INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 2919-2926 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penyelesaian Sengketa Tanah Sebagai Akibat Penerbitan Sertipikat Ganda Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian

## Kasus Pertanahan
Adyakara Makayasa Ramadhan Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Email: adykaramakayasa8@gmail.com

## Abstrak
Manusia  sangat  erat  hubungannya dengan  keberadaan  manusia  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari tanah. tanah merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan manusia, dan seringkali menimbulkan permasalahan sengketa tanah. Oleh karena itu penulis membuat penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di Indonesia, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum atas timbulnya sertipikat ganda terhadap satu bidang tanah atas nama yang berbeda, untuk mengetahu dan memahami upaya penyelesaian hukum atas timbulnya sertipikat ganda terhadap satu bidang tanah atas nama yang berbeda. Dari penelitian dapat diambil kesimpulan faktor-faktor yang menyebabkan dua kali penerbitan sertipikat di atas satu bidang tanah atas nama yang berbeda dipengaruhi oleh faktor pihak  Badan Pertanahan Nasional tidak melakukan pemetaan ulang disetiap daerah. Akibat hukum atas timbulnya sertipikat ganda terhadap satu bidang tanah atas nama yang berbeda, pihak yang dirugikan menggugat dan dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  serta  kerugian  kedua  belah  pihak.  Upaya  penyelesaian hukum atas sengketan tanah atas akibat sertipikat ganda terhadap satu bidang tanah atas nama yang berbeda dapat diselesaikan melalui litigasi dan non-litigasi.
Kata Kunci : Sertifikat, Ganda, Pertanahan

## Abstract
Humans are closely related to human existence which cannot be separated from the land. Land is the most basic  need for human life, and often causes  land disputes. Therefore, the authors make the research aimed at knowing and understanding what factors cause land disputes in Indonesia, to find out and understand the legal consequences of the emergence of  multiple certificates against one parcel of land under different names, to know and understand the legal settlement efforts for the emergence of multiple certificates against one parcel of land under different names. From the research, it can be concluded that the factors that led to the issuance of certificates on one parcel of land in different names were influenced by the factor that the National Land Agency did not re-mapping in each area. The legal consequences of the emergence of multiple certificates against one parcel of land under different names, the aggrieved party sues and can cause legal uncertainty and losses for both parties. Legal settlement efforts over land disputes due to multiple certificates against one parcel of land under different names can be resolved through litigation and non-litigation.
Keywords: Certificate, Dual, Land

## PENDAHULUAN
Tanah sebagai sumber daya alam merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai  sumber  mata  pencaharian  dan  mata  pencaharian,  tanah  merupakan  kebutuhan yang  paling  mendasar  bagi  kehidupan  manusia,  bahkan  tanah  dan  manusia  tidak  dapat dipisahkan  sejak  lahir  hingga  mati  di  dunia.  Manusia  hidup,  berkembang,  hidup  dan melakukan aktivitas di lapangan, sehingga setiap orang bersentuhan dengan tanah. Oleh karena  itu,  masalah  pertanahan  ini  membutuhkan  pengaturan  dan  perencanaan  yang matang
Tanah merupakan tuntutan yang sangat penting, hal  ini menentukan bahwa manusia sangat erat hubungannya dengan keberadaan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari tanah. Bagi banyak orang, tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Keterikatan masyarakat dengan masyarakat dapat tercermin dari cara manusia hidup dalam masyarakat. Tanah  yang  merupakan  bagian  dari  bumi,.menurut  konsep  Undang-Undang Pokok/Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  (UUPA)  dimaksudkan.disini  bukan  mengatur  tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah.satu aspeknya, yaitu..tanah dalam pengertian  yuridis.  Demikian  juga  beraspek  privat..dan  beraspek  publik.    Secara  formal, kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang,.pertanahan tumbuh dan mengakar dari Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  yang menegaskan..bahwa  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya
dikuasai..oleh  Negara  untuk  dipergunakan  bagi..sebesar-besar  kemakmuran  rakyat, sedangkan..sebagai subtansial, kewenangan pemerintah.
Dalam mengatur bidang  pertanahan terutama dalam hal lalu lintas tanah,  didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria yakni dalam hal kewenangan untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan  tanah  termasuk  menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum antara  orang-orang  dengan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  mengenai  hukum. Pengaturan dalam hal hubungan-hubungan hukum dalam pemberian dan pentapan hak- hak  atas  tanah  jelas  telah  merupakan  wewenang  Negara  yang  telah  dilaksanakan  oleh pemerintah  (untuk  saat  ini  pengemban  wewenang  tersebut  adalah  Badan  Pertanahan Nasional) dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut  Pasal  19  UU  Pokok  Pertanian  (selanjutnya  disebut  UUPA),  sebagai  badan tertinggi,  pemerintah  wajib  memenuhi  kewajiban  mendaftarkan  tanah  untuk  menjamin hukum pemilik tanah baik dari segi lokasi, batas, luas tanah, dan status. Kepastian. Tanah, benda yang berhak memperoleh tanah dan diterbitkannya sertifikat hak. Menurut Pasal 19 UU  Pokok  Pertanian,  hak  milik,  hak  bertani,  hak  konstruksi  (termasuk  pengalihan  dan penghapusan hak) dan penggabungan dengan hak lain harus didaftarkan sebagai kewajiban yang  harus  dilaksanakan  oleh  pemegang  hak  tersebut.  .  Tanah  yang  dimiliki  untuk mendapatkan  hak  pemilik  ditentukan  oleh  undang-undang,  sehingga  pemilik  hak  dapat mengetahui dengan jelas status, lokasi, batas dan luas tanah yang dimilikinya..  Oleh karena itu,  jelas  bahwa  pemberian  atau  pengaturan  hak  atas  tanah  hanya  dapat  dilakukan  oleh Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia,  oleh  karena  itu  memberikan  kepastian hukum kepada masyarakat atas hak atas tanah merupakan  salah  satu  tujuan utama  dari Undang-Undang Dasar Pertanahan yang tidak lagi dirundingkan. Oleh karena itu, undang- undang menginstruksikan pemerintah  untuk mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia.Ini adalah sebuah Rechtskadaster (Jaminan Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah)
Sertifikat ganda adalah suatu kondisi sebidang tanah memiliki dua sertifikat dan masing- masing  sertifikat  dimiliki  oleh  dua  orang  yang  berbeda,  kondisi  ini  merupakan  ketidak cermatan BPN sewaktu mengeluarkan sertifikat, langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah mengadukan  permasalahan  ini  ke  pihak  BPN,  bahwa  bukti  sertifikat  yang  ganda  melalui pengaduan dan bukti yang ada bawa ke BPNakan meneliti kembali sertifikat-sertifikat yang bermsalah  tersebut,  penelitian  kembali  ke  data  fisik  dan  data  yuridis  dari  tanah  dan bangunan  yang  dipermasalahkan  akan  dilakukan  BPN,  setelah  dapat  diketahui  dan disimpulakn  hasilnya  maka  berdasarkan  keputusan  kepala  badan  pertanahan  nasional
nomor 24 tahun 2007 junto petunjuk  teknik nomor 08/JUKNISD/D.V/2007, BPN  memiliki kewenangan untuk membatalkan salah satu sertifkat tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langk
ah yang sistematis.  Dalam uraian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan peneliti,  penggunaan  metode  berimplikasi  pada  teknik  pengumpulan  data  dan  analisis  data serta simpulan yang diambil. Metode  penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

## 1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti,  mengenai status kepemilikan tanah diatas obyek sengketa dan konflik yang terdapat bukti kepemilikan tanah.

## 2. Pendekatan Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  adalah  pendekatan  yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping ini juga berusaha  menelaah  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat.      Penelitian hukum  itu  sendiri  dapat  dibedakan  menjadi  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data peimer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyrakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.   Faktor-Faktor terjadinya Sengketa Pertanahan
Dalam  kehidupan  manusia,  tanah  tidak  dapat  dibedakan  dari  segala  perbuatan manusia, karena tanah adalah tempat  dimana manusia  bergantung untuk kelangsungan hidup  dan  kelangsungan  hidup.  Oleh  karena  itu,  setiap  anggota  masyarakat  sangat membutuhkan  tanah,  sehingga  sering  terjadi  perselisihan  satu  sama  lain,  terutama mengenai tanah.
Konflik tanah telah mengakar  sejak zaman kuno, dan akar  penyebab konflik tanah merupakan  faktor  fundamental  yang  menyebabkan  konflik  tanah.  Penting  untuk
mengidentifikasi dan menyelidiki akar penyebab konflik lahan untuk menemukan solusi atau bentuk penyelesaian yang akan dilaksanakan.
Departemen  pertanahan  merupakan  salah  satu  bidang  yang  mengatur  tatanan Kehidupan warga Negara yang juga tunduk pada batasan hukum. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan hal itu terinci dalam UUPA yang mengatur tentang pertanahan yang harus dipatuhi oleh Indonesia. Salah satu tujuan UUPA adalah meletakkan dasar bagi kepastian hukum atas hak atas tanah seluruh rakyat.
Jika  dilihat  ternyata  landasan  hukum  pengaturan  masalah  pertanian/pertanahan belum  sepenuhnya  terlaksana  karena  berbagai  alasan.  Akar  penyebab  masalah/konflik lahan saat ini meliputi:
1.   Kepemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak seimbang
2.   Penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian yang tidak sesuai.
3.   Kurangnya kemitraan dengan kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi.
4.   Kurangnya pengakuan common law atas hak masyarakat atas tanah, seperti hak rakyat.
5.   Masyarakat yang memiliki hak atas tanah  memiliki daya tawar yang lemah    dalam pengadaan tanah.
2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah
Dasar hukum pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia meliputi:
a.  UUPA
Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA memuat jaminan kepastian hukum hak atas tanah, yaitu sebagai berikut:
"Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah."
Pasal 19 (1) UUPA merupakan instruksi kepada pemerintah untuk mendaftarkan tanah di  seluruh  wilayah  Indonesia  yang  bersifat  kadaster  dan  bertujuan  untuk  menjamin kepastian  hukum.  Sementara  itu,  perwujudan  kepastian  hukum  membutuhkan penegakan hukum itu sendiri.
Ketentuan lain dalam Undang-Undang Pokok Agraria ditujukan kepada pemegang hak yang berhak menentukan haknya, yaitu:
Pasal 23 (1) UUPA menyatakan:
“Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19”.
Pasal 32 ayat (1) UUPA menyatakan:
“Hak  Guna  Usaha,  termasuk  syarat -syarat  pemberiannya,  demikian  juga  setiap peralihan  dan  penghapusan  hak  tersebut,  harus  didaftarkan  menurut  ketentuan- ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.”
Pasal 38 ayat (1) UUPA berbunyi :
“Hak Guna Bangunan, termasuk syarat -syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.”
b. Ketentuan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  adalah:  pelaksanaan  pendaftaran  tanah harus diperbaiki terlebih dahulu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997.
Ketentuan akhir Pasal 56 dan Pasal 66 Keputusan Nomor 24 Tahun 1997 mengatur bahwa  ketentuan  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  dikeluarkan  dan  dinyatakan  tidak berlaku  pada  tanggal  10  Oktober  1961.  Pasal  64  mengatur  bahwa  semua  peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang menerapkan  PP 10/1961. Akan terus berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang baru dan tidak diubah atau diganti. Alasan mengapa "Peraturan Pendaftaran Tanah" baru diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dari departemen pertanahan adalah bahwa harus ada  seperangkat  dokumen  hukum  yang  tertulis,  lengkap  dan  jelas,  dan  harus dilaksanakan.  Padahal,  pendaftaran  tanah  menurut  PP  10/1961  belum  cukup membuahkan  hasil  yang  memuaskan,  oleh  karena  itu  dipandang  perlu  untuk menyempurnakan  peraturan  tentang  pendaftaran  tanah  sehingga  peraturan pendaftaran tanah yang baru yaitu PP.
24 Februari 1997 dan Kepala PMK / BPN tentang pelaksanaan PP pada 3 Maret 1997. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## SIMPULAN
Faktor yang menimbulkan sertifikat ganda karena kesalahan dari pihak Badan Pertanahan Nasional.  Faktor  tersebut  timbul  karena  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  tidak  melakukan pemetaan ulang di setiap daerah, sehingga menimbulkan tumpah tindih atas kepemilikan tanah dan pihak Badan Pertanahan Nasional seharusnya sebelum membuat sertifikat tanah,dia harus melakukan  pengecekan  ulang  atas  tanah  yang  didaftarkan  oleh  masyarakat  apakah  tanah tersebut benar dimiliki oleh pembuat sertifikat dan pihak aparatur Badan Pertanahan Nasional tidak  teliti  sebelum  melakukan  pembuatan  sertifikat  tanah  sehingga  menimbulkan  sertifikat ganda.
Akibat  hukum  dengan  adanya  sengketa  sertifikat  ganda  dapat  menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat lebih dari satu status hukum dalam satu bidang tanah. Serta Kerugian kedua belah pihak yang bersengketa terutama bagi yang dinyatakan kalah dalam persidangan, dan pembatalan atau pencabutan sertifikat berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap.
DAFTAR PUSTAKA
Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, prestasi pustaka, Jakarta, 2002.
Ana  Silviana,  Teori  Dan  Praktek  Pendaftaran  Tanah,,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
Arie  S.  Hutagalung,  Tebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah,  cet.  1,  LPHI,
Jakarta, 2005.
Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003.
Chomzah, Ali Achmad, , Hukum Pertanahan (Seri Hukum Pertanahan Ipemberian Hak Atas tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II-Sertipikat dan Permasalahannya), Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
Edi Prajoto, Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Eko Yulian Isnur, Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah dan Tanah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012
Elza  Syarief,  Menuntaskan  Sengketa  Tanah,  Kepustakaan  Populer  Gramedia  (KPG), Jakarta, 2012
Friedman, L.M.  American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki. PT. Tatanusa, Jakarta, 2001.
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Kencana, Jakarta, 2011.
Makalah Fakultas Hukum USU – Digitized by USU Digital Library, 2003.
Maria S.W Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya, Kompas,
Jakarta 2008.
Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Riefka Adiatama, Bandung, 2008.
Elfachri  Budiman,  “Peradilan  Agraria  (Solusi  Alternatif  penuntasan  Sengketa  Agraria)”, Jurnal Hukum USU Vol. 01. No.1, Tahun 2005.
Elfachri Budiman, Ibid. Hlm 75. Bandingkan dengan Noer Fauzi Rachman, “Rantai Penjelas Konflik- Konflik Agraria yang Kronis, Sistematik, dan Meluas di Indonesia”. Bhumi,
Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN, Nomor 37 Tahun 12, April 2013.
https://www.kai.or.id/berita/4173/ini-poin-penting-dalam-peraturan-penyelesaian- kasus-pertanahan.html, diakses pada tanggal 09 desember 2020
Srikutjoro.wordpress.com/sertipikat-ganda/  diunggah  2  februari  2012,  diakses  24 November 2020.
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Menteri  Agrarria/Kepala  BPN  Nomor  q  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara Peraturan Penanganan Sengketa Pertahanan.
Peraturan  Kepala  BPN  Nomor  3  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Pengkajian  dan Penanganan Kasus Pertanahan
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pembatalan
PeratVuran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  (Berita  Negara  Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.