## RESPONSIBLITAS PIMPINAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM DALAM UPAYA MEMBERIKAN AKSES TERHADAP DIFFERENT ABILITY PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
Oleh: Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H

## Abstrak
Penelitian  in  membahas  mengenai  responsiblitas  pimpinan  UIN  Maulana  Malik Ibrahim dalam upaya memberikan akses terhadap different ability perspektif UU No. 8 tahun 2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas..  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris,  yang berlokasi  di  kampus  1  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  pendekatan  yuridis  sosiologis,  Pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Jenis  dan  sumber  data  terdiri  dari  data  primer,  data sekunden dan data tersier. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan observasi langung di  lapangan, data sekunder dengan studi kepustakaan dan data tersier diperoleh dar kamus  umum,  kamus  hukum,  ensikplodia  dll.  Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan  metode  “analisis  kualitatif  yuridis”  yang  bertitik  tolak  pada  kerja  “penalaran yuridis”.
Dari  hasil  penelitian  di  dapat  bahwa  Respon  pengambil  kebijakan  di  UIN  Maulana Malik Ibrahim dalam rangka memberikan akses terhadap penyandang disabilitas adalah mulai jajaran rektorat sampai dekanat sangat merespon baik tentang adanya UU No. 8 Tahun 2016 yang  memberikan  akses  kepada  para  penyandang  disabilitas  untuk  dapat  memperoleh kesempatan yang untuk belajar di perguruan tinggi. Respon yang baik ini ditunjukkan dengan berbagai  dukungan  yang  akan  mereka  berikan  untuk  mewujudkan  UIN  Maulana  Malik Ibrahim  Malang  menjad  kampus  yang  inklusi  atau  ramah  terhadap  mahasiswa  penyandang disabilitas,  bukti  nyatanya  adalah  akan  dimulai  pada  saat  pembangunan  kampus  3  UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Desa Tlekung Kota Batu Malang Jawa Timur.
Site  plant kampus  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  untuk  mewujudkan  kampus  yang ingklusi  dalam  memberikan  akses  terhadap  penyandang  disabilitas  perspektif  UU  No.  8 Tahun  2016  bahwa  UIN  Mulana  Malik  Ibrahim  Malang  sebagai  institusi  juga  sudah menyusun  perencanaan  terutama  terkait  dengan  pengembangan  kampus.  Penyusunan perencanaan  pengembangan  kampus  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  yang  ramah  difabel  akan dimulai  pada  saat membangun  kampus  3.  Ada  beberapa  tahapan  perencanaan,  yaitu perencanaan  konstruksi,  pengawasan  dan  fisik.  Dalam  tahapan  perencanaan  itu, site  plan kampus UIN Maulana Malik Ibrahm ini ini sudah dirumukan sebagai bangunan yang ramah difabel  artinya  akan  memberikan  akses  terhadap  penyandang  disabilitas,  yang  dimulai  dari pemberian sarana dan prasarana.
Kata Kunci:   Responsibilitas,  Penyandang  Disabilitas,  Pimpinan  UIN  Maulana  Malik Ibrahim
Abstract
This study discusses the response of the leadership of UIN Maulana Malik Ibrahim in an  effort  to  provide  access  to  persons  with  disability  perspective  of  law  No.  8  year  2016 About persons with Disability.This type of research is empirical research, located on  campus 1  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  of  Malang.  The  research  approach  used  is  the  juridical sociological approach, statue approach and conceptual approach. Types  and sources of data consists  of  primary  data,  secondary  data,  and  tertiary  data  material.  Primary  data  collection techniques  by  interviews  and  observations  directly  in  the  field,  secondary  data  by  library study  and  tertiary  data  obtained  from  General  dictionary,  legal  dictionary,  ensiclopedia  etc. Technique of data analysis is done using qualitative jurirical analysis method  that focused on "juridical reasoning"
From the results of study it is known that  response of policy makers in UIN Maulana Malik  Ibrahim  in  order  to  provide  access  to  persons  with  disability  are  very  good  response about  the  existence  of  the  law  No.  8  year  2016  which  gives  access  to  the  persons  with disability  to  be  able  to  gain  the  opportunity  to  learn  in  College.  A  good  response  is  shown with several supports they will provide to embody UIN Maulana Malik Ibrahim of Malang to became a campus of inclusion or friendly toward students with disability, it is shown with the begining  of  the  construction  of  campus  3  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  of    Malang  in  the village of Tlekung town of Batu,  Malang in East Java.
Key Words :  Responsibility,  People  with  Disability,  Leader  of  UIN  Maulana  Malik Ibrahim of Malang

## A. Pendahuluan
Negara  yang  bermartabat  adalah  Negara  yang  menghormati,  menghargai,  memenuhi dan  memberikan  perlindungan  bagi  setiap  warga  negaranya  tanpa  kecuali.  Isu  tentang penyandang  disabilitas  atau  orang-orang  yang  memiliki  perbedaan  kemampuan  seringkali dikenal  dengan  istilah  “difable”  ( differently  abled  people )  atau  sekarang  dikenal  sebagai “disabilitas”  adalah  masalah  yang  paling  jarang  mendapatkan  perhatian  dari  Pemerintah maupun masyarakat.
Negara  Republik  Indonesia  adalah  Negara  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menghormati  dan  menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap  kelompok  rentan  khususnya  penyandang  disabilitas  perlu  ditingkatkan.  Hal  ini terlihat  dalam  Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  11,  Pasal  20,  dan  Pasal  28  I  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hak  setiap  warga  negara  adalah  mendapatkan  pendidikan  yang  layak  dan  tanpa diskriminasi.  Hak  pendidikan  ini  juga  berlaku  kepada  orang  berkebutuhan  khusus  atau penyandang  cacat  atau  yang  biasa  disebut  difabel (different  ability). Dalam  Undang  Undang Dasar  1945  pasal  31  ayat  1  dan  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  1989  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  bab  III  ayat  5  dinyatakan  bahwa  setiap  warganegara  mempunyai
kesempatan  yang  sama  memperoleh  pendidikan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  anak berkelainan  berhak  pula  memperoleh  kesempatan  yang  sama  dengan  anak  lainnya  (anak normal) dalam pendidikan.
Hak  pendidikan  merupakan  bagian  dari  Hak  Ekosob  (Ekonomi,  Sosial,  Budaya). Negara  mempunyai  kewajiban (state  obligation) untuk  memenuhi (fulfill), menghormati (to respect), dan melindungi (to  protect) setiap hak pendidikan  yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.   Termasuk  hak  pendidikan  untuk  penyandang  cacat.   Pada  pasal  28  C  Undang- undang Dasar 1945 pun  dikatakan bahwa setiap  orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi  kesejahteraan  umat  manusia,  sehingga  jelas  disini  kewajiban  generik  negara  dalam pemenuhan  hak  pendidikan  adalah  memfasilitasi (to  facilitate), memajukan (to  promote), menyediakan (to provide).
Dengan  disahkannya  Rancangan  Undang-undang  (RUU)  menjadi  Undang-undang tentang  Penyandang  Disabilitas  dalam  rapat  paripurna  yang  berlangsung  pada  Kamis.  17 Maret 2016 oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan akan menjadi Undang-Undang 30 hari sejak disahkan DPR dengan atau tanpa tanda-tangan presiden, diharapkan bisa menjamin hak dan kesempatan  penyandang  disabilitas  terpenuhi,  mulai  dari  hak  hidup,  pekerjaan,  pendidikan, hingga akses fasilitas.
UU  Penyandang  Disabilitas  memberikan  hak-hak  bagi  penyandang  disabilitas  yang terkait  dengan  pemenuhan  hak  dalam  hal  ekonomi,  politik,  sosial  maupun  budaya.  Mereka juga dijamin haknya untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan di tengah masyarakat.
Penanganan  pendidikan  selama  ini  masih  banyak  yang  belum  memperhatikan  faktor aksesibilitas  fisik  bagi  penyandang  disabilitas.  Penanganan  pendidikan  bagi  penyandang diasbilitas  selama  ini  lebih  banyak  mengarah  kepada  penanganan  pada  konten  pendidikan saja.  Program-program  yang  ada  masih  kelihatan  kepada  penanganan  non  fisik  seperti kurikulum,  proses  penanganan/pembelajaran  dan  penilaiannya.  Jarang  sekali  lembaga pendidikan meingimpelentasikan peraturan tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Bahkan  sekolah-sekolah  yang  dirancang  khusus  untuk  anak  berkebutuhan  khususpun  tidak memperhatikan  lingkungannya  akses  atau  tidak  terhadap  penyandang  disabilitas.  Padahal sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  misalnya  UU  No.  28  tahun  2002  tentang bangunan gedung, lembaga pendidikan/sekolah termasuk kategori fasilitas umum yang harus mengakomodir  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas.  Akses-akses  lainnya  seperti  akses kursi roda, petunjuk untuk tunanetra, tiang-tiang bangunan masih belum terlihat. Begitu juga
prinsip-prinsip  bangunan  dan  lingkungan  lainnya  yang  belum  banyak  diimplementasikan, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan tinggi.
Terlebih  lagi  belum  dibentuknya  Unit  Layanan  Disabilitas  yang  merupakan  suatu keharusan bagi penyelenggara pendidikan tinggi untuk mengadakannya. Karena di dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 42 dinyatakan bahwa Penyelenggara pendidikan  tinggi  yang  tidak  membentuk  Unit  Layanan  Disabilitas  dikenai  sanksi administrative berupa:
a. Teguran tertulis;
b. Penghentian kegiatan pendidikan;
c. Pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
d. Pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
Mengingat  pentingnya  aksesibilitas  fisik  maupun  non  fisik  bagi  penyandang disabilitas  dan  pembentukan  Unit  Layanan  Disabilitas  serta  masih  minimnya  implementasi dari peraturan perundang-undangan yang ada, maka menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian  terkait  “Responsiblitas  Pimpinan  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Dalam  Upaya Memberikan  Akses  Terhadaf Different  Ability Perspektif  UU  No.  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas”.

## B. Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  yang  dengan  kata  lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. 1 Atau dengan kata lain yaitu  suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan  menemukan  fakta-fakta  dan  data  yang  dibutuhkan.  Setelah  data  yang  dibutuhkan terkumpul  kemudian  menuju  kepada  identifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada penyelesaian masalah.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis sosiologis,  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ).  Pendekatan  yuridis  sosiologis  adalah  mengidentifikasi  dan mengkonsepsikan  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan  fungsional  dalam  sistem kehidupan  yang  mempola”. 2 Lokasi  yang  dijadikan  tempat  untuk  melakukan  penelitian  ini
1 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15
2 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia  Press, 1986), hlm. 51.
adalah  Kampus    I  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang  di  Jalan  Gajayana  No.  50  Malang. Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  sumber  data  primer,  sumber data sekunder dan sumber data tersier.

## C. Pembahsan

## 1. Pengertian Responsibilitas
Responsibilitas  ( responsibility) merupakan  konsep  yang  berkenaan  dengan  standar profesional  dan  kompetensi  teknis  yang  dimiliki  administrator  (birokrasi  publik)  dalam menjalankan tugasnya. Seberapa jauh mereka melihat administrasi Negara (birokrasi publik) bersikap  tanggap  ( responsive) yang  lebih  tinggi  terhadap  apa  yang  menjadi  permasalahan, kebutuhan,  keluhan  dan  aspirasi  mereka. 3 Sedangkan  responsibilitas  menurut  Friedrich merupakan konsep yang berkenaan dengan standar professional dan kompetensi teknis yang dimiliki  administrator  publik  untuk  menjalankan  tugasnya. 4 Islmay    mengatakan  bahwa responsibilitas  subyektif  lebih  mengedepankan  nilai-nilai  etis  dan  kemanusiaan  yang terangkum  dalam equity (hak  menurut  keadilan/kewajaran), equality (persamaan  hak), fairness (kejujuran) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas administrasi lainnya. 5
Responsibilitas  adalah  menyangkut  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik  sesuai dengan prinsip-prinsifp administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik secara  eksplisit  maupun  secara  implisit 6 .  Prinsip  responsibilitas  adalah  kesesuaian  atau kepatuhan  di  dalam  pengelolaan  perusahaan  terhadap  prinsip  korporasi  yang  sehat  serta peraturan perundangan yang berlaku. 7

## 2. Jenis-Jenis Responsibilitas dan Model Responsibilitas
Dua  jenis  responsibilitas  yang  dapat  ditemukan  adalah  terkadang  disebut sebagai responsibilitas subjektif dan responsibilitas objektif. Responsibilitas obyektif harus dilakukan
3 Amin Rahmanurrasyid, Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggung Jawaban Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, (Tesis Tahun 2008), hlm. 81
4 Pendi, Responsibilitas Pelayanan Publik Dalam Kepemimpinan Integrative Terhadap Pembangunan Daerah , (Makassar: Skripsi Unhas: 2011), hlm. 25
5 ibid
6 Agus  Dwiyanto, Mewujudkan  Good  Governace  Melalui  Pelayanan  Publik, (Yogyakarta:  Gadjah Mada, 2005), hlm. 8
7 Mas  Achmad  Daniri, Good  Corporate  Governance:  Konsep  Dan  Penerapannya  Dalam  Konteks Indonesia, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), hlm 9
dengan  tuntutan  dari  luar  diri  kita,  sedangkan responsibilitas  subjektif  yaitu  terfokus  pada hal-hal yang membuat seseorang merasa bertanggung jawab. 8
Pada  umumnya  model  responsibilitas  administrasi  diketahui  berkembang dari kombinasi  terhadap  komponen  perilaku  responsibilitas  dan  komponen  dari etika  individu. Beberapa  model  mengenali  kewajiban  dari  organisasi  dan peraturan  dari  warga  yang  harus lebih  diutamakan.  Model  responsibilitas  administrasi  dibagi  menjadi  dua  aspek  yaitu komponen perilaku dan etika. Hal ini kemudian dapat dilihat dari table beriku: 9

## Tabel 1

## Model Responsibilitas Administrasi
Perilaku responsibilitas Etika Individu 1. Kebutuhan individu 2. Struktur organisasi 3. Budaya organisasi 4. Harapan masyarakat 1. Delimitasi dan transcendence organisasi. 2. Hukum dan mekanisme
kelembagaan untuk
membatasi kekuasaan organisasi. 3. Kesadaran diri.

## 3. Pengertian Penyandang Disabilitas
Menurut  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011  Tentang  Pengesahan  Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental,  intelektual  atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan lingkungan  dan  sikap  masyarakatnya  dapat  menemui  hambatan  yang  menyulitkan  untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. 10
Menurut  Pasal  1  angka  1  UU  No.  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas, Penyandang  disabilitas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual, mental,  dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan lingkungan  dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Orang  berkebutuhan  khusus  (disabilitas)  adalah  orang  yang  hidup  dengan karakteristik  khusus  dan  memiliki  perbedaan  dengan  orang  pada  umumnya.  Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak- haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki
8 Terry  L.Cooper, The  Responsible  Administrator  :  an  approach  to  ethics  for  the  administrative  role , (United State : Jossey Bay, 1998), hlm. 66
9 Ibid., hlm. 48-49
10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (Intelligence  Quotient) rendah,  serta  orang  dengan  permasalahan  sangat  kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.
Di  Indonesia,  terminologi  lain  yang  digunakan  untuk  menyebut  “difable”  ini  antara lain  adalah  “penyandang  cacat”,  “orang  berkelainan”,  atau  “orang  tidak  normal”.  Istilah tersebut  sebenarnya  tidak  “bebas  nilai”,  artinya  ada  konsepsi  nilai  tertentu  yang  telah dipaksakan  oleh  sekelompok  masyarakat  tertentu  yang  “melabelkan”  dan  mendominasi kelompok masyarakat  lain. Peristilahan ini berpengaruh secara langsung terhadap perlakuan masyarakat  maupun  pemerintah  terhadap  keberadaan  “difable” secara  menyeluruh.  Namun demikian,  konsepsi  tersebut  bisa  pula  berbeda  dan  berubah  secara  historis  sesuai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat maupun Negara. 11

## 4. Ragam Penyandang Disabilitas
Terdapat  beberapa  ragam  orang  dengan  kebutuhan  khusus/disabilitas.  Ini  berarti bahwa  setiap  penyandang  disabilitas  memiliki  definisi  masing-masing  yang  mana kesemuanya  memerlukan  bantuan  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  baik.  Ragam penyandang disabilitas meliputi: 12
a. Penyandang  Disabilitas  fisik,  adalah  terganggunya  fungsi  gerak,  antara  lain  amputasi, lumpuh  layuh  atau  kaku,  paraplegi, celebral  palsy (CP),  akibat  stroke,  akibat  kusta,  dan orang kecil
b. Penyandang  disabilitas  Intelektual,  adalah  terganggunya  fungsi  pikir  karena  tingkat kecerdasan  di  bawah  rata-rata,  antara  lain  lambat  belajar,  disabilitas  grahita  dan down syndrom .
c. Penyandang  disabilitas  mental,  adalah  terganggunya  fungsi  pikir,  emosi,  dan  perilaku, antara  lain:  (a).  psikososial  di  antaranya  skizofrenia,  bipolar,  depresi,  anxietas,  dan gangguan  kepribadian;  dan  (b).  disabilitas  perkembangan  yang  berpengaruh  pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
d. Penyandang disabilitas sensorik, adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
11 Risnawati Utami, Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik  Di  Indonesia ,  Makalah  Untuk  Intermediate  Human  Rights  Training  Bagi  Dosen  Hukum  Dan  HAM  di Balikpapan, diselenggaakan atas Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights, 2012.
12 Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Ragam    Penyandang  Disabilitas  dapat  dialami  secara  tunggal,  ganda  atau  multi 13 dalam  jangka  waktu  lama 14 yang  ditetapkan  oleh  tenaga  medis  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. 15
Menurut Convetion On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas)  yang  telah  disahkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2011  tentang  Pengesahan Convention  On  The  Rights  Of  Persons  With  Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas),  penyandang  disabilitas  termasuk mereka  yang  memiliki  keterbatasan  fisik,  mental,  intelektual,  atau  sensorik  dalam  jangka waktu  lama  dimana  ketika  berhadapan  dengan  berbagai  hambatan,  hal  ini  dapat mengahalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan  yang  lainnya.  Konvensi  ini  tidak  memberikan  batasan  tentang  penyandang  cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas.
Adapun jenis dan penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu: 16 a. Cacat didapat ( Acquired), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
b. Cacat  bawaan/sejak  lahir  ( Congenital),  penyebabnya  antara  lain  karena  kelainan pembentukan organ-organ (organogenesis) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.

## 5. Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas
Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1)  yang benar,  (2)  milik  kepunyaan,  (3)  kewenangan,  (4)  kekuasaan  untuk  berbuat  sesuatu,  (5) kekuasaan  untuk  berbuat  sesuatu  atau  untuk  menuntut  sesuatu,  dan  (6)  derajat  atau martabat. 17 Pengertian  yang  luas  tersebut  mengandung  prinsip  bahwa  hak  adalah  sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik  keabsahan untuk  menuntut sesuatu  yang dianggap  tidak  dipenuhi  atau  diingkari.  Seseorang  yang  memegang  hak  atas  sesuatu,  maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan  yang  dimilikinya.  Kewajiban  dasar  manusia  adalah  seperangkat  kewajiban  yang
13 Yang  dimaksud  dengan  “Penyandang  Disabilitas  ganda  atau  multi”  adalah  Penyandang  Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli
14 Yang  dimaksud  dengan  “dalam  jangka  waktu  lama”  adalah  jangka  waktu  paling  singkat  6  (enam) bulan dan/atau bersifat permanen
15 Pasal 4 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Peyandang Disabilitas
16 Sapto Nugroho, Risnawati Utami, Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan , (Surakarta: Yayasan Talenta, 2005), hlm. 114.
17 Poerwardarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta; Balai Pustaka, 2001), hlm.174
apabila  tidak  dilaksanakan  tidak  memungkinkan  terlaksananya  dan  tegaknya  hak  asasi manusia. 18
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mendefinisikan pendidikan sebagai  usaha  sadar  dan  terancana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
Penyediaan  fasilitas  umum  yang  akseibel  bagi  penyandang  disabilitas  merupakan bentuk implementasi layanan kepada semua lapisan masyarakat yang adil, bermutu dan tanpa diskriminasi.
Fasilitas  umum  yang  aksesibel  bagi  penyandang  disabilitas  sudah  barang  tentu  tidak akan  mengurangi  kebermanfaatannya  bagi  orang  lain,  justu  akan  menambah  manfaat  juga bagi orang lain yang tidak mengalami disabilitas. Secara prinsip, jika penyandang disabilitas saja bisa mempergunakan fasilitas umum tersebut dengan mudah dan aman, tentu bagi orang lain  yang  tidak  mengalami  disabilitas  akan  lebih  aksesibel.  Secara  garis  besar,  aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menurut kegunaannya dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu (1) fasilitas  yang  bisa  digunakan  oleh  siapa  saja,  tidak  hanya  penyandang  disabilitas  yang mempergunakannya,  contohnya  trotoar,  selasar,  life,  dsb.  (2)  fasilitas  yang  hanya dipergunakan  oleh  penyandang  disabilitas  saja,  orang  yang  tidak  menyandang  disabilitas tidak  boleh  mempergunakannya,  contohnya  ada  beberapa  fasilitas  yang  khusus  disediakan oleh  penyandang  disabilitas  seperti  wc,  tempat  parkir,  hidrolik  di  bus  maupun  di  bangunan sebagai pengganti tangga di gedung bertingkat, jalan dengan kemeringan maksimal 30%, dll.
Hukum  di  Indonesia  telah  banyak  mengatur  tentang  sisi-sisi  layanan  kehidupan  di segala  bidang.  Telah  banyak  peraturan  perundangan-udangan  ditetapkan  baik  oleh  lembaga legislative  maupun  lembaga  eksekutif.  Undang-Undang  nomor  28  tahun  2002  tentang Bangunan  Gedung.  Pasal  27  ayat  2  yaitu  Kemudahan  hubungan  ke,  dari,  dan  di  dalam bangunan  gedung  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  meliputi  tersedianya  fasilitas  dan aksesibilitas  yang  mudah,  aman,  dan  nyaman  termasuk  bagi  penyandang  cacat  dan  lanjut usia.
Kemudian  diperjelas  lagi  dalam  pasal  31  UU  No.  8  Tahun  2002,  menyebutkan  :  (1) Penyediaan  fasilitas  dan  aksesibilitas  bagi  penyandang  cacat  dan  lanjut  usia  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  merupakan  keharusan  bagi  semua  bangunan  gedung,
18 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
kecuali  rumah  tinggal.  (2)  Fasilitas  bagi  penyandang  cacat  dan  lanjut  usia  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1),  termasuk  penyediaan  fasilitas  aksesibilitas  dan  fasilitas  lainnya dalam  bangunan  gedung  dan  lingkungannya.  (3)  Ketentuan  mengenai  penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Di  bidang  pendidikan,  Yaitu  pada  Pasal  15  Undang-Undang  No.  20  tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  berbunyi  “Pendidikan  khusus  merupakan penyelenggaraan  pendidikan  untuk  peserta  didik  yang  berkelainan  atau  peserta  didik  yang memiliki  kecerdasan  luar  bisaa  yang  diselenggarakan  secara inklusif atau  berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah”. Undang-undang tersebut, memberikan  pilihan  bagi  penyandang  disabilitas  usia  sekolah  (disebut  Anak  Berkebutuhan Khusus/ABK)  dapat  menempuh  pendidikan  baik  di  sekolah  regular  (paradigma  pendidikan inklusif)  maupun  di  SLB  (satuan  pendidikan  khusus).  Ketentuan  lebih  lanjut  tentang pelaksanaan pendidikan inklusif telah diatur dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009.
Pasal  10  UU  No.  8  Tahun  2016,  menyebutkan  bahwa  Hak  pendidikan  untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
b. Mempunyai  Kesamaan  Kesempatan  untuk  menjadi  pendidik  atau  tenaga  kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
c. Mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
d. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

## 6. Hak- Hak Penyandang Disabilitas Dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan
Berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, diantaranya sebagai berikut :
a Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 28 D ayat (1) : “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.“
b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of  Persons  with  Disabilities Convention  on  the  Rights  of  Persons  with Disabilities (CRPD) yaitu konvensi 8 tentang Hak-hak Difabel atau Penyandang Disabilitas, telah
diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD.
d.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  Sejalan  dengan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997  tentang  Penyandang  Cacat  yang  dijelaskan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara  tegas  menyatakan  bahwa  pelayanan  publik  memiliki  beberapa  asas  yang mengamanahkan kemudahan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas.
e.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung.  Pengaturan mengenai  hak-hak  penyandang  disabilitas  dalam  undang-  undang  ini  diatur  dalam Pasal  27  Undang-  Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung  yang berbunyi  :  kemudahan  hubungan  ke,  dari,  dan  di  dalam  bangunan  gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. 19 f.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1998  tentang  Upaya  Peningkatan Kesejahteraan  Sosial  Penyandang  Cacat  Pengaturan  aksesibilitas  pelayanan  lebih lanjut bagi penyandang disabilitas secara lebih jelas dan rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1998  tentang  Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  Sosial Penyandang Cacat.
g.  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  30/PRT/M/2006  Penyandang  disabilitas mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  diberi  kemudahan  akses  seluruh  fasilitas  di bangunan umum maupun di  lingkungan sekitar seperti  orang lain. Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor  30/PRT/M/2006  merupakan  tindak  lanjut  dari  Pasal  18 Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1998  Tentang  Upaya  Peningkatan Kesejahteraan  Penyandang  Cacat  yang  berbunyi  :  Standardisasi  penyediaan aksesibilitas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  sampai  dengan  Pasal  17 ditetapkan oleh Menteri  dan Menteri lain baik secara bersama-sama maupun sendiri- sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 20
2. Respon  Pengambil  Kebijakan  di  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Dalam  Rangka

## Memberikan Akses Terhadap Penyandang Disabilitas
UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang  sebagai  sebuah  perguruan  tinggi  Islam mengembangkan  konsep  Ulul  Albab  yang  dalam  praktiknya  dikembangkan  menjadi  tiga
19 Lihat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
20 Lihat  Pasal  18  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1998  Tentang  Upaya  Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat
bentuk  perilaku  ideal  yaitu  dzikir,  fikr,  dan  amal  sholeh.  Konsep  Ulul  Albab  tersebut diharapkan  bisa  memberikan  penjelasan  tentang  filosofi,  identitas,  arah  yang  ingin  dicapai, budaya,  pendekatan  yang  dikembangkan  serta  hal  lain  yang  dipandang  penting  agar perguruan  tinggi  Islam  ini  dikenal  secara  mendalam,  baik  oleh  warganya  sendiri  maupun pihak lain. 21
UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang  sebagai  salah  satu  perguruan  tinggi  Islam terkemuka di Indonesia ini harus siap melaksanakan dan harus merespon dengan positif UU No.8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  yang  sudah  disahkan  dan  diundangkan pada  bulan  Juli  2016  ini,  artinya  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang  ini  harus  mulai berbenah  dalam  segala  hal  untuk  merespon  aturan  tersebut.  Untuk  menerapkan  aturan  itu, diperlukan  komitmen  seluruh  civitas  akademika  untuk  mewujudkan  kampus  UIN  Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu kampus yang ramah difabel.
Untuk  masalah  akses  ini,  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  ramah difable (penyandang cacat) saat ini masih sangat terbatas di Indonesia pada umumnya, dan Kampus UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang  khususnya.  Akses  terhdap difable (pencandang disabilitas) yang dijanjikan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang  Disabilitast  pada  prakteknya  tetap  saja  belum  mempermudah  akses  pergerakan mereka.  Beberapa  sarana  dan  prasarana  yang  dibangun  dengan  mempertimbangkan difable (penyandang disabilitas) bahkan pada pelaksanaannya masih saja menyulitkan mereka.
Berdasarkan temuan Sidiq yang melakukan penelitian di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta,  terdapat  beberapa  perguruan  tinggi  yang  belum  menunjukkan  keberpihakannya kepada  penyandang  disabilitas.  Civitas  akademika  belum  bisa  menerima  penyandang disabilitas sebagai bagian dari  civitas akademiknya karena berbagai alasan, misalnya, antara lain, mereka belum siap menyediakan fasilitas yang menunjang proses belajar-mengajar bagi penyandang disabilitas dan menyangsikan kemampuan akademik mereka karena keterbatasan fisik yang melekat. 22
Akses  bagi difable (penyandang  disabilitas)  dititikberatkan  pada  ketersediaan  dan kelayakan  fasilitas  yang  ramah difable (penyandang  disabilitas),  dimana  perencana  adalah subjek  perancang  yang  bertanggung  jawab  terhadap  akses difable (penyandang  disabilitas) sebagai warga negara yang juga memiliki hak yang sama dengan warga Negara lain.
21 Imam  Suprayogo, Tarbiyah  Ulul  Albab:  Dzikir,  Fikr,  dan  Amal  Shaleh, (Malang:  Universitas  Islam Negeri Malang, 2004), hlm. 7
22 D.M.  Sidiq,    “ Mahasiswa  Difabel  di  Perguruan  Tinggi,”  dalam  Sekar  Ayu  Aryani (ed.),  Desain Pembelajaran Sensitif Difabel,( Yogyakarta: IIS PPS UIN, 2007), hlm. 13-15
Imron 23 menyatakan  bahwa  kebijakan-kebijakan  pendidikan  tersebut  dapat diklasifikasikan  ke  dalam  dua  bentuk  yaitu, pertama, kebijakan  yang  berbentuk  Peraturan Pemerintah  yang  memberikan  kesempatan  pendidikan  bagi  penyandang  disabilitas,  seperti yang  tercantum  dalam  kebijakan  internasional Declaration  of  Human  Rights  (1989), Convention  on  the  Rights  of  the  Child (1989), Life  Long  Education-Education  for  All (Bangkok,  1991), Dakkar  Statement (1990), Standard  Rules  on  the  Equalization  of Opportunities  for  Person  with  Disabilities (Resolusi  PBB  Nomor  48/46  Tahun  1993), Salamanca Statement (1994), The Four Pillars of Education (Unesco, 1997), ASEAN Pacific Decade for Disabled (Biwako, 2002), Deklarasi Bukit Tinggi (2005), dan The Convention on The  Human  Rights  of  Person  with  Disabilities (Resolusi  PBB  Nomor  61/106  Tahun  2006). Sedangkan  kebijakan  yang  tertuang  dalam  peraturan  nasional  tercantum  dalam  UUD  1945 (amandemen) Pasal 131 Ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan  Luar  Biasa,  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional (Sisdiknas) Pasal 3, Pasal 5, Pasal 32, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53. UU Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 7 tentang Penyandang Cacat.
Kedua, kebijakan yang berbentuk sikap pemerintah dalam mendukung terselenggaranya  pendidikan  bagi  penyandang  disabilitas,  terutama  pejabat  yang  mengurus pendidikan, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Kebijakan ini terdiri dari dua  macam,  yaitu:  1)  berupa  sikap  resmi,  misalnya  berbentuk  Surat  Edaran  Dirjen Dikdasmen  Depdiknas  Nomor:  380/e.C8/MN/2003  Tanggal  20  Januari  2003  atau  Surat Keputusan  Menteri  Agama  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  penyandang  disabilitas,  unit- unit yang menangani penyandang disabilitas, penyediaan fasilitas pendidikan dan penyediaan sarana  dan  prasarana  pendidikan  bagi  penyandang  ketunaan;  2)  berupa  sikap  tidak  resmi, misalnya komentar atau pernyataan  Menteri Pendidikan atau Menteri  Agama melalui media massa  yang  berkaitan  dengan  persamaan  dan  kesempatan  pendidikan  bagi  penyandang disabilitas sehingga masyarakat dapat mengetahui 24
Dengan  diundangkannya  UU  No.  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas, selain  mengamanahkan  untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  ramah  difable, perguruan  tinggi  juga  diharuskan  untuk  membentuk  Unit  Layanan  Disabilitas.  Pasal  42  UU Penyandang  Disabilitas  ini  menyatakan  bahwa  Penyelenggara  pendidikan  tinggi  yang  tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administrative berupa:
23 A. Imron, Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depannya , (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 24-25
24 Ibid.
a. Teguran tertulis;
b. Penghentian kegiatan pendidikan;
c. Pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
d. Pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
Untuk  merespon  itu,  Dekan  Fakultas  Syariah  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang Dr.  Roibin,  M.HI  menyatakan  bahwa  implementasi  tentang  UU  No.  8  Tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas  ini  sangat  relevan  dengan  ajaran  Islam,  yaitu  dakwah  dengan  salah satunya dengan memberikan akses kepada kaum difabel, tentu dengan adannya UU ini kami dari  pihak  pimpinan  setuju  dan  mendukung  dengan  langkah  langkah  konkrit  dalam  benuk kebijakan  universitas  lewat  pendidikan  ini.  Menurut  saya  seluruh  pimpinan  harus  respon, terlebih ada pasal  yang menyatakan akan mencabut izin oprasional lembaga pendidikan jika tidak menfasilitasi kaum difabel ini dan membentuk layanan difabel. 25
Lebih  lanjut  Dekan  Fakultas  Syariah  ini  menjelaskan  tentang  langkah  konkrit  yang harus dilakukan adalah sosialisasi terhadap UU Penyandang Disabilitas ini yang dikomandani oleh  Wakil  Rektor  1  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim,  dan  hasil  penelitian  ini  harus  bisa disosialisasikan  kepada  seluruh  civitas  akademik  terutama  pucuk  pimpinan  universitas  dan dekanat.  Secara  normatif  UU  ini  melegitimasi  untuk  lebih  perhatian  kepada  kaum  difabel yang  dalam  Islam  disebut  dengan mustadafin. Langkah  selanjutnya  adalah  dengan merealisasikan  dalam  bentuk  konkrit  yang  mungkin  bisa  dimulai  dengan  pembangunan kampus  3  yang  berlafal  bismillah  ini,  baik  sarana  prasarana  mulai  harus  difikirkan.  Yang jelas,  kami  selaku  pimpinan  sangat  mendukung  dan  mengakomodir  dari  disahkannya  UU difabel ini dengan bentuk nyata melalui kebijakan, sosialisasi dan realisasi di lapngan. Mulai dari sarana prasarananya dan kurikulumnya. 26
Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merespon dengan sangat positif UU Penyandang Disabilitas ini, dimana kata beliau  pendidikan inklusi harus diterapkan dan sesuai dengan visi kita, yaitu tidak membedakan pendidikan ditinjau dari status sosial, gender maupun penyandang cacat. Pendidian inklusi juga sesuai dengan nafas kita  yang tidak boleh membedakan.  Ini  terbukti  dengan  pada  waktu  seleksi  masuk  perguruan  tinggi  itu  kita menfasilitasi  peserta  difabel.  Kebetulan  yang  ikut  tes  ini  difabelnya  tidak  berat.  Seperti fasilitas lift dan kursi roda.  Ini  bentuk  respon kepada orang  yang dalam tanda kutip disebut
25 Wawancara  dengan  Dekan  Fakultas  Syariah  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang,  Dr.  H.  Roibin, M.HI., di Ruang Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 19 Juli 2016, pukul 08.20 WIB
26 Ibid.
orang  lemah,  meskipun  mereka  sendiri  tidak  mau  dibilang  lemah. 27 Lebih  lanjut  beliau memaparkan  bawah  untuk  kurikulum  yang  akan  dipersiapkan  untuk  para  difabel,  harus bekerjasama dengan fakultas psikologi untuk merumuskan kurikulum yang pas dan tidak lupa adalah  fasilitasnya  juga  dipersiapkan.  Selain  itu  perlu  juga  ada  volunter  yang  bisa medampingi dari mahasiswa difabel ini.
Berangkat Respon dari pengambil kebijakan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mulai jajaran rektorat sampai dekanat sangat merespon baik tentang adanya UU No. 8 Tahun 2016  yang  memberikan  akses  kepada  para  penyandang  disabilitas  untuk  dapat  memperoleh kesempatan  untuk  belajar  di  perguruan  tinggi.  Respon  yang  baik  ini  ditunjukkan  dengan berbagai  dukungan  yang  akan  mereka  berikan  jika  aturan  dalam  undang-undang  ini  benar diimplementasikan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Secara Normatif, UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana dalam Pasal 10 tentang hak pendidikan yaitu:
a. Hak  pendidikan  untuk  Penyandang  Disabilitas  meliputi  hak:  mendapatkan  pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
b. Mempunyai  Kesamaan  Kesempatan  untuk  menjadi  pendidik  atau  tenaga  kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
c. Mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
d. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik
Kemudian  dalam  Pasal  42  dalam  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa  “tiap  penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas”.
Untuk  melaksankan  amanah  aturan  tersebut  di  UIN  maulana  Malik  Ibrahim  Malang, tentunya  tidak  bisa  secara  langsung,  akan  tetapi  memerlukan  peran  semua  pihak  dan  peran bersama  semua stake  holder .  Merekapun  pada  dasarnya  menyetujui  akan  semua  hak-hak yang  sama  untuk  belajar  di  perguruan  tinggi  bagi  penyandang  difabel.  Langkah  awal  yang bisa  dilakukan  yaitu  mulai  dari  unsur  pimpinan,  sosialisasi  dan  juga  rencana  tindak  lanjut harus segera dirancang.  Mengingat  implementasi dari undang- undang ini tidak secara serta merta bisa dilaksanakan dengan kondisi fasilitas, lingkungan, sumber daya manusia pendidik serta  hal-hal  lain  yang  masih  harus  diperbaiki  dan  dipersiapkan  secara  matang.  Selain  itu kesiapan dari segi kurikulum juga harus dipersiapkan. Hal ini karena melihat bahwa berbeda
27 Wawancara dengan Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Zainuddin, M.A., di Ruang Kerja Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 18 Juli 2016 , pukul 10.30 WIB
jenis  difabel  maka  akan  berbeda  pula  kemampuan  mereka  baik  kemampuan  akademik  dan kemampuan berinteraksi. Kemudia selain itu perlu adanya suatu unit layanan difabel dimana didalamnya ada seorang ahli dibidang difabel yang akan konsen dalam memberikan layanan bagi penyandang difabel yang akan belajar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Kriteria  universitas  yang  responsif  terhadap  penyandang  disabilitas  yang  juga merupakan  komponen  dalam  penilaian  akreditasi  perguruan  tinggi,  maka  UIN  Maulana Malik  Ibrahim  Malang  dalam  menggagas  rencana  pembangunan  kampus  3  akan  didesain untuk  lebih  responsif  terhadap  penyandang  difabel  dari  segi  bentuk  bangunan  dan fasilitasnya. Respon dari pimpinan atas adanya Undang-Undang ini juga sangat mendukung.
Berangkat  dari  penjelasan  di  atas,  Respon  yang  positif  dari  Pimpinan  UIN  Maulana Malik  Ibrahim  Malang  baik  ditingkat  Rektorat  maupun  di  Tingkat  Dekanat  ini,  Insyaallah akan  mewujudkan  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang  sebagai  kampus  Islam  yang  ramah terhadap  difabel.  Hal  ini  tentunya  perlu  kerjasa  civitas  akademika  dan  para stake  holder terkait untuk  mewujudkan itu, apalagi  UIN Maulana Maulana Malik  Ibrahim Malang sudah siap menjadi World Class University.
1.2. Site Plan Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Untuk Mewujudkan Kampus Yang Ingklusi  dalam  Memberikan  Akses  Terhadap  Penyandang  Disabilitas  Perspektif UU No. 8 Tahun 2016
Perencanaan  merupakan  tahapan  paling  penting  dari  suatu  fungsi  manajemen, terutama  dalam  menghadapi  lingkungan  eksternal  yang  berubah  dinamis.  Dalam  era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis dan bukan hanya pada intuisi dan firasat (dugaan).
Terkait  dengan  diundangkannya  UU  No.  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas,  Kabag  Perencanaan  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang  menjelaskan  bahwa untuk  pengembangan  kampus  yakni  pembangunan  kampus  3  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim Malang,  dari  pihak  konstruksinya  sudah  memperhatikan  masalah  akses  difabel  ini.  Beliau berharap  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang  ingin  mewujudkan  sebagai  kampus  yang ramah  difabel  yakni  dengan  memberikan  akses  terhadap  penyandang  disabilitas.  Kalau bagian konstruksi dikampus 1 dan 2 jika mau dirubah ramah difabel sepertinya kurang bisa, karena  sudah  terbentuk  seperti  ini,  tapi  itu  karena  perintah  UU,  maka  kita  akan melaksanakannya dengan cara bertahap. Mungkin yang dikampus 3 bisa dibuat perencanaan
ulang yang bisa memberikan akses jika ada mahasiswa difabel di kampus ini. 28 untuk gambar dan  rencana  site  plan  pebangunan  gedung  UIN  3  yang  akan  terletak  di  kota  Batu  adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

## Gambar 1

## Site Plan Pembangunan Kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Rektor  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang  menjelaskan  bahwa,  pengembangan kelembagaan  kampus  dengan  pembangunan  kampus  3  ini  yang  berlafal  Basmalah, merupakan sebuah rencana besar  yang insyaallah akan segera terwujud,  terutama desainnya yang  dirancang  khusus  dan  unik  sebagai  perguruan  tinggi  Islam.  Apalagi  setelah diundangkannya  UU  No.  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  ini,  pembangunan kampus 3 harus ramah difabel. 29
Pengembangan kamus ke depan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sudah mulai ditata dan dikelola dengan baik, terutama akses terhadap penyandang disabilitas sudah mulai disusun  secermat  mungkin.  Bahkan  menurut  pak  Kabag  Perencanaan  UIN  Maulana  Malik Ibrahim  Malang,  disaat  membangun  kampus  3  ini,  ada  beberapa  perencanaan,  yaitu perencanaan konstruksi, pengawasan dan fisik. Jika bangunan ini ramah difabel, maka harus
28 Wawancara  dengan  Kepala  Bagian  Perencanaaan  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang,  Drs. Mohammad Ridwan, M.Pd., di Ruang Kerja Kepala Bagian Perencanaaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 18 Juli 2016, pukul 11.00 WIB.
29 Wawancara dengan Rektor UIN Mulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., di  Rumah  Singgah  Kampus  II  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang,  pada  tanggal  18  Juli  2016    Pukul  10.00 WIB.
ada  perencanaan.  Jika  sudah  memperhatikan  itu,  maka  tahapan  pengawasan  dan  konstruksi ini sudah mengikuti itu, di dalam perencanaan itu, ada tim teknis yang paham untuk masalah difabel  ini,  sehingga  pembangunan  kampus  3  itu  benar-benar  memberikan  akses  kepada penyandang disabilitas. 30
Penyediaan  sarana  belajar  yang  ramah  terhadap  penyandang  difabilitas  adalah  usaha pertama  yang  perlu  dioptimalkan  realisasinya.  Perguruan  tinggi  perlu  lebih  awas  terhadap kebutuhan  mahasiswa  difabel  dalam  mengakses  materi-materi  pembelajaran.  Hal  ini  sangat penting,  terutama  bagi  mahasiswa  tunanetra  yang  cenderung  lebih  membutuhkan  alat  bantu yang  berbeda  dengan  mahasiswa  difabel  lainnya.  Keberadaan  buku  teks,  diktat,  dan slide presentasi  yang  umum  digunakan  di  berbagai  kampus  cukup  dapat  mendukung  mahasiswa difabel  lainnya,  seperti  mahasiswa  tunadaksa,  tunarungu,  ataupun  tunawicara.  Namun,  bagi para mahasiswa tunanetra, keberadaan material pembelajaran yang cenderung bersifat visual tersebut  tidak  cukup  membantu  usaha  belajar  mereka.  Untuk  dapat  membaca  dan mengerjakan  tugas,  mereka  membutuhkan  alat-alat  khusus  seperti  reglet  dan  stilus,  papan bacaan, talking  book , tape  recorder ,  bahan  cetak  dengan  tulisan  berukuran  besar, optacon untuk  mengubah  tulisan  cetak  menjadi  dapat  dikenali  melalui  perabaan,  serta Kurzweil reading  machine yang  dapat  menerjemahkan  tulisan  cetak  ke  dalam  bentuk  bunyi  atau suara. 31
Mengenai  sarana  dan  prasarana  yang  ramah  difabel,  seperti  kelas  dan  laboratorium harus  direncanakan  dan  disesuaikan.  Menurut  Wakil  Dekan  II  Fakultas  Psikologi  UIN Maulana  Malik  Ibrahim,  terkait  dengan  sarana  dan  prasarana  harus  ada  penambahan  lift  di gedung yang berlantai karena alat eksperimen yang sulit di pindah- pindah yang ada di lantai 3, khusunya di  fakultas  psikologi  saat  ini, sehingga itu akan memudahkan bagi  penyandang disabilitas dan memberikan akses terhadap mereka. 32

## 3. Kesimpulan
Respon  pengambil  kebijakan  di  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang  dalam  rangka memberikan  akses  terhadap  penyandang  disabilitas  adalah  mulai  jajaran  rektorat  sampai
30 Wawancara  dengan  Kepala  Bagian  Perencanaaan  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang,  Drs. Mohammad Ridwan, M.Pd., di Ruang Kerja Kepala Bagian Perencanaaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 18 Juli 2016 , pukul 11.00 WIB.
31 F. Mangunsong, Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid Kesatu , (Depok: LPSP3 UI, 2009), hlm. 23
32 Wawancara dengan Wakil Dekan II Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Iin Tri  Rahayu,  M.Psi,.  di  ruang  kerja  Wakil  Dekan  II  Fakultas  Psikologi  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang, pada tanggal 19 Juli 2016, pukul 13.00 WIB.
dekanat sangat merespon baik tentang adanya UU No. 8 Tahun 2016 yang memberikan akses kepada  para  penyandang  disabilitas  untuk  dapat  memperoleh  kesempatan  untuk  belajar  di perguruan  tinggi.  Respon  yang  baik  ini  ditunjukkan  dengan  berbagai  dukungan  yang  akan mereka  berikan  untuk  mewujudkan  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang  menjadi  kampus yang  inklusi  atau  ramah  terhadap  mahasiswa  penyandang  disabilitas,  bukti  nyatanya  adalah akan dimulai pada saat pembangunan kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Desa Tlekung Kota Batu Malang Jawa Timur.
Site  plant kampus  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  untuk  mewujudkan  kampus  yang ingklusi  dalam  memberikan  akses  terhadap  penyandang  disabilitas  perspektif  UU  No.  8 Tahun  2016  bahwa  UIN  Mulana  Malik  Ibrahim  Malang  sebagai  institusi  juga  sudah menyusun  perencanaan  terutama  terkait  dengan  pengembangan  kampus.  Penyusunan perencanaan  pengembangan  kampus  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  yang  ramah  difabel  akan dimulai  pada  saat membangun  kampus  3.  Ada  beberapa  tahapan  perencanaan,  yaitu perencanaan  konstruksi,  pengawasan  dan  fisik.  Dalam  tahapan  perencanaan  itu, site  plan kampus  UIN  Maulana  Malik  Ibrahm  Malang  ini  sudah  dirumukan  sebagai  bangunan  yang ramah difabel artinya akan memberikan akses terhadap penyandang disabilitas, yang dimulai dari pemberian sarana dan prasarana.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Dwiyanto, Mewujudkan  Good  Governace  Melalui  Pelayanan  Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005)
Amin  Rahmanurrasyid, Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Dalam  Pertanggung  Jawaban Pemerintahan  Daerah  Untuk  Mewujudkan  Pemerintahan  Yang  Baik,  (Tesis  Tahun 2008)
Azyumardi  Azra, Paradigma  Membangun  Karakter  Bangsa  Melalui  Pendidikan ,  (Jakarta; Kompas, 2010)
A.  Imron, Kebijakan  Pendidikan  di  Indonesia:  Proses,  Produk,  dan  Masa  Depannya , (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)
Barbotte,  E.Guillemin,  F.Chau,  N.  Lorhandicap  Group, Prevalence  of  Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature , Bulletin of the World Health Organization, Vol.79, No. 11, Tahun 2011
C.S.T  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta;  Balai  Pustaka, 1989)
Coleridge Peter, Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara- Negara Berkembang , (Ygyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
D.M.  Sidiq,    “ Mahasiswa  Difabel  di  Perguruan  Tinggi,”  dalam  Sekar  Ayu  Aryani (ed.), Desain Pembelajaran Sensitif Difabel,( Yogyakarta: IIS PPS UIN, 2007)
Eko  Riyadi,  at.al, Vulnerable  Groups:  Kajian  dan  Mekanisme  Perlindungannya , (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012)
Endang Warsiki dkk., Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak Dan Depresi Ibu Dari Anak- Anak Tuna Daksa ,(Surabaya: YPAC, 2003)
F. Mangunsong, Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid Kesatu , (Depok: LPSP3 UI, 2009)
http://artikel2.com/site-plan/ Imam Suprayogo, Tarbiyah Ulul Albab: Dzikir, Fikr, dan Amal Shaleh, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2004)
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa  , Edisi  Ke  empat, (Departemen  Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008).
Mas  Achmad  Daniri, Good  Corporate  Governance:  Konsep  Dan  Penerapannya  Dalam Konteks Indonesia, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005)
Muhammad  Effendi, Pengantar  Psikopedagogik  Anak  Berkelainan ,  (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2006)
Pendi, Responsibilitas  Pelayanan  Publik  Dalam  Kepemimpinan  Integrative  Terhadap Pembangunan Daerah , (Makassar: Skripsi Unhas: 2011)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2005)
Rhona K.M Smith, Hukum Hak Asasi Manusia , (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008)
Ridwan  Khairandy  dan  Camelia  Malik, Good  Corporate  Governance:  Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia , (Yogyakarta: Kreasi Total, 2007)
Risnawati  Utami, Konvensi  Tentang  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas:  Dalam  Perspektif Kebijakan  Publik  Di  Indonesia ,  Makalah  Untuk  Intermediate  Human  Rights Training  Bagi  Dosen  Hukum  Dan  HAM  di  Balikpapan,  diselenggaakan  atas Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights
Sapto  Nugroho,  Risnawati  Utami, Meretas  Siklus  Kecacatan-Realitas  Yang  Terabaikan , (Surakarta: Yayasan Talenta, 2005)
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia Press, 1986)
Soetrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Penerbit Andy Offset, 1995
T. Sutjihati Soemantri, Psikologi Anak Luar Biasa. (Bandung: Refika Aditama, 2006)
Terry  L.Cooper, The  Responsible  Administrator  :  an  approach  to  ethics  for  the administrative role , (United State : Jossey Bay, 1998)
UNESCO  Bangkok, Teacing  Children  With  Disabilities  in  Inclusive  Settings ,  (Bngkok: UNESCO Bangkok, 2009)
Yayasan  Mitra  Netra.  (2009,  Maret).  Halo  Mitra.  Retrieved  Juni  30,  2010,  from  Yayasan Mitra Netra: http://www.mitranetra.or.id/default.asp? page=halo&id=11

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

## Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011  Tentang  Pengesahan  Hak-Hak  Penyandang
Disabilitas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi,
Undang-Undang  Nomor  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas