## PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA AGEN DENGAN PEMILIK PRODUK UNTUK DI PASARKAN KEPADA MASYARAKAT

## Deny Slamet Pribadi

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

## ABSTRAK
Dalam  perjanjian  keagenan  yang  dilakukan  secara  tertulis tentunya memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat  bagi  kedua  belah  pihak,  jadi  masing-masing  pihak harus memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Bagi pihak pertama harus memberikan  ganti  rugi  atau  pembayaran tranportation  fee kepada  pihak  kedua  atas jasa  pengangkutan dari supply poin  ke  konsumen  mengikuti  ketentuan  yang  telah ditetapkan  oleh  pihak  pertama,  sedangkan  bagi  pihak  kedua  harus  memenuhi kewajibannya  dan  menagih  jasa tranportation  fee.  Semuanya  itu  merupakan hubungan  hukum  yang  terjadi  sesuai  dengan  perjanjian  yang  dibuat. Dalam setiap perjanjian keagenan, sering terdapat suatu kesepakatan  mengenai  biaya  transportasi yang akan diberikan oleh perusahaan pemilik barang produk dan kadang yang terjadi banyak kasus belum memberikan biaya tersebut kepada pihak agen.
Kata Kunci : Keagenan, Perjanjian, Perusahaan.

## PENDAHULUAN
Perjanjian  keagenan  dan  distributor adalah merupakan  bagian  dari  perjanjian bernama diluar KUHPerdata (Dagang). Agen adalah suatu perusahaan yang bertindak atas  nama  prinsipil,  karena  agen  tidak  melakukan  pembelian  dari  prinsipil.  Barang- barang tetap menjadi milik prinsipil sampai diselesaikannya proses penjualan melalui penyaluran atau penyampaian barang kepada pihak konsumen. Sedangkan distributor adalah  suatu  badan  usaha  yang  membeli  barang-barang  dari  prinsipil  atas  biaya mereka,  menjualnya  kepada  konsumen  di  bawah  wilayah  pemasaran  yang  telah disepakati bersama.
Dalam setiap perjanjian keagenan, sering terdapat suatu kesepakatan  mengenai biaya  transportasi  yang  akan  diberikan  oleh perusahaan  pemilik  barang  produk dan kadang  yang  terjadi  banyak  kasus belum  memberikan  biaya  tersebut  kepada  pihak agen.
Dalam  perjanjian  keagenan  yang  dilakukan  secara  tertulis tentunya memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat  bagi  kedua  belah  pihak,  jadi  masing-masing  pihak harus memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Bagi pihak pertama harus memberikan  ganti  rugi  atau  pembayaran tranportation  fee kepada  pihak  kedua  atas jasa  pengangkutan dari supply poin  ke  konsumen  mengikuti  ketentuan  yang  telah ditetapkan  oleh  pihak  pertama,  sedangkan  bagi  pihak  kedua  harus  memenuhi kewajibannya  dan  menagih  jasa tranportation  fee.  Semuanya  itu  merupakan hubungan hukum yang terjadi sesuai dengan perjanjian yang dibuat.
Seperti  perjanjian  kerjasama  pada  umumnya,  ketika  kedua  belah  pihak  telah menyetujui untuk melakukan kerjasama berdasarkan atas perjanjian yang dibuat maka kedua belah pihak telah terikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Apabila  terdapat  salah  satu  pihak  yang  tidak  melakukan  hal  seperti  yang diperjanjikan,  maka  pihak  tersebut  telah  melanggar  isi  perjanjian  yang  telah disetujuinya, atau dapat kita sebut sebagai wanprestasi.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian diatas, maka  yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah “ Bagaimana pelaksanaan  perjanjian  antara  agen  dengan  perusahaan  pemilik produk sehingga tidak merugikan kedua belah pihak ”

## PEMBAHASAN
Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih  lainnya, perjanjian  harus  dibuat dengan  cuma-cuma  atau atas  beban.  Perjanjian  dengan  cuma-cuma  adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang  lain,  tanpa  menerima  suatu  manfaat  bagi  dirinya  sendiri,  sedangkan  perjanjian atas  beban  adalah  suatu  perjanjian  yang  mewajibkan  masing-masing  pihak memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
Untuk  sahnya  suatu  perjanjian  harus  memenuhi  empat  syarat,  yaitu  sepakat mereka yang meningkatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan dikarenakan oleh suatu sebab yang halal.
Agen  adalah suatu  perusahaan  yang  bertindak  atas  nama  prinsipil,  karena  agen tidak  melakukan  pembelian  dari  prinsipil.  Barang-barang  tetap  menjadi  milik prinsipil  sampai  diselesaikannya  proses  penjualan  melalui  penyaluran  atau penyampaian  barang  kepada  pihak  konsumen.  Sedangkan  distributor  adalah  suatu badan  usaha  yang  membeli  barang-barang  dari  prinsipil  atas  biaya  mereka, menjualnya  kepada  konsumen  di  bawah  wilayah  pemasaran  yang  telah  disepakati bersama. 1
Dalam penjualan dan penyaluran ini, perusahaan pemilik produk telah melakukan perjanjian dengan  agen  yang  mana  perjanjian  tersebut  disebut  dengan  perjanjian keagenan itu sendiri menurut Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu: “ Perjanjian adalah suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang  atau  lebih lainnya ” . 2 Selanjutnya  menurut  R. Subekti  memberikan  pengertian dari  perjanjian  yang  berbunyi “ Suatu  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksakan  sesuatu  hal ” . 3 Dari  dua  definisi tersebut,  maka  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  bahwa  perjanjian  merupakan  hubungan  hukum  antara dua  orang  atau
1 Mariam Darus Badrulzaman, ,Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2005, Hal. 31.
2 R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradya Paramitha, Jakarta, 1994, Hal. 282.
3 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1985, Hal. 1.
lebih yang bersifat timbal balik dan mengikat para pihak. Hubungan hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman adalah:
“ Hubungan yang terjadi diantara pihak yang membuat perjanjian sehingga timbul hak dan kewajiban terhadap pihak- pihak yang membuat perjanjian.“ 4
Mengacu  pada  perjanjian  di  atas  maka  terdapat  pihak-pihak  yang  melakukan perjanjian, antara lain pihak pemilik produk dan pihak agen. Dimana pihak agen telah terikat untuk melaksanakan segala yang telah di perjanjikan dalam perjanjian.
Sahnya  suatu  perjanjian  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetapkan  dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal. 5
Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya  merupakan  asas  esensial  yang  paling mendasar  pada  hukum perjanjian.  Asas  ini  dinamakan  juga  dengan  asas konsensualitas.
Menurut Abdul Kadir Muhammad, asas konsensualitas adalah : “Perjanjian  itu  terjadi  (ada)  sejak tercapainya  kata  sepakat  antara  pihak-pihak. Dengan  kata  lain  perjanjian  itu  sudah  sah  dan  mempunyai  akibat  hukum  sejak  saat tercapainya kata sepakat antara pihak- pihak mengenai pokok perjanjian.” 6
Jadi  asas  konsensualitaslah  yang  menentukan  saat  lahirnya suatu  perjanjian  dan mengandung  suatu  pengertian  akan  kemauan  para  pihak  untuk  saling  berprestasi, serta dengan adanya kemauan untuk saling mengikatkan diri.
Perjanjian  yang  dibuat  dan  telah  memenuhi  syarat-syarat  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata menjadikan para pihak terikat oleh ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan:
“Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  dan  berlaku  sebagai  undang -undang bagi mereka yang membuatnya.” 7
Dalam perjanjian  keagenan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  pemilik produk  dan agen  seharusnya  terdapat pasal  yang  menegaskan  mengenai fee dalam  perjanjian keagenannya yang berbunyi:
“Sebagai  kompensasi  atas  jasa  penjualan barang/produk maka  pihak  kedua mendapatkan margin dan atas jasa penjualan produk dari supply barang ke konsumen mendapatkan fee dari pihak p ertama.”
Bagi  pihak  pertama harus  memberikan  ganti  rugi  atau  pembayaran fee kepada pihak  kedua  atas  jasa  penjualan produk dari supply  point ke  konsumen  mengikuti ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak  pertama,  sedangkan  bagi  pihak  kedua harus  memenuhi  kewajibannya dan  menagih  jasa fee.  Semuanya  itu  merupakan hubungan hukum yang terjadi sesuai dengan perjanjian yang dibuat.
4 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., 2005, Hal. 3
5 R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Op.Cit., 1994, Hal. 283.
6 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hal. 85.
7 Loc. Cit., Hal. 285.
Namun  adanya  kejadian  mengenai kelalaian dalam  pembayaran fee yang mengakibatkan  perjanjian menjadi  cacat,  dimana  pihak  pertama perusahaan  pemilik produk tidak  memenuhi  prestasinya  sebagaimana  mestinya.  Pihak  kedua  merasa dirugikan  akibat  kelalaian  tersebut  dan  dapat  mengajukan  tuntutan  kepada  pihak pertama.
Menurut M.Yahya Harahap memberikan pengertian wanprestasi:
“Wanprestasi  adalah  pelaksanaan  kewajiban  yang  tidak  tepat  waktunya  atau dilaksanakan  tidak  menurut  selayaknya.  Kalau  begitu  seorang  debitur  disebut  dan berada  dalam  keadaan  wanprestasi  apabila  melakukan  pelaksanaan  dari  prestasi perjanjian  telah  lalai  sehingga  terlambat  dari  jadwal  waktu  yang  ditentukan  atau dalam melaksanakan prestasi selanjutnya (selayaknya).” 8
Sedangkan menurut R. Subekti bahwa wanprestasi dibagi menjadi empat macam: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilaksanakan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 9
Dari  dua  definisi  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  wanprestasi  merupakan kelalaian pelaksanaan kewajiban oleh salah satu pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian yang sah. Yang termasuk wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik produk adalah tidak melakukan apa  yang disanggupinya akan dilaksanakan. Dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak, maka akan membawa akibat hukum, yaitu:
1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka pengadilan. 10
Jadi terhadap pihak perusahaan pemilik produk yang telah melakukan wanprestasi atau  ingkar  janji  dapat  diberikan  sanksi-sanksi  tersebut, akibat  dari  perbuatannya yang mendatangkan kerugian bagi agen.
Seperti  yang  telah  diketahui  dalam  kehidupan  sehari-hari  perjanjian  bukan merupakan  hal  yang  dianggap  tabu,  bahkan  hampir  semua  orang  telah  melakukan perjanjian  baik  tertulis  maupun  lisan.  Perjanjian  tersebut  memberikan  konsekuensi hukum  bahwa  dalam  suatu  perjanjian  akan  selalu  ada  dua  pihak  dimana  satu  pihak adalah pihak yang wajib melaksanakan prestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut.
Dengan  disepakatinya  suatu  perjanjian  antara  pihak perusahaan  pemilik  produk dengan agen,  maka  menimbulkan  kewajiban-kewajiban  dari  masing-masing  pihak untuk  melaksanakan  prestasi.  Kewajiban  ini  bersifat  mengikat  karena  sesuai  dengan asas  yang  terdapat  dalam  hukum  perdata, bahwa  dikatakan  suatu  perjanjian  yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
Dalam  perjanjian  keagenan  yang dilakukan  secara  tertulis  memiliki  kekuatan hukum  yang  mengikat  bagi  kedua  belah  pihak,  jadi  masing-masing  pihak  harus memenuhi  prestasi  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  Terjadinya  kelalaian dalam
8 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 60.
9 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1987, Hal. 45.
10 Ibid., Hal. 45.
pembayaran fee yang mengakibatkan perjanjian menjadi cacat, dimana pihak pertama tidak  memenuhi  prestasinya  sebagaimana  mestinya.  Pihak  kedua merasa dirugikan akibat kelalaian tersebut dan dapat mengajukan tuntutan kepada pihak pertama.
Karena  kelalaian  dalam  pembayaran fee tersebut  pihak  pertama  dapat  dimintai pertanggungjawaban.  Pihak  pertama  harus  membayar fee dan  kerugian  yang diakibatkan  kesalahan  tersebut.  Apabila  pihak  pertama  tidak  bersedia  bertanggung jawab maka dapat dituntut atau diajukan ke pengadilan.

## 1. Hak dan Kewajiban Antara Para Pihak
Dibuatnya perjanjian antara perusahaan pemilik produk dengan agen maka akan menimbulkan  hak  dan  kewajiban  diantara  para  pihak  yang  membuat  perjanjian. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian menurut Prof. R. Subekti, SH adalah:
“Suatu  perjanjian  adalah suatu  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  kepada orang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  suatu hal.” 11
Kehendak untuk melaksanakan sesuatu yang sudah diperjanjikan ini merupakan suatu  wujud  dari  pemenuhan  prestasi  dengan  itikad  baik.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi:
“Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara 2 (dua) pihak, dalam mana 1 (satu) pihak berjanji atau dianggap berjanji  untuk  melakukan  suatu  hal  atau  untuk  tidak  melakukan  suatu  hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.”
Perjanjian  yang  telah  dibuat  antara perusahaan  pemilik  produk dengan agen adalah  merupakan  suatu  perjanjian  keagenan. Dengan  disepakatinya  isi  dari perjanjian  tersebut  dan  telah  membubuhkan  tanda  tangan  pada  surat  perjanjian maka para pihak telah terikat.
Hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang  tercantum  dalam  surat  perjanjian  antara perusahaan pemilik produk dengan agen dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Hak dan Kewajiban Perusahaan Pemilik Produk
1) Memiliki hak penuh untuk :
a) Berhak  memantau  dan  memberi  petunjuk  kepada agen sehubungan dengan  perjanjian,  termasuk tata  kerja  dan  administrasi,  yang  meliputi administrasi penjualan produk.
b) Perusahaan pemilik  produk setiap  saat  berhak  memeriksa  baik  secara teknis  dan  atau  secara  administratif  terhadap  kelengkapan  dan  peralatan milik agen yang dipergunakan untuk pemasaran produknya.
c) Perusahaan pemilik produk berhak  menolak  untuk merubah  bentuk  dan isi  dari  produknya yang  diserahkan kepada agen apabila  menurut pertimbangan dan penilaian perusahaan pemilik produk pihak agen telah merubah bentuk dan isi produk.
d) Perusahaan pemilik produk berhak menyita produknya yang sudah berada pada agen tanpa  memberikan  pengganti,  apabila  menurut  pertimbangan dan  penilaian perusahaan  pemilik produk tersebut tidak  sesuai  dengan
11 Ibid., Hal. 45.
yang  sudah  distandarkan  berdasarkan  kualitas  dari  hasil  produk  pada perusahaan.
2) Pemilik produk berkewajiban untuk :
a) Memberikan  besaran fee atas  jasa  pengangkutan dan  penjualan ke konsumen mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan.
b) Fee yang diberikan oleh perusahaan pemilik produk kepada agen dihitung berdasarkan realisasi jumlah produk yang dijual agen.
b. Hak dan Kewajiban Agen :
1) Agen memiliki hak penuh untuk :
a) Menagih besaran fee atas jasa penjualan produk ke konsumen mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan pemilik produk.
b) Setiap  ada  perubahan  ketentuan penjualan, fee,  termaksud  mekanisme penagihan  yang  dilakukan  oleh agen akan  diberitahukan  secara  tertulis kepada perusahaan pemilik produk dan tanpa dibuatkan addendum dari isi perjanjian.
2) Agen berkewajiban untuk :
a) Melayani konsumen dengan baik dan sopan.
b) Bekerjasama  secara  baik  dengan perusahaan pemilik produk untuk kelancaran penyaluran dan distribusi produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
c) Aktif  dan  bertanggung  jawab  dalam  pengusahaan  dan  pelayanan  kepada konsumen dan menjaga kelancaran penyaluran produk kepada konsumen serta wajib menjaga citra perusahaan pemilik produk terhadap masyarakat dengan  menjamin  pelayanan  yang  memuaskan  dan  optimal  bagi  para konsumen.
d) Memenuhi,  memperhatikan, melaksanakan  ketentuan,  dan  mematuhi sanksi-sanksi  keagenan yang  telah  ditetapkan  oleh perusahaan pemilik produk.
e) Memiliki  karyawan  yang  cukup,  terampil  dan  memperhatikan  syarat- syarat keselamatan serta membina karyawannya dengan baik.
f) Bersama  dengan  karyawannya  ikut  memberikan  penjelasan,  penyuluhan mengenai produk serta menanamkan kesadaran safety kepada konsumen.
g) Melengkapi  karyawannya  dengan indentity card,  pakaian  seragam, dengan mencantumkan  secara  jelas  nama agen,  logo produk dan  nama petugas yang bersangkutan.
h) Menyediakan lokasi  untuk penyimpanan  produk  atau gudang penyimpanan  untuk showroom/outlet  serta  memenuhi  persyaratan  baik ditinjau  dari  segi  kegunaan,  komersial,  keselamatan  dan lingkungan maupun  keamanannya.  Memiliki showroom/outlet  dengan  alamat  tetap berada dilokasi pemasarannya.
i) Memiliki kendaraan operasional (jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang  ditetapkan  oleh perusahaan pemilik produk untuk mengangkut produk sesuai yang ditentukan oleh perusahaan pemilik produk).
j) Menjamin  mutu  dan produk yang  diserahkan  ke  konsumen  serta melakukan pengawasan  terhadap  penjualan  produk  terhadap  karyawan agen.
k) Melakukan  pemeliharaan  atas  sarana-sarana  yang  ada  dengan  baik sehingga terjamin kelancaran dan kehandalan operasi.
l) Menjaga  citra/nama  baik perusahaan  pemilik  produk,  dengan  menjamin pelayanan yang memuaskan dan optimal bagi konsumen.
Selain  dari  ada  hak  dan  kewajiban  yang  diterangkan  di dalam  surat  perjanjian jasa fee juga terdapat penjelasan tentang biaya angkut jasa, pembatasan tanggung jawab, pemutusan jasa.

## 2. Akibat  Hukum  Yang  Timbul  Bagi  PT.  Pertamina  (Persero)  Yang Wanprestasi
Perjanjian merupakan hal yang utama sebelum melaksanakan kerjasama, karena para  pihak  telah  membuat  perjanjian  tersebut  maka  mereka  terikat  satu  sama lainnya  dan  kedua  belah  pihak  harus  mematuhi  apa  yang  telah  diperjanjikan seperti halnya menaati sebuah undang-undang.
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan:
1. Sepakat mereka yang mengikat diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  ditarik  kembali  secara  sepihak  kecuali  jika  ada alasan-alasan  yang  cukup  menurut  undang-undang.  Pelaksanaan  perjanjian  harus dilakukan  dengan  itikad  baik  dan  mengindahkan  norma-norma  kepatuhan, kesusilaan  dan  juga  kebiasaan,  seperti  yang ditentukan  dalam Pasal  1339 KUHPerdata, bahwa:
“Perjanjian -perjanjian  tidak  hanya  mengikat  hal-hal  yang  dengan  tegas dinyatakan  di  dalamnya,  tetapi  juga  untuk  segala  sesuatu  yang  menurut  sifat perjanjian, harus oleh kepatutan, kebiasaan atau undang- undang” .
Dengan  demikian  setiap  perjanjian  dilengkapi  oleh  aturan  undang-undang  dan adat kebiasaan disuatu tempat serta kepatutan. Kebiasaan juga merupakan sumber hukum selain undang-undang, sehingga turut menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.
Begitu  juga  dalam  perjanjian keagenan, maka  kedua  belah  pihak  harus mematuhi  perjanjian  yang  telah  dibuat  tersebut.  Dalam  perjanjian perusahaan pemilik produk wajib  membayar  jasa fee setiap  bulan  kepada agen. Yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah  diperjanjikan  oleh  pihak-pihak  supaya  perjanjian  itu  mencapai  tujuannya. Tujuan  itu  tidak  akan  terwujud  tanpa  dilaksanakan  perjanjian  tersebut,  dengan
demikian  masing-masing  pihak  harus  melaksanakan  perjanjian  dengan  sempurna dan tepat apa yang telah disetujui untuk dilakukan.
Apabila pihak yang wajib melakukan atau memberikan prestasi, dan prestasi itu tidak dipenuhi, dikatakan bahwa pihak tersebut telah wanprestasi. Suatu perbuatan dikatakan atau dikategorikan sebagai wanprestasi menurut M. Yahya Harahap, SH adalah:
“Pelaksanaan  kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak selayaknya, kalau begitu seseorang debitur dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila  dia  dalam  melakukan  pelaksanaan  prestasi  telah  lalai  sehingga  terlambat dari jadwal yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.”
Perjanjian  yang  diadakan  oleh perusahaan pemilik produk dengan agen merupakan  perjanjian  tertulis  yang  dengan  jelas  diketahui  oleh agen serta akibatnya jika biaya fee tidak dibayar.
Sedangkan  menurut  R.  Subekti  bahwa  wanprestasi  dibagi  menjadi  empat bagian, yaitu :
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

## 3. Upaya Hukum Yang Dilakukan Agen Terhadap Perusahaan Pemilik Produk Yang Wanprestasi
Perjanjian  dibuat  adalah  untuk  dilaksanakan  dan  suatu  perjanjian  akan mencapai  tujuannya  jika  telah  dilaksanakan.  Dengan  demikian  jika  suatu perjanjian  tidak  dilaksanakan  dengan  sepenuhnya  maka  perjanjian  tersebut  tidak akan mencapai tujuan seperti yang diharapkan oleh kedua belah pihak  yang telah bersepakat  dan  hal  ini  akan  menimbulkan  suatu  kerugian  yang  dapat  ditanggung salah satu atau kedua belah pihak. Oleh karena itu kedua belah pihak harus selalu berusaha  agar  suatu  perjanjian  yang  telah  dibuat  atas  dasar  suatu  kesepakatan dapat dilaksanakan dengan baik.
Demikian juga perjanjian antara perusahaan pemilik produk dengan agen selalu berusaha  agar  setiap  konsumen dapat  terlayani  seluruh  haknya  dengan  baik  dan puas atas jasa yang diberikan sehingga tidak akan terjadi perbuatan wanprestasi.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  terjadinya  wanprestasi  antara lain adalah  dalam  hal  ini agen selalu  melakukan  penagihan  terhadap  haknya atas pembayaran fee.  Walaupun terkadang didalam  perjanjian  tidak  ada  perincian mengenai sanksi  yang akan diberikan kepada Perusahaan Pemilik Produk apabila fee tidak dibayarkan. Dalam hal ini, perjanjian mengenai keagenan yang dilakukan kedua belah pihak telah merugikan pihak agen karena fee merupakan keuntungan perusahaan  tersebut  seperti  untuk  membayar  gaji  karyawan  dan  lain  sebagainya. Seharusnya dalam perjanjian tersebut ditentukan sanksi yang jelas bagi perusahaan
pemilik produk apabila melakukan  perbuatan  wanprestasi,  jadi  keadilan  bagi kedua belah pihak sama.

## PENUTUP A. Kesimpulan
Perjanjian  merupakan  hal  yang  utama  sebelum  melaksanakan  kerjasama,  karena para pihak telah membuat perjanjian tersebut maka mereka terikat satu sama lainnya dan  kedua  belah  pihak  harus  mematuhi  apa  yang  telah  diperjanjikan  seperti  halnya menaati sebuah undang-undang.
Dengan  demikian  jika  suatu  perjanjian  tidak  dilaksanakan  dengan  sepenuhnya maka  perjanjian  tersebut  tidak  akan  mencapai  tujuan  seperti  yang  diharapkan  oleh kedua  belah  pihak  yang  telah  bersepakat  dan  hal  ini  akan  menimbulkan  suatu kerugian  yang  dapat  ditanggung  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak.  Oleh  karena  itu kedua belah pihak harus selalu berusaha agar suatu perjanjian yang telah dibuat atas dasar suatu kesepakatan dapat dilaksanakan dengan baik.
Demikian  juga  perjanjian  antara perusahaan pemilik produk dengan agen selalu berusaha agar setiap konsumen dapat terlayani seluruh haknya dengan baik dan puas atas jasa yang diberikan sehingga tidak akan terjadi perbuatan wanprestasi.

## B. Saran
Setiap  perjanjian  dilengkapi  oleh  aturan  undang-undang  dan  adat  kebiasaan  di suatu  tempat  serta  kepatutan.  Kebiasaan  juga  merupakan  sumber  hukum  selain undang-undang,  sehingga  turut  menentukan  hak  dan kewajiban  para  pihak  dalam perjanjian. Begitu  juga  dalam  perjanjian keagenan,  maka  kedua  belah  pihak  harus mematuhi perjanjian yang telah dibuat tersebut. Dalam perjanjian perusahaan pemilik produk  wajib  membayar  jasa fee setiap  bulan  kepada agen. Yang  dimaksud  dengan pelaksanaan  perjanjian  atau  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  yang  telah  diperjanjikan oleh  pihak-pihak  supaya  perjanjian  itu  mencapai  tujuannya.  Tujuan  itu  tidak  akan terwujud  tanpa  dilaksanakan  perjanjian  tersebut,  dengan  demikian  masing-masing pihak  harus  melaksanakan  perjanjian  dengan  sempurna  dan  tepat  apa  yang  telah disetujui untuk dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Daftar Literatur:
a. Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Perikatan,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1990.
b. Mariam  Darus  Badarulzaman, Kompilasi  Hukum  Perikatan  (1), Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2001.
c. M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1993.
d. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1988.
e. R. Subekti dan TR. Tjirosudibio, KUH Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
f. ---------------------, Hukum perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1998.
g. R. Subekti, Aneka Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1987.
h. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1986.

## 2. Daftar Peraturan Perundang-Undangan:
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata