How to cite: Yohanes Lado Jera, Achmad Edi Subiyanto, Markoni (2022) Dinasti Politik dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 10.36418/syntax-idea.v4i06.1849 (04) 06, 10.36418/syntax-
idea.v4i06.1853 E-ISSN: 2684-883X
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 6, Juni 2022

## DINASTI POLITIK DALAM KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

## Yohanes Lado Jera, Achmad Edi Subiyanto, Markoni
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta Email: Yljera13@gmail.com, Subimk71@yahoo.com, Sh.markoni@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  menjabarkan  tentang  dinasti  politik  dalam  kompetisi  pemilihan kepala  daerah  di  Indonesia.  Diadakan  penelitian  ini  karena  realitas  dinasti  politik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian  ini  lahir  dari  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  33/PUU- XIII/2015 yang melegalkan praktik dinasti politik dalam pencalonan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa dinasti politik merupakan realitas empiris,  yuridis  dan  merupakan  konsekuensi  negara  hukum  yang  harus menciptakan  keadilan  terutama  dalam  proses  pencalonan  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perumusan masalahnya adalah pertama, Apakah dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah bertentangan dengan  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945?  Kedua,  Bagaimana  konstitusionalitas  Dinasti  politik dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Indonesia?  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif  dilakukan  dengan  cara  menelaah  bahan kepustakaan  atau  bahan-bahan  sekunder.  Penelitian  normatif  bertujuan  untuk sistematisasi, mengoreksi dan memperjelas aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu dengan cara melakukan analisis terhadap teks-teks mengenai bahan hukum primer dan sekunder dan kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  dinasti  politik  sebagai  realitas  pemilihan  kepala  daerah  bersifat konstitusional  karena  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  dan Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia.  Kedua,  Perlunya  diatur  dalam  Undang- Undang  mengenai  regulasi  pemilihan  kepala  daerah  dan  persyaratan  kompetensi calon  yang  lebih  ketat,  dari  persyaratan  intelektual,  dan  managerial  keterampilan leadership, pengalaman dan moralitas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa integritas calon tersebut.
Kata Kunci : dinasti politik; kontestasi; pemilihan kepala daerah.

## Abstract
In  this  study  is  to  describe  the  political  dynasty  in  the  regional  head  election competition  in  Indonesia.  This  study  was  conducted  because  of  the  reality  of political dynasties that occur in Indonesian society that continues to increase from year to year. This research was born from the decision of the Constitutional Court
Number 33/PUU-XIII/2015 which legalized the practice of political dynasties in the nomination of regional heads. This study aims to explain that political dynasty is an empirical, juridical reality and is a consequence of the rule of law that must create justice, especially in the process of nominating regional heads and deputy regional heads in accordance with applicable law. The formulation of the problem is first, Is the  political  dynasty  in  the  election  of  regional  heads  contrary  to  human  rights guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia? Second, What is the  constitutionality  of  political  dynasties  in  the  Election  of  Regional  Heads  in Indonesia?  The  research  method  used  is  a  type  of  normative  law  research conducted  by  reviewing  library  materials  or  secondary  materials.  Normative research  aims  to  systematize,  correct  and  clarify  the  rules  of  law  that  apply  to  a particular  field  of  law  by  analyzing  the  texts  on  primary  and  secondary  legal materials and then analyzed. The results show that the political dynasty as a reality of the election of regional heads is constitutional because it does not conflict with the  1945  Constitution  and  the  Human  Rights  Law.  Second,  there  is  a  need  to  be regulated in the Law on the regulation of the election of regional heads and stricter requirements  of  candidate  competence,  than  the  requirements  of  intellectual,  and managerial  leadership  skills,  experience,  and  morality.  This  aims  to  find  out  how integrity the candidate is.
Keywords: political dynasty; contestation; election of regional heads.

## Pendahuluan
Di Indonesia praktik dinasti politik sudah merajalela sejak masa kepemimpinan Soekarno,  Soeharto,  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  Joko  Widodo (Margiansyah, 2019) . Hal ini menjelaskan bahwa dinasti politik tidak akan pernah hilang di bumi ini. Artinya  dengan  berkembangnya  dinasti  politik,  tentunya  sangat  tidak  baik  dalam membangun negara demokrasi. Dinasti politik tentunya akan menciptakan proses politik yang  tidak  adil  dan  tentunya  sangat  tidak  demokratis (Bimantara  &  Harsasto,  2018) . Dinasti  politik  tentunya  sangat  tidak  baik  dalam  membangun  suatu  negara  terutama negara  demokrasi  yang  mana  pasti  akan  adanya  kecenderungan abuse  of  power (penyalahgunaan kekuasaan) (Davis, 2011) .
Praktik dinasti politik mudah terjadi di negara demokrasi, baik di level nasional maupun regional, sehingga perkembangan demokrasi sulit diwujudkan (Effendi, 2018) . Hal ini dikarenakan bahwa praktik dinasti politik yang terjadi di kedua level (daerah dan nasional)  tersebut  sangat  meningkat,  dan  perkembangan  dinasti  politik  ini  juga  tidak terlepas  dari  adanya  peran  partai  politik  dan  regulasi-regulasi  tentang  pilkada  yang memungkinkan dinasti politik ini berkembang. Di mana dalam partai politik itu terdapat kaum  kapitalis  yang  menjadi  peran  utamanya,  sehingga  menyebabkan  mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan dengan lancar (Susanti, 2017) . Akhir-akhir ini, proses  pencalonan  kepala  daerah  selalu  berdasarkan  keinginan  elit  partai,  bukan  lewat mekanisme-mekanisme  yang  telah  ditetapkan  seperti  mempertimbangkan  segi  kualitas dan  integritas  calon-calon  tersebut.  Hal  ini  terlihat  jelas  dalam  beberapa  kasus  yang terjadi di Indonesia.
Dinasti  politik  hingga  sekarang  masih  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  ruang publik  soal  adanya  potensi abuse  of  power (Giroux,  2002) .  Dinasti  politik  merupakan sistem  reproduksi  kekuasaan  yang  primitif  karena  mengandalkan  darah  dan  keturunan hanya  dari  beberapa  orang  atau  kelompok  tertentu  untuk  mendapatkan  atau mempertahankan kekuasaan (Purwanti & Alfirdaus, 2020) .
Namun di sisi lain dinasti politik dinilai dengan melarang individu untuk terlibat dalam  kompetisi  pilkada  adalah  melanggar  Hak  Asasi  Manusia  dan  hak konstitusionalnya  sebagai  warga  negara  sebagaimana  termuat  dalam  Undang-Undang Dasar  1945 (Suharto,  Nurhaeni,  Hapsari,  &  Wicaksana,  2017) .  Melihat  realitas  yang demikian,  maka  publik  was-was  jika  dinasti  politik  terus  dibiarkan  di  Indonesia tentunya  akan  berdampak  buruk  bagi  tatanan  negara  Indonesia  itu  sendiri,  terutama demi  terwujudnya  Indonesia  yang  sejahtera.  Di  mana  yang  seharusnya  proses  politik berjalan demokratis yakni transparan tapi tertekan oleh dinasti politik.
Menurut (Kartika, 2015) Mahkamah Konstitusi Pasal 7 huruf r, penjelasan Pasal 7  huruf  r  dan  Pasal  7  huruf  s  tersebut  bermuatan  diskriminatif  dan  tidak  sesuai  bunyi Undang  Undang  Dasar  1945  Pasal  28I  ayat  2,  yang  berbunyi:  “Setiap  orang  berhak bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan  berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
Mahkamah Konstitusi menilai bahwa seharusnya yang harus dibatasi adalah dari petahana,  bukan  kepada  keluarga,  kerabat  atau  kelompok  lain,  karena  penyalahgunaan kekuasaan lebih besar ada pada petahana (Suharto et al., 2017) . Dengan dihapuskannya norma  pasal  7  huruf  r  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dengan  Nomor  33/PUU-XIII/2015 maka keluarga petahana diperbolehkan untuk terlibat mengikuti atau mencalonkan diri dalam  proses  politik  yakni  pilkada.  Dengan  demikian  norma  pasal  7  huruf  r  ini dimasukkan  dalam  Undang-undang  No.  10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati  dan  Walikota.  Namun  perlu  diketahui  bahwa  dalam  Pasal  28  J  ayat  (1),  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  ayat  (1)  menyatakan setiap orang wajib menghormati Hak Asasi orang lain (Gandryani & Hadi, 2021) . Wajib tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  undang-undang.  Ayat  (2)  dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan  atas  hak  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Terkait  beberapa  perkembangan  dinasti  politik  yang  terjadi  di  Indonesia,  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  semua  praktik  dinasti  politik  berujung  tidak  baik.  Pada sebelumnya  pemilihan  kepala  daerah  melalui  DPRD,  namun  sekarang  ini  pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat sendiri. Dengan adanya pemilihan langsung seperti ini  tentunya  rakyat  harus  lebih  cerdas  menggunakan  hak  politiknya  dalam  memilih calon  kepala  daerah  atau  calon  wakil  kepala  daerah,  baik  yang  berasal  dari  keluarga dinasti  politik  atau  yang  bukan  dari  keluarga  dinasti  politik.  Pada  dasarnya  bahwa output dari pemilihan adalah untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas yang bisa
membawa  perubahan  dan  memberikan  kemakmuran  kepada  masyarakat  secara keseluruhan, bukan untuk membuat kesejahteraan keluarganya (Sagala & Sos, 2018) . Di beberapa  negara  demokrasi  mapan  seperti  Amerika  Serikat,  Jepang  dan  Singapura, dinasti  politik  tidak  dipermasalahkan  karena  proses  politiknya  berjalan  dengan transparan  dan  akuntabel  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  figur  pemimpin  yang kompeten berdasarkan kejujuran dan keteladanan (Rohmah, 2014). Perlu diketahui juga dalam  penelitian  ini,  penulis  lebih  meneliti  mengenai  dinasti  politik  dalam  keluarga besar  sebagaimana  termuat  dalam  bunyi  pasal  7  huruf  r  yang  dinilai  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945  dan  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  berdasarkan  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  33/PUU-XIII/2015.  Berangkat  dari  penelitian  di  atas  maka  penulis memberi  judul  Tesis  ini  dengan  judul “Dinasti  Politik  dalam  Kontestasi  Politik Indonesia  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (Analisa  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII 2015)”.

## Metode Penelitian
Peter  Mahmud  Marzuki  mengatakan  bahwa  penelitian  hukum  adalah  sebuah proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin- doktrin  hukum  untuk  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Metode  penelitian  hukum juga adalah sebuah cara kerja ilmuwan yang ditandai dengan penggunaan metode. Pada awalnya  istilah  metode  diartikan  sebagai  sebuah  jalan  yang  harus  ditempuh  menjadi penyelidikan  atau  penelitian  akan  rencana  tertentu.  Menurut (Ibrahim,  2006) Soerjono Soekanto  mengatakan  bahwa  penelitian  hukum  adalah  suatu  kerja  ilmiah  yang didasarkan  pada  metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  dengan  bertujuan  untuk mempelajari  beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan  menganalisisnya. Berdasarkan pengertian-pengertian metode penelitian hukum sebelumnya, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan berpatokan  pada  literatur  kepustakaan  ( library  approach ).  Penelitian  ini  merupakan jenis  penelitian  hukum  normatif,  yang  fokus  kajiannya  yaitu  penelitian  perpustakaan atau  studi  mengenai  dokumen  karena  penelitian  ini  dilakukan  hanya  pada  peraturan- peraturan  yang  tertulis,  beserta  bahan-bahan  hukum  yang  lain.  Menurut (Hasanuddin, 2018) Penelitian  ini  juga  menelaah  tentang  politik  dinasti  yakni  mengkaji  Undang- undang  tentang  pemilihan  kepala  daerah  serta  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang berkaitan dengan politik dinasti. Pada dasarnya ilmu hukum itu memiliki karakter khas yang sifatnya normatif, praktis dan preskriptif. Dikatakan preskriptif karena ilmu hukum mempelajari  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  validitas  aturan  hukum,  konsep-konsep hukum,  dan  norma-norma  hukum  serta  ilmu  hukum  menetapkan  standar  prosedur ketentuan-ketentuan  dalam  melaksanakan  aktivitas  hukum (Marzuki,  2009) .  Jadi penelitian yang mau dikaji  penulis dalam penelitian ini adalah penelitian  yang bersifat normatif  dengan  patokan  pada  bahan  perpustakaan  dalam  melengkapi  Analisa  hukum Dinasti  Politik  dalam  kompetisi  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Indonesia  berdasarkan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  33/PUU-2015.  Sumber  bahan  hukum  yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum  primer, bahan hukum  sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Alasan Pokok Permohonan Pemohon
Pada  dasarnya  dalam  pasal  18  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 menjelaskan  bahwa  pemilihan  kepala  daerah  dilakukan  secara  demokratis,  yang mana  masyarakat  diberi  hak  untuk  ikut  serta  dalam  proses  politik  baik  sebagai pemilih  ( vote )  maupun  sebagai  kandidat  ( candidate ) (Respationo,  2013) .  Namun dalam  prosesnya  ada  Undang-Undang  yang  mengatur  salah  satu  persyaratan  untuk dapat  berpartisipasi  dalam  pemerintahan/menjadi  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  haruslah  “tidak  mempunyai  konflik  kepentingan  dengan  petahana” sebagaimana tertuang dalam norma pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.  Artinya  tidak  memiliki  hubungan  darah,  ikatan  perkawinan  atau  garis keturunan satu (1) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah,  ibu,  mertua,  paman,  bibi,  kakak,  adik,  ipar,  anak,  menantu  kecuali  telah melewati jeda satu (1) kali masa jabatan. Alasan pemohon melayangkan permohonan karena pemohon menilai bahwa rumusan pasal yang diuji a quo hanya diperuntukkan bagi  orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga,  baik  karena  keturunan  maupun karena perkawinan, secara merata, tanpa ada mempertimbangkan faktor kompetensi, integritas,  dan  kapabilitas  serta  memenuhi  unsur  akseptabilitas  warga  negara  yang bersangkutan secara objektif.
Pemohon juga menilai Pasal 7 huruf r memuat norma hukum yang tidak jelas, bias,  dan  menimbulkan  multi  tafsir,  karena  menimbulkan  ketidakjelasan,  perlakuan yang  tidak  adil,  perlakuan  yang  berbeda  di  hadapan  hukum,  dan  perlakuan diskriminatif.  Padahal  dalam  membentuk  suatu  peraturan  perundang-undangan, seharusnya  mendasarkan  pada  asas  pembentukkan  peraturan  perundang-undangan yang  baik,  yang  meliputi  kejelasan  tujuan,  kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, pendayagunaan, dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan seperti yang tertuang dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

## B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi
Pada  dasarnya  bahwa,  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  kewenangan  untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana ditegaskan  dalam  ketentuan  pasal  10  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2003  dan  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2011  serta ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor 157,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5076),  menjelaskan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili
pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Dalam  kasus  a  quo,  norma  dalam  batang  tubuh  Pasal  7  huruf  r  UU  8/2015 berbunyi, “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil  Gubernur,  Calon  Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati,  serta  Calon  Walikota  dan Calon  Wakil  Walikota  adalah  yang  memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut:  r  tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Norma yang hendak dijelaskan dari ketentuan  dalam  batang  tubuh  ini  adalah  frasa  pada  huruf  r,  yaitu  frasa  “tidak memiliki  konflik  kepentingan  dengan  petahana”.  Namun  dalam  penjelasan dikatakan,  “yang  dimaksud  dengan  “tidak  memiliki  konflik  kepentingan  dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah,  ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah,  ibu,  mertua,  paman,  bibi,  kakak,  adik,  ipar,  anak,  menantu  kecuali  telah melewati  jeda  1  (satu)  kali  masa  jabatan”.  Artinya  dengan  rumusan  demikian, penjelasan  a  quo  bukan  saja  telah  menimbulkan  persoalan  diskriminasi  (serta persoalan inkonstitusionalitas lain) tatkala dihubungkan dengan norma yang hendak dijelaskan,  tetapi  juga  telah  membuat  rumusan  norma  baru,  yaitu  dengan menambahkan  frasa  “kecuali  telah  melewati  jeda  1  (satu)  kali  masa  jabatan”. Masalah  ikutan  dari  pemuatan  norma  baru  ini  ialah  bahwa  ia  (norma  baru  dalam penjelasan  itu)  tidak  dapat  digunakan  sebagai  dasar  hukum  pembuatan  peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
Oleh karena itu, pembatasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana,  bukan  kepada  keluarganya,  kerabatnya,  atau  kelompok  tertentu.  Hal  ini karena  keuntungan-keuntungan  itu  lebih  melekat  pada  kepala  daerah  petahana sehingga  kemungkinan  penyalahgunaannya  kekuasaan  lebih  melekat  pada  kepala daerah petahana. Terkait Keluarga kepala daerah petahana atau kelompok-kelompok hanya  bisa  diuntungkan  jika  ada  peran  atau  keterlibatan  si  kepala  daerah  petahana, terlepas  dari persoalan  apakah peran  atau keterlibatan si  kepala daerah petahana itu dilakukan  secara  langsung  dan  terang-terangan  atau  secara  tidak  langsung  dan terselubung.  Terhadap  kemungkinan-kemungkinan  yang  demikian,  seharusnya pembatasan-pembatasan  terhadap  kepala  daerah  petahana  dirumuskan  dalam  norma Undang-Undang.

## C. Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015
Dalam  rangka  untuk  mencapai  tujuan  Negara  Republik  Indonesia sebagaimana  tercantum  dalam  alinea  keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  maka  penyelenggaraan  Pemerintahan harus  didasarkan  pada  konstitusi  dan  demokrasi.  Prinsip-prinsip  demokrasi  yang terkandung  dalam  konstitusi  Indonesia  dijiwai  oleh  sila  keempat  pancasila  yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan”.  Artinya  bahwa  setiap  upaya  penyelenggaraan
pemerintahan harus bergerak dalam kerangka demokrasi Pancasila yang menjamin 3  (tiga)  hal  yaitu:  tegaknya  kedaulatan  rakyat  (daulat  rakyat),  berjalannya  prinsip permusyawaratan  (kekeluargaan) dan mengedepankan hikmat  kebijaksanaan. Oleh karena  itu,  pemilihan  kepala  daerah  harus  dilakukan  secara  demokratis sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  menjaga  kesesuaiannya  dengan  Pancasila maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Dalam pandangan politiknya mengenai keadilan John Rawls, setidaknya ada tiga sendi utama yakni, pertama, hak atas partisipasi politik yang sama, kedua, hak warga  untuk  tidak  patuh,  dan  ketiga,  hak  warga  untuk  menolak  berdasarkan  hati nurani. John Rawls memandang hak atas partisipasi politik yang sama tersebut bisa terakomodasi dalam sebuah sistem politik yang tidak saja bersifat demokratis,  tapi juga  konstitusional.  Sistem  politik  demokrasi  konstitusional  di  sini  dicirikan  oleh dua hal utama: pertama, adanya suatu badan perwakilan yang dipilih melalui suatu pemilihan  yang  fair  dan  bertanggung  jawab  kepada  pemilihnya,  yang  berfungsi sebagai  badan  legislatif  untuk  merumuskan  peraturan-peraturan  dan  kebijakan- kebijakan  sosial,  dan  kedua,  adanya  perlindungan  konstitusional  terhadap kebebasan-kebebasan  sipil  dan  politik,  seperti  kebebasan  berpikir  dan  berbicara, kebebasan berkumpul dan membentuk organisasi politik. Sistem politik demokrasi konstitusional harus memberikan ruang bagi hak untuk tidak patuh (pada Negara), karena hal ini adalah konsekuensi logis dari demokrasi. John Rawls memaksudkan hak  untuk  tidak  patuh  ini  sebagai  suatu  tindakan  publik  tanpa  kekerasan, berdasarkan  suara  hati  tetapi  bersifat  politis,  bertentangan  dengan  hukum  karena biasanya  dilakukan  dengan  tujuan  menghasilkan  perubahan  hukum  atau  kebijakan pemerintah.  John  Rawls  memandang  bahwa  ada  ruang  di  mana  hukum  yang ditetapkan  tidak  bersifat  adil  sehingga  warga  Negara  boleh  melakukan  tindakan politik  untuk  menentang  dan  mengubahnya  melalui  cara-cara  yang  tidak menggunakan kekerasan. Jika hak untuk tidak patuh dimaksudkan sebagai tindakan politik  untuk  memperbaiki  hukum  yang  tidak  adil,  maka  hak  untuk  menolak berdasarkan  hati  nurani  lebih  dimaksudkan  sebagai  ruang  yang  diberikan  kepada seseorang untuk tidak mematuhi hukum jika hal itu dipandang bertentangan dengan hati  nuraninya  sendiri.  Misalnya  jika  dalam  proses  pemilihan  kepala  daerah  yang berasal dari dinasti politik dan calon tersebut tidak memiliki kualitas atau integritas sebagai  pemimpin  maka  warga  negara  bebas  untuk  tidak  memilih  tersebut.  Oleh karena itu berdasarkan analisis atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU- XIII/2015  dapat  disimpulkan  bahwa:  pertama,  tidak  ada  regulasi  yang  dapat melarang hak orang lain untuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan karena hal ini  jika  dilakukan  pelarangan  terhadapnya  maka  dianggap  melanggar  hak  asasi menurut  konstitusi,  kedua,  larangan  keluarga  petahana  bukan  solusi  mencegah nepotisme dalam Pilkada, dan ketiga, Perlunya pengawasan yang lebih efektif dan
efisien dari lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, agar terciptanya pilkada yang demokratis.

## D. Daerah Di Indonesia
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh  sekelompok  Warga  Negara  Indonesia  secara sukarela  atas  dasar  kesamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan  dan membela  kepentingan  politik  anggota,  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Partai  politik adalah  pilar  demokrasi.  Sebagai  pilar  demokrasi,  keberadaan  partai  politik  sangat penting  dalam  suatu  negara.  Partai  politik  juga  merupakan  sebuah  badan  hukum publik  yang  memiliki  fungsi  menyeleksi  pemimpin  politik,  membuat  kebijakan publik,  melakukan  pendidikan  politik,  mengartikulasikan  dan  kepentingan  publik, serta menjalankan komunikasi dan partisipasi politik, baik di tingkat daerah maupun nasional.  Fungsi  rekrutmen  yang  dimiliki  oleh  partai-partai  politik  dan  dijalankan dengan benar (secara ideal) dapat menjadi pintu masuk dan menjadi pendorong bagi praktik demokrasi yang baik dalam suatu negara.
Berdasarkan  amanat  konstitusi  hasil  amandemen  mengatakan  bahwa  partai politik  merupakan  organisasi  dan  sumber  dari  rekrutmen  politik  di  Indonesia. Namun, khusus untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, calon dapat diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  dan  melalui  jalur perseorangan atau independen dan ini harus dilaksanakan secara demokratis. Hal ini juga berlaku untuk Undang-Undang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta  Undang-Undang  Pemilihan  Presiden  secara  langsung  mendorong  agar  proses pencalonan dilakukan secara demokratis dan transparan.

## Kesimpulan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  33/PUU-XIII/2015  adalah  sebuah terobosan  cemerlang  dalam  dunia  hukum  di  Indonesia.  Ini  merupakan  bentuk  untuk mewujudkan  keadilan  ditengah-tengah  masyarakat  dan  merupakan  cerminan  dari adanya  jaminan  terhadap  hak  konstitusional  warga  negara  dalam  partisipasi  politik terutama  dalam  pilkada,  setidaknya  dengan  putusan  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi telah mengembalikan hak konstitusional warga negara Indonesia.
Menurut  Mahkamah  Konstitusi  bahwa  dalam  pelaksanaan  pemilihan  Kepala Daerah  hendaknya  harus  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan Undang-Undang Pilkada.
Pemilihan  harus  dilakukan  secara  demokratis  dan  transparan.  Artinya  bahwa setiap pribadi atau golongan tertentu memiliki hak yang sama untuk terlibat aktif dalam proses pemilihan kepala daerah baik sebagai sebagai calon (candidate) maupun sebagai
pemilih (voter) untuk dipilih secara demokratis baik yang berasal dari keluarga dinasti politik maupun di luar dari keluarga dinasti politik. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang  melekat  pada  individu  yang  dimiliki  sejak  lahir  tentunya  wajib  dihargai  dan dihormati  sebagai  harkat  dan  martabat  manusia  dalam  negara  hukum.  Oleh  karena  itu tidak dapat benarkan untuk menghalangi pribadi atau orang tertentu untuk terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah baik sebagai pemilih atau yang dipilih.

## BIBLIOGRAFI
Bimantara,  Novendra,  &  Harsasto,  Priyatno.  (2018).  Analisis  politik  dinasti  di kabupaten kediri. Journal of Politic and Government Studies , 7 (04), 201–210.
Davis,  Diane  E.  (2011).  Irregular  armed  forces,  shifting  patterns  of  commitment,  and fragmented sovereignty in  the developing world. In Contention  and trust in cities and states (pp. 249–265). https://doi.org/10.1007/978-94-007-0756-6_17
Effendi,  Winda  Roselina.  (2018).  Dinasti  Politik  Dalam  Pemerintahan  Lokal  Studi Kasus Dinasti Kota Banten. Jurnal Trias Politika , 2 (2), 233–247. https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471
Gandryani,  Farina,  &  Hadi,  Fikri.  (2021).  Pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  di Indonesia:  hak  atau  kewajiban  warga  negara. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional , 10 (1), 23.
Giroux,  Henry.  (2002).  Neoliberalism,  corporate  culture,  and  the  promise  of  higher education:  The  university  as  a  democratic  public  sphere. Harvard  Educational Review , 72 (4), 425–464. https://doi.org/10.17763/haer.72.4.0515nr62324n71p1
Hasanuddin,  Iqbal.  (2018).  Keadilan  sosial:  Telaah  atas  filsafat  politik  John  Rawls. Refleksi , 17 (2), 193–204.
Ibrahim,  Johnny.  (2006).  Teori  dan  metodologi  penelitian  hukum  normatif. Malang: Bayumedia Publishing , 57 .
Kartika,  Shanti  Dwi.  (2015).  Putusan  MK  Melegalkan  Politik  Dinasti  dalam  UU Pilkada. Jurnal Info Singkat Hukum , 7 (14).
Margiansyah,  Defbry.  (2019).  Populisme  di  Indonesia  Kontemporer:  Transformasi Persaingan  Populisme  dan  Konsekuensinya  dalam  Dinamika  Kontestasi  Politik Menjelang Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik , 16 (1), 47–68. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.783
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2009).  Penelitian  Hukum  Empiris. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group .
Purwanti,  Uci  Dewi,  &  Alfirdaus,  Laila  Kholid.  (2020).  Dinasti  Politik  dalam Pemerintahan  Lokal  di  Kota  Bontang,  Kalimantan  Timur. Journal  of  Politic  and Government Studies , 9 (04), 309–323.
Respationo,  H.  M.  Soerya.  (2013).  Pemilihan  Kepala  Daerah  Dalam  Demokrasi Electoral. Masalah-Masalah Hukum , 42 (3), 356–361.
https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.356-361
Rohmah,  Lailatur.  (2014).  Persepsi  Mahasiswa  Akuntansi  UNESA  Tentang  Pengaruh Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Keuangan  Partai  Politik  Terhadap  Kinerja  Partai Dan  Upaya  Pemberantasan  Kejahatan  Kerah  Putih. Jurnal  Akuntansi  AKUNESA , 2 (2), 1–23.
Sagala,  H.  Syaiful,  &  Sos,  S.  (2018). Pendekatan  &  Model  Kepemimpinan .  Prenada Media.
Suharto,  Didik  Gunawan,  Nurhaeni,  Ismi  Dwi  Astuti,  Hapsari,  Mantrini  Indri,  & Wicaksana,  Lungid.  (2017).  Pilkada,  politik  dinasti,  dan  korupsi. Pertemuan Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial PTN Se-Indonesia .
Susanti, Martien Herna. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di  Indonesia. Journal of Government and Civil Society , 1 (2), 111–119.
http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440

## Copyright holder:
Yohanes Lado Jera, Achmad Edi Subiyanto, Markoni (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: