KOORDINASI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI DESA YOSONEGORO KECAMATAN LIMBOTO BARAT KABUPATEN GORONTALO
Rahmiyati Saleh STIA Bina Taruna Gorontalo rahmisal86@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  mengenai  Koordinasi Kepala  Desa  dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana  di  Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penilitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada  tiga  tahapan  yaitu  komunikasi,  kerjasama  dan  sikronisasi.  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan  deskripsi  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  diperoleh  simpulan bahwa  koordinasi  kepala  desa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  sarana  dan prasara  di  Desa  Yosonegoro  Kecamatan  Limboto  Barat  Kabupaten  Gorontalo masih  kurang.  Hal  ini  tampak  pada  pelaksanaan  pembangunan  sarana  dan prasarana  yaitu  Kurangnya  komunikasi  antara  aparat  desa  dengan  BPD  maupun masyarakat,  disebabkan  terjadi  miskomunikasi  dari  kepala  desa  dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dan ketidakterbukaan kepala desa dalam pengambilan kebijakan pada proses pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Yosonegoro. Masih kurangnya kerja sama yang terjalin antara pemerintah  desa  dengan  BPD,  maupun  masyarakat  Yosonegoro,  kepala  desa belum  mampu  merangkul  masyarakat  untuk  bekerja  sama  dalam  pelaksanaan pembangunan  sarana  dan  prasarana  di  Desa  Yosonegoro.  Dalam  upaya sinkronisasi kepala desa dinilai masih kurang dalam menyatukan tindakan dengan masyarakat, sehingga belum ada keserasian antara kepala desa dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Yosonegoro.
Untuk itu disarankan kepada pemeritah desa dalam hal ini Kepala Desa agar dapat membangun  komunikasi  yang  baik,  terbuka  dan  menerima  saran-saran  dengan BPD maupun masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Yosonegoro.
Kata Kunci : Koordinasi, Pelaksanaan, Pembangunan, Desa

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia  sudah  tentu  menginginkan adanya  perbaikan    dan  peningkatan  di segala  bidang  dan  hal  ini  adalah keinginan  yang  luhur  dari  masyarakat
kita  secara  umum.  Banyak  individu maupun lembaga telah lama mempromosikan  pembaharuan  agraria sebagai  jalan  untuk  menciptakan keadilan  sosial  bagi  masyarakat  desa. Kini  di  era  reformasi,  lebih  banyak
elemen masyarakat yang menghembuskan wacana pembaharuan  desa  lebih  membahana. Fokus  perhatian  pembaharuan  desa sekarang tidak hanya pada pembaharuan  agraria,  melainkan  juga mengusung desentralisasi dan demokratisasi  ke  level  desa.  Oleh sebab  itu,  perlu  dilaksanakannya pembangunan yang juga dapat diartikan  sebagai  perubahan  terus- menerus  dan  berkelanjutan  menuju perbaikan serta kemajuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Program pembangunan bukanlah dominasi  birokrasi  atau  kelompok tertentu, tapi harus dilakukan bersama, kebersamaan  merupakan  salah  satu modal,  kebersamaan  tercipta  karena kesepahaman membangun kebersamaan  dalam  pembangunan.
Pembangunan  pedesaan  merupakan satu  di  antara  bagian  integral  dari pembangunan    Nasional  yang  di dalamnya  terdapat  usaha  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  dan pengelolaan  sumber  daya  alam  yang dilakukan  secara  berkelanjutan  dan terencana  berdasarkan  pada  potensi dan  kemampuan  pedesaan.  Dalam pelaksanaannya,  pembangunan  yaitu mewujudkan  kehidupan  masyarakat pedesaan yang mandiri, maju,
sejahtera dan berkeadilan.
Sejalan dengan terbitnya undang-undang  nomor  32  tahun  2004 tentang otonomi daerah yang kemudian  direvisi  menjadi  Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, konsep perencanaan  pembangunan  partisipatif kemudian mulai digagas dan
dikembangkan  di  berbagai  daerah  di Indonesia.  Diikuti  dengan  adanya undang–undang  nomor  114  tahun 2014  tentang  Pedoman  Pembangunan
Desa  telah  menggeser  paradigma perencanaan  pembangunan  dari  yang bersifat sentralistik dengan pendekatan top down planning , menjadi perencanaan pembangunan yang bersifat desentralistik dengan pendekatan bottom up planning
melalui  pola  perencanaan  partisipatif, yang dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang-desa) hingga nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan  di  desa,  koordinasi  dari kepala  desa  merupakan  ujung  tombak pembangunan, karena merupakan pemegang  kekuasaan  tertinggi  di desa,  yang  dapat  membuat  keputusan, membimbing, membina, mengarahkan,  menampung  aspirasi masyarakat, serta mempengaruhi anggota  masyarakat  untuk  berkerja sama  dalam    mencapai  tujuan  dari pembangunan  itu  sendiri.  Pelaksanaan pembangunan  di  desa  juga  akan terlaksana  apabila  ada  partisipasi  dari masyarakat  yang  telah  disepakati bersama  dalam  bentuk  bantuan  dana, tenaga, dan bahan. Selain itu,
komunikasi juga sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dengan komunikasi,
partisipasi masyarakat  akan  semakin  tinggi, komunikasi  juga  perlu  terjalin  antara kepala desa, aparat desa dan
masyarakat  agar  masyarakat    merasa diikutsertakan dalam pelaksanaan pembangunan  desa  dan  juga  sebagai bahan  informasi  terhadap  masyarakat bahwa  sudah  sejauh  mana  proses pelaksanaan pembangunan. Sebab tolok ukur keberhasilan suatu pembangunan dapat dinilai dari adanya  koordinasi  dari  kepala  desa, komunikasi  dan  kerja  sama  yang terjalin baik antara kepala desa, aparat desa  dan  masyarakat,  serta  adanya
sinkronisasi  antara  hasil  perencanaan dengan hasil pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian Desa Yosonegoro  yang  merupakan    satu  di antara  desa  yang  ada  di  Kecamatan Limboto  Barat  Kabupaten  Gorontalo yang memiliki jumlah penduduk 2.410 jiwa dengan luas wilayah 500 Ha pada Januari 2016. Di mana Desa Yosonegoro  dalam  hal  pembangunan sudah terlihat cukup maju dibandingkan  desa-desa  lainnya  yang ada  di  Kecamatan  Limboto  Barat,
yang  satu  di  antaranya  pembangunan di  bidang  infrastruktur  yang  berupa fasilitas  pelayanan  publik  baik  sarana pendidikan,  sarana  kesehatan,  rumah ibadah,  listrik,  jalan,  transportasi  dan air  bersih.  Hal  ini  dikarenakan  letak Desa  Yosonegoro  yang  berdekatan dengan  pusat  kota.  Meski  di  bidang pembangunan infrastruktur Desa Yosonegoro sudah cukup maju, namun terdapat  kendala-kendala  dan  masalah yang  terdapat  di  Desa  Yosonegoro yaitu  kurangnya  koordinasi  kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa,  dalam  hal  ini  pelaksanaan pembangunan  kantor  desa  yang  sudah beberapa    tahun  dibangun  belum  juga terselesaikan, masih kurangnya komunikasi yang terjalin antara pemerintah  desa  dan  masyarakat.  Hal ini  terjadi  karena  pemerintah  desa kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat  mengenai  segala  sesuatu yang menyangkut pelaksanaan pembangunan, masih kurangnya kerjasama antara masyarakat, pemerintah  desa.  Serta  tidak  adanya sinkronisasi antara perencanaan pelaksanaan  pembangunan  dengan hasil  pembangunan  yang  sementara dikerjakan.  Ini  dapat  dilihat  dari ukuran  dan  bentuk  bangunan  yang
dibuat tidak sesuai dengan perencanaan awal.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas  maka  permasalahan  yang  perlu dirumuskan lebih lanjut dalam penelitian  ini  adalah  Bagaimanakah Koordinasi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Yosonegoro
Kecamatan  Limboto  Barat  Kabupaten Gorontalo?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas,  tujuan  penelitian  ini  untuk memperoleh gambaran tentang Bagaimana  Koordinasi  Kepala  Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.

## Manfaat Penelitian
Adapun  manfaat  yang  diperoleh dari  hasil  penelitian  ini  sebagai berikut:
1.  Manfaat    secara  Teoritis,  hasil penelitian  ini  dapat  dapat  dijadikan informasi  dalam  pengembangan pengetahuan  sosial  khususnya  di bidang  administrasi  publik  yang terkait tentang pembangunan.
2.  Manfaat  secara  Praktis,  diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan  bahan  informasi  bagi pemerintah  desa  dan  masyarakat bahwa    pentingnya  pembangunan untuk kemajuan desa.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini akan  difokuskan  pada  pertanyaan  dan pernyataan yang diberikan baik secara lisan  maupun  tulisan  yang  berkaitan dengan  indikator  variabel  penelitian yang diajukan.
Dalam penelitian kualitaif, analisis  data  dilakukan  sejak  awal penelitian dan selama proses penelitian  dilaksanakan.  Data  yang diperoleh  selanjutnya  dikumpulkan untuk diolah secara sistimatis. Dimulai dari wawancara, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya  aktivitas  penyajian  data serta menyimpulkan data.
Fokus Penelitian Penelitian  ini  difokuskan  pada Koordinasi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Yosonegoro Kecamatan  Limboto  Barat  Kabupaten Gorontalo,  yang  indikatornya  dapat dilihat  pada  komunikasi,  kerjasama dan sinkronisasi. Yang dapat deskripsikan sebagai berikut:
1. Komunikasi. Komunikasi yang dimaksudkan  dalam  penelitian  ini adalah Komunikasi sebagai aktivitas  pertukaran  pesan  secara timbal balik  diantara  semua  pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama masyarakat dan  pemerintah  desa,  sejak  dari proses  perencanaan,    pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan.
2. Kerjasama. Kerja sama yang dimaksudkan  dalam  penelitian  ini yaitu  Kerja  sama  yang  baik  antara kepala  desa,  aparat  desa  dan masyarakat  dapat  mempermudah
pelaksanaan  pembangunan,  juga guna memberikan hasil pembangunan  sesuai  dengan  apa yang menjadi konsep dari pembangunan itu sendiri. 3. Sinkronisasi. Sinkronisasi yang dimaksudkan  dalam  penelitian  ini adalah  Upaya  Kepala  Desa  untuk menyesuaikan hasil keputusan perencanaan  pembangunan  sarana dan prasarana dengan hasil pelaksanaan pembangunan sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Komunikasi Komunikasi tidak dapat dipisahkan  dari  koordinasi,  karena komunikasi,  sejumlah  unit  dalam organisasi  akan  dapat  dikoordinasikan berdasarkan  rentang  dimana  sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi.  Komunikasi  merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan  manusia  dalam  menjalani hidup dan kehidupannya.
Bahwa komunikasi antara kepala desa dengan BPD maupun masyarakat sudah  terjalin  dengan  baik  karena kepala  desa  selalu  mengadakan  rapat untuk menyampaikan informasi terbaru.  Namun  hal  ini  tidak  sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara kepala  desa  dengan  BPD  maupun masyarakat  belum  terjalin  dengan baik.  Dimana  kepala  desa  hanya  pada saat perencanaan peleksanaan pembangunan  sarana  dan  prasarana menjalin  komunikasi  baik,  namun
setelah itu kepala desa mulai menutup diri  dengan  masyarakat  bahkan  sudah tidak  memberikan  lagi  informasi dengan masyarakat mengnai pelaksanaan  pembangunan  sarana  dan prasarana yang sementara dibangun.

## Kerja Sama
Kerja  sama  merupakan  salah satu  bentuk  interaksi  sosial yang bersifat  asosiatif,  yaitu  apabila  suatu kelompok masyarakat mempunyai pandangan yang sama untuk mencapai tujuan  tertentu.  Kerja  sama  timbul karena orientasi orang-perorangan dengan  kelompoknya  ( in  group )  dan kelompok lainnya ( out group ). Dalam pelaksanaan pembangunan  ini  tentunya  pemerintah desa melibatkan BPD maupun
masyarakat  guna  untuk  mempercepat pelaksanaan pembangunan ini. Sampai saat  ini  telah  terjalin  kerja  sama  yang baik,    hanya  saja  saya  melihat  sifat gotong-royong  dari  masyarakat  sudah mulai  berkurang,  tidak  seperti  tahun- tahun sebelummya dimana peran aktif dari masyarakat masih sepenuhnya.
Pelaksanaan
pembangunan
Kantor  Desa  Yosonegoro  atas  dasar keputusan  rapat  Musrembangdes  pada tahun  2012  silam.  Namun  dari  tahun ketahun  kerja  sama  yang  terjalin antara pemerintah desa mulai berkurang,  ini  di  terjadi  karena perkembangan  modernisasi  sehingga telah  terjadi  pergeseran  sifat  gotong- royong dan peran aktif dari masyarakat.
Hasil  wawancara  menunjukkan bahwa  kurangnya  kerja  sama  yang terjalin antara pemerintah desa (kepala desa), BPD maupun masyarakat diakibatkan ketidakterbukaan pemerintah  desa  dalam  pengambilan kebijakan mengenai adanya
perencanaan pelaksanaan pembangunan  sarana  dan  prasarana Desa Yososnegoro Kecamatan Limboto Barat kabupaten Gorontalo. Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa selama  ini  kepala  desa  tidak  terbuka dengan  masyarakat  dan  kepala  desa juga  kurang  merangkul  masyarakat dalam proses pelaksanaan
pembangunan  sarana  dan  prasarana. Sehingga  masyarakat  juga  enggan untuk  berperan  aktif  karena  merasa tidak  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan pembangunan  sarana  dan  prasarana  di Desa Yosonegoro.

## Sinkronisasi
Sinkronisasi  adalah  suatu  usaha untuk  menyesuaikan,  menyelaraskan kegiatan,  tindakan,  dan  unit  sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Keserasian  dalam  pelaksanaan  tugas mampu mempermudah penerapan koordinasi di suatu organisasi Dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana ini saya selalu melakukan evaluasi sebulan  sekali,  agar  pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana ini terlaksana  sesuai  dengan  perencanaan yang telah disepakati bersama”.
Selama  ini  kepala  desa  belum mampu  mensinkronkan  antara  apa yang  telah  menjadi  kesepakatan  awal saat perencanaa dengan hasil pelaksanaan  pembangunan  sarana  dan prasaran.  Dimana  kepala  desa  bekerja sendiri  tanpa  melibatkan  masyarakat, kepala  desa  juga  kurang  berinteraksi dengan  masyarakat  sehingga  terjadi kesenjangan  sosial  antara  kepala  desa dengan BPD maupun Masyarakat.
Komunikasi  antara  kepala  desa dengan  BPD  maupun  masyarakat dalam peleksanaan pembangunan
sarana dan prasarana di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat  Kabupaten  Gorontalo  belum terjalin  dengan  baik.    Dimana  kepala desa  hanya  pada  saat  perencanaan peleksanaan  pembangunan  sarana  dan prasarana  menjalin  komunikasi  baik, namun  setelah  itu  kepala  desa  mulai menutup  diri  dengan  masyarakat bahkan  sudah  tidak  memberikan  lagi informasi dengan masyarakat mengnai pelaksanaan  pembangunan  sarana  dan prasarana  yang  sementara  dibangun. Sehingga terjadi miskomunikasi antara kepala  desa  dengan  BPD  maupun masyarakat  dan  kepala  desa  terkesan tertutup  dengan  masyarakat.  Yang sebenarnya  komunikasi  ini  sangat perlu  dalam  hal  apapun,  karena komunikasi  merupakan  salah  satu langkah untuk mencapai suatu tujuan.
Kerja  sama  dalam  pelaksanaan pembangunan  sarana  dan  prasarana  di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat  Kabupaten  Gorontalo    masih kurang. Hal ini tampak bahwa dengan ketidakterbukaan  pemerintah  desa  dal hal  ini  kepala  desa  terhadap  BPD  dan masyarakat membuat keduanya enggan  untuk  melakukan  kerja  sama yang baik dan kepala desa juga kurang merangkul  masyarakat  dalam  proses pelaksanaan  pembangunan  sarana  dan prasarana.  Sehingga  masyarakat  juga enggan  untuk  berperan  aktif  karena merasa tidak dibutuhkan dalam pelaksanaan  pembangunan  sarana  dan prasarana di Desa Yosonegoro.
Dengan demikian banyak sekali hambatan  dan  permasalahan  dalam pelaksanaan  pembangunan  sarana  dan prasarana di Desa Yosonegoro Kecamatan  Limboto  Barat  Kabupaten Gorontalo.
Begitu pula dengan sinkronisasi, kepala  desa  dinilai  masih  kurang
dalam  menyatukan  tindakan  dengan masyarakat,  sehingga  belum  ada keserasian  antara  kepala  desa  dengan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan  sarana  dan  prasarana  di Desa  Yosonegoro.  Dimana  kepala desa  bekerja  sendiri  tanpa  melibatkan masyarakat,  kepala  desa  juga  kurang berinteraksi dengan masyarakat sehingga  terjadi  kesenjangan  sosial antara  kepala  desa  dengan  BPD maupun  Masyarakat  yang  nantinya akan menimbulkan kepincangan dalam masyarakat. olehnya pelaksanaan pembangunan  sarana  dan  prasarana  di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat  Kabupaten  Gorontalo  terus terhambat  dan  sampai  saat  ini  belum juga terselesaikan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  dan pembahasan  yang  telah  dikemukakan, maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Kurangnya komunikasi antara aparat  desa  dengan  BPD  maupun masyarakat, disebabkan terjadi miskomunikasi  dari  kepala  desa dalam  pelaksanaan  pembangunan sarana dan prasarana dan ketidakterbukaan kepala desa dalam  pengambilan  kebijakan  pada proses  pelaksanaan  pembangunan sarana  dan  prasarana  di  Desa Yosonegoro.
2. Masih  kurangnya  kerjasama  yang terjalin  antara  pemerintah  desa dengan  BPD,  maupun  masyarakat Yosonegoro,  kepala  desa  belum mampu merangkul masyarakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan  pembangunan  sarana dan prasarana di Desa Yosonegoro.
3. Dalam  upaya  sinkronisasi  kepala desa  dinilai  masih  kurang  dalam menyatukan tindakan dengan masyarakat,  sehingga  belum  ada keserasian antara kepala desa dengan masyarakat dalam pelaksanaan  pembangunan  sarana dan prasarana di Desa Yosonegoro.

## SARAN
Berdasarkan  simpulan  diatas, peneliti  memberikan  saran  sebagai berikut:
1. Pemerintah Desa Yosonegoro
dalam hal ini kepala desa
diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik dengan BPD maupun masyarakat dalam pelaksanaan  pembangunan  sarana dan  prasarana  di  Desa  Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. 2. Pemerintah  desa  diharapkan  selalu terbuka  dengan  masyarakat,  dan melibatkan BPD maupun masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di  Desa  Yosonegoro  agar  terjalin kerja sama yang baik.
3. Kepala  desa  diharapkan  dapat menyatukan tindakan ataupun saran-saran  dari  masyarakat,  agar terjadi sinkronisasi antara perencanaan pelaksanaan pembangunan dengan hasil pelaksanaan  pembangunan  sarana dan  prasarana  yang  di  Desa
Yosonegoro.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsmi.  2006. Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan
Praktek .  Jakarta : Rhineka Cipta.
Care Internasional Indonesia.
________  2010. Prosedur  Penelitian Pendekatam  Praktik.  Jakarta: Rineka Cipta
Bangun  Wilson,  2012. Manajemen
Sumber  Daya  Manusia. Jakarta: Erlangga. Firdaus Muhammad, 2009. Managemen  Agribisnis. Jakarta: Bumi Aksara Gomes,  Cardoso  Faustino.  2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi Offset. Hadari  Nawawi.  20011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Handoko,  T.  Hani.  2003. Manajemen Personalia  dan  Sumber  Daya Manusia . Yogyakarta: BPFE Hartatik,  Indah  Puji.  2014. Buku
Praktis  Pengembangan  SDM. Yogyakarta: Banguntapan. Hasibuan, H.Melayu. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi
Aksara.
________.  2013. Manajemen  Sumber
Daya  Manusia .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Husain  Walidun.  2011. Participative leadership. Bandung: Mqs Publishing Miles,  Mathew  B.  dan  A.  Michael Huberman.  2007. Analisis  Data Kualitatif .  Jakarta:  Universitas
Indonesia. Sugiono.  2012. Memahami Penelitian
Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Nugroho,  dan  Rohmin  Duhari.  2004. Pembangunan Wilayah (Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan). Jakarta : LP3ES Notoatmojo Soekidjo. 2009. Pengembangan  Sumber  Daya
manusia. Jakarta:  Rineka Cipta. Pasolong Harbani. 2013. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta. Pedoman Peningkatan Kapasitas Pemerintahan  Desa.  Samarinda: Care Internasional Indonesia. Riyadi dan Deddy Supriadi Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah . Jakarta: Grasindo Rivai  Veithzal,  Bachtiar,  dan  Amar Boy  Rafli.  2013. Pemimpin  dan Kepemimpinan dalam Organisasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Siagian, P. Sondang. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara. __________. 2009. Administrasi
Pembangunan . Jakarta: Bumi
Aksara. Subagyo, Joko. 2004. Metode Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta. Sudarto.  2002. Metodologi  Penelitian Filsafat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Sumarsono,  Sony.  2003. Manajemen
Koperasi  :  Teori  dan  Aplikasi.
Yogyakarta : Graha Ilmu. Sutarno  NS,    2006. Manajemen Perpustakaan: Suatu pendekatan  Praktek. Jakarta:
Sagung Seto.
Terry,  R.  George.  2013. Prinsip- prinsip Manajemen. Jakarta:
Bumi Aksara Usman,  Husaini  dan  Setiady  Akbar, Purnomo.2006. Metoodologi Penelitian  Sosial .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Sumber Lain :
Undang-undang Otonomi Derah Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah.  Bandung: Penerbit Fermana. Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)No.  25/2000  Bab IX. Tentang Pembangunan Daerah. Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang  RI  Nomor.  6  Tahun 2014 Tentang Desa.