Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN DAN TRANSAKSI KARYA NON-FUNGIBLE TOKEN YANG BUKAN OLEH PEMILIK HAK CIPTA
Aaron Bryant Korengkeng 1
1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, E-mail: aaronkorengkeng@gmail.com

## Abstract
Non-Fungible Tokens, or NFTs as they are commonly referred to, are digital certificates that attempt to give  verification  of  specific  assets  in  the  field  of  cryptographic  art,  where  the  certificate  serves  as evidence  of  ownership  of  an  original  digital  artwork.  This  study  seeks  to  identify  the  factors  that influence the impact and repercussions of  Non-Fungible Token (NFT) registration  and transactions  that are not conducted by copyright holders, as well as their legal protection, and to determine whether NFTs are  a  viable  option  for  protecting  intellectual  property  rights  in  the  digital  world.  This  study  employs normative legal research with conceptual, statutory, and case-based methodologies. This research  also demonstrates that there is no exact and accurate legal regulation of Non-Fungible Token digital works, and  that  the  Law  on  Copyright  is  the  most  applicable  law  that  can  be  utilized  temporarily  until  new regulations are enacted to govern this. Cryptography, particularly Non-Fungible Tokens, has a very broad and  long-term  potential,  and  it  is  inevitable  that  it  will  become  one  of  the  solutions  to  copyright protection,  as  Non-Fungible  Tokens  contain  a  certificate  of  authentication  of  a  work,  a  certificate  of proof of ownership, and a history of ownership of the work. Even though there is no legislation governing it,  the  work  in  the  form  of  Non-Fungible  Tokens  should  be  an  original  work  that  is  not  the  result  of identity theft or theft of all or part of the composition of a work.
Keywords: artwork, digital token, intellectual property rights, legal protection, cryptography, copyright

## Abstrak
Non-Fungible  Token atau  yang  sering  kita  dengar  sebagai  NFT  adalah  sertifikat  digital  yang  bertujuan untuk mberikan verifikasi aset tertentu di dalam duni seni kriptografi, dimana sertifikat  ini merupakan pembuktian kepemilikan terhadap suatu karya seni digital yang asli. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi berbagai macam faktor yang mempengaruhi dampak dan akibat dari pendaftaran dan traksaksi Non-Fungible Token (NFT) yang tidak oleh pemegang hak cipta serta perlindungan hukumnya, serta apakah NFT merupakan sebuah jalan keluar dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dalam dunia digital .  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan,  konseptual  dan  pendekatan  kasus.  Penelitian  ini  juga  menunjukan  hasil  bahwa sejatinya belum terdapat peraturan hukum  yang tepat dan  akurat terhadap karya digital Non-Fungible Token ,  dan  hingga  saat  ini  peraturan  yang  paling  relevan  yang  dapat  digunakan  sementara  hingga terciptanya  peraturan  baru  yang  benar-benar  meregulasi  hal  ini  adalah  Undang-Undang  tentang  Hak Cipta. Dunia kriptografi terutama Non-Fungible Token memiliki potensi yang sangant luas dan panjang kedepannya, dan tidak dapat dihindari juga dapat menjadi salah satu solusi dari perlindungan Hak Cipta dimana  di  dalam Non-Fungible  Token  terdapat sertifikat  otentifikasi  suatu  karya,  sertifikat  bukti kepemilikan, dah histori kemepilikan dari karya tersebut. Sepatutnya karya dalam bentuk Non-Fungible Token merupakan  karya  asli  yang  bukan  hasil  pencurian  identitas,  ataupun  pencurian  seluruhnya maupun sebagian dari komposisi suatu karya meskipun belum ada regulasi yang mengaturnya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Kata  Kunci: karya  seni,  digital,  non-fungible  token,  kak  kekayaan  intelektual,  perlindungan  hukum, kripto, hak cipta

## PENDAHULUAN
Karena  pesatnya  perkembangan  teknologi  digital,  banyak  orang  mencari  profesi  yang lebih  sederhana  dan  efisien,  seperti  bertukar  alat  digital.  Salah  satu  alternatifnya  adalah membeli  dan  memperdagangkan  Non-Fungible  Token  (NFT).  Non-Fungible  Token  (NFT) dikembangkan  sebagai  pengembangan  ekosistem  blockchain  pada  awal  2012.  Non-Fungible Token (NFT) adalah aset digital berbasis blockchain dengan pengenal dan metadata yang unik. Non-Fungible  Token  (NFT)  beroperasi  pada  teknologi  blockchain,  mirip  dengan  mata  uang digital seperti Bitcoin.
Orang rela membayar mahal untuk karya seni ini karena dimaksudkan sebagai investasi jangka  panjang.  Non-Fungible  Token  (NFT)  didasarkan  pada  konsep  penyediaan  kode  atau token  yang  dapat  diperdagangkan  secara  digital  untuk  karya  seni,  karena  keunikannya memungkinkan untuk mempertahankan nilai jualnya dari waktu ke waktu.
Pada awal tahun 2022, lusinan kreasi Non-Fungible Token (NFT) baru dikeluarkan hampir setiap  menit,  menyebabkan  ledakan  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya  di  industri  seni kripto. Tahun lalu, volume transaksi Non-Fungible Token (NFT) di toko terdesentralisasi global melampaui  $23  miliar,  naik dari  lebih dari  $20.000  menjadi  kurang dari  $100  juta  pada  tahun 2020.  Ekspansi  ini  mengecewakan,  karena  pendapatan.  Seberapa  sering  karya  seni  curian dicetak sebagai aset digital unik di blockchain dan dijual di pasar Non-Fungible Token (NFT).
Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  berupaya  mengedukasi  masyarakat  tentang hubungan hukum  antara pengelola  kekayaan  intelektual, seperti penemu  (inventors), pemilik, perantara/konsultan,  dan  investor.  Semua  transaksi  ini  dilakukan  bukan  dengan  mata  uang nyata  seperti  di  dompet  kami,  tetapi  dengan  token  digital  yang  tidak  dapat  dipertukarkan. Menurut  Oscar  Darmawan,  direktur  Indodax,  pasar  aset  kripto  terbesar  di  Indonesia,  semua yang  terjadi  di  dunia  Non-Fungible  Tokens  (NFT)  bisa  disamakan  dengan  apa  yang  terjadi  di dunia  seni,  khususnya  dunia  lukisan.  Terkadang,  ketika  kita  ingin  memperoleh  sebuah  karya seni,  kita  mempertimbangkan  untuk  menjualnya  kembali.  Jelas,  jika  kita  ingin  menjualnya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kembali  dengan  harga  yang  lebih  tinggi,  ini  disebut  dengan  capital  gain.  Non-Fungible  Token (NFT) seringkali jauh lebih baru daripada token yang dapat dipertukarkan, yang telah ada sejak awal 2009, ketika transaksi crypto global dimulai.
Untuk melakukan transaksi Non-Fungible Token (NFT), pengguna harus terlebih dahulu memilih blockchain, di mana blockchain adalah teknologi yang mendasari pengembangan mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset kripto lainnya, atau di mana teknologi komputer digunakan  untuk  membuat  grup  atau  grup  yang  saling  terhubung.  blok.  Ethereum  saat  ini merupakan  layanan  blockchain  yang  paling  populer  dan  dikembangkan.  Kemudian,  pengguna dapat menautkan layanan dompet mata uang Kriptografi yang kompatibel, seperti MetaMask, TrustWallet,  atau  Coinbase,  dan  sistem  pasar  Non-Fungible  Token  (NFT)  seperti  OpenSea, Rarible,  Zora,  dan  platform  pasar  lainnya  memungkinkan  pengguna  untuk  berdagang  atau melakukan pembelian-dan -menjual dalam transaksi.
Kasus  Liam  Sharp  adalah  contoh  pencurian  karya  seni  yang  diubah  dan  dipasarkan sebagai Non-Fungible Token (NFT). Artis dan ilustrator buku komik yang berbasis di Inggris Liam Sharp  menemukan  replika  karyanya  yang  terdaftar  sebagai  Non-Fungible  Tokens  (NFT)  di OpenSea,  pasar  penjualan  karya  digital  untuk  NFT  (NFT).  Di  blockchain  Polygon,  peniru  dan pencuri  seni  menangkap  gambar  karya  seni  Liam  dan  mengubahnya  menjadi  Non-Fungible Tokens  (NFT).  Liam  menyatakan  bahwa  ini  adalah  pelanggaran  hak  cipta  dan  keamanan. Parahnya  lagi,  ketika  pencuri  menjualnya,  royalti  penjualan  akan  disetorkan  ke  rekening  si pencuri.  Jika  karya seni dijual lebih  dari  satu  kali, artis  asli  kehilangan  royalti  yang  seharusnya mereka  peroleh.  Royalti  pembuat  berasal  dari  penjualan  Non-Fungible  Tokens  (NFT).  Tidak peduli  berapa  kali  Non-Fungible  Token  (NFT)  dijual,  pengembang  asli  harus  menerima  royalti terus-menerus. Liam Sharp, seorang seniman buku komik, membatalkan akun galeri DevianArt miliknya karena orang terus mencuri dan menjual karya seninya. Sayangnya, praktik ini sudah berlangsung  cukup  lama,  dan  artis  lain  juga  menjadi  korbannya.  Sharp  memulai  karirnya sebagai  ilustrator  untuk  Marvel  UK.  Dia  kemudian  pindah  ke  Amerika  Serikat,  di  mana  dia mengerjakan  publikasi  termasuk  X-Men,  Hulk,  Spider-Man,  Venom,  dan  Man-Thing.  Dia  juga berkontribusi  pada  Superman  dan  Batman  Series  yang  diterbitkan  oleh  DC  Comics.  Sharp
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
mengungkapkan keputusan ekstremnya untuk menutup seluruh galeri seni digitalnya di Twitter, mengingat pengalaman negatif tersebut.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  klasifikasi  jenis  dan  bentuk  penelitian  tergantung  pada  pedoman klasifikasi  yang  digunakan  sebagai  acuan  klasifikasi  penelitian.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  disebut  juga  dengan hukum kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji bahan pustaka yang ada dengan mengacu pada  norma  hukum  yang  berlaku,  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual, serta  pendekatan  kasus  juga  digunakan  untuk  menguji  ketentuan  hukum  dari  penelitian  ini sebagai  bahan  hukum  penelitian.  Penulis  juga  menggunakan  setiap  hasil  penelitian  atau penemuan-penemuan  ilmu  hukum  empiris  dan  ilmu-ilmu  lain  untuk  kegunaan  dan  analisis sebagai  ilmu  normatif,  termasuk  didalamnya  jurnal  ilmiah  atau  penelitian  terdahulu,  artikel, dan  sumber  lainnya  yang  diperoleh  melalui  laman  situs  internet  sebagai  sumber  pelengkap dalam penulisan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum dari Pendaftaran NFT yang Tidak Dilakukan oleh Pencipta Karya Asli
Undang-undang Hak Kekayaan intelektual adalah  produk hukum yang diciptakan untuk melindungi  suatu  karya  dan  senimannya,  undang-undang  ini  dirancang  untuk  melindungi pencipta  atau  penemu  suatu  karya  dari  pelanggaran  atau  plagiasi  oleh  pihak  yang  tidak bertanggung  jawab.  Hak  cipta  merupakan  salah  satu  komponen  dalam  kekayaan  intelektual pada saat ini terintegrasi dengan industri ekonomi global terutama dalam bentuk digital yang kemunculannya  diawasi  oleh  negara-negara  anggota World  Intellectual  Property  Organization untuk melindungi perekonomian di era digital dan perdagangan bebas.
Salah  satu  aktivitas  dalam  ekonomi  digital  adalah  pembelian  dan  penjualan  karya  seni digital  secara  online.  Dalam  keseharian,  kegiatan  ini  turut  memberikan  andil  dalam  bentuk hukum positif dengan hambatan-hambatan yang harus ditemukan solusinya dan dipergunakan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
sebaik  mungkin.  Kejahatan  yang  terjadi  terhadap  suatu  karya  ciptaan  pada  saat  ini  marak terjadi  terutama sejalan  dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi dan  cepatnya  penyebaran informasi maka tingkat pelanggaranpun sejalan akan semakin tinggi. Seperti halnya Liam Sharp, pendaftar NFT yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini mengambil semua elemen ilustrasi karya seni dari Liam Sharp dan kemudian menggunakan dan mendaftarannya sebagai karya seni NFT tanpa perubahan pada situs penjualan NFT.
Penciptaan suatu karya seni NFT diberikan hak moral dan ekonomi eksklusif atas karya tersebut  sebagai  perlindungan  hukumnya.  Hak  moral  secara  langsung  diberikan  dan  terikat secara  mutlak  kepada  pencipta  dari  karya  dan  tidak  dapat  dialihkan  kepada  pihak  lainnya, berbeda  dengan  hak  ekonomi  dimana  hak  ini  merupakan  hak  yang  didapat  dari  suatu  karya untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan secara ekonomi dari karya seni.
Peraturan  tentang  hak  moral  dari  suatu  karya  di  Indonesia  tertulis  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 5 ayat (1) huruf (e) yang berbunyi  "Hak  moral  adalah  hak  yang  melekat  secara  abadi  pada  diri  pencipta  untuk mempertahankan  hak-haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi  Ciptaan,  mutilasi  Ciptaan,  modifikasi Ciptaan,  atau  hal-hal  yang  merugikan  kehormatan  diri  atau  reputasinya."  Kemudian  dalam penjelasan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta Pasal 5 ayat (1) huruf (e) menyebutkan distorsi, mutilasi, dan modifikasi Ciptaan adalah:
a. Distorsi Ciptaan adalah perbuatan mengubah fakta atau identitas Ciptaan.
b. Mutilasi Ciptaan adalah proses atau perbuatan menghilangkan bagian dari Ciptaan.
c. Modifikasi ciptaan adalah perubahan sebagian dari suatu karya ciptaan.
Tindakan pelanggaran plagiarisme yang dialami oleh seniman yang bernama Liam Sharp dapat digolongkan sebagai  distorsi suatu  karya  cipta.  Hal ini sejalan  dikarenakan pengambilan suatu  karya seni  dan  merubah  atau  menghilangkan  identitas  ciptaan  tanpa  adanya  modifikasi dari  karya  seni  yang  diambil  merupakan  proses  yang  menghilangkan  sebagian  besar  atau seluruhnya identitas dari suatu karya  ciptaan tersebut. Distorsi ciptaan muncul karena  adanya tindakan  mengubah  identitas  dari  suatu  karya  yang  tidak  menghasilkan  ciptaan  baru  di dalamnya. Dengan kata lain, distorsi suatu karya berasal dari satu karya dengan komposisi karya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
seni yang sama yang identitasnya diubah tanpa adanya perubahan  kompisisi atau unsur-unsur di  dalamnya.  Berbeda  dengan  tindakan  mutilasi  ciptaan  dan  modifikasi  ciptaan  yang  diatur dalam  pasal  yang  sama,  yaitu  Pasal  5  Ayat  (1)  huruf  (e)  Undang-Undang  Hak  Cipta  Republik Indonesia.
Potensi  pelanggaran  hak  cipta  dapat  memiliki  efek  yang  lebih  langsung  pada pengembangan NFT. Mengingat sensasi seputar teknologi dan NFT, ada ruang yang cukup besar untuk tindakan hukum di bidang ini. Beberapa seniman mulai mengeluh di media sosial bahwa karya  mereka  dicetak  menjadi  NFT  tanpa  izin  mereka,  dan  bahkan  ada  contoh  karya  dalam tempat  publik  dari  Rijkmuseum  di  Amsterdam  yang  diubah  menjadi  NFT.  Mayoritas  potensi pelanggaran  ini  diselesaikan  di  luar  pengadilan,  biasanya  melalui  penghapusan  token  dari platform lelang.
Meskipun sulit untuk menganalisis kasus ini pada tahap awal, tidak diragukan lagi bahwa kasus  ini  menimbulkan  sejumlah  pertanyaan,  termasuk  apakah  pencetakan  suatu  karya merupakan  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual.  Ini  bisa  menjadi  pertanyaan  yang  mudah dijawab:  jelas,  pasti  ada  beberapa  bentuk  pelanggaran  hak  cipta  dalam  pencetakan  NFT  yang tidak  sah,  yaitu,  sampai  kita  benar-benar  mencoba  menganalisis  apa  itu  NFT,  dan  bagaimana NFT dihasilkan. Saat itulah keraguan mulai muncul ke permukaan.
Di  sinilah  pemahaman  teknis  tentang  apa  itu  NFT  menjadi  relevan.  Seperti  yang  telah kita  lihat,  mayoritas  NFT  adalah  file  kode  yang  dihasilkan  oleh  karya digital .  Seperti  yang dijelaskan, file  digital digunakan  untuk  menghasilkan  kode  unik  dan  alamat blockchain ,  dua komponen penting file . Kode itu sendiri bertindak sebagai kontrak pintar yang ada di blockchain juga.  Tetapi  kode  ini  sering  kali  memiliki  informasi  lain. Uniform  Resource  Locators (URL)  ke karya itu sendiri adalah elemen yang paling sering disertakan
Dari  sudut  pandang  hak  cipta,  sulit  untuk  memahami  bagaimana  pencetakan  NFT, bahkan  tanpa  izin,  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran.  Karena  NFT  pada  dasarnya  bukanlah sebuah  karya  melainkan  serangkaian  angka  yang  dihasilkan  oleh  sebuah  karya, file yang dihasilkan  tidak  dapat  dianggap  sebagai  reproduksi  atau  adaptasi  dari  karya  tersebut.  Tiga kondisi harus dipenuhi agar pelanggaran dapat terjadi:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
a. Pelanggar harus telah menggunakan salah satu hak eksklusif pengarang tanpa izin;
b. Harus ada hubungan sebab akibat antara kedua karya; dan
c. Seluruh karya atau bagian substansial dari karya tersebut harus telah disalin.
Melihat  hubungan  sebab  akibat  antara  karya-karya  tersebut,  kita  dapat  mengenali bahwa token secara  teknis  berasal  dari  karya  asli:  seseorang  harus  memiliki  akses  ke  versi digital dari  karya  tersebut  untuk  membuat  NFT.  Suatu  karya  berasal  dari  karya  lain  telah menjadi faktual dari waktu ke waktu, dan meskipun dua karya mungkin serupa, mungkin tidak ada  hubungan  di  antara  keduanya  jika  dibuat  secara  independen.  Sebaliknya,  tidak  ada keraguan bahwa hubungan itu ada dalam kasus token.
Bergantung  pada  jenis  NFT,  jawaban  atas  pertanyaan  apakah  suatu  karya  telah  disalin secara keseluruhan atau secara substansial akan bervariasi. Jika NFT adalah on chain dan oleh karena  itu  sepenuhnya  diunggah  ke blockchain ,  tidak  diragukan  lagi  ada  penyalinan  langsung dari  karya  tersebut,  dan  itu  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran  hak  cipta.  Karena  sebagian besar  NFT  adalah token khusus  kode,  terbukti  bahwa  tidak  ada  penyalinan  substansial  dari karya tersebut, karena token hanyalah kode yang sama sekali tidak mewakili karya: itu hanyalah kode  yang  dihasilkan  oleh  karya  tersebut.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  NFT  pada  dasarnya hanya kode, mungkin ada daftar di situs yang berisi konten yang melanggar.
Secara umum, hak eksklusif pengarang meliputi reproduksi, publikasi, peminjaman dan penyewaan, pertunjukan publik, adaptasi, komunikasi publik, dan izin untuk melakukan semua hal  atas  karya.  Semua  hal  ini  tidak  berlaku  untuk  NFT;  dan  pembahasan  akan  berfokus  pada reproduksi,  adaptasi,  dan  komunikasi  publik.  Seperti  yang dinyatakan sebelumnya,  reproduksi karya  adalah  respons  sederhana  jika  karya  tersebut on-chain .  Untuk  memastikan  orisinalitas dan  asal  usul  karya,  sebagian  besar  NFT  dikodekan  dengan  karya  yang  ada.  Namun, dimungkinkan untuk menghasilkan beberapa versi "unik" dari karya yang sama, seperti litograf edisi  terbatas.  Pencetakan token memerlukan  salinan  karya,  yang  dilakukan  dengan menandatangani token secara digital dengan dompet digital yang berisi karya asli. Setelah hal proses  pencatatan selesai,  karya digital tidak diperlukan  kembali;  NFT  ada  secara  independen dari file ini.  Versi digital dari  karya  tersebut  dapat  diperoleh  secara  legal,  misalnya,  dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
membeli salinan digital lagu atau  menggunakan  gambar  yang  telah  dibagikan secara online di bawah ketentuan lisensi yang dilindungi hak seperti Creative Commons .
Tidak perlu berbagi karya tanpa izin setelah dicetak, setiap orang juga dapat mencetak karya  tersebut dengan  menggunakan salinan  yang  tidak  sah,  seperti  versi  karya  yang diunduh tanpa  izin,  atau  dengan  membuat  salinan  yang  tidak  sah  dengan  cara  memotret  lukisan  di museum,  merekam  film  di  bioskop,  atau  mengunduh  lagu  dari  situs streaming .  Bahkan  jika membuat  salinan  untuk  penggunaan  pribadi,  hal  ini  bisa  merupakan  pelanggaran.  Namun, dengan asumsi bahwa pembuat token hanya membuat salinan pribadi dan tidak menautkan ke karya  di  NFT,  salinan  yang  berpotensi  melanggar  tersebut  hampir  tidak  ada  hubungannya dengan token . Token bukanlah  reproduksi  karya  dalam  arti  apa  pun;  NFT  tidak  mengandung representasi literal dari apa pun yang menyerupai aslinya.
The  Copyright,  Designs  and  Patents  Act 1988  (CDPA)  mendefinisikan  adaptasi  dalam istilah  yang  sangat  spesifik,  dan  hanya  karya  sastra,  dramatis,  musikal,  dan  artistik  asli  yang memenuhi syarat untuk adaptasi. CDPA membahas adaptasi dengan berbagai cara tergantung pada topiknya. Misalnya, adaptasi karya sastra dapat berbentuk terjemahan, transformasi karya sastra  ke  dalam  gambar,  atau  pengalihan  karya  sastra  ke  dalam  format  yang  menyampaikan cerita  atau  tindakan  secara  keseluruhan  atau  sebagian.  Mengenai  karya  dramatis,  adaptasi dapat  berbentuk  mengubahnya  menjadi  film,  sedangkan  adaptasi  karya  musik  terdiri  dari pembuatan aransemen atau transkripsi.
Pembuatan token sulit  untuk  didamaikan dengan  salah satu  dari  definisi adaptasi  yang relatif  sempit  ini;  interpretasi  yang  jauh  lebih  luas  diperlukan  untuk  mengklasifikasikan  NFT seperti itu. Seseorang dapat mempertimbangkan apakah pembuatan NFT dalam beberapa hal merupakan terjemahan dari satu karya ke karya lain, analog dengan pergeseran format. Dalam sebagian besar kasus di mana sebuah karya diubah ke dalam format atau media lain, elemen- elemen  yang  dapat  dikenali  dari  karya  aslinya  tetap  ada.  Hal  ini  menjelaskan  dengan perumpamaan bahwa merajut pakaian dengan mengikuti instruksi dari panduan merajut tidak melanggar  hak  cipta  karena  satu set instruksi  bukanlah  adaptasi  dari  suatu  karya,  mungkin merupakan kasus yang paling relevan jika dilihat dari sudut ini, sama seperti memanggang kue
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
tidak  melanggar  hak  cipta  resep.  Berbeda  di  mana  penggugat  menulis  serangkaian  instruksi tentang  cara  membuat  pola  pada  pakaian,  dan  para  tergugat  membuat  pola  versi  mereka sendiri  dengan  merekayasa  balik  instruksi  tertulis  menjadi  desain  mereka  sendiri.  Bahkan dengan interpretasi yang sangat luas tentang apa yang berpotensi menjadi adaptasi, pola yang dihasilkan  setidaknya  terhubung  dengan  pola  asli  dan  dapat  direplikasi  dengan  mengikuti instruksi yang diberikan. Tidak demikian halnya dengan token yang tidak dapat dipertukarkan, di  mana  kode  tidak  ada  hubungannya  dengan  proses  pembuatan.  Seseorang  mungkin  bisa berargumen  bahwa token adalah  adaptasi  karena  bisa  digunakan  untuk  mengkomersialkan karya, tetapi argumen ini tidakseluruhnya benar.
Secara  umum,  hak  eksklusif  memungkinkan  pemilik  untuk  membatasi  tindakan seperti mengunggah film ke situs torrent atau streaming musik tanpa izin untuk beberapa kasus. NFT yang  tidak  sah  berpotensi  ditentukan  sebagai  pelanggaran  Hak  Cipta,  dan  hal  tersebut  harus diperiksa secara  mendalam  melalui  aspek  teknis  dari  apa  yang  diperlukan  oleh  token.  Seperti yang  dijelaskan  sebelumnya,  salah  satu  elemen  paling  umum  dalam  pembuatan  NFT  adalah menautkan  karya  ke  salinan  digital  yang  digunakan  untuk  membuatnya.  Ini  tidak  diperlukan secara teknis, tetapi ini adalah prosedur standar. Elemen ini hanyalah tautan ke penyimpanan cloud atau layanan Interplanetary Filing System (IPFS) terdistribusi. Relevan dengan analisis saat ini  adalah  fakta bahwa  karya  tersebut  tidak  perlu di hosting langsung  oleh penambang  kripto atau platform . Token Beeple's First 5000 Days , misalnya, berisi tautan ke lokasi file . Ini adalah fitur yang sangat umum dari NFT terkenal. NFT terkenal lainnya, seperti Nyan Cat dan Disaster Girl , juga menyertakan tautan ke lokasi file asli. Jika alamat blockchain dan kode identitas dari smart  contract diketahui,  maka  tautan  lokasi  dapat  ditemukan  menuju  ke  lokasi  dari  sebuah karya tersebut selama karya itu masih ada, baik dengan memeriksa kode secara langsung atau dengan menggunakan layanan seperti CheckMyNFT . Sangat penting untuk dicatat bahwa tautan semacam  itu  mungkin  tidak ada, dan bahkan  jika ada,  tautan  tersebut mungkin rusak,  seperti yang  semakin  umum  terjadi.  Namun  demikian,  terkadang  tautan-tautan  ini  mungkin  tidak mudah  diakses.  Misalnya,  kontrak  NFT  mungkin  bersifat  rahasia.  Dalam  situasi  seperti  itu, mungkin sulit untuk mendapatkan tautannya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Oleh karena itu, mencetak token tanpa persetujuan pemilik dan tanpa tautan ke karya tersebut  tidak  menimbulkan  masalah.  Kita  bisa  memperdebatkan  moralitasnya,  tetapi  sulit untuk  melihat  bagaimana  hal  itu  bisa  menjadi  pelanggaran.  Tindakan  mengunggah  karya  itu sendiri  akan  merupakan  pelanggaran  hak  cipta,  tetapi  tergantung  pada  teknologi  yang digunakan,  mungkin  tidak  mungkin  untuk  menghapusnya.  IPFS,  misalnya,  dirancang  sebagai sistem repositori file yang berfungsi sebagai penyimpanan sumber daya terdistribusi, sehingga data disimpan di berbagai node , sehingga tidak mungkin untuk menghapusnya. Akibatnya, jika file yang secara langsung melanggar tidak dapat dihapus, NFT dapat menjadi konsumsi publik.
Menurut survei hukum, kasus ini mungkin merupakan analisis hukum yang baik. Secara umum disepakati bahwa menerbitkan tautan ke file yang melanggar, seperti yang di posting di situs The Pirate Bay atau situs serupa, merupakan konsumsi publik yang dapat mengakibatkan, antara lain, dikeluarkannya perintah pemblokiran. Kasus yang paling relevan adalah Dramatico Entertainment melawan BSkyB ,  di  mana  penggugat  meminta  perintah  pemblokiran  terhadap situs filesharing ilegal populer The Pirate Bay (TPB), dengan tuduhan bahwa situs tersebut berisi tautan ke salinan karya mereka yang melanggar hak kekayaan intelektual, dan dengan demikian merupakan  konsumsi  publik.  Dapat  dibayangkan  untuk  menarik  kesejajaran  antara  contoh- contoh  ini  dan  koneksi  di  NFT,  bahkan  jika  tidak  mungkin  untuk  menghapus  salinan  yang melanggar  dari  penyimpanan  IPFS,  seperti  yang  sering  terjadi  pada  situs torrent seperti  TPB. Tautan ke materi yang melanggar dapat merupakan pelanggaran.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir, Court  of  Justice  of  the  European  Union (CJEU)  telah berjuang dengan masalah tautan, dan meskipun tetap sulit untuk menavigasi melalui sejumlah penilaian  yang  sering  bertentangan.  Masalahnya  adalah  bahwa Internet bergantung  pada hyperlink ,  dan  interpretasi  yang  ketat  tentang  kebebasan untuk  berkomunikasi dengan publik dapat menyebabkan pembatasan yang parah pada kapasitas untuk memposting apa pun secara online . Dengan demikian, CJEU telah menemukan kompromi antara hak eksklusif seniman dan kepentingan publik dalam akses informasi. CJEU menyimpulkan bahwa membuat karya tersedia melalui tautan yang dapat diklik bukan merupakan bentuk komunikasi kepada audiens karena pemegang hak telah menyebarluaskan karya tersebut. Dengan kesimpulan bahwa membingkai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
atau  menyematkan video YouTube tanpa  otorisasi  eksplisit  dari  pemegang  hak  bukan merupakan komunikasi publik.
Namun,  keputusan  baru-baru  ini  semakin  memperkeruh  masalah  hukum.  Dalam GS Media ,  pengadilan  ditugaskan  untuk  menganalisis  tautan  dari  majalah  ke  file  yang  dikelola  di situs  penyimpanan file Australia  yang  berisi  ribuan  foto Playboy .  CJEU  menyimpang  dari preseden  dengan  menambahkan  dua  persyaratan  baru:  kesadaran  penuh  bahwa  materi tersebut  melanggar  dan  keuntungan  finansial  dari  penautan  tersebut.  Dalam  lingkungan komersial, orang yang menautkan ke konten harus melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah  konten  tersebut  melanggar  hak  cipta  atau  tidak.  Penilaian  ini  juga  berlaku  untuk platform NFT dan pasar kripto.
Saat ini, dapat disimpulkan bahwa NFT yang menyertakan tautan ke salinan karya yang melanggar adalah bentuk konsumsi ilegal kepada publik dalam keadaan tertentu, terutama jika dapat  ditunjukkan  bahwa  penambang  kripto  mengetahui  tindakan  tersebut.  Karena token untuk  dijual,  persyaratan  'untuk  mendapatkan  keuntungan'  sudah  terpenuhi.  Namun,  ada argumen  yang  kuat  terhadap  adanya  penyebaran  kepada  publik,  karena  tautannya  secara signifikan  berbeda  dari hyperlink yang  sering  dilihat  secara online dan  terkadang  tertanam dalam kode yang membentuk token . Terlepas dari kenyataan bahwa NFT sering tersedia untuk umum,  mereka  mungkin  tidak  mudah  ditemukan  seperti  yang  dipikirkan  orang.  Keterkaitan mungkin  terkandung  dalam smart  contract yang  belum  dipublikasikan,  meskipun  pekerjaan tersebut  dapat  diakses  secara online .  Di  "dunia  nyata",  padanannya  adalah  pelanggaran  hak cipta yang terselubung
Untuk  mengekstrak  tautan,  seseorang  perlu  memahami  teknologi  yang  mendasarinya serta,  dalam  beberapa  kasus,  identitas token dan  alamat smart  contract .  Mayoritas  skenario yang  melibatkan hyperlink yang dibahas di  bagian  sebelumnya  termasuk  tautan  situs standar, atau bahkan penyematan dan pembingkaian, sehingga akses ke karya-karya semacam itu dapat sangat dipermudah. Seseorang dapat berargumen bahwa jika ini adalah  penyebaran terhadap publik, itu terbatas pada audiens yang relatif kecil, dalam hal ini istilah "publik" tidak terpenuhi. Dalam SGAE melawan Rafael  Hoteles ,  CJEU  dipercayakan  untuk  mengevaluasi  apakah  tamu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
hotel  yang  menonton  televisi  di  kamar  mereka  merupakan  komunikasi  publik.  CJEU memutuskan  bahwa  sifat  berulang  dari  berbagai  pemirsa  mungkin  cukup  untuk  mencapai kriteria.  Mengingat  bahwa token itu  sendiri  mungkin  tidak  dipublikasikan  di platform ,  terdiri dari  kode  yang  hidup  di blockchain ,  dan  tidak  selalu  terlihat  oleh  publik  yang  lebih  luas, tampaknya  tidak  realistis  untuk  mengharapkan  sejumlah  kecil  penggemar  untuk  menjadi keseluruhan  publik.  Dengan  menggunakan smart  contract ,  sangat  memungkinkan  untuk merekayasa balik keterkaitan, namun proses ini tidak selalu mudah.
Selain itu, sementara beberapa koneksi diletakkan pada platform yang kuat dan aman, seperti IPFS, sebagian besar tautan di- host oleh platform itu sendiri atau di tempat lain secara online .  Istilah 'link  rot '  menyiratkan  bahwa  semakin  banyak hyperlink  Internet yang  tidak mengarah  ke  mana-mana.  Kita  dapat  membayangkan  masa  depan  ketika  ribuan  NFT  tidak mengarah  ke  situs  apapun,  sehingga  merusak  argumen  pelanggaran  hak  cipta  prospektif dengan  membuat  karya  tersebut  menjadi  publik.  Semua  informasi  sebelumnya  menunjukkan bahwa  penyalinan  karya  secara  ilegal  tidak  mungkin  merupakan pelanggaran hak  cipta  dalam sebagian besar kasus.
Sebagian penelitian telah mengeksplorasi hubungan antara hak cipta dan NFT dari sudut pandang hukum murni, umumnya mengabaikan pertimbangan teoritis yang lebih dalam seperti fungsi token dan blockchain dalam teori hak cipta. Sementara salah satu tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  memeriksa  NFT  dari  perspektif  netral,  sulit  untuk  tidak  membentuk  opini mengenai  kegunaan  teknologi  ini,  kompatibilitasnya  dengan  perlindungan  hak  cipta,  dan apakah hal itu meningkatkan pemahaman kita tentang manajemen hak di industri kreatif atau tidak.
Sifat  pasar  NFT  secara  inheren  tidak  sesuai  dengan  hak  kekayaan  intelektual.  Orang dapat  berargumen  bahwa  NFT  tidak  sesuai  dengan  hak  cipta  dalam  beberapa  hal. Smart contract ditawarkan sebagai mekanisme untuk menghindari regulasi dan penegakan hukum di setiap tahap: hasil yang diinginkan adalah terganggunya kerangka hukum lama seperti undang- undang hak cipta. Bukan suatu kebetulan bahwa pengguna dan artis NFT saling mencegah akses satu  sama  lain  ke  sumber  daya  hukum  mengenai  dugaan  pelanggaran  hak  cipta.  Sebaliknya,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
mereka  ingin  membentuk  komunitas  yang  akan  mengawasi  pelanggaran  di  masa  depan.  Di berbagai  komunitas Bitcoin ,  mereka  memiliki  tujuan  untuk  menghilangkan  dependensi  akan bantuan  hukum  dan  permasalahan  kekayaan  intelektual.  Mereka  berusaha  untuk  mematuhi pepatah  "Kode  adalah  Hukum".  Selain  itu,  NFT  dibangun  di  atas  kelangkaan  dengan menawarkan untuk dijual karya digital yang tidak dapat diperdagangkan. Idenya adalah bahwa barang-barang ini berharga karena kelangkaannya. Hal ini meningkatkan nilai NFT secara teori. Akibatnya, NFT lebih dipahami sebagai artefak kolektor, reproduksi karya yang ditandatangani secara unik, dan bukan sebagai kualitas karya asli.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, NFT hampir tidak pernah memerlukan pengalihan kepemilikan.  Akibatnya,  ruang  lingkup  hak  cipta  dibatasi.  Di  beberapa  tempat,  NFT  dianggap sebagai  bentuk digital dari  karya  aslinya.  Meskipun  demikian,  NFT  lebih  sebanding  dengan tanda terima untuk versi karya yang ditandatangani daripada karya itu sendiri. Hal ini mungkin dianggap melalui lensa alasan hak cipta; dalam beberapa keadaan, dikatakan bahwa kelangkaan itu  sendiri  merupakan  komponen  hak  cipta.  Karena  secara  artifisial  membatasi  ketersediaan karya, hak cipta diyakini menghasilkan nilai bagi  seniman. Sebaliknya, kurangnya perlindungan hak cipta dapat menurunkan nilai karya karena lebih banyak orang memperoleh akses ke versi gratisnya.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  peningkatan  digitalisasi  karya  telah  mengurangi potensi  nilai  kelangkaan  hak  cipta,  yang telah  menjadi  masalah  signifikan  dalam sengketa  hak cipta
Meskipun  demikian,  ini  hanya  memeriksa  kelangkaan  sebagai  elemen  penalaran ekonomi. Jika kita melihat hak cipta sebagai insentif yang memungkinkan untuk menghasilkan karya  atau  sebagai  kendaraan  untuk  mendorong  distribusi  karya,  maka  hilangnya  kelangkaan menjadi kurang signifikan, yang dapat menjelaskan pertumbuhan model lisensi seperti Copyleft yang  mempromosikan  pembentukan cultural  commons .  Tetapi  bahkan  jika  kita mempertahankan kegunaan hak cipta sebagai mekanisme untuk mempertahankan kelangkaan buatan, dapatkah NFT membantu memperkuat alasan keberadaan hak cipta ini? Tidak banyak; masalahnya adalah bahwa kelangkaan di NFT adalah ilusi, berlawanan dengan kelangkaan yang diatur  dan  buatan  yang  ditetapkan  oleh  hak  cipta.  Seperti  yang  disebutkan,  kelangkaan  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
diwakili  oleh  NFT  menipu  karena  tidak  bertindak  sebagai  penghalang  untuk  mengakses  dan menyalin  karya;  sebaliknya,  mereka  berfungsi  sebagai  tanda  terima  yang ditandatangani  yang dapat ditunjukkan oleh pemegangnya. Kelangkaan terletak pada token unik, yang dapat disalin, karena karya itu sendiri telah tersedia. Oleh karena itu, jika hak cipta menghasilkan kelangkaan artifisial,  maka  NFT  tidak  menciptakan  kelangkaan  artifisial  dan  dapat  digunakan  untuk membuka karya ke domain publik melalui patronase.
Lebih  lanjut,  dari  perspektif  nilai  tukar, NFT  tampaknya bertentangan  langsung dengan hak  cipta;  karya  hak  cipta  biasanya  dimaksudkan  untuk  dapat  dipertukarkan.  Teori  hak  cipta biasanya  mengacu  pada  hal  ini  sebagai non-rivalrousness .  Gagasan  ini  kadang-kadang diutarakan sebagai berikut: jika saya memiliki kue, saya boleh memakannya, tetapi Anda tidak boleh.  Jika  saya  memiliki  sebuah  lagu  dalam format apa  pun,  kenikmatan  saya  atas  lagu  itu tidak mengganggu penggunaan atau kenikmatan Anda atas lagu itu. Karya-karya tersebut tidak dapat dibandingkan  dan pada  dasarnya dapat dipertukarkan.  Kedua  versi  lagu  tersebut  dapat dipertukarkan, karena keduanya identik.
Namun, ada komponen karya yang dilindungi hak cipta yang tidak dapat dipertukarkan. Secara  teoritis,  karya  berhak  cipta  tertentu  berasal  dari  artefak  yang  unik,  seperti  manuskrip pertama  dari  sebuah  buku  yang  diketik  atau  ditulis  oleh  pengarangnya,  musik  orisinil  yang dibuat oleh komposer hebat, atau sketsa orisinil oleh seniman terkenal. Sifat perlindungan hak cipta  memungkinkan  duplikasi  dan  publikasi.  Barang-barang  satu-satunya  ini  mungkin  juga memiliki  nilai  ekonomi  sebagai  barang  yang  tidak  dapat  dipindahtangankan.  Secara  konstan, seniman  menciptakan  lukisan,  patung, sketsa,  dan  gambar  asli.  Bahkan  jika  bentuk  yang  tidak dapat  diperdagangkan  disimpan  di  museum,  hak  cipta  memberikan  hak  eksklusif  pada penggunaan  selanjutnya  dari  karya  mereka,  memungkinkan  seorang  fotografer  untuk mengizinkan gambar mereka disalin dan dipublikasikan dan pelukis untuk membuat reproduksi karya mereka. Dalam seni, ada juga hubungan antara elemen yang dapat dipasarkan dan yang tidak dapat diperdagangkan: beberapa seniman memproduksi litograf atau edisi bernomor dari karya mereka sendiri.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Dari sudut pandang hak cipta NFT, jarang sekali NFT memberikan hak kepemilikan atas karya  asli;  itu  hanya  tanda  terima  yang  ditandatangani  secara  kriptografis  yang  menunjukkan kepemilikan salinan unik suatu karya. Oleh karena itu, NFT kurang signifikan dari perspektif hak cipta, bukan hanya karena alasan yang dijelaskan di bagian sebelumnya, tetapi juga karena NFT hanyalah metadata dari karya tersebut. Meskipun prinsip yang mendasari NFT adalah salah satu kelangkaan, kelangkaan ini adalah ilusi: tidak ada yang menghalangi pencipta aset digital yang diubah menjadi NFT untuk membuat banyak salinan karya dan menjual salinan 'unik' ini kepada penawar  tertinggi.  Secara  teoritis,  ini  akan  mengurangi  nilai  NFT,  tetapi  pasar  begitu  jenuh dengan berbagai platform sehingga memungkinkan untuk mendistribusikan token terpisah dari tugas yang sama di setiap situs. Teknologi smart contract Ethereum tidak melarang pembuatan beberapa versi "unik" dari sumber daya yang sama.
Dalam banyak hal, kasus ini mirip dengan apa yang terjadi di pasar litograf edisi terbatas, di  mana  seniman  tertentu  dituduh  menerbitkan  ulang  karya  edisi  terbatas  yang  dijual sebelumnya.  Masalah  ini  sudah  pernah  ditantang  di  Amerika  Serikat,  di  mana  seorang fotografer yang mereproduksi karya cetak edisi terbatas dalam berbagai ukuran dituntut karena harganya  terlalu  rendah  dari  salinan  yang  terjual.  Walaupun  karya  edisi  terbatas  dan  karya distribusi  ulang  didasarkan  pada  gambar  yang  sama,  namun  hakim  berpendapat  bahwa keduanya sangat berbeda. Kesimpulan serupa dapat dilakukan jika tidak ada indikasi bahwa NFT akan menjadi unik atau dikecualikan dari penerbitan ulang di masa mendatang.
Kejadian  yang  dialami  oleh  Liam  Sharp  menimbulkan  kerugian  bagi  dirinya.  Hal  ini bersinggungan langsung dengan hak ekonominya sebagai pencipta karya seni. Di Indonesia hal ini  dilindungi  oleh  Peraturan  yang  melindungi  hak  ekonomi  dari  pencipta  karya  seni,  hal  ini tertuang pada pasal 9 ayat 1 UU Hak Cipta. Dalam pasal ini terdapat hak-hak yang berhubungan dengan  hak  ekonomi,  yaitu  hak  untuk  mereproduksi  ciptaan.  Hak  ini  seharusnya  dapat digunakan untuk mengurangi tingkat plagiarisme dalam dunia NFT.
Dalam  melakukan  perlindungan  kepada  karya  seni  NFT,  kita  juga  dapat  merujuk  pada peraturan  dari  Informasi  Teknologi  dan  Elektronik  Pasal  32  ayat  1,  yang  menyatakan  bahwa "setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara  apa  pun
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan  transmisi,  merusak,  menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik  orang  lain  atau  milik  publik."  Berdasarkan  kasus  Liam  Sharp,  tindakan  pihak-pihak  yang tidak  bertanggung  jawab  dapat  digolongkan  sebagai  tindakan  yang  disebutkan  sebelumnya dengan sengaja.
Undang-undang  yang  mengatur  secara  spesifik  terhadap  suatu  karya  seni  di  era  ini  di Indonesia  saat  ini  belum  cukup  komperhensif  dan  perlu  untuk  disempurnakan  kembali. Perlindungan  hukum  pencipta  suatu  karya  masih  dapat  digolongkan  terancam  dikarenakan pelanggaran hak moral dan ekonomi dalam suatu karya plagiasi. Pemerintah Republik Indonesia telah  berupaya  untuk  melakukan  proteksi  terhadap  pencipta  karya  untuk  mempertahankan hak-haknya  di  dalam  era  teknologi  ini,  salah  satunya  yaitu  udang-undang  yang  saat  ini  cukup relevan  tetapi  belum  secara  tegas  dan  lugas  membahas  karya  digital  tetapi  tetap mempertahankan  keamanan  hak  eksklusif  dan  moral  yang  melekat  pada  seniman  dan  wajib mendapatkan  persetujuan  dari  pemilik  hak  cipta  secara  tertulis  untuk  dapat  digunakan  oleh pihak lainnya. Meskipun hal ini diarasa masih kurang dalam perkembangan distribusi karya seni di era terknologi yang sangat cepat ini

## Akibat dari Transaksi Jual Beli Non-Fungible Token (NFT) yang Tidak Oleh Pemilik Hak Cipta
Kerugian  umumnya  didefinisikan  sebagai  ketidakmampuan  untuk  mendapatkan keuntungan dari biaya  yang dibayarkan. Kerugian dalam  konteks hukum dapat  dibagi  menjadi dua  kategori:  kerugian  berwujud  dan  kerugian  tidak  berwujud.  Kerugian  berwujud  adalah kerugian  moneter  yang  benar-benar  diderita  penggugat,  dan  kerugian  immaterial  adalah kerugian yang kemungkinan akan diderita penggugat di masa depan, contohnya adalah trauma atau  ketakutan  atau  kecacatan  anggota  tubuh.  Kerugian  yang  tidak  dapat  diukur  adalah kerugian yang tidak dapat diukur dengan tepat.
Di bawah hukum perdata, ketidakpatuhan dapat menyebabkan kerusakan dan menjadi pelanggaran  hukum.  Kegagalan  untuk  melakukan  kerusakan  akan  terjadi  jika  salah  satu  pihak gagal  melakukan  dengan  benar,  gagal  melakukan  sama  sekali,  gagal  melakukan  sebagaimana
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dimaksud,  gagal  melakukan  tepat  waktu,  atau  gagal  melakukan  tetapi  melanggar  ketentuan Perjanjian ini. Kerugian akibat keterlambatan itu dapat dikompensasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata.  Kompensasi  terdiri  dari  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga.  Pasal  1246  KUH  Perdata  juga mengatur  tentang  ganti  kerugian  yang  terdiri  dari  kerugian  yang  sebenarnya  dan  bunga  atau keuntungan  yang  diharapkan,  sedangkan  kerugian  kerugian  diatur  dalam  Pasal  1365  yang tertulis  bahwa setiap  perbuatan  yang  melawan hukum  dan  menimbulkan  rugi bagi  orang  lain maka  wajib  untuk  membayar  kompensasi  kepada  korban.  Tidak  ada  undang-undang  tentang ganti  rugi  dalam  gugatan  perbuatan  melawan  hukum,  tetapi  Pasal  1371  Ayat  2  KUH  Perdata mengatur  bahwa  “ganti  rugi  dihitung  menurut  kedudukan,  kemampuan  dan  keadaan  kedua belah pihak.” Dicakup oleh kontrak, kerusakan yang terkait dengan cacat tersembunyi jika tidak tercapai kesepakatan, pembeli dapat mengambil tindakan di pengadilan.
Pembeli atau pemilik suatu karya asli menderita kerugian yang serius sebagai akibat dari jual beli barang-barang yang cacatnya tersembunyi. Hal ini mempengaruhi pembeli dan pemilik pekerjaan  dalam  bentuk  kerusakan  Kemungkinan  kerusakan  secara  garis  besar  dapat  dibagi menjadi dua bagian: melukai diri sendiri dan kerusakan properti merupakan kerugian kesehatan dan  keselamatan,  dan  kerugian  yang  mempengaruhi  properti  adalah  kerugian  finansial  / kerugian  ekonomi.  Dalam  kasus  kerusakan  properti,  yaitu  kerusakan  moneter  atau  ekonomi, uang  dikeluarkan  untuk  membeli  pekerjaan  bermasalah  yang  sebenarnya  berguna,  atau dianggap  berguna,  bagi  pembeli,  tetapi  ternyata  tidak.  Pembeli  akan  dirugikan  karena barangnya tidak digunakan seperti yang dimaksudkan. Keuntungan dan tujuan yang sebenarnya atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi yang gagal. Di sisi lain, mereka telah kehilangan hak ekonomi  atas  karya-karya  mereka  sebagai  pemegang  hak  cipta  atas  karya-karya  mereka,  dan menderita kerugian yang berwujud dan tidak berwujud selama proses gugatan.
Kejahatan  pencurian  seni  digital  dalam  bentuk  NFT  merupakan  salah  satu  jenis kejahatan  dalam  ekonomi  digital  yang  perlu  diperhatikan  oleh  berbagai  lapisan  masyarakat, termasuk pemerintah. Masalahnya berasal dari keamanan siber yang tidak memadai dan terkait erat  dengan  ekspansi  ekonomi  perdagangan online .  Pembatasan  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku diperlukan karena setiap orang mempunyai tugas dan tanggung jawab
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
untuk melaksanakan haknya, yang dapat dibatasi oleh undang-undang sebagai pengakuan atas hak orang lain.
Kegiatan di dunia maya melalui media elektronik tidak hanya menawarkan keuntungan dan  kemudahan,  tetapi  juga  membuka  akses  terhadap  jenis  kejahatan  baru.  Oleh  karena  itu, diperlukan terobosan regulasi hukum untuk memberikan ketenangan pikiran bagi para seniman tentang karya mereka. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa "Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan Ciptaan dan hak terkait".
Penggunaan  internet  begitu  marak  dalam  kegiatan  ekonomi  digital  sehingga  banyak terjadi kasus pembajakan. Salah satu kejahatan ini dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, seperti  dalam  kasus  Liam  Sharp,  yang  seluruh  karya  seni  dua  dimensinya  telah  digandakan. Untuk melindungi karya-karya ini, Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan: Kita harus  berpedoman  pada  prinsip  kemajuan  teknologi.  Peraturan  semacam  ini  mendorong partisipasi masyarakat dalam perlindungan karya cipta di dunia maya.
Pasal  95  Undang-undang  Hak  Cipta  mengatur  penyelesaian  sengketa,  termasuk arbitrase, proses peradilan, dan tindakan hukum lainnya untuk menegakkan keadilan hak cipta. Pasal  95  ayat  4  UU  Hak  Cipta  menyatakan  bahwa,  selain  pelanggaran  hak  cipta  dengan  cara pembajakan,  jika  pihak  yang  bersengketa  diketahui  alamatnya  atau  berada  dalam  wilayah kedaulatan  negara  Indonesia,  maka  harus  diupayakan  mediasi  sebelum  penuntutan. Berdasarkan  pasal  ini,  arbitrase  diperlukan  dalam  kondisi  tertentu  untuk  menyelesaikan sengketa sebelum dakwaan.
Dalam praktiknya, mediasi sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata dan istilah  mediasi  pidana  juga  dikenal  dalam  hukum  pidana.  Penyelesaian  sengketa  hak  cipta memerlukan kesepakatan melalui arbitrase demi hukum. Mediasi dalam penyelesaian sengketa hak cipta baik perdata maupun pidana bersifat sukarela dan mediasi berlangsung berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
Pasal 99 ayat 1 UU Hak Cipta menyatakan: “Pencipta, pemilik hak cipta atau pemilik hak yang  berkaitan  dengan  hak  cipta  berhak  menuntut  ganti  rugi  kepada  pengadilan  niaga  atas pelanggaran  hak  cipta  atau  produk  hak  yang  berkaitan  dengan  hak  cipta.”  M enurut  pasal  ini,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atas kerugian, yang meliputi tuntutan ganti rugi, permintaan penyitaan barang atau penghapusan karya yang diunggah ke platform yang melanggar, dan permintaan transfer penuh atau sebagian hak cipta. Setelah  itu,  Pasal  99  ayat  4  juga  menjelaskan  bahwa  pemilik hak  cipta  berhak  mengajukan  ke pengadilan  untuk  perintah  sementara  yang  memerintahkan  pelanggar  menghentikan  semua kegiatan  pelanggaran  agar  tidak  menimbulkan  kerugian  lebih  lanjut  pada  pemilik  hak  cipta. Gugatan  perdata  dapat  diajukan  di  Pengadilan  Niaga  Indonesia.  Selain  tuntutan  mediasi  dan ganti rugi, pembuat konten juga dapat mengajukan tuntutan pidana atas karyanya.
Dalam  litigasi  internasional,  permasalahan  yang  berasal  dari  pendaftaran  NFT  dan transaksi yang bukan oleh pemilik hak cipta secara global dapat menggunakan Online Conflict Resolution. Beberapa negara, terutama Cina, Amerika Serikat, dan anggota Uni Eropa lainnya, telah  menetapkan  proses  ODR  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  berasal  dari  transaksi elektronik.  ODR  adalah  teknik  penyelesaian  konflik  yang  mirip  dengan  Alternative  Dispute Resolution (ADR). Satu-satunya perbedaan adalah bahwa metodenya online. Akibatnya, semua teknik penyelesaian konflik alternatif umumnya menggunakan jaringan internet yang mencakup negosiasi  online,  mediasi  online,  hingga  arbitrase  online.  Alternatif  penyelesaian  sengketa  di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun  1999.  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Republik  Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2008 juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan barang elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).
Di  era  ekonomi  digital,  perlu  dirumuskan  aturan  perlindungan  hak  cipta  yang  lebih komprehensif  yang  akan  semakin  mendorong  dan  memperkuat  kondisi  para  penggiat  seni, khususnya seni digital, bidang hukum dan ekonomi di Indonesia untuk terus mengembangkan teknologi  dan  ekonomi  digital  yang  merupakan  salah  satu  faktor  terpenting  dalam perekonomian  Indonesia.  Selain  itu,  adanya  aturan  perlindungan  hak  cipta  yang  secara komprehensif  melindungi  karya  seni  digital  dalam  jaringan  dunia  maya  akan  mengurangi plagiarisme  karya  berhak  cipta  di  masa  mendatang.  Perlindungan  hukum  hak  cipta  dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kegiatan  ekonomi  digital  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  pencipta  dan mengembangkan perekonomian Indonesia.

## KESIMPULAN
Perkembangan teknologi dan informasi di dunia sudah maju dan berdampak besar pada semua lapisan  kehidupan di  dunia  ini,  perubahan belum  tentu berdampak pada  aktivitas  atau fungsi  dasar  sehari-hari,  tetapi  juga  berdampak  besar.  mempengaruhi  fungsi  dan  kebutuhan dunia.hiburan seperti karya seni. Salah satu produk turunan dari perkembangan teknologi yang dihasilkan  dari  perkembangan  tersebut  adalah  sebuah  karya  seni  yang  sering  terdengar  di Indonesia sebagai  Non-Fungible  Token  atau  NFT  yang saat ini  belum  ada payung  hukum  yang mengaturnya.  Pada  saat  yang  sama,  aturan  yang  paling  tepat  untuk  keberadaan  token  yang tidak dapat  diperbaiki  hanya  terkait dengan  hukum  hak  cipta  Indonesia.  Penggunaan  undang- undang hak cipta sebagai payung hukum yang mengatur karya Token Non-Fungible disebabkan karena sifat karya digital dari token non-fungible dapat dianggap sebagai klasifikasi turunan dari karya  berhak  cipta  yang  sebenarnya.  Meskipun  hukum  kekayaan  intelektual  mengatur  karya pikiran  manusia  dan  mencakup  hak  cipta  (yang  melindungi  seni),  paten  (yang  melindungi penemuan),  dan  merek  dagang  (yang  melindungi  merek),  hukum  kekayaan  intelektual  paling cocok untuk karya Non-Fungible Token.
Akibat  dari  transaksi  yang  dilakukan  oleh  selain  pemilik  (dalam  hal  ini  pemegang  hak cipta)  adalah  kerugian  bagi  pemilik  hak  cipta  dan  orang  lain  yang  terlibat  dalam  transaksi tersebut.  Kerugian  yang  diderita  oleh  pemilik  hak  cipta  bersifat  materiil  dan  nonmateriil. Pemilik hak cipta tidak menerima imbalan atas karya asli yang seharusnya diterima oleh pemilik hak cipta, melainkan pihak yang mendaftarkan dan menjual karya NFT tersebut di pasaran.
Pemilik  hak  cipta  dapat  mendaftarkan  karya  aslinya  sebagai  NFT  pencuri  melalui  jalur hukum.  Pemilik  hak  cipta  dapat  memilih  prosedur  penyelesaian  sengketa  yang  mencakup mediasi,  litigasi,  dan  tindakan  hukum  lainnya  untuk  masalah  hak  cipta.  Dalam  penyelesaian sengketa  di  bidang  hak  cipta,  berdasarkan  keputusan  Mahkamah  Agung  ditetapkan  biaya arbitrase dengan undang-undang. Mediasi dalam penyelesaian sengketa hak cipta baik perdata
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
maupun pidana bersifat sukarela dan mediasi berlangsung berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
Pencipta, pemilik hak cipta atau pemilik hak terkait hak cipta berhak menuntut ganti rugi dari pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Pencipta atau pemilik hak  cipta  berhak  untuk  mengajukan  gugatan  perdata,  yang  meliputi  tuntutan  ganti  rugi, penyitaan objek yang dilanggar dan pengalihan hak cipta atau bagian darinya. Pemilik hak cipta juga  berhak  untuk  meminta  keputusan  sementara dari  hakim  yang  memaksa pelanggar untuk menghentikan semua kegiatan hak cipta, agar pemilik hak cipta tidak menderita kerugian lebih lanjut.  Gugatan  perdata  dapat  diajukan di pengadilan  niaga  di  empat  kota  besar  di  Indonesia, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Selain tuntutan mediasi dan ganti rugi, pencipta dapat  menuntut  gugatan  terhadap  ciptaannya  terkait  dengan  kejahatan  yang  melanggar  hak milik karya seni digital.
Non-Fungible Token ini dapat menjadi solusi untuk melindungi hak kekayaan intelektual di  masa  depan.  Hal  itu  didasarkan  pada  keunggulan  NFT,  antara  lain  keamanan  kepemilikan, pencegahan plagiarisme, dan pendistribusian karya seni berada di bawah kendali pencipta atau seniman itu sendiri. Solusi ini dimungkinkan karena keunggulan NFT.
Sebagai  kerangka  hukum  utama  perlindungan  hak  cipta  dan  perkembangan  teknologi yang  pesat,  sudah  saatnya  untuk  memberikan  pengaturan  perlindungan  hak  cipta  elektronik yang komprehensif dan jelas dalam undang-undang hak cipta, dengan mempertimbangkan cara dan  kegiatan  yang  mengarah  pada  pelanggaran  hak  cipta.  Perlindungan  hak  cipta  dan kepentingan pencipta terjamin.
Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu pelanggaran hak kekayaan intelektual yang paling  sering  ditemukan  di  era  ekonomi  digital  akibat  maraknya  penggunaan  teknologi informasi  dan  komunikasi.  Sangat  penting  bahwa  pemangku  kepentingan  seperti  penjahat, masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk memantau dan mengendalikan kegiatan ilegal yang  dapat  dilakukan  secara  elektronik  dan  lintas  batas.  Tujuannya  adalah  untuk  melindungi kepentingan warga negara, badan hukum, dan negara kesatuan Republik Indonesia.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## DAFTAR PUSTAKA
Amirulloh, Muhammad, ‘Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Te legram Berdasarkan UU Hak Cipta Dan UU ITE Di Indonesia’, Jurnal Ilmu Hukum , 5.1 (2021), 2
Bently, L, ‘Intellectual Property Law’, Oxford University Press , 5 (2018), 305
Budhijanto, Danrivanto, ‘Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan Dan Revisi UU ITE 2016’ , in Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan Dan Revisi UU ITE 2016 (Bandung: Refika Aditama, 2017), p. 18
‘Check My NFT’ <https://checkmynft.com/>
Coombe, RJ, and Et Al., ‘Bearing Cultural Distinction: Informational Capitalism and New Expectations for Intel lectual Property’, U.C. Davis Law Review , 40 (2006), 891, 893
Corbet, S, ‘Creative Commons Licences, the Copyright Regime and the Online Community : Is There a Fatal Disconnect?’, Modern Law Review , 74 (2011), 503
Czarny- Drozdzejko, E, ‘Exclusive Right of C ommunication of Works to the Public in the Legal System of the European Union’, Journal of World Intellectual Property , 24 (2021), 277 – 309 Damian, Eddy, Glosarium Hak Cipta Dan Hak Terkait (Bandung: PT. Alumni, 2012)
Dnes, A, ‘Should the UK Move to a Fair - Use Copyright Exception?’, IIC , 44 (2013), 413 – 444 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Pedoman Penulisan Skripsi , 2021, p. 39 Ginsburg, JC, The Court of Justice of the European Union Creates an EU Law of Liability for Facilitation of Copyright Infringement: Observations on Brein v. Filmspeler [C-527/15] (2017) and Brein v. Ziggo [C-610/15] (Columbia, 2017)
Goold, PR, ‘Why the U.K. Adaptation Right Is Superior to the U.S. Derivative Work Right’, Nebraska Law Review , 92 (2013), 843
Guadamuz, Andres, ‘Copyfraud and Copyright Infringement in NFTs’, TechnoLlama , 2021
<https://www.technollama.co.uk/copyrfraud-and-copyright-infringement-in-nfts> [accessed 10 December 2022]
Hanuz, B, ‘Linking to Unauthorized Content after the CJEU GS Media Decision’ , Journal of Intellectual Property Law & Practice , 11 (2016), 879
Hariyanto, Diah Ratna Sari, ‘Konstruksi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Indonesia’ (Universitas Udayana, 2018)
Karapapa, S, ‘A Copyright Exception for Private Copying in the United Kingdom’, European Law Review , 35 (2013), 129 – 137
Kastrenakes, J, ‘Your Million - Dollar NFT Can Break Tomorrow If You’re Not Careful’, The Verge , 2021 <https://www.theverge.com/2021/3/25/22349242/nft-metadata-explained-art- crypto-urls-links-ipfs> [accessed 3 December 2021]
Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia’, Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aransemen>
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Republik Indonesia) ——— (Republik Indonesia)
——— (Republik Indonesia)
——— (Republik Indonesia)
Ku, R, ‘The Creative Destruction of Copyright: Napster and the New Economics of Digital
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Tech nology’, University of Chicago Law Review , 69 (2002), 7
Lehdonvirta, V, and P Virtanen, ‘A New Frontier in Dig ital Content Policy: Case Studies in the Regulation of Virtual Goods and Artificial Scarcity’, Policy & Internet , 2 (2010), 7 Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, and Tomy Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pegantar (PT. Alumni, 2004)
Meek, Marc ellus R., ‘International Copyright and Musical Compositions’, DePaul Law Review , 3.1 (1952), 62
Muhammad, Kadir, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
O’Sullivan, M, ‘Creative Commons and Contemporary Copyright: A Fitting Shoe or “a Load of Old Cobblers”?’, First Monday , 2008
Patrickson, B, ‘What Do Blockchain Technologies Imply for Digital Creative Industries’, Creativity and Innovation Management , 30 (2021), 585
Purba, Achmad Zen Umar, ‘Pokok -Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat Dalam Dunia Usaha’, Jurnal Hukum & Pembangunan , 25.1 (1995), 12
Ramli, Tasya Safiranita, and Ratna Rika Permata, ‘Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, Jurnal Legislasi Indonesia , 17.1 (2020), 65 – 66
Rosadi, Sinta Dewi, ‘Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia’, Jurnal Veritas et Justitia , 4.1 (2018), 89
Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: PT. Aksara Baru, 1983)
Sastre- Garau, Théo, ‘Liam Sharp’s Artwork Stolen to Make an NFT Collection, Apalling Fans’,
2022 <https://nftevening.com/liam-sharps-artwork-stolen-to-make-an-nft-collection- apalling-fans/> [accessed 26 November 2022]
SGAE v Rafael Hoteles SA Case, 2006, C-306/05 E
Sobel v. Eggleston, 2013
Yeung, K, ‘Regulation by Blockchain: The Emerging Battle for Supremacy between the Code of Law and Code as Law’, The Modern Law Review , 82, 2019, 207 Zittrain, J, ‘The Internet Is Rotting’, The Atlantic , 2021 <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2021/06/the-internetis-a-collective- hallucination/619320/> [accessed 3 December 2022]