## KEPEMIMPINAN PARA PEREMPUAN MUSLIM DARI KERAJAAN ACEH DARUSSALAM (1641-1699)
Dedeh Nur Hamidah IAIN Syekh Nurjati Cirebon (jurnal.dedeh@gmail.com)
Aan Nurjanah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## Abstract
History of Acehnese women who fought heroically and patriotic; They are not only willing to fight  in  the  battlefield,  but  also  in  political  leadership,  recorded  that  Aceh  led  by  sultanah (women leaders) for 59 years. This long history proves that Acehnese women have been self- serving  in  various  fields,  both  as  low-level  leaders  up  to  the  highest  leaders  in  society.  The courage  and  crookedness  of  Acehnese  women  is  extraordinary,  especially  in  defending  the ideals  of  nationality  and  religion.  Therefore,  Aceh  deserves  to  be  called  the  emancipation pioneer.
Keywords : female leadership, the kingdom of Aceh Darussalam

## Abstrak
Sejarah perempuan Aceh yang berjuang dengan heroik dan patriotik; mereka bukan hanya rela berjuang  dalam  medan  perang,  namun  juga  dalam  kepemimpinan  politik,  tercatat  Aceh dipimpin oleh sultanah (sultan perempuan) selama 59 tahun. Sejarah panjang ini membuktikan bahwa  perempuan  Aceh  telah  mendarmabaktikan  diri  dalam  berbagai  bidang,  baik  sebagai pemimpin di tingkat rendah sampai dengan pemimpin tertinggi di masyarakat. Keberanian dan kesatriaan  perempuan  Aceh  sungguh  luar  biasa,  terlebih  dalam  mempertahankan  cita-cita kebangsaan  dan  keagamaannya.  Oleh  karena  itu,  Aceh  pantas  disebut  sebagai  daerah  pelopor emansipasi.
Kata Kunci : kepemimpinan perempuan, kerajaan Aceh Darussalam
A. Pendahuluan
Perempuan adalah kelompok manusia  yang  tertindas.  Pernyataan  ini adalah  gambaran  tentang  pengalaman kelam  sekaligus  potret  buram  kondisi perempuan  sepanjang  sejarah.  Dalam tradisi  ketimuran  pra-Islam  misalnya, perempuan diserupakan dengan binatang buas,  kotor,  dan  berbahaya.  Mereka dianggap  sebagai  makhluk  yang  dapat mengancam  perdamaian  manusia  setiap saat.  Dalam  bukunya  yang  berjudul Sahnameh , al-Firdausi mengatakan
bahwa lebih baik membenamkan perempuan  dan  naga  dalam  perut  bumi
karena  dunia  akan  lebih  baik  andaikata tersucikan  dari  keberadaan  mereka. Penindasan terhadap mereka juga tergambar  dalam  ungkapan  seorang penyair Arab:
Ketika  seorang  ayah  melahirkan  seorang anak perempuan, hendaklah ia memikirkan  tiga  hal,  ummah  yang  akan memingitnya, suami yang akan mengekangnya  dan  memperbudaknya, serta  kuburan  yang  akan  menimpanya hidup-hidup.  Dan  sungguh  yang  terakhir inilah  alternatif  terbaik  bagi  seorang ayah untuk anak perempuannya. 1
Dalam tradisi India, posisi perempuan  juga  tidak  menggembirakan.
1 Ali  Syariati, Fatiah  Citra  Muslim  Sejati, (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1985), h. 39
Bagi mereka suami adalah wakil mereka di  bumi.  Hal  ini  menandakan  bahwa perempuan pasrah dan tunduk sepenuhnya  pada  suami.  Ia  harus bersimpuh  di  kaki  suaminya  ketika tertidur  dan  siap  melayani  kebutuhan seksnya  sesuai  yang  diinginkan.  Itulah gambaran  perempuan  yang  tertindas  di masa  lampau. 2 Namun,  hal  ini  berbeda dengan  kondisi  para  perempuan  di Kerajaan Aceh Darussalam yang berhasil  menduduki  kekuasaan  menjadi seorang  Laksamana  dan  Sultanah.  Para Sultanah  berhasil  memimpin  Kerajaan selama  59  tahun.  Itulah  bukti  bahwa  di Kerajaan  Aceh  Darussalam,  perempuan bebas untuk mengembangkan karirnya.
Kerajaan Aceh Darussalam menjadikan  Islam  sebagai  Dasar  Negara dengan  sumber  hukumnya  yaitu  Al- Quran dan Hadis. Hal tersebut tercantum dalam Qanun (Undang-undang Kerajaan
Aceh Darussalam)  yang telah ditetapkan oleh  Sultan  Iskandar  Muda.  Karena Islam  telah  diambil  menjadi  Dasar Negara,  dan  Al-Quran  dan  Hadis  telah dinyatakan sebagai sumber hukum, maka kedudukan perempuan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang
2 Ibnu  Musthafa, Perempuan  Islam  Menjelang Tahun 2000 , (Bandung: Al-Bayan, 1993), h. 60
terdapat  di  dalamnya. 3 Al-Quran  telah menegaskan  bahwa  manusia  diciptakan dari sumber  yang satu,  yaitu dari Adam, laki-laki maupun perempuan, dan berkulit putih maupun hitam. Kedudukan laki-laki  dan  perempuan  sama,  manusia sama derajatnya dalam pandangan Allah sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 1.
Betapa  besar  juga  perhatian  Allah kepada  perempuan,  antara  lain  terbukti bahwa  dalam  Al-Quran  terdapat  sebuah surat  yang bernama Surat  an-Nisa (surat perempuan)  yang  isinya  bersangkutan dengan masalah-masalah perempuan dalam  masyarakat.  Mengenai  hak-hak perempuan  untuk  memegang  jabatan dalam negara, hak jabatan yang tertinggi dinyatakan  boleh  asal  mereka  sanggup dan  mempunyai  pengetahuan  untuk bidang-bidang jabatan yang akan dipegangnya.  Dalam  masalah  jihad  atau perang,  dalam  masalah  negara,  menurut Islam kewajiban laki-laki dan perempuan  sama,  artinya  sama-sama wajib berjihad untuk menegakkan agama Allah,  sama-sama  wajib  berjihad  untuk membela  tanah  air,  sama-sama  wajib bekerja untuk memimpin dan membangun Negara, seperti yang dipahami hadis berikut.
3 A.  Hasjmy, 59  Tahun  Aceh  Di  Bawah Pemerintahan  Ratu ,  (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1977), h. 21-22
Diriwayatkan Imam Bukhari dari seorang sahabat  perempuan,  yang  mengatakan:
Kami pergi berperang bersama Rasulullah,  antara  lain  tugas  kami menyediakan  makan  dan  minum  bagi para prajurit dan mengembalikan anggota  tentara  yang  syahid  ke  Madinah (HR. Bukhari) 4
Berdasarkan  dalil  Al-Quran  dan Hadis  serta  pendapat  para  ulama,  maka Kerajaan  Islam  Perlak,  Kerajaan  Islam Samudera  Pasai,  dan  Kerajaan  Aceh Darussalam telah memberikan persamaan  kewajiban  dan  hak  antara perempuan  dan  laki-laki.  Karena  itu, suatu  hal  yang  logis  jika  sejarah mencatat  nama  perempuan  yang  telah memainkan peranan yang sangat penting di  tanah  Aceh  sejak  jaman  Kerajaan Islam  Perlak  sampai  Kerajaan  Aceh Darussalam.
Di  tanah  Aceh,  tercatat  beberapa perempuan  yang  memegang  tampuk kekuasaan  tertinggi  kerajaan.  Meski mereka  perempuan,  nyatanya  mereka bisa mengelola Aceh Darussalam sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  para lelaki pendahulunya.
B. Latar Belakang Kepemimpinan Perempuan di Kerajaan Aceh
Darussalam
1. Kondisi Politik
Kepemimpinan para Sultanah disebabkan karena Sultan Iskandar Muda
4 Ibid. , h. 23
wafat  27  Desember  1636.  Sumber  Barat mengatakan  bahwa  lima  belas  hari sebelum  wafat,  sultan  telah  menghukum mati  puteranya  sendiri  karena  sang putera  telah  berkelakuan  jahat  dan  tidak dapat dikendalikan. Karena Sultan Iskandar  Muda  takut  keselamatan  Aceh di  kemudian  hari  terancam,  maka  atas dasar  beberapa  kesalahannya  yang  tidak dapat  dimaafkan  lagi,  puteranya  itu dihukum  mati.  Putera  sultan  telah tertangkap  basah  ketika  menzinahi  istri orang.
Pada  suatu hari  terdapat  orang  tua  yang ia  telah  mendapat  izin  masuk  ke  istana untuk  melaporkan  langsung  pada  Sultan, bahwa anak perempuannya telah dibunuh oleh menantunya karena ketahuan berselingkuh.  Ia  melapor  pada  Sultan sambil  menyatakan  pendapatnya  sesuai dengan Hukum Islam, bahwa kedua orang yang  berzina  harus  sama-sama  dibunuh. Ia  mengatakan  bahwa  si  menantu  hanya membunuh  istrinya,  si  laki-laki  tidak. Karena  laki-laki  itu  justru  putera  Sultan sendiri  (putera  mahkota),  mungkin  itu sebab menantunya tidak berani membunuh laki-laki itu. Laporan tersebut diterima  Sultan  dan  setelah  dilakukan penyelidikan  ternyata  benar,  lalu  Sultan memutuskan  menghukum  mati  (rajam) puteranya itu. 5
Isteri  kedua  yaitu  Puteri  Rani, Puteri dari Daeng Mansyur 6 , berasal dari keluarga  Raja-raja  Bugis,  sehingga  jika puterinya  itu  beranak  laki-laki,  maka berhak  jugalah  ia  diangkat  menjadi
5 Muhammad  Said, Aceh  Sepanjang  Abad, (Medan: Waspada, 1981), h. 332
6 Daeng Mansyur adalah ulama  yang disebut Syekh Daim bin Syekh Abdullah bergelar “ Kadhi Malikul Adil” yang menjabat pangkat Kadi Besar Kerajaan Aceh Darussalam
sultan  menggantikan  ayahnya.  Namun ternyata,  anaknya  hanya  perempuan bernama  Puteri  Shafia  yang  bersuami Sultan dari Kerajaan Pahang yaitu Sultan Iskandar Thani.  Istri  ketiga  yaitu gundik (budak) yang berasal dari Habsyi. Sultan memperoleh anak laki-laki  yang digelari orang Imam Hitam atau Tengku di Batue Timoh.  Menurut  adat  Melayu,  ia  tidak berhak  menjadi  sultan  karena  anak budak,  padahal  ia  anak  laki-laki  Sultan yang  sangat  dikasihi  karena  kecerdasan, keahlian,  dan  kegagahannya  sehingga diberi  gelar  Panglima  Polem  Muda Sakti. 7
Setelah  Sultan  Iskandar  Muda melakukan  hukuman  rajam  terhadap puteranya,  yang  akan  menggantikannya sebagai Sultan Aceh, maka tidak ada lagi di  antara  putera-puteranya  yang  berhak menjadi  sultan,  karena  mereka  bukan anak  dari  permaisuri.  Oleh  karena  itu, sebelum Iskandar Muda wafat pada 1636 M ia telah menunjuk menantunya, Sultan Iskandar  Thani 8 sebagai  putera  mahkota yang  akan  menggantikannya,  dengan
7 Hamka, Ummat  Islam ,  (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1961), h. 367
8 Sultan  Iskandar  Thani  adalah  putera  dari  Sultan Ahmad  dari  Pahang  yang  dibawa  oleh  Sultan Iskandar  Muda  ke  Aceh,  pada  saat  ia  ke  Perak untuk  membersihkan  negeri  itu  dari  pengaruh Portugis,  karena  kecakapan  dan  kemuliaan  budi Iskandar  Thani,  maka  Sultan  Iskandar  Muda mengangkatnya  menjadi  menantu,  dipersuamikan dengan anaknya yang bernama Puteri Shafia. Lihat A. Hasjmy, Op.Cit ., h. 48
persetujuan dari Kadhi Malikul Adil dan anggota-anggota  Balai  Gading. 9 Karena Panglima  Polem  merupakan  keturunan budak, maka ia tidak berhak menggantikan  ayahnya,  namun  ia  diberi kekuasaan  di  Sagi  XXII  Mukim.  Maka yang menggantikannya adalah menantunya yang bernama Sultan Iskandar  Thani  (1636-1641),  anak  dari Kerajaan Pahang. Setelah Iskandar Thani wafat  pada  1641  M  maka  yang menggantikan  adalah  isterinya,  Puteri Shafia,  yang dijadikan Sultanah pertama di  Kerajaan  Aceh  Darussalam  yang bergelar  Sultanah  Sri  Ratu  Tajul  Alam Shafiatuddin  Johan  Berdaulat  (1641- 1675). 10

## 2. Kondisi ekonomi
Pada  masa  Sultan  al-Mukammil dan Malahayati menjabat sebagai Laksamana kegiatan perdaganga awalnya  tidak  stabil  karena  Portugis sering menyerang Kerajaan Aceh Darussalam. Namun setelah mengadakan perdamaian  dengan  Portugis,  kondisi ekonomi Kerajaan menjadi  stabil karena perdagangan  dari  hasil-hasil  bumi, terutama lada, dapat ditingkatkan.
Pada  masa  Sultan  Iskandar  Thani (1636-1641), beberapa kerajaan di
9 Ibid.
10 Hamka, Op. Cit ., h. 368
Semenanjung  Melayu  sudah  tidak  lagi berada  di  bawah  pengaruh  Kerajaan Aceh  Darussalam.  Seperti  Kerajaan Johor  yang  sudah  memisahkan  diri  dari pengawasan Aceh dan telah mengadakan suatu  perjanjian  persekutuan  dengan pihak  Belanda.  Kerajaan  Pahang  juga sudah  bebas  dari  pengontrolan  pihak Aceh,  tetapi  antara  Kerajaan  ini  dengan Kerajaan  Aceh  masih  terjalin  hubungan baik, karena Sultan Iskandar Thani  yang menjadi Sultan Aceh adalah bekas putera mahkota  Kerajaan  Pahang.  Satu-satunya yang  masih  berada  di  Kerajaan  Aceh adalah  Kerajaan  Perak.  Maka,  untuk menghindari banyaknya pemisahan kerajaan-kerajaan yang telah ditaklukkan sebelumnya  oleh  Iskandar  Muda,  maka setelah wafatnya Iskandar Thani, diangkatlah Puteri Shafia untuk mengatasi  hal  tersebut.  Dan  setelah Puteri  Shafia  menjadi  Sultanah  kondisi ekonomi menjadi lebih stabil karena para pedagang  asing  yang  ingin  membeli timah harus memperoleh izin darinya. 11

## 3. Kondisi Agama
Kerajaan Aceh Darussalam
merupakan kerajaan Islam yang menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai
sumber  hukumnya.  Dan  sesuai  ajaran Islam,  maka  Kerajaan  Aceh  Darussalam
11 Ibid , h. 76
memberikan  kedudukan  yang  sama antara laki-laki dan perempuan. Sehingga  di  Kerajaan  Aceh  Darussalam banyak  muncul  tokoh  perempuan  yang memimpin  pemerintahan  seperti  para Sultanah  maupun  sebagai  pahlawan dalam  peperangan  seperti  Laksamana. Dengan  jabatan  tersebut,  mereka  (para pemimpin perempuan) memiliki kewajiban  terhadap  kerajaan,  seperti kewajiban untuk membela dan memajukan  kerajaan,  oleh  karena  itu perempuan  di  pandang  sama  dengan laki-laki dalam Hukum Kerajaan. 12 Putri Shafia  juga  mendapat  dukungan  dari ulama  yang  bernama  al-Raniri  karena sikapnya  yang  tegas  dalam  menyatakan hukum.  Putri  Shafiah  tidak  keberatan ketika  Syekh  Nuruddin  bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan menyatakan  bahwa  dalam  agama  Islam tidak  ada  larangan  yang  tegas  melarang perempuan  memimpin  pemerintahan. Menurutnya  cuma  satu  hal  yang  tidak boleh  di  pegang  oleh  perempuan  yaitu seorang hakim. 13
C. Kepemimpinan Para Perempuan
Muslim Dari Kerajaan Aceh
Darussalam
12 Emi Suhaemi, Wanita Aceh Dalam Pemerintahan Dan  Peperangan ,  (Banda  Aceh:  CV.  Gua  Hira, 1993), h. 3-4
13 Hamka, Op. Cit. ,h. 371
1. Sultanah  Sri  Ratu  Tajul  Alam
Safiatuddin Syah Memerintah pada 1641- 1675 M
Sultan  Iskandar  Thani  wafat  pada 15  Februari  1641,  dalam  usia  31  tahun. Setelah  wafat,  ia  terkenal  dengan  nama Marhum  Darussalam.  Akhirn y a  set e lah tiga hari wafatnya  Sultan Iskandar
Thani,, 14 atas  putusan  pembesar  negara dan  para  ulama  di  bawah  pimpinan Kadhi Malikul Adil , Syekh Nuruddin  al- Raniri , mengadakan  musyawarah  untuk membicarakan siapa yang berhak dinobatkan  menjadi  Sultan  di  Kerajaan Aceh  Darussala .  S etelah  musyawarah yang  lama,  maka  diperoleh  keputusan bahwa Permaisuri lskandar Thani, Puteri Shafia,  diangkat  menjadi  Sultanah.  Hal ini terjadi setelah para ulama menegaskan hukum bahwa boleh seorang  wanita  menjadi  raja  asal memenuhi syarat-syarat keagamaan, akhlak,  dan  ilmu  pengetahuan. 15 Karena sikapnya  yang  tegas  dalam  menyatakan hukum,  Pueri  Shafia  tidak  keberatan ketika  Syekh  Nururddin  menyatakan bahwa  dalam  agama  Islam  tidak  ada larangan yang tegas tentang kepemimpinan perempuan. Menurut
Syekh  Nuruddin  cuma  satu  hal  yang
14 Raden  Hoesein  Djajadiningrat, Kesultanan  Aceh , (Daerah  Istimewa  Aceh:  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan, 1982/1983), h. 56
15 A. Hasjmy, Op. Cit. , h. 49
tidak  boleh  dipegang  oleh  sultan perempuan yaitu seorang hakim sehingga  dinobatkanlah  Puteri  Shafia menjadi  Sultanah  dengan  gelar  Sultanah Sri  Ratu  Tajul  Alam  Shafiatuddin. 16
Pelantikannya  menjadi  seorang  sultanah tidaklah  menggembirakan  hati  Puteri Shafia karena yang digantikannya adalah suami  yang  sangat  dicintainya  yang berarti  bahwa  ia  harus  menjadi  janda pada  usia  yang  muda.  Oleh  sebab  itu, tahun  1641  merupakan  tahun  kesedihan baginya  karena  suaminya  yang  tercinta pergi untuk selamanya tanpa meninggalkan keturunan. Kecintaan Puteri  Shafia  kepada  suaminya  sangat mendalam,  terbukti  setelah  ia  dilantik menjadi  sultanah,  hal  pertama  yang  ia lakukan, yaitu membuat kandang ( makam) bagi  suaminya  itu  lebih  indah dari kandang-kandang yang telah ada. 17

## a. Tegas Memberikan Hukuman
Seorang  warga  divonis  mati  oleh Kadli  Malikul  Adil  (ar-Raniry)  dan dewan  hakim  lainnya  dalam  kasus pembunuhan.  Terdakwa  mengajukan petisi untuk membayar 388 tahil sebagai ganti  vonis  mati.  Kadli  kemudian membawa  kasus  ini  kepada  Sultanah Shafiatuddin. Sultanah tidak memberikan keputusan, tetapi ia
16 Hamka, Op. Cit. , h. 371
17 A. Hasjmy, Op. Cit. , h. 87
memerintahkan  supaya  kasus  besar tersebut  diselesaikan  baik  menurut kebiasaan  yang  berlaku  (Hukum  Adat) maupun  hukum  yang  dianut  (Hukum Islam). Selanjutnya, petisi yang diajukan oleh terdakwa untuk membayar sejumlah uang  dapat  dimaknai  sebagai diyyah yang diberikan kepada ahli waris korban. Menurut  ketentuan  yang  sesuai  dengan Hukum  Islam  yang  juga  terdapat  di dalam Adat  Meukuta  Alam karya  Sultan Iskandar Muda, pada ayat 25, 26, 27, 28 dan  29  mengenai  hukum qisas dan diyyah , diputuskan hukuman mati terhadap pelakunya dalam kasus ini. 18
Sejak masa Sultan Iskandar Muda, mengkonsumsi arak dan tuak merupakan sebuah  larangan  keras  karena  arak  dan tuak termasuk minuman yang memabukkan  dan  dilarang  keras  dalam Islam. Memproduksi dan memperdagangkannya di Aceh berada di bawah  pengawasan  ketat  Kerajaan  dan hukuman  berat  diberikan  kepada  yang melanggarnya.  Di  Aceh  saat  itu,  hanya pedagang asing non-muslim yang diberikan izin resmi untuk mengkonsumsi  arak.  Berbagai  aturan
yang ketat diterapkan dalam memproduksi  dan  menjual  minuman keras. Jacob Compostel
menginformasikan, bahwa seorang
18 Amirul Hadi¸ Op. Cit. , h. 255-256
bernama  nakhoda  Fijgie  telah  diberikan izin  untuk  memproduksi  arak.  Namun, pada  tahun  1642  dua  orang  pekerja Eropa pada sebuah pabrik milik perusahaan  lnggris  ini  dihukum  oleh Shafiyatuddin  dengan  memotong  kedua tangan  mereka  karena  telah  berusaha memproduksi  arak  yang  sebenarnya dilarang  oleh  Sultanah.  Meskipun  orang orang  Eropa  telah  diberikan  izin  untuk mengkonsumsi  arak,  namun  mereka dilarang  keras  meminumnya  di  rumah masyarakat Aceh. Dalam laporan Compostel,  diinformasikan  bahwa  dua orang Aceh ditemukan sedang mabuk di rumah nakhoda Fijgie. Kemudian mereka  ditangkap  dan  dihukum  oleh penghulu  kawal  (kepala  polisi)  dengan menuangkan timah panas ke kerongkongan  mereka.  Hukuman  yang diberikan  kepada  masyarakat  Aceh didasarkan pada Hukum Adat bukan atas ketentuan  yang  diberikan  dalam  Hukum lslam. 19
b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Di Zaman

## Shafiatuddin
Sejak  berusia  tujuh  tahun,  Ratu Shafiatuddin  telah  belajar  bersama-sama dengan lskandar Thani dan putera Istana lainnya  pada  para  ulama  besar  yang
19 Ibid. , h. 256-257
terkenal  seperti  Syekh Hamzah Fansury, Syekh  Nuruddin  Ar-Raniry,  Sri  Faqih Zainul Abidin lbnu Daim Mansur, Syekh Kamaluddin,  Syekh  Alaiddin  Ahmad, Syekh  Muhyiddin  Ali,  Syekh  Taqiuddin Hasan,  Syekh  Saifuddin  Abdulkahhar dan  lain-lain  (semuanya  Guru  Besar pada Jami Baiturrahman). Selesai pendidikannya, Shafiatuddin telah menguasai  berbagai  macam  Bahasa seperti Bahasa Arab, Persia, Spanyol dan Urdu.  Bahkan  ia  juga  menguasai berbagai  ilmu  pengetahuan  seperti  ilmu fiqih  (Hukum  Islam)  termasuk  hukum tata-negara,  ilmu  sejarah,  manthik, falsafah tasauwuf, sastra dan lain-lain. 20

## Jami’  Baiturrahman  (Universitas
Baiturrahman) di Bandar Aceh bertambah  maju,  demikian  pula  pusat- pusat  pendidikan  ( dayah-dayah )  di seluruh Aceh, bahkan di segenap penjuru daerah  atau  wilayah  yang  berada  dalam lingkungan  Kerajaan  Aceh  Darussalam, seperti  di  Ulakan  Sumatera  Barat, Kedah, Siak Seri Indrapura dan sebagainya.  Kira-kira  tiga  ratus  orang Ulama  yang  tidak  menyetujui  politik Sultanah Shafiatuddin dalam menjalankan  pemerintahan  dibiarkan menyebarkan  diri  ke  seluruh  wilayah Kerajaan  untuk  mendirikan  pusat-pusat pendidikan, seperti  Syekh Abdul Wahab
20 A. Hasjmy, Op. Cit , h. 95
yang  hijrah  ke  Tiro  dan  mendirikan Pusat Pendidikan Islam di sana sehingga di  sana  menjadi  salah  satu  pusat pendidikan  yang  terkenal  di  Kerajaan Aceh Darussalam. Sultanah Shafiatuddin juga tidak menangkap dan menahan para ulama  yang  menentang  kebijaksanaan politiknya karena ia adalah seorang yang berpaham demokrasi yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya,  ia  tidak  akan  mengambil tindakan  keras  terhadap  “para  syekh wujudiyah”  dan  para pengikutnya,  jika mereka  tidak  melakukan  tindak-pidana yang  merupakan  sabotase,  subversif, pembakaran, pembunuhan dan sebagainya. 21
Sultanah  Shafiatuddin  mendapat gelar  Ratu  Kesusastraan  karena  pada masa pemerintahannya merupakan zaman  emas  ilmu  pengetahuan  di Kerajaan Aceh Darussalam. Ratu dikenal gemar  membaca  sajak,  terutama  hasil karya-karya sastra dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Arab. 22 Banyak ulama besar seperti  Syekh  Nuruddin  Ar-Raniry, Syekh  Abdurrauf,  Syekh  Daud  atau Teungku Chik Dileupeu Baba Daud, dan lain-lain. Sultanah Shafiatuddin mendorong para ulama dan sarjana untuk mengarang  buku-buku  dalam  berbagai
21 Ibid. , h. 98
22 Ibid. , h. 158
disiplin  ilmu.  Pada  mukaddimah  buku- buku tersebut disebutkan bahwa buku itu dikarang atas anjuran Sultanah Shafiatuddin, seperti buku  Hidayatul Iman  fi  Fadhil  Manan  karya  Syekh Nuruddin  A r-Raniry  dan  buku  Miratuth Thullab karya Abdurrauf Syiah Kuala. 23
Masa pemerintahan Sultanah Shafiatuddin selama 34 tahun, satu masa yang  cukup  panjang,  terutama  bagi seorang  perempuan  yang  memimpin sebuah  kerajaan.  Masa  pemerintahannya penuh dengan permasalahan agama yang berujung pada pengkhianatan para tokoh yang ingin merebut kursi kedudukannya. Maka,  masa  34  tahun  itu  adalah  masa yang tidak akan dapat dilampaui dengan selamat tanpa kebijaksanaan dan keluarbiasaan  yang  dimiliki  Sultanah Tajul Alam Shafiatuddin .
2. Sultanah  Sri  Ratu  Nurul  Alam Naqiatuddin  Memerintah  1675- 1678 M.
Semasih hidupnya, Sultanah Shafiatuddin  telah  mempersiapkan  tiga wanita  untuk  dijjadikan  penggantinya, salah  satunya  bernama  Puteri  Naqiah. Sesuai  ketentuan  dalam Kanun  Al-Asyi
atau Adat Meukuta Alam , maka sebelum Sultanah Shafiatuddin dimakamkan, dilantiklah Puteri Naqiah menjadi
23 Emi Suhaimi, Op. Cit. , h. 14
Sultanah  Kerajaan  Aceh  Darussalam pada  23  Oktober  1675  M  dengan  gelar
Sultanah Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin.  Ia  memerintah  sampai tahun  1678  M.  Sejak  awal  memerintah, Sultanah  Naqiatuddin  telah  menghadapi tantangan-tantangan  yang  besar,  baik dari  dalam  maupun  dari  luar  negeri. Ancaman terhadap Kerajaan Aceh
Darussalam  bertambah  hebat  dari  Barat (Belanda, Portugis, I nggris) yang membawa  Agama  Kristen,  sementara  di dalam  negeri  “kaum  Wujudiyah”  yang telah  menyimpang  dari  ajaran  Islam, berusaha  meningkatkan  perlawanannya terhadap  Sultanah  Naqiatuddin.  Kaum wajudiyah  dimanfaatkan  oleh  golongan tertentu  yang  ingin  menduduki  kursi kesultanan.  Mereka  melakukan  sabotase dengan  melakukan  pembakaran  kota Banda  Aceh  yaitu  membakar  Masjid Raya  Baiturrahman  dan  Istana  Seri Sulthan  sehingga  segala  isinya  habis musnah dimakan api. Kebakaran di Aceh yang maha dahsyat itu turut menggemparkan  Malaka,  yang  memuat peristiwa itu dalam catatan kerajaan pada tahun 1677 M . 24
Untuk  menghadapi  rongrongan dalam  negeri  yang  semakin  terasa, Sultanah beru s aha m e mperku a t kedudukannya  atau  lebih  umum  lagi
24 Ibid. , 16
kedudukan Pemerintah Pu s at , antara lain dengan mengadakan perubahan- perubahan  dalam  beberapa  pasal Kanun Meukuta  Alam (Undang-undang  Dasar
Kerajaan). Di antara perubahan- perubahan penting yang dilakukan Sultanah  Nurul  Alam  Naqiatuddin, dengan  petunjuk  Kadli  Maikul  Adil, Syekh  Abdurrauf  Syiah  Kuala  dan dengan  persetujuan  Balai  Mahkamah Rakyat,  yaitu  mengenai  pembentukan Federasi  Tiga  Sagi  Aceh  Rayek  (Aceh Besar).  Yang  masing-masing  dikepalai oleh  seorang  Panglima  Sagi,  yaitu  Sagi XXII  Mukim,  Sagi  XXV  Mukim  dan Sagi  XXVI Mukim. 25 Kedudukan ketiga orang  Panglima  Sagi  sangat  kuat,  antara lain  yang  memberi  k a ta  akhir  dalam pengangkatan atau pemberhentian
seseorang  Sulthan ,  s eperti  dinyatakan dalam Kanun  Meukuta  Alam yang  telah disempurnakan  itu,  yang  ikhtisarnya yaitu:
1. Yang  berhak  memilih  dan memakzulkan Sultan , yaitu:
a. Seri Imeum Muda
Panglima Cut Oh, Panglima XXVI Mukim. b. Seri Setia Ulama,
Panglima XXV Mukim.
c. Seri Muda Perkasa
25 A. Hasjmy¸ Op. Cit. , h. 189
Panglima Polem,
Panglima XXII Mukim. d. Kadli Malikul Adil ,
Mufti Besar Kerajaan.
2. Seorang  Sultan  yang  akan diangkat berkewajiban
membayar:
a. 32 kati emas murni
b. 16.000 ringgit.
3. Seorang  Sultan  baru  boleh  dan sah  dinobatkan,  setelah  nyata Sultan sebelumnya wafat.
4. Daerah-daerah yang langsung di bawah perintah Sultan, yaitu:
a. Daerah  Keraton  Darud- Dunia dan Ibukota Bandar Aceh Darussalam.
b. Mukim Masjid Raya.
c. Mukim Lung Bata.
d. Mukim Pagar Aye .
e. Mukim Lam s ayun.
f. Kampung Pandee .
g. Kampung Jawa .
h. Kampung Pelan gg ahan.
i. Mukim Meraksa.
5. Kepala-kepala Pemerintahan ( Uleebalang , para  Menteri  dan sebagainya) di luar Aceh Rayek , diangkat  oleh  Sultan menurut gelarnya masing- masing,  dengan  dibubuhi  Cap Sikureung
(Setempel Halilintar).
6. Kepala-kepala Pemerintahan
Dalam  Aceh  Rayek,  diadakan dengan  turun-temurun,  tanpa ada pengangkatan baru .
7. Hak  otonomi  diberi s elua s - lua s nya kepada s emua
Pemerintah  Daerah,  termasuk keuangan, kecuali beberapa macam  sumber  kekayaan  yang langsung dikuasai Sultan.
8. Urusan luar negeri dan pertahanan,  semuanya  dalam urusan pemerintah pusat
(Sultan). 26
Kaum  wujudiyah  berusaha  untuk menjatuhkan Sultanah Naqiatuddin dengan  cara  hukum  tidak  berhasil, karena  ketiga  Panglima  Sagi  dan  Kadli Malikul  Adil  tetap  mempertahankan, teristimewa  karena  sebagian  besar  para ulama menyatakan sah perempuan menjadi  Kepala  Negara.  Karena  itu,
kaum wujudiyah yang diperalat golongan  politik  tertentu  melakukan kampanye  gelap  bahwa  menurut  hukum Islam,  perempuan  tidak  boleh  menjadi Kepala  Negara,  mereka  juga  melakukan pelanggaran  hukum  serta  tata  tertib. Demikianlah,  setelah  setahun  Sultanah Naqiatuddin  memerintah,  maka  kaum wujudiyah  berhasil  membakar  ibukota Bandar  Aceh  Darussalam  sehingga
26 Ibid. , h. 189-190
Masjid Jami’ Baiturrahman dan Keraton Darud  Dunia  terbakar  habis  serta sebagian  besar  ibukota  Bandar  Aceh Darussalam.  Perbuatan  kaum  wujudiyah tersebut telah melumpuhkan pemerintahan  Sultanah  Nurul  Alam Naqiatuddin,  sehingga  segala  rencana yang telah dibuatnya menjadi berantakan. 27 Hal tersebut tercatat dalam sebuah  catatan  orang  Belanda  yang menyatakan bahwa Sultanah Naqiatuddin  sangat  menderita  akibat kebakaran  besar  yang  memusnahkan segalanya,  istananya  dan  masjidnya. Setelah  memerintah s elama  dua  tahun, pada 23 Januari 1678 Sultanah
Naqiatuddin wafat. 28
3. Sultanah  Sri  Ratu  Zakiatuddin Inayat  Syah  Memerintah  1678- 1688 M.
Sultanah  Naqiatuddin  wafat  pada
23 Januari 1678, sebelum
pemakamannya terlebih dahulu dinobatkan Puteri Zakia menjadi Sultanah  Kerajaan  Aceh  Darussalam dengan gelar Sultanah Sri Ratu
Zakiatuddin Inayat Syah, yang memerintah  sampai  tahun  1688.  Puteri Zakia  adalah  calon  pengganti  kedua
27 Ibid. , h. 191-192
28 Mohammad Said, Op. Cit. , h. 407-408
yang dipersiapkan oleh Sultanah
Shafi a tuddin  untuk  memimpin  Kerajaan Aceh  Darussalam.  Karena  Sultanah Shafiatuddin  telah  mempersiapkan  tiga orang puteri yang akan menggantikannya  sebagai s ultanah  di Kerajaan  Aceh  Darussalam.  Mereka yang  dipersiapkan  itu  telah  dididik dalam  istana  Darud  Dunia  dengan berbagai ilmu pengetahuan: ilmu hukum termasuk  hukum  tata-negara,  sejarah, filsafat , kesusastraan, pengetahuan agama  I s lam , Bahasa  Arab,  Bahasa Persia,  Bahasa  Spanyol,  dan  Baha s a Inggris. Itulah kebijaksanaan dan kearifan  Sultanah  Shafiatuddin  yang telah  mempersiapkan  para  penggantinya dengan  berbagai  ilmu,  ia  juga  telah membuktikan  bahwa  perempuan  juga sanggup  memerintah  jika  dididik  dan diberi  kesempatan.  Karena  hal  itulah maka pengangkatan para sultanah setelahnya tidak  mengalami  kesulitan dan mereka tidak merasa bingung setelah dinobatkan  menjadi  sultanah.  Selain  itu, hal  lain  yang  menguntungkan,  yaitu Syekh  Abdurrauf  Syiah  Kuala  tetap menjadi  Kadli  Malikul  Adil  setelah wafat  Sultanah  Shafiatuddin  sampai kepada  masa  pemerintahan  Sultanah Kamalat Syah. 29
29 A. Hasjmy, Op. Cit. , h. 199
Begitu naik tahta, Sultanah Zakiatuddin  juga  menghadapi  tantangan yang  lebih  berat  dari  para  sultanah sebelumnya.  Hanya  karena  pengaruh yang  besar  dari  Kadli  Malikul  Adil, Syekh Abdurrauf Syiah Kuala, tantangan-tantangan itu dapat diatasinya. Kebijak s anaan  politik  para  sultanah sebelumnya  terhadap  VOC  maupun terhadap  rongrongan  kaum  wujudiyah pun diteruskannya. Sikap tegas demikian itu  mendapat s ambutan  baik  dari masyarakat Minangkabau, sehingga menimbulkan  ke s ulitan  ba g i  perwakilan VOC di  Padang  yang harus menghadapi peperangan yang hebat selama dua tahun dengan rakyat di sana. 30
Sultanah  Zakiatuddin  melakukan berbagai macam usaha untuk mematahkan kekuatan Persatuan Dagang Belanda  itu  untuk  kepentingan  dan keselamatan  rakyatnya.  Dengan  semua negara  tetangga  diikatnya  perjanjian persahabatan dan perjanjian saling bantu untuk melumpuhkan kekuasaan Belanda. Di samping menghadapi segala tantangan, dengan tegas Sultanah Zakiatuddin bertindak cepat untuk memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dayah-dayah yang  telah ada  terus  dipelihara  selain  mendirikan yang  baru,  sementara  Pusat  Pendidikan
30 Emi Suhaimi, Op. Cit. , h. 18-19
Tinggi Baiturrahman terus dikembangkan di bawah pimpinan Syekh  Abdurrauf  Syiah  Kuala  dan  para ulama  lainnya. Meunasah dan  Masjid dibina dan ditingkatkan fungsinya sehingga  ajaran  Agama  Islam  merata  ke dalam jiwa para rakyat . 31
Masa pemerintahan Sultanah Zakiatuddin  Inayat  Syah  tidak  diketahui banyak,  tetapi  ada  catatan  tentang kedatangan  utusan  dari  luar  negeri sebanyak  dua  kali  yaitu  utusan  Syarif Mekkah  dan  utusan  Inggris.  Mengenai utusan  Syarif  Mekkah,  menurut  Dr. Snouck  Hurgronje  pada  masa  Syarif Sai'id memerintah (1682-1684), ayahnya, Syarif Barakat, sebagai penguasa Mekkah dan Madinah mengirim bingkisan kepada Sultan India (Sultan Mughal Akbar Aurangzeb), yang menjadi  pimpinan para  utusan pembawa bingkisan  itu  adalah  El-Hajj  Jusuf al-Qudsi.  Sultan  (India)  itu  tidak  ingin menerimanya,  tidak  pula  tertarik  untuk mengetahui  bingkisan  yang  dibawanya. Oleh  karena  itu,  utusan  memutuskan untuk  berangkat  ke  Aceh  pada  1683. Negeri  ini  sedang  diperintah  oleh seorang  perempuan.  Setibanya  di  Aceh, dipersembahkan bingkisan tersebut sambal menjelaskan bahwa bingkisan itu adalah kiriman Syarif Barakat, penguasa
31 A. Hasjmy¸ Op. it. , 201
Mekkah  dan  Madinah.  Sultanah  sangat gembira  menerimanya,  maka  tidaklah sia-sia apa yang disampaikannya. Bahkan,  Sultanah  menyarankan  supaya mereka  tinggal  di  Aceh , sebab  ia  ingin mengirim  bingkisan  balasan  dan  untuk menyiapkannya perlu waktu. 32
Tanah  Aceh  yang  juga  telah dikenal  oleh  utusan  Syarif  Mekkah sebagai  satu  Kerajaan  yang  taat  kepada peraturan-peraturan Agama Islam. Utusan  itu  diterima  Sultanah  dengan segala  upacara  kebesaran  sehingga menimbulkan perasaan puas pada mereka.  Utusan  Syarif  Mekkah  ingin menyaksikan  apakah  benar  laporan kaum  wujudiyah  yang  menyatakan bahwa  Kerajaan  Aceh  Darussalam  di bawah pemerintahan Sultanah telah jauh menyimpang  dari  Agama  Islam.  Dalam peninjauan  para  utusan  itu,  Kerajaan Aceh  Darussalam  adalah  benar-benar Kerajaan  Islam  yang  Ahlus  Sunnah  wal Jama'ah  dan  bermazhab  Syafi'i.  Mereka sangat  kagum  menyaksikan  Kerajaan Aceh  Darussalam  yang  cantik  dan permai,  berbagai  suku  bangsa  tinggal  di sana  dan  kebanyakan  dari  mereka merupakan para saudagar. Ketika mendapat kesempatan menghadap sultanah,  mereka  menyaksikan  sultanah dan  para  pembantunya  yang  terdiri  dari
32 Muhammad Said, Op. Cit. , h. 410
para perempuan duduk di balik tabir kain sutera  dewanga  yang  berwarna  kuning berumbai-rumbai  dan  berhiaskan  emas permata.  Sultanah  berbicara  dalam Bahasa Arab yang fasih dengan menggunakan kata-kata yang diplomatis, sehingga  menimbulkan  kekaguman  para utusan Syarif Mekkah. Keheranan semakin bertambah ketika mereka menyaksikan  tentara  pengawal  istana yang terdiri dari para prajurit perempuan yang  semuanya  mengendarai  kuda. Bahkan  pakaian  kuda-kuda  itu  dari emas,  suasa  dan  perak.  Tingkah  laku pasukan kehormatan dan pakaian mereka pun  cukup  sopan,  tidak  ada  yang menyalahi  aturan  Agama  Islam.  Mereka dapat  menyaksikan  sisa-sisa  kebesaran istana  dan  Masjid  Baiturrahim,  yang pada masa pemerintahan Sultanah Naqiatuddin dibakar oleh kaum wujudiyah.  Setahun  lamanya  mereka menjadi tamu di Kerajaan Aceh
Darussalam. Waktu mereka akan pulang, Sultanah  Zakiatuddin  menghadiahkan kepada  mereka  berbagai  rupa  benda yang  bernilai,  di  samping  menitipkan hadiah  kepada  Syarif  Mekkah,  Masjidil haram  dan  kepada  masjid  Nabawi  di Madinah.  Hadiah-hadiah  tersebut  terdiri dari:
1. Tiga kinthar emas murni.
2. Tiga rithal kamfer (kapur barus)
dan kayu cendana.
3. Tiga gulyun (alat pengisap tembakau) dari emas.
4. Dua  penyondong  (lampu  kaki) dari emas.
5. Lima lampu gantung dari emas.
6. Lampu  kaki  dan  kandil  dari emas, dan lain-lain.
Dalam  rombongan  Syarif  yang datang ke Aceh itu, ada dua orang Syarif bersaudara, yaitu Syarif Hasyim Jamalullail  dan  Syarif  Ibrahim.  Selama rombongan mereka berada di Aceh, telah menarik perhatian beberapa orang pembesar  yang  dalam  hatinya  yang memang  anti  kepada  Raja  Perempuan. Dalam menjalankan rencananya meniadakan  Dinasti  Sultanah,  mereka melihat  dua  Syarif  bersaudara  yang ambisius dapat diajak kerjasama. Karena itu,  mereka  mengusulkan  kepada  Ketua Utusan  agar  Syarif  Hasyim  dan  Syarif Ibrahim  dapat  tinggal  di  Aceh  untuk membantu  pengembangan  ajaran-ajaran Islam.  Permintaan  pun  dikabulkan, teristimewa karena dua Syarif bersaudara  itu  telah  menyetujuinya karena  mereka  telah  lebih  dahulu dipengaruhi  berbagai  macam  janji, antara lain, jika Sultanah dapat dijatuhkan salah seorang  di  antara mereka  akan  diangkat  menjadi  Sultan. Maka Ketua dan para anggota perutusan
bertolak  kembali  ke  Mekkah  dengan seperangkat hadiah, kecuali Syarif Hasyim  Jamalullail  dan  Syarif  Ibrahim yang tetap tinggal di Aceh. Utusan yang lainnya sampai di  Mekkah  pada  14 September 1683. 33
Selain  kedatangan  utusan  dari Mekkah,  Sultanah  Zakiatuddin  juga kedatangan  Utusan  Inggris  yang  datang dari  India pada 1684.  Utusan  Inggris itu bercerita  bahwa  Sultanah  ini  suaranya keras  dan  badannya  tegap.  Utusan Inggris  itu  terdiri  dari  tuan Ord dan Cawley dari  Madras  yang  membawa pesan dari pemerintah Inggris agar diberi izin  mendirikan  kantor  dagang  yang diperteguh  dengan  benteng.  Permintaan itu  ditolak  oleh  Sultanah.  Disampaikan kepada  utusan  Inggris  bahwa  Sultanah sendiri pun tidak akan diizinkan mendirikan  benteng  di  Aceh  jika membahayakan kepentingan negara. Memperhatikan  butir  jawaban  tersebut, ada  alasan  untuk  mengatakan  bahwa utusan Inggris diterima oleh orang-orang besar, bukan Sultanah. Mereka mengatakan  suara  Sultanah  besar  bisa jadi mereka disambut dengan amarah. 34
Salah  seorang  pengunjung  Inggris lainnya di Aceh masa Sultanah
Zakiatuddin  yaitu William  Dampier . D i
33 A. Hasjmy, Op. Cit. , h. 205-208
34 Muhammad Said, Op. Cit. , h. 408
dalam  bukunya  yang  banyak  dibaca orang,  didapat  kesan  tentang  Aceh. Menurutnya,  negeri  ini  diperintah  oleh seorang Sultanah , di bawahnya 12 Orang Kaya  atau  Pangeran  Agung.  Mereka menjalankan kekuasaannya dalam bidangnya  masing-masing  dengan  hak dan  kekuasaan  besar.  Dan  setelah memerintah  selama  sepuluh  tahun, Sultanah  Zakiatuddin  wafat  pada  hari Minggu, 3 Oktober 1688. 35

## 4. Masa  Sultanah  Kamalat  Syah
Memerintah 1688-1699 M.
Puteri  Kamalat  merupakan  orang ketiga  yang  telah  dipersiapkan  oleh Sultanah  Shafiatuddin  untuk  memimpin pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam.  Ia  dinobatkan  pada  hari meninggalnya  Sultanah  Zakiatuddin, yaitu  sebelum  upacara  pemakaman. Puteri Kamalat menjadi Sultanah dengan gelar  Sultanah  Sri  Ratu  Kamalatuddin Inayat Syah. 36 Wafatnya Sultanah Zakiatuddin dipergunakan sebaik- baiknya  oleh  sekelompok  politisi  yang memperalat  kaum  wujudiyah,  peluang telah  terbuka  bagi  mereka  merebut kekuasaan. Sekarang tokoh mereka yang akan  diajukan  menjadi  Sultan  telah  ada, yaitu  Syarif  Hasyim  yang  memisahkan
35 A. Hasjmy, Op. Cit. , h. 208
36 Emi Suahimi, Op. Cit. , h. 21
diri  dari  perutusan  Syarif  Barakat  dari Mekkah,  apalagi  Syarif  ini  sangat berambisi untuk menjadi Sultan Kerajaan  Aceh  Darussalam.  Dalam kelompok  politisi  yang  memperalat kaum  wujudiyah,  terdiri  dari  beberapa orang Uleebalang yang  tidak  puas selama  pemerintahan  Sultanah  karena ada  beberapa  hak  istimewanya  yang telah ditiadakan oleh Sultanah Shafiatuddin  dan  kemudian  dilanjutkan oleh  para  Sultanah  sesudahnya.  Itulah sebabnya  penobatan  Puteri  Kamalat menjadi Sultanah menimbulkan perselisihan  karena  menimbulkan  pro dan  kontra.  Bahkan  Puteri  Kamalat hampir  jatuh  dari  tahta  kerajaan  pada masa  awal  ia  dinobatkan.  Dengan kebijaksanaan  Kadli Malikul  Adil,
Syekh  Abdurrauf  Syiah  Kuala  yang melindungi  dan  mempertahankannya, serta  dukungan  penuh  y ang  diberikan oleh  Panglima  Sagi  XXII,  XXV,  dan XXVI. 37 Walaupun  tantangan  Puteri Kamalat  cukup  berat,  namun  ia  masih sempat memikirkan pembangunan negara  dalam  berbagai  bidang.  Kadli Malikul  Adil,  Syekh  Abdurrauf  Syiah Kuala, dan para ulama lainnya membantu sepenuhnya.
Kebijaksanaan  yang  dijalankan Sultanah Zakiatuddin terus dilaksanakan,
37 A. Hasjmy, Op. Cit. , h. 210-211
baik dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi  ataupun  dalam  hubungan  luar negeri.  Hubungan  persahabatan  dengan negara-negara  tetangga  terus  dipelihara sementara  hubungan  dengan  Belanda semakin  meruncing  karena  beberapa wilayah  Kerajaan  di  seberang  Selat Melaka  ataupun  di  pesisir  barat  dan timur  Sumatera  telah  digerogoti  oleh Persatuan Dagang Belanda (VOC). Pada 1695,  berkunjung  ke  Bandar  Aceh Darussalam  utusan  Persatuan  Dagang Inggris  yang  ingin  mendirikan  kantor dagang  di  Aceh.  Kedatangan  mereka diterima dengan tangan terbuka. Kepada Persatuan Dagang lnggeris itu diperkenankan  mendirikan  kantornya  di Aceh, tetapi Sultanah tidak lalai memikirkan  keuntungan  yang  sebesar- besarnya  bagi  negara  dan  rakyat  dalam perdagangan dengan Inggris itu. Beberapa peraturan dan perjanjian dibuat Sultanah  dengan  Persatuan  Dagang Inggris  ( English  East  India  Company ) yang  semata-mata  memberi  keuntungan bagi  Aceh,  sehingga  tidaklah  sebera pa laba  yang  d iperoleh  Inggeris  dalam perniagaan  itu  sehingga  mereka  tidak mendapat kemajuan di sana. 38
Pada  saat  Sultanah  Kamalat  Syah sedang  melaksanakan  segala  rencana pembangunan negara yang telah
38 Ibid. , h. 213-214
disahkan  oleh  Balai  Majlis  Mahkamah Rakyat,  tiba-tiba  orang  kepercayaan sekaligus  pendukungnya  yang  terkuat , yaitu Kadli Malikul Adil Syekh
Abdurrauf, meninggal dunia pada malam Senin,  23  Syawal  1106  H/1695  dalam usia 100 tahun lebih. Kadli Malikul Adil pengganti  Syekh  Abdurrauf  tidak  cukup kuat  menghadapi  para  penentang  yang ingin  menjatuhkan  Sultanah  Kamalat Syah dengan alasan tidak sah perempuan menjadi raja. Bahkan Kadli Malikul Adil yang  baru  itu,  akhimya  berpihak  kepada golongan  penentang  dan  berangkat  ke Mekkah  untuk  meminta  fatwa  kepada Mufti  Besar  Mekkah  tentang  sah tidaknya  perempuan  menjadi  Kepala Negara,  yang  segera  mengirim  surat  ke Kerajaan Aceh Darussalam dan menyatakan  bahwa  perempuan  tidak boleh menjadi Sultan.
Menurut  llyas  Sutan  Pamenan dalam  buku Rencong  Aceh  di  Tangan Wanita , menyatakan bahwa Kadli
Malikul  Adil  yang  telah  bergabun g dengan golongan para Uleebalang hendak  menjatuhkan  Sultanah  Kamal a t, tidak  berangkat  ke  Mekkah  tetapi membuat  suatu  persekongkolan  dengan Syarif  Hasyim  dan  Syarif  Ibrahim, seakan-akan mereka menerima surat dari Mufti  Besar  Mekkah  bahwa  s e orang perempuan  tidak  sah  menjadi  raja
menurut hukum Islam . Akhirnya, Sultanah  Kamalat  Syah  harus  turun tahta,  yaitu  pada  1699.    Pada  hari  itu juga  dinobatkan  Syarif  Hasyim  menjadi Sultan Kerajaan Aceh Darussalam dengan  gelar Sultan Badrul Alam  Syarif Hasyim  Jamalullail . Dan  berakhirlah pemerintahan  para  Sultanah  dalam sejarah  Kerajaan  Aceh  Darussalam. Tujuh tahun setelah turun tahta, Sultanah Kamalat  Syah  meninggal  dunia  pada 1705  dan  dimakamkan  bersama  tiga orang  Sultanah  sebelumnya  di  Kandang Dua  Belas  yang  terletak  dalam  komplek istana  Darud  Dunia  di  kota  Banda Aceh. 39

## D. Penutup
Perjuangan  perempuan  Aceh  bukan hanya sebatas mencari persamaan hak di antara doinasi kaum laki-laki akan tetapi lebih  dari  itu,  mereka  memperjuangkan hak-hak manusia untuk merdeka. Pejuang perempuan Aceh yang kemunculannya  membentang  dari  masa ke masa,  berjuang  untuk  membela  tanah kelahiran dan bakti kepada Ilahi. Mereka bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga  tetapi  juga  berjuang  di  bidang pemerintahan  bahkan  juga  di  medan pertempuaran. Perempuan-perempuan Aceh  adalah  sosok  yang  kuat,  yang
39 Ibid. , h. 215-216
berjuang  dengan  semangat jihad  fii sabilillah tanpa  memperhitungkan  harta,
tahta, bahkan nyawa mereka.

## Daftar Pustaka
Azra, Azyumardi. 1995. Jaringan Ulama Timur  Tengah  dan  Kepulauan
Nusantara Abad XVII-XVIII .
Bandung: Mizan.
Djajadiningrat, Raden Hoesein.
1982/1983. Kesultanan Aceh . Daerah Istimewa Aceh: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.
Hadi,  Amirul.  2010. Aceh,  Sejarah, Budaya,  dan  Tradisi .  Jakarta: Yayasan Obor.
Hamka.  1961. Ummat  Islam .  Jakarta:
Bulan Bintang.
Hasjmy,  A.  1977. 59  Tahun  Aceh  Di Bawah Pemerintahan Ratu . Jakarta: Bulan Bintang.
Jalil, Tuanku Abdul. Tt. Sejarah Singkat Laksamana
Wanita
Keumalahayati . Makalah, PT.
Alternati.
Musthafa,  Ibnu. 1993. Perempuan Islam Menjelang  Tahun  2000 .  Bandung: Al-Bayan.
Pewara,  Adi.  1991. Malahayati  Singa Betina  Aceh .  Surabaya:  Karya Anda.
Said, Muhammad . 1981. Aceh Sepanjang
Abad, Medan: Waspada.
Salam,  Solichin.  1995. Malahayati Srikandi Dari Aceh . Jakarta: Gema Salam.
Suhaemi,  Emi.  1993. Wanita  Aceh Dalam
Pemerintahan Dan
Peperangan .  Banda  Aceh:  CV.
Gua Hira.
Syariati, Ali. 1985. Fatiah Citra Muslim Sejati. Yogyakarta:  Shalahuddin Press.
Zainuddin.  1961. Tarich  Atjeh  dan
Nusantara . Medan: Pustaka Iskandar Muda.
Zainuddin. 1966. Srikandi Atjeh . Medan: Pustaka Iskandar Muda.