Sinaga, Julkifli (2021) Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Narkoba, (3)6 . https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1228
E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 6, Juni 2021

## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS NARKOBA

## Julkifli Sinaga
Universitas Tarumanagara (UNTAR) Jakarta, Indonesia Email: d7ul.6791@gmail.com

## Abstract
Narcotics are very addictive for consumers, and they can be severely addictive. In fact,  nothing  ever  exists  in  his  good  name  and  a  match.  In  jayapura  police jurisdiction,  residiat  reskrim  becomes  an  internal  issue.  Criminals  who  commit suicide  after  birth  in  prison  are  not  versatile,  which  they  deter,  but  they  become increasingly  intelligent  and  courageous  in  their  fight  against  them.  Once  time passes and where criminal officials for opioid offenders are illegitimate, this is the problem. The purpose of this research used to be for empirical legal analysis where the data of the story and literature of the study. Data analysis of deductive analysis of logic in this study. Where the data process is good, starting with general analysis and  drawing  is  equal  to  the  discussion  of  a  path.  In  jayapura  city  police jurisdiction, ex-three reasons for drug recidivist criminology: 1) economic factors, 2) environmental factors, and 3) legal factors
Keywords: narcotics; recidivist; drug recidivists

## Abstrak
Narkotika  sangat  membuat  ketagihan  bagi  konsumennya,  dan  mereka  dapat menyebabkan  kecanduan  parah.  Bahkan,  tidak  ada  yang  pernah  dituduh  atas tuduhan  narkoba  dan  melakukan  kejahatan.  Di  wilayah  hukum  Polres  Jayapura, residiat  narkoba  menjadi  isu  serius.  Para  penjahat  yang  bunuh  diri  setelah dilahirkan  di  penjara  tidak  serbaguna,  yang  membuat  mereka  jera,  tetapi  mereka menjadi  semakin  cerdas  dan  berani  dalam  upaya  memerangi  narkoba  mereka. Setelah  waktu  berlalu  dan  telah  ditentukan  bahwa  sanksi  pidana  bagi  pelanggar opioid  tidak  efektif,  ini  menjadi  masalah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  hukum  empiris  di  mana  data  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan tinjauan  literatur.  Pendekatan  analisis  data  deduktif  logika  digunakan  dalam penelitian  ini.  Di  mana  proses  peninjauan  data  dilakukan,  dimulai  dengan  analisis umum  dan  diakhiri  dengan  diskusi  terperinci.  Di  wilayah  hukum  Polres  Jayapura Kota,  terdapat  tiga  alasan  kriminogenik  residiat  narkoba:  1)  faktor  ekonomi,  2) faktor lingkungan, dan 3) faktor penegakan hukum.
Kata Kunci: narkotika; residivist; residivawan narkoba

## Pendahuluan
Narkoba atau Napza merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan obat- obatan terlarang. Sedangkan istilah Napza adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan  Zat  Adiktif  berbahaya  lainnya.  Narkotika  sendiri  berasal  dari  bahasa  Inggris
“ narcotics ”  yang  arinya  obat  bius (Oky,  2020) .  Pemerintah  melalui  UU  Narkotika mengelompokkan  Narkotika  menjadi  tiga  golongan,  yaitu:  Narkotika  golongan  I, Narkotika golongan II, Narkotika golongan III (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  41  Tahun  2017). Namun  untuk  Narkotika  golongan  I,  sama  sekali tidak  dapat  digunakan  bahkan  untuk  kepentingan  kesehatan  sekalipun.  Narkotika golongan  I  hanya  dapat  digunakan  dengan  jumlah  yang  terbatas  untuk  kepentingan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  untuk  reagensia  diagnostik  dan reagnesia  laboratorium  setelah  sebelumnya  mendapatkan  izin  dari  Menteri  atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Oky, 2020).
Terdapat  161  jenis  narkotika  golongan  I  menurut  lampiran  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  50  tahun  2018.  Namun  diantara  jenis-jenis tersebut,  beberapa  jenis  yang  familiar  disalahgunakan  oleh  masyarakat  adalah  heroin, kokain,  daun  kokain,  opium,  ganja,  cijing,  katinon,  MDMDA/ekstasi,  dan  sabu-sabu (Ramadhan, 2020) . Pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dipidana, hal tersebut diatur dalam  pasal  111  hingga  pasal  148  Undang-Undang  Narkotika.  Jadi  kurang  lebih terdapat 37 pasal yang mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam tindakan penyalahgunaan narkotika.
PerJanuari  hingga  Agustus  2020,  Polres  Jayapura  Kota  saja  sudah  berhasil mengamankan  42  orang  tersangka  kasus  narkoba  (Jayapura,  2020).  Kemudian  BNN Provinsi  Papua  juga  berhasil  mengungkap  9  kasus  narkoba  di  wilayah  Papua  pada periode  yang  sama (Nainggolan,  2018). Narkotika  sesungguhnya  sangat  menimbulkan candu  bagi  penggunanya,  narkotika  mampu  menimbulkan  candu  yang  sangat  besar. Bahkan  tak  jarang  pelaku  penyalahgunaan  narkoba  yang  sudah  dipidana  dan mendapatkan  hukuman  kurungan  kembali  melakukan  pengulangan  tindak  pidana (Sinaga, 2021).
Pengulangan tindak pidana atau disebut juga sebagai residivis adalah pengulangan suatu  tindak  pidana  oleh  pelaku  yang  sama,  yang  mana  tindak  pidana  yang  dilakukan sebelumnya  telah  dijatuhi  pidana  dan  berkekuatan  hukum  tetap,  serta  pengulangan terjadi  dalam  jangka  waktu  tertentu (Hutabarat,  2020). Pelaku  residivis  narkoba merupakan salah satu masalah serius yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jayapura. Para  pelaku  penyalahgunaan  narkoba  setelah  ditahan  di  lapas  tidak  lantas  menjadikan mereka  jera,  namun  terkesan  justru  semakin  lihai  dan  semakin  berani  dalam mengedarkan  narkoba.  Hal  tersebut  yang  lantas  menjadi  pertanyaan,  mengapa  setelah ditahan dan diputuskan hukuman pidana para tahanan narkotika tidak jera.
Melalui kebijakan pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia)  dalam  melakukan  program  asimilasi  melalui  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10  tahun  2020,  banyak  narapidana  kasus  penyalahgunaan narkotika  yang  akhirnya  dibebaskan  melalui  program  asimilasi.  Namun  baru  sebentar meghirup udara bebas, narapidana tersebut kembali ditangkap oleh pihak Polisi karena melakukan kesalahan terkait penyalahguanaan narkoba kembali.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  analisis  data  deduktif  logika  digunakan dalam penelitian ini. Di mana proses peninjauan data dilakukan, dimulai dengan analisis umum dan diakhiri dengan diskusi terperinci. Di wilayah hukum Polres Jayapura Kota, terdapat  tiga  alasan  kriminogenik  residiat  narkoba:  1)  faktor  ekonomi,  2)  faktor lingkungan, dan 3) faktor penegakan hukum (Laksono, 2010) .

## Hasil dan Pembahasan
A. Faktor Kriminogen yang Memengaruhi Pelaku Residivis Narkoba di Polres Jayapura Faktor  kriminogen  adalah  suatu  faktor  yang  menyebabkan  munculnya  suatu tindak  pidana  baru.  Dalam  kasus  tindak  pidana  narkotika  ini,  bukan  memunculkan suatu tindak pidana baru, hanya saja menjadikan pelaku tindak pidana semakin ahli dalam melaksanakan aksinya. Hal tersebut terjadi karena ketika berada di lapas, para narapidana akan bertemu banyak narapidana lain yang bisa jadi sudah lebih ahli dan lebih besar lagi. Jadi di lapas bukannya bertaubat dan berfikir untuk berhenti, mereka malah belajar untuk menjadi lebih besar lagi. Ketika dahulu dia merupakan pemakai narkoba,  maka  ketika  keluar  dari  lapas  dia  bisa  menjadi  pengedar  narkoba  atau bahkan bandar (Syamsu & SH, 2015).
Setelah melakukan penelitian dan mewawancarai narasumber dalam penelitian ini,  peneliti  menemukan  bahwa  setidaknya  terdapat  tiga  hal  yang  menjadi  faktor kriminogen  bagi  pelaku  residivis  narkoba  di  wilayah  hukum  Polres  Jayapura  Kota, yaitu: 1) Faktor Ekonomi; 2) Faktor Lingkungan; dan 3) Faktor Penegakan Hukum. Dimana  menurut  peneliti  ketiga  faktor  tersebut  memiliki  andil  yang  kuat  dalam menjadikan seorang narapidana narkoba menjadi seorang residivis narkoba.
1) Faktor Ekonomi
Dalam wawancara dengan saudara F yang dilaksanakan pada 23 Desember 2020  di  sel  BNNP,  F  menyebutkan  bahwa  dirinya  memutuskan  untuk  kembali melakukan  tindak  pidana  narkotika  (residivis)  karena  keterdesakan  masalah ekonomi.  Saat  itu  F  bebas  karena  memperoleh  hak  asimilasi  covid-19  yang dimaksanakan oleh Kemenkumham dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  yang  tertuang  dalam  Perkemenkumham 10/2020.
Setelah bebas F berkeinginan untuk kembali ke kampung halamannya yang berada  di  luar  Provinsi  papua,  namun  hal  tersebut  tidak  mungkin  dilaksanakan karena  Papua  yang  menerapkan  lockdown.  Hingga  akhirnya  F  memutuskan untuk menetap kembali di Papua. Namun diakibatkan pandemi dan banyak dari sektor  usaha  yang  tutup  sehingga  F  tidak  mendapatkan  pekerjaan,  dimana  F membutuhkan  pekerjaan  untuk  membiayai  hidupnya.  Hingga  akhirnya  F memutuskan  untuk  menerima  ajakan  temannya  untuk  ‘menjaga’  barang temannya  yang  berupa  narkotika.  Hingga  F  ditangkap  oleh  pihak  berwajib  dan kembali menjadi tahanan dan menjadi residivis.
Narapidana  merupakan  anggota  dari  masyarakat  umum  yang  memiliki  hak dan  kewajiban  sebagaimana  warga  negara  lainnya,  dikarenakan  perlakuannya
dalam kehidupan sehari–hari telah melakukan kesalahan yaitu melanggar hukum yang  berlaku,  maka  untuk  sementara  waktu  dimasukkan  kedalam  Lembaga Pemasyarakatan  dan  akan  kehilangan  kemerdekaannya  dalam  waktu  tertentu (Kualitas Hidup Pada  Narapidana di  Lembaga Pemasyarkatan Klas  IIA  Wanita Tangerang, Maret 2015).
Konsekuensi  dari  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  narapidana,  maka  yang bersangkutan dimasukkan ke dalam Lapas untuk waktu  yang sudah ditentukan. Dimana  dalam  UU  Pemasyarakatan  Pasal  1  Ayat  3  dijelaskan  bahwa  Lembaga Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  Lapas  adalah  tempat  untuk melaksanakan  pembinaan  Narapidana  dan  Anak  didik  pemasyarkatan.  Lapas sebagai tempat pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi warga  masyarakat  yang  baik,  yang  menyadari  segala  kesalahannya  serta  dapat kembali  ke  dalam  masyarakat  dengan  menjadi  manusia  yang  baik (Utami  & Indonesia, 2017).
Tujuan keberadaan narapidana di Lapas adalah untuk dibina dengan tujuan agar  narapidana  dapat  kembali  menjadi  warga  masyarakat  yang  baik.  Kesiapan narapidana  untuk  masuk  kembali  ke  dalam  masyarakat  tentunya  tidak mengesampingkan  akan  kesiapan  narapidana  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  kesiapan  dari  narapidana  dalam  aspek ekonomi ketika sudah dinyatakan bebas dan siap untuk kembali ke masyarakat. Dalam  upaya  pemenuhan  dari  kesiapan  ekonomi  tersebut,  Lapas  sebagai Lembaga tempat pembinaan narapidana dibina dan dibimbing memiliki program pembinaan  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut.  program  pembinaan  tersebut merupakan  satu  dari  dua  fokus  pembinaan  yang  terdapat  dalam  program pembinaan  Lapas,  yaitu  pembinaan  kemandirian.  Dimana  dalam  program pembinaan  kemandirian  narapidana  akan  diajarkan  suatu  skill/  keterampilan yang  diharapkan  nanti  berguna  ketika  yang  bersangkutan  sudah  bebas (Wawancara dengan Kalapas narkotika Doyo, 2020).
Namun  nyatanya  pembinaan  keterampilan  tersebut  tidak  bisa  diaplikasikan secara optimal, karena saudara F seorang residivis yang sudah tiga kali masuk ke dalam Lapas dengan kasus tindak pidana yang sama belum pernah mendapatkan pembinaan  kemandirian  yang  dimaksud.  Mengkonfirmasi  hal  tersebut  dengan pernyataan  Kalapas,  hal  tersebut  terjadi  karena  terbatasnya  anggaran  terkait penyelenggaraan pembinaan kemandirian tersebut.
2) Faktor Lingkungan
Lapas Narkotika Kelas II A Doyo masuk ke dalam kategori Lapas Khusus, karena  pada  Lapas  Narkotika  Doyo  khusus  untuk  melakukan  pembinaan  bagi narapidana dengan kasus pelanggaran tindak pidana narkotika. Pembagian Lapas Khusus  dan  Lapas  Umum  dapat  ditemukan  dalam  sistem  Lapas  di  Indonesia, dimana  pembagian  lapas  tersebut  dipahami  juga  dengan  pengklasifikasian narapidana.  Klasifikasi  narapidana adalah  pengelompokan  narapidana berdasarkan  pada  kriteria  tertentu  yang  sesuai  dengan  kepentingannya.  Hal tersebut  dilakukan  untuk  memudahkan  proses  pencatatan  data  dari  masing-
masing  kelompok.  Pengelompokan  tersebut  dilakukan  berdasarkan  umur,  jenis kelamin,  lama  pidana,  jenis  kejahatan  dan  kriteria  lainnya  yang  sesuai  dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan (Online, 2021).
Dalam  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  terdapat  istilah  pemakai narkotika,  yaitu  para  pecandu  narkotika  dan  penyalahgunaan  narkotika. Kemudian  terdapat  juga  pengedar  narkotika,  dimana  yang  termasuk  dalam pengedar  narkotika  adalah  pihak  yang  memproduksi  narkotika,  pihak  yang melakukan  ekspor  dan  impor  narkotika  dengan  cara  yang  bertentangan  dengan hukum,  pihak yang melakukan pengangkutan dan transit narkotika dengan cara yang  bertentangan  dengan  hukum,  pihak  yang  melakukan  peredaran  narkotika secara illegal dan prekusor narkotika (UU Narkotika).
Di  dalam  Lapas  Doyo  semua  narapidana  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika tersebut berada di dalam Lapas yang sama. Jadi tidak dapat  perbedaan  antara  sel  pengedar  dengan  pemakai  narkotika,  semuanya berada di dalam sel yang sama. Hal tersebut disampaikan oleh Saudara F ketika wawancara di sel BNN, dimana hal tersebut juga dibenarkan oleh Kalapas. Hal tersebut  sebenarnya  sangat  rentan  dalam  menimbulkan  suatu  kesempatan  bagi para  narapidana  yang  berada  di  Lapas  Doyo  untuk  bisa  saling  berkomunikasi antara  narapidana  pemakai  narkotika  dengan  pengedar  narkotika.  Dimana pemakai  narkoba  yang  sebelumnya  hanya  memakai  dan  menyalahgunakan narkotika  saja,  kemudian  seperti  mendaptkan  peluang  baru  untuk  menjual  atau mengedarkan barang terlarang tersebut.
Hal  tersebut  kemudian  bisa  menjadi  faktor  kriminogen  yang  menjadikan para  narapidana  melakukan  tindak  pidana  yang  sama  lagi  ketika  nantinya  dia sudah keluar dari Lapas. Hal tersebut  dikarenakan para narapidana yang masuk ke  dalam  Lapas  akan  semakin  mengatahui  seluk  beluk  serta  informasi  terkait pengedaran  narkotika.  Ketika  bertemu  dengan  yang  lebih  ahli,  para  narapidana tersebut  akan  saling  bertukar  informasi  dan  justru  menjadi  semakin  ahli  ketika berada di Lapas. Sehingga probabilitas para narapidana tersebut menjadi seorang residivis akan semakin besar.
Suwarto memberikan pandangan bahwa penggolongan narapidana itu perlu dilakukan,  baik  dilihat  dari  segi  keamanan  dan  pembinaan  serta  menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya. Suwarto juga  manambahkan  bahwa  jenis  kejahatan  juga  merupakan  salah  satu  jenis karakteristik  ide  individualisasi  dalam  pembinaan  narapidana.  Untuk  itu  perlu dilakukan pemisahan-pemisahan narapidana berdasarkan pada jenis kejahatannya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghilangkan  prisonisasi  atas narapidana (Utami & Indonesia, 2017).
Ketika  peneliti  menanyakan  kepada  Kalapas,  Kalapas  juga  membenarkan terkait  adanya  kemungkinan  narapidana  yang  masuk  ke  Lapas  akan  menjadi lebih  ahli  ketika  keluar  dari  Lapas.  Dikarenakan  kemungkinan  bertemu  bandar yang  lebih  besar  lagi,  dan  di  dalam  sel  semua  disatukan  dalam  satu  sel  yang sama.Peneliti  merasa  bahwa  solusi  yang  tepat  untuk  menghindari  pertukaran
informasi  dan  menjadikan  narapidana  tersebut  menjadi  semakin  ahli  adalah dengan  melakukan  pemisahan  sel  antara  narapidana  tindak  pidana  pemakai narkotika  dengan  narapidana  tindak  pidana  pengedar  narkotika.  Hal  itu dilakukan guna meminimalisir terjadinya pertukaran informasi atau menghindari kesepakatan-kesepakatan yang mungkin saja terjadi (Nursiyah, 2017).
3) Faktor Penegakan Hukum
Lembaga  pemasyarakatan  sebagai  ujung  tombak  dari  pelaksanaan  asas pengayoman  merupakan  tempat  untuk  mencapai  tujuan  dari  Lembaga Pemasyarakatan  dengan  melakukan  bimbingan  dan  pembinaan  melalui Pendidikan,  rehabilitasi  dan  integrasi (Walukow,  2013). Maka  Lapas  adalah tempat pembinaan bagi narapidana dan anak dengan tujuan agar narapidana dan anak  menyadari  segala  kesalahannya  dan  setelah  bebas,  narapidana  dan  anak bisa kembali lagi ke dalam masyarakat dengan keadaan yang lebih baik lagi.
Proses pembinaan dan bimbingan di lapas masuk  ke dalam kategori sistem pemasyarakatan.  Dimana  menurut  UU  Pemasyarakatan  Pasal  1  Ayat  2  bahwa, suatu  tatanan  mengenai  arah  dan  batas  serta  cara  pembinaan  Warga  Binaan Pemasyarakatan beradasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina,  yang  dibina,  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Maryani, 2015).
Dimana  sistem  pemasyarakatn  diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  aktif  dalam  pembangunan,  dan dapat  hidup  secara wajar sebagai  warga yang baik dan bertanggung jawab. Hal tersebut  seperti  yang  tertera  pada  Pasal  2  UU  Kemasyarakatan.  Kemudian ditambahkan  pada  Pasal  3  UU  Pemasyarakatan  bahwa  Sistem  Pemasyarakatan berfungsi  menyiapkan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  dapat  berintegrasi secara  sehat  dengan  masyarakat,  sehingga  dapat  berperan  kembali  sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
Terkait  terjadinya  residivis  narkoba  dimana  residivis  tersebut  sbeelumnya sudah mendapatkan proses pembinaan dan bimbingan di Lapas Narkotika Doyo, maka  bisa  dikatakan  bahwa  Lapas  Narkotika  Doyo  sebagai  ujung  tombak  dari penegakan  hukum  terkait  pembinaan  narapidana  narkoba  tidak  bekerja  secara maksimal.  Jika  merujuk  kepada  regulasi  yang  ada,  seharusnya  pembinaan  di lapas  Narkotika  Doyo  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal.  Namun kenyataannya  hal  tersebut  tidak  terjadi,  beradasarkan  hasil  wawancara  peneliti dengan  Kalapas,  hal  tersebut  diakibatkan  terbenturnya  pihak  Lapas  dengan anggaran  yang  terbatas.  Sehingga  proses  pelaksanaan  pembinaan  dan pembimbingan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
B. Menimbulkan Efek Jera Bagi Pelaku Residivis Narkoba di Polres Jayapura Narapidana  narkotika  sangat  rentan  untuk  kembali  melakukan  tindak  pidana yang sama yaitu terkait penyalahgunaan narkotika. Dalam upaya untuk menimbulkan efek  jera  bagi  pelaku  residivis  narkoba  di  Jayapura  harus  menjadi  perhatian  khusus bagi  pihak-pihak  yang  terkait,  terutama  pihak  Lapas  sebagai  institusi  pemerintah yang  bertugas  dalam  proses  pembinaan  dan  bimbingan  bagi  para  narapidana. Dikarenakan  mengandung  zat  adiktif  yang  mengakibatkan  kepada  kecanduan, pengguna  narkotika  sangat  rentan  untuk  kembali  menggunakan  narkotika.  Maka upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan  memotong  hubungan  yang  memungkinkan pelaku  tindak  pidana  narkotika  kembali  masuk  ke  jaringan  narkotika.  Hal  tersebut bisa  dimulai  dari  mengubah  lingkungannya,  atau  mensterilisasi  lingkungannya. Terutama  lingkungan  Lapas  sebagai  lingkungan  bagi  narapidana  pelaku  tindak pidana narkotika.
Pada  dasarnya  sudah  terdapat  regulasi  yang  mendukung  untuk  memutus hubungan  jaringan  narkotika  di  dalam  Lapas,  hal  tersebut  berkaitan  dengan keberadaan kelas-kelas di dalam Lapas. Seperti maximal security, medium security, dan  minimal  security.  Namun  dalam  prakteknya  hal  seperti  itu  tidak  ada  di  Lapas Narkotika Doyo, sebagai Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana penyalahgunaan narkotika  di  wilayah  Jayapura.  Namun  menurut  Kalapas,  keberadaan  dari  Lapas dengan maximal security, medium  security, dan minimal  security hanya terdapat  di Lapas  umum,  bukan  di  Lapas  khusus  seperti  Lapas  Narkotika  Kelas  II  A  Doyo. Kalapas menambahkan bahwa di Lapas Doyo. Walau bukan masuk lapas maxiumum security,  namun  dari  pusat  sudah  terdapat  instruksi  bahwa  jika  terdapat  narapidana yang  sangat  tidak  kooperatif  maka  akan  segera  dilaporkan  ke  pusat  dan  akan dilakukan penindakan terkait pengangkutan ke lapas maximum security (Wawancara dengan Kalapas narkotika Doyo, 2020).
Pada  lapas  Narkotika  Doyo  jika  terdapat  narapidana  yang  membuat  masalah atau  tidak  kooperatif,  maka  akan  dimasukkan  ke  sel.  Dalam  ketentuan,  narapidana tersebut  akan  berada  di  sel  selama  6  (enam)  hari.  Namun  jika  ternyata  masih membangkang  dan  masih  tidak  kooperatif,  maka  akan  ditambah  lagi  hingga  satu bulan.  Setelah  itu  dia  akan  keluar,  kemudian  hak-haknya  akan  dicabut,  itu merupakan  salah  satu  tindakan  yang  dilakukan.  Karena  di  Lapas  adalah  tempat pembinaan (Wawancara  dengan  Kalapas  narkotika  Doyo,  2020). Maka  dari  itu peneliti mengusulkan penting untuk melakukan pengkelasan berdasarkan pada tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  narapidana  narkotika,  jadi  kelas  pemakai  tidak digabungkan  dengan  kelas  pengedar.  Hal  tersebut  dirasa  bisa  meminimalisir persebaran informasi dan terbentuknya komunikasi antara pemakai dengan pengedar, dan diharapkan dapat memotong rantai jaringan narkotika di dalam Lapas.
Narapidana pemakai bisa jadi menjadi lihai ketika bertemu dengan narapidana pengedar.  Kemudian  narapidana  bandar  bisa  saja  justru  bertemu  kaki  tangan  baru sebagai  peredar  ketika  bertemu  dengan  narapidana  pengedar.  Maka  dari  itu,  perlu dilakukan pengelompokan sel sehingga para narapidana tersebut tidak saling bertemu atau  berkomunikasi.  Hal  tersebut  juga  sejalan  dengan  pemikiran  Suwarto
memberikan  pandangan  bahwa  penggolongan  narapidana  itu  perlu  dilakukan,  baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan serta menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadp narapidana lainnya.
Pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  di  Papua  akan  dibina  dan dibimbing  di  Lapas  Doyo,  dimana  Lapas  Doyo  merupakan  Lapas  Khusus  yang menangani  narapidana  dengan  kasus  penyalahgunaan  narkotika.  Dalam  proses pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Lapas  terdapat  dua  program  pembinaan,  yaitu pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan  kepribadian  kemandirian.  Program pembinaan kepribadian mendidik narapidana bagaimana untuk bisa mencintai NKRI, memiliki  wawasan  kebangsaan  yang  bagus,  dan  pemahaman  akan  Pancasila (Wawancara dengan Kalapas narkotika Doyo, 2020).
Salah  satu  bagian  dari  program  pembinaan  kepribadian  adalah  pembinaan keagamaan. Dalam pembinaan keagamaan, narapidana akan  dibina untuk patuh dan tunduk  terhadap aturan-aturan agama yang  dianutnya. Karena Kalapas beranggapan ketika  narapidana  sudah  tunduk  dan  patuh  terhadap  aturan-aturan  agama  yang dianutnya,  maka  narapidana  tersebut  akan  mengikuti  peraturan  negara (Wawancara dengan Kalapas narkotika Doyo, 2020) . Sedangkan program pembinaan kemandirian adalah  program  yang  melatih  para  narapidana  agar  memilik  skill/  kemampuan. Dimana  skill/  kemampuan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  ketika  yang bersangkutan  sudah  bebas.  Harapannya  dengan  skill/  kemampuan  yang  sudah diperoleh  selama  di  Lapas,  yang  bersangkutan  bisa  menjadi  mandiri  ketika  sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat.
Dalam  melakukan  program  pembinaan  kemandirian,  Lapas  melakukan kerjasama  dengan  kedinasan  atau  perusahaan.  Kegiatan  terbaru  Lapas  Narkotika Doyo  melakukan  Kerjasama  dengan  Dinas  Pertanian,  dimana  para  narapidana diajarkan  bagaimana  cara  mengelola  tanah.  Bisa  dengan  bertani  atau  hal  yang lainnya. Kemudian narapidana juga diajarkan bagaimana menjual hasil tani tersebut, dan hal itu langsung dipraktekkan. Harapannya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut akan membangun kemampuan/ skill dari narapidana, sehingga ketika sudah keluar dari lapas pengetahuan terkait keterampilan/ skill tersebut dapat dipraktekkan. Untuk kemudian digunakan sebagai mata pencaharian baru ketika sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat.
Menurut  penjelasan  Kalapas,  program  pembinaan  kepribadian  belum  berjalan dengan  optimal,  dan  hal  tersebut  juga  dialami  hampir  oleh  semua  Lapas. Dikarenakan  hal  tersebut  masih  terkendala  di  beberapa  hal.  Begitu  juga  dengan pembinaan  kemandirian,  hal  tersebut  belum  bisa  dilaksanakan  secara  optimal, dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pihak Lapas. Padahal menurut hemat  peneliti  keberadaan  bimbingan  kemandirian  ini  sangat  memiliki  efek  yang besar  bagi  para  narapidana,  karena  hal  tersebut  berkaitan  dengan  kesiapan  mereka setelah keluar dari Lapas.
Terkait dengan yang disampaikan Kalapas dalam wawancara yang dilakukan di Lapas  Doyo,  terkait  pembinaan  kemandirian  bahwa  tidak  semua  narapidana mendapatkan  pembinaan  kemandirian.  Saudara  F  sebagai  residivis  narkoba  yang
sudah  masuk  Lapas  sebanyak  tiga  kali  dan  mengatakan  bahwa  selama  tiga  kali masuk  Lapas  Doyo,  dirinya  belum  pernah  mendapatkan  pembinaan  kemandirian seperti yang disampaikan Kalapas. Sejalan dengan yang disampaikan oleh F, saudara I  yang  juga  merupakan  seorang  residivis  narkoba  juga  mengatakan  bahwa  dirinya belum pernah mendapatkan pembinaan kemandirian tersebut, bahkan ketika dia akan dibebaskan  dari  Lapas  (Residivis,  2020).  Karena  berdasarkan  penjelasan  Kalapas bahwa  syarat  penerima  pembinaan  kemandirian  tersebut  adalah  narapidana  yang akan bebas dari Lapas.
Pada  dasarnya  program  bimbingan  yang  dimiliki  oleh  Lapas  sudah  sangat mumpuni dalam proses bimbingan dan pembinaan bagi narapidana narkotika, namun kendalanya  terdapat  pada  pelaksanaanya.  Pelasksanaan  dari  program-program bimbingan  tersebut  tidak  terlaksana  sebagaimana  mestinya.  Dan  menurut  Kalapas, hal tersebut terkendala dengan anggaran yang ada.
Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  bagian  dari  proses  penegakan  hukum. Hal tersebut seperti yang tertera pada penjelasna Pasla 8 Ayat 1 UU Kemasyarakatan yang  mengatakan  bahwa  Pemasyarakatan  merupakan  bagian  akhir  dari  sistem pemidanaan  dalam  tata  peradilan  pidana  adalah  bagian  integrasi  dari  tata  peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Dengan demikian, pemasyarkaatan baik ditinjau  dari  sistem,  kelembagaan,  cara  pembinaan,  dan  petugas  pemasyarakatan, merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  satu  rangkaian  proses  penegakan hukum.
Susanto  berpendapat  bahwa  tujuan  dari  pembinaan  dalam  pemasayrakatan, dimana hal tersebut dapat dibagi ke dalam tiga hal yaitu:
a. Setelah  keluar  dari  Lapas  yang  bersangkutan  tidak  lagi  melakukan  tindak pidana;
b. Menjadi  manusia  yang  berguna,  berperan  aktif  dan  kreatif  dalam  membangun bangsa dan negaranya; dan
c. Mampu  mendekatkan  diri  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat (Susanto, 2011).
Jika Lapas adalah Lembaga akhir dari lembaga-lembaga yang berperan dalam proses penegakan hukum, maka sudah selayaknya Lapas memiliki peran yang besar dalam  menentukan  arah  dari  narapidana  ke  depannya.  Apakah  setelah  bebas  dari Lapas  narapidana  akan  bisa  masuk  kembali  ke  dalam  masyarkat,  atau  justru sebaliknya menjadi residivis.

## Kesimpulan
Terdapat  tiga  faktor  kriminogen  yang  memengaruhi  pelaku  tindak  pidana narkotika  Kembali  mengulangi  kejahatannya  (residivis),  yaitu:  1)  Faktor  ekonomi;  2) Faktor  lingkungan;  3)  Faktor  penegakan  hukum.  Lapas  Narkotika  Kelas  II  A  Doyo merupakan  tempat  pembinaan  bagi  narapidana  narkotika  yang  memiliki  tujuan  untuk melakukan  pembinaan  dan  bimbingan  bagi  narapidana  tindak  narkotika,  sehingga narapidana  menyadari  kesalahannya  dan  bertaubat.  Lapas  adalah  tempat  bagi
narapidana  mendapatkan  bimbingan  dan  pembinaan  sehingga  narapidana  siap  kembali untuk menjadi bagian dari masayrakat.
Dalam  proses  pembinaan  dan  bimbingan  Lapas  Doyo  memiliki  dua  program pembinaan,  yaitu  pembinaan  kepribadian  yang  mencakup  di  dalamnya  pembinaan keagamaan dan pembinaan kemandirian. Pelaksanaan pembinaan baik kepribadian dan kemandirian  belum  dapat  dilaksanakan  di  Lapas  Doyo,  hal  tersebut  karena  terkendala akan  sarana  praarana  dan  anggaran.  Lapas  merupakan  Lembaga  akhir  dari  lemabag- lembaga yang berperan dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika, terkait  akan  hal  itu  maka  sudah  selayaknya  Lapas  memiliki  peran  yang  besar  dalam menentukan  arah  dari  narapidana  ke  depannya.  Apakah  setelah  bebas  dari  Lapas narapidana  akan  bisa  masuk  kembali  ke  dalam  masyarkat,  atau  justru  sebaliknya menjadi residivis.

## BIBLIOGRAFI
Hutabarat, Agustin L. (2020). “https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt529 1e21f1ae59/seluk-beluk-residivis/ (15 Agustus 2020).
Laksono, Dandhy Dwi. (2010). Jurnalisme investigasi . Kaifa. Google Scholar
Maryani,  Desy.  (2015).  Faktor-faktor  penyebab  tidak  tercapainya  tujuan  pemidanaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Jurnal Hukum Sehasen , 1 (1), 1–24. Google Scholar
Nainggolan,  Poltak  Partogi.  (2018). Aktor  non-negara:  kajian  implikasi  kejahatan transnasional di Asia Tenggara . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Google Scholar
Nursiyah,  N.  (2017). Pemberdayaan  Narapidana  Melalui  Pengembangan  Agribisnis Sayuran  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Wanita  Kelas  Ii  A  Way  Hui  Bandar Lampung . UIN Raden Intan Lampung. Google Scholar
Oky.  (2020). “Apa  itu  Narkoba”  (On-Line),  tersedia  di .  Retrieved  from http://puspensos.kemsos.go.id/apa-itu-narkoba.
Online, Hukum. (2021). Penggolongan Penempatan Narapidana dalam Satu Sel Lapas .
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2017.  (2017). Perubahan Penggolongan Narkotika .
Ramadhan, Karunia. (2020). “Kenali Golongan dan Jenis Narkotika” (On-Line) .
Sinaga,  Julkifli.  (2021). Tinjauan  Kriminologis  Terhadap  Residivis  Narkoba  (Studi Kasus  Terhadap  Nara  Pidana  yang  Memperoleh  Hak  Asimilasi  Kemenkumham Tahun 2020) . Universitas Tarumanagara. Google Scholar
Susanto, I. S. (2011). Kriminologi. Yogyakarta . Genta Publishing. Google Scholar
Syamsu,  Muhammad  Ainul,  &  SH,  M.  H.  (2015). Pergeseran  turut  serta  melakukan dalam  ajaran  penyertaan:  Telaah  kritis  berdasarkan  teori  pemisahan  tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana . Kencana. Google Scholar
Utami,  Penny  Naluria,  &  Indonesia,  HAMR.  (2017).  Keadilan  Bagi  Narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan. J. Penelit. Huk. e-ISSN , 2579 , 8561. Google Scholar
Walukow,  Julita  Melissa.  (2013).  Perwujudan  Prinsip  Equality  Before  The  Law  Bagi Narapidana  Di  Dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia. Lex  et  Societatis , 1 (1). Google Scholar
Wawancara  dengan  Kalapas  narkotika  Doyo.  (2020). Wawancara  dengan  Kalapas narkotika Doyo .

## Copyright holder :
Julkifli Sinaga (2021)
First publication right :

## Jurnal Syntax Idea
This article is licensed under: