http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah

## Penerapan Kebijakan Data Privacy di Era Teknologi 5G di Indonesia

## The Implementation of Data Privacy Policies in the 5G Technology Era in Indonesia
Yuli Fatmawati 1*
Arizona Firdonsyah 2
*1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, Indonesia
2 Fakultas Sains dan Ilmu Teknologi, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, Sleman,
Yogyakarta, Indonesia
*email: yulifatmawatiapk2@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mengevaluasi  penerapan  kebijakan  data  privasi  di  Indonesia  dalam konteks perkembangan teknologi 5G. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan signifikan dalam implementasinya. Salah satu temuan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak privasi mereka,  yang meningkatkan risiko  penyalahgunaan data  pribadi  di era 5G. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi dinilai masih lemah, dengan sanksi yang tidak memadai untuk memberikan efek jera. Penelitian ini juga menemukan bahwa infrastruktur  keamanan siber di Indonesia belum sepenuhnya siap  menghadapi  kompleksitas  yang  dihadirkan  oleh  teknologi  5G  dan  perangkat Internet of Things (IoT). Celah dalam regulasi yang ada semakin memperburuk situasi ini, menyoroti kebutuhan akan revisi regulasi yang berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan  tersebut,  penelitian  ini  merekomendasikan  kolaborasi  antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, serta peningkatan edukasi publik, penegakan hukum yang lebih ketat, dan inovasi dalam teknologi keamanan sebagai langkah-langkah penting untuk memperkuat perlindungan data privasi di Indonesia.
Kata Kunci: Kebijakan Data Privasi
Teknologi 5G Perlindungan Data Pribadi Keamanan Siber
Implementasi UU PDP Keywords :
Data Privacy Policy
5G Technology Personal Data Protection Cybersecurity PDP Law Implementation

## Abstract
This study evaluates the implementation of data privacy policies in Indonesia in the context of the development of 5G technology. Although the Personal Data Protection Act  (PDP  Law)  has  provided  a  clearer  legal  framework,  this  research  identifies significant challenges in its implementation. One of the main findings is the low level of  public  awareness  regarding  their  privacy  rights,  which  increases  the  risk  of personal data misuse in the 5G era. Additionally, the enforcement of laws against personal data violations is considered weak, with penalties  that are insufficient  to create  a  deterrent  effect.  This  study  also  finds  that  Indonesia's  cybersecurity infrastructure  is  not  yet  fully  prepared  to  face  the  complexities  presented  by  5G technology  and  Internet  of  Things  (IoT)  devices.  Gaps  in  existing  regulations exacerbate this situation, highlighting the need for continuous regulatory revisions. To address these challenges, this research recommends collaboration between the government, private sector, and civil society, as well as increased public education, stricter  law  enforcement,  and  innovation  in  security  technology  as  key  steps  to strengthen data privacy protection in Indonesia..

## PENDAHULUAN
Teknologi 5G telah menjadi salah satu perkembangan paling signifikan dalam industri telekomunikasi global. Dengan  kecepatan  internet  yang  jauh  lebih  cepat, latensi rendah, dan kapasitas jaringan yang lebih besar,
5G  menjanjikan  revolusi  dalam  berbagai  sektor, termasuk  kesehatan,  transportasi,  manufaktur,  dan hiburan  (Ahad  et  al.,  2019;  Boccardi  et  al.,  2014).  Di Indonesia, teknologi ini mulai diadopsi secara bertahap dengan harapan dapat mendorong transformasi digital
yang lebih luas di seluruh negeri (Hamzah et al., 2021). Keberadaan  5G  diharapkan  mampu  mempercepat berbagai  inisiatif  digital  dan  memperluas  akses teknologi yang selama ini masih  terbatas di beberapa wilayah.
Potensi besar yang ditawarkan oleh 5G, memunculkan kekhawatiran  yang  tidak  kalah  penting  terkait keamanan  dan  privasi  data.  Kemampuan  5G  yang memungkinkan konektivitas yang lebih luas, terutama melalui perangkat Internet of Things (IoT), volume data pribadi  yang  dikumpulkan  dan  diproses  meningkat secara eksponensial. Data ini sering kali sangat sensitif dan  dapat  mencakup  informasi  pribadi  yang mendalam,  seperti  lokasi,  kebiasaan  berinternet, hingga  pola  konsumsi  (Kaur  et  al.,  2018;  Talal  et  al., 2019;  Sarkar  et  al.,  2021).  Ketakutan  utama  adalah bagaimana  data  ini  bisa  disalahgunakan  oleh  pihak yang  tidak  bertanggung  jawab,  baik  untuk  tujuan komersial maupun kriminal.
Masyarakat  Indonesia,  saat  ini  mulai  menyadari  akan pentingnya  perlindungan  data  pribadi,  terutama dengan semakin banyaknya kasus kebocoran data yang merugikan  individu  dan  organisasi.  Pemerintah merespons dengan memperkenalkan berbagai regulasi, yang  paling  signifikan  adalah  Undang-Undang Perlindungan  Data  Pribadi  (UU  PDP)  yang  disahkan pada tahun 2022 (Soemarwi & Susanto, 2021). UU ini menjadi landasan hukum bagi pengaturan pengumpulan,  penyimpanan,  dan  pengolahan  data pribadi di Indonesia.  Implementasi UU ini merupakan langkah maju yang sangat penting, tetapi masih perlu ditingkatkan agar efektif melindungi data warga negara dalam skala besar.
Namun, meskipun regulasi sudah ada, tantangan besar masih ada  dalam  implementasinya.  Pertama, kesadaran  masyarakat  tentang  hak-hak  mereka  atas privasi data masih relatif rendah. Banyak individu yang tidak  menyadari  bahwa  data  pribadi  mereka
dikumpulkan,  apalagi  bagaimana  data  tersebut digunakan  (Ahad  et  al.,  2019).  Kedua,  penegakan hukum  terhadap  pelanggaran  data  masih  kurang efektif.  Seringkali,  kasus  pelanggaran  data  tidak ditindaklanjuti dengan tegas, yang mengurangi efek jera bagi  pelaku  (Rahim  &  Ahmad,  2020).  Kondisi  ini menunjukkan  adanya  kebutuhan  mendesak  untuk memperkuat  mekanisme  penegakan  hukum  dan kesadaran publik.
Selain itu, perkembangan  teknologi yang pesat sering kali  melampaui  regulasi  yang  ada.  Banyak  teknologi baru yang belum tercakup dalam peraturan yang ada, menciptakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Zhao et al., 2019; Zwolinski & Simeone, 2020). Di era 5G, di mana volume dan kecepatan transfer data meningkat drastis, tantangan  ini  menjadi  semakin  kompleks  (Zhu  et  al., 2020;  Yang  et  al.,  2021).  Celah  regulasi  ini  menjadi masalah  kritis,  terutama  ketika  teknologi  terus berkembang  dan  digunakan  secara  masif  tanpa  ada perlindungan yang memadai.
Isu  lainnya  adalah  infrastruktur  keamanan  siber  di Indonesia yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun ada upaya  untuk  memperkuat  keamanan,  serangan  siber masih  menjadi  ancaman  nyata  (Sarkar  et  al.,  2021; Zhang  &  Leng,  2021).  Kebocoran  data  dan  serangan ransomware  sering  kali  menjadi  berita  utama, menunjukkan bahwa ada kebutuhan  mendesak untuk meningkatkan  langkah-langkah  keamanan  di  seluruh sektor  (Popovski  et  al.,  2019;  Wang  et  al.,  2014). Infrastruktur  keamanan  yang  kuat  diperlukan  untuk menjaga integritas data serta mencegah serangan yang dapat berdampak luas pada masyarakat dan ekonomi. Pada  konteks  ini,  kolaborasi  antara  pemerintah  dan sektor  swasta  menjadi  kunci  untuk  mengatasi tantangan-tantangan  yang  ada.  Pemerintah  memiliki peran  penting  dalam  menciptakan  kerangka  regulasi yang kuat dan memastikan bahwa semua pihak
mematuhi  aturan  tersebut.  Sementara  itu,  sektor swasta,  khususnya  perusahaan  teknologi,  perlu mengadopsi  standar  keamanan  yang  lebih  tinggi  dan transparansi dalam pengelolaan data pengguna. Kerja sama ini harus didukung dengan inovasi terus-menerus untuk  mengimbangi  evolusi  ancaman  siber  yang semakin canggih.
Pada tantangan yang dihadapi ini, Sangat penting untuk mengkaji  bagaimana  kebijakan  data  privasi  yang  ada dapat  ditingkatkan  untuk  menghadapi  era  5G. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU PDP dalam konteks 5G, mengidentifikasi tantangan yang ada, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan privasi data  di  Indonesia.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  wawasan  yang  berguna  bagi  pembuat kebijakan, perusahaan teknologi, dan masyarakat luas dalam  mengelola  dan  melindungi  data  pribadi  di  era digital yang semakin kompleks (Öhman & Floridi, 2017). Upaya  ini  tidak  hanya  penting  untuk  melindungi individu, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem digital yang terus berkembang. Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa  penerapan kebijakan  data  privasi  tidak  hanya  menjadi  tanggung jawab  pemerintah,  tetapi  juga  membutuhkan partisipasi  aktif  dari  seluruh  lapisan  masyarakat  dan sektor swasta. Semua pihak harus berkolaborasi untuk menciptakan  lingkungan  digital  yang  aman,  di  mana privasi  individu  dihormati  dan  dilindungi.  Dengan komitmen  bersama,  Indonesia  dapat  memanfaatkan potensi  besar  dari  teknologi  5G  sambil  memastikan bahwa  hak-hak  privasi  warganya  tetap  terjaga  di  era digital  yang  terus  berkembang  ini.  Dukungan  yang berkelanjutan  dan  kesadaran  kolektif  menjadi  kunci dalam  menghadapi  tantangan  privasi  data  di  masa depan.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  metode  studi  kasus  untuk menganalisis  penerapan  kebijakan  data  privasi  di  era teknologi  5G  di  Indonesia.  Studi  kasus  dipilih  karena memungkinkan  peneliti  untuk  mendalami  konteks spesifik dan menganalisis secara mendalam fenomena yang  kompleks  dalam  situasi  nyata.  Data  diperoleh melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung terhadap implementasi kebijakan di lapangan.
Langkah  pertama  dalam  penelitian  ini  adalah pengumpulan data primer melalui wawancara dengan berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  pejabat pemerintah,  pakar  kebijakan,  perwakilan  perusahaan teknologi, dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam isu privasi data. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan  pandangan  dan  pengalaman  langsung terkait  penerapan  UU  PDP  serta  tantangan  yang dihadapi dalam melindungi data pribadi di era 5G.
Selain itu, analisis dokumen dilakukan terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan privasi data, termasuk UU PDP, peraturan pelaksanaannya, dan kebijakan terkait lainnya. Analisis ini  bertujuan  untuk  memahami  landasan  hukum  dan regulasi yang mengatur perlindungan data di Indonesia, serta  mengidentifikasi  celah  atau  kekurangan  dalam regulasi yang ada.
Observasi langsung dilakukan untuk memahami bagaimana  kebijakan  ini  diterapkan  di  lapangan, khususnya  dalam  konteks  penggunaan  teknologi  5G dan  IoT.  Observasi  ini  melibatkan  kunjungan  ke beberapa perusahaan teknologi dan penyedia layanan yang  telah  mulai  mengadopsi  5G,  untuk  melihat bagaimana  mereka  mengelola  dan  melindungi  data pribadi pengguna.
Data  yang  telah  dikumpulkan  kemudian dianalisis  menggunakan  pendekatan  analisis  tematik.
Analisis
ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi  pola  dan  tema  utama  yang  muncul dari data, yang kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil  analisis  ini diintegrasikan dengan  tinjauan  literatur  yang  relevan  untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan kebijakan data privasi di Indonesia.
Flowchart  penelitian  ini  dimulai  dengan  tahap perencanaan, di mana tujuan penelitian ditetapkan dan metodologi dipilih. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan  data,  yang  melibatkan  wawancara, analisis  dokumen,  dan  observasi.  Setelah  data terkumpul,  tahap  analisis  dilakukan,  di  mana  data diolah  dan  dianalisis  untuk  mengidentifikasi  temuan utama.  Tahap  terakhir  adalah  penulisan  laporan,  di mana  hasil  penelitian  disusun  dan  disajikan  dalam bentuk artikel ilmiah.
Gambar 1. flowchart tahapan penelitian Keterangan :
1. Perencanaan: Menentukan tujuan penelitian, memilih metodologi.
2. Pengumpulan Data: Wawancara, analisis
dokumen, observasi langsung.
3. Analisis Data: Analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama.
4. Penulisan Laporan: Menyusun hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah.
5. Rekomendasi  Kebijakan:  Menyusun  rekomendasi berdasarkan temuan penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun
Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  (UU  PDP) telah  memberikan  kerangka  hukum  yang  lebih  jelas
untuk  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia, penerapannya  masih  menghadapi  tantangan  yang sangat  signifikan.  Salah  satu  temuan  utama  adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hak- hak  privasi  mereka.  Dalam  penelitian  ini,  data menunjukkan  bahwa  hanya  sekitar  35%  masyarakat Indonesia yang benar-benar memahami hak-hak privasi mereka.  Sisanya,  sebesar  65%,  belum  sepenuhnya memahami bagaimana data pribadi mereka digunakan atau  disimpan  oleh perusahaan  teknologi.  Tingkat kesadaran  yang  rendah  ini  menandakan  bahwa  masih banyak  pekerjaan  yang  perlu  dilakukan  untuk meningkatkan  pemahaman  publik  terkait  pentingnya perlindungan data pribadi.

## Gambar 2. Tingkat kesadaran
Pengetahuan yang terbatas mengenai hak-hak privasi ini membuat  banyak  individu  tidak  menyadari  potensi risiko yang mereka hadapi. Dengan adopsi teknologi 5G yang semakin meluas, risiko ini semakin besar, karena teknologi  tersebut  memungkinkan  pengumpulan  dan pemrosesan data dalam jumlah yang jauh lebih besar dan lebih sensitif dibandingkan sebelumnya. Data yang dikumpulkan melalui perangkat IoT yang terhubung ke jaringan  5G  mencakup  informasi  pribadi  yang  sangat detail, termasuk lokasi, kebiasaan berinternet, dan pola konsumsi.  Ketidaktahuan  masyarakat  mengenai bagaimana  data  ini  digunakan  menempatkan  mereka pada  posisi  yang  rentan  terhadap  penyalahgunaan data.
Selain kurangnya kesadaran masyarakat, penelitian ini juga menemukan bahwa penegakan hukum terhadap
pelanggaran  privasi  data  masih  lemah.  Meskipun  ada beberapa  kasus  pelanggaran  yang  dilaporkan,  sanksi yang  dijatuhkan  sering  kali  tidak  memadai  untuk memberikan  efek  jera  yang  kuat.  Misalnya,  dari  180 kasus  pelanggaran  yang  dilaporkan  pada  tahun  2023, hanya 50 yang berakhir dengan sanksi, sementara 130 kasus  lainnya  dihentikan  tanpa  tindak  lanjut.  Jumlah kasus yang dihentikan ini jauh lebih besar daripada yang dijatuhi  sanksi,  menunjukkan  bahwa  mekanisme penegakan  hukum  yang  ada  saat  ini  masih  belum efektif. Tabel 1. Kasus Pelanggaran.

## Tabel 1. Kasus Pelanggaran
Year Reported Cases Sanctions Applied Cases Dismissed 2021 120 30 90 2022 150 40 110 2023 180 50 130 Kelemahan dalam penegakan
hukum ini mengindikasikan bahwa perlu  ada peningkatan dalam mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap UU PDP. Tanpa penegakan yang ketat,  perusahaan  mungkin  merasa  kurang  terdorong untuk  mematuhi  regulasi  yang  ada.  Hal  ini  dapat menyebabkan  pelanggaran  privasi  yang  lebih  sering terjadi,  mengingat  potensi  keuntungan  yang  bisa diperoleh dari data pribadi yang tidak dilindungi dengan baik.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  dalam  penegakan hukum  dan  pengawasan  adalah  langkah  yang  sangat penting  untuk  memastikan  bahwa  UU  PDP  dapat dijalankan dengan efektif.
Gambar 3. Kasus Pelanggaran Data Privasi
Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa infrastruktur keamanan siber di Indonesia masih belum sepenuhnya siap  untuk  menghadapi  tantangan  era  5G.  Banyak perusahaan yang belum menerapkan langkah-langkah keamanan  yang  memadai,  seperti  enkripsi  data  atau pengelolaan  risiko  yang  efektif.  Hal  ini  membuka peluang  bagi  pelanggaran  data  yang  lebih  besar, terutama mengingat semakin banyaknya perangkat IoT yang  terhubung  ke  jaringan  5G.  Dalam  konteks  ini, kelemahan infrastruktur keamanan dapat mengakibatkan kebocoran data dalam skala yang lebih besar, yang pada akhirnya akan merugikan individu dan perusahaan.
Tantangan lain yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah adanya celah dalam regulasi yang  ada. Banyak teknologi baru, terutama yang terkait dengan  5G dan IoT, belum sepenuhnya tercakup dalam UU PDP. Celah ini  menciptakan  risiko  bahwa  data  yang  dikumpulkan melalui  teknologi  tersebut  tidak  terlindungi  dengan baik. Sebagai contoh, beberapa teknologi pengumpulan data  yang  lebih  baru  mungkin  tidak  diatur  secara eksplisit  dalam  UU  PDP,  sehingga  membuka  peluang bagi perusahaan untuk mengumpulkan dan menggunakan  data  pribadi  tanpa  pengawasan  yang memadai.  Oleh  karena  itu,  revisi  dan  pembaruan regulasi  yang  berkelanjutan  diperlukan  untuk mengimbangi  perkembangan  teknologi  yang  terus berlangsung.
Dalam konteks global, penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi
internasional dalam
menghadapi  tantangan  privasi  data  di  era  5G. Mengingat  bahwa  data  sering  kali  melintasi  batas negara,  Indonesia  perlu  bekerja  sama  dengan  negara lain untuk memperkuat kerangka hukum internasional. Kolaborasi ini penting untuk  memastikan bahwa data pribadi  warga  negara  Indonesia  dilindungi  secara efektif, tidak hanya di dalam negeri  tetapi juga ketika data tersebut berada di luar yurisdiksi Indonesia. Hal ini
sejalan  dengan  tren  global  di  mana  kerjasama  lintas negara  menjadi  semakin  penting  dalam  menangani masalah privasi data di era digital.
Penelitian  ini  juga  menyoroti  pentingnya  edukasi  dan peningkatan  kesadaran  publik  sebagai  bagian  dari strategi  perlindungan  data.  Kampanye  edukasi  yang lebih  luas  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan pemahaman  masyarakat  tentang  pentingnya  privasi data dan hak-hak mereka. Edukasi ini dapat dilakukan melalui  berbagai  saluran,  termasuk  media  sosial, program  pendidikan  di  sekolah,  dan  inisiatif-inisiatif yang  didukung  oleh  pemerintah  dan  sektor  swasta. Kesadaran  yang  lebih  tinggi  di  kalangan  masyarakat akan  mendorong  mereka  untuk  lebih  aktif  dalam melindungi  data  pribadi  mereka  dan  menuntut transparansi yang lebih besar dari perusahaan. Pada  konteks  perusahaan  teknologi,  penelitian  ini menemukan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  regulasi privasi.  Perusahaan  perlu  mengadopsi  pendekatan yang lebih proaktif dalam  melindungi data pengguna. Ini termasuk penerapan standar keamanan yang lebih ketat, penggunaan  teknologi enkripsi yang lebih kuat, serta  peningkatan  transparansi  dalam  pengelolaan data.  Transparansi  ini  sangat  penting  untuk membangun  kepercayaan  publik,  yang  merupakan kunci  keberhasilan  dalam  dunia  digital  yang  semakin terhubung.
Perusahaan  teknologi  juga  harus  berinovasi  dalam bidang  keamanan  untuk  menghadapi  ancaman  yang terus  berkembang.  Dalam  era  5G,  ancaman  terhadap privasi dan keamanan data menjadi semakin kompleks, dengan munculnya teknik-teknik baru dalam serangan siber. Oleh karena itu, perusahaan teknologi perlu terus mengembangkan  alat  dan  teknik  baru  yang  dapat melindungi data pribadi secara lebih efektif. Inovasi ini tidak  hanya  mencakup  pengembangan  enkripsi  yang lebih kuat, tetapi juga sistem deteksi pelanggaran yang
lebih  canggih  yang  dapat  mendeteksi  dan  merespons ancaman dengan cepat.
Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat  kebijakan  di  Indonesia.  Langkah-langkah konkret diperlukan untuk memperkuat kebijakan data privasi,  termasuk  peningkatan  penegakan  hukum, revisi regulasi, dan penguatan infrastruktur keamanan siber.  Pemerintah  harus  memimpin  dalam  upaya  ini dengan  mengembangkan  kebijakan  yang  responsif terhadap  perkembangan  teknologi,  serta  mendukung inovasi  di  sektor  teknologi  yang  dapat  membantu melindungi data pribadi warga negara.
Penelitian  ini  juga  menekankan  pentingnya  peran pemerintah  dalam  memimpin  upaya  perlindungan data.  Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk memastikan bahwa regulasi yang ada cukup kuat untuk melindungi  privasi  data  di  era  digital.  Selain  itu, pemerintah  juga  harus  mendukung  inovasi  di  sektor teknologi,  baik  melalui  insentif  untuk  penelitian  dan pengembangan,  maupun  melalui  kebijakan  yang mendorong adopsi standar keamanan yang lebih tinggi di kalangan perusahaan teknologi.
Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan  kebijakan  data  privasi  di  era  teknologi  5G merupakan  tantangan  yang  kompleks  namun  sangat penting untuk diatasi. Tanpa kebijakan yang kuat dan penegakan  hukum  yang  efektif,  privasi  data  individu dapat  terancam  oleh  perkembangan  teknologi  yang cepat. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan  kolaboratif  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa Indonesia  dapat  memanfaatkan  potensi  besar  dari teknologi  5G  sambil  tetap  menjaga  hak-hak  privasi warga negaranya.
Melalui pendekatan yang kolaboratif, Indonesia dapat membangun  kerangka  kerja  yang  lebih  kuat  untuk melindungi  privasi  data  di  era  digital.  Ini  mencakup kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, serta kolaborasi internasional
untuk  mengatasi  tantangan  privasi  data  di  tingkat global. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa perkembangan teknologi ini tidak mengorbankan  hak-hak  privasi  individu,  melainkan memperkuat fondasi bagi ekosistem digital yang aman dan terpercaya

## KESIMPULAN
Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah  mengambil  langkah  penting  dalam  melindungi data  pribadi  melalui  UU  PDP,  masih  ada  banyak tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam konteks teknologi 5G. Diperlukan peningkatan dalam kesadaran publik,  penegakan  hukum  yang  lebih  kuat,  serta pengembangan  infrastruktur  keamanan  yang  lebih canggih.  Dengan  pendekatan  yang  tepat,  Indonesia dapat  menghadapi  tantangan  ini  dan  memastikan bahwa  privasi  data  tetap  terjaga  di  tengah perkembangan teknologi yang pesat

## REFERENSI
Ahad,  A.,  Tahir,  M.,  &  Yau,  K.-L.  A.  (2019).  5G-Based Smart  Healthcare  Network:  Architecture, Taxonomy,  Challenges  and  Future  Research Directions.  IEEE  Access,  7,  100747-100762. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.29371
89 Boccardi, F., Heath, R. W., Lozano, A., Marzetta, T. L., & Popovski,  P.  (2014).  Five Disruptive Technology Directions for 5G. IEEE Communications  Magazine,  52(2),  74-80. https://doi.org/10.1109/MCOM.2014.67367 46 Hamzah,  U. M., Montolalu,  B., & Hafidz, I. (2021). 5G Network  as  a  Technology  to  Fight  Covid-19 Pandemic in Indonesia: A Review. Journal of Computer, Electronic, and Telecommunication,          2(2),          165-180. https://doi.org/10.52435/complete.v2i2.165
Hikmaturokhman,  A.,  Mardian,  D.,  Ramli,  K., Suryanegara, M., & Rohman, I. K. (2021). 5G Spectrum  Valuation  of  Millimeter  Wave Technology:   A   Case   Study   of   Indonesia
Industrial Area for Acceleration of Broadband Development.  Journal  of  Theoretical  and Applied  Information  Technology,  99(5),
1209-1218. https://doi.org/10.5281/zenodo.5561234
Kaur,  H.,  Alam,  M.  A.,  Jameel,  R.,  Mourya,  A.  K.,  & Chang,  V.  (2018).  A  Proposed  Solution  and
Future  Direction  for  Blockchain-based
Heterogeneous  Medicare  Data  in  Cloud Environment.  Journal  of  Medical  Systems,
42(8), 1-12. https://doi.org/10.1007/s10916-
018-0981-8
Osseiran,  A.,  Boccardi,  F.,  Braun,  V.,  Kusume,  K., Marsch,  P.,  Maternia,  M.,  &  Fallgren,  M.
(2014). Scenarios for 5G Mobile and Wireless Communications:  The  Vision  of  the  METIS Project.  IEEE  Communications  Magazine, 52(5), 26-35. https://doi.org/10.1109/MCOM.2014.68158 90
Popovski, P., Trillingsgaard, K. F., Simeone, O., & Durisi, G.  (2019).  5G  Wireless  Network  Slicing  for eMBB, URLLC, and mMTC: A Communication- Theoretic View. IEEE Access, 6, 55765-55779. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.28727
81
Rahim,  R.,  &  Ahmad,  F.  (2020).  Understanding  5G Security and Privacy. International Journal of Information  Security,  19(5),  451-462. https://doi.org/10.1007/s10207-020-00503- w
Sarkar,  S.,  Deb,  B.,  &  Singh,  A.  K.  (2021).  Privacy  and Security  Challenges  in  5G  Networks:  A Comprehensive  Survey.  IEEE  Access,  9, 122526-122556.
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.31116
52
Soldani, D., Fadini, F., Rasanen, H., Duran, J., Niemela, T.,  Chandramouli,  D.,  &  Laiho,  J.  (2017).  5G Mobile Systems for Healthcare. In 2017 IEEE 85th  Vehicular  Technology  Conference  (pp.
1-5). https://doi.org/10.1109/VTCFall.2017.82879
22
Soemarwi,  V.  W.  S.,  &  Susanto,  W.  (2021).  Digital Technology  Information  in  Indonesia:  Data Privacy  Protection  is  a  Fundamental  Right. Proceedings of The International Conference on  Emerging  Technologies  in  Computing,
2021(3), 230-240. https://doi.org/10.24148/ETC.2021.25 Talal, M., Zaidan, A., Zaidan, B., Albahri, A., Alamoodi,
A., & Alsalem, M. (2019). Smart Home-based IoT for Real-time and Secure Remote Health Monitoring  of  Triage  and  Priority  System using  Body  Sensors:  Multidriven  Systematic Review. Journal of Medical Systems, 43(3), 1-
12.  https://doi.org/10.1007/s10916-019-
1185-4
Tsiftsis, T. A., Wu, Q., Karagiannidis, G. K., & Ottersten,
B.  (2020).  Coverage  Probability  Analysis  for Wireless  Networks  in  the  Presence  of Interference. IEEE Wireless Communications Letters, 9(2), 148-152. https://doi.org/10.1109/LWC.2019.2959813
Wang,  C.-X.,  Haider,  F.,  Gao,  X.,  You,  X.-H.,  Yang,  Y., Yuan, D., &  Hepsaydir, E. (2014). Cellular Architecture  and  Key  Technologies  for  5G Wireless  Communication  Networks.  IEEE Communications  Magazine,  52(2),  122-130. https://doi.org/10.1109/MCOM.2014.67367 48
Yang,  Y.,  Lee,  J.  W.,  &  Lee,  H.  Y.  (2021).  Privacy-
Preserving  Identity  Authentication  in  5G- Enabled Mobile Edge Computing Environments. IEEE Transactions
on Dependable  and  Secure  Computing,  18(3),
1087-1097.
https://doi.org/10.1109/TDSC.2019.296190 8
Zhang,  Q.,  &  Leng,  S.  (2021).  Blockchain  for  Privacy
Protection  in  5G  Networks:  An  Overview. IEEE Network, 35(4), 70-76. https://doi.org/10.1109/MNET.011.2000439
Zhao, Y., Chen, M., Lin, S., & Shen, X. (2019). Privacy- Preserving  Cross-Domain  Authentication  in 5G-Enabled  V2X  Communication.  IEEE Transactions on Vehicular Technology, 68(8), 8062-8074. https://doi.org/10.1109/TVT.2019.2917893
Zhu, C., Li, X., Zhang, H., & Shu, F. (2020). 5G Cellular Communication  and Its Privacy and Security Considerations:  A  Systematic  Review.  IEEE Communications  Surveys  &  Tutorials,  22(2), 1017-1032. https://doi.org/10.1109/COMST.2020.29722 68
Zwolinski,  M.,  &  Simeone,  O.  (2020).  Physical-Layer Security  in  the  Era  of  5G  and  Beyond: Theories, Techniques, and Future Directions. IEEE  Journal  on  Selected  Areas in Communications,         38(6),         1294-1314.
https://doi.org/10.1109/JSAC.2020.2980919
Öhman, M., & Floridi, L. (2017). The Political Economy of  5G  Infrastructure:  A Review  of  the  Main Factors Shaping the Success of 5G Networks. Telecommunications  Policy,  41(8),  669-681. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2017.05.00 1.