VOLUME 8 NOMOR 1, EDISI OKTOBER 2022 p-ISSN: 2460-8173, e-ISSN: 2528-3219 Jurnal terakreditasi nasional, SK No. 14/E/KPT/2019 Website: https://journal.unhas.ac.id/index.php/jdp/index

## PENDAMPINGAN PENERAPAN HALAL PADA PELAKU USAHA UMKM DI KAWASAN WISATA KOTA PAREPARE
Muhammad Kurnia* 1) , Nahariah 2) , dan Kasmiati 1) *e-mail: kurniamuhammad@fisheries.unhas.ac.id.
1) Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
2) Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin.
Diserahkan tanggal 12 Oktober 2022, disetujui tanggal 26 Oktober 2022

## ABSTRAK
Produk  makanan  halal  yang  bersertifikasi  sudah  menjadi  kebutuhan  mendesak  bagi masyarakat,  tidak  hanya  bagi  masyarakat  muslim  tetapi  juga  bagi  non-muslim.  Hal  ini disebabkan  produk-produk  makanan  yang  sudah  memiliki  sertifikat  halal,  memiliki  jaminan kesehatan  dan  kualitas  produk.  Hal  ini  mendorong  beberapa  pemerintah  daerah  semakin menggenjot para pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan. Pemerintah  Kota  Parepare  salah  satu  yang  tidak  mau  ketinggalan  dalam  menggenjot terwujudnya program kota destinasi wisata kuliner halal. Selain itu, tingkat pengetahuan terkait produk halal di kalangan pelaku usaha, restoran, caf é dan lainnya saat ini masih kurang dan umumnya  menganggap  makanan  halal  itu  hanya  dari  bahannya  saja.  Masalah-masalah  ini menjadi  dasar  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  melalui  program  Kuliah  Kerja  Nyata (KKN) Pemberdayaan dan Pembelajaran Masyarakat (PPM) melalui program: (1) Sosialisasi penerapan halal dan Pemetaan pelaku UMKM; (2) Identifikasi bahan-bahan Produk Olahan dan Proses Pembuatan Produk; (3) Penyuluhan Keamanan Pangan; (4) Sosialisasi Penyelia; (5) Sosialisasi Hukum Sertifikasi Halal. Program dilaksanakan melalui kemitraan KKN PPM Universitas Hasanuddin Pemerintah Kota dengan metode Participatory Rural Appraisal yang melibatkan masyarakat. Hasil yang diperoleh berupa peta sebaran pelaku UMKM. Selain itu, bahan-bahan produk olahan dan proses pembuatan dapat diidentifikasi melalui Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang dihasilkan. Jaminan produk dan proses produksi memacu pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing kualitas produk, peningkatan penerapan iptek, peningkatan  pengetahuan  manajemen  neraca  keuangan  usaha,  nilai  keamanan  dan kesehatan  produk  serta  peningkatan  partisipasi  mahasiswa  dengan  berbagai  luaran  yang dihasilkan.
Kata kunci: Sertifikasi, Penerapan halal, UMKM.

## ABSTRACT
Certified halal food products have become an urgent need for the community, not only for the Muslim community but also for non-Muslims. This is due to food products that already have a halal certificate, have health and quality guarantees for a product. This has encouraged several local  governments  to  encourage  business  actors  to  take  care  of  halal  certificates  for  their products. The Parepare City Government is one that does not want to be left behind in boosting
Muhammad  Kurnia,  Nahariah,  dan  Kasmiati:  Pendampingan  Penerapan  Halal  Pada  Pelaku  Usaha Umkm di Kawasan Wisata Kota Parepare.
the realization of the city program for halal culinary tourism destinations. In addition, the level of knowledge related to halal products among business actors, restaurants, cafes and others is currently still lacking. Generally, they consider halal food only from the ingredients. These problems  become  the  basis  for  implementing  community  service  through  the  Community Empowerment  and  Learning  (KKN  PPM)  program  through  the  following  programs:  (1) Socialization of halal application and Mapping of MSME actors; (2) Socialization of the Halal Supervisor;  (3)  Food  Safety  Counseling; (4)  Identification  of  Processed  Product  ingredients and Product Manufacturing Process; (5) Socialization of Halal Certification Law. The program is  implemented  through  a  partnership  with  the  Parepare  City  Government  using  the Participatory Rural Appraisal method that involves the community. The results obtained are in the form of a map of the distribution of MSME actors. In addition, processed product ingredients and manufacturing processes can be identified through the resulting Halal Product Assurance System  Manual  (SJPH).  Product  assurance  and  production  processes  encourage  business actors  to  improve  product  quality  competitiveness,  increase  the  application  of  science  and technology, increase knowledge of business balance sheet management, value product safety and health as well as increase student participation with various outputs produced.
Keywords: Certification, Halal application, MSME.

## PENDAHULUAN
Produk  makanan  bersertifikasi  halal sudah  menjadi  kebutuhan  mendesak  bagi masyarakat,  tidak  hanya  bagi  muslim  tetapi juga  bagi  non-muslim.  Hal  ini  disebabkan produk makanan bersertifikat halal, memiliki jaminan kualitas dan kesehatan produk. Hal ini mendorong beberapa pemerintah daerah yang memiliki potensi sumber daya semakin mengenjot  para  pelaku  usaha  untuk  me- ngurus  sertifikat  halal  produk  yang  diha- silkan. Pemerintah Kota Parepare salah satu yang  tidak  mau  ketinggalan  dan  sebagai upaya  mewujudkan  Kota  Parepare  sebagai destinasi wisata kuliner halal.
Program  destinasi  wisata  kuliner  halal Kota  Parepare  tentu  tidak  mudah.  Tetapi jumlah pelaku usaha industri makanan yang besar  merupakan  keunggulan  dan  menjadi peluang untuk meningkatkan jumlah produk bersertifikasi  halal.  Keunggulan  lain  adalah
perkembangan  pesat  usaha caf é makanan- minuman  menjadi  potensi  dan  signifikan menghasilkan sertifikat produk halal. Hal lain adalah  program  Kewajiban  Halal  2024  bagi UMKM  dan  industri  adalah  program  wajib yang  harus  disiapkan  dan  dijalankan. Masalah  lain  adalah  pengetahuan  produk halal  pelaku  usaha  rendah.  Umumnya  me- nganggap  kehalalan  hanya  bahan  saja,  te- tapi  tidak  mengetahui  bahwa  proses  pro- duksi  dan  lingkungan  kerja  dapat  mem- pengaruhi status suatu produk halal menjadi tidak halal.
Atas dasar permasalahan diatas, Peme- rintah Kota Parepare menggandeng Univer- sitas  Hasanuddin  melalui  kegiatan  Pengab- dian  kepada  Masyarakat  Program  Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan dan Pembelaja- ran  Masyarakat  (KKN  PPM)  untuk  mela- kukan  pendampingan  bagi  pelaku  usaha guna mengatasi masalah dan sebagai solusi
Jurnal Dinamika Pengabdian Vol. 8 No. 1 Oktober 2022
e-ISSN: 2528-3219
yang ditawarkan melalui program kerja yang meliputi: (1) Sosialisasi Penerapan Halal dan Pemetaan  pelaku  usaha  UMKM;  (2)  Identi- fikasi bahan-bahan Produk Olahan dan Pro- ses Pembuatan Produk; (3) Penyuluhan Ke- amanan  Pangan;  (4)  Sosialisasi  Penyelia (Manajemen  Halal);  dan  (5)  Sosialisasi  Hu- kum Sertifikasi Halal.

## METODE PELAKSANAAN
Pengabdian masyarakat KKN PPM Uni- versitas  Hasanuddin  dilaksanakan  pada bulan Mei-Agustus 2022 dengan peserta 19 mahasiswa dan 3 orang dosen pembimbing lapangan bertempat di Kota Parepare.
Metode  pelaksanaan  kegiatan  dengan pola  kemitraan  dan  metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yang melibatkan kha- layak sasaran dari Unsur Pemerintah Dinas Perdagangan,  Dinas  Pertanian,  Kelautan dan  Perikanan,  Dinas  Tenaga  Kerja  serta unsur masyarakat para Pelaku Usaha pada seluruh kegiatan.
Mitra utama program adalah Dinas Per- dagangan sebagai leading sektor dan seba- gai  fasilitator  untuk  membantu  kelancaran administrasi  dan  program  kerja  KKN  PPM. Mitra lain adalah para Pelaku Usaha UMKM dan  masyarakat  yang  membantu  dan menjadi  objek  kegiatan  dan  berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan KKN PPM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Sosialisasi Penerapan Halal dan Pemetaan Pelaku Usaha UMKM.
Program ini dilaksanakan sebagai upa- ya  untuk  memperkenalkan  dan  memberi  e- dukasi  dan  pemahaman  kepada  khalayak sasaran unsur  pemerintah dan  masyarakat. Program dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan  penyampaian  materi  oleh  beberapa narasumber dalam satu forum kegiatan.
Kegiatan  lain  adalah  melakukan  pen- dataan  dan  pemetaan  pelaku  usaha  dan industri  di  seluruh  wilayah  Kota  Parepare. Program pemetaan dimaksudkan untuk me- mudahkan  pemerintah  dalam  melakukan pengawasan  bagi  pelaku  usaha  yang  pada tahun  2024  sudah  harus  memiliki  sertifikat halal  sebagai  implementasi  Program  Kewa- jiban  Halal  yang  telah  dicanangkan  peme- rintah. Selain itu, dengan adanya peta dapat mengetahui  perkembangan  industri  kuliner yang ada di kota Parepare.
Pelaksanaan sosialisasi penerapan ha- lal dengan sebaran dan jumlah pelaku usaha UMKM  yang  berhasil  diidentifikasi  dapat dilihat  pada  grafik  Gambar  1  dan  2.  Sosia- lisasi  ini  bertujuan  untuk  memberi  pemaha- man  kepada  pelaku  UMKM  sebagai  peng- gerak perekonomian yang memberikan kon- tribusi  signifikan  dalam  meningkatkan  per- ekonomian  masyarakat  di  Indonesia  (Ulfin dkk., 2021):
Muhammad  Kurnia,  Nahariah,  dan  Kasmiati:  Pendampingan  Penerapan  Halal  Pada  Pelaku  Usaha Umkm di Kawasan Wisata Kota Parepare.
✓ Pentingnya  sertifikasi  halal  dan  kewa- jiban  halal  pada  usaha  dan  lingku- ngannya.
✓ Dapat  memperoleh  gambaran  sistem
jaminan produk halal pada industri dan UMKM di kota Parepare karena dengan sertifikasi halal memberikan jaminan a- kan  produk  yang  bermutu  dan  aman dikonsumsi.
✓ Mampu  mengidentifikasi  dan  menga- nalisa bahaya, titik kritis bahan, proses, prosedur produksi halal dan mengambil tindakan  koreksi  dalam  rangka  menja- min produksi pangan yang halal.
✓ Pemerintah melalui SKPD terkait mampu  membantu  binaan  membuat
dokumen  mutu  halal  dan  mendampingi pengisian  sistem  jaminan  produk  halal industri dan UMKM dan mendaftarkan di sistem halal BPJPH.
✓ Selain kepada pelaku usaha, sosialisasi ini  juga  akan  memberikan  informasi kepada konsumen. Sehingga konsumen akan  memperoleh  hak  kenyamanan, keamanan  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi barang.
Ulfin  dkk.  (2021)  selanjutnya  menjelas- kan  bahwa  UMKM  merupakan  unit  usaha kecil  yang  memegang  peranan  penting dalam  kegiatan  ekonomi  rakyat  berskala kecil.
Gambar 1. Peta sebaran pelaku usaha Kota Parepare.
e-ISSN: 2528-3219
Gambar 2. Jumlah pelaku usaha Kota Parepare.
UMKM  memiliki  bidang  usaha  yang secara  mayoritas  merupakan  kegiatan  kecil dan  perlu  dilindungi  untuk  mencegah  per- saingan  tidak  sehat.  UMKM  umumnya  ber- asal  dari  unit  usaha  keluarga  atau  industri rumah  tangga,  sehingga  masyarakat  kecil berpeluang menjadi pelaku UMKM (Hapsari, dkk., 2017). Namun dalam prakteknya Ulfin, dkk.,  (2021)  menyatakan  bahwa  UMKM belum  mampu  mengelola  secara  maksimal, khususnya  dalam  pemenuhan  kebutuhan pangan  di  masyarakat.  Lebih  khusus  lagi dalam hubungannya dengan sertifikasi halal Selain itu, melalui sosialisasi penerapan halal juga disampaikan sosialisasi kebijakan dan  edukasi  halal  melalui  Spanduk  Kebija- kan  dan  Media  Poster  di  Kawasan  Kuliner
Pare  Beach  Kota  Parepare  yaitu  untuk memastikan  semua  pelaku  usaha  di  ka- wasan  Pare  Beach  1  mampu  menjaga integritas halal sehingga kios-kios yang ada di kawasan tersebut dapat tersertifikasi halal.
Media  Poster  di  Kawasan  Kuliner  Pare Beach  Kota  Parepare  dilakukan  dengan menyiapkan  materi  terkait  sosialisasi  ke- bijakan  halal  dan  edukasi  halal,  kemudian menyiapkan  rancangan  desain  poster  yang dibuat  menggunakan  aplikasi  Canva,  lalu mencetak poster sebanyak 12 lembar, selan- jutnya  dilakukan  pembagian  poster  kepada pelaku usaha di kawasan Pare Beach 1 serta penempelan poster di kios yang terdapat di kawasan Pare Beach 1 (Gambar 3).
Muhammad  Kurnia,  Nahariah,  dan  Kasmiati:  Pendampingan  Penerapan  Halal  Pada  Pelaku  Usaha Umkm di Kawasan Wisata Kota Parepare.
Gambar 3. Disain, Edukasi dan Penempelen Media Poster edukasi halal di Pare Beach.
Program  Kerja  Sosialisasi  Kebijakan dan  Edukasi  Halal  melalui  Media  Poster  di Kawasan  Kuliner  Pare  Beach  Parepare terlaksana  dan  mendapat  impresi  yang positif. Hal ini dapat dilihat dari respon pelaku usaha di kawasan Pare Beach dalam mene- rima poster yang dibagikan. Kondisi ini  me- rupakan satu indikasi bahwa pelaku usaha di kawasan Pare Beach membutuhkannya dan tertarik  untuk  memahami  terkait  penerapan halal.  Para  pelaku  usaha  di  kawasan  Pare Beach 1 menyambut dengan sangat baik dan mendukung  segala  bentuk  kegiatan  yang dilaksanakan.
Spanduk  kebijakan  merupakan  wujud komitmen dan keseriusan pemilik usaha atau perusahaan  dalam  menjalankan  penerapan halal di unit usaha yang dimilikinya. Spanduk kebijakan yang dipasang di salah satu pelaku usaha  café  di  Kawasan wisata kuliner  Pare Beach dapat dilihat pada Gambar 4.
Hal lain yang masih perlu diberikan pada kegiatan sosialisasi adalah klasifikasi kriteria Penerapan  Sistem  Jaminan  Halal,  yang materinya  dibuat  semudah  mungkin  dan sesederhana.  Kriteria  penerapan  sistem jaminan halal ini diantaranya:
a.  Kebijakan halal,
b.  Tim manajemen halal,
c.  Pelatihan  dan  edukasi  yang  telah  di- lakukan,
d.  Bahan baku yang digunakan,
e.  Produk yang dihasilkan,
f.  Fasilitas dan proses produksi yang di- gunakan,
g.  Prosedur  yang  tertulis  untuk  aktivitas kritis,
h.  Kemampuan telusur pelaku untuk me- mastikan bahan yang digunakan halal,
i.  Audit internal perusahaan,
j.  Kaji ulang manajemen.
Jurnal Dinamika Pengabdian Vol. 8 No. 1 Oktober 2022
e-ISSN: 2528-3219
Gambar 4. Pemasangan spanduk kebijakan pada unit usaha UMKM.

## B.  Identifikasi Bahan-Bahan Produk Olahan dan Proses Pembuatan.
Program ini dilakukan untuk mengetahui bahan-bahan  yang  digunakan  dan  proses pembuatan memenuhi syarat-syarat sebagai produk yang halal. Selain itu, juga sebagai u- paya untuk mensosialisasikan kepada pela- ku usaha bahan dan proses pembuatan yang sesuai  dengan  kaidah  dan  aturan  halal. Identifikasi bahan baku yang digunakan da- lam  proses  produksi  diperlukan  untuk  me- mastikan  bahwa  produk  termasuk  dalam daftar  bahan  kritis  LPPOM  MUI  dan  harus memenuhi kriteria yang memiliki bahan baku sesuai dalam bahan kritis LPPOM MUI.
Apabila  bahan  baku  tidak  tercantum sertifikasi  halal,  maka  pelaku  usaha  harus mengecek  kembali  apakah  selama  pe- ngadaan  bahan  baku  tersebut  tercampur dengan bahan haram atau tidak.
Pengambilan  data  ke  seluruh  sasaran pelaku usaha dan industri dilakukan dengan menggunakan  satu  daftar  pertanyaan  yang dikeluarkan  dan  ditetapkan  oleh  Kemente- rian  Agama  dalam  hal  ini  Badan  Penye- lenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) yakni Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yakni dokumen panduan penerapan SJPH  di  perusahaan.  Manual  SJPH  ini berlaku  untuk  seluruh  fasilitas  perusahaan yang  terkait  dengan  proses  produksi  halal (PPH), termasuk outlet, maklon dan gudang sewa.
Tahapan  penyusunan  dokumen  SJPH sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.  Un- tuk  mendukung  bahwa  pelaku  UMKM  telah menerapkan  standar  halal  dalam  kegiatan produksi,  maka  tempat  produksi  akan  dibe- rikan  plakat  terkait  perbedaan  halal  dan
Muhammad  Kurnia,  Nahariah,  dan  Kasmiati:  Pendampingan  Penerapan  Halal  Pada  Pelaku  Usaha Umkm di Kawasan Wisata Kota Parepare.
haram  (Ulfin  dkk.,  2021).  Selain  itu  UMKM yang  telah  menyusun  dokumen  SJH,  maka dapat  diberi  barcode  terkait  produknya. Pendampingan  pengisian  dokumen  dengan Manual SJPH oleh mahasiswa (Gambar 5).
Kegiatan  pendampingan  bertujuan  un- tuk  mengontrol  kinerja  pelaku  usaha  dalam
menjamin  produksi  halal,  serta  melakukan pendampingan untuk memperoleh sertifikasi halal dari MUI. Pada kegiatan pendampingan ini,  proses  pendampingan  dilakukan  secara langsung  dengan  melakukan  kunjungan  ke lokasi  pelaku  usaha  di  Kawasan  wisata kuliner Pare Beach.
Gambar 5. Pendampingan pengisian dokumen Manual SJPH.

## C.  Sosialisasi Hukum dan Penyelia
Sosialisasi  Hukum  dan  Penyelia  ini  di- laksanakan bekerjasama dengan Dinas Per- dagangan dan beberapa dinas lingkup Kota Parepare.  Penyelia  ini  dapat  berasal  dari dinas, pelaku usaha dan memiliki tugas dan tanggungjawab  dalam  mendampingi  pelaku usaha. Tugas Penyelia yakni:
(a)  Mengawasi PPH di perusahaan;
(b)  Menentukan  tindakan  perbaikan  dan pencegahan;
(c)  Mengkoordinasikan  proses  produk  ha- lal;
(d)  Mendampingi auditor halal saat pemeri- ksaan.
Sedangkan tanggung jawabnya meliputi:
(a)  Menerapkan  SJPH  dan  ketentuan  per- aturan perundang-undangan JPH;
(b)  Menyusun rencana PPH;
(c)  Menerapkan manajemen risiko pengen- dalian PPH;
(d)  Mengusulkan penggantian bahan;
(e)  Mengusulkan penghentian  produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH;
Jurnal Dinamika Pengabdian Vol. 8 No. 1 Oktober 2022
e-ISSN: 2528-3219
(f)  Membuat  laporan  pelaksanaan  dan pengawasan PPH;
(g)  Melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH; (h)  Menyiapkan  bahan  dan  sampel  peme- riksaan untuk auditor halal; dan (i)  Menunjukkan  bukti  dan  memberikan keterangan  yang  benar  selama  proses pemeriksaan oleh auditor halal.
Sertifikasi  Halal  merupakan  proses untuk  mendapatkan  sertifikat  halal  produk melalui  beberapa  tahapan  pemeriksaan  di- mulai  dari  data  produsen,  bahan,  proses produksi,  dan  sistem  jaminan  halal  untuk memenuhi  standar  sesuai  dengan  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Mirdhayati dkk., 2020). Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan sertifikasi halal yaitu untuk  memberikan  kepastian  hukum  khu- susnya muslim terkait status kehalalan suatu produk  sebagai  bentuk  pemenuhan  hak konsumen (Mustakim, dkk., 2022).
Hal  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya adalah proses untuk mendapatkan sertifikasi halal  (UU  No.33  Tahun  2014)  tentang  Ja- minan Produk Halal. Proses untuk memper- oleh sertifikat halal, sebagai berikut: 1.  Pelaku usaha melakukan pendaftaran di BPJPH melalui system Si HALAL.  Pela- ku usaha melengkapi dokumen persya- ratan dan mengunggah dokumen SJPH ke sIstem.
2.  Tim Verifikator BPJPH akan memeriksa semua  kelengkapan  administrasi  peru- sahaan. Selanjutkan akan diarahkan ke
Lembaga  Pemeriksa  Halal  atau  LPH yang sesuai dengan ruang lingkup dan wilayah terdekat dari perusahaan tersebut.
3.  LPH akan menerbitkan pembiayaan pe- meriksaan dan mempersiapkan audit ke lokasi perusahaan/ produsen.
4.  Hasil  pemeriksaan  audit  di  LPH  selan- jutnya diunggah ke sihalal. Hasil peme- riksaan  tersebut  selanjutnya      diajukan pada  Komisi  Fatwa  MUI  untuk  ditetap- kan status kehalalannya. Jika sidang fat- wa  menyetujui  status kehalalan  produk tersebut  maka  terbit  ketetapan  Halal. Ketetapan Halal dari Komisi Fatwa MUI ini  menjadi  dasar  penerbitan  Sertifikat Halal oleh BPJPH.
5.  Sertifikat  Halal  berlaku  selama  4  (em- pat)  tahun  sejak  tanggal  penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.
6.  Enam bulan sebelum masa berlaku Ser- tifikat  Halal  berakhir,  produsen  harus mengajukan perpanjangan sertifikat ha- lal  kepada  BPJPH  sebagai  regulator penyelenggaraan sertifikasi halal.

## D.  Penyuluhan Keamanan Pangan.
Penyuluhan  ini  dilaksanakan  dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk memberi pembekalan kepada pelaku usaha UMKM  dan  Industri  agar  mampu  mempro- duksi  pangan  yang  sehat,  aman,  bermutu dan higienis.
Upaya  mewujudkan  kota  Parepare  se- bagai  destinasi  wisata  kuliner  halal  akan
Muhammad  Kurnia,  Nahariah,  dan  Kasmiati:  Pendampingan  Penerapan  Halal  Pada  Pelaku  Usaha Umkm di Kawasan Wisata Kota Parepare.
memberikan peluang yang baik dan tentunya harus  diimbangi  dengan  sumber  daya  ma- nusia yang berkualitas yang memiliki penge- tahuan  dan  pemahaman  yang  baik  tentang keamanan  pangan,  mampu  meningkatkan kualitas  SDM  yang  mengolah  pangan sehingga tidak ada cemaran baik fisik, biologi maupun kimia termasuk tempat pengolahan, peralatan  yang  digunakan,  perilaku  peng- olahnya sendiri atau dari bahan makanannya sehingga aman bagi konsumen.
Pelaksanaan sosialisasi penerapan ha- lal,  sosialisasi  penyelia,  sosialisasi  hukum sertifikasi  halal  dan  penyuluhan  keamanan pangan  dilaksanakan  secara  Bersama.  Ke- giatan dilakukan bersamaan untuk efektivitas waktu. Kegiatan dilaksanakan di Aula Keca- matan Soreang dengan mendatangkan nara- sumber  dengan  bidang  keahlian  masing- masing.  Kegiatan  sosialisasi  dapat  dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Sosialisasi Penerapan Halal, Hukum, Penyelia dan
Penyuluhan Keamanan Pangan.
Jurnal Dinamika Pengabdian Vol. 8 No. 1 Oktober 2022

## SIMPULAN
Program KKN PPM melaksanakan kegi- atan sosialisasi dan penyuluhan yang terkait penerapan  halal  bagi  UMKM  di  Kota  Pare- pare.  Produk  yang  dihasilkan  peta  sebaran pelaku UMKM dan dokumen Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pelaku usaha Café  Lestari  di  area  Pare  Beach.  Dokumen ini  memberikan  jaminan  produk  dan  proses produksi  bagi  pelaku  usaha  dan  tentu  akan menjadi motivator untuk meningkatkan daya saing  kualitas  produk  peningkatan  pene- rapan  iptek,  peningkatan  pengetahuan  ma- najemen neraca keuangan usaha, nilai kea- manan,  kesehatan  produk  dan  dapat meningkatkan  produksi  peningkatan  kese- jahteraan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  menyampaikan  ucapan  terima kasih  kepada  Kementerian  Pendidikan,  Ke- budayaan,  Riset  dan  Teknologi  yang  telah memberikan  dana  pengabdian  kepada masyarakat melalui Universitas Hasanuddin dan kepada Pimpinan dan Staf Lembaga Pe- nelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas  Hasanuddin    atas  bantuan  dan fasilitasi  administrasi  pelaksanaan  kegiatan serta  kepada  semua  pihak  yang  telah  ber- kontribusi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abriana, A. 2017. Teknologi Pengolahan dan Pengawetan Ikan. Penerbit CV. SAH MEDIA,   Makassar.
Anonim. 2014. Konsumsi Produk Perikanan di Sulawesi Selatan. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Makssar.
Anonim.  2014.  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2014.  Provinsi  Sulawesi Selatan, Makssar.
Anonim  2021.  Kabupaten  Pangkep  dalam
Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep.
Anonim,  2021.  Statistik  Daerah  Kecamatan Liukang  Tupabbiring.  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Pangkep.
Anonim,  2021.  https://www.kominfo.go.id.
Akses internet: Desembar 2021 Anonim, 2021. http://referensi.data. kemdikbud.  go.id.  Akses  internet:
Desembar 2021
Agus  Haryadi,  2013.  Usaha  Agribisnis Sayuran  Organik.  Ekstensia,  Edisi  7 Tahun 2013.
Cahyowati,  G.Asmara,  Rodliyah,  Risnain, 2020.  Penyuluhan  Hukum  tentang
Pentingnya  Memperoleh  Sertifikasi
Halal  dalam  Usaha  Kuliner  di
Kabupaten Sumbawa. Jurnal PEPAYU, Vol.1, No.3, Juli 2020 Fatimah,  Wardah.  2008.  Peningkatan  Mutu Produk  Olahan  Hasil  Perikanan  Di Sulawesi Selatan. Departemen Perindustrian  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Industri, Makassar. Ghufran,M.  2009.  Sukses  Memproduksi Bandeng Super untuk Umpan, Ekspor, dan Indukan. Edisi I. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Muhammad  Kurnia,  Nahariah,  dan  Kasmiati:  Pendampingan  Penerapan  Halal  Pada  Pelaku  Usaha Umkm di Kawasan Wisata Kota Parepare.
Gun Sutopo, 2012. Peluang Besar Agrotechnopreneur Hortikultura untuk Kemandirian Pangan Indonesia. Makalah Seminar Nasional  Pekan  Inovasi  Pertanian, IPB-Bogor.
Hapsari  DP,  Andari  A,  Hasanah  AN.  Model pembukuan  sederhana  bagi  usaha mikro  di  Kecamatan  Kramatwatu
Kabupaten  Serang.  JAK  (Jurnal Akuntansi)  Kajian  Ilmiah  Akuntansi 2017;4(2).
Insan  Hidayat,  2012.  Kemandirian  Sosial Ekonomi  Daerah  Melalui  Program Pemberdayaan  Masyarakat.  Berita online  Diakses  Senin,  19/April/2015.
21:21 WITA
Mirdhayati, I., H. Zain, W. N., Prianto, E., &
Fauzi, M. (2020). Sosialisasi peranan sertifikat  halal  bagi  masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru.  Unri  Conference  Series: Community  Engagement,  2,  117 – 122. https://doi.org/10.31258/ unricsce.2.117-122 Mustakim, Z., O.Setiawan, A.Chalim, M.R.Maulana, 2022. Sosialisasi Sertifikasi  Halal  Bagi  UMKM  Di Kecamatan Sidayu Kabupaten
Gresik.  DedikasiMU  (Journal  of Community Service), Vol.4 No.2, Juni
2022
Prahasta, Arief dan Hasanawi Masturi. 2008.
Agribisnis  Bandeng.  CV.  PUSTAKA GRAFIKA,Bandung.
Suwono,  2012.  Agrotechnopreneur  untuk Negeri.  Makalah  Seminar  Nasional Pekan  Inovasi  Pertanian  Indonesia,
IPB-Bogor
Ulfin,  I.,  L.  Rahadiantino,  Harmami,  Y.  L.
Ni’mah, H.Juwono, 2022. Sosialisasi
Halal  dan  Pendampingan  Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. SEWAGATI: Jurnal Pengabdian  Kepada  Masyarakat, Vol.6, No.1., 2022.