INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 3088-3094 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor : 144/Pid.B/2021/PN UNH)
Sofyan Rauf 1 ✉ , Muhammad Supriyanto 2 , Hasjad 3
Universitas Lakidende Email: sofyanrauf@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Penerapan unsur- unsur tindak pidana pembunuhan  berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dan Pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman  terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana  dalam perkara putusan No. 144/Pid.B/2021/PN Unh. Penelitian ini menunjukkan bahwa a) penerapan unsur tindak pidana pembunuhan berencana hukum dalam putusan Nomor Nomor : 144/Pid.B/2021/PN Unh adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP,  dakwaan  subsidiair  338  KUHP,  Dakwaan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  tersebut,  dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. b) pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan penulis. Karena berdasarkan keterangna saksi dan terdakwa yang dalam kasus ini diteliti penulis, Majelis Hakim berdasarkan  fakta  dipersidangan  menilai  bahwa  terdakwa  dapat  mempertanggung  jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam  keadaan  sadar  dan  mengetahui  akibat  dari  yang ditimbulkan  oleh  perbuatannya.  Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah tepat.
Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana

## Abstract
This study aims to examine and answer problems regarding the application of the elements of the crime of premeditated murder based on Article 340 of the Criminal Code and the considerations of the panel of judges in imposing sentences on the perpetrators of the crime of premeditated murder in case of decision no. 144/Pid.B/2021/PN Unh. This research shows that a) the application of elements of the crime of premeditated murder in the decision Number: 144/Pid.B/2021/PN Unh is appropriate. The public prosecutor used the indictment, namely the first primary indictment of Article 340 of the Criminal Code, the subsidiary indictment of 338 of the Criminal Code, the indictment by the public prosecutor, taking into account the first primary indictment which was legally and convincingly proven to have been committed by the defendant. b) the considerations of the Panel of Judges in passing the decision  Number  144/Pid.B/2021/PN  Unh  according  to  the  author  are  in  accordance  with  the applicable  legal  regulations  as  expected  by  the  author.  Because  based  on  the  statements  of  the witnesses and the defendant who were investigated in this case by the author, the Panel of Judges based on the facts at trial considered that the defendant could be held accountable for his actions with  the  consideration  that  at  the  time  the  defendant  committed  his  actions  the  defendant  was conscious  and  knew  the  consequences  of  his  actions.  So  that  the  Panel  of  Judges  dropped  the sentence for the crime intentionally and the prior plan to seize the lives of others was appropriate. Keywords: Juridical Review, Criminal Act, Premeditated Murder

## PENDAHULUAN
Pembentukan  negara  hukum  Indonesia  bertujuan  untuk  mewujudkan  keamanan, ketertiban,  keadilan,  dan  kemakmuran  bagi  masyarakat  dengan  berdasarkan  pada  Pancasila sebagai landasan ideologi negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 landasan  konstitusi  negara.  Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  pada Pasal 1 ayat (3) tertuang “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti Indonesia tidak menjadikan  kekuasaan  otoriter  sebagai  landasan  primer  dalam  memenuhi  tujuan  negara, melainkan menjadikan hukum sebagai pilar utama kekuasaan negara. Dalam ideologi negara hukum,  hukum  menjadi  pilar  utama  dalam  menggerakkan  sendi-sendi  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  sehingga  menjadikan  hukum  bersifat  mengikat untuk setiap warga negara Indonesia.
Tujuan  utama  hukum  adalah  untuk  mengatur  proses  interaksi  antar  sesama  manusia secara aman dan damai. L.J. van Apeldoorn mengartikan kata damai (vrede) sebagai perilaku tertib hukum sehingga segala bentuk kejahatan berarti melanggar perdamaian ( vredebreuk). Perdamaian sendiri diartikan sebagai jaminan keamanan kepada setiap umat manusia dalam keberlangsungan  hidupnya.  Dalam  mempertahankan  perdamaian,  sejak  dulu  hukum  secara
universal  dituntut  melindungi  kepentingan-kepentingan  manusia  terhadap  hal-hal  tertentu, seperti perlindungan hukum terhadap keamanan serta kenyamanan diri dan nyawa seseorang.
Dalam  sejarahnya,  badan  pengadilan  selaku  penentu  kebijakan  hukum  sudah  ada  di Indonesia sejak  zaman kerajaan yang bercirikan pada kedaulatan mutlak berada ditangan raja. Kewenangan tersebut termasuk kewenangan untuk mengadili, meskipun dalam lingkup yang lebih  kecil,  kepala  adat  atau  daerah  menjadi  hakim  untuk  menjaga  keseimbangan  dan terwujudnya perdamaian.
Dalam perkembangannya pada pelaksanaan negara, hukum harus memenuhi fungsinya dalam  menjalankan  kekuasaan  negara,  antara  lain  sebagai  acuan  dari  suatu  tujuan  negara, sebagai  penjaga,  pelindung,  dan  memberikan  keadilan  bagi  manusia,  serta  melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Keberadaan hukum dalam negara menjadi perangkat untuk memberikan batasan wewenang kepada setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dari fungsi tersebut hukum menjamin hak-hak setiap warga negara termasuk dalam  kemanan  dan  kenyamanannya  dari  segala  bentuk  ancaman  kejahatan  yang  dapat membahayakan nyawa seseorang. Seperti yang diatur dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, maka berdasarkan hal tersebut keberadaan hukum pidana sangat penting dalam melindungi masyarakat.
Seiring  berkembangnya  zaman,  berbagai  tindak  pidana  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat  oleh  karena  itu  hukum  pidana  dan  lembaga  peradilan  hadir  untuk  menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dari berbagai jenis kejahatan sesuai yang diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana serta berbagai perundang-undangan yang berlaku.
Pembunuhan adalah perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum. Secara  yuridis, pembunuhan diatur  dalam Pasal 338 Kitab  Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “Barangsiapa sengaja m erampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sementara untuk pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya diatur dalam Pasal 340 KUHP, dengan ancaman  pidana  mati  atau  penjara  seumur  hidup.  Walaupun  sanksi  pidana  tindak  pidana pembunuhan sedemikian beratnya, masih banyak terjadi tindak pidana pembunuhan ditengah- tengah masyarakat dengan berbagai modus dan tujuannya masing-masing. Peran hakim sangat penting dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana hadirnya hukum untuk memberikan pembalasan  dan  pelajaran  sebagai  bentuk  efek  jera  demi  terciptanya  keamanan  dan kenyamanan masyarakat.
Berkaitan uraian diatas,telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi dimorosi dengan terdakwa atas nama Sadam dan Korban atas nama Jufri, Perkara ini termuat
dalam  pengadilan  Negeri  Unaaha  dengan  nomor  putusan  :  144/Pid.B/2021/PN  Unh ,pembunuhan tersebut diakibatkan karena perilaku korban yang membuat terdakwa sakit hati dan  dengan sengaja dan niat terlebih dulu membunuh korban. Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul penelitian Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor : 144/Pid.B/2021/PN Unh) .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  Normatif.  Metode penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan  yaitu  penelitian  yang mempergunakan data skunder. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari hukum berdasarkan fakta yang sudah ada, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan peraturan perundangan yang relepan dengan kajian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam putusan No. 144/Pid.B/2021/PN Unh
Berawal pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 06.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA)  di  Divisi  DLA  (supir  dumpt  truck)  pada  perusahaan  PT.  Virtue  Dragon  Nikel  Industri (VDNI) dan melaksanakan absensi, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan menuju Jetty morosi untuk mengangkut batu bara, pada saat dalam perjalanan ke Jetty Terdakwa ditelfon oleh  Korban  S.  JUFRI  untuk  mengembalikan  mobil  yang  Terdakwa  kendarai/gunakan,  dan Terdakwa pun saat itu langsung berbalik arah untuk kembali ke posko, setelah dalam perjalanan pulang Terdakwa kembali ditelfon oleh Korban S. JUFRI dengan mengatakan “kembali, kembali” lalu Terdakwa mematikan telfonnya dan berfikiran bahwa Terdakwa disuruh oleh Korban S. JUFRI untuk kembali lagi bekerja, selanjutnya Terdakwa berbalik arah lagi untuk pergi ke Jetty, pada saat berada di Jetty Terdakwaditelfon lagi oleh Korban S. JUFRI dengan menyuruh Terdakwa untuk  kembali  ke  posko,  namun  Terdakwa  menjawab  “ia  pak,  saya  bongkar  dulu  muatan”, setelah membongkar Terdakwa langsung kembali ke posko;
Bahwa  selanjutnya  sekitar  pukul  08.00  WITA  Terdakwa  tiba  di  Posko  DLA,  kemudian langsung menghadap kepada Korban  S. JUFRI untuk memberikan  kunci mobil tersebut, lalu Korban  S .  JUFRI  langsung  memarahi  Terdakwa  dengan  mengatakan  “siapa  yang  suru  kamu bawa mobil” jawabTerdakwa “tidak ada pak” , Korban S. JUFRI kembali bertanya “apa alasan kamu bawa itu mobil, kamu tidak dengar kah apa yang saya sampaikan tadi di brifing” jawab Te rdakwa “tidak pak, karena biasa seperti ini, terus saya tidak dengar tadi karena saya tidak ikut brifing soalnya saya tidak pakaian APD” lalu Korban S. JUFRI mengatakan lagi “terus kenapa
kamu  tidak  pake  APD”  jawab  Terdakwa  “saya  lupa  pak”,  lalu  Korban  S. JUFRI  mengatakan “pokoknya tidak ada alasan lupa” jawab Terdakwa “pak kita saja pernah lupa tidak pakaian APD” lalu Korban S. JUFRI mengatakan “ia, tapikan saya pinjam” jawab “jadi saya tadi pak, kalau saya pulang  ganti  pakaian  takutnya  nanti  saya  terlamba t  masuk  kerja”  lalu  Korban  S.  JUFRI mengatakan ”kamu pulang saja karena ko mau bikin apa juga disini, saya corat mi absenmu” jawab Terdakwa ”biar mi pak saya disini, karena saya mau kerja” setelah itu Korban S. JUFRI sudah  semakin marah  dan mengatakan lagi ”ko mau  baku  pukul kah, biar kamu setan saya hantam juga kamu” kemudian Terdakwa mengatakan ”saya tidak akan melawan karena bapak seorang pengawas”, kemudian Korban S. JUFRI langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
Setelah itu Terdakwa menghadap ke supervisor/jubir meminta pendapat/saran dan saat itu memberikan Terdakwa saran agar Terdakwa resign/mengundurkan diri saja dari tempat kerja tersebut, karena Terdakwa merasa pusing dan sakit hati serta takut akan dikeluarkan dari tempat kerja,  selanjutnya  sekitar  pukul  08.30  WITA  Terdakwa  pergi  mengambil  pisau  badik Terdakwayang berada dalam tas milik Terdakwa, setelah itu badik tersebut Terdakwa simpan dengan dijepitkan di celana bekang Terdakwa kemudian mendatangi Korban S. JUFRI dari arah kanan belakang yang saat itu sedang duduk menulis lalu langsung merangkul kepala Korban S. JUFRI menggunakan tangan kiri Terdakwa bersamaan dengan menikamkan pisau badik tersebut ke leher sebelah kanan Korban S. JUFRI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memutar-mutarkan pisau tersebut dileher Korban S. JUFRI, lalu Terdakwa sempat dilerai oleh Saksi 2 AHMAD dan Saksi 3 HENDI, sehingga Terdakwa mencabut badik Terdakwa dari leher Korban S. JUFRI tetapi Terdakwa menyuruh Saksi 2 AHMAD dan Saksi 3 HENDI menjauh sambil mengara hkan  pisau  badik  tersebut  kearah  mereka,  dengan  mengatakan  ”menjauh  jangan mendekat”  dan  merekapun  menjahui  Terdakwa,  kemudian  Korban  S.  JUFRI  berdiri  dan menghindari  Terdakwa  lalu  Terdakwa  berlari  dari  arah  depan  dan  melompatinya  lalu menikamnya lagi pada leher sebelah kirinya, selanjutnya Korban S. JUFRI terjatuh dengan posisi terlentang lalu Terdakwa menunduk untuk kembali menikam pada wajahnya secara berulang kali  yang  Terdakwa  perkirakan  mengenai  mata  sebelah  kanan  Korban  S.  JUFRI,  setelah  itu Terdakwa duduk untuk menunggu Korban S. JUFRI jangan sampai ia bangun dan menyerang kembali Terdakwa, kemudian setelah memastikan Korban S. JUFRI sudah tidak bernyawa atau meninggal  dunia,  lalu Terdakwa menyuruh Saksi 2 AHMAD yang berada di  tempat kejadian untuk  menelfon  polisi,  setelah  beberapa  saat  kemudian  security,  polisi  dan  TNI  datang mengamankan Terdakwa.
Dakwaan Penuntut Umum
Bahwa awalnya tersangka memang sudah dendam kepada JUFRI karena tersangka sering dimarahi olehnya dengan mencarikan tersangka berbagai macam kesalahan dan perbuatannya
kepada tersangka tidak seperti dengan supir-supir lainnya, seperti mengambil kunci mobil harus meminta  izin  dulu  kepadanya  sebagai  pengawas,  sedangkan  supir  lain  kadang  tidak  perlu meminta izin kepadanya dan leluasa untuk melakukan kegiatan, sedangkan tersangka dibatasi olehnya, sehingga membuat tersangka merasa kesal atau sakit hati karena tidak diperlakukan adil oleh JUFRI, selanjutnya puncaknya pada hari ini tersangka sudah tidak tahan dan sangat sakit hati dengan JUF RI karena dimarih lagi olehnya dengan mengatakan ”biar kamu setan saya hantam juga kamu” kemudian tersangka mengatakan ”saya tidak akan melawan karena bapak seorang  pengawas”,  kemudian  JUFRI  langsung  pergi  meninggalkan  tersangka,  setelah  itu tersangka menghadap ke supervisor/jubir meminta pendapat/saran dan saat itu memberikan tersangka  saran  agar  tersangka  resign/mengundurkan  diri  saja  dari  tempat  kerja  tersebut, karena tersangka merasa pusing dan sakit hati serta takut akan dikeluarkan dari pekerjaan lalu tersangka pergi mengambil badik tersangka yang berada dalam tas, setelah itu badik tersebut tersangka simpan dengan dijepitkan di celana bekang tersangka kemudian mendatangi JUFRI dari  arah  kanan  belakang  yang  saat  itu  sedang  duduk  menulis  lalu  langsung  melakukan penikaman terhadap dirinya.

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam  putusan  Nomor  144/Pid.B/2021/PN  Unh,  adalah  tepat.  Jaksa  Penuntut  Umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidiair 338 KUHP, dakwaan lebih subsidair yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.
2. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh, menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang di harapkan oleh penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, yang dalam kasus yang  diteliti  Penulis  ini,  Majelis  Hakim  berdasarkan  fakta  dipersidangan  menilai  bahwa terdakwa  dapat  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  dengan  pertimbangan  bahwa pada  saat  terdakwa  melakukan  perbuatannya  terdakwa  dalam  keadaan  sadar  dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
L.J. van Apeldoorn. 1983, Pengantar Ilmu Hukum,  Pradnya Paramita, Jakarta,
R. Tresna, 1957, Pengadilan di Indonesia dari Abad ke Abad, w. Versylus N.V Amsterdam, Jakarta. Adam Chazawi. 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Amir Ilyas, 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.
Amir  Ilyas,  Heranah,  Nur  Azisa,  Kaisaruddin,  2012,  Asas-asas  Hukum  Pidana  II.  Mahakarya Rangkang Offset: Yogyakarta.
E.Y. Kanter. dan S.R, Sianturi, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
Erdianto Effendi. 2011, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, PT Rafika Aditama, Bandung. Moeljatno. 1983. Kejahatan Terhadap Tubuh, 204. Jakarta.
Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta.
Lamintang dan Samosir, 1984, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung
Sianturi,  1996,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya,  Alumni  Ahaem-
Petehaem, Jakarta
Chairul  Huda,  2008,  Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Petanggung
Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta
Martiman Prodjohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Pradnya Paramita, Jakarta
Marsum.  1991,  Jinayat  (Hukum  Pidana  Islam),  Perpustakaan  Universitas  Islam  Indonesia,
Yogyakarta.
Martiman Projohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
Sudarto,1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.