## Perkembangan Pemikiran Hukum Usia Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Kebijakan Pemerintah
Elly Lestari 1 , Oyo Sunaryo Mukhlas 2 , Siah Khosyi’ah 3
1,2,3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email: ellylestari275@gmail.com
Received: September 21, 2023; In Revised: November 19, 2023; Accepted: December 22, 2023

## Abstrak
Perkembangan  pemikiran  hukum  terkait  usia  perkawinan  di  Indonesia  berawal  dari  adanya  aturan  dalam KUHPerdata yang mengatur usia perkawinan minimal 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun Perempuan, lalu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa batas usia perkawinan adalah 19 tahun laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan, lalu dalam kompilasi hukum islam sama dengan Undang-Undang Nomor 1 dan yang terbaru adalah  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  yaitu  batas  usia  perkawinan  adalah  19  tahun  baik  bagi laki-laki  maupun  Perempuan.  Kemudian  terdapat  konsep  maqashid  syariah  dalam  hukum  islam,  maka  perlau dianalisis sejauh mana batas usia perkawinan tersebut dapat mencapai maqashid syariah. Dari hasil pembahasan didapatkan  bahwa  batas  usia  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  yang  membatasi  19 tahun untuk laki-laki dan Perempuan sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip maqashid syariah.
Kata Kunci : Maqashid Syariah, Perkembangan Pemikiran, Usia Perkawinan.

## Abstract
The  development  of  legal  thinking  regarding  the  age  of  marriage  in  Indonesia  began  with  the  existence  of regulations in the Civil Code which regulates the minimum marriage age of 18 years for men and 15 years for women, then regulated in the Marriage Law that the marriage age limit is 19 years for men and 16 years. for women, then in the compilation of Islamic law it is the same as Law no. 1 and the most recent is in Law no. 16 of 2019,  namely  the  age  limit  for  marriage  is  19  years  for  both  men  and  women.  Then,  there  is  the  concept  of maqashid  sharia  in  Islamic  law,  so  it  is  necessary  to  analyze  the  extent  to  which  the  marriage  age  limit  can reach maqashid sharia. From the results of the discussion, it was found that the age limit for marriage in Law no. 16 of 2019 which limits 19 years for men and women can be said to fulfill the principles of maqashid sharia.
Keywords: Maqashid Sharia, Depelopment of Legal Thingking, Regarding the Age  Marriage.

## Pendahuluan
Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci dari seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi  suami  dan  istri  dengan  tujuan  hidup  bersama  dengan  tentram  membina  rumah tangga. Perkawinan ini karena terbentuk dari dua individu yang saling meyakinkan satu sama lain, maka berhubungan pula usia dari kedua individu tersebut. Usia calon pengantin laki-laki dan  perempuan  yang  dirasakan  ideal  untuk  melakukan  perkawinan  tersebut  memiliki  sisi pengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangganya.
Perkawinan  yang  terdiri  seorang  pria  sebagai  calon  suami  dan  seorang  perempuan sebagai  calon  istri  memiliki  syarat  ketentuan  diantara  usia  kedua  mempelai.  Adapun  dalam undang-undang  perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia,  telah  diatur  batasan  usia  yang  harus dipenuhi  oleh  seseorang  yang  akan  melakasanakan  perkawinan.  Undang-undang  diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat undang-undang  itu  sendiri  demi  kemaslahatan  rakyat  yang  sesuai  sosio-kultur  Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hukum harus dapat membaca situasi masyarakat yang dalam hal ini  menjadi  obyek  daripada  hukum  dan  sendi-sendi  hukum  antara  lain  memperhatikan kemaslahatan,  keadilan  dan  tidak  membebani  pengguna  hukum  tersebut  (As-Shiddieqy, 1989).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyebutkan  batas  usia  nikah  baik  bagi laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun. Batas usia nikah adalah suatu batasan minimal usia yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara untuk dapat memberikan legalitas  seseorang  dalam  melangsungkan  perkawinan  atau  pernikahan.  Batasan  ini  dibuat berdasarkan  dengan  adat  istiadat  di  suatu  negara  dalam  hal  kelayakan  atau  kepatutan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Setiap negara berbeda dalam menentukan batas usia nikah, ada juga yang sama dalam menentukan batas usia nikah dan ada juga yang sama sekali tidak membuat aturan tentang Batasan usia nikah.
Adanya Undang-Undang Perkawinan terbaru itu mengisyaratkan terkait perkembangan pemikiran hukum keluarga terutama dalam hal batas usia nikah. Maka dalam artikel  ini  akan  dibahas  tentang  perkembangan  pemikiran  hukum  terkait  batas  usia  nikah, baik dalam hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam.
Penelitian terdahulu  terkait perkembangan pemikiran hukum  usia perkawinan adalah penelitian  dari  Ummu  Aemanah  (2023)  yang  berjudul  “ Perkembangan  Pemikiran  Hukum Keluarga  tentang  Usia  Perkawinan ”  yang  memaparkan  perkembangan  hukum  keluarga tentang  usia  perkawinan  dengan  menggunakan  hukum  progresif  sebagai  alat  penelitiannya. Berbeda dengan artikel ini yang menggunakan maqashid syariah sebagai alat penelitiannya.

## Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Metode  pengumpulan  data  dengan  studi pustaka dengan mencari  data primer berupa  KUHPerdata,  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  Undang-Undang  No.  16  tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, data sekunder berupa buku-buku fikih perkawinan, data tersier berupa kamus. Data tersebut selanjutnya dipilih, direduksi dan dianalisis sehingga dapat mengeluarkan hasil analisis.

## Hasil dan Pembahasan

## Usia Perkawinan dalam Islam
Usia  perkawinan  dalam  Islam  tidak  terpatok  pada  angka  tetapi  pada  tinngkat kematangan,  Al-Qur’an  mengisyaratkan  pentingnya  kematangan  usia  perkawinan  seperti dalam  ayat  berikut:  “ Dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk  kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai  memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya ” (Q.S. an-Nisa:6).
Ayat  tersebut,  meskipun  terkait  dengan  hak-hak  anak  yatim,  namun  secara  eksplisit menegaskan  usia  perkawinan,  dengan  lafal  “rusydan”  yaitu  kematangan  dalam  berfikir, berilmu,  dan  kemampuan  untuk  mengelola  harta.  Dengan  demikian,  al-Qur’an mengisyaratkan  adanya  usia  dewasa  dalam  pernikahan  yaitu  mereka  yang  telah  memiliki kematangan  dalam  berfikir,  berilmu,  dan  mengelola  harta,  karena  pernikahan  memerlukan kemampuan tersebut (Aisyah, 2021).
Hal  ini  senada  dengan  pendapat  al-qurtubi  dalam  tafsir  ia  mendapat  wasiat  untuk memberikan  pembelajaran  atau  mendidik  kepada  anak  yatim  tersebut  untuk  mendapat  ilmu pengetahuan  dan  keahlian  serta  kemampuan  untuk  mengatur  kehidupan  dirinya  dengan
keluasan  ilmunya.  Dengan  pendidikan  dan  kedewasaan  cara  berfikir  diharapkan  bisa membelanjakan  harta  yg  dia  punya.  Kedewasaan  juga  menurutnya  bukan  hanya  kecerdasan intelektual  saja,  tetapi  kedewasaan  dalam  hal  umur.  Al-Qurtubi  mengambil  pendapat  dari Imam  Hambal  yaitu  umur  15  tahun  sudah  dewasa.  Disebabkan  karena  sudah  baligh, walaupun belum bermimpi.
Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan sama dengan pendapat Al-Qurtubi yaitu pentingnya Rudun  atau  kecerdasan  seseorang  anak  untuk  menunjukan  salah  satu  ciri  dari  kedewasaan. Sebab  dengan  kecerdasan  tersebut  mereka  bisa  mengelola  harta  kekayaan,  menjaga  dan menggunakan dengan cara yang benar. Walaupun demikian, berkaitan dengan umur, Wahbah Az-Zuhaili mengambil pendapat Imam syafi’i tentang batasan usia baligh berumur 15 tahun. Bukan  hanya  itu  belai  juga  mengambil  pendapat  dari  Abu  Hanifah  yang  memberikan toleransi umur cukup longgar yaitu 25 tahun baru bisa diberikan harta kekayaan anak yatim tersebut.  Namun  ada  tambahan  tentang  tidak  adanya  persyaratan  Rusydun  pada  dirinya. Artinya apakah dia sudah mempunyai  kemampuan atau belum berkaitan dengan kecerdasan dalam menggunakan harta kekayaan tidak menjadi suatu persoalan.
Sedangakan  Qurays  Shihab  lebih  memperkuat  pada  pendapat  Imam  Abu  Hanifah tentang usia 25 tahun sebagai  usia maksimal  untuk memberikan hak-hak harta kepada  anak yatim. Menurutnya usia tersebut tetap secara normal sudah mempengaruhi kepada pola pikir, kedewasaan dan juga perubahan pada psikologinya.
Lalu  Hadis  yang  seringkali  dijadikan  rujukan  praktek  pernikahan  anak  adalah Dari  ‘Aisyah  bahwa  Nabi  saw  menikahinya  ketika  berumur  6  tahun  dan  memulai  hidup bersama ketika usianya 9 tahun (HR. Bukhari)
Dalam hal  ini, riwayat  tersebut  mesti  dibaca dalam  perspektif sosiologis dan budaya masyarakat  Arab  saat  itu.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  riwayat  bahwa  ‘Aisyah dipersunting  Nabi  Muhammad  berdasarkan  perintah  Allah  yang  hadir  melalui  mimpi.  Nabi Muhammad mengisahkan mimpinya kepada ‘Aisyah “Diperlihatkan kepadaku tentang dirimu dalam mimpiku sebanyak 2 kali. Aku melihatmu pada sehelai sutra dan ia (malaikat) berkata kepadaku,  “inilah  istrimu,  maka  lihatlah,”  ternyata  perempuan  itu  adalah  dirimu,  lalu  aku mengatakan,  “jika  ini  memang  dari  Allah  maka  Dia  pasti  akan  menjadikan  hal  itu  terjadi” (HR. Bukhari).
Dalam kaitan ini juga perlu dicatat bahwa ‘Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi yang dipersunting  kala  gadis  dan  muda.  Pernikahan  dengan  ‘Aisyah  dimaksudkan  sebagai  cara untuk memelihara ilmu-ilmu Islam yang berkaitan dengan al-ahwal asy-yakhisyah karena apa yang  dilakukan  Nabi  bersama  ‘Aisyah  merupakan  sumber  keilmuan  Islam.  Tak  kalah pentingnya  juga  untuk  ditegaskan  bahwa  usia  pernikahan  itu  sangan  relatif  dari  satu masyarakat ke masyarakat lain, dari satu tempat ke tempat lain, dan dari satu waktu ke waktu lain.  Sungguhpun  demikian  jika  ini  dikaitkan  dengan  ‘Aisyah,  usia  mudanya  diimbangi dengan  kedewasaannya  sebagaimana  sering  dikatakan  ia  juga  lebih  dewasa  dari  umurnya karena faktor kepribadian dan keilmuan.
Mengkritisi  riwayat  tentang  pernikahan  tersebut,  menariknya  riwayat  hanya  berasal dari Hisyam bin Urwah sehingga hanya Hisyam sendirilah yang menceritakan usia ‘Aisyah saat  dinikahi  Nabi,  tidak  oleh  Abu  Hurairah  atau  Anas  bin  Malik.  Hisyam  pun  baru meriwayatkan  hadis  ini  pada  saat  di  Irak  ketika  usianya  memasuki  71  tahun.  Tentang Hisyam,  Ya’qub  bin  Syaibah  mengatakan,  “apa  yang  dituturkan  Hisyam  sangat  terpercaya, kecuali yang diceritakannya saat ia menetap di Irak.” Syaibah menambahkan bahwa Anas bin Malik  menolak  penuturan  Hisyam  yang  dilaporkan  ke  penduduk  Irak.  Menurut  para  ahli, tatkala usia Hisyam sudah lanjut ingatannya sangat menurun.
Dengan  demikian  riwayat  yang  menyebutkan  usia  pernikahan  ‘Aisyah  yang bersumber  dari  Hisyam  bin  ‘Urwah  patut  dikritisi  pula.  Hal  lainnya,  pernikahan  ‘Aisyah terjadi  pada  periode  Mekah.  Masa  tersebut  merupakan  masa  turunnya  ayat-ayat  yang menuntunkan  tentang  aqidah  dan  akhlak,  belum  memasuki  masa-masa tasyri’ yaitu,  masa dirumuskannya hukum-hukum far’iyyah ‘amaliyyah. Dengan demikian seandainya peristiwa pernikahan  ‘Aisyah  dengan  Nabi  Muhammad  ketika  ‘Aisyah  berusia  6  tahun  dan  mulai bergaul  di  usia  9  tahun  itu  adalah  fakta,  maka  tidak  dapat  dijadikan  landasan  penetapan hukum perkawinan (Aisyah, 2021).

## Perkembangan Usia Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Pada  awalnya tidak  ada  yang mengatur  mengenai  batasan  usia perkawinan, kemudian muncul  dalam  bentuk  baru  berupa  peraturan  yang  harus  disepakati  secara  nasional,  bahkan menjadi  syarat  perkawinan  menurut  negara.  Dalam  tataran  praktiknya  bahwa  batasan  usia perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  Indonesia  sudah  seharusnya  berlandaskan kemaslahatan bagi pelaku pernikahan dan juga bagi kepentingan negara secara luas.
Munculnya perbedaan pandangan para fuqaha mengenai batas usia pernikahan di mana mazhab  Syafi’i  dan  Hambali  berpendapat  bahwa  usia  ideal  dalam  pernikahan  ialah  15  tahun, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi  perempuan  dan  17  tahun  bagi  laki-laki,  lain  halnya  dengan  imam  Malik  berpendapat bahwa  usia  ideal  kedewasaan  yaitu  18  tahun  baik  bagi  laki-laki  maupun  perempuan (Musyarrafa, 2023).
Peraturan  Perundang-undangan  Indonesia  yang  mengatur  usia  perkawinan  adalah pertama pada saat adanya KUHPerdata karena Perkawinan adalah termasuk ke dalam hukum perdata.  Didalam  Pasal  29  KUHPerdata  usia  minimal  seorang  pria  dapat  menikah  adalah pada usia 18 tahun dan perempuan pada usia 15 tahun.
Lalu  pada  tahun  1974  disahkan  sebuah  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang Perkawinan  di  Indonesia  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan. Dalam  Undang-Undang  ini  disebut  bahwa  usia  minimal  seorang  pria  dapat  melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun dan untuk perempuan adalah 16 tahun.
Khusus  untuk  orang  Islam,  ada  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  didalamnya  juga mengatur tentang Perkawinan tetapi untuk hal batas usia pernikahan Kompilasi Hukum Islam mengacu  kepada  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Maka  batas  usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan.
Pada  awalnya  pengaturan  batas  usia  minimal  perkawinan  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  berbeda  antara  pria  dan  wanita  tidak  saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagai- mana  dijamin  dalam  Pasal  28B  ayat  (1)  UUD  1945,  melainkan  juga  telah  menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B  ayat  (2)  UUD  1945.  Dalam  hal  ini,  ketika  usia  minimal  perkawinan  bagi  wanita  lebih rendah  dibandingkan  pria,  maka  secara  hukum  wanita  dapat  lebih  cepat  untuk  membentuk keluarga.
Terjadinya perubahan batas usia pada UUP yang diubah oleh DPR dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, serta telah disahkan pada 14 Oktober 2019 pada UU Nomor 16 Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan selanjutnya  disebut  dengan  UUP  baru.  Pada  awalnya  batas  usia  tersebut  16  tahun  bagi perempuan berubah menjadi 19 tahun sama dengan batas usia laki-laki (Adawiyah, 2021).
Lalu  pada  tahun  2019,  Undang-undang  Perkawinan  dirubah  dengan  disahkannya Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Dalam  undang-undang  ini  diatur  usia  minimal  melakukan perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

## Analisis Maqashid Syariah Terhadap Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan
Syari'at  sebagai  hukum  taklifi  yang  harus  dijalankan  dan  tujuan  syari'at  membawa manusia  selalu  di  bawah  naungan  hukum.  Selain  itu  Imam  Al-Syathibi  juga  memiliki pandangan  bahwa  maqashid  Syariah  itu  harus  memelihara  lima  unsur  pokok  diantaranya: memelihara  agama,  memelihara  akal,  memelihara  keturunan,  memelihara  harta  dan memelihara jiwa.
Pada dasarnya, dalam fikih  konvensional  tidaklah ditemukan penetapan  batasan usia bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk  melangsungkan  perkawinan,  hal  ini  disebabkan  karena tidak  adanya  ayat-ayat  Al-Qur’an  ataupun  Hadist  yang  secara  jelas  dan  tegas  menyebutkan batas usia perkawinan tertentu, sehingga pada prinsipnya Islam memperbolehkan perkawinan pada semua tingkat usia termasuk dalam usia anak, dasarnya adalah tindakan Rasulullah yang menikahi  Aisyah  pada  umur  enam  tahun,  selain  itu  Rasulullah  juga  menikahkan  putrinya Ummu  Kalsum  dengan  Ali  pada  umur  belia,  demikian  juga  Abdullah  bin  Umar  yang menikahkan putrinya ketikah masih kecil, serta sahabat-sahabat lainnya.
Dalam sudut pandang yang berbeda, para ulama kontemporer jutru melihat kebolehan menikahi  anak dibawah umur yang didasarkan dari pemahaman yang literal  dan rigit  dalam menafsirkan  ayat-ayat  al-qur’an  dan  tindakan  Rasulullah,  yang  seharusnya  dipahami  lebih fleksibel.  Para  ulama  kontemporer  berpendapat  perkawinan  Rasulullah  dengan  Aisyah tidaklah bisa dijadikan patokan umum dengan alasan perkawinan tersebut merupakan sebuah perintah  Allah,  serta  Rasulullah  sendiri  tidak  mempunyai  niat  untuk  berumah  tangga  lagi setelah wafatnya Khadijah. Selain itu perkawinan tersebut mempunyai hikmah penting dalam dakwah  serta  pengembangan  ajaran  Islam  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  manusia khusunya  yang  berkaitan  dengan  masalah  kewanitaan.  Sehingga  Islam  pada  dasarnya  tidak melarang  secara  tegas  perkawinan  dibawah  umur  namun  juga  tidak  menganjurkan,  terlebih jika  dilaksanakan  tanpa  mengindahkan  dimensi-dimensi  fisik,  mental  dan  hak-hak  anak. Pernikahan  Rasulullah  dengan  Aisyah  lebih  diposisikan  sebagai  suatu  pengecualian  serta hikmah tertentu dibaliknya.
Mengenai  syarat  kedewasaan  ini  terdapat  hadist  yang  diriwayatkan  Abdullah  bin Mas’ud sebagai berikut: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan dan persiapan untuk kawin, maka menikahlah" (HR. Bukhori).
Hadist tersebut menyebutkan persyaratan untuk menikah, dimana kedua hal ini hanya dapat  dipenuhi  oleh  orang  dewasa.  Sebab  sebuah  perkawinan  akan  menimbulkan  hak  dan kewajiban antara suami istri, yang mengandung arti bahwa pemegang tanggungjawab untuk memenuhi  hak  dan  kewajiban  tersebut  sudah  harus  dewasa.  Maka  ditegakan  bahwa perkawinan  haruslah  dilakukan  oleh  pasangan  yang  sudah  dewasa,  akan  tetapi  kedewasaan itu sendiri memiliki akselerasi pencapaian yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan yang  dipengaruhi  oleh  faktor  budaya,  lingkungan,  tingkat  kecerdasan  suatu  komunitas,  dan lain sebagainya. Sehingga menentukan batasannnya dirasa cukup sulit.
Maka  jika  diuraikan  secara  rinci  terhadap  maqashid  Syariah  imam  Al-Syatibi didapatkan seperti berikut:

## 1. Memelihara jiwa ( Hifz an-Nafs )
Dengan dibatasinya usia perkawinan menjadi 19 tahun laki-laki dan perempuan maka akan menjaga jiwa karena dari segi biologis kedua mempelai sudah matang dan dari segi kedewasaan akan lebih menjaga keduanya, lalu anak yang dilahirkan akan lebih aman karena kedua orang tuanya sudah masuk fase lebih bertanggungjawab sehingga dengan dibatasinya usia tersebut maka akan menyelamatkan jiwa.
2. Memelihara akal ( Hifz al-Aql )
Dengan adanya pembatasan usia nikah menjadi 19 tahun maka akan memberikan rasa aman  terhadap  akal  dari  kedua  mempelai  karena  lebih  dewasa  dalam  menghadapi sesuatu permasalahan yang nanti akan timbul dari berumah tangga.
3. Memelihara keturunan ( Hifz al-Nasl )
Memelihara  keturunan  ini  menjadi  asal  utama  dalam  pembatasan  usia  nikah  karena dikhawatirkan jika mempelai masih kecil akan menjadi hambatan dalam meneruskan keturunan yang memang menjadi tujuan perkawinan itu sendiri, maka dengan adanya pembatasan  usia  nikah  menjadi  19  tahun  itu  hendak  menggapai  memelihara keturunan.
4. Memelihara harta ( Hifz al-mal )
Memlihara  harta  menjadi  tujuan  dari  adanya  pembatasan  usia  nikah,  karena  dengan adanya kedua mempelai cukup umur di umur 19 tahun maka laki-laki yang nantinya akan  menjadi  kepala  rumah  tangga  sudah  dapat  banyak  peluang  dalam  mencari nafkah, begitupun perempuan dengan usia 19 tahun bias membantu suaminya mencari nafkah keluarga juga sehingga memelihara harta akan terjaga.
5. Memelihara Agama ( Hifdz Din )
Pembatasan usia nikah menjadi 19 tahun juga dapat memelihara agama karena dengan generasi  agama  Islam  yang  kuat  dapat  menjadikan  agama  Islam  itu  pun  kuat  dan terpelihara,  maka  terpenuhi  juga  menjaga  agama  dengan  adanya  pembatasan  usia nikah dalam UU. No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

## Kesimpulan
Dalam  Islam,  usia  perkawinan  tidak  bergantung  terhadap  angka  usia  seseorang sehingga  siapapun  boleh  melakukan  pernikahan  dalam  usia  yang  dianggapnya  matang. Dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  terdapat  perubahan  yaitu  dalam KUHPerdata  usia  minimal  perkawinan  adalah  18  tahun  bagi  laki-laki  dan  15  tahun  bagi Perempuan,  lalu  dalam  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  usia  minimal  perkawinan  adalah 19  tahun  bagi  laki-laki  dan  16  tahun  bagi  Perempuan,  lalu  dalam  kompilasi  hukum  Islam sama  dengan  Undang-Undang  Perkawinan,  lalu  dalam  Undang-Undang  No.  16  tahun  2019 usia  minimal  perkawinan  adalah  19  tahun  baik  bagi  laki-laki  maupun  Perempuan. Sebagaimana  dalam  analisis  Maqashid  Syariah  bahwa  batas  usia  perkawinan  dalam  No.  16 tahun 2019 memiliki peranan dalam mencapai lima pokok maqashid syariah.

## Daftar Pustaka
Abror, K. (2017). Hukum Perkawinan dan Perceraian. Yogyakarta: Ladang Kata.
Adawiyah,  R.  (2021).  Analisis  Batas  Usia  Perkawinan  Pada  UU  No.  16  Tahun  2019  atas Perubahan  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (Studi  Terhadap  Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan). Hukum Islam , 21 (2),
256-278.
Aemanah,  U.  (2023).  Perkembangan  pemikiran  hukum  keluarga  tentang  usia perkawinan. Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia , 1 (11), 1305-1312.
Alam, S. (2006). Usia Ideal Untuk Kawin. Jakarta: Kencana Mas.
Ch, M. (2013). Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN  Maliki Press.
Hendrah,  N.  (2021).  Usia  Perkawinan  Perspektif  Maqashid  Syariah:Analisis  Terhadap Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia. Shautuna:  Jurnal  Mahasiswa Perbandingan Madzhab, 2 (2).
Hurlock, E. B. (1980). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Erlangga.
Kartono, K. (1996). Pengantar Metologi Riset Sosial. Bandung: Mandar  Maju.
Kartono, K. (1992). Psikologi Wanita: Gadis Remaja dan Wanita Dewasa. Bandung: Mandar Madu.
Mukhtar, K. (19939. Asas-asas Hukum Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang.
Musyarrafa,  N.  I.  (2023).  Batas  Usia  Pernikahan  dalam  Islam:  Analisa  Ulama  Madzhab terhadap  Batas  Usia  Nikah. Jurnal  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Madzhab, 1 (3), 703-722.
Santrock, J. W. (2002). Life Span Developmen. Jakarta: Erlangga.
Santrock, J. W. (2007). Remaja. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
Suryoprajogo, N. (2009). Kupas Tuntas Kesehatan Remaja. Yogyakarta: Diglossia Printika.
Syarifuddin, A. (2007). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Prenada Media.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Upton, P. (2012). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Erlangga.