Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 5 (2), 2023: 191-205 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.10526
email correspondence: habibullahmusakwan@gmail.com Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 Copyright (c) 2023 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

## Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam
Habibullah 1 , Asyhari 2 1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia 2 Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
Abstrak:
Lembaga  penghimpunan  zakat  secara  online  merupakan fenomena baru dalam pelaksanaan ibadah zakat di era digital.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  kajian  yuridis  dan hukum  Islam  terhadap  lembaga  penghimpunan  zakat  secara online. Metode deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif diadopsi dalam penelitian ini. Informasi yang digunakan adalah informasi  sekunder  yang  terdiri  dari  hukum  dan  peraturan, literatur, dan studi kepustakaan terkait dengan zakat online dan praktek  penghimpunan  zakat  secara  online.  Menurut  temuan penelitian, organisasi penghimpun zakat secara online memiliki dasar hukum dalam Islam yang mengatur tentang pelaksanaan ibadah zakat. Prinsip-prinsip yang terkait dengan zakat, seperti kewajiban, jumlah zakat yang harus dikeluarkan, dan penerima zakat, tetap berlaku dalam konteks penghimpunan zakat secara online.  Namun,  penelitian  ini  juga  menemukan  beberapa  isu hukum  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penghimpunan  zakat secara  online.  Isu-isu  tersebut  meliputi  Bagaimana  kajian yuridis  dan  hukum  Islam  lembaga  penghimpun  zakat  secara Online,  Bagaimana  analisis  terhadap  faktor-faktor  Muzakki tidak  membayar  ZIS  Melalui  BAZNAS.  Penelitian  ini memberikan  rekomendasi  kepada  lembaga  penghimpunan zakat  secara  online  untuk  mematuhi  ketentuan  hukum  Islam dalam  penghimpunan  dan  pengelolaan  zakat.  Selain  itu, lembaga penghimpunan zakat secara online juga perlu menjaga keamanan  data  pribadi  donatur,  melaksanakan  audit  internal secara  berkala,  dan  meningkatkan  transparansi  dalam penggunaan dana zakat. (Online zakat collection institutions are a new phenomenon in the implementation of zakat worship in the  digital  era.  This  research  aims  to  conduct  a  juridical  and Islamic  law  study  of  online  zakat  collection  institutions.  The descriptive-analytic  method  with  a  normative  approach  was adopted  in  this  research.  The  information  used  is  secondary

## Habibullah, Asyhari
192
information consisting of laws and regulations, literature, and literature  studies  related  to  online  zakat  and  online  zakat collection practices. According to research findings, online zakat collection  organizations  have  a  legal  basis  in  Islam  which regulates  the  implementation  of  zakat  worship.  Principles related to zakat, such as obligations, the amount of zakat to be issued, and recipients of zakat, still apply in the context of online zakat collection. However, this research also found several legal issues that need to be considered when collecting zakat online. These  issues  include  how  to  study  juridical  and  Islamic  law online zakat collection institutions, how to analyze the factors of Muzakki not paying ZIS through BAZNAS. This study provides recommendations  for  online  zakat  collection  institutions  to comply with the provisions of Islamic law in the collection and management  of  zakat.  In  addition,  online  zakat  collection institutions  also  need  to  maintain  the  security  of  donors' personal  data,  carry  out  regular  internal  audits,  and  increase transparency in the use of zakat funds)
Kata Kunci :
Penghimpun, Zakat Online, Hukum Islam
Pendahuluan
Jika  dilihat  secara  teoritis,  zakat  memiliki  dua  tujuan  utama: mengurangi  atau  menghapuskan  kemiskinan  imtuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat.  Diyakini  bahwa  zakat  akan  menjadi  alat untuk  menutup  kesenjangan  kekayaan  antara  si  kaya  dan  si  miskin Selain  itu,  karena  zakat  dapat  mengakhiri  perselisihan,  diperkirakan akan  meningkatkan  ekonomi  pada  tingkat  pribadi  dan  sosial  yang berseberangan.  Dalam  hal  ini,  zakat  menciptakan  jembatan  antara perasaan  cinta  antara  si  kaya  dan  si  miskin,  memastikan  bahwa kekayaan dibagi secara adil. Tujuan pertama adalah mensucikan jiwa,
membangun  akhlak,  menyembuhkan  hati  dari  cinta  buta  dunia,
memupuk  kekayaan,  serta  meningkatkan  empati  dan  kasih  sayang terhadap sesame.
Salah satu ibadah yang Allah SWT perintahkan kepada seluruh umat  Islam  untuk  dilakukan  adalah  zakat.  Amanat  Alquran  untuk menunaikan  zakat  selalu  dibarengi  dengan  perintah  untuk menunaikan  shalat.  Arti  penting  membayar  zakat  adalah  bahwa  ia terdiri dari misi sosial dengan tujuan yang pasti untuk kemaslahatan
Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam
umat.  Tujuan  yang  direncanakan  termasuk  mengatasi  masalah kemiskinan,  mencapai  kesetaraan  pendapatan,  dan  meningkatkan kesejahteraan  bangsa  dan  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan pentingnya zakat sebagai salah satu ajaran Islam. 1
Realisasi  keuangan  zakat  di  Indonesia,  dengan  kekuatan  zakat nasional capai Rp 217 T menurut kajian statistik tadi. Tapi hanya 0,2 yang benar-benar terkumpul saja persen atau Rp 6 triliun per tahun. Jika jumlah uang yang dikumpulkan untuk zakat hari ini dijumlahkan sesuai dengan persentase potensial, itu akan sangat jauh dari jumlah persentase yang benar. 2
Banyak kendala dalam pertumbuhan zakat di era ini yang sering disoroti  dalam  ruang  lingkup  sosialisasi  penghimpunan  dana  zakat yang terhimpun yang sesuai pendapatan dana yang tercapai. Masalah mendasar  mengapa  uang  yang  dihimpun  untuk  zakat  tidak  sesuai dengan  proporsi  potensi  yang  dapat  direalisasikan  adalah  bahwa masyarakat  modern  termasuk  dalam  lingkup  sosialisasi  zakat.  Nah, berikut  beberapa  cara  pemanfaatan  media  fintech  dan  internet: Organisasi zakat seperti BAZNAS semakin gencar di era kontemporer ini  untuk  menggalang  zakat  lebih  banyak  lagi.  Penelitian  masih diperlukan  untuk  memahami  sepenuhnya  bagaimana  penggunaan media  internet  oleh  penerima  manfaat  mempengaruhi  pertumbuhan zakat dan bagaimana cara terbaik menggunakan dana zakat.
Al-Qur'an  dan  Hadits  telah  menetapkan  barang-barang  yang wajib membayar zakat; Diantaranya adalah hal-hal seperti pertanian,
berdagang,  beternak,  emas,  perak,  dan  rikaz.  Sepanjang  masa  Nabi Muhammad SAW, hanya harta jenis ini yang ada dan dijadikan sebagai sumber zakat. Sumber zakat, seperti pendapatan dari upah atau gaji, penghasilan,  honorarium,  atau  penghasilan  dari  pekerjaan  tertentu yang telah menjadi spesialisasi atau disebut dengan zakat profesi, juga mengalami  perkembangan  seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi. Menurut Profesor Didin Hafidhudin, zakat profesi adalah zakat yang dikreditkan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu yang menghasilkan pendapatan, dikerjakan sendiri atau bekerja sama
1 Redi  Hadiyanto,  “Kategori  Zakat  Maal  (Zakat  Komoditas  Aset  Keuangan  , Profesi , Pertanian Dan Perkebunan , Tambang Dan Hasil Laut , Dan Perusahaan),” MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics 1, no. 1 (2022): 1–21.
2 Fitri  Maghfirah,  “Peningkatan  Perolehan  Dana  Zakat  Melalui  Penggunaan
Teknologi Online,” Az Zarqa’ Vol. 12, no. 2 (2020): 58–76, https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i2.1826.

## Habibullah, Asyhari
dengan  individu  atau  organisasi  lain.  Arahan  zakat  harus  dipatuhi, tetapi juga harus ditangani dengan baik dan dibagikan kepada semua orang yang berhak mendapatkannya. Akibatnya, fungsi lembaga amil zakat menjadi krusial.
Pemerintah  menyetujui  pembentukan  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2011 tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ)  dan Pengelolaan
Zakat.  Pemerintah  mengizinkan  dibentuknya  Lembaga  Amil  Zakat (LAZ)  bergerak  menyokong  pendistribusian,  pengumpulan,  dan pengoperasian zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS),  dan  Unit  Pengelola  Zakat  adalah  tiga  lembaga yang  diakui  pemerintah  yang  bertugas  menangani  zakat  dan,  tidak mengherankan,  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap efektivitas pelaksanaannya (UPZ). Sebuah organisasi pembentuk zakat yang  tegas  berorientasi  pada  prakarsa  dan  terlibat  dalam  pekerjaan sosial,  pendidikan,  dan  dakwah  kepada  umat  Islam  untuk  kebaikan masyarakat. Selain itu, LAZ bertugas mengelola dana shadaqah, infak, dan dana kesejahteraan sosial lainnya selain mengelola zakat. 3
Apalagi  di  era  zaman  modern  ini  pertumbuhan  atau perkembangan  teknologi  dan  informasi  sangat  berkembang  pesat diseluruh  dunia  tak  tertinggal  juga  Negara  Indonesia.  Sehingga dengan  perkembangan  teknologi  di  era  sekarang  sangat  membawa banyak  perubahan  aspek  kehidupan,  semua  aktivitas  menjadi  lebih mudah dan praktis. Penggunaan teknologi sering dibicarakan saat ini. Untuk organisasi komersial dan nonkomersial, hal ini dilakukan untuk menghemat  waktu  dan  tentunya  untuk  memudahkan  masyarakat dalam menggunakan atau mengakses produknya. Saat ini kita sering mendengar  tentang  perkembangan  teknologi  terutama  di  lembaga- lembaga  profit,  Memahami  situasi  saat  ini  dan  memahami  situasi orang-orang  yang  ingin  menahan  diri  untuk  tidak  melakukannya. Akses produk perusahaan. Misalnya, lembaga keuangan saat ini terus mengembangkan dunia teknologi sistem.

## Metode
3 Gesti Dika Maulana, H M Abdurrahman, and Sandy Rizki Febriadi, “Tinjauan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat  Pasal  5–16 Terhadap  Distribusi  Dan  Pendayagunaan  Zakat  Pertambangan  (Timah)  Di  Baznas Kota  Pangkal  Pinang,” Prosiding  Hukum  Ekonomi  Syariah 4,  no.  2  (2018):  624–30, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.10644.
Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam
Penelitian  dengan  jenis  yuridis  normative  ini  didasarkan  pada data  sekunder  yaitu  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2011  tentang  Lembaga  Amil  Zakat  dan  Pengelolaan  Zakat, kajian-kajian  normative  Hukum  Islam  terkait  penghimpunan  zakat dan  data  sekunder  lainnya  dari  berbagai  buku,  jurnal  dan  hasil penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 4
Metode analisis konten melibatkan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi informasi yang terdapat dalam teks tertulis, seperti buku, artikel, atau situs web terkait zakat. Analisis dapat membantu dalam pemahaman  konsep,  perkembangan,  dan  isu-isu  yang  berkaitan dengan  zakat.  Tulisan  dalam  penelitian  ini  bersifat  deskriptif. Penelitian yang menggunakan kata-kata, atau gambar daripada kata- kata untuk mendeskripsikan sesuatu disebut penelitian deskriptif. Ini karena metodologi kualitatif telah digunakan. Selain itu, setiap bagian dari data yang dapat dikumpulkan pada akhirnya akan menjadi kunci untuk subjek studi. 5

## Zakat Online dan Dasar Hukumnya
Zakat ialah sumbangan yang dilakukan oleh manusia atas nama Allah kepada orang-orang yang dianggap membutuhkan. Komponen atau  prosedur  paling  penting  dari  sistem  Islam  untuk  mengatur kepemilikan  properti  sebenarnya  adalah  zakat.  Karena  dalam  Islam konsep kepemilikan harta didasarkan pada pemahaman menyatakan segala  sesuatu  yang  terdapat  di  alam  semesta  ini  jelas  merupakan ciptaan Allah SWT.
Masyarakat  umum  membutuhkan  teknologi  informasi  di  era globalisasi,  bahkan  masyarakat  sehari-hari  sudah  terbiasa menggunakan  komputer  atau  perangkat  lain  untuk  mengakses internet.  Selain  itu,  berbagai  masalah,  termasuk  interaksi  dapat diselesaikan melalui internet karena tersedia secara luas dan murah. Sekarang  tinggal  tarik  uang  menggunakan  aplikasi  online.  Serupa dengan itu, cara pembayaran zakat juga perlu inovasi atau renovasi.
Terdapat  mekanisme  pembayaran  zakat  online  selain pembayaran langsung yang dilakukan dengan mengunjungi BAZNAS
4 Lexy  J.  Moleong,  Metode  Penelitian  Kualitatif  (Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2016), hlm.6.
5 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif .

## Habibullah, Asyhari
atau LAZ di lingkungan sekitar. adapun orang Islam yang mencukupi ketentuan  wajib  membayar  zakat,  karena  pada  hakekatnya  zakat adalah perintah Allah SWT untuk setiap hamba.  Pembayaran zakat akan  lebih  mudah  dengan  metode  online  karena  Anda  tidak  perlu datang  langsung  ke  sana.  Karena  akan  dapat  meningkatkan pengelolaan zakat dan memberikan pengaruh yang baik bagi mustahik dan BAZ itu sendiri, maka setiap LAZ atau BAZ tidak diragukan lagi dalam pengelolaannya dengan dedikasi untuk memberdayakan zakat dengan baik untuk kemaslahatan umat. Di LAZ atau BAZ itu sendiri tentu memiliki cara dalam hal mendaptkan donator maupun muzakki, baik promosi secra online maupun dalam hal menjelajah lembaga LAZ sendiri. 6 Pembayaran zakata online bertujuan untuk mempermudah para muzakki untuk menyalurkan zakatnya serta masyarakat menginginkan  segala  sesuatu  dilakukan  secara  cepat,  aman,  dan terpercaya  demi  pertumbuhan  pembayaran  zakat  di  Indonesia, khususnya LAZ sendiri, dengan janji peningkatan teknologi di masa ini.  Karena  pembayaran  zakat  online  dapat  dilakukan  dengan menggunakan platform seperti internet, mobile banking , e-money , virtual account , dan baru-baru ini dibuat melalui fitur e-commerce , diharapkan juga  dapat  menangkap  pangsa  pasar  yang  lebih  besar.  Zakat didefinisikan bak materi yang harus disalurkan setiap orang Islam atau korporasi  untuk  didistribusikan  kepada  mereka  yang  berhak mendapatkannya  sesuai  dengan  kaidah  hukum  Pasal  1  ayat  (2)  UU Nomor 23 Tahun 2011. 7 Zakat online ialah cara pembayaran zakat yang langsung melalui salah satunya adalah ATM, layanan mobile banking , penyedia  layanan internet , website ,  dan  penyedia  zakat  yang melancarkan muzakhki untuk memberikan  zakatnya.
Kata  zakat  di  dalam  Al-Quran  disebutkan  sebanyak  34  kali, namun  dari  sekian  banyak  dasar  hukum  zakat  di  dalam  al-Qur’an, dalam tulisan ini penulis menukil satu ayat tentang zakat yang telah umum  diketahui  oleh  banyak  kalangan,  yaitu  al-Qur’an  Surah  al- Baqarah ayat 110 sebagai berikut;
6 Chairul  Mufid  Nasution,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Dalam  Pelaksanaan Transaksi  Zakat  Online  Di  Indsentif  Zakat  Indonesia  Yogyakarta”  (UIN  Sunan Kalijaga, 2022), 60.
7 “Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat” (Jakarta: BAZNAS, 2011), ayat 2.
ﺃﻗﻴ ﻤ ﻮﺍ ﺍﻟ ﺼ ﻠﻮ ﺓ ﻭﺃ ﺗﻮﺍ ﺍﻟﺰ ﻛ ﻮﺓ ◌ۚ ﻭﻣ ﺎﺗﻘ ﺪﻣ ﻮﺍ ﻷﻧ ﻔ ﺴ ﻜ ﻢ ﻣ ﻦ ﺧ ﲑ ﲡ ﺪ ﻭﻩ ﻋﻨ ﺪﺍ ﷲ ◌ۗ ﺍﻥ ﺍﷲ ﲟﺎ ﺗﻌ ﻤﻠ ﻮ ﻥ ﺑ ﺼ ﲑ
Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang  kamu  kerjakan  untuk  dirimu,  kamu  akan  mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan
Selain  al-Qur’an,  dasar  hukum  zakat  dalam  Islam  juga ditegaskan dalam hadis, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori di bawah ini; Ia mengutip Uqbah bin Harits r.a. sebagai mengatakan, "Saya pernah shalat  Ashar  di  Madinah  Munawwarah  di  belakang  Nabi.  Setelah memberi  salam  kepada  semua  orang,  dia  bangkit  dan  dengan  cepat menyilangkan  bahu  mereka  sebelum  memasuki  salah  satu  kamar istrinya, yang membuat semua orang lengah. Segera setelah Rasulullah SAW.  Dia  merasa  bahwa  orang-orang  terkejut  dengan  tindakannya ketika dia muncul, maka dia berkata, “Saya ingat sekeping emas yang tertinggal  di  rumah  saya.”  Saya  tidak  suka  ketika  saya  mati  nanti karena  saya  masih  memiliki  emas  itu,  yang  menyulitkan  saya  untuk menjawab  pertanyaan  pada  Hari  Perhitungan.  Oleh  karena  itu  saya memberikan  pembagian  instan  emas  sebagai  instruksi  saya.  (H.R. Bukhari). 8
Sebelum  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  disahkan menjadi Undang-Undang yang mengatur tentang pengelonaan zakat terdapat  beberapa  ketentuan  pasal,  pemerintah  sudah  mengatur. Hukum  terkait  zakat  sudah  ada  sejak  zaman  penjajahan  Belanda, tepatnya,  Bijblad  Nomor  2  Tahun  1893,  tanggal  4  Agustus  1893, maupun Bijblad Nomor 6200, tanggal 28 Februari 1905. namun dengan ada revisi-revis sehingga menjadi undang-undang tahun 2013. 9 Pasal 21 UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Muzaki melakukan perkiraan  sendiri  tentang  tanggung  jawab  zakatnya  dalam  rangka pengumpulan  zakat.  Ayat  (2)  Muzaki  dapat  meminta  nasihat  dari. Pasal 23 jika ia tidak dapat menentukan sendiri kewajiban zakatnya. Setiap muzakki wajib menerima bukti setoran dari BAZNAS atau LAZ.
8 Rumah ZIS UGM, “10 Hadist Tentang Sedekah,” RUMAH ZAKAT, INFAQ,
& SHODAQOH UGM, 2013, Diakses. 29 Mei 2023.
9 Mardani, Hukum  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia (Bandung:  Refika  Aditama, 2011), hlm.50.

## Habibullah, Asyhari
198
Ayat  (2)  Penggunaan  bukti  pembayaran  zakat  yang  merupakan pengurang pajak dari penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1). 10 Dengan  begitu  ada  revisi-revisi  sehingga  menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
Tabel 1: materi muatan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 No. Ketentuan Hukum Bunyi Pasal 1 Undang-undang  Nomor  23 tahun 2011 tentan pengelolaan zakat Pasal 21 (1) Dalam  rangka  pengumpulan  zakat, muzakki  melakukan  perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) Dalam  hal  tidak  dapat  menghitung sendiri  kewajiban  zakatnya,  muzakki dapat minta bantuan BAZNAS. 2 Pasal 22 Zakat  yang  dibayarkan  oleh  muzakki kepada  BAZNAS  atau  LAZ  dikurangi  dari penghasilan kena pajak 3 Pasal 23 (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran kepada setiap muzakki (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak 4 Pasal 24 Lingkup  kewenangan  pengumpulan  zakat oleh  BAZNAS,  BAZNAS  Provinsi,  dan BAZNAS  Kabupatan  atau  Kota  diatur dalam paraturan pemerintah 5 Pasal 38 Setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja bertindak  selaku  amil  zakat  melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan  zakat  tanpa  idzin  pejabat yang berwewenang
Kajian Normatif Hukum Islam Dalam Penghimpunan Zakat Online
10 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.”
Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam
Penghimpunan zakat secra hukum Islam dilakukan oleh seorang Amil atau semua yang terlibat dalam pengelolaan administrasi zakat, termasuk  mereka  yang  terlibat  dalam  pengumpulan,  pemeliharaan, administrasi, perhitungan, dan penggunaannya.
Namun  pada  era  digital  ini  dengan  keterbatasan  jarak  dan waktu,  kaum  muslimin  sekarang  bisa  menunaikan  zakat  secra  tidak langsung yaitu dengan menggunakan media internet secra online. Para muzakki  tidak  harus  bertemu  dengan  para  mustahik  atau  lembaga amil  zakat.  Cukup  dnegan  menggunakan  media  internet  saja  zakat sudah terbayarkan. Hukum menunaikan zakat secara online diperbolehkan. Masih ada  akad  di  media  internet  karena  hanya  sebatas  fasilitas.  Secara khusus  ijab  dan  qabul.  Berbeda  dengan  zakat  tradisional,  ijab  dan qabul  dilakukan  secara  langsung,  kesepakatan  dalam  zakat  online dilakukan  secara  tidak  langsung.  Di  dalam  zakat  proses  akad merupakan  suatu  yang  sunnah.  Akad  yang  digunakan  dalam  zakat online  ini  adalah  ijab  dan  qobulnya  dalam  bentuk  laporan  kepada muzakki yang dikirim melalui eletronik mail dan short message dan hal yang  penting  lainnya  niat  muzakki  untuk  membayar  zakat  menjadi dasar  pemikiran  untuk  melakukannya.  Salah  satu  komponen  wajib zakat  bahkan  tidak  hanya  berzakat  melainkan  dalam  hal  apapun selama  itu  sesuatu  hal  baik  yang  mengharpakna  ridho  Allah  SWT seperti ibadah, bermuamalah dan sebagainya bukan hal bathil seperti mencuri, berbohong dan sebagainya.
Menurut  kaidah  fikih  zakat  secara  online  ini  haukumnya  sah. Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Seperti hanya dalam kaidah fikih berikut.
ﺍﻻ ﺻ ﻞ ﰱ ﺍﳌ ﻌﺎ ﻣ ﻼ ﺕ ﺍﻻ ﺑﺎ ﺣ ﺔ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻳﺪ ﻝ ﺩﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﲢ ﺮﳝ ﻪ 11
Maksud  aturan  ini  adalah  agar  hampir  semua  muamalah  dan transaksi dapat diterima, termasuk jual beli, sewa, gadai, dan kegiatan serupa  lainnya.  Kecuali  yang  jelas-jelas  dilarang,  seperti  merugikan orang lain dan melakukan riba, maysir, dan gharar.
Tinjauan Hukum Yuridis Terhadap Penghimpunan Zakat Online
11 A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih  (Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis) , Ketiga (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.130.

## Habibullah, Asyhari
Dalam rangka peringatan Nuzulul Qur'an tahun 1422 Presiden Megawati  telah  mensosialisasikan  Peraturan  Pemerintah  tentang keringanan  pajak  2,5%  bagi  wajib  pajak  yang  telah  membayar  zakat menggunakan  rekening  bank  yang  ditunjuk  oleh  Badan  Amil  Zakat Nasional (BAZNAS). 12
Dengan  undang-undang  No.  Peraturan  No.  23  Tahun  2011 tentang  penatausahaan  zakat  mengatur  bahwa  pengumpulan  zakat dilakukan oleh lembaga seperti BAZNAS, LAZ dan UPZ. Badan Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  adalah  badan  yang  bertanggung  jawab untuk mengelola zakat di seluruh negeri. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah  kelompok  masyarakat  yang  dibentuk  untuk  membantu mengumpulkan,  menyalurkan  dan  menggunakan  zakat  untuk membantu  operasional  BAZNAS.  Selain  itu,  Unit  Pengumpul  Zakat (UPZ)  mendukung  upaya  LAZ.  UPZ  ialah  salah  satu  instansi  yang didirikan oleh BAZNAS agar menyokong pengumpulan zakat.
Terkait  dengan  penatausahaan  zakat,  UU  No.  23  Tahun  2011 memuat  ketentuan  perundang-undangan,  dilarang  melakukan pengumpulan zakat  sebagaimana diatur oleh undang-undang yaitu, Siapa pun yang mengumpulkan, mendistribusikan, atau mengumpulkan  zakat  dengan  sengaja  dilarang  melakukannya  tanpa persetujuan otoritas yang berwenang. 13
Penghimpunan zakat secara online sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang penatausahaan Zakat, Muzaki melakukan perkiraan sendiri tentang kewajiban zakatnya pada saat  mengumpulkan  zakat. 14 Dalam  situasi  ini  muzakki  dapat menghubungi  BAZANS  untuk  meminta  bantuan  karena  kewajiban zakat tidak dapat ditentukan sendiri. 15
Secara  hukum  positif  dilihat  dari  segi  perundang-undangan tentang pengumpulan zakat secara online di dalam UU No. 23 Tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  bahwa  belum  diatur  secara  jelas, namun, kegiatan ini merupakan perkara yang lumrah di era digitlilsasi. Zakat  dapat  dengan  mudah  dikumpulkan  melalui  pengumpulan online  menggunakan  media  jaringan  internet,  namun  pada kenyataannya  seruapa  melalui  penghimpunan  zakat  model  offline atau  langsung.  Jika  dikaitkan  legalitas  perbuatan  yang  melanggar
12 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia . 13 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” 14 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” 15 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.”
Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam
hukum dikecualikan jika dikaitkan dengan gagasan legalitas. Karena Pasal  1  Ayat  2  KUHP  menentukan  bahwa  tidak  ada  perilaku  yang dapat  dihukum  jika  sebelumnya  tidak  diatur  dengan  peraturan perundang-undangan. Jika suatu tindakan sebelumnya tidak tunduk pada hukum dan peraturan, itu tidak dapat dihukum Amil (Arab, ‘ ámil ), jamaknya Amilin (‘ámilín) adalah salah satu dario  sekian  banya  kata  Arab  Qur’an  dan  Hadis  (Islam)  yang penggunaan  atau  pengamalannya  benar-benar  telah  membumi  dan mendunia.  Baik  kata  amil  (tunggal/mufrad)  maupun  amylin (jamak/plural), keduanya diambil dari bahasa Arab Al-Qur’an dan Al- Hadis. 16 ﻓَﺎ ﺳْﺘَ ﺠَ ﺎ ﺏَ ﻟَﻬُ ﻢْ ﺭَﺑﱡ ﻬُ ﻢْ ﺍَﻧﱢ ﻲْ ﻟَﺎ ◌ٓ ﺍُ ﺿِ ﻴْﻊُ ﻋَ ﻤَ ﻞَ ﻋَﺎ ﻣِ ﻞٍ ﻣﱢﻨْ ﻜُ ﻢْ ﻣﱢ ﻦْ ﺫَ ﻛَ ﺮٍ ﺍَﻭْ ﺍُﻧْﺜٰ ﻰ ◌ۚ ﺑَﻌْ ﻀُ ﻜُ ﻢْ ﻣﱢ ﻦْ ◌ۢ ﺑَﻌْ ﺾ ٍ ◌ۚ ﻓَﺎﻟﱠ ﺬِﻳْ ﻦَ ﻫَﺎ ﺟَ ﺮُﻭْ ﺍ ﻭَﺍُ ﺧْ ﺮِ ﺟُ ﻮْﺍ ﻣِ ﻦْ ﺩِﻳَ ﺎﺭِ ﻫِ ﻢْ ﻭَﺍُ ﻭْﺫُ ﻭْﺍ ﻓِ ﻲْ ﺳَﺒِ ﻴْﻠِ ﻲْ ﻭَﻗٰ ﺘَﻠُ ﻮْﺍ ﻭَﻗُ ﺘِﻠُ ﻮْﺍ ﻟَﺎُ ﻛَ ﻔﱢﺮَ ﻥﱠ ﻋَﻨْ ﻬُ ﻢْ ﺳَﻴﱢ ﺎٰﺗِ ﻬِ ﻢْ ﻭَﻟَ ﺎُﺩْ ﺧِ ﻠَﻨﱠ ﻬُ ﻢْ ﺟَﻨّٰ ﺖ ٍ ﺗَ ﺠْ ﺮِ ﻱْ ﻣِ ﻦْ ﺗَ ﺤْ ﺘِﻬَ ﺎ ﺍﻟْﺎَ ﻧْﻬٰ ﺮُ ◌ۚ ﺛَﻮَﺍ ﺑًﺎ ﻣﱢ ﻦْ ﻋِﻨْ ﺪِ ﺍﻟﻠّٰ ﻪِ ◌ۗ ﻭَﺍﻟ ﻠّٰﻪُ ﻋِﻨْ ﺪَﻩ ◌ٗ ﺣُ ﺴْ ﻦُ ﺍﻟﺜﱠ ﻮَﺍ ﺏ
Maka  Tuhan  mereka  memperkenankan  permohonannya  (dengan berfirman),  “Sesungguhnya  Aku  tidak  menyia-nyiakan  amal  orang yang beramal (‘ámil) di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena)  sebagian  kamu  adalah  (keturunan)  dari  sebagian  yang  lain. Maka  orang  yang  (terpaksa)  berhijrah,  yang  diusir  dari  kampung halamannya,  yang  disakiti  pada  jalan-Ku,  yang  berperang  dan  yang terbunuh,  pasti  akan  Aku  hapuskan  kesalahan-kesalahan  mereka  dan pasti  Aku  masukkan  mereka  ke  dalam  surga-surga  yang  mengalir  di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.” (Áli ‘Imrán (3):195) Salah satu rukun Islam adalah zakat, sehingga sudah sewajarnya termasuk  aturan-aturan  fikih  yang  harus  dipatuhi.  Semuanya  jelas diatur  oleh  prinsip-prinsip  Islam  yang  sah,  dimulai  dengan pembayaran  zakat  dan  diakhiri  dengan  distribusinya.  Hukum  ini merupakan  manifestasi  dari  rahmat  Allah  yang  mencegah  kita  dari menzalimi siapapun, belum tentu membebani umat Islam.
Apakah kita memahami secara jelas dan menyeluruh organisasi mana  saja  yang  boleh  mendapatkan  zakat  mengingat  kita  sering
16 Muhammad Amin Suma, Bamuis BNI (Jakarta: Yayasan Baitulm Mal Ummat Islam, 2019), hlm.67.

## Habibullah, Asyhari
202
mendengar  tentang  kewajiban  membayar  zakat?  Mari  kita  lihat delapan asnaf yang mendapat keuntungan dari zakat menurut surah At-Taubah ayat 60:
1. Seorang  fakir  (seseorang  dengan  sedikit  sumber  daya  yang berjuang  untuk  bertahan  hidup  atau  tidak  bisa  memenuhi kebutuhan paling mendasar sekalipun) 2. Miskin  (dia  yang  kekayaannya  tidak  mencukupi  untuk menutupi keperluan dasar mereka untuk bertahan hidup). 3. Amil,  atau  orang  yang  menyalurkan  dan  mengumpulkan zakat. 4. Mu'allaf (pemeluk baru Islam yang membutuhkan dukungan untuk memperkuat ketaatan mereka pada hukum syariah dan tauhid). 5. Hamba sehaya, atau budak yang membebaskan diri. 6. Gharimin  (orang  tidak  mampu  membayar  utangnya  karena kepentingan yang tidak maksiat.). 7. Fisabilillah  (orang  yang  mencari  kehendak  di  jalan  Allah dengan jihad, usaha dakwah, dan lain-lain). 8. Ibnu sabil (orang yang karena baiat kepada Allah, kehabisan uang dalam perjalanan) 17
Menilik  pandangan  para  ahli  tafsir  dan  fikih  yang  meyakini bahwa  teks  dan  bahasalah  yang  menentukan  makna  “amil”. Akibatnya, kata "amil" dalam surat at-Taubah ayat 60 merujuk secara khusus kepada mereka yang telah dipilih oleh imam untuk bertugas sebagai  pemungut  dan  penyalur  zakat.  Kemudian,  Beberapa  ulama memperluas maknanya hingga mencakup semua pihak yang ikut serta dalam  pengelolaan  zakat,  termasuk  pemungut,  penulis,  pemelihara, dan  pembagi  di  samping  yang  lain,  sedangkan  sebagian  lainnya membatasi maknanya pada pemungut dan penyalur zakat.
Syarat Amil Zakat berikut ini tertuang Dalam ketentuan hukum
Pasal 1 Ayat 2 ketetapan Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang  Amil  Zakat,  (1)  Beragam  Islam;  (2)  Mukallaf  (baligh  dan Berakal); (3) Amanah; (4) Memiliki pemahaman tentang hukum zakat dan topik terkait amil zakat lainnya. 18
17 Muhammad Amin Suma, Bamuis BNI .
18 Bambang Reza Astoni, “KEWENANGAN PENGANGKATAN AMIL ZAKAT (Studi Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).
Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam
Konsekuensinya,  dapat  dikatakan  bahwa  lembaga  amil  zakat dalam  Islam  mengacu  pada  tipe  orang  yang  menangani  zakat. Khulafaurrasyiddin  dan  amil  zakat  petugas  zakat,  yang  bertugas  di awal Islam dan secara pribadi dikomandani oleh Nabi. Petugas zakat akhirnya  naik  menjadi  di  bawah  Lembaga  Baitul  Mal.  Sedangkan menjadi  muslim,  adil,  shiddiq,  dan  berilmu  tentang  hukum  zakat merupakan prasyarat amil zakat. Jika pendistribusian penerima zakat karena ketidakmampuannya  ( Innama ṣ - ṣ adaq ā tu  lil-fuqar ā `i  wal-mas ā k ī ni )  hak atas Amil zakat merupakan keringanan ( Istisna' ), hal ini tidak bersifat material  (Hakim.  2018).  ada  2  landasan  subsidi  milik  amil. Pertama, Narasi Ibn al-Qasim, yang memberikan hak zakat kepada mujahid dan Amil,  mendukung  hal  ini .  Kedua ,  menurut  sebuah  hadits,  lima kelompok kaya menerima zakat; Amil adalah salah satunya. Ini karena amil menerima santunan berdasarkan manfaat. sedangkan kelompok lain  berdasarkan  kebutuhan,  seperti  yang  ditunjukkan  dalam  sabda Nabi Muhammad (Rusyd, n.d.; Al Arif, & Rianto, 2013). Rasulullah SAW bersabda; “shadaqah  dilarang,  dengan  lima  pengecualian  berikut:  setiap  orang yang berjuang di jalan Allah, amil zakat, orang kaya yang bangkrut,
atau  orang  kaya  yang  memberikan  hadiah  kepada  tetangganya  yang miskin,  tetapi  orang  miskin  memberikannya.  sebagai  hadiah  kepada orang kaya" (HR., Muslim). 19
Saat ini, ada tiga kategori amil zakat: penuh waktu, paruh waktu, dan  musiman.  Pada  jenis  pertama,  Amil  harus  menerima  porsi seperdelapan  atau  12,5%,  menurut  Hafiduddin  (2008).  Mengingat petugas  Amil  melakukan  tugasnya  seefisien  mungkin.  Namun,  jika Amil  zakat  hanya  dilakukan  kadang-kadang  atau  musiman  (aktif hanya selama bulan Ramadhan), Amil semacam ini seharusnya hanya menerima bagian yang sedikit. Bagian tersebut hanya tersedia untuk gaji  yang  terkait  dengan  kinerja  administrasi,  konsumen,  dan transportasi.  Misalnya,  hanya  dengan  (5%),  5%.  Menurut  Mas'udi (2010), Selanjutnya hak Amil terdiri dari: (1) memperoleh hunian dan pembantu.  Semisal  belum  mempunyai  hunian,  maka  ia  harus
19 Rahmad  Hakim,  “Studi  Komparatif  Kriteria  Amil  Zakat,  Hak  Dan
Kewajibannya  Pada  Lembaga  Amil  Zakat  Nasional  (LAZNAS)  Di  Indonesia,” ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf 7, no. 1 (2020): 1, https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.6925.

## Habibullah, Asyhari
204
menyewa rumah untuk ditinggali selama ia bertugas, dan ia juga harus (2) mencari pembantu dan tempat dengan menambah gajinya. 20

## Penutup
Hukum  menunaikan  zakat  secara  inline  dapat  diterima  atau diperbolehkan  untuk  Karena  hanya  fasilitas,  kontrak  untuk  media internet  masih  berlaku.  Khususnya  ijab  dan  qabul.  Zakat  online melakukan  ijab  dan  qabul  secara  tidak  langsung  sebagai  lawan  dari zakat tradisional yang melakukan tindakan tersebut secara langsung.
Prosedur  akad  zakat  merupakan  amalan  sunnah.  Akad  dan  qabul muzakki  yang  diberikan  kepadanya  melalui  email  dan  sms, merupakan akad zakat online. Keinginan muzakki yang tulus untuk membayar  zakat  merupakan  komponen  penting  lainnya.  Salah  satu komponen  wajib  zakat  adalah  niat  bahkan  tidak  hanya  berzakat melainkan  dalam  hal  apapun  selama  itu  sesuatu  hal  baik  yang mengharpakna  ridho  Allah  SWT  seperti  ibadah,  bermuamalah  dan sebagainya  bukan  hal  bathil  seperti  mencuri,  berbohong  dan sebagainya.
Salah  satu  faktor  utama  adalah  ketidaktahuan  masyarakat tentang kewajiban membayar zakat dan manfaatnya. Beberapa orang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang zakat atau tidak  memahami  pentingnya  memberikan  kontribusi  zakat  bagi masyarakat  yang  membutuhkan.  Selain  itu  kurangnya  edukasi  dan informasi  atau  kurangnya  upaya  dari  lembaga  zakat  dalam menyediakan  edukasi  dan  informasi  yang  memadai  kepada masyarakat  juga  dapat  menjadi  faktor.  Jika  masyarakat  tidak memahami  proses  pembayaran  zakat  terutama  zakat  online,  cara menghitung  jumlahnya,  atau  cara  dana  zakat  digunakan,    mereka mungkin enggan untuk berkontribusi.

## Daftar Pustaka
A.  Djazuli. Kaidah-Kaidah  Fikih  (Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam Menyelesaikan  Masalah-Masalah  Yang  Praktis) .  Ketiga.  Jakarta:
Kencana, 2010.
Astoni, Bambang Reza. “KEWENANGAN PENGANGKATAN AMIL ZAKAT  (Studi  Perbandingan  Fiqih  Dan  Hukum  Positif).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
Hadiyanto,  Redi.  “Kategori  Zakat  Maal  (Zakat  Komoditas  Aset
20 Hakim.
Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam
Keuangan , Profesi , Pertanian Dan Perkebunan , Tambang Dan Hasil Laut , Dan Perusahaan).” MASHLAHAH: Journal of Islamic
Economics 1, no. 1 (2022): 1–21.
Hakim,  Rahmad.  “Studi  Komparatif  Kriteria  Amil  Zakat,  Hak  Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia.” ZISWAF :  Jurnal  Zakat  Dan  Wakaf 7,  no.  1  (2020):  1. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.6925.
Maghfirah,  Fitri.  “Peningkatan  Perolehan  Dana  Zakat  Melalui
Penggunaan Teknologi Online.” Az Zarqa’ Vol. 12, no. 2 (2020): 58– 76.
https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i2.1826. Mardani. Hukum  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia .  Bandung:  Refika
Aditama, 2011. Maulana, Gesti Dika, H M Abdurrahman, and Sandy Rizki Febriadi. “Tinjauan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan  Zakat  Pasal  5–16  Terhadap  Distribusi  Dan Pendayagunaan  Zakat  Pertambangan  (Timah)  Di  Baznas  Kota Pangkal Pinang.” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 2 (2018): 624–30. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.10644. Moleong,  Lexy  J. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2016.
Muhammad  Amin  Suma. Bamuis  BNI .  Jakarta:  Yayasan  Baitulm  Mal
Ummat Islam, 2019.
Nasution, Chairul Mufid. “Tinjauan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan
Transaksi Zakat Online Di Indsentif Zakat Indonesia Yogyakarta.” UIN Sunan Kalijaga, 2022.
UGM,  Rumah  ZIS.  “10  Hadist  Tentang  Sedekah.”  RUMAH  ZAKAT,
INFAQ, & SHODAQOH UGM, 2013.
“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” Jakarta: BAZNAS, 2011.