Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 79-84| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6738.79-84

## TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAM (HAK ASASI MANUSIA) DI KOTA BANDUNG
Nurul Aisyah Fitriani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia Email: nurulaisyah19999@gmail.com , laksmiidewi29@gmail.com , mademinggu21@gmail.com

## ABSTRAK
Kejahatan  mengenai  perdagangan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur   termasuk  ke  dalam  eksploitasi  anak, yang dimana perdagangan terhadap anak dilakukan melalui pengancaman dan pemaksaan terhadap anak. Bahwa pelaku yang melakukan perdagangan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dikatakan sebagai “trafficker”. Timbulnya kejahatan perdagangan seksual pada anak di bawah umur terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor penyebab terjadinya perdagangan seksual pada anak di bawah umur di Kota Bandung dan bagaimana sanksi pidana kejahatan perdagangan seksual pada anak di bawah umur  dikategorikan  sebagai  bentuk  dari  pelanggaran  HAM  (Hak  Asasi  Manusia).  Penelitian  ini  menggunakan tipe penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses terjadinya perdagangan seksual pada anak di bawah  umur  yaitu  melalui  proses  perekrutan  penipuan  pekerjaan,  dan  adanya  faktor  ekonomi.  Dimana  tindak pidana pada pelaku perdagangan seksual pada anak di bawah umur diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Perdagangan  seksual  pada  anak  di bawah umur di kategorikan sebagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat, karena perdagangan seksual ini mencederai harkat dan martabat seorang anak dimana pelacuran secara paksa ini merenggut terhadap hak anak.
Kata Kunci : Perdagangan Seksual, Pidana, HAM (Hak Asasi Manusia)

## ABSTRACT
Crimes regarding sexual trafficking of minors are included in the exploitation of children, in which trafficking in children  is  carried  out  through  threats  and  coercion  of  children.  That  perpetrators  who  carry  out  sexual trafficking of minors can be said to be "traffickers". The emergence of sexual trafficking crimes in minors occurs due to several factors. The problems that arise are 1) What are the factors that cause sexual trafficking in minors in the city of Bandung? 2) How are the criminal sanctions for the crime of sexual trafficking in minors categorized as a form of human rights violation? This study uses an empirical research type. The process of sexual trafficking in minors is through the recruitment process and job fraud, and aggravated by economic factors. The crime of sexual trafficking in minors is regulated in Article 2 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of  Trafficking  in Persons. Sexual  trafficking in  minors is categorized as a serious human rights violation, because such sexual trafficking affects the dignity of a child where forced prostitution deprives children of their rights.
Keywords: Sexual Trafficking, Criminal, HAM (Human Rights)

## I. PENDAHULUAN
Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Berbisnis seks pada anak di bawah umur bagi para muncikari adalah bisnis yang menggiurkan karena dari bisnis ini dapat meraup ratusan juta rupiah, dalam mencari mangsa muncikari tidak hanya sendirian tetapi mempekerjakan pihak lain atau yang disebut sebagai “kolektor” (Yuwono, 2015) .
Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagai bentuk karunia terbesar bagi keluarga, agama, bangsa bahkan negara. Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014  anak  merupakan  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang
masih dalam kandungan. Bahwa meningkatnya perdagangan manusia terkhusus pada anak terjadi akibat adanya krisis ekonomi, selain dari faktor ekonomi faktor lainnya yaitu bahwa adanya pengaruh dari segi pendidikan yang dimiliki oleh mereka.
HAM  (Hak  Asasi  Manusia)  merupakan  suatu  hak  yang  dimiliki  oleh  seluruh  manusia  yang diberikan  sejak  lahir,  dimana  seluruh  manusia  dalam  berkehidupan  memiliki  hak-hak  dalam kehidupannya.  Negara  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  HAM  (Hak  Asasi  Manusia)  terhadap anak,  maka  negara  berhak  untuk  memberikan  sanksi  kepada  oknum-oknum  swasta  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  kejahatan  HAM  (Hak  Asasi  Manusia).  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui apakah faktor penyebab terjadinya perdagangan seksual pada anak di bawah umur di Kota Bandung

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  Pendekatan Empiris  atau  yang  dengan  istilah  lain  biasa  disebut  penelitian  hukum  sosiologis  atau  disebut  pula dengan penelitian lapangan (Duryadi, 2021) .

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Seksual Pada Anak di Bawah Umur di Kota Bandung a. Pengertian Kejahatan, Perdagangan Seksual dan Anak
Kejahatan menurut Sutherland yaitu perilaku penyimpangan sosial masyarakat yang keluar dari norma dan  nilai  sosial,  perilaku  ini  menjadi  penentu  dalam  pelanggaran  ketentuan  hukum  pidana,  sehingga seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan keteraturan sosial yang berlaku di masyarakat. Sedangkan menurut J.E. Sahetapy dalam buku Paradoks Kriminologi  bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang  dinilai  oleh  sebagian  mayoritas  atau  minoritas  masyarakat  sebagai  suatu  perbuatan  anti  sosial, suatu  perkosaan  terhadap  skala  nilai  sosial  dan  atau  perasaan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu (Sutherland, 2017) .
Perdagangan seksual biasanya disebut juga sebagai prostitusi, yang dimana menurut Koentjoro bahwa  perdagangan  seksual  adalah  kegiatan  seks  di  luar  nikah  yang  ditandai  oleh  kepuasan  dari berbagai macam orang yang melibatkan beberapa pria yang dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber  pendapatan  (Koentjoro,  2004).  Sementara  menurut  Prof  W.A  Bonger  prostitusi  yaitu  suatu gejala  kemasyarakatan  dimana  wanita  menjual  diri  melakukan  perbuatan-perbuatan  seksual  sebagai mata pencaharian (Bonger, 1967) .
Perdagangan  seksual  dikatakan  sebagai  prostitusi  atau  pelacuran  yaitu  penjualan  jasa  seksual untuk  uang,  orang  yang  melakukan  penjualan  jasa  seksual  disebut  dengan  pekerja  seks  komersial (PSK). Prostitusi juga dapat diartikan sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Anak adalah salah satu aset untuk memajukan bangsa. Pengertian anak  menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  disebutkan  bahwa  anak  di  bawah  umur  adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Sementara menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak adalah yang disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.  Sementara menurut  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Dony Pribadi 2018) .
Anak  menurut  Dharma  Wanita  adalah  bahwa  anak  bukan  orang  dewasa  dalam  bentuk  kecil, melainkan  manusia  yang  oleh  karena  kondisinya  belum  mencapai  taraf  pertumbuhan  dan perkembangan yang matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Sementara  menurut  Suryana,  bahwa  anak  adalah  sebagai  rahmat  Allah,  amanat  Allah,  penguji  iman, media beramal, penyambung cita-cita dan sebagai makhluk yang harus di didik.
b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Seksual Pada Anak di Bawah Umur di Kota Bandung.
Menurut  Wijers  dan  Lap-Chew  perdagangan  manusia  yaitu  merupakan  perdagangan  sebagai perpindahan  manusia  (khususnya  perempuan  dan  anak),  dengan  atau  tanpa  persetujuan  orang  yang
bersangkutan, di dalam suatu negara atau luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak  hanya  prostitusi  dan  perbudakan  yang  berkedok  pernikahan  atau  yang  disebut  sebagai  servile marriage (Lap-Chew, 2000) .
Trafficking  perempuan  dan  anak  adalah  segala  tindakan  pelaku  trafficking  yang  mengandung salah satu atau lebih dari tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara  ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat,  memanfaatkan  posisi  kerentanan  (misalnya  ketika  seseorang  tidak  memiliki  pihak  lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau  keuntungan,  dimana  perempuan  dan  anak  digunakan  untuk  tujuan  pelacuran  dan  eksploitasi seksual  (termasuk  phaedopili),  buruh  migran  legal  maupun  ilegal,  adopsi  anak,  pekerjaan  jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, industri pornografi, pengedaran obar terlarang, penjualan organ tubuh dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.
Pada saat peneliti menelusuri fakta bahwa benar telah terjadi di lingkungan masyarakat bahwa perdagangan  seksual  pada  anak  di  bawah  umur  dilakukan  oleh  beberapa  oknum.  Menurut  hasil wawancara dengan Ibu Dra. Nurlaeli, M.H. yang bekerja di bidang perlindungan perempuan dan anak di  Dinas  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak    kota  bandung  bahwa  faktor  terjadinya perdagangan seksual pada anak di bawah umur di Kota Bandung yaitu menurut penuturan Ibu Nurlaeli, berdasarkan  konsultasi  dan  koordinasi  dengan  UPTD  PPA  yaitu  bahwa  perdagangan  seksual  terjadi karena melalui media sosial dimana  korban dan pelaku ini berkenalan, mencari kerja, adanya iming- iming  bahkan  sesama  temannya.  Contoh  yang  terjadi  yaitu  terhadap  anak  SMP  (Sekolah  Menengah Pertama)  yang  telah  terjadi  yaitu  pelaku  ini  menunjukkan  suatu  barang  (apple),  kemudian  korban bertanya mendapatkan barang tersebut dari mana, dan pelaku menyebutkan apabila ingin barang yang ia miliki maka pelaku akan membawa korban untuk melakukan perdagangan seksual tersebut, sehingga menghasilkan barang yang korban inginkan.
Selain  itu,  pemaparan  Ibu  Nurlaeli  mengenai  faktor  perdagangan  seksual  ini  cenderung  lebih banyak dilakukan oleh anak SMP (Sekolah Menengah Pertama), yang dimana proses perdagangan ini terjadi  akibat  suatu  pertemanan,  selain  faktor  pertemanan  ada  faktor  lainnya  yaitu  keluarga  dan ekonomi.  Bahwa  adanya  faktor  terhadap  keluarga  yaitu  korban  tidak  memiliki  keluarga  yang  utuh dalam artian adanya permasalahan dalam keluarganya itu, sedangkan dalam faktor ekonomi banyaknya orang  tua  yang  tidak  bekerja  dan  mengendalikan  anaknya  untuk  mendapatkan  uang,  maka  terjadilah perdagangan seksual tersebut.
Rentang  usia  pada  perdagangan  seksual  di  bawah  umur  di  Kota  Bandung  ini  mulai  sejak  SD (Sekolah Dasar) hingga SMP (Sekolah Menengah Pertama) dengan perkiraan umur 9-16 tahun. Kasus yang telah tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama bulan Januari – November  yaitu  pada  korban  laki-laki  sebanyak  26  orang,  dan  pada  perempuan  sebanyak  82  orang. Bahwa tercatat kasus tersebut mengenai kekerasan fisik 9 orang, kekerasan seksual 57 orang, kekerasan psikis 47 orang, penelantaran 2 orang, faktor ekonomi 3 orang, hak asuh anak 2 orang, trafficking 2 orang, kasus lainnya 12 orang.
c. Kejahatan  Perdagangan  Seksual  Pada  Anak  di  Bawah  Umur  di  Kategorikan  Sebagai Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)
1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Seksual Pada Anak di Bawah Umur di Kota Bandung
Tindak  pidana  pelaku  kejahatan  Moeljatno  bahwa  istilah  tindak  pidana  pada  hakikatnya  merupakan istilahnya berasal dari terjemahan kata starbarrfeit  dalam  bahasa Belanda, yang di terjemahkan oleh sarjana-sarjana di Indonesia antara lain, tindak pidana, delict dan perbuatan pidana. Menurut Simson, delik  adalah  suatu  tindakan  melanggar  hukum  yang  telah  dilakukan  dengan  sengaja  ataupun  tidak sengaja  oleh  seorang  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tindakannya  dan  oleh  Undang-undang telah  dinyatakan  sebagai  suatu  perbuatan/tindakan  yang  dapat  dihukum.  Dari  pendapat  para  sarjana maka  pengertian  dari  tindak  pidana  yaitu  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum, larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa  melanggar larangan tersebut (Gunadi, 2015) .
Pengertian  perdagangan  orang  yang  telah  dinyatakan  dalam  Protokol  PP  untuk  mencegah, menekan,  menghukum  pelaku  perdagangan  orang  ialah  bahwa  perekrutan,  pengiriman,  pemindahan, penampungan  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  atau  penggunaan  kekerasan  atau  bentuk-
bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi  rentan  atau  memberi  atau  menerima  pembayaran  atau  memperoleh  keuntungan  agar  dapat memperoleh  persetujuan  dari  seseorang  yang  berkuasa  atas  orang  lain,  untuk  tujuan  eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi  seksual,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik-praktik  serupa  perbudakan, penghambaan  atau  pengambilan  organ  tubuh.  Persetujuan  korban  perdagangan  orang  terhadap eksploitasi  yang  dimaksud  yang  dikemukakan  dalam  pengertian  tersebut  tidak  relevan  apabila  salah satu dari cara-cara dimuat dalam pengertian tersebut digunakan. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang, bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu cara yang dikemukakan dalam sub alinea dalam pasal-pasal. Bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun (Rosenberg, 2003) . Untuk  korban  perdagangan  anak,  biasanya  pelaku  menggunakan  cara  tipu  daya,  penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan. Perdagangan terhadap orang ini dapat terjadi tanpa adanya  kekerasan  fisik,  adapun  dikarenakan  penyalahgunaan  akan  kedudukan  yang  rentan  (abuse  of position of vulnerability) diartikan sebagai sebuah situasi dimana seseorang tidak memiliki pilihan atau dapat  diterima,  kecuali  untuk  pasrah  pada  penyalahgunaan  yang  terjadi.  Tipu  daya  dan  penipuan  ini berkenaan  dengan  apa  yang  dijanjikan  dan  realisasinya,  yaitu  mencakup  jenis  pekerjaan  dan  kondisi kerja (Widodo, 2005) .
Tindak pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan perdagangan seksual pada anak di bawah umur di Kota Bandung mengacu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak  pidana  perdagangan  orang  pada  Pasal  2.  Menurut  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Edi  S.H sebagai penuntut umum dari kasus tindak pidana perdagangan orang pada anak di bawah umur, bahwa sanksi  yang  akan  di  kenakan  terhadap  pelaku  perdagangan  seksual  pada  anak  di  bawah  umur  ini mengacu pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang.  Dalam  kasus  yang  Bapak  Edi  tangani  bahwa  pelaku  perdagangan  seksual  pada anak di bawah umur ini, pelaku menggunakan media elektronik sebagai alat untuk memperdagangkan anak ini sebagai objek kegiatan seksual. Bapak Edi menuntut pelaku dengan pidana kurungan selama 6 (enam)  tahun  penjara  dan  denda  sebesar  Rp  50.000.000,00-,  dan  apabila  denda  tersebut  tidak  di bayarkan  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  6  (enam)  bulan  penjara.  Bapak  Edi menerangkan bahwa pelaku yang terlibat dalam perdagangan ini tidak hanya 1 (satu) orang, melainkan ada  2  (dua)  orang  pelaku,  atas  nama  Iqbal  Munarwan  dan  Muhammad  Sopian.  Pelaku  melakukan perdagangan seksual pada anak di bawah umur ini dengan alasan kebutuhan ekonomi. Bahwa korban di sini digunakan oleh pelaku dalam kasus perdagangan seksual pada anak menggunakan akun media sosial  atas  nama  Tia,  yang  di  mana  Tia  menjadi  saksi  dalam  kasus  ini,  korban  sudah  tereksploitasi selama 3 bulan lamanya oleh si pelaku.
Kasus ini ditangani dengan jangka waktu 84 (delapan puluh empat) hari lamanya, dikarenakan memerlukan  untuk  mengumpulkan  saksi  dan  barang  bukti.  Bahwa  penanganan  kasus  ini  melalui beberapa  tahapan  yaitu  pengajuan  dakwaan,  pemeriksaan  keterangan  saksi,  pembacaan  tuntutan, pembacaan  tuntutan  dan  pembelaan,  dan  pembacaan  putusan.  Dalam  kasus  ini  yang  melakukan pelaporan  dan  pengaduan  adalah  saksi  yang  melihat  kejadian  tersebut,  dimana  pelaku  menggunakan identitas saksi dalam melakukan aksinya, dengan contoh menggunakan nama saksi dan alat komunikasi saksi.

## 3.2  Kejahatan  Perdagangan  Seksual  Pada  Anak  di  Bawah  Umur  Merupakan  Kategori Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)
Adapun jenis dari pelanggaran hak asasi manusia terbagi atas 2 (dua) hal yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia  (HAM)  biasa  dan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  berat.  Hak  asasi  manusia  biasa yaitu  kasus  pelanggaran  HAM  yang  ringan  dan  tidak  sampai  mengancam  keselamatan  jiwa  orang. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain. Sementara pada hak asasi manusia berat yaitu  pelanggaran  HAM  yang  mengancam  nyawa  manusia  seperti  pembunuhan,  penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Perlu diketahui bahwa kategori terhadap eksploitasi pada anak di bawah umur merupakan suatu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana kejahatan  terhadap  perdagangan  seksual  pada  anak  di  bawah  umur  telah  dikategorikan  sebagai
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat merupakan “extra ordinary crime”  dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan  tindak  pidana  yang  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  serta menimbulkan  kerugian  baik  materiil  maupun  immateril  yang  merupakan  perasaan  tidak  aman  baik terhadap perseorangan maupun masyarakat (Wiyono, 2006).
Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  berat  menurut  Theo  Van  Boven,  kata  “berat” menerangkan kata dari “pelanggaran”, yaitu menunjukkan betapa parah akibatnya terhadap pelanggaran yang dilakukan. Kata “berat” juga berhubungan dengan jenis hak asasi manusia yang dilanggar. Yang termasuk  terhadap  pelanggaran  berat  yaitu  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Kejahatan  terhadap kemanusiaan, memiliki makna yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang  meluas  atau  sistematik  yang  diketahuinya  bahwa  serangan  tersebut  ditujukan  secara  langsung terhadap penduduk sipil, dapat berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, dan hal lainnya.
Salah  satu  kasus  terhadap  pelanggaran  berat  Hak  Asasi  Manusia  yaitu  adalah  perdagangan terhadap manusia atau yang bisa disebut  sebagai human trafficking. Banyaknya bentuk perdagangan manusia ini dapat dilakukan kepada perempuan dan anak, karena mereka merupakan suatu posisi yang rentan  untuk  mendapatkan  kejahatan  tersebut.  identifikasi  terhadap  bentuk  tindakan  yang  dapat dikategorikan  dalam  bentuk  perdagangan  perempuan  dan  anak  menurut  Rachmad  Syafaat,  bentuk perdagangan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia yaitu adopsi/pengangkatan anak dengan prosedur atau dijualbelikan kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing, pemesanan mempelai  perempuan  atau  permintaan  dari  tempat  tertentu  untuk  dijadikan  istri  kontrak,  melibatkan anak-anak dalam penjualan obat-obatan terlarang, anak-anak yang dipekerjakan, eksploitasi pedofilia seksual,  pornografi  perempuan  dan  anak,  perdagangan  perempuan  dan  anak  untuk  kerja  paksa, mempekerjakan  perempuan  dan  anak  untuk  pengemisan/meminta-minta  di  jalanan,  mempekerjakan perempuan dan anak dalam kerja seks atau kegiatan pelacuran (Saptoajie, 2018) .

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  yang  telah  dipaparkan  pada  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat ditarik simpulan sebagai berikut :
a. Bahwa faktor terhadap perdagangan seksual pada anak di bawah umur dapat terjadi karena media  sosial  dimana  korban  dan  pelaku  berkenalan,  mencari  kerja,  adanya  iming-iming bahkan  sesama  temannya.  Dan  tindak  pidana  terhadap  perdagangan  seksual  pada  anak  di bawah  umur  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana seseorang yang melakukan tindak pidana ini akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,00-, (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00-, (enam ratus juta rupiah).
b. Bahwa  kejahatan  perdagangan  seksual  pada  anak  di  bawah  umur  merupakan  kategori pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat, dikatakan sebagai kategori pelanggaran HAM (Hak  Asasi  Manusia)  berat  karena  perdagangan  seksual  pada  anak  di  bawah  umur  ini merenggut  hak  terhadap  anak  yang  merenggut  harkat  dan  martabat  terhadap  seorang  anak. Sementara  pertanggung  jawaban  terhadap  pelaku  pelanggaran  HAM  (Hak  Asasi  Manusia) berat yang dilakukan oleh warga sipil telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Hak Asasi Manusia) pada Pasal 9 huruf G dengan kategori perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, sterilisasi  secara  paksa  atau  bentuk  kekerasan  lainnya  yang  setara,  sesuai  dengan  Pasal  40 pidana yang akan diberikan adalah pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat pidana penjara 10 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Bonger, W. A. (1967). De Maatchappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften, dell II . Amsterdam.
Duryadi. (2021). METODE PENELITIAN ILMIAH. Metode Penelitian Empiris Model Path Analysis dan Analisis Menggunakan SmartPLS . Penerbitan Yayasan PAT. Gunadi, I. (2015). Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana . Kencana Prenada Media Group.
Koentjoro. (2004). On the spot : Tutur dari Sarang Pelacur . Tinta.
Lap-Chew,  W.  dan.  (2000). Perdagangan,  Kerangka  Konseptual  Baru  Untuk  Melambangkan Pergeseran . Kencana.
Rosenberg, R. (2003). Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia . USAID. Saptoajie,  S.  (2018). Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Human  Trafficking) .  Universitas  Negeri Semarang.
Sutherland. (2017). Teori-teori Kriminologi, Komunikasindo . Gramedia Pustaka Utama. Widodo, S. (2005). Perdagangan Manusia dan Rancangan KUHP, Cetakan Ke-1 . ELSAM. Wiyono. (2006). Pengadilan Hak Asasi Manusia . Kencana. Yuwono, I. D. (2015). Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Cetakan Pertama . Pustaka Yustisia.