## Penerapan Hybrid Contract sebagai Inovasi pada Produk Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah
1* Neni Hardiati, 2 Yoyok Prasetyo, 3 Nana Herdiana Abdurrahman
1 -3 Program Studi magister Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## Article history
Received: 10 Oktober 2021
Revised: 20 Oktober 2021
Accepted: 20 November 2021
*Corresponding Author: Neni Hardiati Program Studi magister Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: nenihardiati@gmail.com
Abstract: Rapid product development is carried out by Islamic Financial Institutions  (LKS)  in  providing  alternative  services  to  the  needs  of  the community  which  are  carried  out  based  on  sharia  principles.  The development  of  these  services  is  provided  both  in  the  form  of  banks  and non-banks  as  well  as  in  the  form  of  storage  or  other  types  of  services  as well as in the form of financing. However, due to more complex customer needs,  LKS  requires  innovation  in  order  to  get  convenience  in  its operational activities. So, in innovating with hybrid contracts, it becomes an important thing. This research uses a literature study with a normative juridical  approach,  which  is  carried  out  by  collecting,  studying  and reviewing  books,  scientific  magazines  and  documents  related  to  this research such as theses and scientific articles. The results of the study state that  in  the  application  of  hybrid  contracts  in  multi-service  financing products  at  Islamic  Financial  Institutions  (LKS)  generally  use  ijarah contracts according to the DSN-MUI fatwa. In this case, if the LKS uses the ijarah contract, it must comply with the provisions of the fatwa as the service provider or the benefits obtained from the LKS. Meanwhile, if in a hybrid  contract  one  or  more  contracts  are  added,  in  this  case  it  is  added with a wakalah contract, then the customer has the power to carry out his own costs. However, if there are customers who still have to pay ujrah for the ijarah contract, it is called usury. Because this is not justified in sharia principles  and  is  not  in  accordance  with  the  ijarah  fatwa  concerning  the multiservice,  the  bank  does  not  fulfill  its  service  obligations  as  the  fatwa regarding  multiservice  as  well  as  the  kafalah  contract.  Thus,  there  is  an alternative  in  this  multi-service  financing,  namely  by  using  hawalah  bil ujrah  and  wakalah  contracts  which  are  more  flexible  and  their implementation  as  an  innovation,  namely  combining  these  contracts  with the  aim  of  making  banking  operations  easier,  reaching  wider  and  able  to meet the needs of more customers.
Keywords: Hybrid Contract, Financing, Multiservice Products, Islamic Financial Institutions (LKS)

## PENDAHULUAN
Berkembangnya  Lembaga  keuangan  syariah  menjadi  suatu  alternatif  dalam memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  kompetitif,  sehingga  produk  pembiayan bank  syariah  membuat  produk  baru  yakni  dengan  adanya    produk  pembiayaan  multijasa. Objek  dari  multijasa  ialah  jasa  itu  sendiri.  Baik  berupa  manfaat  atas  barang  ataupun  atas jasa/tenaga kerja. Pada pemberian multijasa ini bank memperoleh imbalan atau fee (ujrah) berdasarkan  kesepakatan  diawal  dengan  nominal  bukan  presentase.  Sehingga  LKS  untuk memperoleh kemudahan pada operasionalnya tanpa mengurangi keuntungan yakni dengan

## Transekonomika – Akuntansi Bisnis dan Keuangan Vol 1 No 6, September 2021
mengurangi  biaya  tenaga  kerja  pada  pemberian  jasa  terhadap  nasabah.  Sehingga dibutuhkan  desain  akad  yang  tidak  tunggal  namun  menggabungkan  beberapa  akad  yang dikenal  dengan  istilah multi  akad (Indonesia), al-uqud  al-murakkabah (Arab)  dan hybrid contract (Inggris) (Riyaldi & Choirunnisak, 2021).
Multi akad ( hybrid contract ) menjadi suatu hal penting dalam menciptakan produk keuangan  syariah  untuk  mencukupi  keperluan  dalam  masyarakat  modern.  Namun  ada persoalan  yakni  literature  yang  telah  lama  ada  memberikan  teori  bahwasanya  tidak memperbolehkan  dua  akad  dalam  satu  transaksi  sehingga  menyempitkan  dalam mengembangkan produk bank syariah. Padahal lingkup syariah itu luas. Menggabungkan dua akad maupun lebih pada kesepakatan transaksi sudah lazim dipakai pada bank syariah. Pada  setiap  transaksi  suatu  produk  tidak  bisa  ditinggalkan  sehingga  akad-akad    tersebut dilaksanakan dengan bersamaan (Nugraheni, 2015).

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  mengguankan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  didasarkan pada bahan hukum utama dengan mempelajari teori, konsep, dan prinsip hukum peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  (Hakim  &  Mubarok,  2017). Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  bersifat  deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.  Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian  analisis  deskriptif,  namun  merupakan  metode  mendeskripsikan  atau  meringkas objek  penelitian  melalui  data  dan  sampel  yang  dikumpulkan  sebagaimana  adanya (Sugiyono, 2017). Pengumpulan data penulis menggunakan studi pustaka dari artikel dan karya  ilmiah  (seperti  buku,  jurnal,  dan  artikel  ilmiah  lainnya)  mengandung  pokok-pokok yang dapat digunakan dalam menelaah penerapan hybrid contact pada produk pembiayaan multijasa di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hybrid Contract
Hybrid contract atau dalam bahasa Indonesianya multi akad. Sementara kata multi dalam bahasa Indonesia memiliki arti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, serta berlipat ganda.  Oleh  sebab  itu,  makna  dari  multi  akad  yakni  akad  berganda  ataupun  akad  yang banyak, serta akad yang di dalamnya terdapat lebih dari satu akad. Namun, dalam istilah fikih,  kata  multi  akad  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Arab  yakni  al-uqud  al- murakkabah yang berarti akad ganda. Al- uqud al-murakkabah terdiri dari dua kata al-uqud wujud  jamak  dari  aqd  serta  al-murakkabah.  Kata  aqd  yang  berarti  perjanjian.  Sementara kata  Al-murakkabah  ( murakkab )  secara  etimologi  berarti  al-jamu,  yakni  mengumpulkan serta menghimpun (Mumtahaen, n.d.).
Kata  murakkab  sendiri  berasal  dari  kata  " rakkaba-yurakkibu-tarkiban "  yang mempunyai  arti  menentukan  sesuatu  terhadap  sesuatu  yang  lain.  Sehingga  menjadi menumpuk,  ada  yang  di  atas  serta  yang  di  bawah.  Sementara  murakkab  menurut  para ulama fikih yakni:(Maulana, 2020)
a. Kumpulan  berbagai  hal  sehingga  disebut  dengan  sebuah  nama.  Seseorang menjadikan  berbagai  hal  menjadi  satu  hal  (satu  nama)  disebut  dengan melaksanakan perkumpulan.
b. Sesuatu  yang  dibuat  dari  dua  maupun  berbagai  bagian,  sebagai  kebalikan  dari sesuatu yang sederhana atau tunggal yang tidak mempunyai bagian-bagian,
c. Meletakkan  sesuatu  di  atas  sesuatu  lain  serta  menghimpun  sesuatu  dengan  yang lainnya.  Sehingga  Hybrid  contract  yang  ada  pada  transaksi  LKS  mempunyai
banyak bentuk serta ragamnya. Secara umum, hybrid contract ini terbagi ke dalam berbagai bentuk sebagai berikut:
a. Hybrid  contract  dalam  bentuk  percampuran  dua  akad  maupun  lebih  yang memunculkan  nama  baru.  Hybrid  contract  ini  misalnya  jual  beli  tawarruq,  serta lain sebagainya. Jual beli tawarruq ialah percampuran dua akad jual beli, jual beli dengan pihak pertama serta jual beli dengan pihak ketiga.
b. Hybrid contract yang mujtami’ah yakni dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama  akad  yang  lama  sebagai  basis.  Hybrid  contract  ini  misalnya  mudhrabah musytarakah  pada  asuransi  jiwa  serta  deposito  bank  syariah,  dan  produk musyarakah mutanaqishah
c. Hybrid  contract  yang  ketiga  yakni,  akad-akadnya  tidak  bercampur  serta  tidak melahirkan nama akad baru, tetapi dua akad ataupun lebih itu menjadi satu paket kesepakatan dengan nama akad dasarnya tetap ada. Hybrid contract ini contohnya ialah  murabahah  wal  wakalah  terhadap  pembiayaan  murabahah  di  perbankan syari’ah;  kafalah  bil  ijarah  pada  kartu  kredit, letter  of  credit ,  bank  garansi, pembiayaan  multi  jasa,  serta  kartu  kredit;  qardl,  rahn,  serta  ijarah  pada  produk gadai dan sebagainya (Nurcholis Syamsudin, 2019).

## B. Multijasa Pengertian Pembiayaan Multijasa
Pembiayaan  multijasa  dapat  dimaknai  yakni  sebagai  pembiayaan  yang  diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat serta jasa.  Misalnya  pada  transaksi  ijarah  dalam  pembiayaan  multijasa  yakni  transaksi  sewa- menyewa  atas  sebuah  barang  maupun  jasa  antara  yang  memiliki  modal  obyek  sewa, termasuk  kepemilikan  hak  pakai  atas  obyek  sewa  dengan  penyewa,  agar  memperoleh imbalan atas obyek sewa yang di sewakan. Sementara multijasa terdiri dari dua kata yakni multi  yang  memiliki  makna  banyak,  beraneka  serta  kata  jasa  yang  bermakna  perbuatan yang  bermanfaaat  atau  nilai  tinggi  terhadap  orang  lain.  Sehingga  multijasa  merupakan sebuah  perbuatan  manfaat  yang  bermacam-macam  manfaat  yang  bermanfaat  terhadap orang lain (Asfiyah, 2015).
Pembiayaan  multijasa  yang  sering  dilakukan  oleh  LKS  selama  ini  yakni pembiayaan multijasa yang menggunakan dasar dari akad ijarah atau kafalah sesuai dalam fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  MUI  no.  44/DSN-MUI/  VII/2004  mengenai pembiayaan  multijasa.  Dalam  fatwa  DSN  tersebut  secara  umum  memperbolehkan pembiayaan multijasa asal dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 ketentuannya Multijasa, yakni:
a. Pembiayaan  multijasa  hukumnya  jaiz  (boleh)  dengan  memakai  akad  ijarah  atau kafalah.
b. Jika LKS memakai akad ijarah maka wajib mengikuti seluruh ketentuan yang ada pada fatwa ijarah tersebut.
c. Jika LKS menggunakan akad kafalah, maka wajib tunduk pada fatwa kafalah.
d. Dari kedua akad pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa fee atau ujrah.
e. Ketentuan besaran ujrah atau fee wajib disepakati di awal dan dinyatakan dalam nominal bukan pada bentuk presentase.
Akan tetapi dalam pembiayaan multijasa baik dengan akad ijarah atau dengan akad kafalah,  tidak  bisa  diterapkan  begitu  saja  dalam  seluruh  keperluan  nasabah.  Hal  ini dikarenakan jika produk multijasa tersebut berlandaskan pada akad ijarah, maka multijasa tersebut  terikat  dengan  seluruh  ketentuan  akad  ijarah,  baik  dalam  rukun,  syarat,  ataupun ketentuan  lainnya,  sebagaimana  yang  telah  dikukuhkan  pada  fatwa  DSN  MUI  mengenai
pembiayaan  multijasa.  Pada  fatwa  DSN  MUI  nomor  09/DSN-MUI/  /IV/2000  mengenai pembiayaan  akad  Ijarah  dinyatakan  bhawasanya  objek  dari  akad  ijarah  yaitu  manfaat barang  serta  sewa  maupun  manfaat  jasa  serta  upah.  Fatwa  tersebut  juga  menyatakan bahwasanya  bagian  dari  ketentuannya  yakni  objek  ijarah  merupakan  kegunaan  dari penggunaan barang serta atau jasa serta kegunaan barang maupun jasa tersebut wajib bisa dinilai serta bisa dilakukan  dalam akad (Rahayu, 2020)
Sementara para fuqaha dalam mendefinisikan ijarah bebeda-beda, akan tetapi secara general subtansinya sama. Secara sederhana ialah yang dinukil oleh ’Aishah al-Sharqawi, yakni jual beli manfaat suatu tertentu dengan harga atau pengganti tertentu.  Ijarah dalam pemahaman fuqaha dispesifikasikan pada dua kelompok, yakni kelompok sewa-menyewa serta kelompok dalam hal upah-mengupah. Kedua makna tersebut dalam terminologi fikih mempunyai kesamaan memakai istilah ijarah.
Sehingga  dalam  akad  Ijarah  merupakan  pengertian  dari  sewa-menyewa  maknai sebagai  akad  pemindahan  hak  manfaat  atas  barang  dengan  pembayaran  upah  sewa  tanpa diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  atas  barang  tersebut.  Akad  ijarah  dipakai  untuk objek transaksi seperti barang yang tidak habis digunakan maupun barang yang jika sudah habis  masa  sewanya  bisa  dikembalikan  terhadap  pemiliknya  misalnya  rumah,  gedung, kantor,  ruko,  kendaraan,  hewan  dan  sebagainya.  Dalam  hal  ini,  LKS  memiliki  fungsi sebagai  pihak  yang  menyewakan  ( mu’ajjir )  serta  nasabah  sebagai  pihak  yang  menyewa ( musta’jir ).
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut,  pembiayaan  multijasa  jika  memakai akad ijarah dalam definisi sewa-menyewa rumit untuk terapkan. Sebab hal ini, LKS tidak memiliki aset/barang yang bisa disewakan kepada nasabah sehingga LKS tidak bisa secara langsung menyewakan barangnya kepada nasabah, namun LKS wajib mempunyai barang tersebut  terlebih  dahulu  melalui  akad  sewa  maupun  jual  beli.  Ditambah  lagi  biasanya nasabah  ingin  mencari  sendiri  barang  yang  akan  disewa.  Sebab  itu,  alternatif  dalam pembiayaan  ini  ialah  dengan  memakai  ijarah  paralel.  Ijarah  paralel  memiliki  pengertian yakni melakukan dua transaksi ijarah (sewa) antara bank serta pihak ketiga, juga diantara bank  dengan  nasabah  secara  simultan.  Hal  ini  mirip  dengan  salam  paralel  yang  sudah dikenal dalam perbankan syariah.
Sementara akad Ijarah dalam makna upah-mengupah dipakai agar objek pekerjaan maupun jasa yakni akad dalam melaksankan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah, misalkan upah pekerja rumahan, buruh pabrik, tukang kebun, karyawan diperusahaan dan lain  sebagainya.  Dalam  hal  ini,  LKS  dalam  dalam  menggunakan  akad  ijarah  dalam memaknai  upah-mengupah  dipahami  sebagai  LKS  melaksnakan  pekerjaan  tertentu  dari permintaan  nasabah  melalui  pembayaran  upah  yang  disebut  dengan fee atau  ujrah. Sehingga LKS memiliki fungsi sebagai musta’jir (orang yang menerima upah), sementara nasabah  sebagai  mu’ajjir  (orang  yang  memberikan  upah).  Contohnya  pada  embiayaan pendidikan,  dalam  hal  ini  nasabah  meminta  LKS  agar  melaksanakan  jasa  pengurusan anaknya  dalam  memasuki  bangku  sekolah  maupun  kuliah.  Sehingga,  LKS  wajib melaksankan  pekerjaan  pengurusan  tersebut  yakni  berhak  atas  ujrah  dari  kerja  dalam pengurusannya  tersebut.  Besaran  upah  (ujrah)  wajib  disepakati  di  awal  serta  dinyatakan dalam  wujud  nominal  bukan  dalam  wujud  persentase    sesuasi  dalam  fatwa  tentang pembiyaan dalam multijasa (Azizah, 2014).
Namun, Kelemahan pada akad tersebut yakni ada dalam kerja yang akan dilakukan oleh LKS yang dalam hal ini LKS memiliki kebanyakan kekurangan SDM tenaga dalam melaksankan  pembayaran,  kecuali  bagi  LKS  yang  telah  melaksankan  kerjasama  maupun pihak  ketiga  membuka  akses  online.  Kelemahan  ini  tidak  bisa  diatasi  contohnya  dalam melaksankan akad wakalah atau perwakilan pada nasabah kembali. Kasus seperti ini tidak dilarang  secara  fikih,  sebab  logika  dari  akad  tersebut  yakni  nasabah  datang  ke  LKS
meminta lembaga keuangan dalam mengurusi urusannya dengan memberikan imbalan atau upah.  Namun  oleh  lembaga  keuangan  pengurusan  tersebut  diwakilkan  terhdadap  nasabah kembali  tanpa  imbalan  atas  wakalah  tersebut.  Namun  LKS  yang  menerima  imbalan  dari pekerjaan  yang  sebenarnya  secara  nyata  tidak  dilakukannya.  Sehingga  kasus  ini  mirip dengan jual beli inah yang tidak diperbolehkan oleh mayoritas para fuqaha sebab menjadi hilah agar memperoleh imbalan tanpa padanan yang dibetulkan secara syara yakni riba.
Sebab itu pembiayaan pada multijasa berlandaskan akad ijarah yang berarti upah- mengupah dari jasa yang dilaksankan, mengharuskan pihak LKS secara nyata melaksankan pekerjaan  jasa  ini,  maupun  melimpahkan  terhadap  pihak  lain  selain  nasabah,  baik  dari dasar  akad  wakalah  maupun  ijarah.  Jika  yang  dipakai  ialah  akad  wakalah,  dalam  hal  ini LKS  bisa  mengambil  perolehan  dari  margin  antara  ujrah  yang  berikan  pada  pihak  ketiga yang melakukan kegiatan dalam kebutuhan nasabah ini dengan ujrah yang dapat diterima atas nasabah. Sementara jika yang dipakai ialah akad ijarah, namun berefek pada tingginya imbalan  yang  dipikul  nasabah,  sebab  sebetulnya  imbalan  tersebut  dibagi  pada  dua,  yaitu bank serta pihak ketiga yang melaksanakannya. Tingginya upah yang ditanggung nasabah sehingga pembiayaan ini tidak kompetitif.  Belum lagi tidak seluruh nasabah cocok melalui pihak  ketiga  tersebut.  Sehingga  pada  kedua  alternatif  tersebut,  hanya  terbatas  terhadap lembaga yang sudah menjalin kerjasama terhadap pihak LKS (Rizkia, n.d.).
Sementara  jika  produk  pembiayaan  multijasa  ini  memakai  akad  kafalah,  maka seluruh  yang  ada  kaitannya  dengan  hukum  kafalah,  baik  dari  sisi  rukun,  syarat  maupun ketentuan lainnya seperti dalam pernyataan dalam fatwa DSN MUI mengenai pembiayaan Multijasa  tersebut.  Makna  dari  Kafalah  dalam  bahasa  bermakna  menjamin,  sementara dalam  terminologi  fikih,  para  ahli  memiliki  perbedaan  dalam  memaknai  kafalah.  Ulama Malikiyyah,  Shafi’iyyah  serta  Hanabilah  memaknai  kafalah  yakni  menggabungkan tanggungan  penjamin  kepada  tanggungan  orang  yang  dijamin  dalam  menetapi  hak  nya. Sementara ulama Hanafiyyah memakanai dari kafalah yakni menggabungkan tanggungan dari seseorang ke tanggungan orang lain pada tuntutan.  Sehingga dalam fikih tersebut bisa disimpulkan bahwasanya secara umum kafalah merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan oleh satu pihak terhadap pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas  dari  pembayaran  kembali  suatu  utang  yang  menjadi  hak  penerima  jaminan (Firmansyah, 2016).
Sehingga makna dari kafalah tersebut di atas, bila pembiayaan multijasa memakai akad  kafalah,  sehingga  LKS  dalam  hal  ini  memiliki  fungsi  sebagai  penjamin  ( kafil )  saja. Dalam  hal  ini  ketika  nasabah  meminta  pembiayaan  multijasa,  nasabah  diwajibkan  belum memiliki tanggungan terhadap pihak lain. Sebab fungsi dari kafalah ialah sebagai penguat saja.  Apabila  kafalah  ini  atas  inisiatif  atau  permohonan  orang  yang  berutang  sehingga  ia bisa  memiliki  fungsi  yakni:  Sebagai  penguat  di  hadapan  calon  pemberi  piutang  supaya percaya serta aman bertransaksi sebab adanya kafil yang menjamin terbayarnya utang; dan kafalah ini sebagai penguat atas diri pengutang sendiri untuk melaksankan transaksi yang menyebabkan  utang  sebab  ada  jaminan  dari  kafil.  Jika  terjadi  sesuatu,  akan  ada  dana talangan dari seorang kafil.
Sehingga demikian pembiayaan multijasa melalui akad kafalah kurang akomodatif serta  kurang  efisien  baik  waktu  ataupun  tenaga.  Sebab  dalam  pembiayaan  ini  berlaku ketentuannya yakni:
a. Akad  kafalah  hanyalah  sebagai  akad  penjaminan,  sehingga  ketika  LKS melaksankan  pembiayaan  multijasa  berdasarkan  pada  akad  kafalah,  semestinya ketika  saat  itu  ia  tidak  dengan  langsung  memberikan  dana  talangan  yang berbentuk  qard  (pinjaman  tanpa  bunga)  terhadap  nasabah.  Jika  LKS  langsung memberikan  qard  ketika  saat  itu  maka  tidak  berlaku  akad  kafalah,  namun  akad qard saja.
b. Dana  talangan  dalam  hal  ini  hanya  bisa  diberikan  ketika  nasabah  tidak  bisa membayar  tanggungannya,  ketika  jatuh  tempo,  bukan  saat  akad  kafalah.  Inilah juga  ada  dalam  pernyataan  oleh  Direktorat  Perbankan  Syariah  Bank  Indonesia pada buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah mengenai Pembiayaan Multijasa melalui  akad  kafalah  di  poin  terakhir  yakni  berbunyi,  “Dalam  hal  ini  nasabah tidak  bisa  mencukupi  kewajiban  terhadap  pihak  ketiga,  sehingga  bank melaksankan  pemenuhan  keharusan  nasabah  terhadap  pihak  ketiga  dengan memberi  dana  talangan  sebagai  pembiayaan  atas  dasar  akad  al-qard  yang  wajib diselesaikan  oleh  nasabah”.  Sehingga  dana  talangan  itu  konsekuensi  dari  akad kafalah,  yang  mana  kafilil  yakni  penjamin/LKS  bertanggungjawab  terhadap kelancaran pembayaran utang nasabah terhadap pihak ketiga.
c. Sehingga meskipun dana talangan ialah konsekuensi dari kesediaan LKS menjadi kafil  terhadap  nasabah,  akan  tetapi  tidak  semua  akad  kafalah  berbuntut  kepada pemberian dana talangan. Talangan ini hanya bersifat kasuistik, yakni jika terjadi kasus nasabah tidak bisa melaksanakan pembayaran terhadap pihak ketiga sesuai perjanjian.  Sehingga  jika  melaksankan  pembiayaan  multijasa  berdasarkan  pada akad kafalah, ia tidak wajib mengeluarkan dana talangan. Namun, realitasnya jika calon nasabah meminta pembiayaan multijasa, nasabah butuh uang serta berharap pulang dari bank dengan membawa uang agar dapat memenuhi kebutuhan dalam pembiayaannya.
d. Ujrah  pada  kafalah  tidak  bergantung  terhadap  pemberian  dana  talangan.  LKS memberikan dana talangan ataupun tidak, nasabah tetap berkewajiban membayar ujrah kepada bank sebagai upah atas jasa kafalah (Nugraheni, 2017). Sehingga dari pertimbangan beberapa poin di atas bisa disimpulkan bahwasanya pembiayaan  multijasa  berdasarkan  pada  akad  kafalah  sedikit  sulit  serta  sedikit rumit untuk diterapkan. Mungkin dari pertimbangan ini LKS menyebabkan tidak menggunakan  akad  ini  pada  pembiayaan  multijasa,  melainkan  memakai  akad ijarah.
Inovasi PenerapanAkad Hybrid Contract dalam Produk Multijasa
Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa akad ijarah dan kafalah masih dianggap rumit dalam  operasionalnya  dikarenakan  masih  menggunakan  akad  tunggal  sehingga  dalam pelaksanaannya bank kesulitan serta ada nasabah yang ingin melakukan belanjanya sendiri sesuai  yang  dibutuhkan.  Sehingga  dengan  keterbatasan  tersebut  selanjutnya  untuk mengakomodasi  kebutuhan  nasabah  mencari  barang  sesuai  keinginannya  serta  untuk mempermudah operasional LKS sehingga dibutuhkan akad wakalah (perwakilan) dari bank terhadap  nasabah  agar  melaksakakan  sewa  atas  barang  terhadap  pihak  ketiga  atas  nama LKS.  Begitu  juga  dalam  akad-akad  yang  dipakai  dalam  multijasa  memperhatikan  rukun akad  tersebut.  Hybrid  contract  dalam  hal  ini  menggabungkan  akad  ijarah  dan  wakalah. Akad  ijarahnya  sebagai  akad  dalam  pembiayaan  multijasa  dan  akad  wakalah  sebagai pemberian  kuasa  terhadap  nasabah  dalam  melaksanakan  pembiayaan  yang  diperlukan. Namun  setiap  LKS  yang  dalam  hal  bank  syariah  memiliki  perbedaan  dalam  melayani produk  pembiayaan  multijasa  sesuai  dengan  Menurut  Fatwa  DSN-MUI  No.44/DSN- MUI/VII/2004  mengenai  pembiayaan  multijasa,  dijelaskan  bahwa  pembiayaan  multijasa dapat  dilaksanakan  dengan  dukungan  dari  para  praktisi  bank  syariah  sebagai  wujud  dari penerapan prinsip syariah (Firmansyah, 2016).
Adanya hybrid contract atau multi akad pada produk multijasa kurang pas. Sebab dalam  hal  ini  pembiayaan  mulijasa  menurut  fatwa  DSN-MUI  Fatwa  DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa, dijelaskan bahwa penggunaan ijarah  memberikan  perolehan  keuntungan  berupa  imbalan  atau  upah  dari  jasa  yang diberikan,  sementara  bila  ditambah  dengan  akad  wakalah  yang  diwakilkan  pada  nasabah
menghilangkan  tanggungjawab  atau  kewajiban  nasabah  membayar  upah  dari  produk multijasa tersebut. Dalam hal ini yang menjadi persoalan yakni bank mewakilkan kepada nasabah  dalam  melakukan  pembiayaan,  yang  hal  ini  nasabah  dimanfaatkan  tenaganya tanpa memberikan jasa sesuai produknya yakni multijasa. Namun, ada klarifkasi dari pihak bank  bahwa  pembiayaan  multijasa  dengan  menggabungkan  akad  ijarah  dan  wakalah memiliki  tujuan  yakni  nasabah  lebih  tahu  apa  yang  nasabah  perlukan  sebab  itu  bank mewakilkan pada nasabah.
Namun sebenarnya ada akad alternatif bagi pembiayaan multijasa ini akad hawalah bil  ujrah  selain  yang  telah  difatwakan  oleh  DSN  MUI  di  atas.    Dalam  alternatif  ini  ialah pembiayaan  multijasa  berdasarkan  pada  akad  hawalah.  Pembiayaan  multijasa  dengan memakai  akad  hawalah  bisa  lebih  fleksibel,  lebih  mudah  serta  lebih  sederhana  bila dibandingkan  dengan  memakaii  ijarah  atau  akad  kafalah,  sehingga  bisa  lebih  kompetitif. Oleh karena itu melalui adanya alternatif ini pembiayaan multijasa secara umum bisa lebih fleksibel  sebba  ada  beberapa  pilihan  akad  yang  cocok  dengan  kebutuhan  nasabah  yang kompetitif.
Hawalah  ataupun  hiwalah  secara  bahasa  bermakna  al-tahwil  serta  al-intiqal  yang bermakna  memindahkan  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain.  Sementara  secara  terminologi fikih,  para  ahli  memiliki  perbedaan  dalam  menafsirkannya.  Secara  umum  ahli  fikih memaknainya yakni sebagai “pemindahan tanggungan (utang) dari tanggungan seseorang terhadap  tanggungan  orang  lain”.  Sehingga  hawalah  ialah  pengalihan  utang  dari  orang yang  memiliki  utang  terhadap  orang  lain  yang  wajib  menanggungnya.    Hal  ini  terjadi perpindahan  tanggungan  maupun  hak  dari  satu  orang  terhadap  orang  lain.  Dalam  istilah para  ulama,  hawalah  merupakan  pemindahan  beban  utang  dari  muhil  yakni  orang  yang berutang menjadi tanggungan muh ‘alaih yakni orang yang berkewajiban membayar utang tersebut (Jafar et al., 2013).
Pembiayaan multijasa dengan berdasar akad hawalah dapat melalui tiga alternatif. Alternatif  pertama,  menggunakan  akad  hawalah  saja.  Sementara  yang  menajdi  alternatif kedua  serta  ketiga  yakni  dengan  akad  hibrid  ( ’uqud  murakkabah )  maupun  multi  akad, yakni  mejadi  gabungan  dua  akad  maupun  lebih  pada  satu  kesepakatan  baru.  Seluruh alternatif  tersebut  berpegang  pada  dibolehkannya  utang  ghayr  lazim  dalam  akad  hawalah sebagaimana pendapat madzhab Hambali. Bergabungnya dua akad dalam satu kesepakatan atau hybrid contract pada produk LKS kontemporer yakni  diperbolehkan oleh mayoritas ahli  fikih.  Hybrid  contract  yang  dilarang  hanyalah  wujud  pengecualian  dari  keumuman kaidah  mu’amalah  yang  berlandaskan  kepada  kebolehan  seluruh  akad  kecuali  yang dilarang  oleh  syara.  Pendapat  ini  juga  lebih  sesuai  dengan  tujuan  syara  yakni  maqashid syariah  merupakan  adanya  kemudahan  dalam  melaksankan  muamalah,  keringanan  dalam beban  serta  memberi  peluang  inovasi,  serta  lebih  relevan  dengan  perkembangan  zaman maupunkebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern yang lebih kompetitif.
Namun  kebolehan  multi  akad  tersebut  wajib  sesuai  dengan  Batasan-batasan  serta koridor syariah, secara koridor syariah multiakad boleh asal tidak bermaksud untuk untuk mengambil  riba  dengan  jalan  ini  berdasarkan  qiyas  dan  illat.    Multi  akad  yang  menjadi alternative  yang  fleksibel  dalam  pembiayaan  multijasa  ini  ialah  akad  hawalah  bi  al-ujrah (hawalah  dengan  imbalan)  serta  wakalah  (perwakilan),  yang  dikumpulkan  dalam  satu kesepakatan  (akad).  Kedua  akad  tersebut  dibolehkan  oleh  Fuqaha  maupun  ulama  secara sendiri-sendiri  dan  juga  telah  ditetapkan  fatwanya  oleh  DSN  MUI:  hawalah  bi  al-ujrah ditetapkan  dalam  fatwa  No.  58/DSN-MUI/V/2007,  sementara  wakalah  dikukuhkan  pada fatwa  No.  10/DSN-MUI/IV/2000.  Begitu  juga  jika  diukur  dengan  batasan-batasan kebolehan multi akad di atas, maka multi akad yang ialah gabungan dari akad haawalah bi al-ujrah dengan akad wakalah ini diperbolehkan.
Multijasa  berdasarkan  pada  Akad  hawalah  menggunakan Hybrid  Contract sebagai Alternatif Inovasi Pembiayaan yakni:
Gambar1.
LKS NASABAH Transaksi
Gambar 1. Mekanisme Pembiayaan Multi Akad hawalah bi al-ujrah dengan wakalah Keterangan:
Alternatif pertama ini memakai multi akad, yakni menggabungkan antara hawalah bi  al-ujrah  dengan  wakalah.  Secara  garis  besar  mekanisme  dari  pembiayaan  multijasa  IB dalam alternatif ini sebagai berikut:(Nizaruddin, 2013)
a) Nasabah  melakukan  transaksi  dengan  pihak  ketiga  sehingga  menimbulkan tanggungan  terhadapnya  seperti  pendaftaran  sekolah  anaknya,  pesan  makanan maupun jasa lainnya;
b) Nasabah  datang  ke  LKS  meminta  pembiayaan  multijasa  IB  berdasarkan  akad hawalah dengan membawa bukti utang, seperti faktur tagihan, surat pemesanan atau lainnya  dan  persyaratan  lainnya.  Apabila  permintaan  nasabah  tersebut  disetujui dengan  imbalan  (ujrah)  tertentu  yang  disepakati,  sehingga  para  pihak  (LKS  serta nasabah) menandatangani pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad hawalah bi al-ujrah;
c) Kemudian  LKS  membuat  akad  wakalah  dengan  nasabah  supaya  nasabah  tersebut menjadi wakil dari LKS dalam membayarkan tanggungan nasabah yang di-hawalah- kan  terhadap  LKS  tersebut  yang  diikuti  dengan  penyerahan  uang  sejumlah tanggungan maupun utang nasabah yang menjadi objek hawalah dari LKS terhadap nasabah untuk dibayarkan terhadap pihak ketiga;
d) Selanjutnya  nasabah  datang  pada  pihak  ketiga  untuk  melunasi  utangnya  atas  nama LKS;
e) Nasabah membayar utangnya yang telah dialihkan ke LKS ditambah imbalan (ujrah) yang  disepakati  terhadap  LKS  secara  angsuran  dalam  batas  waktu  yang  disepakati bersama (Wahab, 2020).
Alternatif kedua menggunakan hybrid contract, berupa gabungan dari akad hawalah bi  al-ujrah  dengan  akad  wakalah.  Secara  garis  besar  mekanisme  pembiayaan  ini  ialah sebagai berikut:
3.  LKS dan Nasabah (Wakalah) 2. Pembiayaan Multijasa (hawalah) (

## 4. Nasabah datang ke pihak ke 3
5. Nasabah membayar dengan (ujrah)
1. Pihak ke 3

## LKS NASABAH
Transaksi
Gambar 2. Alternatif Pembiayaan dengan Akad Hawalah Bi Al-Ujrah dengan Akad

## Wakalah
Keterangan:
a) Nasabah  yang  memerlukan  pembiayaan  seperti  untuk  pernikahan,  sekolah  ataupun lainnya, datang ke LKS untuk negosiasi awal. Setelah melihat proposal pembiayaan, LKS  berjanji  ( wa’d )  untuk  melaksankan  hawalah  atas  utang  nasabah  saat  nasabah telah  melaksanakan  transaksi  yang  menyebabkan  tanggungan  atau  utang  terhadap pihak lain.
b) Berpegang  terhadap  janji  LKS  tersebut,  nasabah  melakukan  transaksi  yang diinginkannya  dengan  pihak  lain  (pihak  ketiga)  yang  nantinya  menimbulkan tanggungan nasabah terhadap pihak ketiga tersebut.
c) Nasabah  datang  lagi  ke  LKS  dengan  membawa  bukti  utang  dari  pihak  ketiga selanjutnya kedua belah pihak menandatangani akad hawalah bi al-ujrah.
d) Selanjutnya  LKS  membuat  akad  wakalah  dengan  nasabah  agar  nasabah  tersebut menjadi  wakil  LKS  dalam  membayarkan  tanggungan  nasabah  yang  di-hawalahkan terhadap  LKS  tersebut  yang  kemudian  diikuti  dengan  penyerahan  uang  sejumlah tanggungan  maupun  utang  nasabah  yang  menjadi  objek  hawalah  dari  LKS  terhadap nasabah untuk dibayarkan terhadap pihak ketiga;
e) Nasabah datang kepada pihak ketiga untuk melunasi tanggungannya atas nama LKS.
f) Nasabah  membayar  utangnya  yang  sudah  dialihkan  ke  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS)  ditambah  dengan  imbalan  ( ujrah )  yang  disepakati  terhadap  LKS  secara angsuran.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  inovasi  dalam  alternatif  menggunakan  hybrid contract pertama serta kedua diatas pihak LKS dengan pihak ketiga belum ada kerjasama. Alternatif  pertama  bagi  nasabah  yang  sudah  yakin  jika  proposal  pembiayaannya  akan diterima  oleh  pihak  LKS.  Sehingga  berdasarkan  keyakinan  tersebut  memiliki  beberapa indicator  yakni:  pertama,  dari  segi  finansial,  yang  mengajukan  ialah    nasabah  yang bankable misalnya PNS serta lainnya; kedua, dari wujud pembiayaan, yang diminta tidak terlalu  besar;  ketiga,  nasabah  sudah  dikenal  baik  kejujuran  serta  amanahnya  oleh  LKS (Maman  et  al.,  2017).  Sementara  alternatif  ketiga  bisa  dipakai  bagi  nasabah  yang  tidak terlalu yakin jika proposal pembiayaannya diterima oleh LKS, sehingga nasabah ini butuh kepastian dari LKS terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi kepada pihak ketiga.
3.  LKS dan Nasabah
(Hawalah Bil Ujrah) 1. Menyerahkan proposal (janji) 4. LKS dan Nasabah (Wakalah)
5. Nasabah dan pihak ke 3 melunasi tangganggungannya
2. Pihak ke 3

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  diatas  pada  hybrid  contract  atau  akad  ganda  pada pembiayaan multijasa, berlandaskan pada prinsip syariah pembiayaan Al-Ijarah Multijasa. Al-Ijarah  Multijasa  merupakan  bagian  dari  Pembiayaan  Multijasa,  fatwa  Dewan  Syariah Nasional  No.  44/DSN-MUI/VIII/2004  menyatakan  bahwasanya  pembiayaan  multijasa  ini dapat memakai akad Ijarah maupun akad Kafalah. Namun jika memakai akad kafalah maka wajib  sesuai  dengan  ketentuan  pada  fatwa  kafalah.  Begitu  juga  dalam  ijarah  harus mematuhi sesuai dengan fatwa ijarah.  Dalam ijarah pada LKS misalnya bisa menyalurkan pelayanan  jasa  keuangan  seperti  dalam  pembiayaan  Pendidikan  universitas,  pembiayaan kesehatan,  pembiayaan  pernikahan,  pembiayaan  untuk  membayar  utang,  pembiayaan dalam  membayar  pajak  serta  biaya  sewa  (rumah,  kendaraan,  alat-alat  pertanian,  alat-alat perlengkapan  usaha  maupun  gedung).  Namun  dalam  inovasi  bank  Syariah  bisa menggunakan  akad  ijarah  dan  wakalah  namun  ini  juga  masih  dianggat  rumit  dalam operasionalnya,  sehingga  yang  paling  fleksibel  adalah  menggunakan  akad  hawalah  bil ujrah dan wakalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Annisa  Eka  Rahayu,  N.  N.  (2020).  Kontruksi  Akad  Ijrah  pada  Fatwa  DSN  MUI  tentang Pembiayaan  Multijasa. Paper  Knowledge  .  Toward  a  Media  History  of  Documents , 7 (59), 12–26. Asfiyah,  I.  (2015). Implementasi  Produk  Pembiayaan  Multijasa  PT.  BPRS  PNM  Binama Semarang . UIN Walisongo. Azizah, A. I. (2014). Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara .
Firmansyah,  M.  (2016).  Implementation  of  Contract  Hybrid  Concept  in  Multi  Services Products  (Aplication  of  the  Warranty  Bank  Products/Kafalah  in  Syariah  Banks).
International Journal of Nusantara Islam , 4 (2), 85–96.
https://doi.org/10.15575/ijni.v4i2.1253
Hakim, A. A., & Mubarok, J. (2017). Metodologi Studi Islam . Rosda.
Jafar, N., Bahar, B., & Lusiana, S. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Bank Syariah Pada Akad Hiwalah. Syari’ah , 02 (04), 1–16.
Maman, D., Maman Sudirman, S. H., M Kn, M. H., Thohir Luth, T. L., Safa’at, R., Safa’at, R., Fadli, M., & Fadli, M. (2017). Jurnal: Akad Qardh and Accesoir in Sharia Banking Not Yet Based on Sharia Economic Principles Free of Riba (Usury). Journal of Law, Policy and Globalization , 64 , 1–7.
Maulana,  L.  (2020).  Penerapan  Konsep  Hybrid  Contract  Dalam  Pembiayaan  Rahn  Di Pegadaian Syari’Ah. AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah , 2 (1), 47–66. https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7860
Mumtahaen, I. (n.d.). Penerapan Hybrid Contract pada Produk Giro. Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah .
Nizaruddin. (2013). Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah. Studia Islamika , 7 (1), 326–365.
Nugraheni,  D.  B.  (2015).  Analisis  Yuridis  Multi  Akad  Dalam  Pembiayaan  Pengalihan.
Mimbar Hukum , 27 (2), 241–255.
Nugraheni,  D.  B.  (2017). Analisis  Fatwa  Dew  an  Syariah  Nasional  Tent  ang  Wakalah, Haw alah , dan Kaf alah Dalam Kegiat an Jasa Perusahaan Pem biayaan Syariah . 2 , 124–136.
Nurcholis  Syamsudin.  (2019).  Permasalahan  hukum  Dalam  Transaksi  Multi  Akad Pembiayaan Dan Pembuktianya Pada Bank Syariah. Jurnal Hukum , Volume 2 (1), 44–
68.
Riyaldi, R., & Choirunnisak. (2021). Pembiayaan Multi Jasa Menggunakan Akad Ijarah Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah Banyuasin. Jimpa , 1 (1), 39– 48.
Rizkia, D. (n.d.). Aplikasi Produk Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di Bmt Ubasyada– Ciputat .
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.  In Bandung: Alfabeta (pp. 286–288). Wahab,  A.  (2020). Hybrid  Contracts  on  Sharia  Banking:  Study  on  Home  Ownership Financing
Product by Musharakah Mutanaqishah . 436 , 805–809. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.170