FAKTOR DOMESTIK KEBIJAKAN PEMERINTAH HUNGARIA DALAM MENANGANI PENGUNGSI DAN MIGRAN DARI TIMUR TENGAH
PERIODE TAHUN 2015-2019

## Angga Nurdin Rachmat
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani angga.nurdin@lecture.unjani.ac.id

## Abstrak
Hungaria  telah  menjadi  negara  pihak  dalam  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967 tentang Pengungsi yang mengharuskan mematuhi prinsip non-refoulment terhadap para  pengungsi  dan  migran  dari  Timur  Tengah  yang  datang  ke  negaranya  pada tahun  2015.  Namun,  pada  kenyataannya  Hungaria  menerapkan  kebijakan  untuk menahan  dan  mengembalikan  para  pengungsi  tersebut  agar  tidak  masuk  ke negaranya  bahkan  dengan  cara-cara  represif.  Kebijakan  ini  jelas  bertentangan dengan  prinsip perlindungan terhadap pengungsi  serta kebijakan Uni Eropa (UE) dimana  Hungaria  menjadi  anggota  didalamnya.  Kebijakan  yang  diambil  oleh Hungaria  tidak  dapat  dilepaskan  dari  faktor  domestik  yang  memengaruhi  pilihan pemerintah  Hungaria  mengambil  kebijakan  yang  bertentangan  dengan  Konvensi yang mengikatnya serta kebijakan UE. Oleh karena itu tulisan ini berupaya untuk menjawab apa saja faktor domestik yang memengaruhi kebijakan Hungaria dalam menangani pengungsi dan migran dari Timur Tengah periode 2015-2019, dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan mengenai berbagai aspek dalam politik domestik Hungaria. Argumen dalam  penelitian  ini  adalah  kebijakan  Hungaria  terhadap  para  pengungsi  dan migran  dipengaruhi  oleh  faktor  domestik  yang  terkait  dengan  kepentingan  elit sebagai  strategi  memenangkan  pertarungan  politik  didalam  negeri  yang  terkait dengan gagaasn identitas nasional Viktor Orban sebagai Perdana Menteri Hungaria sekaligus pemimpin partai berkuasa,Fidesz.
Kata kunci : politik domestik, Viktor Orban, Identitas, Populisme, Fidesz.

## Abstract
Hungary  has  become  a  party  to  the  1951  Convention  and  1967  Protocol  on Refugees  which  obliges  to  comply  with  the  principle  of  non-refoulment  towards refugees and migrants from the Middle East  who came to  their country in  2015. However, in reality Hungary has implemented a policy of detaining and returning these refugees. Soas not to enter the country even by repressive means. This policy is clearly contrary to the principle of protection against refugees and the policies of the European Union (EU) in which Hungary is a member. The policies taken by
Hungary cannot be separated from domestic factors that influence the choice of the Hungarian government to take policies that are contrary to the binding Convention and EU policy. Therefore this paper seeks to answer what are the domestic factors that influenced Hungarian policies in dealing with refugees and migrants from the Middle  East  for  the  period  2015-2019,  using  qualitative  methods  based  on  data sources obtained from literature studies on various aspects of Hungarian domestic politics. The argument in this research is that Hungary's policy towards refugees and migrants is influenced by domestic factors related to elite interests as a strategy to win the political battle in the country related to the gaga of national identity of Viktor  Orban  as  the  Prime  Minister  of  Hungary  and  leader  of  the  ruling  party, Fidesz.
Keywords: Domectic Politics, Viktor Orban, Identity, Populism, Fidesz.

## PENDAHULUAN.
Pengungsi  menjadi  fokus  perhatian  sejak  terjadinya  Perang  Dunia  II, dimana  warga  sipil  meninggalkan  negaranya  untuk  menghindari  perang  dan mencari  perlindungan  di  negara  atau  wilayah  lain.  Perhatian  masyarakat Internasional terhadap jaminan atas hak dari pengungsi terwujud melalui Konvensi tahun  1951  serta  protokol  tambahan  tahun  1967.Secara  garis  besar  Konvensi tersebut  memberikan  penjelasan  mengenai  definisi  pengungsi  serta  standar  dasar dalam  memerlakukan  para  pengungsi.  Melalui  Konvensi  ini,  negara  pihak  harus mematuhi segala kewajiban untuk menjalankan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi, dimana secara hukum status yang disandang oleh pengungsi  tersebut  menjadikan  negara  harus  mematuhi  prinsip  non-refoulement 1 yang hingga saat ini masih diakui sebagai praktek hukum kebiasaan internasional (Sainz-Pardo,  2002:  30).  Disamping  itu  hal  krusial  lainnya  adalah  perlindungan minimum  yang  diberikan  kepada  pengungsi  berdasarkan  alasan  kemanusiaan, dimana salah satu hal penting adalah bahwa pengungsi akan mendapatkan jaminan atas hak-hak dasar serta kebebasannya sebagaimana yang tercantum dalam United Nations Declaration of Human Right .
1 Refoulement berasal dari bahasa Perancis yang Refouler yang memiliki arti mengembalikan atau mengirim balik, artinya dalam Prinsip Non-Refoulement adalah larangan bagi negara untuk menolak atau  mengusir  atau  mengembalikan  pengungsi  yang  datang  ke  negaranya  ke  wilayah  perbatasan Negara  Pihak  yang akan mengancam  kehidupan  maupun  kebebasan  pengungsi  karena  perbedaan ras, agama,  kebangsaan,  keanggotaan  pada  kelompok  sosial  tertentu ataupun  karenan  pandangan politiknya seperti yang tercantum dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951.
Berdasarkan  catatan United  Nations  High  Commissioner  for  Regugees (UNHCR) per April 2015 terdapat 142 Negara yang menjadi pihak pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dan Hungaria telah melakukan aksesi baik Konvensi dan Protokol  tersebut  pada  14  Maret  1989  (UNHCR,  2015:  3).  Dengan  demikian Hungaria telah menjadi negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang terikat  dengan  hak  dan  kewajiban  terkait  dengan  permasalahan  pengungsi. Bergabungnya Hungaria sebagai negara pihak dalam konvensi 1951 dan protokol 1967,  pemerintah  Hungaria  membentuk  sebuah  badan  khusus  yakni Office  for Refugee Affairs yang didanai oleh UNHCR. Badan ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan  terkait  dengan  aplikasi  untuk  memberikan  status  pengungsi  politik (Szoke, 1992: 308). Pembentukan badan tersebut menunjukan komitmen Hungaria dalam usaha untuk melaksanakan kewajiban sebagai negara pihak dalam konvensi 1951  dan  protokol  1967  serta  terbuka  terhadap  migrasi  sebagai  upaya mengintegrasikan diri dengan Uni Eropa dikemudian hari.
Komitmen Hungaria terhadap isu pengungsi dan migran kemudian diuji saat Eropa  menghadapi  krisis  pengungsi  dan  migran  yang  berasal  dari  Timur  Tengah pada  tahun  2015.  Krisis  pengungsi  ini  muncul  seiring  dengan  konflik  dan instabilitas  yang  terjadi  di  wilayah  tersebut  akibat  konflik  yang  berlarut-larut khususnya  di  Suriah.  Uni  Eropa  sebagai  institusi  kawasan  kemudian  merespon dengan  membuat  kebijakan  pembagian  kuota  relokasi  pengungsi  dan  migran  ke negara-negara anggotanya. Hungaria bersama dengan Polandia, Republik Ceko dan Slovakia  yang tergabung dalam Visegard 4 (V4) secara tegas  menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa (Karolewski dan Benedikter, 2018). Hungaria bahkan membangun tembok dan pagar di wilayah perbatasan dengan Serbia untuk mencegah  masuknya  pengungsi  dan  migran  asal  Timur  Tengah  tersebut  ke negaranya.  Disamping  itu  Hungaria  mengedepankan  pendekatan  keamanan ( security  approach )  untuk  menangani  pengungsi  yang  tetap  melintas  serta  telah berada di  negaranya. Pendekatan keamanan  ini  menjadi  justifikasi  bagi Hungaria untuk  menggunakan  tindakan-tindakan  represif  yang  bertujuan  untuk  mencegah masuknya  para  pengungsi  tersebut  serta  menerapkan  kebijakan  dengan  tujuan mengusir  mereka  dari  negaranya.  Kondisi  tersebut  pada  kenyataannya
mencerminkan Hungaria sebagai negara pihak dalam konvensi 1951 dan protokol 1967 dimana tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Konvensi dan Protokol  tersebut.  Hal  ini  menjadi  sangat  ironis  mengingat  bahwa  dalam  isu  ini Hungaria  hanya  diposisikan  sebagai  negara  transit  atau  perlintasan  sebelum  para pengungsi ini menuju ke negara lain.
Fenomena mengenai kebijakan Hungaria terhadap permasalahan pengungsi telah menarik banyak penelitian. Hungaria menjadi negara yang memiliki daya tarik bagi pengungsi dan migran ditemukan pada penelitian Barczika dan Szent-Ivanyi (2018). Kebijakan Hungaria dari perspektif realisme dengan analisis kepentingan nasional Hungaria  menjadi tema dalam tulisan Rachmat (2020). Upaya Hungaria untuk  mencegah  masuknya  pengungsi  dan  migran  ke  negaranya  dengan menggunakan politik identitas sebagai dasar kebijakan menjadi tema pada tulisan Mendelski (2019), Pradana (2018), Cantat dan Rajaram (2018). Disisi lain kajian mengenai sekuritisasi pengungsi dan migran yang dilakukan oleh Hungaria dapat dilihat pada penelitian Szalai dan Gobl (2015) dan Miholjcic (2017). Berdasarkan tulisan-tulisan yang telah ada, belum ada penelitian yang memberikan penekanan terhadap setting domestik dari Hungaria yang membentuk kebijakan represif negara tersebut  terhadap  pengungsi  dan  migran  yang  melintas  ke  negaranya  dengan menggunakan pendekatan realisme neo-klasik.
Berdasarkan  permasalahan  serta  melengkapi  tulisan  mengenai  isu pengungsi  di  Hungaria  tersebut,  tulisan  ini  akan  berusaha  untuk  menjawab pertanyaan  bagaimana  level-domestik  berkontribusi  terhadap  kebijakan  represif Hungaria dalam isu pengungsi dan migran dari Timur Tengah periode 2015-2019? Pertanyaan  yang  ada  dalam  tulisan  ini  mengarahkan  artikel  ini  untuk  melakukan analisis kebijakan  yang dikeluarkan oleh Hungaria pada  level domestik.  Analisis ini akan melihat dinamikadomestik yang ada Hungaria yang difokuskan pada rentan waktu  tahun  2015-2019,  hal  ini  didasarkan  bahwa  dalam  upaya  untuk mengkonsolidiasikan  dukungan  masyarakat  terhadap  rezim  yang  berkuasa diperlukan sebuah  isu  yang  mampu  menunjukan kapabilitas rezim tersebut untuk memersatukan  dan  menciptakan  stabilitas  dalam  negeri.  Isu  ini  yang  kemudian digunakan untuk menjamin keberlangsungan atau pencapaian kepentingan para elit
domestik.  Pemerintah  Hungaria  menjadikan  isu  pengungsi  sebagai  bagian  dari upaya  untuk  memeroleh  keuntungan  politik  dalam  rangka  melanggengkan  rezim yang tengah berkuasa dengan legitimasi dari masyarakat Hungaria yang dibentuk melalui persepsi identitas nasional Viktor Orban, Dinamika politik domestik pada tahun 2015-2018 serta penguatan populisme dan ideologi sayap kanan.

## PEMBAHASAN
A. FAKTOR DOMESTIK DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN.
Penelitian mengenai kebijakan Hungaria terhadap isu pengungsi dan migran dapat dirujuk pada karya klasik Easton (1953) dimana terdiri atas tiga tahapan yakni input ,  proses  dan output (kebijakan).  Penelitian  mengangkat  permasalahan  atas output (kebijakan)  yang  telah  diambil  dan  diimplementasikan  oleh  pemerintah Hungaria  terhadap  pengungsi  dan  migran  asal  Timur  Tengah  yang  datang  ke negaranya.  Kebijakan  represif  dalam  menangani  pengungsi  dan  migran  yang diterapkan pemerintah Hungaria tidak sejalan dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Pengungsi. Oleh karena  itu penelitian  ini  mencoba untuk melihat pada  sisi input yang  akan  membentuk  kebijakan  represif  Hungaria  terhadap pengungsi  dan  migran. Input sendiri  dapat  dipahami  sebagai  sebuah  momentum dimana  tekanan  sosial  hadir  kepada  aktor  politik  (de  Jesus,  2010).  Pada tahapan awal  ini  pembuat  kebijakan  akan  menentukan agenda-setting dengan memrioritaskan  isu  apa  yang  akan  menjadi  agenda.  Dimana  dalam  proses pembuatan  kebijakan  yang  terkait  dengan  isu  internasional,  pembuat  kebijakan dipengaruhi  baik  oleh  faktor  internal  (domestik)  maupun  faktor  eksternal (internasional).
Bagi  sebuah  negara  terdapat  3  level  yang  memengaruhi  kebijakan  yakni level  individual,  level  struktur  politik  domestik  dan  level  sistem  internasional (Waltz,  1959).  Level  analisis  ini  memiliki  kontribusi  penting  dalam  memberikan fokus  terhadap  upaya  untuk  mencari  alasan  dibalik  kebijakan  represif  Hungaria terhadap  para  pengungsi  dan  migran  yang  datang  ke  negaranya.  Penelitian  ini mengambil  fokus  untuk  menganalisi  pada  level  kedua,  yakni  level  struktur domestik.  Level  ini  dipilih  karena  perilaku  subjektif  dan  struktur  yang  ada  pada
level domestik atau faktor internal memberikan kontribusi untuk memahami alasan dibalik  kebijakan  luar  negeri  dari  sebuah  negara  (Schweller,  2018:  28.  serta Firoozabadi  dan  Ashkeri,  2016:  96).  Tekanan  dalam  struktur  politik  domestik dalam  rangka  pemenuhan  kepentingan-kepentingan  yang  ada  didalam  negeri Hungaria  memainkan  peranan  penting  dalam  membentuk  kebijakan  terhadap pengungsi dan migran dibandingkan dengan kepentingan yang harus dicapai pada tataran internasional.
Faktor  domestik  dapat  tercemin  dari  kelompok  kepentingan,  kepentingan negara dan perilaku para elit politik (Snyder, 1991: 22), dimana faktor tersebut akan menjadi  tekanan  terhadap  pembuatan  kebijakan  represif    dari  Hungaria  terhadap para pengungsi dan migran. Schweller (2014: 168) memberikan penjelasan bahwa terdapat  kemungkinan  dalam  pengambilan  kebijakan  yang  menjadi  pemicu tindakan dan berperilaku yang berkecenderungan dipengaruhi oleh kondisi politik domestik,  yang dalam  hal  ini kondisi politik domestik Hungaria  yang didasarkan pada  preferensi  elit-elit  politik  di  negara  tersebut.  Disisi  lain  Synder  (1991:  1-2) memberikan  penekanan  pada  isu  keamanan  nasional  sebagai  justifikasi  bagi pengambilan kebijakan, kebijakan yang dihasilkan atas berbagai kompromi dari elit politik  maupun kelompok kepentingan ( power-politics , ekonomi dll). Kelompok- kelompok ini dalam rangka mencapai kepentingannya menggunakan isu keamanan nasional sebagai upaya untuk melindungi atau mencapai kepentingan publik yang terkait dengan kelangsungan hidup masyarakat dan negara. Dengan demikian maka, isu  pengungsi  dan  migran  menjadi  isu  keamanan  nasional  yang  harus  segera ditangani  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  ditujukan  untuk  mengeliminasi ancaman tersebut, dimana dalam hal ini adalah kebijakan yang bersifat represif.

## B. KEBIJAKAN  HUNGARIA  DALAM  KRISIS  PENGUNGSI  DAN MIGRAN TAHUN 2015-2019.
Tahun  2015  seiring  dengan  semakin  berlarutnya  konflik  yang  terjadi  di Timur  Tengah,  khususnya  Suriah  membawa  dampak  terhadap  meningkatnya pengungsi  yang  menuju  ke  negara  Eropa.  Hungaria  menjadi  gerbang  bagi masuknya para pengungsi yang menggunakan jalur darat untuk menuju Jerman dan
negara  Eropa  Utara  (Skandinavia).  Meskipun  demikian,  Hungaria  mencegah bahkan  mengusir  para  pengungsi  dan  migran  tersebut  untuk  tidak  masuk  dan melintasi  negaranya.  Upaya  Hungaria  dalam  mencegah  dan  mengusir  para pengungsi  dan  migran  ini  diwujudkan  melalui  kebijakan  yang  sistematis  oleh pemerintahan Viktor Orban. Juhaz (2017: 40) memaparkan kebijakan yang diambil oleh  Viktor  Orban  dalam  rangka  menghadapi  krisis  pengungsi  tersebut  meliputi pembangunan  pagar  kawat  berduri  disepanjang  perbatasan  serta  melakukan amademen  terhadap  Undang-Undang  Pemberian  Suaka,  Hukum  Kriminal  dan Undang-Undang Prosedur Kriminal.
Pembangunan pagar dengan kawat berduri disepanjang perbatasan dengan Serbia merupakan cerminan keenganan Hungaria untuk menerima para pengungsi dan migran. Tidak sampai disana pagar tersebut kemudian dipasangi kawat berduri bahkan  hingga  dialiri  listrik  dalam  rangka  mencegah  masuknya  para  pengungsi tersebut  ke  wilayah  Hungaria.  Pembangunan  pagar  ini  menjadi  prioritas  dari pemerintah  Hungaria  yang  kemudian  menunjuk  Kementrian  Pertahanan  sebagai penanggungjawab  pembangunan  tersebut.  Dimana  angkatan  bersenjata  Hungaria diturunkan  untuk  menyelesaikan  pembangunan  pagar  disepanjang  perbatasan bersama  dengan  pekerja  sipil  lainnya.  Bahkan  pada  tahun  2016  Viktor  Orban mengumumkan penguatan pagar perbatasan dengan sistem berlapis dalam rangka menghadapi tekanan gelombang pengungsi dan migran yang semakin meningkat.
Amandemen  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  Viktor  Orban  membuat para  pengungsi  dan  migran  yang  mengajukan  diri  sebagai  pencari  suaka  harus melewati dua kali zona transit, dimana zona transit  ini  menyerupai tahanan. Para pengungsi dan migran tidak diperbolehkan meninggalkan Hungaria dalam beberapa bulan  terkecuali  kembali  ke  Serbia.  Disamping  itu  jika  aplikasi  mereka  ditolak mereka diharuskan untuk menetap selama beberapa bulan di Serbia untuk kemudian memasuki  kembali  Hungaria.  Dengan  demikian  para  pengungsi  dan  migran  ini harus  menunggu  waktu  yang  cukup  lama  untuk  memeroleh  hak  mereka  bahkan untuk  melanjutkan  perjalanan  ke  negara  tujuannya  yakni  Jerman  maupun  negara Eropa Utara.
Amandemen  terhadap  hukum  kriminal  dan  Undang-Undang  Kriminal  di Hungaria  sebagai  kebijakan  pemerintah  dalam  menghadapi  krisis  pengungsi  dan migran  memberikan  signifikansi  terhadap  penanganan  masalah  pengungsi  dan migran oleh aparat yang terkait dengan imigrasi maupun kepolisian. Amandemen ini  mengkriminalisasi  pelintas  batas  yang  dalam  hal  ini  ditujukan  terhadap pengungsi dan migran dengan sanksi penjara selama 8 tahun (Benkova, 2017: 2). Lebih  jauh,  kriminalisasi  ini  juga  diterapkan  kepada  warga  Hungaria  serta  pihak lain  yang  memberikan  bantuan  terhadap  pengungsi  dan  migran  untuk  masuk  ke wilayah Hungaria. Tidak  hanya sampai disana, amandemen  ini  juga  memberikan legitimasi  bagi  pihak  kepolisian  untuk  menggunakan  pendekatan  keamanan (represif)  dalam  penanganan  pengungsi  dan  migran,  khususnya  yang  berada  di wilayah perbatasan dengan Serbia (Amnesty International, 2015).
Kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Hungaria  tersebut  dalam menangani  pengungsi  yang  datang  ke  negaranya  dikategorikan  tindakan  yang melanggar  HAM  dan  hukum  internasional  termasuk  adanya  perubahan  dalam kebijakan  terhadap  pencari  suaka,  serta  kriminalisasi  terhadap  pelintas  batas. Berbagai  kecaman  datang  baik  dari  UE  maupun  komunitas  internasional  lainnya atas kebijakan  yang dikeluarkan dalam  menghadapi permasalahan pengungsi dan migran tersebut. Namun dalam hal ini pemerintah Hungaria tetap meyakini bahwa kebijakan  yang  diambil  merupakan  kebijakan  terbaik  dalam  rangka  memberikan rasa  aman  kepada  masyarakat  Hungaria  dari  ancaman  para  pendatang  tersebut. Kebijakan ini yang kemudian menjadi fenomena untuk diangkat dalam tulisan ini dengan  menganalisis latar belakang politik yang menjad setting dibalik kebijakan kontroversial  dari  Pemerintah  Hungaria  dibawah  Perdana  Menteri  Viktor  Orban terhadap para pengungsi dan migran tersebut.

## C. PERSEPSI VIKTOR ORBAN TERHADAP IDENTITAS NASIONAL HUNGARIA.
Nasionalisme  menjadi  sebuah  isu  yang  tidak  lagi  hanya  dapat  dipahami sebagai  upaya  pembentukan  sebuah  negara  merdeka  serta  perjuangan  untuk kebebasan  namun  juga  sebagai  upaya  untuk  membangun  persamaan  atas  dasar
identitas.  Permasalahan  yang  kemudian  mengemuka  adalah  bahwa  nasionalisme yang  diusung  dalam  konteks  politik,  senantiasa  melahirkan  politik  identitas. Dengan  demikian  maka  perbincangan  mengenai  nasionalisme  memiliki kencenderungan  untuk  menghindarkan  permasalahan  identitas  nasional  dan kekuatan  etnisitas  dalam  membentuk  kebijakan  (Kiss,  2000).  Kondisi  ini  tidak dapat  dilepaskan  dari  kekuatiran  masuknya etno-nasionalismexenophobia , kencenderungan  genosida  dan  pembentukan  wilayah  berbasis  etnisitas  dalam kebijakan  yang  dibuat.  Meskipun  demikian  identitas  nasional  menjadi  senjata ampuh  dalam  mengumpulkan  dukungan  terhadap  suatu  kebijakan  dalam  rangka menghadapi berbagai permasalahan seperti keamanan, perdagangan, imigrasi dan lain sebagainya.
Viktor Orban melihat identitas nasional sebagai gagasan untuk mewujudkan prioritas  kebijakan  persatuan  nasionaldiantara  masyarakat  Hungaria.  Gagasan  ini menjadi  dasar  kebijakan  untuk  memberikan  status  kewarganegaraan  bagi  etnis Hungaria yang berada di luar negaranya (Deak, 2013: 154). Kebijakan ini sebagai komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap keberadaan dari  masyarakat Hungaria  yang  berada  di  luar  negaranya  agar  tetap  merasa  menjadi  bagian  dari bangsa Hungaria. Kebijakan tersebut menunjukan komitmen dari politik patriotik yang  didasarkan  pada  kepentingan  bangsa  Hungaria  untuk  memberikan perlindungan terhadap warga Hungaria yang menjadi minoritas di negara tetangga serta dalam rangka memertahankan kebanggaan sejarah Hungaria.
Bagi Viktor Orban,  identitas nasional  menjadi  isu penting untuk diangkat seiring  dengan  upaya  pemerintahannya  dan  Partai  Fidesz  untuk  memerkuat kebanggaan  sebagai  masyarakat  Hungaria.  Viktor  Orban  dan  Partai  Fidesz senantiasa  memosisikan  diri  sebagai  penyelamat  bagi  Hungaria  sebagai  sebuah bangsa  untuk  dapat  keluar  dari  kesulitan  yang  dialami  pada  abad  ke  20  dan memertahankan  masyarakatnya  dari  upaya  untuk  memecah  belah  maupun memengaruhi identitas nasional yang dimilikinya (Toomey, 2018: 97).
Identitas  nasional  Hungaria  didasarkan  pada  nilai-nilai  Kristen  dalam masyarakat  Hungaria  kemudian  diangkat  oleh  Viktor  Orban  sebagai  warisan kebudayaan  Hungaria.  Nilai  ini  kemudian  diwujudkan  dalam  bentuk  penolakan
terhadap  pernikahan  sesama  jenis  dimana  dalam  Undang-Undang  Hungaria pernikahan  hanya diakui antara pria dan wanita (Rydlinski, 2018:  98). Meskipun demikia, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ini  menunjukan adanya sentralitas secara politik  yang dilakukan oleh pemerintahan Viktor Orban  melalui  nilai-nilai Kristen  yang dianut oleh  masyarakat Hungaria  yang disematkan  melalui gagasan identitas nasional.
Pada kasus Hungaria yang tengah menghadapi permasalahan pengungsi dan migran,  Viktor  Orban  sebagai  kepala  pemerintahan  yang  berkuasa  kemudian mengangkat gagasan identitas nasional kepada masyarakat identitas nasional untuk dihadapkan  pada  kedatangan  pengungsi  dan  migran  ke  Hungaria.  Dengan  tujuan untuk  membangun  sebuah  kesadaran  atas  kondisi  oposisi  biner  mengenai  “kita” sebagai  masyarakat  Hungaria  dan  “mereka”  sebagai  pendatang  yakni  para pengungsi dan migran. Oposisi biner yang tercipta akan membawa adanya ancaman yang berasal dari para pendatang yakni pengungsi dan migran dengan masyarakat Hungaria  dengan  identitas  nasional  yang  terbangun  sebelumnya.  Keyakinan  atas nilai Kristen ini yang digunakan oleh Viktor Orban untuk membangun nasionalisme dikalangan  masyarakat  Hungaria  untuk  menghadapi  gelombang  pengungsi  dan migran yang datang ke negaranya.
Viktor  Orban,  bersama  dengan  negara  lain  yang  menolak  kehadiran pengungsi  dan  migran  ini  melihat  dan  meyakinkan  masyarakat  Hungaria  bahwa para pengungsi dan migran yang datang akan membuat mereka kehilangan identitas dan budaya Kristen (Fatima, 2017). Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari identitas yang  dibawa  oleh  para  pengungsi  dan  migran  yang  berasal  dari  Timur  Tengah dengan  identitas  Islam  yang  melekat  pada  diri  mereka.  Narasi  yang  kemudian dibangun  adalah  akan  terjadinya  perubahan  identitas  nasional  dengan  masuknya nilai-nilai  yang  dibawa  oleh  para  pengungsi  dan  migran  tersebut.  Viktor  Orban meyakini bahwa kedua nilai tersebut tidak dapat hidup berdampingan satu dengan yang lain, bahkan cenderung saling bertentangan dengan merujuk pada sejarah di masa perang salib. Melalui  identitas nasional  yang dibangun, Viktor Orban hadir sebagai pahlawan dan pelindung masyarakat Hungaria dengan kebijakan-kebijakan
yang dibuat oleh pemerintahannya dalam  menghadapi gelombang pengungsi dan migran tersebut.
Kebijakan-kebijakan represif yang kemudian dikeluarkan oleh Pemerintah Hungaria  dibawah  Viktor  Orban  merupakan  bagian  dari  upaya  memertahankan identitas  nasional  dari  ancaman  yang  datang  dari  identitas  yang  dibawa  oleh pengungsi  dan  migran  tersebut  ke  negaranya.  Dengan  demikian,  Pemenerintah Hungaria  berharap  memeroleh  kepercayaan  dari  masyarakatnya  yang  telah terbangun ketakutannya terhadap “ other ” atau orang asing.
Krisis  pengungsi  dan  migran  yang  terjadi  pada  tahun  2015  di  Eropa  dan Hungaria  menjadi  momentum  bagi  Viktor  Orban  untuk  kembali  memerkuat identitas nasional ditengah masyarakat. Melalui identitas nasional ini Viktor Orban tidak  hanya  berupaya  untuk  mengangkat  citra  diri  dan  partai  Fidesz  namun  juga Hungaria  sebagai  negara  yang  menentang  kebijakan  quota  pembagian  beban pengungsi yang diberikan oleh UE. Dengan demikian, identitas nasional merupakan instrumen politik  yang digunakan oleh Viktor Orban dalam kaitan dengan upaya memenangkan  dukungan  dari  masyarakat  Hungaria.  Dukungan  yang  diberikan masyarakat Hungaria tidak hanya sebagai dasar legitimasi kekuasaan namun juga legitimasi  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  represif  terhadap  pengungsi  dan migran yang mencoba masuk ke Hungaria di tengah kecaman yang diberikan oleh masyarakat internasional.

## D. DINAMIKA POLITIK DOMESTIK HUNGARIA TAHUN 2015-2019
Hungaria  merupakan  negara  yang  memiliki  bentuk  Republik  Kesatuan dengan  sistem  pemerintahan  parlementer,  sistem  politik  yang  digunakan  adalah demokrasi. Sebagaimana negara lain dengan sistem parlementer Perdana Menteri Hungaria  dipilih  dan  ditentukan  oleh  parlemen  dalam  rangka  menjalankan  tugas sebagai  kepala  pemerintahan  dan  menjalankan  kewenangan  eksekutif.  Perdana Menteri Hungaria berasal dari partai  yang  memiliki kursi  mayoritas di parlemen. Dengan  demikian,  partai  yang  menguasai  mayoritas  kursi  di  parlemen  memiliki kuasa  untuk  membentuk  pemerintahan  sesuai  dengan  ideologi  serta  gagasan- gagasan yang dimiliki oleh partai penguasa.
Dalam pemilu yang digelar pada tahun 2014, Fidesz kembali memenangkan pemilu,  meskipun  dengan  persentase  suara  yang  lebih  rendah  dari  kemenangan pada  pemilu  sebelumnya.    Penurunan  elektabilitas  ini  merupakan  dampak  dari upaya  pemerintah  Hungaria  untuk  menerapkan  pajak  khusus  terhadap  internet. Sebuah  kebijakan  yang  tentu  tidak  populer  membuat  popularitas  pemerintahan Viktor  Orban  mengalami  penurunan  popularitas  secara  signifikan  pada  bulan November  2014.  Kondisi  ini  tentu  tidak  menguntungkan  bagi  Viktor  Orban  dan Fidesz  sebagai  partai  pengusungnya  untuk  memertahankan  elektabilitasnya menghadapi  pemilu  berikutnya  di  tahun  2018.  Diperlukan  sebuah  strategi  dan momentum  untuk  mengembalikan  popularitas  pemerintahan  Viktor  Orban.  Bagi Viktor Orban dan Fidesz maupun pihak oposisi sendiri gelombang pengungsi yang datang  ke  Eropa  dilihat  sebagai  sebuah  isu  yang  dapat  dijadikan  sebagai  strategi serta  momentum  tepat  untuk  mendongkrak  kembali  kepercayaan  masyarakat Hungaria atau menyerang lawan politiknya.
Pemerintahan Viktor Orban  mengambil  momentum  ini dengan  menggelar referendum kepada masyarakatnya dalam rangka kebijakan penerimaan pengungsi dan  migran  dengan  merujuk  pada  kebijakan  Uni  Eropa.  Meski  menuai  banyak kontroversi  karena  hasilnya  dianggap  tidak  valid,  namun  kenyataannya  hasil tersebut dijadikan sebagai legitimasi bagi Viktor Orban untuk mengimplementasikan  berbagai  kebijakan  yang  juga  kontroversial  terhadap  para pengungsi dan migran tersebut. Pada tahun 2015 isu pengungsi dan migran ini terus menjadi komoditas pada semua ruang politik di Hungaria untuk mencapai tujuan pemerintah (Kekesi, 2017: 7). Kondisi ini tercermin dari pertarungan politik yang kemudian  terjadi  dengan  memertemukan  gagasan  “nasionalisme”  dan  “anti- nasionalime”  dengan  menggunakan  isu  pengungsi  dan  migran.  Terlebih  isu  ini menjadi hangat seiring dengan kedatangan pengungsi dan migran yang berasal dari Timur Tengah ke Hungaria dalam jumlah yang cukup banyak serta kebijakan quota yang  diterapkan  oleh  UE  untuk  menerima  pengungsi  tersebut  di  negara-negara anggotanya.  Disamping  itu,  Viktor  Orban  dan  Fidesz  pada  tahun  2015  tengah berupaya untuk  membendung upaya dari George Soros untuk membawa  imigran yang  berasal dari  Afrika dan  Asia ke Eropa, termasuk ke Hungaria. Upaya dapat
dilihat  dari  besarnya  anggaran  yang  mencapai  lebih  dari  100  Juta  Euro  yang diberikan kepada Partai Fidesz untuk meyakinkan para pemilihnya dan masyarakat Hungaria  atas  agenda  tersebunyi  dibalik  rencana  George  Soros  tersebut  (Krezko dan Enyedi, 2018).
Keberadaan  pengungsi  dan  migran  di  negaranya  baik  dalam  rangka meminta  aplikasi  suaka  maupun  untuk  transit,  menjadikan  Hungaria  sebagai sorotan  dari  berbagai  pihak,  khususnya  organisasi  yang  bergerak  dalam  bidang kemanusiaan.  Pada  ranah  domestik  pun,  banyak  masyarakat  Hungaria  yang menyatakan  ketidaksetujuan  dengan  gagasan  yang  diangkat  oleh  Viktor  Orban. Kondisi  ini  ditangkap  sebagai  momentum  bagi  partai  oposisi  untuk  mendulang suara dari pemilih yang berpaling dari partai Fidesz. Dengan demikian pada periode 2015 hingga pemilihan umum tahun 2018, polarisasi politik khususnya mengenai penerimaan  maupun  penolakan  terhadap  pengungsi  dan  migran  menjadi  bagian dalam dinamika politik di Hungaria. Identitas nasional sebagai dasar nasionalisme menjadi senjata dari Viktor Orban dan Fidesz untuk memojokan lawan politiknya dengan  melabeli  mereka  yang  menjadi  opsisi  terhadap  kebijakan  yang  ditujukan kepada pengungsi dan migran sebagai anti nasionalisme.
Viktor  Orban  menggunakan  ancaman  yang  datang  dari  pengungsi  dan migran  serta  keberadaan  orang  asing  untuk  menciptakan  rasa  takut  diantara masyarakat. Rasa takut dalam masyarakat ini adalah upaya untuk tetap menjamin keberlangsungan dari kepemimpinan Viktor Orban dan dominasi Partai Fidesz di Hungaria.  Strategi  ini  terbukti  berhasil  dengan  diamankannya  Kursi  Perdana Menteri  oleh  Viktor  Orban  untuk  ketiga  kalinya  serta  dikuasainya  2/3  kursi  di parlemen  oleh  Partai  Fidesz  pada  bulan  April  2018  (Timmer  dan  Docka-Filipek, 2018:  42).  Kemenangan  ini  menjadi  legitimasi  bagi  Pemerintahan  Viktor  Orban untuk  membuat  kebijakan  yang  dianggap  “melindungi  Hungaria  dari  ancaman orang  asing”  serta  membungkam  pihak-pihak  yang  menentang  tujuan  tersebut. Melalui  kemenangan  dalam  pemilu  tersebut  Viktor  Orban  kemudian  berupaya untuk  mendesain  permasalahan  utama  yang  akan  menjadi  prioritas  dalam pemerintahannya yakni terkait imigrasi dan keamanan nasional, dimana masyarakat
Hungaria  akan  dapat  memutuskan  bahwa  hanya  mereka  yang  dapat  dinggal  di Hungaria dan siapa yang dapat tinggal bersama mereka di Hungaria (Walker, 2018).

## E. PARTAI  FIDESZ:  PENGUATAN  POPULISME  DAN  IDEOLOGI SAYAP KANAN
Fidesz  merupakan  partai  politik  yang  memiliki  haluan  ideologi  nasional konservatif serta dikenal sebagai partai populis sayap kanan. Nasional konservatif sendiri memiliki penekakan terhadap kepentingan nasional dan sangat menjunjung tinggi identitas etnis, gagasan ini sejalan dengan pemikiran Viktor Orban sebagai pemimpin partai ini terhadap identitas nasional yang dibangun ditengah masyarakat Hungaria.  Sementara  populis  sayap  kanan  lebih  merujuk  pada  posisi  menentang keberadaan kelompok elitis dan berusaha untuk menyingkirkan berbagai hal yang akan  mengancam  eksistensi  mereka.  Saat  dihadapkan  dengan  pengungsi  dan migran  serta  kebijakan  kuota  penerimaan  yang  diberikan  oleh  UE,  menjadi panggung  bagi  Fidesz  untuk  mengangkat  gagasan  konservatif  yang  digabungkan dengan populisme sayap kanan ditengah masyarakat Hungaria.
Fidesz  sendiri  menjadi  instrumen  dalam  rangka  menciptakan  sistem “illiberal” dalam politik di Hungaria dimana dapat diraih dengan menciptakan tiga kondisi  yakni,  melalui  sistem  pemilihan  umum,  mengangkat  kekecewaan  atas kondisi yang terjadi pada periode sebelumnya serta adanya pemimpin kharismatik yang disematkan pada Viktor Orban (Krezko dan Enyedi, 2018). Kondisi kedua dan ketiga yang kemudian ingin diciptakan oleh Fidesz seiring dengan mengemukanya isu  pengungsi  dan  migran  di  Hungaria.  Fidesz  dalam  hal  ini  senantiasa melayangkan  kritik  terhadap  kebijakan  UE  yang  tidak  memberikan  keuntungan yang  signifikan  terhadap  masyarakat  Hungaria,  terlebih  dengan  kuota  relokasi pengungsi  dan  migran  kepada  negara  anggotanya.  Narasi  yang  dibangun  adalah kekecewaan  masyarakat  Hungaria  terhadap  kebijakan  EU  khususnya  terkait pengungsi  dan  migran  dimana  Fidesz  menjadi  yang  terdepan  dalam memerjuangkan  kepentingan  masyarakat  Hungaria.  Sementara  Viktor  Orban diposisikan sebagai tokoh kharismatik partai Fidesz yang menjadi penyelamat atau pelindung Hungaria dari gelombang pengungsi dan migran.
Upaya  Fidesz  tersebut  tentu  memeroleh  hambatan  dari  partai  oposisi, dimana isu pengungsi dan migran ini pun kemudian digunakan oleh partai oposisi. Penderitaan yang dialami oleh para pengungsi dan migran dikapitalisasi oleh pihak oposisi  untuk  mendorong  keterlibatan  mereka  dalam  membangun  gagasan mengenai  kepentingan  masyarakat  pada  level  nasional.  Partai  oposisi  melihat bahwa krisis migran yang merupakan dialektika dari partai Fidesz dibangun sebagai upaya dari pemerintah Hungaria untuk menciptakan musuh baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dengan tujuan untuk stabilisasi kekuatan dan menciptakan suasana  mencekam  serta  perpecahan  sosial  yang  tidak  sesuai  dengan  narasi Hungaria sebagai sebuah bangsa (Cantat, 2019: 195). Tidak hanya sampai disana, narasi mengenai permasalahan pengungsi ini juga diperluas kepada negara-negara yang ada di wilayah Eropa Tengah.
Bagi  para  politisi  yang  berada  di  negara  ( Visegrad  Four ) 2 V4  termasuk didalamnya  Hungaria,  kesepakatan  relokasi  migran  merupakan  sebuah pemaksanaan  agar  masyarakat  di  negaranya  menjadi  masyarakat  yang  multi- religius.  Kekhawatiran  akan  masyarakat  multi-relijius  ini  merujuk  pada  para pengungsi  dan  migran  yang  datang  ke  negaranya  berasal  dari  Timur  Tengah (beragama Islam) sehingga ada kecurigaan meningkatnya terorisme, dimana hal ini dapat menjadi pemicu Hungaria dan negara V4 lainnya untuk keluar dari Uni Eropa jika  kesepakatan  tersebut  dijalankan  oleh  Komisi  Eropa  (Karolewski  dan Benedikter, 2018: 41). Pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh partai sayap kanan yang ada di negara-negara tersebut. Fidesz melihat bahwa momentum ini  merupakan  sebuah  kesempatan  untuk  memerkuat  solidaritas  diantara  partai sayap kanan untuk menggaungkan populisme dalam menghadapi isu pengungsi dan migran  di  negara  mereka  masing-masing.  Bagi  Hungaria  penolakan  terhadap pengungsi  merupakan  sebuah  mekanisme  yang  dapat  digunakan  untuk
2 Visegrad  Four  merupakan  aliansi  dari  negara  di  kawasan  Eropa  Tengah  yang  beranggotakan Republik  Ceko,  Hungaria,  Polandia  dan  Slovakia.  Aliansi  ini  didasarkan  pada  upaya  penguatan kerjasama yang didasarkan pada kepentingan bersama. Keempat negara tersebut mengidentifikasikan dari memiliki persamaan kebudayaan, nilai dan akar tradisi religius yang ingin dilestarikan dan diperkuat.
memosisikan dirinya sebagai negara dengan suara sayap kanan yang berpengaruh dikawasan (Pradana, 2018).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  kebijakan-kebijakan represif  dan  tidak  berpihak  pada  hak  pengungsi  seperti  yang  diamanatkan  dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 oleh pemerintah Hungaria didorong oleh faktor domestik khususnya terkait dinamika dan strategi politik para elit. Faktor domestik pertama terkait dengan gagasan identitas nasional dari Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Gagasan yang berupaya untuk memerkuat identitas bangsa Hungaria dari  sisi  etnisitas,  budaya  dan  nilai  agama  Kristen  ini  dihadapkan  dalam  oposisi biner dengan identitas yang dibawa oleh pengungsi dan migran yang berasal dari Timur Tengah sehingga dikuatirkan  menjadi ancaman terhadap identitas nasional Hungaria. Faktor kedua terkait dengan dinamika politik yang terjadi di Hungaria, khususnya terkait dengan pengalihan isu serta upaya untuk memerkuat posisi partai berkuasa dan pemerintah melalui keberadaan ancaman yang berasal dari pengungsi dan  migran  sebagai  strategi  untuk  mengamankan  kebijakan  dan  legitimasi pemerintah  serta  memenangkan  pemilu  yang  akan  diselenggarakan.  Terakhir adalah penguatan ideologi sayap kanan serta populisme yang diangkat oleh Partai Fidesz untuk bersaing dengan partai opsisi sebagai rivalnya. Disamping itu Fidesz juga ingin mengukuhkan eksistensi dirinya sebagai kiblat dari haluan sayap kanan di  Eropa  Tengah  khususnya  saat  berhadapan  dengan  kebijakan  UE  mengenai pengungsi dan migran.
Melihat  kondisi  domestik  dalam  pembuatan  kebijakan  di  Hungaria  dalam periode  yang  cukup  panjang  sehingga  hanya  memberikan  penggambaran  dan analisis secara umum terhadap faktor-faktor domestik tersebut. Penelitian ini tidak dapat melihat dinamika politik yang senantiasa menjadi warna dalam pengambilan kebijakan-kebijakan kontroversial pada saat menjelang pemilu.
Tulisan  selanjutnya  setelah  tulisan  ini  terbit  diharapkan  dapat  memotret dinamika  yang  terjadi  dalam  pengambilan  kebijakan  baik  di  Hungaria  atau  di negara lain dengan mengambil momentum saat sebuah pemerintahan maupun partai
berkuasa menghadapi pemilu. Momentum ini menjadi menarik karena kebijakan- kebijakan  yang  diambil  lebih  pada  pertimbangan  strategi  politik  dibandingkan dengan kepentingan maupun kebutuhan dari masyarakat dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amnesty  International.  2015. Fenced  Out  Hungary`s  Violations  of  The  Right  of Refugees and Migrants . London: Amnesty International Publications.
Benkova, Livia. 2017. Europe`s Response to the Migration Crisis , Austria Institut Fur Europea-Und Sicherheitpolitik, Focus No.3 hlm 1-4.
Cantat, Celline.  2019. Governing  Migrants and Refugees in  Hungary: Politics of Spectacle,  Negligence  and  Solidarity  in  Securitising  State dalam  Hinger, Sophie  dan  Schweitzer,  Reinhard. Politics  of  (Dis)  Integration, Cham: Springer.
De  Jesus,  Anderson  Macedo.  2010. Policy-Making  Process  and  Interest  Group : How  do  Local  Government  Association  Influence  Policy  Outcome  in Brazin  and  Netherland?Brazilian  Political  Science  Review, Vol.  4  No.1 hlm 69-101.
Deak,  Andras.  2013. Hungarian  Dances  –  The  Origin  and  the  Future  of  Viktor Orban`s  Revolution , Lithuanian  Annual  Strategic  Review, Vol.  11  No.1 hlm 145-168.
Easton,  David.  1953. The  Political  System:  AInquiry  into  the  State  Political Science. New York: Alfred A Knopf.
Fatima, Zobi. 2017. Syrian Refugees in Europe: Responses of The EU and Member State , Journal of European Studies, Vol.33 No.2, hlm 77-90.
Firoozabadi, J.D dan Ashkeri, M.Z. 2016. Neo-Classical Realism in International Relations , Asian Social Science, Vol.12 No.6 hlm 95-99.
Juhaz,  Kriztina.  2017. Assesing  Hungary`s  Stance  on  Migration  and  Asylum  in Light of European and Hungarian Migration Strategis , Politics in Central Europe, Vol. 13 No. 1, hlm 35-54.
Karolewski,  Ireneuz  Pawel  dan  Benedikter,  Roland.  2018. Europe`s  Migration Predicament: The European Union`s Refugees` Relocation Scheme versus the Defiant Central Eastern EuropeanVisegard Group ”, Journal of Inter Regional Studies: Regional and Global Perspective, Vol. 1 hlm 40-53.
Kekesi, Mark Zoltan. 2017. Hungary: Migration and the Policy of Closed Border, Briefing Paper No.18. Praha: Association for International Affairs (AMO).
Kiss,  L.J.  2000. Nation  and  Integration  at  the  Turn  of  Millenium:  Duality  of Hungary`s Foreign Policy , Foreign Policy Review, Vol. 6 hlm 82-102.
Kreko, Peter dan Enyedi, Zsolt. 2018. Orban`s Laboratory of Illiberalism , Journal of Democracy, Vol. 29 No. 3 hlm 39-51.
Pradana. Aldoreza. 2018. National Identity: identity Politics in Hungary`s Refugee Influx 2015 , ISS Brief No. 3.
Rydlinski,  Bartosz  M.  2018. Viktor  Orban  –  First  Amnong  Illiberal?  Hungarian and Polish StepTowardPopulist Democracy , On-Line Journal Modelling the New Europe, No.26 hlm 95-107.
Sainz-Pardo,  P.V.  2002. The  Contemporary  Relevance  of  the  1951  Convention Relating  to  the  Status  of  Refugees , The  International  Journal  of  Human Right, Vol. 6 No. 2 hlm 23-34.
Schweller,  Randall  L.  2018. The  Opposite  but  Commpatible  Nationalism:  A Neocalssical  Realist  Approach  to  the  Future  of  US-Tiongkok  Relations , The Chinese Joirnal of International Politics , Vol. 11 No. 1 hlm 23-48.
Synder, Jack. 1991. Myth of Empire: Domestic Politics and International Ambition, New York: Cornell University Press.
Szoke, Laszlo. 1992. Hungarian Perspective on Emigration and Immigration in the New European Architecture , International Migration Review, Vol.26 No.2 (Special  Issue:  The  New  Europe  and  International  Migration)  hlm  305- 323.
Timmer,  Andria  D.  dan  Docka-Filipek,  Danielle.  2018. Enemies  of  the  Nations: Understanding  the  Hungarian  State`s  Relationship  to  Humanitarian NGO`s , Journal of International and Global Studies, Vol. 9 No. 2 hlm 41- 57.
Toomey, Michael. 2018. History, Nationalism and Democracy: Myth and Narrative in Viktor Orban`s `Illiberal Hungary , New Perspective, Vol. 26 No.1 hlm 87-108.
United Nations High Commissioner for Refugees. 2015. State Parties to the 1951 Convention  Relating  to  the  Status  of  Refugees  and  the  1967  Protocol. Diakses  dari  https://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states- parties-1951-convention-its-1967-protocol.html
Walker,  Shaun.  2018.  “Orban  Election  Victory  Gives  us  Mandate  to Pass  `Stop Soros Laws`”, The  Guardian, 10  April  2018,  diakses  15  Agustus  2020. www.theguardian.com/world/2018/apr/10/orban-election-victory-gives- us-mandate-to-pass-stop-soros-laws
Waltz, Kenneth. 1959. Man, the State and War: A Theoritical Analysis. New York: Columbia University Press.