https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska P-ISSN: 2085-7616; E-ISSN: 2541-0962 Februari 2020, Vol. 12 No. 1

## Maraknya Korupsi Di Pemerintahan Daerah Dalam Era Desentralisasi
Bima Guntara 1 dosen02148@unpam.ac.id, Universitas Pamulang, Indonesia 1

## Abstract
The desire for us all of the Indonesian people to have a government that is free from corrupt practices, but it all feels only a wishful thinking to see the rampant corruption practices that occur in this country, this is compounded by the many corrupt practices exhibited by the local government apparatus. The driving factor for the occurrence of corrupt practices according to Robert Klitgaard's theory is because of the monopoly power of the ruler (monopoly of power), then driven by the power he uses (discretion of official), and there is no adequate controlling (minus accountability). Handling related to the increasingly widespread practice of corruption has also been carried out by the state ranging from making regulations to forming an institution that specializes in dealing with diseases that never go away and continue to undermine the joints of life in our beloved homeland. The purpose of this research is to determine the trends of corruption that occurred in regional governments in the era of decentralization, the factors that cause corruption in the era of decentralization, and strategies for eradicating corruption in the era of decentralization. The author chose to use the writing method with a literature study approach by collecting references that support this writing as well as with descriptive analysis techniques in order to find out more about the birth of decentralization and corruption trends in relation to the implementation of regional autonomy and the phenomenon of mushrooming corrupt practices that continue to take place in the regions. The results of this study are that the emergence of small kings in the autonomous region makes some of them use as a money dredging field by utilizing local political resources and constellations. The mode of criminal acts of corruption in the regions is increasingly pervasive and diverse. In addition, based on sector and institutional mapping data, it turns out that the trend of corruption in the region occupies the top position, so that this becomes our homework with all stakeholders in this nation to eradicate hereditary diseases.
Keywords : Corruption; Regional Government; Decentralization

## Abstrak
Keinginan bagi kita semua bangsa Indonesia untuk memiliki pemerintahan yang terbebas dari praktik korupsi, namun itu semua terasa hanya sebuah angan-angan saja melihat maraknya praktik korupsi yang terjadi di negara ini, hal ini di perparah dengan banyaknya praktik korupsi yang dipertontonkan oleh aparatur pemerintah daerah. Faktor pendorong terjadinya praktik korupsi tersebut menurut teori Robert Klitgaard ialah karena kekuatan monopoli si penguasa ( monopoly of power ), lalu didorong dengan kekuasaan yang digunakannya ( discretion of official ), serta tidak ada controlling yang cukup ( minus accountability ). Penanganan terkait semakin maraknya praktik korupsi pun telah dilakukan oleh negara mulai dari membuat regulasi hingga membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani penyakit yang tak kunjung terobati dan terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan di tanah air yang kita cinta ini. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui tren korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah dalam era desentralisasi, faktor penyebab terjadinya korupsi di era desentralisasi, serta strategi pemberantasan korupsi dalam era desentralisasi. Penulis memilih menggunakan metode penulisan dengan pendekatan studi pustaka dengan mengumpulkan referensi yang mendukung penulisan ini serta dengan teknik analisis deskriptif agar mengetahui lebih jauh mengenai lahirnya desentralisasi dan tren korupsi dalam hubungannya dengan penerapan otonomi daerah serta fenomena menjamurnya praktik korupsi yang terus berlangsung di daerah. Hasil penelitian ini adalah bahwa kemunculan raja-raja kecil di daerah otonom membuat sebagian dari mereka memanfaatkan sebagai ladang pengeruk uang dengan memanfaatkan sumber daya dan konstelasi politik lokal. Modus tindak pidana korupsi di daerah semakin menjalar dan beragam, Selain itu berdasarkan data pemetaan sektor dan lembaga ternyata tren korupsi didaerah menempati posisi teratas, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama seluruh stakeholder yang ada di bangsa ini untuk memberantas penyakit turunan yang tak kunjung sembuh.
Kata kunci : Korupsi; Pemerintahan Daerah; Desentralisasi
DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.813 Received : Januari 2020 Accepted : Februari 2020 Published : Februari 2020 Copyright Notice :
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. 1 Hal tersebut merupakan sebuah kenyataan bahwa konsensus para founding fathers bangsa ini menentukan Indonesia ialah negara kesatuan. Oleh karenanya tidak dapat dipungkiri hal itu membawa konsekuensi bahwa negara ini tidak mempunyai daerah di dalam lingkungannya. Pemerintah pusat ialah satu-satunya pemegang kekuasaan pemerintahan.
Sebelum era Reformasi nuansa politik cenderung monolitik sentralistik dan pemerintah pada saat itu mempunyai otoritas atau kewenangan tertinggi pada seluruh aspek penyelenggaran pemerintahan, sehingga yang terjadi adalah pemerintahan yang sentralistik dan terpusat. Oleh karena itu diharapkan suatu konsep yang mampu mendobrak model pemerintahan yang sentralistik serta terpusatnya suatu pemerintahan yang menyebabkan program-program pemerintah sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Saat ini melalui sebuah gerakan moral tahun 1998 yang dilakukan oleh seluruh elemen bangsa, maka diterapkannya suatu konsep yang dinamakan “desentralisasi” dengan tujuan menghilangkan arogansi pemerintahan yang monolitik sentralistik dan keotoriteran. Semangat Reformasi ini tertuang dalam konsep desentralisasi yang telah termuat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah. Dari paket kebijakan inilah muncul istilah otonomi daerah yang menjadi sebuah keharusan pemerintah pusat memberikan separuh kekuasaannya kepada daerah sesuai aturan yang berlaku untuk mengatur sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah pusat.
1 Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Dasar 1945’, 4.1 (1945), 1–12.
Bima Guntara
Dengan itu maka diharapkan masyarakat akan lebih dimanfaatkan dan dikaryakan serta turut berpartisipasi dalam proses kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Namun ternyata di era reformasi inilah semangat untuk perubahan dengan diberlakukannya konsep otonomi daerah, maka lahir juga apa yang kita sebut desentralisasi korupsi. Istilah tersebut muncul dengan alasan banyaknya praktik korupsi di pemerintahan daerah. Berdasarkan laporan dan jejak rekam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2003-2019 terdapat 121 kepala daerah yang kedapatan melakukan praktik korupsi dengan 139 perkara: 2
Melihat data tersebut sungguh sangat disayangkan hal tersebut dapat terjadi ditengah- tengah semangat dan cita-cita reformasi berharap akan ada perbaikan disegala aspek penyelenggaraan negara, namun masalah itu tidak dapat kita lihat dari satu sudut pandang, akan tetapi terdapat pekerjaan rumah yang lebih besar menjadi akar penyebab menjamurnya penyakit korupsi yang terjangkit pada abdi negara di daerah. Faktor pendorong terjadinya praktik korupsi tersebut menurut teori Robert Klitgaard ialah karena kekuatan monopoli si penguasa ( monopoly of power ), lalu didorong dengan kekuasaan yang digunakannya ( discretion of official ), serta tidak ada controlling yang cukup ( minus accountability ). 3 Maka
2 ‘Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul “Litbang Kompas: Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur”,
Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/12/09/14424681/Litbang-Kom’.
3 Bambang Waluyo, ‘Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bambang Waluyo Kejaksaan Agung Republik Indonesia Email’, Jurnal Yuridis, 1.2 (2014), 169–82.
dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya korupsi tidak terlepas dari adanya kekuasaan dan minimnya pengawasan.
Memang secara umum desentralisasi mampu mendorong munculnya berbagai inovasi dan kreativitas bagi kepala daerah untuk memajukan daerahnya, akan tetapi tidak dapat dipungkiri desentralisasi juga menimbulkan masalah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah salah satunya ialah penyalahgunaan penggunaan anggaran yang berpotensi terjadinya korupsi. Ketika adanya kesadaran dari aparatur negara akan bahaya korupsi maka akan sangat membawa dampak positif yang masif bagi bangsa dan negara. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak jujur, busuk, dan rakus yang berkaitan dengan keuangan.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat sebuah fenomena tersebut sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tren korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah dalam era desentralisasi, faktor penyebab terjadinya korupsi di era desentralisasi, serta strategi pemberantasan korupsi dalam era desentralisasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Penulisan penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan referensi yang mendukung penulisan ini serta dengan teknik analisis deskriptif untuk melihat lahirnya desentralisasi dan tren korupsi di daerah serta faktor penyebab terjadinya praktik korupsi di daerah, sehingga diketahui cara atau strategi pemberantasan praktik korupsi. Analisis dikaitkan kepada data lembaga yang paling banyak melakukan praktik korupsi serta fenomena banyaknya keterlibatan para aparatur negara di daerah dalam kasus korupsi.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. Esensi Korupsi
Tidak dapat dipungkiri membahas korupsi melekat dengan sejarah bangsa ini, sejak lahirnya negara ini hingga terjadinya sebuah gerakan moral menuntut cita-cita dan semangat perubahan yang dikenal dengan reformasi, maka telah dicermati terkait praktik korupsi yang secara terstruktur, sistematis, dan masif telah menentukan arah perjalanan bangsa Indonesia. Pemberitaan korupsi selalu menjadi tontonan kelas satu dan selalu hangat untuk diperbincangkan, karena realita memperlihatkan kepada kita semua bahwa semakin banyaknya pejabat publik yang tersangkut kasus korupsi. Oleh karenanya di Indonesia korupsi di kategorikan sebagai extraordinary crime , sehingga munculah sebuah public judgement bahwa korupsi di Indonesia ialah manifestasi budaya bangsa. Berbagai macam cara telah dilakukan untuk memberantas penyakit yang menggerogoti moral maupun materil
bangsa ini, namun hingga kini hasilnya belum sesuai dengan apa yang diimpikan oleh bangsa Indonesia.
John Emerich Edward Dalberg Acton mengemukakan pertama kali istilah dari “korupsi”, yaitu “The power tends to corrupt, absolute power, corrupts absolutely” (Kekuasaan mengarah korupsi, kekuasaan sepenuhnya berakibat yang sepenuhnya pula). 4 Merujuk konsep Transparency International , maka Asian Development Bank menjelaskan bahwa korupsi itu perilaku melakukan perbuatan melanggar aturan dengan niat untuk mengeruk pundi-pundi atau merayu orang lain untuk melakukan serupa dengannya menggunakan kedudukan yang dimilikinya. 5 Sedangkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan korupsi dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukannya. 6
Berdasarkan penjelasan diatas, setidaknya didapati tiga point tentang korupsi, yaitu: Pertama, pelaku praktik korupsi cenderung orang yang memiliki kekuasaan. Kedua, bermaksut untuk mengeruk pundi-pundi atau merayu orang lain untuk melakukan serupa dengannya. Ketiga , cara yang digunakan dengan menyalahgunakan kedudukannya.
Melihat kedudukan aktor korupsi, bisa saja nilai di dalamnya kecil "uang persenan" yang diberikan sebagai bentuk rasa thanks yang disebut dengan "smiling money", tetapi bisa juga sebagai jasa layanan yang diberikan atau disebut juga "crying money". Selain itu ada pula aktor korupsi yang meminta sogokan atas tindakan menyalahgunakan kekuasaannya. Semua dilakukan dengan dalih "untuk kepentingan umum," seperti, kegiatan kemanusiaan. Kekuasaan dan kedudukan yang seharusnya untuk digunakan dengan tujuan dan demi kepentingan umum, malah disalahartikan dengan sesuatu di luar janjinya sebagai abdi negara dan dilakukan dengan kesewenangan ( discretion ).
Sehingga nilai uang atau barang yang terlibat dalam praktik korupsi tidak mempengaruhi hakekat dari permasalahan terkait korupsi, bahwasannya kekuasaan yang melekat dengan kedudukan dan seharusnya di fungsikan sebagai kepentingan umum namun diselewengkan dengan niat lain menurut ukuran dan kesewenangannya pribadi ( abuse of power ). Sehingga yang terjadi hilanglah garis pemisah antara "kepentingan umum" dengan
4 Andi Hamzah, ‘Korupsi Dan Pengelolaan Proyek Pembangunan’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 1983 <Https://Doi.Org/10.21143/Jhp.Vol13.No6.999>.
5 Asian Development Bank, Anticorruption and Integrity , 2010.
6 Pemerintah RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi’, Igarss 2014 , 2014 <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.
"kepentingan pribadi" dan lahirlah yang dikenal dengan konflik kepentingan ( conflict of interest ). Disinilah terbentuk yang dinamakan esensi korupsi.

## 3.2. Desentralisasi Di Indonesia
Mengkaji dan membahas mengenai konsep desentralisasi tentu tidak dapat dipisahkan dengan penerapan sentralisasi dalam pelaksanaan di segala aspek pemerintahan. Pada dasarnya proses pelaksanaan pemerintahan selalu berkenaan dengan “delegation of authority and responsibility” sehingga menjadi parameter sejauh mana struktur yang berada dibawahnya diberikan serta memiliki wewenang dalam proses pembuatan kebijakan dan tentunya pengambilan keputusan. 7
Desentralisasi merupakan pemberian kewenangan sesuai aturan yang ada dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi kepada institusi atau pejabat dibawahnya sehingga yang diberikan kewenangan itu dapat bertindak atas nama institusi ataupun mengatasnamakan diri dalam hal tertentu. Kemudian pada Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”. 8
Sehingga menjadi konsekuensi logis bahwa paket regulasi desentralisasi yaitu terciptanya daerah otonom yang merupakan kumpulan masyarakat yang memiliki wilayah, dan mempunyai kewenangan untuk mengurus wilayah itu sendiri dalam balutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tentu kita semua menolak lupa sejarah kelam bangsa ini bahwasannya pernah berkembang dan diberlakukannya dua jenis pemerintahan yaitu sentralistik dan otoriter di era Orde Baru. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat pelaksanaan dua jenis pemerintahan tersebut, hal ini membuat masyarakat terkekang dalam proses jalannya demokrasi di negara ini karena membuat si penguasa memiliki power dan menentukan jalannya pemerintahan ketimbang pelaksanaan sistem itu sendiri. 9 Namun melalui sebuah gerakan moral dari bangsa ini maka rezim yang telah berkuasa lebih dari tiga dekade akhirnya tumbang, tepat pertengahan 1998. Peristiwa bersejarah inilah yang kita kenal
7 Diponegoro L A W Journal and others, ‘Diponegoro Law Journal’, 6 (2017), 1–13.
8 Pemerintah Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah’, Kementerian Sekretariat Negara RI , 2014 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
9 Muhammad Noor, Memahami Desentralisasi Indonesia (UNDP) , 2012.
Bima Guntara
dengan reformasi tentunya bertujuan mengganti sifat pemerintahan yang otoriter dengan pemerintahan yang lebih demokratis serta sistem pemerintahan sentralistik ke desentralisasi.
Istilah desentralisasi telah dikemukakan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bahwa istilah tersebut lahir dari pola pikir Moh. Yamin yang menyebutkan Pembagian urusan kenegaraan di Indonesia dijalankan melalui desentralisasi dan anti federalisme. 10 Selain itu beliau juga membedakan dua jenis pemerintahan, yaitu pemerintahan atasan untuk pusat dan bawahan untuk desa atau setingkatnya dan di antara keduanya ada pemerintahan tengahan.
Pada dasarnya desentralisasi merupakan hal yang penting dalam suatu pemerintahan karena desentralisasi mampu memajukan daerah dengan sebuah regulasi yang dibuat dengan cara memberikan kewenangan lebih kepada pejabat di daerah karena dia lebih peka terhadap daerah atau kearifan lokal setempat. Akan tetapi di awal masa kemerdekaan desentralisasi lebih menitikberatkan pembagian pekerjaan pemerintahan secara adil dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan. Justru di era Reformasi inilah desentralisasi disiapkan sebagai senjata pamungkas untuk membumihanguskan otoritarianisme yang berlangsung di rezim Orde Baru.
Realitas memperlihatkan kepada kita bahwa pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia sejak 17 Agustus 1945 sampai saat ini mengalami perubahan tidak menentu, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan politik si penguasa. Aturan terkait pemerintah daerah terus berganti di setiap rezim penguasa dengan dalil demi terwujudnya pemerintah daerah yang terbebas dari korupsi. Namun nyatanya, keinginan itu hanya seperti mimpi di siang bolong melihat banyaknya pejabat daerah yang tersangkut korupsi.

## 3.3. Tren Korupsi Di Daerah
Tidak dapat dipungkiri bahwa maraknya korupsi di daerah akhir-akhir ini menjadi perhatian kita bersama, pasalnya kita sebagai rakyat menitipkan amanah besar kepada mereka melalui kontestasi lima tahunan sebagai penyambung lidah rakyat dengan dalil agar terciptanya kesejahteraan di dalam kehidupan bangsa ini. Penyakit yang mengidap para pejabat publik ini seakan menjadi sebuah penyakit turunan yang mata rantainya sulit untuk diputus. Berbagai macam formula sudah dilakukan agar terbebasnya negara yang kita cintai ini dari korupsi, namun semua terlihat sia-sia saja melihat semakin banyaknya yang tersangkut korupsi mulai dari aparatur sipil negara bergolongan rendah sampai yang bergolongan tinggi. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk sama-sama
10 Noor.
memeranginya, sehingga apa yang menjadi cita-cita para founding fathers yang tertulis dalam konstitusi kita dapat terwujud.
Dari hasil pemetaan korupsi berdasarkan lembaga tempat terjadinya korupsi, dalam Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018 yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terlihat bahwa pemerintah daerah menempati posisi teratas dari jumlah kasus yang menjeratnya: 11
Tabel 1. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga No Lembaga Jumlah Kasus Nilai Kerugian Negara Nilai Suap 1 Pemerintah Kabupaten 170 Rp 833 miliar Rp 23,5 miliar 2 Pemerintah Desa 104 Rp 1,2 triliun Rp 80 juta 3 Pemerintah Kota 48 Rp 122 miliar Rp 4,3 miliar 4 Pemerintah Provinsi 20 Rp 7,9 miliar Rp 66,7 miliar 5 BUMN 19 Rp 3,1 triliun Rp 500 juta 6 BUMD 15 Rp 179 miliar - 7 Kementerian 15 Rp 58 miliar Rp 19,8 miliar 8 DPRD 12 Rp 38 miliar Rp 400 juta 9 Sekolah 11 Rp 7,5 miliar - 10 Rumah Sakit 8 Rp 8,7 miliar - 11 Lembaga Pemerintah Non Kementerian 8 Rp 4,9 miliar Rp 32,4 juta 12 Badan/Lembaga Negara 7 Rp 33,6 miliar Rp 12,3 miliar 13 Organisasi 4 Rp 2 miliar - 14 Pengadilan 4 - Rp 5,7 miliar 15 Koperasi 3 Rp 6,4 miliar - 16 DPR 2 - Rp 500 juta 17 Kejaksaan 1 - - 18 Kepolisian 1 - - 19 Universitas 1 Rp 14 miliar - 20 Lembaga Pemasyarakatan 1 Rp 300 juta - TOTAL 454 Rp 5,6 triliun Rp 134 miliar
Dari tabel diatas penyakit korupsi menjangkit seluruh lembaga negara baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dalam ranah eksekutif, praktik korupsi didominasi melibatkan aparatur di pemerintah daerah, yakni pemerintah kabupaten, pemerintah desa, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi. Setidaknya ada 2 (dua) variabel penyebab banyaknya kasus praktik korupsi di daerah. Pertama , minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawal dan
11 Wana Alamsyah, Lais Abid, and Agus Sunaryanto, ‘Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018’, 2018, 1–33.
Bima Guntara
melaporkan dugaan kasus korupsi yang terjadi di daerah ke aparat penegak hukum. Kedua , kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam menjalankan tupoksinya serta menegakkan aturan dalam proses jalannya penindakan kasus korupsi.
Hal itu melukiskan kepada kita semua bahwa penyakit ini telah terjangkit di segala lini pemerintahan. Banyaknya praktik korupsi di daerah menunjukkan kepada bangsa ini bahwa otonomi daerah dalam hal ini desentralisasi menjadi persoalan utama untuk terwujudnya pemerintahan yang terbebas dari penyakit turunan yang tak kunjung sembuh. Fenomena itu berpotensi lahirnya regulasi yang koruptif sehingga para aparatur pemerintah daerah mempunyai peluang untuk mengeruk uang rakyat dengan adanya aturan yang dibuatnya sendiri.

## 3.4. Penyebab Desentralisasi Korupsi
Kesalahan dalam penerapan desentralisasi yang hanya sekedar pelimpahan kewenangan untuk membuat regulasi dan pengaturan anggaran kepada pemerintah daerah kenyataanya hanya menimbulkan dominasi kekuasaan para elit lokal. Monopoli kekuasaan menyusun regulasi dan mengatur anggaran membuka jalan para elit dan atau politisi lokal untuk mengelola kekayaan yang dimiliki daerah sehingga hal tersebut rawan terhadap korupsi.
Penyebab lahirnya desentralisasi korupsi dalam penerapan otonomi daerah, setidaknya ada 3 (tiga) faktor yaitu Pertama , pelimpahan kewenangan dalam penerapan otonomi daerah hanya bersifat administratif, tanpa adanya pembagian kewenangan kepada masyarakat dalam hal penentuan regulasi yang dibuat sesuai dengan amanat demokrasi yaitu adanya partisipasi masyarakat. Sehingga penerapan desentralisasi terkesan memberikan celah kepada elit lokal untuk mengelola kekayaan yang dimiliki daerah sehingga hal tersebut rawan terhadap korupsi. Kedua, Tidak adanya alat atau institusi yang dimiliki negara untuk mengawasi secara pasti dan efektif terhadap penyimpangan yang terjadi di daerah karena hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah hanya bersifat fungsional atau sekedar kekuasaan memberi policy guidance kepada pemerintah daerah. Ketiga , gagalnya para wakil rakyat di daerah (legislatif) dalam mengemban tupoksinya sebagai lembaga kontrol, dan yang ada hanyalah sebuah kongkalikong pemerintah daerah dengan DPRD, maka pengawasan jalannya pemerintahan di daerah tidak berjalan sesuai mekanisme yang ada. Selain itu partisipasi masyarakat sebagai alat kontrol pun dari kalangan civil society jauh dari apa yang diharapkan.
Melihat fenomena korupsi massal di Indonesia yang bersamaan dengan diterapkannya konsep desentralisasi maka tentu tidak dapat dipisahkan dengan model birokrasi patrimonial
di Indonesia sehingga praktik korupsi yang melibatkan aparat birokrasi terus terjadi. Budaya berfikir kritis tentu tidak akan lahir bila kultur patrimonial masih di praktekkan dalam birokrasi di negara ini. Hal itu dapat dilihat sejak rezim Orde Baru, birokrasi hanya dijadikan sebagai alat legitimasi untuk mengkontrol keakraban dan kehangatan berwarga negara sebagai makhluk sosial dan politik. 12 Politisasi birokrasi memang dibentuk sebagai lumbung suara pada saat pemilihan umum serta berguna untuk memastikan loyalitas “ideologi” birokrasi pada si penguasa. Kemunculan desentralisasi pun tidak banyak mengubah watak, perspektif, dan orientasi birokrasi untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya membuat praktek korupsi tumbuh subur.
Setidaknya terdapat dua pola praktik korupsi yang melibatkan Kepala Daerah, yaitu 13 Pertama , kepala daerah yang terlibat korupsi, memperlihatkan bahwasannya ada gejala korupsi birokratis karena mengingat kekuasaannya sebagai kepala daerah yang memunculkan kesempatan untuk melakukan penyelewengan dan kadang kala melibatkan bawahannya sebagai susunan hierarki birokrasi. Kedua , korupsi yang melibatkan kepala daerah merupakan korupsi kolaboratif yang timbul atas prakarsa beberapa pihak demi melanggengkan kedudukan mengingat tupoksi dari masing-masing pihak. Korupsi kolaboratif lahir ketika ada power yang seimbang antara eksekutif sebagai pihak yang diawasi dalam hal ini kepala daerah dengan legislatif sebagai pihak yang mengawasi dalam hal ini DPRD.

## 3.5. Strategi Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan Daerah Dalam Era Desentralisasi
Realitas kontemporer memperlihatkan kepada kita semua bahwasannya korupsi sudah menjadi penyakit kronis dan menular di bangsa ini, tentu harus ada sebuah formula atau strategi yang ampuh untuk mengobati penyakit yang menjangkit para aparatur pemerintah di daerah. United Nations membuat sebuah konsep yang disebut dengan “The Global Program Againts Corruption” dalam bentuk United Nations Anti Corruption Toolkit : 14

## 3.5.1. Pembentukan Lembaga Anti Korupsi
Diperlukan sebuah lembaga yang berintegritas dan mandiri yang memiliki tupoksi secara khusus dalam hal memberantas korupsi, maka diharapkan penyebaran virus korupsi ini tidak semakin menyebar dan menggerogoti sendi-sendi kehidupan di negara ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang dibuat
12 Edward Aspinall, Greg Fealy, and Institute of Southeast Asian Studies., ‘Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation’, Indonesia Update Series , 2003.
13 Alamsyah, Abid, and Sunaryanto.
14 UNODC, ‘The Global Programme against Corruption Un Anti-Corruption Toolkit 2 Nd Edition, Vienna’, 2004.
Bima Guntara
yang lahir melalui semangat reformasi yang mengimpikan negara ini bebas dari praktik korupsi. KPK harus mampu menjawab semua harapan yang dimiliki oleh bangsa ini dengan fungsi supervisi yang dimilikinya. Selain itu di butuhkan profesionalisme para aparat penegak hukum lain mulai dari tingkat penyidikan hingga sampai proses pemidanaan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan sesuai tupoksi yang melekat kepadanya.
3.5.2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
Membuat sebuah regulasi yang mengharuskan aparatur negara untuk melaporkan harta kekayaan mereka punya baik ketika dan selesai menjabat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi untuk memantau tingkat kewajaran kekayaan yang dimilikinya. Dalam hal pengadaan barang dan jasa baik di tingkat pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dilakukan melalui lelang atau penawaran secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya dan hasil proses pelelangan tersebut .
3.5.3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Public awareness serta kepedulian masyarakat akan bahaya latennya virus korupsi, maka dirasa perlu dilakukannya campaign dalam bentuk sosialisasi, diseminasi di ruang publik, ataupun terobosan-terobosan lain yang dapat dilakukan di media online. Selain itu perlu diciptakan sebuah tempat atau sarana bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat merasa ikut dilibatkan atau diberdayakan dalam menghadapi kejahatan luar biasa ini. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak dapat dipandang sebelah mata, karena ia memiliki fungsi melakukan check and balance atas perilaku pejabat publik, contohnya Indonesian Corruption Watch (ICW).
3.5.4. Pengembangan dan Pembuatan berbagai Instrumen Hukum yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Adanya sebuah regulasi sebuah paket instrumen hukum yang ampuh untuk membumihanguskan praktik korupsi di negeri ini seperti, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Perlindungan saksi dan Korban. Selain itu diperlukannya instrumen Kode Etik atau code of conduct yang diperuntukkan bagi semua aparatur negara baik ditingkat legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
3.5.5. Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi
Lahirnya sebuah Gerakan Anti Korupsi di masyarakat dalam rangka menumbuhkan budaya dan sikap antipatik terhadap korupsi dengan harapan dapat mematikan virus korupsi yang mewabah di negeri ini. Gerakan ini harus melibatkan seluruh komponen bangsa, di sinilah peran mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa menjadi penting dan sangat diharapkan untuk keberlangsungan bangsa ini. Penanaman nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan kepada mahasiswa menjadi penting demi terwujudnya perilaku anti koruptif. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa dapat dilakukan dengan melakukan campaign dalam bentuk sosialisasi, diseminasi di ruang publik, ataupun terobosan-terobosan lain yang dapat dilakukan di media online.

## 4. KESIMPULAN
Sudah seharusnya desentralisasi menjadi suatu pedoman dalam melaksanakan pemerintahan di Indonesia sesuai dengan semangat dan amanat Reformasi yang diharapkan oleh bangsa ini, namun ternyata harapan itu hanya sekedar angan belaka karena justru dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia hanya sebagai corong untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang. Kemunculan raja-raja kecil di daerah otonom membuat sebagian dari mereka memanfaatkan sebagai ladang pengeruk uang dengan memanfaatkan sumber daya dan konstelasi politik lokal. Sehingga ini menjadi preseden buruk bagi rakyat yang berakibat pasifnya masyarakat terhadap demokrasi karena selalu dijejali oleh pemberitaan tentang korupsi yang terjadi di daerah. Tentu hal ini tidak sejalan dan mencoreng semangat reformasi yang sarat akan perubahan khusunya dalam hal pelaksanaan desentralisasi.
Penyebab lahirnya desentralisasi korupsi dalam penerapan otonomi daerah, setidaknya ada 3 (tiga) faktor yaitu Pertama , pelimpahan kewenangan dalam penerapan otonomi daerah hanya bersifat administratif, tanpa adanya pembagian kewenangan kepada masyarakat dalam hal penentuan regulasi yang dibuat sesuai dengan amanat demokrasi yaitu adanya partisipasi masyarakat. Sehingga penerapan desentralisasi terkesan memberikan celah kepada elit lokal untuk mengelola kekayaan yang dimiliki daerah sehingga hal tersebut rawan terhadap korupsi. Kedua, Tidak adanya alat atau institusi yang dimiliki negara untuk mengawasi secara pasti dan efektif terhadap penyimpangan yang terjadi di daerah karena hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah hanya bersifat fungsional atau sekedar kekuasaan memberi policy guidance kepada pemerintah daerah. Ketiga , gagalnya para wakil
Bima Guntara
rakyat di daerah (legislatif) dalam mengemban tupoksinya sebagai lembaga kontrol, dan yang ada hanyalah sebuah kongkalikong pemerintah daerah dengan DPRD, maka pengawasan jalannya pemerintahan di daerah tidak berjalan sesuai mekanisme yang ada. Selain itu partisipasi masyarakat sebagai alat kontrol pun dari kalangan civil society jauh dari apa yang diharapkan.
Dapat dilihat pula berdasarkan apa yang telah di uraikan sebelumnya bahwa modus tindak pidana korupsi di daerah semakin menjalar dan beragam dan telah menjangkit seluruh lembaga negara baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu berdasarkan data pemetaan sektor dan lembaga ternyata tren korupsi didaerah menempati posisi teratas, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama seluruh stakeholder yang ada di bangsa ini untuk memberantas penyakit turunan yang tak kunjung sembuh.

## 5. REFERENSI
Alamsyah, Wana, Lais Abid, and Agus Sunaryanto, ‘Laporan Tren Penindakan Kasus
Korupsi Tahun 2018’, 2018, 1–33
Asian Development Bank, Anticorruption and Integrity , 2010
Aspinall, Edward, Greg Fealy, and Institute of Southeast Asian Studies., ‘Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation’, Indonesia Update Series , 2003
Hamzah, Andi, ‘KORUPSI DAN PENGELOLAAN PROYEK PEMBANGUNAN’, Jurnal Hukum & Pembangunan , 1983 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.999>
Journal, Diponegoro L A W, Melalui Dunia, Maya Studi, Kasus Liberty, Maria Minerva Kainama, Nuswantoro Dwi Warno, and others, ‘Diponegoro Law Journal’, 6 (2017), 1– 13
‘Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul “Litbang Kompas: Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur”,
Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/12/09/14424681/Litbang-Kom’
Noor, Muhammad, Memahami Desentralisasi Indonesia (UNDP) , 2012
Pemerintah Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah’, Kementerian Sekretariat Negara RI , 2014 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
Pemerintah RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi’, Igarss 2014 , 2014 <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Dasar 1945’, 4 (1945), 1–12
UNODC, ‘The Global Programme against Corruption Un Anti-Corruption Toolkit 2 Nd Edition, Vienna’, 2004
Waluyo, Bambang, ‘OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Bambang Waluyo Kejaksaan Agung Republik Indonesia Email’, Jurnal Yuridis , 1 (2014), 169–82