## PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN PERHUBUNGAN DARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
Oleh: Luh Putu Nariasih 1 , I Nyoman Lemes 2 , I Nyoman Gede Remaja 3
(nariputu2@gmail.com) (nyoman.lemes@unipas.ac.id) ( nyomangederemaja@yahoo.co.id )
Abstrak: Program keselamatan transportasi jalan merupakan acuan penting dalam pelaksanaan  program  keselamatan  transportasi  jalan  dan    penyelenggaraan program  keselamatan  transportasi  jalan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, pemerintah  daerah,  badan  hukum  dan  masyarakat.  Hal  ini  penting  karena kecelakaan lalu lintas masih serung terjadi. Penelitian ini meneliti peranan Dinas Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  dalam  pelaksanaan  program  keselamatan perhubungan  darat  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, kendala-kendala yang dihadapi, dan  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengoptimalkan  pelaksanaan  program keselamatan  perhubungan  darat.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian hukum  empiris,  sifat  penelitiannya  deskriptif.  Menggunakan  sumber  data kepustakaan dan lapangan dan jenis data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara  kualitatif.  Peranan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  dalam pelaksanaan  program  keselamatan  perhubungan  darat  berkaitan  dengan pemenuhan  persyaratan  laik  fungsi  jalan,  dan  berkaitan  dengan  pemenuhan persyaratan  keselamatan  kendaraan  bermotor.  Kendala-kendala  yang  dihadapi: terbatasnya  sumber  daya  manusia,  rendahnya  pemahaman  masyarakat  terhadap disiplin  berlalu  lintas,  pemanfaatan  lahan/ruas  parkir  oleh  para  pedagang, keterbatasan anggaran, pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi, dan pusat.,  kesadaran  pemilik  kendaraan  wajib  uji  untuk  melakukan  uji  kelaikan kendaraannya  masih  rendah.    Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk mengoptimalkan  pelaksanaan  program  keselamatan  perhubungan  darat: meningkatkan kemampuan keahlian personil, mengadakan sarana prasarana jalan secara  bertahap,  senantiasa  melakukan  koordinasi  dengan  instansi  terkait, memberikan  penyuluhan/sosialisasi  kepada  masyarakat,  kerjasama  yang  erat dengan Kepolisian Resor Buleleng.
Kata  Kunci:  Keselamatan  Perhubungan  Darat,  Keselamatan  lalu  Lintas, Angkutan Jalan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

## PENDAHULUAN
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan  dan  integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan kesejahteraan  umum  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hal  demikian  ditegaskan  dalam  alinea kedua Penjelasan Umum  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  96,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5025) (selanjutnya ditulis  UU No. 22 Tahun 2009). Ditegaskan lebih lanjut bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan  jalan  harus  dikembangkan  potensi  dan  perannya  untuk  mewujudkan keamanan,  kesejahteraan,  ketertiban  berlalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Jika ditinjau dari aspek perekonomian, transportasi merupakan salah satu mata rantai  jaringan  distribusi  barang  dan  mobilitas  penumpang.  Pertumbuhan  sektor transportasi  akan  mencerminkan  pertumbuhan  ekonomi  secara  langsung  hingga transportasi  mempunyai  peran  penting  dan  strategis,  baik  secara  makro  maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro diukur dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan produk domestik bruto, dampak ganda ( multiplier effect )  yang  ditimbulkannya  terhadap  pertumbuhan  sektor-sektor  lain  dan kemampuannya  meredam  laju  inflasi  melalui  kelancaran  distribusi  barang  dan jasa  ke  seluruh  pelosok  tanah  air.  Keberhasilan  sektor  transportasi  dari  aspek mikro  diukur  dari  kapasitas  yang  tersedia,  kualitas  pelayanan,  aksesibilitas, keterjangkauan,  daya  beli  masyarakat  dan  utilisasinya  (Atik  S.  Kuswati,  2012: 89).
Hal  yang  penting  dalam  tranportasi  adalah  masalah  keselamatan,  yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas. Pasal 1 angka 34 UU No. 22 Tahun 2009  menyatakan:  “Keselamatan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  adalah  suatu keadaan  terhindarnya  setiap  orang  dari  risiko  kecelakaan  selama  berlalu  lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan”.
World  Health  Organization (WHO)  sebagaimana  dikutip  Ahmad  Maghfur memberikan  batasan  tentang  kecelakaan  lalu  lintas  sebagai  berikut  (Ahmad Maghfur, 2015: 6):
Kecelakaan  lalu  lintas  jalan  adalah  tabrakan  atau  insiden  yang  melibatkan setidaknya  satu  kendaraan  jalan  yang  sedang  bergerak,  di  jalan  umum  atau jalan  pribadi  ( private )  yang  dapat  diakses  oleh  umum  secara  sah,  yang mengakibatkan  setidaknya  satu  orang  terluka  atau  terbunuh.  Termasuk  di dalamnya adalah: tabrakan antar kendaraan jalan; antara kendaraan jalan dan pejalan kaki; antara kendaraan jalan dan hewan atau benda tidak bergerak atau yang  melibatkan  hanya  satu  kendaraan  jalan.  Termasuk  di  dalamnya  adalah tabrakan antara kendaraan jalan dan kendaraan rel.
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  kejadian  kecelakaan  khususnya lalu  lintas  jalan  terjadi  akibat  dari  kumulatif  beberapa  faktor  penyebab kecelakaan.  Penyebab  tersebut  antara  lain  yaitu  faktor  manusia/  SDM  (sumber daya  manusia),  faktor  sarana,  faktor  prasarana  dan  faktor  lingkungan.  Selain  itu juga ada faktor khusus yang secara tidak langsung dapat berkonstribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Kecelakaan dapat timbul jika salah satu dari unsur tersebut tidak berperan sebagaimana mestinya (Abadi Dwi Saputra, 2017: 183).
Kabupaten  Buleleng,  sebagai  Kabupaten  dengan  wilayah  terluas  dan  jumlah penduduk terbanyak di Propinsi Bali, juga menghadapi masalah yang sama, yaitu kecenderungan naiknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi maupun jumlah korban  yang  diakibatkannya  (Ketut  Bayu  Rumana  Sugangga  dan  Saptala Mandala.  2016:  22).  Kecelakaan  lalu  lintas    menjadi  masalah  yang  perlu memperoleh penanganan secara khusus karena frekwensi kejadian yang tinggi dan korban  yang  banyak.  Data  yang  dirilis  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  Tahun 2020  (saat  penelitian  dilakukan,  data  Tahun  2021  belum  dirilis)  kecelakaan  lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Buleleng tercatat sebagai berikut:
Bulan Jumlah Kejadian Kerugian Materi (Rp) Korban Luka Berat Korban Luka Ringan Korban Meninggal Januari 41 34.250.000 0 61 5 Pebruari 37 35.400.000 0 65 6
Maret 43 114.500.000 0 67 10 April 22 18.400.000 0 42 1 Mei 19 13.300.000 1 28 1 Juni 32 31.550.000 0 53 5 Juli 30 103.350.000 0 65 4 Agustus 31 28.100.000 0 52 8 September 24 16.450.000 2 37 7 Oktober 25 10.600.000 1 41 4 November 28 66.600.000 0 52 7 Desember 33 27.550.000 0 50 4 Jumlah 365 500.050.000 4 613 62
WHO telah mempublikasikan bahwa pada tahun 2030, kecelakaan lalu lintas di  jalan  akan  menjadi  penyebab  kematian  nomor  5  (lima)  di  dunia  setelah penyakit  jantung,  stroke,  paru - paru,  dan  infeksi  saluran  pernapasan. Menindaklanjuti  hal  tersebut,  pada  Maret  tahun  2010  Majelis  Umum  PBB mendeklarasikan Decade of Action (DoA) for Road Safety yang bertujuan untuk mengendalikan  dan  mengurangi  tingkat  fatalitas  korban  kecelakaan  lalu  lintas jalan  secara  global  dengan  meningkatkan  kegiatan  yang  dijalankan  pada  skala nasional,  regional  dan  global  (Pemerintah  Republik  Indonesia: Rencana  Umum Nasional  Keselamatan (RUNK)  Jalan 2011-2035).
Sejalan  dengan Decade  of  Action (DoA) for  Road  Safety Pasal  203  UU  No.
22  Tahun  2009  mengamanatkan  penyusunan  Rencana  Umum  Nasional Keselamatan  (RUNK)  Jalan.  Dalam  rangka  memanfaatkan  momentum  ini, Pemerintah  Indonesia  menyusun  RUNK  Jalan  yang  bersifat  jangka  panjang  (25 tahun)  dan  mendeklarasikan  DoA  yang  akan  menjadi  bagian  dari  materi  RUNK Jalan.
Untuk memastikan bahwa seluruh aspek dalam penyelenggaraan keselamatan jalan tertangani secara baik, pada level nasional dilakukan pengelompokan aspek keselamatan jalan dalam 5 (lima) pilar yang merupakan penyederhanaan dari 14 (Empat  belas)  sektor  yang  mempengaruhi  penanganan  keselamatan  jalan:  1) Koordinasi  dan  managemen  keselamatan:  2)  Sistem  data  kecelakaan;  3) Pendanaan  keselamatan  jalan;  4)  Perencanaan  dan  perancangan  jalan;  5) Penanganan daerah rawan kecelakaan; 6) Pendidikan Lalu lintas bagi Anak-anak; 7) Pelatihan dan Pengujian Pengemudi; 8) Publikasi dan kampanye keselamatan;
9)  Kelaikan  kendaraan  dan  standar  keselamatan;  10)  Peraturan  lalu  lintas;  11) Polisi dan penegakan hukum; 12) Bantuan kedaruratan ke korban; 13) Penelitian keselamatan  jalan;  dan  14)  Perhitungan  kerugian  akibat  kecelakaan.  Lima  pilar keselamatan  jalan,  yaitu  (Pemerintah  Republik  Indonesia: Rencana  Umum Nasional  Keselamatan (RUNK)  Jalan 2011-2035):
1. Pilar - 1: Manajemen Keselamatan Jalan, bertanggung jawab untuk mendorong terselenggaranya  koordinasi  antar  pemangku  kepentingan  dan  terciptanya kemitraan  sektoral  guna  menjamin  efektivitas  dan  keberlanjutan pengembangan  dan  perencanaan  strategi  keselamatan  jalan  pada  level nasional,  termasuk  di  dalamnya  penetapan  target  pencapaian  dari keselamatan  jalan  dan  melaksanakan  evaluasi  untuk  memastikan penyelenggaraan  keselamatan  jalan  telah  dilaksanakan  secara  efektif  dan efisien.
2. Pilar - 2:  Jalan  yang  Berkeselamatan,  bertanggung  jawab  untuk  menyediakan infrastruktur  jalan  yang  berkeselamatan  dengan  melakukan  perbaikan  pada tahap  perencanaan,  desain,  konstruksi  dan  operasional  jalan,  sehingga infrastruktur  jalan  yang  disediakan  mampu  mereduksi  dan  mengakomodir kesalahan dari pengguna jalan.
3. Pilar - 3:  Kendaraan  yang  Berkeselamatan,  bertanggung  jawab  untuk memastikan  bahwa  setiap  kendaraan  yang  digunakan  di  jalan  telah mempunyai  standar  keselamatan  yang  tinggi,  sehingga  mampu meminimalisir kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh sistem kendaraan yang  tidak  berjalan  dengan  semestinya.  Selain  itu,  kendaraan  juga  harus
mampu melindungi pengguna dan orang yang terlibat kecelakaan untuk tidak bertambah parah, jika menjadi korban kecelakaan.
4. Pilar - 4:  Perilaku  Pengguna  Jalan  yang  Berkeselamatan,  bertanggung  jawab untuk  meningkatkan  perilaku  pengguna  jalan  dengan  mengembangkan program-program  yang  komprehensif  termasuk  di  dalamnya  peningkatan penegakan hukum dan pendidikan.
5. Pilar - 5:  Penanganan  Korban  Pasca  Kecelakaan,  bertanggung  jawab  untuk meningkatkan  penanganan  tanggap  darurat  pasca  kecelakaan  dengan meningkatkan  kemampuan  pemangku  kepentingan  terkait,  baik  dari  sisi system  ketanggapdaruratan  maupun  penanganan  korban  termasuk  di dalamnya melakukan rehabilitasi jangka panjang untuk korban kecelakaan.
Program  keselamatan  transportasi  jalan  mengacu  pada  UU  No.    22  Tahun 2009,  memuat  acuan  penting  dalam  pelaksanaan  program  keselamatan transportasi  jalan  dan    penyelenggaraan  program  keselamatan  transportasi  jalan dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  badan  hukum  dan  masyarakat. Secara keseluruhan program keselamatan transportasi jalan meliputi bidang jalan dan  bidang  sarana  dan  prasarana  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan.  Bidang-bidang dalam program keselamatan transportasi jalan mencakup hal-hal yang sangat erat kaitannya  dengan  keselamatan  transportasi  jalan  dalam  bidang  jalan  memuat program:  (1)  inventarisasi  tingkat  pelayanan  jalan  dan  permasalahannya  (2) penyusunan  rencana  dan  program  pelaksanaanya  serta  penetapan  tingkat pelayanan  jalan  (3)  perencanaan,  pembangunan  dan  optimalisasi  pemanfaatan ruas  jalan  (4)  perbaikan  geometrik  luas  jalan  dan  persimpangan  jalan  (5) penetapan  ruas  jalan  pada  setiap  ruas  jalan  (6)  uji  kelaikan  fungsi  jalan  sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan berlalulintas (7) pengembangan sistem informasi  dan  komunikasi  di  bidang  prasarana  jalan  (Dio  Satrio  Jati, “Pengelolaan  Program  Keselamatan  Transportasi  Jalan  Di  Jalur  Pantura Pekalongan”,  melalui https://ejournal.undip.ac.id., diakses  tanggal  28  Desember 2021).
Bidang  lainnya  yang  memuat  sarana  dan  prasarana  lalu  lintas  dan  angkutan jalan meliputi: (1) bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; (2)
manajemen dan rekayasa lalu lintas; (3) teknik dan laik jalan kendaraan bermotor; (4)  perizinan  angkutan  umum;  (5)  pengembangan  sistem  informasi  dan kominikasi  di  bidang  sarana  prasarana  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan;  (6) pembinaan  SDM  dalam  bidang  sarana  prasarana  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan; (7) penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan; (8)  program pendidikan keselamatan transportasi dan lalu lintas (Dio Satrio Jati,  “Pengelolaan Program  Keselamatan  Transportasi  Jalan  Di  Jalur  Pantura  Pekalongan”,  melalui https://ejournal.undip.ac.id., diakses tanggal 28 Desember 2021).
Ruang  lingkup  Peraturan    Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun 2017  tentang  Keselamatan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (selanjutnya  ditulis PP  No.  37  Tahun  2017)  mengenai  Rencana  Umum  Nasional  Keselamatan  LaIu lintas  dan  Angkutan  Jalan  (RUNK  LLAJ),  pelaksanaan  dan  pengendalian pelaksanaan  RUNK  LLAJ  yang  dilaksanakan  terkordinasi  dalam  wadah  Forum Lalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan  dengan  menggunakan  Manajemen  Keselamatan Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  kewajiban  perusahaan  angkutan  umum  yang terdiri  dari  sistem  manajemen  keselamatan  perusahaan  angkutan  umum  dan  alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas, dan pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
Penjelasan  Umum  PP  No.  37  Tahun  2017  menyatakan:  “Pengaturar  RUNK LLAJ dimaksudkan agar terdapat dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan  bersama  semua  pemangku  kepentingan  agar  program  keselamatan  lalu lintas dan angkutan jalan saling mengisi dan sinergi.
Secara  umum  Pemerintah  bertanggung  jawab  terhadap  terjaminnya keselamatan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  sebagaimana  dinyatakan  Pasal  3  PP No. 37 Tahun 2017 sebagai berikut:
(1) Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya KLLAJ.
(2) Untuk  menjamin  KLLAJ  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), ditetapkan RUNK LLAJ.
(3) RUNK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. visi dan misi;
b. sasaran;
c. kebijakan;
d. strategi; dan
e. Program Nasional KLI,AJ.
(4) Penyusunan  RUNK  LLAJ  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dikoordinasikan  oleh  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintatran di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Rencana  Umum  Nasional  Keselamatan  LaIu  lintas  dan  Angkutan  Jalan (RUNK  LLAJ)  ditindaklanjuti  kementerian  /lembaga  dan  pemerintah  daerah dengan  menyusun  Rencana  Aksi  Keselamatan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan (RAK LLAJ). Hal ini dinyatakan Pasal 7 PP No. 37 Tahun 2017 sebagai berikut:
(1) Untuk melaksanakan RUNK LLAJ, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perlu disusun dan dilaksanakan RAK LLAJ oleh:
a. Kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya;
b. Pemerintah Provinsi; dan
c. Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Badan usaha dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAK LLAJ.
(3) Ketentuan  mengenai  tata  cara  penyusunan  RAK  LLAAJ  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  lebih  lanjut  oleh  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  perencEulaan pembangunan nasional.
Penyusunan  dan  pelaksanaan  Rencana  Aksi  Keselamatan  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  (RAK  LLAJ)  oleh  pemerintah  daerah  provinsi  dan  kabupaten sebagai  bagian  dari  program  keselamatan  perhubungan  darat  merupakan kewajiban  sebagaimana  diamanatkan  peraturan  perundang-undangan,  antara  lain PP  No.  37  Tahun  2017.  Sehubungan  dengan  hal  ini,  peneliti  tertarik  meneliti pelaksanaan  program  keselamatan  perhubungan  darat  di  Kabupaten  Buleleng, khususnya  mengenai  peran  Dinas  Perhubungan,  yang    merupakan  salah  satu Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten  Buleleng,  sebagai leading  sector dalam bidang perhubungan, yang memiliki tanggung jawab dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  13  Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  (selanjutnya  ditulis  Perda Kabupaten Buleleng No. 13 Tahun 2016) menyatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten  Buleleng  mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  sebagian  urusan pemerintahan  daerah  di  bidang  perhubungan  berdasarkan  asas  otonomi  dan
pembantuan.  Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  tersebut,  Dinas  Perhubungan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apa  peranan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  dalam  pelaksanaan program keselamatan perhubungan darat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan?
2. Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Buleleng  dalam  pelaksanaan  program  keselamatan  perhubungan  darat berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2017  tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan?
3. Apa  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Buleleng  untuk  mengoptimalkan  pelaksanaan  program  keselamatan perhubungan  darat  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris,  karena  tidak hanya meneliti normanya saja, tetapi juga meneliti pelaksanaan norma, dalam hal ini    pelaksanaan    norma  program  keselamatan  perhubungan  darat  sebagaimana diamanatkan UU No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 37 Tahun 2017.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha
mengemukakan  hubungan  satu  dengan  yang  lain  di  dalam  aspek–aspek  yang diselidiki.  Penelitian  ini  menggambarkan  pelaksanaan  norma  hukum  khususnya norma  mengenai  program  keselamatan  perhubungan  darat  sebagaimana  diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 37 Tahun 2017.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng. Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yaitu kesesuaian  dengan  permasalahan  penelitian.  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Buleleng merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi  di  bidang  perhubungan  di  Kabupaten  Buleleng.  Selain  itu,  juga  untuk memudahkan  proses  pencarian  data,  karena  peneliti  berdomisili  di  Kabupaten Buleleng, sehingga lokasi penelitian mudah dicapai.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terdiri dari:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  acuan  dalam  penelitian  ini  antara  lain: UU  No.  22  Tahun  2009,  UU  No.  23  Tahun  2014,  dan  PP  No.  37  Tahun 2017.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
3. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  berfungsi  untuk menjelaskan bahan-bahan hukum lainnya, antara lain berbentu kamus.
Data  primer,  yaitu  apa  yang  secara  nyata  terjadi,  dikumpulkan  dari  sumber data lapangan, yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik tertentu. Apa yang ditemukan  di  lapangan  diolah,  dengan  mengambil  yang  penting  saja,  kemudian disusun suatu uraian.
Teknik  pengumpulan  data  adalah  cara  yang  dilakukan  untuk mengumpulkan/menghimpun  data,  baik  data  primer  dari  lapangan,  maupun  data
sekunder  dari  sumber  kepustakaan.  Penelitian  ini  mempergunakan  beberapa teknik pengumpulan data yaitu:
a. Teknik  studi  dokumentasi/kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan  pengumpulan  data  melalui  teknik  studi  dokumen  dimulai  dengan penentuan perpustakaan yang akan didatangi, mencari buku-buku inventaris perpustakaan,  menelaah  isi  buku  yang  relevan,  dan  pembuatan  catatan- catatan. Perpustakaan Universitas Panji Sakti dan Perpustakaan yang dikelola oleh  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng,  merupakan  perpustakaan  yang  paling sering peneliti manfaatkan untuk melakukan studi dokumen.
b. Teknik  wawancara  bebas  terpimpin,  yaitu  wawancara  yang  menggunakan pedoman  tentang  garis-garis  besar  yang  akan  dipertanyakan  kepada responden/informan  secara  tertulis  tetapi  dalam  proses  tanya  jawab  terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  pengolahan  dan  analisis  data  deskriptif kualitatif.  Bertitik  tolak  perbedaan  inilah,  kedua  jenis  penelitian  tersebut mempunyai perbedaan analisis yang selalu dikaitkan dengan data yang disajikan.
Ditinjau  dari  urutan  pelaksanaan  penelitian  pengolahan  dan  analisis  data dilakukan  setelah  pengumpulan  data  selesai  dilakukan.  Data  yang  dikumpulkan berupa  data  sekunder  sebagai  hasil  dilakukannya  studi  kepustakaan/studi dokumen  dan  data  primer  sebagai  hasil  dari  penelitian  lapangan  dengan  teknik wawancara bebas terpimpin.
Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah: “Meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural
setting ).  Fenomena  yang  diteliti  di  lapangan  adalah  fakta,  maka  terhadap fenomena  yang  dikaji,  tidak  dilakukan  tindakan-tindakan  tertentu  yang  dapat mempengaruhi apa yang terjadi di lapangan.
Alur  penelitian  termasuk  pengumpulan  dan  pengolahan  data  penelitian  ini dapat digambarkan sebagai berikut:
a. penyusunan  proposal  dilakukan  setelah  ada  penjajagan  awal,  sehingga proposal penelitian sudah menggambarkan permasalahan yang ada;
b. dilakukan  pengumpulan  data,  baik  dari  sumber  kepustakaan  maupun  sumber lapangan;
c. data yang terkumpul, dipilih yang ada hubungannya dengan materi penelitian. yang kurang relevan dihilangkan;
d. berdasarkan data yang diperoleh disusun paparan;
e. dari uraian/penggambaran yang telah disusun ditarik simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peranan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  dalam  Pelaksanaan Program  Keselamatan  Perhubungan  Darat  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2017  tentang  Keselamatan  Lalu  Lintas Angkutan Jalan
Perihal keslematan perhubungan darat masih menjadi masalah utama dalam bidang perhubungan di Indonesia. Hal ini tercermin dari masih tingginya jumlah kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi.  Kementerian  Perhubungan    mendata  bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas darat di Indonesia mencapai 103.645 kejadian pada Tahun  2021.  Jumlah  tersebut  naik  3,62%  dibandingkan  tahun  2020  di  mana kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi    100.028  kejadian.  Kondisi  ini  terjadi  seiring dengan  mulai  membaiknya  mobilitas  masyarakat  pada  tahun  lalu.  Sepanjang 2020,  arus  lalu  lintas  kendaraan  menurun  mengingat  adanya  pembatasan  sosial demi  menekan  pandemi  Covid-19.  Adapun,  sebanyak  25.266  orang  menjadi korban jiwa dalam kecelakaan yang terjadi pada 2021. Jumlah itu juga meningkat 7,38%  dibandingkan  pada  tahun  sebelumnya  yang  sebanyak  23.529  orang meninggal dunia. Jumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan sebanyak 21.463
unit.  Sepeda  motor  menjadi  kendaraan  yang  paling  banyak  mengalami kecelakaan,  yakni  73%.  Posisinya  diikuti  oleh  angkutan  barang  sebesar  12%. Kerugian materi yang dialami dari berbagai kecelakaan tersebut mencapai Rp 246 miliar. Nilainya meningkat 24,24% dari tahun 2020 yang sebanyak Rp 198 miliar ( https://dataindonesia.id ., dikases tanggal 24 Juni 2022).
Kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali Tahun 2021 juga menunjukkan adanya kenaikan, seperti terlihat pada tabel berikut ( https://bali.bps.go.id. , diakses tanggal 24 Juni 2022):
No. Laka Lantas Banyaknya Kecelaan Lalu Lintas 2019 2020 2021 1 Kejadian 2.462 1.787 1.984 2 Luka Ringan 3.341 2.560 2.851 3 Luka Berat 261 55 56 4 Meninggal Dunia 420 405 318 Berdasar  hasil  penelitian,  ada  5  faktor  yang  sering  diindikasi  menjadi penyebab kecelakaan, yaitu ( Dewa Ayu Nyoman Sriastuti dan A.A. Rai Asmani K., 2019: 74):
1. Faktor prasana jalan ( road ), merupakan faktor yang pertama karena kejadian kecelakaan adalah di jalan raya.
2. Faktor  sarana  kendaraan  ( vehicle ),  merupakan  penyebab  kecelakaan  yang utama, oleh sebab itu, untuk kendaraan pribadi dan umum, harus dilakukan pengujian kelayakan kendaraan sebelum digunakan.
3. Faktor  manusia  pengendara  dan  pejalan  kaki  ( man ),  faktor  manusia  juga sangat  menentukan,  misalnya  pengemudi  dalam  keadaan  mabuk,  kelelahan setelah  lebih  dari  empat  jam  mengemudi,  cacat  fisik,  rabun  malam  pada waktu  berkendara  malam,  minum  obat  influenza  hingga  menyebabkan
kantuk, tidak memiliki surat izin mengemudi, menyeberang jalan tidak pada tempatnya.
4. Faktor sekeliling atau cuaca ( physical environment and weather ), berkendara di  jalan  raya  dipengaruhi  faktor  sekelilingnya,  antara  lain  adalah  kondisi sekeliling  dan  faktor  cuaca,  misalnya  pohon  yang  rindang  atau  panas  tanpa ada pohon, musim hujan yang menyebabkan jalan menjadi basah dan licin.
5. Rambu  dan  peraturan  ( sign-marking  and  regulation ),  diupayakan  agar rambu-rambu dipasang unutk dapat memperingati pengendara agar hati-hati, misalnya  jalan  menikung  tajam,  pendangan  terhalang,  jangan  mendahului pada  tikungan  tajam,  semua  ini,  rambu  dan  marka  jalan,  dapat  membantu para pengendara agar hati-hati.
Hasil  penelitian  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Jalan  dan  Jembatan menidentifikasi 3 faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia, yaitu (Rustijan  dan  Rizky Adelwin J., 2011: 4):
1. faktor manusia (pengemudi dan pejalan kaki);
2. faktor jalan dan lingkungannya; dan
3. faktor kendaraan.
Dari  ketiga  faktor  tersebut,  faktor  manusia  merupakan  faktor  utama  yang mendominasi  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas,  tetapi  faktor  jalan  dan lingkungannya beserta faktor kendaraan tetap tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai  faktor  yang  berkontribusi  terhadap  kecelakaan.  Oleh  karena  itu,  dalam peningkatan keselamatan jalan secara umum diperlukan usaha untuk mengurangi maupun mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan korban jiwa  maupun  materi,  melalui  usaha  mendidik  pengguna  jalan  agar  memiliki wawasan  keselamatan,  menciptakan  jalan  dan  lingkungannya  yang berkeselamatan, dan kendaraan yang memiliki tingkat keselamatan yang tinggi.
Dihubungkan dengan faktor-faktor penyebab timbulnya kecelakaan lalu lintas tersebut  setidaknya  ada  2  faktor  yang  berhubungan  dengan  kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  di  bidang  perhubungan,  yaitu  faktor  jalan  dan lingkungannya,  dan  dan    faktor  kendaraan.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan menunjukkan  bahwa  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  sebagai  penyelenggara
jalan  menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  di  Kabupaten  Buleleng tidak  hanya  tanggung  jawab  untuk  membangun  jalan  tetapi  juga  meliputi tanggung  jawab  untuk  melakukan  pemeliharaan  pisik  jalan  agar  tetap  laik  dan penyediaan  perlengkapan  jalan  yaitu  sarana  yang  dimaksudkan  untuk keselamatan,  keamanan,  ketertiban,  dan  kelancaran  lalu-lintas  serta  kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu- lintas,  alat  pemberi  isyarat  lalu-lintas,  lampu  penerangan  jalan,  rel  pengaman ( guardrail ),  dan  penghalang  lalu-lintas  ( traffic  barrier )  (Ida  Bagus  Asrama Wibawa,  I  Nyoman  Lemes,  I  Wayan  Rideng,  2014:  100).    Bahkan  berdasarkan Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  pemerintah  daerah sebagai penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Penyelenggara jalan yang tidak  segera  dan  patut  memperbaiki  jalan  yang  rusak  yang  mengakibatkan kecelakaan  lalu  lintas  sehingga  menimbulkan  korban  luka  ringan  dan/atau kerusakan  kendaraan  dan/atau  barang  dipidana  dengan  penjara  paling  lama  6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (Pasal  273  ayat  (1).  Dalam  hal  perbuatan  mengakibatkan  luka  berat,  pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp  24.000.000,00  (dua  puluh  empat  juta  rupiah).  Dalam  hal  perbuatan mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia,  pelaku  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) (Ida Bagus Asrama Wibawa, I Nyoman Lemes, I Wayan Rideng, 2014: 92).
Sekretaris  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng,  dalam  wawancara  pada Tanggal  20  Juni  2022  membenarkan  bahwa  memang  terdapat  keterkaitan  antara keselamatan  jalan  sebagai  bagian  dari  keselamatan  perhubungan  darat  dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten di bidang perhubungan. Hal ini dapat dilihat  dari  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng sebagai perangkat daerah.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menjelaskan, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Buleleng belum menetapkan Peraturan Bupati tentang
rencana  aksi  keselamatan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  (RAK  LLAJ).,  yang diamanatkan Pasal 7 jo Pasal 11 No. 37 Tahun 2017, yang menentukan bahwa:
1. Untuk  melaksanakan  RUNK  LLAJ,  perlu  disusun  dan  dilaksanakan  RAK LLAJ oleh:
a. Kementerian /lembaga sesuai dengan kewenangannya;
b. Pemerintah Provinsi; dan
c. Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. RAK LLAJ, Kabupaten/Kota memuat:
a. sasaran Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. arah  kebijakan  strategis  berdasarkan  RUNK  LLAJ,  RAK  LLAJ Kementerian/Lembaga, dan RAK LLAJ Provinsi;
c. kebutuhan  regulasi  daerah  dan  tatanan  kelembagaan  Pemerintah Kabupaten/ Kota;
d. rencana aksi dan target kinerja; dan
e. rencana pendanaan.
3. RAK  LIAJ  Kabupaten/kota  disusun  berdasarkan  RUNK  LLAJ,  RAK  LLAJ Kementerian/lembaga;  RAK  LLAJ,  Provinsi;  dan  Rencana  pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota.
4. RAK  LLAJ  kabupaten/kota  ditetapkan  dengan  peraturan  bupati/walikota, berlaku  selama  5  (lima)  tahun  dan  dilakukan  evaluasi  secara  berkala  setiap tahun.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menjelaskan lebih lanjut bahwa kedudukan RAK LLAJ kabupaten sebagai penjabaran RUNK LLAJ, RAK LLAJ  Kementerian/lembaga;  RAK  LLAJ  Provinsi  mengharuskan  kabupaten menunggu  RUNK  LLAJ  dan  RAK  LLAJ  termaksud.  RUNK  LLAJ  sendiri  baru ditetapkan  pada  Tanggal  3    Januari  2022  dengan  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Rencana  Umum  Nasional  Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Upaya-upaya  untuk  meningkatkan  keselamatan  perhubungan  darat  selalu dilakukan  secara  berkelanjutan,  sebagai  bagian  dari  rencana  kerja  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Buleleng.  Sekretaris  Dinas  Perhubungan  Kabupaten
Buleleng menjelaskan, hal-hal yang telah dilakukan antara lain:
1. Bekerja  sama  dengan  pihak  terkait,  khususnya  Kepolisian  Resor  Buleleng, melakukan  pendataan  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  untuk  mengetahui tingkat  fatalitas  akibat  kecelakaan  dan  biaya  sosial  sebagai  dampak kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  di  Kabupaten  Buleleng.  Tingkat  fatalitas akibat  kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  indikator  pencapaian  sasaran  atau hasil  yang  diinginkan  dari  upaya  meningkatkan  keselamatan  perhubungan darat.
2. Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  kejadian  kecelakaan  lalu  lintas  yang terjadi di Kabupaten Buleleng, dapat diduga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Faktor-faktor penyebab inilah yang menjadi  pertimbangkan  dalam  melakukan  tindakan  perbaikan.  Tindakan perbaikan  yang  dilakukan    dengan  melaksanakan  tindakan  langsung  secara sinergi berupa:
a. Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan.
b. Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor.
c. Pemenuhan  persyaratan  penyelenggaraan  kompetensi  pengemudi kendaraan bermotor.
d. Penegakan hukum ketentuan keselamatan berlalu lintas.
e. Penanganan korban kecelakaan.
3. Dari  kelima  tindakan  yang  dilakukan  sehubungan  dengan  faktor  penyebab kecelakaan  lalu  lintas,  tindakan  pertama  dan  kedua  berkaitan  langsung dengan tugas dan fungsi dengan  Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
4. Untuk  pemenuhan  persyaratan  laik  fungsi  jalan,  Pemerintah  Kabupaten Buleleng dengan bersinergi dengan pihak-pihak terkait telah melakukan:
a. Melaksanakan  pembangunan  ruas    jalan  kabupaten  sesuai  dengan persyaratan keselamatan.
b. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan.
c. Melakukan uji laik fungsi jalan.
d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian kondisi jalan.
e. Melakukan inspeksi jalan.
f. Melakukan audit jalan.
5. Untuk  memenuhi  persyaratan  keselamatan  kendaraan  bermotor  dilakukan kegiatan-kegiatan:
a. Pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor.
b. Penerbitan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor.
c. Penerbitan surat registrasi uji tipe kendaraan bermotor.
d. Pelaksanaan akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.
e. Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji.
f. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi penguji kendaraan bermotor.
g. Pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan  bermotor,  unit  pelaksana  penimbangan  kendaraan  bermotor dan terminal.
Gede  Santika,  Kepala  Bidang  Teknik  Sarana  dan  Angkutan  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Buleleng,  dalam  wawancara  Tanggal  20  Juni  2022 menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sehubungan dengan keselamatan  jalan  yang  dikaitkan  dengan  faktor  penyebab  terjadinya  kecelakaan lalu  lintas  berperan  penting  dalam  penanganan  kendaraan  dan  faktor  jalan  dan lingkungan. Sehubungan dengan hal ini telah dilakukan:
1. Meningkatkan pelaksanaan uji kelaikan kendaraan dengan tujuan:
a. Memberikan  jaminan  keselamatan  secara  teknis  terhadap  penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
b. Melestarikan  lingkungan  dari  kemungkinan  pencemaran  yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
Untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  tersebut  unit  Pengujian  Kendaraan Bermotor  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  telah  dilengkapi  dengan peralatan sebagai berikut:
a. Smoke  tester, yaitu  suatu  alat  untuk  mengukur  gas  buang  kendaraan bermotor  berbahan bakar solar (diesel) dengan ambang batas maksimal 70% dari ketebalan asap yang diakibatkan oleh hasil pembakaran.
b. Gas  analyzer  tester yaitu  suatu  alat  untuk  mengukur  gas  buang kendaraan  bermotor  berbahan  bakar  premium  yang  diperiksa  adalah kandungan karbondioksida dan kandungan hidro karbon.
c. Axle  play  detektor yaitu  alat  untuk  memeriksa  bagian-bagian  bawah kendaraan (seperti: pegas bool joint /pir, sistem kemudi, dan sebagainya).
d. Head  light  tester yaitu  alat  untuk  mengukur  insensitas  pancaran  lampu utama kendaraan bermotor atau kuat cahaya lampu utama jauh minimal ambang  batasnya  12000  candela/lilin  dan  penyimpangan  arah  lampu utama.
e. Sound  level  teste r  yaitu  alat  untuk  mengukur  suara  klakson  kendaraan bermotor dengan ambang batas 90 sampai dengan 118TB.
f. Brake  tester  dan  axle  load  meter yaitu  alat  untuk  mengukur  kekuatan rem utama, rem parkir dan mengukur berat kendaraan bermotor.
g. Side slip tester yaitu alat untuk mengukur kuncup roda depan kendaraan bermotor.
h. Speed  meter  tester yaitu  alat  untuk  mengukur  fungsi  alat  pengukur kecepatan kendaraan bermotor.
2. Merencanakan dan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, yaitu serangkaian  usaha  dan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pengadaan, pemasangan,  pengaturan,  dan  pemeliharaan  fasilitas  perlengkapan  jalan dalam  rangka  mewujudkan,  mendukung  dan  memelihara  keamanan, keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  lalu  lintas.  Hal  pertama  yang dilakukan adalah melakukan identifikasi masalah berkaitan dengan:
a. geometrik jalan dan persimpangan;
b. struktur dan kondisi jalan;
c. perlengkapan  jalan,  baik  yang  berkaitan  langsung  maupun  tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
f. penggunaan ruang jalan;
g. kapasitas jalan;
h. tataguna lahan pinggir jalan;
i. pengaturan lalu lintas; dan
j. kinerja lalu lintas.
Selanjutnya rekayasa lalau lintas dilakukan dengan:
a. perbaikan  geometrik  ruas  jalan  dan/atau  persimpangan  serta perlengkapan  jalan  yang  tidak  berkaitan  langsung  dengan  pengguna jalan;
b. pengadaan,  pemasangan,  perbaikan,  dan  pemeliharaan  perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
c. optimalisasi  operasional  rekayasa  lalu  lintas  untuk  meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dilakukan dengan:
a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
b. menghilangkan  atau  menyingkirkan  benda-benda  yang  dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan.
2. Kendala-Kendala  yang  Dihadapi  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Buleleng dalam Pelaksanaan Program Keselamatan Perhubungan Darat Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2017  tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Sekretaris  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  menjelaskan  bahwa seluruh  kegiatan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  diarahkan  untuk mewujudkan  profil  masa  depan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan yaitu:
1. Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang.
2. Kecenderungan  terpolanya  lingkungan  kerja  masa  depan  yang  sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang  saling  terintegrasi  secara  kesisteman.  Lingkungan  kerja  masa  depan
yang  terbentuk  akibat  kemajuan  teknologi  transportasi  akan  melahirkan realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sistem kegiatan.
3. Dalam  persaingan  global  yang  semakin  tajam  akan  diwarnai  oleh kecanggihan  teknologi  tranportasi  sehingga  sektor  transportasi  akan dihadapkan  kepada  tuntutan  atas  kecepatan,  keandalan,  efisiensi  dan  daya saing yang semakin tinggi.
4. Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung tumbuhnya ekonomi di  Kabupaten  Buleleng  serta  sekaligus  mempersempit  kesenjangan  antar daerah  dengan  senantiasa  memperhatikan  kesesuaian  tata  ruang  dan kelestarian lingkungan.
5. Meningkatnya  tuntutan  konsumen  atau  pengguna  jasa  terhadap  kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya:
a. Kondisi  Persaingan  yang  sehat,  efisien  dan  berkelanjutan  dalam penyelenggaraan  jasa  transportasi  yang  pada  gilirannya  dapat memberdayakan  masyarakat  dan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten Buleleng.
b. Pemerataan  manfaat  persaingan  atau  kompetensi  bagi  pengguna  jasa, penyelenggara  serta  pemerintah  Kabupaten  Buleleng  kepada  seluruh lapisan masyarakat.
c. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya.
d. Peraturan  Daerah  yang  mendukung  pelaksanaan  kegiatan  transportasi secara efektif.
Untuk  mewujudkan  profil  tersebut,  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi.
Menurut  Sekretaris  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng,  kendala-kendala umum yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, yang diidentifikasi pada  tahun  2018,  saat  penyusunan  Rencana  Strategis  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Buleleng  Tahun  2018-2022,  masih  sesuai  dengan  keadaan  saat  ini. Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Tahun
2018-2022,  Sekretaris  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  menjelaskan permasalahan  transportasi  secara  umum  di  Kabupaten  Buleleng  adalah  sebagai berikut :
1. Keterbatasan  saran-prasarana  perhubungan,  khususnya  jalan  dan pendukungnya, dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng yang cukup tinggi, dan banyaknya kendaraan luar Kabupaten Buleleng yang berlalu  lintas  di  Kabupaten  Buleleng  karena    adanya  daya  tarik  Kabupaten Buleleng  yang  mendorong  orang  untuk  berkunjung  ataupun  menetap  di Kabupaten Buleleng.
2. Sehubungan  dengan  dengan  kendala  pertama,  masih  terjadi  kemacetan  lalu lintas di Kabupaten Buleleng. Faktor yang mendorong kemacetan lalu lintas karena  kecenderungan  pergerakan  kendaraan  dari  daerah  pinggiran  dan perbatasan Kota Singaraja menuju ke daerah perkantoran, sentra usaha/bisnis, sekolah  dan  sebagainya.  Pada  hari  libur  banyak  pendatang  dari  luar  kota khususnya Pulau Jawa yang mengisi akhir pekannya di sentra-sentra wisata belanja di Kabupaten Buleleng.
3. Pencemaran  lingkungan  (polusi  udara)  yang  diakibatkan  oleh  kendaraan bermotor  ( motorized  traffic )  seperti  angkutan  kota,  bus,  truk,  kendaraan pribadi  dan  sepeda  motor,  adapun  faktor  yang  mempengaruhi  karena banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan.
4. Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisipilinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya.
5. Rendahnya  kinerja  (kualitas  dan  kuantitas)  pelayanan  angkutan  umum, adapun  faktor  yang  mempengaruhinya  karena  tingkat  pengetahuan  dan disiplin operator angkutan masih perlu ditingkatkan.
6. Kurang  tersedianya  fasilitas  perlengkapan  jalan  di  Kabupaten  Buleleng seperti  marka,  rambu,  adapun  faktor  yang  mempengaruhinya  karena keterbatasan  anggaran  yang  dimiliki  dan  adanya  aksi  pencurian  dan perusakan.
7. Rendahnya  tingkat  disiplin  pengguna  jalan,  adapun  faktor  yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
8. Tidak  seimbangnya  pertumbuhan  jumlah  kendaraan  dengan  penambahan jaringan jalan di Kabupaten Buleleng, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah  kemudahan  konsumen  dalam  memiliki  kendaraan  (fasilitas  kredit) sementara  Pemerintah  Daerah  kesulitan  dalam  pembebasan  lahan  untuk menambah ruas jalan yang baru.
9. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya  adalah  banyaknya  pengguna  transoportasi  umum  yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman.
10. Terbatasnya  dana  untuk  pembangunan  sarana  dan  prasarana  transportasi secara  menyeluruh,  adapun  faktor  yang  mempengaruhi  karena penanggulangan  masalah  transportasi  belum  menjadi top  priority bagi pemangku kebijakan.
11. Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan kota, adapun faktor yang  mempengaruhinya  adalah  masih  banyaknya  pribadi/orang  per  orang yang memgelola usaha angkutan kota yang dilakukan secara tradiosional.
12. Masih  maraknya  parkir  liar  di  beberapa  ruas  jalan  yang  bukan peruntukannya,  dipengaruhi  keterbatasan  lahan  parkir  yang  disediakan  oleh pihak-pihak  yang  berkepentingan  (sekolah,  kantor,  tempat  usaha  dan sebagainya).
13. Lemahnya pelayanan angkutan umum antar kecamatan dan antar desa, serta kurang berfungsinya terminal sebagai simpul layanan angkutan.
14. Persentase Rambu-rambu lalu lintas terpasang dengan yang diharapkan masih rendah.
15. Masih belum punya Dokumen Perencanaan Transportasi secara menyeluruh. Sekretaris  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  menjelaskan, permasalahan  yang  ditemui  dalam  proses  penyelenggaraan  urusan  perhubungan
yang  didukung  dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  untuk  melaksanakan program keselamatan perhubungan darat di Kabupaten Buleleng adalah:
1. Terbatasnya  sumber  daya  manusia  yang  belum  memiliki  kwalifikasi pendidikan/diklat teknis perhubungan.
Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  memiliki  pegawai  sejumlah  197 orang  terdiri  dari  92  orang  berstatus  PNS,  1  orang  tenaga  honor  daerah,  7 orang tenaga harian lepas dan 97 orang tenaga kontrak. Tenaga fungsional di bidang perhubungan hanya 8 orang. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang  memiliki  bidang  tekhnis  dan  sarana  dimana  unit  pengujian  kendaraan bermotor  sebagai  unit  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor  yang merupakan sarana untuk memastikan bahwa kendaraan angkutan umum dan barang  yang  beroperasi  di  jalan  sudah  memenuhi  persyaratan  laik  jalan kendaraan. Pelayanan tersebut memerlukan dukungan tenaga fungsional yang memiliki  kompetensi  di  bidang  penguji  kendaraan  bermotor.  Tenaga fungsional  penguji  kendaraan  bermotor  di  UPT  PKB  berjumlah  8  orang. Jumlah  tenaga  penguji  tersebut  tidak  sebanding  dengan  jumlah  kendaraan yang di uji, sehingga diperlukan penambahan tenaga fungsional penguji guna peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor menjadi efisien, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas.
3. Pemanfaatan  lahan/ruas  parkir  oleh  para  pedagang  sehingga  sering menimbulkan kemacetan lalu lintas.
4. Keterbatasan anggaran.
Satu  kendala  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dalam  merencanakan  dan melaksanakan  program  pembangunan  adalah  keterbatasan  anggaran. Keterbatasan anggaran menyebabkan harus dilakukan skala prioritas, dengan mendahulukan program-program yang sangat diperlukan, meskipun program lain sebenarnya juga diperlukan. Misalnya, berkaitan dengan perbaikan jalan dan  penyediaan  serta  pemeliharaan  perlengkapan  jalan,  harus  dilakukan secara bertahap.
5. Pembagian  kewenangan  sehubungan  dengan  jalan  antara  pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Hal lain, yang juga  terkadang  dianggap  sebagai  kendala  adalah  berkenaan  dengan kewenangan  mengenai  jalan  dan  perlengkapannya,  yang  dibedakan  antara kewenangan pusat, kewenangan provinsi, dan kewenangan kabupaten. Jalan yang  menjadi  kewenangan  pusat,  kewenangan  provinsi,  dan  kewenangan kabupaten, adanya di wilayah kabupaten. Terkadang koordinasi di lapangan relatif  sulit  dilakukan,  apalagi  tuntutan  masyarakat  umumnya  disampaikan kepada  Pemerintah  Kabupaten,  tanpa  memperhatikan  apakah  hal  itu merupakan kewenangan pemerintah kabupaten atau tidak.
6. Kesadaran  pemilik  kendaraan  wajib  uji  untuk  melakukan  uji  kelaikan kendaraannya  masih  rendah.  Masyarakat  yang  menggunakan  jasa  angkutan umum  jumlahnya  jauh  berkurang  dibandingkan  dengan  beberapa  tahun sebelumnya menyebabkan rendahnya penghasilan dari jasa angkutan umum. Hal  ini  dapat  menyebabkan  keengganan  pemilik  angkutan  umum  untuk melakukan  uji  kelaikan  kendaraannya,  karena  menjadi  komponen  biaya operasional.
3. Upaya-upaya  yang  Dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Buleleng  untuk  Mengoptimalkan  Pelaksanaan  Program  Keselamatan Perhubungan  Darat  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Kepala Bidang Teknik Sarana dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng,  menjelaskan  bahwa  dengan  keterbatasan  sumber  daya  yang  dimiliki, Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  berusaha  dengan  sungguh-sungguh mengefektifkan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,  termasuk  dalam  pegujian  kendaraan  untuk  memastikan  kendaraan yang digunakan di jalan raya laik secara teknis.
Jumlah  kendaraan  yang  telah  diuji  dengan  hasil  baik  pada  Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tiga tahun terakhir, sebagai berikut:
No Tahun Mobil Penumpang Mobil Bus Mobil Barang Jumlah 1 2019 595 397 13.999 14.991 2 2020 256 199 10.982 11.347 3 2021 161 137 11.168 11.466
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Tahun 2022.
Data  tersebut  menunjukan  bahwa  pandemi  berpengaruh  juga  terhadap  aktivitas pengujian kelaikan kenmdaraan. Jumlah kendaraan yang diuji sangat berkurang.
Dihubungkan  dengan  hambatan-hambatan  yang  ditemukan,  Kepala  Bidang Teknik  Sarana  dan  Angkutan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan, meliputi:
1. Sehubungan  dengan  terbatasnya  tenaga  teknis  di  bidang  transportasi  dan teknis fungsional, upaya penanggulangan dengan meningkatkan kemampuan keahlian personil, melalui pengiriman personil untuk mengikuti diklat teknis baik yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Perhubungan maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya.
2. Sehubungan dengan sarana dan prasarana lalu lintas (rambu dan marka jalan) masih  belum  memenuhi  jumlah  ideal  yang  dibutuhkan,  diupayakan  dengan mengadakan  secara  bertahap  setiap  tahun  baik  melalui  APBD  Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
3. Sehubungan  dengan  keterbatasan  wewenang  aparatur  Dinas  Perhubungan dalam  upaya law  enforcement di  lapangan,  diupayakan  penanggulangan dengan  senantiasa  melakukan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  dalam mewujudkan  kesepakatan  bersama  maupun  dalam  hal  kerjasama mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.
4. Sehubungan  dengan  kurangnya  kesadaran  hukum  dari  masyarakat  dalam berlalu lintas sehingga sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan, diupayakan penanggulangan  dengan  memberikan  penyuluhan/sosialisasi  kepada masyarakat  tentang  ketertiban  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  secara  rutin setiap tahun.
5. Sehubungan  dengan  efektivitas  perencanaan  dan  pelaksanaan    program keselamatan  perhubungan,  diupayakan  kerjasama  yang  erat  dengan Kepolisian  Resor  Buleleng,  karena  pelaksanaan  manajemen  keselamatan jaringan  jalan  (MKJJ)  membutuhkan  data  kecelakaan  lalu  lintas  dari  pihak Kepolisian,  data  teknis  jalan,  dan  data  lalu  lintas  yang  diperlukan  untuk kebutuhan analisis. Data kecelakaan lalu lintas memberikan informasi umum (waktu,  tanggal,  dan  tempat  spesifik  kejadian),  informasi  kendaraan  yang terlibat  (jenis  dan  tipe),  informasi  korban  (biodata,  jenis  luka,  dan sebagainya),  jenis  dan  tipe  kecelakaan,  jenis  dan  kondisi  dari  jalan  maupun lingkungan  sekitar,  dan  informasi  yang  menggambarkan  proses  kejadian kecelakaan.
Pendataan  kecelakaan  lalu  lintas  dilakukan  oleh  tiga  instansi  yaitu: Kepolisian, rumah sakit; dan asuransi (jasa raharja), namun data kecelakaan yang  paling  memungkinkan  untuk  digunakan  adalah  data  kecelakaan  dari pihak kepolisian. Beberapa alasan yang mendasari pernyataan tersebut adalah (Rustijan  dan  Rizky Adelwin J., 2011: 35):
a. Pihak kepolisian yang berada di lapangan dapat dikatakan menjadi yang pertama untuk mencatat suatu kejadian kecelakaan yang terjadi.
b. Pihak kepolisian mencatat semua jenis kecelakaan mulai dari yang hanya berakibat  kerugian  materi  saja  sampai  dengan  yang  mengakibatkan korban meninggal dunia.
c. Data kecelakaan yang dicatat mulai dari informasi umum seperti bio data korban, dan jenis kendaraan sampai dengan yang bersifat teknis seperti jenis kecelakaan dan kondisi jalan pada saat kecelakaan sedangkan data yang  dicatat  pihak  rumah  sakit  hanya  kecelakaan  yang  mengakibatkan korbannya  memerlukan  perawatan  di  rumah  sakit  saja,  dan  data  yang dicatat  hanya  data  umum  saja  yang  dicatat  untuk  keperluan penyelenggara  saja.  Data  yang  dicatat  perusahaan  asuransi  (Jasa Raharja),  hanya  data  umum  untuk  keperluan  penyelenggara  terkait dengan santunan dan satu hal yang berbeda pada pencatatan Jasa Raharja adalah  korban  tidak  dicantumkannya  informasi  lokasi  kejadian
kecelakaan,  namun  yang  dicantumkan  adalah  alamat  asal  korban kecelakaan di mana santunan akan diberikan melalui kantor cabang Jasa Raharja  terdekat  sehingga  hal  ini  akan  menyulitkan  dalam mengelompokkan kejadian-kejadian kecelakaan pada lokasi tertentu.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  Bab-bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  hal-hal berikut:
1. Peranan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  dalam  pelaksanaan program  keselamatan  perhubungan  darat  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  2017  tentang  Keselamatan  Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan secara khusus ada pada dua hal, yaitu:
a. Berkaitan  dengan  pemenuhan  persyaratan  laik  fungsi  jalan,  Pemerintah Kabupaten  Buleleng  dengan  bersinergi  dengan  pihak-pihak  terkait  telah melakukan:
1) Melaksanakan  pembangunan  ruas    jalan  kabupaten  sesuai  dengan persyaratan keselamatan.
2) Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan.
3) Melakukan uji laik fungsi jalan.
4) Melaksanakan pemantauan dan penilaian kondisi jalan.
5) Melakukan inspeksi jalan.
6) Melakukan audit jalan.
b. Berkaitan  dengan  pemenuhan    persyaratan  keselamatan  kendaraan bermotor dilakukan kegiatan-kegiatan:
1) Pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor.
2) Penerbitan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor.
3) Penerbitan surat registrasi uji tipe kendaraan bermotor.
4) Pelaksanaan akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.
5) Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji.
6) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi penguji kendaraan bermotor.
7) Pelaksanaan  inspeksi,  audit,  dan  pemantauan  unit  pelaksana  uji
berkala  kendaraan  bermotor,  unit  pelaksana  penimbangan kendaraan bermotor dan terminal.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Buleleng  dalam  pelaksanaan  program  keselamatan  perhubungan  darat berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2017  tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di antaranya:
a. Kendala internal:
1) Terbatasnya sumber daya manusia yang belum memiliki kwalifikasi pendidikan/diklat teknis perhubungan.
2) Keterbatasan anggaran.
3) Pembagian  kewenangan  sehubungan  dengan  jalan  antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, terkadang koordinasi di lapangan sulit dilakukan.
b. Kendala eksternal:
1) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas.
2) Pemanfaatan lahan/ruas parkir oleh para pedagang sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas.
3) Kesadaran  pemilik  kendaraan  wajib  uji  untuk  melakukan  uji kelaikan kendaraannya masih rendah.
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng untuk mengoptimalkan pelaksanaan program keselamatan perhubungan darat berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2017  tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan:
a. Sehubungan dengan terbatasnya tenaga teknis di bidang transportasi dan teknis  fungsional,  upaya  penanggulangan  dengan  meningkatkan kemampuan  keahlian  personil,  melalui  pengiriman  personil  untuk mengikuti  diklat  teknis  baik  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Diklat Perhubungan maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya.
b. Sehubungan  dengan  sarana  dan  prasarana  lalu  lintas  (rambu  dan  marka jalan) masih belum memenuhi jumlah ideal yang dibutuhkan, diupayakan dengan  mengadakan  secara  bertahap  setiap  tahun  baik  melalui  APBD
Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
c. Sehubungan dengan keterbatasan wewenang aparatur Dinas Perhubungan dalam  upaya law  enforcement di  lapangan,  diupayakan  penanggulangan dengan  senantiasa  melakukan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  dalam mewujudkan  kesepakatan  bersama  maupun  dalam  hal  kerjasama mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.
d. Sehubungan dengan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam berlalu  lintas  sehingga  sering  terjadi  pelanggaran  dan  kecelakaan, diupayakan  penanggulangan  dengan  memberikan  penyuluhan/sosialisasi kepada  masyarakat  tentang  ketertiban  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan secara rutin setiap tahun.
e. Sehubungan  dengan  efektivitas  perencanaan  dan  pelaksanaan    program keselamatan  perhubungan,  diupayakan  kerjasama  yang  erat  dengan Kepolisian Resor Buleleng.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi  Dwi  Saputra.  “Studi  Tingkat  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  di  Indonesia Berdasarkan  Data  KNKT  (Komite  Nasional  Keselamatan  Transportasi)  Dari Tahun  2007-2016”. Warta  Penelitian  Perhubungan .  Volume  29.    Nomor  2. Juli-Desember 2017.
Ahmad  Maghfur.  2015. Keselamatan  Pejalan  Kaki:  Manual  Keselamatan  Jalan Bagi  Pengambil  Keputusan  dan  Praktisi .  Jakarta:  Global  Road  Safety Partnership Indonesia.
Atik  S.  Kuswati.  “Peran  Sektor  Transportasi  Terhadap  Perekonomian”. Warta Penelitian Perhubungan. Volume 24. Nomor 1. Januari 2012. Dewa  Ayu  Nyoman  Sriastuti  dan  A.A.  Rai  Asmani  K.  2019.  “Pengembangan Sistem  Informasi  Kecelakaan  Melalui  Upaya  Keselamatan  Jalan  Sebagai Implementasi  Efisiensi  Manajemen  Lalu  Lintas”. Paduraksa . Volume  8 Nomor 1, Juni 2019.
Dio Satrio Jati,  “Pengelolaan Program Keselamatan Transportasi Jalan Di Jalur Pantura Pekalongan”, melalui https://ejournal.undip.ac.id., diakses tanggal 28 Desember 2021.
Ida Bagus Asrama Wibawa, I Nyoman Lemes, I Wayan Rideng. 2014. ”Tanggung Jawab    Pemerintah    Kabupaten  Buleleng  Selaku  Penyelenggara  Jalan Menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009”. Kertha  Widya .    Jurnal Hukum Vol. 2  No. 2 Desember  2014.
Ketut  Bayu  Rumana  Sugangga  dan  Saptala  Mandala. “ Peran  Serta  Dinas Perhubungan Kabupaten    Buleleng    Dalam  Pencegahan Kecelakaan Lalu
Lintas  Di  Kabupaten  Buleleng”. Kertha  Widya  Jurnal  Hukum Vol.  4    No.  1 Agustus  2016.
Pemerintah Republik Indonesia: Rencana Umum Nasional  Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035.
Rustijan  dan  Rizky Adelwin J., 2011. Manajemen Keselamatan Jaringan Jalan (Network Safety Management) . Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.
https://dataindonesia.id ., dikases tanggal 24 Juni 2022. https://bali.bps.go.id. , diakses tanggal  24 Juni 2022