e-ISSN : 2621-4105

## PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL RESIDEN BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

## Sukimin Sukimin
Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang sukimin@usm.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan dan persyaratan Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  berdasarkan  Undang-Undang  Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 . Pemilu merupakan sarana demokrasi yang sangat penting dalam  kehidupan  bernegara  karena  sebagai  perwujudan  nyata  terdapatnya demokrasi. Pemilu dilaksanakan  secara berkala merupakan keharusan sebagai sarana  demokrasi  yang  menjadikan  kedaulatan  sebagai  inti  dalam  kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas legimitasi dan kredibelitas bagi pemerintahan yang  didukung  oleh  rakyat.  Penelitian  ini    diharapkan  dapat  memberikan sumbangan pemikiran dalam  penyelenggaraan Pemilu agar tidak bertentangan dengan  Konstitusi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yuridis  normatif, spesifikasi penelitian diskripftif analistis, dan metode pengumpulan data analisis kualitatif.  Hasil  penelitian    menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara serentak bersamaan Pemilihan  Legislatif dimaksudkan agar  penyelenggaranya lebih  efesiensi dan efektif  dengan  tujuan  akan  memperkuat  sistem  presidensial  yang  dibangun berdasarkan  konstitusi,  terciptanya checks  and  balances antara  DPR  dan presiden.  Pemilu  serentak  hakekatnya  tidak  bertentangan  dengan  konstitusi karena dalam konstitusi menyatakan pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali.  Kemudian  terkait  Persyaratan  pengusulan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden harus memenuhi ambang batas pencalonan ( presidential threshold) hal ini  bertolak  belakang  dengan  konstitusi,  dimana  Calon  Presiden  dan  Wakil Presiden  diusulkan  oleh  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  peserta pemilu sebelum dilaksanakannya Pemilu. Dengan adanya ambang batas tersebut otomatis  tidak  seluruh  partai  politik  terutama  partai  politik  baru  tidak  dapat mengajukan calon padahal yang bersangkutan sebagai partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu.
Kata kunci : Konstitusi; Pemilu; Pemilihan Presiden
e-ISSN : 2621-4105

## SELECTING PRESIDENTS AND VICE PRESIDENTS BASED ON LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7, 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS

## Sukimin Sukimin
Faculty of Law, University of Semarang, Semarang sukimin@usm.ac.id

## Abstract
The  research  objective  is  to  analyze  the  implementation  arrangements  and requirements of Candidates for President and Vice President based on Election Law Number 7 of 2017. Elections are a very important means of democracy in state  life  because  as  a  real  manifestation  of  the  existence  of  democracy.
Elections  are  held  regularly  is  a  must  as  a  means  of  democracy  that  makes sovereignty as a core in the life of the state. The process of popular sovereignty that begins with the election is intended to determine the principle of legality of legitimacy  and  credibility  for  a  government  supported  by  the  people.  This research is expected to be able to contribute thoughts in organizing elections so that they do not conflict with the Constitution. The research methods used are normative  juridical,  analytical  descriptive  research  specifications,  and qualitative analysis data collection methods. The results showed that the holding of the Presidential and Vice President Elections which were held simultaneously in  conjunction  with  the  Legislative  Elections  was  intended  to  make  the implementation  more  efficient  and  effective  with the  aim  of  strengthening  the presidential  system  that  was  built  based  on  the  constitution,  the  creation  of checks and balances between the DPR and the president. Simultaneous elections are  essentially  not  in  conflict  with  the  constitution  because  the  constitution states that elections are held every five years. Then related to the requirements for  nominating  candidates  for  President  and  Vice  President  must  meet  the presidential threshold, this is contrary to the constitution, where the Candidates for  President  and  Vice  President  are  proposed  by  political  parties  or  a combination of political parties participating in the election before the election. With this threshold, not all political parties, especially new political parties, will not be able to nominate candidates even though they are political parties that have been declared as election participants.
Keywords: Constitution; Elections; Presiden Elections
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  adalah  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah  (DPD),  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD),  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Konsep demokrasi, bahwa kekuasaan harus berasal dari rakyat oleh dan untuk rakyat. Berdasarkan gagasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang berikutnya dijadikan sebagai serpihan dari hak asasi setiap warga negara. 1
Pemilihan  Umum  (selanjutnya  disingkat  pemilu)  merupakan  instrumen penting  dalam  negara  demokrasi  dengan  sistem  perwakilan.  Pemilu  adalah wujud nyata dari demokrasi prosedural. Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan  yang  demokratis  mengakui  pemilu  sebagai  pilar  penting demokrasi  yang  harus  diselenggarakan  secara  demokratis.  Indonesia  telah mengatur perihal pelaksanaan pemilu yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945. 2 Penyelenggaraan  Pemilu  secara  berkala  merupakan  suatu  keharusan mutlak  sebagai  sarana  demokrasi  yang  menjadikan  kedaulatan  sebagai  inti dalam  kehidupan  bernegara.  Proses  kedaulatan  rakyat  yang  diawali  dengan Pemilu dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legimitasi dan asas kredibelitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyatlah  yang  akan  melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang merakyat. Pemerintahan berdasarkan asas
1 Nur  Hidayat  Sardini, Restorasi  Penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia ,  Fajar  Media Press, 2011, Yogyakarta hlm 1
2 Lutfil Ansori, Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019 , Jurnal  Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017,   Fakultas Hukum  Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2017, Jakarta, hal 16 . DOI: http://dx.doi.org/10.35586/.v4i1.124
e-ISSN : 2621-4105
kerakyatan  juga  mengandung  arti  kontrol  rakyat  terhadap  penyelengaraan pemerintahan. 3
Pasca  disahkanya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 2017 tentang Pemilu, maka pada tahun 2019 yang dikenal sebagai  tahun politik menyelenggarakan Pemilu secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/wakil  presiden,  dan  DPRD.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1 angka  1  menyatakan  “Pemilu  adalah  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih anggota  DPR,  DPD,  Presiden/wakil  presiden,  dan  DPRD,  yang  dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi pedoman penyelenggaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019,  telah  mengatur  tentang  mekanisme,  prosedur  dan  persyaratan  menjadi calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Dalam  undang-undang  tersebut  terdapat persyaratan bagi pasangan calon Presdien   dan Wakil Presiden harus memenuhi ambang batas   pencalonan ( presidential threshold ). Sebagaimana   Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang  memenuhi  persyaratan  perolehan  kursi  paling  sedikit  20%  (dua  puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.
Implikasi dari ketentuan tersebut timbulah persoalan pertama , bagi partai politik  baru  dimana  partai  baru  belum  memiliki  kursi    di  DPR  atau  belum memperoleh  suara  dalam  pemilu  tahun  2014,    tidak  dapat  mengajukan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden. Kedua, dengan  adanya  ketentuan  tersebut  juga menutup jalan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dari unsur perseorangan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan fungsi pemilihan umum yaitu bahwa
3 Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan, PT.Remaja Roesdakarya,  2014, Bandung hlm 255.
e-ISSN : 2621-4105
pemilihan  umum  merupakan  konsekuensi  negara  demokrasi,  dimana  pemilu merupakan  salah  satu  pilar  utama  dari  sebuah  proses  akumulasi  kehendak masyarakat.  Pemilu  sekaligus  merupakan  prosedur  demokrasi  untuk  memilih pemimpin.    Pemilu adalah  proses  pemilihan  orang  untuk  mengisi  jabatan- jabatan  politik  tertentu.  Jabatan-jabatan  tersebut  beraneka-ragam,  mulai  dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai Kepala Desa. Pemilu  diselengarakan  dengan  tujuan  untuk  memilih  wakil  rakyat  dan  wakil daerah,  serta  untuk  membentuk  pemerintahan  yang  demokratis,  kuat  dan memperoleh  dukungan  rakyat  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI Tahun 1945.
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  menempatkan  badan  legislatif  yang disebut  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  sebagai  pembentuk  hukum. Sebagaimana dinyatakan secara konstitusional pada Pasal 20 UUD 1945, Ayat (1): ”Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk”. Kemudian pada Pasal 20 ayat (2) : ”Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”. 4
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar“.  Makna  dari  kedaulatan  ditangan  Rakyat  ini  ialah  rakyat  memiliki kedaulatan,  tanggungjawab,  hak  dan  kewajiban  untuk  secara  demokratis memilih  pemimpin  yang  akan  membentuk  pemerintahan,  guna  mengurus  dan melayani  seluruh  lapisan masyarakat,  serta  memilih  wakil-wakil  rakyat  untuk mengawasi jalannya pemerintahan. 5
Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut apabila dikaitkan dengan persyaratan yang diatur dalam UUD 1945 pada pasal 6 ayat (2) tidak menyatakan secara implisit syarat minimal jumlah pencalonan
4 Arif  Hidayat,  Zaenal  Arifin, Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio-Equilibrium  Di Indonesia, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 2 , Magister Hukum Universitas Semarang, 2019, Semarang, hal 153.
DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654
5 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
e-ISSN : 2621-4105
tetapi menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Ini  artinya  bahwa  parpol  yang  telah  dinyatakan  sah  sebagai  peserta  pemilu sebelum  pelaksanaan  pemilu  berhak  mengajukan  calon,  namun  bagi  partai politik baru yang tkah disyahkan sebagai peserta pemilu namun belum memiliki jumlah  suara  hasil  pemilu  sebelumnya,  tidak  dapat  mengajukan  /  mengusung calon.
Sepanjang  pemberlakuan threshold tersebut,  masyarakat  terutama  partai politik  (parpol)  telah  beberapa  kali  melakukan judicial  review ke  Mahkamah Konstitusi untuk menguji keabsahan pemberlakuan threshold di dalam pemilu. Alasan pengujian tersebut lebih banyak dilandasi pada perlindungan hak asasi manusia,  terutama  hak  sipil  dan  politik  warga  negara  yang  secara  sistemik dianggap dapat dikebiri dengan diberlakukannya mekanisme threshold, karena akan  banyak  suara  pemilih  terbuang  melalui  mekanisme  tersebut.  Meskipun demikian,  Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  Nomor  3/PUU-VII/2009 justru  semakin  memperkuat  eksistensi threshold dengan  amar  putusan  yang menyebutkan  bahwa  penerapan threshold merupakan  hal  yang  wajar  untuk penyederhanaan partai. 6
Memahami  konteks  partisipasi  dalam  pemilu,  wujud  dari  partisipasi tersebut salah satunya diwujudkan dengan akses publik berupa eksploratif dalam menyebarkan  informasi  secara  terbuka.  Peran  serta  masyarakat  dalam  pemilu merupakan  pengejawantahan  partisipasi  masyarakat  dalam  politik.  Partisipasi tersebut  merupakan  elemen  dasar  dalam  pembentukan  pemerintahan  yang demokratis. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam politik ini merupakan status aktif  yang  dimiliki  oleh  warga  negara. 7 Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk
6 Sholahuddin  Al-Fatih, Akibat  Hukum Regulasi  Tentang  Threshold  Dalam  Pemilihan Umum  Legislatif  Dan  Pemilihan  Presiden, Jurnal  Yudisial  Vol  12  No1,  Komisi  Yudisial Republik Indonesia, 2019, Jakarta, hal 19. DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i1.258
7 Bagus Anwar Hidayatulloh, Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009 dan 2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Ius Quia Iustum Vol 21 No 4 Oktober 2014, Fakultas Jukum Universitas Islam Indonesia, 2014, Jogjakarta, hal 567. DOI : 10.20885/iustum.vol21.iss4.art3
e-ISSN : 2621-4105
mengkaji  dan  mengalisis  persyaratan  penyelenggaraan  pemilu  serentak bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  persyaratan  ambang  batas  pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sesuai dengan UUD 1945.
B. PERMASALAHAN
a. Bagaimana  persyaratan  Apakah    penyelenggaraan  pemilu  serentak bertentangan dengan UUD 1945 ?
b. Apakah persyaratan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sesuai dengan UUD 1945 ?
C. METODE PENELITIAN
a. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  adalah  yuridis  normatif  yaitu  dengan  pendekatan bahan hukum utama dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, sehingga  dalam  mencapai  tujuan  penelitian  ini  berpijak  pada  ketentuan hukum  yang berlaku dan konsep hukum yang akan datang terkait dengan pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
b. Spesifikasi  Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  diskriptif  analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum  positif  dikaitkan  dengan  teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat. guna mendapatkan gambarana yang jelas terhadap  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  berdasrkan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 maka dalam penelitian ini diuraikan hasil peneltian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Metode Pengumpulan data
Data yang digunakan  dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut
:
1. Data Primer
e-ISSN : 2621-4105
Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli  (tidak  melalui  media  perantara).  Data  primer  dapat  berupa  opini seseorang  baik  secara  individual  atau  kelompok,  hasil  observasi terhadap  suatu  benda  (fisik),  kejadian  atau    kegiatan,  dan  hasil pengujian.
2. Data Sekunder
Data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  untuk  mendapatkan konsep-konsep,  teori-teori  atau  pendapat-pendapat  serta  landasan teoritis  yang  berhubungan  erat  dengan  permasalahan.  Data  sekunder meliputi:
1) Bahan Hukum Primer
a. Undang-Undang  Dasar  (UUD)  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum .
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan berita yang  relevan  dengan  judul  ataupun  penelitian  terdahulu  yang relevan dengan judul penelitian.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti kamus, ensiklopedia, dan blog.

## d. Metode Analisis Data
Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul secara lengkap, maka langkah selanjutnya adalah analisa data. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif kemudian diidentifikasikan dan dikategorikan.  Metode  analisis  kualitatif yaitu  metode  analisis  yang  pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analitis, dengan logika induksi dan deduksi  dengan  analogi/interprestasi.  Sehingga  bahan  hukum  yang  telah
e-ISSN : 2621-4105
diperoleh  dalam  penelitisn  kepustakaan  ini  menggunakan  sumber-sumber data sekunder yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku kemudian dengan cermat untuk ditarik menjadi kesimpulan dengan langkah  awal  yaitu  berupa  pengumpulan  data  baik  melalui  wawancara maupun dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya.

## D. PEMBAHASAN
I. Persyaratan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Serentak Demokrasi dan kebebasan sering diasumsikan sebagai dua hal dalam satu  paket.  Mendapatkan  demokrasi  “pasti”  mendapatkan  pula  kebebasan.
Sedangkan  pada  sisi  yang  lain,  demokrasi  dan  kebebasan  terkadang  masih menemui  banyak  persoalan  dalam  pelaksanannya,  terutama  yang  berkaitan dengan kebebasan warga negara, sementara kebebasanpun hanya bisa didapat atau diperoleh bila ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminnya. Hakikat dari demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang  diwujudkan  dalam  aturan  serta  penegakan  hukum  yang  tegas,  bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya. 8
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada penyelenggaraan Pemilu tahun  2019  formatnya  berbeda  dengan  penyenggaraan  Pemilihan  Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu sebelum-sebelumnya, dimana sesuai dengan Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dilaksanakan  secara  bersamaan (pemilu  serentak)  dengan  Pemilihan  anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD.  Ide melaksanakan pemilu nasional serentak serta memisahkannya dengan pemilu lokal yang juga dilaksanakan secara serentak berbenturan dengan ketentuan tentang Pemilu dalam UUD RI Tahun 1945. Karena Pasal 22E ayat (1) UUD
8 Muten Nuna, Roy Marthen Moonti, Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 2, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019 Semarang, hal  114 . DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652
e-ISSN : 2621-4105
1945 tegas menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
Pemilu yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD sebagaimana dinyatakan Pasal 22E ayat (2) merupakan agenda rutin lima tahunan. Rutinitas itu guna memberi ruang atau kesempatan  kepada  rakyat  untuk  memilih  para  pemimpin  negara  dan  para penguasa negara setiap lima tahun sekali. 9
Berdasarkan  pengalaman  Pemilu  2004,  2009  dan  2014,  Pemilu Anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD  dilaksanakan  secara  bersamaan.  Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden  dilaksanakan  pada  jadwal  yang  terpisah  dari pemilu anggota legislatif. Sedangkan pemilihan Kepada Daerah berdasarkan Pasal  18  ayat  (4)  UUD  RI  Tahun  1945  juga  dilaksanakan  secara  terpisah- pisah sesuai dengan waktu berakhirnya masa jabatan masing-masing Kepala Daerah. Dengan gagasan pemilu nasional serentak yang terpisah dari pemilu lokal  secara  serentak,  tentu  akan  berakibat  terjadinya  pergeseran  jadwal penyelenggaraan pemilu. Bila Pilres yang selama ini terpisah dengan Pemilu nasional lainnya, maka penggabungannya dengan Pemilu legislatif nasional akan  berakibat  terjadinya  pergeseran  jadwal.  Begitu  juga  dengan  Pemilu lokal. Bila Pemilu lokal dilaksanakan serentak, juga akan terjadi pergeseran jadwal  pemilihan  anggota  DPRD  dan  Kepala  Daerah.  Dengan  pergeseran jadwal, secara harfiah tentunya dapat dikatakan menyimpang dari ketentuan Pasal 22E ayat(1) UUD RI Tahun 1945. Tetapi benarkah hal itu bertentangan dengan  ketentuan  konstitusi  tersebut?,  menjawab  pertanyaan  ini,  kiranya penting  untuk  mengupas  dan  menafsirkan  maksud  yang  terkandung  dalam Pasal  22E  ayat  (1)  UUD  I  Tahun  1945  tersebut.  Secara  teori,  menafsirkan atau  interpretasi  dalam  penemuan  hukum  absah  adanya.  Sebab  untuk
9 Soehino,  Hukum  Tata  Negara  Perkembangan  Pengaturan  dan  Pelaksanaan  Pemilihan Umum di Indonesia (Edisi Pertama), BPFE, 2010, Yogyakarta. hlm. 101.
e-ISSN : 2621-4105
mendapatkan  kepastian  mengenai  arti  dari  hukum  perundang-undangan (termasuk konstitusi), interpretasi atau konstruksi dapat dibenarkan. 10
Dengan  demikian,  ketentuan  Pasal  22E  ayat  (6)  UUD  1945  harus dimaknai  sebagai  ayat  yang  menjadi  landasan  untuk  dibuatnya  undang- undang  tentang  penyelenggaraan  Pemilu.  Di  mana  kepada  undang-undang tersebut juga diberikan mandat untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pemilu, khususnya  menyangkut  penggabungan,  pemisahan  dan  pelaksanaan  secara serentak.  Dalam  perjalanannya,  undang-undang  tentang  Pemilihan  Umum yang  diterbitkan  setelah  perubahan  UUD  RI  Tahun  1945  mengatur penyelenggaraan  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  terpisah  dari Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Di mana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden  dilaksanakan  setelah  penyelenggaraan  pemilu  anggota  legislatif. Hal itu telah dilaksanakan dalam tiga kali pemilu terakhir, yaitu Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.
Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilu anggota legislatif tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap pengaturan  pemisahan  tersebut,  pada  Tahun  2008,  melalui  putusan  Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008  terkait  pengujian  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  42  Tahun  2008,  Mahkamah  Konstitusi  menilai  bahwa penyelenggaraan  Pemilu  Presiden  setelah  Pemilu  anggota  DPR,  DPD  dan DPDR  dinilai  sebagai  sebuah desuetudo atau  konvensi  ketatanegaraan.  Di mana, kebiasaan tersebut telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum.
Putusan tersebut pada saat itu memperkuat posisi undang-undang yang memisahkan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu  anggota  legislatif.  Sehingga,  untuk  Pemilu  2009  dan  juga  Pemilu 2014,  pemilu  Presiden  tetap  dilaksanakan  terpisah  dari  pemilu  anggota
10 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung, hlm. 94.
e-ISSN : 2621-4105
legislatif.  Pada  tahun  2013,  norma  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden  setelah  Pemilu anggota  legislatif  kembali  diuji.  Di  mana,  melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi(MK)  memberikan penilaian  terhadap  penafsiran  MK  sebelumnya  terkait  pemisahan  pemilu sebagai  praktik  ketatanegaraan.  Dalam  salah  satu  pertimbangannya,  MK menyatakan :
Menurut  Mahkamah,  praktik  ketatanegaraan  hingga  saat  ini,  dengan pelaksanaan  Pilpres  setelah  Pemilu  Anggota  Lembaga  Perwakilan  ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial  ke  arah  yang  dikehendaki.  Hasil  dari  pelaksanaan  Pilpres  setelah Pemilu  Anggota  Lembaga  Perwakilan  tidak  juga  memperkuat  sistem presidensial  yang  hendak  dibangun  berdasarkan  konstitusi.  Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi ( checks and balances ), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik.
Pertimbangan di atas pada dasarnya merupakan evaluasi MK terhadap pendapat  hukum  yang  dinyatakan  dalam  Putusan  Nomor  51-52-59/PUU- VI/2008.  Di  mana,  penyelenggaraan  Pemilu  Presiden  yang  terpisah  dari Pemilu anggota legislatif sebagai sebuah kebiasaan hukum tata negara. Oleh karena  pertimbangan  tersebut  dinilai  tidak  memberikan  dampak  positif sebagaimana  diharapkan  sesuai  pendapat  hukum  sebelumnya,  bahwa pelaksanaan  Pilpres  setelah  Pemilu  Anggota  Lembaga  perwakilan  tidak sesuai  dengan  semangat  yang  dikandung  oleh  UUD  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Dalam  pertimbangan  hukumnya,  MK  menyatakan  sebagai berikut :
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013  terkait pengujian  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
.....  Pasangan  Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  (dalam  pemilu  yang terpisah-penulis)  kerap  menciptakan  koalisi  taktis  yang  bersifat  sesaat dengan  partai-partai  politik  sehingga  tidak  melahirkan  koalisi  jangka
e-ISSN : 2621-4105
panjang  yang  dapat  melahirkan  penyederhanaan  partai  politik  secara alamiah.  Dalam  praktiknya,  model  koalisi  yang  dibangun  antara  partai politik  dan/atau  dengan  pasangan  calon  Presiden/Wakil  Presiden  justru tidak  memperkuat  sistem  pemerintahan  presidensial.  Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian. 11 Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres  setelah  Pemilu  Anggota  Lembaga  Perwakilan  tidak  memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena  itu,  norma  pelaksanaan  Pilpres  yang  dilakukan  setelah  Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung  oleh  UUD  RI  Tahun  1945  dan  tidak  sesuai  dengan  makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD RI Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu yang tidak terpisah sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD Ri Tahun 1945. Selengkapnya, MK menyampaikan pertimbangan sebagai berikut :
Hal  demikian  sejalan  dengan  Pasal  22E  ayat  (2)  UUD  1945  yang menentukan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pemilihan  umum  berada  dalam satu tarikan nafas, yakni,
―Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah‖.  Berdasarkan  pemahaman  yang demikian, UUD RI Tahun 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu  Anggota  Lembaga  Perwakilan  dan  Pilpres.  Terkait  dengan  hal tersebut,  Pemilihan  Umum  yang  dimaksud  frasa  ―sebelum  pelaksanaan Pemilihan  Umum  dalam  Pasal  6A  ayat  (2)  UUD  RI  Tahun  1945  yang selengkapnya menyatakan, ―Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum  sebelum  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  adalah  Pemilihan  Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD RI Tahun 1945.
11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi UU Pemilu
e-ISSN : 2621-4105
Berdasarkan  pertimbangan  dan  pernyataan  Mahkamah  Konstitusi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain :
a. Pelaksanaan  Pilpres  setelah  Pemilihan  Legislatif  dinilai  tidak  mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki.
b. Hasil  dari  pelaksanaan  Pilpres  setelah  Pemilu  Anggota  Lembaga Perwakilan  tidak  juga  memperkuat  sistem  presidensial  yang  hendak dibangun berdasarkan konstitusi.
c. Menurut  MK,  pelaksanaan  pemilihan  yang  tidak  serentak  membuat pengawasan maupun checks and balances antara DPR dan Presiden tidak berjalan  dengan  baik.  Sebab  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden  kerap  menciptakan  koalisi  taktis  yang  bersifat  sesaat  dengan partai-partai politik. Sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang  dapat  melahirkan  penyederhanaan  partai  politik  secara  alamiah. Dalam  praktiknya,  model  koalisi  yang  dibangun  antara  partai  politik dan/atau  dengan  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
d. Pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Gabungan Partai  Politik  tidak  lantas  membentuk  koalisi  permanen  dari  Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang  kemudian menyederhanakan sistem kepartaian. Karena itu, proses demikian tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi.
Atas dasar pertimbangan itulah MK memutuskan bahwa penyelenggaraan  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  setelah  Pemilu Anggota  Lembaga  Perwakilan  adalah  inkonstitusional.  Sehingga  untuk pemilu-pemilu  yang  akan  datang,  Pemilihan  Presiden  dan    Wakil  Presiden mesti  dilaksanakan  secara  bersamaan  dengan  Pemilu  Anggota  Lembaga Perwakilan.
Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  dilaksanakan  secara serentak itu, dilatarbelakangi pengalaman penyelenggaraan Pilpres 2004 dan 2009  yang dilakukan setelah Pileg, ditemukan fakta politik. Fakta tersebut
e-ISSN : 2621-4105
adalah  Presiden  terpaksa  harus  melakukan  negosiasi  dan  tawar-menawar politik terlebih dahulu dengan Parpol, sebagai bagian dari konsekuensi logis dukungan  demi  terpilihannya  sebagai  Presiden  dan  dukungan  DPR  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Hal  itu  tentu  berakibat  akan  sangat mempengaruhi  jalannya  roda  pemerintahan  di  kemudian  hari,  sehinga Presiden  faktanya  menjadi  sangat  tergantung  Parpol  sehingga  dapat mereduksi  posisi  Presiden  dalam  menjalankan  kekuasaan  pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan adanya penyelenggaraan Pemilu serentak juga dapat menghindarkan terjadinya negosiasi atau tawar- menawar  politik  yang  bersifat  taktis  demi  kepentingan  sesaat  tersebut.
Sehingga, di masa mendatang dapat tercipta negosiasi dan koalisi strategis Partai Politik untuk kepentingan angka panjang. 12
Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa  penyelenggaraan  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  setelah pemilihan  Legislatif  adalah  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sehingga  putusan  Mahkamah Konsitusi yang menyatakan bahwa penyelenggaran Pemilihan Presiden dan Wakil  Presiden  bersamaan  (serentak)  dengan  pemilihan  Legislatif  sesuai dengan farasa yang dikandung dalam UUD 1945.

## II. Persyaratan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
Pemilihan umum merupakan salah satu unsur negara demokratis yang memberikan  jalan  bagi  warga  negara  untuk  terlibat  dalam  pemerintahan. Sebagai negara yang demokratis, pemilihan umum diselenggarakan sebagai pengakuan  atas  hak  setiap  warga  negara  yang  dijamin  dalam  konstitusi. Diantara pemilihan umum di Indonesia yaitu pemilihan umum Presiden dan
12 Sri  Sumantri, Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pemikiran  dan  Pandangan, PT.Remaja Rosdakarta, 20015, Bandung, hlm 221.
e-ISSN : 2621-4105
Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam  konstitusi  atau Undang-Undang Dasar 1945. 13
Persyaratan  menjadi  calon  Presiden  dan Wakil  Presiden  berdasarkan Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Pasal    221 menyatakan  Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  dalam  1  (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
Ketentuan  tersebut  menegaskan  bahwa  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden  tidak  dapat  dari  calon  perseorangan  tetapi  calon  diusulkan  dari Partai Politik. Sehingga dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Pilitik yang telah memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan bakal  Calon,  maka  Partai  Politik  tersebut  akan  dikenai  sanksi  yaitu  tidak dapat  mengikuti  Pemilu  berikutnya    sesuai  Pasal  235  Undang-Undang Pemilu.
Kemudian mekanisme dan ketentuan pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau  Gabungan  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  yang  memenuhi  persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.
Persoalan  hukum  yang  terjadi  adalah  ketika  pelaksanaan  pemilihan umum serentak di Indonesia masih mempertahankan ketentuan presidential threshold bagi partai politik untuk mengusungkan pasangan calon presiden dan  wakil  presiden.  Hal  ini  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  222  yang berbunyi: “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara
13 Fuqoha, Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia, Jurnal Ajudikasi Vol 1 No 2 Desember 2017, Universitas Serang Raya, 2018, Banten, hal 32. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.495
e-ISSN : 2621-4105
sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya.” 14
Bertitik tolak pada ketentuan tersebut diatas, maka seluruh Parpol yang memenuhi persyaratan seperti yang  di sebutkan di dalam Pasal 222 Undang- Undang Pemilu harus mematuhi aturan tersebut. Namun denikian jika hanya terdapat  satu  Parpol  yang  mengusung  pasangan  Calon  Presiden  dan  Wakil Presiden  tidak  memenuhi  syarat  seperti  Pasal  222,  maka  tidak  dapat dikenakan sanksi. 15
Persyaratan  tersebut  telah  memenuhi  kualifikasi  Presiden  dan  Wakil Presiden dipilih langsung melalui Pemilu, kualifikasi lainnya juga dipenuhi dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Secara umum kualifikasi sistem presidensiil adalah : 16
a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung.
b. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
c. Menteri negara bertanggungjawab kepada Presiden.
d. Presiden tidak bisa dijatuhkan parlemen.
Selanjutnya  ketentuan  teknis  tentang  pengajuan  Calon  Presiden  dan Wakil Presiden Pasal 223 menyatakan sebagai berikut :
(1)  Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
(2)  Partai  Politik  dapat  melakukan  kesepakatan  dengan  Partai  Politik  lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
(3)   Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan
14 Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Agus Riwanto,
Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ius Quia Iustum Vol 24 No 4 Oktober 2017, Fakultas Jukum Universitas Islam Indonesia, 201, Jogjakarta, hal 648. DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art7
15 Glery Lazuardi, Artikel, Parpol Tak Mengusung Salah Satu Capres-Cawapres Bakal Kena Sanksi.
16 Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali, 2010, Jakarta, Hal 137.
e-ISSN : 2621-4105
mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
(4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu  pasangan  oleh  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  tidak  boleh  dicalonkan  lagi  oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
Kemudian  selanjutnya  pengaturan  dalam  hal  suatu  calon  tidak memenuhi persyaratan, maka dapat dilihat sesuai pengaturan pada Pasal 232 sebagai berikut :
(1) Dalam  hal  bakal  Pasangan  Calon  yang  diusulkan  tidak  memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229, KPU meminta  kepada  Partai  Politik  dan/atau  Gabungan  Partai  Politik  yang bersangkutan  untuk  mengusulkan  bakal  Pasangan  Calon  yang  baru sebagai pengganti
(2) Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dan KPU diterima oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.
Kemudian  apabila  terjadi  pasangan  calon  yang  telah  diusulkan  oleh
Partai  Politik  sebagai  calon  preiden  dan  wakil  presiden  mengalami berhalangan, maka dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 234 sebagai berikut :
(1) Dalam hal salah satu calon dan bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan  Wakil  Presiden,  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  yang bakal  calon  atau  bakal  Pasangan  Calonnya  berhalangan  tetap  diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti
(2) KPU  melakukan  verifikasi  terhadap  kelengkapan  dan  kebenaran dokumen  persyaratan  administratif  bakal  Pasangan  Calon  pengganti sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  lama  4  (empat)  hari terhitung sejak bakal Pasangan Calon tersebut didaftarkan.
e-ISSN : 2621-4105
Ketentuan  Pasal  222  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun 2017 yang mengatur tentang  ketentuan ambang batas calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, menjadi polemik di masyarakat, hal ini karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. contohnya  bagi Partai Politik yang baru tidak dapat mengusung calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  berbeda  dengan  Pemilu  sebelumnya karena  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diselenggarakan  setelah Pemilihan  Legislatif,  sehingga  secara  otomatis  partai-partai  dapat mengajukan  Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  karena  telah  mendaptkan kursi atau suara dalam Pemilihan Umum.
Atas dasar uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pencalonan Presiden dan Wakil  Presiden tidak  dapat  dari  calon  perseorangan  tetapi  calon  harus diusulkan  dari  Partai  Politik.  Sehingga  setiap  partai  politik  yang  telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan wajib mengajukan calon, namun demikian  bagi  partai  politik  yang  tidak  memenuhi    ambang  batas  harus bergabung  dengan  partai  politik  lainnya  agar  dapat  mengusung  pasangan calon. Bagaimana dengan partai politik baru belum memiliki kursi di DPR atau belum memiliki suara sah nasional hasil pemilu DPR sebelumnya. Disisi lain  partai  politik  baru  tersebut  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  di  sahkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019. Jika merujuk pada Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  yang  menyatakan bahwa  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  diusung  Partai  Politik atau  Gabungan  Partai  Politik  peserta  pemilu,  maka  ada  ketidaksesuaian dimana partai politik yang dinyatakan sah sebagai peserta pemilu seharusnya memiliki  hak  sama  yaitu  dapat  mengusung  pasangan  calon  presiden  dan wakil presiden.
e-ISSN : 2621-4105

## E. PENUTUP
Penyelenggaraan  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang diselenggarakan  secara  serentak  bersamaan  Pemilihan  Legislatif  merupakan pemilu yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara  Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hanya diatur tentang Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, tidak memberikan penjelasan secara  implisit  tentang  teknis  penyelenggaraannya  apakah  bersamaan  atau terpisah.  Penyelenggraaan  yang  dilaksanakan  secara  serentak  pada  dasarnya tidak  bertententangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945  tetapi  penyelenggaraan  yang  serentak dmaksudkan  agar  menjadi  alat  transformasi  perubahan  sosial  ke  arah  yang dikehendaki  masyarakat,  mewujudkan  efesiensi  dan  efektif  dalam penyelenggaraan, pemilu yang serentak akan memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi, terciptanya checks and balances antara  DPR  dan  presiden  dengan  catatan  bahwa  koalisi  yan  dibangun  tidak bersifat sementara.
Persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum  tahun  2019  yang  diatur  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2017  dimana  terdapat  ambang  batas  pencalonan  atau presidential thresold, tidak memberikan keadilan kepada partai politik peserta pemilu. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan dalam konstitusi, dimana Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu sebelum dilaksanakannya Pemilu. Dengan adanya ambang  batas  tersebut  otomatis  tidak  seluruh  partai  politik  terutama  partai politik  yang  baru  tidak  dapat  mengajukan  calon  padahal  yang  bersangkutan sebagai partai politik yang dinyatakan sebagai peserta pemilu.
Pemilu  yang  diselenggarakan  secara  serentak  adalah  dalam  rangka mewujudkan checks  and  balances antara  eksekutif  dan  legislatif  sehingga koalisi  yang  dibangun  bersifat  permanen  agar  adanya  keseimbangan  dalam
e-ISSN : 2621-4105
sistem kelembagaan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memberikan putusan terkait penyelenggaraan Pemilu yang terpisah dengan secara serentak. Putusan MK 51- 52-59/PUU-VI/2008  terkait  pengujian  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  42  Tahun  2008  yaitu  :  “  Mahkamah  Konstitusi  menilai  bahwa penyelenggaraan  Pemilu  Presiden  setelah  Pemilu  anggota  DPR,  DPD  dan DPDR dinilai sebagai sebuah desuetudo atau konvensi ketatanegaraan. Di mana, kebiasaan  tersebut  telah  diterima  dan  dilaksanakan,  sehingga  dianggap  tidak bertentangan dengan hukum”.
Kemudian  Putusan  tersebut  kembali  diuji.  Di  mana,  melalui  Putusan Nomor  14/PUU-XI/2013  Mahkamah  Konstitusi(MK)    memberikan  penilaian terhadap penafsiran MK sebelumnya terkait pemisahan pemilu sebagai praktik ketatanegaraan.  Dalam  salah  satu  pertimbangannya,  MK  menyatakan  : “Menurut  Mahkamah,  praktik  ketatanegaraan  hingga  saat  ini,  dengan pelaksanaan  Pilpres  setelah  Pemilu  Anggota  Lembaga  Perwakilan  ternyata dalam  perkembangannya  tidak  mampu  menjadi  alat  transformasi  perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah pemilu legislatif  tidak  juga  memperkuat  sistem  presidensial  yang  hendak  dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi ( checks and balances ), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik”.
Ketentuan ambang batas (presidential threshold) dalam Undang-Undang Pemilu perlu dilakukan revisi hal ini karena tidak memberikan rasa keadilan bagi partai  politik  baru  yang  dinyatakan  sah  sebagai  perserta  pemilu  oleh  Komisi Pemilian  Umum  (KPU)  belum  memiliki  suara  di  pemilu  DPR  sebelumnya, sehingga haknya sebagai peserta pemilu tidak dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden.
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Mahfud MD, Perdebatan Hukum  Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi , Rajawali, Jakarta, 2010
Nur  Hidayat  Sardini, Restorasi  Penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia ,  fajar Media Press, 2011, Yogyakarta
Sri  Soemantri, Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Pemikiran  dan  Pandangan, PT.Remaja Roesdakarya, 2014, Bandung
Soehino, Hukum  Tata  Negara  Perkembangan  Pengaturan  dan  Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia (Edisi Pertama) , BPFE, 2010, Yogyakarta Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung.

## JURNAL
Arif Hidayat, Zaenal Arifin, Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019, Semarang. DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654 Bagus  Anwar  Hidayatulloh, Politik  Hukum  Sistem  Pemilu  Legislatif  dan Presiden  Tahun  2009  dan  2014  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi , Jurnal  Ius  Quia  Iustum  Vol  21  No  4  Oktober  2014,  Fakultas  Jukum Universitas  Islam  Indonesia,  2014,  Jogjakarta,  hal  567.  DOI
: 10.20885/iustum.vol21.iss4.art3
Lutfil Ansori, Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019 , Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017,  Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2017, Jakarta. DOI: http://dx.doi.org/10.35586/.v4i1.124
Fuqoha, Pengisian  Jabatan  Presiden  Dan  Presidential  Threshold  Dalam Demokrasi  Konstitusional  Di  Indonesia, Jurnal  Ajudikasi  Vol  1  No  2 Desember 2017, Universitas Serang Raya, 2018, Serang. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.495
Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Agus Riwanto, Inefektifitas  Pengaturan  Presidential  Threshold  dalam  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jurnal Ius Quia Iustum Vol 24 No 4 Oktober 2017, Fakultas Jukum Universitas Islam Indonesia, 201, Jogjakarta.
DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art7 Muten  Nuna,  Roy  Marthen  Moonti, Kebebasan  Hak  Sosial-Politik  Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia , Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 2, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019 Semarang.
DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652
Sholahuddin  Al-Fatih, Akibat  Hukum  Regulasi  Tentang  Threshold  Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden, Jurnal Yudisial Vol
e-ISSN : 2621-4105
12 No1, Komisi Yudisial RI, 2019 Jakarta, hal 19. DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i1.258

## UNDANG-UNDANG
Undang-UndangDasar Negara Indonesia 1945 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009

## ARTIKEL
Glery Lazuardi, Artikel, Parpol Tak Mengusung Salah Satu Capres-Cawapres Bakal Kena Sanksi .