## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)
Vol 1, No 2, 2022, 87-100

## Urgensi  Rekonstruksi  Strafsoort  dalam  Hukum  Pidana Indonesia (Urgent  Reconstruction Strafsoort  in Indonesia's Criminal Law)
Ali Dahwir Fakultas Hukum Universitas Palembang, Palembang dahwirali@yahoo.com

## Riwayat Artikel
Diterima pada 15 Agustus 2022 Revisi 1 pada 19 Agustus 2022 Revisi 2 pada 22 Agustus 2022 Disetujui pada 24 Agustus 2022

## Abstract
Purpose: This  study  aims  to  identify  and  analyze  problems regarding strafsort in Indonesian criminal law.
Method : The research method used is normative legal research with descriptive analysis with a statutory approach and a philosophical approach. The data used in this study is secondary data in the form of legal materials. Legal materials consist of primary legal materials such as legislation and secondary legal materials such as reference books, research results and scientific journals.
Result :  The  results  of  the  study  indicate  that  the  strafsoort  in Indonesian criminal law as stated in Article 10 of the Criminal Code when  viewed  in  the  development  of  the  times  is  no  longer appropriate.  Such  as  imprisonment,  criminal  closure  and  fines. Therefore,  the  strafsoort  in  Indonesian  criminal  law  is  urgently reconstructed.
Limitations: This  research  is  limited  to  discussing  strafsoort, therefore it is necessary to continue with a discussion of strafmaat and strafmodus in Indonesian criminal law.
Contribution: This research is expected to be a recommendation in the formation of a new strafsoort by eliminating light prisons and adding social work penalties, as well as making peace as one of the reasons for eliminating punishments in particular.
Keywords: Reconstruction, social work crime, criminal law How  to  cite: Dahwir,  A. (2022).  Urgensi  Rekonstruksi  Strafsoort dalam  Hukum  Pidana  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia , 1(2), 87-100.

## 1. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  hukum.  Hal  ini  sebagaimana  dicantumkan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Seperti dikemukakan Sthal (bahwa sebagai suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur diantaranya (Maubezi, 2017):
a. Terdapatnya jaminan terhadap hak-hak dasar manusia (perlindungan HAM);
b. Diadakannya pembagian atas kekuasaan;
c. Pelaksanaan Pemerintahan harus didasarkan pada peraturan tertulis (asas legalitas); serta
d. Terdapatnya peradilan administrasi.
Negara  adalah  suatu  organisasi  tertinggi  dalam  suatu  kelompok  atau  dari  berbagai  kelompok masyarakat  yang  memiliki  cita-cita  yang  sama  agar  hidup  bersatu  pada  suatu  daerah  atau  wilayah tertentu,  serta  memiliki  pengaturan  berdaulat  (Moh  Mahfud,  2001;  Moh.  Mahfud,  2008)  Untuk memberikan  jaminan  terhadap  perasaan  tertib  dan  perasaan  tenteram  serta  demi  terjaganya  masing- masing  kepentingan, termasuk  didalamnya  kepentingan  antar  individu  dengan individu,  kepentingan antar  individu  dengan  kepentingan  bersama,  serta  kepentingan  antar  kelompok  dengan  kepentingan bersama.  Untuk  itu  dibutuhkan  suatu  sarana/instrumen  dalam  menjamin  sehingga  hubungan  antar kepentingan tersebut dapat dijalankan secara harmonis, maka istrumen yang dipakai adalah hukum.
Hukum  pidana  merupakan  hukum  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  kedamaian  dan  ketentraman
dalam masyarakat. Adapun cara yang dilakukan oleh hukum pidana dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menetapkan patokan, pedoman atau standar bagaimana individu bersikap tindak dalam  masyarakat.  Dalam  rangka  untuk  mempertahankan  atau  menjamin  individu  mengindahkan patokan, pedoman atau standar tersebut maka terhadap mereka yang melakukan pelanggaran diancam dengan sanksi/hukuman berupa siksaan atau nestapa. Aturan-aturan seperti itu sebagian terdapat  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum pidana umum di Indonesia.
KUHP  yang  berlaku  sampai  dengan  saat  ini  di  Indonesia  merupakan  terjemahan  dari Wetboek  van strafrecht  voor  Nederlandsch-Indie (WvS)  dari  Pemerintahan  Kolonial  Belanda.  Rumusan  Pasal  II Aturan Peralihan UUD 1945, menjadi landasan yuridis dalam memberlakukan WvS sebagai KUHP di Indonesia.  Selanjutnya  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946  dilakukan  berbagai perubahan-perubahan  dan  tambahan.  Ketentuan  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  menyatakan  bahwa    nama Undang-undang  hukum  pidana  " Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederlandsh-Indie "  dirubah  menjadi " Wetboek van Strafrecht ". Selanjutnya pada ayat (2) ditetapkan bahwa Undang-undang tersebut dapat disebut:  Kitab  Undang-undang  hukum  pidana".  Berdasarkan  Undang-undang  tersebut  maka  secara resmi berlaku KUHP di Indonesia dengan berbagai perubahan-perubahannya.
Secara legalitas dapat diakui bahwa KUHP peninggalan kolonial belanda terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, meskipun demikian tidak berarti dapat diabaikan adanya kelebihan-kelebihan dalam ilmu  hukum  pidana  peninggalan  Belanda  tersebut.  Secara  objektif  terdapat  beberapa  asas-  asas  dan teori- teori hukum pidana yang masih dapat diterima sebagai bagian dari suatu sistem hukum pidana di Indonesia.  Sepanjang  hal  tersebut  tidak  bertentangan  prinsip-  prinsip  hukum  Internasional  maupun prinsip- prinsip hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD1945, maka asas- asas dan teori- teori hukum pidana itu masih perlu dipertahankan.(Rusianto, 2016; Rusianto., 2016)
Apabila  melihat  pada  sejarah  perjalanan  KUHP  sampai  ke  Indonesia  maka  dapat  dipahami  bahwa KUHP tersebut merupakan perturan yang sudah berlaku dari tahun 1818 an. Selain itu kriminalisasi yang terdapat dalam KUHP tersebut juga ada yang bertentangan norma-norma sosial yang terdapat pada masyarakat Indonesia. Selain itu penetapan jenis-jenis hukuman ( strafsoort ), waktu lamanya hukuman ( strafmaa t), serta bagaimana pelaksanaan hukuman ( strafmodus ) yang diatu dalam KUHP yang berlaku saat  ini  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  zaman.  Apalagi  dalam  pembentukan  KUHP tersebut  dapat  dipastikan  tidaklah  berdasarkan  pada  Pancasila  yang  merupakan  sumber  dari  segala sumber hukum di Indonesia.
Sebagai  salah  satu  bukti  bahwa  penetapan  jenis  pidana  ( strafsoort ),  lamanya  ancaman  pidana ( strafmaa t),  dan  pelaksanaan  pidana  ( strafmodus )  sudah  tidak  sesuai  lagi  adalah  tingginya  jumlah Warga Binaan Kemasyarakatan di setiap Lembaga  Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Dari data yang didapatkan penulis lebih dari 90% (sembilan puluh persen) Lembaga Pemasyarakatn di Indonesia telah  mengalami  over  kapasitas.  Hal  ini  dapat  berdampak  pada  tidak  terpenuhinya  perlindungan terhadap  hak-hak  asasi  warga  binaan  pemasyarakatan.  Kemudian  adanya  anggapan  bahwa  pidana penjara sudah menjadi pidana pavorit setiap hakim dalam menjatuhkan putusannya.
Berdasarkan  konsideran  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasarakatan  ditetapkan bahwa  pada  hakikatnya  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang  merupakan  insan  serta  sumber  daya manusia  tetap  diperlakukan  secara  baik  dan  manusiawi  dalam  satu  sistem  pelaksanaan  pembinaan terpadu.  Selanjutnya  dijelaskan  bahwa sistim  pemasyarakatan  merupakan  suatu tatanan  tentang  arah serta  batas  bagaimana  cara  pembinaan  terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Upaya pembinaan dilakukan dengan keterpaduan antar pembina, yang dibina, serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kuwalitas Warga Binaan Pemasyarakatan supaya sadar  akan  kesalahannya,  memperbaiki  serta  tidak  lagi  melakukan  tindak  pidana  sehingga  dapat kembali  kedalam  lingkungan  masyarakat,  untuk  berperan  aktif  dalam  pembangunan,  serta  bisa menjalani kehidupan secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.
Namun  demikian,  bagaimana  mungkin  cita-cita  luhur  dari  Undang-undang  Pemasyarakatan  tersebut dapat  terwujud  apabila  pada  tataran  implementasi  terdapat  banyak  hambatan  yang  diakibatkan  oleh semakin  hari  semakin  banyakna  jumlah  warga  binaan  kemasyarakatan.  Keadaan  ini  bahkan  bahkan telah  menimbulkan  banyak  permasalahan  baik  didalam  lembaga  pemasyarakatan  itu sendiri  maupun dalam anggaran negara dalam pembiayaan warga binaan tersebut. Selain itu dampak dari over kapasitas tersebut  telah  menyababkan  pemenuhan  hask-hak  asasi  warga  binaan  pemasyarakatn  tidak  dapat terpenuhi secara baik.
Berdasarkan  pada  hal  tersebut  menurut  hemat  penulis  menjadi urgen dilakukan  sebuah  pemikiran, bagaimana  solusi  terhadap  permasalahan  tersebut.  Maka    makalah  ini  diberi  judul URGENSI REKONSTRUKSI  STRAFSOORT  DALAM  HUKUM  PIDANA  INDONESIA. Pemilihan strafsoort sebagai  pokok  bahasan  dalam  makalah  ini  menurut  penulis,  karena  memang  hal  ini merupakan hal yang sangat pokok dalam sistem pemidanaan di Indonesia.
Bedasarkan  hasil  penelusuran  penulis  terdapat  beberapa  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya yang terkait dengan rekonstruksi strafsoort dalam hukum pidana Indonesia, diantaranya: 1. Dalam rangka untuk mengganti pidana penjara sebagai pidana perampasan kemerdekaan yang telah memberikan dampak negatif terhadap banyak hal, termasuk bagi terpidana, masyarakat dan negara dan juga telah mendapatkan berbagai kritikan, dari kalangan nasional maupun internasional serta untuk melindungi terhadap kepntingan terpidana juga kepentingan masyarakat yang menjadi arah tujuan pemidanaan secara modern menjadi ide dasar dilakukannya pidana pengawasan.(I. Wardana, 2014; I. W. Wardana & Jurnal, 2014)
2. Kebijakan  hukum  pidana  dalam  RUU  KUHP  belum  mendukung  optimalasi    peran  pidana  harta kekayaan di samping pidana penjara. Kebijakan hukum pidana masih menempatkan pidana penjara sebagai  primadona  dalam  sistem  pidana  dan  pemidanaan.    Penempatan    pidana    harta    kekayaan berupa pidana  denda dalam stelsel pidana pokok, belum mendukung optimalisasi penerapan  pidana denda  karena  masih  merupakan  alternatif  dari  pidana  penjara.        Walaupun  RUU  KUHP  telah mengadopsi beberapa bentuk pidana yang dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan seperti pidana perampasan  barang  tertentu  dan/atau  tagihan,  pembayaran  ganti  rugi,  dan  pemenuhan  kewajiban adat setempat, namun dengan penempatan sebagai pidana tambahan belum menjamin optimalisasi penerapannya karena sepenuhnya tergantung kepada hakim. Pengaturan  tentang kategorisasi pidana denda sebagai alternatif pidana penjara juga belum mendukung optimalisasi pidana harta kekayaan, karena juga masih merupakan alternatif pidana penjara (Yoserwan, 2020)
3. Pada tataran pelaksanaan jalinan sistem antara “ general rules ” dengan “ special rules ” pada sistim pemidanaan  substantif  di  Indonesia,  sering  kali  tidal  berjalan  ideal,  hal  ini  disebabkan  oleh diabaikannya  filosofi  serta  pemahaman  atas  sistem  pemidanaan  yang  telah  ditetapkan  dalam ketentuan  hukum  pidana  umum,  yakni  dalam  KUHP/WvS.  Berdasarkan  pada  hal  tersebut  maka penerapan  jalinan sistem  antara “general  rules” dengan “special rules” dalam sistim pemidanaan substantif  mendatang  dapat  merujuk  pada  konsepsi  intelektual  maupun  kegiatan  yang  bersifat filosofis  sebagaimana  pernah  dilakukan  oleh  hakim  Bismar  Siregar  yang  merupakan  perwujudan pengakuan  terhadap local  wisdom yang  juga  merupakan  sumber  daripada  hukum  (asas    legalitas materiil)  selain daripada sumber/dasar hukum tertulis sebagaimana terdapat dalam undang-undang (asas legalitas formil).(Soponyono, 2013a, 2013b)
Terjadinya over kapasitas hampir diseluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia merupakan suatu dampak dari pemidanaan yang senantiasa  menjadikan pidana penjara sebagai primadona dalam hukum pidana materiel. Hal ini menyebabkan konsep-konsep pemasyarakatan yang ada dalam sistem pemidanaan  terpadu  tidak  dapat  dijalankan  selaras pada tujuan pemidanaan.termasuk diantaranya konsep  kemanusiaan,  penghematan,  rehabilitasi,    selektif  dan  limitative.  Sistem  pemidanaan  yang secara konseptual merupakan sistem peradilan pidana terpadu belum terintegrasi kepada konsep-konsep pemasyarakatan  yang  merupakan  bagian  terakhir  dalam  sistem  pemidanaan.  Permasalahan  over
kapasitas  penghuni  lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia  hampir  terjadi  apabila  dilihat  diseluruh kanwil  yang  ada.  Fakta  ini  memberikan  gambaran  bahwa  adanya  kecenderungan  penjatuhan  pidana penjara oleh hakim di Pengadilan.(R.R. Hutabarat, 2017; Rugun Romaida Hutabarat, 2017)
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dalam membahas tentang pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia menimbulkan banyak hal yang menarik untuk diteliti. Namun demikian agar isi makalah ini menjadi fokus dan terarah maka  penulis menetapkan permasalahan pokok yang akan dibahas adalah bagaiaman urgensi rekonstruksi strafsoort dalam hukum pidana dan bagiamana solusi yang dapat ditetapkan? Penelitian ini ingin menggambarkan serta menganalisis tentang strafsoort dalam  hukum  pidana  Indonesia,  yang  berimplikasi  pada  over  kapasitasnya  lembaga  pemasyarakatan yang  pada  akhirnya  menebabkan  pelaksanaan  perlindungan  hak-hak  asasi  warga  binaan pemasyarakatan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dalam membahas tentang pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia menimbulkan banyak hal yang menarik untuk diteliti. Namun demikian agar isi makalah ini menjadi fokus dan terarah maka  penulis menetapkan permasalahan pokok yang akan dibahas adalah bagaiaman urgensi rekonstruksi strafsoort dalam hukum pidana dan bagiamana solusi yang dapat ditetapkan?

## 2. Metode penelitian
Metode  penelitian  hukum  yang  diterapkan  dalam  pembahasan  permasalahan  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin.(Fajar & Yulianto, 2017; Yulianto Achmad, 2017). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran  suatu  objek  yang  diteliti  melalui  data  atau  sampel  yang  telah  dikumpulkan  sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.(Sugiyono, 2018; D. Sugiyono, 2013) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan  filosofis.  Dengan  melakukan  pendekatan  tersebut  diharapkan  pada  kesimpulan  akan didapatkan gambaran yang jelas tentang urgensi rekonstruksi stafsoort dalam hukum pidana Indonesia. Data  skunder  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang- undanagan,  bahan  hukum  sekunder  meliputi  buku-buku  kepustakaan,  jurnal,  dan  internet  dan  bahan hukum  tersier  berupa  kamus-kamus  dan  ensiklopedia.  Selanjutnya  diakhir  tulisan  penulis  akan membuat  suatu  kesimpulan  serta  memberikan  saran  terhadap  permasalahan  yang  dibahas,  sebagai novelty dari penelitian ini.

## 3. Hasil dan pembahasan

## Rekonstruksi Hukum
Apabila  melihat  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  maka  kata rekonstruksi berasal  dari    kata ‘ konstruks i’ artinya adalah pembangunan  selanjutnya di tambahkan dengan imbuhan ‘re’ dalam  kata konstruksi  tersebut  sehingga  menjadi  menjadi  ‘ rekonstruks i’  artinya  adalah    pengembalian  seperti semula.(Depdiknas,  2005;  K.  B.  B.  I.  Depdiknas,  2005)  Marbun  mengartikan  rekonstruksi  sebagai pengembalian suatu keadaan pada tempat semula, upaya meyusun maupun menggambarkan kembali dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya kemudian di susun ulang seperti sediakala atau keadaan semula.(Saimima & Sartika, 2020) Selanjutnya dalam Black Law Dictionary , reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something . Maka menurut Black Law Dictionary maka rekonstruksi diartikan sebagai suatu bentuk proses membangun ulang maupun membuat kembali atau proses melakukan pengorganisasian ulang terhadap sesuatu hal atau keadaan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diartikan rekonstruksi merupakan suatu kegiatan atau suatu  proses  dalam  rangka  membangun  kembali/menciptakan  kembali/  melakukan  pengorgnisasian kembali  terhadap  sesuatu.  Apabila  ditinjau  pada  konteks  ilmu  hukum, rekonstruksi hukum  dapat diartikan sebagai suatu proses dalam  membangun kembali suatu hukum  yang telah ada sebelumnya.
Membangun  kembali  hukum  yang  telah  ada  berarti  ada  sesuatu  yang  kurang  tepat  dengan  hukum tersebut. Selanjutnya apabila rekonstruksi dihubungkan dengan konsep/ gagasan ataupun ide tentang hukum maka, dapat diartikan bahwa rekonstruksi hukum dapat dimaknai sebagai suatu proses dalam membangun ulang atau menata kembali gagasan, ide atau konsep tentang hukum yang telah ada. Maka dalam  penelitian  ini  rekonstruksi  hukum  dimaksudkan  adalah  dalam  kaitannya  dengan  rekonstruksi strafsoort dalam hukum pidana Indonesia.

## Urgensi Rekonstruksi Strafsoot Dalam Hukum Pidana Indonesia
Sebagaimana  dikemuakan  sebelumnya  bahwa rekonstruksi hukum  merupakan  suatu  proses  dalam membangun kembali atau menata kembali konsep tentang hukum, maka yang perlu ditata ulang tersebut adalah strafsoort dalam  hukum  pidana  Indonesia.  Apabila  melihat  pada  Pasal  10  KUHP  sebagai ketentuan  umum  tentang  sanksi  pidana  dalam  hukum  pidana  Indonesia  maka  dapat  dilihat  tentang penetapan sanksi tersebut yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.
a. Pidana Pokok . 1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda; dan
5. Pidana Tutupan
b. Pidana Tambahan
1. Perampasan beberapa hak tertentu;
2. Perampasan barang ang tertentu; dan
3. Pengumuman keputusan hakim.
Ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut apabila dilihat dalam perkembangan zaman sekarang ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi. Seperti pidana kurungan yang ditetapkan dalam KUHP tersebut yang  memang  berbeda  dengan  pidana  penjara.  Secara  filosofis  penetapan  pidana  kurungan  adalah sebagai akibat hukum terhadap tindak pidana yang bersifat ringan, yang merupakan turunan dari wets delicten sementara  pidana  penjara  merupakan  akibat  hukum  terhadap  tindak  pidana  yang  berat  atau recht delicten .
Dalam tataran implementasi penjara dan kurungan tidak jarang menimbulkan permasalahan. Diantara permasalahan tersebut adalah bagaimana posisi lembaga pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara (rutan) dalam sistem pemenjaraan. Sebagaimana diketahui bahwa zaman sekarang telah banyak rutan yang berubah fungsi. Fungsi yang sebenarnya adalah sebagai tempat penahanan sementara (terdakwa belum  divonis)  namun  sekarang  tidak  jarang  rutan  telah  difungsikan  sebagai  tempat  terdakwa  yang divonis ringan.
Penjara merupakan pidana pilihan utama hakim dalam memutus suatu perkara pidana di Pengadilan. Kalimat ini merupakan sesuatu kalimat yang salah, namun demikian apabila merujuk kepada putusan pengadilan memang seperti itu adanya. Hampir semua putusan pengadilan menjatuhkan pidana penjara kepada  terdakwa.  Akibat  dari  putusan  yang  demikian  menyebabkan  over  kapasitasnya  Lembaga Pemasyarakatn. Hampir semua Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia telah mengalami over kapasitas. Hal ini telah menyebabkan pelaksanaan perlindungan HAM para narapidana tersebut sering terabaikan, atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Akibat  lainnya  adalah  sering  terjadi  konflik  di  Lembaga  Pemasyarakatan  itu  sendiri,  baik  antar narapidana maupun antar narapidana dengan sipir. Seringnya narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasarakatan  juga  merupakan  khabar  yang  sering  terdengar.  Hal  ini  disebabkan  oleh  jumlah narapidana  yang  banak  sedangkan  jumlah  sipir  yang  sangat  terbatas,  sehingga  ratio  sipir  dengan narapidana tidak seimbang. Mungkin ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan namun demikianlah adanya sistem pemenjaraan yang ada saat ini. Oleh sebab itu apabila tidak ada perubahan paradigma dalam
melihat suatu tindak pidana, akan menyebabkan makin berbahaya dan semakin rentan bahkan suatu saat akan menjadi bom waktu terhadap jumlah narapidana.
Kekhawatiran tersebut dapat difahami apabila merujuk kepada data penghuni lembaga pemasyarakatan yang  tersebut  diseluruh  Indonesia.  Sebagaimana  telah  diuraikan  penulis  sebelumnya  bahwa  hampir seluruh lembaga pemasyarakatn yang ada di Indonesia telah over kapasitas. Data menyebutkan, total penghuni  lembaga  pemasyarakatan  di  seluruh  Indonesia  mencapai  265.915  orang  per  10  September 2021. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari kapasitasnya yang sebesar 135.561 orang. Hanya Kantor Wilayah  (Kanwil)  Yogyakarta,  Gorontalo,  dan  Maluku  Utara  yang  tidak  mengalami  overkapasitas lapas. Itu pun hanya terjadi di beberapa lapas saja.
Dampak lain dari over kapasitas tersebut adalah, semakin besarnya anggaran negara untuk membiayai para narapidana tersebut. Berdasarkan keterangan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly bahwa: yang  menyebabkan  kenaikan  pembiayaan  makan  terhadap  narapidana  diakibatkan  oleh  jumlah narapidana yang semakin bertambah, bahkan keadaan seperti  ini semakin melebihi jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan. Fakta ini juga bisa dilihat dari data anggaran makan yang diberikan oleh negara yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
1. Tahun 2017 naik menjadi Rp 1,088 triliun.
2. Tahun 2018 naik lagi menjadi Rp 1,391 triliun.
3. Tahun 2019 naik menjadi Rp 1,79 triliun.
Sementara  apabila  dirata-ratakan  biaya  makan  per  narapidana  adalah  sama  dengan  Rp.15.000,-  per orang, maka untuk biaya makan narapidana di seluruh Indonesia per 10 September 2021 adalah Rp.3,9 triliun. Apabila dikalkulasikan maka negara harus menganggarkan dana yang begitu besar dan harus disediakan oleh negara untuk memberi makan para warga binaan pemasyarakatan. Anggaran tersebut belum termasuk untuk pembiayaan ang lainnya terhadap warga binaan pemasyarakatan tersebut. Hal inilah  yang  menjadi  salah  satu  urgensi  rekonstruksi strafsoort sanksi  pidana  dalam  hukum  pidana Indonesia.  Apabila strafsoort yang  berlaku  saat ini  akan  terus  dipertahankan  keberlakuaannya  tanpa adanya  rekonstruksi,  maka  permasalahan  di  lembaga  pemasyarakatan  tidak  akan  dapat  diselesaikan, bahkan sebaliknya yang terjadi bahkan permasalahan yang akan semakin bertambah. Berdasarkan pada hal tersebut maka rekonstruksi terhadap strafsoort dapat dilakukan dalam beberapa bentuk selain dari pidana penjara seperti pidana kurungan.
Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupaka suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan  untuk  bergerak  dari  seseorang  terpidana,  yang  dilakukan  dengan  menempatkan  orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan ketentuan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati  seluruh  peraturan  serta  tata  tertib  yang  diberlakukan  di  lembaga  pemasyarakatan,  serta dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melakukan pelanggran terhadap peraturan yang telah ditetapkan itu. Sebagaimana dikemuakan di awal pembahasan penelitian ini bahwa apabila ditelisik  lebih  dalam  ancaman  sanksi  pidana  dalam  buku  II  dan  buku  III  KUHP  tersebut,  ancaman pidana  paling  banyak  adalah  ancaman  pidana  penjara  dan  ancaman  pidana  kurungan.  Sehubungan dengan pidana kurungan yang pada dasarna pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan pidana penjara, hanya  saja  secara  administrasi  terdapat  sedikit  perbedaan,  maka  sudah  selayaknya  pidana  kurungan tersebut ditiadakan. Apabila dilihat pada pasal-pasal ang mengancamkan pidana kurungan tersebut lebih banyak pada tindak pidana ringan, maka sudah urgen direkonstruksi menjadi pidana lain, yang tidak menyebabkan si terpidana harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.
Strafsoort lain yang urgen dilakukan rekonstruksi adalah ketentuan tentang pidana denda. Sebagaimana strafsoot pidana  denda  yang  telah  ditetapkan  dalam  KUHP  yang  berlaku  saat  ini  sudah  sangat tidak sesuai lagi dan menjadi suatu permasalahan bagi jaksa dan hakim ketika ada terdakwa yang diancam dengan pidana denda, karena denda yang ditetapkan dalam KUHP tersebut sudah tidak mungkin lagi diterapkan.  Penetapan  jumlah  pidana  denda  dalam  setiap  pasal  yang  terdapat  dalam  KUHP  akan semakin tidak sesuai sehubungan dengan semakin berubahnya nilai mata uang. Penetapan nilai denda
dalam setiap pasal merupakan suatu kekeliruan, karena apabila suatu undang-undang ditetapkan maka undang-undang tersebut menjadi statis ( rigid ) sementara nilai suatu mata uang akan bersifat dinamis. Oleh sebab itu idealnya penetapan nilai denda pada setiap tindak pidana didasarkan pada kategori serta jumlah nilai denda ditetapkan pada bagian ketentuan umum dari KUHP itu sendiri.
Dalam hal ini sebenarnya sudah sangat tepat apabila merujuk pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  tahun  2017,  dimana  dalam  rancanagan  tersebut  ditetapkan  dengan  kriteria,  sehingga apabila nanti nilai pidana denda dianggap sudah tidak sesuai lagi, maka yang diubah hanyalah jumlah nilai pada kriterianya saja, dan tidak perlu merubah pasal-pasalnya. Sehingga strafsoort untuk pidana denda selalu dapat mengikuti perkembangan zaman, karena apabila perlu perubahan nilai denda dapat dilakukan terhadap satu pasal saja yaitu pasal ang mengatur tentang jumlah nilai pada setiap kategori yang terdapat dalam ketentuan umum.
Selain  pidana  denda  terdapat  juga  pidana  tutupan  yang  merupakan  salah  satu  jenis  pidana  yang ditambahkan setelah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie ” dirubah menjadi “ Wetboek van Strafrecht ”. Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan ke dalam KUHP dengan Undang-undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, Berita Acara Republik Indonesia II Nomor 24. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman telah memasukkan pidana tutupan tersebut pada urutan ke lima dari jenis pidana pokok seperti yang telah diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP.
Apabila menelisik pada pidana tutupan tersebut berdasarkan Keberadaan pidana tutupan tersebut telah menimbulkan  banyak  pertanyaan,  diantaranya  adalah  dalam  hal  apa  atau  bagaimana  hakim  dapat menjatuhkan suatu pidana tutupan. Sementara apabila seluruh pasal-pasal dalam KUHP tersebut dibaca maka tidak akan ditemukan satu pasal pun mengancam satu perbuatan dengan ancaman pidana tutupan. Demikian juga dengan undang-undang hukum pidana di luar KUHP tidak ada pasal yang mencam suatu perbuatan dengan ancaman pidana tutupan. Setelah dilakukan penelusuran melalu penelusuran literatur dan bahan hukum maka ditemukan jawaban bahwa yang menjadi dasar hukum pidana tutupan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pasal 1 menetapkan bahwa  “Selain    dari    pada  hukuman  pokok  tersebut  dalam  Pasal  10  huruf  a  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  dan  Pasal 6  huruf  a Kitab  Undang-undang  Hukum    Pidana Tentera  adalah  hukuman pokok baru, yaitu Hukuman Tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam Pasal 2.
Selanjutnya Pasal 2 menjelaskan bahwa ayat (1) dalam  mengadili  orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman  penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh  menjatuhkan  hukuman  tutupan.  Kemudian  ayat  (2)  Peraturan  dalam  ayat  1  tidak  berlaku  jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah  demikian  sehingga  hakim  berpendapat,  bahwa  hukuman  penjara  lebih  pada  tempatnya. Berdasarkan uraian Pasal 2 tersebut, sebenarnya dapat difahami bahwa penetapan pidana tutupan oleh pembentuk undang-undang tersebut merupakan satu jenis pidana untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku tindak pidana. Artinya adalah pidana tutupan ini  sebenarnya  dapat  menjadi  penyumbang  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan,  selain  daripada pidana penjara dan pidana kurungan.
Permasalahan berikutnya adalah pembentuk aturan tersebut tidak memberikan penjelasan tentang apa yang  sebenarnya  yang  dimaksud  dengan  perkataan  “maksud  yang  patut  dihormati”  sehingga penafsiranya  menjadi  penafsiran  yang  bersifat  subjektif  dari  hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili suatu perkara kejahatan. Pada sisi yang lain sudah barang tentu pertimbangan satu hakim akan berbeda dengan hakim yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan disparitas pidana terhadap kejahatan tersebut. Sehingga hal ini menambah permasalahan dalam hukum pidana Indonesia, karena pelaksanaan pidana tutupan tersebut sama dengan pelaksanaan pidana penjara secara khusus.
Berdasarkan referensi yang penulis baca, bahwa dalam sejarah peradilan pidana di Indonesia hanya satu kali  pengadilan  menjatuhkan  pidana  tutupan  terhadap  terdakwa.  Penjatuhan  pidana  tutupan  ini dilakukan  oleh  Mahkamah  Tentara  Agung  Republik  Indonesia  pada  tanggal  27  Mei  1948  yang mengadili  pelaku  dalam  perkara  Peristiwa  3  Juli  1946,  dengan  Majelis  Hakim  Tentara  Agung  yang terdiri dari: Mr. Dr. Kusumah Admaja.(Lamintang, 1984; Lamintang & Lamintang, 2010) Oleh sebab itu  menjadi  urgen  dilakukan  pengahpusan  terhadap  pidana  tutupan.  Karena  apabila  melihat  kepada kriminalisasi yang telah dilakukan dalam hukum pidana maka tidak akan ditemukan satu pasal pun yang mengancam suatu perbuatan dengan pidana tutupan tersebut.

## Rekonstruksi Strafsoot Dalam Hukum Pidana Indonesia
Berdasarkan  pada  uraian  di  atas  telah  tergambar  bahwa  penetapan strafsoort dalam  hukum  pidana Indonesia  yang  berlaku  saat  ini  sudah  tidak  sesuai  lagi.  Hal  ini  memang  sudah  dapat  dimaklumi diakibatkan  oleh  penetapan strafsoort tersebut  telah  dilakukan  dari  tahun  1800an,  yaitu  dengan dibentuknya KUHP itu sendiri. Artinya adalah KUHP tersebut secara prinsif sudah berumur lebih dari dua  ratus  tahun.  Apabila  terdapat  ketentuan  yang  sudah  tidak  bersesuaian  dengan  zaman  sudah merupakan sesuatu yang lumrah, karena sebagaimana telah dikemukan di awal bahwa KUHP tersebut sudah bersifat statis.
Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khususnya adalah melindungi kepentingan  hukum  yang  meliputi  kepentingan  individu,  kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan negara. Terkain dengan fungsi khusus tersebut apbila terjadi pelanggaran terhadap kepentingan individu (nyawa, badan, harta benda, kehormatan dan kemerdekaan) maka dalam batas-batas yang ditentukan oleh  undang-undang,  negara  dapat  menjalankan  alat-alat  kekuasaannya  untuk  memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar.(E. O. Hiariej, 2016; E. O. S. Hiariej, 2016) Namun  demikian  menjadi  suatu  permasalahan  ketika  negara  dianggap  sudah  tidak  mampu  lagi memberikan perlindungan tersebut melalui instrumen yang sudah ada. Oleh sebab itu menjadi urgen dilakukan  rekonstruksi  terhadap  instrumen  dimaksud,  yang  dalam  hal  ini  adalah strafsoort dalam hukum pidana.
Upaya  pelaksanaan  rekonstruksi  hukum  dilakukan  melalui  politik  hukum  Indonesia.  Politik  hukum Indonesia  merupakan suatu  pernyataan  kehendak  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia tentang hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mau kearah mana hukum Indonesia  tersebut  akan  dikembangkan  (Daliyo,  1995;  J.B.  Daliyo,  2001)  Abdul  Hakim  Nusantara mengemukakan bahwa, politik hukum merupakan legal polcy yang akan atau sudah dilakukan secara nasional yang dilaksanakan pemerintah Indonesia, terdiri dari: pembangunan hukum yang pada intinya merupakan  pembuatan  dan  pembaruan  terhadap  materi-materi  hukum  untuk  disesuaikan  dengan kebutuhan; pelaksanaan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum (Nusantara & M.D, 2010)
Pembangunan  sistem  hukum  nasional  yang  pada  muaranya  betujuan  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  dan  perlindungan  masyarakat,  oleh  Prolegnas  diberi  makna  sebagai  sistem  hukum  yang menganut asas kenusantaraan yang tetap mengakui keanekaragaman atau heterogenitas hukum seperti hukum  adat,  hukum  Islam,  hukum  agama  lainnya,  hukum  kontemporer  dan  hukum  barat,  serta merumuskan berbagai simpul yang menjadi titik taut fungsional di antara aneka ragam kaidah yang ada melalui unifikasi terhadap hukum-hukum tertentu yang dilakukan, baik secara parsial, maupun dalam bentuk kodifikasi. Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional perlu memperhatikan nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Perhatian tersebut merupakan hal yang wajar, karena sistem hukum  yang  saat  ini  berlaku  di  Indonesia  diantaranya  KUHP/WvS  disusun  berdasarkan  nilai-nilai kemasyarakatan  yang  liberal  individual  dan  tentu  berbeda  dengan  nilai-nilai  kemasyarakatan  yang religius dan kekeluargaan.
Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum  yang di idealkan ( ideal norms ) oleh suatu masyarakat  ke  arah  mana  cita-cita  luhur  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  hendak  diarahkan. Oleh sebab itu cita- cita filosofis yang terkandung dalam Undang-undang hendaknya mencerminkan cita- cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan. Sehingga jangan sampai cita- cita filosofis yang terkandung di dalam Undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita- cita filosofis bangsa sendiri (Asshiddiqie, 2017)
Membangun  hukum  Indonesia  hakikatnya  memperbaiki  tata hukum  nasional dalam  kerangka  sistem hukum  berlandaskan  pada  jiwa  dan  kepribadian  bangsa  Indonesia.  Cara  pandang  atau  paradigma Pancasila yang memiliki posisi ganda dalam sistem hukum nasional yaitu berkedudukan sebagai cita hukum ( rechside ) memiliki fungsi konstitutif serta fungsi regulatif dan berkedudukan sebagai norma dasar ( grundnorm ), menyatukan tata hukum ke dalam suatu susunan norma yang hirarkis (Hariyanto., 2013)  Artinya  memang  sudah  menjadi  keniscaaan  ketika  membentuk  hukum  di  Indonesia  harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Kedepan diharapkan dalam politik pembangunan hukum  Indonesia, khususnya dalam hukum pidana lebih khusus lagi dalam hal pemidanaan harus lebih humanis serta harus melihat pada nilai efektivitas dari pemidanaan itu sendiri yang disesuaikan dengan karakter serta cita- cita filosofis bangsa Indonesia, sebagai  mana  tercermin  dalam  nilai-nilai  Pancasila.  Sehingga  inflikasi  dari  pemidanaan  itu  tidak menambah beban negara serta tidak mendapatkan stigmanisasi dari masyarakat, yang pada akhirnya hak-hak  para  warga  binaan  pemasyarakatan  tetap  dapat  terpenuhi  dengan  semestinya.    Berdasarkan pada hal tersebut maka terdapat beberapa alternatif yang dapat dijadikan sebagai bagian dari strafsoort dalam hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang. Selain daripada strafsoort , juga diharapkan adanya  politik  hukum  pidana  dalam  penetapan  alasasn  penghapusan  pidana  dalam  hukum  pidana Indonesia.
Rekonstruksi strafsoort dalam  hukum  pidana  Indonesia  dapat  dilakukan  diantaranya  dengan menghilangkan pidana kurungan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya pada tataran implementasi telah terjadi  kerancuhan  diantara  pelaksanaan  pidana  kurungan  dan  pidana  penjara.  Konsekuensi  dari menghilangkan pidana kurungan adalah untuk pidana perampasan kemerdekaan hanya ada pada pidana penjara. Apabila pidana kurungan dihilangkan dari strafsoort maka akan menghilangkan satu sumber hukuman yang menjadikan seseorang masuk dalam penjara. Dengan menghilangkan pidana kurungan bukan  berarti  akan  dapat  mempengaruhi  isi  dari  lembaga  pemasyarakatn  itu  sendiri,  akan  tetapi diperlukan upaya lain yaitu dengan menambah pidana lain berupa pidana kerja sosial.
Pidana  kerja  sosial  sebagai  alternatif  pengganti  pidana  penjara  atau  pidana  kurungan  akan  dapat menghilangkan  akibat  negatif  kehidupan  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan,  dan  juga  akan mengakibatkan perasaan malu terhadap pribadi narapidana itu  sendiri,  sebab  saat pelaksanaan kerja sosial tersebut  akan dapat secara langsung  terlihat oleh masyarakat. Selain itu juga dengan pidana kerja sosial  secara  langsung  dampaknya  dapat  membawa  manfaat  bagi  masyarakat.  Bentuk  pidana  kerja sosial dapat dilaksanakan di kantor-kantor pemerintahan, di jalan raya, di rumah sakit, dipanti asuhan, panti lansia, sekolah maupun lembaga sosial lainnya, yang sedapat mungkin akan disesuaikan dengan profesi, keahlian dan keterampilan terpidana.
Dengan penerapan pidana kerja sosial tersebut akan memberikan dampak positif bagi terpidana maupun bagi negara. Pada sisi yang lain memberikan pidana alternatif bagi perumusan ancaman pidana dalam kriminalisasi tindak pidana, serta menjadi pidana alternatif yang dapat diterapkan oleh hakim apabila tindak pidana tersebut bersifat ringan. Penetapan sanksi pidana kerja sosial juga merupakan salah satu cara yang tepat dalam rangka perbaikan pelaku tindak pidana. Selain dalam rangka perbaikan pelaku tindak  pidana  juga  akan  dapat  menghindari  terjadinya  over  kapasitas  di  lembaga  pemasyarakatan. Sebagaimana diketahui sebagian besar permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan dipicu oleh over kapasitasnya isi lembaga pemasyarakatan tersebut.
Sebagai bahan perbandingan berikut juga dikemukakan pengaturan sanksi pidana kerja sosial di beberapa negara (Muhammad Fajar Septiano, 2014; M. Fajar Septiano, 2021):

## a. Belanda
Di  Negara  Belanda  penerapan  pidana  kerja  sosial  hanya  dijatuhkan  sebagai  salah  satu  jenis  pidana pokok.  Untuk  pekerjaan  yang  akan  dilaksanakan  dalam  penerapan  pidana  kerja  sosial  merupakan pekerjaan  yang  berorientasi  kepada  kepentingan  pelayanan  serta  kebutuhan  pelayanan  masyarakat umum.  Selanjutnya  untuk  pelaksanaan  sanksi  pidana  kerja  sosial  tersebut  harus  juga  melalui persetujuan  terdakwa.  Dengan  penerapan  pidana  kerja  sosial  sebagai  salah  satu  pidana  alternatif  di Belanda, telah memberikan dampak yang sangat positif terhadap keberadaan lembaga pemasyarakatan. Sebagaiman di kemukakan sebelumnya bahwa sampai dengan saat ini terdapat 24 penjara yang sudah ditutup yang diakibatkan oleh berkurangnya jumlah narapidana. Keadaan ini juga berdapak terhadap berkurangnya jumlah pelaku kejahatan di negara tersebut.
Berdasarkan laporan dari Pusat Penelitian dan Dokumentasi WODC Kementerian Kehakiman Belanda, jumlah  putusan  pidana  penjara  merosot  dari  42  ribu  di  tahun  2008  menjadi  31  ribu  di  tahun  2018. Imflikasi  dari  hal  ini,  justru  memberikan  dampak  kepada  jumlah  kejahatan,  yang  ikut  mengalami penurunan  sampai  dengan  40  persen  pada  termin  yang  sama.  Dapat  dikatakan  bahwa,  tingkat residivisme atau pengulangan tikdak pidana  ikut berkurang (Puspitaningrum, 2021).

## b. Perancis
Di Perancis Pengadilan dapat memerintahkan narapidana untuk menjalani  40  sampai  dengan  240 jam  pidana  kerja sosial tanpa bayaran di badan hukum milik publik atau asosiasi yang dipercayai untuk penempatan kerja sosial. Pidana kerja sosial tidak dikenakan  pada  terdakwa  yang menolak atau tidak menghadiri  kesaksian. Ketua   pengadilan   sebelum   menjatuhkan  hukuman    harus    memberitahukan kepada    terdakwa    akan    hak-  haknya    untuk    menolak  menjalani  pidana  kerja  sosial  dan  mencatat jawabannya.

## c. Denmark
Penerapan  pidana  kerja  sosial  di  Denmark  dilaksanakan  dengan  cara  ketika  seseorang  narapidana dijatuhkan  pidana  kerja  sosial,  selanjutnya  siterpidana  akan  dimintakan  laporan  melalui  badan pengawas  pidana  bersyarat.    Laporan  tersebut  berisikan  tentang  kondisi  keluarga  para  narapidana, histori  kegiatannya,  pekerjaannya  serta  sejarah  pendidikan  siterpidana.  Hasil  dari  laporan  tersebut dipergunakan dalam rangka untuk menentukan boleh atau tidaknya siterpidana dibebankan pidana kerja sosial. Dalam pelaksanaan pidana kerja sosial di Denmark, pada dasarnya penggunaan sanksi pidana kerja sosial tersebut, ditunjukkan sebagai  pengganti sanksi pidana penjara jangka pendek dalam terpal waktu  lima  belas  sampai  delapan  belas  bulan.  Namun  dalam  prakteknya  sanksi  pidana  kerja  sosial dikenakan terhadap pidana penjara yang dikenai berkisal enam sampai delapan bulan.
Penerapan  pidana  kerja  sosial  di  negara  Belanda  telah  memberikan  perubahan  signifikan  terhadap jumlah  narapidana.  Akhir-akhir  ini  negara  Belanda  merilis  bahwa  di  negara  tersebut  akan  kembali menutup operasional 5 (lima) penjara setelah tahun 2013 menutup 19 (sembilan belas) penjara yang disebabkan oleh kurangnya penghuni penjara tersebut. Adapun yang perlu disoroti adalah bagaimana cara  negara  Belanda  mengurangi jumlah  narapidana yang  menjalankan  pidananya  di  penjara.  Orang terbukti salah di pengadilan condong diarahkan mengikuti kerja sosial, rehabilitasi, atau penjara singkat, selama kejahatannya tidak menimbulkan korban jiwa (M. Pulungan, 2019; M. S. Pulungan, 2019).
Dalam upaya rekonstruksi terhadap strafsoot dalam hukum pidana Indonesia, dapat mencontoh kepada cara-cara tersebut di atas dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Penerapan pidana  kerja  sosial  dalam  di  sesuaikan  dengan  jenis  tindak  pidananya.  Apabila  akibat  dari  jenis kejahatan  tersebut  dianggap  memang  membahayakan  kehidupan  masyarakat,  atau  korbannya sedemikian  rupa  maka  terhadap  tindak  pidana  tersebut  boleh  diancam  dengan  pidana  penjara.
Selanjutnya dapat juga dilakukan dengan setiap ancaman pidana penjara diberikan alternatif/kumulatif pidana lain seperti pidana denda, ganti kerugian maupun pidana kerja sosial.
Menurut  hemat  penulis  sudah  saatnya  diterapkan  ganti  kerugian  terhadap  tindak  pidana.  Memang terdengar janggal ketika membicarakan hukum pidana dengan ganti kerugian. Akan tetapi apabila hal dilakukan maka menurut penulis hal seperti merupakan suatu lonjakan dalam hukum pidana. Hal ini dapat  diterapkan  apabila  ada  pihak  yang  dirugikan  dengan  terjadinya  tindak  pidana  tersebut,  maka korban berhak mendapatkan pemulihan terhadap kerugian yang dialaminya, dengan cara hakim dapat menjatuhkan pidana ganti kerugian sebagai pidana tambahan dalam hukum pidana. Dengan demikian walaupun terpidana akan melakukan pidana kerja sosial, terpidana juga tetap harus membayar denda dari tindak pidana tersebut.
Dengan penerapan hukum pidana yang berlaku saat ini, seringkali masyarakat tidak mau melaporkan ketika menjadi korban tindak pidana, terutama pencurin, terlebih lagi apabila kerugiannya tidak bernilai besar menurut korban. Karena ada asusmsi dalam masyarakat bahwa dengan ditangkapnya si pelaku kejahatan tidak akan memberikan keuntungan bagi si korban, bahkan apabila kejadian itu dilaporkan kepada pihak ang berwenang maka akan menjadi tambahan kegiatan pekerjaan yang akan mengganggu ektivitas/pekerjaan sehari-hari si korban, karena harus ikut mengurusi kasus tersebut.
Selain itu upaya lain yang dapat dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya pelaku kejahatan yang dijebloskan kedalam penjara adalah dengan menerapkan asas hukum “ ultimum remedium’ . Salah satu implementasi dari asas tersebut adalah dengan penerapan Restorative Justice . Restorative Justice dapat  diartikan  sebagai  cara  lain  dalam  menyelesaikan  suatu  tindak  pidana  yang  melibatkan  semua pihak termasuk di dalamnya keberadaan korban, pelaku, jaringan sosial, struktur peradilan pidana, serta masyarakat. Kegiatan seperti ini berdasarkan prinsip kejahatan yang terjadi bukan hanya melukai hati korban  akan  tetapi  juga  telah  mencederai  hati  masyarakat.  Hal  ini  menyebabkan  dibutuhkannya pemulihan keadaan seperti keadaan sediakala  dengan bukan hanya menjatuhkan sanksi/pidana terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, Restorative Justice terfokus pada proses penyelesaian masalah  dengan  tidak  hanya  menebus  kerugian  yang  ditimbulkan  pada  korban,  tapi  juga  meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya dengan melibatkan masyarakat.
Rekonstruksi  selanjutnya  dapat  dilakukan  dengan  penetapan  perdamaian  sebagai  salah  satu  alasan peniadaan  pidana  yang  diberlakukan  secara  terbatas.  Alasan  penghapusan  pidana  ( strafuitsluistings gronden ) adalah suatu hal atau keadaan-  keadaan maupun masalah-  masalah ang dapat menebabkan bahwa seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang tidak dapat dipidana (Ishaq, 2020).
Sebagaimana diketahui dalam masyarakat sering terjadi tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi si  korban.  Selain  itu  budaya  saling  memaafkan  yang  terdapat  dalam  masyarakat  Indonesia  dapat diangkat  kedalam  ketentuan  hukum  pidana.  Hal ini juga  sebagai  cerminan  dari  nilai-nilai  Pancasila, terutama  sila  ke-4  “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan perwakilan”. Asas permusyawaratan dapat dipositifkan dalam asas perdamaian dalam hukum pidana. Apabila  asas  ini  dapat  diterapkan  maka  akan  dapat  mengurangi  jumlah  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan.  Masyarakat  sebagai  korban  dari  tindak  pidana  akan  lebih  memilih  penyelesaian permasalahannya dengan pendekatan perdamaian daripada pendekatan hukum pidana, melalui sistem peradilan pidana.
Selain  itu,  menempatkan  perdamaian  sebagai  salah  satu  alasan  yang  menghilangkan  pidana  dapat diterapkan secara terbatas. Maksud secara terbatas disini adalah terbatas pada tindak pidana ringan atau tindak pidana yang merugikan secara materi pada korban. Hal ini dapat dilakukan apabila dalam tindak pidana tersebut korban melakukan perdamaian dengan pelaku, maka tindak pidana tersebut tidak perlu diperiksa  lagi,  akan  tetapi  perdamaian  tersebut  dilakukan  pada  tahap  penyelidikan  atau  penyidikan.
Penerapan  ketentuan  yang  seperti  ini  merupakan  implementasi  pemidanaan  yang  berorientasi  pada korban kejahatan, yang selaras dengan nilai sila ke-5 Pancasila yaitu: keadilan soial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  sejak  berlakunya  hukum  pidana  focus  yang  selalu  menjadi  sorotan adalah  pelaku  tindak  pidana,  sementara  untuk  korban  tindak  pidana  sering  terabaikan.  Dengan penerapan  ganti  kerugian  bagi  korban  tindak  pidana  serta  penerapan  perdamaian  sebalai  salah  satu alasan peniadaan pidana secara terbatas akan memberikan dampak positif bagi korban tindak pidana. Orang  akan  tidak  ragu-ragu  lagi  untuk  melaporkan  ketika  menjadi  korban  dari  suatu  tindak  pidana, karena apabila si pelaku tertangkap ada kemungkinan derita yang dialami oleh si korban dapat diatasi, dengan meminta pertanggungjawaban hukum secara luas dari sipelaku.
Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas maka penulis menilai bahwa sudah saatnya dilakukan rekonstruksi stafsoort dalam  hukum  pidana  Indonesaia.  Apabila  rekonstruksi  dapat  dilakukan  serta dapat  merujuk  kepada  apa  ang  telah  penulis  uraikan  maka  dapat  memberikan  dampak  positif  serta lonjakan  dalam  hukum  pidana  Indonesia,  dimana  dilakukannya  penggabungan  antara  hukum  pidana dengan hukum perdata demi untuk kepentingan korban tindak pidana tersebut.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa apabila strafsoort yang terdapat dala  KUHP  yang  berlaku  sekarang  tetap  dipertahankan  maka  jumlah  narapidana  tidak  akan  dapat dikendalikan, dengan kata lain semakin hari jumlah narapidana yang harus dibiayai oleh negara akan semakin  banyak,  secara  otomatis  beban  negara  semakin  lama  akan  semakin  besar.  Oleh  sebab  itu menjadi urgen dilakukan  rekonstruksi  terhadap strafsoort dalam  hukum  pidana  Indonesia.  Ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu: dengan menghilangkan pidana kurungan dan pidana tutupan. Selain itu juga menambah pidana kerja sosial dan menjadikan perdamaian antara korban dan pelaku menjadi alasan menghilangkan pidana secara terbatas.

## Limitasi dan Studi Lanjutan
Litimasi atau kelemahan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan yang masih belum sepenuhnya mengupas tentang filosifi dari penawaran-penawaran yang diberikan oleh peneliti. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya referensi serta data-data yang dibaca dan ditampilkan oleh peneliti. Selain itu peneliti juga sangat memahami bahwa setiap penelitian pasti setiap peneliti memiliki persfektif masing- masing,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  hasil  penelitian  ini  akan  berbeda  dengan  pemikiran peneliti yang lain. Oleh sebab itu peneliti merasa bahwa masih diperlukan kajian yang lebih dalam lagi tentang apa yang telah peneliti uraikan dalam penelitian ini. Sehingga apa yang telah ditawarkan oleh peneliti  menjadi  lebih  memiliki  landasan  lebih  kuat  baik  landasan  secara  filosofi  maupun  landasan secara sosiologis ( utility ).

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih yang tidak terhingga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah ikut memberikan kontribusi  pemikiran  dalam  penelitian  ini,  sehingga  penelitian  ini  dapat  terselesaikan  sesuai  dengan waktu  yang  telah  peneliti  tentukan.  Selanjutnya  juga  terimakasih  kepada  pihak  Lembaga  Layanan Pendidikan  Tinggi  (LLDIKTI)  wilayah  II  yang  bekerja  sama  dengan  STIHPADA  Palembang  dan Goodwood Confrences (GC) yang telah melakukan kegiatan Seminar Nasional Ilmu Hukum dan Sosial di Palembang.

## Referensi
Asshiddiqie, J. (2017). Perihal Undang-undang. Jakarta: PT. RajaGRafindo Persada. Depdiknas. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Fajar,  A.  M.,  &  Yulianto.  (2017). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hariyanto., e. a. (2013). Membangun Negara Hukum Bermartabat. Malang: Setara Press. Hiariej, E. O. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hutabarat, R. (2017). Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu. Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni , 42-50. Ishaq, H. (2020). Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
J.B.  Daliyo,  e.  a.  (2001). Pengantar  Hukum  Indonesia,  Buku  Panduan  Mahasiswa. Jakarta:  PT. Prenhallindo.
Lamintang, P., & Lamintang, T. (2010). Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
Mahfud,  M.  (2008). Dasar  dan  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  (Edisi  Revisi). Jakarta:  Rineka Cipta.
Maubezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (rechtstaats) Bukan Kekuasaan (Machtstaat) Rule of Law And Not Power State. Hukum Dan Peradilan , 421-446.
Nusantara, A. H., & M.D, M. M. (2010). Politik Hukum Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. Pulungan, M. S. (2019). Analisis Yuridis Penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Konteks Penegakan Hukum Pidana Di Kalimantan Timur. Gerbang Etam , 30-44.
Puspitaningrum, C. (2021, Desember 14). Minim Tahanan dan Residivis, Kisah 'Bangkrutnya' Penjara di Belanda. Akurat.co , p. 1. Rusianto., A. (2016). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana. Saimima,  &  Sartika,  I.  D.  (2020). Rekonstruksi  Pidana  Retribusi  dan  Pidana  Kurungan Penggantidalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yogyakarta: DeePublihs.
Septiano, M. F. (2021). Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek. Jurnal Hukum , 1-28.
Soponyono, E. (2013). Implementasi Jalinan Sistem Antara General Rules Dengan Special Rules Dalam Sistem Pemidanaan Substantif. Justisia , 104-117. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Wardana, I. (2014). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.
IUS: Kajian Hukum dan Keadailan , 265-284.
Yoserwan. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pidana Harta Kekayaan Dalam RUU KUHP Indonesia  Sebagai  Antisipasi  Kelebihan  Kapasitas  Di  Lembaga  Pemasyarakatan. Legislasi Indonesia , 180-192.