## Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Dwi Septi Haryani 1
1 Jurusan Manajemen STIE Pembangunan Tanjungpinang Jln. RH. Fisabilillah No. 34 Tanjungpinang Kepulauan Riau Indonesia
1 dwiseptih@stie-pembangunan.ac.id
Intisari —  Seluruh  Instansi  Pemerintah  telah  diwajibkan  untuk  menyusun  Laporan  Kinerja  disetiap  tahunnya,  hal  itu  merupakan salah  satu  wujud  penguatan  Akuntabilitas  Kinerja  yang  dilaksanakan  dengan  penerapan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP  merupakan salah satu  program  dalam rangka Reformasi Birokrasi. Untuk  mengetahui sejauh  mana instansi  pemerintah  mengimplementasikan  SAKIP-nya,  serta  sekaligus  untuk  mendorong  adanya  peningkatan  kinerja  instansi pemerintah,  maka  perlu  dilakukan  suatu  evaluasi  implementasi  SAKIP.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana Evaluasi  dari  implementasi  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  (SAKIP)  di  Biro  Hukum  Pemerintah  Provinsi Kepulauan  Riau.  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi  literatur  yaitu  melalui  jurnal,  buku,  artikel  maupun  wawancara langsung  kepada  narasumber.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  evaluasi  pengimplementasian  SAKIP  pada  Biro  Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah terlaksana dengan baik. Sehingga memberikan kemudahan dalam pembuatan rencana kerja,  pelaporan dan evaluasi kinerja yang telah dijalankan, serta dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah.
Kata kunci — Evaluasi, SAKIP, SIM,  Implementasi.
Abstract — All  Government  Agencies  have  to  arrange  the  Performance  Report  every  year.  That  is  a  form  of  the  affirmation  of  the Performance Accountability has been done by the application of accountability system of the government agency performance (SAKIP). SAKIP is one of program to Bureaucrat Reformation. For knowing how far the government instances to implement the SAKIP and also to support  that  there  is  the  raising  of  government  performance,  so  it  is  important  to  do  the  evaluation  of  Implementation  of  SAKIP.  This research  is  for  knowing  how  the  evaluation  of  the  implementation  of  accountability  system  of  the  government  agency  performance (SAKIP) at Law Government Office, Kepri Province. The method of this research uses literature study by journal, book, article and also interview the resource directly. The result of the research is to show that SAKIP has a function to make easier in monitoring and making working  plan,  reporting  and  evaluating  the  performance.  SAKIP  is  done  by  Law  Government  Office,  Kepri  Province  has  done  as  the expectation. So, it can help the Government to create the region development.
Keywords — Evaluation, SAKIP, SIM, Implementation.

## I. P ENDAHULUAN
Di Indonesia, sistem pengukuran kinerja untuk pemerintah, baik  pusat  maupun  daerah,  mulai  diatur  semenjak dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  7  Tahun 1999.  Inpres  tersebut  mengamanatkan  dilaksanakannnya Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di semua level instansi pemerintahan.(Sofyani & Akbar, 2013).
Seluruh  Instansi  Pemerintah  telah  diwajibkan  untuk menyusun  Laporan  Kinerja  disetiap  tahunnya,  hal  itu merupakan  salah  satu  wujud  penguatan  Akuntabilitas  Kinerja yang  dilaksanakan  dengan  penerapan  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP).  SAKIP    merupakan salah satu program dalam rangka Reformasi Birokrasi. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan  SAKIP-nya,  serta  sekaligus  untuk mendorong  adanya  peningkatan  kinerja  instansi  pemerintah, maka  perlu  dilakukan  suatu  evaluasi  implementasi  SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di  pusat  dan  daerah  untuk  secara  konsisten  meningkatkan implementasi  SAKIP-nya  dan  mewujudkan  capaian  kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

## II. M ETODOLOGI P ENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian,  mengenai  “Evaluasi
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Pada  Biro  Hukum  Pemprov  Kepri  “,  Peneliti melakukan  peninjauan  terhadap  penelitian  yang  pernah dilakukan  sebelumnya  melalui  Jurnal-  Jurnal  sebagai pembanding dan acuan untuk membuat. Selain dari Jurnal ada juga  mengambil  bahan  penelitian  dari  sejumlah  buku  dan internet.
Sistem  Informas i adalah  sistem  dalam  organisasi  yang menggabungkan  pengolahan  transaksi  harian  yang  support terhadap fungsi operasi yang memiliki sifat manajerial dengan kegiatan  strategis  untuk  menyediakan  kepada  pihak  tertentu laporan yang diperlukan (Sutabri, 2005:40).
Menurut  PP  Nomor  29  Tahun  2014  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  adalah  rangkaian sistematik  dari  berbagai  aktifitas,  alat  dan  prosedur  yang dirancang  untuk  penetapan,  dan  pengukuran  pengumpulan data,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran  dan  pelaporan  kinerja pada  instansi  pemerintah  dalam  rangka  pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Implementasi  adalah    pada  aktivitas,  aksi,  tindakan,  atau adanya  mekanisme  suatu  sistem.Akuntabilitas  merupakan salah  satu  unsur  pokok  perwujudan good  governance yang saat  ini  sedang  diupayakan  di  Indonesia.  Pemerintah  diminta
untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga  masyarakat  dapat  menilai  apakah  pemerintah  telah bekerjadengan ekonomis, efisien dan efektif (Sadjiarto, 2000).
Teori  manajemen  berpendapat  bahwa  evaluasi  kinerja berfokus  pada  penilaian  secara  faktor human  capital menjadi sangat  penting  sebagai  faktor  yang  mempelajari  perilaku karyawan  dan  kinerjanya  (Suwatno  &  Priansa,  2016:215). Manurut Rivai (2009), Penilaian kinerja adalah sistem formal dan  tertata  yang  dipakai  guna  mengukur,  menilai  dan mempengaruhi  sifat  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan, perilaku,  dan  hasil  termasuk  tingkat  absensi  (Suwatno  & Priansa, 2016:196).
Menurut
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor  12  Tahun  2015  Evaluasi  atas  implementasi  SAKIP adalah  aktivitas  analisis  yang  sistematis,  pemberian  nilai, atribut,  apresiasi,  dan  pengenalan  permasalahan,  serta pemberian  solusi  atas  masalah  yang  ditemukan  untuk  tujuan peningkatan  akuntabilitas  dan  kinerja  instansi/unit  kerja pemerintah.
Metode  penelitian  data  dilakukan  dengan  studi  literatur yaitu  melalui  jurnal  jurnal  yang  berkaitan  dengan  masalah yang dibahas juga melaui artikel-artikel dari buku dan internet serta  mewanwancara  langsung  kepada  narasumber.  Subjek Penelitian  ini  adalah  Satuan  Perangkat  Kerja  Daerah  (SKPD) Biro  Hukum  di  Lingkungan  pemerintah  Provinsi  Kepulauan Riau. Lokasi penelitian ini dilakukan di kediaman narasumber. Alat  dan  bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  Handphone  sebagai  alat  perekam,  flashdisk sebagai  alat  penyimpanan  data  dan  laptop  sebagai  tempat untuk mengerjakan penelitian ini.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sumber primer dan sumber sekunder dimana sumber data yang langsung  dan  tidak  langsung  memberikan  kepada  pengumpul data  (Sugiyono,  2014:376).  Menurut  Bogdan,  teknik  analisa data  kualitatif  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan lapangan,  dan  bahan-bahan  lain  sehingga  mudah  dipahami (Sugiyono, 2014:401).

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. IMPLEMENTASI SAKIP
SAKIP  adalah  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah,  dimana  fungsinya  untuk  mempermudah  proses pemantauan  ( monitoring )  dan  pembuatan  rencana  kerja, pelaporan  dan  evaluasi  kinerja  Pemerintahs  daerah  baik  itu kabupaten Kota, Provinsi dan juga Kementrian dan Lembaga, baik  Departemen  maupun  non  Departemen  Sehingga  dapat membantu  Pemerintah  dalam  mewujudkan  pembangunan daerah  Indikator-indikator  kerja  utama  yang  dimasukkan kedalam  SAKIP  akan  di  nilai  oleh  MENPAN  (Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara)  dan  RB  (Reformasi Birokrasi).
Nilai  SAKIP  ini  sangat  berarti  bagi  daerah-daerah terutama daerah kabupaten Kota atau Provinsi. Jika nilai yang diperoleh oleh daerah tersebut bagus maka akan mendapatkan point  atau  reward  dari  MENPAN  dan  RB  terkait  dalam  hal mewujudkan pembangunan Daerah. Jika nilai yang di peroleh dari  setiap  daerah  buruk  kemungkinan  tidak  akan  mendapat perhatian  khusus  dari  pemerintah  pusat  tetapi  akan  tetap  di pantau oleh pemerintah.
Untuk masuk kedalam menu utama SAKIP , maka terlebih dahulu dimulai dengan membuka link http://e- sakip.inspektorat.kepriprov.go.id .  Kemudian  akan  muncul tampilan seperti gambar 1.
Pada  gambar  utama  dijelaskan  tentang  fungsi  dari  Sistem Aplikasi  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP).  Selain  itu terdapat  juga  akses  publik  yakni  suatu  proses  Transparansi atau  keterbukaan  dari  para  pengelolah  manajemen,utamanya manajemen  public,  untuk  membangun  akses  dalam  proses pengelolaannya  sehingga  arus  informasi  keluar  dan  masuk secara  berimbang.  Dalam  proses  transparansi  informasi  tidak hanya  diberikan  oleh  pengelolah  manajemen  publik  tetapi masyarakat  memiliki  hak  untuk  memperoleh  informasi  yang menyangkut  kepentingan  publik.  Transparansi  Pemerintahan adalah  terjaminnya  akses  masyarakat  dalam  berpartisipasi. Kemudian  terdapat  juga  Kontak  yang  bisa  dihubungi  oleh masyarakat.

## Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi SAKIP
Selanjutnya  untuk  mengisi (entry) laporan  dan  rencana yang  akan  dibuat,  terlebih  dahulu  harus  Login  dengan menggunakan  nama  pengguna,  password  dan  tahun.  Untuk nama  penggunanya  diisi  unit  kerja  (  satuan  kerja  perangkat daerah  yang  biasa  disingkat  dengan  SKPD),  karena  peneliti melakukan  penelitian  di  SKPD  Biro  Hukum  maka  nama penggunanya adalah hukum seperti yang terlihat pada gambar 2.

## Gambar 2. Tampilan Login SAKIP
Setelah  login,  maka  akan  muncul  beberapa  menu,  tetapi karena  yang  digunakan  diunitkerja  Biro  Hukum  ini penginputan data, maka kita pilih menu Input Data (gambar 3) terdiri dari Rentsra, IKU, Rencana Kinerja Utama, Perjanjian &  Realisasi  Kinerja,  Perencanaan  &  Realisasi  Kegiatan. Kemudian  pilih  menu  input  dan  klik  menu  renstra  (rencana strategis). Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi  pemerintah  dalam  kurun  waktu  1  (satu)  sampai  5 (lima)  tahun.  Perencanaan  Strategis  merupakan  suatu  proses yang  berorientasi  pada  hasil  yang  ingin  dicapai  selama, dengan  memperhitungkan  potensi,  peluang  dan  kendala  yang ada  atau  mungkin  timbul,  sehingga  Rencana  Strategis mengandung  visi,  misi,  tujuan/sasaran,  dan  program  yang
realistis  dan  mengantisipasi  masa  depan  yang  diinginkan  dan dapat  dicapai  (Instruksi  Presiden  No  :  7  Tahun  1999). Rencana  strategis  ini  menjadi  dokumen  perencanaan  untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam  penyelenggaraan  SAKIP.  Dalam  Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah  awal  yang  harus  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah agar  mampu  menjawab  tuntutan  lingkungan  strategis  lokal, nasional  dan  global,  dan  tetap  berada  dalam  tatanan  Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gambar 3. Tampilan Menu Input (Renstra) Setelah melakukan pemilihan menu renstra pada input data maka  akan  muncul  tampilan  seperti  gambar  4  Pada  gambar jelas  terlihat  terdapat  menu  tahun  yang  berfungsi  untuk melihat  penginputan  renstra  tahun  berapa  sampai  dengan tahun  keberapa  dan  juga  terdapat  menu  unit  kerja.  Untuk menambah  renstra  baru,  maka  klik  menu  tambah  sedangkan untuk  menampilkan  hasil  maka  klik  menu  tampilkan. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar 5.
Gambar 4. Tampilan Menu untuk Input Data Renstra
Gambar 5. Tampilan Output (Renstra) Pada  tampilan  output  dari  RENSTRA.,  terdapat  bottom +√- untuk  mengedit  renstra  yang  sudah  dibuat.  Kemudian lakukan hal yang sama pada menu putan berikutnya, lalu pilih IKU  (Indikator  Kinerja  Utama).  IKU    berfungsi  sebagai kinerja yang menjadi faktor utama yang di kerjakan oleh biro hukum.  Setelah  melakukan  pemilihan  menu  IKU  pada  input data  maka  akan  muncul  tampilan  seperti  gambar  6.  Setelah memilih menu IKU makan akan muncul menu seperti gambar 7    Pada  gambar  jelas  terlihat  terdapat  menu  yang  berisikan
unit  kerja  mana  yang  harus  kita  isi.  Selain  itu  terdapat  juga menu  tampilkan  dan  tambah,  sama  hal  nya  dengan  pengisian renstra.  Hanya  bedanya  di  IKU  tidak  terdapat  tahun.Setelah kita  memasukkan  unit  kerja,  untuk  melihat  hasil  yang  sudah kita input maka klik tampil ntuk menampilkan hasilnya. Pada hasil ini juga terdapat bottom +√- (gambar 8).
Gambar 6. Tampilan Menu Input (IKU)
Gambar 7. Tampilan Input IKU
Gambar 8. Tampilan Output (IKU)
Selanjutnya  lakukan  hal  yang  sama  seperti  menu sebelumnya  yakni  memilih  menu  yang  akan  kita  input datanya.  Pilih  menu    Rencana  Kinerja  Tahunan  (gambar  9). Rencana  Kinerja  Tahunan  berfungsi  untuk  merencanakan kegiatan  tahun  berikutnya.Jika  tahun  yang  sedang  berjalan 2016,  maka  yang  kita  input  di  Rencana  Kinerja  Tahunan adalah rencana kinerja tahun 2017 (gambar 10).
Gambar 9. Tampilan Menu Input (RKT)
Gambar 10. Tampilan Input RKT Untuk  menampilkan  hasil  dari  rencana  kinerja  yang  telah kita  buat,  maka  klik  menu  tampilkan,  maka  akan  muncul tampilan  seperti  gambar  11  Pada  tampilan  ini  juga  terdapat bottom +√- untuk mengedit RKT yang sudah dibuat.
Gambar 11. Tampilan Ouput RKT Pada  menu berikutnya, cara penginputannya sama dengan menu-menu  sebelumnya  yang  sudah  dikerjakan,  Pilih  menu Perjanjian  dan  Realisasi  Kinerja  dan  Inputan  Data  (gambar 12)  Lalu  akan  muncul  tampilan  seperti  gambar  13.Pada tampilan  ini  terdapat  menu  tahun  dan  unit  kerja.  Tahun  yang dimaksud  pada  menu  ini  adalah  tahun  yang  sedang  berjalan. Untuk  menampilkan  hasil  pilih  menu  tampil,  maka  akan muncul seperti gambar 14.
Gambar 12. Tampilan Menu Input (PRK)
Gambar 13. Tampilan Input Perjanjian & Realisasi Kegiatan
Gambar 14. Tampilan Output Perjanjian & Realisasi Kegiatan
Menu  terakhir  pada  Inputan  data  adalah  Perencanaan  & Realisasi  Kegiatan  (gambar  15)  pilih  Perencanaan  dan Realisasi  Kegiatan  adan  akan  tampil  seperti  gambar  16.  Lalu isi tahun  yang akan diinput,  (tahun berjalan)dan isi unit kerja yang akan dipilihdalam penelitian ini semua unit kerja yg diisi pada  menu  ynuit  kerja  adalah  Biro  Hukum.  Setelah  semua diisi  maka  kita  pilih  menu  tampil  untuk  menampilkan  hasil yang telah diinput (gambar 17).
Gambar  15.  Tampilan  Menu  Input  (Perencanaan  &  Realisasi Kegiatan)
Gambar  16. Tampilan  Input  Perencanaan  &  Realisasi Kegiatan
Tampilan  ini  output  dari  perencanaan  dan  realisasi kegiatan. Pada tampilan ini juga terdapat bottom +√- .
Gambar 17. Tampilan Output Perencanaan & Realisasi Kegiatan
Pada  input  data,  semua  hasil  dari  item  yang  diisi  akan terdapat bottom +√-. Dimana bottom tersebut digunakan untuk mengedit hasil data yang kita isi.
Berikut  adalah  tampilan  dari  hasil  penginputan  data  di menu Input Data sebelumnya. Dimana hasil nya disini adalah final dan  sudah  tidak  bisa  diedit  lagi.  Menu  utama  yang  kita pilih adalah Dok. Perencanaan (Dok : Dokumen). Pada menu ini  itemnya  sama  dengan  yang  terdapat  di  menu  Input  Data yaitu  Rentsra,  IKU,  Rencana  Kinerja  Utama,  Perjanjian  & Realisasi  Kinerja,  Perencanaan  &  Realisasi  Kegiatan.  Jika ingin  melihat  hasil  dari  renstra,  maka  kita  pilih  pada  menu Dok. Perencanaannya (gambar 18).
Gambar 18. Tampilan Menu Input untuk Dokumen Perencanaan (Renstra)
Setelah  dipilih  renstra  nya  maka  akan  muncul  seperti gambar  19.  Tampilan  hampir  sama  dengan  tampilan  renstra pada  menu  input  data,  bedanya  disini  adalah  tidak  terdapat menu tambah.
Gambar 19. Tampilan Menu Input untuk Dokumen Perencanaan
Hasil  tampilan  dari  Dokumen  Perencanaan  untuk  Renstra di  Biro  Hukum  (gambar  20).  Pada  hasil  ini,  sudah  tidak terdapat lagi bottom +√-.
Gambar  20.  Tampilan  Output  Dokumen  Perencanaan (Renstra)
Jika  kita  ingin  melihat  hasil  dari  item-item  lain  yang terdapat  di  Dok.  Perencanaan,  maka  tinggal  dipilih  saja  pada menu. Cara yang dilakukan sama dengan menu sebelumnya.
Gambar 21. Tampilan Menu Input untuk Dokumen Perencanaan (IKU) Input sesuai dengan unit kerja yang ada.
Gambar 22. Tampilan Input untuk Memilih Hasil dari Unit Kerja
Hasil  tampilan  dari  Dokumen  Perencanaan  untuk  IKU pada biro hukum.
Gambar 23. Tampilan Output Dokumen Perencanaan (IKU) Pada menu dokumen perencanaan ini  pilih menu Rencana Kinerja Tahunan dan pada menu ini sama dengan  menu  yang sebelumnya  yaitu  hanya  dapat  melihat  hasil  dari  penginputan yang sudah final dan tidak bisa di ubah lagi.
Gambar 24. Tampilan Menu Input untuk Dokumen Perencanaan (RKT)
Input  sesuai  dengan  unit  kerja  dan  isi  tahun  kedepan  nya yaitu diatas satu tahun pada tahun berjalan.
Gambar 25. Tampilan Input untuk Dokumen Perencanaan (RKT)
Hasil  tampilan  dari  Dokumen  Perencanaan  untuk  IKU pada biro hukum.
Gambar 26. Tampilan Output Dokumen Perencanaan (RKT) Setelah semua data terinput dan tidak ada lagi perubahan, maka Inspektorat akan memantau dan memeriksa SKPD mana saja  yang  belum  menginput  data.  Pemantauan/monitoring dilakukan  untuk  melihat  kesuaian  pelaksanaan  perencanaan dengan arah, tujuan dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun rencana berikutnya (Taufik, 2013). B. EVALUASI  IMPLEMENTASI  SAKIP  PADA  BIRO HUKUM
Setiap  sistem  yang  telah  dilaksanakan  perlu dinilai  atau  dievaluasi  unjuk  kerjanya  untuk melihat sejauh  mana  keberhasilannya  dalam  mencapai  tujuan  dan sasaran awal yangditetapkan. Periode evaluasi tergantung dari kebutuhan  dan  kebijakan  manajemen  (Falahah  &  Rijayana, 2011).
Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) merupakan  alat  dalam  rangka  peningkatan  kinerja  dan penguatan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah,  evaluasi SAKIP  diperlukan  bagi  setiap  instansi  pemerintah  dalam rangka  mempertanggungjawabkan  kinerjanya  sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya.
Oleh  karena  itu,  untuk  melaksanakan  evaluasi  SAKIP tersebut  maka  Kementerian  PAN  &  RB  menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12  Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan  dari  Peraturan  Presiden  Nomor  29  tahun  2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Gambar 27. Siklus Manajemen Kinerja Dari  penelitian  yang  dievaluasi  terdapat  kekurangan  dari Implementasi SAKIP pada Biro Hukum :
1. SAKIP  tidak  bisa  difungsikan  tanpa  menggunakan jaringan
2. Untuk login ke menu SAKIP hanya bisa menggunakan nama unit kerja
Kelebihan dari Implementasi SAKIP :
1. SAKIP  memberikan  kemudahan  bagi  Biro  Hukum menginputan data dalam pembuatan laporan.
2. Mengefisiensikan waktu kerja.
3. Menudahkan  proses  pemantauan  dan  pengendalian kerja terhadap Biro Hukum
4. Tampilan  utama  dari  SAKIP  suadah  baik,  karena terdapat kontak pelayanan public
5. Tampilan  menu  SAKIP  sudah  terstruktur,  sehingga mempermudah proses kinerja.

## IV. KESIMPULAN
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
1. Secara  umum,  SAKIP  memberikan  kontribusi  besar dalam  menjalankan  sistem  kerja  didalam  birokrasi pemerintah.  Hal  ini  disebabkan  karena  dengan  adanya SAKIP  dapat  mempermudah  pemantauan  kinerja  dari setiap unit kerja yang ada di  daerah.
2. Hasil  penelitian  dari  evaluasi  ini  menunjukkan  bahwa sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  yang dijalankan  oleh  Biro  Hukum  Pemerintah  Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan sesuai yang diharapkan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pengetahuan pejabat  pemerintah  dalam  menjalankan  SAKIP  di wilayah pemerintahannya
3. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  sumber rujukan  bagi  peneliti  lain  yang  akan  membahas permasalahan yang sama terkait dengan SAKIP002E
Secara  keseluruhan  evaluasi  mencantumkan  laporan kinerja individu yang bisa mempengaruhi fungsi tim dan juga kinerja tim secara keseluruhan (M.S., 2014).

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Peneliti  ingin  mengucapkan  terimakasih  kepada  pihak- pihak  yang  turut  membantu,  membimbing  penelitian  ini sehingga dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu. Adapun pihak-pihak yang turut membantu diantaranya:
1. Untuk  objek  penelitian  Biro  Hukum  Provinsi  Kepulauan Riau,  terimakasih  telah  meluangkan  waktu  untuk membantu  penulis  dengan  memberikan  informasi  yang sangat  berguna  dan  terima  kasih  atas  ketersediaannya dalam  proses  pengambilan  data,  wawancara,  hingga dokumentasinya.
2. Untuk  teman  seperjuangan  Pak  Satriadi,  S.AP.,  M.Sc., terimakasih  atas  bantuan,  nasehat  dan  semangat  serta kerja sama yang telah diberikan.
R EFERENSI Falahah, & Rijayana, I. (2011). EVALUASI IMPLEMENTASI  SISTEM  INFORMASI  DENGAN PENDEKATAN  UTILITY  SYSTEM  (STUDI  KASUS SISTEM E-CAMPUS UNIVERSITAS WIDYATAMA). Jurnal Ilmiah KURSOR , 6 (2), 83–92. M.S.,  S.  (2014). Manajemen  Kinerja .  Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka.
Sadjiarto,  A.  (2000).  Akuntabilitas  Dan  Pengukuran  Kinerja Pemerintahan. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan , 2 (2), 138–150. https://doi.org/10.9744/jak.2.2.pp. 138-150
Sofyani,  H.,  &  Akbar,  R.  (2013).  HUBUNGAN  FAKTOR INTERNAL  INSTITUSI  DAN  IMPLEMENTASI SISTEM  AKUNTABILITAS  KINERJA  INSTANSI PEMERINTAH  (  SAKIP  )  DI  PEMERINTAH DAERAH. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 10 (2),
184–205. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2013.10 Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Manajemen .  Bandung: Alfabeta.
Sutabri, T. (2005). Sistem Informasi Manajemen . Yogyakarta: Andi Offset.
Suwatno,  &  Priansa,  D.  J.  (2016). Manajemen  SDM  dalam Organisasi Publik dan Bisnis . Bandung: Alfabeta. Taufik, T. (2013). PERAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  PEMERINTAH  DAERAH. Jurnal  Akuntansi ,
1 (2), 199–212.