## Dampak Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Jumlah Pajak Penghasilan
Tahunan

## Arniati, Muammar
Politeknik Negeri Batam, Parkway Batam Centre, Batam 29461, Indonesia e-mail: arni@polibatam.ac.id . mr.muammar@yahoo.com
Abstract: Perencanaan  pajak  adalah  suatu  cara  yang  dilakukan  untuk  meminimalkan  jumlah  pajak  terutang. Perencanaan  pajak  yang  baik  adalah  dengan  cara  memanfaatkan  aturan-aturan  yang  terkait  untuk  dicari penghematan pajaknya. Pada dasarnya semua jenis pajak dapat dibuat perencanaan pajaknya.  Salah satunya adalah pajak  pegawai  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  pajak  penghasilan  pasal  21.  Perlakuan  pajak  penghasilan  pegawai sebagian  perusahaan  dengan  cara  dipotong  dari  penghasilan  pegawai,  sebagian  lagi  dengan  diberikan  tunjangan pajak  dan  sebagian  lagi  dengan  cara  dibayar  oleh  pemberi  kerja  Pemilihan  ketiga  alternatif  tersebut  merupakan bagian  dari  perencanaan  pajak.  Pajak  penghasilan  pegawai  yang  ditanggung  oleh  pemberi  kerja  akan  menambah biaya  perusahaan  sehingga  perlu  penelaahan  untuk  mengurangi  biaya  perusahaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menelaah  lebih  tentang  bagaimana  mengurangi  beban  pajak  perusahaan  apabila  pajak  pasal  21  ditanggung perusahaan.  Cara  adalah  dengan  mengurangi  pendapatan-pendapatan  karyawan  yang  merupakan  obyek  pajak menjadi  pendapatan  yang  bukan  obyek  yaitu  diberikan  dalam  bentuk  fasilitas  atau  kenikmatan.  Hasil  penelitian menunjukkan  terdapat  penurunan  jumlah  pajak  keseluruhan  yang  harus  dibayar  ketika  perusahaan  memberikan fasilitas kenikmatan kepada karyawan yang penghasilan kena pajaknya sudah diatas Rp500.000.000 pertahun. Hal ini disebabkan selisih tarif pajak 5% dari tarif PPh badan 25% dengan tarif PPh perorangan 30%.

## Keywords : perencanaan pajak, pajak penghasilan pasal 21, tarif pajak
Abstract: Tax planning is an ways to minimize taxes payable. Good tax planning is to take advantage of the rules relating to the tax savings sought. Basically all types of taxes can be made tax planning. One is an employee or a tax known as the income tax article 21. Employee income tax treatment of most companies deducted from income by employees, some with given tax benefits and partly paid by the employer choosing those alternatives are part of tax planning. Employee income tax paid by the employer will add to the cost of the company so it needs a review to reducing costs.   This study aimed to examine  more about  how to reduce the cost of  corporate tax if the tax  is paid by the company. The trick is to reduce the incomes of employees who are subject to tax to the income which is not the object that is given in the form of  facilities or pleasure. The results showed there is a decrease in the overall amount of tax to be paid when the company gives pleasure to all employees who are above the income tax taxable year  Rp500.000.000. This  is  due  to  the  difference  in  the  tax  rate  of  5%  of  the  corporate  income  tax  rate  of  25% personal income tax rate of 30%.
Keywords : tax planning, income tax article 21, tax rate

## 1. Pendahuluan
Pajak  penghasilan  (PPh)  merupakan  pajak  yang dipungut  kepada  subyek  pajak  atas  penghasilan  yang diperolehnya  Subyek  pajak  yang  dipungut  dapat berupa  subyek  perorangan  maupun  badan  usaha. Dalam  praktiknya  pajak  yang  dipungut  di  Indonesia menganut  Sistem self  assessment  system yang memungkinkan  wajib  pajak bertanggung  jawab  atas besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menetapkan sendiri  jumlah  pajak  yang  terhutang  dengan  cara mengalikan  tarif  dengan  dasar  pengenaan  pajaknya, kemudian  memperhitungkan  berapa  besar  pajak  yang telah  dilunasi  dalam  tahun  berjalan  yang  dikenal dengan  istilah  kredit  pajak,  yang  akan  menghasilkan pajak yang kurang bayar atau lebih bayar atau nihil.
Bagi  perusahaan,  pajak  merupakan  sumber  pengeluaran ( cash  disbursement )  tanpa  adanya  imbalan  secara langsung  untuk  perusahaan  tersebut.  Hal  ini  berakibat wajib  pajak  selalu  melakukan  upaya  untuk  membayar pajak terutangnya sekecil mungkin. Upaya meminimumkan  pajak  tersebut  ada  yang  dilakukan dengan  memanfaatkan  peraturan  perpajakan  disebut tax avoidance ,  adapula  yang  tidak  memanfaatkan  peraturan perpajakan  yang  disebut tax  evasion .  Contoh tax avoidance dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan pengecualian  dan  potongan  yang  diperkenankan  atau memanfaatkan  hal-hal  yang  belum  diatur  dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara penghematan pajak ( tax saving ).
Article History Received 20 August 2012 Accepted 21 September 2012
Jurnal Integrasi vol. 4, no. 2, 2012, 187-193 ISSN: 2085-3858 (print version)
Proses  meminimumkan  pajak  ini  merupakan  bagian dari  manajemen  pajak  perusahaan  yang  biasa  dikenal sebagai perencanaan pajak ( tax planning ). Perencanaan pajak yang diperkenankan adalah dengan memanfaatkan peraturan perpajakan.
Perencanaan  pajak  dapat  dilakukan  secara keseluruhan  terdapat  seluruh  aspek  perpajakan  pada suatu  wajib  pajak,  akan  tetapi  dapat  pula  dilakukan pada  sebagian  jenis  pajak.  Seperti  halnya  yang dilakukan  pada  penelitian  ini  yaitu  perencanaan  pajak untuk  penghasilan  yang  diberikan  oleh  pemberi  kerja atau  yang  dikenal  pajak  penghasilan  pasal  21. Perencanaan  pajak  penghasilan  pasal  21  dengan memanfaatkan peraturan perpajakan  dilakukan dengan asumsi  pajak  penghasilan  karyawan  dibayar  oleh perusahaan.    Hal  ini  perlu  dibuat  perencanaan  karena perusahaan harus berupaya untuk memperkecil jumlah pajak dan biaya yang harus dikeluarkannya, mengingat perusahaan  juga  harus  memberikan  fasilitas  lainnya kepada  karyawan.  Salah  satunya  adalah  dengan memperkecil pajak penghasilan pasal 21.
Untuk  mengetahui  cara  perencanaan  pajak penghasilan  pasal  21  pegawai  dan  untuk  mengetahui dampaknya  terhadap  pajak  penghasilan  tahunan perusahaan,  akan  dibahas  lebih  lanjut  tahap-tahapan dan  kondisi  yang  memungkin  untuk  itu  sesuai  dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tulisan ini akan  membahasnya  dari  teori  yang  mendasari, metodologi  yang  digunakan  dan  tata  cara  pembuatan perencanaannya di bab pembahasan.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak  penghasilan  pasal  21  merupakan  pajak  atas penghasilan  berupa  gaji,  upah  honorarium,  tunjangan, dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan, jasa  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  dalam  negeri  (Resmi,  2011:163).  Yang menjadi  pemotong  PPh  pasal  21  menurut  peraturan Dirjen  Pajak  no  31/PJ/2009  yaitu  pemberi  kerja  dari orang  pribadi  dan  badan  termasuk    BUT,  bendahara atau  pemegang  kas  pemerintah,  dana  pensiun,  badan penyelenggara  jaminan  sosial  tenaga  kerja,  dan  orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan.
Berdasarkan  peraturan  Per-31/PJ/2009  pula ditetapkan  penerima  penghasilan  yang  dipotong  PPh pasal  21  adalah  pegawai,  penerima  uang  pesangon, penerima  uang  pensiun  atau  manfaat  pensiun, penerima  tunjangan  hari  tua,  bukan  pegawai  seperti tenaga  ahli,  pemain  musik,  olahragawan,  pengarang, peneliti,  pengajar  dan  lain-lain,  serta  peserta  kegiatan yang menerima atau meperoleh penghasilan sehubungan  dengan  keikutsertaannya  dalam  suatu
kegiatan. Sedang yang termasuk objek pajak penghasilannya adalah:
1) Gaji yang diperoleh secara teratur oleh Wajib Pajak, uang  pensiun  bulanan,  upah,  honorarium,  anggota dewan  komisaris,  premi  bulanan,  uang  lembur, komisi, gaji istimewa, uang ganti rugi, tunjangan istri atau  anak,  tunjangan  kemahalan,  tunjangan  jabatan, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. 2) Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  secara teratur  berupa  jasa  produksi,  tantiem,  gratifikasi, tunjangan  cuti,  tunjangan  hari  raya,  bonus,  premi tahunan dan penghasilan lainnya  yang sifatnya tidak tetap.
3) Upah  harian,  upah  mingguan,  upah  satuan,  upah borongan.
Resmi  (2011:171)  mengungkapkan  hal-hal  yang tidak termasuk objek pajak pasal 21 yaitu:
1) Pembayaran  santunan  dari  perusahaan  asuransi sehubungan  dengan  asuransi  kesehatan,  asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa.
2) Penerimaan  dalam  bentuk  natura  atau  kenikmatan dalam  bentuk  apapun  yang  diberikan  oleh  wajib pajak atau pemerintah.
3) Iuran pensiun  yang dibayarkan  kepada dana pensiun yang  pendiriannya  telah  disahkan  oleh  menteri keuangan.
4) Zakat  yang  diterima  oleh  orang  pribadi  yang  berhak dari  lembaga  amil  zakat  yang  telah  disahkan pemerintah.
5) Beasiswa  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008.

## 2.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak
Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  adalah  sejumlah penghasilan yang dapat dijadikan pengurang penghasilan neto,  sehingga  diperoleh  penghasilan  yang  akan dikenakan  pajak.  Berdasarkan  pasal  7  (Undang-undang No.  36  tahun  2008)  penghasilan  tidak  kena  pajak pertahun diberikan paling sedikit sebesar:
1) Rp.  15.840.000,00  untuk  diri  Wajib  Pajak  Orang Pribadi.
2) Rp. 1.320.000,00 tambahan  untuk Wajib Pajak yang kawin.
3) Rp. 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4) Rp.  1.320.000,00  tambahan  untuk  setiap  anggota keluarga  sedarah  dan  keluarga  semenda  dalam  garis keturunan  lurus  serta  anak  angkat,  yang  menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3(tiga) orang untuk setiap keluarga.

## 2.3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21
Berdasarkan  tarif  pasal  17  Undang-undang  Pajak Penghasilan  no  36  tahun  2008,  ditetapkan  tarif  pajak penghasilan  untuk  orang  pribadi  yang  dapat  digunakan
untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 pegawai, yaitu:
1) Sampai  dengan  Rp.  50.000.000,00  dikenakan  tarif pajak 5%.
2) Diatas  Rp.  50.000.000,00  s/d  Rp.  250.000.000,00 dikenakan tarif 15%.
3) Diatas Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00 dikenakan tarif 25%.
4) Diatas Rp. 500.000.000,00 dikenakan tarif 30%.
Pengenaan  tarif  diatas  hanya  dikenakan  untuk pegawai dan penerima pensiun, sedangkan untuk jenis pajak  penghasilan  pasal  21  untuk  bukan  pegawai,  dan peserta kegiatan diberlakukan tarif yang berbeda, yaitu dikenakan  langsung  dari  penghasilan  bruto  dengan tarif 5%.

## 2.4. Biaya Jabatan  dan  Biaya  Pensiun  yang  Dapat
Dikurangkan  Dari  Penghasilan  Bruto  Serta Penguranghasilan Lainnya
Berdasarkan  keputusan  menteri  keuangan  No.  250/ PMK.  03/2008  tentang  besarnya  biaya  jabatan  yang dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto  untuk pemotongan  pajak  penghasilan  bagi  pegawai  tetap, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp. 6.000.000,-(enam  juta)setahun  atau  Rp.  500.000,- sebulan.  Sementara  itu  besarnya  biaya  pensiun  yang dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto  untuk pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan 5% dari penghasilan  bruto  maksimal  Rp.  2.400.000,-  setahun atau Rp. 200.000,- sebulan.
Berdasarkan  Per  DJP-31/PJ/2009,  biaya  lainnya yang  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  yang dikenakan  pajak  penghasilan  pasal  21  adalah  iuran pensiun  atau  iuran  jaminan  hari  tua  yang  dibayar sendiri oleh karyawan yang terkait dengan gaji sebesar jumlah yang dipotong dari gaji karyawan.

## 2.5. Cara  Penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal 21 Pegawai
Menghitung  pajak  penghasilan  pasal  21  bagi  pegawai secara umum dapat dilakukan dengan mengalikan tarif pajak  dengan  penghasilan  kena  pajak  karyawan,  akan tetapi  selain  pengahasilan  teratur  setiap  bulan karyawan  juga  memperoleh  penghasilan  yang  tidak teratur  seperti  bonus,  tunjangan  hari  raya  dan pembayaran lainnya yang sifatnya tidak diterima setiap bulan.  Selain  itu  untuk  karyawan  pindah  bekerja  dan untuk  karyawan  yang  mendapat  rapel  kenaikan  gaji juga diperlakukan perhitungan yang sedikit berbeda.
Per-31/PJ/2009  menjelaskan  cara  menghitung pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:
Gaji pokok xx Tunjangan xx + Penghasilan Bruto xx
Pengurang: - Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto) xx - Iuran pensiun xx + Total biaya xx - Penghasilan Neto xx Penghasilan Tidak Kena Pajak xx - Penghasilan Kena Pajak sebulan (PKP) xx Penghasilan Kena Pajak disetahunkan (PKP x 12 bulan) xx PPh  terutang  setahun  (PKP setahun x tarif pajak) xx PPh  terutang  sebulan  (PPh setahun di bagi 12 bulan) xx

## 2.6. Pajak Penghasilan Tahunan
Indonesia  menganut  stelsel  campuran  dalam  stelsel perpajakannya, yang berarti jumlah pajak terutang wajib pajak  dapat  diketahui  setelah  semua  penghasilan diketahui dan juga dapat diketahui sebelum penghasilan yang  sebenarnya  diketahui  (atau  secara  anggapan  atau asumsi)  (Tjahyono,  2009).  Pajak  secara  anggapan  dapat dipotong  dari  setiap  transaksi  jika  tidak  bersifat  final, atau  dibayar  sendiri  setiap  bulan.  Pajak  secara  nyata dapat  diketahui  setelah  dibuat  laporan  keuangan  akhir tahun yang disesuaikan aturan perpajakan.
Pajak  penghasilan  tahunan  dihitung  dengan  cara mengalikan  penghasilan  kena  pajak  dengan  tarif  pajak pasal  17  UU  no.36  tahun  2008  tentang  pajak penghasilan. Kemudian diperhitungkan pajak yang telah dibayar  selama  satu  tahun,  sehingga  diketahui  jumlah pajak yang  masih  harus dibayar atau jumlah pajak yang lebih dibayar.
Menurut UU perpajakan no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum perpajakan, pajak penghasilan tahunan dibayarkan  selambat-lambat  tanggal  25  bulan  keempat setelah tahun pajak untuk wajib pajak badan dan tanggal 25  bulan  ketiga  setelah  tahun  pajak  untuk  wajib  pajak orang  pribadi.  Waktu  pelaporannya  selambat-lambatnya tanggal  30  bulan  keempat  setalah  tahun  pajak  untuk wajib  pajak  badan  dan  tanggal  31  bulan  ketiga  setelah tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi.

## 2.7. Perencanaan Pajak
Pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan  pajak  yang  akan  dilakukan  merupakan kegiatan  perencanan  pajak  (Zain,  2009).  Zain  (2009), juga  mengungkapkana  ada  tiga  cara  dalam  melakukan perencanaan perpajakan yaitu:
• Usaha  meminimumkan  kewajiban  pajak  dengan memanfaatkan  peraturan  yang  ada  (lawful)  disebut tax avoidance (penghindaran pajak)
• Usaha  meminimumkan  kewajiban  pajak  tanpa memperhatikan  peraturan  (unlawful)  disebut tax evasion (penyelundupan pajak)
• Usaha  meminimukan kewajiban pajak dengan cara mengurangi  pembelian  dan  biaya-biaya  disebut penghematan pajak (tax saving)
Langkah-langkah  dalam  melakukan  perencanaan pajak adalah sebagai berikut ini (Suandy, 2011):
• Menganalisis informasi yang ada
• Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
• Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak
• Mencari  kelemahan  dan  kemudian  memperbaiki kembali rencana pajak
• Memutakhirkan rencana pajak Faktor-faktor  yang  juga  harus  dipertimbangkan dalam  membuat  perencanan  pajak  adalah  fakta  yang relevan, faktor pajak itu sendiri seperti undang-undang perpajakan  yang  ada  dan  faktor-faktor  non  pajak. Faktor-faktor  ini  harus  diperhatikan  dengan  seksama sehingga  tujuan  menghemat  pajak  dapat  tercapai  dan tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan dikemudian hari.

## 2.8. Penelitian Sebelumnya
Beberapa  penelitian  sebelumnya  tentang  perencanaan pajak  antara  lain  Jungadi  (2004),  melakukan  evaluasi perencanaan  pajak  untuk  melihat  apakah  terdapat penghematan pajak, Wirawan (2005), melakukan studi kasus  perencanaan  pajak  terhadap  beban  dan pendapatan perusahaan, Andriyani (2006), menganalisis  perbandingan  laporan  keuangan  fiskal dan  komersial  dan  melihat  aspek  perencanaan pajaknya,  kemuadian  Ismatira  (2007),  meneliti pengaruh  penerapan  perencanaan  pajak  pegawai terhadap  beban  pajak  terutang  wajib  pajak  badan  dan Gloritho (2009) meneliti penerapan perencanaan pajak biaya  pegawai  untuk  meminimalkan  beban  pajak  dan hubungannya  dengan  kinerja  perusahaan.  Hasil penelitian  mereka  semuanya  menunjukkan  terdapat penghematan pajak yang signifikan dengan dilakukannya perencanaan pajak.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya  adalah  pada  penelitian  ini  dalam  proses perencanaan pajaknya telah menggunakan perencanaan berdasarkan  aturan  terbaru  untuk  pajak  penghasilan pasal  21  yaitu  per-31/PJ/2009.  Penggunaan  tarif  pajak penghasilan  pasal  21  yang  terbaru  dan  tarif  pajak penghasilan  badan  terbaru  berdasarkan  UU  no.36 tahun  2008  tentang  pajak  penghasilan  memungkinkan terjadi  perbedaan  dalam  perhitungan  perencanaan pajaknya.  Adapun  perubahan  tarif  pajak  yang  terjadi adalah  untuk  tarif  pajak  penghasilan  orang  pribadi tetap  menggunakan  tarif  pajak  progresif  dengan  tarif
tertinggi  30%,  sedangkan  tarif  pajak  penghasilan  badan menjadi tetap sebesar 25% untuk diatas tahun 2009.

## 3. Metodologi Penelit ian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  studi  kasus yang dijelaskan secara  komprehensif tentang bagaimana dampak  perencanaan  pajak  pasal  21  terhadap  pajak penghasilan  tahunan  perusahaan.  Objek  penelitian  ini adalah pajak penghasilan di PT Given Multikarya Batam yang    di  komplek  Permata  Niaga  Blok  B  No.  8  Bukit Indah Sukajadi Batam.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan cara  observasi  langung  ke  perusahaan  pada  bagian penggajian  dan  bagian  pejak  perusahaan.  Selain observasi kebagian tersebut juga dilakukan pemeriksaan ke dokumen-dokumen terkait perhitungan pajak pasal 21 dan  pajak  tahunan  wajib  pajak.  Data  yang  digunakan sebagai sampel ada data laporan keuangan tahun 2011.
Analisa  data  dilakuikan  menggunakan  analisis deskriptif  yaitu  dengan  menggambarkan  dampak  dari perencanaan  pajak  penghasilan  pasal  21  yang  dibayar perusahaan  terhadap  pajak  pengahasilan  badan  akhir tahun secara keseluruhan.

## 4. Analisa dan Pembahasan
Pajak  penghasilan  pasal  21  merupakan  pajak  yang umumnya dipotong oleh pemberi kerja. Pemotongan ini dilakukan  dari  penghasilan  yang  dibayar  setiap  bulan kepada  karyawan  perusahaan.  Setelah  dilakukan pemotongan  pajak  pasal  21,  selanjutnya  dilakukan pembayaran ke kas negara. Praktik ini tidak selalu sama untuk  setiap  perusahaan,  karena  ada  perusahaan  yang tidak memotong pasal 21 ke karyawan tetapi perusahaan membayar  pajak  pasal  21  karyawan,  ada  juga perusahaan  yang  memberikan  tunjangan  pajak  kepada karyawan  baik  sebesar  pajak  yang  dibayar  maupun sejumlah tertentu setiap bulan.
Kasus pada PT Given MultikaryaBatam, perusahaan  melakukan  pembayaran  pajak  penghasilan pasal  21  karyawan  sehingga  jumlah  pajak  yang  dibayar perusahaan  merupakan  biaya  yang  harus  ditanggung perusahaan setiap bulan.
Jumlah  pajak  pasal  21  yang  harus  dibayar perusahaan  ini  menyebabkan  beban  pajak  perusahaan jadi  bertambah  besar,  sehingga  memerlukan  penelaahan untuk  menurunkan  beban  pajak  perusahaan.  Untuk diketahui  struktur  penggajian  di  PT  Given  Multikarya Batam  terdiri  dari  gaji  pokok  dan  tunjangan-tunjangan yang  diberikan  setiap  bulan  kepada  karyawan- karyawannya.
Berikut  ini  adalah  data  jumlah  gaji    dan  tunjangan yang  dibayarkan  perusahaan  selama  tahun  2011  untuk sampel 5 orang jumlah karyawan:
Tabel 4.1 Biaya Gaji dan Tunjangan Selama
Satu tahun No Nama Jabatan Jumlah Penghasilan Bruto 1 Andi Direktur Utama 804,000,000 2 Herman Direktur 660,000,000 3 Rudi Komisaris 546,000,000 4 Sujarwo  Estimator 234,000,000 5 Budi Drafter 150,000,000 Jumlah 2.394,000,000
Jumlah  gaji  dan  tunjangan  tersebut  merupakan jumlah  gaji  bruto  belum  dikurangi  biaya  jabatan  dan penghasilan  tidak  kena  pajak.  Sebagian  besar  dari jumlah  penghasilan  bruto  tersebut  adalah  jumlah tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada karyawan, berupa tunjangan tempat tinggal, tunjangan transportasi,  tunjangan  kesehatan  dan  lain-lain  yang diterima  dalam  bentuk  uang  setiap  bulan.  Sehingga dapat  dihitung  jumlah  pajak  penghasilan  terutang untuk tahun 2011, adalah sebagai berikut ini:

## Tabel 4.2 Pajak penghasilan pasal 21
Jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  tersebut  cukup besar  karena  jumlah  penghasilan  yang  diperoleh karyawan  juga  cukup  besar.  Akan  tetapi  jika tunjangan-tunjangan yang biasa diberikan ke karyawan diganti  dengan  pemberian  berupa  natura  dan kenikmatan,  maka  gaji  yang  diterima  karyawan  dan perhitungan  pajaknya  adalah  seperti  terlihat  di  dua tabel di bawah ini:
Tabel 4.3 Biaya Gaji Tanpa Tunjangan
No Nama Jabatan Jumlah Penghasilan Bruto 1 Andi Direktur Utama 520,000,000 2 Herman Direktur 386,000,000 3 Rudi Komisaris 302,000,000 4 Sujarwo  Estimator 132,000,000
5 Budi Drafter 100,000,000 Jumlah 1.440,000,000

## Tabel 4.4 Pajak penghasilan pasal 21 dengan tunjangan dalam bentuk kenikmatan
Dilihat  dari  tabel  4.3  dan  4.4  terdapat  penurunan jumlah  gaji  yang  harus  dibayar  perusahaan  juga berpengaruh  pada  jumlah  pajak  pasal  21  yang  harus dibayar  perusahaan.  Penurunan  jumlah  gaji  disebabkan pengalihan pendapatan karyawan yang semula merupakan obyek pajak, dialihkan menjadi bukan obyek pajak  yaitu  dari  tunjangan-tunjangan  dalam  bentuk  kas yang  merupakan  obyek  pajak  karyawan  dialihkan menjadi penerimaan karyawan dalam bentuk kenikmatan berupa fasilitas yang merupakan bukan obyek pajak bagi karyawan yang menerima penghasilan. Selisih penurunan  pajak  penghasilan  pasal  21  antara  pajak penghasilan  dari  penghasilan  dengan  tunjangan  dengan pajak  penghasilan  pasal  21  dari  penghasilan  tanpa tunjangan  adalah  Rp490.182.000  –  Rp246.141.500  = Rp244.040.500.
Hasil  perhitungan  perencanaan  pajak  penghasilan pasal  21  diatas  akan  mempengaruhi  laporan  laba  rugi perusahaan  karena  tunjangan-tunjangan  merupakan objek pajak penghasilan pasal 21 sedangkan kenikmatan dalam bentuk natura bukan merupakan objek pajak pasal 21  dan  harus  dikoreksi  karena  tidak  dapat  dibebankan sebagai biaya. Berikut ini adalah laporan laba rugi fiskal dan  jumlah  pajak  penghasilan  perusahaan  dengan kondisi  diberikan  tunjangan  dalam  bentuk  kas  kepada karyawan:
Tabel 4.5 Laporan Laba Rugi Fiskal dengan
tunjangan dalam bentuk kas Akun-akun Fiskal Pendapatan 12.000.000.000 Harga pokok penjualan 5.000.000.000 Laba kotor 7.000.000.000 Biaya operasional: Biaya pemasaran 450.000.000 Biaya penyusutan 345.000.000 No Nama Jumlah Pph 21 setahun 1 Andi Rp.190,068,000 2 Herman Rp.146,556,000 3 Rudi Rp.111,252,000 4 Sujarwo Rp.  27,924,000 5 Budi Rp.  14,382,000 Jumlah PPh Rp.490,182,000 No Nama Jumlah PPh pasal 21 setahun 1 Andi Rp.93,220,000,- 2 Herman Rp.77,960,000,- 3 Rudi Rp.62,040,000,- 4 Sujarwo Rp.10,824,000,- 5 Budi Rp.  2,097,500,- Jumlah PPh Rp.246.141.500,-
Biaya gaji: Biaya gaji pokok 1.440.000.000 Tunjangan kesehatan 360.000.000 Tunjangan perumahan 252.000.000 Tunjangan transportasi 342.000.000 Biaya lain-lain 3.200.000.000 Jumlah biaya-biaya 6.389.000.000 Laba bersih 611.000.000 Pendapatan lain-lain 83.000.000 Laba bersih setelah pendapatan lain-lain 694.000.000 Pajak penghasilan 139.038.360 Laba setelah pajak 554.961.640 Peredaran Bruto 12.083.000.000 PKP fasilitas 275.693.123 PKP non fasilitas 418.306.877 PPh fasilitas 34.461.640 PPh non fasilitas 104.576.719 Jumlah PPh 139.038.360
Tunjangan dalam  laporan laba rugi di atas dapat diakui  sebagai  biaya  karena  dalam  peraturan  undang- undang  perpajakan  tunjangan  yang  diterima  secara tunai  merupakan  objek  pajak  pasal  21  dan  dapat  di akui  sebagai  biaya  dalam  laporan  laba  rugi.  Sehingga jumlah  pajak  penghasilan  badan  yang  harus  dibayar sebesar Rp139.038.360.
Apabila  tunjangan  dalam  bentuk  kas  yang merupakan obyek pajak bagi karyawan diganti dengan pemberian  kenikmatan  dalam  bentuk  natura  dan kenikmatan yang bukan merupakan obyek pajak, maka laba  rugi  fiscal  perusahaan  akan  berkurang  karena penerimaan  natura  dan  kenikmatan  karyawan  bukan obyek  bagi  karyawan  dan  bukan  biaya  yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan. Berikut ini adalah laporan laba rugi fiskal pada kondisi tunjangan  diberikan  dalam  bentuk  natura  dan kenikmatan:
Tabel 4.6 Laporan Laba Rugi Fiskal dengan tunjangan dalam bentuk natura dan kenikmatan Akun-akun Fiskal Pendapatan 12.000.000.000 Harga pokok penjualan 5.000.000.000 Laba kotor 7.000.000.000
Biaya operasional: Biaya pemasaran 450.000.000 Biaya penyusutan 345.000.000 Biaya gaji: Biaya gaji pokok 1.440.000.000 Biaya fasilitas kesehatan - Biaya fasilitas perumahan - Biaya fasilitas transportasi - Biaya lain-lain 3.200.000.000 Jumlah biaya-biaya 5.435.000.000 Laba bersih 1.565.000.000 Pendapatan lain-lain 83.000.000 Laba bersih setelah pendapatan lain-lain 1.648.000.000 Pajak penghasilan 330.166.018 Laba setelah pajak 1.317.833.982 Peredaran Bruto 12.083.000.000 PKP fasilitas 654.671.853 PKP non fasilitas 993.328.147 PPh fasilitas 81.833.982 PPh non fasilitas 248.332.037 Jumlah PPh 330.166.018
Jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  pada  tabel  4.6 lebih  besar  yaitu  Rp330.166.018,  hal  ini  disebabkan jumlah  penghasilan  kena  pajaknya  lebih  tinggi.  Selisih pajak  penghasilan  perusahaan  adalah  Rp191.127.659 yang berasal dari Rp330.166.018 dikurangi Rp139.038.360.

## 5  Kesimpulan
Jumlah  pajak  penghasilan  pasal  21  jika  karyawan mendapat tunjangan dalam bentuk natura dan kenikmatan lebih kecil sebesar Rp244.040.500 dibanding  jika  karyawan  mendapat  tunjangan  dalam bentuk  kas.  Sedangkan  jumlah  pajak  penghasilan tahunan  perusahaan  jika  memberikan  tunjangan  dalam bentuk  natura  dan  kenikmatan  akan  lebih  besar Rp191.127.659  dibanding  jika  perusahaan  memberikan tunjangan  dalam  bentuk  kas.  Selisih  jumlah  pajak tersebut secara keseluruhan telah memberikan keringanan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp52.912.841 dari (Rp244.040.500 –
Rp191.127.659).
Selisih  pengurangan  pajak  yang  harus  dibayar perusahaan  ini  disebabkan  apabila  karyawan  mendapat
tunjangan  dalam  bentuk  tunai,  maka  tarif  pajak  yang digunakan untuk menghitung lebih tinggi yaitu sampai pada  level  tarif    30%,  sedangkan  pajak  penghasilan badan  pada  tarif  tetap  sebesar  25%.  Selisih  5%  ini dapat  memberikan  keringanan  pembayaran  pajak  bagi perusahaan  apabila  pajak  penghasilan  pasal  21 karyawan dibebankan pada biaya-biaya perusahaan.
Perencanaan pajak dengan mengalihkan penghasilan  yang  merupakan  obyek  pajak  menjadi penghasilan  yang  bukan  obyek  pajak  seperti  pada kasus di atas, adalah akibat memanfaatkan penggunaan tarif  pajak  yang  lebih  rendah  pada  pajak  penghasilan badan  25%  dibandingkan  tarif  pajak  progresif  sampai dengan 30% di pajak penghasilan pasal 21.

## Daftar Pustaka
[1] Andriyani,  Dini,  “Analisis  Perbandingan  Koreksi
Fiskal  Terhadap  Laporan  Keuangan  Komersial Untuk  Menghitung  Perbedaan  Laba/Rugi  Serta Perencanaan  Pajak  Pada  CV.  Domaz  Printing”, skripsi , Universitas Gunadarma, Jakarta. 2006.
[2] Gloritho, “Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak
Biaya Pegawai
Pada PT XYZ Untuk
Meminimalkan  Beban  Pajak  dan  Hubungannya dengan  Kinerja  Perusahaan, skripsi ,  Universitas Gunadarma. 2009.
[3] Ismarita,  “Pengaruh  Penerapan  Tax  Planning Biaya  Pegawai  Terhadap  Beban  Pajak  Terhutang Wajib Pajak Badan”, skripsi , Universitas
Widyatama. Bandung, 2007.
[4] Jungadi,  Jenie,  “Evaluasi  Perencanaan  Pajak Dalam  Rangka  Penghematan  Pajak  Penghasilan Pada PT X”, skripsi , Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2004
[5] Resmi, Siti, Perpajakan : Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 6 . Salemba Empat, 2011.
[6] Suandy,  Erly, Perencanaan  Pajak  Edisi  5 , Salemba Empat, Jakarta, 2011
[7] Tjahyono  &  Husein, Perpajakan ,  UPP  AMP YKPN Yogayakarta, 2009.
[8] Wirawan,  Bagus,  “Perencanaan  Pajak  Terhadap Pendapatan  dan  Beban  Pada  PT  X”, skripsi ,
Universitas  Katolik  Indonesia  Atma  Jaya.  Jakarta
2005
[9] Zain,  Mohammmad, Manajemen  Perpajakan, edisi 3 , Salemba Empat, Jakarta, 2007
[10] _____,  Undang  -Undang  no.  36  Tahun  2009,
Tentang Pajak Penghasilan.
[11] _____,  Peraturan  Dirjen  Pajak  no.  31/PJ/2009, tentang  Tata  Cara  Perhitungan  Pajak  Penghasilan Pasal 21.