## Facing Challenges of Discrimination Against Local Religious Beliefs in Indonesia

## Menghadapi Tantangan Diskriminasi Terhadap Kepercayaan Agama Lokal Di Indonesia
Ilham Dhiya Ul Haq Ramadhan 1 , Asyif Faozi 2
1,2,) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Email: 1) dhrilham@gmail.com 2) asyiffaozi111@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [15 September 2023]
Revised [19 Oktober 2023]
Accepted [27 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Diskriminasi  terhadap  penganut  agama  lokal  di  Indonesia  masih  menjadi  masalah  yang  sering terjadi.  Agama  lokal  dianggap  sebagai  kepercayaan  dan  belum  diakui  secara  legal  sebagai agama.  Padahal  seharusnya  penganut  agama  lokal  memiliki  hak  yang  sama  seperti  penganut agama-agama  resmi  tanpa  diskriminasi.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  belum sepenuhnya  berhasil  dalam  menjamin  hak-hak  penganut  agama  lokal  dan  memberikan perlindungan  hukum  sesuai  dengan  yang  diharapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bentuk-bentuk  diskriminasi  dan  perlindungan  yang merujuk pada landasan hukum nasional dan internasional.  Pada penelitian kali ini metode yang digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  studi  literatur  dengan  mengumpulkan  data  dari berbagai  sumber  tertulis  seperti  undang-undang,  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  konvensi internasional, pasal UUD 1945, serta berbagai kasus terkait diskriminasi agama lokal. Penelitian ini  menganalisis  dan  menghubungkan  berbagai  informasi  tersebut  untuk  membahas permasalahan  yang  berkaitan  dengan  agama  lokal  di  Indonesia.  Adapun  beberapa  masalah yang  dihadapi  yaitu  implementasi  putusan  MK  tentang  pengakuan  hukum  terhadap  penganut kepercayaan juga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penganut agama lokal. Pada kolom agama  dalam  KTP  yang  tidak  sesuai  untuk  penganut  agama  lokal,  di  mana  peraturan pelaksanaan  administrasi  kependudukan  masih  mengandung  perbedaan  pengertian  antara agama dan kepercayaan. Selain itu, kasus konkret pada penelitian ini adalah kasus yang terjadi pada  tahun  2021,  yang  melibatkan  tiga  anak  penganut  kepercayaan  Saksi  Yehuwa.  Kasus  ini termasuk diskriminasi terhadap penganut Saksi Yehuwa digunakan sebagai gambaran tantangan pengakuan kepercayaan agama lokal di Indonesia. Penelitian ini menyarankan adanya dorongan dari  berbagai  kalangan  baik  dari  pemerintah  maupun  masyarakat  dalam  bentuk  toleransi menerima  perbedaan-perbedaan  yang  terjadi  di  Indonesia  untuk  mewujudkan  pasal  28E  ayat  2 UUD  1945  sebagai  bentuk  jaminan  dasar  perlindungan  hukum  jika  terjadi  diskriminasi  kepada kelompok penganut agama minoritas.

## ABSTRACT
Discrimination  against  local  religious  followers  in  Indonesia  remains  a  recurring  issue.  Local religions are regarded as beliefs and have not yet been legally recognized as religions. However, adherents of local religions should have the same rights  as followers of official religions, without any  discrimination.  This  demonstrates  that  the  government  has  not  fully  succeeded  in safeguarding  the  rights  of  local  religious  followers  and  providing  them  with  the  expected  legal protection  as  stipulated  in  the  legislation.  This  research  aims  to  analyze  various  forms  of discrimination  and  protection,  referring  to  both  national  and  international  legal  frameworks.  The qualitative  method,  specifically  literature  review,  is  employed  in  this  study,  gathering  data  from diverse  written  sources  such  as  laws,  Constitutional  Court  decisions,  international  conventions, Article 1945 of the Constitution, as well as relevant cases concerning discrimination against local religions. The research analyzes and connects this information to discuss issues related to local religions  in  Indonesia.  Several  challenges  are  encountered,  including  the  implementation  of Constitutional Court decisions regarding legal recognition of belief systems, which have  not fully met  the  needs  of  local  religious  followers.  The  religion  column  in  identity  cards  (KTP)  does  not appropriately  accommodate  local  religious  adherents,  as  the  implementation  regulations  still differentiate between religion and belief. Furthermore, a specific case in this research pertains to an  incident  that  occurred  in  2021,  involving  three  children  who  are  adherents  of  the  Jehovah's Witness faith. This case exemplifies the discrimination faced by Jehovah's Witness followers and represents  the  challenges  of  recognizing  local  religious  beliefs  in  Indonesia.  This  research suggests  the  need  for  encouragement  from  various  sectors,  including  the  government  and society,  to  foster  tolerance  and  acceptance  of  differences  in  Indonesia,  thereby  realizing  Article 28E  paragraph  2  of  the  Constitution  as  a  fundamental  guarantee  of  legal  protection  against discrimination towards minority religious groups.
KATA KUNCI Agama Lokal Diskriminasi
Perlindungan.
This is an open access article under the CC –BY-SA license KEYWORDS Local Religion Discrimination
Protection.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  memiliki  kekayaan  dan  keragaman  budaya  yang  luar  biasa. Berbagai  suku,  etnis,  bahasa,  dan  agama  hidup  berdampingan  di  bumi  nusantara  ini.  Hal  ini  tercermin dari keberagaman agama yang ada. Salah satu aspek yang menarik  untuk diteliti adalah agama lokal, di mana  agama  atau  kepercayaan  ini  telah  ada  sejak  zaman  pra-Islam,  pra-Hindu,  dan  pra-Buddha  di
Indonesia. Agama lokal merupakan warisan leluhur yang harus di hormati karena mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan masa lampau seperti nilai spiritual, moral, dan sosial. Namun, pada kenyataannya agama  lokal  kerap  kali  menghadapi  berbagai  tantangan  dan  masalah  dalam  era  modern  ini,  seperti diskriminasi, marjinalisasi, dan ancaman kepunahan.
Di  sisi  lain,  konstitusi  negara  melalui  Pancasila  yang  menyatakan  dalam  sila  pertama  yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa", menjadi inspirasi bagi negara untuk melindungi agama-agama yang ada di republik  ini  dan  merupakan  bagian  integral  dari  masyarakat  Indonesia.  Namun,  agama-agama  yang dimaksud di  sini  hanya mencakup  6  agama  resmi  yang  diakui  oleh negara,  yaitu  Islam,  Katolik,  Kristen Protestan,  Hindu,  Budha,  dan  Konghucu.  Agama- agama  ini  dianggap  sebagai  agama-agama  utama yang diakui secara resmi, sedangkan agama-agama atau keyakinan lain di luar keenam agama tersebut hanya  memperoleh  pengakuan  secara  administrasi,  hal  ini  mengacu  pada  putusan  MK  melalui permohonan gugatan pada Pasal 61 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 Ayat (1) dan (5) tentang Administrasi Kependudukan. Akan tetapi bentuk pengakuan tersebut tidak terlalu memenuhi hak-hak penganut agama lokal.
Agama-agama tersebut mencerminkan kepercayaan dan filosofi hidup masyarakat setempat, serta memiliki  ritual  dan  upacara  adat  yang  unik.  Namun,  pengakuan  terhadap  agama  lokal  sebagai  bagian dari keragaman agama di Indonesia masih menjadi isu yang kontroversial. Meskipun Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, dalam praktiknya, agama lokal sering kali menghadapi diskriminasi dan marjinalisasi.  Seperti  halnya  persyaratan  yang  diperlukan  untuk  ditetapkannya  sebagai  agama  yaitu mengharuskan  adanya  nabi,  kitab  suci,  dan  pengakuan  secara  internasional.  Beberapa  perssyaratan tersebut  membuat  penganut  agama  lokal  merasa  termarjinalkan  dikarenakan  agama  lokal  sangat  sulit menggapai persyaratan tersebut.
Salah  satu  masalah  utama  yang  dihadapi  oleh  agama  lokal  di  Indonesia  adalah  kurangnya pengakuan  dan  perlindungan  dari  negara.  Hal  ini  bertentangan  dengan  komitmen  Indonesia  terhadap HAM,  di  mana  HAM  mengamanatkan  hak  setiap  orang  untuk  beragama  atau  berkeyakinan  sesuai dengan  pilihan  masing-masing  tanpa  diskriminasi.  Sesuai  dengan  landasan  regulasi  yang  telah melingkupi berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang mengatur kebebasan beragama.

## Tabel 1. Berikut tabel berbagai Aspek Instrumen Hukum yang mengatur kebebasan beragama
Dasar International Konvenan Hak Asasi Manusia International Pasal 18 ayat 1 Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berpikir, keyakinan  dan  beragama.  Hak  ini  mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan,  baik  secara  sendiri  maupun  bersama- sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam
kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran
Pasal 18 ayat 2 Tidak  seorang  pun  dapat  dipaksa  sehingga terganggu  kebebasannya  untuk  menganut  atau menetapkan  agama  atau  kepercayaannya  sesuai dengan pilihannya.
Pasal 18 Ayat 3 Kebebasan  menjalankan  dan  menentukan  agama atau  kepercayaan  seseorang  hanya  dapat  dibatasi oleh  ketentuan  berdasarkan  hukum,  dan  yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan,  atau  moral  masyarakat,  atau  hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Dasar Negara Undang- Undang Dasar 1945 Pasal  28  E Ayat 2 Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan  sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 Ayat 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dasar Hak Asasi Manusia Undang- Undang Nomor 39 Pasal 22 Ayat 1 Setiap  orang  bebas  memeluk  agamanya  masing- masing  dan  beribadah  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu.
Tahun 1999 Pasal 22 ayat 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk  beribadat  agamanya  dan  kepercayaannya itu.
Beberapa pengaturan diatas berisi tentang kebebasan agama, dalam hal ini jika dikaitkan dengan para  penganut  agama  lokal  yang  seharusnya  memiliki  kebebasan  beragama,  merupakan  hak  asasi manusia  yang  tidak  bisa  ubah,  dikurangi,  dibatasi,  ataupun  diintervensi.  Pembatasan  kebebasan beragama sendiri dibatasi dalam lima hal yaitu; Pembatasan demi keamanan publik, Pembatasan untuk melindungi  kesehatan  Masyarakat,  Pembatasan  untuk  melindungi  moral  Masyarakat  dan  Pembatasan untuk melindungi kebebasan mendasar dan kebebasan orang lain.
Sebetulnya  negara  telah  memenuhi  kewajibannya  sebagai  pembuat  peraturan.  Namun  dalam implementasinya  tidaklah  seperti  yang  diharapkan  dalam  peraturan  yang  ada.  Melainkan  agama  lokal sering kali mendapatkan akses yang tidak sama seperti halnya agama mayoritas yang telah ada. Selain itu,  agama  lokal  sering  kali  menjadi  target  pencemoohan  atau  persekusi  karena  keyakinan  mereka seringkali  dianggap  ajaran  sesat.  Dalam  konteks  ini,  agama  lokal  harus  mendapatkan  pengakuan  dan perlindungan  yang  sama  dengan  agama-agama  lainnya.  Oleh  karena  itu  negara  bertanggung  jawab dalam  menjamin,  memenuhi,  dan  melindungi  hak  dan  kebebasan  beragama.  Komitmen  negara  dalam menghormati, menjamin, dan melindungi HAM, terutama hak beragama, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menghormati dan melindungi seluruh warganya.

## LANDASAN TEORI

## Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia
Kebebasan beragama adalah hak fundamental yang diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini merupakan  bagian  integral  dari  hak  asasi  manusia  yang  diatur  oleh  berbagai  instrumen  hukum internasional.  Universal  Declaration  of  Human  Rights  (UDHR)  adalah  dokumen  yang  menggarisbawahi hak-hak asasi manusia yang fundamental dan universal. Pasal 18 dari UDHR secara tegas menyatakan hak kebebasan beragama: " Everyone has the right to freedom of thought, conscience,  and religion; this right  includes  freedom  to  change  his  religion  or  belief,  and  freedom,  either  alone  or  in  community  with others  and  in  public  or  private,  to  manifest  his  religion  or  belief  in  teaching,  practice,  worship,  and observance." Pasal  18  dalam  Universal  Declaration  of  Human  Rights  (UDHR)  menegaskan  hak mendasar  setiap  individu  untuk  mempraktikkan  agama atau  keyakinan  pribadinya  tanpa  intervensi  atau tekanan  dari  pihak  manapun,  baik  itu  dari  pemerintah  maupun  pihak  swasta.  Ini  mencakup  hak  untuk memilih  dan  mengubah  agama  sesuai  dengan  kehendak  dan  nurani  masing-masing  tanpa  takut  akan diskriminasi atau hukuman. Pasal ini tidak hanya menegaskan hak untuk beragama secara pribadi, tetapi juga  memberikan  izin  untuk  menyatakan  dan  mengajarkan  keyakinan  agama  di  depan  publik  atau  di tempat-tempat  ibadah.  Dengan  demikian,  Pasal  18  memberikan  jaminan  bahwa  kebebasan  beragama adalah  hak  yang  universal  dan  fundamental bagi  setiap  individu,  memungkinkan  mereka untuk  mencari makna  dan  tujuan  dalam  kehidupan  mereka  sesuai  dengan  kepercayaan  dan  nilai-nilai  yang  mereka anut.  Lebih  dari  sekadar  aspek  hukum,  Pasal  ini  mencerminkan  penghargaan  mendalam  terhadap martabat dan kebebasan batin manusia, mempromosikan inklusi dan toleransi dalam masyarakat global yang semakin beragam.
International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (ICCPR)  adalah  perjanjian  internasional  yang menegaskan  dan  memperluas  hak-hak  yang  diakui  dalam  UDHR.  Pasal  18  dari  ICCPR  menegaskan kembali hak kebebasan beragama: "Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private,  to manifest his religion or belief in worship,  observance,  practice,  and  teaching." International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR)  membentuk  landasan  hukum  yang  lebih  khusus  dan  menguatkan  hak-hak  yang  tercantum dalam  Universal  Declaration  of  Human  Rights  (UDHR).  Pasal  18  dari  ICCPR  memberikan  penegasan ulang yang kuat terkait kebebasan beragama. Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk kebebasan berpikir, nurani, dan beragama. Hal ini mencakup hak untuk memilih atau mengadopsi agama atau keyakinan pribadi, tanpa ada paksaan atau keterlibatan dari pihak eksternal. Lebih dari itu, ICCPR  memastikan  bahwa  kebebasan  ini  dapat  diwujudkan  baik  secara  individu  maupun  bersama dengan orang lain, serta baik di ruang publik maupun pribadi. Individu memiliki hak untuk mempraktikkan keyakinan  agama  mereka  melalui  ibadah,  pengamatan,  praktik,  dan  pengajaran.  Dengan  demikian, ICCPR  memperkuat  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  untuk  kebebasan  beragama  dalam  konteks hukum internasional. Hal ini memberikan jaminan bahwa individu memiliki otonomi penuh dalam memilih, mempraktikkan, dan memanifestasikan keyakinan agama mereka sesuai dengan kepercayaan dan nilai-
nilai  pribadi,  tanpa  takut  akan  represi  atau  diskriminasi.  ICCPR  menjadi  instrumen  krusial  dalam memastikan pengakuan dan perlindungan hak fundamental ini di seluruh dunia.
Pasal  28E  ayat  (1)  dan  (2)  UUD  1945  mengakui  hak  kebebasan  beragama  bagi  seluruh  warga negara  Indonesia:  "Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya."  "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya serta  kepercayaannya  itu."  Pasal  28E  ayat  (1)  dan  (2)  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dengan  tegas  mengakui  dan  menjamin  hak  kebebasan  beragama  bagi  seluruh warga  negara  Indonesia.  Ayat  pertama  menyatakan  bahwa  setiap  individu  memiliki  kebebasan  untuk memeluk  agama  dan  beribadat  sesuai  dengan  keyakinan  pribadinya.  Hal  ini  menegaskan  hak  asasi individu untuk memilih dan mempraktikkan agama tanpa adanya campur tangan atau paksaan dari pihak manapun.  Sementara  itu,  ayat  kedua  menekankan  bahwa  negara  wajib  menjamin  kemerdekaan  setiap penduduk  untuk  memeluk  agama  dan  beribadat  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaannya.  Dengan demikian,  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tidak  hanya  mengakui  kebebasan beragama  sebagai  hak  individu,  tetapi  juga  menetapkan  kewajiban  bagi  negara  untuk  melindungi  dan memastikan hak ini terwujud bagi setiap penduduknya. Hal ini mencerminkan komitmen kuat dari negara Indonesia terhadap prinsip pluralisme agama dan toleransi dalam masyarakat yang beragam keyakinan. Pasal  ini  menjadi  pijakan  hukum  yang  penting  dalam  membangun  masyarakat  yang  inklusif  dan menghormati keberagaman agama.

## Pluralisme Agama dan Toleransi
Pluralisme  agama  mengacu  pada  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  berbagai  agama  dan kepercayaan yang ada dalam suatu masyarakat. Toleransi agama adalah kemampuan untuk menerima dan  menghargai  keberagaman  kepercayaan  agama.  Pluralisme  agama  mengacu  pada  pengakuan  dan penerimaan  terhadap  berbagai  agama  dan  kepercayaan  yang  ada  dalam  suatu  masyarakat.  Ini mempromosikan keragaman agama sebagai aset positif yang memperkaya kehidupan sosial dan budaya (Cox, H2015). Pluralisme agama adalah konsep yang mengemukakan bahwa dalam suatu masyarakat, berbagai  agama  dan  kepercayaan  harus  diakui  dan  diterima  dengan  menghargai.  Lebih  dari  sekadar toleransi,  pluralisme  agama  menganggap  keragaman  keyakinan  sebagai  suatu  kekayaan  positif  yang dapat  memperkaya  kehidupan  sosial  dan  budaya.  Ini  mengajarkan  nilai-nilai  inklusi,  mengingatkan  kita bahwa setiap individu memiliki hak untuk mempraktikkan agama atau kepercayaannya tanpa ada bentuk diskriminasi atau pengucilan. Pluralisme agama mengajak kita untuk saling memahami dan menghargai perbedaan, membentuk fondasi yang kuat untuk dialog antaragama dan koeksistensi harmonis di dalam masyarakat  yang  beragam  keyakinan.  Dengan  mempromosikan  toleransi  yang  mendalam  dan pengakuan  terhadap  keberagaman  agama,  pluralisme  agama  memainkan  peran  krusial  dalam membangun  komunitas  yang  inklusif  dan  saling  menghormati,  memperkaya  makna  kehidupan  kita bersama-sama.
Toleransi  agama  mengacu  pada  kemampuan  untuk  menerima  dan  menghargai  keberagaman keyakinan agama. Ini melibatkan penghormatan terhadap hak individu untuk mempraktikkan agama atau kepercayaannya  tanpa  diskriminasi  atau  tekanan  (Haynes,  J,  2016).  Toleransi  agama  adalah  konsep yang  menggambarkan  kemampuan  dan  kesediaan  untuk  menerima  serta  menghargai  berbagai  bentuk keyakinan agama yang ada dalam masyarakat. Ini melibatkan sikap terbuka dan menghormati hak setiap individu untuk mempraktikkan agama atau kepercayaannya dengan bebas, tanpa mengalami diskriminasi atau tekanan dari pihak lain. Toleransi agama mendorong untuk melihat keberagaman keyakinan sebagai suatu kekayaan, bukan sebagai sumber konflik atau pertentangan. Hal ini berarti tidak hanya mengakui hak  setiap  individu  untuk  memilih  agama  atau  kepercayaan  mereka,  tetapi  juga  memastikan  bahwa mereka  dapat  mengamalkannya  dengan  bebas  dan  tanpa  takut  akan  pengucilan  atau  diskriminasi. Dengan  mempromosikan  toleransi  agama,  masyarakat  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  inklusif,  di mana setiap individu merasa dihormati dan diakui dalam kepercayaan spiritual mereka. Toleransi agama adalah fondasi penting untuk membangun hubungan yang harmonis di antara masyarakat yang berbeda keyakinan, menciptakan ruang bagi dialog antaragama, dan membentuk masyarakat yang lebih bersatu dan penuh penghargaan terhadap keberagaman agama.

## Diskriminasi Agama
Diskriminasi  agama  terjadi  ketika  seseorang  atau  kelompok  diperlakukan  secara  tidak  adil  atau mendapat  perlakuan  berbeda  karena  keyakinan  agama  atau  kepercayaan  mereka  (European  Union Agency  for  Fundamental  Rights,  2018).  Diskriminasi  agama  adalah  suatu  bentuk  perlakuan  tidak  adil atau  berbeda  yang  dialami  oleh  individu  atau  kelompok  karena  keyakinan  agama  atau  kepercayaan mereka. Hal ini melibatkan penindasan atau pengucilan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan agama yang mereka anut. Seperti yang dijelaskan oleh European Union Agency for Fundamental Rights (2018),  diskriminasi  agama  mencakup  segala  tindakan  yang  melanggar  hak  asasi  manusia  untuk
kebebasan beragama dan berkeyakinan. Contoh dari diskriminasi agama dapat termasuk penolakan hak- hak  dasar  seperti  kebebasan  beribadah,  akses  ke  pendidikan,  atau  kesempatan  kerja,  semata-mata karena  individu  atau  kelompok  tersebut  mengamalkan  agama  tertentu.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk mengenali dan mengatasi diskriminasi agama dalam masyarakat demi memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mempraktikkan dan menganut keyakinan agama mereka tanpa takut akan perlakuan tidak adil atau diskriminatif .

## Kepercayaan Agama Lokal di Indonesia
Kepercayaan  agama  lokal  atau  kepercayaan  tradisional  adalah  sistem  kepercayaan  dan  praktik keagamaan  yang  berasal  dari  budaya  dan  tradisi  setempat.  Di  Indonesia,  kepercayaan  agama  lokal memiliki sejarah yang panjang dan kaya (Geertz, C, 1960). Kepercayaan agama lokal atau kepercayaan tradisional merujuk pada sistem kepercayaan dan praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dari budaya  serta  tradisi  khas  suatu  daerah.  Di  Indonesia,  kepercayaan  agama  lokal  memiliki  sejarah  yang panjang  dan  kaya,  mencerminkan  pluralitas  keagamaan  yang  melimpah  di  negara  ini.  Sebagai  contoh, antropolog  terkemuka  Clifford  Geertz  (1960)  mencatat  dan  menganalisis  ragam  kepercayaan  agama lokal  yang  memenuhi  wilayah  kepulauan  Indonesia.  Kepercayaan  ini  sering  kali  terkait  erat  dengan hubungan  manusia  dengan  alam  sekitarnya  dan  seringkali  mencakup  ritual-ritual  yang  menghormati dewa-dewa  alam  atau  roh-roh  nenek  moyang.  Kepercayaan  agama  lokal  tidak  hanya  menjadi  bagian integral  dari  identitas  kultural  masyarakat  Indonesia,  tetapi  juga  menunjukkan  kemampuan  adaptasi terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi di tingkat lokal. Meskipun seringkali tidak diakui secara resmi,  kepercayaan  agama  lokal  memainkan  peran  penting  dalam  membentuk  nilai-nilai  dan  norma- norma  yang  mengakar  dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  lokal.  Oleh  karena  itu,  memahami  dan menghormati  kepercayaan  agama  lokal  adalah  langkah  krusial  dalam  memelihara  keragaman  agama dan budaya yang kaya di Indonesia.

## Hukum dan Kebijakan terkait Kebebasan Beragama di Indonesia
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan dokumen konstitusional  utama  yang  memberikan  landasan  hukum  bagi  perlindungan  kebebasan  beragama  di Indonesia yang berbunyi “ "Setiap orang berhak atas kebebasan beragama" (Pasal 29 ayat 1 UUD 1945). Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  menduduki  posisi  sentral dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Konstitusi ini merupakan dokumen hukum tertinggi yang membentuk landasan konstitusional bagi seluruh kebijakan dan perundang-undangan di Indonesia. Dalam  Pasal  29  ayat  1,  UUD  1945  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  "Setiap  orang  berhak  atas kebebasan  beragama."  Pernyataan  ini  mencerminkan  komitmen  yang  kuat  dari  negara Indonesia  untuk melindungi  hak  asasi  manusia  mendasar  terkait  kebebasan  beragama.  Hal  ini  berarti  setiap  warga negara  Indonesia  memiliki  hak  untuk  memeluk,  mengamalkan,  dan  mempertahankan  keyakinan agamanya  tanpa  adanya  campur  tangan  atau  diskriminasi  dari  pihak  manapun,  termasuk  pemerintah. Pasal  ini  memberikan  jaminan  hukum  yang  kokoh  bagi  keberagaman  agama  di  Indonesia  dan menegaskan  nilai-nilai  inklusi  serta  penghargaan  terhadap  hak-hak  individu  dalam  ranah  keagamaan. Oleh  karena  itu,  UUD  1945  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  bagi  perlindungan  dan  pemajuan kebebasan  beragama  di  Indonesia,  yang  menjadi  pondasi  bagi  masyarakat  yang  menghormati  dan mengakui keberagaman keyakinan .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  memuat ketentuan-ketentuan  penting  yang  mengatur  hak  asasi  manusia,  termasuk  kebebasan  beragama  yang berbunyi “ "Setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama" (Pasal 6 ayat 1). Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  membentuk  landasan hukum  yang  kuat  untuk  perlindungan  dan  pemajuan  hak-hak  asasi  manusia  di  Indonesia.  Salah  satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah kebebasan beragama. Pasal 6 ayat 1 secara tegas  menyatakan  bahwa  "Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berkeyakinan  dan  beragama." Pernyataan  ini  memberikan  jaminan  yang  jelas  bahwa  setiap  individu  memiliki  hak  fundamental  untuk memilih  dan  mempraktikkan  agama  atau  keyakinan  sesuai  dengan  keinginannya tanpa adanya  campur tangan atau diskriminasi. Undang-Undang ini mencerminkan komitmen serius dari pemerintah Indonesia untuk  melindungi  dan  memastikan  kebebasan  beragama  sebagai  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat diganggu  gugat.  Dengan  demikian,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  adalah  instrumen  hukum yang  krusial  dalam  memastikan  bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia  dapat  mengamalkan  keyakinan agama mereka tanpa takut akan tekanan atau penindasan. Undang-undang ini mengukuhkan hak setiap individu  untuk  mencari  makna  dan  tujuan  spiritual  dalam  hidup  mereka  sesuai  dengan  kepercayaan pribadi,  dan  merupakan  salah  satu  tonggak  penting  dalam  membangun  masyarakat  yang  inklusif  dan menghormati keberagaman agama di Indonesia .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1965  tentang  Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang melanggar hak  kebebasan  beragama  dan  menetapkan  sanksi  bagi  pelanggarannya  yang  berbunyi  "Setiap  orang dilarang  menyalahgunakan  dan/atau  menoda  agama  yang  dianutnya"  (Pasal  1).  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan Agama  adalah  peraturan  yang  memiliki  tujuan  penting  dalam  melindungi  kebebasan  beragama  dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat merusak atau menghina keyakinan agama seseorang. Pasal 1 dari peraturan ini dengan tegas menyatakan, "Setiap orang dilarang menyalahgunakan dan/atau menoda agama yang dianutnya." Pernyataan ini memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas bagi pencegahan tindakan  penyalahgunaan  atau  penodaan  terhadap  agama,  dan  menetapkan  sanksi  bagi pelanggarannya.  Hal  ini  mencerminkan  komitmen  pemerintah  Indonesia  untuk  melindungi  kebebasan beragama  serta  menghormati  nilai-nilai  dan  keyakinan  spiritual  setiap  individu.  Peraturan  ini  juga mencermati  pentingnya  menghormati  dan  memelihara  kerukunan  antarumat  beragama  dalam masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1965 memberikan landasan  hukum  yang  penting  dalam  menegakkan  hak  kebebasan  beragama  di  Indonesia,  sekaligus memastikan  bahwa  hak  tersebut  diiringi  dengan  kewajiban  untuk  menghormati  dan  tidak  merugikan keyakinan agama orang lain .

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  kali  ini  metode  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  studi  literatur atau literature  review .  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  cara  penulis  mengumpulkan  data  dengan  mempelajari berbagai sumber tertulis seperti undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, konvensi internasional, pasal UUD 1945, serta berbagai kasus terkait diskriminasi agama lokal. Penulis kemudian menganalisis dan  menghubungkan  berbagai  informasi  tersebut  untuk  membahas  permasalahan  yang  berkaitan dengan agama lokal di Indonesia secara komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Problematika Konsep Agama dan kepercayaan Di Indonesia
Secara  hukum,  agama  lokal  di  Indonesia  belum  mendapatkan  status  sebagai  agama  resmi. Meskipun  penganutnya  memiliki  hak  untuk  mempraktekkan  kepercayaannya,  namun  agama  lokal  tidak diakui  secara  legal  sebagai  agama  melainkan  sebagai  kepercayaan.  Hal  ini  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang hanya mengakui enam agama resmi  di Indonesia,  yaitu  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Buddha,  dan  Konghucu.  Dalam  hal  administrasi kependudukan,  penganut  agama  lokal  seringkali  menghadapi  kendala  karena  agama  mereka  tidak tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen resmi lainnya. Mereka harus memilih salah satu  dari  enam  agama  yang  diakui  atau  tidak  mencantumkan  sama  sekali.  Namun,  pada  tahun  2017, Mahkamah  Konstitusi  (MK)  mengeluarkan  Putusan  Nomor  97/PUU-XIV/2016  yang  mengabulkan permohonan  pengujian  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  oleh  para  pemohon  yang  merupakan pengikut  agama  lokal.  Putusan  Nomor  97/PUU-XIV/2016  menyatakan  bahwa  pengikut  agama  lokal berhak untuk mencantumkan agama mereka di KTP dan dokumen resmi lainnya dengan menggunakan kata  “Penghayat  Kepercayaan”  atau  nama  agama  lokalnya.  Putusan  tersebut  juga  mengamanatkan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pencatuman agama lokal di KTP dan dokumen resmi  lainnya.  Putusan  ini  memberikan  pengakuan  secara  resmi  terhadap  status  kaum  penghayat kepercayaan dalam sistem administrasi kependudukan.
Namun,  Putusan  MK  yang  mengabulkan  permohonan  penghayat  kepercayaan  untuk mencantumkan  keyakinannya  di  KTP  menimbulkan  kendala  dalam  praktik  administrasi  kependudukan berdasarkan  Surat  Edaran  Dukcapil.  Dikarenakan  adanya  perbedaan  antara  agama  dan  kepercayaan dalam dua pilihan kategori pencatatan. Jika kolom agama memungkinkan seseorang memilih salah satu dari  agama-agama  resmi,  kolom  kepercayaan  hanya  berisi  satu  frasa,  yaitu  Kepercayaan  Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanpa menyebutkan nama kepercayaannya secara spesifik. Masalah ini terletak pada penyederhanaan berbagai macam kepercayaan dan agama lokal dalam satu istilah umum. Bahkan dalam  Pasal  29  ayat  (2)  UUD  1945  yang  menyatakan  “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya  dan  untuk  beribadah  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya masing- masing” mengandung ambiguitas dalam frasa “agamanya dan kepercayaannya”. Hal ini karena pada  awal  kalimat  hanya  disebutkan  agama  tanpa  memberikan  ruang  bagi  kepercayaan.  Padahal seharusnya  keduanya  diberikan  hak  yang  sama,  baik  agama  maupun  kepercayaan.  Oleh  karena  itu, pasal  29  ayat  (2)  UUD  1945  menunjukkan  ketidakjelasan  dalam  norma yang diatur.  Perlu  dipahami bahwa “agama” dan “kepercayaan” merupakan sebagai kategori dalam dua makna. Pertama, agama dan
kepercayaan  adalah  “alat  administrasi”  negara  untuk  memberi  hak  dan  perlindungan  bagi  eksistensi warga  negara.  Kategori  dengan  makna  ini  adalah  kepentingan  negara  untuk  menjalankan  fungsinya. Agama  dan  kepercayaan  dengan  makna  ini  adalah  forum  eksternum,  dan  harus  menjamin  efektivitas putusan MK yang menjamin kesetaraan setiap warga negara: penganut agama dan penghayat kepercayaan. Kedua, agama  dan  kepercayaan  merupakan  "identitas  sosial  budaya"  warga negara. Dalam hal ini agama dan kepercayaan adalah forum internum yang tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, termasuk negara.
Melihat  kembali  putusan  MK  No.  97/PUU-XIV/2016,  dimana  adanya  putusan  tersebut  karena pertentangan  antara  Pasal  61  Ayat  (1)  serta  Pasal  64  Ayat  (1)  dan  (5)  undang-undang    administrasi kependudukan dengan Pasal 28D ayat (1)  UUD 1945 serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal 61 Ayat (1)  undang-undang  administrasi  kependudukan  menyatakan  bahwa  setiap  penduduk  wajib mencantumkan  agama  yang  dianutnya  dalam  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP).  Pasal  64  Ayat  (1)  dan  (5) undang-undang  administrasi  kependudukan  menyatakan  bahwa  setiap  penduduk  hanya  dapat  memilih salah satu dari enam agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu,  dalam  KTP-el  dan  dokumen  kependudukan  lainnya.  Pasal-pasal  ini  dianggap  bertentangan dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menjamin  hak  setiap  orang  untuk  beragama  dan berkeyakinan sesuai dengan hati nuraninya. Pasal ini juga dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk diakui sebagai pribadi hukum. Dalam UUD 1945,  agama  dan  kepercayaan  dipisahkan  dalam  pengaturannya,  yaitu  Pasal  28E  Ayat  (1)  UUD  1945 yang  menjamin  hak  beragama  dan  Pasal  28E  Ayat  (2)  UUD  1945  yang  menjamin  hak  berkeyakinan. Secara  normatif,  kedua  hal  ini  diperlakukan  secara  berbeda  sehingga  agama  dan  aliran  kepercayaan bukanlah hal yang sama. Secara normatif, kedua hal ini tidak sama perlakuannya sehingga agama dan aliran  kepercayaan  tidak  dapat  disamakan.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  definisi  masing-masing,  yaitu agama dan kepercayaan memiliki arti yang berlainan.
Walaupun mempunyai konsep yang tidak sama, di mana seharusnya penghayat kepercayaan tidak mengalami  diskriminasi  karena  perbedaan  konsep.  Perbedaan  antara  agama  dengan  kepercayaan hanya  sampai  normatif  saja,  sedangkan  secara  akses  terhadap  hukum  harus  sama.  Namun  pada implementasi saat ini belum tercapai pemenuhan yang dirasakan oleh penghayat kepercayaan. Berkaitan dengan  perso alan  kolom  KTP,  disebutkan  tentang  elemen  data  diri  yang  berisi  “agama”.  Jika  melihat berbagai  kompleksitas  yang  ada,  seharusnya  khusus  untuk  penghayat  kepercayaan  diberikan  kolom “kepercayaan”.  Hal  ini  diharapkan  dapat  meredam  kendala-kendala  rumit  yang  telah  dilakukan  oleh negara. Di samping itu juga konsep “agama” selalu melekat sebagai konsep yang mengacu pada enam agama  yaitu;  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha,  dan  Konghucu.  Sementara  itu,  apabila  aliran kepercayaan  memaksakan  diri  untuk  diakui  sebagai  agama  resmi  maka  akan  menimbulkan  masalah yang lebih kompleks dikarenakan banyaknya aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa agama lokal perlu dibedakan dengan agama-agama resmi sebagai kekhasan budaya. Namun harus memperoleh hak yang sama dengan agama resmi. Sebetulnya sah saja dilakukan penyamaan  agama  dengan  aliran  kepercayaan  yang  kemudian  dijadikan  satu  kesatuan  konsep  agama jika  negara  dalam  hal  ini  pemerintah  mampu  menyelesaikan  permasalahan  konteks  tersebut.  Alhasil, dapat disimpulkan bahwa persoalan elemen data pada KTP pasca putusan MK Nomor 97/PUU/XI/2016 dengan harapan dapat terselesaikan sehingga bisa mewujudkan prinsip non-diskriminasi.

## Bentuk Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Agama Lokal
Agama  merupakan  fenomena  sosial,  yang  mana  agama  terbentuk  dari  suatu  kelompok  yang mempercayai berdasarkan pewarisan secara turun temurun. Fenomena ini bersifat sosial dan personal, mencerminkan  bagaimana  keyakinan  dan  nilai-nilai  diteruskan  dari  generasi  ke  generasi  dalam  suatu masyarakat.  Di  Indonesia,  terdapat  berbagai  macam  agama  yang  belum  diakui  oleh  konstitusi.  Hal  ini disebabkan  oleh  ketiadaan  definisi  agama  yang  jelas.  Situasi  ini  menciptakan  tantangan  dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak penganut agama-agama tersebut. Meskipun demikian, banyak dari agama-agama ini yang tetap bertahan dan berkembang dalam masyarakat, mencerminkan keberagaman budaya  dan  spiritualitas  di  Indonesia.  Agama  lokal  ini  memiliki  ritual,  ajaran,  dan  organisasi  mereka sendiri,  sering  kali  mencerminkan  tradisi  dan  nilai-nilai  lokal.  Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa keberagaman  agama  di  Indonesia  bukanlah  halangan  untuk  persatuan  dan  kesatuan.  Sebaliknya,  ini adalah bukti dari kekayaan budaya dan toleransi yang ada di masyarakat Indonesia. Semua agama, baik yang diakui oleh konstitusi maupun tidak, memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai.
Agama  lokal  muncul  dan  berkembang  di  berbagai  daerah  dengan  latar  belakang  kehidupan, tradisi,  adat  istiadat,  dan  budaya  yang  beragam.  Oleh  karena  itu,  setiap  kepercayaan  lokal  memiliki  ciri khas  dan  karakteristik  yang  berbeda-beda.  Dengan  kata  lain,  kepercayaan  lokal  di  satu  daerah  akan berbeda  dengan  kepercayaan  lokal  di  daerah  lain.  Meskipun  ada  beberapa  kemiripan  dalam  ekspresi spiritual dan praktik kepercayaan, setiap kepercayaan lokal memiliki ciri khas dan karakteristiknya sendiri
yang diyakini oleh penganutnya atau suku masyarakat setempat. Agama lokal tidak hanya berkembang di wilayah dimana suku tersebut mendiami suatu daerah tertentu, tetapi juga diyakini telah ada sebelum agama-agama  besar  seperti  Hindu,  Budha,  Islam  dan  Kristen  datang  ke  Indonesia.  Kepercayaan- kepercayaan  lokal  ini  tetap  bertahan  saat  agama-agama  besar  datang  ke  Indonesia  dan  terus  dianut secara  turun  temurun  oleh  suku-suku  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  hingga  saat  ini.  Oleh  karena  itu, kepercayaan-kepercayaan  lokal  ini  tidak  mengalami  kepunahan  dan  terus  eksis  hingga  saat  ini  dalam kehidupan spiritual para penganutnya.
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  keberagaman  agama  dan  kepercayaan  yang  sangat tinggi. Namun, sayangnya, tidak semua penganut agama dan kepercayaan mendapatkan perlakuan yang adil  dan  setara  di  mata  hukum  dan  masyarakat.  Banyak  kasus  diskriminasi  terhadap  agama  dan kepercayaan  minoritas  yang  terjadi  di  berbagai  bidang,  seperti  pendidikan,  pernikahan,  dan  pekerjaan. Salah  satu  contoh  yang  menonjol  adalah  kasus  yang  dialami  oleh  tiga  siswa  penganut  kepercayaan Saksi Yehuwa di Tarakan, Kalimantan Utara, yang tidak naik kelas selama tiga tahun ajaran berturut-turut sebab mereka tidak mendapat nilai dari Pendidikan agama sehingga menjadi alasan ketiga anak tersebut tidak  dinaikan  kelas  selama  tiga  kali  berturut-turut.  Kepala  sekolah  dianggap  tidak  toleran  dalam keputusannya,  karena  orang  tua  dari  ketiga  anak  tersebut  merasa  bahwa  anak-anak  mereka  tidak mendapatkan fasilitas Pendidikan agama yang sesuai dengan kepercayaan mereka di sekolah. Kasus ini menggambarkan  betapa  sulitnya  bagi  penganut  agama  dan  kepercayaan  minoritas  untuk  memperoleh hak-hak dasar  mereka  sebagai  warga  negara,  terutama  dalam  konteks  pendidikan.  Dalam  upaya  untuk menghormati  kebebasan  beragama,  pemerintah  pusat  perlu  mendorong  dan  berkolaborasi  dengan pemerintah  daerah untuk menyediakan  sumber  daya pengajar  yang  sesuai dengan  agama  yang  dianut oleh  kepercayaan  masyarakat,  meskipun  jumlah  penganut  kepercayaan  saksi  yehuwa  relatif  kecil. Ketersediaan  sumber  daya  pengajar  dan  kurikulum  yang  mengakomodasi  kepercayaan  yang berkembang  di  Indonesia  merupakan  langkah  yang  penting  dalam  memastikan  hak  anak-anak  untuk mendapatkan  Pendidikan  agama  sesuai  dengan  keyakinan  mereka,  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak mendapatkan Pendidikan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama."
Dalam  mewujudkan  pasal  28E  ayat  2  UUD  1945  ini  perlu  adanya  aturan  yang  mengatur  lebih spesifik  dalam  konteks  hak  asasi  manusia  yaitu  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi Manusia pada persoalan kebebasan kepercayaan beragama yang diatur didalam pasal 22 ayat 1 dan  2.  Landasan  peraturan  diatas  perlu  juga  adanya  dorongan  dari  berbagai  kalangan  baik  dari pemerintah  itu  sendiri  yang  memberikan  bentuk  perlindungan  melalui  kebijakan-kebijakan,  maupun dari masyarakat dalam bentuk toleransi menerima perbedaan-perbedaan yang terjadi di Indonesia. Pasal 28E ini  sebagai  bentuk  jaminan  dasar  perlindungan  hukum  jika  terjadi  diskriminasi  kepada  kelompok penganut  agama  yang  minoritas.  Merujuk  pada  konteks  kasus  ketiga  anak  yang  tidak  dinaikan  kelas dalam ketiga kalinya dengan alasan terdapat nilai Pendidikan agama kosong karna ketiga anak tersebut beranggapan  ajaran  agama  yang  diberikan  dari  pihak  sekolah  tidak  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya. Dalam hal ini merupakan bentuk diskriminasi dan bertentangan dengan pasal 28E ayat 2 yang menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran dan  sikap,  sesuai  dengan  hati  nuranin ya.”.  Maksud  dari  kebebasan  menyakini  kepercayaan  adalah individu memilki hak untuk memeluk agama atau kepercyaan yang mereka pilih, dan mereka bebas untuk mengamalkan  dan  merayakan  agama  yang  mereka  anutnya,  serta  anak-anaka  mereka  berhak mendapatkan  fasilitas  pendidkan  yang  sesuai  dengan  agama  atau  kepercayaan  yang  dianutnya  tanpa adanya  larangan  dan  Batasan  dari  berbagai pihak  manapun.  Penjelasan  penyataan  diatas  juga  sejalan dengan  adanya  konvenan  hak  asasi  manusia  pada  pasal  18  Ayat  1-3  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia yang menyatakan pada ayat 1 bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan  beragama”.  Hak  ini  mencakup  kebebasan  untuk  menetapkan  agama  atau  kepercayaan  atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat  umum  atau  tertutup,  untuk  menjalankan  agama  dan  kepercayaannya  dalam  kegiatan  ibadah, pentaatan,  pengamalan, dan  pengajaran”,  dilanjut  pada  ayat  2  menyatakan  bahwa  “Tidak  seorang  pun dapat  dipaksa  sehingga  terganggu  kebebasannya  untuk  menganut  atau  menetapkan  agama  atau kepercayaannya  sesuai  dengan  pilihannya”,  disambung  pada  ayat  ke  3  yang  menyatakan  bahwa “Kebebasan  menjalankan  dan  menentukan  agama  atau  kepercayaan  seseorang  hanya  dapat  dibatasi oleh  ketentuan  berdasarkan  hukum,  dan  yang  diperlukan  untuk  melindungi  keamanan,  ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak- hak dan kebebasan mendasar orang lain”.
Dengan  demikian,  diskriminasi  terhadap  agama  lokal  harus  segera  diatasi.  Pengikut  agama  lokal memiliki  hak  yang  sama  dengan  pengikut  agama  resmi  di  Indonesia  sebab  pemerintah  telah.  Mereka memiliki  hak  untuk  mempraktekkan,  mengembangkan,  dan  menyebarkan  ajaran  agama  mereka  sesuai dengan  keyakinan  mereka.  Mereka  juga  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan
pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi. Negara harus menghormati dan menghargai keberagaman agama atau kepercayaan dalam Indonesia sebagai bagian dari identitas bangsa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Agama  lokal  dianggap  sebagai  kepercayaan  dan  tidak  diakui  sebagai  agama  secara  legal. Meskipun  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  97/PUU-XIV/2016  telah  memberikan  pengakuan  resmi terhadap  status  penghayat  kepercayaan  dalam  sistem  administrasi  kependudukan,  praktik  administrasi kependudukan  masih  menghadapi  kendala.  Adanya  perbedaan  antara  agama  dan  kepercayaan, menuntut pengakuan dan perlakuan yang sama dalam akses terhadap hukum. Implementasi putusan MK belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penghayat kepercayaan, dan diperlukan kolom "kepercayaan" yang khusus untuk penghayat kepercayaan dalam dokumen administrasi kependudukan. Situasi konkret diskriminasi  yang  terjadi  terhadap  penganut kepercayaan  Saksi  Yehuwa  di  Tarakan  seharusnya  sesuai dengan hukum dan peraturan, seperti Pasal 12 ayat 1 angka a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  sistem  Pendidikan  nasional,  Pasal  28E  ayat  2  dan  29  ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia,  serta  Pasal  22  ayat  1-2  UU  Nomor  32  tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia  dan  Merujuk pada  prinsip  konvensi  Hak  Asasi  Manusia  pada  pasal  18  ayat  1-3  tentang  kebebasan  beragama, pemerintah  diharapkan  memberikan  fasilitas  sumber  daya  pengajar  Pendidikan  agama  yang  sesuai dengan  keyakinan  masyarakat  minoritas  seperti  penganut  Saksi  Yehuwa,  meskipun  agama  mereka bukan yang diakui sebagai agama yang resmi di Indonesia.

## Saran
Situasi  saat  ini  menunjukkan  bahwa  agama  lokal  masih  belum  mendapatkan  pengakuan  hukum sebagai agama resmi, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 telah memberikan pengakuan  terhadap  status  penghayat  kepercayaan  dalam  sistem  administrasi  kependudukan.  Namun, kendala  dalam  praktik  administrasi  kependudukan  masih  terjadi.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  diperlukan upaya  konkret  dalam  bentuk  penambahan  kolom  "kepercayaan"  khusus  untuk  penghayat  kepercayaan dalam  dokumen  administrasi  kependudukan.  Selain  itu,  dalam  kasus  konkret  diskriminasi  terhadap penganut  kepercayaan  Saksi  Yehuwa  di  Tarakan,  pemerintah  harus  mengacu  pada  hukum  dan peraturan  yang  ada,  seperti  Pasal  12  ayat  1  angka  a  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang sistem pendidikan nasional, Pasal 28E ayat 2 dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, serta Pasal 22 ayat 1-2 UU Nomor 32 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan prinsip konvensi Hak Asasi  Manusia  pada  pasal  18  ayat  1-3  tentang  kebebasan  beragama.  Pemerintah  diharapkan  untuk menyediakan  sumber  daya  pengajar  Pendidikan  Agama  yang  sesuai  dengan  keyakinan  masyarakat minoritas  seperti  penganut  Saksi  Yehuwa,  meskipun  agama  mereka  tidak  diakui  secara  resmi  di Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan terwujud pengakuan dan perlakuan yang setara dalam  akses  terhadap  hak-hak  hukum  dan  pendidikan  bagi  seluruh  warga  negara,  tanpa  memandang keyakinan agama yang dianut.

## DAFTAR PUSTAKA
Cox,  H.  (2015).  How  Religions  Could  (and  Could  Not)  Support  Liberal  Democracy.  Annual  Review  of Political Science, 18, 301-319.
European Union Agency for Fundamental Rights. (2018). Discrimination and hate crime against Jews in EU  Member  States:  experiences  and  perceptions  of  antisemitism.  Publications  Office  of  the European Union.
Faiz  Ridho  Nugroho  dan  Maria  Madalina.  “Analisa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU- XIV/2016  Terkait  Pencantuman  Aliran  Kepercayaan  Pada  Kolom  Agama  Kartu  Tanda  Penduduk Dan Kartu Keluarga.” Res Publica 3, no. 2 (2019): 173–186.
Geertz, C. (1960). The Religion of Java. The University of Chicago Press
Haynes,  J.  (2016).  Religion,  Secularism,  and  Human  Rights:  From  Tolerance  to  Understanding. Routledge.
Indonesia,  BBC  News.  “Kasus  Tiga  Siswa  Penganut  Saksi  Yehuwa  Di  Tarakan,  Bentuk  ‘Kegagapan’ Sistem  Pendidikan  Mengakomodasi  Hak  Semua  Penganut  Aliran  Kepercayaa n.”  Bbc.Com.  Last modified 2021. Accessed October 19, 2023. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59394034.
Jufri,  Muwaffiq.  “POTENSI  PENYETARAAN  AGAMA  DENGAN  ALIRAN  KEPERCAYAAN  DI INDONESIA.” Jurnal Yudisial 13, no. 1 (2020): 21–36.
Khaswara, Fajar, Hid ayatul Fikra, Susanti Vera, and Muhamad Yoga Firdaus. “Pengakuan Agama Lokal Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara.” Jurnal Riset Agama 1, no. 3 (2021): 541–553.
Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia.  (1945).  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Maarif,  Samsul,  Husni  Mubarok,  Laela  Fitriani  Sahroni,  and  Dyah  Roessusita.  Merangkul  Penghayat Kepercayaan Melalui Advokasi Inklusi Sosial: Belajar Dari Pengalaman Pendampingan, 2019.
Mirsel,  Robertus. “Kebebasan  Beragama  Di Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.”  JURNAL
LEDALERO 21, no. 1 (2022): 51 –69.
https://www.researchgate.net/publication/361533805_Kebebasan_Beragama_di_Indonesia_dalam _Perspektif_Hak_Asasi_Manusia.
Nurmawati, Bernadete. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT KEPERCAYAAN LOKAL.” SETARA 1, no. 1 (2018): 76 –96.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
Sukirno, Sukirno. “Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal.” Administrative  Law and Governance Journal 1, no. 3 (2018): 231 –239.
Wibi sono,  M.Yusuf,  Adeng  M.  Ghozali,  and  Siti  Nurhasanah.  “Keberadaan  Agama  Lokal  Di  Indonesia Dalam Perspektif Moderasi.” Wawasan:  Jurnal  Ilmiah  Agama  dan  Sosial  Budaya 1,  no.  2  (2020): 179 –186.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. United Nations General Assembly. (1948). Universal Declaration of Human Rights. United Nations General Assembly. (1966). International Covenant on Civil and Political