## PERAN  BAHASA DALAM KOMUNIKASI POLITIK
Christina Purwanti
Dosen Universitas Pelita Harapan Jakarta
christina.purwanti@uph.edu
Abstract; The existence  of  language in  political communication  is  very interesting to  study. Language is no longer viewed neutrally. The meaning of words, phrases, clauses, sentences, and  paragraphs  must  be  understood  and  understood  more  than  literal  meaning,  literal meaning, or grammatical meaning. The meaning of language is always obedient to its users in  political  communication.  It  can  be  said  that  in  the  practice  of  political  communication, language  is  always  used  which  is  very  dynamic  and  flexible  according  to  the  context, situation, and goals of  the communicator.  Language has power in  political  communication. Language,  on  the  one  hand,  has  the  meaning  of  agreement  as  an  instrument  and  expresses symptoms that occur socially which are always free from intervention by power. On the other hand, language can be an instrument capable of presenting itself and providing space and as an arena for various interests and powers. Thus, the existence of language becomes symbols and signs that always present a very specific interest in political communication. Language can shape and educate all human life. In political communication, language is not a neutral tool. Language has the power to always change, the power of language that can destroy, and also can  build. So language has a very prominent power in meaning, value, and purpose in the language itself in communicating. Here the level of language use begins to shift; starting from the use of words, the use of statements, the use of text and finally the context itself. In other words,  more clearly, the words  in  the language of  a ruler or those who are in  power must be able to relate to the context. Likewise, statements in language as a ruler must also be in  accordance with the context; Likewise a text  that  is  displayed in  the news, in  addition  to the  autonomy  of  a  text,  the  text  must  also  originate  from  a  context.  Language  and  political communication  are  highly  dependent  on  “words”,  “sentences”,  “text”  and  “context”.  the essence  of  political  communication,  the  expression  of  the  truth  of  human  life  as  a  human being  as  a  communicant  in  a  society  that  uses  a  very  diverse  language  in  which  it  is  a creature  that  speaks,  a  creature  who  speaks,  a  creature  that  has  an  interest  in  political communication.  Language  has  power  in  political  communication.  This  article  is  written  to describe  the  existence  of  language  in  political  communication  using  an  interdisciplinary approach.

## Key words: communications, language, meaning, political communication, power
Abstrak ; Eksistensi  bahasa dalam komunikasi  politik sangat  menarik untuk  dikaji.  Bahasa tidak  lagi  dilihat  secara  netral.  Makna  kata,  frasa,  klausa,  kalimat,  dan  paragraf  harus dimengerti dan dipahami lebih dari makna literal, makna harfiah, ataupun makna gramatikal. Makna  bahasa  selalu  taat  pada  penggunanya  dalam  komunikasi  politik.    Dapat  dikatakan dalam  praktik  komunikasi  politik    selalu  digunakan  bahasa  yang  sangat  dinamis  dan  lentur sesuai  dengan  konteks,  situasi,  dan  tujuan  komunikator.  Bahasa  memiliki  kekuatan  dalam komunikasi politik. Bahasa, di satu pihak mempunyai makna kesepakatan sebagai instrumen serta  mengekspresikan  gejala  yang  terjadi  secara  sosial  yang  selalu  bebas  atas  intervensi kekuasaan. Di lain pihak, bahasa itu dapat menjadi instrumen yang mampu menghadirkan diri dan memberi ruang dan sebagai arena untuk berbagai kepentingan dan kekuasaan itu sendiri. Dengan  demikian,  eksistensi  bahasa  menjadi  simbol  dan  tanda  yang  selalu  menghadirkan kepentingan  yang  sangat  spesifik  dalam  komunikasi  politik.  Bahasa  bisa  membentuk  dan mendidik  seluruh  hidup  manusia.  Dalam  komunikasi  politik,  bahasa  bukanlah  sebuah tool netral.  Bahasa  memiliki  kekuatan  untuk  selalu  mengubah,  kekuatan  bahasa  yang  bisa menghancurkan,  dan  juga  bisa  membangun.  Jadi  bahasa  itu  punya power yang  sangat menonjol  dalam  makna, nilai,  dan  tujuan  di  dalam  bahasa  itu  sendiri  dalam  berkomunikasi. Di sini tingkat penggunaan bahasa pun mulai mengalami pergeseran; mulai dari penggunaan kata, penggunaan pernyataan, penggunaan teks dan akhirnya konteks itu sendiri. Dengan kata lain secara lebih jelas adalah kata-kata dalam berbahasa sebagai seorang penguasa atau yang sedang  berkuasa  harus  bisa  berelasi  dengan  konteks.  Demikian  juga  pernyataan  dalam berbahasa  sebagai  seorang  penguasa  haruslah  juga  sesuai  dengan  konteks;  Demikian  juga sebuah  teks  yang  ditampilkan  dalam  pemberitaan,  selain  otonomnya  sebuah  teks,  teks tersebut  pun  harus  bermuara  dari  sebuah  konteks.  Bahasa  dan  komunikasi  politik,  sangat tergantung pada “kata”, "kalimat”, “teks” dan “konteks”. Inilah juga menjadi hakikat dalam komunikasi  politik,  ungkapan  kebenaran  hidup  manusia  sebagai  manusia  sebagai  seorang komunikan  dalam  sebuah  masyarakat  pengguna  bahasa  yang  sangat  beragam  yang  di dalamnya adalah makhluk yang berkata, makhluk yang berbahasa, makhluk yang mempunyai kepentingan dalam komunikasi politik. Bahasa memiliki kekuatan dalam komunikasi politik. Tujuan penulisan artikel ini untuk mendeskripsikan manfaat bahasa dalam komunikasi politik dengan menggunakan pendekatan interdisipliner.
Kata kunci: bahasa,  kekuasaan, komunikasi, komunikasi politik, makna.

## PENDAHULUAN
Perlu  disadari  dari  awal  bahwa dengan  bahasa,  manusia  dapat  bertindak dalam  berbagai  bidang  kehidupan  mulai dari bidang yang sedang dibahas ini yakni komunikasi  politik,  sampai  pada  bidang sosial, bidang hukum, di mana keseluruhan bidang  tersebut  selalu  bertitik  tolak  pada peran bahasa.
Dalam  berbahasa,  hal  penting yang  perlu  diperhatikan  adalah  makna bahasa,  nilai  bahasa,  tetap  dijadikan sebagai  titik  tolaknya.  Secara  historis dapat  dikatakan  bahwa  seluruh  perubahan dalam  lingkup  hidup  manusia,  dibangun melalui  makna  dan  nilai  dari  sebuah bahasa. Seorang pemikir terkenal,
Aristotelles misalnya, sangat memprioritaskan makna dan fungsi bahasa yang selalu menyiratkan sebuah kebenaran dalam  berkomunikasi,  apalagi  komunikasi politik. Bahasa bisa hadir untuk mengoreksi seluruh proses berpikir manusia  dan  doktrin  para  dewa  yang menyimpang  dari  semangat  dan  pola berpikir. 1
1 Bdk. Pemahaman ini terdapat di dalam, Yudi Latif  dan  Idy  Subandi  Ibrahim  (Ed), Bahasa dan  Kekuasaan:  Politik  Wacana  di  Panggung Orde Baru , (Bandung: Mizan, 1996), hal. 15
Dalam  dunia  politik  mulai  dari penalaran  ilmu  yang  mampu  mengubah peradaban  polis  dalam  sebuah  organisasi pada level yang paling tinggi yang disebut negara;  seorang  ilmuwan  komunikasi politik 2 memainkan peranan penting dalam berbahasa.
Dengan konsep teori dan pemikiran  yang  dimilikinya  lewat  bahasa, ilmuwan komunikasi politik mampu menelaah  setiap  problem  secara  baik  dan bisa  mampu  membedah  sekaligus  pada saat  yang  sama  membedakan  mana  yang disebut  problem  komunikasi  politik  yang sesungguhnya yang ditemukan dan didekati dalam lapangan penelitian melalui bahasa.
Penggunaan bahasa dalam komunikasi  politik  yang  sering  ditemukan di lapangan, segera dibutuhkan penanganannya  secara  tepat  oleh  seorang penutur bahasa bukanlah seorang komunikator politik yang lebih membutuhkan  penanganan  politik  yang lebih  cepat  dan  lebih  melihat  hasilnya secara  parsial  daripada  berlama-lama menelaah  problem  bahasa  secara  detail
2 William  Ebenstein, Great  Political  Thinkers, Plato  to  Present .  Third  Edition,  New  York,
Oxford University Press, 1996. P. 474
untuk melihat masa depan sebuah keputusan  melalui  bahasa  di  dalam berkomunikasi.
Seorang  komunikator  politik  di lapangan  selalu  cepat  melihat  hasilnya. Baik  komunikator  politik  yang  cenderung berada  di  dalam  kelas  dan  lapangan penelitian,  maupun  komunikator  politik yang  selalu  hadir  dalam  setiap  problem sosial  dalam  praktik  lapangan;  keduanya selalu  berhutang  pada  bahasa  dalam membedah dan membedakan setiap persoalan  dalam  berkomunikasi  atau  pun setiap  pergumulan  sosial  yang  muncul ketika  bahasa  itu  digunakan  dalam berkomunikasi. Bahasa selalu tunduk pada penggunanya.  Di  sinilah  aspek  bahasa memainkan  fungsi  sentral  dalam  setiap aktivitas komunikasi politik.
Kekuatan
Bahasa dalam

## Komunikasi Politik
Bahasa, di satu pihak mempunyai makna  kesepakatan  sebagai  instrumen serta  mengekspresikan  gejala  yang  terjadi secara  sosial  yang  selalu  bebas  atas intervensi kekuasaan. Di lain pihak, bahasa itu  dapat  menjadi  instrumen  yang  mampu menghadirkan diri dan memberi ruang dan sebagai  arena  untuk  berbagai  kepentingan
dan  kekuasaan  itu  sendiri.  Dengan demikian, eksistensi bahasa menjadi simbol dan tanda yang selalu menghadirkan  kepentingan  yang  sangat spesifik dalam komunikasi politik. Misalnya  pemerintahan  zaman  ORBA (Orde Baru), merekonstruksi bahasa sebagai alat untuk mempertahankan sebuah  kekuasaan;  dan  hal  ini  telah terbukti  selama  32  tahun  dalam  masa kekuasaan  rezim  Soeharto.  Ucapan  atau diksi  khas  dari  pemerintahan  Soekarno seperti “revolusi”, “kontra-revolusi”, “neo- kolonial”, “kapitalisme-imprealisme”,
“Nasakom”, “Manipol-Usdek”,
“indoktrinasi”,  “demokrasi  terpimpin”, sengaja dihilangkan pada zaman pemerintahan  Soeharto.  Diksi  tersebut digantikan dengan kata-kata:
“pembangunan”, “anti-pembangunan”, lepas landas”, “stabilisasi nasional”, “demi keamanan”,  “pembangunan  ekonomi”, “swasembada pangan”; Deretan kata/ frase tersebut  merupakan  deretan  bahasa  yang dibentuk  sebagai  ciri  khas  wacana  politik Orde Baru. Seorang ahli bahasa, Bosmajian, 3 memberikan penegasan bahwa  konteks  penggunaan  bahasa  pada
3 Bdk. Haig Bosmajian, Yang telah menganalisis  secara  rinci  di  dalam, The Language  of  Operation ,  (Washington,  DC: Public Affairs Press, 1989), hal. 5-6
zaman Soekarno, maupun zaman Soeharto, sangat sejalan dengan kepentingannya dan selalu  merugikan  bagi  yang  kurang berkuasa.
Bahasa  bisa  membentuk  dan mendidik  seluruh  hidup  manusia.  Peran bahasa  menjadi  sangat  penting.  Makna bahasa  terbentuk  sesuai  perkembangan manusia sejak kecil sesuai kepentingannya.    Sebuah  kalimat  sebagai contoh untuk mengungkapkan kepentingan:  “kamu  anak  brilian”.  Bila kalimat  itu  diucapkan  oleh  seorang  ayah pada  anaknya  secara  konsisten,  maka sebagai  respon  positifnya  sesuai  dengan kalimat tersebut si anak menjadi anak yang brilian.  Begitu  juga  jika  seorang  dokter mengatakan  kepada  pasiennya  bahwa “kamu akan segera sehat” dengan menelan obat  ini.  Sebetulnya  pada  saat  yang  sama, bahasa memiliki kekuatan yang mengubah; memberikan sugesti kepada  si sakit tersebut, sehingga proses penyembuhannya  berjalan  dengan  cepat. Makna  bahasa  dalam  setiap  contoh tersebut selalu mengungkapkan kepentingan  yang  ada  di  dalamnya. Problem  penggunaan  bahasa  seperti  inilah yang  dinamakan  problem  bahasa  dalam komunikasi politik.
Dalam komunikasi politik, bahasa bukanlah  sebuah tool netral 4 .  Bahasa memiliki kekuatan untuk selalu mengubah, kekuatan bahasa yang bisa menghancurkan, dan juga kekuatan bahasa yang  juga  bisa  membangun.  Sebuah negara  dapat  dikatakan  menjadi  negara yang baik atau buruk, hal yang bisa diukur adalah  dari  bahasa  para  komunikator politiknya, harus mampu memformulasikan  bahasa  dalam  setiap keputusan yang mau diambil.
Presiden  Soekarno  dan  para fundator NKRI, ketika mencetuskan sebuah  ucapan  lewat  bahasa  dalam komunikasi  politik:  Merdeka  atau  mati”! Ungkapan  itu  bukanlah  sekedar  sebuah diksi  yang  netral.  Ungkapan  itu  adalah sebuah  diksi  yang  penuh  dengan  makna bahasa dan nilai bahasa serta menumbuhkan  sebuah  daya.  Bahasa  juga dapat  memberikan  semangat  bagi  para penuturnya.  Bahasa  itu  dapat  memberi spirit  atau  dapat  memberi  semangat 5 . Contoh  konkrit  dari  Pak  Harto  ketika menjelang  jatuhnya,  Pak  Harto  berucap: yang menentang aturan atau yang menentang  konstitusi,  akan  “digebuk”.
4 Armada Riyanto, Berfilsafat Politik , Jogyakarta, Kanisius, 2011, hal. 64 . 5 Christina Purwanti., Jurnal Law Review , Vol. XIV, No. 3 – Maret 2015, hlm. 453. Jurnal Universitas Pelita harapan.
Konteks  kata  ‘digebuk”  tidaklah  memiliki makna  yang  biasa.  “  Digebuk”  adalah sebuah  kata  yang  bersifat  teror  dan menakutkan.  Kata  ini  bisa  mengandung arti  bahwa  semua  orang  Indonesia  saling “gebuk-menggebuk”.  Dalam  konteks  ini, seseorang  yang  dengan  sangat  berani,  dan sangat  mampu  mengungkapkan  sebuah kekuasaan  yang  dalam  hal  ini,  atau  pada bagian ini terlihat absen terhadap pertimbangan  bahasa;  bahwa  bahasa  itu punya power yang  sangat  mengganjal dalam  makna,  nilai,  dan  tujuan  di  dalam bahasa  itu  sendiri  dalam  berkomunikasi. Di  sini  tingkat  penggunaan  bahasa  pun mulai  mengalami  pergeseran;  mulai  dari penggunaan  kata,  penggunaan  pernyataan, penggunaan  teks  dan  akhirnya  konteks  itu sendiri. Dengan kata lain secara lebih jelas adalah  kata-kata  dalam  berbahasa  sebagai seorang  penguasa  atau  yang  sedang berkuasa  harus  bisa  berelasi  dengan konteks.  Demikian  juga  pernyataan  dalam berbahasa sebagai seorang penguasa haruslah  juga  sesuai  dengan  konteks; Demikian  juga  sebuah    teks  yang ditampilkan  dalam  pemberitaan,  selain otonomnya  sebuah  teks,  teks  tersebut  pun harus bermuara dari sebuah konteks.
Bahasa  dan  komunikasi  politik, sangat  tergantung  pada  “kata”,  "kalimat”,
“teks”  dan  “konteks”.  Inilah  juga  menjadi hakikat dalam komunikasi politik, ungkapan kebenaran hidup manusia sebagai manusia sebagai seorang komunikan  dalam  sebuah  masyarakat pengguna  bahasa  yang  sangat  beragam (Bhinneka Tunggal Ika); yang di dalamnya adalah  makhluk  yang  berkata,  makhluk yang berbahasa, makhluk yang mempunyai kepentingan dalam komunikasi politik. Seorang kritikus sastra berkebangsaan Belanda A.A Teew , seperti yang  dikutip  oleh  Armada  Riyanto, 6 sempat  memberi  judul  pada  salah  satu bukunya  ,  “Tergantung  pada  Kata (bahasa)”. Di sini sastra (baca: komunikasi politik)  beroperasi  dengan  mengandaikan daya  konotatif  yang  dimiliki  kata,  kata yang dapat membangkitkan imajinasi, kata yang  mampu  menggugah  rasa,  kata  yang berkuasa menghidupkan angan-angan. Komunikasi  politik  juga  hidup  dari kekuatan  yang  dimiliki  kata.  Kata  yang menembus  batas  pemaknaan  sehari-hari dalam berpolitik                 ( komunikasi politik ), yang sering terdengar lumrah dan biasa-biasa  serta  membuka  sebuah  dunia pengalaman  yang  lain  sekali  pun.  Dalam perspektif  bahasa,  kita  bisa  mengatakan bahwa  komunikasi  politik  juga  hidup  dari
6 Ibid., hlm. 64.
bahasa  dan  mengandalkan  bahasa;  Di sinilah,  komunikasi  politik  dan  bahasa memiliki kekuatan.
Keyakinan  sebuah  kata  dalam bahasa  yang  diungkapkan,  sebetulnya mengekspresikan kebijaksanaan dan keyakinan  dari  sekelompok  masyarakat atas  ideologi  yang  diyakini.  Dalam konteks  sosial,  bahasa  menjadi  sangat berarti  dalam  seluruh  fakta  sosial  yang dihadapi oleh manusia. Dalam berkomunikasi,  manusia  menggunakan bahasa  untuk  memaknai  sebuah  fakta sosial  yang  melingkupinya.  Yudi  Latif berpendapat  bahwa;  siapa  pun  manusia tentu  menggunakan  bahasa  sesuai  dengan fakta  sosialnya  dengan  memperhatikan struktur bahasanya. Pada akhirnya, bahasa itu  mempunyai  nilai  sendiri  dan  tujuan tersendiri  untuk  menciptakan  realitas sosial dalam komunikasi politik manusia. 7
Dalam kehidupan sehari-hari terdapat  pemahaman,  tentang  peran  dan penggunaan  sebuah  bahasa  selalu  terikat pada kebutuhan dan berbagai
7 Beberapa  sosiolog  yang  kental  dengan argumentasi  ini  adalah  Thomas  Luckmann, Peter  L.  Berger,  atau  Alfred  Schutz  .lihat misalnya,  Berger  dan  Luckmann,  The  Social Construction  of  Reality  (Garden  City,  N.Y: Doubleday 1966); dan Schutz The Fenomenology  of  Social  World  (Evanston: North Western University Press, 1967).
kepentingan, 8 karena bahasa selalu di setting menurut  kondisi  tertentu,  untuk sebuah kepentingan yang sangat khusus di dalam  komunikasi  politik 9 .  Dari  sini, makna dan nilai bahasa sangat bergantung pada  penggunanya.  Bahasa  digunakan dalam  konteks  kesadaran  dalam  aktivitas komunikasi  politik  mengemukakan  empat variabel  penting  yakni:  pertama,  bahwa seluruh  realitas  harus  bisa  digambarkan dalam  bahasa.  Kedua,    lewat  bahasa, sebuah  gambaran  faktual  dapat  terjadi. Ketiga,  lewat  bahasa  sebuah  gambaran realitas  dapat  terwakili  dalam  sebuah proposisi,  kalimat.  Keempat,  kapasitas bahasa  tak  mampu  dijelaskan  oleh  logika karena  bahasa  telah  mendudukkan  sebuah perkara dalam suatu realitas. 10
Relasi antara Bahasa dan Kekuasaan dalam Komunikasi Politik
8 Bdk.  F.  Budi    Hardiman, Melampaui Positivisme  dan  Mordenitas ,  Yogyakarta, Kanisius, 2003, hlm. 47.
9 Lihat, Ari Sulistyanto, dalam; Militia. Vol.1/I/I/2011, Maret 2011. Jurnal Universitas Bung Karno, hlm. 11.
10 Perlu  diketahui,  meskipun  para  filosuf Yunani  seperti  Socrates  telah  meyakini  arti penting bahasa sebagai pengungkap kebenaran,  namun  pada  era  ini  bahasa  masih belum  menemukan  kajian  teoritik-empiris tentang bagaimana bahasa melakukan konstruksi  sosial  dalam  masyarakat.  Teori- teori  post  modern  lah  yang  meletakkan  batu pertama paradigma ini.
Dalam  komunikasi  politik,  setiap naskah  akademik  yang  tertuang  melalui sebuah bahasa, selalu membutuhkan penafsiran  secara  matang  dalam  artian makna  bahasa  menjadi  sangat  dinamis yang  sering  disebut  dengan  pelenturan bahasa.  Sangat  sukar  untuk  menguraikan persoalan dalam komunikasi politik, misalnya  dari  satu  kubu  politik,  dengan kubu  politik  lainnya,  yang  semuanya selalu  berada  pada  level  bahasa.  Sebagai instrumen  politik  dalam  bahasa  verbal maupun  non  verbal,  selalu  saja  digunakan dalam komunikasi politik. Seluruh pernyataan politik tetap terus mengapresiasi segala upaya untuk mempertahankan  sebuah  kekuasaan  atau pun  juga  melepaskan  sebuah  kekuasaan melalui diskusi melalui komunikasi politik. 11
Sebuah  contoh  tentang  peran bahasa dalam komunikasi politik. Konkritnya sebuah pidato politik kenegaraan,  seorang  pemimpin  selalu  saja menghubungkan bagaimana jalan pemerintahan terbaik pada saat ia bertindak  sebagai  pemimpin;  Seluruh  isi
11 Bdk.  Thomas  T.  Pureklolon, Komunikasi Politik , Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016,  uraian  secara  rinci  pada  bagian  ke  5 tentang Komunikasi Politik dan Media Massa., pada hlm, 137-153.
pidatonya  yang  dibangun  dalam  bahasa selalu membangun sikap solidaritas dalam kelompok  yang  besar  atau  pun  yang  kecil yang  sebetulnya  secara  langsung  ia berupaya  untuk  melanggengkan    sebuah kekuasaan:  Peran  penggunaan  bahasa dalam  hal  ini  pun  selalu  berisikan  tentang pelanggengan  sebuah  kekuasaan  yang semuanya  selalu  diatur  lewat  penggunaan bahasa 12 .
Eksistensi Bahasa dalam

## Wacana Komunikasi Politik
Bahasa dalam eksistensinya selalu digunakan  sebagai  alat  ucap  dalam berkomunikasi,  langsung,  tidak  langsung yang  selalu  digunakan  kapan  saja  dan  di mana  saja  untuk  menyampaikan  makna yang  ada  dalam  pikiran  penutur,  dan  nilai yang  mau  diambil  dari  seluruh  isi bahasanya. Seorang Habermas mengatakan  bahwa  setiap  bahasa  yang diucapkan  selalu  memiliki  kepentingan, khususnya  kepentingan  seorang  penutur, yang  tentu  di  dalamnya  pun  menyiratkan makna  kekuasaan.  Bahasa  selalu  tidak netral;  teks  bahasa  selalu  direlasikan dengan  konteks  yang  sedang  dibahas  atau pun  yang  sedang  diperjuangkan  dalam perjuangan  politik,  mulai  dari  tema,
12 Bdk. Karlina Supeli, “Apakah Filsafat Analitik,” Driyarkara , Jurnal  Filsafat, Th. XXXII no. 1 /
2011. hlm. 18.
sampai pada maksud-maksud yang termaktub  di  dalamnya  yang  tentunya penuh  dengan  berbagai  strategi  politik dalam  komunikasi  politik,  yang  semuanya dipahami  di  dalam  bahasa.  Lewat  ucapan verbal  atau  non  verbal,  bahasa  dalam komunikasi  politik  dapat  termaktub  di dalamnya;  dari  penutur  atau  penguasa untuk mempertahankan sebuah kekuasaan 13 .
Terminologi  wacana,  menurut pendapat  Foucault  (1972) 14 penggunaan bahasa dalam berkomunikasi harus memperhatikan  wacana  sosial  dan  seluruh prosesnya saling berkompetisi dalam suatu pengorganisasian. Menurut Rakhmad seperti  terdapat  dalam  Foucault,  bahwa bahasa  dalam  wacana  sebagai  sebuah aspek  sentral;  bahwa    makna  dan  nilai ideologi  dapat  tersampaikan  lewat  bahasa. Seorang pemikir, Oduori (2002) di Kenya, dalam  studinya  mengatakan  bahwa,  peran bahasa dalam arena politik selalu digunakan  oleh  para  pemimpin  dalam mempertahankan seluruh otoritas kekuasaannya yakni  lewat  pemanipulasian makna  bahasa.  Dalam  konteks  Indonesia,
13 Bdk. Hafied Vangara, Komunikasi Politik , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.
31-32.
14 Michael,  Foucauld, The  Archaelogy  of Knowledge  &  The  Discourse  on  Language . New.York: Pantheon Books, 1972, hal, 57.
seluruh  studi  bahasa  dan  teks  dalam komunikasi  politik,  selalu  saja  ditafsirkan maknanya. Seperti Sam Mukhtar Canosgo,  membuat  sebuah  kajian  tentang banyak  hal  antara  lain  membuat  kajian tentang  hermeneutis  historis  terhadap sebuah teks dan dokumen-dokumen kebijakan lainnya pada masa Orde Baru.
Bahasa  dalam  Kekuasaan  dan dalam Wacana Komunikasi Politik
Dalam perspektif komunikasi politik,  setiap  kemampuan  dan  kapasitas yang  dimiliki  oleh    seseorang  dalam berkomunikasi  selalu  digunakan  untuk melakukan  pengontrolan;  itulah  yang disebut bahasa kekuasaan. Jumlah kekuasaan sangat ditentukan oleh banyaknya  relasi  yang  dibangun  oleh segenap  anggota  dalam  suatu  komunitas, yang  selalu  bekerja  sama  dari  waktu  ke waktu  yang  terjadi  di  tempat  yang  sama dan  pada  waktu  yang  sama  yang  terjadi lewat  bahasa 15 dengan  uraiannya  sebagai berikut:  Pertama,  kekuasaan  itu  dapat dipraktikkan dalam artian fungsinya sebuah  kekuasaan  mestinya  terlihat  secara jelas  dan  dapat  dipraktikkan  agar  bisa dinilai  tingkat  pergeserannya.  Kedua, bekerjanya sebuah kekuasaan dapat terjadi di  dalam  sebuah  aturan,  sistem  dan
15 Ibid., hal 456.
regulasi  yang  ada  di  dalamnya.  Ketiga model  kekuasaan  ini  beroperasi  melalui normalisasi  dan  juga  dalam  sebuah regulasi.  Dan  yang  keempat  kuasa  itu bersifat  produktif,  dalam  artian jika keseluruhan  makna  kekuasaan  tersebut dipahami  secara  baik  dan  benar  dalam bahasa  yang  sebenarnya,  maka  kekuasaan menjadi  sangat  dinamis dan menjadi  tidak kaku. Seseorang yang memiliki kekuasaan, secara terus menerus melakukan konsolidasi  terhadap  segala  hal  yang terjadi  secara  langsung  lewat  budayanya; dan  di  sanalah  peran  bahasa  sebagai sebuah strategi yang dapat digunakan oleh siapa saja.
Fairlog, dalam pandangannya tentang wacana, menyampaikan pemikiran dalam  beberapa  hal  penting  yakni: pertama, keterkaitan antara wacana sebagai  simbol  yang  menunjuk  pada sebuah  kekuasaan  yang  secara  nyata, Kedua,  kekuasaan  merupakan  hal  yang bersifat  artifisial  yang  tetap  dan  terus- menerus diperjuangkan.; hal ini dinamakan sebagai:  di  belakang  wacana  terdapat kekuasaan;  dan  inilah  yang  terus  menerus terjadi  dalam  sebuah  perjuangan  dalam komunikasi politik. Wacana tentang komunisme  misalnya,  selalu  menguat
dalam  rezim  Soeharto. 16 Wacana  ini masuk  dalam  seluruh  level  kehidupan masyarakat,  mulai  dari  masyarakat  pada lapisan  bawah  yang  disebut  masyarakat proletar  dan  masyarakat  pada  lapisan  atas yang disebut dengan elit politik. Sebetulnya  wacana  tersebut  digunakan secara  ampuh  dalam  berkomunikasi  untuk mendiskreditkan  pemerintahan  Soekarno yang  tidak  untuk  melihat  hal-hal  yang bersifat  positif  yang  berada  di  dalamnya. Kepemimpinan  pada  zaman  Soeharto menjadi sangat dinamis dengan memperhatikan  pertautan  yang  terjadi antara  bahasa  dan  kekuasaan.  Para pemimpin  bertindak  sebagai  pengendali sejarah  berdasarkan  kepentingan  politik yang  terus  terlihat  dalam  komunikasi politiknya..

## Relasi Bahasa dan Kekuasaan
Jika  dilihat  secara  gamblang, terjadi  distingsi  atau  perbedaan  antara bahasa  dan  kekuasaan  yang  terus  dilihat secara  terpisah 17 .  Bahasa,  khususnya ragam bahasa selalu terbangun dalam kata,
16 Anderson  Benedict,  “The  Languages  of Indonesia  Politics”,    Indonesia,  No.  1,  Spring Ithaca,  New  York:  Cornel  Modern  Indonesia Project, 1966.
17 Christina  Purwanti,  “ Analisis  Krisis  atas Bahasa  Hukum  dan  Distorsi  Bahasa  dalam Hukum ”,  Jurnal Law Review UPH ,  Volume XIV, No 3- Maret 2016. hal, 458.
kalimat, paragraf, dan akhirnya membentuk  sebuah  teks,  yang  berada  di dalam sebuah konteks tertentu; Sedangkan kekuatan  bahasa  dapat  terlihat  pada  para politisi  yang  menggunakan  bahasa  dalam seluruh  prospek  komunikasi  politik  yang terjadi.
Konsekuensi  selanjutnya  yang terus  terlihat  antara  politik  dan  bahasa adalah pemahaman bahasa yang kemudian disebut  linguistik  deskriptif;  sedangkan pemahaman  bahasa  dalam  komunikasi politik  disebut  sebagai  politik  bahasa karena mempersempit makna sesuai kondisi politik yang terjadi.
Pemahaman bahasa seperti tergambar di atas, maka antara bahasa dan komunikasi  politik,  ‘tidak  ada’  titik  temu karena  sangat  berbeda  kajiannya.  Titik kajian  bahasa  masuk  dalam  linguistik, sedang  titik  kajian  komunikasi  politik, masuk  di  dalam  kepentingan  politik. Perjumpaan  bahasa  dan  kekuasaan  dapat dimaknai  setelah  kaum  post  strukturalis seperti  Habermas  dkk,  mengatakan  bahwa dalam  hidup  manusia,  betapa  pentingnya dan urgennya bahasa dan kekuasaan. 18
18 William Ebenstein, op.cit., hal. 257.
Kaum  post-strukturalis 19 juga dapat  menerima  dan  membuka  diri  untuk menerima  bahwa  bahasa  pun  diperoleh melalui  dimensi  fungsi  bahasa,  seperti lazimnya  dilakukan  oleh  seorang  dosen bahasa yang melakukan  kajian lewat  studi kepustakaan, karena itu dalam berkomunikasi, ilmu bahasa bisa membawa pengguna bahasa sesuai dengan teks  dan  konteksnya  seperti  sebuah  teks yang  sebenarnya.  Di  sinilah  bahasa  lahir dan hadir secara fungsional dalam komunikasi  politik  dan  tampak  sebagai sebuah  disiplin  ilmu  yang  disebut  sebagai makro  linguistik  karena  fungsi  bahasa memiliki  ruang  lingkup  yang  sangat  luas; Dalam  kajian  yang  sedang  dilaksanakan sekarang dalam tulisan ini adalah komunikasi-politikolinguistik.
Manusia  sebagai  pemilik  bahasa dengan  berbagai  unsur  budaya  yang terserap  dalam  pergaulan  antar  budaya,  di mana  pengguna  bahasanya  ada  di  dalam beraneka  suku  dan  budaya  serta  beragam akar  budayanya,  yang  lazim  disebut multikulturalisme. Penggunaan bahasa dalam  kaitan  langsung  dengan  kekuasaan politik dewasa ini sering terjadi kesalahpahaman  karena  masuk  dalam
19 F.  Budi  Hardiman,  lihat  pada  bagian  , menafsir teks, op.cit., hal. 48.
kultur  budaya  yang  selalu  tidak  sama dalam kehidupan manusia.
Wacana bahasa
dalam komunikasi  dapat  sejalan  dengan  arena  di mana  sebuah  kekuasaan  beroperasi  yang selalu berkaitan erat dengan relasi kekuasaan  yang  sangat  muda  untuk dipahami  antara  bahasa  dan  kekuasaan dalam  pandangan  Anthony  Gramsci  yaitu bahasa  yang  bersifat  koersif  dan  bahasa yang bersifat hegemoni. 20

## Struktur Bahasa dan  Masyarakat.
Hegemoni  bahasa  adalah  bagian yang tak dapat dipisahkan dari bahasa dan struktur masyarakat, di mana bahasa sudah terinternalisasi  dalam  sebuah  kehidupan masyarakat  yang  dapat  disebut  sebagai bahasa  bersama  dalam  sebuah  masyarakat karena  memiliki  isi  pikiran  yang  sama. Setiap anggota dari suatu masyarakat dapat berbahasa secara fleksibel tanpa mengalami kesulitan dalam menerjemahkan  maksud  dan  tujuannya. Jika  bahasa  secara  langsung  dihubungkan menjadi  bahasa  komunikasi  politik  maka makna  dan  nilai  bahasa  mulai  mengalami pergeseran  prinsip  penggunaan  bahasa
20 Mudjia  Rahardjo,  Bahasa  dan  Kekuasaan, http://mudjiarahardjo.com/ artikel/95.html?task=view , diakses 05 November 2019
yakni 21 dari  makna  linguistik  menjadi komunikasi-politikolingustik; dan seterusnya menjadi wacana bahasa komunikasi politik. Setiap anggota masyarakat  manusia  memiliki  bahasa  dan manusia  memiliki  kecerdasan  aslinya tanpa kesulitan dalam berbahasa.
Lewat bahasa melalui komunikasi politik  yang  terucap  oleh  para  penguasa, terlihat secara jelas maknanya bahwa siapa menguasai siapa, yang dapat terlihat dalam sebuah  penuturan  yang  terjadi.  Anthony Gramsci secara disiplin mengatakan bahwa  tereksploitasinya  sebuah  golongan masyarakat  yang  tertindas  secara  tersurat, mereka  tetap  tampil  mengabdi  kepada penindas mereka. Proses pengeksploitasian oleh  penguasa  dalam  bahasa,  maknanya menjadi  sangat  samar  oleh  para  penguasa dan  terus  menerus  berupaya  mengaburkan makna atau pun kenyataan-kenyataan yang terlihat dengan satu tujuan yakni penguasa mau  menyimpangkan  tujuan  dari  makna yang  sebenarnya;  inilah  yang  disebut dengan  bahasa  dalam  komunikasi  politik. Penggunaan  bahasa  dalam  komunikasi politik  terjadi  secara  langsung  dan  juga terjadi secara samar-samar.
21 Bdk. Saifur, Rahman, Fellow Your Passion: Be A Writter ( Strategi Alkemis Untukj Sukses Menulis ), Jakarta, Grasindo,2014. hlm. 30.

## Christina Purwanti; Peran Bahasa dalam Komunikasi Politik
Penggunaan bahasa oleh penguasa dalam komunikasi politik, seringkali  memiliki  makna  ganda  dan selalu  bersifat  ambigu.  Makna  bahasa dalam  komunikasi  politik  tidak  selalu sejalan  dengan  makna  bahasa  secara lingustik  dalam  penggunaan  bahasa  yang berasal  dari  seorang  penutur  bahasa. Seorang penguasa politik dalam komunikasi  politik,  bisa  memiliki  makna politik  di  mana  arti,  makna,  dan  tujuan bahasa selalu diarahkan kepada kepentingan  dan  tujuan  yang  mau  dicapai yakni  bahasa  politik  yang  turungkap melalui komunikasi politik.

## PENUTUP
Bahasa  sebenarnya  bukan  hanya sebagai  tata  bahasa,  akan  tetapi  bahasa juga membawa muatan kepentingan dalam sebuah komunikasi yang lazimnya dinamakan  komunikasi  politik.  Bahasa adalah  ekspresi  kekuasaan  dari  seorang penutur  atau  seorang  komunikator  secara individual  atau  pun  secara  kelompok. Karena  itu,  bahasa  merupakan  kancah perhelatan kekuasaan. Dalam fakta kehidupan  sosial  manusia,  atau  manusia dalam  berkomunikasi  dengan  orang  lain, sering menggunakan  bahasa sebagai  cara atau strategi untuk menghegomoni seseorang dalam arti yang sangat luas.
Dalam kancah komunikasi politik,  sebuah  bahasa  bisa  menjadi problem  yang    membuat  konsentrasi  para pengguna bahasa atau komunikator politik bisa buyar dan bisa bubar. Seluruh sejarah kehidupan  manusia  dan  seluruh  kisah manusia  adalah  kisah  lika-laku  sebuah bahasa. Dengan maknanya, bahasa mampu menggerakkan  dunia  untuk  memiliki kekuatan. Dengan bahasa pula, komunikasi  politik  dapat  terbangun  dalam berbagai dimensi kehidupan manusia yang terus  mengalir  tiada  henti  dalam  seluruh kehidupan  sosial.  Pedang  bisa  terhunus dengan  bahasa  dan  massa  dimobilisasi karena  bahasa  dalam  sebuah  komunikasi politik.  Eksistensi  bahasa  mengalami pergeseran  yang  sangat  dinamis  di  dalam ruang  lingkup  yang  lebih  luas.  Bahasa sungguh  memiliki  kekuatan,  dan  penuh dengan  aneka  kehormatan,  kebahagiaan dalam  komunikasi  politik.  Eksistensi bahasa  pun,  bisa  penuh  dengan  sakit  hati, juga penuh dengan kekecewaan. Semuanya diakhiri dengan kata-kata penguasa  merasa  menjadi  pemilik  tunggal bahasa  atau  bahasa  penguasa,  karenanya siapa pun bisa tunduk dengannya. Dengan kata  lain,  bahasa  penguasa.  Bahasa  yang sering digunakan dalam komunikasi politik  oleh  penguasa  hanya  berlaku
sepihak dan berjalan satu arah hanya untuk didengar dan ditaati. Lewat  bahasa, dalam komunikasi politik, penguasa bisa mempertahankan  kekuasaannya.  Sering kali  penguasa  dalam  mengimbangi  isu yang  menentangnya,  bisa  menggunakan bahasa  sebagai  alat  untuk  membuat  orang lain  atau  siapa  pun  yang  menentangnya untuk taat karena dianggap membahayakan.
Fenomena bahasa dalam keseluruhan  kajian  di  atas,  akan  terus terjadi sepanjang para penguasa dan kaum cerdik pandai tidak ingin terbuka ditambah faktor  bahasa  dengan  kekuasaan  berada pada satu orang (penguasa) dalam komunikasi  politik.  Di  sinilah,    bahasa tidak  lagi  dapat  dilihat  sebagai  alat komunikasi  yang  netral  dan  bebas  nilai karena  bahasa  sudah  mengandung  unsur kekuasaan.  Penerapan  dan  penggunaan bahasa dapat dipertanyakan nilai moralitasnya  karena  di  balik  bahasa tersebut, terdapat makna yang mengindikasikan  martabat,  dan  pada  saat yang  sama  harkat  manusia  menjadi menurun. Hubungan kekuasaan dan bahasa tidak  dapat  dipisahkan  dalam  komunikasi politik  sebab  jalannya  kekuasaan  bisa menjadi terbuka. Lewat penggunaan bahasa,    dapatlah  terdeteksi  siapa  yang
berkuasa  dan  siapa  yang  tidak  berkuasa, sekaligus siapa menguasai siapa.
Melalui bahasa dalam komunikasi politik,  bisa  dibuat  pencitraan  terhadap seseorang  termasuk  penguasa.  Bahasa dalam  komunikasi  politik,  hadir  sebagai jalan  pencitraan  pihak  lain  sebagai subversive atau  penentang  utama  dalam realitas kehidupan sebuah bangsa. Melalui bahasa dalam komunikasi politik, seseorang pun bisa dicap sebagai inkonstitusional,  anti  pembangunan,  anti kemapanan  dan  lain  sebagainya  yang menggambarkan perlawanan terhadap negara.    Bahasa  dan  komunikasi  politik sama-sama memiliki kekuatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Benedict,  Anderson,  “ The  Languages  of Indonesia  Politics ”,    Indonesia, No. 1, Spring Ithaca,
New
York:  Cornel  Modern  Indonesia
Project, 1966.
Bosmajian  Haig, The  Language  of
Operation , Washington, DC: Public Affairs Press, 1989 Ebenstein,William, Great Political
Thinkers,  Plato  to  Present .  Third
Edition,  New  York:  Oxford
University Press, 1996
Foucaul, Michael,
Foucauld, The
Archaeology of Knowledge & The
Discourse on Language . NewYork: Pantheon Books,
1972.
Hardiman F. Budi , Melampaui
Positivisme dan Mordenitas ,
Yogyakarta: Kanisius, 2003
Latif Yudi dan Idy Subandi Ibrahim (Ed) ,
Bahasa  dan  Kekuasaan : Politik
Wacana di Panggung Orde Baru , Bandung: Mizan, 1996
Linda  Thomas,  Shan  Wareing, Bahasa,
Masyarakat dan Kekuasaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Mudjia  Rahardjo, Relung-relung  Bahasa
:Bahasa  dalam  Wacana  Politik
Indonesia Kontemporer,
Yogyakarta: Aditya Media, 2002.
Pureklolon Thomas T, Komunikasi Politik , Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2016.
Purwanti,  Christina:  “ Analisis  Krisis  atas Bahasa  Hukum  dan  Distorsi Bahasa dalam Hukum ”,
Jurnal    Law  Review  UPH  , Volume XIV, No 3- Maret 2015.
Saifur,  Rahman,  Fellow  Your  Passion:  Be A  Writter  (  Strategi  Alkemis Untuk  Sukses  Menulis  ),  Jakarta:
Grasindo,2014 .
Riyanto,    Armada, Berfilsafat  Politik ,
Yogyakarta: Kanisius, 2011.
Ronal Wardhhaugh, Sociolinguistics ,
USA:  Blakwell  Publishers  Ltd,
2002.
Stephenen Moores, Barry Handry, Sociology, Sevennoaks:  Hodder
& Staughton, 1982.
Sulistyanto,  Ari, Militia. Vol.1/I/I/2011,
Jurnal  Universitas  Bung  Karno,
Maret 2011.
Supeli,
Karlina,
“Apakah Filsafat Analitik,” Driyarkara ,  Jurnal Filsafat, Th. XXXII No. 1 / 2011.
Vangara, Hafied , Komunikasi Politik , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016.