ANALISIS OVERLAY TERHADAP POTENSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BAUBAU
Muhammad Rais R. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia
e-mail: raismuhamad000@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  potensi  pajak  daerah  sebagai  sumber  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  kota  Baubau  dengan  menggunakan  analisis  overlay.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  wawancara  dan  studi  dokumen.  Data  analisis  dengan  analisis  overlay.Hasil penelitian  menunjukkan  pertumbuhan  dan  kontribusi  dilakukan  matrik  berdasarkan  berdasarkan analisis  overlay  tahun  2014-2016.  Untuk  tahun  2014  yang  masuk  kategori  prima  yaitu  pajak  hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB).  Dan  kategori  berkembang  yaitu  pajak  hiburan  dan  pajak  mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan tahun 2015 yang masuk kategori prima yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dan  kategori  berkembang  yaitu  pajak  parkiran.  Dan  kategori terbelakang  yaitu pajak  mineral  bukan logam  dan  batuan.  Dan  kategori  potensial  yaitu  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan. Sedangkan  untuk  tahun  2016  yang  masuk  kategori    prima  yaitu  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak reklame,  pajak  penerangan  jalan,  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  dan  pajak  bumi  dan bangunan (PBB). Dan kategori  berkembang  yaitu  pajak parkir sedangkan kategori terbelakang  yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan karena pertumbuhan dan kontribusi ≤ 1.

## Kata Kunci : Overlay, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

## ABSTRACT
This study aims to determine the potential of local taxes as a source of local revenue (PAD) Baubau city by using overlay analysis. Data collection methods used were interviews and document studies. Data analysis with overlay analysis.The results showed that growth and contribution were based on matrix based on overlay analysis of 2014-2016. For the year 2014 which entered the prime category of  hotel  taxes,  restaurant  taxes,  advertisement  taxes,  street  lighting  taxes,  land  and  building acquisition fees and land and building tax (PBB). And the developing category of entertainment taxes and  non-metallic  mineral  and  rock  taxes.  While  the  year  2015  which  entered  the  prime  category  of hotel  tax,  restaurant  tax,  advertisement  tax,  entertainment  tax,  street  lighting  tax  and  land  and building tax (PBB). And  the developing category of parking tax.And the backward category  of non- metallic  mineral  and  rock  taxes.  And  the  potential  category  is  the  duty  of  acquisition  of  land  and building rights. While for the year 2016 which entered the prime category of hotel taxes, restaurant taxes,  advertisement  taxes,  street  lighting  taxes,  land  and  building  acquisition  fees  and  land  and building tax (PBB). And the developing category of parking tax whereas the underdeveloped category is nonmetallic mineral taxes and rocks due to growth and contribution ≤ 1.
Keywords: Overlay, Local Taxes, Local Revenue

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  pelimpahan  dan  penyerahan  wewenang serta  tugas  dan  urusan  pemerintahan  pusat  kepada  daerah  secara  nyata  dan  bertanggung jawab harus diikuti dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara  adil  dan  merata,  termasuk  didalamnya  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah pusat  dan  daerah.  Keyakinan  pemerintah  dalam  mewujudkan  pembangunan  nasional dengan otonomi daerah adalah dengan dikeluarkannya undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang  pemerintah  daerah  dan  undang-undang  No.  33  tahun  2004  tentang  perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  undang-undang  No.  28  tahun  2009 tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  setelah  dimana  didalam  undang-undang  No  28 tahun  2009  pada  bagian  ke  16  pasal  77  tentang  PBB  dan  bagian  ke  17  pasal  85  tentang BPHTB  pemerintah  telah  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengelola  PBB-P2  dan  BPHTB  dimasing-masing  daerah  dimana  pelaksanaannya  paling lambat pada tahun 2014.
Realisasi  pelaksanaan  otonomi  daerah  memerlukan  sumber-sumber  penerimaan daerah  yang  diharapkan  dan  diupayakan  dapat  menjadi  penyangga  utama  dalam membiayai  kegiatan  pembangunan  di  daerah.  Pemerintah  daerah  harus  dapat mengupayakan  peningkatan  penerimaan  yang  berasal  dari  daerah  sendiri  sehingga  akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan  daerah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus  dapat  cepat  mengidentifikasi sektor-sektor  potensial  sebagai  motor  penggerak  pembangunan  daerah,  terutama  melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). [1]
Dalam  upaya  menciptakan  kemandirian  daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) menjadi  faktor  yang  sangat  penting  dimana  PAD  akan  menjadi  sumber  dana  dari  daerah sendiri [2]. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. [3]
LPEM-FEUI  menyatakan  bahwa  untuk  melihat  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam menghadapi  otonomi  daerah  khususnya  di  bidang  keuangan,  diukur  dari  seberapa  jauh kemampuan  pembiayaan  urusan  bila  didanai  sepenuhnya  oleh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  [4].  Menurut  UU  No.  33  tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  komponen pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah  [5].  Empat  komponen
sumber  PAD  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  positif  untuk peningkatan  PAD.Kota  Baubau  merupakan  salah  satu  kota  yang  terletak  di  propinsi Sulawesi  Tenggara.  Kota  Baubau  sebagai  salah  satu  kota  yang  diberi  hak  otonomi  atas daerahnya  masing-masing  untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri  guna  melaksanakan pembangunan.  Pemerintah  kota  Baubau  dan  warganya  diharapkan  mampu  bekerjasama dalam  mengelola  dan  memaksimalkan  potensi  sumber  ekonomi  untuk  memaksimalkan pendapatan  daerahnya. Potensi  yang  dapat  dimaksimalkan  Kota  Baubau  yang  merupakan sumber  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah  Pajak  daerah  yang  terdiri  dari  pajak  Kota yaitu  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet,  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan,  bea  perolehan  hak  atas  tanah dan bangunan, Retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan  retribusi  perizinan  tertentu,  serta  lain-lain  PAD  yang  sah  yang  terdiri  dari  hasil penjualan  kekayaan  daerah  yang  tidak  dipisahkan,  jasa  giro,  pendapatan  bunga, keuntungan  selisih  nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata  uang  asing,  dan  komisi,  potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh  daerah  harus  dioptimalkan  dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan  otonomi  daerah. Besarnya  penerimaan  yang  berasal  dari  daerah  akan  mempengaruhi  besarnya  laju pertumbuhan pendapatan asli daerah.
Untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan  upaya-upaya  ekstensifikasi  terhadap  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah Kota  Baubau  disamping  itu  perlu  juga  dilakukan  perencanaan  yang  komprehensif  dalam penganggaran keuangan daerah agar rencana pembangunan selaras dengan pengembangan Kota Baubau. Untuk mengetahui jenis pajak daerah yang potensial diperlukan identifikasi atau  klasifikasi  kondisi  yang  didasarkan  pada  jumlah  serta  perkembangan  setiap  jenis Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Identifikasi  ini  dilakukan  dengan  cara  mematrik  antara kontribusi  penerimaan  dan  pertumbuhan  penerimaan.  Teknik  ini  sering  disebut  dengan analisis overlay. Dengan teknik ini akan diketahui jenis pajak daerah mana yang potensial, sehingga dapat membantu dalam melakukan perencanaan.
Kontribusi  adalah  besaran  sumbangan  yang  diberikan  atas  sebuah  kegiatan  yang dilaksanakan  [6].  Upaya  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dapat  dilakukan pemerintah  daerah  melalui  peningkatan  pengelolaan  pemungutan  pajak  daerah  yang  baik sehingga  dapat  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  daerah  dan  dapat  meningkatkan
Pendapatan  Asli  Daerah  itu  sendiri.  Apabila  PAD  meningkat  dan  mampu  membiayai pemerintahan    dan    pembangunan    di    daerah,    maka  ketergantungan  keuangan  kepada pemerintah  pusat  akan  semakin  berkurang  [7].  Dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan analisis mengenai perkembangan dan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Hotel.
Teknik  overlay  merupakan  pendekatan  tata  guna  lahan/landscape.  Analisis  overlay ini  juga  dimaksudkan  untuk  melihat  deskripsi  kegiatan  ekonomi  yang  potensial berdasarkan  kriteria  pertumbuhan  dan  kriteria  kontribusi.  Teknik  overlay  ini  dibentuk melalui  penggunaan  secara  tumpang  tindih  (seri)  suatu  peta  yang  masing-masing mewakili faktor penting lingkungan/ lahan.Tujuan dan manfaat teknik analisis overlay ini untuk  melihat  deskripsi  kegiatan  ekonomi  yang  potensial  berdasarkan  pertumbuhan  dan kriteria kontribusi. [8]
Analisis  Overlay  dimaksud  adalah  untuk  melihat  deskripsi  kegiatan  jenis  pajak daerah  yang  potensial  berdasarkan  kriteria  pertumbuhan  dan  kriteria  kontribusi.  Untuk mengetahui  jenis  pajak  daerah  diperlukan  identifikasi  atau  klasifikasi  kondisi  yang didasarkan pada jumlah serta perkembangan setiap jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD). Identifikasi  ini  dilakukan  dengan  cara  mematrik  antara  komposisi  penerimaan  dan pertumbuhan penerimaan.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data-data yang disajikan dalam bentuk uraian  terdiri dari kumpulan data  non  angka  [9].    Data  kuantitatif  adalah  jenis  data  yang  dapat  diukur  atau dihitung secara  langsung,  yang  berupa  informasi atau  penjelasan  yang dinyatakan  dengan bilangan atau berbentuk angka [10] .
Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal yang ingin  peneliti investigasi  [11].  Sampel  terdiri  atas  sejumlah  anggota  yang  dipilih  dari  populasi  [11] Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  pajak  daerah  dan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) kota Baubau.Sampel dalam penelitian ini adalah laporan laporan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Baubau tahun 2014-2016.
Metode  pengumpulan  data  yang  relevan  dengan  penganalisaan  masalah,  yaitu  penelitian lapangan  dan  kepustakaan.  Penelitian  lapangan  (field  research)  dilakukan  dengan pengamatan  secara  langsung  melalui  observasi  dan  wawancara  pada  bagian  perusahaan,
khususnya  bagian  keuangan,  serta  sejumlah  informasi  yang  terkait,  untuk  mendapatkan informasi  yang  akurat  dan  lengkap  yang  berhubungan  dengan  penulisan  ini.  Penelitian kepustakaan (library research) penulis menggunakan beberapa teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. [12]

## Metode Analisis Data
Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  yang  telah  diajukan,  maka  teknik  analisis  data yang  digunakan  adalah  analisis  overlay  [13].  Adapun  tahapan  yang  digunakan  adalah sebagai berikut:
1. Analisis pertumbuhan pajak daerah
Untuk  mengetahui  tingkat  pertumbuhan  masing-masing  jenis  pajak  daerah  digunakan rumus :
g = Xit−Xi (t−1) Xi (t−1) x 100 %            [14]
Dimana :
gXi = Pertumbuhan pajak daerah jenis i
Xit =  Jumlah jenis pajak daerah tahun ke t Xi (t-1) =  Jenis pajak daerah tahun ke t-1
2. Analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak daerah  digunakan rumus:
w = x 100% [15]
Dimana :
wXi = Kontribusi pajak daerah jenis i
Xi    =  Jumlah pajak daerah jenis i
X     = Total pajak daerah
3. Analisis overlay (Klasifikasi Pajak Daerah).
Untuk  mengetahui  jenis  pajak  daerah  diperlukan  identifikasi  atau  klasifikasi  kondisi yang didasarkan pada jumlah serta perkembangan setiap jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD). Identifikasi ini dilakukan dengan cara  mematrik antara komposisi  penerimaan
dan  pertumbuhan  penerimaan.  Secara  tabel  matrik  komposisi  penerimaan  dan pertumbuhan penerimaan jenis pajak daerah dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 1.Matrik Komposisi Penerimaan dan Pertumbuhan Penerimaan
Jenis Pajak Daerah Kontribusi Pertunbuhan wXi ≥ 1 (tinggi) gXi < 1 (rendah) wXi ≥ 1 (tinggi) Prima Berkembang gXi < 1 (rendah) Potensial Terbelakang Ket :
wXi = Kontribusi pajak daerah jenis i
gXi = Pertumbuhan pajak daerah jenis i

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil Penelitian
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau Tahun 2014-2016
Tabel 2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau Tahun 2014-2016
No Tah un Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Total PAD 1 2014 11.438.566.186 29.106.576.889 2.674.592.706 12.830.749.408 56.050.485.189 2 2015 13.389.629.039 3.495.338.250 2.344.173.608 17.251.831.086 36.430.971.983 3 2016 18.387.214.641 4.584.476.170 4.604.692.565 10.579.196.306 43.540.205.382
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau Laporan Realisasi Penerimaan APBD, (data diolah)
Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa selama periode 3 tahun anggaran Kota Baubau realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung meningkat.Pada tahun 2014  pada  pajak  daerah  cukup  tinggiitu  dilihat  dari  total  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Kota  Baubau  sebesar  Rp.  56.050.485.189.  Pada  tahun  2015  total  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Baubau  mengalami  penurunan  yaitu  sebesar  Rp. 36.430.971.983.  Pada  Tahun  2016  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Baubau kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar sebesar Rp. 43.540.205.382.
Pendapatan Pajak Daerah dan Target Penerimaan terhadap PAD Kota Baubau Tahun 2014 – 2016
Tabel 3. Pendapatan Pajak Daerah dan Target Penerimaan terhadap PAD
Kota Baubau Tahun 2014 – 2016 No Tahun Anggaran Realisasi Pajak Daerah PAD Pertumbuhan (%) Kontribusi (%) 1 2014 11.438.566.186  56.050.485.189 41,57% 20,41 % 2 2015 13.389.629.039  36.430.971.983 14,57 % 36,75 % 3 2016 18.387.214.641  43.540.205.382 27,18 % 42,23%
Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau Laporan Realisasi Penerimaan APBD, (data diolah)
Berdasarkan  Tabel  3  di  atas  bahwa  dalam  menentukan  target  penerimaan  dari pajak daerah lebih didasarkan pada kaidah inkremental (dinaikkan sekian % dari tahun lalu),  atau dengan menggunakan perkiraan, Perkiraan target tersebut sebenarnya tidak melihat  potensi  penerimaan  sebenarnya  yang  ada  pada  masyarakat.  Potensi penerimaan  daerah  untuk  masing-masing  jenis  pajak  daerah  belum  dihitung  secara menyeluruh.  Berdasarkan  Tabel  3  di  atas  juga  terlihat  bahwa  setiap  tahunnya  antara realisasi  dan  target  terjadi  selisih  perkiraan  yang  berbeda  dimana  terkadang  realisasi melampaui target dan terkadang sebaliknya. Belum adanya perubahan yang signifikan terhadap  peningkatan  PAD  sampai  saat  ini  (khususnya  pajak  daerah)  disebabkan antara  lain  oleh  ketidakmampuan  daerah  dalam  membuat  strategi  koleksi  dan memetakan  potensi  pajak  daerah.  Teknik  yang  digunakan  untuk  mengukur  potensi seringkali  tidak  realistis  yakni  hanya  didasarkan  pada  keinginan  untuk  senantiasa menaikkan  pajak  daerah,  itupun  dengan  estimasi  yang  seringkali  tidak  akurat  tanpa melihat aspek lain yang mempengaruhi keputusan tersebut.
b. Pembahasan
1) Pertumbuhan Penerimaan Pajak berdasarkan Jenisnya
Pemerintah  Kota  Baubau  sampai  dengan  saat  ini  mengelola  sembilan  jenis  pajak daerah  yaitu;  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak penerangan  jalan,  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan,  bea  perolehan  hak  atas tanah  dan  bangunan,  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB)  dan  pajak  parkir.  Berbagai jenis  pajak  di  atas  dapat  dijadikan  indikator  tingkat  pertumbuhan  pendapatan daerah  di  Kota  Baubau  yang  dipengaruhi  oleh  setiap  jenis  pajak  tersebut,  hal  ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :
Tabel 4.Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak berdasarkan Jenis Pajak
Daerah Kota Baubau, Tahun 2014 – 2016 (dalam %) No Jenis Pajak Daerah Tahun Anggaran Rata- Rata (%) 2014 2015 2016 1 Pajak Hotel 16,86 27,13 17,48 20,49 2 Pajak Restoran 54,58 27,00 160,32 80,63 3 Pajak Hiburan 55,00 20,45 382,66 152,70 4 Pajak Reklame 22,01 2,08 20,55 44,64 5 Pajak Penerangan Jalan 13,10 12,51 15,23 13,61 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 65,94 (5,73) 0 20,07 7 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 3,51 (3,68) 50,10 16,64 8 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 0 27,48 11,28 19,38 9 Pajak Parkir 0 1.571,6 124,27 847,94
Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau (data diolah)
Berdasarkan  Tabel  4  terlihat  bahwa  setiap  jenis  pajak  daerah  Kota  Baubau mengalami  pertumbuhan  yang  sangat  variatif.  Pertumbuhan  setiap  pajak  daerah dari  tiga  tahun  pengamatan  periode  tahun  2014  sampai  dengan  2016  dengan  nilai rata-rata mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah; pajak parkir (847,94%),  pajak  hiburan  (152,70),  pajak  restoran  (80,63%),  pajak  reklame (44,64%), pajak hotel (20,49%), pajak mineral bukan logam dan batuan (20,07%), pajak  bumi  dan  bangunan  (19,38%),  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan (16,64%), pajak penerangan jalan (13,61%).

## 2) Kontribusi Jenis Pajak Daerah

## Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah
Kontribusi  setiap  jenis  pajak  daerah  akan  membawa  pengaruh  terhadap  total pendapatan  pajak  daerah,  yang  pada  akhirnya  akan  membawa  pengaruh  kepada total  pendapatan  asli  daerah.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  Tabel  5 berikut ini:
Tabel 5. Rata-rata Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Pajak Daerah
Kota Baubau, 2014 – 2016 (dalam %) No Jenis Pajak Daerah Tahun Anggaran Rata- Rata (%) 2014 2015 2016 1 Pajak Hotel 2,53 2,75 2,35 2,54 2 Pajak Restoran 7,66 8,31 15,75 10,57 3 Pajak Hiburan 1,39 1,43 5,01 2,61 4 Pajak Reklame 5,53 4,82 4,23 4,86 5 Pajak Penerangan Jalan 44,10 43,07 36,14 41,10 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0.38 0,04 - 0,14 7 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 17,30 14,56 15,59 15,82 8 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 21,07 24,82 20,12 22,00 9 Pajak Parkir 0,03 0,50 0,82 0,45
Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau (data diolah)
Berdasarkan  Tabel  4  terlihat  kontribusi  setiap  jenis  pajak  daerah  terhadap total  pajak  daerah  sangat  bervariasi.  Kontribusi  rata-rata  setiap  jenis  pajak  daerah tiga  tahun  pengamatan  yaitu  periode  dari  tahun  2014  sampai  dengan  2016  mulai dari  yang  terbesar  sampai  dengan  yang  terkecil  adalah;  pajak  penerangan  jalan (41,10%), pajak PBB (22,00%) pajak BPHTB (15,82%), pajak restoran (10,57%), pajak  reklame  (4,86%),  pajak  hiburan  (2,61%),  pajak  hotel  (2,54%),  pajak  parkir
(0,45%) pajak mineral bukan logam dan batuan (0,14%).
Kontribusi  terbesar  diberikan  pajak  penerangan  jalan  disebabkan  besarnya nilai  realisasi  dibandingkan  pajak-pajak  daerah  lainnya.  Kontribusi  terendah berdasarkan  data  di  atas  adalah  pajak  air  tanah.  Rendahnya  kontribusi  pajak  air tanah ini disebabkan sistem pemungutan pajak air tanah menggunakan sistem self assessment dimana pendapatan dari hasil pajak berasal dari data dan penghitungan sendiri oleh wajib pajak, hal ini sangat memerlukan kejujuran dan kesadaran yang tinggi  oleh  wajib  pajak  untuk  menentukan  dan  membayar  pajaknya  sehingga menyebabkan nilai kontribusi terhadap pendapatan sangat rendah.

## Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  kontribusi  jenis  pajak  daerah  akan  berpengaruh kontribusinya  terhadap  total  pendapatan  asli  daerah.  Selanjutnya  untuk  melihat seberapa  besar  kontribusi  setiap  jenis  pajak  daerah  terhadap  total  pendapatan  asli daerah di Kota Baubau dapat di lihat pada Tabel 6 berikut ini:
Tabel 6. Rata-rata Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Baubau
2014 s.d 2016 (dalam %) No Jenis Pajak Daerah Tahun Anggaran Rata- Rata (%) 2014 2015 2016 1 Pajak Hotel 0,58 1,00 9,93 3,84 2 Pajak Restoran 1,56 3,05 6,65 3,75 3 Pajak Hiburan 0,28 0,52 2,12 0,97 4 Pajak Reklame 1,13 1,77 1,79 1,56 5 Pajak Penerangan Jalan 9,00 15,83 15,26 13,36 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,07 0,001 - 0,02 7 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 3,53 5,24 6,58 5,12 8 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 4,30 9,12 8,50 7,31 9 Pajak Parkir 0,007 1,83 3,44 1,76
Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau Laporan Realisasi Penerimaan APBD, (data diolah)
Dari  Tabel  6  dapat  dilihat  bahwa  pajak  penerangan  jalan  memberikan  kontribusi terbesar  terhadap  total pendapatan asli daerah. Jenis  pajak daerah di  Kota Baubau berdasarkan rata-rata selama tiga tahun pengamatan yaitu pada periode tahun 2014 sampai  dengan  2016  terhadap  jenis  pajak  yang  secaraberturut-turut  memberikan kontribusi  dari  yang  terbesar  sampai  dengan  yang  terkecil  terhadap  total pendapatan  asli  daerah  Kota  Baubau  adalah;  pajak  penerangan  jalan  (13,36%), pajak  PBB  (7,31%)pajak  BPHTB  (5,12%),  pajak  hotel  (3,84%),  pajak  restoran (3,75%), pajak parkir (1,76%), pajak reklame (1,56%), pajak hiburan (0,97%) dan pajak mineral bukan logam (0,02 %).

## Identifikasi Jenis Pajak Daerah
Untuk  melakukan  identifikasi  terhadap  pajak  daerah  di  Kota  Baubau  digunakan rumus  matrik  berdasarkan  alat  analisis  overlay.  Perhitungan  analisis  overlay  ini menggunakan  rata-rata  pertumbuhan  pajak  daerah  pertahun  selama  3  tahun  yaitu dari  tahun  anggaran  2014  sampai  dengan  tahun  anggaran  2016.  Penggunaan perhitungan  rata-rata  pertumbuhan  pertahun  selama  3  tahun  tersebut  dilakukan untuk  menyesuaikan  dengan  data  yang  dipergunakan  dalam  analisis  overlay. Berdasarkan  perhitungan  terhadap  setiap  jenis  pajak  daerah  dapat  diidentikasi melalui klasifikasi terlihat pada Tabel 7 berikut ini:

## Tabel 7. Klasifikasi Jenis Pajak Daerah Kota Baubau
Tahun 2014 – 2016 No Jenis Pajak Daerah KLASIFIKASI 2014 2015 2016 1 Pajak Hotel Prima Prima Prima 2 Pajak Restoran Prima Prima Prima 3 Pajak Hiburan Berkembang Prima Prima 4 Pajak Reklame Prima Prima Prima 5 Pajak Penerangan Jalan Prima Prima Prima 6 Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan Berkembang Terbelakang Terbelakang 7 Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan Prima Potensial Prima 8 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Prima Prima Prima 9 Pajak Parkir Prima Berkembang Berkembang
Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau Laporan Realisasi Penerimaan APBD, (data diolah)
Dari Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa klasifikasi jenis pajak daerah Kota Baubau tahun  2014  yang  masuk  kategori  prima  yaitu  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak  hak  atas  tanah  dan  bangunan,  pajak  bumi dan  bangunan  (PBB)  dan  pajak  parkir.  Sedangkan  yang  masuk  kategori berkembang  yaitu  pajak  hiburan  danpajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan.  Pada tahun  2015  yang  masuk  kategori  prima  yaitu  pajak  hotel,  pajak  hiburan,  pajak restoran,  pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan  dan  pajak  bumi  dan  bangunan (PBB). Sedangkan yang masuk kategori berkembang yaitu pajak parkir sedangkan kategori  terbelakang  yaitu  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  sedangkan masuk  kategori  potensial  terdapat  pada  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan.  Pada  tahun  2016  yang  masuk  kategori  prima  yaitu  pajak  hotel,  pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas  tanah  dan  bangunan  dan  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB).  Sedangkan  yang masuk  kategori  berkembang  yaitu  pajak  parkir  sedangkan  kategori  terbelakang yaitu  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  karena  pertumbuhan  dan  kontribusi ≤ 1.

## 4. KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah  sebagai  berikut  yaitu  untuk tahun  2014  yang  masuk  kategori  prima  yaitu  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  reklame, pajak  penerangan  jalan,  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  dan  pajak  bumi  dan bangunan (PBB). Dan kategori berkembang yaitu pajak hiburan dan pajak mineral bukan logam  dan  batuan.  Sedangkan  tahun  2015  yang  masuk  kategori  prima  yaitu  pajak  hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan  (PBB).  Dan  kategori  berkembang  yaitu  pajak  parkiran.  Dan  kategori terbelakang yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan. Dan kategori potensial yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan untuk tahun 2016 yang masuk kategori prima  yaitu  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  bea perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  dan  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB).  Dan kategori  berkembang  yaitu  pajak  parkir  sedangkan  kategori  terbelakang  yaitu  pajak mineral bukan logam dan batuan karena pertumbuhan dan kontribusi ≤ 1.

## 5. SARAN
Adapun  saran  yang  diberikan  penulis  untuk  Dinas  Pendapatan  Kota  Baubau  adalah:(1) optimalisasi  pada  pajak  potensial  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kota  Baubau;  (2)  melalui  pendapatan  atas  entitas  objek  pajak  jangan  sampai  ada kebocoran  sehigga  mengakibatkan  kerugian  pajak  daerah  yang  mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau; dan (3) dari hasil perhitungan analisis  overlay  dapat  diketahui  pertumbuhan  dan  kontribusi  jenis  pajak  daerah  di  Kota Baubau  sebagian  besar  teridentifikasi  berkembang  dan  terbelakang.  Hal  ini  perlu dilakukan peningkatan menjadi pajak daerah yang prima atau potensial. Peningkatan untuk yang  berkembang  dilakukan  peningkatan  kontribusi  terhadap  total  pendapatannya  seiring dengan  tingkat  pertumbuhan  total  pendapatan  masing-masing  jenis  pajak  daerah. Peningkatan  untuk  yang  terbelakang  melalui  peningkatan  pertumbuhan  dan  kontribusi seiring dengan peningkatan total pendapatan masing-masing jenis pajak daerah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1]   Suwarno, 2008. Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA LAN.
[2]   Wahyuni  dan  Adi,  Priyo  Hari.2009.  Analisis  Pertumbuhan  dan  Kontribusi  Dana Bagi  Hasil  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Pada  Kabupaten/Kota  se Jawa-Bali). The 3rd National Conference UKWMS, Page 1, Surabaya.
[3]   Kuncoro,  Haryo,  2007.  Fenomena  Flypaper  Effect  pada  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  dan  Kabupaten  di  Indonesia.  Jurnal  Ekonomi
Pembangunan, Vol. 9. No. 1.Hal.47-63.
[4]   Tim  Gabungan  LPEM-FEUI,  Bappenas,  NRM,  dan  BPPT.  2000.  Penerimaan
Daerah Dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam (bagian akhir dari dua tulisan). Diakses pada 4 Juni 2017 dari
https://www.bappenas.go.id/files/5413/5270/1901/raksasa__20091015140033__23 75__0.pdf
[5]   Republik Indonesia.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
[6]   Handoko  P,  Sri,  2013.  Analisis  Tingkat  Efektivitas  Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak,diakses pada tanggal 7 November 2013.
[7]   Hartoyo,  Nafsi.  2014.  Optimalisasi  PAD  untuk  Peningkatan  Kinerja  PEMDA.
Diakses pada 4 Juni 2017 dari https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/417-artikel-perimbangan- keuangan/19684-optimalisasi-pad-untuk-peningkatan-kinerja-pemda
[8]   Nur Annisa, 2013. Analisis Overlay Untuk Pembuatan Peta Tingkat Bahaya Erosi Wilayah  DAS  Cimandiri  Pada  Kabupaten  Sukabumi,  Universitas  Pendidikan Indonesia.
[9]    Sekaran, Uma. 2011.  Metode Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
[10]   Sugiyono, 2010.  Statistik untuk Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2010.
[11] Sekaran,  Uma.  (2011).  Research  Methods  for  business  Edisi  I  and  2.  Jakarta: Salemba Empat
[12]  Sugiyono  2010.  Memahami  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  &  RND,  Bandung: Alfabeta.
[13]   Jaya, W. K. 1996. Analisa Keuangan Daerah; Pendekatan Makro, Model Program PMSES,  Kerjasama  Ditjrn  PUOD  Depdagri  dengan  Pusat  Penelitian  dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta:UGM.
[14]  Halim, Abdul, 2012. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat
[15]  Halim,  Abdul.  2010.  Seri  Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah.
Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.