## Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait
Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional David Maharya Ardyantara, Kadi  Sukarna, Bambang Sadono, Zaenal Arifin
Rizki
e-ISSN : 2621-4105

## REPOSISI KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DALAM PENGATURAN TERKAIT PERTAHANAN KEAMANAN KEMARITIMAN NASIONAL
David Maharya Ardyantara, Kadi  Sukarna, Bambang Sadono, Zaenal Arifin Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang davidardyantara@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana posisi kewenangan antar lembaga negara  dalam    pengaturan  terkait  pertahanan    keamanan  kemaritiman  nasional  dan  bagaimana reposisi  kewenangan  antar  lembaga  negara  dalam    pengaturan  terkait  pertahanan  keamanan kemaritiman  nasional. Posisi  dan  reposisi  tentang  kewenangan  antar  lembaga  negara  yang terkait dengan pertahanan keamanan maritim nasional sangat berpengaruh kepada kedaulatan maritim  nasional  menuju  Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia.  Indonesia  dapat  digolongkan sebagai  negara  kepulauan  tetapi  belum  dapat  digolongkan  sebagai  negara  maritim  karena kewenangan  dalam  pertahanan  keamanan  maritim  masih  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan. Sehingga perlu dilakukan  reposisi kewenangan antar lembaga negara dalam  pengaturan terkait pertahanan  keamanan  kemaritiman  nasional.  Metodelogi  penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis normatif . Berdasar analisa terdapat lima lembaga negara yang benar-benar terkait dengan  pertahanan  dan  keamanan  maritim  di  perairan  Indonesia  yang  terdiri  dari  TNI AL,Badan  Keamanan  Laut,Kepolisian,Kesatuan  Penjaga  Laut  dan  Pantai,  Direktorat Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  Perikanan. Kedua  peraturan  perundangan  ini  secara spesifik  menggarisbawahi  pentingnya  menciptakan  sistem  pertahanan  keamanan  maritim,  dan kewajiban  dalam  menjaga  keselamatan  pelayaran.  Pendekatan  teoritik  dilakukan  mellaui  Teori Sistem Hukum, Teori Kedaulatan dan Teori Kewenangan. Hasil yang didapatkan dalam reposisi kewenangan antar lembaga negara adalah : menempatkan TNI AL sebagai lembaga militer murni di wilayah maritim sebagai komponen utama  pertahanan maritim nasional  seperti diamanatkan pada  Pengaturan  Tata  Ruang  Laut  yang  tercantum  dalam  UU  Nomor  17  tahun  1985  tentang ratifikasi UNCLOS 1982. Serta optimalisasi Bakamla sebagai koordinator tunggal lembaga sipil negara  dalam  keselamatan  dan  keamanan  laut  ( sea  and  coast  guard ).  Sekaligus  sinegitas  TNI dengan Bakamla sebagai reperesentasi lembaga militer dan lembaga sipil negara.
Kata kunci: Reposisi; Kewenangan; Pertahanan Keamanan Maritim

## Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait
Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional David Maharya Ardyantara, Kadi  Sukarna, Bambang Sadono, Zaenal Arifin
Rizki
e-ISSN : 2621-4105

## REPOSITIONING OF AUTHORITY AMONG  STATE INSTITUTIONS  IN ARRANGEMENTS RELATED DUE TO NATIONAL MARITIME DEFENSE

## Abstract
The purpose of this study is to examine the position of authority between state agencies in  arrangements  related  to  the  defense  of  national  maritime  security  and  how  to reposition  authority  between  state  agencies  in  arrangements  related  to  the  defense  of national maritime security.The position and repositioning of the authority between the agencies of countries related to the defense of national maritime security has a profound effect  on  national  maritime  sovereignty towards  Indonesia  as  the  maritime  axis  of  the world. Indonesia can be classified as an island nation but cannot yet be classified as a maritime  country  because  the  authority  in  maritime  security  defense  still  overlaps  the authority. Ambiguity and confusion in the application of maritime defense and resilience, civil-military dichotomy and institutional sectoral ego spawned a policy of overlapping authority over the security of national maritime areas. So it is necessary to reposition the authority between state agencies in the arrangement related to the defense of national maritime security The  methodology used is normative juridical. Based on analysis there are  five  state  agencies  that  are  really  related  to  maritime  defense  and  security  in Indonesian waters consisting of the Navy, Marine Security Agency, Police, Marine and Coast  Guard  Unit,  Directorate  of  Maritime  Resource  Supervision  Fisheries.  The establishment  of  Bakamla  in  Law  No.  32/2014  on  Marines  gives  rise  to  overlap  of authority  with  Law  No.  17/2008  on  Shipping,  because  in  the  Marine  Law  does  not mandate  the  formation  of  national  marine  and  coastal  guards.  Both  legislation specifically underscores the importance of creating maritime  security defense systems, and the obligation to maintain shipping safety. Theoretical approaches are carried out through Legal System Theory, Sovereignty Theory and Theory of Authority. The result obtained in the repositioning of authority between state agencies is: placing the TNI AL as a pure military institution in the maritime region as the main component of national maritime defense as mandated in the Marine Spatial Arrangements set out in Law No. 17 of 1985 on the ratification of UNCLOS 1982. As well as optimizing Bakamla as the sole coordinator of the state civil agency in sea and coast guard security. At the same time, the TNI's synonym withBakamla as a reperesentasi of military institutions and civilian institutions of the state.
Keywords : Reposition; Authority; Maritime Defense

## Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait
Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional David Maharya Ardyantara, Kadi  Sukarna, Bambang Sadono, Zaenal Arifin
Rizki
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Sejarah maritim Nusantara menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pada masa lalu disegani  bangsa  lain  di  lautan  dengan  menjadi  pusat  perdagangan  dan  jalur  pelayaran antar samudera, .1 Alfred Thayer Mahan dalam karyanya yang monumental The Influence of  Sea  Power  upon  History :  1660-1783  menuliskan    konsep  kajian  pertahanan  dan keamanan terutama berfokus pada  kekuatan maritim ( sea power ) . Mahan menekankan pada  pentingnya  “ controlling  the  great  common  of  the  sea ”  yang  berpangkal  pada pemberdayaan  potensi  kekuatan  pertahanan  keamanan  maritim,  yang  apabila dioptimalkan akan meningkatkan taraf hidup dan menjaga kedaulatan suatu negara. 2
Wilayah maritim Indonesia secara geostrategis terletak di persimpangan jalur utama SLOC dan SLOT antara Samudra Pasifik dan Samudra India serta Benua Asia dan Benua Australia, yang merupakan jalur utama antarnegara dalam ekonomi dan perdagangan. 3 Ini  berarti  Indonesia  berfungsi  sebagai the  global  supply  chain system dengan  posisi geostrategis  tersebut. 4 Sehingga  Indonesia  menjadi  pusat  dalam  jalur  perdagangan  dan pelayaran duinia yang membutuhkan lembaga negara yang khusus menangani keamanan dan keselamatan dalam pelayaran serta dikuatkan oleh perundang-undangan.
Posisi strategis tersebut berbatasan dengan 10 negara tetangga dan 11 provinsi yang berada di kawasan perbatasan laut. 5 Posisi strategis Indonesia dengan geopolitiknya 6 yang berada diantara dua benua dan dua samudera yang dilalui oleh ribuan kapal asing yang melintasi  ALKI  (Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia)  dan  selat-selat  penting,  disatu  sisi menunjukkan strategisnya posisi geografis tersebut, namun disisi lain dapat menimbulkan kerawanan bagi kedaulatan maritim dari aspek pertahanan dan keamanan. Apabila tidak didukung oleg regulasi dan pelaksanaan yang jelas oleh lembaga-lembaga negara terkait.
Persepsi pertahanan keamanan maritim meliputi ruang lingkup yang kompleks dan saling  terintegrasi.  Terlepas  adanya  dua  kepentingan  laut  yang  saling  mengikat,  yaitu
1 Harjo Susmoro, The Spearhead of Sea Power , Pandiva Buku, Yogyakarta 2019. Hal.19
2 Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power Upon History :1660-1783, Dover Publicatios Inc. New York 1987. Hal.73
3 Yusuf Efendi, Wawasan Maritim Mengapa Belum Bergema?, Jalasena  Edisi  3, 2013, hal 16, 4 Darma  Agung, Menata  Keamanan  Maritim  Untuk  Mnegakkan  Kedaulatan  Maritim Indonesia , Kompas Gramedia, Jakarta, hal 62
5 Wahyono S.K., Indonesia Negara Maritim , Jakarta: Penerbit Teraju, 2009, hal. 4.
6 Muhar Junef., Implementasi Poros Maritim Dalam Perspektif Kebijakan , Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19 (3), 2019, hal 303-322. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.303-322

## Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait
Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional David Maharya Ardyantara, Kadi  Sukarna, Bambang Sadono, Zaenal Arifin
Rizki
e-ISSN : 2621-4105
kepentingan  nasional dan kepentingan internasional. Pertama, laut bebas dari ancaman kekerasan  yaitu  ancaman  menggunakan  kekuatan  bersenjata  yang  terorganisasi  dan dinilai  mempunyai  kemampuan  untuk  menggangu  dan  membahayakan  kedaulatan negara,  baik  berupa  ancaman  militer,  pembajakan,  perompakan,  sabotase  objek  vital maupun  aksi  teror.  Kedua,  laut  bebas  dari  navigasi  yang  ditimbulkan  oleh  kondisi geografi dan hidrogafi. Ketiga, laut bebas dari ancaman terdadap sumber daya laut berupa pencemaran  dan  perusakan  ekosistem.  Keempat,  laut  bebas  dari  ancaman  pelanggaran hukum seperti illegal logging, illegal fishing , dan lainnya. 7 Seiring dengan arah kebijakan pembangunan  Indonesia  saat  ini,  dimana  kelautan  menjadi  faktor  yang  sangat  penting dalam  mendukung  pembangunan  khususnya  dari  sektor  ekonomi,  maka  kini  sudah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk mengubah paradigmanya dari “Land Based Socio- Economic” menjadi “Marine Based Socio-Economic”. 8
Penelitian ini terkait dengan penelitian Dhiana Puspitawati dan Kristiyanto (2017) yang  berjudul  “Urgensi  Pengaturan  Keamanan  Maritim  Nasional  di  Indonesia”, penelitian  tersebut  menganalisa  urgensi  penetapan  kerangka  hukum  nasional  dalam keamanan  maritime,  dan  metode  yang  digunakan  adalah  normatif  dengan  pendekatan perundangundangan  serta  studi  komparasi.  Hasil  studi  yang  telah  dilakukan  yaitu: meskipun kerjasama internasional dan regional sangat penting dalam keamanan maritim, ketersediaan instrumen hukum nasional tentang keamanan maritim sangat diperlukan. 9 Shanti Dwi Kartika (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum”, penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana pengaturan mengenai pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim negara dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana penegakan hukum bidang kelautan di  wilayah  perairan  laut  Indonesia  terkait  dengan  keamanan  maritim  negara?  Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa  kondisi  perairan Indonesia sangat rentan akan berbagai ancaman kejahatan, terutama kejahatan transnational. Perairan Indonesia yang merupakan  perairan  yang  paling  berbahaya  dimana  paling  sering  terjadi  berbagai ancaman  maritim  menyebabkan  munculnya  urgensi  pengaturan  keamanan  maritim
7 Bernard  Kent  Sondakh, Pengamanan  Wilayah  Laut  Indonesia. Jurnal  Hukum  Internasional. Fakultas Hukum Indonesia. Jakarta, 2014 hal 39-48.
8 Marsetio, Mengembalikan Kejayaan Maritim, Universitas Pertahanan, Jakarta 2018. hal. 30.
9 Dhiana  Puspitawati  dan  Kristiyanto, Urgensi  Pengaturan  Keamanan  Maritim  Nasional  di Indonesia” , Jurnal Media Hukum 24(1), 2017, hal 12-23. http://dx.doi.org/10.18196/jmh.2017.0085.14-23

## Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait
Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional David Maharya Ardyantara, Kadi  Sukarna, Bambang Sadono, Zaenal Arifin
Rizki
e-ISSN : 2621-4105
nasional.  Meskipun  kerjasama  internasional  dan  regional  penting  dalam  menghadapi ancaman maritime, instrumen hukum nasional yang baik akan mendukung implementasi kerjasama internasional dan regional yang ada. Hukum nasional Indonesia masih belum sesuai dengan ketentuan internasional serta hukum nasional yang ada juga sudah out of date .  Dengan  demikian  pengaturan  secara  nasional  tentang  keamanan  maritim  sangat diperlukan,  guna  mengatasi  ancaman  maritim,  kerangka  hukum  nasional  yang komprehensif sangat diperlukan. 10
Sedangkan  penelitian  Syaiful  Anwar  (2016)  tentang  membangun  keamanan maritim  Indonesia  dalam  analisa  kepentingan,  ancaman  dan  kekuatan  laut  mengkaji ancaman  terhadap  kepentingan  nasional  di  bidang  maritim,  serta  upaya-upaya  yang diperlukan  dalam  membangun  kekuatan maritim  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini adalah adanya  ancaman  di  wilayah  perairan  Indonesia  antara  lain  pembajakan  di  laut, penangkapan ikan secara ilegal, sengketa wilayah antar negara, penyelundupan narkotika, serta penyelundupan manusia. Adapun unsur-unsur yang menjadi lingkup dari keamanan maritim Indonesia adalah kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, laut yang bebas dari pelanggaran  hukum,  keamanan  dan  keselamatan  pelayaran,  serta  keamanan  dan kelestarian sumber daya maritim. Terdapat tujuh faktor penting yang perlu diperhatikan atau dibenahi, yaitu kebijakan pemerintah, kekuatan angkatan laut, kekuatan unsur-unsur keamanan  laut,  kekuatan  armada  kapal  dagang,  sumber  daya  manusia,  perdagangan  di dan lewat laut, serta pelabuhan laut. 11
Fungsi  pelaksanaan  pertahanan  dan  keamanan  maritim  harus  difokuskan  secara sinergis  dan  integratif  antar  instansi  atau  lembaga  terkait. Pertimbangan  yang  diambil adalah seharusnya terdapat mekanisme sinergis yang terintegrasi antara pengawasan lalu lintas  laut,  manusia  dan  barang  di  sejumlah  pintu  masuk  pelabuhan  laut.  Namun,  ego sektoral  seringkali  menjadi  kendala  untuk  pengembangan  sinergitas  seperti  sudah disebutkan  di  atas.  Sehingga  instansi  yang  berwenang  melakukan  fungsi  koordinatif malah berjalan menurut persepsi masing-masing. 12
10 Shanti Dwi Kartika,  “ Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum ”,  Jurnal Negara Hukum 5(2), 2014, hal 142-167. http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v5i2.238
11 Syaiful  Anwar, Keamanan  Maritim  Indonesia  Dalam  Analisa  Kepentingan,  Ancaman  Dan Kekuatan Laut, Jurnal Pertahanan 6(3), 2016, hal 69-89.
12 Victor Muhamad Simela, Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia , Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional 6(21), 2014 hal 78 – 89.

## Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait
Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional David Maharya Ardyantara, Kadi  Sukarna, Bambang Sadono, Zaenal Arifin
Rizki
Pemerintahan  Indonesia  di  bawah  kepemimpinan  Presiden  Joko  Widodo  melalui Peraturan  Presiden  Nomor  178  Tahun  2014,  mendirikan  Badan  Keamanan  Laut (Bakamla) yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Bakorkamla, yang awalnya hanya menjalankan fungsi sebagai pengawas ditataulang pada tanggal 8 Desember 2014 menjadi Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) dengan wewenang  yang  lebih  luas  sampai  dengan  kewenangan  untuk menindak  segala  bentuk kejahatan  di  laut.  Hal  ini  menimbulkan  pro  dan  kontra,  karena  persoalan  utama  yang terjadi adalah kurangnya koordinasi antar lembaga, bukan membuat lembaga baru . 13
Gubernur  Lemhannas  RI  Agus  Widjojo  dalam  bukunya  yang  berjudul, Transformasi  TNI  dari  Pejuang  Kemerdekaan  menuju  Tentara  Profesional  dalam Demokrasi: Pergulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri,  dalam salah satu fokus  perhatiannya  adalah  pembagian  wewenang  perihal  pertahanan  dan  keamanan maritim.  Dalam  prakteknya  pertahanan  dan  keamanan maritim  adalah  murni  tanggung jawab  TNI  Angkatan  Laut.  Menurut  Agus  Widjojo 14 perlu  penempatan  kembali pertahanan dan keamanan maritim yang merupakan fungsi penegakan hukum di wilayah maritim  nasional  yang  harus  dilaksanakan  secara  sinergi  antara  TNI  bersama  dengan lembaga sipil terkait.
Kebaharuan penelitian dalam  artikel ini adalah  penempatan reposisi kewenangan lembaga terkait pertahanan dan keamanan maritim nasional berdasarkan (1) Pengaturan Tata  Ruang  Laut  yang  tercantum  dalam  UU  Nomor  17  tahun  1985  tentang  ratifikasi UNCLOS 1982, dimana reposisi kewenangan dibedakan berdasar tata ruang laut mulai dari  Perairan  Pedalaman,  Perairan  Kepulauan,Laut  Teritorial,  Zona  Tambahan,  Zona Ekonomi  Eksklusif  dan  Landas  Kontinen;  (2)  Berdasarkan  Lembaga  Militer  dan Lembaga sipil, dimana lembaga militer menjadi kewenangan TNI AL dan lembaga sipil dibawah Bakamla selaku Single Agency Multi Task / SAMT / Koordinator Tunggal.; (3) Pembentuksn  perundangan  baru  untuk  menegaskan  wewenang,  fungsi  dan  peran Bakamla  selaku  Koordinator  Tunggal  dalam  lembaga  sipil  dalam  kaitan  pertahanan keamanan maritim nasional. Sekaligus sebagai harmonisasi UU no 32 tahun 2014 tentang
13 Rujito  Dibyo  Asmoro, Peran  Indonesia dalam Menjaga Stabilitas guna Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia . Jurnal Kajian Lemhannas RI.Jakarta  Edisi 36, 2018. Hal 87-103 14 Agus Widjojo, Transformasi TNI dari Pejuang Kemerdekaan menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pergulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri . Penerbit  Obor. Jakarta. 2014. Hal 78.

## Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait
Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional David Maharya Ardyantara, Kadi  Sukarna, Bambang Sadono, Zaenal Arifin
Rizki
e-ISSN : 2621-4105
Kelautan dan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana posisi kewenangan antar lembaga negara dalam  pengaturan terkait pertahanan  keamanan kemaritiman nasional dan bagaimana reposisi kewenangan antar  lembaga  negara  dalam    pengaturan  terkait  pertahanan  keamanan  kemaritiman nasional.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  perumusan  masalah  dalam  artikel  ini adalah  (1) Bagaimana posisi kewenangan antar lembaga negara dalam  pengaturan terkait pertahanan  keamanan kemaritiman nasional? (2) Bagaimana reposisi kewenangan antar lembaga negara dalam  pengaturan terkait pertahanan keamanan kemaritiman nasional?

## C. LANDASAN TEORITIS
Metode  penulisan    mempergunakan    metode  yuridis  normatif    dengan mempergunakan perundang-undangan terkait seperti UU  Kelautan, UU Pelayaran, UU TNI,  UU  Perikanan  dan  UU  Kepolisian  yang  dikaitkan  dengan  UNCLOS  1982  dan ratifikasinya.  Spesifikasi  penelitian  yang  dipergunakan  adalah    penelitian  analisis deskriptif  yaitu  metode  pencarian  fakta  dengan  interpretasi  yang  tepat.  Sehingga tergambar  mengenai  situasi  atau  kejadian  secara  lebih  umum  dari  materi-materi  yang relevan dan mengana;lisis data mengacu pada pengetahuan yuridis
Teori yang dipakai dalam penulisan artikel ini adalah (1) Teori Sistem Hukum dari  Lawrence  M  Friedman  mengemukakan  bahwa  efektif  dan  berhasil  tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum ( structure of the law ) substansi hukum ( substance of the law )dan budaya hukum ( legal culture ). 15 Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi  perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup ( living law ) yang dianut dalam suatu masyarakat; (2) Teori kedaulatan.dari  Jean Bodin sebagai salah satu tokoh dalam teori kedaulatan mengemukakan bahwa kedaulatan merupakan the absolute and  perpetual  power  of  commonwealth.  Commonwealth ini  berarti  merupakan pemerintahan  yang  benar,  terdiri  dari  anggota-anggota  yang  bersifat  kekeluargaan  dan memiliki kepentingan bersama yang sama, dan didasarkan oleh kekuatan yang berdaulat. 16 (3)  Teori  Kewenanangan  dari  Phillipus  M.  Hadjon  dimana  Kewenangan  sering
15 Lawrence M. Friedman, American Law . New York: W.W. Norton & Company,1984,  hal. 24.
16 Jean Bodin, On Sovereignty: Four Chapters from the Six Books of the Commonwealth, Edited by Julian H. Franklin, (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), hal. 17.

## Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait
Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional David Maharya Ardyantara, Kadi  Sukarna, Bambang Sadono, Zaenal Arifin
Rizki
e-ISSN : 2621-4105
disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah " bevoegheid " dalam istilah hukum Belanda. Menurut  Phillipus  M.  Hadjon,  jika  dicermati  ada  sedikit  perbedaan  antara  istilah kewenangan  dengan  istilah "bevoegheid". Perbedaan  tersebut  terletak  pada    karakter hukumnya. Istilah  " bevoegheid" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. 17

## D. PEMBAHASAN

## 1. Posisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam  Pengaturan Terkait Pertahanan Kemaritiman Nasional
Indonesia  belum  menjadi  negara  maritim  sepenuhnya  karena  belum  dapat memanfaatkan  dan  mengelola  potensi  kemaritiman  secara  optimal.  Meskipun  bidang kemaritiman sangat menjanjikan bagi kemakmuran bangsa. Kendala yang paling utama adalah  maritim  belum  menjadi  arus  utama  dalam  pembangunan  nasional,  pemerintah lebih  mengarusutamakn  pembangunan  daratan (land-based  oriented ).  Hal  ini  menurut penulis  menjadi  dasar  untuk  penyusunan  reposisi  kewenangan  dalam  pertahanan  dan keamanan maritim nasional.
Pertahanan  dan  Keamanan  maritim  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  bersifat sektoral  karena  lembaga-lembaga  yang  terkait  didalmnya  masih  bersifat  sektoral. Kewenangan  pertahanan  dan  keamanan  maritim  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga pemerintah mengakibatkan keberagaman pendapat dalam penerapannya. Interpretasi ini mendorong  penguasa  atau  pemerintah  untuk  menerjemahkan  sesuai  dengan kepentingannya. 18
Berdasar  analisa  terdapat  lima  lembaga  negara  yang  benar-benar  langsung berkaitan  dengan  pertahanan  dan  keamanan  maritim  di  perairan  Indonesia  yang  terdiri dari  (1)TNI  AL  (Undang-undang  Nomor  4  tahun  2004  tentang  TNI);  (2)  Badan Keamanan  Laut  (Undang-undang  Nomor  32  tahun  2014  tentang  Kelautan);  (3) Kepolisian  (Undang-undang  Nomor  2  tahun  2004  tentang  Kepolisian  RI);  (4)  KPLP (Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran);  (5)  Pengawasan  Sumber Daya Kelautan Perikanan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
17 Philipus Hadjon, Tentang Wewenang , Yuridika, Nomor 5&6 XII September-Desember 1999.
18 Christian Bueger.2015." What is Maritime Security ?". Marine Policy 53, 2015, hal 159-164.

## Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait
Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional David Maharya Ardyantara, Kadi  Sukarna, Bambang Sadono, Zaenal Arifin Rizki
Hasil  analisa  menunjukkan  reposisi  kewenangan  berdasarkan  amanat  UU  No.  5 Tahun 1983 tentang ZEEI dan UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU No. 32  Tahun  2014  tentang  Kelautan  dan  UU  No  17  tahun  2008  menunjukkan     bahwa  di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah TNI AL dan Bakamla. Termasuk didalamnya wilayah  pengusahaan  perikanan  Indonesia  yang  terdiri  atas    laut  teritorial  Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman Indonesia, serta ZEEI.
Pembentukan  kesatuan  penjaga  laut  dan  pantai  dalam  fungsi  tersebut  (dalam UNCLOS 1982 disebut " coast guards ") yang diamanatkan dalam UU Pelayaran adalah Kesatuan  Penjagaan  Laut  dan  Pantai  Indonesia  (KPLP)  yang  berada  di  bawah Kementerian Perhubungan. UU Pelayaran merangkum seluruh peraturan dalam aktifitas pelayaran  di  perairan  Indonesia.  Terutama    dalam  hal  keamanan  dan  keselamatan pelayaran, perundangan lain diharuskan tunduk (bagian Penjelasan UU Pelayaran). UU Pelayaran  pasal  276    mengamanatkan  pembentukan  penjaga  laut  dan  pantai.  yang bertanggung  jawab  kepada  Presiden,  dan  secara  teknis  dilaksanakan  oleh  Menteri. Selanjutnya  dalam  Pasal  278  menyebutkan  bahwa  penjaga  laut  dan  pantai  mempunyai kewenangan  melaksanakan  patroli  laut,  pengejaran  seketika  ( hot  pursuit ), memberhentikan dan melakukan pemeriksaan kapal di wilayah laut.
Penjagaan  laut  dan  pantai  memegang  peranan  penting  dalam  pertahanan  dan keamanan  maritim  nasional  hal  tersebut  tampak  pada    amanat  UU  Pelayaran  untuk dukungan pangkalan di seluruh wilayah, penggunaan status kapal/pesawat negara (Pasal 279),  sampai  dengan  kewenangan  khusus  penyidikan  bidang  pelayaran  oleh  penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam segala otoritasnya (Pasal 282-283).
Pembentukan  Bakamla  dalam  Pasal  59  UU  Nomor  32/2014  memunculkan  tumpang tindih  dengan  UU  Pelayaran,  karena  dalam  UU  Kelautan  tidak  mengamanatkan pembentukan    penjaga  laut  dan  pantai  nasional.  Kewenangan  Bakamla  dalam  hal pendirian  pangkalan,  penggunaan  kapal/pesawat  berstatus  negara,  dan  sebagai  unsur Kementrian/  (KKP)  dalam  hal  kelautan  sama  sekali  tidak  diamanatkan  dalam  UU Kelautan.
Pemerintah  Indonesia  dalam  beberapa  kali  kejadian  penerobosan wilayah  Laut Natuna  Utara  mengalami  dampak  dari  tumpang  tindih  kedua  peraturan  perundangan tersebut.    KPLP  memiliki  otoritas,  format  kelembagaan  dan  prosedur  operasi  yang diamanatkan dalam UU namun di lapangan sangat lemah dalam menghadapi penerobosan

## Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait
Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional David Maharya Ardyantara, Kadi  Sukarna, Bambang Sadono, Zaenal Arifin
Rizki
wilayah  pmaritim  nasional.  Bakamla  pun  hanya  mendapatkan  otoritas  untuk  sekadar melakuakn  tindakan  mendekati  kapal  asing  dengan  harapan  akan  keluar  dari  wilayah Indonesia. UU Kelautan mengenai Bakamla pada Pasal 65 bertolak belakang dengan UU TNI, UU Kelauatan Pasal 65 menyebutkan bahwa kepala Bakamla dijabat oleh personal dari  instansi  penegak  hukum  yang  memiliki  kekuatan  armada  patroli.  UU  TNI  dalam Pasal 47  menjelaskan tentang batasan bahwa prajurit aktif hanya boleh menjabat di 10 instansi (Kemenko Polhukam, Kemenhan, Setmilpres, BIN, BSN, Lemhanas, DPN, SAR, BNN, dan MA). Kenyataan di lapangan pejabat tinggi Bakamla formasinya diisi oleh para perwira tinggi aktif TNI AL.
UU Kelautan Pasal 62-63 menerangkan bahwa kewenangan laut berada dalam satu komando  dan  kendali  Bakamla.  Namun  dalam  pertahanan  dan  keamanan  maritim terdapat    24  aturan  perundangan  yang  tidak  bisa  dilaksanakan  dibawah  satu  jalur komando karena kedudukannya setingkat. Apabila Bakamla dipaksakan oleh pemerintah menjadi single task multi agency , maka selayaknya diamanatkan dalam suatu perundang- undangan tersendiri.
Indonesia  sampai  dengan  saat  ini  masih  belum  fokus  dalam  menindaklanjuti urgensi  tata  kelola  pertahanan  kemaanan maritim.  Persoalan  ini  menurut  penulis  dapat ditelusuri  melalui  implementasi  dari  teori  Friedman  yakni  sustansi  hukum,  struktur kelembagaan,  dan  kultur.  Kerangka  hukum  berfungsi  untuk  menyediakan  seperangkat regulasi  tentang  pertahanan  keamanan  maritim.  Kemudian  sumberdaya  yang  meliputi kapabilitas  dan  sistem  pembagian  wilayah,  personel  dan  pelatihan  yang  terintegrasi.. Sedangkan aspek kelembagaan meliputi sinergitas dan koordinasi antar lembaga negara terkait  pertahanan  keamanan  maritim  serta  pelibatan  sistem  informasi.  Mengandalkan undang-undang  untuk  membangun  budaya  maritim  nasional  yang  berkarakter  tunduk, patuh  dan  terikat  pada  norma  hukum  sangat  sesuai  dalam  tata  kelola  pertahanan keamanan maritim nasional..
Kerangka substansi hukum sangat berperan besar dalam menerjemahkan legitimasi lembaga-lembaga terkait pertahanan keamanan maritim nasional. Indonesia dewasa ini hanya memiliki dua peraturan perundangan yang benar-benar berkaitan dengan maritim ysitu UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kedua peraturan perundangan ini secara spesifik menggarisbawahi pentingnya menciptakan  sistem  pertahanan  maritim,  dan  kewajiban  aktivitas  dalam  keselamatan

## Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait
Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional David Maharya Ardyantara, Kadi  Sukarna, Bambang Sadono, Zaenal Arifin
Rizki
e-ISSN : 2621-4105
pelayaran. Namun keduanya tidak secara spesifik menyatakan suatu sistem perlindungan wilayah  maritim  nasional  yang  mengintegrasikan  lembaga-lembaga  terkait  dengan pembagian  fungsi  dan  peran  yang  jelas.  Tulisan  ini  menyatakan  sangat  pentingnya membuat grand design atau cetak biru sebagai dasar hukum untuk memperjelas langkah- langkah  konkrit  dalam  pengelolaan  pertahanan  keamnanan  maritim  di  Indonesia. Sehingga  dapat  menjadikan  sinergisitas  antar  lembaga  bukan  menimbulkan  tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan pertahahan keamanan maritim.
Wilayah  maritim  yang  diakui  secara  yuridis    sebagai  wilayah  kedaulatan  negara Indonesia mempunyai konsekuensi bahwa negara Indonesia berdaulat sepenuhnya untuk mendiami dan mengelola wilayah tersebut. Sesuai dengan pernyataan Jean Bodin dalam teori  kedaulatan  bahwa  kedaulatan  negara  muncul  bersamaan  dengan  berdirinya  suatu negara. Kedaulatan Negara merupakan kedaulatan yang berasal dari negara itu sendiri. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah  dan  segenap  rakyat  dalam  negara  tersebut. 19 Kedaulatan  negara  menjadi  hak dasar dan hak tertinggi, baik secara alamiah, de jure maupun de facto . Kedaulatan bagi Indonesia  menjadi  tujuan  dan  kerangka  untuk  mencapai  cita-cita  nasional  dalam Pereambule Undang-Undang Dasar 1945 .
Fokus utama tulisan ini bahwa pemerintah dalam melakukan  pembangunan postur lembaga  terkait  pertahanan  dan  keamanan  maritim  nasional  untuk  mengantisipasi ancaman dan tantangan terhadap pertahanan dan keamanan maritim.. Namun pemerintah belum dapat  mewujudkannya karena terjadi ambiguitas dan kerancuan dalam penerapan pertahanan dan ketahanan maritim, dikotomi sipil-militer serta ego sektoral kelembagaan, terhadap TNI AL, Bakamla, Polri, KPLP, Bea Cukai, Imigrasi dan PSDKP. melahirkan kebijakan yang tumpang tindih terhadap pengamanan wilayah maritim nasional.
2. Reposisi Kewenangan Dalam Pertahanan Keamanan Maritim
Dalam  artikel  ini    kondisi  geografis  inilah  menjadi  titik  awal  pemikiran  dalam merumuskan  reposisi  lembaga-lembaga  negara  yang  terkait  dalam    pertahanan  dan keamanan  maritim  nasional.  Bersamaan  dengan  hal  tersebut  diharapkan  lembaga- lembaga  tersebut  dapat  memiliki  pemahaman  yang  bulat  dan  utuh  tentang  bagaimana
19 A.  Octavian, Sosiologi  Maritim  :  Rezim  Pengelolaan  Maritim  Indonesia, .Jurnal  Kajian Lemhanas RI Ed. 14, 2012, hal 63-84.

## Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait
Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional David Maharya Ardyantara, Kadi  Sukarna, Bambang Sadono, Zaenal Arifin
Rizki
e-ISSN : 2621-4105
posisi  mereka  sebenarnya  dalam  penyelenggaraan  pertahanan  dan  keamanan  maritim Indonesia.
Reposisi  kewenangan  pertahanan  keamanan  maritim  ditandai  dengan  kondisi wilayah  maritim  nasional  yang  terbebas  dari  segala  ancaman,  maka  selain  kondisi geografis, upaya identifikasi ancaman keamanan maritim di Indonesia menjadi salah satu unsur utama. Sesuai yang dinyatakan oleh Cribb (2009) menyatakan bahwa secara garis besar  ancaman-ancaman  pertahanan  dan  keamanan  maritim  di  Indonesia  dapat dikategorikan  menjadi  2  (dua),  yaitu 20 (i)  kejahatan  yang  memanfaatkan  laut  sebagai obyek  (seperti  IUU fishing,  illegal  waste  dumping ,  dan illegal  poaching ),  dan  (ii) kejahatan  yang  memanfaatkan  laut  sebagai  sarana(seperti  penyelundupan  manusia  dan perdagangan orang serta pembajakan dan perampokan bersenjata di laut).
Indonesia sampai saat ini belum layak disebut sebagai negara karena belum dapat memanfaatkan  dan  mengelola  potensi  kemaritiman  secara  optimal.  Menurut  Penulis, pemerintah  dalam  RPJPN    maritim  belum  menjadi  arus  utama  dalam  pembangunan nasional,  pemerintah  lebih  mengarusutamakan  pembangunan  daratan  (land-based oriented). Hal ini menurut penulis menjadi dasar untuk penyusunan reposisi kewenangan dalam  pertahanan  dan  keamanan  maritim  nasional.  Hal  ini  sesuai  dengan  gambaran masalah  pertahanan maritim di Indonesia, sebagaimana diungkapkan  Laksdya TNI Dr. Desi  Albert  Mamahit,  M.Sc.,  ada  empat  hal  yaitu  kecenderungan  keamanan  laut, disparitas  pembangunan  kelautan,  regulasi  dan  kelembagaan,  serta  infrastruktur pertahanan dan keamanan. 21 Terkait dengan masalah kecenderung keamanan laut, hingga saat  ini masih marak  terjadi  aktivitas  pencurian  ikan  ( illegal  fishing )  dan  sumber daya alam  lainnya  yang  dapat  mengancam  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Selain masalah  pencurian  sumber  daya  alam,  juga  diperparah  dengan  masih  terdapatnya sejumlah kekerasan di laut berupa pembajakan, perompakan, dan sabotase.
Artikel  ini  memetakan  reposisi  kewenangan  lembaga  terkait  hankam  maritim berdasarkan  (1)  pembagian  tugas  sipil  dan  militer.  TNI  AL  mendapatkan  porsi  penuh untuk pertahanan dan keamnan maritim sesuai UU Pertahanan Negara dan UNCLOS 82.
20 R.  Cribb ,  Indonesia  as  an  Archipekago  :  Managing  Islands,  Managing  the  Seas.  Institute  of Southeast Asian Studioes, Singapore.2009, hal. 127.
21 Kandar, Memanfaatkan  Konflik  di  Laut  Tiongkok  Selatan  Guna  Meningkatkan  Stabilitas Keamanan Nasional , Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 36. Desember 2018. hal 54-68.

## Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait
Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional David Maharya Ardyantara, Kadi  Sukarna, Bambang Sadono, Zaenal Arifin
Rizki
e-ISSN : 2621-4105
Sedangkan  Bakamla  menjadi  sinle  agency  yang  mengkoordinasikan  lembaga-lembaga sipil baik KKP, Kemenhub, Bea Cukai dan POLRI. Reposisi kewenangan ini memberikan atribusi  berupa  kewenangan  kelembagaan  untuk  menegakan  pertahanan  keamann maritim nasional sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan teori kewenangan yang disampaikan oleh Philipus M Hadjon bahwa atribusi dapat dinyatakan  juga  sebagai  suatu  mekanisme  untuk  mendapatkan  wewenang  dalam pemerintahan. Dengan demikian jelas bahwa kewenangan yang diperoleh melalui atribusi yang  dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah  merupakan  kewenangan  asli,  disebabkan kewenangan tersebut didapatkan langsung dari konstitusi atau perundangan. Melakukan pengkategorian perundang-undangan mengenai kemaritiman menjadi dua, yaitu pertama, undang-undang yang bersifat umum, seperti UU Pertahanan; dan kedua, undang-undang yang  seluruhnya  mengatur  laut,  seperti  UU  Kelautan,  UU  Perairan,  UU  ZEE;  UU Perikanan,  UU  Pelayaran.  Sehingga  pengkategorian  tersebut  menjadi  dasar  reposisi kewenangan dari lembaga-lembaga terkait pertahanan keamanan maritim.
Tulisan  ini  menempatkan  reposisi  kewenangan  lembaga  terkait  pertahanan  dan keamanan maritim nasional berdasarkan :1) Pengaturan Tata Ruang Laut yang tercantum dalam  UU  Nomor  17  tahun  1985  tentang  ratifikasi  UNCLOS  1982,  dimana  reposisi kewenangan dibedakan berdasar tata ruang laut mulai dari Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan,Laut  Teritorial,  Zona  Tambahan,  Zona  Ekonomi  Eksklusif  dan  Landas Kontinen (2)Berdasarkan Lembaga Militer dan Lembaga sipil, dimana lembaga militer menjadi kewenangan TNI AL dan lembaga sipil dibawah Bakamla selaku Singel Agency Multi  Task /SAMT/Koordinator  Tunggal.  (3)  Pembentukan  perundangan  baru  untuk menegaskan wewenang, fungsi dan peran Bakamla selaku Koordinator Tunggal dalam lembaga  sipil  dalam  kaitan  pertahanan  keamanan  maritim  nasional.  Sekaligus  sebagai harmonisasi UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

## E. PENUTUP
Posisi kewenangan antar lembaga negara terkait pertahanan keamanan  emaritiman yang tumpang tindih saat ini menyebabkan Indonesia mengalami ancaman dan gangguan yang berimplikasi pada  pertahanan keamanan maritim negara. Ada  lima lembaga yang benar-benar terkait langsung dengan pertahanan keamanan maritim yang masing-masing mempunyai kewenangan yang diberlakukan di kawasan maritim nasional, namun sampai

## Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait
Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional David Maharya Ardyantara, Kadi  Sukarna, Bambang Sadono, Zaenal Arifin
Rizki
saat ini kewenangan tersebut masih bersifat sektoral sehingga timbul disharmonisasi dan tumpang tindih peraturan dan kewenangan dalam pertahanan keamanan laut.  Sehingga pemerintah  belum  dapat    memposisikan  kewenangan  antar  lembaga  terkait  hankam maritim tersebut   karena terjadi ambiguitas dan kerancuan  yang berupa dikotomi sipil- militer,  kerancuan  wilayah  kewenangan  dalam  hankam  maritim,  dan  ego  sektoral kelembagaan,  yang  menimbulkan  tumpang  tindih  kewenangan  terhadap  kedaulatan wilayah  maritim  nasional. Reposisi  kewenangan  antar  lembaga  negara  yang  dilakukan adalah : menempatkan TNI AL dalam kewenangannya sebagai lembaga militer murni di wilayah  maritim  sebagai  komponen  utama    pertahanan  maritim  nasional    seprrti diamanatkan  pada  Pengaturan  Tata  Ruang  Laut  yang  tercantum  dalam  UU  Nomor  17 tahun  1985  tentang  ratifikasi  UNCLOS  1982,  dimana  reposisi  kewenangan  dibedakan berdasar  tata  ruang  laut  mulai  dari  Perairan  Pedalaman,  Perairan  Kepulauan,Laut Teritorial,  Zona  Tambahan,  Zona  Ekonomi  Eksklusif  dan  Landas  Kontinen.  Reposisi kewenangan terhadap Bakamla sebagai harmonisasi UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan perlu dipertegas dengan peraturan perundangan tersendiri.  Sehingga  optimalisasi  Bakamla  sebagai  satu-satunya  lembaga  koordinator dalam keselamatan dan keamanan laut ( sea and coast guard ) dapat dilaksanakan. Baik fungsinya selaku koordinasi antar lembaga sipil maupun dengan TNI. Sehingga dengan demikian  wilayah kewenangan Bakamla mulai dari laut pedalaman sampai dengan ZEEI. Apabila  reposisi  kewenangan  antar  lembaga  terkait  hankam  maritim  tersebut  dapat tercapai maka akan terwujud tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tersirat dalam Pembukaan UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Agus  Widjojo, Transformasi  TNI  dari  Pejuang  Kemerdekaan  Menuju  Tentara Profesional  Dalam  Demokrasi:  Pergulatan  TNI  Mengukuhkan  Kepribadian  dan Jati Diri . Penerbit  Kartika. Jakarta. 2014.
Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power Upon History , Dover Publicatios Inc. New York 1987.
Darma  Agung, Menata  Keamanan  Maritim  Untuk  Mnegakkan  Kedaulatan  Maritim Indonesia , Kompas Gramedia, Jakarta. Bodin,Jean. On Sovereignty: Four Chapters from the Six Books of the Commonwealth, Edited by Julian H. Franklin, (Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Harjo Susmoro, The Spearhead of Sea Power , Pandiva Buku, Yogyakarta 2019 Lawrence M. Friedman.. American Law . New York: W.W. Norton & Company.1984.

## Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait
Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional David Maharya Ardyantara, Kadi  Sukarna, Bambang Sadono, Zaenal Arifin
Rizki
e-ISSN : 2621-4105
Marsetio,  Mengembalikan  Kejayaan  Maritim,  Jurnal  Universitas  Pertahanan,  Jakarta 2018.
R Cribb, Indonesia as an Archipelago : Managing Islands, Managing the Seas. Institute of Southeast Asian Studioes , Singapore, 2009. SK.Wahyono, Indonesia Negara Maritim , Penerbit Teraju, 2009 Harjo Susmoro, The Spearhead of Sea Power , Pandiva Buku, Yogyakarta 2019.

## Jurnal
A Octavian, Sosiologi Maritim : Rezim Pengelolaan Maritim Indonesia, Jurnal Kajian Lemhanas RI Ed. 14 , 2012.
Cristian Bueger, "What is Maritime Security?", Marine Policy Vol. 53 2015. Dhiana Puspitawati dan Kristiyanto, Urgensi Pengaturan Keamanan Maritim Nasional di Indonesia” , Jurnal Media Hukum 24 (1), 2017. http://dx.doi.org/10.18196/jmh.2017.0085.14-23
Muhar  Junef., Implementasi  Poros  Maritim  Dalam  Perspektif  Kebijakan ,  Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 19 (3), 2019. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.303-322
Kandar, Memanfaatkan Konflik di Laut Tiongkok Selatan guna Meningkatkan Stabilitas Keamanan Nasional, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 36. Desember 2018 Philipus Hadjon, Tentang Wewenang , Yuridika 5&6 (XII), 1999.
Victor Muhamad Simela, Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia , Jurnal Hubungan Internasional 6(21),  2014.
Rujito  Dibyo  Asmoro, Peran  Indonesia  dalam  Menjaga  Stabilitas  guna  Mewujudkan Indonesia  sebagai  Negara  Poros  Maritim  Dunia, Jurnal  Kajian  Lemhannas  RI, Edisi 36, 2018.
Shanti Dwi Kartika,  “ Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum ”,
Jurnal Negara Hukum 5(2), 2014. http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v5i2.238 Bernard  Kent  Sondakh Pengamanan  Wilayah  Laut  Indonesia ,Jurnal  Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
Syaiful  Anwar, Keamanan  Maritim  Indonesia  Dalam  Analisa  Kepentingan,  Ancaman Dan Kekuatan Laut, Jurnal Pertahanan 6 (3), 2016. Yusuf, Efendi, Wawasan Maritim Mengapa Belum Bergema ?, Jurnal Jalasena  3, 2013.

## Undang-Undang
UUD NRI 1945 UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019