## Published every June and December

## JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)
ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK

## The Effect Of Tax Arrears Billing By Distress Warrant To Repayment Of Tax Arrears
Andre Falentino 1 , Yuli Nawangsasi 2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia
Abstract.  The  government  has  issued  The  act  No.19  of  2000  about  Billing  of  state    tax    with  the    Distress Warrant    and  Minister  of  Finance    Regulation    No.24  /  PMK.03  /  2008  ,  those  applicable  since    February  6, 2009. This study aims to determine the effect of Tax arrears billing by Distress Warrant to the repayment of tax arrears  on  the  Tax  Office  Pratama  Bandung  Cicadas.  The  method used  is  descriptive  method  with  quantitative approach.  Statistical  test  used  is  using  linear  regression,  Pearson  correlation  coefficient,  coefficient  of determination. The hypothesis test  result is that there is no effect of Tax arrears billing  by Distress  Warrant to Repayment  of  tax  arrears  The  effect  of  Tax  arrears  billing    by  Distress    Warrant  to    the  Repayment  of    tax arrears is 1.02%, and 98.98% influenced by other factors such as The tax payer are appealing, to objections or Tax Repayment Installment.

## Keywords: tax arrears billing; distress warrant; repayment tax arrears
Abstrak. Pemerintah  menerbitkan  Undang-undang  No.19  tahun  2000  tentang  Penagihan  Pajak  Negara  dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008 yang mulai berlaku tanggal 6 Februari 2009. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  penagihan  tunggakan  pajak  dengan  surat  paksa  terhadap pelunasan  tunggakan  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung  Cicadas.  Metode  yang  digunakan adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Dari  uji  hipotesis  diperoleh  hasil  bahwa  pengaruh penagihan  tunggakan  pajak  dengan  surat  paksa  terhadap  terhadap  pelunasan  tunggakan  pajak  tidak  terbukti. Pengaruh  penagihan  tunggakan  pajak  dengan  surat  paksa  terhadap  pelunasan  tunggakan  pajak  sebesar  1,02%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 98,98% dipengaruhi oleh faktor lain seperti penanggung pajak sedang melakukan banding,  mengajukan keberatan atau  mengajukan permohonan angsuran dalam  melakukan pelunasan tunggakan pajak.
Kata Kunci: penagihan tunggakan pajak ; pelunasan pajak ; surat paksa.
Corresponding author : Jalan PHH. Mustopha No. 68 Bandung. Email nawangsasi_yuli@yahoo.com How to cite this article . Falentino & Nawangsasi (2015). The Effect Of Tax Arrears Billing By Distress Warrant To Repayment Of Tax Arrears . Jurnal Aset (Akuntansi Riset). Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia, 6 (2), 1–9. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/aset History of article . Received: Juli 2014, Revision: September 2014, Published: Desember 2014

## PENDAHULUAN
Perkembangan pajak di Indonesia semakin  meningkat  dari  masa  ke  masa  dan kini  sudah  sangat  dirasakan  bahwa  pajak menjadi sebuah kebutuhan kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Dengan  pajak pembangunan  sarana  umum  seperti  jalan- jalan,  jembatan,  sekolah,  rumah  sakit/ puskesmas,  kantor  polisi  serta  sarana  lain  di biayai, serta pembiayan lainnya dalam rangka memberikan  rasa  aman  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.  Pajak  merupakan  iuran  wajib kepada  Kas  Negara  berdasarkan  Undang- undang,  sehingga  dalam  prosesnya  dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi  secara  langsung,  yang  hasilnya akan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia beberapa diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  (PPN dan PPn-BM), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  Bangunan  (BPHTB)  dan  lain-lain.  Akan tetapi  dalam  kenyataannya  pembayaran  pajak masih  banyak  terdapat  kelalaian,  bahkan mangkir dalam melaksanakan  pembayaran
dan pelaporan pajak terutang oleh wajib pajak tertentu.  Pajak  terutang  yang  lalai  dilunasi oleh  Wajib  pajak  akan  terakumulasi  menjadi tunggakan  pajak  yang  berpotensi  mengurangi penerimaan  pajak,  sehingga  cenderung  dapat berisiko  untuk  berkurangnya  pendapatan negara  yang  dapat  mengakibatkan  defisit APBN secara tidak langsung.
Serangkaian  tindakanpun  dilakukan  untuk mengatasi  tunggakan  pajak,  yang  diantara prosesnya  dapat  dilakukan  dengan  surat paksa.  Undang-undang  No.  19  tahun  2000 menyatakan  bahwa  surat  paksa  adalah  surat perintah  membayar  utang  pajak  dan  biaya penagihan  pajak.  Di  mata  hukum  surat  paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum  yang sama dengan putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap.
Tabel  1  memberikan  gambaran  tentang perkembangan penerbitan surat paksa, tunggakan  pajak  dan  pencairan/  pelunasan pajak  di  KPP  Pratama  Bandung  Cicadas periode  2007  sampai  dengan  2011.  Hal  ini menunjukkan bahwa terjadi problema penagihan  dengan  tunggakan  yang  cenderung meningkat.
Tabel 1. Perkembangan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2007 – 2011
Tahun Triwulan Penerbitan Surat Paksa Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Pelunasan Tunggakan Saldo Tunggakan I 220 Rp.  997.437.109  Rp.  966.914.977  Rp.20.536.546.132 2007 II 220 Rp.2.513.464.970  Rp. 91.965.393  Rp.22.958.045.709 III 62 Rp.  260.034.557  Rp.  459.475.909  Rp.22.758.604.357 IV 26 Rp.  239.422.762  Rp.  120.659,781  Rp.22.877.367.338 I 267 Rp.  235.177.616  Rp.1.393.222.998  Rp.21.719.321.956 2008 II 256 Rp.  296.352.680  Rp.  194.660.277  Rp.21.821.014.359 III 241 Rp.  280.842.265  Rp. 53.086.979  Rp.22.048.769.645 IV 206 Rp.  168.447.328  Rp.  118.634.937  Rp.22.098.592.036 I 79 Rp. 83.272.289  Rp.  179.367.277  Rp.22.022.487.048 2009 II 250 Rp.7.045.387.614  Rp. 82.545.213  Rp.28.965.329.449 III 230 Rp.1.142.198.411  Rp. 21.608.535  Rp.30.085.919.325 IV 166 Rp.  739.839.698  Rp.  327.430.171  Rp.30.552.328.852 2010 I 1.161 Rp.3.499.566.346  Rp.  133.195.995  Rp.33.918.699.203 II 378 Rp.4.118.798.231  Rp.1.501.418.802  Rp.36.536.078.632
III 511 Rp.3.368.428.846 Rp. 192.848.668 Rp.39.711.658.810 IV 322 Rp.1.357.378.459  Rp.1.289.643.266  Rp.39.779.394.003 I 57 Rp. 547.878.832  Rp. 75.620.966  Rp.40.251.651.869 2011 II 244 Rp. 367.225.466  Rp. 31.340.780  Rp.40.587.536.555 III 331 Rp.2.665.824.591  Rp.1.260.969.124  Rp.41.992.392.022 IV 52 Rp. 503.304.892 Rp. 351.591.787 Rp.42.144.105.127
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Cicadas Data Diolah (2012)
Undang-undang  Nomor  19  Tahun  1997 tentang  Tunggakan  Pajak  yaitu:  Tunggakan pajak  adalah  pajak  yang  masih  harus  dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga,
Jika  dilihat  perubahan  tunggakan pajak  tiga  tahun  terakhir  menunjukkan perubahan yang fluktuatif, dengan pelaksanaan  penagihan  menggunakan  surat paksa  yang  cukup  progresif.  Namun  masih perlu adanya peningkatan pada pelunasan atas tunggakan  pajak  yang  tercatat  pada  seksi penagihan.  Berdasarkan  data  di  atas,  dapat terlihat  terdapat  problema  atas  jumlah tunggakan  pajak  yang  tiap  triwulannya cenderung  mengalami  peningkatan.  Dengan demikian  diperlukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai  bagaimana  pengaruh  penagihan tunggakkan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan  tunggakan  pajak  untuk  mengetahui efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat  paksa  dapat  mengurangi  pajak  terutang sebagai  akibat  dari  kelalaian  atau  mangkir dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan  pajak  terutang  oleh  wajib  pajak tertentu.

## KAJIAN LITERATUR
Untuk  dapat  memahami  mengenai pentingnya  pemungutan  pajak  dan  alasan yang mendasari mengapa wajib pajak diharuskan melunasi tunggakan pajak, tentunya  perlu  dipahami  dulu  apa  yang dimaksud  dengan  pajak.  Dalam  Undang- undang  Nomor  28  Tahun  2007  dinyatakan, bahwa  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tunggakan pajak menurut  Undang-undang  Nomor  19  Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas
denda  atau  kenaikan  yang  tercantum  dalam surat  ketetapan  pajak  atau  surat  sejenisnya berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  Dengan  kata  lain tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus  dibayar  oleh  penanggung  pajak  atas kewajiban  pajaknya,  beserta  dengan  sanksi administrasi  yang  dapat  dikenakan  atas kelalaian  penanggung  pajak  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  perpajakan yang  berlaku.  Karena  tunggakan  pajak  yang belum  lunas  dari  tahun  ke  tahun  tidak berkurang bahkan cenderung terus mengalami peningkatan,  maka  perlu  dilakukan  tindakan antisipasi  dengan  penagihan  pajak  agar penunggak pajak melunasi tunggakan pajaknya. Salah satu diantaranya yaitu dengan melakukan  penagihan  aktif  menggunakan Surat Paksa. Dirjen Pajak (2009:19), menjelaskan mengenai pelaksanaan penagihan dengan surat paksa bahwa apabila atas jumlah pajak  yang  masih  harus  dibayar,  yang berdasarkan  Surat  Tagihan  Pajak,  Surat Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar,  serta  Surat Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan, dan  Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak  yang masih harus dibayar  bertambah,  yang  tidak  dibayar  oleh Penanggung  Pajak  sesuai  dengan  jangka waktu  pelunasan,  dilaksanakan  penagihan pajak  dengan  Surat  Paksa.  Apabila  jumlah utang  pajak  tidak  atau  kurang  bayar  sampai dengan  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan  pembayaran,  atau  Wajib  pajak tidak  memenuhi  angsuran  pembayaran  pajak, penagihannya dilaksanakan dengan  Surat
Paksa  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan.  Surat  paksa akan  diterbitkan  apabila  :  Penanggung  pajak tidak  melunasi  utang  pajak  dan  kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan  atau  surat  lain  yang  sejenis; terhadap Penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;  atau  penanggung  pajak  tidak memenuhi  ketentuan  sebagaimana  tercantum dalam  keputusan  persetujuan  angsuran  atau penundaan  pembayaran  pajak.  Penagihan pajak  dengan  Surat  Paksa  harus  dilaksanakan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  di  bidang  penagihan  pajak. Pelaksanaan  penagihan  pajak  dengan  Surat Paksa terhadap wajib pajak saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000  tentang  perubahan  Undang-undang Nomor  19  tahun  1997  tentang  Penagihan Pajak  dengan  Surat  Paksa.  Mardiasmo (2009:121)  menyatakan  bahwa  surat  paksa adalah  Surat  perintah  membayar  utang  pajak dan  biaya  penagihan  pajak.  Surat  paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu sepanjang wajib pajak  membayar  utang  pajak  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  dan  jangka  waktu yang  ditentukan,  terhadap  wajib  pajak bersangkutan  tidak  akan  dilakukan  tindakan apapun.  Akan  tetapi,  apabila  ternyata  wajib pajak  lalai  dalam  melakukan  kewajibannya membayar  pajak  lewat  dari  jatuh  tempo pembayaran  yang  telah  ditentukan,  fiskus akan melakukan serangkaian tindakan penagihan  pajak  diatas.  Penagihan  tunggakan pajak dengan menggunakan Surat Paksa
merupakan salah satu dari tindakan penagihan pajak  kepada  Wajib  Pajak  yang  memiliki tunggakan pajak, dengan tujuan agar Penunggak Pajak tersebut melakukan Pelunasan Tunggakan Pajak. Pelunasan Tunggakan  pajak  menurut  Dirjen  Pajak (2009:37)  adalah  Pelunasan  atas  pajak  yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi  berupa  bunga,  denda  atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan perpajakan.  Sedangkan  dalam  buku  Pedoman Penagihan  Pajak  (  2009:1)  penagihan  pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak  melunasi  utang  dan  biaya  penagihan pajak  dengan  menegur  atau  mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,  memberitahukan  Surat  Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual  barang  yang  telah  disita.  Teori penghubung  yang digunakan dalam  penelitian ini  adalah  menurut  Erly  Suandy  (2002  ;  41) menyatakan bahwa Penagihan pajak sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  PPSP adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya penagihan  pajak  dengan  menegur  atau memperingatkan,  melaksanakan  penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,  menjual  barang-barang  yang disita.  Dalam  melaksanakan  penagihan  pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya. Berikut  ini  merupakan  alur  dan  waktu pelaksanaan penagihan pajak : Tabel 2. Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak No Tindak Penagihan Waktu Penerbitan Implikasi 1 Surat Teguran 7  hari  sejak  saat  jatuh tempo  pembayarn  seperti tercantum  dalam  SKPKB, SKPKBT, atau STP telah lewat Diberikan jangka waktu  21 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya 2 Surat Paksa 21 hari sejak penerbitan surat teguran telah lewat Diberikan jangka waktu  2 x   24 jam  kepada  wajib  pajak  untuk
No Tindak Penagihan Waktu Penerbitan Implikasi segera melunasi utang  pajak dan biaya penagihan 3 Surat Perintah Melaksanakan penyitaan 2 x 24 jam sejak penerbitan  surat  teguran telah lewat Diberikan jangka waktu  14 hari kepada  wajib  pajak    untuk segera melunasi  utang pajaknya dan biaya penagihan 4 Pengumuman Lelang 14 hari sejak penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan telah lewat Diberikan jangka waktu  14 hari kepada wajib pajak untuk segera  melunasi  utang  pajaknya dan biaya penagihan 5 Lelang 14  hari  sejak  penerbitan pengumuman  lelang  telah lewat Pejabat dapat segera menggunakan, menjual, dan memindahkanbukukan  barang- barang  wajib  pajak  yang  disita sebagai pelunasan biaya penagihan dan utang pajak Sumber : Pedoman Penagihan Pajak (2009)
Dari  uraian  kajian  literatur  tersebut  di  atas, hipotesis yang dapat disajikan bahwa penagihan  tunggakan  pajak  dengan  surat paksa berpengaruh terhadap pelunasan tunggakan pajak.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif (Moh. Nazir :2003) dan pendekatan metode  kuantitatif  (Mujarad  Kuncoro  ;  2000) ini  digunakan  untuk  menjawab  rumusan masalah mengenai bagaimana pengaruh penagihan  tunggakan  pajak  dengan  surat paksa  terhadap  pelunasan  tunggakan  pajak pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Bandung  Cicadas.  Jenis  data  yang  digunakan adalah  data  primer  yang  bersumber  dari laporan  rutin  penagihan  pajak  tertunggak, jumlah surat paksa serta pelunasan pajak yang tertunggak.  Populasi  yang  digunakan  peneliti pada  penelitian  ini  yaitu  laporan  penagihan pada  seksi  penagihan  KPP  Pratama  Bandung Cicadas.  Teknik  pengambilan  sampel  adalah nonprobability sampling . Jenis nonprobability
sampling yang  dipilih  oleh  peneliti  adalah sampling  purposive .  Sampel  dalam  penelitian ini  adalah  data  penagihan  dengan  surat  paksa dan  pencairan/  pelunasan  tunggakan  pajak yang bersumber pada laporan rutin penagihan seksi  penagihan  KPP  Pratama  Bandung Cicadas selama 5 tahun yaitu dari tahun 2007 – 2011.  Variabel  yang  digunakan,  yaitu: variabel  independen  (X)  adalah  penagihan tunggakan  pajak  dengan  surat  paksa  dan variabel  Dependen  (Y)  adalah  pelunasan tunggakan  pajak  dengan  skala  pengukuran adalah rasio. Teknik analisis data menggunakan  teknik  analisis  data  statistika parametris  yang  digunakan  untuk  menguji parameter  populasi  melalui  statistik  atau menguji  ukuran  sampel  populasi  melalui  data sampel  (Sugiyono  :  2008  ).  Langkah-langkah dalam  pengujian  statistik  yang  digunakan adalah  :  analisis  regresi,  korelasi Product Moment, koefisien determinasi serta pengujian  hipotesis  menggunakan  statistik  uji t  dengan  penentuan  =  5  %  (tingkat signifikan)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penagihan   Tunggakan  Pajak dengan Surat  Paksa  sebagai  variabel  X   yang
mempunyai  pengaruh  terhadap  Pelunasan
Tunggakan  Pajak  sebagai  variabel  Y  adalah sebagai berikut : Tabel 3. Data Uji Regresi Linier No Keterangan Jumlah 1 n 20 2 X 30.430.282.962 3 Y 8.846.201.835 4 X 2 109.379.324.339.195.000.000 5 Y 2 9.004.308.944.815.250.000 6 XY 15.269.340.124.440.800.000 Sumber : Data Primer yang diolah (2012) Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui efek perubahan yang terjadi pada Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 95,0% Confidence Interval for B B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 1 (Constant) 3.987E8  1.558E8 2.559 .020 7.133E7 7.260E8 Penagihan .029 .067 .101  .431 .672 -.111 .169
Tunggakan
Pajak Dengan
Surat Paksa
a. Dependent Variable: Pelunasan Tunggakan
Sumber : diolah kembali (2012)
Dari perhitungan dengan menggunakan rumus regresi  linier  sederhana  maupun  dengan penggunaan  program SPSS  Ver.  17  for windows tersebut  diatas.  Diperoleh  nilai  a  = 398.658.427  sedangkan  untuk  nilai  b  = 0,02868962116.  Maka  didapatkan  persamaan regresinya sebagai berikut :
Y = 398.658.427 + 0,02868962116X Untuk nilai : a = 398.658.427
Adalah  konstanta,  yang  artinya  menunjukan Pelunasan tunggakan pajak sebagai variabel Y dimana  pada  saat  Penagihan  dengan  Surat Paksa  nol  (atau  disaat  X  =  0)  atau  tidak berubah adalah 398.658.427.
b = 0,02868962116 Adalah setiap terjadi kenaikan pada Penagihan  pajak  dengan  Surat  Paksa  maka Pelunasan  Tunggakan  Pajak  akan  mengalami peningkatan  sebesar  0,02868962116X  pada KPP Pratama Bandung Cicadas
Untuk mengetahui hubungan
Penagihan  Tunggakan  Pajak  dengan  Surat Paksa  sebagai  variabel  X  dengan  Pelunasan Tunggakan  Pajak  sebagai  variabel  Y  pada KPP  Pratama  Bandung  Cicadas  dilakukan analisis korelasi Product Moment.
Perhitungan  dengan  menggunakan SPSS  Versi  17  for  windows didapatkan  hasil sebagai berikut :
koefisien de

## Tabel 5. Korelasi Product Moment
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .101 a .010 -.045 5,291E8
a.  Predictors: (Constant), Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Sumber : diolah kembali (2012)
Dengan  demikian  korelasi  yang  didapat sebesar  0,101,  Nilai  korelasi  tersebut  jika mengacu  pada  interpretasi  nilai  korelasi menunjukan  hubungan  yang  sangat  rendah dan  berarah  positif  karena  nilai  r  adalah positif.  Artinya,  jika  ada  kenaikan  variabel independen  “X”  (Penagihan  tunggakan  pajak dengan  surat  paksa)  akan  menyebabkan variabel dependen “Y” (Pelunasan Tunggakan Pajak)  meningkat.  Koefisien  determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya persentase (%) pengaruh Penagihan
Tunggakan  Pajak  dengan  Surat Paksa
terhadap Pelunasan
Tunggakan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Perhitungan dengan menggunakan rumus terminasi sebagai berikut :
Didapatkan :
kd = 0,1009818188  19792 2 x 100%
kd = 0,1009818188  19792 2 x 100% kd = 0,0101973277 32153 x 100 % kd = 1,02% .  Dari  hasil  perhitungan  dengan penggunaan  rumus  koefisien  determinasi  dan diperoleh  bahwa  nilai  Kd  =  1,02  %  yang berarti  pengaruh  yang  ditimbulkan  Penagihan Tunggakan  Pajak  dengan  Surat Paksa terhadap  Pelunasan  Tunggakan  Pajak  sebesar 1,02  %  sedangkan  sisanya  sekitar  98,98% ditimbulkan oleh faktor lainnya.
Dalam  melakukan  pengujian  hipotesis  ini langkah-langkah  yang  dilakukan  sebagai berikut :
1. Jika  Ho  :  ρ  =  0,  maka  Ho  diterima  yang berarti  tidak  ada  pengaruh  Penagihan tunggakan pajak dengan surat  paksa
terhadap  pelunasan  tunggakan  pajak pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Bandung Cicadas.
2. Jika  H1  :  ρ  ≠  0,  maka  Ho  ditolak  yang berarti ada pengaruh Penagihan tunggakan  pajak  dengan  surat  paksa terhadap  pelunasan  tunggakan  pajak pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Bandung Cicadas.
Dengan daerah kritis, nilai t tabel yang diperoleh adalah : 1. Tabel distribusi t dengan derajat kebebasan ( degree of freedom = df = n-2) , df = 20 – 2 = 18, maka didapatkan nilai df = 18
2. Tingkat signifikan α = 5% (0,05)
3. Uji dua pihak dengan menggunakan menggunakan t tabel, didapatkan t tabel = 2,101 4. Pengambilan keputusan Adapun pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :
Ho diterima jika -t tabel ≤ -t hitung atau t hitung ≤ t tabel H1 diterima jika -t tabel > -t hitung atau t hitung > t tabel Untuk mengetahui nilai t hitung digunakan rumus sebagai berikut :
t = rs t = 0,1009818188  19792
t = 0,1009818188  19792 n − 2 1 − rs 2 20 − 2
1 − 0,0101973277 32153
20 − 2
1 − 0,0101973277 32153
t = 0,1009818188  19792
t = 0,1009818188  19792
18 memenuhi kewajibannya sebagai wajib   pajak tidak mendukung pengertian surat paksa  yang
0,9898026722 67847 dinyatakan oleh Mardiasmo (2009 : 121) yang menyatakan  bahwa surat  pajak  mempunyai 18,1854429214 2 k 4 e 1 kuatan eksekutorial dan  kedudukan  hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang
t = 0,1009818188 19792 X 4,264439344

## t = 0,430630841
Dengan  demikian  dari  perhitungan  di  atas diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  0,430630841 dan nilai t tabel 2,101 Jadi nilai t hitung lebih kecil  jika  dibandingkan  dengan  nilai  t  tabel (0,430630841  <  2,101).  Dari  hipotesis  yang peneliti  sajikan  yaitu  penagihan  tunggakan pajak  dengan  surat  paksa  berpengaruh terhadap  pelunasan  tunggakan  pajak  pada KPP  Pratama  Bandung  Cicadas  dan  sesuai dengan kriteria uji hipotesis bahwa jika nilai t hitung  lebih  kecil  dari  nilai  t  tabel,  maka hipotesis yang diajukan peneliti ditolak.
Pembahasan Pengaruh yang ditimbulkan Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa terhadap  Pelunasan  Tunggakan  Pajak  sebesar 1,02  %,  sedangkan  sisanya  sekitar  98,98% ditimbulkan  oleh  faktor  lainnya, yaitu penanggung pajak sedang melakukan banding,  sedang  mengajukan  keberatan,  dan atau mengajukan permohonan angsuran dalam melakukan pelunasan tunggakan pajak. Dengan  demikian  dari  hasil  penelitian  dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara Penagihan  tunggakan  pajak  dengan  surat paksa  terhadap  pelunasan  tunggakan  pajak pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Bandung  Cicadas.  Hal  ini  tidak  menunjang pedoman  pelaksanaan  penagihan    dengan surat  paksa dengan alur dan waktu  penagihan yang  telah  ditetapkan  Dirjen  Pajak  (2009) tentang  pelaksanaan  penagihan  dengan  surat paksa  kepada  wajib  pajak  yang  memiliki jumlah  pajak  yang  terutang  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  perpajakan dan tidak mendukung pernyataan Erly Suandy (2002)  tentang  penagihan  pajak  yang  diatur dalam  UU  PPSP.  Demikian  pula  mengenai hasil  penelitian  pemberian  surat  paksa  yang telah dilakukan kepada wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya atau lalai dalam
telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap, sehingga  penagihan  dengan  surat  paksa  yang dilakukan  belum  efektif.  Hal  ini  disebabkan karena utang pajak dari hasil akumulasi  pajak tertunggak  belum  seluruhnya  dapat  dilunasi dan  masih  ada  wajib  pajak  yang  melunasi tunggakan pajaknya  yang tidak sesuai dengan jumlah  tagihan  tunggakan  pajaknya,  seperti yang  tergambar  dari  data  pada  tabel  1 mengenai  Perkembangan  Penagihan  dan Pelunasan  Tunggakan  triwulan  II  tahun  2009 dengan  penagihan  tunggakan  pajak  dengan surat  paksa  sebesar  Rp.7.045.387.614,  tetapi pelunasan  tunggakan  pajak  hanya  sebesar Rp.82.545.213  atau  sebesar  1,17%  dari penagihan  tunggakan  pajak  di  triwulan  II tahun  2009  dan  pada  triwulan  III  tahun  2009 dengan  penagihan  tunggakan  pajak  dengan surat  paksa  sebesar  Rp.1.142.198.411,  tetapi pelunasan  tunggakan  pajak  hanya  sebesar Rp.21.608.535  atau  sebesar  1,89%  dari penagihan  tunggakan  pajak  di  triwulan  III tahun  2009.  Oleh  sebab  itu  perlu  untuk meningkatkan  pengawasan  yang  intensif kepada  wajib  pajak  yang  memiliki  tunggakan serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosialisasi perpajakan secara rutin kepada para wajib  pajak  untuk  menumbuhkan  kesadaran wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  dan melaporkannya  secara  taat  asas  ke  Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

## SIMPULAN
Pengaruh    penagihan    tunggakan    pajak dengan  surat  paksa  terhadap  pelunasan tunggakan  pajak  pada  KPP  Pratama  Bandung Cicadas  menunjukkan  hubungan  yang  sangat rendah  antara  penagihan  tunggakan  pajak dengan  surat  paksa  terhadap  pelunasan tunggakan pajak. Hasil dari koefisien determinan  diperoleh  1,02  %  artinya  bahwa penagihan  tunggakan  pajak  dengan  surat paksa berpengaruh terhadap  pelunasan
tunggakan  pajak  sebesar  1,02%  dan  sisanya sebesar 98,98% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain  seperti  melakukan  banding,  mengajukan keberatan,  dan  mengajukan  permohonan angsuran. Hasil uji t  diperoleh
Suandy, Erly, 2002, ” Perpajakan Indonesia” , Salemba Empat, Jakarta.
Sugiyono,2006, ”Statistika Untuk Penelitian” , Cetakan Ketujuh, Alfabeta, Bandung.
t hitung = 0,430630841 < t tabel = 2,101 , maka
H a ditolak dan H o diterima, artinya penagihan tunggakan  pajak  dengan  surat  paksa  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelunasan  tunggakan  pajak.  Hal  ini  dapat terlihat  pada  triwulan  II  tahun  2009  dengan penagihan  tunggakan  pajak  dengan  surat paksa sebesar Rp.7.045.387.614, tetapi pelunasan  tunggakan  pajak  hanya  sebesar Rp.82.545.213  atau  sebesar  1,17%  dari penagihan  tunggakan  pajak  di  triwulan  II tahun  2009  dan  pada  triwulan  III  tahun  2009 dengan  penagihan  tunggakan  pajak  dengan surat  paksa  sebesar  Rp.1.142.198.411,  tetapi pelunasan  tunggakan  pajak  hanya  sebesar Rp.21.608.535  atau  sebesar  1,89%  dari penagihan  tunggakan  pajak  di  triwulan  III tahun 2009.

## DAFTAR PUSTAKA
Indonesia  (2009).  Departemen  Keuangan Republik  Indonesia,2009,  ”Pedoman Penagihan  Pajak”.  Direktorat  Jenderal
Pajak, Jakarta. Indonesia  (2000).  Undang-undang  Republik
Indonesia  Nomor  19  Tahun  2000
Tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1997 Tentang
“Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”.
Indonesia (2007). Undang-Undanng Nomor 28 Tahun 2007, tentang ”Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.
Kurniawan,
Panca dan Bagus Pamungkas,2006,  ”Penagihan  Pajak  di Indonesia”, Bayumedia Publishing,Malang Kuncoro, Mujarad, 2000, “Metode Kuantitatif”,  edisi  pertama,  AMP YKPN, Yogyakarta.
Mardiasmo,  2009,  ”Perpajakan” , Edisi  revisi 2009, Penerbit ANDI, Yogyakarta. Moh.  Nazir,  2003  ,”Metode  Penelitian”. Ghalia Indonesia. Jakarta