Dwi Santosa Pambudi | 193

## Malia: Jurnal Ekonomi Islam
Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019 Volume 12 Number 2, June 2021, Pages 193-208 Print : 2087-9636 Online : 2549-2578

## Mitigasi Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Klaten)

## Dwi Santosa Pambudi
Universitas Ahmad Dahlan
dwi.pambudi@pbs.uad.ac.id Article Info ABSTRACT Article History: Received Mar 10 th, 2021 Revised Apr 03 th, 2021
Accepted Mey 29 th, 2021
This study discusses the factors that affect financing problems at Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Falah Klaten, as well as strategies for
handling them. This type of descriptive qualitative research, is field research with a location in BMT Al-Falah Klaten. Primary data from interviews and secondary data from supporting document data.
The  results  of  the  study  stated  that  the  factors causing problematic financing at BMT Al-Falah Klaten were 2: internal factors: lack of closeness with members, inaccuracy of officers, incomplete  data,  procedural  errors  and  moral hazard. External Factors: Bad customer character,  misused  financing  funds,  changes  in government  policies.  Several  strategies  for handling  problematic  financing:  Monitoring  of members, Relaxation of financing with rescheduling,  reconditioning  and  negotiation and foreclosure of collateral as a last resort.
Keyword: Mitigasi, Pembiayaan Bermasalah, BMT Al-Falah Klaten Copyright@ 2021 Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Yudharta Pasuruan All rights reserved.
DOI: https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2665
Corresponding Author: Dwi Santosa Pambudi, Dosen Universitas Ahmad Dahlan Email: dwi.pambudi@pbs.uad.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan lembaga keuangan mikro selama satu waktu terakhir ini tanpa  disadari  sudah  menjadi  isu  global  dimana  banyak  pihak  meyakininya sebagai  metode  yang  bisa  dimanfaatkan  guna  memecahkan  permasalahan kemiskinan.  Banyaknya  kemunculan  lembaga  keuangan  dengan  operasinya berdasar  pada  prinsip  syariah,  yang  di  dalamnya  mencakup  pula  lembaga keuangan mikro syariah yang bagi anggotanya dirasa lebih menarik khususnya untuk  orang-orang  dengan  usaha  menengah  ke  bawah.  Hal  tersebut  menjadi bukti  awal  bahwa  sistem  ekonomi  yang  berdasar  pada  prinsip  syariah  dapat diterima dengan baik di tengah masyarakat. (Sudarsono, 2004, hal. 97)
Lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia  di  antaranya  yaitu  BMT, kepanjangan  dari  BMT  sendiri  ialah  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  atau  dalam bahasa  Indonesia  dikenal  dengan  nama  Balai  usaha  mandiri  terpadu.  Arti  dari Baitul  maal  ialah  rumah  dana  sementara  baitul  tamwil  yakni  rumah  usaha. Selanjutnya,  baitul  maal  itu  sendiri  memiliki  fungsi  mengumpulkan  dan  juga melakukan  pentasyarufan  dana  sosial,  sementara  baitul  tamwil  berfungsi sebagai  lembaga  bisnis  dimana  memiliki  motif  untung.  (Riduwan,  2004,  hal. 120)
Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT)  adalah  lembaga  keuangan  yang kegiatannya  utamanya  menghimpun  dana  masyarakat  dalam  bentuk  tabungan (simpanan)  maupun  deposito  dan  menyalurkan  kembali  kepada  masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. (Ilmi, 2020)
BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial dengan peran serta fungsi  yang sama dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat)  yang terdiri dari upaya pengumpulan waqaf, shadaqah, infaq, zakat, serta sumber dana sosial yang lain. Sedangkan  fungsi  ekonomi  BMT  beroperasi  di  bidang  pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah yang pelaksanaannya dengan penghimpunan dan  penarikan  dana  masyarakat  kelas  menengah  keatas  berbentuk  deposito berjangka  dan  tabungan,  selanjutnya  penyalurannya  dilakukan  berbentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil kepada pengusaha kecil.( Soemitra, 2009, hal 474)
Selain  itu,  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  mempunyai  dua  fungsi  utamanya, yaitu;  mengumpulkan  dana  dan  menyalurkan  dana.  Penyaluran  dana  yang dilakukan  oleh  BMT  adalah  pemberian  biaya  kepada  debitur  yang membutuhkan,  baik  untuk  modal  usaha  maupun  konsumsi  kegiatan.  Dalam menyalurkan dana kepada debitur, secara garis besar produk pembiayaan dapat dikategorikan menjadi tiga macam yakni: (Sudarsono, 2004)
1. Transaksi  pembiayaan  yang  dikategorikan  untuk  memiliki  barang berdasarkan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang dikategorikan untuk mendapatkan jasa berdasar prinsip sewa.
3. Transaksi  pembiayaan  yang  dikategorikan  untuk  usaha  kerjasama  yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.
Analisis kelayakan pembiayaan selalu mengedapankan aspek kelayakan usaha dibanding dengan agunana kebendaaan. Prinsip 5 C ( Character, Capital, Capacity,  Condition dan Collateral )  merupakan  pendekatan  kelayakan  yang mesti  dipenuhi  oleh  analis  pembiayaan  dalam  setiap  proses  pembiayaan dilakukan  ( Character sesungguhnya  menjadi  faktor  penentu  terhadap  faktor yang  lain,  karena  karekter  mempengaruhi  perilaku  ekonomi  dan  komitmen dalam menyelesaikan tanggungjawabnya. (Riduwan dan Pranata, 2020)
Bahwa  dalam  penyaluran  dana,  BMT  juga  harus  teliti  dalam mengetahui  kualitas  pembiayaan  dan  melakukan  analisia  yang  kuat  terhadap nasabah  yang  akan  dibiayai,  agar  dana  tersebut  tepat  sasaran  dan  tidak  akan terjadinya  pembiayaan  bermasalah,  karena  pembiayaan  bermasalah  akan mempengaruhi  kinerja  dari  BMT  tersebut  menjadi  tidak  sehat.  Akan  tetapi dalam  prakteknya  masih  banyak  dijumpai  terjadinya  pembiayaan  bermasalah. Pembiayaan bermasalah  tersebut  dapat  terjadi karena banyak faktor penyebab, mulai dari faktor internal dan faktor eksternal (Nizar, 2020).
Faktor  internal  juga  sebagai  faktor  utama  penyebab  terjadinya pembiayaan  bermasalah.  faktor  ini  dapat  dikurangi  dengan  cara  memperbaiki kualitas  sumber  daya  manusia  tentang  pemahaman  terkait  pembiayaan. Pengetahuan  yang  baik  tentang  pembiayaan  dan  sebab  akibatnya  sangat diperlukan  karena  merupakan  langkah  terbaik  meminimalisir  pembiayaan bermasalah.  Karyawan  yang  memiliki  sikap  baik,  santun,  religius,  dan  norma yang baik akan menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, begitu juga dalam memberikan pembiayaan akan bersikap netral tidak memihak manapun. faktor  internal  lain  juga  bisa  muncul  karena  kurangnya  manajemen  dalam kebijakan funding dan landing dana, bisa juga karena kurangnya analisis yang baik  dalam  proses  pembiayaan  sehingga  pembiayaan  tidak  tepat  sasaran, kurang  adanya  pengawasan  dan  pendampingan  terhadap  nasabah  yang melakukan  pembiayaan,  kelemahan  sumber  daya  manusia  yang  bisa menyebabkan  kecerobohan  dalam  melayani  penyaluran  dana,  serta  bisa  juga karena permodalan yang terbatas. (Handayani, 2015)
Faktor  Eksternal  tertinggi  penyebab  pembiayaan  bermasalah  adalah karakter dari nasabah yang buruk. Untuk itu, Account Officer harus mampu dan teliti dalam meneliti karakter yang dimiliki calon nasabah dengan menanyakan kepada tetangga, rekan kerja dan unsur lainnya.  Penyebab kedua  yaitu adanya dana  yang  disalahgunakan  sehingga  harus  diterapkan  prinsip  kehati-hatian dalam  BMT.  Faktor  ketiga,  adanya  perubahan  kebijakan  pemerintah  misalnya impor  beras  yang  menyebabkan  turunnya  harga  beras  lokal,  indikasi pembiayaan  bermasalah  yang  sulit  terjadi  diakibatkan  jika  adanya  bencana alam  seperti  Tsunami,  Gempa  bumi.  Faktor  eksternal  lain  penyebab pembiayaan  bermasalah  adalah  adanya  perbedaan  kondisi  perekonomian  di suatu  daerah,  misalnya  terjadinya  inflasi,  bisa  juga  karena  adanya  perubahan teknologi, dan lain-lain. (Handayani, 2015)
Pembiayaan bermasalah itu kaitannya dengan kemampuan menghasilkan  pendapat  bagi  bank,  menurun  dan  bahkan  mungkin  sudah  tidak lagi  ada.  Dari  kacamata  bank  sudah  barang  tentu  mengurangi  pendapatan  dan memperbesar biaya pencadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).  Sedangkan  dari  pandangan  nasional,  mengurangi  kontribusinya terhadap  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Pembiayaan  bermasalah adalah  pembiayaan  yang  kualitasnya  berada  dalam  golongan  kurang  lancar, diragukan dan macet. (Djamil, 2012)
Kesimpulannya  pembiayaan  bermasalah  merupakan  suatu  keadaan dimana  lembaga  keuangan  terancam  mengalami  kerugian  yang  diakibatkan karena  nasabah  tidak  membayar  kewajiban  angsuran  dan  menyebabkan penyaluran dana tidak dapat berjalan dengan lancar.
Ketika  pembiayaan  bermasalah  tidak  segera  diatasi  maka  akan menurunkan  tingkat  kesehatan  BMT  sendiri.  Selain  menurunkan  tingkat kesehatan,  menyebabkan  perputaran  modal  menjadi  tidak  seimbang.  Apabila kondisi  ini  tidak  segera  ditangani,  maka  akan  ada  kemungkinan  terjadinya pembiayaan  bermasalah  yang  lainnya  karena  tidak  adanya  sanksi  yang  tegas serta tidak adanya upaya pencegahan yang dilakukan pihak lembaga keuangan.
TABEL 1.
Presentase Pembiayaan Bermasalah BMT Al-Falah Tahun 2020 PRODUK NPL (%) MBA 1,68% MSA 0,23% MDA 0,25% Ijaroh 0,64% Hiwalah 0,57% Multijasa 0,12%
Al-Qard 0,30% Jumlah 3,80% Sumber: BMT Al-Falah (2020) Keterangan: 1. MBA : Murabahah 2. MSA : Musyarakah 3. MDA : Mudharabah 4. NPL :

## Non Performing Loan
Salah  satu  BMT  yang  beroperasi  di  Indonesia  yaitu  BMT  Al-Falah Klaten, beralamat di Jalan Raya Ceper-Notomulyo, Ceper, Ceper, Klaten. Sejak berdiri  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  Al-Falah  mengantisipasi  pembiayaan bermasalah dengan berbagai upaya biasanya bersifat preventif dan kuratif.
Upaya  yang  bersifat  preventif  (pencegahan)  dilakukan  sejak permohonan  pembiayaan  diajukan  nasabah,  pelaksanaan  analisa  yang  akurat terhadap  data  pembiayaan,  pembuatan  perjanjian  pembiayaan  yang  benar, pengikatan  agunan  yang  menjamin  kepentingan  bank,  sampai  dengan pemantauan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya kuratif dan represif  adalah  upaya  penanggulangan  yang  bersifat  penyelamatan  atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah ( Non Performing Financing /NPF). (Djamil, 2012)
Untuk meminimalisir resiko  terjadinya pembiayaan bermasaalah, BMT Al-Falah melakukan proses manajemen pembiayaan yang baik dan melakukan pengawasan  terhadap  nasabah  yang  dibiayai.  Untuk  strategi  penyelesaian pembiayaan macet antara lain: Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih  kooperatif,  sehingga  usaha  penyelesaian  dilakukan  secara  kerjasama antara  debitur  dan  BMT,  yang  dalam  hal  ini  disebut  sebagai  “penyelesaian secara  damai”  atau  “penyelesaian  secara  persuasif”.  Dan  penyelesaian pembiayaan  dimana  pihak  debitur  tidak  kooperatif  lagi,  sehingga  usaha penyelesaian  dilakukan  secara  pemaksaan  dengan  melandaskan  pada  hak-hak yang  dimiliki  oleh  BMT.  Dalam  hal  ini  penyelesaian  tersebut  disebut Penyelesaian Secara Paksa. (Djamil, 2012)
Upaya penyelamatan adanya pembiayaan bermasalah telah diatur dalam peraturan  perundang-  undangan  dalam  ketentuan  yang  dibuat  Bank  Indonesia mengeluarkan  Peraturan  Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturasi Pembiayaan: (Djamil, 2012)
Restrukturisasi  pembiayaan  adalah  upaya  perbaikan  yang  dilakukan dalam  kegiatan  Penyediaan  dana  terhadap  nasabah  yang  mengalami  kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akutansi Keuangan.
Penelitian  ini  akan  membahas  faktor-faktor  penyebab  pembiayaan bermasalah  dan  langkah  yang  bisa  dilakukan  untuk  mencegah  adanya pembiayaan bermasalah pada masa pandemi, maka dalam hal ini peneliti ingin mengetahui,    tentang  strategi  mengatasi  pembiayaan  bermasalah  di  BMT  Al- Falah Klaten.

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Definisi Pembiayaan
Definisi pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung proses investasi  yang  telah  direncanakan  baik  yang  dilakukan  sendiri  maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam artian sempit, pembiayaaan dipakai untuk mendefinisikan  pendanaan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pembiayaan Syariah. (Kasmir, 2002)
Ada  juga  pengertian  pembiayaan  berdasarkan  pasal  1  butir  12  UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dikatakan bahwasanya  pembiayaan  adalah  penyediaan  uang  atau  pula  tagihan  yang dioersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk  mrngrmbalikan  uang  sesuai perjanjian  atau  akad  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  mendapatkan bagi hasil. (Djamil, 2012)
Maka,  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang  telah  ada, setiap  nasabah  atau  orang  yang  dibiayai  oleh  lebaga  keuangan  syariah apapun  jenisnya  itu,  wajib  mengembalikan  pembiayaan  tersebut  setelah jangka  waktu  yang  tekah  ditentukan,  dengan  imbalan  bagi  hasil.  (Djamil, 2012)

## 2. Fungsi dan Prinsip Pembiayaan
Keberadaan  prinsip  bank  dan  lembaga  keuangan  syariah  yang menjalankan  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  bukan  hanya  untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di  Indonesia, tetapi juga  untuk  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  aman,  diantaranya: (Antonio, 2001)
a. Memberikan  pembiayaan  dengan  prinsip  syariah  yang  menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
b. Membantu  kaum  dhuafa  yang  tidak  tersentuh  oleh  bank  konvensional karena  tidak  mampu  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  bank konvensional.
c. Membantu  masyarakat  ekonomi  lemah  yang  selalu  dipermainkan  oleh rentenir  dengan  membantu  melalui  pendanaan  untuk  usaha  yang dilakukan.
Prinsip pembiayaan dalam syariah harus sesuai dengan Syariah dan harus  memiliki  misi  ekonomi  yang  sesuai  misi  sistem  Ekonomi  Islam adalah sebagai berikut (Nizar, 2017):
a. Sesuai Syari’at dan Aqidah dalam kegiatan ekonomi dan bisnis
b. Mengembangkan  potensi  ekonomi  dan  keuangan  umat    islam  sebagai kekuatan ekonomi baik untuk menunjang segala kebutuhan dalam skala nasional dan regional maupun global.
Bahwa  prinsip  maslahat  dan  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan- tujuan  ekonomi  yaitu  kemakmuran  yang  efektif  dan  efisien.  (Handayani, 2015).  Jadi  kesimpulannya,  prinsip  pembiayaan  dalam  lembaga  keuangan syariah  itu  harus  sesuai  dengan  syariah  Islam  dan  Halal.  Dalam  keuangan syariah prinsip melakukan pembiayaan biasnya berdasarkan 5c + 1s dan 7p. (Kasmir, 2002)
a. Character
Berkaitan dengan kepribadian calon nasabah dengan tujuannya bisa diketahui apakah calon nasabah dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik atau tidak.
b. Capacity
Berkaitan  dengan  penilaian  subjektif  tentang  kemampuan  calon nasabah untuk membayar angsurannya. Kemampuan ini diukur berdasarkan prestasi calon nasabah melakukan pembiayaan dimasa lalu dan pengamatan terhadap usaha yang dijalankan calon nasabah.
c. Capital
Berkaitan  dengan  kondisi  modal  yang  dimiliki  calon  nasabah, diukur  dengan  posisi  usaha  atau  perusahaan  yang  sedang  dijalaninya  yang ditunjukkan oleh rasio finansial.
d. Collateral
Berkaitan  dengan  jaminan  yang  dimiliki  calon  nasabah,  jadi  ketika terjadi  pembiayaan  bermasalah  akan  dapat  digantikan  dengan  oenyitaan jaminan yang menjadi agunan.
e. Condition
Berkaitan dnegan kondisi perekonomian yang terjadi di masyarakat/ di  lokasi  usaha  yang  didirikan  dengan  melihat  jenis  usaha  yang  akan didirikan.
f. Syariah
Berkaitan  dengan  penilaian  apakah  usaha  yang  akan  diberi pembiayaan ini sesuai dengan prinsip syariah atau tidaknya.  Sesuai dengan adanya  Fatwa  DSN  MUI  yaitu  “Pengelola  tidak  boleh  menyalahi  hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah”.

## 3. Risiko Pembiayaan Bermasalah
Risiko  pembiayaan  merupakan  risiko  akibat  kegagalan  nasabah dalam  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  perjanjian  yang  disepakati atau  yang  disebut  dengan  istilah  non  performing  financing  (NPF), (Riduwan,  2014).  Pada  sebagian  bank  syariah,  risiko  pembiayaan merupakan  sumber  risiko  terbesar  (Husain  dan  Al  Ajmi,  2012).  Bahkan, risiko  pembiayaan  merupakan  risiko  utama,  karenanya  kemampuan  bank syariah  dalam  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau  dan  mengendalikan risiko  pembiayaan  serta  penyediaan  modal    menjadi  sangat  penting (Ahmed, 2010).
Dalam perspektif Syariah, risiko pembiayaan juga dapat dipengaruhi oleh  akad  pembiayaan  yang  digunakan  (Preda,  2015).  Untuk  akad pembiayaan murabahah, penyebab kemacetan disebabkan karena kesalahan bank  dalam  melakukan  Assesment  terhadap  calon  debitur  dan  kurangnya monitoring,  sedangkan  untuk  akad  mudarabah  kemacetan  disebabkan  oleh informasi  yang  tidak  lengkap,  ketidaktransparannya  debitur,  sulitnya melihat usaha debitur dan terbatasnya informasi tentang produktifitas usaha debitur serta adanya Moral Hazard.
Tabel 2
Akad Pembiayaan dan Risiko No Akad Pembiayaan Resiko 1 Murabahah 1. Pembiayaan  dalam  jangka  panjang  menimbulkan risiko  tidak  kompetitifnya  margin  kepada  dana pihak ketiga. 2. Bila barang milik bank langsung, maka menimbulkan  risiko  tidak  efisien  dan  rusaknya barang karena harus digudangkan atau showroom. 3. Bila menggunakan wakalah, berisiko tidak ditunaikannya pembelian barang sesuai akad 2 Ijarah 1. Bila  barang  sewa  milik  bank,  maka  risikonya adalah tidak produktifnya aset tersebut ketika tidak ada yang menyewa.
2. Bila  barang  bukan  milik  bank,  risikonya  adalah
kerusakan  barang  akibat  penggunaan  yang  tidak wajar.
3. Bila  yang  disewakan  adalah  jasa,  maka  risikonya adalah kurang performnya pemberi jasa. 3 Salam dan istishna Risiko  yang  dapat  muncul  adalah  kegagalan  dalam penyerahan  barang  dan  penurunan  nilai  barang  saat diserahkan 4 Mudarabah dan Musyarakah Menurunnya  atau  bahkan  tidak  terbayarnya  bagi  hasil karena Moral  Hazard,  Side  Streaming dan  asimetrik
informasi Sumber: Karim ( 2000) diolah.
Dalam  tabel  tersebut  diatas  gambaran  akad  pembiayaan  dengan berbagai  resiko  yang  akan  muncul.  Selain  berbagai  faktor  penyebab timbulnya  risiko  pembiayaan  tersebut,  pembiayaan  macet  juga  dapat disebabkan oleh faktor Moral Hazard baik yang berasal dari faktor internal maupun  eksternal  (Arifin,  2002).  Dari  faktor  internal,  Moral  Hazard disebabkan  karena  petugas  bank  melakukan  kesalahan  dalam  Assessment terhadap  calon  debitur,  sedangkan  dari  faktor  eksternal  terjadinya  Side Streaming  dan  terbatasnya  informasi  yang  diberikan  kepada  petugas  bank dalam  menghitung  studi  kelayakan,  (Riduwan,  2019).  Nasabah  ada kecenderungan  menyembunyikan  berbagai  informasi  atau  asimetrik informasi  terkait  dengan  kondisi  usaha.  Oleh  karenanya  kegagalan  kredit atau  pembiayaan  dapat  disebabkan  karena  faktor  internal  dan  eksternal (Mulyono, 2001).
Pembiayaan  yang dikategorikan pembiayaan bermasalah ditetapkan dengan  kualifikasi  3  macam  yaitu  kurang  lancar,  diragukan  dan  macet. (Djamil, 2012)
a. Kurang  Lancar.  Tunggakan  pembayaran  cicilan  margin  yang  sudah lebih dari 90-180 hari
b. Diragukan.  Tunggakan  pembayaran  cicilan  margin  yang  sudah  lebih dari 180-270 hari
c. Macet. Tunggakan pembayaran cicilan melewati 270 hari.
d. Mitigasi  Risiko  Pembiayaan  Bermasalah.  Mitigasi  risiko  merupakan sejumlah  kebijakan  yang  diterapkan  guna  mengelola  risiko  yang mungkin terjadi untuk meminimalisir tingkat kerugian (Rustam, 2013). Kemampuan  membuat  peta  analisis  menjadi  Entry  Point  dalam mengendalikan risiko pembiayaan tersebut (Gupta, 2013).
Mitigasi  risiko  pembiayaan  juga  dapat  disntisipasi  dengan implementasi  kepatuhan  syariah  karena  hal  tersebut  menjadi  salah  satu
faktor  sangat  penting  bagi  konsumen  muslim  dalam  memilih  produk keuangan. (Awan dan Bukhari, 2011).
Kepatuhan  syariah  tidak  saja  menjadi  kewajiban  mudarib  seperti memenuhi  semua  kewajiban  yang  tertera  dalam  akad,  tetapi  juga  melekat pada  manajemen  dan  personalia  bank  syariah  (Abduh,  2012).  Faktor internal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah karena manajemen bank syariah tidak menerapkan prinsip syariah dengan baik (Ilhami, 2009). Etika  bankir  muslim  menjadi  petunjuk  kinerja  yang  mampu  mengarahkan manajemen memiliki tatakelo yang baik (Rahman, 2008).

## 4. Pembiayaan Murabahah
Murabahah  adalah  akad  pembiayaan  yang  berdasarkan  dengan prinsip  sesuai  syariah  yang  dikeluarkan  oleh  emiten,  pemerintah  atau instansi  lainnya  yang  mewajibkan  pihak  yang  pengeluarkannya  untuk membayar  pendapatan  kepada  pemegang  akad  berupa  bagi  hasil  dari keuntungan  serta  dibayar  kembali  dana  pokok  pada  saat  jatuh  tempo  di akhir.(Rofiul, 2018)
Pembayaran dalam murabahah dapat dilakukan secara cash dan bisa secara  kredit.  Keuntungan  yang  diperoleh  akan  dibagi  sesuai  dengan  porsi bagi hasil yang telah disepakati ketika akad berlangsung. Keuntungan yang diperoleh  akan  dibagikan  kepada  pembeli.  Jika  pembayaran  dilakukan secara  kontan  maka  akan  dibagikan  kepada  pembeli  sekaligus,  jika pembayarannya  secara  angsuran  maka  akan  mendapatkan  bagi  hasil  yang dibayarkan  scara  periodik  selama  masih  umur  sukuk  murabahah.  (Rofiul, 2018)
Skema Pembiayaan Murabahah Keterangan:
1. Ada tiga pihak yang terkait dalam transaksi
a. Pemohon atau pemesan barang.
b. Penjual barang kepada lembaga keuangan.
c. Lembaga keuangan yang memerikan barang.
2. Ada dua akad dalam transaksi
a. Akad dari penjual barang ke lembaga keuangan.
b. Akad dari lembaga keuangan ke pemohon.

## C. METODE
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (Field research), penelitian ini lebih terfokus meneliti  pada  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  pembiayaan  bermasalah khusunya  Akad  Murabah  dan  strategi  Penyelesaiannya  pada  BMT  Al-Falah Ceper, Klaten.
Sumber  data  dari  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  secara  umum adalah hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber atau  informan  yang  kemudian  dijadikan  sampel  dalam  penelitianya  (Sarwono, 2006).  Sumber    primer  dalam  penelitian  ini  adalah  segala  bentuk  data  berupa penjelasan  yang  disampaikan  oleh  para  informan  atau  narasumber  penelitian. Informan  penelitian  adalah  narasumber  utama  dalam  penelitian  ini  yang  dapat menyampaikan  penjelasan  terkait  dengan  tema  penelitian  ini.  Terkait  dengan penentuan  informan  yaitu  mereka  semua  pihak  yang  terlibat  dengan pembiayaan  di  BMT  Al-Falah  baik  Nasabah,  Marketing,  Manager  dan  Ketua. Data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti yang akan melakukan penelitian menggunakan cara melihat, membaca, meneliti atau mendengarka (Sarwono, 2006). Data sekunder dalam penelitian ini adalag seluruh dokumen pendukung data primer, berupa akad murababah dan laporan keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara, serta Dokumentasi
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Model Interaktif, dengan beberapa langkah:
1. Reduksi atau penyederhanaan data.  Proses penyederhanaan, pemilihan dan pemusatan dari data yang terkumpul selama proses di lapangan.
2. Penyajian  atau  paparan  data.  Proses  penyusunan  data  yang  sudah  tersusun untuk pengambilan kesimpulan mengenai kasus yang sedang diteliti dengan melihat penyajian data yang sudah dilakukan.
3. Penarikan kesimpulan.  Langkah terakhir dalam menganalisa, dalam hal ini semua  kesimpulan  yang  diambil  dari  penyajian  data  harus  diuji kebenarannya dan keabsahannya.
204 | Mitigasi Sengketa Ekonomi Syariah ...

## D. PEMBAHASAN
1. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah BMT Al-Falah
Pembiayaan  yang  diberikan  oleh  BMT  memiliki  dampak  positif bagi nasabah untuk peningkatan ekonomi keluarga, ditambah dalam kondisi pandemic  Covid-19  seperti  sekarang.  Akan  tetapi  pembiayaan  yang  tidak dimulai dengan analisa secara baik, benar dan serius, berakibat buruk untuk kedua pihak, baik lembaga keuangan syariah seperti BMT dan nasabah itu sendiri.  Dari  hasil  wawancara  ada  beberapa  faktor  pembiayaan  yang  bisa menimbulkan masalah dikemudian hari.
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  yakni Faktor Internal dan Faktor Ekternal. Dari segi Faktor Internal BMT, terdiri dari  kelemahan  dalam  analisis  pembiayaan,  kelemahan  dalam  dokumen pembiayaan, kelemahan dalam supervisi pembiayaan, kecerobohan petugas BMT,  kelemahan  dalam  bidang  agunan,  kelemahan  dalam  kebijakan pembiayaan, kecurangan petugas BMT.
Penyebab  pembiayaan  bermasalah  dari  sisi  internal,  salah  satunya tenaga  pemasar  tidak  mampu  melakukan  pendekatan  secara  personal  dan mendalam kepada setiap anggota.
"Faktor  kedekatan  dengan  anggota  dan  keluarga.  Hal  ini dikarenakan  nasabah  BMT  sangat  banyak  sekali  berlatar  belakang keluarga dengan karyawan BMT. Sehingga sangat mungkin analisa pembiayaan menjadi tidak maksimal”.
Selain  itu,  penyebabkan  pembiayaan  bermasalah  dari  sisi  internal yaitu  petugas  tidak  teliti  dalam  menganalisis  calon  anggota  dan  seringkali hanya bermodalkan kepercayaan.
"Faktor  lain  yang  menjadi  sumber  masalah  adalah  ketidaktelitian petugas dalam menganalisa nasabah. Seringkali hanya bermodalkan kepercayaan sehingga tidak dipungkiri sering meleset”.
Dan  juga  penyebabkan  pembiayaan  bermasalah  dari  sisi  internal yaitu  kelemahan  analisis  5  C,  data  kurang  lengkap,  bisa  juga  karena kesalahan prosedur, serta moral hazard.
"Faktor internal yang menyebabkan adanya pembiayaan permasalah kelemahan  analisis  5C  ,  data  kurang  lengkap,  bisa  juga  karena kesalahan  prosedur  yang  dilakukan  oleh  pihak  perbankan,  serta moral hazard".
Berdasarkan  uraian  diatas,  terdapat  banyak  faktor  internal  yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Falah, Faktor internal
penyebab NPF berasal dari intern perusahaan sndiri dan yang paling utama adalah faktor manajerial. (Djamil, 2012)
Kemudian  dari  segi  Faktor  Intenal  Nasabah,  terdiri  dari  karakter nasabah  yang  lemah,  kecerobohan  nasabah,  kelemahan  dalam  kemampuan nasabah,  musibah  yang  terjadi  pada  nasabah,  kelemahan  manajemen nasabah serta kurang cakapnya pegawai dalam menganalisis calon anggota.
Kemudian  dari  Faktor  Ekternal  BMT,  bahwa  penyebabkan pembiayaan bermasalah  adalah adanya musibah atau bencana alam. Untuk saat  ini  ketika  data  diambil,  paling  banyak  adalah  nasabah  terdampak Pandemi Covid-19.
"Faktor pandemi seperti sekarang ini sehingga kondisi perekonomian menjadi kurang baik. Pada BMT Al-Falah , sebagian besar  nasabah  adalah  pedagang  yang  menggnakan  pembiayaan mikro.  Jadi,  ketika  pandemi  akan  sangat  banyak  kendala  yang dialami para pedagang”.
Selain  itu,  penyebab  pembiayaan  bermasalah  dari  sisi  eksternal diantaranya  adanya  moral  hazard,  penipuan  data  dari  nasabah  serta  tidak jujur.
"Faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT Al- Falah  antara  lain,  moral  hazard,  adanya  penipuan  data  serta ketidakjujuran nasabah dalam data pribadi”.
2. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah BMT Al-Falah
Mitigasi risiko merupakan sejumlah kebijakan yang diterapkan guna mengelola  risiko  yang  mungkin  terjadi  untuk  meminimalisir  tingkat kerugian (Rustam, 2013). Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh BMT Al-Falah dalam melakukan mitigasi penanganan pembiayaan bermasalah.
Strategi yang dilakukan BMT Al-falah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah  yaitu  dengan pendampingan terhadap nasabah dan melakukan relaksasi pembiayaan untuk mengubah jadwal dan jumlah angsuran.
"Dilakukan  monitoring  atau  pendampingan  yang  dilakukan  oleh marketing,  cara  monitoringnya  dengan  melihat  angsuran,  dengan mendatangi  usahanya,  Strategi  pendampingan  sangat  berpengaruh positif, karena nasabah  yang didampingi  akan merasa diperhatikan, ketika  diperhatiin  mereka  akan  seneng  tidak  hanya  diperhatikan sewaktu  angsuran  saja.  Untuk  selanjutnya  ada  namanya  relaksasi pembiayaan  guna  untuk  mengubah  jadwal  dan  jumlah  angsuran. Pada  saat  pandemi  banyak  sekali  dilakukan  relaksasi  pembiayaan karena banyaknya usaha yang mengalami penurunan”.
206 | Mitigasi Sengketa Ekonomi Syariah ...
Selain itu, strategi yang diterapkan BMT Al-Falah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah pendekatan negosiasi.
"Strategi  penanganan  pembiayaan  bermasalah  dilakukan  dengan diselesaikan dengan negosiasi terlebih dahulu".
Dan  juga  strategi  yang  dilakukan  dalam  penanganan  dan  upaya pencegahan  adanya  pembiayaan  bermasalah  dengan  cara  Reschedulling, Reconditioning, dan Penyitaan Agunan. Ketika cara damai sudah tidak bisa dilakukan,  maka  langkah  terakhir  adalah  penyitaan  agunan  sesuai  yang tertulis di dalam akad perjanjian.
"Strategi  yang  diterapkan  BMT  Al-Falah  dalam  mengatasi pembiayaan bermasalah ada tiga yaitu reschedulling, reconditioning, dan penyitaan agunan”.
Bahwa terdapat  banyak  strategi  yang diterapkan  pihak BMT dalam mengatasi  pembiayaan  bermasalah.  Strategi  yang  biasa  dilakukan  untuk mengawali  penyelesaian  adalah  Relaksasi  Pembiayaan,  yaitu  dengan adanya  pelonggaran  syarat-syarat  dan  pelonggaran  angsuran  guna memberikan  kemudahan  kepada  nasaba  dengan  melakukan  Reschedulling dan Reconditioning.
Rescheduling (penjadwalan  kembali)  yaitu  merubah  akad  dan mengubah  jadwad  pembayaran  sesuai  kemampuan  nasabah  dan  perubahan jangka  waktu.  Reconditioning  (persyaratan  kembali)  yaitu  merubah persyaratan  dan  menurunkan  nisbah  bagi  hasil,  selanjutnya  Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi) yaitu melelang atau menjual jaminan nasabah.

## E. KESIMPULAN
Setiap  Lembaga  Keuangan  Syariah  baik  bank  maupun  non  bank,  pasti pernah  terjadi  pembiayaan  bermasalah.  Banyak  sekali  faktor-faktor penyebabnya  dan  setiap  lembaga,  berbeda  cara  mitigasi  penyelesaiannya. Untuk  faktor-faktor  penyebab  pembiayaan  bermasalah  pada  BMT  AL-Falah adalah  karena  disebabkan  faktor  internal,  yaitu  faktor  hubungan  keluarga marketing  dengan  nasabah,  faktor  tidak  teliti  petugas  dalam  menganalisa nasabah,  data  kurang  lengkap,  kesalahan  prosedur,  serta  moral  hazard.  Faktor eksternal,  yang  disebabkan  oleh  bencana  alam,  dimana  untuk  saat  ini  adanya Pandemi  Covid-19  yang  menyebabkan  para  nasabah  yang  mengajukan pembiayaan  mengalami  penurunan  omset,  semakin  banyaknya  persaingan usaha, penipuan data, serta itikad kurang baik dari nasabah sendiri
Strategi  Penanganan  Pembiayaan  Bermasalah  BMT  Al-Falah  adalah dengan  cara  monitoring  atau  pendampingan  terhadap  nasabah,  relaksasi pembiayaan  dengan  Reschedulling  dan  Reconditioning  serta  Restrukturasi, Negosiasi  penyelesaian  dengan  musyawarah,  penyitaan  agunan  apabila  cara negosiasi tidak bisa dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed,  H.,    (2010).  “Risk  Management  Assesment  System:  An  Application  to Islamic Banks”, Proceeding of The Bank of Indonesia, FE UI and IRTI.
Antonio,  M.S.,  2001.  Bank  syariah:  dari  teori  ke  praktik:  Cet.  15.  Gema  Insani
Press, Jakarta.
Arifin, Z., (2002), Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta, Alfabeta.
Djamil,  F.,  2012.  Penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  di  bank  syariah,  Cetakan
pertama. ed. Sinar Grafika, Jakarta. Gupta, P.K, (2011), “Risk Management in Indian Companies: EWRM Concern and Issues”, The Journal of Risk Finance, 12(2), 121-139.
Handayani,  A.,  2015.  Skripsi,  Program  Studi  (D3)  Perbankan  Syariah  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Husain,  H.A.  dan  Al  Ajmi,  J.,  (2012),  “Risk  Management  Practices  of Conventional  and  Islamic  Banks  in  Bahrain”,  Journal  of  Risk  Finance,
13(4), 22-35.
Ilmi,    Makhlalul,  2002.  teori  dan  praktik  mikro  keuangan  syariah.  UII  Press,
Yogyakarta.
Kasmir,  S.,  2002.  Dasar-dasar  perbankan.  PT  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,
Indonesia
Karim, A.W., (2000), “Incentive Compatible Constrain for Islamic Banking Some
Leassons  from  Bank  Muamalat  Indonesia,”  Conference  Paper,  Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking,
Loughbaorough University, UK, August, pp. 13-15.
Mulyono, T.P., (2001), Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersiil,  Yogyakarta,
BPFE.
Nizar,  M.,  &  Syu'aibi,  M.  M.  (2020).  Komparasi  Kinerja  Instrumen  Investasi
Berbasis  Syariah  dengan  Konvensional  pada  Pasar  Modal  di  Indonesia.
MALIA: Jurnal Ekonomi Islam , 12(1), 1-16.
Nizar,  M.  (2017).  Pengaruh  ekuivalen  nisbah  bagi  hasil  tabungan,  deposito,  dan frekuensi  pencairan  pembiayaan  murabahah  terhadap  jumlah  nasabah  baru di  BMT  al-Yasini  Wonorejo  Pasuruan. MALIA:  Jurnal  Ekonomi  Islam ,
9(1), 121-134.
Preda,  C.  (2015),  “Implementating  A  Risk  Management  Standard”,  Journal  of Devense Resourches Management, Belgium, 4(2), 34-56.
Ridwan, M. (2004). Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta. Yogyakarta:
UII Press.
Riduwan,  (2019),  Sistem  Pembiayaan  Mudarabah  pada  Bank  Syariah  Analisis
Terhadap Kepatuhan Syariah dan Risiko, Disertasi pada UII Yogyakarta. Riduwan  dan  Pranata,  G.D.,(2020),  Risk  Analisys  of  Sharia  Bank  Financing Contract,  IHTIFAZ:  Journal  of  Islamic  Economic,  Finance  and  Banking,
3(1), 1-14.
Rofiul,  2018.  Manajemen  Bank  Islam  Pendekatan  Syariah  dan  Praktek,  Pertama.
ed. UAD Press, Yogyakarta.
Rustam,  B.R.,  (2013),    Manajemen  Risiko  Perbankan  Syariah,  Jakarta,  Salemba
Empat.
Sarwono,  jonathan, 2006. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. graha ilmu, Yogyakarta.
Soemitra, A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
Sudarsono,  H.  (2004).  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  Deskripsi  dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonesia.
Undang-Undang  No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.