Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 651-655| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4167.651-655

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TANAH
(Studi Kasus : Putusan No. 74/Pid.B/2017/PN Gin)
Ngakan  Made Wira Diputra,  I Nyoman  Gede Sugiartha, Luh  Putu  Suryani Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia ramangakan@yahoo.com,  nyomansugiartha14@gmail.com,  putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Tindak  pidana  di  muka  bumi  ini  tidak  akan  pernah  berakhir.  Perlakuan  pidana  yang  paling  sering terjadi  di  lingkungan  masyarakat  yaitu  tindak  pidana  penipuan  yang  berkaitan  dengan  suatu  objek. Tindak  pidana  penipuan  sudah  diatur  mulai  dari  pasal  378  sampai  pasal  395  KUHP.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji  sanksi  pidana terhadap tindak pidana penipuan transaksi jual beli tanah dan mengungkapkan  pertimbangan  majelis  hakim  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penipuan  transaksi  jual beli  tanah  menurut  studi  kasus:  Putusan  No.  74/Pid.B/2017/PN  Gin.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  Perundang-undangan  dan  pendekatan  studi kasus.  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  dikumpulkan dengan  teknik  kepustakaan  dan  wawancara.  Selanjutnya  data  penelitian  diolah  dan  dianalisis secara kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  sanksi  pidana  yang  diterapkan  berupa pidana  pokok  dengan melihat surat dakwaan penuntut umum yang lebih menerapkan pada pasal 378 KUHP  sehingga  dalam  studi  kasus  putusan  tersebut  terdakwa  dijatuhi  pidana  ahun  penjara. Majelis Hakim mengambil keputusan tersebut setelah mendengar keterangan dari terdakwa, para saksi korban, dan barang bukti  yang ditunjukkan  oleh penuntut umum.
Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penipuan, Tanah

## Abstract
Crime on this earth will never end. The most frequent criminal treatment in the community is the crime of fraud related to an object. The crime of fraud has been regulated starting from Article 378 to Article 395 of the Criminal Code. This study aims to examine the criminal sanctions against the crime of  fraud  in  the  sale  and  purchase  of  land  and  reveal  the  judges'  considerations  against  the perpetrators of the crime of fraud in the sale and purchase of land according to the case study: Decision No. 74/Pid.B/2017/PN Gin. This study uses a normative legal research method with a legislation approach and a case study approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials collected by library and interview techniques. Furthermore, th e research  d ata  was processed and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study revealed that the crimin a l sanction applied was in the form of a principal sentence by looking at the in dictment o f th e p ub lic prosecutor which applied more to Article 378 of the Criminal Code so that in the case study the defendant was sentenced to a year in prison. The Panel of Judges made this decision  a fter  h earing statements from the defendant, victim witnesses, and evidence presented by the public prosecutor. Keywords: Criminal Sanctions, Fraud, Land

## I. PENDAHULUAN
Tindak pidana  sudah menjadi kasus yang tidak pernah hentinya dan tidak akan pernah berakhir seiring dengan  perkembangan  sosial  yang  terjadi  didalam  masyarakat.  Undang-undang  Dasar  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  juga  membahas  persamaan  di  depan  hukum,  yaitu  dalam pasal  27 ayat (1) yang berbunyi segala  warga negara bersamaan  kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib  menjunjung  hukum  dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Dengan  demikian  maka  haruslah  setiap  orang  diperlakukan  sama  dihadapan  hukum  tanpa memandang  ras,  suku,  agama,  kebangsaan,  dan  lain-lain  tanpa  hak  keistimewaan,  dan  diskriminasi. Kasus  terjadinya  suatu  tindak  pidana  sangat  sering  dialami  dalam  lingkungan  sekitar,  dan  salah satunya yaitu tindak pidana penipuan.   Tindak pidana penipuan merupakan suatu bentuk tindak pidana yang  digolongkan  kejahatan  terhadap  harta  benda  orang  atau  dikatakan  sebagai  perbuatan  curang (Satyastuti  et  al.,  2016) .  Untuk  menanggulangi  terjadinya  tindak  pidana  terutama  tindak  pidana penipuan  yang  semakin  meluas,  maka  pemahaman  yang  sejalan sangat diperlukan dengan ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Hukum  pidana  disusun  sedemikian  rupa  sebagai  aturan  yang    tertulis,  untuk  diterapkan  sebagai hukum  positif,  akan tetapi lebih efektif dan dirasa dapat tercapainya keadilan apabila pelaksanaannya sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk Undang- undang (Chazawi, 2002) .
Salah  satu kasus tindak pidana penipuan yang sering terjadi didalam masyarakat sekitar adalah tindak pidana penipuan dalam hal transaksi jual beli suatu objek (Yahman,  2014) . Terjadinya tindakan penipuan  ini  karena  didalam  lingkungan  masyarakat  masih  sering  terjadi  jual  beli  suatu  objek  tanpa mencari  tahu  kebenaran  ataupun  asal  usul  dari  objek  tersebut,  sehingga  kedepannya suatu transaksi jual beli yang dilakukan secara sembarangan akan menimbulkan suatu masalah yang berujung kepada tindak  pidana  apa  lagi  jika  tanah  tersebut  masih  bersangkutan  dengan  pihak  lembaga  lain  seperti perbankan  maka  ini  akan  jadi  masalah  kemudia  apa  bila  diperjual  belikan (Azkia  Dwi  Ambarwati, Pieter  E.  Latumeten,  2016) & (Cipta  et  al.,  2020) . Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dari penelitian  terdahulu,  maka  ingin  melaukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengkaji  sanksi  pidana terhadap  tindak  pidana  penipuan  transaksi  jual  beli  tanah  dan  mengungkapkan  pertimbangan  majelis hakim  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penipuan  transaksi jual beli tanah menurut studi kasus: Putusan No. 74/Pid.B/2017/PN Gin

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  menggunakan  peneltia  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan  dan konseptual. Adapun  data yang digunakan adala data hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan  dengan  teknik  wawncara dan kepustakaan. Data primer adalah diperoleh dari beberapa sumber  yaitu Undang-undang, selanjutnya data sekunder merupakan data pendukung dari data utama yang diperoleh dari kegiatan membaca beberapa teori hukum. Setelah data terkumpul maka dianalisis secara  kulaitatif  deskriptif  secara  sistematis  dan  terarah  sebagai  cara  untuk  mengembangkan, mendapatkan, dan menguji kebenaran suatu sebab nilai ilmiah dalam suatu penelitian yang tidak dapat dipisahkan  dari metodologi  yang digunakan (Moleong,  2005) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Tanah
Sanksi  pidana  yaitu  ancaman  yang  bersifat  siksaan  dan  penderitaan.  Bersifat  penderitaan,  karena sanksi  atau  pemidanaan  itu  dimaksudkan  sebagai  hukuman  kepada  individu  yang  melakukan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi  hukum pidana (Gunadi  & Efendi, 2011) . Pada pasal  10 KUHP memuat ketentuan sanksi pidana yang bisa dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, yaitu:
1. Berupa  pidana  okok  meliputi  pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan,  pidana denda, pidana tutupan.
2. Pidana  tambahan,  meliputi  pencabutan  hak-hak  tertentu,  pidana  perampasan  barang  tertentu, pidana pengumuman putusan hakim
Transaksi  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  seseorang  yang  mempunyai  dampak  perubahan terhadap  harta  atau  keuangan  yang  dimiliki  baik  itu  bertambah  ataupun  berkurang.  Pasal  1457 KUHPer,  mengatur  tentang  yang  dimaksud  jual  beli  yaitu  suatu  perjanjian  dengan  mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.  Pasal  1458  KUHPer  berbunyi  jual  beli  dianggap  telah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak, seketika  setelah  orang-orang  ini  mencapai  sepakat  tentang  kebendaan  tersebut  dan  harganya, meskipun  kebendaan  tersebut  belum  diserahkan  maupun  harganya  belum  dibayar.  Jual  beli  itu,  satu pihak  sebagai    penjual  mengikatkan  dirinya  kepada  pihak  lainnya  yaitu  pembeli  untuk  memberikan suatu  benda  dengan  memperoleh  pembayaran  dari  pihak  pembeli  sejumlah  tertentu  berupa  uang
(R.M.Suryodiningrat,  1996) .  Selanjutnya,  jual  beli  merupakan  sebuah  perjanjian  berupa  timbal  balik, dimana selaku penjual yaitu pihak pertama sepakat akan memberikan hak milik suatu barang dan dari pembeli  yaitu  pihak  kedua  sepakat  membayarkan  berupa sejumlah uang yang telah disepakati (Cipta et al., 2020) .
Tindak  pidana  penipuan,  tergolong  kedalam  kejahatan  harta  benda  dan  di  rumuskan  pada KUHP  BAB  XXV,  mulai  pasal  378  sampai pasal 395. Pasal 378 KUHP mengatur mengenai tindak pidana  penipuan  berbunyi  barang  siapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain  secara  melawan  hukum,  dengan  memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara  paling  lama  empat  tahu.  Penerapan  sanksi  pidana harus ada unsur-unsur yang dipenuhi atau syarat  harus  dipenuhi  jika  melakukan  tindak  pidana  penipuan  yang  meliputi  unsur  objektif  dan unsur subjektif.
Berdasarkan  Putusan    Perkara  No.  74/Pid.B/2017/PN  Gin.  Tindak  pidana  penipuan  ini diperkirakan  terjadi  sekitar  bulan  April  tahun  2015,  diketahui  terdakwa  dalam  kasus  ini  bernama  I Gusti Ngurah Rai Suliatmaja alias Ngurah Kembung . Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa tanah  yang  terdakwa  jual  adalah  milik  Saksi A.A  Gede  Jaya yang  di  beli  dari I  Wayan  Suarjana yang berlokasi di Br. Temesi, Desa Temesi, Kec/Kab. Gianyar seluas 15 are pada tahun 1997. Surat- surat  tanah  tersebut  masih  berada  di  kantor  Notaris Arini dalam  proses  balik  nama,  namun  masih terhambat  masalah  biaya,  sehingga  Saksi A.A Gede  Jaya meminta  bantuan  kepada I  Ketut  Alit untuk  membantu  memasarkan  tanahnya  yang  dibeli  dari I  Wayan  Suarjana terletak  di  Br.  Temesi, Desa Temesi, Kec/Kab. Gianyar. Terdakwa diadili  dengan putusan:
1. Menyatakan terdakwa I Gusti Ngurah Rai Suliatmaja alias Ngurah Kembung , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak  pidana “Penipuan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama dua tahun
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 April 2016 dengan nilai Rp. 55.000.000  (lima  puluh  lima  juta  rupiah)  telah  diterima  dari Ni  Ketut  Suardewi ditandatangani oleh I  Gusti  Ngurah  Rai  Suliatmaja ;  1  (satu)  lembar  kwitansi  tertanggal  8  April  2016  dengan nilai  Rp.  30.000.000  (tiga  puluh  juta  rupiah)  telah  diterima  dari I  Nengah  Padmayasa ditandatangani  oleh  I Gusti  Ngurah  Rai  Suliatmaja ;  1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 April 2016  dengan  nilai  Rp.  12.000.000  (dua  belas  juta  rupiah)  telah  diterima  dari Kadek  Mudiana ditandatangani  oleh I  Gusti  Ngurah  Rai  Suliatmaja. Dikembalikan  kepada  yang  berhak  yaitu saksi Ni Ketut Suardewi . 4. Membebankan  kepada  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.  5.000  (lima  ribu rupiah).
Tuntutan  yang  tercantum  dalam  dakwaan  penuntut  umum  lebih  mengarah  ke  pasal  378 KUHP  yaitu  penipuan.  Dibuktikan  dengan  perbuatan  terdakwa  yang  memenuhi  semua  unsur-unsur objektif  maupun unsur subjektif  yang ada dalam ketentuan pasal 378 KUHP tersebut.

## 2. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Transaksi J ual Beli Tanah Menurut Studi Kasus: Putusan No. 74/Pid.B/2017/Pn Gin
Hakim  pada  umunya  bertugas  menerapkan  hukum  dalam  hal  konkret,  yaitu  suatu  tindakan  yang diberikan  oleh  pengadilan  yang bertujuan mendapatkan perlindungan hukum guna mencegah tindakan menghakimi  sendiri (Mertokusumo,  2004) .  Hakim  sebelum  memutus  perkara  akan  mempelajari dakwaan  dari  penuntut  umum,  dan  juga  bila  ada  barang  bukti  yang  mendukung  suatu  persidangan tersebut, dan tentunya hakim juga akan medengarkan keterangan dari terdakwa didalam persidangan. Berdasarkan  kasus  diatas,  Hakim  melihat  bahwa  tindakan  terdakwa  sudah  memenuhi  seluruh unsur subjektif  maupun  unsur  objektif  yang  ada  dalam  pasal  378  KUHP,  sehingga  Ngurah  Kembung terbukti sah dan menyakinkan  melakukan tindak  pidana penipuan.
Dari permasalahan tersebut layak dijatuhkannya sanksi pidana kepada terdakwa dalam kasus di atas sudah tepat, karena salah satu tujuan dari adanya sanksi pidana adalah mendidik atau membenahi siapa  saja  yang  menandakan  suka  melakukan  kejahatan  supaya  menjadi  individu  yang  baik  dan bermanfaat  bagi  masyarakat, terkecuali jika seseorang mengulangi tindakan kejahatannya untuk yang ketiga  kalinya  barulah  Majelis  Hakim  harus  memberikan  sanksi  pidana  yang  lebih  berat  kepada
pelaku  agar  merasa  lebih  jera.  Majelis  Hakim  dalam  persidangan  juga  tidak  melihat  suatu  hal  yang bisa  melepaskan  terdakwa  dari  pertanggung  jawabannya,  seperti  berupa  alasan  pembenar  maupun alasan pemaaf.
Menurut Lamintang,  (1997) beberapa  syarat  seseorang  dapat  dipertanggungjawabkan perbuatannya,  diantaranya  adalah  Orang  itu  jiwanya  harus  stabil  agar  ia  mengerti  atau  menyesali akibat dari  perbuatannya; Orang harus menginsyafi bahwa yang ia lakukan dilarang menurut tata cara kemasyarakatan; Kehendak orang tersebut harus dapat menentukan perbuatannya.
KUHP  terdapat  beberapa  pasal  yang  memuat  alasan-alasan  yang  dapat  menghilangkan  sifat tindak pidana itu sendiri seperti alasan pemaaf dan alasan pembenar yaitu dalam pasal 44,48,49,50,51. Tidak  ada  alasan  bagi  terdakwa  untuk  bisa  lepas  dari  sanksi  yang  dijatuhkan  Majelis  Hakim kepadanya, karena keadaan terdakwa saat itu sehat secara jasmani dan rohani, maka dari itu terdakwa wajib untuk menjalankan  sanksi yang diberikan  selama waktu tertentu.
Hal-hal  yang  memberatkan  yaitu  tindakan  terdakwa  menyebabkan  para  saksi  korban  mengalami kerugian  dan  terdakwa  diketahui  telah  melakukan  tindak  pidana  sebelumnya  dan  sedang  menjalani hukuman  pidana  penjara  di  Rutan  Gianyar  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bangli  No. 24/Pid.B/2016/PN Bli tanggal 30-06-2016.
Hal-hal  yang  meringankan  terdakwa  mengakui  perbuatannya;  Terdakwa  bersikap  sopan  selama persidangan;  Terdakwa  diketahui  mempunyai  anak  yang  masih  kecil.  Maksimum  ancaman  pidana dikurangi  sepertiga  mengenai  lamanya  peringanan  pidana,  maksimum  pidananya  adalah  pidana penjara  lima  belas  tahun  jika  dalam  ancaman  pidana  mati  atau  pidana  seumur  hidup (Arief,  2012) . Ancaman  maksimum  pidana  diperberat  sepertiga  terlebih  dahulu,  lalu  hasil  tersebut  dikurangi sepertiga. Jika terdapat hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana secara bersamaan

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasrkan  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  pidana  yang  diterapkan  kepada  pelaku tindak  pidana  penipuan  transaksi  jual  beli  tanah  sehubungan  dengan  putusan  No.  74/Pid.B/2017/PN Gin  dijatuhi  pidana  penjara  selama dua  tahun dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu  rupiah).  Keputusan  ini  diambil  setelah  mendengarkan  keterangan  dari  semua  pihak.  Dakwaan penuntut  umum  telah  memenuhi  syarat  formil  suatu  surat  dakwaan  dan  fakta-fakta  hukum  yang ditemukan  dalam  persidangan  ,  sehingga  tindakan  terdakwa  menurut  hukum  telah  sah  memenuhi pasal 378 KUHP. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan transaksi jual beli  tanah  putusan  No.  74/Pid.B/2017/PN  Gin  yaitu  Majelis Hakim sebelum memutus perkara sudah mendengarkan    keterangan  para  saksi  korban  dan  keterangan lisan dari terdakwa, dimana terdakwa membenarkan  semua  keterangan  dari  para saksi korban dan mengakui semua perbuatannya. Majelis Hakim juga telah melihat bahwa perbuatan terdakwa sudah memenuhi semua unsur atau elemen yang ada dalam pasal 378 KUHP baik unsur subjektif maupun unsur objektifnya. Terdakwa juga mendapat peringanan dan pemberatan sanksi karena terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan, serta terdakwa diketahui mempunyai anak-anak yang masih kecil. Sehingga Majelis  Hakim menjatuhkan  sanksi kepada terdakwa berupa pidana dua tahun penjara.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  disampaikan  peneliti  yaitu penerapan  sanksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada pelaku kejahatan pidana penipuan agar lebih tegas dan ketat kepada para pelaku tindak pidana  dalam  memberikan  sanksi  pidana  serta  tidak  pandang  bulu  dalam  memberikan  suatu  sanksi pidana  terhadap  seseorang.  Pertimbangan  majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  kepada terdakwa  agar  lebih  ditingkatkan,  sehingga  nantinya  masyarakat  merasa  lebih  percaya  dan  aman kepada  aparat  penegak  hukum  dan  tidak  segan  untuk  meminta  bantuan  hukum  sebagai  cara  untuk mendapatkan suatu keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, N. B. (2012). Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan . Semarang: Pustaka Magister.
Azkia Dwi Ambarwati, Pieter E. Latumeten, W. S. (2016). Perjanjian  Pengikatan Jual Beli Hak Atas
Tanah Yang Terikat Jaminan Bank. Jurnal Hukum & Pembangunan , 4 (7), 1–24 . Chazawi, A. (2002). Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan& Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I . Raja Grafindo Persada: Jakarta .
Cipta, R. A., Ngadino,  & Prabandari, A. P. (2020). Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Sebelum Dibuatnya Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Notarius , 13 (2), 890–905. Gunadi,  I., & Efendi, J. (2011). Hukum Pidana . Jakarta. Prenadamedia Group . Lamintang,  P. A. . (1997). Dasar-DAsar Hukum Pidana Indonesia Bandung . Citra Aditya Bakti . Mertokusumo,  S. (2004). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar . Liberty: Yogyakarta. Moleong,  L. J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. R.M.Suryodiningrat.  (1996). Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian . Tarsito: Bandung.
Satyastuti, N. W. R., Sari, C. A. T., & Vaundra, V. A. (2016). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan  oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. Jurnal Verstek , 4 (2), 10–17. Yahman. (2014). Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan . Jakarta. Kencana.