## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE-2019 PADA SEKTOR PARIWISATA DI KOTA TOMOHON

## THE IMPLEMENTATION OF POLICIES FOR HANDLING AND CONTROLLING COVID-19 VIRUS ON THE TOURISM SECTOR IN TOMOHON CITY
Steven Rudy Tampah (1) , Maria Heni Pratiknjo (2) , Very Yohanis Londa (2)
1) Peneliti dan Pemilik Usaha Independen
2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Pascasarajana, Universitas Sam Ratulangi, Manado
*Penulis untuk korespondensi: tampahsevenrudy@gmail.com Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Jumat, 15 Januari 2021 Disetujui diterbitkan : Jumat, 22 Januari 2021

## ABSTRACT
The purpose of this study was to analize the implementation of policies for handling and controlling covid-19 on the tourism  sector  in  Tomohon  City.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  method  using  a  qualitative approach. The research  was conducted in  Tomohon City using empirical data obtained through observations and interviews.  The  results  showed  that  the  implementation  of  policies  for  handling  and  controlling  covid-19  on  the tourism sector was carried out based on standards and policy targets through programs, namely physical distancing and  work  form  home  and  the  Tomohon  City  government  program  through  the  announcement  of  the  mayor  of Tomohon  and  Tomohon  Mayor  Regulation  Number  28  of  2020  which  is  implemented  based  on  the  principles  of implementing  policies  for  handling  and  controlling  covid-19  on  the  tourism  sector  in  Tomohon  City.  In implementing  this  policy,  communication  factors  between  policy  implementers,  resources,  disposition  and bureaucratic  structures  are  very  influential  in  implementation.  However,  in  implementing  the  policy,  there  are several weaknesses of these factors, namely the lack of communication between institutions, especially in the tourism sector, for example from the tourism office to the Indonesian Tourism Guides Association in Tomohon City, budget constraints, and lack of human resources as executors either as professionals or as professionals, tourism observers, especially on the tourism sector in the city of Tomohon.
Keywords : policy, implementation, Covid-19, tourism

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  penanganan  dan  pengendalian covid-19 pada sektor pariwisata di Kota Tomohon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian  dilaksanakan  di  Kota  Tomohon  dengan  menggunakan  data  empiris  yang  diperoleh  melalui  pengamatan dan  wawancara  mandalam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  penanganan  dan pengendalian covid-19 pada  sektor  pariwisata  dilaksanakan  berdasarkan  standar  dan  sasaran  kebijakan  melalui program-program  yaitu physical  distancing (jaga  jarak)  dan work  from  home (bekerja  dari  rumah)  dan  program pemerintah  Kota  Tomohon  melalui  maklumat  Walikota  Tomohon  dan  Peraturan  Walikota  (Perwako)  Tomohon Nomor  28  Tahun  2020  yang  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  implementasi  kebijakan  penanganan  dan pengendalian covid-19 pada  sektor  pariwisata  di  Kota  Tomohon.  Dalam  implementasi  kebijakan  ini,  faktor komunikasi  antar  pelaksana  kebijakan,  sumberdaya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi  sangat  berpengaruh  dalam pelaksanaan. Namun dalam pengimplementasian kebijakan terdapat beberapa kelemahan dari faktor-faktor tersebut yaitu:  kepatutan  pengelola  dan  pengunjung  wisata  dalam  menjalankan  pedoman  yang  ditentukan,  keterbatasan anggaran,  serta  kurangnya  sumberdaya  manusia  sebagai  pelaksana  baik  sebagai  tenaga  professional  ataupun  para pemerhati pariwisata khususnya di sektor pariwisata di Kota Tomohon.
Kata Kunci : implementasi, kebijakan, Covid-19 , pariwisata
Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengendalian.................. (Steven Tampah, Maria Pratiknjo, Very Londa)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Implementasi  merupakan  tahapan  dalam proses  pelaksanaan  kebijakan  publik  dimana dilaksanakan  setelah  perumusan  kebijakan  yang bertujuan jelas. Implementasi merupakan rangkaian aktivitas dalam menjalankan kebijakan di  masyarakat  yang  bertujuan  agar  kebijakan yang  dibuat  dapat  memberikan  hasil  sesuai dengan yang diharapkan yang mencakup dipersiapkannya  peraturan  –  peraturan  sebagai peraturan  lanjutan  sebagai  interpretasi  kebijakan yang telah dibuat.
Dalam  mencapai  tujuan  implementasi kebijakan,  proses  penyebaran  informasi  harus dapat  dijalankan  dengan  baik.  Hal  tersebut ditujukan  kepada  kelompok  sasaran  atau  target ataupun  individu  agar  memperoleh  informasi serta munculnya kesadaran, menerima serta dapat mempengaruhi  perilaku  sasaran  dan  mampu memanfaatkan  informasi  yang  diberikan.  Proses tersebut  tentunya  harus  memperoleh  respon  dari individu atau kelompok, dalam hal ini masyarakat  terhadap  otoritas  pemerintah  sebagai pembuat  kebijakan  yang  harus  dipatuhi  dan dijalankan  sesuai  dengan  undang  –  undang  yang telah  dibuat  oleh  pemerintah  sebagai  pihak  yang berwenang.  Individu  atau  kelompok  tentunya harus menerima dan menjalankan kebijakan yang dibuat serta meyakini dibuat secara sah meskipun pada  awal  kebijakan  disampaikan  dapat  menuai kontroversi yang seiring waktu berjalan dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah  adalah  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk percepatan  penanganan Corona  Virus  Disease- 2019 (Covid-19).  Kebijakan  tersebut  bertujuan untuk  melindungai  warga  dari  risiko  penularan. Kebijakan  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  rangka Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease- 2019 (Covid-19 ) ditetapkan pada 31 Maret 2020. Pemerintah  Daerah  (Pemda)  dapat  melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. PSBB dilakukan  dengan  pengusulan  oleh  gubernur/ bupati/  walikota  kepada  pemerintah  pusat  dalam hal  ini  oleh  Menteri  Kesehatan.  Dengan  adanya pembatasan aktivitas masyarakat, secara otomatis berpengaruh  terhadap  sektor  –  sektor  yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata.
Pariwisata menjadi salah satu industri yang memiliki  hubungan  atau  keterkaitan  dengan sektor  lain  yang  sangat  kuat.  Hal  tersebut didukung  oleh  interaksi  dengan  wisatawan, pebisnis  serta  pemerintah,  lokasi  wisata  serta daerah  tujuan  wisata.  Pariwisata  menjadi  suatu usaha yang kompleks dengan banyaknya aktivitas yang  berhubungan  dengan  penyelenggaraan pariwisata  yang  terdiri  dari  perhotelan,  kerajinan tangan/cendera  mata,  travel,  dan  bebagai  jenis usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata.
Pada pertengahan bulan Maret Tahun 2020, khususnya  pada  sektor  pariwisata,  dilakukan penutupan  tempat  –  tempat  wisata,  termasuk semua yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata sebagai  salah  satu  solusi  pemerintah  dalam menangani  permasalahan  yang  dilanda  bahkan oleh seluruh negara - negara dunia yakni pandemi corona  virus  disease  2019 (Covid-19)  oleh pemerintah  dikeluarkan  kebijakan  pembatasan sosial  berskala  besar  atau  PSBB  yang  tentunya berdampak pada sektor pariwisata.
Meluasnya
penyebaran covid-19
berdampak pada sektor pariwisata tanpa terkecuali  di  Kota  Tomohon,  Provinsi  Sulawesi Utara  yang  memiliki  potensi  pariwisata  yang terkenal  akan  keindahan  yang  menjadi  pemantik kunjungan  wisatawan  baik  domestik  (wisdom) maupun mancanegara (wisman). Potensi pariwisata  mulai  dari  destinasi  wisata  hingga potensi  usaha  pariwisata  dijadikan  tujuan berlibur.  Destinasi  wisata  Kota  Tomohon berjumlah 84 destinasi wisata. Beberapa diantaranya  seperti  Danau  Linow  hingga  pesona alam  Gunung  Lokon  dan  Gunung  Mahawu,  dua gunung berapi aktif yang berdekatan.
Kota Tomohon setiap tahunnya menyelenggarakan  pekan  internasional  yang bertajuk “Tomohon International Flower Festival” atau  TIFF  yang  mendulang  jumlah kunjungan  wisatawan.  Pada  Tahun  2020,  agenda tahunan  pelaksanaan  TIFF  pun,  tidak  dapat dilaksanakan  dikarenakan  pandemi covid-19 . Selain  itu,  Kota  Tomohon  merupakan  salah  satu daerah  yang  berada  di  Provinsi  Sulawesi  Utara yang  akan  mengadakan  pemilihan  kepala  daerah namun  terancam  ditunda  dikarenakan  selalu menjadi  langganan  zona  merah  penyebaran covid-19 berdasarkan  hasil  pembobotan  skoring dari tim gugus pusat.
Pemerintah  Kota  Tomohon,  mengambil tindakan  tegas  dengan  menutup    sementara tempat wisata sebagai bentuk upaya menjalankan  anjuran  penerapan  WFH  atau kerja  dari  rumah  dan physical  distancing (jaga jarak fisik) sebagai upaya pencegahan meluasnya covid-19 dengan  tujuan  agar  setiap masyarakat  memahami  upaya  yang  dilakukan pemerintah  sehingga  bisa  menahan  diri  di  rumah apabila tidak ada keperluan mendesak (https://sindomanado.com  /2020/03/24/  tempat- wisata-dan-hiburan-malam-di-kota-tomohon- ditutup/).
Melalui  maklumat  Walikota  Tomohon, pemerintah  Kota  Tomohon  mengeluarkan peraturan (maklumat) tentang penegasan pelaksanaan  himbauan  pemerintah  dalam penanganan  penyebaran covid-19 melalu  surat nomor  67/WKT/IV-2020  yang  terdiri  dari sembilan  himbauan. Pada tanggal 1 September 2020, pemerintah Kota Tomohon mengeluarkan Peraturan  Walikota  (Perwakot)  No.  28  sebagai bentuk  kelanjutan  penerapan  penanganan  dan pengendalian covid-19 dari  maklumat  Walikota Tomohon. Pada peraturan tersebut, khusus sektor pariwisata di tekankan pada pasal 3, 4, 5, 7, 8 & pasal  10.  Dalam  pelaksanaan  peraturan  walikota, dilaksanakan  oleh  para  SKPD  yang  yang  terkait, dan  untuk  sektor  pariwisata  sendiri  penerapan dilaksanakan  di  sektor  –  sektor  pariwisata  yang dijalankan oleh implementor – implementor yang telah ditentukan. Implementor pelaksanaan perwakot di sektor pariwisata terdiri dari, petugas dari  dinas  pariwisata,  TNI,  Polri,  Polisi  Pamong Praja (Pol-PP), BPBD, dinas kesehatan serta oleh organisasi  –  organisasi  yang  bergerak  dibidang sektor pariwisata diantaranya Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Tomohon.
Dalam  pelaksanaan  penerapan  perwakot tersebut, para implementor memberikan informasi  baik  kepada  masyarakat  secara keseluruhan sebagai pelaku wisata serta kepada pengelola tempat – tempat wisata secara intens namun  pada  kenyataannya  masih  banyak  terlihat pengunjung  yang  tidak  menerapkan  himbauan yang  disampaikan  pemerintah  melalui  pengelola wisata.  Jumlah  implementor  yang  terdiri  dari beberapa  instansi  pemerintah  dan  swasta, seharusnya perwakot berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  Masalah  yang  terlihat  dilapangan, pada  pelaksanaan  banyak  masyarakat  yang terkena sanksi pada saat dilakukan operasi yustisi
yang  dilaksanakan  oleh  TNI,  Polri,  Pol-PP. Kehadiran  petugas  –  petugas  dalam  menjalankan tugas  sebagai  implementor  kebijakan  dari Perwakot  No.  28  tentunya  sebagai  penerapan untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  tersebut dijalankan  terutama  oleh  pelaku  dan  pengelola wisata.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari pembagian  tugas  masing  –  masing  sebagai bentuk  koordinasi  antar  satu  dengan  yang lainnya. Secara keseluruhan implementor sudah menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanatkan,  tetapi  pelanggaran  kebijakan banyak  terjadi,  salah  satunya  Tomohon  tetap berada pada zona merah covid-19 .
Menilik  dari  kebijakan  penanganan  dan pengendalian covid-19 yang  dilakukan  oleh pemerintah pusat Republik Indonesia khususnya di bidang pariwisata, menjadi acuan bagi  pemerintah  daerah,  tanpa  terkecuali Pemerintah  Kota  Tomohon,  oleh  sebab  itu penulis  merasa  tertarik  untuk  melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan  Penanganan  dan  Pengendalian Corona  Virus  Disease  –  2019 Pada  Sektor Pariwisata Di Kota Tomohon”.

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi merupakan tindakan- tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu- individu/pejabat-pejabat atau kelompok- kelompok  pemerintahan  atau  swasta  yang diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang telah  digariskan  dalam  keputusan  kebijakan. Menurut Widodo (2011), implementasi merupakan  suatu  proses  yang  melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh  pemerintah  maupun  swasta  (individu  atau kelompok).  Proses  tersebut  dilakukan  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.
Dalam  melaksanakan  implementasi  suatu kebijakan  tidak  serta  merta  akan  berjalan  sesuai yang direncanakan. Keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor – faktor yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan publik bertujuan untuk penyederhanaan pemahaman,  oleh  sebab  itu  dibutuhkan  model implementasi  kebijakan.  Salah  satu  penerapan kebijakan  yang  dilaksanakan  berada  pada  sektor pariwisata.
Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengendalian.................. (Steven Tampah, Maria Pratiknjo, Very Londa)

## Konsep Pariwisata
Pariwisata  adalah  perjalanan  dari  satu tempat  ketempat  lain  bersifat  sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai  usaha  mencari  keseimbangan  atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan  dalam  dimensi  sosial  budaya, alam, dan ilmu (Ardika, 2007).
Salah  satu  permasalahan  yang  dapat mempengaruhi pariwisata yaitu virus.
Diantaranya Corona  Virus  Disease  2019 atau dikenal covid-19 .  Virus  corona  (CoV)  adalah keluarga  besar  virus  yang  yang  dapat menginfeksi  burung  dan  mamalia,  termasuk manusia.  Menurut World  Health  Organization (WHO)  virus  ini  menyebabkan  penyakit  mulai dari  flu  ringan  hingga  infeksi  pernapasan  yang lebih  parah  seperti  MERS-CoV  dan  SARS- CoV.  Virus  corona  yang  pertama  kali  muncul dan  menyebar  ke  manusia  berasal  dari  Kota Wuhan,  China  pada  akhir  Desember  2019. Setelah  ditelusuri,  ternyata  beberapa  orang yang  terinfeksi  memiliki  riwayat  yang  sama, yaitu  mengunjungi  pasar  basah  makanan  laut dan hewan lokal di Wuhan.

## Rumusan Masalah
Uraian  latar  belakang  masalah  yang telah  dikemukakan,  ditarik  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  yaitu,  bagaimana Implementasi  Kebijakan  Penanganan  dan Pengendalian  Corona  Virus  Disease  –  2019 Pada Sektor Pariwisata di Kota Tomohon?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan,  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisa  implementasi  kebijakan penanganan  dan  pengendalian Corona  Virus Disease  –  2019 pada  sektor  pariwisata  di Kota Tomohon.
Manfaat Penelitian Secara akademis, penelitian ini diharapkan  dapat  menambah  khasanah  ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang manajemen sumber daya khususnya. Penelitian  ini  diharapkan  memberi  manfaat melalui  analisis  yang  dipaparkan  pada  pihak –  pihak  yang  bergelut  dalam  pengambilan kebijakan  dan  juga  kepada  masyarakat
sebagai subyek pelaksanaan kebijakan. Kebijakan  menjadi  suatu  panduan  untuk memecahkan  permasalahan  yang  dihadapi yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  tahapan  – tahapan  kebijakan.  Melalui  kajian  ini  juga, diharapkan,  masyarakat,  pemerintah  sebagai pembuat kebijakan memiliki referensi bacaan dan  diskusi  yang  menambah  wawasan tentang  kebijakan  percepatan  penanganan dan  pengendalian covid-19 pada  khususnya dan  kebijakan  percepatan  penanganan  pada bencana non alam secara umum.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu  yang  digunakan  peneliti  untuk penelitian  ini  dilaksanakan  dalam  kurun waktu  kurang  lebih  3  (tiga)  bulan,  yang dimulai  dari  proses  penyusunan  proposal, proses  pembimbingan  dan  penyajian  dalam bentuk  tesis.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.

## Metode Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  analisa data dalam penelitian ini terdari tahap reduksi data,  display  data  dan  kesimpulan  atau verifikasi  menurut  Miles  dan  Huberman (1992),  yaitu:  Reduksi  data,  penyajian  data, penarikan kesimpulan/ verifikasi.
Fokus Penelitian Fokus penelitian ini adalah
keberhasilan implementasi kebijakan penanganan  dan  pengendalian corona  virus disease  –  2019 pada  sektor  pariwisata  di Kota Tomohon yang akan diamati didasarkan pada  model  George  Edward  III  dalam Subarsono, 2011) yang terdiri dari : 1.Komunikasi, tindakan sosialisasi, implementasi  kebijakan  yang  mengatur aktivitas masyarakat dan pengelola wisata, pedoman  penanganan  dan  pengendalian covid-19 pada  sektor  pariwisata  di  Kota Tomohon.
2.  Sumberdaya, manusia sebagai implementor  kebijakan  dan  anggaran/ sumber dana serta fasilitas – fasilitas yang menunjang
pelaksanaan kebijakan penanganan  dan  pengendalian covid-19 pada sektor pariwisata di Kota Tomohon.
3. Disposisi,  sikap  pelaku  kebijakan-kebijakan sebagai pelaksana dalam menjalankan kebijakan  penanganan  dan  pengendalian covid-19 pada  sektor  pariwisata  di  Kota Tomohon.
4.  Struktur  Birokrasi,  SOP  pelaksana  kebijakan penanganan  dan  pengendalian covid-19 pada sektor pariwisata di Kota Tomohon.

## Sumber Data Penelitian
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari informan.  Informan  dalam  penelitian  ini  yaitu informan  yang  memahami  informasi  tentang objek  penelitian  menggunakan  teknik  purposive sampling. Peneliti menentukan informan penelitian  dalam  penelitian  ini  berjumlah  15 orang, terdiri dari:
1. BPBD Kota Tomohon (1 orang)
2. Dinas Pariwisata Kota Tomohon (2 Orang)
3. Camat di Kota Tomohon (1 orang)
4. Pengelola Obyek Wisata di Kota Tomohon (4 orang)
5. TNI (1 orang)
6. Polri (1 orang)
7. Tokoh Masyarakat (5 orang)

## Metode Analisis Data
Penelitian  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  yang  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  suatu  fenomena  atau  kenyataan  sosial secara  jelas  yang  sesuai  dengan  permasalahan yang  diteliti  yaitu  implementasi  kebijakan penanganan  dan  pengendalian covid-19 di  Kota Tomohon.  Penelitian  ini  menggunakan  model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan  memperoleh  gambaran  seutuhnya mengenai  suatu  hal  menurut  pandangan  manusia yang  diteliti.  Penelitian  kualitatif  berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau  kepercayaan orang  yang  diteliti;  kesemuanya  tidak  dapat diukur dengan angka (Basuki, 2006).

## PEMBAHASAN
Pemerintah Kota Tomohon, mengeluarkan  peraturan  baik  untuk  individu (perorangan)  maupun  pelaku  usaha  melalui Peraturan Walikota (Perwako) Tomohon Nomor  28  Tahun  2020  yang  tertanggal  1 September  2020,  tentang  penerapan  disiplin dan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan sebagai upaya pengendalian covid-19 .
Dalam menjalankan penanganan dan pengendalian covid-19 tentunya  dapat  berjalan sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Implementasi kebijakan  tidak  dapat  dijalankan  apabila  tujuan- tujuan  dan  sasaran  diidentifikasi  berdasarkan keputusan  kebijakan yang  dibuat.  Implimentasi merupakan  proses  yang  dilakukan  oleh  beberapa faktor  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  hasil sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran  dari  kebijakan yang dibuat.
Hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Dinas  Pariwisata  pada  tanggal  10  Oktober  2020 dengan Sekretaris Dinas Pariwisata,
menyampaikan bahwa :
“Tujuan  kebijakan  penanganan  dan pengendalian  covid-19  khususnya  di sektor  pariwisata  Kota  Tomohon  dibuat untuk  melindungi  masyarakat  secara keseluruhan  serta  pengelola  dan  pelaku usaha  agar  dapat  meminimalisir  kejadian covid-19  terutama  tidak  muncul  cluster baru dari obyek wisata”.
Sedangkan  Sasaran  kebijakan  penanganan dan  pengendalian covid-19 menurut  Kepala Pelaksana BPBD Kota Tomohon yang diwawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, yaitu :
“Masyarakat  secara  umum  termasuk pelaksana perintah serta pembuat kebijakan  itu  sendiri.  Untuk  di  tempat- tempat  obyek  wisata,  termasuk  restoran, hotel  dan  lain  –  lain,  kebijakan  tersebut dibuat  untuk  melindungi  pengunjung  dan pengelola  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu pemerintah  bersama  dinas  –  dinas  terkait sering  melakukan  operasi  yustisi  untuk melakukan pengawasan”.
Hal tersebut di dukung oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada TNI, Polri dan Sat  Pol  PP  sebagai  pimpinan  operasi  Yustisi Perwako  No.  28  Tahun  2020  Kota  Tomohon  yang dilakukan  pada  saat  operasi  yustisi  berlangsung yang  mengatakan,  bahwa  : “Operasi  yustisi  yang dilakukan ini, bukan hanya dilakukan di jalan raya seperti pada saat ini, tetapi kami sebagai tim, baik dari  teman  –  teman  TNI,  Polri,    SatPol  PP  serta instansi  lainnya, kami juga  melakukan operasi  yustisi di  tempat  –  tempat  wisata.  Operasi  ini  sudah dilakukan semenjak bulan April sampai sekarang dan akan  terus  dilaksanakan  sambil  menunggu  informasi (arahan)  selanjutnya.  Intinya  semua  yang  dilakukan pemerintah,  untuk  mengingatkan  kepada  masyarakat, terlebih  pada  saat  melakukan  perjalanan  kemana, termasuk  ke  tempat-tempat  wisata,  baik  diperjalanan maupun sudah dilokasi wisata, tetap melaksanakan protokol sesuai peraturan yang dibuat”.
Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengendalian.................. (Steven Tampah, Maria Pratiknjo, Very Londa)
Menurut hasil wawancara serta pengamatan yang  dilakukan  peneliti  secara  langsung,  upaya penanganan  dan  pengendalian covid-19 dapat dikatakan  bahwa  pemerintah  Kota  Tomohon melakukan  berbagai  upaya  untuk menangani penyebaran covid-19 dengan  sasaran  kebijakan yang  jelas.  Perwako  28  tahun  2020  mengatur sejumlah  hal  termasuk  kewajiban  hingga  sanksi bagi masyarakat yang melanggar Perwako.
Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis  implementasi  kebijakan  penanganan dan  pengendalian covid-19 pada sektor  pariwisata di  Kota  Tomohon  yaitu  teori  yang  disampaikan oleh  George  C.  Edwards.  Menurut  Edwards  III, terdapat  empat  faktor  yang  mempengaruhi kebijakan  publik,  dimana  faktor-faktor  tersebut terdiri  dari  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi dan  struktur  birokrasi.  Pengaruh  keempat  faktor adalah sebagai berikut:
a) Komunikasi Komunikasi  internal  yang  dimaksud dalam  penelitian  ini  yaitu  komunikasi  yang terjadi  antar  pejabat  yang  berwenang  yang melibatkan,  TNI,  Polri,  dinas  pariwisata, dinas  kesehatan,  BPBD,  camat,  pengelola obyek  wisata,  restoran,  penginapan,  tokoh masyarakat  serta  unsur  lainnya  seperti  yang tercantum  dalam  peraturan  walikota  no.  28 tahun 2020 pasal 10 ayat (3).
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi Pelayanan  Umum  di  Kecamatan  Tomohon Selatan  (perwakilan  camat)  pada  20  Oktober 2020, menyampaikan bahwa :
“Penanganan  virus  korona  (covid-19) sesuai dengan arahan yang berasal dari Pemerintah  Kota  Tomohon.  Arahan tersebut  diterima  langsung oleh  seluruh camat serta pimpinan forum komunikasi pimpinan  yang  berada  di  masing  – masing  kecamatan  di  Kota  Tomohon termasuk para lurah. Selanjutnya informasi  tersebut  disampaikan  kepada masyarakat  melalui  kepala  jaga  serta perangkat  –  perangkat  yang  ada.
Informasi  tersebut  juga  disampaikan kepada  pengelola  obyek  wisata  yang berada  di  Kota  Tomohon,  untuk Kecamatan  Tomohon  Selatan  sendiri, obyek  wisata  yang  paling  dikenal  yaiu obyek wisata Danau Linouw. Pemerintah kecamatan, bersama
dengan  kepolisian,  TNI,  BPBD  dan dinas  terkait,  selalu  melakukan  operasi yustisi  dengan  melakukan  kunjungan langsung di tempat – tempat wisata”.
Sedangkan  kejelasan  informasi  yang disampaikan  tersebut,  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  tokoh  masyarakat  yang berdampingan  dengan  lokasi  wisata,  HM, pada  tanggal  21  Oktober  2020  mengatakan bahwa : “Dari  pemerintah  Kota  Tomohon, mengeluarkan  maklumat,  dan  jujur saya  sendiri  hanya  tahu  tentang maklumat  saja,  baru  tahu  kalau  ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemkot  Tomohon.  Saya  tahu,  sekarang disaat bapak memberi info kepada saya (Perwako  no.  28  tahun  2020).  Tapi intinya, saya sendiri mendukung peraturan yang dibuat pemerintah. Pakai masker,  jaga  jarak,  itu  yang  paling utama”.
Hal  yang  sama  disampaikan  juga  oleh pengelola  rumah  makan,  ibu  RT  yang diwawancarai  pada  22  oktober  2020  yang keseharian  berjualan  di  lokasi  wisata, mengatakan bahwa :
“Dengan  adanya  maklumat  yang  sudah dipajang  hampir  dimana-mana,  semua info-info  tentang  pakai  masker,  cuci tangan dan lain-lain saya dapat dari info di  FB,  WA  dan  ada  yang  saya  baca  dan dengar  melalui  televisi.  Saya  sendiri sebagai penjual makanan, ya…..pendapatan  memang  berkurang jauh  setelah  adanya  korona  ini.  Tapi untuk  menjaga  keselamatan  diri  sendiri dan  keluarga,  saya  memilih  untuk  tidak berjualan.  Dan  tentunya  ikuti  himbauan dari  pemerintah  tentang  pakai  masker, rajin  cuci  tangan  dan  terlebih  penting diam  di  rumah.  Kadang  meskipun  ada keperluan  mendesak,  saya  lebih  memilih untuk  diam  dirumah.  Terlebih  pada waktu  itu  (kasus  covid-19)  berada  pada tahap yang menakutkan. Banyak kejadian meninggal.  Baca  melalui  FB  (facebook), dengar  berita  di  televisi  dan  ada  dari petugas kesehatan puskesmas yang setiap hari  menyampaikan  informasi  melalui pengeras  suara  dari  mobil  ambulance puskesmas”.
Hasil wawancara pada pengelola obyek wisata (Bukit Doa, Danau Linow dan Taman Bunga  Mahoni,  Kaisanti),  dari  keempat pengelola  wisata,  masing  –  masing  PA,  ML, SW dan MK mengatakan bahwa :
“Dari dinas pariwisata datang
berkunjung  dan  menginfokan  tentang peraturan pemerintah. Kami juga sering dipanggil  perwakilan  -  perwakilan pengelola  tempat  wisata  termasuk  dari hotel-hotel  untuk  mengikuti  pelatihan tentang  protokol  covid-19.  Intinya sebagai  pengelola  obyek  wisata,  kami harus  menyediakan  tempat  cuci  tangan termasuk sabun. Kami mengikuti protokol  kesehatan  yaitu  pengunjung harus  mencuci  tangan,  pakai  masker dan  tentunya  membatasi  pengunjung agar  tidak  menciptakan  kerumunan. Setiap  hari  sabtu  atau  minggu,  petugas dari  dinas  pariwisata  dan  BPBD  selalu data  untuk  menyemprotkan  desinfektan terlebih  diruangan  sampai  ke  WC. Kalau  hari  libur  petugas  dating  dan kalau ada yang tidak mengikuti protokol, tidak pakai masker, maka akan langsung ditegur”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  dapat  dikatakan  bahwa  proses komunikasi  yang  terjadi  sebagai  bentuk implementasi kebijakan penanganan dan pengendalian covid-19 di  sektor  pariwisata  di
Kota Tomohon berjalan dengan baik. Penyampaian  informasi  dari  implementor dalam  memahami  informasi  yang  disampaikan sama  dengan  apa  yang  disampaikan  pembuat kebijakan yakni pemerintah Kota Tomohon.
b) Sumber Daya Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan  yaitu  sumber  daya dikarenakan  proses  implementasi  kebijakan memerlukan dukungan sumber daya baik dari sumber  daya  manusia  maupun  sumberdaya finasial  untuk  menjalankan  implementasi kebijakan yang telah dibuat.
1). Sumberdaya Manusia
Menurut Sekretaris Dinas Pariwisata :
“Kalau dilihat dari jumlah pegawai, memang kami sangat kurang terlebih  pada  situasi  saat  ini. Dimana  kami  harus  melakukan pengawasan  yang  intensi  untuk tempat  –  tempat  pariwisata,  hotel, restoran  yng  tentunya  tidak  akan mencukupi”.
Wawancara yang dilakukan pada staf dinas  pariwisata,  YG,  diwawancarai  pada 10 Oktober 2020, menjelaskan bahwa :
“Jumlah  staf  di  Dinas  Pariwisata Kota Tomohon masih sangat kurang yang  menyebabkan  seluruh  staf memiliki  pekerjaan  ekstra  yang tentunya dituntut untuk menyelesaikan  pekerjaan  namun tidak selurhnya dapa menyelesaikan pekerjaan  yang  diberikan  karena terkadang berada diluar kemampuan yang menyebabkan dalam melaksanakan kebijakan menjadi  tidak  efektif.  Ada  yang harus  ke  lokasi  obyek  wisata,  untuk melakukan  pengawasan,  kemudia begitu selesai harus membuat laporan yang terkadang bertabrakan  dengan  waktu  harus melakukan  pengawasan  di  tempat lainnya.  Kami  agak  terbantu,  pada saat  adanya  operasi  yustisi,  yang dilaksanakan bersama-sama dengan TNI,  Poli,  SatPol  PP.  Jadi  disaat ada  operasi  yustisi,  kami  bisa menyesuaikan  staf  atau  pegawai yang bisa mewakili atau mendampingi pada saat akan melakukan  sidak  di  tempat-tempat wisata”. 2) Sumberdaya Finansial/Anggaran
Selain sumberdaya manusia,
sumberdaya  anggaran/finansial  merupakan faktor  yang  ikut  memberikan  pengaruh dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan  dan  pengendalian covid-19 pada  sektor  pariwisata  khususnya  di  Kota Tomohon. Dimana anggaran yang dibutuhkan  diambil  dari  APBD  Kota Tomohon,  yang  pada  saat  pandemi  terjadi, perekonomian  dapat  dikatakan  berjalan  di tempat, bahkan tidak berjalan sama sekali. Menurut Sekretaris Dinas Pariwisata Kota  Tomohon  pada  saat  diwawancara mengatakan bahwa :
”Terus  terang  untuk  anggaran dalam  pelaksanaan  penanganan dan pengendalian covid-19 ini, kami dari  Dispar  sangat  kekurangan dana.  Dana  yang  diperoleh  untuk pelaksanaan ini, dimanfaatkan untuk  penyediaan  masker,  tong  air, sabun,  namun  hanya  diberikan langsung  kepada  masyarakat  pada saat  melaksanakan  operasi  yustisi maupun pada saat melakukan pengawasan  tapi  sebatas  masker.
Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengendalian.................. (Steven Tampah, Maria Pratiknjo, Very Londa)
Untuk  penyediaan  tong  air  untuk mencuci  tangan  di  obyek  –  obyek pariwisata,  dinas  bersama  dengan tim  dan  instansi  terkait  pada  saat melaksanakan pengawasan, menganjurkan  di  tempat  –  tempat wisata, hotel, restoran untuk
menyediakan  tempat  cuci  tangan dan  sabun  atau  sanitizer.  Dengan kata  lain,  obyek  –  obyek  wisata, restoran,  penginapan  atau  hotel membantu pemerintah
secara keseluruhan untuk menyediakan
perlengkapan untuk menunjang protokol  kesehatan.  Kami  coba menjelaskan  tentang  kekurangan anggaran  dan  mereka  memberikan respon yang baik dengan menyediakan apa yang disampaikan dalam  hal  ini  oleh  pemerintah. Intinya  sebagian  fasilitas  seperti yang  saya  sampaikan  tadi,  memng dibantu  oleh  pihak  pengelola,  baik di  obyek-obyek  wisata,  hotel  dan rumah makan”.
Hasil  wawancara  dan  pengamatan menunjukkan  bahwa  sumber  daya  manusia dan sumber daya anggaran pada
pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan  dan  pengendalian covid-19 pada  sektor  pariwisata  di  Kota  Tomohon tidak  ter-cover  secara  penuh.  Hal  tersebut nampak  dari  pelaksana  atau  implementor dari dinas pariwisata sendiri yang memiliki kekurangan  staf/pegawai  serta  anggaran yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan kebijakan sebagai suatu bentuk implementasi kebijakan.
c) Disposisi (Sikap Pelaksana) Hasil wawancara yang  dilakukan bersama  Bhabinkamtibmas  Polres  Tomohon pada  saat  operasi  yustisi,  mengatakan  bahwa
:
“Kami selalu mengutamakan kepentingan  masyarakat,  karena  ini salah  satu  bentuk  pelayanan  kami kepada  masyarakat.  Covid-19  ini kan  tidak  memandang  bulu  siapa yang  akan  kena,  kami  juga  petugas yang  menjalankan  peraturan  ini sebagai  suatu  kebijakan  untuk penanganan covid-19 ini, rasa takut terpapar  memang  ada,  makanya kami melengkapi diri, pakai masker,
cuci  tangan  dan  itu  juga  kami himbau  kepada  masyarakat.  Baik dijalan,  tempat  –  tempat  makan, tempat wisata dan kami menjalankannya dengan rasa penuh tanggungjawab.  Sama  seperti  saya sampaikan,  kami  semua  sebagai pelaksana kebijakan yang mengawal peraturan pemerintah ini,
menjalankannya  dengan  sukacita dan tanggung jawab secara penuh”.
Hal senada disampaikan oleh pengawas protokol covid-19 dari  TNI  pada  saat mengadakan  operasi  yustisi,  menjelaskan bahwa : “Rasa  lelah,  rasa  capek,  rasa takut  terpapar  memang  ada.  Tapi tanggung jawab kami melindungi masyarakat. Seperti pada operasi yustisi ini, kami menerapkan peraturan pemerintah  ini,  dengan  menghimbau masyarakat. Apabila ada yang
melanggar,  kami  memberika  sanksi dalam  hal  ini,  menyanyikan  lagu kebangsaan dan diminta untuk membuat surat  pernyataan  tntunya  dengan  cara persuasive  serta  dengan  cara  –  cara yang  bisa  sopan,  baik  dan  dapat diterima pelanggar”.
d) Struktur Birokrasi
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti  kepada  Sekretaris  Dinas  Pariwisata Kota Tomohon, dikatakan bahwa :
“Kami  belum  memiliki  SOP  untuk pelaksanaan peraturan ini tetapi memiliki  alur  yang  sebelumnya  sudah dirapatkan di dinas pariwisata ini. Kami melaporkan  langsung,  melalui  kepala dinas, dan kepalsa dinas yang menyampaikan  laporan  tersebut  kepada pemerintah  Kota  Tomohon,  sebagai pembuat  kebijakan.  Nanti  akan  saya berikan alurnya untuk bapak”.
Didasarkan  pada  hasil  wawancara tersebut,  dinas  pariwisata  Kota  Tomohon dapat dikatakan belum memiliki  SOP namun memiliki  alur  yang  telah  ditetapkan  melalui rapat  yang  dilaksanakan  di  dinas  pariwisata tentang  penanganan  dan  pengendalian covid- 19 pada  sektor  pariwisata  di  Kota  Tomohon. Hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian  kebijakan  penanganan
dan  pengendalian covid-19 pada  sektor pariwisata  di  Kota  Tomohon  menurut Sekretaris  Dinas  Pariwisata  Kota  Tomohon mengatakan bahwa :
“Penanganan  covid-19  khususnya  di sektor  pariwisata  secara  keseluruhan berjalan  lancar,  namun  kendala  yang dihadapi  yaitu  anggaran  pelaksanaan. Kalau bapak sebagai peneliti mengunjungi tempat – tempat pariwisata  atau  di  penginapan,  rumah makan,  semua  terdapat  tong  –  tong  air, sabun  cuci  tangan  ataupun  hand sanitizer,  semua  itu  disiapkan  oleh pengelola  sendiri  sebagai  himbauan pemerintah.  Karena  seperti  yang  saya katakana  tadi  bahwa  anggaran  kurang. Semua  diambil  dari  APBD  tapi  karena adanya krona, perekonomianpun
terganggu yang secara otomatt pemasukan ke kas daerah sangat kurang bahkan hamper tidak ada sama sekali”.
(Hasil wawancara 10 Oktober 2020).
Selain itu, hambatan implementasi kebijakan  terhambat  pada  kepatuhan  dari pengelola  obyek  wisata,  hotel/penginapan  dan restoran.  Tidak  dapat  dipungkiri  asda  beberapa obyek  pariwisata  yang  tidak  menjalankan  secara keseluruhan  tentang  protokol  kesehatan  sebagai pedoman.  Hasil  wawancara  dengan  staf  Dinas pariwisata bpk YG, mengatakan bahwa :
“Kalau  pergi  ke  tempat  –  tempat  wisata, semua  memang  ada  tong  air,  tempat  cuci tangan,  tetapi  lain  hanya  dijadikan sebagai  pajangan  saja.  Kami  pernah melakukan sidak di obyek wisata, dan ada obyek  wisata  yang  tidak  melaksanakan pedoman.  Jadi  pengunjung  dating,  bayar karcis  masuk  dan  dipersilahkan  kelokasi tanpa  ada  pemeriksaan  suhu  tubuh,  tidak mencuci  tangan,  dan  sebagian  besar pengunjung  tidak  menggunakan  masker” (Hasil  wawancara  tanggal  10  Oktober 2020).
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  beberapa pengelola obyek wisata mengatakan bahwa :
“Kami  disini  menyediakan  tempat  cuci tangan, sabun dan petugas di pintu masuk menggunakan  masker.  Tetapi  kalau  ada pengunjung  kadang  masker  diturunkan karena  berbicara  dengan  pengunjung terasa  sesak  nafas  karena  ditutupi  lama. Cuma  kalau  pengunjung  dating,  rata  –
rata  bawa  kendaraan  masing  –  masing, kami  hanya  meminta  uang  karcis  masuk, dan  memang  tidak  mengukur  suhu, pokoknya selesai bayar karcis pengunjung diijinkan masuk. Setelah didalam pengunjung  bebas  untuk  berfoto  dan melakukan kegiatan namun kami mengingatkan  untuk  mengikuti  protokol yang  disampaikan  tetapi  semua  kembali kepada pengunjungnya apakah mau pakai masker atau tidak, karena jujur tidak enak kan  kalau  kami  harus  tegur  langsung” (Hasil  wawancara  tanggal  18  Oktober 2020).
Berdasarkan hambatan  –  hambatan  yang ada dalam proses pengimplementasian kebijakan penanganan dan pengendalian covid-19 pada sektor pariwisata di Kota Tomohon maka pemerintah Kota Tomohon  dalam  hal  ini  dinas  pariwisata  tetap melakukan  sosialisasi  baik  dengan  mengunjungi langsung, melalui media sosial dan berbagai sarana yang  dapat  menunjang sosialisasi.  Pernyataan  ini sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Tomohon yang menyebutkan bahwa :
“Memang  dari  dinas  pariwisata  sendiri, kami  kekurangan  staf  untuk  mengunjungi langsung ke tempat  – tempat wisata. Tapi kalu kami rasa bisa dengan berbagi tugas, kami  ada  tim  yang  turun  ke  lapangan. Namun  kami  juga  berbagi  informasi, sosialisasi  melalui  grup  WA,  grup  FB serta  melalui  Koran  digital  pokoknya yang  bias  membantu  kami  dalam  proses sosialisai,  terutama  pakai  masker,  dan cuci tangan”.
Selain  sosialisasi  melalui  menggunakan media,  pemerintah  melaksanakan  operasi  yustisi dimana  operasi  yustisi  dilaksanakan  oleh  seluruh instansi  terkait,  yakni,  Pemkot  Tomohon  secara keseluruhan,  TNI  dan  Polri.  Selanjutnya  upaya dari  pemerintah  Kota  Tomohon  yaitu  dengan membuat peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 menjadi  Undang  –  Undang  dan  pengamatan peneliti,  pemerintah  juga  hampir  di  setiap pertigaan,  perampatan  jalan  terdapat  baliho  – baliho yang dipajang tentang himbauan penanganan  dan  pengendalian covid-19 di  Kota Tomohon.
Implementasi  kebijakan  penanganan  dan pengendalian covid-19 pada  sektor  pariwisata  di Kota  Tomohon  dilakukan  berdasarkan  standar oprasional  prosedur  serta  pedoman  yang  telah
Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengendalian.................. (Steven Tampah, Maria Pratiknjo, Very Londa)
ditentukan  oleh  pemerintah  yaitu  pemerintah Kota  Tomohon  sebagai  pembuat  kebijakan. Kebijakan  yang  tertuang  dalam  Perwako  No. 28  tahun  2020  tentang  penanganan  dan pengendalian covid-19. Petugas sebagai implementor kebijakan, khususnya pada bidang pariwisata  yakni,  dinas  pariwisata  Kota Tomohon  beserta  SKPD  yang  terkait  harus melaksanakan tahapan dan melaksanakan tugas sebagai bentuk tindakan sesuai dengan kewenangan  yang  ditentukan  dan  digariskan dalam  kebijakan  yang  telah  dibuat  sesuai arahan  Menteri  Dalam  Negeri  pada  surat edaran.
Proses pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan dan pengendalian covid- 19 ,  tidak  secara  keseluruhan  berjalan  dengan lancar  dimana  terdapat  kendala-kendala  yang menjadi  hambatan  dalam  proses  implementasi kebijakan. Hambatan tersebut merupakan suatu kendala  yang  mendasari  hambatan  yaitu  dari sumberdaya  manusia,  anggara  atau  dana  yang tersedia serta proses komunikasi oleh implementor  dan  kepatuhan  dari  pelaku kebijakan  dalam  hal  ini  masyarakat  dan pengelola  obyek  wisata  yang  terdiri  dari restoran/rumah makan, hotel/penginapan, obyek wisata lainnya.
Oleh  sebab  itu  hambatan  atau  kendala yang  ada  tersebut  di  analisis  menggunakan teori  model  implementasi  kebijakan  menurut George Edwards III dimana model implementasi  kebijakan  ini  dipengaruhi  empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.
Komunikasi  merupakan  satu  hal  penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.  Hal  tersebut  dikarenakan  kebijakan berjalan secara efektif apabila dalam pelaksanaannya  dipahami  isi  yang  menjadi tujuan dan  maksud dari kebijakan yang dibuat, sehingga  maksud  dan  tujuan  kebijakan  dapat terlihat  dalam  peraturan  yang  telah  dibuat. Kegagalan dalam proses implementasi kebijakan  dapat  terjadi  yang  diakibatkan  oleh samarnya  suatu  isi  kebijakan  serta  tujuan kebijakan dan ketidakjelasan sasaran kebijakan.
Hasil  penelitian  dalam  rangka  upaya penyelenggaraan penanganan dan pengendalian covid-19 pada  sektor  pariwisata  di  Kota Tomohon,  dapat  dikatakan  bahwa  sejauh  ini Pemerintah  Kota  Tomohon  melalui  dinas pariwisata  telah  berupaya  untuk  menangani permasalahan covid-19 dengan  sasaran  serta tujuan  yang  jelas.  Komunikasi  antar  pembuat
kebijakan,  pelaksana  (implementor)  serta sasaran  dari  kebijakan  menjadi  suatu  tahap awal dalam pengimplementasian kebijakan.
Sumber  daya  menjadi  suatu  syarat keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan. Sumberdaya manusia dalam penanganan  dan  pengendalian covid-19 di dinas pariwisata masih sangat kurang sehingga dinas  pariwisata  Kota  Tomohon  melakukan upaya  dengan  cara  mengoptimalkan  kinerja para  staf  agar  dapat  menyelesaikan  pekerjaan yang  ada,  dimana  upaya  yang  dilakukan  ini masih  kurang  maksimal,  dikarenakan  selain membebani  pekerjaan  yang  sudah  diluar kemampuan,  pegawai  di  dinas  pariwisata banyak menjalankan perkerjaan dari rumah dan dapat  menyebabkan  jalannya  kebijakan  tidak menjadi efektif.
Sumberdaya anggaran pelaksanaan kebijakan  ini  mengandalkan  dari  APBD  Kota Tomohon  serta  dapat  dikatakan  berasal  dari donatur  –  donatur  dalam  hal  ini  pengelola wisata  sendiri.  Keterbatasan  anggaran  tersebut menyulitkan implementor dalam melaksanakan tugas dilapangan.
Implementasi kebijakan penanganan dan pengendalian covid-19 ,  kesungguhan  serta kemauan  implementor  dalam  menjalankan implementasi  kebijakan  ini  dapat  dikatakan sudah  baik  meskipun  dengan  berbagai  kendala yang  muncul salah satunya dari fasilitas, tetapi para  implementor  tetap  berusaha  dengan  cara mensiasati seperti menggunakan fasilitas pribadi demi lancarnya pelaksanaan kebijakan.
Menurut  teori  George  Edwards  III, struktur birokrasi mencakup dimensi penyebaran  tanggung  jawab  dalam  suatu kebijakan kepada unsur – unsur yang berbeda – beda  oleh  sebab  itu  diperlukan  koordinasi. Selanjutnya,  birokrasi  sendiri  terdapat  SOP yang  dapat  mempermudah  serta  menyamakan tindakan  dari  pra  implementor  kebijkanan dalam melaksanakan tugas masing – masing.
Hasil pengamatan dan wawancara, struktur  birokrasi  di  dinas  pariwisata  Kota Tomohon    menggambarkan  jelas  pembagian kegiatan atau tugas antara kelompok yang  satu dengan  kelompok  yang  lainnya.  Implementasi kebijakan penanganan dan pengendalian covid- 19 pada  sektor  pariwisata  di  Kota  Tomohon tidak  memiliki  SOP  tetapi  memiliki  alur sebagai pedoman atau prosedur dalam pelaksanaan.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil wawancara  peneliti  dengan  sekretaris  dinas pariwisata Kota Tomohon.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  dijelaskan  diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa : 1.  Implementasi  kebijakan  penanganan  dan pengendalian corona  virus  disease  2019 pada  sektor  pariwisata  di  Kota  Tomohon dapat  dikatakan  berjalan  sesuai  dengan yang diharapkan meskipun terdapat beberapa  hambatan  dalam  pelaksanaannya. Implementasi  kebijakan  penanganan  dan pengendalian corona  virus  disease  2019 pada  sektor  pariwisata  di  Kota  Tomohon dapat  dijelaskan  dengan  rincian  sebagai berikut :
a) Komunikasi
Sosialisasi yang dilaksanakan oleh para implementor  sudah  dijalankan  secara maksimal.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dari  kunjungan  instansi  terkait  ke obyek – obyek pariwisata secara intens, kemudian  dari  petugas  puskesmas memberikan informasi melalui
kendaraan  operasional  tentang covid- 19 ,  serta  keterlibatan  para  pelaku, pengelola obyek wisata yang menyediakan  sarana  penunjang  dalam melaksanakan  protokol  kesehatan  yang diinfokan  pemerintah  untuk  disediakan dan dijalankan. Masyarakat (wisatawan) dan pengelola tetap mematuhi  protokol  kesehatan  yaitu menggunakan  masker,  mencuci  tangan dengan  sabun  ataupun  menggunakan sanitizer dan tetap menjaga jarak.
b) Sumberdaya Secara  umum  dalam  penanganan  dan pengendalian covid-19 pada  sektor pariwisata  di  Kota  Tomohon  memiliki sumberdaya  manusia  dan  anggaran yang  kurang.  Berdasarkan  kualitas sumberdaya  manusia  yang  dimiliki, jumlah  implementor  memenuhi  syarat namun dari segi kuantitas, implementor memiliki  jumlah  personil  yang  kurang, menyebabkan  pengawasan  tidak  dapat dijalankan secara maksimal.
c) Disposisi Pelaksanaan  implementasi  kebijakan penanganan dan pengendalian covid-19 pada sektor pariwisata di Kota Tomohon,  pelaksana  kebijakan  sebagai
implementor,  mampu  menunjukkan sikap yang baik yaitu dengan menunjukkan  komitmen,  kejujuran  dan demokratis. c) Struktur Birokrasi
Secara  keseluruhan,  Kota  Tomohon memiliki  struktur  birokrasi  yang  jelas dalam  penanganan  dan  pengendalian covid-19 .  Untuk  Dinas  pariwisata  Kota Tomohon tidak memiliki standart operational  procedure  namun  memiliki alur dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan dan pengendalian covid-19 pada sektor  pariwisata  di  Kota Tomohon  sebagai  pedoman.  Namun wewenang implementor dalam
melaksanakan  kebijakan  penanganan dan  pengendalian covid-19 hanya  pada apa  yang  diperintahkan  oleh  pimpinan dalam hal ini pemerintah Kota Tomohon sebagai pembuat kebijakan yang menyebabkan  tidak  dapat  mengambil keputusan  cepat  pada  situasi  –  situasi tertentu.
2. Faktor-faktor yang menghambat
implementasi  kebijakan  penanganan  dan pengendalian covid-19 pada sektor pariwisata di Kota Tomohon terdiri dari :
a) Jumlah SDM yang terbatas, menyebabkan program pelaksanaan penanganan  dan  pengendalian covid-19 pada sektor pariwisata di Kota Tomohon masih dapat dikatakan belum optimal.
b.  Anggaran  yang  tersedia  tidak  dapat memenuhi/mencukupi  kebutuhan  dalam pelaksanaan kebijakan.
c.  Kepatuhan  dari  pengelola  obyek  wisata dalam  menerapkan  protokol  kesehatan dalam  hal  ini  pedoman  yang  telah disosialisasikan  oleh  pemerintah,  dalam hal  ini  oleh  dinas  pariwisata  Kota Tomohon.
d.  Wisatawan/masyarakat yang berkunjung ke  obyek  –  obyek  wisata  namun  tidak memperhatikan  himbauan  baik  secara lisan  oleh  pengelola  obyek  wisata (terkesan  cuek)  maupun  himbauan- himbauan  dalam  bentuk  baliho, pamflet yang dipasang di obyek-obyek pariwisata.
Implementasi  kebijakan  penanganan  dan pengendalian covid-19 pada  sektor  pariwisata di  Kota  Tomohon  telah  berjalan  dengan  baik meskipun  terdapat  kendala-kendala  dalam proses implementasinya.
Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengendalian.................. (Steven Tampah, Maria Pratiknjo, Very Londa)

## Saran
Hasil  pembahasan  dan  kesimpulan  yang telah  dijelaskan,  maka  untuk  mengatasi/ memperbaiki  kendala-kendala  yang  ditemukan pada  pelaksanaan  implementasi  kebijakan penanganan  dan  pengendalian covid-19 pada sektor  pariwisata  di  Kota  Tomohon,  peneliti memberi  masukan  dalam  hal  ini  beberpa saran yang terdiri dari :

## 1. Pembuat Kebijakan (Decision Maker)
Perwako Kota Tomohon nomor 28 Tahun 2020  untuk  segera  dibuatkan  undang  – undang  yang  merinci  tentang  penerapan protokol  kesehatan  dalam  hal  ini  untuk penanganan dan pengendalian covid-19 .
2. Implementor Secara keseluruhan, khususnya di obyek- obyek  wisata,  disediakan  staf  atau implementor yang memang khusus ditempatkan untuk membantu mengawasi pelaksanaan  protokol  misalnya  dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Kelompok Sasaran
Kelompok  sasaran  yang  dimaksud  dalam penelitian  yaitu  para  wisatawan  yang berkunjung  ke  obyek-obyek  pariwisata serta  tempat  –  tempat  pariwisata  lain hendaknya  untuk  tetap  menerapkan protokol  kesehatan  seperti  memakai masker,  mencuci  tangan  dan  menjaga jarak  antar  satu  dengan  yang  lain  serta tidak  menyebabkan  kerumunan  karena pada  intinya  kebijakan  penanganan  dan pengendalian covid-19 pada sektor pariwisata  khususnya  di  Kota  Tomohon bertujuan  untuk  melindungi  keselamatan masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardika,  I  Wayan.  2007.  Pustaka  Budaya  dan Pariwisata. Denpasar. Pustaka Larasan.
Basuki,  S.  2006.  Metode  Penelitian.  Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Maklumat Wali Kota Tomohon nomor 67/WKT/IV-2020 tentang penegasan pelaksanaan  himbauan  pemerintah  dalam penanganan penyebaran covid-19.
Miles,  B.  Mathew  dan  Michael  Huberman. 1992.  Analisis  Data  Kualitatif  Buku Sumber  Tentang  Metode-metode  Baru.
Jakarta: UIP.
Peraturan  Wali  Kota  (Perwako)  Tomohon Nomor  28  Tahun  2020  tertanggal  1 September  2020,  tentang  penerapan disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol kesehatan  sebagai  upaya  pengendalian covid-19.
Widodo.  2011.  Analisis  Kebijakan  Publik: Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
https://sindomanado.com/2020/03/24/tempat- wisata-dan-hiburan-malam-di-kota- tomohon-ditutup/  Diakses  08  Juli  2020, 10.35 PM.