PROSPEK PENERAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TERHADAP PERSAINGAN USAHA BERSIFAT

## MONOPOLISTIK
Titut Sudiono
Alumni Pascasarjana IAIN Raden Intan Bandar Lampung
Email: titutsudiono@yahoo.com

## Abstrak
Sebagai  warga  Indonesia  kita  patut  bangga  terhadap Pertumbuhan  dunia  usaha  di  Indonesia.  Di  berbagai  sektor usaha telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik sektor industri maupun jasa, sehingga pada gilirannya muncul persaingan yang seharusnya dipandang sebagai hal positif, dimana dengan  adanya  persaingan  itu  sendiri  para  pelaku  usaha  akan berlomba-lomba  untuk  terus  memperbaiki  produk  ataupun  jasa yang dihasilkan sehingga pelaku usaha terus menerus melakukan inovasi  dan  berupaya  keras  memberi  produk  atau  jasa  yang terbaik untuk para konsumen. Akan tetapi realitas yang terjadi di kalangan pelaku usaha adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat  yang  mengarah  kepada  bentuk  monopolistik  yang  tanpa disadari  dapat  merugikan  pelaku  usaha  lainnya  dan  tentunya sangat bertentangan dengan Hukum Ekonomi Islam, serta patut dilakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan  tersebut  seperti  yang diatur di dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Kata Kunci: Persaingan, Monopoly, Ekonomi Islam

## Abstract
As indonesian citizens, we have to be proud of Business growth in Indonesia. In some business sectors, its rapid growth development is shown in both industrial and service sectors. For this case, there should be positive competition where the businesses will compete by  improving  the  quality  of  products  or  services  produced  so that businesses   will always create new innovation and strives to provide the best products or services  for consumers . But the reality occurred among businesses is the unfair competition that leads  to  monopolistic  form  which  can  unwittingly  harm  other businesses  and  of  course  it  is  contrary  to  the  Laws  of  Islamic Economics.   Therefore  there  should  be  monitoring  to  the  such reality as stipulated in UU No. 5 of 1999 about Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition .
Keyword: Competition , Monopoly and Islamic Economics

## Pendahuluan
Pengertian  “persaingan”  berasal  dari  kata  “saing”, kata  saing  mempunyai  persamaan  kata  dengan  “lomba”  (atau mengatasi,  dahulu  mendahului)  sehingga  kata  “persaingan” mempunyai  arti  usaha  memperlihatkan  keunggulan  masing- masing yang dilakukan oleh perorangan (perusahaan negara pada bidang perdagangan produksi, persenjataan dan sebagainya).
Marshall  C.  Howard  berpendapat  bahwa  persaingan merupakan  istilah  umum  yang  dapat  digunakan  untuk  segala sumber daya yang ada. Persaingan adalah “jantungnya” ekonomi pasar  bebas.  Menurut  teori,  suatu  sistem  ekonomi  pasar  bebas memiliki  ciri:  adanya  persaingan,  bebas  dari  segala  hambatan, tersedianya sumber daya yang optimal. 1
Dengan  adanya  persaingan,  pelaku  usaha  dipaksa untuk  menghasilkan  produk-produk  berkualitas.  Perusahaan- perusahaan   yang   dikelola   dengan   efisien   akan   memperoleh
1 Marshall  C.  Howard, Competition  Is  The  Heart  Of  Free    Enterprice Economy, Anti Trust aw and Trade Regulation : Selected Issues and Case Studies , (USA: Englewood Cliffs, New Jersey, 1983), h. 2.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 02  Nomor 1
keuntungan  yang  besar  dan  tetap  eksis,  sebaliknya  perusahaan yang  tidak  efisien akan mengalami  kekalahan  dalam  persaingan bisnis, sebagai suatu konsekuensi logis dari persaingan sempurna adalah terciptanya harga yang bersaing dan kualitas barang yang baik, serta adanya berbagai pilihan terhadap suatu produk barang dan jasa.
Dalam  upaya  merebut  konsumen  sebanyak-banyaknya pelaku  usaha  yang  menghasilkan  barang  selalu  berusaha memperbaiki  mutu  barang  sejenis  agar  lebih  laku  dipasaran.  Di samping  memiliki  aspek  positif  sebagaimana  tersebut  di  atas, persaingan juga tidak  bisa dihindari faktor-faktor negatif. Faktor- faktor negatif itu terjadi khususnya pada persaingan  bebas mutlak dalam kebebasan berusaha yang mutlak ini menumbuhkan pelaku usaha  yang  hanya  menginginkan  keuntungan  sebesar-besarnya. Dalam  persaingan  demikian  tidak  diinginkan  adanya  campur tangan pemerintah.
Dalam  menghadapi  persaingan,  pelaku  usaha  selalu berusaha  melakukan  diversifikasi  dan  ekstensifikasi  usaha,  oleh karena  itu  tidak  mengherankan  apabila  pelaku  usaha  berhasrat menguasai berbagai sektor industri  strategis,  mulai dari  industri hulu  hingga  hilir,  sehingga  salah  satu  dampak  negatif  dari persaingan    adalah  kepemilikan  suatu  usaha  berada  dalam  satu tangan (konglomerat) sehingga ia bisa mengendalikan pasar yang akhirnya akan mengarah pada iklim persaingan yang tidak sehat.
Pengaturan  perekonomian  dengan  perundang-undangan tujuannya adalah untuk menciptakan struktur ekonomi  nasional dalam  rangka  mewujudkan  demokrasi  ekonomi  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945.  Pengaturan  tersebut untuk  menghindari  kemungkinan  terjadinya  hal-hal  sebagai berikut:
1.    Sistem free   fight   liberalism yang   dapat   menumbuhkan ekploitasi manusia dan bangsa lain, yang dalam sejarahnya di  Indonesia  telah  menimbulkan  kelemahan  struktur ekonomi nasional dalam posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi dunia.
2.    Sistem  etatisme  dalam  arti  bahwa  negara  berserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan
mematikan  potensi  serta  daya  kreasi  unit-unit  ekonomi diluar sektor negara.
3.    Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. 2
Dari  isi  GBHN  mulai  tahun  1973  sampai  dengan  tahun 1998, nampak bahwa GBHN selalu memberikan kesempatan pada pelaku  usaha  untuk  tumbuh  dan  berkembang,  bahkan  sampai membentuk  perusahaan  raksasa  yang  dikenal  dengan  istilah konglomerat yang menjurus pada praktek monopoli.
Praktek  monopoli  akan  terjadi  bila:   Monopoli  diberikan kepada satu atau beberapa perusahaan tertentu saja, tanpa melalui Undang-undang;  dan  monopoli  atau  kedudukan  monopolistik diperoleh dari kerjasama antara dua atau lebih organisasi sejenis baik dalam bentuk pengaturan persaingan diantara mereka sendiri maupun dalam bentuk peleburan atau fusi.
Adanya  konsentrasi  pasar  sebetulnya  tidaklah  selalu berakibat  jelek  bagi  perekonomian,  sepanjang  industri  tersebut dapat bekerja secara efisien dan tidak memanfaatkan konsentrasi yang  tinggi  untuk  mengekploitasi  konsumen  dengan  harga produk yang cukup mahal. Hal ini umumnya dapat terjadi apabila konsentrasi  tersebut  diperoleh  melalui  suatu  proses  persaingan alamiah,  dengan  kompetisi  yang  sehat  telah  melahirkan  hanya satu atau beberapa perusahaan yang mendominasi pasar.
Apabila suatu pasar mempunyai produk tertentu dan hanya satu perusahaan yang ada dalam lingkup geografis yang menjual produk  tersebut,  dengan  cara  sedemikian  rupa  dapat  menutup kemungkinan perusahaan lain untuk memproduksi dan menjual produk  yang  sama,  maka  perusahaan  tersebut  dapat  dikatakan telah   melakukan   monopoli.   Sebaliknya   apabila   perusahaan lain   diberikan   kesempatan   yang   sama   untuk  memproduksi barang tersebut, tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan maka perusahaan tadi tidak dapat dikatakan melakukan monopoli.
Namun  demikian  persoalan  yang  sering  muncul  adalah
h. 23. 2 GBHN 1998, Butir G, Kaidah Penuntun (Surakarta: PT. Pabelan, 1998),
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 02  Nomor 1
terjadinya suatu konsentrasi yang berbentuk monopoli/oligopoli karena  berbagai  perlindungan  ataupun  fasilitas  birokrasi  serta adanya  kolusi  bisnis  yang  mempersempit  atau  menghalangi masuknya  pesaing-pesaing  baru  ke  dalam  pasar.  Disamping adanya  akibat-akibat  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  pada konsumen  karena  tingginya  harga,  konsentrasi  yang  menekan munculnya  persaingan  banyak  menimbulkan  inefisiensi  dalam perekonomian.  Sebagai  mata  rantai  adanya  ketidakefisiennan tersebut,  maka  industri  yang  demikian  membutuhkan  proteksi terhadap  pesaing  dari  luar  dan  sangat  rendah  kemampuan ekspornya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kelompok komoditi yang diproduksikan, dimana  konsentrasi  pasar dalam negerinya tinggi, kebanyakan orientasi kepasar ekspornya rendah. 3 Dengan kondisi yang demikian dapat dibayangkan bahwa industri  yang  seperti  itu  akan  sangat  rentan  dalam  persaingan bebas,  atau  jika  tidak  ada  proteksi  dan  fasilitas  yang  diberikan oleh  pemerintah.  Dengan  tidak  adanya  perlindungan  berupa proteksi, kuota dan sejenisnya, maka bukan saja sulit menembus pasar luar negeri namun juga akan sulit untuk mempertahankan pasar dalam negeri.
Pasar dapat dikatakan dalam keadaan persaingan sempurna yaitu:
Bila   terdapat   banyak   penjual   dan   pembeli   kuantitas, barang-barang  yang  dijual  oleh  penjual  dan  dibeli  oleh  pembeli relatif  kecil  jumlahnya  dibandingkan  dengan  kuantitas  barang- barang  yang  tersedia  pada  suatu  pasar,  sehingga  penjual  tidak dapat mempengaruhi harga dari barang tersebut. Semua pembeli dan  penjual  memiliki  informasi  yang  cukup  mengenai  harga- harga  yang  berlaku  dipasar  dan  mengenai  kualitas  barang  yang di  jual,  serta  terdapat  kebebasan  perusahaan  untuk  masuk  dan keluar dari pasar yang bersangkutan. 4
Dalam  ekonomi  Islam,  pasar  merupakan  pusat  terjadinya penyediaan ( supply ) dan permintaan ( demand ) barang. Kedudukan pasar dalam Islam begitu tinggi, sebab selain bidang pertanian dan
3 Edy  Suandi  Hamid  dan  Hendrie  Anto, Ekonomi  Indonesia  Memasuki Milenium III , (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 50.
4 Moch Faisal Salam, Pertumbuhan Hukum Bisnis Di Indonesia , (Bandung: Pustaka, 2001), h. 315.
perdagangan merupakan salah satu profesi yang sangat dianjurkan oleh Islam. Karakteristik pasar Islam ialah di dalamnya terdapat aturan,  mekanisme  dan  nilai-nilai  Islam  yang  dijadikan  standar aktifitas. Karakteristik  inilah  yang  menjadi  kekhasan  Islam  yang tidak mengenal dikotomi ranah dunia dan akherat. Aktifitas bisnis yang  berorientasi  materiil  selalu  diimbangi  dengan  kecintaan membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekonomi. Sehingga Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam bermuamalah.
Pada  dasarnya  jika  pasar  sudah  bekerja  dengan sempurna,    maka    tidak    ada    alasan    untuk    mengatur    tingkat harga.  Penetapan  harga  justru  akan  mendistorsi  harga  sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Jadi regulasi harga  dapat  dilakukan  pada  situasi  tertentu  saja.  Pemerintah dapat  melakuakan  regulasi  harga  apabila  pasar  bersaing  tidak sempurna,  dan  keadaan  darurat.  Apabila  terpaksa  menentapkan harga,  maka  konsep  harga  yang  adil  harus  menjadi  pedoman. Adapun beberapa keadaan darurat diantaranya adalah harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran, menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan masyarakat, terjadi ketidakadilan. 5 Menurut Mannan yang dikutip tim P3EI UII regulasi harga harus menunjukkan tiga fungsi dasar:
1.      Fungsi  ekonomi  yang  berhubungan  dengan  peningkatan produktivitas  dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat miskin  melalui  alokasi  dan  realokasi  sumber  daya ekonomi.
2.   Fungsi   sosial   dalam   memelihara   keseimbangan   sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
3.    Fungsi moral dalam menegkkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya  yang  berkaitan  dalam  transaksi  ekonmi misalnya kejujuran, keadilan dan kemanfaatan. 6
Regulasi   harga   menentukan   bahwa   harga   ditentukan oleh  kekuatan  pasar,  yakni  kekuatan  penawaran  ( supply )  dan
5 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonom Islam UII, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 335-341.
6 Ibid h. 342
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 02  Nomor 1
permintaan ( demand ). Dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah di larang melakukan intervensi terhadap harga. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengindikasikan adanya larangan untuk  melakukan  persekongkolan  dalam  rangka  menetapkan harga di pasar. Berbicara tentang regulasi harga, tentu kita ingat bahwa  pengawasan  harga  muncul  pertama  kali  pada  zaman Rasulullah Saw. Pada masa itu Rasulullah bertindak sebagai Hasib (pengawas) –versi Indonesia, KPPU- Komisi Pengawas Persaingan Usaha–. Kondisi saat itu, masyarakat dihadapkan dalam kondisi harga  yang  melambung  tinggi,  sehingga  sahabat  meminta  Rasul untuk  menurunkan  harga.  Namun  demikian,  Rasul  menolak permintaan sahabat tersebut. Rasul mengatakan ”Allah mengakui adanya  kelebihan  dan  kekurangan,  Dia-lah  pembuat  harga berubah dan menjadi harga sebenarnya, saya berdo’a agar Allah tidak membiarkan ketidakadilan seseorang dalam darah atau hak milik.” 7
Keuntungan yang besar merupakan salah satu tujuan dari monopoli,  karena  di  dalam  monopoli  selalu  mengoptimalkan keuntungan  dalam  praktek  persaingan,  monopoli  tidak  selalu dilarang  oleh  Pemerintah,  ada  beberapa  monopoli  yang diperbolehkan oleh pemerintah, antara lain:
1.      Monopoli  yang  diberikan  kepada  penemu  barang  baru, seperti  oktroi  dan  paten.  Maksudnya  untuk  memberikan intensif bagi pemikir yang kreatif dan inovatif.
2.    Monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN, lazimnya  barang  yang  diproduksi  dianggap  menguasai hajat  hidup  orang  banyak.  Sebagai  misal,  PLN,  Garuda, Telkom dan sebagainya.
3.  Monopoli  yang  diberikan  kepada  perusahaan  swasta dengan kredit pemerintah.
4.      Monopoli  dan  kedudukan  monopolistik  yang  diperoleh secara natural karena monopolis menang dalam persaingan yang dilakukan secara sehat. Dalam hal demikian memang tidak  apa-apa,  namun entrance (masuknya  siapa  saja  ke dalam investasi yang sama harus terbuka lebar-lebar).
7 Ibid., h.160
5.      Monopoli  dan  kedudukan  monopolistik  yang  diperoleh secara  natural  karena  investasinya  terlalu  besar  sehingga hanya  satu  saja  yang  berani  dan  bisa  merealisasikan invesastinya. Meskipun demikian, pemerintah tetap harus bersikap  persuasif  dan  kondusif  di  dalam  memecahkan monopoli.
6.    Monopoli dan kedudukan monopolistik yang terjadi karena pembentukan kartel ofensif dan defensif.
7.    Monopoli  yang  diberikan  kepada  suatu  organisasi dengan  maksud  untuk  membentuk  dana  bagi  yayasan, yang dananya lalu dipakai untuk tujuan tertentu, seperti, kegiatan sosial dan sebagainya. 8
Membahas  mengenai  hukum  persaingan  dan  monopoli merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  ekonomi,  tentu  tidak akan  lepas  dari  pembahasan  dari  mengenai  Pasal  33  Undang- undang  Dasar  1945  yang  berfungsi  sebagai  panduan  normatif dalam menyusun kebijakan-kebijakan ekonomi nasional. Melalui Pasal  33  Undang-undang  Dasar  1945  tersirat  bahwa  tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai haruslah berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 melindungi kepentingan rakyat melalui pendekatan kesejahteraan dengan  membiarkan  mekanisme  pasar  berjalan  dengan  bebas, Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 juga memberikan petunjuk bahwa  jalannya  perekonomian  nasional  tidak  diserahkan  begitu saja  kepada  pasar,  tetapi  memerlukan  peraturan  perundang- undangan untuk mengatur jalannya perekonomian nasional. Ayat 1  Pasal  33  Undang-undang  Dasar  1945  mengandung  arti  bahwa perekonomian  tidak  dibiarkan  tersusun  sendiri  atau  terbentuk secara  mandiri  berdasarkan  kekuatan-kekuatan  ekonomi  yang ada atau kekuatan  pasar bebas. Ayat tersebut juga mengandung arti adanya upaya membangun secara struktural melalui tindakan nyata yang merupakan tugas negara. 9
8 Kwik Kian Gie, Analisa Ekonomi Politik Indonesia , (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII dan Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 243-244.
9 Sri Edi Swasono, Demokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif Versus Konsentrasi Ekonomi, Makalah Seminar Pancasila sebagai Idiologi Negara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara , (Jakarta: 1989), h. 17.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 02  Nomor 1

## Pembahasan
A.   Prospek penerapan hukum ekonomi islam dan undang- undang  no.  5  tahun  1999  terhadap  persaingan  usaha bersifat monopolistik
Membahas  tentang  prospek  persaingan  usaha,  tentunya tidak  akan  lepas  dari  kajian  pasar.  Hal  ini  disebabkan  karena pasar merupakan tempat transaksi munculnya sebuah persaingan usaha antara pelaku usaha. Pelaku  usaha  sebenarnya  merupakan pesaing di antara mereka sendiri kemudian melakukan konsolidasi dan bergabung bersama dalam suatu wadah bisnis atau asosiasi. Asosiasi  mengatur  tugas  dan  tanggung  jawab  anggotanya,  juga mengeluarkan  peraturan  internal  yang  dapat  dikategorikan menghambat  perdagangan  (misalnya  peraturan  dasar  tentang komisi, masalah diskon, waktu melakukan transaksi, atau jaminan berusaha)  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk  lain  dari hambatan perdagangan ( nonprice trade restraint ).
Di samping itu, asosiasi dapat menetapkan keputusan untuk anggotanya  agar  menolak  berhubungan  dengan  pelaku  usaha lain  yang  tidak  menjadi  anggota  asosiasi  mereka  ( refusal  to  deal ) yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan akan menyebabkan terhalangnya pendatang baru masuk dalam usaha ini. Oleh sebab itu, perjanjian baik yang sifatnya vertikal maupun horisontal yang ditetapkan  oleh  asosiasi  dan  wajib  di  patuhi  anggotanya  akan dapat  pada  akhirnya  mengganggu  mekanisme  pasar  di  antara mereka sendiri.
Perjanjian  diantara  mereka  tidak  semuanya  berakibat negatif  bagi  persaingan  dan  mungkin  saja  menghasilkan keuntungan.  Perjanjian  yang  dilakukan  dapat  ditujukan  untuk mengurangi  risiko  usaha,  menciptakan  efisiensi dan  mendorong inovasi, efisiensi biaya ketika melakukan riset penelitian bersama sampai pada pengembangan jaringan distribusi. Namun perjanjian yang  sifatnya  horizontal  diantara  pelaku  usaha  yang  bersaing dapat  saja  mengakibatkan  berkurangnya  proses  persaingan karena mengurangi keinginan inovatif, terjadinya dominasi pasar, ataupun  berupaya  membatasi  masuknya  pesaing  baru.  Pelaku usaha dan pesaing dapat juga berjanji untuk membatasi produksi
sehingga akan menyebabkan harga naik, menetapkan harga yang sama, dan merugikan kepentingan konsumen.
Persaingan usaha sendiri  dalam kamus manajamen dapat diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  bersaing/  bertanding  diantara pengusaha atau pembisnis  yang satu dengan pengusaha lainnya di dalam memenangkan pangsa pasar ( share market ) dalam upaya melakukan penawaran produk barang dan jasa kepada konsumen dengan berbagai strategi pemasaran yang diterapkan. Persaingan usaha   terdiri   atas   persaingan   sehat   ( healthy   competition )   dan persaingan gorok leher ( cut throat competition ).
Menurut teori persaingan sempurna ekonomi klasik, pasar terdiri  atas  sejumlah  produsen  dan  konsumen  kecil  yang  tidak menentu.  Kebebasan  masuk  dan  keluar,  kebebasan  memilih teknologi dan metode produksi, serta kebebasan dan ketersediaan informasi,  semuanya  dijamin  oleh  pemerintah.  Dalam  keadaan pasar seperti ini, dituntut adanya teknologi yang efisien, sehingga pelaku pasar akan dapat bertahan. 10
Namun  sistem  ekonomi  seperti  ini,  dituduh  oleh  kaum sosialis  hanya  melindungi  pemilik  faktor  produksi.  Sehingga ada  tudingan  bahwa  kaum  kapitalis  telah  membuat  keputusan ekonomi  yang  mengejar  kepentingan  individu,  menekankan tingkat  upah  yang  minimal  dan  mendorong  keuntungan  yang sebesar-besarnya,  mengkonsetrasikan  ekonomi  pada  sebagian kecil  orang  saja.  Selanjutnya,  sistem  ekonomi  pasar  bebas  juga telah membawa kepada ketidakstabilan dalam aktivitas ekonomi dan perputaran usaha. 11
Dalam  ilmu  hukum  monopoli,  dikenal  beberapa  sikap monopolistik, yaitu:
1.    Mempersulit masuknya para pesaing ke dalam bisnis yang bersangkutan;
2.    Melakukan   pemasungan   ( captive )   sumber   suplai   yang penting atau outline distribusi yang penting;
3.    Mendapatkan hak paten yang dapat mengakibatkan pihak pesaingnya   sulit   untuk   menandingi   produk   atau   jasa
10 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet. Ke-1, h. 371. 11 Ibid., h. 372.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 02  Nomor 1
tersebut;
4.    Integrasi  ke  atas  atau  ke  bawah  yang  dapat  menaiki persediaan  modal  bagi  pesaingnya  atau  membatasi  akses pesaingnya kepada konsumen atau supplier;
5.    Mempromosikan produk secara besar-besaran;
6.    Menyewa tenaga-tenaga ahli yang berlebihan;
7.    Pembedaan  harga  yang  dapat  mengakibatkan  sulitnya bersaing dari pelaku pasar lain;
8.      Kepada  pihak  pesaing  disembunyikan  informasi  tentang pengembagan produk, tentang waktu atau skala produksi;
9.    Memotong harga secara drastis; membeli atau mengakuisisi pesaing-pesaing  yang  tergolong  kuat  atau  tergolong prospektif;
10.  Menggugat  pesaing-pesaingnya  atas  tuduhan  pemalsuan hak paten, pelanggaran hukum anti monopoli dan tuduhan- tuduhan lainnya. 12
Pasar sebagai tempat persaingan usaha merupakan tempat bertemunya  penjual  dan  pembeli  yang  disana  terjadi  transaksi. Secara garis besar pasar dapat dibagi menjadi dua, pertama: pasar nyata atau konkrit, atau tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk  melakukan  transaksi  jual  beli  barang  atau  jasa,  misalnya pasar  tradisional,  kedua;  pasar  abstrak,  merupakan  pasar  yang penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung, misalnya pasar bursa komoditi dan bursam saham.
Sebuah negara dengan kebijakan, baik pasar bebas ataupun ekonomi  terencana  memiliki  dasar  argumen  tersendiri  mengapa salah satunya dipilih sebagai landasan kebijakan. Selama lebih dari dua dekade bangsa Indonesia mengalami pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi yang diperintah dan pada akhir 1990-an mengalami  transisi  ekonomi  pada  mekanisme  pasar  adalah  hal baru baik bagi pemerintah, para pelaku usaha maupun konsumen. Sistem  ekonomi  terencana  tidak  memberikan  ruang  gerak  yang bebas bagi para pelaku usaha dalam berbisnis.
Ekonomi terencana menjadi pilihan Indonesia pada masa
12 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsing Era Persaingan Sehat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 8.
orde  baru  disebabkan  oleh  beberapa  alasan. Pertama ,  pasar bebas  tidak  memberikan  keuntungan bagi  para pendatang  baru. Pendatang  baru  memiliki  lebih  banyak  ketidakleluasaan  untuk berkompetisi  pada  pasar  bebas.  Oleh  sebab  itu  pemerintah membantu  para  pendatang  baru  tersebut  dengan  memberikan subsidi,  tarif,  pinjaman  lunak,  dan  bantuan  teknologi  dari pemerintah  mampu  membantu  pendatang  baru  untuk  bertahan hidup dan memperluas bisnis mereka.
Kedua ,  perdagangan  dunia  tidak  sempurna.  Tidak  ada persaingan  bebas  tanpa  adanya  hambatan  dalam  perdagangan dunia  dan  terjadi  distorsi  pada  pasar.  Dunia  terbagi  menjadi beberapa blok perdagangan di mana tiap blok-nya memliki aturan yang  berbeda  dan  memberikan  keistimewaan  pada  anggota blok  tersebut.  Terdapat  struktur  oligarki  pada  beberapa  industri seperti  industri  pesawat  terbang  yaitu  Airbus  dan  Boeing  yang didominasi  oleh  Amerika  Serikat  serta  Konsorsium  Uni  Eropa. Dengan  menggunakan  mekanisme  pasar  bebas  itu  sendiri  maka tidak  ada  satupun  perusahaan  yang  mampu  bersaing  dalam industri  tersebut,  sehingga  sekali  lagi  dengan  intervensi  negara hal ini dapat diatasi.
Ketiga ,  intervensi  pemerintah  menjadikan  biaya  transaksi lebih murah. Sebuah perusahaan besar yang menguasai dari hulu hingga  hilir  dapat  mengurangi  biaya  produksi.  Sistem  ekonomi terencana  tersebut  pada  akhirnya  malah  memberikan  peluang bagi  para  pengusaha  untuk  melakukan  kolusi,  korupsi  dan nepotisme  dengan  penguasa.  Gotong-royong  dan  kebersamaan antara pengusaha dengan penguasa kala itu menciptakan sebuah kolaborasi  yang  baik  dalam  rangka  menaikkan  pertumbuhan ekonomi namun dengan mengorbankan rakyat sebagai konsumen yang menanggung beban infesiensi yang ditimbulkan. Tidak adanya prosedur yang demokratis dan pengawasan yang cukup kuat oleh rakyat  mengakibatkan  korupsi  dan  nepotisme  merajalela  pada birokrasi.  Intervensi  pemerintah  pada  pasar  dan  perekonomian tidak  didasarkan  pada  penghitungan  rasional  dalam  rangka efisiensi,  akan  tetapi  dalam  banyak  hal  telah  tercampur  karena adanya dorongan untuk melakukan korupsi dan nepotisme.
Pada  saat  itu  sepertinya  para  pejabat  dengan  perilaku
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 02  Nomor 1
predatornya  masih  mengontrol  dan  menjalankan  perekonomian. Namun  hal  tersebut  menjadi  sebuah  virus  tersembunyi  yang belum  terdeteksi  hingga  pada  akhir  1997.  Virus  tersebut  diam- diam  telah  menyebar  ke  seluruh  jaringan  yang  meruntuhkan tidak  saja  perekonomian  tetapi  juga  berimbas  pada  tatanan kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Sejak  saat  itu  Indonesia  tidak henti-hentinya melakukan perbaikan untuk memulihkan kembali perekonomiannya  termasuk  beralih  pada  sistem  mekanisme pasar.
Milton Friedman dan Buchanan, 13 menjabarkan asumsinya mengenai pasar bebas dan mengapa mekanisme pasar lebih dipilih daripada  ekonomi  terencana. Pertama, individu  bersifat  rasional dan self-interested , dan tidak akan melakukan perdagangan kecuali mereka  mendapatkan  keuntungan  darinya. Kedua, kegiatan ekonomi  bukanlah  apa  yang  disebut  dengan zero  sum  game oleh karena setiap orang berhak memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi. Ketiga, terdapat  keuntungan  yang  komparatif  dalam perdagangan  dimana  orang-orang  akan  melakukan  pertukaran berdasarkan  keuntungan  komparatif  tersebut. Keempat, apabila seorang individu dapat menjadi lebih baik tanpa merugikan pihak lain maka keseluruhan masyarakat akan juga menjadi lebih baik. Kelima, pasar adalah sebuah wilayah yang sangat rumit sehingga tak  ada  satupun  individu  yang  mampu  mengelola  kerumitan pasar daripada mekanisme pasar bebas itu sendiri. Keenam, adanya “tangan tak terlihat” atau “invisible hand” dalam pasar yang akan bekerja dengan sendirinya, dan hanya pelaku usaha yang efisien saja yang mampu bertahan dalam pasar yang demikian. Ketujuh, persaingan  bebas  sangat  positif  bagi  perekonomian  oleh  karena dapat  mendorong  pelaku  ekonomi  untuk  mampu  bekerja  lebih efisien  (lebih  murah  namun  lebih  baik).  Berdasarkan  asumsi- asumsi  tersebut  maka  pasar  bebaslah,  dan  bukan  pemerintah, yang  akan  menjalankan  roda  perekonomian  lebih  efisien  dan membantu pertumbuhan ekonomi nasional lebih cepat. 14
Pasar,  negara,  individu  dan  masyarakat  selalu  menjadi
13 Ibid., h. 22. 14 Peranan pemerintah masih diperlukan walaupun terbatas dan sangat kecil yaitu dalam bentuk perlindungan pada mekanisme pasar tersebut, dalam bentuk regulasi yang dapat mendukung berjalannya mekanisme pasar tersebut.
diskursus  hangat  dalam  ilmu  ekonomi.  Menurut    ekonomi kapitalis (klasik) 15 , pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam  sistem  perekonomian.  Ekonomi  kapitalis  menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan  permasalahan ekonomi, mulai dari  produksi,  konsumsi  sampai  distribusi.  Semboyan  kapitalis adalah lassez  faire  et  laissez  le  monde  va  de  lui  meme 16 (Biarkan ia  berbuat  dan  biarkan  ia  berjalan,  dunia  akan  mengurus  diri sendiri).  Maksudnya,  biarkan  sajalah  perekonomian  berjalan dengan  wajar  tanpa  intervensi   pemerintah,  nanti   akan  ada suatu  tangan  tak  terlihat (invisible  hands) yang  akan  membawa perekonomian  tersebut  ke  arah equilibrium. Jika  banyak  campur tangan  pemerintah,  maka  pasar  akan  mengalami  distorsi  yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (inefisiency) dan ketidakseimbangan.
Menurut  konsep  tersebut,  pasar  yang  paling  baik  adalah persaingan  bebas (free  competition) ,  sedangkan  harga  dibentuk oleh  oleh  kaedah supply  and  demand. Prinsip  pasar  bebas   akan menghasilkan equilibrium dalam  masyarakat,  di  mana  nantinya akan  menghasilkan    upah (wage) yang  adil,  harga  barang (price) yang  stabil  dan  kondisi  tingkat  pengangguran  yang  rendah (full employment). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara    turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu equilibrium pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan  yang  adil  dan  arif  dari  berbagai  kepentingan  yang bertemu di pasar.  Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan  berbagai  upaya  akademis  untuk  meyakinkan  bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (self regulating) . Sementara itu, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh  Karl  Max 17 menghendaki  maksimasi  peran  negara.  Negara
15 Tokoh  pendiri  ekonomi  kapitalis  adalah  Adam  Smith  (1723-1790) dengan  bukunya An  Inquiry  into  the Nature  and  Causes of  The Wealth  of  Nations, New Rochelle,, N.Y : Arlington House, 1966.
16 Marshal Green, The Economic Theory, terj. Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi, (Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1997), h.12 17 Pada hakekatnya pemikiran sistem ekonomi sosialis sudah ada sebelum kemunculan Karl Max, seperti Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772- 1837), dan Louis Blanc (1811-1882),   namun Bapak sosialisme yang termasyhur
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 02  Nomor 1
harus  menguasai  segala  sektor  ekonomi  untuk  memastikan keadilan  kepada  rakyat  mulai  dari means  of  production sampai mendistribusikannya  kembali  kepada  buruh,  sehingga  mereka juga  menikmati  hasil  usaha.  Pasar  dalam  paradigma  sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (capitalist) yang  serakah  sehingga  monopoli means  of  production dan melakukan ekspolitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Karena itu equilibrium tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian  masyarakat.  Negara  harus  berperan  signifikan untuk mewujudkan equilibrium dan keadilan ekonomi di pasar. Menurut  faham  ini,  harga-harga  ditetapkan  oleh pemerintah,  penyaluran   barang  dikendalikan  oleh  negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Semua warga masyarakat adalah  ”karyawan”  yang  wajib  ikut  memproduksi  menurut kemampuannya  dan  akan  diberi  upah  menurut  kebutuhannya. Seluruh  kegiatan  ekonomi  atau  produksi  harus  diusahakan bersama.  Tidak  ada  usaha  swasta,  semua  perusahaan,  termasuk usaha  tani,  adalah  perusahaan  negara (state  entreprise) .  Apa  dan berapa yang diproduksikan ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat (central planning) dan diusahakan langsung oleh negara.
Kedua  ajaran  sistem  ekonomi  di  atas  cukup  berkembang dalam  pemikiran  ekonomi  kontemporer,  walaupun  akhirnya sistem  ekonomi  sosialis  mengalami  kemunduran   dan   mulai ditinggalkan.  Lalu  bagaimana  konsep  ekonomi  Islam  tentang mekanisme  pasar  tersebut,  Bagaimana  ajaran  Nabi  Muhammad Saw  dan  para  ulama  tentangnya.  Bolehkah  negara  intervensi harga  (pasar)  dan  sejauhmana  kebolehan  tersebut.  Dan  apa  saja jenis distorsi pasar yang dilarang Islam.
Ekonomi  Islam memandang  bahwa  pasar,  negara,  dan individu  berada  dalam  keseimbangan  (iqtishad),  tidak  boleh ada  sub-ordinat,  sehingga  salah  satunya  menjadi  dominan  dari yang lain.  Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas
adalah Karl Marx (1818-1883M), karena ia menggabungkan pikiran-pikiran dari banyak ahli yang mendahuluinya. Buku Marx yang terkenal adalah Das Capital terbit tahun 1867 dan Manifesto Comunis terbit tahun 1848
menentukan  cara-cara  produksi  dan  harga,  tidak  boleh  ada gangguan  yang  mengakibatkan  rusaknya  keseimbangan  pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri  secara  adil  (fair).  Distorasi  pasar  tetap  sering  terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.
Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (laissez faire), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (capitalist) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan yang  tidak  bisa  diselesaikan  oleh  pasar.  Negara  dalam  Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar,  tugasnya  adalah mengatur   dan  mengawasi  ekonomi,  memastikan  kompetisi di  pasar  berlangsung  dengan  sempurna,  informasi  yang  merata dan  keadilan  ekonomi.  Perannya  sebagai  pengatur  tidak  lantas menjadikannya  dominan,  sebab  negara,  sekali-kali  tidak  boleh mengganggu  pasar  yang  berjalan  seimbang,  perannya  hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.
Konsep  makanisme  pasar  dalam  Islam  dapat  dirujuk kepada  hadits  Rasululllah  Saw  sebagaimana  disampaikan  oleh Anas  RA,  sehubungan  dengan  adanya  kenaikan  harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini  terlihat dengan jelas bahwa  Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun)    mengajarkan konsep  mekanisme  pasar  dari  pada  Adam  Smith.  Dalam  hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

## Harga barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 02  Nomor 1
pada  zaman  Nabi  Saw,  lalu  orang-orang  pun  berkata:”Wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami. Maka Rasulullah Saw bersabda:”Sesungguhnya Allah lah al-Musa’ir (Yang Maha Menetapkan harga), al-Qabidh, al-Basith, dan ar-Raziq. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa  dengan  Allah  dalam  keadaan  tidak  ada  seorang  pun dari kalian yang menuntutku dengan kezhaliman dalam masalah darah  (nyawa)  dan  harta”.  (HR.  al-Khomsah  kecuali  an-Nasa’i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) .18
Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah Saw dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang  alamiah  impersonal.  Rasulullah  menolak  tawaran  itu  dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.
Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini  dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum supply and demand . Menurut pakar ekonomi  Islam  kontemporer,  teori  inilah  yang  diadopsi  oleh Bapak  Ekonomi  Barat,  Adam  Smith  dengan  nama  teori invisible hands .  Menurut  teori  ini,  pasar  akan  diatur  oleh  tangan-tangan tidak kelihatan (invisible  hands). Bukankah teori invisible hands itu lebih tepat dikatakan God Hands (tangan-tangan Allah). 19 Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena  ketentuan  harga  tergantung  pada  hukum supply and demand.
Namun  demikian,  ekonomi  Islam  masih  memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melalukan intervensi harga (price  intervention) bila  para  pedagang  melakukan  monopoli  dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.
Pasar sebagai mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah  dan  telah  berlangsung  sejak  peradaban  awal  manusia.
18 Ad-Darimy, Sunan Ad-Darimy, (Beirut: Darul Fikri, tt.), h. 78. 19 Adiwarman Karim, Kajian Ekonomi Islam Kontemporer , (Jakarta, TIII,
2003), h. 76.
Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam  perekonomian.  Praktik  ekonomi  pada  masa  Rasulullah dan Khulafaurasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar.  Rasulullah  sangat  menghargai  harga  yang  dibentuk  oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu price intervenstion seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar  yang  wajar.  Namun,  pasar  di  sini  mengharuskanadanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy), dan  keadilan (justice). Jika nilai-nilai  ini  telah  ditegakkan,  maka  tidak  ada  alasan  untuk menolak harga pasar. 20 Menurut Ibnu Taimiyah price intervenstion dapat dibedakan menjadi  dua,  yaitu: price  intervenstion yang  zalim,  dan price intervenstion yang adil. Ibnu Taimiyah menjelaskan tiga keadaan dimana price intervenstion harus dilakukan:
1.   Produsen  tidak  mau  menjual  barangnya  kecuali  pada harga  yang  lebih  tinggi  dari  pada  reguler  market  price, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dipaksa untuk memaksa produsen agar mau menjual barangnya dan menentukan harga (price intervenstion) yang adil.
2.    Produsen  menawarkan  pada  harga  yang  terlalu  tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga  yang  terlalu  rendah  menurut  produsen.  Dalam keadaan  ini  pemerintah  bisa  menjadi  mediator  antara prosuden  dan  konsumen,  kemudian  pemerintah  harus mendorong kepada produsen untuk menentukan harga.
3.    Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja yang menolak bekerja keculi pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang  berlaku,  sehingga  pemerintah  dapat  melakukan intervensi dengan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya. 21
Selain  melarang  intervensi  harga,  ada  beberapa  larangan
20 Tersedia  secara lengkap di  http://hafidalbadar.blog.uns. ac.id/2009/06/04/mekanisme-pasar-dan-regulasi-harga-menurut-ibnu- taimiyah, diakses tanggal 1 Agustus 2014.
21 Ibid.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 02  Nomor 1
yang diberlakukan Rasulullah Saw untuk menjaga agar seseorang tidak  dapat  melambungkan  harga  seenaknya  seperti  larangan menukar  kualitas  mutu  barang  dengan  kualitas  rendah  dengan harga yang sama serta mengurangi timbangan barang dagangan. 22 Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  menurut  Islam  negara memiliki  hak  untuk  melakukan  intervensi  dalam  kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan  kegiatan  ekonomi  yang  tidak  mampu  dilaksanakan oleh  masyarakat.  Intervensi  harga  oleh  pemerintah  bisa  karena faktor alamiah maupun non  alamiah. Pada umumnya intervensi pemerintah  berupa  kebijakan  dalam  regulasi  yang  berhubungan dengan  permintaan  dan  penawaran  dan  intervensi  dalam menentukan  harga.  Intervensi  dengan  cara  membuat  kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (market  intervention) biasanya  dikarenakan  distorsi pasar  karena  faktor  alamiah.  Bila  distori  pasar  terjadi  karena faktor non alamiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan intervensi harga pasar. 23
Mekanisme  pasar,  regulasi  dan  moral  harus  ada  dalam satu  kesatuan,  satu  paket  pemikiran.  Dengan  adanya  moral  dan harga saja, boleh jadi belum mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan masyarakat. Maka dari itu, peran efektif negara sebagai  mitra,  katalisator  dan   fasilitator,  sangat  dibutuhkan untuk  mewujudkan  misi  Islam.  Berdasarkan  hadis  di  atas  telah menekankan  perlunya  peran-peran  tersebut.  Al-Qur’an  hanya menyediakan norma-norma dan memerintahkan kaum muslimin untuk  menjalankan  norma-norma  itu,  dengan  harapan  kaum muslimin mentaatinya. Namun beberapa dari mereka tidak mau mematuhinya,  khususnya  manakala  moral  lingkungan  telah rusak. Maka dari itu negara mempunyai peranan penting melalui pendidikan, dorongan dan pencegahan untuk tingkah laku yang membahayakan  masyarakat  seperti  kezaliman,  kecurangan, penipuan, dan keculasan dengan tidak mematuhi perjanjian dan tanggung jawab.
22 Adiwarman  A.  Karim, Ekonomi  Mikro  Islami, (Jakarta:  Rajawali  Pers,
2010), Cet. Ke-3, h. 182. .
23 Suud  Fuadi, Mekanisme  Pasar  Islami  dan  Pengendalian  Harga, artikel diakses tanggal 18 Agustus 2014 .
Perhatian  pada   pentingnya  peranan  negara   telah dicerminkan  oleh  tulisan  ulama-ulama  terkemuka  sepanjang sejarah.  Al-Mawardi  misalnya,  telah  menyatakan  bahwa keberadaan  sebuah  pemerintah  yang  efektif,  sangat  diperlukan untuk  mencegah  kezaliman  dan  pelanggaran.  Sedangkan  Ibn Taimiyah  pun  menekankan  Islam  dan  negara  mempunyai hubungan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Satu  pihak  tidak  dapat menjalankan  perannya  dengan  baik  tanpa  adanya  negara  yang memainkan peranan penting, dan negara mungkin akan terpuruk dalam  pemerintahan  yang  tidak  adil  dan  tirani  tanpa  pengaruh syari’ah.  Demikian  pula  Baqir  al-Sadr  sebagaimana  dikutip  oleh Umer  Chapra  mengatakan  bahwa  intervensi  pemerintah  dalam ruang  lingkup  kehidupan  perekonomian  adalah  penting  dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam. 24
Syarat  utama  untuk  menjamin  sebuah  sistem  ekonomi pasar yang fair dan adil adalah perlunya suatu peran pemerintah yang sangat canggih yang merupakan kombinasi dari prinsip non- intervention. Dalam  teori  Adam  Smith  seperti  yang  dikutip  oleh Mustafa Edwin bahwa peran bahkan campur tangan pemerintah tidak ditolak sama sekali atas dasar prinsip no harm, yaitu bahwa demi  menegakkan  prinsip  keadilan no  harm, pemerintah  harus campur  tangan.  Jadi,  bahkan  sebaliknya,  dalam  situasi  tertentu pemerintah  justru  dituntut  untuk  campur  tangan.  Dalam  situasi seperti itu, pemerintah yang tidak ikut campur tangan justru akan dianggap tidak adil. Situasi seperti ini adalah situasi di mana ada pihak tertentu yang dilanggar hak dan kepentingannya atau yang dirugikan oleh pihak lain secara tidak sah. 25
Dengan  demikian,  pemerintah  tidak  mewakili  wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal.  Ibnu  Taimiyah  mengatakan  jika  masyarakat  melakukan transaksi  dalam  kondisi  normal  tanpa  ada  bentuk  distori  atau penganiayaan  apapun  dan  terjadi  perubahan  harga  karena sedikitnya  penawaran  atau  banyaknya  permintaan,  maka  ini merupakan kehendak Allah SWT. 26
24 Mustafa  Edwin  Nasution,  dkk., Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 189.
25 Ibid., h. 161. 26 Ibid. h.163
Harus  diyakini  nilai  konsep  Islam  tidak  memberikan ruang  intervensi  dari  pihak  manapun  untuk  menentukan  harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut  pihak-pihak  tertentu  untuk  ambil  bagian  menentukan harga.  Pengertian  darurat  di  sini  adalah  pada  dasarnya  peranan pemerintah  ditekan  seminimal  mungkin.  Namun  intervensi pemerintah sebagai pelaku usaha dapat dibenarkan hanyalah jika pasar  tidak  dalam  keadaan  sempurna,  dalam  arti  ada  kondisi- kondisi  yang  menghalangi  kompitisi  yang fair terjadi  ( market failure ).
Tetapi  jika  terjadi  kegagalan  pasar  di  luar  sebab-sebab ketidakadilan  dari  pelaku  pasar,  negara  boleh  melakukan intervensi  sepanjang  kegagalan  pasar  tersebut  mengancam kebutuhan  minimal  rakyat.  Dan  dalam  prakteknya  peran lembaga   pengawas   dan   regulator   pasar   begitu   signifikan dalam perekonomian Islam. Ada  dua bentuk pengawasan yang dilakukan  pemerintah  dalam  mekanisme  pasar,  yaitu pertama: kesungguhan  dalam  mewujudkan  tujuan  negara, kedua: kontrol dilakukan  oleh  lembaga  independen,  yaitu al-hisbah yang berfungsi  untuk  menegakkan  aturan  main  mekanisme  pasar. Jadi kebebasan mekanisme pasar dalam Islam sangat diakui dan dijaga sepanjang ketentuan-ketentuan dan tujuan-tujuan syari’ah dapat  terlaksana  dan  terpelihara  dengan  baik.  Misalnya  tujuan syari’ah  yang  menyebutkan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  bagi semua masyarakat dapat terpenuhi, maka sepatutnya intervensi dalam  bentuk  apapun  dari  siapapun  tudak  boleh  dilakukan dalam menentukan pergerakan harga yang ada di pasar. Harga secara murni ditentukan penuh oleh mekanisme permintaan dan penawaran. 27
Pada dasarnya mekanisme pasar perekonomian Islam dan konvensional memiliki karakteristik yang sama, yaitu mekanisme pasar  bebas.  Tapi  yang  membedakan  adalah  mekanisme pengawasan  dalam  pasar  Islami.  Sepanjang  mekanisme  berjalan dengan  adil  dan  tidak  mengancam  terpenuhinya  kebutuhan seluruh rakyat, maka negara dalam hal ini otoritas ekonomi tidak
27 Ali Sakti, Analisis Teoritis; Ekonomi Islam (Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern), (Bandung: Paramadigma dan AQSA Publishing, 2006), Cet. Ke-1, h. 97 .
akan mengintervensi pasar dalam bentuk apapun. 28
Persaingan  yang  sehat  dalam  ekonomi  pasar  bebas memberikan  empat  keuntungan. Pertama ,  persaingan  akan memberikan  harga  yang  kompetitif. Kedua ,  adanya  peningkatan kualitas  hidup  oleh  karena  inovasi  yang  terus-menerus. Ketiga , mendorong  dan  meningkatkan  mobilitas  masyarakat. Keempat , adanya efisiensi baik efisiensi produktif maupun alokatif. 29
Kemudian  pentingnya  membahas  tentang  persaingan usaha dalam konteks hukum disebabkan karena persaingan yang memaksa perusahaan untuk menekan biaya menjadi lebih rendah, yang kemudian persaingan ini memaksa perusahaan untuk selalu menciptakan  produk  baru  dan  inovatif  serta  menguntungkan konsumen.  Dalam hal ini tidak selamanya mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik karena yang akan berperan didalamnya hanya perusahaan  yang  mempunyai  modal  besar  dan  dekat  dengan pemerintah. Selain itu dalam pasar nantinya akan ada usaha untuk menghindari  atau  menghilangkan  terjadinya  persaingan  antar pelaku  usaha  untuk  dapat  memperoleh  keuntungan  yang  besar. Sehingga memerlukan aturan main yang kemudian diatur dalam Undang-Undang  No  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Undang-undang ini disahkan tanggal 5 Maret 1999, tetapi baru efektif berlaku satu tahun kemudian.
Judul  undang-undang ini  memang cukup panjang karena berangkat dari hasil kompromi Pemerintah dan DPR saat itu. DPR menginginkan  nama  “UU  Antimonopoli”  untuk  menunjukkan ada  dorongan  keras  mengatasi  ketidakadilan  ekonomi  akibat ulah  kelompok  usaha-usaha  besar  era  Orde  Baru.  Sementara Pemerintah  lebih  menyukai  nama  “UU  Persaingan  Usaha  yang Sehat”  untuk  menekankan  tugas  Pemerintah  menciptakan  iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak.
Ada  banyak  terminologi  yang  diintroduksi  dalam  UU No. 5 Tahun 1999 ini. Sebagian di antaranya dapat dilihat dalam ketentuan umumnya. Namun, untuk menyamakan persepsi ada
28 Ibid., h. 97 . 29 Kenneth M. Davidson, “ Creating Effective Competition Institutions: Ideas for Transitional Economies ”, Asian-Pacific Law and Policy Journal , Vol. 6, 2005, h. 3.
beberapa diantaranya yang perlu dikemukakan.
Pertama ,  undang-undang  ini  membedakan  istilah “monopoli”  dan  “praktek  monopoli”.  Kata monopoli adalah  kata yang bermakna netral, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran  barang  dan/atau  atas  penggunaan  jasa  tertentu  oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Penguasaan demikian tidak harus berarti negatif. Ada jenis monopoli tertentu yang tidak bisa dihindari demi alasan efisiensi ( natural monopoly ) atau karena dilindungi oleh undang-undang ( statutory monopoly ). Yang dilarang adalah praktek monopoli , yang oleh undang-undang ini  diartikan  sebagai  monopoli  yang  menimbulkan  persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi, monopoli  bisa  berdampak  positif  dan  bisa  negatif.  Sayangnya, UU No. 5 Tahun 1999 tidak cukup konsisten untuk menggunakan pembedaan dua istilah di atas. Hal itu terlihat dari pemakaian judul Bagian Pertama dari Bab IV tentang Kegiatan yang Dilarang. Di situ dicantumkan istilah “monopoli” sebagai salah satu jenis kegiatan yang dilarang, yang seharusnya tertulis “praktek monopoli”.
Kedua , sekalipun UU No. 5 Tahun 1999 sering diberi nama lain  sebagai  UU  Antimonopoli,  pada  dasarnya  monopoli  hanya salah satu jenis kegiatan yang disebut-sebut dalam undang-undang ini.  Di  samping  ada  bentuk-bentuk  kegiatan  yang  dilarang,  juga ada  bentuk-bentuk  perjanjian  yang  dilarang.  Penyebutan  UU Antimonopoli seperti gagasan DPR saat itu untuk menyebut UU No. 5 Tahun 1999, dengan demikian, menjadi kurang tepat. Akan lebih baik jika digunakan istilah UU Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU Antipersaingan Curang.
Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut ketentuan  UU  No.  5  Tahun  1999  adalah  setiap  perorangan  atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang didirikan  atau  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam wilayah  Republik  Indonesia  yang  menyelenggarakan  berbagai kegiatan  usaha  dalam  bidang  ekonomi. 30 Dengan  demikian, kategori pelaku usaha dalam hal ini termasuk orang perorangan,
30 Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 tahun 1999, LN. No. 33 tahun 1999, Pasal 1 ayat 5.
badan  usaha  badan  hukum,  badan  usaha  bukan  badan  hukum, dan berbagai bentuk perkumpulan lainnya.
Berkaitan  dengan  penetapan  harga,  perjanjian  penetapan harga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak Sehat. Dalam prakteknya ada beberapa bentuk perjanjian penetapan harga, yaitu penetapan harga  antara  pelaku  usaha  ( price  fixing );  penetapan  harga  yang berbeda  terhadap  barang  dan  atau  jasa  yang  sama  (diskriminasi harga);  penetapan  harga  di  bawah  harga  pasar  dengan  pelaku usaha lain ( predatory price ); dan penetapan harga jual kembali ( resale price maintenance ).
Penetapan harga antar pelaku usaha ( price fixing) menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5  tahun 1999, pelaku  usaha  dilarang  mengadakan  perjanjian  dengan  pelaku usaha  pesaingnya  guna  menetapkan  suatu  harga  tertentu  atas suatu  barang  dan/atau  jasa  yang  akan  diperdagangkan  pada pasar bersangkutan. Larangan muncul sebab perjanjian seperti itu akan  meniadakan  persaingan  usaha  diantara  pelaku  usaha  yang mengadakan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, hal ini dianggap per  se  illegal. Dalam  pasal  5  ayat  (1)  dikatakan  bahwa  perjanjian penetapan harga dilarang tanpa melihat efek negatif dari perjanjian tersebut  terhadap  persaingan.  Dengan  kata  lain,  walaupun  efek negatif  terhadap  persaingan  usaha  kecil,  perjanjian price  fixing tetap dilarang.
Akan  tetapi  undang-undang  memberikan  perkecualian terhadap  larangan  membuat  perjanjian  tentang  penetapan  harga antar  pelaku  usaha  ini,  yaitu  jika  perjanjian  penetapan  harga tersebut dibuat: Dalam suatu usaha patungan ( joint venture ), atau; didasarkan pada undang-undang yang berlaku ( Vide Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999).
Dalam  undang-undang  tidak  dijelaskan  usaha  patungan seperti apa yang bisa dikecualikan. Bila usaha patungan membuat collateral  restraint ,  yakni  perjanjian  yang  membatasi  kompetisi dimasa  datang  antara  para  pihak,  usaha  ini  bisa  menghadapi tuntutan  pelanggaran  peraturan  dibidang  anti  monopoli  dan persaingan   usaha   tidak   sehat.   Dengan   demikian   tidak   bisa
dikatakan  bahwa  semua  perjanjian  dalam  usaha  patungan  tidak akan  merugikan  persaingan.  Perlu  dibuatkan  penjelasan  lagi mengenai kriteria usaha patungan yang dapat dikecualikan.
Kemudian  tentang  Penetapan  harga  yang  berbeda terhadap  barang  dan  atau  jasa  yang  sama  (diskriminasi  harga). Pembuatan  perjanjian  yang  berisikan  penetapan  harga  berbeda terhadap  bar  ang  dan  atau  jasa  yang  sama  dilarang  oleh  Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun  1999. Berdasarkan ketentuan pasal  6  tersebut,  diskriminasi  harga  dilarang  apabila  pelaku usaha membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang mengakibatkan pembeli satu harus membayar harga yang tidak sama atau berbeda dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama, karena hal ini dapat menimbulkan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  dikalangan pelaku usaha atau dapat merusak  persaingan usaha. Dalam hal ini terdapat tiga jenis dan tingkatan strategis diskriminasi harga, dimana  setiap  tingkatan  menuntut  informasi  yang  berbeda mengenai konsumen, yaitu:
1.  Diskriminasi  harga  sempurna,  dimana  produsen  akan menetapkan  harga  yang  berbeda  untuk  setiap  konsumen. Dengan menerapkan strategi ini, produsen akan menyerap seluruh surplus konsumen, sehingga dapat mencapai laba yang paling tinggi.
2.    Pada situasi dimana produsen tidak dapat mengidentifikasi maksimum  harga  yang  dapat  dikenakan  untuk  setiap konsumen,  atau  situasi  dimana  produsen  tidak  dapat melanjutkan  struktur  harga  yang  sama  untuk  tambahan unit penjualan, maka produsen dapat menetapkan strategi diskriminasi  tingkat  harga  kedua,  dimana  produsen  akan menerapkan sebagian dari surplus konsumen. Pembeli yang bersedia membeli barang lebih banyak diberikan harga per unit yang lebih murah. Strategi ini banyak dilakukan pada penjualan grosir atau pasar swalayan besar.
3.      Bentuk  terakhir  diskiminasi  harga  umumnya  diterapkan produsen yang mengetahui bahwa permintaan atas produk mereka beragam secara sistematik berdasarkan karakteristik
konsumen dan kelompok demografis. 31
Sedangkan  kaitannya  dengan  penetapan  harga  di  bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain ( predatory price) , penetapan harga ini dilarang oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Pasal 7 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  untuk  menetapkan harga  di  bawah  pasar,  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pada satu sisi, penetapan harga di bawah  biaya  marginal  akan  menguntungkan  konsumen  dalam jangka pendek tetapi di pihak lain akan sangat merugikan pesaing (produsen  lain).  Strategi  yang  tidak  sehat  ini  pada  umumnya beralasan bahwa harga yang ditawarkan merupakan hasil kinerja peningkatan efisiensi perusahaan. Strategi ini akan menyebabkan produsen  menyerap  pangsa  pasar  yang  lebih  besar,  yang dikarenakan berpindahnya konsumen pada penawaran harga yang lebih  rendah.  Pada  jangka  yang  lebih  panjang,  produsen  pelaku predatory pricing akan dapat bertindak sebagai monopolis. Adapun  kaitannya  dengan  penetapan  harga  jual  kembali ( resale  price  maintenance ),  sama  halnya  dengan  penetapan  harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain  ( predatory price). Penetapan  harga  jual  kembali  dilarang  oleh  Pasal  8  Undang- undang  Nomor  5  tahun  1999.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  8 ini,  pelaku  usaha  ( supplier )  dilarang  membuat  perjanjian  dengan pelaku  usaha  lain  (distributor)  untuk  menetapkan  harga  vertikal ( resale price maintenance ), dimana penerima barang atau jasa selaku distributornya tidak boleh menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang telah diterimanya dari suplier tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sebelumnya diantara supplier dan distributor, sebab hal itu akan dapat  menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Dari  bunyi pasal 8 terlihat bahwa perjanjian penetapan harga vertikal hanya dilarang  apabila  dapat  mengakibatkan  terjadinya  persaingan usaha tidak sehat.
Dalam  teori  ilmu  hukum,  larangan  terhadap  tindakan persaingan usaha tidak sihat pada garis besarnya dilakukan dengan
31 Rachmadi  Usman, Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Cet. Ke-1, h. 49-50.
menggunakan salah satu dari dua teori, yaitu doktrins Per Se dan doktrin Rule of Reason. Larangan yang bersifat Per Se merupakan bentuk larangan yang tegas dalam rangka memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam memaknai norma-norma larangan dalam persaingan usaha. Dalam praktek, pengaturan ini berguna agar pelaku usaha sejak awal mengetahui rambu-rambu terhadap perbuatan  apa  saja  yang  dilarang  dan  harus  dijauhkan  dalam praktik usaha guna menghindari munculnya potensi resiko bisnis yang besar dikemudian hari sebagai akibat pelanggaran terhadap norma-norma larangan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak dapat mengendalikan  dirinya  dan  melanggar  ketentuan  hukum  yang mengatur  ( Per  Se  Illegal ),  maka  Komisi  Pengawasan  Persaingan Usaha  cukup  membuktinya  bahwa  telah  terjadi  pelanggaran. Pelanggaran  terhadap  larangan  yang  bersifat Per  Se, ancaman pidana  pokoknya  lebih  rendah  daripada  pelanggaran  terhadap larangan yang bersifat Rule of Reason ( vide Pasal 48). 32 Doktrin Rule  of  Reason berasal  dari  tradisi comon  law ( case law ). Dalam doktrin Rule of Reason, jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Ciri-ciri pembeda terhadap larangan yang bersifat Rule  of  Reason adalah  bentuk  aturan  yang  menyebutkan  adanya persyaratan  tertentu  yang  harus  terpenuhi  sehingga  memenuhi klasifikasi adanya potensi bagi  terjadinya praktik  monopoli atau praktik  persaingan  usaha.  Perbuatan-perbuatan  yang  dimaksud jika terbukti merupakan perbuatan yang menghalangi persaingan (anti  kompetitif)  selain  menghadapi  sanksi  administratif  (Pasal 47), juga diancam sanksi pidana, baik pidana pokok (Pasal 48 ayat 1) maupun pidana tambahan (Pasal 49). 33
Pendekatan per  se  illegal dan rule  of  reason adalah  konsep klasik dalam hukum persaingan usaha. Kedua pendekatan ini juga berlaku pada UU No. 5 Tahun 1999, sehingga ada bentuk perjanjian atau kegiatan yang per se , namun ada juga bentuk perjanjian atau kegiatan yang rule of reason .
Secara sederhana, kedua pendekatan itu dapat disandingkan
32 Johnny  Ibrahim, Hukum  Persaingan  Usaha:  Filosofi, Teori  dan  Implikasi Penerapannya di Indonesia, (jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007), h. 222-224.
33 Ibid., h. 227.
dengan delik formal dan delik material. Pada delik formal, unsur- unsur  pidananya  sudah  dianggap  lengkap  begitu  perbuatannya itu selesai dilakukan, sehingga tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut.  Pada  delik  material,  unsur-unsur  itu  belum  lengkap  jika syarat  akibat  perbuatan  itu  tidak  tercakup  di  dalamnya.  Tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah contoh jenis delik material  karena  akibatnya  harus  berupa  kehilangan  nyawa.  Jika belum ada korban yang mati, belum dapat disebut pembunuhan.
Pada  hakikatnya,  semua  tindakan  yang  terlarang  secara per  se diasumsikan  mengandung  konsekuensi  yang  lebih  berat dibandingkan  dengan rule  of  reason .  Misalnya,  Pasal  5  Ayat  (1) tentang  perjanjian  penetapan  harga:  “Pelaku  usaha  dilarang membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  untuk menetapkan  harga  atas  suatu  barang  dan  atau  jasa  yang  harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.” Pasal ini dimasukkan dalam kategori terlarang secara per se . Pendekatan per se dan rule of reason sebenarnya tidak cukup jelas diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Biasanya indikator yang dipakai  adalah  ada  atau  tidaknya  anak  kalimat  dalam  rumusan suatu pasal, yakni jika terdapat kata-kata “ …patut diduga… ” atau “ …yang  dapat  mengakibatkan…. ”      Pasal  5  Ayat  (1)  di  atas  tidak mencantumkan  anak  kalimat  tersebut,  sehingga  termasuk per se .  Lain  halnya  dengan  Pasal  7  yang  berbunyi:  “Pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya untuk  menetapkan  harga  di  bawah  harga  pasar,  yang  dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
Kata “dapat” yang digunakan dalam pasal-pasal UU No. 5 Tahun 1999 sengaja dipakai antara lain untuk menunjukkan bahwa pelanggaran sudah dinyatakan terjadi jika perbuatan itu memang berpotensi  merusak  persaingan.  Jadi,  dengan  kata  “dapat”  di sini  bisa  berarti  bahwa  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatan (perjanjian) tadi tidak perlu eksis terlebih dulu.
Jadi  apapun  alasannya,  tindakan  pelaku  usaha  yang mengarah  pada  kegiatan  produksi  atau  pemasaran  barang  dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum   atau   mengahambat   persaingan   usaha   berarti   telah
melanggar undang-undang. Apabila itu semua diimplementasikan dengan  baik,  tentunya  akan  menciptakan  kondisi  pasar  yang penuh  dengan  pelaku  usaha  yang  baik,  mendorong  kegiatan pelaku  usaha,  memungkinkan  pelaku  usaha  baru  masuk  pasar, dan efisiensi kegiatan pelaku usaha dapat ditingkatkan, dan harga akan seimbang.
Didalam  UU  No.  5  Tahun  1999  juga  mengatur  tentang sanksi.  Ada  tiga  jenis  sanksi  yang  diintroduksi  dalam  undang- undang  ini,  yaitu  tindakan administratif , pidana  pokok ,  dan pidana tambahan .  Komisi  Pengawas  Persiangan  Usaha  (KPPU)  hanya berwenang memberikan sanksi tindakan administratif. Sementara pidana  pokok  dan  pidana  tambahan  dijatuhkan  oleh  lembaga lain,  dalam  hal  ini  peradilan,  kemudian  yang  dimaksud  dengan tindakan administratif adalah 34 :
1.    penetapan pembatalan perjanjian;
2.    perintah untuk menghentikan integrasi vertikal;
3.  perintah  untuk  menghentikan  kegiatan  yang  terbukti menyebabkan praktek monopoli dan anti-persaingan dan/ atau merugikan masyarakat;
4.  perintah  untuk  menghentikan  penyalahgunaan  posisi dominan;
5.    penetapan  pembatalan  penggabungan/peleburan  badan usaha/pengambilalihan saham;
6.    penetapan pembayaran ganti rugi;
7.    pengenaan denda dari 1 milyar s.d. 25 milyar rupiah. Sekalipun hanya berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif, kewenangan KPPU itu bersinggungan dengan semua pasal  dalam UU No. 5 Tahun 1999. Artinya, semua pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dapat dijatuhkan sanksi tindakan administratif. Deskripsinya adalah sebagai berikut:
NO PASAL URAIAN PIDANA POKOK PIDANA TAMBA- HAN ADMINIS- TRATIF 1 2 3 1 Ps. 4 Oligopoli Ya – – Ya Ya
34 Johnny Ibrahim, ibid, h. 245
2 Ps. 5 Penetapan harga – Ya – Ya Ya 3 Ps. 6 Diskriminasi harga – Ya – Ya Ya 4 Ps. 7 Penetapan  di  bawah harga pasar – Ya – Ya Ya 5 Ps. 8 Penetapan harga maksimal – Ya – Ya Ya 6 Ps. 9 Pembagian wilayah Ya – – Ya Ya 7 Ps. 10 Pemboikotan Ya – – Ya Ya 8 Ps. 11 Kartel Ya – – Ya Ya 9 Ps. 12 Trust Ya – – Ya Ya 10 Ps. 13 Oligopsoni Ya – – Ya Ya 11 Ps. 14 Integrasi vertikal Ya – – Ya Ya 12 Ps. 15 Perjanjian tertutup – Ya – Ya Ya 13 Ps. 16 Perjanjian dengan pihak asing Ya – – Ya Ya 14 Ps. 17 Monopoli Ya – – Ya Ya 15 Ps. 18 Monopsoni Ya – – Ya Ya 16 Ps. 19 Penguasaan pasar Ya – – Ya Ya 17 Ps. 20 Jual rugi – Ya – Ya Ya 18 Ps. 21 Penetapan biaya secara curang – Ya – Ya Ya 19 Ps. 22 Sekongkol tender – Ya – Ya Ya 20 Ps. 23 Sekongkol informasi rahasia – Ya – Ya Ya 21 Ps. 24 Sekongkol hambat pesaing – Ya – Ya Ya 22 Ps. 25 Penyalahgunaan posisi dominan Ya – – Ya Ya 23 Ps. 26 Jabatan rangkap – Ya – Ya Ya 24 Ps. 27 Pemilikan saham Ya – – Ya Ya 25 Ps. 28 Gabung, lebur, ambil alih Ya – – Ya Ya 26 Ps. 41 Hambat penyelidik/ pemeriksa – – Ya Ya Ya
Sumber: www.kppu.go.id
Keterangan:
•  Pidana pokok 1: denda Rp 25 milyar s.d. Rp 100 milyar atau kurungan pengganti denda selama 6 bulan.
•  Pidana pokok 2: denda Rp 5 milyar s.d. Rp 25 milyar atau kurungan pengganti denda selama 5 bulan.
•  Pidana pokok 3: denda Rp 1 milyar s.d. Rp 5 milyar atau kurungan pengganti denda selama 3 bulan.
Pidana tambahan:
•  pencabutan izin usaha;
•  larangan   menduduki   jabatan   direksi/komisaris   dari   2 tahun s.d. 5 tahun;
•  penghentian  kegiatan  atau  tindakan  tertentu  yang menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  uraian  pembahasan  di  atas,  maka penulis  dapat  memberikan  kesimpulan,  yaitu  Bahwa  prospek penerapan   Hukum   Ekonomi   Islam   dan   UU   No.   5   Tahun 1999   terhadap   persaingan   usaha   yang   bersifat monopolistik, tentunya    berpandangan    bahwa    persaingan    atau    kompetisi yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  diperbolehkan  dalam penerapannya, asalkan persaingan usaha itu diterapkan secara sehat, akan tetapi apabila persaingan usaha yang dilaksanakan itu  bersifat monopolistik dalam  rangka  mengambil  keuntungan yang  sebanyak-banyaknya , maka  pandangan  ekonomi  Islam melarangnya.  Larangan  tersebut  disebabkan  karena  ekonomi Islam  memberikan  garisan  bahwa  persaingan  usaha  harus dilakukan  secara  sehat  ( fair  play )  dengan  prinsip  kejujuran ( honesty ), keterbukaan ( transparancy ), dan keadilan ( justice ).
Adapun  menurut  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999, persaingan  usaha  merupakan  persaingan  yang  diperbolehkan, akan  tetapi  apabila  persaingan  antar  pelaku  usaha  dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum  atau  menghambat  persaingan  usaha,  maka  menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha tersebut dilarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Marshall  C. Howard, Competition  Is  The Heart  Of    Free  Enterprice Economy, Anti Trust aw and Trade Regulation : Selected Issues and Case Studies , USA: Englewood Cliffs, New Jersey, 1983 GBHN  1998,  Butir  G,  Kaidah  Penuntun  Surakarta:  PT.  Pabelan, 1998 Edy Suandi Hamid dan Hendrie Anto, Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III , Yogyakarta: UII Pres, 2000 Moch  Faisal  Salam, Pertumbuhan  Hukum  Bisnis  Di  Indonesia , Bandung: Pustaka, 2001 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonom Islam UII, Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 Kwik Kian Gie, Analisa Ekonomi Politik Indonesia , Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII dan Gramedia Pustaka Utama, 1994 Sri  Edi  Swasono, Demokrasi  Ekonomi  Keterkaitan  Usaha  Partisipatif Versus Konsentrasi Ekonomi, Makalah Seminar Pancasila sebagai Idiologi Negara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara , Jakarta: 1989 Muhammad, Ekonomi  Mikro  dalam  Perspektif  Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet. Ke-1 Munir  Fuady, Hukum  Anti  Monopoli  Menyongsing  Era  Persaingan Sehat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994
Tokoh pendiri ekonomi kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations, New Rochelle,, N.Y: Arlington House, 1966. Marshal Green, The Economic Theory, terj. Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi, Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1997 Ad-Darimy, Sunan Ad-Darimy, (Beirut: Darul Fikri, tt.), h. 78. Adiwarman  Karim,  Kajian Ekonomi  Islam  Kontemporer ,  (Jakarta, TIII, 2003), h. 76.
Tersedia  secara  lengkap  di  http://hafidalbadar.blog.uns. ac.id/2009/06/04/mekanisme-pasar-dan-regulasi-harga- menurut-ibnu-taimiyah, diakses tanggal 1 Agustus 2014.
Tersedia  secara  lengkap  di  www.kppu.go.id  diakses  tanggal  2 Agustus 2014.
Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet. Ke-3 Suud Fuadi, Mekanisme Pasar Islami dan Pengendalian Harga, artikel diakses tanggal 18 Agustus 2014 .
Mustafa Edwin Nasution, dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,
Jakarta: Kencana, 2007 Ali  Sakti, Analisis  Teoritis;  Ekonomi  Islam  (Jawaban  atas  Kekacauan Ekonomi  Modern), Bandung:  Paramadigma  dan  AQSA
Publishing, 2006, Cet. Ke-1 Kenneth  M.  Davidson,  “ Creating  Effective  Competition  Institutions: Ideas for Transitional Economies ”, Asian-Pacific Law and Policy Journal , Vol. 6, 2005 Indonesia, Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 tahun 1999, LN. No.
33 tahun 1999, Pasal 1 ayat 5.
Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Cet. Ke-1 Johnny  Ibrahim, Hukum  Persaingan  Usaha:  Filosofi,  Teori  dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, (jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah, Vol. 02  Nomor 1