TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Volume 1 Nomor 2 Juni 2020: TheJournalish
Hal. 067-075

## REFORMASI BIROKRASI DALAM PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN 2018
Siti Munawaroh (1), Widuri Wulandari (2), Dwian Hartomi Akta Padma Eldo (3), Nandyta Dewi Aprilya (4)
(1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jendral Achmad Yani Email Korespondensi: siti.munawaroh@lecture.unjani.ac.id
(2) Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jendral Achmad Yan Email: widuri.wulandari@lecture.unjani.ac.id
(3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal Email : dwianhartomieldo@upstegal.ac.id
(4) Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal Email: Nandyta.dewi@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  look  at  the  application  of  existing  bureaucratic  reforms  in  the  Tegal  City Government  in  the  field  of  accountability  in  2018.  The  city  government  is  responsible  for  carrying  out governance  by  prioritizing  the  principle  of  accountability  in  every  performance  of  the  regional  apparatus organization.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive  method  by  processing  and  analyzing  data.  Data collection  methods  in  this  study  were  interviews,  observation  and  documentation.  While  the  data  analysis techniques in this study are data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results showed  that  the  existing  form  of  performance  accountability  was  the  Government  Agency  Performance Accountability Report while the financial accountability was carried out in the form of an accountability report. The findings in this study are the optimal human resources that are professional and competent in completing reports.
Keywords: Bureaucracy Reform; Accountability; Governance.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  penerapan  reformasi  birokrasi  yang  ada  di  Pemerintah  Kota Tegal  dalam  bidang  akuntabilitas  pada  tahun  2018.  Pemerintah  kota  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan pemerintahan  dengan  memprioritaskan  prinsip  akuntabilitas  dalam  setiap  kinerja  organisasi  perangkat  daerah. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  mengolah  dan  menganalisis  data.  Metode pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Sedangkan  teknik analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  /  verifikasi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk  akuntabilitas  kinerja  yang  ada  adalah  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah,  sedangkan  akuntabilitas  keuangan  dilakukan  dalam  bentuk  laporan pertanggungjawaban. Temuan dalam penelitian ini adalah sumber daya  manusia  yang dimiliki  mampu bekerja optimal yang profesional dan kompeten dalam menyelesaikan laporan..
Kata Kunci; Reformasi Birokrasi; Akuntabilitas; Pemerintahan.
Article History: Received:16-06-2020; Revised: 18-06-2020; Accepted: 21-06-2020

## PENDAHULUAN
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) laporan keuangan sangat penting, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  yang  menegaskan  kembali  pentingnya  sinergitas  antara  aspek keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan. Laporan keuangan adalah  bentuk  pertanggungjawab  pengelolaan  keuangan  negara/daerah  selama  suatu  periode.  Wujud
lain dari implementasi akuntabilitas di Indonesia adalah dengan  lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara  khususnya  di  pasal  14  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja  yang  akan  dicapainya.  Dengan  demikian  terdapat  hubungan  yang  erat  antara  anggaran pemerintah  (APBN  dan  APBD)  dengan  kinerja  yang  akan  dicapainya  berdasarkan  perencanaan stratejik  tersebut.  Adapun  dalam  penelitian  (Wahyuni,  2016)  menyebutkan  bahwa  pada  dasarnya imlpementasi  akuntabilitas  dan  transparansi  merupakan  bagian  dari  mewujudkan  pemerintah  daerah yang bersih.
Akuntabilitas menurut (Mahmudi, 2013) adalah kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber  daya,  melaporkan, dan  mengungkapkan  segala  aktifitas dan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan penggunaan  sumber  daya  publik  terhadap  mandat.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan  sebagai  pejabat pengelola  kendali  jalannya  roda  pemerintahan  (Effendi,  2006).  Akuntabilitas  adalah  organisasi pemerintah dirancang untu kepentingan publik, karena itu perlu mempertanggungjawabkan tindakan dan  kebijakannya  kepada  publik  (Widodo,  2002).  Prinsip  akuntabilitas  menetapkan  bahwa sesungguhnya  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  melalui birokrasi  publik  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  publik.  Menurut  (Djalil,  2014)  ciri pemerintahan  yang  akuntabel  adalah  mampu  menyajikan  informasi  penyelenggaraan  pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi  masyarakat,  kebijaksanaan  kepada  publik,  mampu  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan serta sebagai sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.
Menurut   (Mardiasno,  2002)  berpendapat  bahwa  ada empat  dimensi  dalam  akuntabilitas  yang harus dipenuhi  oleh  organisasi sektor publik  yaitu: akuntabilitas  kejujuran  dan  akuntabilitas  hukum, akuntabilitas  proses,  akuntabilitas  program  dan  akuntabilitas  kebijakan.  Selain  keempat  dimensi tersebut,  ada  akuntabilitas  finacial  yang  mengharuskan  lembaga  publik  untuk  membuat  laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar. Penyusunan laporan keuangan  yang  berpedoman  pada  standar  akuntansi  Pemerintahan  bermanfaat  untuk  pemenuhan kebutuhan  informasi  keuangan  secara  umum  yang  lebih  berkualitas  bagi  para  pengguna  laporan keuangan  di  dalam  rangka  menilai  akuntabilitas  dan  membuat  keputusan  ekonomi,  sosial  maupun politik (Santoso & Pambelum, 2008). Namun dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban sering sekali masih ditemukan kekurangan atau kesalahan.
Salah  satu  contoh  yang  terjadi  pada  Pemerintah  Kabupaten  Kebumen.  Berdasarkan  hasil penelitian  Amin  Rahmanurrasyid,  yang  dimuat  dalam  tesisnya  yang  berjudul  “Akuntabilitas  dan Transparansi  dalam  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang baik  di  daerah  (studi  di  Kabupaten  Kebumen),”  bahwa  salah  satu  kendala  dalam  pembuatan  LKPJ yaitu  pembahasan  LKPJ  kepala  daerah  di  DPRD  cenderung  subjectiv/politis  seingga  rekomendasi yang  diberikan  DPRD  atas  LKPJ  kepala  daerah  kurang  objektif,  tidak  adanya  evaluasi  dari pemerintah  atas  Laporan  Pengelenggaraan  Pemerintah  Daerah  yang  telah  disampaikan  kepada pemerintah  pusat,  penyampaian  LKPJ  kepala  daerah  yang  waktunya  tidak  bersamaan  dengan penyampaian  Raperda  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  APBD  pada  satu  tahun  anggaran menyebabkan kesulitan dalam pembahasan LKPJ oleh DPRD.
Berdasarkan  beberapa  kajian  yang  dipaparkan,  pemerintah  sering  menunjukkan  gejala  kurang baik.  Birokrasi  pemerintah  bertindak  kurang  baik,  kurang  terorganisir,  kurang  koordinasinya, menyimpang,  otokratik,  tugas  dan  fungsi  yang  tumpang  tindih,  bahkan  hingga  bertindak  korupsi. Ditetapkannya  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  29  tahun  2014  tentang  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah  instrumen yang mempertanggungjawabkan atas keberhasialan dan kegagalan pelaksanaan dari misi  organisasi  yang  terdiri  dari  berbagai  komponen  yang  merupakan  kesatuan  dimulai  dari  proses perencanaan    stratejik,  perencanaan  kinerja,    pengukuran  kinerja,  implementasi  kinerja,  pelaporan kinerja  dan  evaluasi  kinerja.,  keselarasan,  kesesuaian  informasi  dan  konsistensi.  Berikut  ini  capaian kinerja menurut misi Pemerintah Kota Tegal:
Siti Munawaroh (1), Widuri Wulandari (2), Dwian Hartomi Akta Padma Eldo (3), Nandyta Dewi Aprilya (4): Reformasi Birokrasi Dalam Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Pemerintah Kota Tegal Tahun 2018

## Tabel.1 Capaian Kinerja menurut Misi
No. Misi / Kategori Jumlah Indikator Rata-rata Persentase 1 Misi 1 12 Melampaui Target 5 528% Sesuai Target 2 100,00% Belum Mencapai Target 5 97,97% 2 Misi 2 9 Melampaui Target 6 105,88% Sesuai Target 1 100% Belum Mencapai Target 2 99,03% 3 Misi 3 6 Melampaui Target 3 375,92% Sesuai Target 0 Belum Mencapai Target 3 77,95% 4 Misi 4 5 Melampaui Target 2 101,14% Sesuai Target 1 100% Belum Mencapai Target 2 87,47% 5 Misi 5 5 Melampaui Target 3 113,31% Sesuai Target 2 100% Belum Mencapai Target 0
Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tegal
Tabel.1  merupakan  tabel  capaian  kinerja  menurut  misi,  berdasarkan  perjanjian  kinerja perubahan pemerintah Kota Tegal Tahun 2017 ditetapkan 23 sasaran dengan 37 indikator sasaran dan mengacu pada 5 misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2018 sebagai berikut :
a) Misi 1 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal. Sasaran yang ingin dicapai dalam  misi 1 yaitu : Meningkatnya pendapatan masyarakat; Meningkatnya  usaha  mikro;  Meningkatnya  menanaman  modal;  Meningkatnya  kelembagaan koperasi;  Meningkatnya  kontribusi  sektor  unggulan  terhadap  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB);  Meningkatnya  ketahanan  pangan  melalui  ketersediaan,  keterjangkauan,  dan konsumsi  pangan  berbasis  bahan  baku,  sumberdaya,  dan  kearifan  lokal.  Jadi  berdasarkan tabel diatas, capaian pada misi pertama sebesar 5 indikator kinerja atau 528,37% melampaui target, 2 indikator kinerja atau 100% sesuai target, dan 5 indikator kinerja atau 97,97% belum mencapai target.
b) Misi  2  :  Mewujudkan  infrastruktur  yang  memadai  dan  kelestarian  lingkungan  untuk pembangunan  berkelanjutan.  Sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam  misi  2  yaitu  :  Tersedianya sarana  prasarana  infrastruktur  kota;  Meningkatnya  ketersediaan  perumahan  bagi  masyarakat berpenghasilan  rendah;  Terwujudnya  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  berkelanjutan. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan; Tertanggulangi bencana secara dini. Jadi berdasarkan  tabel  diatas,  capaian  pada  misi  kedua  sebesar  6  indikator  kinerja  atau  105,88% melampaui  target,  1  indikator  kinerja  atau  100%  sesuai  target,  dan  2  indikator  kinerja  atau 99,03% belum mencapai target.
c) Misi  3  :  Mewujudkan  kesatuan  sosial  serta  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai pada misi 3 yaitu  :  Meningkatnya  kualitas  dan  intensitas  pengawasan  dan  pengendalian  pelaksaan peraturan  daerah;  Meningkatnya  peran  serta  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam
pembangunan;  Meningkatnya  pelayanan  bagi  penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial (PMKS);  Meningkatnya  kesetaraan  dan  keadilan  gender;  Meningkatnya  pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak.  Jadi  berdasarkan  tabel  diatas,  capaian  pada  misi  ketiga sebesar 3 indikator kinerja atau 375,92% melampaui target, 0 indikator kinerja atau 0 sesuai target, dan 3  indikator kinerja atau 97,95% belum mencapai target.
d) Misi  4  :  Mewujudkan  sumberdaya  manusia  yang  berkualitas,  berbudi  pekerti  luhur  dan bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam  misi  4  yaitu  : Meningkatnya akses pelayanan pendidikan; Meningkatnya aksebilitas dan kualitas pelayanan kesehatan  masyarakat;  Meningkatnya  kesempatan  kerja;  Meningkatnya  pelestarian  benda, situs,  kawasan  cagar  budaya.  Jadi  berdasarkan  tabel  diatas,  capaian  pada  misi  keempat sebesar  2  indikator  kinerja  atau  101,14%  melampaui  target,  1  indikator  kinerja  atau  100% sesuai target, dan 2 indikator kinerja atau 87,47% belum mencapai target.
e) Misi  5  :  Mengoptimalkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  kerangka  tata  kelola pemerintah yang baik dan bersih (Good and Clear Goverment) serta bebas dari KKN. Sasaran yang  ingin  dicapai  dalam  misi  5  yaitu  :  Meningkatnya  kualitas  pelayanan  publik; Meningkatnya  penyelenggaraan  pemerintah  berbasis  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi (e-Government);  Terwujudnya  birokrasi  yang  bersih  dan  akuntabel;  Terwujudnya  birokrasi yang  efektif  dan  efisien.  Jadi  berdasarkan  tabel  diatas,  capaian  pada  misi  kelima  sebesar  3 indikator kinerja atau 113,31% melampaui target, 2 indikator kinerja atau 100% sesuai target, dan 0 indikator kinerja atau 0 belum mencapai target.
Dari  beberapa  misi  yang  telah  ditetapkan  diatas,  misi  nomor  5  belum  terlampaui  target  itu berarti bahwa dalam pelaksanaan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam  kerangka tata kelola  pemerintah  yang  baik  dan  bersih  (Good  and  Clear  Goverment)  serta  bebas  dari  KKN  sudah sangat  baik  terlaksana  di  Kota  Tegal.  Namun  dilihat  dari  nilai  Indeks  Persepsi  anti  Korupsi  yang sebesar 3,40 menurut Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dibawah tanda rata-rata bertolak belakang dengan realita Walikota Tegal yang tersandung kasus Korupsi. (antikorupsijateng.wordpress.com).
Dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Walikota Tegal, maka tingkat akuntabilitas dari  Pemerintah  Kota  Tegal  bisa  dikatakan  masih  rendah.  Salah  satu  prinsip  dari  good  governance adalah  akuntabilitas  yang  harus  dikedepankan  dalam  mejalankan  roda  pemerintahan.  Reformasi Birokrasi  dan  Good  Governance  merupakan  dua  konsep  utama  bagi  perbaikan  kondisi penyelenggaraan    kehidupan  bebangsa  dan  bernegara  diIndonesia.  Kedua  konsep  ini  merupakan konsep  yang  saling  terkait  satu  sama  lainnya.  Namun  demikian  sampai  saat  ini  dan  bahkan  sampai tahun-tahun mendatang dua konsep tersebut akan sangat berperan dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan  di    Kota  Tegal.  Prinsip  Reformasi  Birokrasi  dan  Good  Governance  ditunjang  dari sistem pemerintahan dalam penataan organisasi sehingga terciptanya Good Governance (Damanhuri, 2017).
Berdasarkan  permasalahan  yang  sudah  dijabarkan  diatas  maka  dari  itu  sangat  menarik  sekali dikaji  perihal  bagaimana  akuntabilitas  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  tegal  pad  atahun  2018 dalam  memenuhi  kewajibannya  menjalankan  pemerintahan  yang  baik  (Good  Governance)  dengan skema reformasi birokrasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2012) mengatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  melandaskan  pada  filsafat post-positivisme, yang digunakan pada objek yang alamiah di mana peneliti adalah instrumen kunci. Senada dengan yang disampaikan oleh (Moleong, 2011) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang  bermaksud  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian,  misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lainnya. Sumber data dalam  penelitian  ini dibagi menjadi dua yaitu pertama,  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  penelitian  yaitu  Badan    Keuangan Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah  Kota  Tegal.  Kedua,  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  literatur buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara  yaitu  observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan  kepustakaan.  Adapun  yang  menjadi  informan dalam penelitian ini yaitu pada tabel.2:

## Tabel.2  Informan Penelitian
No Pekerjaan Jumlah 1 Ketua Bappeda Tegal 1 2 Kepala Sub-bagian Evaluasi Kinerja Setda Tegal 1 3 Kepala Sub-bagian Kelembagaan Setda Tegal 1 4 Kepala Sub-bagian Tatalaksana Setda Tegal 1 5 Staf bagian Organisasi Setda Tegal 4 JUMLAH 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk melihat bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pemerintahan daerah dalam penataan dan  penguatan  organisasi  di  Pemerintah  Kota  Tegal,  menggunakan  indikator  akuntabilitas  menurut (Mardiasmo,  2002)  yaitu  akuntabilitas  program,  akuntabilitas  kebijakan,  dan  akuntabilitas  financial. Selain itu, juga menggunakan indikator penataan dan penguatan organisasi menurut Mintzberg yakni peran  sebagai  kepala,  peran  penghitung  dan  peran  pemantau  yang  berkaitan  dengan  akuntabilitas kinerja.

## Akuntabilitas Program
Akuntabilitas  program  terkait  dengan  pertimbangan  apakah  tujuan  yang  ditetapkan  dapat dicapai  atau  tidaknya,  dan  apakah  telah  mempertimbangkan  alternatif  program  yang  memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program (Mardiasmo, 2002).
Berdasarkan  dengan  hasil  wawancara  informan  menjelaskan  bahwa  program  dalam  penataan dan  penguatan  organisasi  adalah  Program  Penataan  Kelembagaan  dan  Ketatalaksanaan.  Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah  menjadi  tepat  fungsi  dan  tepat  ukuran  (right  sizing).  Dalam  Program  Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana, kegiatannya antara lain:

## Penyusunan Renja (Rencana Kerja)
Untuk  penyusunan  Renja  perangkat  daerah  dilakukan  setiap  tahun.  Penyusunan  Renja  itu penting  untuk  penataan  organisasi  kedepannya,  agar  lebih  efektif.  Informan  menjelaskan  bahwa bagian  organisasi  sebagai  pelaksana  penataan  dan  penguatan  organisasi.  Bagian  organisasi  diberi tugas  oleh  Sekertariat  Daerah,  dibagian  organisasi  diberi  tugas  untuk  menyusun  Renja  Sekertariat Daerah  semuanya.  Usulan  Renja  berasal  dari  bagian-bagian  yang  ada  di  Sekertariat  Daerah.  Di Sekertariat  Daerah  ada  8  bagian  yaitu:  bagian  organisasi,  bagian  hukum,  bagian  tata  pemerintahan, bagian perekonomian, bagian pembangunan, bagian kesejahteraan rakyat, bagian humas dan protokol, dan bagian umum. Jadi bagian organisasi tugasnya menyusun rencana kerja dan anggaran atas usulan dari bagian-bagian di Sekertariat Daerah. Tentu hal ini juga diperlukan adanya evaluasi rencana kerja satuan  kerja  sehingga  akan  ditemukan  memperkuat  komitmen  perencanaan;  penyusunan  pedoman untuk evaluasi rencana kerja, data yang mengembangkan sistem perencanaan daerah (Santoso, 2016).
Informan  lain  menjelaskan  bahwa  pada  tahun  ini  seluruh  OPD  sedang  penyusunan  indikator kinerja  yang  baru,  dibagian  organisasi  nanti  disesuaikan  bila  kurang  sesuai  nanti  disetiap  organisasi ditata ulang dirubah fungsi dan tugasnya. Dengan adanya penyusunan yang baru berpengaruh dalam penataan organisasi.

## Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik diadakan lomba seperti INOVIK (Inovasi  Pelayanan  Publik).  Lomba-lomba  tersebut  sebagai  kompetisi  inovasi-inovasi  untuk meningkatkan pelayanan publik.

## Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Kota Tegal telah berupaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam penelitian ini penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yaitu Laporan Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKjIP).  Dalam  LKjIP  terdapat  laporan  kinerja  SKPD  dan  hasil  yang diperoleh  selama  1  tahun.  Berdasarkan  hasil  wawancara  beberapa  informan  menjelaskan  bahwa penyusunan  laporan  capaian  kinerja  kita  membuat  laporan  kinerja  tiap  tahunnya  untuk  mengetahui akuntabilitas kinerja pegawai, laporan tersebut dalam bentuk LKjIP.
LKjIP  tidak  hanya  sekedar  alat  akuntabilitas,  tetapi  juga  sebagai  sarana  yang  strategis  untuk mengevaluasi  diri  dalam  rangka  peningkatan  kinerja  kedepan.  Dengan  langkah  ini  Pemerintah  Kota Tegal  dapat  senantiasa  melakukan  perbaikan  dalam  mewujudkan  praktek-praktek  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik.  Informan  lain  menjelaskan bahwa untuk bagian organisasi selaku evaluator draf laporan kinerja OPD sekaligus evaluasi capaian kinerjanya. OPD-OPD mengirim laporan-laporannya lalu dievaluasi oleh bagian organisasi bila masih ada kesalahan diperbaiki.

## Pelaksanaan Analisis Jabatan/Beban Kerja/Evaluasi Jabatan
Analisis  jabatan  bermanfaat  dalam  rangka  melaksanakan  penataan  kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan  analisis  jabatan  pada  setiap  satuan  organisasi  untuk  mewujudkan  pegawai  negeri  sipil yang  berdayaguna  dan  berhasil  guna.  Berdasarkan  hasil  wawancara  informan  menjelaskan  untuk menganalisis  seluruh  jabatan  PNS  di  Kota  Tegal,  harus  menganalisis  uraian  tugasnya, ketanggungjawaban, serta analisis kewenangan.
Dalam  hal  ini,  Data  Hasil  Analisis  Jabatan  dan  Beban  Kerja  Pemerintah  Kota  Tegal  jumlah pemangku  jabatan  adalah  3.203  orang,  hasil  analisis  beban  kerja  sejumlah  5.556  orang,  sehingga kekurangan sebanyak 2.409 orang, dan kelebihan 44 orang. Cara meningkatkan akuntabilitas program dalam  penataan  dan  penguatan  organisasi,  informan  menjelaskan  dengan  pembaharuan  indikator kinerja dari level kota ke bidang seksi yang sesuai dengan ketentuan disesuaikan dengan target yang akan dicapai.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  beberapa  narasumber,  Akuntabilitas  Program  tercapai melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti penyusunan Renja, peningkatan penyelenggaraan pelayanan  publik,  penyusunan  laporan  capaian  kinerja  dan  ikhtisar  realisasi  kinerja  SKPD,  dan pelaksanaan  analisis  jabatan/beban  kerja/evaluasi  jabatan.  Program  dilihat  capaian  kinerjanya  dari LKjIP,  dengan  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan  agar  programnya  tercapai.  Program  sudah tercapai  dengan  baik  maka  pertanggungjawaban  atas  program  sudah  dilaksanakan  dengan  evaluasi monitoring yang ada membuat meningkatnya program.

## Akuntabilitas Kebijakan
Menurut  (Madiasmo,  2002)  akuntabilitas  kebijakan  adalah  kebijakan  terkait  dengan pertanggungjawaban  pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah,  atau  kebijakan-kebijakan  yang  diambil terhadap  DPR/DPRD  dan  masyarakat  luas.  Dalam  penelitian  ini  informasi  yang  diperoleh  dalam wawancara terlaksananya akuntabilitas kebijakan itu pelaporan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah  dalam  bentuk  sistem.  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  yang  mana didalamnya  menyebutkan  SAKIP  merupakan  rangkaian  sistematik  dari  berbagai  aktivitas,  alat  dan prosedur  yang  dirancang  untuk  tujuan  penetapan  dan  pengukuran,  pengumpulan  data, pengklarifikasian,  pengikhtisaran,  dan  pelaporan  kinerja  pada  instansi  pemerintah,  dalam  rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Pelaksanaan  SAKIP  sudah  lama  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Kota  Tegal  apalagi  di  era sekarang  perkembangan  teknologi  membuat  SAKIP  lebih  muda  diakses  dengan  elektronik  (E- SAKIP).  E-SAKIP  bertujuan  menjadikan  instansi  pemerintah  yang  akuntabel  sehingga  dapat beroperasi  secara  efisien,  efektif  dan  responsif  terhadap  aspirasi  masyarakat  dan  lingkungannya, terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai  dengan  tahapan-tahapan.  Maka  dari  itu  perlu  dikembangkan  lebih  agar  tercapainya  tujuan-
tujuan LAKIP. Selain kebijakan SAKIP yang dibahas, kebijakan Perjanjian Kinerja juga menyangkut penataan  dan  penguatan  organisasi  karena  perjanjian  kinerja  itu  penting  awal  dari  SKPD melaksanakan program atau kegiatan.

## Akuntabilitas Financial
Berdasarkan  hasil  penelitian,  informasi  yang  diperoleh  dalam  wawancara  terkait  dengan anggaran operasional program dan kegiatan yang dilaksanakan, kewajiban pemerintah daerah adalah menyusun  laporan  keuangan  daerah.  Dalam  program  penataan  kelembagaan  dan  ketatalaksana anggarannya sebesar 185.605.000 dari dana APBD. Sedangkan laporan keuangan kegiatan yaitu :
1. Penyusunan Renja Perangkat Daerah anggarannya 5.000.000 targetnya 100%, sampai dengan bulan  lalu  realisasi  keuangannya4.279.500,  dan  sampai  dengan  bulan  ini  realisasi keuangannya 4.279.500 dengan persentase 85,59%.
2. Peningkatan  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  anggarannya  50.012.000  targetnya  100%, sampai  dengan  bulan  lalu realisasi  keuangannya29.155.000,  bulan  ini  realisasi  keuangannya 15.080.000 dan sampai dengan bulan ini realisasi keuangannya 44.235.000 dengan persentase 88,45%.
3. Penyusunan  Laporan  Capaian  Kinerja  dan  Ikjtisar  Realisasi  Kinerja  SKPD  anggarannya 135.593.000  targetnya  100%,  sampai  dengan  bulan  lalu  realisasi  keuangannya122.768.561, bulan ini realisasi keuangannya 8.160.000 dan sampai dengan bulan ini realisasi keuangannya 130.928.561 dengan persentase 96,56%.
4. Pelaksanaan  Analis  Jabatan/Beban  Kerja/Evaluasi  Jabatan  anggarannya  200.754.000 targetnya  100%,  sampai  dengan  bulan  lalu  realisasi  keuangannya84.559.299,  bulan  ini realisasi  keuangannya  90.643.934  dan  sampai  dengan  bulan  ini  realisasi  keuangannya 175.203.233 dengan persentase 87,27%.

## Penataan dan Penguatan Organisasi
Reformasi  birokrasi  sebagai  upaya  mewujudkan good  governance (Radiansyah,  2020)  dalam hal ini untuk mengukur sejauhmana penataan dan penguatan organisasi di Kota Tegal, menggunakan indikator dari Henry Mintzberg yakni peran sebagai kepala, peran penghubung dan peran pemantau.

## Fingurehead Role (Peran sebagai Kepala)
Informasi  yang  diperoleh  dalam  wawancara  telaksananya  peran  kepala  sebagai  penentu kebijakan,  memberi  arahan,  dan  pengambil  keputusan.  Selain  itu  di  dalam  setiap  kesempatan  dan persoalan  yang  timbul  secara  formal  dengan  mempertanggungjawabkan  setiap  kegiatan  yaitu menyusun kegiatan, mengevaluasi kegiatan melalui paparan.
Peran  kepala  juga  sebagai  koordinasi,  sebagai  pengarah  dalam  kegiatan,  bila  tidak  ada seseorang  yang  mengkoordinir  semua  akan  berjalan  tidak  teratur  kegiatannya.  Peran  kepala  sangat detail dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Bila terjadi permasalahan dibagian organisasi peran kepala langsung sigap menyelesaikan, memberi keputusan jalan keluar, lalu mengarahkan agar tidak terjadi  kesalahan  kembali.  Selain  itu  peran  kepala  menjelaskan  kegiatan-kegiatan  yang  akan dilaksanakan,  mengevaluasi  apa  saja  kendala-kendala  permasalahan  melalui  paparan  seperti sosialisasi.
Kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin (leader) dalam mengarahkan,  mendorong  dan  mengatur  seluruh  unsur-unsur  di  dalam  kelompok  atau  organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal.  Dengan  meningkatnya  kinerja  pegawai  berarti  tercapainya  hasil  kerja  seseorang  atau pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi.
Dibagian organisasi Kota Tegal yang menjadi kepala yaitu kepala bagian organisasi M. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si. dan dibantu oleh kepala sub-sub bagian. Kepala sub-sub bagian organisasi ada 3 yaitu  kepala  sub  bagian  kelembagaan,  kepala  sub  bagian  evaluasi  kinerja,  dan  kepala  sub  bagian ketatalaksana.

## Liaison Role (Peran Penghubung)
Dalam  penelitian  ini  informasi  yang  diperoleh  dalam  wawancara  telaksananya  peran penghubung sangat dibutuhkan untuk menghubungkan pimpinan dan staf. Peran penghubung dibagian
organisasi  itu  kepala  sub  bagian  karena  kepala  sub  bagian  yang  berinteraksi  dengan  staf  dan  diluar bagian  organisasi.  Bagian  organisasi  masih  dalam  naungan  sekertariat  daerah  maka  dalam  peran penghubung  disini  itu  asisten  sekertariat  daerah,  asisten  sekda  disini  berinteraksi  dengan  staf, pimpinan  dan  di  luar  sekertariat  daerah.  Asisten  Sekda  berperan  menyampaikan  nota  dinas, menghubungkan ke pimpinan.
Selain  itu  peran  penghubung  adalah  kepala  perangkat  daerah  dan  tim  teknis  yang  berperan sesuai  dengan  ketentuan,  peraturan-peraturan  seperti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  tahun  2016 tentang  Perangkat  Daerah,  yang  menjadi  penghubung  antara  pemerintah  daerah  dengan  organisasi perangkat daerah.

## Monitoring Role (Peran Pemantau)
Informasi  yang  diperoleh  dalam  wawancara  telaksananya  peran  pemantau  sangat  dibutuhkan untuk  memantau  berjalannya  program  dan  kegiatan.  Selain  itu  peran  pemantau  sejauhmana  kinerja agar penataan kelembagaan terlaksana dengan baik. Dalam peran pemantau kalau dibagian organisasi kepala  bagian,  dan  kepala  sub  bagian.  Kepala  sub  bagian  yang  bertugas  memantau  tim  dari  segi kinerjanya, mengevaluasi hasil program kegiatan.
Sedangkan  peran  pemantau  dalam  sekertariat  daerah,  peran  pemantau  sendiri  itu  bagian organisasi  memantau  kinerja  bagian-bagian  lain  di  sekertariat  daerah  dalam  penataan  kelembagaan. Peran  pemantau  menjembati  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  tugas  untuk didiskusiin  dengan  pimpinan.  Dilakukannya  peran  pematau  bila  menemukan  hal-hal  yang  sifatnya perlu  diperbaiki  peran  pemantaulah  yang  merekomendasikan  untuk  diperbaiki.  Selain  memantau kinerjanya,  peran  pemantau  memantau  laporan  kinerjanya  agar  program  dapat  tercapai  semua, dipantau dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
Jadi peran kepala, peran penghubung, dan peran peran pematau sangat penting dan dibutuhkan dalam  penataan  dan  penguatan  organisasi  untuk  mengukur  akuntabilitas  kinerja,  karena  peran-peran tersebut  yang  membuat  suatu  organisasi  dapat  semakin  baik,  mulai  dari  kinerjanya,  capaian kinerjanya agar program dan kegiatan dapat tercapai semua.

## KESIMPULAN
Mengacu pada indikator akuntabilitas program untuk  mencapai programnya  melalui kegiatan- kegiatan  yang  sudah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Kota  Tegal.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh organisasi  perangkat  daerah  sudah  tercapai  jika  dilihat  dari  bagian  organisasi  sebagai  evaluasi program,  dan  jika  terjadi  penyimpangan  langsung  dikembalikan  oleh  organisasi  yang  bersangkutan untuk diperbaiki. Hal tersebut berlaku untuk seluruh instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Tegal dengan tujuan untuk melakukan pemerintahan yang akuntabel.
Dalam  hal  ini  penerapan  prinsip  akuntabilitas  juga  dapat  dilihat  dari  hasil  kebijakan  LAKIP untuk  melaporkan  tujuan/sasaran  strategis,  realisasi  capaian  indikator  kinerja  pada  setiap  instansi pemerintahan di Kota Tegal. Sedangkan Akuntabilitas Financial yang dilakukan adalah dalam bentuk pertanggungjawaban  laporan  keuangan  yang  dilakukan  OPD  setiap  tahun  membuat  LPJ  (Laporan Pertanggungjawaban). Dalam penataan dan penguatan organisasi dalam indikator peran kepala bagian organisasi melakukan evaluasi monitoring setiap kegiatan yang dilakukan oleh OPD. Indikator peran penghubung  sebagai  penghubung  interaksi  antara  kepala  dengan  staf,  peran  penghubung  berfungsi menghubungkan  bila  ada  nota  dinas  disampaikan  kepada  pimpinan.  Indikator  peran  pemantau dilakukan oleh sekertariat daerah khususnya kepala subbagian untuk mencari informasi terkait dengan kinerja, capaian kinerja, laporan kinerja agar program kegiatannya dapat tercapai semua.

## REFERENSI
Damanhuri  &  Jawandi,  R,  2017.  Reaktualisasi  Reformasi  Birokrasi  menuju  Good  Governance. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, FKIP UNTIRTA.
Djamil, N, 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Sektor Publik dan Beberapa Karakteristik Untuk Meningkatkanya. Media Akuntansi, June 27, 2015.
Effendi,  Sofian.  2006.  Revitalisasi  Sektor  Publik  Menghadapi  Keterbukaan  Ekonomi  dan Demokratisasi  Politik  dalam  Dari  Administrasi  Negara  ke  Administrasi  Publik.  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Mahmudi,  2014.  Peranan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Pusat  Dalam  Meningkatkan  Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. Lintasan Ekonomi, Vol.XIX(1), 50-66.
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Press
Molleong, 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rodakarya
Rahmanurrajid, Amin, 2008. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabuaren Kebumen). Tesis. Universitas Diponegoro: Semarang.
Santoso,  Urip  &  Pambelum,  Yohanes  Joni.  2008.  Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik Terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mencegah Fraud, Jurnal administrasi Bisnis, 14-33.
Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta
Widodo, Joko, 2002. Good Governance. Surabaya: Insan Cendekia
Radiansyah,  R.  R.  (2020).  Reformasi  Birokrasi  Sebagai  Upaya  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui Kerangka  Otonomi  Daerah. Jurnal  Inovasi  Ilmu  Sosial  Dan  Politik  (JISoP) , 2 (1),  80–93. https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.6387
Santoso, R. S. (2016). Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerahbadan Perencanaan Pembangunan Daerah  Kota  Semarang. GEMA  PUBLICA :  Jurnal  Manajemen  dan  Kebijakan  Publik , 2 (1),  34–54. https://doi.org/10.14710/gp.2.1.2016.34-54
Wahyuni,  S.  (2016).  Imlpementasi  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Untuk  Mewujudkan  Pemerintah  Daerah
Yang Bersih. Katalogis , 3 (11), Article 11.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6471