## Perilaku Tim dan Badan Anggaran Dalam Formulasi Kebijakan Umum Anggaran Kota Pontianak
Ngusmanto 1 dan Bima Sujendra 2

## Abstrak
Perilaku  Tim  dan  Badan  Anggaran  Dalam  Formulasi  Kebijakan  Umum  Anggaran  Kota  Pontianak  Tahun  2011,  dilatar belakangi fenomena adanya keterlambatan yang terus menerus terjadi. Untuk itu, permasalahannya dirumuskan: “Mengapa formulasi  Kebijakan  Umum  Anggaran  yang  dilakukan  tim  anggaran  dan  badan  anggaran  mengalami  keterlambatan  ?”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterlambatan formulasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) terjadi karena perilaku tim dan badan anggaran yang kurang bertanggung jawab. Tanggung jawab yang kurang terlihat dari penyerahan draf KUA dan pengesahan dokumen KUA yang terlambat, kehadiran yang tidak optimal dalam proses pembahasan formulasi KUA dan tidak dipatuhinya jadual pembahasan formulasi KUA. Keterlambatan dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai wujud perilaku yang kurang bertanggung jawab, ada unsur kesengajaan dan dimotivasi untuk mendapatkan keuntungan materi dan non materi.
Kata Kunci: Perilaku, Formulasi Kebijakan, Anggaran dan Tanggung Jawab

## Pendahuluan
ormulasi  kebijakan  umum  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak (yang
selanjutnya  disingkat KUA) harus diselesaikan tepat waktu karena dokumen ini menjadi dasar penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  (PPAS)  dan  Rencana  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (RAPBD), sekaligus  menjadi  pedoman  dan  gambaran umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  yang  secara  legal formal menjadi tugas pokok, kewenangan dan dipercayakan kepada pemerintah kota (eksekutif) melalui Tim Anggaran Pemerintah Kota  dan  wakil  rakyat  yang  duduk  di  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Kota dan  wakil  rakyat  yang  duduk  di  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  atau legislatif melalui Badan Anggaran DPRD kota Pontianak, dengan dukungan birokrasi pemerintah.
Dalam  proses  formulasi  KUA  sampai dengan  pengesahan  menjadi  dokumen  KUA memiliki 3 (tiga)  tahapan dan masing-masing tahapan  memiliki  proses  yang  saling  terkait
1 Ngusmanto dan 2 Bima Sujendara adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
sebagai  satu  kesatuan.  Tahapan  tersebut dimulai  dari  proses  penyiapan  draf  KUA. Penyiapan draf dilaksanakan oleh tim anggaran melalui ketua Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  (Bappeda),  dengan dukungan birokrasi Bappeda. Dalam tahap ini terjadi interaksi antar anggota tim anggaran dan dibantu  oleh  tenaga  ahli  dari  Universitas Tanjungpura di bawah kendali dan pengarahan walikota Pontianak.
Selesai  penyiapan  draf  KUA,  dilanjutkan penyerahan  draf  KUA  kepada  DPRD  oleh walikota untuk dilakukan pembahasan bersama antara  tim  anggaran  dengan  badan  anggaran DPRD. Dalam proses ini terjadi interaksi antar anggota  badan  anggaran  (internal  badan anggaran)  dan  antara  tim  anggaran  dengan badan  anggaran.  Dalam  proses  pembahasan KUA  di  internal  badan  anggaran  maupun antara  tim  anggaran  dengan  badan  anggaran mengalami keterlambatan sebagai konsekuensi dari  keterlambatan  penyerahan  draf  KUA  dan proses pembahasan yang berlangsung lama dan “alot”,  sehingga    pengesahan  KUA  menjadi dokumen  KUA  yang  ditandatangani  walikota bersama  ketua  dan  wakil  ketua  DPRD  juga mengalami keterlambatan.
F
Fenomena  keterlambatan  dalam  penelitian ini mengambil contoh keterlambatan formulasi KUA    pada  tahun  2010  dan  2011. Keterlambatan  formulasi  KUA    dalam  hal  ini terlihat  dengan  jelas  melalui  perbandingan antara  harapan  (peraturan)  dengan  kenyataan (pengesahan  dokumen).  Peraturan  Pemerintah (PP)  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun 2005  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Bagian Kedua Kebijakan Umum  APBD Pasal 34 ayat (3) diamanahkan bahwa:
Kepala  daerah  menyampaikan  rancangan kebijakan  umum  APBD  tahun  anggaran berikutnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  sebagai  landasan  penyusunan  RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan  bulan  Juni  tahun  anggaran berjalan.
Selanjutnya,  peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Bagian  Ketiga  Kebijakan  Umum  ABBD  serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pasal 86  ayat  (3)  diamanahkan  bahwa  “Rancangan KUA  yang  telah  dibahas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi  KUA  paling  lambat  minggu  pertama bulan  Juli  Tahun  anggaran  berjalan”.  Data tentang  keterlambatan  formulasi  KUA  mulai dari persiapan, pembahasan dan pengesahannya,  secara  rinci  disajikan  pada Tabel 1.1.
Fenomena keterlambatan seperti yang telah dijelaskan pada Tabel 1.1 terlihat dengan jelas dari  tanggal  dan  bulan  waktu  penyerahan Rancangan KUA. Penyerahan draf KUA Tahun 2010 dari Pemerintah Kota Pontianak Kepada DPRD  dilakukan    pada  tanggal  10  September 2009 dan draf tahun 2011 baru diserahkan pada tanggal  28  Juni  2010  (harusnya  pertengahan bulan Juni setiap tahun), sedangkan pengesahan  KUA tahun  2010 ditetapkan pada tanggal  9  Nopember  2009  dan  pengesahan KUA  tahun  2011  ditetapkan  pada  tanggal  30 Agustus 2010 (harusnya awal bulan Juli setiap tahun).  Jadi,  keterlambatan  proses  formulasi KUA  Kota  Pontianak  dimulai  dari  persiapan dan penyerahan draf KUA kepada DPRD serta proses pembahasan antara tim anggaran dengan badan anggaran dan pengesahannya.
Tabel 1.1 Proses Formulasi Kebijakan Umum Anggaran Kota Pontianak Tahun 2010 dan 2011 Berdasarkan Perspektif Waktu No Uraian Tanggal, Bulan dan Tahun 2009 Tanggal, Bulan dan Tahun 2010 Tanggal dan Bulan  Menurut Peraturan 1 Penyerahan Rangcangan KUA Tahun 2010 dari Pemerintah Kota Kepada DPRD 10 September 2009 28 Juni 2010 Selambat- Lambatnya Pertengahan Bulan Juni 2 Pembahasan Rangcangan KUA Tahun 2010 di tingkat Komisi, Internal Badan Anggaran DPRD  serta  Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran  Pemerintah Kota 2-6 Nopember 2009 a. 19  Juli 2010 Pembahasan di Komisi b. 19 - 20 Agustus 2010 Pembahasan Gabungan Komisi A, B, C dan D c. 23 Agustus 2010 Rapat gabungan badan anggaran dan Komisi A, B, C dan D d. 24 – 26 Agustus 2010 Rapat kerja Badan Anggaran
DPRD bersama Tim anggaran eksekutif 3 Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA antara Walikota Dengan  Ketua  dan Wakil Ketua DPRD 9 Nopember 2009 30 Agustus 2010 Selambat- lambatnya Pertengah Bulan Juli
Sumber:  Dokumen Risalah Rapat Paripurna Ke 8 Masa Persidangan Ke I DPRD Kota Pontianak 9 Nopember 2009 dan Dokumen Jadual Rapat/Kegiatan DPRD Kota Pontianak dan Risalah Rapat Paripurna Ke 17 Masa Persidangan Ke II DPRD Kota Pontianak, 30 Agustus 2010
Untuk  mengkaji  fenomena  keterlambatan tersebut, peneliti akan menelusuri perilaku tim anggaran  dan  badan  anggaran  dari  aspek tanggung  jawab  mereka  dalam  pelaksanaan tugas pokok, khususnya dalam formulasi KUA serta menjelaskan dan menganalisis keterlambatan formulasi KUA secara obyektif, termasuk letak sumber masalah keterlambatan yang sebenarnya berada pada Badan anggaran DPRD  atau  Tim  anggaran  pemerintah  atau  di luar  kedua  lembaga  tersebut,  sekaligus menelusuri motivasi-motivasi yang berkembang  dibalik  fenomena  keterlamatan dalam proses formulasi KUA dari teori perilaku birokrasi.
Berpijak  pada  fenomena  keterlambatan dalam  proses  formulasi  seperti  yang  telah dijelaskan mendorong peneliti untuk memberikan  penjelasan  secara  ilmiah  dan empiris menurut perspektif   perilaku birokrasi dalam  formulasi  KUA,  yang  terkait  langsung dengan pelaksanaan tugas pokok, dengan fokus kajian  pada  perilaku  dalam  formulasi  KUA yang dilaksanakan oleh tim anggaran pemerintah  dan  badan  anggaran  DPRD  kota Pontianak.  Untuk  itu,  permasalahan  umum penelitian  dirumuskan:  “Mengapa  formulasi Kebijakan  Umum  Anggaran  Kota  Pontianak mengalami keterlambatan ?”.
Permasalahan  umum  tersebut,  selanjutnya dijabarkan  ke  dalam  beberapa  pertanyaan penelitian:  (1)  Mengapa  formulasi  KUA sebagai  tugas pokok tim  anggaran pemerintah kota dan badan anggaran DPRD kota Pontianak mengalami  keterlambatan,  yang  terlihat  dari penyerahan rancangan KUA dan pengesahannya, (2) Adakah faktor kesengajaan yang  dilakukan  oleh  tim  dan  badan  anggaran dikaji  dari perspektif   teori perilaku birokrasi, (3)  Adakah  yang  salah  dalam  perilaku  kedua
lembaga  dalam  formulasi  KUA  tersebut menurut  perspektif  perilaku  birokrasi  dalam formulasi KUA, yang terkait langsung dengan pelaksanaan  tugas  pokok  kedua  lembaga tersebut, khususnya yang dilaksanakan oleh tim anggaran  pemerintah  dan  badan  anggaran DPRD,  dan  (4)  Apakah  Tim  formulator tersebut  memiliki  motivasi-motivasi  atau agenda-agenda  tertentu  atau  tersembunyi dibalik  perilaku  mereka  yang  menimbulkan keterlambatan tersebut.
Beberapa permasalahan yang telah diungkapkan,  oleh  peneliti  akan  dijelaskan dengan  beberapa  teori  perilaku  birokrasi  dan formulasi  kebijakan.  Saefullah  (2009:  37) menegaskan  bahwa  “perumusan  kebijakan publik memfokuskan studinya pada bagaimana kebijakan itu dibuat sampai dengan keluarnya suatu  ketetapan  keputusan”.  Selanjutnya  hasil penelusuran  Winarno  (  2007:  120  –  122) tentang  tahap-tahap  dalam  proses  perumusan kebijakan  terdiri  dari:    “Tahap  Pertama: Perumusan masalah ( defining problem ), Tahap Kedua,  Agenda  kebijakan,  Tahap  ketiga, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan  masalah  dan  Tahap  keempat, Tahap Penetapan Kebijakan”.
Beberapa  tahapan  dalam  proses  kebijakan tersebut  dijelaskan  lebih  rinci  oleh  Winarno. Tahap  Pertama:  Perumusan  masalah  ( defining problem ).  Dalam  tahap  ini  untuk  mengenali dan  merumuskan  masalah  publik  yang  ada  di masyarakat. Dalam langkah ini, dipertanyakan seberapa  besar  kontribusi  kebijakan  publik dapat  menyelesaikan  masalah-masalah  dalam masyarakat.  Tahap  Kedua,  agenda  kebijakan yang menekankan bahwa tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah  tersebut  dalam  realitas  akan saling  berkompetisi  antara  satu  dengan  yang
lainnya. Hanya masalah-masalah tertentu yang akhirnya  akan  masuk  ke  dalam  agenda kebijakan. Masalah  yang bisa menjadi agenda kebijakan  memiliki  persyaratan  antara  lain masalah tersebut memiliki dampak yang besar dan membutuhkan penanganan segera. Masalah  ini  akan  dibahas  oleh  para  perumus kebijakan, khususnya eksekutif dan legislatif.
Tahap ketiga, pemilihan alternatif kebijakan untuk  memecahkan  masalah.  Setelah  masalah publik  didefinisikan  dengan  baik  oleh  para perumus  kebijakan  dan  mereka  sepakat  untuk memasukkan  ke  dalam  agenda  kebijakan. Untuk itu, langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan  masalah.  Di  sini  para  perumus kebijakan  akan  berhadapan  dengan  alternatif- alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk  memecahkan  masakah  tersebut.  Dalam tahap  ini,  para  perumus  kebijakan  akan dihadapkan  pada  pertarungan  kepentingan antar  berbagai  aktor  yang  terlibat,  sedangkan tahap  keempat  adalah  Tahap  Penetapan Kebijakan.
Dalam  tahap  ini  adalah  tahap  pemilihan salah satu dari sekian alternatif kebijakan untuk diputusan  atau  ditetapkan  sebagai  kebijakan yang  dipilih,  sehingga  kebijakan  tersebut memiliki  legalitas  atau  kekuatan  hukum. Alternatif  kebijakan  yang  diambil  pada dasarnya  merupakan  kompromi  dari  berbagai kelompok  kepentingan  yang  terlibat  dalam pembentukan  kebijakan  tersebut.  Penetapan kebijakan bisa dalam bentuk UU atau peraturan lainnya.
Wahab (2008:45) menegaskan bahwa:
Kebijakan  mencakup  perilaku  dan  harapan- harapan.  Suatu  telaah  kebijakan  tidak  boleh mengabaikan  perilaku  dari  mereka  yang merumuskan kebijakan. Dalam analisis perilaku penyusun kebijakan perlu memahami apa yang sebenarnya diharapkan oleh pembuat kebijakan,  bagaimana  pernyataan-pernyataan di  depan  publik  dan  apakah  perilaku  yang senyatanya  sesuai  dengan  harapan-harapan  si pembuat kebijakan. Oleh karena itu, Saefullah (2009:  37)  menegaskan  bahwa  “perumusan kebijakan  publik  memfokuskan  studinya  pada bagaimana kebijakan itu dibuat sampai dengan keluarnya suatu ketetapan keputusan”.
Jadi,  peran  aktor  penyusunan  kebijakan dapat dikaji dan diamati melalui interaksi atau hubungan  antar  aktor  utama  tim  anggaran pemerintah  dan  badan  anggaran  DPRD. Interaksi  antar  mereka  akan  terjadi  di  internal eksekutif  (antar  anggota  tim  anggaran), sedangkan  anggota  dewan  akan  berinterkasi dengan  anggota  dewan  kota  Pontianak  (Antar anggota  badan  anggaran)  dan  akhirnya  akan terjadi  interaksi  antar  kedua  lembaga  (tim anggaran dan badan anggaran).
Sebagai  individu  (aktor),  baik  dari  unsur eksekutif  dan  pejabat  birokrasi,  maupun anggota legislatif sudah pasti memiliki tujuan, motif,  kebutuhan,  kepentingan  dan  keinginan atau  harapan  pribadi  yang  harus  dapat diwujudkan atau diakomodasi dalam formulasi KUA  yang  telah  mereka  tetapkan.  Semua  ini akan  mereka  perjuangan  secara  maksimal, dengan target hasil yang maksimal pula. Dalam perjuangan ini, mereka bisa dapat keuntungan secara  finansial  (keuangan)  yang  dilegalkan atau  tidak  legal  melalui  korupsi  dan  non finansial seperti kewenangan mengatur, memiliki kekuasaan dan akses yang luas.
Hal  penting  dan  perlu  mendapat  perhatian yang  terkait  dengan  proses  formulasi  KUA adalah ongkos jabatan, sehingga fenomena ini yang  menyebabkan  terjadinya rent  seeking . AndiIrawan http://antikorupsi.org/indo/content/ view/13251/7/ menegaskan bahwa;
Mengapa  perilaku rent  seeking itu  begitu mudah hadir dalam institusi negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Hal ini terjadi karena proses dan mekanisme politik yang menyebabkan seseorang hadir menjadi pejabat publik  pada  institusi-institusi  negara  tersebut sarat dengan transaction cost yang tinggi. Oleh karena  itu,  ketika  sang  tokoh  itu  menjadi pejabat  publik,  yang  bersangkutan  pasti  akan menjadikan  jabatannya  dengan  motif  privat. Jabatannya  itu  bukan  hanya  digunakan  untuk menutup biaya politik  yang telah dikeluarkan, tetapi  juga  digunakan  untuk  mendapatkan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya.
Perkembangan  yang  dewasa  ini  muncul adalah  semua  tidak  gratis,  tidak  mudah  dan menjadi  mahal.  Sebagai  konsekuensi,  banyak orang  yang  harus  mencari  tambahan,  melalui
berbagai cara. Dwiyanto (2006:384)
menegaskan bahwa:
Besaran anggaran birokrasi ditentukan oleh para  pejabat  politik,  menjadikan  para  pejabat birokrasi lebih sering memperhatikan kepentingan  para  pejabat  politik  daripada kepentingan  publik.  Semakin  besar  anggaran, semakin menguntungkan mereka dalam hubungannya  dengan  kepentingan  birokrasi dan pejabatnya.
Hal  ini  bermakna  bahwa  tidak  mudah memformulasikan  kebijakan  publik.  Saefullah (2009) menegaskan bahwa:
Kesulitan penyusunan kebijakan publik terjadi karena  beberapa  penyebab  yaitu  penyusun kebijakan  memerlukan  informasi  yang  cukup, adanya  perbedaan  kepentingan,  banyak  aktor atau  lembaga  yang  terlibat,  pengesahan memerlukan lobby atau bargaining .
Dror  (1971:  12)  menegaskan  bahwa Pembuatan kebijakan publik:
A  very  complex,  dynamic  process  whose various components make different contribution  to  it.  It  decides  major  guidelines for  action  directed  at  future,  mainly  by governmental organs. These guidelines formally aim at achieving what is in the public interest by the best possible means.
Lindblom (dalam Winarno, 2007: 90)
menegaskan bahwa:
Dalam memahami proses perumusan kebijakan perlu dipahami aktor-aktor yang terlibat, baik aktor  yang  resmi  maupun  tidak  resmi, dipahami sifat-sifatnya, bagian atau peran apa yang  mereka  lakukan,  wewenang  atau  bentuk kekuasaan  yang  mereka  miliki,  bagaimana mereka  saling  berhubungan  serta  saling mengawasi.
Agar  pelaksanaan  tugas  pokok  pemerintah dan  DPRD  melalui  tim  anggaran  pemerintah kota  dan  DPRD  kota  Pontianak  dalam  proses formulasi  KUA  dapat  diukur  dan  dievaluasi maka peneliti menggunakan pendapat Supriatna.  Supriatna  (1997:  104)  menegaskan bahwa  setiap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi dapat dinilai dari 3 (tiga) aspek penting  yaitu:
(1) Memiliki tanggung jawab yang tinggi selaku abdi Negara dan abdi masyarakat
(2) Responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang membutuhkan pelayanan masyarakat dalam arti luas dan
(3) Komitmen dan konsisten terhadap nilai standar moralitas dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Berdasarkan  fokus  penelitian  yang  telah diungkapkan  maka  perilaku  tim  dan  badan anggaran dalam formulasi KUA kota Pontianak hanya  dilihat  dari  variabel pertama  yaitu perilaku yang bertanggung jawab. Djohan dan Milwan (2007: 27) menyatakan bahwa: Tanggung jawab adalah norma yang menuntut kesediaan moral setiap penyelenggaran negara untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya secara  profesional  dan  tekat  untuk  terus menerus  meningkatkan  mutu  profesionalisme, Kehati-hatian  dan  kecermatan  dalam  setiap sikap,  perilaku,  tindakan  maupun  ucapannya baik di dalam lingkungan kerjanya maupun di luar  lingkungan  kerja,  memikul  akibat  resiko dan  tanggung  jawab  yang  terpaut  pada kedudukan,  kewenangan  dan  tugas  yang dilaksanakan,  kewajiban  untuk  mengakui kesalahan,  kesediaan  untuk  memperbaiki kesalahnnya  secepat  mungkin  dan  memikul akibat  dari  perilaku,  tindakan,  keputusan  dan ucapan yang salah.
Tanggung  jawab  seperti  yang  dijelaskan Djohan  dan  Milwan  bermakna  luas  dan mendalam. Tanggung jawab menuntut kepada setiap penyelenggaran negara untuk melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  secara profesional  dan  memiliki  tekad  untuk  terus menerus  meningkatkan  mutu  profesionalisme. Mereka juga wajib memiliki kehati-hatian dan kecermatan  dalam  setiap  sikap,  perilaku, tindakan  maupun  ucapannya,  sekaligus  siap mengakui  kesalahan  yang  dilakukan,  siap  dan bersedia  untuk  memperbaiki  kesalahan  yang dilakukannya  secepat  mingkin  serta  siap memikul  akibat  dari  perilaku,  tindakan, keputusan  dan    ucapan  yang  salah.  Bukan sebaliknya, apabila terjadi kesalahan dicari-cari atau mencari “kambing hitam”.
Untuk  kepentingan  analisis  kebijakan publik,  Dye  (1978)  memperkenalkan  model- model  analisisnya  ke  dalam    6  model  analisis kebijakan  publik  yang  terdiri  dari:  “model
kelembagaan,  model  kelompok,  model  elit, model rasional, model inkremental dan model system”.  Berdasarkan  model  ini  maka  model yang dipergunakan untuk menganalisis formulasi  KUA  adalah  model  kelompok  dan model  inkremental.  Kedua  model  tersebut dipergunakan secara bersamaan untuk menganalisis proses pembahasan KUA sampai menjadi dokumennya (Pengesahannya).
Berdasarkan  rumusan  masalah,  tinjauan pustaka  dan  kerangka  pemikiran  yang  telah dijelaskan, maka  hipotesis kerja yang diajukan dirumuskan sebagai berikut:
“Keterlambatan formulasi kebijakan umum anggaran  berkaitan  dengan  tanggung  jawab dari  tim  anggaran  pemerintah  dan  badan anggaran DPRD.”

## Metode
Rancangan  atau  desain  penelitian  yang dipergunakan  oleh  peneliti  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Untuk  memahami  dan memperoleh data primer dan sekunder tentang proses formulasi KUA, peneliti mempergunakan teknik trianggulasi (Observasi partisipatif,  wawancara  dan  studi  dokumen), sedangkan penentuan informan mempergunakan teknik porposif.
Mereka  yang  menjadi  informan  terdiri  dari walikota  Pontianak,    Sekreataris  daerah  dan Ketua  Bappeda  Kota  Pontianak  dari  unsur eksekutif dan tim anggaran. Informan berikutnya  Ketua  DPRD,  Sekretaris  DPRD, Ketua komosi B, Ketua Komisi D dan 3 orang anggota  komisi  D  yang  juga  duduk  sebagai anggota  badan  anggaran  yang  berasal  Fraksi Golkar, Demokrat dan PKB serta yang 1 orang anggota Komisi C dari Fraksi Golkar. Mereka semua sebagai pemain dalam proses formulasi KUA, sedangkan informan yang bukan pemain terdiri  dari  Ketua  LSM  Forum  Analisis Keterwakilan  dan  Transparansi  Anggaran (FAKTA)  Kalimantan  Barat  dan  bagian persidangan  DPRD  Kota  Pontianak.  Mereka dipilih  karena  mereka  memahami  dan  tahu tentang proses formulasi KUA.

## Hasil  dan Pembahasan
Salah  satu  tanggung  jawab  penting  dalam proses  formulasi    KUA  terkait  dengan
penyiapan  draf  KUA,  pembahasan  dan pengesahannya  yang  tepat  waktu.  Harapan demikian  belum  dapat  diwujudkan  oleh  tim anggaran  dan  badan  anggaran  karena  mereka baru  menyerahkan  draf  KUA  dari  pemerintah kepada  DPRD  pada  tanggal  28  Juni  2010 (seharusnya pertengahan bulan Juni), sedangkan  pengesahan  KUA  tahun  2011  baru dilakukan  pada  tanggal  30  Agustus  2010 (harusnya awal bulan Juli).
Keterlambatan  terjadi  karena  ada  faktor kesengajaan yang dilatarbelakangi oleh agenda dan motif mendapatkan keuntungan materi dan non materi untuk diri dan keluarga, konstituen, rekan  sejawat,  lembaga  DPRD  dan  partai pengusungnya. Faktor “kesengajaan” dari Tim anggaran  terlihat  dari  penyerahan  draf  KUA yang tidak tepat waktu supaya badan anggaran tidak  memiliki  waktu  yang  cukup  untuk mengkritisi  draf  KUA,  sehingga  mereka  tidak terlalu  lama  memberikan  tekanan-tekanan kepada  tim  anggaran,  sedangkan  badan anggaran dengan sengaja tidak segera membahas  draf  KUA  yang  telah  diterimanya karena  mereka  memiliki  agenda  (tujuan  dan motivasi)  yang  masih  perlu  diperjuangkan, sehingga  pengesahan  dokumen  KUA  tahun 2011  mengalami  keterlambatan.  Realitas demikian  sebagai  salah  satu  wujud  masih lemahnya  tanggung  jawab  dari  tim  anggaran dan badan anggaran.
Agenda  atau  motif-motif  tersebut  antara lain: Tim anggaran berharap bahwa Draf KUA dibahas  secara  singkat  dan  cepat,  tidak mempersulit  tim  anggaran  dan  melakukan tekanan-tekanan  serta  isi  draf  KUA  tidak mengalami perubahan yang mendasar, sedangkan  motif  utama  dari  perilaku  badan anggaran  antara  lain:  Agar  anggaran  DPRD, usulan  dana  bantuan  sosial,  tunjangan  rumah dan  tunjangan  komunikasi  dan  biaya  reses disetujui oleh tim anggaran. Haris (2007: 3-4) menegaskan bahwa:
DPR dan DPRD masa Orde Baru dibandingkan  lembaga-lembaga  legislatif produk  Pemilu  1999,  DPRD  dan  DPR memang  lebih  hidup,  berwarna  dan  dinamis karena tidak lagi berisi para birokrat (sipil dan militer)  yang  hanya  bersikap yesmen saja terhadap  kekuasaan. Namun demikian,
terdapat  kecenderungan  yang  kuat  bahwa vested  interest pribadi  dan  kelompok  para anggota  lebih  menonjolkan  dalam  perilaku dan  kinerja  anggota  DPRD  dibandingkan aspirasi dan kepentingan publik.
Berdasarkan data yang diungkapkan dihubungan  dengan  pendapat  Haris  dapat dianalisis bahwa dibalik sikap-sikap yang telah ditunjukkan  oleh  sebagian  anggota  Badan Anggaran  ternyata  ada  maksud  atau  motif tersembunyi  di  dalamnya  yaitu  menjadikan pertanyaan  kritis  dan  nada  keras  tersebut sebagai  “amunisi”  untuk  menekan  tim anggaran, sehingga kepentingan mereka diakomodasi dan saran-sarannya diperhitungkan atau untuk memuluskan vested interest pribadi  dan  kelompok  dari  sebagian anggota badan anggaran DPRD.
Hasil  observasi  yang  terkait  dengan  masih lemahnya    aspek  tanggung  jawab  antara  lain: (1)  Mereka  hadir  ke  ruang  rapat  pembahasan tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan antara 30 menit sampai 60 menit (1  jam),  (2)  Dalam    pembahasan  draf  KUA tidak  ada  copyannya,  sehingga  mayoritas peserta rapat tidak memiliki bahan draf KUA, (3) Sebagian anggota badan anggaran dan tim anggaran  tidak  selalu  menghadiri  proses pembahasan draf KUA (berkisar antara 4 – 10 orang), dan (4) Beberapa kali terjadi penundaan waktu  pembahasan  draf  KUA  yang  dilakukan oleh badan anggaran.
Hersey dan Balnchard (1995:16) menyatakan bahwa:
Untuk memahami atau memperkirakan perilaku manusia dapat  tercermin  atau terlihat melalui  aktivitas-aktivitasnya,  perlu  diketahui motif atau kebutuhan seseorang, yang menimbulkan suatu aktivitas, sedangkan motif adalah ikhwal “mengapanya perilaku.
Selanjutnya, Hersey dan Balnchard (1995:16) berpendapat bahwa “motif dianggap sebagai  kebutuhan,  keinginan,  dorongan  atau gerak  hati  dalam  diri  seseorang.  Menurut esensinya,  motif  merupakan  dorongan  utama aktivitas manusia”.
Berdasarkan  data  yang  telah  diungkapkan dihubungkan  dengan  beberapa  pendapat  ahli yang telah diungkapkan dapat dianalisis bahwa perilaku tim dan badan anggaran dalam proses
pembahasan  formulasi  KUA  menimbulkan fenomena  keterlambatan,  pembahasan  yang alot,  pertanyaan  -  pertanyaan  kritis  dan penundaan pembahasan karena dilatarbelakangi oleh agenda tertentu dan motif mendapatkan  keuntungan  materi  maupun  non materi  seperti  mereka  ingin  tetap  terpilih menjadi  DPRD,  biaya  investasi  waktu pemilihan legislatif dapat kembali dan bahkan bisa mendapatkan “amunisi” baru untuk modal dalam  pemilu  2014.  Selain  itu,  keuntungan materi untuk diri dan keluarga terlihat dari gaji dan tunjangan yang mereka terima setiap bulan sebesar Rp. 14 - 18 juta rupiah/bulan serta 10 tunjangan  DPRD  lain  yaitu  :  (1)  Tunjangan jabatan, (2) Tunjangan keluarga, (3) Tunjangan beras, (4) Tunjangan perumahan, (5) Uang jasa pengabdian,  (6)  Belanja  komunikasi,  (7) Tunjangan  khusus,  (8)  Uang  paket,  (9) Tunjangan Komisi dan (10) Tunjangan Badan Anggaran.  Bagi  mereka  yang  memiliki  latar belakang  sebagai  pengusaha,  juga  berupaya mendapatkan  proyek.  Istilah  yang  populer dalam  menggambarkan  proses  mendapatkan proyek  sampai  pelaksanaan  proyek  dan pembagian  keuntungan  diistilahkan  dengan “mafia” anggaran dan proyek.
Teori  persekongkolan  atau  teori  konspirasi ( conspiracy theory ) merupakan teori-teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi  dari  satu  atau  serangkaian  peristiwa (pada  umumnya  peristiwa  politik,  sosial  atau sejarah)  adalah  suatu  rahasia,  dan  seringkali memperdaya,  direncanakan  diam-diam  oleh sekelompok rahasia orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa atau berpengaruh.
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_perse- kongkolan .
Berdasarkan  data  yang  telah  diungkapkan dan dihubungkan dengan teori persekongkolan dapat  dianalisis bahwa proses formulasi  KUA dalam  realitas  membutuhkan  persekongkolan antara tim anggaran pemerintah dengan badan anggaran  DPRD.  Untuk  itu,  jawaban  atas pertanyaan:    mengapa  pembahasan  formulasi KUA  mengalami  keterlambatan,  berlangsung alot dan sulit atau bertele-tele karena ada faktor yang  harus  disepakati  terlebih  dahulu.  Usulan badan anggaran yang kadang dipersoalan oleh
tim  anggaran  antara  lain  usulan  anggaran DPRD,  besar  tunjangan  dan  biaya  perjalanan dinas  yang  begitu  besar,  besarnya  PAD  dan dana  bantuan  sosial.    Sebaliknya,  jika  usulan anggota  DPRD  melalui  badan  anggaran disetujui  oleh  eksekutif melalui  tim  anggaran, maka  proses  rapat  pembahasan  draf  sampai menjadi  dokumen  KUA  akan  berjalan  lebih lancar  dan  tidak  memakan  waktu  laman  dan sebaliknya.

## Simpulan
Berdasarkan hasil
penelitian, pembahasan  dan  analisis  peneliti  tentang
Perilaku  Tim  dan  Badan  Anggaran  Dalam Formulasi  Kebijakan  Umum  Anggaran    Kota Pontianak  Tahun  2011)  dapat  ditegaskan bahwa  keterlambatan  formulasi  Kebijakan Umum Anggaran Kota Pontianak Tahun 2011 disebabkan oleh lemahnya tanggung jawab dari tim  anggaran  pemerintah  kota  dan  badan anggaran
DPRD kota Pontianak. Keterlambatan  yang  terjadi  karena  ada  faktor kesengajaan dan
dimotivasi untuk mendapatkan  keuntungan  materi  maupun  non materi,  untuk  diri  dan  keluarga,  kolega,  dan lembaganya.

## Referensi
Alex  MA.  2005. Kamus  Ilmiah  Populer Kontemporer . Surabaya: Karya Harapan. Carl J. Belione, 1980. Organization Theory and the  New  Public  Administration ,  Boston, Allyn and Bacon, Inc. Castles, Francis G. 1998. Comparative Public Policy: Pattern of Post-war Transformation , Cheltenham,  UK  dan  Northmaptom,  USA: Edward Elgar.
Cozby,  Paul  C.,  2009. Methods  in  Behavioral Reserarch , Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dye, Thomas R., 1998. Understanding Public Policy ,  Englewood  Cliffs,New  Jersey: Prentice Hall. Dunn.  Willian.  2000. Pengantar  Analisis kebijakan Publik . Edisi Kedua, Jogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Dwiyanto,  Agus.  2006., Mewujudkan  Good Governance  Melalui  Pelayanan  Publik , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Haris,  Syamsuddin.,  2007. Partai  Dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia , Jakarta, LIPI Press
Irawan, Andi. Perilaku rent seeking., http://antikorupsi.
org/indo/
content/view/13251/7/
Jones, Charles, O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik , Jakarta: Remaja Grafindo Persada. Marcol, Goktug. 2007. Hand Book of Decision Making ,  USA:  Penn  State  University, Harrisburg  Vennsylvania, CRC Press  in  an
imprint  of  Taylor  &  Francis  Group,  an informa Business.
Mariana, Dede., dan Paskarina, Caroline. 2008.
Demokrasi  Dan  Politik  Desentralisasi .,
Yogyakarta., Graha Ilmu
Parsons,  Wayne.,  2006. Public  Policy, Pengantar  Teori  dan  Praktek  Analisis Kebijakan .  Cetakan  ke-2,  Terjemahan, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, Pasolong.
Price,  Don  K.,  1968. The  Study  of  Policy Content: A Framework for Choce, In Austin Ranny  (Ed),  Political  Science  and  Public Policy, Chicago: Markham. Saefullah,  A.,  Djadja.  2009. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perpektif Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Dalam Era Desentralisasi , Bandung: LP3AN FISIP UNPAD. Supriatna, Tjahya. 1997. Birokrasi Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan ,  Bandung:  Humaniora  Utama
Press.
Teori  persekongkolan  atau  teori  konspirasi ( conspiracy
theory ),
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_persekon gkolan
Thoha,  Miftah.  2002. Perspektif  Perilaku Birokrasi .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Wahab,  Abdul,  Solichin.  2008. Pengantar Analisis  Kebijakan  Publik ,  Malang:  UPT Pernerbitan UMM. Wibawa, Samodra. 2004. Reformasi Administrasi,  Bunga  Rampai  Pemikiran Administrasi  Negara  (Publik) ,  Yogyakarta: Gava Media. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori Dan Proses , Yogyakarta: Media Pressindo.

## Dokumen
DPRD  Kota  Pontianak.,  2009., Risalah  Rapat
Paripurna  Ke  8  Masa  Persidangan  Ke  I DPRD Kota Pontianak Tahun 2009 Dalam Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan  Formal  Badan  Anggaran DPRD Kota Pontianak Dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Kebijakan Umum APBD Dan PPAS Tahun Anggaran 2010, Pontianak: Sekretariat DPRD
DPRD  Kota  Pontianak.,  2010., Risalah  Rapat Paripurna  Ke  17  Masa  Persidangan  Ke  II DPRD Kota Pontianak Tahun 2010 Dalam Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan  Formal  Badan  Anggaran DPRD Kota Pontianak Dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Kebijakan Umum APBD Dan PPAS Tahun Anggaran 2011, Pontianak: Sekretariat DPRD
DPRD Kota Pontianak., 2010., Dokumen KUA tahun  2011  atau  dokumen  Risalah  Rapat Paripurna  Ke  17  Masa  persidangan  ke  II DPRD  Kota  Pontianak,  yang  berisi  proses pembahasan,  tanggal-tanggal  penyerahan dan  pembahasan  serta  lampiran-lampiran yang terdiri dokumen KUA dan PPAS kota Pontianak  tahun  2011.  Himpunan  Absen Rapat dan Kegiatan DPRD Kota Pontianak Bulan Juli 2010, disusun oleh Bagian Rapat dan  Risalah,  Sekretariat  DPRD  Kota
Pontianak Tahun 201, Pontianak: Sekretariat DPRD
Sekretariat  DPRD.,  2010. Absen  DPRD  Kota Pontianak, Bulan Agustus 2010, Pontianak:
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD. Sub Bagian Risalah., 2010.
Himpunan Hasil Rapat Panitia
Musyawarah  DPRD  Kota  Pontianak,
Pontianak: Sekretariat DPRD