## Aspek Agunan sebagai Perlindungan Hukum bagi Bank Selaku Penyedia Layanan Kredit Online
Fransisca Utami Masakke, Irena Hapsari, Syaukah Az-Zahro
Magister Kenotariatan Universitas Airlangga fransiscamasakke27@gmail.com, irenahapsari53@gmail.com, syaukahaz@gmail.com

## Abstrak
Pelaksanaan pinjam meminjam uang atau kredit pada umumnya disyaratkan adanya perjanjian tambahan berupa perjanjian jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.  Jaminan  utang  adalah  pemberian  keyakinan  kepada  pihak  kreditor  atas pembayaran  utang-utang  yang  telah  diberikannya  kepada  debitor,  hal  ini  terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat assessoir terhadap perjanjian  pokoknya.  Mengenai  sifat  perjanjian  jaminan  adalah  assessoir,  yaitu perjanjian tersebut mengikuti jaminan pokok berupa perjanjian utang piutang atau kredit.  Jenis  jaminan  utang  dapat  berupa  jaminan  kebendaan  yang  akan menimbulkan  hak  kebendaan  atau  jaminan  perorangan,  biasa  disebut  dengan borgtocht yang akan menimbulkan hak perorangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1820 BW. Pada umunya kreditor memilih menggunakan jaminan kebendaan, karena  dengan  memegang  jaminan  kebendaan  maka  kedudukan  kreditor  akan menjadi  kreditor  preferen  dan  hak  kebendaan  atas  jaminan  tersebut  akan  beralih kepada  kreditor  yang  akan  memberikan  hak  untuk  mendapat  pembayaran  utang terlebih  dahulu  atas  eksekusi  terhadap  benda-benda  jaminan.  Berbeda  dengan jaminan  perorangan  yang  hanya  menimbulkan  hak  perorangan  dan  hanya  dapat dipertahankan kepada pihak yang membuat perjanjian. Akan tetapi apabila kredit dilakukan  secara  online  dengan  mekanisme-mekanisme  elektronik,  bagaimana jaminan  yang  dapat  meyakinkan  dan  melindungi  pihak  kreditor  selaku  penyedia fasilitas kredit online.
Kata Kunci: Kredit Online, Jaminan, Bank

## Abstract
The implementation of lending and borrowing money or credit in general requires an additional agreement in the form of a guarantee agreement for the safety of the loan. Debt guarantees are giving confidence to creditors over the payment of debts they have given to debtors, this is due to the law or the issuance of an agreement that is assessoir of the principal agreement. Regarding the nature of the collateral agreement is the assessoir, that agreement follows the principal collateral in the form of a debt or credit agreement. The type of debt collateral can be in the form of material collateral which will give rise to material rights or individual collateral, commonly referred to as borgtocht which will give rise to individual rights as stated in Article 1820 BW. In general, creditors choose to use a material security, because by  holding  a  material  security  the  creditor's  position  will  become  the  preferred creditor  and  the  material  rights  over  the  guarantee  will  be  transferred  to  the
creditor who will give the right to receive debt payments in advance of the execution of  collateral  objects.  In  contrast  to  individual  guarantees  that  only  give  rise  to individual  rights  and  can  only  be  defended  to  the  party  making  the  agreement. However, if credit is done online with electronic mechanisms, how can collateral that can convince and protect creditors as the provider of online credit facilities. Keywords: Online Credit, Collateral, Bank

## PENDAHULUAN
Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat  ( intermediary  institution ) , bank menjadi  media  perantara  pihak  pihak  yang memiliki  kelebihan  dana  ( surplus  of  funds ) dengan  pihak-pihak  yang  kekurangan  dana ( lack  of  found ). 1 Dalam  proses  pemberian kredit, tentulah pihak bank tidak semerta-merta begitu  saja  memberikan  pinjaman  kepada siapapun.  Disini,  ada  kriteria-kriteria  yang harus  dipenuhi  untuk  dapat  mendapatkan pinjaman  dari  bank.  Kriteria-kriteria  ini merupakan  prinsip-prinsip  pemberian  kredit. Menurut  Kasmir  ada  beberapa  prinsip-prinsip penilaian  kredit  yang  sering  dilakukan  yaitu dengan analisis 5 C, yang terdiri atas: 2
a Character ,  adalah  sifat  atau  watak seseorang  dalam  hal  ini  adalah  calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan  keyakinan  kepada  Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
b Capacity  (capability) ,  untuk  melihat kemampuan  calon  nasabah  dalam membayar  kredit  dihubungkan  dengan kemampuan  mengelola  bisnis  serta kemampuan mencari laba.
c Capital ,dimana untuk mengetahui
sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki  nasabah  terhadap  usaha  yang akan dibiayai oleh Bank.
d Jurnal  Perspek Collateral, merupakam jaminan  yang  diberikan  calon  nasabah baik  yang    bersifat  fisik  maupun  non fisik.  Jaminan  hendaknya  melebihi jumlah kredit yang diberikan.
e Condition , dalam menilai kredit hendaknya  dinilai  kondisi  ekonomi sekarang  dan  untuk  dimasa  yang  akan datang sesuai sektor masing-masing.
1 Moch.  Isnaeni.  (2016). Pengantar  Hukum Jaminan  Kebendaan .  Surabaya:  Revka  Petra Media, h. 20.
Kemudian  penilaian  kredit  dengan metode  analisis  7  P  menurut  Kasmir  adalah sebagai berikut: 3
1. Personality , yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau  tingkah lakunya  sehari-hari  maupun  masa lalunya.  Personality  juga  mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah  dalam  menghadapi  suatu masalah.
2. Party , yaitu mengklasifikasikan nasabah  ke  dalam  klasifikasi  tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan  modal,  loyalitas  serta karakternya.  Sehingga  nasabah  dapat digolongkan  ke  golongan  tertentu  dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. Purpose , yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah  dalam  mengambil  kredit, termasuk  jenis  kredit  yang  di  inginkan nasabah.  Tujuan  pengambilan  kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh  apakah  untuk  modal  kerja  atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.
4. Prospect ,  yaitu  untuk  menilai  usaha nasabah  di  masa  yang  akan  datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata  lain  mempunyai  prospek  atau sebaliknya.  Hal  ini  penting  mengingat jika suatu fasilitas kredit yang di biayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
5. Payment, merupakan  ukuran  nasabah bagaimana cara nasabah
mengembalikan  kredit  yang  telah  di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk  pengembalian kredit.
2 Kasmir,Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 95.
3 Ibid , h. 96.
6. Profitability untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari  laba.  Profitability  diukur  dari periode  ke  periode  apakah  akan  tetap sama  atau  akan  semakin  meningkat, apalagi  dengan  tambahan  kredit  yang akan diperolehnya.
7. Protection, tujuannya adalah
bagaimana  menjaga  agar  usaha  dan jaminan  mendapatkan  perlindungan. Perlindungan  dapat  berupa  jaminan berupa  jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.
Selanjutnya  penilaian  kredit  dengan metode analisis 3 R menurut Hasibuan sebagai berikut :
1. Returns adalah penilaian atas hasil yang akan  dicapai  perusahaan  calon  debitur setelah  memperoleh  kredit.  Apabila hasil  yang  diperoleh  cukup  untuk membayar  pinjamannya  dan  sekaligus membantu  perkembangan  usaha  calon debitur  bersangkutan  maka  kredit diberikan.  Akan  tetapi,  jika  sebaliknya maka kredit jangan diberikan.
2. Repayment adalah  memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran  kredit  oleh  calon  debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
3. Risk Bearing Ability adalah memperhitungkan besarnya kemampuan    perusahaan  calon  debitur untuk  menghadapi  risiko,  apakah perusahaan  calon  debiturnya  risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan  oleh  besarnya  modal  dan strukturnya,  jenis  bidang  usaha,  dan manajemen  perusahaan  bersangkutan. Jika  risk  bearing  ability  perusahaan besar maka kredit tidak diberikan, tetapi apabila risk bearing ability  perusahaan kecil maka kredit diberikan. 4
4 Hasibuan  Malayu  S.  P, Manajemen  Sumber Daya Manusia , Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, h.108.
5 “Bambang Catur P.S., Pengamanan
Pemberian  Kredit  Bank  Dengan  Jaminan  Hak  Guna
Untuk  pemberian  kredit,  tidak  bisa dilepaskan  dari  prinsip Collateral atau  di  sini dikenal  dengan  sebutan  jaminan.  Jaminan merupakan  suatu  langkah  penting  dalam langkah-langkah  menjaga  keamanan  kredit bank.  Langkah  pengamanan  ini  dilakukan sedemikian rupa oleh karena pemberian kredit terkait dengan suatu resiko ( degree of risk ) atau setidak-tidaknya  memperkecil  resiko  yang timbul.  Oleh  karena  itu  bank  dilarang memberikan  kredit  tanpa  jaminan  sesuai dengan  bunyi  pasal  2  ayat  1  Surat  Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
23/69/KEP/DIR  tanggal  28  Februari  1991 tentang  Jaminan  Pemberian  Kredit.  Karena kredit  yang  diberikan  oleh  bank  mengandung resiko,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  bank harus  memperhatikan  asas-asas  perkreditan yang sehat. 5 Perkembangan teknologi informasi dan  komunikasi  khususnya  internet  telah berpengaruh  besar  dalam  berbagai  aspek kehidupan  manusia  di  seluruh  dunia  termasuk di Indonesia.
Perkembangan  tersebut  menyebabkan perubahan perilaku manusia, perubahan tingkat kebutuhan,  keinginan  dan  juga  gaya  hidup. Gaya hidup masyarakat saat ini serba instan dan sangat  berpengaruh terhadap kemudahan yang didapat dari sebuah internet. Perdagangan yang sebelumnya  menggunakan  barter  atau  suatu proses  pertukaran  barang  dengan  barang, berubah  menjadi  uang  dengan  barang.    Dan sebelumnya sebelum ada uang kertas, terdapat uang  logam  sebagai  transaksi  perdagangan antar  individu,  kini  uang  kertas  semakin berganti menjadi uang dalam bentuk kartu yang dapat  digunakan  untuk  transaksi  jual  beli  ada yang  berbentuk  debit  adapula  kartu  dalam bentuk kredit.
Pertumbuhan  ekonomi  sejalan  dengan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi  pola  kehidupan  masyarakat.
Sebagai contoh yang sebelumnya perdagangan Bangunan ,
diakses melalui http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/vi ew/1468, pada hari Kamis, pukul 20.54 WIB.
dilakukan  dengan  cara  bertatap  muka,  kini dapat dilakukan dengan cara online. Perubahan pola  hidup  masyarakat  ini  yang  dinilai  lebih efektif  dan  efisien  untuk  dikerjakan,  karena tidak  membutuhkan  banyak  waktu  untuk melakukan  aktivitas  tersebut.  Sama  halnya dengan  sistem  perdagangan,  saat  ini  banyak sekali aplikasi perdagangan secara online yang ditawarkan.  Perdagangan  secara  elektronik tersebut  disebut  dengan E-commerce yang merupakan kepanjangan dari Electronic Commerce yang  berarti  perdagangan  yang dilakukan  secara  elektronik 6 . E-commerce berarti perdagangan elektronik yang mencakup proses  pembelian,  penjualan,  transfer,  atau pertukaran  produk,  layanan,  atau  informasi melalui jaringan computer, termasuk Internet. 7
1. E-commerce  adalah  kegiatan  jual  beli barang  jasa  atau  transimisi  dana  data melalui  jaringan  elektronik,  terutama internet. Namun kini e-commerce telah mengalami berbagai
macam perkembangan,  mulai  dari  fungsi sampai  jenis-jenis  e-commerce  yang berbagai  macam.  Setidaknya  ada  tujuh jenis  dasar  e-commerce  atau  bentuk bisnis e-commerce dengan karakteristik berbeda:8
2. Business-to-Business  (B2B),  B2B  e- commerce  meliputi  semua  transaksi elektronik  barang  atau  jasa  yang dilakukan  antar  perusahaan.  Produsen dan  pedagang  tradisional  biasanya menggunakan jenis e-commerce ini.
3. Business-to-Consumer  (B2C),  B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai  dengan  bagian  ritel  dari  e- commerce yang biasa dioperasikan oleh perdagangan  ritel  tradisional.  Jenis  ini bisa  lebih  mudah  dan  dinamis,  namun
6 Jay  M.S., Peran  E-Commerce  dalam  Sektor Ekonomi dan Industri, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001, h. 24.
7 Abdul Halim Barkatullah, Bisnis E-Commerce , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, h. 45.
juga  lebih  menyebar  secara  tak  merata atau bahkan bisa terhenti.
4. Consumer-to-Consumer  (C2C),  C2C merupakan  jenis  e-commerce  yang meliputi  semua  transaksi  elektronik barang  atau  jasa  antar  konsumen. Umumnya  transaksi  ini  dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform  online  untuk  melakukan transaksi tersebut.
5. Consumer-to-Business  (C2B),  C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran  atau  jual  beli  barang  secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk  mereka  bagi  perusahaan  yang mencari jasa atau produk tersebut.
6. Business-to-Administration (B2A),
B2A  adalah  jenis  e-commerce  yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan  dan  administrasi  publik. Jenis e-commerce  ini  melibatkan banyak  layanan,  khususnya  di  bidang- bidang  seperti  fiskal,  jaminan  sosial, ketenagakerjaan,  dokumen  hukum  dan register, dan lainnya. Jenis e-commerce ini  telah  meningkat  dalam  beberapa tahun  terakhir  dengan  investasi  yang dibuat melalui e-government atau pihak pemerintah.
7. Consumer-to-Administration (C2A),
Jenis  C2A  meliputi  semua  transaksi elektronik yang dilakukan antara individu  dan  administrasi  publik. Contoh area yang menggunakan jenis e- commerce  ini  adalah  :  Pendidikan, proses pembelajaran jarak jauh, jamsostek, pembayaran, pengajuan
8 Prurbo  Onno  W    dan  Aang  Arif  Wahyudi, Mengenal E-Commerce , Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001, h. 35.
pajak,  pembayaran  pajak,  kesehatan, informasi mengenai penyakit,
pembayaran  layanan  kesehatan  dan lainnya.
8. Online-to-Offline  (O2O),  O2O  adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan  dari  saluran  online  untuk toko  fisik.  O2O  mengidentifiaksikan pelanggan  di  bidang  online  seperti email  dan  iklan  internet,  kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan  untuk  menarik  pelanggan agar  meninggalkan  lingkup  online. Contohnya,  sebuah  pusat  kebugaran tidak akan bisa didirikan di ruang tamu rumah Anda, namun dengan menggunakan  layanan  O2O  yang disediakan perusahaan seperti Groupon Inc,  pusat  kebugaran  tersebut  bisa menyalurkan bisnis offline nya menjadi online.
E-commerce yang merupakan bentuk perdagangan  elektronik  menjadi  tren  dalam perdagangan  di  Indonesia  saat  ini.  Sehingga tidak  hanya  perdagangan  secara  elektronik melainkan diiringin dengan adanya pembayaran  secara  elektronik  yang  kita  kenal dengan  Financial  Technology  (Selanjutnya disingkat  fintech).  Fintech  adalah  sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Fintech mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat menjadi  lebih  praktis  dan  efektif.  Fintech  pun membantu  masyarakat  untuk  lebih  mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan.
Salah satu bank besar yang sudah mulai melakukan  pembayaran  maupun  transaksi online  lainnya  adalah  PT  Bank  Negara Indonesia  Tbk  (BNI)  lewat  BNI digital  loan . Awalnya, layanan ini ditujukan untuk
9 https://keuangan.kontan.co.id/news/bank- mulai-berikan-kredit-online-fintech-lending-siap-siap- gigit-jari ,  diakses  pada  tanggal  29  Maret  2019,  pada pukul 22.34 WIB.
mempermudah  pengajuan  kredit  usaha  rakyat (KUR)  bagi  calon  debitur.  Pengajuan  kredit secara  online  berbasis website milik  BNI  ini juga  sudah  mulai  melayani  pengajuan  kredit untuk  kredit  pemilikan  rumah  (KPR),  kredit tanpa  agunan  (KTA),  kartu  kredit,  dan  kredit wirusaha.  BNI  tidak  memasang  bunga  yang terbilang  besar  untuk  kredit  secara  online. Bunga  kredit UMKM BNI saat ini masih  satu digit  di  level  9,95%.  Sementara  untuk komersial,  BNI  mengenakan  bunga  sampai dengan 13,5%. Bank BNI mulai dari pencarian nasabah sampai dengan pencairan dan monitoring ( end  to  end )  salah  satunya  dengan penggunaan big data analisis dan proses kredit yang makin disempurnakan. Selain memudahkan  pihak  perbankan  dan  debitur, pemanfaatan  digital  juga  berpotensi  untuk memperoleh  nasabah  yang  lokasi  tempat tinggalnya jauh dari outlet BNI. 9
Selain BNI, PT Bank Sahabat Sampoerna  (BSS)  juga  meluncurkan  fitur serupa  via  website  PDaja.com.  Bunga  yang ditawarkan  juga  cukup  bersaing  yakni  di kisaran 15% sampai 18% per tahun tergantung besaran  plafon  dan  agunan.  Besaran  plafon yang disediakan oleh Bank Sampoerna yakni di kisaran Rp 50 juta-Rp 500 miiar dengan tenor 12  bulan.  Walau  terbilang  baru,  lantaran  baru diluncurkan  pada  awal  November  2018  lalu, BSS  cukup  optimistis  dengan  produk  ini. 10 Bank  hingga  saat  ini  berdiri  sebagai  lembaga penggerak  perekonomian  di  Indonesia  yang memegang  peranan  paling  penting  dan  besar dalam  kehidupan  bermasyarakat    dimana  hal tersebut  diatur dalam Pasal  4 Undang-Undang perbankan  yaitu  perbankan  di  Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan  pemerataan  dan  pertumbuhan ekonomi  dan  stabilias  nasional  ke  arah peningkatan kesejahteraan rakyat.
Selain  itu  bank  juga  hadir  untuk melancarkan  mekanisme  sistem  pembayaran bagi  semua  sektor  kegaiatan  usaha.  Dapat dikatakan bahwa perbankan nasional mempunyai  fungsi  dalam  kehidupan  ekonomi nasional sebagai Financal Intermediary . Sehingga bank mempunyai fungsi-fungsi yang antara lain: 11
1. Agent of trust , adalah sebuah kepercayaan  yang  dimiliki  masyarakat kepada  bank  dalam  menitipkan  dana miliknya, baik  untuk  ditabung maupun di  Investasikan.  Kepercayaan  yang dimiliki  masyarakat  ini  merupakan modal dasar bagi bank dalam melaksanakan kegiatan perbankan. Dengan  adanya  unsur  kepercayaan  ini masyarakat  yakin  bahwa  uang  tidak akan  disalahgunakan  oleh  bank,  uang yang  mereka  berikan  akan  dikelola secara  baik  dan  mereka  yakin  bahwa segala  apapun  yang  akan  terjadi  di kemudian hari, bank akan bertanggung jawab penuh untuk itu. 12
2. Agent  of  Development ,  bank  hadir sebagai sistem penggerak suatu perekonomian  bangsa.  Baik  didalam sektor moneter maupun sistem riil yang jelas  keduanya  tidak  dapat  dipisahkan. Sektror  riil  ini  tidak  dapat  berkinerja dengan baik apabila sektor moneter pun tidak  bekerja  dengan  baik.  Kegiatan yang  dapat  dilakukan  bank  sebagai agent of development disini adalah bank sebagai lembaga yang menghimpun dan mengalirkan  dana  sehingga  bank  hadir sebagai  lembaga  untuk  melakukan investasi keuangan dalam sektor moneter yang menjadi penggerak segala kemajuan dalam sektor riil yang ada di
11 Sigit Tridaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain , Salemba Empat, Jakarta, 2006,  h.75
12 Etty  Mulyati, Kredit  Perbankan  Dalam  Aspek Hukum dan Pengembanagan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia , Refika Indatama, Bandung, 2015, h. 63.
negara  ini.  Kelancaran  dari  kegiatan investasi,  distribusi  dan  konsumsi  di tidak  lain  adalah  salah  satu  kegiatan pembangunan  dalam  perekonomian bangsa. 13
3. Agent of Service , bank dalam menjalankan  kegiatan  perbankan  dan serangkaianan  kegiatan  usaha  yang dilakukan  juga  dapat  memberikan  jasa penawaran lain kepada masyarakat. Jasa penawaran  lain  yang  dimaksud  berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. 14
Selain  itu  dalam  sistem  disebut  juga sebagai dual banking system . Maksud dari dual banking  system  adalah  terdapat  dua  sistem perbankan  yang  secara  berdampingan  dalam hal  pelaksanaannya  yang  diatur  pula  dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku. 15 Dual  banking  system tersebut  terdiri dari  bank  konvensional  dan  bank  syariah. Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor 21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah (selanjutnya  disebut  sebagai  Undang-Undang Perbankan  Syariah).  Namun  dikarenakan banyak  sekali  perubahan  di  era  modern  bank juga terus mengolah dan memperbarui seluruh kegiatan perbankan yang dimilikinya.
Salah  satu  nya  mengarah  kepada Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  berbasis Teknologi.  Berdasarkan  Pasal  6  Undang- Undang  perbankan,  kegiatan-kegiatan  usaha yang  dilakukan  bank  meliputi  usaha  bank umum antara lain:
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro deposito berjangka, sertifikat deposito , tabungan dan atau bentuk
13 Ibid., h. 65.
14 Ibid , hal.65
15 Trisadini Trisadini P. Dan Abd Shomad, Hukum Perbankan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Luthfiansyah Mediatama, Surabaya, 2015.
lainya  yang  dipersamakan  dengan itu.
b. Memberikan kredit
c. Menerbitkan surat pengkuan hutang
d. Membeli dan menjual atau menjamin  resiko  sendiri  maupun kepentingan atas perintah nasabahnya:
1. Surat-surat wesel
2. Surat  pengakuan  hutang  dan kertas dagang lainya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan  dalam  perdagangan surat yang dimaksud.
3. Kertas  perbendaharaan  negara dan surat jaminan pemerintah
4. Sertifikat Bank Indonesia
5. Obligasi
6. Surat  dagang  berjangka  waktu sampai dengan 1 satu tahun
7. Instrumen  surat  berhaga  lainya yang berjawngka waktu  sampai dengan satu tahun
Pemberian  kredit  oleh  bank  merupakan salah langkah yang mengandung banyak resiko yang  muncul.  Resiko  yang  sangat  sering ditemui  adalah  kredit  macet  atau  kredit bermasalah. Dalam memberikan kredit Undang-Undang Perbankan membatasi jumlah kredit  yang  dapat  diberikan  oleh  bank. Berdasarkan  Pasal  11  ayat  2  Undang-Undang Perbankan  batas  maksimum  pemberian  kredit yaitu  maksimal  30%  (tiga  puluh  perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia.  Untuk pihak  khusus  terkait  bank  batas  maksimum pemberian kredit ini tidak boleh melebihi 10% dari modal bank sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pihak terkait bank antara lain:
a. Pemegang saham yang memili 10% (sepuluh  persen)  atau  lebih  dari modal disetor bank
b. Anggota dewan komisaris
c. Anggota direksi
d. Keluarga  dari  pihak  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a  ,  huruf  b dan huruf c
e. Pejabat bank lainya dan f. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya  terdapat  kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dikamaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, huruf d , huruf e.
Landasan  filosofis  terkait  dengan adanya  fasilitas  kredit  online  yang  dimiliki Bank BNI dikarenakan seiring dengan pesatnya perkembangan  ekonomi  yang  mendukung seseorang  untuk  melakukan  kegiatan  bisnis, menjadikan  utang  atau  kredit  sebagai  jalan untuk  mendukung  segala  aspek  bisnis  yang dikerjakan.  Seseorang  maupun  badan  hukum dalam menunjang aktivitas bisnisnya dibingkai dalam  kerangka  hukum  untuk  melindungi kepentingan  semua  pihak.  Untuk  melakukan suatu usaha, tak jarang seseorang memerlukan suatu  lembaga  pembiayaan  yang  dapat menunjang  usahanya  tersebut.  Dalam  hal  ini untuk  memohonkan  suatu  utang,  haruslah terdapat jaminan yang dapat memberi kepastian bagi  kreditur  dalam  pelunasannya.  Karena semakin  canggihnya  suatu  perkembangan dunia teknologi, kredit yang biasanya dilakukan  langsung  secara  tatap  muka,  dapat dilakukan  hanya  dengan  cara  online  dengan sistem  aplikasi  yang  dapat  di  download  oleh masyarakat  luas.  Terkait  dengan  kesepakatan para pihak tersebut tidak lagi dilakukan secara langsung.  Bahkan  konsep  bisnis  semakin dinamis pergerakannya, sehingga kini kita tahu bahwa  pembelanjaan  tidak  lagi  dilakukan secara  langsung,  tetapi  juga  bisa  dilakukan dengan cara elektronik.
Landasan yuridis terkait dengan adanya agunan  dalam  pemberian  kredit  online  ini adalah dikarenakan pelaksanaan pinjam meminjam  uang  atau  kredit  pada  umumnya disyaratkan adanya perjanjian tambahan berupa perjanjian  jaminan  demi  keamanan  pemberian kredit tersebut. Jaminan utang adalah pemberian  keyakinan  kepada  pihak  kreditor atas  pembayaran  utang-utang  yang  telah diberikannya  kepada  debitor,  hal  ini  terjadi karena  hukum  ataupun  terbit  dari  suatu perjanjian  yang  bersifat assessoir terhadap
Fransisca Utami Masakke, S.H., Irena Hapsari, S.H., Syaukah Az-Zahro, S.H. Aspek Agunan sebagai Perlindungan Hukum bagi Bank Selaku Penyedia Layanan Kredit Online
perjanjian pokoknya. Mengenai sifat perjanjian jaminan  adalah assessoir, yaitu  perjanjian tersebut  mengikut  jaminan  pokok  berupa perjanjian  utang  piutang  atau  kredit.  Jenis jaminan utang dapat berupa jaminan kebendaan yang  akan  menimbulkan  hak  kebendaan  atau jaminan  perorangan,  biasa  disebut  dengan borgtocht yang  akan  menimbulkan  hak perorangan . Pada  umunya  kreditor  memilih menggunakan  jaminan  kebendaan,  karena dengan  memegang  jaminan  kebendaan  maka kedudukan  kreditor  akan  menjadi  kreditor preferen  dan  hak  kebendaan  atas  jaminan tersebut akan beralih kepada kreditor yang akan memberikan  hak  untuk  mendapat  pembayaran utang  terlebih  dahulu  atas  eksekusi  terhadap benda-benda jamian. Berbeda dengan jaminan perorangan  yang  hanya  menimbulkan  hak perorangan  dan  hanya  dapat  dipertahankan kepada pihak yang membuat perjanjian.
Landasan  sosiologis  dalam  penulisan ini  adalah  perkembangan  perusahaan fintech yang  menjadi  pendongkrak  adanya  sistem kredit  yang  dapat  dilakukan  secara  online, menimbulkan keinginan perbankan untuk dapat menciptakan layanan kredit serupa yang dapat memudahkan  masyarakat  dalam  melakukan kredit.  Perkembangan  teknologi,  industri perbankan terus mengembangkan layanan guna mempermudah  nasabah.  Apalagi  dengan semakin  ketatnya  persaingan  antar  bank  dan juga  perusahaan fintech .  Salah  satunya  antara lain dengan fitur pengajuan kredit secara digital ( digital  loan ).  Pelayanan  kredit  secara  online ini bisa menjadi  tantangan serius bagi  industri tekfin,  lantaran  tingkat  keamanan  dan  bunga yang ditawarkan perbankan lebih baik daripada kredit online yang disediakan oleh perusahaan fintech .

## PERUMUSAN MASALAH
16 Terry  C.  M.  Hutchinson ,  Researching  and Writing  in  Law, Lawbook  Company  (Thomson  Reuters), Sydney, Australia, 2010, h. 10.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat ditarik  suatu  rumusan  permasalahan  sebagai berikut :
1. Apa karakteristik regulasi yang mengatur kredit online?
2. Seperti apa mekanisme pemberian agunan pada kredit online?

## METODE PENELITIAN
a. Tipe Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian doctrinal  research ,  yaitu  penelitian  ini menghasilkan  penjelasan  yang  sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur  suatu  kategori  hukum  tertentu. 16 Selain itu doctrinal research bertujuan pula sebagai  keperluan  akademis  yaitu  peneliti berposisi  sebagai  pihak  yang  netral  dan sasaran  pembacanya  adalah  akademisi maupun praktisi.

## b.  Pendekatan Masalah
Pendekatan undang-undang ( statute approach )  dilakukan  dengan  menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut  pautnya  dengan  isu  hukum  yang sedang  ditangani.  Bagi  penelitian  untuk kegiatan  akademis,  peneliti  perlu  mencari ratio  legis  dan  dasar  ontologism  lahirnya undang-undang  tersebut.  Sehingga  dapat ditemukan  suatu  aturan  yang  relevan  untuk memecahkan masalah tersebut. 17 Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin  yang  telah  ada  untuk  dijadikan  suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin dalam
17 Ibid , h. 93-94.
membangun  suatu  argumentasi  hukum  dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi. 18

## c. Sumber Bahan Hukum
Dalam  penulisan  jurnal  ini  terdapat  dua bahan  hukum,  yaitu  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder.

## 1. Bahan hukum primer
Bahan  hukum  yang  bersifat  mengikat dan mutlak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukaan  dalam  tesis  ini,  yaitu berasal  dari  peraturan  perundang-
undangan  dan  ketentuan  mengenai hukum perjanjian dan hukum
perbankan yang berlaku di Indonesia.

## 2. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum yang sifatnya menjelaskan  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari bahan  hukun  yang  diperoleh  dari literatur  maupun  karya  ilmiah  lainnya yang  bersifat  pendukung.  Sehingga dapat memberikan acuan dan memperluas  alasan  tentang  apa  yang dikemukakan pada jurnal ini.

## d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian,  maka  analisis  bahan  hukum dilakukan  dengan  cara  interpretasi  sebagai penerapan  bahwa  undang-undang  ataupun peraturan  yang  berlaku  sudah  terlaksana dengan  sepenuhnya  atau  belum,  sehingga rumusan  masalah  yang  telah  ditentukan sebelumnya  dapat  terselesaikan  dengan tawaran solusi yang akan
diberikan.Pengumpulan  bahan  hukum  dapat kita  temukan  pada  saat  mengumpulkan
18 Ibid , h. 95.
19 Edi  Putra  Tje’Aman, Kredit  Perbankan  Suatu Tinjauan Yuridis , Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 17.
perundang-undangan  yang  tersedia  dalam hukum nasional.

## e. Analisis Bahan Hukum
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian,  maka  analisis  bahan  hukum dilakukan  dengan  cara  interpretasi  sebagai penerapan  bahwa  undang-undang  ataupun peraturan  yang  berlaku  sudah  terlaksana dengan  sepenuhnya  atau  belum,  sehingga rumusan  masalah  yang  telah  ditentukan sebelumnya  dapat  terselesaikan  dengan tawaran solusi yang akan diberikan.

## PEMBAHASAN
Hukum  perjanjian  berada  dalam  ruang lingkup  hukum  perdata.  Dalam  hubungan  ini terdapat dua istilah yang hampir sama, namun berbeda  pengertiannya,  yaitu  perikatan  dan perjanjian. Kata Perikatan mempunyai arti yang lebih luas daripada perjanjian. Karena perikatan tidak hanya mengandung pengertian hubungan hukum yang timbul dari perjanjian saja, tetapi juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak  bersumber  pada  suatu  perjanjian,  yaitu perihal  perikatan  yang  timbul  dari  Undang- Undang. 19 Pasal 1313 BW menyebutkan bahwa ”suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dari ketentuan pasal  tersebut bahwa persetujuan yang dimaksud adalah suatu pesetujuan  yang  bersifat  sepihak,  yaitu persetujuan yang hanya menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja. 20
Perjanjian  atau  kontrak  merupakan  salah satu dasar hukum yang menimbulkan perikatan. Definisi “perikatan” menurut doktrin (para ahli) adalah hubungan dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang (atau lebih), dimana pihak yang  satu  (debitor)  wajib  melakukan  suatu prestasi,  sedangkan  pihak  yang  lain  (kreditor)
20 Ibid .
berhak  atas  prestasi  itu. 21 Tidak  semua perjanjian  mengakibatkan  perikatan,  hanya perjanjian yang tergolong perjanjian obligatoir. Perjanjian  obligatoir  adalah  perjanjian  yang menimbulkan kewajiban bagi  para pihak yang terkait. Pasal 1319 BW baik perjanjian bernama ataupun perjanjian tidak bernama, harus tunduk pada  ketentuan-ketentuan  umum  dalam  Bab  I dan Bab II Buku III BW. Ketentuan umum yang dimaksud dapat mengambil contoh Pasal 1320 BW  yang  mengatur  syarat-syarat  keabsahan perjanjian.  Baik  waktu  pembuatan  perjanjian bernama  maupun  membuat  perjanjian  tidak bernama,  agar  perjanjian  tersebut  sah,  maka harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW.
Perjanjian kredit sebagai perjanjian obligatoir,  mana  kala  tak  dilengkapi  dengan perjanjian jaminan kebendaan untuk mendapatkan  agunan,  hak  tagihnyahanya berposisi  sebagai  hak  pribadi  yang  memiliki sifat  gugat  perorangan  yang  ujung-ujunganya hanya dijamin oleh Pasal 1131 BW, dan tidak mempunyai  hak  gugat  kebendaan  akibat  tak memegang  satu  benda  tertentu  sebagai agunan. 22 Dalam  praktik  istilah  kontrak  atau perjanjian  terkadang  masih  dipahami  secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan  kedua  istilah  tersebut seolah  merupakan  pengertian  yang  berbeda. Dapat dilihat dalam buku III BW yang memiliki judul  “Perikatan-Perikatan  yang  Lahir  dari Kontrak  atau  Perjanjian”  berarti  kontrak  dan perjanjian memiliki pengertian yang sama. 23 Seperti  yang  telah  diketahui  bahwa perjanjian  kredit  adalah  perjanjian obligatoir , maka secara otomatis kreditor akan mendapatkan jaminan umum dari debitor, yaitu jaminan yang lahir dari undang-undang, karena
21 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, 2014, h.11
22 Isnaeni-II, Op.Cit ., h.85.
23 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., h.11.
24 Trisadini  Prasastinah  Usanti  dan  Leonora Bakarbessy, Op. Cit. ,  h. 13
dengan  lahirnya  perikatan  yang  dibuat  maka selain  dirinya  sebagai  subjek  hukum  menjadi terikat kepada pihak lawan, benda miliknya pun juga  ikut  terikat.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada ketentuan  Pasal  1131  BW. 24 Dalam  posisi seperti  ini  maka  kreditor  akan  berkedudukan sebagai kreditor konkuren, yang berarti sejajar dan  bersaing  antar  sesama  kreditor  konkuren lainnya.  Persamaan  kedudukan  terhadap  harta debitor  tidak  ada  yang  diutamakan  dalam pelunasan, sekalipun diantara mereka ada yang mempunyai  tagihan  yang  lebih  tua  (lebih dahulu  ada). 25 Pembayaran  yang  mereka dapatkan  adalah  berdasarkan  perbandingan besaran tagihan yang dibagi secara proposional, sebagaimana ketentuan Pasal 1132 BW.
Kredit  dilihat  dari  sudut  bahasa  berarti kepercayaan,  dalam  arti  bahwa  apabila seseorang atau suatu badan usaha mendapatkan fasilitas  kredit  dari  bank,  maka  orang  atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit. Menurut O.P.  Simorangkir,  kredit  adalah  pemberian prestasi  (misalnya uang,  barang) dengan balas prestasi  (kontra  prestasi)  akan  terjadi  pada waktu  mendatang.  Dewasa  ini  kehidupan ekonomi  modern  adalah  prestasi  uang,  maka transaksi  kredit menyangkut  uang sebagai  alat kredit  yang  menjadi  pembahasan.  Kredit berfungsi koperatif antara si pemberi kredit dan si  penerima  kredit  atau  antara  kreditur  dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung  risiko.  Singkatnya  kredit  dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen, kepercayaan,  risiko  dan  pertukaran  ekonomi dimasa-masa  mendatang. 26 Sedangkan  dari sudut  ekonomi,  kredit  diartikan  sebagai penyediaan uang atau tagihan. Seperti pengertian  yang  diberikan  oleh  Undang-
25 Ibid , h.14.
26 Drs.  Ek  O.P.  Simorangkir, Seluk  Beluk  Bank Komersial , Cetakan Kelima, Jakarta: Aksara Persada Indonesia Indonesia,  1988,  h.91.  Dikutip  melalui  Hasanuddin  Rahman, Aspek-Aspek  Hukum  Pemberian  Kredit  Perbankan  di Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti, 1988, h. 96.
Undang  Perbankan  ,  kredit  itu  berdasarkan penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan  atau  kesepatan  pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga tertentu.
Dari uraian diatas, dapat ditemukan empat unsur dalam perjanjian kredit yaitu: 27
1. Kepercayaan,  di  sini  berarti  bahwa setiap  pelepasan  kredit,  dilandasi dengan  adanya  keyakinan  oleh  bank bahwa  kredit  tersebut  akan  dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan  jangka  waktu  yang  telah diperjanjikan.
2. Waktu,  disini  berarti  bahwa  antara pelepasan  kredit  oleh  bank  dengan pembayaran, kembali oleh debitur tidak dolakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan dengan tenggang waktu.
3. Risiko,  disini  berarti  bahwa  setiap pelepasan  kredit  jenis  apapun  akan terkandung  risiko  di  dalamnya,  yaitu risiko  di  dalamnua,  yaitu  risiko  yang terkandung  dalam  jangka  waktu  antara pelepasan  kredit  dengan  pembayaran kembali.  Hal  ini  berarti  semakin panjang  jangka  waktu  kredit  semakin tinggi risiko kredit tersebut.
4. Prestasi,  disini  berati  bahwa  setiap kesepakatan terajadi antara bank dengan  debiturnya  mengenai  suatu pemberian kredit, maka pada suatu saat itu pula akan terjadi  suatu prestasi  dan kontra prestasi.
Perjanjian  kredit  merupakan  perjanjian perorangan  yang  akan  menimbulkan  hak perorangan  ( persoonlijk  recht ),  yaitu  semua hak  yang  timbul  karena  adanya  hubungan perutangan  yang  hana  dapat  dipertahankan untuk  sementara  orang-orang  tertentu  saja,
27 Ibid, h.97.
28 Trisadini  Prasastinah  Usanti  dan  Leonora Bakarbessy, Op. Cit. ,  h. 17.
pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal  1315 BW jo 1340 BW. Hak perorangan memiliki ciri sebagai berikut: 28
1. Bersifat  hak  relatif,  yaitu  hanya  bisa ditegakkan pada pihak tertentu saja.
2. Tidak  ada  asas droit  de  suite ,  yaitu dengan beralihnya hak milik maka hak perseorangan  berhenti  sejak  dijualnya benda tersebut.
3. Kedudukan  anatara  pemegang  hak perorangan  adalah  sederajat,  tidak  ada yang didahulukan.
4. Berkedudukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 1132 BW).
5. Gugatanya disebut gugat perseorangan. Pada  hak  perorangan  ini  orang  hanya dapat  mengajukan  gugatan  pada  pihak lawanya saja.
Bank  hingga  saat  ini  berdiri  sebagai lembaga penggerak perekonomian di Indonesia yang  memegang  peranan  paling  penting  dan besar dalam kehidupan bermasyarakat  dimana hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  4  Undang- Undang perbankan yaitu perbankan di Indonesia  bertujuan  menunjang  pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan  pemerataan  dan  pertumbuhan ekonomi  dan  stabilias  nasional  ke  arah peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Selain  itu bank juga hadir untuk melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor kegaiatan  usaha.  Dapat  dikatakan  bahwa perbankan  nasional  mempunyai  fungsi  dalam kehidupan ekonomi nasional sebagai Financal Intermediary .  Sehingga  bank  mempunyai fungsi-fungsi yang antara lain: 29
1. Agent of trust , adalah sebuah kepercayaan  yang  dimiliki  masyarakat kepada  bank  dalam  menitipkan  dana miliknya, baik  untuk  ditabung maupun di  Investasikan.  Kepercayaan  yang dimiliki  masyarakat  ini  merupakan
29 Sigit  Tridaru, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lain , Salemba Empat, Jakarta, 2006,  h.75
modal dasar bagi bank dalam melaksanakan kegiatan perbankan. Dengan  adanya  unsur  kepercayaan  ini masyarakat  yakin  bahwa  uang  tidak akan  disalahgunakan  oleh  bank,  uang yang  mereka  berikan  akan  dikelola secara  baik  dan  mereka  yakin  bahwa segala  apapun  yang  akan  terjadi  di kemudian hari, bank akan bertanggung jawab penuh untuk itu. 30
2. Agent  of  Development ,  bank  hadir sebagai sistem penggerak suatu perekonomian  bangsa.  Baik  didalam sektor moneter maupun sistem riil yang jelas  keduanya  tidak  dapat  dipisahkan. Sektror  riil  ini  tidak  dapat  berkinerja dengan baik apabila sektor moneter pun tidak  bekerja  dengan  baik.  Kegiatan yang  dapat  dilakukan  bank  sebagai agent of development disini adalah bank sebagai lembaga yang menghimpun dan mengalirkan  dana  sehingga  bank  hadir sebagai  lembaga  untuk  melakukan investasi keuangan dalam sektor moneter yang menjadi penggerak segala kemajuan dalam sektor riil yang ada di negara  ini.  Kelancaran  dari  kegiatan investasi,  distribusi  dan  konsumsi  di tidak  lain  adalah  salah  satu  kegiatan pembangunan  dalam  perekonomian bangsa. 31 3. Agent of Service , bank dalam menjalankan  kegiatan  perbankan  dan serangkaianan  kegiatan  usaha  yang dilakukan  juga  dapat  memberikan  jasa penawaran lain kepada masyarakat. Jasa penawaran  lain  yang  dimaksud  berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. 32
Selain  itu  dalam  sistem  disebut  juga sebagai dual banking system . Maksud dari dual
30 Etty Mulyati, Kredit Perbankan Dalam Aspek Hukum dan Pengembanagan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia , Refika Indatama, Bandung, 2015, h. 63.
31 Ibid., h. 65.
banking  system  adalah  terdapat  dua  sistem perbankan  yang  secara  berdampingan  dalam hal  pelaksanaannya  yang  diatur  pula  dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku. 33 Dual  banking  system tersebut  terdiri dari  bank  konvensional  dan  bank  syariah. Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor 21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah (selanjutnya  disebut  sebagai  Undang-Undang Perbankan  Syariah).  Namun  dikarenakan banyak  sekali  perubahan  di  era  modern  bank juga terus mengolah dan memperbarui seluruh kegiatan  perbankan  yang  dimilikinya.  Salah satu  nya  mengarah  kepada  Layanan  Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi. Berdasarkan
Pasal 6 Undang-Undang perbankan,  kegiatan-kegiatan  usaha  yang dilakukan  bank  meliputi  usaha  bank  umum antara lain:
a. Menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam  bentuk  simpanan  berupa  giro deposito berjangka, sertifikat deposito , tabungan  dan  atau  bentuk  lainya  yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit
c. Menerbitkan surat pengkuan hutang
d. Membeli  dan  menjual  atau  menjamin resiko sendiri maupun kepentingan atas perintah nasabahnya:
1. Surat-surat wesel
2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainya yang masa berlakunya  tidak  lebih  lama  dari kebiasaan dalam perdagangan surat yang dimaksud.
3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
4. Sertifikat Bank Indonesia
5. Obligasi
6. Surat  dagang  berjangka  waktu sampai dengan 1 satu tahun
32 Ibid , hal.65
33 Trisadini  Trisadini  P.  Dan  Abd  Shomad, Hukum Perbankan, Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga  dan Luthfiansyah Mediatama, Surabaya, 2015.
7. Instrumen  surat  berhaga  lainya yang  berjawngka  waktu  sampai dengan satu tahun
Pemberian  kredit  oleh  bank  merupakan salah langkah yang mengandung banyak resiko yang  muncul.  Resiko  yang  sangat  sering ditemui  adalah  kredit  macet  atau  kredit bermasalah. Dalam memberikan kredit Undang-Undang Perbankan membatasi jumlah kredit  yang  dapat  diberikan  oleh  bank. Berdasarkan  Pasal  11  ayat  2  Undang-Undang Perbankan  batas  maksimum  pemberian  kredit yaitu  maksimal  30%  (tiga  puluh  perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia.  Untuk pihak  khusus  terkait  bank  batas  maksimum pemberian kredit ini tidak boleh melebihi 10% dari modal bank sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pihak terkait bank antara lain:
a. Pemegang  saham  yang  memili  10% (sepuluh  persen)  atau  lebih  dari  modal disetor bank
b. Anggota dewan komisaris
c. Anggota direksi
d. Keluarga  dari  pihak  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a  ,  huruf  b  dan huruf c
e. Pejabat bank lainya dan
f. Perusahaan-perusahaan
yang didalamnya  terdapat  kepentingan  dari pihak-pihak  sebagaimana  dikamaksud dalam  huruf  a  ,  huruf  b  dan  huruf  c, huruf d , huruf e.
Jaminan kredit yang selama ini kita kenal dapat berupa  jaminan  kebendaan  dan  jaminan perorangan  dalam  Undang-Undang  Perbankan disebut  agunan.  Dalam  praktik  dan  dalam tulisan-tulisan mengenai perbankan khususnya kredit  perbankan  arti  yuridis  dari  jaminan pemberian  kredit  sebagaimana  yang  diatur dalam Undang-Undang Perbankan tidak dipergunakan. Dalam
Undang-Undang
34 Trisadini  Prasastinah  Usanti  dan  Leonora Bakarbessy, Op. Cit. ,  h. 17
Perbankan  membagi  agunan  menjadi  agunan pokok dan agunan tambahan. 34
Dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang sebagai  perjanjian  pokok,  bank  tidak  ingin dirugikan,  sehingga  dalam  penerapan  prinsip kehati-hatian,  bank  harus  meminta  perjanjian jaminan  kepada  debitur.  Guna  dari  perjanjian jaminan  itu  agar  bank  tidak  merasa  dirugikan apabila  debitur  tidak  bisa  melunasi  utangnya. Jaminan  yang  biasanya  digunakan  untuk melengkapi  perjanjian  kredit  tersebut  adalah jaminan  kebendaan.  Penggunaan  jaminan kebendaan  ini  digunakan  kreditur  sebagai pemegang  jaminan  dengan  kedudukan  yang diutamakan  atau  bank  sebagai  kreditur preference , karena:
1. Kreditur  didahulukan  dan  dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya  atau  hasil  penjualan  benda tertentu  atau  sekelompok  benda  tertentu milik debitur atau milik pihak ketiga.
2. Ada benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga  yang  dipegang  oleh  kreditur  dan terikat kepada hak kreditur, yang harganya bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi  kewajibannya  dengan  baik kreditur. 35
Kredit online yang banyak dilakukan oleh perbankan  yang  menggunakan  jasa financial technology ini  harus  didukung  oleh  sistem pengamanan yang
tidak hanya mempermudahkan  bagi  calon  debitor  sebelum pengajuan  kredit,  melainkan  juga  harus menjamin  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi kreditor  dalam  hal  ini  adalah  bank.  Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan financial technology untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan  konsumen  serta  manajemen risiko  dan  kehati-hatian  guna  tetap  menjaga stabilitas  moneter,  stabilitas  sistem  keuangan, dan  sistem  pembayaran  yang  efisien,  lancar, aman, dan andal, hal tersebut telah dituangkan
35 J.Satrio, Hukum  Jaminan,  Hak  Jaminan Kebendaan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,h.12.
dalam  tujuan financial  technology yang  telah diatur oleh PBI Nomor 19/12/PBI/2017.
Fitur online yang terdapat dalam aplikasi kredit  online  pada  perbankan  ini,  harusnya memuat suatu kolom yang berisi jaminan yang diberikan oleh debitor  kepada kreditor ini agar hak-hak kreditor tetap terjamin. Jaminan tentu merupakan salah satu ciri 5C yang mendukung kreditor  untuk  lebih  berhati-hati  dalam memberikan  kredit  kepada  nasabah.  Nilai jaminan  tentu  menyesuaikan  dengan  nilai hutang  yang  diajukan  oleh  nasabah.  Tidak semua  hutang  harus  diberikan  suatu  jaminan, tetapi  semakin  tinggi  nilai  hutang  yang diajukan secara online, harus disertakan dengan jaminan sebagai salah satu wujud perlindungan bagi  kreditor.  Penyerahan  dalam  bentuk constitutum possessorium terjadi pada penyerahan  hak  milik  dalam  jaminan  fidusia, yaitu penyerahan hak milik dari debitor kepada kreditor  dimana  benda  yang  diserahkan  tetap berada  dalam  kekuasaan  yang  nyata  dari debitor. 36
Dalam  jaminan  fidusia,  penyerahan  hak milik antara debitor kepada kreditor dilakukan secara constitutum  possessorium yang  artinya benda  yang  menjadi  obyek  perjanjian  hanya diserahkan hak miliknya saja namun secara riil benda tersebut  masih  berada dalam kekuasaan si  debitor.  Bentuk  penyerahan  ini  merupakan penyimpangan  dari  ketentuan  Pasal  612  BW yang  mensyaratkan  adanya  penyerahan  secara nyata  terhadap  benda-benda  bergerak.  Oleh karena  penyerahan  hak  milik  dalam  fidusia tidak  dilakukan  secara  nyata,  maka  Undang- Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan pembebanan fidusia dibuat dengan menggunakan  akta  notaris,  hal  tersebut  untuk melindungi kepentingan kreditor agar tetap bisa melakukan eksekusi pada saat debitor meninggal  sebelum  kreditor  melaksanakan pelunasan melalui obyek jaminan. 37
36 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata, Hukum Benda , Cetakan ke-4, Liberty,  1981, h. 70. (selanjutnya disebut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan-III)
Dengan  adanya  proses  pembebanan dengan  akta  notaris  dan  pendaftaran  jaminan fidusia,      maka kreditor dapat memperhatikan hak  dan  kebendaan  itu  kepada  siapapun  dan dalam  kondisi  apapun.  Munculnya  bentuk penyerahan  secara constitutum  possessorium dalam  jaminan  fidusia  dilatarbelakangi  oleh adanya  kebutuhan  dalam  praktik,  dimana seorang  debitor  yang  mengadakan  hubungan utang  piutang  dengan  jaminan  barang  yang diperlukan oleh si debitor untuk mencari nafkah sehingga jika barang tersebut diserahkan secara nyata  kepada pihak kreditor sebagaimana yang terjadi dalam jaminan gadai, maka kelangsungan  hidup  debitor  dapat  terganggu, maka  timbullah  istilah  penyerahan  secara constitutum  possessorium yang  kemudian menjadi  solusi  dimana  penguasaan  atas  benda jaminan  tetap  berada  di  tangan  debitor. 38 Pengajuan  kredit  secara  online  seharusnya mencantumkan kolom untuk pengajuan agunan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum. Apabila kolom agunan tersebut tidak dimasukan,  maka  tidak  dapat  dilakukan pengajuan kredit secara online. Dan dalam hal ini adalah objek jaminan tersebut harus secara detail  dicantumkan  agar  nilai  objek  tersebut dapat ditaksir berapa yang di dibutuhkan untuk pengajuan kredit secara online tersebut.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Kredit online yang banyak bermunculan di masyarakat menjadikan sarana
kemudahan bagi seseorang untuk menjalankan  kegiatan  bisnisnya.  Hanya dengan sistem online masyarakat dimudahkan dalam mencari dana pinjaman  pada  bank  tanpa  harus  datang langsung ke bank tersebut.  Tetapi dalam aspek  perjanjian  kredit  syarat  keabsahan masih  belum  memberikan  kepastian hukum bagi para pihak. Pihak yang tidak
37 D.Y. Witanto, Op. Cit., h. 172-173.
38 Ibid, h. 174.
saling  bertemu,  tidak  dapat  dipastikan iktikat  baik  untuk  melakukan  perjanjian. Dan  pihak  bank  tidak  dapat  memastikan apakah  calon  debitor  ini  telah  memenuhi prinsip-prinsip  5C  untuk  dapat  melunasi kreditnya.
2. Pemberian  jaminan  menjadi  salah  satu perlindungan bagi kreditor dalam memberikan  pinjaman  kepada  debitor. Jaminan  atau  yang  lebih  akrab  disebut agunan  dalam  perbankan  merukan  salah satu  prinsip  5C  yaitu  collateral  dalam memberikan  kredit  pada  perbankan. Sekalipun  sistem  kredit  ini  dilakukan secara  online,  tetapi  sangat  penting  pula diberikan jaminan agar terdapat perlindungan  terhadap  pihak  kreditor terhadap  dana  yang  telah  dicairkan. Aplikasi  kredit  online  dalam  perbankan harus memuat kolom pemberian jaminan, agar  para  pihak  terjaga  dan  terlindungi perannya.

## Rekomendasi
1. Bank  Indonesia  yang  memiliki  peran sentral  dalam  aktivitas  perbankan  di Indonesia  harus  menciptakan  suatu regulasi terkait dengan banyaknya perbankan  yang  mengikuti  tren financial tecnology yang ada dimasyarakat. Sekalipun  telah  diciptakan  suatu  aturan tentang lembaga keuangan yang bergerak di  bidang financial  tecnology ,  dan  telah jelas bahwa telah mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, tetapi  dalam  memberikan  perlindungan hukum  bagi  kreditor  dan  debitor  selaku para  pihak  dalam  perjanjian  kredit  ini belum  dimendapatkan  kepastian  hukum. Seperti  yang  kita  tahu  bahwa  kontrak dalam  kredit  perbankan  merupakan kontrak  baku  yang  sudah  disiapkan  oleh pihak  bank.  Menjadi  riskan  apabila kontrak yang disepakati melalu online ini tidak  mecerminkan  Pasal  1338  BW sehingga saat salah satu wanprestasi maka sangat sulit untuk dimintai
pertanggungjawaban. Sehingga Bank Indonesia  harus  membuat  suatu  aturan yang  memberikan  kepastian  hukum  bagi para  pihak  yang  terlibat  dalam  kredit online ini.
2. Pemerintah  harus  menciptakan  suatu regulasi  terkait  dengan  jaminan  pada pengajuan  kredit  online  ini.  Kemajuan teknologi  ini  memaksa  kita  semua  untuk lebih  berhati-hati  khususnya  dalam melakukan  transaksi  bisnis.  Sehingga pengajuan  kredit  online  dengan  nominal diatas  lima  juta  harus  dimintai    jaminan, agar  merasa  aman.  Jaminan  tersebut secara  fisik  dikuasai  oleh  debitor  dan yuridisnya  harus  dikuasai  oleh  kreditor sebagai bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak.

## DAFTAR BACAAN Peraturan Perundangan-Undangan:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.

## Buku
Neni  Sri  Imaniyanti, Pengantar  Hukum Perbankan  Indonesia ,  Refika  Aditama,
2010, Bandung
Kasmir,Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,
Jakarta: Rajawali Pers, 2012
Hasibuan  Malayu  S.  P, Manajemen  Sumber Daya Manusia , Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2008
Abdul Halim Barkatullah, Bisnis E-Commerce , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006
Prurbo  Onno  W    dan  Aang  Arif  Wahyudi,
Mengenal  E-Commerce ,  Jakarta,  Elex Media Komputindo, 2001
Sigit  Tridaru, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lain , Salemba Empat, Jakarta, 2006
Etty Mulyati, Kredit Perbankan Dalam Aspek Hukum dan Pengembanagan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia ,  Refika  Indatama,  Bandung,
2015
Trisadini  Trisadini  P.  Dan  Abd  Shomad, Hukum  Perbankan, Fakultas  Hukum Universitas  Airlangga  dan  Luthfiansyah Mediatama, Surabaya, 2015
Terry  C.  M.  Hutchinson ,  Researching  and
Writing  in  Law, Lawbook  Company (Thomson  Reuters),  Sydney,  Australia,
2010
Edi Putra Tje’Aman, Kredit  Perbankan  Suatu
Tinjauan  Yuridis ,  Liberty,  Yogyakarta,
1986
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, 2014,
Drs.  Ek  O.P.  Simorangkir, Seluk  Beluk  Bank Komersial ,  Cetakan  Kelima,  Jakarta: Aksara Persada Indonesia Indonesia, 1988, h.91. Dikutip melalui Hasanuddin
Rahman, Aspek-Aspek  Hukum  Pemberian Kredit Perbankan di  Indonesia , Bandung,
Citra Aditya Bakti, 1988
Sigit  Tridaru, Bank  dan  Lembaga  Keuangan
Lain , Salemba Empat, Jakarta, 2006
Etty Mulyati, Kredit Perbankan Dalam Aspek
Hukum dan Pengembanagan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia ,  Refika  Indatama,  Bandung,
2015
Trisadini  Trisadini  P.  Dan  Abd  Shomad,
Hukum  Perbankan, Fakultas  Hukum
Universitas  Airlangga  dan  Luthfiansyah Mediatama, Surabaya, 2015.
Artikel Jurnal
“Bambang Catur P.S., Pengamanan Pemberian Kredit  Bank  Dengan  Jaminan  Hak  Guna
Bangunan , diakses melalui
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahu kum/article/view/1468
https://keuangan.kontan.co.id/news/bank- mulai-berikan-kredit-online-fintech- lending-siap-siap-gigit-jari