## PENGARUH  TRANSPARANSI  KEBIJAKAN  PUBLIK TERHADAP PENGETAHUAN  DEWAN  TENTANG ANGGARAN  DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Siswanto 5 iwansiswanto384@gmail.com Yundy Hafizrianda 6 hariman.andalan@gmail.com Alfiana Antoh 7 alfiantoh@gmail.com

## Abstract
The  Influencing  of  Public  Policy  Transparency  for  Improving  the  Capability on  Budget   Public   Participation   for   the   Member   of   Parliaments   by   Using Moderation  Variable.    (Case  study  of  Member  of  Parliement  Keerom).    The purpose  of  the  study  was    to    investigate    the    effect    of    public    policy transparency    on    improving    the  understanding    of  Member  of    Parliament  in relation to public budgeting. Survey  was conducted  to  obtain  data  where  the author  distributed  questionnaires  to  the respondents.  By  using  regression equation,  the  study  found  that  the  influencing  of transparency  public  policy on  the  capability  of  the  Member  of  Parliaments  was  a significant where indicated the t value (1.350) higher than t table (0.188) with the significant  level 0.05.   In    addition,   the    influencing    of   community   participation    as variables moderate  and  transparency  in  public  policy  showed  that  there  was  a  positive relationship    between    transparency    public    policy    and    capability    of    the Member  of Parliament on budget.
Keywords: public    policy    of    transparency,    public    participation, knowledge  about  the council budget

## PENDAHULUAN
Perubahan    sistem  politik,  sosial,  dan  kemasyarakatan  serta ekonomi  yang  dibawa    oleh    arus    reformasi    telah    menimbulkan tuntutan  yang  beragam  terhadap tata kelola  pemerintahan  yang baik. Reformasi    yang  diperjuangkan  oleh    seluruh  lapisan    masyarakat
5 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
6 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
7 Staf Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
membawa   perubahan   dalam   kehidupan  politik  nasional maupun  di daerah.        Salah    satu    agenda    reformasi    tersebut    adalah    adanya desentralisasi  keuangan  dan  otonomi  daerah.  Salah    satu    aspek penting    dalam    rangka    pelaksanaan    otonomi    daerah    dan desentralisasi    adalah    masalah    keuangan    daerah    dan    anggaran daerah    (APBD).  Untuk    mewujudkan    otonomi    daerah    dan desentralisasi    yang    luas   nyata   dan  bertanggung    jawab    membawa perubahan    pada    pola    dan    sistem    pengawasan    dan  pemeriksaan. Perubahan    pada    pola    pengawasan    terkait    dengan    diberinya keleluasan  kepada  pemda  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu  mengontrol  kebijakan  keuangan  secara  ekonomis,  efisien, transparan, dan akuntabel.
Implikasi    positif  dari  berlakunya  Undang-undang  tentang otonomi daerah yang  berkaitan  dengan  kedudukan,  fungsi  dan  hak- hak  DPRD,  mengharapkan DPRD  yang  selanjutnya  disebut  dewan lebih    aktif    didalam    menangkap    aspirasi  yang  berkembang dimasyarakat,    yang  kemudian  mengadopsinya  dalam  berbagai bentuk kebijakan    publik    didaerah    bersama-sama    Kepala    Daerah    (Bupati dan Walikota).  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  peran  dari anggota    dewan  menjadi  semakin  strategis  dalam  pencapaian  tujuan pembangunan  daerah dengan  cara  mengawasi  penggunaan  keuangan daerah (APBD).
Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang    keuangan    yang    merupakan    salah    satu    indikator    penting dalam  menghadapi    otonomi    daerah.    Disisi    lain,    kedudukan    dan peran    DPRD    dalam  pengawasan    keuangan    daerah    ditempatkan pada    posisi    yang    sangat    strategis,  karena  berdasarkan  Penjelasan Peraturan    Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  79  Tahun  2005 menyebutkan bahwa peran DPRD sebagai badan legislatif daerah yang
berkedudukan  sejajar dan  menjadi  mitra  dari  pemerintah  daerah.  Pada kenyataannya  masih  terdapat  permasalahan  dan  kelemahan  dalam pengelolaan  keuangan  daerah    dari  aspek  lembaga-lembaga  legislatif, yaitu  masih  rendahnya    peranan    DPRD    dalam    keseluruhan    proses atau    siklus    anggaran,    baik  dalam    hal    perencanaan,    pelaksanaan, pelaporan  maupun  pengawasan  program kerja eksekutif.
Penyusunan  kebijakan  daerah  yang  sangat  tepat  tergantung pada  pengetahuan    dan    kecakapan    DPRD.    Pengetahuan    yang dibutuhkan  dalam mewujudkan akuntanbilitas  publik  melalui anggaran adalah  pengetahuan  tentang  anggaran,    dengan    mengetahui    tentang anggaran    diharapkan    anggota    dapat  mendeteksi  pemborosan  dan kebocoran anggaran.
Transparansi  kebijakan    publik    merupakan    prinsip    yang menjaminkan    kebebasan    bagi    setiap  orang    untuk    memperoleh informasi   tentang   penyelenggaraan   pemerintahan   atau  keterbukaan pemerintah    dalam    membuat    kebijakan-kebijakan    keuangan    daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.
Pengawasan  anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh    faktor  internal  dan    faktor    eksternal  (Pramono,  2002).    Faktor internal  adalah   faktor    yang dimiliki    oleh    dewan    yang    berpengaruh secara    langsung    terhadap    pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan, salah  satunya  adalah  pengetahuan  tentang  anggaran.  Sedangkan faktor    eksternal   adalah    pengaruh   dari   pihak   luar    terhadap   fungsi pengawasan  oleh  dewan  yang  berpengaruh  secara  tidak  langsung terhadap  pengawasan    yang    dilakukan    oleh    dewan,    diantaranya adalah    adanya    partispasi  masyarakat  dan  transparansi  kebijakan publik.
Peneliti    terdahulu    yang    dilakukan    oleh    Werimon    (2005) menemukan  bahwa    pengetahuan  anggaran  berpengaruh    positif
signifikan  terhadap  pegawasan  APBD    yang    dilakukan    oleh    dewan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam pengawasan  anggaran    terhadap perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pertangungjawaban  dipengaruhi  oleh pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  DPRD.
Keterbatasan  waktu,  tenaga,  dan  informasi  yang  dimiliki  oleh DPRD Kabupaten  Keerom  juga  dapat  berdampak  pada  rendahnya kualitas    pengawasan  anggaran.    Tranparansi  kebijakan  publik dipandang  akan  mampu  untuk  menambah  informasi    melalui    umpan balik  dari kelompok  masyarakat  kepada DPRD  untuk memaksimalkan proses  pengawasan  terhadap  anggaran  daerah.  Untuk  itu,  melalui transparansi    kebijakan    publik    dengan    menyebarluaskan    informasi kebijakan  anggaran    kepada    masyarakat    dan   mempermudah   akses terhadap    dokumen  anggaran    diharapkan    dapat    memberikan informasi  penting  seperti  indikasi kebocoran  anggaran,  pelaksanaan anggaran  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan, kesesuaian  program dengan  hasil  musrenbang   dan  informasi-informasi  penting lainnya, baik  langsung  maupun  tidak  langsung  kepada  DPRD    yang  pada akhirnya  akan    melahirkan    tindakan    atau    langkah    konkrit    karena DPRD    mengetahui    fakta  dari  permasalahan-permasalahan  anggaran secara komprehenshif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  1)  Untuk  memberikan  bukti  empiris  bahwa  transparansi kebijakan  publik  berpengaruh  terhadap  pengetahuan  dewan  tentang anggaran.  2)  Untuk    memberikan    bukti    empiris    bahwa    partisipasi masyarakat  berpengaruh    positif    terhadap    hubungan    antara transparansi    kebijakan  publik  dengan  pengetahuan  dewan  tentang anggaran.  Hasil    penelitian    ini    dapat    memberikan    kontribusi    pada pemerintah    daerah    Kebupaten    Keerom    dalam    mendukung pelaksanaan  otonomi  daerah  khususnya   akan  meningkatkan  peran DPRD    dalam    transparansi  kebijakan    publik  dalam  mewujudkan kepemerintahan  yang  baik  (good  government)  dan  dapat    dijadikan
acuan    bagi    partai    politik    pada    saat    merekrut  anggota  dewan  dan pengembangan kader partai.

## TINJUAN PUSTAKA
Pengawasan  merupakan  tahap  integral  dengan  keseluruhan tahap  pada    penyusunan    dan    laporan    APBD.    Pengawasan diperlukan    pada    setiap  tahap    bukan    hanya    pada    tahap    evaluasi saja  (Mardiasmo,   2001). Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dewan dimulai  pada  saat  proses penyusunan  APBD,   pengesahan  APBD, pelaksanaan    APBD,    pelaksanaan  APBD  dan  pertanggungjawaban APBD.
Menurut  Fatchurrochman  (2002)  pengawasan  eksternal  adalah suatu  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  suatu  unit pengawasan yang sama sekali  berasal  dari  luar  lingkungan  organisasi  eksekutif. Dengan   demikian  antara   pengawasan   dengan   pihak   yang   diawasi tidak   terdapat   hubungan  kedinasan.  Di  Indonesia  fungsi  pengawasan eksternal  dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  dan  secara  langsung  oleh  masyarakat. Pengawasan    yang    dilakukan    oleh    Dewan    dapat    berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung.
Peneliti    terdahulu    yang    telah    dilakukan    Sopanah    (2003) mengenai  pengaruh  partisipasi  masyarakat  dan  transparansi  kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan  pengawasan  keuangan    daerah:    penelitian    dilakukan    di Malang    Raya.    Hasil    penelitian  menunjukkan    bahwa    pengetahuan dewan    tentang    anggaran    berpengaruh  signifikan    terhadap pengawasan    APBD    yang    dilakukan    oleh    Dewan.  pengaruh    yang ditunjukkan    adalah    positif,    artinya    semakin    tinggi  pengetahuan dewan    tentang    anggaran    maka    pengawasan    yang    dilakukan semakin  meningkat.  Disamping  itu,  interaksi  pengetahuan  anggaran
dengan  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  signifikan  terhadap pengawasan  APBD  yang  dilakukan  oleh  dewan.  Sedangkan  interaksi pengetahuan dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan dewan.
Penelitian    ini  merupakan    replikasi    dari    penelitian    Werimon (2005).  Komitmen    Pemerintahan    yang    baru,    untuk    mengelola pemerintahan    yang  bersih    dan    berpihak    pada    kepentingan    publik serta    ketidaksignifikan  transparansi    kebijakan    publik    terhadap pengawasan    keuangan    daerah    yang  merupakan    tuntutan    agenda reformasi,    menjadi    suatu    permasalahan    yang  menarik  untuk  dikaji kembali.  Peneliti  terdahulu yang telah  dilakukan oleh Werimon (2005) mengenai  Pengaruh  partisipasi  masyarakat dan  transparansi  kebijakan publik    terhadap  hubungan  antara  pengetahuan  dewan  tentang anggaran  dengan  pengawasan  keuangan    daerah  (APBD)    penelitian dilakukan di Provinsi Papua.
Hasil    penelitian    menunjukkan   bahwa   pengetahuan   dewan    tentang anggaran    berpengaruh    positif    signifikan    terhadap    pengawasan keuangan daerah  (APBD).  Selain  itu,  interaksi  antara  pengetahuan dewan    tentang  anggaran    dengan    partisipasi    masyarakat berpengaruh    negatif    signifikan  terhadap    pengawasan    APBD. interaksi    antara    pengetahuan    dewan    tentang  anggaran    dengan transparansi    kebijakan    publik    tidak    berpengaruh    positif  signifikan terhadap  pengawasan  APBD.  Interaksi  antara  pengetahuan  dewan tentang  anggaran  dengan  partisipasi  masyarakat  dan    transparansi kebijakan  publik  tidak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap pengawasan APBD.

## KERANGKA KONSEPTUAL
Berdasarkan    telaah    literatur    diatas    maka    model    penelitian    yang berjudul    “Pengaruh    Transparansi    Kebijakan    Publik    Terhadap
Kapasitas  Dewan    Tentang    Anggaran    Dengan    Partisipasi Masyararakat  Sebagai Variabel Moderasi” dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1 Kerangka Konseptual (X1) (Y)
(X2)

## HIPOTESIS PENELITIAN
Berdasarkan uraian dari tinjauan dan penelitian terdahulu, maka dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:
H1 :  Transparansi      kebijakan      publik      berpengaruh      positif terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran.
H2 :  Partisipasi    masyarakat  berpengaruh    positif  signifikan terhadap  hubungan  antara  transparansi  kebijakan  publik dengan pengetahuan Dewan tentang anggaran anggaran.

## METODE PENELITIAN
Kuisioner  yang  digunakan dikembangkan  dari  penelitian  yang dilakukan  oleh  Werimon  (2005).  Data dalam penelitian ini terdiri dari data  primer dalam bentuk persepsi responden  yang  diperoleh   melalui pendistribusian    kuisioner    secara    langsung    kepada  responden  pada DPRD  Kabupaten  Keerom,  sedangkan  data  sekunder  berasal  dari Sekretariat Dewan  pada  DPRD  Kabupaten Keerom.
Transparansi Kebijakan Publik Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Variabel Independen Variabel Moderasi Partisipasi Masyarakat Variabel Dependen

## 1.  Populasi Penelitian
Populasi    dalam    penelitian    ini    adalah    lembaga    DPRD Kabupaten    Keerom.    Data    sekunder    tentang    jumlah    anggota DPRD  kabupaten    diperoleh    dari    sekretariat    DPRD    Kabupaten Keerom.  Jumlah  anggota  DPRD    Kabupaten  Keerom    sebanyak  20 (dua puluh ditambah dengan tenaga ahli sebanyak 10 orang.

## 2.  Sampel Penelitian
Dalam  pengambilan  sampel  ini  dilakukan  secara    non  random dengan    purposive    sampling    yaitu    pengambilan    sampel    dengan berdasarkan pada  kriteria-kriteria tertentu  yang telah ditentukan oleh peneliti.  Dengan    kriteria    sampel    yang    digunakan  untuk  sampel daerah/Kabupaten  adalah  Responden  merupakan  anggota  dewan komisi    A,    komisi    B,    dan    komisi    C    pada    DPRD    Kabupaten Keerom ditambah  dengan  tenaga  ahli  DPRD  sebanyak  10  orang. Jumlah  responden  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebanyak  30.  Untuk    mengantisipasi    rendahnya    respon    rate peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a.  Dalam  kuesioner  disampaikan  bahwa  responden  tidak  perlu memberikan  identitas,  kecuali  hal-hal  yang  diperlukan  dalam penelitian ini.
b.  Peneliti  memberikan  penghargaan  dengan  cara  memberikan ringkasan peneliti jika responden menghendaki.
c.  Memberikan    jaminan    kerahasiaan    atas    jawaban    yang diberikan oleh responden.

## 3. Variabel Penelitian
Penelitian    ini    dirancang    sebagai    suatu    penelitian    empiris. Variabel    independen    dalam    penelitian    ini    adalah  pengetahuan Dewan    tentang    anggaran,    variabel    dependen    adalah  transparansi kebijakan    publik.    Sedangkan    partisipasi    masyarakat    dijadikan
variabel  moderasi.  Semua  perhitungan  dan  analisa  statistik  dilakukan dengan piranti lunak SPSS for windows versi 17.0.

## 4.  Instrumen Penelitian
a.  Pengukuran Variabel
Masing-masing  variabel  diukur  dengan  menggunakan  skala  likert yaitu    mengukur    sikap    dengan    menyatakan    setuju    atau ketidaksetujuan  responden  terhadap  pertanyaan  yang  diajukan dengan skor 5 (SS=sangat setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).
b.  Uji Reliabilitas
Reliabilitas    sebenarnya    adalah    alat    untuk    mengukur    suatu kuisioner  yang  merupakan  indikator  dari  variabel  atau  konstruk. Suatu  kuisioner  dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban seseorang terhadap pertanyaan  adalah  konsisten  atau  stabil  dari waktu    ke    waktu.  (Ghozali    2002,    aplikasi    analisis    multivariate dengan    program    SPSS).    Dalam  penelitian  ini.  Peneliti menggunakan    One    shot    Measure,  karena  kuisioner    penelitian yang    digunakan    adalah    kuisioner    yang    direplikasi  dan respondennya berbeda. One shot Measure  adalah pengukuran yang dilakukan  sekali  dan  kemudian  hasilnya  dibandingkan  dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi  antar  jawaban  pertanyaan. Untuk  menguji  reliabilitas  suatu konstruk,  diuji  dengan  uji  statistik cronbach  alpa  (a).(Ghozali 2002). Suatu konstruk dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60 (Nunallu, 1967).
c.  Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  tidaknya  suatu kuisioner.  Suatu  kuisioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada kuisioner    mampu    mengungkapkan    sesuatu    yang    akan    diukur
oleh  kuisioner    tersebut.    Uji    signifikan    dilakukan    dengan membandingkan  nilai  r  hitung  dengan  r  tabel  untuk  df  =  n  –  2 (Ghozali 2005).

## 4. Teknik Analisis Data
Penelitian    ini    akan    diuji    dengan  menggunakan    analisis regresi  berdasarkan    uji    koefisien    determinasi,  uji    signifikan silmultan  (F  test),  uji signifikan Parameter  Individual  (t  statistik)  R square.    Untuk    menganalisa  data,  digunakan  software  SPSS  for windows released 19.0 programe. Adapun model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:
Keterangan:
Y
:  Pengetahuan dewan tentang anggaran Β0 :  Konstanta X1 :  Transparansi Kebijakan Publik X2 :  Partisipasi Masyarakat X1, X2    :  Interaksi  antara  Partisipasi  Masyarakat,  dan transparansi kebijakan
ε :   Standar Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Deskripsi dan Analisis data
Pengumpulan    data    selama    satu    bulan    yaitu    pada    bulan Desember,   Jumlah kuesioner  yang   disebarkan  adalah  sebanyak 30    dan    keseluruhan    dikembalikan  secara    lengkap    sehingga semua  kuesioner  dapat  diolah. Berdasarkan  data  dari  kuesioner
Y = β0 + β1X1 + ε ......(1)
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X1 X2+ ε ....(2)
yang    dikumpulkan,  menunjukkan  bahwa  usia  responden  yang mengisi  kuesioner  didominasi  oleh  responden  yang  berusia  31-40 tahun  (46,7%)  dan  usia  41-50  (36,7%),  sedangkan  berdasarkan jenis  kelamin,jumlah  responden  laki-laki  dan  perempuan  masing- masing    sebanyak    73,3%    dan  26,7%.  Tingkat    pendidikan responden    sebagian    besar    adalah    SMA/Sederajat  sebanyak 33,3%.  Jumlah  responden  dengan  pendidikan  S1  dan  S2  mencapai 30%. Pengalaman  kerja  kelompok  responden  memiliki  perbedaan yang  cukup  besar. Sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja  atau  pengalaman  organisasi  lebih  dari  5  tahun.  Pengalaman kerja responden antara 6-10 tahun mencapai 40%.

## 2.  Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif    dalam  penelitian  ini,  terdiri  dari  nilai  maksimum; nilai  minimum;  jumlah  bobot  jawaban  tiap  indikator;  nilai  mean;  dan standar deviasi.  Statistik   deskripsi    masing-masing    kuesioner    dari 30    responden,    dibagi  berdasarkan    masing-masing    variabel penelitian    yakni    menjadi    tiga    kelompok  meliputi:  1)  pengetahuan dewan  tentang  anggaran;  2)    partisipasi  masyarakat;  dan  3) transparansi kebijakan.

## Pengetahuan Dewan tentang Anggaran
Berdasarkan  jumlah  dan  persentase  jawaban  responden terhadap  variabel  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran,  pada umumnya  didominasi  oleh  jawaban  "setuju  dan  tidak  tahu"  seperti terlihat  pada  Tabel  1.  Hasil  tabulasi  tersebut  juga  mengindikasikan bahwa  tidak  semua  DPRD  telah  memiliki  pengetahuan  yang  baik tentang  anggaran.  Pada  Tabel  1,  ditunjukkan  bahwa  indikator- indikator  pengetahuan  dewan  yang  cukup  baik  adalah  pengetahuan DPRD  tentang  pelaksanaan  APBD  oleh  eksekutif  yang  benar (pertanyaan  2);  kemampuan  bertanya  dan  mengajukan  pendapat
dalam  pembahasan  APBD  (pertanyaan  5);  pengetahuan  bahwa penyimpangan  sering  terjadi  karena  pengelolaan  anggaran  tidak sesuai  dengan  norma  dan  prinsip  anggaran  (pertanyaan  9);  dan pengetahuan  bahwa  apabila  terjadi  surflus  maka  harus  ditetapkan berdasarkan Perda (pertanyaan 10).
Tabel 1.
Statistik Deskripsi Frekuensi Pengetahuan Dewan tentang Anggaran No Jawaban Responden Sangat Setuju Setuju Tidak Tahu Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 1  Mengetahui penyusunan APBD 6 11 13 0 0 2  Mengetahui pelaksanaan APBD 6 17 4 3 0 3  Mengetahui kebocoran Anggaran 3 12 14 1 0 4  Mampu mengidentifikasi kebocoran 3 14 11 2 0 5  Aktif dalam pembahasan APBD 7 12 11 0 0 6  Mengetahui syarat Perubahan Anggaran 3 15 11 1 0 7  Mengetahui Standar Anggaran Belanja 7 10 13 0 0 8  Mengetahui prinsip efektif, efisien 4 13 12 1 0 9  Mengetahui penyimpangan APBD 9 19 2 0 0 10  Surplus ditetapkan dengan PERDA 8 15 7 0 0
Sumber : Data diolah, 2014

## Partisipasi Masyarakat
Berdasarkan  jumlah  dan  persentase  jawaban  responden terhadap  variabel  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran,  pada umumnya  didominasi  oleh  jawaban  "setuju  dan  tidak  tahu"  seperti terlihat  pada  Tabel  2  Hasil  tabulasi  tersebut  juga  mengindikasikan bahwa  tidak  semua  masyarakat  telah  berpartisipasi  yang  baik terhadap penyusunan anggaran.
Di  samping  nilai  mean,  Pada  Tabel  2    di  bawah,  ditunjukkan bahwa  indikator-indikator  partisipasi  masyarakat  yang  cukup  baik adalah masyarakat selalu dilibatkan dalam  konsultasi dan konfirmasi
anggota  DPRD  dengan  pemda  berkaitan  dengan  rancangan  APBD (pertanyaan 6); forum yang diselenggarakan oleh masyrakat menjadi media  yang  efektif  terhadap  revisi  dan  pelaksanaan  anggaran (pertanyaan  10);  dan  pertemuan  kelompok  masyarakat,  jajak pendapat, dan kajian media massa serta diskusi publik efektif dalam penyusunan RAPBD (pertanyaan 11).
Tabel 2.

## Statistik Deskripsi Frekuensi Partisipasi Masyarakat
No Jawaban Responden Sangat Setuju Setuju Tidak Tahu Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 1  Masyarakat memberikan masukan KUA 4 11 15 0 0 2  Kritik/saran menentukan prioritas APBD 3 12 10 5 0 3  Masyarakat ikut advokasi Anggaran 1 12 17 0 0 4  Kritik/saran dipertimbangkan merubah APBD 1 10 15 4 0 5  Masyarakat mendapatkan sosialisasi perubahan APBD 5 10 15 0 0 6  Masyarakat dilibatkan dalam konsultasi APBD 1 15 14 0 0 7  Masyarakat bebas mendapat akses informasi 4 7 19 0 0 8  Masyarakat dilibatkan dalam konsultasi Publik tentang pelaksanaan APBD 3 11 15 1 0 9  Masyarakat berwenang memantau Pelaksanaan APBD 9 20 1 0 0 10  Advokasi efektif merevisi pelaksanaan anggaran 6 13 11 0 0 11  Advokasi efektif dalam penyusunan anggaran 5 23 2 0 0
Sumber : Data diolah, 2014

## Transparansi Kebijakan Publik
Berdasarkan  jumlah  dan  persentase  jawaban  responden  terhadap variabel  transparansi  kebijakan  publik, pada umumnya  didominasi  oleh jawaban  "setuju  dan  tidak  tahu"  seperti  terlihat  pada  Tabel  3.  Hasil
tabulasi  tersebut  juga  mengindikasikan  bahwa  tidak  semua  kebijakan publik telah memiliki transparansi yang baik.
Tabel 3.

## Statistik Deskripsi Frekuensi Transparansi Kebijakan Publik
No Jawaban Responden Sangat Setuju Setuju Tidak Tahu Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 1  Pengumuman anggaran meningkatkan transparansi 7 11 12 0 0 2  Kemudahan akses dokumen publik tentang anggaran 4 13 6 7 0 3  Laporan pertanggungjawaban tahunan tepat waktu 0 18 12 0 0 4  Transparansi dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara rakyat 0 14 10 6 0 5  Sistem pemberian informasi meningkatkan transparansi 4 16 10 0 0 6  Penyebarluasan informasi melalui media massa dan komunikasi personal 2 18 10 0 0 7  Akses publik pada informasi dan mekanisme pengaduan rakyat 3 11 16 0 0 8  Respon d an tindak lanjut atas komplain dari masyarakat 5 11 11 3 0 9  Sosialisasi dewan mengenai perubahan APBD 14 13 3 0 0 10  Transparansi anggaran belum memenuhi asas transparansi 8 13 9 0 0

## Sumber : Data diolah, 2014
Pada  Tabel  3  di  atas,  menunjukkan  bahwa  indikator-indikator transparansi  kebijakan  publik  yang  cukup  baik  adalah  pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi  (pertanyaan  1);  dengan  adanya  sistem  pemberian informasi  kepada  publik  dapat  meningkatkan  kebijakan  transparansi
anggaran  (pertanyaan  5);  penyebarluasan  informasi  mengenai  suatu keputusan  dilakukan  melalui  media  massa,  maupun  media  komunikasi personal  (pertanyaan  6);  dan  dewan  mensosialisasikan  kepada masyarakat  mengenai  perubahan  kebijakan  dalam  APBD  yang  terjadi (pertanyaan 9).

## 3.  Pengujian Data

## Validitas
Dari hasil pengujian  validitas data dengan  menggunakan pearson product-moment untuk  kedua  jenis  pengujian  hipotesis  tersebut.  Uji validitas terhadap variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (10 pernyataan),  hanya  satu  yang  dinyatakan  tidak  valid,  dengan  taraf signifikansi 0,05. Pernyataan yang tidak valid adalah butir pernyataan 2  (Tabel  4)  dengan  probabilitas  korelasi  sebesar  0,108  atau  lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sedangkan 9 pernyataan indikator pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dinyatakan  valid  karena memiliki korelasi antara masing-masing item peryataan terhadap total skor item signifikan dengan tingkat signifikansi 0,05. Dalam pengujian selanjutnya  ítem  pernyataan  yang  tidak  valid  dikeluarkan  dari pengujian  sehingga  dalam  pengujian  hipótesis  hanya  menggunakan sembilan  indikator  pernyataan  dari  variabel  pengetahuan  dewan tentang anggaran.
Tabel 4.

## Pengujian Validitas Data Pengetahuan Dewan
N0 Korelasi antara Nilai Korelasi (Pearson Corellation) Probabilitas Korelasi (Sig. 2- Tailed) Kesimpulan 1 Pertanyaan 1 dengan Total 674** 0,000 Valid 2 Pertanyaan 2 dengan Total 299** 0,108 Tidak Valid 3 Pertanyaan 3 dengan Total 607** 0,000 Valid 4 Pertanyaan 4 dengan Total 661** 0,000 Valid
N0 Korelasi antara Nilai Korelasi (Pearson Corellation) Probabilitas Korelasi (Sig. 2- Tailed) Kesimpulan 5 Pertanyaan 5 dengan Total 776** 0,000 Valid 6 Pertanyaan 6 dengan Total 820** 0,000 Valid 7 Pertanyaan 7 dengan Total 526** 0,003 Valid 8 Pertanyaan 8 dengan Total 650** 0,000 Valid 9 Pertanyaan 9 dengan Total 469** 0,009 Valid 10  Pertanyaan 10 dengan Total 689** 0,000 Valid
Sumber : data diolah, 2014
Uji  validitas  terhadap  variabel  partisipasi  masyarakat  (11 pernyataan)  hanya  dua  pernyataan  yang  dinyatakan  tidak  valid,  pada tingkat  signifikansi  0,05.  Terdapat  9  peryataan  indikator  pengetahuan dewan  tentang  anggaran  dinyatakan  valid  karena  memiliki  korelasi antara masing-masing item peryataan terhadap total skor item signifikan dengan  tingkat  signifikansi  0,05  (pernyataan  1,3,4,  5,6,7,8,9,  dan  10). Hasil pengujian validitas terhadap variabel partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah.
Pernyataan  yang  tidak  valid  adalah  butir  pernyataan  2  dan  11 dengan  probabilitas  korelasi  masing-masing  sebesar  0,055  dan  0,300 atau  lebih  besar  dari  tingkat  signifikansi  0,05.  Dalam  pengujian selanjutnya ítem pernyataan yang tidak valid dikeluarkan dari pengujian sehingga  dalam  pengujian  hipótesis  hanya  menggunakan  sembilan indikator pernyataan dari variabel partisipasi masyarakat
Tabel 5.

## Pengujian Validitas Data Partisipasi Masyarakat
No Korelasi antara Nilai Korelasi (Pearson Corellation) Probabilitas Korelasi (Sig. 2-Tailed) Kesimpulan 1  Pertanyaan 1 dengan Total 804** 0,000 Valid 2  Pertanyaan 2 dengan Total 354** 0,055 Tidak Valid 3  Pertanyaan 3 dengan Total 752** 0,000 Valid
No Korelasi antara Nilai Korelasi (Pearson Corellation) Probabilitas Korelasi (Sig. 2-Tailed) Kesimpulan 4  Pertanyaan 4 dengan Total 597** 0,001 Valid 5  Pertanyaan 5 dengan Total 806** 0,000 Valid 6  Pertanyaan 6 dengan Total 884** 0,000 Valid 7  Pertanyaan 7 dengan Total 615** 0,000 Valid 8  Pertanyaan 8 dengan Total 720** 0,000 Valid 9  Pertanyaan 9 dengan Total 560** 0,001 Valid 10  Pertanyaan 10 dengan Total 796** 0,000 Valid 11  Pertanyaan 11 dengan Total 196** 0,300 Tidak Valid
Sumber : data diolah, 2014
Uji  validitas  terhadap  variabel  transparansi  kebijakan  publik  (10 pernyataan)  hanya  satu  pernyataan  yang  dinyatakan  tidak  valid,  pada tingkat  signifikansi  0,05.  Terdapat  9  peryataan  indikator  transparansi kebijakan  publik  dinyatakan  valid  karena  memiliki  korelasi  antara masing-masing  item  peryataan  terhadap  total  skor  item  signifikan  lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (pernyataan 1, 3, 4, 5,6,7,8,9, dan 10). Hasil pengujian validitas terhadap variabel transparansi kebijakan publik dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah.
Tabel 6.

## Pengujian Validitas Data Transparansi Kebijakan Publik
No Korelasi antara Nilai Korelasi (Pearson Corellation) Probabilitas Korelasi (Sig. 2- Tailed) Kesimpulan 1  Pertanyaan 1 dengan Total 706** 0,000 Valid 2  Pertanyaan 2 dengan Total 069** 0,718 Tidak Valid 3  Pertanyaan 3 dengan Total 585** 0,001 Valid 4  Pertanyaan 4 dengan Total 425** 0,019 Valid 5  Pertanyaan 5 dengan Total 793** 0,000 Valid 6  Pertanyaan 6 dengan Total 720** 0,000 Valid 7  Pertanyaan 7 dengan Total 556** 0,001 Valid
No Korelasi antara Nilai Korelasi (Pearson Corellation) Probabilitas Korelasi (Sig. 2- Tailed) Kesimpulan 8  Pertanyaan 8 dengan Total 562** 0,001 Valid 9  Pertanyaan 9 dengan Total 757** 0,000 Valid 10  Pertanyaan 10 dengan Total 633** 0,000 Valid
Sumber : Data diolah, 2014
Pernyataan  yang  tidak  valid  adalah  butir  pernyataan  2  dengan probabilitas  korelasi  sebesar  0,718  atau  lebih  besar  dari  tingkat signifikansi  0,05.  Dalam  pengujian  selanjutnya  ítem  pernyataan  yang tidak  valid  dikeluarkan  dari  pengujian  sehingga  dalam  pengujian hipótesis  hanya  menggunakan  sembilan  indikator  pernyataan  dari variabel transparansi kebijakan publik.

## Pengujian Reliabilitas
Tabel  7  di  bawah  menunjukkan  bahwa  hasil  pengujian  dari  30  data responden  terhadap  variabel  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran diperoleh  nilai Cronbach's  Alpha sebesar  0,85  menunjukkan Reliabilitas  alat  ukur  dalam  penelitian  sudah  termasuk  tinggi.  Sekaran (2000)  menyatakan  bahwa  semakin  dekat  koefisien  alpha  pada  nilai  1 berarti butir-butir pertanyaan dalam koefisien semakin realibel.
Tabel 7.
Pengujian Reliabilitas Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
Case Processing Summary N (%) Cases Valid 30 100,0 Excluded(a) 0 .0 Total 30 100,0
a Listwise deletion based on all variabels in the procedure

## Reability Statistics
Cronbach's Alpha N of items .815 10 Sumber : Data diolah, 2014 Pengujian reliabilitas terhadap variabel partisipasi masyarakat ditunjukkan  pada  Tabel  8  di  bawah.  Dari  30  data  persepsi  responden terhadap  partisipasi  masyarakat,  Diperoleh  nilai Cronbach's  Alpha sebesar 0,854. Hasil ini menunjukkan bahwa Reliabilitas alat ukur untuk variabel  partisipasi  masyarakat  dalam  penelitian  ini  termasuk  tinggi. Untuk mengetahui tingkat Reliabilitas dari alat ukur, maka besarnya nilai alpha  yang  dihasilkan  dibandingkan  dengan  indeks:  >0,800:  tinggi; 0,600-0,799: sedang; <0,600: rendah (Sekaran, 2000).
Tabel 8. Pengujian Reliabilitas Partisipasi Masyarakat
Case Processing Summary N (%) Cases Valid 30 100,0 Excluded(a) 0 .0 Total 30 100,0 a Listwise deletion based on all variabels in the procedure Reability Statistics Cronbach's Alpha N of items .854 11 Sumber : Data diolah, 2014
Pengujian  reliabilitas  terhadap  variabel  transparansi  kebijakan  publik ditunjukkan  pada  Tabel  9  di  bawah.  Dari  30  data  persepsi  responden terhadap  partisipasi  masyarakat,  Diperoleh  nilai Cronbach's  Alpha sebesar 0,854. Hasil ini menunjukkan bahwa Reliabilitas alat ukur untuk variabel  transparansi  kebijakan  publik  dalam  penelitian  ini  termasuk
tinggi.  Untuk  mengetahui  tingkat  Reliabilitas  dari  alat  ukur,  maka besarnya  nilai  alpha  yang  dihasilkan  dibandingkan  dengan  indeks: >0,800: tinggi; 0,600-0,799: sedang; <0,600: rendah, (Sekaran, 2000).
Tabel 9.
Pengujian Reliabilitas Partisipasi Masyarakat Case Processing Summary N (%) Cases Valid 30 100,0 Excluded(a) 0 .0 Total 30 100,0 a Listwise deletion based on all variabels in the procedure Reability Statistics Cronbach's Alpha N of items .737 10
Sumber : Data diolah, 2014

## 4.  Pengujian Asumsi Klasik
a.  Uji Normalitas
Menurut  Ghozali  (2005),  uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  model  regresi  variabel  bebas  dan  variabel  terikat  keduanya memilki distribusi normal atau  tidak.  Model regresi yang baik adalah memilki  distribusi  data  normal  atau  Metode  grafik  yang  digunakan adalah dengan melihat Normal Probability Plot. Berdasarkan gambar 2  dapat  dilihat  menunjukkan  bahwa  data  yang  digunakan berdistribusi normal sehingga dapat dianalisa data lebih lanjut. Selain itu dapat digunakan Uji Kolgomorov Smirnov.
Gambar 2.
Hasil Uji Normalitas Normal Plots
Tabel 10.
Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data diolah, 2014
b.  Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas  adalah  keadaan  dimana  antara  dua  variabel independen  atau  lebih  pada  model  regresi  terjadi  hubungan  linier yang  sempurna.  Multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar  varibael  bebas
(independen) atau tidak. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas  yaitu  dengan  melihat  nilai  Tolerance  dan  VIF, apabila nilai Tolerance >0,10 atau sama dengan VIF<10 berarti tidak terjadi Multikolinearitas (Ghozali, 2005).
Tabel 10.

## Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics 1. (Constant) Transparansi Kebijakan Publik Tolerance VIF 1.000 1.000
Sumber : Data diolah, 2014
Berdasarkan  tabel  10  dapat  dilihat  bahwa  model  regresi  tidak mengalami masalah multikolinearitas. Hal ini dapat diketahui dengan melihat nilai  tolerance masing  - masing variabel bebas yang dimana lebih  besar  dari  0,1  dan  hasil  perhitungan  VIF  masing-masing variabel bebas kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.
c.  Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas
adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan  varian  dari  residual  pada  model  regresi.  Untuk mendeteksi  ada  tidaknya  heteroskedastisitas  yaitu  dengan  melihat pola  titik  -  titik  pada  scatterplots  regresi.  Dari  Scatterplots  di  atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas  dan  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y  sehingga  dapat disimpulkan bahwa  model regresi penelitian  ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.  Scatterplots  penelitian  dapatdilihat  pada  output regresi yang disajikan pada gambar 3  berikut ini:

## Gambar 3.
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data diolah, 2014

## 5.  Pengujian Hipotesis
Analisis  statistik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah regresi.  Analisis  regresi  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh transparansi  kebijakan  publik  terhadap  pengetahuan  dewan  tentang anggaran  dan  untuk  mengetahui  pengaruh  partisipasi  masyarakat dalam  memoderasi  hubungan  antara  transparansi  kebijakan  publik dengan  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  di  Kabupaten Keerom.  Semua  teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS versi 17 for windows.
a.  Pengujian Hipotesis Pertama
Hipotesis  pertama  yang  akan  diuji  dalam  penelitian  ini  adalah pengaruh tranparansi kebijakan publik terhadap pengetahuan dewan tentang  anggaran.  Analisis  yang  digunakan  adalah  regresi sederhana, dengan variabel bebas (independen) adalah transparansi kebijakan  publik  dan  variabel  terikat  adalah  pengetahuan  dewan tentang  anggaran  (dependen).  Adapun  hasil  ringkasan  pengujian
regresi  terhadap  hipotesis  pertama  ditunjukkan  pada  Tabel  11  di bawah.
Tabel 11. Ringkasan Hasil Uji Regresi terhadap Hipotesis Pertama Keterangan Koefisien B Signifikansi Constant 24,23 0,003 Transparansi Kebijakan Publik 0,268 0,188 R 0,247 Koefisien Determinasi (R ) 0,061 F-Hitung 1,822 T-Hitung 1,350 Signifikansi 0,05
Sumber : Data diolah, 2014
Berdasarkan hasil pengujian regresi pada Tabel 11 di atas, maka  dapat  disusun  persamaan  regresi  sederhana  sebagai berikut:
Y = 24,23 + 0,268X1 + £
Keterangan:
Y        = Pengetahuan dewan tentang anggaran a         = Bilangan konstanta
Pi        = Koefisien variabel transparansi kebijakan publik s          = Standar Error
X 1 = Transparansi kebijakan publik

## 1)  Koefisien Determinasi
Uji  koefisien  determinasi  ini  digunakan  untuk  menguji  model regresi,  yang  bertujuan  untuk  menentukan  kuat  lemahnya pengaruh  variabel  independennya  yaitu  transparansi  kebijakan publik terhadap variabel dependen, pengetahuan dewan tentang anggaran.  Hasil  pengujian  regresi  (Tabel 11)  menunjukkan  nilai R  Square  sebesar  0,061,  artinya  hanya  6,1%  pengetahuan dewan  tentang  anggaran  dapat  dijelaskan  oleh  variabel transparansi  kebijakan  publik,  sedangkan  sisanya  sebesar
93,9%  dijelaskan  oleh  variabel  di  luar  model.  Kemampuan variabel  bebas  menjelaskan  variabel  terikat  pada  penelitian  ini tergolong rendah.
2)  Uji Parsial (t-test)
Berdasarkan  hasil  pengujian  secara  parsial  terhadap  variabel transparansi kebijakan publik sebagaimana diringkas pada Tabel 12 di  bawah,  ditunjukkan  nilai  t  hitung  sebesar  1,350  dengan signifikansi  sebesar  0,188.  Nilai  signifikansi  dari  hasil  pengujian lebih  besar  dibandingkan  dengan  tingkat  signifikansi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  (a=0,05),  sehingga  disimpulkan bahwa hipotesis penelitian transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran tidak terdukung.
Tabel 12. Hasil Uji Parsial Variabel Transparansi Kebijakan Publik
Sumber : Data diolah, 2014
b.  Pengujian Hipotesis Kedua
Hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh positif  variabel  partisipasi  masyarakat  terhadap  hubungan  antaran tranparansi  kebijakan  publik  dengan  pengetahuan  dewan  tentang anggaran.  Untuk  menarik  kesimpulan  digunakan  analisis  regresi dengan  melakukan  interaksi  antara  variabel  taransparansi  kebijakan publik  dan  partisipasi  masyarakat.  Variabel  bebas  (independen)
dalam penelitian ini adalah transparansi kebijakan publik dan variabel terikat  adalah  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  (dependen), sedangkan  variabel  partisipasi  masyarakat  digunakan  sebagai variabel  moderasi.  Fungsi  variabel  moderasi  adalah  untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel transparansi  kebijakan  publik  dengan  pengetahuan  dewan  tentang anggaran.  Adapun  hasil  ringkasan  pengujian  regresi  terhadap hipotesis kedua ditunjukkan pada Tabel 13 di bawah.
Tabel 13. Hasil Uji Regresi terhadap Hipotesis Kedua
Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi  pada  Tabel  3.15    di atas,  maka  dapat  disusun  persamaan  regresi  sederhana  sebagai berikut:
Y = 114,094 +0,268X1 +0,631X2 + 0,82X1X2 + s
Keterangan:
Y = Pengetahuan dewan tentang anggaran
a = Bilangan konstanta P1 = Koefisien regresi variabel transparansi kebijakan publik (X1)
P2 = Koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat (X2)
P3 = Koefisien regresi interaksi variabel X1 dan X2
S = Standar Error
X1 = Transparansi kebijakan publik
X2 = Partisipasi Masyarakat
X 1 . X 2  = Interaksi variabel X1 dan X2
1)  Uji F
Salah satu tujuan Uji F adalah untuk mengetahui apakah sebuah model  regresi  dapat  digunakan  untuk  memprediksi  sebuah hubungan atau pengaruh antara variabel. Hasil pengujian regresi (Tabel  13)  di  atas,  ditunjukkan  nilai  F-hitung  sebesar  9,595 dengan  signifikasi  sebesar  0,000  jauh  lebih  kecil  dibandingkan dengan tingkat signifikansi  (a)  yang  digunakan dalam  penelitian ini yakni 0,05. Berdasarkan hasil Uji F disimpulkan bahwa model regresi  dapat  digunakan  untuk  memprediksi  pengaruh  variabel partisipasi masyarakat memoderasi hubungan antara transparansi  kebijakan  publik  dengan  pengetahuan  dewan tentanganggaran
2)  Koefisien Determinasi
Uji  koefisien  determinasi  ini  digunakan  untuk  menguji model  regresi yang  bertujuan untuk  menentukan kuat  lemahnya pengaruh  variasi  variabel  transparansi  kebijakan  publik, transparansi masyarakat, interaksi variabel partisipasi masyarakat  dengan  transparansi  kebijakan  publik  terhadap variabel dependen yakni pengetahuan dewan tentang anggaran. Hasil  pengujian  regresi  (Tabel  13)  menunjukkan  nilai  R  Square sebesar 0,525 artinya hanya 52,5% pengetahuan dewan tentang anggaran  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  transparansi  kebijakan publik,  transparansi  masyarakat,  interaksi  variabel  partisipasi masyarakat  dengan  transparansi  kebijakan  publik,  sedangkan sisanya  sebesar  47,5%  dijelaskan  oleh  variabel  diluar  model. Kemampuan  variabel  bebas  menjelaskan  variabel  terikat  pada penelitian ini sudah tergolong tinggi.
3)  Uji Parsial (t-test)
Hasil pengujian  secara parsial  terhadap pengaruh  variabel partisipasi  masyarakat  dalam  memoderasi  hubungan  antara transparansi  kebijakan  publik  dengan  pengetahuan  dewan tentang  anggaran  diringkas  pada  Tabel 14  di  bawah.  Dari  tabel tersebut  ditunjukkan  nilai  t-hitung  hasil  interaksi  variabel transparansi kebijakan publik dan partisipasi masyarakat sebesar 2,417  dengan  signifikansi  sebesar  0,023.  Nilai  signifikansi  dari hasil  pengujian  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  tingkat signifikansi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  (a=0,05), sehingga  disimpulkan  bahwa  hipotesis  penelitian  bahwa partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif  terhadap  hubungan antara  transparansi  kebijakan  publik  dengan  pengetahuan dewan tentang anggaran terdukung.
Tabel 14.

## Hasil Uji Parsial Variabel Partisipasi Masyarakat
Hipotesis Nilai Kesimpulan ■  H 0 : p 1 = 0 (partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara transparansi berpengaruh signifikan dengan pengetahuan dewan tentang anggaran) ■  H a : p 1 ^ 0 (partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara transparansi berpengaruh signifikan dengan pengetahuan dewan tentang anggaran) t-hitung = 2,417 Sig = 0.023 Koefisien = 0,82 Hipotesis penelitian (Ha) terdukung (Nilai signifikansi
pengujian lebih kecil dari 0,05)

## 6.  Pembahasan Hasil Temuan
Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi  sederhana  terhadap hipotesis  pertama  disimpulkan  bahwa  transparansi  kebijakan  publik tidak  berpengaruh  terhadap  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran.
Demikian  halnya  dengan  kondisi  yang  terjadi  di  Kabupaten  Keerom prinsip-prinsip transparansi kebijakan publik yang meliputi pengumuman  kebijakan  anggaran  kepada  masyarakat,  kemudahan masyarakat  dalam  mengakses  dokumen  publik  tentang  anggaran, pelaporan  LKPJ  tahunan  dengan  tepat  waktu,  menyebarluaskan keputusan  melalui  media  massa  dan  media  komunikasi,  sosialisasi DPRD  tentang  perubahan  kebijakan  anggaran  implementasinya masih dalam tahap formalitas.
Penerapan  prinsip-prinsip  transparansi  kebijakan  publik  yang hanya di Kabupaten Keerom belum berdampak terhadap peningkatan  pengetahuan  dewan  tentang  pegawasan  anggaran karena  eksekutif  terkesan  menutup  informasi  tentang  kebijakan maupun dokumen anggaran, hampir setiap tahun terjadi keterlambatan  penyampaian  dokumen  DPA,  dokumen  anggaran lainnya  serta  keterlambatan  penyampaian  materi  LKPJ  tahunan sehingga  berdampak  pada  keterbatasan  waktu  dalam  melakukan pembahasan,  keterbatasan  informasi  tentang  anggaran  dengan lambatnya  DPA  diserahkan  ke  DPRD,  waktu  pembahasan  materi LKPJ  tahunan  menjadi  sangat  singkat  sehingga tidak  maksimal  dan terkesan hanya formalitas.
Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi  terhadap  hipotesis  kedua disimpulkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif terhadap  hubungan  antara  transparansi  kebijakan  publik  dengan pengetahuan  dewan  tentang  pengawasan  anggaran,  artinya  bahwa hubungan  partisipasi  kebijakan  publik  dengan  pengetahuan  dewan tentang pengawasan anggaran di Kabupaten Keerom diperkuat oleh partisipasi masyarakat.
Salah satu bentuk partisipasi masyarakat di Kabupaten Keerom adalah  melalui  metode  penjaringan  aspirasi,  kritik,  serta  masukan masyarakat  melalui  kegiatan  reses  yang  dilakukan  secara  rutin  oleh
DPRD.  Partisipasi  masyarakat ditandai  dengan  adanya keterwakilan masing-masing  unsur  yang  memiliki  peranan  penting  dalam pembangunan  di  masyarakat,  seperti:  kepala  kampung,  sekretaris kampung,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  perwakilan  kelompok tani,  perwakilan  karang  taruna,  perwakilan  kelompok pengajian, dan perwakilan kantor distrik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi  terhadap  hipotesis penelitian  dan  pembahasan  temuan,  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
a.  Hasil  pengujian  secara  parsial  pengaruh  transparansi  kebijakan
publik terhadap pengetahuan  dewan tentang  anggaran  diperoleh nilai  terhitung  sebesar  1,350  dengan  signifikansi  sebesar  0,188. Nilai  signifikansi  dari  hasil  pengujian  lebih  besar  dibandingkan dengan  tingkat  signifikansi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini (a=0,05),  sehingga  disimpulkan  bahwa  hipotesis  penelitian transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran tidak terdukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik masih sebatas wacana  dan  implementasinya  masih  dalam  tahap  formalitas, karena  fakta  menunjukkan  bahwa  akses  terhadap  informasi kebijakan  dan  dokumen  anggaran  serta  informasi  publik  lainnya masih  sulit  dan  hanya  dapat  diakses  oleh  orang-orang  tertentu, sehingga  dokumen  yang  seharusnya  dapat  diakses  oleh  publik seolah-olah menjadi rahasia.
b.  Hasil  pengujian  regresi  terhadap  pengaruh  variabel  partisipasi masyarakat  dalammemoderasi  hubungan  antara  transparansi kebijakan  publik  dengan  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran
diperoleh  nilai  t-hitung  hasil  interaksi  variabel  transparansi kebijakan  publik  dengan  partisipasi  masyarakat  sebesar  2,417 dengan  signifikansi  sebesar  0,023.  Nilai  signifikansi  dari  hasil pengujian  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  tingkat  signifikansi yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  (a=0,05),  sehingga disimpulkan  bahwa  hipotesis  penelitian  bahwa  partisipasi masyarakat  berpengaruh  positif  terhadap  hubungan  antara transparansi  kebijakan  publik  dengan  pengetahuan  dewan tentang  anggaran  terdukung.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  partisipasi  masyarakat  memiliki  peranan  yang  sangat penting  untuk  meningkatkan  tranparansi  kebijakan  publik  yang selama ini masih pada tahap formalitas, dan pada akhirnya akan meningkatkan pengetahuan dewan tentang pengawasan anggaran di Kabupaten Keerom.

## 2.  Saran-saran
Adapun saran-saran penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.  Bagi  peneliti  selanjutnya  dapat  menambahkan  variabel-variabel lain  yang  berpengaruh    terhadap   pengetahuan   dewan   tentang anggaran serta menambah sampel penelitian.
b.  Bagi  pemerintah  agar  meningkatkan  transparansi  kebijakan publik,  sedangkan  bagi  DPRD  agar  memperhatikan  partisipasi masyarakat  dalam  proses  penganggaran  guna  memperoleh informasi-informasi  yang  penting  dalam  rangka  pengawasan anggaran yang lebih maksimal

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo.  2001. Pengawasan.  Pengendalian  dan  Pemeriksaan Kinerja  Pemerintah  Daerah  dalam  Pelaksanaan  Otonomi Daerah. Andi. Jogjakarta
................... 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Jogjakarta
...................  2002. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah. Andi. Jogjakarta\
Republik  Indonesia.  2004. Undang-Undang  No. 17  tahun  2004  tentang Keuangan Negara. Tamita Utama. Jakarta
................................  2004. Undang-Undang  No. 32  tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah. Pustaka Pergaulan. Jakarta
................................  2004. Undang-Undang  No. 33  tahun  2004  tentang
Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah. Pustaka Pergaulan. Jakarta
................................  2011. Undang-Undang No  21  Tahun 2011 tentang
Pedoman      Pengelolaan       Keuangan       Daerah. Online. http://www.dispenda.jabarprov.go.id/system/application/views/e -learning/download/Permendagri21Tahun2011.pdf
Setyawati,  Yuni.  2010. Pengaruh  Pengetahuan  Anggaran  Anggota Dewan  Terhadap  Pengawasan  Keuangan  Daerah  (APBD) Dengan  Partisipasi  Masyarakat  Dan  Transparansi  Kebijakan
Publik Sebagai Variabel Pemoderasi di Karesidenan Surakarta. Tesis Universitas Sebelas Maret. http://eprints.uns.ac.id/6450/1/139181108201004381.pdf
Sopanah.  2003. Pengaruh  Partsipasi  Masyarakat  dan  transparansi kebijakan  publik  terhadap  hubungan  antara  pengetahuan dewan  tentang  anggaran  dengan  pengawasan  keuangan daerah. Tesis UGM. Paper disajikan pada SNA VI Surabaya
Werimon,  Simson.  2005. Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dan Transparansi  Kebijakan  Publik  Terhadap  Hubungan  Antara Pengetahuan  Dewan  Tentang  Anggaran  Dengan  Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di Provinsi Papua. Tesis Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/18098/1/Simson_Werimon.pdf