## KARAKTERISTIK ASAS KEPENTINGAN (INSURABLE INTEREST) DALAM PERJANJIAN ASURANSI

## Fitria Dewi Navisa
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Email : fd.navisa@yahoo.com

## Abstrak
Benda asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan ( interest theory ) yang secara  umum  dikenal  dalam  hukum  asuransi.  Kepentingan  itu  harus  sudah  ada pada  benda  asuransi  pada  saat  asuransi  diadakan  atau  setidak-tidaknya  pada  saat terjadi  peristiwa  yang  menimbulkan  kerugian  ( evenemen ).  Problematika  yuridis dalam  penelitian  ini  adalah  belum  adanya  penjelasan  terkait  asas  kepentingan dalam  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  (kekosongan norma),  sehingga  tidak  terdapat  standarisasi  tentang  asas  kepentingan  beserta karakteristiknya. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini,  maka  peneliti  akan  mempergunakan  teori-teori  hukum  tertentu  sebagai landasan  untuk  menganalisanya.  Teori  itu  meliputi;  Teori  Perlindungan  Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Investasi, dan Teori Asuransi. Metode pendekatan yang  digunakan  adalah  bersifat  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  menggunakan  4 macam  pendekatan,  yakni  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ), pendekatan konseptual ( conseptual approach ), pendekatan kasus ( case approach ), dan  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach ).  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analisis,  deskriptif  berarti  usaha  mengemukakan  gejala-gejala  secara lengkap  di  dalam  aspek  yang  diselidiki  agar  jelas  keadaan  dan  kondisinya.
Menurut  teori  kepentingan  ( interest  theory )  pada  benda  asuransi  melekat  hak  subjektif yang  tidak  berwujud.  Kepentingan  itu  sifatnya  absolut,  artinya  harus  ada  pada  setiap objek  asuransi  dan  mengikuti  kemana  saja  benda  asuransi  itu  berada.  Kepentingan  itu harus  sudah  ada  pada  benda  asuransi  pada  saat  asuransi  diadakan  atau  setidak-tidaknya pada  saat  terjadi  peristiwa  yang  menimbulkan  kerugian  ( evenemen ).  Bagi  tertanggung yang memiliki benda asuransi, kepentingannya melekat pada benda asuransinya.  Pada konteks  perjanjian  asuransi,  maka  dalam  mencapai  kepentingan  berdasar  keadilan  dan kemanfaatan  tidak  dapat  hanya  berdasar  keuntungan  penanggung,  melainkan kemanfaatan berupa kesempatan bagi pihak yang seharusnya bisa jadi tertanggung demi kesetaraan.
Kata kunci: Asas Kepentingan, Karakteristik, Asuransi

## Abstract
Object insurance is closely related to the theory of interest (interest theory) which is  generally  known  in  insurance  law.  The  interest  must  already  exist  in  the insurance object when the insurance is held or at least when the event that caused the  loss  (evenemen).  Juridical  problematic  in  this  research  is  that  there  is  no explanation related to the principle of interest in Law No. 14 of 2014 concerning Insurance (void norms), so there is no standardization of the principle of interests
and  their  characteristics.  To  find  answers  to  problems  in  this  study,  the researcher  will  use  certain  legal  theories  as  a  basis  for  analyzing  them.  The theory  includes;  Legal  Protection  Theory,  Legal  Certainty  Theory,  Investment Theory, and Insurance Theory. The approach method used is normative juridical. This  study  uses  4  kinds  of  approaches,  namely  the  statute  approach,  conceptual approach,  case  approach,  and  comparative  approach.  This  research  is  a descriptive analysis, descriptive means an attempt to express the symptoms in full in  the  aspects  being  investigated  to  make  it  clear  the  conditions  and  conditions. According to the theory of interest (interest theory) on insurance objects inherent in  intangible  subjective  rights.  The  importance  is  absolute,  meaning  that  it  must exist  in  every  insurance  object  and  follow  it  wherever  the  insurance  object  is located.  The  interest  must  already  exist  in  the  insurance  object  when  the insurance is held or at least when the event that caused the loss (evenemen). For the  insured  who  has  insurance  objects,  their  interests  are  inherent  in  the insurance  object.  In  the  context  of  insurance  agreements,  in  achieving  interests based  on  justice  and  benefits,  it  cannot  only  be  based  on  the  profits  of  the guarantor, but rather benefits in the form of opportunities for those who should be insured for equality.
Keywords: Principle of Interest, Characteristics, Insurance

## PENDAHULUAN
Perasuransian di Indonesia berbanding lurus dengan pendapatan perkapita di  Indonesia,  maksudnya  adalah  semakin  tinggi  pendapatan  dan  harta  yang dimiliki semakin besar risiko kehilangan yang dapat menimpanya, oleh karena itu semakin  tinggi  pendapatan,  risiko  kehilangan  akan  semakin  besar  maka dibutuhkan  perlindungan  dari  ancaman  risiko  tersebut  yakni  melalui  asuransi. Kemampuan ekonomi meningkat maka kemampuan masyarakat untuk membayar premi asuransi juga meningkat, bahkan sekarang banyak berkembang perusahaan asuransi  di  Indonesia.  Sebagian  masyarakat  cenderung  memisahkan  sebagian penghasilannya  untuk  disimpan  di  Bank  dari  pada  dipergunakan  untuk  asuransi. Kita harus mengakui, meskipun sudah banyak yang mengetahui tentang asuransi, namun  masih  banyak  orang  awam  terhadap  apa  itu  asuransi  serta  peraturan perundang-undangan tentang asuransi. Masyarakat masih sering merasakan bahwa asuransi tak melindungi aktivitasnya, bahkan cenderung merugikannya, meskipun kesan  itu  tidak  semuanya  benar.  Dalam  masyarakat  modern  seperti  sekarang  ini, perusahaan  asuransi  mempunyai  peranan  dan  jangkauan  yang  luas,  karena perusahaan  asuransi  mempunyai  jangkauan  uang  menyangkut  kepentingan- kepentingan  ekonomi  maupun  kepentingan  sosial.  Di  samping  itu  ia  juga  dapat menjangkau  baik  kepentingan  individu,  maupun  kepentingan  masyarakat  luas, baik risiko individual maupun risiko kolektif. 1
Salah  satu  lembaga  keuangan  non  bank  yang  mempunyai  peranan  dalam pengerahan  dana  masyarakat  untuk  pembiayaan  pembangunan  adalah  lembaga asuransi. Lembaga Asuransi sangat membantu dalam menanggung berbagai risiko yang  dapat  menimbulkan  kerugian  pada  pelaksanaan  pembangunan,  kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian dirasakan juga oleh dunia usaha mengingat di satu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat
1 Sri  Redjeki  Hartono,  1999,  Hukum  Asuransi  dan  Perusahaan  Asuransi,  Jakarta:  Sinar Grafika, Hlm 5.
menganggu  kesinambungan  kegiatan  usahanya.  Perusahaan  Asuransi  sebagai perusahaan  jasa,  pada  satu  sisi  menjual  jasa  kepada  pelanggan,  sedangkan  pada sisi  lain,  perusahaan  asuransi  adalah  sebagai  investor  dari  tabungan  masyarakat kepada  investasi  yang  produktif. 2 Secara  tidak  langsung  asuransi  atau  lembaga asuransi adalah lembaga peralihan risiko. 3 Setiap keputusan yang diambil manusia dalam  menjalani  kehidupannya  selalu  dipenuhi  dengan  risiko.  Risiko  adalah kemungkinan kerugian yang dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi,  tetapi  tidak  diketahui  lebih  dahulu  apakah  akan  terjadi  dan  kapan  akan terjadi. Risiko dapat diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti ( uncertainty of  financial  loss )  di  dalamnya  terdapat  dua  unsur  yaitu:  ketidakpastian  dan kerugian. 4 Manfaat  peralihan  risiko  inilah  yang  diperoleh  konsumen (tertanggung). 5
Dalam  sudut  pandang  hukum,  asuransi  merupakan  suatu  perjanjian (perjanjian)  pertanggungan  risiko  antara  tertanggung  dengan  penanggung, penanggung  berjanji  akan  membayar  kerugian  yang  disebabkan  risiko  yang dipertanggungkan  kepada  tertanggung. 6 Begitu  beragam  pengertian  mengenai asuransi, yang pada pokoknya adalah menyangkut mengenai pengalihan dan atau manajemen  risiko.  Dalam  hal  ini  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian  mendefinisikan  asuransi  adalah  perjanjian  antara  dua  pihak,  yaitu perusahaan  asuransi  dan  pemegang  polis,  yang  menjadi  dasar  bagi  penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a. memberikan  pengantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita  tertanggung  atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau;
b. memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya  tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang  besarnya  telah  ditetapkan  dan/atau  didasarkan  pada  hasil  pengelolaan dana. 7
Bahwa  dilihat  dari  definisi  asuransi  tersebut  di  atas,  maka  dapat  ditarik sebuah benang merah tentang adanya hubungan hukum yang berbentuk hubungan perjanjian  antara  pihak  penanggung  yang  dalam  hal  ini  adalah  perusahaan asuransi  dengan  pihak  tertanggung  atau  nasabah  asuransi.  Dengan  adanya hubungan  hukum  dalam  bentuk  perjanjian  tersebut  maka  harus  ada  kepentingan atas  objek  asuransi  yang  diasuransikan.  Namun  kepentingan  tersebut  maknanya tidak  tercantum  dalam  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian.
Dalam  asuransi  terdapat  objek  asuransi  yang  berupa  kepentingan  yang melekat  pada  benda,  dan  sejumlah  uang  yang  disebut  premi  atau  ganti  kerugian. Melalui  objek  asuransi  tersebut  ada  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan
2 Ibid ., Hlm 8.
3 Ibid ., Hlm 50.
4 Purwosutjipto, 2003, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Djambatan, Hlm 57.
5 Abdulkadir  Muhammad,  2006,  Hukum  Asuransi  Indonesia,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, Hlm 118.
6 Ibid , Hlm 2.
7 Lihat UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
pengalihan  risiko.  Tertanggung  bertujuan  bebas  dari  risiko  dan  memperoleh penggantian  jika  timbul  kerugian  atas  harta  miliknya.  Dalam  perjanjian  asuransi terkait  pengalihan  risiko  dari  tertanggung  kepada  penanggung  diimbangi pembayaran  premi  oleh  tertanggung  yang  seimbang  denga  beratnya  risiko  yang dialihkan  meskipun  dapat  diperjanjikan  kemungkinan  prestasi  itu  tidak  perlu seimbang.  Dalam  perjanjian  untung-untungan  ( chance  agreement )  para  pihak sengaja  melakukan  perbuatan  untung-untungan  yang  tidak  digantungkan  pada prestasi yang seimbang, misalnya: perjudian dan pertaruhan.
Dalam  perjanjian  asuransi,  unsur  kepentingan  merupakan  syarat  mutlak yang harus ada pada tertanggung. Apabila syarat ini tidak ada, maka ancamannya adalah  asuransi  itu  batal  ( void ).  Dalam  perjanjian  untung-untungan,  unsur kepentingan itu tidak ada. Dalam Pasal 250 KUHD ditentukan: “apabila seseorang mengadakan asuransi untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga, pada saat diadakan asuransi itu tertanggung atau pihak ketiga yang bersangkutan tidak mempunyai  kepentingan  atas  benda  asuransi,  maka  penanggung  tidak berkewajiban mengganti kerugian”. Dengan demikian jelaslah bahwa kepentingan tertanggung dalam perjanjian asuransi merupakan syarat mutlak, jika kepentingan itu tidak ada, maka mengakibatkan asuransi itu batal.
Objek  tertentu  dalam  perjanjian  asuransi  adalah  objek  yang  diasuransikan dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat  pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan  kepentingan  yang  melekat  pada  harta  kekayaan  terdapat  pada  perjanjian asuransi  kerugian.  Objek  tertentu    berupa  jiwa  atau  raga  manusia  terdapat perjanjian  asuransi  jiwa.  Pengertian  objek  tertentu  adalah  bahwa  identitas  objek asuransi  tersebut  harus  jelas  dan  pasti.  Apabila  berupa  harta  kekayaan,  harta kekayaan  apa,  berapa  jumlah  dan  ukurannya,  di  mana  letaknya,  apa  mereknya, buatan mana, berapa nilainya dan sebagainya. Apabila berupa jiwa atau raga, atas nama siapa, berapa umurnya, apa hubungan keluarganya, di mana alamatnya, dan sebagainya. Karena yang mengasuransikan objek itu adaah tertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan,  jiwa  atau  raga  yang  menjadi  objek  asuransi.  Dikatakan  ada  hubungan tidak  langsung  apabila  tertanggung  hanya  mempunyai  kepentingan  atas  objek asuransi. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai pemilik  atau  mempunyai  kepentingan  atas  objek  asuransi.  Apabila  tertanggung tidak  dapat  membuktikannya,  maka  akan  timbul  anggapan  bahwa  tertanggung tidak  mempunyai  kepentingan  apa-apa,  hal  mana  mengakibatkan  asuransi  batal ( null  and  void ).  Undang-undang  tidak  akan  membenarkan,  tidak  akan  mengakui orang yang mengadakan asuransi, tetapi tidak mempunyai kepentingan ( interest ).
Walaupun  orang  yang  mengadakan  asuransi  itu  tidak  mempunyai  hubungan langsung dengan objek asuransi, dia harus menyebutkan untuk kepentingan siapa asuransi itu diadakan. Jika tidak demikian, maka asuransi itu dianggap tidak ada. Menurut  ketentuan  Pasal  599  KUHD,  dianggap  tidak  mempunyai  kepentingan adalah  orang  yang  mengasuransikan  benda  yang  oleh  undang-undang  dialarang diperdagangkan  dan  kapal  yang  mengangkut  barang  yang  dilarang  tersebut. Apabila diasuransikan juga, maka asuransi tersebut batal.
Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi ( object of  insurance ).  Benda  asuransi  adalah  harta  kekayaan  yang  mempunyai  nilai
ekonomi,  yang  dapat  dihargai  dengan  sejumlah  uang.  Benda  asuransi  selalu berwujud  misalnya  gedung  pertokoan,  rumah,  kapal.  Benda  asuransi  selalu diancam  oleh  bahaya  atau  peristiwa  yang  terjadi  yang  mengakibatkan  benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya.
Benda  asuransi  erat  hubungannya  dengan  teori  kepentingan  ( interest theory )  yang  secara  umum  dikenal  dalam  hukum  asuransi.  Menurut  teori kepentingan,  pada  benda  asuransi  melekat  hak  subjektif  yang  tidak  berwujud, karena  benda  asuransi  dapat  rusak,  hilang,  musnah,  atau  berkurang  nilainya. Dalam  literatur  hukum  asuransi,  hak  subjektif  ini  disebut  kepentingan  ( interest ). Kepentingan itu sifatnya absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti  ke  mana  saja  benda  asuransi  itu  berada.  Kepentingan  itu  harus  sudah ada  pada  benda  asuransi  pada  saat  asuransi  diadakan  atau  setidak-tidaknya  pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian ( evenemen ). Dengan demikian, jika  asas  kepentingan  ini  tidak  terdapat  standarisasi  dan  karakteristik  tentang makna, maka hal inilah yang menjadi problematika teoritis dalam penelitian tesis ini.
Problematika yuridis dalam penelitian ini adalah belum adanya penjelasan terkait  asas  kepentingan  dalam  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2014  tentang Perasuransian  (kekosongan  norma),  sehingga  tidak  terdapat  standarisasi  tentang asas  kepentingan  beserta  karakteristiknya.  Di  negara-negara  maju  asuransi mendapat tempat utama bahkan kemajuan negara itu didorong dan seiring dengan kemajuan  asuransinya.  Asuransi  merupakan  jaminan,  payung  kemajuan  dan kehidupan.
Problematika filsafati dalam penelitian ini yakni keberadaan asuransi akan menciptakan  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  tidak  diberikan  tentang  penjelasan asas  kepentingan  dalam  undang-undang  asuransi,  maka  berimplikasi  terhadap tidak adanya kepastian hukum dalam perjanjian asuransi.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  bersifat yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  dilakukan  mengutamakan  cara meneliti bahan pustaka atau data normatif dilakukan mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau data  sekunder yang meliputi  bahan hukum  primer dan bahan hukum sekunder.
Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mengkaji atau melakukan inventarisasi  hukum,  menemukan  asas-asas  hukum,  menemukan in  concreto sejarah  hukum,  serta  pendekatan  perundang-undangan  khususnya  ketentuan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  asuransi.  Pendekatan  yuridis normatif  mengkaji,  menguji  dan  menerapkan  asas-asas  hukum  serta  prinsip- prinsip umum hukum asuransi.
Penelitian tesis ini menggunakan 4 macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conseptual approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  dan  pendekatan  perbandingan ( comparative approach ).
Penelitian  hukum  normatif  tidak  mengenal  adanya  data-data.  Guna memecahkan  isu  hukum  sekaligus  memberikan  penjelasan  mengenai  apa  yang seharusnya  diperlukan  sumber-sumber  penelitian.  Sumber  bahan  hukum  dalam disertasi ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder.

## Jurnal Negara dan Keadilan
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang dihimpun dalam  penelitian  ini  dihasilkan  dari  studi  kepustakaan.  Oleh  karena  itu  teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  telaah pustaka  dan  dokumenter.  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara penelusuran  yaitu  (1)  menelusuri  norma-norma  yang  mengatur  tentang  asuransi, dan  (2)  menganalisis  secara  mendalam  sehingga  dapat  menjawab  rumusan masalah.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis,  deskriptif  berarti  usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di  dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. Sedangkan analisis merupakan usaha memecahkan masalah  dengan  persamaan  dan  perbedaan  gejala  yang  ditemukan,  mengukur dimensi  suatu  gejala,  menetapkan  standar,  menetapkan  hubungan  antar  gejala- gejala yang ditemukan dan sebagainya.

## PEMBAHASAN
Benda  asuransi  adalah  benda  yang  menjadi  objek  perjanjian  asuransi ( object  of  insurance ).  Benda  asuransi  adalah  harta  kekayaan  yang  mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud,  mislanya  gedung  pertokoan,  rumah,  kapal.  Benda  asuransi  erat hubungannya  dengan  teori  kepentingan  ( interest  theory )  yang  secara  umum dikenal  dalam  hukum  asuransi.  Menurut  teori  kepentingan,  pada  benda  asuransi melekat  hak  subjektif  yang  tidak  berwujud.  Karena  benda  asuransi  dapat  rusak, hilang,  musnah,  atau    berkurang  nilainya,  maka  hak  subjektif  juga  dapat  rusak, hilang,  musnah,  atau  berkurang  nilainya.  Dalam  literatur  hukum  asuransi,  hak subjektif  ini  disebut  kepentingan  ( interest ).  Kepentingan  itu  sifatnya  absolut, artinya  harus  ada  pada  setiap  objek  asuransi  dan  mengikuti  kemana  saja  benda asuransi  itu  berada.  Kepentingan  itu  harus  sudah  ada  pada  benda  asuransi  pada saat  asuransi  diadakan  atau  setidak-tidaknya  pada  saat  terjadi  peristiwa  yang menimbulkan kerugian ( evenemen ).
Keunggulan  teori  kepentingan  ( interest  theory )  adalah  sebagai  upaya pencegahan  terjadinya  perbuatan  memperkaya  diri  tanpa  hak  dengan mengharapkan  memperoleh  ganti  kerugian  dari  penanggung  dalam  hal  terjadi evenemen  melalui  asuransi  tanpa  kepentingan.  Dalam  hal  ini  penanggung dilindungi  dari  perbuatan  spkeulatif  pihak  yang  tidak  jujur.  Akan  tetapi, kelemahannya  adalah  tertanggung  yang  beritikad  baik  dirugikan  oleh  kebatalan asuransi  akibat  terlambatnya  kuasa  tertulis  dari  pemilik  barang,  sedangkan evenemen terjadi mendahului kuasa tertulis tersebut.
Tidak  adanya  kepentingan  tertanggung  pada  benda  asuransi  dapat menimbulkan  akibat  hukum  bahwa  tertanggung  tidak  berhak  menuntut  ganti kerugian  dalam  hal  terjadi  evenemen  walaupun  tertanggung  telah  membayar premi  kepada  penanggung.  Tertanggung  yang  tidak  berkepentingan  yang menerima  pembayaran  ganti  kerugian  akibat  evenemen  sama  saja  dengan memperkaya  diri  tanpa  hak  yang  bertentangan  dengan  asas  hukum  yang  sangat dijunjung  tinggi  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Dengan  kata  lain,  setiap asuransi  yang  diadakan  oleh  tertanggung  yang  tidak  berkepentingan  dianggap tidak pernah ada ( no interest no insurance ). Bagaimana halnya dengan premi yang sudah dibayar kepada penanggung, apakah dapat dituntut pengembaliannya, premi
yang sudah dibayar dianggap sebagai kerugian bagi tertanggung yang tidak jujur, sehingga tidak dapat dituntut pengembaliannya.
Benda  asuransi  adalah  harta  kekayaan.,  karena  kepentingan  itu  melekat pada benda asuransi, maka kepentingan juga adalah harta kekayaan. Sebagai harta kekayaan,  kepentingan  memiliki  unsur-unsur  bersifat  ekonomi.  Menurut ketentuan Pasal 268 KUHD, 8 asuransi dapat mengenai segala macam kepentingan yang  dapat  dinilai  dengan  uang.,  diancam  oleh  bahaya,  dan  tidak  dikecualikan oleh  undang-undang.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  ini  dapat  ditentukan  kriteria kepentingan yaitu:
a. harus ada pada setiap asuransi (Pasal 250 KUHD); b. harus dapat dinilai dengan uang;
c. harus diancam oleh bahaya;
d. harus tidak dikecualikan oleh undang-undang.
Tidak  dikecualikan  oleh  undang-undang  artinya  tidak  dilarang  undang- undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum/kesusilaan. Bagi tertanggung yang  memiliki  benda  asuransi,  kepentingannya  melekat  pada  benda  asuransinya. Dalam hal ini benda asuransi dan kepentingan berada dalam 1 (satu) tangan. Akan tetapi,  mungkin  juga  terjadi  bahwa  benda  asuransi  dan  kepentingan  itu  tidak berada  dalam  1  (satu)  tangan,  tetapi  terpisah.  Benda  asuransi  dalam  tangan pemiliknya,  sedangkan  kepentingan  berada  dalam  tangan  orang  lain,  misalnya pemegang jaminan, penyewa kapal, ataupun pemakai rumah.
Pemegang  jaminan  mengasuransikan  gedung  pertokoan  yang  menjadi jaminan  kredit  terhadap  bahaya  kebakaran,  agar  kepentingannya  atas  gedung pertokoan  itu  tidak  musnah  atau  berkurang  nilainya  karena  kebakaran.  Di  sini benda  asuransi  adalah  gedung  pertokoan  berada  di  tangan  pemilik  gedung, sedangkan  kepentingan  adalah  hak  jaminan  atas  gedung  berada  di  tangan pemegang  jaminan,  yaitu  pemberi  kredit.  Jika  gedung  pertokoan  itu  terbakar kepentingan tertanggung selaku pemegang jaminan dapat musnah atau berkurang nilainya.
Penyewa  kapal  mengasuransikan  kapal  yang  disewanya  terhadap  bahaya laut  agar  kepentingannya  yang  melekat  pada  kapal  itu  tidak  lenyap  atau  hilang karena karam atau disita oleh penguasa negara lain. Di sini benda asuransi adalah kapal  berada  di  tangan  pemilik  kapal.  Jika  kapal  itu  lenyap  karena  karam  atau hilang  karena  disita  oleh  penguasa  negara  lain,  kepentingan  tertanggung  selaku penyewa kapal dapat lenyap atau hilang.
Objek  asuransi  yang  telah  diuraikan  ini  baru  meliputi  objek  asuransi kerugian. Setelah itu, ada juga objek asuransi jumlah, misalnya pada asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan. Objek asuransi jumlah bukan benda, melainkan jiwa atau raga  manusia  yang  terancam  peristiwa  yang  menjadi  sebab  kematian  atau kecelakaan.  Objek  asuransi  jumlah  tidak  dapat  dinilai  dengan  uang,  tetapi sejumlah uang dapat dijadikan ukuran pembayaran santunan jika terjadi peristiwa yang menjadi sebab kematian atau kecelakaan. Penetapan sejumlah uang sebagai santunan hanya untuk tujuan praktis, yaitu memudahkan perhitungan pembayaran santunan yang jumlahnya sudah ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang.
Dalam  setiap  asuransi,  kepentingan  itu  harus  ada.  Jika  tidak  ada kepentingan  atas  benda  yang  diasuransikan,  penanggung  tidak  diwajibkan
8 Lihat Pasal 268 KUHD

## Jurnal Negara dan Keadilan
membayar  klaim  ganti  kerugian  (Pasal  250  KUHD). 9 Ini  berarti  jika  tidak  ada kepentingan,  tidak  ada  pula  asuransi.  Jika  terjadi  peristiwa  yang  menimbulkan kerugian,  tidak  ada  klaim  ganti  kerugian  bagi  tertanggung  yang  tidak berkepentingan.  Jadi,  kepentingan  itu  merupakan  syarat  mutlak  dalam  setiap asuransi.
Dalam  setiap  asuransi,  jika  benda  yang  diasuransikan  lenyap  atau  rusak, tertanggung yang berkepentingan akan mendapat ganti kerugian dari penanggung. Akan  tetapi,  haknya  itu  hanya  sampai  pada  jumlah  nilai  kepentingannya.  Bagi pemegang  jaminan  hanya  berhak  sampai  pada  jumlah  nilai  piutangnya.  Jumlah selebihnya  yang  masih  ada  tetap  menjadi  hak  pemilik  benda  asuransi.  Dalam asuransi  kerugian,  kepentingan  harus  dapat  dinilai  dengan  uang  (Pasal  268 KUHD).  Jadi  dapat  ditentukan  berapa  besarnya  jumlah  yang  diasuransikan.  Hal ini  penting  untuk  menentukan  berapa  jumlah  premi  yang  harus  dibayar  oleh tertanggung,  berapa  ganti  kerugian  yang  harus  dibayar  oleh  penanggung  jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.
Bagaimana  dengan  asuransi  jumlah  yang  objek  asuransinya  tidak  dapat dinilai  dengan  uang?  apa  yang  dijadikan  ukuran  untuk  menentukan  jumlah asuransi, jumlah premi yang dibayar oleh tertanggung dan jumlah santunan yang wajib  dibayar  oleh  penanggung  jika  terjadi  peristiwa  penyebab  kematian  atau kecelakaan? sejumlah uang selalu dijadikan ukuran yang dianggap pantas/layak/patut  menurut  berat  ringannya  akibat  yang  ditimbulkan  oleh peristiwa,  misalnya  kematian  lebih  berat  dari  pada  kecelakaan  biasa.  Cacat seumur  hidup  lebih  berat  dari  pada  cacat  yang  dapat  disembuhkan.  Penentuan ukuran sejumlah uang yang diperjanjikan antara tertanggung dengan penanggung dan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.
Apabila  benda  asuransi  berpindah  kepada  pihak  lain,  misalnya  karena dijual,  maka  asuransi  mengikuti  kepentingan  yang  melekat  pada  benda  asuransi itu.  Segala  hak  dan  kewajiban  tertanggung  lama  berpindah  kepada  tertanggung baru,  kecuali  jika  diperjanjikan  sebaliknya  antara  tertanggung  lama  dan penanggung  (Pasal  263  ayat  (1)  KUHD).  Akan  tetapi,  jika  pembeli  atau  pemilik baru  benda  asuransi  itu  menolak  untuk  mengoper  asuransinya,  sedangkan tertanggung  lama  masih  mempunyai  kepentingan  terhadap  benda  yang diasuransikan,  maka  asuransi  itu  tetap  berjalan  untuk  kepentingan  tertanggung lama  (Pasal  263  ayat  (2)  KUHD).  Jika  tertanggung  lama  sudah  tidak berkepentingan  lagi,  maka  pemilik  baru  harus  memberitahukan  kepada penanggung untuk menghentikan asuransi itu.
Misalnya,  Amat  pemilik  restoran  mengasuransikan  perlengkapan restorannya terhadap bahaya kebakaran pada perusahaan asuransi PK. Kemudian, Amat menjual alat perlengkapan tersebut kepada Bidin dengan perjanjian pinjam pakai.  Hak  milik  telah  diserahkan  kepada  Bidin,  tetapi  Bidin  belum  membayar harganya.  Sebagai  jaminan  hutangnya  itu  Bidin menjanjikan  kepada  Amat  boleh menguasai alat perlengkapan tersebut. Berdasarkan perjanjian pinjam pakai, Amat masih  memerlukan  alat  perlengkapan  itu  untuk  menjalankan  usahanya.  Di samping itu, Amat masih berkepentingan karena dia sebagai pemegang gadai.
Dengan  penjualan  alat  perlengkapan  tersebut  kepada  Bidin,  asuransi mengikuti benda asuransi (kepentingan), sehingga asuransi berpindah juga kepada
9 Lihat Pasal 250 KUHD
Bidin.  Sebagai  pemilik  baru,  Bidin  mempunyai  hak  dan  kewajiban  selaku tertanggung dalam asuransi itu. Jika Bidin menolak pengalihan asuransi itu, Amat masih  mempunyai  kepentingan  atas  benda  asuransi.  Oleh  karena  itu  asuransi diteruskan  berlakunya  untk  kepentingan  Amat  sebagai  pemegang  gadai,  Amat mempunyai  hak  dan  kewajiban  dalam  asuransi  itu.  Apabila  Amat  sudah  tidak berkepentingan lagi, maka dia harus memberitahukan hal itu kepada penanggung perusahaan asuransi PK guna menghentikan asuransi itu. 10
Seperti  telah  diuraikan  sebelumnya,  dapat  setiap  asuransi  harus  ada kepentingan  atas  benda  yang  diasuransikan.  Persoalannya  adalah  bilamana kepentingan  itu  harus  ada?  Menurut  ketentuan  Pasal  250  KUHD,  kepentingan harus  sudah  ada  pada  saat  diadakan  asuransi.  Hal  ini  berarti  apabila  pada  saat membuat  perjanjian  asuransi  tertanggung  tidak  mempunyai  kepentingan, kemudian  terjadi  peristiwa  yang  menimbulkan  kerugian,  penanggung  tidak berkewajiban membayar klaim ganti kerugian.
Ketentuan  Pasal  250  KUHD  selayaknya  ditunjukkan  kepada  tertanggung sebagai suatu isyarat bahwa pada waktu mengadakan asuransi, tertanggung perlu menyatakan dengan tegas dan jelas apa kepentingannya mengadakan asuransi itu. Dengan  adanya  kepentingan,  sejumlah  premi  dapat  dibayar,  sehingga  asuransi berjalan.  Jika  terjadi  peristiwa  yang  menimbulkan  kerugian,  tertanggung  yang berkepentingan  berhak  mengklaim  pembayaran  ganti  kerugian  dari  penanggung. Adalah logis bahwa setiap orang yang mengadakan asuransi itu ada kepentingan, baik  bagi  dirinya  sendiri  ataupun  bagi  pihak  ketiga.  Jika  tidak  mempunyai kepentingan,  buat  apa  mengadakan  perjanjian  asuransi  dan  mengeluarkan  uang untuk membayar premi. Bagi mereka yang beritikad buruk mengadakan asuransi seolah-olah  berkepentingan,  sudah  selayaknya  tidak  dilindungi  oleh  undang- undang.  Artinya,  penanggung  tidak  berkewajiban  membayar  ganti  kerugian  jika terjadi peristiwa terhadap benda yang diasuransikan, walaupun tertanggung yang tidak  jujur  itu  telah  membayar  premi,  asuransi  bukanlah  untung-untungan. Misalnya,  tertanggung  mengasuransikan  sebuah  mobil  terhadap  bahaya  tabrakan dengan harapan jika terjadi tabrakan dia akan mendapat ganti rugi. Mobil tersebut milik  otang  lain  yang  dipinjam  oleh  tertanggung.  Akan  tetapi,  dia mengasuransikan  mobil  tersebut  seolah-olah  miliknya  sendiri,  padahal  dia  tidak berkepentingan  sama  sekali.  Kemudian,  terjadi  tabrakan  yang  menimbulkan kerugian.  Pihak  yang  menderita  kerugian  adalah  pemilik  mobil,  bukan tertanggung  yang  meminjam  mobil  itu.  Dalam  hal  ini  penanggung  tidak berkewajiban  membayar  klaim  ganti  kerugian  menurut  Pasal  250  KUHD. Peminjam  mobil  itu  harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diderita  oleh pemilik mobil. Lain halnya jika pemegang mobil itu adalah orang yang berpiutang dan  mobil  itu  sebagai  jaminannya.  Pada  mobil  itu  melekat  kepentingannya.  Jika mobil  bertabrakan,  maka  kepentingannya  akan  berkurang  atau  lenyap.  Jadi,  jika dia  mengasuransikan  mobil  tersebut,  dia  dapat  mengklaim  ganti  rugi  kepada penanggungnya karena dia mempunyai kepentingan.
Menurut Dorhout Mees, kepentingan itu harus sudah ada pada saat terjadi kerugian. Vollmar juga mengatakan bahwa kepentingan itu harus sudah ada pada saat  terjadi  peristiwa,  sehingga  tertanggung  berhak  mengklaim  ganti  kerugian. Jadi,  menurut  kedua  peneliti  hukum  tersebut,  kepentingan  tidak  perlu  harus  ada
10 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit ., Hlm 90-91.
pada  saat  perjanjian  asuransi  dibuat,  tetapi  pada  saat  terjadi  peristiwa  yang menimbulkan  kerugian.  Pada  saat  itulah  muncul  kepentingan  guna  menentukan ada atau tidaknya ganti kerugian. Hal ini dapat dimaklumi karena pada hakikatnya asuransi  itu  baru  mempunyai  arti  bagi  tertanggung  justru  pada  saat  terjadi peristiwa. 11
Konkretnya adalah sebagai berikut, Amat pemilik rumah mengasuransikan rumahnya  terhadap  bahaya  kebakaran.  Kemudian,  rumah  tersebut  dijual  kepada Bidin. Pada saat terjadi perjanjian jual beli, rumah tadi terbakar habis. Walaupun telah  terjadi  jual  beli,  kepentingan  masih  ada  pada  Amat  karena  rumah  belum diserahkan menurut hukum. Pihak yang berhak mengklaim ganti kerugian kepada penanggung adalah Amat. Jika rumah telah diserahkan kepada Bidin, barulah hak milik beralih, sehingga kepentingan juga beralih. Dengan demikian, Bidin berhak mengkalim  ganti  kerugian  kepada  penanggung.  Apabila  harga  rumah  belum dibayar oleh Bidin kepada Amat, maka Bidin harus membayar kepada Amat apa yang menjadi haknya dari hasil klaim ganti kerugian itu setelah dikurangi biaya- biaya  sekedar  itu  telah  dibayar  oleh  Bidin.  Inilah  yang  dimaksud  oleh  peneliti hukum  bahwa  kepentingan  harus  sudah  ada  pada  saat  terjadi  peristiwa  yang menimbulkan  kerugian.  Sehubungan  dengan  contoh  tadi,  perhatikan  juga ketentuan Pasal 263 KUHD (asuransi mengikuti kepentingan). 12
Dalam  praktiknya  tidak  akan  menimbulkan  kesulitan  dalam  soal penentuan kapan adanya kepentingan karena segala sesuatunya sudah diatur oleh penanggung dan sudah ditentukan dalam polis. Oleh karena itu, bergantung pada tertanggung mau atau tidak mengadakan asuransi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan  oleh  penanggung.  Saat  adanya  kepentingan  seperti  ditentukan  dalam Pasal 250 KUHD, mempunyai fungsi yang jelas dalam hal kepentingan itu. Akan tetapi, jika tertanggungnya berganti, kepentingan beralih kepada tertanggung baru, kecuali  jika  diperjanjikan  sebaliknya  oleh  tertanggung  lama  dan  penanggung (Padal 263 KUHD). 13
Jumlah yang diasuransikan ( the sum insured ) adalah jumlah yang dipakai sebagai  ukuran  untuk  menentukan  jumlah  maksimum  ganti  kerugian  yang  wajib dibayar  oleh  penanggung  dalam  suatu  asuransi  kerugian.  Jumlah  yang diasuransikan  erat  sekali  hubungannya  dengan  nilai  benda  asuransi.  Dengan ditentukan  junlah  yang  diasuransikan,  dapat  diketahui  apakah  asuransi  itu  di bawah  nilai  benda  asuransi  ( under  insurance ),  atau  sama  dengan  nilai  benda asuransi  ( full  insurance ),  atau  melebihi  nilai  benda  asuransi  ( over  insurance ). Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah maksimum ganti kerugian yang dapat dibayar jika timbul kerugian akibat peristiwa yang menjadi beban penanggung.
Menurut  ketentuan  Pasal  253  ayat  (1)  KUHD,  asuransi  yang  melebihi jumlah nilai benda atau kepentingan yang sesungguhnya hanya sah sampai jumlah nilai benda tersebut. Apabila jumlah yang diasuransikan lebih besar dari pada nilai benda  sesungguhnya,  penanggung  hanya  bertanggung  jawab  membayar  klaim ganti  rugi  sampai  jumlah  nilainya,  sebuah  rumah  diasuransikan  terhadap  bahaya kebakaran  dengan  jumlah  asuransi  Rp  150.000.000  (seratus  lima  puluh  juta rupiah).  Nilai  rumah  sesungguhnya  Rp  100.000.000  (seratus  juta  rupiah).  Jika
11 Davidson,  Daniel,  et  al,  1997, Comprehensive  Business  Law,  Principles  and Cases ,Kent Publishing Company, Boston, Massachusetts, Hlm 3.
12 Lihat Pasal 263 KUHD
13 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit ., Hlm 93-94.
rumah  tersebut  terbakar  habis,  penanggung  berkewajiban  memenuhi  klaim  ganti kerugian hanya sampai jumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
Menurut  ketentuan  Pasal  253  ayat  (2)  KUHD,  apabila  suatu  benda  tidak diasuransikan dengan nilai penuh, maka jika timbul kerugian, penanggung hanya diwajibkan memenuhi  klaim ganti kerugian menurut perbandingan  antara bagian yang diasuransikan dan bagian yang tidak diausransikan. Misalnya, sebuah rumah diausransikan terhadap bahaya kebakaran sejumlah Rp 80.000.000 (delapan puluh juta  rupiah).  Nilai  rumah  sesungguhnya  Rp  100.000.000  (seratus  juta  rupiah). Kemudian,  terjadi  kebakaran  yang  menimbulkan  kerugian  Rp  60.000.000  (enam puluh  juta  rupiah).  Perbandingan  antara  jumlah  yang  diasuransikan  dan  jumlah yang  tidak  diasuransikan  adalah  8:2,  jumlah  perbandingan  adalah  10.  Jumlah klaim ganti kerugian yang dipenuhi oleh penanggung adalah 8/10x Rp 60.000.000 (enam  puluh  juta  rupiah)=  Rp  48.000.000  (empat  puluh  delapan  juta  rupiah). Akan tetapi, jika rumah itu terbakar habis, maka klaim ganti kerugian maksimum yang  dapat  dipenuhi  oleh  penanggung  hanya  Rp  80.000.000  (delapan  puluh  juta rupiah)  sebab  jumlah  yang  diasuransikan  itu  adalah  jumlah  maksimum  ganti kerugian yang dapat dibayar oleh penanggung.
Ketentuan Pasal  253 ayat  (2) KUHD masih dapat  disimpangi oleh pihak- pihak, asalkan diperjanjikan dengan tegas dalam polis tanpa memperhatikan asas keseimbangan,  kerugian  yang  menimpa  benda  asuransi  itu  akan  diganti sepenuhnya  sampai  jumlah  yang  diasuransikan  (Pasal  253  ayat  (3)  KUHD).  Ini berarti  jika dalam contoh  di  atas kerugian yang timbul  berjumlah Rp 60.000.000 (enam  puluh  juta  rupiah),  penanggung  akan  membayar  Rp  60.000.000  (enam puluh  juta  rupiah)  itu.  Apabila  kerugian  yang  timbul  berjumlah  Rp  80.000.000 (delapan  puluh  juta  rupiah),  penanggung  akan  membayar  jumlah  Rp  80.000.000 (delapan  puluh  juta  rupiah).  Klausula  yang  demikian  ini  disebut premier  risque dan harus dinyatakan dengan tegas dalam polis.
Klausula premier risque ini dimungkinkan karena sulit menentukan batas- batas  nilai  penuh  kepentingan  dalam  jenis  asuransi  itu.  Dengan  demikian,  sulit pula menentukan batas-batas risiko seluruhnya. Klausula ini biasa diadakan dalam asuransi terhadap bahaya yang jarang menimbulkan kerugian total benda asuransi, melainkan hanya sebagian saja.
Asuransi  yang  terjadi  adalah  yang  tidak  dalam  jumlah  penuh,  artinya jumlah  yang  diasuransikan  selalu  di  bawah  nilai  benda  asuransi  sesungguhnya. 14 Hal ini ada keuntungannya bagi penanggung, yaitu tertanggung masih diharapkan mempunyai sikap berhati-hati menjaga keselamatan benda yang diasuransikan itu karena sebagian dari benda asuransi masih menjadi tanggungannya sendiri. Akan tetapi, jika diasuransikan dalam jumlah penuh, artinya jumlah yang diasuransikan itu meliputi seluruh nilai benda sesungguhnya ( full insurance ), ada kecenderungan bahwa tertanggung kurang berhati-hati menjaga  keselamatan benda asuransi  dari ancaman bahaya. Alasan yang dikemukakan oleh Prof. Emmy Simanjuntak adalah tertanggung  beranggapan  bahwa  jika  terjadi  peristiwa  yang  menimbulkan kerugian, ada yang akan membayar ganti kerugian kepadanya. 15 Namun, menurut
14 Djoko  Prakoso,  I  Ketut  Murtika,  1989,  Hukum  Asuransi  Indonesia,  Ctk.  Kedua,  PT. Bina Aksara, Jakarta, Hlm 13.
15 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1997, Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia, Jakarta: Bina Cipta, Hlm 51.
hemat peneliti, perusahaan asuransi kerugian dapat mempertimbangkan benda apa yang disetujui untuk diadakan asuransi dengan nilai penuh dan yang tidak dengan nilai penuh. Sekiranya suatu benda diasuransikan dengan nilai penuh, perusahaan asuransi kerugian mengukur kemampuannya dan untuk mengatasi ketidakmampuannya  itu,  dia  dapat  pula  berhubungan  dengan  perusahaan reasuransi.
Di  Indonesia,  pada  asuransi  yang  diadakan  untuk  suatu  jangka  waktu tertentu  atau  menurut  perjalanan,  jumlah  yang  diausransikan  itu  adalah  jumlah maksimum  ganti  kerugian  yang  dapat  dibayar  oleh  penanggung  untuk  seluruh jangka waktu asuransi atau untuk 1 (satu) perjalanan. Akan tetapi, di Inggris lain lagi,  jumlah  yang  diausransikan  itu  bukan  sebagai  jumlah  maksimum  ganti kerugian.  Apabila  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan  itu  ada  beberapa  kali terjadi  peristiwa  yang  menimbulkan  kerugian,  semua  kerugian  itu  diganti  oleh penanggung  meksipun  jumlahnya  mungkin  melebihi  jumlah  yang  diausransikan. Hal  ini  ditentukan  dalam  Pasal  777  ayat  (1) The  Marine  Insurance  Act  1906 sebagai berikut: “ Unless the policy otherwise provides and subject to provisions of this act, the insurer is liable for successive losses even thoguh teh total amount of such losses may exceed the sum insured ”. 16
Apabila  tertanggung  dan  penanggung  memperjanjikan  lain  dan  hal  itu harus  dinyatakan  dalam  polis,  maka  jumlah  ganti  kerugian  itu  dapat  dibatasi sampai  dengan  jumlah  yang  dipertanggungkan.  Inilah  yang  dimaksud  dengan kalimat unless the policy otherwise provides dalam ketentuan tersebut tadi.
Dalam  Pasal  256  KUHD  yang  mengatur  tentang  isi  polis  tidak  terdapat butir  ketentuan  mengenai  nilai  benda  asuransi,  yang  dicantumkan  adalah  butir mengenai benda yang diasuransikan. Mungkin dalam butir tersebut tercakup juga penialian  benda  yang  diasuransikan.  Pasal  273  KUHD  mengatur  tentang  nilai benda  asuransi  yang  tidak  dinyatakan  dalam  polis.  Pasal  274  KUHD  mengatur tentang nilai benda asuransi yang dinyatakan dalam polis. Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada keharusan pencantuman nilai  benda  asuransi  pada  waktu  mengadakan  asuransi.  Nilai  benda  asuransi dinyatakan  atau  tidak  dalam  polis  tidak  menjadi  persoalan.  Tidak  ada  keharusan pencantuman nilai benda asuransi dalam polis diperkuat oleh alasan dicantumkan dalam  polis  penanggung  dapat  mengajukan  alasan  untuk  tidak  menyetujui  nilai benda  asuransi  apabila  menurut  dugaannya  nilai  tersebut  terlalu  tinggi.  Di samping itu, mungkin juga terjadi bahwa nilai benda asuransi pada saat diadakan asuransi  tidak  sama  atau  menjadi  berubah  pada  saat  terjadi  peristiwa  yang menimbulkan kerugian itu. Apabila pada waktu mengadakan asuransi, nilai benda asuransi  belum  dinyatakan  dalam  polis,  maka  jika  terjadi  peristiwa  yang menimbulkan  kerugian,  tertanggung  memberitahukan  kepada  penanggungnya besar  nilai  benda  asuransi  itu  dengan  menggunakan  segala  macam  alat  bukti (Pasal  273  KUHD).  Alat-alat  bukti  tersebut  digunakan  untuk  meyakinkan penanggung  bahwa  nilai  benda  asuransi  itu  benar  dan  layak.  Polis  yang  tidak mencantumkan nilai benda asuransi disebut polis terbuka ( open policy ). 17
Pada  waktu  mengadakan  asuransi,  tertanggung  dan  penanggung mengadakan  kesepakatan  tentang  nilai  benda  asuransi  dengan  memperhatikan
16 Lihat Pasal 777 ayat (1) The Marine Insurance Act 1906
17 Junaedy Ganie, 2013, Hukum Asuransi Indonesia, Ctk. Jakarta: Kedua, Sinar Grafika, Hlm 32.
keadaan,  sifat,  dan  tujuan  benda  itu.  Apabila  sudah  ada  kesepakatan,  maka  nilai benda asuransi dicantumkan dalam polis, sehingga terdapat nilai benda yang tetap. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, nilai benda yang dicantumkan itulah dijadikan dasar perhitungan ganti kerugian. Polis yang memuat nilai benda asuransi disebut polis bernilai ( valued policy ).
Persoalan  penting  adalah  pengertian  nilai  benda  asuransi  karena  nilai  itu dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu bergantung pada sifat dan keadaan benda tersebut.  Benda  tetap  seperti  rumah  dan  tanah,  nilainya  tidak  akan  banyak mengalami perubahan, bahkan mungkin tetap atau meningkat. Benda yang mudah susut, rusak, atau busuk seperti gas, hasil pertanian, dan buah-buahan yang sudah masak  akan  mengalami  perubahan  nilai  atau  penyusutan,  sehingga  nilai  pada waktu  diasuransikan  akan  menjadi  berbeda  dengan  nilai  pada  waktu  terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Demikian juga apabila nilai benda tersebut dihubungkan  dengan  tujuan  penggunaannya,  misalnya  benda  itu  diperdagangkan atau untuk dipakai sendiri, seperti mobil, perlengkapan, rumah tangga, atau semen untuk  bangunan.  Nilai  benda  tersebut  dapat  berubah  dan  berbeda  antara  nilai benda pada waktu dibeli dan pada waktu dijual lagi. Dengan kata lain, nilai benda pada  waktu  diadakan  asuransi  berbeda  dengan  nilai  benda  pada  waktu  diadakan asuransi  berbeda  dengan  nilai  benda  pada  waktu  terjadi  peristiwa  yang menimbulkan  kerugian  itu.  Benda  yang  tidak  diperdagangkan,  misalnya  benda sejarah atau benda pusaka, mungkin tidak mengalami perubahan nilai,  baik  pada waktu  diadakan  asuransi  maupun  pada  waktu  terjadi  peristiwa  yang  merugikan itu.  Apabila  benda  asuransi  itu  mengalami  kerusakan  ataupun  kehancuran  akibat peristiwa  terhadap  mana  benda  itu  diasuransikan,  nilai  yang  manakah  yang dijadikan  dasar  perhitungan  ganti  kerugian,  apakah  nilai  benda  pada  waktu diadakan  asuransi  atau  nilai  benda  pada  waktu  terjadi  peristiwa  yang  merugikan itu?  Jika  berpedoman  pada  tujuan  asuransi,  yaitu  untuk  memberikan  ganti kerugian yang sungguh-sungguh dialami oleh tertanggung, maka wajarlah apabila nilai benda pada waktu terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian itu. Karena yang dijadikan dasar perhitungan adalah nilai pada waktu terjadi peristiwa, maka nilai yang dipakai sebagai nilai benda asuransi adalah nilai penjualan, bukan nilai pembelian  jika  benda  itu  diperdagangkan.  Jika  benda  asuransi  itu  benda  untuk dipakai  sendiri  atau  bukan  benda  perdagangan,  maka  yang  dijadikan  nilai  benda asuransi  adalah  nilai  tukarnya.  Scheltema  juga  menekankan  pada  nilai  penjualan jika benda asuransi  itu benda perdagangan dan nilai  penggantian atau nilai  tukar ( substitution  price )  jika  benda  asuransi  itu  benda  yang  dipakai  sendiri.  Dalam asuransi  laut  ada beberapa pasal  yang mengatur nilai  benda asuransi,  yaitu Pasal 612,  Pasal  613,  dan  Pasal  619  KUHD.  Ketiga  pasal  tersebut  merumuskan pengertian nilai benda suransi yang khusus digunakan dalam asuransi.
a. Pasal  612  KUHD,  nilai  benda  asuransi  adalah  nilai  benda  yang  diangkut ditambah  biaya-biaya  sampai  di  kapal  pada  waktu  kapal  berangkat  dari pelabuhan embarkasi.
b. Pasal  613  KUHD,  nilai  benda  asuransi  adalah  nilai  benda  sesungguhnya ditambah biaya angkutan, bea masuk, dan lain-lain apabila benda tersebut tiba dengan selamat di pelabuhan tujuan asalkan dicantumkan dalam polis. Akan  tetapi,  menurut  pasal  614  KUHD  biaya-biaya  tambahan  itu  gugur (tidak mengikat jika benda tersebut tidak sampai di pelabuhan tujuan
c. Pasal 619 KUHD, nilai benda asuransi adalah nilai badan kapal ( hull ) yang telah ditetapkan dalam polis. Akan tetapi,  dapat  diadakan penaksiran lagi jika  menurut  para  ahli  nilai  badan  kapal  itu  telah  berkurang  pada  waktu terjadi peristiwa berdasarkan penetapan pengadilan.
Pada  waktu  mengadakan  asuransi,  pihak-pihak  dapat  melakukan penaksiran  terhadap  nilai  benda  asuransi. 18 Nilai  taksiran  itu  ditetapkan  dalam polis.  Jika  terjadi  peristiwa  yang  menimbulkan  kerugian,  maka  nilai  yang tercantum  dalam  polis  itulah  yang  dijadikan  dasar  perhitungan  ganti  kerugian. Akan  tetapi,  mungkin  juga  bahwa  taksiran  nilai  benda  yang  telah  disepakati  itu melebihi  nilai  sesungguhnya  ketika  memperhitungkan  ganti  kerugian  setelah terjadi peristiwa. Apabila terjadi hal yang demikian ini, menurut Pasal 274 KUHD penanggung  dapat  mengajukan  keberatan  dengan  mengemukakan  alasan- alasannya bahwa nilai benda asuransi terlalu tinggi. 19
Hakim berwenang untuk memerintahkan tertanggung supaya membuktikan bahwa nilai  benda yang dicantumkan dalam polis itu adalah benar dan  layak.  Dengan  demikian,  nilai  taksiran  yang  telah  ditetapkan  dalam  polis dianggap sebagai  permulaan bukti tertulis.  Menurut ketentuan Pasal  274 KUHD, tertanggung  dapat  diperintahkan  oleh  hakim  untuk  membuktikan  bahwa  nilai benda  yang  tercantum  dalam  polis  adalah  layak.  Akan  tetapi,  dalam  Pasal  273 KUHD di mana nilai benda asuransi tidak dicantumkan dalam polis, tertanggung harus  memmbuktikan  bahwa  nilai  benda  yang  dinyatakan  itu  adalah  benar  dan layak  dengan  menggunakan  segala  macam  alat  bukti.  Hal  ini  dapat  dilakukan apabila penanggung menyangkal nilai benda tersebut.
Berbeda  dengan  hukum  asuransi  Indonesia,  hukum  asuransi  di  Inggris mengenai  taksiran  pihak-pihak  tentang  nilai  benda  asuransi.  Menurut  ketentuan Pasal  274  KUHD,  penanggung  dapat  membantah  nilai  benda  yang  telah ditetapkan  dalm  polis.  Akan  tetapi,  menurut  ketentuan  Pasal  27  ayat  (3) The Marine  Insurance  Act 1906,  apabila  pihak-pihak  telah  bersepakat  tentang  nilai benda asuransi  dan telah dicantumkan dalam polis, maka nilai  tersebut  mengikat ( conculsive ). Penanggung tidak dapat membantahnya. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) tersebut menyatakan: “ Subject  to  the  provsions  of  this  act  and  in  the  absence  of fraud, teh value fixed by the policy is, as between in the insurer and the assured, conclusive  of  the  insurable  value  of  the  subject  intended  to  be  insured,  whether the loss be total or partial ”.
Selain dari nilai benda yang ditaksir sendiri oleh pihak-pihak, ada lagi nilai benda  yang  ditaksir  oleh  para  ahli  yang  ditunjuk  oleh  para  pihak  itu  sendiri. Apabila  nilai  benda  asuransi  telah  ditetapkan  berdasarkan  taksiran  para  ahli tersebut,  maka  menurut  ketentuan  Pasal  275  KUHD 20 penanggung  tidak  dapat membantahnya,  kecuali  jika  ada  penipuan  dan  hal  ini  harus  dibuktikan  oleh penanggung  yang  bersangkutan.  Taksiran  para  ahli  dilakukan  pada  waktu mengadakan  asuransi  dan  dicantumkan  dalam  polis.  Dalam  praktik  asuransi  di Indonesia, taksiran para ahli itu tidak bersifat mutlak dan tidak lazim dijalankan. Hal  ini dapat  dimaklumi karena taksiran para ahli  mengenai  nilai  benda asuransi sebelum diadakan asuransi dirasakan sebagai hambatan dan kelambatan yang sulit
18 Man  Suparman,  Sastar  widjaja,  2012,  Aspek-Aspek  Hukum  Asuransi  Dan  Surat Berharga, Bandung: PT. Alumni, Hlm 21.
19 M. Isa Arif, 1987, Bidang Usaha Perasuransian, Jakarta:  Pradnya Paramita, Hlm 50.
20 Lihat Pasal 275 KUHD
diatasi,  apalagi  dalam  persaingan  dunia  usaha  perasuransian  dewasa  ini.  Oleh sebab  itu,  taksiran  pihak-pihak  seperti  diatur  dalam  pasal  274  KUHD  dipakai sebagai  aturan  umum,  sedangkan  penaksir  dan  pihak  penanggung  adalah  tenaga ahli. 21
Dalam  Pasal  246  KUHD  terdapat  rumusan:  “dengan  nama  penanggung mengikatkan  diri  kepada  tertanggung  dengan  menerima  premi”.  Berdasarkan rumusan  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  premi  adalah  salah  satu  unsur  penting dalam  asuransi  karena  merupakan  kewajiban  utama  yang  wajib  dipenuhi  oleh tertanggung  kepada  penanggung.  Dalam  hubungan  hukum  asuransi,  penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau  setidak-tidaknya  asuransi  tidak  berjalan.  Premi  harus  dibayar  lebih  dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan.
Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan timbullah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Akan tetapi, asuransi  baru  berjalan  jika  kewajiban  tertanggung  membayar  premi  telah dipenuhi.  Dengan  kata  lain,  risiko  atas  benda  beralih  kepada  penanggung  sejak premi  dibayar  oleh  tertanggung.  Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami  bahwa  ada tidaknya  asuransi  ditentukan  oleh  pembayaran  premi.  Premi  merupakan  kunci perjanjian ausransi.
Pada  asuransi  yang  diadakan  untuk  jangka  waktu  tertentu,  premi  dibayar lebih  dahulu  pada  saat  asuransi  diadakan.  Pada  asuransi  yang  diadakan  untuk  1 (satu)  perjalanan,  premi  dapat  dibayar  pada  saat  bahaya  sudah  mulai  berjalan, misalnya pada kapal  yang sudah berangkat  (Pasal  603 KUHD).  Akan tetapi,  ada asuransi  yang  diadakan  untuk  jangka  waktu  panjang,  misalnya  asuransi  jiwa, pembayaran premi dapat dilakukan secara periodik, yaitu setiap awal bulan. Pada asuransi yang demikian ini jika pada suatu periode tertentu premi belum dibayar, asuransi  berhenti.  Setelah  premi  periode  yang  tertunggak  itu  dibayar,  asuransi berjalan  lagi.  Jika  premi  periode  yang  tertunggak  itu  dibayar,  asuransi  berjalan lagi. Jika premi tidak dibayar, mengakibatkan asuransi itu batal. Untuk mencegah terjadi  pembatalan  asuransi  karena  premi  belum  dibayar  biasanya  pihak-pihak mencantumkan  klausula  dalam  polis  yang  menyatakan  ”premi  harus  dibayar  di muka  (pada  waktu  yang  telah  ditentukan).  Jika  premi  tidak  dibayar  pada  waktu yang  telah  ditentukan,  asuransi  tidak  berjalan.  Jika  terjadi  peristiwa  yang menimbulkan  kerugian,  penanggung  tidak  berkewajiban  membayar  klaim tertanggung.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  premi  asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut: a. dalam bentuk sejumlah uang;
b. dibayar lebih dahulu oleh tertanggung;
c. sebagai imbalan pengalihan risiko;
d. dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.
Dalam  praktik  asuransi,  penanggung  biasanya  sudah  menentukan  syarat umum  pembayaran  premi  seperti  yang  ditetapkan  dalam  polis.  Dalam  polis
21 Abdulkadir Muhammad, 2015, Op. Cit ., Hlm 102-103.
standar asuransi kebakaran Indonesia syarat umum pembayaran premi ditetapkan sebagai berikut:
1 Menyimpang dari Pasal 257 KUHD dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat (2) di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab  penanggung  atas  jaminan  asuransi  berdasarkan  polis  ini  bahwa setiap  premi  terhutang  harus  sudah  dibayar  lunas  dan  secara  nyata  telah diterima seluruhnya oleh pihak penanggung
a. Jika  jangka  waktu  pertanggungan  tersebut  30  (tiga  puluh)  hari kalender  atau  lebih,  maka  pelunasan  pembayaran  premi  harus dilakukan  dalam  tenggang  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  kalender, dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis b. Jika  jangka  waktu  pertanggungan  tersebut  kurang  dari  30  (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka wkatu pertanggungan yang disebut dalam polis.
2 Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksud di  atas tidak dibayar sesuai dengan cara dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) tersebut di atas, polis ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud.
Penetapan  tingkat  premi  asuransi  harus  didasarkan  pada  perhitungan analisis  risiko  yang  sehat. 22 Besarnya  jumlah  premi  yang  harus  dibayar  oleh tertanggung  ditentukan  berdasarkan  penilaian  risiko  yang  dipikul  oleh penanggung.  Dalam  praktiknya  penetapan  besarnya  jumlah  premi  itu diperjanjikan  oleh  tertanggung  dan  penanggung  secara  layak  dan  dicantumkan dalam  polis.  Besarnya  jumlah  premi  dihitung  sedemikian  rupa,  sehingga  dengan penerimaan  premi  dari  beberapa  tertanggung,  penanggung  berkemampuan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung yang terkena peristiwa yang menimbulkan kerugian. Dalam jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung juga termasuk biaya yang berkenaan dengan pengadaan asuransi itu. Rincian yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi adalah:
a) Jumlah persentase dari jumlah yang diasuransikan;
b) Jumlah  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  oleh  penanggung,  misalnya  biaya materai, biaya polis;
c) Kurtase untuk pialang jika asuransi diadakan  melalui pialang;
d) Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan Tingkat  premi  dinilai  berlebihan  apabila  sedemikian  tinggi,  sehingga sangat  tidak  sebanding  dengan  manfaat  yang  diperjanjikan  dalam  polis  asuransi yang bersangkutan. Penerapan tingkat premi dinilai bersifat diskriminatif apabila tertanggung  dengan  luas  pengadaan  yang  sama  serta  dengan  jenis  dan  tingkat risiko yang sama dikarenakan tingkat premi yang berbeda.
Premi  asuransi  dapat  dibayarkan  langsung  oleh  tertanggung  kepada perusahaan  asuransi  atau melalui perusahaan pialang asuransi  untuk  kepentingan tertanggung. Dalam hal ini premi asuransi dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi,  perusahaan  ini  wajib  menyerahkan  premi  tersebut  kepada  perusahaan asuransi  sebelum  berakhir  tenggang  waktu  pembayaran  premi  yang  ditetapkan
22 Mulhadi, 2017, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, Hlm 5.
dalam  polis  asuransi  yang  bersangkutan.  Dalam  hal  penyerahan  premi  oleh perusahaan  pialang  asuransi  dilakukan  setelah  berakhirnya  tenggang  waktu tersebut. Perusahaan pialang asuransi yang berangkutan wajib bertanggung jawab atas  pembayaran  klaim  yang  timbul  dari  kerugian  yang  terjadi  dalam  jangka waktu  antara  habisnya  tenggang  waktu  sampai  diserahkannya  premi  kepada perusahaan asuransi.

## KESIMPULAN
Menurut  teori  kepentingan  ( interest  theory )  pada  benda  asuransi  melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Kepentingan itu sifatnya absolut, artinya harus ada  pada  setiap  objek  asuransi  dan  mengikuti  kemana  saja  benda  asuransi  itu berada.  Kepentingan  itu  harus  sudah  ada  pada  benda  asuransi  pada  saat  asuransi diadakan  atau  setidak-tidaknya  pada  saat  terjadi  peristiwa  yang  menimbulkan kerugian  ( evenemen ).  Bagi  tertanggung  yang  memiliki  benda  asuransi, kepentingannya melekat pada benda asuransinya.
Pada  konteks  perjanjian  asuransi,  maka  dalam  mencapai  kepentingan berdasar  keadilan  dan  kemanfaatan  tidak  dapat  hanya  berdasar  keuntungan penanggung,  melainkan  kemanfaatan  berupa  kesempatan  bagi  pihak  yang seharusnya bisa jadi tertanggung demi kesetaraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad,  2006,  Hukum  Asuransi  Indonesia,  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Davidson,  Daniel,  et  al,  1997, Comprehensive  Business  Law,  Principles  and Cases , Kent Publishing Company, Boston, Massachusetts. Djoko  Prakoso,  I  Ketut  Murtika,  1989,  Hukum  Asuransi  Indonesia,  Ctk.  Kedua, PT. Bina Aksara, Jakarta.
Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak,  1997,  Beberapa  Aspek  Hukum  Dagang  di Indonesia, Jakarta: Bina Cipta.
Junaedy  Ganie,  2013,  Hukum  Asuransi  Indonesia,  Ctk.  Jakarta:  Kedua,  Sinar Grafika.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Man  Suparman,  Sastar  widjaja,  2012,  Aspek-Aspek  Hukum  Asuransi  Dan  Surat Berharga, Bandung: PT. Alumni.
M. Isa Arif, 1987, Bidang Usaha Perasuransian, Jakarta:  Pradnya Paramita.
Mulhadi, 2017, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.. Purwosutjipto,  2003,  Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia,  Jakarta: Djambatan.
Sri  Redjeki  Hartono,  1999,  Hukum  Asuransi  dan  Perusahaan  Asuransi,  Jakarta:
Sinar Grafika.
The Marine Insurance Act 1906 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.