Volume 2 Nomor 2, Desember 2021

## EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN POLEWALI

## MANDAR
(Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar)
THE EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING MARRIAGE IN REDUCE THE RATE OF EARLY MARRIAGE IN POLEWALI MANDAR DISTRICT
(Study at Polewali Mandar Religious Court)

## Alfian Alghifari
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene algifarialfian4@gmail.com

## Nuzha Nuzha
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene nuzha@stainmajene.ac.id

## Dwi Utami Hidaya Nur
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene dwiutami@stainmajene.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2016 terhadap  kondisi  perkawinan  dibawah  umur  di  Pengadilan  Agama  Polewali  Mandar. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memahani  juga  mengetahui  tentang  Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dibawah umur di Kabupaten Polewali Mandar, dan untuk mengetahui dan memahami factor yang menjadi penghambat Efektivitas  Undang-Undang  ini.  Penilitian  ini  tergolong  kualitatif  dengan  pendekatan penelitian  yuridis,  adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer dan sekunder (studi kepustakaan dengan cara menelaah/menganalisa buku-buku, literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan skripsi  penulis).  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan dokumentasi.    Implikasi  dari  penelitian  ini  untuk  memberikan  pengetahuan  kepada masyarakat  secara  umum  tentang  dampak  perkawinan  di  bawah  umur  dan  untuk memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  bahwa  betapa  pentingnya  menikah  tepat waktu untuk melangsungkan perkawinan agar terwujudnya tujan perkawinan sesuai yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan  yaitu  untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
Kata  Kunci : Efektivitas; Perkawinan; Angka Pernikahan.

## Abstract
This  study  discusses  the  effectiveness  of  Law  Number  16  of  2016  on  the  condition  of underage marriage in the Polewali Mandar Religious Court. The purpose of this research is to understand and know about the effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning
underage marriage in Polewali Mandar Regency, and to know and understand the factors that hinder the effectiveness of this law. This research is classified as qualitative with a juridical  research  approach,  while  the  data  sources  in  this  study  are  primary  and secondary  data  sources  (library  studies  by  reviewing/analyzing  books,  literature  and legislation relating to issues related to the author's thesis) . Data collection methods used are  interviews  and  documentation.  The  implication  of  this  research  is  to  provide knowledge to the public in general about the impact of underage marriage and to provide an understanding to the community that it is important to get married on time to carry out marriage  so  that  the  purpose  of  marriage  is  realized  according  to  Law  No.  16  of  2019 concerning  marriage,  namely:  to  create  a  happy  and  eternal  family  based  on  God Almighty.
Keywords: Effectiveness; Marriage; Marriage Numbers.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan  dikategorikan  sebagai  masalah  kompleks  bagi  kehidupan setiap  manusia,  karena  perkawinan  termasuk  sarana  untuk  membentuk  keluarga sakinah  mawadddah  dan  warahma ,  Perkawinan  tidak  hanya  mengandung  unsur hubungan  antara  satu  manusia  dengan  manusia  lain  tapi  juga  menyangkut hubungan  keperdataan,  dalam  perkawinan  terdapat  juga  unsur  kesakralan,  yaitu hubungan  manusia  dengan  Tuhannya. 1 Sehingga  dengan  hubungan  tersebut, melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan.
Perkawinan adalah ikatan lahiria dan batinia  antara seorang pria dan seorang wanita. 2 Asas  tujuan  perkawinan  dapat  dengan  lebih  mudah  tercapai  apabila masing  masing  mempelai  telah  matang  atau  mumpuni  jiwa  raganya  untuk menikah.  Berdasarkan  dengan  asas  kematangan,  maka  standar  yang  digunakan adalah  penetapan  usia.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,tolak ukur kematangan usia calon pengantin berdasarkan kematangan raga dan jiwanya untuk melakukan perkawinan. Standar tersebut tertera pada Bab II  Pasal  7  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 3
Pada  Tanggal  20  April  2017  diajukan judicial  review ke  Mahkamah Konstitusi oleh tiga pemohon yang mengajukan permohonan atas perubahan batas usia  perkawinan  di  Indonesia.  Akhirnya  dari  upaya  tersebut  Majelis  Hakim Mahkamah  Konstitusi  menerima  permohonan  tersebut  untuk  kemudian melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.
1 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandungan Fiqh dan Hukum Positif , Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2020, h. 29
2 Muhammad  Amin  Summa, Hukum Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2005), h. 183.
3 Armia, Fikih Munakahat (Medan: Manhaji, 2018), h. 236.
Amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  terdapat  pada  No.  22/PUU-XV/2017 yang  mengamini  permohonan  tiga  orang  tersebut  dan  mengintruksikan  kepada pembentuk  Undang-Undang,  dalam  hal  ini  DPR RI  dalam  jangka  waktu  3  (tiga) Tahun  melakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, khususnya berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  bersama  dengan  pemerintah menyepakati  dan  bersepakat  perubahan  Pasal  7  Ayat  (1)  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan  ketentuan batas usia minimum menikah untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga, batas usia menikah menjadi 19 Tahun.
Amanat  Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  tersebut menjadi  referensi  dasar  untuk  melakukan  perubahan  dan  pembaharuan  terhadap Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah  kurang lebih 45  tahun  tidak  pernah  sekalipun  mengalami  perubahan.  Tahun  2019  tepat  pada tanggal  14  Oktober  2019  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  secara resmi disahkan oleh Presiden IR Jokowi Dodo 4
Hal  yang  mendorong  perubahan  Undang-Undang  Perkawinan  ini  adalah karena  Mahkama  Konstitusi  menganggap  bahwa  Negara  Indonesia  telah  berada pada  fase  darurat  pernikahan  anak.  Penelitian  yang  dilakukan  UNICEF  tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari negara di dunia yang  memiliki  tingkat  perkawinan  usia  dini  tertinggi  dan  peringkat  ke-2  se- ASEAN  setelah  Kamboja 5 .  Sehingga  pemerintah  berharap  dengan  adanya perubahan  undang-undang  perkawinan  tersebut  dapat  menekan  lajunya  tingkat pernikahan usia dini pada setiap daerah di Indonesia.
Di  tahun  2015,  terdapat  20  Provinsi  di  Indonesia  dengan  jumlah  pernikahan dini  yang  lebih  tinggi  di  bandingkan  dengan  angka  nasional  (22,82%).  Lima provinsi  yang  merupakan  lima  besar  provinsi  dengan  prevalensi  tertinggi  adalah Sulawesi  Barat  (34,22%),  Kalimantan  Selatan  (33,68%),  Kalimantan  Tengah (33,56%), Kalimantan Barat (32,21%), dan Sulawesi Tengah (31,91%). Sulawesi Barat  merupakan  Provinsi  paling  darurat  dalam  kasus  pernikahan  usia  dini  yang melampaui angka persen Nasional. 6
4 Himawan Tatura Wijaya, “ Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan ”, dalam Journal Hukum Islam, (Gorontalo: As-Syams, 2020), h. 38.
5 ABC,  “ Pengadilan  Agama  Didesak  Perketat  Izin  Dispensasi  Perkawinan  Anak ", Tempo.co, 2019.
6 Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat, diakses pada 1 Mei 2021 Pukul 14:00.
Gejala  pernikahan  usia  dini  di  Sulawesi  Barat  juga  sering  terjadi  karena adanya  ketakutan  orang  tua  terhadap  perzinahan  yang  kemungkinan  akan dilakukan oleh anaknya, sehingga keluarga seperti tidak punya pilihan lain selain menikahkan anak tersebut. Efek dari pernikahan usia dini yang terjadi di Sulawesi Barat yaitu kesehatan bagi perempuan terganggu, bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko kematian yang tinggi.
Kasus kematian bayi di Sulawesi Barat menyentuh angka 13,41%. Pada tahun 2012 terjadi 45 kematian bayi dari 1.000. 7
Kenyataan  tersebut  menjadi  momok  yang  mengkhawatirkan  generasi  dini terutama  bagi  kelangsungan  hidup  mereka  serta  menghilangkan  hak-hak  dasar yang  seharusnya  mereka  peroleh  seperti  hak  untuk  memperoleh  pendidikan,  hak kesehatan,  hak  sipil,  hak  terbebas  dari  diskriminasi  dan  kekerasan  serta  hak-hak yang lain. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan di bawah umur.
Melalui  Undang-Undang  Perlindungan,  pemerintah  telah  mengatur  bahwa bahwa  setiap  orang  tua  bertanggung  jawab  dan  berkewajiban  dalam  mencegah terjadinya  perkawinan  pada  usia. 8 Mengacu  pada  latar  belakang  masalah  diatas penulis  tertarik  untuk  mengangkat  skripsi  dengan  judul  “Evektivitas  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menurunkan Tingkat Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Pengadilan Agama Polewali Mandar).

## B. Rumusan Masalah
Sesuai  latar  belakang  yang  telah  di  bahas  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana  Evektivitas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  dalam menurunkan tingkat pernikahan usia dini pada Pengadilan Agama Polewali?
2. Apa  faktor-faktor  yang  menghambat  Evektivitas  Undang-Undang  No  16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali?

## C. Metode Penelitian
Jenis Penelitian ini ialah field research. Yaitu peneliti ke lapangan untuk melihat langsung  bagaimana  implementasi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  di Pengadilan  Agama  Polewali.  Pendekatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah pendekatan  yuridis  dan  pendekatan  teologi  normatif.  Pendekatan  yuridis  yaitu metode yang digunakan sesuai dengan bahan hukum utama dengan menelaah teori
7 Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat diakses  pada 1 Mei 2021 Pukul 14.00.
8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1).
teori,  konsep,  asas  hukum,  serta  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  penelitian  peneliti.  Sedangkan  teologis  normatif adalah  upaya memahami  dengan  menggunakan  kerangka  ilmu  tauhid  yang  bertolak  dari  suatu keyakinan  bahwa  wujud  empirik  dari  suatu  keagamaan  dianggap  sebagai  yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.

## D. Tinjauan Pustaka

## Penjelasan Umum Perubahan Undang-Undang Perkawinan.
Ketentuan dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945,  dicantumkan  bahwa  setiap  warga  berhak  membentuk  keluarga  dan melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah  dan  Negara  menjamin berbagai hak seorang anak yang dihasilkan dari perkawinan sah tersebut. 9 Baik itu hak  untuk  tumbuh,  hak  untuk  kelangsungan  hidup,  hak  untuk  bebas  dari diskriminasi kelompok atau golongan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan.
Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menerangkan  bahwa pernikahan    hanya  boleh  dilakukan  ketika  pihak  pria  mencapai  19  tahun  dan wanita 16 tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan perkawinan terjadi pada anak perempuan  usia  dini.  Karena  di  dalam  pasal  1  angka  1  Undang-Undang  atas perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak dijelaskan  bahwa  anak  ialah  seseorang  yang  usianya  belum  mencapai  18  tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
Dalam  perubahan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  atas  Perubahan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tepatnya  didalam  Pasal  7  Ayat  (1) merupakan hasil dari fikiran yang mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu :
1. Yuridis
Undang-Undang  perkawinan  menerangkan  “ Perkawinan  adalah  ikatan  lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa ”. 10 Paragraf  tersebut  memberi  penjelasan  bahwa  tujuan  dari perkawinan adalah untuk membina rumah tangga menjadi mawaddah wa rahmah . Secara legalitas lembaga perkawinan adalah lembaga yang sakral karena menjadi wadah penentuan nasib seseorang dalam menempuh kehidupan yang baru.
Islam  mengajarkan  bahwa  penentuan  usia  bersifat  dinamis  karena dianggap  setiap  manusia  yang  satu  dengan  manusia  yang  lainnya  tidak  sama dalam  hal  menentukan  kematangan  usia.  Ada  yang  muda  dan  dewasa,  adapula yang  tua  tapi  bersifat  kekanak  kanakan.  Dan  didalam  kitab  suci  Al-Quran
9 Novfa  Badrus  Soffa,  ”  Studi  Komparatif  Undang-Undang  No  16  Tahun  2019  Dan Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  Tentang  Dispensasi  Perkawinan  Anak  Di  Bawah  Umur”, Kearsipan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2020, h. 53
10 Pasal 1 Ayat (1). Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
dijelaskan bahwa pernikahan dibawah umur menimbulkan kekhawatiran memiliki keturunan  yang  kurang  sejahtera.  Penjelasan  Al-Quran  tersebut  mendapat penafsiran  yang  hampir  sama  dari  beberapa  pemikir  Islam  modern  yang menyimpulkan  bahwa  resiko  perkawinan  dibawah  umur  berpotensi  tidak  akan mencapai  visi  seperti  yang  tertuang  didalam  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan  yaitu  untuk  membentuk  keluarga  yang  sejahtera,  bahagia  dan  kekal. Hal  tersebut  ditinjau  dari  kematangan  “kedewasaan”  yang  dianggap  masih  labil secara  mental. 11 Sementara  didalam  membina  rumah  tangga  tidak  lepas  dengan problematika  didalam  rumah  tangga  tersebut.  Untuk  meminimalisir  terjadinya problematika  rumah  tangga  maka  haruslah  calon  pengantin  memiliki  pola  pikir yang dewasa, mampu mengontrol diri, dan mempunyai empati yang tinggi. Pada umumnya  jika  belum  dewasa  calon  pengantin  lebih  cenderung  berujung  kepada perceraian.
2. Sosiologi
Lahirnya  Suatu  Hukum  dalam  rangka  memberi  solusi  atas  masalah  yang sedang  terjadi  di  tengah  tengah  masyarakat  dan  dirumuskan  secara  musyawarah mufakat  serta  disepakati  bersama.  Sementara  perubahan  dalam  suatu  hukum terjadi  akibat  dari  tidak  adanya  hukum  yang  telah  ada,  hal  tersebut  disebabkan karena  hukum  itu  sendiri  bersifat  dinamis  dan  mengikuti  perkembangan  sosial masyarakat.  Seperti  halnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang mana  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  ditetapkan  untuk  menjadi solusi  permasalahan  yang  terjadi  pada  saat  itu  yaitu  maraknya  perkawinan poligami  dan  perceraian  secara  sewenang-wenang  sehingga  diharapkan  dengan terbitnya  Undang-Undang  perkawinan  tersebut,  poligami  dan  pernikahan  dini menurun  secara  drastis  sehingga  dapat  mengurangi  beban  anggran  belanja negara. 12 Seiring  perkembangan  dan  makin  maraknya  masyarakat  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dianggap  kurang  atau  tidak  lagi  relevan dalam  pengambilan  keputusan  sehingga  terjadi  perubahan  yaitu  tentang  batasan usia minimal yang dulunya 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan diubah di
11 Tirmidzi,  “Kajian  Analisis  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  Sebagai  Perubahan atas  Undang-Undang  No. 1  Tahun  1974”,  dalam  Kajian  Analisis  Undang-Undang  No.  16  Tahun 2019, (Probolinggo : Usrah Prees, 2019), h. 45.
12 Rifai  Ahmad,  Sodiq  Ibnu,  Muntholib  Abdul.  2015. Sejarah  Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974. Semarang.
dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  menjadi  19  tahun  untuk  laki-laki dan perempuan. 13
Dari  uraian  tersebut  nampak  jelas  bahwa  penyesuaian  hukum  itu  sendiri dibuat untuk  mengatasi dan  menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi  pada saat itu.
3. Filosofi
Prodak  hukum  dilahirkan  untuk  mengatur  masyarakat  dalam  bersosial  yang secara  substansinya  bertujuan  untuk  kemaslahatan  umat  dan  mengurangi kemudharatan  yang  kemungkinan  dapat  merugikan  orang  lain.  Karena  sifatnya sosial  maka  dalam  perumusan  suatu  hukum  dan  aturan  perlu  melibatkan  semua aspek sosial masyarakat sehingga prodak hukum yang ditetapkan atau di terbitkan dapat  ditaati  bersama-sama.  Sedangkan  secara  harfiah  perubahan  suatu  hukum dilakukan  atas  pertimbangan  dari  perspektif,  kesadaran,  dan  cita-cita  dari  dari dibentuknya  hukum  tersebut  dan  yang  paling  mendasar  adalah  Pancasila  dan pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945. 14 Tentu  secara  Filosofi  perubahan didalam  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019  atas  Undang-Undang  No.1  Tahun 1974 tidak lain adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

## Tentang Pernikahan Usia Dini.
Pernikahan  usia  dini  sesuai  yang  terkandung  dalam  kompilasi  hukum  islam pasal  15  adalah  bahwa  “Untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah berusia yang telah ditetapkan  dalam  pasal  7  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  bahwa  calon suami  sekurang  kurangnya  19  tahun  sedangkan  istri  16  tahun”.  Adapun pernikahan yang tetap dilaksanakan sebelum mencapai usia tersebut digolongkan termasuk pernikahan usia dini. 15
Pasangan  yang  umurnya  belum  sampai  pada  ketentuan  yang  tertuang  dalam Kompilasi Hukum Islam dan sudah mendapat izin orang tua untuk menikah, maka diharuskan  untuk  membuat  permohonan  dispensasi  nikah  ke  Pengadilan  Agama setempat.  Tanpa  adanya  surat  dispensasi  nikah  dari  Pengadilan  Agama  (PA) setempat,  maka  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  tidak  memiliki  kewajiban  untuk menikahkan kedua pasangan tersebut.
Pernikahan  usia  dini  bisa  menjadi  haram  jika  mereka  yang  hendak  menikah belum  memiliki  kemampuan  untuk  mengelolah  harta  benda.  Selain  itu,  yang ditakutkan  ketika  pernikahan  tetap  dilaksanakan,  maka  dikhawatirkan  tidak
13 Tirmidzi,  “Kajian  Analisis  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  Sebagai  Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, dalam Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, (Probolinggo : Usrah Prees, 2019), hal. 46.
14 Sovia Hasanah. Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis (2018).
15 Rahmawati HL, “ Studi Kasus Perkawinan di bawah Umur ”, al daulah 5, no. 1 (2016) h.
6.
mempu  memenuhi  berbagai  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  ketika  resmi  telah menikah, terutama pengelolaan uang dalam rumah tangga.
Secara  tidak  langsung,  Al-Quran  dan  Hadist  juga  menjelaskan  bahwa kedewasaan adalah salah satu faktor terpenting dalam sebuah pernikahan. Dalam ilmu  fiqh,  kedewasaan  ditentukan  oleh  beberapa  tanda,  diantaranya  :  bersifat baligh.  Yaitu  sempurnahnya  umur  anak  laki  laki  15  tahun  dan  haid  pada  wanita minimal pada usia 9 tahun. 16
Perihal  kedewasaan  ini,  ulama  berbeda  pendapat,  Ulama  Syafi’iyyah menjelaskan  bahwa  “laki  laki  dan  perempuan  dianggap  baligh  ketika  berusia  15 tahun ”, sedangkan ulama Hanabilah mengatakan “anak laki laki dianggap baligh ketika usia mereka 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan”. 17
Dengan  demikian  pernikahan  bisa  dilaksanakan  ketika  pribadi  yang  hendak menikah sudah baligh. Para  alim  ulama pun membolehkan  raja, pemimpin, wali, ataupun  qadhi  untuk  menikahkan  anaknya  yang  masih  dibawah  umur.  Hal  ini berlandaskan riwayat Abu Bakar r.a. yang mengawinkan anaknya Sitti Aisyah ra dengan Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia enam  tahun, tetapi nabi SAW tidak menggaulinya.  Rasulullah  menunggu  Aisyah  sampai  berumur  Sembilan  tahun. Abu  Bakar  R.A  menikahkan  Aisyah  dengan  Rasulullah  ketika  Aisyah  masih berada pada fase belum balig dan tanpa persetujuan terlebih dahulu. Karena pada usia anak anak tersebut persetujuannya tidak dapat dianggap sempurnah.
Beberapa  literatur  mengatakan  bahwa  perkawinan  Rasulullah  Muhammad SAW  dengan  Aisyah  RA  adalah  strategi  dakwah  dan  memberikan  kesempatan kepada Abu Bakar RA masuk kedalam rumah tangga Rasulullah dengan bebas. 18

## Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini.
Perkembangan  dzaman  yang  maju  membuat  pernikahan  usia  dini  banyak terjadi  dimasyarakat,  lebih  spesifik  masyarakat  yang  berada  di  pedesaan.  Faktor penyebab  terjadinya  pernikahan  usia  dini  di  klasifikasikan  menjadi  dua,  yaitu faktor External (luar) dan faktor Internal (dalam).
a. Faktor Internal.
Pernikahan usia dini bisa terjadi karena keinginan diri sendiri. Keinginan anak untuk menikah murni karena merasa telah siap mental jasmani dan rohani.
Selain  itu  keinginan  orang  tua  juga  termasuk  faktor  utama  pernikahan  anak  usia dini.  Orang  tua  memiliki  posisi  yang  paling  tinggi.  Sehingga  apapun  keinginan
17 Muhammad  Abu  Zahrah,  Imam  Syafi’i  (Biografi  dan  Pemikirannya  dalam  Masalah Aqidah,  Politik  dan  Fiqih,  (Jakarta:  Lentera),  243-248.  Muhammad  Abu  Zahrah,  Imam  Syafi’i (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih (Jakarta: Lentera), 243-248.
18 Hakam Abbas, Batas Umur Pernikahan Menurut Hukum Islam , bogspot.com, diakses 1 Mei 2021 Pukul 13 : 24.
orang  tua  haruslah  ditaati  oleh  seorang  anak.  Biasanya  orang  tua  menikahkan anaknya  karena  mereka  takut  akan  terjadi  sesuatu  pada  anaknya,  pseperti kecelakaan hamil diluar nikah yang dapat merusak nama baik keluarga. 19
b. Faktor Eksternal.
Berikut beberapa Faktor External yang menjadi penyebab anak anak menikah di usia dini :
1) Ekonomi.
Ekonomi  yang  minim  menuntut  keluarga  menikahkan  anaknya  dengan cepat.  Biasanya  hal  ini  dilakukan  oleh  orang  tua  demi  mengurangi  beban keluarga.  Orang  tua  yang  memiliki  banyak  anak  memiliki  tanggungan  yang banyak  pula,  karena  itu  menikahkan  anaknya  dalam  usia  sedini  mungkin adalah kuncinya.
2) Sosial.
Pergaulan  bebas  tanpa  filter  mengakibatkan  anak  bebas  mengakses  berbagai hal yang sepatutnya tidak diakses. Seperti situs porno, situs Toxic, konten konten mesum, Lolicorn, Nekopoi, Simontok, Javhihi, berkumpul dengan lawan jenis dan lain sebagainya.
Tontonan yang tidak pantas itulah yang memotivasi anakuntuk melakukan Sex  diluar  nikah  dan  akhirnya  anak  menjadi  rusak.  Sehingga  mau  tidak  mau, orang tua harus menikahkan anaknya secara paksa.
Salah satu penyebab pergaulan bebas adalah karena pengawasan orang tua terhadap  anaknya  masih  sangat  kurang,  banyak  orang  tua  terlalu  sibuk  dengan pekerjaannya, sehingga anak kandungnya ia abaikan.
3) Pendidikan.
Pendidikan  merupakan  benteng  utama  dalam  menjaga  diri  dari  pernikahan dini.  Sebab  dengan  pendidikan  seseorang  bisa  menentukan  dan  menelaah  mana yang memberikan efek positif dalam hidup dan mana yang memberi efek negative dalam hidup.
Secara  jelas  pernikahan  dini  tentu  memberikan  dampak  negative  pada pelakunya.  Contohnya  rentan  keguguran  karen  usia  hamil  tidak  ideal,  resiko kematia tinggi, dan rentan cekcok dengan suami karena kurang terdidik.
Pendeknya  pemikiran  masyarakat  yang  tidak  berpendidikan  mengantarkan mereka pada fikiran “lebih baik menikah cepat daripada menunggu lama”.
1. Masalah dalam Perkawinan di Usia Dini.
Pernikahan  sejatinya  membawa  kebahagiaan,  tapi  tidak  semua  pernikahan membawa kebahagiaan apalagi jika pernikahan tersebut dilakukan pada saat usia yang masih terbilang dini.Usia dini adalah usia yang belum matang, baik dari segi
19 Theadora Rahmawati, “ Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama  Kecamatan  Gondomanan  Yogyakarta  Tahun  2014-2015 ”,  dalam  Journal  of  Indonesian Islamic Family Law (Yogyakarta: Al-Manha, 2019),  h. 147.
fisik,  mental,  jasmani,  maupun  rohani.  Hal  ini  tentu  sangat  merugikan,  tidak hanya  pada  kehumorisan  kedua  pihak,  tetapi  juga  keluarga  masing  masing mereka.  Kedua  calon  mempelai  yang  hendak  melaksanakan  pernikahan  tidak mempersiapkan  kesiapan  fisik,  psikis  ataupun  mental  dalam  berumah  tangga. Maka hal tersebut tentu menimbulkan dampak dan resiko 20
Adapun dampak dan resiko pernikahan dini sebagai berikut :
a. Segi mental.
Orang  yang  menikah  dibawah  umur  punya  mental  yang  masih  belum terkontrol. Dan dia belum mampu untuk bertanggung jawab secara moral terhadap pasangannya. Karena anak yang menikah di usia dini cenderung memiliki mental yang labil dan belum matang.
b. Segi kesehatan.
Pasangan  usia  dini  yang  menikah  sangat  rentan  dan  resiko  yang  berkaitan dengan kesehatan reproduksi terganggu. Bisa keguguran, bahkan sampai kematian saat melahirkan. Wanita muda tidak termasuk kategori usia ideal hamil dan rentan kematiannya sangat tinggi.
c. Dampak pada keturunan.
Pasangan  nikah  usia  dini  tentu  akan  membawa  dampak  negative.  Anak  yang menikah  usia  dini  ketia  ia  melahirkan  diindikasi  mendapat  berbagai  macam gangguan pada kandungannya.
Selain itu, anak yang menikah pada usia dini kebanyakan menitipkan anaknya pada orang lain karena merasa tidak mampu untuk mendidikan anaknya. Tempat penitipannya  biasa  dititip  pada  ibu  dari  anak  itu  dengan  kata  lain  nenek  dari  si anak bayi tersebut.
d. Kelangsungan rumah tangga.
Sikap  kedewasaan  yang  kurang  matang,  sikap  temperamen,  dan  keegoisan yang  tinggi  adalah  penyebab  perceraian  utama.  Anak  yang  memilih  untuk menikah  pada  usia  dini  memiliki  sikap  yang  masih  kekanak  kanakan.  Sehingga keegoisan mereka lebih diutamakan daripada sikap empati mereka pada pasangan. Dengan demikian kelangsungan rumah tangga akan rentan.
e. Dampak pada kerabat dan keluarga.
Dampak  nikah  dini  tidak  hanya  dirasakan  oleh  yang  menikah  dan  orang  tua, akan  tetapi  juga  berdampak  pada  masing  masing  keluarga.  Apabila  perkawinan berjalan  dengan  sebagaimana  mestinya,  maka  masing  masing  keluarga  akan merasa  tentram  dan  bahagia,  sebaliknya  apabila  pernikahan  si  anak  berakhir dengan  perceraian  dan  pada  akhirnya  silaturahmi  antara  kedua  pihak  keluarga
20 Anisa Luciana, Masalah  Yang  Muncul  akibat  Pernikahan  Dini,  Fisik  dan  Mental, dalam Tempo.Com, diakses pada 10 Mei 2021 pukul 14:00.
terputus.  Yang  pada  awalnya  akrab  dan  humoris  menjadi  tidak  berhubungan bahkan bisa saling membenci. 21
f. Segi fisik.
Dari  segi  fisik,  suami  yang  menikah  dini  belum  terlalu  mampu  dibebani pekerjaan  yang  menggunakan  fisik  untuk  memperoleh  penghasilan  demi menafkahi istri. Jika orang tua dari anak yang menikah dini tersebut adalah orang yang  berada  dan  mampu  membiayai  setiap  kebutuhan  anaknya,  maka  pekerjaan fisik  perlu  dilakukan.  Namun  sebaliknya,  jika  yang  menikah  usia  dini  adalah mereka  yang  berasal  dari  keluarga  kurang  mampu,  maka  pekerjaan  fisik  sangat penting untuk dilakukan demi menafkahi anak istri di rumah.
g. Dampak terhadap suami istri.
Salah satu kewajiban seorang suami dan istri ketika menikah adalah bercinta.
Cinta  harus  ada  setiap  saat  agar  hubungan  bisa  langgeng.  Sikap  percintaan  anak yang  menikah  dini  layaknya  seperti  anak  anak  pada  umumnya.  Mereka  tidak terlalu  paham  maka  dikhawatirkan  akan  merusak  hubungan  pernikahan  mereka yang awalnya SAH menjadi PISAH.

## PEMBAHASAN

## Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama
Polewali Mandar
Sejak  berlakunya  Undang-Undang  No  16  Tahun  2019  pada  tanggal  15 Oktober  2019  angka  pernikahan  usia  dini  di  Polewali  Mandar  masih  tetap meningkat.  Hal  ini  dibuktikan  dari  data  yang  menunjukkan  bahwa  angka dispensasi  nikah  meningkat.  Pada  tahun  2020,  Pengadilan  Agama  Polewali menerima sebanyak 234 dispensasi nikah. 22 Dan hampir kesemuanya dikabulkan. Alasan utama majelis Hakim mengabulkan permohonan dari pemohon adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang  dilarang  oleh  agama.  Landasan  hakim  dalam mengabulkan    permohonan  dispensasi    perkawinan    adalah    apabila    tidak    ada terdapat  halangan  perkawinan  sesuai  yang diatur  dalam  BAB  VI  pasal  39 sampai  dengan  pasal  44  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). 23
21 Hasan  Bustomi, Pernikahan  Dini  dan  Dampaknya  (Tinjauan  Batas  Usia  Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia) , Yudisia 7, No. 2 (2016): h. 22-26
22 Ade Cahyadi , Pengajuan Dispensasi Meningkat Di Polman, parepost.co.id, diakses pada selasa 24 Agustus Pukul 00:15.
23 Erwin  Jusuf  Thaib, Efektivitas  Pelaksanaan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang
Pengadilan  Agama  Polewali  sebagai  bagian  atau  perpanjangan  tangan Mahkamah  Agung  yang  bertugas  menerima,  memeriksa,  dan  mengadili  perkara- perkara  tertentu,  dalam  menangani  masalah  perkawinan  di  bawah  umur  tetap mengacu  pada  proses  dan  prosedur  perundang-undangan  yang  berlaku.  Melihat penomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang  ingin  menikah  muda  dan  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin  di Pengadilan  agama.  Oleh  karena  itu,  masalah  dispensasi  nikah  perlu  mendapat perhatian  khusus  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dan  dalam rangka penegakan hukum. 24
Kajian  Evektifitas  hukum  tidak  bisa  terlepas  dari  aspek  perilaku masyarakat dalam berhukum. Menurut Soleman B. Taneka, kajian ini merupakan perbandingan  antara  realitas  hukum  dengan  idealitas  hukum.  Melalui  kajian  ini para  ahli  sosiologi  hukum  mencoba  membandingkan  hukum  yang  tercermin dalam  tindakan  (law  ini  action)  dan  hukum  yang  terdapat  di  dalam  teori  (law  in the books).
Undang-Undang   Nomor   16   Tahun   2016  tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang  Nomor1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  menyebutkan  bahwa bila  seseorang  (yang  beragama  Islam)  belum  mencapai  usia  minimum,  dapat mengajukan  dispensasi  nikah  kepada  pengadilan  (agama).  Aturan  lain  yang mengatur dispensasi   nikah  adalah  pasal   15  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang maksudnya  sama  dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 25 Namun  demikian  aturan  hukum  tersebut  tidak  merinci  alasan mengajukan hukum dispensasi nikah. Untuk itu, dengan kemerdekaan dan otoritas yang  dimilikinya,  hakim  harus  menemukan  alasan  hukum  melalui  menafsirkan, pemaknaan  sehingga  dirumuskan  alasan  hukum  dispenasi  nikah.  Berdasarkan pada  penafsiran  pada  umumnya  hakim  merumuskan  alasan  dispenssasi  antara lain  adanya kemudharatan  bila  tidak  dilakukan  pernikahan  meskipun  calon mempelai    belum    mencapai  usia    minimum.    Karena    menurut    hukum    Islam, menolak  kemudharatan  harus  didahulukan dari pada meraih manfaat.
Berdasarkan  data  dari  Pengadilan  Agama  Polewali  menunjukkan  bahwa sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  sampai  sekarang  total ada  sebanyak  464  permohonan  dispensasi  nikah  yang  masuk  di  Pengadilan Agama Polewali. Sejak Oktober 2019 total ada 122 permohonan dispensasi, tahun 2020  total  ada  234,  dan  pada  tahun  2021  ada  sebanyak  107  permohonan
Perkawinan di Kabupaten Pohuwato ”, dalam Journal Hukum Islam (Gorontalo : As-Syam, 2020), h. 46.
24 Nur  Aisyah, Dispensasi  Pernikahan  Dibawah  Umur  pada  MAsyarakat  Islam  Di Kabupaten Bantaeng , diakses pada .25 Agustus 2021.
25 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
dispensasi  nikah. 26 Sedangkan  sebelum  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 berlaku, sejak bulan Oktober tahun 2018 sampai September 2019 selama setahun total  ada  97  permohonan.  Ini  menunjukkan  bahwa  perubahan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak evektif.
Peningkatan  yang  sangat  melonjak  drastis  menjadikan  pembaruan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terutama pada pasal 7 mengenai batas usia perkawinan  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  pengurangan  pernikahan dibawah  umur  di  indonesia,  dalam  artian  penerapan  ketentuan  batas  usia perkawinan  yang  baru  belum  efektif  karena  dalam  kenyataanya  jumlah  perkara permohonan  dispensasi  kawin  kususnya  di  Pengadilan  Agama  Polewali  justru semakin bertambah banyak.
Mencegah  agar  perkawinan  yang  direncanakan  tidak  terjadi  juga  bukan perkara  mudah.  Pelaku  perkawinan  anak  kerap  mengajukan  dispensasi  ke Pengadilan  Agama  untuk  melegalkan  pernikahannya.  Meski  Undang-Undang Perkawinan  telah  menetapkan  batas  usia  19  tahun  bagi  perempuan  dan  laki-laki untuk  menikah,  masih  ada  celah  untuk  melegalkan  perkawinan  anak  melalui dispensasi  yang  bisa  diajukan  ke  Pengadilan  Agama.  Aturan  mengenai  ini tertuang pada Pasal 7 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa orang tua dapat meminta  dispensasi  apabila  ada  alasan  mendesak  disertai  bukti  pendukung  yang cukup. 27
Adapun  cara  mengajukan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  adalah sebagai berikut :
a. Meja  1  Pada  tahap  ini  pemohon  akan  dibuatkan  surat  permohonan  apabila pemohon  telah  melengkapi  persyaratan  yan  telah  ditetapkan  sebagai  syarat pengajuan dispensasi kawin. Petugas meja satu akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya  panjar  biaya  perkara  diperkirakan  harus  telah  mencukupi  untuk menyelesaikan perkara tersebut.
b. Kasir Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM, kasir kemudian ;
1) Menandatangani dan memberi nomor urut dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan.
2) Mengembalikan  surat  permohonan  dan  SKUM  kepada  pemohon sebagai dasar penyetoran panjar biaya ke Bank.
3) Setelah  pemohon  membayar  panjar  perkara  kasir  memberi  tanda lunas dalam SKUM dan Menyerahkan kembali pada pemohon.
26 Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Polewali, Diakses pada rabu 25 Agustus 2021 pukul 09:00.
27 Nicky Aulia Widadio, Penerapan batas usia belum efektif cegah perkawinan anak di Indonesia, aa.com.tr, diakses pada Rabu 25 Agustus 2021.
c. Meja II Pemohon kemudian menghadap ke meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II:
1) Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir.
2) Menyerahkan  satu  lembar  surat  permohonan  yang  telah  terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.
Proses  penyelesaian  perkara  permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan
Agama,  Ketua  Majelis  Hakim  setelah  menerima  berkas  perkara,  bersama-sama hakim  anggotanya  mempelajari  berkas  perkara.  Kemudian  menetapkan  hari  dan tanggal  serta jam kapan  perkara itu disidangkan  serta memerintahkan  agar pihak dipanggil  untuk  datang  menhadap  pada  hari,  tanggal,  dan  jam  yang  telah ditentukan.  Kepada  para  pihak  diberitahukan  pula  bahwa  mereka  dapat mempersiapkan  bukti-bukti  yang  diajukan  dalam  persidangan.  Setelah persidangan  dibuka  dan  dinyatakan  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis, maka  para  pihak  berperkara  dipanggil  ke  ruang  persidangan.  Kemudian  Ketua Majelis  membacakan  surat  permohonan  pemohon  yang  telah  didaftarkan  di kepaniteraan  Pengadilan  Agama.  Selanjutnya  Ketua  Majelis  memulai pemeriksaan dengan pernyataan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon  dan  calon  anak  pemohon  secara  bergantian.  Kemudian  Ketua  Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat;
1) Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepada desa atau kelurahan.
2) Surat  pemberitahuan  penolakan  melangsungkan  perkawinan  Model  N-9 yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama.  Selanjutnya  Ketua  Majelis menyatakan siding diskors untuk musyawarah.
Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari luar persidangan.  Setelah  musyawarah  selesai,  kemudian  dibacakan  penetapan  yang amarnya sebagai berikut mengadili.
1) Mengabulkan permohonan pemohonan.
2) Menetapkan  memberi  dispensasi  kepada  pemohon  untuk  menikahkan anaknya bernama si A dengan si B.
3) Membesarkan biaya perkara sebesar Rp. … (…) kepada pemohon. Setelah membaca penetapannya, Ketua Majelis menyatakan siding ditutup.
Faktor-Faktor  Yang  Menghambat  Evektivitas  Undang-Undang  Nomor  16
Tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam  penerapan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  secara  efektif  khususnya  di  bawah  naungan Pengadilan Agama Polewali.
1. Faktor hamil diluar nikah
Pergaulan dikalangan remaja saat ini sangatlah perlu di perhatikan.  Data dari Ibu Dewiati selaku kepada Pengadilan Agama Polewali mengatakan “anak remaja dimasa mudanya apabila kecelakaan atau kedapatan melakukan seks dengan lelaki yang bukan mahramnya akan di nikahkan oleh masyarakat setempat. Masyarakat setempat  meyakini,  zina  yang  dilakukan  oleh  dua  pasangan  yang  tidak  sah  akan mendatangkan  azab  dari  yang  maha  kuasa”. 28 Berkaitan  dengan  data  diatas, tentulah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak bisa lagi dilaksanakan. Dan ada  pula  kecendrungan  masyarakat  yang  menanggapi  secara  emosional  ketika anak yang kedapatan berzina tidak di nikahkan.
2. Faktor ekonomi
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  pihak  Pengadilan  Agama, Orang  tua  yang  tidak  mampu  menyekolahkan  anaknya  ke  jenjang  yang  lebih tinggi beranggapan bahwa menikahkan anaknya adalah pilihan yang tepat karena dapat  mengurangi  beban  orang  tua.  Hal  itulah  yang  menjadi  alasan  pemohon (orang  tua)  mengajukan  dispensai  perkawinan  ke  pengadilan  dengan  harapan bahwa  pasangan  anaknya  dapat  meringankan  beban  orang  tua  dan  juga  dapat hidup lebih baik. Namun dari kasus permohonan dispensasi tersebut calon wanita dinikahkan dengan calon suami yang kehidupan  ekonominya sama rendah, sama saja tidak jauh beda dari orang tua.
3. Faktor pendidikan
Rendahnya pendidikan orang tua adalah faktor pemicu anak dinikahkan pada usia  muda.  Menurut  Ibu  kepala  Pengadilan Dewiati,  S.H.,  M.H, Orang  tua  yang berpendidikan  rendah  cenderung  beranggapan  bahwa  anak  perempuan  walaupun sekolah tinggi tetap saja nanti akan di dapur. Pemikiran yang klasik menyebabkan anak  terutama  anak  perempuan  sering  kali  dinikahkan  pada  usia  dibawah  umur, hal ini biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan yang memiliki pemikiran yang kurang luas akan pentingnya pendidikan untuk anak karena memang banyak dari masyarakat  tersebut  memiliki  pendidikan  yang  rendah  dan  mereka  beranggapan bahwa pendidikan tinggi untuk anak perempuan tidak penting.
4. Faktor lingkungan
Alasan orang tua segera menikahkan anaknya dalam usia muda adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat  mempelai  perempuan  yang  mereka  inginkan  bersama.  Keinginan  adanya ikatan  tersebut  akan  membawa  keuntungan-keuntungan  bagi  kedua  belah  pihak, yaitu  dimana  mempelai  laki-laki  setelah  menikah  tinggal  di  rumah  mertua  serta anak  laki-laki  tersebut  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bantuan  tenaga  kerja  bagi mertuanya.  Dimana  perkawinan  tersebut  dilatar  belakangi  oleh  pesan  dari  orang tua  yang  telah  meninggal  dunia  (orang  tua  mempelai  perempuan  atau  orang  tua mempelai  laki-laki)  yang  sebelumnya  diantara  mereka  pernah  mengadakan
28 Wawancara dengan Dewiati, tanggal 26 Agustus 2021
perjanjian  sebesanan  agar  tali  persaudaraan  menjadi  kuat.  Selain  itu  untuk memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat dan untuk mencegah adanya perkawinan  dengan  orang  lain  yang  tidak  disetujui  oleh  orang  tua  atau  kerabat yang bersangkutan dengan dilaksanakannya perkawinan tersebut. 29
5. Faktor budaya
Faktor  budaya  juga  turut  mengambil  andil  yang  cukup  besar,  karena kebudayaan  ini  diturunkan  dan  sudah  mengakar  layaknya  kepercayaan.  Dalam budaya  Mandar,  anak  perempuan  yang  tidak  segera  menikah  diangggap mempermalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya. Atau jika ada orang yang secara finansial dianggap sangat mampu dan meminang anak mereka, dengan tidak memandang usia atau status pernikahan, kebanyakan orang tua menerima pinangan tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih  cerah,  dan  tentu  saja  ia  diharapkan  bisa  mengurangi  beban  sang  orang  tua. Tak  lepas  dari  hal  tersebut,  tentu  saja  banyak  dampak  yang  tidak  terpikir  oleh mereka sebelumnya. Dengan adanya pembatasan usia perkawinan, Fungsi-fungsi pokok keluarga diharapkan berjalan dengan baik.
Namun  meski  demikian  Pengadilan  Agama  Polewali  tetap  melakukan  upaya agar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berjalan Efektif. Adapun upaya yang dilakukan Pengadilan Agama adalah :
1. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Dalam  hal  mensosialisasikan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama memiliki tujuan yang sama dengan KUA di  setiap  daerah  di  Kabupaten  Luwu  Utara  khusunya  mengenai  pasal  7  ayat  1 mengenai  batas  umur  seseorang  boleh  melangsungkan  perkawinan.  Pengadilan Agama juga Memiliki program tersendiri dalam hal mensosialisasikan segala hal khususnya perkawinan dibawah umur.
2. Melakukan sidang keliling
Sidang  Keliling/  Pelayanan  terpadu  merupakan  suatu  program  yang dilakukan untuk melaksanakan persidangan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya tentang perkawinan dibawah umur.
Berdasarkan  analisa  di  lapangan  dan  hasil  survey  di  persidangan,  maka ditemukan  fakta-fakta  terhadap  dampak  revisi  Undang-undang  Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah umur perkawinan anak perempuan dari umur minimal 16 tahun menjadi 19 tahun, yang antara lain adalah sebagai berikut:
1. Terjadi  lonjakan  perkara  permohonan  dispensasi  kawin  secara  drastis  di Pengadilan Agama sejak dilakukan revisi.
29 M. Halilurrahman , Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Pernikahan Usia Dini , dalam Jurnal Ilmuah Syariah, (Sangkapura : JURISY press, 2021), h. 39
2. Menambah  beban  masyarakat  dalam  menyikapi  revisi  Undang-undang perkawinan  tersebut,  karena  bila  masyarakat  ingin  menikahkan  anaknya yang  belum  berumur  19  tahun  harus  mengajukan  permohonan  dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan kewajiban mengikuti segala prosedur berperkara. Di samping itu pula, ada beban biaya yang harus dikeluarkan masyarakat,  baik  dalam  mendaftarkan  perkara  maupun  untuk  akomodasi dan transportasi.
3. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat pencari keadilan melakukan permohonan dispensasi kawin antara lain adalah sebagai berikut:
a. Pernikahan dilakukan atas keinginan anak, tanpa paksaan.
b. Pernikahan dilakukan adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan asusila (khalwat, ikhtilath, dan atau zina)
c. Tingkat  perekonomian  masyarakat  yang  lemah  (untuk  membantu mengurangi beban ekonomi keluarga).
d. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah atau putus sekolah.
e. Pandangan  ataupun  steorotip  masyarakat  yang  antara  lain  menilai bila  anak  gadis  sudah  dipinang  maka  wajib  dinikahkan  dan  umur 17-18 tahun adalah umur yang ideal untuk menikah, artinya orang yang  secara  undang-undang  masih  disebut  anak  tidak  dianggap anak-anak  lagi  oleh  masyarakat,  tetapi  sudah  dewasa  dan  harus mandiri.
f. Karena umur anak sudah dewasa, terutama yang telah berumur 18 tahun dan telah menamatkan studinya pada tingkat menengah atas, dan ingin berumah tangga.
Revisi undang-undang perkawinan dengan menambah ambang batas umur perkawinan bagi anak perempuan pada faktanya menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat  pencari  keadilan  dan  berdampak  dalam  pelaksanaannya  yang berbanding terbalik dengan harapan undang-undang.
Mengingat  usia  anak  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002  Pasal  1  ayat  (1)  “Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan”,  maka  ditetapkan umur  perkawinan  minimal  19  tahun  adalah  melebihi  umur  anak  daripada ketentuan  Undang-Undang.  Lalu  pada  Pasal  2  disebutkan  “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Hak Anak meliputi :
a. non diskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak”.
Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan, bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi  terwujudnya anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan  sejahtera”.  Selanjutnya Pasal 4 disebutkan, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Pernikahan  adalah  gerbang  menuju  masa  depan  bagi  setiap  insan,  mempunyai pasangan yang sah adalah ikatan yang suci, untuk merajut kebahagiaan hakiki di hari  akhir  nanti.  Oleh  karena  itu  banyak  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam menentukan batas usia minimal perkawinan.
Untuk efektifitas pemberlakuan revisi UU perkawinan tersebut yang menyangkut usia  minimal  perkawinan  membutuhkan  berbagai  pemenuhan,  antara  lain pemerintah  sebaiknya  terlebih  dahulu  memberikan  pelayanan  pendidikan  yang merata  bagi  seluruh  rakyat  sampai  ke  pelosok  desa  seperti  wajib  belajar  9  tahun itu dengan benar-benar dapat diterapkan seluruhnya. Kemudian harus pula diiringi peningkatan  ekonomi  masyarakat  secara  signifikan  dan  menyeluruh  serta sosialisasi yang menyentuh.
Melihat begitu meningkatnya laju perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali dapat disimpulkan, bahwa secara defacto revisi Undang-undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  menjadi  Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2019,  mengenai  penambahan  batas  minimal  usia  perkawinan  anak  perempuan dapat dinilai tidak efektif dan membutuhkan evaluasi mendalam.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Pembatasan  usia  minimal  perkawinan  yaitu  19  tahun  untuk  laki-laki  maupun perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permohonan dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Polewali.  Total  ada  sebanyak  464 permohonan  dispensasi  nikah.  Sedangkan  sebelum  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  berlaku,  sejak  bulan  Oktober  tahun  2018  sampai  September  2019 selama  setahun  total  ada  97  permohonan.  Ini  menunjukkan  bahwa  perubahan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019 tidak evektif.
Hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya pembatasan usia minimal  perkawinan demi kesejahteraan hidup  kedua mempelai kedepannya.
Saran
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  maka  peneliti  akan  memberikan  saran kepada  seluruh  pihak  yang  bersangkut  guna  untuk  dapat  mengurangi  terjadinya perkawinan dibawah umur, sebagai berikut :
1. Bagi  pemerintah  yang  bersakutan  khususnya  Pengadilan  Agama  dalam menangani  perkawinan,  agar  lebih  selektif  lagi  dalam  menerima, memeriksa,  dan  memutuskan  perkara  dispensasi  agar  tidak  terjadinya pemalsuan umur dan perkawinan dibawah umur.
2. Bagi  Orang  tua  yang  memiliki  anak  laki-laki  maupun  perempuan  untuk lebih  waspada  dan  menjaga  anaknya  khusunya  orang  tua  yang  memiliki anak perempuan.
3. Bagi  remaja  yang  belum  menikah  sebaiknya  terlebih  dahulu  mengetahui dan  memahami  faktor-faktor  dan  dampak  yang  akan  terjadi  dari perkawinan dibawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA
A,  M.  M.  (2019).  Peran  United  Nations  Children  Fund  (UNICEF)  dalam penanggulangan  nikah  usia  dini. eJournal  Ilmu  Hubungan  Internasional , 1337-1348.
ABC.  (2019). Pengadilan  Agama  Didesak  Perketat  Izin  Dispensasi  Perkawinan Anak. Jakarta: Tempo.com. ANDRIANI,  A.  (2012). Efektivitas  Undang  Undang  No  1  Tahun  1965  tentang Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama  terhadap Kerukunan Beragama. Jakarta: Tesis FH UI.
Anshary,  M.  (2021,  Agustus).  Sejarah  Pengadilan  Agama  polewali. Pengadilan Agama Polewali.NET .
Armia. (2018). fikih Munakahat. Medan: Manhaji.
Bustomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Usia Umur Perkawinan  Menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perkawinan  Indonesia). Yudisia 7 , 22-26.
Halilurrahman,  M.  (2019).  Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang Batas Pernikahan Usia Dini. sangkapura: Jurisy Press.
Heryanti,  B.  (2021).  Implementasi  Perubahan  Kebijakan  Batas  Usia  Pernikahan. Jurnal Ius Constituendum | Volume 6 Nomor 2 April 2021 , 121-142. Ilma, M. (2019). Regulasi Dspensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi  Aanak Pasca Lahirnya Undang undang  No  16 Tahun 2019. Vol. : 2 (2), 2020, 133-166 , 133-164.
Nasution,  H.  (2019).  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  Tentang  Usia Perkawinan Di Indonesia. 1-44.
Nuroniyah, W.  d. (2011). Hukum Perkawinan  Islam di  Indonesia  Perbandungan Fiqh dan Hukum Positif. Yogyakarta: CV. Citra Utama. Saleh, K. W. (1908). Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Septiana,  S.  W.  (2020).  Implementasi  Batas  Minimal  Usia  Pernikahan Berdasarkan Undang undang No 16 Tahun 2019. 6-8.
Soekanto,  S.  (2008). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soffa, N. B. (2020). Studi Komparatif Undang undang No 16 Tahun 2019. 1-42. Sulfadly. (2021, Agustus). Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Polewali. Pengadilan Agama Polewali.NET . Summa,  M.  A.  (2005). Hukum  Keluarga  Islam  Di  Dunia  Islam. Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Supriadi,  D.  (2011). Fiqh  Munakahat  Perbandingan(dari  tekstualitas  sampai legislasi). Bandung: Pustaka Setia.
Susanto,  V.  M.  (2021).  Efektivitas  Batas  Usia  Perkawinan  Dan  Dispensasi Perkawinan No 16 Tahun 2019.
Syauqi.  (2021,  Agustus).  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  Pengadilan Agama.
Thaib, E. J. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. AS-Syam , 46.
Theadora Rahmawati, Q. ‘. (2019). Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini pada KUA  kec.Gendoman. Al-Manhaj:  Journal  of  Indonesian  Islamic  Family Law , 142-160.
Tjandrasari,  W.  Y.  (1987). Efektivitas  Hukum  dalam  Masyarakat. Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan.
Undang-Undang No 3 Tahun 1997. (n.d.).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  26  ayat  (1). (n.d.).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  54  tahun  2007  tentang  Perlindungan  Anak. (n.d.). Bandung: Citra Umbara.