## KINERJA BIDANG MITIGASI BENCANA ALAM KABUPATEN SUBANG
Kusman Yuhana 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang yuhanakusman.yk67@gmail.com
Sumarna 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang asepsumarna1968@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  kinerja  bidang  mitigasi bencana alam di badan penanggulangan bencana daerah melalui kegiatan observasi lapangan.  Penelitian  ini  mengacu  pada  pendapat  Agus  Dwiyanto  (1995:9) menjelaskan  bahwa  pada  kinerja  organisasi  terfokus  pada  aspek  produktifitas, kualitas  pelayanan,  responsivitas,  responsibilitas,  dan  akuntabilitas.  Metode penelitian yang digunakan adalah desriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian diarahkan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan instrument penelitian menggunakan pedoman wawancara sebagai penuntun bagi  peneliti  untuk  mengembangkan  pertanyaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa produktifitas yang berbicara tetang bagaimana pemberian pelayanan petugas kepada masyarakat, kualitas pelayanan berbicara pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, responsivitas berbicara tentang kecepat tanggapan para petugas dalam pemberian  pelayanan,  responsibilitas  berbicara  tentang  pertanggungjawaban individu  dari  petugas  dan  akuntablitas  berbicara  tentang  pertanggungjawaban organisasi atau kelompok petugas. Pada intinya kinerja bidang mitigasi bencana alam di Badan Penanggulanga Bencana Daerah Kabupaten Subang belum optimal.
Kata Kunci: Kinerja organisasi, Bencana Alam

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  how  the  performance  of  the  natural  disaster mitigation  field  in  the  regional  disaster  management  agency  through  field  observation activities. This study refers to the opinion of Agus Dwiyanto (1995: 9) explaining that the organizational  performance  is  focused  on  aspects  of  productivity,  service  quality, responsiveness,  responsibility,  and  accountability.  The  research  method  used  is  descriptive qualitative  approach.  Research  is  directed  to  make  a  description,  a  systematic,  factual  and accurate description of the facts. The type of data used are primary and secondary data with research  instruments  using  interview  guidelines  as  a  guide  for  researchers  to  develop questions. The results showed that productivity spoke about how the provision of service to
officers to the community, quality of service spoke to the quality of human resources owned, responsiveness spoke of the speed of responses of officers in service delivery, responsibility spoke of individual accountability of officers and accountability spoke of organizational responsibility or group of officers. In essence, the performance of the field of natural disaster mitigation in the Subang District Disaster Management Agency is not yet optimal.
Keywords : Organizational performance, Natural Disasters

## Pendahuluan
Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, letusan gunung api dan lain-lain. Wilayah Indonesia, merupakan Negara kepulauan yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia yaitu: lempeng Hindia-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di sebelah barat dan lempeng Pasifik di sebelah timur  (BNPB).  Indonesia  merupakan  Negara  yang  memiliki  tingkat  kerawanan bencana alam tinggi, seperti letusan gunung merapi, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Tercatat setidaknya 3,397 kejadian bencana di Indonesia  selama  tahun  2018  (BNPB).  Data  Menunjukan  bahwa  Indonesia merupakan  negara  yang  memiliki  tingkat  bencana  alam  yang  cukup  tinggi. (Sumber:data BNPB)
Berdasarkan Catatan Sejarah Jawa Barat Sudah Sering Mengalami Bancana Tanah Longsor Dan Banjir tercatat 1.936 kasus yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun  terakhir.  Namun  Di  Kabupaten  Subang  terdapat  192  selama  tahun  2017 dengan  kategori  bencana  alam  banjir,  longsor,  angin  puting  beliung,  pohon tumbang,  dan  kebakaran.  Kabupaten  Subang  terbagi  menjadi  3  bagian  wilayah, yakni wilayah selatan, wilayah tengah dan wilayah utara. Bagian selatan wilayah Kabupaten Subang terdiri atas dataran tinggi/pegunungan, bagian tengah wilayah Kabupaten  Subang  berupa  dataran,  sedangkan  bagian  Utara  merupakan  dataran rendah yang mengarah langsung ke Laut Jawa . Sebagian besar wilayah Pada bagian selatan kabupaten Subang berupa Perkebunan , baik perkebunan Negara maupun perkebunan  rakyat,  hutan  dan  lokasi Pariwisata .  Pada  bagian  tengah  wilayah kabupaten Subang berkembang perkebunan karet, tebu dan buah-buahan dibidang pertanian  dan  pabrik-pabrik  dibidang  Industri,  selain  perumahan  dan  pusat pemerintahan  serta  instalasi  militer.  Kemudian  pada  bagian  utara  wilayah Kabupaten  Subang  berupa sawah berpengairan  teknis  dan  tambak  serta  pantai.  . (Sumber : data BPBD)
Tingkat kemiringan dan Iklim dilihat dari tingkat kemiringan lahan, sekitar 80.80%  wilayah  Kabupaten  memiliki  tingkat  kemiringan  0°  -  17°,  10.64%  dengan tingkat kemiringan 18° - 45° sedangkan sisanya (8.56 % memiliki kemiringan di atas 45 °. Secara umum wilayah Kabupaten Subang beriklim tropis , dan curah hujan rata- rata pertahun 3000-4000 mm dengan jumlah hari hujan 100 hari. Dengan iklim yang demikian,  serta  ditunjang  oleh  adanya  lahan  yang  subur  dan  banyaknya  aliran sungai , menjadikan sebagian besar luas tanah Kabupaten Subang digunakan untuk Pertanian .  ( Sumber : data BPS)
Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan
menghadapi  ancaman  bencana  (Pasal  1  ayat  6  PP  No  21  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana).  Mitigasi  didefinisikan  sebagai  upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana, Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana  Peraturan Bupati Subang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas  Pemedam  Kebakaran  dan  Penanggulangan  Bencana  Kabupaten  Subang. (Sumber : data BPBD)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten subang merupakan salah satu organisasi yang mempunya tugas pokok dalam melaksanakan pennggulangan bencana dalam bidang mitigasi. Peran BPBD terutama dalam bidang mitigasi sangat penting  untuk  membantu  masyarakat  salam  mencegah  bencana  alam.  Berupa mengadakan kegiatan sosialisasi megenai pengenalam pencegahan bencana alam di siaga bencana di daerah setempat. Tujuan dilakukan sosialisasi merupakan salah satu wujud  dari  visi  misi  BDBP  Kabupaten  Subang  dalam  mewujudkan  daerah  yang masyarakat  sigap  dalam  meakukan  penaggulangan  bencana  alam.  (Sumber  :  data BPBD)
Permasalahan  di  bidang  mitigasi  terlihat  dari  proses  sosialisasi  akan pentingnya pencegahan penanggulangan bencana kepada masyarakat masih belum terealisasikan dengan baik ini terlihat dari per 3 bulan sekali dilakukannya sosialisasi namun pada kenyataannya dalam 1 tahun hanya sekali dalam melakukan sosialisasi tersebut. Selain itu permasalahan lainnya terlihat dari masih belum tercukupi posko penanggulangan bencana ini terlihat dari baru terbangunnya posko tersebut 5% yang ada  di  kecamatan  subang  mengakibatkan  proses  pelaksanaan  sosialisasi  kepada masyarakat menjadi terhambat. (Sumber : data BPBD)
Keadaan tersebut masih harus diperbaiki dimulai dari penyampaian informasi tentang pentingnya pencegahan bencana alam yang merupakan wujud dari sosialisasi yang  dilakukan  BPBD  terfokus  pada  bidang  Mitigasi  serta  pengadaan  posko penanggulangan  bencana  untuk  mempermudah  proses  pelaksanaan  sosialisasi tersebut. (Sumber :pribadi)
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan,  tentang  Kinerja  Bidang Mitigasi  Bencana  Alam  di  Kabupaten  Subang  terdapat  indikator  permasalahan sebagai berikut : Kemampuan organisasi perihal sumber daya manusia dinilai masih kurang ini dilihat dari ketersediaan tenaga ahli yang kurang cukup memadai yang harusnya 7 namun hanya ada 3. Kemudian ditemukan kurang tersedianya sarana dan prasarana sehingga kualitas pelayanan yang ada di Bidang Mitigasi Bencana Alam di Kabupaten Subang dinilai belum memadai.

## Kerangka Teori Kinerja
Menurut  kamus  besar  bahasa  indonesia,  secara  etimologis  kinerja  diartikan sebagai  sesuatu  yang  dicapai  atau  prestasi  yang  diperlihatkan.  Kinerja  dalam pengertiannya  dartikan  sebagai  prestasi  yang  diperlihatkan  dalam  kegiatan  atau pekerjaan  yang  telah  dilakukan.Sedangkan  Mahsun  (2006:25)  kinerja  adalah gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program /
kebijakan dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic  planning  suatu  organisasi.  Sementara  itu,  menurut  Sinambela  (2014:140) mengemukakan  bahwa  kinerja  merupakan  implementasi  dari  teori  keseimbangan, yang mengatakan bahwa seseorang akan menunjukan prestasi yang optimal bila ia mendapatkan manfaat ( benefit ) dan terdapat adanya rangsangan ( inducement ) dalam pekerjaannya  secara  adil  dan  masuk  akal  ( reasonable ).  Menurut  Mangkunegara (2006:9) mengemukakan kinerja (prestasi kerja) ialah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan  tanggungjawab  yang  diberikan  kepadanya.  Kinerja  merupakan  keluaran yang  dihasilkan  secara  kualitas  dan  kuantitas.  Pencapaian  tersebut  dihasilkan  dari pegawai yang bertanggungjawab dengan pekerjaannya.
Menurut  Keban  (2003:43),  menyebutkan  bahwa  kinerja  ( performance )  dalam organisasi didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil ( the degree of accomplishment ) atau  kinerja  merupakan  tingkat  pencapaian  tujuan  organisasi  secara berkesinambungan.  Selanjutnya,  Steers  (2003:67)  mengemukakan  bahwa  kinerja organisasi adalah tingkat yang menunjukan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Sedangkan, Mahsun (2006:25) berpendapat  bahwa  kinerja  adalah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,  visi  dan  misi  organisasi  yang  tertuang  dalam strategic  planning suatu organisasi.
Menurut  Mahmudi  (2013:20)  berpendapat  bahwa  kinerja  merupakan  suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu:
1. Faktor  personal/individu,  meliputi:  pengetahuan,  keterampilan  ( skill ), kemampuan,  kepercayaan  diri,  motivasi,  dan  komitmen  yang  dimiliki  oleh setiap individu;
2. Faktor  kepemimpinan,  meliputi:  kualitas  dalam  memberikan  dorongan, semangat,  arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader .
3. Faktor  tim,  meliputi:  kualitas  dukungan  dan  semangat  yang  diberikan  oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim;
4. Faktor  sistem,  meliputi:sistem  kerja,  fasilitas  kerja  atau  infrastruktur  yang diberikan  oleh  organisasi,  proses  organisasi,  dan  kultur  kinerja  dalam organisasi;
5. Faktor kontekstual ( situasional ), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.
Wibowo (2011:4), berpendapat bahwa kinerja adalah merupakan implementasi dari rencana  yang  telah  disusun.  Implementasi  kinerja  dilakukan  oleh  sumber  daya manusia  yang  memiliki  kemampuan,  kompetensi,  motivasi,  dan  kepentingan. Bagaimana  organisasi  menghargai  dan  memperlakukan  sumber  daya  manusianya akan  mempengaruhi  sikap  dan  prilakunya  dalam  menjalankan  kinerja.  Sejalan dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Hersey  dan  Blanchard  (1993),  bahwa  kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.  Kesediaan  dan  keterampilan  seseorang  tidaklah  cukup  efektif  untuk
mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.
Lain  hal  menurut  Prawirosentono  (1999:2),  kinerja  adalah  hasil  kerja  yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan  wewenang  dan  tanggung  jawab  masing-masing,dalam  upaya  mencapai tujuan  organisasi  bersangkutan  secara  legal,  tidak  melanggar  hukum  dan  sesuai dengan moral dan etika.
Agus Dwiyanto (1995: 9) mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

## 1. Produktivitas
Konsep  produktivitas  tidak  hanya  mengukur  tingkat  efisiensi,  tetapi  juga efektivitas  pelayanan.  Produktivitas  pada  umumnya  dipahami  sebagai  rasio antara input dengan output. Pada tataran ini, konsep produktivitas dirasa terlalu sempit sehingga General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran  produktivitas  yang  lebih  luas  dengan  memasukkan  seberapa  besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
2. Kualitas Layanan.
Isu  mengenai  kualitas  layanan  cenderung  menjadi  semakin  penting  dalam menjelaskan  kinerja  organisasi  publik.  Banyak  pandangan  negative  mengenai organisasi  publik  muncul  karena  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  kualitas layanan  yang  diterima  dari  organisasi  publik.  Dengan  demikian,  kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik, sebab  akses  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  kualitas  layanan  relative sangat mudah dan murah.
3. Responsivitas.
Responsivitas  adalah  kemampuan  organisasi  untuk  mengenali  kebutuhan masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan  serta  mengembangkan program-program  pelayanan  publik  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, responsivitas mengacu pada keselarasan antara program  dan  kegiatan  pelayanan  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat. Responsivitas  dimasukkan  sebagai  salah  satu  indikator  kinerja  karena responsivitas  secara  langsung  menggambarkan  kemampuan  organisasi  publik dalam menjalankan  misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara  pelayanan  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  secara  otomatis  kinerja organisasi  tersebut  jelek.  Hal  tersebut  jelas  menunjukkan  kegagalan  organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi.
4. Responsibilitas.
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  administrasi  yang  benar  atau  sesuai dengan  kebijakan  organisasi,  baik  yang  eksplisit  maupun  implisit   (Lenvine, 1990).  Oleh  sebab  itu,  responsibilitas  bisa  saja  pada  suatu  ketika  berbenturan dengan responsivitas.
5. Akuntabilitas.
Akuntabilitas  publik  menunjuk  pada  seberapa  besar  kebijakan  dan  kegiatan organisasi  publik  tunduk  pada  para  pejabat  politik  yang  dipilih  oleh  rakyat. Asumsinya  adalah  bahwa  para  pejabat  politik  tersebut  dipilih  oleh  rakyat, sehingga dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa  besar  kebijakan  dan  kegiatan  organisasi  publik  itu  konsisten  dengan kehendak masyarakat banyak.    Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target, akan tetapi kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal,  seperti  nilai-nilai  dan  norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap  benar  dan  sesuai  dengan  nilai  dan  norma  yang  berkembang  dalam masyarakat.
Menurut  Hersey,  Blanchard  dan  Johnson  yang  dikutip  oleh  Wibowo    (2011:102) terdapat tujuh indikator kinerja yaitu:
1. Tujuan, merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu dan organisasi untuk dicapai. Untuk mencapai tujuan diperlukan kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Kinerja individu maupun organisasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Standar, merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa  standar,  tidak  dapat  diketahui  kapan  suatu  tujuan  tercapai.  Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu memcapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.
3. Alat  atau  sarana,  merupakan  sumber  daya  yang  dapat  dipergunakan  untuk membantu  menyelesaikan  tujuan  dengan  sukses.  Alat  atau  saran  merupakan faktor penunjang untuk mencapai tujuan.Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat atau sarana tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan.
4. Kompetensi,  merupakan  persyaratan  utama  dalam  kinerja.  Kompetensi merupakan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  untuk  menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
5. Motif,  merupakan  alasan  atau  pendorong  bagi  seseorang  untuk  melakukan sesuatu.  Manajer  memfasilitasi  motivasi  kepada  karyawan  dengan  insentif berupa  uang,  memberikan  pengakuan,  menetapkan  tujuan  menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan  pekerjaan  termasuk  waktu  melakukan  pekerjaan,  menyediakan sumber  daya  yang  diperlukan  dan  menghapuskan  yang  mengakibatkan disinsentif.
6. Peluang,  pekerja  perlu  mendapatkan  kesempatan  untuk  menunjukan  prestasi kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi  syarat.  Jika  pekerja  dihindari  karena  supervisor  tidak  percaya terhadap kualitas dan kepuasan konsumen, mereka secara efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi.
7. Umpan  balik,  antar  tujuan,  standar  dan  umpan  balik  bersifat  saling  terkait. Umpan  balik  melaporkan  kemajuan,  baik  kualitas  maupun  kuantitas,  dalam mencapai  tujuan  yang  didefinisikan  oleh  standar.  Umpan  balik  merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja,  standar kinerja, dan  pencapaian  tujuan.  Dengan  umpan  balik  dilakukan  evalusasi  terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.
Sedangkan  Moeheriono  (2010:82),  indikator  kinerja  dalam  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) disajikan sebagai berikut:
1. Masukan  ( inputs ),  yaitu  ukuran  tingkat  pengaruh  sosial  ekonomi,  lingkungan atau  kepentingan  umum  lainnya  yang  dimulai  oleh  capaian  indikator  kinerja dalam suatu kegiatan.
2. Keluaran (o utputs ), kegunaan suatu keluaran ( outputs ) yang dirasakan langsung oleh  masyarakat.  Dapat  berupa  tersedianya  fasilitas  yang  dapat  diakses  atau dinikmati oleh publik.
3. Hasil ( outcomes ), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat ( benefits ), yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan rogram berdasarkan masukan  yang  digunakan.  Dampak  ( impacts ),  yaitu  segala  sesuatu  yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka  menghasilkan  output,  misalnya  sumber  daya  manusia,  dana,  material, waktu, dan teknologi.
Sementara itu, Zeithaml, Parasuraman & Berry yang dikutip oleh Ratminto & Atik Septi  Winarsih  (2010:175)  mengemukakan  indikator  kinerja  pelayanan  sebagai berikut:
1. Tangibles atau ketampakan fisik, artinya petampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers.
2. Reliability atau  reliabilitas  adalah  kemampuan  untuk  menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
3. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong c ustomers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
4. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada c ustomers .
5. Empathy adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh providers kepada c ustomers .
Dalam organisasi birokrasi atau sektor publik, pendekatan manajemen yang sering digunakan  adalah  model  pengendalian  formal.Menurut  Mahmudi  (2013:58), pengendalian  formal  dilakukan  melalui  kegiatan-kegiatan  resmi  organisasi  yang biasanya bersifat rutin, misalnya perencanaan strategik, pembuatan program,penganggaran,  evaluasi  kinerja,  rapat  atau  pertemuan  rutin,  dan sebagainya.
Taylor  yang  dikutip  oleh  Mahmudi  (2013:59)  menyatakan  bahwa  pengendalian merupakan  bentuk  ilmiah  dari  manajemen.  Sebelumnya  manajemen    dipahami sebagai  seni  semata-mata.  Namun  ternyata  manajemen  bisa  dipelajari    melalui pendekatan ilmiah. Pengendalian manajemen melalui beberapa aktivitas, yaitu:
1. Perencanaan aktivitas yang akan dilakukan organisasi
2. Pengkoordinasian aktivitas berbagai bagian organisasi
3. Pengkomunikasian informasi ke seluruh bagian organisasi
4. Evaluasi terhadap informasi
5. Pembuatan keputusan
6. Mempengaruhi orang-orang dalam organisasi untuk mengubah prilaku

## Metode Penelitian
Dalam penelitian penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Artinya  data  yang  dikumpulkan  bukan  berupa  angka-angka,  melainkan data  tersebut  berasal  dari  naskah  wawancara,  catatan  lapangan,  dokumen  pribadi, memo  dan  dokumen  resmi  lainnya.  Sehingga  yang  menjadi  tujuan  kualitatif  ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini  adalah  dengan  mencocokan  antara  realita  empirik  dengan  teori  yang  berlaku dengan menggunakan metode deskriptif (Moleong, 2010:131).
Menurut Nazir (2009:54) bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia , suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara sistematis,  faktual  dan  fakta  mengenai  fakta-fakta,  sifat  serta  hubungan  antar fenomena yang diselidiki.
Metode  ini  dipakai  untuk  mengungkapkan  secara  komprehensif  dan mendalami bagaimana perencanaan kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja di Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang.  Metode  ini  penelitiankualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dan berusaha  untuk  memahami  serta  menafsirkan  makna  suatu  peristiwa  interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

## Hasil dan Pembahasan
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Bupati Subang Nomor 72 Tahun  2018  Tentang  Tugas  Pokok  ,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang maka penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji tentang bagaimana Kinerja Bidang Mitigasi Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  Kabupaten  Subang.  Namun  pada  kenyataannya  di  Kabupaten Subang  belum  menunjukan  hasil  yang  signifikan  dalam  penanggulangan  bencana alam yang terjadi maka sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan kondisi tersebut di  atas,  maka  penulis  mencoba  memberikan  pertanyaan  yang  lebih  mendalam dikaitkan  dengan  Kinerja  Organisasi  yang  dikemukakan  oleh  Menurut  Agus Dwiyanto    (1995:9)  yang  terdiri  dari  dimensi  produktivitas,  kualitas  pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

## Produktivitas
Konsep  produktivitas  tidak  hanya  mengukur  tingkat  efisiensi,  tetapi  juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input  dengan  output.  Pada  tataran  ini,  konsep  produktivitas  dirasa  terlalu  sempit sehingga General  Accounting  Office (GAO)  mencoba  mengembangkan  satu  ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Dalam  konsep  ini  juga  membahas  tentang  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan organisasi  untuk  menunjang  keberhasilan  suatu  organisasai  dalam  mencapai tujuannya. Peneliti melakukan wawancara dengan informan 1 adalah Kepala Bidang Mitigasi  Kabupaten  Subang,  bahwa  :  “Perihal  produktivitas  kerja  bidang  mitigasi sendiri  mungkin  mencakup  tentang  kegiatan-kegiatan  yang  kami  lakukan  dan berbicara tentang kegiatan tersebut diantaranya kami melakukan penyuluhan berupa sosialisasi  pencegahan  dan  penanggulangan  bencana  agar  masyarakat  tau  cara mengatasi,  mencegah  bencana  saat  pra  bencana  dan  pasca  bencana.  Masalah  yang terjadi  terakait  penyuluhan  itu  sendiri  masyarakat  kurang  koperatif  dalam menanggapi penyuluhan tentang mitigasi bencana. Namun tidak hanya itu saja yang menjadi kedala kami, salah satu kendalanya adalah sarana dan prasarana berupa alat dan dari pihak yang akan diberikan penyuluhan untuk membantu keberlangsungan proses sosialiasi ini”. (Hasil Wawancara, 15 November 2019)
Berdasarkan  Hasil  keterangan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Mitigasi Kabupaten  Subang  dapat  digambarkan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak BPBD dalam kegiatan penanggulangan bencanaadalah dengan melakukan sosialisasi maupun  penyuluhan  yang  dilakukan  terhadap  masyarakat,  namun  pada kenyataanya  banyak  kendala  yng  dihadapi  seperti  masyarakat  yang  kurang merespon  akan  kegiatan  ini  dan  masalah  sarana  dan  prasarana  yang  kurang mendukung akan kegiatan ini.Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan 2 adalah bagian Staff Mitigasi Kabupaten Subang, bahwa : “Dalam kegiatan mungkin kami  melakukan  sosialisasi  atau  punyuluhan  baik  secara  langsung  ditempat  yang telah  dipilih  maupun  melalui  media  social  agar  masyarakat  mengenal  dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencegah sebelum bencana terjadi dan menanggulangi  setelah  bencana  tersebut  terjadi.  Namun  memang  kami  perlu  alat untuk  mempermudah  kami  dalam  sosialisasi  dan  simulasi  serta  untuk  melakukan observasi  daerah  rawan  bencana,  hanya  saja  keadaan  alat  yang  terbatas  menjadi kendala yang patut kami garis bawahi”. (Hasil Wawancara, 17 November 2019) Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Peran Bidang Mitigasi dalam pencegahan dan  penaggulangan  bencana  sangat  penting  untuk  masyarakat  apalagi  di  daerah yang rawan bencana. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan juga sebagai simulasi akan cara yang harus dilakukan pada saat sebelum dan sesudah kejadian bencana. Dengan keterbatasan  dan  kurang  memadainya  sarana  dan  prasarana  berupa  alat  untuk membantu masyarakat dalam memahami dan mencerna proses sosialisasi tersebut ini juga merupakan faktor yang menjadi penghambat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  peneliti  bahwa  produktivitas bidang  mitigasi  dalam  proses  kegiatan  sosialisasi  dan  penyuluhan  apabila permasalahan  tersebut  dikaitkan  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh    Agus Dwiyanto  (1995:9),  bahwa  konsep  produktivitas  bidang  mitigasi  dalam  kegiatan
penyuluhan dan sosialiasi belum berjalan secara optimal sehingga belum mencapai hasil yang diharapkan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  produktivitas  kinerja  bidang  mitigasi  untuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di sini masih perlu ditingkatkan lagi dari segi sarana  dan  prasarana  sebab  sarana  dan  prasarana  di  sini  berperan  penting  untuk simulasi dan pemahaman masyarakat dengan peragaan yang dilakukan.

## Kualitas Pelayanan
Isu  mengenai  kualitas  layanan  cenderung  menjadi  semakin  penting  dalam menjelaskan  kinerja  organisasi  publik.  Banyak  pandangan  negatif  mengenai organisasi  publik  muncul  karena  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  kualitas layanan  yang  diterima  dari  organisasi  publik.  Dengan  demikian,  kepuasan masyarakat  terhadap  layanan  dapat  dijadikan  indikator  kinerja  organisasi  publik, sebab akses untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas layanan relatif sangat mudah  dan  murah.  mKualitas  pelayanan  disini  menyangkut  pada  kesulitan mengakses informasi masyarakat karena terbatasnya sarana komunikasi yang ada di mayarakat desa terpencil karena memang pada umumnya masyarakat disana tidak terlalu  mementingkan  alat  komunikasi  namun  ada  sebagian  massyarakat  yang memiliki alat komunikasi namun mereka tidak mengetahui call center posko siaga bencana ini yang menyebabkan masyarakat sulit menghubungi dan bidang mitigasi sulit untuk sampai kelokasi karena keterbatasan saranan alat GPS.
Pada  temuan  di  lapangan  berkaitan  dengan  kualitas  pelayanan,  peneliti mewawancarai  informan  1  adalah  Kepala  Bidang  Mitigasi  Kabupaten  Subang  dan Beliau  menyebutkan  bahwa:  “Mengenai  pemberian  layanan  ini  juga  kami  lakukan dalam  kegitan  sosialisasi  dan  penyuluhan  untuk  pemberitahuan  call  center  dan website dalam penyampaian informasi kegiatan yang kami lakukan namun memang pada  kenyataan  nya  masih  sedikit  masyarakat  yang  paham  dalam  mengakses informasi tersebut, karena kerjasama antara kita dan masyarakat sangat diperlukan dalam mitigasi ini  ”. (Hasil Wawancara, 15 November 2019)
Berdasarkan  Hasil  keterangan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Mitigasi Kabupaten Subang mengenai kualitas layanan yang diberikan, dapat digambarkan bahwa  kualitas  layanan  itu  dilakukan  pada  saat  kegiatan  sosialisasi,  yang  dimana pihak  BPBD  memberikan  nomor Call  center kepada  masyarakat  dan  memberikan pemahaman  bahwa  fungsi Call  center itu  sebagai  nomor  darurat  yang  harus dihubungi  oleh  masyarakat  ketika  ada  bencana  terjadi.  Selanjutnya  peneliti mewawancarai  informan  2  adalah  Pegawai  BPBD  Kab.Subang  sebagai  berikut  : “Dalam pemberian pelayanan yang kami berikan hal yang menjadi masalah dalam msayarakat mungkin saja kurang pahamnya masyarakat dalam mengakses informasi berserta  call  center  yang  kami  berikan,  dari  pihak  kami  juga  masih  kurang memadainya  sarana  dan  prasarana  yang  kami  miliki  contohnya  alat  GPS  untuk menjangkau lokasi yang akan kami observasi serta memberikan penyuluhan kepada warga yang ada disana”. (Hasil Wawancara, 17 November 2019)
Berdasarkan Hasil keterangan wawancara dengan Pegawai BPBD Kab.Subang mengenai kualitas layanan yang diberikan, dapat digambarkan bahwa ada banyak kendala  yang  dimiliki  oleh  pihak  BPBD  tepatnya  pada  aduan  maupun  laporan masyarakat yang lokasi bencananya jangkaunya jauh dari kota sehingga pihak BPBD
susah untuk mendeteksi lokasi terjadinya bencana, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana dalam bentuk GPS masih belum canggih dan jangkauanya dinilai masih kurang  menjangkau  area-area  yang  jauh  dari  perkotaan.Kemudian  peneliti mewanacarai informan 3 adalah pegawai BPBD Kab.Subang, sebagai berikut : “Kalau mengenai  pemberian  pelayanan  saya  beserta  rekan-rekan  sudah  memberikan semaksimal mungkin baik itu pra bencana maupun pasca bencana. Namun terkadang masyarakat  masih  saja  mengeluh  akan  kinerja  kami,  hal  yang  wajar  karena  kami masih  kekurangan  dalam  sumber  daya  manusia  nya  sendiri,  maka  kami  berusaha melakukan  yang  terbaik  kedepan  nya  dalam  melakukan  pelayanan  kepada masyarakat.”. (Hasil wawancara 17 November  2019)
Berdasarkan  Hasil  keterangan  wawancara  dengan  informan  Pegawai  BPBD lainya  mengenai  kualitas  layanan  yang  diberikan,  dapat  digambarkan  bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sosialisasi yang diberikan oleh pihak BPBD  diakibatkan  karena  kurangnya  sumberdaya  manusia  yang  tersedia  di  BPBD Kab.  Subang  yang  mengakibatkan  kurang  meratanya  sosialisasi  yang  dilakukan terhadap masyarakat.Hal tersebut juga dipertegas oleh informan 4 adalah masyarakat selaku  pelaku  yang  merasakan  pelaksanaan  terkait  dengan  penyuluhan  sebagai berikut:  “Kalau  kualitas  pelayanan  saya  sendiri  cukup  paham  dalam  mengakses informasi ke call center yang disediakan. Saya akan hubungi ketika memang terjadi bencana di desa kami, namun sayang sekali website dari BPBD subang masih belum mengudara padahal hal itu sangat penting karena masyarakat ingin mengetahui data bencana di kabupaten subang”. (Hasil wawancara 18 November  2019)
Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa kualitas  layanan  yang  di  berikan  Bidang  Mitigasi  sudah  sesuai  untuk  kegiatan sosialisasi  yang  di  lakukan  sebagai  mana  itu  menjadi  edukasi  untuk  masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam yang terjadi di daerah rawan bencana  karena  Bidang  Mitigasi  sendiri  lebih  memfokuskan  melakukan  kegiatan penyuluhan  atau  sosisalisasi  pada  daerah  rawan  bencana.  Apabila  permasalahan tersebut  dikaitkan  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Agus  Dwiyanto  (1995:9), dalam  indikator  kualitas  pelayanan  masih  belum  optimal  dalam  hal  penyampaian informasi  dan  cara  pengaksesan  informasi  bagi  masyarakat  belum  tersampaikan dengan  baik  ini  karena  terbatasnya  pengetahuan  masyarakat  dan  ketidak  jelasan informasi yang mereka terima dari pihak Bidang Mitigasi.

## Responsivitas
Responsivitas  adalah  kemampuan  organisasi  untuk  mengenali  kebutuhan masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan  serta  mengembangkan program-program  pelayanan  publik  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  responsivitas  mengacu  pada  keselarasan  antara program  dan  kegiatan  pelayanan  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara  langsung  menggambarkan  kemampuan  organisasi  publik  dalam menjalankan   misi  dan  tujuannya,  terutama  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  secara  otomatis  kinerja  organisasi
tersebut  jelek.  Hal  tersebut  jelas  menunjukkan  kegagalan  organisasi  dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi.
Dalam  pengembangan  program  yang  dilakukan  Bidang  Mitigasi  lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat pada daerah rawan bencana dengan lebih menekankan pada penyuluhan paska bencana agar masyarakat lebih memahami cara penanggulangan bencana alam, peneliti melakukan wawancara dengan informan 1 adalah  Kepala  Bidang  Mitigasi  Kabupaten  Subang,  beliau  mengatakan  :  “Perihal pentingnya penanggulangan bencana alam yang terjadi, kami pihak bidang mitigasi lebih  memprioritaskan  daerah-daerah  rawan  bencana  mengapa,  karena  daerah tersebut perlu kami fokuskan agar masyarakat bisa mengetahui cara pencegahan dan penanggulanan  bencana  tersebut  perlu  diketahui  bahwa  kam  sudah  mempetakan daerah rawan bencana di kabupaten subang”. (Hasil Wawancara, 15 November 2019) Berdasarkan Hasil keterangan wawancara dengan Kepala Bidang Mitigasi Kabupaten Subang  mengenai  responsivitas,  dapat  digambarkan  bahwa  pihak  BPBD  telah memprioritaskan sasaran utama dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi, sasaran utama yang dimaksud adalah masyarakat yang tinggal di area yang disenyalir rawan akan bencana alam. Lokasi rawan bencana itu dapat di klasifikasikan sepeti lokasi rawan  longsor,  banjir  bandang  dan  lain-lain.  Selanjutnya  peneliti  mewawancarai informan  2  adalah  Pegawai  BPBD  Kab.Subang  sebagai  berikut  :    “Mengenai  cepat tanggap  terhadap  pentingnya  penanggulangan  bencana  kami  lebih  mengacu  pada program  yang  kami  buat  dengan  lebih  mementingkan  masyarakat  yang  berada  di daerah rawan bencana tetapi juga kami melakukan sosialisasi pada masyarakat lain yang tidak berada di daerah rawan bencana agar mendapatkan edukasi yang sama agar  lebih  siaga  terhadap  kondisi  alam  yang  terjadi”.  (Hasil  Wawancara,  17 November 2019)
Berdasarkan Hasil keterangan wawancara dengan salah satu Pegawai BPBD Kab.Subang mengenai responsivitas, dapat digambarkan bahwa pihak BPBD tidak hanya  memberikan  pemahaman  sosialisasi  enanggulangan  bencana  kepada masyarakat  yang  lokasinya  rawan  bencana  saja,  namun  sosialisasi  juga  dilakukan kepada masyarakat yang tinggal di tempat yang tidak rawan bencana juga dilakukan, hal  itu  dilakukan  agar  semua  masyarakat  memiliki  ilmu  dan  wawasan  mengenai penanggulangan bencana bilamana bencana itu terjadi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  beberapa informan  dapat  disimpulkan  bahwa  Apabila  permasalahan  tersebut  dikaitkan dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh Agus  Dwiyanto  (1995:9)  dalam  konsep responsivitas  ketanggapan  Bidang  Mitigasi  terhadap  pencegahan  dan penanggulangan  bencana  mereka  melakukan  penyusunan  program  yang  lebih mementingkan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana agar mereka lebih bisa memahami cara pencegahan dan penanggulangan bencana. Maka dari itu peran Bidang Mitigasi sangat penting untuk masyarakat sebagai pemberi edukasi perihal pentingnya pencegahan dan penanggulagan bencana alam.

## Responsibilitas
Responsibilitas  menjelaskan  apakah  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik itu  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  administrasi  yang  benar  atau  sesuai dengan  kebijakan  organisasi,  baik  yang  eksplisit  maupun  implisit   (Lenvine,  1990).
Oleh  sebab  itu,  responsibilitas  bisa  saja  pada  suatu  ketika  berbenturan  dengan responsivitas.    Kegiatan  organisasi  pada  Bidang  Mitigasi  dalam  pelaksanaannya sudah  sesuai  dengan  prinsip  administrasi.  Responsibilitas  ini  lebih  berorientasi kepada  tugas  dimana  yang  memiliki  kewajiban  berhak  untuk  melakukan  apapun untk  menyelesaikan  tugas  yang  di  berikan  ini  juga  merupakan  tanggungjawab kelompok  dalam  penyelesaian  kegiatan  yang  dilakukan.  Peneliti  melakukan wawancara  dengan  informan  1  adalah  Kepala  Bidang  Mitigasi  Kabupaten  Subang, beliau mengatakan : “Perihal pengontrolan yang kami lakukan atas kinerja pegawai di  lapangan  biasanya  kami  mengadakan  agenda  rapat  evaluasi  per  3  bulan  sekali untuk  mengetahui  sejauh  mana  keberhasilan  program  yang  kami  laksanakan  dan bagaimana  kerja  para  petugas  di  lapangan.  Perihal  pengetahuan  petugas  terhadap pekerjaanya sudah sesuai dengan bidang yang mereka kuasai namun yang menjadi masalah sumber daya manusia nya masih terbatas”. (Hasil Wawancara, 15 November 2019)
Berdasarkan  Hasil  keterangan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Mitigasi Kabupaten Subang mengenai responsibilitas, dapat digambarkan bahwa ada fungsi pengawasan atau controlling yang dilakukan oleh Kepala Bidang Mitigasi Kabupaten Subang, yaitu dengan mengadakan rapat evaluai pegawai yang dilakukan setiap 3 bulan  sekali,  hal  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan  kinerja  pegawai  dan  untuk mengetahui  sejauh  mana  keberhasilan  pegawai  dalam  pelaksanaan  program  yang dilaksanakan. Selanjutnya peneliti mewawancarai informan 2 adalah Pegawai BPBD Kabupaten Subang sebagai berikut :  “Bicara tentang pengawasan dan pengontrolan petugas  mungkin  kami  lebih  memfokusakan  pada  kerja  mereka  di  lapangan  dan untuk mengetahui itu biasanya kami mengadakan agenda rapat per 3 bulan sekali sebagai bahan evaluasi sejauh mana program kami bejalan apakah sesuai target yang kami  harapakan  ataupun  malah  sebaliknya  kepada  masyarakat,  baik  masyarakat yang  mengikuti  penyuluhan  maupun  yang  tidak  ikut  saat  penyuluhan  tersebut.” (Hasil Wawancara, 15 November 2019)
Berdasarkan Hasil keterangan wawancara dengan salah satu Pegawai BPBD Kabupaten  Subang  mengenai  responsibilitas,  dapat  digambarkan  sama  hal  nya dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Bidang Mitigasi Kab.Subang bahwa fungsi pengawasan  itu  dilakukan  untuk  meningkatkan  kinerja  para  pegawai  di  lapangan mengenai sosialisasi maupun penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat.
Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kegiatan pengontrolan dan pengawasan yang Bidang Mitigasi lakukan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku yakni per 3 bulan sekali diadankannya agenda rapat untuk mengetahui sejauh mana kerja para petugas dalam menjalankan program yang sudah di tentukan untuk mencapai tujuan organisasi.
Apabila permasalahan tersebut dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (1995:9), bahwa proses pengontrolan dan pengawasan pada indicator responsbilitas sudah optimal sebab Bidang Mitigasi melakukan pengontrolan degan mengadakan rapat evaluasi setiap per 3 bulan sekali untuk mengetahui sejauh mana program berjalan dan di pertanggug jawabkan oleh para petugas di lapangan.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi  publik  tunduk  pada  para  pejabat  politik  yang  dipilih  oleh  rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat, sehingga dengan  sendirinya  akan  selalu  merepresentasikan  kepentingan  rakyat.  Dalam konteks  ini,  konsep  akuntabilitas  publik  dapat  digunakan  untuk  melihat  seberapa besar  kebijakan  dan  kegiatan  organisasi  publik  itu  konsisten  dengan  kehendak masyarakat banyak.    Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal  yang  dikembangkan  oleh  organisasi  publik  atau  pemerintah,  seperti pencapaian target, akan tetapi kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti  nilai-nilai  dan  norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Suatu  kegiatan organisasi  publik  memiliki  akuntabilitas  yang  tinggi  kalau  kegiatan  itu  dianggap benar da n sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.
Berkaitan  dengan  akuntabilitas  lebih  menekankan  kepemilikan  tuggal  atas tindakan  dan  keputusan  mengenai  tugas  yang  berarti  kualitas  bertanggung  jawab atas apa yang di lakukan dan mampu memberikan alasan sejauh mana alasan terebut memuaskan  untuk  setiap  hal  yang  tejadi  karenanya.  Akuntabilitas  sepenuhnya berorientasi pada individu dan tidak dapat di bagiakan kepada orang lain oleh karena itu  menjadi  bertanggung  jawab  berarti  tidak  hanya  bertanggung  jawab  atas  tugas tetapi  bertanggung  jawab  juga  untuk  menjawab  dan  membuktikan  tindakan  yang sudah  di  lakukan.  Akuntabilitas  menggambarkan  kewajiban  setiap  individu  dan bukan  tugas  yang  di  tugaskan  oleh  orang  lain  atas  individu  setelah  itu  individu memutuska untuk menerima responsibilitas itu untuk kemudian di kerjakan, maka peneliti  melakukan  wawancara  dengan  informan  1  adalah  Kepala  Bidang  Mitigasi Kabupaten  Subang,  beliau  mengatakan  :  “Perihal  pertanggung  jawaban  atas kesalahan individu maupun kelompok dari pihak kita ataupun kekeliruannya dalam melaksanakan tugas nya, saya sebagai atasannya akan menegur petugas tersebut dan meminta  penjelasannya  lewat  hasil  kerja  kenapa  bisa  terjadi  kekeliruan  seperti  itu serta  memberikan  motivasi  agar  semangat  kembali.”  (Hasil  Wawancara,  15 November 2019)
Berdasarkan  Hasil  keterangan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Mitigasi Kabupaten  Subang  mengenai  akuntabilitas,  dapat  digambarkan  bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh Kepala Bidang Mitigasi Kab.Subang adalah menindak tegas pegawai yang melakukan kerja kurang optimal, tindakan itu berupa teguran yang diberikan kepada pegawai dan membuat komitmen akan kinerja yang lebih baik lagi untuk kedepanya.
Berdasarkan Hasil keterangan wawancara dengan Pegawai BPBD Kabupaten Subang mengenai akuntabilitas, dapat digambarkan bahwa pegawai jika mengalami kekliruan  dalam  pelaksanaan  kegitan  itu  akan  dibahas  pada  saat  rapat  rutin  yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, dapat rapat tersebut dapat dipaparkan kendala yang ada  pada  saat  pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan  sehingga  Kepala  Bidang  bisa mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan evaluasi kedepanya.
Kemudian peneliti mewanacarai informan 3 adalah pegawai BPBD Kabupaten Subang,  sebagai  berikut:  “Kalau  soal  pertanggung  jawaban  dari  kesalahan  yang dilakukan petugas kami akan melakukan pemanggilan pada petugas tersebut untuk
dimintai  keterangan  atas  kesalahan  yang  di  lakukan  pelaporannya  sendiri  berupa lisan saja mungkin”. (Hasil Wawancara, 17 November 2019)
Berdasarkan Hasil keterangan wawancara dengan Pegawai BPBD Kabupaten Subang lainya mengenai akuntabilitas, beliau juga menjelaskan jika terjadi kesalahan atau  kekeliriuan  itu  akan  da  pemanggilan  terhadap  pegawai  yang  melakukan kesalahan, pemanggilan itu dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam asal mula kesalahan itu bisa terjadi , sehingga bisa dicari jalan keluarnya secara bersama-sama. (Hasil Wawancara, 18 November 2019)
Hasil  wawancara  menjelaskan  bahwa  pertanggugjawaban  petugas  dalam indikator  pertanggungjawaban  bidang  mitigasi  terhadap  petugas  lapangan  sudah baik sebab mereka melakukan peneguran kepada petugas yang melakukan kesalahan dan  membei  sanksi  jika  memang  kesalahan  yang  di  lakukan  sangat  fatal  dan merugikan  masyarakat.  Jika  permasalahan  tersebut  dikaitkan  dengan  teori  Agus Dwiyanto  (1995:  9)  yang  dikemukakan  oleh  ini  merupakan  indikator  terpenting dalam  akuntabilitas  sudah  optimal  karena  mereka  melakukan  peneguran  kepada petugas  yang  melakukan  kesalahan  dan  memberi  sanksi  kepada  mereka  sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan terlebih kesalahan tersebut sangat merugikan masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  uraian  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa : Kinerja Bidang Mitigasi Bencana Alam Di Badan Penanggulagan Bencana Daerah Kabupaten Subang belum optimal.
Hal ini terlihat dalam teori Kinerja sebagai berikut :
1. Produktivitas
Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan juga sebagai simulasi akan cara yang harus dilakukan pada saat sebelum dan sesudah kejadian bencana. Dengan keterbatasan dan  kurang  memadainya  sarana  dan  prasarana  berupa  alat  untuk  membantu masyarakat dalam memahami dan mencerna proses sosialisasi tersebut ini juga merupakan  faktor  yang  menjadi  penghambat.  Konsep  produktivitas  bidang mitigasi dalam kegiatan penyuluhan dan sosialiasi belum berjalan secara optimal sehingga  belum  mencapai  hasil  yang  diharapkan.  Dapat  disimpulkan  bahwa dalam  produktivitas  kinerja  bidang  mitigasi  untuk  kegiatan  sosialisasi  dan penyuluhan di sini masih perlu ditingkatkan lagi dari segi sarana dan prasarana sebab  sarana  dan  prasarana  di  sini  berperan  penting  untuk  simulasi  dan pemahaman masyarakat dengan peragaan yang dilakukan.
2. Kualitas Pelayanan
kualitas  layanan  yang  di  berikan  Bidang  Mitigasi  sudah  sesuai  untuk  kegiatan sosialisasi yang di lakukan sebagai mana itu menjadi edukasi untuk masyarakat dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  bencana  alam  yang  terjadi  di  daerah rawan  bencana  karena  Bidang  Mitigasi  sendiri  lebih  memfokuskan  melakukan kegiatan penyuluhan atau sosisalisasi pada daerah rawan bencana masih belum optimal dalam hal penyampaian informasi dan cara pengaksesan informasi bagi masyarakat belum tersampaikan dengan baik ini karena terbatasnya pengetahuan masyarakat dan ketidakjelasan informasi yang mereka terima dari pihak Bidang Mitigasi.
3. Reponsivitas ketanggapan Bidang Mitigasi terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana mereka melakukan penyusunan program yang lebih mementingkan masyarakat yang  tinggal  di  daerah  rawan  bencana  agar  mereka  lebih  bisa  memahami  cara pencegahan dan penanggulangan bencana. Maka dari itu peran Bidang Mitigasi sangat  penting  untuk  masyarakat  sebagai  pemberi  edukasi  perihal  pentingnya pencegahan dan penanggulagan bencana alam. Kegiatan ini sudah sesuai dengan pengembangan  prosedur  penyusunan  program  yang  lebih  memprioritaskan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sehingga daya tanggap Bidang Mitigasi terhadap penyuluhan dan sosialisasi sudah optimal.
4. Responsibilitas proses pengontrolan dan pengawasan pada indicator responsbilitas sudah optimal sebab  Bidang  Mitigasi  melakukan  pengontrolan  degan  mengadakan  rapat evaluasi setiap per 3 bulan sekali untuk mengetahui sejauh mana program berjalan dan di pertanggug jawabkan oleh para petugas di lapangan.
5. Akuntabilitas
Pertanggungjawaban  bidang  mitigasi  terhadap  petugas  lapangan  sudah  baik sebab mereka melakukan peneguran kepada petugas yang melakukan kesalahan dan  membei  sanksi  jika  memang  kesalahan  yang  di  lakukan  sangat  fatal  dan merugikan masyarakat. Jadi akuntabilitas/ pertanggunngjawaban sudah optimal karena mereka melakukan peneguran kepada petugas yang melakukan kesalahan dan  memberi  sanksi  kepada  mereka  sesuai  dengan  kesalahan  yang  mereka lakukan terlebih kesalahan tersebut sangat merugikan masyarakat.

## Referensi
Departemen  Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4. Jakarta: Gramedia
Dwiyanto, Agus. 1995. Penilaian kinerja organisasi public , Jurusan Ilmu Administrasi negara. Yogyakarta: Fisippol UGM
Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah.
Jakarta: Bumi Aksara
Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial . Jakarta: FISIP UI
Nurjanah, dkk. 2013. Manajemen Bencana.Bandung: Alfabeta
Mangkunegara, A.A.Anwar Prabu 2006. Evaluasi Kinerja Sumber Daya
Manusia. Bandung: PT.Refika Aditama
Keban, Jeremias T. 2003. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan, Makalah Seminar Sehari . Yogyakarta:FISIPOL UGM
Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Mahsun, Muhammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik .Yogyakarta: FE UGM
Mangkunegara, Prabu Anwar .2001. Manajemen Sumber Daya Manusia
Perusahaan .Bandung: Remaja Rosdakarya
Miles, Matthew dan Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif(Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru) . Jakarta: UI Press
Moeheriono. 2010. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi . Bogor: Ghalia Indonesia Moleong, Lexy J. 2007 . Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya Nurjanah,dkk. 2012. Manajemen Bencana. Bandung: ALFABETA.
Prawirosentono. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan .Yogyakarta: BPFE
Simanjuntak, Payaman J.2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja . Jakarta: FE UI
Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2014. Reformasi Pelayanan Publik Teori,
Kebijakan, dan Implementasi . Jakarta: Bumi Aksara
Sobandi, Baban. 2006. Desentralisasi dan Tuntunan Penataan Kelembagaan Daerah . Bandung: Humaniora
Steers, R.M. 2003. Organization Effectiveness A Behavioral View . Jakarta: Erlangga Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantiatif.Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfbeta Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Admninistrasi . Bandung: Alfabeta
Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik . Bandung: Refika Aditama Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. 2012. Penelitian Kualitatif Sebuah Pengantar . Bandung: Alfabeta
Wibowo. 2011. Manajemen Kinerja . Jakarta: RajaGarafindo Persada