Cakrawla: Jurnal  Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial Vol. 5 No.2. 2021 ISSN:   2580-9385 (P) ISSN:   2581-0197  E ) DOI: https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371
Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia
Mohamad Bagas Rio R, 1 Rahma Kemala Dewi, 2 Sely Agustina 3
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto bagaspashter2812@gmail.com , r.kemala9@gmail.com , selyagt99@gmail.com

## Abstract
In modern times Siyasah Idariyah is a way to achieve good governance. The study of Siyasah Idariyah is related to government including authorities, organs, agencies, government public bodies and so on. State power that controls all areas of the life of a sentalistic state in one power will produce ineffective and efficient results and even  tend  to  deviate  from  the  constitution  and  applicable  regulations.  For  this reason,  this  fact  encourages  philosophers  to  seek  solutions  regarding  the distribution of power so that it is evenly distributed and does not accumulate in one person or institution of power. The thought that was born by these philosophers was one of them in the form of the Trias Politica theory. This theory states that state power  needs  to  be  separated  into  three  parts,  namely  Legislative,  Executive  and Judicial powers. The basic sources of Siyasah Idariyah are sourced from the Qur'an and hadith as well as ijma and qiyas and so on.
Keywords : Siyasah Idariyah, Islam, Judicial Institution

## Abstrak
Pada  abad  modern Siyasah  Idariyah merupakan  suatu  cara  untuk  mencapai pemerintahan  yang  baik . Kajian  dari Siyasah  Idariyah adalah  terkait  dengan pemerintahan  mencakup  kewenangan,  organ-organ,  badan-badan,  badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Kekuasaan Negara yang menguasai seluruh bidang kehidupan negara sentalistik dalam satu kekuasaan akan melahirkan hasil yang tidak efektif dan efisien bahkan cenderung menyimpang dari konstitusi dan peraturan  yang  berlaku.  Untuk  itu  kenyataan  ini  mendorong  para  filosof  untuk mencari  solusi  mengenai  upaya  distribusi  kekuasaan  agar  merata  dan  tidak menumpuk pada satu orang atau institusi kekuasaan saja. Pemikiran yang dilahirkan oleh para filosof tersebut adalah salah satunya berupa teori Trias Politica. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara perlu dilakukan pemisahan dalam tiga bagian yaitu kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Sumber-sumber landasan dari Siyasah Idariyah adalah bersumber dari al-Qur’an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya.
Kata Kunci: Siyasah Idariyah, Islam, Lembaga Yudikatif

## PENDAHULUAN
Istilah  fiqh  siyasah  tentu  tidak  asing  bagi  kita,  tentu  yang  terlintas dalam  pikiranya  adalah  politik  Islam  atau  islam  yang  bercorak  politik. Pemahaman  seperti  ini  ada  benarnya  juga.  Islam  memang  harus  memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam, ada banyak corak lain yang dimiliki oleh islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lainnya yang seharusnya ada, maka Islam  yang  demikian  ialah  Islam  yang  parsial,  islam  yang  mewakili kepentingan tertentu bukan islam universal. Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik yang amat kuat pada dasarnya didorong oleh kelemahan atau  bahkan  keterpurukan  politik  umat  Islam  di  indonesia  saat  ini.  Konsep politik di negara indonesia memang ada banyak yang kurang atau tidak sesuai dengan  ajaran  Islam.  Bahkan  sering  tanpa  sadar  tokoh  politik  dari  partai politik  yang  bernuansa  islam  tidak  mengunakan  politik  islam.  Inilah  yang sangat  berbahaya  karena  masyarakat  kita  belum  bisa  membedakan  antara siyasah  islam  dengan  perilaku  tokoh  politik  islam.  Padahal  seharusnya siyasah  islamiyah  adalah  siyasah  (politik)  yang  berbasis  maslahah  yakni siyasah  yang  lahir  dari  al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  bukan  siyasah  yang  lahir dari  kepentingan  individu  atau  golongan  tertentu.  Seiring  dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kehidupan bernegara mengalami banyak  perubahan.  Konsep  negara  mulai  mengalami  pergeseran  yang  pada awalnya negara merupakan negara yang berdasarkan pada kekuasan beralih pada  konsep  negara  yang  mendasarkan  atas  hukum  (rechtstaat).  Ajaran negara  berdasarkan  atas  hukum  mengandung  pengertian  bahwa  hukum adalah  supreme  dan  kewajiban  bagi  setiap  penyelenggara  negara  atau pemerintah untuk tunduk pada hukum.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari  berbagai  sumber.  Adapaun  pengumpulan  data  dengan  cara  mengamati dan mengobservasi..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Fiqh Siyasah
Fiqh  Siyasah  merupakan  tarkib  idhofi  yang  tersusun  dari  dua  kata berbahasa  Arab,  yaitu  kata  “fiqh”  dan  kata  “siyasah”.  Agar  diperoleh pemahaman  yang  benar  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  Fiqh  Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing–masing kata dari segi bahasa dan istilah.  Secara  etimologi  (bahasa)  fiqh  adalah  pemahaman.  Sedangkan  fiqh secara  terminologi  (istilah)  adalah  pengetahuan  tentang  hukum  syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh  adalah  pengetahuan  mengenai  hukum  islam  yang  bersumber  dari  al- Qur'an dan asSunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.
Sedangkan  kata  siyasah  berasal  dari  kata  “sasa”.  Kata  ini  dalam kamus  Lisan  al-Arab  berarti  mengatur,  mengurus  dan  memerintah.  Jadi siyasah  menurut  bahasa  mengandung  beberapa  arti,  yaitu  mengatur, mengurus,  memerintah,  memimpin,  membuat  kebijaksanan,  pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan  kata  siyasah  adalah  mengatur  atau  memimpin  sesuatu  dengan  cara yang membawa kepada kemaslahatan.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang  mempelajari  hal-ihwal  urusan  umat  dan  negara  dengan  segala  bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang  sejalan  dengan  dasar-dasar  ajaran  syariat  untuk  mewujudkan kemaslahatan umat. 1

## Siyasah Idariyah
Siyasah Idariyah merupakan bagian dari siyasah syari’ah. Pada zaman nabi  administrasi  negara  (Siyasah  Idariyah)  diatur  langsung  oleh  Nabi
1 Wahyu  Abdul  Jafar.  2018.  FIQH  SIYASAH  DALAM  PERSPEKTIF  AL-QUR’AN  DAN AL-HADIST. IAIN Bengkulu. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018. H. 20
Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan  kepala  negara  dengan  diangkatnya  Zaid  ibn  Tsabit  sebagai  sekertaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan. 2
Pada  abad  modern  Siyasah  Idariyah  merupakan  suatu  cara  untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari Siyasah Idariyah adalah terkait dengan  pemerintahan  mecakup  kewenangan,  organ-organ,  badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari Siyasah Idariyah adalah bersumber dari al-Qur’an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kata idariyyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar  dari  kata  adara  asy-syay’ayudiru  idariyyah  yang  artinya  mengatur atau  menjalankan  sesuatu. 3 Adapun  pengertian  idariyyah  secara  istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. Siyariyyah idariyah disebut juga hukum administrasi (al-Ahkariyyah).

## Lembaga Yudikatif
Lembaga  Yudikatif  adalah  suatu  badan  badan  yang  memiliki  sifat teknis-yuridis  yang  berfungsi  mengadili  penyelewengan  pelaksanaan konstitusi  dan  peraturan  perudang-undangan  oleh  institusi  pemerintahan secara  luas  serta  bersifat  independent  (bebas  dari  intervensi  pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. 4 Badan Yudikatif biasanya identik dengan  kehakiman  dimana  badan  ini  bertugas  sebagai  mengadili  dan memutuskan  pelanggaran  undang-undang.  Kekuasaan  Yudikatif  atau kekuasaan  yustisi  (kehakiman)  ialah  kekuasaan  yang  berkewajiban mempertahankan  undangundang  dan  berhak  untuk  memberikan  peradilan kepada  rakyat.  Badan  Yudikatiflah  yang  berkuasa  memutuskan  perkara, menjatuhi  hukuman  terhadap  setiap  pelanggaran  undangundang  yang  telah diadakan  dan  dijalankan.  Walaupun  para  hakim  biasanya  diangkat  oleh kepala  negara  (Eksekutif)  tetapi  mereka  mempunyai  kedudukan  yang istimewa  dan  mempunyai  hak  tersendiri,  karena  ia  tidak  diperintah  oleh
2 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah . (Jakarta: Gaya Media Pratmama), h. 34.
3 Al-Qabtahi  dan  Muhammad  Abduh. Ushul  al-Idariyah  asy-Sayariyah (Bayt  ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003). h. 7.
4 A. Rahman H. I ,2007, Sistem Politik Indonesia , (Yogyakarta: Graha Ilmu), h. 215.
kepala  negara  yang  mengangkatnya,  bahkan  ia  adalah  badan  yang  berhak menghukum kepala negara, jika melanggar hukum. Badan Yudikatif biasanya identik dengan kehakiman dimana badan ini bertugas sebagai mengadili dan memutuskan pelanggaran undang-undang. Diberbagai negara badan yudikatif memiliki  berbagai  persamaan.  Di  Indonesia  badan  Yudikatif  terdiri  atas Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), serta Komisi Yudisial (KY).

## Lembaga Yudikatif di Indonesia
Kekuasaan  kehakiman  merupakan  ketiga  pilar  dalam  sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini acapkali disebut cabang kekuasaan “yudikatif”, dari istilah Belanda “judicatief”.  Dalam  bahasa  Inggris,  di  samping  istilah legislative dan executive ,  tidak  dikenal  istilah judicative, sehingga  untuk  pengertian  yang sama biasanya dipakai istilah judicial, judiciary , atau judicature. Sedangkan yang  biasa  dianggap  sebagai  pilar  keempat  atau  “ The  fourth  estate  of democracy” adalah pers bebas (free press) atau prinsip independence of the press .  Karena  itu,  jika  dalam  pengertian  fungsi  negara (state  functions) , dikenal adanya istilah trias politica, dalam sistem demokrasi secara lebih luas juga dikenal adanya istilah “quadru politica”. 5
Dalam  sistem  kekuasaan  negara  modern,  yang  membagi  kekuasaan menjadi  tiga  bagian,  yaitu  kekuasaan  eksekutif,  legistlatif,  dan  yudikatif, kekuasaan  kehakiman  merupakan  cabang  kekuasaan  yang  tergolong  dalam cabang yudikatif. Selain itu adanya kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan lain, dengan kata lain memiliki independensi dalam menjalankan fungsinya merupakan salah satu sebuah negara hukum.
Ketentuan  mengenai  kekuasaan  kehakiman  (judikatif)  jelas  berbeda dengan  ketentuan  yang  mengatur  tentang  kekuasaan-kekuasaan  negara lainnya  seperti  kekuasaan  legislatif,  kekuasaan  eksekutif,  kekuasaan
5 Udio  Basuki,  STRUKTUR  LEMBAGA  YUDIKATIF:  Telaah  atas  Dinamika  Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. JURNAL Ilmiah, Vol IX No.2 Tahun 2014. h. 69
eksaminatif  (BPK)  dan  kekuasaan  konsultatif  (DPA).  Untuk  cabang-abang kekuasaan  negara  di  luar  cabang  kekuasaan  kehakiman,  UUD  1945  baik dalam  pasal-pasalnya  maupun  dalam  penjelasaanya  tidak  secara  eksplisit menentukan  kekuasaan-kekuasaan  tersebut  merupakan  kekuasaan  yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan-kekuasaan negara lainnya. Lain halnya dengan  kekuasaan  kehakiman  yang  secara  eksplisit  disebutkan  dalam  dua pasal.  UUD  1945  yaitu  Pasal  24  dan  Pasal  25  sebagai  kekuasaan  yang merdeka.

## Kedudukan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Kekuasaan  Kehakiman  dalam  konteks  negara  Indonesia  adalah kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menekkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggarannya negara Repubik Indonesia. Salah satu agenda penting yang perlu di hadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam  penegakan  hukum  adalah  masalah  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka. Di akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 29 September 2009, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang di Bidang Kekuasaan Kehakiman. Yaitu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kekuasaan  Kehakiman  setelah  UUD  1945  di  ubah,  tetap  menjadi Kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai dari proses kekuasaan yang memiliki  fungsi  menegakkan  keadilan.  Kekuasaan  Kehakiman  dalam susunan  kekuasaan  negara  menurut  UUD  1945  setelah  perubahan  tetap ditempatkan  sebagai  kekuasaan  yang  mandiri,  bebas  dari  campur  tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan negara RI yang baru, kekuasaan kehakiman  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung  (MA),  badan-badan peradilan lain di bawah MA (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan  Militer,  Peradilan  Agama)  serta  Mahkamah  Konstitusi  (Pasal  24 ayat (2) UUD 1945).
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan dalam kehidupan  ketatanegaraan,  khususnya  dalam  pelaksanaan  kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa : 6
1. Kekuasaan  Kehakiman  dilaksanakan  oleh  sebuah  Mahkamah  dan  Badan Peradilan  yang  berada  di  bawahnyaa  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  Peradilan  Agama,  Lingkungan  Peradilan  Militer,  Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah  Agung  berwenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi,  menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang- Undang,  dan  mempunyai  wewenang  lainnya  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang;
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk  menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan memutuskan  sengketa  kewenagan  lembaga  negara  yang  kewenangnnya diberikan oleh Undang-Undang 1945;
4. Komisi  yudisial  berwenang  mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung  dan mempunyai  wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan kehormatan,  keluruhan  martabat,  serta  perilaku  hakim.  Pada  dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  di  atas,  namun  substansi  undang-undang  tersebut  belum mengatur  secara  komprehensif  tentang  penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  Badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
6 Nawa  Angkasa,  ANALISIS  KEDUDUKAN  DAN  FUNGSI  YUDIKATIF  SEBAGAI PEMEGANG  KEKUASAAN  KEHAKIMAN  DALAM  SISTEM  NEGARA  HUKUM  DI INDONESIA, NIZHAM, Vol. 02. No. 01, Januari-Juni 2013. h. 88-89
Dalam undang-undang, kekuasaan kehakiman itu sendiri dirumuskan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila,  demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas  dari  segala  campur  tangan  pihak  kekuasaan  ekstra  yudisial,  kecuali dalam  hal-hal  sebagaimana  disebut  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.
Penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah  Konstitusi.  Dengan  demikian,  puncak  sistem  kekuasaan kehakiman di Indonesia sekarang terdiri atas sebuah Mahkamah Agung dan sebuah  Mahkamah  Konstitusi.  Semua  peradilan  di  seluruh  wilayah  negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang- undang.  Ketentuan  ini  tidak  menutup  kemungkinan  penyelesaian  perkara dilakukan  di  luar  peradilan  negara  melalui  perdamaian  atau  arbitrase. Peradilan  negara  menerapkan  dan  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan Pancasila.
Penegasan kedudukan kekuasaan kehakiman tersebut di atas, secara struktural  dan  vertikal  berpuncak  pada  Mahkamah  Agung.  Hal  itu  diatur dalam  pasal  2  UU  No.  14  Tahun  1985  (Perubahannya  dengan  UU  No.  5 Tahun 2004 Junto UU. No. 3 Tahun 2009), bahwa: Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi  dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan  tugasnya  terlepas  dari  pengaruh  pemerintah  dan  pengaruh- pengaruh lainnya.

## Fungsi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Menurut  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 1974, istilah fungsi berarti adalah sekelompok pekerjaan, kegiatan, dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan suatu tugas pokok.45 Dari sudut bahasa, fungsi (Belanda = functie, Inggris = function ) berarti  jabatan,  atau  kerja,  sedangkan  menurut  Logeman,  fungsi  itu  adalah suatu  lingkungan  kerja  tertentu  dalam  hubungan  keseluruhan.  Selanjutnya beliau mengemukakan, dalam bidang hukum positif, fungsi dalam organisasi negara  disebut  jabatan  negara  c.q.  merupakan  stenografis  secara  yuridis, sejauh  personifikasi  itu  dapat  dipikirkan  terletak  dalam  wewenang  dan kewajiban  orang-orang  yang  memenuhi  kecakapan  tertentu,  digandengkan pada suatu penyerahan kedudukan menurut kaidah sendiri yang tertentu. 7
Miriam Budiarjo menyatakan apabila memandang negara dari sudut kekuasaan  dan  menganggapnya  sebagai  organisasi  kekuasaan  maka  UUD dapat  dianggap  sebagai  lembaga  atau  kumpulan  asas  yang  menetapkan bagaimana  kekuasaan  dibagi  antara  lembaga  kenegaraan,  misalnya  kepada legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif;  Selanjutnya  menurut  Beliau,  di  negara- negara demokrasi konstitusional, UUD mempunyai fungsi dalam membatasi kekuasaan  pemerintah  sehingga  penyelenggaraan  kekuasaan  negara  tidak bersifat sewenang-wenang.
Konsep  negara  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Soemantri Martosoewignjo,  yaitu  pemerintahan  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya  harus  berdasar  atas  hukum  atau  peraturan  perundang- undangan,  adanya  jaminan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  (warga negaranya), adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (Seno Wibowo Gumbira, 2014). 8
7 Menurut  Nawa  Angkasa,  ANALISIS  KEDUDUKAN  DAN  FUNGSI  YUDIKATIF SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM NEGARA HUKUM DI INDONESIA, NIZHAM, Vol. 02. No. 01, Januari-Juni 2013 dalam J.H.A. Logeman, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif (judul ash: Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht), Diterjemah oleh Makkatutu dan J.C. Pengkerego, (Jakarta: Ichtiar Baru-van Houve, 1975). h. 102
8 Dachran  Busthami,  KEKUASAAN  KEHAKIMAN  DALAM  PERSPEKTIF  NEGARA HUKUM DI INDONESIA, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, h. 338

## Lembaga Yudikatif dalam Fiqh Siyasah
Dalam wacana fiqh siyasah dalam bukunya Muhammad Iqbal dengan judul  “Fiqh  Siyasah  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam”  mengatakan bahwa trias politica telah ada sejak Rasulullah Muhammad SAW di Madinah yaitu disebut juga sulthah al-tasyri’iyyah (Kekuasaan Legislatif), sulthah al- thanfidziyah  (kekuasaan  eksekutif),  Sulthah  al-qadha’iyyah  (Kekuasaan Yudikatif).
Dalam  kamus  ilmu  politik,  yudikatif  merupakan  kekuasaan  yang mempunyai  hubungan  dengan  tugas  dan  wewenang  peradilan.  Dan  dalam konsep Fiqh Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai Sulthah Qadhaiyyah.  Kekuasaan  kehakiman  adalah  untuk  menyelesaikan  perkara- perkara  perbantahan  dan  permusuhan,  pidana  dan  penganiayaan, perselisishan  orang-orang  yag  berseteru  yang  dilaporkan  kepadanya mengambil  hak  dari  orang  durjana  dan  mengembalikannya  kepada  yang punya,  mengawasi  harta  wakaf  dan  persoalan-persoalan  lain  yang diperkarakan  di  pengadilan,  menerapkan  perundang-undangan  kepadanya dalam  rangka  menegakkan  keadilan  di  muka  bumi.  Sedangkan  tujuan kekuasaan  kehakiman  adalah  untuk  menegakkan  kebenaran  dan  menjamin terlaksananya  keadilan  serta  tujuan  menguatkan  negara  dan  menstabilkan kedudukan hukum kepala negara. 9
Pada  masa  awal  kekuasaan  Islam,  kekuasaan  peradilan  masih dipegang  oleh  Rasulullah  saw.  Beliau  sendiri  yang  melaksanakan  fungsi sebagai hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. Setelah Islam  mulai  berkembang  dan  kekuasaan  Islam  makin  melebar,  Rasulullah mulai  mengangkat  sahabat-sahabatnya  untuk  menjalankan  kekuasaan  di bidang  peradilan  di  berbagai  tempat.  Rasulullah  saw  sendiri  melaksanakan peranannya  sebagai  hakim  setelah  menerima  firman  Allah  Swt  yang
9 Bustamin  &  Rony  Jaya.  URGENSI  CHECKS  AND  BALANCES  KETATANEGARAAN INDONESIA DAN ISLAM . Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2019.
memerintahkan  kepada  beliau  untuk  menyelesaikan  persengketaan  yang timbul, yaitu surat An-Nisa’ ayat 65:
َلََف ِّْْٓف اْوُدَِّيَ  َلَ َُّثُ ْمُهَ نْ يَ ب َرَجَش اَمْيِّف َكْوُمِّٰكَُيُ  ىٰتَّح َنْوُ نِّمْؤُ ي  َلَ َكِّٰبَرَو اًمْيِّلْسَت اْوُمِّٰلَسُيَو َتْيَضَق اَِّّٰمّ اًجَرَح ْمِّهِّسُفْ نَا
“Maka  demi  Tuhanmu,  mereka  (pada  hakekatnya)  tidak  beriman  hingga mereka  menjadikan  kamu  hakim  terhadap  perkara  yang  mereka perselisihkan,  kemudian  mereka  tidak  merasa  dalam  hati  mereka  sesuatu keberatan  terhadap  putusan  yang  kamu  berikan,  dan  mereka  menerima dengan sepenuhnya” 10
Dalam  hal  pengambilan  hukum  terhadap  masalah  yang  tidak  diatur wahyu  atau  kebijakan-kebijakan  politik,  Nabi  saw  melibatkan  para shahabatnya  dengan  jalan  musyawarah  baik  secara  umum  maupun  secara khusus. Dari sini dapat dikemukakan bahwa meskipun Nabi saw diperintah secara khusus menegakkan hukum Allah swt, namun pelaksanaannya bersifat kolegial. Ini berimplikasi bahwa Nabi saw sebagai kepala negara memegang seluruh  kekuasaan  politik  dan  menyelenggarakannya  sendiri  atau mendelegasikan  kepada  para  shahabatnya.  Dari  sini  dapat  diketahui  bahwa pemerintahan Nabi saw bersifat "monokrasi konstitusional".
Kekuasaan kehakiman atau penegak hukum pada masa pemerintahan Islam terdapat tiga model yaitu: (1) al-Qadhâ yaitu lembaga peradilan yang memiliki  otoritas  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  keperdataan, masalah  hukum  keluarga  dan  pidana  (jinâyah),  dan  kekuasaan  ini  disebut wilâyat  al-Qadhâ';  (2)  al-Hisbah  yaitu  lembaga  resmi  negara  yang  diberi kewenangan  menyelesaikan  perkara-perkara  ringan  dan  sebenarnya  tidak harus diselesaikan dilembaga peradilan, seperti penimbunan, pemalsuan dan pengurangan  takaran;  (3)  al-Mazhâlim  yaitu  lembaga  yang  diperuntukkan untuk  membela  hak-hak  rakyatnya  yang  teraniaya  akibat  dari  kebijakan
10 Wery  Gusmansyah.  TRIAS  POLITICA  DALAM  PERSPEKTIF  FIKIH  SIYASAH. AL- IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam , Vol. 2, No. 2, 2017.
negara  yang  dipandang  tidak  memihaknya  atau  penyalahan  terhadap kekuasaan  negara,  seperti  korupsi  atau  penyuapan,  dan  dan  kekuasaan  ini disebut wilâyat al-Mazhâlim. 11
Islam  sebagai  agama  yang  sempurna  dan  menyeluruh  tidak  hanya mengatur  persoalan  ibadah  kepada  Allah  SWT,  akan  tetapi  seluruh  sendi kehidupan manusia telah diatur termasuk juga sistem bernegara, dalam hal ini bagaimana islam mengatur kewenangan kehakiman atau lembaga peradilan dalam  suatu  negara  yang  sekarang  dikenal  di  Indonesia  dengan  lembaga yudikatif  agar  dapat  menegakan  keadilan  dan  menstabilkan  hukum  dalam negara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan  segala  bentuk  hukum,  pengaturan,  dan  kebijaksanaan  yang  dibuat oleh  pemegang  kekuasan.  Kekuasaan  Kehakiman  dalam  konteks  negara indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan  guna  menekkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  pancasila  demi terselenggarannya negara repubik Indonesia. Salah satu agenda penting yang perlu di hadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam  penegakan  hukum  adalah  masalah  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka yang  diberi  wewenang  oleh  UUD  1945  untuk  melakukan  kekuasaan kehakiman  adalah  Mahkamah  Agung  beserta  badan-badan  peradilan  di bawahnya,  dan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Sama  halnya  dengan  lembaga yudikatif,  kekuasaan  kehakiman  dalam  islam  disebut  Lembaga  Sulthah  al- qadha’iyyah  merupakan  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  perkara- perkara  perbantahan  dan  permusuhan,  pidana  dan  penganiayaan,
11 Yusuf  Faisal  Ali,  DISTRIBUSI  KEKUASAAN  POLITIK  DALAM  KAJIAN  FIQH SIYÂSAH. UCEJ , Vol. 2 No. 1. 2017, h. 214-235
perselisishan,  mengawasi  harta  wakaf  dan  persoalan-persoalan  lain  yang diperkarakan  di  pengadilan,  tujuan  kekuasaan  kehakiman  adalah  untuk menegakkan  kebenaran  dan  menjamin  terlaksananya  keadilan  serta  tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum dalam suatu negara

## DAFTAR PUSTAKA
A. Rahman H. I ,2007, Sistem Politik Indonesia , (Yogyakarta: Graha Ilmu) Abduh Muhammad, Al-Qabtahi. Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah (Bayt ats- Tsaqifah, cetakan I, 2003).
Abdul  Jafar,  Wahyu.  2018.  FIQH  SIYASAH  DALAM  PERSPEKTIF  AL- QUR’AN  DAN  AL-HADIST.  IAIN  Bengkulu. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018
Angkasa,  Nawa,  ANALISIS  KEDUDUKAN  DAN  FUNGSI  YUDIKATIF SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM NEGARA HUKUM DI INDONESIA, NIZHAM, Vol. 02. No. 01, Januari-Juni 2013
Basuki,  Udio,  STRUKTUR  LEMBAGA  YUDIKATIF:  Telaah  atas Dinamika  Kekuasaan  Kehakiman  Indonesia  Pasca  Amandemen UUD 1945. JURNAL Ilmiah, Vol IX No.2 Tahun 2014.
Bustamin  &  Rony  Jaya.  2019.  URGENSI  CHECKS  AND  BALANCES KETATANEGARAAN INDONESIA DAN ISLAM. Jurnal Ilmiah Syari‘ah, Volume 18, Nomor 2
Faisal  Ali, Yusuf.  2017.  DISTRIBUSI  KEKUASAAN  POLITIK  DALAM KAJIAN FIQH SIYÂSAH . UCEJ , Vol.2. No.1
Gusmansyah,  Wery,  2017.  TRIAS  POLITICA  DALAM  PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam , Vol. 2, No.2
Iqbal, Muhammad, Fiqih Siyasah . (Jakarta: Gaya Media Pratmama)
Logeman, J.H.A. Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif (judul ash: Over  de  Theorie  van  een  Stellig  Staatsrecht), Diterjemah  oleh Makkatutu dan J.C. Pengkerego, (Jakarta: Ichtiar Baru-van Houve, 1975).