## STUDI KUANTITATIF: BIAYA TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Arie Purnomo

## Dosen Universitas Muhammadiyah Sorong

## ABSTRACT
The  research  aim  to  know  the  transaction  cost  in  government  management prospective  consist  of  the  government  cost  and  market  cost  with  suitable  the government service in government management prospective.
The  result  of  government  in  applied  of  transaction  cost  have  affect  by  the government  cost  suitable  with  routine  cost,  development  cost,  human  resource  cost and facility cost suitable with information, administration, operational and technology costs  in  applied  the  suitable  of  service  with  principle,  accountable,  leadership, productivity  and  service  quality.  The  appointment  of  market  cost  have  positive toward transaction cost for several activity or job program in government scope.
The  government  instance  have  responsibility  in  appointment  of  transaction cost  with  give  of  propose  planning  suitable  with  need  of  government  in  applied  of information,  administration,  operational  and  technology  cost  which  affected  toward suitable  of  service.  Although  the  transaction  cost  in  specific  occured  with  the transaction cost particularly relate with cost transaction because the government cost require to suitable with transaction cost.

## PENDAHULUAN
Permasalahan yang sering ditemukan  berkaitan  dengan  aktivitas administrasi  yang  diterapkan  oleh pemerintah,  khususnya  yang  berkaitan dengan pelayanan adalah permasalahan  biaya  transaksi  ( cost transaction )  yang  tidak  sesuai  dengan peningkatan biaya menurut
kepentingan  pemerintah,  kepentingan pasar  dalam  mempengaruhi  biaya transaksi  dan  kesesuaian  pelayanan. Ini  menjadi  polemik  dalam  aktivitas pelayanan pemerintah dewasa ini yang sering  menjadi  sorotan  dan  keluhan dari  publik  tentang  pelayanan  yang diberikan,  yang  searah  dengan  adanya
tuntutan  reformasi  birokrasi  dalam pemerintahan.
Mewujudkan pemerintahan yang baik dibutuhkan kepastian hukum dan kemauan yang baik ( goodwill ) dari pemerintah  untuk  melakukan  tata kelola administrasi dan keuangan yang sesuai  dengan  kesesuaian  pelayanan dalam  melakukan  biaya  transaksi  atas biaya  pemerintah  ( government  cost ) dan biaya pasar ( market cost ). Pemerintah  sebagai  organisasi  non profit  dalam  memberikan  pelayanan tidak mencerminkan sebagai organisasi yang mengutamakan kepentingan  pelayanan.  Pemerintah dalam  memberikan  pelayanan  selalu berpatokan  pada  biaya  pasar  dalam
menetapkan  biaya  transaksi  dalam membebani kesesuaian pelayanan pemerintah. Pesch (2005:177) menetapkan  biaya  transaksi  selalu mempertimbangkan  biaya  pemerintah dan  biaya  pasar  dalam  menentukan kesesuaian  layanan  yang  diberikan. Teulings (2003:67) menyatakan penetapan biaya transaksi tidak terlepas  dari  adanya  kepentingan pemerintah  untuk  mengelola  biaya yang  efektif  dalam  mengambil  sebuah keputusan  mengenai  kegiatan  layanan yang diterapkan.
Biaya transaksi selalu diperhadapkan pada adanya permasalahan  yang  berkaitan  dengan biaya  pemerintah  yang  dikeluarkan dan biaya pasar yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Waarden (2006:120) menyatakan biaya transaksi dipengaruhi oleh besarnya biaya pemerintah dan penetapan penyesuaian biaya pasar. Klein (2000:90)
menyatakan  kinerja  suatu  organsisasi dalam  memberikan  pelayanan  dilihat dari  biaya  transaksi  yang  dikenakan. Biaya transaksi yang berimbang adalah terpenuhinya  kesesuaian  antara  biaya layanan dan manfaat kepentingan yang diperoleh (Damascus, 2004:36).
Kenyataan yang  ditemukan dewasa ini pada kebanyakan organisasi pemerintah  yang  ada  di  Indonesia berbasis  layanan,  selalu  menetapkan biaya  transaksi  yang  tidak  sesuai dengan  biaya  permintaan  pemerintah dan  tidak  sesuai  dengan  biaya  pasar,
dalam mempengaruhi kesesuaian pelayanan. Ruiter (2008:15) menyatakan biaya transaksi merupakan  asumsi  perilaku  manusia dalam  menetapkan  suatu  biaya  yang rasional  dan  menguntungkan.  Asumsi perilaku menetapkan berdasarkan asumsi  keinginan  antara  layanan  dan kepentingan.  Williamson  (1996:165) menyatakan
biaya transaksi
merupakan  perwujudan  layanan  dan kepentingan pencapaian tujuan organisasi.
Menetapkan  biaya  transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dipengaruhi oleh besarnya biaya pengeluaran
pemerintah dan penyesaian  biaya  pasar.  Williamson (1996:170) menyatakan biaya
transaksi  yang  diterapkan  mengacu pada  pertimbangan  biaya  pemerintah berupa biaya rutin, biaya pembangunan,  biaya  kebutuhan  SDM dan  biaya  untuk  penyediaan  sarana prasarana. Black (2007:89)
menyatakan  biaya  transaksi  yang diterapkan  selalu  menyesuaikan  biaya pasar sesuai dengan pembiayaan biaya negosiasi,  biaya  monitoring,  biaya pertukaran dan biaya evaluasi.
Antara  biaya  pemerintah  dan biaya penyesuaian pasar sangat menentukan  penetapan  biaya  transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mempengaruhi  penyesuaian  layanan yang  diberikan.  Fenomena  ini  terjadi dalam  menentukan  biaya  transaksi. Pada  prinsipnya  instansi  pemerintah dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsinya  mengacu  kepada  Peraturan yang  berlaku.  Hal  yang  berkaitan dengan biaya transaksi dalam pelaksanaan uraian kerja yaitu berkaitan  dengan  biaya  transaksi  aset, biaya  program  dan  biaya  kegiatan yang  dilakukan  dalam  melayani  unit kerja  instansi  pemerintah  yang  ada dalam naungan Sekretariat Daerah.
Wujud  dari  biaya  pemerintah yang sering menimbulkan
permasalahan  berkaitan  dengan  biaya transaksi  yaitu  biaya  rutin  yang  tidak sesuai dengan pengalokasiannya, biaya pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan, biaya untuk kebutuhan  SDM  tidak  sesuai  dengan pemanfaatan  dan  biaya  penyediaan sarana  prasarana  tidak  sesuai  dengan
ketersediaan  fasilitas  kerja.  Stephen
(2005:90) menyatakan biaya pemerintah dialokasikan sesuai dengan usulan kebutuhan dan prioritas.
Hambatan  dalam  menentukan besarnya biaya pemerintah, tergantung dari  kebutuhan  alokasi  biaya  rutin, biaya  pembangunan,  biaya  kebutuhan SDM dan biaya penyediaan sarana dan prasarana.  Alokasi  permintaan  usulan anggaran  dari  masing-masing  unit organisasi mempengaruhi biaya transaksi yang berkaitan dengan penyesuaian  wujud  layanan  yang diterapkan. Ruiter (2008:149) menyatakan biaya pemerintah mempengaruhi biaya transaksi tergantung  pada  besarnya  alokasi anggaran  yang  diprioritaskan  sesuai peruntukannya.
Besarnya biaya pemerintah yang  diusulkan,  mempengaruhi  biaya transaksi dari setiap pos-pos pengalokasian pembiayaan berupa biaya transaksi informasi, administrasi, operasional dan teknologi. Penambahan  biaya  transaksi  sering tidak bersesuaian antara wujud layanan yang  diberikan  dengan  terpenuhinya kepentingan dari suatu proses
pelayanan  yang  diharapkan.  Ruiter (2008:153) menyatakan biaya transaksi  diperlukan  untuk  kelancaran layanan  dan  terenuhinya  kepentingan yang  diharapkan  dari  sebuah  proses layanan birokrasi.
Instansi pemerintahdalam melakukan  penetapan  biaya  transaksi selalu mempertimbangkan kondisi biaya  pasar.  Biaya  pasar  merupakan sebuah penetapan biaya yang didasarkan  pada  mekanisme  pasar dalam  menentukan  produk  dan  jasa yang menjadi obyek transaksi. Steenge (2008:171)  menyatakan    bahwa  biaya pasar  merupakan  biaya  bentukan  dari mekanisme  pasar  yang  mempengaruhi
penetapan  biaya  transaksi  produk  dan jasa.
Aspek  yang  menentukan  biaya pasar  dalam  mempengaruhi  biaya transaksi ditentukan oleh aspek negosiasi,  monitoring,  pertukaran  dan evaluasi,  yang memiliki pos-pos biaya dalam  proses  penetapannya.  Biaya negosiasi  biasanya  ditentukan  oleh pelaksana  yang  berkepentingan  dalam menetapkan biaya  yang berlaku, biaya monitoring terjadi dari pelaporan yang ditemukan, biaya pertukaran dilakukan berdasarkan  aspek  perbaikan  dan penggantian  produk  barang  dan  jasa, serta biaya evaluasi dikeluarkan berdasarkan hasil penilaian dari program dan kegiatan yang dilakukan.
Kenyataan ini sering
ditemukan  dalam  penetapan  biaya transaksi  yang  dilakukan    khususnya dalam  penetapan  biaya  usulan  suatu program atau kegiatan yang mengeluarkan  biaya  transaksi  dalam mensosialisasikan anggaran yang dikeluarkan. Sosialisasi anggaran yang keluar selalu mempertimbangkan biaya  pasar  yang  sesuai  dengan mekanisme  pasar  dalam  menetapkan biaya negosiasi, monitoring, pertukaran dan evaluasi.
Terjadinya sebuah kesenjangan dalam mempertanyakan biaya transaksi yang ditetapkan, yang penetapannya  tidak  dilakukan  secara profesional  dalam  mempertimbangkan besarnya  biaya  pemerintah  dan  biaya pasar  dalam  mempengaruhi  suatu kegiatan  birokrasi  dan  pelayanan. Besarnya  biaya  transaksi  cenderung berdampak  ketidaksesuaian  pelayanan berdasarkan prinsip layanan, akuntabilitas  layanan,  kepemimpinan layanan,  produktivitas  dan  kualitas pelayanan.
Peningkatan  biaya  transaksi ditentukan oleh besarnya biaya informasi,  administrasi,  operasional dan  penggunaan  teknologi  dalam
melakukan kegiatan
pelayanan.
Karenanya  diperlukan  adanya  sebuah standar penetapan biaya yang disesuaikan  dengan  kegiatan  layanan yang  efisien  dan  efektif.  Kondisi Instansi  pemerintahdalam  mengelola biaya
informasi, administrasi,
operasional  dan  teknologi  cenderung tidak  dibarengi  dengan  kesesuaian layanan.
Kesesuaian  pelayanan  akan terwujud jika biaya transaksi dilakukan secara proporsional berdasarkan layanan  dan  kepentingan  pemerintah dalam mendorong terwujudnya prinsip pelayanan  yang  tepat,  akuntabilitas layanan yang dapat dipercaya, kepemimpinan
layanan yang berorientasi tujuan, produktivitas berorientasi  hasil  dan  kualitas  layanan yang memuaskan.
Apa  yang  telah  diuraikan  di atas, ini menjadi spesifik bagi penelitian  yang  peneliti  lakukan, khususnya  untuk  melihat  bagaimana pentingnya penetapan biaya
pemerintah  sebagai  konstruk  variabel eksogen X1 dan penetapan biaya pasar sebagai  konstruk  variabel  eksogen  X2 untuk  melihat  adanya  pengaruh  dan dimensional  dengan  biaya  transaksi sebagai  variabel  konstruk  endogen  Y dan  kesesuaian  pelayanan  sebagai variabel  konstruk  endogen  Z,  yang membedakan dengan penelitian
terdahulu Maria Lambetta van Genugten (2008) yang meneliti tentang ekonomi biaya transaksi dan pelayanan publik sebagai sebuah asumsi perilaku dalam
memperhatikan kegiatan transaksi  sebagai  sebuah  unit  analisis, penilaian  institusi  alternatif  mengenai penetapan  biaya  transaksi  pada  sektor publik  yang  dapat  dilihat  secara empiris dan teoritis dalam kenyataannya pada berbagai pelayanan publik di tingkat lokal.
Hal  yang  sama  juga  dilakukan Silberd Hart (2007) yang menunjukkan
bahwa  penelitian  ini  menyingkap instrumen  tinjauan  administrasi  publik dan  kajian  ekonomi  regional  dalam suatu birokrasi,
mampu mengungkapkan  penganalisaan  biaya pemerintah  sesuai  dengan  mata  rantai biaya transaksi, pengeluaran berdasarkan opportunistic  behavior dalam  transaksi  pelayanan.    William Harrison  (2008)  pada  intinya  meneliti biaya  transaksi  yang  ditetapkan  oleh pemerintah untuk memenuhi pelayanan publik sebagai solusi dalam menemukan  biaya  pelayanan  yang dikeluarkan  dari  sebuah  penetapan perencanaan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan pengalokasiannya.  Dan  Corazon  Jessy (2008) merekomendasikan bahwa alokasi  pembiayaan  dan  penetapan anggaran  biaya  pemerintah  kepada publik  sangat  ditentukan  oleh  biaya transaksi  dan  kepercayaan  pelayanan dari perilaku peluang dalam menerapkan biaya  yang pantas kepada publik.
Keempat  penelitian  tersebut memberikan sebuah rekomendasi yang sama  dalam  melihat  pentingnya  biaya transaksi dalam suatu kegiatan pelayanan,  namun  yang  spesifik  dari penelitian yang peneliti lakukan dalam membedakan  dengan  penelitian  yang lain  bahwa  peneliti  melakukan  sebuah model  konstruksi  di  dalam  melihat pentingnya penetapan biaya
pemerintah  dan  biaya  pasar  untuk menentukan besarnya pengaruh terhadap  kegiatan  biaya  transaksi  dan kesesuaian  pelayanan  yang  diterapkan oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  instansi pemerintah di Indonesia.
Uraian  di  atas  menunjukkan bahwa  biaya  transaksi  dipengaruhi
oleh biaya yang dibutuhkan pemerintah  untuk  melaksanakan  tugas pokok  dan  fungsi,  dan  dipengaruhi biaya pasar dalam menetapkan
besarnya  keperluan  penetapan  barang dan jasa. Melalui biaya transaksi  yang tepat  akan  berpengaruh  terhadap terwujudnya kesesuaian pelayanan organisasi.  Berdasarkan  hal  tersebut, peneliti  tertarik  memilih  judul:  Biaya Transaksi dalam Prospektif Manajemen pemerintahan (Studi Kuantitatif  atas  Layanan  Instansi Pemerintahan di Indonesia). Berdasarkan pernyataan masalah  tersebut,  maka  dirumuskan masalah  yang  akan  diteliti  sebagai berikut:  1)  apakah  penetapan  biaya pemerintah memberikan pengaruh terhadap biaya transaksi atas kesesuaian  pelayanan?  2)  apakah penetapan  biaya  pasar  memberikan pengaruh terhadap biaya transaksi atas kesesuaian  pelayanan?  3)  apakah penetapan biaya transaksi memberikan pengaruh terhadap kesesuaian pelayanan?  dan  4)  apakah  penetapan biaya  pemerintah,  biaya  pasar  dan biaya  transaksi  memberikan  pengaruh terhadap kesesuaian pelayanan?

## METODOLOGI
Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang memerlukan  penjelasan  analisis  yang dapat  diuji  dengan  menggunakan metode  statistik.  Menurut  Sugiyono (2005:55)  penelitian  kuantitatif  adalah penelitian  untuk  melihat  pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat,  atau  variabel  bebas  terhadap variabel antara dan variabel terikat.
Populasi  dan  sampel  penelitian ini adalah masyarakat yang mendapatkan  pelayanan    dalam  kurun waktu  1  tahun  (November  2010  – Oktober  2011)  sebanyak  2.158  orang. Sampel  berdasarkan  rumus  Slovin sebanyak 337 responden.
Analisis  data  yang  digunakan
yaitu teknik statistik Structural
Equation  Model (SEM).  Dengan pemodelan  melalui  SEM  dan  program
Analysis of Moment Structures
(AMOS 4.01) ini dimungkinkan mampu  menjawab  pertanyaan  yang bersifat regresif maupun dimensional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data kegiatan dan penganggaran yang  telah  direncanakan,  disesuaikan berdasarkan biaya transaksi dilihat dari biaya  pemerintah  terdiri  atas  biaya rutin,  biaya  pembangunan,  biaya kebutuhan SDM dan biaya penyediaan sarana  prasarana,  biaya  pasar  yang terdiri  atas  biaya  negosiasi,  biaya monitoring,  biaya  pertukaran  dan biaya
evaluasi, dengan
mempertimbangkan  besarnya  biaya transaksi  yang  dilakukan  berdasarkan pertimbangan  biaya  informasi,  biaya administrasi,  biaya  operasional  dan biaya  teknologi  dalam  mewujudkan kesesuaian pelayanan berdasarkan prinsip, akuntabilitas pelayanan, kepemimpinan
pelayanan, produktivitas  pelayanan  dan  kualitas pelayanan.
Berdasarkan  model  SEM  yang sudah fit, maka dilakukan uji signifikansi  hubungan  antar  variabel. Pengujian  dilakukan  secara  parsial dengan  cara  membandingkan  nilai critical ratio (CR) atau probability (p) pada  nilai regression  weights .  Nilai critical  ratio (CR)  sama  dengan  nilai critical  student  ( t-value)  pada  model regresi  biasa  (non  struktural).  Model lengkap yang  dapat  menjelaskan hubungan  kausal  yang  terjalin  di antara  variabel  biaya  pemerintah  dan biaya  pasar  terhadap  biaya  transaksi dan kesesuaian pelayanan yang merupakan  hasil  pengembangan  dari model-model tunggal dari setiap faktor yang telah diuji sebelumnya.
Dengan  menggunakan  bantuan perangkat  lunak  Amos  4.01  diperoleh hasil perhitungan goodness-of-fit indices  (GFI) atas  model  lengkap  di atas  yang  menggambarkan  jalinan sinergis  antar  masing-masing  variabel penelitian  serta  indikator  yang  telah valid  menjadi  pengukurnya  masing- masing. Gambaran secara lebih lengkapnya  disajikan  pada  Tabel  5.17 berikut.

## Contoh Hasil Komputasi Kriteria
Goodness-of-Fit Indices (GFI) Model Lengkap Tahap Awal dan
Akhir Hasil perbandingan antara hasil  perhitungan  antara  tahap  awal dengan  tahap  akhir  dengan  kriteria goodness of fit suatu model sebagaimana  nampak  pada  tabel  di atas  menunjukkan  kesesuaian  yang baik. Oleh karena itu, dapat diambil
suatu  keputusan  bahwa  model tahap  akhir  yang  menggambarkan hubungan  kausal  antar  masing-masing variabel  yang  diuji  dapat  diterima  dan digunakan untuk
keperluan selanjutnya.
Berdasarkan  tabel  di  atas, maka dapat dibuat persamaan- persamaan regresi sebagai berikut :
Fungsi dan persamaan Biaya Transaksi (Y)
Y    = f (X 1, X 2 ) =  0 +  1 X 1 +  2 X 2 +  1
=  -3.356  +  3.531  x 1 +
3.493 x 2 Fungsi  dan  persamaan  Kesesuaian Pelayanan (Z)
Z   = f (Y, X 1, X 2 )
=  0 +  1 Y 1 +  2 X 1 +  3 X 2 +  2
=  -6.846  +  3.356  x 1 + 3.493 x 2
Pada  tabel  dan  persamaan  di atas  terlihat  bahwa  dari  berbagai hubungan  kausal  yang  terjadi  antar variabel,  tampaknya  semua  memiliki hubungan  kausal  yang  positif  dan signifikan,  karena  memiliki  nilai probabilitas (P)  0,05 dan CR(t-value)  1,96. Secara lengkap hasil pengujian antar  variabel  dalam  penelitian  ini dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  1) biaya pemerintah berpengaruh signifikan  terhadap  biaya  transaksi;  2) biaya  pasar  berpengaruh  signifikan terhadap  biaya  transaksi;  3)  biaya pemerintah  berpengaruh  signifikan terhadap  kesesuaian  pelayanan;  4) biaya  pasar  berpengaruh  signifikan terhadap kesesuaian pelayanan; dan 5) biaya transaksi berpengaruh signifikan terhadap kesesuaian pelayanan pemerintah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan,  disimpulkan  sebagai berikut:  1)  instansi  pemerintahdalam penerapan  biaya  transaksi  sangat dipengaruhi  oleh  penetapan  biaya pemerintah  sesuai  tingkat  kebutuhan biaya rutin, biaya pembangunan, biaya kebutuhan SDM dan biaya penyediaan
Kriteria Nilai Cut-off Hasil Komputasi Model Keterangan Model Akhir Tahap Awal Tahap Akhir Chi-Square Diharapkan kecil  1129.041  192.455 Baik Probabilitas Signifikansi < 0.05 0.000 0.000 Signifikan Cmindf  3.00 11.180 4.582 Kurang Baik GFI  0.90 0.975 0.983 Sangat Baik AGFI  0.90 0.935 0.942 Sangat Baik TLI  0.94 0.503 0.862 Baik CFI  0.95 0.708 0.957 Sangat Baik RMSEA  0.08 0.175 0.103 Kurang Baik
sarana  prasarana,  dalam  kenyataannya untuk memberikan kesesuaian pelayanan Biro Keuangan dan Kekayaan  menetapkan  biaya  transaksi sesuai pembiayaan informasi, administrasi, operasional dan teknologi,  dalam  rangka  meringankan beban  pembiayaan  untuk  melaksakan kesesuaian  pelayanan  sesuai  prinsip,
akuntabilitas, kepemimpinan, produktivitas  dan  kualitas  pelayanan; 2)  penetapan  biaya  pasar  berpengaruh positif  terhadap  biaya  transaksi  atas kesesuaian  pelayanan  dari  berbagai aktivitas  atau  program  kerja  dari masing-masing  unit  pemerintah  yang ada  pada  lingkup  Biro  Keuangan  dan Kekayaan  Daerah.  Penetapan  biaya pasar yang terdiri dari biaya negosiasi, biaya  monitoring,  biaya  pertukaran dan  biaya  evaluasi  dibiayai  oleh pemerintah daerah dalam penetapannya telah disesuaikan dengan biaya transaksi atas kesesuaian pelayanan  yang  ada  pada  Kantor Sekretariat Daerah; 3) instansi pemerintahyang memiliki tanggungjawab dalam penetapan biaya transaksi, telah memberikan perencanaan  usulan  sesuai  dengan kebutuhan
masing-masing unit pemerintah  untuk  menetapkan  biaya informasi,  biaya  administrasi,  biaya operasional  dan  biaya  teknologi  yang berpengaruh terhadap kesesuaian pelayanan.  Adanya  biaya  transaksi yang  pengenaan  biayanya  sering terjadi  tarik  menarik  dalam  penetapan biaya transaksi khususnya yang berkaitan  dengan  penggunaan  biaya transaksi untuk biaya informasi, administrasi, operasional dan
penggunaan teknologi, karenanya biaya  pemerintah  perlu  disesuaikan dengan  tingkat  penyesuaian  biaya transaksi;  dan  4)  kesesuaian  prinsip
pelayanan yang dihasilkan dari penerapan  biaya  transaksi    berupa terwujudnya  pelayanan  yang  sesuai prinsip,  akuntabilitas,  kepemimpinan, produktivitas  dan  kualitas  pelayanan. Secara  keselurhan  terlihat  bahwa  dari berbagai hubungan kausal yang terjadi antar  variabel,  tampaknya  semua memiliki hubungan kausal yang positif dan  signifikan,  karena  memiliki  nilai probabilitas (P)  0,05 dan CR(t-value)  1,96.

## Saran
Berdasarkan hasil
pembahasandalam penelitian ini
dikemukakan  beberapa  saran  yang dapat  dipertimbangkan  oleh  pihak Instansi  pemerintahsebagai  berikut:  1) kepala Instansi pemerintahdalam penerapan biaya transaksi perlu melakukan  perencanan  yang  matang dalam mengalokasikan biaya pemerintah  yang  terdiri  atas  tingkat kebutuhan biaya rutin, biaya pembangunan,  biaya  kebutuhan  SDM dan biaya penyediaan sarana prasarana, agar aparat dapat memberikan    kesesuaian  pelayanan baik dalam menetapkan biaya transaksi sesuai pembiayaan informasi, administrasi, operasional dan teknologi,  dalam  rangka  meringankan beban  pembiayaan  untuk  melaksakan kesesuaian  pelayanan  sesuai  prinsip, akuntabilitas, kepemimpinan, produktivitas  dan  kualitas  pelayanan;
2)  dalam  hal  penetapan  biaya  pasar lingkup  Biro  Keuangan  dan  Kekayaan Daerah,  harus  mampu  melakukan negosiasi,  monitoring,  pertukaran  dan evaluasi  dalam  penetapannya  telah disesuaikan  dengan  biaya  transaksi atas  kesesuaian  pelayanan  yang  ada pada  Kantor  Sekretariat  Daerah;  3) perlu meningkatkan tanggungjwab
dalam  penetapan  biaya    berupa  usulan untuk  menetapkan  biaya  informasi, biaya  administrasi,  biaya  operasional dan  biaya  teknologi  yang  berpengaruh terhadap kesesuaian pelayanan; dan 4) perlu  peningkatan  dalam  penyesuaian
pelayanan dari penerapan biaya transaksi berupa terwujudnya
pelayanan yang sesuai prinsip,
akuntabilitas, kepemimpinan,
produktivitas dan kualitas pelayanan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Black,  Shafritz,  2007. Classics  of Public  Administration ,  USA: Harcourt Brace & Company.
Gibson, Kendall, 1996. The Process of Network  Administration .  New York: Simon and Schuster.
Hellriegel,  Henault,  1998. Managing of  Organization .  New  York, NY: Prentice Hall.
Helmert, Marcel, 2008. Service Autonomy  in  Concept  and Theory . Published by American Press, USA. Hens,John  &  Gitto,  E.A.  Russell, 2008. Government
management ,  Mc  Grow-Hill,
inc., Singapura.
Herlind,  Harold,  2008. Power  and Society of Public Administration . Singapore: Singapore Press Holding. Hermanto,  2008. Pengantar  Analisis Kebijakan Publik . (Penyunting: Darwin Muhadjir).  Yogyakarta:  Gajah
Mada University Press.
Jackson, J.H, Morgan,CP, dan Paolillo,J,  1978. Organization Theory,  A  Macro  Perspective for management , Prentice-Hall, New York.
James,  Perchy,  2008. Implementation of Service Administration Public . London: Sage.
Jeffrey, Malic, 2008. How to Managed of  Organization  Effectiveness . New Jersey, Prentice Hall.
Jingrat, Korten, 2007. Strategic Public Administration .
Public Managers Forum. Joan,  Macraully,  2008. Organization Theory in Public Administration .  New  York, John Wiley and Sons.
Joseph,  Samson,  2007. The  Network Service of Public. Published by Prentice Hall Ohio Press.
Josephina,  Knoke,  2005. Alternatif  of Public  Service .  London:  Sage Publication. Keban,  Yeremis  T,  2004. Indikator Kinerja  Pemda:  Pendekatan Manajemen  dan  Kebijakan .
Yogyakarta (Makalah). -----------------------, 2005. Enam
Dimensi  Strategis  Administrasi
Publik:  Konsep,  Teori  dan  Isu . Jakarta: Gava Media.
Ketll,  J.M,  2009, Organization  Policy and  Strategic  Management .
Hinsdale, III, Dryden Press.
Khasmir,  2007. Pelayanan  Publik untuk Administrasi Pemerintahan . Jakarta: Grassindo.
Khun,  Hudson,  2006. Comparison  of Administration Theories . Journal of Public Administration, Vol. 45 No. 4. Klein, Gareth R, 2000, Organizational
Administration  Theory : Text and  Cases .  Addition  Wesley Publishing  Company,  A  &  M University, Texas.
Lewis,  James.  P,  2009. Public  Policy:
An  Evolution  Administration Approach . Belmont: Wadswort. Listyadi, P, 2006. Pengantar
Kebijakan  Publik .  (Penyunting
Ricky  Ismanto).  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada.
Lukman,  Sampara,  2009. Manajemen Kualitas  Pelayanan .  Jakarta:
STIA-LAN Press. Malay,  Jorgy,  2009. The  Structure  of Unstructured Decision
Processed . Prentice Hall, Ohio University.
Moore,  Poppy,  2004. Organization Management .  New  York  : Foresman and Company.
Muchlas,  Zainal,  2009. Kebijakan Publik . Jakarta: Yayasan
Pancur Siwah.
Mustopadijaja, 2007. Paradigma- paradigma Pembangunan Administrasi  dan  Manajemen Pembangunan .Makalah dibacakan  pada  Temu  Kaji Posisi  dan  Ilmu  Administrasi dan  Manajemen  Pembangunan Nasional. Diselenggarakan oleh LAN RI. Namara, Crozier, 2010. The Administration Phenomenon .
London: Tavistock.
Osborne  et  al, 2007. Implementation Theory and Practice : Tward a third  generation ,  Glenview,
Illinois,  New  York  :  Foresman and Company.
Pasolong, Harbani, 2007. Teori
Administrasi  Publik .  Penerbit
Alfabeta, Bandung.
Quinn,  Robert  E,  2005. A  Competing Values Approach to Organization Effectivities . New York: Addison Wesley.
Rakhmat,  Sartono,  2009. Memahami Good Governance dalam Kemitraan dengan Publik . Jakarta: PT. Grafindo Persada.