## PERTANGGUNG JAWABAN ADVOKAT TERHADAP  KLIEN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG  NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
Oleh :

## Suranta Menda Ginting 1)
Ghina Aqila Marenza 2)
Syawal Amry Siregar 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail :
surantaginting@gmail.com 1) ghinamarenza@gmail.com 2)
syawalsiregar59@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Background  Advocate  is  a  legal  profession  whose  job  is  to  provide  legal  assistance  both inside and outside the court based on the values of the Advocate Code of Ethics and meets the requirements  based  on  the  provisions  of the  law.  The  rapid  development  of  society  and  the increasingly complex relationships that exist between them, both in the social and economic fields,  need  to  be  followed  by  the  exit  of  various  legal  rules  in  order  to  maintain  order  in these  relations.  The  complexity  of  the  applicable  legal  rules  makes  these  rules  not  easy  to understand  by  the  public.    A  code  of  ethics  is  also  needed  to  keep  advocates  serving  the interests of the community and maintaining the trust that has been given by the community to the  community.  The  problems  in  this  paper  are:  How  to  regulate  the  obligation  to  provide legal assistance by advocates based on Law No. 18 of 2003 concerning Advocates; What is the form of supervision of the advocate organization on the implementation of the obligation to provide legal services to the client by the advocate; How is good faith in Article 16 of Law No.  18  of  2003  concerning  Advocates.  The  research  method  used in  writing this  thesis  is  a research  method  carried  out  with  a  normative  juridical  approach,  where  data  collection  is carried out using the Library Research  method, namely conducting research using data from various  reading  sources  such  as  laws  and  regulations  in  norms  or  basic  methods;  Basic rules;  Laws  and  regulations  relating  to  the  professional  responsibility  of  advocates  in providing  legal  assistance  for  free,  namely  Law  Number  18  of  2003 concerning Advocates, advocate code of ethics, Law Number 4 of 2004 concerning judicial power, Law Number 8 of 1981  concerning  the  Criminal  Procedure  Code  (KUHAP),  Instruction  of  the  Minister  of Justice of the Republic of Indonesia Number 01-UM.08.10 of 1996 concerning Guidelines for the  Implementation  of  Legal  Aid  Programs  for  people  who  are  less  than    able  through  the Legal  Aid  Institute  (LBH),  the     relevant   theoretical    or  doctrinal foundations   of  books  of academic works, articles related to the  field of transfer of property  rights  grants, and the internet that are assessed as relevant  with the problems that will be discussed by  the author in this thesis.
Keywords : Advocate's Accountability  Towards Clients

## ABSTRAK
Latar  Belakang  Advokat  adalah  seorang  profesi  hukum  yang  bertugas  memberikan  bantuan hukum  baik  itu  didalam  maupun  diluar  pengadilan  yang  berlandaskan  nilai-nilai  Kode  Etik Advokat  dan  memenuhi  persyaratan  berdasarkan  ketentuan  undang-undang.  Pesatnya perkembangan  masyarakat  dan  makin  kompleksnya  relasi–relasi  yang  terjalin  diantara
mereka,  baik  di  bidang  sosial  maupun  ekonomi  perlu  diikuti  dengan  keluarnya  berbagai aturan hukum guna untuk menjaga ketertiban dalam relasi tersebut. Rumitnya aturan hukum yang  berlaku  membuat  aturan  tersebut  tidak  mudah  dipahami  oleh  masyarakat.  Kode  etik juga di perlukan guna menjaga agar advokat mengabdi kepada kepentingan masyarakat  dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada masyarakat tersebut. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana pengaturan tentang kewajiban pemberian  bantuan  hukum  oleh  advokat  berdasarkan  Undang-Undang  No.18  Tahun  2003 Tentang  Advokat;  Bagaimana  bentuk  pengawasan  dari  organisasi  advoka  tterhadap pelaksanaan kewajiban pemberian jasa hukum terhadap klien oleh advokat; Bagaimana itikad baik  dalam  Pasal  16  Undang-undang  No.  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  Penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode Library  Research yakni  melakukan  penelitian  dengan  menggunakan  data  dari berbagai  sumber  bacaan  seperti  peraturan  perundang-undangan  dalam  Norma  atau  kaedah dasar;Peraturan  dasar;Peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  tanggungjawab profesional Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma, yaitu Undang- undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, kode etikAdvokat, Undang-undang Nomor 4 tahun  2004  tentang  kekuasaan  Kehakiman,Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  Instruksi  Menteri  Kehakiman  RI Nomor  01-UM.08.10  tahun  1996  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Hukum bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu melalui  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH),dasar-dasar teoritis atau doktrin yang relevan dari buku-buku karya akademis, artikel-artikel yang terkait dibidang  peralihan  hak  milik,  hibah,  dan  internet  yang  dinilai  yang  dinilai  relevan  dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam Penelitian ini.
KataKunci :Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien

## 1. PENDAHULUAN
Latar  Belakang  Advokat  adalah  seorang profesi  hukum  yang  bertugas  memberikan bantuan  hukum  baik  itu  didalam  maupun diluar  pengadilan  yang  berlandaskan  nilai- nilai  Kode  Etik  Advokat  dan  memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang- undang. Pesatnya perkembangan masyarakat  dan  makin  kompleksnya  relasi – relasi yang terjalin diantara mereka, baik di  bidang  sosial  maupun  ekonomi  perlu diikuti  dengan  keluarnya  berbagai  aturan hukum  guna  untuk  menjaga  ketertiban dalam  relasi  tersebut.  Rumitnya  aturan hukum  yang  berlaku  membuat  aturan tersebut  tidak  mudah  dipahami  oleh masyarakat.
Mereka  kemudian  makin  bergantung kepada  profesi  hukum  advokat  guna menyelesaikan segala permasalahan hukum yang dihadapinya. Besarnya ketergantungan  masyarakat  kepada  profesi advokat  ini  membuat  advokat  rentan
terhadap  godaan  yang  dapat  membuat mereka  melakukan  tindakan  –  tindakan tercela dalam menjalankan profesinya demi mendapatkan  keuntungan  pribadi  semata. Keberadaan  kode  etik  profesi  sangat penting  guna  menjaga  agar  advokat  dalam berpraktek  atau  beracara  tidak  keluar  dari nilai – nilai profesi.
Kode  etik  juga  di  perlukan  guna menjaga  agar  advokat  mengabdi  kepada kepentingan  masyarakat  dan  menjaga kepercayaan  yang  telah  diberikan  oleh masyarakat kepada masyarakat tersebut.
Profesi advokat di Indonesia sesungguhnya  sudah  memiliki  kode  etik bersama  yang  disebut  dengan  Kode  Etik Advokat Indonesia. Kode etika ini ditetapkan  pada  tanggal  23  mei  2002 diantaranya oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasihat Hukum
Indonesia  (IPHI),  Himpunan  Advokat  & Pengacara  Indonesia  (HAPI),  Asosiasi
Konsultan  Hukum  Indonesia  (AKHI), Serikat  Pengacara  Indonesia  (SPI),  dan Himpunan  Konsultan  Hukum  Pasar  Modal (HKHPM).
Pelanggaran  atas  kode  etik  kerap  sekali dilakukan  oleh  para  advokat  ketika menjalankan profesinya dan bahkan mereka tidak  segan  –  segan  melakukan  perbuatan tersebut  secara  terbuka  dan  melanggar hukum  pidana.  Sulitnya  penegakan  kode etik  dipengaruhi  oleh  berbagai  factor,  satu diantara faktor tersebut terletak pada materi kode etik advokat tersebut.
Advokat  dalam  menjalankan  profesinya untuk menegakkan keadilan rawan terhadap masalah-masalah terutama terhadap implementasi  undang-undang  advokat  itu sendiri,  tidak  jarang  advokat  tersebut tersandung  kedalam  masalah  hukum  yang merupakan tindak criminal dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat,  seperti  contoh  kasus  Bambang Widjojanto yang sebagai advokat dari salah satu calon pasangan kandidat kepala daerah di  Kotawaringin  Barat  Kalimantan  Tengah yang diduga menyuruh
kliennya memberikan  keterangan  palsu  dimana  hal tersebut  merupakan  pelanggaran  tindak pidana.
Kenyataan  sampai  sekarang  kasus  ini belum  dilimpahkan  kepengadilan  untuk  di sidang  karena  belum  mendapat  kepastian hukum menimbang bahwa advokat didalam maupun  diluar  pengadilan  tidak  bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam menjalankan profesinya berlandaskan dengan perbuatan itikad baik. Advokat  dalam  menjalankan  profesinya memiliki  hak  imunitas  atau  kekebalan hukum  dengan  berpegang  pada  kode  etik profesi  namun  yang  menjadi  sorotan  disini ialah tolak ukur itikad baik yang dimaksud dalam  pasal  tersebut  seperti  apa,  karena itikad  baik  yang  dimaksud  dalam  pasal tersebut  mempunyai  arti  yang  sangat  luas atau  umum  dimana  hak  kekebalan  advokat bergantung  dari  itikad  baik  advokat tersebut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Advokat/Pengacara Pengertian dan definisi dari Advokat tentulah tidak terlepas dari Undang-undang sebagai  dasar  dari  adanya  Profesi  Advokat tersebut  yakni  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Lembar  Negara  Tahun  2003  Nomor 49,  TLN  Nomor  4255. Pengertian  advokat menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Advokat  adalah  orang  yang  ber  profesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan  berdasarkan  Undang-undang ini. Selanjutnya  dalam  Undang-Undang Advokat  dinyatakan  bahwa  advokat  adalah penegak  hukum  yang  memiliki  kedudukan setara  dengan  penegak  hukum  lainnya (hakim, jaksa, dan polisi).  Advokat sebagai penegak  hukum  menjalankan  peran  dan fungsinya  secara  mandiri  untuk  mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh  kekuasaan  negara. Karena  itu advokat  dapat  di  artikan  mempunyai  sudut pandang sendiri, dengan cara berpikir yang objektif.
Sebelum berlakunya Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang
Advokat, pengertian advokat adalah seseorang  yang  memiliki  profesi  untuk memberikan  jasa  hukum  kepada  orang  di dalam  pengadilan  atau  seseorang  yang mempunyai  izin  praktek  beracara  di pengadilan  di  seluruh  wilayah  Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud  dengan  pengacara  biasa  adalah seseorang  yang  memiliki  profesi  untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan  di  lingkup  wilayah  yang  sesuai dengan izin praktek beracara yang dimilikinya.
Karena itu, apabila pengacara tersebut  akan  beracara  di  luar  lingkup wilayah izin prakteknya, untuk itu ia harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan dimana ia akan beracara.
1. Penasehat Hukum
Penasehat hukum atau solicitor dapat  diartikan  sebagai  orang yang bertindak dalam memberikan nasehat-
nasehat  dan  pendapat  hukum  terhadap suatu  tindakan  ataun  perbuatan  hukum yang  akan  dan  yang  telah  dilakukan  oleh kliennya. ( non-litigation ).
2. Konsultan Hukum
Pengertian dari Konsultan hukum adalah  yang  berspesialisasi  dalam  hukum korporasi dalam menjalankan praktek profesinya  berdasarkan  surat  izin  usaha yang  khusus  yang  diberikan  oleh  yang berwenang  di  muka  pengadilan.  Konsultan Hukum,  pada  umumnya  bekerja  untuk pekerjaan-pekerjaan  hukum  yang  berkaitan dengan  bidang  usaha.  Pekerjaan Konsultan Hukum, lebih banyak me- review perjanjian dan  melaksanakan  uji  tuntas  segi  hukum untuk  menilai  apakah  kesepakatan  yang dibuat
menguntungkan
untuk klien. Konsultan Hukum, memastikan legalitas  dari  setiap  transaksi  komersial, memberi  masukan  kepada  perusahaan, termasuk  tugas  dan  tanggung  jawab pegawai perusahaan. Dalam  melaksanakan tugasnya, seorang Konsultan Hukum haruslah  memiliki  pengetahuan  mengenai aspek  hukum  kontrak,  hukum  pajak, accounting , hukum sekuritas, kebangkrutan,  hak  kekayaan  intelektual, lisensi,  hukum  penetapan  wilayah,  dan hukum-hukum yang spesifik kepada kepentingan bisnis korporasi dimana mereka bekerja.
1. Pengertian Bantuan Hukum
Istilah  bantuan  hukum  telah  lama dikenal  sejak  zaman  Romawi  yang  pada saat itu dikenal dengan nama Patron. Istilah Patron berasal dari kata Patronus. Patronus adalah  seorang  tokoh  masyarakat  pada zaman  itu  yang  dipercayai  dan  dihargai oleh masyarakat sebagai tempat pengaduan dan  meminta  pertolongan  dalam  segala bidang, baik dalam soal ekonomi, perkawinan, sosial dan lain-lain. Kemudian pada  zaman  Abad  Pertengahan,  istilah bantuan  hukum  dikenal  dengan  nama charitas, yaitu suatu dorongan bagi manusia untuk  berlomba-lomba  memberikan  derma dan bantuan. Sejak dulu secara konvensional  di  Negara  Indonesia  bantuan hukum  diartikan  sebagai  bantuan  yang
diberikan  oleh  seorang  Pembela/Pengacara terhadap klien-kliennya baik dalam perkara Perdata  maupun  dalam  perkara  Pidana  di muka Persidangan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Tentang Kewajiban Pemberian  Bantuan  Hukum  Oleh Advokat Berdasarkan Undang- Undang  NO.  18  Tahun  2003  Tentang Advokat A. Kewajiban Advokat Dalam
Memberikan Bantuan
1. Konsepsi Advokat sebagai Profesi Yang Mulia
Konsepsi  Advokat  sebagai  Profesi Yang Mulia Kata advokat secara etimologis berasal  dari  bahasa  Latin advocare yang berarti to defend, to call one, said to vouch or warrant . Dalam bahasa Inggris advocate berarti to  speak  in  favour  of  or  depend  by argument, to support, indicate, or recommanded  publicly .  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  menyatakan bahwa  seorang  penasehat  hukum  adalah seorang  yang  memenuhi  isyarat  yang ditentukan  oleh  atau  berdasarkan  undang- undang untuk memberikan bantuan hukum. UU Advokat memberikan pengertian advokat  sebagai  orang  yang  berprofesi memberi  jasa  hukum,  baik  di  dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang ini.
Advokat  merupakan  profesi  yang mulia.  Dikatakan  mulia  karena  advokat dapat  menjadi  mediator  bagi  pihak  yang bersengketa  tentang  suatu  perkara,  baik berkaitan  dengan  perkara  pidana,  perdata, maupun  tata  usaha  negara.  Selain  itu seorang  advokat  dapat  juga  menjadi fasilitator  dalam  mencari  kebenaran  dan menegakkan  keadilan  untuk  membela  hak asasi  manusia  dan  memberikan  pembelaan hukum  yang  bersifat  bebas  dan  mandiri. Frans  Hendra  Winarta  mengemukakan bahwa  profesia  dvokat  sesungguhnya sangat  sarat  dengan  idealisme.  Sejak
profesi  ini  dikenal  secara  universal  sekitar 2000  tahun  yang  lalu,  advokat  sudah dijuluki  sebagai  profesi  mulia.  Profesi advokat itu mulia karena advokat mengabdikan  dirinya  kepada  kepentingan masyarakat  dan  bukan  kepada  dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk menegakkan  hak  asasi manusia.  Di samping itu advokat bebas dalam membela, tidak  terikat  pada  perintah,  order  klien  dan tidak  pilih  bulu  siapa  lawan  kliennya, apakah  golongan  kuat,  pejabat,  penguasa, dan sebagainya.
Keberadaan  advokat  sangat  penting bagi  masyarakat  untuk  membela  hak seseorang  (individu)  dalam  menghadapi persoalan hukum. Apabila seorang individu menghadapi  tuntutan  pidana  dari  negara yang  mempunyai  perangkat  polisi,  jaksa, hakim,  dan  lembaga  pemasyarakatan,  jelas diperlukan advokat untuk membela individu  yang  berstatus  sebagai  tersangka atau  terdakwa  yang  sedang  menghadapi penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembelaan  advokat  atas  tersangka  atau terdakwa  yang  berhadapan  dengan  negara yang  mempunyai  perangkat  lengkap  akan menciptakan  keseimbangan  dalam  proses peradilan  sehingga  keadilan  bagi  semua orang  (justice  for  all)  dapat  dicapai. Pemberian  jasa  hukum  oleh  advokat  telah berlangsung sejak lama. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan menegakkan  keadilan  serta  menjunjung tinggi  supremasi  hukum  untuk  menjamin terselenggaranya  negara  hukum  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awalnya  advokat  merupakan  moral  force yaitu  kekuatan  moral  yang  dilakukan  oleh sekelompok  orang.  Mereka  melihat  bahwa sering terjadi perlakukan kewenang- wenangan  dari  pihak  penguasa  kepada sebagian  masyarakat.  Selalu  terjadi  tindak kezaliman  antara  warga  masyarakat  yang lebih  kuat  terhadap  warga  masyarakat lainnya  yang  lemah  dari  aspek  ekonomi, politik,  atau  hukum.  Begitu  juga  sering berlangsungnya ketidakadilan terhadap
masyarakat pencari keadilan, terutama bagi masyarakat  miskin  yang  tidak  mampu secara  ekonomis  dan  tidak  mempunyai akses terhadap bantuan hukum. Marginalisasi  terhadap  orang  miskin  sudah berlangsung  berabad-abad  tidak  hanya  di bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesempatan kerja dalam bidang hukum pun masyarakat  miskin  selalu  menjadi  korban ketidakadilan.  Tampilnya  para  advokat  di tengah-tengah  masyarakat  untuk  membela kebenaran dan menegakkan keadilan bagaikan  air  yang  datang  di  tengah  gurun yang  gersang  dan  tandus  sehingga  mampu mendinginkan  suasana.  Sejalan  dengan perkembangan  kehidupan  dan  kesadaran masyarakat  di  berbagai  bidang,  khususnya di  bidang  hukum,  jasa  hukum  melalui advokat  berkembang  menjadi  kekuatan konstitusional. Dengan munculnya berbagai organisasi  advokat  yang  dikelola  secara profesional, peran advokat dianggap penting  demi  berjalannya  peradilan  yang bebas,  cepat,  dan  sederhana.  Keberadaan advokat  makin  dibutuhkan  masyarakat dalam  membantu  mencari  keadilan  dan menegakkan  hukum  untuk  memperoleh haknya  kembali  yang  dirampas.  Saat menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  advokat dapat berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat hukum, atau menjadi kuasa hukum  untuk  dan  atas  nama  kliennya. Pemberian  jasa  hukum  oleh  advokat  dapat dilakukan  secara  pro  deo  atau  pun  atas dasar  mendapatkan  honor  arium/fee  dari klien. Advokat memiliki hak dan kewajiban yang  diatur  dalam  UU  Advokat  yaitu  pada Bab  IV  tentang  Hak  dan  Kewajiban Advokat, Bab V tentang Honor arium, Bab VI  tentang  Bantuan  Hukum  Cuma-Cuma, Bab  VII  tentang  Advokat  Asing,  Bab  VIII tentang  Atribut,  Bab  IX  tentang  Kode  Etik dan  Dewan  Kehormatan  Advokat.  Yang merupakan hak seorang advokat yaitu:
a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat  atau  pernyataan  dalam membela  perkara  yang  menjadi tanggungjawabnya  di  dalam  sidang pengadilan  dengan  tetap  berpegang
pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
b. Advokat  bebas  dalam  menjalankan tugas  profesinya  untuk  membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya  dengan  tetap berpegang  pada  kode  etik  profesi dan peraturan perundang-undangan;
c. Advokat  tidak  dapat  dituntut  baik secara  perdata  maupun  pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik
d. Untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan;
e. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi,  data,  dan  dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan
tersebut  yang  diperlukan  untuk pembelaan  kepentingan  Kliennya sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
f. Advokat  berhak  atas  kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk  perlindungan  atas  berkas dan dokumennya terhadap
penyitaan  atau  pemeriksaan  dan perlindungan  terhadap  penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
g. Advokat  berhak  menerima  honor arium  atas  jasa  hukum  yang  telah diberikan kepada kliennya. Besarnya  honor  arium  atas  jasa hukum  ditetapkan  secara  wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
Kewajiban  advokat  sebagai  mana diatur dalam UU Advokat sebagai berikut:
a. Advokat  dalam  menjalankan  tugas profesinya  dilarang  membedakan perlakuan
terhadap klien
berdasarkan  jenis  kelamin,  agama, politik,  keturunan,  ras,  atau  latar belakang sosial dan budaya;
b. Advokat  tidak  dapat  diidentikkan dengan  kliennya  dalam  membela perkara  klien  oleh  pihak  yang berwenang dan/atau masyarakat;
c. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh  dari  Kliennya  karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-
undang;
d. Advokat dilarang memegang jabatan  lain  yang  bertentangan dengan  kepentingan  tugas  dan martabat profesinya;
e. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau  mengurangi  kebebasan  dan kemerdekaan  dalam  menjalankan tugas profesinya;
f. Advokat  yang  menjadi  pejabat negara,  tidak  melaksanakan  tugas profesi  advokat  selama  memangku jabatan tersebut;
g. Advokat wajib memberikan bantuan hukum  secara  cuma-Cuma  kepada pencari keadilan yang tidak mampu;
h. Advokat  asing  wajib  memberikan jasa  hukum  secara  cuma-Cuma untuk  suatu  waktu  tertentu  kepada dunia  pendidikan  dan  penelitian hukum;
i. Advokat  yang  menjalankan  tugas dalam  sidang  pengadilan  dalam menangani  perkara  pidana  wajib mengenakan  atribut  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan;
j. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Profesi  advokat  erat  kaitannya dengan  organisasi  tempat  berlindung  para advokat.  Pada  masa  sebelum  dan  awal kemerdekaan  jumlah  advokat  Indonesia masih  sangat  sedikit.  Organisasi  Advokat merupakan  satu-satunya  wadah  profesi Advokat  yang  bebas  dan  mandiri  yang dibentuk  sesuai  dengan  ketentuan  UU Advokat  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk meningkatkan kualitas profesiAdvokat. Pasal 32 ayat (4) UU Advokat mengamanatkan dalam waktu paling
lambat  2  (dua)  tahun  setelah  berlakunya Undang-Undang  ini,  Organisasi  Advokat telah terbentuk. Untuk melaksanakan ketentuan UU Advokat tersebut, dibentuklah Perhimpunan Advokat
Indonesia  (Peradi)  pada  tanggal  7  April 2005  di  Balai  Sudirman,  Jakarta.  Acara perkenalan  Peradi  dihadiri  oleh  tidak kurangdari  600  advokat  se-Indonesia  dan juga  Ketua  Mahkamah  Agung,  Jaksa Agung, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peradi merupakan hasil  bentukan Komite  Kerja  Advokat  Indonesia  (KKAI) yang  beranggotakan  delapan  organisasi advokat  yang  telah  ada  sebelum  UU Advokat,  yaitu  Ikatan  Advokat  Indonesia (Ikadin),  Asosiasi Advokat  Indonesia (AAI),  Ikatan  Penasehat  Hukum  Indonesia (IPHI),  Himpunan  Advokat  dan  Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara
Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum  Indonesia  (AKHI),  Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM),
Asosiasi  Pengacara  Syariah  Indonesia (APSI).
B. Kode Etik Profesi Advokat
Akar kata advokat, apabila didasarkan  pada  kamus  latin  Indonesia dapat  ditelusuri  dari  bahasa  Latin  yaitu advocates yang  berarti  antara  lain  yang membantu  seseorang  dalam  perkara,  saksi yang meringankan.
Menurut English Languange Dictionary advokat  dapat  didefinisikan sebagai  seorang  pengacara  yang  berbicara atas nama seorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat  tersebut  menunjukkan  bahwa cakupan  pekerjaan  advokat  dapat  meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan di luar pengadilan. Sedangkan  sebelum  keluarnya  Undang- undangNomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat, maka penggunaan istilah advokat di  dalam  praktinya  belum  ada  yang  baku untuk  sebutan  profesi  tersebut.  Misanya dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang- undang Nomor 35 Tahun 1999, dan diganti dengan  Undang-undang  Nomor  4  tahun
2004 serta terakhirdi ganti dengan Undang- undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang kekuasaan kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 2 Tahun  1986  tentang  peradilan  umum, Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah Agung  menggunakan Istilah  penasehat hukum.
Departemen Hukum dan HAM menggunakan istilah pengacara dan Pengadilan  Tinggi  menggunakan  istilah advokat  dan  pengacara  sedangkan  Undang- Undang
Nomor 18 Tahun 2003
menggunakan istilah advokat, di samping itu ada  juga  yang  menyebutnya  dengan  istilah pembela. Istilah penasehat hukum merupakan  istilah  lama  yang  mana  menurut Luhut  M.  P.  Pangaribuan  mengandung kelemahan  yang  sifatnya  mendasar,  pertama istilah  penasehat  secara  denotatif  maupun konotatif  bermakna  pasif,  kedua  secara normative sebagaimana  diatur  dalam  RO seorang Advocaten procureur dapat bertindak  baik  secara  pasif  maupun  aktif dalam  mengurus  perkara  yang  dikuasakan kepadanya.
Advokat adalah mereka yang memberikan  bantuan  atau  nasehat  baik dengan  bergabung  atau  tidak  dalam  suatu persekutuan penasehat hukum, baik sebagaimana  mata  pencaharian  atau  tidak, yang disebut sebagai pengacara  atau advokat.  Advokat  adalah  orang  yang berprofesi  memberi  jasa  hukum,  baik  di dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
Untuk menunjang  berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistemetika yang ditegakkan secara positif berupa  kode  etika  di  sektor  publik.  Di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan  selalu  terdapat  peraturan tata  tertib  serta  pedoman  organisasi  dan
tata  kerja  yang  bersifat  internal.  Di lingkungan
organisasi-organisasi masyarakat  juga  selalu  terdapat  Anggaran atau  Pedoman  Dasar  dan  Anggaran  atau Pedoman  Rumah  Tangga  organisasi. Demikian  pula  halnya  Undang-Undang Advokat telah menentukan adanya kewajiban  menyusun  kode  etik  profesi advokat  oleh  Organisasi  Advokat  untuk menjaga martabat  dan  kehormatan  profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi  kode  etik  profesi  advokat  dan ketentuan  tentang  Dewan  Kehormatan Organisasi  Advokat.  Berlaku  tidaknya kode  etik tersebut  bergantung  sepenuhnya kepada advokat dan Organisasi Advokat.
Untuk itu perlu dibangun infrastruktur  agar  kode  etik  yang  dibuat dapat  ditegakkan  di  lingkungan  advokat  itu sendiri,  baik  aturan  hukum  negara  maupun aturan  berorganisasi  termasuk  anggaran dasar  dan  rumah  tangga  serta  kode  etik profesi.  Sebagai  organisasi  profesi  yang memberikan jasa kepada masyarakat, mekanisme  pengawasan  yang  dibuat  tentu harus  pula  membuka  ruang  bagi  partisipasi publik dan menjalankan prinsip transparansi.
Advokat  Indonesia  adalah  warga negara  Indonesia  yang  bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam    mempertahankan  keadilan  dan kebenaran yang dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan  tugasnya  menjunjung  tinggi hukum,  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia,  Kode  Etik  Advokat  serta  sumpah jabatannya.
Pada  saat  menjalankan  tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban.  Hak  dan  kewajiban  seorang advokat  adalah  menjalankan  tugas  dan fungsinya  sesuai  Kode  Etik  Advokat Indonesia  dan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2003  Tentang  Advokat.  Hubungan antara  advokat  dan  kliennya  dipandang  dari advokat  sebagai alicer  of  the  court ,  yang mempunyai dua konsekuensi yuridis, sebagai berikut :
1. Pengadilan  akan  memantau  bahkan memaksakan  agar  Advokat  selalu tunduk  pada  ketentuan  Undang- undang  atau  berperilaku  yang  patut dan pantas terhadap kliennya.
2. Karena  advokat  harus  membela kliennya  semaksimal  mungkin  maka advokat  harus  hati-hati  dan  tunduk sepenuhnya  kepada  aturan  hukum yang  berlaku  Selain  itu,  untuk mewujudkan  profesi  advokat  yang berfungsi  sebagai  penegak  hukum dan  keadilan  juga  ditentukan  oleh peran Organisasi Advokat UU Advokat  telah  memberikan  aturan tentang  pengawasan,  tindakan  - tindakan  terhadap  pelanggaran  dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi  Advokat.  KetentuanPasal
6 UU Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: 1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. Berbuat  atau  bertingkahl  aku yang  tidak  patut  terhadap  lawan atau rekan seprofesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur  kata,  atau  mengeluarkan pernyataan  yang  menunjukkan sikap  tidak  hormat  terhadap hukum, perturan perundang- undangan, atau pengadilan;
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan  dengan  kewajiban, kehormatan  atau  harkat  dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
6. Melanggar sumpah / janji
Advokat  dan/atau  kode  etik profesi Advokat. Advokat dalam menjalankan
profesinya  tidaklah  kebal  hukum.  Terdapat pengawasan  yang  dilakukan  oleh  seluruh pihak  yang  terkait  dengan  advokat  yang bersangkutan.  Dalam  Pasal  9  Huruf  b  Kode
Etik Advokat disebutkan, Pengawasan terhadap  advokat  melalui  pelaksanaan  kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan  baik  dicabang  maupun  dipusat dengan  acara  dan  sanksi  atas  pelanggaran yang ditentukan sendiri. Tidak satu pasal pun dalam  kode  etik  advokat  ini  yang  memberi wewenang  kepada  badan  lain  selain  Dewan Kehormatan  untuk  menghukum  pelanggaran atas pasal-pasal dalam kode etik advokat.
Untuk  Pengaduan,  dapat  diajukan oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan merasa  dirugikan,  yaitu  :  Klien,  Teman Sejawat  Advokat,  Pejabat  Pemerintah, Anggota  Masyarakat,  Dewan  Pimpinan Pusat/Cabang Daerah dari organisasi profesi  dimana  teradu  menjadi  anggota sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11  Kode Etik  Advokat.  Adapun  sanksi-sanksi  yang dapat  dikenakan  bagi  Advokat  yang pelanggar adalah
Sanksi-sanksi
penghukuman  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal  16  Kode  Etik  Advokat  berupa: Peringatan Biasa, Peringatan Keras, pemberhentian  sementara  untuk  waktu tertentu  dan  pemecatan  dari  keanggotaan organisasi profesi.
Berkaitan  dengan  sanksi,  maka  dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2003  tentang  Advokat,  mengatur beberapa  jenis  sanksi  mulai  dari  teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum dapat dikategorikan  telah  melakukan  perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi  sebagimana  yang  dijelaskan  dalam pasal  22  ayat  (1).  Oleh  karena  itu,  maka sanksi-sanksi  yang  sebagaimana  dijelaskan dalam  pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2003  dapat  diberlakukan kepada  advokat  yang  tidak  melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum.
C. Tanggungjawab Advokat Dalam
Memberikan Bantuan Hukum Terhadap  Klien  Menurut  Undang- Undang Advokat
1. Hak Atas Bantuan Hukum
Pemberian  bantuan  hukum  kepada warga  Negara  merupakan  upaya  untuk memenuhi dan sekaligus sebagai impelementasi  Indonesia  sebagai  Negara hukum  yang  mengakui,  melindungi  dan menjamin  hak  asasi  warga  Negara  akan kebutuhan akses terhadap keadilan ( access to justice )  dan  persamaan  dihadapan  hukum ( equality  before  the  law ).  Hak  atas persamaan  dihadapan  hukum  dijamin  dalam Pasal  27  ayat  (1)  UUD  tahun  1945  yang menyatakan  segalawarga  Negara  bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya.    Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  tahun 1945  menegaskan  setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Secara internasional hak atas persamaan di hadapan hukum dijamin dalam pasal  6  Universal Declaration  Of  Human Rights  yang  menyatakan  everyone  as  a person  before  the  law (setiap  orang  berhak atas  pengakuan  di  depan  hukum  sebagai pribadi  dimana  saja  ia  berada).    Pasal  7 Universal Declaration  Of  Human  Rights memberikanjaminan all are equal before the law and are entitled without any discrimination  to  equelprotection  of  the  law (semua  orang  sama  di  depan  hukum  yang sama tanpa diskriminasi).
Jaminan dalam
Universal
Declaration  Of  Human  Rights kemudian dituangkan  dalam  pasal  16 International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR) yang menyatakan everyone has the right  to  recognition  everywhere  as  a  person before  the  law (setiap  orang  berhak  untuk diakui  sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum dimana  pun  ia  berada).  Kemudian  Pasal  26 ICCPR menjamin all person areequel before the  law  and  are  entitled  without  any discrimination  to  the equel  protection  of the law (semua  orang  berkedudukan  sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa diskriminasi apapun).
Jaminan hukum yang diberikan oleh konstitusi  bagi  warga  negara  atas  hak  untuk memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum menimbulkan suatu hubungan hukum antara  negara  dengan  warga  negara.  Suatu hubungan yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak  tanpa  kewajiban.  Sebaliknya  tidak  ada kewajiban tanpa hak karena pada hakikatnya sesuatu  pasti  ada  pasangannya.  Hak  adalah suatu  kewenangan  atau  kekuasaan  yang diberikan  oleh  hukum.  Suatu  kepentingan yang  dilindungi  oleh  hukum,  baik  pribadi maupun  umum.  Dapat  diartikan  bahwa  hak adalah  sesuatu  yang  patut  atau  layak diterima.  Sedangkan  kewajiban adalah  suatu beban  atau  tanggungan  yang  bersifat kontraktual.  Dengan  kata  lain  kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan.
Dengan  demikian  maka  hak  untuk memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum  yang  dijamin  dalam  konstitusi memberikan  konsekuensi  perlu  adanya kewajiban  untuk  memenuhi  hak  tersebut. Kewajiban  untuk  memenuhi  hak  warga negara  memperoleh  perlakuan  yang  sama  di hadapan  hukum  salah  satunyadiwajibkan kepada  advokat  berdasarkan  pasal  22  UU advokat.  Pasal  22  UU  advokat  mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

## 2. PemberianBantuan  Hukum  Oleh Advokat
Dalam  kedudukannya  sebagai  suatu profesi  yang  mulia,  pemberian  bantuan hukum  merupakan  kewajiban  yang  melekat secara  hukum  kepada  setiap  advokat. Dengan  kehadiran  advokat  dapat  dicegah perlakuan  tidak  adil  oleh  polisi,  jaksa,  atau hakim  dalam  proses  interogasi,  investigasi, pemeriksaan,  penahanan,  peradilan,  dan hukuman.  Seiring  tersangka  atau  terdakwa diperlakukan  tidak  adil  dan  malahan  ada yang  disiksa  dan  direndahkan  martabatnya sebagai  manusia.  Kurangnya  penghargaan terhadap  hak  hidup  ( right  to  life ),  hak  milik ( right  to  property ),  dan  kemerdekaan  ( right to  liberty )  dan  hukuman  yang  tidak manusiawi dan merendahkan martabat
manusia.  Dalam  menerapkan due  process  of law , para penegak hukum dan keadilan harus mengganggap seorang tersangka atau terdakwa  tidak  bersalah  ( presumption  of innocence ) sejak pertama kali ditangkap dan kehadiran  seorang  advokat  sejak  ditangkap dan  kehadiran  seorang  advokat  sejak ditangkap  sampai  interogasi  dan  peradilan mutlak harus dijamin.
Hak  warga  Negara  untuk  didampingi advokat (access to legal counsel) merupakan sesuatu  yang  imperatif  dalam  rangka mencapai proses hukum yang adil. Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat  atau  penasihat  hukum  adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga salah satu  cara  mengentaskan  masyarakat  dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Bantuan hukum dapat menjamin dan mewujudkan  persamaan  di  hadapan  hukum dengan  membelahak  orang  miskin.  Dalam Negara  hukum,  kekuasaan  Negara  dibatasi hak asasi manusia sehinga Negara tidak bisa bertindak  sewenang-wenang  ( detournement de pouvoir ) dan menyalahgunakan kekuasaan ( abus de pouvoir ). Kewajiban advokat untuk memberikan  bantuan  hukum  cuma-Cuma telah  diatur  dalam  Pasal  22  UU  advokat. Pasal  22  UU  advokat  terdapat  pada  Bab  VI tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Ketentuan  mengenai  persyaratan  dan  tata cara  pemerintah,  yaitu  PP  Nomor  83  tahun 2008.    Pasal  12  PP  Nomor  83  tahun  2003 menyatakan advokat dilarang menolak permohonan  bantuan  hukum  secara  cuma- cuma .
Dalam hal terjadi penolakan permohonan  pemberian  bantuan  hukum, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada  organisasi  advokat  atau  Lembaga Bantuan  Hukum  yang  bersangkutan.  Pasal 13  PP  Nomor  83  tahun  2008  mengatur advokat  dalam  memberikan  bantuan  hukum secara  cuma-Cuma  dilarang  menerima  atau meminta  pemberian  dalam  bentuk  apapun dari Pencari Keadilan.
Advokat  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  12  dan
pasal  13  dijatuhi  sanksi  oleh  organisasi advokat,  berupa  teguran  lisan,  teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (duabelas) bulan berturut-turut; atau pemberhentian  tetap  dari  profesinya  . Adapun  sebeluma  dvokat  dikenai  tindakan dimaksud, kepada yang bersangkutan diberikan  kesempatan  untuk  melakukan pembelaan diri.
Kewajiban
advokat untuk memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma- Cuma  diatur  juga  dalam  Kode  Etik  advokat Indonesia  yang  disahkan  pada  23  Mei  2002. Pasal 7 huruf h Kode Etik advokat Indonesia menyatakan  advokat  mempunyai  kewajiban untuk  memberikan  bantuan  hukum  secara cuma-cuma  (pro  deo)  bagi  orang  yang  tidak mampu.  Kode  Etik  advokat  Indonesia menyatakan  advokat  dapat  menolak  untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang  yang memerlukan jasa dan atau bantuan  hukum  dengan  pertimbangan  oleh karena  tidak  sesuai  dengan  keahliannya  dan bertentangan  dengan  hati  nuraninya,  tetapi tidak  dapat  menolak  dengan  alasan  karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, ketururan,  jenis  kelamin,  keyakinan  politik dan kedudukan sosialnya.
Dalam  pemberian  bantuan  hukum, perlu  diperhatikan  bahwa  yang  harus memperoleh  bantuan  hukum  adalah  fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma.  Atas  dasar  pertimbangan  Pasal 27  ayat  (1)  UUD  tahun  1945,  fakir  miskin memiliki  hak  konstitutional  untuk  diwakili dan dibela oleh advokat atau umum pembela umum baik didalam maupun diluar pengadilan  ( legal  aid )  sama  seperti  orang mampu  mendapatkan  jasa  hukum  advokat ( legal  service ).  Walaupun  fakir  miskin memiliki hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum, kemungkinan untuk mendapatkan  pembelaan  tersebut  kecil sekali.  Hal  ini  bisa  disebabkan  oleh kurangnya  kesempatan  advokat,  rendahnya keinginan  untuk  memberikan  pembelaan secara pro bono publico itu sendiri.
Pada  2  november  DPR  mengesahkan Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2011
tentang  Bantuan  Hukum.  Pada  bagian penjelasan  Umum  UU  Bantuan  Hukum disebutkan  jaminan  hak  konstitusional  atas bantuan hukum belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya  UU  bantuan  Hukum  menjadi dasar bagi negara untuk menjamin ha kwarga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang  miskin  untuk  mendapatkan  akses keadilan  dan  kesamaan  di  hadapan  hukum. Oleh karena itu, tanggungjawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan UU Bantuan  Hukum.  Selama  ini,  pemberian Bantuan  Hukum  yang  dilakukan  belum banyak  menyentuh  orang    atau  kelompok orang  miskin,  sehingga  mereka  kesulitan untuk  mengakses  keadilan  karena  terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak kosntitusional mereka.
Dengan  adanya  UU  bantuan  Hukum maka  pemberian  bantuan  hukum  cuma- Cuma bukan menjadi dominasi advokat lagi. UU Bantuan Hukum memperluas pihak yang dapat  memberikan  bantuan  hukum.  Pasal  1 angka  2  dan  3  UU  Bantuan  Hukum menyatakan  pemberian  Bantuan  Hukum adalah lembaga bantuan hukum  atau organisasi  kemasyarakatan  yang  memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang  ini  (Pasal  1  angka  2  dan  3 UU Bantuan Hukum).
Pasal  6  ayat  (2)  Undang-Undang Bantuan  Hukum  menyatakan  pemberian Bantuan  Hukum  kepada  penerima  Bantuan Hukum  diselenggarakan  oleh  Menteri  dan dilaksanakan  oleh  pemberi  Bantuan  Hukum berdasarkan  Undang-Undang  ini.  Menteri dalam hal ini adalah  Menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Penjelasan Pasal 6  ayat  (2)  tersebut  kemudian  menyatakan ketentuan  ini  tidak  mengurangi  kewajiban profesi  advokat  untuk  menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang- Undang  mengenai  advokat.  Dengan  adanya penjelasan  pasal  6  ayat  (2)  Bantuan  Hukum maka  menurut  penulis  penyelenggaraan bantuan  hukum  berdasarkan  UU  bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri
Hukum  dan  HAM,  tidak  mengurangi kewajiban profesi advokat untuk
menyelenggarakan Bantuan Hukum
berdasarkan Undang-Undang Advokat.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Undang-Undang menyatakan
Organisasi  Advokat  merupakan satu-satunya wadah profesi advokat  (pasal  28  ayat  1),
Organisasi Advokat adalah sebuah  wadah      profesi  advokat yang  didirikan  dengan  tujua nmeningkatkan  kualitas  profesi advokat.  Pengawasan  terhadap kinerja  yang  berkaitan    dengan penegakan  kode  etik  dilakukan oleh  Organisasi  Profesi  melalui Komisi  Pengawas.  Bagi  advokat yang berpraktik di kantor hukum atau  organisasi  bantuan  hukum, pengawasan terhadap kinerja maupun  penegakan  kode  etik dilakukan oleh atasan atau pimpinannya.
2. Kewajiban  advokat  sebagaimana diatur dalam UU Advokat sebagai  berikut:  Advokat  dalam menjalankan  tugas  profesinya dilarang  membedakan  perlakuan terhadap  klien  berdasarkan  jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang  sosial  dan  budaya; Advokat tidak dapat diidentikkan dengan  kliennya  dalam  membela perkara  klien  oleh  pihak  yang berwenang  dan/atau  masyarakat; Advokat wajib merahasiakan segala  sesuatu  yang  diketahui atau  diperoleh  dari  Kliennya karena hubungan profesinya,
kecuali  ditentukan  lain  oleh
Undang-undang; Advokat dilarang  memegang  jabatan  lain yang
bertentangan dengan
kepentingan  tugas  dan  martabat profesinya;  Advokat  dilarang memegang  jabatan  lain  yang meminta  pengabdian  sedemikian rupa  sehingga  merugikan  profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya; Advokat yang menjadi  pejabat  negara,  tidak melaksanakan tugas profesi
advokat selama memangku jabatan  tersebut;  Advokat  wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma kepada pencari  keadilan  yang  tidak mampu;  Advokat  asing  wajib memberikan  jasa  hukum  secara cuma-cuma  untuk  suatu  waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan  penelitian  hukum;  Advokat yang  menjalankan  tugas  dalam sidang pengadilan dalam menangani  perkara  pidana  wajib mengenakan atribut sesuai dengan  peraturan  perundang- undangan; Advokat wajib tunduk dan  mematuhi  kode  etik  profesi advokat  dan  ketentuan  tentang Dewan  Kehormatan  Organisasi Advokat.
3. Pasal  16  Undang-undang  No.  18 tahun 2003 tentang advokat tidak mengatur  dengan  jelas  tentang pengertian  itikad  baik  yang mengakibatkan  advokat  salah penafsiran sehingga sering sekali melanggar  kode  etik  bahkan melawan  hukum  pidana  dalam membela  kepentingan  klien,  jadi yang dimaksud dengan menjalankan profesi dengan itikad  baik  dalam  Pasal  16  UU No.  18  tahun  2003  adalah menjalankan profesi advokat harus berdasarkan nilai-nilai luhur  atau  standar  etika  dan selalu  mentaati  segala  peraturan kode  etik  dan  norma-norma hukum.  Dengan  begitu  Seorang
advokat dapat
dimintai pertanggungjawaban  profesi  dan pertanggungjawaban  pidana  jika dalam  menjalankan  profesinya tersebut  Advokat  tidak  beritikad baik  atau  beritikad  buruk  yang selanjutnya  melanggar  Hukum Pidana  dan  memenuhi  unsur- unsur pertanggung jawaban pidana.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Abdurahman.,  2007, Beberapa  Aspek tentang Bantuan Hukum Di
Indonesia ,  Universitas  Indonesia, Jakarta.
Bhekti Suryani Dan Sartono, 2013, Prinsip- Prinsip  Dasar  Profesi  Advokat , Dunia Cerdas,  Jakarta.
Devi,  Ria  Sintha, Perkembangan  Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum
Acara  , Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI, Medan,
Maret 2021.
Harahap  Yahya  M.,  2008, Pembahasan Permasalahan  Dan  Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Sinar Grafika,
Jakarta.
Harlen  V.  Sinaga,  2011, Dasar-Dasar
Profes iAdvokat , Erlangga, Jakarta Hendra  Frans  Winata,  2009, Pro  Bono Publioco , Hak Konstitusional Fakir  Miskin  Untuk  Memperoleh Bantuan Hukum , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Kartanegara Satochid, 2006, Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan
Kuliah ,  Balai  Lektur  Mahasiswa, Jakarta.
M.  Luhut  P.  Pangaribuan,  2002, Advokat dan  Contempt  of  Court:  Suatu Proses  Di  Dewan  Kehormatan Profesi , Djambatan ,  Jakarta.
Martin  Schermaier, Bona  Fides  in  Roma Contract Law, Reinhard
Zimmerman dan Simon Whittaker.
PERADI,  2007, Kitab  Advokat  Indonesia , PERADI, Bandung. Rahardjo Satjipto, 1976, Hukum Masyarakat  dan  Pembangunan , Alumni, Bandung.
Rahmat  Rosyadi  dan  Sri  Hartini,  2003,
Advokat  dalamPerspektif  Islam  & Hukum  Positif ,  Penerbit  Ghalia Indonesi, Jakarta Roni  Wiyanto,  2012, Asas-asas  Hukum Pidana  Indonesia ,  Mandar  Maju, Surakarta.
B. PeraturanPerundang-
undangan Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945; Republik Indonesia, Undang-undang nomor  18  tahun  2003  Tentang
Advokat;
Republik Indonesia, Kitab Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) .
Republik  Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor  83  Tahun  2008  Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma C. PeraturanPerundang- undangan Siregar,  G.,  &  Lubis,  M.  A.  (2020, October).  The  Effectiveness  of The Imposition of
Prison
Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations.  In Virtual  Conference on Social Science in Law Political and Economic Development .
VCPSPILED 2020. Yasid,  M.,  Siregar,  G.,  &  Lubis,  M.  A. (2020).  Plagiarism-Turnitin:  The Policy of Credit Payment Relaxation  in  Overcoming  the Impact  of  Covid-19  Spread  to  the Economic Society in Indonesia.
Siregar, S.  A.,  Siregar,  G., &  Lubis,  M.  A.
(2020). Criminological Perspective Of Street
Crime. Journal  of  Advanced  Research  in Dynamical  and  Control  Systems- JARDCS , 12 (6), 603-611.
Devi, Ria Sintha. PERLINDUNGAN
HUKUM  BAGI  PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana,  [S.l.], v.  1,  n.  2,  p.  142-153,  july  2019.
ISSN  2684-7973.  Available  at: <https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/vie
w/227 >.
SITOMPUL, Risma
Wati et al.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  KREDITUR  PADA

## PERJANJIAN  KREDIT
DENGAN JAMINAN  HAK  TANGGUNGAN. JURNAL  RECTUM:  Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana,  [S.l.],  v.  4,  n.  1,  p.  95  – 109,  jan.  2022.  ISSN  2684-7973. Available at: <https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/vie w/1445>.  Date  accessed:  02  aug. 2022. doi: http://dx.doi.org/10.46930/jurnalre ctum.v4i1.1445. LAIA, Agustinus  et  al. TINJAUAN

## YURIDIS
TERHADAP

## TRANSAKSI
PERBANKAN MELALUI  INTERNET  BANKING DI INDONESIA. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis
Penanganan  Tindak  Pidana,  [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293  - 307, jan. 2022. ISSN  2684-7973.  Available  at:
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/vie w/1466>.  Date  accessed:  02  aug. 2022.
doi:
http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrc tum.v4i1.1466
.