Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538

## PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA TENTANG RIBA, BUNGA BANK, DAN BAGI HASIL

## Hisam Ahyani
Mahasiswa Program Doktoral Hukum Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hisamahyani@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  reveal  the  existence  of  community  conceptions  related  to  profit  sharing (Sharia economics), usury, bank interest (conventional), in terms of Islamic economics, where these 3 (three) things are unique and interesting if we discuss in the era of disruption like today. The era of discipline 4.0 as it is now is very interesting and unique regarding the study of the prohibition  of  usury  in  Indonesia,  what  is  unique  is  the  Khilafiyah  which  is  the  basis  for especially  Muslims  (sharia  economic  actors),  the  need  for  tolerance  between  the  views  of schools of thought in Indonesia regarding this usury in sharia economics (muamalah) in order to  benefit  together  in  this  world  and  in  the  hereafter.  This  study  uses  the  Library  Research Method  and  collects  data  obtained  by  means  of  literature  studies  from  books  and  journals relevant  to  studies  on  usury  and  bank  interest  (conventional),  profit  sharing  (Islamic economics). Related to research on the perspective of Islamic economics in the current era of disruption, especially in Indonesia regarding usury, and bank interest (conventional), as well as profit sharing (Islamic economics) so far no one has examined it. from a sharia economic point of view related to profit sharing, usury and also bank interest have a good impact on the economy  in  Indonesia,  where  the  profit  sharing  system  can  help  people  in  terms  of  social resilience, and overcome social inequalities (making tahsin / benefit of the ummah). The public, in their view of usury, bank interest and profit sharing within the Islamic economic community, requires tolerance in punishing these three things, as a result there is no "bank interest" in the Shariāh economic sphere (replaced by profit sharing), which is currently being shared. this outcome  (Islamic  economics)  is  seen  as  an  effective  measure  to  prevent  conflict  in  gaps  in dealing with impacts on the Economy and Social Affairs, as well as resilience to the community environment.
Keywords: Shariāh economics, ŕìbā, bank interest and profit sharing

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  guna  mengungkap  adanya  konsepsi  masyarakat  terkait  bagi  hasil (ekonomi Syariah), riba, bunga bank (konvensional), ditinjau dari ekonomi syariah, dimana 3 (tiga) hal ini unik dan menarik jika kita bahas di era disrupsi seperti sekarang ini disurpsi 4.0
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
seperti sekarang sangat menarik dan unik terkait kajian haramnya riba di Indonesia, uniknya adalah Khilafiyah yang menjadi sandaran khususnya umat muslim  (pelaku ekonomi syariah), perlunya toleransi antar pandangan madzhab di Indonesia terkait riba ini dalam ekonomi syariah (muamalah) guna menjadikan kemaslahatan bersama di dunia dan di akhirat kelak. Penelitian ini  menggunakan  metode Library  Research dan  mengumpulkan  data  yang  diperoleh  dengan cara Studi Kepustakaan dari Buku-buku  dan jurnal yang relevan dengan kajian tentang Riba dan bunga bank (konvensional), bagi hasil (ekonomi Syariah).  Penelitian perspektif ekonomi syariāh di era disrupsi seperti sekarang ini khusunya di Indonesia tentang riba, dan bunga bank (konvensioanal),  dan  juga  bagi  hasil  (ekonomi  Syariah)  sejauh  ini  belum  ada  yang  meneliti. Hasil penemuan,  dari sudut pandang ekonomi syariah terkait bagi hasil, riba dan juga bunga bank memberi dampak yang baik bagi perekonomian di Indonesia, dimana sistem bagi hasil dapat membantu  masyarakat  dalam  hal  ketahanan  sosial,  serta mengatasi  kesenjangan  sosial (menjadikan  tahsin/kemaslahatan  ummat).Kalangan  Masyarakat  dalam  cara  pandangannya terkait  riba,  bunga  bank  dan  juga  bagi  hasil  ini  dalam  lingkup  masyarakat  ekonomi  syariah memerlukan  toleransi  dalam  menghukumi  ketiga  hal  tersebut,  alhasil  “bunga  bank”dalam lingkup ekonomi Syariāh tidak ada (diganti dengan bagi hasil), dimana dewasa ini bagi hasil ini  (ekonomi  Syariah)  dipandang  sebagai  langkah  efektif  dalam  rangka  mencegah  konflik kesenjangan  dalam  menangani  dampak  pada  Ekonomi  dan  Sosial,  serta  ketahanan  pada lingkungan masyarakat.
Kata Kunci : Ekonomi syariāh, Riba, bagi hasil dan bunga bank, Disrupsi

## PENDAHULUAN
Pandangan  Umer  chapra  seorang  ekonom  muslim  abad  kontemporer  terkait  riba sebagaimana  dikutip  oleh  (Zaelani  2012)  bahwa  risetnya  ditemukan  bahwa  masih  terdapat ditemukan adanya perbedaan pandanngan dengan hukum dari pada “Ŕìbā” itu sendiri, sehingga Pembangunan  nasional  terkait  bidang  hukum  merupakan  tugas  bersama  warga  bangsa Indonesia dimana kita dituntut oleh semua pihak dalam mendukungnya. Hal ini di karenakan dengan adanya “konsep-konsep hukum” yang ada di Indonesia ini masih banyak diwarisi dari hukum kolonial belanda, dan masyarakat seiring berjalannya waktu silih berganti terus menerus mengalami perkembangan yang signifikan. Hal inilah yang mengharuskan pengkajian secara continue apakah hukum yang ada sekarang ini masih relevan dengan kondisi era atau zaman dan masyarakat sekarang ini (era disrupsi). Pandangan Masyarakat tidak hanya mengedepankan kepatuhan saja, yang “tidak patuhnya masyarakat” pada suatu hukum di Indonesia disebabkan oleh  masyarakat  itu  sendiri  (hukum  sudah  ada,  maysarkat  memilih),  dimana  masyarakat menganggap  bahwa  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  ini  sudah  tidak  memenuhi  kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya adalah bahwa banyak ulamā yang berpendapat bahwa “bunga
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
bank”adalah “Ŕìbā” dan “Ŕìbā” adalah hāŕam (ekonomi syariah). Pertanyaannya adalah Rakyat Indonesia  yang  bagaimana  yang  baik?,  Umat  muslim  yang  bagaimana  yang  baik,  Pendapat Ulama  yang  bagaimana  yang  baik?.  Ini  yang  menjadikan  tumpang  tindih  dalam  memahami hukum. Namun tidak demikian halnya dengan sikap masyarakat. Banyak kalangan ulamā dan bahkan  dari  hasil  fatwa  yang  dicanangkan  oleh  MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia)  yang menegaskan  bahwa  “bunga  bank”  adalah  “Ŕìbā”  dan  hal  ini  tekait  “Ŕìbā”  adalah  (harām hukumnya)  namun  fakta  di  lapangan  sering  kita  jumpai  (umat ìslam  di  Indonesia khusunya) yang  banyak  menggunakan  bank  konvensional  sebagai  tempat  bertransaksi  walau  sudah dijelaskan bahwa “bunga bank”konvensional itu “Ŕìbā” dan “Ŕìbā” itu harām. Model dari pada Ekonomi  Syariāh  yang  ada  di  Era  Revolusi  Industri  4.0  (era  disrupsi)  sekarang  ini  yang dibangun  atas  dasar  filosofi  religiusitas, serta  institusi  yang  berkeādìlan  dan juga  instrumen guna menjuju kepada kemaslahatan ummat bersama sebagaimana disinggung dalam Al-Quran surat al-takātsur ayat 1 s.d 2 yang artinya “Bermegah-megahan telah menjadikan lupa (lalai) kamu sekaliān, hingga (kamu sekalian umat manusia) masuk dalam kubur”.
Lebih lanjut riset oleh (Ghofur 2016) bahwa riba menjadi dasar utama pelarangan dalam al-qur'an,  dengan  riba  menjadikan  ketidaksemimbangan  dalam  ekonomi  di  Indonesia.  Riset lainnya oleh (Syarif 2011) bahwa berbeda dengan mufassir yang memberikan konsep pada riba merupakan  pemberian  seseorang  kepada orang  lain  dengan  tujuan  mendapat  ridha  alloh  swt (artinya riba dengan tujuan demikian hanya pada imbalan sementara, artinya tidak sampai pada konsepsi  menolong  sampai  di  hari  akhirat  kelak,  dengan  demikian  konsepsi  riba  (ekonomi syariah)  dengan  riba  (ekonomi  konvensioanal)  jelas  berbeda  hasilnya,  alhasil  para  mufassir berbeda pendapat inilah penyebabnya.
Dalam Tāfsir ringkas terkait Riba Bunga Bank, dan juga bagi hasil  yang dicanangkan oleh kementerian Agama (Kemenag), terdpat dalam (Al-Quran Ayat (1) surat Al-Tākātsur) ini dijelaskan  bahwa  Setiap  manusia  (baik  muslim  maupun  non-muslim),  telah  “bermegah- megahan” dalam hal (harta, dan keturunan), serta menjadi pengikut-nya “Syaitān” yang telah menjadikan lupa dari berdzikir dan mengingat sang pencipta (dari ketaqwaān kepada Allāh Swt) serta  mempersiapkan  diri  dalam  menuju  hari  kiamat  (hari  akhir)  kelak.  Dalam  Prespektif Alqurān sendiri mengenai pembahasan masalah/pandangan “hukum “Ŕìbā” sudah dijelaskan dengan tegas, yaitu yang pertama disinggung pada al-Qur’ān Surat Al-Rum ayat 39 yang artinya “Dan suatu Ri yang telah kamu perbuat/lakukan supaya menambah harta tersebut bagi semua
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
manusia (di dunia saja), maka Riba itu tidak-lah menambah pahala disisi Allāh Swt (di akhirat kelak).  Dan  apa  yang  sudah  kamu  berikan  (zakāt)  yang  kamu  maksudkan/berikan  kepada sesama  manusia  adalah  tujuan  utama-nya  mencari  keridhaān  Allāh  Swt  semata  (pahala  di akhirat),  maka  dari  itu  orang  yang  berbuat  (zakat  bukan  beruat  riba)  demikian  itu  termasuk arang-orang yang melipatgandakan pahalanya (akhirat)”.
Selanjutnya yang Kedua, terkait Ŕìbā”, yang disinggung dalam ayat al-Qur’ān Surat Al- nisā’  ayat  161  yang  artinya  “Dan  karena  mereka  itu-lah  telah  mengambil  “Ŕìbā”,  padahal mereka  telah  di  larang  untuk  mengambilnya  (hajjiyyat)  dan  karena  mereka  memakan  harta orang dengan jalan yang bātil (salah) karena kebutuhan. Maka akan kami sediakan untuk orang- orang kafir (riba untuk mengharap laba semata) itu berupa siksaan yang pedih”.Ketiga terkait Ŕìbā” yang dijelaskan dalam al-Quran yaitu ayat yang ada pada surat Ali Imrān ayat 130 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berbuat (memakan) “Ŕìbā” dengan berlipat ganda (untuk kepentingan duniawi saja) dan bertaqwālah kamu kepada Allāh supaya kamu mendapat kemenangan (di dunia dan di akhirat).” Ayat tentang “Ŕìbā” yang terakhir yaitu terdapat  pada  al-Qur’ān  Surat  Al-bāqarāh  ayat  275  yang  artinya  “Orang  yang  suka  berbuat (memakan)  “Ŕìbā”  itu  tidak  dapat  berdiri,  tetapi  akan  berdiri  seperti  orang  yang kerasukan/kemasukan syaitān karena riba itu menimbulakn yakit jiwa (egoisme yang tinggi). Dan  jika  kamu  berkenan/mau  bertaubat  (dari  pengambilan/berbuat  “Ŕìbā”),  maka  bagimu hartamu,  kamu  tidak  akan  menganiaya  dan  tidak  pula  dianiaya”.  Dengan  memahami  dari Asbābun Nùzùl (sebab-sebab turunnya  Ayat-ayat) tentang ribā sangat penting sekali, hal ini disebabkan “ketetapan Al-qurān” hanya dapat kita pahami melalui sains/pengetahuan mengenai kondisi dan situasi sebab turunnya ayat al-quran tersebut. Jika di ikuti pendapat para ahli tāfsir (mufassir) dan riwayāt-riwayāt mereka tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat (riba) ini maka mayoritas  mereka  dapat  diketahui  bahwa  bangsa  Arāb  Jahilìyah  (dahulu)  biasa melakukan/berbuat transaksi ribā, khususnya oleh kalangan orang kaya. Memang sudah terjadi transaksi produktif (inovatif) namun secara individual mereka memiliki eogisme yang tinggi seperti halnya yang terjadi pada bāni Tsāqif. Sudah sewajarnya jika orang kaya dengan sengaja memanfaatkan kesempatan bagi orang miskin yang hendak melakukan atau (menjebak) kepada perbuatan Ribā. Dengan demikian yang menjadi alasan/ Illat Hukumnya dari diharāmkan-nya ribā adalah karena ada unsur penindasan terhadap orang lain.
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
Riset  senada  yang  dicanangkan  oleh  (Aravik,  Hamzani,  and  Khasanah  2021)  bahwa konsepsi pemikiran ekonomi syariah terkait riba ini selalu menjadi menarik perhatian karena selalu  mengalami  kemajuan  zaman  (era  disrupsi)  semisal  dengan  konsepsi  pemikiran  yang bersifat  kontemperorer  dengan  doktrin  yang  modern  dengan  menawarkan  sistem  ekonomi kapitalis dan juga ekonomi sosialita. Dimana di negara pakistan yang notabene termasuk negara islam,  dengan  kontribusi  besarnya  terhadap  perokonomian  negaranya  adalah  zakat,  namun penggunaanya  belum  cukup  efisien.  Begitupun  pendapat  (Yulianti  2016)  bahwa  Bahwa  riba adalah cara pengambilan keuntungan yang salah artinya (bertentangan dengan transaksi dalam islam)  dari  zaman  romawi  dan  yunani  kuno  serta  zaman  jahiliyah,  dan  riba  sendiri  dilarang dalam ajaran islam dan kristen hal ini dikarenakan mengakibatkan dampak negatif dalam sosial masyarakat dan perekonomian menjadi tidak stabil karena riba ini.
Dengan demikian dari latar belakang yang begitu ganas akan adanya riba, maka ekonomi syariah dengan konsepsi bagi hasil menawarkan sebuah trobosan baru yang lebih baik, sehingga permasalahan ini segera ditemukan solusi yang berarti. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan  mengkaji  permasalahan  terkait  Bagaimana  Pandangan  Ekonomi  Syariāh  di  Indonesia terkait  (“Ŕìbā),  (Bunga  Bank),  dan  (“bagi  hasil”)?;  kedua,  Bagaimana  perbandingan  antara Pandangan  Ekonomi  Syariāh  di  Indonesia  terkait  (“Ŕìbā  atau  bunga  bank)  (ekonomi konvensional) dengan sistem bagi hasil (ekonomi syariah)?; ketiga, dampak apa saja dari (riba, bunga  bank)  dan  bagi  hasil  tersebut  terhadap  Perekonomian  Negara  serta  solusi  dalam menghadapi  ganasnya  riba  di  Indonesia  ?.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui sudut Pandangan Ekonomi Syariāh di Indonesia terkait (“Ŕìbā), (Bunga Bank), dan (“bagi  hasil”);  dan  untuk  mengetahui  “perbandingan  Pandangan”  (Ekonomi  Syariāh)  di Indonesia terkait (“Ŕìbā atau bunga bank) (ekonomi konvensional) dengan sistem bagi hasil (ekonomi syariah); ketiga, untuk mengetahui dampak apa saja dari (riba, bunga bank) dan bagi hasil  tersebut  terhadap  Perekonomian  Negara  serta  mengetahui  solusi  dalam  menghadapi ganasnya riba di Indonesia.

## LITERATUR REVIEW

## Riba
Riset dalam hal pembahasan riba sebagaimana pendapat (Rasyid 2021) dalam bukunya berjudul “bunga bank adalah riba” beliau menjelaskan bahwa secara finansial sudah tidak ada
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
tawar menawar lagi terkait ganasnya riba ini. Ironinya di Indonesia terkait riba ini malah justru menjadi makanan harian dimana riset terbaru oleh  (Arif and Ashari 2021) bahwa penekakan riba  dimasukan  pada  pembiayaan  permodalan  bagi  nelayan  kabupaten  takalar,  hal  ini menyebabkan rendahnya pemasukan bagi para nelayan tersebut. Artinya riba yang dilakukan berdampak pada sektor permodalan. Selain itu Pandangan Ekonomi Syariāh di Indonesia terkait “Ŕìbā” disisi para pakar dan juga beberapa ahli hukum (Nasional) mempunyai anggapan bahwa riba merupakan musuh utama dalam perekonomian di Indonesia dikarenakan dampaknya yang sangat ganas, hal ini sebagaimana riset Penelitian oleh (Abdurohman 2020) yang menjelaskan riba adalah musuh utama dalam islam. Dengan adanya perbendaharaan riba yang kini sedang merambah di dunia, khususnya di Indonesia menjadikan menarik untuk dibahas oleh karenanya.

## Bunga Bank
Pendapat dari hasil ijtihad yang dicanangkan oleh kalangan kebanyakan ulama sehingga telah  bersepakat  dari  kalangan  “jumhur  ulama”  dalam  hal  “Bunga  Bank”yang  berpendapat bahwa hukum dari “bunga bank” tidak boleh alias jelas dan tegas hāŕam namun kalangan ulama lainnya juga ada yang berbeda pendapat seperti syaikh Abdullah yusuf ali dan juga Muhamad as’ad yang berpendapat bahwa hukum bunga yang masuk kategori dihāŕamkan yaitu hanyalah Ŕìbā yang berlipat ganda atau (tidak wajar). Sementara itu terkait bunga yang dilakukan (tidak berlipat ganda) maka hukumnya adalah boleh dilakukan, termasuk dalam hal ini hukum “bunga bank” yang masuk dalam kategori yang dilakukan pada zaman era disrupsi seperti sekarang ini. Perbedaan pendapat ini adalah sebuah keniscayaan, dimana meraka para ulama memiliki alasan tersendiri dalam melakukan pengambilan hukum (istinbatul ahkam) yang di latar belakangi oleh metode atau cara dalam menafsirkan yang dilakukan oleh mufassirin terhadap ayat-ayat yang membahas tentang  “Ŕìbā” atau bunga bank ini. Dalam hal Penghāŕaman “Ŕìbā” atau isitilah latinnya ( usurious ) dimana riba ini dimaknai sebagai pemberian pinjaman yang tidak etis (ada pemaksaan),  sehingga  dalam  ìslam  yang  berdasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan  dan dalil moral serta kemanusiaan , alhasil munculnya esensi dalam pelarangan “Ŕìbā” yaitu terkait penghapusan atas segala bentuk praktik yang dilakukan dalam ber-ekonomi /bermuamalah di Indonesia yang mengakibatkan pada unsur kedzaliman yang nyata dan unsur ketidakdìlan dan juga kontribusi yang tidak seimbang, hal ini sebagaimana riset yang dilakukan oleh  (Zaelani 2012).  Begitupun  dengan  dampak  yang  terdapat  pada  bunga  bank  terhadap  perekonomian
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
khusunya  di  Indonesia  di era  disrupsi  4.0  seperti  sekarang  ini, adalah  menjadi terhambatnya pertumbuhan  ekonomi  hal  ini  sebagaimana  riset  oleh  (Kalsum  2014)  mengapa  bunga  bank dilarang dikarenakan posisi konsumen atau pelanggan dan nasabah yang sedang tercekik hutang kemudian  diberikan  hutang  tertanggung  yang  sifatnya  fluktuatif,  bukan  dibantu  tetapi  justru malah menjadikan kesempatan dalam melakukan penambahan tagihan terhadap nasabah atau debitur tersebut.

## Bagi Hasil
Bagi hasil dari sudut pandgan di kalangan Masyarakat dalam cara pandangannya terkait bagi  hasil  ini  dalam  lingkup  masyarakat  ekonomi  syariah  memerlukan  toleransi  dalam menghukumi ketiga hal tersebut, alhasil “bunga bank”dalam lingkup ekonomi Syariāh tidak ada (diganti dengan bagi hasil), dimana dewasa ini bagi hasil ini (ekonomi Syariah) dipandang sebagai langkah efektif dalam rangka mencegah konflik kesenjangan dalam menangani dampak pada  Ekonomi  dan  Sosial,  serta  ketahanan  pada  lingkungan  masyarakat. Profit  sharing atau lebih dikenal dengan sistem bagi hasil ini adalah sebuah tata cara atau metode dalam pembagian hasil  usahaantara  pihak  penyedia  dana  dengan  pihak  pengelola  dana  hal  ini  sebagaimana pendapat Muhammad dalam bukuunya manajemen dana bank syariah sebagaimana dikutip oleh (Marlina and Iskandar 2019: 3). Bagi hasil (Mudharabah/Profit Sharing) ini biasa kita temukan di  lembaga  bank  syariah  dimana  sistem  bagi  hasil  ini  menuntut  adanya win-win  solution . Artinya  jalinan  kesepakatan  dalam  bagi  hasil  dikedepankan  sesuai  dengan  asas  saling  rela (antaradhin) sal;ing meridhoi antara kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan sedikitpun. lebih lanjut Muhammad menjelaskan bahwa dalam bagi hasil ada faktor yang perlu diperhatikan yaitu faktor langsung yang berpengaruh pada nisbah yang dijanjikan dari kesepakatan bagi hasil ini, dan faktor tidak langsungnya yaitu dalam menentukan point atau item dari pendapatan yang dihasilkan dari biaya yang telah dikeluarkan dari dana utama (modal).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah kategori penelitian hukum yang sifatnya normatif. Dan Metode dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  sumber  data  primer  kepustakaan  (buku-buku  dan Jurnal ilmiah) dan sumber primernya adalah kamus-kamus hukum, internet dan lain sebagainya dalam  mengkaji  permasalahan  terkait  riba  atau  bunga  bank,  dan  bagi  hasi  ini.  Adapun
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
metodologi penelitiannya adalah kualitatif. Peneliti menggunakan beberapa pendekatan ilmiah diantaranya  pendekatanperundang-undangan  hal  ini  sebagaimana  penelitian  oleh  (Pakpahan 2020)  dimana  dalam  riba  ini  dapat  menghilangkan  keberkan.  Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  pendekatan  historis  guna  melacak  sejarah  daripada  riba  atau  bunga  bank (Konvensional)  dan  bagi  hasil  (ekonomi  Syariah),  selain  itu  pendekatan  komparatif  atau perbandingan oleh peneliti juga gunakan guna membandingkan ekonomi konvensional dengan ekonomi  syariah  bagaimana  pandangan  kedua  dual  sistem  ini  yang  ada  di  Indonesia. Pendekatan  konseptual  dalam  penelitian  ini  juga  penulis  gunakan  guna  mengeksplorasikan bagaimana ganasnya riba ini. Sedangkan Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum ilmiah, yang  didasarkan  pada  suatu  cara  atau  metode,  serta  sistematika  dan  juga  pemikiran  tertentu yang  mana  tujuan  penelitian ini  guna  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu yang  termasuk  pada  kajian  riba  atau  bunga  bank  dan  bagi  hasil,  lengkap  dengan  cara menganalisisnya, hal ini sebagaimana pendapat (Soekanto, 1990: 1) sebagaimana dikutip oleh (Tabroni, Ahyani, dan Permana, 2021) dalam jurnalnya gejala hukum (fenomenologi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pandangan Ekonomi Syariāh di Indonesia terkait “Ŕìbā”
Riset  dalam  hal  riba  sebagaimana  pendapat  (Rasyid  2021)  dalam  bukunya  berjudul “bunga  bank  adalah  riba”  beliau  menjelaskan  bahwa  secara  finansial  sudah  tidak  ada  tawar menawar  lagi  terkait  ganasnya  riba  ini.  Ironinya  di  Indonesia  terkait  riba  ini  malah  justru menjadi makanan harian dimana riset terbaru oleh  (Arif and Ashari 2021) bahwa penekakan riba  dimasukan  pada  pembiayaan  permodalan  bagi  nelayan  kabupaten  takalar,  hal  ini menyebabkan rendahnya pemasukan bagi para nelayan tersebut. Artinya riba yang dilakukan berdampak pada sektor permodalan. Selain itu Pandangan Ekonomi Syariāh di Indonesia terkait “Ŕìbā” disisi para pakar dan juga beberapa ahli hukum (Nasional) mempunyai anggapan bahwa riba merupakan musuh utama dalam perekonomian di Indonesia dikarenakan dampaknya yang sangat ganas, hal ini sebagaimana riset Penelitian oleh (Abdurohman 2020) yang menjelaskan riba adalah musuh utama dalam islam.
Dalam  perspektif  ekonomi  Syariāh  maka  Pandangan  Ekonomi  Syariāh  di  Indonesia terkait “Ŕìbā” yang dalam hal ini peneliti contohkan pada Perspektif hādist terkait  hukum dari pada  “Ŕìbā”  perlu  dipahami  bahwa  fungsi  dari  pada  hādist  selain  dari  pada  sebagai  sumber
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
hukum ìslam yang munqat’I (andalan) yang ke dua setelah al-Qur’an, dalam kaitannya hādist juga  berfungsi  sebagai al-bayan (Penjelas  atau  penerang),  yang  nilai  kemanfaatnya  adalah mampu memperjelas serta memperkuat dengan permasalahan apa yang telah disampaikan pada sumber  utamanya  yaitu  alqur’ān.  Seperti  halnya  hādist  yang  disampaikan  oleh  baginda Rasulullāh,  SAW  pada  saat  melakukan  ibadah  haji  wādā’  sebagai  berikut  sebagaimana pendapat  (Hadi  1993,  18)  dalam  bukunya,  yang  maknanya  “Ingatlah  wahai  kamu  sekalian (manusia)  akan  menghadap  kepada  Tuhan-mu  dan  Dia  (Allāh  Swt)  pasti  akan  menghitung (mengawasi) dan (mengganjar) apa yang kamu perbuat (amalan-mu). Allāh Swt telah melarang kamu sekalian dalam melakukan perbuatan “Ŕìbā” (penambahan harta). Oleh karenanya dalam hal hutang yang diakibatkan oleh “Ŕìbā” harus sesegera mungkin ditinggalkan jauh-jauh dari kehidupan kita. Modal atau (uang pokok) kamu sekalian di dunia ini adalah sudah menjadi hak kamu  sekalian.  Sesekali  Kamu  tidak  akan  pernah  mengalami  sedikitpun  penderitaan  serta ketidak-ādìlan” hadits ini diriwayatkan dari (Bukhāri dan Muslim)”. Hal senada sebagaimana riset  oleh  (Hafnizal  2018)  diamana  bank yang  ada  di  Indonesia  (keonvensional  dan  syariah) adalah sebuah perantara serta penyalur antar para pihak yang mengalami kebangkrutan/kekurangan dana untuk modal usaha, dimana manusia di dunia ini hidup dengan berbekal modal dalam konteks perekonomian di era disrupsi seperti sekarang ini. Adapun dalam hadits-hadits  tentang  pengharaman  riba  ini  sudah  nyata  tegas  hukumnya  yaitu  haram.  Lebih lanjut  (Irawati  and  Akramunnas  2018)  dalam  riset  ilmiahnya  bahwa  pengetahuan  keilmuan dilingkungan  masyarakat  akan  ganasnya  riba  terdapat  pada  perilaku  hutang  piutang  dengan transaksi  dengan  riba,  oleh  karenanya  di  era  disrupsi  4.0  seperti  sekarang  ini  perlu  adanya penggemblengan yang lebih mendalam oleh para ekonom syariah yang mana tugas ini sudah menjadi kewajiban bersama dalam merangkul masyarakat akan bahanya riba tersebut.
Dalam hal riba sebagai objek yang negatif riset oleh (Sirajuddin 2018) menawarkan solusi yang jitu dalam menghadapi riba atau bunga bank bagi masyarakat diantaranya adalah dengan menjadikan  pemberian  kesempatan  para masyarakat  dengan  sistem  bagi  hasil  (karena  dalam ekonomi  syariah  bunga  itu  tidak  ada,  yang  ada  hanyalah  bagi  hasil  win-win  solution.  pada petani kopi yang ada di tompobulu kabupaten Bantaeng menggunakan akad appatimoro (yaitu meminjamkan  uang  dengan  menyaurnya  atau mengembalikan  hutang  tersebut  dengan  benda lain yaitu kopi). Ini sebuah ketidak adilan walaupun masyarakat tersebut meridhoinya.  Akan teteapi  percontohan  ini  tidaklah  masuk  pada  hukum  islam  (ekonomi  syariah)  melainkan
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
menjadi  musuh  utama  dalam  islam.  Dalam  hal  lainnya  seperti  riset  yang  dicanangkan  oleh (Muin  2018)  bahwa  arisan  dengan  sistem  lelang  dimana  unsur  gharar  muncul  dalam  model arisan ini yang mana pada pelaksanaanya transaksi muamalah seperti ini dilarang dan ini masuk pada kategori riba dan maisir (mengandung kerugian) yang nyata pada masyarakat Luwu Utara desa Pomacang.Pendapat lainnya sebagaimana dikutip dari jurnal karya (Ahyani dan Muharir 2020)  dan  (Ahyani,  Permana,  dan  Abduloh  2020)  mengenai  “Ŕìbā”  juga  hāŕam  hukumnya dikarenakan mempunyai unsur yang merugikan dan hal ini tidak sesuai dengan islam (ekonomi syariah). Dengan pembahasan diatas terkait pandangan bahwa riba secara tegas keharamannya maka  peneliti  dapat  memberikan  kesimpulan  bahwa  tinjauan  dari  berbagai  literatur  ilmiah diatas terkait eksistensi riba bahwa sangat ganas dan jahat dalam hal merusak perekonomian di Indonesia, baik ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah secara lebih mendalam masuk pada  sektor  akad  atau  transaksi  yang  tanpa  disadari  oleh  kita  sebagai  masayarakat  ekonomi syariah. Adapun solusi utama dari riba ini yang notabane menajdi musuh utama adalah dapat diatasi dengan sesegera mungkin mempublikasikan serta mensosialisasikan terkait riba ini guna memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  baik  non  muslim  terlebih  bagi  yang  beragama islam.

## Pandangan Ekonomi Syariāh di Indonesia tentang “Bunga Bank”
Dalam  hal  ini  dari  sudut  pandang  kacamata  ekonomi  syariah  terait  hukum  daripada “bunga  bank”adalah  termasuk  tergolomg  pada“ŕìbā”,  sehingga  terkait“bunga  bank  ini  juga dihāŕamkan  dalam  ajaran  (ekonomi  syariah)  ìslam.  Sehingga  Pandangan  dari  disiplin  ilmu Ekonomi  Syariāh  di  Indonesia  tentang  “Bunga  Bank”  adalah  secara  tegas  tergolong  “Ŕìbā” yang ada di Indonesia di zaman yang serba digital seperti sekarang ini khususnya salah satunya dapat  sering  terjadi  pada  transaksi  pinjam  meminjam  yang  sifatnya  konsumtif  (kebutuhan harian) atau hajjiyah maupun pinjaman yang bersifat produktif (permodalan). Dan bunga bank ini  pada  hakikatnya  “Ŕìbā”  dalam  konteks  “bunga  bank”  yang  memberatkan  bagi  pihak  si peminjam.  Terkait  permasalahan  “Ŕìbā”yang  muncul  dan  unik  untuk  dibahas  lebih  lanjut adalah jika riba ditinjau dari aspek hukum islam dan hukum nasional serta dengan anaslisi hasil ijtihad  (penafsiran  para  mufassir)  khusunya  mufassir  di  Indonesia  yang  terus  mengalami perbedaan atau perdebatan akan hal riba /bunga bank ini, alhasil pandangan para mufassir akan status  hukumnya  adalah  tegas  jelas  unsur  (kehāŕamannya).  Adapun  jika  “bunga  bank”  di
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
tinjauan  dari  aspek  hukum  ìslam  dan  dihubungkan    dengan  konteks  dampak  terhadap perekonomian di Indonesia di era seperti sekarang (masa pandemi misalnya) tentu menjadikan tambah  peliknya  konseposi  bunga  bank  ini.  Dengan  demikian  setelah  dianalisis  dari  pada dampak  (bunga  bank)  terhadap  perekonomian  di  Indonesia  di  era  kekinian  ini,  baik  yang dikemukan oleh para pakar ekonomi ìslam, maupun para mufassir maka alhasil para mufasir dan juga para ekonom muslim lainnya telah sepakat tentang status dari bunga bank ini yaitu termasuk riba. Begitupun dari letak perbedaan pendapat yang dicanangkan oleh para alim ulama atau fuqāha (ahli fiqh) dimana fikih ini selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, maka dalam pandangan status hukum dari pada“bunga bank” adalah masuk kategori riba, serta dalam ranah menganalisa terhadap dampaknya pun seudah dijelaskan diatas, bahwa yang ditimbulkan bunga bank dalam kaitannya hasil ijtihad para ulama, maka  oleh hukum ìslam  dampak yang dihasil kan dari bunga bank ini terhadap perekonomian di Indonesia baik pada tingkat mikro ataupun makro akan menjadi pertimbangan bagi para nasabah/konsumen yang ada di Indonesia untuk  melakukan  praktik  bunga  bank  ini.  Hal  ini  senada  dengan  pendapat  (kalsum,  2014) dimana  bunga  bank  dapat  memperlambat  lajunya  perekonomian.  Dimana  pelarangan  ini dikarenakan  posisi  konsumen  atau  pelanggan  dan  nasabah  yang  sedang  tercekik  hutang kemudian  diberikan  hutang  tertanggung  yang  sifatnya  fluktuatif,  bukan  dibantu  tetapi  justru malah menjadikan kesempatan dalam melakukan penambahan tagihan terhadap nasabah atau debitur tersebut.
Pendapat  atau  hasil  ijtihad  oleh  kalangan  kebanyakan  telah  bersepakat  dari  kalangan “jumhur ulama” dalam hal “Bunga Bank”yang berpendapat bahwa hukum dari “bunga bank” tidak boleh alias jelas dan tegas hāŕam namun kalangan ulama lainnya juga ada yang berbeda pendapat seperti syaikh Abdullah yusuf ali dan juga Muhamad as’ad yang berpendapat bahwa hukum bunga yang masuk kategori dihāŕamkan yaitu hanyalah Ŕìbā yang berlipat ganda atau (tidak  wajar).  Sementara  itu  terkait  bunga  yang  dilakukan  (tidak  berlipat  ganda)  maka hukumnya adalah boleh dilakukan, termasuk dalam hal ini hukum “bunga bank” yang masuk dalam  kategori  yang  dilakukan  pada  zaman  era  disrupsi  seperti  sekarang  ini.  Perbedaan pendapat ini adalah sebuah keniscayaan, dimana meraka para ulama memiliki alasan tersendiri dalam melakukan pengambilan hukum (istinbatul ahkam) yang di latar belakangi oleh metode atau  cara  dalam  menafsirkan  yang  dilakukan  oleh mufassirin terhadap  ayat-ayat  yang membahas tentang “Ŕìbā” atau bunga bank ini. Dalam hal Penghāŕaman “Ŕìbā” atau isitilah
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
latinnya ( usurious ) dimana riba ini dimaknai sebagai pemberian pinjaman yang tidak etis (ada pemaksaan),  sehingga  dalam  ìslam  yang  berdasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan  dan dalil moral serta kemanusiaan , alhasil munculnya esensi dalam pelarangan “Ŕìbā” yaitu terkait penghapusan atas segala bentuk praktik yang dilakukan dalam ber-ekonomi /bermuamalah di Indonesia yang mengakibatkan pada unsur kedzaliman yang nyata dan unsur ketidakdìlan dan juga kontribusi yang tidak seimbang, hal ini sebagaimana riset yang dilakukan oleh  (Zaelani 2012).  Begitupun  dengan  dampak  yang  terdapat  pada  bunga  bank  terhadap  perekonomian khusunya  di  Indonesia  di era  disrupsi  4.0  seperti  sekarang  ini, adalah  menjadi terhambatnya pertumbuhan  ekonomi  hal  ini  sebagaimana  riset  oleh  (Kalsum  2014)  mengapa  bunga  bank dilarang dikarenakan posisi konsumen atau pelanggan dan nasabah yang sedang tercekik hutang kemudian  diberikan  hutang  tertanggung  yang  sifatnya  fluktuatif,  bukan  dibantu  tetapi  justru malah menjadikan kesempatan dalam melakukan penambahan tagihan terhadap nasabah atau debitur tersebut.
Riset oleh (Ardiansyah et al. 2019) membuktikan bahwa dalam pembiayaan murabahah yang banyak diminatai pada bank syariah di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh inflasi dan oleh pihak Bank Indonesia, dimana manajemen yang ada pada bank syariah di Indonesia di era seperti sekarang ini (disrupsi 4.0) perlu meningkatkan kualitas layanannya dan juga sesegera mungkin mensosialisasikan terkait pembiayaan pendanaan yang unggul dari pada bank syariah yang notabene berbasis syariah islami kepada kalangan masyarakat atau calon konsumen.  Hal senada  juga  terjadi  pada  nasabah  bank  BNI  KCU  Universitas  Diponegoro  semarang  dimana kualitas pelayanannya berpengaruh pada pendapatan usaha dengan mengambil kredit yang ada pada bank tersebut(Chrisanti and Saryadi 2017). Dalam menghadapi tergerus dan goncangan ekonomi  di  tengah  pandemi  seperti  sekarang  ini  dalam  mempertahankan  suku  bunga  yang dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  guna  mentralisir  inflasi  yang  akan  terus  naik  sehingga  perlu adanya upaya menyeluruh dalam perbaikan perekonomian di indonesia di masa pandemi seperti sekarang ini. alhasil bunga bank yang secara umum adalah boleh dilakukan, tetapi ditinjau dari ekonomi  syariah  ditengah  pandemi  seperti  sekarang  ini  adalah  perlu  dilakukan  guna menetralisir  goncangan  ekonomi  moneter  dari  pemerintah.  Hal  ini  sebagaimana  riset  ilmiah oleh (Amin 2020) bahwa stabilitas makro ekonomi dimana bukti stabilitas ini dapat diketahui melalui lajunya inflasi dan melihat pertumbuhan ekonomi di suatu negara.
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538

## Perspektif Ekonomi Syariāh di Indonesia terkait “Bagi Hasil”
Pandangan  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia  era  disrupsi  4.0  terkait  bagi  hasil  seperti sekarang ini pandangan oleh (Mokorowu, Rotinsulu, and Engka 2021) model bagi hasil dapat menumbuhkembangkan  dalam  tingkat  perekonomian  dibeberapa  wilayah  di  Indonesia  yang dalam hal ini sangat membantu dalam peningkatan perekonomian di minasaha tenggara dengan pendapatan asli daerah atau (PAD) menjadikan pemerataan keuangan antar daerah setempat. Hal  senada  sebagaimana  dalam  penelitian  ini  kaitannya  Perspektif  Ekonomi  Syariāh  di Indonesia yang membahas Bagi Hasil dalam riset ilmiah (Marlina dan Iskandar 2019) yang ada pada lembaga bank yang ada di Provinsi Jawa Barat yaitu tepatnya di bank BJB Banten Syariāh dengan  posisi  Kantor  cabang  pembantu  di  wilayah  Singaparna  Tasikmalaya  Jawa barat.  Hal senada  apa  yang  disampaikan  oleh  (Williantara  and  Budiasih  2016)  dalam  jurnalnya  bahwa dalam  bertujuan  meningkatkan  Indeks  pembangunan  manusia  perlu  dilakukan  sistem murabahah yang banyak diminati oleh masyarakat baik muslim maupun non muslim ini.
Riset ilmiah oleh (Williantara and Budiasih 2016) ini dijelaskan bahwa bagi hasil dapat menjadikan  indeks  pembangungan  manusia,  berbeda  dengan  riba  atau  bunga  bank  pada perbankan konvesional yang justru merugikan perekonomian di Indonesia, dimana nilai prestasi dalam hal pembangunan ini terdapat dan terlihat dari pada realisasi anggaran yang diberikan. Terkait  strategi  atau  metode  cara  memasarkan  program  bagi  hasil  (Rusandry  2021)  Bank syariah  menawarkan  aktivitas  dalam  pembiayaan  yang  mana  model  pembiayaan  ini  dapat mempengaruhi.  Salah  satu  bukti  kongkritnya  adalah  dengan  pemberian  wakaf  uang  dalam menyalurkan  dana  zakat  yang  tentunya  dengan  profesionalitas  yang  tinggi  dengan menggunakan  One  sistem  bukan  dual  sistem  (konvensional  dan  syariah)  melainkan  dengan sistem pembiayaan dengan cara bagi hasil (bisa dengan prinsip Mudharabah), atau pun dengan prinsip  Musyarakah.  Dalam  peluang  yang  dimiliki  oleh  ekonomi  syariah  di  Indoensia  di era disrupsi  seperti  sekarang  ini  perbankan  syariah  menawarkan  sebuah  gagasan  dalam  hal pembiayaan  seperti  halnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Primadhita,  Primatami,  and Budiningsih 2021) bahwa skema profit sharing dan juga revenue sharing ini merupakan kredit yang dapat mempengaruhi terhadap pembiayaan bagi hasil, alhasil pentasarufan pembiayaan yang  ada  perbankan  syariah  di  indoneisa  dengan  basis  sistem  bagi  hasil  ini  menjadikan perekonomian di Indonesia saat ini (era disrupsi 4.0) menjadi meningkat.
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
Selain  itu  (Fajriah  and  Jumady  2021)  dalam  riset  ilmiahnya  menerangkan  bahwa pembiayaan terhadap deposit juga mempengaruhi pada nilai profitabilitas yang tinggi dimana bak syariah yang jumlahnya 14 bank dapat meningkatkan nilai pembiayaan pada bank tersebut, alhasil  dengan  adanya  peningkatan  pembiayaan  ini  yang  merupakan  kebutuhan  dari  bank syariah  itus  sendiri  ada  beberapa  faktor  diantaranya  adanya  faktor  makroekonomi  di  tingkat inflasi  dan  nilai  tukar.  Ketika  individu  atau  bahkan  sekelompok  tertentuyang  memegang hartanya  suntuk  dijadikan  ebagai  modal  usaha  dalam  “bagi  hasil”,  lalu  menggunakan  harta tersebut  dalam transaksi  yang  tidak  secara  langsung  atau tidak  tunai  dan  pemilik harta  tidak menyuruh dan tidak pula melarang-nya maka ketika terjadi sessuatu pada harta tersebut, para pihak pengelola harus mengganti rugi kepada pemilik modal. Inilah bentuk keadilan daripada sistem bagi hasil dari sudut ekonomi syariah di era disrupsi seperti sekarang ini.
Artinya  dalam  hal  ini  terkait  pembagian  dana  (bagi  hasil)  terhadap  pengelola  atau mudhārib-nya  berhak  atas  pendapatan-pendapatan  yang  dihasilkan  oleh  badan  usaha  terkait, tanpa  adanya  durasi  waktu  tunggu  dengan  pengurangan-pengurangan  pada  pembiayaan- pembiayaan  yang  akan  dikeluarkan  oleh  pihak  badan  usaha  tersebut,  selain  itu  dalam pengelolaan  dana  yang  diamanatkan  oleh  pihak  pengelola  tertentu  ini,  disatu  sisi  dalam pelaksanaan Revenue Sharing yang dijadikan jalan alternatif  ini bertentangan dengan prinsip “bagi hasil” yang ada pada ekonomi syariah,  hal ini dikarenakan dalam prinsip “bagi hasil” pada ekonomi syariah yang seharusnya investorlah yang bertanggung jawab atas modal /dana yang  diamanahkan,  maka  dengan  demikian  alhasil  bagi  hasil  memiliki  sumbangsih  dalam kaitannya pengelolaan dana tersebut, bahkan jika terjadi suatu ancaman/kerugian dalam suatu kegiatan  usaha  yang  berbasis  bagi  hasil  maka Sāhibuul  maāl atau insvestor harus  ikut  serta dalam menanggung  atas  kerugian  yang  didapatkan.  Bagi  hasil/Murabahah/ Revenue  Sharing adalah  sebuah  alternatif  yang  dapat  diambil  dalam  menghadapi  kesulitan  permodalan, terlilitnya hutang tertanggung dengan metode ta’awun (tolong menolong) ini untuk dijadikan sebuah pemahaman ilmu ekonomi syariah kedepannya.
Dalam  hal  ini  contoh  misalnya  pola  bagi  hasil  dengan  akan mudhārābāh (perjanjian) dalam usaha di BUMP yang ada di PondokPesantren Luqmaniyah Kota Yogyakarta yang terdiri dari beberapa BU (badan usaha) yang tidak ke-semuanya itu sama dalam hal penerapan pola bagi hasil usahanya. Ada beberapa badan usaha di lingkungan BUMP yang telah menerapkan pola “bagi hasil” sebelum nantinya akan dikurangi biaya operasionalnya yang diambil dari laba
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
usaha  tersebut.  Selain  itu  ada  juga  yang  menerapkan  pola  “bagi  hasil”  dengan  usaha  profit sharing ini dengan pola bagi hasil-nya ini, dilakukan setelah dikurangi oleh biaya operasional dari pihak BU (badan usaha) tersebut yang melakukan perjanjian secra sah. Dalam perspektif hukum bisnis Syariāh terkait pola “bagi hasil” semacam ini adalah akad mudarabah-nya sangat sesuai dengan prinsip Syariāh (hukum islam). Hal ini terlihat dari telah terpenuhinnya syarat serta rukun dalam akad tersebut, dan juga dalam hal “kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ìslam” tentang pengaturan atau regulasi ekonomi (muamālāh dan etika bisnis Syariāh). Praktik mudharābāh/perjanjian ini yang dilakukan pada BUMP Yogyakarta ini telah dilaksanakan atas dasar absahnya kesepaktan kerjasama tersebut. dan alhasil pola bagi hasilnya ini telah sesuai dengan  kesepakataan  awal  bersama  yaitu  antara  pihak  pengelola  dan shāhibul  māl yang menhindari  dari    unsur  Ŕìbā  dan  hal-hal  yang  samar  atau  belum  jelas  status  untung  ruginya (Gharar) dalam akad tersebut (Putra 2018). Riset ilmiah lainnya dalam hal ini (bagi hasil) yang dicanangkan  dalam  penelitian  ilmiah  oleh  (Ni’mah  dan  Yuliana  2020)  dimana  ditemukan bahwa  terdapat  transaksi e-wallet (dompet  elektronik)  dengan  kesesuaian  dalam  memenuhi prinsip  andal  dan  aman  yang  bertujuan  menjaga  kekayaan  serta  manfaat  aplikasi  tersebut. Tetapi e-wallet ini dianggap tidak sesuai dengan hifzul māl (pemeliharaan harta benda) hal ini dikarenakan  aplikasi  elektrik  ini  ( e-wallet )  ketika  digunakan  masih  dalam  kondisi  yang terbilang  rawan  (kurang  aman)  terhadap  kesempatan  dalam  melakukan  kejahatan  teknologi (dalam transaksi elektronik), terlebih di era digital seperti sekarang ini, tetapi aplikasi e-wallet ini  perlu menawarkan  dengan  kelebihan dalam  hal  pemanfaatannya  yang  dibuktikan  dengan cara  (setiap  orang  boleh  dengan  mudah  memiliki  lebih  dari  satu  akun  e-wallet).  Artinya disinilah  keadaan  rawan  (kurang  aman)  dalam  pemanfaatan  aplikasi  berbasis  elektronik  ini (mudah dibobol oleh hacker yang canggih).
Perspektif  Ekonomi  Syariāh  terkait  “Prinsip  Kerja”,  Pemahaman  tentang  Ekonomi syariah  dalam  “prinsip  kerja”  dalam  kaitannya  hal  ini  diteegaskan  bahwa  tentang  kerja  dan kompensasi yang dilakukan dari kerja itu sendiri yang telah dikerjakan. Pada prinsip kerja disini juga  menentukan  jikaseseorang  harus  professional  dengan  kategori  pekerjaan  yang hendakdikerjakan.  Sehingga  dalam  peneltuannya  prinsip  kerja  dalam  islam  harus  ada perhitungan misalnya terkait “jam kerja” yang jelas dan harus pula “kategori” yang spesifikasi bagi  para  pekerja  atau  disesuaikan  dengan  kompetensi  dan  job  description-nya.  Kemudian mengenai upah juga harus berimbang, dan dari seetiap speesifikasi itu harus didasarkan pulaatas
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
“upah  minimum”  dan  disesuaikan  dengan  gajiminimum  yang  ditetapklan  oleh  pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia di wilayah setempat. Dalam penelitian yang dicanangkan oleh (Marlina 2020) dalam jurnalnya bahwa prinsip kerja selain didukung oleh pihak pemerintah, dalam kaitannya berkembangnya perbankan Syariāh juga adanya dukungan dari pada kualitas perbankan  itu  sendiri,  juga  terkait  pelayanan  serta  āl’ādl.  Namun  pada  Bank  Syariāh  hanya menggunakan  system  “bagi  hasil”  bukan  dengan  bunga.  Sehingga  prinsip  kerja  perspektif ekonomi  Syariāh  di  Indonesia  sudah  sesuai  dengan  prinsip  syariat  ìslam  artinya  ada  prinsip keseimbangan  dan  keādìlan  dalam  prinsip  kerja  tersebut.  Sedangkan  Perspektif  Ekonomi Syariāh  terkait  “Prinsip  Keseimbangan”.  Guna  menjadikan  darurat  (Dharuriyat),  kebutuhan ( tahshiniyah) dimana  kebutuhan  menjadikan  tetap  eksisnya  kebutuhan  (tidak  fakir)  dalam ekonomi syariah tidak menimbulkan kesulitan atau (mendzalimi diri sendiri) dan juga  dalam hal keseimbangan perlu hajjiyah (kebutuhan sebagai pelengkap)  yang dijadikan dasar dalam prinsip  kesimbangan,  hal  ini  sebagaimana  pendapat  (Ahyani  and  Slamet  2021)  boleh melakukan wanprestasi dimana hal ini  dibutuhkan menuju prinsip keseimbagan hidup dalam transaksi (bermu’amalah) dari sudut pandang ekonomi syariah dengan alasan yang kuat yaitu menuju  ke arah  seimbang  dalam  hidup, dimana  Islam  mengajarkan jadilah  orang  kaya  yang produktif  ( muntij )  bukan  menjadi  seorang  Penonton/Peminta/pemboros/komsumtif  saja (mustahlik).

## Dampak Ŕìbā, Bunga Bank, Bagi hasil terhadap Perekonomian di Indonesia
Negara  Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang  terbesar  yang  menganut  agama ìslam. Indonesia memiliki kebijakan Dual Banking System , dimana sistem yang menggunakan Bank Syariāh yang diterapkan baru mendapatkan ijin resmi dalam beroperasi pada tanggal 01 mei tahun 1992 atau bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H, yakni dengan di dirikan-nya Bank Muāmalāt Indonesia disingkat  BMI  yang  digagas  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  MUI (Majelis Ulamā Indonesia). Dengan telah terjadinya krisis yang melanda dalam dekade tahun terakhir  yaitu  diawali  di  tahun  1997  adalah  sebuah  ujian  untuk  kali  pertama  dalam  sistem keuangan Syariāh di Indonesia. Hadirnya krisis yang bermula dari krisis nilai tukar atau Baht di negara Thailand yang mana telah mengalami fluktuasi yang menjadikan krisis ekonomi di Negeri Jiran tersebut, kemudian berlanjut lagi pada krisis sosial juga melanda, bahkan sampai pada  puncaknya  krisis  politik.  Alhāsil  krisis  yang  melanda  sampai  ke  negara  kita  ini
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
(Indonesia), namun kini Indonesia mampu melumpuhkan krisi tersbut dengan cara masuk pada seluruh lini kehidupan bangsa Indonesia dengan bersama-sama menghadapi bersama (bersatu) dalam menghadapi krisis yang sudah berjalan di tahun 1997, yang mana selama kurang lebih 6 bulan  krisis  tersebut  menjadikan  semakin  menburuk  dalam  jangka  waktu  yang  cukup  relatif cepat. Sehingga tepatnya di tahun 1997, pada tanggal 1 Nopember pihak pemerintah Indonesia mencabut  ijin  terhadap  (16  Bank)  dengan  alasan  tidak  mampu  lagi  menjalankan  tugas operasional-nya  dengan  baik  dan  efesien  serta  kondusif  lagi.  Sementara  itu  peranan  dan eksistensi  dari  Bank  Muāmalat  Indonesia  (BMI)  tidak  lagi  mampu  beroperasi  kembali  oleh karena hal tersebut, namun dengan hal tersebut krisis ini dapat teratasi, dimana BMI juga lolos dalam gejolaknya krisis tersebut. Hal ini merupakan suatu gejolak /cobaan yang pada dasarnya bank  yang  menjalankan  atas  sistem  operasional-nya  yang  menggunakan  “bunga”  dengan mengalami kerugian yang besar sementara bank yang mengoperasikan sistem bagi hasil secara Islami/Syariāh  tidak  demikian  adanya  (Mashuri  2017).  Hal  senada  sebagaimana  riset  ilmiah yang  dilakukan  oleh  (Toluhula  2008)  dijelaskan  bahwa  terdapat  dampak  negatif  dalam pengembangan dunia perbankan syariah di Indonesia seperti sekarang ini (artinya bank syariah tidak  dapat  berdiri  sendiri)  dan  ini  artinya  peluang  terkontaminasi  oleh  bank  konvensional sangat dimungkinkan. Begitupun (Rahmatika 2014) dalam artikel ilmiahnya bahwa banyaknya dana  yang  menganggur  ( idle  fund )  dapat diatasi  oleh  bank  (konvensional  dan  Syariah)  yaitu dengan cara mengembangkan pendanaan/permodalan ( funding ) dan juga pinjaman ( lending ).
Era disrupsi seperti yang terjadi di zaman sekarang ini potensi ekonomi syariah di jawa barat diperlukan guna menunjang ketahanan ekonomi yang menyeluruh, para peneliti seperti peneliti (Ahyani, Muharir, and Ulya 2021) menjelaskan dalam risetnya bahwa di kota banjar jawa  barat  dalam  hal  wisata  halal  yang  selalu  mengalami  perkembangan  yang  disebabkan tuntutan  zaman  (disrupsi  4.0)  seperti  sekarang  ini  perlu  lebelisasi  produk  terlebih  dahulu, dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi pada linkungan yang mendukung. Lebih lanjut (Hisam  et  al.  2021)  dalam  temuan  risetnya  bahwa  di  kabupaten  ciamis,  Cilacap,  dan  juga Kabupaten  banyumas  terkait  labelisasi  produk  pangan  mengalami  dukungan  dari  pihak pemerintah  setempat  dengan  mengandalkan  kehalalan  pada  jenis  makanan.  Oleh  karenanya bagi hasil yang dicanangkan oleh ekonomi syariah di era disrupsi seperti sekarang ini juga perlu menjalin  singkronisasi  konsep,  begitupun  pada  riba  dan  bunga  bank  dimana  dapat  memberi dampak pada ekonomi di Indonesia yaitu dampak ketahanan ekonomi yang unggul dan bijak.
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
Begitupun  terkait  pelaporan  dalam  perbankan  syariah  atau  non  bank,  dimana  (Nazhifah, Wisandani,  dan  Marlina  2020)  menjelaskan  bahwa  sebagai  dasar  laporan  keuangan  yang eligible (masuk  kualifikasi  syariah)  perlu  adanya  singkronisasi  pada  entitas  syariah  terhadap PSAK  101  dalam  hal  penyajian  serta  penyusunan  laporan  keuangan,  dengan  hal  ini keseimbangan dalam perekonomian di indonesia akan selalu terjaga dengan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  latar  belakang  dan  permasalahan  diatas  peneliti  menyimpulkan  dari  sudut pandang ekonomi syariah terkait bagi hasil, riba dan juga bunga bank memberi dampak yang baik bagi perekonomian di Indonesia, dimana sistem bagi hasil dapat membantu masyarakat dalam  hal  ketahanan  sosial,  serta  mengatasi  kesenjangan  sosial  (menjadikan  tahsin/ kemaslahatan ummat). Sehingga di kalangan Masyarakat dalam cara pandangannya terkait riba, bunga  bank  dan  juga  bagi  hasil  ini  dalam  lingkup  masyarakat  ekonomi  syariah  memerlukan toleransi dalam menghukumi ketiga hal tersebut, alhasil “bunga bank”dalam lingkup ekonomi Syariāh  tidak  ada  (diganti  dengan  bagi  hasil),  dimana  dewasa  ini  bagi  hasil  ini  (ekonomi Syariah) dipandang sebagai langkah efektif dalam rangka mencegah konflik kesenjangan dalam menangani dampak pada Ekonomi dan Sosial, serta ketahanan pada lingkungan masyarakat.

## REFERENSI
Amin, Eka Mulia Nurul al. 2020. “Kebijakan Pemerintah Mempertahankan BI 7- Day Reverse Repo  Rate Sebesar  4,50%.”  Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Kita  9  (2)  :  125–35.  Doi:
10.46367/iqtishaduna.v9i2.238.
Aravik,  Havis,  Achmad  Irwan  Hamzani,  and  Nur  Khasanah.  2021.  “Dari  Konsep  Ekonomi
Islam  Sampai  Urgensi  Pelarangan  Riba;  Sebuah  Tawaran  Ekonomi  Islam  Timur Kuran.” Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah 6 (2) : 215–32. Doi: 10.36908/isbank.v6i2.177.
Ardiansyah, Ardiansyah, Hadira Thumaninah Jibril, David Kaluge, and Kasnaeny Karim. 2019.
“Permintaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Tingkat Inflasi dan Suku Bunga BI Rate pada Bank Syariah di Indonesia.” Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen 13 (3) :
172–80. Doi: 10.19184/bisma.v13i.11242.
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
Arif,  Hermita,  and  Muhammad  Ashari.  2021.  “Investigasi  Praktik  Riba  pada  Pembiayaan kepada Nelayan: Studi Kasus pada Kabupaten Takalar.” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 8 (1) : 108–15. Doi: 10.20473/vol8iss20211pp108-115.
Abdurohman, Dede. 2020. “Kontrak/Akad dalam Keuangan Syariah.” Ecobankers : Journal of
Economy and Banking 1 (1): 39–58.
Http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers/article/view/72 .
Ahyani, Hisyam, dan Elah Nurhasanah. 2020. “Peran Strategi Politik Ìslam terhadap
Perekonomian di Indonesia.” Mutāwāsith: Jurnal Hukum Ìslam 3 (1): 18–43.
https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185 .
Ahyani, Hisam, dan Muharir. 2020. “Dialog Pemikiran Tentang Norma “ŕìbā”, Bunga Bank, dan “Bagi Hasil” di Era Revolusi Industri 4.0.” Eksisbank (Ekonomi Syariāh dan Bisnis
Perbankan) 4 (2): 232–54. Https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140 .
Chrisanti, Yulita Martha, and Saryadi Saryadi. 2017. “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Kualitas
Pelayanan dan Pendapatan Usaha terhadap Keputusan Pengambilan Kredit (Studi Kasus pada Nasabah BNI KCU UNDIP Semarang).” Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis 6 (3) : 666–75.
Fajriah, Yana, and Edy Jumady. 2021. “Pembiayaan Bagi Hasil dan Financing to Deposit Ratio
(FDR)  terhadap  Profitabilitas  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia.”  Islamic  Banking :
Jurnal  Pemikiran  dan  Pengembangan  Perbankan  Syariah  6  (2)  :  233–48.  Doi:
10.36908/isbank.v6i2.200.
Ghofur, Abdul. 2016. “Konsep Riba dalam Al-qur’an.” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 7
(1) : 1–26. Doi: 10.21580/economica.2016.7.1.1030.
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
Hafnizal, Veri Mei. 2018. “Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam.” At-tasyri’:
Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah 47–60.
Ahyani, H., Mahfud, M., Waluyo, R., Ulya, W., & Muharir. (2021). The Potential of Halal Food on the Economy of The Community in the Era of Industrial Revolution 4.0. Indonesia Journal of Halal, 3 (2), 112–128. Https://doi.org/10.14710/halal.v3i2.10244
Irawati, Irawati, and Akramunnas Akramunnas. 2018. “Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap  Perilaku  Utang  Piutang  di  Kecamatan  Anreapi  Polewali  Mandar.”  Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam 5 (2). Doi: 10.24252/lamaisyir.v5i2.7275.
Kalsum,  Ummi.  2014.  “Ŕìbā”  dan  “Bunga  Bank”dalam  Ìslam  (Analisis  Hukum  dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat).” Al-’adl 7 (2): 97–83.
Https://doi.org/10.31332/aladl.v7i2.220 .
Mokorowu,  Lian  Arke,  Debby  CH  Rotinsulu,  and  Daisy  S.  M.  Engka.  2021.  “Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH, Dana Alokasi Umum (DAU)
dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten
Minahasa Tenggara.” Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah 20 (8) : 18– 31. Doi: 10.35794/jpekd.31645.20.8.2021.
Muin,  Rahmawati.  2018.  “Perilaku  Masyarakat  terhadap  Pelaksanaan  Arisan  Lelang  dalam
Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Kasus  Masyarakat  Desa  Paomacang  Luwu  Utara).”
Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam 5 (1). Doi: 10.24252/lamaisyir.v5i1.4956.
Mashuri. 2017. Analisiis Dampak “Bunga Bank”(“ŕìbā”) bagi Perekonomian Negara.
Iqtishāāduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 98-
107. https://ejournal.stiesyariāhbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/97 .
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
Marlina, Lina. 2020. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Non Muslim Menjadi Nasabah
Bank  Syariāh  di  Tasikmalaya.”  Eqien:  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  7  (1):  33–40.
Https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.110.
Marlina, Lina, dan Jajang Iskandar. 2019. “Pengaruh “Bagi Hasil” dan Pendapatan Per Kapita terhadap  Peningkatan  Dana  Pihak  Ketiga.”  Jurnal  Ekonomi  Syariāh  4  (1).
Https://doi.org/10.37058/jes.v4i1.798 .
Ni’mah, Rohmatun, dan Indah Yuliana. 2020. “ E-Wallet : Sistem Pembayaran dengan Prinsip
Hifzul Māl.” Jurnal Ekonomi Syariāh 5 (2): 52–66.
Https://doi.org/10.37058/jes.v5i2.2016 .
Nazhifah, Naurah, Iwan  Wisandani, dan Lina Marlina. 2020. “Analisis  Implementasi PSAK
101 pada Laporan Keuangan di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya.” Jurnal Ekonomi Syaariāh 5 (1): 42–58. Https://doi.org/10.37058/jes.v5i1.1577 .
Pakpahan, Elpianti Sahara. 2020. “Pengharaman Riba dalam Islam.” Jurnal Ilmiah Al-Hadi 4
(2) : 865–76.
Primadhita, Yuridistya, Anggraita Primatami, and Susilowati Budiningsih. 2021. “Determinan
Pembiayaan  Bagi  Hasil  pada  Perbankan  Syariah:”  Ekomabis:  Jurnal  Ekonomi Manajemen Bisnis 2 (01) : 1–10. Doi: 10.37366/ekomabis.v2i01.149.
Permana, Iwan, dan Gina Sakinah. 2020. “Peran Wakāf sebagai Ìslamic Social Finance dalam
Pemberdayaan  Pondok  Pesantren  Tahfidz  Al  Maa  Parung  Bogor.”  Jurnal  Ekonomi Syariāh 5 (2): 67–76. Https://doi.org/10.37058/jes.v5i2.1991 .
Putra, Yahya Hidayat. 2018. “Tinjauan Hukum Ìslam terhadap Pola “Bagi Hasil” (Mudarabah)
pada  BUMP  (Studi  Kasus  di  Pondok  Pesantren  Al-Luqmaniyyah  Umbulharjo
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
Yogyakarta).”  Al-Māzāhib  :  Jurnal  Pemikiran  Hukumm  5  (2). Http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariāh/almazahib/article/view/1425 .
Rahmatika, Arivatu Ni’mati. 2014. “Dual Banking System di Indonesia.” At-Tahdzib: Jurnal
Studi Islam dan Muamalah 2 (2) : 133–47.
Rasyid,  Rasyidin.  2021.  “Bunga  Bank  adalah  Riba  |.”  Retrieved  February  11,  2021
( https://repository.uia.ac.id/2021/01/12/bunga-bank-adalah-riba/ ).
Rusandry, Rusandry. 2021. “Strategi Peningkatan Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah di  Indonesia.”  Jurnal  Ilmiah  Wahana  Pendidikan  7  (1)  :102–14.  Doi:
10.5281/zenodo.4486304.
Sirajuddin,  Sirajuddin.  2018.  “Sistem Appattimoro’ pada  Petani  di  Kelurahan  Campaga
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.” Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam 4 (2). Doi: 10.24252/lamaisyir.v4i2.4418.
Syarif,  Mujar  Ibnu.  2011.  “Konsep  Riba  dalam  Alquran  dan  Literatur  Fikih.”  Al-Iqtishad:
Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 3 (2) : 293-312–312. Doi: 10.15408/aiq.v3i2.2527.
Toluhula, Uki Setiawan. 2008. “ Dual Banking System .” Universitas Gadjah Mada. Williantara,
Gede  Ferdi,  and  I.  Gusti  Ayu  Nyoman  Budiasih.  2016.  “Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia.” E-jurnal Akuntansi 16 (3) : 2044–70.
Yulianti,  Rahmani  Timorita.  2016.  “Riba  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam.”  Millah:  Jurnal
Studi Agama 1 (2) : 51–70.
Tabroni,  Imam,  Hisam  Ahyani,  dan  Dian  Permana.  2021.  “Philosophical  Review  Of
Materialism  and  Idealism  Limits  Of  Wedding  Age  In  Indonesia;  Study  of  Article  7
Paragraph (1) of Law 16 of 2019 jo. Law 1 of 1974 concerning marriage | muttaqien:
Doi: 10.37058/jes.v6i1. 2538
indonesian  journal  of  Multidiciplinary  Islamic  Studies”  2  no  01  (2021). Http://e- jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/111
Zaelani, Abdul Qodir. 2012. “Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul  Fiqh (Studi atas Pemikiran M. Umer Chapra).” ASAS 4(2). Doi: 10.24042/asas.v4i2.1678.
Ahyani, Hisam, Dian Permana, dan Agus Yosep Abduloh. 2020. “Dialog Pemikiran tentang Norma “Ŕìbā”, Bunga Bank, dan “Bagi Hasil” di Kalangan Ulama.” Kordinat: Jurnal Komunikasi  antar  Perguruan  Tinggi  Agama  Ìslam  19  (2):  247-264–264.
Https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899 .
Ahyani,  Hisam,  and  Memet  Slamet.  2021.  “Proses  Jurnal  At-Tanwir  Umgo  27  Jan  2021
Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Perjanjian Kerja Dosen Tetap di PTKS Jawa Barat.”
Ahyani,  Hisam,  Muharir  Muharir,  and  Widadatul  Ulya.  2021.  “Potensi  Wisata  Halal  Kota
Banjar, Jawa Barat di Era Revolusi Industri 4.0.” Tornare: Journal of Sustainable and Research 3 (1):4–12. Doi: 10.24198/tornare.v3i1.31511.