## Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Eddy Asnawi 1 , Birman Simamora 2 , Andrizal 3
1 University of Lancang Kuning, E-mail: eddyasnawi@yahoo.com
2 University of Lancang Kuning, E-mail: birman@unilak.ac.id
3 University of Lancang Kuning, E-mail: andrizal.rokan97@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 8 Agustus 2021 Diterima: 29 September 2021 Terbit: 30 September 2021
Keywords: Otonomi Khusus, Eksistensi, Negara Kesatuan If we look at the difference in authority between the status of Otsus and the status of ordinary autonomy, such as the use of the flag as a  cultural  symbol,  the  formation  of  local  Aceh  political  parties, regional hymns/songs although they are not symbolic expressions. sovereignty as an independent country, but something that is very dangerous  and  can  weaken/extend  the  Existence  of  the  Unitary State of the Republic of Indonesia. If the central government is not consistent  in  implementing  special  autonomy,  it  will  have  a negative  impact  on  the  existence  of  the  Unitary  State  of  the Republic of Indonesia, because it is feared that Aceh and Papua will easily be separated from the Unitary State of the Republic of Indonesia. The problems in this research are as follows: 1). How Special Autonomy Towards the Existence of the Unitary State of the Republic of Indonesia? 2). Does Special Autonomy Strengthen or Weaker the Existence of the Unitary State of  the Republic of Indonesia?  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  and  explain comprehensively about "Special Autonomy for the Unitary State of the Republic of Indonesia". The research method used in this study is a normative legal researcher. Normative legal research is legal  research  conducted  by  examining  library  materials  or secondary data. “Normative legal research is also called doctrinal legal research or library research or document study because it is aimed at written legislation or other legal materials. According to Fiter Mahmud Marzuki: "every type of legal research is always "normative".  The  results  The  results  of  the  research  and discussion show that the Special Autonomy of the Papua Province is  intended  to  achieve  justice,  uphold  the  rule  of  law,  respect human rights, accelerate economic development, improve welfare and the progress of society. Papua, in the context of equity and balance with the progress of other provinces. Setting and enacting the  Special  Autonomy  Law  (UU  Otsus)  for  the  Provinces  of Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAD)  and  Papua  Province,  the author argues that its main purpose is as a binding legal basis for conflict  resolution  (end  violence)  in  the  two  provinces.  Special Autonomy based on a philosophical foundation is to maintain the existence of the Unitary State of the Republic of  Indonesia. The granting of special autonomy based on the juridical basis stated in the constitution, namely Article 18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, has stated that the state recognizes and respects special or special regional government units regulated by law.  Researcher's  opinion  that  Special  Autonomy  when  viewed from  Norm  Regulations  Can  Strengthen  the  Existence  of  the
Unitary State of the Republic of Indonesia, but if viewed from the substance of the authority given to the regions of Naggroe Aceh Darussalam Province and Papua Province, this is the Emberio of the Establishment of the Indonesian Federation State.

## Abstrak
Kata kunci: Otonomi Khusus, Eksistensi, Negara Kesatuan
Corresponding Author: Eddy Asnawi, E-mail: eddyasnawi@yahoo.com
DOI: Jika dilihat dari perbedaan kewenangan antara status Otsus dan  status  otonomi  biasa,  seperti  penggunaan  bendera sebagai  simbol  budaya,  pembentukan  partai  politik  lokal Aceh,  himne/lagu  daerah  meskipun  bukan  merupakan ekspresi simbol. kedaulatan sebagai negara merdeka, tetapi sesuatu yang sangat berbahaya dan dapat melemahkan/memperpanjang Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika pemerintah pusat tidak konsisten dalam  melaksanakan  otonomi  khusus  maka  akan berdampak  negatif  terhadap  eksistensi  NKRI,  karena dikhawatirkan  Aceh  dan  Papua  akan  mudah  lepas  dari NKRI.  Adapun  permasalahan dalam  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut:  1).  Bagaimana  Otonomi  Khusus  Menuju Keberadaan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia?  2). Apakah Otonomi Khusus Memperkuat atau Memperlemah Eksistensi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia?  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan menjelaskan  secara  komprehensif  tentang  “Otonomi Khusus  Untuk  Adanya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia”.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  peneliti  hukum  normatif.  Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder. “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena  ditujukan  pada  peraturan  perundang-undangan tertulis atau bahan hukum lainnya. Menurut Fiter Mahmud Marzuki:  “setiap  jenis  penelitian  hukum  selalu “normatif”..Hasilnya  Hasil  penelitian  dan  pembahasan menunjukkan  bahwa  Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua dimaksudkan  untuk  mewujudkan  keadilan,  menegakkan supremasi  hukum,  menghormati  hak  asasi  manusia, mempercepat  pembangunan  ekonomi,  meningkatkan kesejahteraan  dan  kemajuan  masyarakat  Papua,  dalam rangka  pemerataan  dan  seimbang  dengan  kemajuan provinsi  lain.  Pengaturan  dan  pemberlakuan  Undang- Undang  Otonomi  Khusus  (UU  Otsus)  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam  (NAD)  dan  Provinsi  Papua,  penulis berpendapat  bahwa  tujuan  utamanya  adalah  sebagai landasan hukum yang mengikat bagi penyelesaian konflik (mengakhiri kekerasan) di kedua provinsi. Otonomi Khusus berdasarkan  landasan  filosofis  adalah  untuk  menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi  khusus  berdasarkan  landasan  yuridis  tersebut dalam  konstitusi  yaitu  Pasal  18B  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah  dinyatakan bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan
pemerintah daerah yang bersifat khusus atau khusus yang diatur  oleh  hukum.  Pendapat  Peneliti  bahwa  Otonomi Khusus  jika  dilihat  dari  Peraturan  Norma  Dapat Memperkuat  Eksistensi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  namun  jika  dilihat  dari  substansi  kewenangan yang  diberikan  kepada  daerah  Provinsi  Naggroe  Aceh Darussalam  dan  Provinsi  Papua,  inilah  Emberio Terbentuknya Negara Federasi Indonesia.
.

## I. Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  Negara  yang  menganut  Bentuk  Negara  Kesatuan  (Unitary State) namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem Pemerintahan Daerah dalam Negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Federalisme seperti Otonomi Daerah.  Ada  sebuah  kolaborasi  yang  “unik”  berkaitan  dengan  prinsip  kenegaraan  di Indonesia. Hal ini dapat dilihat utamanya pasca reformasi.
Negara  Indonesia  ialah  Negara  Kesatuan  yang  berbentuk  Republik.    Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menunjukkan  kepada kita  bahwa  susunan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  bersusun  tunggal. Artinya tidak ada negara dalam negara, seperti halnya negara federal. Konsekuensi dari pilihan  bentuk  negara  kesatuan  ini  maka  penyelenggaraan  pemerintahan  pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah pusat. 1
Mengingat  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  sangat  luas  dengan beribu-ribu  pulau,  aneka  ragam  suku,  ras  dan  budaya  sudah  dapat  dipastikan  tidak mungkin segala sesuatunya diatur secara terpusat oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu para pendiri negara (the founding fathers) Republik Indonesia bersepakat menetapkan Bentuk Negara Kesatuan dengan pembagian daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan  tetap  memandang  dan  mengingati  dasar  permusyawaratan  dalam  sistem pemerintahan  negara,  dan  hak-hak  asal-usul  dalam  daerah-daerah  yang  bersifat istimewa.
Setelah perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 tahap pertama tahun 1999 sampai dengan tahap yang keempat tahun 2002 yang dilakukan oleh MPR membawa implikasi  terhadap  perubahan  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia,  termasuk di dalam Pasal 18 UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah. 2
Dari bunyi Pasal 18 Ayat (5)  dan 18 B UUD 1945 di atas jelaslah bagi kita bahwa Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  kekuasaannya  dipencar  ke  daerah- daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah
1 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia , (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Edisi Revisi, Cet. Kedua, 2005), hlm. 119.
2 Saldi  Isra, Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Implikasinya  terhadap  sistim  Ketatanegaraan Indonesia, dalam Jurnal  Hukum Respublikca Fakultas Hukum Universitas Lancang  Kuning No.3 Vol.2, (Pekanbaru : Oktober 2002), hlm.18.
untuk  mengurus  dan  mengatur  rumah  tangga  sendiri  melalui  desentralisasi  atau dekonsentrasi.
Ini berarti bahwa daerah-daerah itu mendapat hak yang datang dari atau diberikan oleh pemerintah  pusat  berdasarkan  undang-undang  atau  konstitusi.  Sedangkan  negara federal  adalah  negara yang  terdiri  dari negara-negara  bagian  yang  merdeka  kedalam, tetapi  dengan  kedaulatan  keluar  yang  dilakukan  sepenuhnya  oleh  pemerintah  pusat (federal) berdasarkan penyerahan kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian yang dimuat dalam konstitusi. 3
Jika  kekuasaan  di  dalam  negara  kesatuan  datang  dari  pusat  yang  diberikan  kepada daerah  melalui  desentralisasi  dan  dekonsentrasi  maka  kekuasaan  pusat  di  negara federasi  justru  datang  dari  negara-negara  bagian  yang  bersepakat  memberikan kekuasaan kepada pemerintah pusat. Urusan yang kemudian menjadi kekuasaan pusat di negara federasi biasanya meliputi empat hal, yaitu : Moneter, Hubungan luar negeri, Peradilan, dan Pertahanan Keamanan (scurity).
Perdebatan  tentang  bentuk  negara  tetap  merupakan  sebuah  persoalan  yang  selalu muncul  sekalipun  hal  itu  sebenarnya  sesuatu  yang  klasik.  Sejak  masa  transisi  dari pemerintahan Orde Baru muncul lagi usulan dari berbagai pihak bahwa bentuk negara yang  bersifat  “Federasi”  merupakan  salah  satu  alternatif  yang  terbaik  agar  supaya keutuhan Negara Indonesia dapat dipelihara. 4
Perdebatan  tentang  pilihan  bentuk  negara  “Federalisme”  atau  “Kesatuan”  bukanlah merupakan harga mati, karena ada kemungkinan untuk memunculkan model lain selain dari  kedua  pilihan  tersebut,  misalnya  kita  tidak  perlu  terpaku  pada  bentuk  tetapi sebaiknya,  kita  lebih  mengutamakan  pada  subtansinya,  sehingga  dapat  saja  sebuah negara berbentuk Kesatuan tetapi subtansinya adalah Federasi.
Konsep otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam Negara Federal, dimana pada  umumnya  dipahami  bahwa  dalam  sistem  Federal,  konsep  kekuasaan  asli  atau kekuasaan sisa (residual power) berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem Negara  Kesatuan  (unitary),  kekuasaan  asli  atau  kekuasaan  sisa  itu  berada  di  pusat sehingga  terdapat  pengalihan  kekuasaan  pemerintah  dari  pusat  ke  daerah  padahal dalam  Negara  Kesatuan  idealnya  semua  kebijakan  terdapat  di  tangan  Pemerintahan Pusat.
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan  pengaturan,  pembagian,  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi,  peran  serta  masyarakat,  pemerataan,  keadilan,  serta  memperhatikan keanekaragaman daerah.
3 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta :  Pustaka LP3ES, Cet. Pertama , 2006), hlm. 222
4 Syaukani,  Affan  Gaffar,  M.  Ryaas  Rasyid, Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan ,  (Yogyakarta  : Pustaka pelajar, 2003), hlm. 1.
Kebijakan desentralisasi asimeteris atau pemberian otonomi khusus kepada suatu daerah bukan  sesuatu  yang  baru  di  Indonesia.  Pola  relasi  khusus  antara  Pemerintah  Pusat dengan  Pemerintah  Daerah  sudah  dipraktikkan  sejak  tahun  1950.  Pada  waktu  itu Pemerintah Pusat memberikan kekhususan beruapa daerah “Istimewa” kepada Provinsi Aceh  dan  Provinsi  Yogyakarta,  dengan  sebutan  (Pemerintah  Daerah  Istimewa). Pertimbangan  memberikan  status  istimewa  bagi  Aceh  dan  Yogyakarta  adalah  terkait dengan faktor historis dan kultural. Pemerintah Pusat juga memberikan status otonomi khusus kepada Provinsi Aceh, Papua Papua dan Papua Barat.
Otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat diatur melalui Undang-undang Nomor 21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Papua.  UU  ini  mengatur  kewenangan- kewenangan  Provinsi  Papua  dalam  menjalankan  Otonomi  Khusus.  Pemerintahan Daerah  Provinsi  Papua  terdiri  atas  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Papua  (DPRP)  sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif.
Dalam  rangka  penyelenggaraan  Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua  dibentuk  Majelis Rakyat  Papua  (MRP)  yang  merupakan  representasi  kultural  orang  asli  Papua  yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan  berlandaskan  pada  penghormatan  terhadap  adat  dan  budaya,  pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
Pemberian  status  otonomi  khusus  bagi  Aceh  di  atur  berdasarkan  Undang  Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mencabut UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang Pemerintahan  Aceh  mengatur  beberapa  kekhususan,  antara  lain,  terkait  dengan Kewenangan Khusus Gubernur Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh/Kabupaten/Kota  (DPRA/K),  Partai  Politik  Lokal,  Wali  Nanggroe,  pengakuan terhadap Lembaga Adat, Syari’at Islam, dan Mahkamah Syar’iyah.
Dalam  diktum  menimbang  dikemukakan  bahwa  pemerintahan  mengakui    dan menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah  yang  bersifat  khusus  atau  istimewa  terkait  dengan  salah  satu  karakter  khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi; ketahanan  dan  daya  juang  tinggi  tersebut  bersumber  dari  pandangan  hidup  yang berlandaskan  syari’at  Islam  yang  melahirkan  budaya  Islam  yang kuat,  sehingga Aceh menjadi  daerah  modal  bagi  perjuangan  dalam  merebut  dan  mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan  pembangunan  di  Aceh  belum  dapat  sepenuhnya  mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik; dan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara  damai,  menyeluruh,  berkelanjutan,  dan  bermartabat  dalam  kerangka  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari era Orde Lama (ORLA), era Orde Baru (ORBA) hingga sekarang ternyata Negara Kesatuan tidak dapat mewujudkan amanat kemerdekaan sebagaimana yang diharapkan.
Bahkan  “slogan”  persatuan  tiap  kali  dipidatokan  oleh  presiden  Soekarno  maupun Jendral  Soeharto,  kalau  kita  mau  jujur  pada  diri  kita  “ternyata  juga  tidak  pernah terwujud” sebagaimana yang seharusnya. Pelbagai pertentangan di antara pihak-pihak kekuatan politik dan massa selalu saja tampil, baik itu setengah terbuka maupun terbuka sama sekali, walau hal ini sering bahkan setiap kali diusahakan untuk ditutup-tutupi. 5
Secara hukum pemerintahan daerah pada era 1945 -1959 dapat dikualifikasikan sebagai hukum  yang  berkarakter  sangat  responsif/populistik  karena  luasnya  otonomi  yang diberikan  kepada  daerah.  Pada  era  pemerintah  daerah  sangat  leluasa  mengatur  dan mengurus rumah tangganya sendiri dibawah azas otonomi nyata seluas-luasnya 6 .
Pemberlakuan otonomi daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 telah membawa implikasi  yang  luas  dan  serius.  Otonomi  daerah  merupakan  fenomena  politis  yang menjadikan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  sentralistik-birokratis  ke  arah desentralistik-partisipatoris. Paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan  otonomi  penuh,  luas  dan  bertanggungjawab  pada  daerah  kabupaten  dan kota.  Perubahan  ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  efektivitas  pelayanan masyarakat,  menumbuhkan  semangat  demokratisasi  dan  pelaksanaan  pembangunan daerah  secara  berkelanjutan,  dan  lebih  jauh  diharapkan  akan  menjamin  tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah.
Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (6) menjelaskan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Dalam  hal  pemberian  otonomi  khusus  kepada  Aceh  dan  Papua  penulis  melihat penggunaan bendera sebagai simbol budaya, pembentukan Partai Politik Lokal, Himne (lagu)  daerah  walaupun  itu  bukan  merupakan  ekspresi  simbol  kedaulatan  sebagai negara merdeka, akan tetapi sesuatu hal yang sangat berbahaya terhadap NKRI, dalam pandangan  penulis  hal  ini  dapat  melemahkan  (merenggangkan)  NKRI,  karena  bukan tidak  mungkin  akan  menjadi  senjata  bagi  kedua  provinsi  tesebut  untuk  mengibarkan benderanya dengan alasan simbol kebudayaan.
Kebijakan  pemberian  otonomi  khusus  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat diberikan kepada dua wilayah yang mengalami krisis integrasi, yaitu Aceh dan Papua. Otonomi  khusus  adalah  suatu  kebijakan  publik  pemerintah  untuk  menjaga  keutuhan bangsa dan negara dari kecenderungan perpecahan atau disintegrasi bangsa, sekaligus merajut tali persatuan dan kesatuan yang lebih kokoh dalam ikatan NKRI. Juga untuk menyelesaikan  penyebab  konflik  disintegrasi  bangsa,  mempercepat  pembangunan
5 Anhar  Gonggong,  dalam  buku  Husnu  Abadi, Mencari  Format  Otonomi  Khusus  Buat  Provinsi  Riau, (Pekanbaru : UIR Press, 2003), hlm 96.
6 Syaukani HR dkk, Otonomi Daerah Negara Kesatuan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. II, 2003), hlm. 123.
daerah  dan  memulihkan  hubungan  antar  pusat  dan  daerah  dalam  suatu  keakraban nasional yang kokoh.
Dalam Undang-Undang Otonomi khusus itu telah mengatur mengenai: 70% dari royalti pertambangan  minyak  dan  gas  akan  disalurkan  kepada  wilayah  tersebut  (yang  akan dikaji  ulang  dalam  periode  25  tahun  kemudian);  pendapatan  royalti  sebesar  80%  dari hutan dan perikanan pendapatan dana yang berasal dari Alokasi Dana Umum Nasional seperti juga yang lainnya dalam otnomi biasa. Pembagian pendapatan ditetapkan 80% bagi  Papua dan  20%  bagi  pemerintah  pusat.  Pendapatan  yang  diperolah dari  proyek- proyek di Papua barat khususnya tambang emas dan tembaga Freeport/Rio Tinto.
Dari  penelusuran  yang  dilakukan,  penulis  belum  menemukan  tulisan  secara khusus  “ Otonomi Khusus  Terhadap  Eksistensi  Negara  Kesatuan  republik Indonesia.” Penelitian ini merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan pelagiasi  dari  hasil  kaya  penulis  lain. Secara  umum  sudah  banyak  yang    menulis tentang otonomi khusus Papua, antara lain:
1. Tesis  Sofia  Bonsapia    No.  Mhs.  07.1164/PS/MIH  Pprogram  Studi  Magister  Ilmu Hukum    Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta  tahun  2008 dengan Judul:  “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Otonomi  Khusus  Papua”.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  MRP  sudah melaksanakan  Tugas  dan  wewenangnya  sesuai  amanat  otonomi  khusus  papua, Kewenangan  MRP  menurut  otonomi  khusus  benar-benar  dapat  memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak  orang  asli  papua  dan  Faktor-faktor  yang merupakan  kendala  atau  hambatan  MRP  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya; \
2. Fransiskus  Xaverius  Takerubun  NPM  060509536  Program  Studi    Ilmu  Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara dan Pemerintahan  Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2011 dengan Judul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire Sebagai Daerah Otonom Dalam Meningkatkan  Kesehatan Masyarakat Di Era  Otonomi  Khusus”.  Hasil  penelitian,  kabupaten/kota  merupakan  satuan wilayah pemerintah yang rentang jaraknya relatif dekat dengan masyarakat. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 59 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2008  tentang  kabupaten  Nabire  dalam  meningkatkan  kesehatan  masyarakat perubahan atas UU No 21 tahun 2001, maka pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah  kabupaten/kota  berkewajiban  mencegah  dan  menanggulangi penyakit-penyakit  endemis  dan/atau  penyakit-penyakit  yang  membahayakan kelangsungan hidup penduduk;
3. Tesis Magdalena Maturbongs No. Mhs. 07.1165/PS/MIH  Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2008, dengan Judul : “Pembagian Wewenang  Antara  Pemerintah  Provinsi  Dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota Berdasarkan  Otonomi  Khusus  Papua”  Hasil    Penelitian  dan  pembahasan  yang terdiri  atas  sub  bab-sub  bab  yaitu:  Problematika  pembagian  wewenang  antara pemerintah  provinsi  dan  Pemerintah  kabupaten/kota,  sistem  pembagian wewenang otonomi Khusus secara konkrit dan teori pembagian wewenang yang mengandung asas keadilan.
4. Tesis Suryo Hilal, No. Pokok Mhs : 15912102  BKU : HTN/HAN Dengan Judul : “Gagasan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Kalimantan Timur”. Hasil  Penelitian dan pembahasan  Kaltim  memiliki  landasan  Historis  mengenai  bentuk  pemerintahan
sebelum  Indonesia  merdeka,  dan  setelah  Indonesia  merdeka  serta  telah  sesuai dengan Tafsir Mahkamah Konstitusi mengenai Keistimewaan suatu daerah, maka kaltim  dapat  digolongkan  status  sebagai  daerah  istimewa,  yaitu  Pemerintahan Kaltim  Masa  Pra  Konial,  diwilayah  kaltim  terdapat  beberapa  kerajaan,  seperti  : Kerajaan Mulawarman  sebagai kerajaan hindu tertua, Kerajaan Kutai Karta negara, Kerajaan Berau, Kerajaan Bulungan, Kerajaan Pasir Pemerintahan kaltim pada masa Kolonial  bisa  dilihat  dari  Struktur  Organisasi  Pemerintahan  Afdeeling  Ooest- Borneo  tahun  1910-1930  dan  Sturuktur  Organisasi  Pemerintahan  Afdeeling  Cost Borneo  Tahun  1930-1942,  keduanya  masih  mengakui  pemerintahan  kerajaan  di wilayah  kaltim  merupakan  daerah  diluar  non  pulau  jawa  yang  pertama  kali bergabung  dengan  Pemerintahan  RI  di  Yogyakarta  Periode  1950-1956,  ketika daerah  Swapraja  dirubah  Menjadi  Daerah  Istimewa  Daerah  Khusus.  Otonomi khusus di Aceh dan Papua, merupakan suatu desentralisasi asimetrik, sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam menyelesaian konflik bersenjata  yang  menginginkan  pemisahan  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  merdeka.  Penerapan  otonomi  khusus  tersebut  didasarkan  pada Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Daerah Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam,    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  serta    Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2004 tetang  tentang majelis  Rakayat Papua MRP pada batang tubuh bagian keempat yang atur tentang pembentukan MRP..
Atas  dasar  uraian  singkat  di  atas  maka  dalam  penelitian  ini  tim  mencoba  untuk melakukan  suatu  penelitian  yang  berjudul  “Otonomi  Khusus  Terhadap  Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia”

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative , dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni, pendekatan filosifis (philosochalapproach), pendekatan sejarah (historicalapproach), dan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach). Pendekatan peraturan  perundang-undangan  merupakan  regulasi  yang  bersangkutan  dengan  isu hukum  yang  sedang  dihadapi,  dengan  cara  menelaah  regulasi  yang  diberlakukan dengan  maksud  untuk  menemukan  pengaturan  dan  pemberian  otonomi  khusus terhadap eksistensi negara kesatuan repuplik Indonesia.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1. Prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dalam hubungan kekuasaan
Dalam suatu negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara  pemerintah  pusat  (central  goverment)  dengan  pemerintah  daerah  (local government) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (eenheid) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara kesatuan ialah pemerintah pusat. Adapun prinsip dan titik berat negara kesatuan ialah bahwa  pemegang  kekuasaan  tertinggi  atas  segenap  urusan  negara  ialah  Pemerintah Pusat (Centeral Goverment) sedangkan Pemerintah Daerah (Local Goverment) memiliki kewenangan/ kekuasaan di dasarkan pada penerapan asas desentralisasi.
Prinsip  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  dalam  hubungan  kekuasaan (gejagverhouding)  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  merupakan  salah satu cara untuk mengimplementasikan perinsip demokrasi. Atinya, perinsip demokrasi itu  harus  diimplementasikan  melalui  pemencaran  kekuasaan  baik  secara  horizontal maupun secara vertikal. 7
Menurut Mahfud MD, suatu kekuasaan yang tidak dipencar bukanlah kekuasaan yang dapat diterima di negara demokrasi, melainkan merupakan kekuasaan yang terjadi di negara-negara dengan sistem politik yang absolut dan otoriter. Pemencaran kekuasaan secara horinzontal (ke samping) melahirkan lembaga-lembaga negara di tingkat pusat yang berkedudukan sejajar seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang diatur dengan mekanisme  chek  and  blance,  sedangkan  pemencaran  kekuasaan  secara  vertikal melahirkan  Pemerintah  Pusat,  dan  Pemerintah  Daerah  otonom  yang  memikul  hak desentralisasi.
Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur apa saja kewenangan, hak dan kewajiban daerah. Sedangkan otonomi khusus dilaksanakan berdasarkan Undang-undang otonomi khusus yang sesuai dengan daerah tersebut.
Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat.  Istilah  otonomi  ini  dapat  diartikan  sebagai kebebasan rakyat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Dari segi ketata negaraan, masalah pemerintahan daerah adalah merupakan salah satu asfek  struktural  dari  suatu  negara  dan  perihal  pemerintahan  daerah  itu  sendiri  serta hubungannya  dengan  pemerintah  pusat  bergantung  kepada  bentuk  dan  susunan negaranya, yakni apakah negara itu berbentuk kesatuan atau berbentuk serikat. 8
Daerah  merupakan  bagian  yang  integral  dalam  sistem  politik  dan  pembangunan nasional,  karena  itu  garis  politik  dan  perundang-undangan  mengenai  pemerintahan daerah  harus  konsisten  dengan  wawasan  dan  sistem  politik  nasional.  Masalah pemerintahan  daerah  itu  merupaka  masalah  nasional  yang  berada  dalam  kerangka sistem politik nasional, dengan demikian konsep pemerintahan daerah tidak lain adalah sub  sistem  pemerintahan  nasional.  Oleh karena  itu  pengkajian masalah  pemerintahan daerah  terlebih  masalah  otonomi  khusus  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sistem pemerintahan nasional.
Di  sepanjang  sejarah  pertumbuhan  dan  perkembangan  ketatanegaran  Indonseia, khususnya  mengenai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  mengalami  pergeseran- pergeseran garis kebijaksanaan dan perubahan-perubahan aturan hukum, hal ini terjadi
7 Moh. Mahfud MD. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia  (Yogyakarta: Gama Media,1999), Hlm. 185
8 M. Solly Lubis, Perkembangan Garis Politik dan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah, (Bandung : Alumni, Cet. Pertama 1983), hlm. 138
untuk menemukan pola pemerintahan daerah yang benar-benar konsisten dengan isi dan semamangat UUD 1945.
Beberapa  ajaran  dan  teori  tentang  pemberian  otonomi  kepada  daerah  telah  dicoba diterapkan  melalui  undang-undang.  Kepustakaan  mengenal  beberapa  jenis  otonomi dilihat dari segi sistem yang di anut, yaitu teori otonomi materil, teori otonomi formal, teori otonomi rill, teori otonomi seluas-lusanya namun pada akhirnya Indonesia sampai pada  pilihan  ajaran  semangat  Pancasila  dan  UUD  1945  yang  berasas  persatuan  dan kesatuan bangsa yaitu otonomi yang “luas dan bertanggung jawab”.
Yang dimaksud dengan otonomi materiil, formil dan otonomi rill adalah :
a. Otonomi  Materil  adalah  urusan  yang  diserahkan  menjadi  urusan  rumah  tangga. Urusan tersebut diperinci secara tegas, pasti, diberi batas-batas, (limitativ), “zakelijk” dan  dalam  prakteknya  penyerahan  ini  dilakukan  dalam  undang-undang pembentukan daerah yang bersangukutan
b. Otonomi  Formal  adalah  sebaliknya  dari otonomi  materiil. Urusan yang  diserahkan tidak dibatasi dan tidak “zakelijk”. Daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan  mengurus  segala  sesuatu  yang  menurut  pandangannya  adalah  kepentingan daerah,  untuk kemajuan  dan  perkembangan daerah.  Batasnya  ialah,  bahwa  daerah tidak boleh mengatur urusan yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Selain daripada itu pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
c. Otonomi Rill adalah kombinasi atau campuran otonomi materiil dan otonomi formal. Di  dalam  undang-undang  pembentukan  daerah,  pemerintah  pusat  menentukan urusan-urusan yang dijadikan pangkal untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Penyerahan ini merupakan otonomi materiil. Kemudian setiap waktu daerah dapat meminta tambahan urusan kepada pemerintah pusat untuk dijadikan urusan rumah tangganya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah. Penambahan penyerahan  urusan  pemerintahan  daerah  dilakukan  dengan  undang-undang penyerahan masing-masing urusan.
Hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat Bagir Manan, bahwa ada tiga sistem rumah tangga daerah yakni :
1. Rumah tangga formal, dalam sistem ini pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur urusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci;
2. Rumah  tangga  materiil,  dalam  sistem  ini  ada  pembagian  wewenang,  tugas  dan tanggung jawab yang rinci antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
3. Rumah  tangga  nyata  (rill),  sistem  ini  lazim  disebut  sistem  otonomi  nyata  atau otonomi  rill.  Disebut  nyata  karena  isi  rumah  tangga  daerah  didasarkan  kepada keadaan faktor-faktor yang nyata.
Visi  otonomi  daerah  dapat  dirumuskan  dalam  tiga  ruang  lingkup  intraksinya  yang utama yaitu: Politik, Ekonomi, serta Sosial Budaya. Di bidang Politik, karena otonomi adalah  buah  dari  kibijakan  desentralisasi  dan  demokrasi,  maka  ia  harus  dipahami sebagai  sebuah  proses  untuk  membuka  ruang  bagi  lahirnya  penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas.
ISSN: 1978-1520
Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah untuk menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publikcum, common good common weal).
Menurut Roger H. Sultau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya “berkembang serta  menyelenggarakan  daya  ciptanya  sebebas  mungkin  (the  fresst  possible development and creative self-expression of its members)”. dan  menurut Harold J. Laski “menciptakan  keadaan  dimana  rakyatnya  dapat  mencapai  terkabulnya  keinginan- keinginan secara maksimal” (creation of those onditions under which the member of the state may attain the maximum satisfaction of their desires).
Tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  tercantum  di  dalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  “Untuk  membentuk  suatu  pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial.
Pada  awal  era  reformasi,  muncul  wacana  federalisme  yang  diusung  oleh  Amin  Rais dengan bendera Partai Amanat Rakyat (PAN). Menurut PAN, negara sebesar Indonesia akan  lebih  demokratis  jika  dikelola  secara  federal,  karena  cara  itu  lebih  memberi kebebasan  dan  keleluasaan  kepada  negara-negara  bagian  atau  daerah-daerah  untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dengan tetap terikat kepada Negara Republik Indonesia. Negara besar seperti Indonesia cenderung otoriter jika dikelola dalam bentuk negara kesatuan, karena dengan bentuk itu pasti akan terjadi upaya penyeragaman yang bersifat memaksa.
Desentralisasi  pada  hakikatnya adalah  untuk  menciptakan  efesiensi  dan  inovsi  dalam pemerintahan  daerah.  Disamping  itu  pengaturan  otonomi  khusus  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  akan  dapat  menimbulkan  disintegrasi  bangsa  apabila dalam penerapanya tidak konsisten dengan apa yang telah dituangkan dalam undang- undang itu sendiri, tetapi akan lebih dikhawatirkan lagi disintegrasi bangsa timbul akibat daerah-daerah  yang  tidak  diberi  otonomi  khusus  akan  memberontak,  oleh  sebab  itu penulis  berpendapat  bahwa  perbedaan  otonomi  khusus  dengan  otonomi  biasa  tak obahnya bagaikan anak kandung dan anak tiri.
Beberapa dekade terakhir ini banyak orang mulai memikirkan tentang masa depannya dalam kaitan dengan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, terkait dengan akankah tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melihat situasi sekarang, atau akankah memisahkan diri dengan kata lain menjadi negara merdeka.
Dari beberapa pemikiran yang muncul, setidaknya beberapa usulan yang mengkristal adalah:  menuntut  otonomi  khusus,  federalisme,  dan  yang  terakhir  menjadi  negara merdeka. Situasi ini muncul dengan melihat kondisi bangsa Indonesia yang tidak lagi kondusif  untuk  didiami  oleh  masyarakat  pluralitas.  Terutama  dengan  gencarnya kelompok tertentu yang memaksakan penegakan Syariat Islam di Indonesia. Belum lagi soal  dominasi  suku  tertentu  dan  semakin  kurang  dipercayanya  kinerja  pemerintah Indonesia dan para legislator.
Persoalan  ini  memang  menjadi  persoalan  daerah  yang  selama  ini  tidak  puas  dengan kebijakan pemerintah pusat. Dari beberapa daerah yang tidak puas itu, masing-masing mempunyai  landasan  dan  juga  tindakannya  masing-masing.  Daerah  Aceh  misalnya, meskipun sebagai daerah Islam, ternyata sebagian telah bergerak menjadi satu kekuatan bersenjata, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Begitu pula sebagian anak Papua yang berjuang  melalui  Gerakan  Papua  Merdeka  (GPM).  Riau  sendiri  dalam  ketidakpuasan yang sama, memilih lebih rasional, dengan mewujud pada gagasan-gagasan dan wacana yang lebih dapat diterima oleh semua pihak. Bahwa memang banyak pula yang memilih untuk merdeka, namun itu masih sebatas wacana. Karena tidak diwujudkan dalam suatu gerakan bersenjata ataupun perjuangan-perjuangan politik yang nyata.
Dalam konteks Pengaturan otonomi khusus dalam NKRI banyak hal yang bisa dikritisi secara konprehensip, mengingat banyak daerah yang menunutut untuk mendapatkan perlakuan  yang  sama  yaitu  Otonomi  Khusus.  Dalam  proses  itu  pasti  masalah  dan kendala bervariasi dari satu daerah dengan daerah lain. Ini merupakan tantangan yang harus  dijawab  melalui  kepemimpinan  pemerintah  pusat  dalam  mensuvervisi pelaksanaan kebijkan otonomi khusus. Hakikat otonomi khusus adalah terdepan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, desentralistik, tertib dan maju dalam wadah NKRI.

## 3.2. Otonomi  Khusus  Terhadap  Eksistensi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia
Pemberian  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua  dimaksudkan  untuk  mewujudkan keadilan,  penegakan  supremasi  hukum,  penghormatan  terhadap  HAM,  percepatan pembangunan  ekonomi,  peningkatan  kesejahteraan  dan  kemajuan  masyarakat  Papua, dalam  rangka  kesetaraan  dan  keseimbangan  dengan  kemajuan  provinsi  lain.  Otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menempatkan orang asli Papua dan  penduduk  Papua  pada  umumnya  sebagai  subjek  utama.  Orang  asli  Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua  dan/atau  orang  yang  diterima  dan  diakui  sebagai  orang  asli  Papua  oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
Namun ada perbedaan mendasar dari perolehan status otonomi khusus yang diperoleh oleh dua propinsi tersebut. Sifat otonomi khusus untuk Papua lebih merupakan tindakan sepihak dari pemerintah pusat sementara otonomi khusus Aceh adalah buah kesepakatan dari  Nota  Kesepahaman  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  (RI)  dengan  Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditanda tangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Kedua  provinsi  ini  mendapatkan  status  otonomi  khusus  dengan  sejarah  panjang melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat yang otoriter.
Pengaturan dan pemberlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) baik di Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAD)  maupun  Provinsi  Papua  penulis berpendapat  bahwa  tujuan  utamanya  adalah  sebagai  landasan  hukum  yang  mengikat bagi penyelesaian konflik (mengakhiri kekerasan) di  dua daerah provinsi tersebut.
Selanjutnya pemerintah juga harus bertindak tegas apabila ancaman disintegrasi bangsa ini  sampai  kepada  titik  yang  serius  dengan  adanya  berbagai  tindakan  kekerasan  yang
telah  dilakukan  oleh  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  dan  pihak-pihak  manapun  yang ingin melanggengkan kekacauan di bumi Tanah Rencong itu.
Persoalan  ini  memang  menjadi  persoalan  daerah  yang  selama  ini  tidak  puas  dengan kebijakan pemerintah pusat. Dari beberapa daerah yang tidak puas itu, masing-masing mempunyai  landasan  dan  juga  tindakannya  masing-masing.  Daerah  Aceh  misalnya, meskipun sebagai daerah Islam, ternyata sebagian telah bergerak menjadi satu kekuatan bersenjata, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Begitu pula sebagian anak Papua yang berjuang melalui Gerakan Papua Merdeka (GPM).
Peneliti  berkesimpulan  bahwa  Otonomi  Khusus  Terhadap  Eksistensi  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  adalah  “alternatif  terakhir  dari  politik  pemerintah  pusat,  yaitu daripada  daerah  provinsi  lepas  dari  NKRI  maka  diberikanlah  otonomi  khusus”. Sementara itu dilihat dari perbedaan kewenangan yang diperoleh daerah provinsi yang mendapatkan otonomi khusus dengan daerah provinsi yang memperoleh otonomi biasa penulis  memberikan  sebuah  gambaran  antara  status  Otonomi  Khusus  dengan  status Atonomi  Biasa  “Bagaikan  Anak  Kandung  dengan  Anak  Tiri”.  Oleh  sebab  itu dikhawatirkan akan menimbulkan keccemburuan sosial dari daerah yang tidak diberikan otonomi  khusus,  yang  berdampak  kepada  disintegrasi  bangsa  yang  lebih  besar  lagi apabila  daerah-daerah  yang  tidak  mendapatkan  otonomi  khusus  bergejolak  secara serempak  menuntut  untuk  memisahkan  diri  dari  NKRI,  daripada  tetap  diperlakukan sebagai anak tiri dalam Negara Kesatuan Republiki Indonesia.
Tim Peneliti berpendapat bahwa Otonomi Khusus bila dilihat dari Pengaturan Normanya Dapat  Memperkokoh  Terhadap  Eksistensi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  akan tetapi  bila  dilihat  dari  subtansi  kewenangan  yang  diberikan  kepada  daerah  Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua, yaitu penggunaan bendera sebagai simbol budaya, pembentukan partai politik lokal Aceh, himne/lagu daerah walaupun itu bukan merupakan ekspresi simbol kedaulatan sebagai negara merdeka, akan tetapi sesuatu hal yang  sangat  berbahaya  dan  dapat  memperlemah/merengangkan  terhadap  Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indosnesia. Apabila pemerintah pusat tidak konsisten dalam implementasi otonomi khusus akan berdampak negatif terhadap Eksistensi NKRI, karena dikhawatirkan Aceh dan Papua akan lebih mudah melepaskan diri dari NKRI. Oleh sebab itu  Peneliti  berpendapat  bahwa  melihat  kedepan  Otonomi  Khusus  inilah  merupakan Emberio Bentuk Negara Federasi Indonesia.
Pengaturan mengenai Otonomi Khusus di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ada pada Pasal 225. Pengaturan didalam Pasal 225 ini menegaskan tentang pengakuan negara  terhadap  daerah  yang  memperoleh  pengakuan  khusus.  Selain  di  atur  dalam undang-undang ini, diatur pula dalam undang-undang lain.
Menurut Pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi  Provinsi  Papua  menyatakan  bahwa  Otonomi  Khusus  adalah kewenangan  khusus yang  diakui  dan  diberikan  kepada  daerah  khusus,  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  dan hak-hak dasar mayarakat. Pada undang-undang tentang Otonomi Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), tidak ditemukan definisi megenai Otonomi Khusus begitu juga Daerah Khusus. Sedangkan untuk keistimewaan pada daerah Yogyakarta, di dalam Pasal 1  angka  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2013  dikatakan  bahwa  keistimewaan
adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DI Yogyakarta berdasarkan sejarah hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
Fungsi  lain  dari  otonomi  khusus  adalah  untuk  menjaga  keutuhan  negara,  hal  ini dikarenakan setiap daerah mempunyai kebutuhan dan kategori sejahtera yang berbeda- beda.  Sehingga  dengan  ditetapkannya  satu  aturan  dari  pemerintah  pusat,  belum  tentu dapat menjawab tuntutan dari semua masyarkat di daerah-daerah yang berbeda. Bila di lihat dari sisi historis pemberian otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua}  merupakan  alat  peredam  daerah  tersebut  untuk  melepaskan  diri  dari  wilayah Indonesia.  Kedua  daerah  tersebut  ingin  melepaskan  diri  dari  Indonesia  dikarenakan kebijakan pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Disini otonomi khusus diberikan untuk kedua daerah tersebut agar dapat menjalankan tuntutan kebutuhan masyarakat daerahnya tanpa harus melepaskan diri dari Indonesia.
Disini dapat dilihat bahwa terhadap pengaturan Otonomi Khusus di Indonesia ini telah diatur  menurut  undang-undang,  hal  ini  berlandaskan  pada  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  didalam  Pasal  18B  yang  berbunyi  “Negara mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur dengan Undang-Undang”. Yang kemudian direlisasikan oleh aturan dibawahnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu Undang-Undang lainnya yang secara real mengatur mengenai Otonomi Khusus disetiap daerah yang mendapatkan pengakuan Khusus oleh Negara.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan perlunya pemberian status  Otonomi  Khusus  kepada  Provinsi  Irian  Jaya  sebagaimana  diamanatkan  dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004  Bab  IV  huruf  (g)  angka  2.  Dalam  Ketetapan  MPR  RI  Nomor  IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain  menekankan  tentang  pentingnya  segera  merealisasikan  Otonomi  Khusus  tersebut melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sekaligus merupakan langkah  strategis  untuk  meletakkan  kerangka  dasar  yang  kukuh  bagi  berbagai  upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua.
Arti otonomi khusus menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi propinsi Papua dalam Bab I perihal Ketentuan Umum Pasal 1 membatasi arti otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Pemberian  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua  dimaksudkan  untuk  mewujudkan keadilan,  penegakan  supremasi  hukum,  penghormatan  terhadap  HAM,  percepatan pembangunan  ekonomi,  peningkatan  kesejahteraan  dan  kemajuan  masyarakat  Papua, dalam  rangka  kesetaraan  dan  keseimbangan  dengan  kemajuan  provinsi  lain.  Otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menempatkan orang asli Papua dan  penduduk  Papua  pada  umumnya  sebagai  subjek  utama.  Orang  asli  Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi
Papua  dan/atau  orang  yang  diterima  dan  diakui  sebagai  orang  asli  Papua  oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
Namun ada perbedaan mendasar dari perolehan status otonomi khusus yang diperoleh oleh dua propinsi tersebut. Sifat otonomi khusus untuk Papua lebih merupakan tindakan sepihak dari pemerintah pusat sementara otonomi khusus Aceh adalah buah kesepakatan dari  Nota  Kesepahaman  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  (RI)  dengan  Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditanda tangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Kedua  provinsi  ini  mendapatkan  status  otonomi  khusus  dengan  sejarah  panjang melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat yang otoriter.
Pengaturan dan pemberlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) baik di Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAD)  maupun  Provinsi  Papua  penulis berpendapat  bahwa  tujuan  utamanya  adalah  sebagai  landasan  hukum  yang  mengikat bagi penyelesaian konflik (mengakhiri kekerasan) di  dua daerah provinsi tersebut.
Selanjutnya pemerintah juga harus bertindak tegas apabila ancaman disintegrasi bangsa ini  sampai  kepada  titik  yang  serius  dengan  adanya  berbagai  tindakan  kekerasan  yang telah  dilakukan  oleh  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  dan  pihak-pihak  manapun  yang ingin melanggengkan kekacauan di bumi Tanah Rencong itu.
Persoalan  ini  memang  menjadi  persoalan  daerah  yang  selama  ini  tidak  puas  dengan kebijakan pemerintah pusat. Dari beberapa daerah yang tidak puas itu, masing-masing mempunyai  landasan  dan  juga  tindakannya  masing-masing.  Daerah  Aceh  misalnya, meskipun sebagai daerah Islam, ternyata sebagian telah bergerak menjadi satu kekuatan bersenjata, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Begitu pula sebagian anak Papua yang berjuang  melalui  Gerakan  Papua  Merdeka  (GPM).  Riau  sendiri  dalam  ketidakpuasan yang sama, memilih lebih rasional, dengan mewujud pada gagasan-gagasan dan wacana yang lebih dapat diterima oleh semua pihak. Bahwa memang banyak pula yang memilih untuk merdeka, namun itu masih sebatas wacana. Karena tidak diwujudkan dalam suatu gerakan bersenjata ataupun perjuangan-perjuangan politik yang nyata.
Dalam konteks Pengaturan otonomi khusus dalam NKRI banyak hal yang bisa dikritisi secara  konprehensip,  mengingat  banyak  daerah  yang  menunutut  untuk  mendapatkan perlakuan yang sama yaitu Otonomi Khusus. Dalam proses itu pasti masalah dan kendala bervariasi  dari  satu  daerah  dengan  daerah  lain.  Ini  merupakan  tantangan  yang  harus dijawab  melalui  kepemimpinan  pemerintah  pusat  dalam  mensuvervisi  pelaksanaan kebijkan otonomi khusus. Hakikat otonomi khusus adalah terdepan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, desentralistik, tertib dan maju dalam wadah NKRI.
Sesuai  dengan  cita-cita  persatuan  Indonesia,  bentuk  negara  yang  dipilih  oleh  bangsa Indonesia  adalah  Kesatuan,  dan  karena  adanya  faktor-faktor  geografi,  susunan masyarakat, ikatan-ikatan keagamaan, kebudayaan, adat-istiadat politik, sifat dan tingkat perekonomian  yang  berbeda-beda  maka  sistemnya  yang  cocok  adalah  desentralisasi. Karena  itulah  negara  Indonesia  terbagi  atas  daerah-daerah,  inilah  sesuatu  sistem kenegaraan yang terbaik karena disesuaikan dengan keadaan dan susunan masyarakat yang nyata.
Negara kesatuan ialah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/ pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan tidak pada pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desesntralisasi), tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap ditangan  pemeritah  pusat.  Jadi  kedaulatannya,  baik  keadulatan  kedalam  maupun kedaulatan keluar sepenuhnya terletak pada pemerintahan pusat.
Dengan  demikian  yang  menjadi  hakekat  negara  kesatuan  ialah  bahwa  kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain kekuasaan pemerintahan pusat tidak dibatasi, oleh karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain, selain daripada badan  legislatif  pusat.  Jadi  adanya  kewenangan  untuk  membuat  peraturan  bagi daerahnya  sendiri  itu  tidaklah  berarti  bahwa  pemerintah  daerah  itu  berdaulat,  sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di tangan pemerintahan pusat.
Ada  dua  ciri  mutlak  yang  melekat  pada  negara  kesatuan,  yaitu  :  pertama,  adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat dan kedua tidak adanya badan- badan  lainnya  yang  berdaulat  .  Dengan  demikian  bagi  para  warga  negaranya  dalam negara  kesatuan  itu  hanya  terasa  adanya  satu  pemerintahan  saja.  Bila  dibandingkan dengan federasi dan konfederasi, maka negara kesatuan merupakan bentuk negara yang ikatan serta integrasi paling kokoh.
Negara  merupakan  integrasi  dari  kekuasaan  politik,  ia  adalah  organisasi  pokok  dari kekuasaan  politik.  Negara  adalah  agency  (alat)  dari  masyarakat  yang  mempunyai kekuasaan  untuk  mengatur  hubungan-hubungan  manusia  dalam  masyarakat  dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.
Negara  menetapkan  cara-cara  dan  batas-batas  sampai  dimana  kekuasaan  yang  dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu, dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri. Negara juga suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan  melalui  hukum  yang  mengikat  masyarakat  dengan  kekuasaan  untuk memaksa  ketertiban  sosial.    Dengan  demikian  ia  dapat  mengintegrasikan  dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.
Dari  hal-hal  tersebut  di  atas  penulis  melihat  bahwa  kalau  daerah  tidak  angkat  senjata mustahil untuk mendapatkan otonomi khusus, karena kriteria kekhususan suatu daerah tidak dijabarkan secara rinci dalam konstitusi (UUD 1945). Sebagai contoh Riau beberapa tahun terakhir ini mengusulkan untuk diberikan otonomi khusus dengan cara-cara yang baik  atau  damai  (dengan  diplomasi)  kenyataannya  tidak  pernah  ada  tanggapan  yang positif  dari  pemerintah  pusat.  Oleh  sebab  itu  penulis  berkesimpulan  bahwa  Otonomi Khusus  Terhadap  Eksistensi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  “alternatif terakhir dari politik pemerintah pusat, yaitu daripada daerah provinsi lepas dari NKRI maka diberikanlah status otonomi khusus”.
Sementara itu dilihat dari perbedaan kewenangan yang diperoleh daerah provinsi yang mendapatkan otonomi khusus dengan daerah provinsi yang memperoleh otonomi biasa penulis  memberikan  sebuah  gambaran  antara  status  Otonomi  Khusus  dengan  status Atonomi  Biasa  “Bagaikan  Anak  Kandung  dengan  Anak  Tiri”.  Oleh  sebab  itu dikhawatirkan akan menimbulkan keccemburuan sosial dari daerah yang tidak diberikan
otonomi  khusus,  yang  berdampak  kepada  disintegrasi  bangsa  yang  lebih  besar  lagi apabila  daerah-daerah  yang  tidak  mendapatkan  otonomi  khusus  bergejolak  secara serempak  menuntut  untuk  memisahkan  diri  dari  NKRI,  daripada  tetap  diperlakukan sebagai anak tiri dalam Negara Kesatuan Republiki Indonesia.

## 3.3. Otonomi Khusus Memperkokoh atau Melemahkan Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dalam suatu negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara  pemerintah  pusat  (central  goverment)  dengan  pemerintah  daerah  (local government)  sedemikian rupa,  sehingga  urusan-urusan  negara dalam  negara  kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (eenheid) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara kesatuan ialah pemerintah pusat. Adapun prinsip dan titik berat negara kesatuan ialah bahwa pemegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah Pemerintah Pusat (Centeral  Goverment)  sedangkan  Pemerintah  Daerah  (Local  Goverment)  memiliki kewenangan/kekuasaan di dasarkan pada penerapan asas desentralisasi.
Prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dalam hubungan kekuasaan (gejagverhouding) antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  merupakan  salah  satu  cara  untuk mengimplementasikan  perinsip  demokrasi.  Atinya,  perinsip  demokrasi  itu  harus diimplementasikan melalui pemencaran kekuasaan baik secara horizontal maupun secara vertical.
Suatu kekuasaan yang tidak dipencar bukanlah kekuasaan yang dapat diterima di negara demokrasi,  melainkan  merupakan  kekuasaan  yang  terjadi  di  negara-negara  dengan sistem politik yang absolut dan otoriter. Pemencaran kekuasaan secara horinzontal (ke samping)  melahirkan  lembaga-lembaga  negara  di  tingkat  pusat  yang  berkedudukan sejajar seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang diatur dengan mekanisme chek and blance, sedangkan pemencaran kekuasaan secara vertikal melahirkan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah otonom yang memikul hak desentralisasi.
Dari segi ketata negaraan, masalah pemerintahan daerah adalah merupakan salah satu asfek  struktural  dari  suatu  negara  dan  perihal  pemerintahan  daerah  itu  sendiri  serta hubungannya  dengan  pemerintah  pusat  bergantung  kepada  bentuk  dan  susunan negaranya, yakni apakah negara itu berbentuk kesatuan atau berbentuk serikat.
Daerah merupakan bagian yang integral dalam sistem politik dan pembangunan nasional, karena itu garis politik dan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah harus konsisten dengan wawasan dan sistem politik nasional. Masalah pemerintahan daerah itu merupaka masalah nasional yang berada dalam kerangka sistem politik nasional, dengan demikian  konsep  pemerintahan  daerah  tidak  lain  adalah  sub  sistem  pemerintahan nasional.  Oleh  karena  itu  pengkajian  masalah  pemerintahan  daerah  terlebih  masalah otonomi khusus tidak dapat dilepaskan dari sistem pemerintahan nasional.
Sepanjang sejarah pertumbuhan dan perkembangan ketatanegaran Indonseia, khususnya mengenai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  mengalami  pergeseran-pergeseran garis  kebijaksanaan  dan  perubahan-perubahan  aturan  hukum,  hal  ini  terjadi  untuk menemukan  pola  pemerintahan  daerah  yang  benar-benar  konsisten  dengan  isi  dan semamangat UUD 1945.
Secara  historis,  asal-usul  kata  pemerintah  daerah  berasal  dari  bahasa  yunani  dan  latin kuno seperti koinotes (komunitas) dan demos (rakyat atau distrik), commune (dari bahasa perancis), yaitu suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk suatu wilayah. Ide dasar tentang commune adalah suatu pengelompokan alamiah dari penduduk yang tinggal pada suatu wilayah tertentu dengan kehidupan kolektif yang dekat dan memiliki minat dan perhatian yang bermacam-macam.
Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini, adalah bahwa dengan kebebasan dan kemandirian  tersebut,  suatu  daerah  dianggap  otonom  kalau  memiliki  kewenangan (authority) atau kekuasaan (power) dalam penyelenggaran pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri.
Secara empiris Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa,  ras,  agama  dan  kepercayaan,  kebudaayan  dan  berbagai  macam  perbedaan lainnya. Sehingga dapat dikatakan Indonesia adalah bangsa yang plural.
Dampak  dari  banyaknya  perbedaan  ini,  apabila  tidak  ditangani  secara  optimal  oleh pemerintah  maka  dapat  menyebabkan  berbagai  macam  permasalahan.  Seperti  yang terjadi di Papua dan Naggroe Aceh Darussalam (NAD). Pada kedua daerah ini, sering terjadi konflik berkepanjangan di dalam daerah, konflik yang terjadi antar suku bangsa, antar agama dan konflik-konflik lainnya, serta kesenjangan pembangunan ekonomi. Hal ini  membuat  kedua  daerah  ini  ingin  memisahkan  diri  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia . Selain itu ketidakmerataan perkembangan ekonomi yang terjadi di daerah ini juga menyebabkan daerah ini ingin memisahkan daerah dari Indonesia.
Untuk  mempertahankan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  Pemerintah pusat memberikan otonomi khusus kepada kedua daerah ini. Pemberian otonomi khusus pada kedua daerah tidak bertentangan dengan konstitusi, karena pada dasarnya ada Pasal 18B  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  telah  disebutkan  bahwa Negara  mengakui  dan menghormati  satuan-satuan  pemerintahan daerah yang  bersifat khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan  Undang-Undang.  Pelaksanaan  dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini dapat dilihat dalam Pasal 225 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  berbunyi Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan  Undang-Undang  ini  diberlakukan  pula  ketentuan  khusus  yang  diatur  dalam undang-undang lain.
Aceh  merupakan  salah  satu  daerah  provinsi  di  Indonesia  yang  mempunyai  status “Otomomi  Khusus”  pada  tahun  2001  melalui  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001 tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Nanggroe  Aceh Darusalam  merupakan  kawasan  yang  paling  bergejolak  dengan  potensi  kepada disintegrasi  dari  Republik  Indonesia.  Sejak  awal  kemerdekaan,  Aceh  menghendaki menjadi  kawasan  dengan  perlakuan  khusus.  Kehendak  ini  diperjuangkan  dengan sejumlah alasan penting. Dari sejumlah alasan yang berkembang, alasan yang paling kuat adalah alasan kesejarahan.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pemberian otonomi khusus di Indonesia mempunyai dasar dan kriteria yang berbeda, yaitu dengan adanya faktor istimewa yang mempengaruhi, di antaranya adalah faktor sejarah, faktor
kebutuhan  daerah  yang  berbeda-beda,  faktor  keadaan  daerah  yang  berbeda-beda,  dan faktor lain yang membuat suatu daerah menjadi istimewa.
Secara  prinsip,  otonomi  khusus  diberikan  sebagai  perolehan  suatu  wilayah berpemerintahan  sendiri  (internal-self  government),  sebagai  pengakuan  kemerdekaan parsial  dari  pengaruh  pemerinthan  pusat.  Kemerdekaan  ini  hanya  dapat  ditentukan melalui tingkatan otonomi dalam proses pengambilan keputusan politik.
Adanya daerah otonomi dalam suatu negara (a self-governing intra state region) sebagai suatu  mekanisme  penyelesaian  konflik  adalah  suatu  tindakan  pilihan  bagi  penyeleisan konflik  internal,  sehingga  memaksa  pemerintah  pusat  untuk  menciptakan  daerah otonomi sebagai suatu intra state region with unique level of local self-government.
Negara  menentukan  bagaimana  kegiatan-kegiatan  asosiasi-asosiasi  kemasyarakatan disesuaikan  satu  sama  lain  dan  diarahkan  kepada  tujuan  nasional.  pengendalian  ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat-alat  perlengkapannya.  Kekuasaan  negara  mempunyai  organisasi  yang  paling  kuat dan  teratur,  maka  dari  itu  semua  golongan  atau  asosiasi  yang  memperjuangkan kekuasaan, harus dapat menempatkan diri dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
Perkembangan sesuatu bangsa adalah sebagai sesuatu yang hidup, artinya selalu tumbuh sejalan dengan peredaran waktu. Ibarat pohon, maka selalu bersemi, makin lama makin besar dan tinggi, bercabang, dan berdaun rimbun, tunas yang lama diganti dengan tunas yang  baru  dan  demikian  seterusnya.  Begitu  juga  dengan  suatu  negara,  seperti  negara Kesatuan Republik Indonesia.
Otonomi khusus dalam hukum internasional telah diakui sebagai salah satu jalan untuk menghindari  proses  disintegrasi  bangsa  dari  suatu  negara.  Oleh  karenanya  hukum internasional  memberikan  penghormatan  terhadap  perlindungan  dari  suatu  kelompok bangsa atau etnis untuk mempertahankan identitasnya. Untuk itu salah satu keuntungan dari penerapan otonomi khusus adalah sebagai salah satu sarana penyelesaian konflik.
Untuk  itu  daerah  otonomi  khusus  harus  mendapatkan  pengakuan  konstitusional  dari negara  induk  yang  didasarkan  pada  prinsip  pemerintahan  sendiri  yang  derajat kemandiriannya lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya dalam suatu negara. Otonomi dapat berarti keseimbangan yang dibangun dengan konstruksi hukum antara kedaulatan negara dan ekspresi dari identitas kelompok etnis atau bangsa dalam suatu negara. Secara konstitusional  tingkat  dari  otonomi  sendiri  dapat  ditentukan  melalui  pengalihan kekuasaan  legislative  dari  organ  negara  kepada  lembaga  daerah  otonomi  tersebut. Dengan mendasarkan prinsip kedualatan negara, satu atau lebih wilayah dapat diberikan status khusus sebagai daerah otonomi yang berhak menikmati local self-government.
Penulis berpendapat bahwa di dasarkan pada indikasi keterpaksaan pemerintah pusat, demi  untuk  menjaga  dan  mempertahankan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  maka  otonomi  khusus  diberikan  kepada  daerah  provinsi  yang  selalu bergejolak, yaitu kepada daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan provinsi Papua.

## 4. Kesimpulan
Setelah  selesai  dilaksanakan  penelitian  dan  pembahasan,  maka  sampailah  tim  peneliti pada kesimpulan sebagai berikut: 1.  Otonomi  Khusus  berdasarkan  ladasan  filosofis adalah  untuk  mempertahankan  Eksistensi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Pemberian otonomi khusus berdasarkan landasan yuridis ada pada konstitusi, yakni Pasal 18B  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  telah  disebutkan  bahwa negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan landasan sosiologis  adalah  Implementasi  Otonomi  Khusus  berdasarkan  tinjauan  teori  sikap terhadap  pelaksanaan  otonomi  khusus  terdapat  tuntutan  adanya  dialog  antara  pusat dengan  daerah  guna  membahas  lebih  dalam  tentang  pelaksanaan  otonomi  khusus, khususnya  terkait  dengan  hak-hak  yang  menurut  rakyat  seharusnya  diberikan  oleh pemerintah  pusat.  Dari  hal-hal  tersebut  di  atas  penulis  melihat  bahwa  kalau  provinsi Naggroe  Aceh  Darussalam  dan  provinsi  Papua  tidak  angkat  senjata  mustahil  untuk mendapatkan otonomi khusus, karena kriteria kekhususan suatu daerah tidak dijabarkan secara rinci dalam Konstitusi/UUD 1945. Sebagai contoh Riau beberapa tahun terakhir ini mengusulkan untuk diberikan otonomi khusus dengan cara-cara yang baik atau damai (dengan  cara  diplomasi)  kenyataannya  tidak  pernah  ada  tanggapan  yang  positif  dari pemerintah  pusat.  Oleh  sebab  itu  penulis  berkesimpulan  bahwa  Otonomi  Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah “alternatif terakhir dari politik  pemerintah  pusat,  yaitu  daripada  daerah  provinsi  lepas  dari  NKRI  maka diberikanlah otonomi khusus”. Sementara itu dilihat dari perbedaan kewenangan yang diperoleh daerah provinsi yang mendapatkan otonomi khusus dengan daerah provinsi yang  memperoleh  otonomi  biasa  penulis  memberikan  sebuah  gambaran  antara  status Otonomi Khusus dengan status Atonomi Biasa “Bagaikan Anak Kandung dengan Anak Tiri”. Oleh sebab itu dikhawatirkan akan menimbulkan keccemburuan sosial dari daerah yang tidak diberikan otonomi khusus, yang berdampak kepada disintegrasi bangsa yang lebih  besar  lagi  apabila  daerah-daerah  yang  tidak  mendapatkan  otonomi  khusus bergejolak secara serempak menuntut untuk memisahkan diri dari NKRI, daripada tetap diperlakukan sebagai anak tiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republiki Indonesia. 2. Peneliti berpendapat bahwa Otonomi Khusus bila dilihat dari Pengaturan Normanya Dapat  Memperkokoh  Terhadap  Eksistensi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  akan tetapi  bila  dilihat  dari  subtansi  kewenangan  yang  diberikan  kepada  daerah  Provinsi Naggroe  Aceh  Darussalam  dan  Provinsi  Papua,  yaitu  seperti  penggunaan  bendera sebagai  simbol  budaya,  pembentukan  partai  politik  lokal  Aceh,  himne/lagu  daerah walaupun  itu  bukan  merupakan  ekspresi  simbol  kedaulatan  sebagai  negara  merdeka, akan tetapi sesuatu hal yang sangat berbahaya dan dapat memperlemah/merengangkan terhadap  Eksistensi  Negara  Kesatuan  Republik  Indosnesia.  Apabila  pemerintah  pusat tidak konsisten dalam implementasi otonomi khusus akan berdampak negatif terhadap Eksistensi NKRI, karena dikhawatirkan Aceh dan Papua akan lebih mudah melepaskan diri  dari  NKRI.  Oleh  sebab  itu  saya  berpendapat  bahwa  melihat  kedepan  bahwa  : “Otonomi  Khusus  inilah  merupakan  Emberio  Bentuk  Negara  Federasi  Indonesia” Berdasarkan  simpulan analisis  Otonomi Khusus  Terhadap  Eksistensi  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia“,  maka  disampaikan  saran-saran  kepada  semua  pihak  terkhusus kepada instansi pengambil kebijakan, sebagai berikut 1. Otonomi  Khusus  Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu memperhatikan perumusan dan asfek normatif yang cermat, tepat dan baik dari pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur  tentang  Otonomi  Khusus  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAD)  dan Provinsi Papua, terutama prinsip-prinsip desentralisasi dalam ketentuan pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan ketentuan Pasal 18 Pasal 18A serta Pasal 18B UUD 1945, serta
berdasarkan pada pasal-pasal tentang prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang makin kuat/kokoh secara formal, oleh karena Bentuk NKRI telah ditetapkan “tidak dapat dilakukan  perubahan  dan  tidak  boleh  ada  bagian  wilayah  negara  RI  yang  berbentuk negara juga. Peneliti  menyarankan agar kriteria kekhususan apa yang dimaksudkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dijabarkan di dalam undag-undang otomi khusus, agar daerah- daerah yang tidak mendapatkan otonomi khusus tidak selalu ngotot untuk mendapatkan perlakuan  yang  sama  yakni  Otonomi  khusus,  demi  menjaga  keutuhan  NKRI,  karena bukan  tidak  mungkin  akan  timbul  kecemburuan  sosial  dari  daerah-daerah  yang  tidak mendapatkan  Otonomi  khusus  akan  bergejolak  menuntut  diberikan  status  otonomi khusus.  2.  Konsep  negara  kesatuan  bukanlah  harga  mati,  dan  konsep  negara  federal janganlah  ditolak  mentah-mentah  begitu  sebaiknya  dilakukan  kajian  terlebih  dahulu sebab apabila melihat otonomi federasi yang ada di berbagai negara tidaklah membuat terjadinya  perpecahan.  Sebaiknya  ada  sebuah  kajian  federalisme  yang  dapat diintegrasikan dalam kondisi sosial, politik dan susunan kultural yang ada. Oleh sebab itu untuk menghindari timbulnya keccemburuan sosial dari daerah yang tidak diberikan status otonomi khusus yang menuntut untuk memisahkan diri dari NKRI, maka sudah selayaknya  pemerintah  pusat  memperhatikan  asfirasi  yang  datang  dari  daerah  yang menginginkan diberikan otonomi khusus.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Buku
Afan  Gaffar,  2002, Politik  Indonesia,  Transsisi    menuju  Demokrasi, Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta
Andi Musrtari Pide, 1999, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI ,  Gaya Media Pratam, Jakarta
Anhar  Gonggong,  2003, dalam  buku  Husnu  Abadi,  Mencari  Format  Otonomi  Khusus  Buat Provinsi Riau , UIR Press. Pekanbaru
Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
Bayu Surianingrat, 1981, Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia, Suatu Analisa, Cet. Pertama, Dewaruci Press, Jakarta
Dasril  Radjab,  2005, Hukum Tata  Negara  Indonesia, Edisi  Revisi,  Cet.  Kedua,  PT. Rineka Cipta, Jakarta
J. Kaloh, 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah , PT. Rineka, Jakarta
Meriam  Bodiardjo,  2004, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik, Cet.  Keduapuluh  enam,  PT.  SUN, Jakarta
Moh.  Mahfud  MD.  1999, Pergulatan  Politik  dan  Hukum  di  Indonesia, Gama  Media Yogyakarta.
__,2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Cet. Pertama Pustaka LP3ES, Jakarta.
M.  Solly  Lubis,  1983, Perkembangan  Garis  Politik  dan  Perundang-Undangan  Pemerintahan Daerah, Cet. Pertama, Alumni, Bandung.
Siswanto Sunarno, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Syaukani, Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, 2003, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan ,
Pustaka pelajar, Yogyakarta.
__,2003, Otonomi Daerah Negara Kesatuan , Cet. II. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## Jurnal
Saldi  Isra, Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Implikasinya  terhadap  sistim Ketatanegaraan  Indonesia,  dalam  Jurnal  Hukum  Respublikca Fakultas  Hukum Unilak No.3 Vol.2, Oktober 2002, Pekanbaru.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus NAD
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah