## Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid as-Syariah
Muh. Izza IAIN Pekalongan Email: Izzastainpkl@gmail.com.

## Abstrak
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Penerapan Manajemen pada Hotel Syariah dengan  Pendekatan  Maqasid  al-Syariah.  Lokasi  penelitian  ini  di  Hotel  Syariah  Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan metode normatif-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan adanya penerapan manajemen berdasarkan prinsip-prinsip syariah muamalah dan penerapan manajemen berdasarkan fungsi  manajemen  syariah.  Terdapat  empat  hal  yang  membedakan  keunggulan manajemen  pendekatan  Maqasid  al-Syariah  dengan  yang  bukan  yaitu  sisi  pelayanan (service), sisi fasilitas, sisi manfaat dan sisi tujuan.
Kata kunci : Manajemen, Hotel Syariah, Maqasid al-Syariah, identitas agama

## Abstract
T his  research  is  intended  to  know  the  implementation  of  management  at  Pekalongan Sharia  Hotel  with  Maqasisd  al-Shariah  approach.  This  research  uses  qualitative descriptive  analytical  approach  with  normative-sociological  method.  The  results  show that  the  implementation  of  management  based  on  the  principles  of  sharia  muamalah and implementation of management based on sharia management functions. There are four  matters  which  distinguish  the  management  advantage  of  Maqasid  al-Shariah approach  with  which  is  not  the  service  side,  the  facility  side,  the  benefit  side  and  the goal side.
Keywords: Management, Hotel Syariah, Maqasid al-Syariah, Religion Brand

## A. PENDAHULUAN
Pada tahun 1992 menjadi embrio lahirnya ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini terlihat dari melunaknya regulasi lembaga keuangan dengan meng- cover unsur- unsur syar’iyah didalamnya  (UU  Perbankan  1992  Ps.  16).  Refleksi  tersebut  merupakan  bagian  dari rangkaian  perkembangan  kemajuan  keuangan  dari  Timur  Tengah  (Ibrahim  Warde, 2008).  Adiwarman  A.  Karim  (2004)  sebelumnya  telah  memproyeksikan  kepesatan tersebut.  Kemudian  akademisi  muslim,  Muhammad  (2004)  juga  telah  memberi  sinyal akan  cerahnya  lembaga  syariah.  Menurutnya  perbankan  syariah  memiliki  potensi captive  market yang  jelas.  Perkembangan  selanjutnya  sebagaimana  dimuat Republika Syariah (2010)  menyebutkan  bahwa  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga syariah  semakin  tinggi.  Indikator  utamanya  terlihat  dari  besarnya  konsumen  sehingga menyebabakan melonjaknya aset perbankan syariah dari tahun ketahun.
Sampai saat ini produk jasa syariah telah memperoleh moment membanggakan. Regulasi Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi unsur penting  sebab  dapat  mendorong  pengembangan  industri  syariah  untuk  lebih  ekspansif lagi.  Kesempatan  ini  memiliki  makna    strategis  karena  dapat  menunjukkan  progres perkembangan  secara  lebih  cepat  lagi.  Catatan  Bank  Indonesia  (BI)  sendiri menyebutkan sampai saat ini rata-rata pertumbuhan aset perbankan syariah lebih dari 65%  pertahun  dalam  lima  tahun  terakhir  (www.bi.go.id,  2016).  Dengan  asumsi  itu berarti  peran  industri  perbankan  syariah  diharapkan  dapat  mendukung  perekonomian nasional.
Gairah dan keleluasaan tumbuh pesatnya bisnis memang akan bergantung pada regulasi.  Dimana  regulasi  menjadi  pintu  strategis  dalam  mengatur  dan
memposisikannya  secara  perlahan  tetapi  pasti.  Dalam  konteks  ini  bukan  hal  tidak mungkin  bila  munculnya  bisnis  syariah  juga    diikuti  dengan  tumbuhnya  sejumlah perdagangan  atau  jasa  dengan  sebutan  bisnis  berbasis  syariah.  Sebagaimana  jasa perhotelan, pertokoan, penginapan dan lainnya juga telah memakai pola-pola tersebut yang  merupakan  bagian  integral  dari  jasa  syariah.  Karenanya  motivasi  spiritual  yang dimilikinya berperan sebagai value judgement yang menciptakan  keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan manusia (Jusmaliani dkk, 2008).
Menyimak  pangsa  syariah  yang  semakin  berkembang  tersebut,  satu  sisi  umat muslim patut bersyukur namun pada sisi lain juga harus waspada, karena bukan tidak mungkin  berbagai  corak  dan  varian  produk  syariah  yang  bermunculan  banyak  yang tidak  lebih  dari  sekedar  ‘ganti  baju’  atau  ’ganti  nama’.  Artinya  bagi  perusahaan konvensional  dapat  memperoleh market  share maksimal,  sementara  pada market syariah  sendiri  masayarakat  masih  apatis.  Karenanya  umat  Islam  harus  menjaga market  share syariahnya  agar  tidak  direbut market lain  yang  membawa  prinsip kapitalistik  sekulistik  dan  jauh  dari  nilai-nilai  spiritual  ( religion  brand )  (Hermawan Kertajaya dan M. Syakir Sula, 2006). Perkembangan religion  brand di  Indonesia  belakangan  masih  cukup  luas. Diantara produk bisnis dengan religion brand adalah Hotel Syariah Pekalongan. Hotel ini beroperasi  sejak  tahun  2007  yang  mana  motivasi pendiriannya untuk  menyambut pangsa  syariah  terutama  pada  bisnis  syariah.  Inisiatif  itu  muncul  karena  Hotel Syariah didaerah dapat dibilang masih jarang. Pendirian  Hotel Syariah Pekalongan merupakan salah satu dari wujud impian Yayasan Muslimin Kota Pekalongan yang memiliki maksud dan tujuan di bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan (Profile Institusi,  2007).  Satu  hal  patut  di  apresiasi  bahwa  hotel  ini  pernah  memperoleh occupancy signifikan saat moment acara khaul al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib al  Attas  yang  diadakan  setiap  tahun.  Menurut  pengelola,  adanya khaul pada  bulan Sya’ban berimbas pada hotel diseluruh kota Pekalongan penuh pengunjung . Hotel  ini  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  wujud  dalam  pengembangan wakaf  produktif.  Sebagaimana  disebut  dalam  profil  institusi, awalnya  tempat tersebut  digunakan  sebagai  Gedung  Dakwah  Islam  kemudian  seiring  pergantian kepemimpinan  nasional,  lokasi  dan  bentuk  gedung  masih  eksis  akan  tetapi  beberapa fungsinya  mengalami  perubahan  salah  satunya  ada  yang  digunakan  sebagai  tempat kegiatan  pendidikan  seperti  Taman  Kanak-Kanak,  Play  Group  dan  tempat perkumpulan  organanisasi  masa  Islam.  Untuk  melindungi  perannya,  Yayasan Muslimin membuatkan pembaharuan akta notaris dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI  no. 48 tahun 2007. Visi Hotel Syariah Pekalongan adalah menjadi pilihan  pertama  dalam  jasa  perhotelan  di  Kota  Pekalongan  dengan  keunggulan pelayanan berbasis syariah. Sedangkan misinya, (1) Menyelenggarakan jasa perhotelan dengan standar kompetensi yang kompetitif melalui pelayanan berbasis syariah kepada masyarakat  tanpa  membedakan  suku,  ras,  golongn  dan  agama.  (2)  Melaksanakan pengelolaan jasa perhotelan yang amanah dan akuntabel. (3) Menjadikan Hotel Syariah sebagai  pendukung  utama  Yayasan  Muslimin    Kota  Pekalongan  untuk  operasional lembaga dalam melaksanakan fungsi sosial keagamaan. (4) Menjadiakan Hotel Syariah sebagai ikon Buildings Islamic Business Center . Melihat inovasi religion brand syariah ini tentu akan mengurangi dampak miring dunia  par iwisata  yang  penuh  dengan  kenegatifan.  Suatu  isu  umum  dalam  mas’alah muamalah.  Penelitian  ini  bertujuan  membahas  penerapan  manajemen  dengan pendekatan Maqasid  as-Syariah dengan  studi  kasus  di  Hotel  Syariah  Pekalongan. Memang capaian religion brand syariah ini tidak bisa sempurna karena harus memenuhi syarat  prinsip-prinsip  syariah  muamalah  dan  manajemennya  berdasarkan  fungsi manajemen syariah. Studi ini akan berusaha memberi solusi atas inovasi religion brand melalui  pendekatan Maqasid  as-syariah .  Ini  perlu  dibahas  karena  dididasarkan  pada sebuah kaidah  fikih  yang  menyebutkan  bahwa  ’apa  yang  tidak  bisa  dilaksanakan seluruhnya,  jangan  ditinggalkan  sebagiannya’ sehingga  dengan  demikian  aktifitas muamalah tetap eksis dengan tanpa ditinggalkan oleh pengikutnya.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Perkembangan  praktik  ekonomi  Islam  dari  berbagai  aspeknya  telah  menunjukkan catatan  pertumbuhan  yang  mengesankan  baik  dari  sisi  aset,  pelaku  maupun  kantor cabang  yang  cukup  menggembirakan.  Untuk  menyambut  perkembangan  tersebut beberapa strategi dibuat untuk mengembangkan ekonomi Islam. Menurut Harjito (2008) salah satu strategi pengembangannya memperhatikan dua aspek mendasar yaitu aspek konseptual/  akademis  dan  aspek  implementasi/  praktis.  Menurutnya  pengembnangan
aspek  konseptual  lebih  menekankan  pada  pengembangan  ekonomi  Islam  sebagai  ilmu atau  sistem,  sedang  pengembangan  aspek  implementasi  menekankan  pada pengembangan  ekonomi  Islam  yang  diterapkan  pada  lembaga-lembaga  bisnis  yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan bisnis usahanya (Tim Penulis MSI UII, 2008). Karakteristik  pemasaran  syariah  menjadi  sangat  penting  dijalankan  oleh perusahaan  yang  berbasis  syariah  (Perwitasari,  M.  R.  dkk.  2015). Hotel  Syariah  dapat menjadi salah satu lembaga bisnis dengan penerapan prinsip syariah sebagai landasan didalamnya.  Oleh  karenanya  spiritual  marketing  dalam  sebuah  manajmen  dapat mencapai  solusi  keadilan  dan  transparansi  bagi  semua  orang  yang  terlibat  dalam kegiatan bisnis ( Fahrudin, M. A., dkk. 2018) . Sebagaimana lembaga bisnis lainnya Hotel Syariah  juga  memberi  andil  bagi  kemajuan  ekonomi  dan  keberadaannya  mulai  di perhitungkan  karena  terlepas  dari  fluktuasi  ekstrim  dari  perubahan  kebijakan  ekonomi makro.

## 1. Pengertian Hotel dan Hotel Syariah
Hotel  menurut  literasi  berarti  bangunan  berkamar  banyak  yang  disewakan,  tempat menginap  orang  yang  sedang  dalam  perjalanan  (Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa, 2008).  Pengertian  hotel  menurut  Proprietors  Act,  1956  (dalam  Sulastiyono,  2006) menjelaskan  bahwa  hotel  adalah  suatu  perusahaan  yang  dikelola  oleh  pemiliknya dengan  menyediakan  pelayanan  makanan,  minuman  dan  fasilitas  kamar  untuk  tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah  yang  wajar  sesuai  dengan  pelayanan  yang  diterima  tanpa  adanya  perjanjian khusus, yang dimaksud adalah perjanjian seperti membeli barang yang disertai dengan perundingan-perundingan  sebelumnya.  Menurut  Glolier  Electronic  Publishing  Inc. (Sulastiyono,  2006),  menyebutkan  bahwa  hotel  adalah  usaha  komersial  yang menyediakan tempat menginap, makanan, dan pelayanan-pelayanan lain untuk umum.
Dalam  upaya  menertibkan  perhotelan  di  Indonesia,  sebelumnya  pemerintah membuat  regulasi  yang  dituangkan  dalam  Surat  Keputusan  Menparpostel  No.  KM 37/PW.340/MPPT-86, tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel. Bab I, Pasal 1, ayat  (b)  dalam  Surat  Keputusan  tersebut  menyebutkan  hotel  adalah  suatu  jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.
Hotel  Syariah  juga  memberi  pelayanan  dan  manfaat  yang  lebih  dari  sekedar hotel pada umumnya. Hotel Syariah dengan memakai prinsip-prinsip syariah dalam hal pelayanan,  fasilitas  bahkan  jasa  manfaat  telah  sesuai  menurut  garis-garis  ketentuan dalam  memberi  pelayanan  kemaslahatan  pengunjungnya.  Dengan  memakai  prinsip syariah, hotel dapat memberi pelayanan yang bukan sekedar sifatnya jasmaniah tetapi merambah  keruhaniah,  karena  dalam  syariah  memberi  fasilitas  berdasarkan  kerangka dan ketentuan garis-garis syariat Islam sehingga tidak hanya member rasa aman secara lahiriah  tetapi  secara  batiniah.  Hotel  Syariah  akan  memegang  prinsip  menjaga  dan mendukung  kepentingan  pemerintah  termasuk  menjaga  kode  etik  pariwisata  baik nasional  maupun  internasional.  Menurut Fahrudin  dkk.  (2018)  Hotel  Syariah  dapat menjadi  model  spiritual  marketing  yang  penting  sebagai  media  pemasaran  pariwisata ( El-Dinar .,  2018). Jadi  Hotel  Syariah  merupakan  suatu  bentuk  jasa  penginapan  yang menurut undang-undang berlaku, mulai dari perencanaan, tujuan, dan kemanfaatannya telah memenuhi pola berdasarkan prinsip syariat Islam.

## 2. Manajemen Syariah
Kata  manejemen  berarti  mengatur  segala  sesuatu  yang  dilakukan  melalui  orang  lain. Oxford English Dictionary , menyebut kata manage berasal dari dua kata man (manusia atau seseorang) dan age yang berarti usia, dimana proses manusia atau orang menjadi seseorang  laki-laki  dewasa  ( Oxford  English  Dictionari ,  1971).  Secara  historis  memang seorang laki-laki dewasa adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur bisnis keluarga  dan  memikul  semua  tanggung  jawab  keluarga.  Manejemen  berarti  mengatur segala  sesuatu  yang  dilakukan  melalui  orang  lain.  Dalam  bahasa  arab  kata manjemen berasal dari kata idarah . Berasal dari kata daara yang berarti berjalan di sekitar. Makna idarah diatas  tidak  lepas  dari  cara-cara  manusia  untuk  memperoleh  hasil  sesuai  yang direncanakan  (Ahmaed  Mustafa  Abo  Hebeish,  2005).  Dalam  konteks  bisnis, idarah berarti  berjalan  melalui  cara  normal  atau  cara  yang  direncanakan.  Istilah  manajemen juga  memiliki  kaitan  erat  dengan  aktifitas  manusia,  meski  menurut  Giyanto  kalimat manjemen sulit didefinisikan secara tepat (UNILib, Vol. 1, 2008). Dalam syariat Islam,
manajemen  berarti  mengatur  segala  sesuatu  agar  dilakukan  dengan  baik  tepat  dan terarah merupakan sesuatu yang disyariatkan ajarah Islam (Didin Hafidudin, 2003).
3. Maqasid al-Syariah Kata maqasid  al-syariah bermakna  tujuan  penerapan  hukum  (Fathurrahman  Jamil, 1999). Ini melihat bentuk susunan kata yakni maqasid dan al-syariah . Kata maqasid ( اقم دص ) ada yang menyebut berasal dari bentuk jama’ ( دصق ) yang berarti kesengajaan atau tujuan.  Sedang  kata al-syariah secara  bahasa  berarti ءاملا  ىلا  ردحت  عضاوملا yaitu jalan menuju sumber air (Ibn Mansur Al Afriqi VIII, tt). Manurut Fazlurahman (1984) syariah berarti  jalan  menuju  sumber  air  yang  dapat  berarti  jalan  ke  arah  sumber  pokok kehidupan.  Jadi  tujuan  yang  terkandung  didalam maqasid  al-syariah adalah  untuk memelihara  kemaslahatan  manusia,  baik  didunia  maupun  di  akhirat  sekaligus  untuk menghindari mafsadat, baik didunia maupun diakhirat. Kemaslahatan yang terkandung itu  tidak  hanya  dilihat  dalam  arti  tehnis,  akan  tetapi  dalam  upaya  dinamika pengembangan  hukum  dilihat  sebagai  suatu  yang  mengandung  nilai  filosofis  dari hukum-hukum  yang  disyariatkan  Tuhan  terhadap  manusia.  Dalam  kontek  muamalah menurut  Fathurrahman  Jamil  (1999)  bahwa  modernisasi,  dalam  arti  meliputi  segala macam  bentuk  muamalah  di  izinkan  oleh  syari’at  Islam.  Jadi  konsep  dan  penerapan manajemen Islami dalam bisnis sekarang  merupakan bagian integral dari maqasid al- syariah .

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  research).  Objek  penelitiannya manajemen Hotel Syariah dengan pendekatan maqasid al-syariah. Penulis memandang obyek  ini  penting  dikaji  untuk  mengetahui  format  ideal  dari  sebuah  muamalah  Islami dalam bisnis syariah kususnya bidang perhotelan di Indonesia. Objek yang diteliti akan di kaitkan dengan fungsi syariah, dimana nilai-nilainya tidak keluar dari refleksi maqosid al- syari’ah .  Dengan  refleksi  maqasid  al-syariah,  diharapkan brand syariah  dapat memberi pengaruh positif dalam format muamalah berbasis syariah di Indonesia.
Metode  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  eksploratif  kualitatif,  artinya dalam  suatu  penelitian  memaparkan  hal-hal  yang  sesuai  dengan  keadaan  fakta  yang ada untuk mendapat informasi yang benar dan akurat dalam kerangka pengembangan teori  dan  lokasi  penelitiannya  di  Hotel  Syariah  Pekalongan.  Teknik  pengumpulan datanya dengan cara dokumentasi, observasi dan interview. Sampling yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  konstituen  Hotel  Syariah  Pekalongan  yang  memiliki representasi  keterangan  yang  memadai.  Menurut  Sugiono  (2001)  teknik  ini  dipakai berdasarkan  secara  kebetulan  karena  hanya  sebagai  sampling  populasi  dan  hasil penelitian ini akan digeneralisasikan pada seluruh populasi (Sugiyono, 2001: 56).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsep dan Sistem Manajemen Hotel Syariah Pekalongan
Hotel  Syariah  Pekalongan  merupakan  bagian  integral  dari  Yayasan  Muslimin  Kota Pekalongan.  Momen  penting  yang  pernah  diraihnya  berupa  peningkatan  hunian ( occupancy )  yang  selama  berdiri  menunjukan  peningkatan.  Berdasarkan  laporan hasil kondisi, pada tahun 2008 tingkat hunian mencapai 33,95 % dan pada tahun 2009 mencapai 52,32 % sedangkan di tahun 2010 telah meningkat menjadi sebanyak 59.75 %. Ini menunjukkan agregat pasar bisnis syariah yang memiliki peluang. Branding syariah terbukti mampu menarik simpati konsumen, bahkan sampai golongan non muslim.
Pengurus menyebut visi, misi dan  motto sebagai basis nilai. Menurut pihak manajemen,  nilai-nilai  tersebut  bukan  sekedar trend ,  akan  tetapi  sebuah  motifasi jalan  hidup  ( way  of  life )  yang  dapat  membumikan  konsep-konsep  dan  sistem manajemen secara syar’i. Kemudian pihak manajemen juga memaka i suatu konsep dan  sistem  manajemen  sesuai  syariah.  Konsep  tersebut  merupakan  harga  final karena  menurut  Siti  Aisyah  sejak  awal  para  pendiri  ingin brand syariah  dipakai untuk  meneguhkan  hati  mereka.  Menurutnya  rinsip  syariah  menjadikan  Hotel Syariah  Pekalongan  berbeda  dengan  Hotel  Konvensional.  Bangunan  yang dimotivasi  oleh  norma  syariah  menjadikan  operasionalnya  berjalan  sesuai  syariah sehingga  pendiriannya  bukan  emosi  bisnis  semata  melainkan  atas  dasar  motivasi syariah untuk meneguhkan ketakwaan para pendirinya.
Sebagaimana  penjelasan  diatas,  gambaran  konsep  dan  sistem  manajemen Hotel Syariah Pekalongan dapat dilihat melalui visi, misi dan mottonya. Sebab dari
sinilah  akan  ditemukan  mengenai  nilai-nilai  konsep  dan  dasar  sistem manajemennya  yang  sejati.  Menurut  pengelola,  konsep  dan  sistem  manajemen Hotel  Syariah  Pekalongan  berpedoman  dengan  dua  aspek: Pertama berpedoman dengan  prinsip  syariah  muamalah  dan kedua berpedoman  pada  sistem  fungsi manajemen  syariah.  Dalam  prinsip-prinsip  syariah  muamalah  Islam  memberikan konsep sebagai berikut:
a. Prinsip Amar  Ma’ruf  nahi  Munkar .  Prinsip  ini  maksudnya  mengajak, melakukan  perbuatan  yang ma’ruf ,  yaitu  perbuatan  yang  baik  dan  terpuji seperti  berbuat  tolong  menolong  ( ta’awun )  (QS.  Al-Maidah  [5]:  3).  Saling memberi saran yang baik, menegakkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan,  dan  lain-lain.  Sedang nahi  mungkar yakni  mencegah perbuatan  yang  tidak  baik,  mencegah  perbuatan  yang  merusak  baik  bagi dirinya  maupun  untuk  orang  lain  (QS. Annisa [4]: 29).  Konsep  tersebut  bagi muslim adalah wajib karena sejalan dengan perintah al- Qur’an dan al -Sunah.
b. Prinsip Penegakkan Kebenaran. Maksudnya ajaran Islam merupakan metode Ilahiah  untuk  menegakkan  kebenaran  sekaligus  menghapus  kebatilan. Tujuannya  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  adil,  sejahtera  serta  di diridhai  Tuhan.  Konsep  penegakkan  kebenaran  ini  jelas  diukur  menurut norma ajaran Islam.
c. Prinsip  Penegakkan  Keadilan.  Hukum Islam  mewajibkan  umat untuk berlaku adil,  kapanpun  dan  dimanapun.  Siapapun  orangnya  selagi  masih  menikmati kehidupan ini harus berlaku  adil  karena  diperintahkan oleh  Allah  Yang  Maha Kuasa  ( QS.  Annisa’  [4]:  29) .  Adil  disini  tidak  mengenal  keadaan  senang maupun  susah.  Prinsip  keadilan  tidak  memandang  apa  dan  siapa  status seseorang  dalam  memperoleh  hak-haknya  sebagai  manusia  yang  lahir menurut  fitrahnya.  Karenanya  dalam  menegakkan  keadilan  dengan  cara parsial saja tidaklah tepat.
d. Prinsip La Tazhimun wala Tuzhlamun . Dalam muamalah Islam dikenal prinsip segala  perbuatan  asal  hukumnya  boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil  Al-Quran dan  Hadis  yang  melarangnya.  Pada  jasa  perhotelan  syariah,  prinsip la tazhimun wala tuzhlamun menjadi pegangan (QS. Al-Baqarah [2]: 272). Teks ini  sejalan  dengan  hakekat  manusia  untuk  saling  melindungi  dan  saling menjaga  agar  jauh  dari  kerusakan.  Sebagai  jasa  Islami  yang  relatif  baru, peran prinsip ini dibutuhkan sebagai upaya pemaknaan ajaran agama dalam hal  muamalah.  Pendalaman  terhadap  prinsip  ini  akan  menjadi  konsekuensi lahirnya falah di  dunia  agar  suatu  manajemen  berjalan  sesuai  syariah. Sejalan  dengan branding syariah,  tentunya  tidak  etis  bila  prinsip  ini dilalaikan.  Prinsip la  tazlimuna  wala  tuzlamun diambil  sebagai  syarat  logis bahwa  jasa  dengan  basis  syariah  berjalan  dengan  kaidah  muamalah. Pertimbangannya  akan  tetap  berpegang  untuk  menghindari  transaksi muamalah yang terlarang (Lihat Adiwarman A. Karim, 2004).
e. Prinsip  Amanah.  Prinsip  ini  yakni  menjalankan  kepercayaan  dari  seseorang untuk  melaksanakan  tugas dan  kewajiban.  Seseorang  merasa terbebani  bila dalam  prinsip  ini  tidak  termotifasi  apapun  dalam  hidupnya.  Dan  mustahil akan sukses bila prinsip ini diabaikan. Oleh karena itu al- Qur’an dengan jelas mengajak umat Islam untuk menjalankan amanahnya (QS. Al-Maidah [5]: 1). Dan  tujuan  dari  prinsip  amanah  tiada  lain  sebagai  pengingat  bagi  manusia agar keluar dari siksa api neraka (QS. Atthalaq [65]: 12).
f. Prinsip Kemaslahatan  Ummah .  Prinsip  dalam  sistem  manajemen  Hotel Syariah  Kota  Pekalongan  selanjutnya  adalah maslahat  ummah . Maslahat mengandung  maksud  bahwa  prinsip  ini  sejalan  dengan  konsep maqasid  al- syariah Imam  al-Syatibi.  Yakni  sebuah  prinsip  dalam  kontek  muamalahnya dengan  tidak  keluar  dari maqasid  al-khamsah .  Dalam  konsep ini  yang  menjadi landasannya  adalah  menegakkan  kesejahteraan  bagi  konsumen  yang  sesuai. Kesejahteraan ini mencakup pemeliharaan dan peningkatan mutu hidup terhadap unsur-unsurnya  yakni  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta  (Adiwarman  A. Karim, 2004) Sedang dalam sistem fungsi manajemen syariah, Hotel Syariah Pekalongan mengadopsi  empat  fungsi  manajemen  konvensional.  Keempat  fungsi  manajemen tersebut  berupa  fungsi  perencanaan  ( planning ),  fungsi  pengorganisasian ( organizing ),  fungsi  pengawasan  ( controlling )  dan  fungsi  pengarahan  ( actuiting ).
Berikut uraian mengenai fungsi manajemen tersebut:
a. Fungsi  Perencanaan  ( Planning ).  Fungsi  perencanaan  secara  leksikal  berarti rancangan  (rangka  sesuatu  yang  akan  dikerjakan),  konsep  naskah,  program.
Secara manajemen, perencanaan ( planning ) adalah  kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan  dalam  bentuk  memikirkan  hal-hal  yang  terkait  dengan  pekerjaan  itu agar  mendapat  hasil  yang  optimal  (Didin  Hafidudin  dan  Hendri  T.,  2006). Perencanaan  merupakan  sebuah  kebutuhan  baik  bagi  diri  sendiri  maupun  dalam suatu  organisasi.  Gambaran  mengenai  konsep  manajemen  dalam  fungsi perencanaan  Hotel  Syariah  Pekalongan  ini  bersentuhan  dengan  hadis  Rasulullah yang  artinya: ”Jika  engkau  ingin  mengerjakan  sesuatu    pekerjaan  maka pikirkanlah  akibatnya  maka  jika  perbuatan  itu  baik  ambillah  dan  jika  perbuatan itu jelek maka tinggalkanlah” (HR. Ibn Mubarak).
b. Fungsi  Pengorganisasian  ( Organizing ).  Fungsi  organisasi  ini  penting  dalam rangka  untuk  menjalankan  roda  manejerial.  Apapun  bentuknya,  organisasi dalam suatu komunitas diperlukan. Salah satu tujuan suatu organisasi adalah untuk  menciptakan  interaksi  bagian  satu  dengan  bagian  lainnya  karena semua  memiliki  tugas  dan  peran  masing-masing  (Muhammad,  2006).  Dalam fungsi  pengorganisasian,  Hotel  Syariah  Pekalongan  telah  memiliki  standar sistem  organisasional  yang  meliputi  Badan  Pembina,  Pengurus  dan  Pengawas. Masing-masing  badan  tersebut  mempunyai  fungsi  sendiri  dengan  hak  dan kewajibannya.  Akte  Yayasan  sebagai  Anggaran  Dasar  yang  kemudian  dilengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga melalui Pleno Organisasi. Sehingga staffing dan struktur  personalia  yang  telah  ditetapkan  oleh  pengurus.  Menurut  Hj.  Aisyah, pengelolaan unit-unit usaha Islamic Business Center dilaksanakan oleh Pengurus yang dipantau oleh Pengawas dan dibawah binaan Pembina Yayasan.
c. Fungsi  Pengawasan  ( Controlling ).  Pengawasan  selaras  dengan  kata  awas  yang bisa  berarti  dapat  melihat  baik-baik.  Pengawasan  ( controlling )  menyangkut pelaksaan-pelaksaan  dengan  menentukan  tujuan-tujuan,  menentukan  sebab- sebab  penyimpangan-penyimpangan  dan  mengambil  tindakan-tindakan  korektif yang  di  anggap  perlu.  Pengawasan  dalam  pandangan  Islam  dilakukan  untuk meluruskan  yang  tidak  lurus,  mengoreksi  yang  salah  dan  membenarkan  yang hak.  Dalam  konsep  fungsi  pengawasan  proses  pengawasan  dalam  pengelolaan Hotel  Syariah  Pekalongan  dilakukan  melalui  standar  kegiatan  sebagai  berikut (Muhammad,  2006):  (1)  Menentukan  standar  sebagai  ukuran,  (2)  Pengukuran dan  pengamatan  terhadap  jalannya  operasi  berdasarkan  rencana  yang  telah ditetapkan. (3) Penafsiran dan perbandingan hasil dicapai dengan standar sesuai yang diminta. (4) Melakukan tindakan koreksi langsung terhadap penyimpangan.
(5) Penelaahan perbandingan hasil akhir ( output ) dengan input .
d. Fungsi  Pengarahan  ( Actuiting ).  Pengarahan  berarti  jurusan  atau  tujuan. Pengarahan  dapat  juga  berarti proses,  cara,  perbuatan  untuk  mencapai  tujuan (Didin  Hafidudin  dan  Hendri  T,  2006).  Jadi  rumusan actuiting dalam  suatu manajemen  adalah  suatu  fungsi  pembimbing  dan  pemberian  pimpinan  serta penggerakkan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja (Jawahir Tanthowi, 1996).  Mengarahkan  dapat  berupa  teguran  yang  bersifat  positif,  yakni  teguran yang membangun motifasi kearah kebaikan. Menurut Jawahir tekanan terpenting dalam  pengarahan  adalah  tindakan  membimbing,  mengarahkan,  menggerakkan, agar  bekerja  dengan  baik,  tenang,  tekun  sehingga  dipahami  fungsi  dari deferensiasi tugas masing-masing.
2. Penerapan Konsep dan Sistem Manajemen Hotel Syariah Pekalongan.
Sebagaimana  dalam  penjelaskan  diatas  bahwa  dalam  konsep  dan  sistem manajemen  Hotel  Syariah  Kota  Pekalongan  memakai  perinsip-prinsip  syariah muamalah  sebagai  pedomannya  dan  memakai  fungsi  manajemen  syariah  sebagai pedoman dalam sistem manajemennya. Ekplorasi mengenai penerapan konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Kota Pekalongan ini diuraikan sebagai berikut:
a. Prinsip Amar Ma’ruf nahi Munkar . Kontek penerapan amar ma’ruf nahi mu nkar dalam  manajemen  Hotel  Syariah  Pekalongan  dilakukan  seperti  melarang  bagi pengunjung  yang  bukan  pasangan  suami  istri.  Meski  memiliki  identitas  yang jelas, seperti KTP dan alamat jelas namun bila catatan nikahnya tidak terbukti maka  akan  dilarang  masuk. Berdasarkan  pengalaman,  identitas  seperti  Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pengunjung disuruh  untuk menunjukkan. Disini pihak manajemen  akan  melihatnya  dengan  teliti.  Kemudian  statusnya  dipertanyakan, apakah  benar  suami  istri  atau  bukan.  Dan  bila  identitas  KTP  tidak  sesuai  maka identitas  akan  dicocokkan  dengan  buku  nikah  yang  sah.  Menurut  pihak manajemen  langkah  itu  sebagai  antisipasi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dan dapat bertentangan dengan prinsip syariah.
b. Prinsip  Penegakkan  Kebenaran. Kontek  dalam  penerapan  prinsip  ini diantaranya  pengunjung  dilarang  membawa  benda-benda  berbahaya  yang dapat  mengganggu  ketertiban  umum.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menciptakan lingkungan  yang  aman  dan  nyaman  bagi  pengunjung  dan  tamu  hotel. Penerapan  prinsip  ini  merupakan  tugas  pihak  manajemen  dalam  melakukan ajaran  yang  di  syariatkan  Islam.  Penegakkan  kebenaran  bertujuan  untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera serta di diridhai Tuhan. Sisi lain dari penerapan dari prinsip ini diantaranya pihak manajemen memberi fasilitas secara ideal bagi pengunjung seperti tempat ibadah.
c. Prinsip Penegakkan Keadilan. Penerapan dalam prinsip ini yakni berupa adanya perlakuan  yang  sama  antara  pengunjung  muslim  dan  non  muslim.  Bagi  non muslim bila memasuki Hotel Syariah Pekalongan tak diperkenankan melakukan sesuatu  atau  membawa  sesuatu  yang  melanggar  syariat  Islam.  Seperti membawa minuman beralkohol, membawa wanita yang bukan sahnya. Itupun juga  berlaku  bagi  pengunjung  muslim.  Tiada  toleransi  bagi  siapapun pengunjung yang telah jelas melangkahi ketentuan syariah. Ketentuan syariah berlaku  bagi  siapapun  pengunjung  dan  bila  merasa  keberatan  secara  tegas pihak  manajemen  dapat  melakukan  paksa.  Selain  untuk  menjauhkan  Hotel Syariah dari kerusakan moral sekaligus kenyamanan dan ketengan hotel betul- betul terjaga.
d. Prinsip La  Tazhimun  wala  Tuzhlamun . Prinsip la  tazhlimun  wala  tuzhlamun memandang  bahwa  dalam  muamalah  dikenal  tidak  boleh  dizalimi  dan  tidak boleh  menzalimi. Intinya untuk  menyelamatkan  pengelola dan  konsumen dari kerusakan.  Berbagai  fasilitas  dengan  berbagai  varian  tentu  mengundang nafsu,  namun  dalam  Hotel  Syariah  Pekalongan  fasilitas  yang  diperioritaskan bagi  konsumen  dengan  tidak  mengganggu  kesehatan  dan  kenyamanan. Penerapan dalam prinsip ini pihak manajemen telah menjaga konsekuensi agar manajemen berjalan sesuai syariah. Oleh karenanya fasilitas manfaat dari segi kenyamanan  dan  keamanan  bagi  pengunjung  betul  diperhatikan.  Penerapan dalam  rinsip  ini  pihak  manajemen  menghindari  secara  total  segala  transaksi muamalah  yang  terlarang  menurut  syariat  Islam  (Adiwarman  A.  Karim,  2004) , Dalam  penerapan  lainnya  Hotel  Syariah  Pekalongan  menyediakan  makanan yang  memiliki  kejelasan  halalnya  dan  fungsinya  bermanfaat.  Hal  itu diwujudkan  seperti  penyediaan  cafe  atau  kuliner  Islami  dengan  nama “Thayyibah”.  Yang  mana  didalamnya  menyediakan  makanan  dan  minuman yang 100 % halal.
e. Prinsip  Amanah. Penerapan  dari  prinsip  ini  berupa  pelaksanaan  manajemen yang dikerjakan secara tanggung jawab. Seperti umumnya perusahaan, pihak manajemen selalu memberi peringatan secara berkala kepada staf dan seluruh karyawan  untuk  menjalankan  amanah.  Seluruh  staf  memperoleh  peringatan ( warning ) bila lalai dalam tugas. Pihak manajemen tidak segan-segan memberi ketegasan  dan  memberi  sanksi  bilamana  terjadi  pelanggaran.  Seluruh  staf Hotel Syariah betul-betul diajari laku kesopanan.
f. Prinsip  Kemaslahatan. Penerapan  dalam  prinsip  kemaslahatan  mengandung maksud  bahwa  prinsip  ini  sejalan  dari  konsep maqasid  al-syariah .  Penerapan dalam  prinsip  ini  yang  menjadi  landasan  adalah  menegakkan  kesejahteraan  bagi konsumen  sesuai  syariah.  Kesejahteraan  ini  mencakup  pemeliharaan  jasmaniah pengunjung  terhadap  unsur-unsur  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta (Adiwarman  A.  Karim,  2004).  Salah  satu  contoh  prinsip  ini  adalah  upaya  pihak manajemen  memberi  kepuasan  pada  konsumen  dengan  menyediakan  makanan yang bernilai sehat (baik) dan halal. Caranya disesuaikan menurut kebutuhannya. Dengan  upaya  itu  akan  terjadi  hubungan  yang  harmonis  antara  pihak  jasa  dan konsumen sehingga kemaslahatan dapat terpenuhi.
3. Penerapan Fungsi Manajemen Syariah.
Penerapan  fungsi  manajemen  pada  Hotel  Syariah  Pealongan  tercover  kedalam empat fungsi manajemen sebagai berikut:
a. Penerapan Fungsi Perencanaan ( planning ). Seperti maknanya bahwa perencanaan memiliki  arti  rancangan  atau  rangka  sesuatu  yang  akan  dikerjakan.  Dalam  Hotel Syariah Pekalongan perencanaan tercermin kedalam suatu konstruksi melalui proses- proses meliputi forecasting, obyective, policies, programing, prosedures, dan budget. Untuk  menerapkan  secara  optimal  fungsi  perencanaan  ( planning )  dalam  Hotel Syariah Pekalongan dijalankan yang diantaranya penerapannya sebagai berikut:
1). Forecasting . Langkah penerapan yang dilakukan pihak manajemen Hotel Syariah adalah  melakukan  peramalan  usaha.  Ramalan  itu  telah  diformulasikan  dalam sebuah  rancangan  yang  disebut  Target  Percepatan  capaian  BEP  ( Break Eventpoint ).  Untuk  mewujudkan  itu  maka  dibentuklah  sebuah  upaya  kerangka dalam  percepatan  capaian  BEP  ( Break  Eventpoint )  tersebut  dengan  melakukan:
1). Efisiensi Biaya Pembangunan, 2). Pelunasan Hutang (dana pendamping)  dan 3). Strategi Percepatan Capaian BEP.
2). Obyective . Penerapan  dalam  fungsi  ‘obyektive’  ini  telah  di  uraikan  dengan  jelas dalam  Profile  Institution  Hotel  Syariah  Pekalongan.  Menurut  penjelasan didalamnya,  untuk  memperoleh  target  capaian Break  Eventpoint (BEP)  tersebut jumlah pendanaan biaya yang dibutuhkan untuk pembiayaan proyek percontohan wakaf produktif berupa pembangunan gedung bisnis center dengan nilai sebesar Rp.  3.128.670.500,-  dengan  rencana  prediksi  pemasukan  pertahun  Rp. 487.940.000,-.  Asumsi  pencapaian  BEP  dapat  dirumuskan  secara  obyektif dengan langkah perhitungan sebagai berikut:
Rp.3.128.670.500 : Rp.487.940.000 = 6,41 TahunX360 Hari = 2307 Hari
3).  Policies. Policies atau  rencana  kegiatan  ( plan  of  action )  merupakan  pedoman pokok  yang  diadakan  suatu  badan  usaha  untuk  menentukan  kegiatan  secara rutin.  (Muhammad,  2006) Penerapan  ‘policies’  pada Hotel  Syariah  Pekalongan adalah  pendayagunaan  hasil  usaha  proyek  percontohan  wakaf  produktif  yang dikelola  Yayasan  Muslimin  Kota  Pekalongan.  Pedomannya  telah  direncanakan dengan  cermat  dan  tepat  dan  sasarannya  sesuai  amanat  dan  ketentuan  dari Ditjen Bimmas Islam Kemenag RI.
4).  Programmes.  Programmes adalah  sederetan  kegiatan  yang  digambarkan  untuk melaksanakan policies .  Program  merupakan  kegiatan  yang  dinamis,  biasanya dilakukan bertahap, dan terkait ruang dan waktu (Muhammad, 2006).  Semakin cepat  manfaat  wakaf  diterima  oleh mauguf  alaih maka  akan  semakin  baik. Semakin besar manfaat yang dirasakan oleh mauguf alaih maka wakaf tersebut dikatakan berhasil dalam pengelolaannya. Realisasi program diatas, kegiatannya berupa pemberian  beasiswa .  Sasarannya  adalah  yatim,  piatu  dan  atau  yatim piatu  tidak  mampu,  beasiswa  siswa  berprestasi  tidak  mampu  tingkat  SD/MI, SMP/MTs,  SMA/Aliyah  dan  Perguruan  Tinggi.  Sedangkan  program  lainnya berupa:
5). Prosedures . Procedures merupakan  suatu  gambaran  sifat  atau  metode  untuk bagaimana  cara  melaksakan  suatu  kegiatan  itu.  Penerapan  dari  prisedur  ini, pihak  manajemen  Hotel  Syariah  Pekalongan  mengacu  pada  capaian  target tergantung dari keberhasilan percepatan capaian BEP ( Break Evenpoint ) melalui aplikasi strategi market penetration . Asumsi tersebut dikatakan berhasil apabila pada  tahun  ketiga  dari  Oktober  2010  sudah  diperoleh  BEP.    Menurut  M.  Nofel perencanaan procedure ini  pada  tahun  pertama  dan  kedua  Insya  Allah dilaksanakan  program  penggunaaan  dana  Pasca  Waktu  Impas  kearah  bidang sosial    dengan  target  Tahun  2012  sudah  terdistribusi  semua  ke mauguf  alaih . Tahun  ketiga  (2013)  direncanakan  mulai  beroperasi  Koperasi  Muslimin  dan pemindahan  sekolah  (TK  dan  Play  Group)  ke  lahan  Pusat  Pendidikan  Anak Terpadu.  Sehingga  pada  tahun  ketiga  jumlah  kamar  Hotel  Syariah  Pekalongan menjadi 27 kamar. Dengan demikian kapasitas occupancy bertambah, daya jual menjadi  semakin  banyak  tentunya  menambah  peningkatan  pada Income (Muhammad, 2006)
6). Budget.  Budget merupakan  suatu  taksiran  atau  perkiraan  biaya  yang  harus dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan dapat diperoleh dimasa yang akan datang  (Muhammad,  2006). Budget dapat  dinyatakan  dalam  bentuk  waktu, uang,  material  dan  unit-unit  yang  melaksanakan  pekerjaan  untuk  memperoleh hasilnya  (Muhammad,  2006).  Penerapan buget di  Hotel  Syariah  Pekalongan tercover dalam rancangan Dana Pasca Impas, yang mana didalanya berisi uraian mengenai  target-target  peran  maupun  prioritas  santunan  oleh  Hotel  Syariah Pekalongan.
b.  Fungsi  Pengorganisasian  ( organizing ).  Seperti  diketahui  pengorganisasian  Hotel Syariah  Pekalongan  telah  memiliki  standar  sistem  operasional.  Organisasionalnya meliputi  sebuah  Badan  Pembina,  badan  Pengurus  dan  badan  Pengawas.  Masing- masing  badan  tersebut  mempunyai  fungsi  dalam  melaksanakan  tugas  dan
kewajibannya.  Menurut  ketantuannya  struktur  kepengurusan  organisasi  dan manajerial  pengelolaan  Yayasan  Muslimin  terdiri  terdiri  dari  Badan  Pembina, Pengurus dan Pengawas.
c.  Fungsi  Pengawasan  ( controlling ).  Pengawasan  atau controlling menyangkut pelaksaan-pelaksaan  dengan  menentukan  tujuan-tujuan  menentukan  sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan  dan  mengambil  tindakan-tindakan  korektif  yang  di anggap  perlu.  Dalam  setiap  bentuk  kepemimpinan  atau  organisasi  yang bagaimanapun, maka proses pengawasan merupaka sesuatu yang musti ada. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan tugas- tugas  perencanaan  semula  betul-betul  dikerjakan  (Jawahir  Tanthowi,  1996).  Hal  ini untuk mengetahui apakah terjadi suatu penyimpangan, kebocoran, penyalahgunaan, kekurangan  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  dan  sekaligus  untuk  mengetahui  jika sekiranya  terdapat  segi-segi  kelemahan  didalamnya.  Penerapan  sistem  fungsi pengawasan  dalam  Hotel  Syariah  Pekalongan  dibuat  untuk  memperhatikan kesesuaian input dengan output nya. Menurut Siti Aisyah pendapatan tiap bulan akan ditanyakan, minimal kepada petugas  resepsionis (Khotimah). Input perbulan secara berkala akan diperiksa sekaligus output nya untuk mengetahui sejumlah pemasukan bersih. Menurutnya setiap tiga bulan pihak manajemen harus melakukan pembukuan yang hasilnya disampaikan kepada Kemenag.
d.  Fungsi  Pengarahan  ( actuiting ). Actuiting merupakan  bagian  dari  kelompok  atau manjemen organisasi yang tak dapat dipisahkan. Istilah yang dapat dikelompokkan kedalam  fungsi actuiting ini  dapat  berupa directing (attaujih)  (Jawahir  Tanthowi, 1996), commanding , leading , dan koordinating . Penerapan fungsi actuiting ini dalam manajemen  Hotel  Syariah  Kota  Peklongan  memakai  pola  pelatihan-pelatihan  bagi karyawan secara rutin.  Pelatihan dilalakukan secara rutin dan berkala dengan jarak ada yang tiga bulan dan ada yang sertiap enam bulan sekali. Bahkan bila dianggap perlu dilakukan setiap saat. Hai itu bila terkadang akan ada kedatangan tamu atau pengunjung  yang  berasal  dari  luar  kota  ataupun  pada  acara-acara  tertentu. Penerapan  dalam  fungsi  pengarahan  ( actuiting )  dapat  melalui  beberapa  metode, namun biasanya berkaitan yang berupa kabar atau informasi mengenai keberhasilan, keberuntungan,  kesuksesan  dalam planning nya.  Demikian  juga  dapat  berkaitan dengan  sebaliknya  memberi  informasi  tentang  keburukan  atau  akibat-akibat  fatal. Sehingga  selama  tenggang  waktu,  fungsi-fungsi  pengarahan  harus  dijalankan sebagaimana mestinya untuk menanggulangi kefatalan-kefatalan tersebut.

## 4. Analisis penerapan manajemen Hotel Syariah Pekalongan
Telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  dalam  konsep  dan  sistem  manajemen  Hotel Syariah  Pekalongan  berpedoman  memakai  dua  hal. Pertama memakai  pedoman prinsip-prinsip  syariah  muamalah  sebagai  konsep  manajemennya  dan kedua memakai  pedoman  fungsi  manajemen  syariah  dalam  sistem  manajemennya. Setelah  melihat  hal-hal  berkaitan  dengan  penerapan  konsep  dan  sistem manajemen  tersebut,  ada  tiga  hal  yang  dapat  dipetik  terkait  dengan  semangat penerapan  konsep  dan  sistem  manajemen  Hotel  Syariah  Pekalongan. Pertama mengenai  analisis  implementasi maqosid  al-syariah muamalah,  ini  terkait  dengan fungsi  syariah, kedua mengenai  analisis  standar  implementasi  manajemen  syariah yang  terkait  nilai-nilai  dan  sifat-siafat  standar  manajemennya  dan ketiga analisis cita-cita  integrasi  perdagangan  Islami  yang  terkait  dengan  tujuan  serta  manfaat terjadinya integrasi ekonomi Islami.
a). Analisis Implementasi Pendekatan Maqasid al-syariah. Para  ulama  sepakat  bahwa  pokok-pokok  tujuan  syariah  ( maqasid al-syariah)  memiliki tujuan mendasar dalam lima hal pemeliharaan: agama ( al-dih ), jiwa ( al-nafs ), akal ( al- aql ),  keturunan  ( al-nas l)  dan  harta  ( al-mal )  (al-Ghazali,  tt).  Kelima  itu  merupakan prinsip  dari  fungsi  keuniversalan  syariah  yang  mendasar.  (QS.  Al-Jasiyah  [45]:  18). Karenanya  syariah  merupakan  petunjuk  Allah  yang  akan  melindungi  manusia  di  dunia sampai  akhirat  sebagaimana  para  nabi  dahulu  mewariskan  syariat  kepada  umatnya. Mereka  menyuruh  umatnya  untuk  selalu  takwa  dan  berpegang  teguh  kepada  syariat agamanya. Isyarat tersebut sesuai dengan firman Allah dalam al- Qur’an QS. Al -Jasiyah [45]: 18.
Apa yang terkandung dalam syariat memuat kebaikan bagi manusia. Baik secara langsung  ataupun  tidak  langsung  aturan  tersebut  dibuat  demi  kelangsungan  hidup manusia.  Allah  menciptakan  langit  dan  bumi  memiliki  tujuan  dan  Dia  menciptakan manusia  juga  memiliki  tujuan.  Oleh  karena  itu  mustahil  bila  Allah  sebagai  pencipta syariat  akan  mempersulitkan  manusia  dalam  hidupnya  (QS.  Al-baqarah  [2]:  282).
Allahlah yang mengetahui secara pasti tujuannya itu. Dari sinilah lahir suatu keyakinan bahwa  syariah  diyakini  memberi  manfaat  dan  maslahat  bagi  manusia.  Sebagaimana dikemukakan Muhammad  Ayub (2009) bahwa tujuan-tujuan syariah  sangatlah penting karena  merefleksikan  jiwa  syariah  dan  membantu  para  ahli  hukum  Islam  (fuqaha) dalam  menentukan  hal-hal  yang  diperbolehkan  atas  persoalan  apapun  berdasarkan Ijtihad dan Qiyas.
Ajaran  syariah  sebenarnya  memberi  jalan  manusia  agar  hidup  tenteram. Manusia  dengan  segala  akal  budinya  diberi  otoritas  oleh  Allah  untuk  mengetahui bagaimana sesungguhnya tujuan diciptakannya syariat. Oleh karena itu Allah memberi manusia  kemampuan  untuk  menangkap  rahasia-rahasia  teks  syariat  tersebut  untuk diterjemahkan kedalam kehidupannya. Maka dari itu dibutuhkanlah suatu metode agar isi  maupun  tujuan  syariah  dapat  diterjemahkan  dan  tidak  ditelan  secara  instan.  Untuk mencapai  tujuan  itu  tentu  fungsi  syariah  harus  dibedah.  Bukan  hanya  pada  akidah- syariah,  tetapi  menyangkut  muamalah  samPai  aktifitas-aktifitas  manusia  sekarang  ini. Fungsi  syariah  dapat  memotifasi  masyarakat  mencapai  ketaatan  dan  kejujuran, mencapai  kualitas  dan  itegritas.  Sebagaimana  dikatakan  Umer  Chapra  (2001)  bahwa syariah  membantu  masyarakat  menanamkan  kualitas  kebaikan  seperti  ketaatan, kejujuran,  integritas,  kesederhanaan,  dan  perasaan  kebersamaan  yang  dapat memeberikan  kontribusi  terhadap  proses  pembangunan,  keadilan,  saling  pengertian, kerjasama, kedamaian, keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan  manusia  (M.  Umer  Chapra,  2001).  Dalam  prespektif  muamalah, keterangan  Capra  tersebut  menanamkan  mengenai  motifasi  fungsi  syariah  dengan mengatakan  bahwa  syariah  dapat  menggunakan  pengaruh  moderatnya  terhadap penggunaan sumber daya. Dari sinilah tujuan final syariat sehingga kebutuhan manusia terpenuhi.
Terkait  dengan  tujuan-tujuan  syariah  dan  fungsinya,  Muhammad  Ayub  (2009) membagi  menjadi  dua  tujuan,  yaitu  tujuan  primer  dan  tujuan  sekunder.  Tujuan primernya diwujudkan dalam bentuk perlindungan agama, kehidupan, keturunan, harta, intelek  dan  kehormatan.  Sedang  tujuan  sekunder  terdiri  atas:  (1)  Penegakan  keadilan dan  kesamaan  dalam  masyarakat,  (2)  Peningkatan  keamanan  sosial,  sikapsaling membantu,  dan  solidoritas,  (3)  Pemeliharaan  kedamaian  dan  keamanan,  (4) Peningkatan kerja sama dalamhal kebaikan dan larangan perbuatan serta tindakan jahat (5) Peningkatan nilai moral universal yang utama dan semua tindakan yang perlu untuk pemeliharaan dan penguasaan alam.
Statemen  Muhamad  Ayub  diatas  perlu  dipelajari  mengenai  peran  syariah.  Isi syariah  harus  dibedah  sebagai  upaya  penerapan  jiwa maqasid al-syariah  menuju implementasi  yang  hakiki,  yakni  terwujudnya falah (kesejahteraan).  Selanjutnya mengenai tujuan syariah itu Ayub mengatakan bahwa “tujuan -tujuan tersebut mungkin akan  meliputi  tidak  hanya  kesejahteraan  secara  ekonomi,  tetapi  juga  persaudaraan manusia  dan  keadilan  sisio-ekonomi,  kedamaian  dan  kebahagiaan  jiwa,  serta keharmonisan  keluarga  dan  sosial.  Statement  ini  mengandung  makna  tujuan  syariah luas  cakupannya.  Tidak  hanya  ruang  ekonomi  saja,  tetapi  lebih  luas  lagi  mencakup sosialnya,  termasuk  perdamaian  dan  keharmonisan  keluarga.  Melalui  bisnis  syariah, fungsi syariah juga bisa diterapkan. Hal itu untuk merubah paradigma yang mengatakan dalam bisnisnya mengandung tujuan-tujuan spiritual. Tujuan ini dituntut oleh al- Qur’an agar  kehidupan  manusia  memperoleh falah di  dunia  dan falah di  akhirat  (Muhamad Ayub, 2009). Seperti permasalahan dalam hal kredit macet yang timbul pada perbankan syariah  penyelesaiannya  menggunakan  cara-cara  musyawarah.  Dalam  hal  jasa pelayanan  dan  fasilitas,  prinsip  syariah  menerapkan  segala  fasiliatas,  manfaat  serta maslahatnya  mengandung  kejelasan  yang  kita  kenal  dalam  istilah la  tadzlimuna  wala tudzlamun .  Salah satu konteknya berupa penerapan syariah dengan harapan merubah dan memelihara image Hotel Syariah dari kenegatifan.
Sebagaimana  Hotel  Syariah  Pekalongan,  fungsi  tersebut  dipakai  menjadi pedoman agar tercapai suatu kehidupan yang baik dan terhormat. Peningkatan hunian merupakan implementasi keberhasilan dari fungsi syariah itu. Yang mana peraturannya dibuat  secara  konsisten  untuk  memperoleh  manfaat  dari  penerapan  syariah.  Meski secara  tidak  sadar  umumnya  Hotel  Syariah  memakai  kaidah-kaidah maqasid ,  namun mereka  tidak  sampai  pada  dataran  makna  yang  hakiki  karena  yang  terlihat  hanya sebuah  format-format  secara  lahiriahnya  saja  dalam  lingkup  segi  materi.  Dalam  hal keamanan  agama  misal  tidak  didukung  dalam  aspek  tempat  ibadah  yang  memadai. Dalam  hal  keamanan  keturunan  mereka  tidak  didukung  pada  seleksinya  identitas sehingga  pengunjung  yang  bukan  mahram  diperbolehkan  menginap.  Padahal  ini  jelas- jelas dilarang oleh agama Islam, yang secara tidak langsung akan merusak keturunan.
Kemudian  dalam  hal  keamanan  harta  serta  akal  mereka  tidak  didukung  pada aspek kepentingann, yakni apa dan barang apa yang pengunjung bawa sehingga dalam menginap  disalahgunakan  untuk  bisnis  yang  melanggar  syariat.  Semua  itu  bila  dilihat secara  cermat  hanya  terdapat  pada  Hotel  Syariah,  sedang  hotel  konvensional  rasanya mustahil.  Untuk  itulah  penulis  berusaha  mendekatkan  implementasi maqasid dalam muamalah  untuk  mengambil  pelajaran  dan  strategi  penerapan maqasid al-syariah. Apakah  didalam  sebuah  praktik  muamalah  Hotel  Syariah  dapat  merelisasikan  tujuan maqasid tersebut. Oleh karenanya maqasid memiliki tujuan universal, paling tidak pada sebagixan  Hotel  Syariah  sudah  ada  yang  menyadari  bahwa  penerapan maqasid al- syariah memiliki kesamaan tujuan.
Dalam  aktifitas  muamalah  Hotel  Syariah,  bila  didalami  sebenarnya  telah memakai  nilai- nilai  dan  prinsip  dalam  jiwa  syar’iah  yakni  ilahiyah  dan  insaniyah. Ini yang  musti  diketahui  oleh  pengunjung  dan  dipegang  kuat-kuat  karena  bukan  tidak mungkin akan mendapat tanggapan optimis dan pesimis.
Perkembangan ekonomi syariah Indonesia yang telah maju pesat ini perlu dijaga martabatnya agar terus berlanjut sehingga peradaban negeri ini bisa mencapai  puncak tertinggi.  Seperti  dalam  perbankan  syariah  kemajuan-kemajuannya  telah  tampak selama  kurun  waktu  sepuluh  tahun  terakhir  (Adiwarman  A.  Karim,  2004).  Sinyalemen itu  mengindikasikan  bahwa  perekonomian  syariah  mendapat  sambutan  positif.  Oleh karena  itu  pendekatan maqasid sebagai  upaya  menjembatani  praktek-praktek kesyariahan perlu di aplikasikan terutama dalam manajemen syariah untuk perhotelan.
Dataran implementasi pendekatan tersebut penting ditelusuri untuk memperoleh bentuk  format  syar’i  yang  benar -benar  dapat  mengimple-mentasikan  ajaran  Islam. Untuk  memenuhi  kesyar’iahanya  menurut  Hermawan  Kerta  Jaya  dan  Syakir  Sula (2003), paling tidak  dapat dirumuskan ke dalam aspek-aspek sebagai berikut: Pertama aspek  pelayanan.  Dalam  aspek  ini  seorang  petugas  harus  dapat  menjalankan  amanah dan  memberi  pelayanan  yang  sesuai  dengan  prinsip  Islam.  Pelayanan  memberi  arti penting bagi esensi adanya manajemen yang rapi. Kedua aspek fasilitas. Pada aspek ini fasilitas  yang  ada  diharapkan  dapat  memenuhi  kebuhan  konsumen.  Kebutuhan  yang disyariatkan  bagi  konsumen  tentunya  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dan nilai-nilai aturan syariat Islam. Ketiga aspek manfaat. Aspek ketiga ini dalam hal bisnis sering  bertentangan  dengan  syarixat,  akan  tetapi  konsumen  masih  tetap  banyak  yang melanggarnya. Seperti minuman beralkohol pada berbagai hotel konvensional tidak bisa dihindari.  Format  manajemen  syariah  aspek  manfaat  tidak  boleh  di  tawar.  Untuk  itu segala  hal  yang  meniadakan  manfaat  secara  Islami  harus  dilarang. Keempat aspek tujuan.  Aspek  tujuan  sebagai  upaya  menerapkan  fasilitas  yang  syar’i  harus  diseleksi terlebih  dahulu  seperti  pemeriksaan  identitas  bagi  pengunjung,  penyediaan  alat-alat kebutuhan yang bermanfaat dan sebagainya.

## b). Standarisasi Penerapan Manajemen Syariah
Adanya  lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia  merupakan  berkah.  Sejak  mengikuti aturan perbankan tahun 1992 sampai sekarang masih eksis dan mampu menunjukkan peluang-peluangnya bagi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia secara signifikan. Perannya  ti dak  sedikit  dalam  upaya  mengimplementasikan  ekonomi  lewat  jalur  syar’i. Dalam  penerapan  standarisasi  manajemen  syariah  ini,  paling  tidak  ada  dua  sumber yang  menjadi  acuan. Pertama menempatkan  nilai-nilai  dasar  ekonomi  Islami  sebagai kebijakan  aktifitas  muamalah  dan kedua menempatkan  basis  kebijakan  kinerja  yang mendukung atas nilai-nilai dasar tersebut.
Mengenai nilai-nilai dasar ekonomi, Islam telah memberi seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi paradigma ekonomi Islam  sehingga  dalam  bermuamalah  sesuai  dengan  kehendak  syariah.  Nilai-nilai  dasar ini (baik nilai filosifis, instrumental maupun institusional) didasarkan atas Al- Qur’an dan Sunnah yang merupakan sumber ajaran tertinggi dalam agama Islam. Sementara dalam ekonomi  konvensional  tidak  memiliki  dasar  karena  berasal  dari  rekayasa  ilmiah manusia.  Namun  untuk  memperoleh  nilai-nilai  dasar  tersebut  dibutuhkan  seperangkat alat  yang  dapat  menganalisis  sehingga  ditemukan  sebuah  aksioma-aksioma  yang berlaku bagi kaidah sosial dan perilaku ekonomi.
Ada  tiga  yang  mendasari  nilai-nilai  ekonomi  Islami.  Ketiga  itu  adalah:  (1) tauhid, (2) keadilan dan (3) kebebasan dan tanggung jawab (MB. Hendri Anto, 3003). Namun beberapa ahli berbeda dalam merumuskan nilai-nilai dasar bagi ekonomi Islam tersebut diantaxranya Syed Nawab Haidar Naqvi yang memberi nilai empat dasar yaitu: 1). Kesatuan atau tauhid, 2). Kesetimbangan atau keadilan, 3). kehendak bebas dan 4). Pertangungjawaban (Syed Nawab Haidar Naqvi, 1981). Umer Capra (2001) memandang nilai-nilai dasar  tersebut  berupa:  1).  tauhid,  2).  khilafah,  dan  3).  keadilan.  Sementara
Chowdhury memandang nilai-nilai dasar berupa: 1). tauhid  and brotherhood , 2). work and  productivty dan  3). distributional  equity (Chowdhury,  1995).  Sedangkan Muhammad  memandang  nilai  dasar  itu  berupa:  1).  Tauhid,  2).  Keadilan,  3). Keseimbangan, 4). Khilafah (peran negara), dan 5). Ma’ad (Muhammad, 2004). Berangkat  dari  nilai-nilai  dasar  diatas  manusia  akan  berpikir  sehat  dalam mencapai  tujuan  kearah  kebaikan.  Mereka  akan  melangkah  dengan  berprilaku  sehat pula  bila  dalam  aktifitasnya  bertujuan  untuk  memperoleh  kehalalan.  Sehingga  dengan nilai-nilai tersebut terbentuklah sebuah implementasi spiritual dalam pengelolaan suatu perusahaan,  yang  tiada  lain  meraih  tujuan  hidup,  baik  didunia  maupun  diakhirat  yang berharap akan memperoleh falah (Hendrie Anto, 2004). Untuk memperoleh falah dalam kontek perekonomian Islami dibutuhkan “jalan” yang dapat mewujudkan cita -cita tujuan syariah  ( maqasid al-syariah).  Jalan  yang  penulis  asumsikan  disini  adalah  dengan memakai  analogi  jalan  kereta  api  yang  terdiri  dua  batangaan  besi  yang  sejajar.  Yang mana batang besi pertama berupa implementasi terhadap manajemen spiritual sedang batang besi yang kedua berupa sitematisasi market syar iah. Kedua “jalan” tersebut bisa digunakan  oleh  gerbong  kereta  api  (Hotel  Syariah)  sebagai  alat  yang  dipakai  untuk mengantarkan syariah menuju moslem socety .

## c). Implementasi Manajemen Spiritual.
Dalam sebuah media, Karim (2011) mengatakan segmentasi pasar perbankan syariah di Indonesia  terus  melaju  dengan  pesat.  Bak  pepatah  mengatakan  semakin  tambah  usia semakin berisi. Tensi market syariah memperoleh hasil yang menarik dan menunjukkan telah terjadi peningkatan jumlah nasabah dari ratusan ribu menjadi enam juta nasabah. (Adiwarman  A.  Karim,  2011).  Sebuah  angka  fantastis,  karena trend syariah  banyak diminati  oleh  kalangan  tidak  hanya  muslim  saja.  Kalangan  non  muslim  juga berbondong-bondong  mengikuti  pasar  syariah  ini.  Kemungkinannya  adalah  terjadi dengan  adanya  perubahan  pola  pemikiran  masyarakat.  Yakni  masyarakat  mulai mengerti mengenai perkembangan market syariah yang notabene disebut sebagai pasar rasional  (Hermawan  Kertajaya  dan  M.  Syakir  Sula,  2006).  Sementara  market konvensional  disebut  sebagai emosional  market .  Anggapan  terhadap  kedua market tersebut  terkait  pada  dua  alasan:    1) emosional  market disebut  karena  orang  tertarik masuk  ke  ranah  pasar  tersebut  karena  alasan-alasan  keagamaan  dan  bukan  faktor mengejar  finansial,  2)  sebaliknya  pasar  konvensional  atau  non  syariah  cenderung berpotensi mendapatkan untung secara finansial karena termotifasi keuntungan materi.
Menurut  Karim  (2011),  secara  kultur  kedua  hal  diatas  sama-sama  memiliki peluang  karena  multi  etnisnya  penduduk  Indonesia.  Seperti  yang  diungkap  dirinya bahwa banyak penduduk yang simpati dengan market keduanya, meski masing-masing memiliki  komposisi  plus  minus  baik  psikologis  maupun  sosiologis.  Bila  melihat lahiriahnya,  jasa  non  syariah  atau  konvensional  memiliki  kemapanan  terlebih  dahulu dari  pada  jasa  basis  syariah.  Fakta  dilapangan  menunjukan  banyak  nasabah  memakai jasa konvensional karena relasi dan kemudahannya dalam bertransaksi. Sementara jasa basis syariah sebaliknya diperlukan seabrek persyaratan hanya untuk mendapatkan satu produk pelayanan (Lihat UU Perbankan Syariah Pasal 2). Sistem manajemen seperti itu patut  diefektifkan.  Salah  satu  trobosannya  adalah  dengan  meningkatkan  implementasi manajemen  spiritualitas, karena  spiritual  merupakan  kunci.  Seorang  ekonom  ternama, Stephen R. Covey (dalam Hermawan Kertajaya dan M. Syakir Sula, 2006) menyebutkan dalam  bukunya  dengan  menulis  bahwa  faktor  spiritual  merupakan  faktor  kunci  terkhir yang harus dimiliki pemimpin dalam suatu perusahaan. Kemudian Jonathan L. Parapak (Hermawan  Kertajaya  dan  M.  Syakir  Sula,  2006)  juga  mengatakan  bahwa  kehidupan bermasyarakat,  dalam  mengelola  bisnis  atau  aktifitas  apa  saja  dalam  hubungannya dengan  berkomunikasi  dengan  sesama  umat  manusia  mestilah  selalu  diwarnai  oleh nilai-nilai spiritual.
Sebagai umat Islam tentu kita mengambil nilai spiritual dari Al- Qur’an maupun Sunnah.  Keduanya  mutlak  menjadi  acuan  karena  memiliki  nilai-nilai  spiritual  agama yang  mendasar.  Dalam  menggunakan  implementasi  manajemen  spiritual  tersebut sebaiknya  sebuah  manajemen  syariah  mengambil  cermin  kepada  nilai-nilai  spiritual yang  ada  pada  diri  baginda  Rasulullah  saw.  Adapun  nilai-nilai  spiritual  yang  ada  pada baginda  tersebut  berupa: Pertama jujur  atau  benar.  Nabi  Muhammad  dalam  dagang selalu dikenal sebagai seorang pemasar yang benar dan jujur dalam menginformasikan produknya. Jika ada  cacat atau  kelemahan, Nabi langsung menyampai-kannya dengan jujur  dan  benar. Kedua amanah  atau  dapat  dipercaya.  Sebuah  institusi  jasa  syariah harus  dipercaya  seperti  yang  telah  dicontohkan  Nabi  dalam  memegang  amanah.  Nabi selalu  mengembalikan  hak  milik  atasannya  baik  berupa  hasil  penjualan  maupun  sisa
barang  dagangannya. Ketiga adalah fatanah atau  cerdas  dan  bijaksana.  Dalam  hal  ini yakni  pebisnis  yang  fatanah  merupakan  pemimpin  yang  mampu  memahami, menghayati  dan  mengenal  tugas  dan  tanggung  jawab  bisnisnya  dengan  sangat  baik. Dengan  sifat  ini  pebisnis  dapat  mengolah  kretifitas  dalam  berbagai  inovasi  yang bermanfaat  bagi  perusahaan. Keempat adalah tabligh ,  argumentatif  dan  komunikatif. Nabi telah memiliki sifat ini dengan menyampaikan keunggulan barang bawaannya.  Ia menyampaikan  dengan  rasa  jujur  tanpa  meninggalkan  tanggung  jawab.  Beliau membawa dan memberikan keuntungan penjualannya dengan rasa ikhlas.
d). Aktualisasi Manajemen Syariah .
Banyak  transaksi  muamalah  disekitar  kita  yang  mengandung  nilai-nilai  spiritual. Kejujuran, transparansi, moralitas dan etika masih dipakai oleh kalangan penjual untuk menarik pembeli sebanyak mungkin. Nilai-nilai tersebut tentu menjadi modal bagi jasa marketing  syariah .  Karenanya  bila  manajemennya  ditata  secara  maksimal  maka  akan memperoleh  hasil  maksimal  pula.  Bila  nilai-nilai  tersebut  tidak  di manage secara sistemik  maka  dalam  sebuah  perjalanan  bisnis  dapat  mengalami  kefatalan.  Untuk mewujudkan bentuk aktualisasi manajemen syariah dibutuhkan dua strategi: pertama aspek  standar  manajerial  secara  syariah  dan kedua melalui  labelisasi  produk  secara syariah.
Dalam aspek standar manajerial secara syariah keberadaan institusi jasa syariah perlu diperiksa. Apakan betul telah memenuhi syarat atau tidak, yakni terkait kelayakan manejemen  syariah  yang  dipegangnya.  Institusi  jasa  syariah  harus  memiliki  standar kelayakan  karena  untuk  melindungi  hak-hak  konsumen.  Managerial  syariah  dalam batas-batas  tertentu  diregulasi  dengan  tepat  agar  konsumen  atau  nasabah  merasa aman karena bagaimanapun haknya dilindungi undang-undang.
Kemudian  pada  aspek  kedua  labelisasi  produk  syariah  juga  harus  memiliki standar kelayakan. Labelisasi perlu diperiksa apakah betul layak di konsumsi atau tidak. Dalam  makanan  biasanya  terkit  komposisi  bahannya,  apakah  ada  pemanis, pengawetnya  atau  pewarna.  Jika  layak  patut  untuk  diteruskan,  tetapi  jika  sebaliknya maka  patut  mendapat  perhatian.  Jadi  labelisasi  syariah  bukan  hanya  sekedar  capnya tetapi juga managerialnya secara menyeluruh.

## e). Strukturisasi Market Syariah .
Untuk  membuat  format  market  syariah,  fungsi  sistem  manajemennya  dijalankan sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  sebagai  sarana  agar  suatu  roda  organisasi  berjalan dengan  baik.  Bila  fungsi  sistemnya  telah  berjalan  secara  periodik  maka  hasilnya  akan dipetik  karena  dengan  berjalannya  sitem  itulah  menandakan  hidupnya  suatu manajemen  institusi.    Fungsi planning sebagai  konstruksi  perusahaan  haruslah dijalankan  oleh  fungsi  organisasi.  Fungsi  organisasi  barang  kali  akan  di  kontrol  atau diawasi  oleh  suatu  ”badan  independen  internal”,  sedang  fungsi actuiting merupakan bagian  internal organisasi yang memberikan orentasi-orentasi.
Fungsi  manajemen  diatas  tak  dapat  dipisahkan  antara  bagian  satu  dengan bagian lainnya. Yang mana dalam suatu organisasi fungsi tersebut saling berkaitan satu sama  lain.  Menurut  Jawahir  Tontowi  (1983)  fungsi  manajemen  tidak  bisa  lepas  dari unsur-unxsur  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan  dan  dilengkapi  pengawasan yang  memadai.  Setelah  membuat  sketsa  fungsi  manajemen  selanjutnya  dibuatlah struktur  kinerja  sehingga  manajemen  berjalan  dengan  baik.  Struktur  kinerja  dibuat dalam  kerangka  memfungsikan  manajemen  menuju  kepada  suatu  titik  arah keberhasilan atau kemenangan.
Menurut  Jawahir  struktur  fungsi  manajemen  memiliki  hirarkhi.  Berdasarkan tingkatannya,  pembagian  hirarkhi    manajemen  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Top Manajement (2) Midle Manajement, (3) Supervisery Manajement (4) Lower manajement (5)  Operative  manajement.  Hotel  Syariah  Pekalongan  sebagai  sampel  strukturisasi manajemen  syariah  telah  mampu  me- manage sejajar  dengan  hotel  konvensional. Dengan  modal  visi  dan  misi,  sistem  pengelolaannya  dilakukan  secara  bermoral. Sebagaimana  keterangan diatas  bahwa  Hotel  Syariah  Pekalongan  telah  di  beri  amanat untuk  mengelola  wakaf  produktif.  Departemen  agama  pusat  merasa  ikut  mendukung pengembangan  wakaf  produktif  sebagai  bentuk  sampel  dari  strukturisasi  manajemen syariah.  Dengan  kata  lain  strukturisasi  manajemen  syariah  di  payungi  oleh  lembaga negara  (Depag)    dalam  mewujudkan  potensi-petensi  ekonomi  berbasis  syariah.  Bila sektor perdagangan dikembangkan atas dasar prinsip syariah, maka secara makro akan mendatangkan kemaslahatan bersama. Bahkan mempunyai manfaat yang besar dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Jusmailiani dkk, 2008).
Kemudian  acuan  kedua  dalam  menempatkan  basis  kebijakan  kinerja  yang mendukung  atas  nilai-nilai  dasar.  Basis  tersebut  berupa  penghapusan  riba, implementasi lost and profit sharing , pelembagaan zakat dan pelarangan israf (lihat QS. Al- An’am [6]: 30).

## f). Integrasi Ekonomi Islami.
Perdagangan  Islami  adalah  perdagangan  yang  dilandasi  oleh  nilai-nilai  dan  etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.  Dalam  agama  Islam  Rosulullah  adalah  sosok  peletak  dasarnya  dalam perdagangan. Perdagangan yang jujur dan adil dalam konsep Islam adalah sebuah perdagangan yang “ tidak menzalimi dan tidak dizalimi ” ( QS. Al-Baqarah [2]: 279). Berdagang  dalam  Islam  berorentasi  pada  ibadah  karena  ini  terkait penyatuan  antara  ruh  dan  materi  (Ismail  Yusanto  dkk,  2008).  Dalam  Islam berdagang dianjurkan oleh agama dan syariah menjembataninya dengan mengatur segi  mana  yang  halal  dan  mana  yang  haram.  Integrasi  ekonomi  Islami  bertujuan menyatukan  gerak  langkah  perdagangan  Islami  (bisnis  syariah)  menuju  konsep dan sistem perdagangan yang sesuai menurut Al- Qur’an dan Sunnah secara sejah terabaik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Dalam  bahasan  ini  integrasi  ekonomi  Islami memiliki pandangan kedepan yang terkait tiga hal yaitu urgensinya, tujuannya dan strateginya dalam konsep integrasi ekonomi Islami.

## i). Urgensi Integrasi Ekonomi Islami.
Ada  beberapa  asumsi  yang  mendasari  ide  integrasi  dalam  perdagangan  Islami: Pertama kuantitas  penduduk  muslim  dunia  yang  cukup  tinggi  sehingga  ini dipertimbangkan  di  mata  dunia.  Yang  mana  jumlahnya  adalah  seperenam  dari penduduk  dunia  atau  sekitar  1  milyar  lebih  yang  tersebar  dipenjuru  bumi  ini (Jusmaliani,  dkk,  2008). Kedua relatifitas  kekayaan  yang  dimiliki  negara-negara muslim  saat  ini  menjadi  fokus  perebutan  ekonomi  diantara  negara-negara  Barat. Beberapaa  negara  muslim  memiliki income tinggi,  seperti  Bahrain,  Arab  Saudi, Kuwait  dan  lain-lain.  Sebagian  lain  memiliki income menengah,  sedang  sebagian lainnya  memiliki income minim  sehingga  tidak  bisa  dilakukan recycle . Ketiga persamaan  nomatif-religius  yang  dimiliki  negara-negara  muslim,  dimana  banyak negara berpenduduk mayoritas muslim menggunakan syariat agama sebagai dasar idiologi negaranya. Keempat persamaan  menjadi negara-negara  terjajah sehingga menjadi  “hantaman” oleh  negara-negara  maju.  Bahka  menjadi  euforia  perebutan negara  maju  untuk  merebut  kembali  dengan  memecah  secara  berkeping-keping baik melalui kapitalisme maupun melaui materialisme.
Sebagai implikasi dari hal diatas negara-negara muslim harus bersatu bangkit dan bekerja  sama  yang  saling  membantu.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  al- Qur’an QS.  Al- An’am  [6]:  165,  QS.  Al -Hujurat  [49]:  13.  Termasuk  dalam  suatu  hadis ditegaskan yang artinya:“Orang -orang mukmin satu bagi orang-orang mukmin lain seperti  bangunan  yang  menguatkan  bagian  satu  dengan  bagian  lainnya”  (HR. Bukhari-Muslim).
ii). Tujuan Integrasi Ekonomi Islami. Kerangka  kerja  integrasi  ekonomi  secara  umum  adalah  efisiensi  sumber  daya, dimana  kesejahteraan  optimal  menjadi  target  yang  dapat  dimiliki  negara-negara anggota.  Kerja  sama  integrasi  dapat  dilakukan  dengan  melihat  faktor  regional, internasional,  bilateral  maupun  multilateral  dengan  tujuan  membentuk  identitas tersendiri.  Misal  kerja  sama  antar  negara  disebut  UN  sedang  kerja  sama  antar negara  Islam  adalah  OKI.  Kerja  sama  pengekspor  minyak  dunia  dalam  hal  ini membentuk  OPEC,  sedang  antar  kawasan  membentuk  APEC.  Kerja  sama perdagangan  antar  negara  ada  WTO  sedang  kerja  sama  perdagangan  antar kawasan ada AFTA, NAFTA, CAFTA dan MEA.
Kemudian  yang  lebih  menarik  adalah  kerja  sama  keuangan  antar  negara yang memiliki persamaan persepsi tentang stabilitas keuangan. Dalam hal ini bisa dilihat  dalam  bentuk  contoh  pengeluaran  mata  uang  EURO,  dirham  dan  dinar. Menurut  Kahnert  (dalam  Jusmaliani  dkk.)  parameter  keberhasilan  dalam  integrasi berkitan  dengan  askelerasi  pertumbuhan  negara-negara  yang  tergabung  dalam kerja  sama  tersebut  baik  bersifat  temporer  maupun  tidak,  dengan  asumsi  bahwa mobilitas produksi bukan menjadi tujuan akhir namun menjadi sesuatu yang harus dicapai  untuk  meraih  tingkat  output  pertumbuhan  yang  lebih  tinggi.  Sehingga penilaian manfaat dari proses integrasi dapat dilihat lebih cepat atau sebaliknya.
Menurut  El-Agra,  Yue  dan  Elek  (Jumaliani  dkk.)  manfaat  yang  diharapkan dari  kebijakan  integrasi  ekonomi  secara  umum  sebagai  berikut:  (1)  Mendorong terjadinya  peningkatan  efisiensi  melalui  spesialisasi  produksi  dari  masing-masing negara, (2)  Adanya pasar yang lebih luas akan meningkatkan produksi total serta manfaat  kapasitas produksi secara optimum (3)  Meningkatkan bargaining position negara  tersebut  dengan  meningkatnya  nilai  tukar  mata  uang,  (4)  Munculnya rangsangan  investasi  yang  lebih  tinggi  akibat  adanya  daya  tarik  pasar  yang  lebih luas,  (5)  Berkembangnya  teknologi  produksi  sebagai  akibat  inovasi-inovasi  untuk mengxhasilkan output berkualitas dengan harga yang kompetitif.

## iii). Strategi Integrasi Ekonomi Islami.
Strategi  dalam  mewujudkan  integrasi  ekonomi  Islami  membutuhkan  langkah- langkah  sebagai  berikut  (Mosad  Zineldin,  2011):  (a)  The  initial  phase,  pre- cooperation  phase-SWOT  analisys,  (b)  The  development  phase  or  the  basic relationship  phase  (engagement),  (c)  The  comitment  phase  (marriagea),  (d)  The engoing  strategic  bussines  relationship  phase  (old-married),  (e)  Total  integration phase.
Strategi diatas merupakan kontek negara-negara di wilayah Timur Tengah. Semenatara  itu  Capra  (2010)  memiliki  empat  strategi  dalam  menerapkan  seluruh sistem ekonomi Islam yang saling memperkuat. Keempat itu adalah: (a) Membuat sebuah  mekanisme  filter  yang  secara  sosial  disepakati  (b)  Membuat  sistem motivasi  yang  mendorong  individu  untuk  melakukan  yang  terbaik  untuk  dirinya dan masyarkatnya, (c)  Membuat restrukturisasi perekonomian secara keseluruhan dengan tujuan mewujudkan maqasid (d)  Adanya peran  peerintah  yang positif dan kuat. Dalam  kontek  teknis,  langkah-langkah  diatas  diterapkan  dalam  bentuk sketsa sebagaimana berikut: Pertama relokasi investasi dari negara-negara muslim kaya  kepada  negara-negara  muslim  miskin, Kedua maksimalisai  kerja  sama ekonomu  menuju Islamic common  market  melalui beberapa tahap.  Mulai dari sub regional  common  market  menuju  ke  regional  common  market,  dan Ketga sampai pada  Islamic  common  market  yang  melibatkan  seluruh  negara-negara  muslim. Sehingga  sampailah  penyatuan  mata  uang  regional  yang  telah  disiapkan  secara gradual.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Penerapan  manajemen  dengan  pendekatan maqasid as-Syariah  pada  Hotel  Syariah Pekalongan  memperjelas  bahwa  bisnis  syariah  memiliki  karakteristiristik.  Ada  dua karateristik  yang  dapat  ditangkap  dalam  pendekatan  ini  yaitu  karakteristik  materi  dan karakteristik  immateri.  Karakteristik  immateri  secara  konseptual  manajemen  Hotel Syariah  Pekalongan  berpedoman  dengan  prinsip  syariah  muamalah  seperti  prinsip amar ma’ruf  nahi  munkar ,  prinsip  penegakan  kebenaran,  prinsip  penegakan keadilan,  prinsip latuzlimuna  wala  tuzlamuna ,  prinsip  amanah  dan  prinsip kemaslahatan  ummah  dan  sistem  manajemen  syariah  berpedoman  pada  empat sistem  fungsi  manajemen  umumnya  (POAC)  yang  tercover  dalam  empat  fungsi manajemen,  yaitu  fungsi  perencanaan  ( planning ),  fungsi  pengorganisasian ( organizing ), fungsi pengarahan ( actuiting ), dan fungsi pengawasan ( controlling ). Sedang  karakteristik  materi  Hotel  Syariah  Pekalongan  menerapkannya sesuai  yang  disyariatkan  Islam  yaitu  dengan  pemeriksaan  identitas  pengunjung secara  cermat  dan  fasilitas message  servis -nya  tidak  sama  dengan  Hotel Konvensional.  Penerapan  sistem  manajemen  syariah  Hotel  Syariah  Pekalongan memiliki persamaan dan perbedaan dengan Hotel lainnya. Diantara persamaannya dalam  me- manage seperti  umumnya  perusahaan  lain  menerapkan  fungsi-fungsi manajemen.  Perbedaannya  terlihat  pada  empat  hal  yang  dapat  di  nilai  dengan pendekatan  nilai-nilai maqasid al-syariah berupa  segi  sisi  fasilitasnya,  sisi pelayanannya, dan manfaat serta tujuannya yang berorentasi pada syariat Islam.
2. Saran
Sebagai  sarannya  terkait  penerapan  manajemen  dengan  pendekatan maqasid as- Syariah ini pihak konstituen Hotel Syariah Pekalongan bersinergi dengan lembaga lain. Ada  dua  sinergi  dalam  hal  ini  adalah pertama sinergi  pengembangan religion  brand dengan  institusi  lain  yang  sehaluan  dengan  garis  syariat  Islam  sehingga  memperkuat
brand syariah dan kedua sinergi kolaborasi dengan lembaga konvensional sehingg nilai- nilai maqasid as-syariah diterapkan didalamnya.

## REFERENSI
Adiwarman,  K.  (2004).  Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo .
Akhtar, S., Aziz, Z. A., Hefner, R. W., Thani, N. N., Venardos, A., Vogel, F. E., & Warde,
I.  (2008).  Understanding  Islamic  finance:  Local  innovation  and  global integration. asia policy , 6 (1), 1-14. Anto, M. B. (2003). Hendrie. Pengantar Ekonomika Mikro Islami . Ayub, M. (2013). Understanding islamic finance . Gramedia Pustaka Utama. Chapra, M. U. (2016). The future of economics: An Islamic perspective (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
Chapra, M. U. (2000). Islam dan tantangan ekonomi . Gema Insani. Dzajuli, H. A., & Fikih, K. K. (2007). Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis. I, Cet II, Jakarta: Kencana . Ekasari,  L.  (2015). Proporsi  berita  keislaman  dalam  surat  kabar  Republika (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
Fahrudin,  M.  A.,  Kholidiyanti,  N.  A.,  &  Mois,  F.  A.  (2018).  Urgensi  Spiritual  Marketing Sebagai Media Pemasaran Pariwisata Di Madura (Pendekatan Sharia Tourism And Culture). El Dinar , 5 (1), 30-41. Gusmawati,  Y.  (2011). Makna  Kata  Ma’ruf  Dan  Padanannya  dalam  al - Qur’an  (Suatu Kajian  Terhadap  Penafsiran  Al-Maraghi) (Doctoral  dissertation,  Universitas  Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Hafidudin, D., & Tanjung, H. (2003). Manajemen Pemasaran Syariah dalam Praktik.
Jusmaliani, dkk. 2005. Kebijakan Ekonomi dalam Islam. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Karim, A. A., & Islam, B. (2006). Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada . Kerta, J. H., & Sula, M. S. (2006). Syariah Marketing. Koontz, H., & O'donnell, C. (1976). Management: A systems and contingency analysis of managerial functions . Book World Promotions. Muhammad, H. M. S. (2004). Manajemen dana bank syariah . Ekonisia. Perwitasari,  M.  R.,  Nurhasanah,  N.,  &  Julia,  A.  (2015).  Analisis  Kepuasan  Pelanggan Terhadap  Karakteristik  Pemasaran  Syariah  (Studi  Kasus  Pelanggan  Bunker Rabbani Bandung Raya). Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah , 36-43. Rahadian,  D.,  &  Pratomo,  A.  (2013).  Pengaruh  Bauran  Promosi  terhadap  Peningkatan Penjualan Kamar di Hotel Benua Bandung. Binus Business Review , 4 (2), 776-790. UII, T. P. M. (2008). Menjawab Keraguan Berekonomi Syari’ah.
Naqvi,  S.  N.  H.  (1981). Ethics  and  economics:  An  Islamic  synthesis (Vol.  2).  islamic Foundation Warde, I. (2000). Islamic finance in the global economy . Edinburgh University Press. Yafiz,  M.  (2015).  Internalisasi  Maqâshid  al- Syarî’ah  dalam  Ekonomi  Menurut  M.  Umer Chapra. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah , 15 (1). Yusanto,  I.  (2003).  Muhammad  dan  Muhammad  Karebet  Widjajakusuma. Menggagas Bisnis Islam . Gema Insani Press