## TANGGUNG JAWAB DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (PT)NOMOR 1 TAHUN 1995 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KUHD

## Emilda Kuspraningrum
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

## ABSTRACT
Kebutuhan  akan  proteksi  atas  risiko-risiko  yang  mungkin  menimpa  manusia  dan  harta benda  yang  dimilikinya,  merupakan  stimulan  bagi  perkembangan  dan  eksistensi  bisnis  asuransi. Dalam  perkembangannya,  laju  pertumbuhan  bisnis  asuransi  di  Indonesia,  diiringi  pula  dengan kuantitas  dan  kualitas  sengketa  antara  insurance  company  dengan  nasabah.  Penyelesaian sengketa  bisnis  yang  lazim  dilakukan  melalui  jalur  litigasi,  dalam  perkembangannya  dipandang kurang  efektif  karena  proses  penyelesaiannya  yang  berjenjang,  mulai  dari  Pengadila  Negeri sampai  ke  Mahkamah  Agung,  apabila  diantara  para  pihak  ada  yang  tidak  puas  dengan  putusan pengadilan sebelumnya..
Berlakunya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakan  suatu  langkah  strategis  di  bidang  regulasi  hukum  yang  ditempuh  oleh  pemerintah dalam  upaya  memberikan  alternatif  kepada  masyarakat  untuk  menyelesaikan  sengketa  bisnisnya di  luar  pengadilan.  Implementasinya  pada  penyelesaian  sengketa  bisnis  asuransi,  Alternative Dispute  Resolution    (ADR),  dipandang  cukup  efektif  dalam  rangka  mewujudkan  kepuasan  bagi para pihak yang bersengketa,  karena proses dan kesepakatan yang dicapai merupakan kehendak bersama  dari  para  pihak.  Disamping  itu,  efisiensi  waktu,  biaya,  tenaga  dan  pikiran,  serta kerahasiaan para pihak lebih terjamin. Fenomena ini akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat  kepada  perusahaan  asuransi,  yang  pada  akhirnya  berdampak  positif  bagi perkembangan dan eksistensi bisnis perasuransian.
Key Word : Asuransi, Bisnis, Sengketa, Para Pihak, Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## PENDAHULUAN
A.Latar B el akang Dengan diundangkann ya Undang – undang P erseroan Terbat as  Tahun  1995  pada  tanggal
7  Maret  1995  s angat lah  m em bawa harapan  dan  sekal i gus  tantangan untuk  membenahi  s i stem  bisni s  di Indonesi a  .  Undang  –  undang  ini sedi kit ban yak memberikan gam baran t ent ang Perseroan Terbat as yang sel am a ini ket ent uann ya t erdapat didal am
buku  kesatu  tit el  ket iga  dari  pasal 36 hi ngga pas al 56 KUHD, singkat n ya  dengan  adan ya  undang
–  undang  Perseroan  terbatas  yang mengat ur  t ent ang  PT  sangat lah mempert egas KUHD
karena
KUHD han ya memberikan 21
pasal s aj a untuk Perseroan Terbat as. Undang  –  undang  P erseroan Terbat as  ini  j uga    adal ah  produk era  Gl obalisasi   .  Berpuluh  – puluh Tahun dipersi apkan perundang  –  undangan  baru  untuk menggantikan  hukum  Perseroan Terbat as  yang  han ya  sumir  ini. Tidak  lebih  dari  21  pasal  di at as diterangkan dari KUHD, Staadtsblad 1847 No.23 i ni mem ang  dal am  prakt ek  terasa sudah    tidak  m em enuhi   keadaan zaman yang t el ah berubah .Terutam a  dalam  arus  Gl obalisasi ,  maka  bahwa  sangat  mende sak adan ya  pengat uran  yang  l ebi h meluas  dan  m endal am  mengenai Perseroan Terbatas.
Pengganti an  perat uran  dal am pasal KUHD ti dak han ya didorong  ol eh  usaha  –  usaha men yesuaikan dal am hal mengaktifkan  kembali  kegi at an pasar  modal  di   Indonesia,  yang
diperuntukan agar mas yarakat dapat berparti sipasi dal am pengerahan  dana  s ehingga  dapat dipergunakan s ecara produktif untuk  pembi a yaan  pem bangunan nasi onal m enghadapi t unt utan perkembangan  dunia  usaha  dal am era Gl obalis asi , tetapi juga bert alian pada cit a hukum ( r echstsi dee )  ,  fungsi  hukum  dan juga  perbedaan  kandungan  dal am KUHD  yang  ti dak  s esuai   dengan jiwa bangs a Indonesia yang berdasarkan  P ancasi la    dan  UUD 1945,karena KUHD merupakan warisan  col oni al  yang  berasal  dari Bel anda.
Hal  –  hal  yang  m enari k  bagi penulis   dal am  pengaturan  UUP T
No.1/1995  ini  adal ah  pada  aspek pengaturan tent ang organ Perseroan Terbat as yang khususn ya pada perm asl ahan seki tar t anggung jawab dan wewenang  direksi    yang  tentun ya juga  akan  men yinggung  organ Perseroan  yang  l ai n  seperti  Rapat Umum  P emegangn  Saham  (  R UPS )  dan  Komis aris  ya ng  berkenaan at au
berhubunga n dengan tanggung  jawab  dan  wewenang direksi dal am P ers eroan
Penul is  meras a  tert ari k  pada sal ah  s atu  organ  Pers eroan,  yait u Direksi  dikarenakan  peran  di reksi terhadap  P erseroan  Terbat as  dapat diumpam akan  denga n  peran  para pem ain  dal am  suat u  kes ebel asan sepak  bol a  tat kal a  pert andingan tel ah  berl angsung,  dengan  posisi - posisi  sebagai  pem ai n  pen yerang  , pem ain  pert ahanan  dan  penj aga gawang.  P eran  direksi  s ebagai pem ain pen yerang adalah men gaplikasi kan s egal a m acam tet ek  bengekn ya    s trategi  bisni s guna  m erai h  keuntungan  finansial sebesar mungkin .Keuntungan
finasi al yang t el ah diraih
merupakan  goal  at au  sasaran  final yang  t elah  di rencanakan  dalam rancangan sebelum n ya. Peran direksi sebagai p em ain pert ahanan adal ah mempert ahankan peruntungan Finansi al  yang  t el ah  diraih  dan men yusun strat egi bi snis berikutn ya agar keuntungan financi al yang t el ah dirai h sem aki n  bertam bah  besar  dan tidak berkurang sedi kit pun. Pen yusunan st rat egi bisni s senant ias a berubah karena kondi si bi snis senanti asa flukuatif. Selam a rancangan strat egi  bisnis  kondusi f  dengan iklim  bisnis.  S el ama  itu  pula Perseroan  at au  perusahaan  m eraih keuntungan  ,  sehi ngga  perseroan sem akain berkembangan pesat dan pada ahkirnya m enj adi perusahan raksasa. Sedangkan peranan  di reksi  penjaga  gawan adal ah m engam ankan dan
menj aga  keutuhan  asset  –  asset perseroan  agar  tidak  ada  secuil pun    yang  kel uar  at au  t erlepas dari  penguasaan  perseroan  yang membawa kerugi an terhadap perseroan . Peran  di reksi   yang  begitu besar terhadap perseroan sebagaim ana  t elah  diilust rasikan diat as  ,  sangatl ah  penti ng  untuk membawa  perseronan  agar  dapat menj awab  t ant angan  –  tant angan diera  liberal isasi  dan  global isasi sehi ngga  t untutan  menghendaki peran direksi  yang profes ional.
Sebagaim ana  paparan  diat as maka tidaklah keliru apabi la disini  dapat  di tarik  kesimpulan bahwa  yang  membuat  perseroan tet ap eksis, berkembang dan menj adi perusahaan besar bukanl ah  RUPS   ya ng  t ercermin dal am keput usann ya at au
komisaris  yang  bertugas  se bagi pengawas  ,  m el ainkan  Di reksi  ,
sebab  bet apa  pun  lengkap  dan bagusn ya  keputusan  yang  t el ah diam bil  para  pem egang  saham dal am  forum  R UP S  tidak  ada art in ya  kal au  Direksi  tidak  bi sa menerapkann ya  untuk  kepentingan perseroan.
Dikarenakan  begit u  bes ar  dan penting  peranan  Direksi  dalam perseroan m aka wewenang didalam  mengurus  perseroan  j uga besar,  yang  berkons ekwensi   j uga pada perm as al ahan
t ent ang tanggung  jawab  yang  diem ban
Direksi  yang  sangat   cukup  besar pada pers eroan.
Perm as al ahan sekit ar tanggung j awab pada Di reksi dal am  suatu  P erseroan  Terbat as inilah  yang  akan  di bicarakan  pada tulisan  i ni  yang  tentu  s aj a  yang membi carakan juga t ent ang sisit em  otorit as  t anggung  jawab dal am  pers eroan,  hal  siapa  yang harus m emikul resiko
atas
kerugi an yang timbul
dari perj anji an -perjanji an atau perikat an -perikatan  yang  dibuat at as  nam a  pers eroan,  sert a  etikat bai k  yang  harus   di jal ankan  o l eh
Direksi.
Tet api ditambahkan dal am desert asinya Nind yo Pram ono bahwa kemungkinan yang  dim aksud  dengan  t angggung jawab  Di reksi  adal ah  kewaj iban Direksi han ya pada l aporan pel aksanaan tugas kepengurus ann ya kepada R UPS. Sehubungan dengan pengerti an t ent ang tangggung jawab di reksi  di at as  maka patutl ah mem ang  perlu  adanya  penegasan tanggung jawab direks i pada
UUPT  No.  1  Tahun  1995,  hal  ini sesuai  s ekali  dengan  Penj el asan Umum UUPT pada paragraph terakhi rn ya dikat akan.
“…….,untuk
m emberikan perlindungan  kepada  kepent ingan umum  dan  kepenti ngan  perseroan itu  sendi ri,di lakukan  ant ara  lain dengan m enegaskan t ugas wewenang  dan  tanggung  j awab organ perseroan.” Sel ain itu, berdasarkan pengerti an  tentang  Direksi  dal am UUPT  yaitu  organ  perseroan  yang bert anggung  jawab  penuh  at as pengurusan perseroan untuk kepentingan  dan  tuj uan  perseroan serta yang dapat mewakili perseroan  baik  didalam  m aupun diluar  pengadilan  sesuai   dengna ket ent uan angggaran dasar , ket ent uan tentang pengerti an
tersebut  ti dak  ada  dal am  KUHD. Tet api  sebali kn ya  di dal am  KUHD dikatakan  di reksi  dapat  dij abat oleh  orang  dari   pem egang  saham, dapat  j uga  dari  orang  diluar pem egang  saham,  seda ng  dalam UUPT  No.  1  / 1995  ket ent uan  i ni tidak dit emukan, selain itu didalam  KUHD  organ  Komisaris dikatakan  boleh  ada  atau  tidak tet api dal am UUPT organ Komisaris  di  haruskan.  Dengan adan ya perbedaan -perbedaan tersebut (wal aupun terdapat persam aan) juga mak a perlu untuk m elihat sejauhmanakah perbandingan
ant ara
KUHD dengan  UUPT  No.  1/ 1995  t ent ang tanggung j awab Direksi. Set elah diberlakukann ya UUPT . Dal am hal ini yang menarik  adal ah  bagaim an  ada Hakim  mem utuskan  suat u  perkara yang akan diput uskan dal am kasus yang aturann ya tidak terdapat  dal am  UUP T.  Dan  juga jika seorang Direksi tern yat a bel um m el akukan pendaft aran dan pengum uman perubahan Anggaran  Dasar,  padahal  ia  sudah mel akukan pendaftaran dan
pengum uman  pada  Akta  pendiri an perseroan (pas al 23 UUP T).
Ket entuan ini menjadi sangat tidak  efi sien  pada  UUPT  bahkan bisa  di kat akan  s uat u  kemunduran. Penul is  m elihat  just ru  dal am  hal ini  cara  pen yel esai ann ya  hakim sebaikan ya dapat menemukan hukum n ya  dal am  m engambil  suatu keputus an  ters ebut  dapat  m enj adi Yurisprudensi. Dan bi asan ya untuk Indonesi a Yurisprudensi yang  dipakai  kebanyakan  adal ah putusan ti ngkat MA karena keputus an ters ebut kekuat an hukum  t etap. Yurisprudensi M ahkam ah Agung mem pun yai sumbangan berarti  bagi  pembentukan  hukum yang  berkai tan  dengan  PT,  apal agi dal am era gl obal isasi dim an perkembangan  ekonomi  Indonesia tel ah  berintegrasi   denga  bisnis Int ernasionl. Karena itu Yurisprudensi  m enj adi  j awaban yang  tepat  unt uk  dij adi kan  acuan dal am m em ecahkan masal ah - masal ah konkret didal am mas yarakat. Yurisprudensi M ahkam ah
Agung  j uga  dij adi kan  patokan bagi para ahli hukum untuk kenjel as kan persoalan -persoal an
yang berkait an dengan PT, terut am a  dal am  hal -hal  yang  t idak diat ur  dalam  KUHD  pada  saat dahulu dan UUPT pada saat sekarang.  S ebagai  contoh,  dal am hal  m enent ukan  saat  berlakun ya PT  sebagai  badan  hukum .  Ya ng dijadik an  das ar  dalam  hal  ini adal ah  Yurisprudensi  Mahkam ah Agung  No. 297k/Si p/ 1974 t anggal 21  Des ember  1974.  Dal am  hal   ini MA  berpendi ri an  bahwa  PT  t elah merupakan  bdan  hukum,  wal aupun PT  ters eut  bel um  di daft arkan  pada
Berita Negara, han ya saja pert anggungjawaban
terhadap
pihak  keti ga  adal ahaseperti  yang tel ah di at ur dal am pasal 39
KUHD.  S elain  i tu  juga  yang berkenaan  dengan  j udul  penulis dal ah  mengenai  Tanggung  j awab direksi  sebagai  organ  perseroan. Yurisprudensi MA No. 268k/Si p/1980 t anggal  16  Januari 1982,  berpendi ri an  bahwa  di reksi tidak  bert anggungj awab  secara pribadi  at as  perbuat an  suatu  PT. Han ya  P T yang bersangkut an sebagai badan hukum yang bert anggungjawab.Dan  m asih  ada lagi yuri sprudensi yang berkenaan dengan tanggung jawab Direksi, ya itu diman Direksi dalam mewakil i perseroan  tidak  m em erl ukan  surat kuasa khusus. Namun yang menj adi kekhawati ran penulis dal ah  di mana  ket ent uan  m engenai tanggung  j awab  Direksi  dalam UUPT  yang  bel um  diatur,  sepert i dalm  hal  tanggung  jawab  kol egial keti ka  Di reksi  m engam bil  suat u kebijakan,  t et api  bagaim ana  ji ka kebijakan t ersebut di ambil mel alui   rapat   Di reksi  t erlebih dahulu,  dan  dalam  rapat  t ersebut seorang  atau  l ebi h  mel ekukan voting tidak setuju t erhadap kebijakan  ters ebut.  Apakah  ia terkena  juga  dengan  t anggung jawab kolegialn ya i t u.
Dal am  urai an  t ersebut  di at as akhirn ya  dapatl ah  kita  m elihat dimana Yurisprudensi m ampu mengisi  kekosongan  hukum  yang tak  t erdapat  dal am   KUHD  (hal yang  tak  di atur  dal am  pasal  36 -56 KUHD) d an juga seharusn ya UUPT  adal ah  bu atan  m anusi a yang t entun ya mempun yai kekurangan. Dan dalam bandingan  dengan  yurisprudensi , penulis m encoba memberi kan gam baran hanya pada yuri sprudensi dalam mengi si
kekosongan  dalam   KUHD.  Tetapi
penulis mencoba unt uk menganal is a  dari  kasus  tersebut mel alui  kacamata  UUPT  No.  1 Tahun  1995.  Pal ing  tidak,  dari analisa  t ersebut  kita  dapat  m eli hat yuri sprudensi ters ebut diatas mampu m en yumbangkan pem bentukan hukum yang berkait an  dengan  PT,  t erut ama
UUPT No. 1 Tahun 1995.
Ru mus an Mas alah Dari l at ar bel akang perm as alahan di atas, dapat diurai kan rum usan -rum usan masal ah sebagai beri kut : 1. Apakah perbedaan pengaturan  tanggung  j awab Direksi  antara  UUP T  No.  1 Tahun  1995  dengan  KUHD serta  sist em  t anggung  jawab yang s epert i apa yang dimiliki  ol eh UUPT.
2. Bagaim anakah bandingan tanggung j awab di reksi menurut Yuri sprudensi Mahkamah  Agung  dengan UUPT No. 1 Tahun 1995. Metod e Peneli ti an 1. Ob yek Penel iti an. Tanggung jawab direksi menurut  undang -undang  No. 1 Tahun 1995 Tent ang Perseroan Terbat as, sert a bandingann ya dengan Yurisprudensi M ahkam ah Agung. 2. Sumber Dat a Sumber  dat a  yang  dipakai adal ah  dat a  s ekunder  atau dat a kepust akaan, yang meliputi bahan hukum : a. Bahan hukum prim er,
yait u norma dasar, peraturan  das ar,  peraturan perundangan,  yang  bel aku
dan
Yurisprudensi
Mahkamah Agung. b. Bahan  hukum  sekunder, yait u  buku -buku,  kar ya ilmiah,  j urnal   ilmi ah  dan dokum en  l ainn ya  berupa maj al ah  sert a  surat  kabar hari an m aupun mingguan.
c. Baham hukum t ert ier, yait u berupa kamus - kam us umum. 3. Tehnik Pengum pul an Data Dal am m engkaji dan menganal isa perm asal ahan, maka  dalam  peneli tian  ini akan  di pergunakan  dat a  yang diperoleh dengan studi pust aka;  st udi  t ent ang  bahan - bahan  yang  secara  langsung maupun t idak langsung mengandung vari abl e - vari abel  hukum   yang  sangat rel evan  da n  diperlukan  untuk kel engkapan  peneli ti an,  yang diperoleh dari sumber dat a.
4. Tehnik Anali sa Dat a Ynag  dipakai   adal ah  analisa kualitatif,  yaitu  data  yang diperoleh disusun secara sistemat is dan kemudian dianali sa secar kualitatif untuk m encapai kej el asan mas al ah yang akan sel anj utn ya dideskri psikan. 5. Metode P endekat an Peneliti an  i ni  m enggunakn metode  pendekat an  yuridi s norm ati ve  dan  metode  yang berkenaan  dengan  peneliti an ini mel iputi sistem atika hukum dan met ode komparati f.

## TANGGUNG JAWAB DI RE KSI
MENURUT UUPT NO. 1
TAHUN 1995

## SERTA PERBANDI NGANNYA DENGAN KUHD
A.Pengertian Dan Sistem Otori tas  T anggung  Jawab  Para Pihak 1. Pengertian T anggu ng Jawab
Tanggung  j awab  adalah kewaj iban  seorang  i ndivi du  untuk mel aks anakan akti vit as-akti vit as yang  ditugaskan  s ebaik  dengan kem ampuann ya 3 2 .
Direksi  dalam  s ebuah perseroan diberikan tanggung jawab  adalah  agar  direksi  sebagai orang  yang  sehari -hari   mengurus perseroan  dapat  m encapai  prestasi terbesar,  m aka  ia  harus  diberi tanggung j awab u ntuk men yel es ai kan s esuat u t ugas tertentu  yang tel ah diberikan. Tanggung  jawab  dapat berl angs ung t erus atau dapat berhenti apabil a s el esai dilaksanakann ya  tugas  t ert entu. Dal am  suatu  perus ahaan  biasan ya ant ara  wewenang  dan  tanggung jawab s eorang direksi ha rus mempun yai  tingkat   yang  sam a. Dengan demiki an, wewenang seorang direksi memberikan kepadan ya kekuasaan unt uk membuat s ert a menj alankan keputus an yang
berhubungan dengan bidang t ugas n ya yang tel ah dit etapkan dan tanggung  j awabn ya   menimbul kan kewaj iban baginya untuk mel aks anakan  tugas -tugas  dengan wewenang  yang ada.

## 2.  Sistem O toritas
Tanggung Jawab Para Pihak Undang-undang Perseroan Terbat as
beberapa macam   sist em   otori tas  bagi  para
pihak  dal am  suat u  perseroan. Perbedaan  sistem   otorit as  i ni  pul a yang  juga  m embedakan  t anggung jawab  di  ant ara  m asing -masing pihak t ersebut 3 3 . Sistem otorit as dal am UUPT dibeda-bedakan sebagai berikut : a. Sistem  Majelis Dal am sist em maj elis dimaksudkan bahwa seseorang tidak dapat berti ndak sendi ri terlepas  sat u  sama  l ain  dal am   hal mewakili sesuatu kelom pok. Mel ainkan di a harus sel alu bertindak  secara  bersam a -sam a (majel is).  Sist em  ot orit as  secara maj elis  ini   tidak  berl aku  bagi direksi  perusahaan.  Sistem  i ni han ya berl aku bagi organ komisaris,  seperti  dit egaskan ol eh pasal  94  a yat  (3)  UUPT  bahwa jika  komi saris  lebi h  dari   satu orang,  maka  mereka  m erupakan sebuah m aj elis.
b.Sist em  Indivi dual Represent atif
Sistem ini memperkenalkan sem acam otoritas  dengan  mana  seseorang dapat  berti ndak  sendiri  untuk mewakili sesuatu kel ompok.
Sistem ot orit as seperti inil ah yang pada prinsipn ya diberl akukan  oleh  UUPT  t erhadap organ  direksi.  Berl ajun ya  sistem sistem  i ndivi dual  represent ative inibagi   seorang  direkt ur  muncul dal am dua segi sebagai berikut :
a) Dal am  hal  kewenangan  unt uk
mewakili perseroan
b) Dal am hal ada kesal ahan prosedu
b. Sistem  Kolegi al
Organ komisaris  mel aksanakan tugasn ya  secara  m aj elis,  t et api lain bagi organ direksi, i a
mel aks anakan tugas perseroan secara  “kolegial”  atau  secara bersam a-s am a.  Karena  dal am  hal ini,  perseroan  khususn ya  yang sudah go publi c bi asan ya mempun yai beberapa orang
direkt ur  (penjel as an  pas al  83  a yat (1)  UUPT.  Ol eh  karena  perseroan diurus  l ebi h  dari  seorang  direktur maka  apabila  tindakan  di reksi merugi kan  at aupun  bert ent angan dengan prinsip “fiducia” perseroan, ma ka  yang bertanggung jawab dalam hal ini adal ah direkt ur  secara  kol egi al  (bersam a - sam a) at au dikenal isti lah “tanggung renteng”. Pemberlakuan pri nsip tanggung  jawab  kol egi al  di ant ara para di rekt ur mempun yai beberapa kekecuali an.  Kekecuali an  t ersebut ant ara lain :
a) Tidak mengi ndahkan at uran main ant ar di rektur Jika seorang direktur mel akukan  ses uatu  perbuatan yang  men yebabkan  timbuln ya klaim  dari  pi hak  keti ga,  at au merupakan ti ndak
pidana,
maka  sel uruh  jaj aran  di reksi akan  bert anggung  jawab  secara rent eng.  Tet api ,  ji ka  di rekt ur tersebut dal am mel akukan perbuat ann ya itu tidak mengindahkan aturan m ain internal  ant ar  di rektur,  m aka han ya  si pel akun ya  saj a  yang bert anggung j awab secara umum.  Mis aln ya  ada  hal -hal tertentu  apabil a  di lakukan  ol eh adal ah  s eorang  direktu r  harus dengan rapat di reksi .Tet api direkt ur t ers ebut dal am mel akukan  perbuat an  itu  tidak mem anggil  rapat  di reksi,  dan dilakukan  tanpa  s epenget ahuan anggot a  di reksi  yang  lain.  Dan kebet ulan dari tindakan tersebut  kemudi an  ti mbul  kaim dari pihak keti ga. Mak a terhadap kasus seperti itu,
direkt ur  yang  l ain  terbebas dari t anggung j awabn ya.
b) Jika dibutuhkan keahli an spesifi k Jika mem ang dal am menj al ankan fungsin ya sebagai  direktur  dibutuhkan pengetahuan/skill yang sangat spesifik,
pengetahuan/skill  m ana  ti da k dipun yai    oleh    direkt ur  l ain, maka  jika    dal am     rangka menj al ankan    fungsin ya  itu mel akukan  perbuat an  secara tidak  benar  sehingga  tim bul kalim  dari  pihak  l ain,  maka direkt ur t ersebutl ah satu - satun ya yang bertanggung jawab. Dapat di ambi l contoh misal n ya , dengan dihukum pidanan ya seorang direkt ur
Bank  Dut a  di  t ahun  1991, karena  di tuduh  bersalah  dal am berm ain  valas,    yang  m em ang untuk  itu  sangat  dibutuhkan pengetahuan/skill  untuk  dapat berm ain  valas  t ersebut.  Dalam hal ini direktur yang bersangkut an  ol eh  P engadilan din yat akan bersal ah karena mel akukan ti ndak pidana korupsi .    Sem entara  di rektur yang  lai n,  t erm asuk  direkt ur utam an ya tidak dimint akan tanggung j awabn ya. Nam un  demi ki an,    pembebasan direkt ur  l ain  karena  alasan kebutuhan akan pengetahuan/skill ter t entu tersebut ,    sungguhpun  dapat dibenarkan  dari  segi   keadil an, bel umlah dapat dikatakan merupakan  hu kum  yang  t el ah berl aku positi f. Hal i ni mengingat, disamping mem ang ti dak ada pengaturann ya ya ng tegas
dal am  perat uran  perundang - undangan,    dan  ti dak  j uga
diat ur  dal am  UUP T,    nam un juga karena bel um tentu putus an  Pengadil an  s el anjut n ya akan m engikuti Pengadilan tent ang Bank Dut a t ers ebut .
c) Jika  direktur  mel akukan  voti ng menolak Jika dal am rapat direksi , beberapa  at au  s eorang  direktur mel akukan  voti ng  ti dak  setuju terhadap s uatu keputusan tertentu.  Apakah  direkt ur  yang tidak  set uju  t erhadap  tindakan tersebut di bebaskan dari tanggung  j awabn ya,  andaikata kem udi an  t ern yat a  perbuat an direks i  l ainn ya  ters ebut  tidaK benar  dan  merugi kan  pihak lain.
Mem ang ada ne gara-negara yang  hukum n ya  m embebaskan direkt ur yang mel akukan voting  m enol ak  t ers ebut.  Dan hokum seperti ini mem ang sangat  sim patik. Tet api  s a yang, di  Indonesia  tidak  mengenal pem bebasan  tanggung  jawab yang demikian. Sehingga berdas arkan  pri nsip  tanggung jawab  kol egial   s ecara  rent eng diantara  para  direks i,  direkt ur yang melakukan voting menolak  keputus anpun  t erkena get ahn ya  untuk  ikut  memi kul tanggung jawabn ya . Paling - pali ng, jika dal am kasus pidana, ini hanya dapat diperti mbangkan untuk meringankan hukum n ya. Sehingga s atu -s atun ya jal an untuk  m enol ak  m engel ak  dari tanggung  j awab  hokum  bagi direkt ur yang mel akukan voting  m enol ak  ters ebut  adal ah berus aha unt uk mencegah tindakan  ti dak  l a ya k  tersebut, at apun mengundurkan di ri segara, t akni
sebelum perbuat an  ti dak  benar  t ersebut
direalisasikan ol eh direksi yang l ain.
c. Prinsi p P resumsi  Kol egi al Prinsi p  ini  berlaku tidak  ubahn ya  dengan  prinsip umum dari tanggung jawabkol egi al , yakni tanggung jawab  rent eng,  misaln ya  di ant ara direkt ur, jika sal ah seorang direkt ur  m en yebabkan  kerugian bagi orang l ain sejauh hal tersebut dil akukann ya tidak dal am  hal   melanggar  dasar,  at au melanggar  tugas  “semi  fiduciary” dari direkt ur. Han ya saj a terhadap prinsip presum si kol egi al  i ni  dibuka  kem ungkinan pengecuali ann ya  dengan  sist em pem bukti an  t erbalik (ompkeri ng van  bewijst  l ast ) .  Artin ya  kepada anggot a di rekt ur diberi kan kem ungkinan untuk mengelak dari  tanggung  j awab  renteng  jika dia  dapat  mem buktikan  bahwa  di a tidak bersalah. d. Prisip Tanggung Jawab Indi vidual Non Represent atif Pada pri n si pn ya seseorang harus bert angung jawab individu at as segal a tindakan yang dilakukann ya secara  individu  pul a.  Inil ah  yang disebut   prinsi p  t anggung  j awab indivi dual  repersentati f.  Dalam hal  i ni  apakah  seseorang  pekerj a dapat   di anggap  sebagai  pem ikul beban  t anggung  j awab  indivi dual non represent ative? Jika di a mel akukan t ugas yang men yi mpang dari tugas yang seharusn ya dilskukan untuk perusahaann ya, mak benar tanggung  j awab  secara  indivi du non  representat ive.  Maksudn ya,
dia m esti bertanggung jawab secara pribadi . Pri nsip ini berlaku juga untuk organ yang lai n seperti  R UPS  dan  komisaris  tanpa
mem andang  berapa  pers en  saham yang  di wakili   dal am  perseroan oleh pem egang s aham.
e. Prinsi p Tanggung Jawab Represent atif Dal am  hal  seseorang pekerj a m elakukan tugasn ya menerbitkan  kerugi an  bagi  orang lain,  maka  dalam  hal  i ni  tidak berl aku  prinsi p  t anggung  j awab non repres entat ive. Karena sungguhpun teori vi cari ous liabilit y (t anggung jawab pengganti )  tidak  dengan  t egas dianut  ol eh  sist em   hokum  kit a, tet api s udah mulai ada yuri sprudensi m aupun
hukum kerj a yang m engarah kesana.
Karena  itu  pul a,  jika  s eorang pekerj a dal am mel akukan tugasn ya tern yat a kemudi an menim bul kan kerugi an kepada pihak,  m aka  ada  kemungki nan at asann ya,  term as uk  direkt ur  yang membawahin ya, atau
bahkan perusah aann ya yang harus menanggung beban
tanggung jawab. Dal am hal ini sudah berl aku  pri nsip  t anggung  jawaqb represent ati ve pengganti. “Representatif”  karena  pekerja tersebut bertindak untuk perusahaan (dalam hal menj al ankan tugasn ya), dan
“pengganti”  krena  atas annya  atau perusahaann ya  harus  mengambil alih tanggung j awabn ya.
f.Sistem  Tanggung  jawab  Kolekti f
Represent atif Suatu kel ompok orang  t ertentu  yang  ikut  terlibat dal am pel aks anaan tugas -tugas perseroan  dapa  m ewaki li  atau menj al ankan tugas perseroan secara be rs am a-sama, dengan tanggung  jawab  j uga  bersam a. Sistem  seperti  ini  adal ah  si st em dal am  hal  derivative  suit .  Dal am UUPT mis al n ya s eorang atau l ebi h
pem egang  saham  dengan  juml ah minim al 10% diberi kan kewenangan  untuk  dan  at as  nam a perseroan untuk mel akukan gugat an  kepada  anggot a  di reksi at au kepada komisaris ke Pengadilan Negeri yang berwenang  at au  juga  mengaj ukan permohonan  kepada  Pengadil an Negeri untuk mel akukan pem eriksaan  ke  perseroan  ji ka diduga  ada  hal -hal  t ersebut   dal am pasal 110 a yat (1) UUPT. g. Sistem Tanggung Jawab Kol ekti f Non R epresent ati f Yang dim aksud dal am  hal  ini  adal ah  sekel ompok orang  tert ent u  yang  merupakan pihak yang t erl ibat dalam perusahaan  diberi kan  kewenangan secara kel ompok tet api tidak untuk  m ewaki li  at au  berti ndak untuk  dan  at as  nama   perseroan, dan  sel anjutn ya  kel ompok  pul a. UUPT m em perkenalkan sist em tanggung  j awab  kolektif  yang  non reprsentatif  ini  ya ng  diberi kan kepada  pihak  yang  t erl ibat  dal am perseroan,
yaitu kelom pok pem egang  saham  dan  kelom pok pekerj a.
B.Di rek tu r  B ertind ak  Di  luar Batas Kew enangan.Melakukan Perbuatan Melaw an Huku m, Men jal ankan Tu gas Secara Tidak Layak, Ultra Vires, Piercin g th e corporate veil Direk tur Bertind ak Dilu ar Batas Kewenan gan Di  dal am  anggaran dasar seti ap perusahaan, ditentukan dengan tegas dan terp eri nci   apa  dan  sej auh  m ana yang  m enj adi  kewenangan  dari Direkt urn ya  mem ang  cukup  luas, mem ang  m engingat   direkturl ah yang bert anggung jawab at as lancarn ya  perusahaan  beroperasi.
Dit entukan  juga  bahwa  direkt ur dapat mewakili perusahaan beroperasi.   Dit entukan juga bahwa  direktur  dapat  m ewakil i perusahaan  diluar  at au  di dalam pengadil an. Menurut
sist em hukum  Indonesi a,  demiki an  j uga hukum  di  keban yakan  negara  yang menganut   sist em   Ci vil  Law,m aka hubungan  antara  direkt ur    dengan perusahaan
adal ah bersi fat kont raktual  fikti f,  in  cas u  kontrak pem beri an kuas a. Arti n ya sunguhpun ant ara perus ahaan dengan  direkt urn ya  tidak  t erdapat suat u kont rak tert ent u , tet api oleh hukum  “dianggap”  (fiksi)  ada kont rak
pemberi an kuasa 3 4
,seperti  yang  diat ur  dal am  pasal 1792-1819 KUHP dt.
Sebalikn ya Purwos atjipto,  berpendapat  bahwa hubungan  hukum  antara  Di reksi denag R UPS s ebagai wuj ud konkret  kekuasaan  t ertinggi  dal am PT  adal ah  hubunga n  perburuhan dan pemberi an kuasa at au
vol macht .Volmacht   adal ah  kuasa penuh,  suatu  keterangan  dim ana sipemberi
kuasa
penuh, -- prinsipal—m em berikan kewenangan  kepada  si  penerima kuasa  untuk  perbuatan  hukum  at au perbuat an -perbuat an  hukum  atas nam a pemberi kuas a.Volm acht tidak teri kat kepada bentuk tertentu, wal aupun untuk keban yakan hal yang bersi fat khusus  dii s yaratkan  secra  t ertulis at au  kuas a  penuh  dal am  bent uk akt a ot enti k,dan dapat ditarik kem bali . Kuas a itu berakhi r karena hukum disebabkan meni nggal,  ditempatkan  dibawah pengampunan  at au  jatuh  pailit ,
bai k kepada pemberi kuasa maupun  penerim a  kuasa  penuh tersebut 3 5 . Kons ekuensi yuridi s dari  hal   dis ebut  di at as,  Di rektur
sebagai  pem egang  kuasa  tidak dapat  berti ndak  m el ebihi   dari kekuasaan yang diberikan kepadan ya. S eberapa jauh kekuasaan  di beri kan  kepadan ya, dapat dili hat dal am anggaran dasar perusahaan ya ng bersangkut an. B Iasan ya dal am bagian “kepengurusan” dan bagian  “Tugas    Dan  Wewenang direksi”.Apabila direktur bertindak  m el ampaui  wewenang yang di berikan kepadan ya tersebut ,  m aka  direktur  t ersebut ikut  bert anggung  j awab  secara pribadi.  Jika  perusahaan  ya ng bersangkut an kem udi an jat uh paili t,m aka beban tanggung j awab tidak  cukup  dit ampung  ol eh  harta perusahaan (harta pail it),maka direksipun ikut bert anggung jawab secara renteng. Lai n haln ya dinegara -negara  ya ng  menganut sistem Anglo Saxon ,seperti Inggri a  at au  Am erika  .Disana direkt ur berkedudukan sebagai agen  at au  t rustee  dari  perusahaan , yang di pimpi nn ya.Jika di a melanggar prinsip “duty of care”tersebut,maka dia akan bert anggung j awab secara pribadi. UUPT t idak menganut  prinsi p fi duciary  dut y ,sunguhpun  ada  sem acam  dut y  of care  (dalam  deraj at  yang  rendah) yang t erbit dari kewajiban menj al ankan tugas untuk kepentingan perseroan denagn itikad  baik  dan  penuh  tanggung jawab versi pasal 85.Tet api bel um sampai m engakibatkan kedudukan  di reksi  sebagai t rust ee at au  agen  dari  perseroan.Karena itu UUPT sebenarn ya han ya menagnut  prinsip semi  fi duciary dut y .  Karena  itu  pula  sulit  dapat dilegitim asi  ji ka  ada  di rektur yang  berti ndak    di   luar  bat as -
bat as kewenangan yang
diberi kan  oleh  anggaran  dasar, yang  adapt  m erugi an   perseroan at au  pi hak  keti ga,  sungguhpun dilakukann ya  berdas arkan  pri nsip dut y of care  yang kemudi an tern ya timbul   misj udgem ent  .S ehi ngga menurut UUPT m esti n ya juga dianggap bersal ah.
Direk tur  melakukan  perbu atan mel awan  huku m  atau  tindak pidana
Teori   yan g  ebrl aku umum  adal ah  bahwa  siapapun yang  bers alah  s ehi ngga  m erugi kan orang l ain, m aka di a harus bert anggung  jawab  s ecara  pribadi. Baik pidana m aupun perdat a. Dem iki an  juga  jika  direkt ur  yang mel akukan perbuat an m el awan hukum    (1365  KUHPdt)  atau mel akukan  ti ndakan  pidana,  m aka dia akan bertanggung j awab secara pribadi , sungguhpun perbuat an  t ersebut   dilakukann ya untuk  kepenti ngan  dan  at as  nam a perusahaan.  s ebab  anggaran  dasar perusahaan ters ebut ti dak membenarkan di rekt ur yang mel akukan perbuat an m el awan hukum ataupun
mel akukan
tindakan pi dana t ersebut. Ini berarti  j uga,  direktur  tersebut tel ah  m el akukan  s es uat u  tindakan diluar batas kekuas aan yang diberi kan  oleh  anggaran  dasar perusahaan.
Direk tur  men jal an kan  tugasn ya secara tidak  layak
seorang di rekt ur dapat  s aj a  m enj al ankan  tugasn ya secara  tidak  la yak,  tetapi  bel um sampai melanggar
ketentuan dal am  anggaran  das arn ya  ddan bel um juga dapat dikat akan mel anggar  hukum  yang  berlaku, tet api  han ya  m el anggar  prinsip busines s  j udgement at au duty  of care , jika mis a ln ya karena perbuat an  ters ebut   menimbulkan
kerugi an  bagi  perusahaan  at aupun kehilangan  keunt ungan  potensi al yan g akan dit eri ma ol eh perusahaan ,  sehi ngga  m isaln ya perusahaan tersebut j at uh paili t.Maka apakah hal yang demi kian  ini  juga  di rektur  secara hukum dapat dimint akan pert anggung j awaban secara pribadi. seperti t el ah dikemukakan pada poi nt sebelumn ya m engenai negara yang  m enganut  si stem  hukum Civil  Law,  t erm asuk  Indonesi a .Yang m enepat kan direktur sebagai pem egang kuasa dari perusahaan bahwa ti dak ditem ukan jawaban yang transparan  “hitam  diatas  putih” tent ang  tanggung  j awab  di rektur yang  mel akukan  tugasn ya  dal am standar  yang  la yak.  Lain  hal n ya dengan si st em common l aw, dimana  di rektur  harus  bertindak dengan cara  yang sebai k -bai kn ya.
Karena  it u,  hukum
dinegara  kit a  sulit  membebankan tanggung  j awab  kepada  di rektur biasan ya m el akukan tindakan sedi kit  dibawah  st andar,  selama perbuat ann ya  itu  masi h  dal am ruang  lingkup  anggaran  dasar perusahaan  yang  di wakili n ya,  dan sel am a dia bel um sampai mel anggar  prinsi p  : itikad  baik” dan  “penuh  tanggung  jawab” karena  it u  dinegara  Civil  Law dibentukal ah lem baga “komisaris”. Dal am  hal  di rektur uang t ergol onh professi onal, hukum  m em bebankan  t anggung jawab yang l ebi h bear dibandi ngkan denag t anggung jawab  di rektur  biasa.  satu  dan lain hal di karenakan di rekt ur yang bersangkut an harus mel akukan tugasn ya scara professi onal,  dan  harus  t unduk pada  standar  professional.  Jika
dia  tidak  menj alankan  tugasn ya secara professional , maka dia tel ah m el anggar kode etik profesionaln ya, atau ba hkan
mel akukan  mal prakt ek.  Dal am  hal yang  demi ki an  ,  dia  dapat  ditarik untuk  m emper yanggung  j awabkan perbuat ann ya it u.

## Perbuatan ul tra vi res
Ultra vi res secara literal  artinya  “tidak  mempunyai kekuasaan”.  DAlam  hal  yang dimaksud  adal ah  s etiap  ti ndakan dari  perusahaan  ya ng  dil akukan beyond  the  pow er  or  capacity  of the  corporati on  as  grant ed  by  the state in it’s charter.
Perbuat an  ult ra  vi res mengaj arkan  bahwa  jika  suatu prusahaan m el akukan suatu transaks i  yang  tidak  t erm asuk dal am ruang li ngkup yang disebut kan dal am anggaran dasarn ya,  m aka  perbuat an  tersebut akan  bat al  dem i  hukum  ( null  and voi d) . Tet api t ern yat a penerapan ul tra vires secara mutlak t ers ebut ban yak mengandung keti dakadil an. Karena itu abn ya k dilakuakn modi fikasi untuk melunakkan dokt rin ters ebut. Di ant aran ya adal ah :
- Perl uasan ruang lingkup
anggaran das ar;
- Pen yebut an ruang lingkup anggaran  das ar  secara umum saj a; - Menciptakan kekecuali an -
kekecuali an yang bersifat procedural. Mis alnya ti dak ultra  vi res   ji ka  ada  rati fikasi dri  pem egang  s aham   (di negara Common  Law).  t et api   UUPT tidak mengenal prinsip rat ifi kasi, kecual i dal am tanggung  j awab  para  pendiri perus ahaan  t erhadap  tindakan yang dil akukan
sebel um
perusahaan  terseut   disahkan oleh Ment eri Kehaki man.
- Menciptakn kekecuali an - kekecuali an yang ber sifat subst ant if. Mi sal nya tidak dianggap  ultar  vi res  terhadap kegiat an -kegiat an seperti memberikan sumbangan - sumbangan  untuk  kepentingan kem anusi aan  at au  kepentingan politik,  at au  m embeli  saham pada perusahaan lain atau dipasar modal , atupun memberikan  g aransi   atau  loan terhadap direksi, komisaris at au pem egang saham.
Dengan perbuat an yang  t ergol ong  ult ra  vi res,  yang men yebabkan  perbuat an  tersebut bat al  demi  hukum,  maka  j ika  ada klaim , m aka pada pri nsipn ya direkt ur yang m elakukan hal tersebutl ah yang har us bert anggung j awab, dengan perluasan -perluasan tanggung jawab  mi sal n ya  menurut  doktri n “tanggung  jawab  kolektif”  ,  atau doktrin “ratifikasi”.
C.Doktrin Pi ercing th e Corporate Veil Pierci ng the corporat e  veil     adal ah  suatu dokt rin  yang  mengaj arkan  bahwa ada  kemungkinan  membebankan tanggung  j awab  at as  pihak  l ain yang bukan perusahaan itu sendiri, sungguhpun perbuat an tersebut  dil akukan  secara  sah oleh  dan  at as  nam a  perusahaan sebagai  badan  hukum.  Jadi  dalam hal  yang  demikian  ,”cadar”  badan hukum  dari  perus ahaan,  yang membat asi   tanggung  j awabn ya,
dal am hal -hal tert ent u ditem busi /di robek (pierci ng) Pihak yan g dimint akan  tanggung jawab dal am hal  pi ercing  t he  corporat e  vei l, biasan ya  pem egang  saham ,  atau
perusahaan  holdi ng  .Tetapi  tidak tertutup  kem ungkinan  dal am  hal - hal t ertentu m enarik pihak direkt ur  bahkan  komisaris   unt uk dimint akan  t anggung  j awabn ya. Misal n ya jika direktur atau komisaris    “sangat  dominant” dal am  m elakukan  perbuat an  yang men yebabkan  timbuln ya  pi ercing the corporat e veil t ersebut.
Pada prinsi pn ya, piercingt he  corporate  veil  akan diterapkan  ji ka  terdapat  keadaan bahwa  sangat  tidak  adil  jika dal am hal yang demi kian, tanggung  jawab  hanya  dimi nt akan pada  perus ahaan  s ebagi  badan hukum s emat a -m at a. Mi saln ya terjadi  perbuat an t r ansf er  pricing
yang m en yebabkan perusahaan tidak dapat memiliki asset -
asetn ya.  M enjadi  tidak  adil ,  jka han ya  perus ahaan  s ebagai  badan hukum   yang  han ya  dapat  dikl aim oleh pi hak keti ga .
Dokt rin  pi ercing  the corporat e  veil ,  apakah  bel aku  j uga di  Indonesi a.  Wal aupun  faktor “keadilan” dan “kepatutan” mengingi nkan di berl akukann ya prinsip t ers ebut, sebel um bel akun ya UUPT belum ada perundang-undangan
yang mengat urn ya.  t et api   UUPt  pada perinsipn ya  m enganut    pri nsi p piercing  t he  corporate  veil  l ewat pasal 3 a yat 2(dua).
D.Tan ggung Jawa b Di reksi Dalam  H al  Kep en gurus an  dan Dalam  H al  Perwaki lan  Menu rut Undang -Und ang Pers eroan Terb atas No. 1 Tah un 1995 Dalam h al Kep engu rusan Tanggung j awab Direksi dalam hal mem gurus perseroan  sangat  erat  kait ann ya dengan wewenang dan
kewaj ibann ya. Ol eh kre na itu
aspek t anggung jawab akan terlihat  dal am  beberapa  kupasan tent ang : a. Pendaft aran dan P engumum an Pasal 7 a yat (6) dengan  j el as  menet apkan  bahwa PT mem peroleh status badan hukum  set el ah  Akta  Pendi ri an disahkan Menkeh, at au P T berst atus badan hukum sej a k Tanggal P engesahan Menkeh. Dengan adanya ket ent uan  ini  maka  l ogisl ah  pasal 3 (1) UUPT Jo P asal  3 (2) butir  a, harus dibaca “setelah PT berstatus badan hukum”, pem egang  saham   P T  dan  tidak bert anggung  j awab  at as  kerugi an PT  mel ebi hi  nil ai   saham  yang tel ah  di ambil n ya.
Kem udi an dengan ket ent uan  t ersebut  diat as  m arilah kita  hubungkan  P asal  7  a yat  (6) UUPT  dengan Tanggung  Jaw ab Direksi berdasarkan pasal 23 UUPT.  Dal am  pasal  21  UUP T diat ur mengenai kewajiban Direksi untuk mendaft arkan dal am  Daft ar  perusahaan  (se suai dengan  Undang -undang  No.  3 Tahun 1982)  yaitu :
- Akt a  pendi ri an  P T  besert a
surat pengesahan Menkeh, dan
- Akt a  perubahan  AD  besert a surat  persetuj uan  at au  l aporan kepada Menkeh. Sel anjut n ya berdasarkan pasal 22 UUP T,
Direksi waj ib m engumum kan dal am  Tambah an  Beri ta  Negara R.I.,  PT  yang  sudah  didaft arkan berdasarkan pasal  21 UUP T.
Dari  pasal   21  UUPT dapat  disim pulkan bahwa  sebelum pendaft aran dan pengum uman tersebut ,  akta  pendi rian  PT  sudah disahkan/ disetuj ui Menkeh.
Sehingga  m enurut  pasal  7  (6)
UUPT,  PT  sud ah  m enj adi  badan
hukum   s etelah  akt e  pendi riann ya disahkan Menkeh.
J adi meskipun pendaft aran dan pengum uman bel um dil akukan Direksi, PT sudah merupakan badan hdan menj adi  ob yek  hukum  (persona standi in j udi cio), yang mempun yai  hak  dan  kewajiban sendiri  s ert a  m em pun yai  keke yaan tersendi ri.
Yang m enjadi perm as alahan  dalam  hal  ini  adal ah apakah  alasan  pem buat  undang - undang  untuk  menetapkan  pasal 23 UUPT, bahwa selama pendaft aran dan pengum uman sebagaim ana dim aksud dal am
pasal  21  UUPT  dan  pas al  22 UUPT  belum   dil akukan,  m aka Direksi  s ecara  t anggung  renteng bert anggung  jawab  at as  segal a perbuat an  hukum  ya ng  di lakukan PT.
Atas perbuatan hukum   yang  dil akukan  P T,  P T -lah yang  harus  bertanggung  jawab bukan Di reks in ya. Sa yangn ya sekali  penjelasan  pasal  23  UUPT ini  tidak  memberi kan  penj el asan at as tanggung j awab direksi tersebut  diat as .  Ketent uan  pasal 23  UUPT  ini  merupakan  suat u kem unduran  karena  isin ya  ham pir sam a dengan Kit ab Undang - Undang Hukum  Dagang. Yang  ki ran ya  sukar  dim engerti adal ah  bahwa  pas al  21  UUP T tidak s aja men yebutkan pendaft aran  Akt e  P endirian  t et api juga  penges ahan  at au  pel aporan perubahan Angga ran Dasar. Apakah  s etelah  Di reksi  t ak  l agi bert anggung j awab s ecara  rent eng,
karena Akt a Pendiri an sudah didaft arkan dan diumum kan sebagaim ana  mestinya,  kemudian terjadi  perubahan  Anggaran  Dasar yang bel um didaftarkan at au diumum kan,  l alu  Direksi  mul ai bert anggung j awab secara
tanggung  renteng  l agi .  Jadi,  ada masa  Direksi  bert anggung  j awab, kem udi an  set elah  akte  pendirian Direksi berhenti bert anggung jawab  secara  r ent eng,  namun  jika kem udi an dibuat perubahan Anggaran  Dasar  ya ng  diset ujui Menkeh,  t etapi  belum  didaft arkan dan di umumkan sebagaimana dis yarat kan, t anggung j awab Direksi  berubah  l agi   .  Apakah  i ni yang di kehendaki pem buat undang-undang, sehi ngga ket ent unan i ni m enj adi tidak keli hat an efi sien dan fl eksibel 3 6 . b. Pengali han at au menj ami nkan hart a keka yaan perseroan Pasal  88  a yat  (2) UUPT  m en yat akan,  Direksi  waj ib meminta  perset ujuan  RUPS  untuk mengali hkan atau menj adikan jaminan ut ang seluruh at au sebagi an bes ar keka yaan perseroan  dan  dalam  a yat  (2)n ya din yat akan, perbuat an hukum sebagaim ana dim aksud dal am a yat  (1)  ti dak  bol eh  merugi kan pihak  ket i ga  yang  beri tikad  baik, a yat (3)n ya keput usan RUPS
tersebut  akan  sah  apabil a  dihadi ri oleh pem egang saham yang memili ki  paling  sedi kit  ¾  bagian dari  j uml ah  suara  t ersebut.  dan a yat  (4)  n ya  perbuat an  t ersebut yang dim aksud a yat (1),
diumum kan  dalam   surat  kabar hari an  pal ing  lam bat   30  hari terhitung  sej ak  perbuat an  hukum tersebut  dil akukan .
Jadi, Di reksi baru waj ib m emi nt a persetuj uan RUPS, apabil a yang akan diali hkan  at au  dij am inkan  adalah seluruh  keka yaan  perseroan  at au sebagi an besar keka yaan perseroan.  Dal am  hal  ini  harus hati -hati ,  apabil a  yang  dijual, ditukarkan,
di hibahkan at au
dijam inkan  adal ah  s ebagi an  besar at au sel uruh keka yaa n PT.
Pas al  i ni  s angat  ti dak jelas,  meskipun  dikatakan  “cukup jelas”  .  Adalah  sulit  sekali  dalam
prakt ek, unt uk menget ahui
keka yaan  PT.  Perkataan  s ebagi an besar, s ebenarn ya sehari -hari ditafsi rkan  s eparuh  lebih.  Jadi, apabil a  yang  mau  diju al  at au dijam inkan  adal ah  s ebagi an  kecil saj a, dari keka ya an perseroan maka  ti dak  di perl ukan  pers et ujuan RUPS. Tet api bagi mana jika dijam inkann ya secara berturut - turut,  m isaln ya  ¼  t erlebih  dahulu kepada  Bank  A  ,  disus ul  l agi denagn  ¼  bagian  lagi  kepada  B  , lalu  denagn  Bank  C  dijam inkan lagi  ¼  ,  apakah  untuk  tindakan yang  t erakhir  ini  direks i  wajib meminta  ijin  dari  RUPS  ?  ,  Jika ditinj au  dari  kali mat  asal  a yang bersangkut an  s ebenarn ya  di reksi tidak  perlu  unt uk  meminta  ijin RUPS 3 7 . Lal u bagaim ana sistem pert anggung j awaban direksi  dal am  hal  i ni,  nam pakn ya para ahli hukum berpendapat
bahwa  perbuat an  hukum  t ersebut tet ap  s ah  dan  m engi kat  perseroan denag  t ent un ya  tidak  mengurangi tanggung jawab direks i at as kerugi an  yang  di derita  perseroan sebagaim ana dit ent ukan dal am pasal  85  UUPT.  P endapat  bahwa perbuat an  t ers ebut  adal ah  s ah  dan mengikat  P ers eroan  cocok  dengan dimungkinkann ya rati fi kasi perbuat an  dim aks ud  dikemudian oleh organ pers eroan a yn g bersangkut an.  Kalupun  di dal ilkan perbuat an  direksi  yang  dil akuka tanpa  pers et ujuan  RUPS  adalah bat al dan tidak mengikat perseroan, m aka masi h perlu ditel iti  apakah  kebatal an  t ersebut tidak mengenal pengecualian  yaitu kewenangan yang keli hatan
diem pun ya  ( apparent  authorit y)
dan rati fikasi. Terdapat “apparent autority” bilamana organ perseroan yang dimint akan persetuj uann ya m emberi kesan men yet ujui perbuat an tersebut arena  tidak  m emprot esn ya.  S el ain itu, perbuatan Direksi yang mem erl ukan  perset ujuan  namun dilakukan t anpa persetujuan tersebut  dpat  dirati fikasi .  Dasar hukum n ya ad al ah pasal 1656
KUHPerdat a  R ati fikasi  m em buat utuh  ketidak  l engkapan  perbuat an yang  ebrsangkut an    dan  berl aku surut.  Berkait an  dengan  rat ifi kasi perlu  di kemukakan  disini  bahwa rat ifi kasi  han ya  m ungkin  dalam hal   tidak  adan ya  persetujuan  dari organ  perseroan   yang  diperlukan  . Rati fikasi    tidak  berl aku  bagi perbuat an  ult ra  vires  .  Organ perseroan  manpun  tidak  dapat merati fi kasi  perbuat an  ult ra  vi res karena perseroan tidak  cakap mel akukann ya. c. Kepai lit an Dal am pasal 90 UUPT, ol eh Di reksi dapat diaj ukan perm ohon an paili t daripada  PT  diberi kan  wewenang ini  berdasarkan  putusan  RUPS .
Jika  terj adi  kepai litan  karena kesal ahan  at au  kel al aian  pihak Direksi  dan  kek ya an  P T  tidak cukup untukm enut up kerugi an aki bat  kepailit an  t ersebut,  mak seti ap  anggota  Di reksi  secara tanggung jawab renteng bert anggung  j awab  at as  kerugi an itu. Tet api   apabil a  ada kem ungkinan  ia  akan  t erl epas dari tanggung j awab tersebut apabi al di reksi dapat membukti kan  bahwa  kepai lit an bukan karena kesal ahan at au kel al ai ann ya.  Dalam  UUPT  ini
berarti  Di reksi   diberi  kes em pat an untuk m elakukan pembel aan di ri.
Bi as an ya ji ka P T mengal ami  kepai lit an  yang  dii kuti dengan pem bubaran m aka PT tersebut j uga dii kuti dengan proses  Li kuidasi .  Dan  penulis dal am hal ini han ya i ngi n men yam paikan t entang posi si sebagai   Li ku idat or  adal ah  Di reksi jika R UPS tidak m emili h Li kui dator,  karena  t ugasn ya  yang penting  s ebagi  pengurus   perseroan sel am pros es Li kuidasi berl angs ung.  Tet api  posisi   s ebagai Li kui dator tidak harus sel al u dipegang  ol eh  Direksi  jika  R UPS mengingi nkan lai n.
d. Laporan Tahunan Pas al 56 UUP T. mengharuskan Direksi mengaj ukan l aporan t ahunan kepada  R UPS  dal am  waktu  5 bul an  s et elah  berakhirn ya  tahun buku. Kemudi an dal am P asal UUPT,  l aporan  t ahunan  ditanda tangani oleh semua anggot a Direksi  dan  Komi saris,  karena laporan  ini  m erupakan  bentuk pert anggung j awaban Direksi dal am m el aksanakan tugasn ya. Dan  jika  menurut  pasal
60 UUP T tern yat dal am hal dokum en Perhitungan Tahunan
(Neraca,  P erhit ungan  Laba  Rugi serta  penj el as an  atas   Neraca    Dan Perhitungan  Laba  Rugi  tersebut) tern yat a
tidak benar atau men yes at kan,  anggot a  Di reksi  dan Komisaris  s ecar  tanggung  rent eng bert anggung  jawab  t erhadap  pi hak yang di rugi kan, Selanjut n ya
penjel as an t as pasal 60 (3) men yat akan  bahwa  perhit ungan Tahunan  yang  dihasil ka  harus mencerm inkan keadaan yang sebenarn ya  dari  akti va  kewaji ban, modal  dan  hasil  usaha  pers eroan.
Direksi m empun yai t anggung jawab  penuh  akan  kebenaran  isi perhit ungan  Tahunan  P erseroan
pada khususn ya dan Laporan ahunan pada umumnya. Dal am UUP T, tanggung  j awab  akunt an  publi c juga  dij elaskan  dal am  penj el asan ps  59  (3),  yaitu  :  “ketentuan  ini menegaskan bahwa akunt an publi c t ersebut bert anggung jawab at as  hasil   pem eri ksaan yang dilakukan”. Dan apabila kita melihat hubungan ant ara tanggung j awab Direksi dan
tanggung  j awab  Akunt an  Publi k at as  P erit ungan  Tahunan,  t erlihat dengan  j el as  bahwa  pen yusunan dan  i si  at as  perhit ungan  tahunan adal ah  t anggung  jawab  Di reksi , sedangkan Akunt an Publik bert anggung j awab atas hasil pem eriksaan perhitungan tahunan 3 8 .
Tanggung  Jawab   Dal am  Hal
Mewaki li Pe rseroan Di muka t el ah dikemukakan  bahwa  badn  hukum sekali pun m erupakan sub yek hukum   m andiri   nam un  demi ki an senant iasa  m em erlukan  m anusi a sebagai  wakil n ya.  P sal  82  UUP T menegaskan  bahwa  yang  berhak mewakili  Perseroan  di  dal am  dan di  luar  pengadil an  daalh  Di reksi . Tet api  dal am  pasal  83  UUP T terdapat pengecual ian apabil a
UUPT at au Anggaran Dasar menent ukan  l ain.  Jadi,  dalam pasal t ersebut j el as bahwa Direksi  harus  bert anggung  j awab dal am hal yang mewakili
perseroan  sampai  masal ah  yang dihadapi sel esai . Tet api  sebal ikn ya  i a menj adi  tidak  bert anggung  jawab bahkan dil arang mewakili perseroan apabil a terdapat benturan kepentingan ant ara
perseroan  dan  di rinya  (pasal  84 UUPT).  Larangan  t ersebut   sanagt waj ar,  mengingat  bahwa  anggot a Direksi  sesuai  t anggung  j awab
fiduasin ya waji b menghindari keadaan  di  m an  terdapat  bent uran kepentingan  anatara  pers eroan  dan diri n ya,  krena  suli t   bagi  anggota Direksi unt uk mendahulukan kepentingan P ers eroan di at as
kepentingann ya  pri badi,  apabila terdapat benturan kepentingan.
Tanggung  Jawab  Direksi  Dalam Hal  Kep engu rusan   Dan  Dal am Hal Perwakilan Menurut
Tanggung  Jawab   Dalam  Hal Kep enguru san
a. Pendaft aran dan pengumum an Dal am pas al 38 KUHD pendaft aran perseroan dibebankan  kepada  para  pemegang saham,  wal aupun  ken yataan  dalam prakt ek bi as an ya tetap yang mel akukan  Di reksi .  Pendaftaran ditentukan  yait u  di   kepanit eraan Raad  van  J ustiti e  di  dalm  wil a yah hukum m an pers eroan it u berkedudukan dan mengumum kann ya  dal am  masal ah resmi.  Dan  ketent uan  t ersebut berl aku  j uga  untuk  perubahan -
perubahan dalam s yarat-s yarat at au
perpanj angan waktu perseroan.  Hal   ini  berbeda  dengan ket ent uan  UUP T,  dimana  dal am hal pendaftaran merupakan kewaj iban Di reksi. Dal am pas al 39 KUHD  din yatakan  bahwadalm  hal pendaft aran dan pengum uman perseroan ti dak diadakan, pengurus -pen gurus dipert anggungj awabkan
secara pribadi.
Berarti  ket entuan  i ni hem at  penulis   adalah  sam a  dengan ket ent uan UUP T (pasal 23 UUPT), Direksi  juga  bertanggung  jawab rent eng.  Yang  berbeda  han ya  pada keti ka  pers eroan  berst atus  badan hukum   at u  bel um.  Dal am  KUHD perseroan  berbadan  hukum   apabil a
akt e  pendirian,  pendaft aran  dan pengum uman sudah dil akukan oleh  pengurus.  Tetapi  didalm UUPT  status  badan  hukum  P T didapat  apabil a  akta  pendi rian sudah  mendapatkan  pengesahan dari  Menkeh.  Han ya   masal ah  ini saj a  terdapat  per bedaan,  nam un tanggung  j awabn ya   sam a  saj a. Maka  dalam   hal  ini  pembuat UUPT  berm aksud  sepert i  apa dengan ket ent uan seperti i ni.
Tet api  apabil a  kit a am ati  m engenai  t anggung  j awab yang  ada  pada  Di reksi  di dalam KUHD  dan  UUPT  dalam   hal pendaft aran  dan  pengumum a n  i ni. Maka t erdapat perbedaan
tanggung  j awab,  yaitu  Di reksi bert anggung  j awab  secara  pribadi (KUHD)  dan  secar  rent eng  at au kol egi al (UUPT).
b Kepai lit an Dal am pasal 47 KUHD dikatakan bil aman t erbukt i kepada  pengurus -pengurus  bahwa modal  perseroan  m enderit a  rugi lima  puluh  per -seratus  (50  %), maka mereka diwaj ibkan mengumum kann ya  didal am  daft ar yang dibuat untuk it u dikepanit eraan  R aad  van  Justiti e dan  jika  kerugi an  i tu  juml ahn ya tujuh  lim a  per -seratus  (75  %), mak perseroan pecah dengan sendirin ya  m enurut   h ukum  dan pengurus bert anggung j awab secar pribadi dan untuk seluruhn ya kepada pi hak keti ga. Dal m  ket ent uan  kepailit an dal am  KUHD,  t anggung  j awab direksi juga sama dengan UUPT, yaitu  Direksi   bert anggung jawab secara pri badi tet api perbedaann ya  han ya   seperti  pada pendaft aran dan pengum uman saj a yaitu dal am KUHD
bert anggung  j awab  secara  pribadi dan  dal am  UUP T  bertanggung jawab secar rent eng.
Tet api  dalam  UUP T  dalam pasal  90  a yat  (3)nya  dij el askan mengenai Di reksi yang dapat lepas  tanggung  jawabn ya  apabil a Direk si t ersebut dapat membukti kan bahwa kepai litan perseroan  bukan  karena  kes alahan at au kel al ai ann ya. Sebali kn ya dal am  KUHD  penegas an  t ent ang hal  ini tidak dis ebut kan.
c. Laporan Tahunan
Pasal 52  dan  55 KUHD  mengat akan  pengurus men yerahkan  perhit ungan  dan pert anggungjawaban kepada RUPS  at au  komis ari s yang mem ang  m endapat  kuas a  untuk itu.  Laba  dan  rugi   perseroan dari  t ahun  yang  l ampau  harus diberit ahukan s eakli set ahun.
Dal am kait ann ya dengan  t anggung  j awab  Di reksi dal am  l aporan  t ahunan  ini, karena m enurut Nind yo Pram ono dalm des ert asin ya bahwa  perhit ungan  i nilah  yang sanagt urgen dal am hal tanggung  j awab  Direksi  daalm pers eroan,  karena  hubungann ya sangat erat sekal i dengan kepentingan  pem egang  saham termasuk  pem egang  serti fikat saham,  bukankah  dari  l aporan tersebut  dapat  dit entukan  at au dies tim asikan  apakah  akan  ada pem bagian  devi den  at au  ti dak.
Menurut  beli au  j uga  dikatakan “orang tidak akan mau menginves kan uang at au modaln ya  dal am  bentuk  s aham, jika mereka tidak dapat meni kmati hasin ya  yang berupa deviden  at au   mungkin  capi tal gai n.  Maka  l aporan  tahunan yang di buat i ni sangatl ah penting  sekal i,  j angan  s ampai laporan tahunan tersebut merupakan hasil rekaan daripada Di reksi saj a. Oleh karena it u, terdapat perbedaan ant ara
KUHD  dengan  UUP T,  dim ana KUHD tidak men yeb ut kan secara  tegas  t ent ang  ketentuan perhit ungan t ahunan yang harus  di lakukan  ol eh  Akuntan Publik  dan  dengan  mem akai standar Akunt ant ansi Keuangan  (SAK),  sebali kn ya UUPT  menentukan  hal  yang demi kian  secara  t egas  didal am pasal  58-59  UUPT.  Dan  dalam pasal  60 -n ya  dikat akan,  dal am hal dokumen perhitungan tahunan yang disedi akan tern yat a  tidak  benar  dan  at au men yesat kan,  anggota  Direksi dan Komi saris secara tanggung rent eng terhadap pihak  yang  dirugi kan.  Dan dal am  KUHD    t anggung  j awab Direksi dalam hal laporan tahunan  i ni,  jika  l aporann ya men yi mpang  sam a  sekali  tidak diat ur dal am ket ent uann ya. Dikhawat irkan perhitungan tahunan memakai Standar Akuntansi  Di reksi  (S AD)  yang dapat  m erugi kan  kepentingan pem egang saham 3 9 . d. Pengurus  S ebagai  Pem egang
Saham Pengurus yan g merangkap  sebagai  pem egang saham,  m em pun yai  dua  m acam tanggung  jawab,  yak ni  sebagai yang  dit et apkan  dalam  pasal 45  a yat   (1)  KUHD,  pengurus tidak  l ebih  dari pada  untuk menunaikan
t ugas yang diberi kan kepada mereka dengan sebai k -baikn ya.
Mereka  pun  karena  seg al a perikat an  dengan  perseroan, diri n ya  sendi ri  tidak  t eri kat kepada  pihak  keti ga.  Dan  j uga yang  dit et apkan  dalam  pasal 40  a yat  (2)  KUHD,  yang menet apkan  bahwa  pem egang saham tidak bertanggung jawab  l ebi h  dari  jum lah  penuh saham -sahamn ya 4 0 .
Tanggung  Jawab  Dalam  Hal Perwakilan Bil a di perhati kan ket ent uan-ketentuan dal am KUHD ti daklah mengatur keadaan dim ana pengurus mewakili pers eroan, atau kem ungkinan perseroan menuntut ganti kerugian kepada pengurus , terhadap tindakan yang merugi kan pers eroan. Dal am hal i ni KUHD han ya m emberikan kesempat an kepada pi hak keti ga. Sebalikn ya dal am ket ent uan  UUPT  dal am  pasal  1 a yat  (4)  j elas -j el as  ditegaskan kal au Di reksi mewakili pers eroan baik di dal am maupun  di  luar  pengadil an sesuai dengan ket ent uan Anggaran Das ar. Kesi mpulan Perbandi ngan mengenai pengaturan tentang t anggung jawab Di reksi antara KUHD denagn UUP T t erlihat : a. KUHD mem berikan pengturan  t ent ang  t anggung jawab  Direksi  hanya  ada ti ga hal dal am kepengurus an PT yait u dal am  hal  pendftaran  dan pengum uman belum dilakukan (pas al 39 KUHD), bil a m elanggar ket ent uan  dal am   akta  at au s yarat  perubahan  (pasal  45 KUHD),  dan  mengakibat kan kepaili tan keperusahaan sampai  75%.  Hal  t ersebut menj adi kan  Di reks i   harus bert anggung  j awab  secara pribadi. Dan dal am hal tanggung  j awab  m ew aki li pers eroan tidak diat ur secara j el as. b. Sedang  UUPT  m em berikan pengaturan tent ang tanggung j awab Direki lebi h ban yak dan lebih terperi nci dal am hal kepengurusan.  Hal  etrsebut terlihat secara umum seperti ket ent uan akan tindakan Direksi apabil a mel akukan  suatu  hal  yang mel anggar dengan kewaj iban  (seperti   dal am hal pendaftaran dan pengum uman ti dak saj a han ya  akt a  pendiri an  tetapi juga akta perubahan Anggaran  Dasar),  bertindak diluar  bat as  kewenangan, mel akukanperbuat an mel awan hukum , mel akukan t ugas secara tidal  l a yak,  dan  perbuat an ultra vires. Ketent uan tersebut  akan  m enjadi kan Direksi  bertanggung  jawab secara  rent ang.  Dan  dalam hal tanggung jawab mewakili perseroan pengaturann ya  secara  t egas diat ur  dal am  UUPT  (pasal 82, 83, dan 84 UUPT).
c. Dan  dalam  UUPT  t erlihat akan  kl asi fikasi  t anggung jawab  Direksi  berdasarkan sistem  otorit as  t anggung jawab seperti i ndividual represent ati ve, kolegial , presum si kol egial , dan indivi dual non represent ati ve. Bandingan t anggung j awab Direksi  menurut  Yurisprudensi dengan  UUP T  terli hat  kesam aan dal am  kai dah  yang  ada  dal am Yurisprudensi t ersebut dengan
UUPT :
a. Keputusan  MA  R eg  No.
268K/Sip/ 1980  menet apkan bahwa t anggung jawab suat u perseroan yang
berbadan hukum mel ekat pada badan hukum tiu sendiri.  Dan  dalam   UUPT ket ent uan  itu  t erlihat  pada pas al   11  a yat   (1)  yang men yat akan bahwa perbuat an hukum yang dilakukan para pendi ri untuk kepentingan pers eroan s ebelum pers eroan di sahkan, mengikat  pers eroan  set el ah pers eroan m enj adi badan hukum  apabil a  PT  secara tegas m enerim a semua perj anji an  ol eh  pendiri  at au orang  l ai n  (Direks i)  dan mengukuhkann ya secara tertulis . b. Keputusan  M A  R eg  No. 21/Sip/ 1973 yang keputus ann ya terlihat bahwa  pengurus  perseroan harus bert anggung jawab kepada  pihak  keti ga  at as ikat an yang di lakukan secara  pribadi  dan  as set yang  dimi ki ann ya  pun  dapat dijadikan j aminan akan hut ang-hutang yang dilakukann ya, dan juga pendirian  P T  ol eh  suatu orang. Dalm UUP T ket ent uan  t ers ebut  terlihat dal am  pasal   3  a yat  (2)  yang dikenal  denagn  “Piercing KOrporate  Veil”  dimana pem egang s aham yang bers angkut an  baik  l angsung maupun  tak  l angsung  denag itikad  buruk  m em anfaat kan pers eroan s em ata -mat a untuk  kepentingan  pribadi. Dan  pasl   7  a yat  (1)  UUP T yang m engharuskan PT
didi rikan dua orang.

## DAFTAR PUST AKA
A  BUKU
Anisi tus  Am anat, pembahasan undang -undang Perseroan Terbat as 1995 dan Penerapannya  Dalam Akt a  Notaris, R aj a Grafindo Persada, Jakart a, 1996 Harahap,  M.  Yah ya, Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum, buku I, Citra  Adit ya  Bakt i, Bandung, 1997 , Beberapa Tinjauan  Mengenai Sist em Peradil an dan Penyel asai an Sengket a, Ci tra Adit ya Bakt i, BAndang, 1997 Hardij an Rusli, Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya, PUst aka Si nar Harapan, Jakart a, 1996 H.M.N Purwosutjipt o, Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia, Jilid  II, Djambatan, 1980 I.G R ai Widj aj a, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas; khusus Pemahaman At as undang -undang  No. 1  Tahun  1995, C et II,  Kesaint  Bl anc,
1996
Muni r  Fuad y, Hukum  Bisnis dalam t eori Dan Prakt ek, Buku keti ga,  Cit ra  Adit ya Bakti , Bandu ng, 1996 Nind yo  P ramono, Sert ifi kasi Saham PT Go Publi c  dan  Hukum Pasar Modal
Indonesia, Ct ra Adit ya Bakti , Bandung, 1997 Raj agukguk,  erman, Indonesi a Saham, Bina Aks ara, J akarta, 1985 R.  Ali  Ridho,  Hukum Dagang Tentang Aspek Hukum dalam Asur ansi Udara, Asur ansi   Jiwa,  dan Per kembangan PT , J akart a, 1986 Rudhi Pras et ya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas , Cit ra Adit ya bakt i, Bandung, 1995 Soekardono, Hukum dagang Indonesia, Cet II, J ilid I. raj awal i, J akart a, 1985 Sri  Edi  S wasono, Koperasi sebagai sist em Ekonomi Indonesi a, dal am Didi k J. Rahbani,  ed; politi k Pembangunan: Pemi kiran ke arah Demokrasi  Ekonomi. J akart a,  LP3ES , 1980 Sudargo  Gaut am a, Komentar Atas Undang - undangPer seroan Terbatas (Baru) Tahun  1995  No.  1 Per bandingan  dengan Per atur an L ama, Citra  Adi t ya  bakt i, bandung, 1995 , Himpunan Juri spr udensi Indonesia yang penting  untuk  Prakt ek Sehari -hari (Landmark  Decisi on) Ber ikut  Komentarnya , J ilid  II  No.  14  dan J ilid  IV  No.  18,  Cit ra Adit ya Bakt i , Bandung, 1992 Sudikno  Merto kusumo, Bunga Rampai  Ilmu  Hukum, Cet I, Li bert y, Yogyakart a, 1984 Sudikno m ertokusumo, Mengenal hukum ; Suatu Pen gantar, Cet I, Li bert y, Yogyakart a, 1986 , Pen em uan Hukum sebuah Pengantar, Cet  I, Li bert y,  Yogyakart a, 1996 Wirjono  Prodjodi koro, Hu kum Perkum pulan Perseroan dan Koperasi di Indon esia, Cet  III, Dian  Rak yat,  Jakart a, 1985

## MAKAL AH
A. Nugroho Soedi b yo, Undang -undang Perseroan  Terbatas; Pandan gan dari Sudut Akutansi , semi nar pada Soedi b yo  Coopers  & Lybrand, Jakart a, 1995 Kartini Mulj adi, Pendirian PT,  Anggaran  Dasar PT,  dan  Pen ingkatan Modal PT dal am Rangka Restru kruri sasi Modal dan sah am PT, seminar  sehari dengan t em a “Undng-undang  No.1 Tahun  1995  t entang PT;  Bagi  P erusahaan Go Publi c: Hot el Kartika C andra, Jakart a, 1995 Retnowulan  Sut antio, Dam pak UUPTNo.  1  Tahu n 1995 Ten tang PT
Per bankkan dan Lem baga Biaya lainya; Khu susnya Penagian Kredit Macet  dan  Perluasan Tanggun g Jawab Pem egang Sah am dan Dir ektur atas debitur, J akart a,  13 April 1995 KAMUS Tim pen yusun kamus pusat pem binaan dan pengembangan bahas a, Kam us  um um  bahasa Indon esia ,  edisi  ke- dua,  cet akan  t ujuh, J akart a, Bal ai Pustaka, 1996

## PE RATURAN  PE RUNDANGAN
DAN YURIS PRUDE NSI

## MAH KAMAH  AGUNG
- Undang-undang Dasar 1945
- Kit ab  Undang -undang  Hukum Perdat a
- Kit ab  Undang -undang  Huku m Dagang
- Undang-undang  No.  4  Tahun 1971
- Undang-undang  No.  1  Tahun 1995
- Keputusan  Menteri  Kehakim an R I  No.  M.01-PR .  08.01  Tahun
1996
- Yurisprudensi Mahkamah
Agung  R eg  No.  21/ Sip /  1073
tanggal 22 Oktober 1073
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R eg No. 297K/ Si p /
1974  t anggal  21  Desem ber
1974
- Yurisprudensi
Mahkamah
Agung  Reg  No.  268K/ Sip /1980 tanggal 16 J anuari  1982