PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Analisis ICOR Terhadap Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Marsi Adi Purwadi dan Fandini Diamona Jamaluddin, PP 35 – 45

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi umumnya menyebabkan peningkatan standar hidup. Tetapi bagaimana pertumbuhan terutama pertumbuhan berkelanjutan diciptakan? Bagian ini berfokus pada pertumbuhan dari sudut pandang kawasan. Seperti yang akan  kita  lihat,  perspektif  kawasan  dari  pertumbuhan  optimal  atau  kompleksitas  dari  satu  perspektif  ekonomi  makro (Edwards,  2007).  Pertumbuhan  ekonomi  juga  merupakan  faktor  terpenting  yang  berkontribusi  terhadap  pengurangan kemiskinan (Nafziger, 2006).
Pembangunan  ekonomi  mengacu  pada  pertumbuhan  ekonomi  yang  disertai  dengan  perubahan  distribusi  output  dan struktur  ekonomi.  Perubahan  ini  mungkin  termasuk  peningkatan  kesejahteraan  materi  dari  separuh  populasi  yang  lebih miskin (Nafziger, 2006). Mengingat pertumbuhan ekonomi dalam praktiknya diamati terkait erat dengan perubahan dalam struktur produksi, hal ini tentu saja mengurangi penerapan konsep pertumbuhan stabil di kehidupan nyata (Association & Economic, 1965).
Investasi  merupakan  kegiatan  yang  membutuhkan  waktu,  dan  kadang-kadang  waktu  yang  dibutuhkan  cukup  lama. Dengan  kata  lain,  hasil  dari  suatu  investasi  tidak  dengan  segera  dapat  dinikmati,  oleh  karena  itu  sinergi  program  dan kegiatan  serta  tersedianya  aturan  atau  kebijakan  dasar  di  Kabupaten  Majalengka  merupakan  hal  yang  mutlak  diperlukan untuk  mewujudkan  investasi  yang  telah  dan  akan  dilakukan  dimasa  mendatang. Investasi  juga  menjadi  salah  satu  faktor penting penentu keberhasilan pembangunan ekonomi daerah (L Suparto, 2017).
Pembentukan  modal  dan  ICOR,  rasio  output  modal  tambahan,  kebalikan  dari  rasio  peningkatan  output  terhadap investasi, adalah variabel fundamental dalam model pertumbuhan Harrod-Domar (Nafziger, 2006). ICOR merupakan salah satu  bagian  dari  statistik  deskriptif  yang  dikembangkan  secara  khusus  terkait  dengan  kajian  investasi  ekonomi  makro (Masloman,  2020).  ICOR  merupakan  kebutuhan  investasi  terhadap  peningkatan  1  persen  produk  domestik  bruto  (PDB) (Ekonomi  &  Borobudur,  2015).  Sedangkan  (L  Suparto,  2017)  menungkapkan  bahwa  semakin  kecil  koefisien  ICOR menunjukkan  semakin  efisien  pembentukan  modal  yang  terjadi.  Hal  ini  membuktikan  bahwa pola  hubungan  yang  negatif
Marsi Adi Purwadi 1 marsipurwadi@gmail.com
Fandini Diamona Jamaluddin 2 Jamaludin_fandini@gmail.com
1 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
2 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

## A b s t r a k s i :
Dalam  perencanaan  pembangunan  ekonomi,  target  pertumbuhan  ekonomi  telah  ditentukan  sebelumnya,  dimana  salah  satu  faktor pendukung  diantaranya  ditentukan  oleh  investasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  :  1)  Menganalisis  perkembangan  ICOR  Provinsi  Papua  pada  tahun 2009-2019;  2)  Menganalisis  pengaruh  ICOR  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Papua  pada  tahun  2009-2019;  dan  3)  Mempercepat  proses pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui penyusunan strategi kebijakan investasi sektoral dan kewilayahan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : Rasio ICOR tahun  2010  hingga  2019  mempunyai  trend  nilai  positif,  namun  demikian  terdapat  nilai  terendah  ICOR  sebesar  minimum  -1,75  yang merupakan  koefisien  ICOR  di  tahun  2019.  Peningkatan  PDRB  di  Provinsi  Papua  mengalami  peningkatan  yang  fluktuatif,  hal  ini  juga  berpengaruh terhadap  ICOR  yang  bernilai  positif  tidak  signifikan.  Semakin  tinggi  PDRB  Provinsi  Papua,  maka  investasi  yang  diberikan  oleh  pihak  investor  akan mengalami peningkatan namun peningkatannya tidak terlalu signifikan dalam perekonomian. Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif teridentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan investasi di Provinsi Papua yaitu : hak ulayat, izin pelepasan kawasan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat,  insentif fiskal, akses pengusaha UMKM terhadap modal, infrastruktur, tingkat kemahalan, sistem Tataran Transportasi Wilayah  dan  Tataran  Transportasi  Lokal,  Ketersediaan  tenaga  kerja  lokal  yang  terampil  dan  bependidikan,  ketersediaan  data  potensi  Papua  yang akurat, birokrasi dalam pengurusan perizinan sektoral, pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha lokal, dan pengembangan komoditi unggulan yang berbasis lahan masih mendominasi dalam perencanaan investasi, sehingga sering berbenturan dengan tata ruang wilayah.
Kata Kunci : ICOR, Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi, dan Perencanaan.

## ANALISIS ICOR TERHADAP EFISIENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI PAPUA
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Analisis ICOR Terhadap Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Marsi Adi Purwadi dan Fandini Diamona Jamaluddin, PP 35 – 45
antara pertumbuhan ekonomi dan ICOR menunjukan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah ICOR atau sebaliknya semakin rendah pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi ICOR (Suandi & Delis, 2020).
Angka  ICOR  yang  dianggap  ideal  (efisien)  berada  pada  kisaran  3-4  (Suandi  &  Delis,  2020).  Susilowati  et  al.,  2012, Hubungan  antara  pembentukan  modal  dan  pertumbuhan  output  tercermin  pada  indikator  makroekonomi  yang  dikenal sebagai  ICOR  (Incremental  Capital  Output  Ratio).  Indikator  ini  menunjukkan  besarnya  tambahan  kapital  baru  yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit output (atau nilai tambah). Semakin tinggi ICOR mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya  inefesiensi  dalam  penggunaan  investasi.  Sebaliknya,  ICOR  yang  rendah  menunjukkan  adanya  efisiensi  dalam penggunaan modal (Munifah, 2019).
Pertumbuhan ekonomi sendiri tidak terlepas dari peran penanaman modal, modal merupakan suatu hal yang sangat penting  bagi  perekonomin  suatu  negara  atau  wilayah,  penanaman  modal  dapat  mempengaruhi  tinggi  rendahnya pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  ataupun  wilayah.  Provinsi  Papua  merupakan  salah  satu  Provinsi dengan share PDRB terendah terhadap pembentukan PDB nasional, hal ini tidak terlepas dari minimnya infastruktur dan kondisi geografis yang memaksa peran penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah belum memberika effect yang nyata, dalam penelitian ini penanaman modal yang dimaksud adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi triwulan I-2020 (y-on-y), Komponen PK-RT merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,24 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 0,63 persen dan Komponen PK-P sebesar 0,37 persen (Badan Pusat Statistik, 2020).
Bisa dikatakan bahwa investasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perekonomian. Pentingnya investasi ini dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama, karena investasi merupakan komponen yang besar dan volatile dari pengeluaran, investasi  sering  merujuk  kepada  perubahan  dalam  permintaan  agregat  sehingga  mempengaruhi  siklus  bisnis.  Kedua, investasi  mengacu  pada  akumulasi  modal.  Dengan  menambah  persediaan  bangunanbangunan  dan  peralatan,  akan meningkatkan  output  potensial  dan  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  jangka  panjang.  Dengan  demikian  investasi memiliki  dua  peran,  yaitu  mempengaruhi  output  jangka  pendek  melalui  pengaruhnya  terhadap  permintaan  agregat  dan mempengaruhi  pertumbuhan  output  jangka  panjang  melalui  pengaruhnya  terhadap  pembentukan  modal  pada  output potensial dan penawaran agregat (Purwadi, Hafizrianda, Ayu, & Riani, 2018).
Provinsi  Papua  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  memiliki  nilai  share  PDRB  terkecil  diantara  Provinsi  lain  di Indonesia  sehingga  membuat  Provinsi  Papua  memiliki  nilai  PDRB  terkecil  diantara  provinsi  lain  di  Indonesia,  hal  ini membuat  peneliti  ingin  menganalisis  bagaimana  tingkat  efisiensi  di  Provinsi  Papua  dengan  menggunakan  ICOR  sebagai proksi  dari  efisiensi  penggunaan  modal  dan  menganalisis  pengaruh  efisiensi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi Papua.
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Melihat perkembangan  ICOR  Provinsi  Papua  pada  tahun  2010-2019;  2)  Menganalisis  pengaruh  ICOR  terhadap  pertumbuhan ekonomi  Provinsi  Papua  pada  tahun  2010-2019;  3)  Mempercepat  proses  pencapaian  pertumbuhan  ekonomi  melalui penyusunan strategi kebijakan investasi sektoral dan kewilayahan

## METODE PENELITIAN

## A. Ruang Lingkup Penelitiandan  Obyek Penelitian
Kegiatan penelitian ini dilakukan berdasarkan dua ruang lingkup, yaitu 1) ruang lingkup wilayah, dan 2) ruang lingkup materi. Pertama, ruang lingkup wilayah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 1) Pemerintah  Provinsi Papua; dan 2) Instansi/Lembaga lainnya. Kedua, yang dimaksud dengan ruang lingkup penelitian materi  yaitu: 1)  analisis ekonomi makro pada tingkat regional, dan 2) teori pendukung dan penelitian tentang ekonomi regional.
Adapun  objek  dalam  penelitian  ini  adalah  :  Pemerintah  Provinsi  Papua.  Dimana  dengan  melakukan  penelitian  atas Pemerintah  Provinsi  Papua,  maka  akan  ditemukan  sebuah  gambaran  yang  komprehensif  tentang  investasi  dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua.

## B. Jenis dan Sumber Data
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  pendekatan kuantitatif .  Dimana  pendekatan  ini  mengharuskan  peneliti untuk    mengumpulkan  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung.  Data  sekunder  sendiri  merupakan  data  yang  telah dikumpulkan  oleh  pihak  lain,  yang  kemudian  dikumpulkan  oleh  peneliti  sebagai  sumber  data  dan  informasi.  Metode
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Analisis ICOR Terhadap Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Marsi Adi Purwadi dan Fandini Diamona Jamaluddin, PP 35 – 45
pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  dokumentasi,  yaitu  metode  pengumpulan  data  utama  melalui Instansi/Lembaga  penyedia  data,  baik  itu  Instansi/Lembaga  pemerintah  maupun  swasta. Sumber  data dalam  penelitian berasal dari instansi Badan Pusat Statistik, dan BKPM Papua, serta dari berbagai hasil penelitian yang memiliki hubungan erat dengan penelitian ini.

## C. Metode Analisis
Dalam  penelitian  ini,  penelitia  akan  menggunakan  tida  metode  kuantitatif,  dimana  model-model  yang  digunakan  ini merupakan  model-model  perencanaan  pembangunan  wilayah  pada  aspek  makroregional.  Adapun  model-model  yang dimaksud  adalah  ICOR  dan  Regresi  sederhana.  Sedangkan  untuk  analisis  kualitatif  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif untuk menetapkan strategi kebijakan.

## D. ICOR Tenggang Waktu Satu Tahun
Perkiraan  ICOR  dengan  tenggang  waktu  satu  tahun  mengandung  pengertian  bahwa  investasi  yang  dilakukan  pada tahun t-1 baru akan memberikan tambahan hasil pada tahun t. Perkiraan ICOR dengan tenggang waktu satu tahun dapat dihitung dengan rumus (Purwadi et al., 2018) :
it it it it it t g x Y I Y I k 100 1 1 1 − − − = Δ = .......................................................[2]
dimana : k it adalah ICOR pada tahun ke t untuk aktifitas i I it-1 adalah investasi pada tahun ke t-1 untuk aktifitas i Y it-1 adalah pendapatan regional pada tahun ke t-1 untuk aktifitas i g it adalah laju pertumbuhan aktifitas i pada tahun ke t

## E. Pengaruh ICOR terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Dalam mengukur hubungan antara ICOR dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2010-2019, digunakan dengan pendekatan regresi linear sederhana. Regresi linier sederhana dapat digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh  perubahan  nilai  variabel  dependen  bila  nilai  variabel  indepeden  dirubah-rubah.  Analisis  regresi  sederhana  selain digunakan  untuk  mengukur  kekuatan  hubungan  antara  dua  variabel,  juga  dapat  menunjukkan  arah  hubungan  antara variabel  dependen  dan  variabel  independen.  Persamaan  umum  regresi  linier  sederhana  dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Incremental Capital Output Ratio (ICOR), adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
𝑰 𝑪 𝑶 𝑹 𝑰 𝒏 𝒅 𝒆 𝒙 = 𝜶 + 𝒂 𝑿 𝑳 𝒏 𝑷 𝑫 𝑹 𝑩 + 𝜺
Dimana: Y
: Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
𝛼 : Konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X = 0 𝛽 : Arah  koefisien  regresi  yang  menyatakan  perubahan  nilaiY  apabila  terjadi perubahan nilai X. Bila (+) maka arah garis akan naik danbila (-) maka nilai garis akan turun X LNPDRB : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 𝜀
: Faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel Y
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Analisis ICOR Terhadap Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Marsi Adi Purwadi dan Fandini Diamona Jamaluddin, PP 35 – 45

## F. Uji Statistik t
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam  menerangkan  variabel  dependen  (Ghozali,  2005).  Apabila  nilai  probabilitas  signifikansinya  lebih  kecil  0,05%  (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikan (a) < 0,05 dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan (a) > 0,05.
Kriteria:
a. Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.
b. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak
Atau
a. Jika p < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima
b. Jika p > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

## G. Koefisien determinasi (R2)
Koefisien  determinasi  ( Goodness  of  fit) ,  yang  dinotasikan  R 2 merupakan  suatu  ukuran  yang  penting  dalam  regresi. Determinasi  (R 2 )  mencerminkan  kemampuan  variabel  dependen.  Tujuan  analisis  ini  adalah  untuk  menghitung  besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R 2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R 2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R 2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (Ghozali, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi Papua tahun 2010-2019.
ICOR adalah besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah  satu  unit  output.  Besaran  ICOR  dapat  digunakan  untuk  memperkirakan  besarnya  kebutuhan  investasi  untuk mencapai  target  pertumbuhan  yang  ditetapkan  pada  masa  yang  akan  datang.  Selain  itu  besaran  ICOR  juga  dapat digunakan untuk melihat produktifitas dan efisiensi dari investasi yang dilakukan. Semakin kecil nilai ICOR, semakin besar pula efisiensi dan produktifitas dari investasi yang ditanamkan sehingga dengan semakin efisien dan produktifnya investasi akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi.
ICOR (incremental capital output ratio) Jumlah tambahan modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan output sebesar satu  unit.  Kebalikan  dari  rasio  peningkatan  output  terhadap  investasi,  yang  bersama-sama  dengan  tingkat  investasi, menjelaskan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  (Nafziger,  2006).  Sedangkan  menurut  Kuznets,  rasio  output  modal  tambahan (ICOR) telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi modern. (ICOR) mencerminkan produktivitas modal. Ini mengacu pada jumlah tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan unit output tambahan (Jhingan, 1997). Untuk melihat perkembangan ICOR di Provinsi Papua tahun 2010-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1
Perkembangan ICOR Provinsi Papua Tahun 2010-2019 Tahun Investasi (PMTB) PDRB D PDRB ICOR 2010 25,009,775.57 110,808,176.61 12,223,833.08 2.05 2011 27,037,628.81 106,066,723.39 -4,741,453.22 -5.70 2012 28,882,224.98 107,890,942.59 1,824,219.20 15.83 2013 30,778,247.41 117,118,818.90 9,227,876.31 3.34 2014 33,168,025.96 121,391,233.95 4,272,415.05 7.76 2015 35,524,777.77 130,311,604.86 8,920,370.91 3.98 2016 37,824,226.82 142,224,930.67 11,913,325.81 3.17 2017 39,870,095.89 148,818,289.86 6,593,359.19 6.05 2018 42,576,324.45 159,790,310.18 10,972,020.32 3.88 2019 44,058,796.98 134,677,637.74 -25,112,672.44 -1.75 Rata-Rata ICOR 3.86
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2020
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Analisis ICOR Terhadap Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Marsi Adi Purwadi dan Fandini Diamona Jamaluddin, PP 35 – 45
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  perkembangan  ICOR  tertinggi  di  Provinsi  Papua  terjadi  pada  tahun 2012 yaitu sebesar 15,83% artinya kategori perlu dipertimbangkan untuk mendapat prioritas investasi karena mempunyai multiplier effect yang relatif lebih luas. Selain itu, pilihan investasi juga harus mempertimbangkan kepemilikan sumber daya ( resource  endowments )  dari  daerah  setempat,  kebijakan  pemerintah  mengenai  konservasi  sumber  daya  alam,  dan  faktor lainnya.  sedangkan  perkembangan  ICOR  terendah  terjadi  pada  tahun  2011  yaitu  sebesar  -5,70%  artinya  bahwa  kategori /sub  kategori  dengan  koefisien  ICOR  kecil  seharusnya  mendapat  prioritas  untuk  dilakukan  investasi,  karena  dari  segi ekonomi  kategori  ini  menunjukkan  tingkat  efisiensi  yang  lebih  tinggi.  Rata-rata  perkembangan  ICOR  di  Provinsi  Papua sepanjang  tahun  2010-2019  adalah  sebesar  3,86%  artinya  setiap  penambahan  Rp.1  miliar output memerlukan  investasi sebesar Rp. 3,86 miliar.
Kondisi ICOR Provinsi Papua diatas terjadi karena jumlah dan nilai investasi di Provinsi Papua yang selalu gerak fluktuatif, hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Selain itu, minimnya Investasi juga dapat  disebabkan  oleh  perilaku  para  investor.  Dimana  investor  memiliki  perhitungan  sendiri  dalam  menentukan  pilihan investasi, sedangkan pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemerataan pembangunan. Apabila masing-masing pihak saling menunggu, pembangunan kawasan industri di daerah yang sebenarnya sudah cukup layak menjadi terhambat atau kehilangan momentum yang baik (Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Nasional, 2018).

## B. Pengaruh ICOR terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2010-2019.
Konsep ICOR pada awalnya dikembangkan oleh Sir Ray Harrod dan Evsey Domar yang lebih dikenal dengan Harrord- Domar  (dalam  Arsyad,  Lincolin.  1999),  yang  intinya  menunjukkan  adanya  hubungan  antara  peningkatan  stok  kapasitas produksi  dan  kemampuan  masyarakat  untuk  menghasilkan  output.  Harapannya  adalah  semakin  tinggi  peningkatan kapasitas  produksi  semakin  tinggi  pula  output  yang  dapat  dihasilkan.  ICOR  secara  sederhana  diartikan  sebagai  besaran yang menunjukkan banyaknya penambahan kapasitas produksi atau investasi yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan output sebanyak satu unit satuan. Atau secara matematis koefisisen ICOR dinyatakan sebagai rasio antara penambahan investasi  ( Δ I)  terhadap  penambahan  output  ( Δ Y).  Sebenarnya  tambahan  output  tidak  hanya  dipengaruhi  faktor  investasi yang  ditanamkan,  akan  tetapi  juga  dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  lainnya,  seperti:  pertumbuhan  pada  produktivitas, utilisasi kapasitas produksi. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi investasi adalah IPM, PDRB dan tenaga kerja. Akan tetapi dalam penghitungan ICOR diasumsikan bahwa faktor-faktor lain tersebut dianggap konstan.

## 1. Uji Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur garis regresi atau secara verbal mengukur proporsi total varians Y yang  dijelaskan  oleh  regresi.  Sebelum  mengukur  koefisien  determinasi  terlebih  dahulu  harus  menghitung  koefisien korelsi (R). Penghitungan koefisien korelasi pada penelitian ini disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 2

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,351 a 0,123 0,014 1,91249 a. Predictors: (Constant), LN_PDRB
b. Dependent Variable: ICOR
Sumber: data diolah, 2020
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa koefisien determinasi antara variabel PDRB dengan ICOR sebesar 0,123. Artinya  terdapat  hubungan  yang  erat  antara  variabel  PDRB  dengan ICOR .  Hal  ini  dapat  dijelaskan  bahwa,  variabel PDRB mampu menjelaskan pengaruh terhadap ICOR di Provinsi Papua sebesar 12,3%, sedangkan sisanya sebesar 87,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Uji t
Uji  hipotesis  secara  persial  dengan  uji  t  bertujuan  untuk  mengetahui  dari  masing-masing  variabel  bebas  X  terhadap variabel  terikat  y.  Pengujian  dilakukan  dengan  membandingkan  t hitung dengan  t tabel perhitungan  nilai  t hitung dilakukan dengan menggunakn Sofware SPSS 21 of Windows . Hasil t hitung disajikian dalam tabel 3.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Analisis ICOR Terhadap Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Marsi Adi Purwadi dan Fandini Diamona Jamaluddin, PP 35 – 45

## Tabel 3
Coefficientas *
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error  Beta 1.  (Constant) -89,388 83,746 -1,067 0,317 LN_PDRB 4,762 4,488 0,351 1,061 0,32 a. Dependent Variable: ICOR
Sumber: data diolah, 2020
Berdasarkan tabel 5.3 diatas maka dapat dibentuk persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh PDRB terhadap ICOR di Provinsi Papua sebagai berikut:
Y = -89,388 + 4,762 LN_PDRB + + e
Model persamaan regresi berganda di atas bermakna: Y :  Nilai konstanta sebesar -89,388 artinya apabila variabel PDRB bernilai nol, maka ICOR memiliki nilai sebesar -89,388 .
LN_PDRB
:  Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap ICOR dengan nilai koefisien 4,762 , artinya setiap pertambahan 1% variabel PDRB akan meningkatkan ICOR sebesar 4,762 rupiah dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.
Hasil pengujian secara parsial menunjukkan t hitung untuk PDRB sebesar 1,061. Besarnya t tabel pada α = 0,05 adalah sebesar 1,812. Besarnya t hitung untuk IPM sebesar 1,061> dari t tabel 1,812 dengan angka signifikansi sebesar 0,324 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ICOR di Provinsi Papua. Berdasarkan teorinya sendiri, Incremental Caapital Output Ratio (ICOR) memperlihatkan adanya kaitan jumlah kenaikan output ( Δ Y) dikarenakan kenaikan tertentu stok modal ( Δ K). Jika peningkatan stok modal meningkat maka akan meningkat juga output yang akan dihasilkan (Jhingan, 2000). Pentingnya COR dan ICOR akan teerlihat jika menguji konsistensi antara target pembangunan dengan tambahan modal yang dikumpulkan dari tabungan berjalan (Arsyad, 1999).
Peningkatan  PDRB  di  Provinsi  Papua  mengalami  peningkatan  yang  fluktuatif,  hal  ini  juga  berpengaruh  terhadap ICOR  yang  bernilai  positif  tidak  signifikan.  Semakin  tinggi  PDRB  Provinsi  Papua,  maka  investasi  yang  diberikan oleh  pihak  investor  akan  mengalami  peningkatan  namun  peningkatannya  tidak  terlalu  signifikan  dalam perekonomian.  Namun  demikian  masa  depan  pembangunan  ekonomi  masih  jauh  dari  jaminan  bahwa  banyak orang  yang  keluar  dari  kemiskinan  tetap  rentan,  lingkungan  alam  yang  memburuk,  dan  pertumbuhan  ekonomi nasional tetap tidak pasti. Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses, bukan bertahun-tahun, tetapi beberapa decade (Todaro & Smith, 2015).

## C. Strategi Kebijakan Investasi Sektoral dan Kewilayahan
1. Strategi Peningkatan Investasi Di Provinsi Papua
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  penelahaan  isu-isu  strategis,  maka  dapat  disusun  beberapa  strategi  guna mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :
1) Strategi pengembangan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan yang baru. Strategi ini dilaksanakan dengan meningkatkan  pembangunan  infrastruktur  transportasi  darat  pada  kawasan-kawasan  sentra  produksi  yang potensial, dan menarik investor secara maksimal;
2) Strategi  pengembangan  transportasi  terpadu.  Strategi  ini  dilaksanakan  dengan  mengembangkan  integrasi antara  transportasi  darat,  laut  dan  udara,  yang  berguna  untuk  meningkatkan  konektifitas  antara  tempat
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Analisis ICOR Terhadap Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Marsi Adi Purwadi dan Fandini Diamona Jamaluddin, PP 35 – 45
produksi  dengan  pengiriman  bahan  baku,  serta  tempat  produksi  dengan  pasar.  Selain  itu  juga  memperkuat Tatrawil dan Tatralok;
3) Strategi optimalisasi potensi komoditi unggulan investasi berbasis tata ruang;
4) Strategi penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi, khususnya lembaga pasar, lembaga kemitraan ( output dan input ), dan kelompok kerja.
5) Strategi  optimalisasi  kepastian  hukum  dalam  berinvestasi.  Terutama  untuk  kepastian  hukum  mengenai pelepasan tanah adat, dan pengurusan sertfikat tanah;
6) Strategi peningkatan muatan lokal ( local content ) dalam setiap produk-produk investasi.
2. Kebijakan Peningkatan Investasi di Provinsi Papua
a) Kebijakan Umum
1) Optimalisasi sentra-sentra ekonomi baru/pesebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan ketersediaan infrastruktur yang terjamin.
2) Pengembangan industrialisasi skala besar dangan pendekatan klaster industry berbasis wilayah Adat.
3) Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras ( hard infrastructure ) dan  infrastruktur  lunak  ( soft  infrastructure )  yang  mencukupi  termasuk  pemberian  kemudahan  penanaman modal
4) Pemetaan  potensi  sumber  daya  dan  rantai  nilai  (value  chain)  distribusi  untuk  mendukung  pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah berbasis wilayah Adat.
b) Kebijakan Bidang Pertanian & Perkebunan
1) Pengembangan  tanaman  pertanian  perkebunan  yang  bersifat  intensifikasi  dengan  produk  utama  untuk agroindustry (Sektor pertanian khususnya komoditi jagung, ubi kayu, kacang tanah, padi)
2) Pengembangan klaster komoditi unggulan yang berdaya saing berbasis wilayah Adat.
3) Peningkatan  penggunaan  teknologi  tepat  guna  dan  berwawasan  lingkungan  dalam  pengembangan  sektor pertanian dan perkebunan.
c) Kebijakan Bidang Perikanan
1) Pengembangan  sumber  daya  manusia  bidang  pariwisata  untuk  mendukung  pembangunan  sektor  pariwisata yang kreatif dan berdaya saing.
2) Pengembangan klaster komoditi unggulan perikanan yang berdaya saing berbasis wilayah Adat.
3) Peningkatan  penelitian  bidang  perikanan  untuk  menghasilkan  komoditi  sektor  perikanan  yang  mampu memenuhi pasar daerah maupun nasional
4) Peningkatan  penggunaan  teknologi  tepat  guna  dan  berwawasan  lingkungan  dalam  pengembangan  sektor perikanan.
d) Kebijakan Bidang Peternakan
1) Pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan untuk mendukung pembangunan sektor peternakan berbasis teknologi tepat guna.
2) Pengoptimalan  klaster  komoditi  unggulan  sktor  peternakan  (sapi,  kambing  dan  babi)  yang  berdaya  saing berbasis wilayah Adat.
3) Peningkatan  penelitian  bidang  peternakan  untuk  menghasilkan  komoditi  sektor  peternakan  yang  mampu memenuhi pasar daerah maupun nasional
4) Peningkatan  penggunaan  teknologi  tepat  guna  dan  berwawasan  lingkungan  dalam  pengembangan  sektor peternakan.
e) Kebijakan Bidang Kehutanan
1) Pengembangan sumber daya manusia bidang kehutanan untuk mendukung pembangunan sektor kehutanan yang berkelanjutan.
2) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua alam upaya pemetaan hutan produksi yang layak untuk diinvestasikan
3) Peningkatan dan pengoptimalan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Analisis ICOR Terhadap Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Marsi Adi Purwadi dan Fandini Diamona Jamaluddin, PP 35 – 45
4) Peningkatan  kegiatan  penelitian  dan  meningkatkan  citra  sektor  kehutanan  kabupaten/Kotayang  berbasis keberlanjutan
f) Kebijakan Bidang Pertambangan dan Energi
1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta penyiapan pembangunan infrastuktur dalam mendukung diversivikasi sumber energi pada industri-industri yang ada guna mendorong tumbuhnya kawasan industry berbasis wilayah Adat.
2) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra pertambangan energi Kabupaten/kota yang berbasis teknologi dan inovasi
3) Terbangunnya pembangkit listrik yang memiliki kapasitas optimal dalam mendukung pengembangan investasi daerah berbasis wilayah Adat.
4) Prioritas kepada peningkatan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam pembangunan pembangkit energi untuk industri dan sumber energi terbarukan.
g) Kebijakan Bidang Pariwisata
1) Pengembangan  sumber  daya  manusia  bidang  pariwisata  untuk  mendukung  pembangunan  sektor  pariwisata yang kreatif dan berdaya saing berbasis wilayah Adat.
2) Pengembangan  destinasi  wisata  daerah  yang  memiliki  daya  tarik  berbeda  dengan  wilayah/daerah  lain  di Indonesia
3) Pengkajian penyiapan readiness criteria infrastruktur
4) Peningkatan kegiatan ekonomi berbasis klaster industri pariwisata berbasis wilayah Adat.
5) Peningkatan  kerjasama  pemerintah  dan  swasta  untuk  pengembangan  pariwisata  yang  berbasis  iptek  dan bersifat massal tanpa meninggalkan pariwisata berbasis alam
h) Kebijakan Bidang Perdagangan dan Jasa
1) Pengoptimalan dan pengembangan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaikan besar ke depan ( forward lingkage ) dan kebelakang ( backward lingkage ) berbasis wilayah Adat.
2) Peningkatan  dan  pengoptimalan  penggunaan  teknologi  kegiatan  perdagangan  yang  ramah  lingkungan  dan terintegrasi dari hulu ke hilir
3) Pengembangan sektor perdagangan dan dengan skala besar, mempercepat distribusi barang dan jasa, energi terbarukan yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi.
i) Kebijakan Bidang Infrastruktur
1) Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur strategis daerah
2) Mengintensifkan pembebasan lahan untuk pengembangan infrastruktur.
3) Pengembangan  infrastruktur  strategis  (jalan,  jembatan,  pelabuhan,  listrik,  air)  pendukung  sektor  unggulan (industri, pertanian) dan wilayah persebarannya
4) Pengembangan  sektor  strategis  pendukung  pengembangan  infrastruktur  seperti  Industri  transportasi, perdagangan berbasis wilayah Adat
5) Peningkatan  penggunaan  teknologi  infrastruktur  yang  ramah  ingkungan  dan  menciptakan  keterkaitan  yang luas ( spread ) Multiplier effek yang besar
6) Tersedianya  infrastruktur  keras  ( hard  infrastructur )  dan  infrastruktur  lunak  ( soft  infrastructur )  berskala  besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri Kabupaten/Kota  yang berbasis pengetahuan dan teknologi.
7) Pengembangan infrastruktur yang dapat menopang kawasan-kawasan sentra produksi dan Kawasan industry.
j) Kebijakan Bidang Industri
1) Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur Kawasan Industri
2) Pengembangan hulu-hilir industry berbasis sumber daya alam berbasis wilayah Adat
3) Identifikasi industri-industri pengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan wilayah pesebarannya
4) Pengembangan  tanaman  perkebunan,  pertanian,  perikanan,  peternakan,  kehutanan  dan  pariwisata  berskala besar ( food and cpo estate ) pada wilayah sentra-sentra pengembangan produk Kabupaten/Kota yang berbasis pengetahuan dan teknologi.
5) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis.
6) Pengembangan  ekonomi  berbasis  pengetahuan  ( knowledge-based  economy )  pada  industri  berbasis agroindustri terpadu berbasis wilayah Adat
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Analisis ICOR Terhadap Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Marsi Adi Purwadi dan Fandini Diamona Jamaluddin, PP 35 – 45
7) Menumbuh  kembangkan  kolaborasi  pengembangan  klaster  industri  pariwisata  dan  industri  berbasis  agro berbasis wilayah Adat
8) Mengembangkan  klaster  industri  pariwisata  dan  klaster  industri  berbasis  agro  yang  berwawasan  lingkungan dan berstandar internasional
k) Kebijakan bidang UMKMK
1) Memutakhirkan  data  UMKMK  yang  potensial  di  Kabupaten/kota  untuk  ditawarkan  kerjasama  dengan  usaha besar PMDN dan PMA
2) Pengoptimalan kapasitas SDM UMKMK pada aspek teknis, inovasi dan manajemen
3) Memfasilitasi UMKMK untuk pengenalan dan pemesaran produk pada kegiatan promosi, expo, temu usaha, dll
4) Penguatan  peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  ekonomi  yang  dimanfaatkan  oleh UMKMK
5) Membangun  dan  mengembangkan  kerjasama  internasional  antara  penghasil  iptek  dengan  UMKMK  dan usahawan teknologi baru.
6) Memperkuat kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKMK dan usahawan teknologi baru.
3. Program-Program Prioritas
Adapun program-program prioritas dalam kebijakan percepatan investasi di Provinsi Papua, sebagai berikut:
• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan . Sub Kegiatan : 1) Pendataan Potensi  dan  Pengembangan  Usaha  Mikro ; 2)  Pemberdayaan  Melalui  Kemitraan  Usaha  Mikro ; 3)  Fasilitasi Kemudahan  Perizinan  Usaha  Mikro;  4)  Pemberdayaan  Kelembagaan  Potensi  dan  Pengembangan  Usaha Mikro; dan 5) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
• Program Pengembangan UMKM Kegiatan  : Pengembangan  Usaha  Mikro  dengan  Orientasi  Peningkatan  Skala  Usaha  Menjadi  Usaha  Kecil . Sub Kegiatan: Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta    Desain dan Teknologi
• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kegiatan  : Penetapan  Pemberian  Fasilitas/Insentif  Dibidang  Penanaman  Modal  yang  Menjadi  Kewenangan Daerah  Kabupaten/Kota .  Sub  Kegiatan  : 1)  Penetapan  Kebijakan  Daerah  Mengenai  Pemberian Fasilitas/Insentif  dan  Kemudahan  Penanaman  Modal ; 2)  Evaluasi  Pelaksanaan  Pemberian  Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kegiatan  : Pembuatan  Peta  Potensi  Investasi  Kabupaten/Kota Sub  Kegiatan  : 1)  Penyusunan  Rencana Umum  Penanaman  Modal  Daerah  Kabupaten/Kota;  dan  2) Penyediaan  Peta  Potensi  dan  Peluang  Usaha Kabupaten/Kota
• Program Promosi Penanaman Modal Kegiatan  : Penyelenggaraan  Promosi  Penanaman  Modal  yang  Menjadi  Kewenangan  Daerah  Kabupaten/ Kota. Sub  Kegiatan  : 1)  Penyusunan  Strategi  Promosi  Penanaman  Modal;  dan  2)  Pelaksanaan  Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
• Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan  : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang  Menjadi  Kewenangan  Daerah  Kabupaten/  Kota. Sub  Kegiatan  : 1)  Penyediaan  Pelayanan  Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; 3) Penyediaan Layanan Konsultasi  dan  Pengelolaan  Pengaduan  Masyarakat  terhadap  Pelayanan  Terpadu  Perizinan  dan Nonperizinan; dan 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
• Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan  : Pengendalian  Pelaksanaan  Penanaman  Modal  yang  Menjadi  Kewenangan  Daerah Kabupaten/Kota .  Sub  Kegiatan  : 1)  Koordinasi  dan  Sinkronisasi  Pemantauan  Pelaksanaan  Penanaman
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Analisis ICOR Terhadap Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Marsi Adi Purwadi dan Fandini Diamona Jamaluddin, PP 35 – 45
Modal;  2)  Koordinasi  dan  Sinkronisasi  Pembinaan  Pelaksanaan  Penanaman  Modal;  dan  3) Koordinasi  dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
• Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Kegiatan  : Pengelolaan  Data  dan  Informasi  Perizinan  dan  Nonperizinan  yang  Terintergrasi  Pada  Tingkat Daerah  Kabupaten/Kota .  Sub  Kegiatan  : Pengolahan,  Penyajian  dan  Pemanfaatan  Data  dan  Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

## PENUTUP

## A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Rasio ICOR tahun 2010 hingga 2019 mempunyai trend nilai positif, namun demikian terdapat nilai terendah ICOR sebesar minimum -1,75 yang merupakan koefisien ICOR di tahun 2019. Kondisi ini sendiri terjadi disebabkan oleh terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun dilain sisi terjadi penurununan yang signifikan pada realisasi investasi PMA dan PMDN. Hal ini menunjukan bahwa seluruh sektor dalam perekonomian telah bekerja dengan optimal, walaupun disisi investasi tidak memberikan dorongan yang kuat. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa factor utama dalam penggerak pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua pada tahun 2010-2019 adalah konsumsi masyarakat, pengeluran pemerintah, dan ekspor-impor.
2. Peningkatan  PDRB  di  Provinsi  Papua  mengalami  peningkatan  yang  fluktuatif,  hal  ini  juga  berpengaruh  terhadap ICOR  yang  bernilai  positif  tidak  signifikan.  Semakin  tinggi  PDRB  Provinsi  Papua,  maka  investasi  yang  diberikan oleh  pihak  investor  akan  mengalami  peningkatan  namun  peningkatannya  tidak  terlalu  signifikan  dalam perekonomian. Jika peningkatan stok modal meningkat maka akan meningkat juga output yang akan dihasilkan, selain itu pentingnya COR dan ICOR akan teerlihat jika menguji konsistensi antara target pembangunan dengan tambahan modal yang dikumpulkan dari tabungan berjalan.
3. Berdasarkan  hasil  analisis  deskriptif  kualitatif  teridentifikasi  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi perkembangan  investasi  di  Provinsi  Papua  yaitu  :  hak  ulayat,  izin  pelepasan  kawasan  yang  masih  menjadi kewenangan  pemerintah  pusat,    insentif  fiskal,  akses  pengusaha  UMKM  terhadap  modal,  infrastruktur,  tingkat kemahalan, sistem Tataran Transportasi Wilayah dan Tataran Transportasi Lokal, Ketersediaan tenaga kerja lokal yang  terampil  dan  bependidikan,  ketersediaan  data  potensi  Papua  yang  akurat,  birokrasi  dalam  pengurusan perizinan sektoral, pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha lokal, dan pengembangan komoditi unggulan yang berbasis lahan masih mendominasi dalam perencanaan investasi, sehingga sering berbenturan dengan tata ruang wilayah.

## B. Rekomendasi
Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini,  maka  penulis  memberikan  beberapa  rekomendasi  bagi  Pemerintah Provinsi Papua sebagai upaya perecepatan pengembangan investasi sebagai berikut:
1. Setiap daerah kabupaten/kota yang teridentifikasi tidak efisien untuk berinvestasi perlu mengendalikan angka ICOR-nya untuk  berada  pada  interval  angka  yang  moderat,  dimana  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara  menekan high  cost  to investment seoptimal mungkin, sehingga mampu meningkatkan gairah investasi bagi para pemilik modal.
2. Demikian juga untuk beberapa sektor ekonomi yang tidak efisien diperlukan kebijakan-kebijakan sektoral yang efektif guna  mengatasi  berbagai  kendala  investasi  yang  dapat  mengurangi  daya  saing  Provinsi  Papua  seperti  mengatasi kendala hak ulayat, infrastruktur yang kurang memadai, akses modal dan pasar yang rendah, dan kualitas tenaga kerja lokal yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar.
3. Optimalisasi pemanfaatan tata ruang wilayah pada 29 kabupaten/kota dengan mengubah paradigma investasi berbasis lahan menjadi investasi berbasis tata ruang dengan mengoptimalkan ruang yang tersedia tanpa melanggar ketetapan penggunaan  yang  berlaku.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  berbagai  inovasi  dalam  kegiatan-kegiatan investasi  sektoral  seperti  pengembangan  investasi  di  sektor  industri  kreatif,  pariwisata,  tanaman  hidroponik, penggunaan bibit unggul, dan sebagainya.
4. Meningkatkan daya saing penanaman modal melalui peningkatan kualitas dan mutu pelayanan penanaman modal
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Analisis ICOR Terhadap Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Marsi Adi Purwadi dan Fandini Diamona Jamaluddin, PP 35 – 45
5. Melakukan  kerjasama  dengan  perguruan  tinggi  untuk  penyediaan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang handal dan memiliki ketrampilan ( talent worker ).
6. Mengembangkan system persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis.
7. Optimalisasi  sentra-sentra  ekonomi  baru/pesebaran  investasi  melalui  pendekatan  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK) dengan ketersediaan infrastruktur yang terjamin.
8. Pemberian  fasilitas,  kemudahan,  dan  atau  insentif  penanaman  modal  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah Kabupaten  seperti:  keringanan  Pajak  Kenderaan  Bermotor  untuk  bidang  usaha  tertentu  pada  kawasan  tertentu; pengurangan atau pembebasan retribusi daerah
9. Pengembangan industrialisasi skala besar dangan pendekatan klaster industri
10. Pemetaan  dan  optimalisasi  lokasi  pengembangan  klaster  industri  termasuk  penyediaan  infrastruktur  keras  ( hard infrastructure ) dan infrastruktur lunak ( soft infrastructure ) yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan penanaman modal 11. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai ( value chain ) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah
12. Melakukan  koordinasi  dengan  BPMPTSP  Provinsi  Papua  dan  BKPM  Nasional  untuk  upaya-upaya  percepatan pembangunan daerah melalui penanaman modal.
13. Melakukan koordinasi dan singkronisasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/kota untuk meningkatkan peluang kerjasama dan peluang penciptaan penanaman modal.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Aliansyah Teuku dkk. 2012. Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Aceh Syariah. PP.1-9 Vol,1No,1 Aceh.
[2]. Association, T. A. E., & Economic, T. R. S. (1965). Survey Of Economic Theory (Growth And Development) (Volume Ii). The Macmillan Press Ltd.
[3]. Badan Pusat Statistik. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Papua Triwulan I-2020. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua , Pp. 1–12. Retrieved From Https://Papua.Bps.Go.Id/Pressrelease/2020/05/05/485/Pertumbuhan-Ekonomi-Papua-Triwulan-I-2020.Html
[4]. Edwards, M. E. (2007). Regional And Urban Economics And Economic Development (Theory And Methods) . Lixington, Kentucky: Auerbach Publications.
[5]. Ekonomi, J., & Borobudur, U. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Inflasi Terhadap Investasi Asing Langsung Dan Pengangguran Serta Dampaknya Kepada Daya Beli Masyarakat Di Indonesia Oleh : Fransisca Sestri *), 17 .
[6]. Jhingan, M. L. (1997). The Economics Of Development And Planning (40th Revis). Vrinda Publications (P) Ltd.
[7]. L Suparto, L. (2017). Maksi Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi. Maksi Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi , 4 , 64–54.
[8]. Masloman, I. (2020). Analisa Perhitungan Icor Di Kabupaten Minahasa Tengga. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 20 (02), 12–20.
[9]. Munifah, S. (2019). Analisis Icor Terhadap Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
[10]. Nafziger, E. W. (2006). Economic Development (Fourth Edi). New York: Cambridge University Press.
[11]. Purwadi, M. A., Hafizrianda, Y., Ayu, I., & Riani, P. (2018). Target Pertumbuhan Investasi Dan Rencana Strategi Pengembangan Investasi Provinsi Papua. Keuda (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah) , 3 (No.2), 13–42. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31957/Keuda.V3i2.706
[12]. Pusat Pembinaan, Pendidikan, Dan Pelatihan Perencana Nasional, B. P. P. (2018). Kebijakan Publik Dan Studi Pembangunan . (Guspika, W. Adiyoso, W. Adiyoso, A. Muharram., R. Miranda, & W. Witarni, Eds.) (Cetakan I,). Jakarta Pusat: Pusat Pembinaan, Pendidikan, Dan Pelatihan Perencana Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan.
[13]. Suandi, & Delis, A. (2020). Analysis Of Investment And Agricultural Sector Contributions To The Economy Of Merangin Jambi Province Using Icor Approaches. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian , 13 (2), 112–124.
[14]. Susilowati, S. H., Hadi, P. U., Friyatno, S., Rachmat, M., Maulana, M., & Azis, M. (2012). Estimation Of Incremental Capital Output Ratio ( Icor ) For Investment Planning In The Agricultural Sector Development Framework. Jurnal Agro Ekonomi , 30 (2), 159–182.
[15]. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development . (D. Alexander, Ed.) (12th Editi). New York: Pearson. Retrieved From Www.Pearsonhighered.Com