## Volume 7 No. 2, Januari 2024
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan

## Rofi’atul Ummah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: rofiatulummah30@gmail.com

## Abstract
Abortion is an act of aborting a pregnancy by force. Abortion laws are likened to murder. Therefore, it is very  clear  that  abortion  is  an  act  that  is  prohibited  by  the  state  and  religion.  However,  the  problem  of abortion  does  not  stop  there,  there  are  still  many  abortion  problems  that  are  being  debated  among  the public. As is the case with the abortion law resulting from rape, if the pregnancy is not aborted it will result  in  mental  disorders  for  the  pregnant  mother.  Meanwhile,  if  the  fetus  is  aborted,  it  will  kill  the prospective child. The purpose of this writing is to find out how clear the law is regarding abortion due to rape according to Islamic law and law.  The research method used is the library research  method, using documents in the form of books, research results, journals, brochures, the internet. This literature research is to examine matters related to abortion. The results of this research are that the law on abortion due to rape according to the law is in line with Islamic law, both of which prohibit the practice of abortion, but this regulation is not absolute. One of the factors that allows abortion is the consequences of rape. This is legalized because the benefits are greater than mafsadat. However, making something permissible that is prohibited  due  to  certain  circumstances  and  factors  will  not  cause  a  law  to  become  halal.  The permissibility of an action that is prohibited by legal norms with certain terms and conditions does not mean that the prohibition does not apply in principle, but is a way out that is wide open in emergencies and to save lives in the future.
Keywords: legal problems; asset returns; corruption crime Abortion; Law and Islamic Law

## Abstrak
Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan dengan paksaan. Hukum aborsi diibaratkan seperti pembunuhan. Maka dari itu, sudah sangat jelas jika aborsi adalah suatu tindakan yang dilarang oleh  Negara  dan  agama.  Namun  permasalahan  aborsi  tidak  berhenti  sampai  disitu,  masih  banyak problematika aborsi yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Seperti halnya hukum aborsi akibat pemerkosaan,  ketika  kandungan  tidak  digugurkan  akan  mengakibatkan  gangguan  psikir  ibu  yang mengandung.  Sedangkan  jika  janin  digugurkan  akan  membunuh  calon  anak  tersebut.  Tujuan  dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kejelasan hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Undang-Undang  dan  Hukum  Islam.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian kepustakaan (library research), dengan memanfaatkan dokumen-dokumen berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, brosur, internet. Penelitian pustaka ini guna menelaah hal-hal yang berkaitan dengan aborsi.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  hukum  aborsi  akibat  pemerkosaan  menurut  Undang-Undang sejalan dengan Hukum Islam, keduanya melarang adanya praktik aborsi, namun peratiran tersebut tidak mutlak adanya. Salah satu faktor yang memperbolehkan aborsi adalah akibat pemerkosaan. Hal tersebut
dilegalkan  karena  maslahat  lebih  besar  adanya  dibandingkan  mafsadat.  Namun,  menghalalkan  sesuatu yang dilarang karena keadaan dan faktor tertentu tidak akan menyebabkan suatu hukum menjadi halal. Diperbolehkannya  suatu  tindakan  yang  dilarang  oleh  norma  hukum  dengan  syarat  dan  ketentuan tertentu  bukan  berarti  larangan  tersebut  secara  prinsip  tidak  berlaku,  tetapi  suatu  jalan  keluar  yang dibuka lebar dalam keadaan darurat dan untuk menyelamatkan kehidupan kedepannya.
Kata Kunci: Aborsi; Undang-Undang dan Hukum Islam

## A. PENDAHULUAN
Pada  saat  ini  permasalahan  aborsi  sudah  menjadi  pembahasan  publik, karena  aborsi  sudah  menjadi  persoalan  yang  aktual  dan  sering  terjadi  dimana- mana. Menurut ilmu kedokteran, tindakan aborsi atau pengguguran kandungan mengacu  pada  proses  pengeluaran  isi  rahim  sebelum  bayi  lahir,  dengan  tujuan untuk  memberhentikan  proses  kehamilan. 1 Aborsi  biasa  disebut  dengan pengguguran  kandungan.  Di  dalam  dunia  kedokteran  dikenal  dengan  aborsi medis,  yaitu  aborsi  yang  dilakukan  dengan  melalui  pemberian  obat-obatan. 2 Istilah  aborsi  berasal  dari  bahasa  Inggris  abortion  yang  berarti  pengguguran kandungan  atau  keguguran.  Kata  pengguguran  kandungan  dan  keguguran memiliki perbedaan makna dalam aborsi itu sendiri. Perbedaan tersebut terletak pada  sengaja  atau  tidak  sengajanya  seorang  perempuan  melakukan  aborsi. Menggugurkan  kandungan  berarti  dengan  sengaja  menggugurkan  janinnya dengan  berbagai  cara  yang  diusahakan,  sedangkan  keguguran  adalah  proses hilangnya atau keluarnya janin dalam akndungan karena sebab tertentu. 3
Seperti  halnya  kasus  dari  seorang  siswi  sekolah  dasar  di  wilayah Kabupaten  Jombang,  Jawa  Timur  (Jatim),  diperkosa  kakek  berinisial  MM  (55) viral di media sosial (medsos). Korban yang masih berusia 12 tahun hamil akibat pemerkosaan  tersebut.  Korban  yang  masih  duduk  di  bangku  SD  tidak  siap dengan  kehamilan  tersebut.  Keluarga,  pendamping  dan  pengacara  bersepakat agar korban digugurkan kandungannya dengan cara aborsi. Namun polisi tidak memberikan  izin  untuk  melakukan  tindakan  aborsi  dengan  alasan  polisis
1 Alimul. HS, Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Keperawatan, (Jakarta: Salemba Medika, 2010), hlm. 40
2 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, 2016
3 Alimul. HS, Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia, hlm. 40
memiliki dasar dari hasil rapat bersama Dinas PPA Kabupaten Jombang. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa korban harus dirujuk ke poli kandungan RSUD Dr Soetomo Surabaya untuk dipastikan apakah boleh dilakua aborsi atau tidak. Dan  hasilnya  adalah  tidak  boleh  melakukan  tindakan  aborsi,  karena  usia kehamilan telah mencapai 40 hari dan dikhawatirkan jika terjadi pendarahan 4
Pemerkosaan  dipandang  sebagai  suatu  kejahatan  yang  tidak  hanya  merugikan kaum  perempuan  saja,  tetapi  juga  terhadap  masyarakat  dan  nurani  kemanusiaan.  Bagi perempuan  yang  hamil  karena  pemerkosaan  sangatlah  merugikan  untuk  dirinya  sendiri dan  janin  yang  ada  dilama  kandungan.  Maka  dari  itu,  sangat  dibutuhkan  implementasi suatu  peraturan  hukum  mengenai  masalah  aborsi  akibat  pemerkosaan. 5 Hal  tersebutlah yang  menjadikan  kajian Hukum  Aborsi  Akibat  Pemerkosaan sangatlah  penting  untuk dibahas.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan  (library  research),  dengan  memanfaatkan  dokumen-dokumen  berupa buku-buku,  hasil-hasil  penelitian,  jurnal,  brosur,  internet.  Penelitian  pustaka  ini  guna menelaah  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  aborsi.  Sedangkan  pendekatan  yang  di gunakan ialah secara yuridis normatif dan yuridis empiris.
Pendekatan  secara  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  dan mempelajari  bahan-bahan  kepustakaan  yang  berupa  peraturan-peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti,  kegiatan  untuk menjelaskan  hukum  tidak  diperlukan  dukungan  data  atau  fakta-  fakta  sosial,  sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai
4 Detik News, “Kasus Viral Siswi SD Korban Pemerkosaan di Jombang Dilarang aborsi”, http://news.detik.com/berita/d-5829699/polri-bicara-kasus-viral-siswi-sd-korban-pemerkosaan-di- jombang-dilarang-aborsi , akses 20 September 2023.
5 Susiana Sali “Aborsi dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan”, Jurnal: Info Singkat, Vol. 8:6 (Maret 2016), hlm. 12
akan  hukum  tersebut  hanya  digunakan  konsep  hukum  dan  langkah-langkah  yang ditempuh adalah langkah normatif. 6
Sedangkan  pendekatan  secara  yuridis  sosiologis  adalah  mengidentifikasi  dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan  yang  nyata. 7 Pendekatan  ini  menekankan  penelitian  yang  bertujuan memperoleh  pengetahuan  hukum  secara  empiris  dengan  terjun  langsung  dalam obyeknya yaitu pelaku kejahatan secara khusus dan masyarakat umum secara luas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Aborsi Menurut Hukum Positif
Menurut  hukum  pidana,  aborsi  merupakan  suatu  kejahatan  yang  dilakukan dengan  sengaja  dan  mengakibatkan  kandungan  lahir  sebelum  waktunya melahirkan.  Pada  tindakan  kejahatan  ini  disebut  dengan  pembunuhan  anak secara berencana.  Sedangkan abrosi dalam KUHP dianggap sebagai kejahatan terhadap  nyawa  yang  mendapat  sanksi  pidana,  baik  itu  orang  yang melakukan,  yang  membantu  dan  mendorong  seseorang  melakukan  aborsi maupun  tenaga  medis  atau  dokter  yang  membantu  persalinan  sekalipun, seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  299,  346,  347,  348  dan  349  KUHP. Berdasarkan  kelima  Pasal  tersebut  diketahui  bahwa  apapun  alasannya perempuan  tidak  boleh  melakukan  tindakan  aborsi.  Paradigma  yang digunakan  adalah  untuk  mengedepankan  hak  anak,  sehingga  dalam  KUHP tindakan aborsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.
Namun pada dasarnya peraturan mengenai aborsi di Indonesia dalam dilihat dari  dua  sudut  pandang,  yaitu  legal  dan  illegal.  Permasalahan  kejahatan seksual yang terjadi dan tindakan aborsi masih menjadi kajian menarik dalam memberikan  keadilan  hukum.  Pembahasan  mengenai  legalitas  aborsi  akibat pemerkosaan masih menjadi kajian yang belum mencapai final, karena masih banyak korban yang terabaikan dari jangkauan hukum.
6 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju 2008), hlm. 87
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51
Sejatinya  perempuan  korban  perkosaan  berhak  mendapatkan  jaminan perlindungan,  keadilan  oleh  konstitusi  sebagai  upaya  pemajuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dari sikap diskriminasi  perempuan.  Aborsi  akibat  pemerkosaan  secara  garis  besar dilegalkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan  dalam Pasal 75 dan 76 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

## 2. Aborsi Menurut Hukum Islam
Aborsi dalam bahasa arab disebut dengan al-ijhā ḍ dan isqā ṭ al- ḥ aml, yang secara  terminologi  artinya  pengguguran  janin  pada  kandungan  seorang perempuan  dengan  tindakan  tertentu  sebelum  kehamilannya  sempurna,  baik janin belum ataupun sudah bisa hidup diluar kandungan ibunya. 8 Dalam firman Allah swt, QS Al-Isra’ ayat 31 dijelaskan:
ًريِبَك اًئْط ِخ َناَك ْمُهَلْتَق َّنِإ ۚ ْمُكاَّيِإ َو ْمُهُقُز ْرَن ُنْحَن ۖ ٍق َلَْمِإ َةَيْشَخ ْمُكَد َلَ ْوَأ اوُلُتْقَت  َلَ َو ا
Artinya:
Dan  janganlah  kamu  membunuh  anak-anakmu  karena  takut  kemiskinan. Kamilah  ayang  akan  memberi  rezeki  kepada  mereka  dan  juga  kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. 9
Sebagian  ulama  fiqih  berpendapat  bahwa  perbuatan  aborsi  juga  harus dikenai sanksi kafarat, yaitu memerdekakan budak. Apabila tidak mampu maka diganti  dengan  puasa  selama  dua  bulan.  Dan  jika  masih  belum  mampu  maka wajib baginya untuk membayar makanan fakir miskin sebanyak 60 orang. 10 Nabi Muhammad saw, bersabda:
َليِعاَمْسِإ ُنْب ىَسوُم اَنَثَّدّح
اَنَثَّدّح
َي ِض َر  َرَمُع  ْنَع َةَبْعُش  ْنِب ِة َريِغُمْلا  ْنَع ٌماَشِه اَنَثَّدّح ٌبْيَه ُو
َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ُّيِبَّنلا ىَضَق ُة َرْيِغُمْلا َلاَقَف ِةَأ ْرَمْلا  ِصَلَْمِإ يِف ْمُه  َراَشَتْسا ُهَّنَا ُهْنَع ُالله َّلَس
ْم
8 Yusra Nelly “Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam” Jurnal: Marwa, Vol. 11:1 (2012), hlm. 7 9 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: PT Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, 2019), hlm. 285
10 Susilawati Nilda, “Aborsi dalam Tinjauan Hukum Islam” Jurnal: Mizani, Vol. 2:No. 2 (2015), hlm. 118-120
َق ْمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ُّيِبَّنلا َدِهَش ُهَّنَأ َةَمَلْسَم ُنْب ُدَّمَحُم َدِهَشَف ٍةَمَأ  ْوَأ ٍدْبَع ِة َّرُغْلِب هاور( ِهِب  َض

## )يرخبلا
Artinya:
Telah diceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib,  telah  menceritakan  kepada  kami  Hisyam  dari  ayahnya  Mughirah  bin Syu’bah dari Umar, ia pernah meminta pendapat mengenai menggugurkan janin wanitanya.  Mughirah  mengatakan  “Nabi  saw,  memutuskan  dengan  ghurrah, budak  atau  hamba  sahaya”,  kemudian  Muhammad  bin  Maslamah  memberi kesaksian  bahwa  ia  pernah  menyaksikan  Nabi  saw,  memutuskan  sedemikian. (HR Bukhori) 11
Aborsi  yang  dilakukan  karena  sebab  hal-hal  kedaruratan  tertentu,  maka aborsi  boleh  dilaksanakan,  termasuk  juga  aborsi  akibat  pemerkosaan.  Maksud dari  keadaan  darurat  yaitu  suatu  keadaan  seseorang  apabila  tidak  melakukan sesuatu yang diharamkan akan mengancam nyawa atau kehidupannya, maka ia diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang haram. Seperti firman Allah dalam QS Al-Isra’ ayat 33:
َّلا  َسْفَّنلا اوُلُتْقَت  َلَ َو
هِّيِل َوِل اَنْلَعَج ْدَقَف اًم ْوُلْظَم َلِتُق  ْنَم َو  ِِّّۗقَحْلاِب  َّلَِا ُ هاللّٰ َم َّرَح ْيِت اًن ٰطْلُس َلََف ْف ِرْسُي ىِّف ِِّۗلْتَقْلا هَّنِا َناَك
ا ًر ْوُصْنَم
Artinya:
Dan  janganlah  kamu  membunuh  jiwa  yang  diharamkan  Allah  swt,  melainkan dengan suatu alasan  yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya  Kami  telah  memberi  kekuasaan  kepada  ahli  warisnya,  tetapi janganlah  ahli  waris  itu  melampaui  batas  dalam  membunuh.  Sesungguhnya  ia adalah orang yang mendapat pertolongan. 12
11 Abdullah Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah Al-Bukharo Alja’ fi, Shahih Bukhari, Kitab Ad-Diyaat Juz 8, (Darul Fikr: Beriut Libanon, 1981 M), hlm. 45
12 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, hlm. 285
Para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  permasalahan  aborsi  akibat pemerkosaan. Melalui ijtihad, para ulama empat madzhab berpendapat:
1. Madzhab Hanafi
Madzhab  hanafi  mengizinkan  aborsi  apabila  usia  kandungan  belum mencapai  120  hari.  Sebagian  memandang  hukumnya  makruh  tanpa  ada alasan  yang  sah.  Selain  itu  madzhab  ini  juga  berpendapat  bahwa  aborsi diperbolehkan karena ada alasan yang dibenarkan oleh syara’.
2. Madzhab Syafi’i
Madzhab  Syafi’i  berpendapat  boleh  melaksanakan  aborsi  ketika kandungan  masih  berupa  segumpal  darah  atau  belum  ditiupkan  ruh.  Jika diting  dalam  hitungan  hari,  maka  madzhab  ini  memperbolehkan  aborsi apabila janin masih berusia 80 hari atau sebelum 120 hari.
3. Madzhab Maliki
Madzhab  ini  berpendapat  bahwa  hukum  menggugurkan  kandungan sebelum ditiupkan ruhnya adalah makruh. Mereka berpendapat bahwa boleh melakukan aborsi jika usia dalam kandungan belum mencapai 40 hari.
4. Madzhab Hambali
Madzhab  hambali  memperbolehkan  aborsi  dengan  syarat  janin  masih dalam bentuk segumpal darah.
Persoalan  ulama  terkait  aborsi  sebenarnya  hanya  memeprmasalahkan waktu, fase janin dan fase ruh. Sedangkan aborsi yang dilakukan secara terpaksa atau dasar ketentuan medis, ulama berijtihad untuk memilih yang paling sedikit mudharatnya  dan  paling  banyak  mashlahatnya.  Namun  jika  melakukan  aborsi karena takut kemiskinan, maka hukumnya haram. 13
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  tahun  2005  mengeluarkan  fatwa MUI  No.  4  Tahun  2005  dengan  pertimbangan  bahwa  aborsi  semakin  banyak dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan mengenai tuntutan agama dan
13 Winahyu Ratna Lestari Dewi dan  Suhandi “Aborsi bagi Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Perundang-Undangan” Jurnal: Prespektif  , Vol. 96: 2 (April 2011), hlm. 78-79.
seperti  apa  hukum  aborsi  dalam  hukum  Islam  termasuk  aborsi  pemerkosaan. Fatwa  tersebut  tertuang  dalam  Fatwa  MUI  No.  4  Tahun  2005  Tentang  Aborsi, yang berbunyi:
1. Ketentuan Umum
a. Darurat, adalah   suatu   keadaan   dimana   sesorang   apabila   tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kemailan dapat membolehkan aborsi adalah: :
- Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
- Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
b. Hajat,  adalah  suatu  keadaan  dimana  seseorang  apabila  tidak  melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia mati atau hampir mati. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kemailan dapat membolehkan aborsi adalah:
- Janin  yang  dikandung  dideteksi  menderita  cacat  ginetik  yang  kalau dilahirkan kelak sulit disembuhkan.
- Kehamilan  akibat  perkosaan  yang  ditetapkan  oleh  tim  berwewenag yang  didalamnya  terdapat  antara  lain  keluarga  korban,  dokter  dan ulama.
- Aborsi  yang  boleh  dilakukan  karena  uzur  sebagaimana  dimaksud angka (2) hanya boleh dilaksanakan difasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.
- Aborsi  haram  hukumnya  dilakukan  pada  kehamilan  yang  terjadi akibat zina.
2. Ketentuan Hukum
a. Aborsi haram humnya sejak terjadi terjadinya implementasi blastosi pada dinding rahim ibu (nidasi).
b. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat atau hajat. 14

## 3. Analisis Aborsi Menurut Hukum [Positif dan Hukum Islam
Dapat dipahami bahwa aborsi menurut hukum Islam dan hukum positif adalah suatu hal yang dilarang. Namun, larangan aborsi menjadi tidak benar- benar  bersifat  mutlak  jika  terdapat  faktor-faktor  tertentu.  Pengecualiannya adalah  ketika  memilih  jalan  aborsi  karena  faktor  mental  akibat  peerkosaan. Memang  tidak  menjadikan  aborsi  sebagai  suatu  hal  yang  dihalalkan  oleh agama  dan  undang-undang,  tetapi  adalah  suatu  jalan  keluar  yang  dibukakan akibat keadaan darurat serta untuk menyelamatkan korban.
Alasan untuk melakukan tindakan aborsi baik legal maupun illegal umumnya disebabkan  karena ketidak inginannya, untuk melanjutkan  kehamilan  sampai dengan melahirkan. Tidak jarang ditemui kasus-kasus aborsi yang disebabkan oleh  pemerkosaan  dengan  alasan  tidak  mau  menanggung  malu  dan  mental yang  down.  Karena  pemerkosaan  dapat  mengakibatkan  trauma  yang  besar bagi korban.
Oleh  karena  itu,  hukum  positif  maupun  hukum  Islam  haruslah  hadir dengan  penuh  keramahan  terhadap  perempuan.  Artinya,  orientasi  produk hukumnya  janganlah  hanya  dilarang  atau  tidak,  namun  juga  harus memberikan  solusi  hukum  terhadap  persoalan  sosial  yang  dihadapi  oleh perempuan.  Maka  dari  itu,  legalitas  aborsi  akibat  pemerkosaan  merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Serta dapat diketahui  bahwa  menghalalkan  sesuatu  yang  dilarang  karena  keadaan  dan faktor tertentu tidak akan menyebabkan suatu hukum menjadi halal.

## D. PENUTUP
Menurut Hukum Positif, aborsi adalah suatu hal yang dilarang. Hal tersebut tertuang pada Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Namun sejatinya perempuan korban  perkosaan  berhak  mendapatkan  jaminan  perlindungan,  keadilan  oleh
14 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang    Aborsi.
konstitusi  sebagai  upaya  pemajuan,  penghormatan,  pemenuhan  dan  perlindungan hak-hak perempuan dari sikap diskriminasi perempuan. Aborsi akibat pemerkosaan secara  garis  besar  dilegalkan  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan 15 dalam Pasal 75 dan 76 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
Sedangkan  menurut  hukum  Islam,  aborsi  juga  dilarang  karena  diibartakan seperti membunuh seseorang dengan sengaja. Namun, aborsi yang dilakukan karena sebab hal-hal kedaruratan tertentu, maka aborsi boleh dilaksanakan, termasuk juga aborsi  akibat  pemerkosaan.  Maksud  dari  keadaan  darurat  yaitu  suatu  keadaan seseorang  apabila  tidak  melakukan  sesuatu  yang  diharamkan  akan  mengancam nyawa  atau  kehidupannya,  maka  ia  diperbolehkan  untuk  melakukan  hal-hal  yang haram.
Salah  satu  faktor  yang  memperbolehkan  aborsi  adalah  akibat  pemerkosaan. Hal tersebut dilegalkan karena  maslahat lebih besar adanya dibandingkan  mafsadat. Namun,  menghalalkan  sesuatu  yang  dilarang  karena  keadaan  dan  faktor  tertentu tidak  akan  menyebabkan  suatu  hukum  menjadi  halal.  Diperbolehkannya  suatu tindakan  yang  dilarang  oleh  norma  hukum  dengan  syarat  dan  ketentuan  tertentu bukan  berarti  larangan  tersebut  secara  prinsip  tidak  berlaku,  tetapi  suatu  jalan keluar  yang  dibuka  lebar  dalam  keadaan  darurat  dan  untuk  menyelamatkan kehidupan kedepannya.
15 Siti Rochayati, “Legalitas Tindakan Abortus Provocatus oleh Korban Pemerkosaan” Jurnal: Unpad, Vol. 16: 1 (Januari 2018), hlm. 82.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Buku:
Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ismail  bin  Ibrahim  bin  Mughirah  bin  Bardzibah  Al- Bukharo Alja’ fi, Shahih Bukhari, Kitab Ad-Diyaat Juz 8, (Darul Fikr: Beriut Libanon, 1981 M)
Alimul. HS, Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Keperawatan, (Jakarta: Salemba Medika, 2010)
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju 2008)
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: PT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019)
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, 2016
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 299, 346, 347, 348, 34 dan 350.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang   Aborsi.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)

## Jurnal:
Dewi Romli, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)”, Jurnal Al-‘Adalah, Vol 10: 2 (Juli 2011)
Ibnu Fadli, “Legalitas Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)”, Jurnal: Lex Renaissance, Vol 7: 3 (Juli 2022)
Nelly Yusra “Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam” Jurnal: Marwa, Vol. 11:1 (2012)

## Nilda Susilawati, “Aborsi dalam Tinjauan Hukum Islam” Jurnal: Mizani, Vol. 2:No. 2
(2015)
Putu Fayna, Diah Ratnasari, “Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Oleh Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, Jurnal: Kertha Desa, Vol   9:12 (2021)
Ratna Winahyu Lestari Dewi dan  Suhandi “Aborsi bagi Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Perundang-Undangan”
Jurnal: Prespektif, Vol. 96: 2 (April 2011)
Sali Susiana “Aborsi dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan”, Jurnal: Info Singkat, Vol.   8:6 (Maret 2016)

## Siti Rochayati, “Legalitas Tindakan Abortus Provocatus oleh Korban Pemerkosaan”
Jurnal: Unpad, Vol. 16: 1 (Januari 2018)

## Website:
Detik News, “Kasus Viral Siswi SD Korban Pemerkosaan di Jombang Dilarang aborsi”, http://news.detik.com/berita/d-5829699/polri-bicara-kasus-viral-siswi-sd- korban- pemerkosaan-di-jombang-dilarang-aborsi , akses 20 September 2023.