## EVALUASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN MAMUJU
Agus Erwin Ashari, Fajar Akbar Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Mamuju,

## ABSTRACT
Low coverage of family latrines, village implement community-based total sanitation (STBM) and  the  village  of  defecation  Random Stop ( Stop Babs)  resulted  in  increased  cases  of  disease  based environment.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  components  of  the  input,  process  and output for the low coverage STBM program. This study is an evaluation using a qualitative approach in  10  selected  health  centers  in  Mamuju  conducted  by  purposive  sampling  based  health  centers category  in  June  –  August  2015.  The  informants  are  holders  STBM  program  health  centers, community health centers and the head of environmental health section chief. In collecting the data, researchers  used  the  method  triagulasi  ie  depth  interviews,  observation  and  document  analysis. Analyses were performed with a qualitative analysis of the various opinions that combined the results of  triangulation.  The  results  showed  there  were  several  indicators  of  input  components  of  adequate policies, authority and responsibility, human resources; except for operational funds and infrastructure. Kompenen planning process, pengoorganisasian and reporting is adequate, but the implementation and monitoring  indicators  was  inadequate.  Output  components  are  all  yet  to  reach  the  standards  set. Conclusion  there  are  some  indicators  that  are  not  sufficient  operating  funds,  infrastructure, implementation, and monitoring.
Keyword: evaluation, input, process, output, STBM .

## PENDAHULUAN
Upaya  kesehatan  wajib  puskesmas adalah  upaya  yang  ditetapkan  berdasarkan komitmen  nasional,  regional  dan  global  serta yang  mempunyai  daya  ungkit  tinggi  untuk peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat. Upaya kesehatan wajib ini harus diselenggarakan  oleh  setiap  puskesmas  yang ada  di  wilayah  Indonesia.  Upaya  STBM  di puskesmas  mencakup  kegiatan  penyehatan  air, hygiene  dan  sanitasi  makanan  dan  minuman penyehatan  tempat  pembuangan  sampah  dan limbah,  STBM  pemukiman  dan  jamban keluarga  pengawasan  sanitasi  tempat-tempat umum  dan  industri,  pengamanan    tempat pengelolaan pestisida, klinik sanitasi puskesmas dan pengendalian vektor.
Indikator  upaya  STBM  pada  tahun 2014  antara  lain  persentase  penduduk  yang memiliki  akses  terhadap  air  minum  berkualitas sebesar  67%,  persentase  kualitas  air  minum yang  memenuhi  syarat  kesehatan  100%, persentase penduduk yang menggunakan jamban  sehat  sebanyak  75%    dan  cakupan rumah  yang  memenuhi  syarat  kesehatan sebanyak  85%  (Depkes  RI,  2014).  Cakupan kegiatan  program  STBM  antara  lain,  akses sanitasi layak (jamban sehat) sebanyak  36,8%, jumlah  desa  yang  melaksanakan  STBM
sebanyak  100  desa  (28,25%)  dan  desa Stop BABS  sebanyak  42  desa  (11%)  (Dinkes Provinsi Sulbar, 2013). Penduduk dengan akses sanitasi layak (jamban sehat) sebanyak 169.562 orang  (50,30%).  Jumlah  desa  STBM  sebanyak 62 desa (40%) dan desa Stop BABs sebanyak 4 desa  (2,58%)  (Dinkes  Kabupaten  Mamuju, 2013).  Rumah  tangga  yang  memiliki  akses  ke fasilitas  sanitasi  juga  meningkat  dari  40,3% (2007)  menjadi 59,8% (2013), pada tahun yang sama  di  Sulawesi  Barat  sebanyak  42,9%  dan Kabupaten  Mamuju  tercatat  akses  ke  fasilitas sanitasi  baru  mencapai  44,8%  (Hadisaputro, Soeharyo, 2011).
Dalam  menilai  keberhasilan  suatu program  maka  perlu  dilakukan  evaluasi program. Evaluasi adalah suatu upaya pengawasan dalam rangka menilai keberhasilan performance dan  efektivitas  program  kerja sebuah  institusi  dalam  rangka  pencapaian tujuan  organisasi  (Arikunto,  2010).  Evaluasi program adalah sebuah proses yang menentukan  hasil  yang  telah  dicapai  beberapa kegiatan  yang  direncanakan  untuk  mendukung tujuan (Suharto  E,  Marjuki,  Soeharto  I,  2006). Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui gambaran pelaksanaan input, proses  dan output pada  program  STBM    di Kabupaten Mamuju Tahun 2015.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Variabel penelitian yaitu input program meliputi kebijakan,  pembiayaan,  sumber  daya  manusia (SDM), pedoman/ petunjuk teknis, kewenangan dan tanggung jawab.
Proses  program  meliputi  perencanaan, pengoorganisasian, pelaksanaan dan monitoring. Output program  STBM  meliputi cakupan jamban keluarga, desa yang melaksanakan STBM dan desa Stop BABs.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Mamuju Provinsi  Sulawesi  Barat    pada  10  puskesmas terpilih  yang  dilakukan  secara purposive sampling berdasarkan kategori puskesmas yaitu puskesmas  perkotaan  dan  pedesaan.  Penelitian ini  dilaksanakan  pada  bulan    Juni  –  Agustus 2015.

## Informan Penelitian
Informan dalam penelitian ini adalah pemegang progam  STBM  puskesmas,  Kepala  Puskesmas dan Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.

## Pengumpulan dan Analisis Data
Dalam  pengumpulan  data,  peneliti menggunakan  data  primer  dan  data    sekunder. Data Primer diperoleh dari wawancara mendalam  dengan  informan  dan  data  sekunder diperoleh  dari    laporan  kegiatan  puskesmas, laporan SP2TP dari Puskesmas.
Didalam  penelitian  ini  juga  dilakukan triangulasi yaitu triangulasi sumber (wawancara dan  laporan)  dan  triangulasi  data  (pelaksana program,  kepala  puskesmas  dan  kepala  seksi penyehatan lingkungan).

## HASIL PENELITIAN Input Program STBM
Input program  STBM  yang  terdapat  di  tingkat puskesmas  dapat  dilihat  dalam  beberapa indikator.

## Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  pada  pengelola program  kesehatan  lingkungan  puskesmas dilihat dari kualifikasi pendidikan dan keikutsertaan  dalam  pelatihan.  Hasil  penelitian didapatkan bahwa kualifikasi pendidikan pengelola program kesehatan lingkungan masih ada  pengelola  program  yang  berkualifikasi
pendidikan  tidak  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan.
“Saya pak D3 perawat tapi karena tidak ada yang kerja di program kesling, maka kapus  ku  mengSKkan  sebagai  pemegang program”. (An., 25 Juli 2015).
“Selama  saya  pegawai    saya  pegang program  kesling  saja,  tidak  ada  yang lain  mungkin  na  sesuai  ki  pendidikan  ku S 1 Kesmas Kesling”. (F,  24 Juli 2015).
Hal  ini  sesuai  dengan  penyataan  informan kunci;
“Memang  kalo  dilihat  dari  kualifikasi pendidikann,  seharus  itu  pendidikan minimal  D.III  Kesling  pak  yang  pegang program,  tapi  masih  ada  itu  yang  dari perawat  pegang  program  kesling,  itu dimaklumi  karena  kurang  ki  di  sini tenaga kesling, ada beberapa orang yang PNS  lainnya  masih  tenaga  kontrak  dan sukarela. (Yh, 21 Agustus 2015).

## Kebijakan
Upaya  program  kesehatan  lingkungan merupakan  upaya  kesehatan  wajib  yang  harus ada  di  puskesmas  sesuai  Kepmenkes  No.  128 Tahun  2004,  selain  itu  ada  program  STBM, yang  harus  dilaksanakan  oleh  puskesmas, seperti penuturan informan:
“Kegiatan  kesling  tiap  tahun  ji  selalu diprogramkan dan ada ji dalam POA nya puskesmas pak” (Hd, 26 Agustus 2015).
“Program  STBM  itu  program  nasional karena  waktu  pelatihan  ki  disampaikan ki  itu,  jadi  puskesmas  diwajibkan melaksanakan program tersebut” (Rc, 28 Agustus 2015).
Hal  ini  diperkuat  penuturan  informan yang lain:
“Program  kesling  itu  masuk  upaya kesehatan  wajib  dan  itu  kan  sudah program  nasional  jadi  kita  harus  ikuti itu, ada juga program STBM yang harus dilaksanakan,  semua  itu  ditujukan  untuk mencapai  target  SPM”.  (Tkd,  23  Juli 2015)

## Dana Operasional
Dana  operasional  untuk  pelaksanaan  program kesehatan lingkungan berasal dari dana Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) untuk
puskesmas  yang  jumlahnya  tergantung  dari masing-masing puskesmas.
“Dana  operasional  memang  ada  tetapi kayaknya dana dari BOK itu karena ada ki    di  POA  nya  puskesmas  tapi  hanya untuk  transport  saja  untuk  berkegiatan” (F, 24 Juli 2015).
“Untuk  kegiatan  kesehatan  lingkungan dana  yang  digunakan  itu  berasal  dari BOK  berupa  transport  kegiatan  ji,  dan kalo  ada  pertemuan  kita  pakai  dana untuk konsumsi” (Sbh, 23 Juli 2015).
“Begini  pak  untuk  program  kesling  itu khusus  STBM  itu  ada  dananya  yang dibiayai oleh puskesmas sendiri, dan ada juga  yang  dari  dinkes  untuk  kegiatan pemicuan” (Yh, 21 Agustus 2015).

## Kewenangan dan Tanggungjawab
Kewenangan  dalam  penelitian  ini adalah  kekuasaan  formal  yang  dimiliki  oleh pelaksana  program  kesehatan  lingkungan  di tingkat  puskesmas.  Dengan  wewenang  mereka dapat  melaksanakan  program  dan  kegiatan sesuai  dengan  tupoksi  yang  tertuang  dalam bentuk  surat  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh pimpinan,  masih  ada  yang  belum  mempunyai legalitas  tetapi  sudah  mempunyai  kewenangan untuk melaksanakan program.
“Sudah  satu  tahun  mi  saya  pegang program,  saya  yang  buat  laporan triwulan  dan  tahunan,  bahkan  diikutkan maka  juga  pelatihan  di  dinkes,  tapi belum  adapi  SK  ku  untuk  pengelola kesling (An.  25 Juli 2015).
Hal ini sesuai penuturan informan kunci “Jadi  pemegang  program  kesling  kami beri  kewenangan  untuk  melaksanakan tugas  berdasarkan  SK  dari  kepala puskesmas  dan  telah  saya  arahan  dan bimbingan  terkait  dengan  tugas  yang akan  mereka  laksanakan”  (Tkd.  23  Juli 2015).

## Sarana dan Prasarana
Pelaksanakan program kesling di puskesmas  tentunya  memerlukan  sarana,  hasil penelitian mengungkapkan bahwa  ketersediaan sarana  transportasi  untuk  mengakses  daerah yang  sulit  dan  jauh  belum  ada,  beberapa
puskesmas  mempunyai  sanitasi  KIT,  dan cetakan jamban.
“…  klo  kita  mau  melakukan  kegiatan kadang  mauki  turun  lapangan  tapi daerahnya  susah  dijangkau  dan  tidak ada kendaraan operasional” (Wy. 23 Juli 2015).
“Setelah  pemicuan  kadang  masyarakat minta  alat  untuk  membuat jamban  tetapi di  puskesmas  tidak  ada  cetakan  jamban jadi  saya  menyarankan  untu  membeli saja kloset” (Md. 26 Agustus 2015).
Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  informan kunci, sebagai berikut:
“Pelaksanaan program untuk puskesmas memang  kadang  mau  melaksanakan secara  rutin  tapi  terkendala  pada transportasi  belum  ada  pi  kendaraan operasionalnya”. (Yh, 21 Agustus 2015)
Program  kegiatan  dapat  terlaksana apabila  tersedia  prasarana  penunjang,  salah satunya buku panduan. Pada umumnya puskesmas  sudah  memiliki  panduan  khususnya STBM,  tetapi  untuk  kegiatan  lain  belum mempunyai buku panduan.
“ Ada buku itu dikasikan ki sama orang dinkes tapi satu ji kegiatan, yang lainnya tidak  ada  pi  yang  saya  punya”  (Rc,  28 Agustus 2015).

## Hal ini sejalan dengan pernyataan:
“Buku  panduan  itu  biasanya  di  bagi pada  waktu  pelatihan,  tapi  kadang teman-teman  juga  tidak  peduli  dengan buku  panduan  itu,  kadang  ada  lagi datang kesini untuk minta lagi, dan untuk kegiatan yang rutin memang dulu-dulu ji ada panduannya” (Yh, 21 Agustus 2015).
Komponen input program  yang  belum memadai adalah indikator sarana dan prasarana serta  dana  operasional  kegiatan,  sedangkan yang sudah memadai indikator SDM, kebijakan, kewenangan dan tanggung jawab.
Proses Program STBM
Indikator  proses  program  STBM  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  mengajukan pada fungsi-fungsi manajemen.

## Perencanaan
Perencanaan  kegiatan  di  puskesmas telah  dilaksanakan  diawali  dengan  lokakarya mini  tingkat  puskesmas,  dari  hasil  tersebut diajukan  untuk  disusun  jenis  dan  bentuk kegiatan  yang  dituangkan  dalam  POA.  Semua puskesmas  sudah  penyusun  POA  untuk kegiatan  satu  tahun.  Sebagaimana  penuturan salah seorang informan yaitu;
“ Begini pak, kalo kegiatan yang dilaksanakan memang harus ada di POA itu sesuai pedomannya BOK, tetapi untuk kegiatan  yang  masuk  di  POA  harus  ada datanya,  misalnya  data  sasaran,  (Rc,  23 Juli 2015).
“… klo program itu utamanya STBM itu memang sudah karena bagian merupakan program wajib di
puskesmas” (Sp, 23 Juli 2015).
Hal  ini  sesuai  dengan  keterangan informan kunci:
“Mengenai  perencanaan  kegiatan  di puskesmas  khususnya  STBM  itu  diawali dengan  penyusunan  usulan  kegiatan berdasarkan  data  yang  ada  kemudian mengajukan  usulan  itu  dan  membuat POA  sesuai  rencana  yang  biasanya dibahas  dalam  lokakarya mini”.  (Yh,  21 Agustus 2015).

## Pengorganisasian
Tahapan sebelum  pelaksanaan  kegiatan adalah pengoorganisasian, siapa yang bertanggung jawab dan personil yang terlibat di dalam  kegiatan  yang  dituangkan  dalam  bentuk SK  penanggung  jawab  kegiatan  sesuai  yang tercantum plan  of  actio n  masing-masing puskesmas:
“ Sebelum  kita  berkegiatan  itu  ada  surat tugas nakasikan kepala puskesmas,siapa- siapa  yang  turun  ke  lapangan”  (Na,  23 Juli 2015).
“…biasanya  klo  mauki  ke  desa melakukan  penyuluhan  itu  di  kasih  ki surat  tugas  dari  kapus,  biasanya  berdua ka  dengan  orang  promkes”  (St,  3 Agustus 2015).
Hal ini didukung oleh penuturan informan lainnya:
“  Setiap  pemegang  program  di puskesmas  itu  saya  buatkan  semua. Karena  data  itu  kita  kirim  ke  kabupaten dan  kabupaten  meng  SK  kan  kembali untuk semua puskesmas” (23 Juli 2015).

## Pelaksanaan
Berdasarkan  observasi  dan  wawancara terhadap informan, program STBM dilaksanakan dengan melibatkan lintas program dan  lintas  sektor,  kegiatan  yang  dilaksanakan berupa  penyuluhan  dan  pemicuan.  Hasil penelitian ini diperkuat dengan penuturan salah seorang informan.
“…  ya  kalo  kegiatan  saya  tidak  bisa  ka jalan sendiri, kadang orang promkes ikut dan petugas yang ada di desa, kemudian kalo  di  lapangan  mi  pasti  saya berkoordinasi  dengan  kepala  desa  atau pak  dusun  di  mana  kegiatanku  di laksanakan pak” (F, 24 juli 2015).
“…  dalam  melaksanakan  kegiatan  kan sudah  dibuatkan  surat  tugas  siapa-siapa yang  terlibat  kemudian  sasaran    tempat kegiatan. Biasanya juga sudah dihubungi pak  desa  sebelumnya  tentang  jadwal kegiatan”(Ad, 3 Agustus 2015).
Hal ini sejalan dengan keterangan informan : “Kegiatan  kesling  itu  kita  melibat  kan lintas  program  dan  lintas  sektor,  karena pada  waktu  lokmin  di  hadiri  juga  lintas sektor  sehingga  mereka  tau  juga  kalo program  itu  dibutuhkan  partisipasinya” (Th , 24 Juli 2015).

## Pelaporan
Setiap  kegiatan  pelaporan  diharapkan masuk  setiap  bulan  atau  setiap  selsesaai kegiatan dari pelaksana program  ke Puskesmas dan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Mamuju, namun  tidak  semua  puskesmas  melaporkan kegiatan  tepat  waktu.  Hal  tersebut  menurut analisa peneliti disebabkan karena alat pendukung  untuk  pelaporan  yang  belum memadai,  belum  konsistensi  antara  POA  yang telah disusun dengan jadwal kegiatan, sehingga laporan  ke  Dinas  Kesehatan  terlambat.  Hal  ini diungkap seperti penuturan informan.
“….  disini  kadang  lambat  ki  buat laporan  karena  komputernya  satu  ji  dan di  pakai  untuk  semua  program,  jadi  kita
biasa antri dan kadang dibawa pulang ke rmh”(An, 23   Juli 2015).
“Setiap  pemegang  program  wajib membuat laporan pertangngung jawaban kegiatan  yang  akan  dilaporkan  dalam loka karya mini puskesmas” (Tkd, 23 Juli 2015).
Hal ini sesuai dengan penuturan informan kunci bahwa:
“Laporan  teman-teman  dari  puskesmas, ada juga yang rajin melaporkan tapi ada juga  yang  nanti  disampaikan  kalo laporannya  belum  masuk  baru  dikirim” (Yh. 21 Agustus 2015).

## Pemantauan atau Monitoring
Pemantauan atau monitoring merupakan  bagian  dari  fungsi  manajemen. Monitoring akan memberikan informasi tentang status  dan  kecenderungan  bahwa  pengukuran dan  evaluasi  yang  diselesaikan  berulang  dari waktu ke waktu.  Penelitian ini mengungkapkan bahwa  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan dipantau secara berkala berdasarkan kesepakatan masyarakat, setiap bulan dilakukan pemantauan  terhadap  kegiatan  yang  telah dilaksanakan dan dilaporkan pada saat pertemuan  atau  lokakarya  mini.  Hal  ini  sesuai dengan penuturan informan:
“Setelah  dilakukan  pemicuan  kami  akan turun  kembali  sesuai  jadwal  untuk melihat  apakah  ada  masyarakat  yang sudah  membangun  jamban  atau  tidak” (Ah, 28 Agustus 2015).
Hal  ini  sejalan  dengan  penuturan  informan lainnya:
“…  ya  pak  mengenai  pemantauan  atau monev  itu  petugas  kami  turun  lagi  ke lapangan  setiap  bulan  apakah  ada perubahan  misalnya  apakah  sudah  ada masyarakat  yang  buat  jamban.  Laporan seperti  itu  petugas  kami  melaporkan secara.  tertulis  hasil  pemantauanya, apakah  ada  yang  bertambah  atau  tidak dan  di  paparkan  nanti  di  lokmin  pak” (RB,  23  Juli 2015)
Output Program STBM Output dari  program  STBM  di  tingkat puskesmas  adalah  meningkatkan  cakupan
upaya  STBM  terutama  cakupan  jamban keluarga.  Hasil  penelitian  mendapatkan  bahwa pada umumnya cakupan jamban keluarga masih dibawah target nasional, hal ini disebabkan oleh respon  masyarakat  yang  masih  kurang,  dan menganggap  itu  belum  menjadi  kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan penuturan informan:
“…pada  saat  kita  berkegiatan  pak mereka  antusias  mendengarkan  materi penyuluhan, kita bermain dengan mereka pada  saat    pemicuan,  tetapi  selesai  dan ditindaklanjuti  belum  ada  pi  yang  buat jamban,  katanya  lagi  pak  saya  kira dikasiki nanti bantuan buat jamban”(An., 23 Juli 2015).
“Kendala  selama  ini  klo  selesai pemicuan  kita  melihat  kembali  apakah perubahan  atau  tidak,  ternyata  masih banyak  masyarakat  yang  belum  mau berubah”(Nk, 4 Agustus 2015).

## Desa  yang Melaksanakan STBM
Desa    yang  melaksanakan  STBM adalah suatu desa dikatakan telah melaksanakan STBM  apabila  telah    ada  intervensi  melalui pemicuan di salah satu dusun dalam desa/kelurahan  tersebut,  ada  masyarakat  yang bertanggung  jawab  untuk  melanjutkan  aksi intervensi  STBM  seperti  disebutkan  pada  poin pertama,  baik  individu  ( natural  leader )  atau pun bentuk kelompok masyarakat, dan  sebagai respon  dari  aksi  intervensi  STBM,  kelompok masyarakat  menyusun  suatu  rencana  aksi kegiatan  dalam  rangka  mencapai  komitmen perubahan  perilaku  pilar  STBM,  yang  telah disepakati bersama. Berdasarkan hasil penelitian  diungkapkan  bahwa  baru  beberapa desa yang sudah melaksanakan STBM.
“Pelaksanan STBM di desa susah sekali karena  masih  banyak  warga  yang  tidak tahu klo kesehatan itu penting khususnya STBM” (Dw, 23 Juli 2015).
Hal ini sesuai dengan pernyataan:
“…iya  pak  ini  memang  kendala  terkait desa  yang  melaksanakan  STBM,  karena puskesmas melaksanakan kegiatan pemicuan dan Kabupaten juga
melaksanakan,  tapi  frekuensinya  sedikit disebabkan  dana  untuk  kegiatan  masih terbatas, jadi tiap puskesmas rata-rata 1
– 2 desa saja belum semua desanya  yang melaksanakan  STBM”  (  Yh,  21  Agustus 2015).
Desa Stop BABs
Cakupan desa Stop BABs yang ada di Kabupaten  Mamuju,  dari  hasil  penelitian mengungkapkan  bahwa  hanya  1  desa  yang sudah Stop BABS  dari  15  desa  yang  sudah melaksanakan program STBM, hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat  untuk  membuat  dan  memanfaatkan jamban.
“Kegiatan pemicuan sudah dilaksanakan pak, cuma ya masyarakat kalo sdh mi di picu  harapan  ta..  bisa  mi    membuat jamban  yang  sederhana  saja  sesuai kemampuannya,  tetapi  kadang-kadang berapa  kali  mi  kita  kunjungi  belum dibuat-buat  pak”,  ya  begitu  mi  pak  jadi mereka masih buang air besar sembarang tempat” (Sp,  23 Juli 2015).
Hal ini sesuai dengan penuturan informan: “Stop BAB di Kabupaten Mamuju masih sangat rendah cakupannya selain karena biaya mahal serta masyarakat membutuhkan bantuan secara langsung” (Mc, 3 Agustus 2015).

## PEMBAHASAN
Input Program STBM

## Sumber Daya Manusia
Manusia  dalam  hal  ini  merupakan ujung  tombak  dalam  melaksanakan  program STBM.  Peran  dan  keberadaan  mereka  sangat menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  program di  puskesmas.  Oleh  karena  itu  sangat dibutuhkan  dukungan  tenaga  kesehatan  yang terampil  dan  berkualitas.  Dalam  penelitian  ini tenaga  kesehatan  yang  bertugas  sebagai pelaksana program di tingkat puskesmas adalah sebagian  besar  tenaga  pendidikan  tingkat  D3 tetapi dalam status kepegawaian pada umumnya masih berstatus tenaga kontrak/sukarela disamping  itu  tugas  pokok  sebagai  pelaksana program  STBM  juga  melaksanakan  tugas  yang lainnya.  Menurut  Rahmawati  (2007)  bahwa SDM  sangat penting untuk dikaji dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang efektif dan  efisien.  Untuk  itu  diperlukan  tenaga kesehatan  yang  sesuai  dengan  kualifikasi pendidikan sehingga dapat melaksanakan program  dengan  profesional.  Pelatihan  tentang
program STBM diberikan agar petugas pelaksana program dapat menjalankan tugasnya secara  profesional  dengan  hasil  yang  optimal. Pelatihan  adalah  investasi  organisasi  yang penting  dalam  sumber  daya  manusia.  Pelatihan melibatkan segenap sumber daya  manusia untu mendapatkan  pengetahuan  dan  keterampilan pembelajaran  sehingga  mereka  segera  akan menggunakannya  dalam  pekerjaan  (Juliani  A, Sidik  D,  Rismayani,  2012).  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  menyatakan  bahwa  pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan  dan  keterampilan  dan  dengan demikian kinerja pegawai meningkat (Siriyei I, dan Wulandari RD, 2013).

## Kebijakan
Tujuan  dari  pembangunan  nasional  di bidang kesehatan adalah meningkatkan kesadaran,  kemamuan  dan  kemampuan  hidup sehat  bagi  setiap  orang  agar  terwujud masyarakat  yang  optimal  melalui  terciptanya masyarakat,  bangsa  dan  negara  yang  ditandai oleh penduduknya  yang hidup dengan perilaku dan lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan  untuk  menjangkau  pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata serta  memiliki  derajat  kesehatan  yang  optimal. Program  STBM  merupakan  program  yang wajib dilaksanakan pada setiap pusat pelayanan kesehatan di masyarakat. Program ini dilaksanakan  untuk  meningkatkan  akses  dan pelayanan  kesehatan  msyarakat  utamanya kegiatan promotif dan preventif untuk mewujudkan pelayanan kesehatan sesuai Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  bidang kesehatan.  Kebijakan  ( policy )  adalah  sebuah instrument  pemerintah,  bukan  saja  dalam  arti government yang  hanya  menyangkut  aparatur negara,  melainkan  pula governance yang menyentuh pengelola program publik. Sehingga dengan  adanya  kebijakan  yang  diberikan kepada  pengelola  program  sehingga  program- program  STBM  tersebut  dapat  dijalankan dengan baik (Dasmar, Darmawansyah, Jafar N, 2013).  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian, dimana kebijakan yang memadai yaitu kebijakan  dana  BOK  tentang  Petunjuk  Teknis Bantuan  Operasional  Kesehatan  dimana  dana BOK diharapkan dapat meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan (Handayani L, Mulasari SA, Nurdianis N, 2008).

## Dana Operasional
Dukungan pembiayaan adalah hal yang harus  dipenuhi  agar  program  tersebut  bisa terlaksana  dengan  baik.  Dalam  penelitian  ini, dana  operasional  yang  digunakan  di  tingkat pelayanan  puskesmas  adalah  dana  yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).  BOK  adalah  bantuan  dana  dari pemerintah  melalui  Kementerian  Kesehatan dalam  membantu  pemerintah  Kabupaten/Kota melaksanakan  pelayanan  kesehatan  sesuai Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  bidang kesehatan  menuju Millenium  Development Goals (MDGs)  dengan  meningkatkan  kinerja puskesmas  dan  jaringannya.  Hal  ini  sesuai dengan hasil penelitian menyatakan bahwa dana mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan  program  PMT  Balita  dengan sumber  dana  diperoleh  dari  APBD  (Dodo  D, Trisnantoro  L,  Riyarto  S,  2012).  Pembiayaan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila terjadi keterlambatan pencairan dana maka kegiatan akan terhambat.
Penyebab keterlambatan pencairan dana BOK  dan  Jamkesmas  ini  adalah  karena  dua faktor  diantaranya  keterlambatan  dari  alokasi dari  pemerintah  pusat  dan  kemampuan  dan kapasitas  dari  sumber  daya  manusia  di puskesmas  dalam  membuat Plan  of  Action (PoA) 10 . Ketidakpastian pembiayaan ini menyulitkan  tenaga  kesehatan  yang  ada  di tingkat  pelayanan  dasar  di  kecamatan  dan desa/posyandu.
Tenaga
kesehatan mengeluarkan  biaya  sendiri  atau  berhutang kepada pihak lain. Dalam kondisi ketidakpastian  pembiayaan  ini,  sangat  sulit untuk  menjalankankegiatan  rutin  dan  membuat inovasi  di  tingkat  desa  atau  puskesmas.  Akibat dari  keterlambatan  pencairan  dana  akan mengacaukan implementasi pelaksanaan program  kesehatan  dan  menurunkan  moral kerja dari pegawai (Wibowo, 2013).

## Kewenangan dan Tanggungjawab
Kewenangan
petugas pengelola
program  merupakan  kekuasaan  yang  dimiliki namun kewenangan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan organisasi.  Kewenangan  atau authority pada dasarnya  merupakan    kekuasaan  formal  atau terlegitimasi. Dalam sebuah organisasi, seseorang  yang  ditunjuk  atau  dipilih  untuk memimpin  suatu  organisasi,  bagian  memiliki kewenangan atau kekuasaan yang terlegitimasi. Kewenangan  dalam  penelitian  ini  adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh pelaksana
program  STBM  di  tingkat  puskesmas.  Dengan wewenang mereka dapat melaksanakan program  dan  kegiatan  sesuai  dengan  tupoksi yang  tertuang  dalam  bentuk  surat  keputusan yang  dikeluarkan  oleh  pimpinan.  Kegiatan  dan program dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang  telah  disusun  bersama  dengan  Kepala Puskesmas.

## Sarana dan Prasarana
Sarana  merupakan  alat  bantu  untuk memperlancar dan mempermudah suatu pekerjaaan. Ketersediaan  sarana dan prasarana dalam  pelaksanaan  program  STBM  belum memadai, beberapa puskesmas tidak mempunyai  sanitari  KIT,  cetakan  jamban  dan kendaraan operasional bagi pengelola program. Buku  panduan  merupakan  pedoman  dasar dalam  melaksanakan  program  STBM.  Dalam buku  tersebut  dijelaskan  secara  terperinci terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan agar memperoleh hasil yang maksimal.
Dalam  penelitian  ini  masih  banyak pengelola  program  STBM  tingkat  puskesmas yang tidak memiliki buku panduan pelaksanaan program  sehingga  mereka  tidak  memiliki pedoman dalam melaksanakan program. Tenaga  pengelola  program  STBM  puskesmas tidak berasal dari latar belakang ilmu kesehatan lingkungan  akan  mengalami  kesulitan  dalam melaksanakan  program  tersebut.  Berdasarkan penelitian  bahwa  ada  puskesmas  yang  tidak memiliki buku panduan karena petugas tersebut tidak  memperoleh  dari  petugas  program sebelumnya  dan  ada  juga  buku  pedoman  yang sudah  hilang  dan  sudah  tidak  pernah  lagi  ada pembaharuan  terhadap  buku  panduan  sehingga jika  ada  petugas  baru,  maka  tidak  ada  buku panduan yang dimiliki (Siriyei I, dan Wulandari RD, 2013).

## Proses Program STBM

## Perencanaan
Perencanaan  pada  tingkat  puskesmas  adalah proses  penyusunan rencana  tahunan puskesmas untuk  mengatasi  masalah  kesehatan  di  wilayah kerja puskesmas, langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan adalah menyusun usulan  kegiatan,  mengajukan  usulan  kegiatan dan  menyusun  rencana  pelaksanaan.  Upaya kesehatan  wajib  khususnya  program  STBM  di puskesmas  pada  penelitian  ini  pada  dasarnya sudah melaksanakan sesuai ketentuan. Pemegang  program  menyusun  usulan  kegiatan, kemudian  mengajukan  pengusulan  kegiatan
pada  lokakarya  mini  tingkat  puskesmas  dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.

## Pengorganisasian
Pengorganisasian  adalah  pengaturan sejumlah personel yang dimiliki untuk memungkin tercapainya suatu tujuan yang telah disepakati dengan jalan mengalokasikan masing-masing  fungsi  dan  tanggung  jawab, demikian  halnya  dalan  penelitian  ini  untuk pelaksanaan  kegiatan,  semua  tenaga  yang terlibat  dalam upaya program STBM diberikan fungsi dan tanggung jawab yang dituang dalam surat  keputusan  kepala  puskesmas  dan  surat tugas pada saat kegiatan berlangsung. Pengorganisasian program BOK sudah memadai  karena  dalam  Surat  Keputusan  sudah jelas  diatur  siapa  mengerjakan  apa  (Handayani L,  Mulasari  SA,  Nurdianis  N,  2008).  Kegiatan PMT  Balita  dikoordinir  oleh  petugas  gizi puskesmas  dan  penetuan  jenis  makanannya disepakati  bersama  dengan  kepala  puskesmas dan  petugas  kesehatan  puskesmas  (Dodo  D, Trisnantoro L, Riyarto S, 2012).

## Pelaksanaan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan telaah dokumen maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan  program  STBM  melibatkan  lintas sektor  dan  lintas  program  yang  ada  di  wilayah kerja  puskesmas,  adanya  komitmen  dari pimpinan  dan pelaksana program. Pelaksanaan program  klinik  sanitasi    puskesmas,  belum terlaksana  menurut  yang  diharapkan,  karena masih kurangnya pemahaman petugas kesehatan yang terkait dengan kegiatan program    klinik  sanitasi  untuk  menjalankan standar  prosedur  operasional  (SPO)  klinik sanitasi,  hal  ini  disebabkan  karena  petugas kesehatan yang ada di puskesmas belum pernah dilatih tentang program klinik sanitasi (Darsana IN, Mahayanan IMB, Patra IM, 2014).

## Pemantauan atau Monitoring
Program  STBM  yang  dilaksanakan  ditingkat puskesmas yaitu penyuluhan kesehatan, pemicuan,
pendataan
keluarga
yang melaksanakan program dan monitoring langsung  ke  lapangan  untuk  melihat  sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan. Fungsi penggerakan pelaksanakan adalah proses bimbingan  ke  staf  agar  mereka  menjalankan tugas  pokoknya  sesuai  dengan  keterampilan yang dimiliki (Sari E, 2012).

## Output Program STBM
Berdasarkan  data  dari  informan  dan  telaah dokumen  peneliti  mendapatkan  informasi tentang  capaian  program  STBM  di  Kabupaten Mamuju  meliputi  jamban  keluarga,  desa  yang melaksanakan  STBM  dan Stop BABs  masih rendah.

## Jamban Keluarga
Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang  efektif  untuk  memutus  mata  rantai penularan penyakit (Depkes RI, 2014). Berdasarkan  hasil  penelitain  didapatkan  data cakupan  jamban  keluarga  yaitu  cakupan tertinggi  pada  Puskesmas  Binanga  83,64%  dan terendah pada Puskesmas Bambu  38,09%, jika dibandingkan  renstra  Kemenkes  2010  –  2014 targetnya  adalah  75%,  artinya  masih  ada puskesmas yang pencapaiannya masih dibawah target  yang  telah  ditetapkan,  hal  ini  sebabkan masih  kurang  frekuensi  pemicuan  dan  masih rendahnya kesadaran masyarakat. Ada hubungan  yang  bermakna  antara  petugas kesehatan,  pengetahuan  dan  sikap  dengan kepemilikan  jamban  (Darsana  IN,  Mahayanan IMB,  Patra  IM,  2014).  Penelitian  yang menunjukkan  bahwa  pendidikan  masyarakat mempengaruhi BAB pada tempatnya (Sholikhah S, 2014).

## Desa yang Melaksanakan STBM
Desa  STBM  adalah  desa/kelurahan  intervensi pendekatan  STBM  dan  dijadikan  target  antara untuk  mencapai  kondisi  sanitasi  total  yang dibutuhkan dalam pencapaian lima pilar STBM. Dari  hasil  penelitian  didapatkan  15  desa  yang melaksanakan  STBM,  artinya  cakupan  desa STBM masih sangat rendah, hal ini disebabkan masih  minimnya  frekuensi  pemicuan  yang dilakukan oleh puskesmas dan dinas kesehatan, dana  yang  masih  terbatas  serta  respon masyarakat  yang  masih  rendah.  Kurang berhasilnya  program  STBM  dari  proses pemicuan  sampai  pasca  pemicuan  karena masyarakat susah dikumpulkan sehingga proses monitoring dan pemantauan terhambat.

## Desa Stop BABs
Desa Stop BABs  adalah  kondisi  ketika  setiap individu  dalam  komunitas  atau  desa  tidak buang  air  besar  sembarangan.  Dari  hasil penelitian didapatkan hanya satu yang menerapkan Stop BABs,  hal  ini  disebabkan cakupan  jamban  yang  masih  rendah  serta tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  masih
rendah.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa pengetahuan,  sikap  dan  tindakan  termasuk kategori  cukup  tetapi belum memiliki jamban (Pranata A, Karno, Jayadi H, 2014).

## KESIMPULAN
Kesimpulan  ada  beberapa  komponen  yang belum  memadai  yaitu    komponen input pada indikator  sarana  dan  prasarana    serta  dana operasional  kegiatan.  Komponen  proses  pada indikator pelaksanaan dan pemantauan. Komponen output pada  semua  indikator  belum memenuhi target nasional yang ditetapkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kepada  Direktur  Poltekkes  Kemenkes  Mamuju yang  telah  memberi  kesempatan  dan  memberi dana  penelitian  melalui  DIPA  Poltekkes Mamuju Tahun 2015.

## DAFTAR PUSTAKA
Depkes RI. (2014). Hasil riset kesehatan dasar.
Jakarta.
Dinkes Provinsi Sulbar. (2013). Profil kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Barat . Mamuju.
Dinkes  Kabupaten  Mamuju.  (2013).  Profil kesehatan Kabupaten Mamuju. Mamuju. Hadisaputro,  Soeharyo.  (2011). Epidemiologi Manajerial .  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Arikunto. (2010). Evaluasi program pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara.
Suharto  E,  Marjuki,  Soeharto  I.  (2006).
Kebijakan  dan  perencanaan  sosial . Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas
Ekologi  Manusia  IPB  dan  Sekolah Pascasarjana IPB.
Dasmar, Darmawansyah, Jafar N. (2013). Studi Evaluasi Program Dana Bantuan Operasional  Kesehatan  di  Kabupaten
Luwu . Jurnal AKK; 2 (1): 1 – 7.
Handayani  L,  Mulasari  SA,  Nurdianis  N.
(2008). Evaluasi  Program  Pemberian
Makanan Tambahan Anak Balita . Yogyakarta. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan; 11 (01): 21-6.
Dodo  D,  Trisnantoro  L,  Riyarto  S.  (2012). Analisis Pembiayaan Program Kesehatan
Ibu  dan  Anak  Bersumber  Pemerintah dengan  Pendekatan Health  Account. Universitas  Gadjah  Mada.  Yogyakarta. Jurnal  Kebijakan  Kesehatan  Indonesia; 01(01). Wibowo.  (2013). Manajemen  Kinerja .  Jakarta: Rajawali Pers Edisi 3Cetakan 7. Juliani A, Sidik D, Rismayani. (2012). Evaluasi program  imunisasi  puskesmas  di  Kota Makassar .  Jurnal  Fakultas  Kesehatan Masyarakat; Makassar.
Siriyei  I,  dan  Wulandari  RD.  (2013). Faktor Determinan Rendahnya Pencapaian Cakupan  Standar  Pelayanan  Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas . Surabaya;  Jurnal  Administras  Kesehatan Indonesia: 1(3).
Dinkes  Kabupaten  Mamuju.  (2014).  Profil kesehatan Kabupaten Mamuju.
Sari E. (2012). Analisis Sumberdaya Organisasi dalam  Pelaksanaan  Program  Klinik Sanitasi Puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman . diambil dari http://repository. unand. ac. id/20416/.
Darsana  IN,  Mahayanan  IMB,  Patra  IM.
(2014). Faktor-faktor yang  Berhubungan dengan Kepemilikan Jamban Keluarga di
Desa  Jehem  Kec.  Tembuku  Kab.  Bangli Tahun 2012. Jurnal Kesehatan Lingkungan: 04 (2); 124 – 133.
Sholikhah  S.    (2014). Hubungan  Pelaksanaan Program ODF dengan Perubahan Perilaku  Masyarakat  dalam  Buang  Air Besar  di  Luar  Jamban  di  Desa  Kemiri Kec.  Malo  Kab.  Bojonegoro .  Jurnal Surya: 13 (02); 84 – 90.
Agustina  T,  Budi  IS,  Faisya  AF.  (2014). Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat Pilar
Pertama  (Stop  Babs)  di  Wilayah  Kerja Puskesmas  Pemulutan .  Jurnal  FKM Universitas Sriwijaya.www.akademik. unsri.ac.id/paper12/download
Pranata  A,  Karno,  Jayadi  H.  (2014). Faktor yang mempengaruhi belum ODF di Desa Kebonsari  wilayah kerja Puskesmas Gantrung  Kab.  Madiun .  Jurnal  Gema Kesehatan Lingkungan: Edisi khusus; 1 – 4.