Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru

## Yulia Neta

## Dosen dan Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  menghasilkan  model  tatakelola  administrasi pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesawaran sebagai Daerah Otonom Baru.. Penelitian  ini  dilakukan  mulai  Mei  sampai  November  2011  meliputi  survay lapang  dan  analisis  di  laboratorium.  Pekerjaan  lapang  dilakukan  di  Kabupaten Pesawaran  sebagai  daerah  otonom  baru  (DOB).  Data  di  petik  melalui wawancara terhadap para key informan. Selain itu data diperoleh dari berbagai dokumen  pendukung  dan  hasil-hasil  penelitian  pendahuluan  yang  relevan,  dan sebagainya. Hasil penelitian tahun pertama ini adalah :1.Tatakelola administrasi pemerintahan  yang  baik    di  Kabupaten  Pesawaran  melalui  pelayanan  publik  di bidang kependudukan dan catatan sipil antara lain pelatihan tenaga teknis SIAK, pemutahiran  data  penduduk,    pelatihan/diklat  bagi  tugas  pendaftaran  penduduk dan  diklat  aparatur  dibidang  Administrasi  Kependudukan  serta  penerapan pprogram  e-KTP  2.  pelayanan  publik  di  bidang  pendidikan  antara  lain penyetaraan  kualitas  pendidikan,  pelaksanaan  program  life  skill  pada  semua sekolah  sehingga  dapat  menghasilkan  sumber  daya  manusia  berkualitas  yang siap  pakai  dalam  menghadapi  dunia  kerja,  melaksanakan  rekruitmen  terbuka untuk  memperoleh  tenaga  pendidik  yang  memiliki  spesifikasi  latar  pendidikan yang  tepat,  peningkatan  pembangunan  unit  gedung  baru,  ruang  kelas  baru  dan rehabilitasi  gedung  sekolah,  peningkatan  pengadaan  sarana  pendidikan  seperti alat  pendidikan  dan   alat  laboratorium  di  semua  jenis  jenjang  pendidikan  untuk mendukung  program  peningkatan  kualitas  dan  relevansi  tenaga  kependidikan. 3.di  bidang  kesehatan  masyarakat  melalui  penyempurnaan  manajemen pelaksanaan program yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan  dan  pengawasan  untuk  mencapai  tujuan  yang  efektif  dan  efisien, meningkatkan  profesionalisme  dan  kualitas  tenaga  kesehatan  dalam  rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan advokasi ke Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi serta Kementerian Kesehatan untuk  meningkatkan  pemenuhan  sumberdaya  khususnya  pembiayaan  kesehatan, meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat  dan  sektor  swasta  untuk  lebih meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, serta meningkatkan  upaya  preventif  dan  promotif  dalam  pelaksanaan  program pembangunan kesehatan.
Kata Kunci: model, tata kelola, pemerintahan yang baik, pelayanan publik.

## I. PENDAHULUAN
Tata kelola administrasi pemerintahan yang baik yang
mencerminkan  karakteristik good govenrment dan clean  governance
merupakan  hal  yang  sangat  penting peranannya dalam perencanaan
kegiatan  pembangunan,  baik  di tingkat  nasional,  daerah,  maupun desa  Karena  setiap  perencanaan pembangunan  membutuh-kan  data dan informasi yang tepat.
Prinsip good governance dalam proses  penyelenggaraan  pemerintah- an daerah merupakan sebuah tuntutan  bagi  pemerintah  daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan,  efektif  dan efisien.  Tekad  untuk  mewujudkan prinsip good governance juga didasari  oleh  fakta  peran  birokrasi pemerintah  daerah yang  belum optimal memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat
Kabupaten  Pesawaran  dengan luas  wilayah  2.243,51  km²  yang diresmikan  menjadi  daerah  otonom baru  (DOB)  pada  17  Juli  2007. Sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat Kabupaten, dalam melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya,  sudah  tentu  memerlukan suatu  fasilitas  (sarana dan prasarana) yang  memadai,  adanya  perangkat peraturan tentang pelaksanaan administrasi  pemerintahan,  pedoman administrasi  pemerintahan,  maupun pembinaan  dan  pengawasan  dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan  sehingga  tugas  umum pemerintahan dan pembangunan
dapat  tercapai  dengan  efektif  dan efisien.
Hasil  studi  yang  dilakukan
Kagungan,  dkk  (2008),  sebagai daerah  otonom  baru  (DOB),  tata kelola  administrasi  pemerintahan  di kabupaten Pesawaran belum terlaksana dan terwujud dengan baik, dalam  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan untuk tingkat
desa/pekon  masih  ditandai  dengan
kurangnya  koordinasi  antara  aparat desa dalam menjalankan tugas administrasi, dalam menjalankan tugas  seringkali  terjadi  tumpang tindih,  hal  ini  dikarenakan job description yang tidak jelas . Padahal dengan  segala  keterbatasan  yang dimiliki dan sebagai tulang punggung dalam praktek penyelenggaraan  pemerintahan  di Indonesia,  pemerintah  desa/pekon dituntut  untuk  bisa  melaksanakan dan mengelola aspek-aspek administrasi  negara  tersebut  agar dapat  memberikan  pelayanan  yang baik kepada masyarakat. Kunci dari semua permasalahan  tersebut  di  atas  adalah antara lain pada peningkatan kapasitas  aparatur  melalui  berbagai kegiatan  pelatihan,  penguatan  fungsi berbagai  kelembagaan  yang  dapat mengakomodir aspirasi dan mengimplementasikan  pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat setempat,  yang  selama  ini  hanya menjadi tatanan kebijakan non formal (aturan tidak tertulis) menjadi sebuah  kebijakan  secara  formal, karena tata kelola administrasi pemerintahan yang baik untuk
tingkat desa sekalipun, akan mencerminkan  suatu  pemerintahan yang  efektif  dan  efisien,  sehingga hasil-hasil pembangunan yang dicapai  benar-benar  mencerminkan aspirasi  masyarakat  yang  dapat mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan negara secara keseluruhan khususnya di Kabupaten Pesawaran.
Berdasarkan  uraian  tersebut permalasahannyaa  adalah  bagaimana reformasi pelayanan publik di Kabupaten  Pesawaran,  dan  faktor apa  yang  mempengaruhi  pelayanan publik?

## II. PEMBAHASAN
2.1 Reformasi birokrasi melalui pemberian  pelayanan  publik di Kabupaten Pesawaran sebagai Daerah Otonom Baru (DOB)
a. Bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil
Sebagai  daerah  otonom  baru,
Kabupaten  Pesawaran  mengalami permasalahandalam
pelaksanaan
program kegiatan Kependudukan dan
Catatan Sipil.
Permasalahan  yang  dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan Kependudukan  dan  Catatan  Sipil sebagai berikut :
1. Kurangnya  SDM  dalam  rangka pengoprasian/peng- input- an  data SIAK.
2. Kurangnya tenaga teknis komputer  SIAK  bila  terjadi kerusakan sistem. Adapun upaya mengatasi berbagai  kendala/masalah  tersebut, antara  lain  telah  ditempuh  dengan berbagai strategi yaitu melalui:
a. Pelatihan tenaga teknis SIAK.
b. Pemutahiran
Data
Penduduk/Data  Base  melalui Teknologi SIAK Off-Line. c. Mengadakan pelatihan/diklat petugas  pendaftaran  penduduk dan  diklat  aparatur  dibidang Administrasi Kependudukan Berkenaan dengan pelaksanaan program e- KTP (Kartu Tanda Penduduk  elektronik)  atau Single Identity Number (SIN) direncanakan  rampung  akhir  tahun 2012.  Seluruh  penduduk  Indonesia saat itu diharapkan sudah memiliki e -KTP sebagaimana yang disampaikan  Menteri  Dalam  Negeri RI, Gamawan Fauzi. Dengan
penerapan  e-KTP  diharapkan  tidak ada lagi penduduk yang bisa menggunakan  KTP  ganda.  Dari  segi keamanan, e-KTP menggunakan expert-expert dari  ITB,  BPPT,  dan sandi  negara  yang  didukung  15 Kementerian  dan  lembaga  yang  ikut membidani.  Data e -KTP  nantinya akan  terkoordinasi  dengan  sejumlah Kementerian dan lembaga serta dapat digunakan untuk mendeteksi sejumlah tindak kejahatan (terorisme, dsb),  data  untuk  kesehatan,  untuk paspor. Program e-KTP memiliki manfaat sebagai berikut : (i)
Mencegah  dan  menutup  peluang adanay  KTP  ganda  dan  KTP  palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian  hukum  bagi  masyarakat, menutup  pelaku  kriminal  termasuk teroris  yang  selalu  menggunakan KTP  ganda,    (ii)  KTP  elektronik sudah  memenuhi  semua  ketentuan yang  diatur  dalam  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturam Presiden Nomor 26 Tahun  2009  sehingga  berlaku  secara Nasional dan tidak memerlukan KTP setempat.  Menurut  Kepala  Bidang Kependudukan Kabupaten Pesawaran,  pelaksanaan  program  e- KTP di Kabupaten Pesawaran berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Masih berkenaan dengan layanan  publik  yang  berhubungan dengan e-KTP di
Kabupaten Pesawaran  sebagai  DOB,  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil telah  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat,  menunggu  pengadaan alat  dan  kelengkapan  lainnya.  Untuk mengoptimalkan  penerapan  e-KTP, Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil
Kabupaten Pesawaran mengadakan pelatihan pegawai Kecamatan.  Ini  diperlukan  untuk
melayani masyarakat yang memerlukan  e-KTP.  Setelah  proses perekaman  selesai,  hasilnya  akan dirasionalisasikan  dengan  data  hasil pemutakhiran tahun 2010 oleh Kementerian Dalam Negeri. “Masing-masing warga dapat mengganti KTP lama dengan e-KTP” Dalam  proses  ini  masing-masing warga  akan  melalui  tahap  verifikasi lanjutan  dengan  mencocokkan  sidik jari  seperti  yang  dilakukan  saat perekaman” Hal ini untuk membuktikan bahwa warga bersangkutan  memang  benar-benar pemilik e-KTP yang dimaksud dalam database,”  demikian  sebagaimana yang  diungkapkan  Kepala  Bidang Kependudukan Kabupaten
Pesawaran.
b. Bidang Kesehatan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran “Menuju Kabupaten  Pesawaran  Yang  Mandiri Untuk Hidup Sehat” Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 1. Menurunkan resiko kesakitan dan kematian
2. Mencegah  meningkatnya  resiko penyakit dan masalah kesehatan
3. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau  dan  bermutu  bagi masyarakat
5. Merumuskan kebijakan dan memantapkan  manajemen  untuk meningkatkan  kinerja  pelayanan kesehatan 1. Anggaran Operasional Kesehatan Aspek  ini  merupakan  salah satu permasalahan pokok bagi penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten  Pesawaran.  Pola  alokasi dana  alokasi  dari  pemerintah  pusat yang  masih  digabungkan  dengan kabupaten Lampung Selatan (Kabupaten Induk sebelum pemecahan), ternyata memberi pengaruh terhadap proses
pengucuran  pada  tingkat  Kabupaten Pesawaran  menjadi  lambat.  Tidak hanya  dihadapkan  kepada  proses yang  bertingkat  tersebut,  kuantitas dana  alokasi  yang  masih  sangat minim  juga  menjadi  masalah  yang rumit  ketika  dihadapkan  kepada berbagai  prioritas  penting  sebagai sebuah Daerah Otonom Baru.
2. Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan
Kondisi  sumber  daya  yang terdapat  pada  saat  ini  menunjukkan bahwa  masih  terdapat  kendala  dan tantangan  bagi  proses  penyeleng- garaan  pelayanan  kesehatan.  Jika melihat  kondisi  infrastruktur  yang masih  dihadapkan  kepada  masalah kecukupan  dan  kelayakan  sarana gedung,  masalah  ketersediaan  sarana peralatan  dan  pendukung  pelayanan, kuantitas  tenaga  kesehatan  dan distribusi  anggaran  operasional  yang masih  minim  dan  terhambat  oleh proses anggaran, maka dapat dirangkum bahwa hal tersebut mempengaruhi derajat efektifitas kegiatan  layanan  kesehatan  secara menyeluruh. Kondisi tersebut mempengaruhi jalannya proses penyelenggaraan  layanan  kesehatan yang  semestinya  dapat  berjalan dengan optimal.
Sebagai  sebuah daerah otonom baru  (DOB),  Kabupaten  Pesawaran juga  memiliki  pilihan  solusi  yang
terbatas  untuk  mengatasi  kondisi sumber  daya  yang  belum  berada pada tingkat memadai. Namun demikian, dapat diketahui juga adanya beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten guna mengatasi berbagai permasalahan  tersebut.  Dalam  hal ketersediaan tenaga kesehatan, langkah  yang  dilakukan  berupa rekrutmen  dokter  PTT  dan  tenaga sukarela yang memenuhi syarat serta melaksanakan  rekruitmen  terbuka untuk  memperoleh  tenaga  kesehatan yang memiliki spesifikasi latar pendidikan  yang  tepat.    Langkah yang dapat dilakukan dalam persoalan anggaran operasional  yang terbatas  adalah  melalui    pengajuan alokasi  DAK  pada  tahun  selanjutnya yang lebih merinci kebutuhan kondisi kebutuhan pelayanan kesehatan  di  daerah  Pesawaran secara lebih detail. Namun demikian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ini juga masih menunjukkan ketergantungan terhadap  bantuan  dari  pemerintah pusat.  Solusi  konvensional  yang justru  menunjukkan  bahwa  daerah otonom baru memang sangat tergantung  terhadap  bantuan  dari pemerintah pusat. Sumber  daya  yang  terdapat hingga saat ini di wilayah pesawaran memang diakui sudah tidak maksimal  lagi  untuk  digunakan. Sumber  daya  infrastruktur  tidak maksimal  untuk  digunakan  secara jangka  panjang  karena  pemeliharaan dan perawatan yang kurang dilakukan  secara  tetap.  Sementara untuk mengatasi kondisi kurang baik aset  itu,  pemerintah  Kabupaten Pesawaran menghadapi kendala anggaran yang masih sangat terbatas. Anggaran yang diperoleh pada tahun anggaran  pertama  dan  kedua  sejak
pemekaran,  masih  diperuntukkan bagi kebutuhan pembangunan perkantoran  pemerintah  kabupaten dan  dana  rutin  seperti  gaji  pegawai dan sejenisnya. Alokasi dana yang diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan spesifik bidang pendidikan  dan  kesehatan  masih sangat  minim  dan  belum  mampu melingkupi seluruh kebutuhan perbaikan dan perawatan infrastruktur  dan  sarana  pendidikan pada sekolah-sekolah ataupun sarana medis  pada  puskesmas-puskesmas.
Masalah  anggaran  ini  juga  yang menjadi  alasan  untuk  membuat program-program yang dapat memberi pengaruh terhadap peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kesehatan yang terdapat pada  wilayah  Pesawaran.  Fasilitas kesehatan yang terdapat pada wilayah Kabupaten Pesawaran tersebar  pada  seluruh  kecamatan, hanya saja pada beberapa kecamatan masih  ditemui  kondisi  fasilitas  yang masih minim.
Ada Kecamatan Punduh Pidada yang  diantara  wilayahnya  berupa pulau-pulau  berpenghuni  misalnya, diakui  bahwa  kondisi  sekolah  masih perlu  banyak  perbaikan.  Penyebaran kondisi prasarana yang belum merata tersebut  diakibatkan  kebijakan  pada masa  sebelumnya  yang  dianggap belum didistribusikan secara adil dan rata.
Luasnya  wilayah  kabupaten Lampung Selatan sebagai Kabupaten induk  pada  masa  lalu  menghasilkan masih adanya kondisi prasarana yang minim.  Oleh  karena  itu,  adanya pemekaran daerah dianggap memberi kesempatan  adanya  pemerataan  bagi kesehatan di wilayah kabupaten baru ini.  Selama  dua  tahun  Kabupaten Pesawaran  dimekarkan,  pemerintah
daerah belum mampu untuk melakukan  kebijakan  yang  dapat mengatasi  atau  merubah  kondisi tersebut  secara  signifikan.  Kondisi anggaran  yang  masih  minim  dan masih  tergantung  kepada  pemerintah pusat merupakan faktor yang menjadi  penyebab  masih  adanya kondisi tersebut. 3. Pemerataan Pelayanan

## Kesehatan
Kabupaten  Pesawaran  yang memiliki  wilayah  seluas  2.243,51 km²,  terdiri  dari  tujuh  Kecamatan, yaitu:  (1).  Gedong  Tataan,  (2). Kedondong,  (3).  Negeri  Katon,  (4). Padang  Cermin,  (5).  Punduh  Pidada, (6). Tegineneng, dan (7). Way Lima. Ketujuh kecamatan tersebut memiliki latar  belakang  kondisi  geografis  dan infrastruktur  utama  yang  bervariasi.
Beragamnya  latar  belakang  kondisi itu  memberikan  implikasi  terhadap berkembangnya secara berbeda kondisi  fasilitas  dan  ketersediaan sumber  daya  manusia.  Pada  wilayah kecamatan  yang  sudah  lebih  dahulu berkembang  seperti  Gedong  Tataan dan Tegineneng diakui bahwa kondisi  infrastruktur  pendidikan  dan kesehatan pada kecamatan ini nampak  lebih  memadai  apabila dibandingkan dengan Padang Cermin,  Punduh  Pidada  dan  Negeri Katon. Kondisi yang terbentuk secara  berbeda  tersebut  dihasilkan dari kondisi geografis yang cenderung  memiliki  akses  yang kurang  memadai,  ketersediaan  listrik dan  telekomunikasi  yang  belum dapat  terlalu  diandalkan  dan  kondisi sosial  ekonomi  wilayah  setempat yang  belum  terlalu  berkembang dengan baik.
Kondisi  dari  masing-masing kecamatan  yang  berbeda  tersebut
yang  juga  memberikan  implikasi terhadap  minat  dan  motivasi  tenaga kesehatan yang tersebar pada masing-masing wilayah. Tenaga
kesehatan  yang  diterima  melalui rekrutmen  secara  terbuka  cenderung memilih  untuk  bertugas  pada  daerah yang  memiliki  kondisi  geografis, sosial  dan  ekonomi  yang  lebih berkembang. Sementara  itu,  pada  wilayah kecamatan  yang  masih  memiliki kondisi geografis, sosial dan
ekonomi  yang  belum  berkembang cenderung diisi oleh tenaga PTT. Sebaran kualifikasi yang belum merata  ini  menonjol  terjadi  pada wilayah kecamatan yang pada beberapa  desanya  masih  terpencil,
seperti misalnya pada wilayah kecamatan Punduh Pidada.

## 4. Kualitas Pelayanan Kesehatan
Kualitas  dari  sebuah  layanan publik dapat dimaknai sebagai keluaran  (output)  dari  proses  yang berisikan sumberdaya dan
mekanisme  yang  terdapat  di  dalam instansi  pelayanan.  Dalam  konteks layanan  kesehatan,  maka  kualitas pelayanan  tersebut  dapat  diartikan sebagai  hasil  yang  dicapai  dari sumberdaya dan mekanisme pelayanan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pelayanan kesehatan.  Dalam  penelitian  ini digunakan pencapaian indikator standar  pelayanan  minimum  dalam sub  bidang  pelayanan  kesehatan dasar yang merupakan ruang lingkup terbesar  dalam  pelayanan  kesehatan masyarakat.  Indikator  ini  digunakan karena  telah  dapat  menggambarkan secara  jelas  perbandingan  antara sasaran awal yang sebelumnya ditentukan  oleh  instansi  pelayanan kesehatan itu sendiri, juga
membandingkannya  dengan  realisasi yang bisa dicapai secara faktual oleh instansi  tersebut.  Hasil  akhir  yang secara  jelas  dan  dapat  dijadikan acuan  awal  adalah  persentase  yang diperoleh  dari  perbandingan  antara
sasaran  awal  dan  realisasi  yang diperoleh.
Rincian tingkat pencapaian dari indikator  tersebut  pada  Kabupaten Pesawaran  dapat  dicermati  dari dalam tabel 1.
Tabel 1 Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimun (SPM)
Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Pesawaran Tahun 2011.
No Indikator SPM Hasil/ Realisasi Target/ Sasaran Pencapaian A Pelayanan Kesehatan Dasar 1. Cakupan kunjungan ibu hamil K 4 8.550 10.466 81,69% 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 313 1.878 16,67% 3. Persentase  cakupan  pertolongan  persalinan  oleh bidan  atau  tenaga  kesehatan  yang  memiliki kompetensi kebidanan. 8.078 8.962 90,14% 4. Cakupan pelayanan nifas 8.066 17.070 47,25% 5. Cakupan  neonatus  dengan  komplikasi  yang ditangani 244 1.202 20,30% 6. Cakupan kunjungan bayi 6.229 8.535 72,98% 7. Cakupan  Desa/  Kelurahan  Universal  Child Immunization 119 133 89,47% 8. Cakupan Pelayanan anak balita 17.796 38.369 46,38% 9. Cakupan  pemberian  makanan  pendamping  Asi pada anak Usia 6-24 bulan keluarga miskin 2.379 2.677 88,87% 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 11 11 100% 11. Cakupan  penjaringan  kesehatan  siswa  SD  dan setingkat - - - 12. Cakupan peserta KB aktif 56.354 81.021 69,55% 13. Cakupan  penemuan  dan  penanganan  penderita penyakit a. AFP rate 100.000 penduduk < 15 tahun 1 119.947  0,83 b. Penemuan penderita pnemonia balita 159 4.691 3,39% c. Penemuan pasien baru TB BTA positif 187 686 27,26% d. Penderita DBD yang ditangani 52 52 100% e. Penemuan penderita diare 11.601 16.871 68,76% 14.  Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 209.471 209.471  100,00% B. Pelayanan Kesehatan Rujukan - - - a.Cakupan  pelayanan  kesehatan  rujukan  pasien masyarakat miskin - - - b.Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus  diberikan  sarana  kesehatan  (RS)  di kabupaten*

## C. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan
KLB a.Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KejadianLuar Biasa epidemiologi < 24 jam 9 9 100,00% D. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a.Cakupan Desa Siaga Aktif 39 133 29,32% Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pesawaran, 2010 Dari tabel tersebut dapat dicermati pencapaian masing-masing cakupan  pelayanan  kesehatan  yang dilaksanakan  dari  seluruh  instansi pelayanan  kesehatan.  Dapat  dilihat bila pada beberapa cakupan pelayanan  kesehatan  tersebut  dapat mencapai  atau  mendekati  target/
sasaran yang telah ditentukan, seperti dalam cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan, cakupan kunjungan  bayi,  cakupan  kunjungan ibu  hamil  K  4  dan  cakupan pertolongan  persalinan  oleh  bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Hal ini sebenarnya  dapat  dipahami  karena jumlah  tenaga  bidan  yang  memang memiliki persentase terbesar dibandingkan  dengan  jenis  tenaga medis  yang  lainnya.  Sementara  itu terdapat juga beberapa jenis cakupan pelayanan  kesehatan  yang  tidak mencapai atau bahkan berada jauh di bawah  target  yang  telah  ditentukan. Cakupan  tersebut  antara  lain  adalah Cakupan  Pelayanan  anak  balita,
Cakupan pemberian makanan
pendamping Asi pada anak Usia 6-24 bulan  keluarga  miskin,  Cakupan penjaringan  kesehatan  siswa  SD  dan setingkat  dan  beberapa  cakupan lainnya.  Meskipun  juga  dipengaruhi oleh faktor sosial masyarakat setempat, cakupan-cakupan yang tidak  tercapai  tersebut  merupakan jenis  cakupan  yang  membutuhkan kapasitas  sumber  daya    dan  proses kerja yang lebih aktif.
Jika melihat sebaran
pencapaian  masing-masing  cakupan tersebut maka dapat dimaknai bahwa masih  banyak  cakupan  pelayanan yang  belum  dapat  dilaksanakan secara  optimal.  Kondisi  tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi sumberdaya pelayanan yang digunakan di dalam proses pelayanan kesehatan  itu  sendiri.  Hal ini sebenarnya  relevan  dengan  uraian pada  bagian  efektivitas  dan  efisiensi pelayanan kesehatan. Kondisi sumberdaya  yang memberi pengaruh terhadap hasil layanan yang dilaksanakan  oleh  instansi  kesehatan tersebut dapat dipahami dari
beberapa pernyataan pelaksana pelayanan pada tingkat Puskesmas. c. Bidang Pendidikan 1. Kondisi Sumber Daya Pelayanan  Bidang  Pendidikan Infrastruktur  dan  Prasarana Pendidikan Pendidikan  merupakan  salah satu faktor penting indikator keberhasilan pembangunan di daerah,  sesuai  dengan  Undang- undang  No.  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  baik tenaga  pendidik  maupun  pelajar  di Kabupaten Pesawaran saat ini Pemerintah  Kabupaten  Pesawaran sedang mengupayakan untuk merealisasikan  anggaran  pendidikan sebesar 20 % dari APBD Pemerintah
Kabupaten. Pesawaran. Berbagai Fasilitas pendidikan yang di Kabupaten Pesawaran sementara masih merupakan aset dari Kabupaten  Induk  Lampung  Selatan saat ini kondisinya masih cukup baik dan  mulai  dari  tingkat  taman  kanak- kanak sampai dengan SLTA. Jumlah gedung  sekolah  yang  ada  tersebut terdiri  dari  TK  sebanyak  60  Unit, tingkat  SD  sebanyak  306  unit, tingkat  SLTP  sebanyak  60  unit, tingkat  SMU sebanyak 16 unit.
Jumlah  gedung  sekolah  yang ada  tersebut  menampung  siswa sekolah  yang  cukup  banyak  yaitu 70.033  orang,  terdiri  dari    50.852 orang  siswa  SD,  selain  sarana pendidikan dan jumlah siswa, jumlah  tenaga  pendidik  guru  di Kabupaten  Pesawaran  juga  cukup banyak,  pada  tahun  2010  jumlah tenaga guru di Kabupaten Pesawaran tercatat  sebanyak  2.882  Orang, terdiri  dari  Guru  SD  sejumlah  2000 orang,  Guru  SLTP  sejumlah  668 orang,  Guru  SLTA  sejumlah  214 orang  dan  Guru  TK  sejumlah  185 orang.
2. Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Bidang Pendidikan Kondisi  sumber  daya  yang terdapat di wilayah Kabupaten Pesawaran  sebagai  Daerah  Otonom Baru  pada  saat  ini  menunjukkan bahwa masih terdapat banyak permasalahan  yang  bisa  menjadi kendala  dan  tantangan  bagi  proses penyelenggaraan pendidikan di
Kabupaten baru tersebut. Jika melihat  kondisi  infrastruktur  yang masih  dihadapkan  kepada  masalah kecukupan  dan  kelayakan  sarana gedung sekolah, masalah
ketersediaan  sarana  peralatan  dan pendukung  pembelajaran,  kuantitas
tenaga  pendidik yang  berstatus pegawai  negeri  sipil  (PNS)  dan distribusi  anggaran  operasional  yang masih terhambat oleh proses anggaran  yang  bertingkat,  maka dapat dirangkum fakta bahwa hal-hal tersebut mempengaruhi derajat efektifitas kegiatan pendidikan secara  menyeluruh.  Kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi jalannya proses  penyelenggaraan  pendidikan yang  semestinya  dapat  berjalan dengan optimal. Secara jangka panjang,  kondisi  yang  dihadapi tersebut dapat mempengaruhi kondisi kapasitas  pendidikan  sumber  daya manusia  Pesawaran  yang  berpotensi menghadapi kendala kompetitif dengan  sumber  daya  manusia  dari daerah sekitarnya.
Sebagai  sebuah daerah otonom baru,  Kabupaten  Pesawaran  juga memiliki pilihan solusi yang terbatas untuk  mengatasi  kondisi  sumber daya yang belum berada pada tingkat memadai.  Belum  semua  tenaga kependidikan telah mengikuti penyetaraan kualitas pendidikan, penataran guru mata pelajaran, pelatihan tenaga fungsional, penataran manejemen kepala sekolah dan  kepala  tata  usaha.  Namun demikian, dapat diketahui juga adanya beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten  guna  mengatasi  berbagai permasalahan  tersebut.  Dalam  hal ketersediaan tenaga
pendidik, langkah  yang  dilakukan  berupa pelaksanaan  penyetaraan  kualitas pendidikan,  penataran  guru  mata pelajaran, pelatihan tenaga fungsional,  penataran  manajemen kepala sekolah dan kepala tata usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan, pelaksanaan program life skill akan  diterapkan  pada  semua sekolah sehingga dapat
menghasilkan  sumber  daya  manusia berkualitas  yang  siap  pakai  dalam menghadapi dunia kerja. Dilaksanakannya penataran kualifikasi tenaga kependidikan berupa  penataran  guru,  kepala  tata usaha, untuk mendukung mutu pendidikan, dilakukannya rekruitmen secara berkala terhadap tenaga honorer  yang  memenuhi  syarat  dan melaksanakan  rekruitmen  terbuka untuk  memperoleh  tenaga  pendidik yang memiliki spesifikasi latar pendidikan  yang  tepat.  Sementara itu, dalam hal ketersediaan infrastruktur  dan  sarana  pelengkap khususnya  jika  dikaitkan  dengan ketersediaan  anggaran  (antara  lain dana untuk rehabilitasi gedung
sekolah mulai SD/MI sampai dengan SMU/SMK  belum  semuanya  dapat merehab gedung-gedung yang rusak) belum bisa optimal untuk diusahakan karena kendala anggaran yang terbatas  pada  APBD  Kabupaten.
Langkah yang dapat dilakukan dalam persoalan anggaran operasional  yang terbatas  adalah  melalui  pengajuan alokasi  DAU  yang  lebih  merinci kebutuhan  kondisi  daerah  secara lebih detail. Namun demikian, upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintah kabupaten ini juga masih menunjukkan ketergantungan terhadap  bantuan  dari  pemerintah pusat.  Solusi  konvensional  yang justru  menunjukkan  bahwa  daerah otonom baru memang sangat tergantung  terhadap  bantuan  dari pemerintah pusat. Kondisi-kondisi  tersebut  yang secara kumulatif memberikan pengaruh terhadap kemampuan instansi pendidikan secara keseluruhan untuk memberikan pelayanan  secara  efektif.  Dengan mencermati uraian yang telah
dipaparkan pada bagian sumber daya
pelayanan  pendidikan  maka  bisa dipahami  jika  pelayanan  pendidikan di Kabupaten ini belum bisa berjalan secara  efektif.  Bila  suatu  pelayanan tidak efektif, maka secara berhubungan juga mengalami
kondisi  yang  tidak  mampu  untuk bergerak  secara  efisien.  Kondisi tidak  efisien  dalam  hal  pelayanan pendidikan  di  Kabupaten  ini  bukan terjadi  dalam  kadar  yang  berlebihan, namun  justru  terjadi  sebagai  akibat dari  minimalnya  sumber  daya  yang teralokasikan.
Secara  umum,  permasalahan yang  dihadapi  bidang  pendidikan  di Kabupaten Pesawaran sebagai Daerah Otonom Baru sebagai berikut : a. Dana  untuk  rehabilitasi  gedung sekolah  mulai  SD/MI  sampai dengan SMU/SMK belum semuanya dapat merehab gedung-gedung yang rusak.
b. Terbatasnya  sarana  pendidikan seperti  alat  pendidikan  dan    alat laboratorium  di  semua  jenis jenjang pendidikan c. Belum semua tenaga kependidikan  telah  mengikuti penyetaraan kualitas pendidikan,  penataran  guru  mata pelajaran, pelatihan tenaga fungsional, penataran manejemen kepala  sekolah  dan  kepala  tata usaha
d. Terbatasnya  jumlah  dan  masih rendahnya mutu buku/modul pendidikan  dan  buku  bacaan perpustakaan
e. Masih rendahnya kualitas pendidikan  agama  dan  budi pekerti di sekolah
f. Penanganan  program pembinaan bidang  pemuda  dan  olah  raga masih sangat kurang
g. Masih kurangnya sarana perangkat pendataan
h. Belum semua sekolah melaksanakan program life skill i. Belum  semua  personil  telah mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan penjenjangan jabatan  baik  tenaga  administrasi maupun tenaga teknis edukatif j. Masih  sangat  terbatasnya  jumlah dan  rendahnya  mutu  pendidikan
luar sekolah
Atas  permasalahan  tersebut upaya  yang  harus  ditempuh  adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan  pembangunan  unit gedung  baru,  ruang  kelas  baru dan  rehabilitasi  gedung  SD/MI sampai  dengan  SMA/SMK  akan sangat membantu dalam pelaksanaan program  pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan b. Ditingkatkannya pengadaan sarana  pendidikan  seperti  alat pendidikan dan  alat laboratorium di semua jenis jenjang pendidikan untuk mendukung program peningkatan kualitas dan relevansi tenaga kependidikan c. Pelaksanaan  penyetaraan  kualitas pendidikan,  penataran  guru  mata pelajaran, pelatihan tenaga fungsional,  penataran  manajemen kepala  sekolah  dan  kepala  tata usaha  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan
d. Peningkatan  jumlah  dan  dan peningkatan  mutu  buku/modul pendidikan  dan  buku  bacaan perpustakaan
e. Peningkatan  kualitas  pendidikan agama dan budi pekerti di sekolah
f. Peningkatan  penangan    program pembinaan  bidang  pemuda  dan olah raga
g. Perlu  adanya  peningkatan  jumlah sarana perangkat pendataan untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi  data  base  pendidikan, pemetaan dan inventarisasi
pendidikan
h. Perlu ditingkatkannya jumlah dan mutu pelaksanaan pendidikan luar sekolah  yaitu  Kejar  paket  A setara  SD,  Kejar  paket  B  setara SMP  dan  Kejar  paket  C  setara SMA
2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Pelayanan Publik. a. Struktur Organisasi dan Penyelenggaraan Layanan Dapat dicermati bahwa Pemerintah  Kabupaten  Pesawaran saat  ini  sudah  menerapkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  41  tahun  2007 Tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah.  Struktur  yang  dibentuk dengan  dasar  peraturan  tersebut berlaku  dalam  wujud  hasil  berupa struktur  organisasi  dan  tata  laksana organisasi  pada  keseluruhan  instansi di Pemerintah Kabupaten Pesawaran, termasuk Dinas Pendidikan. Dikemukakan  oleh  Sekretaris  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Pesawaran bahwa  dinas  yang  mengelola  sektor pendidikan itu dulu sebelum penerapan  PP  41  Tahun  2007  masih digabung menjadi  Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  Pemuda  dan  Olahraga. Dapat  dilihat  dari  namanya  bahwa dinas  yang  mengabungkan  beberapa lingkup  wilayah  tersebut  nampak memiliki  aktivitas  yang  cukup  luas dan  tidak  sekedar  berfokus  kepada pengelolaan  pendidikan  masyarakat. Selanjutnya diketahui bahwa struktur yang  terbentuk  dengan  cakupan seperti dahulu itu menjadikan pergerakan  dinas  menjadi  rumit, karena  banyak  urusan  dan  bidang kerja  yang  harus  dikelola.  Namun
demikian, dapat mereka pahami juga bahwa struktur yang sempat terbentuk  dahulu  itu  dikarenakan kondisi  sumber  daya  yang  memang belum mencukupi untuk mendistirbusikan tugas-tugas itu secara  spesifik  pada  masing-masing institusi  kerja.  Struktur  organisasi yang  sekarang  lebih  memfokuskan pelaksanaan urusan pendidikan kepada  satu  institusi  yaitu  Dinas Pendidikan. Dalam struktur organisasi  yang  sekarang  ini  terdiri empat bidang, yaitu Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah,  Bidang  Gedung  dan Bidang Tenaga Kependidikan. Masing-masing  Kepala  Bidang  itu kemudian membawahi beberapa seksi-seksi yang  dipimpin  oleh seorang  Kepala  Seksi.  Struktur  yang lebih fokus ini dirasakan lebih efektif dalam  mengelola  pendidikan  di wilayah Pesawaran.
Namun demikian, kendala yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan tugas  dan  fungsi  tersebut  dapat diatasi  melalui  mekanisme  rapat kerja  pada  masing-masing  dinas  dan dikuatkannya mekanisme pengendalian  oleh  pimpinan  dinas dalam  pelaksanaan  urusan-urusan yang  diselenggarakan  oleh  Dinas Pendidikan. Hal inilah yang dianggap  masih  dapat  mengatasi permasalahan kinerja sektor pendidikan  pada  dinas  Pendidikan tersebut. b. Kinerja Instansi Layanan
Sebagai  instansi  yang  secara langsung
berhubungan dengan masyarakat  dalam  rangka  pemberian layanan  pendidikan,  kinerja  sekolah- sekolah  merupakan  suatu  hal  yang sangat  penting.  Kinerja  sekolah- sekolah  ini  yang  nantinya  akan
menentukan
keberhasilan pengelolaan pendidikan pada wilayah Pesawaran dan secara jangka panjang akan menjadi penentu kualitas  sumber  daya  manusia  yang terdapat  pada  wilayah  Pesawaran. Karena  itu  perlu  dicermati  pula kinerja sekolah-sekolah tersebut dalam konteks Kabupaten Pesawaran sebagai sebuah daerah otonom baru.
Sebagai  daerah  otonom  baru dengan  segala  keterbatasan  sumber daya  terutama  dalam  hal  pendanaan (tidak adanya Dana Alokasi  Khusus) nampak  menghasilkan  kinerja  yang masih  kurang  optimal.  Beberapa sekolah-sekolah yang menjadi sumber  informasi  bagi  penelitian  ini juga mengemukakan bahwa kendala- kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan  pembelajaran  di sekolah-sekolah mereka adalah
kelengkapan-kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung- gedung  sekolah  yang  sudah  harus  di rehab,  terutama  gedung  Sekolah Dasar.  Selain  itu  kendala  yang  juga secara riil dihadapi adalah kekurangan  guru  yang  terjadi  pada sekolah-sekolah  di  kecamatan  yang belum terlalu maju.
Melihat
kendala-kendala
tersebut,  Dinas  Pendidikan  dan sekolah-sekolah  yang  dihadapkan kepada kendala tersebut merumuskan beberapa langkah-langkah yang berguna  untuk  mengatasi  kendala tersebut.  Dinas  Pendidikan  misalnya melakukan pengajuan bantuan kepada  Pemerintah  Provinsi  dalam penanganan  beberapa  kendala  yang dapat  dibantu  dari  pendanaan  APBD
Provinsi. Sementara itu dalam penanganan  sumber  daya  pendidik, penanganan terhadap kendala
tersebut  dilakukan  secara  bersama antara  Dinas  Pendidikan,  sekolah- sekolah  dan  dibantu  dengan  komite
sekolah.  Upaya  yang  dihasilkan  dari penanganan bersama tersebut diantaranya  melalui  pengangkatan guru honorer. Kondisi yang sama juga terjadi dalam sektor kesehatan. Dinas Kesehatan  yang  bertanggung  jawab dalam  pengelolaan  sektor  kesehatan di  Kabupaten  Pesawaran  tersebut dihadapkan  kepada  permasalahan sumber daya anggaran dan berimplikasi kepada kondisi beberapa  sumber  daya  pelayanan yang terdapat pada tingkat Puskesmas.  Kepala  Dinas  Kesehatan mengemukakan bahwa kondisi perkembangan masyarakat di Pesawaran  menuntut  perkembangan yang juga seimbang dalam pembangunan sarana kesehatan masyarakat  di  wilayah  Pesawaran. Kebutuhan  yang  cukup  luas  inilah yang dirasakan belum dapat diimbangi  dengan  memadai  dalam anggaran  kesehatan  pada  Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran. Dikemukakan juga bahwa dalam  beberapa  lingkup  kegiatan Dinas Kesehatan belum dapat diselenggarakan  secara  maksimal karena  kendala  pendanaan  yang harus dihadapi oleh mereka. Kegiatan-kegiatan yang belum terwujud  tersebut  diantaranya  adalah kegiatan penyuluhan, pembinaan instansi  sehat  dan  upaya  pencegahan penyakit  pada  beberapa  wilayah potensial penyakit. Kegiatan- kegiatan ini yang dikemukan sebagai aspek  penting  dalam  kesehatan namun belum tercakup secara menyeluruh dalam penanganan kesehatan  masyarakat  di  wilayah Pesawaran.  Melihat  kondisi  dari sektor pendidikan dan sektor kesehatan  tersebut  dapat  dicermati bahwa masing-masing instansi pelayanan  dalam  sektor  pendidikan
dan  sektor  kesehatan  mengalami kendala  anggaran.  Kendala  anggaran tersebut kemudian berimplikasi terhadap  kondisi  beberapa  sumber daya  lainnya  dan  berpotensi  untuk mempengaruhi  kinerja  pelayanan masing-masing instansi pelayanan tersebut.

## III. PENUTUP
3.1. Simpulan
1. Tatakelola administrasi pemerintahan  yang  baik    di Kabupaten  Pesawaran  melalui pelayanan  publik  di  bidang kependudukan  dan  catatan  sipil antara  lain  Pelatihan  tenaga teknis  SIAK,  pemutahiran  data penduduk/data base melalui teknologi SIAK Off-Line, mengadakan pelatihan/diklat petugas  pendaftaran  penduduk dan  diklat  aparatur  dibidang Administrasi Kependudukan serta penerapan pprogram e-KTP. 2. Tatakelola administrasi pemerintahan  yang  baik    melalui pelayanan  publik  di  bidang pendidikan antara lain,
pelaksanaan  program life  skill pada  semua  sekolah  sehingga dapat  menghasilkan sumber daya manusia  berkualitas  yang  siap pakai  dalam  menghadapi  dunia kerja  peningkatan  pembangunan unit  gedung  baru,  ruang  kelas baru  dan  rehabilitasi  gedung sekolah,  peningkatan  pengadaan sarana  pendidikan  seperti  alat pendidikan dan  alat laboratorium di semua jenis jenjang pendidikan  untuk  mendukung program  peningkatan  kualitas dan relevansi tenaga kependidikan. 3. Tatakelola administrasi pemerintahan yang baik di
Kabupaten  Pesawaran  sebagai daerah  otonom  baru  melalui pelayanan  publik  di  bidang kesehatan  masyarakat  antara  lain melalui penyempurnaan manajemen pelaksanaan  program yang efektif dan efisien, meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan, meningkatkan profesionalisme dan  kualitas  tenaga  kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan advokasi  ke  Pemerintah  Daerah dan  Dinas  Kesehatan  Provinsi serta Kementerian Kesehatan untuk  meningkatkan  pemenuhan sumberdaya khususnya pembiayaan kesehatan, meningkatkan  upaya  preventif dan  promotif  dalam  pelaksanaan program pembangunan kesehatan. 3.2. Saran Sebagai  daerah  otonom  baru, Kabupaten Pesawaran senantiasa berusaha  memberikan  bentuk-bentuk layanan  publik  yang  prima  kepada masyarakatnya, persoalan pengganggaran hendaknya tidak mempengaruhi  pemberian  bentuk- bentuk  pelayanan  publik  kepada masyarakat,  karena  dengan  tidak maksimalnya  kapasitas  anggaran, bukan berarti mengakibatkan lemahnya  kapasitas  penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian layanan publik  yang secara langsung harus  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Kabupaten Pesawaran seiring dengan semangat reformasi birokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwasilah, A. Chaedar. 2002. Pokoknya  Kualitatif:  Dasar- dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Pustaka Jaya. Jakarta. Djaenuri, Aries. 2003. Sistem Pemerintahan Desa . Universitas Terbuka. Jakarta. Hendrarso,  E.S.  2005. Penelitian Kualitatif:  Suatu  Pengantar, dalam Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan,  editor:  Bagong Suyanto.  Penerbit  Kencana. Jakarta.
Neta,  dkk.  2008.  Formulasi  Strategi
Daerah  Otonom  Baru  Dalam Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat  Otonomi  Daerah. Hasil Penelitian.Universitas Lampung. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1996. Sistem  Administrasi  Negara Republik  Indonesia.  Jilid  II Cetakan  Kedua  Edisi  Ketiga. PT  Toko  Gunung  Agung. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik  Indonesia.  1997. Sistem  Administrasi  Negara Republik  Indonesia .  Jilid  I Cetakan  Ketiga  Edisi  Ketiga. PT  Toko  Gunung  Agung. Jakarta.
Ma’arief,  S.  2009. Penyusunan Model  Reformasi  Pelayanan Publik Dalam Rangka Reinventing  Govenrment  Di Daerah  Hasil  Pemekaran, (Studi  Kasus  Pembentukan Kabupaten Pringsewu Provinsi  Lampung ).  Hasil
Penelitian, Universitas Lampung. Milles,  M.  B.  &  M.  A.  Hubberman. 1992. Analisis Data Kualitatif:  Terjemahan. UI Press. Jakarta. Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosda Karya: Bandung. Mulyana, N. 2009. Model Pengahantaran Pelayanan Publik  Pada  Daerah  Otonom Baru . Hasil Penelitian, Universitas Lampung Prasojo,  Eko.  2007. Perkembangan Ilmu Administrasi dan Implikasinya pada Pendidikan  Tinggi  Abad  21 . Seminar dan Lokakarya Nasional Reformasi Pendidikan Tinggi Ilmu Administrasi Abad 21, Kerjasama Persadi, FIA Unibraw, dan BKLPIAI. Malang. Suradinata, Ermaya. 1998. Administrasi Lingkungan dan Ekologi  Pemerintahan  dalam Pembangunan . CV. Ramadan. Bandung. Wijaya,  HAW.  2002. Pemerintahan Desa  dan  Administrasi  Desa Menurut Undang-Undang No.  5  Tahun  1979 .  PT  Raja
Grafindo Persada. Jakarta.