## Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia
23 (1), 2024, 10 – 18 DOI : 10.14710/ jkli.23.1.10-18 Available at https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli
Penerapan Strategi Pemeliharaan
Eliminasi
Malaria
Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Wahyudi  Wahyudi 1* ,  Mursid  Raharjo 1 ,  Sulistiyani  Sulistiyani 1 ,  Nurjazuli  Nurjazuli 1 ,  Suwito Suwito 2
1 Magister Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Indonesia
2 Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia, Indonesia *Corresponding author : wahyu.kes@gmail.com
Info Artikel:Diterima 25 Juni 2023 ; Direvisi 14 September 2023 ; Disetujui 18 September 2023 Tersedia online : 25 September 2023 ; Diterbitkan secara teratur : Februari 2024
Cara  sitasi: Wahyudi  W,  Raharjo  M,  Sulistiyani  S,  Nurjazuli  N,  Suwito  S.  Penerapan  Strategi  Pemeliharaan Eliminasi  Malaria  Di  Kabupaten  Administrasi  Kepulauan  Seribu.  Jurnal  Kesehatan  Lingkungan  Indonesia [Online]. 2024 Feb;23(1):10-18. https://doi.org/10.14710/jkli.23.1.10-18.

## ABSTRAK
Latar  belakang: Daerah  yang  sudah  mencapai  eliminasi  malaria  harus  melakukan  fase  pemeliharaan  untuk mempertahankan  kasus  tetap  nol.  Sebagai  daerah  wisata  dan  ibu  kota,  Kabupaten  Administrasi  Kepulauan Seribu  memiliki  mobilitas  dan  kepadatan  penduduk  yang  cukup  tinggi.  Daerah  reseptif  malaria  yang  masih ditemukan jentik nyamuk Anopheles spp. serta masih adanya kasus impor sangat berisiko terjadinya penularan kembali.
Metode: Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari–Maret 2023 di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Pengambilan  data  dilakukan  dengan  wawancara mendalam. Informan berjumlah 15 orang yang dipilih langsung oleh peneliti dengan metode snowball sampling . Data penelitian disajikan dalam bentuk teks, tabel dan gambar yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan. Hasil: Penerapan  vektor  terpadu  di  Kabupaten  Administrasi  Kepulauan  Seribu  menunjukkan  penguatan komitmen  pemangku  kepentingan  dilakukan  dengan  komunikasi,  advokasi,  motivasi,  dan  sosialisasi  pada masyarakat oleh pemerintah setempat. Penguatan kebijakan tertuang pada SK Bupati terbaru nomor 174 tahun 2023  dan  keputusan  Gubernur  DKI  jakarta  Nomor  395  Tahun  2022.  Penguatan  surveilans  dilakukan  dengan deteksi  dini,  PE,  pengobatan,  pemantauan,  survey  kontak  dan  pemeriksaan  laboratorium.  Surveilans  migrasi dilakukan  dengan  pendataan  kepada  nelayan.  Surveilans  faktor  risiko  dilakukan  dengan  penemuan  daerah reseptif berdasarkan keberadaan jentik, pemantauan lingkungan dan perilaku masyarakat. Kecamatan Kepulauan Seribu  Selatan  merupakan  daerah  reseptif  malaria.  Partisipasi  masyarakat  yang  masih  tinggi  dalam  mengikuti kerja  bakti  kebersihan  lingkungan.  Jejaring  kemitraan  perlu  ditingkatkan.  Koordinasi  dilakukan  apabila ditemukan masalah yang bersangkutan dengan dinas terkait. survei migrasi hanya difokuskan pada nelayan dan belum pada wisatawan yang datang.
Simpulan: Aktualisasi  strategi  pemeliharaan  eliminasi  malaria  di  Kabupaten  Administrasi  Kepulauan  Seribu belum maksimal.
Kata kunci: Manajemen Vektor Terpadu; Malaria; Eliminasi

## ABSTRACT
Title:  Implementation  of  a  malaria  elimination  maintenance  strategy  in  Thousand  Islands  Administrative District
Background:  Regions  that  have  achieved  malaria  elimination  must  carry  out  a  maintenance  phase  to  keep cases at zero. As a tourist area and capital city, the Thousand Islands Administration Regency has a fairly high mobility and population density. Malaria receptive areas that are still found by Anopheles mosquito larvae and imported cases are still at risk of retransmission.
Method: This  study  was  conducted  in  January–March  2023  in  Thousand  Island  District,  DKI  Jakarta . This study  used  descriptive  qualitative  method.  Data  collection  was  conducted  by  in-depth  interviews.  The informants numbered 15 people who were directly selected by the researcher with snowball sampling method. The study data were presented in the form of text, tables and figures obtained from observations in the field Result:  The  implementation  of  integrated  vectors  in  the  Thousand  Islands  Administration  District  shows  that strengthening  stakeholder  commitment  is  carried  out  by  communication,  advocacy,  motivation,  and socialization to the community by the local government. Policy strengthening is contained in the latest Regent Decree  Number  174  of  2023  and  DKI  Jakarta  Governor  Decree  Number  395  of  2022.  Strengthening surveillance is carried out by early detection, PE, treatment, monitoring, contact surveys and laboratory tests. Migration surveillance is carried out by collecting data on fishermen. Risk factor surveillance is carried out by finding  receptive  areas  based  on  the  presence  of  larvae,  environmental  monitoring  and  community  behavior. South  Thousand  Islands  District  is  a  malaria  receptive  area.  Community  participation  is  still  high  in participating  in  environmental  hygiene  service  work.  The  partnership  network  needs  to  be  improved. Coordination  is  carried  out  if  problems  are  found  related  to  related  agencies.  The  migration  survey  is  only focused on fishermen and not yet on incoming tourists.
Conclusion:  The  actualization  of  the  malaria  elimination  maintenance  strategy  in  the  Thousand  Island Administrative District has not been maximized.

## Keywords: Integrated Vector Management; Malaria; Elimination

## PENDAHULUAN
Malaria  masih  menjadi  target  dunia  untuk mencapai  status  eliminasi  terutama  bagi  negara- negara  yang  memiliki  kasus  tinggi. World  health organization (WHO) menginisiasi eliminating countries  for  2020 (E-2020)  dengan  memastikan setidaknya  10  negara  mencapai  eliminasi  malaria tahun  2020. 1 Secara  global  dalam  periode  3  tahun (2018-2020)  kasus  malaria  mengalami  fluktuasi dimana  tahun  2018  sebanyak  228  juta  kasus,  tahun 2019  sebanyak  227  juta  kasus  dan  2020  meningkat menjadi  241  juta  kasus  dengan  627.000  kematian akibat  malaria  di  85  negara. 2 Di  Indonesia,  tercatat sebanyak  254.050  kasus  malaria  terjadi  pada  tahun 2020.  Capaian  eliminasi  malaria  nasional  ditargetkan pada  tahun  2030  dan  saat  ini  sebanyak  61,9%  atau 318  kabupaten/kota  dinyatakan  bebas  malaria  dan masih  ada  196  kabupaten/kota  lagi  yang  menjadi target eliminasi. 3 Di dalam mencapai eliminasi malaria nasional, wilayah  dengan  kasus  malaria  tinggi  berupaya menurunkan  kasus  hingga  nol  sedangkan  untuk wilayah  yang  telah  eliminasi  masuk  dalam  fase pemeliharaan.  Berdasarkan  pedoman  pemeliharaan eliminasi  malaria  dari  Kementrian  Kesehatan  RI menyebutkan  bahwa  daerah  yang  telah  mencapai eliminasi  masih  berisiko  terjadi  penularan  kembali terutama  di  daerah  reseptif  karena  mobilisasi penduduk  daerah  endemis.  Maka  dari  itu,  perlunya program  malaria  di  daerah  pemeliharaan  untuk mencegah  terjadinya  penularan  kembali  termasuk dalam  sistem  surveilans  dan  kewaspadaan  dini, mobilisasi penduduk dan jejaring tata laksana kasus. 4 Kabupaten  Administrasi  Kepulauan  Seribu merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  DKI
Jakarta  yang  telah  mencapai  status  eliminasi  sejak tahun  2013.  Tingginya  mobilitas  dan  kepadatan penduduk  Ibu  kota  serta  banyaknya  pengunjung wisata  yang  datang  dari  berbagai  wilayah  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  pemangku  kebijakan setempat  dalam  mempertahankan  status  eliminasi. Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi  daerah  reseptif  malaria  yaitu  didukung dengan masih ditemukan adanya Anopheles spp. yang dapat  berisiko  terjadi  penularan  kembali  apabila  ada Plasmodium spp.  Selain  itu,  masih  ditemukan  kasus impor  dari  luar  daerah  sehingga  pemerintah membentuk tim tracking dan pemantauan pengobatan untuk  mencegah  terjadinya  penularan  malaria. Pengawasan  dan  pemantauan  yang  ketat  diperlukan upaya  program  pengendalian  dengan  dukungan anggaran  yang  cukup.  Pengendalian  yang  kurang efektif  dapat  mengakibatkan  terjadinya  penularan kembali.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis penerapan  strategi  pemeliharaan  eliminasi  malaria sebagai  upaya  mempertahankan  eliminasi  malaria  di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

## MATERI DAN METODE
Penelitian dilakukan pada bulan Januari-Maret 2023  di  Kabupaten  Kepulauan  Seribu,  DKI  Jakarta. Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan desain  deskriptif  dan  metode snowball  sampling dalam  pemilihan  informan.  Variabel  yang  diteliti dalam  manajemen  vektor  terpadu  pasca  eliminasi mencakup 5 komponen strategi pemeliharaan eliminasi malaria yaitu komitmen pemangku kebijakan,  penguatan  surveilans,  jejaring  tatalaksana, kemandirian  masyarakat,  dan  jejaring  kemitraan.
Instrument yang digunakan adalah pedoman wawancara  mendalam (indepth  interview). Informan dalam  penelitian  ini  dipilih  secara  langsung  oleh peneliti (purposive sampling) dengan kriteria tertentu. 5 Informan  dipilih  dengan  kriteria  memiliki tugas  atau  wewenang  yang  berkaitan  dengan pengendalian  malaria,  terlibat  langsung  dalam program  pengendalian  malaria,  pemangku  kebijakan malaria  di  Kepulauan  Seribu,  seluruh  sektor  dan lapisan  masyarakat  yang  terlibat  dalam  pengendalian malaria.
Total informan berjumlah 15 orang yang terdiri dari  kepala  Suku  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Administrasi  Kepulauan  Seribu  (1  orang),  Pemegang program  malaria  Suku  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Administrasi  Kepulauan  Seribu  (1  orang),  Kepala Puskesmas  Kecamatan  Kepulauan  Seribu  Selatan  (1 orang),  Pemegang  program  malaria  Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan (1 orang), Suku Dinas  Lingkungan  Hidup  (1  orang),  Suku  Dinas Pariwisata (1 orang), Suku Dinas Sumber Daya Air (1 orang),  Suku  Dinas  Perhubungan  (1  orang),  Suku Dinas  Perumahan  Rakyat    (1  orang),  Suku  Dinas KPKP  (1  orang),  Sekolah  Dasar  (1  orang),  Suku Dinas  Kominfo    (1  orang),  Kecamatan  Kepulauan Seribu  Selatan  (1  orang),  Kelurahan  Pulau  Tidung  (1 orang), Juru Malaria Desa(1 orang).
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara  mendalam  kepada  setiap  informan. Pengolahan  data  dilakukan  dengan  membuat  matriks wawancara. Analisa data didasarkan pada hasil olahan data  yang  di  rekap  dan  disajikan  menggunakan tabel/matrik kemudian di analisis dan disajikan dalam bentuk narasi. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan  hasil  yang  diperoleh  dengan  teori yang  terdapat  pada  tinjauan  pustaka  dan  hasil penelitian  dan  penelitian  serupa  oleh  peneliti  lain. Data penelitian disajikan dalam bentuk teks, tabel dan gambar  yang  diperoleh  dari  hasil  observasi  di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Strategi  Pemeliharaan  Eliminasi  Malaria  di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Pemeliharaan  eliminasi  malaria  dilakukan  setelah menerima  sertifikat  eliminasi  melalui  5  strategi  yaitu penguatan komitmen pemangku kepentingan, penguatan  surveilans,  penguatan  jejaring  tatalaksana,
penguatan  kemandirian  masyarakat,  dan  penguatan jejaring kemitraan.

## 1) Penguatan Komitmen Pemangku Kepentingan

## Gambar 1. Komitmen Pemangku Kepentingan
Penguatan  komitmen  dapat  dilakukan  dengan komunikasi,  koordinasi,  advokasi,  motivasi  dan sosialisasi kepada pemerintah setempat dan pemangku kepentingan  serta  mengalokasikan  anggaran  untuk mencegah  penularan  kembali.  Berdasarkan  hasil wawancara  mendalam  di  dapatkan  bahwa  pemangku kepentingan    yang  berperan  dalam  mempertahankan eliminasi malaria adalah bupati, camat, lurah, RT RW, dan suku dinas terkait serta kepolisian.
Kegiatan  komunikasi,  advokasi,  motivasi,  dan sosialisasi dilakukan kepada seluruh pemangku dalam mendukung secara aktif upaya mempertahankan kasus malaria  agar  tetap  nol.  Hasil  wawancara  mendalam dapat dilihat pada table 1, tabel tersebut menunjukkan bahwa  penguatan  komitmen  pemerintah  dilakukan dengan  komunikasi  dengan  penguasa  wilayah, koordinasi  dalam  melakukan  kegiatan,  sosialisasi pada  masyarakat  dengan  promosi  kesehatan  yang sering dilakukan oleh camat atau lurah terkait dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengingatkan kembali  tentang  malaria  dan  mencegah  penularan kembali dari kasus impor. Pemangku kepentingan dan masyarakat  yang  memberi  dukungan  aktif  dapat membantu pengendalian malaria dan mempertahankan status eliminasi. 6

## Tabel 1. Peran Pemangku Kepentingan
Informan Hasil Wawancara Keterangan Kepala Suku Dinas Kesehatan “......kadang  juga  bantu  sosialisasi,  anggaran,  kalo kecamatan  kelurahan  itu  ya  sesuai  dengan wilayahnya Peran  dari  pemangku  kepentingan yakni sosialisasi, pengadaan anggaran,  dan  penguasa  wilayah setempat Pemegang Program  malaria Suku Dinas Kesehatan Kelurahan  kecamatan  sebagai  penguasa  wilayah, koordinasi  dalam  menjalankan  program  ya  dengan mereka,  kepolisian  kita  minta  bantu  dalam  hal keamanan
Koordinasi dilakukan dengan penguasa  wilayah  setempat  yakni camat  dan  lurah,  dan  dukungan keamanan dari pihak kepolisian.
Informan Hasil Wawancara Keterangan Kepala Puskesmas Ketika kita mau melaksanakan kegiatan tentunya kita harus  izin  dulu,  koordinasi  dulu  dengan  pemangku wilayah setempat...lalu sudin terkait itu tentunya kita ga  bisa  bekerja  sendiri,  kita  minta  bantuan  yang sesuai dengan tupoksi mereka Komunikasi dalam perizinan, koordinasi,  dan  advokasi  dalam kerjasama lintas sektor Pemegang Program  malaria Puskesmas Camat  mendukung  dan  sempat  turun  juga, menggerakkan, partisipasi, aware nya baik, kebijakan  terkait  anggaran  juga  siap  mendukung, tidak  jarang  juga  mereka  yang  sosialisasi  ke masyarakat  karna  kan  terkadang  mereka  itu  jauh lebih didengar oleh masyarakat. Komitmen  Pemangku  kepentingan berperan dalam komunikasi, pemberian  motivasi  dan  sosialisasi pada masyarakat.
Kegiatan  advokasi  dilakukan  oleh  Suku  Dinas Kesehatan  kepada  Bupati  terkait  dengan  sosialisasi saat pertemuan lintas sektor dan anggaran. Sedangkan ditingkat  puskesmas,  advokasi  dilakukan  kepada camat,  lurah  dan  jajaran  dibawahnya  terkait  dengan dukungan kegiatan kepada masyarakat, sosialisasi dan perencanaan anggaran. Pengalokasian anggaran dalam upaya  pemeliharaan  eliminasi  malaria  di  Kabupaten Administrasi  Kepulauan  Seribu  berasal  dari  dana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  Dana Alokasi  Khusus,  dan  Badan  Layanan  Umum  Daerah. Advokasi  dilakukan  untuk  menciptakan  dukungan sistem dalam program yang akan dilaksanakan. Dalam prosesnya,  advokasi  membutuhkan  manajemen  yang baik  sehingga  pelaksanaannya  dapat  efektif  dan efisien. 7 Advokasi mendukung kerjasama lintas sektor yang  diperlukan  dalam  memobilisasi  sumber  daya termasuk anggaran kegiatan. 8
Upaya penguatan
kebijakan
dalam mempertahankan  eliminasi  malaria  di  Kabupaten Administrasi  Kepulauan  Seribu  dengan  adanya  SK Bupati terbaru nomor 174 tahun 2023 tentang strategi pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria 9 , dan keputusan Gubernur DKI jakarta Jakarta Nomor  395  Tahun  2022  tentang  pemeliharaan (Pencegahan penularan kembali) malaria. 10
Keberhasilan  suatu  program  sangat  didukung dengan  komitmen  yang  kuat  dari  pemerintah  melalui adanya  kebijakan,  baik  itu  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah  maupun  lintas  sektor. 11 Kebijakan kesehatan  dapat  terlaksana  dengan  baik  jika  disusun dan  ditunjang  dengan  adanya  bukti-bukti  yang  valid dan  lengkap. 12 Keberadaan  implementasi  kebijakan akan  memobilisasi  keberadaan  suatu  lembaga.  Tanpa adanya  implementasi,  suatu  kebijakan  hanya  akan menjadi sebuah dokumen. 13 Sumber  daya  dalam  upaya  pemeliharaan malaria di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dinilai  masih  kurang.  Sebanyak  dua  informan menyatakan  bahwa  juru  malaria  desa  (JMD)  masih kurang  karena  hanya  mempunyai  dua  dalam  wilayah kerja  puskesmas,  sedangkan  untuk  akses  di  pulau lumayan  sulit.  Hal  ini  dikarenakan  anggaran  untuk JMD  terbatas  dan  lebih  difokuskan  ke  program  lain terutama  saat  pandemi  Covid-19.  Namun,  informan lain  menyatakan  bahwa  anggaran  di  provinsi  DKI
Jakarta tidak sulit, jika ada pengajuan anggaran jarang untuk tidak di terima.
Penelitian  yang  dilakukan  di  Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa tenaga JMD yang ada dinilai masih kurang, terlebih ketika terjadi outbreak . Total JMD sebanyak 45 orang dan ada 7 orang dalam  satu  kecamatan  sehingga  seorang  JMD bertanggung  jawab  untuk  beberapa  desa.  Hal  ini menjadi  salah  satu  kendala  dalam  pengendalian malaria mengingat kondisi jalan pegunungan dan licin menyulitkan JMD ke lapangan. 14

## 2) Penguatan Surveilans
Gambar 2. Penguatan Surveilans
Berdasarkan  Pedoman  Kementrian  Kesehatan RI,  surveilans  yang  harus  dilakukan  oleh  wilayah yang telah mencapai status eliminasi adalah surveilans kasus dan laboratorium, surveilans migrasi, surveilans faktor  risiko  yang  terdiri  dari  vektor,  tempat perindukan  vektor  dan  perilaku  masyarakat,  dan pemetaan lokasi.
Surveilans kasus dan laboratorium di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  dilakukan dengan penemuan kasus dini, penyelidikan epidemiologi,  pemberian  obat  malaria,  pemantauan kasus,  pemantauan  minum  obat,  survey  kontak  dan pemeriksaan  laboratorium  berupa  uji  mikroskopis, RDT  dan  PCR.  Hal  ini  telah  memenuhi  syarat berdasarkan pedoman pemeliharaan eliminasi malaria dimana  dalam  penemuan  kasus  dini  yang  ditemukan
segera dilaporkan, melakukan penyelidikan epidemiologi,  respon  penanggulangan  hasil  PE,  dan surveilans rutin. 15 Surveilans migrasi dilakukan dengan pendataan  kepada  nelayan.  Informan  menyatakan bahwa  surveilans  migrasi  ini  selalu  dilakukan  ketika ada  nelayan  datang  dari  luar  wilayah.    Surveilans migrasi dilakukan dengan pengambilan sediaan darah pada  orang-orang  yang  menunjukkan  gejala  klinis malaria  yang  baru  datang  dari  daerah  endemis malaria. 16 Surveilans migrasi ini belum efektif karena hanya dilakukan pada nelayan. Sebagai daerah wisata, surveilans  migrasi  harus  lebih  ditingkatkan  terutama pada  wisatawan  yang  datang  dari  wilayah  endemis untuk  mencegah  adanya  kasus  impor  yang  dapat menyebabkan  terjadinya  penularan  kembali.  Terlebih Kepulauan  seribu  merupakan  daerah  reseptif  yang ditemukan  adanya  jentik  nyamuk Anopheles .  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  pada  tahun 2019  dimana  Kabupaten  Jembrana,  Bulukumba,  dan Bengkalis  telah  mndapat  sertifikat  eliminasi  masih menjadi  daerah  reseptif  dan  berpotensi  terjadi penularan  kembali  apabila  tidak  dilakukan  surveilans vektor  dan  surveilans  migrasi  untuk  mengidentifikasi kasus impor secara aktif. 17
Surveilans  faktor  risiko  dilakukan  dengan penemuan  daerah  reseptif  berdasarkan  keberadaan jentik,  pemantauan  tempat  perindukan  secara  rutin, dan  perilaku  masyarakat  setempat.  Surveilans  vektor dilakukan  dengan  menentukan  daerah  reseptif berdasarkan  keberadaan  jentik  nyamuk Anopheles . Apabila  ditemukan  jentik  maka  dilakukan  larvasidasi dan  menejemen  lingkungan  dengan  pemberian  ikan pemakan  jentik.  Hal  ini  sesuai  dengan  dengan peraturan  pemeliharaan  eliminasi  malaria  dimana surveilans vektor dilakukan rutin  berdasarkan penentuan wilayah reseptif. 15 Surveilans  vektor  malaria  menjadi  strategi utama seluruh negara yang rentan dan reseptif malaria termasuk  negara  yang  telah  eliminasi  namun  rentan terjadi penularan kembali. 18 Menurut WHO, suveilans vektor  bertujuan  untuk  menentukan  karakterisasi daerah  reseptif  untuk  seleksi  dan  stratifikasi  dalam intervensi pengendalian vektor, mengetahui kepadatan vektor  untuk  menentukan  pengendalian  vektor  yang tepat,  memonitor  terjadinya  resistensi  insektisida, mengidentifikasi  potensi  kegagalan  pengendalian vektor,  dan  mengidentifikasi  kesenjangan  cakupan intervensi  pengendalian  vektor. 19 Pemantauan  tempat perindukan  dilakukan  dengan  rutin  untuk  mencegah terjadinya penularan kembali.
Perilaku tertentu dari masyarakat di Kabupaten Adminstrasi  Kepulauan  Seribu  saat  ini  tidak  ada. Namun,  informan  menyatakan  bahwa  dahulu  ada kebiasaan  masyarakat  yang  sering  merendam  rumput laut di lagun-lagun yang menyebabkan lagun tersebut menjadi tempat perindukan nyamuk sehingga penularan malaria menjadi lebih cepat dan bertambah banyak. Namun saat ini, pemerintah telah mengedukasi  dan  mengalihkan  kebiasaan  tersebut
dengan  memenfaatkan  drum-drum  bekas  yang  airnya bisa langsung dibuang sehingga tidak menjadi tempat perindukan jentik nyamuk Anopheles .
Di  dalam  menjalankan  kegiatan  surveilans tentu  ada  kendala  atau  tantangan  yang  dihadapi. Informan menyatakan bahwa kondisi wilayah Kabupaten  Administrasi  Kepulauan  Seribu  yang terpisah  oleh  pulau-pulau  serta  akses  yang  sulit dijangkau  serta  daerah  reseptif  menjadi  kendala  yang dihadapi petugas.

## 3) Penguatan jejaring tatalaksana

## Gambar 3. Penguatan Jejaring Tatalaksana
Jejaring tatalaksana dilakukan untuk menjamin kemampuan  mendiagnosa  malaria  secara  dini  dan mengobati  dengan  tepat.pemetaan  wilayah  reseptif  di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di dapatkan bahwa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan merupakan  daerah  reseptif  malaria.  Berikut  hasil pemetaan daerah reseptif:
Gambar 4. Pemetaan Daerah Reseptif
Berdasarkan gambar 4. menunjukkan bahwa di Kecamatan Seribu Selatan terdapat 3 kelurahan yakni Kelurahan  Pulau  Tidung,  Kelurahan  Pulau  Pari,  dan Kelurahan  Pulau  Untung  Jawa  yang  ditemukan keberadaan  jentiik  nyamuk  Anopheles.  Penemuan kasus dini dilakukan dengan  pemantauan lingkungan,
survey  migrasi  pada  nelayan,  pemantauan  kasus, pemantauan  minum  obat  dan  survey  kontak, koordinasi dengan pemangku wilayah dan masyarakat setempat  terkait  informasi.  Di  wilayah  reseptif malaria,  kegiatan  tersebut  lebih  dirutinkan  untuk mencegah  terjadinya  penularan  dari  adanya  kasus impor.
Hal  ini  sesuai  dengan  pedoman  pemeliharaan eliminasi  dimana  untuk  daerah  reseptif  dilakukan penemuan  kasus  dini  dengan  survey  kontak,  deteksi kasus  aktif  maupun  pasif,  sedangkan  untuk  daerah tidak  reseptif  dilakukan  deteksi  kasus  pasif  melalui unit  pelayanan  kesehatan. 15 Uji  sediaan  darah  di laboratorium  dilakukan  apabila  ada  gejala  ditemukan pada  masyarakat baik  setelah  survey  migrasi  maupun laporan dari masyarakat setempat.
Pengobatan  dan  pemantauan  kasus  dilakukan setelah  dinyatakan  adanya  kasus  positif  baik  kasus impor  maupun  indigeneous.  Informan  menyatakan bahwa  pengobatan  dilakukan  oleh  petugas  kesehatan puskesmas,  sedangkan  pemantauan  minum  obat dilakukan  oleh  JMD  pada  seluruh  kasus.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  di Kabupaten  Magelang  dimana  JMD  berperan  sangat penting  untuk  wilayah  reseptif  malaria.  JMD  tidak hanya  bertugas  dalam  penemuan  dan  tatalaksana kasus namun sampai pemantauan minum obat. 20 Perluasan  jejaring  tatalaksana  pada  fasyankes setempat adalah puskesmas dan rumah sakit yang ada Kepulauan  Seribu.  Kegiatan  jejaring  tata  laksana kasus melibatkan petugas kesehatan yang bertanggung jawab  dalam  program  malaria.  jejaring  tata  laksana kasus melibatkan dokter, pemegang program malaria, petugas laboratorium, dan JMD.
Jejaring  tatalaksana  malaria  adalah  pelayanan kesehatan  yang  berkaitan  dengan  penemuan  dan pengobatan  kasus  baik  milik  pemerintah  maupun swasta  yang  saling  bekerja  sama.  Fasilitas  pelayanan kesehatan  pemerintah  dan  swasta  harus  menjalin kemitraan bersama untuk meningkatkan akses layanan yang bermutu bagi setiap pasien malaria. 21
4) Penguatan Kemandirian Masyarakat
Gambar 5. Penguatan Kemandirian Masyarakat
Kemandirian  masyarakat  berperan  dalam upaya  mencegah  munculnya  kasus  baru  malaria terutama  untuk  daerah  yang  telah  menerima  status eliminasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan bahwa  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengendalian malaria  dengan  partisipasi  masyarakat  yang  masih tinggi  dalam  mengikuti  kerja  bakti  kebersihan lingkungan.  Informan  menyatakan  bahwa  kegiatan kerja  bakti  dilakukan  oleh  masyarakat  bersama dengan  pemerintah  setempat  seperti  kecamatan, kelurahan  dan  dinas  terkait  yakni  sumberdaya  alam dan lingkungan hidup.
Kegiatan kebersihan lingkungan menjadi salah satu cara pencegahan malaria dalam upaya pengendalian  vektor  dan  manajemen  lingkungan. Kegiatan  kebersihan  lingkungan  juga  dilakukan  di kawasan  bukit  menoreh  dimana  kerja  bakti  gotong royong biasa dilakukan bersama-sama oleh masyarakat  yang  di  koordinir  oleh  RT,  RW  atau kadus.  Sasaran  kerja  bakti  umumnya  dilakukan  di jalan, kebun, dan selokan. 22
Pemberdayaan peran keluarga dilakukan dalam hal  pemberian  informasi  dan  dukungan  dalam keluarga dalam mencegah malaria. Dapat dilihat pada tabel 2.
Pemberdayaan  keluarga  menjadi  salah  satu upaya  pengendalian  malaria,  peran  aktif  keluarga dalam  menangani  anggota  keluarga  yang  sakit  dapat memberikan  dukungan  dalam  pengobatan  yang dilakukan,  memberikan  pendidikan  kesehatan  pada keluarga  sehingga  keluarga  mampu  mengatasi masalah  kesehatannya  terutama  dalam  penanganan malaria. 22
Organisasi  masyarakat  seperti  PKK,  karang taruna terlibat dalam upaya pemberian  informasi atau edukasi  ke  masyarakat.  Namun  kerjasama  ini  kurang maksimal  karena  sektor  kesehatan  kurang  melibatkan peran  organisasi  masyarakat  namun,  informan menyatakan  bahwa  apabila  diminta,  organisasi tersebut  berpartisipasi  dan  mendukung  kegiatan. Penelitian  yang  dilakukan  di  Pandeglang  dan Pangandaran  dimana  kegiatan  pengendalian  malaria dilakukan  dengan peningkatan  komunikasi,  informasi dan  edukasi  melalui  kegiatan  promosi  kesehatan  dan kampanye  dengan  menggalang  kemitraan  dengan berbagai  sektor,  LSM  dan  seluruh  organisasi masyarakat. 8
Sementara itu, JMD berperan dalam mempertahankan  eliminasi  malaria  di  Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. JMD rutin melakukan survei jentik pada lagun-lagun atau tempat perindukan di air tergenang, pendataan survey migrasi pada nelayan, dan penemuan kasus dini.
Berdasarkan Permenkes Nomor 14 Tahun 2018 pasal 5  menyebutkan  bahwa  deteksi  dini  dan  pemberian obat  malaria  dilakukan  oleh  kader  malaria  pada daerah  dengan  situasi  khusus,  anggota  kader  adalah warga  desa,  kampung,  dusun  yang  dipilih  oleh
masyarakat  setempat  maupun  kepala  desa,  memiliki kemampuan  membaca  dan  menulis,  berperilaku  baik, dan  dapat  berkomunikasi  baik  dengan  masyarakat. 23 Kader  malaria  bertanggung  jawab  dalam  mencari suspek dan melakukan deteksi dini dengan mengunjungi  rumah  penduduk,  mendiagnosa,  dan
memberi  obat  malaria  serta  melakukan  pengawasan minum obat. Selain itu, kader malaria membantu dan menggerakkan masyarakat dalam pengendalian perkembangan  nyamuk  seperti  membersihkan  tempat perindukan dan pengawasan jentik. 24 Tabel 2. Pemberdayaan Peran keluarga Informan Pernyataan Keterangan Kepala  Suku  Dinas Kesehatan Keluarga sifatnya saling support dalam hal kesehatan, saling menginformasikan” Pemberdayaan peran keluarga dalam pegendalian malaria adalah memberi dukungan dan informasi. Pemegang  Program malaria  Suku  Dinas Kesehatan Pemberdayaan peran keluarga tentunya saling memberi informasi yang sudah di edukasi Kepala Puskesmas Kerja bakti sambil kita kasih edukasi juga, sama linsek juga. Peran keluarga saling mengingatkan menjaga lingkungan sekitar rumah Pemegang  Program malaria Puskesmas ....kasih  tau  juga  untuk  diinformasikan  kembali  dengan keluarga nanti jika sudah dirumah” Juru Malaria Desa
...Keluarga  diminta  untuk  saling  bekerja  sama  menjaga lingkungan sekitar rumahnya

## 5) Penguatan Jejaring Kemitraan
Gambar 6. Penguatan Jejaring Kemitraan
Jejaring kemitraan dilakukan dengan koordinasi  lintas  sektor  yang  terkait  dalam  upaya mempertahankan  eliminasi  malaria  di  Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Informan menyatakan bahwa lintas sektor yang berperan dalam upaya mempertahankan eliminasi malaria di Kepulauan  Seribu  adalah  Kecamatan,  Kelurahan,  RT RW,  Suku  Dinas  Lingkungan  Hidup,  Suku  Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan  dan  Pertanian,  Dinas  Pariwisata,  Dinas Pendidikan,  Kepolisian.  Sementara  itu,  peran  pada lintas sektor berdasarkan bidangnya masing-masing.
Kecamatan  dan  Kelurahan  berperan  dalam pemegang  wilayah,  sosialisasi  ke  masyarakat, mendukung  program,  Dinas  Lingkungan  Hidup berperan dalam kebersihan lingkungan, Dinas Sumber Daya  Air  dalam  tata  kelola  air,  Dinas  Pariwisata
berperan  dalam  menginformasikan  ke  wisatawan, Dinas Pendidikan berperan dalam sosialisasi ke siswa terkait  malaria  dan  pergi  keluar  wilayah,  Dinas Komunikasi dan Informasi berperan dalam penyebaran informasi melalui media, Kantor Pelabuhan  berperan  dalam  sosialisasi,  pendataan wisatawan,  dan  fasilitas  penyeberangan,  Dinas Pemukiman  berperan  dalam  tata  kelola  bangunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Pertanian berperan dalam pengadaan ikan pemakan jentik untuk lagun atau tempaat-tempat air tergenang.
Kerjasama lintas sektor yang dilakukan selama ini  kurang  maksimal.  Koordinasi  dilakukan  apabila ditemukan  masalah  yang  bersangkutan  dengan  dinas terkait. Informan menyatakan bahwa pernah ditemukan banyak jentik pada pinggiran pantai karena air tidak mengalir akibat pembangunan saluran irigasi oleh  dinas  SDA.  Setelah  itu,  baru  dikoordinasikan untuk dibuat saluran air agar tidak tergenang. Hal ini menunjukkan  bahwa  kurangnya  kerjasama  lintas sektor  yang  dilakukan  dengan  dinas-dinas  terkait dalam pengendalian malaria.
Selain  itu,  survei  migrasi  hanya  difokuskan pada nelayan dan belum pada wisatawan yang datang. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan  daerah  wisata  dengan  banyak  wisatawan datang dari berbagai wilayah. Kerjasama lintas sektor terutama  dengan  Suku  Dinas  Pariwisata  dan  Suku Dinas  Perhubungan  harus  lebih  ditingkatkan  untuk penemuan  kasus  dini  mengingat  masih  ditemukan juga  jentik  nyamuk  Anopheles  dan  menjadi  daerah reseptif.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  yang  telah berhasil  mendapatkan  sertifikat  eliminasi  malaria pada tahun 2014 namun hasil penelitian menunjukkan bahwa  kerjasama  litas  sektor  perlu  ditingkatkan  lagi terutama  dengan  dinas  kehutanan  dan  perkebunan
mengingat  daerah  ini  masih  banyak  hutan  dan  bukit serta  banyaknya  perkebunan  karet  dan  sawit  tempat perindukan nyamuk Anopheles. 25 Sementara  itu,  kendala  yang  dihadapi  dalam kerjasama  lintas  sektor  adalah  masih  adanya  lintas sektor  yang  kurang  disiplin,  sebagian  besar  informan menyatakan  tidak  ada  kendala,  lintas  sektor berpartisipasi  aktif  mendukung  kerjasama  lintas sektor  yang  dilakukan.  Sementara  itu,  monitoring evaluasi dalam kerjasama lintas sektor dilakukan saat rapat  lintas  sektor  tingkat  kecamatan  yang  dilakukan setiap  3  bulan  sekali,  dan  tingkat  kabupaten  setiap  1 bulan  sekali  meskipun  tidak  khusus  membahas malaria.
Informan  menyatakan  bahwa  rencana  kedepan dalam upaya pemeliharaan malaria adalah meningkatkan  koordinasi  dengan  pemerintah  terkait, dan  meningkatkan  kegiatan  program  pencegahan pengendalian  yang  dilakukan  seperti  survei  jentik, penyuluhan,  survei  migrasi baik  ke  nelayan  maaupun ke  wisatawan,  serta  meningkatkan  kerjasama  lintas sektor sesuai perannya masing-masing.

## SIMPULAN
1. Penguatan  komitmen  pemangku  kepentingan dilakukan dengan komunikasi, advokasi, motivasi,  dan  sosialisasi  pada  masyarakat  oleh pemerintah  setempat.  Pemangku  kepentingan yang  terlibat  adalah  Bupati,  Camat,  Lurah,  RT RW dan suku dinas terkait.  Penguatan kebijakan tertuang pada SK Bupati terbaru nomor 174 tahun 2023  dan  keputusan  Gubernur  DKI  jakarta Nomor 395 Tahun 2022.
2. Penguatan surveilans dilakukan dengan penemuan kasus dini, penyelidikan epidemiologi, pemberian  obat  malaria,  pemantauan  kasus, pemantauan  minum  obat,  survey  kontak  dan pemeriksaan laboratorium berupa uji mikroskopis,  RDT  dan  PCR.  Surveilans  migrasi dilakukan  dengan  pendataan  kepada  nelayan. Surveilans  faktor  risiko  dilakukan  dengan penemuan daerah reseptif berdasarkan keberadaan jentik, pemantauan tempat perindukan secara rutin, dan perilaku masyarakat setempat.
3. Hasil  pemetaan  wilayah  reseptif  di  Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu didapatkan bahwa  Kecamatan  Kepulauan  Seribu  Selatan merupakan  daerah  reseptif  malaria  dengan Kelurahan  Pulau  Tidung,  Kelurahan  Pulau  Pari, dan  Kelurahan  Pulau  Untung  Jawa  ditemukan keberadaan jentik nyamuk Anopheles. Penemuan kasus dini dilakukan  dengan pemantauan lingkungan,  survey  migrasi  pada  nelayan, pemantauan  kasus,  pemantauan  minum  obat  dan survey  kontak,  koordinasi  dengan  pemangku wilayah dan masyarakat setempat terkait informasi.  Di  wilayah  reseptif  malaria,  kegiatan tersebut  lebih  dirutinkan  untuk  mencegah terjadinya penularan dari adanya kasus impor.
4. keterlibatan  masyarakat  dalam  pengendalian malaria  dengan  partisipasi  masyarakat  yang masih  tinggi  dalam  mengikuti  kerja  bakti kebersihan  lingkungan.  Selain  itu,  organisasi masyarakat  terlibat  dalam  upaya  pemberian informasi  atau  edukasi  ke  masyarakat.  Namun kerjasama  ini  kurang  maksimal  karena  sektor kesehatan  kurang  melibatkan  peran  organisasi masyarakat  namun,  informan  menyatakan  bahwa apabila di minta, organisasi tersebut berpartisipasi dan mendukung kegiatan.
5. Jejaring kemitraan yang dilakukan selama ini kurang  maksimal.  Koordinasi  dilakukan  apabila ditemukan  masalah  yang  bersangkutan  dengan  dinas terkait. survei migrasi hanya difokuskan pada nelayan dan belum pada wisatawan yang datang.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   World  Health  Organization.  World  Malaria Report:  20  years  of  global  progress  and challenges
[Internet]. World Health Organization.  2020.  300  p.  Available  from: https://www.who.int/publications/i/item/978924 0015791 2.   WHO.  Word  Malaria  Report  2021.  Word Malaria report Geneva: World Health Organization. (2021). Licence: CC. 2021. 2013– 2015 p.
3.   Kementrian  Kesehatan  Rebublik  Indonesia. Profil  Statistik  Kesehatan  2021.  Badan  Pus  Stat [Internet]. 2021;404. Available from: bps.go.id
4.   kementrian  Kesehatan  RI.  Profil  Kesehatan Indonesia 2020. Jakarta; 2021.
5.   Kaltsum U, Windusari Y, Hasyim H.
Pengendalian  Vektor  dan  Eliminasi  Malaria: Literature Review. 2022;22(3):1709–13. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2768
6.   Kementerian  Kesehatan  RI.  Tantangan  Menuju Eliminasi Malaria 2030. 2021;
7.   Lubis LSE. Advokasi Dalam Program Pengendalian  Malaria  Di  Kabupaten  Bangka. 2013;1–24.
8.   Wahono  T,  Astuti  EP,  Ruliansyah  A,  Ipa  M, Riandi  MU.  Studi  Kualitatif  Implementasi Kebijakan  Eliminasi  Malaria  di  Wilayah Endemis  Rendah  Kabupaten  Pangandaran  dan Pandeglang.  ASPIRATOR  -  J  Vector-borne  Dis Stud. 2021;13(1):55–68. https://doi.org/10.22435/asp.v13i1.4683
9.   SK Bupati P1000 Tentang Strategi Pemeliharaan Malaria.Pdf.
10.  KEPGUB  No.  395  th  2022  ttg  Strategi Pemeliharaan  (Pencegahan  Penularan  Kembali) Malaria.pdf.
11.   Fitriani  J.  Nasir  M.  Anggara  A.  Analisis Hambatan  Dan  Pemberian  Rekomendasi  Pada Kabupaten Banggai Kepulauan Dengan Penularan Malaria Persisten Di Wilayah Sulawesi  Tengah.  Heal  Tadulako  J  (Jurnal Kesehat Tadulako). 2022;8(3):280–6.
12.   Kusnanto  H.  Kebijakan  Kesehatan  Masyarakat Berbasis  Bukti.  Indones  J  Heal  Serv  Manag [Internet].  2008;11(01):2–4.  Available  from: https://jurnal.ugm.ac.id/jmpk/article/view/2669/2 392
13.   Selasa  P.  Implementasi  Kebijakan  Eliminasi Malaria  di  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  Kota
Kupang. J Info Kesehat [Internet].
2017;15(1):97–109. Available from: http://jurnal.poltekeskupang.ac.id/index.php/info kes/article/view/130
14.   Fitriani  D,  Raharjo  M,  Raharjo  M,  Martini  M, Martini M, Setiani O, et al. Penerapan Integrated Vector  Management  (IVM)  Dalam  Upaya Eliminasi Malaria Di Daerah Endemis
Kabupaten  Purworejo.  J  Kesehat  Lingkung
Indones.
2023;22(1):112–21. https://doi.org/10.14710/jkli.22.1.112-121 15.   Kementerian Kesehatan RI. Panduan pemeliharaan eliminasi malaria. 2017;
16.   Zubaidah  IL.  Hubungan  Antara  Pelaksanaan Tugas  Juru  Malaria  Desa  (JMD  )  dengan Penemuan  Kasus  Malaria  Positif  di  Kabupaten Banjarnegara. J Ilmu Kesehat Masy. 2015;
17.   Setiyaningsih  R.  Studi  Bioekologi  Vektor Malaria  di  Daerah  (Yang  Mendapat  Sertifikat) Eliminasi  Malaria  di  Kabupaten  Jembrana, Bengkalis dan Bulukumba. Bul Penelit Kesehat. 2020;47(4). https://doi.org/10.22435/bpk.v47i4.2074
18.   Mayasari  R,  Andriayani  D,  Sitorus  H.  Faktor Risiko  yang  Berhubungan  dengan  Kejadian Malaria  di  Indonesia.  Bul  Penelit  Kesehat. 2016;44(1):5–9.
https://doi.org/10.22435/bpk.v44i1.4945.13-24
19.   Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Magelang.  Profil Kesehatan  Kabupaten  Magelang  Tahun  2015. 2016.
20.   Pratamawati  DA,  Susanti  L,  Nugroho  SS, Martiningsih  I.  Gambaran  Daerah  Reseptif Malaria  Di  Kecamatan  Salaman  Description  Of Malaria Receptive Area In Salaman Subdistrict , Magelang Regency. 2018;10(2):63–77.
21.   Suparyanto  dan  Rosad.  Buku  Saku  Tatalaksana Kasus  Malaria.  Suparyanto  dan  Ros,  2018. 2018;5(3):248–53.
22.   Isnani  T,  Ikawati  B,  Prastawa  A,  Sholichah  Z. Nilai Budaya Jawa Dalam Pengendalian Malaria Untuk Mencapai Eliminasi Malaria Di Kawasan Bukit  Menoreh.  Bul  Penelit  Sist  Kesehat. 2021;24(4):252–64.
https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.3974
23.   Menteri  Kesehatan  RI.  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  41  tahun 2018  tentang  Pelaksanan  Deteksi  Dini  dan Pemberian  Obat  Anti  Malaria  oleh  Kader Malaria  pada  Daerah  Situasi  Khusus.  Jakarta; 2018.
24.   Kementrian  Kesehatan  RI.  Panduan  Lapangan Bagi  Kader  Malaria  di  Daerah  Situasi  Khusus. 2019;
25.   Saputra  R.  Pemantauan  Surveilans  Program Malaria  Dalam  Mempertahankan  Sertifikasi
Eliminasi Di Kabupaten Rokan Hulu. Pemantauan  Surveilans  Progr  Malar  Dalam Mempertahankan Sertifikasi Elimin Di Kabupaten Rokan Hulu. 2020;(1). https://doi.org/10.35328/kesmas.v9i2.1514
©2024. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.