## PENGUATAN FUNGSI KEIMIGRASIAN SEBAGAI FASILITATOR PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RENCANA STRATEGIS  DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
TAHUN 2020-2024
Rima Sari Indra Putri Direktorat Jenderal Imigrasi Gedung Sentra Mulia Jl. HR. Rasuna Said Kav X-6, RT.16 / RW.4 Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, DIK Jakarta, 12940 Tel. 0859 2175 0119 Email : arcrima2001@gmail.com

## Abstrak
Tahun 2020 adalah awal tahun Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) memulai perencanaan strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Ditjenim Tahun 2020-2024. Renstra Ditjenim mengacu pada  Renstra Kementerian Hukum dan HAM yang mengacu pada  Dokumen  RPJMN  ke-IV  yang  ditetapkan  sesuai  Visi  dan  Misi  Presiden  Terpilih.  Sinergi  dengan keinginan  Presiden,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  merumuskan  pergeseran  arah  kebijakan  dan  strategi  dari fungsi pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di lima tahun berlalu yakni periode Tahun 2015-2019 menjadi  penguatan  fungsi  pengamanan  negara  SERTA  fasilitator  pembangunan  kesejahteraan  masyarakat. Oleh karena itu tulisan ini akan menjabarkan rencana kegiatan strategis yang dirumuskan oleh Ditjenim dalam upaya penguatan  peran imigrasi  sebagai fasilitator  pembangunan  kesejahteraan masyarakat.  Berangkat dari latar belakang diatas, serta terkait dengan tema penelitian, maka rumusan permasalahan untuk tulisan ini adalah : “Bagaimanakah fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat diarahkan dalam perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 ?”. Tujuannya adalah untuk mengetahui serta menganalisa arah kebijakan dan strategi fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dijabarkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap data-data primer dan sekunder yang didapatkan oleh penulis.
Kata  Kunci:  Rencana  Strategis  Tahun  2020-2024,  Fungsi  Keimigrasian,  Fasilitator  Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

## Abstract
Year 2020 is the beginning of years for The Directorate General of Immigration to start its strategic planning for the next 5 (five) years compiled as document of Directorate General of Strategic Plan of 2020-2024. The Directorate General's Strategic Plan comply The Ministry of Justice and Human Rights Strategic Plan which sets to document of RPJMN-IV determined in accordance to the Vision and Mission of the Elected President. Reflected by the Vision, Mission and also the Government's Strategic/ National Priorities for the next 5 (five) years,  President  Jokowi  hoped  for  development  acceleration  especially  in  aspects  of  human  resource  and regional  development.  Some  methods  are  by  inviting  as  much  investment  as  possible  and  implementing bureaucratic reforms in governance.  Sinergyzing with the Vision of the President, the Directorate General of Immigration  formulated  the  direction  with  a  change  in  its  focus.  Formerly,  in  year  2015-2015,  focus  of immigration policies are to strengthen immigration public service and law enforcement while for the next 5 years the focus is aimed to be slightly change to the effort to strengthen state security and facilitate public welfare development. Therefore this paper will describe efforts planned to be taken to strengthen immigration function  as  facilitator  of  public  welfare  development.  Based  on  the  description  as  mentioned  before,  the Research Question for this paper is : “How will the function of immigration as the facilitator of public welfare development will be directed in the strategic planning of the Directorate General of Immigration for 2020- 2024?".  The  aim  is  to  study  and  analyze  immigration  policy  and  its  strategic  objectives.  This  study  uses descriptive qualitative method with the using of primary and secondary data gathered by the author. Keywords:  Strategic  Plan  for  2020-2024,  Immigration  Function,  Facilitator  for  Public  Welfare Development.

## PENDAHULUAN
Pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi  dan  transportasi  di  era  otomatisasi dan  pertukaran  data  4.0  ini  turut  mempercepat arus  putaran  globalisasi.  Globalisasi  membuat manusia  di  seluruh  dunia,  seakan  tidak  terikat batas negara dan geografis, terhubung dan saling bertukar  informasi  kapan  saja  dan  di  mana  saja melalui  media  elektronik.  Sehingga  kemudian dikenal istilah world nation (negara global) yang hampir-hampir  menggantikan  kedaulatan  state nation  (negara  bangsa).  Namun  demikian, meskipun  globalisasi  mengaburkan  batas-batas antar negara, dalam konteks pertukaran data dan informasi,  tetap  tak  bisa  membatasi  arus  keluar masuk  manusia  antar  negara.  Karena  kehadiran fisik  terkadang  dibutuhkan  dan  tidak  dapat digantikan identifikasi data.
Secara umum, hal ihwal perlintasan manusia antar negara nerupakan tugas fungsi imigrasi. Di Indonesia,  perihal  keimigrasian  diatur  dalam Undang-undang  No.  6  Tahun  2011  yakni  hal ihwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar Wilayah  Indonesia  serta  pengawasannya  dalam rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan  negara. Definisi  tersebut  menjabarkan  imigrasi  dalam  4 (empat)  tugas  fungsi  sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  1  UU  No.  6  Tahun  2011  yakni  : pelayanan  keimigrasian,  penegakan  hukum, keamanan  negara  dan  fasilitator  kesejahteraan masyarakat.
Program  imigrasi  yang  tercantum  dalam dokumen  rencana  strategis  Direktorat  Jenderal Imigrasi 2015-2019 adalah  “Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian“ yang  mencerminkan  prioritas  organisasi  pada  5 (lima)  tahun  lalu  pada  upaya-upaya  untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian terintegrasi  SIMKIM  dan  penegakan  hukum keimigrasian  melalui  penindakan  keimigrasian baik  TAK (tindakan administratif keimigrasian) maupun projustisia.
Lalu  bagaimanakah  dengan  perencanaan strategis  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  untuk  5 (lima) tahun mendatang apakah tidak mengalami perubahan  atau  mengalami  pergeseran  arah kebijakan dan strategi mengikuti dinamika global dan visi misi serta agenda pembangunan prioritas presiden terpilih yang menginginkan
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”?.
Keinginan Presiden tersebut tentunya didasari  oleh  Analisa  terhadap  dinamika  global saat  ini.  Bahwasanya  selama  beberapa  tahun terakhir Indonesia mengalami stagnansi pertumbuhan ekonomi. Sementara di luar negeri tingkat kompetisi pembangunan dan perekonomian  begitu  tinggi  didukung  oleh  era tranformasi digital yang massif. Eropa menyebutnya  sebagai  “ Revolution 4.0”,  Jepang menamai  era  ini  sebagai  “ Society 5.0”,  Cina menyebutnya  sebagai  “ Made  in  China 2025”, Amerika  mencanangkan  “ Industrial  Internet ” dan  Asia  memproyeksikan  diri  sebagai  “ Smart Cities”. Sementara  Indonesia  masih  berkutat pada  permasalahan  rendahnya  kualitas  SDM, pola  pikir  manusia  monoton  dan  cenderung corrupt, belum lagi regulasi tumpeng tindih dan lemahnya interkoneksi.
Imigrasi  5  (lima)  tahun  mendatang  akan ditentukan  di  tahun  ini,  khususnya  dalam pengejewantahan  fungsi  keimigrasian  sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.  Apakah  masih  terjebak  dalam konsepsi birokrasi itu lama dan berbelit-belit atau menuju  reformasi  birokrasi  yang  produktif, inovatif, cepat dan efisien.

## Latar Belakang
Tahun  2020  adalah  awal  periode  berlakunya Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan  terakhir  dari  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2005-2025. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan  Nasional  (PPN)  /  Kepala  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI  No.  5  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara Penyusunan  Rencana  Strategis  Kementerian  / Lembaga  2020-2024,  RPJPN  adalah  dokumen perencanaan  pembangunan  nasional  untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2005 sampai  dengan  tahun  2025  sedangkan  RPJMN adalah  dokumen  perencanaan  pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN  IV)  dari  RPJPN  2005-2025,  yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dengan dimulainya RPJMN 2020-2024, maka Kementerian  /  Lembaga  mulai  merancang konsep  perencanaan  strategis  (Renstra)  untuk  5 (lima) tahun mendatang yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan  yang  memuat  arah  kebijakan  dan
strategi  serta  pengalokasian  sumber  daya organisasi  untuk  mencapai  Visi,  Misi,  Tujuan serta Sasaran Organisasi. Renstra dirancang dan ditetapkan  setiap  5  (lima)  tahun  sekali  dan merupakan  penjabaran  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Sebagai  salah  satu  unit  Eselon  1  yang bernaung  dibawah  Kementerian  Hukum  dan HAM  (Kemenkumham),  secara  teknis  Renstra Ditjenim 2020-2024 akan mengacu pada Renstra Kemenkumham 2020-2024 dan RPJMN ke-IV.
Renstra  Ditjenim  2020-2024  diarahkan untuk  menguatkan  peran  imigrasi  sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat  sebagai  respon  terhadap  penetapan Sasaran RPJMN ke-IV yang hendak mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,  maju,  adil,  dan  makmur  melalui percepatan  pembangunan  di  berbagai  bidang dengan  menekankan  terbangunnya  struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung  oleh  SDM  berkualitas  dan  berdaya saing.  Dari  kalimat  sasaran  tersebut  tercermin bahwa  pemerintah  saat  ini  berfokus  untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya  dengan  pendekatan  pembangunan SDM  dan  wilayah.  Lalu  bagaimanakah  upaya- upaya strategis imigrasi dalam fungsinya sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat  mampu  mendukung  keinginan pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan  pemerintah  di  5  (lima)  tahun mendatang ?

## Rumusan Masalah
Berangkat  dari  latar  belakang  diatas  berikut adalah  rumusan  permasalahan  penelitian  ini adalah  Bagaimanakah  fungsi  imigrasi  sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat diarahkan dalam perencanaan strategis  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  Tahun 2020-2024 ?

## Tujuan
Adapun  tujuan  penulisan  makalah  adalah  untuk mengetahui  serta  menganalisa  arah  kebijakan dan  strategi  fungsi  imigrasi  sebagai  fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dijabarkan  dalam  Rencana  Strategis  Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024

## Metode Penelitian
1. Pendekatan Secara  pengertian,  Winarno  menjelaskan bahwa  metode  penelitian  adalah  suatu  kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yg teliti & sistematik. Selain Winarno. Sugiyono menjelaskan  bahwa  metode  sebuah  penelitian adalah  langkah  ilmiah  untuk  mendapatkan  data dengan tujuan & kegunaan tertentu.
Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat
deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses  dan  makna  (perspektif  subjek)  lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif . Landasan  teori  dimanfaatkan  sebagai  pemandu agar  fokus penelitian sesuai  dengan  fakta  di lapangan.  Objek  penelitian  adalah  konsep kebijakan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam hal ini draft Renstra Ditjenim 2020-2024. Selain itu tulisan ini juga bertujuan memberikan penilaian (bersifat evaluatif).
2. Metode Pengumpulan Data
Terdapat  2  (dua)  sumber  data  yakni  primer dan  sekunder.  Tulisan  ini  menggunakan  kedua jenis  data  diatas  yakni  data  primer  :  data  yang diperoleh peneliti langsung dari tangan pertama, yakni  hasil  bahasan  rapat  atau  kegiatan konsinyering terkait Renstra, kemudian pembahasan  langsung  dengan  pimpinan  dan pelaksana  pengampu  tugas  penyusunan  Renstra maupun  narasumber.  Penulis  pun  termasuk dalam pelaksana penyusun draft Renstra
Adapun  data  sekunder  berupa  peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra, kemudian dokumen pemerintahan seperti Narasi RPJMN ke-IV, serta draft  Renstra  Ditjenim  2020-2024  yang  masih dalam penyesuaian.
Data dikumpulkan melalui observasi langsung  karena  penulis  terlibat  sebagai pelaksana  penyusunan  draft  Renstra  Ditjenim 2020-2024  baik  dalam  kegiatan  pembahasan informal, rapat-rapat dalam kantor maupun rapat konsinyering yang melibatkan perwakilan direktorat pengampu tusi.
3. Teknik Analisa Data
Teknik  Analisis  Data adalah  suatu  metode untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami  dan  juga  bermanfaat  dalam  rangka menemukan solusi permasalahan.
Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh penulis dalam rangka menyusun tulisan ini adalah sebagai berikut :
a. Mengolah  data,  dimana  penulis  melakukan proses  penyuntingan  atau  seleksi  data-data yang  relevan  saja  pada  draft  Renstra Ditjenim  Tahun  2020-2024  dan  dokumen pendukung  lainnya  untuk  digunakan  dalam menjawab pertanyaan masalah pada penelitian ini.
b. Menganalisa data, Penulis melakukan Analisa serta mengambil kesimpulan pribadi  terhadap keputusan dan kebijakan  pimpinan  yang  tertuang  dalam draft Renstra Ditjenim Tahun 2020-2024 c. Mendeskripsikan hasil Analisa.
Secara  sistematis,  faktual  dan  akurat berdasarkan  data  dan  informasi  yang diperoleh  oleh  penulis,  maka  penulis mendeskripsikan hasil Analisa dalam sistematika tulisan sesuai ketentuan ilmiah.

## PEMBAHASAN
Untuk  sampai  pada  pembahasan  penguatan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan  kesejahteraan  masyarakat  yang tertuang  dalam  dokumen  Rencana  Strategis Direktorat  Jenderal  Imigrasi  Tahun  2020-2024 maka  kita  perlu  secara  runtut  mengetahui  Arah kebijakan  dan  strategi  nasional,  Kementerian Hukum  dan  HAM,  serta  Direktorat  Jenderal Imigrasi  terlebih  dahulu  sebagaimana  terbagi dalam sub pembahasan dibawah ini

## Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional
Pada pidato pertamanya sebagai presiden terpilih Pilpres  2019  Bulan  Juli  2019  Presiden  Jokowi menyampaikan  Visi  Misi  Presiden  Dan  Wakil Presiden  Kabinet  Indonesia  Maju  sebagai berikut.  Visi  Presiden  adalah  “Terwujudnya Indonesia  Maju  yang  Berdaulat,  Mandiri  dan Berkepribadian  berlandaskan  Gotong  Royong” yang terjabarkan dalam 5 (lima) arahan, yakni :
1. Mempercepat pembangunan interkoneksi
infrastruktur dengan
kawasan  industri  kecil,  ekonomi  khusus, pariwisata,  persawahan,  perkebunan,  dan perikanan.
2. Pembangunan SDM
1 Dokumen  Rancangan  Teknokratik  RPJMN  2020- 2024 Kementerian PPN/Bappenas, Hal. 2
3. Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan dengan memangkas hambatan investasi;
4. Reformasi  Birokrasi  mencakup  kecepatan pelayanan  dan  perizinan,  menghapus  pola pikir monoton dan terjebak di zona nyaman, serta  birokrasi  adaptif,  produktif,  inovatif dan kompetitif.
5. APBN  fokus  dan  tepat  sasaran,  memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sejalan  dengan  visi  misi  pemerintahan, ditetapkan  pula  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024  yang saat ini memasuki Tahap ke IV atau tahap akhir dari  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional  (RPJPN  2005  -  2025).  RPJMN  IV memiliki  Sasaran  “mewujudkan  masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan  pembangunan di  berbagai bidang  dengan  menekankan  terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung  oleh  SDM  berkualitas  dan  berdaya saing”. 1 Dari kalimat sasaran tersebut  tercermin bahwa pemerintah saat ini menginginkan adanya percepatan  pembangunan  utamanya  melalui pendekatan pembangunan SDM dan wilayah.
Untuk mencapai sasaran dimaksud pemerintah  merumuskan  7  (tujuh)  Agenda Pembangunan  RPJMN  IV  atau  juga  dikenal  7 Prioritas Nasional (PN) yakni :
1. Memperkuat  ketahanan  ekonomi untuk pertumbuhan  yang  berkualitas  dengan Program Prioritas sbb:
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan Program Prioritas sbb:
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan Program Prioritas sbb:
4. Membangun  kebudayaan  dan  karakter bangsa dengan Program Prioritas sbb :
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung  pengembangan  ekonomi  dan pelayanan  dasar  dengan  Program  Prioritas sbb :
6. Membangun lingkungan hidup,
meningkatkan  ketahanan  bencana  dan perubahan  iklim  dengan  Program  Prioritas sbb :
7. Memperkuat  stabilitas  polhukhankam  dan transformasi  pelayanan  publik  dengan
Program Prioritas sbb : 2 Penguatan ketahanan ekonomi dan infrastruktur sebagaimana disebutkan pada PN 1 dan  PN  5  diatas  sangat  terkait  dengan  fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Tertuang  dalam  Dokumen  Narasi  RPJMN IV  Revisi  28  Juni  2019,  salah  satu  proyek prioritas  pemerintah  untuk  PN  1  adalah  : peningkatan  nilai  tambah  lapangan  kerja  dan investasi di  sektor  riil,  dan  industrialisasi. Sedangkan proyek prioritas pemerintah pada PN 5  mencakup  hampir  seluruh  kebutuhan  dasar masyarakat  Indonesia  diantaranya:  pelayanan dasar,  perekonomian,  dukungan  perkotaan, energi dan kelistrikan serta transformasi digital.
Imigrasi  berperan  untuk  memfasilitasi keinginan  pemerintah  untuk  meningkatkan investasi  asing  masuk  ke  Indonesia  sehingga mendorong  percepatan  laju  perekonomian  dan pembangunan  serta  penguatan  infrastruktur hamper  di  semua  aspek  melalui  pembuatan  dan penetapan kebijakan keimigrasian yang inovatif, produktif dalam hal ini ramah terhadap investasi, cepat/kompetitif,  sederhana  dan  tidak  berbelit- belit serta akuntabel.

## Arah  Kebijakan  Dan  Strategi  Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Untuk  mencapai  visi  sebagaimana  disebutkan diatas,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  terpilih menjalankan 9 Misi yakni :
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif,
Mandiri,dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan
5. Kemajuan  Budaya  yang  Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan  Sistem  Hukum  yang  Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan  bagi  Segenap  Bangsa  dan Memberikan  Rasa  Aman  pada  Seluruh Warga
8. Pengelolaan  Pemerintahan  yang  Bersih, Efektif, dan Terpercaya
2 Dokumen RPJMN 2020-2024 Hal. 3. Tujuh agenda tersebut  merupakan  terjemahan  4  (empat)  pilar RPJMN  2020-2024  yakni  kelembagaan  politik  dan hukum  yang  mantap,  kesejahteraan  masyarakat

## 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
Terkait  dengan  bahasan  tulisan  ini,  salah satu  Misi  dari  9  (Sembilan)  Misi  diatas  yang kemudian diampu oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian diturunkan menjadi salah satu  misi  seluruh  Unit  Eselon  1  dibawah Kemenkumham  adalah  Misi  ke-8  (delapan) yakni : “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif,  dan  Terpercaya”.  Misi  Nasional  ke-8 tersebut ditunkan menjadi 2 Misi Kemenkumham yakni :
• Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, dan
• Melaksanakan  tata  laksana  pemerintahan yang  baik  melalui  reformasi  birokrasi  dan kelembagaan.
Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas adalah dalam rangka  meningkatkan  kepuasan  masyarakat terhadap  layanan  hokum  sesuai  dengan  asas penyelenggaraan pelayanan publik
Kemudian pelaksanaan tata laksana pemerintahan  yang  baik  melalui  reformasi birokrasi  dan  kelembagaan  bertujuan  untuk mewujudkan  Kementerian  Hukum  dan  HAM menjadi  sebagai  organisasi  yang  efektif  dan efisien namun mampu bersaing secara konstruktif. Sasarannya adalah dengan meningkatkan  SDM,  kemudian  membangun budaya  kerja  yang  efektif  dan  berorientasi kinerja dan pelayanan, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan anggaran. Dari penjabaran diatas disimpulkan bahwasanya dalam rangka mendukung visi misi pemerintah dalam hal percepatan pembangunan dan perekonomian dengan mengundang investasi  sebanyak-banyaknya,  Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk menerapkan Reformasi  Birokrasi  dalam  tata  laksana pemerintahannya sehingga diharapkan pelayanan hukum yang diberikan pada masyarakat berkualitas.
Arah  Kebijakan  Dan  Strategi  Direktorat Jenderal Imigrasi.
Lalu bagaimanakah dengan imigrasi ?
yang  terus  meningkat,  struktur  ekonomi  yang  maju dan kokoh serta terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.
Sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011  tentang  Keimigrasian  4  (empat)  tugas fungsi  keimigrasian  meliputi  :  Pelayanan keimigrasian,  Penegakan  hukum,  Keamanan negara, dan Fasilitator pembangunan
kesejahteraan masyarakat. Pada
Renstra Ditjenim 2015-2019, Program yang diampu oleh Ditjenim  adalah  “Peningkatan  Pelayanan  dan Penegakan Hukum Keimigrasian”. Dari program tersebut  tentu  saja  tercermin  focus  kebijakan keimigrasian  5  (lima)  tahun  lalu  adalah  pada pemberian pelayanan keimigrasian pada masyarakat  dan penegakan hukum  yang sempat menggaungkan pengenaan
penindakan keimigrasian  dengan  pro  justisia  pada  setiap pelanggarana keimigrasian yang terjadi.
Namun  kemudian  di  awal  Tahun  2019 Ditjenim  sempat  mengajukan  usulan  perubahan program  menjadi  “Pengamanan  Negara  di    TPI dan  Perbatasan  dan  Fasilitator  Pembangunan Kesejahteraan
Masyarakat
di Bidang Keimigrasian’’. 3 Usulan  perubahan  program berupaya menggeser  prioritas  tusi,  dari  tusi pertama  dan  kedua  menjadi  tusi  ketiga  dan keempat. Program  usulan  dimaksudkan  untuk menguatkan  peran  preventif  imigrasi  dalam mendukung stabilitas polhukhankam dan ketahanan  ekonomi  nasional  (yang  produktif, mandiri,  dan  berdaya  saing)  selaras  dengan RPJMN  IV.  Sedangkan penguatan  fungsi imigrasi  sebagai  fasilitator  kesejahteraan masyarakat diprioritaskan pada upaya-upaya untuk  meningkatkan  nilai  tambah  wisata, perbaikan  iklim  usaha  dan  investasi  serta pengembangan kawasan strategis. 4
Namun  demikian  Pemerintahan  Jokowi rupanya menginginkan dilakukannya restrukturisasi Program pada Kementerian/Lembaga.
Restrukturisasi dimasudkan  untuk  menyederhanakan  Program, sehingga  dimungkinkan  1  (satu)  Program  dapat digunakan  oleh  beberapa  Eselon  1  dalam  satu K/L  yang  sama  yang  bersinggungan  tugas fungsinya. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan,  Ditjen  Kekayaan  Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kemenkumham akan diarahkan untuk menggunakan  program  yang  sama  yakni
3 Surat Penyampaian Usulan Perubahan Program Ditjenim Tahun  2020-2024  No  :  IMI-UM.01.01-1688  Tanggal  29  Maret 2019.
4 Lihat  usulan  Kegiatan  Prioritas  Ditjenim  sebagaimana diusulkan dalam Surat Ditjenim No : IMI-PR.01.01-1557 Tanggal
Program “Penegakan dan Pelayanan
Hukum”. 5
Meskipun begitu perubahan Program dimaksud tidak merubah arah kebijakan Ditjenim untuk  Renstra  2020-2024  untuk  tetap  berfokus pada  upaya-upaya  penguatan  fungsi  intelijen, pengawasan  dan  kualitas  penindakan  hukum keimigrasian  dalam  rangka    memperkuat integritas wilayah NKRI baik darat dan laut dan perlindungan  WNI  di  luar  negeri.  Kemudian, selaku  fasilitator  perekonomian  imigrasi  akan berfokus pada upaya-upaya untuk mengimplementasikan inovasi pelayanan yang  terintegrasi  sistem,  penyederhanaan birokrasi dan Perluasan Jangkauan Pelayanan Keimigrasian Kepada
Masyarakat.
Penguatan Fungsi Imigrasi sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat
Berikut  adalah  kegiatan-kegiatan  strategis  yang direncanakan  untuk  dilakukan  periode  5  (lima) tahun mendatang dalam rangka penguatan fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian :
1. Implementasi jenis paspor elektronik
material polikarbonat
2. Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI
3. Pengembangan  pemberian  visa  dan  izin tinggal  yang  terintegrasi  secara  elektronik atau  OSS (One  single  submission) dengan instansi terkait 4. Peningkatan sarana dan prasarana keimigrasian serta penyederhanaan
perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus
5. Implementasi sistem layanan visa di seluruh Perwakilan RI
6. interkoneksi sistem layanan visa dengan K/L terkait yang berhubungan dengan penerbitan izin bagi TKA atau PMA
7. Pembayaran PNBP visa secara elektronik
8. Penyelesaian  permohonan  visa  dengan mekanisme  satu  hari  ( same  day  service ),  2 hari, dan 3 hari ( reguler )
9. Reviu perubahan Peraturan Presiden Nomor 21  Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa Kunjungan serta Pembaruan
11 Oktober 2019 Perihal : Usulan Indikator Kinerja yang menjadi Prioritas Nasional
5 W. Rahmi Kepala Bagian Program dan Pelaporan Setjen Kemenkumham  dalam  arahannya  pada  Konsinyering  Renstra Direktorat di Novotel Tangerang 12 s/d 14 Februri 2020
Permenkumham mengenai Tata Cara
Pemeriksaan  Masuk  dan  Keluar  Wilayah Indonesia di TPI; 10. Integrasi sistem penerbitan Paspor
Diplomatik  dan  Paspor  Dinas  dalam SIMKIM 11. Pengembangan  permohonan  ABG  (Anak Berkewarganegaraan  Ganda)  dan  Fasilitas Keimigrasian secara online
12. Pengembangan  permohonan  SKIM  secara online
13. Peningkatan peran intelijen dalam mendukung  fungsi  fasilitator  pembangunan kesejahteraan masyarakat 14. Perubahan indicator pelayanan keimigrasian dari  presentase  penyelesaian  pelayanan keimigrasian  menjadi  indeks  peningkatan kepuasan  masyarakat  terhadap  layanan keimigrasian dan indeks kualitas kebijakan Yang  saat  ini  cukup  menggebu  untuk dimulai dan direncanakan alokasi anggaran guna pengadaannya  adalah  Paspor  Polikarbonat. Sebagai capaian Renstra Ditjenim 5 (lima) tahun lalu, yakni di Tahun 2018-2019 elektronik paspor (e-paspor)  mulai  gencar  diperkenalkan  sebagai pilihan  dokumen  perjalanan  bagi  WNI  yang melakukan  permohonan  paspor  di  beberapa kantor  imigrasi.  Untuk  perencanaan  strategis  5 (lima)  tahun  mendatang  direncanakan  untuk menerbitkan paspor polikarbonat yang memiliki teknologi  penyatuan  lapisan  plastik  yang  lebih rumit  ketimbang  kertas  yang  membuat  lembar identitas paspor hampir tidak mungkin dipalsukan.  Dalam  lembar  polikarbonat  akan ditempatkan chip yang berisikan data biometrik pemegang  paspor. 6 Finlandia  sebagai  negara pertama yang menggunakan bahan polikarbonat dalam  paspor  telah  menerapkannya  di  Tahun 1997  dan  saat  ini  sudah  lebih  dari  40  negara menggunakan paspor polikarbonat.
Upaya lainnya adalah pengembangan system dalam  hal  pemberian  pelayanan  sehingga  dapat terintegrasi/terinterkoneksi. Kemudian di Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  kebijakan pelayanan  dan  perinzinan  keimigrasian  akan dilakukan  penyederhanaan  birokrasi  sehingga proses diharapkan cepat, efektif dan efisien.
Pada  perencanaan  Kebutuhan  Regulasi sebagaimana  hasil  rapat  dengan  Direktorat Teknis  dan  Bagian  pengampu  tusi,  setidaknya
6 Bahan  ini  digunakan  pertamakali  sebagai  kartu  SIM  di Finlandia di Tahun 1989
terdapat 2 (dua) Permenkumham yang diharapkan  menjadi  payung  hukum  upaya penguatan  fungsi  imigrasi  sebagai  fasilitator pembangunan  kesejahteraan  masyarakat,  yakni: Pertama ,  Permenkumham  tentang  Izin  Tinggal Untuk  memudahkan  pemberian  izin  tinggal keimigrasian dilakukan penyederhanaan tata cara pemberian  izin  tinggal,  alih  status  keimigrasian sebagai upaya mendorong kemudahan investasi. Unit  penanggung  jawabnya  adalah  Direktorat Visa  dan  Izin  Tinggal,  Ditjen  Imigrasi  dengan target penyelesaian 2022.
Kedua ,  Permenkumham  tentang  Fasilitas Keimigrasian  di  Kawasan  Ekonomi  Khusus dalam  rangka  memberikan  kemudahan  bagi iklim  berinvestasi  di  wilayah  KEK  dan  sebagai tindak lanjut atas UU dan PP tentang KEK, perlu pengaturan  secara  khusus  tentang  pemberian visa, izin tinggal, dan pemeriksaan keimigrasian di  wilayah  KEK.  Unit  penanggung  jawabnya adalah  Direktorat  Visa  dan  Izin  Tinggal  Ditjen Imigrasi  berkoordinasi  dengan  Kementerian Perekonomian dengan target penyelesaian 2023.
Terhadap  penjabaran  inovasi  perencanaan strategis  yang  telah  dikonsep  oleh  Direktorat Jenderal  Imigrasi  penulis  memandang  hal tersebut dengan positif dan optimis.
Pertama ,  bahwa  penguatan  fungsi  keimigrasian dalam upaya memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat selaras dengan agenda pembangunan/  prioritas  nasional  dimana  hal tersebut  sangatlah  relevan  mempertimbangkan perkembangan  ekonomi  global  dan  tranformasi digital yang saat ini sedang berlangsung.
Kedua , perubahan arah kebijakan ini tidak akan pernah  merubah  fungsi  dan business  process imigrasi. Di setiap harinya petugas imigrasi akan tetap berkutat dengan pelayanan dan penegakan hokum keimigrasian. Namun diharapkan pelaksanaan  tusi  5  tahun  mendatang  tersebut akan diikuti pola pikir yang berubah. Pola piker bahwa pelayanan keimigrasian dilakukan dalam koridor  Reformasi  Birokrasi  yang  sederhana, produktif-solutif,  cepat,  efektif  dan  efisien. Pelayanan  yang  tidak  lagi  diukur    dari banyakanya jumlah permohonan yang terselesaikan melainkan dari peningkatan tingkat kepuasan  masyarakat  dan  kualitas  kebijakan yang dihasilkan. Diharapkan dengan transformasi  imigrasi,  investasi  asing  akan
masuk sebanyak-banyaknya sebagaimana harapan pemerintah dan roda perekonomian yang kencang bias meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga ,  keberanian  imigrasi  untuk  menggeser arah kebijakan dan strategi pada fungsi dimaksud akan  berimplikasi  pada  banyak  dampak  positif misalnya, memunculkan inovasi kesisteman serta menguatkan komunikasi dan koordinasi internal dan  eksternal  dengan  K/L  lain.  Karena  tidak mungkin  penyederhanaan  birokrasi  dalam  hal pemberian pelayanan dan perizinan keimigrasian tidak didukung inovasi kesisteman dan intergrasi/interkoneksi dengan data dan informasi  yang  dimiliki/merupakan  wewenang unit atau K/L lainnya.

## PENUTUP
Pada  saat  tulisan  ini  dibuat  Draft  Renstra Ditjenim Tahun 2020-2024 masih  dalam proses penyesuaian. Menurut Permen PPN No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun  2020-2024  Renstra  K/L  dalam  hal  ini Renstra  Kementerian  Hukum  dan  HAM ditetapkan Bulan April 2020 namun sebagaimana diketahui saat ini dunia sedang dilumpuhkan oleh Wabah Covid-19.
Selain  itu  proyek  penyederhanaan  Program Jokowi  belum  pula  ditetapkan  sehingga  draft renstra masih terus mengalami penyesuaian.

## Kesimpulan
Pada  perencanaan  strategis  Direktorat  Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 program keimigrasian akan berfokus pada penguatan fungsi keimigrasian  dalam  pengamanan  negara  serta fasilitator
pembangunan kesejahteraan masyarakat.  Arah  kebijakan  dan  strategi dimaksud  merupakan  pergeseran  pada  focus program  imigrasi  di  Tahun  2015-2019  yang meletakkan  prioritas  organisasi  pada  upaya peningkatan  pelayanan  dan  penegakan  hokum keimigrasian.
Penguatan fungsi imigrasi sebagai fasilitator
pembangunan kesejahteraan masyarakat merujuk pada agenda pembangunan pemerintah  yang  menginginkan  percepatan pembangunan  perekonomian  dan  infrastruktur melalui  reformasi  birokrasi  dan  mengundang investasi  sebesar-besarnya  masuk  ke  Indonesia untuk kemashlahatan masyarakat
Imigrasi  berperan  besar  untuk  mendukung visi  dan  misi  tersebut  melalui  pembuatan
kebijakan yang  ramah investasi  serta penerapan inovasi  kesisteman  yang  terintegrasi  dan terinterkoneksi  serta  tata  laksana  reformasi birokrasi pemerintahan dalam pelayanan keimigrasian.

## Saran
Kelemahan  penetapan  arah  kebijakan  dan strategi  dalam  hal  penguatan  fungsi  imigrasi sebagai  fasilitator  pembangunan  kesejahteraan masyarakat  adalah  pada  interkoneksi  dan integrasi  system  baik  internal,  dengan  unit  lain ataupun  K/L  lain  yang  terkait.  Secara  internal Ditjenim  belum  memiliki dashboard data  yang dapat diakses oleh seluruh direktorat dan bagian apalagi  unit  pelaksana  teknis.  Dengan  unit maupun  K/L  lainnya  bisa  jadi  terkendala  ego sectoral,  rentanya  jaminan  kerahasiaan  data maupun  teknologi  kesisteman  antara  satu  unit atau  K/L  dengan  lainnya  yang  tidak  sebanding kapabilitas dan kapasitasnya.
Agar  arah  kebijakan  dan  strategi  dimaksud dapat berjalan optimal dibutuhkan kepemimpinan visioner serta kemampuan untuk melakukan  inovasi  dan  manajemen  kesisteman. Kemudian penguatan komunikasi dan koordinasi dengan  unit  dan  K/L  lain  guna  integrase  dan interkoneksi  data.  Tentunya  semua  hal  diatas didukung  oleh  dukungan  perencanaan  dan pelaksanaan  anggaran  yang  akuntabel  dan peraturan  perundang-undangan  sebagai  paying hokum.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang  No.  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian
Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan Nasional  /  Kepala  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  RI  No.  5  Tahun 2019  tentang  Tata  Cara  Penyusunan Rencana  Strategis  Kementerian  /  Lembaga Tahun 2020-2024
Rancangan  Teknokratik  Rencana  Pembangunan
Jangka  Menengah  Nasional  2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah- Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan. Kementerian
PPN/Bappenas. Ed. Revisi 28 Juni 2019
Draft  Rencana  Strategis  Kementerian  Hukum dan  HAM  Tahun  2020-2024  BAB  II  dan BAB III
Draft  Rencana  Stretegis  Direktorat  Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024
Prahesti,  Pandanwangi.  Dir.  Hukum  dan
Regulasi Kementerian
PPN/Bappenas. Paparan  Penajaman  Renstra  2020-2024 Kementerian  Hukum  dan  HAM  untuk Kegiatan Konsinyering  Renstra Ditjenim di Novotel Tangerang 12-14 Februari 2020 Paparan  Kepala  Bagian  Program  dan  Pelaporan Rahmi W.  Dengan Judul Rencana Strategis Ditjenim  2020-2024  pada  Konsinyering Renstra Ditjenim di Novotel Tangerang 12- 14 Februari 2020.
Hidayat, Anwar. Metode Penelitian : Pengertian, Tujuan, Jenis. 03-02-2017. Diakses pada 10
April
2020,
https://www.statistikian.com/2017/02/meto
de-penelitian-metodologi- penelitian.html#Metode_Penelitian Hendryadi, Metode Pengumpulan Data, Diakses pada 10 April 2020, https://teorionline.wordpress.com/service/m etode-pengumpulan-data/ Pusparisa,  Yosepha.  5  Visi  Jokowi  untuk Indonesia  2019-2024.  15-07-2019.  Diakses pada 10 April 2020, https://katadata.co.id/infografik/2019/07/15/ 5-visi-jokowi-untuk-indonesia-2019-2024 Rizki, Teknik Analisa Data Kualitatif, Kuantitatif Menurut Para Ahli. 09-04-2020. Diakses pada 10 April 2020. https://pastiguna.com/teknik-analisis-
data/#Teknik_Analisi_Data_Deskriptif_Ku alitatif
Rojabi,  Afdan.  Penelitan  Kualitatif  (Research
Methodology).  28  Agustus  2019.  Diakses pada 10 April 2020. https://medium.com/@afdanrojabi/penelitia n-kualitatif-research-methodology- 4bfaa9ad2912
Wikipedia, Penelitian Kualitatif, Diakses pada 10
April 2020, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kua litatif
Surat  Penyampaian  Usulan  Perubahan  Program Ditjenim  Tahun  2020-2024  No  :  IMI- UM.01.01-1688 Tanggal 29 Maret 2019. Surat Ditjenim No : IMI-PR.01.01-1557 Tanggal 11 Oktober 2019 Perihal : Usulan Indikator Kinerja yang menjadi Prioritas Nasional