## PAMPAS: Journal Of Criminal
Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala

## Tuntutan Hukum
M. Jordan Pradana, Syofyan Nur, Erwin Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s email correspondence: jordandanismant@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  secara  yuridis  terhadap kedudukan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  mengajukan  upaya  hukum Peninjauan  Kembali  kepada  Mahkamah  Agung.  Peninjauan  Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) hanya dapat dilakukam oleh terpidana atau ahli  waris  terpidana,  namun  pada  kenyataannya  Jaksa  Penuntut  Umum pernah  mengajukan  permintaan  Peninjauan  Kembali  dan  diterima  oleh Mahkamah  Agung.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  normatif  yaitu  pendekatan  yang  menggunakan  konsep  logis positivis  yang  menyatakan  bahwa  hukum  adalah  identik  dengan  norma- norma  tertulis  yang  dibuat  dan  diundang  oleh  lembaga-lembaga  atau pejabat  yang  berwenang.  Hasil  penelitian  diketahui  bahwa  terdapat kekosongan  norma  hukum  mengenai  kedudukan  Jaksa  Penuntut  Umum dalam  mengajukan  permintaan  Peninjauan  Kembali  dan  menyarankan dibentuknya  aturan  khusus  mengenai  kedudukan  Jaksa  Penuntut  Umum dalam  mengajukan  peninjauan  kembali.  Kesimpulan  yaitu  Sesuai  dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP Jaksa Penuntut Umum tidak berhak mengajukan peninjauan  kembali,  karena  yang  berhak  mengajukan  peninjauan  kembali hanya  terpidana  dan  ahli  warisnya  dan  peninjauan  kembali  tidak  bisa dilakukan terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum  dan  diperlukan  aturan  khusus  mengenai  peninjauan  kembali  yang diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  sehingga  terwujudnya  keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; Peninjauan
Kembali; Jaksa
Penuntut Umum.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-06-11 Accepted: 2020-10-07 Publish: 2020-10-10
KEYWORDS: Judicial Review, Reconsideration, Public Prosecutors.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  juridically  about  the  position  of  the  public prosecutor  in  filing  legal  remedies  for  judicial  review  to  the  Supreme Court. A review based on Article 263 paragraph (1) can only be carried out  by  the  convict  or  the  convict's  heirs,  but  in  reality  the  Public Prosecutor  has  submitted  a  request  for  reconsideration  and  was accepted  by  the  Supreme  Court.  The  method  used  in  this  research  is normative research, which is an approach that uses a positivist logical concept  which  states  that  law  is  identical  to written  norms  made  and invited  by  authorized  institutions  or  officials.  The  results  of  the  study show  that  there  is  a  vacuum  in  legal  norms  regarding  the  position  of the  Public  Prosecutor  in  submitting  a  request  for  reconsideration  and suggesting the formation of special rules regarding the position of the Public Prosecutor in filing a review. The conclusion is that in accordance with  Article  263  paragraph  (1)  of  the  Criminal  Procedure  Code,  the Public Prosecutor has no right to file a review, because only the convict and his heirs are entitled to apply for a review and the review cannot be carried  out  against  an  acquittal  or  a  decision  to  be  released  from  all lawsuits and regulations are required. specifically regarding the review submitted by the Public Prosecutor, so that justice, legal certainty and legal benefits can be realized.

## A. PENDAHULUAN
Menurut  Gustav  Radbruch,  tujuan  hukum  adalah  untuk  mencapai  keadilan, kemanfaatan dan memberikan kepastian hukum. Salah satu tujuan dari hukum adalah memberikan  manfaat  bagi  masyarakat,  dan  oleh  karena  itulah  hukum  harus  dinamis dan sesuai dengan perkembangan pada masa ini agar tercapailah tujuan hukum yang dimaksud  yaitu  bermanfaat  bagi  masyarakat  dalam  rangka  penciptaan  ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat 1 . Secara singkat didefinisikan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan atau  menyelenggarakan  hukum  pidana  materil,  sehingga  memperoleh  keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Demikian pula J.C.T. Simorangkir mengemukakan pengertian hukum acara pidana yaitu “hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil 2 .
Masalah  peninjauan  kembali  (PK)  perkara  pidana  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  belakangan  menimbulkan  perdebatan  di  berbagai  kalangan. Pemikiran  Moh.  Mahfud  MD  dan  M.  Khoidin  yang  dimuat  di  dalam  Republika  edisi 2 desember 1996, memunculkan perbedaan yang mencolok tentang penafsiran isi pasal 263  KUHAP.  Sementara  Achmad  Ali,  dekan  Fakultas  Humas  Universitas  Hasanuddin, meninjau isi Pasal 263 KUHAP dari segi pengetahuan hukum dan ilmu hukum. Dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Pasal  263  ayat  (1)  disebutkan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan, dibuka kemungkinan upaya  hukum  bagi  terpidana,  yaitu  perkara  yang  sudah  diputus  oleh  pengadilan  dan putusan  tersebut  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  yaitu  melalui  Peninjauan  Kembali (PK)  kepada  Mahkamah  Agung.  Dalam  praktik  hukum  perumusan  Pasal  263  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  telah  menimbulkan  kontroversial  di kalangan  praktisi,  akademisi  dan  pejabat  penegak  hukum.  Sebagian  diantara  mereka menyatakan  bahwa  yang  berhak  mengajukan  Peninjauan  Kembali  (PK)  hanyalah terpidana atau ahli warisnya 3 .
Upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  putusan  pidana  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde )  merupakan  upaya  hukum  luar  biasa yang diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (KUHAP). Berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, diatur bahwa “ Terhadap putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  kecuali  putusan bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum,  terpidana  atau  ahli  warisnya  dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung ”. Pasal ini dapat ditarik  dua  makna  yaitu  pertama,  tidak  dapat  dilakukan  upaya  peninjauan  kembali terhadap  putusan  bebas  atau  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum.  Kedua, peninjauan  kembali  merupakan  upaya  hukum  yang  ditujukan  untuk  melindungi
1 Asriandi, “Kepastian Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor & Tahun 2014 Di Pengadilan Negeri Makassar ” , Skripsi Sarjana Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2017, hlm. 12.
2 Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar , Edisi Pertama, Kencana Pramedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 4.
3 Yayang Susila Sakti, “Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum antara Kepastian dan Keadilan,” Arena Hukum Volume 7, No. 1 . Edisi April 2014, hlm. 69.
kepentingan  terhukum  sehingga  hanya  terpidana  atau  ahli  warisnya  yang  berhak mengajukan 4 .
Mahkamah  Agung  sebelumnya  pernah  menerima  upaya  Peninjauan  Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Mochtar Pakpahan pada tahun  1996.  Kemudian  pada  tahun  2001,  Mahkamah  Agung  menerima  Peninjauan Kembali  dengan  terdakwa  Ram  Gulumal.  Pada  Tahun  2006,  Mahkamah  Agung  juga menerima  Peninjauan  Kembali  dengan  terdakwa  Soetyawati  dan  tahun  2007, pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa Pollycarpus juga  diterima  oleh  Mahkamah  Agung  dengan  salah  satu  dasar  pertimbangan putusannya  adalah consistency  of  court  decision .  Demikian  juga  pakar  hukum Universitas Brawijaya DR.Adami Chazawi dalam bukunya Lembaga Peninjauan Kembali (PK)  Perkara  Pidana:  Penegakan  Hukum  dalam  Penyimpangan  Praktik  dan  Peradilan Sesat menyebutkan  bahwa  putusan  Mahkamah  Agung  yang  membenarkan  alasan pengajuan permintaan Peninjauan Kembali Penuntut Umum, merupakan putusan yang dengan  jelas  memperlihatkan  suatu  kekhilafan  Hakim  atau  suatu  kekeliruan  yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP 5 .
Polemik  ini  tidak  menyurutkan  langkah  Mahkamah  Agung  untuk  menerima pengajuan  Peninjauan  Kembali  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagaimana  dalam putusan  perkara  Djoko  S.  Tjandra  No.12PK/Pid.Sus/2009.  Fenomena  ini  menarik untuk  dikaji  dalam  sebuah  penelitian  terkait  kenyataan  dalam  praktek    menyangkut konsistensi terhadap asas-asas hukum acara pidana maupun teori dan norma hukum pidana berkenaan dengan eksistensi dan tujuan pengaturan upaya hukum peninjauan kembali  putusan pidana  yang  berkuatan  hukum  tetap 6 .  Peninjauan  Kembali dibentuk untuk  ditujukan  bagi  kepentingan  terpidana,  bukan  kepentingan  negara  atau  korban. Ketentuan  ini  berpijak  pada  dasar  filosofi,  bahwa  negara  telah  salah  mempidana penduduk yang tidak berdosa yang dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Tidak  dibenarkan  negara  berdiam  diri  menghadapi  penduduk  yang  tidak  berdosa terlanjur dipidana. Putusan menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah yang telah tetap, membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak  sah.  Negara  telah  berdosa  mempidana  penduduk  negara  yang  tidak  bersalah. Bentuk  penebusan  dosa  tersebut  yakni  negara  memberikan  hak  kepada  terdakwa untuk melawan putusan yang salah tersebut. PK berfungsi untuk mengembalikan hak dan keadilan terpidana yang terlanjur dirampas negara secara tidak sah 7 .
Meskipun  sekarang  ini  KUHAP  telah  berusia  lebih  dari  dua  puluh  satu  tahun, namun berlakunya Pasal 263 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum luar biasa yang dinamakan peninjauan kembali (PK) dalam pelaksanaannya masih menimbulkan perbedaan  pendapat  yang  kontroversial 8 .  Mardjono  Reksodiputro    dalam  Efi  Laila, mengemukakan  bahwa  apabila  keterpaduan  dalam  sistem  peradilan  pidana  tidak dilakukan maka diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:
4 Budi Suhariyanto, “Peninjauan Kembali Putusan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum ”, Hasil Penelitian, Mahkamah Agung RI, 2012, hlm.1.
5 Ibid ., hlm. 8.
6 Ibid ., hlm. 9. 7 Yayang Susila Sakti, Loc.Cit.
8 Hma Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum . Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2007, hlm.232.
1.  Kesukaran  dalam  menilai  sendiri  keberhasilan  atau  kegagalan  masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2.  Kesulitan  dalam  memecahkan  sendiri  masalah-masalah  pokok  masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana; dan
3.  Karena  tanggung  jawab  masing-masing  instansi  sering  kurang  jelas  terbagi,  maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh sistem peradilan pidana. 9
Demikian  yang melatarbelakangi  permasalahan  dari  upaya  Peninjauan  Kembali yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum.  Maka  penulis  menyimpulkan  adanya kekosongan  hukum  mengenai  kedudukan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  mengajukan Peninjauan  Kembali.  Berdasarkan  permasalahan  ini  maka  penulis  akan  membahas maslaah  mengenai  bagaimana  kedudukan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan  apakah  diperlukan  pengaturan  khusus  mengenai  Peninjauan  Kembali  yang diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  terhadap  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan hukum.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  merupakan  penelitian  hukum  Yuridis Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan teori dan metode  analisis  yang  termasuk  dalam  disiplin  ilmu  hukum  yang  dogmatis 10 .    Yuridis Normatif  yaitu  metode  yang  meneliti  berdasarkan  kepustakan  yang  menggunakan bahan-bahan  literatur  seperti  buku-buku,  undang-undang  yang  berlaku,  dokumen- dokumen serta media lainnya yang dapat dijadikan bahan data atau teori yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Yuridis Normatif tinjauannya dilakukan dengan berpegang  pada  metode  dogmatik 11 .    Sifat  penelitian  bersifat  deskriptif  yaitu menjelaskan  suatu  masalah  yang  merupakan  tentang  bagaimana  kedudukan  Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

## C. PEMBAHASAN
1.  Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan PK.
Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat fungsional negara yang diberi wewenang oleh  undang-undang  untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan  pelaksanaan putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  dan  melakukan penuntutan  serta  melaksanakan  penetapan  hakim 12 .  Sebelum  berlakunya  KUHAP, belum  ada  undang-undang  yang  mengatur  pelaksanaan  peninjauan  kembali  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Pasal  21  Undang-Undang No.  4  Tahun  2004  yang  sekarang  diganti  dengan  Pasal  24  Undang-Undang  No.  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  hanya  menyebutkan  kemungkinan
9 Sahuri Lasmadi. Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana . Artikel Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi. hlm.
34.
10 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.
11 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2016. hlm. 91.
12 www.negarahukum.com, Diakses Pada Tanggal 07-11-2019 Pada Pukul 09.30 WIB.
peninjauan  kembali  itu,  tetapi  pelaksanaannya  sesuai  dengan  ketentuan  undang- undang.  kemudian  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun1980  yang  mengatur  kemungkinan  mengajukan  peninjauan  kembali, baik perkara perdata maupun pidana.
Upaya pengajuan peninjauan kembali telah diatur dalam pasal-pasal antara lain: Pasal 263, 264, 265, 266, 267, 268, dan 269 KUHAP. Sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan huku, terpidana atau ahli  warisnya  dapat  mengajukan  permintaan  peninjauan  kembali  kepada  Mahkamah Agung. Pasal 263 ayat (1) sudah jelas dan dapat disimpulkan bahwa selain dari yang tersebut  dalam  pasal  itu  tidak  memiliki  hak  untuk  mengajukan  peninjauan  kembali termasuk  Jaksa  Penuntut  Umum.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  263  ayat  (1)  berarti diterimanya  Peninjauan  Kembali  yang  diajukan  Jaksa  Penuntut  Umum  kepada Mahkamah Agung merupakan suatu peradilan sesat.
Peradilan  sesat  berasal  dari  frasa Rechterlijke  Dwaling (belanda)  yang  kadang dibahasa-Indonesiakan  dengan  “kesesatan  hakim”.  Penggunaan  kata  “hakim”  sebagai pengganti  kata rechterlijke dapat  dimengerti  sepenuhnuya  karena  peradilan  identik dengan  hakim.  Hakim  sebagai  pengendali  proses  peradilan,  sehingga  jika  proses peradilan  yang  dikendalikan  oleh  hakim  yang  memeriksa  perkara  dilakukan  dengan salah  jalan  alias  sesat  dan  menghasilkan  putusan  yang  merugikan  orang  yang  akan diadili atau ,menghasilkan putusan sesat maka dapat pula disebut “kesesatan hakim” 13 . Menurut Adami Chazawi, kesesatan peradilan tidak semata-mata karena tersesat fakta (feitelijke  dwaling), namun  dapat  juga  kareana  sesat  dibidang  hukum  ( dwaling omtrent het recht ). Penulis menyetujui bahwa bukan termasuk peradilan sesat, apabila akibat  putusan  tidak  merugikan  terdakwa 14 .  Pada  diskusi  publik  di  gedung  Rektorat Universitas  Jambi,  Kemas  Abdul  Roni  selaku  pejabat  Komisi  Yudisial  RI  yang  juga pernah  menjadi  Jaksa,  mengemukakan  bahwa  menyetujui  pendapat  penulis  bahwa diterimanya  peninjauan  kembali  yang  diajukan  Mahkamah  Agung  merupakan  suatu peradilan sesat seperti  yang dikatakan  Adami  Chazawi dalam  bukunya.  Kemas  Abdul Roni  mengemukakan  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  berhak  mengajukan Peninjauan  Kembali  karena  itu  merupakan  hak  terpidana  atau  ahli  warisnya,  namun Jaksa selalu menang dalam mengajukan peninjauan kembali dan itu merupakan suatu kesesatan  dalam  peradilan  Indonesia. 15 Sesuai  dengan  landasan  dibentuk  dan  jiwa lembaga  PK,  maka  hanya  terpidana  saja  yang  berhak  mengajukan  permintaan peninjauan  kembali.  Ahli  warisnya  yang  juga  disebutkan  berhak  tidaklah  berdiri sendiri, melainkan demi hukum mewakili terpidana. Artinya tidak terpisah dan berdiri sendiri,  melainkan  bagian  dari  terpidana.  Oleh  karena  itu  Negara  tidak  dapat mengajukan  permintaan  peninjauan  kembali.  Praktik  kejaksaan  yang  menggunakan dasar  Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tetntang  Kekuasaan Kehakiman tidak dapat dibenarkan.
Dengan  demikian,  Mahkamah  Agung  yang  menerima  permintaan  peninjauan kembali penuntut umum dengan alasan mencari keadilan dengan cara menggali untuk
13 Adami Chazawi, “ Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hal.131.
14 Ibid. hlm. 136.
15 Wawancara  dengan  Kemas  Abdul  Roni,  Pejabat  Komisi  Yudisial  RI,  Tanggal  24  Oktober 2019.
menemukan  hukum  tidak  dapat  dibenarkan.  Mahkamah  Agung  sudah  melampaui kewenangannya,  karena  Mahkamah  Agung  bukan  lagi  menggali  hukum  dengan  jalan menafsirkan terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP, melainkan di luar ketentuan semula, yang sesungguhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP, khususnya subjek hukum yang berhak mengajukan peninjauan kembali tidak bisa dihubungkan dengan kata “pihak-pihak” dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 secara sepotong dan tidak tuntas, dengan satu-satunya  tujuan  menghukum  terdakwa  yang  sudah  dibebaskan  dengan  putusan yang  sudah  bersifat  tetap.  Sebabnya  Pasal  263  ayat  (1)  merupakan  pihak  dalam pengertian lex specialis, karena sudah mengacu pada pihak dalam hukum acara pidana. Sementara pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 adalah pihak-pihak dalam lex generalis yang merupakan pengertian pihak- pihak dalam semua jenis perkara. Sementara subjek hukum yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang merupakan lex specialis 16 .
Meskipun  KUHAP  telah  berlaku  lebih  dari  30  tahun,  namun  berlakunya  Pasal 263  KUHAP  mengatur  tentang  upaya  hukum  luar  biasa  yang  dinamakan  peninjauan kembali,  dalam  pelaksanaannya  masih  menimbulkan  pendapat  kontroversisial 17 .  pro dan  kontra  banyak  terjadi  dari  berbagai  sudut  pandang  ahli  hukum.  Dalam kenyataannya banyak pakar, praktisi, dan pengamat hukum yang berpendapat bahwa yang  dapat  mengajukan  PK  adalah  terpidana  dan  ahli  warisnya,  sedangkan  Jaksa Penuntut  Umum  yang  mewakili  masyarakat,  korban  kejahatan,  dan  mewakili  negara tidak berhak mengajukan PK. Secara hukum formil jaksa penuntut umum tidak boleh mengajukan  PK,  akan  tetapi  atas  dasar  keadilan  dan  keseimbangan  jaksa  penuntut umum seharusnya memiliki hak yang sama seperti terpidana atau ahli warisnya. Dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP dapat diketahui bahwa selain terpidana atau ahli warisnya ternyata  masih  ada  pihak  yang  dapat  mengajukan  PK,  meskipun  hak  itu  tidak disebutkan  secara  eksplisit.  Oleh  karena  dalam  peradilan  perkara  pidana  hanya terdapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu jaksa penuntut umum dan terdakwa atau  terpidana,  dapat  dapat  disimpulkan bahwa  pihak  lain  itu  adalah  jaksa  penuntut umum, maka dari itu jaksa penuntut umum memiliki hak yang sama dengan terpidana atau  ahli  warisnya  dalam  hal  mengajukan  peninjauan  kembali,  jaksa  sebagai  wakil negara, korban dan pihak ketiga.
Uji  Materil  terhadap  Pasal  263  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Mahkamah Konstitusi dan diputuskan pada tahun 2016 dengan putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 menyatakan nahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP  tidak  bias  ditafsirkan  lain,  karena pemaknaan  yang  berbeda  terhadap  norma akan  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  ketidakadilan  yang  justru  menjadikan inkonstitusional.  Untuk  itu  Mahkamah  Konstitusi  perlu  menegaskan  bahwa  demi kepastian  hukum  yang  adil  norma  Pasal  263  ayat  (1)  U  No.  8/1981  menjadi inkonstitusional jika dimakna lain.
16 R.M.  Sudikno  Mertokusumo,  2009,  “ Bolehkah  Jaksa  Mengajukan  PK ?”  (artikel online ), http://sudiknoartikel.blogspot.com. Diakses tanggal 11 Oktober 2019.
17 Yading  Ariyanto,  “Hak  Penuntut  Umum  Mengajukan  Peninjauan  Kembali  Dalam  Perspektif Keadilan Hukum Di Indonesia”, Artikel Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya , Malang, 2013, hlm.8.
2.  Aturan  Khusus  Mengenai  Peninjauan  Kembali  Yang  Diajukan  Oleh  Jaksa Penuntut Umum.
Secara  Filosofi  dibentuknya  Peninjauan  Kembali  semata-mata  ditujukan  bagi kepentingan  terpidana,  bukan  kepentingan  negara  atau  korban.  Terkandung  filosofis bahwa  segara  telah  salah  mempidana  penduduk  yang  tidak  berdosa  berakibat  telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tentunya Jaksa Penuntut Umum tidak berhak mengajukan peninjauan kembali,  namun  berdasarkan  Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  berbunyi:  “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan  dapat  mengajukan  peninjauan  kembali  kepada  Mahkamah  Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”.
Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  digunakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  menjadi terobosan  untuk  melakukan  peninjauan  kembali  seperti  yang  terjadi  pada  kasus Muchtar Pakpahakan, Ram Gulumal, Pollycarpus,  Djoko Tjandra dan lain-lain. Namun Pasal  24  ayat  (1)  UU  Kekuasaan  Kehakiman  tidak  secara  tegas  dan  jelas  mengenai siapa saja pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan peninjauan kembali, dan  lagi  pula  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana merupakan Lex  Specialis yang  mengatur  tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang  tentunya juga  mengatur  upaya  hukum  luar  biasa  yaitu  Peninjauan  Kembali  secara  khusus. Berdasarkan  Asas Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generalis yang  dapat  diartikan “Hukum/ketentuan  yang  bersifat  khusus  menyampingkan  hukum/ketentuan  yang bersifat  umum”,  maka  jelas  bahwa  KUHAP  lebih  tepat  menjadi  acuan  dibandingkan menggunakan  undang-undang  lainnya  dalam  hal  melakukan  permintaan  peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
Berdasakan  KUHAP  sudah  cukup  jelas  unsur  objektif  maupun  unsur  subjektif dalam mengajukan peninjauan kembali. Unsur objektifnya adalah yang dapat diajukan peninjauan  kembali  adalah  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  kecuali  putusan  bebas  atau  putusan  lepas  dari  tuntutan  hukum.  Lalu berdasarkan  unsur  subjektifnya  yang  dapat  mengajukan  peninjauan  kembali  adalah terpidana  dan  ahli  warisnya,  maka  selain  daripada  itu  tidak  berhak  mengajukan permintaan peninjuan kembali. Oleh karena ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang tidak  memberikan  kedudukan  terhadap  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  mengajukan peninjauan  kembali  maka  sangat  diperlukan  adanya  aturan  khusus  yang  mengatur tegas  mengenai  Jaksa  Penuntut  Umum  agar  dapat  mengajukan  peninjauan  kembali, karena Jaksa Penuntut Umum merupakan pejabat fungsional Negara yang berwenang melakukan penuntutan dan Jaksa Penuntut Umum merupakan pengacara Negara yang melindungi kepentingan Negara dan Korban dalam hal penegakkan hukum.
Berdasarkan  teori  tujuan  dari  Gustav  Radbruch  yaitu  Kepastian  Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. Penulis merangkul ketiga asas dari teori tujuan tersebut. Dalam hal mengajukan peninjauan kembali sangat diperlukan aturan khusus mengenai kedudukan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam mengajukan  peninjauan  kembali  agar  Jaksa Penuntut Umum tidak lagi melakukan terobosan terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang tentunya dengan terobosan itu akan berdampak cacatnya kepastian hukum dari Pasal  263  ayat  (1)  itu  sendiri,  karena  berdasarkan  pasal  263  ayat  (1)  yang  dapat mengajukan  peninjauan  kembali  hanya  terpidana  dan  ahli  warisnya.  Selain  dari
menjaga  asas  kepastian  hukum  dari  Pasal  263  ayat  (1)  KUHAP  dengan  dibentuknya aturan  baru  maka  dapat  dirasakan  keadilan  dimata  hukum  apabila  Jaksa  Penuntut Umum  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  peninjauan  kembali.  Berdasarkan  Pasal 27  ayat  (1)  UUD  Republik  Indonesia  Tahun  1945  “Segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap warga negara kedudukannya sama di mata hukum.
Pasal  ini  juga  menggambarkan  asas  keadilan  bagi  setiap  warga  negara.  Lalu dalam  Pasal  28D  UUD  1945  yang  berbunyi:  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan hukum.” dapat kita pahami bahwa kepastian hukum dan keadilan itu adalah dua  tujuan  dari  hukum  yang  tidak  bias  dipisahkan.  Setelah  tercapainya  kepastian hukum  dan  juga  keadilan  maka  dapat  kita  rasakan  kemanfaaatannya.  Kemanfaatan hukum itu akan timbul setelah diwujudkannya kepastian hukum dan keadilan. Penulis menyimpulkan  teori  tujuan  dari  Gustav  Radbruch  yakni  kepastian  hukum,  keadilan, dan  kemanfaatan  hukum  adalah  hal  yang  tidak  bisa  dipisahkan,  ketiganya  harus dicapai dalam sebuah penegakkan hukum agar tercapainya tujuan dari hukum.
Dalam  teori  Sistem  Hukum  Lawrence  M.  Friedman  ia  mengemukakan  bahwa efektif  dan  berhasil  atau  tidaknya  penegakkan  hukum  tergantung  tiga  unsur  sistem hukum, yakni struktur hukum ( structure of law ), substansi hukum ( substance of law ), dan  budaya  hukum  ( legal  culture ).  Struktur  hukum  menyangkut  aparat  penegakkan hukum,  substansi  hukum  meliputi  perangkat  perundangan-undangan  dan  budaya hukum merupakan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Struktur adalah pola yang  menunjukkan  tentang  bagaimana  hukum  dijalankan  menurut  ketentuan- ketentuan  formalnya.  Struktur  ini  menunjukkan  bagaimana  pengadilan,  pembuat hukum  dan  badan  serta  proses  hukum  itu  berjalan  dan  dijalankan.  Aspek  lain  dari sistem  hukum  adalah  substansinya.  Yang  dimaksud  dengan  substansinya  adalah aturan,  norma,  dan  pola  perilaku  nyata  manusia  yang  berada  dalam  sistem  itu.  Jadi substansi  hukum  menyangkut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur  hukum  menyangkut  budaya  hukum  yang  merupakan  sikap  manusia  terhadap hukum dan sistem hukum.
Relevansi  teori  sistem  hukum  dengan  kajian  posisi  hukum  korban  kejahatan dalam sistem peradilan dikaji dalam dua aspek, yaitu asapek substansi hukum pidana yakni  peraturan  perundang-undangan  hukum  pidana  (materiil  dan  formil)  dan lembaga  peradilan  sebagai  elemen  struktur.  Suatu  sistem  hukum  pidana  memiliki empat  elemen  substantif  yaitu  adanya  nilai  yang  mendasari  sistem  hukum ( philosophic ),  asas-asas  hukum  ( legal  principles ),  norma  atau  peraturan  perundang- undangan  ( legal  rules ),  dan  masyarakat  hukum  sebagai  pendukung  sistem  hukum tersebut  ( legal  society ) 18 .  Berkaitan  dengan  nilai  dalam  sistem  substansi  hukum, Soerjono  Soekanto  berpendapat  bahwa  hukum  merupakan  konkretisasi  dari  sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut 19 .
18 Ajie Ramdan, “Kewenangan Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi , ” JIKH Volume. 11 No. 2 Juli 2017. hlm. 190.
Peninjauan Kembali dalam kaitannya dengan teori sistem hukum dari Lawrence M.  Friedman  adalah  bagaimana  struktur  hukum  atau  para  penegak  hukum menjalankan hukum berdasarkan ketentuan formalnya dalam hal peninjauan kembali sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHAP aparat penegak hukum harus menjalankan ketentuan hukum  dengan  menjaga  kepastian  hukum  dari  pasal  tersebut.  Subtansi  hukum  yang berupa  aturan,  norma  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  memiliki kekuatan  yang  mengikat  harus  menjadi  pedoman  bagi  aparat  penegak  hukum  dan budaya  hukum  merupakan  poin  ketiga  yang  merupakan  sikap  manusia  terhadap hukum  dan  sistem  hukum,  terutama  sistem  peradilan  pidana.  Lalu  dalam  hal  hakim menemukan  hukum  atau  penemuan  hukum  oleh  hakim  yang  disebut  ( Rechtsviding ) dapat  dilihat  dari  beberapa  kasus  yang  mana  Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan permintaan  peninjauan  kembali  dan  dikabulkan  oleh  Mahkamah  Agung.  Diterimanya PK Jaksa oleh Mahkamah Agung dapat dilihat bahwa Majelis Hakim peninjauan kembali telah  menyampingkan  Pasal  263  ayat  (1)  KUHAP  dan  menemukan  hukum  sendiri dengan  mengabulkan  PK  Jaksa  Penuntut  Umum.  Seharusnya,  penegak  hukum  harus mencerminkan  kepatuhan  hukum  dan  tidak  menyampingkan  ketentuan  undang- undang. kepatuhan akan hukum dicerminkan oleh tingkah laku masyarakat,  termasuk para penegak  hukum  ( law  enforcement  official ),  yaitu polisi,  jaksa,  hakim,  dan  orang- orang yang berpengaruh terhadap hukum 20 .
Penulis  beranggapan  penemuan  hukum  oleh  hakim  tidak  cocok  diterapkan  di Indonesia  karena  Indonesia  sendiri  berkiblat  hukum  pada  hukum  eropa  kontinental ( civil law ) sehingga diperlukan aturan tegas yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan mengenai kedudukan Jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali. Seorang sarjana hukum pidana Jerman (1175-1833) Anselm von Feuerbach merumuskan asas legalitas  secara  mantap  dalam  Bahasa  latin 21 yaitu: Nulla  poena  sine  lege “tidak  ada pidana  tanpa  ketentuan  undang-undang.”  Penulis  menyamakannya  dengan  pendapat sendiri  bahwa  “tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  oleh  jaksa tanpa adanya ketentuan undang-undang yang mengaturnya.
Penulis  menyetujui  Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan  permintaan  peninjauan kembali apabila ada undang-undang yang mengaturnya karena Jaksa Penuntut Umum merupakan  salah  satu  penegak  hukum  yang  harus  diberikan  hak  yang  sama  dalam mengajukan  peninjauan  kembali  guna  memberantas  tidak  pidana  di  Indonesia. Kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan juga merupakan tahap yang strategis 22 Prof Satjipto Rahardja mengatakan bahwa  yang kalah di pengadilan belum tentu salah dan yang menang di pengadilan belum tentu benar 23 . Penulis beranggapan bahwa  adil  apa  bila  diberikan  kewenangan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam mengajukan  Peninjauan  Kembali    demi  kepentingan  umum.  Komariah  mengemukan, keadilan  harus  didahulukan  di  atas  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  yang  tidak berkeadilan bukanlah kepastian hukum. 24 Mochtar Kusumaatmaja dalam teori hukum
20 Kadri  Husin  dan  Budi  Rizki  Husin, Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia ,  Cetakan  Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,  hlm.27.
21 Yahman, Karakteristik  Wanprestasi  Dan  Tindak  Pidana  Penipuan, Edisi  Pertama,  Kencana, Jakart, 2014, hlm.42.
22 Hafrida,  “ Analisis  Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi  Terhadap  Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika ,” Vol 16, 2014. hlm.65.
23 www.indopos.co.id.  Diakses Pada Tanggal 07-11-2019 Pada Pukul 08.55 WIB.
24 www.law.ui.ac.id
pembangunnan  mengatakan  bahwa  tujuan  terakhir  dari  hukum  adalah  memberikan keadilan. 25 Salah satu syarat dapat diajukannya Peninjauan Kembali adalah jika adanya Novum.  Novum dapat  artikan  dengan  adanya  bukti  baru  berupa  rekaman  digital, dokumen  elektronik  (berdasarkan  UU  ITE),  saksi  mata,  dan  surat-surat  bukti.  Bukti baru  tersebut  telah  ada  sebelum  perkara  diputus,  hanya  saja  belum  dikuasai  atau belum  ditemukan. 26 Ketentuan  mengenai  Peninjauan  Kembali  di  dalam  KUHAP  tidak menjelaskan  apa-apa  saja  yang  dapat  dikategorikan Novum begitu  pula  dengan Undang-Undang lainnya.
Dalam hal mengajukan Peninjauan Kembali sejauh ini belum ada undang-undang yang secara tegas memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali, Adapun di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  hanya  menyebutkan  pihak-pihak  yang  bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali jika terdapat keadaan tertentu yang ditentukan dalam  undang-undang.  Pihak-pihak  yang  bersangkutan  dalam  perkara  pidana  yakni terpidana  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  saling  berlawanan,  sehingga  dapat disimpulkan  Jaksa  dapat  mengajukan  permintaan  peninjauan  kembali.  Namun  dalam hal  ini  maka  dapat  dilihat  juga  ketidakpastian  hukum  mengenai  kedudukan  Jaksa Penuntut  Umum  karena  tidak  secara  tegas  disebutkan  dalam  undang-undang.  Disisi lain  Jaksa  Penuntut  Umum  merupakan  pejabat  fungsional  Negara  yang  membela kepentingan  Negara  seharusnya  diberikan  kedudukan  yang  sama  yakni  dapat mengajukan  peninjauan  kembali  agar  terciptanya  suatu  keadilan  serta  kemanfaatan yang juga seiring dengan kepastian hukum.
Gustav  Radbruch  mengemukakan  ada  tiga  tujuan  hukum  yaitu  kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Tidak jarang antara kepastian hukum berbenturan dengan keadilan, kepastian hukum dengan kemanfaatan. Dapat diambil contoh dalam sebuah perkara  hukum,  kalau  hakim  diharuskan  mengambil  keputusan  yang  adil  maka  rasa adil  dari  pihak  lain  tentu  akan  dikorbankan.  Jika  ingin  menegakkan  keadilan  maka tentu  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  harus  dikorbankan.  Keadilan  bisa  saja diutamakan  dan  mengorbankan  kemanfaatan.  Maka  atas  teorinya  Gustav  Radbruch mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian. 27 Penulis tidak sependapat dengan Gustav Radbruch bahwa yang diutamakan adalah keadilan karena menurut  penulis  di  Indonesia  sendiri  yang  menganut Civil  Law seharusnya mengutamakan kepastian hukum, karena dari kepastian hukum itulah akan dirasakan keadilan, serta kemanfaatan hukum.  Penulis ini merangkul ketiga tujuan hukum dari Gustav  Radbruch  tersebut  menjadi  selaras  dan  terwujud  ketiga-tiganya  dengan direvisinya  ketentuan  dalam  KUHAP  mengenai  kedudukan  Jaksa  Penuntut  Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali. Dengan diberikannya kedudukan kepada Jaksa Penuntut  Umum  untuk  mengajukan  Peninjauan  Kembali  maka  terciptanya  suatu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

## D. SIMPULAN
25 Ibid. 26 hukum-hukum.com Diakses Pada Tanggal 10-01-2020 Pada Pukul 23.19 WIB. 27 Jaka  Mulyata, “Keadilan,  Kepastian,  Dan  Akibat  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Republik  Indonesia ”,  Tesis  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas  Maret,    Surakarta,  2015, hlm.12.
Berdasarkan pembahasanyang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP Jaksa Penuntut Umum tidak berhak mengajukan peninjauan kembali, karena yang berhak mengajukan peninjauan kembali hanya  terpidana  dan  ahli  warisnya  dan  peninjauan  kembali  tidak  bisa  dilakukan terhadap  putusan  bebas  atau  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum.  Beberapa permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pernah diterima oleh Mahkamah Agung merupakan suatu terobosan hukum yang berdampak cacatnya  kepastian  hukum  dari  Pasal  263  ayat  (1)  KUHAP.  Serta  diperlukan  pula aturan  khusus  mengenai  peninjauan  kembali  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum,  sehingga  terwujudnya  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan  hukum, Serta Jaksa Penuntut Umum dapat memberantas tindak pidana secara maksimal dalam tugasnya  sebagai  pejabat  fungsional  Negara  yang  memiliki  wewenang  melakukan penuntutan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia.  Undang  -  Undang  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Nomor  8  Tahun 1981.
Republik  Indonesia  Undang  –  Undang  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Nomor 16 Tahun 2004.

## Buku
Andi  Sofyan  dan  Abd.  Asis. Hukum  Acara Suatu  Pengantar. Kencana Pramedia Group. Jakarta. 2014.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2016.
Chazawi,  Adami. Lembaga  Peninjauan  Kembali  (PK)  Perkara  Pidana, Cetakan  Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Hamrat  Hamid  dan  Harun  M.  Husein. Pembahasan  Permasalahan  KUHAP  Bidang Penuntututan  dan  Eksekusi  Dalam  Bentuk  Tanya  Jawab. Cetakan  Kesatu.  Sinar Grafika, Jakarta,1992.
Hma  Kuffal. Penerapan  KUHAP  dalam  Praktek  Hukum. Edisi  Revisi. Cetakan Kesembilan. Universitas Muhammadiyah, Malang, 2007.
Kadri  Husin  dan  Budi  Rizki  Husin. Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
Yahman,  Karakteristik  Wanprestasi  Dan  Tindak  Pidana  Penipuan,  Edisi  Pertama, Kencana, Jakart, 2014.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Ajie  Ramdan,  “ Kewenangan  Penuntut  Umum  Mengajukan  Peninjauan  Kembali  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ”JIKH Volume. 11 No. 2 Juli 2017.
Hafrida, “ Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika  Dalam  Perspektif  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika ,”  Vol 16, 2014.
Sahuri Lasmadi. Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana.  Artikel  Dosen  Fakultas  Hukum Universitas Jambi.
Yayang Susila Sakti, “ Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum antara Kepastian dan Keadilan, ”Arena Hukum Volume 7, No. 1. Edisi April 2014.
Yading  Ariyanto,  “ Hak  Penuntut  Umum  Mengajukan  Peninjauan  Kembali  Dalam Perspektif  Keadilan  Hukum  Di  Indonesia ”,  Artikel  Program  Magister  Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
Yayang Susila Sakti, “ Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum antara Kepastian dan Keadilan ,”Arena Hukum Volume 7, No. 1. Edisi April 2014.

## Skripsi/ Tesis
Asriandi,  “ Kepastian  Hukum  Peninjauan  Kembali  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor & Tahun 2014  Di  Pengadilan  Negeri  Makassar ”,Skripsi  Sarjana  Hukum  UIN  Alauddin, Makassar, 2017, hlm. 12.
Jaka  Mulyata,  “ Keadilan,  Kepastian,  Dan  Akibat  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Republik  Indonesia ”,  Tesis  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas  Maret, Surakarta, 2015, hlm.12.

## Internet
R.M.  Sudikno  Mertokusumo,  2009, “Bolehkah  Jaksa  Mengajukan  PK? ”  (artikel  online), http://sudiknoartikel.blogspot.com. Diakses tanggal 11 Oktober 2019.