Received: 6-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 17-4-2023
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani

## Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap

## Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia ryan10003@mail.unpad.ac.id

## Abstrak
Penelitian dilakukan untuk menganalisis dampak hukum terhadap kedudukan dan kewajiban bank sebagai pemegang hak tanggungan (HT) untuk HT yang telah ditetapkan tidak memiliki kekuatan hukum oleh putusan pengadilan. Terkait pemberian kredit, keberadaan jaminan menjadi hal yang cukup diperhatikan oleh bank. Tanah hingga saat ini menjadi sangat disukai bank sebagai jaminan kredit  dengan  hak  tanggungan.  Pembatalan  atas  sertifikat  kepemilikan  atas  tanah  dapat  diajukan terhadap tanah yang telah menjadi HT. Dengan pembatalan hak tanggungan, bank akan kehilangan jaminan  atas  kredit  yang  telah  dikeluarkannya  terlebih  jika  debitur  dalam  status  kredit  macet. Yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dapat  diambil  dari  hasil  pembahasan  bahwa  akibat  hukum  terhadap  hak  tanggungan  yang  telah ditetapkan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan terhadap kedudukan dan kewajiban bank  selaku  pemegang  hak  tanggungan  adalah  bahwa  bank  akan  kehilangan  kedudukan  sebagai kreditur preferen. Pembatalan perjanjian peralihan hak atas tanah turut menyebabkan pembatalam perjanjian  hak  tanggungan,  mengingat  objek  perjanjiannya  menjadi  tidak  memenuhi  syarat  sah perjanjian.  Hubungan  kontraktual  antara  debitur  dan  bank  selaku  kreditur  dalam  perjanjian  hak tersebut dianggap tidak ada, sehingga keadaannya harus dikembalikan seperti semula.
Kata kunci: Bank; Hak Tanggungan; Pembatalan; Pengadilan; Perlindungan Hukum

## Abstract
The  research  was  conducted  to  analyze  the  legal  impact  on  the  position  and  obligations  of  the bank as  the  holder  of  mortgage  rights  (HT)  for  HT  which  has  been determined  to have no  legal force  by  a  court  decision.  With  regard  to  lending,  the  existence  of  guarantees  is  a  matter  of sufficient  concern  to  banks.  Until  now,  land  has  been  highly  favored  by  banks  as  collateral  for loans with mortgage rights. Cancellation of land ownership certificates can be submitted for land that  has  become  HT.  By  canceling  the  mortgage  right,  the  bank  will  lose  the  guarantee  for  the credit that has been issued, especially if the debtor is in bad credit status. Normative juridical is the  method  been  used  in  this  research.  It  is  concluded  from  the  discussion  result  that  the  legal consequences  of  the  mortgage  rights  that  have  been  determined  to  be  non-forceable  by  a  court decision on the position and obligations of the bank as the mortgage holder is that the bank will lose  its  position  as  preferred  creditor.  The  cancellation  of the  agreement  on  the  transfer  of  land rights also causes the cancellation of the mortgage agreement, considering that the object of the agreement  does  not  meet  the  legal  requirements  of  the  agreement.  The  contractual  relationship between  the  debtor  and  the  bank  as  the  creditor  in  the  said  rights  agreement  is  considered  non- existent and must be returned to its original state before the mortgage agreement.
Keywords: Banks; Cancellation; Court; Mortgage Right; Legal Protection
Received: 6-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 17-4-2023
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Perbankan  memiliki  peranan  esensial  dalam  menggerakkan  perekonomian Indonesia  dengan  menjalankan  fungsi intermediary melalui  penghimpunan  dan penyaluran  dana, 1 yang  salah  satunya  dalam  bentuk  kredit.  Prinsip  pemberian kredit  yang  berlaku  saat  ini  dilakukan  atas  rasa  kepercayaan  yang  diberikan  dari bank  kepada  nasabah 2 dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan-ketentuan  yang dituliskan  dalam  bentuk  akad  kredit  yang  melibatkan  pihak  yang  memberikan serta yang menerima kredit. 3 Melalui akad tersebut, bank sebagai kreditur berhak untuk pengembalian atas kredit yang telah dikeluarkan kepada debitur.
Dalam  pelaksanaannya,  terdapat  beberapa  risiko  penyaluran  kredit  yang salah satunya dana kredit yang disalurkan oleh bank tidak dikembalikan nasabah sehingga terhenti atau macet. Definisi kredit macet yaitu kondisi penerima kredit tidak  sanggup  membayar  kembali  pinjamannya  sesuai  dengan  yang  telah diperjanjikan. 4 Adanya  ketidakpastian  bagi  pihak  kreditur  tersebut,  maka penyaluran  kredit  akan  senantiasa  mencantumkan  jaminan  dalam  rangka mengamankan  kepentingan  kreditur 5 yang  salah  satunya  dalam  bentuk  hak tanggungan  (HT).  HT  diberikan  oleh  debitur  kepada  kreditur, 6 setelah  melalui pemenuhan  persyaratan  administrasi  dan  yuridis  yang  telah  ditentukan  oleh  UU dan menjadi syarat yang harus dilengkapi dari suatu benda jaminan. 7
Pembatalan  HT  terjadi  karena  sertifikat  kepemilikan  atas  tanah  yang dijadikan dasar dibatalkan, penyebabnya dapat karena adanya perbuatan melawan hukum  yang  terjadi  ketika  proses  peralihan  hak  atas  tanah.  Batalnya  sertifikat kepemilikan,  syarat  objektif  dalam  perjanjian  HT  sesuai  Pasal  1320  KUHPer menjadi  tidak  terpenuhi.  Sertifikat  hak  milik  (SHM)  dalam  praktiknya  tidaklah mutlak,  artinya  SHM  masih  dapat  dibatalkan  melalui  pengajuan  gugatan  ke pengadilan.  Pembatalan  SHM  dilakukan  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara, setelah  sebelumnya  dilakukan  upaya  hukum  di  Pengadilan  Negeri  terkait  proses peralihan haknya yang dianggap tidak sah.
Pembatalan  atas  sertifikat  kepemilikan  atas  tanah  dapat  diajukan  bahkan terhadap hak atas tanah yang telah dibebani HT. Bank selaku kreditur beriktikad baik tidak mengetahui bahwa di kemudian hari agunan yang dipegangnya terdapat sengketa  sehingga  batal  kepemilikannya.  Hal  demikian  juga  berdampak  pada
1 Tri  Handayani  Lastuti  Abubakar,  “Implementasi  Prinsip  Kehati-Hatian  Melalui  Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank”, Rechtidee 13, no. 1 (2018): 1– 8. DOI: https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4032
2 Muhammad Djumhana, " Hukum Perbankan Di Indonesia" (Citra Aditya, 1996).
3 Nur  Rizki  Siregar,  Mohamad  Fajri,  and  Mekka  Putra,  “Tinjauan  Hukum  Kekuatan  Eksekutorial Terhadap  Permohonan  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Atas  Debitur  Wanprestasi  Legal  Review  of Executional Powers Against Applications for Execution of Mortgage Rights on Default Debtors Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah” 5, no. 1 (n.d.): 128–43. DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872
4 Etty  Mulyati, Kredit  Perbankan :  "Aspek  Hukum  Dan  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia" , Cet 1 (PT. Refika Aditama, 2016).
5 Muhammad  Junaid  Soegianto,  Diah  Sulistiyani  R  S,  “Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Dalam  Kajian Undang-  Execution  of  Fidusial  Guarantee  in  Law  Number  42  of  1999  Concerning  Fidusian  Guarantee”, Jurnal Ius Constituendum 4, no. Nomor 2 (2019): 213. DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658
6 Yogi  Gantika  Gandawidura and Hak Tanggungan, “Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Pelaksanaan Eksekusi”, no. 21 (2019): 73–86.
7 Etty Mulyati and Fajrina Aprilianti Dwiputri, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan”, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An 1, no. 2 (2018): 134, https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112.
Received: 6-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 17-4-2023
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
e-ISSN : 2621-4105
status  jaminan  hak  tanggungan  yang  dipegangnya,  terlebih  apabila  debitur  tidak dapat  memenuhi  kewajiban  atas  kreditnya  sehingga  kredit  dapat  dikategorikan sebagai kredit macet.
Penelitian  ini  berkaitan  dengan  beberapa  penelitian  sebelumnya,  seperti penelitian  Prakasa, dkk. (2020) 8 yang mengkaji pendapat hakim atas pembatalan SHM dan juga berfungsi sebagai  hak tanggungan atas Putusan MA Nomor 1138 K/Pdt/2012  dan  perlindungan  hukum  bagi  pemberi  pinjaman.  Kelemahan  kajian ini adalah pembatalan sertifikat hak atas tanah terkait Pasal 18 (1) jo. Pasal 18 (4) UUHT. Alasan penghapusan hak atas tanah dalam Pasal 18 secara limitatif diatur dalam  Pasal  27,  34,  dan  40  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dinyatakan  melalui UUHT.  Patut  dicatat  bahwa  pembatalan  sertifikat  tidak  termasuk  alasan pembatalan hak atas tanah yang ditentukan dalam peraturan di atas.
Selain  itu  penelitian  Mar’Ali,  dkk.  (2022) 9 pun  mengkaji  tentang perlindungan  hukum  kepada  pemberi  kredit  pemegang  jaminan  hak  tanggungan atas  tanah  terhadap  pembatalan  SHM  yang  dibebani  hak  tanggungan  oleh pengadilan  dan  upaya  hukum  yang  memungkinkan.  Kelemahan  penelitian  ini sama dengan yang telah diuraikan pada penelitian pertama, yaitu Pasal 18 (1) jo. Pasal 18 (4) UUHT yang dijadikan sebagai dasar perlindungan hukum atas kasus pembatalan SHM.
Terakhir  penelitian  Wicaksono,  dkk.  (2022) 10 yang  mengkaji  implikasi hukum  sertifikat  HT  dalam  hal  terjadi  pembatalan  hak  atas  tanah  secara  yuridis dan  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  preferen  yang  agunannya  dibatalkan  atas perintah  pengadilan.  Kelemahan  penelitian  ini  adalah  tidak  menggambarkan dengan  jelas  akibat  hukum  dari  sertifikat  HT  jika  hak  atas  tanah  dicabut  akibat putusan  pengadilan.  Akibat  ini  akan  mempengaruhi  kedudukan  bank  selaku kreditur  preferen  yang  dilindungi  hak-haknya.  Namun  penelitian  ini  telah mendeskripsikan  dengan  baik  perlindungan  hukum  yang  dapat  diterapkan  baik secara prefentif maupun secara represif.
Perbedaan  mendasar  pada  penelitian  ini  dibandingkan  dengan  ketiga penelitian  pendahulunya  terdapat  pada  penitikberatan  kedudukan  bank  selaku kreditur  yang dijamin haknya dengan adanya HT Pembatalan terhadap hak milik atas tanah tentu berakibat hukum terhadap pemberi kredit yang telah dikeluarkan oleh bank dengan jaminan HT karena tidak dapat  pelunasan karena debitur  yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar kredit. Untuk menganalisis implikasi hukum  dari  kedudukan  dan  kewajiban  bank  sebagai  pemegang  hak  tanggungan dalam perkara HT yang telah diputuskan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan  pengadilan  merupakan  tujuan  yang  akan  dicapai  melalui  penelitian. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dampak  hukum  terhadap  kedudukan
8 F Prakasa et al., “Pembatalan Sertifikat Hak Milik Dibebani Hak Tanggungan (Putusan Mahkamah Agung  Nomor  1138  K/Pdt/2012)”, Online-Journal.Unja.Ac.Id 2,  no.  1  (2020):  39–53,  https://online- journal.unja.ac.id/RR/article/view/8660.
9 Mirza Mar Ali, Muhammad Rafli Alghifari, and Priliyani Nugroho Putri, “Padjadjaran Law Review Analysis  of  Legal  Protection  for  Creditors  Holding  Mortgage  Guarantees  Against  Cancellation  of  Rights Certificates Being Encumbered by Mortgage Rights by the Court Padjadjaran Law Review Undang-Undang Dasar Negara Republik Benda-Ben” 10 (2022): 1–10.
10 H  S  Wicaksono,  Y  Yuliani,  and  M  A  Rivaldy,  “Implementasi  Hapusnya  Hak  Atas  Tanah  Yang Dibebani  Hak  Tanggungan  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan”, Perspektif 27  (2022):  180–90, http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/837.
Received: 6-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 17-4-2023
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
e-ISSN : 2621-4105
dan kewajiban bank sebagai pemegang hak tanggungan (HT) untuk HT yang telah ditetapkan tidak memiliki kekuatan hukum oleh putusan pengadilan.

## 2. METODE
Yuridis  normatif  merupakan  metode  yang  akan  dilakukan  pada  penelitian ini, 11 yakni  metode  dengan  menitikberatkan  kepada  penelitian  data  yang  bersifat sekunder.  Pendekatan  yuridis  normatif,  meliputi  penelusuran  landasan  hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hokum termasuk kedalam metode penelitian hukum. 12 Pelaksanaan spesifikasi penelitian ke jurnal ini yaitu melalui deskriptif analitis,  merupakan  definisi  dengan  cakupan  luas,  namun  diikuti  dengan penerapan  batasan-batasan  yang  tegas  yang  memberikan  ciri  khas  pada  istilah- istilah yang akan didefinisikan, serta melibatkan analisis sebagai penelitian hukum normatif. 13 metode  analisis  normatif  kualitatif    digunakan  untuk  mengolah  dan mengkaji  data  yang  didapatkan  didalam  penelitian, 14 berdasarkan  peraturan perundangan  yang  ada,  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  mengungkap fakta  dengan  mengacu  pada  hasil  pengolahan  penelitian  yang  dituangkan  dalam bentuk uraian yang tidak dapat diformulakan dengan perhitungan matematis.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bank  pada  dasarnya  lebih  meminati  tanah  sebagai  jaminan  pinjaman (agunan), karena dapat memastikan pelunasan pinjaman melalui penjualan agunan yang  umumnya  dilakukan  melalui  lelang  atau  dengan  cara  lain  yang dimungkinkan, jika debitur wanprestasi. Dalam arti yang lebih luas, jaminan tidak hanya  terbatas  pada  yang  disepakati  oleh  kedua  belak  pihak,  tetapi  juga  dapat mencakup jaminan umum dimana telah termaktub pada Pasal 1131 KUHPerdata, tertuang  secara  tertulis  semua  barang  bergerak  dan  tidak  bergerak  merupakan milik peminjam, yang telah ada pada masa ini atau tidak, dapat digunakan sebagai jaminan.  Selain  itu,  Pasal  1132  KUHPerdata  juga  menetapkan  bahwa  aset  yang disebutkan  pada  Pasal  1131  dapat  digunakan  sebagai  jaminan  bagi  pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan proporsi pembagiannya. 15
Hak  tanggungan  berkaitan  erat  dengan  hak  milik  atas  tanah,  ini  selaras dengan Pasal 4 UUHT dimana secara eksplisit menyatakan terkait hak atas tanah bisa dijadikan sebagai jaminan utang, dimana salah satunya yaitu hak milik. Objek penelitian ini adalah tanah, dimana dapat dijadikan jaminan untuk pinjaman yang dibebani  HT,  karena  telah  memenuhi  ketentuan  dimana  tanah  dapat  divaluasi dengan  uang  sehingga  pinjaman  akan  dijamin  dengan  uang  dan  memiliki  hak untuk  terdaftar  dalam  daftar  umum  sebagai  syarat  kelulusan  publisitas. 16 Asas publisitas  dapat  didefinisikan  sedemikian  rupa  sehingga  hak  tanggungan  dapat
11 Soerjono Soekanto, " Pengantar Penelitian Hukum" (UI Press, 1986).
12 Soerjono Soekanto.
13 Amiruddin  &  Zainal  Asikin,  " Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum" ,  Cet  10  (Raja  Grafindo Persada, 2018).
14 Abdulkadir  Muhammad,  " Hukum  Dan  Penelitian  Hukum" ,  Cet  1  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2004).
15 Lastuti  Abubakar,  “Implementasi  Prinsip  Kehati-Hatian  Melalui  Kewajiban  Penyusunan  Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank”.
16 Boedi  Harsono,  " Hukum  Agraria  Indonesia :  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya" , Jilid 1 (Jakarta: Djambatan, 2003).
Received: 6-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 17-4-2023
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
e-ISSN : 2621-4105
mengikat  pihak  ketiga  yang  juga  memberikan  kepastian  hukum  bagi  yang bersangkutan karena sudah didaftarkan di kantor pertanahan. 17
Telah  terdaftarnya  tanah  objek  sengketa  tersebut,  baik  pencatatan  terhadap status hak miliknya, maupun pencatatan HT yang melekat di atasnya, maka tanah objek  sengketa  dapat  dialihkan  kepemilikannya,  dimana  jika  penerima  pinjaman melanggar perjanjian, maka benda  yang diagunkan  dapat dijual di kepada publik atau  dilakukan  eksekusi,  yaitu  salah  satu  jalan  pemberi  pinjaman  untuk menyelesaikan  sengketa  hukum  ketika  penerima  pinjaman  melalaikan kewajibannya. 18 Terhadap  tanah  objek  sengketa  tersebut  telah  terdapat penunjukkan  berdasarkan  undang-undang,  dimana  telah  ditentukan  bank  mana yang menjadi pemegang HT sehingga dapat melakukan eksekusi guna pemenuhan pelunasan  kredit.  Apabila  penerima  pinjaman  tidak  dapat  melunasi  utangnya, maka  pemberi  pinjaman  memiliki  hak  untuk  secara  langsung  mengeksekusi  aset yang  menjadi  objek  jaminan  tersebut  tanpa  putusan  pengadilan. 19 Eksekusi  pada dasarnya  merupakan  perwujudan  kewajiban  pihak  kalah  dalam  menyelesaikan prestasi  yang  tertuang  dalam  putusan  pengadilan,  dan  pemenang  dapat mengajukan permohonan eksekusi secara paksa ( execution force ) pada pengadilan yang berwenang. 20
Pemberi  Hak Tanggunan dalam hal  ini merupakan debitur  atas kredit serta orang  perseorangan  yang  memiliki  kekuasan  untuk  melakukan  apapun  terhadap objek  hak  tanggunan  karena  namanya  tersebut  dalam  sertifikat  hak  milik,  hal demikian  senada  dengan  pengaturan  Pasal  8  ayat  (1)  UUHT.  Bank  sebagai Pemegang Hak Tanggunan yaitu merupakan badan hukum yang menduduki posisi selaku pihak yang memberikan kredit adalah telah sesuai dengan pengaturan Pasal 9 UUHT, dikarenakan bank tersebut telah memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman, dimana dalam perjanjian kredit tersebut dilengkapi perjanjian tambahan yaitu  Perjanjian  Pemberian  Hak  Tanggungan.  Di  mana  hak  tanggungan  harus didukung  perjanjian  antara  peminjam  dan  pemberi  pinjaman  dalam  bentuk perjanjian utang piutang. 21
Hak  tanggungan  terhadap  tanah  objek  sengketa  berlaku  sejak  didaftarkan kepada  Badan  Pertanahan  Kota  Bandung  dan  memiliki  asa-asas  berikut:  HT memberikan “kedudukan yang diutamakan” bagi kreditur pemegang HT ( Droit de preference ), dimana Pasal 1 Angka 1 UUHT menjelaskan bahwa HT memberikan “kedudukan  yang  diutamakan”  pada  pemberi  kredit  secara  terbatas  yang  dalam Penjelasan  Umum  UUHT  diartikan  “jika  debitur  cidera  janji,  kreditur  pemegang HT  berhak  menjual  melalui  pelelangan  umum  tanah  yang  dijadikan  jaminan
17 Nadia  Imanda,  “Lahirnya  Hak  Tanggungan  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Agraria  Tentang Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik”, Notaire 3,  no.  1  (2020):  151, https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.17536.
18 Rahmat  Hidayat  and  Soegianto  Soegianto,  “Penyelesaian  Debitur  Wan  Prestasi  Atas  Obyek Jaminan  Fidusia  Yang  Telah  Didaftarkan”, Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019):  288, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2275.
19 Puspa  Pasaribu  and  Eva  Achjani  Zulfa,  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  Dalam  Akta  Perjanjian Kredit  Yang  Melibatkan  Pihak  Ketiga  Pemberi  Jaminan”, Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  535, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050.
20 Abdul  Ghoni,  “Implementasi  Penyelesaian  Hukum  Atas  Eksekusi  Jaminan  Dalam  Perbankan Syariah”, Jurnal Ius Constituendum 1, no. 2 (2016). DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v1i2.551
21 Evie  Christy,  Wilsen  Wilsen,  and  Dewi  Rumaisa,  “Kepastian  Hukum  Hak  Preferensi  Pemegang Hak  Tanggungan  Dalam  Kasus  Kepailitan”, Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum 22,  no.  2  (2020):  323–44, https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.14909.
Received: 6-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 17-4-2023
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
e-ISSN : 2621-4105
menurut  ketentuan  peraturan  yang  bersangkutan,  dengan  hak  yang  diutamakan dari  kreditur  lainnya.  Kedudukan  diutamakan  tersebut  tentu  tidak  mengurangi preferensi piutang negara menurut ketentuan hukum yang berlaku.” Pasal 20 Ayat (1)  UUHT  pun  tertulis  bahwasanya  “Apabila  debitur  cidera  janji,  maka berdasarkan: a. hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b. title eksekutorial  yang terdapat  dalam  sertifikat  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14 ayat (2), objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundangan  (dilaksanakan  menggunakan mekanisme  dan  prosedur  eksekusi  biasa  berdasarkan  ketentuan  hukum  acara perdata) 22 untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak utama dari kreditur lainnya”.
Kedua,  HT  mengikuti  objeknya  didalam  kekuasaan  dimana  objek  HT  itu berada ( droit de suite ), berdasarkan Pasal 7 UUHT. Hal ini berarti, HT tidak akan berakhir  meskipun  sudah  berpindah  tangan  kepada  pihak  lain  dengan  berbagai alasan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  melindungi  kepentingan  kreditur  pemegang HT  yang  tetap memiliki  hak untuk  menerapkan  eksekusi  kepada  benda  atau aset yang merupakan objek HT untuk kemudian diambil pelunasan atas pinjaman yang diberikan, apabila penerima pinjaman melanggar perjanjian. 23
Ketiga, dari perjanjian utang piutang yang dijamin pelunasannya, perjanjian HT  merupakan  perjanjian  ikutan ( accessoir ). 24 Pernyataan ini telah ditulis dalam Pasal  10  ayat  (1)  UUHT  yang  berisi  “Pemberian  Hak  Tanggungan  didahului dengan  janji  untuk  memberikan  HT  sebagai  jaminan  pelunasan  utang  tertentu, yang  dituangkan  di  dalam  dan  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  perjanjian utang-piutang  yang  bersangkutan  atau  perjanjian  lainnya  yang  menimbulkan utang  tersebut”.  Selanjutnya  dipertegas  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a  UUHT  yang berisi:  “Hak  tanggungan  hapus  karena  hapusnya  utang  yang  dijamin  dengan  hak tanggungan”.
Keempat,  terhadap  HT,  pada  dasarnya  tidak  dapat  diletakkan  sita  oleh pengadilan yang disebabkan oleh tujuannya yang menjamin posisi dan kekuasaan kreditur  pemegang  HT  dibandingkan  dengan  kreditur  lain. 25 Jika  hal  tersebut dilakukan,  maka  pengadilan  dianggap  telah  mengabaikan  “kedudukan  yang diutamakan”  dari  pemberi  kredit  pemegang  HT. 26 Ini  sesuai  dengan  putusan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  394K/PDT/1984  tanggal  31  Mei  1985  dimana ditegaskan jika jaminan utang tidak dapat disita.
22 Dwi  Nugrohandhini  and  Etty  Mulyati,  “Debitor  Cidera  Janji  .  Banyak  Digunakan  Dengan Pertimbangan  Lebih  Memberikan  Rasa  Aman  (  Secured  )  Karena  Nilai  Mengingat  Pentingnya  Kedudukan Lembaga  Jaminan  Dalam  Mendukung  Dana  Perkreditan  Maka  Sudah  Semestinya  Pemberi  Dan  Penerima Kredit Serta Pihak L” 4, no. 114 (2019), https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.3.
23 Angela  Melani  Widjaja  et  al.,  “Tanggung  Gugat  Terhadap  Pembebanan  Hak  Tanggungan  Atas Tanah Beserta Benda Yang Akan Ada Berupa Gedung”, Jurnal Mercatoria 13, no. 2 (2020): 106–17. DOI: 10.31289/mercatoria.v13i2.3741
24 Offi  Jayanti  and  Agung  Darmawan,  “Pelaksanaan  Lelang  Tanah  Jaminan  Yang  Terikat  Hak
Tanggungan”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 3 (2018):
457–72, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11830.
25 Titie Syahnaz Natalia, “Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam  Eksekusi  Hak  Tanggungan”, Jurnal  Manajemen  Dan  Bisnis  Sriwijaya 16,  no.  3  (2019):  153–63, https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i3.7378.
26 Sutan  Remy  Sjahdeini,  " Hak  Tanggungan  Asas-Asas  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Dan  Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan" (Bandung: Alumni, 1999).
Received: 6-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 17-4-2023
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
e-ISSN : 2621-4105
Kelima,  penyelenggaraan  eksekusi  HT  sederhana  dan  absolut.  Pasal  6 UUHT  menyatakan  secara  tertulis:  “Apabila  debitur  cidera  janji,  pemegang  HT pertama mempunyai hak untuk menjual objek HT atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari  hasil  penjualan tersebut”.  Ketentuan  ini  pada  dasarnya  memberikan  hak  pemegang  HT  untuk melaksanakan  parate  eksekusi,  sehingga  tidak  perlu  mendapatkan  ijin  dari pemberi  HT  dan  tidak  perlu  ditetapkan  pengadilan  setempat  jika  debitur melanggar perjanjian. Pelaksanaan eksekusi dapat langsung dilakukan Pemegang HT  dengan  mendatangi  Kepala  Kantor  Lelang  untuk  memulai  lelang  atas  objek HT  yang  bersangkutan.  Melalui  parate  eksekusi,  obyek  HT  dijual  atas kewenangan  sendiri  dalam  pelelangan  umum  tanpa  proses  penggugatan  di pengadilan. 27
Hak milik menandai kepemilikan atas tanah sebagai halnya tercantum pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 20 (1) UUPA berikut: “Hak milik adalah  hak  turun-temurun,  terkuat,  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas tanah,  dengan  mengingat  ketentuan  dalam  Pasal  6”.  Ayat  (2)  pasal  terkait menyebutkan  terdapat  beberapa  sifat  hak  milik,  yaitu  dapat  dipindahtangankan serta  juga  dapat  diwariskan  jika  pemegang  hak  milik  meninggal  dunia,  sehingga tidak ada batasan terkait periode waktu kepemilikannya. Hak milik bersifat terkuat dan  menduduki  posisi  teratas  dibandingkan  dengan  hak  lainnya  (sebagai  contoh adalah  hak  pakai  serta  juga  hak  guna  bangunan).  Sifat  dari  hak  milik  adalah terpenuh,  sehingga  pemegangnya  berhak  memanfaatkan  tanah  tersebut  sesuai keinginannya. 28 Hak  milik  juga  memiliki  fungsi  sosial  (Pasal  6  UUPA),  dimana dapat  dimanfaatkan  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  pemerintah  dan masyarakat. 29
Ketiga  sifat  tersebut  tidak  dapat  diartikan  sebagai  hak  absolut  yang  tidak memiliki  limit  dan  tidak  dapat  diusik,  karena  sifat-sifat  tersebut  hanya  berfungsi untuk  membedakan  dan  menegaskan  bahwa  hak  milik  berada  pada  posisi  lebih dominan  jika  dikomparasikan  pada  hak  atas  tanah  lainnya.  UUPA  pun membunyikan  bahwa  hak  milik  atas  tanah  bersifat  primer  yang  artinya  dapat dikuasai  dalam  kurun  waktu  yang  lama  dan  dapat  berpindah  tangan.  Selain  hak tersebut,  hak  lain  yang  memiliki  sifat  primer  di  antaranya  adalah  hak  pakai,  hak guna bangunan, ataupun hak guna bangunan.
Pada dasarnya, hak milik yang dipegang pemilik hak atas tanah sangat luas kekuasaanya  dan  serupa  dengan  kewenangan  negara,  yang  dapat  memberikan kekuasaan  bagi  pemegang  haknya  untuk  menambahkan  hak  lain  di  atas  tanah tersebut,  seperti  hak  guna  bangunan,  hak  pakai,  terkecuali  hak  guna  usaha. Namun, kekuasaan tersebut harus selaras dengan Pasal 6 UUPA yang menegaskan fungsi  sosial  hak  atas  tanah.  UUPA  Pasal  25  pun  menjelaskan  bahwa  hak  milik dapat  digunakan  sebagai  garansi  dalam  pembayaran  utang  dengan  dibebani  HT. Demi  mendukung  program  pembangunan,  termasuk  juga  dalam  mengutamakan keinginan publik, dapat dilakukan pengalihan hak atas tanah dalam hal proses jual beli,  perjanjian  pemindahan  hak,  tukar  menukar,  penyerahan  hak,  lelang,
27 Sutan Remy Sjahdeini.
28 Gunawan Widjaja Kartini Muljadi, " Hak-Hak Atas Tanah" (jakarta: Kencana, 2007).
29 Darwin  Ginting,  " Hukum  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Bidang  Agribisnis" (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2010).
Received: 6-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 17-4-2023
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
pelepasan  hak,  hibah,  serta  cara  apapun  lainnya  dimana  mendapat  persetujuan pihak  lain  selain  pemerintah.  Secara  lebih  khusus,  pengalihan  berupa  jual  beli, tukar-menukar,  atau  hibah  wajib  dilakukan  sepengetahuan  PPAT.  Tetapi,  PPAT tidak dapat bertanggung jawab terkait pembebanan hak tanggungan dan perjanjian kreditnya,  jika  pelanggaran  terjadi  di  antara  pihak  yang  menandatangani perjanjian  tersebut,  karena  PPAT  tidak  memiliki  tanggung  jawab  atas  isi  akta yang disusunnya.
Berdasarkan  Pasal  27  UUPA,  sifat  hak  milik  yang  dapat  diwariskan  dapat dihapuskan  jika  aset  tanah  tersebut  ditarik  negara  karena  pencabutan  hak  atas Pasal  18  dan  karena  ditelantarkan  sesuai  ketentuan  Pasal  21  (3)  dan  26  (2),  atau karena  tanahnya  telah  dihancurkan.  Proses  penghapusan  hak  milik  atas  tanah harus  didaftarkan  dalam  Buku  Tanah  melalui  Kantor  Pertanahan 30 sebagaimana ini  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang “Pendaftaran Tanah”.
Pada  prinsipnya  hak  milik  adalah  hak  turun  temurun  yang  terkuat  serta terpenuh, 31 namun  hak  milik  juga  tidak  bersifat  mutlak,  hak  milik  dapat dibatalkan.  Telah  diuraikan  dalam  bab  sebelumnya,  terhadap  kepemilikan  atas tanah  dapat  dilakukan  pembatalan,  yaitu  pembatalan  secara  langsung  dan pembatalan  tidak  langsung.  Yang  menjadi  pokok  pembahasan  kajian  ini  adalah akibat  adanya  pembatalan  tidak  langsung  terhadap  kepemilikan  tanah  yang menjadi  objek  HT.  Pembatalan  tersebut  dilakukan  pemilik  tanah  melalui Pengadilan  Negeri  untuk  membatalkan  akta  jual  beli  dimana  dijadikan  dasar peralihan  objek  tanah  tersebut,  untuk  selanjutnya  dilaksanakan  upaya  hukum melalui  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  untuk  membatalkan  SHM  yang  telah dijadikan objek HT. Gugatan pembatalan ini termasuk Sengketa TUN, karena hal yang  menjadi  sengketa  adalah  Keputusan  TUN,  sehingga  permohonan  gugatan pembatalan  disampaikan  kepada  Badan  atau  Pejabat  TUN  yang  mengeluarkan sertifikat (BPN), atau dapat disampaikan pula pada Pengadilan TUN. 32
Upaya hukum  yang dilakukan oleh pemilik tanah telah membuahkan hasil, dimana  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  mengabulkan gugatan  dari  pemilik  tanah,  sehingga  tanah  objek  sengketa  dibatalkan peralihannya,  sehingga  kembali  menjadi  milik  pemilik  awalnya.  Dikabulkannya gugatan tersebut, tentu menimbulkan akibat hukum, terutama terhadap peristiwa- peristiwa hukum yang telah terjadi. Pada tahap di Pengadilan Negeri yang dijalani hingga kasasi di Mahkamah Agung, hakim telah mempertimbangkan bahwa prose jual-beli terhadap tanah objek sengketa adalah terbukti tidak sah, karena jual beli dilakukan  terhadap  harta  gono  gini.  Hal  tersebut  sebagaimana  putusan  No. 213/Pdt.G/1993/PN.BDG/BANT jo .  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat  No. 415/PDT/1994/PT.BDG jo. Putusan  Mahkamah  Agung  No.  1905  K/Pdt/1996.
30 Khilma  Aziz  Wakhidatus  Saadah,  “Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan.”, Jurnal:  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan Volume  5,  no.  Nomor  1  (2020):  hlm:  131-138. http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk
31 Kiki Rizki, “Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Terbitnya Sertifikat Ganda
Berdasarkan Asas Kepastian Hukum”, Aktualita 3, no. 1
(2020), https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/6763/pdf.
32 Ni Made Silvia  Gayatri, I Putu Gede Seputra, and Luh Putu Suryani, “Pembatalan Sertifikat Hak Milik  Atas  Tanah  Akibat  Cacat  Administrasi”, Jurnal  Analogi  Hukum 3,  no.  1  (2021):  79–83, https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.79-83.
Received: 6-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 17-4-2023
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
e-ISSN : 2621-4105
Atas  dasar pertimbangan itu pula, jual beli terkait diputuskan batal demi hukum. Dengan  kondisi  jual  beli  dimana  telah  dinyatakan  batal  demi  hukum,  objek sengketa  yang  telah  dijadikan  agunan  kredit  juga  menjadi  tidak  berkekuatan hukum.  Selanjutnya  pemilik  tanah  melakukan  upaya  hukum  melalui  Pengadilan Tata  Usaha  Negara,  sebagaimana  putusan  No.  36/G/2003/PTUN-BDG  Jo. Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  No.  270/B/2003/PT.TUN.JKT, yang  pada  intinya  menyatakan  batal  sertifikat  hak  milik  yang  menjadi  objek sengketa.  Adapun  terhadap  putusan-putusan  di  atas,  bank  selaku  kreditur  tidak melakukan upaya hukum hingga putusan-putusan telah berkekuatan hukum tetap.
Berbicara  mengenai  kepastian  tentang  hukum,  aturan-aturan  hukum  yang absah  di  negara  ini  atau  biasa  disebut  hukum  positif,  memiliki  tujuan  untuk menciptakan  keadaan  yang  pasti  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Kepastian hukum  erat  dengan  aturan  hukum,  instansi  pemerintahan,  rakyat,  serta  hakim. Hakim dalam hal ini sebagai pihak yang menentukan suatu sengketa yang dialami para pihak. Hakim memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang berperkara melalui  putusannya.  Adapun  dalam  hal  ini  putusan  tersebut  memiliki  kekuatan hukum mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang berpekara.
Dalam  kasus  yang  diangkat,  yaitu  sebagaimana  pada  putusan  Mahkamah Agung No: 1905 K/PDT/1995, putusan tersebut bersifat declaratoir , yaitu putusan yang  diberikan  hakim  dengan  amar  yang  menegaskan  keadaan  atau  kedudukan yang  sah  menurut  hukum 33 ,  dimana  akan  diputuskan  hukum  tertentu  yang dipermohonkan  penggugat  ada  atau  tidak,  dengan  tidak  mempertimbangkan  hak atas  prestasi  tertentu,  sehingga  putusan  ini  bersifat  murni  tidak  membutuhkan usaha  pemaksa,  karena  memiliki  efek  hukum  tanpa  bantuan  pihak  lawan  dan kekuatan  mengikat. 34 Sedangkan  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Bandung  No. 36/G/2003/PTUN-Bandung  bersifat condemnatoir atau  diberikan  hakim  dengan amar  yang  bersifat  menghukum.  Jenis  hukuman  kasus  perdata  pada  umumnya tidak sama dengan kasus pidana, yaitu dalam bentuk kewajiban pelaksanaan atau pemenuhan  prestasi  yang  dibebankan  pada  pihak  terhukum,  dimana  prestasi tersebut berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat. 35
Ada beberapa peristiwa hukum yang terjadi dan melibatkan beberapa pihak, diantaranya  pembatalan  hak  milik  atas  tanah  dan  pembatalan  jaminan  HT  yang diletakkan di atasnya, peristiwa hukum yang terjadi terhadap pemilik tanah, serta kedudukan  pemilik  tanah  yang  sebelumnya  kehilangan  hak  atas  tanah,  kini memperoleh kembali hak atas tanah miliknya. Hal tersebut tentunya harus diikuti dengan  adanya  penerbitan  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  miliknya.  Selanjutnya terhadap  debitur  bank,  kedudukan  debitur  bank  yang  telah  dibatalkan  hak  milik atas  tanahnya,  berarti  bahwa  dirinya  kehilangan  hak  untuk  memanfaatkan  tanah. Di  sisi  lain,  debitur  bank  ini  hingga  kini  masih  memiliki  kewajiban  terhadap kredit yang belum diselesaikan. Peristiwa hukum yang terjadi terhadap bank, bank merupakan  kreditur  terhadap  kredit  yang  diajukan  oleh  debiturnya.  Dengan kedudukannya  tersebut,  bank  tentunya  berhak  atas  pelunasan  kredit.  Selain daripada  itu,  bank  juga  selaku  pemegang  HT  atas  tanah  objek  sengketa.  Pasca
33 M.  Yahya  Harahap,  " Hukum  Acara  Perdata :  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
34 Sudikno Mertokusumo, " Hukum Acara Perdata Indonesia" (Liberty Jogjakarta, 2009).
35 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
Received: 6-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 17-4-2023
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
diterbitkannya  putusan  pengadilan  dengan  kekuatan  hukum  tetap,  tentunya  bank telah  kehilangan  hak  atas  jaminan  hak  yang  tanggungan  yang  dipegangnya.  Ini disebabkan karena jaminan HT tersebut telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun disatu sisi, bank hingga kini masih menguasai sertifikat hak milik terhadap  tanah  objek  sengketa,  walaupun  telah  dibatalkan.  Dan  yang  paling terakhir  adalah  peristiwa  hukum  yang  terjadi  pada  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN),  institusi  ini  sebagai  badan  yang  memiliki  otoritas  pada  aspek  pertanahan di  Indonesia,  adalah  pihak  berkaitan  erat  dengan  adanya  putusan  yang membatalkan kepemilikan hak atas tanah. 36 Tindakan Badan Pertanahan Nasional berpengaruh  terhadap  kepastian  hukum  para  pihak  yang  menjadi  pihak  sebagai putusan  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Problematika pertanahan  pada  dasarnya  cukup  kompleks  karena  fakta  adanya  kebutuhan manusia  akan  tanah  yang  terus  naik  sesuai  juga  dengan  peningkatan  laju pertumbuhan  dan  pembangunan,  sedangkan  apabila  dilihat  dari  segi  jumlah, luasan tanah yang tersedia tidak mengalami pertambahan. 37
Adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, membuat para pihak yang terlibat juga menerima akibat hukum untuk menjalankan putusan pengadilan  tersebut.  Bank  tentu  kehilangan  hak  atas  jaminan  objek  HT  yang dipegangnya.  Hal  ini  senada  dengan  putusan  pengadilan  yang  dikeluarkan  oleh Mahkamah  Agung  dimana  menyebutkan  bahwa:  “Menyatakan  akta  hipotik  No. 101/89/Bdg/1991  tanggal  22  januari  1991  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum;” dengan adanya amar putusan tersebut, PT. Bank Bali Cabang Bandung tidak dapat melakukan  eksekusi  guna  pelunasan  kredit  terhadap  HT  yang  dipegangnya. Terhadap SHM atas tanah objek sengketa yang berada pada penguasaan bank juga tidak dapat dilakukan perbuatan hukum apapun, mengingat sertifikat hak milik itu juga telah dibatalkan melalui putusan Pengadilan Tata usaha Bandung.
Ketika  perjanjian  kredit  dilakukan,  bank  memiliki  posisi  sebagai  kreditur konkuren  yang  hanya  diberikan  jaminan  secara  umum  menurut  Pasal  1131  serta Pasal  1132 Burgelijk  Wetboek (BW),  dimana  meskipun  tidak  tercantum  pada perjanjian kedua belah pihak, jaminan ini tetap mengikat jika debitur wanprestasi. Konsep  dan  definisi  cidera  janji  (wanprestasi)  adalah  kesalahan  yang  dilakukan penerima  kredit  yang  tidak  sanggup  memenuhi  prestasi  dalam  perjanjian,  atau kelalaian  yang  dilakukan  penerima  kredit  baik  dalam  memenuhi  kewajibannya dalam  melunasi  utang  ketika  sudah  siap  untuk  ditagih,  maupun  tidak  memenuhi perjanjian  pokok  dan  penjaminannya  sebelum  utangnya  siap  ditagih. 38 Keberadaan  HT  menjadikan  bank  kreditur  preferen,  dimana  bank  pemegang  HT memiliki  “kedudukan  yang  diutamakan”  yang  memiliki  hak  preferensi  terhadap kreditur-kreditur  lain  ( droit  de  preference ). 39 Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa pemberi  pinjaman  diberikan  prioritas  pengumpulan  pembayaran  pinjaman  dari
36 Maissy  T.  P.  Dotulung,  “Pembatalan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  Akibat  Cacat  Hukum Administrasi”, Lex Privatum 6, no. 1 (2018): 1–23,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19448.
37 Sekolah  Tinggi,  Ilmu  Hukum,  and  Amsir  Parepare,  “Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap, Efektifkah? Auliah Ambarwati 1 | Muhammad Akbar Fhad Syahril 2”, 2015. DOI: https://doi.org/10.35315/dh.v22i1.8382
38 Apul Oloan Sipahutar et al., “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi”, Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 144, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254.
39 Rachmadi Usman, " Hukum Jaminan Keperdataan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Received: 6-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 17-4-2023
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
e-ISSN : 2621-4105
hasil pelelangan jaminan yang menjadi HT. Posisi kreditur preferen baru memiliki peran  didalam  suatu  eksekusi,  jika  harta  benda  debitur  tidak  mampu  memenuhi seluruh  hutangnya 40 seperti  tercantum  pada  Pasal  1  (1),  Pasal  20  (1)  dan penjelasan angka 4 UUHT. Kebatalan perikatan terbagi atas kebatalan mutlak dan relatif. Kebatalan  mutlak tidak harus dituntut dengan tegas yang umumnya dipicu bentuknya  yang  cacat,  dilarang  peraturan  perundang-undangan,  serta  berlawanan dengan  norma  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Sedangkan  kebatalan  relatif dituntut  secara  eksplisit  dan  umumnya  diajukan  permohonannya  kepada pengadilan oleh salah satu pihak.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  pembatalan  terhadap  hak  tanggungan mengandung  dua  aspek,  yaitu  kebatalan  multak  ( absolute  nietigheid )  dan kebatalan  relatif  ( relatief  nietigheid ). 41 Kebatalan  mutlak  bagi  HT  dilandasi pelanggaran terhadap  salah satu  dari keputusan pada  pemberian HT  tertulis  pada Pasal  12,  Pasal  15  (6),  Pasal  20  (4),  dan  Pasal  15  (a,  b,  dan  c)  UU  Hak Tanggungan. Sedangkan kebatalan relatif terjadi karena terjadinya ketidakpatuhan terhadap  ketentuan  Pasal  1321,  Pasal  1323,  Pasal  1328,  Pasal  1330,  Pasal  1398, Pasal  1446,  dan  Pasal  1449  KUH  Perdata  ketika  penyusunan  dan  penetapan perjanjian jaminan menggunakan HT terkait.
Pembatalan  peralihan  hak  atas  tanah  yang  diangkat  dalam  tulisan  ini, berakibat  bahwa  debitur  bank  tidak  bisa  lagi  posisinya  berkedudukan  sebagai pemegang hak  atas tanah atas objek  yang telah  dijaminkan ke bank. Di  sisi  lain, perjanjian HT sebagai  perjanjian accesoir memiliki kewajiban untuk  taat dengan syarat  sah  nya  perjanjian  berdasarkan  1320  KUH  Perdata.  Putusan  pembatalan dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Negeri,  membuat  debitur  tidak  menjadi  pihak  yang berkuasa melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut, sehingga syarat subjektif dari  perjanjian  HT  tidak  terpenuhi.  Selain  itu,  tanah  yang  menjadi  objek perjanjian, juga batal kepemilikannya sebagaimana putusan Pengadilan Negeri jo. putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  sehingga  telah  sesuai  menurut  hukum apabila  perjanjian  HT  dibatalkan  karena  telah  tidak  memenuhi  syarat  subjektif maupun objektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata.
Gugatan  dari  penggugat  yang  disetujui  dan  mendapatkan  kekuatan  hukum tetap,  serta  disertai  sertifikat  HT  yang  batal,  memiliki  akibat  hukum  yang mengharuskan untuk mengembalikan kepada semula. Hal ini mengacu pada Pasal 1265  jika  HT  merupakan  perjanjian accesoir ,  bahwasanya  “suatu  syarat  batal adalah  syarat  yang  bila  dipenuhi  akan  menghapuskan  perikatan  dan  membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan”,  maka  tanah  dimana  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  wajib dikembalikan  kepada  keadaan  semula  dan  dibebaskan  dari  pembebanan  HT  dan bank pemegang HT pun wajib memberikan aset tersebut kembali kepada pemberi HT.
Pembatalan  HT  dalam  kasus  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini  ada keterkaitannya  dengan  pembatalan  perjanjian  HT  yang  mengakibatkan pembatalan  kepemilikan  atas  tanah,  sehingga  tidak  terpenuhinya  syarat  sahnya
40 Rachmadi Usman.
41 D  Rasda,  M  S  Rahman,  and  B  Tijjang,  “Tanggung  Jawab  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah”, Jurnal Litigasi Amsir 9, no. November (2021): 34–40. https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/55
Received: 6-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 17-4-2023
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
e-ISSN : 2621-4105
perjanjian  HT  tersebut.  HT  disyaratkan  dalam  UUHT  Pasal  8  ayat  (1)  adalah seseorang  yang  memiliki  kewenangan.  Ketika  orang  tersebut  kehilangan kewenangan  hukum,  maka  perjanjian  pemberian  HT  menjadi  batal.  Lebih  lanjut lagi,  pembatalan  kontrak  (perjanjian)  dapat  diartikan  bahwa  perjanjian  yang  ada sebelumnya  pun  berakhir  atau  terhapus.  Hal  tersebut  terjadi  pula  dalam  kasus yang dibahas dalam tulisan ini. Adanya pembatalan terhadap perjanjian HT, maka hubungan  kontraktual  antara  debitur  dan  bank  selaku  kreditur  dalam  perjanjian hak  tersebut  seolah  tidak  ada  keadaannya  harus  dikembalikan  seperti  sedia  kala, saat sebelum adanya perjanjian HT.
Yang  dimaksudkan  dengan  pembatalan  kontrak  (perjanjian)  adalah  kondisi yang  memberikan  akibat  hubungan  kontraktual  itu  dianggap  seolah  tidak  ada, 42 sehingga  eksistensi  kontrak  berakhir  atau  terhapus  dengan  sendirinya. 43 Subekti menyatakan  bahwa  jika  ada  kekurangan  syarat  subjektif  yang  harus  dipenuhi, maka kontrak tersebut tidak batal di mata hukum, namun  salah satu pihak dapat mengajukan cancelling. 44 Ini  telah  didukung  melalui  Pasal  1266  menyatakan “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan  yang timbal balik, andaikata  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  kewajibannya.  Dalam  hal  demikian persetujuan  tidak  batal  demi  hukum,  tetapi  pembatalan  harus  dimintakan  kepada Pengadilan”.
Terhapusnya  hak  atas  tanah  dimana  dibebani  HT  tidak  serta  merta mengakibatkan  hilangnya  hutang  yang  dijamin  pelunasannya  oleh  peminjam. 45 Efek  pembatalan  ini,  yaitu  posisi  pemegang  HT  mengalami  perubahan  yang awalnya  sebagai  kreditur  preferen  berubah  menjadi  kreditur  konkuren,  sehingga kreditur  terkait  tidak  mempunyai  hak  jaminan  yang  kuat  serta  kepastian  hukum, hal  ini  terkait  dengan  syarat  akan  dilunasi  hutang  dari  peminjam.  Kreditur  ini tidak  memiliki  hak  istimewa  dan  separatis  untuk  mengamankan  pembayaran piutangnya. 46
Bank  akan  kehilangan  haknya  sebagai  pemegang  HT  apabila  HT  telah dibatalkan oleh pengadilan. Hak  yang hilang diantaranya hak menjual  objek hak tanggungan atas wewenang diri sendiri (Pasal 6 jo. Pasal 11 (2) huruf e UU Hak Tanggungan)  tidak  dengan approval peminjam  kredit.  Kedua,  hak  mendapatkan penuntasan dengan hak mendahulu dari eksekusi objek hak tanggungan (Pasal 20 (1) huruf a UU Hak Tanggungan jo. Pasal 1133, 1134 KUH Perdata). Ketiga, hak pemisahan (separatis) dimana ketika peminjam kredit  dinyatakan pailit (Pasal  21 UU  Hak  Tanggungan).  Keempat,  hak  untuk  menyelenggarakan  perjanjian  tanpa pembersihan  atas  objek  hak  tanggungan  (Pasal  11  (2)  huruf  f  UU  Hak Tanggungan). Dan kelima, hak melaksanakan parate eksekusi. 47
Berdasarkan  uraian  di  atas,  telah  jelas  bahwa  akibat  hukum  adanya pembatalan HT bagi setiap pihak yang berperkara, meliputi pemilik tanah, debitur bank,  bank  selaku  pemegang  HT,  maupun  Badan  Pertanahan.  Selain  itu  pada tahun  2020  telah  diterbitkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala
42 Rendy  Saputra,  " Kedudukan  Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  van  Omstandigheden)  Dalam Hukum Perjanjian Indonesia" (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016).
43 Rendy Saputra.
44 Subekti, " Hukum Perjanjian" (Jakarta: Intermasa, 1979).
45 Adrian Sutedi, " Hukum Hak Tanggungan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
46 Adrian Sutedi.
47 Mariam Darus Badrulzaman, " Perjanjian Kredit Bank" (Bandung: Alumni, 1978).
Received: 6-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 17-4-2023
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
e-ISSN : 2621-4105
Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang “Penanganan  Dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan”.  Kasus  pertanahan  sendiri yaitu  sengketa,  konflik,  maupun  perkara  tanah  dimana  dapat  diteruskan  kepada Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional,  Kantor  Pertanahan  disesuaikan  dengan kekuasaannya  untuk  memperoleh  pengurusan  dan  penanganannya  sesuai peraturan  perundang-undangan. 48 Berdasarkan  aturan  hukum  tersebut,  secara spesifik pada Pasal 29 ayat (1), sangat dimungkinkan untuk dilakukan pembatalan produk  hukum  yang  dalam  hal  ini  merupakan  sertifikat  hak  milik  (walaupun  di atasnya  telah  diletakkan  HT),  dengan  alasan  adanya  cacat  administrasi  dan/atau cacat  yuridis  dari  pelaksanaan  putusan  pengadilan  dan  telah  memiliki  kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pada ayat (2) juga dipertegas bahwa sebelum dilakukan pembatalan  dengan  alasan  ketidaksempurnaan  secara  administrasi  dan/atau yuridis, Kementerian atau Kantor Wilayah sesuai kekuasaannya menginfomasikan pemegang  hak  atas  tanah  dan  HT  tentang  produk  hukum  yang  akan  dibatalkan berupa hak atas tanah yang dibebani dengan HT.
Pasal  41  Permen  Agraria  tersebut  juga  menyebutkan  “dalam  hal  hak  atas tanah  atau  sertifikat  tanah  yang  dibatalkan  dibebani  HT  maka  HT  batal  jika:  a. dinyatakan  oleh  pengadilan  dalam  Perkara  yang  menempatkan  pemegang  HT sebagai pihak; b. dinyatakan dalam putusan pengadilan dalam Perkara yang tidak menempatkan  pemegang  HT  sebagai  pihak”.  Mengacu  peraturan  tersebut, memperkuat  dasar  hukum  adanya  pembatalan  hak  tanggungan  yang  terjadi dikarenakan  adanya  pembatalan  sertifikat  kepemilikan  atas  tanah.  Adapun prosedur dan tata cara pembatalan sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut diatur pula  dalam  Permen  yang  sama.  Sekalipun  bank  yang  berkedudukan  sebagai pemegang  hak  tanggungan  tidak  dilibatkan  dalam  perkara  yang  diajukan pengadilan,  berdasarkan  Permen  tersebut  Kementerian  atau  Kantor  Wilayah ATR/BPN  menginfokan  pemegang  hak  tanggungan  terkait  putusan  pengadilan yang  menyatakan  batalnya  hak  atas  tanah  yang  dibebani  HT  tetapi  masih  ada kesempatan untuk melakukan upaya hukum. Jika telah diinfokan tetapi pemegang HT  tidak  mengambil  upaya  hukum,  putusan  pengadilan  akan  membatalkan  hak atas tanah dan HTnya. Artinya, bahkan ketika bank pemegang HT tidak dijadikan pihak  dalam  perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan,  bank  juga  perlu  untuk mengambil  langkah  upaya  hukum  untuk  mempertahankan  hak  nya  terhadap  HT yang dipegangnya.
Pembatalan  tersebut  akan  berakibat  terhadap  pembatalan  Sertifikat  Hak Tanggungan  (SHT)  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  kreditur.  Pada  kasus  yang diangkat  dalam  penelitian  ini,  telah  diuraikan  bahwa  bank  kehilangan  hak istimewa  pemegang  jaminan  HT  yang  pada  awalnya  disediakan  untuk mengamankan pemberian pinjaman dari bank, sehingga hak mendapatkan kembali seluruh pembayaran pinjaman dari debitur akan kehilangan kepastian hukumnya.
Perlindungan hukum bagi bank tertulis dalam Pasal 1131 KUH Perdata atas pembatalan  hak  tanggungan  tersebut,  yaitu  dengan  mengalihkan  jaminan  hak tanggungan  menjadi  jaminan  secara  umum.  Pasal  1131  tertulis  secara  eksplisit
48 AAAI  Puspadewi,  “Percepatan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  Sebagai  Salah  Satu  Tujuan Pengelolaan  Pertanahan”, Repertorium:  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan 11,  no.  21  (2022):  60–69, https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1723.
Received: 6-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 17-4-2023
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
e-ISSN : 2621-4105
bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah  ada  maupun  yang  akan  ada,  menjadi  jaminan  untuk  perikatan-perikatan perorangan  debitur”.  Dalam  praktiknya,  pembayaran  kredit  melalui  jaminan umum  memiliki  tahapan  yang  cukup  rumit,  karena  bank  harus  melancarkan gugatan  tambahan  yang  disertai  keterangan  penyitaan  (Pasal  226  dan  Pasal  227 HIR) ke Pengadilan Negeri, didahului perkara wanprestasi debitur atas pelunasan piutang  kreditur.  Upaya  hukum  tersebut  guna  memperoleh  kejelasan  atas pelunasan  piutangnya.  Gugatan  wanprestasi  harus  disertai  dengan  penyitaan terhadap harta, baik harta bergerak ataupun tidak bergerak, dimana hal ini dimiliki debitur  sehingga  harapannya  barang  yang  disita  tidak  bisa  dialihkan kepemilikannya pada pihak lain.
4. PENUTUP
Hak  tanggungan  dimana  telah  ditetapkan  tidak  berkekuatan  hukum  oleh putusan  Pengadilan  akan  memiliki  dampak  hukum  terhadap  kedudukan  dan kewajiban  bank  yang  berperan  sebagai  pemegang  hak  tanggungan.  Bank  selaku pemberi  kredit akan kehilangan posisinya sebagai  kreditur preferen. Hal ini  juga akan berpengaruh kepada pembatalan perjanjian pemindahtanganan hak atas tanah yang  berimplikasi  pada  batalnya  perjanjian  hak  tanggungan,  mengingat  objek perjanjiannya  menjadi  tidak  memenuhi  syarat  sah  perjanjian  tersebut.  Hubungan kontraktual antara debitur dan bank selaku kreditur dalam perjanjian hak tersebut dianggap tidak ada sehingga keadaannya harus dikembalikan seperti semula, saat sebelum  adanya  perjanjian  hak  tanggungan  yang  dibatalkan  karena  tidak  sesuai dengan syarat subjektif maupun objektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.  Selain  itu,  bank  pun  akan  kehilangan  hak  penjualan  objek  hak tanggungan  atas  wewenangnya,  tanpa  perlu  mendapatkan  pengesahan  dari  pihak debitur,  hak  mendapatkan  pembayaran  kredit  dari  hasil  penjualan  objek  yang menjadi  hak tanggungan, hak separatis dari objek hak tanggungan ketika debitur mengalami  kebangkrutan  atau  kepailitan,  hak  selaku  kreditur  pertama  yang melakukan perjanjian tidak ada pembersihan terhadap objek hak tanggungan, serta hak untuk melakukan parate eksekusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghoni. “Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan  Syariah”. Jurnal  Ius  Constituendum 1,  no.  2  (2016).  DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v1i2.551
Abdulkadir  Muhammad. Hukum  Dan  Penelitian  Hukum .  Cet  1.  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2004.
———. Hukum Perdata Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Adrian Sutedi. Hukum Hak Tanggungan . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Ali,  Mirza  Mar,  Muhammad  Rafli  Alghifari,  and  Priliyani  Nugroho  Putri. “Padjadjaran  Law  Review  Analysis  of  Legal  Protection  for  Creditors Holding  Mortgage  Guarantees  Against  Cancellation  of  Rights  Certificates Being  Encumbered  by  Mortgage  Rights  by  the  Court  Padjadjaran  Law Review Undang-Undang Dasar Negara Republik Benda-Ben” 10 (2022): 1– 10.
Amiruddin  &  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Cet  10.  Raja Grafindo Persada, 2018.
Received: 6-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 17-4-2023
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
e-ISSN : 2621-4105
Boedi  Harsono. Hukum  Agraria  Indonesia :  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang  Pokok  Agraria,  Isi  Dan  Pelaksanaannya .  Jilid  1.  Jakarta: Djambatan, 2003.
Christy,  Evie,  Wilsen  Wilsen,  and  Dewi  Rumaisa.  “Kepastian  Hukum  Hak Preferensi  Pemegang  Hak  Tanggungan  Dalam  Kasus  Kepailitan”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum 22, no. 2 (2020): 323–44.
https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.14909.
Darwin Ginting. Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis . Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Dotulung,  Maissy  T.  P.  “Pembatalan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  Akibat  Cacat Hukum Administrasi”. Lex Privatum 6, no. 1 (2018): 1–23. Etty  Mulyati. Kredit  Perbankan :  Aspek  Hukum  Dan  Pengembangan  Usaha Mikro  Kecil  Dalam  Pembangunan  Perekonomian  Indonesia .  Cet  1.  PT. Refika Aditama, 2016.
Gandawidura,  Yogi  Gantika,  and  Hak  Tanggungan.  “Perlindungan  Hukum Kreditor  Pemegang  Hak  Tanggungan  Peringkat  Kedua  Dalam  Pelaksanaan Eksekusi”, no. 21 (2019): 73–86.
Gayatri, Ni Made Silvia, I Putu Gede Seputra, and Luh Putu Suryani. “Pembatalan
Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Akibat  Cacat  Administrasi”. Jurnal Analogi Hukum 3, no. 1 (2021): 79–83. https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.79-83.
Hidayat,  Rahmat, and Soegianto  Soegianto.  “Penyelesaian Debitur Wan Prestasi Atas  Obyek  Jaminan  Fidusia  Yang  Telah  Didaftarkan”. Jurnal  USM  Law Review 2, no. 2 (2019): 288. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2275.
Imanda,  Nadia.  “Lahirnya  Hak  Tanggungan  Menurut  Peraturan  Pemerintah Agraria  Tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara Elektronik”. Notaire 3, no. 1 (2020): 151. https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.17536.
Jayanti, Offi, and Agung Darmawan. “Pelaksanaan Lelang Tanah Jaminan Yang Terikat  Hak  Tanggungan”. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum 20,  no.  3  (2018): 457–72. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11830.
Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. Hak-Hak Atas Tanah . jakarta: Kencana, 2007. Kiki Rizki. “Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Terbitnya Sertifikat  Ganda  Berdasarkan  Asas  Kepastian  Hukum”. Aktualita 3,  no.  1 (2020).
Lastuti  Abubakar,  Tri  Handayani.  “Implementasi  Prinsip  Kehati-Hatian  Melalui Kewajiban  Penyusunan  Dan  Pelaksanaan  Kebijakan  Perkreditan  Atau Pembiayaan Bank”. Rechtidee 13, no. 1 (2018): 1–8. DOI: https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4032
M.  Yahya  Harahap. Hukum  Acara  Perdata :  Tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan,  Pembuktian,  Dan  Putusan  Pengadilan .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2007.
Mariam Darus Badrulzaman. Perjanjian Kredit Bank . Bandung: Alumni, 1978. Muhammad Djumhana. Hukum Perbankan Di Indonesia . Citra Aditya, 1996. Mulyati,  Etty,  and  Fajrina  Aprilianti  Dwiputri.  “Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam Menganalisis  Jaminan  Kebendaan  Sebagai  Pengaman  Perjanjian  Kredit Perbankan”. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-
Received: 6-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 17-4-2023
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
e-ISSN : 2621-4105
An 1, no. 2 (2018): 134. https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112. Natalia, Titie Syahnaz. “Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak  Tanggungan  Dalam  Eksekusi  Hak  Tanggungan”. Jurnal  Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya 16, no. 3 (2019): 153–63. https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i3.7378.
Nugrohandhini, Dwi, and Etty Mulyati. “Debitor Cidera Janji . Banyak Digunakan
Dengan  Pertimbangan  Lebih  Memberikan  Rasa  Aman  (  Secured  )  Karena Nilai  Mengingat  Pentingnya  Kedudukan  Lembaga  Jaminan  Dalam Mendukung  Dana  Perkreditan  Maka  Sudah  Semestinya  Pemberi  Dan Penerima Kredit Serta Pihak L” 4, no. 114 (2019).
https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.3.
Pasaribu,  Puspa,  and  Eva  Achjani  Zulfa.  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  Dalam Akta  Perjanjian  Kredit  Yang  Melibatkan  Pihak  Ketiga  Pemberi  Jaminan”. Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 535.
https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050.
Prakasa,  F,  MA  Zuhir,  H  Adriansyah  -  Recital  Review,  and  Undefined  2020. “Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  Dibebani  Hak  Tanggungan  (Putusan
Mahkamah  Agung  Nomor  1138  K/Pdt/2012)”. Online-Journal.Unja.Ac.Id 2, no. 1 (2020): 39–53. https://online- journal.unja.ac.id/RR/article/view/8660.
Puspadewi,  AAAI.  “Percepatan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  Sebagai  Salah Satu  Tujuan  Pengelolaan  Pertanahan”. Repertorium:  Jurnal  Ilmiah  Hukum Kenotariatan 11, no. 21 (2022): 60–69. https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1723.
Rachmadi Usman. Hukum Jaminan Keperdataan . Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Rasda, D, M S Rahman, and B Tijjang. “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah”. Jurnal Litigasi Amsir 9, no. November (2021): 34–40.
https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/55
Rendy  Saputra. Kedudukan  Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
Saadah,  Khilma  Aziz  Wakhidatus.  “Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan”. Jurnal:  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan
Volume 5, no. Nomor 1 (2020): hlm: 131-138.
http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk
Sipahutar,  Apul  Oloan,  Zaenal  Arifin,  Kukuh  Sudarmanto,  and  Diah  Sulistyani Ratna Sediati. “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi”. Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 144. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254.
Siregar,  Nur  Rizki,  Mohamad  Fajri,  and  Mekka  Putra.  “Tinjauan  Hukum Kekuatan  Eksekutorial  Terhadap  Permohonan  Lelang  Eksekusi  Hak Tanggungan  Atas  Debitur  Wanprestasi  Legal  Review  of  Executional Powers Against Applications for Execution of Mortgage Rights on Default Debtors  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  ”  5,  no.  1  (n.d.):  128–43. DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872
Soegianto, Diah Sulistiyani R S, Muhammad Junaid. “Eksekusi Jaminan Fidusia
Received: 6-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 17-4-2023
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
e-ISSN : 2621-4105
Dalam Kajian Undang- Execution of Fidusial Guarantee in Law Number 42 of 1999 Concerning Fidusian Guarantee”. Jurnal Ius Constituendum 4, no. Nomor 2 (2019): 213. DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . UI Press, 1986. Subekti. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa, 1979.
Sudikno  Mertokusumo. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Liberty  Jogjakarta, 2009.
Sutan  Remy  Sjahdeini. Hak  Tanggungan  Asas-Asas  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan . Bandung: Alumni, 1999. Tinggi,  Sekolah,  Ilmu  Hukum,  and  Amsir  Parepare.  “Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap,  Efektifkah?  Auliah  Ambarwati  1  |  Muhammad  Akbar Fhad Syahril 2”, 2015. DOI: https://doi.org/10.35315/dh.v22i1.8382
Wicaksono,  H  S,  Y  Yuliani,  and  M  A  Rivaldy.  “Implementasi  Hapusnya  Hak Atas  Tanah  Yang  Dibebani  Hak  Tanggungan  Berdasarkan  Putusan Pengadilan”. Perspektif 27 (2022): 180–90. http://www.jurnal- perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/837.
Widjaja,  Angela  Melani,  Vincentius  Gegap  Widyantoro,  Elsa  Indira  Larasati, Lavenia  Nadya  Irianti,  Raden  Ajeng,  and  Cendikia  Aurelie.  “Tanggung Gugat  Terhadap  Pembebanan  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda Yang Akan Ada Berupa Gedung”. Jurnal Mercatoria 13, no. 2 (2020): 106– 17. DOI: 10.31289/mercatoria.v13i2.3741