Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)
Agil Krisna Rivanda 1* , Shella Salsabila Dwiastuti 2
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia
2 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung, Indonesia
* Alamat e-mail corresponding author akraagil@gmail.com , salsabilashella99@gmail.com

## A B S T R A C T
This  consider  points  to  decide  the  impact  of  modernization  of  charge  organization  and mindfulness  of  citizens  on  corporate  citizen  compliance.  The  subordinate  variable  in  this consider is corporate  citizen compliance,  whereas  the  autonomous variable in this consider is the  modernization  of  assess  organization  and the  mindfulness  of citizens.  The  populace  in  this ponder were officers at the Bandung Cicadas KPP. The number of tests in this ponder were 30 individuals,  decided  by  the  inspecting  strategy  utilizing  comfort  inspecting.  The  sort  of information  in  this  consider  is  essential  information  gotten  through  surveys.  Information investigation  strategy  that employments different  direct  relapse examination.  The  comes  about of this ponder expressed that the modernization of charge organization, mindfulness of  citizens, compliance with corporate citizens at the Bandung Cicadas KPP was categorized exceptionally well.  Mostly appears that corporate citizen  compliance is affected by  modernization  of charge organization and mindfulness of citizens. In expansion, together appears that the modernization of  charge  organization  and  mindfulness  of  citizens  influences  83%  of  corporate  citizens compliance and the remaining 17% is affected by other factors not inspected in this think about .

## A B S T R A K
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah  kepatuhan  pajak  perusahaan,  dan  variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  adalah  modernisasi administrasi  perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak.  Subyek  penelitian  ini  adalah  pegawai  KPP Pratama  Bandung  Cicadas.  Besar  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  30  orang  dan  ditentukan dengan  metode  pengambilan  sampel  menggunakan convenience  sampling .  Jenis  data  dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner. Analisis regresi berganda  digunakan  sebagai  teknik  analisis  data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  modernisasi administrasi  perpajakan,  kesadaran  wajib  pajak,  dan  kepatuhan  pajak  badan  pada  KPP  Pratama Bandung  Cicadas  dinilai  sangat  baik.  Bukti  parsial  menunjukkan  bahwa  kepatuhan  pajak perusahaan  dipengaruhi  oleh  modernisasi  administrasi  perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak. Lebih  jauh  lagi,  secara  keseluruhan,  modernisasi  administrasi  perpajakan  dan  kesadaran  wajib pajak  tampaknya  mempunyai  dampak  sebesar  83%  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  perusahaan, dan sisanya sebesar 17% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517

## 1. Pendahuluan
Pajak  adalah  salah  satu  sumber  penerimaan  kas  negara  dalam  rangka  pembangun  dan penjamin  kesejahteraan  rakyat.  (Putri  &  Taun,  2023);  (Rivanda  et  al.,  2021).  Pajak  menjadi instrumen  yang  penting  bagi  negara,  karena  merupakan  kontribusi  wajib  terutang  oleh perseorangan maupun badan pada negara  yang bersifat memaksa tanpa ada imbalan lansung dan digunakan  untuk  kesejahteraan  rakyat.  (Undang-undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan Nomor.28 tahun 2007). Imbalan langsung ini dapat berupa, pembangunan infrastruktur pemerintah, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
Menurut  (Rahayu,  2010),  ketaatan  berarti  tunduk,  patuh,  atau  taat  pada  suatu ajaran  atau aturan.  Oleh  karena  itu,  kepatuhan  perpajakan  dipahami  sebagai  pengajuan,  kepatuhan,  dan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  oleh  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban perpajakannya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan  yang berlaku. Permasalah  pemungutan  pajak,  salah  satunya  berasal  dari  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  yang masih  rendah  (Niru  &  Sinaga,  2016). Hal  ini  disampaikan  pula  oleh  Menteri  Keuangan  Sri Mulyani  Indrawati  yang  memperkirakan  salah  satu  penyebab  rendahnya  rasio  penerimaan  pajak ( Tax  Ratio )  di  Indonesia  adalah  rendahnya  kepatuhan  pelaporan  pajak  ( Tax  Compliance ). ( https://kemenkeu.go.id ).
Meskipun  kepatuhan  pajak  merupakan  kunci  utama  dalam  meningkatkan  penerimaan pajak yang sangat penting bagi pembangunan suatu negara, namun salah satu kendalanya adalah masih  belum  adanya  kesadaran  wajib  pajak  untuk  membayar  pajaknya. Tax  Compliance dapat ditentukan  oleh  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  mendaftarkan  diri,  kepatuhan  pelaporan  Surat Pemberitahuan  (SPT),  kepatuhan  penghitungan  dan  pembayaran  pajak  yang  terutang,  membayar pajak tepat waktu, serta kepatuhan pembayaran denda keterlambatan.
Kepatuhan wajib pajak menjadi penting karena dapat menimbulkan tindakan penghindaran pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak yang terutang ke kas negara. Berikut adalah tabel 1 pendapatan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2014 s.d 2017.

## Tabel 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2014 s.d 2017

## Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017
Tabel  1  di  atas  menunjukkan  perkembangan  tingkat  kepatuhan  penyampaian  SPT  tahunan  dari tahun  2014  hingga  2017.  Jika  diukur  dari  pencapaian  kuota  kepatuhan,  pencapaian  tingkat
Tahun Wajib Pajak Badan Rasio Kepatuhan (%) Target Rasio Kepatuhan (%) WP Terdaftar Wajib SPT 2014 18.357833 10.854.819 59,13% 70,00% 2015 18.159.840 10.975.909 60,44% 70,00% 2016 20.165.718 12.256.401 60,78% 72,50% 2017 16.598.887 12.057.400 72,64% 75,00%
Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
kepatuhan  pada  tahun  2014  masih  berada  di  bawah  target  tingkat  kepatuhan.  Dari  target  rasio kepatuhan 2014  sebesar 70,00% hanya sebesar 59,13%  yang tercapai, namun tingkat kepatuhan pada  tahun  berikutnya  masih  belum  mencapai  nilai  target.  Oleh  karena  itu,  tingkat  kepatuhan SPT Tahunan dinilai masih sangat rendah.

## Tabel 2 Daftar Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Cicadas

## Sumber: KPP Pratama Cicadas Bandung
Tabel  2  tersebut  menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masih rendah dan jumlah wajib pajak badan yang wajib melaporkan SPT  masih  berfluktuasi.  Hal  ini  terlihat  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  Wajib  Pajak  Badan yang  wajib  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  yang  menunjukkan  bahwa  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  masih  tergolong  rendah. Peningkatan  penerimaan  pajak  bagi  negara  telah  Direktorat  Jendral  Pajak  upayakan  melalui reformasi  perpajakan.  Reformasi  perpajakan  mencakup  modernisasi  sistem  perpajakan  secara komprehensif  dan  diterapkan  pada  tiga  bidang  utama  yang  berdampak  langsung  pada  pilar perpajakan:  sektor administrasi, regulasi, dan pengawasan. Sehingga diharapkan terbentuk pilar- pilar  pengelolaan  perpajakan  yang  kuat  sebagai  landasan  penerimaan  negara  yang  baik  dan berkelanjutan (Rahayu, 2010).
Reformasi perpajakan di Indonesia  pertama kali dilaksanakan pada tahun 1983. Pada saat itu, sistem pengelolaan perpajakan Indonesia mengalami reformasi atau perubahan  mendasar dari Official  Assesment  System menjadi Self  Assesment  System .  Tujuan  dari    modernisasi  ini  adalah untuk  mencapai  tata  kelola  yang  lebih  baik  dan  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat. Tata  kelola  yang  baik  adalah  sistem  pengelolaan  perpajakan  yang  transparan  dan  bertanggung jawab dengan menggunakan sistem informasi yang andal dan terkini. Strategi yang dipilih adalah dengan  memberikan  pelayanan  yang  unggul  dan  pengawasan  yang  intensif  kepada  wajib  pajak (Rahayu, 2010).
Selanjutnya,  modernisasi  administrasi  perpajakan  menjadi  perhatian  Direktorat  Jenderal guna meningkatkan kinerja dalam memantau pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini  sesuai  dengan  prinsip Good  Governance .  Salah  satunya  tujuan  modernisasi  administrasi perpajakan menyebutkan  kepatuhan pajak yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan modernisasi administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak. Kepatuhan perpajakan  merupakan  suatu  keadaan  dimana  seorang  wajib  pajak  memenuhi  seluruh  kewajiban
Tahun Wajib Pajak Badan Realisasi Penyampaian SPT WP Terdaftar Wajib SPT KB LB Nihil Total 2014 11,663 6,594 1,182 12 2,102 3,296 2015 12,588 6,947 376 10 3,136 3,522 2016 13,424 6,617 348 19 3,184 3,551 2017 14,189 6,172 389 26 3,558 3,973 2018 14,931 7,212 823 49 4,159 5,033
Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
perpajakannya  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya.  Jurnal  Legislatif  Indonesia  menyatakan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  kewajiban  perpajakannya  adalah  wujud  administrasi perpajakan yang baik. Kepatuhan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem administrasi perpajakan modern.
(Candra et al., 2013) menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan merupakan salah satu  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kepatuhan    perpajakan.  Menurut (Sarunan, 2016) modernisasi sistem manajemen perpajakan pribadi dan badan berdampak positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Kesadaran  wajib  pajak  terhadap  peran  pajak  dalam pembiayaan  pemerintah  sangat  penting  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Rendahnya kesadaran    pajak  wajib  pajak  juga  berdampak  pada  tindakan  penghindaran  pajak  yaitu Tax Avoidance dan Tax Evation . Menurut penelitian (Fitria, 2017), kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh  yang  signifikan    terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Artinya  semakin  tinggi  kesadaran perpajakan  wajib  pajak    maka    semakin  tinggi  pula  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 2. Tinjauan Pustaka

## Modernisai Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Kepatuhan  pajak  dapat  diartikan  sebagai  suatu  keadaan  dimana  seorang  wajib  pajak memenuhi  seluruh  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya.  Menurut (Rahayu,  2010), kepatuhan  pajak  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  seperti  sistem pengelolaan pajak suatu negara, pelayanan  yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan pajak, pemeriksaan  pajak,  dan  tarif  pajak.  Selain  itu,  penyederhanaan  sistem  administrasi  perpajakan menjadi  sangat  penting  karena  memudahkan  pelaksanaan  administrasi  perpajakan  sehingga mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  kewajiban  perpajakannya.  Target  akan peningkatan  penerimaan  negara  mendorong  adanya  reformasi  perpajakan  dari  waktu  ke  waktu. Direktorat  Jendral  Pajak  berupaya  mendorong  reformasi  perpajakan  yang  lebih  modern  dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  pada  sistem  adminstrasi.  Modernisasi  sistem  administrasi perpajakan  dapat memberikan  dampak  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dan badan (Darmayasa & Setiawan, 2016; Sarunan, 2016)
H 1 : Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

## Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Faktor  terpenting  dalam  penerapan  sistem self-assessment yang  digunakan  di  Indonesia adalah  tingginya  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak.  Taatnya  seorang  wajib  pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dinilai dari sikap dan niat perilakunya untuk mematuhi kewajiban  perpajakannya.  Kesadaran  wajib  pajak  adalah  tindakan  seseorang  dalam  memenuhi kewajiban  membayar  pajak  berdasarkan hati  nurani  yang  ikhlas.  Semakin  besar  kesadaran  wajib pajak  maka  semakin  baik  pemahaman  dan  pelaksanaan  kewajiban  perpajakannya  sehingga meningkatkan  kepatuhan  pajak  (Yulia  et  al.,  2020)  Semakin  tinggi  kesadaran  wajib  pajak  maka semakin baik pula pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga semakin baik pula  kepatuhannya.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Khasanah  &  Y.,  2016)  menemukan  bahwa
Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
pengetahuan  perpajakan,  modernisasi  administrasi  perpajakan,  dan  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Siregar, 2017) menambahkan bahwa kepatuhan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.
H 2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

## 3. Metode Penelitian
Metode  kuantitatif  digunakan  sebagai  metode  penelitian  dalam  penelitian  ini,  dengan pendekatan  deskriptif  dan  verifikatif.  Penelitian  kuantitatif  merupakan  pendekatan  penelitian ilmiah yang menggunakan data berupa angka dan statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian dan  menguji  hipotesis  (Afgani  et  al.,  2021);  (Rivanda  et  al.,  2022)  (Purbayati  et  al.,  2022); (Pakpahan  et  al.,  2022).  Populasi  yang  digunakan  adalah  KPP  Pratama  Bandung  Cicadas  yang terdiri  dari  tujuh  unit  bagian.  Sampel  penelitian  diambil  dengan  metode convenience  sampling sehingga  data  yang  diperoleh  berasal  dari  populasi  yang  mudah  diperoleh  dan  mampu menyediakan  informasi  tersebut  .  Jumlah  total  responden  sebanyak  30  orang  yang  tersebar  dari unit bagian KPP Pratama Bandung Cicadas.

## Instrumen Penelitian
Variabel terikat  dalam  penelitian  ini adalah  kepatuhan  wajib  pajak  badan,  dan  variabel  bebas dalam penelitian ini adalah modernisasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Data yang  dihasilkan  meliputi  penyebaran  kuesioner  dan  selanjutnya  validasi  kuesioner  melalui  uji validitas dan reliabilitas, dan pengujian hipotesis dengan pengujian penerimaan statistik, pengujian penerimaan uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda (Rivanda et al., 2023). Penelitian ini menggunakan  skala  ordinal,  yaitu  skala  ordinal  yang  bertujuan  untuk  memberikan  informasi berupa  nilai  jawaban.  Variabel-variabel  tersebut  diukur  dengan  instrumen  berupa  kuesioner berskala  ordinal  yang  memenuhi  pernyataan  skala  likert.  Pernyataan  “Sangat  Setuju  (SS)” mendapat skor 5, kemudian “Setuju (S)” mendapat skor 4, diikuti dengan “Ragu-ragu (RR)” skor 3, “Tidak Setuju (TS)” skor 2), yang terakhir “Sangat Tidak Setuju (STS)” mendapat skor 1.

## Variabel Penelitian dan Pengukurannya
Variabel terikat dan variabel bebas pada penelitian ini  akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

## a) Modernisasi Administrasi Perpajakan
Menurut (Sari, 2013) indicator modernisasi administrasi perpajakan adalah:
1) Struktur Organisasi
2) Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
3) Manajemen Sumber Daya Manusia
4) Pelaksanaan Good Governance
b) Kesadaran Wajib Pajak
Adapun  beberapa  indikator  yang  mempengaruhi  kesadaran  Wajib  Pajak  menurut  (Irianto  & Jurdi, 2005) yaitu:
1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak darin pengurangan beban pajak sangan
Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
merugikan negara.
3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
c) Kepatuhan Wajib Pajak Badan Indikator kepatuhan pajak menurut Rahayu (2010) adalah:
1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2) Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan
3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1   Pengujian Instrumen Penelitian

## Uji Validitas
Dengan  menggunakan  SPSS  V.24.0  hasil  uji  validitas  dalam  masing-masing  variable  dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

## Tabel 3 Hasil Uji Modernisasi Administrasi Perpajakan
Butir Pertanyaan rHitung rTabel Keterangan P1 0,804 0,3610 Valid P2 0,804 0,3610 Valid P3 0,711 0,3610 Valid P4 0,536 0,3610 Valid P5 0,570 0,3610 Valid P6 0,637 0,3610 Valid P7 0,665 0,3610 Valid P8 0,665 0,3610 Valid P9 0,804 0,3610 Valid Sumber: Output SPSS versi 24 Tabel 4 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak Butir Pertanyaan rHitung rTabel Keterangan P10 0,675 0,3610 Valid P11 0,615 0,3610 Valid P12 0,797 0,3610 Valid P13 0,675 0,3610 Valid P14 0,615 0,3610 Valid P15 0,797 0,3610 Valid P16 0,797 0,3610 Valid P17 0,618 0,3610 Valid P18 0,633 0,3610 Valid P19 0,516 0,3610 Valid Sumber: Output SPSS versi 24
Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
Tabel 5 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan Butir Pertanyaan rHitung rTabel Keterangan P20 0,630 0,3610 Valid P21 0,633 0,3610 Valid P22 0,755 0,3610 Valid P23 0,755 0,3610 Valid P24 0,823 0,3610 Valid P25 0,483 0,3610 Valid P26 0,699 0,3610 Valid P27 0,823 0,3610 Valid
Sumber: Output SPSS versi 24
Tabel  3,  4,  dan  5  menunjukan  bahwa  semua  pertanyaan  pada  penelitian  ini  valid,  karena  r- hitung untuk semua pertanyaan lebih besar dari r-tabel pada taraf signifikasi 5% yakni sebesar r- hitung > 0,3610.

## Uji Reliabilitas.
Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini bisa dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6 Hasil Uji Realibilitas Modernisasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib
Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Variabel Cronbach’Alpha No of Items Keterangan Modernisasi Administrasi Perpajakan 0,851 9 Reliable Kesadaran Wajib Pajak 0,863 10 Reliable Kepatuhan Wajib Pajak Badan 0,839 8 Reliable Sumber: Output SPSS versi 24
Hasil  uji  reliabilitas  menunjukan  bahwa  dari  hasil  uji  realibilitas  variabel  Modernisasi Administrasi  Perpajakan  memberikan  hasil  melebihi  cronbach’s  Alpha  yaitu  sebesar  85,1%, sedangkan  Kesadaran  Wajib  Pajak  juga  memberikan  hasil  melebihi  cronbach’s  Alpha  yaitu sebesar  86,3%  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  juga  memberikan  hasil  melebihi  croncbach’s  Alpha yaitu sebsar 83,9%, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H 0 ditolak  yang berarti pernyataan reliable atau handal.

## Uji Asumsi Klasik
Hasil uji asumsi klasik dapat dijelaskan yaitu:
Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
Tabel 7 Hasil Uji Asumsi Klasik No Pengujian Nilai Keputusan 1 Normalitas Nilai signifikansinya adalah 0,200 Data berdistribusi normal 2 Multikolinieritas Semua variabel nilai VIF < 10 > 0,10 Tidak ada multikolinearitas 3 Heteroskedasitisitas Probabilitas signifikannya diatas  tingkat  kepercayan  0,05, yaitu untuk Modernisasi Administrasi  Perpajakan  0,09  > 0,05  dan  Kesadaran  Wajib Pajak 0,08 > 0,05 Tidak terdapat Heteroskedasitisitas
Sumber: Output SPSS versi 24

## Analisis Regresi Linear Berganda
Pengaruh  variabel  modernisasi  administrasi  perpajakan  (X1)  dan  kesadaran  wajib  pajak (X2) terhadap  kepatuhan wajib pajak badan (Y) dijelaskan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda:

## Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Variabel Unstandardized Coefficients B Std. Error Constant 1,051 2.862 Modernisasi Administrasi Perpajakan 0,395 0,141 Kesadaran Wajib Pajak 0,411 0,143 Sumber : Output SPSS versi 24
Berdasarkan  hasil  analisis  tabel  8  diatas,  maka  dapat  dibentuk  sebuah  persamaan  linier berganda sebagai berikut :
Y= 1,051+0,395 X1+0,411 X2+2,862
a) 1,051 artinya jika Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) bernilai (0), maka kesadaran wajib pajak akan menurun 1,051.
b) 0,395  artinya  jika  variabel  Modernisasi Administrasi  Perpajakan  (X1)  meningkat  sebesar satu  satuan  dan  variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X2)  konstan,  maka  kepatuhan  wajib pajak Badan akan meningkat sebesar 0,395.
c) 0,411 artinya jika variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) meningkat sebesar satu satuan dan variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1) konstan, maka kepatuhan wajib pajak Badan akan meningkat 0,411 satuan.
d) Nilai  sisa  2,862  menunjukkan  kesalahan.  Ini  adalah  kesalahan  dalam  prediksi  peneliti untuk data sampel.
Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517

## Analisis Koefisien Korelasi
Untuk  memastikan  tingkat  hubungan  antara  Modernisasi  Administrasi  Perpajakan  (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2 ) untuk variabel Y, korelasi berganda dilakukan.:
Tabel 9 Hasil Analisis Koefisien Korelasi Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Badan Modernisasi Administrasi Perpajakan Pearson Correlation 1 0,887 0,890 Kesadaran Wajib Pajak Pearson Correlation 0,887 1 0,892 Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pearson Correlation 0,890 0,892 1
Sumber : Output SPSS versi 24
Analisis  korelasi  pearson  product  moment  digunakan  untuk  mengetahui  hubungan  antara variabel-variabel independen dan variabel dependen. Dari hasil perhitungan yang diperoleh untuk Modernisasi Administrasi Perpajakan 0,887 yang menghasilkan hubungan interpretasi kuat antara Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sedangkan hasil yang di peroleh Kesadaran Wajib Pajak memperoleh hasil 0,892 dengan interprestasi hubungannya sedang antar Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan

## Determinasi Linear Berganda
Koefisien  determinasi  (R2)  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan menggunakan aplikasi SPSS 24, diperoleh hasil:

## Tabel 10 Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi
Adjusted R Square
83
Sumber : Output SPSS versi 24
Berdasarkan  output  SPSS  diatas,  maka  diperoleh  nilai Adjusted  R  Square Sebesar  83,0  % yang  menunjukan  bahwa  Modernisasi  Administrasi  Pajak  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak memberikan  pengaruh  secara  bersama-sama  sebesar  83,0%  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan,  sedangkan  sisanya  sebesar  17%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak  diamati  dalam penelitian ini.

## Uji Parsial (Uji-t)
Uji-t  adalah  pengujian  untuk  melihat  variabel  X  yang  memberikan  pengaruh  signifikan secara parsial dengan variable Y, perhitungan yang dilakukan memiliki hasil yaitu :
Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
Tabel 11 Hasil perhitungan Uji-t Variabel t Sig. Modernisasi Administrasi Perpajakan 2,813 0,009 Kesadaran Wajib Pajak 2,886 0,008 Sumber : Output SPSS versi 24
Tingkat signifikansi yang digunakan dalam menguji Modernisasi Administrasi dan Kesadaran Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  wajib  Pajak  yaitu  sebesar  5%  atau  α  =  5%  sehingga  dengan pengujian  2  isi  hasil  diperoleh  untuk  t-tabel  sebesar  2,05183.  T hitung untuk  modernisasi administrasi perpajakan 2,813 dan kesadaran wajib pajak 2,886. Hal tersebut menunjukan bahwa t hitung > 2,05183 t tabel . Selain itu dapat dilihat dari tingkat signifikan, dalam hal ini 0,009 dan 0,008 <  0,05.  Dengan  demikian  maka  baik  modernisasi  administrasi  perpajakan  dan  kesadaran  wajib pajak mempengaruhi kapatuhan wajib pajak badan secara parsial.

## Uji Simultan (Uji-f)
Uji f digunakan untuk mengetahui apakah modernisasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib  pajak  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  atau  tidak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak badan.
Tabel 92 Hasil perhitungan Uji f Model F Sig. Regression 71,668 0,000
Sumber : Output SPSS versi 24
Jumlah responden (n) yaitu 30 responden dan jumlah variable bebas (k) adalah 2, sehingga dapat  diketahui  degree  of  freedom  untuk  pebilang  yaitu:  Df1=2,  df2=  n-k-l  =  30-2-1  =  27, sehingga dapat diketahui bahwa df1 (N1) = 2 dan df2 (N2) = 27. Maka dapat diperoleh bahwa F- tabel sebesar 3,35.  Tabel 11, menunjukan nilai F-hitung > F-tabel yaitu sebesar 71,668 > 3,35 dan perbandingan  probabilitias  dengan  tingkat  signifikan  dimana  probabilitas  sebesar  0,000  <  0,05 artinya  Ha  diterima  Ho  ditolak.  Dengan  demikian,  modernisasi  administrasi  perpajakan  dan kesadaran  wajib  pajak  pada  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratam bandung cicadas.

## 4.2   Pembahasan
Hasil  pengolahan  data  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  modernisasi  administrasi perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  kepada  kepatuhan  wajib  pajak  badan,  baik secara  parsial  maupun  secara  simultan. Maksudnya,  Ketika  seorang  wajib  pajak badan  memiliki kesadaran  atas  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak  serta  didukung  dengan  adanya  modernisasi administrasi yang berdampak pada kemudahan proses administrasi akan meningkatkan kepatuhan perpajakan dari wajib pajak badan.
Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Darmayasa  &  Setiawan,  2016)  yang  menunjukkan bahwa  modernisasi  administrasi  perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak
Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
perusahaan.  Akan  terjadi  perubahan  fungsional  pada  struktur  organisasi  sistem  pengelolaan perpajakan,  dan  adanya  pelayanan account  officer akan  memudahkan  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Modernisasi  administrasi  perpajakan  yang  dicapai berdampak  pada  kepatuhan  perusahaan  terhadap  kewajiban  perpajakannya.  Penelitian  (Sarunan, 2016) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan.
(Zulma,  2020) manambahkan,  pentingnya  administrasi  perpajakan  yang  transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan pelayanan dalam membayar dan melaporkan pajak yang belum  dibayar  dapat  memotivasi  wajib  pajak  untuk  mematuhi  kewajiban  perpajakannya.  Tentu saja banyak aplikasi perpajakan berbasis digital seperti e-SPT, e-Filling, e-  Billing, dan e-Faktur yang  akan  mempermudah  proses  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  serta  memberikan  banyak manfaat bagi wajib pajak dan fiskus.
(Niru & Sinaga, 2016) menyatakan bahawa salahsatu penyebab permasalahan pemungutan di Idonesia adalah kurangnya kesadaran Masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara.  Semakin  tinggi  kesadaran  wajib  pajak  maka  semakin  baik  pula  pemahaman  dan pemenuhan  kewajiban  perpajakannya,  sehingga  semakin  baik  pula  kepatuhannya.  Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat,  (Bernard et  al.,  2018).  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Khasanah  &  Y.,  2016),  ditemukan  temuan bahwa pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula dengan penelitian (Siregar, 2017) yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

## 5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  temuan  penelitian  dan  argumentasi  yang  disampaikan  mengenai  modernisasi administrasi  perpajakan  di  KPP  Pratama  Bandung  Cicadas  dan  dampaknya  terhadap  kepatuhan pajak badan wajib pajak, maka dapat disimpulkan bahwa:
a) Variabel  modernisasi  administrasi  perpajakan  mempunyai  pengaruh  positif  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama  adalah modernisasi  administrasi  perpajakan  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepatuhan pajak perusahaan.
b) Variabel  kesadaran  wajib  pajak  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak perusahaan.
c) Hasil  uji  statistik  menunjukkan  bahwa  modernisasi  dan  kesadaran  wajib  pajak  badan mempunyai pengaruh  yang signifikan terhadap kepatuhan pajak badan, dengan gabungan dampak sebesar 83% terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dampak lainnya sebesar 17% belum diteliti.
Hal  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  referensi  dan  semakin  memperluas  dampak modernisasi  kepatuhan  pajak  perusahaan  dan  kesadaran  wajib  pajak.  Untuk  peneliti  selanjutnya ingin menyelidiki kepatuhan wajib pajak, sebaiknya bisa mencari variabel baru yang belum diteliti oleh peneliti di sini, seperti pengetahuan perpajakan.
Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517

## Daftar Pustaka
Afgani, K. F., Rivanda, A. K., & Purbayati, R. (2021). Predicting Corporate Bankruptcy: Based on MDA Textile and Garment on Indonesia Stock Exchange. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) , 5 (2), 1918–1932.
Bernard,  O.  M.,  S.  Memba,  D.  F.,  &  Oluoch,  D.  O.  (2018).  Influence  of  Tax  Knowledge  and Awareness on Tax Compliance Among  Investors in the Export Processing Zones in Kenya.
International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM) , 6 (10), 728–733.
Candra,  R.,  Wibisono,  H.,  &  Mujilan.  (2013).  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Dan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi , 1 (1), 40–48.
Darmayasa,  I.  G.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2016).  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana , 14 (1), 226–252.
Fitria,  D.  (2017).  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  dan  Pemahaman  Perpajakan,  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Applied Business and Economics , 4 (1), 30–44.
Irianto, E. S., & Jurdi, S. (2005). Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara . UII Press.
Khasanah,  S.  N.,  &  Y.,  A.  N.  (2016).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Modernisasi  Sistem Administrasi  Perpajakan,  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Pada  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2013.
Jurnal Profita , 8 (2), 1–13.
Niru, D. R., & Sinaga, A. (2016). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia (Vol. 7, Issue 1).
Pakpahan,  R.,  Purbayati,  R.,  Juniwati,  E.  H.,  &  Rivanda,  A.K.  (2022).  Pemodelan  Volatilitas Indeks  Saham  Infobank  15  Pada  Era  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) , 6 (3), 1124–1138.
Purbayati,  R.,  Pakpahan,  R.,  Juniwati,  E.  H.,  &  Rivanda,  A.  K.  (2022).  Ketahanan  Perbankan Syariah  Indonesia  Terhadap  Fluktuasi  Kondisi  Makroekonomi  Dan  Kondisi  Fundamental Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , XII (2), 115–126.
Putri, A.  K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari , 9 (1), 198–209.
Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal . Graha Ilmu.
Rivanda,  A.  K.,  Abirukmana,  R.  P.,  &  Dwiastuti,  S.  S.  (2023).  Pengaruh  Nilai  Perusahaan  Dan Nilai Tukar Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Textile Dan Garment Yang
Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
Terdaftar Di BEI. Buana Ilmu , 8 (1), 34–55.
Rivanda,  A.  K.,  Akbar  Ilham  Arif,  I.,  &  Ramadhan,  R.  (2022).  Pengaruh  Bi  Rate  Dan  Inflasi Terhadap  Ihsg  Dengan  Nilai  Tukar  Sebagai  Variabel  Moderating. Jurnal  Ilmiah  MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol. 6 No. 2, 2022 , 6 (2), 1828–1841.
Rivanda,  A.  K.,  Muslim,  A.  I.  (2021).  Analisis  Perbandingan  Model  Prediksi  Financial  Distress pada Sub Sektor Textile dan Garment, Jurnal Riset Akuntnasi dan Keuangan 9 (3), 485–500. Sari, D. (2013). Konsep dasar perpajakan . Refika Aditama.
Sarunan,  K.  Wi.  (2016).  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasif  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Manado. Assets:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis,  Dan  Akuntansi , 3 (4), 509–619.
Siregar,  D.  L.  (2017).  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasif  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal of Accounting & Management Innovation , 2 (3), 131–139.
Yulia,  Y.,  Wijaya,  R.  A.,  Sari,  D.  P.,  &  Adawi,  M.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan, Kesadaran  Wajib  Pajak,Tingkat  Pendidikan  Dan  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadapkepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. JEMSI , 1 (4), 2686–5238.
Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Pajak  Pada  Pelaku  Usaha  UMKM  di  Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (2), 288.