## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Kejahatan Terorganisir Terhadap Pelacuran Anak Di Kota Medan Ditinjau Dari Psikologi Kriminil (Studi Penelitian di Kota Medan)
oleh:

## Muhammad Ridwan Lubis
1 Gema Rahmadani 2 Email : muhammadridwanlubis76@gmail.com

## Abstract
Crimes  that  used  to  be  committed  by individuals  are  now  mostly  committed  by organized  groups  where  the  legal  force  of  the group  is  illegal.  Theft,  muggings,  fraud, murder, corruption, money loundry, prostitution, terrorism are  some  forms  of  the  crime  that  are  mostly committed in an organized manner.
The  development  of  the  world  of  the child prostitution has spread in various big cities in  Indonesia,  including  Medan.  The  sparkling  of the  city  has  attracted  many  people  who  come from  various  places  in  Indonesia  and  outside Indonesia  who  want  to  taste  the  sweetness  of the  sparkle  of  the  city  with  all  its  spices  like  a laron  approaching  a  torch  which  eventually destroys  them.  The  condition  of  the  child prostitution  in  Medan  City  has  become apprehensive  where  many  children  aged  14-17 are  involved  in  the  prostitution  business.  Their involvement  tends  to  be  due  to  the  factor  of deception  committed  by  collectors  who  work  as collectors  and  suppliers  of  children  to  the prostitution places. This crime was committed in an  organized  manner  as  evidenced  by  the existence  of  syndicates  that  collaborated, ranging  from  child  collectors  and  suppliers (collectors)  and  those  who  accommodate  and employ  children  as  the  prostitutes  (pimps  / pimps),  with  recruitment  areas  covering  malls, plazas,  suburban  areas,  as  well  as  other entertainment  centers,  which  are  generally  the place where teenagers hang out.
In  conclusion,  the  factors  that  cause organized  crime  against  the  child  prostitution  in Medan  are  environmental factors (there is  good interaction  and  communication  between  them, both  those  from  the  same  environment  and those from different environments), economic
2 Fakultas Hukum UISU
factors  and  unemployment  and  which  is  very dominant  is  the  psychological  factor.  The obstacles  that  are  faced  in  overcoming organized  crime  against  the  child  prostitution business are the obstacles in terms of legislation due to weaknesses rather than the scope of the law  itself  in  ensnaring  perpetrators  of  criminal acts  of  the  child  prostitution  as  well  as  the criminal threats which are still classified mild.
Keywords : Organized Crime, Child Prostitution, Criminal Psychology Abstrak Kejahatan yang dulunya banyak dilakukan  oleh  seorang  diri  sekarang  banyak dilakukan oleh suatu kelompok-kelompok terorganisir  dimana  kekuatan  hukum  dari kelompok tersebut ilegal. pencurian, penodongan,  penipuan,  pembunuhan,  korupsi, money loundry , pelacuran, terorisme merupakan beberapa  bentuk  kejahatan  yang  banyak dilakukan secara terorganisir.
Perkembangan  dunia  pelacuran  anak telah  tersebar  di  berbagai  kota  besar  di Indonesia,  tak  terkecuali  Medan.  Gemerlapnya kota  telah  menarik  banyak  orang-orang  yang berasal  dari  berbagai  tempat  di  Indonesia maupun  luar  Indonesia  ingin  ikut  mencicipi manisnya  kegemerlapan  kota  dengan  segala bumbunya bagaikan laron yang mendekati suluh yang  akhirnya  memusnahkan  mereka.  Kondisi pelacuran anak di Kota Medan sudah memprihatinkan  dimana  banyak  anak  usia  14- 17 tahun yang terlibat di dalam bisnis pelacuran tersebut. Keterlibatan mereka cenderung disebabkan faktor penipuan yang dilakukan oleh para kolektor yang bertugas sebagai pengumpul sekaligus  pemasok  anak-anak  ke  tempat pelacuran.  Kejahatan  ini  dilakukan  secara terorganisir  yang  dibuktikan  dengan  adanya sindikat yang bekerjasama, mulai dari pengumpul  dan  pemasok  anak  (kolektor)  serta pihak  yang  menampung  dan  mempekerjakan anak  sebagai  pelacur  (germo/mucikari),  dengan daerah  perekrutan  yang  meliputi  Mall,  Plaza, daerah  pinggiran  kota,  serta  pusat-pusat hiburan  lain  yang  umumnya  tempat  gaul  anak ABG.
Berdasarkan pembahasan maka diperoleh  kesimpulan  bahwa  faktor-faktor  yang menyebabkan  kejahatan  terorganisir  terhadap pelacuran  anak  di  kota  Medan  adalah  faktor lingkungan  (adanya  interaksi  dan  komunikasi yang  baik  diantara  mereka,  baik  yang  berasal dari  lingkungan  yang  sama  maupun  yang berasal  dari  lingkungan  yang  berbeda),  faktor

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ekonomi  dan  pengangguran  dan  yang  sangat mendominasi adalah faktor psychology. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatasi kejahatan terorganisir terhadap bisnis  pelacuran  anak  adalah  kendala  dalam sudut  perundang-undangan  disebabkan  faktor kelemahan  daripada  jangkauan  undang-undang itu  sendiri  dalam  menjerat  pelaku  tindak  pidana pelacuran  anak  serta  ancaman  pidana  yang masih tergolong ringan.
Kata Kunci : Kejahatan Terorganisir, Pelacuran Anak, Psikologi Kriminil

## I. PENDAHULUAN
Sebagaimana diketahui bahwa manusia pada  dasarnya  tidak  dapat  hidup  sendiri-sendiri melainkan manusia itu hidup selalu membutuhkan  manusia  yang  lain,  karena  itulah manusia  disebut  makhluk  sosial  yang  hidup bermasyarakat. 3
Seiring dengan manusia sebagai makhluk  sosial,  maka  manusia  tidak  terlepas dari masalah-masalah kehidupan untuk meneruskan  kehidupannya.  Masalah  manusia yang  dihadapinya  diantaranya  adalah  masalah kejahatan.  Hal  ini  secara  langsung  dapat meresahkan  masyarakat  itu  sendiri.  Karena  itu masalah kejahatan tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri.
Banyak  bentuk  kejahatan  yang  ada  di kehidupan masyarakat pada umumnya dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  atau dilakukan  secara  terorganisir  yang  diikuti dengan tindakan-tindakan di luar perikemanusiaan  seperti  tindakan  yang  kejam dan  sadir  kepada  korbannya.  Adapun  bentuk- bentuk  kejahatan yang dilakukan secara terorganisir  antara  lain  seperti  pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, penodongan, penipuan  bahkan  sampai  kepada  kejahatan yang sekarang ini masih  hangat diperbicangkan
3 Kartini Kartono, Pathologi Sosial , CV. Rajawali, Jakarta, 1991, h.143
oleh masyarakat dunia yakni kejahatan pelacuran  anak  dibawah  umur  dan  berbagai macam kejahatan-kejahatan lainnya.
Masalah  kejahatan  merupakan  suatu masalah sosial yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan  sehari-hari.  Masalah  ini  dapat  dilihat dari  berbagai  media  massa,  baik  melalui  media cetak maupun media elektronik. Hampir tiap hari kejahatan  itu  terjadi  seolah-olah  kejahatan sudah menjadi budaya hidup manusia.
Walaupun telah ada peraturan- peraturan  dengan  ancaman  hukuman  yang berat  tetapi  masih  ada  juga  orang  yang melakukan  kejahatan.  Hal  ini  membuktikan bahwa  hukuman  yang  berat  bukanlah  suatu ukuran    yang  dapat  membuat  penjahat  menjadi jera  atau  membuat  seseorang  menghindari untuk  berbuat  kejahatan.  Tegasnya  hukuman dalam  bentuk  apapun  yang  ditimpakan  kepada pelaku  kejahatan  tidak  mempunyai  pengaruh untuk mengurangi ataupun mencegah terjadinya kejahatan tersebut.
Kejahatan yang dulunya banyak dilakukan  oleh  seorang  diri  sekarang  banyak dilakukan oleh suatu kelompok-kelompok terorganisir  dimana  kekuatan  hukum  dari kelompok tersebut ilegal. pencurian, penodongan,  penipuan,  pembunuhan,  korupsi, money loundry , pelacuran, terorisme merupakan beberapa  bentuk  kejahatan  yang  banyak dilakukan secara terorganisir.
Kejahatan  ini  sering  mengakibatkan terjadinya  keresahan  di  dalam  masyarakat. Bahkan  hampir  setiap  hari  kita  melihat  berita- berita  tentang  kejahatan  di  media  elektronik maupuncetak  yang  tiada  habisnya.  Kejahatan merupakan  masalah  kehidupan  yang  erat kaitannya  dengan  perkembangan  pemikiran, karena  kejahatan  merupakan  pokok  pemikiran

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
manusia  yang  diwujudkan  dalam  perilaku menyimpang.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum  normatif.  Data  penelitian  ini  bersumber dari data sekunder yang  bersumber dari bahan- bahan  hukum,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  undang-undang  dan pendekatan  konseptual.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  analisis  data kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Gambaran Umum Tentang  Kejahatan
Kejahatan adalah merupakan
persoalan  yang  dialami  manusia  dari  waktu  ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya, merupakan persoalan  yang  tiada  hentinya  diperdebatkan. “Kejahatan  merupakan  problema  manusia.
Karena  itu  dimana  ada  manusia  maka  di  sana pasti  ada kejahatan (Crime is eternal  as eternal as society)”.
Sedangkan menurut WA. Bonger menyebutkan  bahwa  kejahatan  adalah  “suatu perbuatan  yang  melanggar  norma  hukum  yang oleh  negara  ditentang  dengan  sadar  dengan penjatuhan  hukuman  atau  dapat  dikenakan sanksi pidana”. 12
Di  dalam    perumusan  pasal-pasal KUHPidana  jelas  tercantum  bahwa  kejahatan adalah  “semua  bentuk  perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan
KUHPidana”. 13
12 WA.  Bonger., Pengantar  Tentang  Kriminologi ,  PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1977, h.21.
13 Kartini Kartono., Op.Cit , h.147.
Dengan  demikian  secara  yuridis  formal, kejahatan  adalah  bentuk  tingkah  laku  yang melanggar Undang-Undang Hukum  Pidana.
Menurut  Kartini  Kartono  bahwa  secara sosiologis kejahatan adalah :
Semua  bentuk  ucapan,  perbuatan  dan tingkah  laku  yang  secara  ekonomis,  politis dan  sosial  pskihologis  sangat  merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila  dan  menyerang  keselamatan  warga masyarakat  (baik  yang  telah  tercakup dalam  Undang-Undang  maupun yang belum  tercantum  dalam  Undang-Undang Pidana). 14
Tingkah  laku  manusia  yang  jahat,  immoril  dan anti  sosial  itu  banyak  menimbulkan  reaksi kemarahan  di  kalangan  masyarakat  dan  jelas sangat  merugikan  umum.  Karena  itu  kejahatan tersebut  harus  diberantas  atau  tidak  boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan  dan  keselamatan  masyarakat.  Maka masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang  (Kepolisian,  Pengadilan,  kejaksaan dan  lembaga  pemasyarakatan  dan  lain-lain) wajib menanggulangi kejahatan.
Menurut  B.  Simanjuntak,  kejahatan  itu dibagi atas tiga jenis pengertian yaitu :
1.  Pengertian  secara  praktis  bahwa  kejahatan adalah  pelanggaran  atas  norma-norma agama,  kebiasaan,  kesusilaan  yang  hidup dalam masyarakat.
2.  Kejahatan  dalam  arti  secara  religious adalah  pelanggaran  atas  perintah-perintah Tuhan.  Pengertian  a  dan  b  dapat  disebut pengertian kriminologis.
3.  pengertian  secara  yuridis  bahwa  kejahatan adalah  setiap  perbuatan  atau  pelalaian yang  dilarang  oleh  hukum  publik  untuk melindungi  masyarakat  dan  diberi  pidana oleh negara. 15
14 Ibid ., h.148.
15 B.  Simanjuntak., Pengantar  Psikologi  Kriminal , Tarsito, Bandung, 1991, h.52.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Menurut    Kartini  Kartono  menyebutkan bahwa  “kriminalitas  atau  kejahatan  itu  bukan merupakan  peristiwa  bawaan  sejak  lahir, warisan,  juga  bukan  merupakan  warisan biologis”. 16
Tingkah  laku kriminal  itu bisa  dilakukan oleh  siapapun  juga,  baik  wanita  maupun  pria, dapat  berlangsung  pada  usia  anak,  dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan itu dapat dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan  dan  diarahkan  pada  satu  maksud tertentu secara sadar benar. Namun dapat juga dilakukan  secara  setengah  sadar,  misalnya didorong  oleh  impuls-impuls  yang  hebat,  didera oleh  dorongan-dorongan  paksaan  yang  sangat kuat  (kompulsi-kompulsi)  dan  oleh  obsesi- obsesi.  Kejahatan  dapat  juga  dilakukan  secara tidak  sadar  sama  sekali.  Misalnya  karena terpaksa  untuk  mempertahankan  hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.
Masyarakat modern yang sangat kompleks  itu  menumbuhkan  aspirasi- aspirasi  materil  tinggi  dan  sering  disertai oleh  ambisi-ambisi  sosial  yang  tidak sehat.  Dambaan  pemenuhan  kebutuhan materil  yang  melmpah-limpah  misalnya untuk  memiliki  harta  kekayaan  dan barang-barang  mewah tanpa mempunyai kemampuan  untuk  mencapainya  dengan jalan  wajar,  mendorong  individu  untuk melakukan  tindak  kriminal.  Dengan  kata lain dapat disebutkan bahwa jika terdapat diskrepansi (ketridak sesuaian, pertentangan)
antara ambisi-ambisi
dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikain ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal. Atau jika terdapat diskrepansi antara  aspirasi- aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi
maladjustment ekonomis (ketidak mampuan menyesuaikan diri secara ekonomis) yang
16 Kartini Kartono., Op.Cit , h.143.
mendorong  orang  untuk  bertindak  jahat atau melakukan tindak pidana. 17
Secara yuridis formal, kejahatan adalah “bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat,  a-sosial  sifatnya  dan  melanggar hukum serta Undang- undang Pidana”. 18
Di  dalam  perumusan  pasal-pasal  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jelas tercantum bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan
ketentuan-ketentuan  KUH  Pidana,  Misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi  perumusan  Pasal  338  KUHP, mencuri  memenuhi  bunyi  Passal  362  KUHP, sedangkan  kejahatan  penganiayaan  memenuhi Pasal 351 KUHP.
Banyak  para  sarjana  yang  membuat pengertian  mengenai  kejahatan  terorganisir sebagaimana  dikutip  oleh  Nurmalawaty  yaitu antara lain menurut :
1.  Donald Cressey.
Kejahatan  terorganisir  sebagai  sesuatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang, yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya  bertujuan  merencanakan  misi kejahatan secara lengkap seperti : pembagian  kerja,  yang  sedikit  di  dalamnya terdapat  seorang  penaksir,  pengumpul  dan seorang pemaksa.
2.  Michael Maltz. Kejahatan terorganisir didefenisikan sebagai suatu  kejahatan  yang  dilakukan  lebih  dari satu orang, yang memiliki kesetian terhadap perkumpulannya untuk tujuan menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan itu meliputi kekejaman,  pencuruan,  korupsi,  monopoli ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban.
3.  Frank Hagan. Kejahatan  terorganisir  adalah  sekumpulan orang  yang  memulai  aktivitas  kejahatannya
17 Ibid , h.143-144.
18 Ibid ., h.147.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  melibatkan  diri  pada  pelanggaran hukum  untuk  mencari  keuntungan  secara ilegal  dengan  menyediakan  kekuatan  ilegal dan mengikatkan aktivitasnya pada kegiatan pemerasan
dan penyelewengan keuangan. 19
Dari  ketiga  defenisi  yang  dikemukakan para  sarjana  tersebut  di  atas,  dapat  dilihat bahwa  kejahatan  terorganisir  ini  mempunyai defenisi  dan  ruang  lungkup  kejahatannya  yang cukup  luas.  Kegiatannya  meliputi  pelacuran, perjudian,  perdagangan  gelap,  pemberian  jasa gelap,  bank  gelap  dan  masih  banyak  jasa lainnya.

## B.  Gambaran Tentang Pelacuran
Sebagaimana diketahui bahwa pelacuran  itu  bisa  dilakukan  oleh  kaum  wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat lacur antara  laki-laki  dan  wanita  yang  bersama-sama melakukan  perbuatan  hubungan  kelamin  di  luar perkawinan. Dalam hal ini perbuatan cabul tidak hanya  berupa  hubungan  kelamin  di  luar  nikah saja,  akan  tetapi  termasuk  pula  peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya.
Menurut  Kartini  Kartono  menyebutkan bahwa  prostitusi  adalah  “bentuk  penyimpangan seksual  dengan  pola-pola  organisasi impuls atau  dorongan  seks  yang  tidak  wajar  dan  tidak terintegrasi  dalam  bentuk  pelampiasan  nafsu- nafsu  seks  tanpa  kendali  dengan  banyak  orang disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya”. 22
W.A.  Bonger  (dikutip  oleh  Sudarsono) dalam  tulisannya  “ Maatschappelijke  Oorzaken der  Prostitue” menulis  definisi  sebagai  berikut “Prostitusi  ialah  gejala  kemasyarakatan  dimana
19 Nurmalawati., Kriminologi , FH. Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, h,9
22 Kartini Kartono., Op.Cit, h.211.
wanita  menjual  diri  melakuakan  perbuatan- perbuatan seksual sebagai mata pencaharian”. 23
Pada  definisi  ini  jelas  dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencaharian sehari-hari, dengan jalan malakukan  relasi-relasi  seksual.  Nini  Widiyanti menyatakan ba hwa “prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki- laki dengan pembayaran”. 24
Definisi di atas mengemukakan adanya unsur-unsur  ekonomis,  dan  penyerahan  diri wanita  yang  dilakukan  secara  berulang-ulang atau terus-menerus dengan banyak laki-laki.
Dengan  demikian  pelacur  atau  yang sekarang  ini  lebih  populer  dengan  sebutan pekerja  seks  komersial  adalah  wanita  yang mempunyai  kebiasaan  melakukan  hubungan kelamin di luar pernikahan, baik dengan imbalan jasa  maupun  tidak.  Dengan  perkataan  lain bahwa  pekerja  seks  komersial,adalah  mereka yang biasa melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan yang syah.
Jelasnya,  pelacuran  itu  bisa  dilakukan baik  oleh  kaum  wanita  maupun  pria.  Jadi,  ada persamaan  “predikat  lacur”  antara  laki-laki  dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan  kelamin  di  luar  perkawinan.  Dalam hal  ini  perbuatan  cabul  tidak  hanya  berupa hubungan kelamin di luar nikah saja, akan tetapi termasuk  pula  peristiwa  homoseksual  dan permainan-permainan seksual lainnya.
G.  May  (dikutip  oleh  Kartini  Kartono) menyebutkan bahwa masalah prostitusi sebagai berikut :
Prostitution  defined  as  sexual  intercourse characterized  by  barter,  promiscuity  and emotional indifference.
23 Sudarsono., Kenakalan Remaja , Rineka Cipta, Jakarta, 1990, h.17.
24 Nini  Widiyanti  dan  Panji  Anoroga., Perkembangan Kejahatan  dan  Masalahnya ,  Pradnya  Paramitra,  Jakarta,  1992, h.11.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
May menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar-menukar; yaitu menukarkan pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah atau barang berharga lainnya. Juga mengemukakan promiskuitas, yaitu hubungan seks bebas, benda-benda, materi dan uang. Maka dalam pelacuran ini ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria, atas perjanjian pemberian “keuntungan” pada kedua belah pihak (para pelaku). 25
Selanjutnya,  perbuatan  melacurkan  diri ini  dilakukan  baik  dalam  sambilan  atau  pengisi waktu senggang (amateurisme), maupun sebagai pekerjaan penuh atau profesi.
Pekerja  seks  komersial  wanita  disebut dalam  bahasa  asingnya prostitue, sedang penamaan  kasarnya  ialah  :  sundal,  balon ataupun lonte.
Pada tahun-tahun 60-an  oleh beberapa pihak  terutama  para  petugas  Dinas  Sosial, menggunakan istilah eufemistis untuk memperhalus artinya, ialah : wanita tuna susila. Sedang pelacur pria disebut gigolo.
Dengan  adanya  unsur  komersialisasi dan  barter  seks  (perdagangan  tukar-menukar seks  dengan  benda  bernilai),  maka  pelacuran merupakan  profesi  yang  paling  tua  sepanjang sejarah kehidupan manusia.
Dimaksud  dalam  kategori  pelacuran  ini antara lain ialah :
a. Pergundikan  yaitu  pemeliharaan  bini  tidak resmi,  bini  gelap  atau  perempuan  piaraan. Mereka  hidup  sebagai  suami  istri,  namun tanpa  ikatan  perkawinan.  Gundik-undik orang  asing  ini  pada  zaman  pemerintahan Belanda dahulu disebut nyai.
b. Tante  girang  atau loose  married  women yaitu  wanita  yang  sudah  kawin,  namun tetap  melakukan  hubungan  erotik  dan  seks dengan  laki-laki  lain,  baik  secara  iseng untuk  mengisi  waktu  kosong,  bersenang- senang “just  for  fun” dan  mendapatkan pengalaman-pengalaman seks lain maupun
25 Kartini Kartono ., Psikologi Abnormal dan Pathologi Seks , Alumni,Bandung, 1990, h.69.
secara  intensional  untuk  mendapatkan penghasilan.
c. Gadis-gadis  panggilan    ialah  gadis-gadis dan wanita-wanita biasa yang menyediakan diri  untuk  dipanggil  dan  dipekerjakan sebagai  prostitue,  melalui  saluran-saluran tertentu.  Mereka  ini  terdiri  atas  ibu-ibu rumah tangga, pelayan-pelayan toko, pegawai-pegawai  buruh-buruh  perusahaan, gadis-gadis sekolah lanjutan, para mahasiswi, dan lain-lain.
d. Gadis-gadis  bar  atau B-girl yaitu  gadis- gadis  yang  bekerja  sebagai  pelayan- pelayan  bar,  dan  sekaligus  bersedia memberikan  pelayanan  seks  kapada  para pengunjung.
e. Gadis-gadis juvinile atau B-girl yaitu gadis- gadis  muda  dan  jahat,  yang  didorong  oleh ketidak matangan emosinya
dan
retardasi/keterbelakangan inteleknya, menjadi  sangat  pasif  dan sugestibel sekali. Karakternya sangat lemah. Sebagai akibatnya,  mereka  itu  mudah  sekali  jadi pencandu  obat-obat  bius  (ganja,  heroin, morfin,  dan  lain-lain),  sehingga  mudah tergiur melakukan perbuatan-perbuatan immoril seksual dan pelacuran.
f. Gadis-gadis  binal  atau free  girl yaitu  gadis- gadis  sekolah  atau  putus  sekolah  (putus studi  di  akademi  atau  fakultas)  yang menyebar  luaskan  kebebasan  seks  secara ekstrim,  untuk  mendapatkan  kepuasan seksual.  Mereka  menganjurkan  sek  bebas dan cinta bebas.
g. Gadis-gadis taxi-girl ,  yaitu  wanita-wanita dan  gadis-gadis  panggilan  yang  ditawar- tawarkan  dan  dibawa  ke  tempat  “plesiran” dengan taksi-taksi atau becak.
h. Penggali  emas  atau gold-diggers yaitu gadis-gadis  dan  wanita-wanita  cantik,  ratu- ratu kecantikan, pramugari, penyanyi, pemain  bintang  film,  pemain  sandiwara teater  atau  opera,  anak  wayang,  dan  lain- lain    yang  pandai  merayu  dan  bermain cinta,  untuk  mengeduk  kekayaan  orang- orang  berduit.  Pada  umumnya,  sulit  sekali orang  itu  diajak  bermain  seks.  Yang diutamakan  oleh  mereka  adalah  :  dengan keahliannya  menggali  emas  dan  kekayaan dari para  “kekasihnya”.
i. Hostess atau pramuria yang
menyemarakkan  kehidupan  malam  dalam nightclub .  Pada  intinya,  profesi  hostess merupakan bentuk pelacuran halus. Sedang  pada  intinya, “hostess” itu  adalah predikat  baru  dari  pelacuran.  Sebab,  di lantai-lantai  dansa  mereka  itu  membiarkan diri  dipeluki,  diciumi,  dan  diraba-raba seluruh  badannya.  Juga  di  meja-meja minum  badannya  diraba-raba  dan  diremas-

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
remas  oleh  langganan.  Para hostess ini harus  melayani  makan, minum,  dansa, dan memuaskan naluri-naluri seks para langganan  dengan  jalan  “menikmati  tubuh” para hostess atau  pramuria  tersebut. Dengan
demikian
langganan bisa menikmati keriaan atau kesenangan suasana tempat –tempat hiburan. 26 C.  Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kejahatan Terorganisir Terhadap

## Pelacuran Anak Di Kota Medan
Masalah  kejahatan  merupakan  suatu masalah sosial yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan  kita  sehari-hari.  Masalah  ini  dapat kita  dilihat  dari  berbagai  media  massa,  baik melalui  media  cetak  maupun  media  elektronik. Hampir tiap hari kejahatan itu terjadi seolah-olah kejahatan sudah menjadi budaya hidup manusia.
Walaupun telah ada peraturan- peraturan  dengan  ancaman  hukuman  yang berat  tetapi  masih  ada  juga  orang  yang melakukan  kejahatan.  Hal  ini  membuktikan bahwa  hukuman  yang  berat  bukanlah  suatu ukuran    yang  dapat  membuat  penjahat  menjadi jera  atau  membuat  seseorang  menghindari untuk  berbuat  kejahatan.  Tegasnya  hukuman dalam  bentuk  apapun  yang  ditimpakan  kepada pelaku  kejahatan  tidak  mempunyai  pengaruh untuk mengurangi ataupun mencegah terjadinya kejahatan tersebut.
Kejahatan yang dulunya banyak dilakukan  oleh  seorang  diri  sekarang  banyak dilakukan oleh suatu kelompok-kelompok terorganisir  dimana  kekuatan  hukum  dari kelompok tersebut ilegal. pencurian,
penodongan,  penipuan,  pembunuhan,  korupsi,
money loundry , pelacuran, terorisme merupakan beberapa  bentuk  kejahatan  yang  banyak dilakukan secara terorganisir.
26 Ibid ., h.71-72
Balakangan  ini  para  pejabat  negara serta  aparat  penegak  hukum  sudah  bekerja keras  memikirkan  lebih  mendalam  dan  secara ilmiah  bagaimana  mengatasi  dan  mencegah agar tidak terjadi kejahatan terorganisir tersebut. Namun  persoalan  mencari  solusi  ini  bukanlah hal yang mudah untuk menemukannya disebabkan  ada  beberapa  faktor  yang  sangat berpengaruh  sekali  yang  mendorong  orang- orang  tersebut  untuk  melakukan  kejahatan secara  terorganisir,  yang  mana  faktor-faktor tersebut dianggap sangat sulit untuk diatasi.
Menurut hasil wawancara penulis dengan  IPTU  Zufri  Siregar,  Kepala  Urusan Pembinaan  Operasi  Sat  Serse  Polresta  Medan menyebutkan  bahwa  ada  beberapa  prilaku  di dalam  kehidupan  masyarakat  yang  dapat mengarahkan kepada masalah kejahatan terorganisir, antara lain sebagai berikut:
1.  Biasanya  anggota-anggota  dari  kelompok tersebut  adalah  orang-orang  yang  tidak mempunyai pekerjaan dan senang
berkumpul-kumpul kemudian membuat suatu kelompok yang sifatnya tidak terbimbing,  yang  mana    pada  akhirnya kelompok  tersebut  membuat  suatu  rencana untuk melakukan kejahatan.
2.  Mereka  biasanya  pengguna  obat-obatan terlarang ataupun mempunyai ketergantungan  terhadap  alkohol,  sehingga mengakibatkan  suatu  dorongan  jiwa  yang tidak terkendali,  yang pada akhirnya karena keadaan jiwa tersebut maka timbul dorongan  untuk  dapat  selalu  memenuhi kebutuhan tersebut.
3.  Adanya  interaksi  atau  komunikasi  antara mereka yang baik, baik  di dalam lingkungan yang  sama    maupun  dari  lingkungan    yang berbeda,  dimana  mereka  ini  sama-sama tidak  mempunyai  suatu  kegiatan  atau pekerjaan sehingga akhirnya mereka menggabungkan  diri  dan  membentuk  suatu kelompok yang sifatnya tidak baik/jahat. 33
33 Hasil  Wawancara  Dengan    Zufri  Siregar  Kepala Urusan Pembinaan Operasi Sat Serse Polresta Medan Tanggal 23 Mei 2013

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Adapun faktor-faktor yang mendorong sehingga lebih cenderung untuk melakukan kejahatan terorganisir adalah disebabkan karena :
1.  Lebih  bersemangat  dan  lebih  berani. Hal  ini  sudah  jelas  bahwa  perasaan takut  akan  berkung  apabila  melakukan secara terorganisir
dibandingkan melakukan secara sendirian.
2.  Lebih  mudah  dalam  pelaksanaannya, karena dilakukan secara bersama-sama dan pekerjaannya lebih cepat selesai.
3.  Lebih  mudah  untuk  dapat  berbuat  lebih kejam.  Para  pelaku  dari  kejahatan terorganisir  sering  berperilaku  lebih kejam dan sadis serta di luar perikemanusiaan.. 34
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diketahui beberapa faktor  utama  yang  mempengaruhi    terjadinya kejahatan terorganisir :

## 1.  Pengangguran dan ekonomi.
Kejahatan  akan  meningkat  apabila pengangguran  bertambah.  Secara    logika hal  tersebut  sangat  benar,  sebab  para penganggur itu dengan cara bagaimanapun tentu  akan  berusaha  mencapai  kebutuhan- kebutuhan  hidupnya    baik  dengan  jalan yang  legal  maupun  illegal,  sehingga  hal  ini yang  mendorong  meningkatnya  kejahatan- kejahatan  terhadap  harta  kekayaan  dan mungkin  pula  diikuti  kejahatan  dengan
kekerasan seperti
pembunuhan,
perampokan, penodongan dan lain-lain.
Masalah pengangguran ini memang  merupakan  masalah  yang  sangat
sulit untuk ditanggulangi pada  masa
sekarang  ini  terutama  di  negara-negara yang  sedang  berkembang.  Bertambahnya
34 Hasil  Wawancara  Dengan    Zufri  Siregar  Kepala Urusan Pembinaan Operasi Sat Serse Polresta Medan Tanggal 23 Mei 2013
angka  pengangguran  ini  disebabkan  oleh faktor-faktor  sebagai  berikut :
1.  Pertambahan  penduduk  yang  cepat, yang mana hal  ini disebabkan tingginya angka  kelahiran,  menurunnya  angka kematian.  Dewasa  ini    angka  kematian menurun  disebabkan  oleh  kemajuan- kemajuan dalam ilmu kedokteran.
2.  Pertambahan  penduduk  yang  tinggi tidak  dapat  diimbangi  oleh  penyediaan lapangan  kerja,  sehingga  setiap  tahun angka  pengangguran  ini  akan  tetap bertambah. 35
Bila angka pengangguran tetap bertambah,  maka  hal  ini  berakibat  seruis terhadap negara yang bersangkutan, sebab jika jumlah  pengangguran  makin  meningkat  maka akan    meningkat  pulalah    ketegangan  sosial  di dalam  masyarakat  dan  ketertiban  hukum  akan terganggu,  sebab  para  penganggur  itu  juga adalah  manusia  yang  biasa.  Dimana  mereka memerlukan  makanan,  minuman,  pakaian  dan lain-lain,  yang  bila  tidak  dapat  diperoleh  secara halal  dan  wajar,  tentu  mereka  melakukan perbuatan-perbuatan  yang  melanggar  hukum seperti  mencuri,  merampok,  membunuh  dan lain-lain  yang  mengakibatkan  tidak  adanya ketentraman di dalam masyarakat.
“Demikian juga apabila keadaan ekonomi  tidak  stabil,  dimana  pada  masa  ini Indonesia  mengalami  krisis  ekonomi  dan  tidak tetapnya nilai tukar dolar terhadap rupiah, maka hal  ini  juga  merupakan  salah  satu    faktor  yang dapat  menimbulkan  kejahatan,  baik  dari  segi kwalitas maupun dari segi kwantitasnya”. 36
Pada  umumnya  orang-orang  miskin lebih  cenderung  melakukan  kejahatan  ekonomi
35 Hasil  Wawancara  Dengan    Zufri  Siregar  Kepala Urusan Pembinaan Operasi Sat Serse Polresta Medan Tanggal 23 Mei 2013
36 Hasil  Wawancara  Dengan    Zufri  Siregar  Kepala Urusan Pembinaan Operasi Sat Serse Polresta Medan Tanggal 23 Mei 2013

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
seperti  pencurian  dan  perampokan.  Tetapi bukan berarti orang-orang kaya tidak melakukan pencurian seperti apa  yang dikatakan oleh Zufri Siregar  Kepala  Urusan  Pembinaan  Operasi  Sat Serse  Polresta  Medan  Tanggal  23  Mei  2013 yaitu  “Kejahatan  yang  besar  tidak  diperbuat untuk  memperoleh  apa  yang  perlu  untuk  hidup, tetapi untuk kemewahan”. 37
Dari  penjelasan  di  atas  maka  jelaslah bahwa  faktor  pengangguran  dan  ekonomi sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan termasuk kejahatan yang terorganisir.
Pada  umumnya  anggota-anggota  atau  pelaku kejahatan  terorganisir  ini  mempunyai  latar belakang  ekonomi  yang  kurang  baik  sementara kebutuhan  hidup  selalu  bertambah,  mereka menganggap  melakukan  kejahatan  contohnya dengan  melakukan  perampokan  merupakan satu-satunya  solusi  yang  cepat,  tepat,  dan efisien untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya meskipun pekerjaan tersebut beresiko tinggi.

## 2.  Lingkungan Masyarakat.
Lingkungan sangat menentukan
terhadap  prilaku  seseorang,  demikian  kuatnya
pengaruh lingkungan itu sehingga
semestinyalah lingkungan yang
lebih
bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya manusia itu dari pada manusia itu sendiri.
Ada  berbagai  macam  jenis  lingkungan ini,  tetapi  dalam  pembahasan  skripsi  ini  penulis hanya  membatasi  pada  lingkungan  masyarakat saja.  Karena  menurut    pengamatan    penulis, bahwa  kejahatan  yang  dilakukan  terorganisir erat    sekali  hubungannya  dengan  lingkungan masyarakat yang buruk. Kalau keadaan ekonomi  kita  saat  ini  mengalami  resesi,  maka
37 Hasil  Wawancara  Dengan    Zufri  Siregar  Kepala Urusan Pembinaan Operasi Sat Serse Polresta Medan Tanggal 23 Mei 2013
lingkungan  kehidupan  masyarakat  Indonesia sekarang juga dalam masa resesi.
Pada  umumnya  setiap  lingkungan masyarakat  menyebarkan  atau  menularkan bibit-bibit  yang  tidak  baik  terhadap  sesamanya. Contohnya  seorang  anak  yang  hidup  di  dalam keluarga yang baik-baik, kalau ia bergaul ke luar rumah  atau  lingkungan  yang  mempunyai potensi  untuk  timbulnya  kejahatan  maka  hal tersebut  akan mempengaruhi tingkah laku anak tersebut.  Akibat  pergaulan  di  luar  rumah tersebut,  maka  si  anak  tadi  akan  membawa sikap  yang  lain  dari  biasanya  sewaktu  ia  masih di  rumah.  Hal  ini    membuat  para  orang  tua khawatir terhadap anaknya dan sering membuat  para  orang  tua    bingung  memikirkan masalah  pergaulan anaknya.
Namun  sebaliknya  apabila  anak  yang dikungkung  di  rumah  saja  bisa  membuat pengaruh  yang  tidak  baik  bagi  perkembangan jiwa  si  anak  tersebut.  Si  anak  tidak  di  beri kebebasan dalam mencari teman pergaulannya. Hal inilah yang menjadi  polemik bagi orang tua.
Akibat dari lingkungan masyarakat yang tidak  baik  menimbulkan  beberapa  kelompok yang  sering  melakukan  kejahatan  didalam masyarakat, dalam perkataan sehari-hari disebut dengan preman atau geng-geng.
“Banyak kelompok-kelompok yang dibentuk  sekarang    ini  tidak  bersifat  mendidik. Malah kelompok-kelompok yang frustasi tersebar  di  hampir  setiap  persimpangan  jalan dan  tempat-tempat  kumuh  atau  masyarakatnya rata- rata dibawah garis kemiskinan.”. 38
Memang sudah merupakan naluri manusia   untuk    berkumpul   dan bergaul dengan teman-temannya.
Tetapi pergaulan  akan  menimbulkan  efek  yang baik  dan  yang  tidak  baik  pula,  efek  yang
38 Hasil  Wawancara  Dengan    Zufri  Siregar  Kepala Urusan Pembinaan Operasi Sat Serse Polresta Medan Tanggal 23 Mei 2013

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tidak  baik  akan  mendorong  si  anak terjerumus  kepada  yang  tidak  mendapat bimbingan  dari  orang  tua  dan  tidak memperdulikan  orang  tuanya  lagi.  Sebab pergaulan  yang  tidak  baik  ini,  maka seseorang mempunyai prilaku yang kurang baik seperti biasa merokok, terlibat narkotika  dan  sering  membuat  keributan- keributan yang
pada akhirnya mengakibatkan  terganggunya  ketertiban masyarakat umum. 39
Karena    pengaruh  lingkungan  yang tidak  terkendalikan    oleh  perkembangan  jiwa, hal  inilah  membuat  kecenderungan  seseorang untuk berprilaku lebih jahat lagi.
Jadi  jelaslah  bahwa  faktor  lingkungan juga  memegang  peranan  dalam  mempengaruhi atau  mendorong  seseorang  untuk    berprilaku lebih  jahat  atau  brutal.  Faktor  lingkungan  ini merupakan faktor yang paling dominan terhadap kejahatan  yang  dilakukan  terorganisir  karena  di dalam  lingkungan  masyarakat  ini,    terdapat interaksi dan komunikasi yang sangat kompleks. Sehingga  sangat  gampang  dan  cepat  terjadi saling  pengaruh  mempengaruhi  antar  sesama individu untuk melakukan kejahatan.

## 3.  Media Massa Atau Kemajuan Tekhnologi
Sarana mass
media sebagai perkembangan  tekhnologi  merupakan  salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan termasuk bentuk kejahatan yang  dilakukan  secara  terorganisir,  salah  satu contoh  yaitu  tayangan  film  dan  siaran  televisi pada  masa  sekarang  ini  dianggap  masyarakat umum merupakan salah satu penyebab timbulnya  kejahatan,  karena  film  dan  televisi khususnya  lebih  banyak  dikambing  hitamkan masyarakat  sebagai  sumber  kejahatan  dari
39 Hasil  Wawancara  Dengan    Zufri  Siregar  Kepala Urusan Pembinaan Operasi Sat Serse Polresta Medan Tanggal 23 Mei 2013
pada  dianggap  sebagai  medium  seni  dan pendidikan.  Pikiran  sehat  mengatakan  bahwa film  dan  televisi  itu  mempunyai  pengaruh  yang besar  sekali  terhadap  perkembangan  psikologis orang  yang  menontonnya.  Misalnya  dengan menonton  adegan  film  yang  berkenaan  dengan kejahatan  seperti  pencurian  dan  perampokan, disitu  si  penonton  pasti  mempunyai  pikiran bahwa  betapa  mudahnya  memenuhi  kebutuhan hidup tanpa  melakukan pekerjaan yang sah.
Bahwa salah satu sebab-sebab kejahatan itu  bersumber  dari  film  karena  penonton (sebagian  orang  pada  umumnya  meniru prilaku  yang  telah  ditayangkan  di  layar bioskop  dan  televisi.  Tetapi  ada  berbagai pendapat orang, yang mengatakan bahwa film  itu  penting  karena  film  ini  dapat berbagai  cara  orang  untuk  mengambil faedah dari hasil-hasil film yang dipertunjukkan,  tetapi  pada  umumnya kebanyakan  film-film    yang  diputar  di panggung  bioskop  atau  PHR  itu    yang dapat merusak mental anak-anak. Sebagai  contoh  dapat  kita  lihat    dewasa ini  para  pengusaha    bioskop  umumnya bertujuan  untuk  mencari  keuntungan semata-mata  tanpa  membatasi  umur berapakah  yang  dapat    menonton  film tersebut. 40
Hal  ini  sering  terjadi  bahwa  film  untuk usia 17 tahun ke atas dapat ditonton oleh anak- anak  yang  belum  berusia  17  tahun.  Jadi  hal inilah yang dapat merusak mental si anak tanpa memikirkan akibatnya bagi masyarakat terutama generasi  muda  sebagai  penerus  cita-cita bangsa. Untuk itu pada benak penulis terkandung  suatu  pertanyaan  :  Apakah  hal  ini tidak  ada  unsur-unsur    kesengajaan  dari  si pengusaha bisnis perfilman yang pada umumnya kurang kesadarannya terhadap kepentingan  nasional  demi  kelanjutan  generasi
40 Hasil  Wawancara  Dengan    Zufri  Siregar  Kepala Urusan Pembinaan Operasi Sat Serse Polresta Medan Tanggal 23 Mei 2013

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penerus  dan  semata-mata  hanya  melihat kepentingan materialnya saja.
Dari  uraian  tersebut  jelaslah  bahwa pengaruh  film  dan  televisi  bukanlah  suatu kepastian  untuk  membuat  seseorang  menjadi jahat, tetapi faktor media massa khususnya film dan  televisi  merupakan  faktor  pendorong  dan dapat mengarahkan seseorang menjurus kepada prilaku prilaku yang jahat.
4. Faktor Psikologis
Mengenai faktor-faktor psychologis
yang mendorong dilakukannya kejahatan terorganisir  pada  dasarnya  sangat  kompleks sekali.  Masalahnya  terletak  pada  luasnya  gerak ruang  lingkup  kehidupan  manusia,  yang  saling berhubungan  dan  saling  mempengaruhi  serta saling  kait  satu  sama  lainnya.  Seperti  diketahui pada  masa  progressif,  manusia  mengalami  2 (dua) kali masa krisis, dimana pada masa krisis 1 (pertama) merupakan masa penentuan secara positif  maupun negatif.

## D.  Kendala  Yang  Dihadapi  Polresta  Medan

## Dalam  Mengatasi  Kejahatan  Terorganisir

## Terhadap Pelacuran Anak
Sebagai negara berkembang, Indonesia belum  dapat  melangkah  maju  mencapai  satu tahap awal untuk memprakarsai suatu perencanaan  yang  bersifat  konstruktif  di  bidang kebijakan  anti  perdagangan  dan  pelacuran anak.  Langkah  proses  penegakan  hukum  di Indonesia pun masih tergolong lemah.
Secara  konsepsional  dapat  dikatakan bahwa  inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah  yang mantap  dengan  mengedepankan  sikap  tindak sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir
untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 43
Masalah  penegakan  hukum  sendiri dalam  pelaksanaannya  dipengaruhi  oleh  lima faktor.  Menurut  Soerjono  Soekantor,  kelima faktor tersebut, yaitu :
1.  Faktor  hukum  itu  sendiri  yang  bertumpu pada Undang-undang
2.  Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum.
3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4.  Faktor  masyarakat,  yakni  dimana  hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5.  Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 44
Kondisi  pelacuran  anak  di  Indonesia pada  umumnya  dan  di  kota  Medan  pada khususnya sudah sangat memprihatinkan.
Banyak  anak  usia  remaja  yang  terlibat  dalam dunia  pelacuran.  Ironisnya,  keterlibatan  mereka justru  kebanyakan  akibat  perbuatan  para kolektor  yang  memasok  mereka  ke  bisnis prostitusi anak melalui berbagai modus operandi seperti menjanjikan pekerjaan dengan gaji  yang besar, serta segudang alasan lainnya.

## IV. KESIMPULAN
Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan  terorganisir  terhadap  pelacuran  anak di kota Medan adalah faktor lingkungan (adanya interaksi  dan  komunikasi  yang  baik  diantara mereka, baik yang berasal dari lingkungan yang sama  maupun  yang  berasal  dari  lingkungan yang berbeda), faktor ekonomi dan pengangguran  dan  yang  sangat  mendominasi adalah faktor psychologi.
43 Soerjono Soekanto , Faktor-faktor Yang
Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2002, h. 3.
44 Ibid , h.5.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kendala  yang  dihadapi  Polresta  Medan  dalam mengatasi kejahatan terorganisir terhadap pelacuran anak adalah sebagai berikut :
a. Kendala  dalam  sudut  perundang-undangan disebabkan  faktor  kelemahan  daripada
jangkauan undang-undang itu sendiri dalam menjerat  pelaku  tindak  pidana  pelacuran anak  serta  ancaman  pidana  yang  masih tergolong  ringan.  Hal  lain  juga  dikarenakan belum adanya Undang-undang yang khusus mengatur  tentang  masalah  tindak  pidana
pelacuran anak.
b. Kendala  pada  sisi  kinerja  dari  aparat penegak  hukum  cenderung  disebabkan aparat  penegak  hukum  itu  sendiri  yang kurang mengerti mengenai masalah pelacuran  anak  di  samping  faktor  terbesar adalah karena ternyata banyak anggota dari aparat  penegak  hukum  itu  sendiri  yang terlibat  dalam  bisnis  pelacuran  ini  melalui sistem beking.
c. Sedangkan  dari  sisi  kondisi  pandangan budaya  masyarakat  lebih  disebabkan  oleh
sikap ketidakpedulian masyarakat itu sendiri yang  cenderung  bersikap  masa  bodoh dalam  melihat  fenomena  pelacuran  anak yang  ada  di  hadapan  mereka,  di  samping ada  juga  sebagian  kecil  masyarakat  yang ternyata melegalkan anaknya untuk menjadi pelacur guna membantu ekonomi keluarga.

## DAFTAR BACAAN
B.  Simanjuntak., Pengantar  Kriminologi  dan Pathologi  Sosial ,  Tarsito,  Bandung,
1992.
----------------; Pengantar  Psikologi  Kriminal , Tarsito, Bandung, 1991.
Barda  Nawawi  Arif, Bunga  Rantai  Kebijakan Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung,1996.
Chainur  Arrasyid .,  Suatu  Pemikiran  Tentang Psikologi  Kriminil ,  FH.USU,  Medan, 1999
Harkristuti  Harkrisnowo., Proses  Pembuktian dan Pertanggung Jawaban Pidan Koorporasi  Dalam  Tindak  Pidana ,  FH. UI, Jakarta, 2001
Kartini Kartono, Pathologi Sosial , CV. Rajawali, Jakarta, 1991.
-------------; Psikologi  Abnormal  dan  Pathologi Seks , Alumni,Bandung, 1990 Maulana Hasan Wadong., Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak , Gramedia  Widiasarana  Indonesia,  Jakarta, 2000.
Made  Darma  Weda., Kriminologi ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
Manida  Naebklang.,  dit.ol.,  Ramlan,  dan  et.ol., Irwanto, Tanya  &  Jawab  Tentang Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak Sebuah  Buku  Saku  Informasi  Oleh ECPAT  Internasional ,  Restu  Printing- Indonesia, Jakarta, 2006
Nini Widiyanti dan Panji Anoroga., Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya ,  Pradnya  Paramita,  Jakarta, 1992. Nurmawalawati., Kriminologi ,  FH.  Universitas Diponegoro, Semarang, 2000 R.  Soesilo., Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana , Politea, Bogor, 1990. Soedjono Dirdjosisworo., Ruang Lingkup Kriminologi ,  Remadja  Karya,  Bandung, 1996 Soerjono Soekanto , Faktor-faktor Yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Mempengaruhi Penegakan
Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Sudarsono., Kenakalan  Remaja ,  Rineka  Cipta, Jakarta, 1990
WA.Bonger., Pengantar  Tentang  Kriminologi , PT.  Pembangunan  Ghalia  Indonesia, 1977
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Peradilan Anak