dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...

## Pendekatan Interdisipliener Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Nasional
Oleh : Tri Hastuti, S.H., M.H.

## Abstrak
Pemanfaatan  sumber  daya  yang  terbatas  menyebabkan  perlunya  suatu  perangkat  hukum yang  dapat  mengatur  agar  semua  pihak  yang  berkepentingan  mendapat  perlakuan  yang adil (win-win solution) dan agar tidak terjadi perselisihan diantara pelaku ekonomi.  Fungsi hukum salah satunya adalah mengatur kehidupan manusia bermasyarakat di dalam berbagai aspek.  Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya.  Interaksi ini sering kali tidak berjalan dengan baik karena adanya benturan kepentingan diantara manusia yang berinteraksi.  Agar tidak terjadi perselisihan maka harus ada kesepakatan bersama diantara mereka.  Kegiatan ekonomi sebagai salah satu kegiatan sosial  manusia  juga  perlu  diatur  dengan  hukum  agar  sumber  daya  ekonomi,  pemanfaatan dan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dengan mempertimbangkan sisi keadilan bagi para pelaku ekonomi.  Hukum atau peraturan perekonomian yang berlaku disetiap kelompok sosial atau suatu bangsa berbeda-beda tergantung kesepakatan yang berlaku pada kelompok sosial atau bangsa tersebut.

## Kata Kunci : Adil, Hukum, Ekonomi

## INTER DICIPLINARY APPROACH OF ECONOMIC LAW IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIC LEGA SYSTEM

## Abstract
Utilization of  limited resources led to the need for a legal instrument that can be arranged for all interested parties receive fair treatment (win-win) and in order to avoid disputes among economic actors.  The  function  of   law  one  of   which  is  to  regulate  human  life  society  in  various  aspects. Human  economic  activity  to  meet  their  needs.  Humans  can  not  meet  its  own  needs,  therefore KXPDQVLQWHUDFWZLWKRWKHUKXPDQV7KHVHLQWHUDFWLRQVRIWHQGRQRWZRUNZHOOEHFDXVHWKHFRQÁLFW of  interest between people interacting. To avoid disputes, there must be agreement between them. Economic activities as one of  the human social activities also need to be regulated by law in order to economic resources, utilization and activities can be run well by considering the perspective of justice for economic actors. Economy laws or regulations applicable in each social group or a nation
dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...
vary depending on the agreement that applies to the social group or nation.

## Keywords: Fair, Law, Economics

## A. Pendahuluan
Keterbukaan  dan  kebebasan  dalam berbagai  bidang  kehidupan  mengakibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan berlangsung sangat cepat. Melalui
keterbukaan  informasi  kegiatan  ekonomi menjadi  bersifat  terbuka  pula  sehingga mengakibatkan  transaksi  ekonomi  dapat dilakukan  dimana  saja  dan  kapan  saja. Namun tentu harus mengikuti aturan-aturan yang  tertentu  pula,  yang  dikenal  dengan hukum ekonomi.
Pada  tahun  1930-an  baru  dimulai menggunakan  kacamata  Hukum  Ekonomi, yang  pada  waktu  itu  baru  mencakup peraturan administrasi negara yang membatasi  kaidah  hukum  perdata  dan dagang. Bertambahnya kaidah hukum dalam segala bidang mengubah ciri hukum ekonomi dari droit  economique ,  menjadi droit  de l’economic , yaitu sebagai kaidah hukum yang berserakan  di  semua  bidang  hukum,  tidak saja pada bidang hukum perdata dan hukum dagang,  tetapi  juga  bidang  hukum  tata negara, hukum pidana, pidana internasional, hukum  pajak,  dan  hukum  administrasi negara.  Sehingga  kaidah  hukum  ekonomi bukan  saja  bertambah  secara  kuantitatif, melainkan juga secara kualitatif. 1
Perkembangan hukum ekonomi sebagai akibat  berkembangnya  pranata-pranata ekonomi  dalam  kegiatan,  juga  melahirkan pranata  hukum  baru  yang  mengatur tentang regulasi perekonomian di Indonesia. Sejalan  dengan  perkembangan  tersebut, maka  bentuk-bentuk  kegiatan  ekonomi  di era  globalisasi  ini  terus  berkembang  cepat
1 Jimly Assiddiqie, Konstitusi Ekonomi , 2010: Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. 76.
mengikuti  perkembangan  bentuk-bentuk kegiatan usaha.
Kegiatan  ekonomi  merupakan  suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh  manusia  dalam  rangka  memenuhi kebutuhannya,  baik  kebutuhan  primer, sekunder, maupun tersier. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah dimulai sejak awal peradaban manusia  dan  berlanjut  sampai  saat  ini. 2 Pembangunan  ekonomi  adalah  suatu  proses yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang  dan  lama  dalam  suatu  masyarakat negara yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita suatu bangsa. Pembangunan  ekonomi  juga  bertujuan untuk  memaksimalkan  cara  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  manusia  dengan  cara mentransformasi faktor-faktor ekonomi yang ada pada suatu kondisi yang secara ekonomis lebih bermanfaat bagi masyarakat bangsa.
Batasan ekonomi mengalami perkembangan  melalui  berbagai  perbedaan pendapat mengikuti
kepentingan, kemampuan  pikir,  serta  lingkungan  di masa  itu.  Perselisihan  tersebut  belum juga  berhenti  sampai  saat  ini,  tetapi dalam  perkembangan  pertentangan  itu terdapat  perbedaan  mendasar.  Dahulu, perselisihan  itu  bersifat  mencari  “bentuk ekonomi”  yang  sesungguhnya,  dan  saat ini  perbedaan  pendapat  di  bidang  ekonomi adalah  berbentuk  “bagaimana  melayarkan bahtera  perekonomian  menuju  tujuan, baik  tujuan  perorangan  maupun  bangsa”. Dahulu  benturan  di  antara  ahli  ekonomi adalah  benturan  paham,  sedang  saat  ini adalah benturan “kepentingan”. Tetapi yang jelas  ekonomi  telah  mantap  kedudukan  dan bentuknya  sebagai  salah  satu  anggota  dari bangunan ilmu pengetahuan yang besar. 3

## Banyak  ilmuwan  memberikan  batasan
2 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, 2007: Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 113. 3 Tim Pengajar Mata Kuliah Hukum Ekonomi Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya,. Kumpulan Materi Kuliah Hukum Ekonomi . 2006 : Malang, hlm. 13.
dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...
tentang  ilmu  ekonomi  sebagai  “salah  satu cabang  ilmu  pengetahuan  yang  berdaya upaya  untuk  memberikan  pengetahuan  dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  atau untuk  mencapai  kemakmuran”.  Selain  itu LOPXHNRQRPLMXJDGLGHÀQLVLNDQVHEDJDL´VWXGL mengenai  bagaimana  orang  menjatuhkan pilihan  yang  tepat  untuk  memanfaatkan sumber-sumber  produktif   yang  langka dan  terbatas  guna  menghasilkan  berbagai barang  serta  mendistribusikannya  kepada masyarakat yang mengkonsumsikannya”.
'DUL GHÀQLVL GL DWDV GDSDW GLWDULN simpulan,  bahwa  pokok-pokok  pikiran ilmu  ekonomi  sebenarnya  adalah  berkaitan dengan menghadapi masalah utama, yaitu  masalah  pemilihan  karena  faktor kelangkaan  sumber  daya,  memproduksinya serta  mendistribusikannya.  Sehingga  ilmu ekonomi  berkaitan  dengan  pengaturan sumber  daya,  alokasi  sumber  daya  yang HIHNWLI  GDQ HÀVLHQ SHQJDPELODQ NHSXWXVDQ di tengah-tengah kondisi kelangkaan. Kajian ekonomi  ini  terbatas  pada  usaha-usaha manusia  untuk  mencapai  kemakmuran dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang  tersedia  secara  aman  dan  produktif. 4 Maka  dapat  dipastikan  pengaturan  dalam penggunaan  sumber  daya  ekonomi  tersebut belum berorientasi pada bagaimana pencapaian  keadilan  dan  kepastian  dalam proses dan pencapaian tujuannya.
Akibat  telah  berkembangnya  pranata hukum ekonomi yang sebelumnya tidak diatur dalam  sistem  hokum  ekonomi  Indonesia, VHULQJNDOLPHQLPEXONDQNRQÁLNDWDXVHQJNHWD yang  dalam  hal  ini  lebih  dikenal  dengan istilah  sengketa  ekonomi.  Hukum  Ekonomi merupakan  pranata  hukum  yang  penting mengingat  perkembangan  ekonomi  yang cukup  pesat  memerlukan  pranata  hukum
4 Rosyidi Suherman, Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro , 2006 : Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 42.
yang  pasti  dan  jelas  untuk  pengaturannya. Oleh  karenanya  hukum  ekonomi  sangatlah dibutuhkan  dalam  praktik  perekonomian  di Indonesia.

## B. Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penulisan ini adalah :
1. Bagaimanakah  peran  hukum  dalam pembangunan ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimanakah pembaharuan
hukum  ekonomi  di  Indonesia  dalam pembangunan  sistem  hukum  ekonomi nasional?

## C. Pembahasan
1. Peran  Hukum  Dalam  Pembangunan
Ekonomi Di Indonesia.
Pada dasarnya hukum dan ekonomi 5 adalah  dua  disiplin  ilmu  yang  berbeda,  dan memiliki  paradigma  dan  tradisi  keilmuan berbeda. Sejarah dan kelahiran yang berbeda antara  kedua  disiplin  ilmu  tersebut  tidak merupakan  penghalang  bagi  para  ahli untuk  menguasainya.  Karena  kedua  ilmu ini  memiliki  titik  singgung  yang  apabila dipahami  dan  dikelola  dengan  baik  akan PHPEHULNDQ GDPSDN VLJQLÀNDQ WHUKDGDS peningkatan  kesejahteraan  umat  manusia, sehingga  tujuan  awal  mempelajari  aspek- aspek  penting  kedua  disiplin  ilmu  ini sesungguhnya  adalah  untuk  membangun
5 Ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial. Istilah Ekonomi sendiri lahir di Yunani, dan berasal dari bahasa Yunani pula “ oikos nomos ” yang sebenarnya sulit diterjemahkan secara tepat. Barat menyederhanakannya menjadi “ oikos ” artinya rumah tangga, dan “ nomos ” yang berarti aturan, sehingga diartikan sebagai management of household or estate (tata laksana rumah tangga atau pemilikan). Dari hal yang dapat bermakna kecil (rumah tangga), istilah ini selanjutnya berkembang. Aristoteles (384-322 SM) yang dikenal sebagai the first economist mengembangkan “ oikos nomos ”, dalam bukunya Politika dan Etika Nicomachea , disusun dasar-dasar teori nilai dan pertukaran, pembagian kerja, uang, suku bunga dan riba. Sehingga akhirnya ekonomi tidak sekedar mengatur yang kecil (tata laksana rumah tangga) tetapi juga rumah tangga yang besar (negara).
dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...
sinergi  yang  tidak  akan  tercapai  apabila hanya dalam kinerja satu bidang ilmu saja.
Persoalan-persoalan  ekonomi  selalu muncul dari penggunaan sumberdaya yang  langka  untuk  memuaskan  keinginan manusia  yang  tak  terbatas  dalam  upaya meningkatkan  kualitas  hidupnya.  Akibat kelangkaan, maka terjadi perebutan untuk  menguasai  sumberdaya  yang  langka tersebut.   Perebutan menjadi penguasa atas sumber daya yang langka bisa menimbulkan persengketaan antar pelaku ekonomi bahkan bisa  memicu  perang  baik  antar  daerah maupun antar negara.
Permasalahan ekonomi ini perlu diatur agar pemanfaatan sumber daya yang terbatas dapat berjalan dengan baik dengan prinsip – prinsip keadilan.  Hukum ekonomi merupakan salah satu alat untuk mengatasi berbagi persoalan tersebut. Hukum ekonomi ini  pun  lebih  lanjut  mengatur  kegiatan ekonomi,  sehingga  akan  tampak  peran hukum dalam kegiatan ekonomi ini.
Kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan  manusia  yang  bertujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari. Pada  hakikatnya,  kegiatan  ekonomi  adalah kegiatan  menjalankan  perusahaan,  yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa  kegiatan  yang  dimaksud  harus dilakukan dengan beberapa cara, antara lain secara  terus  menerus  dan  tidak  terputus, secara  terang-terangan  sah,  dan  dilakukan dalam  rangka  memperoleh  keuntungan untuk diri sendiri dan orang lain.
Tiap-tiap kelompok manusia mempunyai kebutuhan  yang  berbeda-beda  tergantung tingkat  kehidupan,  budaya,  pengetahuan dan  sebagainya,  demikian  juga  dengan cara  untuk  memenuhi  kebutuhannya  dan mempertahankan  kelangsungan  hidupnya, juga  berbeda-beda  pada  setiap  kelompok manusia.  Hal  ini  sering  menimbulkan benturan kepentingan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Karena pada
dasarnya  kebutuhan  yang  diinginkannya walau seringkali akan menimbulkan kerugian bagi kelompok masyarakat lainnya.
Perkembangan  kegiatan  ekonomi  pada umumnya  selalu  diikuti  dengan  maju  dan berkembangnya  nilai,  etika,  dan  moral  dari setiap  pelakunya.  Perkembangan  etika bisnis atau etika dan moral yang melingkupi kegiatan ekonomi akan membawa kesejahteraan  dan  kemakmuran  bersama. Etika  dan  moral  tersebut  akan  melahirkan kebiasaan-kebiasaan  tertentu  yang  akan menjadi aturan main dalam bisnis tertentu. 6
Douglass  C.  North,  seorang  pemegang hadiah  nobel  tahun  1993  dalam  bidang Ilmu  Ekonomi,  dalam  essei  yang  berjudul Institutions  and  Economic  Growth: An  Historical  Introduction mengatakan bahwa  kunci  dalam  memahami  peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman  konsep  ekonomi “transaction cost” atau biaya-biaya transaksi. 7
Beberapa pakar ekonomi mengharapkan agar  peran  hukum  diarahkan  untuk menampung  dinamika  kegiatan  ekonomi, GHQJDQ PHQFLSWDNDQ NHJLDWDQ \DQJ HÀVLHQ dan  produktif,  dan  mengandung  daya prediktabilitas.  Menurut  Hernado  de  Soto, hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang menjamin  bahwa  kegiatan  ekonomi  dan sosial yang diaturnya dapat berjalan dengan HÀVLHQVHGDQJNDQKXNXP\DQJEXUXNDGDODK hukum  yang  mengacaukan  atau  justru menghalangi  kegiatan  usaha,  sehingga

## PHQMDGLWLGDNHÀVLHQ
Dengan  demikian,  rangkaian  kegiatan ekonomi  memerlukan  pengaturan  yang baik  agar  kegiatan  ekonomi  tersebut  dapat EHUMDODQ GHQJDQ HÀVLHQ 3HUDWXUDQ KXNXP
6 Sri Redjeki Hartono, Ibid., hlm. 118.
7
Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, Hukum Ekonomi sebagai Panglima, Sidoarjo: 2009, Masmedia Buana Pustaka, hlm. 18-19. 8 Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, Ibid., hlm. 18 dan 58.
dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...
yang diperlukan dalam ruang lingkup hukum ekonomi pada hakikatnya mengatur kegiatan ekonomi tersebut, baik yang meliputi ranah privat,  maupun  ranah  publik.  Pengaturan hukum  yang  dilakukan  itu  juga  harus memperhatikan beberapa unsur agar hukum itu  tidak  menghambat  kegiatan  ekonomi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Burg’s berdasarkan studi yang dilakukannya mengenai hukum dan pembangunan. Unsur-unsur  tersebut  meliputi  stabilitas (stability) , prediksi (predictability), keadilan (fairness), pendidikan (education), dan pengembangan  khusus  dari  sarjana  hukum (the  special  development  abilities  of   the lawyer). Selanjutnya Burg’s mengemukakan bahwa  unsur  pertama  dan  kedua  ini merupakan  persyaratan  supaya  sistem ekonomi  berfungsi.  Di  sini  “stabilitas” berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari  kepentingan-kepentingan  yang saling bersaing. Adapun prediksi merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan  yang  berhubungan dengan ekonomi suatu negara. 9 Dengan kata lain, prediksi ini harus mampu menunjukkan peran hukum dalam memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan  yang  dilakukan  pada masa sekarang.
Konsep  dasar  sistem  ekonomi  yang dianut  oleh  Republik  Indonesia  dimana cabang-cabang  produksi  yang  penting dan  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara juga  mengakui  hak  milik  pribadi,  akan tetapi  kepentingan  umum  harus  berada diatas  kepentingan  pribadi  dan  golongan. Perekonomian  yang  akan  disusun  dalam bentuk ini adalah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Usaha bersama atas dasar  kekeluargaan  ini  dapat  dilaksanakan dengan  sistem  koperasi  dalam  kehidupan
9 Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, Ibid., hlm. 19- 20.
ekonomi.
Dalam  sistem  perekonomian  yang menganut  adanya  keseimbangan  antara perlindungan  kepentingan  pribadi  dan perlindungan kepentingan nasional seringkali menimbulkan benturan. Benturan kepentingan  ini  terutama  terjadi  karena ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dan  modal  yang  terbatas  dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi memaksa  negara  kita  harus  mendatangkan investor  dari  luar.  Kepentingan  investor kemudian  dianalogikan  sebagai  kepentigan umum, oleh karena investor pada umumnya lebih  bersifat  kapitalisme  dengan  mencari keuntungan  yang  sebesar-besarnya.  Dalam hal  ini  digunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat  seringkali  tidak  dapat dipenuhi.
Jika  Burg’s  mengemukakan  peran hukum  sebagai  syarat  berfungsinya  sistem ekonomi,  lain  halnya  dengan  apa  yang dikemukan  oleh  Prof.  Dr.  Sri  Redjeki Hartono,  S.H.,  M.Hum  dalam  bukunya Hukum  Ekonomi  Indonesia . Dalam bukunya  itu,  beliau  mengemukakan  bahwa pengaturan hukum dalam kegiatan ekonomi sangat  penting  dalam  hal  hubungan  hukum para  pihak.    Karena  itu  hukum  ekonomi dapat  diartikan  sebagai  segala  aturan yang  berkaitan  dengan  berbagai  aktivitas ekonomi, baik yang diatur oleh hukum, atau yang  belum  dan  tidak  diatur  oleh  hukum, mempunyai  ruang  lingkup  pengertian  yang luas  meliputi  segala  persoalan  berkaitan dengan  hubungan  antara  hukum  dan kegiatan-kegiatan  ekonomi. 10 Istilah  hukum ekonomi dengan cakupan yang luas tersebut mencakup  lingkup  mikro  dan  makro, ekonomi  pembangunan  dan  ekonomi  sosial, ekonomi manajemen dan akuntansi.
Peran  hukum  sangat  penting  dalam kegiatan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan
10 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia , 2007: Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 126.
dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...
berdimensi  sangat  luas.  Kemudian,  beliau juga  mengemukakan  bahwa  pengaturan hukum  dalam  kegiatan  ekonomi  mengatur semua  aspek  hukum  yang  meliputi  ranah privat  dan  publik  sesuai  dengan  peran  dan otoritasnya  pada  suatu  kegiatan  sebagai berikut:
1. Perangkat  peraturan  pada  ranah  privat yang  terdiri  atas  berbagai  perundangan \DQJEHUDGDGDODPGDQGLOXDUNRGLÀNDVL meliputi:
a. Semua  asas  hukum  yang  berlaku bagi  perbuatan-perbuatan  hukum mendirikan perusahaan sesuai dengan kebutuhan; b. Semua  asas  hukum  yang  meliputi semua jenis perjanjian dan pelaksanaan transaksi; dan
c. Ketentuan tentang dokumen. 2. Terdapat peragaman perangkat peraturan di bidang hukum administrasi yang  mengatur  persiapan  pendirian perusahaan sebagai berikut: a. Perangkat peraturan yang mengatur syarat-syarat dan prosedur mendirikan perusahaan; b. Perangkat peraturan yang mengatur
SHUL]LQDQPHQJHQDLV\DUDWSHQGLULDQ
dan prosedur pengajuan dan seterusnya;
c. Perangkat peraturan yang mengatur proses produksi dan mutu baku; dan
d. Perangkat  peraturan  pengepakan dan  penyimpanan  serta  rentang waktu distribusi dan pemasaran.
3. Perangkat peraturan tentang lingkungan tempat  usaha,  tempat  produksi,  dan pengolahan limbah;
4. Perangkat pengaturan yang berhubungan dengan  tenaga  kerja,  keselamatan  kerja dan hak-hak para pekerja dan seterusnya, termasuk  perlindungan  terhadap  tenaga kerja;
5. Perangkat  pengaturan  yang  mengatur
kewajiban-kewajiban  pengusaha/pelaku ekonomi; dan
6. Perangkat  peraturan  yang  mengatur kewajiban di bidang pajak dan lingkungan hidup.
Beberapa  hal  yang  telah  diuraikan  di atas  semakin  menunjukkan  bahwa  hukum dan  kegiatan  ekonomi  merupakan  suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu unsur di antara keduanya hilang, maka  akan  terjadi  ketidakseimbangan dalam  struktur  organisasi  masyarakat, terutama  dalam  bidang  ekonomi.  Adanya pengaturan hukum dalam kegiatan ekonomi memberikan  ruang  gerak  yang  lebih  bebas namun  terbatas.  Artinya,  kegiatan  ekonomi dapat  dilakukan  dengan  sebebas-bebasnya tanpa  adanya  keraguan  dan  ketakutan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses  terjadinya  kegiatan  ekonomi  karena hukum  telah  mengantisipasi  dan  meng cover hubungan-hubungan  yang  diprediksi  akan terjadi di masa mendatang.
Pada  awalnya  hukum  ekonomi  adalah merupakan  kajian  hukum  dagang  sebagai suatu  lingkup  beberapa  sub-bidang  hukum dalam ranah hukum dagang yang selanjutnya mencapai  bentuk  optimal.  Perkembangan hukum  ekonomi  pada  tiap  negara  secara substansial dipengaruhi oleh sistem ekonomi, sejarah, sosial, politik dan budaya.
Di  Belanda,  hukum  ekonomi  dibagi menjadi 2 hal besar. Pertama adalah Hukum Ekonomi  Sosial  Makro  ( macro  social- economisch  recht )  yang  mengatur  tentang keadaan  ekonomi  secara  makro,  yakni kepentingan ekonomi suatu negara (umum), dan kedua adalah  Hukum  Ekonomi  Sosial Mikro  ( micro  social-economisch  recht ),  yang mengatur  tentang  ekonomi  mikro,  yaitu ekonomi perusahaan. 11
11 Umar Farouk, Analisis Ekonomi Atas Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia , http://mhugm,wikidot.com/ artikel:004
dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...
Dikaitkan  dengan  sistem  hukum, perkembangan hukum ekonomi juga menunjukkan perbedaan yang cukup
VLJQLÀNDQ3DGDQHJDUDGHQJDQVLVWHP Anglo
Saxon ,  eksistensi  hukum  ekonomi  lebih mudah dipahami, karena pada sistem hukum kebiasaan,  hukum  ekonomi  tumbuh  dan berkembang bersama dengan perkembangan kebiasaan, sehingga lebih mudah diselenggarakan. Pada negara dengan sistem hukum  eropa  continental,  eksistensi  hukum harus  dapat  meyakinkan  dan  menunjukkan MXVWLÀNDVL VHUWD KXEXQJDQQ\D GHQJDQ perangkat  hukum  lainnya.  Timbulnya kegiatan  ekonomi  ini  membutuhkan  kaidah atau  pranata  baru  yang  sulit  dikategorikan ke dalam sistem hukum perdata dan dagang, sebagai  hukum  privat  maupun  publik. Perkembangan  hubungan  hukumnya  pun tidak dapat diselesaikan berdasarkan pendekatan yang ada, kompleksitas permasalahan  membutuhkan  pendekatan baru.
Dalam  memahami  tentang  hukum ekonomi,  seringkali  disamakan  dengan istilah  hukum  bisnis.  Keduanya  memiliki keterkaitan  yang  sangat  erat,  tetapi  istilah bisnis memiliki pengertian yang lebih sempit daripada  ekonomi  yang  luas.  Bisnis  lebih tertuju  pada  usaha  komersial  dan  interaksi antar  pelakunya,  yaitu  berkaitan  dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro. Karakteristik  bisnis  terutama  terletak  pada tujuan  pencapaian  keuntungan.  Kegiatan bisnis  meliputi  produksi,  konsumsi  dan penjualan  barang-barang  dan  jasa-jasa untuk memperoleh laba. 12 Hukum ekonomi muncul menggabungkan  aspek  privat  dan  publik dan mengintegrasikan berbagai pendekatan.
Karakteristik  hukum  ekonomi  berikut  akan lebih  menunjukkan  perbedaannya  dengan
12 Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis , 2000: Bandung , PT Citra Aditya Bakti, hlm. 32.
hukum  bisnis,  walau  memiliki  persamaan sebagai  perkembangan  Hukum  Dagang. Karakteristik umum hukum ekonomi adalah mencakup hukum publik dan privat, cakupannya  lebih  luas  daripada  hukum perdata  dan  hukum  dagang,  merupakan perpaduan  antara  hukum  perdata,  pidana, dagang,  internasional,  administrasi  negara, tata negara, sehingga dapat dikatakan sebagai ilmu  hukum  yang  bersifat  interdisipliner, multidisipliner  dan  transnasional,  mengatur secara  rinci,  menyeimbangkan  kepentingan ekonomi  dan  kepentingan  umum,  dan dipengaruhi oleh sistem ekonomi. 13
Hukum juga hadir sebagai penyeimbang hubungan antara para pelaku ekonomi. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan  keseimbangan  di  antara  nilai- nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem  hukum  ini  memberikan  “kesadaran akan  keseimbangan”  dalam  usaha-usaha negara  melakukan  pembangunan  ekonomi dan pembaharuan hukum ekonomi.
Negara  kita  tercinta  Indonesia  pada WDKXQPHQJDODPLNULVLVPRQHWHUNULVLV ekonomi dan krisis kepercayaan yang segala dampak  negatifnya  telah  dirasakan  oleh seluruh  masyarakat.  Akibat  dari  kesalahan- kesalahan di dalam sektor bisnis yang turut menciptakan  krisis  tadi,  kiranya  telah tiba  saatnya  bagi  para  pelaku  bisnis,  para pembuat  kebijakan,  khususnya  mereka yang  berkecimpung  dalam  pengambilan keputusan,  untuk  memiliki “sense  of   risks” yang kuat agar tabiat menabrak risiko tidak lagi  dilakukan.  Pengambilan  keputusan hendaknya  tidak  disebabkan  oleh  logika- logika  sederhana,  tetapi  lebih  karena  hasil analisis yang tajam dan mendalam.
Tragedi  krisis  moneter,  krisis  ekonomi berlanjut  pada  krisis  kepercayaan  yang PHODQGD,QGRQHVLDSDGDWDKXQNDUHQD kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  oleh
13 Todung Mulya Lubis, Hukum dan Ekonomi , 1992: Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 21.
dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...
para  pengambil  keputusan  yang  dalam hal  ini  adalah  pemimpin  atau  manajer baik  pimpinan  perusahaan  juga  pemimpin dalam  jalur  pemerintahan.  Semuanya dilakukan atas dasar persaingan dalam bisnis walaupun harus berisiko tinggi. Hal ini juga merupakan  arogansi  para  pelaku  bisnis yang  sama  sekali  tidak  mendasarkan  pada tujuan  untuk  memajukan  kesejahteraan seluruh  rakyat  Indonesia,  namun  monopoli ekonomi konglomerat dengan fakta yang  ada  tentang  betapa  merajalelanya perusahaan-perusahaan  besar  yang  jelas- jelas menunjukkan tentang keadaan ekonomi
Indonesia yang tirani dan tidak demokratis.
Fenomena segelintir perusahaan- perusahaan besar yang menguasai lebih dan VHSDUXK NHND\DDQ QDVLRQDO PHUHÁHNVLNDQ tidak tumbuhnya demokrasi ekonomi secara  makro.  Dimana  negara  tidak  dapat menjamin pemerataan
sumber-sumber ekonomi  dan  penghidupan  yang  layak  bagi warga negaranya. Prinsip usaha bersama atas dasar  kekeluargaan  ternyata  hanya  dalam teks konstitusional semata sedangkan dalam implementasinya  tidak  dapat  diterapkan. Dalam  hal  ini  prinsip-prinsip  demokrasi seyogyanya  diterapkan  dalam  kehidupan intern korporasi.
Dan  segi  hukum  perusahaan,  usaha konglomerat  tidak  lain  dari  kumpulan perusahaan  berbentuk  perseroan  terbatas yang  umumnya  dengan  integrasi  oleh  suatu perusahaan  holding,  yang  biasanya  juga berbentuk  perseroan  terbatas.  Karena  itu kaidah  hukum  tentang  perseroan  terbatas yang  terdapat  dalam  KUHD  mulai  dari Pasal  36  sampai  dengan  pasal  56  dan termasuk  Pasal  56  dahulunya  berlaku, diganti dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995  tentang  Perseroan  Terbatas.  Namun dalam  tataran  prakteknya  Undang-Undang ini  juga  menumbuh  kembangkan  korporasi, karena  pada  prinsipnya  individualisme dan  kapitalisme  lebih  diutamakan  dalam pendirian  perseroan  terbatas.  Perseroan
terbatas adalah kumpulan modal ( acumulasi capital ) bukan kumpulan orang sebagaimana diharapkan  oleh  undang-undang  dasar dimana perekonomian adalah usaha bersama yang  diimplementasikan  dengan  kumpulan orang-orang atau Koperasi.
Dilihat  dan  segi  kepemilikannya, disamping  merupakan  perusahaan  swasta, ada  juga  konglomerat  yang  merupakan Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  tetapi belum  pernah  dijumpai  konglomerat  dalam bentuk  koperasi,  walaupun  kemungkinan untuk itu tentunya terbuka. Undang-Undang Dasar  1945  menjamin  eksistensi  BUMN dan  koperasi  dan  sesungguhnya  bahkan kurang  memberi  tempat  kepada  sektor swasta.  Secara  praktis,  terjadi  diferensiasi yang  relatif   longgar  terhadap  bidang  bisnis yang  boleh  dimasuki  oleh  masing-masing konglomerat ekonomi tersebut, yaitu BUMN, Koperasi dan sektor swasta.
Bidang-bidang  yang  sangat  terpaut dengan kepentingan umum, seperti perminyakan,  gas  bumi,  pelistrikan,  kereta api,  air  minum,  merupakan  segmen  bisnis untuk  BUMN,  ini  sebagai  konsekuensi  logis dari eksistensi Pasal 33 ayat 2 dan 33 ayat 3 Undang-Undang  Dasar  1945,  yakni  sebagai pengejawantahan  dan  kata  “dikuasai”  oleh negara  yang  terdapat  dalam  pasal  tersebut. Selanjutnya Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar  1945  mengisyaratkan  penguasaan negara  secara  langsung  terhadap  cabang- cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara dan  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak. Sedangkan  Pasal  33  ayat  3  memberi kekuasaan pada negara untuk secara langsung menguasai  kegiatan-kegiatan  yang  terkait dengan pengolahan/pengelolaan sumber daya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.  Karena  itu  seyogyanya  pihak selain  BUMN  tidak  dibenarkan  beroperasi di  bidang-bidang  seperti  ini.  Atau  jikapun mereka  beroperasi,  haruslah  dilakukan dengan  pertimbangan  kesejahteraan  rakyat banyak oleh pemerintah sebagai pihak yang
dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...
berwenang menguasai. Dengan pertimbangan kesejahteraan dan keadilan tersebut, negara tidak  melepaskan  kepemilikan,  baik  secara yuridis maupun secara konseptual. Misalnya hutan  merupakan  salah  satu  contoh kekayaan alam, maka mestinya pihak swasta tidak  perlu  diberikan  HPH  atau  bentuk- bentuk penguasaan lain yang sangat meluas kekuasaannya, sedemikian luasnya sehingga pemerintah tak hanya tinggal sebagai pihak “pemberi lisensi” semata-mata. Lain halnya jika HPH tersebut misalnya hanya diberikan kepada BUMN.
Menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin  Nasution  pun  membentuk  tim khusus yang kemudian melakukan koordinasi dengan  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal  (BKPM)  dan  beberapa  kementerian dan  lembaga  terkait.  Sejumlah  langkah perbaikan  itu  pun  dituangkan  dalam  Paket Kebijakan  Ekonomi  mulai  dari  jilid  1 hingga  jilid  12,  paket  ekonomi  jilid  12  yang diumumkan  Presiden  Jokowi  sendiri  pada .DPLV$SULOGL,VWDQD.HSUHVLGHQDQ Jakarta.  “Ini  paket  yang  besar  dan  penting dengan  cakupan  yang  luas,”  ujar  Menko Perekonomian  Darmin  Nasution,  dikutip

## GDODP6LDUDQSHUVQ\D.DPLV$SULO
Penetapan  paket  ini  berawal  dari penetapan  9  indikator  tingkat  kemudahan berusaha  oleh  Bank  Dunia.  Masing-masing adalah :
1. Memulai Usaha ( Starting Business ).
2. 3HUL]LQDQ WHUNDLW 3HQGLULDQ %DQJXQDQ ( Dealing with Construction Permit ).
3. Pembayaran Pajak ( Paying Taxes )
4. Akses Perkreditan ( Getting Credit )
5. Penegakan Kontrak ( Enforcing Contract )
6. Penyambungan Listrik ( Getting Electricity )
7. Perdagangan  Lintas  Negara  ( Trading
Across Borders ) 8. Penyelesaian Perkara Kepailitan ( Resolving Insolvency ) dan 9. Perlindungan Terhadap Investor Minoritas ( Protecting Minority Investors ).
Sebagai  upaya  untuk  menstabilkan kondisi  ekonomi  Indonesia,  pemerintahan Jokowi-JK  meluncurkan  berbagai  program guna  menstimulasi  pertumbuhan  ekonomi yang  lambat  di  awal  pemerintahan  mereka. Yang  paling  populer  saat  ini  adalah  Paket kebijakan Ekonomi Berjilid, karena paket ini terdiri dari beberapa jilid yang memiliki fokus yang  berbeda  untuk  menyasar  beberapa target  yang  diduga  dapat  merangsang pergerakan ekonomi.
Sistem  perekonomian  adalah  sistem yang  digunakan  oleh  suatu  negara  untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya  baik  kepada  individu  maupun organisasi  di  negara  tersebut.  Perbedaan mendasar  antara  sebuah  sistem  ekonomi dengan  sistem  ekonomi  lainnya  adalah bagaimana  cara  sistem  itu  mengatur  faktor produksinya.  Dalam  beberapa  sistem, seorang  individu  boleh  memiliki  semua faktor  produksi.  Sementara  dalam  sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh Pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia  berada  di  antara  dua  sistem  ekstrim tersebut.
Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama,  bukan  materialisme);  Kemanusiaan yang  adil  dan  beradab  (tidak  mengenal pemerasan  atau  eksploitasi);  Persatuan Indonesia  (berlakunya  kebersamaan,  asas kekeluargaan,  sosio-nasionalisme  dan  sosio- demokrasi  dalam  ekonomi);  Kerakyatan (mengutamakan  kehidupan  ekonomi  rakyat dan  hajat  hidup  orang  banyak);  serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran  masyarakat  yang  utama,
dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...
bukan kemakmuran orang-seorang). Perkembangan Pemikiran Sistem
Ekonomi Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa  yang  menentukan  bentuk  suatu sistem ekonomi kecuali dasar falsafah negara yang dijunjung tinggi, maka yang dijadikan kriteria adalah lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang menjadi perwujudan atau realisasi falsafah tersebut.
Pergulatan  pemikiran  tentang  sistim ekonomi  apa  yang  sebaiknya  di  diterapkan Indonesia  telah  dimulai  sejak  Indonesia belum  mencapai  kemerdekaannya.  Sampai sekarang  pergulatan  pemikiran  tersebut masih terus berlangsung, hal ini tecermin dari perkembangan  pemikiran  tentang  Sistem Ekonomi  Pancasila  (SEP).  Menurut  Sri- (GL6XZDVRQRSHUJXODWDQSHPLNLUDQ tentang  SEP  pada  hakikatnya  merupakan dinamika  penafsiran  tentang  pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945.
Pasal  Ekonomi  Dalam  UUD  1945, Pasal 33 UUD 1945, yang dimaksud dengan cabang-cabang  produksi  yang  menguasai hajat  hidup  orang  banyak  adalah  barang dan jasa yang vital bagi kehidupan manusia, dan  tersedia  dalam  jumlah  yang  terbatas. Tinjauan  terhadap  vital  tidaknya  suatu barang tertentu terus mengalami perubahan sesuai  dengan  dinamika  pertumbuhan ekonomi,  peningkatan  taraf   hidup  dan peningkatan permintaan.
Dengan  demikian  penafsiran  pasal- pasal  di  ataslah  yang  banyak  mendominasi pemikiran  SEP.  Pemikiran  tentang  SEP, sudah  banyak,  namun  ada  beberapa  yang perlu  dibahas  secara  rinci  karena  mereka merupakan faunding father dan juga tokoh- tokoh  ekonomi  yang  ikut  mewarnai  sistem ekonomi kita, diantaranya :
1. Pemikiran  Mohammad  Hatta  (Bung Hatta)
Bung  Hatta  selain  sebagai  tokoh Proklamator bangsa Indonesia, juga dikenal sebagai  perumus  pasal  33  UUD  1945.  Bung
Hatta  menyusun  pasal  33  didasari  pada pengalaman  pahit  bangsa  Indonesia  yang selama  berabad-abad  dijajah  oleh  bangsa asing  yang  menganut  sitem  ekonomi liberal-kapitalistik.  Penerapan  sistem  ini  di Indonesia  telah  menimbulkan  kesengsaraan dan  kemelaratan,  oleh  karena  itu  menurut Bung Hatta sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan  di  Indonesia  harus  berasakan kekeluargaan.
2. Pemikiran Wipolo Pemikiran Wipolo disampaikan pada  perdebatan  dengan  Wijoyo  Nitisastro WHQWDQJ SDVDO  88'6 SDVDO LQL LGHQWLN dengan  pasal  33  UUD  1945),  23  september 1955. Menurut Wilopo, pasal 33 memiliki arti SEP  sangat  menolak  sistem  liberal,  karena itu  SEP  juga  menolak  sector  swasta  yang merupakan penggerak utama sistem ekonomi liberal-kapitalistik
3. Pemikiran Wijoyo Nitisastro Pemikiran Wijoyo Nitisastro ini merupakan  tanggapan  terhadap  pemikiran Wilopo.  Menurut  Wijoyo  Nitisastro,  pasal 33  UUD  1945  sangat  ditafsirkan  sebagai penolakan terhadap sektor swasta.

## 4. Pemikiran Mubyarto
Menurut Mubyarto, SEP adalah sistem ekonomi  yang  bukan  kapitalis  dan  juga sosialis.  Salah  satu  perbedaan  SEP  dengan kapitalis  atau  sosialis  adalah  pandangan tentang manusia. Dalam sistem kapitalis atau sosialis, manusia dipandang sebagai mahluk rasional yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akan materi saja.

## 5. Pemikiran Emil Salim
Konsep Emil Salim tentang SEP sangat sederhana, yaitu sistem ekonomi pasar dengan perencanaan. Menurut Emil Salim, di dalam sistem  tersebutlah  tercapai  keseimbangan antara sistem komando dengan sistem pasar. ´OD]LPQ\DVXDWXVLVWHPHNRQRPLEHUJDQWXQJ erat  dengan  paham-ideologi  yang  dianut suatu  Negara.  Sumitro  Djojohadikusumo
dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...
dalam  pidatonya  di  hadapan  School  of Advanced.

## 2. Pembaharuan  Hukum  Ekonomi  Di Indonesia.
Pembaharuan  hukum  yaitu  menyusun tata  hukum  agar  disesuaikan  dengan perubahan masyarakat. Pembaharuan hukum  juga  merupakan  upaya  sadar  yang dilakukan untuk merubah suatu kondisi dari suatu  tingkat  yang  dianggap  kurang  baik ke kondisi baru pada tingkat kualiatas yang dianggap baik atau paling baik.
Pembaharuan hukum sebenarnya mengandung  makna  yang  luas  mencakup system hukum. Menurut Friedman, “ system hukum terdiri atas struktur hukum (structure) ,
substansi/materi hukum (substance) dan budaya  hukum (legal  culture) .  Perubahan yang  dilakukan  dan  memiliki  arti  yang positif  akan menciptakan hukum baru yang sesuai  dengan  kondisi  pembangunan  dan nilai-nilai hukum masyarakat.
Pembaharuan hukum merupakan prioritas  utama,  terlebih  jika  Negara dimaksud  merupakan  Negara  yang  baru merdeka  dari  penjajahan  bangsa/Negara lain.  Oleh  karena  itu,  dinegara-negara berkembang pembaharuan hukum senantiasa mengesankan adanya peranan ganda, yaitu :
1. Merupakan  upaya  untuk  melepaskan diri dan lingkaran struktur kolonial,  upaya  tersebut  terdiri  atas penghapusan, penggantian dan penyesuaian ketentuan hukum warisan kolonial  guna  memenuhi  tuntutan masyarakat kolonial.
2. Pembaharuan  hukum  berperan  pula dalam mendorong proses pembangunan ekonomi  yang  memang  diperlukan dalam rangka mengejar ketertinggalan dari  Negara  maju  dan  yang  lebih penting  adalah  demi  peningkatan kesejahteraan masyarakat warga Negara.
Penyelundupan  hukum  sering  terjadi dengan  cara  penyerahan  kewenangan  dan atau  kepemilikan  perusahaan  konglomerasi kepada orang lain dengan alasan-alasan:
1. Pihak yang berkepentingan sendiri tidak punya  waktu  untuk  melakukannya sendiri.
2. Pihak yang berkepentingan sendiri tidak cukup banyak skill untuk melakukannya sendiri.
3. Pihak yang berkepentingan sendiri tidak cukup  berbuat  secara  yuridis,  misalnya dia  belum  dewasa  atau  terganggu pikirannya.
4. Pihak  yang  berkepentingan  sendiri tidak  berwenang  melakukannya  karena dilarang oleh hukum.
Penyelundupan  hukum  dapat  terjadi terhadap kemungkinan yang terakhir tersebut, yakni dalam hal diangkatnya seorang trustee nominee  untuk  melakukan  suatu  perbuatan karena  pihak  yang  berkepentingan  sendiri tidak  berwenang  melakukan  perbuatan tersebut  berhubung  adanya  larangan  secara hukum.  Dengan  penyelundupan  hukum tersebut,  maka  seseorang  memang  tidak berbuat sendiri atas suatu perbuatan karena memang  dilarang,  tetapi  larangan  tersebut dapat  diselundupinya  dengan  mengangkat seorang  lain  untuk  melakukan  perbuatan tersebut  untuk  kepentingan  pihak  yang mengangkatnya.  Sehingga  seseorang  yang sebenarnya  dilarang  oleh  hukum  untuk mendapatkan  fasilitas  tertentu,  akhirnya juga  dapat  menikmati  fasilitas  tersebut lewat pengangkatan seorang trustee, fasilitas mana  dinikmatinya  tidak  ubahnya  seperti dinikmati  oleh  pihak  yang  memang  oleh hukum diberi wewenang untuk itu.
Melihat  perkembangan  sosial-ekonomi- politik  saat  ini,  akhirnya  kita  pun  harus bersikap  realisitis  bahwa  proses  reformasi hukum  terutama  hukum  pembaharuan ekonomi  senantiasa  sulit  dan  lama.  Kunci penting dari reformasi hukum pembaharuan
dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...
ekonomi  Indonesia  sebenarnya  adalah mengembalikan sistem perekonomian kepada amanat konstitusional dimana perekonomian disusun  sebagai  usaha  bersama  atas  asas kekeluargaan  dan  negara  mempunyai  hak menguasai  bagi  cabang-cabang  produksi yang  penting  serta  menguasai  hajat  hidup orang  banyak  dan  digunakan  sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Sudah menjadi satu keniscayaan, bahwa pembangunan  ekonomi  di  suatu  negara, secara  khusus  negara  berkembang,  hukum memiliki  peranan  yang  besar  untuk  turut memberi  peluang  pembangunan  ekonomi. Pelaksanaan  roda  pemerintahan  dengan demokratis  dengan  menggunakan  hukum sebagai  instrumen  untuk  merencanakan dan  melaksanakan  program  pembangunan yang  komprehensif,  akan  membawa  negara ini  menuju  masyarakat  dengan  tingkat kesejahteraan  yang  di  cita-citakan.  Dalam upaya  memberikan  masukan  yang  relevan sebagai  bahan  dasar  untuk  melakukan pembangunan hukum ekonomi, perlu diketahui  peran  hukum  terhadap  bidang ekonomi.  Dengan  langkah  ini  akan  bisa diketahui  tuntutan  bidang  ekonomi  pada bidang hukum yang bisa dijadikan masukan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.
3. Sistem Ekonomi Pancasila (SEP)
Sistem menurut  Chester  I.  Bernard, adalah  suatu  kesatuan  yang  terpadu  secara holistik,  yang  di  dalamnya  terdiri  atas bagian-bagian  dan  masing-masing  bagian memiliki  ciri  dan  batas  tersendiri.  Suatu sistem  pada  dasarnya  adalah  “organisasi besar”  yang  menjalin  berbagai  subjek  atau objek  serta  perangkat  kelembagaan  dalam suatu  tatanan  tertentu.  Subjek  atau  objek pembentuk  sebuah  sistem  dapat  berupa orang-orang  atau  masyarakat,  untuk  suatu sistem  sosial  atau  sistem  kemasyarakatan dapat  berupa  makhluk-makhluk  hidup  dan benda  alam,  untuk  suatu  sistem  kehidupan
atau  kumpulan  fakta,  dan  untuk  sistem informasi  atau  bahkan  kombinasi  dari subjek-subjek tersebut. 14
Ekonomi merupakan  salah  satu  ilmu sosial  yang  mempelajari  aktivitas  manusia yang berhubungan dengan produksi,
distribusi, pertukaran, dan konsumsi barangdan  jasa.  Istilah  “ekonomi”  sendiri berasal  dari  kata  Yunani  oikos  yang  berarti “keluarga,  rumah  tangga”  dan  nomos, atau  “peraturan,  aturan,  hukum,”  dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah  tangga”  atau  “manajemen  rumah tangga.”  Sementara  yang  dimaksud  dengan ahli  ekonomi  atau  ekonom  adalah  orang menggunakan  konsep  ekonomi  dan  data dalam bekerja.
Pancasila adalah  ideologi  dasar  bagi negara  Indonesia.  Nama  ini  terdiri  dari dua  kata  dari  Sansekerta: panca berarti lima  dan sila berarti  prinsip  atau  asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun  Pancasila  adalah  Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,  persatuan  Indonesia,  kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan,  dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf  ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.
Sistem  Ekonomi  Pancasila adalah ekonomi yang dijiwai oleh ideology pancasila, yaitu system ekonomi yang merupakan usaha bersama  yang  berdasarkan  kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional. Kegotong- royongan  nasional,  bukan  hanya  kegotong- royongan  di  pedesaan,  di  rukun  kampong, tetapi  kegotong  -  royongan  pada  tingkat
14 Di kutip dari paper yang dibuat oleh Hernawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: tahun 2006, Universitas Haluoleo.
dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...
nasional. 15 Polemik tentang system ekonomi ,QGRQHVLD VHNLWDU WDKXQ  EHUNLVDU kepada  gagasan  Mubyarto  mengenai  Sistem Ekonomi  Pancasila  (SEP).  Sebutan  SEP sebenarnya telah dilontarkan lebih dulu oleh Emil Salim dalam suatu artikel pada harian Kompas  tanggal  30  juni  1966.  Dikalangan para  pakar  terdapat  dua  cara  pandang terhadap  SEP.  Pertama,  jalur  yuridis formal,  yang  berangkat  dari  keyakinan bahwa  landasan  hukum  SEP  adalah  pasal 33  UUD  1945,  yang  dilatarbelakangi  oleh jiwa  pembukaan  UUD  1945  dan  dilengkapi oleh pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan pasal 2 UUD 1945. Jalur kedua adalah jalur orientasi,  yang  menghubungkan  sila-sila dalam Pancasila.
Pada  penulisan  ini,  penulis  akan menyampaikan pemikiran-pemikiran ekonom pancasila serta menyoroti dua topik utama yang terkait dengan Sistem Ekonomi Pancasila,  yaitu  moral  ekonomi  pancasila, dan landasan pikir sistem ekonomi pancasila.

## a. PEMIKIRAN EKONOMI
1) MOH. HATTA.
Pemikiran ekonomi Bung Hatta (Hattanomics) dapat didekati melalui
beberapa  pendekatan.  Pertama,  melalui kerangka  berpikir  ekonomi  Bung  Hatta. Dilihat  dari  sudut  itu,  kerangka  berpikir ekonomi  Bung  Hatta  dalam  garis  besarnya tersusun  berdasarkan  tiga  kategori  berikut: teori  ekonomi,  politik  ekonomi,  dan  politik perekonomian.
Mengenai  teori  ekonomi,  Bung  Hatta dengan tegas menyatakan bahwa penjelasan teori ekonomi hanya mengandung kebenaran sejauh  diterapkan  pada  dirinya  sendiri. Artinya, sejauh diuji berdasarkan asumsinya, kebenaran  teori  ekonomi  bersifat  mutlak. Tetapi  karena  asumsi-asumsi  teori  ekonomi itu tidak ditemukan dalam realitas ekonomi,
15 Lihat Ekonomi pancasila : Gagasan dan Kemungkinan/ mubyarto: 1987, Jakarta, LP3ES, Bab II.
penjelasan  teori  ekonomi  itu  harus  dilihat hanya  sebagai  alat  bantu  dalam  memahami realitas  ekonomi.  Agar  pemakaian  teori ekonomi sebagai alat bantu untuk memahami realitas  ekonomi  itu  tidak  menggiring pemakainya  pada  suatu  kesimpulan  yang salah, selanjutnya diperlukan apa yang oleh Bung Hatta disebut sebagai politik ekonomi . Sebagai  suatu  siasat  untuk  melaksanakan teori  ekonomi,  politik  ekonomi  harus memperhatikan  keberadaan  faktor-faktor non ekonomi. Berbeda dari politik ekonomi, politik  perekonomian adalah  keputusan politik  yang  didasarkan  atas  pertimbangan ideologi politik negara, dan paham kemasyarakatan.  Bung  Hatta  meletakkan ideologi pada kedudukan yang sangat tinggi. Di bawah ideologi terletak realitas ekonomi. Sedangkan  teori  ekonomi  terletak  di  urutan terbawah.
Sejalan  dengan  itu,  pendekatan  kedua yang  perlu  ditempuh  untuk  memahami pemikiran  ekonomi  Bung  Hatta  adalah dengan  menelusuri  ideologi  yang  mendasari pemikiran  ekonominya.  Dalam  rangka itu,  perlu  diketahui,  selain  dikenal  sebagai penganjur  sosialisme,  Bung  Hatta  juga dikenal  sebagai  penganjur  demokrasi  yang konsisten.  Hanya  saja,  berbeda  dari  paham demokrasi  yang  saat  ini  banyak  dianut  di Indonesia,  paham  demokrasi  yang  dianut Bung  Hatta  tidak  hanya  berlaku  dalam bidang  politik,  tetapi  berlaku  pula  dalam bidang  ekonomi.  Dengan  titik  tolak  seperti itu, setiap upaya untuk memahami pemikiran ekonomi Bung Hatta, harus dimulai dengan memahami prinsip demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pemikiran ekonominya.
Hal  ini  penting,  sebab  demokrasi ekonomi  bagi  Bung  Hatta  tidak  hanya dipandang sebagai sebuah proses pengambilan keputusan  sebagaimana  terjadi  dalam bidang politik, tetapi sekaligus sebagai dasar (struktur) untuk mewujudkan keadilan sosial. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  penjelasan pasal 33 UUD 1945. Prioritas utama politik
dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...
perekonomian  yang  demokratis  adalah diletakkannya  kemakmuran  masyarakat  di atas  kemakmuran  orang  seorang.  Di  dalam berbagai  tulisannya,  Mohammad  Hatta menyatakan  prinsip  non-kooperatif   yang tertuang dalam Manifesto Politik 1925. Dari pernyataan  Perhimpunan  Indonesia  tahun 1923 dan tahun 1925, dapat ditarik hakikat manifesto :
a) Perjuangan  memperoleh  otonomi, mencapai kemerdekaan Indonesia,
b) Pemerintahan  yang  dipegang  dan dipilih oleh bangsa Indonesia sendiri,
c) Kesatuan  sebagai  syarat  perjuangan mencapai tujuan,
d) Menolak bantuan dari pihak penjajah atau pihak lain manapun.
Dari  tulisan  monumental  Mohammad Hatta  Ke  Arah  Indonesia  Merdeka  (1932) mengenai faham kebangsaan dan kerakyatan, sekali  lagi  Mohammad  Hatta  menegaskan bahwa:
“...Asas Kerakyatan mengandung arti, bahwa kedaulatan  ada  pada  rakyat.  Segala Hukum  ( Recht ,  peraturan-peraturan negeri)  haruslah  bersandar  pada perasaan  Keadilan  dan  Kebenaran yang  hidup  dalam  hati  rakyat  yang banyak,  dan  aturan  penghidupan harus sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat inilah yang  menjadi  sendi  pengakuan  oleh segala  jenis  manusia  yang  beradap, bahwa  tiap-tiap  bangsa  mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri...” Kemudian Mohammad Hatta menegaskan pula:
“...Supaya  tercapai  suatu  masyarakat yang  berdasar  Keadilan  dan  Kebenaran, haruslah  rakyat  insaf   akan  haknya  dan harga dirinya. Kemudian haruslah ia berhak
menentukan  nasibnya  sendiri  dan  perihal bagaimana  ia  mesti  hidup  dan  bergaul. Pendeknya,  cara  mengatur  pemerintahan negeri,  cara  menyusun  perekonomian  negeri semuanya  harus  diputuskan  oleh  rakyat dengan mufakat...”

## 2) MUBYARTO.

## Mubyarto lahir di Sleman, 3 September GDQPHQLQJJDOGL5XPDK6DNLW8PXP
Dr Sardjito Yogyakarta, Selasa 24 Mei 2005 pukul  13.49.  Masa  kecilnya  hingga  sarjana muda dihabiskan di Yogyakarta. Selepas dari UGM,  Mubyarto  melanjutkan  pendidikan PDVWHUGL8QLYHUVLWDV9DQGHUELOWGDQSURJUDP doktor di Universitas Iowa, Amerika Serikat, dengan disertasi berjudul Elastisitas Surplus Beras  yang  Dapat  Dipasarkan  di  Jawa- Madura, 1965.

## 3DGD WDKXQ  LD PHQMDGL
anggota MPR. Selain itu, dia juga menjabat sebagai  dosen  di  Fakultas  Ekonomi  UGM (1959-2003)  serta  sebagai  Kepala  Pusat Penelitian  Pembangunan  Pedesaan  dan .DZDVDQ 33. 8*0 WDKXQ 1994.  Di  struktur  pemerintahan  pusat, Mubyarto  pernah  menjabat  sebagai  staf ahli di kementerian, yaitu penasihat Menteri

## 3HUGDJDQJDQSDGDWDKXQDVLVWHQ
Menteri  Badan  Perencanaan  Pembangunan 1DVLRQDOGDQVWDI DKOL0HQWHUL
Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan,  dan  Industri  pada  tahun  yang sama.  Sejak  tahun  2002,  dia  adalah  Kepala Pustep UGM.
Dalam bukunya, Apa & Siapa: Sejumlah

## 2UDQJ,QGRQHVLDNRQVHS(NRQRPL
Pancasila  yang  dikembangkan  Mubyarto sempat  ditertawakan  sejumlah  kalangan. Konsepnya  itu  dianggap  berbau  slogan, namun  ia  menilainya  sebagai  hal  yang wajar  karena  merupakan  hal  yang  baru.  Di masa  Orde  Baru  paham  Ekonomi  Pancasila yang  diusungnya  dipandang  sebelah  mata oleh  para  ekonom  Indonesia  kala  itu  yang
dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...
kebanyakan  berdomisili  di  FE  UI  dan juga  beberapa  rekan  beliau  di  FE  UGM. Pandangannya  dianggap  sudah  kadaluarsa mengingat  sistem  ekonomi  Indonesia  kala itu  cenderung  mengarah  pada  ekonomi liberal.  Ketika  krisis  ekonomi  melanda Indonesia  di  pertengahan  1997  Mubyarto menampik  anggapan  banyak  ekonom  yang berkata  bahwa  ekonomi  Indonesia  hampir mati.  Beliau  berpendapat  melalui  kacamata ekonomi  kerakyatan  bahwa  sebenarnya ekonomi rakyat kala itu tidaklah mati hanya sedikit  kaget  saja  untuk  kemudian  berjalan kembali  tanpa  ada  istilah  mati.  Yang  mati menurut beliau adalah ekonomi konglomerat yang  memang  seharusnya,  menurut  beliau, jangan  diperbaiki.  Pak  Muby  menyebut ekonomi  mikro,  ekonomi  kerakyatan  justru semakin  berkembang  di  tengah  krisis  yang dialami para konglomerat.
Krisis  Ekonomi  menurut  pandangan Mubyarto  hanyalah  penyederhanaan  krisis multidimensional  di  Indonesia.  Pak  Muby memandang  krisis  ekonomi  yang  terjadi disebabkan  karena  pembangunan  ekonomi di  Indonesia  telah  meninggalkan  dan mengabaikan  dua  unsur  penting  manusia Pancasila,  yaitu  moral  dan  sosial.  Ekonomi
Pancasila atau Pancasila Kerakyatan bukanlah  komunis  seperti  yang  dianggap oleh sebagian orang. Sebagai seorang ekonom Pak  Muby  berpendapat  sebagai  berikut:
Demikian,  berbeda  dengan  pandangan pakar-pakar  ekonomi  arus  utama  ( main stream ),  kerusakan  ekonomi  yang  dialami sektor  modern/  konglomerat  tidak  perlu diratapi,  dan  kita  tidak  perlu  mati-matian memulihkan kondisi ekonomi pra-krisis yang sangat timpang.
Ekonomi  kerakyatan  adalah  sistem ekonomi yang demokratis, menunjuk pada  asas  ke-4  Pancasila,  kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan  /  perwakilan,  dimana ekonomi rakyat mendapat dukungan pemihakan  yang  sungguh-sungguh  dari
pemerintah.  Bahwa  sejauh  ini  pakar-pakar ekonomi  arus  utama  menolak  konsep ekonomi  kerakyatan,  bahkan  juga  ekonomi kekeluargaan, yang hendak digusur dari pasal 33 UUD 1945, adalah karena mereka secara a  priori  menganggap  ekonomi  kerakyatan bukan sistem ekonomi pasar, tetapi dituduh sebagai  sistem  ekonomi  ³sosialis-komunis´ ala  Orde  Lama  1959-1966.  Pandangan  dan pemihakan  mereka  pada  konglomerat  yang liberal-kapitalistik  memang  amat  sulit diubah  lebih-lebih  setelah  (istilah  mereka) ´Uni  Sovyet  pun  kapok  dengan  sosialisme, dan  RRC  juga  sudah  menjadi  kapitalis´. Sudah  pasti  mereka  ³keblinger´  karena paham  sosialisme  tidak  pernah  mati,  dan ekonomi  RRC  tumbuh  cepat  bukan  karena meninggalkan  paham  sosialisme  tetapi karena  amat  berkembangnya  ekonomi rakyat.  Ekonomi  Indonesia  akan  tumbuh cepat  seperti  ekonomi  RRC  jika  mampu mengalahkan  virus  korupsi  yang  tumbuh subur  sejak  awal  gerakan  reformasi  yang telah benar-benar melenceng.
Aturan  main  sistem  ekonomi Pancasila  yang  lebih  ditekankan  pada  sila ke-4 Kerakyatan (yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /  perwakilan)  menjadi  slogan  baru  yang diperjuangkan  sejak  reformasi.  Melalui gerakan reformasi banyak kalangan berharap hukum dan moral dapat dijadikan landasan pikir  dan  landasan  kerja.  Sistem  ekonomi kerakyatan  adalah  sistem  ekonomi  yang memihak pada dan melindungi kepentingan ekonomi  rakyat  melalui  upaya-upaya  dan program-program  pemberdayaan  ekonomi rakyat.

## b. MORAL EKONOMI PANCASILA
Moral  Ekonomi  Pancasila  merupakan sebagai  kesatuan  ukuran,  atau  norma- norma yang mengatur pola berpikir dan pola bertindak dari pelaku-pelaku ekonomi dalam Sistem Ekonomi Pancasiala. Sistem Ekonomi
dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...
Pancasila  masih  harus  diperjuangkan, masih  harus  digarap,  masih  harus  diolah dikembangkan, dan ditumbuhkan. Lima ciri khas Sistem Ekonomi Pancasila sebagimana bisa  diserap  dari  UUD  45  pasal  33,  bahkan dari  keseluruhan  jiwa  pancasila  itu  sendiri, antara lain :
1) Dalam  Sistem  Ekonomi  Pancasila,
koperasi merupakan soku guru perekonomian.  Koperasi  ialah  salah satu  bentuk  yang  paling  konkrit  dari usaha bersama. Dalam UUD 1945 pasal 33,  dikatakan,  perekonomian  disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2) Perekonomian digerakan oleh rangsangan-rangsangan  ekonomi,  sosial,
dan  moral.  Walaupun  telah  dikatakan, bahwa  masalah  ekonomi  menyangkut masalah materi, namun hal itu tidaklah berarti  bahwa  materi  itu  tidak  ada hubungannya  dengan  moral  dan  sosial. Jika  kita  juga  memperhatikan  masalah moral  dan  sosial  di  samping  ekonomi, maka  hal  ituberarti  kebijaksanaan dan  tindakan  ekonomi  kita  akan  lain, dibandingkan  apabila  yang  dikejar hanyalah rangsangan ekonomi saja.
3) Ada  hubungannya  dengan  sila  pertama
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  adalah kehendak  yang  kuat  dari  seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial, egalitarisme. Ada suatu keinginan dalam  masyarakat  ekonomi  kapitalis, bahwa  yang  penting  ³  saya  untung. Kamu melarat, go to hell´, tetapi dalam Ekonomi  Pancasila  harus  tidak  ada perasaan  seperti  itu.  Rasa  solidaritas sosial  menjiwai  para  pelaku  di  dalam tindaktanduknya.  Hal  ini  berkali-kali di  tekankan  oleh  Presiden  Soeharto. Solidaritas  social  harus  merupakan  jiwa masyarakat Pancasila.
4) Ada  kaitannya  dengan  sila  Persatuan
Indonesia.  Prioritas  kebijakan  ekonomi
ialah penciptaan
perekonomian
nasional  yang  tangguh,  yang  berarti bahwa  nasionalisme  menjiwai  tiap kebijaksanaan ekonomi. 5) Dalam  sistem  perekonomian  Pancasila,
harus tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral ( nasional ) dengan tekanan pada desentralisasi didalam pelaksanaan
kegiatan-kegiatan ekonomi.
Ekonomi  Pancasila  dan  moral  yang mendasarinya  bersumber  dari  jiwa  bangsa Indonesia,  yang  telah  mengalami  pahit getirnya dijajah oleh bangsa lain selama tiga setengah abad. Ideologi Pancasila merupakan ideologi  penolak  terhadap  ideologi  asing yang  telah  mengantarkan  kesengsaraan, kemiskinan,  dan  keterbelakangan  bangsa Indonesia.  Di  bidang  ekonomi,  ideologi Pancasila  melahirkan  sistem  Ekonomi Pancasila yang ciri khasnya adalah kekeluargaan dan
kegotongroyongan
nasional.

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa untuk menjaga kestabilan perekonomian  bangsa,  maka  setiap regulasi  hukum  yang  lahir  sebagai bentuk kebijakan-kebijakan yang menunjang  kegiatan  ekonomi  harus sinkron  satu  dengan  yang  lainnya  dan harus  memenuhi  ketentuan  asas  yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya tidak  terjadi  tumpangtindih  dan  dapat terarah dan terukur dengan tepat.
Hukum sangat berperan dalam pembangunan  ekonomi  di  Indonesia. Hal ini dapat disaksikan dengan adanya kebijakan  pemerintah  yang  lahir  untuk mengatur kegiatan perekonomian.
Hukum  merupakan  rel  yang  digunakan
dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...
dalam  menjalankan  kegiatan  ekonomi sehingga tidak terjadi adanya kecurangan-kecurangan dan diskriminasi bagi ekonomi kerakyatan. Di sini hukum juga dipandang sebagai ramalan,
pandangan,  dan  jaminan  kepastian hukum demi lancarnya suatu usaha. Dan juga  sebagai  media  kreatif   bagi  pelaku usaha  atau  sebagai  jaminan  pelindung agar  merasa  aman  dalam  melakukan kegiatan  ekonomi  sehingga  tercipta pembangunan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Untuk mentransformasi ekonomi yang  ada  menuju  kondisi  yang  lebih bermanfaat  dibutuhkan  suatu  tatanan formal  dan  operasional  yaitu  sistem hukum. Fungsi hukum Indonesia menurut  Undang-Undang  Dasar  1945 adalah untuk memberikan perlindungan hukum, menjaga, melindungi, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Pembangunan  Indonesia  sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan demikian hukum  sebagai  alat  “Pembangunan
Indonesia  dan  Pembaharuan  Hukum Ekonomi Nasional.”
Pembaharuan  dasar-dasar  pemikiran dibidang  ekonomi  ikut  merubah  dan menentukan  dasar-dasar  sistem  hukum, maka  pembentukan  dan  penegakan asas-asas  hukum  yang  sesuai  juga  akan mempelancar terbentuknya struktur dan sistem ekonomi yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya,  tanpa  adanya  asas-asas  dan kaidah-kaidah  hukum  yang  tepat  dan cukup  lengkap,  tercapainya  struktur ekonomi yang dicita-citakan justru akan terlambat.
3. Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi nasional  Indonesia  yang  mengacu  dan didasarkan pada etika falsafah Pancasila:
pertama, Roda kegiatan ekonomi bangsa  digerakkan  oleh  rangsangan ekonomi,  sosial,  dan  moral;  kedua, Ada  kehendak  kuat  warga  masyarakat untuk  mewujudkan  kemerataan  sosial yaitu  tidak  membiarkan  terjadinya  dan ketimpangan  ekonomi  dan  kesenjangan sosial;  ketiga,  Semangat  nasionalisme ekonomi;  dalam  era  globalisasi  makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian  nasional  kuat,  tangguh, dan  mandiri.  Keempat,  Demokrasi ekonomi  berdasarkan  kerakyatan  dan kekeluargaan;  koperasi  dan  usaha- usaha  kooperatif   menjiwai  perilaku ekonomi  perorangan  dan  masyarakat. Kelima,  Keseimbangan  yang  harmonis, HÀVLHQ GDQ DGLO DQWDUD SHUHQFDQDDQ nasional  dengan  desentralisasi  ekonomi dan  otonomi  yang  luas,  bebas,  dan bertanggungjawab,  menuju  perwujudan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Sulistiyono  &  Muhammad  Rustamaji, Hukum  Ekonomi  sebagai  Panglima, 2009:  Sidoarjo,  Masmedia  Buana Pustaka.
Jimly  Assiddiqie, Konstitusi  Ekonomi ,
2010:  Jakarta,  PT  Kompas  Media Nusantara, hlm. 76.
Johnny  Ibrahim, Pendekatan  Ekonomi terhadap Hukum, Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum ,  2009: 6XUDED\D &9 3XWUD
Media  Nusantara  &  ITS  Press,  hlm. 16.
Munir Fuady, dkk., Pengantar Hukum Bisnis ,
2003:  Jakarta,  Gramedia  Pustaka
Utama.
Rosyidi Suherman, Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan  Kepada  Teori  Ekonomi
dƌŝ,ĂƐƚƵƟ͕^͘,͕͘D͘,͗͘ PENDEKATAN INTERDISIPLIENER HUKUM EKONOMI ...
Mikro dan Makro , 2006 : Jakarta, PT

## 5DMD*UDÀQGR3HUVDGDKOP
Sanusi  Bintang  dan  Dahlan, Pokok-Pokok Hukum  Ekonomi  dan  Bisnis ,  2000: Bandung  ,  PT  Citra  Aditya  Bakti, hlm. 32.
Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan , 2000: Bandung, Mandar Maju.
Sri  Redjeki  Hartono, Hukum  Ekonomi Indonesia, 2007: Malang, Bayumedia
Publishing.
Syahrin  Naihasyi, Hukum  Bisnis  (Business Law) ,  Yogyakarta:  Mida  Pustaka,
2005.
Sudaryat, Hukum  Bisnis;  Suatu  Pengantar , Cet.  I,  Bandung:  Jendela  Mas

## 3XVWDND
Tim Pengajar Mata Kuliah Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2006: Malang, Kumpulan Materi Kuliah Hukum Ekonomi, hlm. 56.
Todung Mulya Lubis, Hukum dan Ekonomi ,
1992: Jakarta, Pustaka Sinar
Harapan, hlm. 21. Umar  Farouk, Analisis  Ekonomi  Atas Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia , http://mhugm,wikidot. com/artikel:004
Undang  Undang  Republik  Indonesia  No. 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas, Yogyakarta, Pustaka
Yustitia, Cet. I, 2007.