## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022, pp. 42-58
Sumpah  Pemutus:  Konstruksi  Hukum  Putusan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt
Wida Rachmawati 1* , Muhammad Habibi Miftakhul Marwa 2
1 2 Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia Corresponding Author : wida1800024347@webmail.uad.ac.id
Histori Artikel Abstrak Masuk: 16 Jul 2022 Review: 03 Agu 2022 Diterima: 30 Agu 2022 Terbit: 30 Agu 2022 Sumpah  pemutus  termasuk  alat  bukti  yang digunakan  dalam  proses  pembuktian  di pengadilan.  Tujuan pelaksanaan  sumpah adalah supaya  orang  yang  bersumpah  memberikan keterangan yang  jujur,  sehingga dapat mengakhiri  sengketa  di  antara  para  pihak. Rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah bagaimana  konstruksi  hukum sumpah  pemutus dalam Putusan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt.  Penelitian  ini termasuk jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan  data  sekunder  sebagai  data utama, dan didukung  wawancara. Pengumpulan datanya  menggunakan  teknik study  literature dengan jenis pendekatan kasus (kasus approach). Hasil penelitian  menunjukkan bahwa sumpah pemutus telah diatur Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 KUHPer, Pasal 156 dan Pasal 177 HIR serta  Pasal 183 RBg. Sumpah  pemutus memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna,
mengikat, menentukan, dan mengakhiri sengketa.  Hakim  dalam  pertimbangan  Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt salah menerapkan  hukum  karena  sumpah  pemutus yang dimohonkan tidak memenuhi syarat formil dan  materiil.  Putusan  tingkat  pertama  yang terdapat  kekeliruan  hakim  dalam  menerapkan hukum acara dapat  diajukan  permohonan  pada tingkatan  banding,  kasasi  dan  peninjauan kembali  selama  syarat  pengajuan  masih  dalam batas  waktu  yang  telah  ditentukan.  Terhadap sumpah  pemutus  palsu  maka  dapat  dilakukan upaya hukum peninjauan  kembali.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 42-58
Kata  Kunci: Sumpah  Pemutus;  Alat  Bukti;
Pembuktian. Article’s History Abstract Received: 16 Jul 2022 Reviewed: 03 Agu 2022 Accepted: 30 Agu 2022 Published: 30 Agu 2022 The oath of termination includes evidence used in the evidentiary process in court. The purpose of carrying out the oath is for the person taking the oath to provide honest information, so as to end the dispute between the parties. The formulation of  the  research  problem  is  how  the  legal construction  of  the  severing  oath  in  Court Decision  Number  13/Pdt.G/2019/PN.Bkt.  This research  is  a  type  of  normative  legal  research using  secondary  data  as  the  main  data,  and supported by interviews. The data collection uses a literature study technique with the type of case approach  (case approach).  The  results  showed that  the  severing  oath  has  been  regulated  in Article 1929 to Article 1945 of the Criminal Code, Article 156 and Article 177 of the HIR and Article 183 of the RBg. The oath of termination has the power of perfect proof, binding, determining, and ending the dispute. The judge in consideration of Decision Number 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt incorrectly applied the  law because the  oath of severance requested did not meet the formal and material requirements. Decisions at the first level where there is an error by the judge in applying the procedural law can be submitted at the level of  appeal,  cassation and  review  as  long  as  the submission  requirements  are  still  within  the specified  time  limit.  Against  a  false  severance oath, a judicial review may be carried out.
Keywords : Breaking Oath; Evidence; Proof.
All articles are published  online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Para  pihak  yang  bersengketa  dituntut  dapat  membuktikan  suatu  peristiwa yang dianggapnya  benar jika objek sengketa  tersebut merupakan haknya dan bukan  merupakan  hak  pihak  lawan  (Juanda,  1998:  27).  Hal  demikian merupakan  bagian  dari  rangkaian  proses  pembuktian  guna  meyakinkan hakim  terhadap  kebenaran  suatu  hak  menurut  versinya  masing-masing

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022, pp. 42-58
sebagaimana  diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata (disebut KUHPer), Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 RBg.
Pembuktian merupakan  upaya untuk meyakinkan hakim terhadap  dalil-dalil yang telah disampaikan  oleh para pihak  yang bersengketa  atau memberikan dasar-dasar  yang cukup kepada  hakim pemeriksa perkara  guna memberikan kepastian terhadap  kebenaran suatu peristiwa yang diajukan para pihak yang bersengketa  di  pengadilan  (Anshoruddin,  2004:  25-26).  Pembuktian  yang didapati  di  Persidangan  pada  prinsipnya  dalam  proses  berperkara  terdapat adagium  “baran g  siapa  yang  mendalilkan  suatu  objek  maka  ia  haruslah membuktikan” (Agustina,  2019: 49).
Berbicara  mengenai  rangkaian  proses  pembuktian  dalam  beracara  di pengadilan,  tidaklah  sempurna  tanpa  hadirnya  alat  bukti.  Alat  bukti  adalah alat yang bermacam-macam jenis  yang mampu memberikan keterangan  dan penjelasan  mengenai permasalahan  yang sedang  dipersengketakan  oleh para pihak di persidangan  (Harahap,  2017:  628). Adapun  alat bukti dalam hukum acara perdata  yang diakui oleh peraturan  perundang-undangan  yang berlaku sebagaimana  yang dijelaskan  dalam  Pasal 1866  KUHperdata,  Pasal 164  HIR dan  Pasal  284  RBg  antara  lain,  bukti  tulisan;  bukti  dengan  saksi-saksi; persangkaan-persangkaan;  pengakuan;  sumpah (Harahap, 2017: 630). Mertokusumo  berpendapat  bahwa  sumpah  merupakan  suatu  pernyataan yang  khidmat,  dilafalkan  saat  memberikan  janji  atau  keterangan  atas  nama Tuhan  Yang  Maha  Esa,  diyakini  bahwa  dalam  hal  memberikan  janji  atau keterangan  yang  tidak  benar  adanya  maka  akan  mendapat  hukuman  dari Tuhan  Yang  Maha  Esa  (Mertokusumo,  2002:  187).  Alat  bukti  sumpah  tidak terlepas  dari  konstruksi  pengaturan  yang terdapat  dalam KUHPer,  HIR  dan RBg. Ketiganya  tidak memberikan definisi secara eksplisit, namun Pasal 1929 KUHPer  telah  menjelaskan  ada  dua  macam  sumpah  dihadapan  Hakim: “Pertama, sumpah yang diperintahkan  oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain  untuk  pemutusan  suatu  perkara  (sumpah  ini  lazim  disebut  dengan sumpah pemutus); dan kedua adalah sumpah yang diperintahkan  oleh Hakim karena jabatan kepada salah satu pihak” (Intelektual, 2016: 416).
Salah satu bentuk pelaksanaan  alat bukti sumpah pemutus yang pernah terjadi yaitu  penggunaan  sumpah  pocong,  sumpah  klenteng  dan  sumpah  mimbar (Kenneth,  2020:  6).  Bentuk  pelaksanaan  sumpah  pemutus  seperti  halnya sumpah  pocong,  sumpah  klenteng  dan  sumpah  mimbar  sebenarnya  tidak dikenal  dalam  sistem  hukum  perdata.  Namun,  apabila  hakim  yakin  dan menerima  sumpah  pocong,  sumpah  klenteng  dan  sumpah  mimbar  sebagai bagian  dari  bentuk  pelaksanaan  sumpah  pemutus  dalam  hal  tidak  terdapat alat bukti lain pada proses pembuktian. Penggunaan  sumpah pocong, sumpah

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 42-58
klenteng  maupun  sumpah  mimbar dapat  dilakukan.  Sebagaimana  diketahui bahwa  dalam  sistem  pembuktian  hukum  acara  perdata  di  Indonesia, keyakinan  hakim  diakui  sebagai  unsur  yang  dapat  menentukan  proses pembuktian  (Kenneth, 2020: 8).
Salah  satu  sumpah  pocong  yang  pernah  terjadi  yaitu  sumpah  pocong  yang terjadi di Masjid Agung Kabupaten  Lumajang, Jawa Timur, yang dilaksanakan pada sebuah  sidang perceraian  antara  Mahfud (pemohon) dan Indah Maryati (termohon) yang telah dituangkan dalam Putusan Nomor 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj  (Kenneth,  2020:  10).  Bentuk  lain  dari  pelaksaan sumpah  pemutus  di luar  persidangan  adalah  sumpah  klenteng  yang  hampir terjadi pada sengketa  tanah hibah yang beralamat  di Jl Raya Banyuwangi  No. 970, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten  Situbondo, Provinsi Jawa Timur, antara Indrawati (penggugat)  melawan Sabarbudi  (Terguguat  1) dan Lie Lien Yong (Tergugat  2) seperti  yang tertuang  dalam Putusan  Nomor 16.Pdt.G/2021/PN.Stb.  Sementara,  contoh  lain  bentuk  pelaksanaan  sumpah pemutus  yang  pernah  dilaksanakan  adalah  sumpah  pemutus  yang dilaksanakan  di Mesjid Surau Gadang,  Kelurahan  Campago  Ipuah, Kecamatan Mandiangin  Koto  Selayan,  Kota  Bukittinggi  pada  tahun  2019  seperti  dalam Putusan  Nomor  13/Pdt.G/2019/PN.Bkt  yang  dilakukan  guna  memutus persengketaan  tanah  waris  adat  Minangkabau  antara  (H.  Zuwirman,  Hj. Yulifdar,  Hj.  Syafriwati,  Amaziar,  Muharyusen)  sebagai  Para  Penggugat  dan (Syamsuniar,  Makmur,  Basri  Sutan  Rajo  Ameh,  Junaidi  (Jon),  Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Propinsi  Sumatera  Barat  cq Kepala  Kantor  Badan  Pertanahan  Kota  Bukittinggi)  sebagai  Para  Tergugat. Secara  ringkas  perkara  sumpah  pemutus  yang  pernah  terjadi  dan  sudah memiliki kekuatan hukum dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perkara Sumpah Pemutus No Putusan Perkara 1 Putusan Nomor 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj Perceraian 2 Putusan Nomor 16.Pdt.G/2021/PN.Stb Hibah 3 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt Warisan
Dari  beberapa  sumber  yang  telah  penulis  temukan,  mayoritas  masyarakat yang hidup dalam daerah yang masih kental dengan  budaya adat  dan terlibat dengan sengketa  perdata  sangat kurang dalam ketersediaan  bukti fisik. Hal itu

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022, pp. 42-58
yang  melatarbelakangi  dalam  proses  pembuktian  tanah  waris  masih melibatkan  cara  adat  seperti  menggunakan  cerita  berdasarkan  silsilah  dari orang  yang  diakui  sebagai  leluhur  masyarakat  yang  dipercaya  dapat membuktikan suatu  tanah adalah  milik leluhurnya  dan diwariskan  terhadap garis keturunannya.  Hal demikian tentunya masih bersifat asumsi belaka yang tetap  harus  dibuktikan  dan  dipertanggungjawabkan  kebenarannya  di  muka hakim.  Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  diatas,  maka  tulisan  ini dilakukan  guna  menjawab  sebuah  rumusan  masalah,  yaitu  bagaimana kontruksi hukum sumpah pemutus dalam Putusan Nomor
13/Pdt.G/2019/PN.Bkt.

## Metode
Penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  mengembangkan  pengetahuan penelitian  ini berupa penelitian hukum normatif, yaitu penelitian  hukum yang mempunyai objek sasaran  peraturan  perundang-undangan  dan bahan hukum lainnya  yang  bersinggungan  dengan  materi  tentang  alat  bukti  sumpah pemutus (decisoir) dalam  sistem  pembuktian  perkara  perdata  (Soekanto, 1985:  13-14).  Penelitian  hukum  normatif  ini  menggunakan  data  sekunder sebagai  data  utama  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  (Kenneth,  2020:  28).  Penelitian  ini menggunakan teknik study literature , yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang  dilakukan  dengan  mencari,  mengutip,  menganalisis,  dan  mempelajari data  yang  berupa  bahan-bahan  pustaka  yang  dibutuhkan  dan  berhubungan dengan  penelitian  ini yakni seputar  kontruksi  pengaturan  sumpah  pemutus dalam  hukum acara  perdata  Indonesia  yang  dikaitkan  pada  putusan  hakim yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  (Nugroho,  2020:  69). Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kasus (kasus approach), yang dilakukan  melalui proses  menelaah  kasuskasus  yang telah  memperoleh  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum tetap  berkaitan dengan  isu  yang  dihadapi  (Ariandi,  Usanti,  2016:  6). Hal  pokok  yang  dikaji dalam pendekatan  kasus ini berupa pertimbangan  pengadilan/pertimbangan hakim untuk dapat digunakan sebagai bahan argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang terjadi (Irwansyah, 2021: 138-139).

## Hasil dan Pembahasan
A. Kasus Posisi Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt
Contoh  dari bentuk  pelaksanaan  sumpah pemutus  yang dilaksanakan  di luar  persidangan  adalah  sumpah  pemutus  yang  dilaksanakan  di  Mesjid Surau  Gadang,  Kelurahan  Campago  Ipuah,  Kecamatan  Mandiangin  Koto Selayan,  Kota  Bukittinggi  pada  tahun  2019.  Sumpah  pemutus  ini

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 42-58
dilaksanakan  guna  memutus  persengketaan  tanah  waris  adat Minangkabau  antara  (H. Zuwirman, Hj. Yulifdar, Hj. Syafriwati, Amaziar, Muharyusen)  sebagai  Para  Penggugat  dan  (Syamsuniar,  Makmur,  Basri Sutan Rajo Ameh, Junaidi (Jon), Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  cq Kepala Wilayah Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Sumatera  Barat  cq  Kepala  Kantor  Badan Pertanahan Kota Bukittinggi) sebagai Para Tergugat.
Sengketa  tersebut  bermula  pada  tahun  1960  sepeninggalan  kakek  para penggugat  (Hamzah  Datuk  Nagaria  Labiah)  dan  bapak  para  penggugat (Baharrudin  Datuk  Nan  hijau),  almarhum  Hamzir/Saba  dan  para penggugat  secara  bergantian  tinggal  bersama  Tiamin  (nenek  para penggugat)  di  atas  objek  perkara  sampai  meninggalnya  nenek  Tiamin pada  tahun  1964.  Objek  perkara  tersebut  merupakan  tanah  dan perumahan yang dahulunya merupakan hasil taruko dari nenek dan kakek para  penggugat  (Tiamin  dan  Hamzah  Datuk  Nagaria  Labiah).  Objek perkara  berada  di Jl Abdul  Manan,  No. 23, RT/RW 01/04  Surau  Gadang, Kelurahan  Campagi  Ipuah,  Kecamatan  Mandiangin  Koto  Selayan,  Kot Bukittinggi,  Sumatera  Barat.  Sepeninggalan  nenek  Tiamin  (nenek  para penggugat),  objek perkara  ditempati  oleh Hamzir/Saba  dan penggugat  3 sampai  tahun  1967.  Pada tahun  1967  Hamzir/Saba  dan para  penggugat merantau  ke  Kota  Surakarta,  Kabupaten  Karang  Anyar.  Rumah  (objek perkara)  dikunci  dan  semua  surat-surat  menyurat  rumah  ditinggal  di dalam  peti  besi  yang  terkunci  di dalam  kamar, sedangkan  kunci  rumah dipegang  oleh  almarhum  Hamzir/Saba,  artinya  pada  saat  itu  objek perkara  tidak  ada  yang  menempati.  Pada  tahun  1980,  almarhum Hamzir/Saba  dan  penggugat  1  pulang  ke Bukittinggi  dan  melihat  objek perkara  dengan  kondisi  masih  tetap  terkunci  seperti  awal  mereka tinggalkan.
Pada  tahun  1990,  almarhum  Hamzir/Saba  dan  para  penggugat  kembali pulang  bersama  untuk  melihat objek perkara,  setelah  sampainya  disana almarhum  Hamzir/Saba  dan  para  penggugat  melihat  kondisi  rumah (objek  perkara)  sudah  terbuka  dan  kuncinya  sudah  ditukar.  Kemudian tergugat  1 dan  tergugat  3 datang  menghampiri  mereka dengan  keadaan emosi dan mengaku bahwa objek perkara  adalah  miliknya. Dalam hal ini para penggugat menganggap  jika tergugat 1 telah mengsertifikatkan objek perkara  secara  diam-diam  dan  sepihak  tanpa  sepengetahuan  para penggugat  yang  merupakan  ahli  waris  sah  dari  objek perkara  tersebut, serta para penggugat  telah menuduh tergugat 1 sudah berbohong dengan mengaku sebagai  ahli waris tunggal dari Tiamin (nenek para penggugat),

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022, pp. 42-58
sementara  seluruh  masyarakat  daerah  Surau  Gadang  dan  Sarojo  yang mengenal  Tiamin  (nenek  para  penggugat)  mengetahui  bahwa  tergugat 1,2,3,4 bukanlah ahli waris yang sah dari Tiamin (nenek para penggugat), baik  secara  adat,  hukum Islam, pertalian  adat,  pertalian  darah,  maupun pertalian  budi,  karena  Tiamin (nenek  para  penggugat)  merupakan  anak tunggal yang tidak memiliki saudara kandung dan saudara sepupuan  serta tidak  memiliki  pertalian  darah,  pertalian  perkawinan,  pertalian persemendaan  dengan  tergugat  1,2,3,4.  Hubungan  para  tergugat  dengan Tiamin  (nenek  para  penggugat)  hanya  sama-sama  suku  pisang  beda penghulu  dengan tergugat 1,2,3.
Sebelum  meninggal  dunia  Tiamin  (nenek  para  penggugat)  juga  pernah memberi  amanah  kepada  cucu-cucunya  dan  bersumpah  bahwa  yang dapat  mewarisi  dan  memiliki  objek  perkara  adalah  almarhum Hamzir/Saba  serta para penggugat  sebagai  cucu kandungnya,  selain  dari cucu kandungnya,  haram hukumnya walaupun “rambuik di balah tujuah, indak ka den direlakan  dunia akhirat,  ka ateh indak bapucuak  ka bawah indah  baurek  ditangah  tangah  digiri ak  kumbang.”  Hal  tersebut  juga
dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah  Agung RI  No. 871K/SIP/1974  tanggal  2 November 1977 yang menyatakan bahwa:
Fakta-fakta  yang  menunjukkkan  bahwa  muris  sebelum  meninggalnya, sewaktu  akan  menunaikan  ibadah  haji  turun  dari  rumah  seseorang, diwaktu sakit diurus  oleh orang tersebut,  begitupula  di waktu meninggal mayatnya  dibujurkan  di  rumahnya,  maka  dapat  disimpulkan  orang tersebut mempunyai pertalian yang dekat dan dapat dianggap  sebagai ahli waris dari si Muris.
Hukum  adat  Minangkabau  juga  menyatakan  jika  seseorang  yang  tidak mempunyai  waris  bertali  darah  (punah),  pada  waktu  hidupnya  berhak menunjuk  ahli  warisnya  yang  akan  mewarisi  hartanya.  Berdasarkan kedua Yurisprudensi  Mahkamah Agung RI tersebut  para penggugat  yakin jika mereka merupakan pemilik sah dari objek perkara, dan para tergugat melakukan perbuatan  melawan hukum dengan  sengaja  mensertifikatkan dan menguasai  objek perkara tanpa hak dan berlawanan  dengan hukum. Fakta di persidangan  para tergugat  membantah semua dalildalil  gugatan para  penggugat,  para  tergugat  menyangkal  bahwa  tanah  objek  perkara yang  di  tempati  oleh  nenek  Tiamin  (ancu  AMIN)  sejak  sebelum  tahun 1940-an merupakan tanah yang didirikan di atas tanah kaum, suku pisang, payung Datuk Dadok Putiah, kampung Surau Gadang,  jorong Mandiangin, kecamatan  Mandiangin  Koto  Selayan,  kota Bukittinggi.  Semenjak  nenek Tiamin  (Ancu  Amin)  meninggal,  penguasaan  rumah  dilanjutkan  oleh

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 42-58
kakak beliau bernama Tiaman yang merupakan nenek tergugat  1, karena penyeleggaraan  jenazah  Tiamin  dilakukan  oleh  para  anggota  kaum sehingga  tanah  objek perkara  tetap  berada  di bawah  penguasaan  kaum serta tidak pernah dikuasai oleh para penggugat  karena mereka bukanlah anggota kaum dari suku pisang, payung Datuk Dadok Putiah.
Para tergugat  juga membantah dengan  tegas perihal tanah  objek perkara sebagi  tanah  hasil  tarukoan  Tiamin dan  suaminya,  dalam sangkalannya menyatakan bahwa tidak pernah  dalam adat Minangkabau  tanah  pusaka diawali  dari  hasil  pekerjaan  suami  istri,  yang  ada  merupakan  hasil pengerjaan  satu  kaum  dan  satu  suku.  Berdasarkan  bantahannya,  para tergugat  yakin jika tanah  objek perkara adalah  bagian  dari harta  pusako para  tergugat  1,2,3,4  yang berada  di kampung  Surau  Gadang  yang telah terdaftar  di  kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) kota  Bukittinggi sebagai tanah milik konversi dari tanah hak adat atau tanah suku dan juga telah mempunyai buku tanah atau sertifikat hak milik (SHM) No. 157 atas nama Syamsuniar  (tergugat  1) selaku  pemegang  hak  dengan  surat  ukur pada tanggal 30 Januari 1984. No .58/1984.
Terhadap  bantahan  tergugat 1,2,3,4, kemudian tergugat  5 menambahkan bantahannya yang menyatakan bahwa objek perkara telah diproses sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor 9 Tahun  1999  serta telah sesuai  dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Operasional  Pelayanan dan didukung oleh alas  hak  yang secara  formal telah  memenuhi  persyaratan  yang  berlaku. Dengan  demikian,  menurut  tergugat  5  bahwa  standar  oprasional pembuatan  sertifikat  objek  perkara  tersebut  tidaklah  melawan  hukum. Berdasarkan  kasus  posisi  di  atas,  yang  dapat  dijadikan  bahan  untuk melakukan konstruksi  hukum dalam tulisan  ini adalah sumpah  pemutus sebagai alat bukti. Konstruksi dalam proses pembuktian terhadap sumpah pemutus.
B. Konstruksi  Hukum  Sumpah  Pemutus  terhadap  Putusan  Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt
Hakim  dalam  pertimbangan hukum  dalam  Putusan  Nomor
13/Pdt.G/2019/PN.Bkt  menyatakan  bahwa  yang  menjadi  dasar  pokok permasalahan  gugatan dalam kasus ini terletak pada “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh para tergugat  yait u:

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022, pp. 42-58
1) Dengan  cara  menguasai  objek perkara  berupa  tanah  dan  bangunan yang  menurut  para  penggugat  bahwa  objek  perkara  tersebut merupakan  warisan  dari  almarhumah  Tiamin  (nenek  para penggugat)  yang seharusnya  diwariskan kepada para penggugat
2) Dengan cara mensertifikatkan objek perkara yang dilakukan tergugat 1,2,3,4,  kemudian  diterbitkan  Tergugat  5  atas  nama  Tergugat  1, padahal  tergugat  1,2,3,4  bukan  ahli  waris  almarhumah  Tiamin  dan tidak memiliki hubungan  pertalian  secara  adat  dan pertalian  secara darah dengan almarhumah Tiamin.
Hakim dalam pertimbangannya  menyatakan bahwa diperlukan  4 (empat) syarat guna suatu perbuatan  dapat dikatakan sebagai perbuatan  melawan hukum, antara lain perbuatan tersebut  harus:
1) Bertentangan  dengan kewajiban hukum si pelaku;
2) Bertentangan  dengan hak subjektif orang lain;
3) Bertentangan  dengan kesusilaan;
4) Bertentangan  dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
Berdasarkan  syarat- syarat  demikian,  guna  membuktikan  “perbuatan melawan  hukum”  yang  dilayangkan  dalam  gugatan  para penggugat terhadap para tergugat, hakim berdasarkan  asas proporsional yang diatur dalam  KUHPer,  Pasal  163  HIR  dan  Pasal  283  RBg  memberikan  beban pembuktian  kepada  masing-masing  pihak  yang berperkara  (Intelektual, 2016:  406).  Beban  pembuktian  merupakan  bagian  dari  proses pembuktian  sebagai  upaya  untuk  meyakinkan  hakim  mengenai kebenaran  dalil-dalil  yang telah dikemukakan para pihak di persidangan. Pembuktian  memiliki  arti  penting  dan  hanya  diperlukan  jika  terjadi persengketaan  di pengadilan  (Hiariej, 2020: 7).
Beban  pembuktian  yang  diberikan  oleh  hakim  kepada  masing-masing pihak  dalam proses  pembuktian  di persidangan.  Faktanya kuasa  hukum para  penggugat  sama  sekali  tidak  memiliki  bukti  guna  membenarkan gugatannya.  Semua  bukti  surat  kepemilikan  objek  perkara  dinyatakan telah hilang, sehingga  untuk membuktikan dalil gugatannya  kuasa hukum para  penggugat  memohon  kepada  Majelis  Hakim  pemeriksa  perkara untuk  menggantungkan  pemutusan  perkara  terhadap  sumpah  pemutus yang dibebankan  kepada masing-masing penggugat  sebagai alat bukti. Hal ini  dilakukan  guna  membuktikan  kebenaran  suatu  objek  perkara merupakan hak para penggugat.
Alasan  permohonan  pengajuan  sumpah pemutus sebagai  alat bukti yang diajukan oleh kuasa hukum para penggugat  didasari  Pasal 183 Rbg, Pasal 156  HIR,  Pasal  185  RBg/158  HIR,  dan  Pasal  1930  KUHPer.  Kendati

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 42-58
demikian dalam membuktikan bantahannya di persidangan,  para tergugat ternyata mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang dinazegelen dan diberi  materai cukup serta alat bukti saksi.  Berdasarkan  bukti-bukti tersebut,  hakim  melakukan  pertimbangan  hukum  dan  terhadapnya ditemukan fakta-fakta di persidangan  antara lain:
1) Bukti surat T-1 menyatakan bahwa mamak kepala  waris kaum Suku Pisang, Payung Datuk Dadok Putiah, Kampung Surau  Gadang,  Jorong Mendiangin  adalah atas nama Basri ST. Rajo Ameh (tergugat 3).
2) Bukti T-2 menyatakan bahwa objek perkara yang didaftarkan  dalam sertifikat hak milik terdaftar atas nama Syamsuniar (tergugat 1).
Hakim  menilai  apabila  bukti  tersebut  didasarkan  pada  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengakui  dan  mengatur  adanya  hak  ulayat  yang  dipertegas  dalam Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  10  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan  Masyarakat  Yang Berada  Dalam  Kawasan  Tertentu.  Maka  objek  perkara  tunduk  kepada Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah  Ulayat  dikarenakan  objek  perkara  berada  di  Provinsi  Sumatera Barat.  Peraturan  tersebut  telah  menjelaskan  secara  gamblang  mengenai pemanfaatan tanah ulayat dalam Pasal 8 huruf c yang menyatakan bahwa: Terhadap tanah ulayat kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak  adalah  anggota  kaum  dan  mamak kepala  waris,  dangan  status  hak milik.
Berdasar  hal tersebut,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa yang merupakan subjek  pemegang  hak  atas  objek  perkara  dalam  sengketa  ini  adalah anggota  kaum  dan  tergugat  3 sebagai  mamak kepala  waris  kaum Suku Pisang,  Payung  Datuk  Dadok  Putiah,  Kampung  Surau  Gadang,  Jorong Mendiangin  atas nama Basri ST. Rajo Ameh, sesuai dengan alat bukti surat (T-1). Sebagaimana  disebutkan dalam alat bukti surat T-2 yang didapati di persidangan,  objek  perkara  dalam  sengketa  ini  hanya  didaftarkan  atas nama pribadi Tergugat 1 saja yang bukan merupakan mamak kepala waris namun  hanya  sebagai  anggota  kaum Suku  Pisang,  Payung Datuk  Dadok Putiah,  Kampung  Surau  Gadang,  Jorong  Mendiangin.  Apabila  berdasar pada  Peraturan  Daerah  Propinsi Sumatera  Barat  Nomor 16 Tahun  2008 tentang  Tanah  Ulayat,  objek  perkara  dalam  sengketa  ini  seharusnya didaftarkan  atas nama  Basri  ST. Rajo Ameh (Tergugat  3) selaku  mamak kepala  waris  dan  atas  nama  kaum  Suku  Pisang,  Payung  Datuk  Dadok Putiah, Kampung Surau Gadang, Jorong Mendiangin.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022, pp. 42-58
Berdasarkan  hal tersebut, hakim dalam melakukan konstruksi hukumnya telah menilai bahwa perbuatan  tergugat  1 sudah merupakan  “ perbuatan melawan  hukum”  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  14  Peraturan Daerah  Propinsi  Sumatera  Barat  Nomor 16  Tahun  2008  tentang  Tanah Ulayat  dan  Pemanfaatannya.  Bukti-bukti  surat  dan  bukti  saksi  yang diajukan para tergugat  dianggap  bertentangan  dengan  kewajiban hukum si  pelaku,  hak subjektif  orang  lain,  kesusilaan,  kepatutan,  ketelitian  dan kehati-hatian  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer.
Berdasarkan  hal  tersebut,  hakim  dalam  pertimbangannya  menyatakan bahwa  permohonan  sumpah  pemutus  yang  diajukan  oleh  pihak  kuasa hukum para penggugat  dan dibebankan kepada masing-masing penggugat dapat  dikabulkan/diterima  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam  proses penyelesaian  sengketa  para  pihak.  Selain  itu,  dalam  mengabulkan permohonan sumpah pemutus, pertimbangan hakim juga didasarkan  atas Pasal 155 HIR, Pasal 158 HIR, Pasal 177 HIR, dan Pasal 182 sampai dengan Pasal 185 RBg, Pasal 314 RBg, serta Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 KUHPer, bahwa terhadap  sumpah  pemutus tidak terdapat  larangan  atau pembatasan  untuk  melakukan  pembuktian  sumpah  pemutus  apabila dalam  suatu  perkara  terdapat  alat  bukti,  selama  sumpah  pemutus tersebut  dimohonkan  atas  suatu  perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh pihak  lain  yang  terhadap  sumpahnya  akan  digantungkan  pemutusan perkara,  maka sumpah itu dengan  sendirinya  harus  diangkat  oleh pihak yang bersangkutan.
Menurut  analisis  penulis,  yang menjadi  dasar  pertimbangan  bagi  hakim dalam  mengabulkan  permohonan  sumpah  pemutus  dari  kuasa  hukum para  penggugat  dalam  putusan  ini  adalah  tidak  sahnya  alat  bukti  yang diajukan  para  tergugat  di  persidangan.  Bukti-bukti  yang  diajukan  para tergugat  tidak  dapat  membuktikan  dalil-dalil  bantahan  yang  telah dikemukakan  para  tergugat  di persidangan.  Terhadap  tidak  terbuktinya bantahan,  maka  alat  bukti  yang  diajukan  para  tergugat  di  persidangan merupakan  alat bukti yang  tidak berdasar,  serta  tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil. Para tergugat dianggap  hanya mengajukan keterangan  yang tidak berbentuk alat bukti atau tidak memiliki kekuatan pembuktian, maka penyelesaian  sengketanya secara objektif mutlak dapat digantungkan  terhadap sumpah pemutus.
Berlakunya sumpah pemutus sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses  pembuktian  di  persidangan  harus  memenuhi  syarat  formil dan materiil.  Adapun  syarat  formil  yang  harus  dipenuhi  antara  lain,  sama sekali  tidak terdapatnya  alat bukti yang dapat  menguatkan  argumentasi

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 42-58
para  pihak  di  persidangan,  diperintahkan  oleh  hakim  atas  dasar permohonan  salah  satu  pihak  yang  berperkara,  dan  diucapkan  di persidangan  oleh  pihak  yang  diminta  untuk  bersumpah  atau  kuasa hukumnya. Sedangkan  mengenai syarat materiil yang harus  dipenuhinya antara  lain,  isi lafal  sumpah  haruslah  berkaitan  dengan  perbuatan  yang dilakukannya  sendiri  atau  dilakukan  bersama-sama  dengan  pihak  lain serta isi sumpah harus memiliki hubungan secara langsung  dengan pokok perkara  yang  sedang  dipersengketakan  para  pihak  di  pengadilan (Wazzan, 2018: 25).
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  Hakim Pengadilan Negeri Ranai, M. Fauzi, berpendapat  bahwa bisa jadi hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan para pihak dalam proses pembuktian dalam kasus pada putusan hakim  Putusan  Nomor  13/Pdt.G/2019/PN.Bkt  melakukannya  secara berjenjang  atau  berurutan.  Dalam  hukum  acara  perdata,  bukti  surat merupakan  bukti  permulaan  sedangkan  alat  bukti  sumpah  merupakan alat bukti terakhir  atau  merupakan  senjata  pamungkas  dalam hal  bukti- bukti  lain  tidak  dapat  membuktikan  suatu  kebenaran  sengketa  di persidangan.  Artinya hal yang mendasari  hakim tidak langsung  menolak permohonan  sumpah  pemutus  dalam  kasus  ini  adalah  bisa  jadi  hakim mempertimbangkan alat bukti surat terlebih dahulu  sebagai bahan  dasar menerima atau menolak permohonan sumpah pemutus.
Apabila alat bukti surat yang telah diajukan para tergugat telah memenuhi syarat  sah  secara  hukum  yang  berlaku,  maka  hakim  berdasarkan kewajibannya  harus  menolak  permohonan  sumpah  pemutus  yang diajukan kuasa hukum para penggugat.  Sebaliknya apabila alat bukti surat yang  diajukan  para  tergugat  ternyata  bukan  merupakan  alat  bukti yang sah  menurut  hukum,  maka  hakim  berdasarkan  keyakinannya  dapat menerima pelaksanaan  sumpah pemutus. Sejalan dengan itu, dalam kasus seperti  ini  keyakinan  hakim  dalam  menilai  suatu  proses  pembuktian berperan dalam menentukan dasar pertimbangan  hakim untuk menerima atau menolak permohonan pelaksanaan  sumpah pemutus.
Terhadap  hal-hal  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam menerima  permohonan  sumpah  pemutus  pada  putusan  hakim  Putusan Nomor  13/Pdt.G/2019/PN.Bkt  sebenarnya  tidaklah  dapat  dijadikan sebagai  acuan  bagi  para  hakim  untuk  menerima  atau  menolak permohonan  sumpah pemutus. Pasalnya, bahwa KUHPer telah mengatur bahwa berlakunya sumpah pemutus sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian  di persidangan  harus  memenuhi syarat formil dan  materiil.  Secara  teori hukum  acara,  syarat-syarat  demikian  berlaku

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022, pp. 42-58
sebagai  dasar  bagi  hakim  untuk  menerima  atau  menolak  permohonan sumpah  pemutus.  Dalam  hal  syarat-syarat  demikian  tidak  terpenuhi, hakim  wajib  menolak  sumpah  pemutus  yang  dimohonkan.  Artinya, berdasarkan  hal tersebut fungsi dan wewenang hakim disini hanya untuk memastikan  terpenuhi  atau  tidaknya  syarat  formil atau  syarat  materiil dari sumpah pemutus yang dimohonkan oleh salah satu pihak berperkara. Hal  demikian  relevan  dengan  ketentuan  bahwa  hakim  wajib  menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam  masyarakat,  sebagaimana  amanat  yang tercantum  dalam  Pasal  5 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Sumpah  pemutus  yang  dimohonkan  dalam  kasus  ada  putusan  hakim Putusan  Nomor  13/Pdt.G/2019/PN.Bkt  tidak  memenuhi  syarat  formil yang  mengatur  bahwa sumpah  pemutus  dapat  dilaksanakan  dalam hal: sama  sekali  tidak  terdapatnya  alat  bukti  yang  dapat  menguatkan argumentasi  para  pihak  di  persidangan,  diperintahkan  oleh  hakim  atas dasar  permohonan  salah  satu  pihak  yang  berperkara,  dan  diucapkan  di persidangan  oleh  pihak  yang  diminta  untuk  bersumpah  atau  kuasa hukumnya  (Wazzan,  2018:  25). Namun  demikian,  permohonan  sumpah pemutus  dalam  kasus  pada  putusan  hakim  Putusan  Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt  dimohonkan  dalam hal pihak lawan mengajukan alat bukti di persidangan.
Seperti  halnya pelaksanaan  sumpah pemutus berbentuk  sumpah pocong yang  pernah  terjadi  di  Masjid  Agung  Kabupaten  Lumajang,  Jawa Timur pada  sebuah  sidang  perceraian  antara  Mahfud  (pemohon)  dan  Indah Maryati  (termohon)  dalam  putusan hakim  Putusan  Nomor 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj.  Dalam  kasus  pada  putusan  hakim  tersebut Putusan  Nomor  1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj  sumpah  pocong  sebagai bentuk  dari  pelaksanaan  sumpah  pemutus  dimohonkan  oleh salah  satu pihak yang telah mengajukan  bukti-bukti di persidangan  dalam hal pihak lawannya  telah  menggantungkan  pemutusan  perkaranya  terhadap sumpah  pemutus.  Hakim  dalam  pertimbangannya  meminta  apabila termohon  akan  menggantungkan  penyelesaian  perkaranya  terhadap sumpah  pocong  yang  merupakan  bentuk  dari  pelaksanaan  sumpah pemutus,  maka alat bukti yang telah  diajukan  sebelumnya  dalam proses pembuktian  di  persidangan  harus  dilepaskan.  Alat  bukti  tersebut dianggap  tidak ada dan tidak pernah diajukan.
Menurut hemat penulis berdasar pertimbangan dari kedua putusan hakim tersebut,  dengan  hakim menerima permohonan  sumpah pemutus secara

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 42-58
hukum  acaranya  sudah  merupakan  bentuk  kekeliruan,  karena  sumpah pemutus pada  kasus kedua  putusan  hakim demikian dimohonkan  dalam hal  masih  terdapatnya  alat  bukti  yang  dapat  menguatkan  argumentasi salah  satu  pihak  di  persidangan.  Pasalnya  apabila  dalam  suatu  proses pembuktian  masih  terdapat  cukup  bukti guna  menguatkan  argumentasi para pihak di persidangan,  secara otomatis proses penyelesaian  sengketa para  pihak  tidak  dapat  digantungkan  terhadap  pelaksanaan  sumpah pemutus. Bukti-bukti  yang telah dihadirkan  di persidangan  sudah  cukup kuat untuk menjadi alasan hakim menolak permohonan sumpah pemutus. Perkara  yang  dapat  digantungkan  penyelesaiannya  terhadap  sumpah pemutus  hanyalah  perkara  yang  sama  sekali  tidak  memiliki bukti  guna menguatkan argumentasinya  di persidangan.
Mengenai  syarat formil lainnya, sumpah pemutus haruslah diperintahkan oleh  hakim  atas  dasar  permohonan  salah  satu  pihak  yang  berperkara. Inisiatif  disini  berada  pada  pihak  yang  meminta  hakim  untuk memerintahkan  sumpah  pemutus  terhadap  pihak  lawannya.  Artinya meskipun  karena  jabatannya,  hakim  tidak  memiliki  wewenang  untuk memberikan  perintah  pelaksanaan  sumpah  pemutus  apabila  salah  satu pihak yang berperkara tidak meminta hakim untuk memerintahkan pihak lawannya  untuk  melaksanakan  sumpah  pemutus  (Harahap,  2017:  843). Putusan hakim Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt  sumpah pemutus tidak  dimohonkan  oleh  salah  satu  pihak  yang  berperkara.  Sumpah pemutus di sini dimohonkan oleh pihak kuasa hukum para penggugat  dan dibebankan kepada masing-masing penggugat.  Kepala Badan Pengawasan Mahkamah  Agung  RI,  Supandriyo  berpendapat  bahwa  meskipun  Pasal 1945  ayat  (1)  dan  (2)  KUHPer  mengizinkan  salah  satu  pihak  yang berperkara  untuk  menguasakan  pelaksanaan  sumpah  pemutus  kepada seseorang  dengan  surat  akta  otentik  (Intelektual,  2016:  418),  namun permohonan  sumpah  pemutus  tetap  harus  dibebankan  kepada  pihak lawannya.  Artinya  apabila  pihak  penggugat  menguasakan  permohonan sumpah  pemutus  atas  nama  dirinya,  sumpah  demikian  haruslah dibebankan  kepada  pihak  tergugat  selaku  pihak  lawannya.  Sumpah pemutus  tidak  lazim  dibebankan  kepada  pihaknya  sendiri  atas permohonannya  sendiri.  Menurut  hemat  penulis,  hal  demikian  sudah merupakan bentuk kekeliruan dalam hukum acaranya.
Sekadar  pembanding  atas  Putusan  Nomor 13.Pdt.G/2019/PN.Bkt  dapat dibaca  Putusan  Nomor  16.Pdt.G/2021/PN.Stb.  Berbeda  dengan pelaksanaan  sumpah  pemutus  dengan  bentuk  sumpah  klenteng  yang hampir  terjadi  pada  sengketa  tanah  hibah  yang  beralamat  di  Jl  Raya

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022, pp. 42-58
Banyuwangi  No.  970,  Desa  Asembagus,  Kecamatan  Asembagus, Kabupaten  Situbondo, Provinsi Jawa Timur, antara Indrawati (penggugat) melawan Sabarbudi  (Terguguat 1) dan Lie Lien Yong (Tergugat 2) seperti yang tertuang dalam putusan hakim Putusan Nomor 16.Pdt.G/2021/PN.Stb.  Dikatakan  “hampir”  terjadi  karena  dalam kasus pada  putusan  hakim  Putusan  Nomor  16.Pdt.G/2021/PN.Stb  sumpah pemutus  yang  seharusnya  diperintahkan  oleh  salah  satu  pihak  kepada pihak lawan dalam hal sama sekali tidak terdapat bukti atau tidak terdapat upaya  lain  yang  dapat  membuktikan kebenaran  suatu  gugatan  ataupun tangkisan  para  pihak  yang  merupakan  syarat  formil sebagai  syarat  sah pelaksanaan  sumpah  pemutus  tidak  terpenuhi,  sehingga  permohonan sumpah  klenteng  sebagai  bentuk  pelaksanaan  sumpah  pemutus  dalam kasus ini tidak diterima oleh hakim meskipun para tergugat  menyatakan kesediaannya  untuk  melaksanakan  sumpah  klenteng  yang  telah diperintahkan  pihak  lawannya  terhadapnya.  Putusan  hakim  Nomor 16.Pdt.G/2021/PN.Stb  bertindak  sebagai  pihak  tergugat  sebagai  pihak yang  dibebankan  melaksanakan  sumpah  klenteng  mengajukan  bukti berupa  bukti surat  dan bukti saksi.  Berdasarkan  hal tersebut  konstruksi hukum  yang  telah  dituangkan  hakim  dalam  pertimbangan  hukumnya pada putusan ini tidaklah keliru dalam menerapkan hukum acaranya. Setiap  putusan  yang dikeluarkan  oleh hakim adakalanya  tidak luput dari kekeliruan,  bahkan  tidak  mustahil  bersifat  memihak.  Berdasarkan  hal tersebut,  demi  menegakkan  suatu  keadilan  dalam  setiap  putusan  yang telah  dikeluarkan  oleh  hakim,  dimungkinkan  dapat  diperiksa  ulang dengan  tujuan  kekeliruan  yang  ada  pada  putusan  dapat  diperbaiki (Mertokusumo,  2002:  232).  Terhadap  suatu  kekeliruan  dalam menerapkan  hukum,  termasuk  dalam  penerapan  alat  bukti,  pihak  yang merasa  dirugikan  atas  penyelesaian  suatu  perkara  di  persidangan mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum, baik terhadap  putusan pengadilan  tingkat  pertama  atau  terhadap  putusan  pengadilan  tinggi (Sarwono, 2011: 351).
Terhadap sumpah pemutus yang kemudian terbukti palsu, maka merujuk Pasal 67 Undang-Undang  No. 14 Tahun 1985, jo PerMA No. 1 Tahun 1982 dapat diajukan pengajuan peninjauan  kembali (Miladiyanto, 2012: 70-72). Adapun  alasan  yang  dapat  digunakan  dalam  mengajukan  peninjauan kembali  atas  sumpah  pemutus  palsu  antara  lain:  1)  Apabila  putusan didasarkan  pada suatu kebohongan  atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui  setelah  perkaranya  diputus  atau  didasarkan  pada  bukti-bukti yang  kemudian  oleh hakim pidana  dinyatakan  palsu;  2) Apabila  setelah

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 42-58
perkara  diputus  ditemukan  surat-surat  bukti  yang bersifat  menentukan yang  pada  waktu  perkara  diperiksa  tidak  dapat  ditemukan;  3) Apabila telah dikabulkan  suatu  hal yang tidak dituntut  atau  lebih dari pada yang dituntut; 4) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan  sebab-sebabnya,  apabila antara pihak-pihak yang sama  mengenai  suatu  soal  yang  sama,  atas  dasar  yang  sama  oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan  satu  dengan  yang  lain;  5)  Apabila  dalam  suatu  putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Berdasarkan  hal  tersebut,  selama  hakim  pemeriksa  perkara  berdasar pertimbangannya  menyatakan  bahwa  apabila  suatu  perkara  yang  telah diputus  oleh pengadilan  tingkat  pertama  telah  memenuhi alasan-alasan sah  pengajuan  permohonan  upaya  hukum,  maka  terhadap  putusan demikian  dapat  diajukan  permohonan  upaya  hukum  seperti  banding, kasasi  atau  peninjauan  kembali,  sepanjang  syarat  pengajuannya  masih dalam batas waktu yang telah ditentukan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  Putusan  Nomor  13/Pdt.G/2019/PN.Bkt,  hakim  dalam pertimbangannya  mengabulkan  permohonan  sumpah  pemutus.  Namun demikian,  sumpah  pemutus  yang  dijadikan  alat  bukti  dalam  proses pembuktian  tersebut  menurut penelitian  ini ternyata  tidak sah, karena  tidak berdasar  dan tidak memenuhi syarat formil maupun syarat  materiil. Apalagi perkara  yang  disidangkan  bersifat litis  decisoir .  Hakim  secara  ekstensif menyatakan bahwa syarat  formil sumpah  pemutus menjadikan  hukum lebih fleksibel  dan  bersifat  kontekstual  yang  dapat  mengikuti  bentuk  perkaranya. Terhadap  putusan  ini, penulis  menilai bahwa hakim telah salah  menerapkan hukum  acaranya.  Pasalnya,  sumpah  pemutus  yang  dimohonkan  dalam putusan  ini  tidak  memenuhi  syarat  formil,  seperti  dimohonkan  dalam  hal pihak  lawan mengajukan  alat  bukti di persidangan,  serta  tidak  dimohonkan oleh salah  satu pihak terhadap  pihak  lawannya. Terhadap  beberapa  putusan tingkat  pertama  yang didasarkan  atas  kekeliruan  hakim dalam  menerapkan hukum acaranya,  tidak  menutup  kemungkinan  dapat  diajukan  permohonan pada  tingkatan  banding,  kasasi  dan  peninjauan  kembali  sepanjang  syarat pengajuannya  masih  dalam  batas  waktu  yang  telah  ditentukan  meskipun KUHPer belum mengaturnya  secara eksplisit.  Oleh karena itu, para hakim ke depan  harus  berhati-hati  dalam  menerapkan  sumpah  pemutus  sebagai  alat bukti.  Harus  dipastikan  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebelum menerapkan sumpah pemutus di pengadilan.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022, pp. 42-58

## Referensi
Anshoruddin,  M. (2004). Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif . Pustaka Pelajar.
Ariandi,  Usanti, W. (2016). Peran Lembaga Peradilan  Dalam Hukum Perdata. Mimbar Hukum , 28 (1), 6.
Asikin, Z. (2015). Hukum Acara Perdata Indonesia . Kencana.
Hiariej, E. O. S. (2020). Teori dan Hukum Pembuktian . Erlangga.
Intelektual,  W. (2016). Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdata, KUHP, KUHAP . Wacana Intelektual.
Irwansyah.  (2021). Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan Artikel (Edisi Revisi) (A. Yunus (ed.); 4th ed.). Mirra Buana Media.
Juanda,  E.  (1998). Kedudukan  Alat  Bukti  dalam  Perkara  Perdata  Menurut Hukum Positif Indonesia . 27 – 46.
Kenneth,  J. (2020). Pelaksanaan sumpah pemutus (decisior eed) dalam proses peradilan perdata ditinjau dalam hukum acara perdata .
M. Yahya Harahap,  S. H. (2017). Hukum Acara Perdata (Tarmizi (ed.); kedua). Sinar Grafika.
M  Sri  Astusi  Agustina,  S.  M.  (n.d.).  Asas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  pada Penggunaan  Sumpah Sebagai  Alat Bukti. Journal.Unita.Ac.Id , 49.
Mertokusumo, S. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia . Liberty.
Miladiyanto,  S. (2012). Hukum Acara Perdata. In Fakultas Hukum, Universitas Kanjuruhan .
Nugroho, R. M. (2020). Pedoman Penyusunan Skripsi (F. H. U. A. Dahlan (ed.)).
Sarwono. (2011). Hukum Acara Perdata (Kesatu). Sinar Grafika.
Soekanto, S. (1985). Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi . Remaja Karya.
Wazzan,  R.  K.  (2018).  Legalitas  Sumpah  Pocong  Sebagai  Alat  Bukti  di Pengadilan Agama. Journal de Jure , 10 (1), 21. https://doi.org/10.18860/j- fsh.v10i1.6516