INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 12347-12358 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Eksistensi Perdamaian Dalam Kepailitan Terkait Akibat Pembatalan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang
Ignwer Toynbee Yedija 1 ✉ , Yuhelson 2 , Nurhakim 3
Universitas Jayabaya
Email: toynbeeyedijaignwer@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Berdasarkan UUK dan PKPU Pasal 291 ayat (1) memutuskan bahwa Pasal 170 dan 171 berlaku mutatis mutandis  terhadap  pembatalan  perdamaian,  dan  UUK  berdasarkan  Pasal  291  ayat  (2)  yang menetapkan hal itu dalam putusan penghapusan.dan menetapkan ketentuan PKPU. Dalam hal terjadi pelunasan  maka  debitur  juga  harus  dinyatakan  pailit,  sebagaimana  halnya  pelunasan  kepailitan dikaitkan dengan akibat batalnya pelunasan dalam arti tertundanya kewajiban pembayaran utang. Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut.  Bagaimana  keberadaan  dan pengaturan  perdamaian  kepailitan  berhubungan  dengan  akibat  dari  penghentian  perdamaian kebangkrutan dan penangguhan kewajiban pembayaran utang?Selain itu, perlindungan hukum apa saja  yang  diberikan  kepada  kreditor pailit  apabila  kewajiban  pembayarannya ditangguhkan  akibat berakhirnya perdamaian homologasi? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori proteksi dan teori hukum kebangkrutan Michelle Dean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dan pengaturan  perdamaian  kepailitan  ada  kaitannya  dengan  pembatalan  perdamaian  kepailitan  dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu akibat dari ketentuan Pasal 170 UU KPKPU. Pasal 291 UU  KPKPU  mengatur  bahwa  perjanjian  damai  dapat  berakhir  apabila  kreditur  tidak  menerima pembayaran yang disepakati dalam syarat-syarat perjanjian damai. Menunda kewajiban membayar suatu  utang  agar  dapat  terpenuhi  hak-hak  kreditur,  yaitu  perlindungan  hukum  terhadap  kreditur akibat berakhirnya perdamaian homologasi karena pailitnya debitur. Selain itu, penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur diperintahkan untuk menjamin perlindungan hukum kreditur.
Kata  Kunci: Perdamaian  Dalam  Kepailitan,  Pembatalan  Perdamaian,  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.

## Abstract
Based  UUK  and  PKPU  on  Article  291  paragraph  (1)  decide  that  Articles  170  and  171  apply  mutatis mutandis to the cancellation of peace, and UUK based on Article 291 paragraph (2) stipulates this in the decision to cancel and stipulates the provisions of PKPU. In the event of settlement, the debtor must also be declared bankrupt, as the settlement of bankruptcy is associated with the consequences of the cancellation of settlement in the sense of delaying debt payment obligations. The formulation of the problem in this study is as follows. How is the existence and regulation of bankruptcy peace related  to  the  consequences  of  terminating  bankruptcy  peace  and  suspension  of  debt  payment obligations?  In  addition,  what  legal  protection  is  provided  to  bankrupt  creditors  if  their  payment obligations are suspended due to the end of homologation peace? The theory used in this study is the protection theory and Michelle Dean's bankruptcy law theory. The results of the study indicate that the existence and regulation of bankruptcy peace are related to the cancellation of bankruptcy peace and suspension of debt payment obligations, namely as a result of the provisions of Article 170 of the KPKPU Law. Article 291 of the KPKPU Law stipulates that a peace agreement may end if the creditor does not receive the payment agreed upon in the terms of the peace agreement. Postponing the obligation  to  pay  a  debt  so  that  the  creditor's  rights  can  be  fulfilled,  namely  legal  protection  for creditors due to the end of the homologation peace due to the debtor's bankruptcy. In addition, general confiscation of all the debtor's assets is ordered to guarantee the creditor's legal protection. Keywords: Peace in Bankruptcy, Cancellation of Peace, Postponement of Debt Payment Obligations.

## PENDAHULUAN
Sebagai suatu tujuan atau cita-cita, perdamaian penangguhan kewajiban pembayaran utang merupakan suatu cara atau bentuk  dapat dipilih untuk menyelesaikan permasalahan utang dan kredit antara debitur dan krediturnya (Marwan Mas, 2014).
Dengan  Persetujuan  antara  debitur  dan  kreditur,  penangguhan  kewajiban pembayaran    utang  diawali  dengan  diajukannya  permohonan  penangguhan  kewajiban pembayaran utang. Sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UUK  dan  PKPU),  diusulkan  untuk  menunda kewajiban pembayaran utang bagi debitur yang jumlah krediturnya ganda (India, 2014).
Kewajiban  membayar  berakhir  pada  hasil  hukum  akhir  berupa  ratifikasi  atau persetujuan  perjanjian  perdamaian  di  pengadilan.  Setelah  mendapat  persetujuan pengadilan, maka perjanjian damai yang telah disepakati sebelumnya antara debitur dan kreditur    mempunyai  akibat  hukum  tetap  (kracht  van  gewijsde)  (India,  2014).Mencapai perdamaian dan menunda kewajiban pembayaran pada tahap homologasi  tidak semudah yang dibayangkan. Kenyataannya, selain penerapan ketentuan normatif, termasuk asas dan aturan, perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang juga erat kaitannya
dengan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan  (Romli Atmasasmita, 2018). Faktor pertama, pengakuan perdamaian dicapai sesuai tahapan dan memerlukan waktu cukup lama sejak debitur atau kreditur meminta moratorium kewajiban pembayaran utang. Elemen kedua adalah  aktor atau pihak yang berperan  dalam proses pengakuan perdamaian. Pihak yang disebut  aktor  adalah  orang-orang,  kelompok,  organisasi,  atau  hubungan  yang  dapat mengambil keputusan dan bertindak dengan cara yang kurang lebih terkoordinasi (Tom R.(Sumber: Burns, 1987).
Perdamaian  antara  debitor  dengan  para  kreditor  seharusnya  berlangsung  hingga selesainya  masalah  utang-piutang  di  antara  mereka,  dalam  arti  tidak  hanya  pada homologasi perdamaian. Dikatakan demikian karena sebenarnya tujuan yang sesuai dengan ruh dan jiwa Pancasila adalah perdamaian bagi semua pihak tanpa kecuali (Peace for all) (Romuri  Atmasasmita,  Pengantar  UU  Kejahatan  Ekonomi,  2018).  Tercapainya  suatu perdamaian merupakan amanat dari tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu  ikut  dalam  melaksanakan  perdamaian  dan  ketertiban  dunia,  sebab  tidak  mungkin melaksanakan perdamaian dan ketertiban di tingkat dunia dilakukan kalau di dalam negeri, dan apalagi antara debitor dengan para kreditornya saja tidak terlaksana. Dengan demikian, perdamaian  merupakan  suatu  tujuan  atau  cita-cita  yang  harus  diwujudkan  karena diinginkan semua pihak (Sudikno Mertokusumo, 2009).
Dalam  kenyataannya,  walaupun  perdamaian  penundaan  kewajiban  pembayaran utang  sudah  dihomologasi  oleh  pengadilan  namun  perdamaian  yang  sudah  disepakati sebelumnya itu dapat dibatalkan (Wantu, 2012). Terdapat suatu kepastian hukum yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun terkait dengan pembatalan homologasi perdamaian selama kebangkrutan  dan  ketika  kewajiban  pembayaran  utang  ditunda.  Kepastian  hukum  ini didasarkan pada ketentuan Pasal 291 Ayat (1) jo.
Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU mengatur bahwa kreditor  bisa menuntut pembatalan perjanjian  perdamaian  yang  sudah  disahkan  apabila  debitur  tidak  menaati  syarat-syarat perjanjian perdamaian. Dengan kata lain, “jika perdamaian tersebut tidak ditaati maka harus digunakan  gugatan  melalui  pengadilan  (Wantu,  2012).  Hal  tersebut  sebagaimana  kasus yang  terjadi  pada  Putusan  Nomor:  41/Pdt.Sus-Pembatalan  Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst.  dan  putusan  Mahkamah  Agung  yaitu  Putusan  Nomor  845  K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Kedua putusan tersebut sehubungan dengan perkara gugatan permohonan ke pengadilan niaga oleh PT. Bank QNB Indonesia Tbk., (PT QNB) sebagai Pemohon, agar membatalkan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN/Niaga. Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2020 yang mengesahkan perdamaian antara  PT  Nipress Tbk., (PT. Nipress) sebagai debitor dengan para  kreditornya,  dimana  PT  QNB  merupakan  salah  satu  kreditor  dari  PT.  Nipress  Tbk.,
(Termohon). Alasan pemohon mengajukan gugatan pembatalan homologasi perdamaian antara  PT  Nipress  dengan  para  kreditornya  ke  pengadilan  adalah  Termohon  telah  lalai melaksanakan isi perdamaian (Ind, 2021).
Terdapat  beberapa  permasalahan  hukum  yang  menarik  untuk  dijadikan  sebagai pembahasan  dalam  perkara  gugatan  permohonan  pembatalan  homologasi  perdamaian oleh  Pemohon  terhadap  Termohon.  Hal  menarik  yang pertama  adalah  bahwa  dalam putusan  hakim  tingkat  pertama  yaitu  di  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat,  menyatakan menolak  permohonan  pembatalan  perdamaian  yang  diajukan  pemohon  (Ind,  2021). Sedangkan di tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan, antara lain (Ind, 2021): Permohonan pembatalan penyelesaian yang diajukan  pemohon PT Bank QNB Indonesia dikabulkan.terhadap Termohon PT. Nipress Tbk.
PT. Nipres Tbk bertindak lalai dalam melaksanakan ketentuan perjanjian perdamaian yang telah disetujui dan menyatakan penyelesaian antara tergugat dan krediturnya yang sah, batal dan tidak mengikat; Hal menarik kedua yang dibahas dari penelitian ini adalah putusan  Mahkamah  Agung  memutuskan  bahwa  terdakwa  PT:  Nipres  Tbk  menghadapi segala dampak hukum dan bangkrut. Hal menarik yang ketiga adalah terkait perlindungan hukum terhadap kreditor dalam kepailitan PT Nipress sebagai debitor perseroan.
Permasalahan  hukum  terkait  dengan  yang  pertama  adalah  pembahasan  tentang pertimbangan  hakim  dalam  rangka  penegakan  hukum  terhadap  perkara  gugatan pembatalan  homologasi  perdamaian  dalam  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang (Wijayanta, 2014). Permasalahan hukum kedua, terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang  menyatakan  bahwa  Termohon  pailit  dengan  segala  akibat  hukumnya  yaitu  akibat hukum  kepailitan  terhadap  PT  Nipress  sebagai  debitor  perseroan.  Pembahasan permasalahan  hukum  yang  ketiga  adalah  terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap kreditor  dalam  kepailitan  debitor  sebagai  akibat  meninggalkan  perdamaian  dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.
Sebelumnya telah ada beberapa penelitian dalam bentuk tesis sebelumnya berkaitan dengan perdamaian dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, yaitu:
1. Nuruddin,  “Perdamaian  dalam  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dan Kepailitan  Sebagai  Salah  Satu  Solusi  Bagi  Penyelesaian  Sengketa  Utang-Piutang Antara  Debitor  dan  Kreditornya”,  Tesis Program  Pascasarjana  Universitas  Jayabaya, Jakarta, 2017.
2. Erlin Octavia, “Pelindungan HukumTerhadap Debitur Pailit pada Tahap Perdamaian dalam Proses PKPU (Studi Kasus: PT.Saripari Pertiwi Abadi lawan PT.Bank CIMB Niaga Tbk”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2019.
3. Yahya  Tulus  Nami,  “Eksistensi  Perdamaian  dalam  Proses  Kepailitan  Terkait  dengan Penolakan  Perdamaian  dalam  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang ” ,  Tesis Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Tahun 2022.
4. Sevty Rahmawati, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Pembatalan Perjanjian Perdamaian  Yang  Telah  Di  Homologasi  Dalam  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Tahun 2022.
5. Efendi Simbolon, “Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga Jkt.Pst.jo. Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst., Tesis Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang, Tahun 2018.
Merujuk  pada  uraian  penelitian  terdahulu  maka  dapat  diketahui  bahwa  pada penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  penelitian  sebelumya,  dimana  penelitian sebelumya  membahas  mengenai  kepastian  hukum  Pembatalan  Perdamaian  PKPU, sedangkan  dalam  penelitian  ini    membahas  mengenai  eksistensi  perdamaian  dalam kepailitan  terkait  dengan  akibat  pembatalan  homologasi  perdamaian  dalam  penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan mengangkat judul  “ Eksistensi  Perdamaian  Dalam  Kepailitan  Terkait  Dengan  Akibat  Pembatalan Homologasi Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif berupa bahan hukum  kepustakaan  atau  data  sekunder  yang  meliputi  sumber  bahan  hukum  primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan hukum, konseptual, analitis, dan berbasis kasus, serta identifikasi dan katalogisasi peraturan hukum yang eksplisit, buku, terbitan berkala, dan sumber bahan hukum lainnya. Metode analisis bahan  hukum  dilakukan  dengan  menggunakan  penafsiran  hukum  yang  sistematis,  tata bahasa, dan konstruksi analogis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksistensi (keberadaan) dan pengaturan perdamaian dalam kepailitan terkait dengan akibat pembatalan perdamaian dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Perdamaian  dalam  kepailitan  memainkan  peran  penting  dalam  sistem  hukum Indonesia,  memberikan  kesempatan  bagi  debitor  untuk  mencapai  kesepakatan  dengan kreditor  tanpa  harus  melanjutkan  proses  kepailitan  yang  lebih  panjang  dan  mahal. Mekanisme  perdamaian  ini  diatur  dalam  berbagai  regulasi,  termasuk  dalam  Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjamin hak atas kepastian hukum bagi setiap warga negara.  Dalam  konteks  kepailitan,  perdamaian  berfungsi  sebagai  alat  untuk  menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor, memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak tetap terlindungi.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) secara khusus mengatur tentang prosedur dan persyaratan perdamaian dalam proses kepailitan. UU ini memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana  perdamaian  dapat  dicapai,  termasuk  kewajiban  debitor  untuk  menjalankan kesepakatan yang telah disetujui. Jika kesepakatan ini dilanggar, UUK-PKPU juga mengatur mengenai  pembatalan  perdamaian,  yang  dapat  mengakibatkan  dilanjutkannya  proses kepailitan dan pembubaran usaha debitor.
Pembatalan  perdamaian  dalam  kepailitan  memiliki  dampak  yang  signifikan,  tidak hanya  bagi  debitor,  tetapi  juga  bagi  kreditor  yang  mungkin  telah  berharap  bahwa perdamaian akan memberikan solusi untuk pemulihan sebagian atau seluruh utang mereka. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengatur bagaimana perdamaian ini harus dilaksanakan dan apa akibat hukum dari pembatalannya.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, serta  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  23/PUU-XIX/2021, memperkuat pengaturan ini dengan memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menyelesaikan  perkara  kepailitan  yang  melibatkan  perdamaian.  Dalam  putusannya, Mahkamah  Konstitusi  menekankan  pentingnya  perlindungan  hak-hak  kreditor  dan memastikan bahwa proses kepailitan tidak disalahgunakan oleh debitor untuk menunda- nunda kewajiban pembayaran utang tanpa itikad baik.
Secara  keseluruhan,  eksistensi  dan  pengaturan  perdamaian  dalam  kepailitan menunjukkan komitmen hukum Indonesia dalam menyediakan solusi  adil dan seimbang terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Dengan adanya aturan yang
jelas  dan  komprehensif,  diharapkan  perdamaian  dalam  kepailitan  dapat  menjadi  sarana efektif  untuk  menyelesaikan  sengketa  utang-piutang  dengan  tetap  menjaga  kepastian hukum dan keadilan semua pihak.
Sesuai hukum pidana dan kepailitan, pandangan Michelle Dean  tentang  kepailitan sebagai . Situasi di mana debitur tidak bisa melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo atau bisa ditagih merupakan dasar penting untuk memahami peran perdamaian  dalam proses kebangkrutan  dan  penghentian  perdamaian.  Menurut  teori  ini,  kepailitan  bukan  hanya sekadar status legal, melainkan juga mencerminkan kondisi finansial dan moral dari debitor yang gagal memenuhi kewajiban hukumnya dalam membayar hutang.
Dalam  hukum  kepailitan  Indonesia,  perdamaian  merupakan  alternatif  penyelesaian  yang dapat  dipilih  oleh  debitur  yang  masih  mempunyai  itikad  baik  untuk  melunasi  utangnya, sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Pembayaran Utang (UUK-PKPU).
.  Namun,  jika  debitur  gagal  menjalankan  kesepakatan  dalam  perdamaian  atau  jika perdamaian  tersebut  didapatkan  melalui  cara  yang  tidak  jujur,  maka  pembatalan perdamaian  dapat  diajukan  oleh  kreditor.  Dalam  pandangan  hukum  pidana,  kegagalan debitor untuk memenuhi kesepakatan dalam perdamaian ini dapat dilihat sebagai bentuk kelalaian atau bahkan niat buruk yang memiliki implikasi pidana, terutama jika ada unsur penipuan atau manipulasi dalam proses perdamaian.
Teori hukum kepailitan menurut Michelle Dean juga menekankan bahwa pailit adalah refleksi  dari  ketidakmampuan  debitor  untuk  memenuhi  kewajiban  finansialnya.  Ketika seorang debitor berada dalam keadaan pailit, ia berada di bawah pengawasan hukum untuk memastikan bahwa aset-asetnya dikelola dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum, termasuk  dalam  konteks  perdamaian.  Jika  perdamaian  dibatalkan  karena  pelanggaran, debitor tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum sipil tetapi juga bisa dikenakan sanksi pidana, tergantung pada motif dan tindakan yang mendasari pembatalan tersebut.
Sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur kepailitan di Indonesia, termasuk  UUK-PKPU  dan  putusan-putusan  pengadilan  terkait,  memberikan  kerangka hukum  yang  jelas  untuk  menangani  situasi  di  mana  perdamaian  dibatalkan.  Dengan mempertimbangkan pandangan Michelle Dean, hukum pidana dapat digunakan sebagai alat  untuk  menegakkan  keadilan  dan  mencegah  penyalahgunaan  proses  kepailitan  oleh debitor  yang  tidak  jujur.  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor 23/PUU-XIX/2021  dan  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 109/KMA/SK/IV/2020  memperkuat  perlindungan  bagi  kreditor  dalam  situasi  seperti  ini,
dengan memastikan bahwa pembatalan perdamaian tidak hanya dilihat dari aspek hukum perdata tetapi juga dari sudut pandang hukum pidana.
Dengan  demikian,  teori  hukum  kepailitan  menurut  Michelle  Dean  memberikan landasan filosofis dan praktis dalam memahami peran hukum pidana dalam mengatur dan menegakkan aturan mengenai perdamaian dan pembatalan perdamaian dalam kepailitan. Ini membantu memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan adil dan transparan, serta  memberikan  perlindungan  yang  memadai  bagi  kreditor  dan  memastikan  bahwa debitor tidak menyalahgunakan proses hukum untuk menghindari kewajiban mereka.
Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditor  Akibat  Pembatalan  Perdamaian  Homologasi  Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .
Perlindungan hukum terhadap kreditur sehubungan dengan pembatalan perjanjian homologasi dan penundaan kewajiban pembayaran  merupakan persoalan penting dalam hukum kepailitan  Indonesia. Perdamaian homologasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) adalah perjanjian antara debitur dan kreditur yang disetujui oleh pengadilan. Tujuan perjanjian ini untuk menyelesaikan  utang secara terstruktur dan adil antara kedua belah pihak.
Namun,  apabila  perdamaian  ini  dibatalkan,  kreditor  kemungkinan  sering  berada dalam posisi genting dan mungkin menghadapi  kerugian yang signifikan.
Pembatalan  perdamaian  homologasi  dapat  terjadi  jika  debitor  gagal  memenuhi ketentuan dalam kesepakatan atau jika ada indikasi bahwa kesepakatan tersebut dicapai melalui cara yang tidak jujur atau curang. Dalam hal ini, kreditor berhak dalam mendapatkan perlindungan  hukum  yang  sesuai.  Aturan  perlindungan  ini  dijamin  oleh  berbagai perundang-undangan,  termasuk  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  yang memberikan hak kepada setiap warga negara atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  juga  memberikan  dasar  hukum untuk  menegakkan  hak-hak  kreditor.  Pasal  1338  KUHPer  menyatakan  bahwa  semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya. Jika perjanjian  dalam perdamaian homologasi dilanggar,  kreditor memiliki hak  menuntut  pemenuhan  kewajiban  atau  mengajukan  pembatalan  perjanjian  tersebut melalui mekanisme hukum yang ada.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  (KUHAPer),  kreditor  dapat memanfaatkan jalur litigasi untuk menuntut hak-hak mereka apabila terjadi sengketa terkait pembatalan perdamaian homologasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  109/KMA/SK/IV/2020  memberikan  pedoman  bagi  para  hakim  dalam  menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, termasuk dalam situasi pembatalan perdamaian homologasi.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  23/PUU-XIX/2021 menekankan  pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  kreditor  dalam  proses  kepailitan. Mahkamah  Konstitusi  menegaskan  bahwa  mekanisme  perdamaian  tidak  boleh disalahgunakan oleh debitor untuk menghindari pembayaran utang dengan cara yang tidak adil. Dalam hal pembatalan perdamaian homologasi, kreditor harus diberikan akses yang adil  dan  transparan  untuk  menuntut  hak-hak  mereka,  baik  melalui  jalur  hukum  perdata maupun pidana jika terdapat unsur pelanggaran pidana dalam proses tersebut.
Dengan  demikian,  regulasi  yang  ada  di  Indonesia  memberikan  perlindungan  yang komprehensif  bagi  kreditor  dalam  menghadapi  pembatalan  perdamaian  homologasi. Perlindungan  ini  tidak  hanya  mencakup  hak-hak  yang  bersifat  perdata,  tetapi  juga memberikan  jaminan  bahwa  proses  hukum  akan  berjalan  secara  adil  dan  kreditor  akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Dalam  konteks  perlindungan  hukum  pidana  bagi  kreditor  akibat  pembatalan perdamaian  homologasi  dalam  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  teori  hukum kepailitan universalis dan teori creditor’s bargain yang  dikemukakan oleh Michelle  Dean memberikan  perspektif  penting  mengenai  penanganan  aset  debitor  yang  insolven  serta hak-hak kreditor dalam proses kepailitan.
Teori hukum kepailitan universalis didasarkan pada prinsip "collective execution" atau sita umum atas aset debitor yang telah insolven. Menurut teori ini, semua kreditor memiliki hak yang sama dalam menanggung akibat kepailitan, dan aset debitor harus dibagi secara proporsional  di  antara  mereka.  Teori  ini  menekankan  pentingnya  keadilan  dan keseimbangan dalam proses kepailitan, di mana tidak ada kreditor yang diberi perlakuan istimewa. Dalam situasi di mana perdamaian homologasi dibatalkan, teori ini mendukung perlindungan kreditor melalui penerapan prinsip-prinsip hukum pidana untuk mencegah debitor dari mencoba menghindari tanggung jawab mereka. Dalam hal ini, hukum pidana berperan untuk memastikan bahwa proses kepailitan dilakukan secara adil dan transparan, dan bahwa aset debitor yang tersisa didistribusikan dengan benar kepada kreditor.
Di  sisi  lain,  teori  creditor’s  bargain  menekankan  pada  pentingnya  prosedur  untuk mencapai  kesepakatan  perdamaian,  penagihan  utang  secara  kolektif,  dan  pembayaran piutang secara kolektif. Teori ini mengakui bahwa dalam proses kepailitan, kreditor harus bekerja  sama  untuk  mencapai  hasil  yang  terbaik  terhadap  semua  pihak  yang  terlibat.
Pembatalan  perdamaian  homologasi,  dalam  pandangan  teori  ini,  dapat  dilihat  sebagai pelanggaran  terhadap  kesepakatan  kolektif  yang  telah  dicapai,  yang  pada  gilirannya merugikan semua kreditor. Oleh karena itu, perlindungan hukum pidana diperlukan untuk menegakkan kesepakatan yang telah dicapai dan untuk menghukum tindakan debitor yang dengan  sengaja  melanggar  perjanjian  tersebut.  Teori  ini  mendukung  tindakan  pidana terhadap debitor yang bertindak curang atau lalai dalam memenuhi kewajibannya, karena hal ini dapat merusak integritas proses kepailitan dan menimbulkan kerugian bagi kreditor secara kolektif.
Dalam penerapannya di Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  mengatur  bahwa  dalam  hal perdamaian  homologasi  dibatalkan,  kreditor  memiliki  hak  untuk  mengajukan  tuntutan hukum terhadap  debitor. Hal ini  sejalan dengan  prinsip-prinsip yang diusung  oleh  teori hukum kepailitan universalis dan teori creditor’s bargain. Hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme  untuk  menegakkan  keadilan  dan  memberikan  perlindungan  yang  memadai bagi kreditor, memastikan bahwa proses kepailitan dilakukan dengan menghormati hak- hak semua pihak yang terlibat.
Dengan  mengintegrasikan  kedua  teori  ini  dalam  kerangka  hukum  pidana,  sistem hukum  Indonesia  berupaya  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  hak-hak  kreditor  dan debitor  dalam  proses  kepailitan.  Perlindungan  hukum  pidana  bagi  kreditor  dalam  hal pembatalan perdamaian homologasi menjadi esensial untuk mencegah penyalahgunaan proses kepailitan oleh  debitor dan untuk memastikan bahwa hak-hak kreditor dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

## SIMPULAN
a. Eksistensi  dan  pengaturan  perdamaian  dalam  kepailitan  terkait  dengan  akibat pembatalan perdamaian dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  170  UU  KPKPU  jo.  Pasal  291  UU  KPKPU  yang mengatur  permbatalan  perjanjian  perdamaian  dapat  dilakukan  jika  kreditur  tidak menerima pembayaran sebagaimana diperjanjikan dalam isi perjanjian perdamaian yang mana pembatalan perjanjian perdamaian dapat dilakukan apabila debitur terbukti lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian dan Pasal 170 UU KPKPU memberikan hak untuk  mengajukan  upaya  hukum  permohonan  pembatalan  perjanjian  perdamaian apabila  terbukti  lalai  dalam  memenuhi  kewajibannya  sebaimana  diperjanjikan  dalam perjanjian perdamain.
b. Perlindungan hukum bagi kreditor akibat pembatalan perdamaian homologasi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu dengan dipailitkannya debitor, sehingga hak-hak kreditor akan terpenuhi. Dalam hal ini guna menjamin perlindungan hukum bagi kreditor  maka  diberlakukannya  sita  umum  terhadap  seluruh  harta  kekayaan  debitor. Selain  itu  guna  menghindari  common  pool  maka  diberlakukannya  penangguhan  hak eksekusi  terhadap  kreditor  separatis  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum terhadap seluruh kreditor sesuai dengan faktor-faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

## DAFTAR PUSTAKA
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Cet. Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
M.  Wantu,  “Mewujudkan  Kepastian  Hukum,  Keadilan,  dan  Kemanfaatan  dalam  Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, No. 3, 2012.
Mariam  Darus  Badrulzaman,  Hukum  Perikatan  dalam  KUH  Perdata:  Buku  Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ed. 3, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
Romli  Atmasasmita,  Pengantar  Hukum    Kejahatan  Bisnis,  Prenadamedia  Group,  Jakarta, 2018.
Romli  Atmasasmita,  Teori  hukum  Integratif.  Rekonstruksi  Terhadap  Teori  Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1988.
Salim  HS., Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1989.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum. Sebuah Hukum Pengantar, Ed. 2, Cet. 6, Liberty, Yogyakarta,2009.
Sоerjоnо Sоekantо & Sri Mamudji, Рene ӏ itian Hukum N о rmatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindо Рersada, Jakarta, 2006 .
Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Hukum, Vol.14, No.2 Mei 2014.
Titon  Slamet  Kurnia  dkk, Pendidikan  Hukum,  Ilmu  Hukum  dan  Penelitian  Hukum  Di Indonesia:Sebuah Reorientasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
Tom  R.  Burns,  et.al.,  Manusia,  Keputusan,  Masyarakat.  Teori  Dinamika  Antara  Aktor  dan Sistem  untuk  Ilmu  Sosial,  Penerjemah,  Soewono  Hadisoemarto,  Cet.  1,  Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
Рeter Mahmud Marzuki, Рene ӏ itian Hukum , Kenсana, Jakarta, 2006.
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  109/KMA/SK/IV/2020 tentang  Pemberlakuan  Buku  Pedoman  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.