## DIALEKTIKA POLITIK HUKUM ISLAM DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL

## Ainun Najib
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Situbondo
Email: adjie245@gmail.com

## Abstrak
Keberadaan hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak zaman kerajaan - kerajaan Nusantara hingga saat ini, bahkan hukum Islam sudah menjadi sumber hukum utama  bagi  mayoritas  penduduk  Indonesia.  Namun  secara konstitusional Indonesia tidak menyatakan diri sebagai negara Islam , meskipun mayoritas peduduknya beragama  Islam. Indonesia  menganut  bukan  negara  agama,  namun juga bukan negara sekuler, tetapi secara filosofis adalah negara religius meskipun secara bentuk kelembagaan adalah sekuler . Sehingga norma - norma hukum agama, termasuk  norma hukum  Islam,  dapat  menjadi  salah  satu  sumber  materiil  dalam pembentukan  regulasi hukum atau  peraturan  perundang - undangan. Fenomena terintegrasinya  beberapa  prinsip,  nilai  dan  ketentuan  formal hukum  Islam  ke dalam sistem hukum nasional tentu tidak muncul secara tiba - tiba. Namun proses ini  terjadi  melalui  pergulatan  yang  panjang,  serta  di  dalamnya  sarat dengan kepentingan  politik.  Dari  sekian  rezim  yang  berkuasa  di  Indonesia,  semuanya memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dalam  memberlakukan  hukum  Islam  yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa lepas dari konteks sejarah. Sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan -peru bahan politik secara bergantian (bedasarkan  periodisasi  sistem  politik)  antara  politik yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan perubahan - perubahan politik itu, karakter produk hukum juga akan berubah. Terjadinya perubahan itu karena hukum meru pakan produk politik, maka karakter  produk  hukum  berubah  jika politik yang melahirkannya berubah.
Kata Kunci : Pembaharuan Hukum, Efektifitas, Berkeadilan

## Abstract
The existence of Islamic law has been in effect in Indonesia since the days of the archipelago kingdoms until now, even Islamic law has become the main source of law for the majority of the Indonesian population. However, constitutionally, Indonesia does not declare itself as an Islamic state, even though the majority of the population is Muslim. Indonesia adheres to not a religious state, but also not a
secular state, but philosophically it is a religious state even though its institutional form is secular. So that the norms of religious law, including the norms of Islamic law, can be one of the material sources in the formation of legal regulations or statutory regulations. The phenomenon of the integration of several principles, values and formal provisions of Islamic law into the national legal system certainly did not appear suddenly. However, this process occurred through a long struggle, and it was filled with political interests. Of the many regimes in power in Indonesia, all of them have different characteristics in enforcing Islamic law that grows and develops in society. The role of legal politics in the development of national law in Indonesia cannot be separated from the historical context. Throughout the history of the Republic of Indonesia, there have been alternating political changes (based on the periodization of the political system) between democratic politics and authoritarian politics. In line with these political changes, the character of legal products will also change. This change occurs because the law is a political product, so the character of the legal product changes  if the politics that gave birth to it change.
Keywords : Legal Reform, Effectiveness, Fairness

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Politik dan hukum dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang logam, keduanya  tidak dapat  di  pisahkan.  Pengibaratan  ini  memberi makna  bahwa hubungan antara politik dan hukum sangatlah erat. Bila kita membahas atau membicarakan penyelenggaan  negara  atau  pemerintahan,  baik  di  tingkat  pusat maupun daerah, maka politik dan hukum selalu mendapatkan tempat yang utama.
Bahkan  hubungan  hukum dan poitik melebihi keeratan  hubungan pada  bidang - bidang  lainnya. Hukum selalu menjadi  sarana  dari  politik  untuk mempengaruhi, membangun  dan  mengembangkan bidang - bidang yang lain. Dalam hal inilah berlaku tesis bahwa “hukum adalah keputusan politik” ( lawa is a political decision ). 1
Secara definisi, politik hukum memiliki keragaman yang cukup variatif.
Meskipun  demikian,  terdapat  persamaan  substantif  antar  berbagai  pengertian tentang politik hukum, yaitu kebijakan hukum atau legal  policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Kebijakan hukum ini
1 Bintan Regen Saragih, Politik Hukum , (Bandung: CV. Utomo, 2006), hlm. 5.
meliputi: pembangunan  hukum,  pelaksanaan  ketentuan  hukum,  termasuk penegasan atas fungsi para aparat penegak hukum. 2 Dengan pengertian tersebut maka  pembahasan  politik hukum adaah  untuk mencapai  tujuan  negara dengan sistem hukum.
Dalam dimensi filosofis - teoritis, politik hukum merupakan parameter nilai bagi implementasi pembangunan dan pembinaan hukum di lapangan.
Sedangkan politik hukum  dalam  dimensi  normatif - operasional  merupakan cerminan  kehendak - kehendak sosial  penguasa  terhadap  konstruksi  masyarakat yang  diinginkan.  Dimensi  filosofis - teoritis  dalam  negara  Indonesia  berupa Pancasila  sebagai  cita - cita  hukum,  dan  dimensi normatif - operasional  dalam bentuk  Indonesia  sebagai  negara  hukum. 3 Politik  hukum bertugas  meneliti perubahan mana saja yang perlu dilakukan terhadap hukum yang sudah ada, agar dapat memenuhi kebutuhan - kebutuhan baru di dalam kehiduan masyarakkat, dan meneruskannya pada arah perkembangan tertib hukum.
Secara garis besar hukum berfungsi sebagai kontrol sosial ( social  control, dispute settlement dan social engineering atau innoation ). Sedangkan fungsi politik meliputi  pemeliharaan  sistem  dan  adaptasi  ( socialization dan recruitment ), konversi ( rule making, rule application, rule adjudication dan agregation )  dan fungsi kapabilitas ( regulatif extarctif , distributif dan responsif ).
Indonesia adalah merupakan suatu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam , meskipun mayoritas peduduknya menganut agama Islam. Keberadaan hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak zaman kerajaan - kerajaan  sampai  sekarang,  bahkan  hukum  Islam  sudah  menjadi sumber  hukum utama  di  Indonesia.  Sebagai  negara  bangsa,  Indonesia  memiliki karakteristik tersendiri dalam sistem negaranya. Dimana negara menganut bukan negara  agama,  namun  juga  bukan negara  sekuler,  tetapi  secara  filosofis  adalah negara  religius  meskipun  secara  bentuk kelembagaan  adalah  sekuler . Sehingga norma - norma hukum agama, termasuk norma hukum Islam, dapat menjadi salah satu  sumber  materiil  dalam  pembentukan  regulasi hukum atau  peraturan perundang - undangan.
2 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Idonesia , Cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 9.
3 Sirajuddin M., Legislasi Hukum Islam di Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. vii.
Selain sistem hukum Islam, di Indonesia berlaku juga sistem hukum yang lain. Sistem hukum yang dimaksud adalah sistem hukum adat dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan.  Hukum adat  telah  lama  ada  dan  berlaku  di  kepulauan  Nusantara , walaupun  sebagai  sebuah  sistem  hukum baru dikenal pada permulaan abad ke -
20. 4 Hukum Barat mulai diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah VOC setelah menerima kekuasaan untuk berdagang dan menguasai kepulauan Nusantara dari pemerintah  Belanda  pada  tahun  1602.  Mula - mula hukum  Barat  hanya diberlakukan  terhadap  orang - orang  Belanda  dan  Eropa  saja,  tetapi kemudian dengan  berbagai  peraturan  dan  upaya,  dinyatakan  berlaku  bagi  orang  Asia dan dianggap  berlaku  juga  bagi  orang  Indonesia  yang  menundukkkan  dirinya  pada hukum Barat dengan  sukarela  atau  karena  melakukan  suatu  perbuatan  hukum tertentu di  bidang  keuangan,  perdagangan,  dan  ekonomi  pada  umumnya.  Ketiga sistem  hukum itu diakui oleh peraturan perundang - undangan, tumbuh dalam masyarakat, dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan. 5
Hukum Islam sejak kedatanggannya ke Nusantara  hingga saat ini merupakan hukum yang hid up  ( living  law ), tidak hanya pada tataran simbol, melainkan juga pada tataran praktis. Hal tersebut bukan semata - mata sebagai sebuah tanda bahwa mayoritas pemeluk agama di Indonesia adalah agama Islam, melainkan dalam  realitas alaminya di beberapa daerah hukum Islam sudah menjadi tradisi (adat) yang terkadang dianggap sakral. 6 Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam merupakan hukum yang mengurat dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam. Artinya, meskipun pada kekuatan otonom yang terdapat dalam ketetapan Tuhan, namun dalam realitasnya mampu melakukan upaya
transformative-adaptif.
Ketika berbicara tentang hukum Islam, maka akan memunculkan konotasi dengan kekuasaan dan kewenangan P engadilan Agama, padahal, sesungguhnya ketika berbicara hukum Islam, ia tidak hanya berbicara tentang pengadilan, tetapi
4 Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 115 . 5 Ibid. 6 Sirajuddin M., Legislasi Hukum Islam di Indonesia , hlm. 14.
berbicara  seluruh  aspek  hidup  dan  kehidupan  umat.  Hal  ini  ditandai dengan ragam definisi atau terminologi terhadap hukum Islam itu send iri. Hal ini terjadi sesuai dengan perkembangan zaman, perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya dan umat lain. Sirajuddin M mengutip pendapat MacDonald yang menggambarkan hukum Islam sebagai the science of all  things, human and devine .  Hukum  Islam  adalah  pengetahuan  terhadap  segala  hal  baik yang bersifat manusiawi mauun ketuhanan. 7 Oleh karena posisinya yang dapat mengikat seluruh  aspek  kehidupan,  maka  hukum  Islam  tidak  hanya mengatur  pemeluknya  saja, melainkan juga pada seluruh  aspek kehidupan masyarakat lain secara luas.
Sejauh  ini  dikotomi  antara  hukum  Islam  dan  hukum  positif  lebih dikarenakan adanya pemahaman yang demikian sempit terhadap hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam  dipandang  sebagai  hukum  Tuhan  yang  absolut,  suci  dan dianggap tidak mampu mengadopsi realitas masyarakat di mana hukum Islam itu hidup. Hal inilah yang menjadi  salah  satu  faktor  sulitnya  pertumbuhan  dan perkembangan hukum Islam dalam pembangunan sistem hukum nasional.
Studi politik hukum Islam di Indonesia sama artinya memerbincangkan kepentingan  mayoritas  masyarakat  Indonesia.  Kedudukan  hukum  Islam  dalam tatanan hukum  nasional  di  Indonesia  telah  diakui  sebagai  bahan  baku  bagi pembentukan  hokum  nasional,  bersama - sama  denan  sistem  hukum  yan g lain, yaitu hukum Barat adan hukum adat. Pengakuan terhadap eksistensi hukum Islam seba g ai salah satu pilar dalam pembentukan hukum nasional dapat menjadi peluang bagi umat Islam untuk memberikan  konstribusi  paling  besar  dalam konfi g urasi  hukum  nasional Indonesia . Oleh  karena itu,  umat  Islam  secara internal  peru  mempersiapkan  langkah  secara  lebih  sistematis  dan terencana dalam menawarkan konsep hukum Islam yang relevan dengan konteks ke - Indonesia - an,  agar  rumusan  hukum  Islam  tersebut  bisa diterima  dan  dapat dijadikan bahan dalam membangun hukum nasional.
Fenomena  mulai  terintegrasinya  beberapa  prinsip,  nilai  dan  ketentuan formal hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional ini tentu saja tidak muncul
7 Ibid. hlm. 10.
secara tiba - tiba. Namun proses ini terjadi melalui pergulatan yang panjang, serta di dalamnya sarat dengan kepentingan politik. Dari sekian rezim yang berkuasa di Indonesia, semuanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam memberlakukan hukum  Islam  yang  tumbuh dan berkembang di masyarakat. Peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa lepas dari konteks sejarah.  Sepanjang  sejarah  Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan - perubahan politik secara bergantian (bedasarkan  periodisasi sistem politik)  antara  politik  yang  demokratis  dan  politik  otoriter. Sejalan  dengan perubahan - perubahan  politik  itu,  karakter  produk  hukum  juga  akan  berubah.
Terjadinya perubahan itu karena hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah jika politik yang melahirkannya berubah.
Menunjukkan eksistensi  hukum  Islam  yang  telah  mengakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan proses dialektis secara keilmuan antara  pemikir  muslim  dan  pemerintah  selaku  pemangku  kebijakan untuk dapatnya hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum dalam sistem pembangunan hukum nasional. Di sinilah letak urgensi pentingnya melihat persoalan posisi dan eksistensi hukum  Islam  dalam  bangunan  hukum  nasional  dari  perspektif  politik hukum, baik di masa lalu, masa kini dan juga di masa yang akan datang.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  studi  ini  akan memfokuskan pada rumusan  masalah  terhadap  konsep pembangunan sistem hukum nasional yang menjadi dasar pijakan politik hukum  di  Indonesia , bagamana dialektika politik hukum Islam dalam pembangunan sistem hukum nasional,  serta  bagaimana eksistensi hukum Islam dalam konfigurasi politik hukum Indonesia di masa yang akan datang .
C. Metode Penelitian
Studi  ini  merupakan kajian  hokum  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  hostoris  ( historical approach) ,  yaitu  pendekatan  yang  digunakan untuk  mengetahui  nilai - nilai  sejarah  yang  menjadi  latar  belakang  serta  yang berpengaruh terhadap  nilai - nilai  yang  terkandung  dalam  sebuah  peraturan
perundang - undangan. 8 Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah tentang sejarah dalam pokok  pembahasan  penelitian  hukum . Pendekatan  ini  dilakukan  dalam kerangka  untuk  memahami  filosofi  aturan  hukum  dari  waktu  ke  waktu,  serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.  Cara  pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  latar  belakang  dan perkembangan  pengaturan  mengenai  isu  hukum  yang  terjadi  dari  saturezim pemerintahan ke rezim pemerintahan yang lain .

## PEMBAHASAN

## Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional
Setelah adanya amandemen UUD 1945 yang didalamnya memberikan konstruksi baru pada sistem ketatanegaraan Indonesia, hal tersebut berimplikasi pada penyusunan program pembangunan hukum, dan pembangunan pada umumnya, yang sebelumnya  biasa ditetapkan  dalam  GBHN  (Garis - garis  Besar  Haluan Negara ) oleh MPR. 9 GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis - garis besar  sebagai  pernyataan  kehendak  rakyat  secara  menyeluruh  dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. 10
Perjalanan pembangunan di Indonesia dipandu dokumen GBHN yang diberlakukan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR). Sejak 1 April 1969 hingga 21 Mei 1998, tidak kurang dari enam Tap MPR tentang GBHN. Enam Tap MPR tersebut, yaitu: (i) Tap MPR No. IV/MPR/1973; (ii) Tap MPR  No. II/MPR/ 1978; (iii) Tap MPR  No. IV/MPR/1983; (iv) Tap MPR  No. II/MPR/1988;  (v)  Tap MPR No. II/MPR/1993; dan terakhir (vi) Tap MPR No. II/MPR/1998. Untuk konteks pemer intah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dokumen GBHN ini diterjemahkan ke dalam dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldasbangda).
Dalam kurun waktu 32 tahun pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan nasional yang sama (Presiden Soeharto), MPR telah berhasil menetapkan sebanyak enam GBHN (GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1998). Artinya setiap sidang lima tahunan, MPR menjalankan tugas rutin menetapkan GBHN
8 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) , Cetakan ke - 4, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm . 16 9 Mokhammad Najih, Pengantar Hukum Indonesia, cet.3 (Malang: Setara Press, 2013), hal. 83- 85
10 Refli Harun, Kajian  Politik  Hukum terhadap  Perencanaan  Pembangunan  Nasional Semesta Berencana Guna Meningkatkan Daya Bangsa , makalah disampaikan di Semarang tanggal, 28 Juli 2016, hlm 6.
yang akan diamanatkan kepada Presiden. Rutinitas yang dilakukan oleh MPR ini seakan tidak melihat faktor riil kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat.
Pembangunan hukum pada  masa  itu  tidak begitu mendapatkan  perhatian, justeru  program  tersebut  inklud  dalam bagian dari Bidang Politik,  serta  tidak  ada tindakan evaluatif dari MPR atas capaian program pembangunan hukum atas GBHN sebelumnya. Penekanan pada paradigma pembangunan untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, menempatkan pembangunan hukum sebagai penunjang atau pelengkap pembangunan ekonomi. Sehingga GBHN berikutnya bahkan cenderung sebagai bentuk repetisi dari GBHN yang sudah ada.
Sudah  seharusnya  guna  mewujudkan Pembangunan Jangka Panjang tersebut,
MPR merumuskan sasaran pembangunan bidang hukum adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum serta mengamankan dan mendukung pembangunan nasional yang  didukung  oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana serta masyarakat yang sadar dan taat hukum. Untuk dapat membangun hukum secara tepat dalam kedudukannya sebagai bagian sistem pembangunan  nasional  tersebut, hukum harus bersifat otonom. 11
Oleh  karena  itu untuk  pembagian  bidang  pembangunan  dalam  GBHN  1993, pembangunan hukum dikeluarkan dari pembangunan bidang politik dan ditempatkan sebagai bidang tersendiri (otonom) . Amanat pembangunan hukum di sini mencakup 3
(tiga) komponen, yakni Materi Hukum, Aparatur Hukum,  dan  Sarana dan  Prasarana Hukum. GBHN  1993  secara  formal  telah  membuka  jalan  tampilnya  tatanan  hukum yang bukan sebagai subsistem tatanan politik, tatanan ekonomi dan sebagainya melainkan  sebagai  tatanan  dari  sistem  nasional.  Langkah  ini  dimaksudkan  untuk melakukan  peralihan  dari  hukum  yang  represif  menuju  ke  hukum yang  otonom dengan menekankan pada ciri rule of law dan rule by law . 12
11 Lili  Rasyidi  menegaskan  dalam  hubungan  dengan  pembangunan  hukum  hal  ini  tidak  mudah diselesaikan karena sampai saat ini masih berkembang aneka pandangan tentang ruang lingkup hukum. Sebab  dari  semua ini karena diferensiasi ilmu pengetahuan  yang berlangsung sejak abad  ke 17 dan menajam p ada abad ke -19.
12 Arief Sidharta, Hukum dan Logika, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 90.
Sekalipun pembangunan bidang hukum mendapatkan tempat tersendiri, namun  pada  era  ini  hukum  hanya  dipandang  sebagai  alat  kekuasaan  represif  dari pengemban  kekuasaan  politik  Orde  Baru  yang  memiliki  kewenangan  diskresi  tanpa batas, sebagaimana hal itu dicirikan oleh Nonet - Selznick: “Kekuasaan politik memiliki akses  langsung  pada  institusi  hukum  sehingga  tata hukum praktis identik dengan negara dan hukum disubordinasi pada “ raison d’etat ” . 13
Memasuki  era  reformasi  dan  terjadinya  perubahan  (amandemen)  UUD  1945 maka  terjadi  perubahan  garis  politik  hukum  dalam  konsep  pembangunan  nasional, dengan dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, maka Garis - garis Besar Haluan  Negara  (GBHN)  tidak lagi  dikenal  sebagaimana  pernah  dipraktekkan sebelumnya. Sehingga, dibutuhkan suatu panduan yang menjadi penggerak berbagai agenda pembangunan di setiap tingkatan dalam konteks saling terkoordinasi satu sama lain. Undang - Undang RPJPN bermula saat pemerintah mengajukan  draft  RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. RUU ini adalah tindak lanjut atas Surat Presiden No. R - 01/PU/III/2005 tertanggal 18 Maret 2005 yang telah disampaikan kepada DPR. Usaha tersebut merupakan konsekuensi atas keluarnya Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan  Nasional,  khususnya  sebagaimana ditegaskan  dalam  Pasal  13  ayat (1),  yang  mengamanatkan  adanya  suatu  dokumen negara mengenai perencanaan jangka panjang. 14
RPJPN dapat menjadi panduan untuk menentukan arah pembangunan selama jangka waktu yang panjang, yaitu selama 20 tahun, meskipun pengesahannya adalah pada  5  Februari  2007,  nomenklatur  tahunnya  yaitu  sejak 2005,  sudah  terlampaui selama  2  tahun.  Panduan  ini  sekaligus  memuat berbagai visi  dan  misi  yang  akan dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  berbagai  program  yang  ada hingga  di  tingkat  agenda kerja  di  lapangan. 15 Undang - Undang RPJPN tidak saja merupakan perintah leg alistik tentang perencanaan, tetapi juga mempunyai dimensi  historis  dan  tantangan
13 Philippe Nonet and Philip Selznick, Law and Transition: Towards Responsive Law, Harper & Row , (New York, 1978), hlm.33. Legal institution are directly accessible to political; law is identified with the state and subordinate to raison d’etat.
14 Prayudi, RJPN Tahun 2005-2025 Sebagai Landasan Pembanguan Politik Memperkuat Demokrasi, (Jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 3, September 2007), hlm. 95
15 Lihat tentang kewenangan ini dalam Pasal 7 Undang - Undang RPJPN.
tersendiri di tengah perubahan sosial politik yang terjadi di era reformasi. 16
Dalam Undang - Undang RPJPN Tahun 2005 - 2025 masing - masing kondisi umum dan tantangan yang dihadapi, diformulasikan dalam tujuan untuk mewujudkan kondisi terbaik yang ingin dicapai. Tujuan tersebut memuat beberapa sasaran pokok dalam dua puluh tahun mendatang
Acuan Perencanaan Pembangunan yang menggantikan GBHN adalah dokumen Rencana Pembanganan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 yang ditetapkan dengan UU  No. 17/2007. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang  tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dalam bentuk  visi, misi,  dan arah  pembangunan  Nasional. 17 Skala  waktu  RPJP  adalah  20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).
Namun  demikian,  upaya  perwujudan  masyarakat  adil  dan  makmur  melalui berbagai  program  perencanaan  tersebut  masih  menghadapi  hambatan  dan  kendala yang tidak mudah diselesaikan. Berbagai kendala dan tantangan datang silih berganti, mulai dari merosotnya kewibawaan Negara, melemahnya sendi - sendi perkonomian bangsa, dan toleransi dan krisis kepribadian bangsa. 18 Berbagai pengalaman, baik dari faktor internal maupun eksternal seperti arus globalisasi dunia telah membuat Bangsa Indonesia  harus  lebih  banyak  belajar  untuk  menyusun tahapan perencanaan pembangunan yang lebih baik pada tahun - tahun mendatang.

## Dialektika Politik Hukum Islam dalam Pembangunan Sistem  Hukum Nasional
Persentuhan Islam dan politik di Indonesia mulai tampak ke permukaan pada awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya ketika bangsa ini meraih kemerdekaannya tahun  1945.  Seperti  yang  tercatat  dalam  sejarah,  pada  masa  it u terjadi  perdebatan yang sangat sengit terkait dua hal, yaitu mengenai dasar Negara dan dimasukkan atau tidaknya  tujuh  kata  pada  sila  pertama  pancasila  (peristiwa  ini kemudian  disebut dengan piagam Jakarta). Karena itu, menurut Menteri Agama Era Orde Baru , Jenderal Alamsyah Ratu Perwiranegara, Pancasila adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh 16 Monte Palmer, Dilemas of Political Development Areas: An Introduction to Politics of Developing Areas,
FE Peacock Publisher, Inc., Itasca, 3 rd Edition, Illinois, 1980, hlm. 3.
17 Pasal 4 ayat (1) UU No. 25/2004 Tentang Perencanaan Pembanunan 18 Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Nasional 2015-2019 , Buku I, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional , 2014, hlm 10
umat Islam kepada Republik Indonesia. 19
Konflik  Islam  dan  politik  muncul  kembali  ketika  Orde  Baru  menerapkan kebijakan  modernisasi,  di  mana  stigma  perkembangan  pola pikir  dan  cara  pandang bangsa Indonesia serta proses transformasi kultural dan perubahan sosial lebih banyak  mengadopsi  dari  negara - negara  Barat.  Kiblat  pembangunan  Indonesia  yang sebelumnya  mengarah  ke  Eropa  Timur  berbalik  arah  ke  Eropa  Barat  dan  Amerika . Imbasnya,  banyak  kemudian  terdapat  kalangan  cendekiawan  dan  intelektual  mulai akrab dengan pemikiran - pemikiran Barat.
Sementara itu, bagi kalangan Islam, modernisasi ibarat dilema karena dihadapkan kepada dua pilihan, yakni apabila mendukung modernisasi ala Orde Baru yang  berarti  sama  saja  mendukung  Barat,  di  sisi  lain,  apabila  menolak  berarti umat Islam  akan  kehilangan  kesempatan  untuk  berperan  aktif  dalam  pembangunan nasional. Dilema tersebut melahirkan tiga pola berikut: Pertama , pola apologi, yakni suatu bentuk sikap penolakan kalangan Islam terhadap segala nilai - nilai yang berakar pada wacana modernisasi. Bahkan pola pertama ini berasumsi bahwa modernisasi identik dengan westernisasi dan sekularisasi. Kedua , pola adaptif, yakni suatu bentuk sikap  menerima  sebagian  nilai - nilai  modernisasi  yang  tidak bertentangan  dengan ajaran  Islam. Ketiga ,  pola  kreatif,  yakni  suatu  bentuk  sikap dialogis yang lebih mengutamakan pendekatan intelektual dalam menanggapi modernisasi. Dari ketiga pola tersebut, tampaknya pol a ketiga menjadi lebih dominan karena pendekatan intelektual yang dikembangkan oleh kalangan modernis dipandang lebih representatif untuk membangun tatanan Islam modern di Indonesia. 20
Pola pertautan politik yang serba provokatif dianggap bukan jalan terbaik bagi islamisasi di Indonesia, mengingat penduduk Indonesia tidak seluruhnya umat Islam yang dapat disatukan dalam bingkai sistem politik keormasan. Pada gilirannya, lahirlah  gagasan  Islam  kultural  sebagai  jalan  tengah  bagi  umat  Islam untuk tetap memainkan perannya dalam pentas politik nasional. Paling tidak, kebenaran  akan pendekatan  ini  mulai  membuahkan  hasil  berupa  terbukanya  jalan bagi umat Islam
19 Tujuh kata tersebut adalah “dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk - pemeluknya”. Mengenai piagam Jakarta lebih lanjut baca: Endang Saifuddin, Piaagam Jakarta 22 Juni 1945; Sebuah Konsensus Nasiional tentang Dasar Negara Republik Indonesia(1945-1949), cet. ke - 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
20 M. Dawam Rahardjo, Intelektual, Intelegensia dan Perilaku PolitikBangsa (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 381-382.
menuju islamisasi politik Orde Baru di penghujung tahun 70- an. 21
Kebijakan - kebijakan politik Orde Baru yang menempatkan Islam dalam posisi marjinal  di  pentas  politik  nasional  pada  gilirannya  telah  melahirkan  berbagai ketegangan antara Islam dan negara. Sejarah telah mencatat hahwa dinamika hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru mengalami pergeseran yang bersifat antagonistik, resiprokal kritis (timbal balik yang kritis) sampai akomodatif. Hubungan antagonistik (1966- 1981) mencerminkan pola hubungan yang hegemonik  antara Islam dengan pemerintah Orde Baru. Keadaan negara yang kuat memainkan pengaruh ideologi politik sampai ke tingkat masyarakat bawah telah berlawanan dengan sikap reaktif kalangan Islam sehingga melahirkan konflik ideologi dan  sekaligus menempatkan Islam sebagai oposisi. 22
Pada  tahap  hubungan  resiprokal  kritis  (1982 - 1985),  kaum  santri  berupaya merefleksikan kembali cara pandang mereka dan merubah dirinya untuk menampilkan  sisi  intelektualitas  dalam  percaturan  politik  Indonesia.  Pada  tahap  ini pilihan - pilihan rasional - pragmatis telah melahirkan saling pengertian akan kepentingan Islam dan pemeri ntah. Dalam kurun waktu 1982- 1985 sebagian kalangan Islam mulai menerima asas tunggal sebagai landasan ideologi. 23
Pada  tahap  hubungan  akomodatif  (1985 - 2000),  hubungan  Islam  dan  negara terasa  lebih  harmonis  di  mana  umat  Islam  telah  masuk  sebagai  bagian  dan  sistem politik elit dan birokrasi. Pola hubungan akomodatif ini sangat terasa berupa tersalurkannya aspirasi umat Islam untuk membangun tatanan sosial, politik, ekonomi dan  budaya  yang  berakar  pada  nilai - nilai  luhur  Islam  serta  budaya  bangsa yang dibingkai dalam falsafah integralistik Pancasila dan UUD 1945. 24
Namun demikian, khusus dalam sudut pandang perkembangan hukum Islam di Indonesia,  kesempatan  umat  Islam  untuk  mendapatkan  hak - haknya  pada  pola hubungan  antagonistik  lebih  tampak.  Posisi  umat  Islam  yang begitu  lemah,  seperti ketika merumuskan UU No.1/1974, aliran kepercayaan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P - 4), isu ekstrim kanan, isu suku, agama dan ras (SARA),
21 M. Syafi’i Anwar, Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Orde Baru: Sebuah Retrospeksi dan Refleksi (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 32 - 235. 22 M. Syafi’i Anwar, Pemikiran  dan  Aksi  Islam  Indonesia;  Sebuah  Kajian  Politik  tentang  Cendekiawan Muslim Orde Baru (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 9.
23 Ibid, hlm. 238-239.
24 Ibid .
isu  kristenisasi  dan  kebijakan  ekonomi  kapitalistik.  Protes  umat Islam atas UU Perkawinan No.1/1974 yang disusul dengan PP No.9/1975, dianggap sebagai usaha Orde Baru untuk menggeser Hukum Islam dan akar tatanan sosial masyarakat Islam di Indonesia. 25
Tersendat - sendatnya  aspirasi  umat  Islam  di  dalam  mendapatkan  hak - hak perundang - undangan dan hukum tampak ketika dilegislasikannya UU No.1/1974 yang kemudian disusul dengan PP No.9/1975. Selanjutnya ditetapkan pula ketentuan tentang  Wakaf  dalam  PP  No.28/1977.  Tidak  berhenti sampai  di situ, umat Islam di tingkat legislatif kembali mem persoalkan faham dan aliran kepercayaan dalam UUD 1945 sebagai agama resmi yang diakui negara. Dan yang paling krusial adalah kehendak umat Islam untuk dilegislasikannya Rancangan Undang - undang Peradilan Agama (RUU PA) bagi penyelenggaraan peradilan Islam di Indonesia. 26
Kemudian pada pola hubungan resiprokal kritis, umat Islam menyadari perlunya strategi untuk menempuh jalur struktural - birokrat pada sistem kenegaraan. Pada tahapan ini, kalangan cendekiawan dan politisi Islam harus berani bersentuhan langsun g dengan pemerintahan Orde Baru. 27 Melalui pendekatan strukturai - fungsional, umat Islam relatif mengalami kemajuan pesat berupa masuknya kalangan Islam  dalam  segala  sistem  pemerintahan  sipil  mulai  dari  pusat hingga  daerah,  dan sekaligus  memperkokoh  kekuasaan  Orde  Baru  dalam  bingkai akumulasi sipil, Islam, dan militer.
Pada pola akomodatif, sebagai antitesa dan pola hubungan sebelumnya Islam hampir  menguasai  seluruh  sendi - sendi  pemerintahan  dan  negara.  Tercatat realitas sosial politik umat Islam demikian penting memainkan peranannya di pentas nasional.  Kehadiran  ICMI,  8  Desember  1990,  diyakini  sebagai  tonggak  baru menguatnya islamisasi politik di Indonesia, dan semakin tampak ketika diakomodirnya kepentingan syari’at Islam melalui UUPA No.7/1989 sekaligus menempatkan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan negara yang diatur dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14/1970, disusul dengan UU Perbankan
25 Hasanudin M. Saleh, HMI  dan  Rekayasa  Asas  Tunggal Pancasila (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 88-90. 26 Ahmad Sukarja, “ Keberlakuan  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum  Indonesia ” dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia, jilid I(Bandung: Ulul Albab Press, 1997), hlm. 24 - 25. 27 M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia , hlm. 241.
No.10/1998  (pengganti  UU  No.7/1992),  UU  Zakat  No.38/  1999,  KHI Inpres No.1/1991. 28
Partisipasi politik kalangan u mat Islam demikian tampak mulai dari pendekatan konflik, pendekatan resiprokal kritis sampai pendekatan akomodatif. Maka  dapat  diasumsikan  untuk  menjadikan  Islam  sebagai  kakuatan  politik  hanya dapat  ditempuh  dengan  dua  cara  yakni  secara  represif  (konflik)  dan  akomodatif (struktural - fungsional). Paling tidak ini merupakan sebuah gambaran terhadap model paradigma hubungan antara Islam dan negara di Indonesia.
Untuk mengembangkan proses transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum  nasional,  diperlukan  partisipasi  semua  pihak  dan  lembaga  terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan. Politik hukum tersebut merupakan produk interaksi kalangan elite politik yang berbasis kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika  elit politik  Islam  memiliki  daya  tawar  yang  kuat dalam  interaksi  politik  itu, maka  peluang  bagi  pengembangan  hukum  Islam  untuk ditransformasikan semakin besar.
Sebagaimana negara berkembang lainnya, Indonesia selalu berusaha menjalankan  pembangunan  hukum  nasional,  yang  meski  dalam  praktiknya  sarat dengan nuansa dan pengaruh politik penguasa. Ketika berbicara mengenai pembangunan di bidang hukum, maka orientasinya adalah pada kodifikasi dan unifikasi hukum  nasional. Sebagai upaya untuk mencapai produk hukum yang lebih responsif . Ketika kompetisi yang demokratis itu terjadi, maka usaha konsepsional menjadi bagian strategi tidak dapat diabaikan begitu saja, untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum nasional , maka diperlukan sistem kerja  positivisasi hukum Islam yang dapat diterima secara keilmuan dan melalui proses demokratisasi dan bukan indoktrinasi. 29
Ketika berbicara mengenai positivisasi hukum Islam, maka sasarannya adalah menjadikan  hukum  Islam  sebagai  sumber  pembuatan  undang - undang,  dalam pengertian  yang  lebih  luas,  termasuk  di  dalamnya  keputusan  hakim,  kebiasaan,  dan
28 Cik Hasan Bisri, “Peradilan Agama dan Peradilan Islam”, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Bunga Rampai Peradilan Islam I, hlm. 116 -117.
29 A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, cet. ke - 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 173.
doktrin.  Salah  satu  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  dalam  mengembangkan  sistem hukum  nasional  adalah  pluralisme  hukum,  terutama  antara  hukum  nasional  dan hukum agama, khususnya hukum Islam sebagai bagian dari ajaran agama Islam yang dianut  oleh  mayorits warga  negara  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  kedua  sistem hukum tersebut harus diselaraskan, karena jika tidak, maka akan terjadi pertentangan  dan konflik. 30
Terhitung  sejak  tahun  1970 - an  sampai  sekarang  arah  dinamika  hukum  Islam dan proses transformasi hukum Islam telah berjalan sinergis searah dengan dinamika politik di Indonesia. Tiga fase hubungan antara Islam dan negara pada masa Orde Baru yakni fase antagonistik yang bernuansa konflik, fase resiprokal kritis yang bernuansa strukturalisasi  Islam,  dan  fase  akomodatif  yang  bernuansa harmonisasi  Islam  dan negara, telah membuka pintu lebar bagi islamisasi pranata sosial, budaya, politik dan hukum Islam di Indonesia.
Dalam  bentuk  yang  lebih  kongkrit,  terdapat  beberapa  produk  peraturan  dan perundang - undangan  yang  secara  formil  maupun  material  tegas  memiliki  muatan yuridis hukum Islam, antara lain: UU No.22/1946 Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, UU  Darurat  No.11/1957  tentang  Susunan  Kekuasaan  dan  Pengadilan  Sipil, UU No.14/1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.1/1974 tentang Hukum Perkawinan,  UU  No.7/  1989  tentang  Peradilan  Agama  (Kini  UU  No.  3/2006)  ,  UU No.7/1992  tentang  Perbankan  Syari’ah  (Kini  UU  No.  10/1998),  UU  No.17/1999 tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji,  UU  No.38/  1000  tentang  Pangelolaan  Zakat, Infak dan Shadaqah, UU  No.4/1999 tentang  Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam, UU Politik 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam, dan

## UU No.41/2004 tentang Wakaf.
Disamping tingkatannya yang berupa Undang - undang, juga terdapat peraturan - peraturan lain yang berada di bawah Undang - undang, antara lain: PP. No.1/SD/1946 tentang membentuk Departemen Agama, PP No.9/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU  Hukum  Perkawinan,  PP  No.28/1977  tentang  Perwakafan Tanah  Milik,  PP No.72/1992  tentang  Penyelenggaraan  Bank  Berdasarkan  Prinsip Bagi Hasil, Inpres No.1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Inpres No.4/2000 tentang
Penanganan Masalah Otonomi Khusus di Nangroe Aceh Darussalam.
Sejalan dengan perubahan iklim politik dan demokratisasi di awal tahun 1980- an  sampai  sekarang,  tampak  isyarat  positif  bagi  kemajuan pengembangan hukum Islam  dalam  seluruh  dimensi  kehidupan  masyarakat.  Pendekatan  struktural dan harmoni dalam proses islamisasi pranata sosial, budaya, politik, ekonomi dan hukum, semakin  membuka  pintu  lebar - lebar  bagi  upaya  transformasi  hukum  Islam dalam sistem hukum nasional. Tinggal bagaimana posisi politik umat Islam tidak redup dan kehilangan  arah,  agar  ia  tetap  eksis  dan  memainkan  peran  lebih  besar dalam membesarkan dan kemajukan Indonesia baru yang adil dan sejahtera.

## Eksistensi Hukum Islam dalam Konfigurasi Politik Hukum Nasional di Masa yang Akan Datang
Setelah 17 Agustus 1945, idealnya politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional, artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum di  seluruh  wilayah  Indonesia),  karena  sistem  hukum  nasional  harus dibangun berdasarkan  dan  untuk  memperkokoh  sendi - sendi  Proklamasi,  Pancasila dan  UUD 1945. 31
UUD  1945  merupakan  hukum  dasar  yang  tertulis,  disamping  berlaku  hukum dasar  yang  tidak  tertulis — yang  dijumpai  di  dalam  penjelasan  umumnya — menjadi dasar  konstitusional  dan  sinyal  organik  keberadaan  hukum  tidak tertulis dalam  tata hukum nasional. Norma dasar dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD1945 menunjukkan isi awal tata hukum nasional dengan menyatakan segala peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD. Melalui konteks ini terlihat keadaan isi tata hukum nasional pada hari - hari awal kemerdekaan, yakni (1) hukum produk legeslatif kolonial, (2) hukum adat, (3) hukum Islam, dan (4) hukum produk legeslatif nasional. 32
Sistem hukum nasional diharapkan dapat menjamin tegaknya  supremasi hukum  dan  hak - hak  asasi  manusia  berdasarkan  keadilan  dan  kebenaran  (sistem hukum modern). Sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dan  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat.  Hukum  dibuat  sesuai  dengan  prosedur yang
31 Sunarjati Hartono, Mencari Bentuk dan sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita , (Bandung: Alumni, Cet. 2, 1974), hlm 57.
32 Ahmad Muliadi, Politik Hukum, Cet. I, (Padang: Akademika Permata, 2013), hlm. 47
telah  ditentukan  ,  dan  juga  harus  dimengerti  atau  dipahami  oleh  masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan supaya hukum benar - benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat. 33 Sistem hukum nasional dibentuk dari :
a. Hukum Agama (yang dimasukkan adalah asas - asanya)
Sistem  hukum  agama  adalah  sistem  hukum yang  berdasarkan  ketentuan  agama tertentu, yang biasanya terdapat dalam Kitab Suci.
b. Hukum Adat ( yang dimasukkan adalah asas - asasnya)
Sistem  hukum  adat  dan  hukum  kebiasaan  adalah  hukum  asli  masyarakat Indonesia, yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia  sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Penghormatan dan pengakuan terhadap masyarakat  adat, termaktub  dalam  Pasal  18  B  ayat  (2)  UUD  1945.  Pasal  ini merupakan  mandat konstitusi yang harus ditaati oleh Penyelenggara Neg ara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat adat dalam suatu bentuk undang - undang.
c. Hukum Barat (yang dimasukkan adalah sistematikanya)
Sistem  hukum  perdata  Eropa,  yakni  hukum  perdata  yang  diberlakukan  di Indonesia oleh Pemerintah kolonial berdasarkan asas konkordansi.
d. Hukum Internasional baik secara perdata maupun publik (sebagai bias relitas pengaruh globalisasi dunia). Hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara  negara  satu  dengan  negara  lain  atau  antar  warga  negara  yang  dilakukan secara Internasional. 34
Pembentukan hukum nasional dilaksanakan dengan mewujudkan perencanaan  Prolegnas, 35 dengan  penyusunan  daftar  Rancangan  Undang - Undang, 45 demikian dalam Prolegda juga menjaga agar produk Peraturan Daerah Provinsi tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. 36
Tentang sistem hukum ( legal  system ), menurut pendapat Lawrence M
Priedmen sebagaimana dinukil oleh Ahmad Muliadi disebutkan bahwa dalam sistem  hukum  ada  tiga  unsur  pokok  dalam  sistem  hukum,  yaitu  :  (1)  unsur substans i hukum ( legal substance ), (2) unsur struktur hukum (legal struktur ), (3)
33 Ibid. 34 Ibid , hal 54. 35 Pasal 17 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
36 Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
unsur budaya hukum masyarakat ( legal culture ).
Pentingnya pembahasan sistem hukum tersebut untuk menghimpun pemikiran - pemikmiran dari berbagai kalangan masyarakat mengenai program, metode,  cara  dan  upaya  pelaksanaan  pembangunan  hukum  untuk  menciptakan dan memantapkan  sistem  hukum  nasional  yang  bersumber  pada  Pancasila  dan UUD 1945. Sebagai suatu sistem hukum nasional, maka kebijakan pembentukan hukum nasional (perumusan pasal) harus dilakukan dengan melewati proses pengujian keabsahan hukumnya (termasuk substansi hukumnya) secara vertikal maupun  horizontal . Hal  ini dalam  teori  sistem hukum  dikenal dengan  “ validitas vertikal “ dan “ validitas horizontal ”. 37
Di  Indonesia  cara - cara  yang  digunakan  untuk  membentuk  hukum,  politik hukumnya tidak sama dengan cara - cara yan gidigunakan oleh Negara Kapitalis, atau  Negara  Komunis  dan/atau  Negara  yang  Fanatik  Rerligius.  Ketiga  cara  ini merupakan cara yang ekstrim; kaum  Kapitalis menganggap bahwa manusia perorangan yang individualis  adalah yang paling penting. Komunisme menganggap bahwa masyarakat yang terpenting di atas segalanya. Sedangkan Fanatik  religius  merupakan  realitas  bahwa  manusia  hidup  di dunia ini harus bergulat untuk mempertahankan hidupnya ( survive ).
Sistem Pemerintahan Republik Indonbesia tidak terlepas dari pelaksanaan sistem - sistem  di berbagai  sektor  lain  yang  mendukung  roda  pemerintahan, termasuk  pula  sistem hukum  dan  arah  politik  hukum  dalam  mencapai  rencana dan tujuan bernegara yang berpalsafah Pancasila. 38 Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara. 39 Dalam membentuk Peraturan Perundang - undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan
Perundang - undangan yang baik, yang  meliputi  :  a)  kejelasan  tujuan,  b) kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk  yang tepat; c) kesesuaian antara jenis,
hierarki, dan materi muatan; d) dapat dilaksanakan;  e)  kedayagunaan  dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g) keterbukaan. 40
Sedangkan materi muatan Peraturan perundang - undangan harus
37 Ahmad Muliadi, Politik Hukum, hlm. 50 38 Ibid , hal. 48. 39 Ibid , hlm. 50 40 Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
mencerminkan asa - asas : a) pengayoman, b) kemanusiaan; c) kerbangsaan, d) kekeluargaan, e) kenusantaraan , f) bhinneka tunggal ika, g) keadilan, h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, i) ketertiban dan kepastian hukum,
dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 41
Oleh karena itu apabila dalam pembentukan hukum nasional itu telah terakomodir asas - asas pembentukan hukum nasional sebagaimana disebutkan, dapat dimungkinkan hukum - hukum yang akan dibentuk itu akan dapat diberlakukan secara  mulus  sebagai  kebutuhan  hukum  masyarakat,  walaupun tetap adanya pro– kontra tanggapan masyarakat yang tidak seberapa, dan dapat dipastikan tidak akan terjadi pro– kontra tanggapan masyarakat yang berkepanjangan .
Adapun sistem hukum Pancasila dimaksudkan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bebagai lapangan hukum yang merupakan bagian (unsur) daripadanya yang  bersumber  dasar  pada  Pancasila,  yang  satu  sama  lain  berkait merupakan  satu  persatuan  paduan  hukum  dalam  satu  wawasan  nusantara wilayah Negara  Republik  Indonesia. 42 Unsur - unsur  sistem  hukum  Pancasila adalah kaidah - kaidah hukum dalam berbagai lapangan hukum (pidana, perdata, dagang, hukum acara, internasional dsb,) yang dirumuskan berdasarkan falsafah bangsa dan negara Pancasila. Karena sifatnya yan g unik, maka sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prima causa dari sila - sila lain dan merupakan sila dasar negara Republik Indonesia (Bab XI, Agama, pasal 29 ayat  (1) UUD  1945)  serta  merupakan  bagian  integral  dari  keseluruhan  sila menjadi satu kesatuan. Unsur - unsur tersebut berkait satu sama lain, merupakan satu kesatuan bulat, utuh, kompak, dan total sehingga merupakan satu kesatuan sistem yang kokoh . 43
Apabila dikaitkan dengan kewenangan lembaga Yudikatif, di Indonesia hakim tetap  terikat  pada  undang - undang,  tetapi  tidak  seketat  seperti aliran legisme . Hakim bertugas untuk menemukan hukum dan diberi kebebasan untuk menyelaraskan Undang - undang dengan perkembangan zaman. Pada aliran ini ,
41 Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
42 Pasal 6 U U No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang - undangan . 43 Ichtijanto , Sistem Hukum Pancasila , dalam Buku Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya, (PT. Rosdakarya, Bandung, Cet. I, l991), hlm. 151.
Yurisprudensi mempunyai kedudukan yang penting sebagai sumber hukum formil setelah undang - undang (dianut aliran  rechtvinding  plus ). Dimaksudkan “ Aliran rechtvinding  plus ” bahwa sangat dominan perilaku hakim dalam menemukan hukum untuk selalu menunjukkan etika dan tanggung jawab yang bukan saja bertanggung jawab untuk terwujudnya keadilan masyarakat, namun juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. 44
Sistem hukum Pancasila tidak dapat dan tidak mungkin meninggalkan hukum agama, karena hukum agama sebagai unsur dan asas - asas bahan baku pembentukan hukum nasional yang berfalsafah Pancasila, dapat bersama dengan hukum Adat dan hukum Barat. Namun, hukum Adat dan hukum Barat saja tanpa hukum  agama  akan  menciptakan  sistem  hukum  dan  keadaan  hukum  seperti sewaktu rakyat Indonesia belum merdeka dan b elum lahir negara Republik Indonesia yang berdasarkan  Pancasila.  Hukum  Barat  (terutama  teknologi pengaturan  perundang - undangan)  sangat  perlu  dimanfaatkan  untuk  nuansa menciptakan  hukum  tertulis dalam  upaya  menjamin  kepastian  hukum  dalam sistem  hukum  Pancasila.  Pancasila mengakui  adanya  perbedaan  agama  dan mengakui  serta  menghormati  perbedaan keyakainan. Namun Pancasila menghendaki persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.  Oleh  karena  itu,  dalam sistem  hukum  Pancasila  musti  ada  norma  yang berfungsi  sebagai  jembatan persatuan  dalam  hal  ada  perbedaan  kepentingan  hukum, karena  perbedaan keyakinan , agama  dan  hukum  agama.  Kedamaian,  kebahagiaan hidup, perlindungan  hukum,  jaminan  hukum  dan  kepastian  hukum  dalam  tertib hidup pribadi dan masyarakat, bangsa dan negara, kedamaian dunia adalah tujuan dan fungsi hukum dalam sistem hukum nasional yang berfalsafah Pancasila. 45

## KESIMPULAN
Perencanaan program pembangunan telah ditetapkan oleh MPR dalam GBHN , pada  kenyataannya belum dapat terwujud secara sistemik.  Evaluasi  MPR  sebelum menetapkan GBHN terakhir di masa transisi dari pemerintahan Orde Baru menuju era reformasi  menyebutkan  bahwa  pembangunan selama pemerintahan era orde baru
44 A. Qodri Azizi, Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, hlm. 134 45 Ichtijanto , Sistem Hukum Pancasila, hlm. 155 - 156
hanya terpusat pada sektor ekonomi tidak diimbangi  dengan  kemajuan  pada  sektor lainnya. Secara fisik terlihat kemajuan pada sektor ekonomi tapi secara fundamental rapuh  karena  tidak  memiliki  landasan hukum  yang  jelas,  hukum  jauh  tertinggal. Konfiurasi  politik  di  Indonesia  perlahan  namun  pasti  memberi  ruang  gerak  yang cukup  dinamis  dalam  mentransformasikan  hukum  Islam  ke  dalam  sistem  hukum nasional.  Meskipun  dalam  roses  dapat  diklasifikasi  ke  dalam  beberapa  tahapan, terutama di masa rezim pemerintahan Orde baru, yaitu periode antagonistik, resiprokal dan persuasif.
Sikap  akomodatif  negara  terhadap  Islam  lebih  disebabkan oleh  pemahaman negara terhadap perubahan sikap politik umat Islam terhadap kebijakan negara. Hal ini semakin menguat seiring bergulirnya era reformasi yang semakin men g akomodir eksistensi  hukum  Islam  seba g ai  salah  satu  sumber  pemban g unan  sistem hukum nasional Indonesia,  selain  hukum  barat  dan  hukum  adat. Sebagai  landasan pemban g unan  hukum nasional, sudah sewajarnya hukum Islam mampu menawab berbagai persoaalan - persoalan yang ada yan g belum se p enuhnya mampu dipecahkan dengan men gg unakan pendekatan sistem hukum peninalan kolonial. Sistem  hukum Islam  diangap  lebih  mencerminkan  norma - norma  kenusantaraan  yan telah  tumbuh dan  mengakar  kuat  di  dalam  kehidupan  masyarakat  selama  berabad - abad  lamanya. Pembuktian ini tentu harus dilakukan secara bersama - sama oleh seluruh komponen bangsa, bukan saja bagi mereka yang beragama Islam, sebagai bagian yang inte g ral dalam satu  kesatuan  sistem pembangunan hukum nasional sesuai dengan falsafah Pancasila serta UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar , M. Syafi’i, Pemikiran  dan  Aksi  Islam  Indonesia;  Sebuah  Kajian  Politik  tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru Jakarta: Paramadina, 1995 .
__________, Politik  Akomodasi  Negara  dan  Cendekiawan  Muslim  Orde  Baru:  Sebuah Retrospeksi dan Refleksi. Bandung: Mizan, 1995 .
Azizy , A. Q odri, Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, cet. ke - 1. Yogyakarta: Gama Media, 2002 .
Bisri , Cik Hasan, “Peradilan Agama dan Peradilan Islam”, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Bunga Rampai Peradilan Islam I .
Hartono , Sunarjati, Mencari  Bentuk  dan  sistem  Hukum  Perjanjian  Nasional  Kita . Bandung: Alumni, Cet. 2, 1974 .
Harun , Refli, Kajian  Politik  Hukum  terhadap  Perencanaan  Pembangunan  Nasional Semesta  Berencana Guna Meningkatkan Daya Bangsa , makalah disampaikan di Semarang tanggal, 28 Juli 2016.
Ichtijanto, Sistem  Hukum  Pancasila , dalam Buku Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya, PT. Rosdakarya: Bandung, Cet. I, l991.
Mahfud , Moh.  MD, Politik Hukum di Idonesia ,  Cet.  6 . Jakarta: Raja  Grafindo  Persada, 2014 .
Muli adi , Ahmad, Politik Hukum, Padang: Akademika Permata, Cet. I, 2013.
Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Najih , Mokhammad, Pengantar Hukum Indonesia, cet. 3 Malang: Setara Press, 2013.
Nasution, S. , Metode Research (Penelitian Ilmiah) ,  Cetakan  ke - 4,  Jakarta: PT.  Bumi Aksara, 2011 .
Nonet , Philippe  and  Philip  Selznick, Law and Transition: Towards Responsive Law, Harper & Row , New York, 1978 .
Palmer , Monte, Dilemas  of  Political  Development  Areas:  An  Introduction  to  Politics  of Developing Areas, FE Peacock Publisher, Inc., Itasca, 3 rd Edition, Illinois, 1980.
Prayudi, RJPN  Tahun  2005-2025  Sebagai  Landasan  Pembanguan  Politik  Memperkuat Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 3, September 2007.
Rahardjo ,  M. Dawam, Intelektual,  Intelegensia  dan  Perilaku  PolitikBangsa. Bandung: Mizan, 1993.
Rancangan  Awal  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2015-2019 , Buku I, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional .
Saifuddin , Endang, Piaagam Jakarta 22 Juni 1945; Sebuah Konsensus  Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia  (1945-1949), cet.  ke -1. Jakarta:  Gema  Insani Press, 1997.
Saleh , Hasanudin M., HMI  dan  Rekayasa  Asas  Tunggal  Pancasila. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
Saragih , Bintan Regen, Politik Hukum , Bandung: CV. Utomo, 2006
Sidharta , Arief, Hukum dan Logika, Bandung: Alumni, 2006.
Sirajuddin , M., Legislasi Hukum Islam di Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Sukarja , Ahmad, “ Keberlakuan  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum  Indonesia ” dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Bunga Rampai  Peradilan  Islam  di  Indonesia, jilid I . Bandung: Ulul Albab Press, 1997.
U ndang - Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
U ndang - Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan .
U ndang - Undang Nomor  12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan Perudang - undangan.
U ndang - Undang Nomor 25/2004 Tentang Perencanaan Pembanunan