## Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso
Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 1 Muhammad Abdul Kholiq Suhri
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1 Email: lubismymarga@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  membahas  tradisi  pamogih  dalam  pernikahan  masyarakat  muslim Bondowoso.  Tradisi  pamogih  pada  dasarnya  mempunyai  kemiripan  secara  garis  besar  dengan ben-giben,  seserahan,  pasrahan  tukon,  uang  japuik ,  dan  lainnya.  Selain  keunikan  istilah, penelitian  ini  melibatkan  prosesi  dan  konsekuensi  hukum  yang  ada.  Penelitian  termasuk  dalam cluster  kualitatif  dan fieldwork .  Hasil  penelitian  ini  mengungkap  bahwa  tradisi  pamogih  ialah kewajiban  pihak  laki-laki  untuk  memberikan  barang-barang  sebagai  bentuk  tradisi,  berupa kalung, cincin, jubah atau gamis dan perabot rumah tangga lainnya sesuai yang disepakati kedua belah  pihak  dan  pemberian  tersebut  dianggap  memiliki  nilai  magis  bagi  masyarakat  yang menjalankannya. Biasanya praktik ini dilaksanakan sebelum dan sesudah akad nikah, umumnya pemberian  barang  dilakukan  setelah  akad  nikah.  Tradisi  pamogih  dilaksanakan  sesuai  aturan ponggebeh sebagai sesepuh. Konsekuensi hukum jika melanggar atau tidak melaksanakan tradisi pamogih berupa  nasib  buruk  yang  dialami  dan  fitnah  serta  pengucilan  dari  masyarakat.  Tradisi pamogih bagian  dari living  law sebagai  fenomena  sosial  yang  menjadikan  tradisi  ini  sebagai hukum adat dan pelaksanaannya terpadu dengan praktif pernikahan dalam Islam.
Kata Kunci: Tradisi pamogih, perkawinan, living law

## Abstract
This  study  aims  to  discusses pamogih tradition  in  Bondowoso  Muslim  community  marriages. Pamogih tradition is basically similar to ben-giben, seserahan, pasrahan tukon, uang japuik , and others. In addition to the uniqueness of the term, this research also involves legal procession and consequences.  This  research  uses  qualitative  methods  and  fieldwork  clusters.  The  result  shows that pamogih tradition  is  the  bridegroom  obligation  to  give  handover  as  a  form  of  tradition including necklaces, rings, clothes and other household furniture as agreed by both parties. The gift  is  considered  to  have  a  magical  value  for  the  people.  Usually,  this  practice  is  carried  out before and after the marriage covenant, generally the provision of goods is done after the marriage covenant. The pamogih tradition is carried out according to the rules of ponggebeh as an elder. The legal consequences  of this tradition is, if the bridegroom violates or does not carry out this tradition, it is believed that they might have bad luck experience and slander as well as exclusion from  the  community.  The pamogih tradition  is  part  of  living  law  as  a  social  phenomenon  that makes  this  tradition  as  an  adat  law  and  its  implementation  is  integrated  with  the  practice  of marriage in Islam.
Keywords: Pamogih traditions, marriage, living law
Sejarah Artikel Dikirim: 01 Agustus 2020 Direview: 31Oktober 2020
Diterima: 16 Desember 2020
Diterbitkan: 27 Desember 2020

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4014

## PENDAHULUAN
Hukum  adat  dalam  bidang  hukum, ada  yang  bersifat  netral  dan  non-netral (sensitif).  Menurut  Lastuti  Abubakar  bidang hukum  netral  berarti  tidak  ada  kaitannya dengan  aspek  spritual  manusia,  seperti: hukum benda, hukum perjanjian dan bidang hukum  ekonomi,  sedangkan  hukum  non- netral  sangat  berkaitan  erat  dengan  spritual manusia, seperti hukum perkawinan, hukum waris dan hukum tanah. 1
Beberapa penelitian yang menyuguh- kan  persolan  adat,  pernikahan,  dan  masya- rakat muslim di Indonesia, seperti penelitian yang  dilakukan  Murdan  yang  membahas mengenai  Pluralisme  Hukum  di  Indonesia terkait Intrlegality dalam perkawinan masya- rakat  Islam  Sasak,  hasilnya  bahwa  plura- lisme hukum dalam masyarakat Islam Sasak terus  terjadi,  beberapa  alasan  hokumnya ialah:  1)  ketaatan  masyarakat  Sasak  dalam mempraktikan adat dan  agama,  2)  pengaruh kebijakan  hukum  masa  kolonial,  3)  hukum di  Indonesia  yang  menghormati  dan melindungi  pluralitas,  4)  ada  kecondongan beberapa  masyarakat  memilih  salah  satu hukum dalam perkawinan, bisa hukum Isam, adat  Sasak,  atau  negara,  5)  ada  praktik Arabisasi,  6)  pandangan  positif  masyarakat Sasak atas perkawinan masyarakat
1 Lastuti  Abubakar,  “Revitalisasi  Hukum Adat  sebagai  Sumber  Hukum  dalam  Membangun Sistem  Hukum  Indonesia,” Jurnal  Dinamika Hukum 13, no. 2 (2013): 323. Persoalan produk hukum netral dan non-netral juga dibahas sepintas oleh Abdul Hadi dan  Sofyan  Hasan,  hanya  saja  prospeknya  membahas mengenai  kontribusi  hukum  Islam  dalam  pembangunan sistem nasional. Lebih jauh lagi, produk hukum yang telah ada seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  Kompilasi Hukum Islam, dan Inpres No, 1 Tahun 1991, menurutnya telah masuk pada wilayah hukum non netral dan belum ada pada  wilayah  hukum  netral.  Abdul  Hadi  dan  Sofyan Hasan, “Pengaruh Hukum Islam dalam Pengembangan  Hukum  di  Indonesia,” Nurani 15, no. 2 (2015): 94.
perkotaan,  7)  pergumulan  otoritas    atau wewenang  dalam  perkawinan  masyarakat Islam Sasak. 2
Penelitian  lainnya  misalnya  dilaku- kan  oleh  Juliansyahzen  yang  membahas dialektika  antara  hukum  Islam  dan  Adat dalam  perkawinan.  Seringkali  kajian  antara kedua  entitas  tersebut  diposisikan  sebagai hubungan  dialektik-konfliktual.  Iqbal  meng- kaji  perkawinan lelarian yang  hidup  pada masyarakat  suku  Lampung  di  Lampung Timur  melihat  hubungan  yang  sebaliknya. Relasi  antara  hukum  Islam  dan  Adat  tidak selalu dilihat dari perspektif yang dikotomis, melainkan  penulis  mencari  titik  temu  antara hukum  Islam  dan  hukum  adat,  dan  bahkan mencari hasil sintesis antara keduanya. 3
Penjelasan  di  atas  dapat  dipahami bahwa  realitas  masyarakat  muslim  di  Indo- nesia mengenai adat dan pernikahan menjadi persoalan hukum yang hidup di masyarakat. Berbeda  dengan  penelitian  yang  disebutkan di  atas,  pada  penelitian  ini  membahas mengenai tradisi pamogih dalam pernikahan masyarakat  muslim  Bondowoso.  Pada kalangan  masyarakat  Bondowoso  terdapat sebuah  tradisi  yang  sejenis  ”adat” 4 yaitu tradisi pamogih yang  dianggap  sebagai
2 Murdan, “Pluralisme Hukum di Indonesia: Integrality  dalam  Perkawinan  Masyarakat  Islam Sasak” (State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).
3 Muhammad Iqbal Juliansyahzen, “Dialektika  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Adat  Pada Perkawinan  Lelarian  Di  Lampung  Timur,” Al- Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, no. 1 (24 Juni 2019): 2, https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12101.
4 Istilah  “adat”  yang  dimaksud  ialah  dalam  tradisi yang  ada  di  Indonesia  hampir  tidak  pernah  memasukkan unsur-unsur hukum agama yang tidak berakar pada ‘the old law of the land’ , dalam arti berbeda antara adat dan hukum agama.  Van  Vollenhoven, Van  Vollenhoven  on Indoesia  Adat  Law ,  ed.  oleh  JF.  Holleman (Netherlands:  Springer  Science+Business  Media Dordrecht, 1981), 4.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4014
“hukum  adat” 5 , tradisi  ini telah  mengakar dan  membudaya  dalam  masarakat  muslim Bondowoso.  Tradisi pamogih merupakan seserahan  suami  untuk  kelengkapan  isi rumah  tangga  yang  akan  ditinggali.  Prosesi ini  pada  umumnya  dilakukan  setelah  akad nikah  selesai.  Pemberian  kalung,  cincin, jubah  atau  gamis dan  perabot  rumah tangga dalam  acara  serah  terima  dalam  adat  di Bondowoso  khususnya  di  Desa  Koncer Kidul merupakan seserahan atau pemberian. 6
Tradisi pamogih pada dasarnya sama dengan be-giben, seperti  penelitian  Moch. Thoyyib  Syafi’i  yang  membahas  mengenai ben-giben dan nase’  lanceng di  Daleman Galis Bangkalan  Madura  menjelaskan bahwa ben-giben ialah  barang-barang  yang wajib  dibawa  oleh  pihak  keluarga  laki-laki Madura  berupa  Sapi,  telur  satu  keranjang besar  dan samper  lasem (sarung  batik  khas Madura)  sebagai  bentuk  dari  prosesi pernikahan adat masyarakat Madura di Desa Daleman Kec. Galis, Kab. Bangkalan. Lebih jauh  lagi, ben-giben dalam  pernikahan  adat masyarakat  Madura  merupakan  suatu  syarat keabsahan  sebuah  pernikahan  selain  dari mahar,  meskipun ben-giben di  dalam terminologi fiqh dikenal dengan hibah . 7
Persoalan  ini  dapat  disepadankan dengan  pernikahan  adat  Sunda  seperti  pada penelitian  Mu’min  Maulana,  gambaran pernikahan  adat  Sunda  terbagi  menjadi  tiga bagian  seperti:  sebelum  akad  nikah (prelu-
5 Istilah  “hukum  adat”  oleh  Dewi  Wulansari diartikan  sebagai  “hukum  kebiasaan”  atau  sebuah  aturan kebiasaan.  C.  Dewi  Wulansari, Hukum  Adat Indonesia:  Suatu  Pengantar ,  4  ed.  (Bandung:  PT. Refika Aditama, 2016), 1.
6 Sutardjo (Tokoh Ponggebeh ), hasil wawancara di Desa Koncer Kidul, tanggal 10 September 2019.
7 Moh.  Toyyib  Syafi’i,  “Ben-Giben  dan Nase’  Lanceng  Pernikahan  di  Daleman  Galis Bangkalan  Madura  Perspektif  Hukum  Islam,” Al- Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Law 3, no. 1 (2013): 17–33.
minal), saat  akad (luminal), sesudah  akad nikah (postluminal), semua  bagian  tersebut memiliki  makna  dan  simbol.  Pada  bagian preluminal terdapat istilah yang di “sepadan” kan  dengan  tradisi pamogih karena  dalam tatacara preluminal adat  Sunda  dikenal beberapa ritual, diantaranya neundeun omongan, ngalamar, seserahan, ngaras, dan ngeunyeuk  seureuh. Tahap  pernikahan  pada seserahan khususnya  yang  hampir  sepadan dengan tradisi pamogih, biasanya seserahan dapat  diartikan menyerahkan  sesuati  dari pihak keluarga laki-laki kepada mertua untuk dikawinkan  sekalian  pengantin  laki-laki meyerahkan  barang-barang  berupa  uang, kosmetik,  pakaian,  dan  lainnya  berupa perlengkapan  perempuan,  tetapi  tergantung kesanggupan pihak laki-laki. 8
Penelitian Moch. Maknun membahas mengenai  tradisi  penikahan  Islam  Jawa Pesisir  khususnya  upacara  pernikahan  di Kota  Pekalongan.  Hasilnya  bahwa  pada tahapan  pernikahan  di  Kota  Pekalongan meliputi nakokke,  sangsangan,  nentokke dino,  pasrahan  tukon,  melem  midodaren, walimah, dan balik kloso . Tahap pernikahan pada pasrahan  tukon dapat  juga  disepa- dankan  dengan  tradisi pamogih, biasanya pasrahan  tukon dapat  diartikan  dari  pihak laki-laki  membeli  pengantin  perempuan dengan  menyerahkan  hewan  ternak,  uang bantuan untuk resepsi dan lainnya. 9 Sedang- kan  masyarakat  Pariaman  mengenal  tradisi uang  japuik yaitu  sejenis  bantuan  yang dijadikan  seserahan  oleh  istri  kepada  calon suami  sebelum  pernikahan.  Lalu  biaya pernikahan ditangan oleh keluarga pengantin
8 Mu’min  Maulana,  “Upacara  Daur  Hidup dalam  Pernikahan  Adat  Sunda,” Redaksi 13,  no.  5 (2013): 623–40.
9 Ahmad  Pattiroy  dan  Idrus  Salam,  “Tradisi Doi’  Menre’  dalam  Pernikahan  Adat  Bugis  di Jambi,” Al-Ahwal 1, no. 1 (2008): 89–116.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4014
perempuan  yang  biasaya  dana  tersebut dikumpulkan melalui kegiatan badantam . 10
Penjelasan  di  atas  merupakan  seba- gian kecil khazanah tradisi lokal yang ada di nusantara.  Pada  penelitian  ini  tampaknya tradisi pamogih dapat dikatakan mempunyai kemiripan secara garis besar, tradisi pamogih biasanya  dilakukan  setelah  akad  pernikahan yang  berupa  seserahan  diluar  mas  kawin. Namun  karena  belum  ada  penelitian  yang secara  spesifik  membahas  tradisi pamogih , tentunya  dalam  hal  ini  yang  menarik perhatian  peneliti  adalah  untuk  lebih mengungkap  gambaran  utuh  dari  tradisi pamogih dalam  pernikahan  masyarakat muslim di Bondowoso.
Selain keunikan istilah, penelitian ini juga  melibatkan  prosesi  dan  konsekuensi hukum,  sehingga yang perlu dianalisis dian- taranya  apakah  tradisi  ini  masuk  dalam wilayah  hukum  adat,  hukum  agama,  atau fenomena  sosial  yang  dianggap  sebagai hukum,  lokus  penelitian  dilakukan  di Bondowoso  khususnya  Desa  Koncer  Kidul. Tujuan  dari  penelitian  ini  memperjelas gambaran  dari  pelaksanaan  tradisi pamogih . Penelitian  ini  juga  mengurai  tentang  akibat hukum yang ditimbulkannya.
Penjelasan  di  atas telah  mengambar- kan  secara  umum  bahwa  hukum  adat  dan hukum  agama  (baca:  Islam)  merupakan norma  hukum  yang  belaku  diberbagai masyarakat  nusantara,  sedangkan  dalam produk hukum di dalamnya ada yang bersifat
10 Tradisi  pernikahan badantam merupakan  acara pengumpulan  uang,  emas,  dan  barang-barang  berharga  lain yang  dilakukan  pada  malam  hari  setelah  acara  pernikahan diadakan. Salma dan Jarudin, “Family Bonding in the tradition of Badantam in Pariaman, West Sumatera, Indonesia  (collecting  fund  at  the  night  of  the wedding  part  in  ’urf  persepective),”  dalam Proceedings International Conference on Islam and Muslim  Societies  (ICONIS);  Being  muslim  in  a disrupted  millenial  age (Salatiga:  Pascasarjana IAIN Salatiga, 2018), 256–69.
netral  dan  non-netral.  Pada  aspek  filsafat dikenal bahwa produk hukum bermuara pada suatu nalar tertentu atau dikenal secara padat dengan  istilah ‘aql ,  misalnya  al-Jabiri mengelaborasi ‘aql menjadi  suatu  formula yang  dikenal  dengan al-‘aql  al-mukawwan (nalar  terbentuk)  dan al-‘aql  al-mukawwin (nalar pembentuk). 11
Diksi pertama dapat dimaknai dengan  hukum  yang  hidup  dalam  budaya tertentu  sebagai  sandaran  norma,  sedangkan diksi  kedua  lebih  kepada  ciri  yang membedakan  antara  manusia  dan  hewan. Pada  aspek  ini,  Anwar  menerangkan  bahwa norma  hukum  berada  pada  dimensi das sollen (yang  seharusnya  ada),  sehingga norma  bukan  berada  pada  dimensi das  sein (yang  senyatanya  ada). 12 Lalu  bagaimana dengan  konsep  ‘hukum  yang  hidup’  dalam masyarakat  Bondowoso  mengenai  tradisi pamogih ?.  Pertanyaan ini penting dianalisis lebih lanjut, sehingga posisi tradisi pamogih dapat tergambar secara teoretik.
Kata  kunci  yang  dapat  dijadikan sebagai  uji  teoretik  pada  penelitian  ini  ialah realitas  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat (das  sein) merupakan  manifestasi  dari hukum  adat,  hukum  Islam,  dan  atau  kedua sekaligus (das  sollen) .  Lalu  untuk  mengu- jinya,  peneliti  disini  meneliti  ‘hukum  yang hidup’  di  dalam  masyarakat  Bondowoso, kegunaan  membahas  mengenai  ‘konsep hukum  yang  hidup’  ini  untuk  mengafirmasi tradisi pamogih dalam pernikahan muslim.
Hukum  yang  hidup  ( living  law) bukanlah  hukum  di  atas  kertas  melainkan tradisi  yang  sah  dan  dipraktikkan  bahkan
11 Muhammad Abid al-Jabiri, Takwin al-‘Aql al-‘Arabi (Beriut:  Markaz  Dirasat  al-Wahidah  al- ‘Arabiyah, 2009), 15.
12 Syamsul  Anwar,  “Teori  Pertingkatan Norma  dalam  Usul  Fikih,” Asy-Syir’ah:  Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 50, no. 1 (2016): 145.

## Volksgeist
lebih  dari  sekedar  hukum  adat. 13 Menurut Franz dan Beckmann menegaskan mengenai living  law hadir  dalam  wujud  yang  baru artinya bahwa hukum adat itu sendiri adalah hukum  yang  hidup,  hal  ini  karena  lebih kepada  mengungkapkan  perasaan  hukum masyarakat  yang  sebenarnya.  John  R. Bowen  dalam  penelitiannya  memetakan kembali  adat (remapping  adat) secara khusus membedakan mengenai “adat”, yaitu:
“One  is  describing  and  comparing social norms and practices identified with  particular  groups  and  regions in  Indonesia,  a  project  often  des- cribed as studying “adat”. A secong project, distinct but in the end closely related  to  the  first,  involves  des- cribing  the  history  and  variation  of how  expression  “adat”  has  been used across the archipelago ”. 14
Penjelasan  Bowen  bahwa  rangkaian proses  diskursif  tertentu  dalam  masyarakat untuk mengembalikan keadaan pada konteks yang  lebih  peka  merupakan  esensi  adat  itu sendiri.  Hal  ini  dianggap  sebagai  tipe  ideal Indonesia,  proses-proses  tersebut  dapat diihat  seperti  Weyewa  di  Sumba,  Angkola Batak  di  Sumatera  Utara,  dan  ritual-ritual Gayo.  Istilah  “adat”  dapat  juga  disebut “hukum adat” yang merujuk pada norma dan praktik adat, tapi disisi lain “adat” juga dapat disebut  dengan  praktik  sosial  seperti  cara nenek  moyang  atau  referensi  ke  bentuk- bentuk tertentu dari ritual bicara misalnya. 15
13 Franz  dan  Keebet  Von  Benda-Beckmann, “The  Social  of  Living  Law  in  Indonesia,”  dalam Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich , ed. oleh Marc  Hertogh  (Oxford,  Portland  Oregon:  Hart Publishing, Onati IISL, 2009), 177.
14 John R. Bowen, Islam, Law, and Equality in  Indonesia:  an  Antropology  of  Public  Reasoning (Cambridge,  New  York,  Melbourne,  Madrid,  Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambridge University Press, 2003), 45.
15 Bowen, 45.
Living  law lebih  dibutuhkan  untuk melihat  dan  menganilisis  fenomena  sosial yang  terjadi  dalam  masyarakat  muslim Bondowoso  khususnya  Desa  Koncer  Kidul mengenai tradisi pamogih. Lukito menerang- kan  soal  realitas  tradisi  hukum  di  Indonesia seperti adat, hukum Islam dan hukum positif atau  tiga  tradisi  besar  domestik (the  three great domestic traditions) menjadi kerangka pluralisme hukum di Negara Indonesia. 16
Hal  ini  karena  realitas  hukum  yang ada  di  Indonesia  disebabkan  atas  pengaruh yang  telah  diterapkan  pada  masa  kolonial, yaitu  Belanda  saat  itu  mengadopsi  pende- katan  pluralisme  dalam    penerapan  hukum- nya. 17 Dari sini hukum Islam dan adat dapat saling melengkapi, khususnya dalam hukum keluarga  yang  paling  menonjol,  kemudian berkonsekuensi  logis  sebagai  pertemuan hukum simbiotik. 18 Pada konteks ini, tradisi pamogih berada dalam tiga pusaran tersebut yang  kemudian  posisinya  menjadi  menarik untuk digali secara eksploratif.
Living  law menurut  Franz  dan Beckmann lebih melihat bahwa konsep yang hidup  dalam  masyarakat  merupakan  bagian dari  konsep  deskriptif  dan  analitik  untuk menangkap  serangkaian  fenomena  sosial tertentu  sebagai ‘hukum’. Hal tersebut  pada dasarnya  ada  banyak  hukum  di  luar  yang tidak diakui negara dan teori hukum, namun fakta  bahwa living  law ditemukan  dalam organisasi  formasi  sosial  yang  praktik  ini
16 Ratno  Lukita,  “Mapping  the  Relationship of  Competing  Legal  Traditions  in  the  Era  of Transnationalism  in  Indonesia,”  dalam Pluralism, Transnationalism  and  Culture  in  Asian  Law ,  ed. oleh  Gary  F.  Bell  (Singapore:  ISEAS,  2017),  91– 92.
17 Ratno  Lukito,  “Islamic  Law  and  Adat Encounter:  The  Experience  of  Indonesia”  (McGill University, 1997), 69.
18 Lukito, 130.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4014
saling  bergantung. 19 Penjelasan  ini  ter- gambar dalam theoretical framework sebagai berikut:
Gambar 1.
Theoretical Framework tentang living law
Penelitian  kualitatif 20 ini  mengguna- kan  kerja  lapangan (fieldwork) ,  dalam konteks  pendekatan  penelitian  kualitatif disebut setting  social ,  yaitu  tradisi pamogih dalam pernikahan yang berhubungan dengan keyakinan  yang  dianggap  sakral,  maka pendekatan kualitatif adalah metode penelitian  yang  tepat  untuk  mengungkap sebuah  makna  atau  interpretasi  dari  tradisi pamogih tersebut  demi  memproleh  hasil penelitian yang secara objektif
Data  dikumpulkan  melalui  observasi dan  wawancara.  Untuk  observasi,  meli- batkan  kerja  lapangan  langsung  berjumpa dengan  pemuka  agama  dan ponggebeh. Wawancara  yang dilakukan terdiri dari lima orang,  dua  diantaranya  ialah  tokoh  agama dan tiga lainnya ialah Ponggebeh. 21
19 Franz  dan  Benda-Beckmann,  “The  Social of Living Law in Indonesia,” 196–97.
20 Penelitian  kualitif  ini  lebih  cenderung  pada kedalaman  nilai.  Agus  Salim, Teori  dan  Paradigma Penelitian  Sosial (Yogyakarta:  Tiara  Wacana Yogya, 2001), 11.
21 Ponggebeh adalah  seseorang  dalam  komunitas masyarakat  tertentu  diakui  atau  mengaku  memiliki pengetahuan  akan  adanya  tanda-tanda  sesuatu  yang  akan terjadi,  pandai  menghitung  hari-hari  yang  baik  untuk melaksanakan tradisi.

## PEMBAHASAN
Pernikahan  di  Indonesia:  Pernikahan Adat dan Pernikahan Muslim
Istilah pernikahan sebenarnya berasal dari  kata  nikah  yang  secara  bahasa  berarti himpunan (adh-dhamm), kumpulan (al- jam’u), atau  hubungan  intim (al-wath’u) . kata  nikah  secara  denotatif  merujuk  pada makna akad, namun konotatif merujuk pada makna  hubungan  intim.  Hal  ini  juga  sama halnya  dengan  istilah  perkawinan  yang berasal  dari  kata  kawin  atau zawaj yang secara  bahasa  berarti  persambungan (al- iqtiran) . 22 Pernikahan  atau  perkawinan 23 di Indonesia  secara  mendasar  dapat  merujuk pada  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, Pasal 1 yaitu:
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita seba- gai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga ata rmah tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”. 24
Realitas aturan pernikahan di Indonesia telah ada jauh sebelum perundang- undangan  di  Indonesia  mengenai  perni- kahan.  UU  pernikahan  yang  telah  menjadi aturan  tertulis  di  Indonesia  atas  dasar keinginan masyarakat Indonesia, sebab itu isi dari regulasi tersebut merupakan wujud dari hukum-hukum  pernikahan  yang  berlaku  di dalam  sebuah  masyarakat,  baik  itu  aturan secara  adat  maupun  secara  ketentuan
22 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i 2 , ed. oleh  Abdul  Hafiz  dan  Solihin  (Terj)  (Jakarta: almahira, 2010), 449.
23 Selanjutnya  peneliti  menggunakan  istilah keduanya secara berganti karena mempunyai maksud yang sama.
24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Dasar Perkawinan, Pasal 1.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4014
agama. 25 Untuk itu sangat wajar di Indonesia terdapat  sistem  hukum  pernikahan  yang sangat  beragam  dan  berlaku,  seperti pernikahan  secara  adat  dan  pernikahan secara  agama,  misalnya  dapat  dilihat  pada UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perka- winan,  Pasal  2,  ayat  (1)  yaitu “Perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agama  dan  keperca- yaannya itu”. Hal ini dapat dimaknai bahwa selain  secara  agama,  pernikahan  juga  dapat terlaksana  secara  adat  yang  berlaku  di Indonesia.  Jika  secara  adat  dapat  berlaku maka  ada  ketentuan  yang  harus  dilaksa- nakan,  atau  dalam  makna  lain  juga  disebut sebagai hukum adat.

## Sketsa Pernikahan Adat
Hukum  adat  telah  menjadi  aturan norma  hukum  yang  hidup  diberbagai masyarakat  nusantara. 26 Istilah  hukum  adat pertama  kali  diperkenalkan  oleh Snouck Hurgronje dalam karyanya De Atjehnes pada tahun  1983,  istilah  ini  disebut Adatrecht yang berarti hukum  yang berlaku bagi bumi putra (setempat) dan orang Timur asing pada masa  Hindia  Belanda. 27 Menurut  Dewi Wulansari  Istilah  hukum  adat  secara genealogis  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu “hukum” dan “adah” jamaknya Ahkam artinya ialah suruhan atau ketentuan. Hal ini merujuk dalam hukum Islam seperti “hukum syari’ah ” di dalamnya terdapat lima macam perintah  seperti: fardh (wajib),  haram (larangan), mandud atau sunnah (anjuran), makruh (celaan)  dan jaiz,  mubah atau halal
25 Nety  Hermawati,  “Respon  Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia,” Al-Mizan 11, no.
1 (2015): 34.
26 Ratno  Lukito, Tradisi  Hukum  Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2008), 3.
27 Mahdi  Syahbandir,  “Kedudukan  Hukum Adat  dalam  Sistem  Hukum,” Kanun 12,  no.  1 (2010): 2.
(kebolehan).  Sedangkan adah atau  adat mempunyai  arti  “kebiasaan”  seperti  prilaku masyarakat  yang  selalu  terjadi,  sehingga hukum adat berarti juga hukum kebiasaan. 28
Supomo  mengartikan  hukum  adat sebagai  sinonim  dari  hukum  yang  tidak tertulis,  yaitu  hukum  yang  hidup  sebagai sebuah  peraturan  kebiasaan  yang  diperta- hankan  dalam  pergaulan  hidup  baik  itu  di kota-kota  maupun  di  daratan  desa-desa (customary  law) . 29 Tentunya  terdapat  bebe- rapa  ciri  yang  membedakan  antara  hukum adat dan hukum lainnya, diantaranya: religio magis /keagamaan,  kebersamaan,  tradisional, konkrit,  terang  dan  tunai,  dinamis  dan plastis,  tidak  dikodifikasi,  musyawarah  dan mufakat,  kesemua  itu  saling  terkait  dan mendukung satu sama lain. 30
Pernikahan  adat  Jawa  tidak  jarang melakukan  prosesi  pernikahan  dengan menggunakan  tradisi  atau  upacara-upacara secara  adat,  seperti  dalam  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ambarwati,  dkk,  membahas pernikahan adat Jawa. Pernikahan adat Jawa terdapat beberapa makna seperti,  1) siraman sebagai  makna  membersihkan  diri  menje- lang  acara besar, 2) midodareni atau simbol malam  yang  baik  untuk  bersilaturahmi,  3) injak telur  yang  dimaknai  harapan  dan lambang kesetiaan, 4) sikepansindur sebagai makna  tali  kasih  yang  erat  dan  tak terpisahkan,  5) pangkuan sebagai  makna berbagi kasih, 6) kacar-kucur sebagai makna atau  lambang  kesejahteraan,  7) dulang- dulangan sebagai  makna  saling  rukun,  8) sungkeman sebagai  makna  bakti  terhadap orag  tua,  9) janur  kuning sebagai  makna
28 Wulansari, Hukum  Adat  Indonesia:  Suatu Pengantar , 1.
29 Laurensius  Arlimen,  “Hukum  Adat  di Indonesia  dalam  Pandangan  Para  Ahli  dan  Konsep Pemberlakuannya di Indonesia,” Jurnal Selat 5, no. 2 (2018): 178.
30 Arlimen, 179–80.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4014
harapan  mendapat  cahaya  yang  baik,  10) kembar mayang sebagai makna harapan baik untuk  rumah  tangga,  11) tarub sebagai makna  kemakmuran.  Prosesi  pernikahan dimulai  melamar,  akad  nikah, sasarahan , pangajian, dan babaleh  lamaran ,  maka pernikahan  adat  Jawa  merupakan  salah  satu kekuatan budaya Indonesia. 31
Pernikahan adat Minangkabau adalah salah  satu  peristiwa  penting  dalam  siklus kehidupan,  sehingga  di  dalamnya  terdapat prosesi  adat  pernikahan,  biasa  disebut baralek yang  memiliki  beberapa  tahapan yang  umum  dilakukan  dimulai  dengan maminang (meminang), manjapuik  mara- pulai (menjemput  pengantin  pria),  hingga basandiang (bersanding di pelaminan). Adat pernikahan  Minangkabau  tergolong  unik karena  menganut  sistem  matrilineal,  terkait masalah  pernikahan  biasanya  peran mamak (paman  dari  pihak  perempuan)  sangat  besar terhadap  kemenakannya  melangsungkan pernikahan.  Lebih  dari  itu,  pola  pernikahan adat  Minangkabau  berifat  eksogami  yang maksudnya  kedua  belah  pihak  atau  salah satu pihak dari yang menikah tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. 32
Pernikahan  adat  Bima  mempunyai keunikan  pada  prosesi  adat  pernikahan, seperti  salah  satu  proses  mengenai  pemba- yaran pernikahan disebut sebagai co’i (harga atau  rasa  kehormatan)  yang  di  dalamnya meliputi:  1) co’i  di  pehe atau mahr lebih dikenal  dengan  mas  kawin  yaitu  sebagai bagian  dari  praktik  Islam,  2) co’i  di  wa’a atau personal  property sebagai  bagian  dari
31 Ambarwati,  Alda  Putri  Anindika,  dan Indah  Lylys  Mustika,  “Pernikahan  Adat  Jawa sebagai  salah  satu  Kekuatan  Budaya  Indonesia,” Prosiding  SENASBASA  (Seminar  Nasional  Bahasa dan Sastra) 2, no. 2 (2018): 17–22.
32
Asmaniar, “Perkawinan Adat
Minangkabau,” Binamulia  hukum 7,  no.  2  (2018):
131–40.
adat (a  cultural  expression) seperti  rumah dan  atau  tanah,  dan  3) piti  ka’a atau spending  money sebagai  biaya  untuk  acara pesta pernikahan dan upacara atau ritual adat secara  tradisional.  Ketika  pihak  perempuan yang  membayar co’i, maka  disebut ampa co’i  ndai atau  maskawin  pernikahan  yang dibayar  pihak  perempuan.  Tetapi  hal  ini secara adat diterima, meskipun dalam tradisi pernikahan Islam tidak diberlakukan, sehing- ga  dalam  perjanjian  pernikahan  pihak  laki- laki sebagai satu-satunya pemberi co’i . 33

## Sketsa Perkawinan dalam Islam
Perkawinan  menurut  istilah  dari hukum  Islam  disebut  juga  dengan  pernika- han.  Hal  ini  dimaknai  bahwa  pernikahan adalah  suatu  akad  yang  sangat  kuat ( mitsaqan ghalidzan ) untuk mentaati perintah  Allah  Swt,  dan  melaksanakannya adalah  suatu  ibadah  dengan  tujuanya  yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah . 34 Pernika- han  dalam  hukum  Islam (fiqh) di  dalamnya terdapat  beberapa  perbedaan  pendapat  atau penafsiran  ulama,  meskipun  perbedaan tersebut  tidak  signifikan  yang  memperlihat- kan pertentangan satu sama lain.
Pernikahan  atau  nikah  secara syar’i adalah  akad  yang  membolehkan  hubungan intim  (seks),  biasanya  menggunakan  kata ‘menikahkan’,  ‘mengawinkan  atau  terjemah keduanya.  Menurut  Syafi’iyah  yang  paling sahih,  pengertian  nikah  dari  sisi  denotatif bermakna  ‘akad’,  sedangkan  dari  sisi  kono-
33 Atun  Wardatun,  “The  Social  Practice  of Mahr among Bimanese Muslims; Modifying Rules, Negotiating  Roles,”  dalam Women  and  Property Rights  in  Indonesian  Islamic  Legal  Context ,  ed. oleh  John  R.  Bowen  dan  Arskal  Salim  (Leiden: Brill, 2019), 17.
34 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, Pasal 1.  Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3.

## Volksgeist
tatif  lebih  bermakna  ‘hubungan  intim’ 35 . Sedangkan  menurut  Ahmad  Zainuddin  al- Malibari  nikah  ialah  melakukan  suatu  akad atau  perjanjian  untuk  mengikat  diri  antara seorang  atau  pihak  laki-laki  dengan  seorang perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan  kelamin  antara  keduanya  sebagai dasar  suka  rela  atau  keridhaan  hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman yang diridhai Allah 36
Rukun  dari  sahnya  pernikaham  ada lima,  diantaranya:  1)  calon  isteri,  calon mempelai  perempuan  ialah  yang  boleh dinikahi  menurut syara’ yang  tidak  ada penghalangn  tertentu  untuk  menjadikan pernikahannya  terlarang.  2)  calon  suami, calon  mempelai  laki-laki  ialah  harus memenuhi syarat, bukan memiliki hubungan mahram,  saudara  sesusuan,  juga  tidak  ada keterpaksaan.  3)  wali  ialah  ayah  dari  mem- pelai  perempuan,  mengenai  wali  ada  dua macam,  yaitu wali  mujbir (ayah  dan  kakek, khusus  untuk  mengawinkan  anak  perawan saja), wali  mujbir boleh  mengawinkan perempuan  dengan  laki-laki  yang sekufu tanpa  harus  meminta  izin  kepada  yang bersangkutan  dengan  beberapa  syarat)  dan ghairu  mujbir (tidak  boleh  menikahkan wanita  di  bawah  perwaliannya,  kecuali  atas persetujuan  perempuan  tersebut). 37 4)  dua saksi,  adanya  dua  orang  saksi  dalam pernikahan  adalah  sahnya  akad.  Akad  tidak sah  tanpa  kehadiran  dua  orang  saksi.  Akan tetapi  menurut  pandangan  yang  shahih, perkawinan tetap sah, meski dua orang saksi adil dan tidaknya tidak diketahui secara jelas, asalkan  saksi  tersebut  telas  jelas  keislaman dan  kemerdekannya. 38 5) shiqot ijab  qabul,
35 Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i 2 , 450.
36 Ahmad  Zainuddin, Fathul  Mu’in (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004), 544.
37 Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i 2 , 467.
38 Zuhaili, 459.
rukun  pokok  dalam  perkawinan,  ridhanya seorang  laki-laki  terhadap  perempuan  untuk mengikat suatu hubungan yang sah menurut agama. Shiqat  qabul (peyertaan  menerima pernikahann  atau  jawab  ijab)  harus  diucap- kan  dengan  segara,  oleh  mempelai  laki-laki dengan kata “saya terima nikahnya atau sata terima kawinnya.”
Hukum pernikahan sangat berfariasi, tergantung kondisi orang yang akan melang- sungkan  pernikahan  dengan  mempertim- bangkan  dari  sisi mashlahat dan mudha- ratnya , ada lima macam hukum pernikahan 39 seperti:  1)  wajib,  nikah  yang  hukumnya wajib  yaitu  dilaksanakan  bagi  orang  yang mampu,  memiliki  keinginan  untuk  mela- kukan  pernikahan  dan  khawatir  terjerumus ke  dalam  perbuatan  zina.  2) Sunnah ,  nikah bagi  orang  yang  memiliki  suatu  keinginan untuk  menikah  dan  mampu  melakukannya, sementara  ia  bisa  menjaga  diri  untuk  tidak melakukan zina. Sehingga dalam keadaan ini dianjurkan  untuk  tidak  menikah.  Menikah baginya  lebih  baik  daripada  menyendiri untuk  beribadah.  3)  haram,  nikah  yang hukumnya  haram  ialah  bagi  seseorang  yang tidak mampu melaksanakan suatu kewajiban sebagai  seorang  suami  yakni  nafkah  lahir dan batin. 4) makruh, nikah yang hukumnya makruh  ialah  bagi  orang  yang  lemah syahwat  dan  tidak  mampu  memberi  nafkah meski  tidak  membahayakan  pihak  isteri karena  istri  kaya  misalnya,  dan  tidak memiliki  hasrat  seksual.  5)  mubah,  nikah yang  hukumnya  mubah  (boleh)  maksudnya jika  seseorang  tidak  terdesak  oleh  alasan apapun yang mewajibkan nikah.
Pernikahan merupakan jenjang dasar untuk  terwujudnya  keseimbangan  hidup  di alam  semesta,  karena  segala  sesuatu  yang
39 Sulaiman  bin  Ahmad  bin  Yahya, Ringkasan  Fikih  Sunnah ,  ed.  oleh  Diterjemahkan oleh dkk. (Jakarta: Beirut Publishing, 2018), 438.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4014
ada di muka  bumi ini  diciptakan oleh Allah SWT.  Menurut  al-Ghazali  terdapat  lima manfaat yang  menjadi  tujuan  dalam melangsungkan  sebuah  pernikahan,  di antaranya:  1)  memperoleh  keturunan,  2) terhindar  dari  kejelekan  hawa  nafsu,  3) mengatur urusan rumah tangga, 4) memperbanyak  sanak  keluarga,  5)  melatih jiwa dan menambah pahala. 40
Pernikahan  muslim  di  Indonesia telah  membaur  dengan  model  pernikahan adat lokal di Indonesia sesuai dengan hukum adat  yang  berlaku.  Hukum  adat  dan  hukum agama  tidak  dapat  terlepas  dari  realitas masyarakat  nusantara, 41 sehingga  apa  yang terjadi  dalam  realitas  praktik  hukum  di masyarakat  adalah  hasil  dari  keberadaan hukum  atau  adanya  aturan  hukum  yang berlaku.  Penelitian  Krismiyarsi  misalnya menyatakan  bahwa  hukum  yang  ada  pada prilaku individu dalam kenyataan
masyarakat  ialah das  sein, sedangkan  yang berkenaan dengan berlakunya dengan kaidah-kaidah  hukum  positif  atau  peraturan hukum  yang  bersifat  keharusan  ialah das sollen . 42 Hal ini menurutnya bahwa pengembanan  hukum  praktikal  dan  hukum teoretis  tidak  boleh  didikotomikan,  justru saling mengisi satu dan lainnya. 43

## Urgensi tentang Demografi Desa Koncer Kidul
Jumlah  penduduk  yang  tercatat secara  administratif  yaitu  berjumlah  5237
40 Al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 459.
41 Sri  Harini  Dwiyatmi, Pengantar  Hukum Indonesia ,  2  ed.  (Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2013),
28.
42 Krismiyarsi, “Kajian Terhadap Pendekatan Ilmu  Hukum  Normatif  dan  Ilmu  Hukum  Empirik sebagai Dua Sisi Pendekatan yang saling mengisi,” Masalah-Masalah  Hukum 44,  no.  1  (2015):  114– 22.
43 Krismiyarsi, 120.
jiwa,  rinciannya  terdiri  dari  penduduk berjenis  kelamin  laki-laki  berjumlah  2665 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2572 jiwa. 44 Mayoritas penduduk Desa  Koncer  Kidul  beragama  Islam,  atau bisa  dikatakan  100%  (seratus  persen) beragama  Islam. 45 Penduduk    Koncer  Kidul mempunyai  sifat  dan  perilaku  yang  sangat menghormati  para  Ulama  dan  para  Kyai.
Jadi  apa  yang  dikatakan  mereka  biasanya diikuti  penduduk.  Gambaran  umum  peta Desa Koncer Kidul, sebagai berikut:
Gambar 1. Peta diakses dari Pemerintahan Desa Koncer Kidul.
Kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat muslim  Desa  Koncer  Kidul  bervariatif dengan  kegiatan  ekonomi  masyarakat  Desa Koncer  Kidul  sebagian  besar  dibidang pertanian,  baik  petani  yang  memiliki  lahan (minoritas)  maupun  buruh  tani  (mayoritas) dan  perdagangan.  Perekonomian  Desa Koncer  Kidul  pada  beberapa  tahun  terakhir belum menunjukkan perubahan yang signifikan.  Namun  masyarakat  di  Desa Koncer  Kidul  memiliki  alternatif  pekerjaan
44 Buku  Administrasi  Desa  Koncer  Kidul Kecamatan Tenggarang, Tahun 2015.
45 Buku  Administrasi  Desa  Koncer  Kidul Kecamatan  Tenggarang  Kabupaten  Bondowoso  Tahun 2016

## Volksgeist
selain  sektor  buruh  tani  dan  petani. Setidaknya  karena  kondisi  lahan  pertanian mereka  sangat  tergantung  dengan  curah hujan alami. Di sisi lain, air irigasi yang ada tidak  dapat  mencukupi  untuk  kebutuhan lahan pertanian di Desa Koncer Kidul secara keseluruhan  terutama  ketika  musim  kema- rau,  sehingga  masyarakat  dituntut  untuk mencari  alternatif  pekerjaan  lain 46 .  Hal  lain yang  perlu  diketahui  bahwa  persentasi masyarakat dalam kategori pendidikan, pada umunya masih berada pada tingkat pendidikan rendah. Data yang menunjukkan masyarakat  di  Desa  Koncer  Kidul  berda- sarkan  pada  jenjang  pendidikan  yang ditamatkan kondisi tahun 2016 dapat dilihat, sebagaimana tabel berikut ini: 47
No Uraian Jumlah (Orang) Persentase (%) 1 Belum / Tidak Sekolah 118 4,70 2. Tidak Tamat SD 354 14,10 3. Tamat SD 892 35,54 4. SLTP 144 5,74 5. SLTA 269 10,72 6. D. I / D. II 4 0,16 7. D. III 7 0,28 8. D. IV / S. I 25 0,99 9. S. II 2 0,04 10. S. III 1 0,04 Jumlah Total 4178 100
Tabel 1. Tamatan Sekolah Masyarakat
Data  di  atas  menunjukan  bahwa mayoritas  penduduk  Desa  Koncer  Kidul Kecamatan  Tenggarang  Kabupaten  Bondo- woso  hanya  mampu  menyelesaikan  sekolah di  jenjang  pendidikan  Wajib  Belajar
46 Buku Administrasi Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang, Tahun 2015
47 Profil Desa Koncer Kidul Tahun 2016
Sembilan  Tahun  (SD  dan  SMP).  Dalam  hal kesediaan  sumber  daya  manusia  (SDM) yang memadahi merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan  di  Desa  Koncer  Kidul  tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana  pendidikan  yang  ada,  di  samping itu  tentu  masalah  ekonomi  dan  pandangan hidup  masyarakat.  Sarana  pendidikan  di Desa  Koncer  Kidul  baru  tersedia  di  tingkat pendidikan  dasar  9  Tahun  (SD  dan  SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh. Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi  alternatif  bagi  persoalan  rendahnya Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  Desa Koncer  Kidul  yaitu  melalui  pelatihan  dan kursus.  Namun  sarana  atau  lembaga  ini ternyata  juga  belum  tersedia  dengan  baik  di Desa  Koncer  Kidul  bahkan  beberapa lembaga  bimbingan  belajar  dan  pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

## Sketsa Tradisi Pamogih
Untuk mengungkap gambaran mengenai  konteks  tradisi pamogih, peneliti meminjam  pernyataan  Van  Vollenhoven bahwa:
“ The borderline is,  indeed, so vague that  it  is  often  difficult,  and sometimes  impossible,  to  distinguish the from the other. This problem, for instance,  became  evident  where  a human  penalty  is  added  to  the vengeance  of  gods or  spirits (pantang,  rebu,  pemali)  upon  the contravention  of  certain  prohibi- tions…  But  this  overlapping  of  cus- tom  and  customary  law  need  not prevent  a  separation  of  the  two, because  in  many  instances  it  is  easy

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4014
to  distinguish  the  adats  with  legal consequences . 48
Mengenai  “adat  atau  hukum  adat” pada  tradisi pamogih masyarakat  muslim tampaknya  yang  harus  dilakukan  dalam suatu  pernikahan,  seperti  pemberian  kalung, cincin, jubah  atau  gamis  dan perabot  rumah tangga  pada  saat  acara  serah  terima  antara kedua  belah  pihak.  Pada  dasarnya,  hal tersebut  dalam  adat  Koncer  Kidul  disebut dengan pamogih, tradisi seperti ini seserahan, 49 padanannya  dalam  terminologi fiqih disebut hibah (memberikan  sesuatu baik  itu  harta  atau  lainnya  kepada  orang lain). 50 Artinya setelah akad pernikahan, hal tersebut  dijadikan  sebagai  serahan  di  luar maskawin  atau  maskabin.  Tradisi pamogih harus dilakukan karena termasuk tradisi atau kebiasaan  yang  telah diwariskan  oleh nenek moyang mereka. 51
Pamogih merupakan  bentuk  dari pemberian  berupa  barang-barang  seperti cincin, kalung, jubah atau gamis dan perabot rumah  tangga  serta  lainnya  dalam  acara serah  terima,  tradisi  ini  merupakan  suatu kewajiban dan tidak boleh ditinggalkan. Hal ini  karena  telah  menjadi  tolak  ukur kehormatan  bagi  kedua  belah  pihak,  orang akan  merasa  malu  dan  merasa  kehor- matannya dilecehkan apabila tidak ada yang namanya pamogih karena  telah  menjadi tradisi bagi masyarakat. 52
Pamogih mempuyai  makna  yaitu sebagai barang-barang tertentu yang menjadi
48 Vollenhoven, Van  Vollenhoven  on Indoesia Adat Law , 5–6.
49 Sutardjo (Tokoh Ponggebeh ), wawancara di Desa Koncer Kidul , tanggal 10 September 2019.
50 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah  Juz  IV ,  ed. oleh  diterjemahkan  oleh  dan  Nor.  Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 435.
51 Sutardjo.
52 Abdur Rofi’ (Tokoh Agama), wawancara di Desa Koncer Kidul, tanggal 12 Februari 2017.
kewajiban  yang  wajib  dibawa  oleh  pihak mempelai pria kepada mempelai wanita baik sebelum  atau  setelah  dilaksanakan  akad pernikahan  sesuai  kesepakatan  kedua  belak pihak.  Tradisi  ini  berlangsung  dalam  perni- kahan sesuai dengan kesepakatan waktu bagi kedua  belah  adapun  barang  yang  wajib seperti  kalung,  cincin,  jubah,  almari  kursi dipan  beserta  keperluan  mempelai  wanita dan pamogih ini secara khusus wajib berupa barang  yang  sudah  menjadi  barang  yang tidak  boleh  diganti  dengan  barang  lain karena  barang-barang  itu  dinilai  sebagai pemberian  yang wajib dan mempunyai nilai magis  tersendiri  bagi  masyarakat  muslim Koncer  Kidul.  Jadi,  adat  ini  terus  menerus dilakukan  dan  dipertahankan  oleh  masya- rakat  muslim  Koncer  Kidul  karena  jika tradisi  ini  diterjang  atau  dilanggar,  maka berakibat  tidak  baik,  sehingga  orang  tidak berani  melanggar  tradisi  tersebut,  seba- gaimana  yang  dikatakan  oleh  Abdur  Rofi’, sebagai berikut:
“ Akibat  tak  nyerraagi  pamogih  labede’eh saos  lek.  Yeee  bisa  keluarganah  tak harmonis  otabe  romatangganah    tak  bisa tentrem  otabeh bisa apesa” . 53
Artinya:  Akibat    tidak    memberikan pamogih  itu  ada  saja  akibatnya  dik.  Yaa rumah tangganya tidak harmonis tidak bisa tenteram  atau bisa cerai.
Setelah  proses  pelaksanaan  pamogih terlaksana,  seperti  seserahan  berupa  kalung, cincin,  jubah  dan  al  mari  meja  kursi  dan dipan  diserahkan  kepada  pihak  isteri,  maka pemberian itu telah menjadi hak penuh pihak isteri  dan  jika  misalnya  berpisah  atau  cerai, maka  apa  yang  telah  diserahkan (pamogih) itu  tidak  perlu  dikembalikan  lagi  kepada pihak  suami.  Hal  inilah  yang  membedakan dengan  daerah  lain  yang  biasanya  ketika
53 Abdur Rofi’.

## Volksgeist
pasangan  itu  bercerai  maka  pemberian  itu harus dikembalikan lagi. 54
Tradisi pamogih merupakan  pembe- rian  dan  adat  ‘peninggalan  nenek  moyang’ yang  hingga  saat  ini  masih  tetap  dianut. Sejarah  mengenai  asal  mula  penyerahan p amogih tidak diketahui secara pasti, namun yang  pasti  kebanyakan  masyarakat  muslim Desa  Koncer  Kidul  tidak  berani  mening- galkan  tradisi pamogih .  Sebelum  melaksa- nakan  tradisi pamogih segala  sesuatu  yang berhubungan dengan tradisi  diperiksa, seperti  kelengkapan  barang-barang  yang telah  dijelaskan  sebelumnya  karena  di  Desa Koncer Kidur terdapat seorang sesepuh yang disebut ponggebeh .  Sebelum  melaksanakan tradisi pamogih , masyarakat biasanya datang kepadanya,  baik  untuk  menanyakan  kebole- han dan restu dilaksanakannya tradisi karena yang mengatur adalah ponggebeh . Ketentuan adat  yang  menjadi  wilayah  aturannya tersebut  dimulai  dari  pemilihan  barang- barangnya,  penentuan  jam  keberangkatan dan do’a restu ponggebeh . 55 Hal  lainnya yang  melatar  belakangi  bertahannya  tradisi pamogih ini dikarenakan masyarakat muslim Koncer  Kidul begitu  kuat memegang tradisi nenek  moyangnya,  sehingga tradisi ini tetap terus dijaga dan dilestarikan karena mempu- nyai unsur hukum.
Ketentuan hukum tersebut bagi yang melaksanakan  tradisi  ini  seperti  masyarakat setempat khususnya kedua belah pihak, yaitu pihak suami dan isteri akan berdampak pada keutuhan  rumah  tangga  yang  dijalani  akan baik-baik saja, keadaan ekonomi baik, kese- hatannya  terjamin  dan  keutuhan  rumah tangganya  juga  bagus.  Begitu  juga  sebalik- nya,  jika  tradisi  ini  tidak  diindahkan  oleh masyarakat  muslim  Koncer  Kidul,  maka
54 Abdur Rofi’.
55 Rusdy ( Ponggebeh) , wawancara di Desa Koncer
Kidul, tanggal 8 Januari 2017.
akibat buruknya  bagi kedua  pasangan   akan segera  ditanggung (a  human  penalty  is added  to  the  vegeance  of  gods  or  spirits) . Oleh karena itulah masyarakat Desa Koncer Kidul  tetap  mempertahankan  tradisi  yang ada.  Hal  yang  mengafirmasi  mengenai tradisi pamogih tetap  bertahan  karena  ada keyakinan  dari  masyarakat  bahwa  pernah terjadi  pelanggaran  tidak  melaksanakan tradisi pamogih, akibatnya mengalami  nasib yang  tidak  baik  dan  mendatangkan  malape- taka,  seperti  kesulitan  ekonomi,  kehidupan rumah  tangga  yang  tidak  tentram,  bahkan sampai  pada  perceraian 56 .  Seperti  yang dikatakan oleh beliau. :
“ Pertama  lek,  oreng  akabinah  neng edinnak harus bedeh senyamanah pamogih bereng se esebut gellek Tadek pole diluarah jiah.  Mampu  tak  mampu  pokoeh  harus ilaksanaagih. Senomer due’ lek tongbitongah  oreng  lambe’  lek,  manabih bedeh oreng abinih tak endek alaksanaagi kebiasaan  se  aropah  pamoghih,  makah akibatteh  bekal  igeressah  saomorah karenah  bedheh  tretan  kuleh  se  ngalamin rumah  tangganah  tak  harmonis  pas apesa” . 57
Artinya:    Pertama  dik,  orang  yang  mau nikah di desa ini harus ada yang namanya pamogih seperti  barang  yang  sudah  saya sebut tadi, tidak ada lagi diluar itu. Mampu atau  tidak  pokoknya  harus  dilaksanakan. Yang kedua dik menurut perhitungan orang- orang dahulu dik, ketika ada orang menikah tidak  mau  melaksanakan  kebiasaan  yang berupa pamogih ,  maka  akibatnya  akan dirasakan  seumur  hidupnya,  karena  ada saudara kami yang mengalaminya keluarganya  tidak  harmonis  dan  bercerai dikarenakan tidak melaksanakan tradisi itu.
56 Agus  Munaam  (Tokoh  Agama),  wawancara  di Desa Koncer Kidul, tanggal 18 September 2019.
57 Agus Munaam.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4014
Respon Masyarakat Muslim Desa Koncer Kidul Berkaitan  dengan  tradisi pamogih dapat  juga  dipahami  dalam ushul  fiqh, terdapat  sebuah  kaidah,  ةمكحم ةداعلا (al-‘ada muhakkama) 58 dimaknai “kebiasaan  terha- dap  sesuatu  akan  menjadi  hukum  terhadap sesuatu  itu ”.  Hal  tersebut  dapat  disepa- dankan  dengan  dengan  tradisi pamogih, tentu  karena  biasanya  jika  terdapat  atau ditemukan  ada  yang  berani  melanggar (a human  penalty) tradisi  ini  kemudian  terjadi hal-hal  yang  tidak  dikehendaki  seperti keadaan  ekonomi  yang  memburuk  bahkan sampai  kepada  perceraian,  maka  ini dipercayai  sebagai  akibat  dari  pelanggaran atau  penyimpangan,-  tentu  ini  menjadi kebiasaan  yang  dijadikan  hukum  bagi masyarakat  yang  lainnya.  Untuk  lebih  jelas lagi,  sebetulnya  tradisi pamogih bukan mahar  atau  maskawin  tetapi  semacam  atau sejenis  hadiah  atau  pemberian  murni  dari pihak keluarga suami kepada pihak keluarga dari  isteri.  Mahar  tidak  ada  hubungannya dengan  hal-hal  dapat  berakibat  buruk dikemudian  hari,  kecuali pamogih. Tradisi ini  dapat  dikatakan  sebagai  adat  atau ‘urf (custom) 59 dalam  bahasa  fikih,  sehingga tradisi  ini  dapat  dikatakan  sah  oleh  keya- kinan  dari  masyarakat  muslim  Desa  Koncer Kidul yang kemudian menilai jika melanggarnya  maka  mendapatkan  akibat buruk.  Keyakinan  inilah  yang  mendasari bahwa  masyarakat  muslim  Koncer  Kidul sangat  fanatik  dan  sangat  kuat  memegang tradisi nenek moyangnya. 60
58 Muhammad  Ismail, Al-Qawa’id  Al- Fiqiyyah (Heliopolis: Dar al-Manar, 1997), 152.
59 Penganut mazhab Imam Malik mengakui bahwa
‘urf atau ‘ ada (hukum adat setempat) sebagai salah satu dari sumber  hukum  Islam.    Abdul  Wahhad  Khallaf, ’Ilm Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), 100.
60 Agus  Munaam  (Tokoh  Agama),  Wawancara tanggal 25 Septermber 2019.
Hal  selain  dari  adanya  akibat  yang tidak  baik,  sebagian  masyarakar  melaksana- kan  tradisi pamogih agar  terhindar  dari fitnah, meskipun dalam  ajaran  Islam  hal-hal yang berkaitan dengan tradisi pamogih tidak tidak  ada. Tetapi secara umum dalam Islam ialah  semua  jenis  pemberian  diperbolehkan, artinya tidak ada ketentuan khusus di dalam pemberian  yang  penting  halal  dan ridha.
Oleh sebab itu sebaiknya tradisi pamogih ini oleh  masyarakat  muslim  Koncer  Kidul dilaksanakan karena jika kedapatan ada yang melanggar  dari  tradisi  ini  dikhawatirkan menjadi  bahan  gunjingan  atau  sampai dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya.
Hal  ini  sejalan  dengan  kaidah, ضرعلا ىلع ةظفاحملا,  maknanya “menjaga kewibawaan  dan  kehormatan  keluarga  itu sangat  penting. 61 Keharusan  menjalankan tradisi pamogih terjadi  karena  adanya kepercayaan  adanya  akibat  yang  terjadi  dari pelanggaran  tersebut.  Sebagaimana  yang terjadi  pada  beberapa  masyarakat  Desa Koncer  Kidul,  didapati  pada  awalnya  tidak terjadi  apa-apa  pada  keluarga  baru    karena semua  persoalan  dapat  diselesaikan  dengan damai.  Akan  tetapi  seiring  berjalannya waktu  sesuatu  yang  menjadi  impian  tidak datang  juga  yaitu,  hubungan  harmonis, perekonomian  yang  mapan,  dan  rumah  atau tempat  tinggal  yang  layak.  Percekcokan semakin  hari  semakin  menjadi  dan  pada akhirnya  berpisah  untuk  memilih  hidup masing-masing  karena  menurut  ‘orang pintar’  selama  mereka  tetap  bersatu  maka kondisinya  tidak  akan  pernah  berubah menjadi  normal.  Ternyata  setelah  berpisah keadaannya menjadi normal kembali. Perekonomian menjadi lancar karena memilih  untuk  merantau  ke  luar  kota. Masyarakat tersebut menegaskan bahwa:
61 Agus Munaam.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4014
“ Kauleh  nikah  termasok  oreng  se  tak  mojur. Kauleh  apolong  sareng  rajih  guleh  kakdissah itimpa musibeh maloloh, mulain derihtak andik anak,  kabedeen ekonomi tamba tak rokaroan, binih sakek tak res-beres pas se terakhir guleh atellagen.  Caepon  oreng  alem  mas,  polanah guleh  tak  patuh  ben  tak  alaksanaagi lalampanah  bengatoah  enggi  adet  se  deddih kabiasanah oreng kintoh” 62 .
Artinya:  Saya  ini  termasuk  orang  yang  tidak beruntung. Saya menikah dengan istri saya itu ditimpa  musibah  terus-menerus,  mulai  dari keadaan ekonomi yang tidak karuan, hubungan tidak harmonis terakhir saya bercerai dengan istri saya  itu.  Kata  orang  pintar  mas,  karena  saya tidak  patuh  dan  tidak  melaksanakan  tradisi nenek  moyang  yaitu  memberikan  seserahan atau hibah yang sudah menjadi adat kebiasaan.
Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa  tradisi pamogih sejenis  hukum  adat yang  konsekuensinya  tidak  hanya  terbatas pada  akibat  buruk  yang  dialami  ketika dilanggar,  lebih  dari  itu  juga  mendapatkan pengucilan  dan  fitnah.  Disisi  lain,  terdapat sebagian  masyarakat  muslim  di  Koncer Kidul,  tidak  menjalankan  tradisi pamogih . Masyarakat  yang  tidak  menjalankan  tradisi pamogih merasa  kehidupan  rumah  tangga- nya  tenteram,  damai  dan  sejahtera.  Penje- lasan yang mengalami hal tersebut jelasnya:
Punten cong, menurut kauleh tak sakappinah terjadi akadih caepon oreng kakdissah. Artenah kapan  tak  nurok  aturan  aberri’  pamogih  pas odieh  sengsara  tak  genna.  Puktenah  kauleh nikah  tak  panapah  sanaos  tak  alakoh  tradisi pamoghih. 63
Artinya:  Tidak  nak,  menurut  saya  tidak semuanya terjadi seperti kata orang itu. Artinya kalau  tidak  ikut  aturan  memberikan Pamogih lantas  hidupnya  sengsara  dan  tidak  jelas. Buktinya saya ini mas tidak apa-apa walaupun tidak melaksanakan itu.
62 Pajri (Warga Desa Koncer), wawancara di Desa Koncer Kidul, tanggal 22 September 2019.
63 Sutardjo.

## Living  Law dalam  Masyarakat  Muslim Koncer Kidul
Sebelumnya  telah  dijelaskan  menge- nai  urgensi  mengenai  demografi  Desa Konser  Kidul,  pada  umumnya  masyarakat Desa Koncer Kidul tidak mengetahui banyak tentang hukum perkawinan, sehingga masya- rakat  Desa  Koncer  Kidul  hanya  sebatas melaksanakan  apa  yang  sudah  ada  dalam tradisi  di  masyarakat  yang  berlaku.  Meski- pun  adat  pernikahan  tradisi pamogih merupakan bagian dari khazanah lokal (local wisdom), tetapi  juga  dalam  realitasnya bahwa  masyarakat  muslim  di  Desa  Koncer Kidul  pada  umumnya  mempunyai  pendidi- kan  rendah,  sehingga  dengan  dilaksanakan- nya  tradisi pamogih karena  alasannya  lebih merujuk  pada  kepercayaan  masyarakat tentang  hal  buruk  yang  terjadi  seperti kesulitan  ekonomi,  bahkan  sampai  perce- raian  yang  menimpa  mempelai  ketika  me- langgar tradisi pamogih .
Beberapa  hal  yang  dapat  dimaknai dari  gambaran  tradisi pamogih dalam pernikahan masyarakat muslim Desa Koncer Kidul,  diantaranya:  1) telah  menjadi  suatu kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  dan memiliki  nilai magis tersendiri  bagi  masya- rakat. 2) Tradisi pamogih menjadi living law dalam  masyarakat  yang  menjalaninya,  se- hingga  beberapa  hasil  yang  didapatkan  atas fenomena  sosial  yang  berlaku  di  Desa Koncer Kidul mempunyai pandangan cukup beragam.  Misalnya  ada  masyarakat  yang masih  meyakini  bahwa  melanggar  atau meninggalkan  tradisi pamogih akan  men- dapat  konsekuensi  hukum  sesuai  keyakinan seperti  nasib  buruk  dan  pengucilan  serta fitnah  dari  masyarakat  setempat,  apalagi peran ponggebeh yang  terlibat  langsung dalam melaksanakan tradisi pamogih.
Peneliti  disini  mempunyai  panda- ngan  yang  berbeda  mengenai  tradisi  yang

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4014
dilaksanakan  masyarakat  muslim  Koncer Kidul, sebelum membahas mengenai tangga- pan  peneliti,  maka  diimbangi  oleh  beberapa analisis  tambahan  yang  perlu  dijelaskan dalam memperkuat tanggapan tersebut.
Pertama, peneliti  melihat  bahwa tradisi pamogih pada  pernikahan  muslim  di Desa  Koncer  Kidul pada  umumnya  sangat mirip  dengan  tradisi ben-giben ,  kemiripan tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan tradisi pamogih dan ben-giben dilakukan  oleh masyarakat  muslim  etnis  Madura.  Penting untuk  diketahui  bahwa  masyarakat  muslim Madura  Kalimantan  Barat  lebih  mengenal tradisi ben-giben ,  tetapi  praktik ben-giben tidak menjadi syarat suatu keabsahan sebuah pernikahan  karena  dikecualikan  bagi  yang mempunyai  ekonomi  rendah.  Biasanya barang  yang  diserahkan  seperti  kue  lapis, dodol,  becit,  kocor,  perlengkapan  perem- puan, peralatan mandi, bedak dan lainnya. 64
Hal  ini  berbeda  dengan  tradisi ben- giben yang  dilaksanakan ditempat  asalnya yang  masih  dilaksanakan  sebagai  aturan yang  harus  dijalani  masyarakat  karena  jika dilanggar  akan  mendapat  sanksi  moril  dan materil. 65 Hanya  saja  perbedaan  antara tradisi pamogih dan ben-giben secara mendasar  yaitu  sisi  dari  peristilahan,  jenis barang  seserahan,  dan  tradisi pamogih umumnya  barang  yang  diserahkan  ialah wajib dan tidak dapat diganti dengan barang lain  karena  memiliki  nilai  magis  tersendiri. Begitu  juga  dengan  perbedaan  lokus  antara Madura  sebagai  wilayah  sekaligus  pulau tersendiri dengan Bondowoso sebagai wilayah  lain,  meskipun  pada  umumnya  di
64 Musolli  (tokoh  pemuda  Madura  Kalimantan Barat),  wawancara  melalui  pesan whatsApp, tanggal  1 Agustus 2020.
65 Jamiliya  Susantin,  “Tradisi  Bhen-Ghiben pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum,” Jurnal Yustisiam 9, no. 2 (2018): 130.
daerah  Koncer  Kidul  yang  menjalakan tradisi  ini  ialah  masyarakat  muslim  etnik Madura  karena  penduduk  mayoritas  ialah etnik Madura.
Kedua, sebelumnya telah disinggung mengenai  beberapa  ciri  yang  membedakan hukum adat dengan hukum lain, sepintas jika mengikuti  pendapat  Laurensius  Arlimen 66 maka  realitas  dari  tradisi pamogih di  Desa Koncer  Kidul  merupakan  bagian  dari wilayah  “hukum  adat”.  Hal  tersebut  dapat dilihat  dari  tradisi pamogih diyakini  mem- punyai unsur: 1) religio magis karena barang -barang  yang  diberikan  yang  memiliki  nilai magis  tersendiri,  apalagi  jika  dilanggar  atau ditinggalkan  terdapat  beberapa  masyarakat muslim Desa Koncer Kidul meyakini konse- kuensi  yang  berlaku.  2)  kebersamaan  yang dimaksud berbeda dengan sifat hukum yang dipusatkan  kepada  individu  karena  tradisi pamogih lebih berpusat pada masyarakat dan kepentingannya  lebih  kepada  kepentingan bersama.  3)  tradisional  yang  dimaksud meliputi  sikap  dan  praktik  masyarakat  yang selalu  menjaga  warisan  nenek  moyang.  4) konkrit yang dimaksud ialah tradisi pamogih sampai  sekarang  masih  berlaku  dan  dapat diamati  oleh  panca  indera.  5)  terang  dan tunai  artinya  tidak  sama-samar  atau  dapat disaksikan  seperti  barang-barang  yang diberikan langsung dan tunai. 6) dinamis dan plastis artinya dapat berubah sesuai perkem- bangan  zaman  dan  perubahan  masyarakat, disini  peneliti  melihat  adanya shifting  of paradigm karena  tradisi pamogih yang dilakukan  masyarakat  muslim  Madura  di Koncer Kidul bisa jadi hasil dari pergeseran paradigma  dari  semulanya  ialah  tradisi ben- giben,- sehingga dapat dikatakan plastis atau dapat  menyesuaikan  keadaan.  7)  tidak
66 Arlimen,  “Hukum  Adat  di  Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia,” 179–80.

## Volksgeist
dikodifikasi  yang  dipahami  sebagai  hukum yang  tidak  tertlulis.  8)  musawarah  dan mufakat dapat dilihat dari fungsi ponggebeh yang  dijadikan  sebagai  sesepuh  atas pelaksanaan  tradisi pamogih. Namun  yang menjadi  masalah  dasar  sebenarnya  praktik tradisi pamogih tidak berlaku bagi masyarakat diluar etnis  Madura  yang  ada di Desa  Koncer  Kidul,  disini  celah  peneliti beranggapan lain terhadap tradisi pamogih .
Ketiga, peneliti lebih memilih panda- ngan tradisi pamogih sebagai living law atau fenomena  sosial  yang  menjadikannya  seba- gai  hukum  yang  berlaku  bagi  masyarakat tertentu.  Setidaknya  kedua  analisis  disertai pandangan  sebelumnya  memperkuat  panda- ngan  peneliti  terkait  dengan  praktik  tradisi pamogih ini.
Penjelasan  di  atas  menunjukkan bahwa  secara  umum  tradisi pamogih ialah bagian  sintesis  dari  hukum  adat  dan  hukum Islam.    Gambaran  yang  peneliti  jelaskan  ini setidaknya  menambahkan  analisis  baru dalam  studi hukum  adat  di  Indonesia dalam melihat  khazanah  tradisi  lokal  yang  ada  di nusantara  dan  Indonesia  khususnya,  sehing- ga tradisi pamogih bagaimanapun juga ialah bagian  dari  keraifan  lokal (local  wisdom) yang  ada  di  Indonesia.  Tradisi pamogih secara  realitas  merupakan  fenomena  sosial yang  menjadikannya  sebagai  hukum  adat yang  “mengikat”  bagi  masyarakat  muslim etnik  Madura  di  Koncer  Kidul  dan  terpadu dengan praktik pernikahan dalam Islam.

## PENUTUP
Tradisi Pamogih pada  pernikahan masyarakat  muslim  di  Bondowoso  khusus- nya Desa Koncer Kidul merupakan merupakan  “adat”  atau  “hukum  adat”  yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari suatu kewajiban. Pamogih merupakan bentuk dari pemberian  berupa  barang-barang  seperti
cincin, kalung, jubah atau gamis dan perabot rumah  tangga  lainnya  dalam  acara  serah terima.  Konsekuensi  dari  pelanggaran  atau penyimpangan  atas  pelaksanaan  tradisi pamogih diyakini  mendapatkan  nasib  buruk atau  malapetaka  berupa  keadaan  ekonomi memburuk  hingga  perceraian,  disisi  lain menanggung  fitnah  dan  pengucilan  dari masyarakat.Tradisi pamogih merupakan  tradisi yang  terus  dipegang  dan  dijaga  karena  selain  dari menjaga  tradisi  nenek  moyang,  juga  di  dalam pelaksanaannya  diyakini  memiliki  unsur  magis tersendiri  bagi  masyarakat,-  sehingga  masyarakat muslim  Desa  Koncer  Kidurl  pada  umumnya  tidak berani meninggalkan tradisi tersebut. Lebih dari itu, tradisi pamogih dilaksanakan secara aturan melibatk- an ponggebeh sebagai  sesepuh.  Untuk  itu,  secara teoretik bahwa tradisi ini ialah fenomena sosial yang dapat  dikatakan  sebagai  bagian  dari living  law dan khazanah lokal (local  wisdom) yang  terpadu  denga praktik pernikahan dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Lastuti.  “Revitalisasi  Hukum Adat  sebagai  Sumber  Hukum  dalam Membangun
Sistem Hukum Indonesia.” Jurnal Dinamika Hukum
13, no. 2 (2013): 319–31.
Al-Ghazali. Ihya’  Ulumuddin .  Beirut:  Dar Ibn Hazm, 2005.
al-Jabiri, Muhammad Abid. Takwin al-‘Aql al-‘Arabi . Beriut: Markaz Dirasat al- Wahidah al-‘Arabiyah, 2009.
Ambarwati,  Alda  Putri  Anindika,  dan Indah  Lylys  Mustika.  “Pernikahan
Adat  Jawa  sebagai  salah  satu Kekuatan Budaya Indonesia.”
Prosiding  SENASBASA  (Seminar
Nasional Bahasa dan Sastra) 2, no. 2 (2018): 17–22.
Anwar,  Syamsul.  “Teori  Pertingkatan
Norma  dalam  Usul  Fikih.” Asy- Syir’ah:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan Hukum 50, no. 1 (2016): 141–67.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4014

## Arlimen,  Laurensius.  “Hukum  Adat  di
Indonesia  dalam  Pandangan  Para Ahli  dan  Konsep  Pemberlakuannya di  Indonesia.” Jurnal  Selat 5,  no.  2
(2018): 177–90.
Asmaniar. “Perkawinan Adat Minangkabau.” Binamulia  hukum 7, no. 2 (2018): 131–40.
Bowen,  John  R. Islam,  Law,  and  Equality in  Indonesia:  an  Antropology  of Public  Reasoning .  Cambridge,  New York,  Melbourne,  Madrid,  Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambridge University Press, 2003.
Dwiyatmi,  Sri  Harini. Pengantar  Hukum Indonesia .  2  ed.  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2013.
Franz,  dan  Keebet  Von  Benda-Beckmann.
“The  Social  of  Living  Law  in Indonesia.”  Dalam Living  Law: Reconsidering Eugen Ehrlich , disunting oleh Marc Hertogh.
Oxford, Portland Oregon: Hart Publishing, Onati IISL, 2009.
Hadi, Abdul, dan Sofyan Hasan.
“Pengaruh  Hukum  Islam  dalam Pengembangan Hukum di
Indonesia.” Nurani 15, no. 2 (2015):
89–100.
Hermawati,  Nety.  “Respon  Terhadap Hukum  Perkawinan  di  Indonesia.”
Al-Mizan 11, no. 1 (2015): 33–44.
Ismail, Muhammad. Al-Qawa’id Al- Fiqiyyah .  Heliopolis:  Dar  al-Manar,
1997. Juliansyahzen, Muhammad Iqbal.
“Dialektika  Hukum  Islam  Dan Hukum  Adat Pada  Perkawinan Lelarian  Di  Lampung  Timur.” Al- Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga Islam 12, no. 1 (24 Juni 2019): 1–14. https://doi.org/10.14421/ahwal.2019. 12101.
Khallaf,  Abdul  Wahhad. ’Ilm  Ushul  al- Fiqh . Kairo: Dar al-Hadits, 2003.
Krismiyarsi. “Kajian Terhadap Pendekatan
Ilmu  Hukum  Normatif  dan  Ilmu Hukum  Empirik  sebagai  Dua  Sisi
Pendekatan  yang  saling  mengisi.”
Masalah-Masalah  Hukum 44,  no.  1 (2015): 114–22.
Lukita,  Ratno.  “Mapping  the  Relationship of Competing Legal Traditions in the Era of Transnationalism in Indonesia.” Dalam Pluralism,
Transnationalism  and  Culture  in Asian  Law ,  disunting  oleh  Gary  F.
Bell,  90–115.  Singapore:  ISEAS,
2017.
Lukito,  Ratno.  “Islamic  Law  and  Adat
Encounter: The Experience of Indonesia.” McGill University, 1997. ——. Tradisi Hukum Indonesia . Yogyakarta: Teras, 2008.
Maulana,  Mu’min.  “Upacara  Daur  Hidup dalam  Pernikahan  Adat  Sunda.” Redaksi 13, no. 5 (2013): 623–40. Murdan. “Pluralisme Hukum di Indonesia:
Integrality dalam Perkawinan
Masyarakat  Islam  Sasak.”  State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
Pattiroy, Ahmad, dan Idrus Salam. “Tradisi Doi’ Menre’ dalam Pernikahan Adat Bugis  di  Jambi.” Al-Ahwal 1,  no.  1 (2008): 89–116.
Sabiq,  Sayyid. Fiqih  Sunnah  Juz  IV . Disunting  oleh  diterjemahkan  oleh dan  Nor.  Hasanuddin.  Jakarta:  Pena Pundi Aksara, 2004.
Salim,  Agus. Teori  dan  Paradigma Penelitian  Sosial .  Yogyakarta:  Tiara Wacana Yogya, 2001.
Salma,  dan  Jarudin.  “Family  Bonding  in the tradition of Badantam in Pariaman,  West  Sumatera,  Indonesia (collecting  fund  at  the  night  of  the wedding  part  in  ’urf  persepective).” Dalam Proceedings  International Conference  on  Islam  and  Muslim Societies (ICONIS); Being muslim in a  disrupted  millenial  age ,  256–69.
Salatiga: Pascasarjana IAIN Salatiga,
2018.
Sugiono. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung:
Alfabeta, 2010.

## Volksgeist

## Susantin,  Jamiliya.  “Tradisi  Bhen-Ghiben
pada  Perkawinan  Adat  Madura Perspektif Sosiologi Hukum.” Jurnal Yustisiam 9, no. 2 (2018): 119–33.
Syafi’i,  Moh.  Toyyib.  “Ben-Giben  dan Nase’  Lanceng  Pernikahan  di Daleman  Galis  Bangkalan  Madura Perspektif  Hukum  Islam.” Al-
Hukama:  The  Indonesian  Journal  of
Islamic Law 3, no. 1 (2013): 17–33. Syahbandir,  Mahdi.  “Kedudukan  Hukum Adat  dalam  Sistem  Hukum.” Kanun
12, no. 1 (2010): 1–13.
Vollenhoven,  Van. Van  Vollenhoven  on Indoesia  Adat  Law .  Disunting  oleh JF.  Holleman.  Netherlands:  Springer
Science+Business  Media  Dordrecht, 1981.
Wardatun,  Atun.  “The  Social  Practice  of Mahr  among  Bimanese  Muslims;
Modifying Rules, Negotiating Roles.” Dalam Women and Property Rights  in  Indonesian  Islamic  Legal Context ,  disunting  oleh  John  R. Bowen  dan  Arskal  Salim.  Leiden: Brill, 2019. Wulansari, C. Dewi. Hukum Adat Indonesia:  Suatu  Pengantar .  4  ed. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
Yahya, Sulaiman bin Ahmad bin.
Ringkasan  Fikih  Sunnah .  Disunting oleh  Diterjemahkan  oleh,  Abdul Majid,  Umar  Mujtahid,  dan  Arif Mahmudi. Jakarta: Beirut Publishing,
2018.
Zainuddin,  Ahmad. Fathul  Mu’in .  Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004. Zuhaili,  Wahbah. Fiqih  Imam  Syafi’i  2 . Disunting  oleh  Abdul  Hafiz  dan Solihin  (Terj).  Jakarta:  almahira, 2010.