## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI HASIL IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDIA
Citizenship Status Of The Child Of Surrogacy Between United States And

## India
Muhammad Reza Syariffudin Zaki, Alma Dwi Ramadiani Jurusan Business Law, Universitas Bina Nusantara muhammad.zaki@binus.ac.id, alma.ramadiani@binus.ac.id
Naskah dikirim : 21 Februari 2022 Naskah diterima untuk diterbitkan : 17 Mei 2022 DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.6660

## ABSTRACT
Technological advances in the medical field have made surrogacy an alternative for couples who want to have children but have infertility problems. However, arrangements related to surrogacy around the world are still inconsistent, as some countries still prohibit the practice or have not clearly regulated it, or  have  regulated  it  and  the  practice  is  legal.  This  certainly  makes  it  difficult  for  certain  couples  to perform  transnational  surrogacy,  especially  couples  whose  countries  prohibit  and  do  not  recognize surrogacy. As a result of this, most of the surrogate children are left behind and stateless as a result of conflicting surrogacy-related arrangements. Therefore, the purpose of this study is to find out how the issue of citizenship status for uterine-rented children is handled in the United States and India and how these  two  countries  regulate  it.  As  the  United  States  and  India  are  the  two  countries  that  do  the  most surrogacy  and  are  well  established  in  their  implementation  and  resolution  of  problems  related  to surrogacy.  The research method juridical normative research methods, by examining library materials or secondary data, which may include primary and secondary legal materials.

## Keywords:  Surrogacy, Citizenship, Surrogate Mother

## ABSTRAK
Kemajuan  teknologi  dalam  bidang  medis  telah  menjadikan  surogasi  telah  menjadi  alternatif  bagi pasangan  yang  hendak  memiliki  anak  namun  memiliki  permasalahan  infertilitas.  Walaupun  demikian, pengaturan  terkait  surogasi  di  seluruh  dunia  masih  inkosisten,  sebagaimana  beberapa  negara  masih melarangkan  praktiknya  atau  belum  mengatur  dengan  jelas,  atau  sudah  mengaturnya  dan  praktiknya legal.  Hal  ini  tentu  mempersulit  pasangan-pasangan  tertentu  untuk  melakukan  surogasi  transnasional, terutama  pasangan-pasangan  yang  negaranya  melarang  dan  tidak  mengakui  surogasi.  Akibat  dari  ini, kebanyakan anak-anak hasil surogasi tertinggal dan tidak memiliki kewarganegaraan akibat pengaturan yang  berkaitan  dengan  surogasi  yang  saling  bertentangan.  Maka  dari  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  bagaimana  isu  status  kewarganegaraan  bagi  anak  hasil  sewa  rahim  ditangani  di Amerika Serikat dan India dan bagaimana kedua negara ini mengaturnya. Sebagaimana Amerika Serikat dan  India  adalah  dua  negara  yang  paling  banyak  melakukan  surogasi  dan  sudah  mapan  dalam pelaksanaanya  dan  penyelesaian  masalah  terkait  surogasi.  Adapun  metode  penelitian  menggunakan metode  penelitian  normatif  yuridis,  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  yang  mungkin mencakup bahan hukum primer dan sekunder.
Kata Kunci: Sewa Rahim, Kewarganegaraan, Ibu Pengganti

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang.
Penelitian  ini  akan  membahas  hak  kewarganegaraan  anak  dari  hasil  ibu  pengganti ( surrogate mother ) antara Amerika Serikat dan India. Setiap pasangan suami istri yang telah sah dalam suatu perkawinan pasti akan melakukan reproduksi, yakni suatu kegiatan manusia untuk melanjutkan  keturunannya. 1 Tetapi  ada  kalanya  dalam  perkawinan  terdapat  berbagai  kendala terkait  keinginan  untuk  mempunyai  anak,  yang  bisa  terjadi  apabila  salah  satu  atau  kedua pasangan suami istri mempunyai kelainan pada alat reproduksinya. Dan selama ini kebanyakan solusi  yang  ditawarkan  adalah  pengangkatan  anak  (adopsi).  Tetapi  dalam  perkembangannya pasangan  suami  istri  tersebut  menghendaki  bahwa  mereka  mendapatkan  anak  yang  masih memiliki  hubungan  genetik  dengan  mereka. 2 Namun  berkat  perkembangan  teknologi  dalam bidang  medis  seperti Assisted  Reproductive  Technology atau  ART,  pasangan  suami  istri  yang mengalami  permasalahan  yang  sama  dapat  menjalankan  prosedur In  Vitro  Fertilization (IVF). Dimana sel sperma suami yang sudah diproses akan disatukan dengan sel telur istri yang telah matang pada suatu cawan petri (di laboratorium) kemudian hasil pembuahannya ditransplasikan ke rahim, 3 atau dalam hal ini rahim wanita lain yang  merupakan ibu pengganti atau surrogate mother . Cara ini dikenal sebagai gestational surrogacy dimana surrogate mother di inseminasi dengan  embrio  orang  tua  kandung  hasil  IVF  dimana  dalam  hal  ini surrogate  mother tidak memiliki ikatan genetik dengan bayi yang ia kandungi. 4 Walaupun prosedur ini dapat menjadi solusi  bagi  banyak  pasangan  yang  memiliki  permasalahan  infertilitas  yang  sama,  namun prosedur  ini  masih  illegal  dan  belum  diatur  dengan  jelas  di  kebanyakan  negara.  Faktor  inilah yang membuat pasangan-pasangan dari negara yang belum men-sah kan surogasi untuk pergi ke negara-negara dimana prosedur ini legal dan diatur dengan jelas di negaranya seperti Amerika Serikat  dan  India.  Amerika  Serikat  dan  India  telah  menjadi  destinasi  bagi  pasangan-pasangan asing  atau intended  parents untuk  menyewa  jasa surrogacy .  Namun  pada  praktiknya kewarganegaraan  dari  bayi  tersebut  sering  kali  menjadi  permasalahan  bagi  negara  asal  ibu pengganti  dengan  negara  orang  tua  kandung  atau intended  parents .  Seperti  contohnya  kasus Kari  Ann  Volden,  wanita  Norwegia  yang  pergi  ke  india  untuk  menggunakan  jasa surrogacy . Pada awal 2010 ibu pengganti tersebut melahirkan dua anak kembar laki-laki, namun Norwegia tidak  dapat  memberikan  passport  kepada  kedua  anak  tersebut  untuk  Volden  bawa  pulang  atas alasan  bahwa  ibu  pengganti  india  tersebutlah  yang  merupakan  orang  tua  kandungnya.  Namun pada sisi lain India juga tidak mengganggap kedua anak tersebut atas alasan bahwa Volden lah yang  merupakan  orang  tua  yang  sah  atas  keduanya.  Pada  akhirnya  kedua  anak  ini  tidak memiliki  kewarganegaraan  selama  2  tahun  semenjak  mereka  lahir  dan  Volden  dan  anak
1 Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia? , (Jakarta : Efek Media Komputoindo), hlm. 34.
2 Sonny Dewi Judiasih et al. , Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia , (Bandung: Refika Aditama), hlm.1
3 Desriza Ratman, Op.Cit ., hlm. 2.
4 Sambhu Charan Mondal et al , “Genetic and Gestational Surrogacy: an Overview, College of Pharmacy ,” Shree Ganpati Institute of Technology, Walailak J Sci & Tech, vol. 9, issue 3 (2021), hlm. 190, https://www.researchgate.net/publication/235788278_Genetic_and_Gestational_Surrogacy_an_Overview (Online), diakses pada 8 Oktober 2021

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
kembarnya  terjebak  di  india  sampai  Volden  bisa  Kembali  ke  Norwegia  dan  secara  legal mengadopsi mereka. 5
Hal yang sama juga terjadi di India, dengan pasangan asal Jerman bernama Jan Balaz dan Susan Anna Lohlad yang bekerja di Inggris. Keduanya memilih untuk menggunakan jasa sewa rahim  melalui  perjanjian  karena  Susan  memiliki  kondisi  medis  yang  membuatnya  tidak  dapat menghasilkan sel telur. Alhasil keduanya menggunakan sperma Jan dengan sel telur hasil donor wanita  tidak  ternama.  Setelah  kedua  anak  mereka  Nikolai  dan  Leonard  lahir,  Jan  dan  Susan ingin membuat visa untuk kedua anaknya. Namun untuk itu, mereka memerlukan passport India yang dalam hal ini India tidak terbitkan untuk Nikolai dan Leonard. Di India, pemerintahannya mengakui bahwa Jan dan Susan adalah orang tua yang sah atas Nikolai dan Leonard sehingga kedua anak tersebut tidak diberikan kewarganegaraan India. Namun dalam sisi lain Jerman tidak mengakui praktik sewa rahim dan tidak mengakui bahwa Jan dan  Susan adalah orang tua dari Nikolai  dan  Leonard.  Sehingga  Nikolai  dan  Leonard  tidak  memiliki  kewarganegaraan. 6 Jan selaku ayah biologis dari Nikolai dan Leonard mengajukan petisi kepada Pemerintahan Anand, India untuk mengeluarkan passport India bagi Nikolai dan Leonard sebagaimana keduanya lahir di  India  dan  dilahirkan  dari  wanita  dengan  kewarganegaraan  India.  Pada  akhirnya  Jan memenangkan  petisi  dengan  putusan  akhir  bahwa  walaupun  Jan  Balaz  tentu  tidak  menikahi sang  ibu  pengganti  ataupun  pendonor  sel  telur,  namun  ibu  dari  kedua  anak  tersebut  tetap merupakan  warga  negara  India  yang  menurut Citizenship  Act of 1955 Pasal  3(1)(c)(ii),  karena salah satu dari orang tuanya merupakan warga negara India, maka Nikolai dan Leonard berhak atas kewarganegaraan India. 7

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana perbandingan hukum Amerika Serikat dan India terkait surrogate mother ?
2. Bagaimana status kewarganegaraan anak  dari hasil surrogate mother antara Amerika Serikat dan India?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui perbandingan hukum Amerika Serikat dan India terlait surrogate mother .
2. Untuk  mengetahui  status  kewarganegaraan  anak  dari  hasil surrogate  mother antara Amerika Serikat dan India.

## Manfaat Penelitian
1. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dalam perbandingan hukum  antara  Amerika  Serikat  dan  India  terkait  dengan  kewarganegaraan  anak  hasil
5 Emma Batha, “International Surrogacy Traps Babies in Stateless Limbo,” https://www.reuters.com/article/us-foundation-statelessness-surrogacy-idUKKBN0HD19T20140918, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021
6 Stellina Jolly, Private International Law : South Asian States Practice , (Singapore: Springer, 2017), hlm. 177.
7 Casemine.com, “ Jan Balaz (S) v. Anand Gujarat High Court ”, https://www.casemine.com/judgement/in/56b48efa607dba348fff6a16 (online), diakses pada 19 Januari 2022.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
surrogate  mother ,  dan  dapat  mendorong  pembacanya  untuk  melakukan  penelitian lebih lanjut mengenai pengaturan surogasi.
2. Penulis  juga  berharap  dengan  adanya  penelitian  ini,  dapat  dijadikan  referensi  bagi pembuat kebijakan, dan masyarakat umum  Indonesia terkait dengan praktek surogasi serta kewarganegaraan anak hasil surrogate mother berdasarkan perbandingan antara Amerika  Serikat  dan  India  yang  sudah  mapan  dalam  penanganan  surogasi  di negaranya.

## Kajian Teoritik

## 1. Kewarganegaraan
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  Kewarganegaraan  merupakan  kata turunan  dari  Warga  Negara.  Warga  Negara  adalah  penduduk  sebuah  negara  atau  bangsa berdasarkan keturunan, tempat  kelahiran, dan sebagainya yang  mempunyai kewajiban dan hak penuh  sebagai  seorang  warga  dari  negara  itu. 8 Sedangkan  Kewarganegaraan  menurut  KBBI adalah hal yang berhubungan dengan warga negara.
Black’s  Law  Dictionary  menjelaskan  bahwa  Warga  Negara  atau  Citizen  adalah “In general,  A  member  of  a  free  city  or  jural  society,  (civitas.)  possessing  all  the  rights  and privileges  which  can  be  enjoyed  by  any  person  under  its  constitution  and  government,  and subject  to  the  corresponding  duties .” 9 Black’s  Law  Dictionary  juga  menjelaskan  bahwa Kewarganegaraan atau Citizenship adalah “ The status of being a citizen .” 10
Kewarganegaraan  adalah  suatu  bentuk  dari  identitas  sosial  politik  ( a  form  of  social political identity ) seseorang yang keberadaannya berkaitan dengan waktu yang berkembang. Di sisi  lain,  kewarganegaraan  ternyata  tidak  hanya  sebuah  identitas,  tetapi  mencakup  pula  atribut rights, obligations, active in public affairs , dan an acceptance of societal values . 11

## 2. Ibu Pengganti ( Surrogate Mother )
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud ibu pengganti merupakan wanita yang  menjalani  kehamilan  dalam  praktik  sewa  rahim. 12 Berdasarkan  paparan  yang  dijelaskan oleh  KBBI  bahwa  seorang  wanita  dapat  dikatakan  sebagai  ibu  pengganti  pada  saat  seseorang melahirkan atau mendapatkan seorang bayi melalui Rahim wanita lain yang disewa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Surrogacy is a procedure in which a woman accepts to carry out a pregnancy to term for a  couple  or  for  another  woman,  either  altruistically  or  for  financial  gains.  She  pledges  to abandon  the  child  at  birth,  which  is  to  be  adopted  by  the  woman  who  will  become  the  legal
8 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Warga Negara,” https://kbbi.web.id/warga%20negara (Online), diakses pada 9 Oktober 2021
9 Black’s Law Dictionary 2 nd Edition, “ What is Citizen? ,” https://thelawdictionary.org/citizen/ (Online), diakses pada 9 Oktober 2021 10 Black’s Law Dictionary 2 nd Edition, “ What is Citizenship? ,” https://thelawdictionary.org/citizenship/ (Online), diakses pada 9 Oktober 2021
11 Winarno, “ Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi ”, HUMANIKA, Vol. 21 No. 1 (2015), hlm. 56,  https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/9065/7307( Online), diakses pada 10 Oktober 2021
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia,”Pengertian Ibu Pengganti”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ibu%20pengganti (online), diakses pada 11 Oktober 2021.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
mother. 13
a  woman  who  gives  birth  to  a  baby for  another  person  or  couple,  usually  because  they are unable to have babies themselves. 14
Surrogacy  is  a  form  of  third-party  reproduction  in  which  a  woman  consents  to  carry  a pregnancy for intended parent(s) who cannot conceive for medical reasons or those who are a gay couple. 15

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  yuridis,  dengan  meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  yang  mungkin  mencakup  bahan  hukum  primer  dan sekunder. 16 Menurut  Soerjono  Soekanto,  penelitian  hukum  normatif  atau  kepustakaan  yaitu mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian  terhadap  sistematik  hukum, penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal,  penelitian  sejarah  hukum  dan penelitian  perbandingan  hukum 17 .  Metode  penelitian  berfungsi  untuk  mengarahkan  penelitian ini. Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis metode penelitian hukum. Kedua jenis metode penelitian  hukum  tersebut  terdiri  dari  penelitian  normatif  dan  penelitian  empiris.  Metode penelitian  hukum  normatif  biasa  juga  disebut  dengan  penelitian  doktriner  atau  penelitian perpustakan,  karena  penelitian  ini  hanya  ditujukan  pada  peraturan-peraturan  tertulis  sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan dan pasti dibutuhkan data-data yang bersifat  sekunder  pada  perpustakaan. 18 Lebih  spesifiknya,  penelitian  ini  menggunakan  norma yuridis, yaitu penelitian hukum dengan dibatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN
1. Perbandingan Hukum Amerika Serikat dengan India Terkait Surrogate
Mother
Sebelum  mengerti  apa  itu  surogasi,  perlu  memahami  apa  itu Assisted  Reproductive Technology (ART)  dan In-Vitro  Fertilization (IVF).  Dalam  glosarium  yang  dibuat  oleh  The International  Committee  for  Monitoring  Assisted  Reproductive  Technology  (ICMART)  dan World  Health  Organization  (WHO),  dijelaskan  sebagai  berikut:  “ Assisted  Reproductive Technology is  all  treatments  or  procedures that  include  the  in  vitro  handling  of  both  human oocytes  and  sperm,  or  embryos,  for  the  purpose  of  establishing  pregnancy.  This  includes  in
13 Sorin Hostiuc, et al., Clinical Ethics at the Crossroads of Genetic and Reproductive Technologies , cet. 1, (USA, Academic Press, 2018), hlm. 91.
14 Oxford Learners Dictionaries, “Definition of Surrogate Mother ”
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/surrogate-mother?q=surrogate+mother (Online), diakses 12 Oktober 2021.
15 Michael Skinner, Encyclopedia of Reproduction , cet. 2, (USA, Academic Press, 2018), hlm.382
16 Soerjono Soekanto, op. cit., hlm. 52
17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , ed. 1, cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 22.
18 Idtesis.com,”Metode Penelitian Hukum dan Normatif”, (https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum- empiris-dan-normatif/ (Online), diakses pada 15 Oktober 2021

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
vitro fertilization, embryo transfer, oocyte and embryo donation, and gestatitional surrogacy .” Yang  diterjemahkan  sebagai  berikut:  “Teknologi  Reproduksi  Berbantu  adalah  semua perawatan dan prosedur yang termasuk penanganan in vitro dari oosit dan sperma, atau embrio dari  manusia,  untuk  tujuan  menciptakan  kehamilan.  Ini  termasuk  fertilisasi  in  vitro,  transfer embrio, donasi oosit dan embrio, dan surogasi gestatisional.” 19
Jasa sewa rahim masih belum dilegalkan di beberapa negara seperti di Austria, Bulgaria, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Italia,  Spanyol dan Swedia. Jasa commercial surrogacy (sewa  rahim  komersil)  telah  dilegalkan  di  Israel,  Ukraina,  Rusia,  India,  Amerika  Serikat. warga negara asing yang mencari jasa sewa rahim membawa banyak tantangan secara hukum seperti  status  orang  tua  dan  anak  kandung,  imigrasi,  status  kewarganegaraan.  Tantangan- tantangan  hukum  terkait  sewa  rahim    akan  lebih  kompleks  bila  salah  satu  negara  tidak memiliki  aturan  yang  jelas  terkait  dengan  jasa  sewa  rahim.  Lantas  bagaimana  India  dan Amerika Serikat mengaturnya?
Di  India,  Pada  tahun  2005,  the  Indian  Council  of Medical  Research  (ICMR)  membuat rancangan  dari  panduan  nasional  untuk  akreditasi,  pengawasan  dan  pengaturan  dari Assisted Reproductive  Technology atau  ART. 20 Panduan  ini  memicu  dibuatnya  rancangan  undang- undang  terkait  ART  ( The  Assisted  Reproductive  Technology  (Regulation)  Bill )  pada  tahun 2008  yang  menguraikan  syarat  infrastruktur  dan  tenaga  kerja  untuk  klinik  prosedur  ART dalam  pemilihan  pasien,  ibu  pengganti  dan  donor.  Lalu  pada  tahun  2014  draft  ini  dibuat kembali  yang  menganjurkan  untuk  meregulasikan  dan  mengawasi  klinik  ART,  melarang warga negara asing dalam melakukan jasa sewa rahim di india dan menyoroti masalah terkait komplikasi, disabilitas dan kematian dari ibu pengganti serta penelantaran anak-anak hasil dari sewa  rahim  tersebut.  Namun  rancangan  tahun  2008  dan  2014  ini  tidak  disetujui  oleh parlemen. 21
ICMR  mengeluarkan  pedoman  untuk  mengatur  perjanjian  sewa  rahim  dimana berdasarkan panduan tersebut, ibu pengganti ( surrogate mother ) dapat menerima kompensasi berupa  uang  dimana  jumlahnya  akan  ditentukan  oleh  pasangan  dengan  ibu  pengganti. Pedoman ini juga menyatakan bahwa jasa sewa rahim  akan bersifat gestational , yang artinya sang  ibu  pengganti  tidak  dapat  mendonasikan  sel  telurnya  untuk  jasa  sewa  rahim  yang dimaksud  dan  sang  ibu  pengganti  akan  melepas  semua  hak  orang  tua  yang  berkaitan  dengan anak  hasil  sewa  rahim. 22 Mahkamah  Agung  di  India  yang  merupakan  pengadilan  yudisial tertinggi  di  negaranya,  memiliki  putusan  yang  historis  terkait  dengan  isu  sewa  rahim  yakni dalam kasus Manji Yamada v. Union of India pada tahun 2008 yang merupakan kasus seorang bayi yang lahir melalui proses sewa rahim dari pasangan jepang dimana kasus ini menekankan perlunya  pengaturan  terkait  sewa  rahim  di  India.  Pada  kasus  ini  pasangan  asal  jepang  ini berpisah  sebelum  kelahiran  dari  Manji  dan  hak  asuh  bayi  tersebut  diserahkan  kepada
19 Fernando Zegers-Hochschild, et al. "The international committee for monitoring assisted reproductive technology (ICMART) and the world health organization (WHO) revised glossary on ART terminology” Journal Human Reproduction Vol.24 Issue 11, 2009, hlm.2683.
20 Council of Medical Research I, “National Guidelines for Accreditation, Supervision and Regulation of ART Clinics in India – Draft (2002). New Delhi: National Academy of Medical Sciences.” http://nascentivf.com/pdfs/B.%20ICMR%20GUIDELINES.pdf (online), diakses pada 8 Februari 2022
21 Gerard Pradeep Devnath dan Senthil Kumaran, “Surrogacy in India: Ethical and Legal Aspect”, Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology2020, Vol. 14 No. 4, hlm. 234.
22 Ibid

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
neneknya. 23 Hal  ini  memicu  untuk  diadakannya  pembatasan  terkait  dengan  sewa  rahim dikarenakan  pemerintah  india  (berdasarkan  228 th Law  Commission  Report dari Law Commission  of  India kepada  the Ministry  of  Law  and  Justice pemerintahan  India)  bahwa dengan  warga  negara  asing  yang  menggunakan  jasa  sewa  rahim  di  India,  dan  dengan kurangnya  kerangka  hukum  yang  komprehensif  dalam  menangani  sewa  rahim,  dapat menyebabkan eksploitasi dari perempuan-perempuan miskin yang menjadi ibu pengganti dan memberikan jasa sewa rahim. 24
Pada tahun 2016 rancangan peraturan yang sewa rahim ( Surrogacy Bill ) diperkenalkan dan  disetujui  oleh  Lok  Sabha,  yang  merupakan  anggota  majelis  dari  parlemen  India. Rancangan  ini  menganjurkan  untuk  hanya  mengizinkan  pasangan  heteroseksual  asal  india untuk  melakukan  jasa  sewa  rahim,  yang  telah  menikah  setidaknya  selama  5  tahun  dengan permasalahan medis terkait ketidaksuburan. Dan juga menganjurkan untuk melaksanakan sewa rahim  dengan  cara  altruistik  (dimana  ibu  pengganti  tidak  dibayar  atau  tidak  diberikan kompensasi) sehingga membatasi jasa sewa rahim secara komersil. 25 Dalam rancangan ini, ibu pengganti harus merupakan kerabat dekat dari calon orang tua, yang merupakan wanita yang telah  menikah,  memiliki  anak,  dan  berumur  25-35  tahun.  Dan  rancangan  ini  hanya memperbolehkan  sang  ibu  pengganti  untuk  menjadi  ibu  pengganti  hanya  satu  kali.  Undang- undang ini juga melarang orang ataupun badan apapun untuk  melakukan sewa hukum secara komersil,  meninggalkan  anak  yang  lahir  dari  sewa  rahim,  mengeksploitasi  ibu  pengganti, menjual  embrio  atau  mengimpor  embrio  manusia  dimana  atas  tindakan-tindakan  dapat dihukum dengan penjara dengan masa kurang dari 10 tahun dengan denda. 26
Pada  tahun  2019  rancangan  Surrogacy  Bill  kembali  diperkenalkan  oleh Minister  of Health  and  Family  Welfare di  Lok  Sabha  pada  15  Juli  2019.  Rancangan  ini  mendefinisikan sewa rahim sebagai “ a practice where a woman gives birth to a child for an intending couple to  hand  over  the  child  after  the  birth  to  the  intending  couple ”.  Rancangan  undang-undang tersebut  benar-benar  melarang  sewa  rahim  dan  mengizinkan  sewa  rahim  secara  altruistis dimana  tidak  ada  kompensasi  finansial  kepada  ibu  pengganti  selain  pengeluaran  medis  dan asuransi selama hamil dan juga melarang menjual anak-anak untuk dijual, untuk prostitusi atau untuk  bentuk-bentuk  eksploitasi  lainnya.  Rancangan  ini  menjelaskan  dengan  berkembangnya komersialisasi  dari  sewa  rahim,  praktis  yang  tidak  etis,  pengabaian  anak,  dan  impor  dari embrio dan gametes terjadi karena kurangnya pengaturan terkait sewa rahim.
Sedangkan untuk Amerika Serikat, Pada akhir 1970-an dan pada awal 1980-an, perjanjian sewa  rahim  dengan  kompensasi  pertama  kali  masuk  di  Amerika  Serikat.  Pada jaman  ini  tidak ada hukum di Amerika Serikat yang secara tegas mengatur tentang diperbolehkannya perjanjian ini. Namun isu terkait sewa rahim mulai lah marak saat kasus Baby M, yang merupakan kasus sengketa  hak  asuh  antara  calon  orang  tua  (William  Stern  dan  Elizabeth  Stern)  dengan  ibu pengganti  (Mary  Beth  Whitehead).  Saat  Baby  M  lahir,  Whitehead  menolak  untuk  melepaskan hak  asuh  atas  anak  tersebut  yang  berakhir  dibawanya  kasus  ini  ke  pengadilan.  Whitehead berargumen  bahwa  dirinya  lah  yang  merupakan  orang  tua  dari  Baby  M  dan  berhak  atas  hak asuh.  Namun  pasangan  Stern  berargumen  bahwa  pengadilan  harus  mengakui  perjanjian  yang
23 Usha R. Smerdon, “Birth Registration and Citizenship Rights of Surrogate Babies Born in India”, Contemporary South Asia, Vol. 20, No. 3 (2012). hlm. 344-346
24 Law Commission of India, “New Delhi: Ministry of Law and Justice, Government of India. Report No. 228. “  http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/report228.pdf (online), diakses pada 8 Februari 2022.
25 The Surrogacy (Regulation) Bill (2016).
26 Devnath, Loc.cit

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
dijalankan  antara  kedua  belah  pihak  dan  melepaskan  hak  asuh  Whitehead. 27 Pada  tahun  1987 kasus  ini  mendapat  banyak  perhatian  publik  dan  merupakan  awal  dari  dimulainya  pengaturan terkait  sewa  rahim.  Pada  tahun  1988,  6  negara  bagian  telah  menerbitkan  undang-undang  yang melarang  perjanjian  sewa  rahim  atau  menyatakan  perjanjian  tersebut  tidak  sah.  Dikarenakan banyaknya  oposisi  terkait  sewa  rahim. 28 Oposisi  ini  berargumen  bahwa  praktisi  sewa  rahim dapat menimbulkan berbagai kekhawatiran seperti kesetaraan gender, kebebasan reproduksi dan juga ekploitasi wanita-wanita kelas bawah. 29 Namun pada tahun 1990 dan 1991 New Hampshire dan  Virginia  menjadi  dua  negara  bagian  pertama  yang  memberlakukan  undang-undang komprehensif dimana praktisi sewa rahim diizinkan. 30
di  50  negara  bagian  di  Amerika  Serikat  pada  saat  ini  tetap  memiliki  pengaturan  terkait sewa  rahim  yang  berbeda-beda  mulai  dari  larangan  yang  ketat  hingga  pengaturan  yang memperbolehkan praktisi sewa rahim. Seperti contoh di California dimana praktisi sewa rahim banyak  digunakan  di  Amerika,  telah  mengatur  dan  melegalisasikan  praktisi  sewa  rahim  yang telah  disetujui  oleh  Undang-undang California  Family  Law  Sections 7960  -7962  (2013) 31 , dengan  kasus  hukum  yang  mendukung  yakni  kasus  Johnson  v.  Calvert  (1993) 32 .  UU  ini memperbolehkan  dan  mengatur  terkait  perjanjian  sewa  rahim.  Dalam  hal  ini  California memperbolehkan  kompensasi  untuk  ibu  pengganti.  Berbeda  dengan  India,  California  tidak membatasi  siapa  saja  yang  dapat  menjadi  calon  orang  tua  dan  siapa  yang  dapat  menjadi  ibu pengganti  serta  tidak  memiliki  persyaratan  asal  atau  tempat  tinggal  untuk  calon  orang  tua ataupun  untuk  ibu  pengganti.  Maine  juga  merupakan  salah  satu  negara  bagian  di  Amerika Serikat  untuk  dengan  tegas  mengatur  dan  memperbolehkan  sewa  rahim  di  daerahnya berdasarkan  the Maine  Parentage  Act  Title 19A, Chapter 61  yang  diberlakukan  pada  Juli 2016. 33 Undang-undang  ini  memperbolehkan  kompensasi  kepada  ibu  pengganti  selama  masih dalam kadar yang wajar serta dinegosiasikan dengan itikad baik. Berbeda dengan di California, undang-undang di Maine mengatur memiliki persyaratan terkait dengan ibu pengganti dan calon orang tua. Dalam undang-undang ini diatur bahwa ibu pengganti harus setidaknya berumur 21 tahun dan telah melewati pemeriksaan medis. Sedangkan untuk calon orang tua harus melewati evaluasi  medis  dan  konsultasi  kesehatan  jiwa.  Undang-undang  ini  mewajibkan  kedua  pihak untuk memiliki perwakilan hukum, mewajibkan salah satu pihak untuk berasal dari Maine dan sang  ibu  pengganti  harus  hamil  dalam  waktu  satu  tahun  setelah  memberlakukan  perjanjian. 34 Virginia  juga  merupakan  negara  bagian  di  Amerika  Serikat  yang  mengatur  dan memperbolehkan sewa rahim dibawah Code of Virginia, Title 20 Domestic Relations , Chapter 9
27 Courtney G. Joslin, “(Not) Just Surrogacy, California Law Review”, April 2021, Vol. 109. No. 2, https://www.californialawreview.org/print/not-just-surrogacy/#clr-toc-heading-1 (online), diakses pada 8 Februari 2022.
28 Elizabeth S. Scott, “ Surrogacy and the Politics of Commodification”, Law & Contemporary Problems, 2009 hlm. 117.
29 Martha A. Field, Surrogate Motherhood : the Legal and Human Issues, (Massachusetts: Harvard University Press, 1988), hlm. 25..
30 Joslin, Loc.cit
31 Alex Finkelstein, et al, “Surrogacy Law and Policy in the U.S”, Colombia Law School Sexuality & Gender Law Clinic, 2016. hlm. 9
32 Casetext, “ Johnson v. Calvert ”, https://casetext.com/case/johnson-v- calvert?__cf_chl_tk=94LwtJlJ4l7UoC1RCmNQYg4l.MgILHUizTegE8SDG38-1644131070-0- gaNycGzNCJE (online), diakses pada 8 Februari 2022.
33 Title 19A, Chapter 61, Maine Parentage Act (2016)
34 Finkelstein, et.al, op.cit

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
the Status of Children of Assisted Conception. Dalam undang-undang ini calon orang tua dapat berupa  pasangan  yang  sudah  menikah  atau  individual  yang  belum  menikah,  kompensasi  yang dapat  diberikan  kepada  ibu  pengganti  hanya  berupa  biaya  medis  dan  biaya  tambahan  lainnya yang  termasuk  pengeluaran  yang  wajar  yang  berkaitan  dengan  kehamilan.  Undang-undang  ini mewajibkan  salah  satu  dari  calon  orang  tua  untuk  infertile,  kondisi  medis  diamana  orang tersebut  tidak  dapat  mengandung  dan  melahirkan  anak.  Ibu  pengganti  juga  disyaratkan  untuk setidaknya pernah hamil dan melahirkan sebelumnya. 35

## 2. Status Kewarganegaraan Anak Hasil dari Surrogate Mother antara Amerika Serikat dan India
Sudah  diketahui  bahwa  pengaturan  terkait  sewa  rahim  di  seluruh  dunia  berbeda-beda, beberapa  negara  mengatur  isu  ini  dengan jelas  dan tegas  sedangkan  beberapa  negara  lainnya tidak  mengatur  sewa  rahim  dengan  baik.  Perbedaan  pengaturan  antar  negara  seperti  inilah alasan mengapa permasalahan seperti anak hasil sewa rahim tidak terpenuhi haknya atas status kewarganegaraan.  Kebanyakan  dari  isu  ini  terjadi  pada  umumnya  karena  negara  asal  calon orang  tua  atau  negara  asal  ibu  pengganti  tidak  memberikan  anak  tersebut  kewarganegaraan atau karena calon orang tua memutuskan untuk meninggalkan bayi tersebut. Orang-orang yang tidak  memiliki  kewarganegaraan  dan  tidak  diterima  sebagai  warga  negara  oleh  negara manapun pada umumnya tidak  mendapatkan hak-hak  yang seharusnya mereka  miliki, seperti akses  untuk  layanan  kesehatan  dan  pendidikan.  Bagaimana  isu  anak  hasil  sewa  rahim  tanpa kewarganegaraan terjadi? Terdapat beberapa situasi dimana anak hasil sewa rahim dapat tidak memiliki kewarganegaraan yakni terkait konflik antar hukum terkait kewarganegaraan, hukum keluarga terkait orang tua yang berkaitan dengan sang ibu pengganti dengan calon orang tua. Seperti  contohnya  kasus  Kari  Ann  Volden,  wanita  asal  Norwegia  yang  memperjuangkan kewarganegaraan  anak  kembarnya  yang  lahir  dari  jasa  sewa  rahim.  Volden  karena  alasan medis  tidak  dapat  mengandung  anak  dan  pada  2009  Volden  memperoleh jasa  sewa  rahim  di India dengan donor sel telur asal India dan donor sperma asal Skandanavia yang menghasilkan anak kembar. Namun pemerintahan Norwegia tidak mengakui Volden sebagai orang tua yang sah atas anak kembarnya atas dasar donasi sel telur merupakan hal yang dilarang dan dianggap sebagai perbuatan pidana dibawah hukum Norwegia. 36
Ada  beberapa  situasi  lain  dimana  negara  asal  ibu  pengganti  menerima  sewa  rahim sebagai praktisi yang sah dan mengakui kewarganegaraan dari calon orang tua. Namun dalam situasi  ini  isu  anak  sewa  rahim  tanpa  kewarganegaraan  masih  dapat  muncul.  Seperti  kasus Baby Manji Yamada V. Union of India yang sebelumnya telah disebut. Saat kelahiran Manji, Ikufumi selaku orang tua dari Manji membawanya kembali ke Jepang namun kedatangannya ditolak  oleh  pemerintahan  Jepang  karena  Hukum  Perdata  Jepang  hanya  mengakui  ibu pengganti  asal  India  sebagai  ibu  dari  Manji.  Namun  di  India,  pemerintahan  India  tidak memberikan Manji passport dan akta lahir karena memerlukan tanda tangan kedua orang tua dari  Manji,  dimana  dalam  hal  ini  hanya  Ikufumi  yang  hadir  karena  pada  situasi  ini  Ikufumi
35 Code of Virginia, Title 20 Domestic Relations, Chapter 9 the Status of Children of Assisted Conception
36 Sumitra Debroy, “ Stateless twins live in limbo ”,
https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/stateless-twins-live-in-limbo/articleshow/7407929.cms (online), diakses pada 8 Februari 2022.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
dengan istrinya Yuki telah bercerai sebelum Manji lahir. 37
Situasi  lain  dapat  terjadi  dimana  kedua  pihak  dari  perjanjian  sewa  rahim  memutuskan untuk  tidak  melanjutkan  proses  sewa  rahim.  Dalam  kasus  ini  calon  orang  tua  dapat  menolak untuk  menerima  anak  hasil  sewa  rahim  tersebut.  Hal  ini  dapat  terjadi  dalam  adanya pelanggaran  atau  perubahan  dalam  perjanjian  sewa  rahim  seperti  adanya  kecacatan  dalam kelahiran,  atau  adanya  masalah  dalam  pernikahan  mereka.  Dalam  situasi  ini,  anak  hasil  dari sewa  rahim  tanpa  identitas  hukum  yang  ditinggalkan  kepada  ibu  penggantinya,  sehingga menciptakan permasalahan anak hasil sewa rahim yang tidak memiliki kewarganegaraan. 38
Berdasarkan  pemaparan  diatas  sudah  jelas  bahwa  penyelesaian  dari  isu  ini  bergantung pada bagaimana hukum di negara-negara yang terlibat  mengatur. Lantas bagaimana Amerika Serikat dan India mengaturnya?
Di  India,  berdasarkan Citizenship  Act  India No.  57  Tahun  1955  sebagaimana  diubah oleh Citizenship  Act No.  6  Tahun  2004,  seorang  anak  akan  memiliki  kewarganegaraan  India sejak lahir bila: 1) kedua orang tua dari anak tersebut merupakan warga negara india, or 2) satu orang tua merupakan warga negara India dan orang tua yang lainnya bukan imigran ilegal pada waktu kelahiran anak tersebut. 39 Undang-undang ini teraplikasikan dalam kasus Jan Balaz dan Susanne  Lohle  asal  Jerman  yang  melakukan  perjanjian  sewa  rahim  dengan  Dr.  Nayna  Patel dari klinik kesuburan di Anand, India. Anak kembar tersebut dikandung dengan sperma Balaz dengan  donor  sel  telur  asal  India.  Kasus  ini  berawal  di  pengadilan  tinggi  Gujarat  karena pasangan  ini  memiliki  kesulitan  dalam  membuat  visa  untuk  anak  kembarnya.  Saat  kelahiran sang kembar pada tanggal 4 Januari 2008, pemerintah daerah Anand mendaftarkan Jan Balaz dan  Susanne  Lohle  sebagai  orang  tua  dari  kembar  tersebut  dalam  akta  kelahiran  mereka, namun  nama  yang  didaftarkan  pada  registrasi  kelahiran  di  rumah  sakit  berbeda,  hal  ini dijelaskan  oleh  pemerintahan  daerah  Anand  bahwa  pendaftaran  nama  pada  akta  kelahiran tersebut  dilakukan  atas  permohonan  pasangan  Jan  Balaz  dan  Susanne  Lohle.  Pada  2  April 2008,  pengadilan  tinggi  Gujarat  mengeluarkan  perintah  dimana  akta  kelahiran  dari  kembar tersebut diganti sehingga ibu pengganti di tuliskan sebagai ibu dari anak kembar tersebut dan mengganti nama Susanne Lohle dari akta kelahiran tersebut. Namun pada 6 Mei 2008, passpor India  yang  didapat  untuk  kembar  tersebut  (yang  berisikan  Jan  Balaz  sebagai  ayah  dan  ibu pengganti  sebagai  ibunya)  dimintakan  untuk  mengembalikan  passport  tersebut  oleh Kementerian  Luar  Negeri,  kantor  passport  daerah  Ahmedabad  yang  menyatakan  bahwa  sang ibu  pengganti  tidak  dapat  dianggap  sebagai  ibu  dari  kembar  tersebut  sebagaimana  kembar tersebut lahir hasil sewa rahim sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai warga negara India sebagaimana menurut Bagian 3 dalam Citizenship Act Tahun 1995. Sehingga kembar tersebut, sebagai warga asing, tidak dapat mendaftarkan untuk passport India, namun sebaliknya pihak Balaz  berargumen  bahwa  kembar  tersebut  merupakan  warganegara  India  sejak  lahir  menurut Bagian  3  dari Citizenship  Act karena  kedua  anak  tersebut  lahir  dari  ibu  pengganti  yang merupakan warganegara India, Balaz menekankan bahwa karena kembar tersebut tidak lahir di Jerman  maka  mereka  tidak  memiliki  kewarganegaraan  Jerman  sebagaimana  negara  tersebut
37 Kari Points, “Commercial Surrogacy and Fertility Tourism in India: The Case of Baby Manji”, https://kenan.ethics.duke.edu/wp-content/uploads/2018/01/BabyManji_Case2015.pdf (online), diakses pada 8 Februari 2022
38 I Hsuan Liu dan Chumphorn Pachusanond, “The Human Rights of a Stateless Surrogate-Born Child in Specific Relation to Access to the Right of Nationality and the Best Interest Principle of a Child as Contemplated under the UN Conventions on the Rights of the Child (CRC)”, Thammasat Business Law Journal, Vol.8 (2018), hlm. 260-261.
39 Citizenship Act India No. 57 Tahun 1955

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
tidak mengakui praktisi sewa rahim. Pada akhirnya Balaz memenangkan petisi dengan putusan akhir  bahwa  walaupun  Jan  Balaz  tentu  tidak  menikahi  sang  ibu  pengganti  ataupun  pendonor sel  telur,  namun  ibu  dari  kedua  anak  tersebut  tetap  merupakan  warga  negara  India  yang menurut Citizenship  Act  of  1955 Pasal  3(1)(c)(ii),  karena  salah  satu  dari  orang  tuanya merupakan  warga  negara  India,  maka  Nikolai  dan  Leonard  berhak  atas  kewarganegaraan India. 40
Sedangkan  Amerika  Serikat  menganut  Ius  Soli  dan  Ius  Sanguinis  dalam  hal  perolehan kewarganegaraan.  Pasal  14  Bagian  1  dari  Amandemen  ke-14  dari  Undang-undang  Dasar Amerika Serikat mengatur terkait perolehan warga negara karena telah lahir di dalam Amerika Serikat  dan  menyatakan  bahwa  “ All  persons  born  or  naturalized  in  the  United  States,  and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside .” 41 Yang telah dikodifikasikan dan diatur dalam Bagian 301(a) dari the Immigration and Nationality Act of 1952, yang merupakan undang-undang yang secara popular dikenal  sebagai McCarran-Walter Act sebagaimana undang-undang ini pertama kali dikenalkan oleh Patrick A. McCarran dan Francis E. Walter. Undang-undang ini mengkodifikasikan semua undang-undang di negara-negara bagian terkait dengan imigrasi dan naturalisasi. 42
Sedangkan  pengaturan  terkait  dengan  perolehan  warga  negara  karena  kelahiran  diluar Amerika Serikat dari orang tua dengan kewarganegaraan Amerika Serikat, diatur dalam Bagian 301(c)  dari the  Immigrant  and  Nationality  Act Tahun  1952.  Bagian  ini  menyatakan  bahwa kewarganegaran secara automatis akan diberikan kepada anak yang lahir diluar Amerika Serikat oleh  kedua  orang  tua  yang  berkewarganegaraan  Amerika  Serikat  selama  salah  satu  dari  orang tua tersebut menetap di Amerika Serikat untuk jangka waktu yang tidak di spesifikasikan. Pada bagian  301(g)  menjelaskan  bahwa  untuk  seorang  anak  mendapatkan  kewarganegaraan  secara automatis dari orang tua warga negara Amerika Serikat dan warga negara asing, mensyaratkan kepemilikan tempat tinggal di Amerika Serikat. 43
Namun  bagaimana  pengaturan  diatas  berlaku  dalam  praktisi  sewa  rahim?  Kementerian Dalam  Negeri  Amerika  Serikat  ( US  Department  of  State )  mengeluarkan  pedoman  yakni Foreign Affairs Manual (8 FAM 304.3 Tahun 2020, Acquisition of US Citizenship at Birth – Assisted  Reproductive  Technology )  terkait  dengan  perolehan  kewarganegaraan  Amerika Serikat untuk anak yang lahir dari ART. Pedoman ini juga memperkuat the Immigration and Nationality  Act .    Pedoman  ini  juga  mengatur  terkait  anak  yang  lahir  diluar  Amerika  Serikat melalui sewa rahim. 8 FAM 304.3 mendefinisikan bahwa ibu pengganti atau surrogate sebagai “ a  woman  who  gives  birth  to  a  child,  who  is  not  legal  parent  of  the  child  at  the  time  of  the child’s birth in the location of the birth. ” Seorang anak yang lahir melalui ibu pengganti diluar Amerika  Serikat,  yang  orang  tua  genetiknya  adalah  ibu  warga  negara  Amerika  Serikat, dianggap untuk kewarganegaraanya sebagai anak yang lahir dari perkawinan ( in wedlock ) dari dua  orang  tua  warga  negara  Amerika  Serikat  dengan  klaim  kewarganegaraanya  diputuskan berdasarkan  Bagian  301(c)  INA.  Namun  kebanyakan  dari  kasus  sewa  rahim,  salah  satu  dari calon orang tua memiliki kondisi medis yang membuat dirinya tidak bisa mengandung. Dalam situasi  ini,  pedoman  8  FAM  304.3  menyatakan  bahwa  untuk  seorang  anak  yang  lahir di luar Amerika  Serikat  dari  ibu  pengganti,  yang  orang  tua  genetiknya  adalah  ibu  yang
40 Usha R. Smerdon, “Birth Registration and Citizenship Rights of Surrogate Babies Born in India”, Contemporary South Asia, Vol. 20, No. 3 (2012).
41 14 th Amendment of the Constitution of the United States of America of 2007
42 Marion T. Bennet, “The Immigration and Nationality (McCarran-Walter) Act of 1952 as Amended to 1965”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 367 (1966). Hlm. 129.
43 Section 301(a), 301(b), dan 301(c) The Immigrant and Nationality Act of 1952

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
berkewarganegaraan  Amerika  Serikat  dan  donor  sperma  anonim,  dianggap  untuk  tujuan kewarganegaraannya  sebagai  orang  yang  lahir  di  luar  nikah  ( out  of  wedlock )  dari  ibu  warga negara  Amerika  Serikat  dengan  dasar  kewarganegaraanya  berdasarkan  Bagian  309  (c)  INA. hal  ini  terlepas  dari  apakah  wanita  itu  sudah  menikah  dan  terlepas  dari  apakah  pasangannya merupakan orang tua yang sah dari anak pada saat kelahirannya. Hal yang sama juga berlaku bila  orang  tua  genetiknya  merupakan  ayah  yang  berkewarganegaraan  Amerika  Serikat  dan donor sel telur anonym dengan dasar kewarganegaraanya Bagian 309 (a) INA. 44

## KESIMPULAN
India memiliki rancangan peraturan  bernama the Surrogacy Bill pada tahun 2016 yang diperkenalkan  dan  disetujui  oleh  Lok  Sabha,  yang  merupakan  anggota  majelis dari  parlemen India.  Rancangan  ini  menganjurkan  untuk  hanya  mengizinkan  pasangan  heteroseksual  asal india untuk melakukan jasa sewa rahim, yang telah menikah setidaknya selama 5 tahun dengan permasalahan medis terkait ketidaksuburan. Dan juga menganjurkan untuk melaksanakan sewa rahim  dengan  cara  altruistik  (dimana  ibu  pengganti  tidak  dibayar  atau  tidak  diberikan kompensasi)  sehingga  membatasi  jasa  sewa  rahim  secara  komersil.  Sedangkan  di  Amerika, pengaturan  terkait  sewa  rahim  berbeda-beda  di  setiap  negara  bagian.  Di  California  diatur dalam Undang-undang California Family Law 2013 Bagian 7960 -7962, dan juga Maine diatur dalam Maine  Parentage  Act Judul  19A,  Bab  61.  India  mengatur  kewarganegaraanya  dalam Citizenship  Act  India No.  57  Tahun  1955  sebagaimana  diubah  oleh Citizenship  Act No.  6 Tahun  2004,  seorang  anak  akan  memiliki  kewarganegaraan  India  sejak  lahir  bila:  1)  kedua orang tua dari anak tersebut merupakan warga negara india, atau 2) satu orang tua merupakan warga  negara  India  dan  orang  tua  yang  lainnya  bukan  imigran  ilegal  pada  waktu  kelahiran anak tersebut dimana UU ini telah diaplikasikan dalam kasus Jan Balaz. Sedangkan Amerika Serikat mengatur terkait statu kewarganegaraan dalam the Immigration and Nationality Act of 1952  sebagaimana  diperjelas  sesuai  situasi  anak  dari  sewa  rahim  dalam  pedoman the Department of  State ,  8  FAM  304.3 Tahun  2020  tentang the  Acquisition  of  US Citizenship  at Birth – Assisted Reproductive Technology.

## Daftar Pustaka Buku
Alex Finkelstein, et al, “Surrogacy Law and Policy in the U.S”, Colombia Law School Sexuality & Gender Law Clinic, 2016.
Desriza  Ratman,  Surrogate  Mother  dalam  Perspektif  Etika  dan  Hukum:  Bolehkah  Sewa Rahim di Indonesia? , (Jakarta: Efek Media Komputoindo).
Elizabeth  S.  Scott,  “Surrogacy  and  the  Politics  of  Commodification”,  Law  & Contemporary Problems, 2009.
Martha  A.  Field,  Surrogate  Motherhood  : the  Legal  and  Human  Issues,  (Massachusetts: Harvard University Press, 1988).
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, ed. 1, cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
Sonny  Dewi  Judiasih  et  al.,  Aspek  Hukum  Sewa  Rahim  Dalam  Perspektif  Hukum Indonesia, (Bandung: Refika Aditama).
44 8 FAM 304.3 Tahun 2020, Acquisition of US Citizenship at Birth – Assisted Reproductive Technology

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Sorin  Hostiuc,  et  al.,  Clinical  Ethics  at  the  Crossroads  of  Genetic  and  Reproductive Technologies, cet. 1, (USA, Academic Press, 2018).
Stellina  Jolly,  Private  International  Law  :  South  Asian  States  Practice,  (Singapore: Springer, 2017).

## Jurnal
Fernando Zegers-Hochschild, et al. "The international committee for monitoring assisted reproductive technology (ICMART) and the world health organization (WHO) revised glossary on ART terminology” Journal Human Reproduction Vol.24 Issue 11 (2009), hlm.2683.
Gerard  Pradeep  Devnath  dan  Senthil  Kumaran,  “Surrogacy  in  India:  Ethical  and  Legal Aspect”, Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 2020, Vol. 14 No. 4, hlm. 234.
I Hsuan Liu dan Chumphorn Pachusanond, “The Human Rights of a Stateless Surrogate- Born  Child  in  Specific  Relation  to  Access  to  the  Right  of  Nationality  and  the  Best  Interest Principle  of  a  Child  as  Contemplated  under  the  UN  Conventions  on  the  Rights  of  the  Child (CRC)”, Thammasat Business Law Journal, Vol.8 (2018), hlm. 260-261.
Julian  W  Marz,  “What  Makes  a  Parent  in  Surrogacy  Cases?  Reflections  on  the Fjölnisdóttir  ET  AL.  V.  Iceland  Decision  of  the  European  Court  of  Human  Rights,” Medical Law International 2021, Vol. 21(3) 272-285, hlm. 274.
Marion T. Bennet, “The Immigration and Nationality (McCarran-Walter) Act of 1952 as Amended to 1965”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 367 (1966). Hlm. 129.
Sambhu Charan Mondal et al, “Genetic and Gestational Surrogacy: an Overview, College of  Pharmacy,” Shree  Ganpati  Institute  of  Technology,  Walailak  J  Sci  &  Tech ,  vol.  9,  issue  3 (2021), hlm. 190.
Usha R. Smerdon, “Birth Registration and Citizenship Rights of Surrogate Babies Born in India”, Contemporary South Asia , Vol. 20, No. 3 (2012). hlm. 344-346.
Winarno, “Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi”, Humanika , Vol. 21 No. 1 (2015), hlm. 56.

## Online
Casemine.com,
“Jan Balaz (S) v. Anand Gujarat High Court”,
https://www.casemine.com/judgement/in/56b48efa607dba348fff6a16  (online),  diakses  pada  19 Januari 2022.
Casetext,
“Johnson v. Calvert”, https://casetext.com/case/johnson-v- calvert?__cf_chl_tk=94LwtJlJ4l7UoC1RCmNQYg4l.MgILHUizTegE8SDG38-1644131070-0- gaNycGzNCJE (online), diakses pada 8 Februari 2022.
Clinics  in  India  –  Draft  (2002).  New  Delhi:  National  Academy  of  Medical  Sciences.”

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
http://nascentivf.com/pdfs/B.%20ICMR%20GUIDELINES.pdf  (online),  diakses  pada  8 Februari 2022
Courtney  G.  Joslin,  “(Not)  Just  Surrogacy,  California  Law  Review”,  April  2021,  Vol. 109.  No.  2,  https://www.californialawreview.org/print/not-just-surrogacy/#clr-toc-heading-1 (online), diakses pada 8 Februari 2022.
Emma  Batha,  “International  Surrogacy  Traps  Babies  in  Stateless  Limbo,” https://www.reuters.com/article/us-foundation-statelessness-surrogacy- idUKKBN0HD19T20140918, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021 Idtesis.com,”Metode  Penelitian  Hukum  dan  Normatif”,  (https://idtesis.com/metode- penelitian hukum-empiris-dan-normatif/ (Online), diakses pada 15 Oktober 2021 Julia  W    Marz,  https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/09685332211043499 (Online), diakses pada 8 Oktober 2021
Kari  Points,  “Commercial Surrogacy  and  Fertility  Tourism  in  India: The  Case of  Baby Manji”, https://kenan.ethics.duke.edu/wp-content/uploads/2018/01/BabyManji_Case2015.pdf (online), diakses pada 8 Februari 2022
Law  Commission  of  India,  “New  Delhi:  Ministry  of  Law  and  Justice,  Government  of India.  Report  No.  228.  “    http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/report228.pdf  (online), diakses pada 8 Februari 2022.
Shiv Kumar Gupta & Babita Kumar https://www.researchgate.net/publication/235788278_Genetic_and_Gestational_Surrogacy_an_ Overview (Online), diakses pada 8 Oktober 2021 Sumitra Debroy, “Stateless twins live in limbo”,
https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/stateless-twins-live-in- limbo/articleshow/7407929.cms (online), diakses pada 8 Februari 2022.
The Surrogacy (Regulation) Bill (2016).

## Regulasi
14th Amendment of the Constitution of the United States of America of 2007 8  FAM  304.3  Tahun  2020,  Acquisition  of  US  Citizenship  at  Birth  –  Assisted Reproductive Technology
Citizenship Act India No. 57 Tahun 1955 Code  of  Virginia,  Title  20  Domestic  Relations,  Chapter  9  the  Status  of  Children  of Assisted Conception
Section 301(a), 301(b), dan 301(c) The Immigrant and Nationality Act of 1952 Title 19A, Chapter 61, Maine Parentage Act (2016)