## AKUNTABILITAS KINERJA PENGELOLAAN PROGRAM WAJIB MADRASAH DINIYAH DI DINAS PENDIDIKAN

## KABUPATEN SUMENEP
Istighfarin inifarin@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  di  latar  belakangi  oleh  kondisi  kinerja  instansi  pemerintah  yang didalamnya  terdapat  hak  dan  juga  kewajiban  untuk  memberikan  pertanggungjawaban terhadap  kinerjanya  yang  sudah  dilakukan  dari  berbagai  upaya  yang    berguna  untuk memaksimalkan  tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan  terlebih  pada  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Sumenep  yang  merupakan  salah  satuan  kerja  instansi  pemerintah  di  bidang pendidikan dan juga sebagai pengelola program  bupati wajib diniyah  yang tercantum dalam Perbup  No  15  Tahun  2016  Tentang  Wajib  Belajar  Pendidikan  Madrasah  Diniyah.  Tujuan penelitian  ini  untuk  menganalisa  Akuntabilitas  Kinerja  Pengelolaan  Program  Wajib Madrasah  Diniyah  di  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisa data Miles dan Huberman dalam Sugiyono  (2015:  246-253).  Fokus  penelitian  ini  yaitu  efektif,  efisien,  responsif,  dan transparansi instansi pemerintah  yang dikaji berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 1990  terkait  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP)  dalam  (Moeheriono, 2012:101).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwapada  konteks  efektif:  pencapaian  tujuan rencana  kerja  satu  tahun  90%  telah  terlaksana,  akan  tetapi  jika  dilihat  pada  konteks  efisien penyerapan  anggaran  10%  belum  menghasilkan  manfaat,  pada  konteks  responsif  masih belum ada tindak lanjut  dari kendala penyelengara, dan transparansi masih belum maksimal dalam memanfaatkan media informasi baik  cetak ataupun noncetak. Sehingga saran peneliti adalah  evaluasi  pada  kendala  intensif  ustad/ustadzah,  mengikut  sertakan  masyarakat  dalam menentukan  belanja  anggaran,  melakukan  pertemuan  rutin  dengan  penyelnggara  wajib diniyah, menerbitkan laporan kinerja baik baik cetak ataupun elektronik.
Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja, Instansi Pemerintah.

## PENDAHULUAN
Pelaksanakan  otonomi  daerah  yang memberikan  keleluasaan  bagi  pemerintah daerah  untuk  lebih  tanggap  terhadap kebutuhan masyarakat sehingga memudahkan  pemerintah  pusat  untuk melakukan pemerataan pembangunan dengan  memperhatikan  nilai-nilai  de- mokrasi  diberbagai  daerah  di  Indonesia. Seperti  yang  tertuang  dalam  konsep Peraturan  UU  No.  32  tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  yaitu  kewenangan daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus kepentingan ma-syarakatnya menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi ma-syarakat dengan tetap memperhatikan  perundang-undang  yang berlaku.
Adanya  sistem  otonomi  daerah  yang diterapkan di Indonesia pasca era reformasi bertujuan  untuk  memberikan  peningkatan kesejahteraan  hidup  masyarakat.  Adapun hak dasar rakyat yang berhak dipenuhi oleh pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya  secara  ber-kesejahteraan  dan berkeadilan salah satunya adalah hak untuk memperoleh  pelayanan  pendidikan  yang terjangkau  (Adisasmita  2011:18).  Otonomi daerah  di  bidang  pendidikan  tingkat  lokal diserahkan  kepada  pemerintah  daerah melalui  dinas  pendidikan  yang  harus mampu mengelola pendidikan dengan lebih ber-tanggung  jawab  (Indiahono,  2006  : 156-158).
Pemerintah daerah ber-tanggung jawab dalam  bidang  pendidikan.  Pendidikan berkualitas  merupakan  salah  satu  harapan yang  diinginkan  diberbagai  daerah  di Indonesia. Harapan tersebut tertuang dalam pembukaan  UUD  1945  alinea  ke  empat
yaitu  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Oleh  karena  itu  pendidikan  menjadi  salah satu  aspek  penting  dalam  kehidupan negara,  dengan  kualitas  pendidikan  yang bermutu  akan  memberikan  dampak  yang positif  bagi  perbaikan  kualitas  sumberdaya manusia suatu bangsa.
Dikutip
dari situs https://www.kemenkopmk.go.id laporan UNESCO dalam Education For All Global Monitoring  Report (EFA-GMR),  Indeks Pembangunan  Pendidikan  Untuk  Semua atau The  Education  for  All  Development Index (EDI)  Indonesia  tahun  2014  berada pada peringkat 57 dari 115. Hal itu menjadi landasan pemerintah untuk terus memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia.
Kualitas pendidikan di Indonesia harus diimbangi dengan kualitas kinerja pemerintah untuk benar-benar mewujudkan cita-cita bangsa. Perlu adanya kesiapan dari seluruh  aparatur  negara  untuk  meberikan kinerja yang maksimal untuk mencipatakan ke-pemerintahan  yang  bersih  dan  baik ( clean and good governance ) sesuai dengan peraturan  UU  Nomor  28  /  1999  tentang penyelengaraan  negara  yang  bersih  dan bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme. Baik  buruknya  pemerintahan  bisa  dapat dilihat dari sejauhmana performance birokrasi (Said 2012 : 89).
Baik  dan  buruk  kinerja  aparatur  akan memberikan citra terhadap instansi tersebut
di  mata  masyarakat.  Seperti  kebanyakan instansi  pemerintah  yang  pada  saat  ini banyak dijumpai kasus-kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga masyarakat juga menjadi alat kontrol untuk meminimalisir  tidakan-tindakan  tersebut. Sebagai  organisasi  publik  yang  lebih berorientasi pada kepentingan publik seharusnya aparatur negara lebih bertanggung  jawab  terhadap  pekerjaannya yang  dibebankan  kepada  masing-masing pegawai sesuai dengan tang-gungjawabnya.
Organisasi  publik  merupakan  tempat yang  didalamnya  terdapat  hak  dan  juga mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan pertanggungjawaban  terhadap  kinerjanya yang  sudah  dilakukan  dari  berbagai  upaya yang    berguna  untuk  memaksimalkan tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Salah  satu  instansi  publik yang menjadi topik perbincangan dikalangan masyarakat adalah Dinas Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  sebagai pelaksana dibidang pendidikan.
Sesuai  dengan  visi  misi  Bupati Kabupaten  Sumenep  yaitu  meningkatkan nilai-nilai  keagamaan,  dengan  kondisi masyarakat yang saat ini mulai mengesampingkan  keagamaan  disebabkan oleh  dua  faktor  keadaan  yaitu  semakin modern dan semakin canggihnya teknologi, sehingga  memberikan  dampak  yang  buruk pada  situasi  dan  kondisi  generasi  muda yang ada di Kabupaten Sumenep
khususnya  pada  anak-anak  usia  SD,SMP, dan SMA. Dampak buruk yang ditimbulkan dari  kedua  faktor  tersebut  yaitu  minimnya pengetahuan keagamaan di-kalangan siswa- siswi dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Hal itu  melatar  belakangi  Peraturan  Bupati  No 15  Tahun  2016  Tentang  Wajib  Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah.
Penyelenggaraan program yang berbasis  pesantren  ini  bekerjasama  dengan Kementrian  Agama  Kabupaten  Sumenep, karena Kementrian Agama memiliki kewenangan  untuk  mengelola  mandrasah disemua  tingkat  yang  ada  di  wilayah Kabupaten  Sumenep,  akan  tetapi  dinas pendidikan berperan langsung dalam sistem pe-ngawasan perencana kurikulum dan juga pelaksana dari peraturan bupati tersebut.
Menurut informasi yang peneliti dapatkan  pada  saat  pra-penelitian  kepada salah  satu  pegawai  di  sub  bagian  Program Perencanan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Sumenep yang mengatakan bahwa pendidikan berbasis pesantren yang saat ini dilaksanakan  oleh  Dinas  Pendidikan  yang sudah  berjalan  satu  tahun  ini  pada  tahun 2016  diterapkan  pada  kelas  1  SD,  kelas  1 SMP,  dan  kelas  1  SMA,  kemudian  untuk 2017  diterapkan  pada  kelas  1  dan  2  SD, kelas 1 dan 2 SMP, dan kelas 1 dan 2 SMA. Program  tersebut  hanya  diimplementasikan di  wilayah  Kecamatan  Kota  Sumenep dengan  pembelajaran  sejarah  islam,  aqidah akhlak, dan alqur’an hadist.
Program Wajib Diniyah menjadi sorotan  publik  dikarenakan  pelaksanaan program  tersebut  tidak  maksimal.  Dikutip dari situs pemberitaan http://jatim.tribunnews.com (08/052017) ketua komisi IV, DPRD Sumenep mempertanyakan pelaksanaan wajib madrasa  diniyah  di  tahun  2016  yang  gagal dilaksanakan sehingga me-ngakibatkan hangusnya anggaran yang telah disediakan.
Menurut pegawai sub bagian perencanaan  program  pelaksanaan  wajib madrasah diniyah  yang sudah berjalan satu tahun  telah  mencapai  hasil  90%.  Akan tetapi  dilihat  pada  realitas  dilapangan dijumpai  hal  yang  bebeda  dengan  hasil tersebut  seperti  kesiapan  tenaga  pengajar hingga kurikulum pembelajaran, dan sarana dan  prasarana  yang  harusnya  disediakan untuk  sekolah  belum  mencapai  hasil  yang maksimal.
Kinerja  aparatur  Dinas  Pendidikan yang  tidak  maksimal  tentulah  memiliki beberapa faktor sehingga dari uraian diatas maka  penulis  tertarik  merumuskan  judul Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Program Wajib Madrasah Diniyah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Moeheriono (2012:99) akuntabilitas  sangat  berhubungan  dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggung  jawaban  kepada  otoritas  yang
lebih  tinggi  dalam  sebuah  rantai  komando organisasi,  akan  makna  akuntabilitas  lebih luas  jika  merujuk  kepada  sebuah  keadaan yang  lebih  luas  dengan  standart  kinerja yang  bertumpu  pada  harapan  organisasi, sehingga  nantinya    dapat  digunakan  untuk menilai  kinerja,  responsivitas,  dan  juga moralitas  dari  para  pengemban  tugas  dan tanggung jawab.
Penilaian terkait dengan akuntabilitas birokrasi  dapat  dilihat  dari  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Karena  Dinas  Pendidikan  juga  termasuk dalam  suatu  instansi  pemerintah  maka akuntabilitas
Peraturan  Presiden  Nomor  7  tahun 1999 adalah sebagai berikut:
1) Menjadikan  instansi  pemerintah  yang akuntabel,  sehingga  dapat  beroperasi secara  efektif,  efisien  dan  responsif, terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah,  dan  terwujudnya  partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
3) Terpeliharanya  kepercayaan  masyarakat kepada pemerintah atas tanggung jawabannya. (Moeheriono, 2012:101).
Menurut Moeheriono (2014:34) efektif  merupakan    indikator    mengukur tingkat  kesesuaian  output  (keluaran)  yang dihasilkan  dalam  mencapai  sesuatu  yang diinginkan.  Indikator  mengenai  efektivitas
ini menjawab pertanyaan mengenai kegiatan  yang  telah  dilakukan  sudah  benar dilakukan atau tidak.
Menurut  Sutrisno  (2007  :  125-126) efektivitas suatu kegiatan dapat diperhatikan  dari  beberapa  indikator  yaitu: pemahaman  program,  tepat  sasaran,  tepat waktu, dan tercapainya tujuan.
Safroni  (2012:27)  efisien  diartikan  bahwa tujuan  atau  motif  administrasi  adalah mencapai  hasil  yang  efektif  dan  efisien, selain itu juga efisien disebut juga  berdaya guna.
Bridgman  dan  Davis  (2000)  dalam Setiyono  (2014:148)  juga  mengatakan efisien  merupakan  kegiatan  dan  program institusi,  harus  dilaksanakan  dengan  biaya semurah  mungkin  atau  menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin.
Menurut  UNDP  ( United  Natio Development  Program )  dalam  Lembaga Administras  Negara  (2004:22-23)  dalam Safroni  (2012:132-133)    responsif  dalam pengertian daya tanggap organisasi terhadap  harapan,  keinginan,  dan  aspirasi serta tuntutan masyarakat.
Menurut  Djiptono  (1007:14)  dalam Hardiyansyah  (2011:53)    daya  tanggap merupakan  kegiatana  para  staf  dalam membantu  pelanggan  dan  memberikan pelayanan dengan tanggap.
Bridgman  dan  Davis  (2000)  dalam Setiyono  (2014:148)  transparansi  dalam instansi publik harus bekerja dalam suasana
terbuka, accesible (dapat  dilihat,  diperiksa, dipantau), dan controlable (dapat dikontrol) oleh masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitianinimenggunakanmetodepen elitiandeskriptifkualitatif, yakni yang bersifatmendeskripsikanataumeng- gambarkanAkuntabilitas
Kinerja
Pengelolaan  Program  Wajib  Madrasah Diniyah di  Dinas Pendidikan di  Kabupaten Sumenep. Dikaji berdasarkan atasAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diinstruksi Peraturan  Presiden  Nomor  7  tahun  1999 adalah sebagai berikut:
1) Menjadikan  instansi  pemerintah  yang akuntabel,  sehingga  dapat  beroperasi secara  efektif,  efisien,  dan  responsif, terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah,  dan  terwujudnya  partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
3) Terpeliharanya  kepercayaan  masyarakat kepada pemerintah atas tanggung jawabannya. (Moeheriono, 2012:101)
Berdasarkan  AKIP  tersebut  yang dijadikan sebagai acuan maka penelitian ini memfokuskan pada empat poin, diantaranya:
1. Efektif,  pada  konteks  akan  dilihat  dari petunjuk  pengelolaan  program  yang  ada
dalam  pencapaian  sasaran  ataupun tujuan program wajib diniyah.
2. Efisien,  pada  konteks  ini  efisien  akan dilihat dari kesesuaian proses pelaksanaan  program  wajib  diniyah dalam memanfaatkan sumber daya.
3. Responsif,  sedangkan  pada  kontenks  ini responsif akan dilihat dari kecepatan dan ketepatan  aparatur  dalam  merespon permasalahan yang dihadapai pelaksanaan wajib diniyah.
4. Transparansi instansi pemerintah, konteks  ini  dinilai  dari  penyediaan media  informasi  yang  disediakan  oleh Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep serta pelaporan kinerja.

## PEMBAHASAN
Berdasatkan  penelitian  yang  peniliti lakukan  di  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Sumenep terkait fokus kajian Akuntabilitas Kinerja  terkait  fokus  pertama  yaitu  efektif, Pelaksanaan wajib diniyah yang diterapkan di  daerah  Kecamatan  Kota  Sumenep berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti dapatkan  dilapangan  bahwa  pelaksanaan Wajib  Diniyah  yang  ditetapkan  pada  Juli 2016  ini  benar-benar  dilaksanakan  pada tahun  2016  dengan  cukup  efektif.  Karena program  ini  merupakan  kebijakan  baru sehingga  pelaksanaanya  belum  sempurna. Dimana  menurut  Moeheriono  (2014:34) efektif  merupakan    indikator    mengukur tingkat  kesesuaian output (keluaran)  yang
dihasilkan  dalam    mencapai  sesuatu  yang diinginkan.  Indikator  mengenai  efektivitas ini menjawab pertanyaan mengenai kegiatan  yang  telah  dilakukan  sudah  benar dilakukan atau tidak.
Peraturan  Bupati  Nomor    15  Tahun 2016  tentang  Wajib  Belajar  Pendidikan Diniyah  dengan  maksud  seluruh  lembaga pendidikan yang berada di Kecamatan Kota Sumenep untuk melaksanakan program ini. Oleh karena itu kesesuai antara perencanaan  dengan output (keluaran) dilakukan secara baik dan benar oleh Dinas Pendidikan dengan menyesuaikan peraturan dan petunjuk yang telah ditetapkan  yang  telah  tercantum  dalam Perbup  dan  Petunujuk  teknisnya.  Dimana pada  peraturan  dan  juknis  Wajib  Diniyah dilaksanakan  pada  siswa  sekolah  tingkat SD, SMP, dan SMA dengan berhatap mulai dari pelaksanaan satu kelas hingga terlaksana dua kelas masing-masing tingkatannya.  Dengan  klasifikasi  kelas diniyah  Ula  (SD),  Ustho  (SMP),  dan  Ulya (SMA).
Selain  itu  juga  pembagian  ruang  dan waktu  pembelajaran  memang  terealisasi sesuai dengan aturan yang ada. jumlah guru serta  kerjasama  dengan  lembaga  lain  juga terjalin.  Dengan  itu  bisa  dikatakan  bahwa upaya  kinerja  Dinas  Pendidikan  untuk memenuhi  ketercapaian  tujuan  dilakukan secara profesional.
Hal  yang  sama  juga  disamapaikan menurut  Menurut  Sutrisno  (2007  :  125- 126)  efektivitas  suatu  kegiatan  dapat diperhatikan  dari  beberapa  indikator  yaitu: pemahaman  program,  tepat  sasaran,  tepat waktu,  dan  tercapainya  tujuan.  Jika dipadukan  dengan  teori  tersebut  dengan hasil  peneliti  di  lapangan  program  ini memiliki  tujuan  yang  positif  sehingga membawa  hasil  yang  baik,  artinya  semua lembaga  pendidikan  di  daerah  Kecamatan Kota  Sumenep.  Pada  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pemahan  terhadap program  wajib  diniyah  ini  sangat  baik  hal tersebut  bisa  dilihat  dari  penyelenggara program  wajib  diniyah  sangat  memahami alur  maksud  dan  tujuan  dari  program tersebut.
Selain  itu  juga  target  pelaksanaan yang  tertuang  dalam  rencana  kerja  satu tahun dari program  yang berjala satu tahun ini  pada  target  periode  satu  tahu  yaitu terselenggaranya  wajib  diniyah  di  seluruh lembaga  pendidikan  di  Kecamata  Kota Sumenep dan hal itu tercapai sesuai dengan target sasaran.
Fokus kedua yaitu efisien,
Berdasarkan hasil penelitian bahwa anggara yang  besar  dan  pemanfatan  sumberdayan di-lakukan  dengan  biaya  yang  minim  ini tidak bisa dikatakan berdaya guna. Dimana menurut Menurut Safroni (2012:27) efisien diartikan  disebut  juga    berdaya  guna. Artinya  berdaya  guna  dalam  menghasilkan
hasil  dan  manfaat.  Sedangkan  pada pelaksanaanya hal itu tidak sesuai membawa hasil dan manfaat.
Klasifikasi  belanja  anggaran  untuk membiayai  program  ini salah satunya  yang telah penyelenggara wajib diniyah dapatkan adalah  berupa  papan  tulis,  raport,  dan silabus. Berdasarkan hasil observasi, wawancara,  dan  pengamatan  langsung dilapangan  bahwa  raport  yang  disediakan tidak  sesuai  dengan  jumlah  peserta  didik yang  mengikuti  Wajib  Diniyah  sehingga raport tidak digunakan.
Bridgman  dan  Davis  (2000)  dalam Setiyono  (2014:148)    mengatakan  efisien merupakan  kegiatan  dan  program  institusi, harus  dilaksanakan  dengan  biaya  semurah mungkin  atau  meng-gunakan  sumberdaya yang  seminimal  mungkin.    Walapun kegitan program ini dilakukan menggunakan  biaya  semurah  mungkin, akan  tetapi  berdasarkan  hasil  yang  ditemui dilapangan  bahwa  beberapa  sarana  dan prasarana  yang  diberikan  oleh  Dinas Pendidikan memang benar teralisasi dilapangan,  akan  tetapi  untuk  insentif  gaji, buku  pegangan  guru  dan  siswa  belum terlaksana  dengan  baik.  Disisi  lain  jika dilihat  dari  segi  fungsi  dan  manfaat  sarana dan  prasarana  di  lapangan    belum  efisien. Artinya  dalam  klasifikasi  anggara  2016 telah  mencantumkan  buku  pegangan  akan tetapi  baik  lembaga  penyelenggara  dan siswa tidak mendapatkan buku pegangan.
Fokus ketiga yaitu responsif, Pelaksanaan  suatu  kebijakan  pemerintah pada prakteknya memiliki beberaapa tanggapan,  kebutuhan,  dan  juga  tindak lanjut dari dari kebutuhan tersebut. Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  Dinas Pendidikan terlihat lambat dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, artinya tidak ada tindak lanjut dari apa yang sudah masyarakat  keluhkan.  Selain  itu  juga kurang intensifnya Dinas Pendidikan dalam menajalin  komunikasi  dengan  lembaga- lembaga  terkait  dalam  pelaksanaan  Wajib Diniyah  sehingga  terjadi  miskomunikasi dengan lembaga-lembaga yang lain.
Menurut UNDP (United Natio Development  Program) dalam  Lembaga Administras  Negara  (2004:22-23)  dalam Safroni  (2012:132-133)    responsif  dalam pengertian daya tanggap organisasi terhadap  harapan,  keinginan,  dan  aspirasi serta tuntutan masyarakat. sebagai penyelenggara  yang  juga  berperan  sebagai masyarakat yang terkena dampak kebijakan telah  menyuara-kan  aspirasi  langsung kepada  Dinas  Pendidikan,  seperti  hasil penelitian bahwa masyarakat butuh kejelasan  pemberian  insentif  kepada  guru pengajar  yang  sebelumnya  dijanjikan, dimana  apabila  hal  itu  dibiarkan  akan menimbulkan  persepsi  yang  beraneka ragam oleh masyarakat.
Selain  itu  juga  apabila  kebutuhan mereka  tidak  terpenuhi  maka  lambat  laun
tidak  hanya  satu  penyelenggara  yang membekukan  pelaksanaan  wajib  diniyah, akan  tetapi  akan  berdampak  besar  bagi keseluruhan  penyelenggara.    Sedangkan menurut Djiptono (2007:14) dalam Hardiyansyah  (2011:53)    daya  tanggap merupakan  kegiatana  para  staf  dalam membantu  pelanggan  sedangkan  hasil penelitian  kurangnya  Dinas  Pendidikan dalam  menyurvei  langsung  ke  lapangan sehingga kurang mengetahui apa kebutuhan dari masyarakat atau penyelenggara madrasah  diniyah.  Seperti  pada  hasil penelitian  di  lapangan  bahwa  ada  beberpa sekolah yang membiarkan anak-anaknya ke madrasah  padahal  seharusnya  urus  anak- anak  didiknya    harus  di  pastikan  benar- benar  masuk  madrasah  atau  tidak.  dan mem-berikan pelayanan dengan tanggap.
Fokus  keempat  yaitu  transparansi instansi  pemerintah,Akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  tidak  terlepas  dari kegiatan  pelaporan  kinerja  seperti  menurut Sedarmayanti  (2013:109-112)  bahwa  salah satu yang harus diperhatikan dari akuntabilitas  adalah  Penyusunan  laporan harus  mengikuti  prinsip  yang  lazim, disusun secara jujur, objektif, dan transparansi . Berdasarkan  hasil  penelitian bahwa  kegiatan  pem-buatan  pelaporan memang  di-lakukan.  Untuk  program  wajib diniyah pelaporan yang sementara berbentuk  Dokumntai  Kegiatan    Wajib Diniyah  Piloting  Kabupaten  Sumenep.
laporan  tersebut  yang  nantinya  akan diserahkan  kepada  DPR  selaku  otoritas yang lebih tinggi.
Sedangkan  Menurut  Bridgman  dan Davis  (2000)  dalam  Setiyono  (2014:148) transparansi  dalam  instansi  publik  harus bekerja  dalam  suasana  terbuka, accesible (dapat  dilihat,  diperiksa,  dipantau),  dan controlable (dapat dikontrol) oleh masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap  kinerja  Dinas  Pendidikan,  hal  ini dibuktikan  dari    ketersediaan  media  untuk menyediakan infromasi.
Seperti
pada www.-
disdik.sumenepkab.go.id/pages/saran , http:// kepegawaiandiknassumenep.blogspot.co.id . melalui  situs  tersebut  kegiatan  baik sosialisasi program, pengumuman, laporan, dan  juga  kritik  dan  saran  dapat  diakses untuk masyarakat luas. Akan teapi penggunaan  dari  media  sosisal  tidak dipergunakan secara maksimal oleh masyarakat.    UNDP (Uunited  Natio Development  Program) dalam  Lembaga AdministrasI  Negara  (2004:22-23)  dalam Safroni  (2012:132-133)  transparansi  dalam arti keterbukaan dan kebebasan dalam arus informasi  sehingga  mudah  diterima  oleh mereka yang membutuhkan.
Arus  infromasi  dua  arah  yaitu pemerintah  dan  masyarakat  yang  mudah diakses  sangat  dibutuhkan  dalam  suatu
instansi pemerintah selain dijadikan sebagai bahan  evaluasi  juga  mementukan  dalam pengambilan  keputusan  terhadap  kebijakan selanjutnya.  Selain  itu  juga  informasi  yang jelas  dan  terperinci  akan  memberikan dampak yang baik terhadap citra instansi.
Jika dilihat dari media baik elektronik maupun  cetak  yang  disediakan  oleh  Dinas pendidikan belum baik. karena berdasarkan pengamatan  peneliti  terhdap website Dinas Pendidikan  walaupun  mudah  diakses  akan tetapi isi dari situs tersebut kurang rinci dan tidak  jelas.  Selain  itu  kondisi  informasi langsung  berupa  papan  tidak  berfungsi dengan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisa hasil  penelitian  beserta  pembahasannya yang  mengacu  pada  tinjauan  puatka Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Nomor  7  tahun  1990  (Moeheriono, 2012:101)
Hasil penelitian terhadap empat fokus yang menjadi acuan peneliti yaitu efektif, efisien, responsif, dan transparansi instansi pemerintah  dapat  disimpulkan  pelaksanaan program  wajib  diniyah  di  Kecamatan  Kota Sumenep belum maksimal. Jika dilihat dari konteks  efektif  pencapaian  tujuan  rencana kerja satu tahun 90% telah terlaksana, akan tetapi  jika  dilihat  pada  konteks  efisien penyerapan anggaran 10% belum menghasilkan manfaat, pada konteks
responsif  masih  belum  ada  tindak  lanjut dari kendala penyelengara, dan transparansi masih belum maksimal dalam memanfaatkan  media  informasi  baik  cetak ataupun  noncetak.  Sehingga  perlu  adanya evaluasi  terhadap  kendala-kendala  yang dihadapi,  mengikut  sertakan  masyarakat dalam menentukan belanja anggaran, melakukan per-temuan rutin dengan penyelnggara wajib diniyah. Selain itu juga perlu  adanya  penerbitkan  laporan  kinerja baik baik cetak ataupun elektronik sehingga tujuan  dari  program  wajib  diniyah  dapat terealisasi dengan baik dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,Rahadjo. 2011. Manajemen Pemerintah  Daerah. Graha  Ilmu.
Yogyakarta.
Aprizal.,  dan  Purba,  Jon  Roi  Tua.  2013. “Akuntabilitas
Pelayanan
Publik Dalam  Pelaksanaan  E-Procurement  Di Kota  Pangkalpinag.” Jurnal kebijakan & administrasi publik. Vol. 17 no.1. Hl 15-28
Dwiyanto,  Agus.  2008. Mewujudkan  Good Governance Melalui Pelayanan Publik . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Farhan, Djuni. 2009. Etika Dan Akuntabilitas  Profesi  Akuntan  Publik . Intimedia, Malang.
Hardiyansyah.2011. KUALITAS PELANAN
PUBLIK Konsep,
Dimensi,
Indikatorndan Implementasi. Gaya Media. Yogyakarta.
Humas.  2015.  “ Indonesia  Peringkat  ke-  57
EDI  dari  115  Negara  Tahun  2014 ”.
(https://www.kemenkopmk.go.id/artike
l/indonesia-peringkat-ke-57-edi-dari- 115-negara-tahun-2014 diakses tanggal 31/05/2017)
Moeheriono.  2012. Pengukuran  Kinerja Berbasis Kompetensi . PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Moeheriono. 2014. Indikator Kinerja Utama  (IKU)  Perencanaan,  Aplikasi, Dan  Pengembangan.  PT  Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Moleong,  Lexy  J,  2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Remaja Rosda Karya, bandung
Mutiarin, Dyah., dan Zaenudin, Arif. 2014. Manajemen  birokrasi  dan  kebijakan penelusuran konsep dan teori. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
Pasolong, Harbani. 2013. Teori
Administrasi  Publik .  CV  Alvabeta, Bandung.
Peraturan  UU  No.  32  tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah
Pratiwi,  Qori  Lusi.  2014.  “akuntabilitas dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah melalui sistem e- procurement (studi pada layanan pengadaan secara elektronik
pemerintah  kabupaten  kediri)”  jurnal administrasi publik vol.2 no.2.
Http://administrasipublik.studentjourna l.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/38 2 diakses pada tanggal 23/11/2016
Robbins,  Stephen  P.,  dan  Coulter,  Mary. 2009.  Manajemen  Edisi  Kesepuluh Jilid 1. Erlangga, Jakarta.
Rofiaty. 2012. Inovasi dan kinerja: Knowledge  Sharing  Behavior Pada Ukm. Malang: UB Press
Safroni,  Ladzi.  2012. Manajemen  Dan Reformasi  Pelayanan  Publik.Dalam Konteks  Birokrasi  Indonesia. Aditya Media Publishing. Malang
Said,  M.Ms’ud. 2012. Birokrasi  di  Negara
Birokrastis. Penerbit
Universitas
Muhammadiyah Malang. Malang
Sangadji, Etta Mamang., dan Sopiah. 2010.
Metodelogi Penelitian Pendekatan
Praktis  Dalam  Penelitian .  CV  Andi Offset, Yogyakarta.
Sedarmayanti. 2013. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi
Birokrasi,  Dan  Kepemimpinan  Masa Depan . PT Refika Aditama, Bandung.
Setiyono,  Budi.  2014. Pemerintahan  dan Manajemen  Sektor  Pub lik.  Caps, Yogyakarta.
Silalahi,  Ulber.  2012. Metode  Penelitian Sosi al. PT Refika Aditama, Bandung
Silalahi, Ulbert. 2011. Studi Ilmu
Administrasi Konsep, Teori, dan
Dimensi . Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung.
Siswanto. 2008. Pengantar Manajemen . PT
Bumi Aksara, Jakarta.
Sudarmanto.
2014. Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi Sdm Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Dalam Organisasi .
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  dan  D . Alfabeta, Bandung.
Surya/Mohammad  Rifai.  2016.  “ Aneh,
Dana Diniyah Rp 1 M Diknas Sumenep Mandeg ”.
Tribunjatim
(http://jatim.tribunnews.com/2017/05/0 8/aneh-dana-diniyah-rp-1-m-diknas- sumenep-mandeg diakses tanggal 31/05/2017)
Sutrisno,  Edy.  2007.  Manajemen  Sumber Daya Manusia. Kencana, Jakarta.
Umam, Khaerul. 2012. Perilaku Organisasi . CV Pustaka Setia,
Bandung.
Waluyo.  2007. Manajemen  Pelayanan Publik (Konsep, Aplikasi Dan
Implementasinya  Dalam  Pelaksanaan Otonomi  Daerah .  Penerbit  Mandar Maju, Bandung.
Wardhana, Gede Ary Surya. 2015. “pengaruh kompetensi pada
akuntabilitas  instansi  pemerintahah dengan  komitmen  organisasi  sebagai variabel  moderasi.” E-jurnal ekonomi dan  bisnis  Universitas  Udayana  4.09 http://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/arti cle/view/14050  diakses  pada  tanggal 23/11/2016 Wicaksono, Kristian Widya. 2015. “Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik.” Jurnal Kebijakan &
Administrasi  Publik.  Vol.  19  no.1.  Hl
17-26 Widodo,  Suparno  Eko.  2015. Manajemen Pengembangan
Sumber Daya
Manusia . Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Yusrianti, Hasni., Dan Safitri, Rika Henda. 2015.” Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan
Pemerintah  Kota  Palembang.” Jurnal manajemen dan bisnis sriwijaya vol. 13
no. 4.
http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jm
bs/article/view/3153 diakses pada tanggal 23/11/2016