## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN KUANTITAS BOKA ADAT PERKAWINAN SUKU MUNA DI KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Khairah Zul Fitrah, Darussalam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : khairahzf@uin-alauddin.ac.id , darussalam@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Boka adalah  satuan  nilai  yang  disebut  oleh  mempelai  laki-laki  saat  ijab  qabul  setelah menyebut  mahar.  Bagaimana  proses  penentuan  kuantitas  boka  pada  adat  perkawinan  suku Muna dan bagaimana Islam memandang hal ini akan dianalisa. Jenis penelitian tergolong field research kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  yuridis  dan  normatif  yang  didukung  dengan  penelitian  lapangan.  Selanjutnya, metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara.  Lalu  teknik  pengolahan  dan analisis  data  terdiri  tiga  tahapan:  pengolahan  data,  analisis  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Bahwa kuantitas atau jumlah boka pada adat perkawinan suku Muna sudah ada ketentuannya sejak  dahulu.  Penentuan  tersebut  berdasarkan  hasil  musyawarah  para  tetua  adat  terdahulu yang kemudian diteruskan oleh anak cucu hingga saat ini. Adat boka adalah suatu tradisi atau kebiasaan  yang  termasuk  dalam  adat  shahihah  karena  tidak  bertentangan  dengan  al-Qur’an dan  as-Sunnah,  tidak  bertentangan  dengan  akal  sehat,  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang  yang  berlaku  serta  mendatangkan  kemaslahatan  bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai hal ini agar masyarakat secara keseluruhan mengetahuinya.  Hal  tersebut  didukung  dengan  didirikannya  secara  formal  gedung  Lembaga Adat  Muna  yang  mempunyai  struktur  organisasi.  Selanjutnya,  para  orang  tua  perlu mempersiapkan  anak-anaknya.  Mereka  sudah  harus  disosialisasikan  mengenai  adat  istiadat dan tradisi suku Muna karena mereka adalah para penerus tradisi ini.
Kata Kunci: Adat, Boka, Hukum Islam, Perkawinan.

## Abstract
Boka is a unit of value that is called by the bridegroom at the consent qabul after mentioning the dowry. How is the process of determining the quantity of boka in Muna tribal marriages and  how  Islam  views  this  matter  will  be  analyzed.  The  type  of  this  research  is  classified  as descriptive  qualitative  field  research  with  the  research  approach  used  is  a  juridical  and normative approach that is supported by field research. The data collection method used was an interview. Then the data processing and analysis techniques consist of three stages: data processing, data analysis, and drawing conclusions. The quantity or number of boka in Muna tribal marriages has been stipulated long time ago. The determination is based on the results of  the  deliberations  of the traditional  elders  who  were  then continued  by  their  children  and grandchildren until now. Boka custom is a tradition or custom that is included in the custom of shahihah because it does not conflict with the Qur'an and as-Sunnah, does not conflict with
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
Khairah Zul Fitrah, Darussalam
common  sense,  does  not  conflict  with  applicable  laws  and  bring  benefit  to  the  community. Therefore,  the  government  needs  to  conduct  socialization  on  this  matter  so  that  the community as a whole knows it.  Also be supported by the formal establishment of the Muna Traditional Institution building which has an organizational structure.  Then, parents need to prepare  their  children.  They  have  to  be  socialized  about  the  customs  and  traditions  of  the Muna because they are the successors to this tradition.
Keywords: Custom, Boka, Islamic Law, Marriage.

## A. Pendahuluan
Pernikahan adalah suatu peristiwa yang fitrah, tarbiyah, dan sarana paling agung dalam memelihara  kontinuitas  keturunan  dan  memperkuat  hubungan  antar  sesama  manusia yang  menjadi  sebab  terjaminnya  ketenangan,  cinta  dan  kasih  sayang.  Oleh  karena  itu, syariat Islam sangat memperhatikan segala permasalahan di dalamnya, yang disebut al- ahwal  asy-syakhshiyyah (Hukum  yang  berkaitan  dengan  pernikahan,  talak,  mahar, keturunan dan lain-lain). Pernikahan merupakan suasana salihah yang menjurus kepada pembangunan  serta  ikatan  kekeluargaan,  memelihara  kehormatan  dan  menjaganya  dari segala  keharaman.  Nikah  juga  merupakan  ketenangan  karena  dengannya  bisa  didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan isteri.
Nikah bisa dimanfaatkan untuk membangun keluarga salihah yang menjadi panutan bagi masyarakat, suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah dan menjaga keluarga, sementara  isteri  mendidik  anak,  mengurus  rumah  dan  mengatur  penghasilan,  dengan demikian masyarakat akan menjadi benar keadaannya. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah ar-Rūm/30: 21 yang berbunyi:
نِم َو ِهِتاَيآ نَأ َقَلَخ مُكَل نِم مُكِسُف نَأ اًجا َو  زَأ اوُنُك سَتِل اَه يَلِإ َلَعَج َو مُكَن يَب ًةَّد َوَم ًةَم ح َر َو ۚ َّنِإ يِف َكِلََٰذ تاَي َلَ م  وَقِل

## َنو ُرَّكَفَتَي
Terjemahannya:  “Dan  di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  Dia  Menciptakan pasangan-pasangan  untukmu  dari  jenismu  sendiri,  agar  kamu  cenderung  dan  merasa tentram  kepadaya,  dan  Dia  Menjadikan  di  antaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sungguh, pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  (kebesaran  Allah)  bagi  kaum
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
Khairah Zul Fitrah, Darussalam

## yang berpikir”. 1
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Bab  I  Pasal  1  disebutkan  bahwa: “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Didalam pernikahan, ada rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Adapun rukun nikah, yaitu mempelai laki- laki,  mempelai  perempuan,  wali,  dua  orang  saksi  laki-laki,  dan  shigat  ijab  kabul. Sedangkan  syarat  sah  pernikahan  adalah  syarat  yang  berkaitan  dengan  rukun-rukun perkawinan,  yaitu  syarat-syarat  bagi  calon  mempelai  laki-laki  dan  calon  mempelai perempuan, syarat-syarat wali, syarat-syarat saksi, dan syarat-syarat ijab kabul.
Hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapat dikatakan bahwa hukum  adat  merupakan  konkritisasi  daripada  kesadaran  hokum,  khususnya  pada masyarakat-masyarakat  dengan  struktur  social  dan  kebudayaan  sederhana.  Hukum  adat timbul  dari  masyarakat  dan  kebanyakan  warga  masyarakat  hidup  di  dalam  system tersebut. 2 Adat  merupakan  kebiasaan  turun  temurun  dari  nenek  moyang  yang  masih  di jalankan dalam  masyarakat. Adat biasa juga disebut dengan tradisi. Tradisi yang dalam arti sempit merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang  berasal  dari  masa  lalu  juga  mengalami  perubahan.  Tradisi  lahir  disaat  tertentu ketika  orang  menetapkan  bagian-bagian  cerita  tertentu  dari  masa  lalu  sebagai  tradisi. Tradisi  bertahan  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan  mungkin  lenyap  jika  benda  material dibuang  atau  gagasan  di  lupakan.  Tradisi  mungkin  akan  muncul  kembali  setelah  lama terpendam akibat terjadinya perubahan dan pergeseran sikap aktif terhadap masa lalu. Tradisi  dalam  Islam  dapat  dipelajari  dan  dilihat  dalam  berbagai  cara  adalah  sebuah kekeliruan yang sangat fatal bila tidak memandang tradisi rasional dalam islam dengan pandangan  yang  sangat  luas  sehingga  mencakup  hampir  setiap  hal  dalam  sejarah  dan kebudayaan  Islam.  Hal  ini  tidak  hanya  berlaku  bagi  para  ilmuwan  dan  filsuf  tetapi berlaku  juga  dalam  lirn  teologi  dan  mistik,  karena  kapan  saja  mereka  mencoba
1 Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya (Bandung:  CV  Penerbit Diponegoro, 2014), h. 406.
2 Soerjono Soekanto. Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.338.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
Khairah Zul Fitrah, Darussalam
mengekspresikan  diri  mereka  sendiri  atau  mengkomunikasikan  pengalama-pengalaman mereka,  mereka  harus  menggunakan akal  dan  oleh  sebab itu  berhubungan juga  dengan tradisi rasional. 3
Kebiasaan  merupakan  suatu  tata  cara  hidup  yang  dianut  oleh  masyarakat  atau  suatu bangsa dalam waktu yang lama. Pada hakikatnya memberikan pedoman bagi masyarakat atau  bangsa  yang  bersangkutan  untuk  berfikir  dalam  menghadapi  berbagai  hal kehidupan.  Hukum  adat  atau ‘urf di  Indonesia  tidak  mengenal  system  peraturan  yang statis. Tiap-tiap hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan  baru,  peraturan  baru  tersebut  akan  berkembang  juga  tetapi  kemudian  akan lenyap  dengan  perubahan  rasa  keadilan  yang  menimbulkan  perubahan  peraturan.  tidak semua  kebiasaan  yang  mengandung  hukum  adat  atau ‘urf yang  baik  dan  adil,  oleh karenanya  belum  tentu  kebiasaan  tersebut  menjadi  sumber  hukum.  Jadi  kebiasaan- kebiasaan  yang  baik  dan  diterima  masyarakat  sesuai  dengan  kepribadian  masyarakat yang kemudian berkembang menjadi hukum kekuasaan (adat/ ’urf ). 4
Tradisi  atau  adat  istiadat  di  Indonesia  sangatlah  banyak.  Utamanya  dalam  tradisi pernikahan  di  setiap  daerahnya.  Mereka  memiliki  tradisi  turun  temurun  yang  sudah berlaku sejak dahulu kala. Salah satunya adalah suku Muna yang terletak di Kabupaten Muna  provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Suku  Muna  memiliki  ciri  khas  tersendiri  dalam tradisi  pernikahan  yang  akan  dilakukan.  Hal  tersebut  dikarenakan  adat  istiadat  yang sudah  ada  sejak  dahulu  kala  yang  sampai  saat  ini  masih  dilaksanakan  oleh  para penerusnya.  Dalam  melakukan  perkawinan,  suku  Muna  membaginya  ke  dalam  empat golongan,  yaitu  golongan  Koumu,  golongan  Walaka,  golongan  Anangkolaki  atau Fitubengkauhano,  dan  golongan  Mowanoliwu.  Di  suku  Muna  ada  satu  adat  yang harus dipenuhi, biasa disebut dengan Boka .
Dahulu  kala,  keempat  golongan  tersebut  hanya  boleh  menikah  sesama  dengan golongannya. Hal tersebut dikarenakan adanya batasan-batasan atau aturan-aturan yang harus  dijalani  oleh  setiap  golongannya. Akan  tetapi,  seiring  dengan  berjalannya waktu,
3 Farhad Daftary (ed.). Tradisi-Tradisi Intelektual Islam (Jakarta: Penerbit  Erlangga, 2002), h. 63-64.
4 R. Soeroso, S. Pengantar Ilmu Hukum ( Cet.10; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 151.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
Khairah Zul Fitrah, Darussalam
para  penerus  di  setiap  golongan  melakukan  perubahan  terhadap  adat  istiadat  tersebut secara  perlahan-lahan.  Sekarang  keempat  golongan  tersebut  boleh  menikah  dengan golongan  apapun  yang  dalam  hal  ini  salah  satu  dari  ketiga  golongan  itu.  Walaupun demikian,  dalam  penentuan  adat  bokanya  sangat  jelas  perbedaannya.  Jika  sesama golongan  Koumu  menikah  adatnya  berupa  20  Boka  Muna.  Akan  tetapi  jika  Koumu dengan golongan lain, diperbolehkan adatnya di bawah 20 Boka Muna.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  atau field  research  kualitatif  deskriptif dalam  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  bersumber  dari  hasil wawancara  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  proses  penentuan  kuantitas  boka  adat perkawinan  suku  Muna.  Lokasi  penelitian  di  Kecamatan  Katobu  Kabupaten  Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan Normatif dan Yuridis. Pendekatan Normatif , yaitu pendekatan masalah yang berpedoman pada aturan- aturan dalam hukum Islam baik berupa Al-Qur’an, hadis, maupun pemikiran para tokoh yang  berkaitan  dengan  penentuan  kuantitas  boka  adat  perkawinan  dalam  perspektif hukum  Islam. Pendekatan  Yuridis berupa  perundang-undangan  dan  peraturan  yang terkait  dengan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini, peneliti  menggunakan  metode  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder  dan  untuk memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka peneliti melakukan pengumpulan data  dengan  dua  cara,  yakni  melalui  metode  penelitian  kepustakaan  ( library  research ) dan metode penelitian lapangan ( field research ).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
Khairah Zul Fitrah, Darussalam
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis,  menurut  Bapak  La  Ode  Silat 5 Imbo mengatakan  bahwa boka adalah  padanan  dalam  artian  satuan  nilai  yang  dipakai oleh  Raja  Muna  dalam  menentukan  suatu  harga  pada  zaman  dahulu. Boka tidak hanya  dipakai  dalam  adat  perkawinan  saja.  Akan  tetapi,  satuan boka digunakan dalam  seluruh  adat  istiadat  suku  Muna. Boka merupakan  bagian  dari penyelenggaraan  pemerintah  karena boka tersebut  diserahkan  kepada  bendahara untuk  digunakan  oleh  negara,  bukan  digunakan  oleh  mempelai  laki-laki.  Dahulu kala, boka merupakan sumber utama kehidupan pemerintahan suku Muna.
Adapun latar belakang adanya boka menurut Bapak Idorum 6 dalam tradisi atau adat perkawinan suku Muna adalah karena pemikiran para leluhur. Salah satunya adalah Raja Sugimanuru yang memiliki kekuasaan tertinggi dan menjabat selama 15 (lima belas) tahun sebagai Raja. Total boka secara keseluruhan adalah 20 boka Muna. Hal tersebut  berdasarkan  hasil  musyawarah  adat  para  leluhur  yang  dilaksanakan  di Wanci.
Kuantitas  atau  jumlah  boka  pada  adat  perkawinan  suku  Muna  sudah  ada ketentuannya sejak dahulu. Penentuan tersebut berdasarkan hasil musyawarah para tetua adat terdahulu yang kemudian diteruskan oleh anak cucu hingga saat ini. Boka adalah  satuan  nilai  yang  disebut  oleh  mempelai  laki-laki  saat  ijab  qabul  setelah menyebut mahar. Contohnya, “Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan maskawin tersebut dan adatnya 20 boka Muna, tunai karena Allah”. Jumlah boka yang  disebutkan  oleh  mempelai  laki-laki  tersebut  tergantung  pada  golongan masing-masing.
Menurut  tokoh  adat  Bapak  Drs.  H.  Syaifuddin,  MA 7 ,  mengatakan  bahwa  secara umum jumlah boka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Golongan  Koumu  adatnya  20  boka  Muna.  Golongan  ini merupakan  golongan yang memegang kekuasaan tertinggi, yaitu jabatan ekskutif.
5 La  Ode  Silat  Imbo,  Anak  Raja  Muna.  Ketua  Lembaga  Adat  Muna. Wawancara  Langsung (05  April 2018).
6 Idorum. Pengurus Lembaga Adat. Wawancara Langsung (06 April 2018).
7 Syaifuddin. Pengurus Lembaga Adat. Wawancara Langsung (06 April 2018).
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
Khairah Zul Fitrah, Darussalam
b. Golongan  Walaka  adatnya  10  boka  dan  10  suku.  Golongan  ini  merupakan golongan yang memegang jabatan legislatif dan yudikatif.
c. Golongan  Fitubengkauhano/Anangkolaki  adatnya  7  boka  dan  2  suku. Golongan ini merupakan golongan kepala-kepala tujuh kampung di Kabupaten Muna dahulu kala.
d. Golongan  Mowanoliwu  adatnya  3  boka dan  2  suku.  Golongan  ini  merupakan golongan  penduduk  asli  yang  pertama  datang  atau  pribumi.  Golongan  ini berperan dalam pelantikan Raja.
Pernikahan  yang  dilakukan  antar  golongan  memiliki  jumlah  bokanya  masing- masing, seperti:
a. Jika  kedua  mempelai  berasal  dari  golongan  Koumu,  maka  adatnya  20  boka Muna.  Jika  mempelai  laki-laki  berasal  dari  golongan  lain,  selain  golongan Koumu,  sedangkan  perempuan  berasal  dari  golongan  Koumu,  maka  adatnya tetap  20  boka  Muna.  Hal  tersebut  dikarenakan  mengikut  dari  golongan mempelai perempuan.
b. Jika kedua mempelai berasal dari golongan Walaka, maka adatnya 10 boka dan 10  suku.  Jika  mempelai  laki-laki  berasal  dari  golongan  ini,  sedangkan perempuan  berasal  dari  golongan  selain  Koumu,  yaitu  golongan Fitubengkauhano/Anangkolaki,  maka  adatnya  7  boka  dan  2  suku.  Sedangkan jika  mempelai  perempuannya  berasal  dari  golongan  Mowanoliwu,  maka adatnya 3 boka dan 2 suku.
c. Jika  kedua  mempelai  berasal  dari  golongan  Fitubengkauhano/Anangkolaki, maka adatnya 7 boka dan 2 suku. Jika mempelai laki-laki berasal dari golongan ini  dan  perempuan  berasal  dari  golongan  lain,  maka  adatnya  mengikut  pada golongan si mempelai perempuan.
d. Jika kedua mempelai berasal dari golongan Mowanoliwu, maka adatnya 3 boka dan  2  suku.  Jika  mempelai  laki-laki  berasal  dari  golongan  ini,  sedangkan mempelai perempuan berasal dari golongan lain, maka adatnya tetap mengikut kepada golongan mempelai perempuan.
e. Apapun  jenis  golongan  dari  mempelai  laki-laki,  maka  mempelai  laki-laki
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
Khairah Zul Fitrah, Darussalam
memenuhi adatnya sesuai dengan adat mempelai perempuan.
f. Jika  mempelai  perempuan  berasal  dari  golongan  selain  golongan  Koumu, sedangkan laki-laki berasal dari golongan Koumu, maka adatnya tetap 20 boka muna. Hal tersebut merupakan ketetapan yang ada sejak dahulu.
Satu  boka  nilainya  sama  dengan  24  sen  (dahulu).  24  sen  karena  saat  digenggam, muatannya  24  sen.  1  boka  harganya  sama  dengan  1  ekor  ayan jantan  yang  belum kawin/remaja.  Namanya  24  ketip  (bahasa  Muna).  Jika  disetarakan,  harga  saat  ini sama  dengan  3  juta  rupiah.  Dikatan  pula  bahwa  1  boka  sama  dengan  24  sen  itu karena mengikut sifat Allah dan Rasul-Nya, dimana 2 angka puluhan dan 4 angka satuan.  Allah  mempunyai  20  sifat  dan  Rasul  Allah  mempunyai  4  sifat.  1  suku nilainya sama dengan 7 ribu rupiah saat ini.

## 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna
Dahulu  kala,  menurut  Bapak  H.  Ld.  Aminu  K.,  S.Ag., 8 sistem  penentuan  boka  ini memang  bertentangan  dengan  syari’at  Islam.  Hal  tersebut  dikarenakan  adanya perbedaan  strata  sosial  pada  masyarakat.  Di  suku  Muna,  karena  adanya penggolongan  strata  tersebut,  maka  mereka  hanya  boleh  melakukan  pernikahan sesama  golongannya  saja.  Apa  lagi  golongan  Koumu  yang  merupakan  golongan bangsawan tidak boleh menikah bahkan haram hukumnya menikah dengan golongan lain  terutama  golongan  Mowanoliwu.  Golongan  Mowanoliwu  merupakan  golongan yang  paling  rendah.  Jika  terjadi  pernikahan  diantara  keduanya,  maka  golongan Mowanoliwu harus dibunuh.
Akan  tetapi,  seiring  dengan  perkembangan  zaman,  tradisi  tersebut  perlahan-lahan mulai hilang karena banyaknya tokoh-tokoh agama yang bergabung dalam Lembaga Adat  Muna.  Para  tokoh  agama  tersebut  melakukan  pendekatan  secara  halus  untuk menyampaikan  bahwa  apa  yang  selama  ini  mereka  lakukan  adalah  perbuatan  yang tidak  disukai  oleh  Allah.  Semua  manusia  sama  dimata  Allah.  Tidak  ada  perbedaan
8 Ld. Aminu K. Pengurus Lembaga Adat. Wawancara Langsung (07 April 2018).
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
Khairah Zul Fitrah, Darussalam
strata sosial apapun itu. Masyarakat Muna pelan-pelan mulai memahami bahwa apa yang mereka yakini selama ini itu salah.
Menurut Bapak Drs. La Hosa 9 , tradisi keharaman pernikahan antar golongan di suku Muna  sudah  tidak  ada  lagi  kira-kira  sejak  tahun  1992  M.  Semua  golongan  boleh menikah dengan golongan apapun. Hanya saja para tokoh adat tidak menghilangkan adat  boka  yang  harus  dipenuhi  oleh  mempelai  laki-lak  karena  adat  tersebut  adalah ciri khas dari suku Muna.
Ketika  Islam  membawa  ajaran  yang  mengandung  nilai-nilai  uluhiyah  (Ketuhanan) dan  nilai-nilai  insaniyah  (kemanusiaan)  bertemu  dengan  nilai-nilai  kebiasaan  di masyarakat,  diantaranya  ada  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam  meskipun  aspek filosofisnya berbeda, ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam 10 . Menurut Rachmat Syafi’i, dalam hukum Islam, adat disebut juga dengan istilah ‘urf yang secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya  atau  meninggalkannya.  Setiap  adat  atau ‘urf akan  mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya.
Dalam hukum Islam, adat itu terbagi dua, yaitu: 11
a. Adat  shahihah ,  yaitu  adat  yang  merupakan  kebiasaan  masyarakat  yang  tidak bertentangan  dengan  hukum  yang  lebih  tinggi  yang  bersumber  dari  al-Qur’an dan  as-Sunnah  ,  tidak  bertentangan  dengan  akal  sehat,  juga  tidak  bertentangan dengan  undang-undang  yang  berlaku,  dan  apabila  dilaksanakan  mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.
b. Adat  fasidah ,  yaitu  adat  yang  rusak,  sebagaimana  adat  kebiasaan  yang bertentangan  dengan  hukum  yang  lebih  tinggi  yang  bersumber  dari  al-Qur’an dan  as-Sunnah,  bahkan  bertentangan  dengan  akal  sehat  dan  dengan  undang- undang yang berlaku.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka adat boka adalah suatu tradisi atau kebiasaan
9 La Hosa. Penasihat Lembaga Adat. Wawancara Langsung (08 April 2018).
10 Misbahuddin. Usul Fiqh II . (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 252.
11 Beni Ahmad Saebani. Ilmu Ushul Fiqh . (Cet. 2; Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 191.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
Khairah Zul Fitrah, Darussalam
yang termasuk dalam adat shahihah karena tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan undang- undang yang berlaku serta mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Adat boka hanya  merupakan  suatu  tradisi  yang  diteruskan  oleh  anak  cucu  suka  Muna  agar tradisi tersebut tidak hilang dan tetap menjadi ciri khas bagi suku Muna.
Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  atau  kuantitas  adat  boka merupakan suatu tradisi yang telah ditentukan sejak dahulu oleh para leluhur. Tradisi ini  merupakan  ciri  khas  atau  identitas  suku  Muna  yang  terus  dipertahankan  hingga saat  ini.  Meskipun  dahulu  kala,  karena  adanya  penentuan  jumlah  boka  ini mengakibatkan  adanya  perbedaan  strata  sosial  oleh  masyarakat  Muna.  Mereka menganggap bahwa strata sosial sangat perlu diperhatikan untuk kelangsungan hidup ke  depannya.  Karena  adanya  penentuan  jumlah  boka  ini  pula  sampai  berlaku hukuman  mati  bagi  masyarakat  yang  melanggar  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh para leluhur tersebut.
Namun  seiring  dengan  perkembangan  zaman,  tradisi  tersebut  berangsur-angsur hilang  dan  sudah  tidak  beraku  lagi  saat  ini.  Hal  tersebut  dikarenakan  adanya pendekatan yang dilakukan oleh para tokoh agama kepada tokoh adat tersebut. Para tokoh  agama  sering  melakukan  diskusi-diskusi  singkat  dengan  para  tokoh  adat tentang apa yang menjadi tradisi selama ini itu adalah salah. Allah swt. tidak pernah membeda-bedakan  hambanya.  Tidak  ada  strata  sosial.  Semua  sama  di  mata  Allah swt., yang membedakan adalah tingkat keimanan dan ketaqwaannya masing-masing. Para tokoh adat pelan-pelan mulai memahami bahwa dengan adanya perbedaan strata sosial  tersebut  hanya  akan  menimbulkan  perpecahan  bagi  masyarakat  Muna.  Adat istiadat  dalam  hukum  Islam  disebut  dengan ‘urf. Salah  satu  jenis ‘urf, yaitu adat fasidah ,  yaitu  adat  yang  rusak,  sebagaimana  adat  kebiasaan  yang  bertentangan dengan  hukum  yang  lebih  tinggi  yang  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  as-Sunnah, bahkan bertentangan dengan akal sehat dan dengan undang-undang yang berlaku. Tidak  bertentangan  dengan  al-Qur’an  dan  as-Sunnah  maksudnya  adalah  adat  boka tersebut sesuai dengan ketentuan syara’ dimana dalam adat boka tidak terdapat unsur memberatkan  bagi  pihak  laki-laki  untuk  memenuhi  persyaratan  yang  sudah  ada. Tidak  bertentangan  dengan  akal  sehat  maksudnya  adalah  adat  boka  ini  masih
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
Khairah Zul Fitrah, Darussalam
termasuk dalam batas kewajaran yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki. Tidak bertentangan dengan undang-undang maksudnya adalah adat boka merupakan suatu adat atau tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang yang terus dipertahankan eksistensinya hingga saat ini. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) mengatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur dalam undang-undang”.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka adat boka adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang termasuk dalam adat shahihah karena tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan undang- undang yang berlaku serta mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Adat boka hanya  merupakan  suatu  tradisi  yang  diteruskan  oleh  anak  cucu  suka  Muna  agar tradisi tersebut tidak hilang dan tetap menjadi ciri khas bagi suku Muna.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Kuantitas  atau  jumlah boka pada  adat  perkawinan  suku  Muna  sudah  ada ketentuannya  sejak  dahulu.  Penentuan  tersebut  berdasarkan  hasil  musyawarah  para tetua adat terdahulu yang kemudian diteruskan oleh anak cucu hingga saat ini. Boka adalah  satuan  nilai  yang  disebut  oleh  mempelai  laki-laki  saat  ijab  qabul  setelah menyebut mahar. Contohnya, “Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan maskawin tersebut dan adatnya 20 boka Muna, tunai karena Allah”. Jumlah boka yang  disebutkan  oleh  mempelai  laki-laki  tersebut  tergantung  pada  golongan masing-masing.
Adat  shahihah ,  yaitu  adat  yang  merupakan  kebiasaan  masyarakat  yang  tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari al-Qur’an dan as- Sunnah  ,  tidak  bertentangan  dengan  akal  sehat,  juga  tidak  bertentangan  dengan undang-undang yang berlaku, dan apabila dilaksanakan mendatangkan kemaslahatan bagi  masyarakat.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  adat boka adalah  suatu tradisi atau kebiasaan yang termasuk dalam adat shahihah karena tidak bertentangan
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
Khairah Zul Fitrah, Darussalam
dengan  al-Qur’an  dan  as-Sunnah,  tidak  bertentangan  dengan  akal  sehat,  tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta mendatangkan kemaslahatan bagi  masyarakat.  Adat boka hanya  merupakan  suatu  tradisi  yang  diteruskan  oleh anak  cucu  suka  Muna  agar  tradisi  tersebut  tidak  hilang  dan  tetap  menjadi  ciri  khas bagi suku Muna.
2. Saran
Bagi  pemerintah,  adat  boka  merupakan  suatu  tradisi  yang  menjadi  ciri  khas  atau identitas  suku  Muna.  Akan  tetapi,  tidak  semua  masyarakat  suku  Muna  mengetahui hal  tersebut.  Maka  pemerintah  perlu  melakukan  sosialisasi  mengenai  hal  ini  agar masyarakat  secara  keseluruhan  mengetahuinya.  Hal  tersebut  di  dukung  dengan didirikannya  secara  formal  gedung  Lembaga  Adat  Muna  yang  mempunyai  struktur organisasi.  Selama  ini  Lembaga  Adat  Muna  bertempat  di  rumah  anak  Raja  Muna. Struktur  organisasninya  pun  tidak  tertata  baik.  Pemerintah  sebaiknya  segera mendirikan gedung Lembaga Adat Muna agar masyarakat tau dan bisa mengunjungi jika ada yang ingin dipertanyakan seputar kewenangan Lembaga Adat Muna.
Bagi  masyarakat,  tidak  semua  masyarakat  mengetahui  tentang  adat  boka  ini.  Maka dari  itu,  para  orang  tua  perlu  mempersiapkan  anak-anaknya.  Mereka  sudah  harus disosialisasikan mengenai adat istiadat dan tradisi suku Muna karena mereka adalah para penerus tradisi ini.

## Daftar Pustaka
Buku:
Ahmad Saebani, Beni. Fiqh Munakahat 2 . Cet. V; Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
Amin Suma, Muhammad. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam . Ed. Revisi 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
Daftary, Farhad. Tradisi-TradisiIntelektual Islam. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
Djazuli,  H.A.  dan  Aen,  Nurol. Ushul  Fiqh  Metodologi  Hukum  Islam. Cet.  I;  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2000.
Gazaly, Rahman. Fiqh Munakahat . Ed. 1. Cet. I; Bogor: Prenada Media 2003.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
Khairah Zul Fitrah, Darussalam
Hadiksuma, Hilma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Cet. 2;  Bandung: Mandar Maju ,
2003.
Hanafi, Ahmad. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.
Jumantoro  Totok,  Munawir  Amin,  Samsul. Kamus  Ilmu  Ushul  Fikih,. Cet.  I;    Jakarta: AMZAH, 2005.
Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya . Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
Lukito, Ratno. Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia,. Jakarta: INIS, 1998. Manan,  Abdul. Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2006.
Misbahuddin. Ushul Fiqh II. Cet I; Makassar: ISBN, 2015.
Mubarok, Jaih. Kaidah Fiqh. Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
Muhaimin. Islam  dalam  Bingkai  Budaya  Lokal  Potret  dari  Cirebon. Jakarta:  PT.  Logos Wacana Ilmu, 2001.
Nata,  Abuddin. Peta  Keragaman  Pemikiran  Islam  di  Indonesia. Cet.  I;  Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2001.
Nazar Bakry, Sidi. Fiqh dan Ushul Fiqh. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1993. Rahman, Abdul. Perkawinan dalam Syariat Islam . Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996. Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia . Ed. 1. Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
____________. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  Edisi  Revisi .  Ed.  Revisi-Cet.  I;  Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Saebani Beni, Ahmad. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2012.
Sahrani,  Sohari. Fikih  Munakahat  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap .  Ed.1  Cet.  IV;  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2014.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Cet 10; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh . Ed. 1. Cet. I; Bogor: Prenada Media, 2003.
Wahhab Khallaf, Abdul. Ilmu Ushul Fiqh. Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
Peraturan Perundang-Undangan:
Republik, Indonesia Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan