Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MELAHIRKAN YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN (BERDASARKAN TINJAUAN KASUS PUTUSAN

## 963/PID.SUS/2013/PN.Rta)
Eka Lolita Eliyanti Pakpahan 1 , Maitria Dwi Pradasela 2 , Rosalia Gresella Br Malau 3 ,
Samuel Brema Surbakti 4
1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia maitriadwi98@gmail.com 1 , rosaliagresella@gmail.com 2 , samuelbrema027@gmail.com 3 , ekalolitaeliyantipakpahan@unprimdn.ac.id 4
Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 26 Mei 2021; disetujui: 25 Juni 2021

## Abstract
Provisions  regarding  the  practice  of  health  workers,  both  doctors  and  midwives,  who commit  criminal  acts.  Sometimes  we  hear  of  patients  who  have  become  disabled  and even  die  after  being  treated  by  doctors  or  other  health  workers.  Therefore,  the community,  especially  those  who  are  entangled  in  problems  or  whose  families  are affected by the case, can file a lawsuit such as in the Health Workforce Law regulations and  the  Midwifery  Law  provisions.  Midwives  must  be  trained  and  have  experience  in providing care in high risk situations. replied he did. So that a good work team must be concerned  with  women  and  their  babies,  and  this  can  only  be  achieved  by  respecting each other's roles between the midwife and other team members involved in the process of  caring  for  a  mother  and  her  baby.  The  method  used  in  this  research  is  Normative Juridical. The source of the data found was from existing sources, whether official, such as the applicable law and decisions. The results of this study were able to decide that someone who could be said to have committed childbirth malpractice behavior made by a midwife received a criminal incident listed in the Law No. must receive a fine in the case and be sentenced to prison.

## Keywords: Midwifery Malpractice, Crime, Health Workers
Alamat Korespondensi: Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia E-mail: maitriadwi98@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Beberapa  tahun  terakhir  ini  kita  sudah  sering  mendengar  dan  membahas  tentang  praktek tenaga kesehatan baik itu dokter maupun bidan yang melakukan aborsi. Kita sering mendengar pasien yang menjadi cacat bahkan meninggal setelah dirawat oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya.  Oleh  karena  itu,  masyarakat,  terutama  yang  terkena  kasus  atau  yang  keluarganya terkena  kasus  tersebut,  mengajukan  gugatan.  Di  negara  maju,  malpraktek  dan  kesadaran  akan hak  pasien  sudah  terjadi  puluhan  tahun  lalu.  Di  negara  berkembang,  khususnya  di  Indonesia, baru sekitar dua desa yang lalu. Sesuai dengan ungkapan yang mengatakan lebih baik terlambat daripada  tidak  sama  sekali.  Artinya  meski  terlambat,  sebaiknya  kita  mewaspadai  masyarakat tentang masalah malpraktek ini, dan juga tentang hak-hak pasien, tenaga kesehatan, khususnya tenaga medis.
Malpraktik, berasal dari kata “mala” artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan praktik adalah proses penanganan kasus (pasien) dari seorang profesional yang sesuai dengan prosedur kerja  yang  telah  ditentukan  oleh  kelompok  profesional.  Sehingga  malapraktik  dapat  diartikan melakukan  tindakan  atau  praktik  yang  salah  atau  yang  menyimpang  dari  ketentuan  atau prosedur yang benar. Dalam bidang kesehatan, malapraktik adalah penyimpangan penanganan kasus  atau  masalah  kesehatan  (termasuk  penyakit)  oleh  petugas  kesehatan,  sehingga menyebabkan  dampak  buruk  bagi  penderita  atau  pasien.  Kelalaian  disini  adalah  sikap  dan tindakan  yang  kurang  hati-hati  dan  menyimpang  dari  kelaziman  yang  berlaku  dalam profesinya.Undang-Undang  no.6  tahun  1963  tentang  tenaga  kesehatan  meskipun  telah  dicabut dengan keluarnya UU No. 23 tahun 1992, dan diperbarui lagi dengan UU No. 36 tahun 2009, tetapi ensinya secara implisit masih dapat digunakan, yakni bahwa malapraktik terjadi apabila petugas kesehatan :
a. Melalaikan kewajibannya
b. Melakukan  suatu  hal  yang  seharusnya  tidak  boleh  dilakukan  oleh  seorang  tenaga kesehatan, baik meningat sumpah jabatan maupun profesinya. 1
Malpraktek yang sering dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter) umumnya  diketahui terjadi karena hal-hal berikut:
a. Dokter  kurang  memiliki  pengetahuan  tentang  praktik  medis  yang  secara  umum  diterima dalam profesi medis
b. Memberikan layanan medis di bawah standar profesional
c. Melakukan kelalaian besar atau memberikan layanan secara sembarangan
d. Melakukan tindakan medis yang melanggar hukum.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelalaian sebagai Kelalaian arti pidana, apabila kelalaian petugas kesehatan atau medis tersebut mengakibatkan pelanggaran hukum atau undang-undang. Artinya, akibat kelalaian petugas kesehatan tersebut mengakibatkan oranglain atau  pasien  cedera,  cacat,  atau  meninggal  dunia.  Sanksi  pelanggaran  yang  ditentukan  oleh pengadilan, setelah melalui proses pengadilan yang terbuka. 2
Faktanya, bidanharusterlatih dan mempunyai pengalaman dalam memberi perawatan pada situasi risiko tinggi peran seorang bidan yang kemungkinan besar mempunyai tanggung jawab yang dilakukannya. Agar tim kerja yang baik harus mementingkan wanita dan bayinya, dan hal itu  hanya  bisa  dicapai  dengan  cara  saling  menghargai  peran  masing-masing  antara  bidan  dan anggota tim lainnya yang terlibat dalam proses perawatan seorang ibu dan bayinya tersebut. 3

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan ilmu normatif, yang sebagai ilmu hukum memiliki cara kerja yang  khas  dalam  membantu  memecahkan  persoalan  hukum  yang  dihadapi  masyarakat  atau mencari solusi guna menciptakan masyarakat yang adil. Sumber bahan hukum dalam penelitian
1 SoekidjoNotoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta, hal, 166-167
2 Ibid, hal. 168-169.
3 Billington Mary, Stevenson Mandy, Kegawatandalamkehamilanpersalinanbukusaku bidan, EGC, Jakarta , 2009 , hal. 309
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
ini  mengenai  data  sekunder  yang  memberikan  penjelasan  yang  didapat  dari  buku-buku (perpustakaan) dan perundangan-undangan terkait dengan penelitian ini. penelitian ini mengenai data  sekunder  yang  memberikan  penjelasan  yang  didapat  dari  buku-buku  (perpustakaan)  dan perundangan-undangan  terkait  dengan  penelitian  ini    Bahan  hukum    sekunder  yaitu  bahan hukum  yang  terdiri  atas  buku-buku  yang  ditulis  para  ahli  hukum  yang  berpengaruh,  jurnal- jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dalam penelitian ini secara kualitatif dengan cara menemukan informasi yang dapat mengabungkan data primer atas dasar data isu dalam bentuk menelusuri perubahan sikap atas dasar isu tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. PertanggungJawaban  Hukum  Seorang  Bidan  Yang  Melakukan  Malpraktik Melahirkan Berdasarkan Putusan No 963/pid.sus/2013/PN.Rta
Dalam  system  hukum,  hukum  telah  menjamin  tentang  standart  operasional  kesehatan khususnya di bidang praktik persalinan. Itu terbukti dengan adanya beberapa peraturan yang di buat  untuk  mengawal  praktik  persalinan  tersebut.  Salah  satunya  adalah  PerMenkes  no.43 Tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan.  Pertanggungjawaban  Dokter/Tenaga Medis Dalam Tindak Pidana Malpraktek ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan danUndang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Penelitian  yang  digunakan  didalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  Kualitatif  dengan  jenis Yuridis-Normatif.  Adapun  yang  menjadi  kesimpulan  dari  pada  jurna  ini  yaitu    : Pertanggungjawaban  atas  malpraktik  melahirkan  yang  sudah  di  putuskan  di  dalam  putusan Mahkamah Agung no. 963 K/PID.SUS/2013 terhadap 3 orang tersangka yaitu :
- Tersangka 1 bernama Desi Sarli, AMD.,KEB yang berprofesi sebagai bidan.Dengan vonis  1  tahun  penjara  dan  juga  harus  membayar  biaya  perkara  pada  semua  tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (Duaribu lima ratus rupiah) -  Tersangka  2  bernama  Cici  Kamiarsih  yang  berprofesi  sebagai  asisten  apoteker  yang dalam vonis putusan :
Tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  yang  didakwakan  oleh  Jaksa/Penuntut  Umum  dalam  dakwaan  Alternatif Kesatu dan Alternatif Kedua.
•  Membebaskan  Terdakwa  II  oleh  karena  itu  dari  seluruh  dakwaan  Jaksa/Penuntut Umum tersebut
•Memulihkan  hak  Terdakwa  II  dalam  kemampuan,  kedudukan  dan  harkat  serta martabatnya.
-  Tersangka  3  bernama  Siska  Malasari,  AMD.,  KEB  yang  berprofesi  sebagai  Bidan. Dengan  vonis  8  bulan  penjara  dan  juga  harus  membayar  biaya  perkara  pada  semua tingkat  peradilan  dan  pada  tingkat  kasasi  sebesar  Rp.2.500,00  (Dua  ribu  lima  ratus rupiah).
Analisis  tentang  rumusan  masalah  di  atas  beradasarkan  beberapa  teori,  pendapat  ahli hukum dan aturan hukum pada dasarnya adalah tentang pertanggungjawaban hukum beberapa pelaku  malpraktik  yang  bekerja  sebagai  tenaga  medis.  Jika  dilihat  dari  pengertian  tentang pertanggung jawaban yakni pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan  wajib  menanggung  segala  sesuatunya  (kalau  ada  sesuatu  hal,  boleh  dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).
Menurut  Black's  Law  Dictionary  ada  dua  istilah  yang  menunjuk  pada pertanggungjawaban,  yakni  liability  (the  state  of  being  liable)  dan  responsibility  (the  state  or factbeing responsible). Liability merupakan istilah hukum yang luas (a broad legal term), yang di  dalamnya  antara  lain  mengandung  makna  bahwa,  "It  has  been  referred  to  as  of  the  most comprehensive  significance,  including  almost  every  character  of  hazard  or  responsibility, absolute,  contingent,  or  likely.  It  has  been  defined  to  mean:  all  character  of  debts  and obligations" (liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Liability
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban). Di samping itu, liability juga merupakan:  "Condition  of  being  actually  or  potentially  subject  to  an  obligation;  condition  of being  responsible  for  a  possible  or  actual  loss,  penalty,  evil,  expense,  or  burden;  condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future”. (Kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau  mungkin  seperti  kerugian,  ancaman,  kejahatan,  biaya,  atau  beban;  kondisi  yang menciptakan  tugas  untuk  melaksanakan  undang-undang  dengan  segera  atau  pada  masa  yang akan  datang).Responsibility  berarti,  "The  state  of  being  answerable  for  an  obligation,  and includes  judgment,  skill,  ability  and  capacity"  (Hal  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  suatu kewajiban,  dan  termasuk  putusan,  keterampilan,  kemampuan,  dan  kecakapan).  Responsibility juga  berarti,  "The  obligation  to  answer  for  an  act  done,  and  to  repair  or  otherwise  make restitution  for  any  injury  it  may  have  caused"  (Kewajiban  bertanggung  jawab  atas  undang- undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa  pun  yang  telah  ditimbulkannya).  Tanggung  Jawab  hukum  yang  dimaksud  yaitu  tanggung jawab  hukum  dokter,  khususnya  dalam  hubungan  hukum  yang  ditimbulkan  menjalankan profesinya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pada umumnya semata- mata dikaitkan dengan kesalahan dalam menjalankan profesi atau terhadap akibatnya sehingga dokter/ anggota medis harus bertanggung gugat.
Dalam  pertanggungjawaban  hukum  pidana  maka  penjatuhan  sanksi  dalam  hukum pidana  haruslah  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  tersebut,  yaitu:  (a)  Unsur  Perbuatan Dilakukan  Oleh  Subyek  Hukum  (Manusia  dan/atau  Badan  Hukum)  Pelaku  tindak  pidana (natuurlijke  persoon  atau  rechts  persoon)  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana.  Pertanggungjawaban sarana  pelayanan  kesehatan  (sakit)  dapat  dipertanggungjawabkan  baik  secara  pidana  maupun perdata;  (b)  Unsur  adanya  kesalahan,  Dalam  hukum  pidana  penentuan  kesalahan  seseorang didasarkan  pada  keadaan  batin  orang  yang  melakukan  baik  disadari  ataupun  tidak  didasari perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan  yang  dilakukan.  Ukuran  kesalahan  dalam  pelayanan  kesehatan  adalah  berupa kelalaian  dalam  hukum  pidana  berupa  kelalaian  besar  (culpa  lata)61  bukan  kelalaian  kecil (culpa  lewis).  Apabila  kelalaian  mengakibatkan  kerugian  materi,  mencelakakan  atau mengakibatkan  matinya  orang  lain.  Tolok  ukurnya  adalah  bertentangan  dengan  hukum, akibanya  dibayangkan,  akibatnya  dapat  dihindarkan  dan  perbuatannya  dapat  dipersalahkan. Penentuan adanya kelalaian harus dilakukan secara normatif dan tidak secara fisik atau phikis karena  sulit  untuk  mengetahui  keadaan  batin  seseorang  yang  sebenarnya,  sehingga  adaatau tidaknya  kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan  harus  dilihat  dari  tindakan  yang  dilakukan dokter/sarana  pelayanan  kesehatan  dalam  situasi  dan  kondisi  yang  sama  dengan  kemampuan medis  dan  kecermatan  yang  sama.  Penentuan  tingkat  kesalahan  tentang  ada  atau  tidaknya kelalaian  dokter  harus  dibedakan  baik  mengenai  masa  kerja  dokter  dengan  kemampuan  rata- rata,  dilakukan  dokter  umum  dengan  dokter  ahli,  fasilitas  sarana  kesehatan  yang  tersedia  di tempat  pelayanan  kesehatan  itu  pada  waktu  dilakukan  tindakan  medis,  dan  faktor-faktor penunjang  lainnya  yang  berpengaruh  dalam  tindakan  medis  tersebut.  Dalam  Teori PertanggungjawabanPidana, maka ada 3 (tiga) arti kesalahan : (1) Kesalahan dalam arti seluas- luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungan jawab dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (verwijtbaarheid) si pembuat atas perbuatannya; (2) Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (schuldvorm) yang dapat berupa : (a) Kesengajaan (dolus,  opzet,  vorsetz  atau  intention),  atau  (b)  Kealpaan  (culpa,  anachtzaamheid,  nelatigheid, atau  negligence).  Dalam  kaitannya  dengan  pertanggungjawaban  hukum  yang  dimaksud  disini yaitu  pertanggungjawaban  hukum  dokter/tenaga  medis,  khususnya  dalam  hubungan  hukum yang ditimbulkan selama menjalankan profesinya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab  hukum  pada  umumnya  semata-mata  dikaitkan  dengan  kesalahan  dalam  menjalankan profesi  atau  terhadap  akibatnya  sehingga  dokter  harus  bertanggung  gugat.  Meskipun  pada dasarnya  hubungan  pasien  dan  dokter/tenaga  medis  adalah  hubungan  perdata,  namun  bisa terjadi pelayanan medis dokter diluar standar profesi dapat masuk keranah hukum pidana, mana kala  syarat  batin  dokter  (dolus  atau  culpa)  dan  akibat  kerugian  dari  perlakuan  medis  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
menyimpang  menjadi  unsur  kejahatan,  seperti  kematian  (Pasal  359  KUHP)  atau  luka-luka (Pasal  360  KUHP).Suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  pidana  apabila memenuhi  rumusan  delik  pidana,  yaitu  perbuatan  tersebut  harus  merupakan  perbuatan  yang tercela  (actus  reus);  dilakukan  dengan  sikap  batin  yang  salah  (mens  rea)  yaitu  berupa kesengajaan (intensional), kecerobohan (recklessness) atau kealpaan (negligence). Pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh dokter, baik berupa kesalahan atau kelalaian merupakan  syarat  utama  untuk  mempertanggung  jawabkan  pelayanan  medik  yang dilakukannya.  Membuktikan  adanya  pelanggaran  medik/sengketa  medik  bukanlah  suatu  yang mudah dilakukan, mengingat peraturan hukum yang berlaku, baik dalam hukum perdata (BW), hukum  pidana  (KUHP  dan  KUHAP),  tidak  dapat  serta  merta  diterapkan  pada  kasus-kasus sengketa  medis.    Dan  juga  jika  dilihat  dari  Pasal  11  ayat  (1)  huruf  b  UU  No.  6  Tahun  1963 tentang Tenaga Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”) yang telah dinyatakan dihapus oleh UU No.  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan.  Oleh  karena  itu  secara  perundang-undangan,  menurut Dr.  H.  Syahrul  Machmud,  S.H.,  M.H.,  ketentuan  Pasal  11  ayat  (1)  huruf  b  UU  Tenaga Kesehatan  dapat  dijadikan  acuan  makna  malpraktik  yang  mengidentifikasikan  malpraktik dengan  melalaikan  kewajiban,  berarti  tidak  melakukan  sesuatu  yang  seharusnya  dilakukan. Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan:
(1)  Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan-ketentuan  di  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  dan  Peraturan-peraturan  perundang-undangan  lain,  maka  terhadap  tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratip dalam hal sebagai berikut:
a. melalaikan kewajiban
b.  melakukan  sesuatu  hal  yang  seharusnya  tidak  boleh  diperbuat  oleh  seorang  tenaga kesehatan,  baik  mengingat  sumpah  jabatannya  maupun  mengingat  sumpah  sebagai tenaga kesehatan
c. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan
d. melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang
Tetapi  para  tenaga  medis  tersebut  melakukan  apa  yang  seharusnya  tidak  dilakukan  olehnya yaitu
1.  Terdakwa  1  memberikan  obat  perangsang  dengan  merk  Gastrul  2  butir  kepada korban. Padahal obat tersebut termasuk obat keras sehingga dalam kedudukan terdakwa yakni bidan  tidak  boleh  memberikan  atau  membuat  resep  obat.  Sehingga  efek  obat  tersebut mengakibatkan ketuban korban pecah sehingga air ketuban habis sedangkan bayi belum keluar sehingga bayi korban mengalami masalah serius.
2.  Pada  saat  terjadi  kemacetan  persalinan  selama  6  jam  (jika  lebih  6  jam  akan menimbulkan  infeksi).  Seharusnya  jika  kemacetan  persalinan  2  jam  saja,  berdasarkan standart penanganan harus dilakukan tindakan lanjutan dengan cepat dan segera. Tapi pada  saat  korban  meminta  untuk  dirujuk  dari  Klinik  tersebut  ke  Rumah  Sakit,  para terdakwa  malah  mengulur  ngulur  waktu  untuk  melakukan  rujukan  tersebut  dengan mengatakan bahwa kepala si bayi sudah kelihatan padahal dalam kenyataan nya tidak demikian.  Hal  itu  menyebabkan  stamina  dan  kesehatan  korban  serta  bayi  nya  dalam keadaan genting dan sekarat.
Jika dilihat dari hal di atas, para terdakwa sudah melakukan pelanggaran didalam Pasal 11 ayat (1)  huruf  b  UU  No.  6  Tahun  1963  tentang  Tenaga  Kesehatan  yaitu  melakukan  hal  yang seharusnya  tidak  dilakukan  oleh  para  tenaga  kesehatan,  baik  mengingat  sumpah  jabatannya maupun  mengingat  sumpah  sebagai  tenaga  kesehatan.  Setelah  menganalisis  putusan  kasus malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan teori, pendapat ahli hukum dan juga aturan hukum maka putusan tersebut sudah dapat dikatakan tepat dengan melihat unsur unsur pidana yang sudah dipenuhi oleh para pelaku malpraktik dan menjadikan Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan sebagai dasar hokum dalam putusan tersebut.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## B. KebijakanHukumTerhadapPutusan  Hakim  Atas  Fakta-Fakta  Persidangan  Tindak Pidana Malpraktik BerdasarkanPutusan No 963/pid.sus/2013/PN.Rta
Kebijakan Hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peraturan perundang undangan  agar  sesuai  dengan  keadaan  dan  waktu  tertentu  dan  yang  akan  datang.  Kebijakan hukum juga identik dengan perubahan perundang undangan. Karena undang-undang merupakan bagian  dari  substansi  hukum,  maka  pembaharuan  hukum  pidana,  disamping  memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar danilmuhukumpidana.
Dalam kasus ini bisa kita lihat bahwa ada kekeliruan yang di lakukan oleh pengadilan Bahwa Pengadilan Negeri Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  karena  pada  pertimbangannya  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya; Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menerapkan hukum pembuktian tersebut adalah pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menerangkan bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan  (halaman  60  –  62). Bahwa  Majelis  Hakim  telah  keliru  menganggap  perbuatan  Terdakwa  II  (CICI)  melakukan kelalaian  akan  tetapi  kelalaian  tersebut  tidak  menimbulkan  akibat  fatal  yakni  matinya  orang, karena Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan 2 orang Ahli di atas yakni saksi Ahli Drs. M.  Suhendri,  Apt.,M.Farm.  telah  menerangkan  secara  jelas  bahwa  dalam  brosur  obat  merk Gastrul dicantumkan” Peringatan dan Perhatian” yang diantaranya berbunyi “Misoptostol tidak boleh  diberikan  kepada  ibu  hamil  dan  Misoprostol  adalah  penyebab  keguguran.  Keguguran yang disebabkan Misoprostol boleh jadi tidak tuntas sehingga menyebabkan pendarahan yang dapat  berbahaya,  rawat  inap,  kemandulan  atau  kematian  ibu  atau  janin”.  Dan  didalam  fakta fakta  hukum  kasus  tersebut  yang  ada  banyak  di  jelaskan  bahwa  terdakwa  II  tidak  melakukan kesalahan apapun yang dapat memberatkan nya. Sehingga disinilah kebijakan hukum dari kasus ini bisa kita lihat setelah menimbang kasasi kasasi dari pemohon/Jaksa/Penuntut umum ditolak oleh  Mahkamah  Agung.  Mahkamah  Agung  berpendapat  Bahwa  alasan-alasan  kasasi  dari Pemohon  Kasasi/Jaksa/Penuntut  Umum  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan,  karena  Judex  Judex Facti/Pengadilan Negeri telah tepat dan benar di dalam pertimbangan dan putusannya. Putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan secara relevan dan yuridis dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa II sebagai Asisten Apoteket tidak ikut berperan dalam proses persalinan saksi Chori Hariyani panggilan Chori sehingga oleh karenanya Judex Facti/Pengadilan  Negeri  di  dalam  putusannya  telah  membebaskan  Terdakwa  II  dari  dakwaan Alternatif  Kedua.  Serta  membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Padang  No.  91/PID/2011/- PT.PDG.  tanggal  10  Agustus  2011  yang  membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A Padang No. 536/Pid.B/2010.PN.PDG. tanggal 30 Maret 2011. Maka dari itu solusi hukum yang diberikan  bisa  kita  lihat  dimana  Mahkamah  Agung  menbatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri Padang No. 91/PID/2011/- PT.PDG. pada tanggal 10 Agustus 2011 yag membatalkan putusan Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  Padang  No.  536/Pid.B/2010.PN.PDG.  tanggal  30  Maret  2011, karena  memang  banyak  kekeliruan  didalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Padang  tersebut.  Jika kita  lihat  dalam  buku  karya  Yahya  Harahap  yang  berjudul  Pembahasan  Permasalahan  dan Penerapan  KUHAP  (Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan Kembali) (hal. 590) bahwa terhadap putusan yang mungkin penerapan hukumnya benar-benar salah,  Mahkamah  Agung  tidak  dapat  memperbaikinya  jika  syarat-syarat  formal  permohonan kasasi  tidak  dipenuhi  oleh  pemohon.  Sebaliknya,  apabila  syarat  formal  dipenuhi,  sekalipun keberatan  kasasi  yang  diajukan  melenceng  dari  alasan  kasasi,  Mahkamah  Agung berwenang menilai dan mengoreksinya atas alasannya sendiri.
Jadi,  jika  dilihat  dari  permasalahannya,  diawal  sudah  ada  kekeliruan  didalam  putusan PN dan juga syarat formal dari kasus tersebut tidak di penuhi oleh pemohon kasasi yaitu:
• Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
• Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
•  Dalil  gugat  apa  saja  dan  dalil  bantahan  apa  saja  yang  terbukti.  Sejauh  mana  nilai  kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan putusan ditolak oleh Mahkamah Agung. Solusi kedua bisa dilakukan adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang  harus  mengemukakan  analisis,  argumentasi,  pendapat,  kesimpulan  hukum,  dan  harus pula  memuat  alasan  dan  dasar  putusan,  juga  memuat  pasal  tertentu  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak  tertulis  yang  dijadikan  dasar  untuk mengadili.  Dan  juga  Pengadilan  Negeri  Padang  dalam  membuat  putusan  harus  berpedoman kepada  Pasal  50  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
Analisis berdasarkan rumusan masalah diatas terfokus pada kebijakan hukum terhadap putusan pengadilan.  Secara  umum,  Kebijakan  Hukum  adalah  usaha  untuk  mewujudkan  peraturan- peraturan  yang  baik  sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi  pada  suatu  waktu.  Dan  menurut  para ahli,  kebijakan  hukum  memiliki  beberapa  pengertian.  Menurut  Barda  Nawawi  istilah “Kebijakan”  diambil  dari  istilah  “policy”  (Inggris)  dan  “politiek”  (Belanda),  sehingga “Kebijakan  Hukum  Pidana”  dapat  pula  di  sebut  dengan  istilah  “Politik  Hukum  Pidana”  dan yang  sering  di  kenal  dengan  istilah  “penal  policy”,  “criminal  law  policy”  atau “strafrechspolitiek”.  Di  dalam  bukunya  Barda  Nawawi  Arief  mengambil  pendapat  dari  Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy adalah salah satu komponen dari Modern Criminal Science  disamping  komponen  yang  lain  seperti,  “Criminologi”  dan  “Criminal  Law”.  Marc Ancel  memiliki  pendapat  bahwa  “Penal  Policy”  adalah:  “suatu  ilmu  yang  memiliki  tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
”Prof.  Sudarto  yang  sependapat  dengan  Marc  Ancel  memberikan  pengertian  “Penal Policy” sebagaimana dikutip oleh barda Nawawi Ariefialah:
a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.
A. Mulder juga berpendapat bahwa Strafrechtspolitiek atau Penal Policy adalah garis kebijakan untuk menentukan:
a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui
b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
c.  Cara  bagaimana  penyidikan,  penuntutan,  peradilan,  dan  pelaksanaan  pidana  harus dilaksanakan.
Dari  beberapa  pendapat  diatas,  maka  dapat  dibuat  kesimpulan  bahwa  “Kebijakan Hukum Pidana” atau “Penal Policy” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan/institusi yang memang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif)  untuk  masyarakat  ataupun  penegak  hukum  dengan  tujuan  untuk  mencegah  dan menanggulangi  suatu  tindak  pidana.  Usaha  penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana pada  hakikatnya  juga  merupakan  bagian  dari  usaha  penegakan  hukum  (khususnya  penegakan hukum  pidana),  oleh  karena  itu  sering  pula  dikatakan  bahwa  kebijakan  hukum  pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).
Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Kebijakan  sosial  (social  policy)  dapat  diartikan  sebagai  usaha  yang  rasional  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat  dan  sekaligus  mencakup  perlindungan  masyarakat,  sehingga  dalam pengertian “social policy” tekandung pula “social walfare policy” dan “social defence policy”. Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana. Berdasarkan beberapa pengertian tentang Kebijakan Hukum pidana baik secara umum maupun yang di kemukakan para ahli, maka bisa kita analisis bahwa pada putusan pertama di Pengadilan Negeri  Padang  yang  memeriksa,  mengadili  dan  menjatuhkan  putusan  telah  melakukan kekeliruan  yaitu  tidak  menerapkan  peraturan  hukum  yang  tidak  semestinya.  Majelis  Hakim telah keliru menganggap perbuatan terdakwa II (Cici). Dan didalam fakta fakta hukum, banyak dijelaskan  bahwa  terdakwa  Cici  tidak  melakukan  kesalahan  apapun  yang  dapat  memberatkan nya. Sehingga Mahkamah Agung menolak kasasi dari pemohon/jaksa/Penuntut Umum. Senada dengan pendapat A. Mulder yakni "Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu  diubah  atau  diperbaharui",  maka  dari  itu  Mahkamah  Agung  membatalkan  putusan Pengadilan  Negeri  Padang  No.  91/PID/2011/-PT  PDG.  Pada  tanggal  10  Agustus  2011  yang membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  Padang  No.536/Pid.B/2010.PN.PDG. tanggal 30 maret 2011 dan mengganti putusan tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung No. 963  K/PID.SUS/2013.  Sehingga  setelah  Mahkamah  Agung  mengganti  Putusan  Pengadilan Negeri  Padang  yang  dinilai  memberatkan  salah  satu  pihak,  Kebijakan  Hukum  dapat  terlihat didalam  kasus  ini  dan  sesuai  juga  dengan  pendapat  Prof.  Sudarto  tentang  kebijakan  hukum yakni "Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat". Melihat juga keadaan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut yang terlalu  menyimpang  dengan  fakta  hukum  yang  ada,  maka  tepatlah  kebijakan  hukum  yang  di ciptakan oleh Mahkamah Agung.

## KESIMPULAN
Pertanggungjawaban  hokum  seorang  bidan  yang  melakukan  malpraktik  melahirkan berdasarkan  putusan  no963/pid.sus/2013/PN.Rta  telah  diatur  dalam  PerMenkes  no.43  Tentang Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan.  Pertanggungjawaban  Dokter/Tenaga  Medis Dalam Tindak Pidana Malpraktek ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan  dan  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan. Didalam  pasal  tersebut  telah  diatur  hukuman  dan  juga  sanksi  yang  berkaitan  dengan  hal tersebut, serta hasil penelitian yang telah dilakukan dalam kasus malprkatik ini yaitu menolak permohonan  kasasi  dari  pemohon  kasasi  jaksa  penuntut  umum  pada  kejaksaan  negeri  padang terhadap  terdakwa  ke  II,  mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  pemohon  kasasi  terhadap terdakwa I dan II, membatalkan putusan pengadilan tinggi padang No. 91/PID/2011/-PT.PDG tanggal 10 Agustus 2011 yang membatalkan putusan pengadilan negeri kelas 1 A. Menyatakan penuntutan penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu tidak dapat diterima, menyatakan terdakwa 1, Desi Sarli panggilan Desi, Terdakwa ketiga siska malasari panggilan siska terbukti secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “karena  kelalaiannya menyebabkan matinya orang yang dilakukan dalam pelaksanaan sesuatu jabatan atau pekerjaan secara bersama sama. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I dan III tersebut dengan pidana penjara masing masing untuk terdakwa I selama setahun dan terdakwa III selama 8  bulan.  Menyatakan  terdakwa  kedua  II  Cici  Kamiarsih  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  oleh jaksa/penuntut  umum  dalam  dakwaan  alternatif  kesatu  dan  kedua.  Membebaskan  terdakwa  II karena  itu  dari  seluruh  dakwaan  jaksa/penuntut  umum  tersebut,  memulihkan  hak  terdakwa  II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
Kebijakan  hukum  terhadap  putusan  hakim  atas  fakta-fakta  persidangan  tindak  pidana malpraktik  berdasarkan  putusan  hakim  harus  melihat  secara  detail  perkara  yang  terjadi,  agar dapat menentukan pasal pasal yang bisa memberatkan pelaku agar tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa pengadilan negeri padang yang telah menjatuhkan putusan  yang  amarnya  sebagaimana  tersebut  diatas,  dalam  kasus  malpraktik  yang  terjadi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
berdasarkan putusan no 963 /pid,sus/2013/PN Rta memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah  melakukan  kekeliruan  yakni  tidak  menerapkan  peraturan  hukum  atau  tidak  menerapkan dengan semestinya. Hal tersebut disebabkan oleh karena pada pertimbangannya majelis hakim pengadilan  negeri  padang  telah  menerapkan  hukum  pembuktian  tidak  sebagaimana  mestinya. Kekeliruan  yang  dimaksud  yaitu  berdasarkan  fakta  fakta  yang  terungkap  di  persidangan (halaman  60-62),  jadi  berdasarkan  hasil  pengamatan  yang  dilakukan  dalam  kebijakan  hukum yang berlaku terhadap putusan hakim sudah berdasarkan perundang undangan yang berlaku dan sudah memenuhi rasa keadilan dan daya upaya.

## REFERENSI
BUKU Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Rineka Cipta, 1996 Billington Mary, Stevenson Mandy, Kegawatan dalam kehamilan persalinan buku saku bidan, Jakarta, EGC, 2009 Dr. H Zainal asikin,sh,su , Mengenal Filsafat Hukum, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013 Dr.  Johnny  Ibrahim, Teori&Metode  Penelitian  Hukum  Normatif, Malang ,  B ayumedia publishing April,2005
Harun M. Husein, Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana , Jakarta,  Rineka  Cipta, 1991
Prof.  Mr  Roeslan  saleh, perbuatan  pidana  dan  pertanggung  jawaban  pidana  dua  pengertian dasar dalam hukum pidana , Jakarta , Rineka Cipta , 1983
Soekanto Soerjono, Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta, Raja Grafindo, 2010 Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan , Jakarta, Rineka Cipta, 2010 Sri  Siswati, Etika  dan  Hukum  Kesehatan  dalam  Perspektif  undang-undang  kesehatan , Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013 Valina Singka Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan berupa sanksi administratif.

## JURNAL ILMIAH
Aditia Arief Firmanto, "Perlindungan Hukum Pasien Pada Bidan Praktik Mandiri Di Indonesia Pasca  Dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Kebidanan", Volume 14, Nomor 2, Juli 2019
Immanuel G. A. Wogo, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Malpraktek Medik Yang Dilakukan Oleh Bidan" , Oktober 2013
Kadek Yogi Barhaspati, Sagung Putri M. E. Purwani, "PertanggungJawaban Pidana Terhadap Tindakan  Malpraktek  Yang  Dilakukan  Oleh  Bidan  Dan  Perawat,  Volume  9,  Nomor  7, 2020

## INTERNET
Pengertianmelahirkan"https://www.alodokter.com  ›  melahi...  Diakses  pada  tanggal  10  Maret 2021 pukul 18.42 WIB.
Melahirkan Normal, Ini yang Harus Anda Ketahui – Alodokter http://sonny-tobelo.blogspot.com Diakses pada tanggal 12 maret 2021 pukul 12:23 WIB