## Hubungan Sedarah ( Incest ) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan
Saiful Abdullah 1 , Jum’ati 2 dan Roni Sulistyanto Luhukay 3 saiba.albangkalani@gmail.com
1,2 Universitas Trunojoyo Madura 3 Universitas Airlangga

## Abstract
Incest is a deviant behavior in the family, which can occur due to coercion or threats and occurs because of consensual elements.  The main problem is that there are no criminal provisions governing incest that are committed consensual in adulthood, so studies are needed to provide solutions in resolving cases that occur in the future.  The results of this study are that the Criminal Code only regulates acts of sexual immorality against biological children, stepchildren, adopted children or children who are in their care with an element of coercion but does not regulate consensual sexual relations (incest) that is committed consensual at an adult age which has implications for law enforcement difficulties if  this case happened.  The regulation in the future is to stipulate incest which is done voluntarily at the age of adulthood as a crime.

## Pendahuluan
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa 1 Menurut kamus besar
1 R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet XLI (2014).[537].
Media Iuris Vol. 6 No. 1, February 2023                                                                        p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v6i1.38244 e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 12 August 2022; Accepted 24 February 2023; Available online 28 February 2023.
Keywords:
Incest; Legal
Vacuum; Criminalization; Criminal Law Reform.
Copyright © 2023 Saiful Abdullah, Jum’ati dan Roni Sulistyanto Luhukay. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.
Abstrak Hubungan sedarah ( incest ) sebagai perilaku menyimpang dalam keluarga, yang dapat terjadi karena adanya paksaan atau ancaman dan terjadi karena unsur suka sama suka. Problem utamanya adalah tidak ada ketentuan pidana yang  mengatur hubungan sedarah ( incest ) yang dilakukan suka sama suka pada usia dewasa, sehingga perlu dilakukan kajian guna memberikan solusi dalam penyelesain kasus yang terjadi di masa yang akan datang. Hasil dari penelitian ini adalah KUHP hanya mengatur perbuatan pencabulan pada anak kandung, anak tiri, anak angkat atau anak yang berada dalam pengasuhannya dengan unsur paksaan tapi tidak mengatur hubungan sedarah ( incest ) yang dilakukan suka sama suka pada usia dewasa berimplikasi pada kesulitan penegakan hukum bila terjadi kasus ini.
Pengaturan di masa yang akan datang adalah menetapkan hubungan sedarah (incest) yang dilakukan suka sama suka pada usia dewasa sebagai tindak pidana. Kata Kunci: Hubungan Sedarah; Kekosongan Hukum;
Pembaharuan Hukum Pidana.
Saiful Abdullah, et.al : Hubungan Sedarah ( Incest )...
bahasa Indonesia “pernikahan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga antara lawan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, berhubungan intim atau berhubungan seks”. 2 Pernikahan juga dikenal sebagai kata “perkawinan”. Ini berasal dari etimologi pernikahan. Artinya, mereka berkumpul, berinteraksi satu sama lain dan digunakan untuk hubungan seksual. Kata “perkawinan” sendiri sering digunakan untuk mengartikan proses persetubuhan, dan proses akad nikah atau ijab qabul.
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “Pasal 8 secara khusus mengatur tentang larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan ke bawah maupun ke atas kesamping hingga derajat ketiga dan terakhir memiliki hubungan yang  dilarang oleh agama atau aturan lain yang berlaku”. 3 Memperhatikan isi Pasal ini cukup jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan selain melarang hubungan sedarah juga melarang adanya perkawinan sedarah ( Incest ) karena merupakan peyimpangan seksual dalam keluarga.
Secara etimologis, Incest dapat ditelusuri dalam berbagai bahasa, antara lain bahasa Arab yang disebut gisyan al- maharim , sifah al-qurbah atau zina al- maharim yang menurut Syariah mengacu pada hubungan seksual antara orang yang dilarang untuk dinikahi karena kekerabatan ras. 4 Selain dalam bahasa Arab incest dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti hubungan seksual antara orang orang yang bersaudara dekat dan hal ini merupakan perbuatan yang melanggar adat, hukum, dan agama. 5
Incest terdiri dari dua kategori. Pertama, ialah parental incest yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Kedua, ialah sibling incest yaitu hubungan antara saudara, kategori incest ini memasukkan kerabat lainnya yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya sepupu, paman, bibi, kakek dan nenek.
Banyak kasus incest tidak terungkap karena dianggap sebagai aib keluarga dan merupakan hal yang tabu bagi beberapa masyarakat. Namun, tidak sedikit
2 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Kencana 2003).[7].
3 Subekti dan Tjitrosudibio (n 1).[540].
4 Munir Al-Ba’albakki, “Kamus al-maurid: Injelizi-‘Arabi,‘Arabi-Injelizi” (2004) Madah: Inses.
5 I P M Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia (Sinar Grafika 1996).[334].
kasus incest mulai banyak terungkap di masyarakat, baik di media cetak maupun media elektronik. Contoh kasus hubungan sedarah dengan unsur suka sama suka pernah terjadi di Indonesia, antara lain:
1. Pasangan kakak beradik dimana kakak perempuan dan adik laki-lakinya melakukan hubungan intim hingga melahirkan seorang bayi yang kemudian dibuang untuk menghilangkan jejak perbuatannya namun pada akhirnya bayi tersebut ditemukan oleh warga dalam keadaaan tidak bernyawa lagi; 6
2. Pasangan kakak laki-laki AA (38 tahun) dan adik perempuan BI (30 tahun) melakukan hubungan intim hingga melahirkan 2 anak dan kini tengah mengandung anak ketiga. (Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan). 7
Dari dua kasus diatas, pada kasus pertama pasangan kakak beradik tersebut ditahan dengan alasan telah melakukan tindak pidana pembunuhan anak. Sedangkan, pada kasus yang kedua hanya pemberian sanksi sosial dengan diminta untuk meninggalkan desa setempat, dikarenakan saat proses penyidikan pasangan ini mengaku pelaku ini mengaku bahwa mereka melakukan hubungan terlarang itu dengan dasar suka sama suka alias tanpa dasar paksaan.
Menurut AKP Faisal Syam yang menangani  kasus  kedua  menyatakan bahwa kasus tersebut tidak dapat dipidana karena belum ada Pasal atau sanksi pidana yang menjerat perbuatan ini, karena yang bersangkutan sama- sama dewasa dan melakukannya dengan dasar suka sama suka, sehingga untuk penanganannya hanya pemberian sanksi sosial dengan diminta untuk meninggalkan Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. 8
6 Nanda Lusiana Saputri, “Cinta Terlarang Kakak Adik di Bekasi, Terungkap setelah Buang Bayi, Seorang Tersangka Kini Ditahan” ( Tribunnews.com , 2021) <https://www.tribunnews.com/ regional/2021/06/12/cinta-terlarang-kakak-adik-di-bekasi-terungkap-setelah-buang-bayi-seo - rang-tersangka-kini-ditahan?page=2>.
7 Michael Hangga Wismabrata, “Polemik Pernikahan Sedarah Kakak Adik di Luwu, Tak Dijerat Hukum hingga Diejek Masih Bujangan” ( Kompas.com , 2019) <https://regional.kompas.com/ read/2019/07/31/06520021/polemik-pernikahan-sedarah-kakak-adik-di-luwu-tak-dijerat-hukum- hingga?page=all>.
8 ibid.
Saiful Abdullah, et.al : Hubungan Sedarah ( Incest )...
Kasus incest seperti ini umumnya sangat sulit terungkap dan dilanjutkan ke ranah hukum, mulai karena unsur pelaku atau keluarga korban ataupun aparat penegak hukum serta budaya yang berlaku di masyarakat. Sehingga masyarakat umum ikut menutup-nutupi karena perbuatan tersebut dianggap sebagai hal yang memalukan (aib besar) dan hanya menjadi sebagai rahasia umum. Pada tahapan selanjutnya biasanya dibiarkan dan diabaikan tanpa adanya solusi untuk menyelesaikannya. Adanya kebiasaan buruk ini dapat menjadi “the silent conspiracy” atau persekongkolan untuk tetap diam, sehingga tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia akan menjadi negara yang tidak berbeda dengan negara Amerika yang secara diam-diam memperbolehkan adanya hubungan sedarah ( incest ) sebagai sesuatu yang “biasa” di masyarakat.
Memperhatikan hal tersebut di atas, yakni melakukan hubungan terlarang dengan sadar hingga terlahir seorang anak, terdapat problematika hukum yang menarik untuk dikaji, satu sisi merupakan perbuatan tercela dalam perspektif hukum yang hidup dalam masyarakat, maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. bagi sebagian besar masyarakat dianggap melanggar kesusilaan, agama, serta norma yang ada dalam masyarakat, sedangkan sisi yang lain, hukum pidana positif belum mengatur mengenai hal tersebut, sehingga seringkali yang berlaku hanya berupa sanksi sosial menjadi dasar penghukuman, meski kemungkinan untuk memberikan efek jera sangatlah kecil. Dari hal tersebut tampak jelas terdapat kekosongan hukum ( rechtsvacuum ) di bidang pengaturan hubungan sedarah yang dilakukan orang dewasa atas dasar suka sama suka.
Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah tentang pengaturan hubungan sedarah ( incest ) berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan saat ini dan pengaturan hubungan sedarah ( incest ) yang dilakukan dengan unsur suka sama suka dimasa yang akan datang Kajian mendalam tentang urgensi pengaturan hubungan sedarah yang dilakukan suka sama suka sangat diperlukan terutama dilihat dari sudut kebijakan formulasi  sebagai bagian dari kebijakan criminal, hakikatnya adalah dalam
rangka memberi perlindungan kepada masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 yang intinya memberikan perlindungan dan mensejahtarakan masyarakat.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan di dalam artikel ini adalah penelitian hukum ( doctrinal research ). Menurut Peter Mahmud Marzuki pada pokoknya penelitian hukum adalah kegiatan know-how , bukan know-about yang notabene dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. 9 Adapun isi hukum yang hendak dipecahkan di dalam artikel ini adalah pertama keberadaan dan kecukupan pengaturan hubungan sedarah ( Inces) saat ini dan kedua pengaturan hubungan sedarah ( Inces ) dilakukan suka sama suka pada usia dewasa perspektif Ius Constituendum / kebijakan hukum pidana di masa yang akan dating
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ), Pendekatan konsep ( Conceptual Approach ), pendekatan perbandingan ( Comparative Approach ),
pendekatan kasus ( Case Approach ). 10 Dari bahan-bahan yang diperoleh tersebut, para penulis melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang ada tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

## Kebijakan Formulasi Hubungan Sedarah (Incest) Dalam Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan Saat Ini
Hubungan sedarah atau incest berasal dari kata bahasa Inggris asalnya dari kata incestus dalam bahasa latin, yang memiliki arti umum tidak murni, tidak suci. Sebelum adanya istilah latin pada abad ke-16, incest dikenal di Anglo Saxon sebagai sib-leger (dari kata “kekeluargaan” sibb + leger “berbohong”) tetapi dalam
9 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum : Edisi Revisi” (2017).[60].
10 Johnny Ibrahim Efendi, Jonaedi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Kencana 2021).[132].
Saiful Abdullah, et.al : Hubungan Sedarah ( Incest )...
kurun waktu, kedua kata lebih mengarah pada penggunaan istilah seperti incester atau incestual. 11 Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia incest adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. 12
Sejatinya tidak ada pengertian dan ruang lingkup yang baku mengenai perbuatan incest dalam masyarakat, dikarenakan incest memiliki batasan yang sangat bervariasi baik menurut pandangan agama, pandangan kultural Indonesia, pandangan hukum, pandangan hukum adat dan lain sebagainya. Bahkan dalam masyarakat ada istilah yang disebut kumpul kebo, yakni hidup serumah ibarat suami isteri tanpa ikatan pernikahan. “kumpul kebo dipandang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai perbuatan tercela”. 13 Tetapipun demikian, secara umum incest dapat diartikan sebagai suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah atau perkawinan. Dalam arti sempit incest diartikan sebagai hubungan seks antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.
Kriteria incest adalah suatu hubungan seksual yang sangat dekat dan perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Namun, pengertian hubungan incest maupun ruang lingkupnya belum bisa dikatakan sebagai pengertian incest yang baku dalam masyarakat karena sesungguhnya batasan incest sangat bervariasi baik menurut pandangan agama, sosial-budaya, hukum, dan adat. Secara umum ada dua kategori incest, yaitu:
a.  Parental incest yaitu, hubungan seksual antara orangtua dan anak;
b.  Sibling incest yaitu, hubungan seksual antara saudara kandung;
c.  Family incest yaitu, hubungan seksual antara kerabat yang masih ada pertalian darah yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut baik garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas maupun berhubungan darah dalam garis
11 James L Conyers, Black Cultures and Race Relations (Rowman & Littlefield 2002).
12 I P M Ranuhandoko (n 5).[334].
13 Irwansyah, “Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Un- dang-undang Hukum Pidana” (2016) 3 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum 1.[1– 15].
keturunan menyamping, seperti paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, saudara kakek nenek dan hal tersebut berdasarkan adanya suatu ikatan keluarga sedarah.
Dari ketiga kategori yang disebutkan di atas, parental incest adalah ketegori terberat dalam kriteria incest dikarenakan hubungan terlarang seperti itu merupakan incest yang benar-benar murni dari hubungan sedarah yang merupakan inti dari keluarga, dan biasanya perbuatan bejat tersebut memiliki potensi terjadi berulang-ulang.

## Incest Perpesktif Tindak Pidana Kesusilaan
Kata “kesusilaan” berarti perihal susila „kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. 14 Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual. 15
Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujubnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. 16 Jadi pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/ kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan.
Kejahatan yang yang dirumuskan dalam Pasal 281, yang di rumuskan selengkapnya adalah; 17
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ratus rupiah:
14 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka 1997).[874].
15 Leden Marpaung, Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya (Sinar Grafika 1996).[3]
16 Yan Pramadya Puspa, Kamus hukum: bahasa Belanda, Indonesia, Inggris (Aneka 1977).[933].
17 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (Raja Grafindo 2007).[11].
Saiful Abdullah, et.al : Hubungan Sedarah ( Incest )...
1. Barang siapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
Jadi, ada tiga unsur yang membentuk kejahatan kesusilaan pertama menurut
Pasal 281, yang merupakan syarat esensial terwujudnya kejahatan, yaitu satu unsur subjektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, satu unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materil dan suatu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, dan satu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, yakni dimuka umum.
Adapun kasus incest yang dilakukan dengan unsur suka sama suka pada usia dewasa seperti kasus di Luwu Sulawesi Selatan; pasangan kakak beradik yang melakukan hubungan seksual dan keduanya mengaku melakukan hubungan terlarang tersebut dengan unsur suka sama suka artinya tidak ada unsur paksaan telah memenuhi syarat essensial yaitu dilakukan dengan sengaja dan sadar. 18

## Incest Dalam KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP
Ketentuan tentang  incest hingga saat ini belum diatur secara terperinci atau jelas. Sehubungan dengan keberadaan kejahatan kesusilaan yang salah satunya dapat dicermati dari ketentuan pidana dalam Bab XIV di Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP). Pengaturan mengenai perbuatan incest pada saat ini belum diatur dalam KUHP. Ada beberapa pasal dalam KUHP dan beberapa undang-undang yang sedikit menyinggung mengenai perbuatan incest ini. Para penegak hukum biasa menggunakan beberapa pasal dalam KUHP dan Undang-Undang terkait lainnya, antara lain:
• Pasal 284 KUHP yang membahas mengenai zina yang dilakukan oleh seorang wanita atau pria yang sudah menikah dengan seorang wanita atau pria
18 Daryono, “Fakta Hubungan Sedarah Kakak Adik di Luwu Sulsel, Kronologi hingga Warga Datangi Rumah Pelaku” ( Tribunnews.com , 2019) <https://www.tribunnews.com/ regional/2019/07/27/fakta-hubungan-sedarah-kakak-adik-di-luwu-sulsel-kronologi-hingga- warga-datangi-rumah-pelaku?page=all> diakses 10 Maret 2022.
yang belum menikah, atau juga keduanya sama-sama telah menikah. Dalam hukum positif Indonesia tidak mengatur jika kedua pelaku zina sama-sama tidak sedang dalam status menikah sehingga hal ini  menyebabkan adanya kekosongan hukum. Hukum positif Indonesia juga tidak memeberikan hukumam ( punishmen) kepada pelaku zina yang melakukannya dengan dasar suka sama suka (sukarela) kecuali ada pengaduan dari pihak yang merasa telah diragukan atas perbuatan zina tersebut, misalnya seorang istri atau suami dari salah satu pelaku perbuatan zina tersebut. Sebenarnya perbuatan zina dan hubungan sedarah ( incest ) adalah suatu perbuatan yang sama-sama melanggar kesusilaan.
• Pasal 285 KUHP mengenai pemerkosaan, dalam pasal ini mengandung unsur “barangsiapa” sehingga tidak menjelaskan secara pasti apakah hubungan sedarah ( incest ) juga termasuk di dalamnya. Dan bagi kasus hubungan sedarah ( incest ) yang dilakukan dengan unsur suka sama suka tidak dapat dituntut dengan pasal ini dikarenakan dalam pasal ini terdapat unsur adanya “ancaman” dan “pemaksaan”.
• Pasal 294 ayat (1) KUHP mengenai pencabulan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasan, atau anak wali.
• Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan pada anak yang mendapatkan ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam pasal ini menyinggung mengenai perbuatan hubungan sedarah ( incest ) tetapi dilakukan dengan unsur paksaan dan dilakukan pada anaknya yang masih dibawah umur.
• Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai setiap perbuatan yang berupa hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain
• Pasal  76D  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  yang  berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakuka persebutuhan dengannya atau dengan orang lain”.
Sejatinya pasal-pasal di atas tidak mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perbuatan tindak pidana hubungan sedarah ( incest ). Sehingga dalam hal  ini  menyebabkan  adanya kekosongan hukum atas kualifikasi tindak pidana terkait hubungan sedarah ( incest ) dan hal ini menyulitkan para penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman pidana atas perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban.
Saiful Abdullah, et.al : Hubungan Sedarah ( Incest )...
Pengaturan Hubungan Sedarah ( Incest ) Yang Dilakukan Dengan Unsur Suka

## Sama Suka Pada Usia Dewasa Dimasa Yang Akan Datang
Incest merupakan perbuatan menyimpang 19 dan bertentangan dengan nilai- nilai agama, hukum, moral 20 dan norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
Orientasi  perbuatan incest sama halnya perilaku menyimpang lainnya semisal homoseksual. Perbuatan seperti ini biasanya terjadi akibat lemahnya pengendalian dan kontrol sosial, dan faktor lainnya kurangnya pemahaman tentang norma yang baik dan benar. Dalam teori control sosial terdapat sikap batin ( actus mens rea ) dan pengendalian yang terbagi menjadi dua yaitu, pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Pengendalian internal adalah kemampuan seseorang menahan diri agar tidak mengahalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan, pengendaliannya dilakukan dengan menahan ego diri sendiri, memikirkan akibat dari semua hal atau tindakan yang dilakukan, lalu diperkuat dengan pemahaman akan norma-norma yang hidup masyarakat.

## Pandangan Para Ahli
Ada beberapa ahli yang memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari perbuatan hubungan sedarah ( incest ), antara lain:
a.  Nina Surtiretna mengatakan incest adalah “hubungan seksual antara seseorang yang  belum  menikah dengan keluarganya, baik ayah atau ibu, saudara laki- laki atau perempuan, paman atau bibi”; 21
b.  Sawitri Supardi Sadarjoen mengatakan incest adalah “hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat dan
19 Perilaku seseorang mungkin menyimpang dari beberapa norma sosial dan dianggap sebagai perilaku yang eksentrik buruk, sangat tidak pantas, atau bahkan benarbenar tidak bermoral, tetapi itu bukan perilaku kriminal dalam aspek hukum kecuali itu juga merupakan penyimpangan dari ketentuan pidana yang ditetapkan dan dapat diberlakukan oleh negara. Lihat Richard C Fuller, “Morals and the criminal law” (1942) 32 Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951).[624- 630]. 20 Pada dasarnya, antara moral dan hukum pidana memiliki hubungan yang erat, oleh karena itu dasar moralitas hukum pidana merupakan masalah penting. Sebagaimana dikemukakan Jerome Hall bahwa “the moral quality of the criminal law is the major issues of our times and permeates all the social disciplines” lihat Lidya Suryani Widayati, “Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization of Decency in The Criminal Code Bill From Moral Perspectives)” (2019) 9 Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 181.[188].
21 Nina Surtiretna, Bimbingan seks bagi remaja (Remaja Rosdakarya 1997).[71].
dekat, seperti ayah dan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, atau anggota keluarga biologis lainnya”; 22
c.  Kartini Kartono mengatakan incest adalah “hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, baik di dalam maupun di luar pernikahan, ketika mereka dihubungkan oleh hubungan keluarga atau kekerabatan yang sangat dekat”; 23
d.  Supratik mengatakan “tingkat hubungan seksual adalah antara anggota keluarga, seperti antara saudara laki-laki dan perempuan yang berhubungan seks, atau antara ayah dan anak perempuan yang dilarang oleh adat dan budaya”; 24
e.  Sofyan S. Willis mengatakan “incest adalah aktivitas seksual, baik di dalam maupun di luar pernikahan, ketika keduanya masih memiliki hubungan keluarga atau masih kerabat sangat dekat”. 25
Dalam konteksnya incest dapat terjadi secara sukarela atau dengan suka sama suka dan terjadi akibat adanya paksaan dan ancaman yang biasanya disebut dengan pemerkosaan. Incest yang merupakan perilaku meyimpang dimana melakukan persetubuhan dengan seseorang  yang  masih  ada  hubungan darah.
Sawitri Supardjon berpendapat bahwa, “ketabuan yang terjadi dalam incest apabila dibenarkan terjadi karena adanya persaingan perebutan pasangan dalam keluarga, merupakan perbuatan yang jelas sekali akan memyebabkan kehancuran dalam keluarga dan kelompok masyarakat”. 26

## Incest Dalam Perspektif Hukum Adat
Menurut Teer Haar menyatakan bahwa delik adat merupakan gangguan akan keseimbangan secara materiil dan imateriil yang menimbulkan suatu reaksi adat. 27
Reaksi adat ini dapat dikatakan sebagai sebuah upaya pengembalian ketentraman yang diganggu sehingga mencegah dampak negatif yang dihasilkan dari adanya suatu delik adat. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya telah diberikan batasan
22 I Wayan Artika, Incest (Interprebook 2008).[10].
23 ibid. 24 ibid.
25 Sofyan S Willis, Problema remaja dan pemecahannya (Angkasa 1994).[27].
26 Sawitri Supardi Sadarjoen, “Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual” [2005] Band- ung: Refika Aditama.[74].
27 Ida Bagus Made Danu Krisnawan, “Tindak Pidana Kesopanan Dibidang Kesusilaan (Perzinahan) Dalam KUHP Serta Padanannya Dengan Hukum Pidana Adat” (2015) 4 Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal).[286].
Saiful Abdullah, et.al : Hubungan Sedarah ( Incest )...
bahwa perbuatan tersebut terlebih dahulu telah mengakibatkan kegoncangan di dalam keseimbangan kehidupan masyarakat. Terjadinya goncangan tersebut tidak semata-mata hanya melanggar norma hukum saja melainkan disaat norma kesusilaan, norma agama serta norma kesopanan dalam masyarakat dilanggar. 28
Menurut Thomas Aquinas, perintah moral yang paling dasar adalah melakukan hal baik, menghindari yang jahat. Kaidah-kaidah moral tersebut akan mendapat  pengakuan  yang  konkrit  ketika  didukung  oleh  aturan  hukum.  Oleh karenanya keteraturan dalam masyarakat selalu sejalan dengan adanya perilaku moral yang baik yang patuh terhadap aturan hukum yang berkeadilan 29
Hubungan sedarah (incest) perspektif hukumm adat merupakan delik paling berat dan hukumannya sangat serius,  hukuman paling ringan yaitu dengan diasingkan atau diusir dari desa tersebut, biasanya hukuman ringan hanya diberikan apabila perbuatan incest tesebut tidak sampai diketahui oleh kepala adat. Incest dalam tatanan norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, menganggap bahwa incest adalah perbuatan yang tercela dan sangat dilarang.
Dalam hukum adat, delik yang menyebabkan kerusakan dasar tatanan masyarakat dianggap sebagai delik yang sangat berat, misalnya seperti delik incest ini dimana persetubuhan yang terjadi dilakukan oleh dua orang yang dilarang berkawin dalam hukum adat. Larangan ini beralasan bahwa peraturan harus kawin dengan orang luar dari golongannya sendiri, seperti pada suku penganut patrilineal.
Tolib Setiady menyatakan bahwa, “dalam hukum pidana adat adalah aturan- aturan yang mengatur suatu kesalahan yang memiliki akibat terganggunnya keseimbangan masyarakat” . 30 Incest sebagai perbuatan yang dianggap dapat merusak keseimbangan masyarakat perlu diselesaikan dengan adanya penjatuhan
28 Putu Rismayanti Ria Andriani dan I Wayan Suardana, “Perspektif Pluralisme Hukum Terhadap Delik Hubungan Seksual Sedarah (Incest) di Indonesia” [2021] Kertha Negara : Jour- nal Ilmu Hukum; Vol 9 No 12 (2021) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/ view/69893>.[1106].
29 Fithriatus Shalihah dan Oksep Adhayanto, “Hukum, Moral, Dan Kekuasaan Dalam Telaah (Hukum adalah Alat Teknis Sosial)” (2017) 10 Fiat Justisia.[587-814].
30 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan (Alfabeta 2009).[345].
sanksi adat sebagai bentuk pertanggungjawaban dari si pelaku guna menjaga keseimbangan tatanan masyarakat.

## Incest Dalam Persperktif Pancasila
Hubungan sedarah ( incest ) merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat, juga bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perbuatan incest yang tidak sesuai dengan prinsip pancasila seperti pada sila pertama yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa” yang mengandung makna bahwa setiap orang yang hidup dan tinggal di Indonesia harus memiliki agama yang dipercaya dan di yakininya, mengenai agama ini berkaitan dengan adanya kepercayaan adanya Tuhan yang menciptakan manusia. Berdasarkan hal tersebut seseorang memiliki kewajiban untuk mentaati ajaran dari agama yang dianutnya dan perbuatan seperti incest sangat dilarang dalam agama karena merupakan perbuatan yang tercela.
Incest dalam berbagai agama dapat ditelusuri sebagai berikut;
1.  Surat An-Nisa ayat 23 yang menjelaskan bahwa “diharamkan untuk mengawani (bersetubuh) dengan ibu kandung, anak kandung perempuan, saudara kandung perempuan, saudara ayah yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan” yang berarti diharamkan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang masih terikat hubungan darah ( incest ).
2. Al-kitab  agama  Kristen  dalam  Imamat  18:6-18  menjelaskan  bahwa  larangan untuk menyetubuhi kerabatnya yang terdekat, seperti ibu kandung, ibu tiri, saudara perempuan kandung/tiri, cucu perempuan, bibi, istri dari paman, menantu perempuan, dan ipar perempuan.
Selanjutnya pada sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, juga menentang perbuatan incest karena setiap manusia harus memiliki sifat kemanusiaan melalui dengan tidak melakukan perbuatan yang hanya mementingkan dirinya sendiri namun juga mementingkan kepentingan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Sehingga terdapat keterkaitan antara sifat
Saiful Abdullah, et.al : Hubungan Sedarah ( Incest )...
kemanusiaan dan tentang kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa seharusnya mampu membuat seseorang tidak melakukan yang dapat merusak tatanan keluarga dan masyarakat karena perbuatan incest dapat merusak moral dalam masyarakat.

## Incest Dalam RUU KUHP
Dilihat dari segi sosiologis Wetboek van Strafrecht (WvS) atau yang dikenal KUHP sudah tidak lagi cocok dengan keadaan Indonesia yang sekarang. Dalam KUHP belum mencakup perbuatan-perbuatan yang sudah seharusnya diancam dengan pidana karena tidak sesuai dengan nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, misalnya masalah hubungan sedarah ( incest ).
Dalam RUU KUHP konsep tahun 1999-2000 tindak pidana incest diatur dalam Bab XV sebagai tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 429 ayat (2);
“ Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak yang ada dibawah pengawasannya yang dieprcayakan padanya untuk di asuh, di didik atau di jaga, di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun ”.
Selanjutnya dalam “Pasal 430 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan;
“ Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang yang diketahui bahwa orang tersebut masih anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga, di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”, dan “Jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”.
Dilihat dari konsep ini mencoba untuk mengkriminalisasi pelaku incest terhadap korban yang masih dalam kategori anak-anak (masih di bawah umur) dan usia dewasa. Namun, dalam KUHP incest dengan cara persetubuhan bagi korban yang sudah dewasa biasanya dikenakan dengan pasal pemerkosaan.
Tindak pidana incest dalam konsep RUU KUHP Tahun 2005 juga mengatur mengenai kejahatan incest dalam delik tindak pidana kesusilaan pada Pasl 490 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:
“ Persetubuhan yang dilakukan terhadap seseorang yang masih mempunyai hubungan sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga, di
Media Iuris, 6 (1) 2023: 127-150
pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun ” dan “ Jika, dilakukan pada perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun ”.
Konsep di atas tidak terlalu jauh dengan konsep sebelumnya, namun terdapat sedikit perbedaan yaitu pemeberian pemberatan pidana terhadap pelaku incest dalam perbuatan persetubuhan dengan membedakan korban incest yang masih dibawah umur dan telah dewasa.
RUU KUHP 2010 Pasal 489 ayat (1) yang berbunyi “dengan perbuatan pidananya adalah melakukan persetubuhan dengan seorang yang diketahui masih anggota keluarga dalam garis lurus atau/ kesamping sampai derajat ke tiga” dan ditambahi dengan Pasal 496 ayat (1) yang berbunyi “perbuatan cabul dengan anak kandungnya, tanpa harus mengsyaratkan bahwa anak tersebut masih belum cukup umur (belum dewasa)”. Dengan adanya RUU KUHP ini di harapkan perbuatan penyimpangan seksual dalam keluarga seperti hubungan sedarah ( incest ) yang dilakukan dengan unsur suka sama suka dan dilakukan oleh pasangan dewasa dapat dipersalahkan menurut pasal ini. Meskipun begitu masih belum cukup untuk  dapat  meminta pertanggungjawaban dari pelaku incest, sehingga diharuskan adanya unsur kesalahan si pelaku.

## Pengaturan Incest Dari Berbagai Negara
Sebagai bahan perbandingan, pengaturan incest dari beberapa negara, antara lain:
a. Malaysia
Aturan Malaysia menekankan incest bila dilakukan untuk tujuan berhubungan seks dengan atau menikahi orang lain, yang tidak diizinkan oleh hukum, agama atau peraturan yang ada.
b. Singapura
Menurut peraturan Singapura, incest tidak terbatas pada organ vital, tetapi juga mengatur benda-benda yang masuk ke dalam vagina, anus, dan bahkan mulut tanpa persetujuan orang yang terkait erat dengan pelaku. Di Singapura,
Saiful Abdullah, et.al : Hubungan Sedarah ( Incest )...
incest terbagi dalam dua kategori: Yang pertama dianggap kejahatan jika dilakukan  oleh  seorang  pria  berusia  16  tahun  atau  lebih,  dan  yang  kedua dianggap kejahatan jika dilakukan oleh seorang wanita berusia 16 tahun atau lebih. Jika seorang pria melakukan incest dengan seorang wanita di bawah usia 14 tahun, dia dapat dihukum 14 tahun penjara.
c. Norwegia
Dalam peraturan pemerintah Norwegia, peraturan incest terbatas pada hubungan seksual antara orang tua dari anak kandung atau anak angkat yang masih memiliki hubungan darah. Pasal 198 incest dalam KUHP Norwegia hanya terbatas pada pelaku incest , dimana incest dilakukan oleh seorang kerabat dengan seorang kerabat yang dikenai hukuman alternatif jika pelakunya berusia di bawah 18 tahun. Pasal 199 kemudian mengatur kejahatan yang melibatkan mereka yang membantu dan bekerja sama untuk memfasilitasi tindakan incest terhadap anak-anak di panti asuhan. Dalam hal ini, hukuman untuk kaki tangan dalam incest sama dengan pelaku utama.
d. Jerman
Dalam aturan negara Jerman, perbuatan incest dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan pendaftaran status pribadi pernikahan dan keluarga hal ini diatur dalam Pasal 173 KUHP Jerman. Dalam pengaturan negara Jerman terbatas pada sesame saudara baik kandung maupun saudara tiri. Akan tetap di anggap melakukan incest sudah terjadi perceraian orangtua. Di negara Jerman hanya menghukum bagi pelaku yang sudah berusia 18 tahun.
e. Belanda dan Jepang
Bagi negara Belanda dan Jepang perbuatan incest dianggap suatu hal yang tabu namun dianggap berbeba pada tiap kelompok masyarakat yang menyebabkan reaksi yang berbeda. Ada kelompok masyarakat yang menganggap perbuatan incest hanya meliputi saat saudara sedarah atau saudara angkat atau saudara tiri yang tinggal dalam satu rumah.
Urgensi Penetapan Incest Sebagai Kejahatan Dalam Hukum Pidana
Untuk mengatasi berbagai tindak pidana yang bermartabat dan terus terjadi, pemerintah harus menerapkan kebijakan pidana. Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan yang mengatur suatu perbuatan yang semula bukan kejahatan menjadi kejahatan. 31 Kebijakan kriminalisasi memerlukan reformasi dalam sistem peradilan pidana karena jenis dan jenis kejahatan bervariasi dari waktu ke waktu. Menurut Barda Nawawi Arief, “reformasi hukum pidana adalah upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial- politik, sosial-filosofis, dan sosial-budaya  yang  melandasi  kebijakan penegakan hukum sosial, pidana, dan pidana Indonesia”. 32
Kriminalisasi terhadap perbuatan incest dapat membuat tujuan dari kebijakan kriminal yang berorientasi pada kebijakan dan berorientasi pada nilai serta pemberian hukuman yang setimpal agar memberikan efek jera pada pelaku. Incest sebagai perbuatan tercela yang dapat menyebabkan hancurnya tatanan masyarakat dan rusaknya susunan keluarga beserta kerugian secara materil dan non materil perlu di kriminalisasikan sebagai upaya perlindungan yang dilakukan oleh negara.
Perbuatan incest sejatinya telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana karena, antara lain:
1. Perbuatannya yang bersifat bertentangan dengan nilai agama, moral dan norma yang hidup dalam masyarakat sehingga perbuatan ini dibenci oleh masyarakat;
2. Perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian yang dialami para pelaku itu sendiri maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar yang terimbas aib atas perbuatan incest ;
3. Perbuatan ini dapat menimbulkan korban, yaitu biasanya masyarakat akan mengusir keluarga yang ketahuan telah melakukan perbuatan tercela ini guna membersihkan nama baik tempatnya. Terlebih lagi apabila dalam perbuatan
31 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana (2005).[126].
32 Barda Nawawi Arief, Kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru (2008).[17].
Saiful Abdullah, et.al : Hubungan Sedarah ( Incest )...
ini sampai melahirkan seorang anak, anak yang dilahirkan ini secara tidak langsung akan menjadi korban dari perbuatan ini.
Mengacu pada syarat-syarat di atas, incest dapat ditetapkan sebagai tindak pidana. Ada dua tahapan untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan incet kedalam hukum pidana positif di Indonesia, yaitu:
1. Mengamandeman peraturan perundang-undangan terdahuku yang terkait dengan perbuatan incest kedalam konsep perumusan rancangan undang- undang tindak pidana incest . Amandemen ini disesuaikan dengan jenis kejahatan baru yang bersifat bertentangan dengan kesusilaan.
2. Memasukkan materi-materi kejahatan tindak pidana incest kedalam rancangan undang-undang guna membuat aturan yang mencakup kriteria incest secara jelas sebagai delik pidana kesusilaan yang sangat penting untuk di tuntaskan.
Terkait dengan pertanggungjawaban terhadap incest, pertanggungjawaban pada dasarnya merupakan pemahaman pemidanaan terhadap pelaku pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, antara lain:
1. Terbukti telah melakukan tindak pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Adanya unsur sengaja atau karena akibat kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar unsur.
Hubungan sedarah ( incest ) merupakan perbuatan tercela dalam perspektif hkum yang hidup dalam masyarakat,  yang dicela oleh masyarakat maupun nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat. Penyimpangan seksual yang terjadi dalam keluarga, meskipun pasangan incest ini melakukannya dengan suka sama suka dan merasa tidak saling merugikan sama lain, tetapi perbuatan hubungan sedarah (incest) yang dilakukannya tidak dapat dibenarkan melanggar nilai-nilai agama, moral dan norma yang hidup dalam masyarakat.
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setaip orang wijib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
Berdasarkan hal tersebut di atas, incest meskipun dilakukan dengan dasar suka sama suka dan tidak merugikan salah satu pihak dalam hubungan terlarang ini, tetapi tetap saja hubungan sedarah ( incest ) merupakan perbuatan yang sepatutnya dilarang. Untuk itu berkaitan dengan tujuan dari pemberian pemidanaan mengukur dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dansekaligus pembinaan individu pelaku tindak pidana. 33
Pengaturan incest di masa yang akan datang sepatutnya mengacu pada ide dasar keseimbangan, menurut barda Nawawi Arief; keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perseorangan; keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana; keseimbangan antara unsur/faktor obyektif (perbuatan/ lahiriah) dan subyektif (orang batiniah/sikap batin) (ide„ daad-dader strafrecht ); keseimbangan antara kriteria formal dan material; keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai- nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/ universal. Dengan demikian pokok pemikiran mengenai pengaturan berkenaan dengan incest sepatutnya juga mengacu pada keseimbangan monodualistik. 34
Mengingat betapa bahayanya perbuatan incest, meskipun dilakukan suka sama suka, tetapi tidak jarang incest berawal dan berkorelasi dengan perbuatan perkosaan, pencabulan dan persetubuhan perzinaan, hal mana merupakan perbuatan keji yang dicela oleh masyarakat maupun nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  incest    yang  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka oleh orang dewasa sepatutnya direkonstruksi ulang agar disamping memberikan hukuman bagi pelaku, mencegah keberulangan juga menjaga rasa ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.
33 ibid .[88]. 34 Muladi, Beberapa Catatan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Dep. Hukum dan HAM di Jakarta, 21 Juli 2004. Lihat Naskah Akademik RUU KUHP 2009.[21].
Saiful Abdullah, et.al : Hubungan Sedarah ( Incest )...

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut; Pertama, hubungan sedarah ( incest ) adalah hubungan Pengaturan hubungan sedarah ( incest ) yang dilakukan orang dewasa atas dasar suka sama suka  saat ini tidak diatur secara tegas dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP.  Kedua, hubungan sedarah ( incest ) merupakan perilaku menyimpang yakni melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan baik dalam garis keturunan lurus kebawah/atas maupun secara garis menyamping hingga derajat ketiga. Incest dapat terjadi karena adanya paksaan ataupun ancaman dan dapat terjadi atas unsur suka sama suka (sukarela).
Dalam hal ini KUHP belum mengatur aturan mengenai perbuatan hubungan sedarah ( incest ) yang dilakukan dengan unsur suka sama suka pada usia dewasa dan hanya mengatur mengenai delik kesusilaan seperti zina, pemerkosaan, dan pencabulan pada anak yang terjadi dengan unsur paksaan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengaturan hubungan suka sama suka dalam hubungan sedarah ( incest) yang dilakukan oleh orang dewasa perlu ditetapkan sebagai tindak pidana yang ditetapkan dalam undang-undang, yakni dalam KUHP di masa yang akan datang. Adapun dasar rasionalitas dan alasan logisnya adalah bahwa perbuatan seperti ini jika terus dibiarkan, selain secara hakikat merupakan perbuatan yang dicela oleh masyarakat, nilai yang ada dalam Pancasila, nilia-nilai agama, nilai moral, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat, juga akan menyebabkan pertentangan dalam masyarakat.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Kencana 2003).
Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (Raja 2007).
Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana (2005).
——, Kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru (2008).
Efendi, Jonaedi  and JI, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Kencana 2021).
I P M Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia (Sinar Grafika 1996).
I Wayan Artika, Incest (Interprebook 2008).
James L Conyers, Black Cultures and Race Relations (Rowman & Littlefield 2002).
Kebudayaan DP dan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka 1997).
Leden Marpaung, Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya (Sinar Grafika 1996).
Marzuki PM, Penelitian Hukum : Edisi Revisi (Kencana Prenada Media 2017).
Munir Al-Ba’albakki, “Kamus al-maurid: Injelizi-‘Arabi,‘Arabi-Injelizi” (2004).
Nina Surtiretna, Bimbingan seks bagi remaja (Remaja Rosdakarya 1997).
Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual (Refika Aditama 2005).
Sofyan S Willis, Problema remaja dan pemecahannya (Angkasa 1994).
Subekti R dan Tjitrosudibio R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet XLI (2014).
Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan (Alfabeta 2009).
Yan Pramadya Puspa, Kamus hukum: bahasa Belanda, Indonesia, Inggris (Aneka 1977).

## Jurnal
Fith riatus  Shalihah  dan  Oksep  Adhayanto,  “Hukum,  Moral,  Dan  Kekuasaan Dalam Telaah (Hukum adalah Alat Teknis Sosial)” (2017) 10 Fiat Justisia.
Ida Bagus Made Danu Krisnawan, “Tindak Pidana Kesopanan Dibidang Kesusilaan (Perzinahan) Dalam KUHP Serta Padanannya Dengan Hukum Pidana Adat” (2015) 4 Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal).
Irwansyah, “Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana” (2016) 3 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum.
Saiful Abdullah, et.al : Hubungan Sedarah ( Incest )...
Lidya Suryani Widayati, “Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization  Of  Decency  In  The  Criminal  Code  Bill  From  Moral Perspectives)” (2019) 9 Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan.
Putu Rismayanti Ria Andriani dan I Wayan Suardana, “Perspektif Pluralisme Hukum Terhadap Delik Hubungan Seksual Sedarah (Incest) di Indonesia” (2021) 9 Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum.
Richard C Fuller, “Morals and the criminal law” (1942) 32 Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951).

## Laman
Daryono, “Fakta Hubungan Sedarah Kakak Adik di Luwu Sulsel, Kronologi hingga Warga Datangi Rumah Pelaku” ( Tribunnews.com , 2019) <https:// www.tribunnews.com/regional/2019/07/27/fakta-hubungan-sedarah- kakak-adik-di-luwu-sulsel-kronologi-hingga-warga-datangi-rumah- pelaku?page=all> diakses 10 Maret 2022.
Michael Hangga Wismabrata, “Polemik Pernikahan Sedarah Kakak Adik di Luwu, Tak Dijerat Hukum hingga Diejek Masih Bujangan” ( Kompas. com , 2019) https://regional.kompas.com/read/2019/07/31/06520021/ polemik-pernikahan-sedarah-kakak-adik-di-luwu-tak-dijerat-hukum- hingga?page=all.
Nanda Lusiana Saputri, “Cinta Terlarang Kakak Adik di Bekasi, Terungkap setelah Buang Bayi, Seorang Tersangka Kini Ditahan” ( Tribunnews.com , 2021) https://www.tribunnews.com/regional/2021/06/12/cinta-terlarang- kakak-adik-di-bekasi-terungkap-setelah-buang-bayi-seorang-tersangka- kini-ditahan?page=2.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya undang- undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

## Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
95, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang. Perubahan atas undang- undang nomor 23 tahun 2002. Tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 5606).
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
How to cite: Saiful Abdullah, Jum’ati dan Roni Sulistyanto Luhukay, ‘Hubungan Sedarah ( Incest ) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan’ (2023) 6 Media Iuris.
Saiful Abdullah, et.al : Hubungan Sedarah ( Incest )...
--This page is intentionally left blank--