## TINDAKAN ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Siti Rahmawati Mega Tompunu, 1 Zulfahmi Alwi, 2 Hamzah Hasan 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : sititompunu@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  aborsi  bagi  korban pemerkosaan  perspektif  hukum  positif  dan  hukum  Islam.  Adapun  hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  bahwa  dalam  hukum  Islam  aborsi  pada  dasarnya  tidak  diperbolehkan, karena membunuh janin yang dianggap suci sebagai ciptaan Allah swt. KUHP sebagai pidana umum (Lex Generale) , aborsi juga diatur dalam UU No. 36  Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal  71-75  terdapat  beberapa  indikasi  dibolehkan  melakukan  aborsi.  Maka  lahirlah  PP  No. 61 Tahun 2014 tentang aborsi akibat pemerkosaan sebagai penjabaran lebih rinci dari UU No. 36 Tahun 2009. Pandangan hukum Islam terhadap UU No. 36 Tahun 2009 dan juga PP No. 61  Tahun  2014  tidak  menyalahi  aturan  dan  norma-norma  agama.  Adapun  kesamaan  alasan dibolehkan karena dikhawatirkan keselamatan sang ibu. Dalam PP ini juga lebih diutamakan keselamatan  sang  ibu,  karena  jika  tidak  dilakukan  aborsi  maka  kejiwaan  sang  ibu  akan terganggu.  Namun,  jika  ia  tidak  terganggu  psikisnya  dan  menerima  kehamilannya  maka  ia tidak  boleh  menggugurkan  kandungannya.  Jika  ia  melakukannya  maka  akan  mendapatkan sanksi sesuai aturan.
Kata Kunci : Aborsi, Pemerkosaan, Hukum Positif, Hukum Islam.

## Abstract
The point of this research is to find out how Abortion for Rape Victims Perspective of Positive Law  and  Islamic  Law.  The  results  of  this  study  indicate  that  in  Islamic  law  abortion  is basically  not  allowed,  because  it  kills  the  fetus  which  is  considered  sacred  as  a  creation  of Allah swt. According to positive law in Indonesia abortion is prohibited in the Criminal Code without any tolerance. KUHP as a general crime (Lex Generale), abortion is also regulated in Law no. 36 of 2009 concerning Health, articles 71-75 contain several indications that it is permissible to have an abortion. So PP No. 61 of 2014 concerning abortion due to rape as a more detailed elaboration of Law no. 36 of 2009. The view of Islamic law on Law no. 36 of 2009 and also PP No. 61 of 2014 does not violate religious rules and norms. The similarity of reasons is allowed because it is feared for the safety of the mother. In this PP, the safety of the mother is also prioritized, because if an  abortion is not carried out, the mother's psyche will be disturbed. However, if she is not disturbed psychologically and accepts her pregnancy, then she cannot abort the pregnancy. If he does, he will be punished according to the rules.
Keywords: Abortion, Rape, Positif Law, Islamic Law.
Siti Rahmawati Mega Tompunu, Zulfahmi Alwi, Hamzah Hasan

## A. Pendahuluan
Allah  swt  memberikan  karunia  kepada  manusia  dalam  hal  kebutuhan  biologis  yakni hubungan suami-istri yang diawali dengan hubungan yang sah secara agama dan negara. Hubungan  seksual  ini  diperlukan  untuk  menghasilkan  keturunan  yang  tak  ternilai harganya.  Hal  ini  tidak  bisa  dihindarkan  karena  ini  adalah  awal  mula  dari  proses penyatuan  dua  manusia  yakni  laki-laki  dan  perempuan.  Namun  hal  ini  menjadi  fatal ketika  hubungan  seksual  tersebut  tidak  dilakukan  secara  sah.  Hubungan  seksual  sangat erat  kaitannya  dengan  aborsi,  karena  ini  merupakan  awal  dari  terbentuknya  kehidupan baru  didalam  rahim  seorang  perempuan.  Jika  hubungan  itu  dilandasi  oleh  ikatan  yang sah, maka kehamilan ini adalah dinilai sebagai anugerah. Namun berbeda halnya ketika kehamilan tersebut terjadi dan tidak dilandasi oleh ikatan yang sah, kehamilan ini akan dianggap sebagai malapetaka yang harus dihindarkan. Islam sangat melarang perbuatan zina,  bahkan  mendekatinya  pun  dilarang.  Zina  adalah  hubungan  kelamin  atau persetubuhan  antara  laki-laki  dan  perempuan  tanpa  adanya  akad  yang  ditentukan  oleh syariat. 1
Zina terjadi karena beberapa alasan, diantaranya karena suka sama suka dan juga karena adanya  pemaksaan  dari  salah  satu  pihak  atau  dapat  dikatakan  sebagai  pemerkosaan. Perilaku yang menyimpang dari  agama pasti mendatangkan kemudharatan yang besar. Begitu juga dengan seks bebas, banyak sekali akibat yang timbul dari perbuatan tersebut seperti : hamil, penyakit menular seksual, penyimpangan seksual dan sebagainya. 2
Pemerkosaan merupakan salah satu tindakan kriminal yang amat traumatis bagi seorang korban  perempuan.  Tidak  sedikit  perempuan  yang  sulit  untuk  sembuh  dari  trauma  ini. Bahkan ada juga yang sulit  untuk  menjalani kehidupan normal  kembali.  Rata-rata bagi korban pemerkosaan tertutup dengan kekerasan seksual yang mereka alami karena masih ada  saja  oknum blame  the  victim khususnya  dalam  kasus  kekerasan  seksual.  Alasan inilah  yang  membuat  semakin  banyak  korban  yang  bungkam  atas  kekerasan  seksual
1 Ibrahim Anis, al-mu’jam al-wasit , juz I (Cet I: Kairo : t.tp 1392 H./1972 M.), h. 403.
2 Nurul  Chomaria, “Aku  Sudah  Gede  (Ngobrolin  Pubertas  Buat  Remaja  Islam)” ,  (Solo  :  Samudra, 2008), h. 103
Tindakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Siti Rahmawati Mega Tompunu, Zulfahmi Alwi, Hamzah Hasan
yang  dialaminya  dari  pada  disalahkan.  Selain  karena  faktor blame  the  victim ,  korban juga merasa malu untuk  melapor. Sehingga tindakan dilakukan setelah  ada tanda-tanda kehamilan atau telah melewati masa 40 hari, batas waktu dibolehkan untuk aborsi bagi korban  perkosaan  berdasarkan  PP  No.  16  Tahun  2014  yang  mengacu  pada  UU Kesehatan  No.  36  Tahun  2009  pasal  75  Ayat  (1).  Sehingga  ada  kesulitan  untuk menemukan pelaku ataupun bukti pemerkosaan. Padahal seharusnya korbanmendapatkan  perlindungan  dari  pemerintah  dan  juga  pengobatan  untuk mengobati trauma tersebut namun karena bungkam maka korban pun tidak mendapatkan hak mereka yang semestinya.
Aborsi  tidak  hanya  melenyapkan  calon  janin  didalam  kandungan  sehingga  tidak  dapat merasakan  kehidupan,  namun  juga  membahayakan  bagi  sang  ibu  yang  mengandung. Sedangkan  jika  digugurkan  (aborsi),  selain  tidak  ada  tempat  yang  aman  juga  dianggap tindak  kriminal  oleh  hukum,  melanggar  norma  agama,  susila,  dan  sosial.  Frekuensi terjadinya  aborsi  berdasarkan  perkiraan  BKBBN  yaitu  sekitar  2.000.000  kasus  aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Bahkan berdasarkan data dari BKBBN terjadi peningkatan 15% dari jumlah terbesar tersebut 800.000 diantaranya adalah remaja putri yang  masih  berstatus  pelajar. 3 Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  WHO  pada  tahun 1999, di 4 provinsi di Indonesia yaitu Sumatera Utara, Jakarta, Yogyakarta dan Sulawesi Utara menunjukkan bahwa kasus aborsi berjumlah 2,3 juta jiwa. Berdasarkan penelitian ini WHO menaksir 10-50% jumlah ibu yang mengalami kematian karena aborsi. 4
Berdasarkan kamus hukum, aborsi adalah pemberhentian atau kegagalan kehamilan atau menggugurkan  anak  dengan  melawan  hukum. 5 Ulama  Maliki  memandang  bahwa makhruh  hukumnya  menggugurkan  kandungan  yang  berada  pada  tahap nuthfah, dan mengharamkan itu ketika pada tahap alaqah dan mudghah . Adapun ulama Syafi’i tidak memberlakukan  hukum  apapun  untuk  aborsi  ketika  janin  berada  pada  tahap alaqah .
Hukuman dapat dijatuhkan ketika janin telah berbentuk dan pada tahap mudghah . Dalam
3 Rohmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam PP No. 61 Tahun 2019”, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 3 No. 1 (2015), h. 65.
4 Trini Handayani & Aji Mulyana, Tindak Pidana Aborsi (Jakarta: PT Indeks, 2019), h. 5.
5 M.Marwan, Kamus Hukum: Dictionary Of Law, Complete Edition (Surabaya, Reality Publisher, 2009), h. 10
Siti Rahmawati Mega Tompunu, Zulfahmi Alwi, Hamzah Hasan
aturan pemerintah terdapat unsur melegalkan membunuh atau dibunuh, namun didalam aturan  yang  lain  perihal  membunuh  dan  dibunuh  masih  diatur  dalam  koridor mashalat yaitu  menjaga  jiwa. 6 Pada  dasarnya  kasus  aborsi  di  Indonesia  adalah  sebuah  fenomena yang  telah  ada  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Aborsi  dapat  dikatakan “fenomena  terselubung” karena  aborsi  jarang  muncul  ke  permukaan,  bahkan  ditutupi oleh  pelaku  dan  masyarakat.  Dampak  dari  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  ini umumnya  adalah  akibat  yang  buruk.  Bagi  korban,  aborsi  bisa  menimbulkan  trauma berkepanjangan  bahkan  seumur  hidup,  tidak  dapat  melanjutkan  pendidikan,  serta  tidak dapat  bersosialisasi.  Begitu  pula  anaknya,  ketika  lahir  masyarakat  tidak  siap menerimanya bahkan mendapat stigma bahwa anak haram dan perlakuan negatif.
Regulasi  di  Indonesia  tentang  aborsi  diatur  dalam  PP  No.  61  Tahun  2014  tentang Kesehatan Reproduksi, yang mengacu pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ini  menjadi  permasalahan  karena  pemerintah  membolehkan  aborsi  bagi  perempuan hamil akibat perkosaan, sedangkan dalam Hukum Islam jelas melarang tindakan aborsi.

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menngunakan  metode  kepustakaan  ( Library  Research ) yaitu  dengan  menulis,  mengklarifikasi  dan  membuat  data  yang  diperoleh  dari  berbagai sumber  tertulis. 7 Penulis  melakukan  metode  bentuk  kutipan  dan  studi  literatur,  dengan melakukan  pencarian  data  referensi  yang  bersumber  dari  buku,  jurnal,  juga  peraturan yang  relevan  dengan  tema  menurut  ahli  hukum  Islam.  Adapun  teknik  pengolahan  dan analisis  data  yang  dilakukan  oleh  penlis  diantaranya  yaitu  pengeditan,  kelasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.
6 Achmad  Musyahid  Idrus,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kehamilan  Istri  (Perspektif  Hukum Keluarga Islam)”, Jurnal Al-Qadau, Vol. 7, No. 1 (2020), h. 8-9.
7 Chalid Narbuko & abu Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).
Tindakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Aborsi Dalam Pandangan Hukum Positif
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  hukum  adalah  peraturan  atau  adat  yang  resmi dan  dianggap  mengikat,  yang  disahkan  oleh  pemerintah. 8 Istilah  aborsi  dalam  hukum pidana  dikenal  dengan  tindak  pidana  “Pengguguran  Kandungan”.  Secara  umum  aborsi terdapat pada pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Pasal-pasal tersebut sangat jelas dan tegas melarang tindakan aborsi dengan alasan apapun termasuk alasan darurat baik si pelaku aborsi atau yang membantu melakukan aborsi.
Dalam KUHP kategori yang termasuk tindakan kriminal dan mendapatkan sanksi pidana yaitu :
a. Ibu yang melakukan aborsi.
b. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi.
c. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.
Konsep  perundang-undangan  yang  diatur  oleh  hukum  hanyalah  hubungan  manusia dengan  manusia  lain  dan  benda  dalam  masyarakat. 9 Dalam  KUHP  terdapat  larangan aborsi,  dan  untuk  itu  ibu  dan  pelaku  yang  membantunya  mendapatkan  sanksi  pidana. Selain  dalam  KUHP  yang  berlaku  sebagai  pidana  umum  ( Lex  Generale ),  aborsi  juga diatur dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan UU No. 23 Tahun  1992  sebagai  hukum  pidana  khusus  ( Lex  Speciale ).  Dengan  adanya  UU  No.  36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  yang  juga  mengatur  tentang  aborsi,  maka  pasal-pasal dalam  KUHP  masih  tetap  berlaku.  Berdasarkan  UU  No.  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan, tindakan aborsi itu dilarang, seperti yang dalam pasal 75-77. Namun terdapat legalisasi  atau  pengecualian  bagi  tindak  pidana  aborsi  tersebut.  Sebelum  direvisi terhadap  UU  Kesehatan  terdapat  banyak  perdebatan  mengenai  aborsi  yang  dilakukan oleh korban pemerkosaan, termasuk pihak yang membantu melakukan aborsi tersebut.
8 http://amp.kompas.com diakses pada 20 Februari 2021.
9 Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  islam  di  Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2005), h. 43.
Siti Rahmawati Mega Tompunu, Zulfahmi Alwi, Hamzah Hasan

## 2. Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam
Islam  sebagai  agama  yang  paripurna,  mencakup  seluruh  unsur  kehidupan  manusia diantaranya  aturan  hukum  secara  individual  dan  sosial  secara  komprehensif. 10 Kehamilan adalah salah satu esensi yang dilindungi oleh hukum Islam. Inti perlindungan hukum  Islam  terhadap kehamilan yaitu berdasarkan pada prinsip  kemaslahatan. Hal  ini terdapat dalam Al-quran maupun hadis. Perlindungan terhadap kemaslahatan kehamilan adalah tujuan utama islam  ( qutb  maqsud al-syar’i). 11 Janin  yang ada dalam kandungan seorang  istri  adalah  mahluk  Allah  yang  masih  lemah,  yang  memiliki  hak  untuk  hidup. Hakikat  manusia  dalam  konsep  Islam  itu  sama  dihadapan  Allah  swt.  yang membedakannya  hanyalah  ketakwaan  mereka.  Dengan  kata  lain  tidak  ada  yang  berhak menghinakan serta membunuh satu sama lain yang lebih mulia dari yang lainnya. Alasan yang paling keji dalam pengguguran janin adalah alasan ekonomi. Alasan ini tidak dapat dibenarkan  oleh  Islam,  karena  Allah  telah  menegaskan  bahwa  telah  dijaminkan  rezeki setiap makhluk hidup didunia termasuk orangtuanya.Alquran adalah sumber utama yang menjadi dasar penerapan hukum Islam.
Hukum  Islam  harus  ditaati  oleh  manusia  tanpa  melihat  perubahan  yang  terjadi  dari berbagai  aspek.  Ini  sesuai  dengan  pandangan  hukum  Islam  bahwa  manusia  itu  suka berbuat-buat. 12 Ada 4 istilah yang berkaitan dengan hukum  Islam, yaitu syariah, fikih, hukum syara’ dan qanun. 13 Tindak pidana terhadap jiwa dan anggota badan adalah salah satu  bentuk  perlawanan  terhadap maqasid  al-syariah. Maka  berlakulah  hukum  qishas yang  mengatur  aturan  berkaitan  dengan  jiwa  dan  anggota  badan.  Allah  mensyariatkan qishas untuk menjaga jiwa manusia, serta untuk menghilangkan rasa dendam dan benci. Tindakan  aborsi  tidak  hanya  soal  medis,  tapi  juga  soal  sosial  yang  terkait  dengan kebebasan  ( freedom / liberalism )  yang  dianut  suatu  masyarakat.  Paham  ini  sudah dipercaya sebagai gerbang peningkatan kasus aborsi di masyarakat. Sejumlah fakta yang
10 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014), h.9.
11 Samiyatul Kiptiyah, Hukum Aborsi Korban Pemerkosaan : Analisis Terhadap PP No. 61 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Wahbah Al-Zuhaili , Skripsi, UIN Malik Ibrahim Malang, 2019, h. 66.
12 Asmaran AS, Pengantar Studi Akhlak (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 46.
13 Abdul wahid Mustofa, Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1.
Tindakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
memperlihatkan  situasi  moral  yang  memprihatinkan  perihal  tindakan  aborsi.  Aborsi ilegal yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab sehingga menjadi salah satu tindakan penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia. 14
Aborsi  sudah  dibahas  secara  eksplisit  dalam  kitab  fikih.  Imam  Muhammad  bin  Isma’il al-Shan’âni  (1059-1182H)  menerangkan  perbedaan  ulama  fikih  perihal  aborsi  sebelum peniupan  ruh  sama  persis  dengan  perbedaan  mereka  dalam  hal  ‘ azl ( coitus  interuptus ) ada yang membolehkan dan mengharamkan. Dalam studi Islam jumhur ulama memiliki pandangan  yang  berbeda-beda  mengenai  masalah  aborsi.  Janin  yang  berkembang berproses  melalui  tahap  seperti  al-nutfah,  al-‘alaqah,  al-mudghah,  dan  nafkh  al-rukh, diganti  dengan  istilah  sebelum  diberi  nyawa  (qobla  nafkh  al-rukh)  dan  sesudah  diberi nyawa (ba’da nafkh al-rukh).
Menurut para fuqaha seperti Imam Ghazali, aborsi adalah melenyapkan nyawa dan janin atau  merusak  sesuatu  yang  telah  terkonsepsi  ( maujud  al-hasil), lalu  hal  tersebut  sebgai perbuatan  jinayah  sebab  janin  sudah  dianggap  hidup  sejak  masuk  vagina  dan  terjadi pembuahan 15 . Tindakan aborsi yakni tindakan kejahatan pembunuhan yang dilarang oleh Islam.  Dalil  yang  memperlihatkan  bahwa  aborsi  haram  bila  usia  janin  40  hari  atau  40 malam,  sabda  Nabi  saw.: “Jika  nutfah  (gumpalan  darah)  telah  lewat  empat  puluh  dua malam,  maka  Allah  mengutus  seorang  malaikat  padanya,  lalu  dia  membentuk  nutfah tersebut;  dia  membuat  pendengarannya,  penglihatannya,  kulitnya,  dagingnya,  dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), ya Tuhanku, apakah dia (akan  Engkau  tetapkan)  menjadi  laki-laki  atau  perempuan?’  Maka  Allah  kemudian memberi  keputusan…” (HR  Muslim  dari  Ibnu  Mas’ud).  Hadits  tersebut  menerangkan penciptaan  janin  dan  bertumbuhnya  anggota  tubuh  yakni  sesudah  40  atau  42  malam. Sehingga, dianggap menganiaya janin bila sesudah tampak tanda sebagai manusia yang darahnya terpelihara ( ma’shumud dam ).
Ulama  sepakat  mengharamkan  aborsi  bagi  janin  yang  sudah  ditiupkan  ruh,  hal  ini termasuk tindakan pidana karena manusia membunuh yang sudah sempurna bentuknya.
14 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam II (Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 103.
15 Udin, Reinterprestasi Hukum Islam Tentang Aborsi, (Jakarta: Universitas Yarsi, 2007), h. 12.
Siti Rahmawati Mega Tompunu, Zulfahmi Alwi, Hamzah Hasan
Lain halnya saat aborsi terjadi sebelum janin ditiupkan ruh. Islam diturunkan Allah swt. demi  kemaslahatan  serta  kebajikan  manusia.  Dalam  waktu  yang  sama  hukum  Islam disyariatkan  agar  terhindar  dari  maha  bahaya. 16 Beberapa  alasan  para  ulama  yaitu: Pertama, ulama yang mengharamkan aborsi pada tahap pertumbuhan janin sebelum ruh ditiupkan  ( al  nutfah,  al-‘alaqat, dan al-mudghah ).  Pendapat  ini  diungkapkan  sejumlah ulama  Hanafiah,  Malikiyah,  dan  Imam  Gazali.  Mereka  memakai  hadis  Nabi  untuk menguatkan  pendapatnya:  “Sesungguhnya  Allah  swt.  bila  ingin    menciptakan  manusia (al-‘abd),  ia  mempertemukan  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  kemudian  akan memancar  sperma  ke  setiap  pembuluh  dan  anggotanya.  Jika  sudah  sampai  pada  hari ketujuh,  Allah  swt  menghimpunnya  lalu  mendatangkan  pada  setiap  pembuluhnya, kecuali penciptaan Adam.” (HR. At-Tabrani).
Hadis  tersebut  memperlihatkan  bahwa  penciptaan  dan  terbentuknya  manusia  diawali pada sperma (al-nutfah). Sehingga, bila pembuahan sudah dimulai, maka menggugurkan sperma yakni hal yang tidak dibolehkan. Kedua, ulama yang membolehkan aborsi hanya sejumlah tahap dan melarang tahapan lainnya, dengan rincian berikut: pertama, makruh pada  tahap  al-nutfah  dan  haram  pada  tahap  ‘alaqah  dan  mudghah.  Pendapat  ini bersumber  dari  ulama  Malikiyah  dan  Syafi’iyah  yang  disebut  makruh  tanzih  dengan syarat aborsi atas izin suami. Kedua, dibolehkan pada tahap nutfah dan haram pada tahap ‘alaqat dan mudghah. Ketiga, dibolehkan pada tahap nutfah dan ‘alaqah tapi haram pada tahap mudghah. Ditiupnya ruh/nyawa pada janin yang berada dalam kandungan berarti janin tersebut sudah hidup, adapun masa ditiupnya ruh adalah setelah 120 hari (4 bulan) sebagaimana dijelaskan dalam hadits :
ِه ِ م ُ أ  ِن ْطَب يِف ُهُق ْ ل َخ  ُع َم ْج ُ ي ْم ُ كَد َح َ أ َّ نِإ َّم ُ ث ، َكِل َذ َ لْث ِم ًة َغ ْضُم  ُنوُكَي َّمُث ، َكِلَذ  َلْثِم ًةَقَلَع  ُنوُكَي َّمُث ،اًمْوَي  َني ِعَب ْر َ أ ُه َ ل ُ لا َ قُي َو ، ٍتاَمِل َ ك  ِعَب ْر َ أِب  ُر َم ْؤُي َ ف ا ً ك َ ل َم ُ َّ للَّا ُ ث َعْبَي : ُ خ َ فْنُي َّم ُ ث ، ٌدي ِع َس  ْو َ أ  ٌّي ِق َشَو ،ُهَل َج َ أ َو ،ُه َ ق ْز ِر َو ، ُهَلَم َع  ْبُت ْ كا
ُحو ُّرلا ِهي ِف
16 Muhammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), h. 22.
Tindakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
"Sesungguhnya  setiap  orang  dari  kalian  dikumpulkan  dalam  penciptaannya  ketika berada di dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi 'alaqah (zigot) selama  itu  pula  kemudian  menjadi  mudlghah  (segumpal  daging),  selama  itu  pula kemudian  Allah  mengirim  malaikat  yang  diperintahkan  empat  ketetapan  dan  dikatakan kepadanya,  tulislah  amalnya,  rezekinya,  ajalnya  dan  sengsara  dan  bahagianya  lalu ditiupkan ruh kepadanya." (Shahih Bukhori, No.3208 dan Shahih Muslim, No.2643)
Ketiga, ulama  yang  membolehkan  aborsi  di  setiap  tahap  sebelum  ditupkan  ruh  ( al- nutfah,  al-‘alaqah  dan  al-mudghah ).  Ini  pendapat  yang rajih dari  ulama  Hanafiyah. Mereka  menerangkan  sejumlah  alasan  yaitu  pertama,bagi  yang  belum  bernyawa  tidak akan  dibangkitkan  di  hari  kiamat,  artinya  keberadaannya  tidak  diperhitungkan.  Kedua, janin yang belum bernyawa tidak termasuk sebagai manusia, sehingga bisa digugurkan.

## 3. Pandangan Hukum Islam Terhadap PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Aborsi Akibat Pemerkosaan
Hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  hadis,  kemudian berkembang menjadi produk pemikiran hukum. Pemikiran hukum tersebut menghasilkan teori  hukum  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat. 17 Aborsi  adalah  masalah  klasik  yang menjadi  perdebatan  sepanjang  sejarah.  Dalam  dunia  kedokteran  aborsi  dapat  terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal. Adapun dalam perspektif dunia kedokteran aborsi bagi  korban  pemerkosaan  menimbulkan  suatu  dilema.  Polemik  aborsi  bagi  korban pemerkosaan  tidak  hanya  terjadi  dikalangan  para  ahli  medis,  namun  juga  terdapat  pro dan kontra dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Dalam  istilah  kedokteran,  aborsi  yakni  berhentinya  kehamilan  sebelum  28  minggu. 18 Secara  terminologi  Arab  disebut Al-ijhadh yang  artinya  perbuatan  membuang  janin sebelum  masa  kehamilan  sempurna  menggunakan  cara-cara  tertentu. 19 Aborsi  yang tidak  disengaja  atau  disebabkan  karena  medis  untuk  kemaslahatan  tidak  terdapat konsekuensi  hukum  dalam  islam.  Tetapi  jika  dilakukan  tanpa  alasan  yang  sesuai  maka
17 Supardin, “Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Al-Qadau, Vol. 4, No. 2, Desember (2017), h . 224
18 Abd. Fik, Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), h. 7.
19 Gus Arifin & Sundus Wahidah, Fikih Wanita, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), h. 16.
Siti Rahmawati Mega Tompunu, Zulfahmi Alwi, Hamzah Hasan
dikenakan  konsekuensi  hukum. 20 Pada  zaman  sekarang  banyak  kasus  aborsi  yang dilakukan oleh perempuan dan hal itu dibolehkan karena beberapa alasan, seperti alasan psikologis sang ibu jika tetap memaksakan kandungannya maka ia akan kehilangan akal sehatnya,  serta  ancaman  kesehatan  lainnya.  Kebolehan    ini  didasarkan  pada  pendapat ulama mazhab syafi’i yang menyatakan kebolehan untuk menggugurkannya, kebolehan itu  berlaku  pada  kehamilan  yang  terjadi  akibat  perzinaan  yang  terpaksa  (pemerkosaan) sehingga  sang  wanita  merasa  menyesal  dan  kepedihan  hati.  Sebagian  ulama  juga  ada membolehkan seperti membolehkan pada satu tahap dan melarang pada tahap-tahap lain, dan  sebaliknya  melarang  pada  tahap-tahap  lain  namun  membolehkan  pada  satu  tahap. Hal tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :
a. Makhruh  pada  tahap al-nutfah dan  haram  pada  tahap al-alaqat dan al-mudghah merupakan  pendapat  ulama  mazhab  malikiyah,  dalam  mazhab  syafi’i  disebut makhruh tanzih dengan syarat aborsi yang dilakukan atas izin suami.
b. Boleh pada tahap al-nutfah dan haram pada tahap al-alaqat dan al-mudghah .
c. Boleh pada tahap al-nutfah dan al-alaqat tetapi haram pada tahap al-mudghah .
Ulama  yang  membolehkan  menggugurkan  kandungan  pada  setiap  tahap-tahap  sebelum ditiupkan  nyawa,  pendapat  ini  dikemukakan  oleh  mazhab  hanafiyah  dengan  beberapa alasan :
a. Setiap  yang  tidak  memiliki  nyawa  tidak  akan  dibangkitkan  allah  swt.  pada  hari kiamat,  maka  keberadaannya  tidak  diperhitungkan.  Dengan  demikian,  tidak  ada larangan menggugurkannya.
b. Janin  yang  belum  mempunyai  nyawa  tidak  dapat  disebut  manusia,  maka  boleh baginya untuk digugurkan.
Berdasarkan  fatwa  ulama  diatas  maka  lahirlah  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  61 Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi  yang  sesuai  dengan  ketentuan  fatwa  MUI, membolehkan praktik aborsi atau legalisasi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini adalah bentuk pelaksanaan dari Pasal 75 ayat (1) UU  Kesehatan,  bahwa  aborsi  dilarang  terkecuali  terdapat  indikasi  darurat  medis  serta
20 Zulfahmi Alwi, “Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam”, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol.10, No. 2 (2013), h.299 .
Tindakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
kehamilan  akibat  perkosaan  yang  dapat  menimbulkan  trauma  psikologis  bagi  korban perkosaan.
Berdasarkan uraian mengenai fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 diatas, maka terdapat beberapa alasan dengan PP tersebut :
a. Lahirnya  PP  ini  karena  tingginya  kasus  aborsi  di  Indonesia  yang  disebabkan  oleh pergaulan bebas, dengan adanya PP ini maka aborsi yang dibolehkan hanyalah yang sesuai dengan yang tertera dalam pasal 34 ayat huruf a dan b yaitu:
1) usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter ; dan
2) keterangan  penyidik,  psikolog  dan/atau  ahli  lain  yang  mengenai  adanya  dugaan perkosaan.
b. Jika kandungan tetap dipertahankan maka ada konsekuensi yang akan terjadi kepada korban,  seperti  beban  finansial,  serta  cemoohan  yang  dapat  merusak  psikis  korban hingga  dapat  mengancam  jiwa  dan  raga  korban.  Dari  aspek  yang  lain  jika digugurkan,  korban  merasa  kasihan  terhadap  janin  dan  merasa  berdosa.  Dengan demikian,  terdapat  dua  mafsadat  didalamnya.  Dalam  hal  ini  penulis  berpendapat bahwa korban harus menggugurkan kandungannya. Karena menggurkan kandungan lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan mempertahankan kandungan. Hal  ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yaitu :
اذإ ضراعت ناتدسفم يعور امهمظعأ اررض باكتراب
امهفخأ
“ Jika  dihadapkan  pada  dua  mafsadat,  maka  mafsadat  yang  lebiih  besar  harus dihindari dengan mengambil mafsadat yang lebih ringan.
c. Dalam    pasal  31  Ayat  2  huruf  b  terdapat  indikasi  bahwa  aborsi  bagi  wanita  yang hamil  akibat  perkosaan  dibolehkan,  apabila  ada  faktor  psikis  dan  waktu melakukan aborsi tidak lebih dari waktu yang diberikan yaitu 40 hari. Namun jika ia menerima kandungannya  dan  tidak  mengalami  gangguan  psikis  maka  tidak  boleh  melakukan aborsi,  jika  ia  menggugurkannya  maka  ia  mendapatkan  sanksi  dari  PP  tersebut. Dalam hal ini berarti yang menjadi titik berat dibolehkannya aborsi adalah gangguan psikis  korban  dan  jiwanya.  Karena  jika  tidak  digugurkan  ia  akan  mengalami gangguan  jiwa,  sedangkan  gangguan  jiwa  adalah  hal  yang  bersifat  mudharat. Sehingga  hukum  positif  dan  hukum  Islam  menggugurkan  kandungannya,  seperti
Siti Rahmawati Mega Tompunu, Zulfahmi Alwi, Hamzah Hasan
dalam  kaidah  fiqih: “Keadaan  darurat  membolehkan  hal-hal  yang  terlarang (haram)”.

## 4. Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  UU  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan
Aborsi  adalah  salah  satu  masalah  yang  melibatkan  kedudukan  wanita,  hal  ini  sering dianggap  merendahkan  harkat  dan  kedudukan  wanita.  Hal  ini  akan  selalu  menjadi perdebatan  yang  panjang  dalam  masyarakat. 21 Aborsi  yang  dilakukan  oleh  korban pemerkosaan  harus  melalui  konselor  dari  ahli  yang  kompeten  dibidangnya.  Dalam  UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terdapat pengecualian dalam melakukan aborsi yaitu jika terdapat darurat medis dan akibat pemerkosaan. Darurat medis yang dimaksud yaitu  kondisi  seorang  ibu  yang  hamil  dalam  mendeteksi  kehamilannya  ditemukan beberapa  indikasi  yang  membahayakan  nyawa  ibu  maupun  janin  memiliki  penyakit genetik  dan  cacat  bawaan  yang  menyulitkan  bayi  bertahan  hidup  di  luar  kandungan. Dilihat  dari  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  tenaga  medis diperbolehkan  melakukan  aborsi  legal  pada  perempuan  hamil  karena  alasan  medis  dan aborsi  akibat  pemerkosaan  dengan  persetujuaan  perempuan  yang  bersangkutan  serta suami atau keluarganya.
Korban pemerkosaan yang ingin melakukan aborsi berhak mendapatkan bantuan medis berdasarkan  Pasal  6  huruf  (a)  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban. Berkaitan  dengan  kesehatan  reproduksi,    Pasal  72  Ayat  1  UU  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan  mengatur  bahwa  setiap  orang  berhak  menjalani  kehidupan reproduksi  dan  kehidupan  seksual  yang  sehat,  aman,  serta  bebas  dari  paksaan  dan/atau kekerasan  dengan  pasangan  yang  sah.  Termasuk  keadaan  korban  pemerkosaan  seperti yang terdapat dalam Pasal 72 Ayat 1 kehidupan reproduksi seseorang harus sebagaimana yang  diinginkan  individu  tersebut  dan  yang  telah  di  legalkan  di  Indonesia,  mulai  dari perkawinan  yang  sah  sampai  dengan  menjalani  rumah  tangga  tanpa  ada  paksaan  dari pihak  manapun,  demi  terwujudnya  kesejahteraan  rumah  tangga.  Perempuan  korban
21 Hartini Tahir, “Kedudukan Wanita Dalam Hukum di Indonesia”, Jurnal Al-Qadau No.2 (2014), h. 89.
Tindakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Siti Rahmawati Mega Tompunu, Zulfahmi Alwi, Hamzah Hasan
pemerkosaan  yang  melakukan  tindakan  aborsi  memperoleh  perlindungan  hukum  yang tetap seperti yang tertuang dalam Pasal 75 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi: ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
a. Indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  dini  kehamilan,  baik  yang mengancam  nyawa  ibu  dan/atau  janin,  yang  menderita  penyakit  genetik  berat dan/atau  cacat  bawaan,  maupun  yang  tidak  dapat  diperbaiki  sehingga  menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau;
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.  Aborsi  dapat  dilakukan  dengan  syarat  yang  tertulis  pada  Pasal  76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu :
1. Sebelum  kehamilan  berumur  6  (enam)  minggu  dihitung  dari  haid  pertama  haid terakhir, kecuali dalam kedaruratan medis.
2. Oleh  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  keterampilan  dan  kewenangan  yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
4. Dengan ijin suami, kecuali korban pemerkosaan.
5. Penyediaan  layanan  kesehatan  yang  memiliki  syarat  yang  ditetapkan  oleh menteri.
Pasal  77  Undang  –  Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  adalah  dasar untuk  pemerintah  wajib  melindungi  dan  mencegah  perempuan  melakukan  aborsi  yang tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2).
Jika  dilihat  dari  bahaya  atau  mudharat  akibat  kematian  ibu  yang  terjadi  akibat  aborsi ilegal,  maka  dalam  UU  No.  36  Tahun  2009  ini  membolehkan  aborsi  secara  legal  bagi korban pemerkosaan dan alasan medis. Karena aborsi yang dilakukan secara legal lebih sedikit  kemungkinan  akan  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  karena  dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh antara lain : pertama , “Bahaya  itu  menurut  agama  harus  dihilangkan  ( al  dharar  yuzaalu  syar’an )”. Kedua , “Bahaya yang lebih berat dapat dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan
Siti Rahmawati Mega Tompunu, Zulfahmi Alwi, Hamzah Hasan
( al-dharar  al-asyadd  yuzaalu  bi al-dharar al-akhaff )”, atau “Jika dihadapkan pada dua kondisi  yang  sama-sama  membahayakan,  maka  pilihlah  bahaya  yang  lebih  kecil risikonya  ( Idza ta’aaradlat  al-mafsadataani ruu’iya a’dhamuhuma dhararan )”. Ketiga, “Keterpaksaan  dapat  membolehkan  melakukan  hal-hal  yang  dilarang  ( al-dharuratu tubiihul  mahdzurat )”. Keempat, perubahan  hukum  Islam  dapat  dilakukan  denngan adanya  perubahan  zaman,  perubahan  tempat  perubahan  kondisi,  perubahan  niat  dan kultur  atau  adat  ( taghayyir  al-ahkam  bitaghayyar  al-azminah  wal-amkinah  wal-ahwal wal-niyaat wal ‘awaaid )”.
Maka  dari  itu  Islam  mengatur  seluruh  perilaku  kehidupan  manusia  agar  dapat  hidup bermaslahat  dan  bermanfaat.  Begitu  pula  dengan  hukum  positif  yang  dibuat  untuk mengatur perilaku warga negara agar sesuai dengan norma yang ada.

## 5. Dampak Aborsi bagi Korban Pemerkosaan
Kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan dapat menimbulkan trauma psikologis, tidak bebas berkehendak dalam kehidupan karena munculnya ketakutan pada kehidupan sosial sehingga  melakukan  upaya  pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas  dan  mendorong dirinya pada tindakan aborsi. Aborsi yang dilakukan secara ilegal atau tanpa pengawasan medis  dapat  membahayakan  sang  ibu  hamil,  bahkan  bisa  berujung  pada  kematian. Terjadinya  pendarahan  yang  tidak  berhenti  dan  infeksi  setelah  tindakan  aborsi  menjadi sebab kematian wanita melakukan aborsi. Di sisi lain, aborsi berdampak bagi psikologi seseorang dengan munculnya perasaan bersalah. Dampak dari melakukan aborsi, yakni:
a. Pendarahan yang menimbulkan shock serta gangguan neurologis/syaraf di kemudian hari, atau kematian.
b. Infeksi  alat  reproduksi  disebabkan  dilakukan  dengan  tidak  steril.    Akibatnya  yakni memicu kemandulan.
c. Risiko munculnya ruptureuterus (robekan rahim) besar dan penipisan dinding rahim akibat  kuretasi.  Sehingga  bisa  mengalami  kemandulan  dikarenakan  rahim  yang robek mesti diangkat semuanya.
d. Terjadinya  fistula  genital  traumatis,  yakni  munculnya  saluran  secara  normal  tidak adanya saluran antara genital dan saluran kencing atau pencernaan.
Tindakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Resiko  komplikasi  atau  kematian  sesudah  aborsi  ilegal  cukup  kecil  dibanding  aborsi ilegal  yang  dilakukan  oleh  tenaga  yang  tidak  kompeten.  Sejumlah  penyebab  utama resiko tersebut, yakni:
a. Pertama, sepsis yang diakibatkan oleh aborsi yang tidak lengkap, hal mana sebagian atau  seluruh  hasil  pembuahan  masih  terhambat  dalam  rahim.  Bila  tidak  ditangani, akan memicu infeksi yang menyeluruh yang bisa mengakibatkan aborsi septik, yakni komplikasi aborsi septik, yakni komplikasi aborsi ilegal yang fatal.
b. Kedua, pendarahan. Hal ini diakibatkan oleh aborsi yang tidak lengkap, atau cedera organ panggul atau usus.
c. Ketiga, efek samping jangka panjang berupa sumbatan atau kerusakan permanen di tuba fallopi (saluran telur) yang memicu kemandulan.
Pengguguran  kandungan  yang  dilakukan  oleh  korban  pemerkosaan  bisa  menimbulkan trauma psikis. Tindakan kuret atau D & C (Ditaloge and Curetage) hanya bisa dilakukan oleh  dokter  dan  bidan,  sesudah  melakukan  konseling  dan  atau  memberi  nasehat  pra tindakan  dan  berakhir  dengan  konseling  pasca  tindakan  yang  dilakukan  oleh  konselor yang kapabilitas dan berwenang.

## D. Penutup
Hukum aborsi dalam hukum positif (PP No. 61 Tahun 2014) dibolehkan. Hal ini sesuai pasal 31 PP No. 61 Tahun 2014 bahwa aborsi hanya bisa terjadi bila ada indikasi medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Lalu dalam ayat 2, aborsi hanya bisa dilakukan bila usia kehamilai berusia sekitar 40 hari. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  adalah  dasar  untuk  pemerintah  wajib  melindungi  dan  mencegah  perempuan melakukan  aborsi  yang  tidak  aman  dan  tidak  bertanggung  jawab  serta  bertentangan dengan  norma  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  dilihat  dari  bahaya  atau mudharat akibat kematian ibu yang terjadi akibat aborsi ilegal, maka dalam UU No. 36 Tahun  2009  ini  membolehkan  aborsi  secara  legal  bagi  korban  pemerkosaan  dan  alasan medis.  Karena  aborsi  yang  dilakukan  secara  legal  lebih  sedikit  kemungkinan  akan terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  karena  dilakukan  oleh  tenaga  ahli  yang kompeten. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh antara lain : pertama , “Bahaya itu menurut
Siti Rahmawati Mega Tompunu, Zulfahmi Alwi, Hamzah Hasan
agama harus dihilangkan ( al dharar yuzaalu syar’an )”. Kedua , “Bahaya yang lebih berat dapat  dihilangkan  dengan  memilih  bahaya  yang  lebih  ringan  ( al-dharar  al-asyadd yuzaalu  bi  al-dharar  al-akhaff )”,  atau  “Jika  dihadapkan  pada  dua  kondisi  yang  sama- sama membahayakan, maka pilihlah bahaya yang lebih kecil risikonya ( Idza ta’aaradlat al-mafsadataani  ruu’iya  a’dhamuhuma  dhararan )”. Ketiga, “Keterpaksaan  dapat membolehkan  melakukan  hal-hal  yang  dilarang  ( al-dharuratu  tubiihul  mahdzurat )”. Keempat, perubahan  hukum  Islam  dapat  dilakukan  denngan  adanya  perubahan  zaman, perubahan tempat perubahan kondisi, perubahan niat dan kultur atau adat ( taghayyir al- ahkam  bitaghayyar  al-azminah  wal-amkinah  wal-ahwal  wal-niyaat  wal  ‘awaaid )”. Aborsi  akibat  pemerkosaan  tidak  bisa  terjadi  bila  korban  menerima  kehamilannya  dan tidak  ada  gangguan  psikis.  Bila  ia  melakukannya,  maka  akan  mendapat  sanksi  hukum. Aborsi akibat pemerkosaan terjadi karena kandungan tersebut bisa membahayakan jiwa.

## Daftar Pustaka
A.S Asmaran. Pengantar Studi Akhlak. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
Ali  Daud  Muhammad. Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Anis Ibrahim. Al mu’jam al wasit. Kairo: Amzah, 1972.
Arifin Gus dan Wahidah Sundus. Fiqh Wanita. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018. Chomaria Nurul. Aku Sudah Gede. Solo: Samudra, 2008.
Fik Abdullah. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Handayani Trini dan Mulyana Aji. Tindak Pidana Aborsi. Jakarta: PT. Indeks, 2019. Hasan Hamzah. Hukum Pidana Islam II. Makassar: Alauddin University Press, 2016.
Hasbiyallah. Fiqh dan Ushul Fiqh. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014.
Ichsan  Muhammad. Pengantar  Hukum  Islam. Yogyakarta:  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta.
Marwan M. Kamus Hukum: Dictionary of Law complete edition. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
Mulyadi  Lilik. Pembalikan  Beban  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi. Bandung:  Alumni, 2007.
Mustofa Wahid Abdul. Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Narbuko Chalid dan Ahmadi Abu. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
Udin. Reinterprestasi Hukum Islam Tentang Aborsi. Jakarta: Universitas Yarsi, 2007.
Tindakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Idrus  Achmad  Musyahid.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kehamilan  Istri  (Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Jurnal Al-Qadau No.1 (2020).
Supardin, “Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”. Jurnal Al-Qadau No.2 (2017).
Alwi  Zulfahmi,  “Abortus  Dalam  Pandangan  Hukum  Islam”, Jurnal  Studia  Islamika  No.2 (2013).
Tahir  Hartini,  “Kedudukan  Wanita  Dalam  Hukum  di  Indonesia”, Jurnal  Al-Qadau  No.2 (2014).
Kiptiyah Samiatul. “Hukum Aborsi Korban Pemerkosaan Analisis Terhadap PP No. 61 Tahun 2014 Perspektif Wahbah Al-Zuhaili”. Skripsi UIN Malik Ibrahim. Malang, 2019.
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi.