## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5(2), September 2021, 535-541
Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v5i2.410

## Pengaruh Governance terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Saring Suhendro 1 , Azolla Degita Azis 2 *, Gandy Wahyu Maulana Zulma 3
1 Universitas Lampung
2 Universitas Ibn Khaldun Bogor
3 Universitas Jambi *Correspondence email: azolladegita@gmail.com
Abstract.  This  paper  examines  that  good  government  governance  has  directly  and  moderating  effect  on  local  income  tax determination.  Using  data  from  33  province  government  in  Indonesia  for  year  2008  and  2012,  this  research  shows  that  good government  governance  is  significant  factor  that  improve  local  tax  income  directly  and  moderate  variable.  Good  government governance strengthens positive correlation of per capita income and local tax income. While good government governance has not proven negative weakness of inflation and local tax.
Keywords: governance ; local tax

## Pendahuluan
Pajak  daerah  memegang  peranan  yang  sangat  penting  bagi  suatu  daerah.  Pajak  daerah  merupakan  sumber pendapatan  daerah  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  mengatur  kegiatan  ekonomi  dan  sebagai  pemerataan pendapatan  masyarakat.  Mengingat  pentingnya  peran  dan  fungsi  pajak  tersebut  maka  penerimaan  pajak  menjadi perhatian  utama  bagi  pemerintah  daerah.  Pada  era  otonomi,  daerah  diharapkan  mandiri  dalam  pengelolaan kewenangannya  yang  ditandai  dengan  makin  kuatnya  kapasitas  fiskal  sebagai  pencerminan  kemandirian  daerah. Kemandirian  daerah  menunjukan  kemampuan  daerah  dalam  rangka  membiayai  pembangunan  daerahnya  sendiri  dan tidak  bergantung  pada  sumber  dana  dari  pemerintah  pusat.  Namun,  tingkat  kemandirian  daerah  pemerintah kabupaten/kota di Indonesia masih rendah yaitu rata-rata sebesar 10,25% tahun 2011; 9,89% tahun 2012; dan 11,36% tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat menggantungkan pembiayaan pembangunan kepada  pemerintah  pusat.  Selain  itu  juga,  pemerintah  daerah  masih  menghadapi  tingkat  pengumpulan  pajak  daerah yang rendah karena ketidakefisienan dalam sistem pengumpulan pajak daerah (Lutfunnahar, 2007).
Beberapa studi yang menginvestigasi faktor-faktor yang menentukan penerimaan pajak pada level penerimaan pajak  negara  di  negara  berkembang  diantaranya  Tanzi  dan  Zee  (2000),  dan  Imam  dan  Jacobs  (2007).  Tanzi  &  Zee (2000)  menjelaskan  bahwa  penerimaan  pajak  negara  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  ekonomi  seperti  pendapatan  per kapita,  kontribusi  sektor  pertanian  terhadap  GDP,  kontribusi  ekspor  mineral  terhadap  GDP,  ekonomi  terbuka,  dan rasio  uang  terhadap  GDP.  Sedangkan  Iman  dan  Jacobs  (2007)  menyatakan  bahwa  faktor-faktor  penentu  penting penerimaan  pajak  pemerintah  adalah  pendapatan  per  kapita,  kontribusi  sektor  pertanian  terhadap  GDP,  keterbukaan, inflasi, dan korupsi.
Penelitian  sejenis  di  Indonesia  dilakukan  Kusmono  et  al.,  (2011)  yang  menunjukkan  bahwa  variabel  PDB, inflasi,  suku  bunga  SBI  dan  delta  WP  mempengaruhi  penerimaan  pajak  pemerintah  pusat  Indonesia.  Sedangkan penelitian  terkait  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penerimaan  pajak  daerah  di  Indonesia  menggunakan  variabel struktural yaitu PDRB perkapita riil, jumlah penduduk, inflasi, besaran APBD, dan jumlah industri Triani dan Kuntari (2009),  Veronika  (2003).  Selain  itu,  PDRB  per  kapita  riil  berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap penerimaan pajak (Bahl, 1971). Penelitian tersebut hanya menginvestigasi faktor-faktor struktural dan ekonomi.
Penelitian  terdahulu  di  Indonesia  hanya  menginvestigasi  faktor-faktor  yang  menentukan  penerimaan  pajak ditinjau  dari  variabel  struktural  dan  ekonomi  saja  yaitu  pendapatan  per  kapita,  inflasi,  jumlah  penduduk,  jumlah industri,  keterbukaan,  dan  korupsi.  Belum  ada  penelitian  yang  menggunakan  faktor  institusional  yaitu  tata  kelola pemerintahan untuk penelitian jenis pajak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk  menganalisis  apakah  tata  kelola  pemerintahan  berpengaruh  secara  langsung  maupun  memoderasi  determinan penerimaan  pajak  daerah.Tata  kelola  pemerintahan  diproksikan  dengan  indeks  tata  pemerintahan  (G_Index)  pada pemerintah  provinsi  di  Indonesia.  Indeks  tata  kelola  pemerintahan  merupakan  gambaran  penilaian  menyeluruh  dari enam prinsip tata kelola yang baik (partisipasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektifitas) di empat arena stakeholder provinsi (pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi).
Menurut peneliti, faktor-faktor struktural dimoderasi oleh tingkat kualitas tata kelola pemerintahan pemerintah daerah  menentukan  besaran  penerimaan  pajak  daerah.  Selain  itu,  dalam  konteks  penelitian  terdahulu  di  Indonesia dilakukan  dengan  metode  studi  kasus  yang  menggunakan  sampel  satu  pemerintah  kabupaten/kota  saja  dengan  data time series (Triani dan Kuntari, 2009; Terra, 2003; Winarti, 2003; dan Darumalsyah, 2012). Penelitian yang lebih luas
Saring Suhendro, Azolla Degita Azis dan Gandy Wahyu Maulana Zulma, Pengaruh Governance terhadap Penerimaan Pajak Daerah
menggunakan  sampel  satu  provinsi  saja  (Winarti,  2003).  Penelitian  yang  menggunakan  data  seluruh  pemerintah provinsi se-Indonesia belum pernah dilakukan di Indonesia. Penelitian ini akan melihat faktor determinasi penerimaan pajak  daerah  di  seluruh  pemerintah  provinsi  seluruh  Indonesia  periode  tahun  2008  dan  2012  dengan  tata  kelola pemerintahan  sebagai  variabel  moderasi.    Tata  kelola  pemerintahan  diproksikan  sebagai  indeks  tata  kelola pemerintahan  atau  Indonesian  Governance  Index  (IGI)  yang  penelitiannya  dilakukan  oleh  the  partnership  for Indonesia  reform  (kemitraan).  Kemitraan  merupakan  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  bekerja  sama  dengan Australian  AID.  Dengan  menggunakan  data  33  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  dengan  periode  pengamatan  tahun 2008  dan  2012,  penelitian  menunjukkan  hasil  bahwa  tata  kelola  pemerintahan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
Ketika  variabel  tata  kelola  pemerintahan  diuji  sebagai  variabel  moderasi,  menunjukkan  bahwa  tata  kelola pemerintahan  mampu  memperkuat  hubungan  antara  pendapatan  perkapita  dengan  penerimaan  pajak  daerah.  Ketika pendapatan perkapita tinggi dan kualitas tata kelola pemerintahan tinggi, maka tingkat penerimaan pajak daerah akan lebih meningkat. Namun untuk variabel inflasi, indeks tata kelola pemerintahan tidak mempengaruhi hubungan antara inflasi dan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah tentang kualitas tata  kelola  pemerintahan  yang  menjadi  masalah  bagi  penerimaan  pajak  daerah.  Hal  ini  menjadi  pertimbangan  pada efektifitas administrasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah. Upaya perlu dilakukan oleh pemerintah daerah  dalam  memperbaiki  tata  kelola  (partisipasi,  keadilan,  akuntabilitas,  transparansi,  efisiensi,  dan  efektifitas) sebagai  bagian  dari  peningkatan  penerimaan  pajak  daerah.  Penelitian  ini  juga  memberikan  kontribusi  kepada pemerintah  pusat  yaitu  bermanfaat  untuk  melakukan  pengendalian  atas  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengumpulkan penerimaan pajak daerah.

## Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis Hubungan Tata Kelola Pemerintahan dan Penerimaan Pajak Daerah
Phillip dan Sandall (2008) menginvestigasi hubungan antara tata kelola pemerintahan dan penerimaan pajak. Studi  ini  menjelaskan  bahwa  ada  tiga  elemen  kunci  yang  mencerminkan  hubungan  antara  tata  kelola  pemerintahan , perpajakan, dan iklim investasi. Kualitas tata kelola mempengaruhi sistem perpajakan dan legitimasi pemerintah yang baik,  keinginan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak,  dan  efektivitas  administrasi  pajak  yang  merupakan  pilar  utama pada  sistem  perpajakan  yang  baik  (Phillip  dan  Sandall,  2008).  Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dapat mempengaruhi  sistem  pertumbuhan  ekonomi  yang  baik.    Di  negara  berkembang,  pada  umumnya  tidak  mampu mengumpulkan jumlah potensial penerimaan melalui perpajakan karena masalah tata kelola pemerintahan . Beberapa  studi  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  institusional  menentukan  kinerja  pendapatan  (Bird et  al , 2004).  Bird et  al. (2004)  menunjukkan  bahwa  faktor  penegakan  hukum  dan  tata  kelola  pemerintahan  merupakan faktor  penentu  yang  penting  pada  penerimaan  pajak.  Kualitas  tata  kelola  pemerintahan  merupakan  hal  yang  penting untuk perencanaan dan pengumpulan pajak daerah. Pada  saat penghindaran pajak daerah  dan korupsi pejabat publik secara  umum  negatif,  maka  berpengaruh  secara  negatif  terhadap  penerimaan  pajak  serta  pertumbuhan  dan perkembangan  ekonomi.Tata  kelola  pemerintahan  merupakan  faktor  utama  yang  menentukan  penerimaan  pajak. Kualitas  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  mendorong  sistem  pajak  yang  memadai,  meningkatkan  administrasi pajak,  kebijakan  ekonomi  yang  lebih  baik,  dan  pada  akhirnya  menghasilkan  penerimaan  pajak  yang  lebih  banyak. Pengumpulan  pajak  daerah  tergantung  kepada  administrasi  perpajakan  yang  dikelola  secara  baik  dan  kepercayaan terhadap  pemerintah.  Dengan  demikian  tata  kelola  pemerintahan  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penerimaan  pajak).Dengan  kualitas  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  memberikan  keyakinan  kepada  masyarakat bahwa  sistem  pajak  yang  baik  pula  yang  mendorong  masyarakat  membayar  pajak  untuk  layanan  publik  yang  lebih baik. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah: H1 : Kualitas tata kelola pemerintahan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah
Hubungan Pendapatan Perkapita dan KualitasTata Kelola Pemerintahan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Literatur  teoritis  menjelaskan  bahwa  penerimaan  pajak  tergantung  pada  tingkat  pertumbuhan  ekonomi. Pendapatan  perkapita  digunakan  sebagai  proksi  dari  pertumbuhan  ekonomi.  Pendapatan  perkapita  merupakan indikator  yang  baik  untuk  menunjukkan  perkembangan  menyeluruh  dari  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah. Pendapatan perkapita diukur rasio dari PDRB harga  kostan dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode satu tahun. Selain itu, pendapatan  perkapita  juga  merupakan  satu  ukuran  kemakmuran  suatu  daerah.  Nilai  pendapatan  perkapita  tinggi cenderung  mendorong  naiknya  tingkat  konsumsi  yang  akan  menimbulkan  insentif  bagi  diubahnya  struktur  produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan barang dan jasa akan meningkat lebih cepat). Ada hubungan positif dan kuat  antara  pendapatan  perkapita  dengan  penerimaan  pajak  (Chelliah,  1971).  Semakin  tinggi  pendapatan  seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar ( ability to pay ) berbagai pungutan pajak yang
Saring Suhendro, Azolla Degita Azis dan Gandy Wahyu Maulana Zulma, Pengaruh Governance terhadap Penerimaan Pajak Daerah
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah semakin besar pula  potensi  sumber  penerimaan  pajak  daerah  kemampuan  masyarakat  untuk  membayar  pajak  untuk  meningkat (Chelliah,  1971  dan  Tanzi  &  Zee,  2000;  Iman  dan  Jacobs,  2007;  Triani  dan  Kuntari,  2009).  Berdasarkan  hubungan antara pendapatan perkapita dan penerimaan pajak daerah, peneliti menduga tata kelola pemerintahan mempengaruhi hubungan tersebut. Jika pendapatan perkapita yang tinggi dengan tata kelola pemerintahan yang baik maka keinginan ( willingness  to  pay) dan  kemampuan  ( ability  to  pay )  masyarakat  untuk  membayar  pajak  daerah  semakin  tinggi. Penerimaan  pajak  daerah  akan  meningkat  apabila  tingkat  pendapatan  perkapitanya  tinggi  dan  kualitas  tata  kelola pemerintahan juga tinggi. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
H2 : Kualitas tata kelola pemerintahan memperkuat hubungan pendapatan perkapita dan penerimaan pajak daerah

## Hubungan Inflasi dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Perubahan  lingkungan  kebijakan  makro  ekonomi  berkontribusi  penting  dalam  penerimaan  pajak.  Inflasi merupakan  proksi  yang  baik  untuk  mengukur  lingkungan  kebijakan  ekonomi  untuk  menangkap  pengaruh  kebijakan makro ekonomi tersebut. Peningkatan penerimaan pajak sangat responsif terhadap perubahan terhadap inflasi. Inflasi berdampak negatif terhadap penerimaan pajak (Patoli et al., 2012).  Inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga  untuk  menaik  secara  umum  dan  terus  menerus.  Kenaikan  harga  dari  satu/dua  barang  saja  tidak  dapat disebut  sebagai  inflasi,  kecuali  jika  kenaikan  tersebut  mengakibatkan  kenaikan  sebagian  besar  dari  harga  barang- barang lain. Misalnya kenaikan harga menjelang hari raya atau yang terjadi sekali saja dan tidak berdampak terhadap kenaikan  sebagian  besar  harga  barang-barang  lain  tidak  disebut  sebagai  inflasi.  Teori  kuantitas  dijelaskan  bahwa sumber  utama  terjadinya  inflasi  adalah  karena  adanya  kelebihan  permintaan  ( demand ),  sehingga  jumlah  uang  yang beredar  dimasyarakat  banyak.  Kelebihan  permintaan  ( demand )  tersebut  disebabkan  oleh  jumlah  barang  yang dibutuhkan oleh masyarakat jumlahnya sangat sedikit dan terjadi kelangkaan barang. Inflasi mempunyai dampak yang luas  terhadap  perekonomian  suatu  negara.  Inflasi  akan  menyebabkan  berkurangnya  daya  beli  masyarakat  dan menyebabkan  peningkatan  biaya  produksi  perusahaan.  Peningkatan  biaya  produksi  akan  menyebabkan  keuntungan yang  diperoleh  perusahaan  berkurang.  Oleh  karena  berkurangnya  keuntungan  yang  diperoleh  perusahaan,  maka penerimaan pajak yang dipungut pemerintah terhadap perusahaan tersebut menjadi semakin menurun. Oleh karena itu, laju  inflasi  sangat  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  daerah,  dimana  bila  laju  inflasi  meningkat,  maka penerimaan  pajak  daerah  akan  menurun.  Berdasarkan  penelitan  terdahulu  menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat inflasi,  maka  semakin  rendah  penerimaan  pajak  (Iman  dan  Jacobs  (2007); Patoli  et  al.,  2012;  Kusmono et  al (2011) dan  Triani  dan  Kuntari  (2009).  Untuk  mengurangi  dampak  negatif  dari  pengaruh  inflasi  terhadap  penerimaan  pajak daerah dapat dimoderasi oleh tingkat tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga semakin tinggi kualitas tata kelola pemerintahan maka  akan memperlemah pengaruh  negatif tingkat inflasi terhadap  keinginan ( willingness  to pay) dan kemampuan ( ability to pay ) masyarakat untuk membayar pajak daerah. H3 : Kualitas tata kelola pemerintahan memperlemah hubungan inflasi dan penerimaan pajak daerah

## Metode
Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  entitas  Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia  tahun 2008  dan  2012.  Terdapat  33  (tiga  puluh  tiga)  entitas  Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia.  Penggunaan  2  (dua)  tahun penelitian  dikarenakan  data  indeks  tata  kelola  pemerintahan  untuk  pemerintah  provinsi  dilakukan  baru  2  kali  yaitu tahun  2008  dan  2012  dan  hanya  untuk  entitas  Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia.  Sumber  data  penelitian  untuk  data penerimaan  pajak  daerah  diambil  dari  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (LKPD)  yang  telah  diaudit  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK-RI)  tahun  2008  dan  2012.  Data  pendapatan  perkapita  dan  jumlah penduduk  diperoleh  dari  Biro  Pusat  Statistik,  sedangkan  data  inflasi  diperoleh  dari  website  Bank  Indonesia. Berdasarkan  pada  analisis  terkait  model  empiris  dari  Ajaz  dan  Ahmad  (2010),  peneliti  mengestimasi  model  linear berikut menggunakan regresi OLS:
Tax it = Α 0 +Α 1 pendkap it + Α 2 inflasi it +Α 3 g_Index it +Α 4 populasi it +Ɛ it Untuk menguji peran moderasi tata kelola pemerintahan terhadap hubungan pendapatan perkapita dan inflasi dan penerimaan pajak daerah (H2 dan H3) menggunakan persamaan interaksi sebagaimana disajikan pada persamaan (2) berikut ini:
Tax it = Β 0 + Β 1 pendkap it + Β 2 inflasi it + Β 3 pendkap it *G_Index it + Β 4 inflasi it *G_Index it + Β 5 g_Index it + Β 6 populasi it +Ɛ it Dimana:  tax:  adalah  penerimaan  pajak  daerah,  yang  diukur  dengan  logaritma  natural  dari  total  pajak  pemerintah provinsi i tahun t ; g_index it : adalah indeks tata kelola pemerintahan pemerintah provinsi i pada tahun t yang diukur dengan  variabel  dummy  1  untuk  nilai  indeks  diatas  median  dan  0  untuk  dibawah  nilai  median;  pendkap it :  adalah pendapatan  perkapita  pemerintah  provinsi i pada  tahun t ;  inflasi it :  adalah  tingkat  inflasi  pemerintah  provinsi i pada tahun t ;  pendkap it *g_index it :  interaksi  antara  pendapatan  perkapita  dan  g_index  pemerintah  provinsi i pada  tahun t ; inflasi it *g_index it : interaksi antara inflasi dan g_index pemerintah provinsi i pada tahun t ; populasi it : adalah jumlah penduduk pemerintah daerah i pada tahun t ; α dan β : koefisien regresi; dan ɛ it : error
Saring Suhendro, Azolla Degita Azis dan Gandy Wahyu Maulana Zulma, Pengaruh Governance terhadap Penerimaan Pajak Daerah

## Hasil
Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  pada  tahun  2008  dan 2012.  Data  diambil  dari  laporan  hasil  pemeriksaan  BPK  RI,  Biro  Pusat  Statistik,  Bank  Indonesia,  dan Partnership Kemitraan. Tabel 1 melaporkan ringkasan statistik deskriptif mean, median, maximum, minimum, dan standar deviasi dari  keseluruhan  sampel.  Variabel  dependen  Tax  menunjukkan  nilai  mean  dan  median  adalah  sama  yaitu  27,25  dan variasi  yang  rendah  dimana  standar  deviasinya  1,36.  Pendapatan  perkapita  menunjukkan  bahwa  pemerintah  provinsi tersebut  memiliki  besaran  yang  tidak  bervariasi  dengan  standar  deviasi  sebesar  0,75.  Sedangkan  nilai  rata-rata  dari D_Igi sebesar  0,53  dibawah  nilai  median  yaitu  sebesar  5,5.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara  rata-rata  tingkat  tata kelola  pemerintahan  di  Pemerintah  Provinsi  masih  berada  dalam  kategori  cukup.Jumlah  penduduk  antar  pemerintah provinsi menunjukkan jumlah yang tidak bervariasi ditunjukkan dengan standar deviasi rendah yaitu sebesar 1,05.
Tabel 1.

## Statistik Deskriptif

## Sumber: data olahan
Tax adalah total penerimaan pajak daerah yang diukur menggunakan logaritma natural dari total penerimaan pajak  daerah.  Pendkap  adalah  pendapatan  perkapita  yang  diukur  menggunakan  logatrima  natural  dari  pendapatan perkapita penduduk berdasarkan harga konstan. InflasI adalah nilai inflasi rata-rata tahunan. D_Igi adalah indeks tata kelola pemerintahanyang diukur dengan menggunakan variabel dummy, 1 untuk nilai indeks diatas median (5,5) dan 0  untuk  nilai  dibawah  median.  Populasi  adalah  jumlah  penduduk  yang  diukur  dengan  logaritma  natural  dari  total jumlah  penduduk.    Tabel  2  melaporkan  matriks  korelasi  pearson  (ρ)  antara  Tax,  Pendkap,  Inflasi, D_Igi ,  Dan Populasi.  Korelasi  yang  cukup  kuat  antara D_Igi dan  Tax  positif  dan  signifikan  (ρ  =  0,491, p-value =  0,000) mengindikasikan  bahwa  Indeks  tata  kelola  pemerintahan  merupakan  faktor  penentu  penerimaan  pajak  daerah. Korelasi  antara  Pendkap  dan  Tax  secara  positif  mengindikasikan  bahwa  pendapatan  perkapita  merupakan  faktor penentu  penerimaan  pajak  daerah.  Sedangkan  korelasi  antara  Inflasi  dan  Tax  Menunjukkan  hubungan  negatif  yang mengindikasikan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap tax. populasi berhubungan negatif dengan tax.
Tabel 2.

## Pearson Correlation
Tax Pendkap Inflasi D_Igi Populasi Tax 1,000 Pendkap 0,547 (0,000) 1,000 Inflasi - 0,281 (0,023) - 0,220 (0,078) 1,000 D_Igi 0,491 (0,000) 0.253 (0,040) - 0,394 (0,001) 1,000 Populasi 0,722 (0,000) 0,113 (0,368) - 0,167 (0,179) 0,324 (0,008) 1,000
Sumber: data olahan
Pengujian  hipotesis  pertama  (H1)  dilakukan  untuk  menguji  faktor  determinasi  terhadap  penerimaan  pajak daerah  menggunakan  persamaan  (1).  Pengujian  ini  dilakukan  dengan  dua  tahap  uji  regresi  yaitu  (1)  regresi  tanpa memasukkan  variabel  kontrol  dan  (2)  regresi  dengan  memasukkan  variabel  kontrol.  Sedangkan  untuk  pengujian variabel  tata  kelola  pemerintahan  merupakan  variabel  moderasi  dalam  hubungan  pendapatan  perkapita  dan  tingkat inflasi  dengan  penerimaan  pajak  daerah  menggunakan  persamaan  (2),  dilakukan  dengan  melakukan  interaksi  indeks tata  kelola  dengan  kedua  variabel  tersebut  (model  3).  Hasil  pengujian  empiris  kedua  tahap  uji  regresi  tersebut disajikan pada Tabel 3.

## Saring Suhendro, Azolla Degita Azis dan Gandy Wahyu Maulana Zulma, Pengaruh Governance terhadap Penerimaan Pajak
Daerah
Hipotesis  pertama  (H1)  menyatakan  bahwa  kualitas  tata  kelola  pemerintahan  berpengaruh  positif  terhadap penerimaan  pajak  daerah.  Tabel  3  untuk  model  regresi  1,  menunjukkan  bahwa D_Igi (β 3 )  berhubungan  positif  dan signifikan  terhadappenerimaan  pajak  daerah  (Tax)  yaitu  sebesar  0,978  dengan p-value =  0,002.  Hasil  positif  dan signifikan  pada  level  1  persen  mengindikasikan  bahwa  semakin  baik  tata  kelola  pemerintahan  akan  meningkatkan penerimaan  pajak  daerah.  Setelah  memasukan  varibel  kontrol  (model  regresi  2),  hasil  pengujian  juga  menghasilkan hasil  yang  sama  dimana  koefisien D_IGI (β 3 )  yang  positif  signifikan  yaitu  koefisiennya  sebesar  0,389  dengan p- value =0,005. Pada model regresi (3) koefisien D_Igi juga menunjukkan hasil sama dengan model regresi (1) dan (2), namun positif dan signifikan pada level 5 persen. Hasil regresi lain pada tabel 3 menyajikan hubungan antara Pendkap dan Tax. Pada ketiga model regresi tersebut menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan pada level 1 persen antara  pendapatan  perkapita  dan  penerimaan  pajak  daerah.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Tanzi  dan Zee,  2000;  Chelliah,  1971;  dan  Amin et  al., 2014).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pendapatan  perkapita  penduduk juga merupakan faktor penting yang menentukan penerimaan pajak daerah.
Tabel 3 Hasil Regresi OLS Variabel Expected Sign (1) (2) (3) Intersep ? 13,361 (0,000) *** (0,149) (0,925) 3,563 (0,085) Pendkap + 0,810 (0,000) *** 0,775 (0,000) *** 0,540 (0,000) *** Inflasi - - 0,018 (0,703) - 0,004 (0,872) 0,002 (0,948) D_Igi + 0,978 (0,002) *** 0,389 (0,005) *** 6,561 (0,027) ** Pendkap*D_Igi ? 0,421 (0,019) ** Inflasi*D_Igi ? - 0,007 (0,867) Populasi + 0,943 (0,000) *** 0,949 (0,000) *** Adjusted R 2 0,405 0,897 0,908 F-Statistik 15,772 142,863 107,402
Sumber: data olahan
Tax  adalah  total  penerimaan  pajak  daerah  yang  diukur  dengan  logaritma  natural  dari  total  penerimaan  pajak daerah.  Pendkap  adalah  pendapatan  perkapita  yang  diukur  dengan  logatrima  natural  dari  pendapatan  perkapita penduduk  berdasarkan  harga  konstan.  Inflasi  adalah  nilai  inflasi  rata-rata  tahunan. D_Igi adalah  indeks  tata  kelola pemerintahan yang diukur dengan menggunakan variabel dummy, 1 untuk nilai indeks diatas median (5,5) dan 0 untuk nilai  dibawah  median.  Populasi  adalah  jumlah  penduduk  yang  diukur  dengan  logaritma  natural  dari  total  jumlah penduduk.
Nilai p-value ditunjukkan dalam tanda kurung.
*** signifikan pada level 0,01; **signifikan pada level 0,05; dan *signifikan pada level 0,1.
Sedangkan  variabel  tingkat  inflasi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  daerah.  Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan Iman dan Jacobs (2007); dan Amin et al. (2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  tingkat  inflasi  tidak  mempengaruhi  potensi  masyarakat  untuk  membayar  pajak  daerah  karena  mekanisme penetapan pajak provinsi didasarkan pada official assessment (ketetapan gubernur) bukan berdasarkan self assessment. Mekanisme  pungutan official  assessment didasarkan  pada  pengenaan  pajak  yang  langsung  dikenakan  pada  saat penggunaan  sumber daya seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik  nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok (UU No.28 Tahun 2009).
Hipotesis 2 menyatakan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan memperkuat hubungan pendapatan perkapita dan  penerimaan  pajak  daerah.  Pengujian  hipotesis  ini  dilakukan  dengan  cara  menginteraksikan  variabel D_Igi dan variabel  pendapatan  perkapita  dengan  memasukkan  variabel  kontrol.  Model  regresi  (3)  pada  Tabel  3  menunjukan bahwa  nilai  koefisien  interaksi  Pendkap* D_IGI (β 4 )  adalah  positif  dan  signifikan  sebesar  0,421  dengan  ( p- value =0,019).  Hasil  positif  dan  signifikan  ini  mengindikasikan  bahwa  apabila  semakin  baik  kualitas  tata  kelola pemerintahan  dan  pendapatan  perkapita  semakin  tinggi  maka  semakin  tinggi  penerimaan  pajak  daerah.  Jika pendapatan perkapita yang tinggi dengan tata kelola pemerintahan yang baik maka keinginan ( willingness to pay) dan
Saring Suhendro, Azolla Degita Azis dan Gandy Wahyu Maulana Zulma, Pengaruh Governance terhadap Penerimaan Pajak Daerah
kemampuan ( ability to pay ) masyarakat untuk membayar pajak daerah semakin tinggi. Penerimaan pajak daerah akan meningkat apabila tingkat pendapatan perkapitanya tinggi dan kualitas tata kelola pemerintahan baik. Jika dilihat pada model  (3)  Tabel  3,  nilai  koefisien  variabel  Pendkap  sebesar  0,540  dan  koefisien  variabel  interaksi  Pendkap* D_Igi sebesar  0,421,  maka  kedua  koefisien  tersebut  dijumlahkan  menjadi  0,961.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengaruh kualitas tata kelola pemerintahan terbukti memperkuat hubungan pendapatan perkapita dan penerimaan pajak daerah. Temuan ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan.
Hipotesis 3 menyatakan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan memperlemah hubungan negatif inflasi dan penerimaan  pajak  daerah.  Model  regresi  (3)  pada  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  variabel  tingkat  inflasi  tidak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  daerah.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  koefisien  regresi  negatif  sesuai dengan  ekspektasi  yaitu  sebesar  -0,002  namun  tidak  signifikan  dengan  nilai p-value= 0 , 948.  Hasil  regresi  ini  juga konsisten dengan model regresi (1) dan (2) yang menyatakan bahwa tingkat inflasi bukan  merupakan faktor penentu penerimaan  pajak  pemerintah  provinsi.  Hasil  koefisien  interaksi  antara  Inflasi* D_Igi juga  menunjukkan  bahwa  nilai koefisiennya  negatif  namun  tidak  signifikan  yaitu  -0,007  dengan p-value= 0,867.  Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa kualitas tata kelola pemerintahan tidak terbukti memperlemah dampak negatif dari tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah.
Pengujian hipotesis 1 (H 1 ) menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan berpengaruh positif terhadap penerimaan  pajak  daerah.  Iqbal  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  tata  kelola  pemerintahan  merupakan  faktor  penting dalam penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan  pajak  daerah  yang  dapat  meningkatkan  keinginan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  ( willingness  to pay). Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  penerimaan  pajak  daerah  secara  positif  tergantung  pada  kepercayaan masyakarat  terhadap  pemerintah.  Dengan  demikian,  sistem  perpajakan  daerah  secara  positif  tergantung  dengan  tata kelola  pemerintahan  yang  baik.  Dengan  meningkatkan  struktur  tata  kelola  pemerintahan  dapat  meningkatkan penerimaan  pajak  daerah.  Semakin  tinggi  pendapatan  seseorang  maka  akan  semakin  tinggi  pula  kemampuan seseorang untuk membayar ( ability to pay ) pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi  pendapatan  perkapita  suatu  daerah  semakin  besar  pula  potensi  sumber  penerimaan  pajak  daerah  dan kemampuan  masyarakat  untuk  membayar  pajak  daerah  (Chelliah,  1971,  dan  Tanzi  &  Zee,  2000;  Iman  dan  Jacobs, 2007; dan Triani dan Kuntari, 2009).
Pengujian  hipotesis  2  (H 2 )  menunjukkan  bahwa  kualitas  tata  kelola  pemerintahan  memperkuat  hubungan pendapatan  perkapita  dan  penerimaan  pajak  daerah.  Implikasi  dari  temuan  ini  bagi  pemerintah  daerah  adalah  agar memperhatikan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan. Upaya yang dapat dilakukan adalah setiap area tata kelola baik  di  pemerintah,  birokrasi,  masyarakat  sipil,  dan  masyarakat  ekonomi  dapat  bekerja  keras  untuk  meningkatkan kinerjanya.  Pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  sedangkan  birokrasi  adalah  lembaga  yang  mengimplementasikan kebijakan  tersebut  merupakan  faktor  yang  paling  krusial.  Berdasarkan  temuan  IGI-kemitraan  (2012)  menyatakan bahwa kepala daerah memiliki pengaruh sangat besar terhadap kinerja tata kelola. Komitmen yang kuat dari gubernur terhadap  tata  kelola  akan  berdampak  pada  mekanisme  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan kualitas layanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Pengujian hipotesis 3 (H 3 ) menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan tidak terbukti memperlemah dampak negatif dari tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil ini sejalan dengan pengujian H1 dan H2 dimana tingkat inflasi bukan merupakan faktor penentu penerimaan pajak pemerintah provinsi.

## Simpulan
Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi peran tata kelola pemerintahan terhadap penerimaan pajak daerah. penelitian ini menggunakan data panel untuk 33 entitas pemerintah provinsi di Indonesia periode 2 tahun yaitu 2008  dan  2012.  Analisis  ini  menggunakan  indeks  tata  kelola  pemerintahan  ( D_IGI )  yang  dilakukan  oleh  lembaga kemitraan. Hasil regresi untuk pengaruh langsung menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  daerah.  Variabel  struktural  yaitu  pendapatan  perkapita  dan  jumlah penduduk  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  daerah.  Sedangkan  tingkat  inflasi  tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
Pada  hasil  uji  tata  kelola  pemerintahan  menunjukkan  sebagai  variabel  moderasi  yang  terbukti  memperkuat hubungan  pendapatan  perkapita  dengan  penerimaan  pajak  daerah.  Namun,  tata  kelola  pemerintahan  tidak  terbukti memperlemah  hubungan  inflasi  dengan  penerimaan  pajak  daerah.  Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  pada  pemilihan sampel  yang  digunakan  yaitu  pada  pemerintah  provinsi.  Penelitian  yang  menggunakan  sampel  pemerintah  provinsi karena  ketersediaan  data  indeks  tata  kelola  pemerintahan  hanya  tersedia  pada  tingkat  provinsi  saja  dan  hanya  untuk periode tahun 2008 dan 2012 yang menunjukkan keterbatasan data penelitian. Pada saat penelitian dilakukan, indeks tata  kelola pemerintahan  untuk entitas pemerintah  kabupaten dan kota belum tersedia. Selain  itu, penelitian ini tidak melakukan robustness test untuk menguji hasil uji empiris dengan membandingkannya dengan uji lain.
Saring Suhendro, Azolla Degita Azis dan Gandy Wahyu Maulana Zulma, Pengaruh Governance terhadap Penerimaan Pajak Daerah

## Daftar Pustaka
Amin, Azka., Abdul Majeed Nadeem., Sadia Parveen., Muhammad Asif Kamran., dan Sofia Anwar. (2014). Factors Affecting Tax Collection in Pakistan:  An Empirical  Investigation. Journal of Finance and Economics. Vol. 2, No. 5, 149-155.
Bahl, R.W. (1971). A Regression Approach to Tax Effort and Tax Ratio Analysis. IMF Staff Papers, 18 (3), 570-612. Bird,  Richard  M.,  Jorge  Martinez-Vanquez,  dan  B.  Torgler.  (2008).  Tax  Effort  in  Developing  Countries  and  High Income Countries: The Impact of Corruption, Voice and Accountability. Economic Analysis & Policy. Vol. 38, No. 1. Chelliah, R.J. (1971). Trends in Taxation in Developing Countries . International Monetary Fund. 18. 254-331. Imam, P.A. dan D.A. Jacobs. (2007). Effects Corruption on Tax Revenue in the Middle East. IMF Institute and Fiscal Affairs Departement . IMF Working Paper No. 07/270. Iqbal,  Muhammad  Hossain.  (2014). The  Quality  of  Governance  and  Tax  Effort:  Evidence  from  Developed  and Developing Countries . Final Report on University of Tokyo.
Kusmono,  Heru.,  Sirojuzilam.,  dan  H.B.  Tarmizi,  SU.  (2011).  Analisis  Determinan  Penerimaan  Pajak  di  Indonesia. Tesis. Tidak dipublikasi Lutfunnahar,  B.  (2007). A  Panel  Study  on  Tax  Effort  and  Tax  Buoyancy  with  Special  Reference  to  Bangladesh . Working Paper 715. Policy Analysis Unit (PAU) Research Departement Bangladesh Bank.
Patoli,  A.Q.,  Zarif,  T.,  dan  Syed,  N.  (2012). Impact  of  Inflation  on  Taxes  in  Pakistan:  an  Empirical  Study  of  2000- 2010 period. Journal of Management and Social Sciences. 8. (2). 31-41.
Phillips,  M.  dan  R.  Sandall.  (2008).  Linking  Business  Tax  Reform  with  Governance:  How  to  Measure  Success.  A Working Paper Produced in Conjuction with FIAS of the World Bank Group.
Tanzi,  V.  dan  H.  Zee.  (2000).  Tax  Policy  for  Emerging  Markets:  Developing  Countries.  Washington,  DC.
International Monetery Fund . (IMF Working Paper WP/00/35).
Terra,  Joweria  M.  (2003).  Could  Do  Better:  An  Appraisal  of  Uganda’s  Tax  Performance  Relative  to  Sub  Saharan Africa. University of Bath. ( Working Paper ).
Triani  dan  Yeni  Kuntari.  (2009).  Pengaruh  Variabel  Makro  terhadap  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar. Tesis. Tidak dipublikasikan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Winarti,  Veronika  Agustiningtyas.  (2003).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1998-2001. Tesis. Tidak Dipublikasi .