## Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Melindungi Hak Cipta  Batik Tradisional
Enik Isnaini *)
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRACT
Batik is  a traditional handicraft that contains high value of art and has been exist as the part of Indonesian (partially, Javanese) culture since long. Thus, batik, with its traditional design, including design of Lamongan traditional batik, is one of the wealth of Indonesian culture inheritance. Based on the conclusion, batik needs to be perpetuated, protected, and supported for its long goal development. As the part of the traditional culture  that has  been passed on since  generations, patent rights of batik will be controlled by the state as it‟s been arranged in Pasal 10 ayat 2 UU No. 19 tahun 2002 about patent rights (copyrights).
The  emerge  of  falsification  and  imitation  of  traditional  batik  connected  tightly  with  the economic  and  social  condition  that  occurs  in  our  society,  in  which  after  economic  crisis  hit  our country, economic and social stability of our people slipped off unarrangedly.
Patent  rights  protection,  based  on  Undang  Undang  nomor  19  tahun  2002  about  copyrights already  accomodating    the  protection  of  all  creations  including  traditional  batik,  yet  the  protection given by Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 about copyrights aren‟t wisely, or completely, used by the apparatus.
Keywords: Batik of Lamongan, Culture Inheritance, Protection of Copyrights.

## I. Pendahuluan
Pembangunan  nasional  adalah  rangkaian  upaya  pembangunan  yang  berkesinambungan  yang meliputi  seluruh  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  Negara  untuk  melaksanakan  tugas  mewujudkan tujuan nasional yang termaktup dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
Pembangunan  ekonomi  nasional  harus  berlandaskan  Undang-Undang  Dasar  1945  dan pancasila sebagai moral kehidupan bangsa. Sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun  berdasarkan asas kekeluargaan diharapkan  dapat tercipta suatu  kesembangan  dalam  kegiatan  usaha  besar,  menengah  dan  kecil  dalam  pola  kemitraan  usaha. Pada  sistem  ekonomi  yang  berasaskan  kebersamaan  dan  kekeluargaan  tersebut  diharapkan  semua pihak  dapat  bersaing  secara  kekeluargaan,  saling  membina  agar  bersama-sama  dapat  maju  dalam mengembangkan  perekonomian  nasional  yang  efisien,  sehingga  diperlukan  adanya  perlindungan ekonomi yang dicita-citakan tersebut.
Eksistensi  Hak  Kekayaan  Intelektual  (  HKI  )  sangat  erat  dengan  dunia  perdagangan  baik domestik  maupun  global,  untuk  itu  masyarakat  dunia  harus  berada  pada global  commitment untuk saling  mengakui  dan  menghargai  akan  potensi  intelektual  masing  –  masing  negara.  Semakin berkembangnya  makna  aspek  –  aspek  bisnis  dalam  karya  –  karya  intelektual  telah  mengindikasikan terdapatnya dinamika baru berupa potensialnya hasil dari intelektualitas manusia dari rasa, karsa dan cipta.
Hasil karya yang berupa karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi,  hendaknya  juga  mendapatkan  perlindungan  yang  sangat  memadai.  Hal  ini  ditunjang  dengan rasa  keadilan  untuk  mendapatkan  apa  yang  menjadi  haknya  untuk  kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi sebagai penghargaan dari hasil intelektualnya.
Batik dalam anggapan umum adalah “sebentuk kain yang memiliki motif-motif tertentu”, yang mana motif-motif tersebut telah digunakan beratus tahun (mentradisi) pada sebuah wastra (kain yang bermotif).  Pengertian  seperti  di  atas  telah  menjadi  semacam  aksioma  bahwa  batik  atau  wastra  batik adalah motif itu sendiri.
Dari  aspek  kultural,  batik  adalah  seni  tingkat  tinggi.  Batik  tak  sekadar  kain  yang  ditulis dengan  menggunakan  malam  (cairan  lilin).  Pola-pola  yang  ada  di  batik,  lanjutnya  memiliki  filosofi yang sangat  erat dengan budaya  tiap masyarakat. Batik adalah kebanggaan bangsa  Indonesia, sebuah
identitas yang telah diwarisi sejak ratusan tahun lalu. Sayang, identitas ini terancam karena batik-batik ini pun telah diupayakan bangsa lain untuk didaftarkan sebagai warisan nenek moyang mereka.
Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka Hak Cipta  atas  seni  batik  ini  akan  dipegang  oleh  negara  sebagaimana  diatur  dalam  Pasa1  10  ayat  2 Undang-Undang  No.  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta,  yaitu  :  ”Negara  memegang  Hak  Cipta  atas folklore dan  hasil  kebudayaan  rakyat  yang  menjadi  milik  bersama,  seperti  cerita,  hikayat,  dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”.
Ketidakmampuan  UU  Hak  Cipta  dalam  melindungi  motif  batik  yang  termasuk  ke  dalam ekspresi  budaya  tradisional  ( folklore ),  bukan  berarti  motif  batik  tradisional  tidak  dapat  dilindungi. Sebab  mengingat  kedudukannya  sebagai  motif  masyarakat  atau folklore yang  anonim,  maka  tidak dapat digolongkan  sama  seperti  karya  cipta  konvensional yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Motif batik tradisional adalah bagian dari budaya tradisional bangsa Indonesia. Maka motif batik tradisional lebih tepat digolongkan bukan sebagai karya cipta biasa, namun sebagai bentuk dari Ekspresi Budaya Tradisional  ( Traditional  Cultural  Expressions / Expressions  of  Folklore ).  Menurut  Edy  Sedyawati, secara  umum  pengertian  Ekspresi  Budaya  Tradisional    atau  apa  yang  disebut  dengan  istilah folklore adalah segala bentuk ungkapan budaya yang bersifat ekspresif yaitu khususnya ungkapan seni di mana yang penciptanya anonim dan ditransmisikan secara lisan 23 .
Walaupun  Indonesia  telah  memiliki  Undang  –  undang  Hak  Cipta,  namun  masalah  mengenai royalti,  belum    banyak  dipahami. Royalti adalah  bentuk  pembayaran  yang  dilakukan  kepada  pemilik hak  cipta  atau  pelaku  ( performer ),  karena  tidak  menggunakan  kepemilikannya.  Royalti  yang dibayarkan didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya. 24
Adapun  yang  melatarbelakangi  munculnya  masalah  –  masalah  yang  berkaitan  dengan permasalahan hak cipta di Indonesia antara lain :
1. Disinyalir  bahwa  masyarakat  Indonesia  dalam  konteks  pergaulan  internasional  dikenal sebagai masyarakat yang kurang menghargai hak cipta. 25
2. Hak  cipta  merupakan  hak  eksklusif  (  khusus  ),  yang  mana  bila  dilihat  dari  akar  budaya bangsa Indonesia, dapat dikatakan tidak mempunyai akar dalam kebudayaan Indonesia dan juga  tidak  terdapat  dalam  sistim  hukum  adat. 26 Nilai  –  nilai  falsafah  yang  mendasari pemilikan  individu  terhadap  suatu  karya  cipta  manusia  baik  dalam  bidang  ilmu,  sastra, maupun seni adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistim hukumnya. 27
3. Realitas  di    masyarakat  masih  menunjukkan  banyaknya  pelanggaran  hak  cipta  dan disinyalir  telah  mencapai  tingkat  yang  membahayakan  dan  dapat  merusak  tatanan kehidupan  masyarakat  pada  umumnya  terutama  kreatifitas  untuk  mencipta.  Disisi  lain usaha  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  rangka  perlindungan  terhadap Karya  Cipta  ternyata  belum  membuahkan  hasil  yang  maksimal,  meskipun  UU  Hak  Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu  karya cipta maupun terhadap hak dan  kepentingan  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta  sudah  cukup  memadai  bahkan  dapat dikatakan berlebihan. Realitasnya, pelanggaran hak cipta masih terus mengejala dan seolah –  olah  tidak  dapat  ditangani  oleh  aparat  penegak  hukum.  Berbagai  macam  pelanggaran terus berlangsung  seperti pembajakan terhadap karya  cipta, mengumumkan, mengedarkan maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta 28 .
4. Meskipun  kelemahan  –  kelemahan  dalam  substansi  maupun  struktur  hukum  telah mengalami  perbaikan  dari  waktu  ke  waktu,  namun  aspek  budaya  hukum  UU  Hak  Cipta belum mendapatkan perhatian yang serius. Undang – undang itu akan bekerja dengan baik
23 Edy Sedyawati , Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni. Dan Sejarah , P.T.Raja Grafindo Persada,Jakarta,2007.
24 Copyrihgt royalties for Music and sound Recordings,Chapter . u.s, Congress, Office of Technologi Assessment,Copyright and Home Copying: Technology Challenges the Law. OTA- CTT – 422, ( Wasington, DC: U.S. Government Printing Office, Oktober 1989 ), hlm.103.
25 Budi Agus Riswandi Dan M. Syamsudin, Op. Cit, hlm.192,
26 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992,hlm 32.
27 Salman Luthan, Delik Hak Cipta, .Makalah Diskusi Jurusan Hukum Pidana FH Universitas Islam Indonesia. Tanggal 24 Agustus 1989, hlm 36.
28 Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan, Akademi Presindo, Jakarta, 1994, hlm.2.
jika  budaya  hukum  masyarakatnya  mendukung  dan  budaya  mengabaikan  hak  cipta berubah ke budaya menghormati hak cipta. 29
Bentuk  –  bentuk  pelanggaran  terhadap  hak  milik  intelektual,  yaitu  berupa:  pemalsuan; pembajakan  ;  penyadapan  dan  pembocoran  informasi  rahasia  ;  persaingan  tidak  jujur  ;  turut menawarkan  serta  memperdagangkan  hasil    pemalsuan  ;  dan  sebagainya.  Terjadinya  pelanggaran  itu kini  dipandang  tidak  hanya  merugikan  si  pemilik  hak  saja,  tetapi  juga  dapat  merugikan  kepentingan umum,  misalnya  merugikan  di  bidang  perpajakan,  perindustrian,  konsumen,  serta  tatanan  sosial, hukum dan ekonomi secara luas
Mendasarkan  pada  uraian  tersebut  di  atas,  kiranya  dapat  dipahami  bahwa  masalah  dalam perlindungan karya cipta batik tradisional adalah belum adanya sistem perlindungan yang tepat untuk melindungi karya cipta batik tradisional dan pengrajin yang menghasilkan karya-karyanya yang dapat tergolong dalam cipta pribadi.
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  ada  permasalahan  yang  perlu  dikaji, yaitu sebagai berikut:
a. Bagaimana upaya Pemda dalam melindungi hak cipta Hak Cipta Batik tradisional ?
b. Hambatan – hambatan yuridis dan non yuridis apa untuk mendapatkan perlindungan?

## II. Kajian Teori

## A. Pengertian Batik.
Sejak  dulu  hingga  sekarang,  batik  mempunyai  kedudukan  yang  penting  dalam  masyarakat Jawa,  baik  yang  bertempat  tinggal  di  daerah  Pantai  Utara,  maupun  yang  berada  di  daerah pedalamanPulau  Jawa.  Digunakan  untuk  pakaian  sehari-hari  dan  dipakai  sebagai  busana  dalam upacara-upacara  tertentu.  Dalam  upacara-upacara  yang  dilakukan  untuk  menandai  siklus  kehidupan manusia sejak bayi dalam kandungan tujuh bulan hingga menjelang kematian, fungsi batik senantiasa menyertainya.
Batik  dalam  anggapan  umum  adalah  “sebentuk  kain  yang  memiliki  motif-motif  tertentu”, yang mana motif-motif tersebut telah digunakan beratus tahun (mentradisi) pada sebuah  wastra (kain yang  bermotif).  Pengertian  seperti  diatas  telah  menjadi  semacam  aksioma  bahwa  batik  atau  wastra batik adalah motif batik itu sendiri.
Dari  aspek  kultural,  batik  adalah  seni  tingkat  tinggi.  Batik  tak  sekadar  kain  yang  ditulis dengan  menggunakan  malam  (cairan  lilin).  Pola-pola  yang  ada  di  batik,  lanjutnya  memiliki  filosofi yang sangat  erat dengan budaya  tiap masyarakat. Batik adalah kebanggaan bangsa  Indonesia, sebuah identitas yang telah diwarisi sejak ratusan tahun lalu. Sayang, identitas ini terancam karena batik-batik ini pun telah diupayakan bangsa lain untuk didaftarkan sebagai warisan nenek moyang mereka.
Batik,  pada  mulanya  tidak  seperti  yang  kita  kenal  sekarang.  Sebentuk  wastra  batik  memilki kesejahteraan dan tradisi yang cukup lama. Dalam masa keemasan kesejarahannya, watra batik sempat menjadi kain yang sangat eksklusif karena wastra tersebut hanya diperuntukkan bagi kalangankeluarga kerajaan  atau  hanya  dipergunakan  pada  upacara-upacara  tertentu.  Bahkan,  konon  wastra  batik memiliki cerita-cerita mistik dan menakjubkan yang mengikuti motif-motif sakral yang tercipta.
Tinjauan mengenai Hak Cipta  Menurut UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Pasal 1 angka 1 Undang – undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, menyebutkan bahwa : “Hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  bagi  pencipta  maupun  penerima  hak  untuk  mengumumkan  atau memperbanyak  ciptaannya  atau  memberi  izin  untuk  itu  dengan  tidak  mengurangi  pembatasan  – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku “
Dilihat dari pengertian diatas terdapat dua  unsur  yang penting dalam hak cipta yang terdapat pada pasal 1 Undang – undang Hak Cipta 2002 Pertama, hak yang dapat dipindahkan dialihkan kepada pihak lain dan kedua hak moral yang dalam  keadaan bagaimanapun dengan jalan apapun tidak dapat
29 Ibid.
ditinggalkan  dari  padanya  seperti  :  pengumuman  karyanya,  menetapkan  judulnya,  mencantumkan nama sebenarnya atau samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritannya.
Hak cipta sendiri menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2002 diartikan bahwa :
“ Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”.
Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Hak Cipta dapat dipertegas dan diperkuat lagi dengan  ketentuan  pasal  2  ayat  (1)  Undang  –  undang  No.19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta    yang menyatakan bahwa :
“  Hak  cipta  merupakan  hak  eksklusif  bagi  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  untuk  mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah setelah sesuatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”.
Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip – prinsip dasar hak cipta, yakni: 30
1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip yang paling  fundamental  dari  perlindungan  hak  cipta  adalah  konsep  bahwa  hak  cipta  hanya berkenan  dengan  bentuk  perwujudan  dari  suatu  ciptaan  misalnya  buku,  sehingga  tidak berkenaan  atau  tidak  berurusan  dengan  substansinya.  Dan  prinsip  dasar  ini  telah melahirkan dua sub prinsip, yaitu:
a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak – hak yang  diberikan  undang  –  undang  keaslian,  sangat  erat  hubungannya  dengan  bentuk perwujudan suatu ciptaan.
b. Suatu  ciptaan,  mempunyai  hak  cipta  jika  ciptaan  yang  bersangkutan  diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita – cita belum merupakan suatu ciptaan.
2.  Hak  cipta  timbul  dengan  sendirinya  (otomatis).  Suatu  hak  cipta  eksis  pada  saat  seorang pencipta  mewujudkan  idenya  dalam  suatu  bentuk  yang  berwujud  yang  dapat  berupa  buku. Dengan  adanya  wujud  dari  suatu  ide,  suatu  ciptaan  lahir.  Ciptaan  yang  dilahirkan  dapat diumumkan  ( to make  public/  openbaarmaken )  dan  dapat  diumumkan.  Suatu  ciptaan  yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.
3.    Suatu  ciptaan  tidak  perlu    diumumkan  untuk  memperoleh  hak  cipta.  Suatu  ciptaan  yang diumumkan  maupun  yang  tidak  diumumkan  ( published/  unpublished  work) kedua  –duanya dapat memperoleh hak cipta.
4.      Hak  cipta  suatu  ciptaan  merupakan  suatu  hak  yang  diakui  hukum  ( legal  right) yang  harus dipisahkan dan harus dibedakan dan penguasaan fisik suatu ciptaan.
5.    Hak  cipta  bukan  hak  mutlak  ( absolut) .  Hak  cipta  bukan  suatu  monopoli  mutlak  melainkan hanya  suatu limited  monopoly. Hal  ini  dapat  terjadi  karena  hak  cipta  secara  konseptual  tidak mengenal  konsep  monopoli  penuh,  sehingga  mungkin  saja  seorang  pencipta  menciptakan suatu yang sama dengan ciptaan yang tercipta terlebih dahulu.
Mengacu  pada  UUHC,  maka  ciptaan  yang  mendapat  perlindungan  hukum  ada  dalam  lingkup seni,  sastra  dan  ilmu  pengetahuan.  Dan  tiga  lingkup  ini  undang  –  undang  merinci  lagi  diantaranya seperti yang ada pada ketentuan pasal 12 Undang –undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## III. Pembahasan
A. Upaya Pemkab Lamongan dalam melindungi Hak Cipta Batik Tradisional.
Sejak  dulu  hingga  sekarang,  batik  mempunyai  kedudukan  yang  penting  dalam  masyarakat Jawa,  baik  yang  bertempat  tinggal  di  daerah  Pantai  Utara,  maupun  yang  berada  di  daerah pedalamanPulau  Jawa.  Digunakan  untuk  pakaian  sehari-hari  dan  dipakai  sebagai  busana  dalam
30 Budi Agus Riswandi danM.Syamsudi , Op.Cit , hlm.8-10
upacara-upacara  tertentu.  Dalam  upacara-upacara  yang  dilakukan  untuk  menandai  siklus  kehidupan manusia sejak bayi dalam kandungan tujuh bulan hingga menjelang kematian, fungsi batik senantiasa menyertainya.
Dari  aspek  kultural,  batik  adalah  seni  tingkat  tinggi.  Batik  tak  sekadar  kain  yang  ditulis dengan  menggunakan  malam  (cairan  lilin).  Pola-pola  yang  ada  di  batik,  lanjutnya  memiliki  filosofi yang sangat  erat dengan budaya  tiap masyarakat. Batik adalah kebanggaan bangsa  Indonesia, sebuah identitas yang telah diwarisi sejak ratusan tahun lalu. Sayang, identitas ini terancam karena batik-batik ini pun telah diupayakan bangsa lain untuk didaftarkan sebagai warisan nenek moyang mereka.
Batik,  pada  mulanya  tidak  seperti  yang  kita  kenal  sekarang.  Sebentuk  wastra  batik  memilki kesejahteraan dan tradisi yang cukup lama. Dalam masa keemasan kesejarahannya, watra batik sempat menjadi kain yang sangat eksklusif karena wastra tersebut hanya diperuntukkan bagi kalangankeluarga kerajaan  atau  hanya  dipergunakan  pada  upacara-upacara  tertentu.  Bahkan,  konon  wastra  batik memiliki cerita-cerita mistik dan menakjubkan yang mengikuti motif-motif sakral yang tercipta.
Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka Hak Cipta  atas  seni  batik  ini  akan  dipegang  oleh  negara  sebagaimana  diatur  dalam  Pasa1  10  ayat  2 Undang-Undang  No.  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta,  yaitu  :  ”Negara  memegang  Hak  Cipta  atas folklore dan  hasil  kebudayaan  rakyat  yang  menjadi  milik  bersama,  seperti  cerita,  hikayat,  dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”.
Salah satu yang harus dilindungi oleh negara adalah Batik Tradisional di desa Sendang Agung Kabupaten  Lamongan.  Sesuai  sejarahnya  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  budaya  dan  kehidupan sehari-hari masyarakat, maka batik memiliki  kandungan makna filosofi dalam setiap motifnya, motif batik  tradisional  desa  Sendang  Agung  mengandung  makna  filosofi 31 .Motif  batik  tradisional  desa Sendang Agung ada 30 motif yaitu : Blantongan, Kota‟an, Manuk Sangget, Bolo-bolo, Burung Walet, Pathi,  Ijon-ijon,  Slempang  Gunungan,  Slempang  Rante,  Kembang  Kipas,  Sido  Makmur,  Slempang Lang  Semangggi,  Kawung  Manuk,  Slempang  manuk  Gede,  Manuk  Blekok,  Manuk  Akeh,  Truntum Kuncoro,  Putihan  Petetan,  Patem,  Slempang  Roro  Kepet,  Burung  Merak,  Enom  Kantil,  Rambate, Kerang Pesisir, Kipas Raja, Kembang sungsang, Slempang Lungkik, Pulau Manuk Enom Kathel, Bior, Pulaunan Manuk Biru.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  Pemkab  Lamongan  ,dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  Dinas koperasi,  Industri  dan  Perdagangan  Pemkab  Lamongan  dalam    melindungi  batik  tradisional,menurut bapak Bambang Handoko 32 , antara lain:
- Pembinaan.Pembinaan ini diikuti oleh pengusaha Batik Tradisional yang ada di Paciran kab.Lamongan.
- Pelatihan.  Pelatihan  disini  berupa  cara  membatik,cara  pewarnaan,  bahan-bahan  yang baik digunakan untuk membuat batik.
- Dana  bergulir  atau  istilahnya  Fast  Refalfing.  Dana  ini  diberikan  untuk  para pembatik.Dana  ini  berupa  pinjaman  uang  dan  ini  tidak  untuk  perorangan  tetapi  untuk kelompok.Tiap kelompok bisa dapat pinjaman Rp.10.000.000,00 sampai Rp.50.000.000,00 tergantung kemampuan kelompok. Dana tersebut bisa diangsur dalam waktu satu (1) tahun. Kalau pinjaman sudah lunas dapat mengajukan pinjaman lagi.
- Ikut Pameran.Pameran itu untuk sementara masih dilakukan disekitar pulau Jawa.
- Menerapkan seragam batik di lingkungan Pemda  Kab. Lamongan.
Untuk  melaksanakan  kegiatan  pembinaan  dan  pelatihan,  dana  yang  digunakan  adalah  dana berasal dari dana  APBD Pemkab Lamongan, sedang dan  yang digunakan untuk pemberian pinjaman pada  pengusaha  batik  atau  kepada  pembatik  adalah  Dinas  Koperasi,  Industri  dan  perdagangan Kabupaten Lamongan bekerja sama dengan Bank Daerah Kabupaten Lamongan.
31 Wawancara dengan sesepuh Desa Sendang Agung, bapak Sulaiman, tanggal 3 Januari 2012.
32 Wawancara dengan Kasi Teknologi dan Produksi ,Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan, Kab.Lamongan,Bapak Bambang Handoko, pada tanggal 10 Januari 2012

## B.  Hambatan  –hambatan  yuridis  dan  non  yuridis  dalam  mendapatkan  perlindungan    Hak Cipta.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan  diperoleh  data  bahwa  batik  tiruan  banyak diperjual  belikan  dikalangan  Pedagang-pedagang  kecil,  Sedangkan  para  pedagang  batik  resmi,tidak menjual  produk  batik  tiruan  atau  jiplakan.  Informasi  yang  diperoleh  dari  Pedagang-pedagang  kecil yang menjual batik tiruan atau jiplakan, menyatakan mereka menjual batik tiruan atau jiplakan karena adanya berbagai alasan, diantaranya karena:
a.  Faktor Ekonomi
Faktor  ekonomi  ini  menjadi  faktor  pendorong  utama  mereka  menjual  batik  tiruan, sebagaimana dikatakan oleh ibu Harti penjual batik tiruan atau jiplakan yang berada di kawasan pasar  Lamongan  menyatakan,  “Karena  tidak  memiliki  hasil  yang  memadai  untuk  membiayai penghidupan  sehari-hari,  saya  terpaksa  menjual  batik  tiruan  atau  jiplakan  karena  keuntungan yang diperoleh cukup lumayan
Berdasarkan pengamatan di lapangan diperoleh gambaran bahwa harga Batik tiruan rata-rata dijual  dengan  harga  Rp.  40.000,-  (empat  puluh  ribu  rupiah)  per  kemeja  atau  per  potong, sedangkan harga batik  asli paling murah adalah Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per  potong.    Perbedaan  harga  inilah  yang  mendorong  masyarakat  untuk  membeli  batik  tiruan atau jiplakan.
b.  Faktor Sosial Budaya
Masyarakat kita secara sosial dan budaya terbiasa untuk membeli produk-produk tidak asli, terutama untuk produk batik. Masyarakat kita tidak memperdulikan apakah produk yang dibeli asli ataukah tidak, yang penting harganya murah
Disamping  masalah  harga,  masyarakat  tidak  memiliki  budaya  malu  untuk  membeli  atau mempergunakan produk – produk tiruan atau palsu khususnya produk batik. Budaya tidak malu menggunakan  produk  tiruan  atau  palsu  didukung  oleh    kurangnya  penghargaan  masyarakat terhadap hasil karya orang lain.
c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)
Faktor lain yang mengakibatkan  terjadinya pelanggaran hukum adalah karena sumber daya manusia dimana mereka tidak mengetahui  secara pasti mengenai batik yang asli dan  tidak asli ini adalah dampak sumber daya manusia yang kurang memahami  tentang UUCH dan ini harus diperhatikan  oleh  pihak-pihak  terkait  dalam  proses  sosialisasi  harus  secara  langsung bermasyarakat    baik  berupa  seminar  maupun  dialog  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang mengerti tentang undang-undang yaitu UUHC.
Selain faktor diatas kendala penegakan hukum UUHC dan kebijakan pada pedagnag batik di kota Lamongan adalah masalah sosialisasi yang kurang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah,  karena  mereka  tidak  mengetahui  dengan  jelas  mengenai  pelaksanaan  undang  –undang Hak Cipta, sehingga mereka menganggap belum ada kebijakan-kebijakan yang dapat membantu pedagang,  maksudnya  memberi  kesempatan  pada  pedagang  dalam  menjual  hasil  dagangan mereka .
d.  Rendahnya Sanksi Hukum Yang Dijatuhkan.
Sanksi hukum terhadap pemalsuan batik dikenakan  hanya pada Penjiplak  atau pemalsu dan belum sampai kepada konsumen yang membeli produk jiplakan. Pengenaan sanksi yang hanya dikenakan kepada pelaku pemalsuan dan penjual saja sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh : Bowo Susilo Perwira Polisi  yang bertugas menangani kasus pemalsuan. Pernyataan  dari pihak  kepolisian  ini  dibenarkan  oleh  para  penjual  batik,  bahwa  selama  ini  penegakan  hukum dibidang hakcipta, khususnya tentang batik masih belum berlaku secara menyeluruhdan bersifat tebang pilih. Apabila kita berpedoman pada Undang  – Undang Hak Cipta, maka sanksi hukum yang  dikenakan  pada  pembajak  lebih  ditekankan  pada  sanksi  yang  bersifat  denda,  belum mengarah pada sanksi yang bersifat pemidanaan.

## IV. Penutup A. Kesimpulan
1. Berdasarkan  uraian  dalam  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan  sebagai  berikut:  Upaya  yang  dilakukan  Pemkab  Lamongan,  dalam  hal  ini dilaksanakan  oleh  Dinas  Koperasi  dan  Perdagangan  Pemkab  Lamongan  dalam  melindungi Batik  Tradisional  adalah  melakukan  pembinaan  yang  ditujukan  pada  pengusaha  Batik Tradisional, Pelatihan –pelatihan, Pemberian dana bergulir atau Fast Refalfing yang diberikan untuk  para  pembatik  dan  pengusaha  batik,Ikut  pameran-pameran,  dan  menerapkan  seragam batik di lingkungan Pemda Lamongan.
2. Kendala  yang  dihadapi  oleh  pemegang  Hak  Cipta  Batik  Tradisional  di  Paciran  Kab. Lamongan    dalam  upaya  pengembangan  usaha  dan  kreativitas  diantaranya  yaitu  kultur masyarakat  Indonesia  khususnya  di  daerah-daerah  yang  kurang  mengenal  hak  atas  kekayaan intelektual, adanya kebiasaan masyarakat meniru atau menjiplak orang lain telah berlangsung lama dan selama ini tidak ada yang menuntut dan tidak ada sanksi terhadap perbuatan tersebut dan kondisi ekonomi masyarakat masih lemah sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat terhadap produk asli/original sangat  kurang  serta kinerja aparat penegak hukum yang kurang profesional  dalam  menangani  produk-produk  desain  industri  tradisional  hasil  tiruan,  jiplakan atau bajakan.

## B. Saran
Dalam penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Perlunya sosialisasi dan penyuluhan mengenai undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta  oleh  pihak-pihak  terkait,  dalam  hal  ini  Direktorat  Jendral  HKI  terhadap  para  pencipta ataupun aparat penegak hukum.
2. Pemerintah dalam hal ini Mentri Depkumham perlu untuk segera membentuk Dewan Hak Cipta yang diamanatkan dalam Pasal 48 undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
3. Perlu  peningkatan  kesadaran  masyarakat  untuk  menghargai  hak  cipta  orang  lain  melalui penegakan hukum pidana di bidang hak cipta secara optimal oleh pihak-pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad    Zein  Umar  Purba, Pokok-pokok  Kebijakan  Pembangunan  Sistim  HKI  Nasiona l,  Hukum Bisnis, Jurnal, Vol.13 (April 2001),hal.8
Budi  Agus  Riswandi  dan  M.  Syamsudin, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Budaya  Hukum, Rajawali Grafindo Persana, Jakarta, 2004,hlm 193.
Copyrihgt  royalties  for  Music  and  sound  Recordings,Chapter  .  u.s,  Congress,  Office  of  Technologi Assessment,Copyright and Home Copying: Technology Challenges the Law. OTA- CTT – 422, ( Wasington, DC: U.S. Government Printing Office, Oktober 1989 ), hlm.103.
. Etty Susilowati, S.H, M.S, Bunga Rampai HKI, Semarang, 23 Januari 2010
Gunawan Wijaya, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2001,hlm 1. Hanafi, Tindak  Pidana  Hak  Cipta  dan  Problematika  Penegakan  Hukumnya ,  dalam    Insan  Budi Maulana,dkk, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual , Pusat  Studi Hukum Universitas  Islam Indonesia, 2000,hlm.189
Hilman Hadikusuma, Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992,hlm 32. Salman  Luthan, Delik    Hak    Cipta, .  Makalah    Diskusi  Jurusan  Hukum  Pidana  FH  Universitas  Islam Indonesia. Tanggal 24 Agustus 1989, hlm 36.
Mihammad  Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak milik Intelektual : Sejarah, Teori, dan prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,2003,hal 24 M.  Syamsudin, Nilai-nilai  Karya  Cipta    dan    Problematika  Perlindungan  Hukumnya, Jurnal  hukum No. 16 Vol.8 Maret 2001,hlm.128