## PEMAKNAAN DEMOKRASI DI ERA REFORMASI (Opini Masyarakat Jawa Tengah terhadap Demokrasi Saat Ini)

## Arif Sofyan

## Abstract
Political reform affects a lot of changes in the socio-political life of society, both in the political understanding  and  implementation.  This  study  aims  to  understand  how  the  understanding  and implementation of democratic in Central Java at this time. The study used a descriptive approach to the analysis, and involves about 500  informants in Central Java. The conclusion of this study is that the substance of democracy and its implementation in the community is experiencing a change for a new  form,  where  there  is  a  clash  of  democratic  values  which  sided  constructive  and  destructive. Democracy  constructively  interpreted  by  structuring  the  system  of  government,  social  and  political systems,  the  creation  of  an  atmosphere  of  equality,  freedom  of  togetherness  and  involvement  of people  in  decision-making,  the  use  of political  procedures  that  allow  broad  participation.  Democratic forms  of destructive  behavior  such  intervention  against  state  institutions,  violate  the  rights  of others, and are not tolerant of differences
Keywords: democracy, reform, politics

## A.  PENDAHULUAN
Demokrasi menjadi  isu  sentral  dalam  satu dekade  terakhir  ini  terkait  dengan dinamika  perubahan  sosial  dan  ketatanegaraan  Indonesia.  Masyarakat  menaruh harapan  besar  adanya  perbaikan  sebagai  hasil  dari  perkembangan  demokrasi diIndonesia.  Di  sisi  lain  masih  terdapat  beberapa  perdebatan  mengenai  substansi dan implementasi demokrasi itu sendiri.
Hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  Sharma,  et.al.  (2010)  menemukan pemahaman demokrasi masyarakat Indonesia sebesar 38% orang mengasosiasikan dengan kebebasan, 41% mengatakan mereka tidak tahu dan 4% menyebut harmoni, 2%  tentang  kesempatan  individu,  dan  kekuasaan  di  tangan  rakyat  sebanyak  2%. Mereka yang mengatakan tidak tahu mengenai demokrasi kebanyakan berasal dari tingkat pendidikan menengah pertama ke bawah. Ada beberapa pendapat mengenai demokrasi  di  Indonesia.  74%  percaya  bahwa  Indonesia  adalah  negara  demokrasi, 15%  mengatakan  Indonesia  ada  sisi  demokratis  dan  tidak  demokratisnya,  6% mengatakan  tidak  demokratis  dan  5%  mengatakan  tidak  tahu.  Sebanyak  72% masyarakat  Indonesia  mengatakan  lebih  suka  demokrasi, 20% mengatakan  bahwa jenis  pemerintahan  tidak  bermasalah  bagi  mereka,  dan  4%  mengatakan pemerintahan non-demokratis kadang-kadang lebih baik, dan 4% mengatakan tidak tahu.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  memiliki  harapan besar terhadap demokrasi.
Akan  tetapi  menurut  beberapa  pihak  nilai-nilai  demokrasi  yang  dipahami kebanyakan orang justru sering menunjukkan demokrasi semu atau bahkan berbeda sama  sekali  dengan  demokrasi  yang  diharapkan.  Haynes  (2000)  menggambarkan bahwa  di  kebanyakan  negara  dunia  ketiga,  demokrasi  lebih  memperlihatkan  sisi formalitas,  yang  terpusat  pada  prosedur  dan  tata  kelembagaan,  dan  lebih  khusus lagi terfokus pada pemilihan umum.
Di  Indonesia,  demokrasi  telah  mengalami  berbagai  macam  hambatan  yang kadang  berkebalikan  dengan  semangat  demokrasi  itu  sendiri.  Marcus  Mietzner (2009)  mencatat  bahwa  demokratisasi  di  Indonesia  lebih  menampilkan  wajah popularitas  figur  di  hadapan  rakyat.  Pemaknaan  demokrasi  jauh  dari  persoalan kinerja politik, namun mengarah pada performa individu. Masyarakat telah berharap
banyak pada figur pemimpin untuk menegakkan demokrasi ketimbang sistem politik maupun kinerja partai politik.
Untuk  memahami  demokrasi  lebih  mendalam  telaah  beberapa  ahli  dapat menjadi  acuan.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  UNESCO  tahun  1949  (Miriam Budiardjo,  2008)  menyatakan  bahwa  demokrasi  dianggap  paling  baik  saat  ini. Namun di sisi lain, konsep demokrasi itu sendiri dianggap ambigu atau mempunyai banyak  pengertian  mengenai  ide  dan  praktiknya.  Di  sisi  lain,  Schumpeter  (Leo Agustino,  2007)  mengemukakan  bahwa  demokrasi  adalah  kehendak  rakyat  dan kebaikan  bersama,  sistem  untuk  membuat  keputusan-keputusan  politik  dimana individu-individu  mendapatkan  kekuasaan  untuk  memutuskan  melalui  pertarungan kompetitif memperebutkan suara rakyat
Sedangkan  Mayo  (Miriam  Budiardjo  2008)  berpendapat  bahwa  demokrasi adalah ketika kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang dipilih  oleh  rakyat  dalam  pemilihan.  Huntington  mengidentifikasi  demokrasi  dengan pemilu,  secara  minimalis  demokrasi  dapat  didefinisikan  sebagai  pemilihan  umum terbuka,  bebas  dan  adil,  adanya  pembagian  kekuasaan  yang  jelas,  terjaganya stabilitas  serta  adanya  tingkat  partisipasi  yang  luas  dan  otonom.  (Leo  Agustino, 2007).  Sejalan  dengan  itu,  Dahl  (Sahid  Gatara,  2009)  menyatakan  bahwa  untuk menegakkan  demokrasi  dibutuhkan  6  lembaga. Pertama ,  pemimpin  yang  dipilih melalui  pemilu. Kedua ,  pemilu  yang  jujur,  adil,  bebas  dan  periodik. Ketiga , kebebasan  berpendapat. Keempat ,  terbukanya  akses  informasi. Kelima otonomi asosiasional bagi warga. Keenam hak kewarganegaraan yang inklusif. Beberapa ahli mengelompokkan demokrasi menjadi demokrasi formal/prosedural dan substansial. Demokrasi formal berorientasi pada pelembagaan,  proses  terutama    pemilihan  umum  dan  partisipasi  dalam  pemilu. Demokrasi  substansial  lebih  fokus  pada  hakikat  demokrasi  itu  sendiri, mengutamakan  nilai.  Menurut  Haynes  (2007)  demokrasi  di  kebanyakan  negara dunia ketiga adalah demokrasi formal.
Demokratisasi di Indonesia telah dilaksanakan secara prosedural yang salah satunya diwarnai dengan semakin intensifnya pemilihan umum langsung atau sering disebut  pemilu.  Masyarakat  semakin  sering  dihadapkan  pada  proses  pemilihan umum secara langsung dalam memilih para pemimpin mereka, mulai dari presiden, DPR  dan  DPD  serta  DPRD,  dan  pemilihan  kepala  daerah.  Pemilihan  umum  oleh banyak  pihak  diyakini  sebagai  salah  satu  indikator  demokrasi,  terutama  di  tingkat daerah  (Pemilu  Legislatif  dan  Pemilu  Kepada  Daerah).  Sebagian  Pemilu menghasilkan  pemimpin  yang  memang  didukung  sebagian  besar  masyarakat, sementara  sebagian  lagi  menghasilkan  konflik  horizontal    maupun  rendahnya partisipasi  masyarakat.  Di  sisi  lainMasyarakat  berharap  bahwa  demokrasi  sanggup membawa perbaikan terhadap kehidupan mereka.
Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana substansi demokrasi serta  implementasinya  yang  sesuai  dengan  masyarakat  Indonesia.  Memahami masyarakat dalam mengartikan demokrasi menjadi sangat penting sebagai landasan model demokrasi yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Oleh karena itu penelitian ini hadir untuk mengungkap pemahaman masyarakat mengenai demokrasi, khususnya di Jawa Tengah sebagai salahsatu wilayah penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia.

## A.1 Metode Penelitian
Penelitian  ini  berbentuk  deskriptif  analitis  dengan  pendekatan  kualitatif. Penelitian  melibatkan  informan  dari  berbagai  kalangan,  baik  masyarakat  umum, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh partai maupun anggota ormas di Jawa Tengah.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  berasal  dari  wawancara  dan  isian  kuesioner  dari  para  informan.  Data sekunder  berasal  dari  dokumen  terkait  objek  penelitian.  Instrumen  yang  digunakan dalam  ini  ialah  panduan  wawancara  mendalam  serta  daftar  pertanyaan  untuk informan dari berbagai kalangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis wacana yang  bertujuan  mendeskripsikan  pemahaman  masyarakat  terhadap  demokrasi. Analisis  kualitatif  dilakukan  menggunakan  teknik  deskriptif  analitis.  Penelitian dilakukan pada tahun 2012 di Jawa Tengah.

## B. PEMBAHASAN B.1 Gambaran Umum
Penelitian  ini  melibatkan  berbagai  pihak  sebagai  informan,  baik  informan kunci  yang  diwawancara  secara  mendalam  maupun  informan  yang  diminta menjawab  daftar  pertanyaan  tertulis.  Penelitian  ini  melibatkan  sebesar  500  orang informan  yang  berasal  dari  aparat  pemerintah  dan  lembaga  penyelenggara  pemilu (60 orang) tokoh masyarakat (40 orang) dan masyarakat umum (400 orang).
Informan  penelitian  dipilih  dengan  cara  acak  dan  memperhatikan  komposisi penduduk  Jawa  Tengah  secara  umum.  Informan  diklasifikasikan  berdasarkan karakter  demografis  tertentu,  yaitu  usia,  jenis  kelamin,  pekerjaan,  pendidikan, pendapatan,  dan  aktifitas  dalam  organisasi.  Berdasarkan  usia,  informan diklasifikasikan sesuai dengan tingkat kematangan dalam berpolitik, yaitu mulai usia 16 – 25 tahun sampai pada usia 56 tahun atau lebih. Sesuai dengan kondisi umum yang ada di Jawa Tengah, maka informan terdiri dari kelompok usia  16-25 sebesar 11.8%, usia 26 – 35 sebesar 18%, usia 36 – 45 sebesar 31%, usia 46 – 55 sebesar 27.2%  dan  56  ke  atas  sebesar  12%.  Informan  berdasarkan  jenis  kelamin komposisinya  sedikit  berbeda  dengan  komposisi  secara  umum  penduduk  di  Jawa Tengah,  yaitu    66.5%  laki-laki  dan  33.5%  permpuan.  Namun  hal  tersebut  tidak mengurangi  akurasi  hasil  penelitian.  Jenis  pekerjaan  informan  sesuai  dengan komposisi  secara  umum  penduduk  Jawa  Tengah,  yaitu  bekerja  di  sektor  swasta (sebagai karyawan/buruh) dan sektor lainnya yaitu sektor ekonomi informal lainnya. Tingkat  pendidikan  informan  juga  menggambarkan  kondisi  secara  umum,  yaitu terbanyak tingkat SLTA, SLTP dan SD.
Informan  sebagian  besar  berasal  dari  kalangan  menengah  ke  bawah.  Hal tersebut  terlihat  dari  komposisi  informan  terbesar  berpendapatan  1  juta  rupiah  ke bawah, dan secara umum tingkat pendapatan sebagian besar berada di bawah Rp. 3 juta. Komposisi tersebut merupakan cerminan dari penduduk di Jawa Tengah saat ini.
Informan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  berbagai  kalangan  yang  berbeda latar  belakang  organisasi  mereka.  Sebagian  besar  informan  terlibat,  baik  menjadi pengurus maupun sekedar anggota biasa dalam berbagai organisasi kemasyarakatan  (16^),  keagamaan  (12,5%),  organisasi  profesi  (10,2%),  organisasi sosial  budaya  (5%),  organisasi  hobi  (4,8%),  partai  politik  (4,5%), LSM  (0,8%)  serta ada beberapa yang terlibat berbagai organisasi (0,8%) dan organisasi lainnya (26%) dan sisanya (19,5%) tidak terlibat dalam organisasi.

## B.2 Pemahaman Mengenai Demokrasi
Reformasi  memberikan  berbagai  pengaruh  penting  terkait  perubahan pemahaman  dan  kesadaraan  politik  masyarakat  berupa  menyebarnya  ide  tentang kesetaraan,  kebebasan  dalam  berpendapat  atau aspirasi  menjadi ide  utama  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Adanya  perubahan  politik  di  tingkat  nasional  terutama dalam  tatanan  kelembagaan  politik,  prosedur,  sistem  nilai,  serta  perubahan kebijakan  pemerintah  memunculkan  harapan  Indonesia  menjadi  lebih  baik.  Ide mengenai kebebasan berpendapat, keleluasaan beraktifitas politik yang menunjukkan  kesamaan  dan  adanya  transparansi  dan  kebebasan  informasi memberikan harapan perbaikan ke depan.
Ketika  informan  diminta  untuk  memberikan  pandangan  mengenai  apakah demokrasi  merupakan  sistem  politik  terbaik  untuk  Indonesia,  pendapat  hampir seimbang  antara  yang  menyatakan  kurang  dan  tidak  yakin  dengan  yang menyatakan yakin bahwa demokrasi adalah sistem terbaik untuk Indonesia. Mereka yang  tidak  yakin  bahwa  demokrasi  bukan  merupakan  sistem  politik  terbaik  untuk Indonesia sebagian besar karena melihat kenyataan bahwa kondisi Indonesia masih morat-marit,  dimana  elit  politik  masih  mementingkan  diri  sendiri,  belum  ada keterbukaan,  transparansi,  serta  SDM  yang  masih  belum  siap.  Mereka  yang  masih belum  yakin  karena  kenyataan  bahwa  kebebasan  yang  ada  tidak  terkontrol,  tidak menuju  perbaikan,  kondisi  ekonomi  masih  belum  membaik,  serta  manusia  yang belum  siap  menerima  perubahan,  pelaku  kurang  memahami  demokrasi,  tidak  ada kesatuan sikap dan banyaknya penyalahgunaan wewenang.
Mereka yang menyatakan yakin dan sangat yakin berpegang pada kenyataan bahwa  demokrasi  sejalan  dengan  karakter  dan  kondisi  bangsa  Indonesia. Demokrasi  menghargai  perbedaan  sesuai  dengan  keberagaman  bangsa  Indonesia dan  semangat  Bhineka  Tungal  Ika.  Kegotongroyongan,  saling  menghargai, menerima perbedaan, keterbukaan, kebersamaan, dan saling kerjasama merupakan ciri bangsa Indonesia yang sejalan dengan demokrasi.
Pemahaman terhadap demokrasi di masyarakat sangat beragam, yang  bisa disarikan  menjadi  6  kelompok  utama.  Kelompok  pertama  ialah  mereka  yang menyatakan demokrasi  identik  dengan proses  politik  berdasarkan suara  terbanyak. Kedua adalah  mereka  menyamakan  demokrasi  dengan  perubahan  ke  arah perbaikan, Ketiga ,  mengidentifikasi  demokrasi  sebagai  proses  pemilihan  pemimpin secara  langsung. Keempat ,  mengidentifikasi  demokrasi  sebagai  proses  penentuan keputusan  dengan  musyawarah  mufakat. Kelima ,  demokrasi  sebagai  nilai-nilai kebebasan,  hak  bersuara  dan  menghormati  kebebasan. Keenam ,  adalah  mereka yang memahami demokrasi sebagai tata pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan ide ini mendapat dukungan terbesar seperti gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Pemahaman mengenai demokrasi
33,9 32,2 15,7 10,4 4,3 3,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat Kebebasan, hak bersuara, hormati perbedaan Musyawarah mufakat Pemilu langsung Perubahan & perbaikan
Suara terbanyak
Berdasarkan  gambar  1  di  atas,  sebagian  besar  orang  memahami  bahwa demokrasi  merupakan  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat. Sistem  pemerintahan  atau  kekuasaan  yang  dimaksud  adalah  adanya  pemisahan kekuasaan beserta lembaga-lembaganya, sehingga tidak ada pihak yang lebih tingi atau lebih rendah dari yang lain. Keterlibatan masyarakat lebih nyata melalui wakil- wakil mereka yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan.
Sebagian  besar  lainnya  memahami  demokrasi  sebagai  kebebasan,  hak bersuara  dan  saling  menghormati  perbedaan.  Pemahaman  lainnya  adalah musyawarah  mufakat,  pemilu  langsung  dan  keputusan  suara  terbanyak. Berdasarkan  data  di  atas,  lebih  banyak  masyarakat  yang  memahami  demokrasi sebagai nilai-nilai, terutama nilai tentang kebebasan, hak bersuara dan menghormati perbedaan.  Kesamaan  posisi  dalam  hukum  dan  pemerintahan  menjadikan masyarakat  saat  ini  lebih  berani  bertindak.  Kebebasan  yang  dimaksud  adalah kebebasan  mengeluarkan  pendapat  atau  aspirasi  dalam  berbagai  situasi. Kebebasan  dan  kesamaan  juga  dipahami  sebagai  kesetaraan  peran,  baik  antara laki-laki  dan  perempuan  maupun  antara  yang  tua  dan  muda.  Di  level  masyarakat lokal  adalah  kebebasan  berbicara  dan  mengemukakan  pendapat.  Sebagian  besar orang  mengasosiasikan  implementasi  demokrasi  di  lingkungan  melalui  proses musyawarah  dalam  membahas  berbagai  hal.  Demokrasi  sebagai  nilai  kebebasan menempati  posisi  utama  dalam  wacana  politik  masyarakat  sebagai  satu-satunya standar  yang  paling  baik.  Sebagian  besar  warga  meyakini  bahwa  reformasi  telah memberikan pengaruh yang baik terhadap demokrasi dan pelaksanaannya di tingkat nasional maupun local dengan adanya kebebasan
Musyawarah  dianggap  nilai  utama  berdemokrasi  bagi  sebagian  besar masyarakat  lainnya.  Demokrasi  dimaknai  ada  ketika  segala  persoalan  yang menyangkut  kepentingan  publik  atau  hajat  hidup  orang  banyak  dibahas  bersama dan setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pendapatnya.
Demokrasi  juga  dimaknai  dalam  hal  memilih  pemimpin  yaitu  dengan melibatkan  banyak  orang  melalui  pemilu.  Seiring  perubahan  sistem  politik  di Indonesia, pemilihan pemimpin  sesuai dengan nilai demokrasi dipahami lebih pada prosesnya  yang  berupa  pemilu.  Demokrasi  sebagai  tindakan  merupakan  sikap mengutamakan  keterlibatan  banyak  orang.  Reformasi  telah  memberikan  inspirasi yang  penting  kepada  masyarakat  mengenai  bagaimana  cara-cara  memilih pemimpin.
Jika  dikaitkan  dengan  pemahaman  demokrasi  sebagai  musyawarah  mufakat terdapat  kecenderungan  pemilahan,  dimana  dalam  memilih  pemimpin,  pemilu adalah  yang  demokratis,  sementara  ketika  menyelesaikan  masalah  lainnya, musyawarah  adalah  langkah  yang  demokratis.  Perubahan  yang  cukup  penting adalah  adanya  sebuah  pemahaman  mengenai  cara  dan  tujuan  dalam  mekanisme politik. Pemahaman mengenai cara dan tujuan ialah mengenai cara seperti apa yang cocok  digunakan  untuk  apa.  Untuk  menyelesaikan  segala  persoalan  musyawarah adalah  tindakan  utama  yang  demokratis,  namun  dalam  memilih  pemimpin,  pemilu adalah yang paling demokratis.
Ketika diminta memberikan pendapat apakah demokrasi harus selalu menjadi pertimbangan  dalam  memutuskan  sesuatu,  sebagian  besar  informan  menyatakan setuju  (69,50%)  dan  sangat  setuju  (10,75%),  namun  sebagian  kecil  lainnya menyatakan kurang setuju (14,50%) dan tidak setuju (1,75%).  Mereka yang kurang setuju  atau  tidak  setuju  dengan  prinsip  demokrasi  dalam  segala  tindakan memutuskan  sesuatu  beralasan  karena  tidak  semua  harus  berasaskan  demokrasi. Ada  kalanya  suatu  keputusan  ditentukan  dengan  prinsip  lain  yang  sesuai,  tidak
selamanya  harus  melibatkan  banyak  orang.  Setiap  keputusan  memiliki  jalan penyelesaian sendiri, yang lebih diperhatikan adalah norma atau dasar pengambilan dan tujuan keputusan itu sendiri, sehingga caranya tentu berbeda setiap keputusan. Mereka  yang  sejalan  dengan  cara  demokrasi,  memandang  bahwa  demokrasi sejalan  dengan  musyawarah  mufakat,  adanya  keterlibatan  orang  banyak.  Setiap keputusan  dapat  diambil  dengan  lebih  baik.  Demokrasi  juga  dapat  menuju kehidupan yang lebih baik.
Di  sisi  lain,  sebanyak  3,5%  informan  mengidentifikasi  demokrasi  sebagai penentuan  keputusan  berdasarkan  suara  terbanyak.  Demokrasi  memungkinkan transformasi dari ”kuantitas menjadi kualitas”, dimana pendapat yang disetujui oleh lebih  banyak  orang  merupakan  pendapat  terbaik.  Tentu  hal  ini  akan  menjadi berkebalikan  dengan  musyawarah  mufakat.  Namun  pada  beberapa  kondisi keduanya  dapat  saling  melengkapi,  dimana  ketika  musyawarah  mufakat  gagal mencapai hasil, maka suara terbanyak adalah pilihan terbaik.
Sementara  sebagian  kecil  orang  memandang  seharusnya  demokrasi  adalah sistem  yang  membawa  perubahan  dan  perbaikan.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi logis  dari  adanya  proses  reformasi  yang  diharapkan  membawa  perbaikan. Reformasi  sebagai  proses  demokratisasi  tentu  beriringan  dengan  semangat perubahan dan perbaikan itu sendiri.

## B.3 Implementasi Demokrasi di Masyarakat
Sebuah  ide  dan  konsep  akan  menjadi  utuh  ketika  diimplementasikan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Praktik  demokrasi  di  masyarakat  sangat  beragam dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi saat itu.Sebagaimana pemahaman demokrasi  yang  sangat  beragam,  dalam  masyarakat,  bagaimana  demokrasi diwujudkan  juga  memiliki  keragaman  yang  banyak.  Pemahman  warga  mengenai bagaimana  demokrasi  dijalankan  dalam  kehidupan,  diklasifikasikan  kedalam beberapa konsep utama.
Pertama adalah  mereka  yang  memahami  praktik  demokrasi  sebagai  sikap dan  perilaku  dalam  kehidupan  sosial  dan  politik. Kedua adalah  mereka  yang memahami penerapan demokrasi sebagai kegiatan partisipasi dalam kegiatan sosial poltik. Ketiga adalah  mereka  yang  memahami  pelaksanaan  demokrasi  sebagai mematuhi  aturan  atau  mendukung  kebijakan  pemerintah.  Ada  juga  berbagai pemahaman  lain  yang  cukup  beragam,  yang  intinya  adalah  berujung  pada  sebuah kondisi yang diharapkan atau penilaian terhadap kondisi saat ini.
Demokrasi  lokal  bersandar  pada  bagaimana  sikap  dan  perilaku  menghargai perbedaan  dan  keberadaan  pihak  lain  dijunjung,  partisipasi  yang  tinggi  dalam lingkungan  serta  mematuhi  aturan  main  yang  telah  disepakati.  Kenyataannya konsep  nilai  dan  perilaku  demokrasi  selalu  berbenturan  dengan  nilai  dan  perilaku nondemokrasi.  Hadirnya  nilai  baru  yang  mendukung  maupun  menghambat demokrasi  juga  berinteraksi  dengan  nilai  lama  yang  mendukung  atau menghambatnya.  Demokrasi  juga  dimaknai  sebagai  proses  transaksi  politik. Wujud nyata demokrasi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dalam relasi sosial.
Melalui  berbagai  kegiatan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  warga  memiliki penilaian  terhadap  proses  demokrasi  yang  berjalan  di  lingkungan  mereka. Berdasarkan  tanggapan  warga,  92,11%  percaya  bahwa  masyarakat  saat  ini  telah menunjukkan  ciri-ciri  demokrasi  dalam  berbagai  ranah  kehidupan.  Demokrasi  yang dimaksud  masyarakat  adalah  segala  sesuatu,  persoalan  yang  menyangkut
kepentingan  bersama  dibahas  bersama  atau  dimusyawarahkan  dengan  melibatkan segenap warga.
Di  sisi  lain  demokrasi  yang  dimaknai  sebagai  kebebasan  juga  memberikan dampak perubahan yang cukup berarti. Saat ini penyerobotan terhadap hak public, pengabaian keberadaan negara, intoleransi terhadap perbedaan dan hak orang lain kerap  terjadi.  Masyarakat  bebas  melakukan  apapun  yang  diinginkan  dengan  dalih kebebasan  di  era  demokrasi.  Kondisi  ini  berlangsung  di  berbagai  tempat  sehingga menghasilkan perubahan tatanan yang tidak lagi terarah.
Penjelasan  di  atas  membawa  pada  suatu  pemahaman  bahwa  karakteristik demokrasi masyarakat sedang dalam tahap mencari bentuk, ada sisi konstruktif dan ada  sisi  destruktif.  Demokrasi  dalam  masyarakat  dipahami  dalam  berbagai pengertian. Pertama ialah  pemahaman demokrasi  sebagai  konsep  kekuasaan  atau tata  pemerintahan.  Bentuk  kekuasaan  yang  terpisah  dengan  kelembagaan  yang tertata sedemikan rupa menjamin hak-hak warga negara.
Kedua ,  demokrasi  sebagai  nilai-nilai,  berorientasi  pada  kebebasan, kebersamaan  dan  kesetaraan.  Nilai-nilai  tersebut  diyakini  oleh  sebagian  besar masyarakat  sebagai  substansi  demokrasi.  Demokrasi  ialah  ketika  semua  orang bebas memiliki pandangan atau aspirasi, diperhatikan haknya sama dengan lainnya dan tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya.
Ketiga ,  demokrasi  secara  praktik  dipahami  dalam  2  kategori  utama berdasarkan  tujuan,  yaitu  suara  terbanyak  dan  musyawarah  mufakat.  Dalam berhubungan  dengan memilih  pemimpin,  suara  terbanyak  (pemilu)  merupakan  nilai demokrasi  yang  utama.  Sedangkan  dalam  persoalan  sehari-hari,  cara  demokrasi dilakukan dengan musyawarah.  Keduanya memberikan kemungkinan semua orang untuk berpartisipasi.
Selain  pemaknaan  demokrasi  yang  konstruktif  di  atas,  juga  terdapat pemaknaan  demokrasi  yang  destruktif.  Pemahaman  serta  perilaku  bahwa  pada masa reformasi ini apapun boleh dilakukan dan siapapun bisa terjadi secara meluas. Saat ini telah terjadi benturan antara nilai-nilai individual dan nilai-nilai komunalisme dalam  masyarakat.  Melunturnya  nilai-nilai  demokrasi  tradisional  yang  dianggap kurang  sesuai  zaman  diganti  dengan  nilai  modern  sebagai  akibat  perubahan  yang menghasilkan perilaku nondemokrasi banyak terjadi.
Bentuk  perilaku  destruktif  bagi  demokrasi  yang  berhubungan  dengan  sistem politik  nasional  misalnya  intervensi  masyarakat  terhadap  tugas  lembaga  negara, kerusuhan  dalam  pemilu,  kerusuhan  terhadap  proses  hukum  dan  sebagainya  lahir dari kekecewaan terhadap kinerja aparat pemerintah namun dilakukan dengan cara yang  kurang  konstruktif.  Perilaku  destruktif  dalam  lingkungan  misalnya  menolak hadir  dalam  pertemuan,  tidak  mengikuti  kegiatan  atau  tidak  melaksanakan kesepakatan  bersama  karena  perasaan  tidak  peduli  dan  sebagian  karena ketidakpuasan dengan sesama warga atau pengurus RT, tanpa niat untuk berdialog.

## C. PENUTUP C.1 Simpulan
Substansi  demokrasi  serta  implementasinya  dalam  masyarakat  kini  sedang mengalami perubahanmencari bentuk baru yang diwarnai dengan benturan nilai-nilai demokrasi  yang  bersisi  konstruktif  dan  destruktif.  Demokrasi  secara  konstruktif dimaknai  dengan  penataan  system  pemerintahan,  system  social  dan  politik, penciptaan suasana kesetaraan, kebebasan kebersamaan serta keterlibatan banyak
orang  dalam  penentuan  keputusan,  penggunaan  prosedur-prosedur  yang memungkinkan partisipasi secara luas.
Selain itu juga telah terjadi benturan antara nilai-nilai individual dan nilai-nilai komunalisme  dalam  masyarakat  sehingga  sangat  rentan  menghasilkan  konflik horisontal.  Perkembangan  demokrasi  juga  diwarnai  dengan  melemahnya  posisi Negara  dan  aparaturnya  di  hadapan  publik.  Melunturnya  nilai-nilai  demokrasi tradisional  seperti  musyawarah,  pengakuan  terhadap  perbedaan,  institusionalisasi kehidupan  masyarakat  dan  kebersamaan  yang  dianggap  kurang  sesuai  zaman diganti dengan nilai modern sebagai akibat perubahan yang menghasilkan perilaku nondemokrasi banyak terjadi.

## C.2 Saran
Pemerintah dan pihak terkait memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa demokrasi  di  tingkat  nasional  disokong  oleh  demokrasi  di  tingkat  lokal  oleh masyarakat  snediri.  Perlunya  penegakkan  peran  institusi  demokrasi,  baik pemerintah  maupun  nonpemerintah  sebagai  langkah  menangkal  pemahaman  dan perilaku yang destruktif terhadap demokrasi.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustino,  Leo,  2007, Perihal  Ilmu  Politik;  Sebuah  Bahasan  Memahami  Ilmu  Politik ,  Graha  Ilmu, Yogyakarta Budiardjo, Miriam, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Gatara, AA, Sahid, 2009, Ilmu Politik; Memahami dan Menerapkan , Pustaka Setia, Bandung Haynes,  Jeff,  2000, Demokrasi  dan  Masyarakat  Sipil  di  Dunia  Ketiga:  Gerakan  Politik  Baru  Kaum Terpinggir,  diterjemahkan  dari  judul  asli  ”Democracy  and  Civil  Society  in  the  Third  World Politics and New Political Movement” oleh P, Soemitro , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Mietzner , Marcus (2009), Political opinion polling in post-authoritarian Indonesia Catalyst or obstacle to democratic  consolidation?, Bijdragen  tot de  Taal-,  Land-  en  Volkenkunde,  Vol.  165, no.  1 (2009), pp. 95 –126, http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv
Sharma,  Rakesh  Lauren  Serpe,  and  Astri  Suryandari  (2010), Indonesia  Electoral  Survey  2010 November  2010,  IFES    (International  Foundation  for  Electoral  Systems)  for    the  Australian Agency  for  International Development