## PLURALISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEMOTONGAN NISAN SALIB DI  KAWASAN PURBAYAN KOTA GEDE YOGYAKARTA

## Ismaya Dewi Priyani
Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana , UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email : priyaniismaya@gmail.com
Diterima : 2 April  2021, Revisi : 10 May 2021 Disetujui : 1 juni 2021

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berangkat  dari  polemik  terjadinya  pemotongan  nisan  salib  di    kawasan Purbayan  Kota  Gede  Yogyakarta.  Dalam  isu  yang  berkembang  dimasyarakat,  tindakan tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan intoleran dalam beragama. Kemudian peneliti mengaitkan  kasus  tersebut  dengan  pluralisme  hukum  di  Indonesia.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui konsep pluralisme hukum serta bagaimana pandangan para akademisi dalam menyikapi kasus pemotongan nisan salib tersebut. Peneliti mendapatkan data kualitatif dengan melakukan wawancara, menggunakan metode penelitian  deskriptif analistis  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Hasilnya  bahwa  konsep  pluralisme hukum  berkembang  beriringan  dengan  munculnya  pluralisme  sosial.  Pada  masyarakat yang plural akan muncul pula hukum yang plural. Sentralisasi hukum menjadi percuma karena  cenderung  asosial.  Pluralisme  hukum  menunjukan  sistem  hukum  yang  beragam dan  berlaku  bersamaan  atau  berinteraksi  dalam  mengatur  berbagai  aktivitas  dan hubungan manusia di suatu tempat. Para akademisi yang menjadi narasumber, terhadap kasus  pemotongan  nisan  salib  di  kawasan  Purbayan  Kota  Gede  Yogyakarta  memiliki pandangan  tindakan  memotong  nisan  salib  merupakan  suatu  bentuk  intoleran.  Kasus pemotongan nisan salib tersebut sebagai suatu cerminan keterbatasan pengaturan hukum sentral  (skala  nasional)  dalam  masyarakat  yang  plural.  Kasus  tersebut  merupakan pelanggaran atas toleransi beragama di masyarakat.
Kata kunci: Pluralisme Hukum, Pluralisme Agama, Pluralisme sosial, Pemotongan Nisan Salib, Purbayan Kota Gede

## ABSTRACT
This research departed from the polemic of the cutting of the crossing headstone in the Purbayan  City  Gede  area  of  Yogyakarta.  In  issues  that  develop  in  the  community,  these actions are considered as an intolerant act in religion. Then the researcher linked the case with  legal  pluralism  in  Indonesia.  This  study  aims  to  determine  the  concept  of  legal pluralism and the views of academics in responding to the case of cutting the headstone. Researchers  get  qualitative  data  by  conducting  interviews,  using  descriptive  analytical research methods and case approaches.  The result is that the concept of legal pluralism evolves in tandem with the emergence of social pluralism. In a pluralistic society plural laws will  emerge.  The  centralization  of  law  is  useless  because  it  tends  to  be  asocial.  Legal pluralism  shows  a  diverse  legal  system  and  applies  together  or  interacts  in  regulating various  human  activities  and  relationships  somewhere.  The  academics  who  were  the speakers,  in  the  case  of  cutting  the  headstone  in  the  area  of  Purbayan  Kota  Gede Yogyakarta, had the view that cutting the headstone was a form of intolerance. The case of cutting  the  cross  headstone  as  a  reflection  of  the  limitations  of  the  central  legal arrangement  (national  scale)  in  a  pluralistic  society.  The  case  is  a  violation  of  religious tolerance in the community.
Keyword: Legal Pluralism, Religious Pluralism, Social Pluralism, Cutting the Tomb of the Cross, Purbayan Kota Gede

## PENDAHULUAN
Bertambahnya  komponen  dalam  hukum  adalah  ciri  bahwa  hukum telah berkembang, mulai dari perangkat hukum seperti aturan yang bersifat khusus (lex specialist), penegak hukum dan budaya hukum yang semakin berkembang  (Is,  2016).  Masyarakat  telah  menyesuaikan  kebutuhannya dengan produk-produk hukum sebelumnya, di Indonesia telah berkembang dengan  adanya  hukum  adat  yang  sudah  ada  dan  lahir  dari  budaya masyarakat (Qadri, 2021). Menurut Soerjono Soekanto (1977), hukum adat adalah    konkretisasi  dari  pada  kesadaran  hukum,  khususnya  pada masyarakat  dengan  struktur  sosial  dan  kebudayaan  sederhana.  Hukum positif  di  Indonesia  telah  mengadopsi  hukum  adat  tersebut  untuk disesuaikan  serta  di  implementasikan  kedalamnya.  Indonesia  adalah negara  dan  suku  yang  beragam  sehingga  mengakibatkan  keberagaman dalam paradigma hukum. Keberagaman dalam hukum ini dikenal dengan istilah pluraslisme hukum.
Pluralisme  hukum  terjadi  bukan  merupakan  suatu  masalah melainkan  itu  menjadi  ciri  khas  dalam  suatu  norma  atau  aturan  hukum yang  berlaku  di  suatu  kawasan  dan  wilayah  tertentu  di  Indonesia  (Ismi, 2012).  Berkaitan  dengan  makna  hukum  tidak  tunggal  dalam  kajian pluralisme hukum,memakai  pemikiran segitiga Menski, yang membagi 3 (tiga) sudut pandang yakni sudut pandang negara; masyarakat; serta moral, etika dan religi dalam bingkai pluralisme hukum.
Dalam sudut pandang moral, etika dan religi (berada di sudut bagian atas  segitiga),  negara  (pemerintah  daerah)  dalam  membentuk  peraturan perundang-undangan, harus mampu memadukan etika untuk menghargai perbedaan  persepsi  dengan  masyarakat  mengenai  radius  kawasan  suci Pura, berdasarkan keyakinan yang mereka anut yang secara moral dengan menerapkan  keadilan  sosial  yang  transisional  (adanya  perbedaan  antara satu  tempat  dengan  yang  lainnya)  (Alia et  al. ,  2020).  Bentuk  kebijakan
apapun dari pemerintah menyangkut langsung atau tidak langsung dengan masyarakat adat harus dikomunikasikan hingga kebijakan dapat diterima tanpa  ada  pihak  yang  dirugikan  (Wibawa,  2018).  Saling  melengkapinya antara, hukum adat (kearifan lokal) . Dalam artian lain, hukum tata ruang di  bangun  oleh  beberapa  jenis  hukum  yang  berbeda  yang  kemudian berinteraksi saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya (Zakiyah, 2019).  Hal  itu  diperlukan  untuk  menghindari  terjadinya  pertarungan politik  hukum  negara  dan  politik  kebudayaan,  akibatadanya  terjadi  tarik menarik antara kepentingan negara (pemda) melalui instrument hukumnya dengan  desa  adat  yang  memiliki  karakter  hukum  desa,  kala,  patra,  desa mawacara (Izad, 2020).
Dalam kasus keberagaman hukum dalam masyarakat seperti contoh kecil nya yang telah terjadi di Purbayan Kotagede Yogyakarta  dimana nisan salib    makam  Albertus  Slamet  Sugihardi  dipotong  bagian  atasnya  oleh warga. Meski warga menyebut sudah ada kesepakatan atas pemotongan itu dan  keluarga  disebut  ikhlas,  akan  tetapi  hal  ini  tetap  jadi  perbincangan banyak orang. Pemotongan nisan salib itu terjadi Senin (17/12/2018). Ketua RW  13  Selamet  Riyadi  menyebut  pemotongan  dilakukan  oleh  pengurus makam  setelah  adanya  kesepakatan  antara  warga,  pihak  gereja,  hingga keluarga  almarhum.  Lurah  Purbayan,  Suradi,  mengatakan  tanah  yang digunakan sebagai pemakaman Albertus merupakan tanah turun temurun yang dikelola oleh masyarakat sekitar.
Ada  dua  jenis  pemakaman  berdasarkan  Peraturan  Daerah  (Perda) Kota  Yogyakarta  Nomor  7/1996.  Pertama  adalah  Tempat  Pemakaman Umum yang disediakan untuk setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.  Ini  dikelola  Pemerintah  Daerah.  Kedua  adalah  Tempat Pemakaman  Bukan  Umum  yang  pengelolaannya  dilakukan  oleh  Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan. Menurut Suradi, makam di Purbayan tidak  tergolong  ke  dalam  keduanya.  Maka  dari  itu  pengelolaannya diserahkan  ke  pengurus  kampung  Nisan  salib  di  makam  seorang  warga bernama Albertus Slamet Sugihardi dipotong bagian atas oleh warga RT 53
RW 13, Purbayan, Kotagede. Pemotongan salib dan larangan misa arwah itu dilakukan  untuk  "menghindari  konflik."  Rumah  Slamet  pernah  didatangi warga  karena  menggelar  sembahyang  lingkungan.  Saat  itu  ia  meredakan amarah  warga  dan  meminta  warga  Katolik  untuk  tidak  lagi  menggelar sembahyang  di  kampung.  Mantan  Ketua  RW  setempat  ini  menolak  jika warga  disebut  "intoleran".  Menurutnya,  mereka  sudah  cukup  toleran dengan  tetap  membolehkan  Slamet  dimakamkan  di  tempat  yang  99 persennya adalah orang Islam.
Namun  apakah  menurut  para  akademisi  peristiwa  tersebut  sudah ada  unsur  toleransi  dalam  beragama  dan  apakah  hal  tersebut mengenyampingkan pancasila Negara tentunya bukan soal tentang agama tapi tentang kemanusiaan. Dari penjabaran berikut penulis tertarik untuk membahas  terkait  Pluralisme  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Konflik Pemotongan Nisan Salib Di  Kawasan Purbayan Kota Gede Yogyakarta.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dibuat oleh penulis terkait dengan pluralisme hukum yang berkembang di masyarakat khususnya kawasan Purbayan Kota Gede Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang  mempunyai  tujuan  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis  fakta- fakta  yang  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  dengan  teori-teori  dan praktek  pelaksanaan  (Sadiah,  2015).  Dalam  penelitian  ini  peneliti mendapatkan  data  kualitatif  dengan  melakukan  wawancara  serta menggambarkan kasus secara sistematis mengenai fakta-fakta dalam kasus pemotongan nisan salib di kawasan Purbayan Kota Gede Yogyakarta serta hubungannya  dengan  pluralisme  hukum  dan  kemudian  dianalisis. Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  kasus  ( case  approach ) (Sugiyono, 2011).
Analisis  data  sekunder  dan  data  primer  yang  diperoleh  dari penelitian  yang  sifatnya  deksriptif  analisis  dilakukan  secara  kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian. secara kualitatif karena informasi-informasi yang didapat melalui wawancara yang
disampaikan oleh narasumber dan data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Griffiths  dalam  Hasanah,  Hamzah  and  Ikhwan    (2018), pluralisme    daadalah  hukum  yang  berkonsep  dengan  isi  prinsip  dan substansi  yang  lebih  dari  satu,  dan  melihat  suatu  siatuasi    atau  keadaan dengan perbedaan sosial dan fakta yang ada. Pluralisme hukum terdapat pilihan dalam implementasi hukum. Pilihan yang harus dipelajari seperti sebuah  perilaku  khususnya  dalam  masalah  penyelesaian  sengketa  dalam suatu  masyarakat.  Dalam  urusan  konflik  selalu  terdapat  beberapa kemungkinan  untuk  menyelesaikan  suatu  masalah  (Fuadi,  2020). Peradilan resmi yang dilakukan oleh aparat penegak keadilan dari negara atau adanya pilihan yang lain yang sangat luas seperi adanya mediasi para pihak dan juru runding.

## Pandangan Akademisi terhadap Kasus Pemotongan Nisan Salib Di Kawasan Purbayan Kota Gede Yogyakarta
Kasus  pemotongan  nisan  salib  yang  terjadi  di  Kawasan  Purbayan Kota  Gede  Yogyakarta  telah  menjadi  kasus  yang  menjadi  sorotan  publik dalam  skala  nasional.  Terlebih  lagi  kasus  tersebut  terjadi  ditengah maraknya  isu  berkaitan  dengan  sara  di  masyarakat.  Peneliti  telah melakukan  mini  riset  untuk  mendapatkan  data  kualitatif    melalui wawancara  dengan  beberapa  narasumber  yang  berasal  dari  kalangan akademisi  untuk  mengetahui  bagaimana  pandangan  narasumber  terkait dengan  kasus  pemotongan  nisan  salib  di  kawasan  Purbayan  Kota  Gede Yogyakarta. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:
1. Apa pandangan saudara tentang pluralisme hukum?
2. Apa pentingnya pluralisme hukum diterapkan?
3. Indonesia adalah salah satu negara yang mengakui pluralisme hukum. Terkait  dengan  hal  tersebut,  bagaimana  pendapat  saudara  tentang pengaturan dan penegakan hukum di Indonesia?
4. Menurut saudara bagaimana idealnya toleransi dalam beragama, adat suku maupun budaya dilakukan?
5. Bagaimana  masyarakat  menjalankan  hukum  yang  sesuai  dengan pancasila?
6. Bagaimana menurut saudara pengaturan tentang toleransi beragama, suku maupun berbudaya di Indonesia?
7. Pasal 28E ayat (2)  UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan.” Bagaimana efektivitas pasal tersebut di Indonesia yang Plural?
8. Belakangan  ini  terjadi  tentang  nisan  salib  yang  di  potong  di  TPU umum oleh warga muslim dengan alasan TPU itu akan di jadikan TPU muslim dan l mayoritas disana orang muslim)
9. Bagaimana  sikap  saudara  sebagai  akademisi  untuk  menengahi masalah tersebut? (sesuai dengan keilmuan)
Berdasarkan hasil wawancara baik secara langsung maupun melalui pesan singkat pada tanggal 3 Januari 2019, para narasumber memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Yulia  Sifa  Insani,  S.E  "Menurut  saya  itu  intoleran,  karena  ketika menjalankan agama "lakum diinukum waliyadin" maksudnya ketika hal  itu  salah  kita  sampaikan  itu  salah,  dakwah  kita  hanya menyampaikan, bukan malah melakukan perbuatan yang memecah belah  persatuan.  Jelas  dalam  hal  ini  mengabaikan  nilai  pancasila poin persatuan indonesia.”
2. Rahayu  Eka, S.P.d  "Menurut saya perbuatan tersebut menunjukan tidak  ada  toleransi  karena  dalam  Islam  sendiri  sudah  di  jelaskan "lakum  dinukum  waliya  diin",    Karenakan  Nabi  pun  dengan pamannnya  Abu  Tholib  hidup  rukun  berdampingan,  dan  pada dasarnya Islam tidak memaksa manusia untuk masuk Islam, selama yang beda agamanya itu tidak ikut campur dalam agama Islam dan mengancam."
3. Firda  Qotrunnada,  S.P.d  "Nisan  salib,  yang  meninggalnya  non
muslim.  Hal  tersebut  merupakan  sikap  intoleran.  Walaupun mislanya sekitar 99% muslim tetapi kan yang 1% juga tetap warga negara yang harus dilindungi haknya. Toh tidak akan mengganggu iman  yang  muslim,  kecuali  kuburan  tersebut  merupakan  kuburan khusus untuk muslim.”
4. Hera  Siti  S,A.p  “Menurut  pendapat  saya  ada  dua  pandangan, pertama  mayoritas  tidak  menghargai  bahkan  tidak  toleransi  pada kaum  minoritas,  padahal  sudah  jelas  bahwa  di  Indonesia  terdapat berbagai  macam  suku  ras  dan  budaya.  Bahkan  dalam  pengertian pluralisme agama adalah suatu sebuah konsep yang memiliki makna yang  luas  yaitu  penerimaan  terhadap  agama-agama  yang  berbeda salah  satunya  toleransi  agama  agar  hidup  lebih  harmonis  antar berbagai  pemeluk  agama.  Kedua,  memang  itu  pemakaman  umum karena  di  Purbayan  mayoritasnya  orang  muslim,  kaum  mayoritas juga ingin dihargai oleh kaum  minoritas juga memakai batu nisan yang biasa saja mungkin dengan memakai batu nisan yang biasa aja akan terlihat saling menghargaai antar agama.”
5. Risna  Amanda,  S.Hum  “Tindakan  tersebut  tidak  mencerminkan toleransi  agama.  Baik  berdasarkan  ketetapan  toleransi  dalam undang-undang  yang  tercantum  dalam  UUD  (Pasal  28  ayat  (2) mohon  dikoreksi)  yang  mendasari  toleransi  dalam  beragama. Kemudian,  dalam  hukum  Islam  pun,  umat  Islam  dilarang  untuk mencela  agama  lain,  dalam  bentuk  apapun.  Ada  dalil  yang menyatakan “dan janganlah kamu menghina tuhan - tuhan mereka”.
Sebab  sikap  mencela  dengan  berbagai  macam  perilaku  tidak dibenarkan  dan  dicontohkan  oleh  Al- Qur’an  dan  As -Sunnah,  pun tidak  dicontohkan  oleh  Rasulullah  SAW.  Bahkan  menurut  saya, idealnya, dengan penduduk yang mayoritas umat muslim seperti itu, pemahaman  dan  wajah  Islam  itu  harus  ditampakkan  sebenar- benarnya, seperti bagaimana? Tentu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah  dalam  hal  bersosialisasi,  terutama  dengan  agama  lain.
Intinya, sikap  seperti itu tidak mencerminkan sikap toleransi yang ideal dalam Islam, apalagi dengan alasan bahwa penduduk di daerah tersebut mayoritas muslim.
6. Afni Fauziah, S.Kom "Tidak ada yang salah dari perbuatan tersebut, karena  sebelum  dimakamkan  sudah  diketahui  bahwa  jenazah dimakamkan  di  TPU  muslim.  Tetapi  jika  ternyata  pemotongan tersebut dilakukan secara spontanitas tanpa adanya mediasi terlebih dahulu  dengan  pemuka  agama  Kristen,  hal  tersebut  menodai  nilai Pancasila.  Kan  pada  sila  ke-4  berkaitan  dengan  musyawarah mufakat.  Ada  apa-apa  harus  dibicarakan  dan  disepakati.  Jangan langsung  motong  tanpa  mediasi.  Lain  ceritanya  jika  TPU  tersebut akan  dijadikan  TPU  muslim  dan  diketahui  oleh  umat  Kristiani sekitar,  tetapi  tetap  memaksakan  untuk  dimakamkan  ditempat tersebut. Akan lain kesimpulannya.”
7. Indriani  Chandra,  S.Sy.  “Pada  intinya,  pluralisme  adalah keberagaman.  Hukum  yang  mengatur  tentang  keberagaman,  bisa suku,  ras  bahkan  agama.  Pluralisme  tersebut  adalah  upaya  untuk menindak dan melindungi perbedaan. Agar tidak terjadi “saling hina loncat  pagar”  sehingga  setiap  umat  beragama  merasa  aman  dan nyaman  tinggal  di  Indonesia.  Penerapan  hukum  Indonesia  sudah bagus  jika  tidak  “tajam  ke  bawah  dan  tumpul  ke  atas”.  Saling menghormati antar suku dan agama adalah tindakan yang penting, juga hubungan antar sesama manusia perlu di jaga. Jika menengahi berarti  harus  ada  di  tengah,  jadi  harus  di  cari  tahu  dulu  latar belakang pemotongannya itu. Apa benar karena sekedar simbol atau hal yg lain.”
8. Indra  Hadi  Surya,  S.H.  "Tindakan  tersebut  merupakan  perbuatan intoleran dan mengabaikan nilai-nilai Pancasila, karna sudah  jelas dalam  sila  pertama,  yang  mana  sila  tersebut  merupakan  hasil perubahan  dari  piagam  Jakarta.  Intinya  di  Indonesia  itu  hidup berdampingan  berbeda  agama  saling  menghormati  karena  jika
dilihat  sejarah  agama  yang  pertama  ada  di  Indonesia  bukan  Islam melainkan Hindu Budha."
9. Silma Nurhaurima, S.H. “ Menurut sa ya kepentingan diterapkannya pluralisme  hukum  itu  untuk  membentuk/menerapkan  aturan- aturan  kepada  wilayah  yang  memiliki  perbedaan  dalam  suku, bahasa, budaya, agama dan ras. Contohnya adalah Indonesia sebagai suatu pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat dalam wilayah tersebut  sehingga  tercipta  keselarasan  hidup  serta  keadilan  sosial. Jika  Indonesia  mengakui  adanya  pluralisme  hukum,  kenapa pengaturan dan penegakan hukum di Indonesia menurut saya bisa dikatakan  jauh  dari  kata  adil.  Jika  masyarakat  mengerti  tentang pluralisme hukum bahkan sampai ke orang awam hukum sekalipun, di  Indonesia  sekarang  tidak  akan  terjadi  kericuhan,  permusuhan, adu domba, penghinaan dan lain sebagainya. Ini dikembalikan lagi kepada  pemerintah  untuk  lebih  tegas  lagi  dan  memberikan pengarahan tentang pluralisme hukum itu sendiri. Idealnya menurut saya  dalam  toleransi  agama,  suku  dan  budaya,  lakukan  itu  harus sesuai  dengan  keyakinan  yang  masing-masing  anut  dan  saling menghargai serta menghormati keputusan/jalan hidup yang masing- masing jalani. Seperti terjemahan ayat Al- Qur’an yang saya percaya dimana berbunyi "agamaku adalah agamaku dan agamamu adalah agamamu",  bermacam  budaya  dan  suku  tidak  menjadikan  kita sebagai warga Indonesia sempit, sebaliknya menjadi luas akan ilmu dan  malah  berpositif  menjadikan  Indonesia  kaya  budaya  seperti yang  tercantum  dalam  pita  burung  garuda  "Bhineka  Tunggal  Ika". Sikap  saya  tidak  akan  terbawa  cepat  dengan  isu  tersebut,  sebagai seorang  sarjana  alangkah  baiknya  memiliki  sikap  yang  tenang  dan jeli  menghadapi  sesuatu  segalanya  harus  ditelusuri  lebih  dalam. Namun  saya  percaya  jika  dia  mengaku  sebagai  orang  yang  benar- benar menganut agama Islam tindakannya tidak akan seperti itu. Itu merupakan suatu tindakan kriminal dan tidak patut di contoh jauh
dari kata terpuji, tidak manusiawi dan berpikir dangkal. Apasalahnya dari  orang  yang  sudah  meninggal,  toh  mereka  juga  mempunyai keluarga. Sesama muslim bahkan yang tidak seagamapun org islam mengganggapnya sebagai saudara.”
10. Hervina Dwi Yuniar, S.H. “Pluralisme hukum mer upakan gabungan dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia dimana ketiga sistem hukum yg diterapkan di indonesia memiliki  kesamaan  didalemnya dengan tujuan tecapainya keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh kalangan  warga  negara  indonesia.  Peraturan  hukum  di  indonesia pada  dasarnya  sudah  sesuai  dengan  asas-asas  yang  terkandung dalam nilai Pancasila hanya saja saat ini dalam penegakannya masih sangat dirasakan lemah bagi beberapa pihak. Apalagi di era milenial ini seharusnya muncul aturan hukum yang mengikuti perkembangan jaman  dengan  penafsiran  yang  jelas  sehingga  tidak  menimbulkan berbagai  opini  dikalangan  masyarakat  tentang  aturan  hukum tersebut. Idealnya toleransi dalam beragama, suku maupun budaya seharusnya timbul dari kesadaran  setiap individu. Peran pemimpin atau  tokoh  dari  suatu  lingkungan  atau  daerah  akan  sangat berpengaruh  bagi  munculnya  sifat  toleransi  dalam  ketiga  hal tersebut. Ketika pemimpin atau tokoh dapat mengayomi masyarakat sekitarnya tentang pentingnya toleransi, maka nantinya masyarakat pun  dapat  menanamkan  jiwa  toleransi  tersebut  dilingkungan sekitarnya.  Yang  terpenting  itu  pendidikan  tentang  toleransi  yang didapat  dari  keluarga.  Pengaturan  tentang  adanya  toleransi beragama  suku  dan  budaya  di  Indonesia  pada  dasarnya  lahir  dari historis  berdirinya  culture  di  masing-masing  daerah.  Dimana sebenarnya  sikap  toleransi  tersebut  sudah  menerapkan  nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hanya saja belakangan ini sering terjadinya  sikap  masyarakat  yang  menjurus  ke  arah  intoleransi dikarenakan oknum masyarakat tersebut ingin menonjolkan culture asli dari daerah tersebut dengan cara menolak hadirnya culture baru
yang menurut mereka tidak sesuai dengan kepribadian. Terkait isu intoleransi yang belakangan ini terjadi  di Indonesia, menurut saya aturan yang sudah berlaku terkait intoleransi harus lebih ditegaskan dalam penegakannya dan jika memang diharuskan untuk membuat aturan  baru  terkait  hal  tersebut  seharusnya  pemerintah  bertindak cepat  agar  masyarakat  memiliki  batasan-batasan  tertentu  dalam bersi kap toleransi terhadap sesama.”
11. Saeful  Bahri,S.H  "Pendapat  saya  terkait  contoh  kasus  diatas  jelas tidak mencerminkan toleransinya dalam beragama. Karena tempat pemakaman  tersebut  temasuk  pemakamam  umum.  Jadi  siapapun berhak di tempatkan di sana. Selagi si keluarga yang di makamkan tersebut warga desa dan memenuhi persyaratan administrasi warga setempat.  Hukum  kita  kan  melindungi  setiap  hak  perorangan  dan ruang  lingkup  pemakam  itu  tanah  publik  bukan  tanah  milik perseorangan.  Kecuali  di  TPU  nya  ada  peraturan  yang  tidak membolehkan memakai simbol apapun. Termasuk simbol muslim. Kalau  hanya  tidak  membolehkan  simbol  akan  terlihat  membeda- bedakannya. Sedangkan dalam Pancasila, pada sila kelima kan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka jika kelompok tersebut dilarang menggunakan simbol kepercayaannya itu tidak adil bagi mereka."
12. Ferdian Hanif Dw, S.H “Pluralisme hukum merupakan suatu ragam hukum disuatu wilayah, ketika diwilayah tersebut sudah ada hukum yang berlaku lingkup kelompok kemudian dihadapkan oleh hukum lain  namun  berlaku  juga  bagi  wilayah  tersebut,  singkatnya  hukum adat dihadapkan pada hukum nasional baik Perda maupun Undang- undang.  Terlepas  dari  masalah  ketimpangan  maupun  tumpang tindihnya hukum, pluralisme hukum penting untuk tetap ada, hal ini guna  menjamin  terlaksananya  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945,  yang menyatakan bahwa Negara mengakui serta menghormati kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan pengaturan hukum yang plural di  Indonesia  sudah  cukup  baik,  karna  untuk  menemukan  hukum yang ideal yaitu hukum yang bersifat netral dan dapat diakui secara nasional tanpa terkecuali akan sangat sulit. Kita ketahui Indonesia memiliki  daerah-daerah  yang  istimewa,  contoh  Aceh.  Di  Aceh  kita mengakui adanya hukum yang erat kaitannya dengan syari'at Islam, tentu tidak dapat dipaksakan untuk diberlakukan pada daerah lain, begitu pula sebaliknya. Yang masih sering menjadi masalah adalah penegakan  hukum.  Pada  praktiknya  para  Aparat  Penegak  Hukum seperti  hakim,  tidak  selalu  menggali  nilai-nilai  yang  hidup  dan berkembang  di  masyarakat.  Melainkan  hanya  menjadi  "corong Undang-undang".  Hal  tersebut  tentu  tidak  akan  memenuhi  nilai keadilan  bagi  masyarakat.  Bagi  saya,  idealnya  toleransi  dalam beragama,  adat,  suku  maupun  budaya  hanya  dilakukan  sebatas memberi edukasi terkait bagaimana agama A, B atau C, bagaimana adat  A,  B  atau  C,  begitu  pula  dengan  suku  maupun  budaya,  tanpa harus  memaksakan  orang  lain  untuk  ikut  andil  membangun agamanya,  adatnya,  suku  maupun  budayanya.  Karena  itu  ranah pribadi  masing-masing  atau  lingkup  golongan  masing-masing. Masyarakat  yang  tidak  menganut  agama  tersebut  biarkan  untuk cukup  mengetahui  agar  dapat  menghargai.  Dalam  Islam  diajarkan "lakum  diinukum  wa  liya  diin"  yang  artinya  bagimu  agamamu, bagiku agamaku. Saya yakin agama lain pun mengajarkan demikian. Adat, suku dan budaya juga demikian, misalnya orang Jawa, tumbuh berkembang di Jawa, bertempat tinggal di Jawa, kemudian disuruh untuk mencerminkan adat, suku maupun budaya Batak atau budaya Minang,  saya  rasa  akan  sulit  karena  tentu  antara  adat,  suku  dan budaya Jawa, Batak dan Minang memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing. Jadi baiknya hanya sekedar edukasi. Hukum hari ini tentu  tidak  jauh  dari  butir-butir  Pancasila,  meskipun  pada
kenyataannya  dijalankan  belum  seperti  apa  seharusnya  (idealnya) namun sudah cukup baik, hanya terlalu banyak aturan yang belum dimengerti  serta  media  cetak  maupun  elektronik  yang  kurang edukatif  sehingga  masyarakat  masih  sering  keliru  dalam menerapkan  suatu  aturan.  Jika  melihat  kepada  Pancasila, seharusnya  pengaturan  tentang  toleransi  beragama,  suku  maupun berbudaya di Indonesia sudah cukup baik. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 masih terlalu luas, tentu hal ini perlu dimuat dalam peraturan perundang-undangan  yang  konkrit  dan  tidak  melebar,  yang menyatakan bahwa kepercayaan seperti apa yang diakui agar tidak multitafsir, pasal tersebut menjadi polemik di tahun 2017 bahwa di KTP terdapat kolom agama tidak ada kolom kepercayaan sedangkan dalam UUD dinyatakan demikian. Kasus pemotongan nisan salib di TPU  harus  disikapi  dengan  bijaksana.  Kasus  tersebut  dapat dipandang  sudah  clear,  karena  dari  pihak  keluarga  pun  tidak masalah untuk nisannya  dipotong dan  pemotongan pun dilakukan setelah  adanya  mediasi  antara  pemuka  agama,  pejabat  setempat dengan pihak keluarga. Namun saya menyayangkan keinginan pihak keluarga untuk menggunakan salib sebagai nisan, seharusnya sedikit banyak  pihak  keluarga  mengerti  lingkungan  tempat  tinggalnya adalah lingkungan mayoritas beragama muslim, jika memang tetap ingin  menggunakan  nisan  dengan  simbol  keagamaan  seharusnya keluarga memakamkan pada TPU yang khusus untuk umat Kristiani. Hal ini akhirnya benar saja, memojokan umat muslim dan munculah isu intoleran. Masyarakat awam akan menyatakan intoleran karena tidak menegaskan batasan- batasan toleransi.”
Dari  hasil  wawancara  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa sebagian  besar  narasumber  memiliki  pandangan,  tindakan  memotong nisan salib yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Purbayan Kota Gede Yogyakarta merupakan suatu bentuk intoleran. Narasumber yang memiliki latar belakang pendidikan hukum berpandangan bahwa kasus pemotongan
nisan  salib  tersebut  sebagai  suatu  cerminan  keterbatasan  pengaturan hukum  nasional  dalam  masyarakat  yang  plural.  Sedangkan  narasumber yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  lainnya  berpandangan  bahwa kasus  tersebut  merupakan  pelanggaran  atas  toleransi  beragama  di masyarakat.
Dilihat  dari  letak  ge ografis  dan  historisnya  Kotagede  artinya  ‘kota besar’. Ia disebut demikian karena punya sejarah ratusan tahun yang sangat penting, yaitu sebagai ibu kota pertama Kesultanan Mataram. Bekas istana Mataram  ada  di  Kotagede.  Makam  Panembahan  Senopati,  raja  pertama Mataram,  pun  ada  di  Kotagede.  Kesultanan  Mataram  bukan  cuma  pusat pemerintahan,  melainkan  juga  pusat  spiritual  Islam  pada  zamannya. Kotagede  bukan  wilayah  yang  besar.  Secara  administratif,  ia  sekarang menjadi  kecamatan,  dengan  luas  cuma  3,07  km  persegi.  Itu  pun  sudah termasuk area-area yang ditambahkan, melebihi Kotagede yang asli, yang merupakan bekas ibukota Mataram itu. “Kotagede  asli” lebih sempit dari Kecamatan  Kotagede  Purbayan,  kampung  TKP  peristiwa  itu,  merupakan bagian dari Kotagede asli, Kotagede kuno. Jaraknya hanya sekitar satu kilo dari makam Panembahan Senopati.
Bagi masyarakat Kotagede, Islam bukan hanya setara dengan Islam- nya  masyakarat  urban  di  kota-kota  (NAKAMURA,  2019).  Maksudnya, Islam  memang  sama-sama  agama.  Namun,  di  Kotagede,  ia  menjadi identitas melekat semacam “adat”. Ibaratnya, kalau orang Bali akan utuh menjadi Bali hanya jika ia Hindu, orang Kotagede rasanya kurang sempurna meng-Kotagede jika ia bukan muslim.
Dengan  sosiologi  masyarakat  seperti  itu,  juga  dengan  warisan sejarah  istimewa  itu  (Gangopadhyay,  2021),  Kotagede  itu  ibarat  sebuah kampung adat. Memang tidak ada stempel administratif sebagai kampung adat, tapi kampung-kampung adat di mana-mana itu sebenarnya juga tidak butuh stempel. Kotagede sangat lekat dengan Islam, selama ini masyarakat aslinya juga 100 persen muslim (keluarga almarhum yang beragama Katolik itu  merupakan  warga  pendatang  meski  sudah  lama  di  Kotagede),  dan
selama  ratusan  tahun  makam-makam  di  daerah  itu  hanya  diisi  dengan jenazah  muslim.  Tidak  semua  penyikapan  berbeda  berdasar  agama  bisa dengan  mudahnya di anggap sebagai sikap intoleran (Jalil, 2016). Di sinilah para aktivis keberagaman dituntut untuk tidak semata menerapkan ayat- ayat suci pluralisme secara tekstual.

## SIMPULAN
Konsep  pluralisme  hukum  berkembang  beriringan  dengan munculnya  pluralisme  sosial.  Pada  masyarakat  yang  plural  akan  muncul pula  hukum  yang  plural.  Sentralisasi  hukum  menjadi  percuma  karena cenderung  asosial.  Pluralisme  hukum  menunjukan  sistem  hukum  yang beragam  dan  berlaku  bersamaan  atau  berinteraksi  dalam  mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat. Para akademisi yang  menjadi  narasumber,  terhadap  kasus  pemotongan  nisan  salib  di kawasan  Purbayan  Kota  Gede  Yogyakarta  memiliki  pandangan  tindakan memotong  nisan  salib  merupakan  suatu  bentuk  intoleran.  Kasus pemotongan  nisan  salib  tersebut  sebagai  suatu  cerminan  keterbatasan pengaturan hukum sentral (skala nasional) dalam masyarakat yang plural. Kasus  tersebut  merupakan  pelanggaran  atas  toleransi  beragama  di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alia,  S. et  al. (2020)  “Budaya  Lembaga  Pendidikan  sebagai  Pilar  Utama Melawan  Degradasi  Moral,” Khazanah  Pendidikan  Islam ,  2(2),  pp.
84 – 89.
Fuadi, S. H. (2020) “ Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam , 2(1), pp. 86 – 111.
Gangopadhyay, M. (2021) “VALUES AND PSYCHOLOGICAL WELLBEING OF  YOUTH:  A  SU STAINABLE  INTERCONNECTION,” Khazanah Pendidikan Islam , 3(1), pp. 30 – 40.
Hasanah, U., Hamzah, M. A. and Ikhwan, M. (2018) “Pluralisme Hukum Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Warisan  Pada  Masyarakat  Madura,” Arena Hukum , 11(1), pp. 163 – 183.
Is, M. S. (2016) Hukum Perusahaan di Indonesia . Prenada Media.
Ismi, H. (2012) “Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional,” Jurnal Ilmu Hukum , 3(1).
Izad, R. (2020) “Konstruksi Nalar Teologi Politik Fundamentali sme Islam dalam  Perspektif  Epistemologi  Bayani  Muhammad  Abid  Al- Jabiri,” Khazanah Theologia , 2(3), pp. 132 – 141.
Jalil, A. (2016) “Dakwah MMI (Mengurai Kekerasan Sosial pada Diskusi di LKiS  Yogyakarta),” al-Balagh:  Jurnal  Dakwah  dan  Komunikasi . Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 1(1), pp. 1 – 22.
NAKAMURA,  M.  (2019)  “Prof.  H.  Abdul  Kahar  Muzakkir  dan Perkembangan  Gerakan  Islam  Reformis  di  Indonesia,” Jurnal AFKARUNA Vol , 15(2).
Qadri,  A.  (2021)  “Bencana  dan  Tindakan  Kepedulian  Sosial  dalam Keberagamaan:  Studi  Komparasi  Kitab  Suci  al- Qur’an  dan  Alkitab,” Khazanah Theologia , 3(2), pp. 105 – 116.
Sadiah,  D.  (2015) Metode  Penelitian  Dakwah:  Pengantar  Kualitatif  dan Kuantitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Soekanto,  S.  (1977)  “Kesadaran  hukum  dan  kepatuhan hukum,” Jurnal Hukum & Pembangunan , 7(6), pp. 462 – 470.
Sugiyono, P. (2011) “Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D,” Alpabeta, Bandung .
Wibawa, I. P. S. (2018) “Hukum Tidak Tunggal: Potret Pluralisme Hukum dalam  Pengaturan  Kawasan  Tempat  Suc i  Pura  Uluwatu  di  Bali,” Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan , 18(1), pp. 45 – 53.
Zakiyah,  Z.  (2019)  “Moderasi  Beragama  Masyarakat  Menengah  Muslim: Studi Terhadap Majlis Taklim Perempuan di Yogyakarta,” Harmoni , 18(2), pp. 28 – 50.