Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 5, No 1, April 2017 (45-56)
Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAN MENGAJAR GURU JENJANG SMP, SMA, DAN SMK DI DIY
Anik Septi Widyawati Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta anik.septi@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan mengkaji: (1)  implementasi  kebijakan  terkait  beban  mengajar  guru minimal  24  jam  per  minggu,  (2)  dampak  kebijakan  beban  mengajar  terhadap  kualitas  dan kinerja  guru,  dan  (3)  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan  kebijakan beban mengajar guru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian kebijakan ini menggunakan pendekatan  kualitatif,  dengan  metode grounded  theory .  Pengumpulan  data  menggunakan pedoman  wawancara  dan  studi  dokumen    yang  hasilnya  divalidasi  melalui  trianggulasi sumber  dan  teknik,  serta member  check .  Hasil  penelitian  menunjukkan,  kebijakan  beban mengajar guru minimal 24 jam per minggu masih relevan dilaksanakan di sekolah. Sebagian besar  guru  telah  memenuhi  beban  mengajar  tersebut,  sehingga  berhak  memperoleh tunjangan profesi yang berdampak pada peningkatan kinerja guru. Faktor penghambatnya adanya kebijakan lokal di kabupaten/kota (Kota Yogyakarta, Kab. Sleman dan Kab. Bantul) yang  mengkaitkan  tunjangan  profesi  dengan  kehadiran  guru  di  sekolah.  Faktor pendukungnya  dengan  diberlakukannya  K-2006  dan  K-2013  serta  peran  kepala  sekolah sangat berpengaruh dalam pembagian jam mengajar.
Kata kunci : beban mengajar, sertifikasi, tunjangan profesi

## AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF TEACHER’S TEACHING LOAD POLICY IN JUNIOR HIGH SCHOOL, SENIOR HIGH SCHOOL, AND VOCATIONAL HIGH SCHOOL IN SPECIAL REGION YOGYAKARTA
Anik Septi Widyawati Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta anik.septi@yahoo.com

## Abstract
This research aimed review to: (1) the implementation of policies related to teaching load of teachers at least 24 hours every week, (2) the impact of policies teaching load to the quality and performance of teachers,  and  (3)  the  factors  that  restrict  and  support  the  implementation  of  the  policies  in Daerah Istimewa  Yogyakarta.  This  policy  research  used  qualitative  approaches  with  the  grounded  theory method.  Data were collected using interview guidelines and the study of documents  the results are validated through triangulation of sources and techniques , as well as member check. The results of this study demonstrate that the policy of the teacher's teaching load at least 24 hours every week is still relevant at schools. The restrictive factor in the teaching load policy is the existence of local policy that  associates  allowance  with  teachers  attendance  at  schools  (Kota  Yogyakarta,  Kabupaten  Sleman dan Kabupaten Kulonprogo). The supporting factors are the use of two curricula i.e. Curriculum 2006 and Curriculum  2013, which will largely determine the load of teachers in each subject and the policy of the school principal who will greatly affect the fulfillment of teachers teaching load every week. Keywords : load of teaching, certification, benefits of profession

## Pendahuluan
Pemerintah  sudah  berusaha  membe- rikan  kesejahteraan  yang  memadai  bagi guru.  Peningkatan  kesejahteraan  guru  ha- ruslah  diimbangi  dengan  peningkatan kompetensi.  Ini  merupakan  perhatian  pe- merintah terhadap guru dan akan memun- culkan iklim kerja yang lebih optimal bagi para  insan  pendidikan  di  Indonesia.  Ke- adaan  ini  akan  sangat  terkait  dengan  pe- menuhan  beban  mengajar  guru,  jam  kerja dan  kinerja  guru.  Apabila  guru  dapat  me- laksanakan  aturan  jabatan  guru  dan  pe- nilaian kinerja guru secara baik, benar dan konsisten, maka para guru dipastikan akan sibuk sekali dengan berbagai aktivitas, ke- wajiban  dan  tanggung  jawab  sebagai  se- orang  guru  yang  profesional,  bermartabat dan sejahtera bisa tercapai.
Dalam  dunia  pendidikan  kualitas guru  yang  baik  akan  sangat  menentukan output dari  peserta  didik.  Kualitas  guru yang baik mempunyai kompetensi sebagai pendidik  yang  didukung  dengan  dedikasi dan  tanggung  jawab  yang  tinggi  sehingga akan  memenuhi  ketentuan  persyaratan dalam sertifikasi dan diikuti hak yang akan diterima guru.
Kebijakan  yang  berkembang  saat  ini berkaitan  dengan  pelaksanaan  Kurikulum 2013  telah  ada  Permendikbud  Nomor  160 Tahun 2014 tentang Berlakunya Kurikulum 2006  dan  Kurikulum  2013,  yang  ditindak- lanjuti  oleh  Surat  dari  Dirjen  Pendidikan Dasar  dan  Dirjen  Pendidikan  Menengah Nomor  233/C/KR/2015  Tanggal  19 Januari  2014,  bahwa  sekolah  yang  telah melaksanakan  Kurikulum  2013  selama  3 semester  maka  sekolah  tersebut  tetap melanjutkan  dengan  Kurikulum  2013,  dan bagi  sekolah  yang  baru  melaksanakan  1 semester maka kembali ke kurikulum 2006. Semua guru baik yang sudah bersertifikasi maupun  yang  belum  bersertifikasi  harus memenuhi jam wajib mengajar minimal 24 jam.  Pemenuhan  jam  wajib  belajar  terkait erat  dengan  Pengajuan  Angka  Kredit (PAK)  bagi  pegawai  fungsional  tertentu yang akan naik pangkat.
Kebijakan  pelaksanaan  kurikulum pada  sekolah  yang  kembali  melaksanakan
Kurikulum  2006  tersebut  berimbas  pada pemenuhan beben mengajar  guru. Khusus bagi guru yang mendapat tugas tambahan, pemenuhan  jam  disesuaikan  dengan  Per- aturan  Pemerintah  Nomor  74  tahun  2008 (Presiden RI, 2008) dan Pemendikbud No.- mor  4  Tahun  2015  tertanggal  13  Februari 2015  (Mendikbud  RI,  2015),  sedangkan untuk pedoman penghitungan beban kerja guru  diterbitkan  oleh  Dirjen  Peningkatan Mutu  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan (PMPTK)  yang  berkaitan  dengan  tugas tambahan bagi guru.
Sesuai  dengan  amanat  Undang-Un- dang  Nomor  14  Tahun 2005  tentang  Guru dan  Dosen  pasal  35  ayat  (2)  dinyatakan bahwa  “beban  kerja  guru  mengajar  se- kurang-kurangnya  24  jam  dan  sebanyak- banyaknya 40 jam tatap muka per minggu” (Depdiknas, 2005). Peraturan Menteri Pen- didikan  Nasional  Nomor  18  Tahun  2007 tentang  Sertifikasi  bagi  Guru  dalam  Ja- batan  (Mendiknas  RI,  2007)  mengamanat- kan  bahwa  “guru  yang  telah  memperoleh sertifikat  pendidik,  nomor  registrasi,  dan telah memenuhi  beban kerja  mengajar  mi- nimal 24 jam tatap muka per minggu mem- peroleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok”. Tidak semua guru berada pada kondisi ideal dengan beban mengajar mini- mal  24  jam  tatap  muka  per  minggu.  Oleh karena itu diperlukan suatu panduan peng- hitungan  beban  kerja  bagi  guru/sekolah/ dinas  dalam  pemenuhan wajib  mengajar minimal 24 jam per minggu agar guru yang telah  memiliki  sertifikat  pendidik  mem- peroleh haknya, yaitu tunjangan profesi.
Guru  yang  belum  memperoleh  tun- jangan  profesi  maka  akan  diikutsertakan dalam  Pendidikan  dan  Latihan  Profesi Guru  (PLPG)  yang  diselenggarakan  oleh Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota  dan Provinsi. Bagi guru yang telah lulus PLPG, mereka  berhak  mendapatkan  tunjangan profesi.
Tunjangan  profesi  sah  diberikan  ke- pada  mereka  yang  sudah  sertifikasi,  de- ngan syarat harus memenuhi  tugas meng- ajar  minimal  24  jam  per  minggu.  Jumlah peserta didik yang kurang dan rombongan belajar  yang  kurang  dapat  menyebabkan
guru  tidak  bisa  mengajar  24  jam  per minggu.  Jumlah  guru  dalam  satu  sekolah yang  mengampu  mata  pelajaran  tertentu terlalu  banyak  juga  akan  menyebabkan seorang  guru  kekurangan  jam,  sehingga tidak  dapat  memenuhi  beban  mengajar  24 jam per minggu. Hal  ini juga harus diper- hatikan  oleh  pemangku  kepentingan  di bidang  pendidikan  untuk  dapat  mengatur penyebaran/penempatan  pendidik  sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan  Kota  Pendidikan,  menunjuk- kan  bahwa  jumlah  guru  SMP  yang  belum sertifikasi ada 3.282 orang, guru SMA yang belum sertifikasi ada 2.396 orang dan guru SMK  yang  belum  bersertifikasi  ada  3.620 orang.  Hal  ini  menunjukkan  masih  ada guru  yang  belum  memenuhi  syarat  serti- fikasi  (belum  lulus  PLPG  dan  belum  me- menuhi  24  Jam  mengajar  per  minggu) sebagai  syarat  utama  menerima  tunjangan profesi.
Dari  urain  tersebut,  maka  permasa- lahan  yang  muncul  perlu  kiranya  dilaku- kan  sebuah  kajian  ataupun  penelitian  te- tapi  lebih  diprioritaskan  pada  implemen- tasi kebijakan beban mengajar guru 24 jam per minggu.
Identifikasi  masalah  pada  penelitian ini  adalah:  (1)  banyak  guru  yang  harus mengajar  lebih  dari  24  jam  per  minggu, sehingga kesempatan untuk mengembang- kan  ilmu  menjadi  kurang,  (2)  tugas  sam- piran  guru  seringkali  menambah  beban guru  dan  meninggalkan  kelas.  (3)  ada  be- berapa  mata  pelajaran  (seperti  mata  pel- ajaran  Bahasa  Jawa  dan  TIK)  yang  tidak dapat  masuk  dalam  dapodik  sehingga berpengaruh  dalam  jumlah  jam  mengajar guru tidak memenuhi dapodik untuk men- dapatkan  tunjangan  profesi.  (4)  semangat kerja  guru  yang  belum  memenuhi  24  jam mengajar ditengarai menurun. (5.) Berlaku- nya kembali kurikulum 2006 menyebabkan banyak  guru  yang  kekurangan  jam  meng- ajar, sehingga harus mencari tambahan jam di sekolah lain.
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengkaji  implementasi  kebijakan  terkait beban  mengajar  guru  minimal  24  jam  per
minggu, (2) mengetahui dampak kebijakan beban  mengajar  terhadap  kualitas  dan  ki- nerja  guru  (3)  mengetahui  faktor-faktor pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan kebijakan  beban  mengajar  guru  di  Daerah Istimewa Yogyakarta.
Manfaat  penelitian  ini  adalah:  (1) manfaat  teoretis  sebagai  sarana  untuk mengkaji  mengembangkan  ilmu  pengeta- huan  bidang    manajemen  pendidikan  dan sebagai  bahan  kajian  dan  referensi  bagi penelitian  sejenis  nantinya,  (2)  manfaat praktis  adalah  untuk  meningkatkan  mutu manajemen  sumber  daya  manusia  dan kinerja  guru  agar  lebih  optimal  dan memberikan kontribusi yang positif dalam pengambilan  kebijakan  khususnya  dalam bidang pendidikan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian yang  berkaitan  dengan  kebijakan  dengan pendekatan  kualitatif.  Alasan  mengguna- kan  pendekatan  kualitatif  adalah  untuk menganalisis  sejauh  mana  suatu  kebijakan bisa diterima dalam masyarakat dan  tidak menimbulkan gejolak dalam implementasi- nya,  sehingga  dapat  memberikan  dampak yang  positif  terhadap  peningkatan  kinerja guru.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami  feno- mena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tin- dakan dan lainnya yang secara holistik dan dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata- kata dan  bahasa, pada suatu konteks khu- sus yang alamiah dan dengan memanfaat- kan berbagai metode alamiah.
Salah  satu  pendekatan  penelitian kualitatif  yaitu  dengan grounded  theory , menurut  Moleong  (2014,  pp.  26–27)    mak- sud grounded  theory adalah  untuk  me- ngembangkan teori tentang minat terhadap fenomena. Tetapi hal ini bukan hanya teo- retisasi abstrak seperti yang mereka bahas. dalam hal ini teori perlu di-grounded atau berasal  dari  bawah  dalam  sesuatu  peng- amatan,  sampai  menjadi  istilah.  Penelitian dimulai dengan memunculkan pertanyaan
generatif  yang  membantu  penelitian  na- mun tidak dimaksudkan untuk tetap statis atau menjadi dinamis.
Ada  beberapa  strategi  analisis  kunci yang  dikembangkan:  (1) Koding adalah proses  untuk  membuat  kategorisasi  data kualitatif dan juga untuk menguraikan im- plikasi  dan  rincian  dari  kategori-kategori- nya.  Pada  awalnya  seseorang  memulai membuat koding dengan  mempertimbang- kan  data  yang  secepatnya  muncul  secara rinci  sementara  ia  mengambangkan  bebe- rapa  koding  lainnya.  Kemudian,  ia  ber- gerak  ke  arah koding yang  dipilih  dengan mempertimbangkan  secara  sistematis  ko- de-kode  yang  dikaitkan  dengan  konsep inti. (2) Memoing (membuat memo) adalah proses  mencatat  pemikiran-pemikiran  dan gagasan-gagasan dari peneliti sewaktu hal- hal  itu  muncul. Memoing dilakukan  secara ekstensif dalam catatan marginal dan tang- gapan-tanggapan yang diberikan dalam ca- tatan  lapangan.  Pembuatan  memo  cende- rung menjadi terbuka dan kemudian baru- lah mengarah secara terfokus kepada kon- sep inti. (3) Diagram terpadu dan sesi digu- nakan untuk menarik seluruh rincian men- jadi  satu,  untuk  membantu  agar  data  itu menjadi  berarti  dengan  mengarahkan  diri kepada teori yang muncul. Diagram dapat berbentuk  grafik  yang  bermanfaat  pada waktu  itu  dalam  pengembangan  teori.  Pe- kerjaan keterpaduan ini dilakukan dengan baik  dalam  diskusi-diskusi  kelompok  di- mana  anggota  kelompok  dapat  memberi- kan  pendapatnya  atau  pandangan  terha- dap teori yang selama ini telah muncul.
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu pene- litian dimulai dengan pengambilan data di lapangan  yang  dilaksanakan  pada  bulan Januari–April  2015.  Subjek  penelitian  ini adalah  guru  PNS  yang dapat  memberikan informasi  berkaitan  dengan  judul  pene- litian  tentang  Implementasi  Kebijakan  Be- ban  Mengajar  Guru  Pada  Jenjang  Sekolah Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah Atas  dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan,  di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan jum- lah  responden  20  orang,  dengan  asumsi data  yang  diambil  merupakan  orang  yang
tau tentang kebijakan beban mengajar guru minimal 24 jam per minggu atau menggu- nakan sample purposif, dimana data terse- but adalah data yang berulang-ulang sam- pai  pada  titik  jenuh.  Responden  merupa- kan  perwakilan  guru  dari  tiap  kabupa- ten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Data  penelitian  ini  dikumpulkan  de- ngan wawancara dan studi dokumen. Wa- wancara  dilakukan  kepada  subjek  peneli- tian  yang  meliputi  guru/kepala  sekolah pada  jenjang  Sekolah  Menengah  Pertama, Sekolah  Menengah  Atas,  dan  Sekolah  Me- nengah  Kejuruan  secara  mendalam  untuk mengungkap  sejauh  mana  kebijakan  yang dikeluarkan  pemerintah  dapat  diimple- mentasikan  di  lapangan  dan  kendala  apa yang  dihadapi  guru  dalam  pemenuhan  24 jam per minggu. Studi dokumen dilakukan untuk mempelajari dan memahami tentang dokumen  yang  berupa  regulasi  dan  refe- rensi  yang  mendukung  dan  berkaitan  de- ngan beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu di sekolah.
Dokumen  yang  diambil  merupakan bagian  dari  penelitian  dan  diperoleh  me- lalui  pengumpulan  dokumen  di  sekolah yang  berkaitan  dengan  data  pemenuhan beban mengajar 24 jam dan dokumen yang berupa  regulasi/aturan  baik  yang  ada  di tingkat  sekolah,  kabupaten/kota  dan  pro- vinsi.  Dokumen  ini  sangat  dibutuhkan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan  bisa  dalam  bentuk hardcopy maupun softcopy .
Teknik analisis data dalam penelitian ini  merujuk  pada  (Moleong,  2014,  p.  288), yakni menggunakan metode perbandingan tetap atau Constant Compatarive Method ka- rena dalam analisis data secara tetap mem- bandingkan  satu  datum  dengan  datum yang  lain,  dan  kemudian  secara  tetap membandingkan  kategori  dengan  kategori lainnya.  Teknik  analisis  data  ini  juga dinamakan Grounded  Research .  Namun secara  umum  analisis  datanya  mencakup: reduksi  data,  kategorisasi  data,  sintesisasi, dan  diakhiri  dengan  menyusun  hipotesis kerja,  yaitu  sebagai  berikut.  Pertama,  ada- lah reduksi data adalah identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasikan ada-
nya  satuan  yaitu  bagian  terkecil  yang  di- temukan dalam data yang memiliki makna bila  dikaitkan  dengan  fokus  dan  masalah penelitian  dan  sesudah  satuan  diperoleh, langkah  berikutnya  adalah  membuat koding. Membuat  koding  berarti  memberi- kan kode pada setiap „satuan‟ agar supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya, ber- asal  dari  sumber  mana.  Kedua,  Katego- risasi  adalah  menyusun  kategori.  Katego- risasi  adalah  upaya  memilah-milah  setiap satuan  ke  dalam  bagian-bagian  yang  me- miliki kesamaan dan setiap kategori diberi nama  yang  disebut  „label‟.  Ketiga,  sin- tesisasi adalah mensintesiskan berarti men- cari  kaitan  antara  satu  kategori  dengan kategori  lainnya  dan  kaitan  satu  kategori dengan  kategori  lainnya  diberi  nama  atau label  lagi.  Keempat,  menyusun  „Hipotesis Kerja‟  adalah  hal  ini  dilakukan  dengan merumuskan  suatu  pernyataan  yang  pro- porsional.  Hipotesis  kerja  ini  merupakan teori subtantif (yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data. Secara garis be- sar  analisis  data  menurut  metode  perban- dingan  tetap  adalah  seperti  yang  dikemu- kakan tersebut.
Teknik  pemeriksaan  keabsahan  data digunakan  untuk  mengecek  kebenaran data  yang  dihasilkan  sehingga  diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung- jawabkan  keabsahannya.  Teknik  pemerik- saan  keabsahan  data  (Sugiyono,  2014,  p. 366)  dalam  penelitian  kualitatif  salah  sa- tunya  dengan  Uji Kredibility, yang dilaku- kan  dengan  perpanjangan  pengamatan, peningkatan  ketekunan  dalam  penelitian, tringulasi,  diskusi  dengan  teman  sejawat, analisis  kasus  negatif  dan member  check. Dalam  penelitian  ini  akan  digunakan  uji kredibility  dengan  trianggulasi.  Wiersma menjelaskan  bahwa Triangulation  is  quali- tative  cross-validation.  It  assesses  the  suffi- ciency of the data according to the convergence of  multiple  data  sources  or  multiple  data collection  procedures (Sugiyono,  2014,  pp. 372–374). Triangulasi dalam pengujian kre- dibilitas  ini  diartikan  sebagai  pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara  dan  berbagai  waktu.  Dengan  demi- kian  terdapat  triangulasi  sumber,  triangu-
lasi teknik pengumpulan data, dan triangu- lasi  waktu.  Dalam  penelitian  ini  menggu- nakan trianggulasi sumber.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Deskripsi Hasil Penelitian
Keterlaksanaan kebijakan beban mengajar guru di Daerah Istimewa Yogyakarta
Kebijakan  publik  ( public  policies )  me- rupakan  rangkaian  pilihan  yang  kurang lebih  saling  berhubungan  (termasuk  ke- putusan-keputusan  untuk  bertindak)  yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah, diformulasikan  di  dalam  bidang-bidang strategis.
Masalah  kebijakan  tergantug  pada pola  keterlibatan  pelaku  kebijakan  ( policy stakeholder ) yang khusus yaitu para indivi- du  atau  kelompok  individu  yang  mempu- nyai andil dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh  ke- putusan  pemerintah.  Pelaku  kebijakan  se- ring  menangkap  secara  berbeda  informasi yang  yang  sama  mengenai  lingkungan kebijakan.
Menurut  Weimer  &  Vining  (2011,  p. 167) menyatakan bahwa:
The practice perspective in policy analysis implish  not  only  a  change  in  the  level (micro  versus  macro)  or  in  direction  of analysis (buttom up instead of top down), but  much  wider  and  more  profound,  a parallel change in quality focus and in the stance  towards  political  actors,  those officials,  administrators  and  citizens  who through their actions and interest populate public life.
Dalam perspektif praktik analisis kebijakan tidak  hanya  perubahan  tingkat  (mikro terhadap makro) atau ke arah analisis (dari bawah  bukan  dari  atas),  namun  lebih  luas dan  lebih  mendalam,  perubahan  paralel dalam  fokus  kualitas  dan  sikap  terhadap aktor  politik,  para  pejabat,  administrator dan  warga  melalui  tindakan  dan  kepen- tingan  mereka  mengisi  kehidupan  publik. Peran  publik  sangat  penting  dalam  mem- pengaruhi kebijakan yang sesuai dan dapat diterima oleh semua pihak.
Menurut  Tilaar  &  Nugroho,  (2012, pp. 140–155) kebijakan pendidikan sebagai implementassi  ilmu  pendidikan  dan  prak- tik  dapat  diringkas  yaitu  kebijakan  mem- punyai  makna  yang  esensial.  Menurut Hiley  &  Soenarto  (2013,  p.  92)  tahap  eva- luasi output dan outcome kebijakan (The ev- aluation  of  policy  outputs  and  outcomes) adalah  tahap  mengevaluasikan  hasil  dan dampaknya.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  Nomor  62  Tahun  2013 tentang  sertifikasi  guru  dalam  jabatan dalam  rangka  penataan  dan  pemerataan guru,  pasal  1  ayat  (5)  disebutkan  bahwa “sertifikasi  adalah  proses  pemberian  serti- fikat  pendidik  untuk  guru”.  Ayat  (6)  me- nyatakan  “tunjangan  profesi  guru  adalah tunjangan yang diberikan kepada guru se- suai  dengan  sertifikat  profesinya  dan  pe- menuhan  beban  jam  mengajar”  (Mendi- kbud  RI,  2013).  Sedangkan  Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  39 Tahun 2009 tentang pemenuhan beban ker- ja  guru  dan  pengawas  satuan  pendidikan pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:
Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka  dalam  1  (satu)  minggu  pada  satu atau  lebih  satuan  pendidikan  yang  me- miliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah (Mendiknas RI, 2009) .
Menurut  (Cohen,  Brody,  &  Sapon- Shevin, 2004, p. 9) menyatakan bahwa:
The  program  descriptions  deal  with  the daily realities and complexities of running courses,  program  and  teacher  education models  that  have  cooperative  learning  at their  core,  each  chapter  summerizes  what the  authors  learned  from  their  program and  the  implication  of  teacher  education programs.
Pendidikan  guru  sangat  menentukan  kua- litas  dan  kompetensi  seorang  guru  dalam memberikan  materi  kepada  peserta  didik, dengan  mengembangkan  pembelajaran yang kooperatif pada setiap program, mau- del,  dan  memberikan  resume  pada  setiap materi yang disampaikan.
Saat ini berlaku dua kurikulum yaitu Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan (KTSP) atau biasa disebut Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Hal ini sangat mem- pengaruhi  pola  dan  metode  dalam  penen- tuan jumlah jam mengajar/jam tatap muka untuk tiap mata pelajaran dalam setiap sa- tuan  pendidikan.  Dari  beberapa  narasum- ber  guru  dan  kepala  sekolah  yang  sudah diwawancara  menyampaikan  kondisi  di sekolah masing-masing dengan kurikulum yang digunakan saat ini.
Di  DIY  saat  ini  hampir  semua  guru telah  memenuhi  beban  mengajar  24  jam per minggu.
Dampak  Kebijakan  Beban  Mengajar  Guru terhadap Kualitas dan Kinerja Guru di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## American  Council  on  Education
(2004, p. 2) menyatakan bahwa:
The college of education was established in 1915.  It  offer  both  teacher  certification program  and  academic  program  which  do not  lead  to  teacher  certification.  Students who  have  already  earned  undergraduate degree and want to pursue teacher certifi- cation  may  work  with  teacher  education services for either a second undergraduate degree  or  the  non  traditional  master’s certification program.
Perguruan tinggi pendidikan didirikan pa- da tahun 1915, menawarkan baik program sertifikasi  guru  dan  program  akademik yang  tidak  mengarah  ke  sertifikasi  guru. Mahasiswa  yang  telah  mendapatkan  gelar sarjana dan ingin mengejar sertifikasi guru dapat  bekerja  dengan  layanan  pendidikan guru  baik  untuk  gelar  sarjana  kedua  atau program sertifikasi master non tradisional. Hal ini menunkjukkan bahwa program ser- tifikasi  guru  sudah  ada  sejak  tahun  1915. Perguruan  tinggi  pendidikan  mempunyai peran  yang  penting  dalam  mendukung kebijakan  yang  diambil  pemerintah,  de- ngan menawarkan baik program sertifikasi guru  dan  program  akademik  yang  tidak mengarah  ke  sertifikasi  guru.  Siswa  yang telah mendapatkan gelar sarjana dan ingin mengejar  sertifikasi  guru  dapat  bekerja dengan layanan pendidikan guru baik un-
tuk  gelar  sarjana  kedua  atau  program sertifikasi master non tradisional.
Kebijakan tentang sertifikasi menurut Altsbuler & Webb (2009, p. 4) menyatakan bahwa:
The  certification  standards  presented  in this  article  are  a  reflection  of  the  current reality in the field, school social work lags behind  school  counseling  and  school  psy- chology  incarving  out  self-defined  niche with  consistent  expectations  and  respon- sibilities.  Clarifying  professional  prepara- tion  and  competencies  is  one  key  to  en- hancing  legitimacy  for  the  school  social work profession.
Standar  sertifikasi  merupakan  refleksi  dan realitas  di  lapangan,  kegiatan  di  sekolah merupakan  tanggung  jawab  yang  harus dijalani  secara  konsisten.  profesional  dan konsisten merupakan salah satu kunci  un- tuk  meningkatkan  legitimasi  profesi  pen- didik di sekolah. Sehingga dapat dikatakan bahwa  sertifikasi  menjadi  salah  satu  bukti profesi  seseorang telah memperoleh legiti- masi  secara  nyata  dan  dapat  dipertang- gungjawabkan kepada publik.
Setiap  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah pasti akan membawa dampak, baik  positif  maupun  negatif.  Dengan  ada- nya  beban  mengajar  24  jam  per  minggu yang merupakan syarat sertifikasi sehingga dapat  menerima  tunjangan  profesi  maka sebagian  besar  kinerja  guru  semakin  me- ningkat. Guru menjadi lebih disiplin, sema- ngat,  bertanggung  jawab,  berdedikasi  dan lebih sejahtera.
Faktor-faktor  Penghambat  dan  Pendukung Keterlaksanaan  Kebijakan Mengajar  di Daerah Istimewa Yogyakarta
Adanya  pemberlakuan  dua  kuriku- lum  saat  ini,  tentu  saja  akan  dapat  mem- pengaruhi  pola  penentuan  jumlah  jam mengajar  setiap  mata  pelajaran  dalam  se- tiap satuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  Pelaksanaan  dua  kurikulum yaitu Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006 maka  akan  berpengaruh  terhadap  peme- nuhan  beban  mengajar  guru  setiap  mata pelajaran yang diampu baik yang ada pada
satuan pendidikan SMP, SMA, dan SMK di Dearah Istimewa Yogyakarta.

## Pembahasan
Keterlaksanaan  Kebijakan  Beban  Mengajar Guru di Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tetang pe- menuhan  beban  kerja  guru  dan  pengawas satuan  pendidikan  pasal  1  ayat  (1)  me- nyatakan bahwa:
Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka  dalam  1  (satu)  minggu  pada  satu atau  lebih  satuan  pendidikan  yang memiliki  izin  pendirian  dari  pemerintah atau  pemerintah  daerah (Mendiknas  RI, 2009)
Berkaitan dengan hal di atas dapat dikata- kan bahwa sebagian besar guru di Daerah Istimewa  Yogyakarta  baik  guru  jenjang SMP,  SMA  dan  SMK  telah  memenuhi  be- ban mengajar 24 jam per minggu, yang me- rupakan  salah  satu  syarat  sertifikasi  guru, sehingga  dapat  memperoleh  tunjangan profesi.  Banyak  cara  yang  dilakukan  satu- an pendidikan agar guru dapat memenuhi 24 jam mengajar per minggu, yaitu dengan berkoordinasi  dengan  sekolah  sekitarnya, membuat  kesepakatan  dengan  guru  yang satu  jurusan  atau  mata  pelajaran  yang  sa- ma,  menambah  rombel,  mengindentifikasi guru yang belum memenuhi jam mengajar yang  selanjutnya  diberikan  tugas  tambah- an  sebagai  kepala  perpustakaan  atau  ke- pala  laboratorium  untuk  dapat  memenuhi 24  jam  per  minggu.  Dengan  adanya  ekui- valensi tugas/jabatan dalam satuan pendi- dikan  sangat  membantu  untuk  memenuhi beban mengajar 24 jam per minggu. Menu- rut  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Bank  Dunia  dalam  USAID  (2014,  p.  10) disebutkan bahwa:
Ketidakmerataan  guru  mempunyai  dam- pak  negatif  pada  dua  hal.  Pertama,  pela- yanan  publik  bidang  pendidikan  di  seko- lah-sekolah yang kekurangan guru menjadi tidak maksimal karena pada jam pelajaran banyak  kelas  dibiarkan  kosong  tanpa  ke-
giatan  belajar,  kriteria  ketuntasan  meng- ajar  tidak  tercapai,  dan  akhirnya  kompe- tensi murid manjadi rendah. Kedua, guru- guru  yang  bertugas  di  sekolah-sekolah yang berkelebihan guru menjadi ‘idle’ dan tidak  dapat  memenuhi  jumlah  jam  meng- ajar  sesuai  standar  (24  jam  per  minggu) karena harus berbagi dengan guru lainnya. Keadaan  ini  menimbulkan  kerugian  pada guru  karena  berpengaruh  pada  pengem- bangan  karir  guru,  yakni  sertifikasi  dan kenaikan  pangkat  yang  mensyaratkan  ter- penuhinya jam mengajar.
Untuk  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, pada sekolah-sekolah tertentu masih keku- rangan  guru,  namun  hal  ini  dapat  diatasi dengan mengangkat guru tidak tetap yang dibiayai  oleh  komite  sekolah.  Apabila  ada guru  yang  masih  kekurangan  jam  meng- ajar  maka  akan  memenuhi  jam  mengajar- nya di sekolah lain atau mempunyai tugas tambahan  sebagai  wakil  kepala  sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, atau kepala bengkel.
Perhitungan beban kerja guru adalah bagian  tak  terpisahkan  dari  perencanaan kebutuhan  guru  dalam  perencanaan  seko- lah  seutuhnya.  Terpenuhi  atau  tidaknya beban  mengajar  24  jam  tatap  muka  per minggu  bagi  jenis  guru  tertentu  sebenar- nya  sudah  dapat  dideteksi  pada  saat  jum- lah guru yang dibutuhkan sudah dihitung. Kebijakan beban mengajar guru ini diambil oleh  pemerintah  dengan  berbagai  pertim- bangan baik positif dan negatifnya.
Dampak  Kebijakan  Beban  Mengajar  Guru terhadap Kualitas dan Kinerja Guru di Daerah Istimewa Yogyakarta
Sebagian besar guru yang telah diwa- wancarai  mengungkapkan  bahwa  setelah menerima  tunjangan  profesi  mempunyai kinerja  yang  semakin  meningkat  daripada sebelum  menerima  tunjangan  profesi,  da- lam bentuk guru lebih disiplin, lebih tertib administrasi, lebih semangat, senang, lebih berkecukupan,  tidak  terbebani  dengan urusan  sosial,  bisa  fokus  pada  pekerjaan, sebagian  digunakan  untuk  menunjang sa- rana pembelajaran dengan  membeli  (lap- top,  LCD,  speaker),  melanjutkan  sekolah
S2,  dan  ada  kontribusi  menjadi  lebih  baik (keteladanan).  Namun  ada  sebagian  yang kinerjanya masih stagnan walaupun sudah menerima  tunjangan  profesi,  khususnya bagi  guru-guru  usia  tua.  Dengan  adanya tunjangan  profesi  ini  lebih  banyak  nilai positifnya daripada negatifnya.

## Faktor-Faktor  Penghambat  dan  Pendukung Keterlaksanaan  Kebijakan  Beban  Mengajar Guru di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Bank  Dunia  tahun  2014  di  beberapa daerah seperti  di Kabupaten Luwu, Kabu- paten luwu Utara, Kabupaten Barru, Kabu- paten  Aceh  Singkil,  Kabupaten  Bondowo- so,  dan  Kabupaten  Sambas  menyatakan bahwa  pemberian  tunjangan  profesi  yang diberikan kepada guru belum berpengaruh secara  signifikan  terhadap  peningkatan kinerja guru di daerah tersebut. Hal ini ten- tu saja berbeda dengan keadaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada dasarnya di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  adanya tunjangan  profesi  dapat  meningkatkan  ki- nerja guru yang ditandai dengan guru lebih disiplin,  bertanggung  jawab,  bersemangat, berdedikasi  dan  lebih  sejahtera.  Namun demikian  masih  ada  beberapa  guru  yang masih  memiliki  kinerja  stagnan  terutama guru yang usia tua (hampir pensiun).
Menurut  OECD-ADB  (2015,  p.  277) menyatakan bahwa:
International studies show that the quality of leadership and management has a major impact  on  teacher  motivation,  the  quality of teaching and learning and the relation- ships  with  parents  and  the  community. Highly  skilled  leadership,  high  expecta- tions and action taken to tackle poor atten- dance  and  below-standard  classroom practice are likely to be the main drivers for change.
Studi  internasional  menunjukkan  bahwa kualitas  kepemimpinan  dan  manajemen memiliki  dampak  besar  pada  motivasi guru,  kualitas  mengajar  dan  belajar  dan hubungan dengan orang tua dan masyara- kat.  Pemimpin  yang  mempunyai  keteram- pilan yang tinggi, harapan yang tinggi dan
tindakan  yang  diambil  untuk  mengatasi permasalahan yang  buruk dan  kelas prak- tik  di  bawah  standar  cenderung  menjadi pendorong  utama  untuk  berubah.  Keber- hasilan suatu kebijakan dan program tidak lepas  dari  pengaruh  seorang  pemimpin untuk  mengarahkan  dan  mendorong  ba- wahannya untuk menjadi lebih baik.
Salah  satu  faktor  penghambatnya adalah kebijakan di tingkat daerah berkait- an  dengan  penerimaan  tunjangan  profesi yang  dihubungkan  dengan  presensi  keha- diran. Hal ini  tentu saja sangat memberat- kan  guru,  dan  solusi  yang  diberikan  juga memberatkan  siswa  sebagai  peserta  didik. Kebijakan  daerah  ini  hanya  diterapkan  di Kota Yogyakarta, Sleman dan Kulonprogo. Sebagian  guru  juga  menyatakan  bahwa beban  mengajar  24  jam  per  minggu  itu masih  berat,  idealanya  adalah  18  jam  per minggu dengan asumsi guru masih punya waktu  untuk  mengembangkan  kompe- tensinya,  melakukan  penelitian  atau  kegi- atan lain yang mendukung Pengembangan Keprofesian  Berkelanjutan  (PKB).  Untuk saat ini tugas guru tidak hanya melaksana- kan  Kegiatan  Belajar  Mengajar  (KBM) tetapi  juga  melakukan  persiapan,  peren- canaan, pelaksanaan, penilaian dan evalusai  terhadap  peserta  didik.  Kegiatan ini  semua  dilakukan  diluar  jam  belajar, sehingga  apabila  menganjar  24  jam  per minggu  maka  waktu  sudah  sangat  penuh hanya  untuk  mengajar  di  kelas.  Apabila seorang  guru  tidak  masuk  dikarenakan sakit  (opname  di  rumah  sakit)  dan  telah ditunjukkan dengan surat keterangna dok- ter, dengan adanya kebijakan daerah tetap saja harus mengganti jam di lain waktu di luar  jam  pelajaran.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kebijakan tersebut  terasa  tidak  ma- nusiawi  dan  sangat  memberatkan  peserta didik,  karena  harus  menambah  jam  pel- ajaran lagi di sore hari hanya demi meme- nuhi beban jam mengajar guru yang tidak masuk. Apabila seorang guru tidak masuk dikarenakan  sakit  bukan  berarti  guru  ter- sebut tidak profesional.
Sedangkan  faktor  pendukungnya adalah  banyak  guru  yang  tidak  kekurang- an jam mengajar, dalam arti permasalahan
kekurangan jam dapat diatasi dengan kese- pakatan  semua  pihak  dan  tidak  ada  yang dirugikan. Penggunaan kembali kurikulum 2006  bagi  sebagian  sekolah  menjadi  lebih mudah  untuk  memenuhi  beban  mengajar guru minimal 24 jam per minggu.
Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sebagain besar sekolah kembali pa- da  Kurikulum  2006,  hal  ini  membawa dampak  positif  juga  bagi  guru  mata  pel- ajaran tertentu karena beban mengajar per minggu  sudah  dapat  dipenuhi  di  sekolah, namun  ada  beberapa  guru  yang  menjadi kelebihan jam. Sedangkan salah satu faktor penghambatnya  adanya  kebijakan  daerah terkait  dengan  penerimaan  tunjangan  pro- fesi  yang  dihubungkan  dengan  kehadiran guru di sekolah.
Keterbatasan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  masih  memiliki beberapa kelemahan, antara lain: 1. Peneliti tidak  dapat  memilih  responden  yang  me- miliki kualitas yang memadai, sesuai yang dikehendaki  sehingga  dapat  memberikan banyak  masukan,  namun  terkadang  men- dapat responden yang menjawab saat dita- nya, dan tidak dapat memberikan argumen yang lebih luas. 2. Guru yang diambil telah mewakili  dari  lima  kabupaten/kota,  na- mun jumlahnya masih terbatas dibanding- kan  dengan  jumlah  seluruh  guru  di  DIY pada  jenjang  SMP,  SMA,  dan  SMK  ber- jumlah 11.010 orang.

## Simpulan dan Saran
Berdasarkan pembahasan hasil pene- litian yang telah diuraikan maka dapat di- simpulkan  bahwa  kebijakan  beban  meng- ajar  guru  untuk  saat  ini  masih  relevan diimplementasikan  pada  Sekolah  Mene- ngah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah  Menengah  Kejuruan  di  Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keterlaksanaan  Kebijakan  Beban  Mengajar Guru di Daerah Istimewa Yogyakarta
Pelaksanaan  kebijakan  beban  meng- ajar  guru  jenjang  SMP,  SMA,  dan  SMK  di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini dapat
diimplementasikan  dan  masih  relevan  di- laksanakan di sekolah. Sebagian besar guru dapat memenuhi  beban mengajar minimal 24  jam  per  minggu,  sebagai  salah  satu syarat  sertifikasi.  Dengan  ketentuan  terse- but  maka  guru  berhak  menerima  tunjang- an  profesi  sebesar  satu  kali  gaji.  Namun demikian ada beberapa guru mata pelajar- an  Olahraga  dan  agama  masih  kelebihan jam mengajar (lebih dari 24 jam per ming- gu), karena dalam satu sekolah guru mata pelajaran  tersebut  masih  terbatas  jumlah- nya,  sehingga  harus  mengampu  semua kelas,  ada  guru  yang  dalam  satu  minggu harus mengampu 30 jam per minggu, dan kelebihan  jam  mengajar  ini  tidak  diperhi- tungkan  dalam  kaitannya  dengan  peneri- maan  tunjangan  profesi.  Sedangkan  guru Teknologi Informasi (TI) pada jenjang SMP, SMA,  dan  SMK  yang  menggunakan  kuri- kulum 2006 tetap mendapatkan jam meng- ajar, namun bagi sekolah yang telah meng- gunakan kurikulum 2013 maka perhitung- an  beban  mengajar  sesuai  dengan  perhi- tungan  guru  bimbingan  konseling  dan diminta  untuk  membantu  pada  kegiatan yang berkaitan dengan data dan informasi di sekolah.
Dampak  Kebijakan  Beban  Mengajar  Guru terhadap  Kualitas  dan  Kinerja  Guru  di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Guru  yang  telah  sertifikasi  telah mendapat  tunjangan  profesi  sebesar  satu kali  gaji,  dan  sebagian  besar  guru  yang telah menerima tunjangan profesi memiliki kinerja  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya. Hal  ini  dibuktikan  dengan  sikap  lebih semangat,  lebih  disiplin,  tidak  risau  de- ngan  urusan  sosial,  lebih  konsentrasi  da- lam  menjalankan  tugas,  tanggung  jawab, dan  lebih  tertib  dalam  administrasi.  Na- mun  demikian  peran  manajemen  kepe- mimpinan  dari  kepala  sekolah,  pengawas dan  pengambil  kebijakan  di  tingkat  atas sangat  berpengaruh  dalam  meningkatkan kinerja  dan  kualitas  keprofesiannya.  Hal ini  dibuktikan  dengan  peran  kepala  seko- lah  dalam  membudayakan  iklim  kerja  di sekolah dan memberikan pengarahan akan sangat  berpengaruh  pada  kinerja  guru.
Peran  pengawas  sekolah  dalam  membina, membimbing,  dan  memberikan  penilaian guru  akan  sangat  mempengaruhi  kinerja guru yang bersangkutan. Kebijakan daerah yang  berada  di  Pemerintah  Kabupaten/ Kota  juga  sangat  membawa  dampak  bagi kinerja dan kualitas guru.
Dari  data  yang  diambil  terdapat preposisi  teoritik  yang  berkaitan  dengan dampak  kebijakan  beban  mengajar  guru terhadap  kualitas  dan  kinerja  guru:  (1) implementasi  kebijakan  sertifikasi  guru dapat  meningkatkan  kinerja  guru,  (2)  be- ban tugas mengajar guru berpengaruh ter- hadap pelaksanaan Pengembangan Kepro- fesian  Berkelanjutan  (PKB),  (3)  Kepemim- pinan  kepala  sekolah  berpengaruh  terha- dap  pembagian  jam  mengajar  guru,  (4) pemberlakuan  jenis  Kurikulum  2006  atau Kurikulum  2013  berpengaruh  terhadap pencapaian  jumlah  jam  mengajar,  (5.) Kebijakan  setempat/lokal  (kabupaten/ko- ta)  yang  berkaitan  dengan  sertifikasi  cen- derung  memberatkan  guru,  (6)  kebijakan beban  mengajar  guru  24  jam  per  minggu berdampak  pada  penambahan  beban  bel- ajar  siswa,  (7)  intensitas  pembinaan  peng- awas satuan pendidikan dapat meningkat- kan kompetensi guru dan kualitas pembel- ajaran. (8.) Keprofesionalan guru tidak bisa diukur dari jumlah beban mengajar saja.
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Keterlaksanaan  Kebijakan  Beban  Mengajar Guru di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Faktor penghambatnya selain dengan adanya  kebijakan  daerah  masing-masing kabupaten/kota  yang  membuat  aturan bahwa  guru  yang  sudah  sertifikasi  akan dikaitkan  dengan  tingkat  kehadiran  di  se- kolah, bila tidak masuk kerja selama 1 hari lebih dan tidak dapat mengganti jam meng- ajar  maka  guru  tersebut  akan  kehilangan tunjangan profesi selama satu bulan. Apa- bila  tidak  masuk  dikarenakan  sesuatu  hal maka  guru  harus  mengganti  jam  yang  di- tinggalkan  tersebut  di  lain  hari  diluar  jam belajar.  Hal  ini  tentu  saja  aturan  yang  sa- ngat  memberatkan  bagi  seorang  guru  dan murid, karena murid harus memenuhi jam mengajar  guru  di  luar  jam  pelajaran.  Hal
ini dapat dikatakan bahwa guru yang tidak masuk  karena  keadaan  yang  mendesak (sakit)  belum  tentu  guru  tersebut  tidak profesional  dalam  menjalankan  tugasnya, dan  tidak  berhak  mendapatkan  tunjangan profesi, yang seharusnya menjadi haknya. Faktor  pendukungnya  penggunaan Kurikulum  2013  dan  Kurikulum  2006  sa- ngat  berpengaruh  dalam  menentukan  be- ban  mengajar  guru  pada  setiap  mata  pel- ajaran yang diampu oleh guru dalam satu- an  pendidikan.  Selain  itu  juga  kebijakan pimpinan dalam satuan pendidikan untuk menentukan  pembagian  jam  mengajar akan  sangat  mempengaruhi  pemenuhan beban mengajar guru per minggu.
Dengan  memperhatikan  hasil  pene- litian,  dan  implikasi  yang  diajukan,  selan- jutnya  dapat  diajukan  rekomendasi  bagi pengambil  kebijakan  dan  penelitian  lan- jutan.  Rekomendasi  bagi  pengambil  kebi- jakan  pendidikan  adalah  sebagai  berikut. Pertama,  perlu  adanya  evaluasi  terhadap kebijakan  daerah  di  tingkat  Kabupaten/ Kota  khusunya  Kota  Yogyakarta,  Kabu- paten Sleman, dan Kabupaten Bantul yang membuat  kebijakan  berupa  pemberian tunjangan  profesi  yang  dikaitkan  dengan tingkat  kehadiran  guru  di  sekolah,  hal  ini dikarenakan  tidak  semua  daerah  menggu- nakan  kebijakan  tersebut,  sehingga  hal  ini tentu  saja  sangat  memberatkan  guru  yang ada di daerah tersebut. Kedua, pemerintah pusat  perlu  melakukan  evaluasi  terhadap penerima  tunjangan  profesi  yang  selama ini belum pernah dilakukan.
Rekomendasi bagi penelitian lanjutan adalah  sebagai  berikut.  Pertama,  melaku- kan  penelitian  lanjutan  tentang  pengaruh adanya  kebijakan  daerah  terhadap  peneri- ma  tunjangan  profesi,  dengan  lokasi  dae- rah  yang  menggunakan  kebijakan  daerah yang  berkaitan  dengan  penerimaan  tun- jangan profesi. Penelitian ini sangat bergu- na untuk mengetahui  usaha apa saja yang akan dilakukan guru dalam mempertahan- kan  profesinya  sebagai  guru  agar  tidak kehilangan  tunjangan  profesi  yang  telah diterima.  Kedua,  melakukan  kajian-kajian yang  berkaitan  dengan  kebijakan  daerah yang  terkadang  dipengaruhi  unsur  politis,
yang  disinyalir  kekuatan  politis  itu  tidak sejalan  dengan  kepentingan  pendidikan dalam  upaya  meningkatkan  mutu  dan kualitas pendidikan.

## Daftar Pustaka
Altsbuler, S. J., & Webb, J. R. (2009). School social work: Increasing the legitimacy of the profession. Journal of the National Association  of  Social  Workers , 31 ,  207–
219.
American  Council  on  Education.  (2004). Teacher  education  program  in  the  united states.  ACE/Praeger  series  on  higher education . Washington D: Modoc Press Inc.
Cohen,  E.  G.,  Brody,  C.  M.,  &  Sapon- Shevin,  M.  (2004). Teaching  cooperative learning.  The  challenge  for  teacher education .  New  York:  State  University New York Press.
Depdiknas. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005  tentang  Guru  dan  Dosen  (2005). Jakarta.
Hiley,  M.,  &  Soenarto.  (2013).  Analisis kebijakan  pengembangan  sekolah Lukmanulhakeem  Yala  Thailand. Jurnal Akuntabilitas Manajemen
Pendidikan , 1 (1), 80–97. Retrieved from http://journal.uny.ac.id/index.php/j amp/article/view/2328
Mendikbud  RI.  Peraturan  nomor  62  tahun 2013  tentang  sertifikasi  guru  dalam jabatan  dalam  rangka  penataan  dan penempatan guru (2013).
Mendikbud RI. (2015). Peraturan Nomor 4 Tahun  2015  tentang  Ekuivalensi kegiatan  pembelajaran/pembibingan bagi  guru  yang  bertugas  pada SMP/SMA/SMK  yang  melaksanakan Kurikulum  2013  pada  semester pertama  menjadi  Kurikulum  tahun 2006  pada  semester  kedua  Tahun Pelajaran 2014/2015.
Mendiknas  RI.  Peraturan  Menteri  Pen- didikan  Nasional  Nomor  18  Tahun 2007  tentang  Sertifikasi  bagi  Guru
dalam Jabatan (2007).
Mendiknas  RI.  Peraturan  nomor  39  tahun
2009  tentang  pemenuhan  beban  kerja guru dan pengawas satuan pendidikan (2009). Moleong,  L.  J.  (2014). Metodologi  penelitian kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. OECD-ADB.  (2015). Reviews  of  national policies  for  education.  Education  in Indonesia. Rising to the challange . Paris: Publishing OEC.
Presiden  RI.  Peraturan  Pemerintah  RI Nomor  74  Tahun  2008  tentang  Guru
(2008).
Sugiyono. (2014). Metode penelitian pendidikan . Bandung: Alfabeta.
Tilaar,  H.  A.  R.,  &  Nugroho,  R.  (2012).
Kebijakan pendidikan . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. USAID.  (2014). Tata  kelola  distribusi  guru secara proporsional (DGP). Seri pembelajaran  dari  USAID-KINERJA .
Jakarta: USAID.
Weimer,  D.  L.,  &  Vining,  A.  R.  (2011). Policy analysis: concept and practice (5th ed.).  New  Jersey:  Pearson  Prentice Hall, Inc.