## Legalitas

## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan

## Nyimas Enny Fitriya Wardhany
Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi *Correspondence email : nyimasenny010@gmail.com
Abstrak. Berasal  dari  pencemaran atas  pengrusakan lingkungan  disebabkan  oleh  perbuatan manusia  atau  dilakukan  oleh  badan hukum korporasi baik disengaja ataupun secara tidak segaja yang telah melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.  Kasus  kebakaran  hutan  yang  terjadi  di  Provinsi  Jambi  yang  mengakibatkan  kabut  asap  tebal,  polusi  udara,  dapat menganggu  keamanan  dan  keselamatan  penerbangan  dan  kesehatan  manusia.  Dalam  perkembangan  kaedah  hukum  pidana Indonesia,  korporasi  dapat  dibebani  dengan  pertanggungjawaban  pidana,  atau  dapat  dikatakan  sebagai  subjek  hukum  pidana. Terhadap  korporasi  yang  mencemari  dan  merusak  lingkungan  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  dari  undang -undang kehutanan  dan  hukum  lingkungan.  Data ini menggunakan  penelitian  hukum  normatif  yang  dipadukan  dengan  penelitian  hukum empiris  sebagai  bahan  penunjang  dengan  cara  mendiskripsikan,  mensistematisasikan,  menginterprestasikan,  menganalisis  dan mengevaluasi  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  yang disinergikan dengan melihat praktiknya dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan yang menimbulkan kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama: Dampak yang terjadi dalam kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Antara lain: Hujan asam, Penipisan Ozon, Pemanasan Global Kesehatan Masyarakat,dan  berdampak  pada  tanaman.  Kedua:  Pertanggung-jawaban  pidana  korporasi  terhadap  kebakaran  hutan  yang menimbulkan kerusakan lingkungan di bebankan kepada korporasi sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum pidana yang  harus  bertanggungjawab  karena  menimbulkan  kerusakan  lingkungan.  Ketiga  :  kebijakan  hukum  pidana  terhadap pertanggungjawaban  korporasi  dalam  pembakaran  hutan  yang  menyebabkan  kerusakan lingkungan  dengan melalui sarana  penal dan non-penal, sarana penal yakni Sanksi Administratif, sanksi perdata, sanksipiana. Serta   kebijakan hukum pidana yang dilakukan melalui pendekatan preventif dengan menggunakan sarana non penal.
Kata Kunci : Kebakaran hutan, kerusakan lingkungan
Abstract. Derived from pollution from environmental damage caused by human actions or carried out by corporate legal entities, whether intentionally or unintentionally, which has exceeded the environmental quality standards that have been set. The case of forest  fires  that  occurred  in Jambi  Province  which  resulted in thick  smog,  air  pollution, could  disrupt the security  and  safe ty  of aviation and human health. In the development of Indonesian criminal law, corporations can be burdened with criminal liability, or  can  be  said  to  be  subject  to  criminal  law.  Corporations  that  pollute  and  damage  the  environment  can  be  held  criminally responsible from the forestry law and environmental law. This data uses normative legal research combined with empirical legal research  as  supporting  material  by  describing,  systematizing,  interpreting,  analyzing  and  evaluating  all  laws  and  regulations relating to corporate criminal liability which are synergized by looking at the practice in corporate criminal liability for forest fires cause  environmental  damage  in  accordance  with  the  provisions  of  the  applicable  laws  and  regulations.  First:  The  impact  that occurs in forest fires that cause environmental damage. These include: Acid rain, Ozone Depletion, Global Warming, Public Health, and impacts on crops. Second: Corporate criminal responsibility for forest fires that cause environmental damage is borne by  the corporation as a legal entity which is a subject of criminal law that must be responsible for causing environmental damage. Third: criminal law policy on corporate liability in forest burning that causes environmental damage through penal and non-penal means, penal  means  namely  Administrative  Sanctions,  civil sanctions,  and  criminal  sanctions.  As  well  as  criminal  law  policies  that are carried out through a preventive approach using non-penal means.

## Keywords : Forest fires, environmental damage

## Pendahuluan
Akhir-akhir ini kerusakan lingku-ngan merupakan suatu isu global disam-ping isu demokrasi dan hak azasi manu- sia. Diantara isu tersebut kerusakan lingkungan meru-pakan isu yang paling terkristalisasi, di Indonesia tata kehidupan yang  berwawasan  lingkungan  sebenarnya  telah  diamanatkan  didalam  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab I pasal 1 butir3 yang me-nyatakan:
”Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan  ekonomi  ke  dalam strategi  pembangunan  untuk  menjamin  keutuhan  lingkungan  hidup  serta  keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.
Persoalan isu lingkungan seperti diatas menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual dan ekonomi saja. Tetapi menyangkut masalah etika baik sosial maupun bisnis. Hukum pidana tidak melindungi alam, flora
Nyimas  Enny  Fitriya  Wardhany.  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kebakaran  Hutan  Yang  Menyebabkan Kerusakan Lingkungan
dan fauna ( the ecological approach ), tetapi juga masa depan manusia yang berkemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup. 1
Pencemaran  dan  pengrusakan  lingku-ngan  tidak  hanya  menjadi  masalah  nasional  saja,  tetapi  telah  menjadi masalah  antar  Negara,  regional  dan  global.  Dunia  semakin  sempit,  hubungan  antar  Negara  semakin  dekat  dan  ada ketergantungan antar Negara yang satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan kadang telah melintasi batas-batas Negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan dan banyak lagi yang lainnya.
Demikian  hal  yang  ditimbulkan  oleh  pe-manfaatan  sumber  daya  alam  dan  berdampak  pa-da  pengrusakan lingkungan  hidup.  Pemanfaatan  yang  dilakukan  dengan  menggali,  mengek-splorasi  bahkan  sampai  pada mengeksploitasi  sumber  daya  alam  seringkali  tanpa  memper-hatikan  lingkungan,  sehingga  makin  memper-buruk kondisi lingkungan hidup dan termasuk juga lingkungan sosial (manusia) di dalamnya. 2
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Ling-kungan  Hidup  yang  juga memasukkan landasan filosofi tentang konsep pembangunan yang ber-kelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka  pembangunan  ekonomi.  Pembangunan  ekonomi  kedepan  persoalan  lingkungan  semakin  kompleks  dan  sarat dengan kepentingan invest-tasi. Karenanya persoalan lingkungan adalah persoalan pemerintah, dunia investasi maupun masyarakat pada umumnya.
Sehubungan  dengan  itu,  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  merupakan  upaya  manusia  untuk berintekrasi dengan ling-kungan guna mempertahankan kehidupan men-capai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  dila-kukan  untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, peme-liharaan, pengawasan dan penegakan hukum. 3
Pencemaran lingkungan dan atau peru-sakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia yang secara sengaja ataupun  secara  ti-dak  sengaja  yang  telah  melampaui  batas  baku  mutu  lingkungan  hidup  yang  ditetapkan,  sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup sering terjadi dalam suatu proses pembangunan. 4
Kerusakan  hutan  telah  meningkatkan  emisi  karbon  hampir  20  %.  Ini  sangat  signifikan  karena  karbon  dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang berimplikasi pada kecen-derungan pemanasan global. Salju dan penutup-an es telah menurun, suhu lautan dalam telah meningkat dan level permukaan lautan mening-kat 100-200 mm selama abad yang terakhir. Bila laju yang sekarang berlanjut, para pakar mem-prediksi bumi secara rata-rata 1 ○ C akan lebih panas menjelang tahun 2025. Peningkatan per-mukaan air laut dapat menenggelamkan banyak wilayah. Kondisi cuaca yang ekstrim yang me-nyebabkan kekeringan, banjir dan taufan, serta distribusi organisme penyebab penyakit dipre-diksinya dapat terjadi.
Kebakaran hutan dan lahan gambut sela-ma musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia 5 . Pembakaran hutan dan  lahan  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  karena  melanggar  pasal  50  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  jo Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2004  tentang  kehutanan,  juga  melanggar  pasal  11  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4 Tahun  2001  tentang  Pengendalian  Kerusakan  dan  atau  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Yang  Berkaitan  dengan Kebakaran Hutan dan atau lahan, serta pasal 187 dan pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Korporasi  sebagai  sebuah  institusi  yang  memiliki  struktur  unik  dan  dilengkapi  dengan  seperangkat  ketentuan yang mengatur tindakan personalia di dalamnya, sebagai institusi legal, suatu lembaga yang keberadaan dan kapasitas- nya untuk berbuat sesuatu ditentukan oleh hukum, seringkali melanggar hukum. Namun demikian, dengan berbagai cara korporasi sering lolos dari jeratan hukum. Korporasi sebagai sub-jek hukum tidak hanya menjalankan kegiat-an sesuai dengan  prinsif  ekonomi  (mencari  keuntungan  yang  sebesar-besarnya)  tetapi  juga  mempunyai  kewajiban  untuk mematuhi  peratur-an  hukum  di  bidang  ekonomi  yang  digunakan  pemerintah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial. 6
1 AdriatiAnarini, 24 Oktober 2014, Pertanggung-jawabanPidanaKorporasiDalamUndang-undang
2 Toni, tanpa tahun, Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Teori Kesalahan dan Pertang-gungjawaban Pidana , jurnal ilmiah,ubb.ac.id, halaman 2-3.
3 Pai  Udampo,  16  Maret  2014, Tanggung-jawab  Perusahaan  Terhadap  Pencemaran  Ling-kungan ,  artikelilmiah. Blogspot.co.id,  Halaman 2.
4 Ibid , Halaman 3.
5 Ibid , Halaman 2.
6 Setiyono,  2004, Kejahatan  Korporasi,  Analisis  Viktimologi  dan  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia , PT. Bayu Media : Malang, Halaman 2.

## Nyimas  Enny  Fitriya  Wardhany.  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kebakaran  Hutan  Yang  Menyebabkan Kerusakan Lingkungan
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana,  ini  berarti  korporasi  tidak  dapat  dikenakan  ancaman  pidana,  sehingga  kejahatan  atau  tindak  pidana  yang dilakukan oleh korporasi bukan merupakan bentuk kejahatan menurut hukum pidana umum. Dengan demikian tidaklah mengherankan apabi-la di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia se-jak tanggal 1 Januari 1918 hingga sekarang. Ha- nya mengenal orang perseorangan (individu) yang bisa menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini dipertegas dengan adanya ketentuan yang ter-tuang di dalam pasal 59 KUHP, yang menya-takan :
“Dalam  hal-hal  dimana  karena  pelang-garan  ditentukan  pidana  terhadap  pengu-rus,  anggota-anggota  badan pengurus  atau  komisaris-komisaris,  maka  pengurus,  ang-gota  badan  pengurus  atau  komisaris-komisaris  yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tersebut tidak dipidana”. Ketentuan pasal 59 KUHP tersebut jelas maksudnya bahwa hanya pengurus atau komisaris yang dianggap sebagai subjek hukum (subjek tindak pi- dana) dan bukan perusahaannya (kor-porasi). 7
Namun demikian, dalam perkembangan-nya di Indonesia korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana dan dapat diminta pertangggungjawabkan, seperti termuat di dalam berbagai peraturan perUndang-undangan, yaitu :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955, tentang Tindak Pidana Ekonomi (pasal 15),
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984, tentang Pos (pasal 19 ayat 3),
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997, tentang Psikotropika (pasal 5 ayat 3),
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pasal 20),
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, tentang Pencucian Uang (pasal 4 ayat 1),
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 116). 8
Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dilakukan melalui 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korpo-rasi, yaitu:
a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung-jawab,
b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengu-rus yang bertanggung jawab, dan
c. Korporasi sebagai pembuat dan  yang ber-tanggungjawab. 9
Disejajarkan  kata  ‘pelaku  dan  korporasi’,  memiliki  makna  kedua  dapat  diminta  pertang-gunjawaban  secara sendiri-sendiri  bukan  alter-natif.  Filosofi  pertanggungjawaban  pidana    individual  lebih  ditujukan  sebagai  akibat  per- buatan individu yang mengakibatkan matinya orang lain. Sedangkan kepada korporasi lebih ditujukan untuk ‘mengganti kerugian’  yang  ditimbulkan.  Kedua  wujud  pertanggungjawaban  tersebut  dalam  kerangka  menciptakan  rasa  keadilan bagi masyarakat yang hak-haknya telah dikorbankan.
Untuk menetapkan suatu badan hukum (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari kewenangan yang ada padanya. Badan hukum secara faktual mempunyai wewe-nang mengatur/meguasai dan/atau pemerintah pihak yang  dalam  kenyataan  melakukan  tindak  terlarang.  Dalam  upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup,  badan  hukum (korporasi) mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan/langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu :
1. Merumuskan kebijakan di bidang lingku-ngan,
2. Merumuskan  rangkaian/struktur  organisa-si  yang  layak  serta  menetapkan  siapa  yang  bertanggungjawab  atas pelaksanaan kebi-jakkan lingkungan tersebut,
3. Merumuskan instruksi/aturan-aturan inter-nal bagi pelaksanaan aktivitas yang meng-ganggu lingkungan di mana juga  harus  diperhatikan  bahwa  pegawai-pegawai  per-usahaan  mengetahui  dan  memahami  ins-truksi  yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan, dan
4. Penyediaan  sarana-sarana  finansial  atau  menganggarkan  biaya  pelaksanaan  kebi-jaksanaan  pengelolaan lingkungan hidup. 10
Apabila kewajiban-kewajiban di atas ba-dan hukum (korporasi) tidak atau kurang mem-fungsikan dengan baik, hal ini dapat merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa badan hu-kum kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tin-dak terlarang. Agar badan hukum (korporasi) dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu :
a. Apakah  kasus  tersebut  berhubungan  dengan  tindak  pidana  dimana  gangguan  terhadap  kepentingan  yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana,
7 AriefAmrullah, 2006, Kejahatan Korporasi, PT. Bayu Media : Malang, Halaman 222.
8 Muladi dan Dwidja Priyatna, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana : Jakarta,  Halaman 89.
9 Setiyono, Op, Cit , Halaman 1.
10 Alvi Syahrin, 2003, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup , Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar USU Medan, Halaman 13.
Nyimas  Enny  Fitriya  Wardhany.  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kebakaran  Hutan  Yang  Menyebabkan Kerusakan Lingkungan
b. Norma-norma ketelitian/kecermatan yang terkait pada prilaku yang menganggu lingkungan, dan
c. Sifat, struktur dan bidang kerja dari badan hukum tersebut. 11
Apabila terpenuhi kreteria di atas, sehingga badan hukum (korporasi) sebagai subjek hukum  dan dapat diminta pertanggung-jawaban,  menurut  Barda  Nawawi  Arief,  untuk  adanya  pertanggungjawaban  pidana  harus  jelas  terlebih dahulu siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban, harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu  tindak  pidana  tertentu.  Masalah  ini  menyangkut  masalah  subjek  tindak  pidana  yang  pada  umumnya  sudah dirumuskan  oleh  pembuat  Undang-undang  untuk  pidana  tersebut.  Setelah  pelaku  ditentukan, selanjutnya  bagai-mana mengenai pertanggungjawaban pidananya. 12
Seperti,  kebakaran  sering  terjadi    dikawasan  hutan  wilayah  Muaro  Jambi  yang  dimiliki  oleh  perusahaan- perusahaan yang mengantongi izin untuk menguasai dan mengelola hutan. Melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 49 yang menyatakan:
“Pemegang hak atau izin, bertanggung-jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Pemegang hak disini mak-sudnya adalah orang perorangan, dan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang berkaitan erat dengan penang-gungjawab usaha yaitu orang yang bertang-gungjawab atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan,  yayasan  atau  organisasi,  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  pasal  1  bagian  ke  12  dan  13  dari Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2001  tentang  pengendalian  kerusakan  dan  atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.” 13
Kebakaran  hutan  atau  lahan  di  Indonesia  termasuk  di  Provinsi  Jambi  terjadi  setiap  tahun walaupun  frekuensi, intensitas dan luas arealnya berbeda. Berdasarkandata penanganan kebakaran hutan yang ditangani oleh Polda Jambi tahun 2017 yang terindikasi melakukan kebakaran hutan sejumlah 7 perusahaan, yaitu PT. Wira Karya Sakti, PT. Putra Muda Brothers, PT. Pesona Belantara, PT. Lesatari Alam Jaya, PT. Argo Tumbuh Gemilang Abadi, PT. Dyera Hutan Lestari, PT. Riki Kurnia Kertapersada. Serta yang telah di putus di Pengadilan antara lain Riki Kurnia Kertapersada dan PT. Argo Tumbuh Gemilang Abadi di putus bebas dan  PT. Dyera Hutan Lestari diputus SP3. 14
Pada hari selasa 24 september 2019, Polda  Jambi telah melakukan segel terhadap 7 perusa-haan yang berada di Provinsi  Jambi.  Perusahaan  tersebut  berlokasi  di  Kabupaten  Mauro  Jambi,  Kabupaten  Sarolangun,  dan  Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 15
Dari  terjadinya  kebakaran  hutan  dan  atau  lahan  tersebut  di  atas  telah  menimbulkan  keru-gian,  baik  kerugian ekologi,  ekonomi,  sosial  maupun  budaya  yang  sulit  dihitung  besarannya.  Sementara  itu  Undang-undang  Kehutanan melalui  pasal-pasalnya  telah  mengatur  bahwa  membakar  hutan  adalah  perbuatan  yang  diancam  pidana  sekaligus diancam dengan denda seperti tertulis dalam pasal 78 ayat (3) Jo pasal 53 ayat (3) huruf dyang menyatakan bahwa:
“Barang siapa dengan sengaja membakar hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan didenda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima milyar rupiah).”
Berdasarkan  rumusan  tersebut  di  atas  perbuatan  membakar  hutan  secara  sengaja  pada  dasarnya  merupakan perbuatan terlarang karena akan menyebabkan kerusakan, tidak hanya hutan tetapi juga lingkungan sekitarnya.

## Metode Penelitian
Metode  dalam arti  harafiahnya  berarti  ‘cara’.  Sedangkan  penelitian  adalah suatu  kegiatan  dilakukan  dengan sengaja dan bertujuan serta  memiliki prosedur tertentu yang bermetode.
1.   Tipe Penelitian
tipe penelitian yang relevan dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Digunakan tipe penelitian hukum normatif, lebih menekankan pada kajian aspek norma (aturan tertulis)  dengan melakukan penelitian terhadap hukum positif  dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah hukum yang relevan.
Tipe  penelitian  hukum  normatif  ini  mengindentifikasikan  dan  mengkonsepkan  hukum  sebagai  norma,  kaidah- kaidah, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara. 16 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan awal yangdilakukan dalam penelitian hukum normatif adalah melakukan inventarisasi hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
11 Ibid, Halaman 14.
12 Barda Nawawi Arief, dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno, Op, Cit , Halaman 67.
13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
14 Sumber data Kepolisian Negara Republik Indonesia Direktorat reserse kriminal khusus, tentang Data penanganan kebakaran hutan dan lahan yang ditangani polda jambi dan jajarannya januari 2016 sampai dengan desember 2016
15 Sumber data Tribun Jambi Nomor 3431 Tahun IX terbit rabu, 25 september 2019.
16 Ronny  HanitijoSoemitro,  1991, Perbandingan  Antara  Penelitian  Hukum  Normatif  dengan  Penelitian  Hukum  Empiris, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Nomor 9, Halaman 45.

## Nyimas  Enny  Fitriya  Wardhany.  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kebakaran  Hutan  Yang  Menyebabkan Kerusakan Lingkungan
Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi sebagai  kegiatan  pendahuluan  yang  bersifat  mendasar  bagi  penelitian  hukum normatif lainnya, baik penelitian terhadap azas-azas hukum maupun penelitian untuk menemukan hukum in concreto . 2.  Pendekatan Penelitian
pendekatan  penelitian  hukum  yang  memiliki  korelasi  dan  relevan  dengan  permasalahan  yang  menjadi  bahasan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). 3.  Spesifikasi Penelitian spesifikasi penelitian ini lebih bersifat deskriptif analitis , yaitu penelitian bukan hanya sekedar mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan-bahan hukum sekunder dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

## 4.   Sumber Data
Dalam melakukan penelitian hukum normatif yang bersifat data sekunder, sumber data diperoleh dari, yaitu : 1. Bahan hukum primer terdiri- dari ;
a. Undang- undang Dasar 1945
b. Berbagai peraturan perundang- undangan yang berkaitan denganpertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan yang menimbulkan kerusakan ingku-ngan, antara lain ;
1) Undang-undang tentang Kehuta-nan Nomor 41 Tahun 1999,
2) Undang-undang tentang Perlin-dungan dan Pengelolaan Lingku-ngan Hidup  Nomor 32 Tahun 2009,
3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
c. Putusan-putusan  Pengadilan  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  dan  penerapan  hukum  terhadap pertanggungjawaban  pidana  korporasi    dan  telah  memiliki  kekuatan  hukum  atau  yang  sudah  menjadi  suatu yurisprudensi.
2. Bahan  hukum  sekunder    merupa-kan  bahan  hukum  yang  memberi-kan  penjelasan  terhadap  bahan  hu-kum primer, yang terdiri dari  tulisan-tulisan/karangan dari para ahli/pakar hukum yang meliputi buku- buku teks dan hasil-  hasil  penelitian  hukum  yang  dipubli-kasikan  dalam  bentuk  jurnal-jurnal  hukum    dan  lainnya  yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pida-na korporasi terhadap kebakaran hutan.
3. Bahan  hukum  tertier  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  menun-jang  terhadap  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum sekunder,  yang  terdiri  dari  kamus-  kamus  hukum,  kamus  bahasa  Indonesia,  majalah-  majalah, bahan- bahan kuliah, artikel yang termuat di dalam surat kabar dan bahan- bahan download dari Internet yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korpo-rasi.

## 5.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data/bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah  dengan melakukan  pengumpulan,  penyusunan  dan  pengo-lahan  data/bahan  hukum  dari  data  sekunder    yang  diperoleh sumbernya dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier  dengan melakukan penelusuran kepustakaan. Untuk melengkapi penelusuran kepustakaan dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumen. 6.   Teknik Analisis Data
teknik analisis data/ bahan hukum yang dipergunakan dari hasil inventarisasi data-data sekunder  penelaahan hasil penelitian kepustakaan dan didukung dengan  studi dokumen  dari penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kehutanan yang terjadi dalam praktiknya yang diputus oleh hakim pengadilan, teknik analisis data/bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif , yaitu dengan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang fokus bahasan ‘pertanggungjawaban  pidana  korporasi  terhadap  kebakaran  hutan  yang  menimbulkan  kerusakanlingkungan’  yang dituangkan dalam bentuk narasi  dengan memaparkan secara deskriptif analitis.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan  uraian  yang  diperoleh  dari  pihak-pihak  terkait  yang  berhubungan  langsung  dengan  kebijakan hukum  pidana  terhadap  pertanggungjawaban  korporasi  da-lam  pembakaran  hutan  yang  menyebabkan  kerusakan lingkungan. Maka dapat dipero-leh hasil penelitian sebagai berikut:
Pembangunan  perekonomian  pada  era  globalisasi  umumnya  diharapkan  mendu-kung  pertumbuhan  dan tumbuhnya dunia usaha, tetapi tidak dapat disangkal hal terse-but sering berbenturan dengan prinsip eko-nomi yakni perilaku untuk mencari keun-tungan sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya.
Apalagi dikaitkan dengan kebera-daan kebiasaan korporasi seolah-olah ada pembenaran terhadap segala cara untuk  memperoleh  keuntungan,  hingga  akhirnya  yang  menjadi  korban  adalah  masyarakat.  Sejatinya  keberadaan korporasi  menjadi  salah satu  tulang  punggung  ekonomi  dunia,  tetapi  dalam  riwayat  perjalanan  selanjutnya  korporasi cenderung  melakukan  hal-hal  yang  tidak  sesuai  dengan  etika  dan  melanggar  hukum  untuk  berkompetisi  dalam persaingan ekonomi global dengan tujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.
Motivasi  mencari  keuntungan  ini  yang akhirnya  mendorong  korporasi  untuk  melakukan  suatu  tindakan  yang mengarah  pada  tindakan  hukum  terutama  yang  menyangkut  masalah  kebakaran  hutan  yang  menyebabkan  kerusakan lingkungan dilakukan oleh korporasi di Provinsi Jambi.
Nyimas  Enny  Fitriya  Wardhany.  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kebakaran  Hutan  Yang  Menyebabkan Kerusakan Lingkungan
Masyarakat  Indonesia  masih  tergolong  masyarakat  majemuk,  termasuk  masyarakat  yang  berada  di  Provinsi Jambi  yang  tidak  bisa  terhindar  dan  menghindar  dari  masalah  konflik  maupun  pertikaian  dalam  kehidupan bermasyarakat saat ini dan akan terus menjadi sesuatu fakta atau peristiwa biasa yang dapat diamati dalam masyarakat, baik yang terkait antara dua orang ataulebih.
Situasi seperti ini akan semakin mempersulit dunia hukum dalam peradilan bila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan. Pendekatan hukum pidana sampai merupakan upaya terakhir yang lazim disebut dengan istilah Ultimum remidium yang diawali dengan proses penyelidikan ( retributive), langkah yang perlu dilakukan adalah:
Pertama, perlu dicari upaya lain diluar prosedur peradilan pidana yang sudah ada agar masyarakat tidak hanya menggan-tungkan  harapannya  pada  prosedur  yang sudah  ada  pada  saatini,  tetapi  tetap  menda-patkan  keadilan  dalam penyelesaian  masalah  terutama  untuk  korban  sebagai  pihak  yang  paling  dirugikan.  Selain  itu  juga  untuk mempertanggungjawabkan pelaku pidana-nya.
Kedua,  salah  satu  bentuk  solusi  yang  ditawarkan  dalam  penyelesaian  kasus  keba-karan  hutan  yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah proses penyelesaian da-lam konteks Restorative Justice (keadilan restorasi), yang merupakan suatu pendekat-an menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tin-dak  pidana  korporasi  maupun  korbannya  sendiri.  Mekanisme  tata  cara  dan  peradilan  pidana  yang  terfokus  pada pemidanaan  diubah  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan  kesepakatan  atas  penye-lesaian  perkara pidana  yakni  kebakaran  hu-tan  yang  menyebabkan  kerusakan  lingku-ngan  yang  lebih  adil  dan seimbang  bagi  pi-hak korban dan pelaku (korporasi)
Ketiga, penyelesaian dengan pendekatan restorative ini dapat dijadikan dasar dari strategi penanganan perkara pidana  kebakaran  hutan  yang  menyebabkan  kerusakan  lingkungan  dengan  tujuan  diarahkan  pada  perbaikan  pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat. Di samping itu menjadikannya sebagai bagian dari mekanisme yang sah dalam sistem hukum Negara. Jadi restorative justice, dalam penanganan tindak pidana kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat local serta berbagai pertimbangan lainnya termasuk tenaga kerja dari pelaku tindak pidana atau korporasi.
Keempat,  sebenarnya  mekanisme  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  pendekatan restorative  justice sudah lama  diterapkan  dan  konsep  ini  sesuai  dengan  hukum-hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  Indonesia  termasuk masyarakat Provinsi Jambi, yakni hukum adat yang berkembang dan eksis dalam kehidupan masyarakat karena secara in concrito dapat membawa kemanfaatan bersama dan menghindari dampak buruk pidana penjara serta pemulihan bagi korban akan hak-haknya, hanya saja belum secara formiil menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia.

## Kesimpulan
A. Dampak Yang Terjadi Dalam Keba-Karan Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan
1. Hujan asam
Dampak  dari  hujan  asam  ini  antara  lain:  mempengaruhi  kualitas  air  permukaan,  merusak  tanaman,  melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah  sehingga mempengaruhi kualitas air tanah. Bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan.
2. Penipisan Ozon
Zat kimia buatan manusia yang disebut ODS ( Ozone DepletingSubstances ) mampu merusak lapisan ozon sehingga lapisan ozon menipis. Di  atmosfer ozon terbentuk secara alami dn terletak di ketinggian 75 (tujuh puluh lima) sampai 65 (enam puluh lima) kilometer di atas permukaan bumi. Lapisan ozon berfungsi melindungi bumi dari radiasi sinar ultra violet yang dipancarkan sinar matahari.
3. Pemanasan Global
Pemanasan global atau kenaikan suhu udara di bumi adalah kenaikan suhu rata-rata diseluruh dunia. Dampak dari pemanasan global adalah pencairan es di kutub, perubahan iklim regional dan global, perubahan siklus hidup flora dan fauna
4. Kesehatan
Penyakit  yang  paling  umum  terjadi  adalah  penyakit  ISPA  (infeksi  saluran  pernapasan  akult),  juga  berbagai  jenis penyakit  yang  mencakup  pernapasan,  yaitu  bronchitis,  paru-paru  basah,  asma  juga  penyakit  lainnya  yang  cukup serius.
5. Dampak pada tanaman.
Berbagai  gangguan  di  dalam  tanaman  misalnya  terdapat  bintik  hitam,  nekrosi,  klorosis.  Adanya  partikel  karena kebakaran hutan menyebabkan kerusakan lingkungan ini mampu membuat proses fotosintesis pada tanaman menjadi terhambat.
Nyimas  Enny  Fitriya  Wardhany.  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kebakaran  Hutan  Yang  Menyebabkan Kerusakan Lingkungan
B. Pertanggungjawaban  Pidana  Korpo-Rasi  Dalam  Kebakaran  Hutan  Yang  Menyebabkan  KerusaKan Lingkung-an
1. Pelakunya dapat dihukum
2. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.
4. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab .

## C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Da-lam Pembakaran Hutan Yang Me- nyebabkan Kerusakan Lingkungan.
Kebijakan hukum pidana dilakukan melalui pendekatan represif dengan menggunakan sarana penal yakni Sanksi Administratif,  sanksi  perdata,  sanksipiana.  Kebijakan  hukum  pidana  yang  dilakukan  melalui  pendekatan  preventif dengan menggunakan sarana non penal

## Daftar Pustaka Buku-buku
A.A. Oka Mahendra, 2004,  Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia,  Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI, Volume 1 Nomor 4,
A.V.  Dicey  dalam  buku  Soerjono  Soekanto  ,  Beberapa  Permasalahan  Hukum  Dalam  Kerangka  Pembangunan  Di Indonesia ( Suatu Tinjauan Secara Sosiologis), UI Press, Jakarta, 1983,
Adriati  Anarini,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Undang-undang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, yaijambi.artikel.blogspot.co.id, 24 Oktober 2014.
Agustinus Pohan, Korporasi Sebagai Subjek Dalam Hukum Pidana, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana, FH Unila, Bandar Lampung, 7 Juli 1988.
Alvi  Syahrin,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Pencemaran  dan  Atau  Kerusakan  Lingkungan  Hidup, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar USU Medan, 2003,
Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta Andi Zainal Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta: 1983, ----------------------, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta,1993, Arief Amrullah, Kejahatan Korporasi, PT. Bayu Media : Malang, 2006, Asian Development Bank, Environmental Planning and Management, Proceeding, 1986 Astim Riyanto,Teori Konstitusi,Yapendo, Bandung, 2006, Azhari, Nagara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Tentang Unsur-unsurnya), UI Press, Jakarta,1995 Azhary, Negara Hukum Indonesia,Ui Press, Jakarta, 1995 B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, Edisi kedua direvisi, Sinar Harapan, Jakarta, 2009 Bagir Manan, Dasar-dasar PerUndang-undangan Indonesia,Ind.Hill co,Jakarta, 1992 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994 Barda Nawawi Arief, 1992, Perbamﬁngan Hukum Pidana, Raja Graﬁndo Persada, Jakarta Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi kefilsafatan dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  Sebagai  Landasan  pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional  Indonesia,  CV. Mahdar Maju : Bandung
C .D. Stone, “Should Trees‘Have Standing? — Toward Legal Rights for Natural Objects " (1972) 45 Southern California Law Review.
Chairul  Huda,  Dari  Tiada  Pidana  tanpa  Kesalahan  Menuju  kepada  pertanggung-jawaban  pidana  tanpa  kesalahan  , Kencana, Jakarta, 2008 Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung: Alumni 1999, D.Schaffmeister, Dalam Desertasi Sahuri.L, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia,Universitas Airlangga, Surabaya,2003,
Departemen Pendidikan Nasional: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Djoko Sarwoko, Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis, dalam: varia peradilan, Tahun XIII, Ikahi, Jakarta, 1995 Dwidja Priyatno, Jurnal Hukum, “Reorientasi Dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Kriminal Dan Kebijakan Pidana”
--------------------,  Kebijakan  Legislasi  tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di  Indonesia,  Utomo, Bandung, 2004,
Dwija Priyatno dalam buku Asep Supriadi, Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertnggungjawaban Pidana  Korporasi dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia,Alumni, Bandung, 2014

## Nyimas  Enny  Fitriya  Wardhany.  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kebakaran  Hutan  Yang  Menyebabkan Kerusakan Lingkungan
F. Gunarwan Suratno, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta:l992, hlm. 17-18; Lihat juga Harun M. Husein, Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Bumi Aksara, Jakarta: 1992
Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta,2012
Fajar  Mukti  dan  Yulianto  Achmad,  2010,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,  Pustaka  Pelajar  :
Jogyakarta
Frank B. Friedman, Practical Guide to Environmental Management, Environmental Law Institute, Washington, D.C., 1993
George Sabine, A History of Politycal Teory,London, George G. Harrap& Co.Ltd H. Abu Daud Busro, Ilmu Negara, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, H. Joni, Hukum Lingkungan Kehutanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, H. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000, H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika : Jakarta, Hamsah, Andi, Penegakan Hukum Lingkungan. Sinar Graﬁka. Jakarta.2005 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungajwaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability and Vicarious Liability), Raja Graﬁndo Persada, Jakarta, 2006
Harkristuti  Harkrisnowo,  Tindak  Pidana  Kesusilaan Dalam  Perspektif  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  Dalam Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, Cyitra Aditya Bakti, Bandung: 1993 Hessel Nagi S. Tangkilisan, Kebijakan dan Manajemen Lingkungan Hidup, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia : Yogyakarta, 2004,
I Dewa Gede  Atmaja, Hukum Konstitusi, problematik Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2010
I.G. Rai Widya, Hukum Perseroan Terbatas : Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Jakarta
:Kesant Blanc, 1996
------------------, Hukum Perusahaan dan Undang-undang Peraturan Pelaksanaannya di bidang Usaha, Cet. 1 , jakarta : Kasaint Blanc, 2000 I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
Ian Remmelink, Hukum Pidana Kornentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan Padanannya  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukurn  Pidana  Indonesia,  diterjemahkan  oleh  Tristan  Pascal Moeliono, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum, (Bandung: Binacipta, 1986), hal Jimly Asshiddiqie, Green Constitution, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman --------------------, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, --------------------, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi,cet. 1 Balai Pustaka, Jakarta, 1998, ------------------,  Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia,  Sekretariat  Jendral  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta,2006 Koentjaraningrat, 1984, Metode- metode Penelitian Masyarakat,  PT. Gramedia : Jakarta ---------------,”Masalah Rencana  Penelitian”  Oleh  Mely  G.Tan, Metode-metode  Penelitian  Masyarakat,  Edisi  Ketiga,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997
Koesnadi  Hardjasoemantri,  Hukum  Perlindungan  Lingkungan,  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya, Gajahmada University Press, Yogyakarta:1991
KomariahEmong SaparDjaja, Mengutip Pendapat Enschede, Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana indonesia, cet 1 bandung, alumni,2002
Kristian,  Hukum  Pidana  Korporasi,  Kebijakan  Integral  (Integral  Policy)  Formulasi  Pertanggung  Jawaban  Pidana Korporasi Di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2014
Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian dan Karya Ilmiah Hukum. Bahan Kuliah Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2008
M. Harun Husein, Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta, 1993 Mardjono  Reksodiputro,  Kemajuan  Pembangunan  Ekonomi  dan  Kejahatan  Pelayanan  Keadilan  dan  pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,1997
Mas Achmad Santosa, “Epilog: Arah Pembaruan Menuju Pemberdayaan Hukum Lingkungan”, Good Governance dan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Penerbit ICEL, 2001),
Max Boli Sabon,dkk,Ilmu Negara, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,1992, Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet-20 (Jakarta; Bumi Aksara, 1999) ------------, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, ------------, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keenam, Rineka Cipta, Jakarta: 2000,
Nyimas  Enny  Fitriya  Wardhany.  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kebakaran  Hutan  Yang  Menyebabkan Kerusakan Lingkungan
Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia,Liberti, Yogyakarta,1993 Moh.Kusnaldi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1988 Moljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993 Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Muhtar  Kusumaatmadja,  Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Nasional,  Bina  Cipta,  Bandung, 1986,
Muhtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002, Muladi dan Dwidja Priyatna, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung: 1991,
--------------,Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi,  EdisiRevisi,  Kencana  Prenaada  Media  Grup,  Cetakan  Ke  3, Jakarta, 2012,
Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)., Muladi,Fungsionalisasi  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Korporasi,  Makalah  Seminar  Nasional  Kejahatan Korporasi,F.H. Undip, Semarang,23-24 Nopember 1990
---------,Prinsip-prinsip  dasar  Hukum  Pidana  Lingkungan  dalam  kaitannya  dengan  Undang-undangNomor  23  Tahun 1997, Makalah,  Seminar  Kajian  dan  Sosialisasi  Undang-undang  N0.  23  Tahun  1997,  FH UNDIP,  Semarang, 1998,
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontenporer, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2002 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern(rechtsstaat) , Refika Aditama, Jakarta, 2009, O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, Oemar Seno Adji, Hukum Acara Pidana Dalam Prospeksi, Erlangga, Jakarta: I984, Otto Soemarwoto, Analisis Dampak Lingkungan,Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1988, Padmo Wahjono, Indonesia Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 ------------, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UniversitasIndonesia, 1984, Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana : Jakarta Philipus M. Hardjon, Perlindungan Hukum Bag Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya,1997,
Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto,  Bahan  PTHI  PerUndang-undangan  dan  Yurisprudensi,  Alumni, Bandung,1986
R. Subekti dan R. Tjirosudibio,Kitab  Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijke wet boek), Edisi Revisi, Cet. Kedua puluh delapan, Jakarta: PT.Pradnya Paramita
Rangkuti,  Siti  Sundari,  Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional.  Airlangga  University  Press. Surabaya, 2006
Robintan  Sulaiman  dan Joko  Prabowo,  Lebih Jauh  Tentang  Kepailitan ,  Editor:Robert J.P.,  Cet  1 Jakarta:Pusat studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, 1998, Hlm. 5.
Roeslan Saleh, Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: BPHN, 1984), ----------, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru,
Jakarta, 1993 Romli Atmasasmita,Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Ceakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia : Jakarta, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penangguangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
S. Tahir Qadri, Ed., Fire, Smoke and Haze: The ASEAN Response Strategy, Association of Southeast Asian Nations and Asian Development Bank, Manila, Philippines, 2001
Saharjo,  B.H.  2003.  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  Yang  Lestari  Perlukah  Dilakukan.  Departemen Silvikultur. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
Saleh, Roeslan, Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,1984, Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1986),
Setiyono,  Kejahatan  Korporasi,  Analisis  Viktimologi  dan  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia, PT. Bayu Media : Malang, 2004 Setiyono, Kejahatan Korporasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2009 SF. Marbun,dkk, Dimensi –dimensi Pemikiran Hukum Admministrasi Negara,UII Pres, Yogyakarta, 2001, Simon  S.C.  Tay,  “Southeast  Asian  Fires:  The  Challenge  for  International  Environmental  Law  and  Sustainable Development, " (1999) 11 The Georgetown International Environmental Law Review 241,
Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi Kedua ,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2000,
Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: PT.Pustaka Utama Graﬁti, 2006 Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta : Jakarta,

## Nyimas  Enny  Fitriya  Wardhany.  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kebakaran  Hutan  Yang  Menyebabkan Kerusakan Lingkungan
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat, UI Press : Jakarta Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986 Sri Sumantri Martosoewignjo,Bunga Rampai Hukum Tata Negara,Alumni, Bandung, 1992, Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Harapan, Bandung,1996, ---------, Hukum Pidana I, cetakan ke 2, Yayasan Sudarto, Semarang,1990,
----------,  Suatu  Pembaharuan  Sislem  Pirlana  Indonesia  dalam  Beberapa  Guru  Besar  Berbicara  tentang  Hukum  dun Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan), Bandung: Alumni, 1981, Sugiono, 2009, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Alfa Beta : Bandung, Sukanda Husin, National and International Laws for Heavy Industrial Air Polution With  on the north American and Indonesian Regimes, LL.M, Thesis, Faculty Of Law Dalhousie University, Halifax, Canada,
Sulistowati  Irianto  dan  Shidarta,  2009, Metode  Penelitian  Hukum  :  Konstelasi  dan  Refleksi,  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia : Jakarta,
Sunarjati Hartono, Apakah The Rule Of Law itu?, Alumni, Bandung, 1982, Sutan Remy Sjahdeni, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Iakarta: PT. Graﬁti Press,2006, ----------------, Ajaran Pemidanaan : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya Edisi Kedua,Kencana, Jakarta, 2017 Syachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985, Syamsul  Arifin,  Hukum  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia,  (Jakarta:  PT.  Soft  Media, 2012),
Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), --------------, Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Airlangga University Press, Surabaya: 2003, Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Zainuddin Ali dan Supriadi,Pengantar Ilmu Hukum, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru,Jakarta,2014 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

## Perundang-undang
DepartemenKehakimanRepublikIndonesa, PenjelasanNaskahRancangan KUHP, Tahun 2004/2005. Indonesia,  PeraturanPresidenRepublik  Indonesia  Nomor  61  Tahun  2011  TentangRencanaAksi  Nasional PenurunanEmisi Gas RumahKaca, disahkan pada 20 September 2011
Indonesia,  PeraturanPresidenRepublik  Indonesia  Nomor  61  Tahun  2011  TentangRencanaAksi  Nasional PenurunanEmisi Gas RumahKaca, disahkan pada 20 September 2011
Kementerian LingkunganHidup, Peraturan Menteri LingkunganHidupNomor 17 Tahun 2012
tentangPedomanKeterlibatan Masyarakat dalam Proses AnalisisMengenaiDampakLingkungan dan IzinLingkungan Kementerian LingkunganHidup, Peraturan Menteri LingkunganHidupNomor 17 Tahun 2012
tentangPedomanKeterlibatan Masyarakat dalam Proses AnalisisMengenaiDampakLingkungan dan IzinLingkungan
KeppresNomor 28 Tahun 1978 jo. KeppresNomor 35 Tahun 1978 mendasaripengangkatan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan LingkunganHidup (Men-PPLH) dalamKabinet Pembangunan III. Lih: Ibid. KeppresNomor 28 Tahun 1978 jo. KeppresNomor 35 Tahun 1978 mendasaripengangkatan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan LingkunganHidup (Men-PPLH) dalamKabinet Pembangunan III.
Kitab Undang-UndangHukumPidana NaskahRacangan KUHP BaruBuku I dan II Tahun 2004/2005 (Penjelasan) PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentangHukum Acara GugatanPerwakilanKelompok PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentangHukum Acara GugatanPerwakilanKelompok Undang-UndangNomor 41 tahun 1999 tentangKehutanan
Undang-undangNomor  10  Tahun  1997  tentangKetenaganukliran,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1997 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Nomor 3676
Undang-undangNomor  10  Tahun  1997  tentangKetenaganukliran,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1997 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Nomor 3676
Undang-UndangNomor 24 Tahun 1992 tentangPenataanRuang ,Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Negara Nomor 3501
Undang-UndangNomor 24 Tahun 1992 tentangPenataanRuang ,Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Negara Nomor 3501
Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan PengelolaanLingkunganHidup