## ANTASARI
OPEN ACCESS

## Pilihan versus Kewajiban: Perdebatan Pengaturan Jilbab di Sekolah Negeri di Indonesia
Zainal Pikri, Ahmad Syadzali, Inna Muthmainnah
UIN Antasari Banjarmasin Email: zainalpikri@uin-antasari.ac.id
.
KEYWORDS : school uniform, headscarf, children, religious freedom.
.
KATA KUNCI : seragam sekolah, jilbab, anak, kebebasan beragama.

## ABSTRACT
Following  the  issue  of  a  Joint  Decree  (SKB)  regarding  the  use  of  uniforms  and attributes in public schools for primary and secondary education by the Ministry of Education  and  Culture  (Kemendikbud),  Ministry  of  Religion  (Kemenag)  and  the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) of Indonesia, the question of female Muslim students ’ school uniforms comes under intense media and political scrutiny, two competing discourses have emerged. The first of these discourses centers around the  headscarf  as  an  exercise  of  women ’ s  choice  and  a  symbol  of  female empowerment. The second discourse has emerged largely in response to the first and asserts that covering is a religious obligation, not a personal right of choice. The debate on the SKB goes beyond the discourse of “ choice ” and “ obligation ” with regard to the practice of religion by children, the role of parents, schools, and the state in the context of Islam, freedom of religion and human rights.

## ABSTRAK
Menyusul  terbitnya  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  tentang  Penggunaan Seragam dan Atribut di Sekolah Negeri untuk Pendidikan Dasar dan Menengah oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud),  Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ) di Indonesia, pertanyaan tentang seragam sekolah siswa perempuan Muslim berada di bawah sorotan media dan politik yang intens, dua wacana yang bersaing telah muncul. Wacana  pertama  berpusat  pada  jilbab  sebagai  pilihan  perempuan  dan  simbol pemberdayaan  perempuan.  Wacana  kedua  muncul  sebagian  besar  sebagai tanggapan atas wacana pertama dan menegaskan bahwa menutupi aurat adalah kewajiban  agama,  bukan  hak  pilihan  pribadi.  Perdebatan  tentanf  SKB  ini melampaui  wacana “ pilihan ” dan “ kewajiban ” berkaitan  dengan  pengamalan agama  oleh  anak,  peran  orang  tua,  sekolah,  dan  negara  dalam  konteks  Islam, kebebasan beragama dan hak asasi manusia.

## Pendahuluan
Kontroversi jilbab di ruang publik bukan hanya persolan di negara-negara Barat yang  dihuni  minoritas  Muslim,  tapi  juga  di  negeri-negeri  mayoritas  Muslim (Giddens,  2004).    Wacana  jilbab  di  ruang  publik,  khususnya  di  sekolah  milik pemerintah  masih  menjadi  kontroversi  sampai  sekarang,  terutama  di  negara- negara  dimana  Muslim  adalah  minoritas  seperti  Amerika,  Perancis,  Inggeris, Spanyol, Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Dari segi hubungan agama dan negara,  kontroversi  terjadi  pada  apakah  pakaian  dengan  simbol  keagamaan  di sekolah  sejalan  dengan  prinsip  sekularisme  (Bedmar  &  Palma,  2010;  Beydoun, 2008; N. Jones & Braun, 2017), kebebasan beragama dan hak beragama (Carney & Sinclair, 2006), kebebasan beragama, diskriminasi dan Hak Asasi Manusia (Blair & Aps, 2005) hak ekpresi keagamaan (Taylor et al., 2014), keberagaman dan toleransi (Rougier, 2013).
Kontroversi penggunaan jilbab di ruang publik, sekolah dan universitas juga terjadi  negara  berpenduduk  mayoritas  Muslim  seperti  Turki (Akboga,  2014; Guven, 2010; Oztig, 2018; U ğ ur, 2020) dan Iran (Koo & Han, 2018). Ketika jilbab dilarang  (Turki)  dan  diwajibkan  (Iran)  yang  menjadi  isu  utama  adalah  apakah jilbab adalah pilihan.
Di  Indonesia  sendiri  penggunaan  jilbab  di  sekolah,  terutama  pelarangan pemakaiannya, terjadi di daerah mayoritas non-Muslim seperti Bali (Parker, 2017). Di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam, ada sebagian sekolah  umum  yang  tidak  mewajibkan  seragam  jilbab  bagi  murid-murid perempuan yang beragama Islam, ada juga sebagian yang mewajibkan. Namun, tidak ada yang melarang.
Kewajiban  jilbab  bagi  siswi  beragama  Islam  tidak  banyak  menimbulkan polemik. Polemik jilbab sebagai seragam sekolah menjadi perdebatan nasional dipicu oleh kasus klaim siswi non-Muslim dipaksa untuk memakai jilbab di sebuah sekolah negeri, SMKN 2 di Kota Padang, pada bulan Januari 2021. Kuasa hukum orang tua siswi menyatakan bahwa pemaksaan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).  Sementara  Ketua  Komnas  Perlindungan  Anak  menegaskan  bahwa pemaksaan itu melanggar HAM dan praktek intoleransi di sekolah negeri yang dibiayai pakai pajak.
Untuk  mengakhiri  polemik  ini  pemerintah  mengeluarkan  keputusan  yang dikenal dengan SKB Seragam Sekolah, yaitu SKB Nomor 2/KB/2021, Nomor 025- 199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan  Atribut  bagi  Peserta  Didik,  Pendidik,  dan  Tenaga  Kependidikan  di Lingkungan  Sekolah  yang  Diselenggarakan  Pemda  pada  Jenjang  Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kabar  terakhir  SKB  ini  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Agung  (MA).  SKB  ini ditanggapi  berbagai  pihak,  baik  yang  setuju  maupun  yang  tidak  setuju.  Reaksi keras  muncul  dari  kalangan  Muslim  konservatif.  Suara  kelompok  ini  banyak dimuat  dalam  situs-situs  Islam  konservatif.  Sementara  nada  setuju  banyak muncul dari kalangan Muslim moderat, diantaranya adalah kalangan Nahdhatul Ulama.  Oleh  karena  itu  menarik  untuk  mengungkap  wacana  antagonistik  dari kontroversi  yang  ditimbulkan  oleh  SKB  ini,  serta  menyoroti  dan  mencermati
strategi  argumentatif  ( argumentative  strategies )  yang  dikonstruksi  dan diperdebatkan oleh kedua kelompok ini.
Fokus  penelitian  pada  perdebatan  antara  kelompok  Islam  radikal  dan moderat  perlu  dilakukan  karena  penelitian  sebelumnya  tentang  kontroversi jilbab di Indonesia (C. Jones, 2007, 2010; Rinaldo, 2013; Robinson, 2009; Smith- Hefner,  2007)  lebih  banyak  membahas  pandangan  aktivis  perempuan.  Dalam satu dekade setelah 9/11, jilbab kembali menjadi fokus perdebatan global, salah satu  isu  yang  tidak  dibicarakan  sebelumnya  adalah  bahwa  cadar  ( face-veils ) berpotensi  menjadi  ancaman  keamanan  (Rinaldo,  2013).  Di  Indonesia,  cadar dikaitkan dengan Islam radikal dan terorisme, usaha mewajibkan jilbab di ruang publik dipandang sebagai radikalisasi/radikalisme.
Di dunia Islam saat ini, terutama pasca “the War on Terror” atau peristiwa 9/11 yang  terjadi  bukan  lagi  konflik  antara  Islam  dan  Barat,  antara  Islam  dan sekularisme, tetapi antara Islamisme dan demokrasi liberal (Crowder et al., 2014). Di  Indonesia  kita  menyaksikan  perdebatan  antara  Islam  garis  keras  dan  Islam moderat.

## Jilbab di Indonesia
Isu jilbab di Indonesia, terutama pasca Orde Baru, dibahas oleh   (Brenner, 1996; Smith-Hefner,  2007),  yaitu  mengenai  makna  dan  kesadaran  berjilbab  di masyarakat  dan  perguruan  tinggi  di  Jawa.  Carla  Jones  (2007,  2010)  membahas pandangan terhadap jilbab sebagai tarik menarik antara ketaatan beragama, gaya dan konsumerisme.
Wacana jilab di Perancis, Iran dan Indonesia dan bagaimana seharusnya posisi negara dalam mengatur pemakaian jilbab di ruang publik telah dibahas (Safitri, 2010).  Peneliti  lainnya  mengkaji  salafisme  dan  pengalaman  mahasiswi menggunakan  cadar  di  Indonesia  (Nisa,  2012)  dan  Peraturan  (Qanun)  jilbab  di Aceh sebagai kontrol terhadap perempuan (Pirmasari, 2021).
Studi tentang jilbab di Indonesia juga telah dilakukan oleh Jones (2007, 2010), Robinson  (2009),  dan  Rivaldo  (2013).  Robinson  (2009)  membahas  transformasi kerudung  ke  jilbab  di  Indonesia,  larangan  jilbab  pada  masa  Orde  Baru,  dan perdebatan  kewajiban  berjilbab  oleh  Perda  Syariat.  Rachel  Rivaldo  (2013) membahas  tanggapan  aktivis  perempuan  baik  yang  sekuler,  feminis  Muslimah, dan  Islamis  terhadap  kewajiban  berjilbab  di  ruang  publik,  terutama  oleh  Perda Syariat.  Penggunaan  jilbab  di  ruang  publik  apakah  pilihan  individual  atau diwajibkan  oleh  pemerintah  (negara)?  Jilbab  atau  jilbabisasi?  Bagaimana hubungan  aturan  kewajiban  berjilbab  dengan  hak-hak  perempuan  (women’s rights)  dan  ajaran  Islam?  Kajian  dan  studi  ini  sudah  membahas  wacana  dan perdebatan tentang aturan kewajiban berjilbab di Indonesia di kalangan aktivis perempuan  sekuler,  Muslimah  feminis,  dan  Muslimah  konservatif  (Islamis).  Tapi dalam kajian ini belum nampak perdebatan antara Islam konservatif dan moderat tentang jilbab. Celah yang masih kosong (gap) ini akan menjadi fokus penelitian ini, yaitu perdebatan tentang jilbab pasca peristiwa 9/11 di Indonesia, terutama
antara kalangan Islam konservatif versus Islam moderat.

## Metode
Penelitian  ini  memadukan  pendekatan  kualitatif  dari  analisis  wacana  dan pendekatan kuantitatif dari analisis korpus linguistik(Baker et al., 2013; Baker & McEnery, 2015; Salama, 2011). Pilihan model analisis wacana yang dipakai adalah dari Laclau dan Mouffe. Pendekatan keduanya dipilih karena lebih cocok untuk analisis kontestasi wacana atau adanya wacana antagonistik tentang suatu isu.
Sumber data dalam penelitian ini adalah artikel-artikel yang diambil dari situs- situs  online  milik  NU  dan  Islam  konservatif.  Artikel-artikel  ini  disimpan  dan ditampilkan  dalam  bentuk  html.  Langkah  kedua,  menyalin  alamat  setiap  situs untuk  dimasukkan  ke  dalam  pengaturan  “Advanced  Search”  Google.  Ketiga, mengetik  kata  kunci  “SKB  seragam  sekolah”  pada  kolom  pencarian.  Keempat, hasil pencarian di simpan dalam komputer. Kelima, konversi file html ke bentuk text  untuk  digabung  sebagai  korpus.  Keenam,  korpus  dimasukkan  ke  dalam aplikasi  analisis  konkordansi  untuk  dilakukan  analisis  korpus-linguistik  dan analisis wacana keritis.
Menggunakan teori wacana dari Laclau dan Mouffe, penelitian ini melakukan langkah berikut: (1) konstruksi data; (2) identifikasi wacana-wacana antagonistik; (3)  analisis  organisasi  setiap  wacana  (Walton  &  Boon,  2014).  Analisis  wacana dibantu menggunakan aplikasi #LancsBox (Brezina et al., 2019) yang biasa dipakai dalam  analis  korpus  linguistik  untuk  menemukan  kata  kunci  ( keywords, nodal points, master signifiers ) dan kolokasi dalam “ chain of equivalence ”(Wodak & Meyer, 2009).

## Hasil dan Pembahasan
Dengan  mengidentifikasi  rujukan  kata  kunci  utama  (nodal  points)   dan kehadiran/ketidakhadiran kualitas tertentu pada situs-situs Islam konservatif dan NU,  penelitian  ini  menemukan  dua  wacana  antagonistik  tentang  SKB  Seragam Sekolah.  Wacana  yang  pertama  diorganisir  dengan  rujukan  utamanya  adalah kebebasan  beragama  sebagai  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  hak konstitusional  warga  negara.  Pada  wacana  ini  penggunaan  pakaian  dengan atribut agama, jilbab, adalah ekspresi dari kebebasan beragama.
Wacana yang kedua diorganisir dengan pijakan utamanya adalah hak Tuhan. Pada wacana ini penggunaan jilbab adalah hak Tuhan dalam artian perintah Allah yang  wajib  dilaksanakan.   Kedua  belah  pihak  dalam  strategi  wacananya  sama- sama  menggunakan  argumen  berbasis  agama,  namun  berbeda  dalam
pemahaman.  Kelompok  Islam  konservatif,  memandang  hukum  jilbab  adalah tunggal,  wajib.  Penggunaan  jilbab  adalah  wajib  sebagai  bagian  dari  menutup aurat  bagi  perempuan  Muslimah.  Sedang  pihak  NU  mengemukakan  bahwa terdapat perbedaan pendapat (khilafiah) dalam hukum penggunaan jilbab bagi Muslimah.
Berangkat dari pandangan hukum tentang jilbab ini, kedua belah pihak masuk ke argumen kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM. Bagi kelompok Islam konservatif,  jilbab  sebagai  kewajiban  seorang  Muslimah  tidak  termasuk  hak kebebasan beragama dan HAM. Penggunaan jilbab adalah hak Tuhan, bukan hak manusia.  Kebebasan  beragama  dan  HAM  adalah  gagasan  sekuler,  tidak  sesuai dengan Islam.
Kelompok  NU  menerima  kebebasan  beragama  sebagai  bagian  dari  HAM. Karena  dalam  Islam  sendiri  terdapat  perbedaan  pendapat  tentang  hukum penggunaan jilba, maka tiap-tiap pemahaman dan keyakinan internal umat Islam harus  diberi  kebebasan  untuk  meyakini  hukum  jilbab  versinya  dan mengamalkannya. Bagi yang meyakini jilbab wajib, maka diberi kebebasan untuk memakai  jilbab.  Bagi  yang  meyakini  jilbab  tidak  wajib,  maka  diberi  kebebasan untuk  tidak  memakai  jilbab.  Jadi,  kebebasan  dibatasi  dalam  ruang  lingkup perbedaan pendapat dalam Islam. Tidak boleh ada pemaksaan satu pendapat.
Sebagian  kelompok  Islam  konservatif  menerima  argumen  kebebasan beragama, namun membatasi kebebasan beragama bagi anak dengan merujuk kepada tujuan sistem pendidikan nasional. Tujuan ini tidak akan tercapai jika anak diberi kebebasan beragama. Oleh karena itu, sekolah boleh memaksa anak-anak mengamalkan ajaran agamanya supaya tercapai tujuan pendidikan nasional. Jadi kebebasan beragama dibatasi oleh tujuan pendidikan nasional.
Kelompok  NU  juga  merujuk  kepada  tujuan  sistem  pendidikan  nasional, namun  lebih  menekankan  pada  tujuan  pendidikan  agama  adalah  pemahaman bukan  pengamalan  agama.  Memahami  agama  sendiri  dan  memahami  agama orang lain.
Kearifan lokal, kekhususan daerah mengancam persatuan bangsa. Pihak Islam konservatif  memandang  penyeragaman  aturan  tanpa  menimbang  kekhasan daerah mengancam kerukunan nasional. Sementara, kelompok NU memandang penekanan  pada  kearifan  lokal  dan  kekhasan  daerah  dapat  mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu pihak lebih menekankan pentingnya kebhinekaan daerah, pihak lainnya lebih menekankan pentingnya keseragaman di seluruh Indonesia. Ini adalah bagian dari dilemma tafsir dan aktualisasi prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
Dengan demikian kedua kelompok pada awalnya sama-sama menggunakan strategi argument berbasi agama dalam melegitimasi maupun mendelegitimasi SKB Seragam Sekolah. Strategi wacana legitimasi dapat berupa  penggunaan: (1) emosi  (khususnya  rasa  takut),  (2)  masa  depan  hipotetis,  (3)  rationalitas,  (4) pendapat  ahli  dan  (5)  altruisme  (Reyes  &  Smith,  2017)  juga  otorisasi  (merujuk kepada yang punya otoritas atau tradisi), evaluasi moral (merujuk kepada sistem
nilai),  rasionalisasi  (merujuk  kepada  tujuan  atau  penggunaan  aksi  sosial  yang terlembaga) dan mythopoesis (narasi yang menghargai tindakan yang sah) (Van Leeuwen,  2007:  92).  Pada  penelitian  strategi  argumen  yang  merujuk  pada legitimasi evaluasi moral (ajaran agama dan HAM) dan rasionalisasi (merujuk ke tujuan pendidikan nasional), dan hipotesis tentang masa depan (ketakutan akan perpecahan bangsa). Ada dua nilai, yaitu berbasis agama dan sekuler. Selanjutnya ketakutan akan perpecahan bangsa kedepannya.

## SKB dan Kebebasan Beragama
Situs-situs Islam konservatif menampilkan narasi tunggal tentang hukum jilbab. Kata “jilbab” berkolokasi dengan “wajib” dan “kewajiban.” Misalnya:
...penggunaan  jilbab  bagi  Muslimah  yang  dewasa  adalah  wajib
(Hidayatullah)
Karena  jilbab  bagi  seorang  Muslimah  adalah  sebuah  kewajiban (Hidayatullah) Jilbab termasuk ajaran agama dan keyakinan (Hidayatullah) Siswi  muslimah  yang  mengenakan  jilbab  sebagai  wujud  ketaatannya terhadap Islam (Panjimas) Jilbab merupakan kewajiban bagi seorang muslimah (Voa-Islam)
Kewajiban  berjilbab,  menurut  Islam  konservatif,  adalah  perintah  Tuhan  dan hak  Tuhan,  bukan  hak  manusia  atau  HAM.  Kewajiban  mengamalkan  perintah Tuhan  ini  dijamin  oleh  negara  pengamalannya  dengan  cara  pemerintah mewajibkan  apa  yang  diwajibkan  oleh  Tuhan.  Kebijakan  pemerintah  yang melarang  sekolah  mewajibkan  jilbab  kepada  siswi  Muslimah  bertentangan dengan  perintah  Tuhan.  Pengamalan  ajaran  agama  ini  sesuai  dengan  sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dengan  demikian  kelompok  Islam  konservatif  memandag  bahwa  negara mempunyak  kewajiban  positif  ( positive  obligation )  untuk  menerapkan  ajaran agama Islam. Bisa dalam artian: (1) Negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk  memfasilitasi  umat  Islam  dalam  mengamakan  agamanya  dan  (2)  negara punya  kewajiban  konstitusional  untuk  memaksa  orang  Islam  mengamalkan ajaran agamanya (Hosen, 2005, pp. 438–439). Dalam kasus SKB Seragam Sekolah, pemerintah telah melanggar kewajiban konstitusional dalam artian yang kedua. Mestinya,  negara  bukan  membebaskan,  namun  harus  mewajibkan  pelajar Muslimah menggunakan seragam jilbab sesuai ajaran Islam.
Berbeda  dengan  situs-situs  Islam  konservatif  di  atas,  situs-situ  NU mengemukakan bahwa ada perbedaan pendapat tentang hukum penggunaan jilbab dalam agama Islam. Karena ada perbedaan pendapat dalam Islam tentang hukum  jilbab,  ketika  negara  mengatur  masalah  jilbab  terdapat  beberapa alternatif bentuk kebijakan yang bisa diambil oleh negara. Pertama, mengambil salah satu paham. Misalnya, penggunaan jilbab adalah wajib. Berdasarkan paham ini, negara dalam hukum positif mewajibkan perempuan memakai jilbab. Kedua,
negara mengakui perbedaan pendapat tentang hukum jilbab. Berdasarkan sikap ini, negara tidak berpihak pada salah satu paham. Dalam rumusan hukum positif, negara  hanya  memfasilitasi  supaya  berbagai  paham  itu  bisa  diamalkan  oleh setiap orang. Ketiga, negara membatasi atau melarang penggunaan jilbab.
Perbedaan pendapat tentang hukum Jilbab ini dapat dijamin oleh pemerintah dengan  merumuskan  kebijakan  yang  memberi  kebebasan  kepada  siswi Muslimah untuk memakai atau tidak menggunakan jilbab. SKB Seragam Sekolah telah  dirumuskan  berdasarkan  prinsip  kebebasan  beragama.  Kebebasan beragama  dapat  dijalankan  apabila  tidak  ada  paksaan,  yaitu  siswi  Muslimah bebas dari segala bentuk paksaan dalam memakai jilbab. Siswi non-Muslim juga bebas dari paksaan penggunaan jilbab di sekolah negeri.
Walaupun  sebagian  orang  Islam  meyakini  jilbab  adalah  wajib,  pada  level negara  pengamalan  agama  adalah  hak,  bukan  kewajiban.  Negara  cukup mengakui bahwa ada sebagian warga negara yang meyakini jilbab wajib sebagai keyakinan personal. Pada wilayah publik dan negara kewajiban  berjilbab menjadi hak  warga  negara,  yaitu  hak  kebebasan  mengamalkan  ajaran  agama  tanpa paksaan dan tanpa dihalangi.
Pandangan kelompok dalam NU ini lebih dekat dengan apa yang disebut Mir- Hosseini  (2007)  sebagai  wacana  “feminis  Islam”  yang  berbicara  tentang  jilbab sebagai  “hak”,  bukan  “kewajiban”.  Pandangan  ini  juga  dapat  disebut  sebagai post-Islamisme  yang  lebih  menekankan  bahawa  “hak”  daripada  “kewajiban” (Bayat, 2013).

## SKB dan Kebebasan Beragama bagi Anak
Yang  hadir/tidak  hadir  (absence/presence)  dalam  wacana  kaum  Islam  moderat dan  kaum  feminis  adalah  huungan  anak  dan  kebebasan  beragama.  “Hak kebebasan  beragama  bagi  anak-anak”  tidak  ada  (absence)  dalam  wacana  Islam moderat (NU) dan kaum feminis. Dislokasi isu ini dalam NU membuat mereka lebih dekat  dengan  sekularisme  (pendidikan  non-konfessional)  dan  liberalisme (personal autonomy bagi anak-anak).
Yang luput untuk oleh kaum feminis dan Islam moderat di Indonesia adalah mengantisipasi  atau  memberikan  wacana  tandingan  (counter  discourse)  Islam konservatif yang menghubungkan kebebasan beragama bagi anak (orang belum dewasa) dalam kerangka tujuan pendidikan nasional.
Kelompok  Islam  moderat  dalam  NU  tidak  mengemukakan  wacana  dan argumen  tandingan  (counter-argument  terhadap  pandangan  kaum  Islam konservatif  bahwa  anak-anak  (pelajar  SD,  SMP,  SMA)  belum  berhak  atas kebebasan  beragama  karena  masih  di  bawah  bimbingan  dan  tanggung  jawab orang  tua.  Mereka  tampak  menyamaratakan  hak  kebebasan  beragama  bagi orang dewasa dan anak-anak.
Undang-undang  pendidikan  nasional  telah  meletakkan  tanggung  jawab kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi pemeluknya tidak hanya di tangan individu dan masyarakat, tapi juga pada pendidik dan sekolah, serta negara. UU Sistem  Pendidikan  Nasional  dibuat  pada  masa  akhir  Orde  Baru,  ketika  rezim Suharto  dekat  dengan  golongan  Islam.  Pada  UU  2/1989  tentang  Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 disebutkan:
Pendidikan  Nasional  bertujuan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan mengembangkan  manusia  Indonesia  seutuhnya,  yaitu  manusia  yang beriman  dan  bertaqwa  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan  rohani,  kepribadian  yang  mantap  dan  mandiri  serta  rasa  tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Tujuan yang sama dipertahankan pada UUD 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3:
Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia, sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis serta bertanggung jawab.
Kelompok Islam konservatif merujuk kepada tujuan Sistem Pendidikan Nasional ini  dalam  melegitimasi  pandangan  mereka  bahwa  sekolah  boleh  mewajibkan peserta didik untuk mengamalkan ajaran agama, termasuk mengamalkan ajaran menutup aurat dan memakai jilbab, bukan hanya memahami agama.
Anak-anak yang belum dewasa belum mempunyai hak kebebasan beragama. Oleh  karena  itu  mereka  boleh  dipaksa  mengamalkan  agama  supaya  tujuan pendidikan  nasional  dalam  menciptakan  orang  yang  beriman  dan  bertakwa. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa sistem pendidikan Indonesia adalah “ confessional ”  (Leirvik,  2004;  Yusuf  &  Sterkens,  2015)  yang  kurikulumnya menekankan  pada  pengetahuan  agama  dan  pelaksanaannya,  yaitu membiasakan anak didik mengamalkan ajaran agamanya (Fujiwara, 2016). Hasil penelitian sebelumnya ini mengkonfirmasi temuan penelitian ini. Kelompok yang menentang  SKB  ini  berargumen  bahwa  SKB  bertentangan  tujuan  pendidikan nasional.  Eramuslim  mengutip  Anton  Tabah  Digdoyo,  Dewan  Pakar  Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI):
“Arahan  UUD  ’45  sudah  sangat  mulia  dan  rezim  sebelumnya  telah  buat kebijakan  agar  sekolah  membuat  aturan  yang  mendidik  siswa  taat menjalankan  ajaran  agamanya,  termasuk  perintah  berpakaian  sragam sesuai agama siswa,” kata Anton Tabah kepada redaksi, Minggu (7/2). “SKB 3 Menteri secara substantif tak sejalan dengan prinsip Pasal 31 ayat 3 UUD 1945,” sambungnya.
Ia menjelaskan, pemakaian pakaian seragam khas agama itu sesuai Pasal 31 UUD 1945 dan amanah Pasal 29 UUD 1945. (Eramuslim, 07/02/2021)
Wakil  Ketua  Umum  (Waketum)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  Anwar  Abbas menyatakan:
“Tapi  negara  atau  sekolah  harus  mewajibkan  anak-anak  didiknya  agar berpakaian  sesuai  dengan  ajaran  agama  dan  keyakinannya  masing- masing  sehingga  tujuan  dari  sistem  pendidikan  nasional  yang  kita canangkan yaitu untuk membuat peserta didik bisa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan seterusnya dapat tercapai,” sambungnya.(Eramuslim, 04/02/2021)
Tujuan  pendidikan  nasional,  menurut  kelompok  moderat  dalam  NU,  adalah pemahaman  agama  dan  keragaman  agama  di  Indonesia,  bukan  pengamalan ajaran agama. Mereka memandang pewajiban mengamalkan agama oleh neraga dan  sekolah  menghasilkan  orang  yang  terpaksa  beragama. Dengan diterapkannya  prinsip  kesukarelaan,  pemakaian  jilbab  berkembang  secara kultural berdasarkan pada kesadaran diri peserta didik. Jilbab justru berkembang pesat bahkan menjadi gaya hidup yang tumbuh dari kesadaran religiusitas yang hakiki.   Bukan  karena  dipaksa-paksa.  Walhasil,  tidak  ada  alasan   bagi  kita  untuk keberatan terhadap SKB ini.
Para  peneliti  kebebasan  beragama  di  Indonesia  menemukan  bahwa  pada Masa  Orde  Baru,  golongan  Islam  telah  berhasil  memasukkan  pandangan  Islam tentang  kebebasan  beragama  (Kim,  1998;  Stange,  1992).  Yakni,  interpretasi bahwa  yang  dimaksud  dengan  kebebasan  beragama  adalah  tanggung  jawab pengamalan  agama  tidak  hanya  pada  individu  dan  keluarga  serta  masyarakat, tapi juga tanggung jawab sekolah dan negara. Pandangan ini dalam penelitian ini  dapat  dilihat  pada  tujuan  pendidikan  nasional,  dimana  pendidikan  agama menjadi  tanggung  jawab  sekolah  dan  negara,  termasuk  membiasakan  peserta didik mengamalkan ajaran agama.

## SKB Seragam Sekolah, Sekularisme dan Uniform Citizenship
Dalam  situs-situs  Islam  konservatif,  SKB  Seragam  sekolah  dipandang  sejalan dengan sekularisme.  Kata kuncinya adalah “sekuler.” Ada dua kata berkolokasi dengan “sekuler”, yaitu “negara” dan “orang-orang.” Contohnya:
Indonesia adalah negara yang beragama, bukan sekuler. …yang shaleh, bukan malah mendidik mereka menjadi sekuler.
SKB  Seragam  Sekolah  adalah  tidak  cocok  untuk  Indonesia,  karena Indonesia  bukan  negara  sekuler.  SKB  ini  juga  akan  mendidik  anak-anak menjadi orang-orang yang sekuler.
Yang  menjadi  persoalan  dari  interpretasi  ini  adalah  apakah  ada  negara  sekuler yang memberikan kebebasan pelajar memakai jilbab? Beberapa negara sekuler seperti  Perancis  malah  melarang  pelajar  memakai  jilbab  di  sekolah  umum. Sebagian  negara  sekuler  tidak  melarang  dan  juga  tidak  mewajibkan  pelajar memakai  jilbab  di  sekolah  umum.  Mungkin  yang  dimaksud  dengan  negara sekuler  oleh  para  pengkritik  SKB  ini  adalah  model  yang  kedua  seperti  Inggris. Berbeda  dengan  Perancis,  Inggris  menempuh  kebijakan  “pluralis”  yang mempromosikan  toleransi  dan  penghormatan  terhadap  keragaman  budaya masyarakat Inggris yang multi-etnis. Inggris membolehkan pelajar-pelajar Islam menggunakan  jilbab  di  sekolah,  namun  tidak  diwajibkannya  seperti  di  Iran. Sedangkan  Perancis  menempuh  kebijakan  “asimilasionis”  yang  mengingkari (tidak mengakui) perbedaan etnis, setidaknya di domain publik, dalam semangat kewarganegaraan  yang  seragam  ( uniform  citizenship ).  Untuk  itu  Perancis melarang pemakaian Jilbab dan atribut semua agama di sekolah umum. Perancis mempunyai  undang-undang  yang  berlaku  nasional,  yaitu  larangan  total  ( total ban ) di semua sekolah umum. Sementara Inggris tidak punya peraturan tingkat nasional dan diserahkan ke sekolah masing-masing sesuai karakteristik lokalnya terutama dari segi keragaman etnis dan agama murid (Bouteldja, 2014; Carney & Sinclair, 2006; Poulter, 1997).
Mahkamah  Agung  dalam  pertimbangan judicial  review terhadap  SKB Seragam Sekolah menolak pendekatan total tingkat nasional ala Perancis, yaitu SKB melarang semua sekolah negeri mewajibkan jilbab. Pendekatan total tingkat nasional  seperti  itu,  menurut  putusan  MA  (Perkara  Nomor  17  P/HUM/2021), bertentangan  dengan  prinsip  otonomi  daerah  yang  menghormati  keragaman adat, agama dan budaya pada tingkat lokal. MA menegaskan:
Dengan    demikian,   otonomi   daerah   dapat   diartikan   sebagai   prin sip  menghormati  kehidupan  regional  menurut  riwayat,  adat  dan sifat- sifat  sendiri-  sendiri,  dalam  kadar  negara  kesatuan,  karena  tiap-tiap daerah   mempunyai  historis  dan  sifat-sifat  khusus  yang  berlainan  dari pada riwayat daerah lain. Seyogyanya pemerintah pusat
harus lebih berhati- hati  terhadap  segala urusan yang bermaksud menguniformisir daerah menurut satu model yang ditentukan
Oleh  karena  itu,  menurut  MA,  pendekatan  hukum  tingkat  nasional  yang menyeragamkan  (menguniformisir)  semua  daerah  di  Indonesia  adalah  tidak tepat,  terutama  masalah  pakaian  seragam  di  sekolah  dasar  dan  menengah. Masalah  seragam  sekolah  diserahkan  ke  daerah  masing-masing  selama  sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik. MA berpendapat:
pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus
memperhatikan    kearifan   lokal   yang   hidup   dan   dipertahankan    o leh masyarakat setempat…. …memperhatikan dan
mengakomodasi   keragaman   penduduk,   agama,   suku   dan   golong an, khususnya yang menyangkut hal-hal sensitif di masyarakat tertentu (Perkara Nomor 17 P/HUM/2021).
Penyeragaman pakaian sekolah di seluruh daerah tanpa mempertimbangkan kekhasan lokal akan menyerupai kebijakan identitas kewarganegaraan seragam ( uniform  citizenship )  ala  Perancis.  Bedanya  dengan  Indonesia  adalah  Perancis tidak  memberi  kebebasan,  sementara  Indonesia  memberi  kebebasan  untuk memakai atau tidak tidak memakai atribut agama di seragam sekolah.
Pemerintah membela bahwa SKB ini tidak sekuler. Pernyataan ini benar, jika yang  dimaksud  negara  sekuler  adalah  seperti  model  Perancis,  bukan  model Inggris.   Yang  dimaksud  para  penentang  SKB  ini  dengan  “negara  sekuler”  bisa juga dimaknai seperti kebijakan Perancis dan Inggris. Perancis melarang jilbab, Inggeris  memberikan  kebebasan.  Kelompok  ini  ingin  Indonesia  seperti  negara Islam  Iran  yang  mewajibkan  jilbab  di  seluruh  negeri.  Menurut  pendapat  ini, menutup aurat adalah kewajiban begitu jilbab sebagai penutup aurat juga harus diwajibkan.  Jika  agama  mewajibkan,  negara  juga  harus  mewajibkan.  Perintah Tuhan dijadikan perintah negara, aturan Tuh an dijadikan aturan negara.

## Kesimpulan
Keberhasilan diterima atau tidaknya argumen mendukung kebebasan beragama di  Indonesia  adalah  pada  argumen  berbasis  agama.  Kalau  tidak,  bisa  dituduh “Barat”  dan  “liberal”  oleh  kelompok  Islam  konservatif  (conservative  Islamists) (Hefner, 2013). Kelompok Islam moderat, NU, berusaha menggunakan argumen berbasis  agama  untuk  menolak  kewajiban  jilbab  di  sekolah.  Yaitu,  argumen perbedaan pendapat dalam Islam tentang hukum jilbab. Argumen ini kemudian dibingkai  dalam  kerangka  kebebasan  beragama.  Penyebutan  kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia mendapat penolakan kelompok konservatif, karena  menurut  kelompok  ini,  kewajiban  jilbab  adalah  hak  Tuhan  bukan  hak manusia.
Karena kelompok Islam konservatif mencurigai prinsip kebebasan beragama yang  menitikberatkan  otonomi  personal  sebagai  liberal  dan  sekuler  (Hefner, 2013).  Secara  umum  orang  Indonesia  lebih  menekankan  kerukunan  dan  saling menghormati  daripada  kebebasan  beragama  (Marshall,  2018).  Alternatif argumen  yang  bisa  diajukan  adalah  kerukunan  umat  beragama  dan  saling menghormati yang merupakan nilai-nilai tradisional dan lokal Indonesia.
Ada tiga prinsip kerukunan di Indonesia: (1) Kerukunan antar umat beragama; (2) Kerukunan internal umat beragama; da (3) Kerukunan antar umat beragama dan  pemerintah.  Perbedaan  pemahaman  tentang  hukum  Jilbab  dalam  Islam dapat  dibingkai  dalam  kerangka  kerukunan.  Dalam  rangka  kerukunan  internal antar  umat  beragama  Islam,  perlu  saling  menghormati  jika  terjadi  perbedaan pendapat. Menghormati dalam artian tidak memaksakan suatu pendapat kepada pihak lain sesama orang Islam. Yang meyakini jilbab adalah wajib menghormati yang tidak meyakini jilbab adalah wajib.
Jadi,  dalam  rangka  kerukunan  dan  saling  menghormati,  jilbab  tidak diwajibkan kepada orang Islam yang tidak meyakini jilbab adalah wajib. Begitu juga pihak yang meyakini jilbab tidak wajib tidak boleh melarang penggunaan jilbab  bagi  yang  meyakini  wajib.  Mari  saling  menghormati  keyakinan  masing- masing. Penghormatan perbedaan pendapat ini tidak hanya berakar pada nilai- nilai kultural Indonesia, tapi juga banyak dibahas dalam ilmu ushul fiqh. Kedua argumen  ini:  argumen  kultural  dan  religius  (ushul  fiqh)  dapat  menghindari tuduhan “sekuler” dan “Barat” dari kelompok Islam konservatif.
Kelemahan  argumen  kerukunan  dan  saling  menghormati  dibanding kebebasan  beragama  adalah  jika  tidak  terjadi  perbedaan  pendapat  tentang hukum sesuatu perbuatan dalam Islam. Solusinya biasanya adalah pendekatan kultural  dan  pendekatan  struktural  politik  dalam  mengamalkan  ajaran  agama. Pendekatan  kultural  lebih  menekankan  proses  pengamalan  agama  secara sukarela.  Sementara  pendekatan  politik  dalam  bentuk  regulasi  hukum  positif kadang bersifat memaksa jika dirumuskan berupa sanksi jika tidak diamalkan.

## Referensi
Akboga, S. (2014). Turkish civil society divided by the headscarf ban. Democratization , 21 (4), 610–633. https://doi.org/10.1080/13510347.2012.751976 Baker, P., Gabrielatos, C., & McEnery, T. (2013). Discourse analysis and media attitudes: The representation of Islam in the British press . Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511920103 Baker, P., & McEnery, T. (Eds.). (2015). Corpora and discourse studies: Integrating discourse and corpora . Palgrave Macmillan. Bayat, A. (Ed.). (2013). Post-Islamism: The changing faces of political Islam . Oxford University Press.
Bedmar, V. L., & Palma, V. C.-D. (2010). The Muslim veil controversy in French and
Spanish schools. Islam and Christian–Muslim Relations , 21 (1), 61–73. https://doi.org/10.1080/09596410903481861 Beydoun, K. A. (2008). Laïcité, liberalism, and the headscarf. Journal of Islamic Law and Culture , 10 (2), 191–215. https://doi.org/10.1080/15288170802285439 Blair, A., & Aps, W. (2005). What not to wear and other stories: Addressing religious diversity in schools. Education and the Law , 17 (1–2), 1–22. https://doi.org/10.1080/09539960500165226 Bouteldja, N. (2014). France vs. England. In E. Brems (Ed.), The Experiences of Face Veil Wearers in Europe and the Law (pp. 115–160). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415591.006 Brenner, S. (1996). reconstructing self and society: Javanese Muslim women and “the veil.” American Ethnologist , 23 (4), 673–697. https://doi.org/10.1525/ae.1996.23.4.02a00010
Brezina, V., Timperley, M., & McEnery, T. (2019). #LancsBox: Lancaster University corpus toolbox . http://corpora.lancs.ac.uk/lancsbox/
Carney, D., & Sinclair, A. (2006). School uniform revisited: Procedure, pressure and equality. Education and the Law , 18 (2–3), 131–148. https://doi.org/10.1080/09539960600919829 Crowder, G., Griffiths, M., & Hasan, M. (2014). Islam, Islamism, and Post-Islamism: Rediscovering Politics after the War on Terror. Australian Journal of Politics & History , 60 (1), 110–124. https://doi.org/10.1111/ajph.12048 Fujiwara, S. (2016). ‘Geertz vs Asad’ in RE Textbooks: A Comparison Between England’s and Indonesia’s Textbooks. In J. Berglund, Y. Shanneik, & B. Bocking (Eds.), Religious Education in a Global-Local World (Vol. 4, pp. 205–
222). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319- 32289-6_13 Giddens, A. (2004). Beneath the Hijab: A Woman. New Perspectives Quarterly ,
21 (2), 9–11. https://doi.org/10.1111/j.1540-5842.2004.00652.x Guven, I. (2010). Globalisation, Political Islam and the headscarf in education, with special reference to the Turkish educational system. Comparative
Education , 46 (3), 377–390. JSTOR.
Hefner, R. W. (2013). The Study of Religious Freedom in Indonesia. The Review of Faith & International Affairs , 11 (2), 18–27. https://doi.org/10.1080/15570274.2013.808038 Hosen, N. (2005). Religion and the Indonesian constitution: A recent debate.
Journal of Southeast Asian Studies , 36 , 419–440.
Jones, C. (2007). Fashion and Faith in Urban Indonesia. Fashion Theory , 11 (2–3), 211–231. https://doi.org/10.2752/136270407X202763
Jones, C. (2010). Materializing piety: Gendered anxieties about faithful consumption in contemporary urban Indonesia. American Ethnologist ,
37 (4), 617–637. JSTOR.
Jones, N., & Braun, K. (2017). Secularism and state neutrality: The headscarf in
French and German public schools. Australian Journal of Human Rights ,
23 (1), 61–89. https://doi.org/10.1080/1323238X.2017.1314441
Kim, H.-J. (1998). The changing interpretation of religious freedom in Indonesia. Journal of Southeast Asian Studies , 29 , 357–373.
Koo, G. Y., & Han, H. E. (2018). To veil or not to veil: Turkish and Iranian hijab policies and the struggle for recognition. Asian Journal of Women’s Studies ,
24 (1), 47–70. https://doi.org/10.1080/12259276.2018.1427663
Leirvik, O. (2004). Religious education, communal identity and national politics in the Muslim world. British Journal of Religious Education , 26 , 223–236. Marshall, P. (2018). The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia. The Review of Faith & International Affairs , 16 (1), 85–96. https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1433588 Mir-Hosseini, Z. (2007). The Politics and Hermeneutics of Hijab in Iran: From
Confinement to Choice. Muslim World Journal of Human Rights , 4 (1). https://doi.org/10.2202/1554-4419.1114 Nisa, E. F. (2012). Embodied Faith: Agency and Obedience among Face-veiled
University Students in Indonesia. The Asia Pacific Journal of Anthropology ,
13 (4), 366–381. https://doi.org/10.1080/14442213.2012.697187
Oztig, L. I. (2018). The Turkish Constitutional Court, laicism and the headscarf issue. Third World Quarterly , 39 (3), 594–608. https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1396536 Parker, L. (2017). Intersections of Gender/Sex, Multiculturalism and Religion:
Young Muslim Minority Women in Contemporary Bali. Asian Studies Review , 41 (3), 441–458. https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1332004
Pirmasari, D. A. (2021). To veil or not to veil? Islamic dress and control over women’s public appearance. Journal of Gender Studies , 30 (2), 136–149. https://doi.org/10.1080/09589236.2020.1863199 Poulter, S. (1997). Muslim Headscarves in School: Contrasting Legal Approaches in England and France. Oxford Journal of Legal Studies , 17 (1), 43–74. https://doi.org/10.1093/ojls/17.1.43 Reyes, J. A. L., & Smith, T. (2017). Analysing labels, associations, and sentiments in Twitter on the Abu Sayyaf kidnapping of Viktor Okonek. Terrorism and Political Violence , 29 (6), 1026–1044. https://doi.org/10.1080/09546553.2015.1105798 Rinaldo, R. (2013). Mobilizing piety: Islam and feminism in Indonesia . Oxford University Press. Robinson, K. M. (2009). Gender, Islam, and democracy in Indonesia . Routledge. Rougier, N. (2013). The hijab in the (denominational) Irish education system – tolerated or accepted? Education Inquiry , 4 (1), 149–166. https://doi.org/10.3402/edui.v4i1.22066 Safitri, D. M. (2010). What Went Wrong with the Veil? A Comparative Analysis of the Discourse of the Veil in France, Iran, and Indonesia. Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies , 48 (1), 81–100. https://doi.org/10.14421/ajis.2010.481.81- 100 Salama, A. H. Y. (2011). Ideological collocation and the recontexualization of Wahhabi-Saudi Islam post-9/11: A synergy of corpus linguistics and critical discourse analysis. Discourse & Society , 22 (3), 315–342. https://doi.org/10.1177/0957926510395445 Smith-Hefner, N. J. (2007). Javanese Women and the Veil in Post-Soeharto
Indonesia. The Journal of Asian Studies , 66 (2), 389–420. https://doi.org/10.1017/S0021911807000575 Stange, P. (1992). Religious change in contemporary Souteast Asia. In N. Tarling (Ed.), The Cambridge history of Southeast Asia (Vol. 2, pp. 529–584). Cambridge University Press.
Taylor, J. A., Ayoub, S., & Moussa, F. (2014). The Hijab in Public Schools. Religion
& Education , 41 (1), 16–30. https://doi.org/10.1080/15507394.2014.855062 U ğ ur, Z. B. (2020). Unveiled: The Effect of the Headscarf Ban on Women’s Tertiary Education in Turkey. Feminist Economics , 26 (2), 187–217.
https://doi.org/10.1080/13545701.2019.1685119 Walton, S., & Boon, B. (2014). Engaging with a Laclau & Mouffe informed discourse analysis: A proposed framework. Qualitative Research in
Organizations and Management: An International Journal . Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2009). Methods of critical discourse analysis (2nd ed). SAGE.
Yusuf, M., & Sterkens, C. (2015). Analysing the State’s Laws on Religious
Education in Post-New Order Indonesia. Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies , 53 (1), 105. https://doi.org/10.14421/ajis.2015.531.105-130