Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i5.4019

## PERSAMAAN USIA PERKAWINAN PRIA DAN WANITA DITINJAU DARI HIFDZUL AL-NASL (IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019)

## Muhammad Zulfikar
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Indonesia muhammadzulfikar539@gmail.com
M. Amar Adly
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Indonesia Muhammadamaradly73@gmail.com
Imam Yazid
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Indonesia imamyazid@uinsu.ac.id

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun,  sebuah  langkah  penting  dalam  perlindungan  keturunan  (Hifdzul  al-Nasl)  sesuai  dengan  Maqashid al-Syariah.  Penelitian  ini  mengeksplorasi  tantangan  dan  peluang  dalam  implementasi  kebijakan  ini  dari perspektif Hifdzul al-Nasl. Berdasarkan analisis kebijakan dan tinjauan literatur, tantangan utama meliputi resistensi  budaya,  keterbatasan  akses  pendidikan,  dan  masalah  ekonomi.  Namun,  kebijakan  ini  juga menawarkan  peluang  signifikan  untuk  meningkatkan  kesehatan  reproduksi,  kesejahteraan  anak,  dan stabilitas  keluarga,  serta  mengurangi  angka  pernikahan  anak.  Implementasi  yang  efektif  memerlukan pendekatan  holistik  yang  mencakup  sosialisasi  nilai-nilai  islami,  penguatan  regulasi,  dan  peningkatan akses  layanan  kesehatan  serta  pendidikan.  Dengan  demikian,  penyamaan  usia  perkawinan  diharapkan dapat  mendukung  terciptanya  generasi  yang  sehat  dan  keluarga  yang  sejahtera,  sejalan  dengan  tujuan syariah untuk melindungi keturunan.
Kata Kunci: Usia, Perkawinan, Hifdzul Al-Nasl

## Abstrack
Law Number 16 of 2019 sets the minimum age for marriage for men and women at 19 years, an important step  in  protecting  offspring  (Hifdzul  al-Nasl)  in  accordance  with  Maqashid  al-Syariah.  This  research explores  the  challenges  and  opportunities  in  implementing  this  policy  from  the  perspective  of  Hifdzul  al- Nasl.  Based  on  policy  analysis  and  literature  review,  the  main  challenges  include  cultural  resistance, limited  access  to  education,  and  economic  problems.  However,  this  policy  also  offers  significant opportunities  to  improve  reproductive  health,  child  welfare  and  family  stability,  as  well  as  reduce  child marriage  rates.  Effective  implementation  requires  a  holistic  approach  that  includes  socializing  Islamic values, strengthening regulations, and increasing access to health and education services. Thus, it is hoped that equalizing the marriage age can support the creation of a healthy generation and a prosperous family, in line with the sharia goal of protecting offspring.
Keywords: Age, Marriage, Hifdzul Al-Nasl
© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  institusi  sosial  yang  sangat  penting  dalam  masyarakat.  Dalam berbagai  budaya  dan  agama,  termasuk  Islam,  perkawinan  dianggap  sebagai  kontrak  suci  yang mengikat  dua  individu  dalam  ikatan  yang  penuh  tanggung  jawab  dan  komitmen.  Di  Indonesia, perkawinan diatur oleh undang-undang untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perkawinan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. 1
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  telah  lama  menjadi  dasar hukum  bagi  perkawinan  di  Indonesia.  Namun,  dalam  perkembangannya,  undang-undang  ini dinilai  perlu  direvisi  untuk  mengakomodasi  perubahan  sosial  dan  kebutuhan  masyarakat.  Salah satu revisi penting yang dilakukan adalah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan  usia  minimal  untuk  menikah  bagi  pria  dan  wanita  adalah  19  tahun.  Perubahan  ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan gender serta memberikan perlindungan  lebih bagi anak perempuan yang rentan terhadap perkawinan dini.
Berdasarkan tinjauan hukum Islam, terdapat lima maqashid al-shariah atau tujuan utama dari syariat Islam, yaitu menjaga agama ( hifdzul al-din ), menjaga jiwa (hifdzul al-nafs), menjaga akal  ( hifdzul  al-aql ),  menjaga  harta  ( hifdzul  al-mal ),  dan  menjaga  keturunan  ( hifdzul  al-nasl ). Hifdzul al-nasl bertujuan untuk memastikan bahwa keturunan yang lahir dari sebuah perkawinan mendapatkan perlindungan yang layak, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun  perawatan. 2 Hifdzul  al-nasl menekankan  pentingnya  mempersiapkan  pasangan  yang  menikah  untuk  menjadi orang  tua  yang  bertanggung  jawab.  Ini  termasuk  kesiapan  fisik,  mental,  dan  emosional  untuk merawat  anak-anak. 3 Dalam  konteks  ini,  persamaan  usia  perkawinan  memiliki  peran  penting dalam  memastikan  bahwa  pasangan  yang  menikah  telah  mencapai  tingkat  kedewasaan  yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.
Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil dan membahas lebih lanjut masalah-masalah tersebut dengan judul “ Persamaan Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Ditinjau Dari Hifdzul Al-Nasl (Implementasi Uu No. 16 Tahun 2019) ”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  studi  pustaka  yang  bersifat  deskriptif  analitik,  yaitu memberikan  gambaran  tentang  persamaan  usia  Perkawinan  dalam  Undang-undang  nomor  16 tahun  2019,  Fenomena  penelitian  ini  menggambarkan  situasi  yang  dialami,  satu  hubungan,
1 Suharto,  E., Kebijakan  Sosial  untuk  Pembangunan:  Dari  Kesejahteraan  Sosial  ke  Negara Kesejahteraan , Bandung: Alfabeta, 2009, Hal. 210-215.
2 Asy-Sya'rawi, M., Maqasid Syariah dalam Kehidupan Modern , Jakarta: Gema Insani, 2012, Hal. 89-97.
3 Hidayat,  K., Maqasid  al-Shariah:  Sebuah  Pendekatan  Komprehensif ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2016, Hal. 215-220.
Kegiatan,  Pandangan,  sikap  yang  menampak,  kelainan  yang  sedang  muncul,  dan  sebagainya. Sedangkan sumber data di peroleh dari data primer dan sekunder dengan teknik kajian buku atau Undang  undang  yang  ada,  setelah  itu  dikumpulkan  menjadi  satu,  selanjutnya  diadakan  analisa data untuk menentukan konsep makna persamaan usia perkawinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Latar Belakang UU No. 16 Tahun 2019
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  merupakan  hasil  dari  proses  panjang  yang melibatkan  berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah,  organisasi  masyarakat  sipil,  lembaga internasional,  dan  tokoh  agama.  Perubahan  ini  dipandang  perlu  untuk  menyesuaikan  undang undang  perkawinan  dengan  perkembangan  zaman  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin kompleks.
1. Sejarah dan Perkembangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelumnya menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Ketentuan ini dinilai  tidak  lagi  relevan  dengan  berbagai  perkembangan  dan  tantangan  yang  dihadapi masyarakat  modern,  terutama  terkait  dengan  kesehatan  reproduksi,  pendidikan,  dan kesejahteraan anak.
Tekanan  untuk  merevisi  usia  minimal  perkawinan  semakin  kuat  setelah  berbagai penelitian  menunjukkan  dampak  negatif  dari  perkawinan  dini.  Data  dari  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah pada usia terlalu muda lebih rentan mengalami  masalah  kesehatan  reproduksi,  termasuk  komplikasi  kehamilan  dan persalinan. Selain itu, mereka juga lebih mungkin mengalami putus sekolah dan kesulitan ekonomi. 4
2. Proses Legislatif
Proses revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimulai dengan berbagai kajian dan konsultasi  publik  yang  melibatkan  akademisi,  praktisi  hukum,  organisasi  non- pemerintah,  dan  perwakilan  masyarakat.  Pembahasan  intensif  dilakukan  di  DPR  untuk memastikan  bahwa  perubahan  yang  diusulkan  dapat  menjawab  berbagai  masalah  yang ada dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak perempuan.
Pada  tahun  2019,  DPR  akhirnya  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019
4 Effendy,  B., Masyarakat  Islam  Indonesia:  Pergulatan  Modernisasi  dan  Identitas , Yogyakarta:  LKiS, 2001, Hal. 198-205.
yang  menetapkan  usia  minimal  untuk  menikah  bagi  pria  dan  wanita  adalah  19  tahun. Undang-undang  ini  juga  mengatur  tentang  kewajiban  pemerintah  untuk  memberikan edukasi  dan  informasi  yang  memadai  mengenai  kesehatan  reproduksi  dan  pentingnya menunda usia perkawinan hingga mencapai tingkat kedewasaan yang memadai

## B. Urgensi Persamaan Usia Perkawinan
Kesetaraan  gender  dalam  perkawinan  adalah  prinsip  yang  mendasar  dalam  mencapai masyarakat  yang  adil  dan  sejahtera.  Menetapkan  usia  minimal  yang  sama  bagi  pria  dan  wanita untuk  menikah  adalah  langkah  penting  dalam  mencapai  kesetaraan  gender.  Hal  ini  memastikan bahwa  baik  pria  maupun  wanita  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  menyelesaikan pendidikan  mereka,  mengembangkan  karier  mereka,  dan  mempersiapkan  diri  secara  fisik  dan mental untuk kehidupan perkawinan.
Kesetaraan  usia  perkawinan  juga  penting  untuk  mengurangi  diskriminasi  gender  dan memastikan  bahwa  wanita  tidak  dipaksa  untuk  menikah  pada  usia  yang  terlalu  muda.  Hal  ini memberikan mereka kebebasan untuk membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. 5
Perkawinan  dini  sering  kali  dikaitkan  dengan  berbagai  masalah  sosial  dan  kesehatan. Anak  perempuan  yang  menikah  pada  usia  terlalu  muda  sering  kali  tidak  siap  secara  fisik  dan mental  untuk  menghadapi  kehamilan  dan  persalinan,  yang  dapat  meningkatkan  risiko  kesehatan bagi  ibu  dan  bayi.  Selain  itu,  anak  perempuan  yang  menikah  dini  sering  kali  terpaksa  putus sekolah,  yang  mengakibatkan  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  peluang ekonomi mereka di masa depan.
Menetapkan  usia  minimal  19  tahun  bagi  pria  dan  wanita  untuk  menikah  merupakan langkah  penting  dalam  mengatasi  masalah-masalah  tersebut.  Kebijakan  ini  bertujuan  untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kesiapan yang lebih baik untuk membangun keluarga  yang  sehat  dan  sejahtera.  Selain  itu,  kebijakan  ini  juga  bertujuan  untuk  mencapai kesetaraan gender dengan memberikan perlindungan yang sama bagi pria dan wanita.
Perkawinan dini memiliki berbagai dampak negatif yang signifikan bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional anak perempuan. Dari segi kesehatan fisik, anak perempuan yang menikah dan hamil pada usia muda menghadapi risiko komplikasi yang lebih tinggi selama kehamilan dan persalinan. Hal ini disebabkan oleh tubuh mereka yang belum sepenuhnya berkembang dan siap
5 Rahardjo, S., Hukum dan Masyarakat , Bandung: Alumni, 1983, Hal. 87-95.
untuk kehamilan. Risiko ini mencakup preeklamsia, kelahiran prematur, dan bahkan kematian ibu dan bayi.
Dari  segi  kesehatan  mental  dan  emosional,  perkawinan  dini  dapat  menyebabkan  stres yang  signifikan  bagi  anak  perempuan  yang belum  siap menghadapi tanggung  jawab  perkawinan dan keibuan. Stres ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka dan meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. 6 Selain itu, anak perempuan yang menikah dini  sering  kali  terputus  dari  pendidikan  mereka.  Hal  ini  mengurangi  peluang  mereka  untuk mendapatkan pendidikan yang lebih  tinggi dan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan  yang  layak.  Akibatnya,  mereka  lebih  rentan  terhadap  kemiskinan  dan  ketergantungan ekonomi pada suami mereka.

## C. Aspek Hifdzul al-Nasl dalam Perkawinan
Hifdzul  al-nasl secara  harfiah  berarti  perlindungan  keturunan.  Konsep  ini  mencakup berbagai  aspek  yang  berkaitan  dengan  kelangsungan  dan  kesejahteraan  keturunan,  termasuk kesehatan reproduksi, pendidikan, serta kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, menjaga  keturunan  tidak  hanya  berarti  memastikan  keberlangsungan  biologis,  tetapi  juga memastikan  bahwa  keturunan  tersebut  lahir  dan  dibesarkan  dalam  lingkungan  yang  kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. 7
Pentingnya hifdzul  al-nasl terletak  pada  perlindungan  dan  pemeliharaan  generasi  masa depan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang terencana dan stabil cenderung mendapatkan perawatan dan pendidikan yang lebih baik, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat  secara  keseluruhan.  Dalam  Islam,  menjaga  keturunan  adalah  bagian  dari  tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan masyarakat.
Adapun Hifdzul  al-nasl dalam  konteks  perkawinan  mencakup  beberapa  aspek  penting, antara lain: 8

## 1. Kesehatan Reproduksi
Memastikan  bahwa  pasangan  yang  menikah  berada  dalam  kondisi  kesehatan  yang optimal  untuk  melahirkan  dan  membesarkan  anak-anak  yang sehat.  Usia minimal  yang ditetapkan  oleh  UU  No.  16  Tahun  2019  bertujuan  untuk  mengurangi  risiko  kesehatan yang dihadapi oleh anak perempuan yang menikah dan hamil pada usia terlalu muda.
2. Kesiapan Mental dan Emosional
Usia  minimal  19  tahun  diharapkan  dapat  memastikan  bahwa  pasangan  yang  menikah
6 Suharto, E., Kebijakan Sosial untuk Pembangunan: Dari Kesejahteraan Sosial ke Negara Kesejahteraan , Bandung: Alfabeta, 2009, Hal. 210-215.
7 Hidayat, K., Maqasid al-Shariah: Sebuah Pendekatan Komprehensif , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, Hal. 215-220.
8 Salim, A., Perkawinan dan Keluarga dalam Islam , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011, Hal. 45-50.
memiliki  tingkat  kedewasaan  mental  dan  emosional  yang  memadai  untuk  menghadapi tanggung jawab perkawinan dan keibuan.
3. Pendidikan dan Keterampilan
Menunda  usia  perkawinan  hingga  19  tahun  memberikan  kesempatan  bagi  anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan mereka  dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mendukung keluarga mereka di masa depan.
4. Stabilitas Ekonomi
Usia  yang  lebih  matang  memberikan  pasangan  kesempatan  untuk  mempersiapkan  diri secara ekonomi sebelum menikah, yang penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan sejahtera.
5. Perlindungan dari Kekerasan
Dengan memastikan bahwa pasangan memiliki kedewasaan yang memadai, diharapkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dapat dikurangi, sehingga menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang
Implementasi  UU  No.  16  Tahun  2019  sangat  relevan  dengan  prinsip  hifdzul  al-  nasl. Kebijakan  ini  bertujuan  untuk  melindungi  keturunan  dengan  memastikan  bahwa  pasangan  yang menikah  memiliki  kesiapan  fisik,  mental,  dan  emosional  yang  memadai  untuk  membesarkan anak-anak  yang  sehat  dan  sejahtera.  Dalam  konteks  ini,  perubahan  usia  minimal  perkawinan menjadi 19 tahun adalah langkah penting dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 9
Kebijakan  usia  minimal  perkawinan  yang  baru  diharapkan  dapat  memberikan  berbagai dampak positif yang berkaitan dengan hifdzul al-nasl, antara lain:
1. Peningkatan  Kesehatan  Reproduksi:  Dengan  menikah  pada  usia  yang  lebih  matang, pasangan  cenderung memiliki  kondisi  kesehatan  reproduksi  yang  lebih  baik,  sehingga mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan.
2. Peningkatan  Pendidikan:  Anak-anak  yang  diberikan  kesempatan  untuk  menyelesaikan pendidikan  mereka  sebelum  menikah  memiliki  peluang  yang  lebih  besar  untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial di masa depan.
3. Pengurangan  Kemiskinan:  Dengan  menunda  usia  perkawinan,  diharapkan  anak-anak dapat  menyelesaikan  pendidikan  mereka  dan  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.
4. Stabilitas  Keluarga:  Usia  yang  lebih  matang  pada  saat  menikah  diharapkan  dapat meningkatkan  stabilitas  keluarga,  yang  penting  untuk  menciptakan  lingkungan  yang
9 Umar, M., Maqasid al-Shariah: Hifdzul Nasl dalam Perspektif Hukum Keluarga , Jakarta: Pustaka Islam, 2018, Hal. 45-50.
mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. 10
Persamaan usia perkawinan antara pria dan wanita yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019  sejalan  dengan  prinsip  hifdzul  al-nasl  dalam  hukum  Islam.  Dengan  menetapkan  usia minimal 19 tahun, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi keturunan dengan memastikan bahwa  pasangan  yang  menikah  memiliki  kesiapan  fisik,  mental,  dan  emosional  yang  lebih baik.  Kebijakan  ini  diharapkan  dapat  menghasilkan  generasi  yang  lebih  sehat,  terdidik,  dan sejahtera, serta menjaga nilai-nilai hifdzul al-nasl dalam masyarakat modern. 11
Implementasi  UU  No.  16  Tahun  2019  diharapkan  dapat  menciptakan  lingkungan keluarga  yang  lebih  stabil  dan  sejahtera,  yang  pada  gilirannya  akan  berkontribusi  pada peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  secara  keseluruhan.  Upaya  untuk  mencapai  kesetaraan gender  melalui  kebijakan  ini  juga  merupakan  langkah  penting  dalam  mengurangi  diskriminasi gender  dan  menciptakan  masyarakat  yang  lebih  adil  dan  inklusif.  Selain  itu,  dengan  menunda usia perkawinan hingga 19 tahun, diharapkan anak-anak dapat lebih siap secara ekonomi untuk membangun  keluarga,  sehingga  mengurangi  beban  ekonomi  yang  seringkali  menjadi  penyebab utama  ketidakstabilan dalam  rumah  tangga.  Kesiapan  ekonomi  ini juga  akan  membantu dalam menciptakan  generasi  yang  lebih  mandiri  dan  produktif,  yang  dapat  berkontribusi  positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

## KESIMPULAN
Dari beberpa urain di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam konteks hifdzul al-nasl , kebijakan  ini  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  bagi  keturunan  yang  akan  dilahirkan, memastikan  bahwa  mereka  tumbuh  dalam  lingkungan  yang  mendukung  untuk  perkembangan fisik,  mental,  dan  emosional  mereka.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  maqashid  al-shariah  untuk menciptakan  kesejahteraan  bagi  semua  anggota  masyarakat.  Secara  keseluruhan,  implementasi UU  No.  16  Tahun  2019  merupakan  langkah  maju  yang  signifikan  dalam  upaya  menciptakan masyarakat  yang  lebih  sejahtera,  sehat,  dan  adil.  Dengan  terus  melakukan  sosialisasi  dan edukasi  kepada  masyarakat  mengenai  pentingnya  menunda  usia  perkawinan,  serta  memberikan dukungan  yang  memadai  bagi  keluarga,  diharapkan  kebijakan  ini  dapat  berjalan  dengan  efektif dan memberikan manfaat yang besar bagi generasi mendatang.
10 Hidayat, K., Maqasid al-Shariah: Sebuah Pendekatan Komprehensif , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, Hal. 215-220.
11 Asy-Sya'rawi, M., Maqasid Syariah dalam Kehidupan Modern , Jakarta: Gema Insani, 2012, Hal. 89-97.

## DAFTAR PUSTAKA
Asy-Sya'rawi, M., Maqasid Syariah dalam Kehidupan Modern , Jakarta: Gema Insani, 2012
Arifuddin,  dkk. Pengaturan  Perkawinan  Usia  Muda  dalam  Hukum  Positif  Indonesia .  Sinar Grafika, 2015.
Budiartha, I Ketut R. Perkawinan Usia Muda: Tinjauan Hukum dan Sosiologis . Penerbit Alumni, 2010.
Djafar, Muhammad. Perkawinan Usia Muda dalam Perspektif Sosiologi . Pustaka Pelajar, 2006.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2019). Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang Perkawinan . Jakarta: Depdiknas.
Effendy,  B., Masyarakat  Islam  Indonesia:  Pergulatan  Modernisasi  dan  Identitas ,  Yogyakarta: LKiS, 2001.
Hidayat,  K., Maqasid  al-Shariah:  Sebuah  Pendekatan  Komprehensif ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2016.
Masyhur,  Muhammad. Perkawinan  Usia  Muda:  Perspektif  Hukum  dan  Kesejahteraan Sosial . Ghalia Indonesia, 2018.
Rahardjo, S., Hukum dan Masyarakat , Bandung: Alumni, 1983.
Ridwan,  Ahmad,  dkk. Perkawinan  Usia  Muda:  Suatu  Kajian  Hukum  Islam .  PT RajaGrafindo Persada, 2008.
Sodiki, Achmad. Problematika Perkawinan Usia Muda di Indonesia . Penerbit Kencana, 2012.
Salim, A., Perkawinan dan Keluarga dalam Islam , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
Suharto,  E., Kebijakan  Sosial  untuk  Pembangunan:  Dari  Kesejahteraan  Sosial  ke  Negara Kesejahteraan , Bandung: Alfabeta, 2009.
Umar, M., Maqasid al-Shariah: Hifdzul Nasl dalam Perspektif Hukum Keluarga , Jakarta: Pustaka Islam, 2018.
Wahid,  Abdurrahman. Kajian  Hukum  Islam  tentang  Perkawinan  Usia  Muda .  Pustaka  Ibnu Katsir, 2014.