POLITIK MENURUT ALKITAB DAN IMPLIKASINYA BAGI PERAN GEREJA DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA

## Dr. Adolf Bastian Simamora

## ABSTRAK
Saat ini warga Indonesia disibukkan dengan kegiatan politik yakni berhubungan dengan Pemilihan Legislatif ditingkat dua, satu dan pusat secara serempak dan juga pemilihan Presiden dan wakil Presiden pada tahun 2019. Berita ini dimuat dalam media sosial, surat kabar maupun televisi tentang gereja-gereja atau perkumpulan pendeta dari aras tertentu yang mendeklarasikan dukungan  kepada  pasangan  Pilpres  tertentu.  Bagaimana  pandangan  gereja  terhadap  berita  ini? Apakah  yang  menjadi  dasar  pedoman  peran  gereja  dalam  menjalankan  hak  dan  kewajiban berpolitik di negara kita?
Tulisan  ini  mengulas  masalah  penelitian  tEntang  pandangan  politik  Alkitab  khususnya pandangan Kitab Injil dan Kitab Roma dan implikasinya bagi peran gereja dalam pusaran politik di  Indonesia.  Makalah  ini  membahas  dasar  teologis  tentang  pandangan    yang  setuju  dan  tidak setuju bahwa gereja harus terlibat dalam politik di tanah air ini. Tujuan  penelitian  dari makalah ini  adalah  menjelaskan  pemahaman  politik  Alkitab  dan  implikasinya  bagi  peran  gereja  dalam pusaran  politik  di  Indonesia.  Prosedur  Penelitian  dari  makalah  ini  menggunakan  metode  kajian kepustakaan khususnya pandangan politik Alkitab yang terdapat dalam kitab Injil dan kitab Roma dan implikasinya bagi peran gereja dalam pusaran politik di Indonesia.
Kesimpulan makalah ini mengacu kepada pandangan politik Alkitab bahwa Gereja harus menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara menurut pandangan politik kitab Injil dan kitab  Roma.  Gereja  bukan  anti    pluralistik  dan  mendukung  kebebasan  warganya  berpolitik. Implikasi  peran  gereja  secara  nyata  bahwa  gereja  secara  individual  dapat  menjadi  politikus, sedangkan  gereja  secara  institusional  tidak  berpolitik  praktis.  Namun  gereja  tetap  aktif menjalankan  fungsi  sosial  kontrol  melakukan  “suara  kenabian”  di  tengah-tengah  bangsa  dan negara Indonesia.
Kata - kata kunci :  politik, pandangan Alkitab (Injil  dan Roma), peran  gereja di Indonesia

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Sebagai warga negara, kehidupan orang Kristen tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika orang Kristen memiliki hak dan tanggungjawab di dalam bergereja, orang Kristen  pasti  memiliki  hak  dan  tanggungjawab  sebagai  warga  negara.  Yang  menjadi  persoalan adalah bagaimana orang Kristen menempatkan posisinya di dalam situasi yang demikian. Di mana hubungan gereja dan negara tidak terlepas dari masalah bahkan sudah ada sejak lama. Hubungan itu  sesuatu  yang  dinamik  dari  waktu  ke  waktu.  Dalam  hal  inilah  bagi  orang  Kristen  perlu pemahaman  yang  Alkitabiah  tentang  hubungan  Gereja  atau  orang  Kristen  dengan  negara  atau pemerintah. Pada prinsipnya Gereja memahami bahwa kehadirannya  adalah sebagai  garam  dan terang di tengah-tengah dunia (Mat. 5 : 13,14). Dasar inilah yang mewarnai semua misi, sikap, aktivitas dan pelayann gereja, dalam berbagai kegiatan kehidupan. Dalam konteks pemahaman itu, dapat  dilihat  sikap  Yesus  Kristus  dan  para  rasul  terhadap  pemerintah  pada  masanya  masing- masing.  Dalam  kehidupan  gereja,  sikap  itu  ada  kalanya  berubah  dan  berbeda  sesuai  dengan keadaan  dan  konteksnya.  Namun  menjadi  garam  dan  terang  tetap  menjadi  dasar  teologis  untuk memahami  hubungan  Gereja  atau  orang  Kristen  dan  negara  atau  pemerintah  pada  masa  kini. Trilogi panggilan gereja di dunia yakni Marturia (Bersaksi) , Koinonia (Bersekutu) dan Diakonia (melayani) harus dilakukan dengan dasar teologis yang benar. Makalah ini meneliti menggunakan pandangan Alkitabiah dengan meneliti nats-nats untuk  meluruskan kesimpangsiuran pemahaman teologis tentang politik.
Makalah ini menyoroti pandangan Kitab Roma dan Kitab Injil dan implikasi bagi peran gereja  dalam  pusaran  politik  di  Indonesia.  Bagaimana  Kitab  Injil  dan  Kitab  Roma  memandang posisi Gereja di dalam suatu pemerintahan yang berdaulat. Dan dalam pembahasan ini pemahaman penulis  tentang  Gereja  adalah  tertuju  kepada  orangnya  dan  Gereja  sebagai  lembaga.  Teologi Politik Paulus  tentang ketaatan terhadap Pemerintah adalah salah satu  topik  yang juga menarik untuk dikaji. Tulisan ini hanya memberikan sedikit pemikiran dan refleksi terhadap konsep politik Paulus dalam kitab Roma 13:1-7.

## Masalah Dan Wawasan Pemecahan Masalah
Pandangan  gereja  yang  menganggap  bahwa  politik  itu  kotor  dan  jahat,  politik  itu menghalalkan segala cara, politik tidak rohani, politik itu kawan dapat mengubah lawan menjadi kawan karena sama kepentingan politiknya, sebaliknya bisa kawan menjadi musuh jika berbeda kepentingan  politiknya.  Dalam  konteks  pandangan  politik  menurut  kitab  Injil  dan  kitab  Roma dimana Paulus menempatkan posisi gereja terhubung dengan pemerintah atau negara. Pandangan ini  juga  dapat  ditelusuri  dengan  dengan  membandingkan  bagaimana  pendapat  Karen  L. Bloomquist.  dkk,  dalam  bukunya Churches  Holding  Governments  Accountable tentang  relasi gereja  dan  pemerintah.  Karen  L.B.  menyatakan  ada  tiga  cara  hubungan  antara  gereja  dan pemerintah yang membawa kepada langkah yang salah.[1] Pertama, Gereja dan pemerintah adalah dua  hal  yang  terpisah  yang  seharusnya  tidak  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Tipe  ini menggambarkan suatu pemisahan yang pasti antara keduanya: gereja berhubungan dengan sesuatu yang hal-hal bersifat “rohani” dan pemerintah dengan hal-hal yang bersifat material. Ini barangkali disampaikan oleh seorang pietis yang melihat dunia sebagai yang jahat dan untuk dihindari sebisa mungkin. Atau barangkali dikembangkan oleh gagasan bahwa iman adalah sematamata hubungan khusus “antara Allah dan saya” dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Tipe ini umumnya digambarkan  dengan  frase,  “Agama  dan  politik  tidak  bercampur”.  Kedua,  Pemerintah mengendalikan  gereja.  Melalui  paksaan,  praktek  tradisional  atau  kerelaan  bekerjasama,  gereja menjadi tunduk kepada pemerintah atau barangkali bahkan bawahan dari pemerintah. Tahta dan altar kelihatanya satu; Presiden dan Pimpinan Tertinggi Gereja berjalan bergandengan tangan, dan hadir untuk menghormati satu sama lain dalam kegiatan-kegiatan khusus. Dalam tipe ini, gereja memberikan  dukungan  tanpa  syarat  kepada  pemerintah,  apa  yang  pemerintah  lakukan,  gereja gemakan dan berkati. Gereja mungkin memperoleh kuasa dan perlakuan khhusus tetapi kehilangan jarak kritis dari pemerintah. Gereja menjadi corong ( mouthpiece ) atau binatang piaraan ( lapdog ) pemerintah dan kebijakannya. Ketiga, Gereja mengendalikan pemerintah. Agama menggunakan kekuasaannya  untuk  memperlakukan  pemerintah  sebagai  bawahannya  bagi  dirinya  dan kepentingannya. Dalam tipe ini, “otoritas rohani ( spiritual authority )” pemerintah yang superior memberinya hak untuk memimpin dan memerintah “otoritas sementara ( temporal authority )” yang lebih  kecil.  Saat  ini  tipe  ini  barangkali  kurang  umum  di  antara  gereja  dibandingkan  di  antara beberapa kelompok agama yang lain dimana usaha-usaha diciptakan untuk menempatkan seluruh
masyarakat di bawah hukum agama tertentu sebagaimana ditafsirkan oleh pemimpin-pemimpin agama.[2]

## Rumusan Tujuan Dan Hasil Penelitian
Karls  Deutch politik itu menjelaskan tentang suatu pembuatan keputusan yang dilakukan masyarakat;  “ politics  is  the  making  of  decision  by  public  means” .  Rumusannya  Deuth  nyaris serupa dengan yang dilakukan oleh Joice dan William Mitchell yang mengatakan bahwa politik adalah  pengambilan  kolektif  atau  pembuatan  kebijakan-kebijakan  publik  oleh  seluruh masyarakat.[3]  Gereja  membutuhkan  suatu  rumusan  yang  tepat  dalam  mengambil  keputusan. Dalam  hal  ini    gereja  mencoba  merumuskan  bagaimana  berdasarkan  pandangan  kitab  Injil  dan kitab  Roma  dan  implikasi  bagi  gereja  peran  gereja  dalam  pusaran  politik  di  negara  Indonesia. Peranan  gereja  dalam  menyikapi  masalah  yang  terjadi  sangat  dibutuhkan  untuk  menghadirkan tanda-tanda syalom Allah bagi dunia ini melalui politik. Dunia politik selama ini dianggap sebagai hal  yang  tabu  sehingga  haruslah  dijauhi,  namun  Paulus  dalam  Kitab  Roma  13:1-7  menegaskan bahwa  tugas  umat  Kristen  di  dunia  ini  adalah  melayani  dunia,  bukan  menjauhinya  ketika mengalami  kesulitan  hidup.  Untuk  melayani  dunia  ini  gereja  perlu  memberikan  penguatan terhadap umat, termasuk memberikan pendidikan politik, agar umat dapat mengetahui perannya dalam dunia ini. Karena itu, tulisan ini hendak mengupas tentang pandangan politik Alkitab dalam menjalankan  hak  dan  kewajiban  warga  negara  sesuai  UUD  1945.  Gereja  sebagai  tempat  dan instrumen  yang  mengajarkan  hal-hal  baik,  membentuk  karakter,    etika,  hingga  menuntun  umat dalam kebenaran menuju kepada kehidupan kekal.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Politik
Politik dari bahasa Yunani  “ politikos ”, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan
pembagian  kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[4] Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:   politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. [5]

## Politik Menurut Kitab Roma
Klaim  teologis  Paulus  bahwa  pemerintah  itu  “berasal,  ditetapkan  dan  hamba”  Allah sesungguhnya  mengandung  konsepsi  politik  yang  luar  biasa.  Justru  disitulah  totalitas  dan  inti makna politik Teokrasi tetap merupakan garis konsisten para rasul. Teokrasi yang dimaksud adalah Pemerintahan yang dipimpin oleh Allah. Teologi Paulus Tentang Ketaatan terhadap pemerintah (Rm  13:1-7)  sering  menjadi  acuan  banyak  kalangan  saat  adanya  ketegangan  antara  Gereja  dan Negara  bahkan  dapat  dijadikan  doktrin  yang  menuntut  kepatuhan,  tanpa  daya  kritis.  Saat  surat Paulus  ini  ditulis,  Ketaatan  umat  terhadap  pemerintah  itu  dimaksudkan  untuk  adanya  ketaatan terhadap Pemerintah Roma yang dipimpin Oleh Kaisar Nero. Tahun 64 sampai 74 Masehi kaisar Nero sebagai kaisar yang sangat kejam dan anti kepada orang Kristen. Karena itu, Nero menfitnah bahwa orang-orang Kristen membakar kota Roma. Dengan kelicikannya Nero menghasut orang- orang  Roma  untuk  memberantas  orang  Kristen.  Akibatnya,  orang-orang  Kristen  dihukum  mati secara  kejam  luar  biasa.  Ada  yang  diadu  dengan  Singa,  ada  yang  dijadikan  obor  hidup  untuk penerangan  pertandingan  Gladiator  di  malam  hari,  dan  masih  banyak  lagi.  Bahkan  banyak pemberita injil disiksa dan dibunuh.Pada masa Paulus, Orang Kristen di Roma berada dalam masa penghambaan, yang dilakukan oleh kekaisaran Romawi. Terhadap penindasan itu membuat umat sangat mengharapkan adanya kedatangan Yesus Kedua. Bagi jemaat saat itu, dunia yang temporal ini  tidak  perlu  lagi  dipedulikan  oleh  Orang  Kristen  dan  yang  dipentingkan  adalah  menantikan Kedatangan Yesus. Di sini Paulus hendak mengembalikan warga jemaat untuk mewujudkan suatu etika  Kristen,  termasuk  etika  politik.  Penegasan  Paulus  disini,  orang  Kristen  menantikan kedatangan Yesus bukan berarti dunia ini diabaikan, disangkal dan ditentang, tetapi justru harus dilayani. Keyakinan Paulus bahwa pemerintah itu hakekatnya berasal dari Allah, untuk itu ia harus didengar dan ditaati. Pernyataan ini tentunya sangat sulit untuk diterima oleh umat Kristen yang saat itu sedang mengalami perhambaan oleh kekaisaran Romawi. Namun maksud Paulus di sini
ingin menegaskan  agar umat tidak mengabaikan dunia ini dengan kondisi tersulit yang dialami, tetapi  tetaplah  berusaha  untuk  menciptakan  tatanan  dunia  yang  adil  dan  damai,  termasuk menciptakan suasana politik yang bersih dan egaliter.Teologi Paulus tentang Ketaatan Terhadap Pemerintah, tidak terlepas dari konteks masyarakat Roma saat itu. Paulus memberitakan tentang ketaatan dalam konteks imperium romawi yang kafir (Pemerintah dan aparatnya) sebagai hamba Allah. Rasul Paulus dalam Roma 13 : 1-7 menjelaskan bagaimana hidup sebagai warga negara. Gereja yang ada di Roma diperintahkan rasul Paulus mematuhi pemerintahan Romawi. Kepatuhan kepada  pemerintah  yang  berkuasa  merupakan  suatu  keharusan  bagi  orang  Kristen,  sebab  orang Kristen  bergantung  dan  terikat  kepada  pemerintah  secara  hukum.  Setiap  warga  negara  yang melakukan  pembangkangan  atau  pelanggaran  terhadap  perauuran  atau  hukum  akan  dikenakan sanksi atau hukuman oleh pemerintah yang berkuasa.[6]
Konteks kepatuhan warga negara Indonesia merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa memandang SARA, sebab memiliki status sederajat di mata hukum yang berlaku. Pandangan  politik  Paulus  dalam  kitab  Roma  menjelaskan  bahwa  pemerintah  memiliki  otoritas hukum yangh sah. Paulus mengingatkan Gereja (orang Kristen) bahwa pemerintahan berasal dari Allah. Paulus dalam tulisannya menyatakan “... sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari  Allah,  dan  pemerintah-pemerintah  yang  ada,  ditetapkan  oleh  Allah”  (Rm  13:1).  Sesuai zamannya  pemerintah  yang  berkuasa  dalam  Roma  13  :  1  berlaku  universal,  bukan  saja  khusus hanya untuk pemerintah Roma. Kata kerja Yunani “ hupotasso ” (30 kali muncul dalam PB). Hal ini  menjelaskan  bahwa  bukan  hanya  dalam  kitab  Roma  saja  disinggung  tentang  pemerintahan. Maksudnya  terlepas  bahwa  pemrintahan  itu  berazaskan  ayatu  berdasarkan  hukum  apa  dalam menjalankan roda pemerintahannya.Secara harafiah kata “hupotasso” artinya “menempatkan diri di bawah”. Hal ini menunjuk kepada sikap kepatuhan yang harus dimiliki oleh gereja atau orang- orang Kristen. Kepatuhan dijabarkan dalam hubungan juga kepada Allah (bnd Yak. 4:7), hukum Allah (Rm 8:7) dan terhadap Yesus Kristus (Ef.5:24), serta kepada para pelayan di rumah Tuhan (1 Kor.16:16). Namun  jika diteliti  kata ” hupotasso ”  yang terdapat dalam Roma 13 : 1 bahwa kepatuhan  kepada  pemerintah  tidak  bersifat  mutlak.  Maksudnya  ada  syarat  tertentu  yaitu  jika pemerintahan tersebut  tidak bertentangan dengan perintah Allah. Pemahaman ini menjadi  sustu sikap  yang  dilakukan  oleh  para  rasul  khususnya  rasul  Petrus  yang  menyatakan  di  hadapan mahkamah  Agama  Yahudi  dengan  ungkapan  “...kita  harus  lebih  taat  kepada  Allah  dari  pada terhadap manusia“ (Kis. 4 : 19, 5:29). Kata lain yang dimaksud ialah kata “takluk”  yang menunjuk
kepada sikap kerendahan hati dari warga negara kepada pemerintah atau yang berkuasa. Warga negara atau rakyat mematuhi atau melakukan peraturan UU yang berlaku.[7] Tentang masalah ini, A.  Munthe  menyatakan,  Paulus  mengingatkan  gereja  agar  hubungan  gereja  dengan  pemrintah berjalan  baik,  “Pemerintah  menjalankan  kuasanya  selaku  hamba  Allah  dan  negara.  Orientasi pemerintahan  ialah  melayani  rakyat  demi  Allah.  Warga  negara  harus  menjalankan  hak  dan kewajibannya dengan kepatuhan. Di sini acuan tertinggi adalah hukum Allah. Peran gereja sebagai warga negara terhadap pemerintahan adalah mengawal atau mengontrol bahkan jika dibutuhkan memberikan nasihat (teguran) jika pemerintahan menyimpang dari hukum yang sudah ditentukan atau yang berlaku di negara tersebut. Gereja tidak boleh berdiam diri terhadap pemrintahan yang sewenang-wenang  atau  menyimpang  dari  hukum  atau  peraturan  yang  sah.  Secara  konkret  dan khusus  rasul  Paulus  memberikan  nasihat  yang  berhubungan  hak  dan  kewajiban  warga  negara untuk  membayar  pajak  (Rm  13:6,7).  Pada  masa  itu  kewajiban  ini  merupakan  hal  begitu  kuat menjelaskan tentang kepatuhan atau pengakuan orang atau sekelompok orang terhadap pemerintah atau penguasa. Masalah membayar pajak bukti nyata keterlibatan rakyat mendukung pemerintahan yang sedang berkuasa. Paulus menyadari bahwa bukan berarti orang-orang Kristen baik yang di Roma  maupun  belahan  bumi  lainnya  tidak  mengalami  kesulitan  dalam  hal  membayar  pajak. Kepatuhan  orang-orang  Kristen  saat  itu  menjelaskan  pengakuan  bahwa  pemerintahan  tersebut berasal dari Allah. [8]

## Politik Menurut Kitab Injil
Jadi,  politik  pada  hakikatnya  menawarkan  berbagai  pilihan  kebijakan  untuk  mengurus negara dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Bahwa terdapat banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya, tidak bisa kita pungkiri, tapi yang jelas politik bertujuan agar pemerintahan suatu negara terselenggara dengan baik. Dengan definisi tersebut, maka warga gereja seharusnya tidak perlu merasa “tabu” berbicara tentang politik, atau mengatakan bahwa politik itu bukan urusan gereja dengan alasan dapat mencemarkan kekudusan gereja. Ketika tinggal di bumi, Yesus sendiri tidak menghindar dari kegiatan politik. Ia pernah ditanya oleh orang-orang Farisi dan Herodian tentang  pajak, “Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?” (Mat 22:17). “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada  Kaisar  dan  kepada  Allah  apa  yang  wajib  kamu  berikan  kepada  Allah”  (Mat  22:21).
Bukankah membayar pajak kepada negara merupakan bagian dari aktivitas politik? Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada kesenjangan antara gereja atau orang Kristen dengan negara dewasa ini.  Kesenjangan yang terjadi antara gereja atau orang Kristen dengan negara dapat dilihat dari adanya  sebagian  warga  Gereja  Kristen  yang  anti  pemerintah.  Mereka  berpandangan  politik dianggap  kotor,  dan  pemerintah  dianggap  mendiskreditkan  gereja/orang  Kristen.  Gereja  yang apolitis memamg tidak dapat dipastikan berapa persen dan sejauh mana mereka bersikap apolitis . Sikap apolitis Gereja  tidak  salah  dalam  pengertian  mewaspadai  terjadinya  hal-hal  yang  tidak diinginkan,  seperti  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  pemerintah.  Sikap apoliti s  yang  berlebihan mengakibatkan  persepsi  negatif.  Dengan  adanya  persepsi  negatif   yang  berlebihan  dapat menimbulkan apatis sehingga  merasa tidak bertanggung jawab.[9]
Kelompok ini mencari data khususnya dari penulis Injil menceritakan beberapa peristiwa selama pelayanan Yesus yang bisa membuatnya terlibat dalam politik. Misalnya, tak lama setelah Yesus dibaptis kira-kira pada usia 30, Iblis menawarkan kepadanya kedudukan sebagai penguasa dunia. Belakangan, orang-orang ingin menjadikan dia raja mereka. Kemudian, ada yang berupaya menjadikan  dia aktivis  politik. Apa  tanggapan  Yesus?  Mari  kita  simak  peristiwanya. Injil menyatakan bahwa Si Iblis menawarkan kepada Yesus kekuasaan atas ”semua kerajaan dunia”. Bayangkan hal-hal baik yang bisa Yesus lakukan bagi umat manusia yang menderita seandainya ia  menjadi  penguasa  dunia!  Seorang  tokoh  politik  yang  peduli  kepada  rakyat  pasti  tidak  bakal menolak tawaran seperti itu. Tetapi, meskipun Yesus sangat peduli kepada manusia, ia menolak tawaran tersebut. (Mat. 4:8-11) . Banyak orang pada zaman Yesus mendambakan penguasa yang dapat membereskan problem ekonomi dan politik yang mereka hadapi. Karena terkesan dengan kesanggupan  Yesus,  orang-orang  ingin  agar  ia  terjun  ke  dalam  kancah  politik.  Apa  tanggapan Yesus? Penulis Injil Yohanes mengatakan, ”Ketika Yesus tahu bahwa mereka akan segera datang dan hendak membawanya dengan paksa untuk menjadikannya raja, ia sekali lagi mengundurkan diri  ke  gunung  sendirian.” (Yoh.  6:10-15) Jelaslah,  Yesus  tidak  mau  terlibat  dalam  politik. Perhatikan  apa  yang  terjadi  beberapa  hari  sebelum  Yesus  dihukum  mati.  Yesus  didekati  oleh beberapa murid orang Farisi, yang ingin merdeka dari Imperium Romawi, juga oleh para pengikut Herodes,  anggota  partai  politik  yang  mendukung  Roma.  Mereka  ingin  memaksanya  untuk mendukung pihak tertentu. Mereka bertanya apakah orang Yahudi harus membayar pajak kepada Roma  atau  tidak.  Markus  mencatat  jawaban  Yesus,  ”Mengapa  kamu  menguji  aku?  Bawalah kepadaku sebuah dinar untuk dilihat.”  Mereka membawa satu. Dan ia mengatakan kepada mereka,
’Gambar  dan  tulisan siapakah  ini?’  Mereka  mengatakan  kepadanya,  ’Kaisar.’  Yesus  kemudian mengatakan,  ’Bayarlah  kembali  perkara-perkara  Kaisar  kepada  Kaisar,  tetapi  perkara-perkara Allah  kepada  Allah.” (Mrk.  12:13-17) Buku Church  and  State  -  The  Story  of  Two Kingdoms mengomentari alasan di balik jawaban Yesus, ”Ia tidak mau bertindak sebagai mesias politik dan dengan bijaksana ia menetapkan batasan antara hak Kaisar dan hak Allah.” Kristus bukannya  tidak  peduli  akan  kemiskinan,  korupsi,  dan  ketidakadilan.  Malah,  Alkitab memperlihatkan bahwa  Yesus sangat prihatin dengan keadaan yang mengenaskan di sekitarnya (Mrk  6:33, 34). Berdasarkan  penjelasan  diatas,  dengan  jelas  dan  tegas  Yesus  tidak  memulai kampanye  untuk  menyingkirkan  ketidakadilan  dunia,  meskipun  ada  yang  berupaya  menyeret Yesus  agar  terlibat  dalam  isu-isu  kontroversial  di  zamannya.  Dengan  singkat,  sebagaimana diperlihatkan contoh di atas, dapat dipahami bahwa Yesus tidak tertarik dan tidak merencanakan untuk terlibat dalam urusan politik. [10]

## Sikap Gereja Terhadap Politik Menurut Alkitab
Orang Kristen sebagai orang yang percaya yang terpanggil dan telah menerima tugas dari Yesus  Kristus  harus  menunjukkan  ketaatan  kepada  Tuhan  di  segala  bidang  kehidupan.  Orang Kristen  harus  mempunyai  kebiasaan  untuk  melihat  seluruh  masyarakat  yang  berpolitik  dan peraturan-peraturan politik dibawah penghukuman dan anugerah Allah. Itu dapat diartikan bahwa orang Kristen berpartisipasi dibidang politik ialah karena segi politik itu tetap di bawah kuasa dan anugerah  Allah  (bnd.  Rm.13:4).  Orang  kristen  atau  Pendeta  sebagai  warga  negara  harus  aktif dalam politik dengan cara tetap hidup sebagai garam dan terang. Orang Kristen tidak hanya sebagai warga negara yang baik tetapi dia harus mampu menggambarkan atau memperlihatkan kehendak Allah  di  dalam  kehidupannya  yaitu  di  dalam  kehidupan  berpolitik.  Orang  Kristen  bertanggung jawab  untuk  memelihara  dan  menumbuhkan  kesatuan  dan  persatuan  antara  umat  yang  berbeda agama  (bnd.  Mat.  5:13-16;  I  Ptr.  2:12).  Gereja  dalam  eksistensinya  di  dunia  ini,  terkadang kehilangan daya kritisnya dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi. Baik yang dilakukan oleh  masyarakat  maupun  pemerintah.  Mungkin  saja  sejarah  masa  lalu  masih  berlaku  dalam kehidupan  bergereja  saat  ini  di  mana  adanya  bantuan-bantuan  yang  selalu  diberikan  oleh pemerintah terhadap gereja, mulai dari pembiayaan pembangunan gedung gereja, pembangunan pastori hingga memfasilitasi setiap persidangan-persidangan gerejawi pada aras tertinggi di tingkat sinodal sampai ke tingkat jemaat. Memang perlu disadari bahwa bantuan-bantuan yang diberikan
oleh pemerintah adalah sesuatu yang lumrah/wajar, karena pemerintah adalah mitra gereja tetapi janganlah  bantuan-bantuan  itu  dapat  menghilangkan  daya  kritis  gereja  dan  menghalangi  suara kenabian. Bantuan pemerintah tersebut bisa mempersubur budaya malu hati dalam gereja sehingga gereja yang memiliki kekuatan moral tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja ada di dunia, itu berarti harus  menerangi  dunia  termasuk  politik.  Hak  politik  haruslah  digunakan  dengan  baik  untuk kesejahteraan  umat.  Berpolitik  di  sini  adalah  memperjuangkan  hak  umat.  Bukan  masuk  dalam partai politik dan memperebutkan kekuasaan. Gereja sebagai penyalur suara kenabian harus terus menunjukan eksistensinya. [11]

## Dampak Politik Bagi Gereja
Ciri yang paling khas dari politik didasarkan pada perspektif Alkitab, atau Kerajaan Allah itu,  adalah hadirnya suatu tatanan kehidupan yang memungkinkan seluruh insan ciptaan Tuhan dapat hidup dalam kesejahteraan, keadilan, kejujuran dan kebenaran. Menggali pemahaman iman Kristen menyangkut politik dan dapat menjadi pendorong keberanian untuk menerjemahkannya secara pas ke dalam realitas konkret. Artinya, terurai pemahaman yang jelas dan pasti menyangkut sikap iman untuk  menjadikan politik sebagai  keharusan pelayanan. Meningkatkan  prakarsa dan partisipasi politik dalam pengembangan karakter bangsa dan Negara yang beradab dan imaniah. Meningkatkan  dan  mengembangkan  pola  kehidupan  beriman  pada  arena  politik  masyarakat Indonesia  yang  bercirikan  pluralitas.  Mendorong  prakarsa  bagi  kehidupan  masyarakat  yang solider, kerja sama seluruh komponen pada segala jenjang dan aras.Gereja dalam eksistensinya di dunia ini, terkadang kehilangan daya kritisnya dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi. Baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Mungkin saja sejarah masa lalu masih berlaku dalam kehidupan bergereja saat ini di mana adanya bantuan-bantuan yang selalu diberikan oleh  pemerintah  terhadap  gereja,  mulai  dari  pembiayaan  pembangunan  gedung  gereja, pembangunan  pastori  hingga  memfasilitasi  setiap  persidangan-persidangan  gerejawi  pada  aras tertinggi  di  tingkat  sinodal  sampai  ke  tingkat  jemaat.  Gereja  ada  di  dunia,  itu  berarti  harus menerangi  dunia  termasuk  politik.  Hak  politik  haruslah  digunakan  dengan  baik  untuk kesejahteraan umat. Berpolitik di sini adalah memperjuangkan hak umat. [12]
Menarik untuk disimak penulis mengutif tulisan Dr. Jim Haris dalam artikel The Church’s Role in Politics (1999) yang mengatakan gereja punya peran penting dalam politik. Ia mengajukan dua  alasan  yakni  : pertama, banyak  warga  gereja  yang  setiap  hari  harus  menghadapi  masalah
sosial-politik-ekonomi. Kebijakan politik  yang dibuat pemerintah berhubungan langsung dengan kualitas  kehidupan  warga  gereja.  Gereja  tidak  bisa  lepas  dari  realitas  yang  dihadapi jemaatnya.   Bahkan  Alkitab  telah  menujukkan  banyak  tokoh  yang  aktif  terlibat  dalam  politik seperti  Amos  dan  Daniel.  Johanes  Pembabtis  dan  Yesus  Kristus  juga  banyak  berbicara  tentang kondisi politik pada masa mereka. Keterlibatan gereja dalam politik merupakan bentuk reflektif iman terhadap lingkungan sekitarnya. Kedua, gereja harus membawa suara kenabian. Kenabian yang dimaksud adalah membawa suara Allah kedalam proses pembuatan kebijakan, stuktur dan isu-isu yang mengarah pada kemanusian secara umum. Gereja harus berani mengatakan “setuju” dan “tidak setuju” terhadap kebijakan dan janji pemerintah. Keputusan gereja menyatakan ”setuju” berarti mendukung program pemerintah yang komit  kepada penyediaan pendidikan yang bermutu, memberikan akses kesehatan yang baik dan significant dan hal-hal lain yang membuat kehidupan warga menjadi lebih baik. “Tidak” ditujukan kepada tindakan penyelengara pemerintahan yang koruptif,  manipulatif,  sengaja  melakukan  kesalahan  dan  tidak  memberikan  keuntungan  kepada masyarakat.  [13]  Lantas  bagaimana  gereja  secara  institusi  melaksanakan  peran  politiknya  itu? Tulisan  Dr.  James  Emery  White  dalam  artikel Christian  and  Politics  (2012) menarik  dijadikan sebagai  rujukan. Menurut  White g ereja  bisa  mengambil  posisi  resmi,  asalkan  tidak  langsung mendukung atau menentang calon dalam proses pemilihan. Gereja dapat membantu warga untuk memahami  pilihan  apa  yang  baik  bagi  mereka,  namun  hal  itu  boleh  dilakukan  selama  mereka (warga) diarahkan pada semua pemilih yang berhak dan tidak menuju hanya satu partai politik. [14]

## Hak Politik Warga Negara Indonesia
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 disebutkan tentang hak politik sebagai warga negara  Indonesia,  sebagai  berikut  :  1.  Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum dan pemerintahan dan wajib   menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  2.  Tiap–tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak bagi   kemanusiaan. 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal Undang-Undang Dasar 45 di atas menerangkan tentang hak dan kewajiban warga negara, bahwa setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama tanpa pembedaan suku, bahasa, dan agama. Dalam hal ini tampak bahwa orang Kristen tidak dikecualikan, namun orang Kristen punya hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara lainnya. Dr. A.A. Yawengoe
mengatakan: karena gereja bagian dari Negara, punya hak dan kewajiban yang sama. Gereja mesti taat dan setia kepada pemerintah yang berkuasa. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 memberi suatu pengertian bahwa setiap warga negara tanpa kecuali punya tanggung jawab yang sama sebagai warga negara dan punya hak yang sama untuk  berpartisipasi menjunjung tinggi program dan kegiatan pemerintah.  Sebagai Gereja bahwa pemerintah suatu negara dipakai Allah sebagai wakil Allah di dunia untuk menata kehidupan  warga negara. Hal ini sesuai dengan apa yang  telah  dijelaskan  dan  diterangkan  oleh  penulis  surat   Roma  13:1-7.   Karena  itu  dikatakan bahwa kepedulian terhadap kehidupan bersama negarawi merupakan tanggung jawab yang tidak dapat  diabaikan oleh orang gereja.   Gereja sebagai  warga negara  mestilah berpartisipasi  politik merupakan kewajiban yang legal formal sesuai UUD 45.[15]
Eddy Paimoen mengatakan bahwa orang Kristen tidak hanya berjuang untuk mendapatkan “ political power ” atau “ governmental power ” tetapi perjuangan untuk melaksanakan “ intellectual revolution ” untuk mendapat “ intellectual power ” dalam semua disiplin ilmu agar mampu berperan serta dalam membangun masyarakat baru, sebagai wujud kerajaan Allah di bumi yang berazaskan kebenaran, keadilan, kekudusan dan pengampunan.  Dengan memiliki “ intellectual power ” umat Kristen  akan  dapat  menjadi  garam  yang  akan  menggarami  bangsa  ini  dan  akan  menjadi  terang yang akan menerangi bangsa ini, menjadi bangsa yang solid yang berdiri di atas dasar Pancasila dan  UUD  1945.[18]  Kehadiran  gereja-gereja  di  Indonesia  haruslah  masuk  dalam  sejarah kehidupan  umat  manusia  dan  memberikan  dinamika  dan  perspektif  baru.  Kehadiran  gereja  di Indonesia  ini  adalah  alat  bagi  pengenalan  karya  penyelamatan  Allah  yang  berdampak  bagi kemajuan  masyarakat  dalam  peningkatan  taraf  hidup  dan  penegakan  keadilan  sosial  serta perikemanusiaan. Menurut Einar Sitompul, yang mesti dilakukan adalah: Pertama , mengevaluasi secara  kritis  kehadiran  gereja  selama  ini.  Apakah  sudah  turut  bersama-sama  dengan  semua komponen  masyarakat  yang  berjuang  untuk  kehidupan  yang  lebih  adil? Kedua ,  turut mengupayakan  terciptanya  tatanan  yang  lebih  demokratis,  adil  dan  manusiawi  mulai  dari lingkungan kita sendiri. Sehubungan dengan itu, isu HAM yang menjadi agenda dunia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penghayatan iman Kristen, karena manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat. Setiap penindasan harus ditentang karena penindasan itu bertentangan dengan kehendak  Allah  yang  menghendaki  kehidupan  ini  berniat  memberikannya  di  dalam kelimpahan.[16]
Bagaimana  sesungguhnya  sikap  warga  gereja  terhadap  politik?    J.  Philip  menyatakan bahwa gereja harus didorong untuk aktif mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun peran aktif politik  gereja  juga  punya  batasan.   Prof.  J.  Philip  Wogaman  membantu  kita  membatasi  atau menguraikan  peran  politik  gereja  kedalam  tujuh  level  partisipasi  politik.  Penggunaan  level partisipasi itu sangat  dinamis,  tergantung kondisi riil di tengah masyarakat. Dalam kondisi normal gereja  secara  institusi  hanya  boleh  menggunakan  tiga  peran  politiknya  yaitu:  (1) influence  the ethos,  (2)  educating  the  church’s  own  membership  about  particular  issues,  dan (3) church lobbying. Jika merujuk pada Prof. J. Philip Wogaman, maka gereja bahkan tidak bisa melakukan politik praktis seperti contohnya mempromosikan salah satu kandidat. Gereja bisa mendoakan dan menekankan  tanggung  jawab  moral  .  Gereja  harus  tegas,  namun  mesti  konstruktif  dan  inovatif dalam mendidik warga dalam menggunakan hak politiknya. Tetapi dalam keadaan yang relative bebas seperti  di  negara  demokratis,  peran politik gereja cenderung lebih  sedikit  dan sederhana. Berdasarkan  beragaman  hubungan  di  atas,  Wogaman  merumuskan  tingkatan  partisipasi  politik gereja menjadi tujuh bagian: Tingkatan pertama, influence the ethos (memengaruhi etika). Tugas pertama  gereja  adalah  menegakkan  etika  atau  moral  dalam  masyarakat  dengan  menyuarakan kebenaran  dan  mengoreksi  yang  salah.Tingkatan  kedua  adalah educating  the  church’s  own membership  about  particular  issues (pendidikan  politik  warga  gereja  tentang  isu-isu penting).Tingkatan ketiga adalah church lobbying (lobi gereja). Gereja dapat melakukan lobi-lobi terhadap para pengambil keputusan politik agar keputusan politik yang dibuat baik oleh legislatif maupun eksekutif tidak bertentangan dengan kepentingan umum.Tingkatan keempat, supporting particular candidate for office (mendukung calon tertentu). Prinsip ini adalah prinsip pemihakan yang dilakukan oleh gereja dalam situasi tertentu, terutama ketika penguasa bertindak diktator atau diskriminatif dan tidak menegakkan keadilan dan hak-hak asasi manusia . Tingkatan kelima adalah becoming  a  political  party. Di  Indonesia  sendiri,  terutama  sejak  era  reformasi,  partai  politik berbasis  agama  (termasuk  Kristen)  bermuncullan.  Lahirnya  partai  politik  seperti  ini  disponsori oleh  warga  gereja  yang  terlibat  dalam  politik,  dan  bukan  dibentuk  langsung  oleh  salah  satu denominasi  gereja.  Tingkatan  keenam  ialah, civil  disobedience (pembangkangan  sipil).  Dalam situasi  krisis,  gereja  dapat  melakukan  pembangkangan  sipil,  yaitu  menentang  dan  melawan pemerintah yang berkuasa dan menolak segala undang-undang yang tidak adil itu (bnd. Kis. 5:29). Tingkatan ketujuh, participating in revolution (ikut dalam revolusi). Dalam kondisi khusus yang sangat luar biasa, gereja pun ikut berpartisipasi dalam revolusi untuk menggulingkan pemerintah
yang korup. [17] Pada tingkatan keenam dan tujuh  menurut Wogaman ditanggapi hampir sama oleh O’Neil, bahwa teks Roma 13:1-7 tidak berasal dari orang Kristen maupun Jahudi. Alasannya karena tradisi Kristen dan Yahudi memerintahkan kepatuhan kepada penguasa duniawi tetapi tidak pernah dalam ketaatan yang mutlak.[18]

## PENUTUP

## Kesimpulan
Gereja adalah warga negara harus berperan sesuai hak dan kewaqjibannya yang didukung UUD,  UU  dan  peraturan  lainnya.  Sedang  Alkitab  khususnya  kitab  Injil  dan  Kitab  Roma menganjurkan bahwa gereja harus berperan sebagai kepatuhannya kepada Tuhan dan pemerintah. Dari  kedua  pandangan  politik  kitab  Roma  dan  kitab  Injil,  maka  implikasi  bagi  peran  gereja dalampusaran  politik di Indonesia, yaitu keduanya menjelaskan peran aktif sebagai individual dan institusi.  Sedangkan  perbedaannya  dengan  jelas  dan  tegas  bahwa  dalam  kitab  Injil  dinyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus dan rasul-rasul bukanlah suatu aktivis politik. Oleh karena Yesus dan para rasul dalam kitab Injil tidak terlibat dalam urusan politik, maka dasar inilah dipakai oleh dan untuk gereja khususnya pejabat gerejawi tidak terlibat menjadi politikus.

## Saran
Gereja  harus  ada  dalam  proses  perumusan  kebijakan  publik.  Gereja  harus  aktif mempengaruhi  kebijakan negara melalui politik. Gereja tidak bisa menarik diri atau diam terhadap proses politik.. Gereja harus seperti nabi, berbicara atas nama Allah. Gereja  harus memberitakan nilai-nilai etika yang memperkaya bangsa. Gereja harus berani dan tegas, konstruktif dan inovatif khususnya  terhadap  korupsi,  ketidakadilan,  kesewenang-wenangan  penguasa.  Gereja  harus menjadi “garam dan  terang” dalam lingkungan baik dalam masyarakat maupun di pemerintahan.

## Kepustakaan
[1] Karen L. Bloomquist, dkk, Churches Holding Governments Accountable, LWF, Geneva 2010: hlm. 21-24.
[2] Tom Jacobs, Paulus: Hidup, Karya dan Teologinya, hlm. 193-194. Akan hal ini, menurut Tom Jacobs, Bornkamm menyebut surat ini “surat wasiat”.
[3] C. Groennen, Pengantar ke dalam Perjanjian Baru, Kanisius, Yogyakarta, 1984: hlm. 218- 220.
[4] https://id.wikipedia.org/wiki/Politik 29/09/2018.12:21
[5] Sirait Saut Hamonagan, “ Politik Kristen di Indonesia”, (BPK-Gunung Mulia),
Jakarta;2001;  Hlm 137.
[6] Tom Jacobs, Paulus: Hidup, Karya dan Teologinya, BPK Gunung Mulia & Kanisius, Jakarta & Yogyakarta, 1983: hlm. 93-94.
[7] F.F.Bruce, Romans: Letter of Paul, Wm.B. Eerdmans Publishing Company, Michigan, 1985: hlm. 218.
[8] Bruce, hlm. 219.
[9] A. Munthe, A. Munthe, Tema-tema Perjanjian Baru, BPK Gunung Mulia, Jakarta 2008: hlm. 84., baca Dr. Th.Van den End, Surat Roma,Jakarta : BPK Gunung Mulia,1995,hlm. 86-87.
[10] A. Munthe, hlm. 691-708.
[11] Samuel Benyamin Hakh, Pemberitaan Tentang Yesus Menurut Injil Sinoptik , Bandung : Jurnal Info Media,2008, hlm. 23-166,187-213; juga Marulak Pasaribu, Eksposisi Injil Sinoptik , Malang : Gandum Mas, 2005, hlm 135-178
[12] Bruce Chilton, Studi Perjanjian Baru bagi Pemula, BPK Gunung Mulia, Jakarta 2004: hlm. 53-54.
[13] James Emery, Christian and Politics, White newsletter CCA Connection, Cincinnati Christian University, AS, 2012.
[14] Jim Haris, The Church’s Role in Politics, The Big Picture, 1999 dalam http://thebigpicture.homestead.com/ChurchinPolitics.html diakses Minggu (01/09/2013) pukul 13.00 wib.
[15] James Emery, Christian and Politics, White newsletter CCA Connection, Cincinnati Christian University, AS, 2012. Baca juga  C.C. Pecknold, Christianity and Politics: A Brief Guide to the History (Cascade, 2010)
[16]  Eddy  Paimoen,  Kerajaan  Allah  dan  Gereja,  Bandung  :  Agia  Media,  1999:  hlm.  65,66, 113,114.
[17] J. Philip Wogaman, Christian Perspective on Politics, Westminster John Knox Press, 2000.
[18] J.C.O’Neill, Paul’s Letter to the Romans, Harmondsworth, Middlesex, Penguin Books 1975: hlm. 207-208.