## PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI HASIL PERTAMBANGAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 143/PDT.G/2014/PN. MDN)
Oleh:
Vio Astari 1) , Gio Vanny Listanio 2) , Susan Celine Chandra 3)
dan Muhammad Iqbal Tarigan 4)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2,3,4)
E-Mail :
vio.astarii@gmail.com 1) , vannylistanio@gmail.com 2) , susanceline14@gmail.com 3) , iqbaltigan@gmail.com 4)

## ABSTRACT
The form of the mining product sale and purchase agreement that is carried out by both the seller and the buyer is done in written from, namely the agreement made and agreed by both parties. This is intended to avoid things that are not desirable later on, so that the  agreement  can  be  used  as  evidence  to  clarify  the  rights  and  obligations  of  each party and to end an agreement between the two parties. The purpose of this study was to find  out  the  regulating  of  the  permit for  the  buying  and  selling  of  mining  products,  to find out the form of default in the sale and purchase agreement of mining products in the decision No.143 / Pdt.G / 2014 / PN. Mdn and to analyze the judge's judgment on the decision No.143 / Pdt.G / 2014 / PN. Mdn in resolving mining product disputes. The type  of  research  used  was  normative  law.  The  nature  of  the  research  was  descriptive. Data sources were obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis  applied  qualitative  approach.  The  results  of  the  research  showed  that  in  the form  of  default  in  the  mining  product  sale  and  purchase  agreement  in  addition  to  the issue of profit, it is also obligatory to provide a way out and land acquisition of plants to the mining site and bore road operating costs along with the costs of fostering local communities. This was stated in Decision No. 143 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn where after a  dispute  occurred,  the  settlement  was  carried  out  through  Medan  District  Court because it was not successfully resolved through a non-litigation process.
Keywords : Sale-Purchase Agreement, Dispute, Default
1. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang Perjanjian  jual  beli  lahir  pada saat tercapainya sepakat  mengenai barang  dan  harga.  Begitu  kedua  belah pihak  sudah  setuju  tentang  barang  dan harga  maka  lahirlah  perjanjian  jual  beli yang sah.
Wanprestasi atau tidak
dipenuhinya  dalam  sebuah  perjanjian
dapat  terjadi  baik  karena  disengaja maupun  tidak  disengaja  termasuk  dalam perjanjian  jual  beli.  Pihak  yang  tidak sengaja  wanprestasi  ini  dapat  terjadi karena  memang  tidak  mampu  untuk memenuhi  tersebut  atau  juga  karena terpaksa  untuk  tidak  melakukan  prestasi tersebut.
Terjadinya
wanprestasi mengakibatkan  pihak-pihak  dirugikan, apalagi  kalau  pihak  lain  tersebut  adalah
pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Wanprestasi  dapat  menimbulkan sengketa perdata antara para pihak dalam perjanjian. Penyelesaian
sengketa wanprestasi perjanjian juga dapat dilakukan melalui lemba extra judicial di luar  pengadilan  (arbitrase  atau  alternatif penyelesaian sengketa). Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan  sering  kali  dianggap  bertele- tele dan tidak memuaskan. Inefisiensi ini karena  proses  peradilan  sering  dianggap memakan  waktu  yang  panjang  ( time consuming )  dan  sifatnya  yang  terbuka untuk  umum  itu  menjadilan  proses peradilan merupakan
pertaruhan tersendiri  bagi  reputasi  perusahaan. Salah satu penyelesaian sengketa wanprestasi  melalui  perkara  pengadilan terdapat  dalam  putusan  pengadilan No.143/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
Dalam putusan  tersebut,  penggugat  (CV.  Wira Simpan  Sukses  Abadi)  telah  melakukan jual  beli  hasil  pertambangan  berupa bahan  galian  batuan  golongan  C  berupa batu  kerikil,  sertu,  koral  dan  pasir  kali. Tergugat I (Yopirman Sihotang) pemilik izin  usaha  pertambangan  di  atas  lahan yang  di  dalamnya  terkandung  komoditi bahan  galian  batuan  golongan  C  seluas 20.000.-  M2  (dua  puluh  ribu  meter persegi)  yang  terletak  di  Propinsi Sumatera  Utara,  Kabupaten  Langkat, Kecamatan  Selesai,  Dusun  I,  Desa Bekulap.
Penggugat  selaku  pihak  Kedua wajib  menyediakan  bahan  bakarnya,
Tergugat I juga berkewajiban menyediakan  jalan  keluar  masuk  dan melakukan  pembebasan  lahan  tumbuhan sampai  ke  lokasi  pertambangan  dan menanggung  biaya  operasional  jalan berikut  biaya  pembinaan  masyarakat setempat,  sedangkan  Penggugat  hanya membantu  penyiraman  sarana  jalan. Perwakilan  masyarakat  Desa  Bekulap menutup  jalan  yang  dilintasi  truk
pengangkut  galian  C  milik  Penggugat, dikarenakan Tergugat I maupun Tergugat  II (PT.Yorim) tidak membayar uang debu kepada perwakilan masyarakat  Desa  Bekulap  untuk  sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah).  Untuk  kelancaran  kegiatan pengangkutan  hasil  galian  C  tersebut penggugat  telah  mendahulukan  uang Penggugat  untuk  membayar  kepada masyarakat  Desa  Bekulap  sebagai  uang debu.  Undangan  Penggugat  tersebut tidak  dihiraukan  Tergugat  I  maupun Tergugat  II,  bahkan  semua  kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana disebut dalam surat
perjanjian  tidak  terlaksana,  perbuatan Tergugat  I  yang  tidak  memenuhi kesepakatan  dalam  Perjanjian  Jual  Beli Hasil  Pertambangan,  perbuatan  tersebut dapat  diklasifikasikan  sebagai  perbuatan wanprestasi (cidera janji). Akibat wanprestasinya Tergugat I kepada Penggugat, telah mengakibatkan kerugian  pada  Penggugat  baik  materil maupun  moril.  Kasus/sengketa  yang timbul terkait jual beli hasil pertambangan  dimana  antara  pihak penjual  dengan  pihak  pembeli  telah sepakat serta mengikatkan dirinya dalam perjanjian pengikatan jual beli atas  hasil pertambangan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti salah satu hukum perdata dengan judul penelitian : “Penyelesaian  sengketa  wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan (Studi Putusan Pengadilan
Negeri No. 143/Pdt.G/2014/PN. Mdn).”
b. Rumusan Masalah Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana  bentuk  wanprestasi
dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan  pada  putusan  Pengadilan Negeri No.143/Pdt.G/2014/PN. Mdn?

## 2. METODE PELAKSANAAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penulisan  skripsi  ini  ialah penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  ini  acap  kali  hukum dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis dalam  peraturan  perundang-undangan ( law  in  boks )  atau  hukum  dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
Sifat penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau kelompok tertentu,
atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan  antara  suatu  gejala  dengan gejala lain dalam masyarakat.
Sumber  data  yang  diperoleh  dari penelitian ini diperoleh dari:
a. Bahan  hukum  Primer  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang  mengikat, maka  bahan  hukum  primer  berupa perundang-undangan, seperti Kitab
Undang – Undang  Hukum Perdata dan  Putusan  Pengadilan  Negeri Medan No.143/Pdt.G/2014/PN. Mdn. b. Bahan  hukum  sekunder  yaitu semua  dokumen  yang  merupakan informasi atau kajian yang berkaitan  dengan  penelitian  ini yang  berfungsi  untuk  memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,  seperti:  seminarseminar, jurnal-jurnal hukum, majalah- majalah, karya ilmiah dan sumber- sumber media elektronik.
c. Bahan  hukum  tersier  yaitu  Bahan hukum  tersier  yaitu  bahan  yang memberikan petunjuk maupun penjelasan  terhadap  badan  hukum primer dan badan hukum sekunder,
seperti : Kamus, Ensiklopedia, dan lain lain.
Analisis  data  yang  digunakan adalah  pendekatan  kualitatif  terhadap data  sekunder  yang  didapat.  Bahan hukum  yang  dianalisis  secara  kualitatif akan  dikemukakan  dalam  bentuk  uraian secara  sistematis  dengan  menjelaskan hubungan  antara  berbagai  jenis  bahan hukum, selanjutnya semua bahan hukum diseleksi dan diolah, kemudian dinyatakan  secara  deskriptif  sehingga menggambarkan  dan  mengungkapkan dasar  hukumnya,  sehingga  memberikan jawaban  terhadap  permasalahan  yang dimaksud.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil
pertambangan pada putusan
No.143/Pdt.G/2014/PN. Mdn
Menurut Pasal 1234 KUHPerdata yang  dimaksud  dengan  prestasi  adalah seseorang  yang  menyerahkan  sesuatu, melakukan  sesuatu  dan  tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seorang: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
c. Melakukan  apa  yang  dijanjikan tetapi terlambat
d. Melakukan  sesuatu  yang  menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.
Akibat dari wanprestasi  itu biasanya  dapat  dikenakan  sanksi  berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Wanprestasi  atau  dikenal  dengan  istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk  memenuhi  suatu  prestasi,  jika dalam  melaksanakan  kewajiban  bukan terpengaruh  karena  keadaan,  maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.
Awal mulanya Yopirman Sihotang pemilik izin Usaha pertambangan atas lahan yang
didalamnya terkandung komoditas bahan galian  batuan gologan  C  berupa  batu kerikil, sertu, koral dan pasir kali, seluas 20.000.-  M 2 (dua  puluh  ribu  meter persegi)  yang  terletak  di  Propinsi Sumatera  Utara,  Kabupaten  Langkat, Kecamatan  Selesai,  Dusun  I, Desa
Bekulap, Yopirman  Sihotang  (Tergugat  I) merupakan pimpinan PT. Yorim (Tergugat  II)  dengan  Penggugat  (CV. Wira  Simpan  Sukses  Abadi)  ada melakukan  jual  beli  hasil  pertambangan berupa  bahan  galian  batuan  golongan  C berupa batu kerikil, sertu, koral dan pasir kali  sesuai  dengan  surat  Izin  yang dimiliki Yopirman Sihotang sebagaimana  disebut  dalam  Surat  Izin Pertambangan  Operasi  Produksi  Jenis
Galian  Batuan  yang  dikeluarkan  oleh
Kepala Kantor  Pelayanan  Terpadu Kabupaten Langkat.
Jangka waktu Perjanjian jual beli hasil  pertambangan  tersebut  disepakati selama  3  (tiga)  tahun  terhitung  sejak ditandatanganinya  perjanjian  Jual  Beli Pertambangan,  selain  ketentuan  jangka waktu  juga  disepakati  syarat-syarat  dan ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengatur  tentang  harga  jual beli ditetapkan berdasarkan jumlah truk yang keluar mengangkat bahan galian tersebut sebesar  Rp.70.000.-  (tujuh  puluh  ribu rupiah)/truk selama 4 bulan pertama dan selanjutnya  sebesar  Rp.75.000.-  (tujuh puluh  lima  ribu  rupiah)/truk  sampai perjanjian tersebut Berakhir.
Yopirman  Sihotang selaku  pihak Pertama dalam Surat Perjanjian Jual Beli Hasil  Pertambangan  Berupa  Bahan Galian Batuan wajib menyediakan 1 unit excavator  untuk  pemeliharaan  lahan, sedangkan  Penggugat  selaku  pihak Kedua wajib menyediakan bahan bakarnya, Yopirman Sihotang
berkewajiban  menyediakan  jalan  keluar masuk  dan  melakukan  pembebasan lahan  tumbuhan  sampai  ke  lokasi pertambangan  dan  menanggung  biaya operasional jalan berikut biaya pembinaan masyarakat setempat, sedangkan  Penggugat  hanya  membantu penyiraman sarana jalan. Perwakilan masyarakat Desa Bekulap  menutup  jalan  yang  dilintasi truk pengangkut galian C milik Penggugat, dikarenakan Yopirman Sihotang maupun  Tergugat  II  tidak membayar uang debu kepada perwakilan masyarakat  Desa  Bekulap  untuk  periode 2012-2013 sebesar Rp.60.000.000.- (enam  puluh  juta  rupiah).  Sejak  4  April 2012  operasional  kegiatan  Penggugat tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya  dikarenakan  adanya  penutupan jalan dari masyarakat Desa Bekulap, aksi penutupan  jalan  tersebut  dilakukan masyarakat Desa Bekulap karena Tergugat  I  maupun  PT.  Yorim  tidak memberikan  biaya  kompensasi  uang debu tersebut, karena itu Penggugat telah mengundang Yopirman Sihotang
maupun  PT.  Yorim  agar  menyelesaikan kewajibannya  kepadamasyarakat  Desa Bekulap.  untuk  kelancaran  kegiatan pengangkutan  hasil  galian  C  tersebut penggugat  telah  mendahulukan  uang Penggugat  untuk  membayar  kepada masyarakat  Desa  Bekulap  sebagai  uang debu. Sebelum Penggugat membayarkan  kompensasi  uang  debu kepada  Kepala  Desa  Bekulap  yang merupakan kewajiban Yopirman
Sihotang,  karena  itu  Penggugat  tidak dapat  beroperasi  mengangkut  bahan galian  C.  undangan  Penggugat  tersebut tidak  dihiraukan  Yopirman  Sihotang maupun  PT.  Yorim,  bahkan  semua kewajiban  Yopirman  Sihotang kepada Penggugat  sebagaimana  disebut  dalam surat perjanjian tidak terlaksana, perbuatan  Yopirman  Sihotang yang
tidakmemenuhi kesepakatan dalam
Perjanjian Jual Beli Hasil Pertambangan, perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai  perbuatan  wanprestasi  (cidera janji).  akibat  wanprestasinya  Yopirman Sihotang kepada Penggugat, telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat baik materil maupun moril.
Bentuk  perjanjian  jual  beli  yang dilakukan  antara  para  pihak  penjual  dan pembeli  hasil  pertambangan  dilakukan secara  tertulis,  yaitu  dapat  dengan  surat perjanjian  yang  dibuat  dan  disetujui kedua  belah  pihak  ataupun  hanya menggunakan  kuitansi  yang  dibubuhi dengan materai agar mendapatkan kekuatan  hukum.  Hal  ini  dimaksudkan untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak diinginkan  di  kemudian  hari,  sehingga dapat  dijadikan  alat  bukti  juga  untuk memperjelas hak dan kewajiban masing- masing  pihak  dan  berakhirnya  suatu perjanjian antara kedua belah pihak.
Berdasarkan putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn bentuk wanprestasi  dalam  perjanjian  jual  beli hasil pertambangan yang mana
Yopirman  Sihotang dalam  perjanjian jual  beli  berkewajiban  menyediakan  1 unit  elevator  untuk  pemeliharaan  lahan dan  juga  berkewajiban  menyediakan jalan  keluar  masuk  dan  melakukan pembebasan  lahan  tumbuhan  sampai  ke lokasi  pertambangan  dan  menanggung biaya  operasional  jalan  berikut  biaya pembinaan masyarakat setempat. Namun Yopirman Sihotang ingkar janji (wanprestasi)  dan  tidak  memenuhi  isi perjanjian  jual  beli  sebagai  mana mestinya,  sehingga  merugikan  pihak Penggugat.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan pada putusan
No.143/Pdt.G/2014/PN.  Mdn  yang mana  Tergugat  I  dalam  perjanjian jual  beli  yang  dibuat  berkewajiban menyediakan  1  unit  elevator  untuk pemeliharaan lahan dan juga
berkewajiban menyediakan jalan keluar masuk dan melakukan pembebasan  lahan  tumbuhan  sampai ke lokasi pertambangan dan menanggung  biaya  operasional  jalan berikut  biaya  pembinaan  masyarakat setempat.  Namun  Tergugat  I  ingkar janji dan  tidak memenuhi isi perjanjian  jual  beli  sebagai  mana mestinya, sehingga merugikan pihak.

## b. Saran
Majelis  hakim  dalam  putusan No.143/Pdt.G/2014/PN. Mdn seharusnya dalam memutuskan perkara  lebih  meneliti  dan  menelaah permasalahan  bahwa  walaupun  telah terjadi  wanprestasi  oleh  tergugat namun unsur-unsur wanprestasi dalam  gugatan  tidak  disebutkan sehingga  tidak  jelas  berapa  kerugian yang  diderita  oleh  pembeli  dan berapa ganti rugi yang harus dipenuhi oleh penjual.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku
Amiruddin  dan  H.  Zainal, Pengantar Metode  Penelitian  Hukum ,
Jakarta  :  Penerbit  Rajawali Pers, 2013 Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial , Jakarta  :  Prenada  Media Group, 2010. Miru,  Ahmadi, Hukum  Kontrak  & Perancangan Kontrak , Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
Saliman,  Abdul  R.  Saliman, Hukum
Bisnis  Untuk  Perusahaan Teori  dan  Contoh  Kasus , Penerbit  Kencana,  Jakarta, 2014. Subekti, R., Aneka Perjanjian , Bandung:Citra Aditya Bakti, 1995. Sudrajat,  Nandang, Teori  dan  Praktik Pertambangan  Indonesia ,
Penerbit  Pustaka  Yustisia,
Yogyakarta, 2013. Sukandar,  Dadang, Panduan  Membuat Kontrak  Bisnis ,  Penerbit Visimedia, Jakarta, 2017.
Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata