INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 12925-12943 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Humas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sebagai Peraih Gold Winner Lembaga Hubungan Masyarakat Terbaik 2023
Ida Ayu Atrisia Wikana Amunika 1 ✉ , Intan Primasari 2
Universitas Telkom
Email: atrisiaamunika@student.telkomuniversity.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  mengeksplorasi  peran  Hubungan  Masyarakat  (Humas)  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan (BPOM) Indonesia sebagai pemenang Gold Winner Lembaga Hubungan Masyarakat Terbaik pada  tahun  2023.  Melalui  metode  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  penelitian  ini  menggunakan wawancara dan observasi untuk melihat apa saja peran Humas sebagai pemenang Lembaga kehumasan terbaik.  Narasumber  penelitian  terdiri  dari  informan  kunci,  informan  ahli  dan  informan  pendukung sebagai penguat dasar pada penelitian ini. Hasil penelitian didapatkan 5 peran Humas atau disebut dengan program PR BPOM mencakup publikasi informasi publik dan kinerja BPOM, orkestrasi agenda setting, pelayanan informasi kepada media, strategi komunikasi kehumasan, dan program tangkis hoax. Penelitian ini menghubungkan peran-peran tersebut dengan konsep peran Humas menurut Dozier & Broom serta Excellence Theory menurut Grunig. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi peran-peran  tersebut  oleh  Humas  BPOM  konsisten  dengan  teori-teori  yang  disebutkan,  yang mendorong pencapaian status Gold Winner sebagai lembaga hubungan masyarakat terbaik.
Kata Kunci: Gold Winner Lembaga Humas Terbaik, Hubungan Masyarakat, Peran Humas

## Abstract
This research explores the role of  Public  Relations (PR) of the  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)  as  a  Gold  Winner  of  the  Best  Public  Relations  Agency  in  2023.  Through  the  descriptive qualitative approach method, this research uses interviews and observations to see what the role of Public Relations is as the winner of the Best Public Relations Institution. Research sources consist of key informant, expert informant and supporting informant as basic reinforcement in this study. The results of the research identified five PR roles called the ‘Program PR BPOM ’ including publication of public information and BPOM performance, agenda setting orchestration, information services to the media, public relations communication strategies, and hoax catcher programs. This research links these roles with the concept of PR roles according to Dozier & Broom and Excellence Theory by Grunig. Findings indicate that the implementation of these roles by BPOM's PR department aligns with these theories, that the implementation of these roles by BPOM's PR is consistent with the theories, which encourages the achievement of Gold Winner status as the best public relations agency.
Keywords: Gold Winner Best Public Relations Institution, Public Relations, Public Relations Roles

## PENDAHULUAN
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terpilih sebagai Gold Winner kategori Lembaga  Hubungan  Masyarakat  (Humas)  Pemerintah  Terbaik,  Sub  Kategori  Lembaga Pemerintah Pusat/Negara pada The 1st Indonesia Goverment Public Relations (GPR) Awards 2023 (IGA 2023) yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia.
The 1st Indonesia Goverment Public Relations (GPR) Awards (IGA Awards) adalah ajang penghargaan dalam bidang kehumasan yang diselenggarakan khusus untuk mengapresiasi kinerja  para  praktisi  humas  melalui  karya-karya  program  komunikasi  kehumasan.  Ajang penghargaan  ini  terbuka  untuk  humas  pemerintahan  seperti  kementrian,  pemerintah daerah,  BUMN,  lembaga,  perguruan  tinggi  negeri,  anak  usaha  BUMN  dan  BUMD,  juga RSUP/RSUD.  Tujuan  utama  Humas  Indonesia  mengadakan  ajang  ini  adalah  mengukur optimalisasi kinerja pada humas pemerintahan di Indonesia, mengingat pada saat ini Humas memegang  peranan  penting  dalam  meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap  kinerja pemerintahan di Indonesia. Humas dalam lembaga pemerintahan berfungsi untuk memberi informasi  masyarakat  tentang  layanan,  produk,  dan  program  yang  dirancang  oleh pemerintah.
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  merupakan  lembaga  pemeritah  non kementrian  di  Indonesia  yang  bertanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  urusan kepemerintahan  pada  hal  pengawasan  terhadap  obat-obatan  dan  makanan.  BPOM berupaya memastikan produk-produk makanan dan obat-obatan aman untuk dikonsumsi kemudian  mengkomunikasikannya  dengan  publik.  Untuk  komunikasi  yang  maksimal
dengan  publiknya,  BPOM  memerlukan  peranan  Hubungan  Masyarakat  (Humas)  dalam implementasinya yang dalam hal ini diperankan oleh Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BPOM. Adapun tugas dan fungsi Biro Humas BPOM sesuai dengan PerBPOM No. 21 Tahun 2020, sebagai berikut:
1. Menyiapkan  dan  mengkoordinasikan  dukungan  administrasi  berupa  pelaksanaan kerja  sama  dalam  negeri  dan  kerja  sama  luar  negeri  bilateral,  selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral dalam hal pengawasan obat dan makanan;
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatanselatan, triangular, regional, dan multilateral dalam hal pengawasan obat dan makanan;
3. Menyiapkan koordinasi  juga mengelola hubungan masyarakat,  publikasi, dan opini publik; serta
4. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga pada biro.
Biro  Humas  BPOM  sebagai  biro  yang  bertugas  berkoordinasi  dan  mengelola hubungan masyarakat, publikasi, dan opini publik berperan dalam penyampaian informasi publik dalam hal pelayanan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan sebaliknya yaitu mengetahui kondisi masyarakat mengenai BPOM.
Gambar 1 Berita Mengenai Penghargaan yang Diterima BPOM Sumber : https://www.pom.go.id/berita/Jadi-Lembaga-Humas-Pemerintah-Terbaik,-

## BPOM-Kembali-Ukir-Prestasi
Terpilihnya  BPOM  sebagai  Lembaga  Humas  Terbaik  pada  IGA  Awards  2023 menunjukan  kinerja  Biro  Hubungan  Masyarakat  (Humas)  BPOM  yang  maksimal  sebagai Humas dalam Lembaga pemerintahan Indonesia. Hal tersebut secara tidak langsung dapat diartikan realisasi humas BPOM dalam menjalankan fungsi BPOM yang tercantum dalam website  resmi  BPOM,  dimana  salah  satu  fungsi  unit  pelaksana  teknis  BPOM  adalah
mengelola komunikasi dan informasi, mengedukasi, serta pengaduan masyarakat dalam hal pengawasan obat dan makanan. Padahal dikatakan pada penelitian sebelumnya, dimana telah ada penelitian mengenai BPOM pada tahun 2020 yang berjudul “Tugas Dan Fungsi Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Dalam  Melindungi  Kesehatan  Masyarakat  Di  Kota Manado (Studi Kasus Tentang Penggunaan Bahan Makanan Berbahaya Di Kota Manado)” oleh Agata Pransiska Launde, Novie Revlie Pioh, Welly Waworundeng. Penelitian tersebut menyinggung  tugas  dan  fungsi  BPOM  secara  keseluruhan  dan  terdapat  permasalahan dalam internal BPOM yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPOM masih belum maksimal karena cakupan wilayah yang sangat luas untuk pengawasan konsumsi produk. Dimana terdapat 260 juta jiwa penduduk di Indonesia. Humas tentunya diperlukan dalam hal ini untuk penyebaran informasi. Karena permasalahan internal BPOM yang dimana tidak maksimalnya BPOM menjalankan tugas dan fungsinya berakibat pada Lembaga BPOM yang kewalahan dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk berbahaya untuk kesehatan yang seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat.
Dalam Excellence theory dijelaskan bahwa humas yang merupakan salah satu fungsi manajemen  turut berkontribusi meningkatkan efektifitas kinerja lembaga atau organisasi (Suharyanti et al., 2023). Fenomena tersebut mendukung peneliti untuk mengetahui peran Humas  BPOM.  Lembaga  BPOM  yang  sebelumnya  dikatakan  belum  maksimal  namun selanjutnya Humas BPOM mampu meraih penghargaan Gold Winner Lembaga Hubungan Masyarakat  Terbaik.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan pada karya ilmiah berjudul: Peran Humas BPOM sebagai Gold Winner Lembaga Hubungan Masyarakat Terbaik 2023.
Sebagai  referensi,  peneliti  melakukan  studi  literatur  menggunakan  penelitian terdahulu yang terakit penelitian mengenai peran Humas dalam Lembaga pemerintahan yang berjudul “Peran Humas Pemerintah Kota Surabaya Dalam Membangun Citra Bangga Surabaya” oleh A chmad Aufa Anggarda pada tahun 2020. Penelitian tersebut menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Teknik  yang  digunakan  adalah  pengumpulan  data menggunakan wawancara dan observasi serta dilengkapi dengan dokumentasi. Penelitian ini  menggunakan  pemahaman  Dozier  &  Broom  (Mukarom,  2015:56).  Model  tersebut digunakan  untuk  menjelaskan  peranan  humas  dalam  membangun  citra  sebagai  Upaya meningkatkan citra  pemerintahan. Peneliti mengangkat  objek serupa yaitu peran humas yang telah berhasil meraih gold winner lembaga humas terbaik dengan pemahaman peran humas dari Dozier & Broom dan pemahaman dari Rosady Ruslan.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini digunakan paradigma post positivism. Secara ontologi, aliran ini bersifat critical realism yang memandang bahwa realita memang dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, universal, general, akan tetapi, mustahil bila sesuatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia (peneliti) dengan mengambil jarak pada objek penelitian. Secara epistemologis hubungan antara pengamat dengan objek atau realitas tidaklah bisa dipisahkan seperti pada aliran positivesme. Aliran ini menyatakan suatu hal tidak mungkin mencapai  suatu claim  kebenaran  apabila  pengamat  mengambil  jarak  dengan  apa  yang diteliti. Oleh karena itu, hubungan antara pengamat harus bersifat interaktif, dengan catatan pengamat bersifat senetral mungkin, sehingga subjektifitas dapat dikurangi secara minimal (Epistemologi et al., 2021).
Terkait dengan hal tersebut, maka peneliti menggunakan paradigma post positivism dalam penelitian ini. Hal tersebut karena sesuai dengan judul penelitian ini yang berfokus pada peran humas dimana dapat disimpulan bahwa kebenaran tidak hanya satu tetapi lebih kompleks, sehingga tidak dapat diikat oleh satu teori tertentu saja, dan hal tersebut sesuai dengan paradigma post positivism. Data yang akan dikumpulkan untuk mengetahui peran Humas BPOM sebagai peraih gold winner secara alamiah dan natural.
Pada penelitian berikut  digunakan metode  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif. Metode kualitatif deskriptif menghasilkan hasil bersifat deskriptif dan umumnya digunakan  dalam  fenomenologi  sosial.  Fokus  pada  penelitian  kualitatif  deskriptif  adalah informasi mengenai apa, siapa, dimana, bagaimana, dan mengapa terjadi peristiwa yang ditelaah untuk hasil kesimpulan dari jawaban peristiwa tersebut (Nurmalasari & Erdiantoro, 2020). Creswell (2015) mengartikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berupaya memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain fenomena, secara holistik dan melalui deskripsi dalam bentuk kata- kata  dan  bahasa,  dalam  konteks  alam  yang  unik,  dan  dengan  menggunakan  berbagai metode alam (Zahroh, 2022).
Berdasarkan  atas  penjelasan  diatas,  metode  kualitatif  deskriptif  sesuai  dengan kebutuhan peneliti untuk proses penyelesaian penelitian. Hal tersebut dikarenakan metode kualitatif  deskriptif  ini  digunakan  pada  masalah  sosial.  Penelitian  mengenai  peran kehumasan  dapat  dikatakan  sebagai  penelitian  sosial.  Metode  kualitatif  deskriptif  dalam perspektif peran kehumasan digunakan sebagai gambaran penyajian secara detail tentang peran humas dalam suatu Lembaga yang pada penelitian ini BPOM. Dimaksudkan untuk eksplorasi bagaimana peran humas BPOM, apa saja yang dilakukan humas BPOM sebagai Lembaga Humas Terbaik 2023 yang saat ini diteliti.
Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data-data penting dalam penelitian dengan  metode-metode  yang  ada  kemudian  ditentukan  oleh  peneliti.  Data  penelitian berguna sebagai jawaban atas pertanyaan rumusan masalah, dan pokok dari kesimpulan (Civilization et al., 2021). Penelitian ini menggunakan metode, diantaranya observasi dan wawancara.
Subjek  penelitian  disini  merupakan  individua  tau  benda  yang  diselidiki  dan bertanggung  jawab  atas  hasil  penelitian.  Suharsimi  Arikonto  mendefinisikannya  sebagai objek atau individu dari permasalahan data untuk variabel penelitian. Perannya yang sangat strategis  dalam  penelitian  untuk  menyediakan  data  penelitian.  Responden  atau  subjek penelitian  disebut informan  pada  penelitian kualitatif. Informan adalah  individu pemberi informasi untuk data penelitian (Surokim, 2016). Kepala Humas BPOM menjadi subjek pada penelitian  ini,  karena  sesuai  dengan  urgensi  dari  penelitian  ini,  dimana  peneliti  ingin mengetahui  peran  humas  BPOM  RI  yang  telah  berhasil  meraih  gold  winner  pada  ajang Lembaga Hubungan Masyarakat Terbaik, Kepala Humas BPOM tentunya mengetahui dan mampu menjabarkan mengenai peran humas BPOM yang menjadi topik pada penelitian ini Objek penelitian merupakan suatu variable yang diteliti pada suatu tempat penelitian. Husen Umar menyebutkan, objek penelitian merupakan penjelasan mengenai apa, siapa, kapan, dimana objek penelitian dan  penelitian tersebut dapat diimplementasikan (Surokim, 2016). Maka ditetapkan objek penelitian pada penelitian ini yaitu peran humas BPOM yang telah terpilih sebagai gold winner Lembaga hubungan masyarakat terbaik pada 2023, yang bertepat di kantor pusat BPOM. Lokasi penelitian dilakukan di kantor pusat BPOM yang terletak di Jakarta Pusat tepatnya Jl. Percetakan Negara No.23, Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kode pos 10560.
Dalam  buku  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  informan  disebut  sebagai  individu pemberi  informasi  tentang  penelitian.  Bogdan  dan  Biklen,  memaparkan,  informan bermanfaat  supaya  peneliti  mendapatkan  banyak  informasi.  Disebut  sebagai  sampling internal, informan dimanfaatkan untuk tukar pikiran, atau pembanding dari subjek lain (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2017).

## Tabel 1. Tabel Informan
No Jenis Informan Informan 1. Informan Kunci Eka Rosmalasari (Ketua Tim Kerja Hubungan Media dan Dokumentasi Strategis) 2. Informan Ahli Daris Romasyah Maulana (Kepala Bagian Public Relations dan Analitik) 3. Informan Pendukung Ida Bagus Amunika (Pengusaha yang Mengajukan Izin Produk ke BPOM) Sumber: Olahan Peneliti, 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Peran Hubungan Masyarakat (Dozier & Broom)
Dozier  &  Broom  menyebutkan  empat  peran  utama  yang  hendak  dijalankan  oleh praktisi humas. Peran tersebut diantaranya, ahli resep yang berperan memberikan solusi terhadap masalah-masalah kehumasan bahkan krisis Lembaga; fasilitator komunikasi, yang berperan  dalam  jembatan  komunikasi  baik  memberikan  infromasi  dan  mendengarkan aspirasi  masyarakat;  fasilitator  proses  pemecahan  masalah,  berperan  memberi  nasihat kepada mepemimpin organisasi; serta teknisi komunikasi, dimana humas berperan sebagai jurnalis dalam layanan komunikasi teknis. Keempat peran tersebut telah dijalankan BPOM pada  Program  PR  BPOM.  Peneliti  akan  mengulas  mengenai  Program  PR  BPOM  serta mengaitkannya dengan konsep peran hubungan masyarakat menurut Dozier & Broom dan menggunakan Excellence Theory menurut Grunig.

## 1. Ahli Resep
Humas  sebagai  ahli  resep  diartikan  dalam  praktiknya  humas  harus  mampu memberikan solusi terhadap perusahaan atau organisasi terkait permasalahan yang terjadi.
“Humas hendaknya memberi masukan dan solusi, di beberapa perusahaan itu harus mampu menjadi salah satu pemberi masukan terhadap pimpinan, apakah yang akan dilakukan  institusi  atau  perusahaan  sudah  baik  ataupun  belum ”  (Daris  Romansyah, Humas, 2 Juli 2024).
Praktisi  Humas  BPOM  berpengalaman  dan  terampil  dalam  menemukan  solusi terhadap  permasalahan  pada  bidang  hubungan  masyarakat  dan  evaluasi  terdahap program. Pada Program PR BPOM, Humas BPOM menyebutnya dengan orkestrasi agenda setting.
“Setiap tahun kita punya agenda setting, yang kita susun di akhir tahun sebelum tahun berikutnya.  Dalam  agenda  setting  ini  sudah  kita  tentukan  di  bulan  apa  kita  harus membicarakan apa. Itu kita serahkan ke seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) 76 kantor BPOM di daerah. Jadi mereka akan ngomongin hal yang sama sehingga kita punya narasi yang sama. Namun kita tidak membatasi informasi yang lain untuk disampaikan, kita tetap bisa menyampaikan jika sedang ada isu mengenai hal lain. Selanjutnya kita akan monitoring, sejauh mana UPT sudah melakukan orkestrasi ini, kita monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaannya” (Eka Rosmalasari, Humas BPOM, 14 Juni 2024). Humas BPOM telah memberikan solusi dengan membuat rencana mengenai strategi komunikasi  untuk  mencegah  permasalahan  kehumasan  sedini  mungkin,  dan  melakukan evaluasi terhadap jalannya program.

## 2. Fasilitator Komunikasi
Sebagai  seorang  fasilitator  komunikasi,  Humas  diharuskan  mampu  memfasilitasi semua jenis komunikasi.
“ Humas  hendaknya  menjadi  wadah  dalam  komunikasi  pada  organisasi  atau perusahannya, untuk yang eksternal mau tidak mau kita berhubungan dengan media. Untuk internalnya, biasanya mengirimkan realese melalui email. Jadi memang untuk pengelolaan  komunikasinya,  dikelola  oleh  humas  baik  internal  maupun  eksternal ” (Daris Romansyah, Humas, 2 Juli 2024).
Humas  BPOM  menjalankan  peran  sebagai  mediator  penerima  dan  penyampaian pesan. Pada Program PR BPOM  diimplementasikan dengan  program publikasi informasi publik dan kinerja BPOM.
“P rogram publikasi informasi publik dan kinerja BPOM dilakukan dengan melakukan pemberian informasi publik, agar masyarakat bisa memiliki pengetahuan mengenai BPOM  dan  juga  mempunyai  akses  yang  lebih  besar  ke  BPOM.  Jika  kita  tidak menginformasikan  tentunya  orang  tidak  akan  tau  akses  nya  seperti  apa  dan bagaimana menghubungi BPOM. Kemudian melalui informasi ini kita menyampaikan apa  yang  dilakukan  BPOM,  jadi  masyarakat  mengetahui  apa  yang  diminta  oleh masyarakat  sebelumnya  ternyata  sudah  kita  lakukan  dan  yang  kemarin  belum terinformasikan dengan baik, disana kita informasikan apa yang sudah kita kerjakan. ”
(Eka Rosmalasari, Humas BPOM, 14 Juni 2024).
Ida Bagus sebagai pengusaha yang telah mengajukan izin produk kepada BPOM juga memberikan argument mendukung mengenai peran Humas sebagai fasilitator komunikasi.
“ Saya  disini  mencari  lewat  website,  seperti  yang  saya  bilang,  disana  sangat  jelas langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Meski terus terang saya mengalami prosedur yang agak rumit dan panjang, karena produk yang saya akan pasarkan ini memang  produk  yang  rigid  dibidang  mikol  jadi  ya  saya  mewajarkan  untuk  sulit mendapat izin. Kenapa  saya bilang membantu, karena  dari keterangan-keterangan yang diberikan sudah jelas, apa yang harus saya lakukan, apa yang perlu dipersiapkan, dan sebagainya. Saya mendaftar melalui website dan di website tersebut dijelaskan dengan  baik  prosedur  prosedurnya.  Tahapannya  lengkap  di  website  BPOM, memudahkan saya dalam pendaftaran produk ” (Ida Bagus,, Pengusaha, 20 Juni 2024).
Hal  ini  sejalan  dengan  beberapa  indikator  dari  peran  humas  sebagai  fasilitator komunikasi  yaitu  mampu  menerima  dan  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat. Selain itu, Humas BPOM juga melakukan pengukuran dan evaluasi komunikasi. Indikator kinerja evaluasi terdiri dari indeks opini public yang dilakukan setiap tahun.
“Indikator  kinerja  evaluasi  ini  ada  indeks  opini  publik,  dilakukan  setiap  tahun  dan terhitung sampai saat ini dari 2021 hingga 2024 mengalami kenaikan meskipun pada saat 2022 BPOM diserang dengan adanya isu bahaya sirup obat penyebab gagal ginjal namun bpo m bisa mempertahankan opini publik masyarakat terdahap BPOM”
“Caranya  adalah  melalui  berbagai  informasi  kita  sampaikan  apa  yang  sudah  kita lakukan, berapa produk yang tidak memenuhi persyaratan yang kita tarik, dsb” (Eka Rosmalasari, Humas BPOM, 14 Juni 2024).
Humas  BPOM  kemudian  mengukur  tingkat  kesadaran  masyarakat,  yang  berkaitan dengan  pengetahuan  sikap  dan  prilaku,  juga  indeks  kepuasan  media  yang  kaitannya dengan komunikasi BPOM dengan media. Humas BPOM juga mengukur indeks kepuasan masyarakat, survey kepuasan masyarakat.
“Untuk kepuasan masyarakat kita ukur bagaimana layanan kita kepada masyarakat dan ternyata memang naik dari tahun ke tahun karena BPOM selalu meningkatkan layanan kepada publik termasuk memfasilitasi UMKM dengan mahasiswa” (Eka Rosmalasari, Humas BPOM, 14 Juni 2024).
Melalui pernyataan peran sebagai fasilitator komunikasi yang disampaikan informan ahli yang telah dijalankan oleh Humas BPOM dan didukung dengan argumen dari informan pendukung,  dapat  disimpulkan  Humas  BPOM  menjalankan  perannya  sebagai  fasilitator komunikasi dalam Program PR BPOM.

## 3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah
Humas  dalam  hal  ini  berperan  dalam  penyelesaian  permasalahan  organisasi  atau Lembaga.
“H umas dalam konteks organisasi merupakan bagaimana Public Relations (PR) dapat menjalankan  fungsi  manajemen  yang  fokusnya  dalam  komunikasi  termasuk menyelesaikan  permasalahan  mengenai  kehumasan  atau  yang  terkait”  (Daris Romansyah, Humas, 2 Juli 2024).
Praktisi Humas BPOM dalam Program PR BPOM berperan dalam proses penyelesaian permasalahan  pada  Lembaga.  Dalam  hal  ini  Humas  BPOM  menyebut  sebagai  program strategi kehumasan. Salah satu contohnya, adalah permasalahan yang mengantarkan BPOM dalam meraih pernghargaan yaitu pada saat kasus sirup obat pada anak yang gagal ginjal di tahun 2022 dan 2023. Humas BPOM mampu menangani permasalahan tersebut. BPOM mengatasinya dengan membuat himbauan kepada masyarakat.
“Humas BPOM memiliki p edoman strategi komunikasi krisis yang akhirnya kita sahkan setelah kita mengalami krisis di isu obat sirup yang berisiko mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG), yang sebelumnya baru berupa dokumen. Cara penanganan kita untuk menginformasikan kepada masyarakat, yang pertama, ada  tiga  komunikator  yang  kita  tentukan  pertama  sebagai  key  person  utamanya adalah kepala BPOM, untuk hal teknis terkait kebijakan, mengenai apa yang akan kita ambil langkah kedepannya yang bicara adalah key person utama. Untuk permohonan wawancara,  terkait  jawaban-jawaban  yang  kita  nilai  tidak  akan  berdampak  kepada reputasi hal ini sudah kita sediakan databasenya, itu bisa dijawab oleh tim humas ” (Eka Rosmalasari, Humas BPOM, 14 Juni 2024).
BPOM dalam hal ini juga mempunyai program tangkis Hoax untuk mencegah krisis, yang terkait dengan fasiitator proses pemecahan masalah.
“ BPOM mempunyai program tangkis hoax, dalam rangka memutus rantai hoax dan ditahun 2024. Kita sedang menyusun pedoman pengelolaan hoax termasuk modul penanganan hoax obat dan makanan. Nanti kita sebarkan ke UPT bagaimana cara kita melihat satu isu itu hoax atau bukan ” (Eka Rosmalasari, Humas BPOM, 14 Juni 2024).
Program-program  penanganan  permasalahan  tersebut,  sejalan  dengan  indikator peran Humas sebagai fasilitator proses pemecahan masalah yang disampaikan Dozier & Broom dalam Ruslan (2014) dimana adanya rencana kehumasan yang disusun BPOM secara sistematis.

## 4. Teknisi Komunikasi
Sebagai teknisi komunikasi humas diharapkan mampu memberikan pelayanan dalam hal teknis pada komunikasi.
“Humas dituntut memiliki keterampilan editing foto, video. Humas sudah masuk ke ranah  digital  dan  sudah  bukan  konvensional.  Humas  harus  tetap  adaktif  dengan konten konten di media sosial. Humas juga harus memiliki skill di teknis, bagaimana kita bisa melihat ketika berita kita di publish, bisa menggunakan tools analitik ” (Daris Romansyah, Humas, 2 Juli 2024).
Humas BPOM berperan sebagai teknisi komunikasi, hal tersebut dibuktikan dengan dua  program  kehumasan  yang  dijalankan  BPOM  yaitu  publikasi  informasi  publik  dan pelayanan informasi kepada media
“BPOM  melakukan  publikasi  ini  melalui  berbagai  media.  Bentuknya  dapat  berupa berita aktual, siaran pers, peringatan publik, penjelasan publik, klarifikasi, atau konten di media cetak digital dan media sosial BPOM. Contohnya misalkan kita mengeluarkan realese mengenai obat tradisional berbahaya apa saja yang tidak boleh dikonsumsi. Itu  secara  rutin  kita  keluarkan  setelah  operasi  lapangan  yang  sudah  berkoordinasi dengan kepolisisan, BIN, BAIS”
“Terkait pelayanan  informasi  kepada  media  seperti  permintaan  informasi  atau wawancara dari media, biasanya melalui tanya  jawab antara BPOM  dengan  media. Untuk informasi yang tidak memerlukan kajian lebih lanjut, kita langsung informasikan kepada media secepat mungkin. Disini kita juga mempunyai studio broadcast untuk kelengkapan produksi, memproduksi berbagai konten, baik itu konten media sosial, maupun podcast di youtube ” (Eka Rosmalasari, Humas BPOM, 14 Juni 2024)
Humas  BPOM  juga  melakukan  Program  “WIKOM”, Workshop  Informasi  Dan Komunikasi yang diselenggarakan setiap tahun.
“WIKOM kita lakukan dengan para tim dari UPT akan masuk ke kelas -kelas yang ada, kelasnya berupa kelas menulis artikel, kelas fotografi, kelas media sosial, dll. Mereka juga  diajarkan  bagaimana  mereka  wawancara  kepada  media,  disini  kita  melakukan simulasi  dengan  menjadi  narasumber  di  stage  dan  mendatangkan  reporter  aslinya yang pada saat itu mas Andromeda sebagai hostnya. Kita juga ada meet the expert, untuk  bisa  menerima  informasi  terkait  pembuatan  konten,  mereka  diajarkan bagaimana  etika  membuat  konten,  baik  dari  segi  hukum  dan  etika.  Diajarkan  juga sejauh mana kitab oleh memanfaatkan AI” (Eka Rosmalasari, Humas BPOM, 14 Juni 2024).
Melalui  program  “WIKOM”  Humas  BPOM  mampu  memahami  teknologi  sehingga dapat diimplementasikan untuk meningkatkan komunikasi, terutama komunikasi dengan publiknya.
Berdasarkan  pada  peran  Humas  BPOM  dalam  meraih  penghargaan  Lembaga Hubungan Masyarakat Terbaik, peran tesebut sesuai dengan konsep peran Humas menurut Dozier  &  Broom.  Humas  BPOM  menjalankan  perannya  dalam  hal  ahli  resep,  fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecah masalah, dan teknisi komunikasi.

## Excellence Theory (Grunig)
Excellence  theory  menurut  Grunig  disajikan  bagaimana  Humas  dapat  mencapai keberhasilan  komunikasi,  karena  dalam  menjalankan  perannya  Humas  tidak  lepas  dari adanya  komunikasi  baik  internal  maupun  eksternal  Lembaga.  Humas  BPOM,  sebagai Lembaga  kehumasan  telah  menjalankan  peran  Humas-nya  dan  berhasil  mencapai kesuksesan melalui optimalisasi dari peran humas tersebut. Terdapat tiga komponen atau sphare sebagai dasar mencapai keberhasilan disebut dalam excellence theory yang disebut communication  excellence.  Terdiri  dari  knowledge  core,  shared  expectation  dan participative culture.

## 1. Knowledge Core
Humas  dalam  menjalankan  perannya  secara  maksimal  menggunakan  pegangan Knowledge Core.
“Core y ang paling penting adalah public speaking dan copy writing, karena kita tidak lepas dari kedua itu ” (Daris Romansyah, Humas, 2 Juli 2024).
Humas  BPOM  memiliki  pengetahuan  dan  ketrampilan  teknis,  seperti  menulis, mengedit,  berpidato,  dan  aktivitas  teknis  lainnya,  yang  bertujuan  untuk  menyediakan informasi melalui komunikasi satu arah.
“H umas sudah lolos uji kompetensi profesi Humas dari LSP LSPR pada 2 skema PR officer dan media relations officer ” (Eka Rosmalasari, Humas BPOM, 14 Juni 2024).
“Humas  BPOM  mempunyai  keterampilan membuat  narasi,  membuat  dokumentasi, dengan suatu kegiatan yang kita namakan “WIKOM” WORKSHOP INFORMASI DAN KOMUNIKASI yang setiap tahun kita selenggarakan ” (Eka Rosmalasari, Humas BPOM,
14 Juni 2024).
Selain keterampilan teknis, Humas BPOM juga memiliki pengetahuan dan ketrampilan strategis,  seperti  berpikir  stategis  dengan  mempertimbangkan  berbagai  resiko  saat memberi masukan pada koalisi dominan, menghadapi media, menyelesaikan masalah, atau
bernegosiasi  baik  menggunakan  komunikasi  satu  arah  atau  dua  arah  tergantung  dari kebutuhan.
“ Pada  saat  krisis  kita  mencoba  untuk  menerapkan  komunikasi  yang  transparan. Konsep  narasi  utama  strategi  kita  sudah  sejalan  dengan  kemenkes.  Kemudian  kita harus memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi publik yang terkait dengan kesehatan baik obat, dampak, apa yang dilakukan nanti, dan upaya pemerintah untuk mengatasi  itu.  Kemudian  narasi  yang  ketiga,  masyarakat  tetap  tenang,  waspada, cerdas  dalam  memilih  informasi,  cerdas  dalam  memilih  .  Kita  juga  berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yaitu kepolisian, kementrian sosial, perdagangan,dll. Kita  melakukan  pengawasan,  perbaikan  sistem,  regulasi ”  (Eka  Rosmalasari,  Humas BPOM, 14 Juni 2024).
Melalui pernyataan tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa Humas BPOM  menerepkan berpikir stategis dengan mempertimbangkan berbagai resiko yang ada dan berkolaborasi dengan  koalisi  dominan  juga  stakeholder.  Humas  BPOM  juga  menghadapi  media  dan menyelesaikan masalah atau krisis lembaga.

## 2. Shared Expectation
Humas hendaknya menjalin kerja sama yang erat dengan koalisi dominan.
“H umas berkompromi dengan koalisi  dominan, misalnya pada  saat krisis, memang statement  akan  muncul  dari  direktur  perusahaan  tidak  dari  humas,  namun  untuk timnya memang tim humas, yang menjadi front man atau front woman itu biasanya direktur . Jadi humas harus mampu menjalin kerja sama tersebut” (Daris Romansyah,
Humas, 2 Juli 2024).
Dalam hal ini, Humas BPOM mengimplementasikannya dengan komunikasi yang baik pada koalisi dominan atau kepala badan. Salah satunya adalah mampu bekerjasama apabila terjadinya krisis. Humas BPOM memetakan strategi dan dikomunikasikan langsung dengan koalisi dominan dalam hal ini kepala bagian.
“Kita  diskusikan  dengan  manajerial, pertama  sebagai  key  person  utamanya  adalah kepala BPOM, untuk hal teknis terkait kebijakan, mengenai apa yang akan kita ambil langkah kedepannya yang bicara adalah key person utama. Terkait penjelasan teknis itu ada eselon 1, ada deputi deputi yang berbicara terkait dengan teknis, karena kepala badan lebih kepada kebijakan  dan menjaga reputasi  lembaga. Untuk  permohonan wawancara,  terkait  jawaban-jawaban  yang  kita  nilai  tidak  akan  berdampak  kepada reputasi hal ini sudah kita sediakan databasenya, itu bisa dijawab oleh tim humas ” (Eka Rosmalasari, Humas BPOM, 14 Juni 2024).
Melalui pemetaan strategi yang disusun tersebut dapat dilihat bagaimana Kerjasama BPOM dengan manajerial dan kepela badan, sehingga BPOM disebut menerapkan shared expectation dalam implementasinya.

## 3. Participative Culture
Humas  memerlukan  seluruh  pihak  dari  organisasi  atau  perusahaan  untuk  menjalin Kerjasama dan mampu aktif Bersama-sama menjalankan organisasi.
“H umas  tidak  bisa  berjalan  sendiri,  kita  perlu  banyak  bahan  baku  jadi  kita  perlu berkolaborasi  dengan  banyak  pihak,  kita  perlu  kontribusi  dari  pihak-pihak  terkait. Humas  tidak  melekat  pada  satu  bagian  saja  maksudnya  adalah  kita  semua  adalah humas di institusi masing-masing ” (Daris Romansyah, Humas, 2 Juli 2024).
Seluruh pegawai BPOM pusat hingga UPT terlibat aktif dari semua pihak yang terlibat dalam komunikasi, baik internal maupun eksternal organisasi, untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
“ Semua pegawai BPOM itu adalah humasnya BPOM jadi tidak hanya humas tetapi semua  pegawai  itu  adalah  humas  karena  mereka  juga  adalah  wajah  BPOM ”  (Eka Rosmalasari, Humas BPOM, 14 Juni 2024).
Melalui  pernyataan  tersebut  dapat  disimpulkan  keterlibatan  dari  seluruh  pegawai hingga UPT dalam mencapai citra yang baik bagi Lembaga.

## Pembahasan
Hasil  penelitian  dari  Peran  Humas  BPOM  sebagai  Gold  Winner  Lembaga  Humas Terbaik 2023 terdiri atas lima peran Humas yang dijalankan BPOM atau disebut ‘Program PR  BPOM’.  Terdiri  dari  program  publikasi  informasi  publik  dan  kinerja  BPOM,  orkestrasi agenda setting, pelayanan informasi kepada media, strategi komunikasi kehumasan, dan program  tangkis Hoax.  Kelima  program  tersebut  sejalan  dengan  konsep  peran  Humas menurut Dozier & Broom dan Exchellence Theory dari Grunig.

## Program Publikasi Informasi Publik dan Kinerja BPOM
Peran  Humas  BPOM  pada  program  publikasi  informasi  dan  kinerja  BPOM  dalam konsep peran Humas Dozier & Broom termasuk ke dalam peran humas sebagai fasilitator komunikasi dan teknisi komunikasi. Fasilitator komunikasi merupakan peran humas sebagai wadah yang memfasilitasi dalam menerima atau memperoleh informasi, juga memberikan umpan  balik  baik  berupa  kritik  maupun  saran  kepada  BPOM.  Tindakan  yang  dilakukan Humas BPOM dalam hal ini adalah BPOM memberikan informasi kepada publik, dengan tujuan agar publik memiliki pengetahuan dan akses yang lebih besar kepada BPOM. BPOM
memberikan informasi berupa kegiatan yang telah dijalankan, sehingga masyarakat dapat mengetahui  informasi  kegiatan  tersebut  dan  bagaimana  BPOM  memberikan  tanggapan terkait  saran  masyarakat,  apa  yang  telah  diminta  oleh  masyarakat  sebelumnya  dan bagaimana  BPOM  melakukannya.  BPOM  juga  memenuhi  indikator  fasilitator  komunikasi dengan melakukan pengukuran dan evaluasi komunikasi. Indikator kinerja evaluasi terdiri dari  indeks  opini  public  yang  dilakukan  setiap  tahun,  dan  setiap  tahunnya  mengalami kenaikan.  Humas  BPOM  juga  mengukur  indeks  kepuasan  masyarakat  dengan  survey kepuasan masyarakat. Terpenuhinya indikator sebagai fasilitator komunikasi membuktikan Humas BPOM menjalankan perannya sebagai seorang fasilitator komunikasi.
Teknisi  komunikasi  merupakan  peran  teknis  yang  dilakukan  oleh  Humas,  seperti menulis berita atau realese, fotografi, hingga mengedit video. Humas BPOM dalam hal ini memenuhi indikator peran humas sebagai teknisi komunikasi. Hal itu dibuktikan dengan publikasi  berita  berupa  realese,  berita  aktual,  penjelasan  dan  peringatan  publik,  dan klarifikasi, serta konten video atau foto yang dilakukan BPOM melalui berbagai media.
Dalam excellence  theory  menurut  Grunig,  keterampilan  Humas  tersebut  termasuk kedalam sphare  yaitu  knowledge  core.  Knowledge  core  merupakan  kemampuan  humas dalam  pengetahuan  untuk  menulis  berita,  membuat  editing  foto  atau  video,  dan  juga kemampuan  berbicara  kepada  publik.  Melalui  program  publikasi  informasi  publik  dan kinerja BPOM yang menuntut BPOM memiliki kemampuan sebagai fasilitator komunikasi dan  teknisi  komunikasi  yang  mengharuskan  BPOM  memiliki  pengetahuan  dalam  hal penulisan,  berbicara,  dan  teknis  sehingga  dapat  dikatakan  Humas  BPOM  memiliki knowledge core pada excellence theory.

## Program Orkestrasi Agenda Setting
Peran  humas  yang  dijalankan  BPOM  pada  program  orkestrasi agenda  setting, termasuk kedalam peran humas sebagai ahli resep menurut Dozier & Broom, dan shared expectation dalam execellence theory menurut Grunig.
Dalam program orkestrasi agenda setting, Humas BPOM berperan sebagai seorang ahli  resep  atau  pemberi  solusi  terkait  masalah  kehumasan.  Humas  BPOM  dalam  hal  ini memberi  solusi  dengan  adanya agenda  setting  yang  disiapkan  setiap  tahunnya  dan disebarkan  kepada  seluruh  Unit  pelaksana  Teknis  BPOM  di  daerah-daerah.  Dengan orkestrasi  agenda  setting  ini,  Humas  BPOM  berhasil  memberikan  solusi  terkait  dengan permasalahan  yang  belum  terjadi,  sehingga  lebih  terstruktur  dan  tidak  terjadi miskomunikasi antara pusat dan daerah. Kegiatan tesebut juga di monitoring dan evaluasi setiap  pelaksanaannya.  Dengan  berjalannya  orkestrasi  agenda  setting  ini,  Humas  BPOM
berhasil  memberikan  solusi  terkait  antisipasi  permasalahan  atau  krisis  dalam  Lembaga, terkait hal itu BPOM telah menjalankan perannya sebagai seorang ahli resep.
Program  orksestrasi  agenda  setting  ini,  dijelaskan  Grunig  pada  sphare  shared expextation. Shared expectation merupakan kerja sama yang erat antara humas dengan koalisi  dominan  suatu  lembaga.  Program  orkestrasi agenda  setting  membuat  adanya kerjasama antara BPOM dengan key person utama, dimana Humas BPOM bekerja-sama dengan kepala Lembaga juga kepala balai di setiap UPT untuk mencapai tujuan yang sama dan mencegah adanya permasalahan atau krisis.

## Program Pelayanan Informasi Kepada Media
Program pelayanan informasi kepada media menunjukan peran Humas BPOM dalam hal  fasilitator  komunikasi  dan  teknisi  komunikasi  pada  konsep  peran  Humas  Dozier  & Broom, serta termasuk kedalam sphare, knowledge core menurut Grunig.
Humas BPOM menjalankan perannya sebagai fasilitator komunikasi dalam program pelayanan  informasi  kepada  media,  dibuktikan  dengan  terpenuhinya  indikator  Humas sebagai fasilitator komunikasi pada program tersebut. Humas BPOM menerima permintaan wawancara, tanya-jawab, dan informasi dari media. Dalam menjalankan program ini BPOM mempunyai studio broadcast untuk kelengkapan produksi seperti memproduksi berbagai konten,  baik  itu  konten  media  sosial,  maupun  podcast  di  youtube.  Hal  ini  juga  terkait dengan peran Humas sebagai teknisi komunikasi, dimana dalam menjalankan program ini BPOM  memanfaatkan  kemampuan  teknisnya  seperti  berbicara  dengan  media  dan  copy writing atau menulis berita untuk dipublikasikan media.
Melalui program tersebut juga menjelaskan Humas BPOM dalam sphare knowledge core, hal ini dibuktikan dengan keterampilan humas BPOM dalam berkomunikasi dengan media, copy writing berita aktual, dan dokumentasi informasi.

## Program Strategi Komunikasi Kehumasan
Program strategi komunikasi kehumasan merupakan program yang mengatur strategi BPOM dalam menangani krisis. Program ini dijalankan dengan membuat pedoman strategi komunikasi krisis, hingga pedoman pengelolaan sosial media,  pedoman yang dijalankan BPOM,  menunjukan  peran  Humas  BPOM  sebagai  fasilitator  pemecah  masalah  menurut konsep peran Humas Dozier & Broom, dan shared expectation menurut Grunig.
Humas  BPOM  dalam  hal  ini  menjalankan  program  strategi  komunikasi  kehumasan dengan  adanya  penanganan  krisis  melalui  berjalannya  program  strategi  komunikasi kehumasan. Penanganan  permasalahan tersebut, sejalan dengan indikator peran Humas sebagai fasilitator proses pemecahan masalah yang disampaikan Dozier & Broom. Adanya
rencana  kehumasan yang disusun BPOM  secara sistematis, BPOM  melakukan kerjasama dengan  manajemen  terkait  permasalahan,  berusaha  untuk  meningkat  partisipasi manajemen,  memastikan  bahwa  manajemen  terlibat  secara  aktif,  pindah  menjadi pengemudi/katalis,  dan  menciptakan  berbagai  macam  alternatif  dalam  penyelesaian permasalahan yang ada.
Pada program ini, Humas BPOM juga menjalin Kerjasama dengan key person utama atau  kepala  Lembaga,  sehingga  hal  tersebut  terkait  dengan  sphare  shared  expextation menurut Grunig. Dimana BPOM melakukan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan koalisi dominan yang dalam hal ini kepala Lembaga.

## Program Tangkis Hoax
Program  tangkis  Hoax  merupakan  program  yang  dibuat  BPOM  dalam  rangka memutus rantai Hoax yang semakin marak terjadi.pada program ini BPOM menjalankan peran  Humasnya  sebagai  seorang  fasilitator  proses  pemecah  masalah  dalam  Dozier  & Broom, dan sphare participative culture dari excellence theory menurut Grunig.
Humas  BPOM  menjalankan  perannya  sebagai  fasilitator  proses  pemecah  masalah dengan mencegah krisis, yang terkait dengan fasilitator proses pemecahan masalah. Melalui program ini BPOM menyusun pedoman pengelolaan hoax termasuk modul penanganan hoax obat dan  makanan. Adanya program ini, BPOM  berhasil menemukan solusi terkait permasalahan  kehumasan  berupa  Hoax  dalam  Lembaga,  sehingga  dapat  disimpulkan Humas BPOM menjalankan perannya sebagai seorang fasilitator proses pemecah masalah.
Program tangkis Hoax juga melibatkan seluruh aspek pada Lembaga BPOM, mulai dari  kepala  badan,  pegawai  pusat,  kepala  balai,  juga  seluruh  pegawai  BPOM  di  daerah. Terkait hal tersebut maka program tangkis Hoax Humas BPOM termasuk kedalam sphare participative culture dari Grunig. Dimana dalam program ini berhasil menyatukan seluruh anggota Lembaga untuk turut serta turun tangan dan menjadikannya budaya partisipatif.
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  menghasilkan  Program  PR  BPOM,  dapat dibuktikan Humas BPOM telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik di tahun 2023,  hal  tersebut  menunjukan  kinerja  Humas  yang  maksimal  dalam  Lembaga pemerintahan  Indonesia.  Dengan  terpilihnya  Biro  Humas  BPOM  sebagai  Lembaga Hubungan Masyarakat Terbaik tahun 2023 berhasil menunjukan adanya revolusi dari Humas BPOM yang pada penelitian sebelumnya dikatakan belum menjalankan tugasnya dengan maksimal. Humas BPOM melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cakupan wilayah yang sangat  luas  untuk  pengawasan  konsumsi  produk.  Humas  BPOM  dalam  hal  ini  berhasil melakukan penyebaran informasi dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Humas BPOM sebagai Gold Winner Lembaga  Hubungan  Masyarakat  terbaik  2023,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa Humas BPOM menjalankan lima Peran yang disebut dengan Program PR BPOM. Program ini terdiri dari Program publikasi informasi publik dan kinerja BPOM; Orkestrasi agenda setting; Pelayanan informasi kepada media; Strategi komunikasi kehumasan; dan Program tangkis hoax.  Kelima  program  tersebut  sesuai  dengan  konsep  peran  Humas  menurut Dozier & Broom, yang terdiri dari: Penasehat Ahli, Fasilitator Komunikasi, dan Fasilitator Proses  Pemecahan  Masalah,  dan  Teknisi  komunikasi.  Hal  tersebut  juga  sesusi  dengan Excellence  Theory  menurut  Grunig,  yang  terdiri  dari  sphare  berupa  knowledge  core, shared expectation, dan participative culture. Secara keseluruhan, dapat menyimpulkan peran  strategis  Humas  BPOM  dalam  menjalankan  fungsi-fungsi  Humas  yang  efektif, sehingga  BPOM  memperoleh  pengakuan  sebagai  Lembaga  Hubungan  Masyarakat Terbaik tahun 2023.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Y. M., Royandiah, I., & Rosadi, R. R. (2022). Peran Humas Setjen DPR RI Dalam Mengelola Citra Positif. Promedia, (Public Relation Dan Media Komunikasi), 8(2), 203 – 219.
Anggarda, A. A. (2020). Peran Humas Pemerintah Kota Surabaya Dalam Membangun Citra Bangga Surabaya. Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik), 10(1), 1 – 15. https://doi.org/10.38156/governancejkmp.v10i1.55
Artis. (2011). Strategi Komunikasi Public Relations. Sosial Budaya, 8(02), 184 – 197.
Civilization, I., TEMA 19, & Domenico, E. (2021). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. 6.
Devi, R. A., & Soelistyowati, R. D. (2023). Analysis of the Role of Public Relations in Managing Brand Association Nature Republic. Formosa Journal of Sustainable Research, 2(9), 2231 – 2242. Epistemologi, P., Irawati, D., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2021). Positivisme , Pospositivisme , Teori Kritis , dan. 4, 870 – 880.
Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). At-Taqaddum, 8(1), 21. https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163
Islam,  K.  R.,  &  Luqman,  Y.  (2022).  Public  Relations  in  Diponegoro  National  Hospital  From  the Excellence Theory Perspective. Jhss (Journal of Humanities and Social Studies), 6(3), 296 – 300. https://doi.org/10.33751/jhss.v6i3.6384
Kriyantono,  R.  (2019). Public  Relations  Activities  of  State  Universities  Based  on  The  Excellence Theory. 07(02), 154 – 170.
Leonardo, B., Angelia, D. K., & Londa, J. (2019). Peran Humas Dalam Menyosialisasikan Program Bank Sulutgo Digital Pada Nasabah Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado. Paper Knowledge
. Toward a Media History of Documents, 8(2).
Ni Luh Putu Ening Permini, & I Made Wahyu Kusuma Atmaja. (2022). Peran Humas Dalam Kegiatan Publikasi  Online  Pemerintah  Di  Kabupaten  Badung. Moderat : Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan, 8(3), 620 – 632. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2773
Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier. Quanta, 4(1), 44 – 51. https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497
Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. A. (2017). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF (Eidisi Rev). PT
REMAJA ROSDAKARYA.
Putri, N. A. S., Sulma, N. Y., & Pranoto, P. A. (2023). Peran Public Relations dalam Membangun Komunikasi dengan Publik Internal pada PT Indonesia Power Priok POMU. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3(4), 200 – 209.
Sang, M., Wijaya, D., & Setyanto, Y. (2023). THE ROLE OF PUBLIC RELATIONS IN ESTABLISHING GOOD RELATIONS WITH SOURCES ON METRO TV ’ S PRIME TIME METRO . 1(4), 213 – 219. Soeyono, D. (2018). Legenda Ki Ageng Minak Sopal. Jurnal Fokus Konseling, 3(2), 95 – 107.
Suharto, S., Hendriarto, P., Dharta, F. Y., Simarmata, M. M., & Vidal, M. J. A. (2022). Public Service Domain: Exploration Study on The Role of Public Relations in Indonesia. Nyimak: Journal of Communication, 6(1), 29. https://doi.org/10.31000/nyimak.v6i1.4978
Suharyanti,  Widiastuti,  T.,  &  Kania,  D.  (2023).  Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  dan  Penerapan Excellence Theory. Ilmu Komunikasi, 10(1), 53 – 68. http://www.jurnas.
Surokim. (2016). Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi. Pusat Kajian Komunikasi Publik  Prodi  Ilmu  Komunikasi  FISIB-UTM  &  Aspikom  Jawa  Timur,  285. http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-RISET- KOMUNIKASI-JADI.pdf
Syahputra. (2019). Peran Humas Dalam Membangun Citra Pemerintahan Sumatera Utara Pada Kantor Biro Humas Gubernur The Role of Public Relations in Building the Image of North Sumatra Government at the Office of the Public Relations Bureau of the Governor. Jurnal Prespektiff, 8(1), 24 – 29.
Yulianti Nurnisya, F., Saad, S., Md Noor, S., & Pengajian Komunikasi, P. (2022). Implementation of The  Excellence  Theory  to  Enhance  Reputation  of  Indonesian  National  Police. Al- i’lam -
Journal of Contemporary Islamic Communication and Media, 2(2). https://jcicom.usim.edu.my/index.php/journal/article/view/55
Zahroh, L. A. (2022). Public Relations Management in Building School Image: A Case Study. AL- TANZIM:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam,  6(1),  501 – 510.  https://doi.org/10.33650/al- tanzim.v6i2.3434 .