STRATEGI PEMERINTAH KOTA METRO DALAM UPAYA PENINGKATAN BUDAYA CINTA LINGKUNGAN MENUJU PEMBANGUNAN KOTA YANG BERKELANJUTAN

## Yerri Noer Kartiko
Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro Lukman Hakim
Direktur Bank Sampah Cangkir Hijau Kota Metro yerrinoerkartiko@gmail.com

## Abstract
Strategic  Efforts  of  Metro  City  Government  for  Public  Cultural  Improvement  in Environmental  Awareness  towards  Development  based  Green  Economy  Concept. Both government and public have very important role and responsibility in management and preservation  of  environment.  Therefore,  in  preservation  of  environment  matters, Governmet  and  public  shall  have  sinergetic  and  mutualism  relationship.  Government shall empower public to take an active role play in effort for preservation of environment. In  the  other  hands,  Government  shall  consider  public’s  needs  in  formulation  and promulgation public policy, strategic planning in preservation of environment. Up to this time,  Metro  City  Government  performs  any  kind  of  public  policy  for  mindset  and cultural set shifting in order to enhance public awareness in  environment preservation. These strategics  efforts iniated by budgeting  arrangement, public  empowerment, public policy and law enforcement of environment preservation Keywords :  Strategic  Effort,  Government,  Public,  Cultural  Shifting, Environmental Awareness, Environment Preservation.

## Abstrak
Strategi  Pemerintah  Kota  Metro  dalam  Upaya  Peningkatan  Budaya  Cinta Lingkungan. Pemerintah  Daerah  (Pemda)  dan  masyarakat  Kota  Metro  memiliki peranan yang sangat penting serta tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan dan perlindungan  lingkungan  hidup  (PPLH).  Dengan  demikian,  dalam  hal  PPLH,  Pemda dan  masyarakat  selalu  bersinergi  serta  bersimbiosis  mutualisme.  Pemda  senantiasa mendorong  masyarakat  untuk  bersama-sama  secara  aktif  berperan  serta  dalam  upaya PPLH.  Selain  itu,  Pemda  selalu  mempertimbangkan  kepentingan  masyarakat  dalam perumusan  kebijakan,  penyusunan  program  kerja  dan  strategi  terkait  dengan  PPLH. Sampai dengan saat ini, Pemda telah menerapkan beberapa strategi untuk mengubah pola pikir  dan  cara  pandang  masyarakat  terhadap  lingkungan  yang  pada  akhirnya  dapat menumbuhkembangkan  budaya  cinta  lingkungan.  Strategi  yang  dilakukan  oleh  Pemda ini  mulai  dari  penyusunan  anggaran,  perumusan  kebijakan  teknis  maupun  peraturan perundang-undangan  daerah,  pembinaan  sampai  dengan  pengawasan  serta  penegakan hukum PPLH.
Kata kunci : Strategi, Pemda, masyarakat, PPLH, budaya, cinta lingkungan

## Pendahuluan
Kota  secara  sosiologis  didefinisikan  sebagai  tempat  pemukiman  yang relatif  besar,  berpenduduk  padat  dan  permanen  terdiri  dari  individu-individu
yang  secara  sosial  heterogen. 1 Bintarto  menyatakan  bahwa  dari  segi  geografis, kota  dapat  diartikan  sebagai  suatu  sistem  jaringan  kehidupan  manusia  yang ditandai  dengan  kepadatan  penduduk  yang  tinggi  dan  diwarnai  dengan  strata sosial-ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. 2
Sesuai dengan kodratnya, kehidupan manusia tidak dapat terpisahkan dari lingkungan hidup. Terdapat hubungan timbal balik, saling kebergantungan dan saling  pengaruh  antara  manusia  dan  keadaan  lingkungan  hidup.  Hubungan keterkaitan  ini  harus  terus  dikelola  dan  dikendalikan  secara  serasi,  selaras  dan seimbang secara berkesinambungan. Jika tidak, dapat dipastikan secara singkat dapat  menimbulkan  masalah  bencana.  Salah  satu  contohnya  adalah  semakin banyaknya  pertambahan  jumlah  manusia,  semakin  banyak  jenis  kegiatan  serta gaya  hidup  manusia,  semakin  besar  pula  volume  sampah  serta  semakin terbatas/berkurang  pula  lahan-lahan  pembuangan  sampah.  Contoh  lainnya adalah  peningkatan  jumlah  penduduk  Indonesia  dapat  menyebabkan meningkatnya  alih  guna  lahan-lahan  pertanian/produksi  biomassa  menjadi sarana  dan  prasarana  penunjang  kehidupan  manusia,  seperti:  perumahan, pabrik/kawasan industri, pasar/pusat perbelanjaan, hiburan dan lain-lain.
Bintarto 3 mengatakan  bahwa  kemunduran  lingkungan  kota  yang  juga dikenal  dengan  istilah “Urban  Environment  Degradation” pada  saat  ini  sudah meluas  di  berbagai  kota  di  dunia,  sedangkan  di  beberapa  kota  di  Indonesia sudah  nampak  adanya  gejala  yang  membahayakan.  Kemunduran  atau kerusakan lingkungan kota tersebut dapat dilihat dari dua aspek:
1. Dari  aspek  fisis, (environmental  degradation  of  physical  nature) ,  yaitu gangguan  yang  ditimbulkan  dari  unsur-unsur  alam,  misalnya pencemaran air, udara dan seterusnya.
2. Dari aspek sosial-masyarakat (environmental degradation of societal nature) , yaitu  gangguan  yang  ditimbulkan  oleh  manusianya  sendiri  yang menimbulkan  kehidupan  yang  tidak  tenang,  tidak  nyaman  dan  tidak tenteram.
Bencana-bencana yang terus menimpa belakangan ini dan kian memburuk menandai  padamnya  kearifan  menuju  ke  arah  Tuhan,  manusia,  dan  alam semesta yang ketiga-tiganya menjadi pusat episentrum ekosistem Salah satunya dalam  matsnawinya  Jalaluddin  arRumi,  dalam  salah  satu  pusinya  ia mengungkan:  “ engkau wahai  alam  adalah  mikrokosmos,  namun  pada  hakikatnya engkau  adalahmakrokosmos.  Tampaknya  ranting  itu  tempat  tumbuhnya  buah,  padahal ranting itu justru tumbuh demi buah ”. 4
1 Sarlito. WS, Psikologi Lingkungan, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992), hal. 40
2 Bintarto, Interaksi Desa-Kota, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1989), hal 34 3 Ibid, hal. 36
4 Lihat Anil Agarwal, et.al., Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky, and Water . 2000,
Konservasi  lingkungan  dapat  didekati  melalui  akar-akar  kearifan  yang bersumber  dari  tradisi  filsafat  dalam  hubungannya  dengan  lingkungan  yang dalam  hal  ini  dimaksudkan  sebagai  kearifan-kearifan  yang  berakar  dari  tradisi tasawuf  dan  teologi.  Meski  antara  filsafat  dan  ekologi  memiliki  dasar-dasar pijakan  yang  berbeda,  tetapi  yang  dicari  adalah  titik-titik  temu  dari  keduanya yang dapat mendorong spirit konservasi terhadap lingkungan berupa nilai-nilai moral etika, kearifan, cinta, dan kebajikan. 5
Menjaga  kelestarian  ekologi  menurut  Yusuf  Qardhawi  merupakan tuntutan  untuk  melindungi  kelima  tujuan  syari’at  tersebut. 6 Dengan  demikian, segala prilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama. 7
Dalam  berbagai  contoh  permaslahan  kota  yang  dijelaskan  di  atas, pemerintah sebagai leading sector mempunyai peran untuk mengajak masyarakat agar  peduli  dengan  lingkungan  hidup.  Kepedulian  terhadap  lingkungan  harus dibangun  bersama  dengan  kesadaran  warga  kota.  Artinya,  pembangunan  kota yang ramah manusia harus bersamaan dengan peningkatan kesadaran manusia atas lingkungan tempat tinggalnya.
Dalam  konteks  kota  Metro,  maka leading  sector untuk  meningkatkan budaya cinta lingkungan adalah kantor lingkungan hidup, dinas kebersihan dan berbagai  dinas  terkait.  Kerjasama  memberikan  sosialisasi  untuk  menjaga kebersihan kota adalah gotong royong yang harus terus dilakukan. Lalu apa saja yang telah diupayakan oleh pemerintah kota Metro untuk mewujudkan budaya cinta lingkungan masyarakat kota Metro.

## Sejarah Kota Metro
Kota  Metro  (Had  Lappung:
)  (secara  sejarah  dikenal dengan  nama  Trimurjo)  adalah  salah  satu  kota  di  Provinsi  Lampung.  Berjarak 52 km dari Kota Bandar Lampung (ibukota provinsi), 8 kota ini merupakan kota terbesar  kedua  di  provinsi  tersebut.  Sebelum  menjadi  kota  otonom,  Metro merupakan  kota  administratif  yang  berfungsi  sebagai  ibukota  Kabupaten Lampung  Tengah  hingga  1999.  Dan  kini,  Kota  Metro  sedang  melakukan pembenahan  dan  pengembangan  kota  yang  lebih  maju  seiring  dengan terintegerasinya  Exit  Tol  Trans  Sumatera  Bakauheni-Terbanggi  Besar  di Batanghari Ogan yang menuju ke Kota Metro dan Kota Metro merupakan target cetak  biru  Dinas  Pekerjaan  Umum  Pusat  sebagai  Kota  Metropolitan  setelah Bandar Lampung.
5 Lihat  Mudhofir  Abdullah, Al-Qur’an  &  Konservasi  Lingkungan (Jakarta:  Dian  Rakyat, 2010), hal. 185-186.
6 Yusuf Al-Qardhawi, Ri’ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari’ah Al-Islamiyah, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2000), hal. 39 7 ibid 8 http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/geografislj.php?ia=18&is=34,  diakses 12 Oktober 2016
Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa  baru  yang  diberi  nama  Trimurjo.  Sebelum  tahun  1936,  Trimurjo  adalah bagian dari Onder Distrik Gunungsugih 9 yang merupakan bagian dari wilayah Marga  Nuban.  Kawasan  ini  adalah  daerah  yang  terisolasi  tanpa  banyak pengaruh  dari  penduduk  lokal  Lampung. 10 Namun,  pada  awal  tahun  1936 Pemerintah  kolonial  Belanda  mengirimkan  migran  orang-orang  Jawa  (kolonis) ke  wilayah  ini  untuk  mengurangi  kepadatan  penduduk  di  Pulau  Jawa  dan mengurangi  kegiatan  para  aktivis  kemerdekaan.  Kelompok  pertama  tiba  pada tanggal 4 April 1936.
Pada tanggal 9 Juni 1937, nama daerah itu diganti dari Trimurjo ke Metro dan  pada  tahun  yang  sama  berdiri  sebagai  pusat  pemerintahan  Onder  Distrik (setingkat kecamatan) dengan Raden Mas Sudarto sebagai asisten kepala distrik (asisten  demang)  pertama.  Onder  Distrik  dikepalai  oleh  seorang  Asisten Demang, sedangkan Distrik dikepalai  oleh seorang Demang. Sedangkan atasan dari pada Distrik adalah Onder Afdeling yang dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan  Belanda.  Tugas  dari  Asisten  Demang  mengkoordinasi  Marga yang  dikepalai  oleh  Pesirah  dan  di  dalam  pelaksanaan  tugasnya  dibantu  oleh seorang  Pembarap  (Wakil  Pesirah),  seorang  Juru  Tulis  dan  seorang  Pesuruh (Opas). Pesirah selain berkedudukan sebagai Kepala  Marga juga sebagai  Ketua Dewan  Marga.  Pesirah  dipilih  oleh  Penyimbang-penyimbang  Kampung  dalam Marganya masing-masing.
Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang  peresmiannya  dilakukan  di  Jakarta  pada  tanggal  27  April  1999.  Struktur Organisasi  Pemerintah  Kota  Metro  pada  mulanya  dibentuk  melalui  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yang terdiri dari 9 Dinas Otonom Daerah, yaitu: 10 Bagian  Sekretariat  Daerah,  4  Badan  dan  2  Kantor.  Dalam  perkembangan berikutnya,  dengan  terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2003, Pemerintah  Daerah  Kota  Metro  melakukan  penataan  organisasi  Perangkat Daerah  sebagaimana  diatur  dalam  Perda  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Susunan  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kota  Metro  secara  rinci  adalah sebagai berikut:
1. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
1. Asisten I/Pemerintahan, meliputi Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Humas dan Protokol.
2. Asisten II/Pembangunan, meliputi Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan.
9 Sudarmono,  Edi  Ribut  Harwanto,  ed. Metro:  Desa  Kolonis  Menuju  Metropolis [ Metro:  A Colonial  Village  Becoming  Metropolitan ]  (dalam  Indonesian).  Metro,  Indonesia:  Bagian  Humas  dan Protokol Setda Kota Metro, 2004,  hal. 18
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
3. Asisten III/Administrasi, meliputi Bagian Organisasi, Bagian Keuangan Bagian Perlengkapan dan Bagian Umum.
2. Sekretariat DPRD, terdiri dari:
1. Bagian Persidangan
2. Bagian Hukum
3. Bagian Keuangan
4. Bagian Umum
3. Dinas Daerah, terdiri dari:
1. Dinas Pekerjaan Umum
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup
6. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
8. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
9. Dinas Pertanian
10. Dinas Pasar
11. Dinas Pendapatan Daerah
4. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Inspektorat Kota Metro
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
5. Rumah Sakit Umum Ahmad Yani
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
7. Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
9. Satuan Polisi Pamong Praja

## Pemerintahan
Kota  Metro  dipimpin  oleh  seorang  Walikota.  Dikarenakan  keadaan  dan status wilayah yang ada di Kota Metro. Saat ini, jabatan wali kota Metro dijabat oleh  Achmad  Pairin  dengan  jabatan  wakil  wali  kota  dijabat  oleh  Djohan Pahlawan.

## Sebelum 1986
Sebelum  menjadi  kota  administratif  pada  tahun  1986,  Metro  berstatus kecamatan  yakni  kecamatan  Metro  Raya  dengan  6  (enam)  kelurahan  dan  11 (sebelas) desa.
Adapun 6 kelurahan itu adalah:
1. Kelurahan Metro
2. Kelurahan Mulyojati
3. Kelurahan Tejosari
4. Kelurahan Yosodadi
5. Kelurahan Hadimulyo
6. kelurahan Ganjar Agung
Sedangkan 11 desa tersebut adalah:
1. Desa Karangrejo
2. Desa Banjar Sari
3. Desa Purwosari
4. Desa Margorejo
5. Desa Rejomulyo
6. Desa Sumbersari
7. Desa Kibang
8. Desa Margototo
9. Desa Margajaya
10. Desa Sumber Agung
11. Desa Purbosembodo

## 1986 sampai dengan 2000
Atas  dasar  Peraturan  Pemerintah  No.  34  tahun  1986  tanggal  14  Agustus 1986  dibentuk Kota  Administratif  Metro yang  terdiri  dari  Kecamatan  Metro Raya dan Bantul vang diresmikan pada tanggal 9 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri.
Pada  perkembangannya  lima  desa  di  seberang  Way  Sekampung  atau sebelah  selatan  Wav  Sekampung  dibentuk  menjadi  satu  kecamatan,  yaitu kecamatan Metro Kibang dan  dimasukkan ke dalam wilayah pembantu Bupati Lampung  Tengah  wilayah  Sukadana  (sekarang  masuk  menjadi  Kabupaten Lampung  Timur).  Dan  pada  tahun  yang  sama  terbentuk  2  wilayah  pembantu Bupati yaitu Sukadana dan Gunung Sugih.
Dengan  kondisi  dan  potensi  yang  cukup  besar  serta  ditunjang  dengan sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  Kotif  Metro  tumbuh  pesat  sebagai  pusat perdagangan,  pendidikan,  kebudayaan  dan  juga  pusat  pemerintahan,  maka sewajarnyalah  dengan  kondisi  dan  potensi  yang  ada  tersebut  Kotif  Metro ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Metro.
Harapan  memperoleh  Otonomi  Daerah  terjadi  pada  tahun  1999,  dengan dibentuknya  Kota  Metro  sebagai  daerah  otonom  berdasarkan  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta bersama-sama dengan Kota Dumai (Riau), Kota  Cilegon,  Kota  Depok  (Jawa  Barat  ),  Kota  Banjarbaru  (Kalsel)  dan  Kota Ternate (Maluku Utara).
Kota  Metro  pada  saat  diresmikan  terdiri  dari  2  kecamatan,  yang  masing- masing adalah sebagai berikut:
Kecamatan Metro Raya, membawahi:
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
1. Kelurahan Metro
2. Kelurahan Ganjar Agung
3. Kelurahan Yosodadi
4. Kelurahan Hadimulyo
5. Kelurahan Banjarsari
6. Kelurahan Purwosari
7. Kelurahan Karangrejo
Kecamatan Bantul, membawahi:
1. Kelurahan Mulyojati
2. Kelurahan Tejosari
3. Desa Margorejo
4. Desa Rejomulyo
5. Desa Sumbersari

## 2000 sampai sekarang
Kota Metro terbagi  atas 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro  Nomor  25  Tahun  2000  tentang Pemekaran  Kelurahan  dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan.
1. Metro Barat: 11,28 km²
2. Metro Pusat: 11,71 km²
3. Metro Selatan: 14,33 km²
4. Metro Timur: 11,78 km²
5. Metro Utara: 19,64 km²

## Gambar Peta Administrasi Kota Metro

## Kecamatan Metro Pusat
1. Kelurahan Metro
2. Kelurahan Imopuro
3. Kelurahan Hadimulyo Timur
4. Kelurahan Hadimulyo Barat
5. Kelurahan Yosomulyo
Kecamatan Metro Timur
1. Kelurahan Iringmulyo
2. Kelurahan Yosodadi
3. Kelurahan Yosorejo
4. Kelurahan Tejosari
5. Kelurahan Tejoagung
Kecamatan Metro Barat
1. Kelurahan Mulyojati
2. Kelurahan Mulyosari
3. Kelurahan Ganjar Asri
4. Kelurahan Ganjar Agung
Kecamatan Metro Utara
1. Kelurahan Banjar Sari
2. Kelurahan Karang Rejo
3. Kelurahan Purwosari
4. Kelurahan Purwoasri
Kecamatan Metro Selatan
1. Kelurahan Sumbersari
2. Kelurahan Margorejo
3. Kelurahan Margodadi
4. Kelurahan Rejomulyo

## Kondisi dan Masalah Lingkungan Hidup Kota Metro
Kota Metro merupakan salah satu daerah tingkat II di Propinsi Lampung, hasil  pemekaran  Kabupaten  Lampung  Tengah  berdasarkan  atas  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1999.  Secara  astronomis,  Kota  Metro  terletak  pada 105 o 17’ – 105 o 19’ BT dan 5 o 6’ – 5 o 8’ LS. 11 Sedangkan berdasarkan sudut pandang geografis, batas-batas Kota Metro adalah:
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur;
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah.
Luas wilayah Kota Metro sekitar 6874 hektar, yang terdiri atas: 1. Lahan pemukiman :1518.70  Ha 2. Lahan non-pertanian : 1948.48  Ha (termasuk sempadan sungai) 3. Lahan sawah : 2973.45 Ha 4. Lahan kering : 169.47 Ha 5. Perkebunan : 125.90 Ha
11 Metro  Selayang  Pandang,  http://info.metrokota.go.id/selayang-pandang/,  diakses  18 Oktober 2016
6. Hutan dan ruang hijau terbuka  :138.00 Ha Selain  itu,  di Kota  Metro  masih  terdapat  lahan kritis  seluas  860 Ha,  yang terletak di Kecamatan Metro Timur dan Metro Utara.
Kota Metro, sebagaimana pula kota-kota lainnya yang berada di Indonesia, menghadapi  masalah  yang  relatif  sama  meskipun  tingkat  intensitasnya  yang berbeda.  Masalah-masalah  tersebut  antara  lain:  sampah  rumah  tangga  dan sejenis sampah rumah tangga, limbah industri, limbah yang berasal dari tempat pelayanan  masyarakat  seperti  rumah  sakit,  rumah  bersalin,  pasar,  pusat perbelanjaan dan pertokoan, hotel/penginapan, rumah  makan/restoran. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Kota Metro masih menghadapi  masalah terkait dengan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

## Identifikasi Masalah dan Tantangan Lingkungan Hidup Kota Metro
Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  Kota  Metro  menghadapi  masalah terkait  dengan  pengendalian  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Beberapa contoh nyata yang terjadi di Kota Metro adalah masih banyaknya pelaku-pelaku kegiatan industri dan pelayanan masyarakat seperti pabrik tahu/tempe, pabrik kecap, bengkel, penggilingan padi, peternakan, hotel/penginapan, rumah sakit, rumah  bersalin  yang  masih  berpotensi  untuk  melakukan  pencemaran lingkungan,  baik  udara,  air  dan  tanah.  Salah  satu  hal  yang  menyebabkan masalah  ini  adalah  belum  terbangunnya  instalasi  pengolahan  air  limbah  di masing-masing  tempat  tersebut.  Selain  itu,  masalah  juga  terjadi  di  masyarakat umum,  seperti:  pembuangan  sampah  (termasuk  limbah  bahan  berbahaya beracun,  seperti  limbah  medis)  yang  belum  pada  tempatnya,  pembakaran sampah, sampah-sampah yang belum terpilah dan terolah dengan baik.
Menghadapi berbagai masalah di atas, tidak lantas membuat Pemda Kota Metro berputus asa, namun sebaliknya menjadikannya sebagai sebuah pelajaran yang  sangat  penting  dan  berharga.  Selanjutnya,  Pemda Kota  Metro  melakukan analisis  permasalahan, untuk  menentukan  akar  penyebab  masalah  dan  metode penyelesaiannya yang paling efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritas di Pemda Kota Metro.
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan,  akar  permasalahannya  adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya usaha pengelolaan dan  perlindungan  lingkungan  hidup.  Hal  ini  dilatarbelakangi  pula  oleh pemikiran  dan  fakta-fakta  bahwa:  (1).  Pada  umumnya  bencana  alam  seperti banjir  dan  tanah  longsor  pada  awalnya  disebabkan  oleh  adanya  penurunan kualitas lingkungan hidup; (2). Serendah apapun penurunan kualitas lingkungan hidup  dan  separah  apapun  tingkat  kerusakan  serta  pencemaran  lingkungan hidup pada awalnya disebabkan oleh ulah manusia yang tidak baik; (3). Seburuk apapun ulah atau perilaku manusia pada awalnya dipengaruhi  oleh kesadaran dan  pemahaman  yang  dimilikinya;  (4).  Pada  umumnya  kesadaran  dan pemahaman  manusia  dapat  dipengaruhi  dan  mempengaruhi  budaya;  (5).
Budaya  dapat  diubah.    Dengan  demikian,  Pemerintah  daerah  Kota  Metro menetapkan  dan  menerapkan  strategi  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat  terhadap  pentingnya  pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan hidup  secara  efektif  dan  efisien.  Strategi  ini  diharapkan  dapat  menghasilkan masyarakat Kota Metro secara menyeluruh di setiap tingkat elemen dan lapisan, memiliki  budaya  cinta  lingkungan  sehingga  tercipta  pembangunan  kota  yang berbasis green economy .
Apabila  dikaitkan  dengan  permasalahan  pada  masyarakat  kota,  yang cenderung  kurang  dapat  menyesuaikan  diri  dan  individualistis,  sangat diperlukan  adanya  sarana  guna  merubah  kondisi  tersebut,  yaitu  perlunya pendidikan sosial bagi para penghuni maupun calon penghuni kota. Pengertian umum “pendidikan sosial” yaitu suatu upaya memberikan bekal dan wawasan berupa  konsep  penyesuaian  diri  sebagaimana  dikemukakan  Cole 12 ,  yang  salah satunya mencakup dimensi perkembangan sosial. Pada dimensi perkembangan sosial tersebut, di antaranya disebutkan: 1) mampu mengembangkan potensinya tanpa  menimbulkan  benturan  baik  terhadap  diri  sendiri  maupun  masyarakat lingkungannya,  2)  hubungan  diri  sendiri  dengan  orang  lain  tanpa  merugikan dan melanggar hak-hak orang lain.
Realisasi  logis  dan  konsep Cole di atas adalah suatu struktur masyarakat kota yang saling membutuhkan dan saling menghargai sehingga tercipta kondisi masyarakat  kota  yang  koheren  dan  solid,  walaupun  dalam  kondisi  heterogen. Dan  uraian  tersebut,  maka  pihak  yang  sangat  berpeluang  untuk  proaktif menerapkan  konsep  tersebut  adalah  pihak  yang  masuk  dalam  kategori “pemenang”  (yang  cenderung “overload” )  dalam  kompetisi  kehidupan  kota. Realisasi  yang  lebih  konkrit  terhadap  konsep  tersebut  adalah  spesialisasi keahlian  antar  anggota  masyarakat,  sehingga  timbul  adanya  kondisi  saling membutuhkan dan ketergantungan pada masing-masing komunitas masyarakat kota.
Perilaku  individualis  masyarakat  kota  cenderung  akan  tercermin  atau diungkapkan  dalam  suatu  ungkapan  fisik  yang  berupa  batas  ruang (territory) atau ungkapan bentuk. Ungkapan fisik yang berupa batas ruang (territory) bisa bersifat  tetap  atau  suatu  kondisi  yang  relatif  tidak  berubah-ubah,  namun  bisa juga bersifat tidak tetap. Ini sejalan dengan pendapat Lang 13 , bahwa teritorialitas adalah  salah  satu  perwujudan  ego  yang  tidak  ingin  diganggu,  dan  merupakan perwujudan  dan  privasi.  Yang  perlu  diperhatikan  adalah,  apabila  keinginan perwujudan privasi ini sangat berlebihan, hal ini merupakan indikasi dari sikap dan perilaku individualis.
Dengan  kata  lain,  semakin  pesatnya  pembangunan  Kota  Metro,  semakin terpelihara pula kelestarian lingkungan hidup di Kota Metro.
12 Cole,  Lawrence  E. Human  Behavior,  Psychology  as  Bio  Social  Science, (New  York:  World Book Company, 1953)
13 Lang Jon, Creating Architectural Theor, (New York: Reinhold Company Inc. . 1987).
Untuk  mewujudkan  strategi  di  atas,  Pemda  Kota  Metro  menghadapi berbagai  macam  tantangan.  Tantangan  ini  adalah:  bagaimana  menciptakan infrastruktur  daerah  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009,  sekaligus  menciptakan  masyarakat  yang  berbudaya  cinta  lingkungan, menuju pembangunan kota yang berkelanjutan secara efektif dan efisien. Selain itu,  Kota  Metro  juga  menghadapi  tantangan  masyarakat  yang  telah  memiliki kebiasaan  turun  temurun  untuk  mengelola  sampah  yang  tidak  ramah lingkungan  dan  juga  mencoba  melaksanakan  berbagai  pembenahan  di  segala bidang yang terkait dengan lingkungan hidup.

## Strategi dan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan di Kota Metro
Secara  sederhana,  strategi  pertama  yang  dilaksanakan  oleh  Pemda  Kota Metro  adalah  penguatan  infrastruktur  kantor  lingkungan  hidup  di  daerah. Penguatan  ini  dimulai  dengan  penugasan  beberapa  orang  yang  memiliki kompetensi  dan  pengalaman  terkait  lingkungan  hidup,  misalnya  orang  yang memiliki  komitmen  tinggi  terhadap  lingkungan  hidup  yang  juga  ditandai dengan beberapa penghargaan yang pernah diperolehnya. Selain itu, tetap pula dilakukan usaha-usaha peningkatan kompetensi sumber daya manusia di kantor lingkungan  hidup  secara  berkesinambungan.  Penguatan  kelembagaan  ini diharapkan bahwa kantor lingkungan hidup mampu menjadi pendorong/pelopor  gerakan  budaya  cinta  lingkungan  sekaligus  menjadi pembina/pengawas  penerapan  peraturan  perundang-undangan  terkait lingkungan hidup.
Dengan  demikian,  dengan  terlaksananya  pembinaan/pengawasan  yang efektif  dan  efisien,  akan  tumbuh  kesadaran  masyarakat  untuk  taat  hukum lingkungan.  Setelah  taat  hukum,  diharapkan  masyarakat  dengan  sendirinya menumbuhkan  kesadaran  yang  pada  akhirnya  berwujud  pada  budaya  cinta lingkungan hidup.
Selanjutnya,  sebagai  salah  satu  bentuk  komitmen  penegakan  hukum lingkungan  hidup  di  Kota  Metro,  Pemda  Kota  Metro  menjadikan  penyusunan peraturan  perundang-undangan  daerah  terkait  lingkungan  hidup  sebagai prioritas utama dalam Program Legislasi Daerah. Sampai dengan saat ini, Pemda Kota Metro telah banyak menerbitkan peraturan daerah, peraturan walikota dan instruksi  walikota  terkait  lingkungan  hidup.  Penerbitan  peraturan  ini  diikuti pula dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ( to inform ) kepada masyarakat yang juga diikuti dengan penyampaian beberapa gambaran keadaan di kota-kota lain yang telah berhasil melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan  baik.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan pemahaman  masyarakat  luas  tentang  pentingnya  usaha  pengelolaan  dan perlindungan lingkungan hidup.
Langkah  terpenting  yang  telah  ditempuh  oleh  Pemda  Kota  Metro  adalah dengan  memberikan  contoh/suri  teladan  dan  terjun  langsung  ke  lapangan  ( to
inspire ) oleh setiap tingkat jabatan di Pemerintah Kota Metro kepada masyarakat luas,  misalnya  dengan  bersepeda/berjalan  kaki  dari  rumah  menuju  kantor, kegiatan  jumat  bersih  secara  rutin.  Metode  selanjutnya  adalah  dengan pengikutsertaan  peran  serta  masyarakat  secara  aktif  dalam  upaya  pengelolaan lingkungan  hidup.  Hal  ini  bertujuan  dalam  rangka  pemberdayaan  ( emporment ) masyarakat.
Berikutnya, Pemda Kota Metro berupaya untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan  keberlangsungan  perubahan  perilaku  masyarakat  secara berkesinambungan oleh penyiapan perilaku generasi berikutnya yang cinta akan lingkungan.  Dengan  demikian,  Pemda  Kota  Metro  memiliki  strategi menumbuhkembangkan kecintaan terhadap lingkungan yang telah ditanamkan sejak usia dini melalui pendidikan di seluruh sekolah di Kota Metro.
Pemerintah  daerah  Kota  Metro  juga  berusaha  terus  untuk  meningkatkan kesadaran  bersama  dalam  mengubah  cara  pandang  dan  cara  memperlakukan sampah dengan benar serta ramah lingkungan, misalnya sampah adalah barang- barang yang masih dapat diberikan nilai tambah dan nilai jual.
Langkah  berikutnya  adalah  Pemda  Kota  Metro  melaksanakan pengembangan  jejaring multi-stakeholder untuk  memanfaatkan,  mengelola  dan mengembangkan  sampah  secara  efektif,  efisien, memenuhi  standar  teknis  serta peraturan  perundang-undangan  tentang  lingkungan  hidup  dan  pengelolaan sampah.  Selain  itu,  jejaring  ini  diharapkan  merupakan  forum  untuk  berdiskusi dan berpikir tentang masa depan dan kinerja penyediaan pelayanan pengelolaan sampah,  pengembangan  kapasitas  dan  kapabilitas  anggotanya  melalui koordinasi rutin untuk pelaksanaan pembangunan pengelolaan sampah di Kota Metro.  Jejaring  ini  harus  berdasarkan  prinsip  saling  membantu  dan  saling menguntungkan.  Beberapa  bentuk  kerjasama  yang  dapat  dilakukan  dalam jejaring  ini,  antara  lain:  (1).  Pembagian  dan  kerjasama  pendanaan  untuk operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
(2). Penetapan teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah; (3). Pengelolaan lingkungan secara terpadu.
Pemda  Kota  Metro  sedang  terus  berupaya  bersama-sama  dengan stakeholders khususnya  dalam  dunia  industri  (produsen,  importir,  distributor, retailer,  penjual)  untuk  menerapkan extended  producer  responsibility dalam pengelolaan  sampah.  Selain  itu,  Pemda  Kota  Metro  sedang  menginisiasi pembentukan  bank  sampah  sebagai  salah  satu  metode  dalam  pengelolaan sampah, pemilahan dan pengolahan sampah perlu dimulai dari sumber sampah, seperti:  rumah,  pemukiman/komplek  perumahan,  pabrik,  kawasan  industri, fasilitas  umum,  fasilita  sosial  dan  fasilitas  lainnya  serta  pengelolaan  sampah dengan menerapkan prinsip 3R ( reduce, reuse, recycle ).
Kantor  Lingkungan  Hidup  Kota  Metro  telah  melakukan  pembinaan beberapa Bank Sampah yang ada beberapa kelurahan di Kota Metro. Pembinaan tersebut  dilakukan  dalam  hal  administrasi,  teknis  pemilahan  dan  pengelolaan
sampah,  dan  sampai  pemberian  bantuan  sarana  dan  prasarana  Bank  Sampah melalui  Fasilitasi  Pelaksanaan  Kegiatan  Bank  Sampah.  Selain  itu,  KLH  Kota Metro  juga  memfasilitasi  Bank  Sampah  baru  yang  ingin  mengembangkan usahanya dengan Bank Sampah yang telah lama terbentuk.
Dalam  beberapa  waktu  lalu,  pemerintah  daerah  Kota  Metro  melakukan sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup yang dilaksanakan pada Selasa 26 Juli 2016. Dalam pengarahannya Djohan mengingatkan  pelaku  usaha  untuk  berperan  aktif  dalam  menjaga  lingkungan dan memperhatikan semua perizinan dalam menjalankan usahanya. 14
Sasaran kegiatan ini adalah pelaku usaha atau kegiatan di Kota Metro yang yang telah memiliki dokumen lingkungan baik berupa UKL-UPL maupun SPPL dan  kami  berharap  dokumen  yang  telah  mereka  miliki  dapat  menjadi  acuan dalam mengelola usaha atau kegiatan yang mereka jalankan.
Untuk  mencapai  sasaran  tersebut,  Kantor  LH  juga  menggandeng  Tim Teknis SKPD Kota Metro Erwin Djunaidi guna menyampaikan materi sosialisasi diantaranya  mengenai  izin  lingkungan,  penyampaian  laporan  implementasi Usaha  Pengelolaan  Lingkungan  dan  Usaha  Pemantauan  Lingkungan  (UKL- UPL), penyusunan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), serta pengelolaan persampahan.
Semua  hal  tersebut  di  atas  merupakan  dasar  munculnya  alur  program kerja Pemda Kota Metro di bidang lingkungan hidup, antara lain:
1. Perencanaan,  dengan  identifikasi  dan  inventarisasi  masalah,  penetapan ekoregion, dan rencana perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup;
2. Pemanfaatan bersumber pada UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Perwali;
3. Strategi  pengendalian  melalui  pencegahan  kerusakan  lingkungan  hidup, pemulihan, dan penanggulangan;
4. Pemeliharaan  dengan  melakukan  Konservasi  Sumber  Daya  Alam, Pencadangan Sumber Daya Alam, dan Pelestarian Fungsi Atmosfir;
5. Strategi    Pengawasan  dan  pembinaan,  dilakukan  terhadap  usaha masyarakat,  dan  lembaga profit ,  penerapan  peraturan  lingkungan  hidup, dan izin lingkungan;
6. Strategi  Pembinaan/  Pengawasan/  Penegakan  Hukum  dengan  melakukan sangsi: administrasi, perdata dan pidana.
Pemda  Kota  Metro  juga  terus  mendorong  dan  menggerakkan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  terkait  yang  menjadi supporting  system bagi perlindungan,  pengelolaan  dan  pelestarian  lingkungan  hidup  seperti  Dinas Kesehatan,  Dinas  Pertanian,  Dinas  Tata  Kota,  dan  Dinas  Pendidikan,  Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Kantor Ketahanan
14 Wakil walikota metro buka sosialisasi lingkungan hidup, dalam http://www.metrokota.go.id/skpd/?kdskpd=9&&page=berita_skpd&&no=316, diakses 18
Pangan,  Dinas  Pasar  dan  Perdagangan,  Dinas  Perindustrian  dan  Koperasi, Bappeda,  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Dinas  Perhubungan  Komunikasi  dan Informatika  serta  Badan  Pengelola  Keuangan  Anggaran  Daerah  sebagai pendukung anggaran.

## Penutup
Pemda Kota Metro akan berupaya terus menerus menerapkan strategi dan melakukan  terobosan-terobosan  terbaru  dalam  rangka  menumbuhkembangkan budaya  cinta  lingkungan  pada  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  mendukung pembangunan  Kota  Metro  yang  berbasis green  economy .  Semua  strategi  dan program  kerja  ini  tidak  akan  bisa  berjalan  dengan  sendirinya  dan  berhasil dengan  baik  tanpa  didukung  oleh  kerjasama  semua  lapisan  masyarakat.  Oleh sebab  itu,  Pemda  Kota  Metro  akan  terus  mendorong  dan  meningkatkan semangat  kerja  seluruh  aparat  pemerintah,  memberdayakan  masyarakat  untuk mengubah  perilakunya  terhadap  lingkungan  hidup  yang  ada  di  Kota  Metro. Selain itu, Pemda Metro pun terus meningkatkan kepedulian dan komitmennya terhadap  perlindungan,  pengelolaan  dan  kelestarian  lingkungan  hidup  agar keselamatan,  kesehatan,  dan  kualitas  hidup  seluruh  warga  kotanya  terjamin, terarah, secara berkesinambungan agar pembangunan tetap berkelanjutan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

## Daftar Pustaka
Bintarto, Interaksi Desa-Kota, Jakarta: Ghalia Indonesia 1989 Cole,  Lawrence  E. Human  Behavior,  Psychology  as  Bio  Social  Science, (New  York: World Book Company, 1953
Lang  Jon, Creating  Architectural  Theor, New  York:  Reinhold  Company  Inc.  .
1987
Lihat Anil Agarwal, et.al., Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky, and Water . 2000,
Lihat  Mudhofir  Abdullah, Al-Qur’an  &  Konservasi  Lingkungan Jakarta:  Dian Rakyat, 2010
Sarlito. WS, Psikologi Lingkungan, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
1992
Sudarmono,  Edi  Ribut  Harwanto,  ed. Metro:  Desa  Kolonis  Menuju  Metropolis [ Metro: A Colonial Village Becoming Metropolitan ] (dalam Indonesian). Metro,
Indonesia: Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Metro, 2004 Yusuf  Al-Qardhawi, Ri’ayatu  Al-Bi`ah  fi  As-Syari’ah  Al-Islamiyah, Kairo:  Dar  Al- Syuruq, 2000
Web Metro Selayang Pandang, http://info.metrokota.go.id/selayang-pandang/, Wakil  walikota  metro  buka  sosialisasi  lingkungan  hidup,  dalam http://www.metrokota.go.id/skpd/?kdskpd=9&&page=berita_skpd&&n o=316
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/geografislj.php?ia=18&is=34,