History: Received  : 25 Agustus 2023 Revised  : 10 Oktober 2023 Accepted : 23 Desember 2023 Published : 25 Desember 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember: 49 - 62 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3849

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH BANK DI ERA KEETERBUKAAN INFORMASI
Natanael Rolas Midian Simbolon 1)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author: naelsimbolon23@gmail.com 1)

## Abstrak
Implementasi peraturan kerahasiaan bank bertujuan untuk melindungi privasi klien sehubungan dengan status  keuangan  mereka.  Selain  itu,  juga  melayani  kepentingan  bank  dengan  menumbuhkan kepercayaan  dan  memastikan  kelangsungan  operasinya.  Pengaturan  rahasia  bank  di  Indonesia  diatur dalam Pasal 40 UU  No. 10 Tahun 1998,  tentang perubahan atas Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan.  Menurut  Pasal  40  UU  Perbankan,  bank  wajib  menjaga  kerahasiaan  informasi mengenai  deposan  dan  simpanannya.  Perlindungan  hukum  mengacu  pada  penyediaan  perlindungan, yang  mencakup  tindakan  proaktif  dan  reaktif,  yang  secara  lisan  atau  tekstual  digunakan  untuk menegakkan  dan  menegakkan  undang-undang  hukum  Pada  Pasal  2  huruf  d  POJK  Pelindungan Konsumen  Sektor  Jasa  diterangkan  bahwasanya  salah  satu  prinsip  perlindungan  konsumen  yakni kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen, akan tetapi Jika merujuk pasal 31 ayat (2) huruf b, terkait dengan pengecualian kerahasiaan data nasabah boleh apabila ada perintah peraturan perundang- undangan,  dalam  Pasal  40  ayat  (1)  UU  Perbankan  yang  mengatakan  bahwasanya  bank  wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah penyimpan dan simpanannya.

## Kata kunci: bank, perlindungan hukum, perlindungan konsumen

## Abstract
The existence of bank secrecy provisions is intended for the benefit of customers in order to protect the confidentiality concerning their financial situation and also for the benefit of the bank itself so that the bank can be trusted and its survival is maintained. Bank secrecy in Indonesia is regulated in Article 40 of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking. Article 40 of the Banking Law emphasizes that banks are  obliged  to  keep  information  about  depositing  customers  and  their  deposits  confidential.  Legal  protection  is  a protection given to legal subjects in the form of devices that are both preventive and repressive, both oral and written in order to enforce the rule of law In Article 2 letter d of the POJK for Consumer Protection in the Services Sector, it is explained that one of the principles of consumer protection is the confidentiality and security of consumer data/ information,  but  if  you  refer  to  article  31  paragraph  (2)  letter  b, related  to  the  exception  of  the  confidentiality  of customer data, it is possible if there is a statutory order, in Article 40 paragraph (1) of the Banking Law which says that banks are obliged to keep information about depositing customers and their deposits confidential.
Keywords: bank, legal protection, consumer protection

## PENDAHULUAN
Salah  satu  instrument  yang  penting  dalam  menjaga  keseimbangan,  perkembangan serta  pertumbuhan  ekonomi  nasional  adalah  sektor  perbankan.  Bank  harus  mendapat kepercayaan dari masyarakat, karena jika masyarakat tidak menaruh kepercayaan pada suatu  bank,  maka  masyarakat  akan  mengalihkan  aset  dari  bank  tersebut.  Rahasia nasabah  juga  perlu  dijaga  oleh  bank  untuk  meningkatkan  rasa  percaya  dan menciptakan  rasa  aman  karena  kerahasiaan  asetnya  dapat  dijamin  oleh  bank (Simatupang, 2019).
Prinsip  kerahasiaan  perbankan  telah  menjadi  landasan  di  dunia  perbankan  karena dunia  perbankan  memiliki  aktivitas  bisnis  yang  berbeda  dengan  dunia  perdagangan. Bank  menjalankan  aktivitas  bisnis  atas  dasar  kepercayaan  masyarakat  dan  atas  dasar kepercayaan  tersebut  masyarakat  mau  menyimpan  uangnya  di  bank  dan  siap menikmati  jasa  dunia  perbankan.  Perjanjian  antara  bank  dengan  nasabah  tidak  secara tegas  mencantumkan  klausula  yang  menjelaskan  bahwa  bank  memiliki  kewajiban untuk  merahasiakan  data  nasabah.  Pengenalan  kepercayaan  antara  bank  dengan nasabah  dipahami  sebagai  kewajiban  bank  untuk  menjaga  kerahasiaan  informasi nasabah dan data nasabah tidak lagi menjadi nasabah bank.
Pengamanan  data  pribadi  khususnya  nasabah diatur  dalam  UU  No. 19  Tahun  2016 yang  mengubah  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Menurut  Pasal  26  ayat  1  undang-undang  ini,  Setiap  kali  menggunakan  media elektronik yang melibatkan informasi pribadi seseorang, diperlukan izin yang jelas dari individu  terkait,  dalam  hal  ini  pelanggan  yang  memiliki  data  tersebut.  Dalam penjelasan pasal 26 hak pribadi yang dimaksud, yakni:
1. Hak untuk menjalani kehidupan tanpa gangguan;
2. Hak  untuk  berinteraksi  dengan  individu  lain  tanpa  rasa  khawatir  akan penyelidikan pribadi;
3. Hak untuk memperoleh informasi mengenai data dan aspek pribadi seseorang.
Adanya aturan tentang rahasia perbankan adalah untuk kepentingan nasabah dalam menjaga  kerahasiaan  keadaan  keuangannya  serta  untuk  kepentingan  pribadi  bank demi  menumbuhkan  kepercayaan  nasabah  dan  terjaga  keberlangsungan  hidupnya. Pengaturan  rahasia  bank  di  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  40  UU  No.  10  Tahun  1998, tentang  perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1992  yang  khusus  mengatur  tentang perbankan.  Pasal  40  UU  perbankan  mewajibkan  bank  untuk  merahasiakan  informasi tentang  penyimpanan  dan  simpanan  nasabahnya.  Sebaliknya,  Pasal  40  UU  Perbankan menegaskan  pengecualian  dari  kewajiban  menjaga  kerahasiaan  untuk  kepentingan negara, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan  Pasal  44A  UU  Perbankan.  Dalam  peraturan  ini,  bank  wajib  memberi  akses informasi nasabahnya untuk membantu negara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan  aset  nasabah  pada  bank  tersebut.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  bank terkadang  menggunakan  data  nasabah  untuk  memasarkan  dan  mempromosikan produk  perbankan  seperti  kartu  kredit,  asuransi  dan  produk  perbankan  lainnya.
Penelitian  ini  membahas  masalah  keamanan  bank  untuk  kepentingan  negara  dan perlindungan nasabah yang sah.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  pada  penelitian  ini  ialah  penelitian  hukum normatif, dan metode penelitian ini mengacu pada hukum positif dan peraturan tertulis (Benuf  and  Azhar,  2020).  Didukung  dengan  alat  pengumpulan  data  berupa  studi dokumen, dan memanfaatkan studi kepustakaan dengan jenis data yang dipergunakan sebagai data sekunder dan mengembangkan materi dengan pendekatan kualitatif.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

## A. Pembahasan
Perkembangan  teknologi  yang  terjadi  saat  ini  sangat  cepat.  Tentunya  hal  ini berpdampak  pada  seluruh  aspek  kehidupan  manusia,  termasuk  bidang  keuangan. Salah satu dampak perkembangan teknologi di bidang keuangan adalah terdapat risiko cyber  threat ,  termasuk  risiko  penyebaran  data  nasabah  di  era  keuangan  digital.  Upaya untuk  mencegah  hal  ini  terjadi  antara  lain  bekerja  sama  dengan  negara  lain  untuk membuat regulasi yang dapat mencegah hal tersebut terjadi. IOSCO adalah salah satu organisasi yang aktif mengembangkan regulasi terkait perlindungan dan kontrol data. IOSCO  melakukan  survei  terhadap  bank  asing,  hasilnya  menunjukkan  bahwa  sumber daya yang dimiliki oleh mereka tidak mencukupi untuk merekrut staf yang diperlukan untuk pengawasan dan pengaturan di sektor ini. Secara umum, Bank harus mengawasi pihak-pihak  yang  memiliki  tingkat  pengetahuan  dan  pengalaman  yang  diperlukan untuk membuat keputusan tertentu.
Masalah  lain  yang  dihadapi  adalah  kemungkinan  bahwa  sistem  tersebut  belum memenuhi syarat untuk melakukan pemantauan yang efektif. Dibutuhkan  pihak yang bertanggung  jawab  dan  diberdayakan  untuk  mengawasi  pasar  guna  menjawab tantangan  perkembangan  teknologi  yang  ada.  Misalnya,  dalam  pengawasan perdagangan  antar  daerah  dan  transaksi  mencurigakan,  regulator  pasar  harus bertanggung jawab untuk memantau dan meningkatkan kapasitas pengawasan.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas  pengawasan  terhadap  data  dilakukan kurangmaksimal dan otoritas pasar juga tidak melakukan pengawasan sesuai yuridiksi masing-masing. Koordinasi lintas batas antar tempat perdagangan dapat terjadi melalui keanggotaan  organisasi  internasional  non  pemerintah  dan  mengkoordinasikan pengembangan  program  Prosedur  untuk  mengidentifikasi  kemungkinan  aktivitas penipuan  dan  peretasan  data  dihindari  dengan  dibuatnya  regulasi  dan penandatanganan  perjanjian  baik  bilateral  maupun  multilateral.  Perjanjian  dibuat setelah  melakukan  konsultasi,  kerja  sama  dan  prosedur  untuk  memungkinkan pengidentifikasian  aktivitas  penipuan  pasar  para  anggota  IOSCO.  Regulator  juga menandatangani  perjanjian  pengaturan  lain  dengan  negara  lain  untuk  bertukar
informasidengan tujuan mengawas pasar secara rutin.
IOSCO mendukung kerjasama pengawasan para anggotanya. Akan tetapi, hambatan untuk  pengawas  lintas  batas  diantaranya  adalah  beberapa  negara  kesulitan  untuk melakukan  perjanjian  dan  memperoleh  informasi  lintas  batas.  Pertimbangan  lebih lanjut  perlu  untuk  meningkatkan  kemampuan  setiap  anggota  dalam  melakukan pengawasan  lintas  batas.  Kemampuan  untuk  mengakses  data  yang  diperlukan  untuk mengawasi pasar merupakan bagian dari pengawasan sistem. Sistem pengawasan yang efektif harus memiliki setidaknya:
a. Kemampuan  untuk  mendeteksi  penggunaan  perangkat  manipulatif  dalam pembelian dan penjualan di pasar;
b. melakukan rekonstruksi. Otoritas yang tidak memiliki akses ke data pengawasan tidak dapat mengawasi pasar secara efektif.
Pada  ASEAN  Declaration  of  Human  Rights  pasal  21  secara  tegas  mengenai  hak privasi,  yaitu “  Every  individual  possesses  the  entitlement  to  be  exempt  from  capricious intrusion  onto  their  privacy,  family,  domicile,  or  communication,  which  encompasses  personal information, as well as from assaults on their dignity and standing. Every individual is entitled to legal protection from any form of interference or assault.”
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ASEAN  sangat  fokus  pada  privasi,  terutama  di  era keterbukaan informasi saat ini. Saat ini, di Indonesia belum ada peraturan khusus yang mengatur  mengenai  perlindungan  informasi  pribadi  namun  bukan  berarti  belum  ada ketentuan  hukum  tentang  perlindungan  data  pribadi,  peraturan  tersebut didistribusikan  sesuai  dengan  karakteristik  masing-masing  industri  dalam  industri pemerintah.  “Data  pribadi”  juga  disebutkan  serta  diatur  pada  berbagai  peraturan perundang-undangan,  seperti:  UU  No.  23  Tahun  2006  jo.  UU  Administrasi Kependudukan  No. 24  Tahun  2013,  UU  Kesehatan  No. 36  Tahun  2009,  UU  Kearsipan No.  43  Tahun  2009,  UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  No.  11  Tahun  2008  (UU ITE)  dan  perubahannya.  Untuk  memperjelas,  dalam  kerangka  sistem  hukum  nasional yang  ada,  terdapat  mekanisme  pengamanan  untuk  perlindungan  privasi  dan  data pribadi. Kemudian,  dengan  adanya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  yang  juga  mengatur  tentang  aspek perlindungan  data  pribadi,  maka  setiap  penyelenggara  sistem  elektronik  wajib mematuhi  undang-undang  perlindungan  data  pribadi  yang  diatur  dalam  peraturan tersebut.  undang  undang  Undang.  Dua  peraturan  pemerintah  yang  menjabarkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan kelaziman sudah  dicantumkan dalam  Pasal  2(5)  PP  No.  71  Tahun  2019  dan  Pasal  33  PP  No.  80  Tahun  2019  oleh Pemerintah,  selain  itu  juga  termuat  ancaman  sanksi  administratif  untuk ketidakpatuhan terhadap peraturan ini.

## B. Hasil
Dalam  kasus  hukum,  kita  mengenal  konsep  kewajiban  hukum  yang  berhubungan
dengan  tanggung  jawab,  yaitu  individu  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  suatu perbuatan  khusus,  yaitu  orang  tersebut  bisa  dikenakan  sanksi  dalam  hal  hukum.  dari tindakan  yang  berlawanan). Dalam  bukunya  yang  berjudul  Pengantar  Hukum Telematika,  Edmon  Makarim  memaparkan  seperangkat  gagasan  tentang  tanggung jawab hukum pelaku usaha. Konsep-konsep ini dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Prinsip  Tanggung  Jawab  Berdasarkan  Unsur  Kesalahan (Fault  Liability/Liability based  on  Fault )  Prinsip  ini  mengatakan  bahwasanya  individu  hanya  bisa  diminta pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesalahan. Prinsip ini tergambar dari ketentuan  Pasal  1365  dan  1367  KUH  Perdata.  Pasal  1365  KUH  Perdata menentukan  bahwa  dalam  perbuatan  melawan  hukum  harus  ada  4  (empat) unsur  pokok  yang  harus  dipertanggungjawabkan  secara  hukum,  yakni  adanya perbuatan,  unsur  kesalahan,  kerugian  yang  diderita  dan  hubungannya.  Antara tindakan  yang  salah  dan  perilaku.  kerugian.  Definisi  yang  lebih  luas  dari perbuatan  melawan  hukum  dapat  ditemukan  dalam  kasus Cohen-Lindenbaum Arrest of Hoge Raad , secara khusus bahwa perbuatan melawan ( onrechmatige daad ) adalah  Tindakan  atau  kelalaian  yang  melanggar  hak-hak  individu  lain  atau melanggar  norma-norma  perilaku.  serta  kewajiban  sosial.) Oleh  karena  itu, terdapat empat elemen yang menyebabkan suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yakni :
a. tindakan tersebut melanggar hak-hak individu lain;
b. melanggar kewajiban hukum yang dimilikinya;
c. tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan dan moral;
d. melanggar tuntutan yang harus dipatuhi dalam interaksi sosial masyarakat.
Berkaitan  dengan  asas  ini  timbul  pertanyaan  tentang  konsep  "objek  hukum" sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1367  KUH  Perdata.  Dalam  ranah  doktrin  hukum, dikenal  konsep  vicarious  liability  dan  corporate  liability.  Vicarious  liability  mengacu pada  prinsip  hukum  di  mana  pemberi  kerja  bertanggung  jawab  atas  tindakan  atau kesalahan  yang  dilakukan  oleh  individu  di  bawah  pengawasan  mereka.  Dalam  hal pengalihan hak asuh, tanggung jawab terkait juga dialihkan ke pihak penerima. Dalam konteks hubungan tenaga kerja, corporate liability memerlukan fokus yang tinggi pada kewajiban  organisasi  dan  perusahaan  terhadap  karyawan  mereka.  Contoh  ilustrasi berkaitan dengan hubungan hukum yang ada  antara nasabah dan bank, dimana bank memikul tanggung jawab hukum eksklusif atas tindakan dan kinerja personelnya yang dilakukan di tempat bank.
2. Prinsip  Praduga  Untuk  Selalu  Bertanggung  Jawab  ( Presumption  of  Liability Principle )  Prinsip  tersebut  berpendapat  bahwasanya  beban  pembuktian  terletak pada  terdakwa  yang  dianggap bersalah  kecuali  mereka  dapat  memberikan  bukti untuk  membuktikan  bahwa  dia  tidak  bersalah  (pembalikan  beban  pembuktian). Dalam  konteks  UU  Perlindungan  Konsumen  (“UU  PK”),  Pasal  22  menekankan pada  alokasi  beban  pembuktian  dalam  perkara  pidana  yang  menyangkut
pelanggaran  Pasal  19  ayat  (4),  Pasal  20,  dan  Pasal  21  UU  PK  .  Ditetapkan bahwa tanggung  jawab  untuk  membuktikan  ada  atau  tidaknya  kesalahan  ada  pada pelaku usaha.
3. Prinsip  Praduga  Untuk  Tidak  Selalu  Bertanggung  Jawab,  Prinsip  tersebut bertentangan  langsung  dengan  prinsip  kedua  dan  hanya  berlaku  dalam  rentang transaksi  yang  sempit  yang  dapat  dirasionalisasikan  berdasarkan  norma-norma masyarakat  yang  berlaku.  Misalnya,  seseorang  yang  mengkonsumsi  air  sungai yang  tidak  diolah  dan  kemudian  jatuh  sakit  tidak  dapat  melakukan  tindakan hukum terhadap pabrik yang terletak di dekat sungai. Dianjurkan baginya untuk terlebih dahulu memanaskan air sampai titik didihnya.
4. Prinsip  Tanggung  Jawab  Mutlak  ( Strict  Liability )  Prinsip  ini  berpendapat  bahwa suatu  tindakan  dapat  dikenai  hukuman  berdasarkan  konsekuensi  yang merugikan,  tanpa  memerlukan  penyelidikan  tentang  adanya  tujuan  atau kelalaian.  Prinsip  ini  menggarisbawahi  hubungan  kausal  antara  individu  yang bertanggung jawab dan kesalahan yang dilakukan, sambil mengakui adanya force majeure sebagai faktor yang meringankan yang bisa membebaskan kesalahan.
5. Prinsip  Tanggung  Jawab  Mutlak  dalam  hukum  perlidungan  konsumen diterapkan  pada  pihak  produsen  yang  mengedarkan  produk  cacat  yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi konsumen (product liability).
6. Prinsip  Tanggung  Jawab  Dengan  Pembatasan,  Para  pelaku  usaha  seringkali menggunakan  prinsip  ini  sebagai  sarana  untuk  mengurangi  besarnya  tanggung jawab  yang  harus  mereka  tanggung.  Praktik  ini  biasanya  disebut  sebagai penggabungan  ketentuan  eksonerasi  di  dalam  perjanjian  tipikal  yang  mereka buat.  Oleh  karena  itu,  mampu  diambil  kesimpulan  jenis-jenis  kewajiban  yang diatur oleh UU PK ialah seperti di bawah ini:
a. Contractual Liability
Mengacu  pada  konsep  hukum  tanggung  jawab  perdata,  yang  timbul  dari perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh badan usaha. Kewajiban ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mengkompensasi kerugian yang diderita oleh konsumen atas kerugian yang timbul sebagai dampak yang timbul secara langsung  dari  mengonsumsi  produknya  atau  menggunakan  layanan  yang  dia tawarkan.
b. Product Liability
Mengacu  pada  konsep  pertanggungjawaban  ketat,  yang  mensyaratkan tanggung  jawab  perdata  langsung  dari  pelaku  korporasi  atas  kerugian  yang diderita  konsumen  akibat  penggunaan  produk  yang  mereka  produksi. Kewajiban  ini  diberlakukan  dalam  situasi  di  mana  tidak  ada  hubungan kontraktual,  terkadang  disebut  sebagai no  privity  of  contract ,  antara  entitas komersial dan pelanggan.
c. Professional Liability
Pada  hubungan  kontraktual,  merupakan  pencapaian  yang  dapat  diukur, sehingga  merupakan  suatu  resultante  agreement,  pertanggungjawaban  badan usaha  didasarkan  pada  tanggung  jawab  profesional  melalui  pemanfaatan tanggung  jawab  perdata  atas  perjanjian/kontrak  ( contractual  liability )  badan usaha  sebagai  penyedia.  layanan  untuk  mengkompensasi  konsumen  atas kerugian yang terjadi.
d. Criminal Liability
Peran  pelaku  korporasi  dalam  menjaga  keamanan  publik  dalam  hubungan dengan  negara  terutama  didasarkan  pada  tanggung  jawab  pidana  ( criminal liability ).

## C. Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Bank
Isu  pengamanan  konsumen  perbankan  belum  cukup  mendapat  perhatian  dalam kerangka sistem perbankan nasional. Pilar Keenam Arsitektur Perbankan di Indonesia memberikan  penekanan  khusus  pada  masalah  perlindungan  dan  pemberdayaan nasabah. Informasi tersebut di atas menyoroti dedikasi Bank Indonesia dan perbankan dalam  mengutamakan  perlakuan  yang  adil  terhadap  konsumen  perbankan  dalam Arsitektur  Perbankan  Indonesia,  dengan  tujuan  untuk  melindungi  kepentingan mereka. Dalam praktiknya, sering diamati bahwa nasabah umumnya dianggap berada dalam posisi rentan atau dirugikan selama terjadi konflik antara bank dan nasabahnya, yang  mengakibatkan  konsekuensi  yang  merugikan  bagi  nasabah.  Untuk  menjawab tantangan  tersebut,  perbankan  dan  masyarakat  secara  kolaboratif  akan  melakukan berbagai  inisiatif  yang  bermaksud  guna  meningkatkan  upaya  perlindungan  bagi nasabah  atau  konsumen  perbankan.  Tujuan  utamanya  ialah  pembentukan  sistem penyelesaian  keluhan  nasabah,  pembentukan  entitas  mediasi  perbankan,  peningkatan transparansi  informasi  produk,  dan  penyediaan  inisiatif  pendidikan  yang  berkaitan dengan produk dan layanan bank kepada masyarakat luas. Implementasi ombudsman untuk  nasabah  perbankan  merupakan  inisiatif baru  di  antara  beberapa  program  yang sedang dipertimbangkan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya organisasi khusus yang menangani  konflik  yang  timbul  antara  bank  dan  pelanggan  mereka,  situasi  yang berbeda dari banyak negara lain.

## D. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana
Rahasia  perbankan  diatur  dalam  berbagai  pasal  UU  Perbankan.  Hal  ini  dapat ditemukan dalam Pasal 40, 41, 41A, 42, 43, 44, 44A dan Pasal 45 UU No. 10 Tahun 1998. Sistem  perlindungan  yang  ditetapkan  oleh  UU  Perbankan  kita  terbatas  hanya  pada nasabah  dan  tidak  mencakup  nasabah  debitur.  Ada  beberapa  pengecualian  untuk sistem kerahasiaan ini, diatur oleh Pasal 41, 41A, 42, 43, 44 dan 44A, yang dalam Kasus, antara  lain,  berkaitan  dengan  proses  pidana  dan  perdata.  Hukuman  atas  pelanggaran kerahasiaan perbankan diatur dalam Pasal 47(2) UU Perbankan. Sanksi yang ditetapkan
menunjukkan  sifat  kumulatif  (penjara  plus  denda).  Sanksi  pidana  untuk  pelanggaran rasisme di sektor perbankan berada pada kisaran penjara selama 2 hingga 4 tahun, dan denda yang ditentukan antara Rp 4 miliar hingga Rp 8 miliar.
Ketentuan tentang rahasia perbankan juga dapat dilihat dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan,  yang  mengatur  tindakan  memaksa  bank  atau  pihak  terkait  untuk memberikan  informasi.  Rentang  ancaman  hukuman  berkisar  antara  2  tahun  hingga  4 tahun  penjara,  yang  diiringi  oleh  sanksi  denda  yang  berfluktuasi  antara  10  miliar hingga  200  miliar  rupiah.  Remy  Syahdeni  menganggap  Pasal  47  sebagai  delik  formil. Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Remy  Syahdeni,  karena  pemaksaan  (termasuk  oleh bank  atau  pihak  terkait  lainnya)  untuk  mengungkapkan  rahasia  perbankan  bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran dengan sendirinya, tetapi bank atau pihak terkait tidak akan mengungkapkan informasi tersebut sebagai hasil paksaan

## E. Bentuk Pertanggung Jawaban Perdata
Berkenaan  dengan  pertanggungjawaban  perdata,  Pasal  26  UU  ITE  mengatur bahwanya  semua  individu  memiliki  hak  untuk  mengajukan  tuntutan  terhadap pengumpulan informasi pribadi tanpa izin. Tindakan melanggar PDP setidaknya dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), baik  berdasarkan  pelanggaran  hukum  pidana  (sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1365 KUHP)  atau  karena  kelalaian  atau  ketidakhadiran  kewaspadaan  (sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1366  KUH  Perdata).  Pasal  3  UU  ITE  menunjukkan  perlunya  mematuhi prinsip  kehati-hatian  dan  juga  menetapkan  kewajiban  pada  semua  Penyelenggara Sistem  Elektronik  (PSE),  baik  dari  sektor  bisnis  maupun  pemerintahan,  demi menjalankan  tanggung  jawab  dalam  menjaga  akuntabilitas  sistem  elektronik,  yang harus memiliki karakteristik dapat dipercaya, aman, serta bertanggung jawab.

## F. Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Jalan  hukum  awal  dan  paling  tua  untuk  menyelesaikan  konflik  adalah  melalui sistem  peradilan,  di  mana  masalah  perbankan  konvensional  biasanya  ditangani  di pengadilan  umum,  sedangkan  sengketa  perbankan  syariah  biasanya  ditangani  di pengadilan  agama.  Jalur  kedua  kini  melalui  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian sengketa,  yang  mengacu  pada  ketentuan  UU  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  No.  30  Tahun  1999,  kemudian  otoritas  jasa  keuangan  telah  menuangkannya dalam  rangkaian  POJK  yang  merupakan  bentuk  khusus  dari  penyelesaian  sengketa bank.
Abdurrahman Konoras berpendapat, dalam lingkup peradilan umum, tahapan suatu sengekta  berubah  menjadi  perkara  terjadi  bila  sudah  masuknya  surat  gugatan  ke pengadilan.  Langkah-langkah  tersebut  adalah  prosedur  untuk  menyusun  surat gugatan,  yang  mencakup  elemen-elemen  seperti  Posita  (dasar  gugatan)  dan  Petitum (pokok tuntutan). Penyelesaian masalah perbankan yang berkaitan dengan kepentingan
dan  hak  nasabah  bank  yang  dirugikan  akibat  tindakan  bank  termasuk  dalam  ranah gugatan  perdata.  Namun  perlu  juga  diperhatikan  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menentukan kewajiban penyelesaian sengketa secara mediasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan ( verset ), atas putusan verstek dan perlawanan pihak  berperkara  ( partij  verzet )  maupun  pihak  ketiga  ( derden  verzet )  terhadap pelaksanaan  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  wajib  terlebih  dahulu diupayakan  penyelesaian  melalui  mediasi,  kecuali  ditentukan  lain  berdasarkan Peraturan  Mahkamah  Agung ini.” Isi  hukum  PERMA  No.  1  Tahun  2016,  yang berkaitan  dengan  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  tampaknya  memasukkan  unsur- unsur  penyelesaian  sengketa  baik  di  pengadilan  maupun  di  luar  pengadilan.  Hal  ini disebabkan  konsep  dan  metodologi  mediasi  pada  dasarnya  melibatkan  penyelesaian masalah di luar pengaturan pengadilan formal.
Penyelesaian  perselisihan  lebih  lanjut  yang  timbul  dari  perselisihan  antara  nasabah bank  yang  mengajukan  pengaduan  diatur  dalam  penyelesaian  perselisihan  yang dituangkan  dalam  POJK  No.18/POJK.07/2018.  Ketentuan  ini  berkaitan  dengan penyelenggaraan  Layanan  Pengaduan  Konsumen  di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Proses resolusi memperhitungkan beberapa faktor dan adalah sebagai berikut:
a. Tujuan  utama  dibentuknya  Otoritas  Jasa  Keuangan  ialah  untuk  memastikan efektifitas  perlindungan  terhadap  kesejahteraan  konsumen  dan  masyarakat dengan mengawasi semua aktivitas yang berlangsung di sektor jasa keuangan;
b. Salah  satu  pendekatan  pelaksanaan  tindakan  yang  ditujukan  untuk  menjaga kepentingan  konsumen  ialah  dengan  mewajibkan  penyedia  jasa  keuangan  guna membentuk layanan pengaduan konsumen;
c. Layanan  pengaduan  konsumen  berfungsi  sebagai  platform  guna  menangani keluhan  konsumen,  yang  mungkin  melibatkan  kerugian  finansial  yang  diderita oleh  pelanggan  karena  penggunaan  produk  dan/atau  layanan  yang  ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan;
d. Mengingat  faktor-faktor  sesuai  dengan  yang  dijelaskan  pada  huruf  a  hingga  c, maka perlu dibentuk suatu kerangka regulasi, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, terkait penyelenggaraan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
Sehubungan  dengan  keluhan  yang  diungkapkan  oleh  nasabah  bank  terkait  jasa keuangan  yang  diduga  menyebabkan  kerugian,  POJK  No.18/POJK.07/2018  mengatur tiga  pendekatan  berbeda  untuk  menangani  keluhan  tersebut  dan  memfasilitasi penyelesaian sengketa. Pendekatan ini adalah sebagai berikut:
1. penyelesaian  permasalahan  tersebut  terutama  dilaksanakan  oleh  pelaku  internal di dalam industri jasa keuangan, khususnya perbankan;
2. masalah  yang  dihadapi  dapat  ditangani  dan  diselesaikan  secara  efektif  dengan
menggunakan proses hukum di dalam sistem peradilan; dan 3. mencapai resolusi di luar hukum.
Rangkaian  langkah-langkah  untuk  menangani  sengketa  informasi  pribadi  nasabah yang  mengalami  kerugian  karena  penyalahgunaan  layanan  perbankan  dalam  upaya melindungi data nasabah terdiri dari serangkaian tahapan berurutan. Tahapan tersebut meliputi  pengajuan  pengaduan,  penerimaan  pengaduan,  fasilitasi  mediasi,  dan terakhir, penyelesaian sengketa. Langkah pertama yang perlu dilakukan nasabah ketika berhadapan  dengan  bank  adalah  mengajukan  pengaduan  sesuai  dengan  Peraturan Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  7/7/PBI/2006  juncto  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) Nomor 10/ 10/PBI/2008.
Langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia untuk mengatasi dan  memitigasi  kerugian,  serta  untuk  memfasilitasi  proses  pemulihan  bagi  nasabah yang terkena dampak, dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Divisi  Hukum  akan  memberikan  advis  hukum  kepada  Unit  Kerja  BRI  untuk memitigasi risiko hukum baik yang menimpa nasabah maupun BRI.
b. Jika  Divisi  IT  mengidentifikasi  kerentanan  di  dalam  sistem  yang  mengakibatkan akses tidak sah ke data, tindakan yang tepat akan diterapkan:
1. Apabila  pihak  internal  BRI  melakukan  investigasi  menyeluruh  terhadap  17 penyebab dan motif tersebut, maka setiap dampak negatif yang besar terhadap situasi keuangan nasabah dan BRI akan dilaporkan kepada pihak berwajib
2. Jika  sumber  masalah  berasal  dari  entitas  eksternal,  sistem  akan  menjalani perbaikan  yang  diperlukan  dan  kemudian  menghasilkan  laporan  terkait kejahatan dunia maya yang terkait dengan pencurian data.
c. Untuk sementara, perlu dilakukan pemeriksaan  menyeluruh terhadap konsumen yang  mengalami  kerugian  finansial  untuk  memastikan  apakah  kerugian tersebut bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh BRI. Ini termasuk contoh  di  mana  pelanggan  telah  membagikan  PIN  mereka  dengan  pihak  ketiga, sehingga  memberi  mereka  akses  ke  akun  mereka.  Dalam  hal  kesalahan  tersebut semata-mata  disebabkan  oleh  bank,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  BRI bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  kerugian  finansial  yang  ditimbulkan  oleh debitur.  Namun  demikian,  dalam  hal  terjadi  kesalahan  nasabah,  BRI  tidak  dapat memberikan  jaminan  sebagaimana  diatur  dalam  syarat  dan  ketentuan  yang diuraikan  dalam  proses  pembuatan  rekening,  baik  transaksi  simpanan  maupun pinjaman.
d. Prosedur mediasi berfungsi sebagai tindakan lanjutan setelah pengaduan nasabah dalam hal tidak adanya kesepakatan penyelesaian sengketa karena ketidakpuasan nasabah  terhadap  layanan  dan  penyelesaian  yang  ditawarkan  oleh  bank.  Bank Indonesia  menjalankan  fungsi  mediasi  perbankan  dengan  memfasilitasi  proses kerjasama  antara  nasabah  dan  bank  untuk  memeriksa  dan  menyelesaikan permasalahan  yang  dipersengketakan.  Tujuannya  adalah  untuk  mencapai
kesepakatan  sukarela  atas  satu  atau  lebih  isu  yang  diperdebatkan,  tanpa keterlibatan  dari  Bank  Indonesia  dalam  hal  rekomendasi  atau  keputusan. Penyelesaian konflik melalui mediasi perbankan dilaksanakan secara lugas, hemat biaya,  cepat,  serta  efektif.  Bank  tidak  menyarankan  untuk  melakukan  tindakan hukum  karena  tidak  ada  kerugian  finansial  bagi  konsumen.  Selain  itu, menetapkan  tanggung  jawab bank  atas  kebocoran  data  akibat  kesalahan  internal merupakan  tantangan,  oleh  karena  itu  memberikan  bukti  yang  terbatas  bagi nasabah untuk mengajukan kasus hukum.
Dalam  hal  ketidakpuasan  pelanggan  terhadap  penyelesaian  yang  ditawarkan  oleh PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Tbk.,  Kantor  Wilayah  Semarang  menyediakan  metode penyelesaian  sengketa.  Pelanggan  dapat  memilih  untuk  mengajukan  pengaduan  ke Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Tindakan  ini  dilakukan  sesuai  dengan Peraturan  Nomor  1/POJK.07/2014  yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan, tentang  pembentukan  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  sektor  jasa keuangan.  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS),  yang  beroperasi  di bawah yurisdiksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bertanggung jawab untuk menerapkan berbagai  upaya  perlindungan  konsumen  yang  mencakup  inisiatif  pendidikan, penyediaan  informasi,  dan  fasilitasi  layanan  penyelesaian  pengaduan.  Prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) diuraikan sebagai berikut:
a. Penerimaan  pengaduan  yang  melibatkan  ketidakpuasan  konsumen  yang  timbul dari kerugian finansial aktual atau potensial yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian  pihak  lembaga  jasa  keuangan,  seperti  bank,  dalam  menangani  dana konsumen, penggunaan layanan, atau penyediaan produk.
b. Penyelesaian  pengaduan  dilakukan  melalui  pemanfaatan  proses  mediasi, ajudikasi,  dan  arbitrase  yang  difasilitasi  oleh  pejabat  LAPS  yang  telah  ditunjuk oleh LAPS.
c. Selanjutnya, baik Konsumen maupun Bank perlu mengadakan perjanjian fasilitasi, dimana  keduanya  sepakat  untuk  memilih  proses  penyelesaian  sengketa  yang dibantu  oleh  LAPS  dan  berkomitmen  untuk  mematuhi  peraturan  fasilitasi  yang ditetapkan  oleh  OJK.  Pelaksanaan  fasilitasi  oleh  OJK  melalui  LAPS  harus diselesaikan  dalam  waktu  maksimal  30  hari  kerja  sejak  ditandatanganinya perjanjian  fasilitasi.  Namun,  jangka  waktu  ini  dapat  diperpanjang  untuk tambahan  30  hari  kerja,  tergantung  kesepakatan  bersama  antara  Konsumen  dan Bank. Kesepakatan yang timbul dari prosedur fasilitasi yang dilakukan oleh OJK melalui  LAPS  dituangkan  dalam  akta  kesepakatan  yang  ditandatangani bersama oleh konsumen dan bank. Sesuai dengan SEBI No. 8/2006, akta perjanjian tersebut berstatus  mengikat  dan  wajib.  Artinya,  sengketa  yang  sudah  selesai  tidak  dapat diajukan  kembali  untuk  keperluan  fasilitasi  kembali  di  OJK  melalui  mekanisme LAPS.  Selanjutnya,  perjanjian  ini  berfungsi  sebagai  kerangka  hukum  yang
mengatur  hak  dan  kewajiban  konsumen  dan  bank.  Ketidakpatuhan  terhadap penerapan  ketentuan  karena  tindakan  yang  disengaja  atau  lalai.  Asas  ini menekankan  adanya  hubungan  sebab  akibat  antara  pihak  yang  bertanggung jawab  dengan  kesalahan  yang  dilakukan,  dengan  tetap  mengakui  adanya  force majeure  sebagai  faktor  yang  meringankan  yang  dapat  membebaskan  tanggung jawab.
d. Pelaksanaan fasilitasi oleh OJK melalui LAPS harus diselesaikan dalam waktu 30 hari  kerja  sejak  ditandatanganinya  perjanjian  fasilitasi.  Namun,  jangka  waktu  ini dapat  diperpanjang  selama  30  hari  kerja  tambahan,  dengan  persetujuan  bersama antara  Konsumen  dan  Bank.  Kesepakatan  yang  timbul  dari  prosedur  fasilitasi yang  dilakukan  oleh  OJK  melalui  LAPS  didokumentasikan  dalam  akta kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Konsumen dan Bank. Sesuai SEBI No.  8/2006,  akta  perjanjian  tersebut  berstatus  konklusif  dan  dapat  dilaksanakan, yang  berarti  bahwa  masalah  yang  telah  diatasi  tidak  bisa  dibawa  lagi  untuk pemrosesan  kembali  melalui  proses  fasilitasi  di  OJK  melalui  LAPS.  Peraturan  ini berlaku  sebagai  ketentuan  hukum  bagi  Konsumen  dan  Bank.  Ketidakpatuhan terhadap  ketentuan  yang  tercantum  dalam  dokumen  perjanjian  merupakan pelanggaran  serta  bisa  mengakibatkan  tindakan  hukum  melalui  proses pengadilan perdata.
e. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan, Konsumen dan Bank akan melanjutkan untuk meresmikan posisinya masing-masing dengan  menandatangani berita acara hasil fasilitasi  OJK.  Selanjutnya,  Konsumen  berhak  memulai  proses  litigasi  perdata dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang sesuai.

## SIMPULAN
Pihak Bank maupun pihak yang terafiliasi wajib untuk patuh terhadap rahasia bank terutama kerahasiaan data nasabah dan tunduk pada peraturan yang berlaku. Masalah pertanggungjawaban  perdata  yang  berkaitan  dengan  kelalaian  atau  kesalahan  yang terjadi  di  dalam  lembaga  keuangan  dapat  dikaitkan  dengan  praktik  manajemen  bank. Tanggung  jawab  manajemen  dibagi  menjadi  dua  jenis  yang  berbeda,  yaitu  tanggung jawab  pribadi  dan  tanggung  jawab  perusahaan.  KUHP  memuat  berbagai  ketentuan yang  dapat  menjadi  landasan  untuk  menjaga  kepentingan  konsumen.  Ketentuan tersebut  meliputi  Pasal  263,  372,  dan  374,  di  samping  pasal-pasal  lain  yang  relevan. Selain  itu,  peraturan  dan  undang-undang  khusus  perbankan  yang  berkaitan  dengan masalah  perbankan  juga  memasukkan  ketentuan  pidana.  Kemanjuran  melindungi konsumen  bank  tidak  hanya  bergantung  pada  penerapan  eksklusif  hukum  perdata, yang  meliputi  hukuman  dan  proses  untuk  mendapatkan  kompensasi.  Ketentuan hukum tambahan, seperti yang terdapat dalam hukum pidana atau hukum tata usaha negara, mencakup tindakan pengaturan yang berpotensi untuk melindungi konsumen. Langkah-langkah ini mungkin melibatkan penerapan persyaratan perizinan yang lebih
ketat  dan  peningkatan  prosedur  pemantauan.  Masalah  perlindungan  konsumen  telah mendapat  perhatian  yang  signifikan  dalam  keadaan  saat  ini,  terutama  karena penerapan langkah-langkah legislatif seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yang secara  khusus  membahas  masalah  perlindungan  konsumen.  Namun,  sangat  penting untuk  berhati-hati  ketika  menghubungkan  tanggung  jawab  atas  kelalaian  atau kesalahan  yang  mungkin  terjadi,  untuk  memastikan  bahwa  pelanggan  menanggung beban kerugian yang diakibatkannya.

## Saran
Pengawasan  yang  dapat  diterapkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  rahasia bankyang  bersangkutan  dengan  keterangan  keuangan  nasabah  masih  ternilai  sangat terbatas.  Maka  dari  itu  perlunya  perluasan  syarat  pengecualian  pembukaan  rahasia bank  terkait  keterangan  keuangan  nasabah  penyimpan  bagi  Otoritas  Jasa  Keuangan dengan tujuan untuk pengawasan yang lebih efektif terhadap transaksi mencurigakan sebagai suatu langkah preventif

## DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia. 2020. Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional Benuf,  K.  and  Azhar,  M.  (2020)  ‘Metodologi  penelitian  hukum  sebagai  instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer’, Gema Keadilan , 7(1), pp. 20 – 33
Husein,  Yunus.  Rahasia  Bank  dan  Penegakan  Hukum.  Pustaka  Juanda  Tigalima. Jakarta
Hermansyah.  2000.  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia.  Kencana  Prenada  Media Group. Jakarta.
Iosco.  2013.  Technological  Challenges  to  Effective  Market  Surveillance  Issues  and Regulatory  Tools  Final  Report,  International  Organization  of  Securities Commissions.
Makarim,  Edmon.  2022.  Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Kebocoran  Data Pribadi Fakultas Hukum
Universitas  Indonesia
https://law.ui.ac.id/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data- pribadi-oleh-edmon-makarim/.
Murwadji,  Tarsisius.2015.  Antisipasi  Pelarian  Dana  Asing  ke  Luar  Negeri  Melalui Perlindungan  KontraktualPembukaan  Rahasia  Bank.  Padjadjaran  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2
Makarim,  Edmon.  2005.  Pengantar  Hukum  Telematika . Rajawali  Pers.  Jakarta Rosana.2020. Kebocoran Data  Nasabah  BRI Life  Bukti  Lemahnya  Proteksi  dan Regulasi . Fokus Tempo.co
Simatupang,  H.B.  (2019)  ‘Peranan  perbankan  dalam  meningkatkan  perekonomian indonesia’, JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma) , 6(2), pp. 136 – 146.
Singson,  Gabriel  C.  2001.  Law  and  Jurisprudence  on  Secrecy  of  Bank  Deposits. Ateneo Law Journal 46
Syafa’at, M. Ali, Asshiddiqie, Jimly.2006. Teori Hans Kelsen tentang Hukum Konstitusi Press. Jakarta
Talumewo,  Franklin  J.  2013.  Pertanggungjawaban  Bank  terhadap  Nasabah  yang menjadi Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Lex Crimen. Vol. II/No. 1/Januari - Maret.