PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
PERBANDINGAN PROFESI NOTARIS DAN IMPLEMENTASI JURNAL NOTARIS DI NEGARA BAGIAN NEW YORK DAN PROTOKOL NOTARIS DI INDONESIA DALAM ERA REFORMASI TEKNOLOGI
Rifqi Mufid Riansyah 1 ; Disriani Latifah Soroinda 2 .
1 Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2 Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus Universitas Indonesia, Depok 16424 E-mail: rifqi.mufid01@ui.ac.id
Naskah diterima : 15/05/2023, revisi : 30/05/2024, disetujui 15/06/2024

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membandingkan  peran  notaris  dan  penerapan  jurnal notaris di Negara Bagian New York, Amerika Serikat, dengan protokol notaris di Indonesia pada era reformasi teknologi. Dasar dari penelitian ini adalah perbedaan dalam sistem hukum yang diterapkan oleh kedua negara, yaitu sistem hukum common law di Amerika Serikat dan sistem hukum civil law di Indonesia, serta dampak perkembangan teknologi terhadap praktik notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal atau normatif, yang berfokus pada  analisis  dan  interpretasi  sumber  hukum  seperti  peraturan  undang-undang,  putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam peran dan fungsi notaris di Negara Bagian New York dan Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh perbedaan dalam sistem hukum yang berlaku. Di Negara Bagian New York, notaris  publik  memiliki  peran  yang  lebih  terbatas  dibandingkan  dengan  Indonesia,  dimana notaris  memiliki  wewenang  lebih  luas  sebagai  pejabat  umum  untuk  membuat  akta  otentik. Terkait implementasi jurnal notaris dan protokol notaris.
Kata kunci :  notaris, jurnal notaris, protokol notaris, reformasi teknologi, perbandingan hukum

## Abstract
This  research  aims  to  compare  the  role  of  notaries  and  the  implementation  of  notary journals  in  New  York  State,  United  States,  with  notary  protocols  in  Indonesia  during  the technological reform era. The basis of this research is the differences in the legal systems applied by the two countries, namely the common law legal system in the United States and the civil law legal system in Indonesia, as well as the impact of technological developments on notary practice. The research method used is a doctrinal or normative approach, which focuses on the analysis and interpretation of legal sources such as statutory regulations, court decisions, and legal doctrine. The  research  results  show  that  there  are  significant  differences  in  the  roles  and  functions  of notaries in New York State and Indonesia, this is influenced by differences in the applicable legal systems.  In  New  York  State,  notaries  have  a  more  limited  role  compared  to  Indonesia,  where
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
notaries  have  broader  authority  as  public  officials  to  make  authentic  deeds.  Regarding  the application of notary journals and notary protocols.
Keywords : notary, notary journal, notary protocol, technological reform, comparative law

## A. Pendahuluan
Notaris  memiliki  peran  penting  dalam  menjamin  kepastian  dan  keamanan hukum dalam setiap transaksi dan dokumen legal di masyarakat. Di Indonesia, sebagai pejabat  umum  yang  diakui  oleh  negara,  notaris  memiliki  wewenang  untuk  membuat akta  otentik  serta  proses  legalisasi  berbagai  dokumen  penting  lainnya  seperti  akta pendirian perusahaan, akta jual beli, surat kuasa, dan akta wasiat. 1 Untuk menjalankan tugasnya, setiap notaris harus mematuhi protokol dan aturan ketat dalam penyimpanan, kerahasiaan, serta pengelolaan dokumen-dokumen tersebut. 2
Menurut  Pasal  1  ayat  (13)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  (PUUJN),  protokol  notaris adalah kumpulan kebijakan dan prosedur yang mengatur penanganan, penyimpanan, dan  pemeliharaan  seluruh  dokumen  dan  arsip  notaris.  Aturan  ini  menjadi  pedoman standar bagi notaris untuk memastikan integritas, validitas, dan pertanggungjawaban data yang notaris kelola. Karena sifat sensitif dari dokumen hukum tersebut, protokol ini  dirancang  untuk  melindungi  kerahasiaan  informasi  sekaligus  memfasilitasi  akses yang sah bagi pihak-pihak yang berwenang. 3
Di era digital saat ini, implementasi protokol notaris menghadapi tantangan dan peluang  baru  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  penyimpanan  data.  Beberapa negara dan yurisdiksi telah beralih ke sistem penyimpanan digital guna meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kehilangan data, serta memfasilitasi akses informasi lebih cepat dan aman, seperti di Amerika Serikat. 4
Penelitian ini akan membandingkan profesi notaris dan implementasi protokol notaris  di  Indonesia  dengan  Negara  Bagian  New  York  di  Amerika  Serikat  terutama terkait  penyimpanan  dokumen  baik  fisik  maupun  digital.  Kedua  wilayah  ini  dipilih karena adanya perbedaan yang signifikan dalam sistem hukum, budaya, serta tingkat perkembangan  teknologi  informasi  yang  dimiliki.  Dengan  menyelidiki  kerangka regulasi, praktik  terbaik,  serta  tantangan  yang  dihadapi  di  masing-masing  yurisdiksi, studi  ini  bertujuan  untuk  memberikan  wawasan  berharga  tentang  pengelolaan dokumen notaris yang efektif, aman, dan sesuai dengan tuntutan zaman.
1 Bunga  Mentari  Paskadwi,  “Peran  dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Terkait  Pengenalan  Penghadap  Serta  Akibat Hukum  Atas  Pembuatan  Akta  Autentik  Oleh  Notaris  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor 366/PID.B/2021/PN.JKT.SEL)”, Indonesian Notary: Volume 4 No.1, Article 26, 2022 , hlm. 568.
2 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491. Psl 1 ayat (13).
3 Mohamat Riza Kuswanto dan Hari Purwadi, “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia”, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 , (Desember, 2017), hlm, 65.
4 Curtis  C.  Mechling  dan  Robert  J.  Gorzelany,  “Report  By  The  Commercial  Law  And  Uniform  State  Laws Committee And The Real Property Law Committee In Support Of Regulations Promulgated By The New York Secretary Of State On New York Notary Law (19 NYCRR 182)”, New York City Bar Association (2023), hlm. 23.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Melalui analisis perbandingan ini diharapkan dapat mengidentifikasi area-area yang  memerlukan  harmonisasi  atau  peningkatan  dalam  penerapan  protokol  notaris. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan, praktisi  hukum,  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya  dalam  merancang  standar  dan pedoman  yang  lebih  komprehensif  untuk  menjamin  integritas  dan  keamanan  data notaris secara optimal di era digital.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  tesis  ini  menggunakan  pendekatan  doktrinal  atau  normatif,  yang merupakan metode penelitian umum dalam bidang hukum. Metode ini berfokus pada analisis  dan  interpretasi  sumber  hukum  seperti  peraturan  perundang-undangan, putusan  pengadilan,  dan  doktrin  hukum.  Proses  penelitian  dengan  pendekatan doktrinal  terdiri  dari  dua  tahap  utama.  Tahap  pertama  melibatkan  identifikasi  dan pengumpulan  sumber  hukum  yang  relevan  dengan  topik  penelitian,  baik  itu  bahan hukum  primer,  sekunder,  maupun  tersier.  Selanjutnya,  pada  tahap  kedua  dilakukan interpretasi  dan  analisis  mendalam  terhadap  sumber-sumber  hukum  yang  telah dikumpulkan. Pada tahap ini, sumber-sumber hukum diperiksa secara  sistematis dan seksama untuk memahami konsep, prinsip, serta aturan hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Dengan menerapkan metode penelitian doktrinal ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman menyeluruh tentang permasalahan hukum yang sedang diuji coba, berdasarkan sudut pandang hukum positif dan prinsip-prinsip legalitas yang berlaku. 5 Bahan-bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:
a. Bahan  Hukum  Primer  seperti  Undang-Undang  Dasar  1945;  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris;  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 25 Tahun 2017. tentang Ujian Pengangkatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 Tahun 2018 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia tentang  Ujian  Pengangkatan  Notaris,  Constitution  of United States  of America; Department of State of New York, Notary Public License Law, January 2023, 22 Code of Federal Regulations §92, Executive Law §130. 2023, Public Officers Law §3. 2023, Title 19 NYCRR, Chapter V, Subchapter L, Section §182.
b. Bahan  Hukum Sekunder  adalah referensi  yang  memberikan  informasi  tentang konten dan penggunaan dari bahan hukum utama.  Bahan hukum sekunder yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seperti  buku,  jurnal  nasional  maupun internasional, artikel ilmiah, dan tesis yang berkaitan dengan protokol notaris di Indonesia dan Negara Bagian New York.
c. Bahan Hukum Tersier atau bahan pendukung dalam hukum merujuk pada materi yang  berfungsi  memberikan  panduan  atau  keterangan  tambahan  tentang
5 P. Ishwara Bhat, Idea and Methods of Legal Research, (Oxford: University Press, 2019), hlm. 28.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
sumber hukum primer dan sekunder. Untuk penelitian ini, bahan hukum tersier yang  dimanfaatkan  mencakup  ringkasan  peraturan  perundang-undangan, ensiklopedia, bibliografi, serta kamus.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Perbandingan Profesi Notaris di Negara Bagian New York dan Indonesia 1. Sejarah Profesi Notaris Negara Bagian New York Notaris  publik  memiliki  peran  penting  dalam  sejarah  Amerika  Serikat, dimulai dari zaman kolonial ketika Thomas Fugill dan Steven Winthrope menjadi pelopor dalam profesi ini. Meskipun menghadapi tantangan karena keterbatasan sistem dan kurangnya kerja sama  antar koloni, para notaris pada masa kolonial tersebut  tetap  melayani  masyarakat  dalam  mengawasi  transaksi  hukum  dan memverifikasi dokumen. 6
Setelah  Amerika  Serikat  merdeka,  negara  ini  mengalami  transformasi sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Alexis  de  Tocqueville,  seorang  filsuf  Perancis, mencatat  dalam  bukunya  “Democracy  in  America”  bahwa  masyarakat  Amerika memiliki  kemampuan  untuk  membentuk  asosiasi  meskipun  terbatas  oleh  jarak geografis serta keterbatasan transportasi dan komunikasi pada masa itu. 7
Peran notaris di Amerika Serikat berkembang menjadi menyaksikan tanda tangan, memverifikasi identitas penandatangan, dan mengelola sumpah. Dengan persyaratan  yang  relatif  mudah,  jumlah  notaris  mencapai  puncaknya  pada pertengahan  abad  ke-20.  Namun,  notaris  harus  menghadapi  tantangan  baru karena  peraturan  yang  sudah  usang  dan  tidak  sesuai  dengan  perkembangan zaman. 8
Pada  tahun  1957,  Raymond  Clarence  Rothman  mendirikan  California Notary  Association  yang  kemudian  berkembang  menjadi  National  Notary Association  (NNA)  pada  tahun  1966.  Rothman  menerbitkan  panduan  lengkap tentang  notaris  Amerika  dan  bekerja  sama  dengan  perusahaan  asuransi  untuk melindungi notaris dari kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian. 9
Di bawah kepemimpinan Milton G. Valera, NNA mengalami pertumbuhan anggota  serta  pengaruhnya.  Valera  melakukan  restrukturisasi  NNA  dengan memperkenalkan  program  pendidikan  serta  berusaha  meningkatkan  reputasi serta profesionalisme para notaris. NNA juga terlibat dalam pengembangan model undang-undang  untuk  praktik  notaris,  seperti  Uniform  Notary  Act  pada  tahun 1973 dan Model Notary Act pada tahun 1984. Saat ini, NNA menjadi  suara  bagi para  notaris  di  tingkat  lokal,  negara  bagian,  nasional,  dan  global.  Dengan
6 Milton G. Valera. The National Notary Association: A Historical Profile, 3 1 J. Marshall L. Rev. 971 (1998), hlm. 971. Diakses melalui https://repository.law.uic.edu/lawreview/vol31/iss3/15/.
7 Alexis de Tocqueville, Democracy in America, vol. II, 3rd ed., diterjemahkan oleh Henry Reeve, Esq., disunting oleh Francis Bowen (Cambridge: Sever and Francis, 1863). Diakses melalui https://archive.org/details/democracyinamer03tocqgoog/page/n10/mode/2up.
8 Milton G. Valera. The National Notary Association…, hlm. 974.
9 Ibid , hlm. 977.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
keanggotaan lebih dari 154.000 notaris, NNA tetap berkomitmen pada nilai-nilai intinya dalam membantu notaris melalui program pendidikan, sumber daya, dan motivasi.  NNA  juga  mendirikan  National  Notary  Foundation  pada  tahun  1997 untuk memajukan pendidikan dan pertumbuhan pribadi notaris. 10
Dalam  menghadapi  permasalahan  dari  tanda  tangan  dan  dokumen elektronik,  NNA  terus  memberikan  pelatihan  dan  dukungan  kepada  notaris Amerika  agar  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  zaman.  Sebagai lembaga yang fokus pada pendidikan, pemberdayaan, dan kemajuan peran notaris, NNA  telah  serta  akan  terus  berperan  dalam  membentuk  perkembangan  praktik notaris di Amerika Serikat.

## 2. Sistem Federalisme di Amerika Serikat
Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  mengevaluasi  perbandingan  antara profesi dan fungsi notaris di Indonesia dan Amerika Serikat, terutama di negara bagian  New  York.  Untuk  memahami  konteks  hukum  di  mana  notaris  Amerika Serikat  beroperasi,  penting  untuk  membahas  konsep  federalisme,  pemilihan hukum, dan sistem peradilan di Amerika Serikat.
Prinsip federalisme adalah dasar yang membentuk kerangka pemerintahan dan sistem hukum Amerika Serikat. Konsep ini melibatkan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian sesuai dengan  Konstitusi Amerika Serikat. Aspek kunci dari federalisme mencakup Supremacy Clause dalam Artikel VI  Konstitusi  Amerika  Serikat,  yang  menegaskan  prioritas  hukum  federal  atas hukum  negara  bagian  dalam  kasus  konflik,  serta  Amandemen  Kesepuluh  yang mengamankan  kekuasaan  yang  tidak  diberikan  secara  eksplisit  kepada pemerintah federal bagi negara bagian atau rakyat. 11
Pemerintah  federal  bertanggung  jawab  atas  masalah-masalah  yang mempengaruhi  seluruh  negara,  seperti  perdagangan  lintas  negara  bagian, pertahanan  nasional,  dan  program-program  federal.  Di  sisi  lain,  pemerintah negara bagian menangani isu-isu lokal seperti kesehatan masyarakat, penegakan hukum,  pendidikan,  serta  sebagian  besar  regulasi  profesional  termasuk  aturan tentang notaris. 12
Dalam konteks profesi notaris, pemerintah federal menetapkan kerangka kerja tertentu melalui 22 Code of Federal Regulations §92 “Notarial and Related Services" 13 ,  namun  detail  peraturan  lebih  lanjut  umumnya  diatur  oleh  tingkat
10 Ibid , hlm. 998.
11 Konstitusi Amerika Serikat. Perubahan ke-10.
Diakses melalui https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-10/; lihat juga Artikel 6 Klausa 2.
12 Konstitusi Amerika Serikat. Perubahan ke-10...
13 22  Code  of  Federal  Regulations  §92,  “Notarial  and  Related  Services”.  Diakses  melalui https://www.ecfr.gov/current/title-22/chapter-I/subchapter-J/part-92.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
negara bagian seperti dalam Notary Public License Law di New York. 14 Pembagian kekuasaan ini berasal dari Amandemen Kesepuluh Konstitusi Amerika Serikat. 15
Penting  juga  dalam  sistem  hukum  Amerika  Serikat  adalah  konsep pemilihan  hukum.  Praktisi  hukum  harus  menentukan  hukum  mana  yang  harus diterapkan  dalam  kasus  konflik  antara  hukum  federal  dan  negara  bagian,  atau antara hukum berbeda di negara bagian. Prinsip-prinsip pilihan hukum membantu menetapkan hukum negara bagian mana yang mengatur legalitas dan keberlakuan tindakan notaris dalam situasi yang melibatkan pihak atau dokumen dari wilayah- wilayah berbeda. 16
Sistem peradilan Amerika Serikat, terutama peran pengadilan sirkuit, juga memainkan peranan penting dalam penafsiran dan pelaksanaan undang-undang. Amerika Serikat dibagi menjadi 12 sirkuit peradilan, dengan New York termasuk dalam Sirkuit Kedua. Pengadilan banding menerima kasus dari pengadilan distrik di  wilayahnya  dan  memiliki  kewenangan  untuk  menafsirkan  serta  menerapkan undang-undang federal dan negara bagian. Keputusan pengadilan banding dapat menjadi  preseden  yang  membimbing  implementasi  undang-undang  notaris  di masa mendatang. 17
Dengan  memahami  konsep  federalisme,  pemilihan  hukum,  dan  struktur sistem  peradilan  di  Amerika  Serikat,  pembaca  akan  memiliki  dasar  yang  kuat untuk  memahami  konteks  legal  di  mana  notaris  Amerika  Serikat  bekerja. Pengetahuan  ini  akan  membantu  dalam  mengidentifikasi  persamaan  serta perbedaan antara profesi notaris di Indonesia dan Amerika Serikat, beserta faktor- faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut.
Oleh karena itu, dengan adanya konsep federalisme, setiap negara bagian memiliki kewenangan untuk mengatur profesi notaris sesuai dengan kebutuhan dan  karakteristik  setiap  negara  bagian  itu  sendiri.  Di  New  York,  terdapat  dua undang-undang  utama  yang  menjadi  dasar  hukum  bagi  kegiatan  notaris,  yaitu “Executive  Law”,  “Public  Officers  Law”,  dan  “New  York  Codes,  Rules,  and Regulations.” Ketiga undang-undang tersebut berada di bawah yurisdiksi Notary Public License Law yang dikelola oleh New York Department of State. 18
14 New York Department of State, Notary Public License Law. Diakses melalui https://dos.ny.gov/system/files/documents/2023/01/notary-public-license-law_01.2023.pdf
15 Konstitusi Amerika Serikat. Perubahan ke-10...
16 Dalam kasus Crowther v. Crowther , keberadaan akta notaris sangat ditekankan dalam konteks perjanjian hukum internasional.  Kasus  tersebut  melibatkan  penandatanganan  surat  kuasa  oleh  pihak-pihak  terkait  yang  kemudian dinotarisasi  oleh  seorang  notaris  publik  di  New  York.  Dokumen  tersebut  mengandung  seluruh  ketentuan  perjanjian pranikah sesuai dengan aturan hukum Belanda dan dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam akta notaris di Belanda. Hasilnya, akta notaris  itu kemudian  didaftarkan  sebagai  kontrak  perkawinan  yang  sah  sesuai  dengan hukum  Belanda. Kasus ini menunjukkan bahwa akta notaris yang dieksekusi dengan benar dan sah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, bahkan dalam transaksi internasional. (Crowther v. Crowther , 27 Misc. 3d 1211(A), 1211A (Sup. Ct. 2010)).
17 United States Court of Appeals for The Second Circuit, About The Court, (New York: 2019), diakses melalui https://www.ca2.uscourts.gov/about_the_court.html.
18 New York Department of State, Notary Public License Law (Executive Law § 130, Public Officers Law § 3, dan New York Codes, Rules, and Regulations § 182), https://dos.ny.gov/system/files/documents/2023/01/notary-public- license-law_01.2023.pdf. Diakses pada tanggal 8 Juni 2024.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Executive  Law,  khususnya  Bagian  §  130,  memberikan  wewenang  kepada sekretaris  negara  untuk  menunjuk  dan  memberikan  lisensi  kepada  notaris  di seluruh wilayah New York. Undang-undang ini menetapkan masa jabatan notaris selama empat tahun dan memberikan fleksibilitas kepada sekretaris negara untuk menentukan jumlah notaris yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat dengan baik. 19
Section  §  182 of Title  19 of the  New  York  Codes,  Rules,  and  Regulations secara  menyeluruh  mengatur  berbagai  aspek  terkait  notaris  publik  di  negara bagian  New  York.  Peraturan  ini  mencakup  definisi  istilah  penting  (§  182.2), persyaratan  untuk  tugas  notaris  (§  182.3),  persyaratan  tambahan  untuk  tugas notaris  elektronik  (182.4),  bukti  identitas  yang  cukup  (§  182.5),  evaluasi kredensial (§ 182.6), verifikasi identitas (§ 182.7), teknologi komunikasi (§ 182.8), pencatatan dan pelaporan (§ 182.9), aplikasi, registrasi, dan perpanjangan izin (§ 182.10),  serta  biaya  yang  berkaitan  dengan  layanan  notaris  (§  182.11).  Secara total,  regulasi  ini  memberikan  kerangka  kerja  rinci  dan  komprehensif  untuk memastikan bahwa notaris publik di New York menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme, efisiensi, dan  sesuai dengan  standar hukum yang berlaku,  baik dalam situasi konvensional maupun menggunakan teknologi elektronik. 20
3. Kesalahan  Umum  dalam  Translasi  Akademis  dan  Praktik  dalam Pembahasaan Profesi Notaris dalam Sistem Hukum Common Law di Amerika Serikat dan Civil Law di Indonesia
Perbedaan  yang  mencolok  antara  peran  dan  fungsi  notaris  dalam  sistem hukum  civil  law  dan  common  law  sering  kali  menimbulkan  kebingungan  dan kesalahpahaman  dalam  diskusi  lintas  yurisdiksi.  Hal  ini  terutama  terjadi  ketika istilah-istilah  hukum  diterjemahkan  dari  satu  bahasa  ke  bahasa  lain  tanpa memperhatikan konteks sistem hukum yang berbeda.
Sebagai  contoh,  di  Indonesia  yang  mengadopsi  sistem  hukum civil  law , berdasarkan  pada  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris (UUJN), notaris berperan sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat  akta  otentik.  Akta-akta  yang  dibuat  oleh  notaris  dalam  sistem  ini memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  dianggap  sebagai  bukti  otentik kecuali dibantah oleh pihak lawan. 21 Di sisi lain, dalam sistem hukum common law seperti di Amerika Serikat, peranan notaris publik lebih terbatas. Mereka biasanya bertugas  sebagai  pejabat  publik  yang  menjalankan  tugas-tugas  administratif tertentu,  seperti  mengambil  sumpah,  menegaskan  tanda  tangan,  dan  mencatat
19 Executive Law §130, hlm. 5.
20 Notary Public License Law (Title 19, New York Codes, Rules, Regulations, Section §182 - Notaries Public), hlm. 15.
21 Dedy Pramono, Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2015), Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3 ,  diakses  melalui  https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat- ole.pdf, hlm. 251
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
dokumen sesuai dengan ketentuan Section § 135 Executive Law. Namun demikian, notaris  publik  dalam  sistem common  law tidak  memiliki  kewenangan  untuk membuat akta otentik.
Perbedaan-perbedaan ini bisa menimbulkan kesalahpahaman ketika istilah hukum  diterjemahkan  secara  harfiah  tanpa  mempertimbangkan  konteks  sistem hukum. Sebagai contoh berdasarkan Collins Dictionary, frasa “acte notarié” dapat diterjemahkan sebagai “akta” dalam bahasa Indonesia atau “deed” dalam bahasa Inggris.  Namun,  istilah  “deed”  dalam  bahasa  Inggris  didefinisikan  sebagai “dokumen hukum formal” menurut Kamus Merriam-Webster. Sedangkan “notarial act”  merujuk  pada  “proses  melakukan  sesuatu  oleh  notaris  publik".  Sehingga, konsep  “akta  notaris”  di  Indonesia  berbeda  dengan  konsep  “notarial  act”  di Amerika Serikat dalam konteks profesi notaris.
Itulah  sebabnya,  istilah  “notarial  act”  atau  “notarial  deed”  di  Amerika Serikat tidak dapat disamakan dengan istilah “akta” dalam konteks profesi notaris di Indonesia. Lebih tepatnya, “notarial act” harus dipahami sebagai layanan yang diberikan  oleh  notaris,  seperti  penerbitan  “acknowledgment”  atau  “jurat”,  yang merupakan  bentuk  pengakuan  atau  sumpah  yang  dilakukan  di  hadapan  notaris sesuai dengan peranan notaris di Section § 135 Executive Law.
Dalam studi yang dilakukan oleh Akbar Rahadianto dalam Tesis Magister Kenotariatan berjudul “Pembetulan Kesalahan Penulisan Pada Akta yang Dilakukan Secara  Daring  (Studi  Perbandingan  Praktik  Notaris  di  Indonesia,  Estonia,  dan Negara Bagian Montana Amerika Serikat),” serta buku “Perbandingan Tugas dan Wewenang  Notaris  Indonesia  dan  Amerika  Serikat” oleh  Nadhif  Alkatiri,  Kanti Rahayu,  dan  Sanusi,  terdapat  beberapa  kesalahpahaman  dalam  mengartikan istilah  “notarial  act”  dari  sistem common  law di  Amerika  Serikat,  terutama  di negara  bagian  Montana,  ke  dalam  konteks  hukum  Indonesia  yang  mengadopsi sistem civil law .
Di  dalam  Tesis  Magister  Kenotariatan  karya  Akbar  Rahadianto,  penulis Akbar  Rahadianto  membahas  secara  detail  mengenai  komparasi  hukum  di Indonesia,  Estonia,  dan  Negara  Bagian  Montana.  Kesalahpahaman  ini  muncul ketika penulis menyamakan “notarial act” dalam konteks hukum Montana dengan “akta autentik” dalam konteks hukum Indonesia. di dalam sumber yang diambil penulis Akbar Rahadianto, dijelaskan bahwa “There are twelve specific authorized notarial  acts enumerated  in  Montana  notary  law  [Title  1,  Chapter  5,  Part  6, Montana  Code  Annotated]:  Taking  acknowledgments  in  an  individual  capacity; Witnessing  signatures  in  an  individual  capacity;  Taking  acknowledgments  in  a representative  capacity;  Witnessing  signatures  in  representative  capacity; Verification  upon  oath  or  affirmation  (Jurat);  Administering  oaths…” 22 Translasi yang  digunakan  oleh  penulis  Akbar  Rahadianto  adalah  sebagai  berikut,
22 Christi  Jacobsen,  “Montana  Notary  Public  Handbook:  2021”  https://sosmt.gov/wp-content/uploads/notary- handbook-2021.pdf, hlm. 14. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
“Kewenangan  notaris  di  negara  bagian  Montana  ialah  dijabarkan  lebih  lanjut sebagai  berikut:  Notaris  di  negara  bagian  Montana  berwenang  untuk  mengenaI kapasitas individu yang menghadap kepada notaris; Mengetahui kapasitas individu penghadap  yang  menandatangani akta  autentik ;  Apabila  bertindak  sebagai perwakilan  dari  penghadap,  notaris harus mengetahui  kapasitas dari  perwakilan penghadap tersebut; Mengetahui kapasitas perwakilan yang menandatangani akta autentik tersebut;  Notaris  juga  berwenang  untuk  memberikan  sumpah  kepada penghadap untuk memastikan bahwa data-data diri dan kewenangan penghadap yang  menghadap  kepada  notaris  yang  bersangkutan  adalah  benar;  Notaris  yang memberikan sumpah untuk membuat dan merubah segala perbuatan hukum yang dikehendaki  oleh  para  penghadap;  Notaris juga  berwenang untuk  membuat  akta protes.” 23
Namun sebenarnya, “notarial act” di negara bagian Montana merujuk pada tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  notaris  seperti  pengakuan (acknowledgment), menyaksikan tanda tangan, melakukan verifikasi sumpah atau pernyataan (jurat), dan memberikan sumpah. Sementara itu, “akta autentik” dalam konteks  hukum  Indonesia  adalah  akta  yang  disusun  oleh  notaris  sesuai  dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Perbedaan pokok antara “notarial act” di negara bagian Montana dan “akta autentik” di Indonesia terletak pada wewenang notaris untuk membuat akta. Di Indonesia,  notaris  diberi  wewenang  tersebut  berdasarkan  UUJN  yang  mengatur pembuatan  akta  autentik  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  kuat.  Di negara bagian Montana, notaris tidak berwenang membuat akta autentik seperti di Indonesia; mereka hanya melakukan tindakan administratif tertentu.
Dijelaskan juga lebih lanjut di dalam sumber yang sama yang dikutip oleh penulis Akbar Rahadianto bahwa, “Every Montana notary public is empowered to perform all but the last two notarial acts listed above. The notarial acts of certifying or  attesting  a  transcript  of  an  affidavit  or  deposition  and  making  a  protest  of  a negotiable instrument may be performed only by notaries who are knowledgeable of the applicable associated legal requirements and have received appropriate training. There are also other notarial acts that appear in other sections of the Montana Code Annotated,  but  they  are  very  rarely  used,  and notaries  should  be  extremely cautious of performing a notarial act with which the notary is unfamiliar.” 24 Hal ini menegaskan bahwa “notarial act” dalam hukum negara bagian Montana lebih mengacu pada tindakan atau proses yang dilakukan oleh notaris yang juga sesuai dengan terjemahan dari Kamus Merriam-Webster dan Collins Dictionary, bukan pada akta otentik seperti dalam konteks hukum Indonesia. Perbedaan mendasar ini  menjelaskan  bahwa  mengartikan  “notarial  act”  sebagai  “akta  otentik”
23 Akbar Rahadianto, “Tesis: Pembetulan Kesalahan Tulisan Pada Akta Yang Dilakukan Secara Daring (Studi Komparatif Praktek Notaris Di Indonesia, Praktek Notaris Di Estonia Dan Praktek Notaris Di Negara Bagian Montana Amerika Serikat)”, (Depok: UI, 2022), hlm. 46-47.
24 Christi Jacobsen, “Montana Notary Public..”, hlm. 14.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
merupakan  kesalahpahaman  yang  bisa  membingungkan  dalam  membedakan peran dan wewenang notaris di kedua sistem hukum tersebut.
Selain kesalahan dalam menerjemahkan istilah “notarial act” dalam Tesis Magister  Kenotariatan  karya  Akbar  Rahadianto,  kesalahan  serupa  ditemukan dalam buku “Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat” oleh  Nadhif  Alkatiri,  Kanti  Rahayu,  dan  Sanusi.  Para  penulis menyimpulkan  bahwa  “ Akta  otentik  yang dibuat  oleh  notaris di  negara  civil  law memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta yang dikerjakan oleh public notary tidak .” 25
Pernyataan ini menunjukkan adanya kesalahpahaman mengenai peran dan wewenang notaris publik di Amerika Serikat. Dalam sistem hukum common law Amerika  Serikat,  termasuk  di  negara  bagian  Alabama  yang  disorot  dalam  buku tersebut,  notaris  publik  tidak  diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta  otentik seperti  notaris  di  Indonesia.  Mereka  umumnya  hanya  melakukan  tindakan administratif  seperti  mengambil  sumpah,  mengesahkan  tanda  tangan,  dan memverifikasi dokumen. Dengan kata lain, konsep “akta” yang dibuat oleh notaris publik di Amerika Serikat berbeda dengan “akta autentik” yang dibuat oleh notaris di  Indonesia.  Kesimpulan  yang  disampaikan  oleh  penulis  dalam  buku  tersebut mungkin  dapat  menimbulkan  kebingungan  dan  kesalahpahaman  bagi  pembaca, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Kesalahpahaman  semacam  ini  bisa  memiliki  konsekuensi  praktis  yang signifikan. Sebagai contoh, jika seseorang dari Indonesia tinggal di Amerika Serikat dan  membutuhkan  akta  autentik  untuk  urusan  hukum  di  Indonesia,  mereka mungkin mencari notaris publik di Amerika Serikat dengan harapan bahwa notaris tersebut  dapat  mengeluarkan  akta  autentik seperti  halnya  notaris  di  Indonesia. Namun, karena notaris publik di Amerika Serikat tidak berwenang untuk membuat akta  autentik,  individu  dari  Indonesia  ini  akan  menghadapi  kesulitan  dalam mendapatkan  dokumen  yang  diperlukan.  Hal  ini  tak  hanya  berdampak  pada waktu,  biaya,  dan  energi  yang  terbuang  sia-sia,  tetapi  juga  bisa  menimbulkan masalah  hukum  jika  akta  autentik  menjadi  syarat  dalam  suatu  transaksi  atau proses hukum.
Oleh karena itu, penting bagi penulis, peneliti, dan praktisi hukum untuk memberikan  informasi  yang  tepat  dan  jelas  tentang  perbedaan  peran  serta kewenangan  notaris  di  berbagai  negara.  Terutama  saat  membandingkan  sistem hukum  yang  berlainan  seperti civil  law dan common  law .  Dengan  begitu, kesalahpahaman  dan  kebingungan  bisa  diminimalisir  sehingga  pembaca  dapat lebih  paham  tentang  cara  mendapatkan  layanan  hukum  yang  sesuai  dengan kebutuhan mereka di berbagai yurisdiksi.
25 Nadhif  M.  Alkatiri,  Kanti  Rahayu,  Sanusi,  “Perbandingan  Tugas  dan  Wewenang  Notaris  Indonesia  dan Amerika Serikat”, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021), hlm 82.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## 4. Sejarah Profesi Notaris Indonesia
Sistem  pengesahan  di  Indonesia  telah  mengalami  perkembangan  yang signifikan sejak zaman kolonial hingga era modern, dengan pengaruh kuat dari sistem hukum Belanda yang diperkenalkan selama masa pemerintahan kolonial. Salah satu warisan penting dari periode tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang diadopsi dari kitab undang-undang perdata Belanda tahun 1847. 26 Meskipun KUHPerdata masih menjadi dasar hukum yang penting,  Indonesia  terus  berupaya  untuk  menyesuaikan  dan  mengembangkan hukumnya sesuai dengan karakter dan kebutuhan negara sendiri. 27
Profesi  notaris  di  Indonesia  dapat  dilacak  kembali  ke  abad  ke-17,  saat Vereenigde  Oost  Ind.  Compagnie  (VOC)  mulai  menunjuk  notaris  untuk membantu  penduduk  dan  pedagang  di  Jacatra  (sekarang  Jakarta). 28 Melchior Kerchem, yang ditunjuk sebagai notaris pertama pada tanggal 27 Agustus 1620, bertugas  untuk  menyusun  berbagai  dokumen  hukum  sesuai  dengan  regulasi kotapraja.  Seiring  berjalannya  waktu,  pemerintah  Hindia  Belanda  terus menerbitkan  peraturan  baru  untuk  mengatur  profesi  notaris,  termasuk peraturan  yang  dikeluarkan  pada  tahun  1860  guna  menyesuaikan  ketentuan yang berlaku di Belanda dengan kondisi di Nederlands Indie. 29
Peristiwa  penting  dalam  perkembangan  profesi  notaris  di  Indonesia terjadi  pada  tahun  2004,  ketika  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  (UUJN)  mulai  berlaku.  UUJN  membawa  perubahan  penting dengan  menetapkan  persyaratan  yang  lebih  ketat  untuk  menjadi  notaris, meningkatkan  pengawasan,  dan  memperluas  wewenang  notaris.  Pada  tahun 2014, UUJN mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (PUUJN)  untuk  meningkatkan  lagi  kualitas  dan  integritas  notaris  dalam menjalankan tugasnya.
Saat  ini,  seseorang  yang  ingin  menjadi  notaris  di  Indonesia  harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam UUJN, termasuk menjadi Warga  Negara  Indonesia,  berusia  minimal  27  tahun,  memiliki  gelar  Sarjana Hukum  dan  Pascasarjana  Kenotariatan,  serta  lulus  ujian  yang  diadakan  oleh Ikatan  Notaris  Indonesia  dan  Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Penunjukan  dan pemberhentian  seorang  notaris  dilakukan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi
26 Andi  Condro  Bawono,  “Kedudukan  KUHPidana  dan  KUHPerdata  dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang- undangan:, 2012, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-kuh-pidana-dan-kuh-perdata-dalam-hierarki- peraturan-perundang-undangan-lt4f1e71d674972. Diakses pada tanggal 8 Juni 2024.
27 Sulistiowati,  “Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Hukum  Dagang,  Pusat  Perencanaan Pembangunan  Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI”, https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hukum_dagang.pdf, hlm. 11. Diakses pada tanggal 8 Juni 2024.
28 G.H.S Lumban Tobing, “Peraturan Jabatan Notaris”, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 15.
29 Rizki Nurmayanti dan Akhmad Khisni, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi”, Jurnal Akta: Vol. 4 No. 4, (Desember, 2017), hlm. 609-610
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Manusia dengan masa jabatan hingga usia 65 tahun kecuali ada alasan tertentu yang menyebabkan pemberhentian lebih awal. 30
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  seorang  notaris  terikat  oleh  tanggung jawab, wewenang, serta larangan-larangan yang diatur dalam UUJN, PUUJN, dan Kode Etik Notaris. Sebagai imbalan atas layanan hukum yang diberikan, seorang notaris berhak menerima honorarium sesuai dengan nilai ekonomis dan sosial dari setiap akta yang disusun berdasarkan ketentuan Pasal 36 UUJN. Kemudian, UUJN  mengatur  tentang  sistem  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Kelompok ini memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, menerima laporan dari masyarakat, dan memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar aturan. 31
b. Perbandingan Implementasi Jurnal Notaris di Negara Bagian New York dan Protokol Notaris di Indonesia di Era Reformasi Teknologi
1. Peraturan  Jurnal  Notaris  di  Negara  Bagian  New  York  Berdasarkan NYCRR  §  182.9  tentang  Recordkeeping  and  Reporting  dan Implementasinya di dalam Era Reformasi Teknologi
NYCRR § 182. 9 adalah aturan yang komprehensif yang menetapkan persyaratan  rinci  untuk  pencatatan  jurnal  notaris  di  Negara  Bagian  New York, termasuk mereka yang juga berprofesi sebagai pengacara. Tujuannya adalah  untuk  memastikan  integritas,  akuntabilitas,  dan  verifikasi  tindakan notaris,  terutama  dengan  semakin  banyaknya  penggunaan  notarisasi elektronik. 32
Menurut NYCRR § 182.9, semua notaris, baik yang tradisional maupun elektronik,  harus  menjaga  jurnal  yang  lengkap  tentang  tindakan  notaris mereka.  Jurnal  tersebut  harus  mencakup  informasi  detail  tentang  setiap notarisasi,  seperti  tanggal  dan  waktu  pelaksanaannya,  nama  pihak  utama yang  ditandatangani  olehnya,  jenis  teknologi  audio-visual  yang  digunakan untuk  notarisasi  elektronik,  jumlah  dan  jenis  dokumen  yang  dilegalisasi, layanan  spesifik  notaris  yang  diberikan,  serta  bentuk  identifikasi  yang diserahkan  oleh  penandatangan  jarak  jauh  dari  dokumen  atau  dokumen- dokumen itu.  Notaris  harus menyimpan  catatan  ini dengan  cermat  selama setidaknya  10  tahun  dengan  perlindungan  yang  menggunakan  kata  sandi atas penyimpanan tersebut melalui penyimpanan pihak ketiga. Bukan hanya kata  sandi,  proteksi  atas  jurnal  notaris  diserahkan  sepenuhnya  kepada notaris dalam aspek keamanan.  Hal ini diatur dalam NYCRR § 182.4  yang mangatur  bahwa, “Control  of  security  aspects  such  as  but  not  limited  to
30 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432. Psl. 3, 8.
31 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris…, Psl 9, 69, 73.
32 Curtis C. Mechling dan Robert J. Gorzelany, “Report By The…”, hlm. 23.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
passwords,  token  devices,  biometrics,  PINS,  phrases,  software  on  protected hardware shall remain under the sole control of the notary public.“
Walaupun di dalam NYCRR § 182 tidak secara spesifik menyebutkan pihak  ketiga  mana  yang  diizinkan  untuk  menyimpan  dokumen  notaris. Kumpulan  peraturan  perundang-undangan  negara  bagian  New  York,  yang sering disebut sebagai “NYCRR,” berisi teks lengkap aturan, dan peraturan yang dikeluarkan oleh lebih dari 100 lembaga dan departemen negara bagian di  New  York. 33 Dalam  Title  lain,  yaitu  Title  8  NYCRR  di  bawah  Education Department, Section § 121 (f), dijelaskan bahwa "Educational agencies may provide the records to a parent or eligible student electronically, if the parent consents to such a delivery method. The educational agency must transmit the personally  identifiable  information  in  a  way  that  complies  with  State  and Federal  law  and  regulations. Safeguards  associated  with  industry standards and  best practices, including but not limited to, encryption and password protection, must be in place when education records requested by a parent  or  eligible  student  are  electronically  transmitted." (8  NYCRR 121.12 (Lexis  Advance  through  June  7,  2024)).  Oleh  karena  itu,  sesuai  dengan ketentuan NYCRR 121, untuk melindungi dokumen yang dikirimkan secara elektronik, harus “associated with industry standards and best practices ,” yang berarti harus mengacu pada standar industri dan praktik terbaik. 34
Dari hubungan antara peraturan-peraturan tersebut, dan dari diskusi sebelumnya tentang sistem federalisme di Amerika Serikat, di mana hukum federal dapat digunakan jika hukum negara bagian tidak mengatur hal-hal tertentu, di sini, bisa dilihat di dalam aturan hukum federal yakni Title 51 USCS  §  20102  National  and  Commercial  Space  Programs;  Chapter  27 Corporate Information Security § 27.02 “Business Continuity Planning and Management; dan Title 1 Chapter VI CFR § 603 “National Capital Planning Commission.”
Perlindungan informasi digital yang terkait dengan standar industri dan  praktik  terbaik  bertujuan  untuk  menjaga  keamanan  data  dengan menerapkan langkah-langkah keamanan menyeluruh sesuai dengan standar yang  diakui. 35 Langkah-langkah  ini  mencakup  pembaruan  rutin, perlindungan  fisik,  penggunaan  perangkat  lunak  antivirus,  serta  pelatihan staf  mengenai  kesadaran  keamanan  siber  dan  cara  menghadapi  ancaman dari  dalam. 36 Selain  itu,  penerapan  layanan  dan  mekanisme  teknis  untuk mencegah  akses  tidak  sah  ke  data  yang  dikirimkan  melalui  jaringan ditekankan  pada  Chapter  27  Corporate  Information  Security  §  27.02
33 Drew Kloc, “NYCRR History and the Process of Keeping it Up‐to‐Date: Important Information for Using this Database” https://law.lib.buffalo.edu/pdf/NYCRR%20History.pdf. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.
34 Title 8 NYCRR § 121.12. 2024.
35 Ibid
36 Title 51 USCS § 20102 “National and Commercial Space Program.”
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
“Business  Continuity  Planning  and  Management.”  Standar  industri  seperti yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan  National  Institute  of  Standards  and  Technology  (NIST)  memberikan kerangka  kerja  bagi  manajemen  keamanan  informasi,  termasuk  penilaian risiko,  manajemen  kebijakan  keamanan,  dan  respons  insiden  berdasarkan pada  Chapter  27  Corporate  Information  Security  §  27.02  “Business Continuity  Planning  and  Management.”  Standar-standar  ini  diakui  secara luas  dan  serta  menjadi  acuan  dalam  menetapkan  praktik  keamanan  yang efektif untuk melindungi informasi digital.
Untuk petunjuk khusus tentang menjaga keamanan dokumen digital melalui  pihak  ketiga  berdasarkan  NYCRR  §  182.9  untuk  penyimpanan catatan dan persyaratan bagi notaris, kepatuhan terhadap Publikasi Khusus NIST  seperti  800-53,  yang  merekomendasikan  kontrol  keamanan  untuk sistem  informasi  federal  dan  organisasi, bisa  sangat  relevan.  Peraturan  ini memberikan  kerangka  kerja  yang  rinci  untuk  menjaga  keamanan  catatan elektronik, termasuk catatan yang dikelola oleh Notaris untuk mengisi celah hukum  tersebut. “Computerized  Records  subject  to  the  Privacy  Act  shall  be maintained,  at  a  minimum,  subject  to  the  safeguards  recommended  by  the National  Institute  of  Standards  and  Technology  (NIST)  Special  Publications 800-53, Recommended Security Controls for Federal Information Systems and Organizations as revised from time to time or any superseding guidance offered by NIST or other federal agency charged with the responsibility for providing recommended  safeguards  for  computerized  Records  subject  to  the  Privacy Act. ” 37 Dengan  menerapkan  kontrol  keamanan  sesuai  dengan  standar industri  ini,  penyedia  penyimpanan  pihak  ketiga  dapat  dianggap  telah memenuhi  persyaratan  dalam  NYCRR  §  182.9,  seperti cloud-based  system storage . 38
Kemudian, ada beberapa alasan di balik kebutuhan akan pencatatan ini.  Salah  satunya  adalah  untuk  memastikan  integritas  proses  notarisasi. Dengan  mewajibkan  notaris  untuk  mendokumentasikan  setiap  aspek  dari setiap  tindakan  mereka  dalam  proses  notarisasi  suatu  dokumen,  NYCRR § 182.9  menciptakan  jejak  audit  yang  jelas  guna  memverifikasi  keabsahan dokumen-dokumen tersebut. Hal ini sangat penting terutama dalam konteks notarisasi  elektronik  di  mana  risiko  penipuan  dan  kesalahan  mungkin meningkat  karena  minimnya  interaksi  fisik  dan  ketergantungan  pada teknologi. 39
Selain itu, mencatat detail jurnal yang diwajibkan oleh NYCRR § 182.9 memberikan bukti penting dalam kasus perselisihan hukum atau tantangan
37 Title 1 Chapter VI CFR § 603 “National Capital Planning Commission.”
38 Wiz  Experts  Team,  “Cloud  Security  Standards”,  https://www.wiz.io/academy/cloud-security-standards. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.
39 Curtis C. Mechling dan Robert J. Gorzelany, “Report By…, hlm. 3.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
terhadap  dokumen  yang  telah  dinotarisasi.  Jika  keabsahan  notarisasi dipertanyakan, jurnal notaris dapat menjadi catatan kunci mengenai servis yang  dilakukan  oleh  notaris  dan  membantu menentukan  apakah  prosedur yang benar diikuti dan apakah notarisasi dilakukan sesuai dengan hukum. 40 Bagi  pengacara  yang  juga  memiliki  lisensi  sebagai  notaris, persyaratan  NYCRR §  182.9  sama  berlakunya  seperti  bagi  notaris  lainnya. Kehadiran seorang pengacara sebagai seorang notaris tidak membebaskannya  dari  tanggung  jawab  untuk  menjaga  catatan  rinci mengenai  tindakan-tindakan  notaris  mereka.  Hal  ini  memastikan  bahwa setiap  dokumen  yang  dinotarisasi,  tanpa  memandang  dilakukan  dalam kapasitas  hukum  atau  lainnya,  harus  mematuhi  standar  dokumentasi  dan akuntabilitas dengan ketat. 41
Peraturan di negara bagian New York pun telah berkembang untuk menangani  aspek-aspek  notarisasi  elektronik  yang  semakin  umum digunakan  dalam  era  reformasi  teknologi. Sebagai  contoh,  seorang  notaris yang melakukan tindakan notarisasi elektronik harus terdaftar di sekretaris negara dan mematuhi standar tertentu terkait keamanan dan verifikasi tanda tangan  serta  catatan  elektronik.  Peraturan  ini  memastikan  bahwa  entri jurnal elektronik dipelihara dengan detail yang sama dengan catatan kertas tradisional,  mencakup  informasi  seperti  jenis  identifikasi  yang  diberikan, tanggal dan waktu tindakan notarisasi, serta pihak-pihak yang terlibat. 42
Tidak hanya itu, perkembangan notarisasi online jarak jauh atau yang disebut remote  online  notarization (RON)  telah  memperluas  persyaratan jurnal ke lingkungan digital. Notaris yang melakukan RON harus menyimpan jurnal  untuk  proses  tersebut,  termasuk  syarat  tambahan  seperti  rekaman audio-video  dari  proses  notarisasi  yang  harus  disimpan  selama  minimal sepuluh  tahun  seperti  yang  diatur  pada  Executive  Law,  §135-c,  2(b). Penyesuaian ini menunjukkan komitmen untuk menjaga persyaratan jurnal dalam  menghadapi  kemajuan  teknologi,  sehingga  integritas  dan ketertelusuran tindakan notaris tetap terjaga.
Pentingnya  dalam  kepatuhan  terhadap  persyaratan  pencatatan  ini ditekankan  oleh  potensi  konsekuensi  dari  kesalahan-kesalahan  yang dilakukan oleh seorang notaris. Berdasarkan Section § 135 Executive Law, seorang  notaris  di  New  York  bertanggung  jawab  secara  perdata  atas kerugian  yang  diderita  oleh  individu  akibat  dari  kesalahan  dalam pelaksanaan  tugas  mereka.  Prinsip  ini  ditegaskan  dalam  putusan  kasus Maloney v. Stone , 195 AD2d 1065 (4th Dept. 1993), Wells Fargo Bank, N.A. v.
40 Ibid .
41 Ibid , hlm 10.
42 § 182.4 Additional requirements for electronic notaries.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Sherwood , 82 AD3d 758 (2d Dept. 2011), dan Chicago Tit. Ins. Co. v. LaPierre , 104 AD3d 720 (2d Dept. 2013).
Kasus Maloney v. Ston e menunjukkan betapa pentingnya pencatatan yang  akurat  oleh  seorang  notaris.  Dalam  keputusan  tersebut,  pengadilan menetapkan  bahwa  seorang  notaris  yang  melakukan  tanda  tangan  palsu bertanggung jawab atas kerugian pihak lain sebagai hasil dari kesalahannya. Sebelum  putusan  ini,  seorang  notaris  bisa  dengan  mudah  memberikan kesaksian  tentang  praktik  umum  mereka  dalam  mematuhi  persyaratan hukum saat melakukan tindakan notaris, dan kecuali ada bukti konkret yang melawannya,  kemungkinan  besar  mereka  tidak  akan  dimintai pertanggungjawaban atas dugaan kesalahan apa pun. Namun, dengan adanya NYCRR  §  182.9  dan  persyaratan  pencatatan  yang  diberlakukan,  gagal menjaga  catatan  yang  akurat  kini  dapat  digunakan  sebagai  bukti  terhadap seorang notaris dalam proses hukum.
Mechling  dan  Gorzelany  dalam  penelitiannya  menegaskan  bahwa pencatatan yang teliti dapat memberikan alat pembuktian untuk melindungi notaris  dari  tuduhan  palsu  dan  tanggung  jawab  tidak  wajar  dengan membuktikan  kepatuhan  mereka  terhadap  persyaratan  profesi  notaris. 43 Kemudian, Closen berpendapat bahwa ketika tujuan pencatatan notaris dan perlindungan  hukumnya  yang  luas  dipahami,  dapat  disimpulkan  bahwa setiap  notaris  seharusnya  menyimpan  jurnal  notaris,  bahkan  jika  tidak diwajibkan oleh hukum negara bagian. 44 Bukan hanya itu, Van Alstyne juga menekankan  bahwa  penyelesaian  entri  jurnal  secara  teratur  dan komprehensif untuk setiap notarisasi akan menjadi bukti berharga tentang profesionalisme  dan  ketelitian  notaris  dalam  menjalankan  tugas  resmi mereka, serta melindungi notaris dari tuntutan malpraktik. 45
Namun,  masih  belum  jelas  apakah  kegagalan  untuk  menyimpan catatan  yang  diperlukan  itu  sendiri  akan  dianggap  sebagai  alasan  cukup untuk menuntut pertanggungjawaban seorang notaris dalam kasus di mana notaris  tersebut  tidak  memiliki  ingatan  spesifik  tentang  tindakan  notaris tertentu.  Namun  demikian,  jelas  bahwa  pencatatan  komprehensif  yang diwajibkan  oleh  NYCRR  §  182.9,  bersama  dengan  prinsip-prinsip  yang ditetapkan dalam Maloney v. Stone , Wells Fargo Bank, N.A. v. Sherwood, dan Chicago  Tit.  Ins.  Co.  v.  LaPierre, telah  signifikan  meningkatkan  tingkat akuntabilitas  para  notaris  di  New  York  dan  konsekuensi  potensial  yang mungkin  mereka  hadapi  akibat  setiap  kesalahan  atau  kelalaian  dalam memenuhi kewajiban hukum mereka.
43 Curtis C. Mechling dan Robert J. Gorzelany, “Report By…, hlm. 3.
44 Michael Closen, “To Swear or Not to Swear Document Signers: The Default of Notaries Public and a Proposal to Abolish Oral Notarial Oaths”, 50 Buffalo L. Rev. 613, (2002), hlm. 676.
45 Peter J. Van Alstyne, “The Notary’s Duty to Meticulously Maintain a Notary Journal”, 31 J. Marshall L. Rev. 778, (1998), hlm. 802.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Secara  keseluruhan,  NYCRR §  182.9  adalah  peraturan  penting  yang menetapkan  standar  tinggi  untuk  pencatatan  jurnal  notaris  di  New  York. Dengan  menetapkan  kewajiban  bagi  notaris  untuk  menjaga  catatan  rinci tentang tindakan mereka, peraturan ini mendukung integritas, akuntabilitas, dan verifikasi dalam proses notaris. Selain itu, hal ini juga menyediakan bukti penting jika terjadi sengketa hukum. Prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam kasus Maloney v. Stone , bersama dengan persyaratan pencatatan yang diatur dalam NYCRR § 182.9, telah mengubah secara signifikan lingkungan hukum bagi notaris di New York. Hal ini menegaskan pentingnya mematuhi tugas  notaris  dengan  ketat  serta  konsekuensi  serius  dari  kesalahan  atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut. 46
2. Peraturan Protokol Notaris di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku dan Implementasinya di dalam Era Reformasi Teknologi Peraturan mengenai penyimpanan dan penyerahan protokol notaris di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (“PUUJN”),  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“Perubahan UU ITE”),  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan,  dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1977 tentang Dokumen Perusahaan.
Pasal  1  ayat  (13)  dalam  revisi  UUJN  menjelaskan  protokol  notaris sebagai kumpulan dokumen yang dianggap sebagai arsip negara yang harus dijaga  dan  dipelihara  oleh  notaris  sesuai  dengan  ketentuan  hukum.  Ini menegaskan  pentingnya  peran  protokol  notaris  sebagai  bagian  dari  arsip negara yang harus dijaga dengan baik.
Pasal  59  UUJN  mengatur  kewajiban  notaris  untuk  membuat  daftar klapper  untuk  mencatat  akta  dan  surat-surat  tangan  yang  telah  disahkan. Daftar  klapper  ini  disusun  berdasarkan  abjad  setiap  bulan,  dan mencantumkan  nama  semua  pihak  yang  terlibat  serta  rincian  akta  atau surat-surat tangan yang dicatat dalam daftar tersebut. Aturan ini bertujuan untuk  memudahkan  pencarian  dan  pengorganisasian  dokumen  dalam protokol notaris.
46 Dennis Valet, “Notaries — New
Recordkeeping
Requirements (10 Years!)” https://www.scardalaw.com/2023/01/27/notaries-new-recordkeeping-requirements-10-years/.  Diakses  pada  tanggal  10 Juni 2024.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Tentang  penyerahan  protokol  notaris,  Pasal  62  UUJN  menetapkan bahwa  penyerahan  protokol  notaris  dilakukan  dalam  beberapa  situasi tertentu,  seperti  saat  notaris  meninggal  dunia,  masa  jabatan  berakhir, mengundurkan  diri,  tidak  mampu  secara  rohani  maupun  jasmani  untuk melaksanakan tugas jabatan selama lebih dari 3 tahun secara terus-menerus, atau kondisi lainnya seperti menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dengan tidak hormat.
Pasal  63  UUJN  kemudian  mengatur  prosedur  lebih  lanjut  terkait dengan penyerahan protokol notaris. Penyerahan tersebut harus dilakukan maksimal dalam waktu 30 hari dengan pembuatan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Penyerahan protokol notaris dilakukan kepada seorang notaris lain yang telah ditunjuk. Majelis Pengawas Daerah  atau  Menteri,  bergantung  pada  situasi  yang  mengakibatkan penyerahan protokol notaris tersebut. Khusus untuk protokol notaris yang berusia 25 tahun atau lebih, penyerahannya dilakukan oleh notaris penerima protokol kepada Majelis Pengawas Daerah.
Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi pengaturan mengenai  protokol  notaris.  Pasal  5  UU  ITE  menyatakan  bahwa  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah.  Keberadaan  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik dianggap  sebagai  alat  bukti  yang  sah  untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan  transaksi  elektronik,  terutama  dalam  pembuktian  perbuatan  hukum melalui sistem elektronik. Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk surat yang  harus  dibuat  tertulis  menurut  undang-undang  serta  surat  beserta dokumennya  yang  harus  dibuat  dalam  bentuk  akta  notariil  atau  akta  oleh pejabat pembuat akta.
Undang-Undang  Kearsipan  juga  memberikan  kemungkinan  bagi pencipta  arsip  dan/atau  lembaga  kearsipan  untuk  membuat  arsip  dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media, termasuk media elektronik dan/atau media lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1). Peraturan ini menunjukkan adanya peluang untuk digitalisasi atau alih media protokol notaris  dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Definisi dokumen perusahaan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dokumen Perusahaan juga meliputi data, catatan, dan/atau informasi yang diciptakan  dan/atau  diterima  oleh  perusahaan  sebagai  bagian  dari aktivitasnya,  baik  tertulis  di  atas  kertas  atau  media  lain  maupun  tercatat dalam  berbagai  bentuk  yang  dapat  dilihat,  dibaca,  dan  didengar.  Hal  ini menunjukkan bahwa dokumen perusahaan dapat disimpan dalam berbagai format, termasuk dalam bentuk elektronik.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Berdasarkan  regulasi  yang  relevan  di  Indonesia,  dapat  disimpulkan bahwa protokol notaris dianggap sebagai arsip negara yang harus dijaga dan disimpan oleh notaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris harus  menyusun  daftar  klapper  untuk  mempermudah  pencarian  dan pengaturan dokumen dalam protokol notaris. Penyerahan protokol notaris dilakukan pada situasi-situasi khusus, seperti saat notaris meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, atau dia diberhentikan, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UUJN. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi serta  regulasi  seperti  UU  ITE,  Undang-Undang  Kearsipan,  dan  Undang- Undang  Dokumen  Perusahaan  membuka  kemungkinan  untuk  mengubah protokol  notaris  ke  format  digital  atau  media  lainnya  dengan  tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam  perbandingan  implementasinya,  negara  Amerika  Serikat, terutama  di  negara  bagian  New  York,  memiliki  peraturan  NYCRR  §  182.9 yang  mengatur  secara  detail  tanggung  jawab  notaris  dalam  menyimpan jurnal  elektronik  yang  mencatat  tindakan  notaris  mereka,  termasuk notarisasi  elektronik  dan  notarisasi  jarak  jauh.  Peraturan  tersebut  juga menetapkan standar keamanan dan penyimpanan data yang harus dipatuhi oleh notaris.
Di  Amerika  Serikat,  standar  industri  yang  ditetapkan  oleh International Organization for Standardization (ISO) dan National Institute of Standards and Technology (NIST) juga menjadi acuan dalam menerapkan teknologi  informasi  untuk  penyimpanan  dan  perlindungan  dokumen elektronik.  Standar-standar  ini  memberikan  panduan  tentang  manajemen keamanan  informasi,  evaluasi  risiko,  dan  kontrol  akses  yang  diperlukan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan dokumen elektronik. 47
Di Indonesia, penerapan standar industri seperti ISO dan NIST dalam digitalisasi protokol notaris belum diatur secara khusus dalam perundang- undangan yang ada. Walaupun tidak berhubungan dengan profesi notaris, di dalam penelitian yang dilakukan pada Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwakarta, sistem digitalisasi di Indonesia belum terstandarisasi oleh ISO dan NIST. 48 Terutama pada Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak,  hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  sistem  keamanan  di
47 Chapter 27 Corporate Information Security § 27.02 “Business Continuity Planning and Management.”
48 Ala  Aprila  Ipungkarti,”Penerapan  IT  Security  Awareness  Standar  Keamanan  ISO  27001  Di  BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwakarta”, Jurnal Media Infotama Vol.19 No.1, (April, 2023), hlm 109.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
kantor pemerintahan tersebut memiliki resiko tinggi atas sistem keamanan digital yang tidak terstandarisasi oleh ISO maupun NIST. 49 Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia dapat mempertimbangkan  untuk  mengadopsi  dan  menerapkan  bagian-bagian yang relevan dari regulasi komprehensif di Amerika Serikat, seperti NYCRR §  182.9,  serta  mengacu  pada  standar  industri  seperti  ISO  dan  NIST  dalam merumuskan  peraturan  terkait  digitalisasi  protokol  notaris.  Selain  itu, penting  untuk  mengatur  kewajiban  notaris  dalam  menyimpan  jurnal elektronik  yang  mencakup  dalam  semua  tindakan  notaris  mereka, sebagaimana  diatur  dalam  NYCRR  §  182.9,  dengan  memperhatikan  aspek keamanan  dan  penyimpanan  data  sesuai  standar  industri  yang  berlaku.
Indonesia  juga  bisa  mempertimbangkan  regulasi  terkait  penyimpanan rekaman  audio-video  untuk  proses  notarisasi  online  jarak  jauh  jika memungkinkan,  dengan  berpatokan  pada  ketentuan  yang  ada  di  NYCRR § 182.9 serta standar industri terkait.
Dengan  mengadopsi  serta  menerapkan  aspek-aspek  relevan  dari regulasi komprehensif Amerika Serikat dan merujuk pada standar industri yang  berlaku  ini  akan  membantu  Indonesia  memperkuat  sistem  protokol notarisnya serta menyiapkan profesi notaris menghadapi tantangan maupun peluang di era reformasi teknologi. Hal ini juga akan membantu memastikan keamanan,  integritas,  dan  keaslian  dokumen  elektronik  yang  dihasilkan dalam proses pengubahsuaian protokol notaris ke dalam bentuk digital.
Namun,  proses  tersebut  harus  dilakukan  dengan  cermat  dan berangsur-angsur,  dengan  memperhatikan  kondisi  hukum,  sosial,  dan teknologi  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini  juga  melibatkan  berbagai  pihak terkait  untuk  memastikan  kelangsungan  dan  efektivitas  pelaksanaannya. Diperlukan  kerjasama  antara  pemerintah,  organisasi  profesi  notaris,  serta para  ahli  di  bidang  teknologi  informasi  untuk  menyusun  regulasi  yang komprehensif dan praktis terkait digitalisasi protokol notaris di Indonesia. Semua ini harus mengacu pada praktik terbaik dari negara lain serta standar industri internasional yang berlaku.

## D. Kesimpulan
Perkembangan  implementasi  jurnal  notaris  di  Negara  Bagian  New  York  dan protokol  notaris  di  Indonesia  berbeda  dalam  menghadapi  era  reformasi  teknologi. Faktor utama yang memengaruhi perbedaan ini adalah kerangka hukum yang mengatur profesi notaris di masing-masing wilayah. Di Negara Bagian New York, NYCRR § 182.9 secara  rinci  mengatur  kewajiban  notaris  untuk  menyimpan  jurnal  elektronik  yang
49 Sindi Aprianti, Renny Puspita Sari, dan Ibnur Rusi, “Manajemen Risiko Keamanan Simbada Menggunakan Metode NIST SP 800-30 Revisi 1 dan Kontrol ISO/IEC 27001:2013”, Jurnal Buana Informatika, Volume 14, Nomor 1, (April, 2023), hlm 58-59.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
mencakup  detail  tindakan  notaris  mereka,  termasuk  untuk  notarisasi  elektronik  dan notarisasi jarak jauh ( remote online notarization ), serta menetapkan standar keamanan dan penyimpanan data yang harus dipatuhi oleh notaris dengan merujuk pada standar industri  seperti  ISO  dan  NIST.  Di  Indonesia,  meskipun  terdapat  peraturan  yang membuka peluang untuk digitalisasi atau pengalihan media protokol notaris, belum ada regulasi yang secara spesifik dan komprehensif mengatur tentang digitalisasi protokol notaris,  serta  penerapan  standar  industri  seperti  ISO  dan  NIST  dalam  digitalisasi protokol notaris. Perbedaan dalam implementasi jurnal notaris dan protokol notaris di kedua  wilayah  ini  menunjukkan  pentingnya  pengembangan  peraturan  yang komprehensif dan praktis untuk menghadapi tantangan serta peluang di era reformasi teknologi.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## Daftar Pustaka

## A. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1977 tentang Dokumen Perusahaan. UU No. 8 Tahun 1977, LN No. 18 Tahun 1997, TLN No. 3674.
Indonesia.  Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris,  UU  No.  30 Tahun  2004,  LN  No.  117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 2009  tentang  Kearsipan.  UU  No.  43  Tahun 2009. LN No. 152 Tahun 2009, TLN No. 5071.
Indonesia.  Undang-Undang  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.
Amerika  Serikat.  Department  of State  of New  York:  Notary  Public  License  Law,  January 2023.
Amerika Serikat. 22 Code of Federal Regulations §92.
Amerika Serikat. Civil Code of Louisiana Amerika Serikat. Corporate Information Security § 27.02. 2023. Amerika Serikat. Executive Law §130. 2023. Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat. Amerika Serikat. Public Officers Law §3. 2023. Amerika Serikat. Title 1 CFR § 603.7. 2024. Amerika Serikat. Title 8 NYCRR § 121.12. 2024. Amerika Serikat. Title 19 NYCRR, Chapter V, Subchapter L, Section §182. Amerika Serikat. Title 51 USCS § 2010213. 2024.

## B. Putusan Pengadilan
Maloney v Stone, 195 AD2d 1065 [4th Dept 1993]
Wells Fargo Bank, N.A. v Sherwood, 82 AD3d 758 [2d Dept 2011] Chicago Tit. Ins. Co. v LaPierre, 104 AD3d 720 [2d Dept 2013] Crowther v. Crowther, 27 Misc. 3d 1211(A), 1211A (Sup. Ct. 2010)

## C. Buku
Alexis  de  Tocqueville,  “Democracy  in  America”,  vol.  II,  3rd  ed.,  diterjemahkan  oleh  Henry Reeve, Esq., disunting oleh Francis Bowen (Cambridge: Sever and Francis). 1863. Alkatiri, Nadhif M. et.al. Sanusi, Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat, (Yogyakarta: Tanah Air Beta). 2021.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Bhat, P. Ishwara, “Idea and Methods of Legal Research”, (Oxford: University Press). 2019. Tobing,  G.H.S Lumban, “Peraturan Jabatan Notaris”, (Jakarta: Erlangga). 1992.

## D. Jurnal
Aprianti, S, Sari, R.P., Rusi, I, “Manajemen Risiko Keamanan Simbada Menggunakan Metode NIST SP 800-30 Revisi 1 dan Kontrol ISO/IEC 27001:2013”, Jurnal Buana Informatika, Volume 14, Nomor 1 , (April, 2023).
Closen, M, “To Swear or Not to Swear Document Signers: The Default of Notaries Public and a Proposal to Abolish Oral Notarial Oaths”, 50 Buffalo L. Rev (2002). Ipungkarti, Ala Aprila,”Penerapan IT Security Awareness Standar Keamanan ISO 27001 Di BPJS  Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Purwakarta”, Jurnal  Media  Infotama  Vol.19 No.1, (April, 2023).
Kuswanto,  M.R.,  Purwadi,  H,  “Urgensi  Penyimpanan  Protokol  Notaris  Dalam  Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia”, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2, (Desember, 2017).
Mechling, Curtis C., Gorzelany, Robert J, “Report By The Commercial Law And Uniform State Laws Committee And The Real Property Law Committee In Support Of Regulations Promulgated  By  The  New  York  Secretary  Of  State  On  New  York  Notary  Law  (19 NYCRR 182)”, New York City Bar Association , (2023).
Nurmayanti,  R.,  Khisni,  A,  “Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi”, Jurnal Akta: Vol. 4 No. 4 , (Desember, 2017).
Paskadwi,  Bunga  Mentari,  “Peran  dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Terkait  Pengenalan Penghadap Serta Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris (Studi Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor  366/PID.B/2021/PN.JKT.SEL)”, Indonesian Notary: Volume 4 No.1, Article 26 , (Maret, 2022).
Peter  J.  Van  Alstyne,  “The  Notary’s  Duty to  Meticulously  Maintain  a  Notary  Journal”, 31  J. Marshall L. Rev. 778 (1998).
Pramono, Dedy, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2015), Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3 , (Desember, 2015). Valera, Milton G, “The National Notary Association: A Historical Profile”, 31 J. Marshall L. Rev. 971 (1998).
E. Tesis
Akbar Rahadianto. Pembetulan Kesalahan Tulisan Pada Akta Yang Dilakukan Secara Daring (Studi  Komparatif  Praktek  Notaris  Di  Indonesia,  Praktek  Notaris  Di  Estonia  Dan Praktek Notaris Di Negara Bagian Montana  Amerika Serikat).  (Tesis),  Universitas Indonesia, 2022.
F. Internet
Bawono,  Andi Condro “Kedudukan KUHPidana dan KUHPerdata dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”,https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-kuh- pidana-dan-kuh-perdata-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan- lt4f1e71d674972. Diakses pada tanggal 8 Juni 2024.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 43-66 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Jacobsen,  Christi,  “Montana  Notary  Public  Handbook:  2021”  https://sosmt.gov/wp- content/uploads/notary-handbook-2021.pdf. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024. Kloc,  Drew,  “NYCRR  History  and  the  Process  of  Keeping  it  Up‐to‐Date:  Important
Information for Using this Database”
https://law.lib.buffalo.edu/pdf/NYCRR%20History.pdf.  Diakses  pada  tanggal  10 Juni 2024.
Sulistiowati, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Dagang, Pusat
Perencanaan  Pembangunan  Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI”,
https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hukum_daga ng.pdf. Diakses pada tanggal 8 Juni 2024.
United States Court of Appeals for The Second Circuit, “About The Court”, (New York: 2019), https://www.ca2.uscourts.gov/about_the_court.html.  Diakses  pada  tanggal  8  Juni 2024.
Valet,  Dennis.  “Notaries  —  New  Recordkeeping  Requirements  (10  Years!)” https://www.scardalaw.com/2023/01/27/notaries-new-recordkeeping- requirements-10-years/. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.
Wiz  Experts  Team,  “Cloud  Security  Standards”,  https://www.wiz.io/academy/cloud- security-standards. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.