## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI KOTA CIMAHI
Tiara Friskadewi 1
1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

## Abstrak
Judul  penelitian  “Kebijakan  Pemerintah  Daerah  tentang  Penyelenggaraan Ketenagakerjaan  Dalam  Program  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  di Kota  Cimahi”.  Masalah  penelitian  belum  optimanya  Kebijakan  Pemerintah  Daerah tentang  Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  Dalam  Program  BPJS  di  Kota  Cimahi dilihat dari masih banyak tenaga kerja yang belum mendaftar BPJS di Kota Cimahi. Adapun  identifikasi  masalah  Bagaimana  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  tentang Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  Dalam  Program  BPJS  di  Kota  Cimahi.  Tujuan penelitian  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  Kebijakan  Pemerintah  Daerah tentang  Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  Dalam  Program  BPJS  di  Kota  Cimahi. Metode  penelitian  yang  digunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan data (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data dan pada  tahap  akhir  dengan  menarik  kesimpulan.  Teknik  pengambilan  sampel dilakukan  secara  purposif.  Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Implementasi Kebijakan  Pemerintah  Daerah  tentang  penyelenggaraan  ketenagakerjaan  di  Kota Cimahi  sudah  optimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  dimensi  berikut;  (1)  ukuran  dan tujuan kebijakan yang cukup jelas, (2) komunikasi antar pelaksana kebijakan yang sudah terjalin dengan baik, (3) karakteristik badan pelaksana yang cukup tegas dan baik  dalam  pengelolaan  data  target  kebijakan,  (4)  Lingkungan  sosial ekonomi  yang sudah  sesuai.  Akan  tetapi  ada  beberapa  hal  yang  masih  belum  optimal.  Hal  ini dikarenakan, dari segi kualitas sumber daya manusia sudah baik, namun kuantitas sumber  daya  yang  ada  perlu  ditambah  agar  pelaksanaan  kebijakan  tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam program BPJS dapat berjalan dengan lebih efektif karena kuantitas sumber daya yang ada belum sebanding dengan banyaknya perusahaan  di  Kota  Cimahi  yang  harus  ditangani  Kemudian  masih  kurangnya akuntabilitas  dan  responsibilitas  pemerintah  terhadap  sasaran  kebijakan  yakni pihak  perusahaan  yang  merasa  terbebani  oleh  iuran  BPJS  yang  harus  dibayarkan untuk tenagakerjanya.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Tenaga Kerja, BPJS.

## Abstract
The  research  title  is  "Local  Government  Policies  on  Manpower  Implementation  in  the Social  Security  Administering  Body  (BPJS)  Program  in  Cimahi  City".  The  research problem  is  not  yet  optimistic  of  the  Regional  Government  Policy  on  Manpower Implementation in the BPJS Program in Cimahi City, seen from the many workers who have not registered for BPJS in Cimahi City.  The identification of the problem of How Local  Government  Policies  on  Manpower  Implementation  in  the  BPJS  Program  in Cimahi  City.  The  purpose  of  this  research  is  to  describe  and  analyze  the  Local
Government Policies on Manpower Implementation in the BPJS Program in Cimahi City. The  research  method  used  is  descriptive  method  with  a  qualitative  approach.  Data collection techniques through library research and data field studies (observation and interviews). The data analysis technique starts from data reduction, data presentation and  at  the  final  stage  by  drawing  conclusions.  The  sampling  technique  was  done purposively.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  implementation  of  local government  policies  on  the  implementation  of  manpower  in  Cimahi  City  has  been optimal. This can be seen from the following dimensions; (1) fairly clear policy size and objectives,  (2)  well-established  communication  between  policy  implementers,  (3) fairly firm and good characteristics of implementing agencies in managing policy target data, (4)  an  appropriate  socio-economic  environment  .  However,  there  are  some  things  that are still not optimal. This is because, in terms of the quality of human resources, it is good,  but  the  quantity  of  existing  resources  needs  to  be  increased  so  that  the implementation  of  policies  regarding  the  implementation  of  manpower  in  the  BPJS program  can  run  more  effectively  because  the  quantity  of  available  resources  is  not comparable  to  the number of companies  in  Cimahi City  which  must be handled Then there  is  still  a  lack  of  accountability  and  government  responsibility  towards  policy targets, namely the company that feels burdened by the BPJS fees that must be paid for its employees.
Keywords: Policy Implementation, Manpower, BPJS.

## PENDAHULUAN
Setiap Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurusi daerahnya  sendiri.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah  yang  dimaksud  oleh peneliti adalah wilayah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana asas desentralisasi mempunyai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan  Dasar  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah  yang  diatur dalam  Undang-Undang  No  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, dalam Pasal 12 ayat (2) disebutkan:
a. Tenaga kerja;
b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. Pangan;
d. Pertanahan;
e. Lingkungan hidup;
f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. Perhubungan;
j. Komunikasi dan informatika;
k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. Penanaman - penanaman modal;
m. Kepemudaan dan olah raga;
n. Statistik;
n. Persandian;
o. Kebudayaan;
p. Perpustakaan; dan
q. Kearsipan.
Salah  satu  dari  beberapa  hal  yang  menjadi  urusan  Pemerintah  Daerah tersebut,  yang  peneliti  kaji  dalam  penelitian  ini  adalah  berkenaan  dengan tenaga  kerja.  Ketenagakerjaan  merupakan  salah  satu  penggerak  tata kehidupan  ekonomi  dan  merupakan  sumber  daya  yang  jumlahnya  cukup melimpah. Tenaga kerja mempunyai perananan dan kedudukan yang sangat penting  sebagai  pelaku  dan  sasaran  pembangunan  nasional.  Tenaga  kerja mempunyai hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan,  yang  didalamnya  termasuk  perlindungan  tenaga kerja merupakan hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan kemanusian tenaga  kerja  ikut  terangkat.  Perlindungan  tenaga  kerja  dimaksudkan  untuk menjamin  hak-hak  dasar  tenaga  kerja  dengan  tetap  memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan internasional.
Kota  Cimahi  merupakan  salah  satu  kawasan  industri  di  Jawa  Barat karena sebagian lahan di Kota Cimahi terutama di bagian Selatan digunakan sebagai  kawasan  industri.  Kawasan  ini  sudah  disusun  rapi  dan  diatur  oleh pemerintah,  meskipun  sebagian  kawasan  itu  berada  di  sekitar  pemukiman warga. Kebanyakan warga yang tinggal di sekitar kawasan itu adalah pekerja di perusahaan tekstil-tekstil tersebut. Selain itu, Kota Cimahi menjadi salah satu  tujuan  urbanisasi  di  Jawa  Barat  karena  memiliki  daya  tarik  tersendiri bagi  para  pendatang  dari  luar  kota  untuk  besaing  mengadu  nasib  mencari mata  pencaharian  terutama  di  sektor  wiraswasta  dan  industri.  Dengan adanya  urbanisasi  tersebut  ditambah  dengan  penduduk  asli  Kota  Cimahi, maka  tenaga  kerja  di  Kota  Cimahi  memiliki  jumlah  yang  cukup  besar. Adapun jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang ada di Kota Cimahi pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2016, yaitu:

## Tabel 1 Jumlah Perusahaan Di Kota Cimahi Tahun 2016
Bulan Jumlah Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja Juli 593 83.085 Agustus 595 83.168 September 606 82.780 Oktober 591 81.990 November 592 82.062 Desember 593 82.296
Sumber: Dokumen Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Cimahi
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dalam satu tahun pun setiap bulannya  terjadi  peningkatan  jumlah  perusahaan  maupun  jumlah  tenaga kerja.  Akan  tetapi  pada  bulan  oktober  mengalami  penurunan  yakni  15 perusahaan  berhenti  beroprasi.  Dari  penelitian  awal  yang  dilakukan  oleh peneliti,  hal  tersebut  terjadi  karena  adanya  perusahaan  yang  mengalami kerugian  yang  disebabkan  oleh  kurangnya  daya  beli  konsumen  yang mengakibatkan  kurangnya  pendapatan  perusahaan  sehingga  perusahaan tidak  mampu  lagi  untuk  menggaji  tenaga  kerjanya.  Selain  itu,  banyak perusahaan  yang  merasa  keberatan  untuk  membayar  gaji  tenaga  kerja Indonesia yang dirasa cukup mahal sehingga ada perusahaan yang hengkang ke  negara  lain  salah  satunya  adalah  Vietnam  karena  gaji  tenaga  kerja  di Vietnam lebih murah dibandingkan Indonesia termasuk Kota Cimahi.
Salah  satu  dari  beberapa  hal-hal  yang  tercantum  dalam  Peraturan Daerah tersebut, yang akan peneliti kaji adalah mengenai jaminan sosial bagi tenaga  kerja.  Jaminan  sosial  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan sosial  untuk  menjamin  seluruh  rakyat  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan dasar  hidupnya  yang  layak.  Jaminan  sosial  tersebut  bertujuan  untuk memberikan  perlindungan  yang  bersifat  dasar  bagi  tenaga  kerja  yang
bertujuan  untuk  menjamin  adanya  keamanan  dan  kepastian  terhadap resiko-resiko  sosial  ekonomi,  dan  merupakan  sarana  penjamin  arus penerimaan  penghasilan  bagi  tenaga  kerja  dan  keluarganya  akibat  dari terjadinya  resiko-resiko  sosial  dengan  pembiayaan  yang  terjangkau  oleh pengusaha  dan  tenaga  kerja.  Pada  hakikatnya  jaminan  sosial  merupakan kebutuhan  masyarakat  yang  mendasar  karena  menyangkut  kelangsungan hidup  baik  bagi  pekerja  maupun  keluarganya,  namun  demikian  diakui bahwa jaminan sosial bagi tenaga kerja saat ini merupakan kebutuhan yang memperoleh  prioritas  bagi  tenaga  kerja  yang  pelaksanaannya  masih  belum berjalan seperti yang diharapkan.
BPJS  memberikan  jaminan  sosial  terhadap  masyarakat  dengan  tarif iuran  yang  murah  dibandingkan  jaminan  sosial  yang  diberikan  oleh  badan jaminan  sosial  lainnya  sehingga  tidak  membebankan  masyarakat  dalam membayar  iuran  bulanannya.  Tarif  yang  perlu  dibayar  peserta  BPJS  setiap bulannya  yaitu  sekitar  Rp.  30.000  sampai  dengan  Rp.  80.000  sesuai  kelas yang dipilih oleh masyarakat, berbeda dengan jaminan sosial yang diberikan oleh  pihak  swasta  yaitu  mulai  dari  Rp.  350.000/bulan.  BPJS  juga memberikan  layanan  mengenai  semua  hal  yang  menjadi  kendala  kesehatan semua anggotanya. Misalnya BPJS akan memproteksi biaya gigi, kehamilan, mata,  imunisasi  dan  program  keluarga  berencana  yang  tidak  dilaksanakan oleh  badan  jaminan  sosial  lainnya.  Walaupun  tidak  semua  fasilitas kesehatan  diberikan  oleh  BPJS  seperti  Ruang  kelas  VIP  di  Rumah  Sakit, Akan tetapi sedikitnya BPJS membantu beban biaya yang harus dikeluarkan, cukup  dengan  membayar  selisih  biaya  dari  iuran  kelas  BPJS  yang  dibayar oleh masyarakat setiap bulannya.
Melihat  manfaat  yang  dihasilkan  dari  program  BPJS  dan  beriringan dengan  terselenggaranya  proses  penjaminan  sosial  bagi  tenaga  kerja  untuk menjamin  hak  perlindungan  sosial  tenaga  kerja  di  Kota  Cimahi  serta  untuk menjalankan kewajiban perusahaan agar mengikutsertakan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS, Pemerintah Daerah membuat suatu kebijakan untuk memewajibkan  seluruh  perusahaan  yang  ada  di  Kota  Cimahi  untuk mendaftarkan  diri  dan  tenaga  kerjanya  menjadi  peserta  jaminan  sosial.  Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 35
ayat (1) bahwa: “Setiap orang yang bekerja di wilayah Kota Cimahi, termasuk Orang  Asing  yang  bekerja  paling  singkat  6  (enam)  bulan  wajib  menjadi peserta Jaminan Sosial”.
Di  Kota  Cimahi  masih  banyak  perusahaan  yang  tidak  mendaftarkan dirinya  dan  seluruh  tenaga  kerjanya  untuk  menjadi  peserta  BPJS  padahal dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Cimahi  jelas  disebutkan  bahwa  diwajibkan bagi  para  pemberi  kerja  untuk  mendaftarkan  dirinya  dan  tenaga  kerjanya menjadi  Peserta  BPJS.  Adapun  jumlah  perusahaan  dan  tenaga  kerja  yang menjadi peserta BPJS di Kota Cimahi, sebagai berikut:
Tabel 2
Data Perusahaan yang sudah dan belum mendaftar BPJS Tahun 2016
Bulan Perusahaan yang Perusahaan yang Jumlah mendaftar BPJS belum mendaftar BPJS perusahaan Juli 471 122 593 Agustus 466 129 596 September 477 129 606 Oktober 468 123 591 November 469 123 592 Desember 470 123 593
Sumber: Dokumen Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
Kota  Cimahi  dari  tabel  2  jelas  terlihat  bahwa  masih  ada  sekitar  20% perusahaan  yang  belum  mendaftarkan  tenaga  kerjanya  sebagai  peserta BPJS.  Hal  tersebut  dikarenakan  perusahaan  tidak  bisa  mendaftarkan pekerjanya  karena  perekonomian  belum  stabil  dan  persaingan  usaha  yang cukup  tinggi  sehingga  mengurangi  pendapatan,  kemudian  iuran  BPJS menjadi  beban  seiring  dengan  tuntutan  tenaga  kerja  yang  selalu  meminta agar jumlah upah terus ditingkatkan. Selain itu, ada perusahaan yang tidak menjadi  peserta  BPJS  karena  memilih  asuransi  lain  dan  kepercayaan
menjadi  alasannya,  melihat  pelayanan  BPJS  yang  masih  terbilang  buruk. Pasalnya  peserta  BPJS  harus  meminta  rujukan  dari  fasilitas  kesehatan tingkat  satu  misalnya  puskesmas  untuk  bisa  berobat  ke  rumah  sakit,  dan tidak semua rumah sakit menerimanya karena hanya beberapa rumah sakit yang  bekerjasama  dengan  BPJS.  Kemudian  sebagai  jaminan  kesehatan nasional,  peserta  BPJS  berjumlah  banyak,  datang  dari  berbagai  kalangan, baik  pegawai  negeri,  swasta,  bekerja  maupun  tidak,  serta  anggota keluarganya.  Preminya  yang  murah  juga  menjadi  daya  tarik  yang mengakibatkan  antrian  di  rumah  sakit  tidak  terhindarkan.  Hal-hal  tersebut sangat  berbanding  terbalik  dengan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  asuransi swasta  yang  mengunggulkan  kecepatan,  kemudahan  dan  fleksibilitas. Sehingga bagi perusahaan yang sudah cukup mapan dan mampu serta ingin memberikan  jaminan  sosial  yang  lebih  baik  bagi  tenaga  kerjanya  lebih memilih asuransi swasta.
Dengan  begitu  dapat  dilihat  bahwa  implementasi  kebijakan  Pemerintah Daerah  tentang  Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  yang  diwujudkan  dalam bentuk  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan ketenagakerjaan  masih  belum  optimal  karena  masih  banyak  perusahaan atau dan tenaga kerja yang melanggarnya.
Kebijakan Publik menurut Dye (dalam Indiahono, 2009:17) adalah:
Whatever  government  choose  to  do  or  not  to  do. Maknanya  Dye  hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit  merupakan  kebijakan.  Interpretasi  dari  kebijakan  menurut  Dye diatas  harus  dimaknai  dengan  dua  hal  penting;  pertama,  bahwa  kebijakan haruslah  dilakukan  oleh  badan  pemerintah,  dan  kedua,  kebijakan  tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
Sementara itu, menurut Anderson (dalam Agustina, 2012:7) mengatakan  bahwa:  “Kebijakan  Publik  adalah  serangkaian  kegiatan  yang mempunyai  maksud  atau  tujuan  sekelompok  aktor  yang  berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.
Indikator yang memengaruhi implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Indiahono, 2009: 38) sebagai berikut:
a) Sasaran dan tujuan kebijakan.
1) Ukuran tingkat keberhasilan
2) Kejelasan tujuan.
b) Sumber daya.
1) Sumber daya manusia pendukung pelaksana kebijakan
2) Sumber daya dana sebagai pendukung pelaksana kebijakan
c) Komunikasi antar badan pelaksana.
1) Komunikasi antar pelaksana kebijakan.
2) Sosialisasi para pelaksana program kebijakan kepada masyarakat.
d) Karakteristik badan pelaksana.
1) Ketegasan para pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan.
2) Pengelolaan pendataan target sasaran kebijakan
e) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
1) Kondisi ekonomi masyarakat pada saat pelaksanaan kebijakan.
2) Kondisi sosial target pada saat pelaksanaan kebijakan.
f) Sikap pelaksana.
1) Akuntabilitas para pelaksana didalam pelaksanaan kebijakan.
2) Responsibilitas para pelaksana kebijakan.
Dalam  hal  kebijakan,  setiap  peraturan  yang  bersifat  wajib  tentu  selalu disertai  dengan  sanksi  bagi  yang  melanggarnya.  Dalam  Peraturan  Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Cimahi, didalamnya tidak tercantum  mengenai  sanksi  yang  diberikan  kepada  perusahaan  yang melanggar  kepesertaan  BPJS  tersebut.  Dari  hasil  observasi  awal,  peneliti melihat  bahwa  pelaksana  kebijakan  dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota  Cimahi masih  belum  bertindak  tegas  dalam  memberikan  sanksi,  hal  ini  dapat terlihat  dari  tidak  tercantumnya  sanksi  dalam  Peraturan  Daerah  tersebut sehingga perusahaan yang ada di Kota Cimahi tidak takut akan sanksi yang berlaku.  Seharusnya  sanksi  tersebut  juga  dicantumkan  dalam  Peraturan Daerah terkait agar pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan optimal. Selain  itu  ketidak  tegasan  pemerintah  dalam  memberikan  sanksi  juga terlihat  dari  jumlah  perusahaan  yang  tidak  mendaftar  BPJS  dalam  Tabel  2 yang tetap pada angka 123 perusahaan pada bulan Oktober sampai dengan bulan  Desember.  Hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  perusahaan  masih tidak  jera  akan  sanksi  yang  berlaku  sehingga  masih  enggan  mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS.
Berdasarkan  pengamatan  awal  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  mengenai  “Kebijakan  Pemerintah  Daerah  tentang Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  Dalam  Program  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS di Kota Cimahi”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut  (Sugiyono,  2013)  penelitian  kualitatif  adalah  meneliti  pada  kondisi obyek  yang  alamiah  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen),  dimana  peneliti adalah  sebagai  instrument  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan secara  triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif  dan  hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari  pada  generalisasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Sosial Kota Cimahi.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Wawancara  yang  dilakukan  adalah  wawancara terstruktur. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi  dan  Sosial  Kota  Cimahi,  Aparatur  Pemerintah  di  Kantor  Dinas Tenaga  Kerja  Transmigrasi  dan  Sosial  Kota  Cimahi,  Perwakilan  perusahaan di  kota  Cimahi,  Dewan  Pengupahan  Kota  Cimahi,  dan  tenaga  kerja. Sementara  itu,  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Kegita  komponen  tersebut berjalan Bersama pada waktu kegiatan pengumpulan data. Sedangkan dalam hal  pengujian  keabsahan  data,  peneliti  menggunakan  uji  kredibilitas,  nilai transfer penelitian, dan dependability.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Program BPJS di Kota Cimahi
Kebijakan  dipandang  sebagai  tindakan  untuk  mencapai  tujuan  dan umumnya  tujuan  tersebut  ingin  dicapai  oleh  seseorang,  kelompok  ataupun pemerintah.  Kebijakan  pemerintah  dibuat  untuk  mengatasi  masalah  yang
ada  dalam  masyarakat.  Masalah  kebijakan  bisa  dilihat  dari  berapa  banyak orang yang berpengaruh dalam suatu masalah tersebut. Hal tersebut muncul dari  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  kebijakan  sebelumnya  yang  telah dibuat  oleh  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  merubah  kebijakan yang  telah  dibuatnya  atau  membuat  kebijakan  baru  untuk  mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Adapun  dimensi  dan  indikator  yang  digunakan  penelitian  untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang Ketenagakerjaan  khususnya  dalam  pemberian  sosial  bagi  tenaga  kerja  di Kota Cimahi sebagai berikut:

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan

## Ukuran Keberhasilan Kebijakan
Tolak  ukur  dari  kebijakan  tentang  penyelenggaraan  ketenagakerjaan dalam  program  BPJS  dilihat  dari  presentase  kepesertaan  tenaga  kerja  dan perusahaan  yang  mendaftar  BPJS.  Kemudian,  hasil  penelitian  di  lapangan menunjukkan bahwa jumlah presentase kepesertaan BPJS, sebagai berikut:
Tabel 3

## Presentase jumlah Kepesertaan BPJS
Perusahaan yang Perusahaan yang belum mendaftar Jumlah Bulan mendaftar BPJS BPJS Perusahaan Jumlah  Presentase Jumlah Presentase Juli 471 79.4 % 122 20,6 % 593 Agustus 466 78,2 % 129 21,8 % 596 September 477 78.7 % 129 21,3 % 606 Oktober 468 79,2 % 123 20,8 % 591 November 469 79,3 % 123 20,7 % 592 Desember 470 79.2 % 123 20,8 % 593
Rata-Rata 470 79% 125 21,0% 595
Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Cimahi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  data  yang  peneliti  dapatkan,  bahwa kebijakan tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam program BPJS di Kota  Cimahi  telah  mempunyai  tolak  ukur  yang  jelas,  karena  untuk mengukur  indikator  keberhasilan  implementasi  kebijakan  tentunya  harus menegaskan  standar  dan  sasaran  tertentu  yang  harus  dicapai  oleh  para pelaksana  kebijakan.  Kemudian  jika  dilihat  dari  banyaknya  jumlah perusahaan  yang  mendaftar  BPJS  yakni  telah  mencapai  presentase  hingga 79%, maka dengan begitu sudah dapat dikatakan bahwa kebijakan ini telah berhasil karena tingkat keberhasilan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 70%,  akan  tetapi  kebijakan  ini  belum  berhasil  sepenuhnya  karena  masih 21%  dari  jumlah  perusahaan  yang  masih  belum  mendaftar  BPJS  sehingga pemerintah harus terus berupaya melakukan cara yang efektif yakni dengan terus  melakukan  sosialiasi  dan  menegakkan  sanksi  bagi  tenaga  kerja  yang belum  menjadi  peserta  BPJS  agar  ukuran  keberhasilan  kebijakan  ini  dapat tercapai  sepenuhnya,  dalam  artian  seluruh  perusahaan  dan  tenaga  kerja yang  ada  di  Kota  Cimahi  menjadi  peserta  BPJS  sehingga  kebijakan  yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal.
Atas  dasar  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  peneliti  lakukan  maka peneliti menyimpulkan bahwa tolak ukur kebijakan mengenai penyelenggaraan  ketenagakerjaan  dalam  program  BPJS  di  Kota  Cimahi sudah tercapai dengan baik karena telah melebihi presentase yang dijadikan tolak  ukur  keberhasilan  kebijakan  ini  yakni  perusahaan  dan  tenaga  kerja yang menjadi peserta BPJS telah mencapai 79%.

## Tujuan dari Kebijakan
Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait indikator tujuan kebijakan, menunjukkan  bahwa  kebijakan  tentang  penyelenggaraan  ketenagakerjaan khususnya  dalam  pemberian  jaminan  sosial  ini  merupakan  suatu  upaya yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  mensejahterakan  tenaga
kerja  di  Kota  Cimahi.  Kemudian  peneliti  juga  melihat  bahwa  pemahaman mengenai tujuan oleh para pelaksana kebijakan sudah cukup baik.
Pemerintah  sebagai  pelaksana  kebijakan  tentang  penyelenggaraan ketenagakerjaan  ini  sudah  memahami  tujuan  dari  kebijakan  itu  sendiri. Dalam  indikator  tujuan  kebijakan,  pemahaman  dari  pelaksana  kebijakan tersebut  sangat  penting  karena  hal  tersebut  sangat  mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Jika pelaksana kebijakan tidak mengetahui maksud dan  tujuan  dari  dibuatnya  kebijakan  tersebut  maka  mereka  tidak  akan mengetahui  apa  yang  harus  dilakukannya  untuk  mencapai  tujuan  tersebut. Implementasi  kebijakan  akan  gagal  dilaksanakan  apabila  implementor  tidak memahami  tujuan  dari  kebijakan  yang  akan  dilaksanakannya  sehingga setelah pemerintah sebagai pelaksana kebijakan telah memahami tujuan dari kebijakan  tersebut,  selanjutnya  pemerintah  tinggal  menentukan  cara  yang efektif  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Dengan  begitu,  implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal.
Atas  dasar  wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari kebijakan tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan  di  Kota  Cimahi  sudah  cukup  jelas  yakni  untuk mensejahterakan tenaga kerja di Kota Cimahi dan apabila melihat hasil dari kebijakan  yang  dirasakan  oleh  tenaga  kerja  mengenai  jaminan  sosial  yang diberikan  oleh  pemerintah,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  dari kebijakan tentang pemberian jaminan sosial sudah tercapai.

## Sumber Daya

## Sumber Daya Manusia
Dari  hasil  observasi  peneliti  di  Dinas  Tenaga  Kerja,  Transmigrasi  dan Sosial  mengenai  sumber  daya  manusia  seperti  apa  yang  dibutuhkan  dalam pelaksanaan  kebijakan  tentang  penyelenggaraan  ketenagakerjaan  dalam program  BPJS,  kemudian  sumber  daya  yang  seperti  apa  yang  dapat dikatakan berkualitas dan apakah kuantitas yang tersedia dan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa  apabila  berbicara  mengenai  indikator  sumber  daya  manusia,  dapat
dilihat  dari  dua  aspek  yakni  kualitas  dan  kuantitas.  Sumber  daya  manusia sebagai  pelaksana  kebijakan  Pemerintah  Daerah  tentang  penyelenggaraan ketenagakerjaan  di  Kota  Cimahi  sudah  cukup  berkualitas  karena  tingkat pendidikan  dan  pengamalaman  kerja  yang  sangat  mempengaruhi  kualitas sumber  daya  manusianya  telah  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan.  Tingkat pendidikan  yang  tinggi  membuat  sumber  saya  manusia  mempunyai pengetahuan yang tinggi pula karena melalui pendidikan yang ditempuhnya, ilmu  yang  didapatkan  semakin  luas.  Sehingga  dalam  menjalankan pekerjaanya  sumber  daya  manusia  yang  berpendidikan  tinggi  harus  bisa memanfaatkan  ilmu  yang  didapatnya  dengan  maksimal  agar  tujuan  yang diinginkannya  dapat  tercapai  dengan  optimal.  Peneliti  melihat  sumber  daya yang  ada  di  Dinas  Tenaga  Kerja,  Transmigrasi  dan  Sosial  rata-rata pegawainya telah menempuh jenjang pendidikan yang tinggi.

## Sumber Daya Finansial
Berdasarkan  wawancara,  bahwa  setiap  indikator  sumber  daya  finansial merupakan hal yang paling penting yang harus ada di dalam pemerintahan. Karena  sumber  daya  finansial  merupakan  alat  yang  dibutuhkan  oleh organisasi  publik  untuk  menyelenggarakan  kegiatan  pemerintahan.  Oleh karena itu, pemerintah menyusun suatu anggaran agar alur pendapatan dan pengeluaran yang didapat dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan tersusun rapih dan dapat dijadikan acuan untuk penyelenggaraan  pemerintahan.  Setiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) membuat Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang merupakan dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  yang  berisi  program  dan  kegiatan SKPD  serta  anggaran  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kegiatan  yang akan dilakukan oleh setiap SKPD yang nantinya dituangkan ke dalam APBD untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  di  tingkat  daerah  termasuk  dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial  Kota  Cimahi.  Oleh  karena  itu  anggaran  tersebut  diajukan  oleh  Dinas Tenaga  Kerja,  Transmigrasi  dan  Sosial  itu  sendiri  dan  atas  pertimbangan- pertimbangan  yang  matang  untuk  menyelenggarakan  pemberian  jaminan sosial bagi tenaga kerja

## Komunikasi Antar Badan Pelaksana

## Koordinasi Antar Pelaksana Kebijakan
Atas dasar wawancara dan observasi, peneliti melihat bahwa indikator koordinasi  antar  badan  pelaksana  merupakan  usaha  yang  sejalan  antara satu  pihak  dengan  pihak  lainnya  untuk  menghasilkan  suatu  tindakan  yang seragam. Jadi, koordinasi diperlukan agar tindakan yang akan dilaksanakan oleh  beberapa  pihak  dapat  berjalan  dengan  seragam  dan  harmonis  agar sasaran  yang  telah  ditentukan  dapat  tercapai.  Antara  kedua  instansi tersebut  dirasa  sudah  cukup  baik  karena  dalam  penyelenggaraan pelayanannya  tidak  ada  tenaga  kerja  yang  merasa  dirugikan  akibat koordinasi  antara  para  pelaksana  kebijakan.  Oleh  karena  itu  dapat dikatakan  bahwa  koordinasi  antar  badan  pelaksana  kebijakan  ini  telah terjalin dengan baik.

## Sosialisasi
Berdasarkan  hasil  obeservasi  peneliti  terkait  sosialisasi  kebijakan menunjukkan  bahwa  sosialisasi  mengenai  kebijakan  tentang  jaminan  sosial ini telah sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebelum dilaksanakan  di  tingkat  daerah  yakni  melalui  media  elektronik  dengan memasang  iklan  di  televisi,  menyebar  pamflet  serta  melalui  media  sosial, sehingga  Pemerintah  Daerah  cukup  meneruskan  informasi  tersebut  secara langsung kepada para pengusaha dan tenaga kerja yang ada di Kota Cimahi.
Indikator  sosialisasi  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  agar seseorang  mendapatkan  pengetahuan  dari  apa  yang  sebelumnya  tidak diketahui.  Dengan  adanya  sosialisasi  seseorang  mendapatkan  pengetahuan sehingga  menimbulkan  keinginan  untuk  berpartisipasi  dalam  lingkungan masyarakat.  Dalam  penyelenggaraan  kebijakan  tentang  penyelenggaraan ketenagakerjaan  dalam  program  BPJS,  pemerintah  yang  sangat  berperan aktif  dalam  mensosialisasikan  kebijakan  ini  karena  memang  pemerintah yang  mempunyai  tanggung  jawab  penuh  sebagai  pelaksana  kebijakan. Sosialisasi  yang  dilakukan  pemerintah  sudah  cukup  baik  dan  jelas  karena pemerintah  memberikan  pengetahuan  kepada  target  sasaran  kebijakan  ini
yaitu  tenaga  kerja  dan  perusahaan  yang  ada  di  Kota  Cimahi  agar  dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tentunya hal tersebut perlu disertai dukungan dari pemberi pelayanan itu sendiri yakni pihak BPJS yang masih  memberikan  pelayanan  yang  buruk  seperti  salah  satunya  adalah penolakan dari pihak rumah sakit terhadap peserta BPJS. Seharusnya pihak BPJS memperbaiki koordinasi dengan rumah sakit agar tidak ada penolakan terhadap pasien yang menggunakan BPJS. Hal tersebut dirasa wajar apabila masih  ada  perusahaan  yang  enggan  menjadi  peserta  BPJS  dan  memilih asuransi kesehatan  swasta. Atas dasar  hasil wawancara dan observasi yang peneliti  lakukan,  maka  peneliti  menyimpulkan  bahwa  sosialisasi  yang  telah dilakukan  oleh  pemerintah  sudah  cukup  optimal,  hal  tersebut  juga  terlihat dari  pengetahuan  tenaga  kerja  itu  sendiri  bahwa  menjadi  peserta  BPJS  itu adalah kewajiban.

## Karakteristik Badan Pelaksana

## Ketegasan Para Pelaksana Kebijakan dalam Pelaksanaan Kebijakan
Indikator  ketegasan  dari  pada  para  pelaksana  kebijakan  memiliki  tingkat kesulitan yang berbeda-beda dalam proses implementasinya terutama dalam disposisi  atau  sikap  dari  pelaksana  kebijakan  dimana  jika  suatu pelaksanaan  kebijakan  ingin  efektif  maka  para  pelaksana  kebijakan  tidak hanya  harus  mengetahui  apa  yang  akan  dilakukan  tetapi  juga  memiliki kemampuannya  untuk  melaksanakannya.  Jika  dikaitkan  dengan  hal tersebut,  dalam  hal  ini  pemerintah  memahami  apa  yang  harus  dilakukan terhadap  perusahaan  yang  tidak  menjadi  peserta  BPJS  yakni  dengan memberikan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak dua kali dan diberikan jangka  waktu  selama  10  hari  untuk  segera  mendaftarkan  tenaga  kerjanya menjadi  peserta  BPJS,  apabila  setelah  diberikan  teguran  tersebut perusahaan masih saja tidak mendaftar BPJS, maka diberikan sanksi denda sebesar  0.1%  dari  iuran  yang  seharusnya  dibayar  yang  dihitung  sejak teguran tertulis kedua berakhir. Apabila setelah denda tersebut diberlakukan dan  tidak  disetor  lunas,  maka  sanksi  selanjutnya  adalah  tidak  diberikan pelayanan  terkait  perizinan  seperti  IMB  (Izin  Mendirikan  Bangunan),  Izin memperkerjakan tenaga kerja Asing dan sebagainya.

## Pengelolaan Pendataan Target Sasaran
Pengelolaan  pendataan  tenaga  kerja  oleh  para  pelaksana  kebijakan terhadap target sasaran kebijakan terkait implementasi kebijakan Pemerintah  Daerah  tentang  penyelenggaraan  ketenagakerjaan  sudah  cukup baik.
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  menunjukkan bahwa pengelolaan pendataan target sasaran oleh pelaksana kebijakan yakni pemerintah  sudah  cukup  baik.  Peneliti  juga  merasakan  sendiri  dilihat  dari data-data  yang  didapat  dari  Dinas  Tenaga  Kerja,  Transmigrasi  dan  Sosial yang sangat lengkap, seperti pada gambar berikut:

## Gambar 1
Pendataan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
Sumber: Dokumen Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Cimahi 2016
Gambar  1  menujukkan  data-data  mengenai  ketenagakerjaan  mulai dari  nama  perusahaan,  alamat  perusahaan,  tanggal  berdirinya  perusahaan, jumlah  tenaga  kerja,  jumlah  upah,  hingga  program  jaminan  sosial.  Dalam indikator  pengelolaan  pendataan,  kelengkapan  data  tersebut  membantu pemerintah  untuk  membuat  suatu  keputusan  dan  mengevaluasi  kebijakan yang  telah  diimplementasikan  misalnya  masih  banyaknya  perusahaan  yang tidak  mendaftar  BPJS,  maka  pemerintah  perlu  melakukan  sebuah  tindakan atau  strategi  agar  seluruh  perusahaan  dan  tenaga  kerja  di  Kota  Cimahi menjadi  peserta  BPJS.  Sehingga  dalam  implementasi  kebijakan  yang selanjutnya dapat berjalan lebih optimal.

## Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

## Kondisi Ekonomi Masyarakat pada saat Pelaksanaan Kebijakan
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneleliti,  bahwa kondisi  ekonomi  dari  target  sasaran  kebijakan  tentang  ketenagakerjaan terutama  dalam  hal  pemberian  jaminan  sosial  ini  sudah  cukup  baik. Pasalnya,  Upah  Minimum  Kota  (UMK)  Kota  Cimahi  pada  tahun  2017  yang diterima  oleh  tenaga  kerja  sudah  mencapai  Rp.2.463.461.  Angka  tersebut sudah  dapat  dikatakan  besar  jika  dibandingkan  dengan  kota-kota  kecil  di Jawa Barat.
Berdasarkan  wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti, bahwa  apabila  melihat  upah  yang  diterima  oleh  tenaga  kerja  yang  sesuai dengan  UMK  dan  dikaitkan  dengan  adanya  kebijakan  tentang  pemberian jaminan  sosial  oleh  pemerintah  ini  dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan  ini cukup membantu meminimalisir kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja karena tenaga  kerja  dapat  merasakan  manfaat  secara  langsung  yang  didapatkan khususnya  apabila  mengikuti  program  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  dimana setiap  iuran  per  bulanya  bisa  dicairkan  sehingga  bisa  membantu  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Dalam  indikator  kondisi  ekonomi,  setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi  dari  target  sasaran  kebijakan  agar  kebijakan  tersebut  dapat diterima  oleh  target  sasaran  dan  dapat  membantu  mengubah  kondisi ekonomi target sasaran menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa  kebijakan  tentang  penyelenggaraan  ketenagakerjaan  khususnya dalam  hal  pemberian  jaminan  sosial  ini  sudah  sesuai  dengan  kondisi ekonomi tenaga kerja di Kota Cimahi.

## Kondisi Sosial Target pada saat Pelaksanaan Kebijakan
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  bahwa  kondisi sosial  tenaga  kerja  pada  saat  kebijakan  ini  dilaksakan  berada  dalam  tahap membutuhkan  jaminan,  karena  pada  saat  ini  mayoritas  perindustrian  di Kota  Cimahi  adalah  jenis  industri  garment  dan  textile  yang  menggunakan mesin-mesin  yang  sudah  cukup  canggih  sehingga  kecelakaan  kerja  rawan terjadi.  Oleh  karena  itu  pemerintah  membuat  jaminan  sosial  bagi  tenaga
kerja  untuk  melindungi  tenaga  kerja  baik  saat  sedang  bekerja  maupun setelah tidak bekerja.
Dalam  indikator  kondisi  sosial,  setiap  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  harus  sesuai  dengan  kondisi  sosial  masyarakatnya  begitupula dengan  kebijakan  tentang  penyelenggaraan  ketenagakerjaan  dalam  program BPJS  di  Kota  Cimahi  ini  yang  mempunyai  prinsip  gotong  royong  yakni prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial  yang  diwujudkan  dengan  kewajiban  setiap  peserta  membayar  iuran sesuai  dengan  tingakat  gaji,  upah  atau  tingkat  penghasilannya.  Artinya, setiap iuran yang dibayarkan oleh perusahaan dan tenaga  kerja, disalurkan untuk orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan. Iuran BPJS tersebut tidak  selalu  dirasakan  manfaatnya  secara  langsung,  karena  tidak  setiap bulan ada tenaga kerja yang sakit atau mengalami kecelakaan kerja sehingga iuran  yang  terkumpul  di  BPJS  digunakan  untuk  membiayai  tenaga  kerja yang lain. Prinsip gotong royong ini sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip  dalam  hidup  bermasyarakat  dan  juga  merupakan  salah  satu  akar dalam  kebudayaan  Indonesia.  Dalam  hal  ini  prinsip  gotong  royong  berarti peserta  yang  mampu  membantu  peserta  yang  kurang  mampu,  peserta  yang sehat  membantu  yang  sakit  atau  yang  berisiko  tinggi.  Hal  ini  terwujud karena  kepesertaan  BPJS  ini  bersifat  wajib  untuk  seluruh  penduduk,  tanpa pandang  bulu.  Dengan  demikian,  melalui  prinsip  gotong  royong  jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Sikap Pelaksana

## Akuntabilitas para Pelaksana dalam Pelaksanaan Kebijakan
Berdasarkan  uraian  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  bahwa dalam indikator akuntabilitas badan pelaksana, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu mempertimbangkan segala sesuatunya agar tidak ada pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan.  Terkadang  kebijakan  dibuat  hanya karena  keinginan  pemerintah  itu  sendiri  tanpa  memperhatikan  keinginan masyarakat  dan  pihak-pihak  lain  sebagai  pendukung  kebijakan.  Seperti halnya  dalam  kebijakan  tentang  penyelenggaraan  ketenagakerjaan  dalam program  BPJS.  Kebijakan  ini  hanya  dibuat  untuk  mensejahterakan  tenaga
kerja  tanpa  memperhatikan  perusahaan  sebagai  perantara  dari  kebijakan tersebut.  Peneliti  melihat  bahwa  dalam  pelaksanaan  kebijakan  ini pemerintah seperti melepaskan tanggung jawab dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada perusahaan. Dan demi terselenggaranya proses penjaminan  sosial  bagi  tenaga  kerja  dan  demi  mencapai  kesejahteraan tenaga  kerja,  pemerintah  terkesan  memaksakan  pihak-pihak  sebagai  target perantara kebijakan ini untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat  oleh  pemerintah  tanpa  mempertimbangkan  segala  sesuatunya. Seharusnya pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan perlu mempertimbangkan  pihak-pihak  yang  mendukung  pelaksaan  kebijakan sehingga  tidak  ada  pihak  yang  merasa  terbebani.  Oleh  karena  itu,  peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas pelaksana kebijakan ini dapat dikatakan kurang baik.

## Responsibilitas para Pelaksana Kebijakan
Responsibilitas  implementor  terhadap  kebijakan  berkaitan  dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik. Ada kebijakan yang  dilaksanakan  secara  efektif  karena  mendapat  dukungan  dari  para pelaksana  kebijakan,  akan  tetapi  kebijakan-kebijakan  lain  mungkin  akan bertentangan  secara  langsung  dengan  pandangan-pandangan  pelaksana kebijakan  atau  kepentingan  kepentingan  pribadi  atau  organisasi  dari  para pelaksana. Jika suatu pihak diminta untuk melaksanakan perintah-perintah yang tidak mereka setujui, maka kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan akan  terjadi.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  bahwa dalam  indikator  responsibilitas,  pada  saat  pemerintah  membuat  suatu kebijakan,  pemerintah  harus  melaksanakan  proses  kebijakan  seutuhnya mulai  dari  formulasi,  implementasi  hingga  evaluasi  kebijakan  terutama dalam  hal  implementasinya,  karena  implementasi  merupakan  tahapan  yang penting  dalam  keseluruhan  struktur  kebijakan.  Pemerintah  tidak  hanya harus  melakukan  sosialisasi  kebijakan  saja  tetapi  juga  harus  bersikap responsif dan terus mengawasi implementasi kebijakan yang telah dibuatnya untuk melihat sejauhmana keberhasilan dari kebijakan tersebut.

## KESIMPULAN
Setelah  peneliti  melakukan  penelitian  di  lapangan  didapatlah  hasil bahwa  implementasi  kebijakan  pemerintah  tentang  penyelenggaraan ketenagakerjaan  di  Kota  Cimahi  dalam  program  BPJS  masih  belum  sesuai harapan. Hal ini terlihat dari:
1. Ukuran  dan  tujuan  kebijakan.  Setelah  dilakukan  penelitian,  bahwa  ukuran dan tujuan dari kebijakan tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Cimahi  sudah  cukup  baik  karena  ukuran  keberhasilan  kebijakan  sudah tercapai  dengan  baik  karena  telah  melebihi  presentase  yang  dijadikan  tolak ukur  keberhasilan  kebijakan  ini  yakni  perusahaan  dan  tenaga  kerja  yang menjadi  peserta  BPJS  telah  mencapai  79%  serta  tujuan  dari  kebijakan tentang pemberian jaminan sosial sudah tercapai.
2. Sumber  Daya.  Sumber  daaya  yang  mendukung  implementasi  kebijakan tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Cimahi sudah cukup baik. Hal  ini  terlihat  dari  sumber  daya  manusia  sebagai  pelaksana  kebijakan tentang  penyelenggaraan  ketenagakerjaan  khususnya  dalam  hal  pemberian sosial  bagi  tenaga  kerja  di  Kota  Cimahi  cukup  baik,  kemudian  dari  segi sumber  daya  finansial  sudah  mencukupi  karena  sudah  ada  anggaran tersendiri yang tercantum dalam APBD.
3. Komunikasi  Antar  Badan  Pelaksana.  Komunikasi  antar  badan  pelaksana sudah  cukup  baik,  hal  ini  ditandai  dengan  sudah  adanya  koordinasi  yang baik  antar  pelaksana  kebijakan  dan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  para pelaksana  kebijakan  terhadap  perusahaan  dan  tenaga  kerja  telah dilaksanakan dengan baik.
4. Karakteristik Badan Pelaksana. Karakteristik Badan Pelaksana sudah cukup baik  karena  pemerintah  sudah  cukup  tegas  dalam  melaksanakan  kebijakan tentang pemberian jaminan sosial ini, hanya saja seharusnya sanksi tersebut dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan  agar  lebih  jelas  dan  efektif  dalam  pelaksanaannya  dan dalam pengelolaan pendataan target kebijakan sudah cukup baik
5. Kondisi  Sosial,  Ekonomi  dan  Politik.  Kebijakan  tentang  penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Cimahi khususnya dalam pemberian jaminan sosial sudah  sesuai  dengan  kondisi  sosial  ekonomi  tenaga  kerja  saat  ini  karena
kebijakan ini cukup membantu tenaga  kerja dalam kehidupan ekonomi dan sosialnya.
6. Sikap  Pelaksana.  Sikap  pelaksana  kebijakan  masih  kurang  baik  karena pemerintah masih kurang bertanggung jawab dan kurang responsif terhadap pengusaha  yang  merupakan  salah  satu  sasaran  yang  merasa  terbebani dengan  adanya  kebijakan  tentang  penyelenggaraan  ketenagakerjaan  di  Kota Cimahi khususnya dalam pemberian jaminan sosial ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agustino,    Leo.    2006. Dasar-Dasar    Kebijakan    Publik    (edisi    revisi). Bandung: Alfabeta.
Agustino, Leo. 2006 . Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bungin,  Burhan.  2001. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif .Jakarta:  PT  Raja Grapindo Persada Budiarjo , Miriam . 2008 .  Dasar - Dasar  Ilmu  Politik. Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama
Indiahono,  Dwiyanto.  2009. Kebijakan  Publik  Berbasis  Dynamic  Policy Analisys . Yogjakarta: Gava Media. Moleong,  Lexy  J.  (2005). Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Nasution,  S.  (1996). Metode  Penelitian  Naturalistik-Kualitatif. Bandung  : Tarsito  Ndraha  Taliziduhu,  2003. Kybernology  (Ilmu  Pemerintahan  Baru)  2 . Jakarta: Rineka Cipta.
Nugroho Riant, 2014. Public Policy . Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Partanto, Pius dkk. 2001 . Kamus Ilmiah Popular. Surabaya: Arkola. Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta. Sugiyono.2014. Metode Penelitian Pendidikan-Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D . Bandung: Alfabeta. Syaukani,  dkk.  2012. Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Jurnal Penelitian
Indra, Muhammad Andityaputra, Budhi Wibhawa, & MuhammadFedryansyah. 2013. Implementasi  Kebijakan  Ketenagakerjaan  Di Kabupaten
Sumedang. Universitas
Padjajaran. Diambil dari
http://fisip.unpad.ac.id/jurnal/index.php/prosiding/article/download/143/ 128 (6 Januari 2017) Rahmad,  Aditya  Pratama,  2016. Implementasi  Kebijakan  Dinas  Sosial  Dan Tenaga  Kerja  Dalam  Menanggulangi  Pengangguran  Di  Kota  Tanjungpinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Diambildari: http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1- ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/08/e-journal-word.pdf (12
Januari 2017)

## Dokumen Dan Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  1975  Tentang  Pembentukan  Kota Administratif Cimahi
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  86  Tahun  2013  Tentang Tata  Cara  Pengenaan  Sanksi  Administratif  Kepada  Pemberi  Kerja  Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Peraturan  Perundang-undangan  Nomor  1  tahun  2003  tentang  Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketengakerjaan