Volume 9 No. 1 Juli 2022 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## TANAH NEGARA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBEBASAN LAHAN ATAS TANAH NEGARA DI INDONESIA STATE LAND AND ITS IMPLEMENTATION IN LAND ACQUISITION OF STATE LAND IN INDONESIA

## Ardiansyah
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE
Ardi.ansyah@stainmajene.ac.id
Latifah Maulidiyah
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE
LatifahM@gmail.com

## Nur Iman Saal
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE nurimansaal@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi social atas tanah terutama tanah negara yang  dikuasai  fisik  oleh  masyarakat  dan  untuk  menjelaskan  kedudukan  tanah  negara  dalam  peraturan perundangan-undangan  yang  berlaku.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  peneltian  hukum normative mengan menggunakan pendekatan statute approach. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Tanah Negara dalam sistem hukum tanah nasional bukan berarti Tanah Milik Negara ( Domein Verklaring ). Tanah Negara artinya negara menguasai tanah hanya dalam ruang publik bukan privat di mana pada tingkat tertinggi pengaturannya berada pada Negara. Pemahaman yang keliru terhadap tanah yang berstatus Tanah Negara akan menyebabkan  terjadinya  praktek  peradilan  sesat  dalam  penyelesaian  kasus-kasus  konkrit.  Oleh  karena  itu, pembebasan tanah yang berstatus Tanah Negara dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan keberadaan para penggarap yang telah menguasai tanah tersebut secara fisik bukan mengabaikan keberadaan mereka atas dasar tanah tersebut adalah Tanah Negara.
Kata Kunci : Tanah Negara; Fungsi Sosial; Pembebasan Lahan.

## Absract
The purpose of this study is to determine the implementation of social functions on land, especially state land that is physically controlled by the community and to explain the position of state land in applicable laws and regulations. The research method used is a method of researching normative law using a statute approach. The conclusion in this study is that State Land in the national land legal system does not mean State-Owned Land  (Domein  Verklaring).  State  Land  means  that  the  state  controls  the land  only  in  a  public  rather  than private space where at the highest level its arrangements are in the State. A mistaken understanding of lands that have the status of State Land will lead to misguided judicial practices in the settlement of concrete cases. Therefore,  the  acquisition  of  land  having  the  status  of  State  Land  in  its  implementation  is  obliged  to  pay attention  to  the  existence  of  cultivators  who  have  physically  controlled  the  land  instead  of  ignoring  their existence on the basis that the land is State Land.
Keywords : Land of the State; Social Functions; Land Acquisition.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
UUPA sebagai landasan yuridis dibidang pertanahan, merupakan tonggak yang penting bagi  politik  pertanahan  Indonesia.  Karena  telah  merubah  konsepsi  staats  domein  atas  tanah negara diganti dengan konsepsi hak mengenai dasar negara yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1, menentukan “Atas dasar ketentuan dalam, Pasal 33 Ayat 3 Undang- Undang Dasar dan halhal sebagai yang dimaksud  dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang  terkandung  didalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi  di  kuasai  oleh  Negara,  sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Pasal tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari isi Pasal 33 Ayat 3, bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 1
Selanjutnya UUPA melahirkan Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut HMN) yang menjadi landasan bagi negara selaku badan penguasa untuk dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan  pengelolaan  fungsi  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa: “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat”,  yang  mana  pasal  tersebut  tak  lain  merupakan  embrio lahirnya HMN. Kata menguasai mempunyai dua arti, yaitu menguasai secara fisik dan menguasai secara  yuridis.  Menguasai  secara  fisik  adalah  orang  yang  menguasai  sebidang  tanah  dapat berbuat  sesuatu,  misalnya:  mendirikan  bangunan,  menanam  tanaman  di  atas  tanahnya  dan sebagainya. Menguasai secara yuridis adalah penguasaan atas tanah yang dilandasi dengan hak dan dilindungi oleh hukum, umumnya juga memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menguasai secara fisik tanahnya.Dalam konteks penguasaan tanah oleh negara,maka penguasaan yang dimaksud berada dalam lingkup penguasaan secara yuridis yang beraspek publik. 2
Di  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 pengaturan tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya sebagai suatu kekayaan nasional harus berimplikasi terhadap kesejahteraan sosial. Pada tataran undang-
1 Seren Valeri Wales, “PROSES DALAM PENSERTIFIKATAN TANAH NEGARA DALAM PERSPEKTIF PENDAFTARAN TANAH,” LEX ADMINISTRATUM 10, no. 1 (19 Januari 2022): hlm. 248, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38319.
2 Fatimah Al- Zahra, “Konstruksi Hukum Pe ngaturan Bank Tanah Untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara Berkeadilan,” KEADABAN 1, no. 1 (30 Desember 2019): hlm. 19.
undang,  hak  menguasai  negara  terhadap  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  seperti  yang  ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bukan dalam artian dimiliki, akan tetapi dalam pengertian memberi kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan tertinggi melakukan tindakan berupa :  1. Mengatur dan menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaannya;  2.  Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu; 3. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan  perbuatan- perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Hak menguasai negara tersebut adalah untuk melancarkan pengurusan, penggunaan kekayaan nasional. 3
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam  pelaksanaan  pembangunan diantaranya  adalah  masalah  penyediaan  tanah  untuk  pembangunan  itu  sendiri,  termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara terbatas atau dapat dikatakan hampir tidak ada lagi. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai oleh hukum adat, maupun hak-hak lainnya yang melekat diatasnya. Pemenuhan kebutuhan akan tanah tersebut diperlukan suatu hak yang memberikan kewenangan besar kepada Pemerintah untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan  yang  bersangkutan  guna  keperluan  usahanya  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  “Namun  dalam  kenyataannya  pemerintah  tidak  mampu  memenuhi semua  penyediaan  tanah  untuk  kebutuhan  pembangunan  tersebut,  sehingga  banyak pembangunan  yang  dilakukan  harus  dengan  cara  mengambil  dan  memanfaatkan  tanahtanah rakyat”. 4
Dalam  proses  penegakan  hukum,  tanah  Negara  seharusnya  mampu  dijadikan  landasan dalam penyelesaian konflik pertanahan antara pemerintah dengan masyarakat, penguasaan secara fisik oleh seseorang tanpa penguasaan secara yuridis harus tetap dilindungi oleh Negara karena tanah  tersebut  dimanfaatkan  dan  di  gunakan  sebagaimana  mestinya  untuk  kesejahteraan masyarakat  yang  memanfaatkannya.  Hal  ini  senada  dengan  fungsi  sosial  atas  tanah  yang bertujuan bahwa tanah untuk mensejahterakan  rakyat. Sekarang yang terjadi adalah tanah-tanah Negara di kuasai oleh developer swasta, mereka pasti tak akan pernah melihat fungsi sosial dari tanah  yang  digunakan  untuk  membangun,  tanah  tersebut  akan  digunakan  untuk  meraup keuntungan  yang  sebesar-besarnya,  hal  tersebut  banyak  kita  jumpai  di  kota-kota  besar  di
3 Samsul Wahidin, Hukum Sumber Daya Air (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 20.
4 Diyan Isnaeni, “PENGAD AAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM PERSPEKTIF HAK MENGUASAI NEGARA,” Yurispruden 3, no. 1 (2020): hlm. 95.
Indonesia,  dimana  banyak  sekali  bangunan-bangunan  apartemen  mewah  dan  perumahan- perumahan mewah yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah, sehingga mempertegas  pergeseran  sosial  antara  si  kaya  dan  si  miskin.  Bahkan  ada  salah  satu  kota  di Indonesia sekitar 80% lahannya dikuasai oleh swasta dan 20% adalah tanah milik pemerintah. dan  dimanakah  masyarakat  asli  di  kota  tersebut  tinggal??  kemungkinan  besar  masyarakatnya pasti masih berada di atas bukan lahan miliknya tapi mereka tinggal di atas lahan yang sudah dikuasai oleh swasta. Pemberian lahan kepada swasta memang memberikan peningkatan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi jika PAD tersebut tidak menyentuh langsung oleh rakyat  maka  yang  terjadi  adalah  daerahnya  merupakan  kota  yang  kaya  tapi  rakyatnya  tidak sejahtera.
Permasalahan paling krusial dalam pengertian tentang tanah negara sebenarnya berada pada  penjelasan  tentang  fungsi  sosial,  banyak  para  penegak  hukum  yang  belum  memahami tentang fungsi sosial yang sebenaranya. Dampaknya adalah para penegak hukum dan pemerintah seolah-olah  menggunakan  kewenangannya  untuk  merebut  tanah  penggarap  yang  tidak  ada penguasaan secara yuridis. Hal ini tidak ada bedanya dengan domein verklaring yang diterapkan pada  masa  pemerintahan  hindia  belanda,  karena  tanah-tanah  yang  tidak  dapat  dibuktikan  hak kepemilikannya  adalah  tanah  Negara.  Ini  banyak  terjadi  terhadap  masyarakat  yang  lokasi tanahnya ingin digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan demi kepentingan umum.
Jika memperhatikan ketentuan Pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi  sosial,  berarti  mempunyai  hak  atas  tanah  maka  wajib  mempergunakannya,  dan  dalam mempergunakannya  harus  diingat  juga  kepentingan  umum,  sesuai  dengan  tujuan  pemberian haknya itu. Sebaliknya apabila terlalu banyak menekankan pada kepentingan umum, berdampak mengesampingkan  kepentingan  perorangan,  yang  dikhawatirkan  akan  menghilangkan  hak perorangan untuk hidup secara layak. Secara tegas hak milik telah mendapatkan perlindungan yang kuat pada Pasal 28H UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik  pribadi  dan  hak  milik  tersebut  tidak  boleh  diambil  alih  secara  sewenang-wenang  oleh siapapun.

## B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah konsep penegakan hukum terhadap permasalahan pembebasan lahan atas Tanah Negara di Indonesia?

## C. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  (normative  law  research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah
hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  belaku  dalam  masyarakat  dan menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang.  Sehingga  penelitian  hukum  normatif  berfokus  pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto , sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 5 Di  dalam  penelitian  hukum  terdapat  beberapa  pendekatan,  dengan  pendekatan  tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk  dicari  jawabannya.  Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan peraturan perundang-undangan ( statue aproach ). 6

## II. PEMBAHASAN
Istilah tanah Negara sebenarnya sudah ada sejak zaman hindia belanda, tanah Negara pada masa itu di istilahkan dengan Domein Verklaring . Domein verklaring ini merupakan cara pemerintah untuk  mendapatkan  hak  milik  terhadap  tanah  bagi  masyarakat  yang  tidak  bisa  membuktikan  hak eigendomnya  kepada  pemerintah.  Dalam  praktik  pelaksanaan  perundang-undangan  pertanahan, domein verklaring berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah yang mewakili Negara barat yang  diatur  dalam  KUHPdt,  seperti  hak  erfpacht,  hak  postal  dan  lain-lainnya  dan  di  bidang pembuktian pemilikan.
Apa  yang  dinyatakan  dalam  pasal  1  Agrarische  besluit  bukan  hal  baru,  karena  sudah  ada ketentuannya dalam Pasal 519 dan 520 KUHPdt. Setiap bidang tanah selalu ada yang memiliki. kalau tidak  di  miliki  perorangan  atau  badan  hukum,  maka  negaralah  pemiliknya.  Pada  masa  itu  ada anggapan bahwa hanya eigeenar atau pemilik tanahlah yang berwenang memberikan hak erfpacht, hak  postal  dan  lain-lainnya.  Maka  dalam  rangka  melaksanakan  perintah  Agrarisch  Wet  untuk memberikan  hak  erfpacht  kepada  para  penguasa,  dipandang  perlu  untuk  menyatakan  tanah-tanah yang bersangkutan adalah eigendom atau milik Negara. dengan demikian, dalam pemberian hak-hak tersebut Negara bukan bertindak selaku penguasa, melainkan sebagai pemilik perdata. Juga dalam hal yang diminta hak eigendom. Negara tidak memberikan hak eigendom kepada pemohon, tetapi hak  -  hak  eigendom  Negara  dipindahkan  kepada  pihak  yang  memintanya  dengan  pembayaran harganya kepada Negara. 7
Klarifikasi  tentang  pengertian  tanah  Negara  menjadi  semakin  penting  mengingat  dampak yang mungkin timbul bila tidak ada kesamaan persepsi mengenai hal ini. Ini bisa terjadi pada saat pemerintah  ingin  melakukan  ganti  rugi  terhadap  tanah-tanah  yang  berada  dalam  penguasaan
5 Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 52.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 29.
7 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya (Djembatan, 2007), hlm. 43.
perseorangan  tanpa  adanya  hak-hak  atas  tanah  yang  melekat  padanya.  Proses  ganti  rugi  selalu menggunakan dana dari APBN maupun APBD. Tanah-tanah yang belum ada alas hak nya tersebut merupakan  tanah  Negara,  jika  dilakukan  ganti  rugi  maka  panitia  pengadaan  tanah  tersebut    dapat dikenakan pidana korupsi karena tanah Negara tidak dapat di jadikan objek untuk ganti rugi. Dari hal tersebut diatas, maka adanya persamaan dalam istilah tanah Negara pada zaman belanda yang dikenal dengan istilah domein verklaring ,  dalam hal ini jika penggarap tanah tidak bisa membuktikan secara tertulis kepemilikan hak atas tanahnya maka tanah tersebut adalah tanah negara.
Bagi manusia, tanah merupakan hal terpenting untuk hidup dan berkehidupan. Di atas tanah manusia  melakukan  segala  aktifitasnya.  Di  samping  itu,  tanah  juga  mengandung  berbagai  macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia, sehingga bukan hal yang mengherankan apabila setiap  orang  mempunyai  keinginan  untuk  dapat  memiliki  tanah  lengkap  dengan  perlindungan hukumnya.
Fungsi dan peran tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia memiliki tiga aspek yang sangat  strategis,  yaitu  aspek  ekonomi,  aspek  politik  dan  hukum,  serta  aspek  sosial.  Ketiga  aspek tersebut  merupakan  isu  sentral  yang  saling  terkait  sebagai  satu  kesatuan  yang  terintegrasi  dalam proses pengambilan kebijakan pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah.
UUPA  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  sebagai  penyempurnaan peraturan  perundang-undangan  sebelumnya  yang  dianggap  kurang  mampu  memberi  keadilan  bagi masyarakat  pribumi  sebagai  pemilik  asli  tanah,  air,  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  yang terkandung di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan utamanya menciptakan kemakmuran yang adil dan merata. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan dibentuknya konsep fungsi sosial hak atas  tanah  yang  mewajibkan  setiap  pemegang  hak  atas  tanah  untuk  senantiasa  memperhatikan keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dan  kepentingan  umum  dalam  pemanfaatan  serta penggunaan  tanahnya.  Seseorang  tidak  dibenarkan  untuk  mempergunakan  maupun  tidak mempergunakan  tanahnya  sekehendak  hati  tanpa  mempertimbangkan  kepentingan  umum.  Hal  ini bukan berarti tidak ada penghormatan terhadap hak-hak individu atas tanah. UUPA justru berupaya menjembatani keharmonisan hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya.
Dalam Pasal 6 UUPA dimuat suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah, yang merumuskan  secara  singkat  sifat  kebersamaan  atau  kemasyarakatan  hak-hak  atas  tanah  menurut konsepsi yang mendasari Hukum Tanah Nasional. Pasal 6 UUPA tersebut berbunyi: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.
Dalam Penjelasan Umum UUPA, fungsi sosial hak-hak atas tanah disebut sebagai dasar yang keempat dari Hukum Tanah Nasional, yang menyatakan:
“Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa  tanahnya  itu  akan  dipergunakan  (atau  tidak  dipergunakan)  semata-mata  untuk  kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan  dengan  keadaannya  dan  sifat  daripada  haknya,  hingga  bermanfaat  baik  bagi kesejahteraan  dan  kebahagiaan  yang  mempunyainya  maupun  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan Negara”.
Ketentuan  tersebut  tidak  berarti  bahwa  kepentingan  perseorangan  akan  terdesak  sama  sekali oleh  kepentingan  umum  (masyarakat).  Undang-Undang  Pokok  Agraria  memperhatikan  pula kepentingan-kepentingan  perseorangan.  Kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan  perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2 ayat 3)”.
Bukan  hanya  dalam  pengadaan  tanah  akan  tetapi  juga  dalam  penetapan  kawasan  hutan  dan perluasan lahan perkebunan, seperti  pada kasus  Mesuji, masyarakat  hanya ingin pihak perusahaan memberikan  lahan  untuk  mereka  berkebun  akan  tetapi  lahan  mereka  pun  di  ambil  oleh  pihak perusahaan  karena  adanya  dalih  perluasaan  lahan  perkebunan.  Bagaimana  masyarakat  tidak melakukan perlawanan, karena dari lahan tersebut lah mereka mencari nafkah. Sebelum melakukan perluasaan lahan, seharusnya pihak perusahaan mengetahui dengan jelas keberadaan masyarakat di sekitar lahan tersebut, bukan dengan cara melakukan pengusiran secara paksa. Karena masyarakat sudah mendiami lahan tersebut sebelum berdirinya perusahaan. Dari kasus Mesuji, dapat kita lihat bahwa begitu mudahnya pengusaha mendapatkan lahan dari masyarakat yang terlebih dahulu secara turun temurun mendiami dan menjadikan lahan tersebut sebagai tempat mereka mencari nafkah.
Fungsi social seharusnya di jadikan dasar bagi pemerintah untuk melindungi rakyat, serahkan semua tanah pada rakyat. Kekayaan alam memang di kuasai oleh Negara akan tetapi tujuannya adalah untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Kekayaan  alam  seharusnya  menjadi  berkah  untuk masyarakat,  bukan  menjadi  malapetaka  bagi  masyarakat.  Lakukan  lah  sesuai  dengan  keinginan rakyat, bukan karena pengusaha maka pemerintah merampas hak rakyat.
Di  era  orde  baru,  fungsi  social  benar-benar  di  kesampingkan  dengan  banyaknya  peraturan Perundang-undangan  yang  lebih  mementingkan  kepentingan  pengusaha  seperti  peraturan-perturan dibidang Pertambangan, kehutanan, dan Sumber-sumber daya alam yang lainnya. Semuanya harus diatur secara sentralisasi, sehingga adanya kesewenang-wenangan pusat untuk memberikan peluang kepada swasta untuk mengeruk habis sumber daya alam di daerah-daerah.
Di  era  reformasi  sekarang  ini,  kurang  lebih  sama  dengan  masa  orde  baru,  walaupun  adanya otonomi daerah, masih saja banyak permasalahan dibidang agraria terutama permaslahan di bidang
pertambangan,  perkebunan,  dan  kehutanan.  Peraturan  perundang-undangan  yang  ada  hanya memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurusi sumber daya alam di daerah masing-masing, akan tetapi masih saja ada intervensi dari pusat. Peraturannya pun masih lebih  mementingkan  kepentingan  penguasa  dan  pengusaha,    sedangkan  kepentingan  masyarakat hanya sebatas dalam ganti rugi yang itupun di beikan secara sepihak. Jika pemerintah benar-benar pro terhadap rakyat dalam penguasaan sumber daya alam, maka kasus Mesuji, Papua, dan Bima tidak akan  terjadi.  Kasus-kasus  tersebut  merupakan  bukti  bahwa  pemerintah  belum  memahami  fungsi social  terhadap  tanah  sebagai  mana  tertulis  dalam  Pasal  6  UUPA  dan  yang  lebih  parah  lagi, pemerintah  telah  gagal  menguasai  sumber  daya  alam  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat sebagaiman  amanah  dari  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945.  Jadi  Harus  ada  regulasi  yang  mampu memberikan  solusi  dalam  segala  polemic  dalam  bidang  agraria,  yang  benar-benar  progresif  dan mampu  menjadi  pelindung  bagi  masyarakat.  Pemerintah  juag  harus  segera  merevisi  peratuarn perundang-undangan  yang  saling  tumpang  tindih  seperti  UUPA  dengan  peraturan  perundang- undangan kehutanan, pertambangan, Migas, dan sumber-sumber daya alam yang lainnya. Seharusnya peraturan-peraturan di bidang sektoral harus berpedoman kepada UUPA karena UUPA merupakan pokok atau dasar dari segala peraturan-peraturan di bidang agraria.

## III. PENUTUP
Tanah Negara dalam sistem hukum tanah nasional bukan berarti Tanah Milik Negara ( Domein Verklaring ). Tanah Negara artinya negara menguasai tanah hanya dalam ruang publik bukan privat di mana pada tingkat tertinggi pengaturannya berada pada Negara. Pemahaman yang keliru terhadap tanah  yang  berstatus  Tanah  Negara  akan  menyebabkan  terjadinya  praktek  peradilan  sesat  dalam penyelesaian kasus-kasus konkrit. Oleh karena itu, pembebasan tanah yang berstatus Tanah Negara dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan keberadaan para penggarap yang telah menguasai tanah tersebut secara fisik bukan mengabaikan keberadaan mereka atas dasar tanah tersebut adalah Tanah Negara. Pedoman utama kita dalam hal pengadaan tanah seharusnya adalah Pasal 28H UUD 1945, hak  milik  itu  tidak  dapat  diambil  secara  sewenang-wenang.  Hak  milik  baik  dikuasai  secara  fisik maupun  secara  yuridis.  Hak  milik  hanya  untuk  masyarakat  Indonesia,  sehingga  tidak  ada  alasan pemerintah  untuk  tidak  dapat  memberikan  ganti  rugi  atas  penguasaan  secara  fisik  oleh  para penggarap,  karena  tanah  tersebut  merupakan  tempat  mereka  mencari  nafkah  dan  untuk  kebutuhan primernya.  Pemberian  ganti  rugi  pun  harus  adanya  kesepakatan  dengan  pihak  masyarakat,  bukan kesepakatan  antara  pengusaha  dengan  pemerintah.  Sehingga  tanah-tanah  yang  menjadi  objek pengadaan tanah hasilnya benar-benar di rasakan oleh masyarakat.
Al-Zahra,  Fatimah.  “Konstruksi  Hukum  Pengaturan  Bank  Tanah  Untuk  Mewujudkan  Pengelolaan Aset Tanah Negara Berkeadilan.” KEADABAN 1, no. 1 (30 Desember 2019): 18–48.
Aminuddin,  A.,  Emy,  E.,  &  Sahdi,  N.  (2022).  PEMBAGIAN  HARTA  ADAT  DAN PROBLEMATIKA  PEMBAGIAN  DI  DESA  TAMMANGALLE  KABUPATEN POLEWALI  MANDAR  SULAWESI  BARAT. Milkiyah:  Jurnal  Hukum,  Ekonomi  dan Bisnis Islam , 1 (1), 15-20.'
Badaruddin,  S.,  Basri,  N.  F.,  &  Wahyuni,  S.  (2020).  PENANGANAN  UNJUK  RASA  DIKAJI DALAM SUDUT PANDANG YURIDIS. QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum , 1 (2), 130-144.
Harsono, Budi. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya . Djembatan, 2007.
Hatta,  M.  (2022).  IMPLEMENTASI  MUDARABAH  PADA  LEMBAGA  KEUANGAN SYARIAH. Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam , 1 (1), 27-35.’
Isnaeni,  Diyan.  “PENGADAAN  TANAH  UNTUK  PEMBANGUNAN  JALAN  TOL  DALAM PERSPEKTIF HAK MENGUASAI NEGARA.” Yurispruden 3, no. 1 (2020).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Jakarta: Prenada Media, 2017.
Muhammad, Abdul kadir. Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Wahidin, Samsul. Hukum Sumber Daya Air . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Wales,  Seren  Valeri.  “PROSES  DALAM  PENSERTIFIKATAN  TANAH  NEGARA  DALAM PERSPEKTIF PENDAFTARAN TANAH.” LEX ADMINISTRATUM 10, no. 1 (19 Januari 2022). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38319.