Mekanisme Persidangan Secara Daring ( Online) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar
I Gede Suastika 1 , Putu Eva Ditayani Antari 2
1Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, E- mail: igedesuastika88@gmail.com
2Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, E- mail: evaditayaniantari@undiknas.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 14 Agustus 2021 Diterima: 29 September 2021 Terbit: 30 September 2021
Keywords: Mechanism, Online Trials, Criminal Cases In implementing Indonesia as a rule of law, one of the process for  resolving  the  cases  we  are  familiar  with  is  litigation (court).  With  the  COVID-19  pandemic,  policies  were  issued in the trial process. Among them are SEMA 5/2020, Letter of the  Director  General  of  Badilum,  PERMA  4/2020, which in essence  provides  a  solution  related  to  the influence  of  this pandemic  situation  on  the  trial  process,  namely  by  having online trials. The problems that the writer will examine are how the  online  trial  implementation  mechanism  according  to  the Supreme  Court  Regulation  Number  4  of  2020  concerning Administration  and  Trial  of  Criminal  Cases  at  Courts Electronicals well as the obstacles faced in  conducting online trials  in  solving  criminal  case  during  the  COVID-19 pandemic,  especially  at  the  Denpasar District  Court.  There method  used  is  empiric  legal  research with  data  collection technic through documentation study and interviews with the research location at  the Denpasar District Court. The results obtained  are  first,  the  mechanism of  the  trial  online  (online) with the trial in general, there are only differences in the place of  the  trial  and  through  the  media  zoom.  This  trial  was  also deemed  not  to  contradict  the  principle  of  open  trial  to  the public  and  the  principle  of direct  and  oral  examination  of judges.  In  addition,  when  viewed  from  the  theory  of  legal certainty  and  legal  system  theory,  PERMA  4/2020  also reflects legal certainty and is in accordance with legal system theory.  Second,  there  were  3  obstacles  in  conducting  online trials, namely network / signal, the absence of special rooms in several  detention  centers  /  prisons,  and  the  Defendant  who was exposed to COVID-19.

## Abstrak
Kata kunci: Mekanisme, Persidangan Daring, Perkara Pidana
Corresponding Author: I Gede Suastika,
Dalam  pelaksanaan  Indonesia  sebagai  negara  hukum, salah  satu  proses  penyelesaian  perkaranya  yang  kita kenal yaitu secara litigasi (pengadilan). Dengan adanya pandemi  COVID-19,  dikeluarkannya  kebijakan  dalam proses  persidangan.  Diantaranya  yaitu  SEMA  5/2020, Surat  Dirjen  Badilum,  PERMA  4/2020,  yang  pada intinya memberikan
E-mail: igedesuastika88@gmail.com DOI:
solusi  terkait  pengaruh  situasi  pandemi  ini  terhadap proses  persidangan  yaitu  dengan  adanya  persidangan secara daring  ( online ).  Adapun  permasalahan  yang  akan penulis  teliti  yaitu  bagaimana  mekanisme  pelaksanaan persidangan  secara  daring  (online)  menurut  PERMA tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan  Secara  Elektronik  serta  kendala  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  persidangan  secara  daring (online)  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  dimasa pandemi ini yaitu COVID-19 khususnya pada Pengadilan Negeri  Denpasar.  Metode  penelitian  yang  digunakan yaitu penelitian hukum empiris teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan lokasi penelitian  pada  Pengadilan  Negeri  Denpasar.  Hasil penelitian  yang  didapatkan  yaitu  pertama,  mekanisme persidangan  secara  daring  ( online )  dengan  persidangan pada  umumnya  hanya  terdapat  perbedaan  tempat persidangan  serta  melalui  media  zoom.  Persidangan  ini juga  dianggap  tidak  bertentangan  dengan  asas persidangan  terbuka  untuk  umum  dan  pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan. Selain itu jika dilihat dari teori  kepastian  hukum  dan  teori  sistem  hukum,  PERMA 4/2020 juga sudah mencerminkan  kepastian  hukum  dan sesuai  dengan  teori  sistem  hukum.  Kedua  terdapat  3 kendala  dalam  pelaksanaan  persidangan  secara  daring ( online )  yaitu  jaringan/signal,  tidak  adanya  ruangan khusus  di  beberapa  Rutan/Lapas,  serta  terdapat
Terdakwa yang  terpapar COVID-19.
.

## 1. Pendahuluan
Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tertera dalam Pasal 1 Ayat (3) UUDNRI  1945.  Dalam  negara  hukum  dikenal  adanya  istilah rule  of  law dimana  pemerintah  dan  masyarakat  taat  dan  patuh terhadap hukum  sehingga terciptanya  ketertiban.  1  Dalam  pelaksanaannya  sebagai  negara  hukum,  salah satu proses penyelesaian perkara yang kita kenal yaitu secara litigasi (pengadilan). Proses litigasi dianggap sebagai jalan terakhir apabila proses non litigasi seperti mediasi  dan sebagainya  tidak  dapat  mencapai  kesepakatan  atau  perdamaian. Secara umum persidangan pidana dilakukan di ruang sidang pengadilan sesuai dengan  ketentuan yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHAP).  Namun,  masuknya  pandemi  COVID-19 ke  Indonesia  dan  bahkan  seluruh  dunia,  membuat  dampak  yang  cukup  besar dalam  lingkungan  peradilan.  COVID-19  adalah  penyakit  menular    yang disebabkan oleh  jenis coronavirus baru yang pertama kali mewabah di Wuhan, Tiongkok  pada  bulan  Desember  2019  yang  hingga  saat  ini  masih  menjadi pandemi  di seluruh  dunia termasuk Indonesia.  Jumlah
1  Made  Hendra  Wijaya,  2013, Keberadaan  Konsep  Rule  by  Law  (Negara  Berdasarkan  Hukum) Didalam  Teori  Negara  Hukum  the  Rule  of j Law, Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Udayana, Denpasar, hlm. 3.
kasus  di  Indonesia  pertanggal  03  Februari  2021  terdapat  sejumlah  1.111.671  juta  orang positif, 905.665 ribu orang sembuh, dan 30.770 ribu orang meninggal. 2
Melihat hal tersebut, pemerintah  tidak  tinggal  diam.  Adapun  kebijakan-kebijakan yang diterapkan selama COVID-19 ini yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut PSBB) yang didasari atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar  Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19)lsebagai  aturan  turunan  dari  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19).  Hal tersebut  membuat  banyak  kegiatan,  pekerjaan,  serta  proses  belajar  mengajar  harus dilakukan  dari  rumah  saja  atau work  from  home (selanjutnya  disebut  WFH)  atau  secara daring ( online ).
Pengaruh pandemi COVID-19 juga mempengaruhi ranah hukum terkait proses penegakan  hukum.  Melihat  situasi  pandemi  yang  tidak  kunjung  membaik,  membuat pihak-  pihak  terkait  mulai  mencari  solusi  agar  proses  hukum  tetap  dapat  dilaksanakan dalam  situasi  ini.  Persidangan  yang  biasa  dilakukan  di  ruang  sidang  pengadilan sekarang  mulai  beralih  ke persidangan  secara  daring,  termasuk  persidangan  perkara pidana.
Beragam kebijakan dan peraturan mulai dikeluarkan.  Mulai dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selamat Masa  Pencegahan  Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  di  Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (selanjutnya disebut SEMA  5/2020),  Surat  Direktur  Jendral  Badan  Peradilan  Umum  Nomor  37  / JU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleco ference (selanjutnya  disebut  Surat  Dirjen  Badilum)  serta  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan Persidangan Perka Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut PERMA no.4/2020)
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penekanan terhadap jumlah kasus positif COVID-19  yang  terus  meningkat  serta  untuk  meminimalisir  terjadinya  penumpukan dan penundaan kasus pidana mengingat bahwa tidak semua pemeriksaan perkara dapat ditunda hingga jangka waktu yang lama/terbatas. Terlebih lagi jika sudah dilakukannya penahanan terhadap terdakwa dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi. 3 Berdasarkan  aturan  tersebut,  maka  dapat  dilihat  bahwa  solusi  terkait pelaksanaan persidangan di situasi pandemi COVID-19 yaitu persidangan secara daring ( online) .  Adanya  aturan  tersebut  diharapkan  dapat  membantu  penyelesaian  perkara  di tengah situasi pandemi, sehingga kota-kota dengan kasus positif COVID-19 yang tinggi tetap  mendapat  kepastian  hukum.  Salah  satunya  yaitu  Kota  Denpasar  sebagai  kota dengan jumlah kasus positif  COVID- 19  yang  tinggi.  Namun  proses  pembuktian  yang biasanya  dilakukan  di  ruang  persidangan  terbuka  untuk  umum  akan  menjadi pertanyaan  apabila  proses  persidangan  dilakukan  secara  daring  ( online ). Aturan tersebut sudah mengatur secara detail atau belum tentang mekanisme pelaksaan persidangan  secara  daring  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  serta  kendala- kedalanya  akan  peneliti  bahas  dengan  mengambil  lokasi  penelitian  pada Pengadilan Negeri Denpasar.
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  Untuk  mengetahui  bagaimana mekanisme  pelaksanaan  persidangan  secara  daring  ( online )  PERMA  tentang Administrasi  dan  Persidanganperkara  Pidana  di  Pengadilan  Secara  Elek  tronik dalam  penyelesaian  perkara pidana  di  masa  pandemi COVID-19  serta  kendala dari pelaksanaan persidangan secara daring ( online )
2
Satuan  Tugas   Penanganan COVID-19, 2021, Data Sebaran, diakses di https://covid19.go.id, pada tanggal 03 Februari 2021
3 Wahyu  Iswantoro,  “Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19” ,  SELISIK , Volume 6, Nomor 1, 2020, hlm. 61
dalam penyelesaian perkara pidana pada masa pandemi COVID-19 di Wilayah Pengadilan  Negeri Denpasar.

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam mengkaji hal ini adalah hukum empiris. Hal ini yang meninjau antara harapan dengan j kenyataan. Hal ini  juga  sering  disebut Law  in  Action . 4 Berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka penelitian ini  dilakukan  dengan  menggunkan  suatu  data  yang  terdapat  di lapangan.  Teknik  pengumpulan j data  digunakan  yaitu  studi  dokumentasi  dan wawancara. Dalam hal ini yaitu wawancara dengan JPU pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Hakim, dan Advokat pada PN Denpasar.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Secara Daring ( Online ) Menurut Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2020  tentang Administrasi  dan  Persidangan  Perkara  Pidana  di  Pengadilan  Secara Elektronik
Secara  umum,  proses  peradilan  pidana  dilaksanakan  sesuai  dengan yang diatur dalam KUHAP, yaitu dibagi menjadi 3 fase diantaranya : 5
1) Pra-Ajudikasi
a) Penyelidikan
Menurut  Pasal  1  Angka  5  KUHAP,  penyelidikan  merupakan rangkaian  terhadap  pencarian  serta  penemuan  suatu  hal  dalam mendapatkan suatu keadaan yang berkaitan dengan peristiwa
b) Penyidikan
Menurut  Pasal  1  Angka  2  KUHAP,  merupakan  yang  telah dilakukan oleh pejabat penyidik yang dilakukan dengan mengumpulkan suatu bukti terhadap suatu perbuatan.
2) Ajudikasi
Fase ajudikasi atau sering disebut pemeriksaan hakim di pengadilan. Dalam  pemeriksaan  dihadiri  oleh  terdakwa    dengan/tidak    dengan advokat,  JPU,  dan  Hakim.  Setelah  pemeriksaan  selesai  Hakim  akan menjatuhkan putusan.
3) Pasca-Ajudikasi
Pasca-  ajudifikasi  atau  fase  terakhir  yaitu  eksekusi  putusan  dan upaya  hukum.Eksekusi  merupakan  tindakan  paksaan  yang  diberikan kepada  pihak  yang  kalah  oleh  pengadilan  apabila  tidak  melaksanakan putusan  secara
4 Nurul Qamal, dkk,  2017, Metode Penelitian Hukum  (Legal Research Methods), CV Social Politic  Genius (SIGn), Makassar, hlm. 5.
5 Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, hlm 30.
sukarela. 6 Berdasarkan  hal  tersebut  maka  apabila  pihak  yang  kalah  di pengadilan  tidak  menjalankan  putusan  secara  sukarela,  pihak  pengadilan berhak  untuk  melakukan  eksekusi.  Apabila  pihak  yang  kalah  merasa  tidak puas  atas  putusan  tersebut  maka  dapat  melakukan  upaya  hukum.  Terdapat beberapa  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  yaitu  perlawanan,  banding, kasasi,  dan  peninjauan  kembali.  Terkait  alur  sistem  peradilan  pidana  dapat dilihat  pada Gambar  1.1 di atas.
Berbeda  dengan  persidangan  pidana  pada  umumnya,  persidangan  pidana secara daring ( online ) diatur dalam PERMA 4/2020. Menurut Pasal 1 Angka 12 persidangan  secara  elektronik  adalah  serangkaian  proses  memeriksa  dan mengadili,  dan  memutus  perkara  yang  dilaksanakan  dengan  dukungan teknologi  informasi  dan  komunikasi,  audio  visual  dan  sarana  elektronik lainnya oleh Pengadilan. Persidangan  secara  daring  ( online )  menjadi solusi untuk  tetap  melakukan  penyelesaian  perkara  pidana  di  tengah  pandemi COVID-19. Hal tersebut diatur dalam PERMA 4/2020.
Adapun
mekanisme persidangan daring ( online ) dalam PERMA 4/2020 yaitu:
1. Dalam keadaan tertentu seperti terdapat bencana alam, keadaan darurat, wabah penyakit atau keadaan lainnya yang menurut Majelis Hakim perlu melakukan persidangan  secara  daring  ( online )  melalui  penetapan,  sejak  awal atau  saat persidangan  berlangsung  Majelis  Hakim  atas  jabatannya  atau  permintaan JPU/Terdakwa/  Penasihat  Hukum  dapat  menetapkan  persidangan  secara daring ( online ).
2. Setiap  dokumen  harus  berbentuk  PDF  yang  dikirim  ke  pos-el  Pengadilan sebelum  dibacakan. (Pasal 3).
3. Pelimpahan  berkas  perkara  dilimpahkan  melalui  pos-el  yang  kemudian diterima oleh  Kepaniteraan melalui  pos-el  dan  diperiksa sebelum  dicetak  dan melakukan penomoran. (Pasal 4 dan Pasal 5).
4. Penetapan  hari  sidang  daring  ( online )  oleh  Majelis  Hakim  disampaikan  oleh Kepaniteraan  kepada  JPU  secara  elektronik.  JPU  menyampaikan  kepada Terdakwa melalui domisili elektronik berupa pos-el, alamat Whatsup atau Short Massage Service paling lambat 7 hari sebelum hari sidang. (Pasal 6).
5. Dalam persidangan  secara  daring  ( online ),   Terdakwa  yang  didampingi Penasihat  Hukum  harus  berada  dalam      ruangan  yang  sama  dengan Terdakwa, atau  jika   tidak  memungkinkanmaka  Penasihat  Hukum  dapat bersidang  di  Pengadilan atau Kantor Penuntut. (Pasal 7).
6. Pemeriksaan  Saksi  dan/atau  Ahli  dilakukan  di  ruang  sidang  Pengadilan meskipun dalam persidangan daring ( online ) yang diawasi oleh 1 Hakim dan 1 Panitera,  atau  dalam  keadaan  tertentu  Majelis  Hakim  dapat  menetapkan pemeriksaan    Saksi    dan/atau    Ahli      yang      berada  di  Kantor      Penuntut  di daerah  hukumnya,  Pengadilan  tempat  Saksi  dan/atau  Ahli  berada  apabila berada  di  luar  daerah  hukum  Pengadilan  yang  menyidangkan  perkara, Kedutaan/Konsulat Jendral Republik Indonesia apabila berada di luar  negeri, atau  tempat  lain yang  ditentukan terhadap Majelis Hakim. (Pasal 11).
7. Pemeriksaan  dilakukan  secara  daring  ( online ),  Terdakwa  yang  berada  dalam tahanan  di  dengar  perntayaannya  dari  tempat  Terdakwa  di  tahan,  apabila ditempat  Terdakwa  di  tahan  tidak  terdapat  fasilitas  yang  mendukung maka
6 Retno Wulan Sutantio, 2018, Eksekusi dalam Teori dan Praktek, diakses pada tanggal 06 Februari 2021, tersedia di: https://law.ui.ac.id/v3/eksekusi-dalam-teori-dan-praktek/
Terdakwa di dengar keterangannya dari Kejaksaan, apabila Terdakwa tidak di tahan maka di dengar(Pasal 13).
8. Dalam  persidangan  secara  daring  ( online ),  yang  akan  diperiksa  barang buktinya  dan  harus  berada  pada  penuntut  bertempatan  di  kantor. melihatkan bukti secara daring ( online ) kepada Majelis Hakim. Barang bukti dapat  di  foto  atau  di videokan  serta  ditransfer  pada  elektronik  pos  yang sebelumnya. (Pasal 14)
9. Apabila  terdapat  gangguan  teknologi/teknis  maka  sidang  akan  di  skors dan  dibuka  kembali  apabila  gangguan  sudah  berakhir.  Jika  gangguan teknologi  tidak  berhenti  hingga  1  jam,  untuk  itu  akan  dilangsungkan selanjutnya (Pasal 17).
10. Pembacaan  putusan/putusan  sela  dapat  dilakukan  secara  daring  ( online ).
(Pasal 9).
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dilihat  bahwa mekanisme  persidangan secara  daring  ( online )  dari  pengajuan  hingga  pembacaan  putusan  dapat dilakukan  secara  daring  ( online )  menurut  PERMA  4/2020.  Namun  terhadap pemeriksaan  Saksi  atau  Ahli  yang  berada  di  wilayah  hukum  tempat persidangan  dilakukan,  pemeriksaan  dilakukan  di  ruang  sidang  Pengadilan meskipun  dalam  persidangan  daring ( online ) yang diawasi oleh 1 Hakim dan 1 Panitera.  Kemudian  Terdakwa  yang  tidak  di  tahan  akan  di  dengar keterangannya dari Kantor, Pengadilan, atau yang ditentukan lainya dalam hal tempat Majelis Hakim melalui  penetapan.
Melalui  wawancara  terhadap  Bapak  I  Putu  Suyoga,  S.H.,  M.H  selaku Hakim  pada  PN  Denpasar 7 ,  menurutnya  antara  persidangan  pidana  pada umumnya dengan secara daring ( online ) terdapat perbedaan tempat para pihak dalam  persidangan.  Pada  umumnya  persidangan  dilakukan  di  ruang  sidang pengadilan  yang  dihadiri  oleh  semua  pihak.  Namun  dengan  adanya  sidang daring  ( online )  terdapat  perbedaan  tempat,  Hakim  melakukan  persidangan melalui  ruang  sidang  PNdenpasar,  hingga  Kejaksaan  Negeri  Denpasar, Terdakwa yang sudah ditahan dari Rumah Tahanan (selanjutnya disebut Rutan) atau  Lembaga  Pemasyarakatan  (selanjutnya  disebut  Lapas)/Terdakwa  yang tidak  ditahan  dari  Pengadilan  Negeri  Denpasar,  Kejaksaan  Negeri  Denpasar, atau  tempat  lain  yang  ditentukan  Hakim  dengan penetapan, Penasihat Hukum dari ruangan Pos Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Posbankum) Pengadilan Negeri Denpasar.
Persidangan  secara  daring  ( online )  mulai  diterapkan  di  Pengadilan Denpasar pada  bulan  April  2020  hingga  saat  ini.  Semua  jenis  perkara  pidana dapat menempuh persidangan  secara  daring  ( online ).  Pelaksanaan  persidangan secara  daring  ( online ) atau  langsung  ditetapkan  oleh  Majelis  Hakim  melalui penetapan  dengan  mempertimbangkan  masa  penahanan  Terdakwa  dan  hal lainnya.  Adapun  media  yang  digunakan  dalam  persidangan  secara  daring ( online )  yaitu  melalui  aplikasi  zoom.  Meeting  ID  dan password  zoom sudah disiapkan  oleh  Staff  IT  Khusus  pada  Pengadilan  Negeri  Denpasar  yang kemudian akan di kirimkan ke para pihak.
7 Wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Denpasar,  10  Mei  2021
8 Wawancara dengan Jaksa Pratama pada Kejaksaan Negeri Denpasar, 06 Mei 2021
Hal  yang  sama  juga  diutarakan  oleh  Ibu  Ni  Putu  Widyanigsih,  S.H selaku  Jaksa  Pratama  pada  Kejaksaan  Negeri  Denpasar 8 dan  Ibu  Fitra  Octora Kohar,  S.H  selaku  Advokat  pada  Posbankum  Pengadilan  Negeri  Denpasar. 9 Dimana  dalam  pelaksanaan  persidangan  secara  daring  ( online )  dengan persidangan pada umumnya  hanya terdapat perbedaan tempat
pelaksanaannya.  Ibu  Ni  Putu  Widyanigsih,  S.H  juga  menambahkan  bahwa untuk  korban  melakukan  persidangan  secara  daring  ( online )  dari  Kejaksaan Negeri Denpasar, dan untuk Saksi Mahkota dari Rutan/Lapas.
Pelaksanaan persidangan secara daring (online) menurut ketiga informan di atas tidak bertentangan dengan asas persidangan terbuka untuk umum serta asas  pemeriksaan  hakim  secara  langsung  dan  lisan.  Persidangan  yang  terbuka dapat disaksikan prosesnya. Asas ini diatur dalam  Pasal 153  Ayat  (3)  KUHAP dan  Pasal  13  UU  Kekuasaan  Kehakiman.  Persidangan  secara  daring  (online) dianggap tidak bertentangan dengan asas ini karena untuk perkara pidana yang terbuka  untuk umum  tetap  dapat  disaksikan  oleh  masyarakat/umum  melalui layar monitor yang telah disediakan di Pengadilan Negeri Denpasar.
Kemudian  terkait  asas  pemeriksaan  hakim  secara  langsung  dan  lisan juga    tidak  bertentangan.  Asas  pemeriksaan  Hakim  yang  langsung  dan  lisan diatur dalam  Pasal 153  Ayat (2) KUHAP  yang   berarti pemeriksaan dilakukan  secara langsung terhadap Hakim kepada terdakwa  dan  saksi secara lisan,  bukan  tertulis. 10 Persidangan  secara  daring  (online)  dianggap  tidak bertentangan  dengan asas  ini  karena  pemeriksaan  tersebut  tetap  dilakukan seperti  biasa  namun  melalui media  zoom.  Namun,  dalam  pemeriksaan  Saksi dan/atau  Ahli  yang  berada  di wilayah hukum tempat persidangan dilakukan, pemeriksaan  dilakukan  di  ruang  sidang  Pengadilan  meskipun  dalam persidangan  daring  ( online )  yang  diawasi  oleh  1  Hakim  dan  1  Panitera. Kemudian  Terdakwa  yang  tidak  di  tahan  akan  di  dengar keterangannya dari Penuntut,  Pengadilan,  atau  lain  tempat  yang  telah  ditentukan Majelis  Hakim melalui  penetapan.
Selain itu hal ini juga berkaitan dengan asas salus popul suprema lex esto yaitu berarti bahwa keselamatan bagi rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga demi dan untuk keselamatan rakyat, hukum yang ada dapat menyesuaikan situasi dan kondisi. Salah satunya yaitu dengan adanya persidangan daring ( online ). Selain demi keselamatan rakyat, unsur kepastian hukum juga harus terpenuhi.
Kepastian hukum (rechtmatigheid ) merupakan salah satu dari 3 nilai identitas atau dasar yang harus terkandung dalam hukum menurut Gustav Radbruch. 11 Kepastian  hukum  atau Juridical  doctrine merupakan  kekuatan  mengikat  yang didasarkan  pada  aturan  hukum  yang  lebih  tinggi. 12 Kepastian  hukum merupakan  kejelasan  atau  ketegasan  dari  suatu  hukum  yang  berlaku  di masyarakat. 13 Dalam  UUDNRI  1945,  kepastian  hukum  diatur  pada  Pasal  28D Ayat  (1)  yang menyebutkan bahwa setiap  orang  berhak atas hukum.
9 Wawancara dengan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, 06 Mei 2021
10 Andi Muhammad, dkk, 2014, Hukum Acara Pidana, Kencana, Jakarta, hlm. 15 11 Kejaksaan Negeri Bone, 2021, Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan  Hukum Tindak  Pidana Pertambangan.
12 I Gede Atmadja, “Ilmu Hukum dalam Kerta Patrika”, Fakultas Hukum Universitas Udayana , Denpasar, No. 62-63 Tahun XIX Maret-Juni 1993, hlm. 68
13 Tata  Wijayanta, “Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan,  dan  Kemanfaatan
Dalam Kaitannya    dengan  Putusan    Kepailitan  Pengadilan    Niaga” ,    Jurnal    Dinamika Hukum , Vol.  14 No. 2, 2014, hlm. 219
Jika  dilihat  dari  PERMA  4/2020  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya terkait  mekanisme  persidangan  secara  daring  ( online ),  dari  segi  kejelasan  dan ketegasan aturan sudah dapat kita lihat. Dimana mekanisme persidangan sudah secara rinci dijelaskan terkait alur, tempat, serta solusi dari kendala-kendala yang dimungkinkan  terjadi  saat  persidangan  daring  ( online )  seperti  gangguan teknologi  dengan  cara  mengskors  sidang  atau  menunda  sidang  apabila gangguan  yang  terjadi lebih dari  60 menit  dan  melanjutkannya  kembali  sesuai jadwal sidang berikutnya.
Selain  itu  dengan  adanya  aturan  terkait  persidangan  secara  daring ( online )  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  berpekara  dapat  dicapai.  Hal tersebut  mengingat  situasi  pandemi  COVID-19  saat  ini  yang  sulit memungkinkan  untuk  beraktivitas  secara  langsung  dengan  banyak  orang dalam  satu  ruangan.  Sehingga  untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum terutama  bagi  Terdakwa  yang  sudah  ditahan  terlebih  lagi  terhadap  Terdakwa yang  masa  penahanannya  tidak  dapat  diperpanjang  lagi/terbatas  yaitu  melalui persidangan  secara  daring  ( online ).  Berikut  adalah  jumlah  perkara  pidana  yang melaksanakan  persidangan  secara  daring  ( online )  berdasarkan  hasil  wawancara dengan Ibu Fitra Octora Kohar, S.H yaitu:
Tabel 1.1 Jumlah Perkara Pidana Dalam Persidangan Secara Daring ( Online ) 14 NO BULAN JUMLAH PERKARA 1. April-Desember 2020 422 2. Januari-April 2021 197 Total 619
Berdasarkan  data  jumlah  perkara  yang  melaksanakan  persidangan secara daring ( online ) cukup banyak. Penerapan sidang secara daring ( online ) ini juga  diharapkan  dapat  meminimalisir  terjadinya  penumpukan  kasus  akibat pandemi COVID-19.
Demi  tercapainya  tujuan  hukum  itu  sendiri  maka  perlunya memperhatikan 3 unsur  pembentuk  dalam  teori  sistem  hukum.  Sistem  hukum adalah tatanan yang teratur menjadi suatu keharusan yang terdiri dari berbagai unsur  saling  menguatkan  untuk  mencapai  tujuan. 15 Menurut  Friedman  dalam teori sistem hukum terdapat 3 unsur pembentuk diantaranya: 16
14 Wawancara dengan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, 06 Mei 2021
15 Oksep Adhayanto,  “Perkembangan  Sistem   Hukum  Nasional” ,  Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 4 No.2 , 2014, hlm. 215.
16 Iman Pasu Marganda, “Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif ”, Jurnal Civics  Hukum , Vol. 14 No. 2, 2017, hlm. 146.

## 1. Substansi Hukum ( Legal Substance )
Substansi  hukum  adalah  produk  hukum,  baik  peraturan yang  lahir  dari  kebiasaan  atau  peraturan  yang  dibuat  melalui mekanisme struktur  formal. Jika dilihat PERMA 4/2020 merupakan peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  demi  tetap menciptakan  adanya kepastian  hukum  dan  menegakan  keadilan dengan  solusi  melakukan persidangan  secara  daring  (online)  pada perkara  pidana,  melihat  situasi dan  kondisi  pandemi  COVID-19 yang  tidak  kunjung  membaik.  Secara  substansi  PERMA  4/2020 telah  mengatur  terkait  mekanisme secara  jelas dan  rinci.  Dari  awal hingga  pembacaan  putusan  yang  dapat  dilakukan secara  daring ( online ).
2. Struktur  Hukum l ( Legal  Structure )
Struktur  hukum  adalah komponen struktural/organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat/ menerapkan peraturan. PERMA 4/2020 telah disebutkan terkait pihak- pihak dalam persidangan, bagaimana pelaksanaannya, serta tempat pelaksanaannya. Sehingga penegak hukum, terdakwa, korban, serta pihak lainnya yang terkait dapat memahami bagaimana penerapan dari aturan tersebut dalam persidangan secara daring ( online ).
3. Budaya Hukum ( Legal  Culture )
Budaya  hukum   adalah  pemikiran,  nilai,  serta j harapan j atas norma dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Dengan  adanya  PERMA 4/2020 diharapkan dapat membantu tetap berjalannya proses penegakan hukum  serta  kepastian  hukum  di  tengah  pandemi COVID-19.  Selain  itu, PERMA  4/2020  juga  diharapkan  dapat membantu  dalam  meminimalisir terjadinya penumpukan perkara.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme persidangan secara daring ( online ) dengan persidangan pada umumnya hanya terdapat perbedaan tempat persidangan serta melalui media zoom. Persidangan ini juga dianggap tidak bertentangan dengan  asas persidangan terbuka  untuk umum dan asas pemeriksaan hakim secara langsung dan  lisan. Dimana dalam hal ini juga terkait dengan asas Salus Populi Suprema Lex Esto berarti bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga demi dan untuk keselamatan rakyat, hukum yang ada  dapat  menyesuaikan  situasi  dan  kondisi. Salah  satunya  yaitu  dengan  adanya persidangan daring ( online ). Selain itu jika dilihat dari teori kepastian hukum dan teori  sistem  hukum,  PERMA  4/2020 juga sudah  mencerminkan  kepastian  hukum dan sesuai dengan teori sistem hukum.
3.2 Kendala  Pelaksanaan  Persidangan  Secara  Daring  ( Online )  dalam Penyelesaian  Perkara  Pidana  pada  Masa  Pandemi  COVID-19  di Wilayah Pengadilan Negeri  Denpasar
Pelaksanaan persidangan secara daring ( online ) tentu mempunyai
perbedaan  persiapan  dibandingkan  dengan  persidangan  pada  umumnya.
Berdasarkan  wawancara  dengan  ketiga  informan  di  atas,  adapun  sarana  dan prasarana yang harus dipersiapkan diantaranya yaitu ruangan,
laptop/komputer, soundsystem , wi-  fi /jaringan,  dan  saran  teknologi  informasi lainnya. Kendala-kendala terkait pelaksanaan persidangan secara daring ( online ) yang  dihadapi  oleh  ketiga  informan tersebut  yaitu  jaringan.  Jaringan/signal yang  kurang  mendukung  akan  mempengaruhi  kejelasan  video/audio  selama persidangan  berlangsung.  Namun  kendala  tersebut  biasanya  terjadi  di  tempat Terdakwa yaitu di Lapas atau Rutan.
Adapun solusi yang biasanya dilakukan diantaranya yaitu menghubungi provider,  menyiapkan  media  jaringan  lain  seperti  modem  atau tethering/hotspot pribadi dari ponsel. Apabila terjadi kendala-kendala tersebut maka  sidang  akan  di  skorsing  hingga  gangguan  jaringan  berhasil  ditangani. Namun  apabila  hal  tersebut  berlangsung  selama  lebih  dari  60  menit,  maka Majelis Hakim akan menunda persidangan dan melanjutkannya kembali sesuai dengan jadwal sidang berikutnya.
Selain jaringan, tidak adanya ruangan khusus di beberapa Rutan/Lapas juga  menjadi  salah  satu  kendala  lainnya.  Sehingga  saat  proses  persidangan secara  daring ( online ),  Terdakwa  melakukan  persidangan  dalam  satu  ruangan yang  sama  dengan  Terdakwa  lain  sehingga  suara  yang  tersampaikan  kurang jelas.  Sehingga  diharapkan  secepatnya  disediakan  ruangan  khusus  untuk melakukan persidangan secara daring ( online ) di Rutan/Lapas.
Kendala  terakhir  yaitu  Terdakwa  yang  terpapar  COVID-19.  Terdakwa yang  terpapar  COVID-19,  membuat  proses  persidangan  secara  daring  ( online ) tidak  dapat  dilaksanakan.  Persidangan  secara  daring  ( online )  baru  dapat dilaksanakan setelah Terdakwa selesai melakukan isolasi dan sudah dinyatakan sembuh  atau  negatif  COVID-19.  Solusi  terkait  hal  ini  yaitu lebih  meningkatan daya tahan tubuh/imunitas dan  memperketat  protocol kesehatan.  Hal  tersebut mengingat bahwa jumlah Terdakwa yang di tahan di Rutan/Lapas  dalam satu ruangan terdapat beberapa orang.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  terdapat  3  kendala dalam pelaksanaan  persidangan  secara  daring  ( online )  yaitu  jaringan/signal, tidak  adanya  ruangan  khusus  di  beberapa  Rutan/Lapas,  serta  terdapat Terdakwa  yang  terpapar  COVID-19.  Dimana  solusi  terkait  kendala  jaringan yaitu  dengan  menghubungi  provider,  menyiapkan  media  jariangan  lainnya seperti  modem  atau  tethering/hotspot  pribadi.  Kemudian  terkait  kendala ruangan  khusus  di  Rutan/Lapas  di  harapkan  dapat  segera  disediakan,  serta lebih meningkatkan protocol kesehatan untuk mengurangi adanya penyebaran virus COVID-19 di Rutan/  Lapas.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulka  bahwa  mekanisme  persidangan secara  daring  ( online )  dengan  persidangan  pada  umumnya  hanya  terdapat perbedaan  tempat  persidangan  serta  melalui  media  zoom.  Persidangan  ini  juga dianggap tidak bertentangan dengan asas persidangan terbuka untuk umum dan asas  pemeriksaan  hakim  secara  langsung  dan  lisan.  Dimana  dalam  hal  ini  juga terkait dengan asas Salus Populi Suprema Lex Esto berarti bahwa keselamatan rakyat adalah hukum l tertinggi. Sehingga demi dan untuk keselamatan rakyat, hukum
yang  ada  dapat  menyesuaikan  situasi  dan  kondisi.  Salah  satunya  yaitu  dengan adanya persidangan daring ( online ). Selain itu jika dilihat dari teori kepastian hukum  dan  teori  sistem  hukum,  PERMA  4/2020  juga  sudah  mencerminkan kepastian hukum dan sesuai dengan teori sistem hukum.
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan terdapat 3 kendala dalam pelaksanaan persidangan secara daring ( online ) yaitu jaringan/signal, tidak adanya ruangan khusus di beberapa Rutan/Lapas, serta terdapat Terdakwa yang terpapar COVID-19.  Dimana  solusi  terkait  kendala  jaringan  yaitu  dengan  menghubungi provider,  menyiapkan  media  jariangan  seperti  modem  atau  tethering/hotspot pribadi. Kemudian  terkait  kendala  ruangan  khusus  di  Rutan/Lapas  di  harapkan dapat  segera  disediakan,  serta  lebih  meningkatkan  protocol  kesehatan  untuk mengurangi adanya penyebaran virus COVID-19 di  Rutan/Lapas.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Buku Efendi,  Joenaedi,  2016, Metode  Penelitian  Hukum  :  Normatif  dan  Empiris, Prenadamedia Group, Depok.
Endro Purwoleksono, Didik, 2016, Hukum Pidana , Airlangga University Press,
Surabaya.
Gunadi, Ismu,  Joenaedi  Effendi,  2015, Cepat dan Mudah Memahami  Hukum  Pidana,
Kencana, Jakarta.
Hakim, Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana, CV Budi Utama, Yogyakarta.
Muhammad, Andi, dkk, 2014, Hukum Acara Pidana, Kencana, Jakarta.
Jurnal Adhayanto, Oksep, Vol. 4 No. 2 2014, Perkembangan Sistem Hukum Nasional, Jurnal lmu Hukum
Atmadja, I Gede, No. 62-63 Tahun XIX Maret-Juni 1993, Ilmu Hukum dalam Kerta Patrika , Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bachtiar S. Bachri, Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Data pada Penelitian Kualitatif, Universitas  Negeri Surabaya.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981 tentang  Hukum Acara  Pidana, Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun  2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Internet Satuan Tugas  Penanganan COVID-19, Data Sebaran, https://covid19.go.id, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia   (KBBI), https://kbbi.web.id/sidang,
Kejaksaan Negeri Bone, 2021, Analis Konsep Keadilan, Kepastian, dan KemanfaatanDalam Penegakan Hukum Tindak  Pidana Pertambangan, kepastian-dan-kemanfaatan- dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html,
Pengadilan Negeri pekalongan Kelas IB, 2021, Alur Perkara Pidana, pn- pekalongan.go.id,