NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702

## ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI INDIKATOR KEADILAN DI DALAM PERJANJIAN FRANCHISE

## Doni Firmansyah, Aminah, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: donnifirmansyahh@gmail.com

## Abstract
Franchise  agreement  is  an  agreement  made  in  the  form  of  a  standard  agreement,  between  the Franchisor  and  Franchisee.  Prospective  Franchisees  can  only  choose  to  accept  or  reject  the agreement  (take  it  or  leave  it)  without  participating  in  determining  its  contents.  The  research method used is normative juridical. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the three  agreements  are  legally  valid,  regardless  of  the  contents  of  the  contract  which  is  considered unbalanced by one of the parties, this cannot be used as a reason for requesting the cancellation of the contract, because if the parties have agreed in this case to agree to the contract (take it) and sign the consequences must be borne, unless there is fraud and oversight, so that the other party gets a wrong or wrong understanding about the contract. So that the good faith of both parties is needed in this matter.

## Keywords: agreement; franchise; principle of balance

## Abstrak
Pada hakikatnya orang bebas mengadakan perjanjian apapun bentuknya, apapun isinya, asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban  umum.  Calon  Franchisee  hanya  dapat  memilih  menerima  atau  menolak  perjanjian tersebut  ( take  it  or  leave  it )  tanpa  ikut  menentukan  isinya.  Metode  artikel  ini  yang  digunakan adalah  yuridis  normatif.  Berdasarkan  hasil  analisis,  dapat  disimpulkan  bahwa  ketiga  perjanjian tersebut sah menurut hukum, terlepas dari isi kontrak yang dianggap tidak seimbang oleh salah satu pihak,  hal  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  memohon  pembatalan  kontrak,  karena apabila  para  pihak  telah  sepakat  dalam  hal  ini  menyetujui  kontrak  ( take  it )  dan  menandatangani maka  konsekuensi  harus  ditanggung,  kecuali  ada  penipuan  dan  kekhilafan,  sehingga  pihak  lain mendapat  pemahaman  yang  keliru  atau  salah  tentang  kontrak.  Sehingga  itikad  baik  kedua  belah pihak sangat dibutuhkan dalam hal ini.

## Kata kunci: perjanjian; franchise; asas keseimbangan

## A. Pendahuluan
Pada hakikatnya orang bebas mengadakan perjanjian apapun bentuknya, apapun isinya, asal  tidak  dilarang  oleh  undang-undang,  tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  tidak bertentangan dengan ketertiban umum. (Patrik, 1986) Meskipun para pihak diberikan kebebasan dalam  membuat  kontraknya,  namun  kebebasan  itu  tidak  secara  mutlak.  Karena  ternyata kebebasan  dalam  membuat  suatu  kontrak  tidak  dirasakan  dalam  suatu  perjanjian  baku. (Rachman, 2011) Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk  mencapai  asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar  ( bargaining  position )  para  pihak  yang  seimbang.  Dalam  kenyataannya  hal  tersebut  sulit
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
- 1702 (jika  dikatakan  tidak  mungkin)  dijumpai  adanya  kedudukan  posisi  tawar  yang  betul-betul seimbang atau sejajar.
Pihak  yang  memiliki  posisi  tawar  yang  lebih  tinggi  seringkali  memaksakan kehendaknya.  Dengan  posisi  yang  demikian  itu,  ia  dapat  mendikte  pihak  lainnya  untuk mengikuti kehendaknya dalam rumusan isi perjanjian. (Khairandy, 2013) Di dalam Pasal 4 ayat (1)  UU  No.  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba  menentukan  bahwa  waralaba  diselenggarakan berdasarkan  perjanjian  tertulis  antara  pemberi  waralaba  dengan  penerima  waralaba  dengan memperhatikan hukum Indonesia.
Perjanjian  yang  pembuatannya  hanya  didasarkan  pada  asas  kebebasan  berkontrak  telah menunjukkan  bahwa  Perjanjian  tersebut  berlangsung  dalam  suasana  ketidakseimbangan.  Oleh karena  itu  sesungguhnya  suatu  Perjanjian  yang  tidak  seimbang  tidak  mempunyai  kekuatan mengikat  yang  absolut  sebab  bertentangan  dengan  iktikad  baik,  rasa  keadilan,  dan  kepatutan. (Arifiah, 2008) Perjanjian franchise merupakan perjanjian yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku,  antara  Franchisor  dan  Franchisee.  (Arifiah  2008)  Perjanjian  baku  ialah  perjanjian  yang berbentuk tertulis berupa formulir yang isinya telah di standarisasi (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh franchisor selaku pemberi waralaba. (Meliala, 2007)
Dalam hal menjalankan bisnis, franchisor pada umumnya menyiapkan perjanjian dalam bentuk  blanko atau formulir sebagai  model perjanjian franchise.  Isinya telah ditentukan secara sepihak oleh franchisor sebagai pihak yang kedudukannya lebih kuat dalam perjanjian ini. Sifat perjanjian  standar  lebih  menguntungkan  franchisor  dari  pada  franchisee  sebagai  pihak  yang kedudukannya  lebih  lemah.  (Khairandy,  2000)  Calon  Franchisee  hanya  dapat  memilih menerima atau menolak perjanjian tersebut ( take it or leave it ) tanpa ikut menentukan isinya.
Pandangan Aristoteles  tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya  nichomachean ethics,  politics,  dan  rethoric.  Spesifik  dilihat  dalam  buku  nicomachean  ethics,  buku  itu sepenuhnya  ditujukan  bagi  keadilan,  yang,  berdasarkan  filsafat  hukum  Aristoteles,  mesti dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan  dalam kaitannya dengan keadilan”. (Apeldoorn, 1996)
Pada  pokoknya  pandangan  keadilan  ini  sebagai  suatu  pemberian  hak  persamaan  tapi bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya  sesuai  dengan  hak proposional.  Kesamaan  hak  dipandangan  manusia  sebagai  suatu  unit  atau  wadah  yang  sama. Inilah  yang  dapat  dipahami  bahwa  semua  orang  atau  setiap  warga  negara  dihadapan  hukum
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)

## ▪ ISSN:2086
- 1702 sama.  Kesamaan  proposional  memberi  tiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.
Kaitannya  antara  teori  ini  dengan  artikel  ini  agar  setiap  perjanjian  baku  franchise melahirkan perjanjian  yang mengutamakan keadilan bagi  para pihak. Perjanjian  yang idealnya tidak membuat salah satu pihak merasa dirugikan hak-haknya dalam membuat perjanjian.
Menurut  Pasal  1313  KUH  Perdata,  “Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dimana  satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih”.  Definisi  Perjanjian adalah“Suatu  persetujuan  dengan  mana  dua  orang  atau  lebih  saling  mengikatkan  diri  untuk melaksanakan  suatu  hal  dalam  lapangan  harta  kekayaan”.  Sahnya  suatu  perjanjian  harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
Dua  syarat  pertama,  dinamakan  syarat  subyektif,  karena  mengenai  subyek  yang mengadakan  perjanjian,  sedangkan  dua  syarat  terakhir  dinamakan  syarat  obyektif  karena mengenai perjanjianya sendiri oleh obyek  dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Kaitannya teori  ini dengan  artikel  ini agar para pihak memperhatikan isi-isi dalam perjanjian, memahami setiap  isi  dalam  perjanjian.  Hal  ini  dilakukan  agar  kedepannya  tidak  terjadi  permasalahan hukum, pembatalan sepihak, wanprestasi atau yang hal-hal lain yang akan terjadi.
Berdasarkan  latar  belakang  artikel  ini  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka permasalahannya  adalah  sebagai  berikut:  1)  Apakah  Indikator  Keadilan  di  Dalam    perjanjian franchise  antara  franchisor  dan  franchisee,  2)  Bagaimana  akibat  hukum  yang  ditimbulkan apabila perjanjian franchise antara franchisor dan franchisee mengandung unsur ketidakadilan.
Artikel  ini  merupakan  hasil  karya  sendiri.  Artikel  ini  mendapatkan  sumber  dari  segi peraturan  perundang-undangan  serta  norma  yang  berlaku  dan  fakta  yang  terjadi  yang  menjadi rujukan,  acuan,  pemahaman  teori  dan  pengutipan  yang  dapat  dinyatakan  kebenarannya. Berdasarkan  hasil  penelusuran  artikel  ini,  ada  beberapa  artikel  mengenai  penerapan  doktrin persamaan  pada  “Asas  Keseimbangan  Sebagai  Indikator  Keadilan  Di  Dalam  Perjanjian Franchise”
Hasil artikel ini  dalam bentuk  jurnal  yang ditulis oleh  Rizki  Nur  Annisa di  tahun 2016 dengan  judul  “Perlindungan  Hukum  Franchisor  Dan  Franchisee  Dalam  Perjanjian  Waralaba “Soto Segeer Mbok Giyem” Boyolali”, yang mengungkapkan dua pokok permasalahan, yaitu: pertama  bagaimana  bentuk  perlindungan  pemegang  hak  merek  terhadap  bisnis  kuliner  di indonesia.  kedua  perbandingan  perlindungan  hukum  antara  franchisor  dan  franchisee  dalam perjanjian waralaba “soto segeer mbok giyem” boyolali (Annisa, 2016).
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Nuraini  Apriliana  pada  tahun  2013  dengan  judul  “Kajian terhadap  Asas  Proporsionalitas  dan  Asas  Keseimbangan  dalam  Perjanjian  Waralaba Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Peraturan Menteri  Perdagangan No 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba”  yang mengungkapkan  permasalahan  yaitu:  bagaimana  penerapan  Asas  Proporsionalitas  dan  Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Waralaba Mr. Kinclong Laundry (Apriliana, 2013).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Fajar  Nurcahya  Dwi  Putra  di  tahun  2015  dengan  judul “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Merek  Terhadap  Perbuatan  Pelanggaran Merek”,  yang  mengungkapkan  satu  pokok  permasalahan,  yaitu:  Bagaimana  perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek (Putra, 2015).

## B. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  artikel  ini,  maka  pendekatan  yang digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  secara  yuridis adalah suatu pendakatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan  aspek-aspek  hukum  yang.  Pendekatan  yuridis  empiris  digunakan  untuk memberikan  gambaran  kualitatif  tentang  asas  keseimbangan  dalam  perjanjian  franchise sedangkan  pendekatan  empiris  adalah  menekankan  artikel  ini  yang  bertujuan  memperoleh pengetahuan  peraturan  perundang-undangan  yang  menyangkut  permasalahan  artikel  ini berdasarkan fakta yang ada. (Soemitro, 1990)
Sumber data dari artikel ini menggunakan jenis sumber data primer dan data sekunder. Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  secara  langsung  pada  obyek  yang  diteliti  atau obyek  artikel  ini  yang  ada  hubungannya  dengan  permasalahan  dalam  pengumpulan  datanya peniliti  menggunakan metode wawancara.  Data sekunder merupakan data  yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan  masalah  atau  materi  artikel  ini  yang.  Dalam  pengumpulan  datanya  peniliti menggunakan  bahan  hukum  primer  yang  meliputi  undang-undang,  bahan  hukum  sekunder merupakan bahan artikel ini kepustakaan yang berkaitan dengan permsasalahan, bahan hukum tersier meliputi bibliografi, ensiklopedia hukum, kamus ilmu hukum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Indikator Keadilan Di Dalam Perjanjian Franchise Antara Franchisor Dan Franchisee
Ketika meninjau indikator keadilan di dalam perjanjian franchise antara franchisor dan franchisee dapat terlihat dari (Negara, 2000):
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702 a) isi perjanjiannya  yang tunduk dalam peraturan perundang-undangan yang ada dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
b) klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian franchise yang dibuat tidak memberatkan salah satu pihak.
c) hak dan kewajiban franchisor dan franchisee seimbang.
Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  Tentang  Waralaba,  maka perjanjian franchise memuat klausula paling sedikit :
a) Nama Dan Alamat Para Pihak
Dari ketiga perjanjian franchise tersebut  diterangkan mengenai  nama dan alamat para pihak, selain itu yang membedakan ketiga perjanjian bahwa bentuk dari perjanjian. Franchise 1 dan Franchise 3 dibuat dengan akta  dibawah tangan dan Franchise 2 dibuat dengan akta autentik. Sepanjang ketentuan perundang-undangan tidak menentukan bahwa suatu  perjanjian  harus  dibuat  dalam  bentuk  tertentu,  maka  para  pihak  bebas  untuk memilih bentuk perjanjian yang dikehendaki, yaitu apakah perjanjian akan dibuat secara lisan atau tertulis atau perjanjian dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta autentik. Ditinjau  dari  asas  keseimbangan  pada  point  ini,  memang  tidak  adil  karena  franchisor telah  menentukan  terlebih  dahulu  bentuk  perjanjian,  akan  tetapi  sejauh  tidak  merugikan franchisee bentuk perjanjian tersebut tidak dipermasalahkan.

## b) Jenis HKI
Dari ketiga Franchise, Franchise 1 dan Franchise 2 jenis HKI nya berupa Merek Dagang.  HKI  yang  diberikan  hanyalah  berupa  hak  untuk  menjual/  mendistribusikan produk  barang  atau  jasa  dengan  menggunakan  merek  tertentu  saja,  yang  tidak  disertai dengan  kewenangan  dan  atau  tindakan  untuk  melakukan  suatu  hal  tertentu  baik  dalam bentuk  pengelolaan atau pengolahan lebih lanjut  yang memberikan tambahan nilai  pada produk  barang  yang  dijual  tersebut,  maka  hal  yang  demikian  tidak  jauh  berbeda  dari suatu bentuk pendistribusian barang.
Ditinjau  dari  asas  keseimbangan  tentu  Franchise  3  tidak  mengindikasikan  suatu keadilan di dalam perjanjian franchise tersebut. Jadi dapat dipahami apabila dikemudian hari ada pihak ketiga yang menggugat nama dagang sumber bestik pak darmo, franchisee bebas  dari  tuntutan  apapun.  Dari  hasil  wawancara  bahwa  franchisee  tidak mempermasalahkan  HKI  karena  ia  beranggapan  bahwa  kontrak  yang  dilakukan  tidak
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 -
1702
hanya  pembayaran  mahar  tetapi  juga  pelatihan  juru  masak,  artinya  ia  tidak  hanya menggunakan nama dagang tetapi juga membeli resep dari pihak franchisor.
c) Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha franchise 1 dan 3 dibidang restoran dengan cara mendistribusikan produk  dan  franchise  2  dibidang  pendidikan  dengan  cara  memberikan  kursus  jasa pendidikan  dan  pelatihan  Bahasa  Inggris  untuk  umum  maupun  siswa-siswi  serta mahasiswa.  Ketiga  perjanjian  franchise  tersebut  mewajibkan  franchise  untuk  membeli bahan  baku  dari  franchisor,  apabila  ditinjau  dari  asas  keseimbangan  tentu  hal  tersebut memberatkan  franchisee.  Persyaratan  seperti  ini  dilarang  karena  dianggap  telah menciptakan suatu monopoli di bidang perdagangan (ditinjau dari ketentuan antitrust law di  Amerika  Serikat).  Perjanjian  franchise  dengan  klausula  seperti  itu  menciptakan suasana yang tidak adil bagi franchisee.
d) Hak Dan Kewajiban Para Pihak
Klausula hak dan kewajiban para pihak didalam perjanjian franchise Kebab Baba Rufi  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit  (tegas)  mengenai  klausula  hak  franchisee,  hanya klausula  mengenai  kewajiban-kewajiban  para  pihak  saja.  Berdasarkan  pertimbangan  di atas franchisee perlu diberdayakan dan diseimbangkan posisi tawarnya, dalam konteks ini asas  keseimbangan  yang  bermakna  ‘ equal-equilibrium ’  akan  bekerja  memberikan keseimbangan  manakala  posisi  tawar  para  pihak  dalam  menentukan  kehendak  menjadi tidak seimbang. Tujuan asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajibannya.
e) Bantuan, Fasilitas
Ketiga Kontrak Perjanjian Franchise tersebut sebagian besar telah menjalankan isi kontrak  mengenai  bantuan,  fasilitas,  bimbingan  dan  pelatihan.  Klausula  mengenai bantuan,  fasilitas,  bimbingan  dan  pelatihan  harus  ada  karena  klausula  ini  mengandung maksud yang baik supaya franchisor tidak melarikan diri dari tanggung jawabnya, karena sering  kali  franchisor  melalaikan  tanggung  jawabnya  untuk  membantu  franchisee  untuk mengembangkan  bisnisnya,  padahal  bisnis  waralaba  yang  dijalankan  franchisee  adalah bisnisnya juga, maka itu bantuan franchisor sangat diperlukan.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## f) Wilayah Usaha
Klausula  wilayah  usaha  penting  dicantumkan  karena  untuk  memudahkan franchisee untuk menentukan tempat usahanya dan untuk memudahkan franchisor dalam mengawasi  outlet-outlet  yang  dimiliki  franchisee.  Adanya  wilayah  usaha  berarti  ada batasan, darimana dan sampai mana franchisee boleh mendirikan outlet. Batas wilayah ini juga bertujuan untuk mengurangi persaingan dnegan merk dagang yang sama.
g) Jangka Waktu Perjanjian
Ditinjau  dari  asas  keseimbangan  klausula  jangka  waktu  sangat  penting,  guna menentukan  jangka  waktu  suatu  kontrak.  Mulai  dari  berlakunya  suatu  kontrak  hingga berakhirnya  masa  kontrak  tersebut  franchisor  dan  franchisee  terikat  terhadap  isi perjanjian. pada klausula jangka waktu para pihak diberikan kesempatan sebelum tanggal diakhirinya  perjanjian  ini  dengan  pemberitahuan  secara  tertulis  apabila  ditemukan pelanggaran  terhadap  isi  perjanjian.  Klausula  tersebut  ditinjau  dari  asas  keseimbangan sebagai indikator keadilan maka klausula tersebut telah memenuhi asas keseimbangan.
h) Tata Cara Pembayaran Imbalan
Penentuan besarnya royalty fee dapat dihitung dengan pendapatan kotor perbulan dikurangkan dengan beban/pengeluaran. Penentuan besarnya franchise fee dan royalty fee juga dipengaruhi dari bisnis model yang di franchisekan yang sudah terbukti memberikan keuntungan,  franchise  long  term  circle,  semakin  besar  rasio  keuntungan  maka  semakin besar  royalty.  Tata  cara/ketentuan  termasuk  waktu  dan  cara  perhitungan  besarnya imbalan  seperti fee atau  royalty  apabila  disepakati  dalam  perjanjian  yang  menjadi tanggung  jawab  Penerima  Waralaba  (franchisee).  Sehingga  jika  ditinjau  dari  asas keseimbangan sebagai indikator keadilan maka klausula penentuan besarnya fee tersebut dari ketiga perjanjian franchise dapat dianggap telah memenuhi asas keseimbangan.
i) Kepemilikan, Perubahan Kepemilikan, Dan Hak Ahli Waris
Di dalam perjanjian franchise Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris  merupakan  klausula  yang  penting  untuk  dicantumkan  dalam  perjanjian  franchise, bila  tidak  ada  pengaturan  yang  jelas  maka  ditakutkan    dikemudian  hari  terjadi  suatu sengketa  tentang  kepemilikan,  Perubahan  kepemilikan  dan  hak  ahli  waris  tersebut.  Dari ketiga  perjanjian  franchise  tersebut,  hanya  perjanjian  franchise  2  yang  mengatur  secara tegas  mengenai  klausul  tersebut  (akta  autentik).  franchise  1  dan  3  tidak  mencantumkan klausul kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## j) Penyelesaian Sengketa
Dari  tiga  perjanjian  franchise  tersebut  penyelesaian  sengketa  terlebih  dahulu dilakukan secara musyawarah selanjutnya bila tidak ada titik temu barulah di selesaikan melalui  pengadilan.  Dari  ketiga  perjanjian  franchise  tersebut  asas  keseimbangan  telah terwujud  dalam  suatu  perjanjian  sebagai  suatu  indikator  keadilan.  pihak-pihak  diberi kesempatan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah terlebih dahulu.
k) Tata Cara Perpanjangan, Pengakhiran Dan Pemutusan Perjanjian
Tata  cara  perpanjangan,  pengakhiran,  dan  pemutusan  perjanjian  seperti pemutusan  perjanjian  tidak  dapat  dilakukan  secara  sepihak,  (kecuali  ditentukan  lain) perjanjian  berakhir  dengan  sendirinya  apabila  jangka  waktu  yang  ditetapkan  dalam perjanjian telah berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua  belah  pihak  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  bersama.  klausula  tersebut mengindikasikan  suatu  keadilan  didalam  perjanjiannya  karena  terwujudnya  asas keseimbangan.
Maka  dapatlah  dipahami  bahwa  ketiga  perjanjian  franchise  tersebut  termasuk dalam  perjanjian  Baku.  Di  mana  ketiga  perjanjian  franchise  tersebut  sudah  di  susun terlebih  dahulu  oleh  pihak  franchisor  sebelum  diberikan  kepada  franchisee.  Perjanjian yang memiliki sifat baku tidak memberikan peluang yang cukup kepada franchisee untuk berunding mengenai isi dan segala ketentuan yang telah diatur/ terteram dalam perjanjian baku  tersebut,  dimana  pihak  franchisee  hanya  diberikan  pilihan  untuk  mau  menyetujui perjanjian itu atau tidak menyetujuinya. Meninjau dari beberapa klausula ketiga kontrak perjanjian  franchise  yang  terindentifikasi  bahwa  pihak  franchisor  memiliki  posisi  yang lebih  dominan  dibandingkan  pihak  franchisee  dan  hal  ini  dapat  dilihat  dari  pasal-pasal yang diatur dalam perjanjian franchise.
2. Akibat  Hukum  Yang  Ditimbulkan  Apabila  Perjanjian  Franchise  Antara  Franchisor Dan Franchisee Mengandung Unsur Ketidakadilan
Perjanjian  yang  tidak  memenuhi  syarat  subyektif  yaitu  tidak  adanya  kesepakatan mereka  yang  membuat  perikatan  dan  kecakapan  akan  membawa  akibat  perjanjian  yang dibuatnya  itu  dapat  dibatalkan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  “ vernitiegbaar ”.  Selama pihak yang dirugikan tidak mengajukan gugatan pembatalan maka perjanjian yang dibuat itu tetap  berlaku  terus.  Apabila  syarat  obyektif  tidak  dipenuhi  yaitu  tidak  adanya  hal  tertentu
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
dan  sebab  yang  halal  perjanjian  yang  dibuat  para  pihak  sejak  semula/saat  dibuatnya perjanjian telah batal atau bal demi hukum “ nitiegbaar ”. (Busro, 2011)
Ketentuan  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  tahun  2007  tentang  Waralaba menentukan waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki ciri khas usaha; b.  terbukti  sudah  memberikan  keuntungan;  c.  memiliki  standar  atas  pelayanan  dan  barang dan/atau  jasa;  d.  yang  ditawarkan  yang  dibuat  secara  tertulis;  e.  mudah  diajarkan  dan diaplikasikan;  f.  adanya  dukungan  yang  berkesinambungan;  dan  g.  Hak  Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.
Maka ketiga perjanjian franchise tersebut termasuk dalam perjanjian baku. Perjanjian baku adalah kontrak yang dibuat secara sepihak dalam format tertentu dan massal (banyak) oleh  pihak  yang  mempunyai  kedudukan  dan  posisi  tawar-menawar  yang  lebih  kuat,  yang didalamnya  memuat  klausula-klausula  (pasal-pasal)  yang  tidak  dapat  dan  tidak  mungkin dirundingkan atau diubah oleh pihak lainnya yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar- menawar  yang  lebih  lemah  selain  menyetujui  ( take  it )  atau  menolaknya  (leave  it). (Syaifuddin, 2012)
Penandatanganan  suatu  kontrak  berarti  bahwa  para  pihak  sudah  setuju  dengan kontrak tersebut, termasuk sudah setuju dengan isinya. Pemahaman hukum ini mengarahkan bahwa  para  pihak  harus  terlebih  dahulu  membaca  dan  mengerti  klausula-klausula  dalam kontrak, sebelum menandatangani kontrak tersebut, yang dikenal asas “kewajiban membaca kontrak” ( duty to read ).

## D. SIMPULAN
Indikator  keadilan  dalam  perjanjian  franchise  dapat  dilihat  dari  asas  keseimbangan dalam  perjanjian  antara franchise dengan franchisor dapat  terlihat  isi  perjanjiannya,  bentuk perjanjiannya dan tunduk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klausul-klausul yang  tertulis  dalam  perjanjian  harus  sesuai  dengan  kepentingan  para  pihak  baik  yang menyangkut  mengenai  hak  dan  kewajiban,  berlaku  dan  berakhirnya  serta  ketentuan  lain  yang melindungi para pihak dari aspek hukum.
Penandatangan  suatu kontrak dalam perjanjian franchise merupakan tanda bahwa para pihak  setuju  dengan  klausul-klausul  yang  ada  dalam  perjanjian  sebagai  pemahaman  terhadap asas  duty  to  read bahwa  para  pihak  terikat  dalam  perjanjian  sekalipun  untuk  bagian-bagian tertentu  ataupun  seluruhnya.  Apabila  sebelum  penandatangan  suatu  perjanjian  mengadung unsur  ketidakadilan  baiknya  terlebih  dahulu  dimusyawarakan  para  pihak  sebelum  proses
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702
penandatanganan. Jika di dalam perjalanannya perjanjian ini dirasa mengandung ketidakadilan maka  yang  digunakan  adalah  peraturan  yang  diatur  dalam  klausul  perjanjian  dan  peraturan perundangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU
Apeldoorn, L. J. Van. (1996). Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan kedua puluh enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
Arifiah, Nurin Dewi. (2008). Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba Serta Perlindungan Hukumnya  Bagi  Para  Pihak  (Studi  Di  Apotek  K-24  Semarang) .  Tesis.  Semarang: Program  Pasca  Sarjana  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Universitas Diponegoro.
Busro,  Achmad.  (2011). Hukum  Perikatan  Berdasarkan  Buku  III  KUH  Perdata . Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Khairandy,  Ridwan.  (2000). Perjanjian  Franchise  Sebagai  Sarana  Alih  Teknologi. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan yayasan Klinik Haki.
———.  (2013). Hukum  Kontrak  Indonesia  Dalam  Perspektif  Perbandingan  (Bagian Pertama) . Yogyakarta: FH UII Press.
Meliala,  Djaja  S.  (2007. Perkembangan  Hukum  Perdata  tentang  Orang  dan  Hukum Keluarga . Bandung: Nuansa Aulia.
Negara,  Uddiyana  Bhanda  Adi.  (2000). Perlindungan  Hukum  Bagi  Franchisor  Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Di Lembaga Bimbingan Belajar Primagama) . Tesis. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.
Patrik,  Purwahid.  (1986). Asas  Itikad  Baik  dan  Kepatutan  Dalam  Perjanjian .  Semarang: Badan Penerbit Undip.
Rachman, Maman. (2011). Metode Artikel ini Pendidikan Moral . Semarang: Unnes PRESS. Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  (1990). Metodologi  Artikel  ini  Hukum  dan  Yurimetri .  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Syaifuddin,  Muhammad.  (2012). Hukum  Kontrak :  Memahami  Kontrak  Dalam  Prespektif Filsafat, Teori  Dogmatik,  Dan  Praktik  Hukum  (Seri  Pengayaan  Hukum  Perikatan) . Bandung: Mandar Maju.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                  E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
- 1702

## B. JURNAL
Annisa,  Rizki  Nur.  (2016).  “Perlindungan  Hukum  Franchisor  Dan  Franchisee  Dalam Perjanjian Waralaba ‘Soto Segeer Mbok Giyem’ Boyolali.” Privat Law 4 (1).
Apriliana,  Nuraini.  2013.  “Kajian  terhadap  Asas  Proporsionalitas  dan  Asas  Keseimbangan dalam Perjanjian Waralaba Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan No 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.” Privat Law 3 (1).
Putra, Fajar Nurcahya Dwi. (2015). “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek.” Mimbar Keadilan , Juni.

## C. UNDANG-UNDANG
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Mentri Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Waralaba Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba .
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.