ALIGNMENT : Journal of Administration and Educational Management Volume 7, Nomor 1 , Januari – Juni  2024 e-ISSN  : 2598-5159 p-ISSN : 2598-0742 DOI    : 10.31539/alignment.v7i1.9440

## PERAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM MERESPONS TANTANGAN MODERN DI LINGKUNGAN BIROKRASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Suandi 1 , Dwi Andriyani 2 , Umi Purwanti 3 , Rendy Sueztra Canaldhy 4
Univesitas Sjakhyakirti , Palembang 1,2,3,34
suandi@unisti.ac.id 1

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mengenai peran kepemimpinan transformasional dalam  mengatasi  tantangan  modern  di  lingkungan  birokrasi  publik  Provinsi  Sumatera Selatan.  Melalui  pendekatan  kualitatif  dan  studi  kasus  tunggal,  data  lapangan  berhasil mengungkapkan  dinamika  kepemimpinan  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam mencapai  tujuan  transformasional  di  tingkat  provinsi.  Temuan  menyoroti ketidakseimbangan  fokus  pada  visi  dan  misi  pemerintah,  kurangnya  partisipasi  dan keterlibatan pegawai, tantangan dalam penerapan teknologi disertai dengan keterbatasan sumber  daya  manusia,  dan  ketidakstabilan  kebijakan  akibat  sistem  pemilihan  kepala daerah yang politis. Rekomendasi kebijakan termasuk penyelarasan visi dan misi untuk lebih  memprioritaskan  pelayanan  publik,  upaya  meningkatkan  partisipasi  pegawai, investasi dalam pengembangan kapasitas SDM terkait teknologi, dan advokasi reformasi sistem  pemilihan  kepala  daerah.  Simpulan,  temuan  ini  memberikan  pandangan komprehensif untuk memandu perbaikan dalam kepemimpinan dan kebijakan di Provinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi tantangan modern di lingkungan birokrasi publik. Kata Kunci : Birokrasi Publik, Kepemimpinan Transformasional, Tantangan Modern,

## ABSTRACT
This  research  examines  the  role  of  transformational  leadership  in  addressing  modern challenges in the public bureaucracy of South Sumatra Province. Through a qualitative approach  and  single  case  study,  field  data  successfully  revealed  the  dynamics  of leadership and the challenges faced in achieving transformational goals at the provincial level. Findings highlight the imbalance in focus on government vision and mission, lack of  employee  participation  and  engagement,  challenges  in  technology  implementation accompanied by human resource limitations, and policy instability due to the politicized local leadership selection system. Policy recommendations include aligning vision and mission to prioritize public service, efforts to increase employee participation, investment in technology-related human resource capacity development, and advocacy for reforming the local leadership selection system. Conclusion, these findings provide a comprehensive insight to guide improvements in leadership and policies in South Sumatra Province in addressing modern challenges in the public bureaucracy environment.
Keywords: Modern Challenges, Public Bureaucracy Transformational Leadership,

## PENDAHULUAN
Di tengah gejolak dinamika sosial, teknologi, dan kebijakan global, lingkungan birokrasi  publik  menjadi  panggung  utama  di  mana  pemimpin  harus  memainkan  peran sentral  dalam  mengarahkan  perubahan  (Kasmawati,  2021).  Eksplorasi  peran kepemimpinan  transformasional  dalam  merespons  tantangan  modern  di  lingkungan birokrasi publik menjadi suatu kisah yang penuh kompleksitas dan tantangan (Muhlizi, 2012).
Sebagai  fondasi  penyelenggaraan  pemerintahan,  birokrasi  publik  memiliki tuntutan  yang  semakin  meningkat  untuk  beradaptasi  dengan  perubahan  masa  kini. Tantangan ini mencakup revolusi teknologi yang terus berlanjut, perubahan paradigma dalam  pelayanan  publik,  serta  tuntutan  akan  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  lebih tinggi.  Kepemimpinan  transformasional  (Handoko,  1999),  sebagai  konsep  yang menekankan pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi bawahan menuju  perubahan  positif,  menjadi  pilihan  paradigma  kepemimpinan  yang  semakin relevan  dalam  menghadapi  tantangan  modern  ini.  Pemimpin  transformasional  mampu membawa  perubahan  struktural  dan  kultural  di  dalam  birokrasi  publik,  menciptakan lingkungan  yang  mendukung  inovasi,  dan  memfasilitasi  respon  yang  adaptif  terhadap perubahan eksternal.
Dinamika perubahan yang sangat cepat di dunia saat ini memerlukan pemimpin yang tidak hanya memiliki visi jangka panjang, tetapi juga fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian  (Mondiani,  2012).  Tantangan  ini  mewakili  kompleksitas  peran kepemimpinan  transformasional  dalam  menyelaraskan  kepentingan  organisasi, kebutuhan masyarakat, dan ekspektasi para pegawai. Keberhasilan peran kepemimpinan transformasional  juga  terkait  erat  dengan  kemampuan  pemimpin  dalam  memanfaatkan teknologi  sebagai  alat  untuk  inovasi.  Sebagai  pemimpin  yang  merangkul  perubahan, pemimpin transformasional diharapkan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.
Di  samping  itu,  pemimpin  transformasional  juga  dihadapkan  pada  tantangan mengelola resistensi terhadap perubahan di dalam organisasi. Membangun kepercayaan, merancang  komunikasi  yang  efektif,  dan  menciptakan  budaya  organisasi  yang mendukung  perubahan  menjadi  bagian  integral  dari  peran  kepemimpinan transformasional.  Dalam  konteks  dinamika  pemerintahan  di  Indonesia,  khususnya  di Provinsi  Sumatera  Selatan,  eksplorasi  peran  kepemimpinan  transformasional  menjadi suatu kajian penting. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, peran kepemimpinan dalam lingkungan birokrasi publik memegang peranan strategis dalam merespons tantangan modern.
Provinsi  Sumatera  Selatan,  sebagai  entitas  administratif  di  Indonesia, menghadapi  tantangan  yang  semakin  kompleks  dan  dinamis  di  era  modern  ini. Lingkungan  birokrasi  publik  di  tingkat  provinsi  merupakan  poros  utama  dalam penyelenggaraan  pelayanan  dan  pengelolaan  sumber  daya  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  (Novita,  2014).  Dalam  konteks  ini,  peran  kepemimpinan  transformasional menjadi  sangat  krusial  untuk  menjawab  tantangan  modern  yang  terus  berkembang. Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi dan tantangan yang unik. Potensi kekayaan alam,  keberagaman  budaya,  serta  kompleksitas  masalah  sosial  dan  ekonomi  menjadi bagian dari konteks di mana kebijakan dan pelayanan publik harus dibentuk (Yuliana et al.,  2021).  Dalam  menghadapi  perubahan  yang  cepat  di  berbagai  sektor,  diperlukan kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan mampu mengarahkan perubahan positif.
Tantangan  modern  seperti  globalisasi,  revolusi  industri  4.0,  dan  dinamika perubahan  sosial  menuntut  kepemimpinan  yang  tidak  hanya  mampu  mengelola perubahan,  tetapi  juga  memimpin  transformasi.  Dalam  lingkungan  birokrasi  publik,  di mana  kebijakan  dan  pelayanan  berdampak  langsung  pada  kehidupan  masyarakat, kepemimpinan  transformasional  menjadi  kunci  untuk  memastikan  efisiensi, responsivitas, dan keberlanjutan. Menganalisis peran kepemimpinan transformasional di Provinsi  Sumatera  Selatan  dapat  memberikan  wawasan  yang  mendalam  tentang bagaimana pemimpin di tingkat  provinsi  menjawab kebutuhan dan tuntutan masa kini.
Fokus  pada  visi,  misi,  dan  praktik  kepemimpinan  akan  mengungkapkan  sejauh  mana pemimpin di tingkat provinsi mampu menciptakan lingkungan birokrasi yang responsif, inovatif,  dan  berorientasi  pada  pelayanan  yang  berkualitas  (Amrynudin  &  Katharina, 2020).
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelajahi  konsep kepemimpinan  transformasional  dalam  konteks  birokrasi  publik  Provinsi  Sumatera Selatan.  Dengan  menganalisis  praktik  kepemimpinan  yang  ada,  serta  melibatkan pemangku  kepentingan  di  berbagai  tingkatan,  diharapkan  penelitian  ini  dapat memberikan  rekomendasi  kebijakan  dan  panduan  praktis  untuk  memperkuat  peran kepemimpinan  transformasional  dalam  menghadapi  tantangan  modern  yang  terus berkembang  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Dengan  cara  ini,  penelitian  ini  berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan daya saing birokrasi publik provinsi tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif dengan tujuan utama untuk mendalami peran kepemimpinan transformasional dalam menghadapi tantangan modern di lingkungan birokrasi publik Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai  konteks  spesifik  dan  kompleksitas  peran  kepemimpinan.  Dalam  desain penelitian  ini,  dipilih  metode  studi  kasus  Tunggal.    Studi  kasus  ini  membantu  untuk menggali informasi yang mendalam dan kontekstual tentang bagaimana kepemimpinan transformasional berperan dalam merespons tantangan di tingkat provinsi. Pendekatan ini dianggap paling sesuai karena mengizinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek kontekstual yang dapat mempengaruhi peran kepemimpinan secara holistik.
Partisipan  penelitian  melibatkan  responden  di  tingkat  provinsi  seperti  Kepala Dinas,  pegawai  birokrasi  terkait,  dan  pemangku  kepentingan  relevan.  Pengambilan sampel dilakukan secara selektif untuk memastikan representasi peran dan pengalaman yang  beragam  di  dalam  lingkungan  birokrasi  publik.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui  wawancara  mendalam  dengan  pemimpin  provinsi,  observasi  partisipatif  untuk memahami  dinamika  interaksi  di  lingkungan  tersebut,  dan  analisis  dokumen  resmi pemerintah. Data dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen kemudian dianalisis secara bersamaan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses analisis ini melibatkan  pengorganisasian  data,  pengkodean,  dan  ekstraksi  tema-tema  utama. Langkah-langkah  ini  membantu  dalam  mengeksplorasi  dan  memahami  pola-pola  yang muncul seiring penelitian.
Untuk memastikan keabsahan dan validitas temuan, dilakukan pengabsahan data melalui  triangulasi  data.  Ini  berarti  data  yang  berasal  dari  wawancara,  observasi,  dan analisis  dokumen  digunakan  secara  bersamaan  untuk  memastikan  kesesuaian  dan konsistensi  temuan.  Setiap  perbedaan  atau  ketidaksesuaian  dijelaskan  dan  dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Adapun keterbatasan penelitian mencakup keterbatasan generalisasi temuan karena fokus penelitian pada konteks spesifik Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, penelitian ini mengakui adanya subjektivitas dalam interpretasi  data,  dan  langkah-langkah  telah  diambil  untuk  meminimalkan  bias  sejauh mungkin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini mengkaji eksplorasi peran kepemimpinan transformasional dalam merespons tantangan modern di lingkungan birokrasi publik Provinsi Sumatera Selatan. Data  lapangan  yang  berhasil  dikumpulkan  memberikan  pemahaman  yang  mendalam terkait  dengan  dinamika  kepemimpinan  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam mencapai tujuan transformasional di tingkat provinsi.
Ditemukan bahwa Visi dan misi pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan masih menunjukkan  kecenderungan  terintegrasi  pada  tema  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan penekanan pada transparansi  dan  akuntabilitas  (Sari  &  Retnaningsih,  2020).  Meskipun  tema  ini  sangat penting  untuk  menciptakan  lingkungan  pemerintahan  yang  bersih  dan  efisien,  namun temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  fokus  pelayanan  publik  belum  sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam formulasi visi dan misi tersebut.
Ambisi untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan adalah langkah yang sangat positif, tetapi dalam konteks birokrasi publik, terutama di tingkat provinsi, pentingnya  pelayanan  publik  yang  berkualitas  dan  responsif  menjadi  kunci  utama. Pelayanan publik yang baik tidak hanya mencakup efisiensi administratif dan eliminasi praktik korupsi, tetapi juga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka,  dan  meningkatkan  kualitas  hidup.  Dalam  konteks ini,  temuan  bahwa  fokus  pelayanan  publik  masih  terintegrasi  pada  tema  tata  kelola pemerintahan  mencerminkan  ketidakseimbangan  dalam  artikulasi  visi  dan  misi. Penyelarasan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa aspek pelayanan publik dijabarkan  secara  eksplisit  dan  lebih  mendalam  dalam  visi  dan  misi  tersebut.  Hal  ini melibatkan pemahaman mendalam terkait kebutuhan dan harapan masyarakat yang harus diakomodasi  dalam  setiap  kebijakan  dan  program  yang  dirancang  oleh  pemerintah provinsi.
Penyelarasan ini juga perlu mempertimbangkan peran strategis pelayanan publik dalam menjembatani pemerintah dengan masyarakat. Pelayanan publik yang efektif tidak hanya menciptakan efisiensi internal, tetapi juga membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan (Ma’ruf et al., 2022). Oleh karena itu, dalam proses penyelarasan,  perlu  adanya  refleksi  mendalam  tentang  bagaimana  setiap  tindakan pemerintah provinsi dapat memberikan dampak positif dan langsung terhadap pelayanan yang diberikan kepada  masyarakat.  Dengan demikian, penyelarasan lebih  lanjut  dalam visi  dan  misi  pemerintah  provinsi  akan  menjadi  langkah  penting  dalam  menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih holistic (Azhari & Sutisna, 2016). Peningkatan fokus pada  pelayanan  publik  dapat  menciptakan  pemerintahan  yang  tidak  hanya  efisien  dan transparan  tetapi  juga  benar-benar  mendekatkan  diri  dengan  rakyatnya.  Ini  juga  akan menghasilkan dampak positif dalam memperkuat hubungan antara pemerintah provinsi dan  masyarakat,  menciptakan  iklim  kepercayaan,  dan  mempromosikan  partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses pembangunan (Nurhayati, 2012). Sehingga, visi dan misi yang lebih seimbang dan terfokus pada pelayanan publik dapat menjadi landasan kuat  untuk  memandu  kebijakan  dan  langkah-langkah  tindakan  di  Provinsi  Sumatera Selatan.
Kendala  partisipasi  dan  keterlibatan  pegawai  di  lingkungan  birokrasi  publik Provinsi  Sumatera  Selatan  menjadi  sorotan  lainnya.  Partisipasi  yang  rendah  dapat menciptakan  kesenjangan  antara  pemimpin  dan  pegawai,  yang  pada  gilirannya  dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi organisasi. Pentingnya partisipasi aktif pegawai menjadi  poin  utama  yang  perlu  diperhatikan  dalam  konteks  kepemimpinan
transformasional, di mana keterlibatan aktif merupakan kunci untuk mencapai perubahan yang  berkelanjutan  (Supardi  &  Anshari,  2022).  Birokrasi  yang  bersifat  hierarkis  dan terpusat  cenderung  menciptakan  struktur  kekuasaan  yang  terkonsentrasi  di  puncak organisasi.  Hal  ini  dapat  membatasi  partisipasi  pegawai  dalam  menyampaikan  ide, memberikan masukan, atau terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan strategis (Herminingsih,  2011).  Data  menunjukkan  bahwa  hanya  sedikit  pegawai  yang  merasa memiliki wadah untuk berkontribusi secara signifikan dalam perumusan kebijakan dan program organisasi.
Selain  itu,  budaya  organisasi  yang  kurang  mendukung  partisipasi  dan  inovasi juga menjadi kendala utama. Pegawai mungkin merasa kurang termotivasi atau kurang yakin bahwa kontribusi mereka akan dihargai dan diimplementasikan. Ini menciptakan atmosfer  di  mana  pegawai  enggan  atau  merasa  sulit  untuk  berpartisipasi  secara  aktif (Nurhayati, 2012). Fakta menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan motivasi pegawai terhadap proses partisipasi dan keterlibatan masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, data lapangan juga mencatat  adanya ketidakjelasan mengenai  dampak nyata dari partisipasi pegawai terhadap keputusan dan perubahan organisasi. Pegawai mungkin kurang melihat keterlibatan mereka sebagai faktor yang dapat memengaruhi hasil secara nyata (Firnas, 2016).  Ini  dapat  menjadi  hambatan  bagi  pegawai  untuk  berpartisipasi  lebih  aktif  dan memberikan kontribusi yang signifikan. Penyadaran terhadap pentingnya peran pegawai dalam  merancang  dan  melaksanakan  kebijakan  perlu  ditingkatkan  melalui  pendekatan komunikasi yang jelas dan transparan.
Pentingnya  partisipasi  aktif  pegawai  dalam  konteks  kepemimpinan transformasional menjadi poin utama yang perlu diperhatikan. Keterlibatan aktif bukan hanya sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi organisasi tetapi juga sebagai kunci untuk  mencapai  perubahan  yang  berkelanjutan  dan  (Supardi  &  Anshari,  2022). Kepemimpinan  transformasional  mendorong  pengembangan  budaya  organisasi  yang inklusif, di mana setiap pegawai merasa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Data dukungan yang relevan menunjukkan bahwa hasil survei internal menilai tingkat  kepuasan  dan  keterlibatan  pegawai,  yang  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar responden merasa kurang puas dengan tingkat keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan (Hanif, 2013). Selain itu, angka absensi dan tingkat kecemasan di antara pegawai juga mencerminkan potensi dampak negatif dari rendahnya partisipasi  dan  keterlibatan  pegawai  terhadap  kesejahteraan  organisasi  secara keseluruhan.
Di sisi lain, penerapan teknologi dan digitalisasi di lingkungan birokrasi publik sudah  berjalan,  namun  terhambat  oleh  keterbatasan  sumber  daya  manusia.  Meskipun teknologi  telah  diadopsi,  tantangan  terletak  pada  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang belum  memadai  untuk  mengoptimalkan  manfaat  teknologi  tersebut.  Investasi  dalam pengembangan  keterampilan  dan  peningkatan  kapasitas  SDM  menjadi  kritis  agar teknologi  dapat  benar-benar  menjadi  pendorong  efisiensi  dan  inovasi  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  (Hajiyan  et  al.,  2015).  Implementasi  teknologi  di lingkungan  birokrasi  publik  memang  telah  menjadi  langkah  maju  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  kualitas  pelayanan  publik.  Berbagai  aplikasi  dan  sistem  telah  diterapkan untuk mempercepat proses administratif, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses masyarakat terhadap informasi pemerintah (Basu, 2004). Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan teknologi tersebut masih terhambat oleh kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang memadai.
Tantangan  pertama  adalah  kurangnya  keterampilan  dan  pemahaman  yang memadai dari pegawai terkait dengan teknologi. Meskipun sistem dan perangkat lunak telah diperkenalkan, sebagian besar pegawai mungkin belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi tersebut. Hal ini dapat membatasi potensi inovasi dan efisiensi yang dapat dihasilkan oleh teknologi tersebut. Keterbatasan sumber  daya  manusia  juga  tercermin  dalam  kurangnya  spesialisasi  teknologi  di  dalam organisasi  (Kurniawan  et  al.,  2020).  Adanya  kebutuhan  untuk  mendapatkan  keahlian teknis  tertentu  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  teknologi  tidak  selalu  dapat dipenuhi dengan baik. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan organisasi untuk merespon perubahan teknologi dengan cepat dan efektif.
Selain  itu,  terdapat  kurangnya  dukungan  dalam  hal  investasi  pengembangan keterampilan  dan  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia.  Meskipun  kebijakan penerapan teknologi telah diterapkan, investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM untuk  mendukung  teknologi  tersebut  belum  mencapai  tingkat  yang  memadai (Herminingsih,  2011).  Data  menunjukkan  bahwa  anggaran  untuk  pelatihan  dan pengembangan sumber daya manusia terkait teknologi masih terbatas. Dalam mengatasi tantangan  ini,  perlu  adanya  komitmen  dan  investasi  yang  lebih  besar  dari  pemerintah provinsi dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Ini mencakup pembentukan program pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknologi  pegawai.  Selain  itu,  merekrut  spesialis  teknologi  yang  berkualitas  dan memberikan  dukungan  finansial  yang  cukup  untuk  pengembangan  kapasitas  menjadi langkah penting.
Dalam  konteks  kepemimpinan  transformasional,  perlu  diterapkan  pendekatan yang mendorong partisipasi aktif pegawai dalam mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi  (von  Haldenwang,  2004).  Menciptakan  budaya  organisasi  yang  mendukung inovasi dan pembelajaran berkelanjutan akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Kepemimpinan yang mendukung dan mempromosikan pengembangan keterampilan teknologi di antara pegawai juga akan berdampak positif pada kemajuan teknologi dan digitalisasi.  Sementara  itu,  keberlanjutan  kebijakan  dan  pemeliharaan  perubahan  di Provinsi  Sumatera  Selatan  cenderung  tidak  stabil,  terutama  akibat  sistem  pemilihan kepala daerah yang sarat dengan kepentingan politik. Dinamika politik yang tidak stabil dapat  menghambat  kontinuitas  kebijakan  dan  perubahan  yang  diinisiasi  oleh kepemimpinan. Dalam menghadapi tantangan ini, perlunya reformasi sistem pemilihan kepala  daerah  menjadi  kritis  untuk  memastikan  keberlanjutan  kebijakan  yang  bersifat transformasional.
Dinamika  politik  yang  tidak  stabil  di  tingkat  provinsi  dapat  menghasilkan ketidakpastian  dalam  kebijakan  dan  perubahan  yang  diinisiasi  oleh  kepemimpinan. Sistem  pemilihan kepala daerah yang terpapar oleh berbagai  kepentingan politik dapat menyebabkan  perubahan  arah  kebijakan  yang  cepat  atau  ketidakpastian  terkait implementasi  kebijakan  (Sari  &  Retnaningsih,  2020).  Hal  ini  menciptakan  tantangan dalam  menciptakan  keberlanjutan  kebijakan,  yang  diperlukan  untuk  mencapai  hasil transformasional yang berkelanjutan.
Perubahan  kepemimpinan  yang  mungkin  terjadi  setiap  kali  pemilihan  kepala daerah dapat menjadi pemicu utama ketidakstabilan kebijakan. Kebijakan dan program yang  diinisiasi  oleh  kepemimpinan  sebelumnya  dapat  mengalami  peninjauan  atau pembatalan oleh kepemimpinan yang baru, terutama jika terdapat perbedaan ideologi atau kepentingan  politik  (Novita,  2014).  Hal  ini  mengakibatkan  kesulitan  dalam  mencapai konsistensi dan keberlanjutan kebijakan di sepanjang periode kepemimpinan.
Perlunya  reformasi  sistem  pemilihan  kepala  daerah  menjadi  esensial  untuk mengatasi  ketidakstabilan  kebijakan.  Reformasi  ini  dapat  mencakup  perubahan  dalam mekanisme pemilihan, pengurangan campur tangan politik, dan peningkatan akuntabilitas dalam  pembuatan  keputusan  (Firnas,  2016).  Melibatkan  berbagai  pihak,  termasuk masyarakat,  dalam  proses  pemilihan  kepala  daerah  juga  dapat  menjadi  langkah  untuk meningkatkan  keberlanjutan  kebijakan  dengan  memastikan  bahwa  kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama. Selain itu, pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif  dari  berbagai  pihak,  termasuk  elemen  masyarakat  dan  stakeholders  terkait,  dapat membantu  mengurangi  dampak  negatif  dari  dinamika  politik  yang  tidak  stabil. Mendorong  dialog  terbuka  dan  konstruktif  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dapat menciptakan  lingkungan  yang  lebih  responsif  terhadap  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat.
Dalam  konteks  kepemimpinan  transformasional,  pemimpin  di  Provinsi Sumatera  Selatan  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  mendorong  reformasi  sistem pemilihan  kepala  daerah.  Melalui  pendekatan  kepemimpinan  yang  inklusif  dan berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat,  pemimpin  dapat  memobilisasi  dukungan untuk  perubahan yang bersifat  transformasional  dalam sistem pemilihan kepala daerah (Dewi  &  Suparno,  2022).  Reformasi  ini  bukan  hanya  untuk  menjaga  keberlanjutan kebijakan,  tetapi  juga  untuk  memastikan  bahwa  perubahan  yang  diinisiasi  oleh kepemimpinan memiliki dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat Provinsi Sumatera  Selatan.  Dengan  demikian,  reformasi  sistem  pemilihan  kepala  daerah  dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan fondasi yang stabil dan berkelanjutan untuk transformasi positif di tingkat provinsi.
Secara  keseluruhan,  temuan  ini  memberikan  gambaran  holistik  mengenai kompleksitas  peran  kepemimpinan  transformasional  di  lingkungan  birokrasi  publik Provinsi Sumatera Selatan. Integrasi antara visi dan misi dengan fokus pelayanan publik, peningkatan  partisipasi  dan  keterlibatan  pegawai,  optimalisasi  penerapan  teknologi dengan  peningkatan  kapasitas  SDM,  serta  reformasi  sistem  pemilihan  kepala  daerah menjadi  kunci  untuk  menciptakan  lingkungan  birokrasi  yang  adaptif,  inovatif,  dan responsif terhadap dinamika perubahan yang terus berkembang.
Rekomendasi  kebijakan  dapat  difokuskan  pada  penyempurnaan  visi  dan  misi yang  lebih  terfokus  pada  pelayanan  publik,  upaya  meningkatkan  partisipasi  dan keterlibatan  pegawai,  pengembangan  kapasitas  SDM  untuk  mendukung  teknologi,  dan advokasi  reformasi  sistem  pemilihan  kepala  daerah.  Keseluruhan  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  landasan  bagi  pengembangan  kebijakan  dan  strategi kepemimpinan  yang  lebih  efektif  dalam  menghadapi  tantangan  modern  di  lingkungan birokrasi publik Provinsi Sumatera Selatan.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  eksplorasi  peran kepemimpinan  transformasional  di  lingkungan  birokrasi  publik  Provinsi  Sumatera Selatan  menghadapi  beberapa  tantangan.  Meskipun  visi  dan  misi  pemerintah  telah menunjukkan  ambisi  untuk  menciptakan  tata  kelola  yang  bersih,  terdapat ketidakseimbangan fokus terhadap pelayanan publik. Kendala partisipasi dan keterlibatan pegawai,  kurangnya  kapasitas  SDM  dalam  mengoptimalkan  teknologi,  serta ketidakstabilan  kebijakan  akibat  sistem  pemilihan  kepala  daerah  yang  politis  juga menjadi sorotan.
Rekomendasi  kebijakan  mencakup  penyelarasan  visi  dan  misi  untuk  lebih memprioritaskan  pelayanan  publik,  upaya  meningkatkan  partisipasi  dan  keterlibatan pegawai, investasi dalam pengembangan kapasitas SDM terkait teknologi, dan advokasi reformasi  sistem  pemilihan  kepala  daerah.  Keseluruhan,  temuan  ini  memberikan pandangan komprehensif untuk memandu perbaikan dalam kepemimpinan dan kebijakan di Provinsi Sumatera Selatan guna menghadapi tantangan modern di lingkungan birokrasi publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrynudin,  A.  D.  K.,  &  Katharina,  R.  (2020).  Birokrasi  Dan  Kebijakan  Percepatan Penanganan Covid-19. Pusat Penelitian , XII (9), 25–30.
Azhari, I., & Sutisna, M. (2016). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kepuasan  Kerja. Jurnal  Riset  Bisnis Dan  Investasi , 2 (1), 143. https://doi.org/10.35697/jrbi.v2i1.69 Basu,  S.  (2004).  E‐government  and  developing  countries:  an  overview. International Review of Law, Computers & Technology , 18 (1), 109–132. https://doi.org/10.1080/13600860410001674779 Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Media Administrasi , 7 (1), 78–90.
https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67
Firnas, M. A. (2016). Politik Dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi Di Indonesia Era Reformasi. Jurnal Review Politik , 06 (01), 160–194.
Hajiyan,  H.,  Aminbeidokhti,  A.  A.,  &  Hemmatian,  H.  (2015).  The  effect  of  customer relationship management on customer loyalty: Evidence from banking industry. Management Science Letters , 993–998. https://doi.org/10.5267/j.msl.2015.9.001 Handoko,  H.  (1999).  Kepemimpinan  Transformasional  dan  Pemberdayaan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia , 14 (1), 15.
Hanif, R. A. (2013). Pengaruh Struktur Audit, Konflik Peran, Dan Ketidakjelasan Peran Terhadap Kinerja Auditor. Jurnal Ekonomi , 21 (2013), 37–39. Herminingsih, A. (2011). Manajemen Sumberdaya Manusia (EdisiRevisi). Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Dan Kewirausahaan “Optimal,” 5 (1), 21. Kasmawati,  Y.  (2021).  Kepemimpinan  Kolaboratif :  Sebuah  Bentuk  Kepemimpinan
Untuk Sekolah. Equilibrium: Jurnal Pendidikan , 9 (2), 197–207. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i2.5120
Kurniawan, A., Maruli, B., Simandjorang, B. M. T. V., Maria, A., & López, F. (2020). Utilisasi Jabatan Fungsional Dalam Implemen tasi Making Indonesia 4.0. Jurnal Kelitbangan , 3 (3), 57–76.
Ma’ruf,  P.,  Sakir,  M.,  &  Bau,  H.  (2022).  Birokrasi  Pelayanan  Publik  di  Kelurahan Talumolo  Kecamatan  Dumbo  Raya  Kota  Gorontalo. Hulondalo  Jurnal  Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi , 1 (1), 34–49.
https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.26
Mondiani,  T.  (2012).  Pengaruh  Kepemimpinan  Transformasional  Dan  Kompensasi Terhadap  Kinerja  Karyawan  PT  .  PLN  (  Persero  )  UPJ  Semarang. Jurnal Administrasi Bisnis Volume , 1 (1), 46–54.
Muhlizi,  A.  F.  (2012).  Reformulasi  Diskresi  Dalam  Penataan  Hukum  Administrasi. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 1 (1),  93. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.108
Novita, D. (2014). Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government. Eksplora Informatika , 4 (1), 43–52.
Nurhayati, T. (2012). Hubungan Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Kerja. Jurnal Edueksos , I (2), 77–92.
Sari,  N.  M.,  &  Retnaningsih,  E.  (2020).  Strategi  Pengembangan  Science  Techno  Park Melalui  Ekosistem  Inovasi  Dalam  Rangka  Peningkatan  Daya  Saing  Daerah Provinsi Sumatera Selatan Techno Science Park Development Strategy Through the  Ecosystem  of  Innovation  in  the  Context  of  Enhancing  Competitivene. Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan , 3 (1), 1–20.
Supardi,  S.,  &  Anshari,  A.  (2022).  Pengaruh  Kepemimpinan  Tranformasional  Dan Budaya  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Ptpn  Ix  Batujamus. Jurnal Publikasi Manajemen Informatika , 1 (1), 85–95. https://doi.org/10.55606/jupumi.v1i1.243
von Haldenwang, C. (2004). Electronic government (E-government) and development.
European Journal of Development Research , 16 (2), 417–432. https://doi.org/10.1080/0957881042000220886
Yuliana, B., Dewata, E., Oktarida, A., Mandangan, P., & Chotidah, A. (2021). Pengaruh Inventarisasi Aset , Legal Audit Dan Struktur Birokrasi Terhadap Optimalisasi Barang  Milik  Daerah  (  Studi  Pada  Dispora  Provinsi  Sumatera  Selatan  ). Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) Ke-9 , 193–200.