ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM  (STUDI TERHADAP BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN PIDIE)

## JURIDICAL ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE
DEVELOPMENT OF HEALTH ASSETS ACCORDING TO ISLAMIC LAW (STUDY OF COMMUNITY LEGAL CULTURE IN PIDIE DISTRICT)
AHMAD NIDAL 1
FAISAL 2
HERINAWATI 3
1 Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Malikussaleh
2 Dosen Hukum Perdata, Universitas Malikussaleh
3 Dosen Hukum Perdata, Universitas Malikussaleh Jl. Jawa, Blang pulo, Kecamatan Muara Satu, Aceh, 24355
Email: ahnid852@gmail.com

## Abstract
The principle of inheritance is ijbari, where the transfer of inheritance to the heirs who have died applies automatically according to God's will without depending on the  heir.  This  study  aims  to  analyze  the  legal  culture  of  the  community  on  the distribution  of  inheritance  in  Pidie  Regency,  to  analyze  the  effectiveness  of  the distribution of inheritance according to Islamic law in Pidie Regency. The research method  is  empirical  juridical.  Sources  of  data  used  are  primary  and  secondary data. The results of the study indicate that the legal culture that is carried out by the  people  in  Pidie  Regency  is  to  distribute  inheritance  with  customary  law  or deliberation. The distribution of inheritance carried out by the community in Pidie Regency has not been effective.
Keyword: Legal Culture, Effectiveness, Inheritance Sharing.

## Intisari
Prinsip kewarisan adalah ijbari , dimana peralihan harta waris kepada ahli warisnya yang  telah  meninggal  berlaku  dengan  sendirinya  menurut  kehendak  Allah  tanpa tergantung Terhadap pewaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis budaya hukum masyarakat  terhadap  pembagian  harta  warisan  di  Kabupaten  Pidie,  Menganalisis efektivitas  pembagian  harta  warisan  menurut  hukum  Islam  di  Kabupaten  Pidie. Metode penelitian adalah yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  budaya  hukum  yang dijalankan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie adalah melakukan pembagian harta warisan  dengan  hukum  adat  atau  musayawarah.  Pembagian  harta  warisan  yang dilakukan oleh  masyarakat di Kabupaten Pidie belum efektif.
Kata kunci: Budaya Hukum, Efektivitas, Pembagian Warisan

## A. Pendahuluan
Harta merupakan salah satu kebutuhan yang berpengaruh bagi manusia baik itu  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  seperti  membeli  makanan,  pakaian  dan tempat  tinggal. 1 Harta  memiliki  manfaat  yang  sangat  banyak,  diantaranya  adalah perantara kesejahteraan, alat pertukaran, dan manfaat lain yang berkaitan dengan permasalahan  urusan  dunia.  Selain  itu,  harta  juga  dapat  memiliki  manfaat  untuk mewujudkan kebaikan di akhirat, seperti zakat, ibadah haji, bersedekah, dan lain- lain.
Hukum  perkawinan  di  samping  mengatur  hubungan  dalam  kekeluargaan, juga mengatur masalah  harta seseorang setelah kematian di dalam keluarga yang disebut dangan hukum kewarisan atau dalam bahasa Arab disebut ilmu faraid . Ilmu faraid adalah ilmu yang mengatur masalah pembagian harta warisan yang ditinggal oleh seseorang setelah meninggal dunia. 2
Hukum  kewarisan  dikenal  sebagai  hukum  yang  membicarakan  tentang bagaimana  perpindahan  harta  dari  seseorang  yang  meninggal  kepada  pewaris, kemudian siapa saja yang berhak menerima harta tersebut, dan berapa jumlah harta yang  akan  diterima  oleh  ahli  waris,  sebagaimana  yang  tertulis  di  dalam  Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 (a). 3
Sumber utama dari semua hukum Islam adalah Al-Qur’an, hadis, ijtima’ dan qiyas. Hukum kewarisan Islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut yang bersumber dalam Al- Qur’an  atau  hadis-hadis  nabi  baik  bersifat  perkataan  ( qaul ),  perbuatan  ( fi’lu ), pengakuan ( taqriru ) nabi. Adapun beberapa ayat yang mengatur hukum kewarisan Islam dalam Al-Qur’an adalah surat An-Nisa’ ayat 7 dan 8. Dalam Islam, semua hak  kewarisan  telah  diatur  dengan  sangat  jelas  di  dalam  kitab  atau  buku  fiqih mawaris yaitu ilmu yang mempelajari siapa saja yang berstatus sebagai ahli waris
1 Joan Sotkin, Iibni’ Adhalatik Al-Maliyyah , Riyadh, Al-Abikan, 2007, hlm. 36.
2 Zahratul  Idami, Hukum  Kewarisan  Islam  dan  Praktek  Pembagiannya ,  Banda  Aceh, Bandar Publishing, 2018, hlm. 8.
3 Pasal  117  (a)  KHI  adalah:  “Hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.
dengan  sebab  meninggalnya  seseorang  kerabatnya,  dan  orang-orang  yang  tidak berhak sebagai ahli waris, orang yang ditutup hak kewarisannnya. 4
Ketentuan asas ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur’an surat  An-Nisa’  ayat  7  yang  menjelaskan  bahwa:  “bagi  seorang  laki-laki  maupun perempuan  ada  nasab  dari  harta  peninggalan  orang  tuanya  atau  dari  karib kerabatnya”. Kata nasab dalam ayat tersebut di atas berarti saham, bagian atau jatah dari  harta  peninggalan  sipewaris.  Dalam  hal  hukum  waris  berarti  terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal  kepada yang masih hidup terjadi dengan  sendirinya.  Artinya  tanpa  adanya  perbuatan  hukum  atau  pernyataan kehendak  dari  pewaris.  Dengan  perkataan  lain  adanya  kematian  pewaris  secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. 5
Berdasarkan  penelusuran  awal  nyatanya  pembagian  warisan  tersebut  tidak semuanya  diselesaikan  secara  hukum  Islam  dan  hanya  diselesaikan  secara musyawarah  dan  kesepakatan  para  ahli  waris  saja  atau  secara  adat.  Hal  ini  juga termasuk  titik  kunci  permaslahan  di  masyarakat  Kabupaten  Pidie.  Walaupun demikian  corak  suatu  negara  dan  kehidupan  masyarakat  di  suatu  lingkungan memberi pengaruh terhadap kewarisan. 6
Berdasarkan  penelusuran  dan  pengamatan  penulis  mengenai  penelitian  dan kajian-kajian  terdahulu  terhadap  kesadaran  atau  efektivitas  pembagian  hukum kewarisan  dalam  masyarakat,  maka  penulis  tidak  menemukan  adanya  penelitian terdahulu  secara  khusus  yang  membahas  tentang  permasalahan  Analisis  Yuridis Terhadap  Efektivitas  Pembagian  Harta  Warisan  Menurut  Hukum  Islam  (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat di Kabupaten Pidie).
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut,  dengan  masalah  yang  diangkat  untuk dianalisa  dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimana  efektivitas  pembagian  harta
4 Ukhrowiyatunnisa, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Harta Waris Yang Belum Dibagikan  (Studi  di  Desa  Telagasari  Kecamatan  Cikupa  Kabupaten  Tanggerang), Jurnal  Hukum Perdata Islam , Volume 20, Nomor 2, Juli-Desember 2019, hlm. 360.
5 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , Jakarta, kencana, 2014, hlm. 8.
6 Muchit A. Karim, Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia , jakarta, Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 111.
warisan menurut hukum Islam di Kabupaten Pidie, dan bagaimana budaya hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan di Kabupaten Pidie.
B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu suatu  pendekatan  masalah  dengan  jalan  menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat perskriptif yaitu penelitian yang dilakukan  untuk  menguraikan  objek  penelitiannya,  atau  penelitian  untuk mendeskripsikan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. 7 Teknik pengumpulan  data  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Sedangkan  lokasi  dalam  penelitian  ini  adalah Kabupaten Pidie, Propinsi Aceh, Indonesia.
Pendekatan analisis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu  cara  analisis  hasil  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif,  yaitu  data yang diperoleh dari informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata dengan mempelajari atau meneliti sebagai sesuatu yang utuh. Sampel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive  sample yaitu  dengan  cara menentukan  responden  yang  didasarkan  atas  pertimbangan  tujuan  tertentu. Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  para  pihak  ahli  waris, keuchiek , imuem menasah , tuha peut gampong , ulama, dan hakim mahkamah syar’iyah.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Efektifitas Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam
Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Kewarisan Islam
Kekuatan  pelaksanaan  hukum  kewarisan  sudah  jelas  dan  mengikat  seluruh manusia,  tidak  hanya  pada  aspek  individu  manusia,  akan  tetapi  pelaksanaan pembagian kewarisan merupakan kewajiban hukum yang melekat pada harta yang ditinggal  oleh  pemiliknya.    Selain  itu  kewajiban  pelaksanaan  ini  bertujuan  agar selalu berjalan sesuai dengan ketentuan agama, jangan sampai ada yang dirugikan dikarnakan termakan harta ahli waris yang lain, sebab tidak jarang permasalahan
7 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktik , Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.
8.
kewarisan  yang  dibiarkan  berlarut-larut  karena  ketidakpahaman  masyarakat terhadap hukum kewaisan Islam, dan berakhir dengan sengketa perebutan harta dan terputusnya hubungan baik dalam keluarga.
Pemahaman masyarakat  Kabupaten Pidie terhadap hukum  kewarisan  Islam ketika pewaris meninggal dunia tidak sama, ada yang memahami maksud dari pada kewarisan Islam itu ada tetapi tidak mengetahui bagian yang diterimanya masing- masing.  Banyak  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  hukum  kewarisan  Islam adalah perpindahan harta dari pewaris kepada ahli  waris. Proses ini dapat  terjadi atau  berlangsung  ketika  pewaris  masih  hidup,  ataupun  disaat  pewaris  sudah meninggal dunia.
Pada hakikatnya masyarakat Kabupaten Pidie mengetahui tentang pembagian kewarisan hukum Islam dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia, akan tetapi ada  sebagian  masyarakat  yang  melaksanakan  pembagian  harta  warisan  tanpa menunggu  adanya  kematian  dari  pewaris,  hal  ini  terjadi  karena  masyarakat kabupaten  Pidie  masih  terpengaruh  dengan  adat    atau  tradisi  turun  temurun  dari keluarga  sebelumnya,  mereka  menganggap  pembagian  harta  warisan  yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia itu lebih baik. Dikarenakan orang tua dapat langsung melihat kemanfatan dari harta tersebut.
Pemahaman masyarakat  di  Kabupaten Pidie mengenai  hukum  waris sangat beragam,  ada  yang  berpengetahuan  tinggi  dalam  memahami,  ada  juga  yang berpengetahuan  rendah  terhadap  ilmu  agama,  apalagi  berkaitan  dengan permasalahan  dengan  hukum  kewarisan.  Masyarakat  yang  memahami  biasanya yang berpendidikan ilmu agamanya sampai 7 tahun di pondok pesantren. Mereka berpegang  teguh  kepada  Al-Qur’an  dan  Hadis,  maka  disaat  terjadinya permasalahan  terhadap  sengketa  kewarisan,  mereka  langsung  merujuk  kepada hukum  yang  diatur  di  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadis.  Sedangkan  mereka  yang pengetahuannya  rendah  terhadap  hukum  kewarisan  Islam,  mereka  tidak mendapatkan  pendidikan  agama  di  pesantren.  Mereka  hanya  mendapatkan pendidikan  agama  di  sekolah,  dan  diketika  terjadi  permasalahan  tentang  hukum Islam  apalagi  yang  berkaitan  dengan  hukum  waris,  mereka  menyelesaikannya
dengan  hukum  adat,  karena  mereka  tidak  pernah  atau  jarang    mendapatkan mengenai pelajaran tersebut.
Pemahaman masyarakat Kabupaten Pidie terhadap hukum Kewarisan Islam masih  kurang,  hal  ini  dapat  dibuktikan  ketika  terjadinya  permasalahan  dalam masyarakat tentang hukum waris, banyak masyarakat yang menyelesaikan secara adat  atau  musyawarah.  Ada  sebagian  masyarakat  yang  memilih  dalam menyelesaikan  permasalahan  kewarisan  di  Mahkamah  Syar’iyah,  apabila penyelesaian  yang  dilakukan  secara  musyawarah  tidak  efektif,  ataupun  tidak menemukan hasil (buntu).
Pengaruh Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Pidie Pembagian harta warisan yang berdasarkan hukum  adat  dari pewaris, tidak semua prakteknya murni dilakukan dengan hukum adat artinya tidak menurut adat atau  menurut  syari’at  semata-mata.  Misalnya  dalam  penentuan  ahli  waris menggunakan hukum Islam, akan tetapi di dalam mengatur besarnya jumlah bagian ahli  waris  berdasarkan  atas  putusan  pewaris  atau  atas  dasar  musyawarah  dan mufakat  berdasarkan  konsep  hukum  adat. 8 Hasil  penelitian  di  Kabupaten  Pidie dalam  melaksanakan  pembagian  harta  warisan  ada  2  (dua)  cara  yaitu  dengan menentukan  bagian  laki-laki  lebih  besar  dari  pada  perempuan  yaitu  2:1  (dua banding satu), dan bagian laki-laki dengan perempuan dibagi sama rata yaitu 1:1 (satu  banding  satu). 9 Maka  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  dalam masyarakat mempunyai kebiasaan dalam menentukan porsi bagian masing-masing dengan  2  (dua)  cara  yaitu  dengan  bagian  laki-laki  lebih  besar  dengan  bagian perempuan 2:1 (dua banding satu), dan bagian laki-laki dengan perempuan dibagi sama rata 1:1 (satu banding satu).
Alasan masyarakat dalam menentukan porsi pembagian sama antara laki-laki dan  perempuan  berdasarkan  kesepakatan  ahli  waris  karena  dianggap  lebih  adil. Alasan lain adalah karena pertimbangan ahli waris bahwa seseorang atau lebih dari ahli waris lebih banyak terlibat dalam mengurusi si pewaris dalam masa hidupnya, dan  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  menjadi  logis  jika  pembagian  warisan
8 Factur Rahman, Ilmu Mawaris , Bandung, Alma’arif, 1991, hlm. 36.
9 T. Nazarullah, Keuchik, Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2021.
dilakukan  dengan  cara  sama  rata  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan. Sebaliknya  apabila  ahli  waris  tidak  menyetujui  harta  warisan  tersebut  dibagikan dengan  cara  sama  rata  antara  laki-laki  dengan  perempuan,  maka  sistem pembagiannya  dilakukan  dengan  hukum  waris  Islam  berdasarkan  ketentuan  Al- Qur’an  dan  Hadis. 10 Meskipun  demikian  pada  kenyataannya  masyarakat  lebih cenderung  menganut  pada  satu  sistem  hukum  waris  saja  dengan  hukum  yang berlaku dalam masyarakat.
Penyelesaian hukum waris tidaklah mutlak menggunakan faraidh walaupun pewaris dan semua ahli warisnya adalah beragama Islam. 11 Para ahli waris jika atas kehendak sendiri sepakat ingin membagikan harta warisan tersebut dengan hukum adat, sehingga anak laki-laki dapat pembagian yang sama dengan anak perempuan, maka  pembagian  itu  dianggap  sah  selama  tidak  bertentangan  dengan  syari’at Islam. 12 Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikatakan bahwa  masyarakat  telah  melakukan  metode  pembagian  secara uruf atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

## Upaya Terhadap Masyarakat Agar Patuh Pada Hukum Kewarisan Islam
Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia dan masyarakat  tentang  hukum  yang  sudah  ada  atau  yang  diharapkan  ada. Penekanannya  adalah  pada  sisi  nilai-nilai  atau  tentang  fungsi  hukum  tersebut, bukan pada penilaian hukum kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Kesadaran hukum  adalah  asas  bagi  penegak  hukum  sebagai  proses. 13 Adapun  upaya-upaya yang  harus  dilakukan  adalah  dengan  meningkatkan  pendidikan,  kesadaran masyarakat dalam membagikan harta warisan, dan perhatian yang dari pemerintah.
Semakin  berkembangnya  hukum  pada  masyarakat,  tentu  akan  berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Pidie, karena hukum adalah patokan dalam berkehidupan dan bermasyarakat sehari-hari, banyak masyarakat  sekarang ini yang belum sadar bertapa pentingnya mematuhi hukum dan mengikuti aturan hukum. 14
10 Zulfadli, Ulama, Wawancara pada Tanggal 18 Juni 2021.
11 Hasbullah Bakri, Pedoman Islam di Indonesia , Jakarta, UI-Press, 1998, hlm. 217.
12 Ibid.
13 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , Jakarta, Rajawali Press, 1982, hlm. 145.
14 Zulfadli, Ulama, Wawancara pada Tanggal 18 Juni 2021.
Hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang  lebih  baik  dari  pada  yang  dicapai  sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  peranan hukum  dalam  masyarakat  semakin  penting  maksudnya  fungsinya  tidak  hanya sekedar sebagai alat pengendalian sosial ( social control ), akan tetapi juga menjadi sebagai  alat penggerak ( social  engineering ) dalam  rangka perubahan masyarakat untuk berprilaku dengan kesadaran yang tinggi. dari kedua fungsi hukum tersebut merupakan  perpaduan  yang  menciptakan  hukum  yang  sesuai  dengan  tatanan kehidupan masyarakat. 15
1. Budaya Hukum Masyarakat Pidie Terhadap Pembagian Harta Warisan
a. Pelaksanaan Pembagian Kewarisan dalam Masyarakat di Kabupaten Pidie Hukum kewarisan pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris,  menentukan siapa- siapa  saja  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  mengatur  tentang  bagian  masing- masing  ahli  waris. 16 Dari  pengertian  di  atas  dapat  diartikan  bahwa  subtansi  dari hukum kewarisan termasuk mewarisan Islam adalah pengaturan tentang peralihan hak milik dari pewaris kepada ahli warisnya. 17
Umumnya di negara Islam atau negara berpendudukan manyoritas Islam telah memilki undang-undang yang mengatur tentang hukum kewarisan sebagai bagian dari hukum keluarga secara utuh dan menyeluruh. Namun demikian tidak sedikit dari  masyarakat  muslim  yang  sampai  sekarang  belum  memilki  aturan  tentang kewarisan  terutama  di  negara-negara  muslim  minoritas. 18 Akibatnya,  praktek pembagian  kewarisan  Islam  dilakukan  secara  tradisional  atau  adat,  dalam pengertian  tidak  dilaksanakan  pembagian  menurut  undang-undang  tentang kewarisan  Islam.  Adapun  faktor  yang  mempengaruhi  masyarakat  terhadap pembagian harta waris adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum
15 Soerjono Soekanto, Op. Cit , hlm. 175.
16 Pasal  171  Huruf  (a)  KHI  adalah:  “Hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”
17 Muhammad  Amin  Suma, Keadilan  Hukum  Waris  Islam,  dalam  Pendekatan  Teks  dan Konteks , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 17.
18 Ibid .
yang mengatur tentang kewarisan, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pembagian kewarisan Islam. 19
Salah  satu  permasalahan  yang  sering  terjadi  di  dalam  masyarakat  bahkan diperdebatkan adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembagian harta waris atau kapan waktunya pembagian harta waris tersebut dapat dilaksanakan. Padahal di  dalam  hukum  Islam  dikenal  dengan  sebuah  asas  yang  disebut  dengana  asas Ijbari . 20 Asas  ini menggariskan sebuah panduan bahwa pembagian harta  warisan dapat  dibagi  manakala  si  pewaris  meninggal  dunia.  Dan  dengan  meninggalnya pewaris, maka harta warisan tersebut secara otomatis telah beralih kepada ahli waris yang ditinggalkannya. 21
Pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  yang  berlaku  pada  masyarakat  di Kabupaten Pidie sangat  berpengaruh pada adat  ataupun tradisi yang berkembang dan berlaku pada masyarakat dari dulu hingga sekarang. Banyak dari masyarakat Pidie yang melakukan pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum adat, yaitu  dengan  cara  bagi  rata  sesama  ahli  waris.  Menurut  pemahaman  masyarakat Pidie, apabila pembagian harta warisan dilakukan dengan cara bagi rata semua ahli waris akan mendapatkan hak dari pewaris secara adil. 22 Hukum waris adat yang ada di  Indonesia  berpengaruh  dari  masyarakat  atau  kerabatnya  yang  berbeda. Mengetahui  sistem  kekerabatan  dalam  permasalahan  kewarisan  adalah  sesuatu yang  sangat  penting,  karena  pembagian  harta  warisan  dalam  masyarakat  sangat berpegang  teguh  terhadap  sistem  kekerabatan  yang  dianut  oleh  masyarakat  itu sendiri. 23
Masyarakat Kabupaten Pidie lebih memilih menyelesaikan pembagian harta warisan dengan hukum adat, artinya hanya sebagian kecil yang menyelesaikannya
19 Zulkifli, Ahli Waris, Wawancara pada Tanggal 24 Juni 2021.
20 Yang  dimaksud Ijbari adalah  beralihnya  harta  kewarisan  secara  otomatis  kepada  ahli warisnya. Artinya secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan hukum yang baru untuk perpindahan  harta  warisan  setelah  meninggal  atau  peralihan  harta  dari  seseorang  yang  telah meninggal kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik itu mrupakan pewaris maupun ahli waris.
21 Amir Syarifuddin, Op.Cit , hlm. 18.
22 M. Gade, Imuem Meunasah, Wawancara pada Tanggal 27 Juni 2021.
23 Syahrizal, Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Nadia  Foundation,  Aceh Darussalam, Cet 1, 2004, hlm. 194
dengan  hukum  Islam.  Pembagian  harta  warisan  secara  adat  dianggap  efektif  dan juga  meminimalisir  untuk  terjadinya  persengketaan  diantara  para  ahli  waris. 24 Masyarakat dalam membagi harta warisan memiliki dua sistem yaitu dengan sistem pembagian  hukum  Islam  dan  sistem  pembagian hukum  adat,  namun  kebanyakan masyarakat lebih memilih membagikan harta warisan secara adat atau musyawarah atau secara hukum adat. Karena kebanyakan masyarakat kurang memahami tentang pembagian harta warisan menurut  hukum  Islam,  dalam pembagian harta  warisan biasanya disaksikan oleh Keuchik , Teungku Imum , dan Tuha Peut . 25
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  budaya  hukum  yang  dipakai  oleh masyarakat  Kabupaten  Pidie  dalam  membagikan  harta  warisan  masih menggunakan  hukum  adat  atau  secara  musyawarah.  Karena  banyak  masyarakat yang  kurang  memahami  terhadap  hukum  kewarisan  Islam,  juga  kurangnya kesadaran  masyarakat  dalam  melaksanakan  pembagian  harta  warisan  menurut hukum  Islam,  dan  masyarakat  memahami  apabila  dilakukan  pembagian  harta warisan secara adat dapat terbaginya harta warisan secara adil terhadap ahli waris, hal ini dapat mengurangi terjadinya persengketaan diantara sesama ahli waris.
2. Faktor  Yang  Menyebabkan  Penundaan  Pembagian  Harta  Warisan  di Kabupaten Pidie
Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Kabupaten Pidie terhadap efektivitas pembagian harta warisan, yaitu:
a Faktor Adat
Salah satu adat masyarakat Kabupaten Pidie adalah membagi harta warisan setelah  sampainya  100  (seratus)    hari  pewaris  meninggal  dunia,  karena  disaat pewaris  meninggal  dunia  di  dalam  masyarakat  Pidie  ada  istilah kenduri hari  ke1 sampai hari ke 7 (tujuh) pewaris meninggal dunia, 15 (lima belas), 44 (empat puluh empat),  sampai  100  (seratus)    hari  pewaris  meninggal  dunia.  Kebiasaan  ini menyebabkan  terjadinya  penundaan  kewarisan,  karena  biaya  yang  digunakan salama kenduri tersebut adalah harta dari yang ditinggalkan oleh pewaris. 26
24 Syuf’ani, Tuha Peut, Wawancara pada Tanggal 28 Juni 2021.
25 T. Nazaruddin, Keuchik, Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2021.
26 Amiruddin, Tuha Peut, Wawancara pada Tanggal 28 Juni 2021.
Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip yang dianutnya serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip adalah penggunaan norma adat sebagai salah  satu  dalam  pertimbangan  hukum.  Dalam  penerapan  hukum  Islam  selalu memperhatikan adat istiadat setempat yang berlaku untuk dijadikan sebagai norma yang harus diikuti dan ditaati olem masyarakat. 27
b Kurang Kesadaran Ahli Waris dalam Melaksanakan Hukum Kewarisan Islam Sebagian  ahli  waris  tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan  terhadap  hukum kewarisan Islam masih sangat kurang, hal inilah yang berdampak pada pelaksanaan hukum  kewarisan  tersebut,  sehingga  menyebabkan  terjadinya  penundaan  harta kewarisan. 28
c Berbeda Tempat Tinggal Ahli Waris
Ketika pewaris meninggal dunia, banyak ahli waris yang bertempat tinggal jauh  dengan  harta  warisan,  hal  ini  menyebabkan  terjadinya  penundaan  terhadap pembagian harta warisan. 29 Kebanyakan masyarakat Kabupaten Pidie mempunyai kebiasaan  merantau,  karena  banyak  masyarakat  Pidie  adalah  pedagang  sehingga banyak ahli waris yang tidak ada disaat ingin dilakukan pembagian warisan, hanya ada 1 orang  ahli waris yang bertempat tinggal  di  Kabuipaten Pidie, sedangkan 2 (dua) orang ahli waris yang lain tinggal di luar Kabupaten Pidie. 30
Adanya Anggapan Bahwa Membagi Harta Warisan Terlalu Awal Tidak Sopan Pada  kasus  ini  ada  sebagian  ahli  waris  yang  menganggap  penundaan pembagian  harta  warisan  sopan,  hal  ini  disebabkan  mereka  menganggap  tidak sopan  jika  pembagian  harta  warisan  dilakukan  terlalu  awal.  Sebagian  ahli  waris sangat berhati-hati dalam melakukan pembagian harta warisan terlalu cepat ketika pewaris  meninggal  dunia,  karena  untuk  menghindar  perkataan  yang  tidak  baik terhadap mereka. 31
Salah  satu  asas  dalam  hukum  kewarisan  Islam  adalah  asas  kematian  yaitu peralihan  harta  seseorang  kepada  orang  lain  berlaku  ketika  pemilik  harta  atau
27 Rusjdi  Ali  Muhammad  dan  Dedi  Sumardi, Kearifan  Tradisional  Lokal:  Penerapan Syari’at Islam dalam Hukum Adat Aceh , Banda Aceh, Dinas Syari’at Aceh, 2001, hlm, 39.
28 Muhammad Fauzi, Ahli Waris, Wawancara pada Tanggal 16 Juni 2021.
29 Hasnidar, Ahli Waris, Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2021.
30 Hasnidar, Ahli Waris, Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2021.
31 Fahrizal, Ahli Waris, Wawancara pada Tanggal 16 Juni 2021.
pewaris  meninggal  dunia. 32 Artinya  apabila  seseorang  meninggal  dunia  maka peralihan harta kepada pewarisnya berlaku.
Salah Satu Ahli Waris Menguasai Dan Menggunakan Harta Warisan
Sikap  seorang  ahli  waris  yang  menguasai  harta  warisan  menyebabkan terhalangnya pembagian, perbuatan ini disebabkan karena menganggap bahwa ahli waris  tersebut  telah  lama  menetap,  bahkan  sampai  merawat  pewaris  sampai meninggal  dunia,  permasalahan  ini  menyebabkan  seseorang  tersebut  telah mengambil  hak  orang  lain. 33 Seseorang  tidak  berhak  bahkan  tidak  boleh menghalangi ahli waris untuk mendapatkan haknya terhadap harta warisan tersebut, dan  tidak  boleh  juga  seorang  ahli  waris  menguasai  sendiri  harta  warisan  tanpa persetujuan ahli waris yang lain.
Apabila  sebagian  dari  pada  ahli  waris  ada  yang  menolak  untuk  melakukan pembagian harta warisan, maka boleh bagi ahli waris yang lain untuk mengajukan gugatan kepada peradilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Pasal 188 KHI menyebutkan Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat  mengajukan  permintaan  kepada  ahli  waris  yang  lain  untuk  melakukan pembagian harta warisan. Apabila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan  itu,  maka  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan  gugatan  melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Dalam hal perbuatan seseorang  menguasai  hak  warisan  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hak subjektif  para  ahli  waris,  dan  ini  juga  perbuatan  melawan  hukum.  Hal  ini  juga didukung dengan adanya Pasal 834 KUHPerdata. 34
d Faktor Kesadaran Masyarakat
Kesadaran  hukum  adalah  kesadaran  atau  nilai-nilai  yang  terdapat  di  dalam diri manusia  dan masyarakat tentang yang sudah ada atau hukum yang diharapkan ada.  Penekanannya  adalah  pada  sisi-sisi  nilai  atau  tentang  fungsi  yang  ada  pada
32 Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris) , Pekanbaru, Alaf Riau, 2007, hlm. 10.
33 Fitriani, Ahli Waris, Wawancara pada Tanggal 15 Juni 2021.
34 Pasal  834  KUHPerdata  adalah:  “Ahli  waris  berhak  mengajukan  gugatan  untuk memperoleh warisannya  terhadap semua orang yang memegang bezit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan bezitnya.”
hukum  dan  bukan  pada  penilaian  hukum  tentang  kejadian  yang  konkret  dalam masyarakat. Kesadaran hukum adalah dasar bagi yang menegakkan hukum sebagai proses. 35 Kesadaran dianggap bertitik tolak tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum  pada  masyarakat.  Hukum  menjadi  patokan  dalam  bertingkah  laku  sesuai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Mengingat  hukum  adalah  patokan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  sehari- hari,  banyak  masyarakat  sekarang  ini  belum  mulai  sadar  bertapa  pentingnya mematuhi  dan  mengikuti  hukum  Islam,  karena  banyak  masyarakat  yang  masih menggunakan pembagian harta warisan secara adat tanpa memerhatikan pembagian secara hukum Islam. 36
Akibat Hukum Terhadap Menunda Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Pidie
Berdasarkan  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  penundaan  pembagian warisan,  maka  ada  beberapa  faktor  yang  dapat  menimbulkan  kasus  penundaan terhadap pembagian warisan di Kecamatan Pidie, yaitu:
. Hak Kewarisan Terabaikan
Setiap ahli waris berhak terhadap bagian harta warisan tanpa terikat dengan ahli  waris  yang  lain.  Hal  ini  didasarkan  pada  ketentuan  bahwa  setiap  insan mempunyai  kemampuan  untuk  menerima  hak  dan  kewajiban  atupun  disebut  di dalam istilah fiqih dengan ahliyatul wujub . 37 Kasus penundaan terhadap pembagian harta warisan yang belum dibagi dapat menimbulkan akibat yang sangat banyak, salah  satunya  adalah  hak  kewarisan  menjadi  terabaikan.  Penundaan  pembagian kewarisan ini terjadi sampai 10 tahun setelah pewaris meninggal dunia, pada waktu dilakukannya  pembagian  kewarisan  banyak  hak  dari  pada  ahli  waris  yang terabaikan. 38
Dalam hukum kewarisan Islam memiliki banyak keistimewaan salah satunya adalah  kebersamaan  dalam  memperoleh  harta  warisan.  Hukum  kewarisan  Islam
35 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , Jakarta, Rajawali Press, 1982, hlm. 145.
36 Ridwan Ismail, Imuem Chiek, Wawancara pada Tanggal 29 Juni 2021.
37 Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqh , Jakarta, Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974, hlm. 136.
38 Nuraina, Ahli Waris, Wawancara pada Tanggal 22 Juni 2021.
menganjurkan  ahli  waris  agar  menyegrakan  terhadap  pembagian  harta  warisan untuk  menghindari  dampak  negatif.  Dampak  negatif  yang  timbul  terhadap penundaan  pembagian  harta  warisan  salah  satunya  hak  ahli  waris  terabaikan, bahkan dapat hilangnya hak milik, padahal hak kewarisan telah diatur dalam Al- Qur’an surah An-Nisa ayat (7). 39
. Putusnya Silaturrahmi
Penundaan  pembagian  harta  waris  dapat  menimbulkan  perselisihan, pertengkaran diantara para ahli waris yang menyebabkan hubungan kekeluaragaan menjadi  ranggang. Salah satu  ahli waris menguasai  harta warisan tanpa izin  dari pada  ahli  waris  yang  lain,  bahkan  hampir  menjual  harta  warisan  tersebut  karena menganggap bahwa harta warisan itu sudah menjadi miliknya. Sebelum dan setelah dilakukannya pembagian warisan hingga saat ini, hubungan kekeluargaan diantara ahli  waris  sudah  renggang,  dan  komunikasi  diantara  para  ahli  waris  sudah  tidak seperti biasanya. 40
Syariat Islam mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berselisih dan  bersengketa.  Dalam  Al-Qur’an  disebutkan  bahwa  orang-orang  beriman  itu bersaudara dan diperintahkan untuk saling memperbaiki hubungan persaudaraan. 41 Pembagian harta waris harus dilakukan atas kesepakatan dan kesadaran para ahli waris dimana mereka mengetahui bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam.  Hal  ini  diterangkan  dalam  Pasal  183  KHI. 42 Perdamaian  dalam  praktet pembagian  kewarisan  diharapkan  dapat  menjadi  ketentraman  dan  kepuasan  serta dapat memper erat hubungan diantara ahli waris.
Sebagian Ahli Waris Mengambil Harta Warisan
Harta warisan yang belum  dibagi adalah harta milik  bersama diantara para ahli waris, jika ahli waris ingin menggunakan harta warisan harus dilakukan dengan
39 Yang artinya: “Untuk anak laki-laki dan anak perempuan ada bagian masing-masing atas harta warisan orang tuanya dan kerabatnya, sedikit atau banyaknya sesuai menurut ketentuan yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa’ : 7)
40 Marlina, Ahli Waris, Wawancara pada Tanggal 22 Juni 2021.
41 Ahmadi  Hasan, Adat  Berdamai  (Interaksi  Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat  pada Masyarakat Banjar) , Banjarmasin, Antasari Pess, 2009, hlm. 54.
42 Pasal 183 KHI adalah: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”
musyawarah. Hal ini sesuai dengan tuntutan ajaran agam Islam berdasarkan firman Allah SWT, Surat Ali Imran Ayat 159. 43 Penguasaan salah satu ahli waris terhadap harta  waisan  tersebut  mengakibatkan  para  ahli  waris  menjadi  sulit  dalam melakukan pembagian warisan, penguasaan harta warisan terjadi karena ahli waris tersebut  yang  selalu  merawat  pewaris  semasa  hidupnya,  dan  dia  menganggap bahwa harta tersebut sudah menjadi miliknya. 44
Adanya  sifat  ahli  waris  yang  mengambil  harta  warisan  yang  belum  dibagi untuk  keperluan  pribadinya    tanpa  sepengetahuan  ahli  waris  yang  lain  termasuk sifat tercela. Karena jika ahli waris yang lain tidak menyetujui terhadap perlakuan ahli waris yang menggunakan harta warisan sama halnya telah menggunakan atau mengammbil hak milik orang lain. Akan tetapi jika ahli waris hanya satu orang saja maka ia boleh menggunakan untuk kepentingan pribadi atau menjualnya. 45
. Mempersulit Pembagian di Masa Yang Akan Datang
Kasus  penundaan  kewarisan  dapat  berakibat  terhadap  harta  warisan,  salah satunya  adalah  sulitnya  melakukan  pembagian,  apalagi  jika  penundaan  tersebut telah  dilakukan  bertahun-tahun.  Penundaan  pembagian  harta  warisan  dapat mengalami  pertambahan  dan  penyusutan,  jika  terlalu  lama  dibiarkan  maka  akan semakin  sulit  untuk  melakukan  pembagian  warisan,  dengan  alasan  sulit  untuk menghitung secara benar dan akurat, dan banyak dari ahli waris yang sudah tidak ada lagi di tempat harta warisan tersebut. 46
Permasalahan  yang  sangat  dikhawatirkan  selanjutnya  adalah  apabila  harta warisan terlalu  lama tidak dibagi, sebagian ahli  waris ada yang  meninggal  dunia lebih dulu, Hal ini tentu saja akan menambah permasalahan pembagian warisan ini. Karena dikemudian hari diantara para ahli waris dari yang meninggal akan terjadi perselisihan  karena  masing-masing  menganggap  memilki  atas  harta  warisan. 47
43 Yang  Artinya:  “Dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu.  Kemudian apabila  kamu  membulatkan  tekad,  maka  tawakkal  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  menyukai orang-orang bertawakal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran : 159)
44 Afridawati, Ahli Waris, Wawancara pada Tanggal 23 Juni 2021.
45 Asy  Syekh  Zainuddin  Ibnu  Abdul  Aziz  Al-Malibary, Terjemahan Fathul Mu’in ,  Jilid Ke-2, Al-Hidayah, hlm. 211.
46 Zulkifli, Ahli Waris, Wawancara pada Tanggal 24 Juni 2021.
47 Muhammad Fauzi, Ahli Waris, Wawancara pada Tanggal 16 Juni 2021.
Kasus  seperti  ini  dalam  kewarisan  dinamakan  dengan  kasus  kewarisan munasakhah . 48
Permasalahan  penundaan  terhadap  harta  waris  yang  belum  dibagi  secara hukum  Islam  ini  dapat  diselesaikan,  dalam  KHI  ada  dua  alternatif  untuk menyelesaikan pembagian harta kewarisan, yaitu Pasal 183, 49 Pasal 189 Ayat (1) dan  (2)  KHI. 50 Akan  tetapi  apabila  ahli  waris  berselisih  pendapat  tentang pembagian atau tidak dapat menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan, maka perkara tersebut  dapat  diajukan ke Pengadilan Agama di  tempat  ahli waris tersebut, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 188 KHI. 51

## D.Kesimpulan
a. Bentuk  budaya  hukum  yang  dijalankan  oleh  masyarakat  menjadi  tolak  ukur terhadap efektivitasnya suatu hukum. Pembagian harta warisan menurut hukum Islam belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie, karena banyak masyarakat yang masih membagikan harta warisan secara hukum adat tanpa  mempedulikan  hukum  yang  telah  di  atur  dalam  Islam,  seperti  bahagian anak laki-laki dibagi sama haknya dengan bahagian perempuan.
b. Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh  masyarakat di Kabupaten Pidie belum  efektif  karena  pembagian  harta  tersebut  dilakukan  secara  adat  atau musyawarah.  Hal  ini  disebabkan  karena  banyaknya  masyarakat  yang  kurang memahami  tentang  hukum  kewarisan  Islam,  dan  kurangnya  kesadaran masyarakat  dalam  melaksanakan  pembagian  harta  warisan  menurut  hukum Islam,  sehingga  terjadinya  penundaan  pembagian  terhadap  harta  warisan,
48 Munasakhah adalah pemindahan bagian warisan dari sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya karena kematiannya sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.
49 Pasal 183 KHI adalah: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”
50 Pasal 189 KHI adalah: “(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya  kurang  dari  2  hektar,  supaya  dipertahankan  kesatuannya  sebagaimana  semula,  dan dimanfaatkan  untuk  kepentingan  bersama  para  ahli  waris  yang  bersangkutan.  (2)  Bila  ketentuan tersebut  pada  ayat  (1)  pasal  ini  tidak  dimungkinkan  karena  di  antara  para  ahli  waris  yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli  waris  yang  dengan  cara  membayar  harganya  kepada  ahli  waris  yang  berhak  sesuai  dengan bagiannya masing-masing.
51 Pasal  188  KHI  adalah:  “Para  ahli  waris  baik  secara  bersama-sama  atau  perseorangan dapat  mengajukan  permintaan  kepada  ahli  waris  yang  lain  untuk  melakukan  pembagian  harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.”
kebanyakan  masyarakat  memahami  bahwa  pembagian  yang  dilakukan  secara adat  dapat  terbaginya  harta  warisan  secara  adil  bagi  semua  ahli  waris.  dan kurangnya  perhatian  pemerintah  untuk  mewujudkan  kesadaran  terhadap masyarakat terhadap pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

## Saran
Setelah penulis memperhatikan data di atas, menurut penulis ada beberapa yang menjadi saran bagi semua pihak tentang pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum Islam khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pidie.
a. Kepada  masyarakat  di  Kabupaten  Pidie  lebih  menekankan  untuk  memahami tentang  pembagian  harta  warisan  menurut  hukum  Islam  melalui  pengajian- pengajian,  ceramah,  atau  buku-buku  mengenai  tentang  hukum  yang  mengatur kewarisan Islam.
b. Kepada  pemerintah  di  Kabupaten  Pidie  agar  membuat  sosialisasi  terhadap masyarakat-masyarakat  tentang  hukum  kewarisan,  dan  bagi  para  penda’i (penceramah),  ustadz-ustadz,  agar  lebih  banyak  melakukan  kajian-kajian mengenai  permasalah  warisan,  agar  masyarakat  lebih  memahami  dan menerapkan pembagian harta warisan sesuai yang telah diatur didalam hukum Islam.
Daftar Pustaka
A. Buku
Abdul Wahab Khalaf, 1974, Ushul Fiqh , Jakarta, Dewan Dakwah Islam Indonesia.
Ahmadi Hasan2009, Adat Berdamai (Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar) , Antasari Pess, Banjarmasin.
Amir Syarifuddin, 2014, Hukum Kewarisan Islam , , kencana, Jakarta.
Asy  Syekh  Zainuddin  Ibnu  Abdul  Aziz  Al-Malibary, Terjemahan Fathul Mu’in , Jilid Ke-2, Al-Hidayah.
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktik ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Factur Rahman, 1991, Ilmu Mawaris ,  Alma’arif, Bandung.
Hajar M, 2007, Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris) , , Alaf Riau,Pekanbaru. Hasbullah Bakri, 1998, Pedoman Islam di Indonesia ,  UI-Press,Jakarta.
Joan Sotkin,  2007, Iibni’ Adhalatik Al-Maliyyah , Riyadh, Al-Abikan.
Muchit  A.  Karim,  2012, Hukum  Kewarisan  Islam  Kontemporer  di  Indonesia , Puslitbang  Keagamaan  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama  RI,
Jakarta.
Muhammad Amin Suma, 2013, Keadilan Hukum Waris Islam, dalam Pendekatan Teks dan Konteks , , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Rusjdi  Ali  Muhammad  dan  Dedi  Sumardi,  2001, Kearifan  Tradisional  Lokal: Penerapan Syari’at Islam dalam Hukum Adat Aceh ,  Dinas Syari’at Aceh, Banda Aceh.
Soerjono  Soekanto1992, Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum ,  Rajawali Press, Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  1982, Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum ,  Rajawali Press, Jakarta.
Syahrizal, 2004, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia , Nadia Foundation, , Cet 1,Aceh Darussalam.
Zahratul  Idami,  2018, Hukum  Kewarisan  Islam  dan  Praktek  Pembagiannya , Bandar Publishing, Banda Aceh.
B. Tesis/Jurnal
Ukhrowiyatunnisa,  Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Telagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tanggerang), Jurnal  Hukum  Perdata  Islam ,  Volume  20,  Nomor  2,  Juli- Desember 2019.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.