## Pelatihan keterampilan dan upaya pengembangan UMKM di Jawa Timur

## Skill and effort training UMKM development in East Java

## Helmi Prasetyo Yuwinanto
Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga E-mail: helmy.prasetyo@fisip.unair.ac.id

## Abstrak
Di era globalisasi dan iklim persaingan usaha yang makin ketat, salah satu prasyarat atau modal yang dibutuhkan agar  UMKM  mampu  tetap survive adalah  kemampuan  dan  kualitas  sumber  daya  yang  memadai.  Tujuan dilakukan  monitoring  dan  evaluasi  di  lapangan  adalah  untuk  mengetahui  manfaat  pelatihan  ketrampilan  yang dilakukan  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Provinsi  Jawa  Timur  dalam  mendorong  tumbuhnya  wirausaha  baru  di kalangan  masyarakat  di  sekitar  lingkungan  IHT  dan/atau  daerah  penghasil  bahan  baku  IHT  di  19 Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur.  Kegiatan  sebagaimana  dilaporkan  pada  dasarnya  adalah  kegiatan  monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas dan manfaat dari program pelatiham ketrampilan bagi masyarakat di sekitar  lingkungan  IHT  dan/atau  daerah  penghasil  bahan  baku  IHT  di  Jawa  Timur.  Diakui  sejumlah  peserta pelatihan yang diwawancarai secara mendalam bahwa untuk mengembangkan usaha mandiri memang bukan hal yang  mudah.  Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan  menemukan  ada  banyak  hal  yang  menjadi kendala atau penyebab sebagian besar peserta pelatihan tak juga kunjung mampu mengembangkan usaha yang mandiri. Untuk itu dibutuhkan strategi, kebijakan dan program yang benar-benar kontekstual dan efektif,  yang tak kalah penting adalah bagaimana menggugah semua pihak untuk mau lebih peduli terhadap isu penanganan pengangguran, kemiskinan, dan pengembangan kewirausahaan.
Kata kunci : persaingan; usaha; wirausaha; strategi; pengangguran

## Abstract
In the era of globalization and an increasingly fierce business competition climate, one of the prerequisites or capital required for MSMEs to be able to continue to survive is the ability and quality of adequate resources. The purpose of monitoring and evaluation in the field is  to find out the benefits of skills training conducted by the Office of Cooperatives and UMKM in East Java Province in encouraging the growth of new entrepreneurs among  the  communities  around  the  IHT  environment  and  /  or  IHT  raw  material  producing  areas  in  19 Regencies / Cities in East Java . The activity as reported is basically a monitoring and evaluation activity to find out the effectiveness and benefits of the skills training program for the community around the IHT environment and  /  or  IHT  raw  material  producing  areas  in East  Java. A  number  of  trainees  who  were  interviewed  deeply admitted  that  it  was  not  easy  to  develop  an  independent  business.  The  monitoring  and  evaluation carried  out found that there were many things that became obstacles or causes that most of the training participants had not been able to develop an independent business. For this reason, strategies, policies and programs that are truly contextual  and  effective  are  needed,  and  equally  important  is  how  to  inspire  all  parties  to  want  to  be  more concerned with the issue of handling unemployment, poverty and entrepreneurship development.
Keywords : competition; business; entrepreneurship; strategy; unemployment

## Pendahuluan
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  menjadi  penopang  ekonomi  yang  paling  besar  dalam perekonomian  di  Indonesia  dibuktikan  dengan  adanya  UMKM  yang  menjadi  katup  pengaman perekonomian  Indonesia  pada  masa  krisis  dan  menjadi  penggerak  dari  pertumbuhan  ekonomi  pasca krisis  (Tedjasuksmana,  2014).  UMKM  menjadi  sektor  usaha  terbesar  kontribusinya  terhadap pembangunan Negara serta mampu membuka lapangan kerja yang cukup luas bagi para tenaga kerja, sehingga  mampu  meminimalisir  angka  pengangguran  di  Indonesia  (Wijanarko  &  Susila,  2016). Beberapa  kelemahan  mendasar  UMKM  pada  aspek  pemasaran  yakni  rendahnya  penyesuaian  pasar, kurang  kuat  dalam  persaingan  yang  kompleks,  dan  infrastruktur  pemasaran  yang  kurang  memadai (Suci, 2017). Penguasaan terhadap pasar merupakan prasyarat guna menumbuhkan daya saing UMKM dalam menghadapi mekanisme pasar yang semakin kompetitif dan kompleks (Sedyastuti, 2018). Maka dari itu, peran dari pemerintah guna mendorong pertumbuhan UMKM dalam memperluas akses pasar
melalui pemberian fasilitas teknologi berbasis web yang bisa dimanfaatkan sebagai media komunikasi serta  branding  bisnis  di  tingkat  global  (Roosdhani,  Wibowo,  &  Widiastuti,  2012).  Studi  mengenai UMKM telah dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung dengan  melakukan  pendampingan  dalam  pembuatan  media  online  berbentuk  e-commerce  guna mengembangkan UMKM di Tlogomas agar tetap esksis dan diharapkan mampu membantu menopang dan meningkatkan pereonomian warga Tlogomas (Irawan, 2020).
Di era globalisasi dan iklim persaingan usaha yang makin ketat, salah satu prasyarat atau modal yang dibutuhkan  agar  UMKM  mampu  tetap  survive  adalah  kemampuan  dan  kualitas  sumber  daya  yang memadai. Selama ini, banyak bukti  memperlihatkan bahwa  kualitas para pelaku  UMKM  di tanah air ini,  tak  terkecuali  di  Provinsi  Jawa  Timur  umumnya  masih  belum  bisa  diandalkan,  sehingga  ketika harus  memenuhi  tuntutan  standarisasi  dan  kualitas  produk  sebagaimana  dibutuhkan  pasar  atau konsumen, tidak semua pelaku  UMKM bisa  memenuhinya. Di berbagai daerah, para pelaku  UMKM umumnya  belum  atau  tidak  banyak  memiliki  modal  ekonomi  mau  pun  modal  sosial  yang  memadai. Ketrampilan  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung  inovasi  produk  dan  ketrampilan  yang  dapat diandalkan  untuk  menghasilkan  produk  yang  benar-benar  berkualitas  dan  terstandarisasi,  seringkali massih belum banyak  dikuasai pelaku  UMKM.  Alih-alih  mampu  menghasilkan produk  yang  mampu bersaing  di  pasar  internasional  mau  pun  pasar  nasional,  dalam  kenyataan  masih  banyak  pelaku UMKM  yang  hanya  bermodal  ketrampilan  yang  bersifat  tradisional,  konvensional  dan  tidak  sesuai dengan kebutuhan pasar.
Dalam  rangka  membantu  meningkatkan  kemampuan  dan  ketrampilan  bagi  para  pelaku  UMKM, Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  selama  ini  telah  menggelar  kegiatan  pelatihan  ketrampilan  bagi pelaku  UMKM  yang  tersebar  di  berbagai  kota/kabupaten.  Tujuan  pemberian  ilmu,  motivasi  dan pelatihan  ketrampilan  bagi  masyarakat  di  sekitar  daerah  penghasil  tembakau  ini,  selain  untuk memberikan bekal yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan UMKM, juga sekaligus untuk menumbuhkan  etos  kewirausahaan  dan  sekaligus  menurunkan  jumlah  pengangguran  dan  penduduk miskin.
Di  Provinsi  Jawa  Timur,  salah  satu  program  pelatihan  ketrampilan  yang  telah  dilaksanakan  Dinas Koperasi  dan  UMKM  di  tahun  2014  adalah  memberikan  fasilitasi  pemberian  ilmu,  motivasi  dan ketrampilan  bagi  masyarakat  di  sekitar  lingkungan  IHT  dan/atau  daerah  penghasil  bahan  baku  IHT. Pelatihan  yang  dilakukan  terbagi  menjadi  4  jenis  pelatihan  ketrampilan  untuk  masing-masing Kabupaten/Kota yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat sebagai modal sosial  mereka untuk  mengembangkan usaha-usaha baru yang prospektif atau dapat bermanfaat untuk mendorong makin berkembangnya ushaa-usaha lama yang telah mereka tekuni sebelumnya.
Di lingkungan  masyarakat di sekitar daerah penghasil  tembakau, disadari bahwa salah satu persoalan yang  timbul  adalah  adanya  sebagian  masyarakat  yang  masih  berkutat  pada  kemiskinan  dan  bahkan tidak sedikit pula yang tidak memiliki kegiatan usaha alias masih belum bekerja. Dengan memberikan kegiatan pelatihan  ketrampilan seperti  dipaparkan di atas, diharapkan bukan  hanya bermanfaat untuk mendorong  tumbuhnya  kegiatan  ekonomi  kerakyatan  yang  mandiri,  tetapi  yang  tak  kalah  penting dapat menjadi media untuk membantu mempercepat upaya penanganan kemiskinan dan pengangguran melalui upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
Untuk mengetahui apakah kegiatan pelatihan ketrampilan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi  Jawa  Timur  tahun  2014  bagi  masyarakat  di  sekitar  daerah  penghasil  industri  tembakau  dan daerah  penghasil  bahan  bagus  industri  tembakau,  terbukti  bermanfaat  dan  fungsional  dalam mendorong  perkembangan  usaha  dan  etos  kewirausahaan  masyarakat,  LPPM  Universitas  Airlangga telah melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan.
Tujuan  dilakukan  monitoring  dan  evaluasi  di  lapangan  adalah  untuk  mengetahui  manfaat  pelatihan ketrampilan  yang  dilakukan  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Provinsi  Jawa  Timur  dalam  mendorong
tumbuhnya  wirausaha  baru  di  kalangan  masyarakat  di  sekitar  lingkungan  IHT  dan/atau  daerah penghasil bahan baku IHT di 19 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.

## Metode Penelitian
Kegiatan  sebagaimana  dilaporkan  pada  dasarnya  adalah  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  untuk mengetahui  efektivitas  dan  manfaat  dari  program  pelatiham  ketrampilan  bagi  masyarakat  di  sekitar lingkungan  IHT  dan/atau  daerah  penghasil  bahan  baku  IHT  di  Jawa  Timur.  Lokasi  monitoring  dan evalusi,  secara  purposive  ditetapkan  di  19  daerah  di  Provinsi  Jawa  Timur,  yaitu:  Kota  Mojokerto, Kabupaten  Jombang,  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten  Sidoarjo,  Kabupaten  Bangkalan,  Kabupaten Sampang, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Problinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang,  Kabupaten,  Situbondo,  Kabupaten  Banyuwangi,  Kabupaten  Jember,  Kota  Kediri, Kabupaten  Kediri,  Kota  Blitar,  Kota  Madiun,  Kabupaten  Ponorogo.  Dalam  kegiatan  monitoring  dan evaluasi ini telah berhasil diwawancarai sebanyak 3.627 peserta.

## Hasil dan Pembahasan

## Aktivitas Usaha Pasca Pelatihan Ketrampilan
Di  atas  kertas,  tujuan  dilaksanakan  kegiatan  pelatihan  ketrampilan  bagi  masyarakat  di  lingkungan sekitar  industri  tembakau  dan  daerah  penghasil  bahan  baku  industri  tembakau  sesungguhnya  selain untuk  meningkatkan  kemampuan  teknis  peserta,  juga  diharapkan  dapat  mendorong  tumbuhnya kewirausahaan baru di kalangan peserta, sehingga mereka dapat melahirkan usaha-usaha kreatif yang mandiri dan berkelanjutan. Tetapi, untuk mewujudkan tujuan ideal tersebut harus diakui bukanlah hal yang  mudah.  Jangankan  berbicara  peserta  pelatihan  yang  hanya  ikut  kegiatan  pelatihan  dalam hitungan hari yang tidak lebih dari 1 minggu, bahkan di kalangan sarjana yang telah menempuh kuliah selama  4  tahun  lebih  pun  seringkali  untuk  dapat  mengembangkan  usaha  mandiri  ternyata  bukan  hal yang gampang.
Studi  yang  dilakukan  Suyanto  dan  Ariadi  (2014)  di  kalangan  pengangguran  terdidik  --yakni  para sarjana yang  masih  menganggur--  menemukan kendati para sarjana ekonomi  yang diteliti  merupakan lulusan  PT  terkenal  dan  memiliki  IPK  yang  relatif  tinggi  (di  atas  3),  tetapi  mereka  umumnya  belum memiliki  kemampuan  dan  ambisi  untuk  mengembangkan  usaha  mandiri.  Berbagai  teori  dan pengalaman  selama  proses  pembelajaran  di  bangku  kuliah,  umumnya  dinilai  tidak  memberikan manfaat langsung untuk  mendukung upaya pengembangan usaha  mandiri. Dalam banyak kasus, para sarjana  lulusan  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  sekali  pun  ternyata  lebih  suka  bekerja  ikut  orang  lain. Kendala yang acapkali  dihadapi para sarjana yang  masih  menganggur ini, adalah keterbatasan  modal dan  jumlah  kompetiter  yang  terlalu  banyak.  Di  era  iklim  persaingan  usaha  yang  makin  ketat,  diakui sulit bagi mereka untuk dapat mengembangkan usaha mandiri, terutama ketika mereka tidak memiliki dukungan  modal  yang cukup  dan akses pada pasar yang bisa diandalkan. Sebagaiamana tertera pada grafik 1.

## Grafik 1.
Aktivitas Usaha/Kerja Sebelum Mengikuti Pelatihan yang Dimiliki Peserta
53% 7.03% 39.97% 0% 20% 40% 60% Belum memiliki usaha, Belum bekerja Sudah memiliki usaha sendiri Sudah bekerja ikut orang lain

## Aktivitas Usaha/Kerja Sebelum Mengikuti
Pelatihan yang Dimiliki Peserta
Aktivitas Usaha/Kerja Sebelum Mengikuti Pelatihan yang Dimiliki Peserta

## Sumber: Data primer
Jadi,  kalau  di  kalangan  sarjana  yang  terdidik  saja  upaya  untuk  mengembangkan  usaha  yang  mandiri masih  sulit  dilakukan,  sesungguhnya  wajar  jika  di  kalangan  masyarakat  menengah  ke  bawah  yang hanya dilatih dalam hitungan hari kemudian hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Dari 3.627 peserta pelatihan  yang  diwawancarai,  kegiatan  ini  menemukan  bahwa  hingga  setahun  kemudian  sebagian besar  peserta  (53%)  umumnya  masih  tetap  menganggur,  belum  bekerja,  dan  belum  pula  memiliki usaha mandiri. Sebanyak 39,97% peserta pelatihan saat dimonitor  mengaku sudah bekerja ikut  orang lain,  dan  hanya  7,03%  atau  255  peserta  yang  mengaku  sudah  memiliki  usaha  sendiri  yang  mandiri. Dari  7,06  atau  255  peserta  yang  memiliki  usaha  sendiri  ini,  sebagian  besar  merupakan  pelaku  usaha mikro  dan  kecil  dengan  jumlah  tenaga  kerja  di  bawah  5  orang  atau  termasuk  mereka  tidak  memiliki tenaga  kerja  tambahan  selaian  dirinya  sendiri  (60,78%),  atau  hanya  sekitar  6-10  orang  pekerja (32,16%).
Di tengah iklim perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, diakui sejumlah peserta pelatihan yang diwawancarai secara mendalam bahwa untuk mengembangkan usaha mandiri memang bukan hal yang mudah. Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan  menemukan ada banyak  hal  yang  menjadi kendala  atau  penyebab  sebagian  besar  peserta  pelatihan  tak  juga  kunjung  mampu  mengembangkan usaha  yang  mandiri.  Kendala  utama  yang  dinilai  sebagian  besar  (93,76%)  peserta  pelatihan  adalah karena mereka tidak memiliki koneksi yang memadai.
Tanpa didukung kenalan, patront atau pihak-pihak yang memiliki "kekuasaan" atau "pengaruh lebih", menurut  sebagian  besar  peserta  pelatihan  sulit  mereka  diharapkan  dapat  mengembangkan  sebuah usaha  yang  mandiri  dan  prospektif.  Selain  itu  juga  berbagai  kendala  seringkali  menghambat  upaya pengembangan usaha mandiri.  Sebagaimana tertera pada grafik 2.

## Grafik 2.

## Kendala yang Menghambat Pengembangan Usaha

## Sumber: Data primer
Selain koneksi, faktor lain yang seringkali sangat menghambat upaya pengembangan usaha mandiri di kalangan  peserta  pelatihan  adalah  akses  pada  pasar  yang  terbatas  (57,23%)  dan  keterbatasan  modal usaha  yang  dimiliki  (53,17%).  Menurut  para  peserta  pelatihan,  untuk  melakukan  aktivitas  produksi dan  menghasilkan  produk-produk  tertentu  sebetulnya  hal  itu  tidak  akan  terlalu  menjadi  masalah. Asalkan  ada  bahan  baku  dan  modal,  mereka  niscaya  akan  bisa  menghasilkan  produk  tertentu  untuk dijual  ke  pasar.  Tetapi,  masalahnya  kemudian  adalah  bagaimana  memastikan  agar  produk  yang mereka  hasilkan  dapat terserap pasar? Ketika akses pada pasar rendah atau sama sekali buntu karena dikuasai  para  tengkulak  dan  pedagang  perantara,  maka  tidak  banyak  hal  yang  bisa  dilakukan  para peserta pelatihan untuk mengembangkan usaha mandiri yang benar-benar menguntungkan.
Tidak  dimilikinya  modal  yang  cukup,  menurut  sebagian  besar  peserta  pelatihan  juga  kerap  menjadi faktor  penghambat  bagi  mereka  dalam  mengembangkan  sebuah  usaha.  Bisa  dibayangkan  bagaimana mungkin  para  peserta  pelatihan  dapat  mengembangkan  sebuah  usaha  jika  modal  tidak  dimiliki,  dan akses  mereka  terhadap  sumber-sumber  permodalan  juga  rendah.  Tanpa  adanya  pinjaman  lunak  dan hibah  dari  pihak  ketiga,  besar  kemungkinan  peluang  para  peserta  pelatihan  untuk  menjajagi pengembangan usaha tertentu akan menemui jalan buntu.
Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan  juga menemukan, hal  lain yang seringkali  menjadi kendala  bagi  peserta  pelatihan  untuk  mengembangkan  usaha  adalah  karena  tidak  menguasai ketrampilan  yang  mendukung.  Sebanyak  37,56%  peserta  pelatihan  mengaku  sangat  kesulitan  untuk mengembangkan  sebuah  usaha  karena  mereka  tidak  memiliki  ketrampilan  yang  mendukung  hal  itu. Walau  pun  mereka  telah  mengikuti  peatihan  ketrampilan  yang  ditawarkan  Dinas  Koperasi  dan UMKM,  tetapi  karena  usaha  yang  ingin  mereka  kembangkan  berbeda,  maka  pada  akhirnya  yang terjadi adalah keterbatasan dan bahkan tertutupnya peluang mereka melakukan hal itu.
Dari  sekian  banyak  peserta  pelatihan  yang  mengaku  saat  ini  memiliki  usaha  mandiri  atau  tengah bekerja pada orang lain, hanya 11,73% yang menyatakan bahwa pekerjaan yang ditekuni saat ini ada hubungannya dengan pelatihan  yang pernah  mereka ikuti. Sebagian besar peserta (88,27%) mengaku bahwa usaha atau kerja yang mereka tekuni saat ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelatihan yang pernah mereka ikuti.
Kalau berbicara keinginan, sebetulnya sebagian besar peserta pelatihan  mengaku  memiliki  keinginan untuk  mengembangkan usaha yang ada hubungannya dengan  kegiatan pelatihan  yang pernah  mereka ikuti.  Sebanyak  68,98%  peserta  menyatakan  ingin  mengembangkan  kegiatan  usaha  yang  ada kaitannya dengan  kegiatan pelatihan  yang  mereka ikuti, dan  hanya 31,02% peserta yang  menyatakan
tidak  ingin  mengembangkan  usaha  yang  ada  kaitannya  dengan  pelatihan  ketrampilan  yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.
Di  kalangan  peserta  yang  tidak  ingin  mengembangkan  usaha  yang  ada  kaitannya  dengan  kegiatan pelatihan  yang  mereka  ikuti,  alasan  yang  mereka  kemukakan  sebagian  adalah  karena  tidak  memiliki modal untuk hal itu (20%). Sementara itu, sebagian besar peserta yang lain menyatakan alasan mereka tidak  ingin  adakah  karena  sudah  memiliki  usaha  atau pekerjaan  lain  (39,29%),  tidak  optimis  dengan prospek perkembangannya (35,56%), dan sisanya sebanyak 5,15% peserta menyatakan tidak berminat mengembangkan  pekerjaan  atau  usaha  yang  ada  kaitannya  dengan  kegiatan  pelatihan  yang  pernah mereka ikuti karena takut rugi.
Sementara  itu,  di  kalangan  peserta  pelatihan  yang  ingin  mengembangkan  usaha  yang  ada  kaitannya dengan  pelatihan  yang  mereka  ikuti,  dukungan  yang  mereka  butuhkan,  terutama  adalah  modal  dan bantuan  akses  pada  pasar.  Sebanyak  47,96%  peserta  menyatakan  membutuhkan  dukungan  atau bantuan modal usaha untuk bekal mereka mengembangkan usaha yang ada kaitannya dengan kegiatan pelatihan  yang  mereka  pernah  ikuti.  Dari  2.502  peserta  pelatihan  yang  mengaku  ingin mengembangkan  usaha  yang  ada  kaitannya  dengan  kegiatan  pelatihan  yang  mereka  ikuti,  sebanyak 43,96%  peserta  menyatakan  membutuhkan  dukungan  akses  ke  pasar,  dan  3,41%  peserta  yang  lain menyatakan  membutuhkan  pendampingan  serta  kesempatan  magang.  Sebanyak  3,39%  peserta mengaku membutuhkan pelatihan tambahan agar mereka benar-benar menguasai materi pelatihan dan dapat  memanfaatkannya  untuk  mengembangkan  sebuah  usaha  alternatif  yang  fungsional  bagi kehidupan ekonomi keluarganya.

## Agenda ke depan
Sesungguhnya  ada  banyak  hal  yang  harus  dilakukan  untuk  mempercepat  upaya  penanganan kemiskinan,  mengeliminasi  perkembangan  jumlah  pengangguran  yang  makin  mencemaskan,  serta upaya  untuk  mendorong  perkembangan  wirausaha  baru  di  kalangan  masyarakat  di  Provinsi  Jawa Timur.  Selain  dibutuhkan  strategi,  kebijakan  dan  program  yang  benar-benar  kontekstual  dan  efektif, yang  tak  kalah  penting  adalah  bagaimana  menggugah  semua  pihak  untuk  mau  lebih  peduli  terhadap isu penanganan pengangguran, kemiskinan, dan pengembangan kewirausahaan.
Upaya penanganan pengangguran, kemiskinan dan pengembangan kewirausahaan, meski pun disadari merupakan hal yang penting, tetapi bagaimana pun ragam persoalan yang tengah dihadapi Pemerintah Provinsi  Jawa  Timur  sangatlah  banyak,  semua  diklaim  tergolong  persoalan  prioritas,  dan  bahkan secara  politis  tidak  sedikit  persoalan  dadakan  muncul  dan  menuntut  perhatian  serius  dari  pemerintah daerah.
Kita semua tentu telah  memahami bahwa  efek  domino situasi krisis  dan  kenaikkan  harga BBM yang beruntun  bukan  saja  telah  menimbulkan  proses  pendalaman  dan  perluasan  kemiskinan  serta meningkatnya  jumlah  pengangguran,  tetapi  juga  menyebabkan  munculnya  desakan  yang  sangat  kuat kepada  pemerintah  untuk  mengembangkan  program  yang  sifatnya  darurat-penyelamatan  untuk mencegah  agar  masyarakat  tidak  makin  terpuruk  karena  kemiskinan  atau  kehilangan  pekerjaan, sekaligus  menjaga  agar  imbasnya  tidak  melahirkan  gejolak  dan  resistensi  masyarakat  yang  dapat merugikan status quo. Tidak sedikit dana terpaksa harus dialokasikan dan dikucurkan untuk mencegah agar  masyarakat  miskin  tidak  kolaps,  dan  bahkan  dalam  batas-batas  tertentu  terpaksa  menyebabkan pos-pos  dan  perhatian  yang  seharusnya  juga  diberikan  kepada  isu-isu  pembangunan  yang  lain, termasuk isu penanganan pengangguran usia muda, menjadi agak terbengkalai.
Di  luar  arti  penting  komitmen  dan  dukungan  dana,  salah  satu  aspek  penting  yang  perlu  diperhatikan dalam  upaya  penanganan  pengangguran,  kemiskinan  dan  pengembangan  kewirausahaan  adalah persoalan  substansi  program  yang  digulirkan  dan  strategi  apa  yang  seharusnya  yang  dikembangkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program. Secara garis besar, beberapa strategi prioritas yang
selayaknya  dikembangkan  untuk  menjamin  efektivitas  kegiatan  pelatihan  ketrampilan  dalam  rangka mendorong pengembangan kewirausahaan baru di tahun-tahun mendatang adalah:
Pertama,  upaya  untuk  menumbuhkembangkan  wirausaha  baru,  selain  membutuhkan  pelatihan ketrampilan teknis, yang tak kalah penting adalah bagaimana membangun konstruksi dan pemahaman peserta tentang aspek-aspek sosiologi ekonomi dalam pemasaran produk. Para peserta pelatihan perlu memahami  bahwa  yang  disebut  konsumen  dan  bagaimana  perilaku  konsumsi  yang  mereka kembangkan  sesungguhnya  tidak  selalu  rasional-kalkulatif,  tetapi  acapkali  justru  banyak  dipengaruhi oleh perkembangan  gaya hidup ( life style ). Di  era  masyarakat postmodern seperti sekarang ini, perlu dipahami  bahwa  konsumen  membeli  dan  mengkonsumsi  sebuah  produk  tidak  lagi  hanya  ditentukan oleh  kebutuhan  akan  "fungsi  pertama"  produk  atau  kegunaan  produk,  melainkan  juga  --dan  bahkan lebih kuat-- ditentukan oleh kebutuhan serta keinginan konsumen terhadap apa yang disebut Theodore Adorno  (1972)  sebagai  ersatz  —yakni  “nilai  pakai  kedua”  dari  sebuah  produk  yang  ditawarkan. Artinya, ketika seseorang membeli sebuah produk  --katakanlah sebuah tas--, maka yang diberi bukan hanya fungsi tas untuk  menempatkan barang-barang tertentu seperti  dompet, kacamata, dan lain-lain, tetapi  yang  lebih  penting  justru  adalah  kebutuhan  dan  keinginan  konsumen  akan  prestise  atau  nilai gengsi dari tas itu, sehingga jangan heran jika ada orang yang bersedia membayar puluhan atau bahkan ratusan juta untuk membeli tas dengan merk-merk tertentu yang terkenal.
Kedua,  upaya  penanganan  pengangguran,  kemiskinan  dan  pengembangan  kewirausahaan  yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, apa pun bentuknya, seyogianya tidak terjebak  pada  pendekatan  yang  bersifat  meritokratis.  Dalam  arti,  yang  dibutuhkan  peserta  pelatihan sesungguhnya bukan hanya menciptakan lapangan kerja seluas-luasanya, melakukan berbagai program pelatihan  dan  pemberian  bantuan  modal  usaha  kepada  para  pencari  kerja,  tetapi  bagaimana memastikan  mereka  dapat  bersaing  dalam  struktur  iklim  usaha  yang  sangat  kompetitif  dan  tidak ramah.  Seperti  dikatakan  Vic  George  dan  Paul  Wilding  (1992),  kebijaksaan  yang  berorientasi pertumbuhan  dan  hanya  mengutamakan  kesamaan  kesempatan  berkompetisi  —yang  secara konsepsional  berlawanan  dengan  pendekatan  pembangunan  yang  berdimensi  kerakyatan—  semakin kehilangan  daya  tariknya  karena  telah  terkumpul  banyak  bukti  bahwa  kebijaksanaan-kebijaksanaan yang  egaliter  ternyata  telah  membuahkan  hasil  yang  tidak  egaliter.  Kedua  ahli  ini  juga  menyatakan bahwa  kebijaksaan  yang  terlalu  menekankan  unsur  persamaan  kesempatan  saja  cenderung  bersifat meritokratis.  Penekanan  lebih  ditujukan  pada  persamaan  dalam  bersaing  daripada  persamaan  dalam hasil  yang  dicapai.  Jadi,  semacam  turunan  langsung  dari  individualisme  yang  dibalut  dan dimanusiawikan melalui usaha-usaha negara kesejahteraan atau merupakan hasil konstelasi nilai-nilai yang mencerminkan kompromi antara nilai laissez-faire dan persamaan.
Ketiga,  upaya  pengembangan  kewirausahaan  dan  usaha  mandiri  bagi  pengangguran,  baik  lewat bantuan modal usaha berbunga murah, melakukan proses pendampingan, pengembangan ketrampilan alternatif,  maupun  lewat  program  pengembangan  usaha  yang  lebih  berorientasi  pada  pengembangan deversifikasi  produk  dan  deversifikasi  usaha  daripada  sekadar  membesarkan  usaha  tunggal  yang rawan kolaps.
Kekurangan pokok  yang perlu diperhatikan  dari berbagai upaya pemberdayaan UMKM  yang banyak dipraktikkan  selama  ini  adalah  bahwa  mereka  menjadi  begitu  memusatkan  perhatian  pada peningkatkan  kuantitas  produksi  atau  hasil  secara  linier,  sehingga  kebutuhan  sistem  produksi mendapat  tempat  yang  lebih  utama  daripada  kebutuhan  rakyat.  Selama  ini,  banyak  bukti menunjukkan,  paket-paket  program  pengembangan  usaha  kecil  mandiri  di  Indonesia  memang  lebih banyak  berorientasi  pada  peningkatan  produksi  daripada  bertujuan  untuk  mendistribusikan kesejahteraan.  Paket  bantuan  permodalan  dan  bantuan  teknologi  yang  diberikan  pemerintah  meski dimaksudkan  untuk  mendongkrak  pendapatan  para  pelaku  ekonomi  kerakyatan.  Namun,  sangat kelihatan  bahwa  di  balik  itu  maksud  yang  sesungguhnya  adalah  untuk  meningkatkan  produksi  demi kepentingan ekspor dan peraihan devisa.
Bahkan, yang lebih tragis sering terjadi tindakan yang  dilakukan pemerintah atas nama pembangunan bukan  memberikan  manfaat yang  nyata bagi usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, melainkan
justru  berdampak  menggerogoti  kemampuan  swadaya  lokal.  Penetrasi  teknologi  dan  bantuan  modal usaha ke berbagai  wilayah  dan  komunitas  masyarakat desa, misalnya benar di satu sisi telah berhasil mendongkrak  angka-angka  produksi  dan  mengantarkan  Indonesia  ke  tahap  swasembada  dalam berbagai sektor produksi. Namun, tak bisa diingkari bahwa kesenjangan di saat yang bersamaan justru makin melebar dan potensi masyarakat banyak yang tersungkur digerus modernisasi.
Dalam  hal  ini,  yang  perlu  disadari  bahwa  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat sesungguhnya  tidak  selalu  harus  dengan  cara  memacu  perkembangan  dan  semata  hanya  berusaha meningkatkan  volume  atau  jumlah  produksi  sektor  usaha  kecil  tersebut.  Mungkin  benar,  bahwa dengan  cara  meningkatkan  omzet  atau  jumlah  produksi  otomatis  akan  meningkatkan  pendapatan masyarakat. Tetapi,  apakah  peningkatan  produksi  selalu  dapat  diikuti  oleh  pemekaran  pangsa  pasar? Studi  yang  dilakukan  Suyanto  (2013)  menemukan  bahwa  salah  satu  kelemahan  usaha  berskala  kecil kecil  adalah  keterbatasan  situasi  pasar.  Jumlah  unit  kerja  sektor  ini  yang  cenderung  besar  dan  satu sama  lain  saling  berkompetisi  secara  ketat  acapkali  menyulitkan  satu  dengan  yang  lain  untuk  dapat memperluas pangsa pasar mereka.
Untuk  meningkatkan  kadar  keberdayaan  dan  sekaligus  mencegah  resiko  kemungkinan  terjadinya kegagalan total dari usaha mandiri yang ditekuni para peserta pelatihan ketrampilan alangkah baiknya jika di saat yang bersamaan tiap-tiap anggota keluarga yang termasuk tenaga kerja produktif didorong untuk  mengembangkan  kegiatan  usaha  yang  beraneka-ragam  atau  satu  dengan  yang  lain  saling berbeda.  Pengalaman  yang  sudah-sudah  membuktikan  bahwa  sebuah  keluarga  yang  semata-mata hanya menggantungkan kepada satu mata pencaharian —di mana suami, istri dan anak semua bekerja di  sektor  yang  sama—  umumnya  secara  sosial-ekonomi  lebih  rapuh  karena  jika  suatu  saat  harga komoditi yang mereka produksi anjlok, maka itu berarti semua anggota keluarga akan kehilangan dan mengalami  kerugian  yang  sama.  Ini  berbeda  jika  dalam  sebuah  keluarga,  masing-masing  anggota memiliki  mata  pencaharian  yang  berbeda-beda.  Keluarga  yang  mengembangkan  pola  diversifikasi usaha, terbukti dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu lebih berdaya dan kenyal terhadap tekanan kebutuhan ekonomi.
Untuk  meningkatkan  kadar  keberdayaan  dan  sekaligus  mencegah  resiko  kemungkinan  terjadinya kegagalan total dari usaha mandiri yang ditekuni para peserta pelatihan ketrampilan alangkah baiknya jika di saat yang bersamaan tiap-tiap anggota keluarga yang termasuk tenaga kerja produktif didorong untuk  mengembangkan  kegiatan  usaha  yang  beraneka-ragam  atau  satu  dengan  yang  lain  saling berbeda.  Pengalaman  yang  sudah-sudah  membuktikan  bahwa  sebuah  keluarga  yang  semata-mata hanya menggantungkan kepada satu mata pencaharian —di mana suami, istri dan anak semua bekerja di  sektor  yang  sama—  umumnya  secara  sosial-ekonomi  lebih  rapuh  karena  jika  suatu  saat  harga komoditi yang mereka produksi anjlok, maka itu berarti semua anggota keluarga akan kehilangan dan mengalami  kerugian  yang  sama.  Ini  berbeda  jika  dalam  sebuah  keluarga,  masing-masing  anggota memiliki  mata  pencaharian  yang  berbeda-beda.  Keluarga  yang  mengembangkan  pola  diversifikasi usaha, terbukti dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu lebih berdaya dan kenyal terhadap tekanan kebutuhan ekonomi.

## Simpulan
Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan menemukan banyak hal yang menjadi kendala atau penyebab  sebagian  besar  peserta  pelatihan  tak  juga  kunjung  mampu  mengembangkan  usaha  yang mandiri.  Tanpa  didukung  kenalan,  patront  atau  pihak-pihak  yang  memiliki  "kekuasaan"  atau "pengaruh  lebih",  menurut  sebagian  besar  peserta  pelatihan  sulit  mereka  diharapkan  dapat mengembangkan  sebuah  usaha  yang  mandiri  dan  prospektif.  Kegiatan  pelatihan  pun  belum sepenuhnya mampu membuat usaha mereka menjadi lebih baik.
Secara  garis  besar,  beberapa  strategi  prioritas  yang  selayaknya  dikembangkan  untuk  menjamin efektivitas  kegiatan  pelatihan  ketrampilan  dalam  rangka  mendorong  pengembangan  kewirausahaan baru di tahun-tahun mendatang adalah, Pertama, upaya untuk menumbuhkembangkan wirausaha baru,
selain  membutuhkan  pelatihan  ketrampilan  teknis,  yang  tak  kalah  penting  adalah  bagaimana membangun  konstruksi  dan  pemahaman  peserta  tentang  aspek-aspek  sosiologi  ekonomi  dalam pemasaran  produk.  Kedua,  upaya  penanganan  pengangguran,  kemiskinan  dan  pengembangan kewirausahaan  yang  dilaksanakan  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Provinsi  Jawa  Timur,  apa  pun bentuknya,  seyogianya  tidak  terjebak  pada  pendekatan  yang  bersifat  meritokrati.  Ketiga,  upaya pengembangan kewirausahaan dan usaha mandiri bagi pengangguran, baik lewat bantuan modal usaha berbunga  murah,  melakukan  proses  pendampingan,  pengembangan  ketrampilan  alternatif,  maupun lewat program pengembangan usaha yang lebih berorientasi pada pengembangan deversifikasi produk dan  deversifikasi  usaha  daripada  sekadar  membesarkan  usaha  tunggal  yang  rawan  kolaps.  Keempat, untuk  meningkatkan  luas  cakupan  dan  dukungan  yang  lebih  besar  dari  seluruh  stakeholder  terkait dalam upaya penanganan pengangguran, kemiskinan dan pengembangan  kewirausahaan, ada baiknya jika dikembangkan kerjasama dan program kemitraan dengan berbagai pihak.

## Daftar Pustaka
Adorno TW & Max H (1972) Dialektika Pencerahan. New York: The Seaburry Press. George B & Paul W (1992) Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Irawan  PLT,  Kestrilia  RP, &  Melany  (2020)  Pemberdayaan  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  Melalui Implementasi  ECommerce  di  Kelurahan  Tlogomas.  Jurnal  SOLMA  9(1):33-44.  Doi: http://dx.doi.org/10.29405/solma.v9i1.4347.
Roosdhani  MR,  Wibowo  PA,  &  Widiastuti  A  (2012)  Analisis  Tingkat  penggunaan  Teknologi Informasi  dan  komunikasi  pada  Usaha  Kecil  Menengah  di  Kab.  Jepara.  Jurnal  Dinamika Ekonomi Dan Bisnis 9(2):89–104.
Sedyastuti  K  (2018)  Analisis  Pemberdayaan  UMKM  Dan  Peningkatan  Daya  Saing  Dalam  Kancah Pasar  Global.  INOBIS:  Jurnal  Inovasi  Bisnis  Dan  Manajemen  Indonesia  2(1):117–127. https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65
Suci  YR  (2017)  Perkembangan  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah)  di  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah Cano Ekonomos 6(1):51–58.
Suyanto  B  &  Septi  A  (2014)  Upaya  Pengembangan  Usaha  Mandiri  di  Kalangan  Pengangguran Terdidik di Jawa Timur. Surabaya: Laporan Akhir Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Baru Tahap II.
Suyanto B (2013) Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme & Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Tedjasuksmana B (2014) Potret  UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi  ASEAN 2015. Di NCFB ke-7 dan Kolokium Doktoral.
Wijanarko  A  &  Susila  I  (2016)  Faktor  Kunci  Keberhasilan  UMKM  Kreatif.  Perubahan  Kultur  Dan Sinergitas Bisnis. Sidoarjo: FEB Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.