ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM TETAP ( INKRACHT VAN GEWISJDE )

## TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS IA (Studi Putusan Nomor : 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk)
Oleh:
Zulfi Diane Zaini 1)
Faqih Ahmad Onky 2)
Intan Nurina Seftiniara 3)
Universitas Bandar Lampung 1,2,3)
E-mail: faqihahmadonkydinata@gmail.com

## ABSTRACT
Civil law, also known as civil law, is the part of jurisprudence that regulates the settlement of disputes  due  to  conflicts  of  personal  interest  between  one  legal  subject  and  another,  both individuals  and  legal  entities  as  well  as  legal  entities  and  legal  entities.  The  research  is aimed  at  analyzing  the  Juridical  Permanent  Legal  Force  (Inkracht  Van  Gewisjde)  Against Simple Default  Lawsuit Decisions  at  the Class IA Tanjung  Karang District Court (study on decision  No:  4/pdt.gs/2022/pn  tjk).  The  problem  approach  used  in  research  is  a  normative legal  approach  as  well  as  an  empirical  approach.  The  type  of  data  used  in  this  research consists  of  secondary  data  and  primary  data.  The  process  of  collecting  data  in  research includes  library  data,  field  data,  and  interviews.  The  research  was  analyzed  qualitatively from a legal perspective. In accordance with the results of the discussion and research on the problem,  the  factors  causing  the  simple  lawsuit  in  decision  No:  4/Pdt.GS/2022/PN  Tjk constitute  a  default  against  the  law  (PMH)  using  a  maximum  claim  value  of  IDR 500,0000,000  between  the  Petitioner  and  the  Defendant  in  accordance  with  Article  1 paragraph 1 PERMA number 4 of 2019 regarding Simple Claim Settlement procedures. The procedure  for  settling  a  simple  lawsuit  in  a  default  case  in  decision  number: 4/Pdt.GS/2022/PN  Tjk,  as  well  as  the  procedure  for  implementing  the  law  in  detail  in PERMA number 4 of 2019.
Keywords: Power of Law (Inkracht Van Gewisjde), Simple Default Lawsuit

## ABSTRAK
Civil  Law atau  disebut  juga  hukum  perdata  adalah  bagian  yurisprudensi  yang  mengatur selesainya  persengketaan  karena  benturan  kepentingan  pribadi  antara  subjek  hukum  satu dengan subjek hukum lain, baik perorangan maupun badan hukum serta badan hokum dengan badan  hukum.  Penelitian  tertujukan  untuk  menganalisis Yuridis  Kekuatan  Hukum  Tetap ( Inkracht  Van  Gewisjde )  Terhadap  Putusan  Gugatan  Sederhana Wanprestasi Di  Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA (kajian pada putusan No: 4/pdt.gs/2022/pn tjk). Pendekatan masalah  dipergunakan  pada  penelitian  merupakan  pendekatan  hukum  normatif  serta pendekatan  empiris. Jenis  data  dipergunakan pada penelitian terdiri dari  data  sekunder serta data  primer.  Proses  pengumpulan  data  pada  penelitian  mencakup  data  kepustakaan,  data lapangan,  serta  wawancara.  Penelitian  dianalisis  secara  kualitatif  berasal  sudut  pandang hukum.  Sesuai  hasil  pembahasan  serta  penelitian  pada  permasalahan,  faktor  penyebab gugatan  sederhana  pada  putusan  No:  4/Pdt.GS/2022/PN  Tjk  merupakan wanprestasi melawan  hukum  (PMH)  menggunakan  nilai  gugatan  maksimal  Rp  500.0000.000  antara Pemohon serta Tergugat sesuai Pasal 1 ayat 1 PERMA nomor 4 tahun 2019 perihal tatacara Penyelesaian  Tuntutan  Sederhana.  Tatacara  penyelesaian  gugatan  sederhana  pada  perkara
wanprestasi pada  putusan  nomor:  4/Pdt.GS/2022/PN  Tjk,  serta  tatacara  pelaksanaan  hukum dengan rinci pada PERMA nomor 4 Tahun 2019 .
Kata  Kunci:  Kekuatan  Hukum  (Inkracht  Van  Gewisjde),  Gugatan  Sederhana Wanprestasi

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  perdata  merupakan  wadah bagi subyek hukum  untuk  menuntut  ganti rugi materiil serta nonmateriil pada subyek hukum  merugikan  kepentingan  eksklusif subyek hukum  lainnya.  Kerugian  materiil merupakan kerugian bisa dievaluasi menggunakan  uang  sedangkan  kerugian tak  berwujud  artinya  kerugian  tak  bisa dievaluasi  menggunakan  cara  apa  pun. Menjadi  model  kasus  nomor  studi: 4/Pdt.GS/2022/PN  Tjk  dialami  Par'aini menjadi penggugat pada kasus wanprestasi 31  Juni  2021.  Pada  saat  itu,
Wirasta  Marwan  Dhani  selaku  Tergugat  I serta  Kristiana  Maharani  selaku  Tergugat II datang ke tempat tinggal penggugat buat meminjam  Rp 50.000.000 membayar  PJU Lighting – TS pada Kabupaten Pringsewu, lalu  Tergugat  I  berjanji  serta  sudah menyampaikan persetujuan menerima keuntungan  dari  pinjaman  tadi.  Rp 10.000.000 serta mengembalikan dana tadi pada  penggugat  paling  lambat  3  Bulan sesudah Penggugat memberikan pinjaman/dana  pada  Tergugat  I  sesuai perjanjian  31  Juni  2021.  Untuk  menjamin pinjaman tadi, Tergugat I serta Tergugat II menggadaikan  Akta  Hak  Milik  pada Penggugat  1  yaitu  sertifikat  tanah  serta
tanah tadi. Perjanjian tanggal 31 Juni 2021 memutuskan  bahwa  Bila  penggugat  lalai membayar  uang  penggugat  pada  waktu  3 bulan  atau  tak  bisa  mengembalikan jaminan  atas  rumah  serta  tanah  maka jaminan atas rumah tadi sebagai hak milik beralih  pada  penggugat.  Tetapi,  pada persidangan,  hakim  membantah  beberapa tuntutan terdakwa, termasuk penjualan/lelang rumah dijadikan jaminan. Abdul  R.  Saliman  pernah  berkata  bahwa wanprestasi merupakan  suatu  perilaku dimana  seorang  lalai  memenuhi  atau melalaikan kewajiban diatur pada perjanjian  antara  kreditur  serta  debitur. Wanprestasi sendiri diatur pada Pasal 1243
(KUHPer) KUH Perdata berbunyi:
“dibutuhkan kerugian, bunga serta pergantian dana sebab tak dilaksanakannya suatu  ikatan  pada  hal  debitur  meski dianggap  kelalaian,  tetap  terikat  oleh kelalaiannya  di  pelaksanaan  kontrak  atau Bila sesuatu wajib diberikan atau dilakukan pada waktu tertentu .
Penyelesaian  suatu  prosedur  pada pengadilan  membutuhkan  waktu  lama serta  pula  memakan  saat  tak  sedikit bahkan  berbulan-bulan,  sebagai  akibatnya para  pihak  mengeluarkan  biaya  relatif besar  pada  menuntaskan  prosedur  pada
pengadilan,  oleh  sebab  itu  dikeluarkanlah Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun 2015 sebagaimana sudah berubah
menggunakan
Peraturan
Mahkamah
Agung  Republik  Indonesia  No.  4  Tahun 2019 perihal tatacara Penyelesaian Tuntutan  Sederhana.  Gugatan  Sederhana ( Small  Claims  Court )  merupakan  tatacara peninjauan kembali gugatan perdata menggunakan skor gugatan materiil paling banyak  Rp  500.000.000  diselesaikan menggunakan  tatacara  serta  membuktikan sederhana  ataupun  perbuatan  melawan hukum (PMH) menggunakan nilai gugatan kebendaan  sebanyaknya  Rp  500.000.000. Sedangkan  terkait  menggunakan  hal  tadi, sebagaimana  sudah  diatur  pada  Peraturan Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun  2015 perihal  tatacara  Penyelesaian  Tuntutan Sederhana Jo . Peraturan Mahkamah Agung  No.  4  Tahun  2019  perihal Perubahan  Peraturan  Mahkamah  Agung No.  2  Tahun  2015  perihal  tatacara Penyelesaian  Tuntutan  Sederhana  (atau selanjutnya  disingkat  Perma  No.  2  Tahun 2015 Jo Perma  No.  4  Tahun  2019  perihal tatacara Tuntutan Sederhana).
Perbandingan menggunakan gugatan sederhana hanya dapat dipergunakan kasus ingkar janji (standar) serta perbuatan salah (PMH). Peristiwa ingkar janji
( wanprestasi )  artinya  peristiwa  muncul sebab  tak  dilaksanakannya  perjanjian  baik tertulis juga tak tertulis. Contoh: A serta B
membeli  dan  menjual  suatu  barang.  Di tengah  jalan,  A  menyerahkan  sejumlah uang,  namun  B  tak  mengirimkan  barang dijanjikan. Intinya eksistensi litigasi sederhana sudah banyak membantu menggunakan  penyelesaian  singkat  serta jelas  dari  segi  efisiensi  biaya  serta  saat, namun  di  prakteknya  pada  beberapa perkara khususnya keterlambatan pembayaran  seringkali  dijumpai  putusan pada  litigasi  sederhana  sifatnya  pending begitu saja. Tak hanya merugikan penggugat,  namun  sering  pula  merugikan tergugat.  Kekuatan  hukum  tetap  pada gugatan  sederhana,  khususnya  pada  hal keterlambatan pembayaran, perlu dipertanyakan  sejauh  mana  kekuatan hukum  tetap  diterapkan  pada  suatu perkara.
Sesuai  penjabaran  di  atas,  penulis tertarik untuk menyelidiki kekuatan hukum  tersisa  di  tatacara  pembayaran sederhana. Penulis ingin mengangkat serta mengkaji  tesis  diploma  menggunakan judul : Analisis Yuridis Kekuatan Hukum  Tetap  ( Inkracht  Van  Gewijsde ) pada Putusan Gugatan Sederhana
Wanprestasi pada  Pengadilan  Negeri Tanjung  Karang  Kelas  IA  (Studi Putusan No : 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk).

## Permasalahan
Sesuai  latar  belakang,  maka  permasalahan pada penelitian merupakan menjadi :
a. Apa faktor penyebab terjadinya gugatan  sederhana  pada  Putusan No :
4/Pdt.GS/2022/PN Tjk ?
b. Bagaimana proses penyelesaian gugatan sederhana pada perkara Wanprestasi pada  Putusan No. : 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk?

## Tujuan Penelitian
Sesuai permasalahan, penelitian tertujukan untuk :
a. Untuk  mengetahui,  memahami,  serta menganalisis faktor penyebab terjadinya  Gugatan  Sederhana  pada Putusan No : 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk.
b. Untuk  mengetahui,  memahami,  serta menganalisis proses penyelesaian Gugatan  Sederhana pada perkara Wanprestasi pada Putusan No : 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Sumber  hukum  perdata  terdapat  2 jenis, yaitu sumber hukum substantif serta sumber  hukum  formal.  Sumber  hukum substantif  merupakan  sumber  hukum substantif.  Sedangkan  pengertian  hukum formil merupakan tatacara mempertahankan atau menegakkan peraturan tadi, serta bila terjadi perselisihan,  hukum  formil  menunjukkan penyelesaiannya di hadapan hakim. Hukum  acara  perdata  menjadi  hukum perdata  formal  berdiri  pada  korelasi
hukum  tak  terpisahkan  menggunakan hukum  perdata  substantif.  Dari  Wiryono Prodjodikoro,  hukum  perdata  substantif merupakan seperangkat peraturan mengaturkan korelasi hukum antara perorangan ataupun badan hukum diantara mereka  sendiri  sehubungan  menggunakan hak  serta  kewajibannya  pada  satu  dengan lain  serta  pada  suatu  benda,  hubungan hukum  itu  tak  bersifat  pidana,  yaitu  tak terkait menggunakan kemungkinan memperoleh peradilan pidana, serta bersifat administratif, yaitu tak mempengaruhi  instansi  pemerintah  pada menjalankan kekuasaan serta tugasnya .
Dasar  aturan  hukum  acara  perdata pada  Indonesia  belum  diatur  secara  tegas serta  tegas  pada  peraturan  perundang- undangan.  Rancangan  Undang-Undang perihal hukum acara perdata pada lingkungan peradilan umum diajukan pada DPR  belum  pula  dibahaskan  DPR  serta Presiden  untuk  diadopsi  bersamaan  serta tersahkan Presiden .
1. Het  Herziene  Inslands  Regelemen (HIR) adalah  sumber  hukum  acara perdata  berlaku  pada  pulau  Jawa  serta Madura. HIR adalah pembaharuan dari peraturan Bumiputera/Reglement
Indonesia (RIB)
menggunakan Staatsblad 1941 No. 44 .
2. Regelement Op de Burgerlijke Rechtrevondeling ataupun
Rv merupakan  hukum  perdata  Eropa
dibawakan  ke  Indonesia  oleh  Belanda serta  berlaku  pada  beberapa  wilayah pada Indonesia. Ternyata Rv tak sesuai menggunakan  hukum  acara  pada Indonesia  sampai  HIR  diamandemen. RBg  sendiri  adalah  hukum  acara perdata  berlaku  untuk  wilayah  pada luar pulau Jawa serta Madura .
3. Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan  kodifikasi  hukum  perdata substantif, meskipun artinya kodifikasi, BW  pula  memuat  ketentuan  acara perdata, terutama pada buku IV perihal pembuktian  serta  kedaluwarsa  (Pasal 1865 hingga dengan Pasal 1993) .
4. Undang-Undang  berlaku  sejak  24  Juni 1947 menggantikan ketentuan- ketentuan kasasi pada Pasal 188 hingga dengan  Pasal  194  HIR,  sebagai akibatnya  menggunakan  berlakunya Undang-Undang  No.  20  Tahun  1947 pasal tadi tak berlaku lagi .
5. Undang-Undang  Darurat No. 1  Tahun 1951 merupakan Undang-Undang
mengatur  perihal  tertindak  sementara untuk melaksanakan keseragaman susunan,  kewenangan  serta  acara peradilan  perdata  berlaku  semenjak tanggal  14  Januari  1951.  Undang- Undang  pula  sebagai  acuan  saat mempertimbangkan  proses  pengadilan perdata  serta  pula  disebut  menjadi sumber hukum .
6. Dari
S.J.F Andreae
insrechtgeleerdhandwoordenboek, yurisprudensi bisa pula berarti keadilan secara  umum  serta  doktrin  hukum dirancang serta dipelihara pada penyelenggaraan peradilan. Pada Indonesia  menganut  sistem  aturan perdata,  case  law  hanya  dipergunakan menjadi  pertimbangan  yuridis  pada putusan  perkara,  tak  sebagai  hukum hukum mengikat .
7. Wirjono Prodjodikoro beropini praktek hakim  pada  investigasi  persoalan perdata  bisa  menjadi  sumber  hukum acara perdata. Kebiasaan tak tertuliskan pula bisa menjadikan sumber  hukum  acara  untuk  menjamin kepastian hukum pada suatu pemeriksaan .
Abdul Kadir Muhammad mengartikan  putusan  telah  final  menjadi putusan  dari  Undang-Undang  serta  tak mungkin  ada  banding  biasa  putusan  tadi. Putusan  pengadilan  telah  final  ada  3 kekuatan hukum :
1. Kekuatan mengikat
2. Kekuatan pembuktian
3. Kekuatan eksekutorial
Wanprestasi merupakan suatu keadaan  kontraktual  dimana  seorang  tak menyampaikan  jasa  dijanjikan  serta  pada hal  terjadi wanprestasi wajib  terjadi pelanggaran  kepentingan  hukum  diatur
serta  dilindungi  secara  hukum.  Dasar hukum  gugatan  sederhana  merupakan Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun 2015 sebagaimana sudah diubah menggunakan
Peraturan Mahkamah Agung  No.  4  Tahun  2019  perihal  tatacara Penyelesaian Tuntutan
Sederhana.
Gugatan sederhana artinya prosedur penyelesaian  kasus  baru  timbul  pada Indonesia,  gugatan  sederhana  hanya  bisa dilakukan  pada  kasus  Pelanggaran  serta Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menggunakan  skor  perkara  maksimal  Rp 500.000.000. Untuk itu, diterbitkan PERMA  No.  4  Tahun  2019  perihal Penyelesaian  Klaim  Sederhana.  Sesuai Pasal  1  butir  (1)  PERMA  No.4  Tahun 2019,  Simple  Claim  Settlement  artinya tatacara  pertimbangan  gugatan  perdata menggunakan  skor  gugatan  kebendaan sebanyaknya Rp 500.000.000 untuk terselesaikan melalui mekanisme sederhana serta bukti .

## 3. METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  dipergunakan pada  penelitian  merupakan  pendekatan hukum  normatif  serta  pendekatan  empiris. Untuk  melakukan  penelitian  dibutuhkan data  berasal  dari  data  sekunder  bersifat otoritatif  berupa  kamus  hukum,  literatur, media  cetak,  surat  kabar,  serta  media elektro,  serta  langsung  pada  akibat  survei pada lapangan. Jenis data berasal dari data
dipergunakan  pada  penelitian  dari  data sekunder  serta  data  primer  didapat  dari observasi langsung serta tanyajawab sehubungan menggunakan Analisis hukum Res judicata tetap ( Inkracht Van Gewijsde ) pada  Putusan  Gugatan  Cidera  Janji Sederhana pada Tanjung Karang Kelas IA Pengadilan  Negeri  (putusan  studi  no: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk). Data utama hanya menjadi  tunjangan  kelengkapan  data sekunder .
Mekanisme pengumpulan data dilakukan menggunakan melakukan penelitian  kepustakaan  ( library  research ) serta  pula  pengumpulan  data  lapangan ( field  research )  dilakukan  menggunakan mengamati  dan  mencatat  data  serta  fakta pada  tempat  penelitian  pada  Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Sehabis mengumpulkan  data  baik  akibat  survei kepustakaan  juga  studi  lapangan  secara holistik,  lalu  dianalisis  secara  hukum kualitatif menggunakan memaparkan persoalan sesuai survei serta bahasan pada penerangan  ataupun  penguraian  kalimat demi kalimat dirancang dengan sistematika.  Sesudah  menganalisis  data, penarikan  kesimpulan  merupakan  cara berpikir  deduktif  sesuai  fakta  bersifat umum,  lalu  dirancang  kesimpulan  khusus pada  menanggapi  masalah  sesuai  akibat penelitian .
4. HASIL DAN PEMBAHASAN a. Faktor Penyebab
Terjadinya Gugatan  Sederhana  Pada  Putusan
No : 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk
Gugatan sederhana adalah penemuan  terbaru  pada  hukum  program pada Indonesia. Tatanan tadi bisa dicermati  di  Peraturan  Mahkamah  Agung No.  2  Tahun  2015  sudah  diganti menggunakan
Peraturan Mahkamah
Agung  No.  4  Tahun  2019  perihal  tatacara
Penyelesaian Tuntutan
Sederhana (PERMA  No.  2  Tahun  2015 Jo PERMA No.  4  Tahun  2019).  Aturan  adalah jawaban  bagi  para  pencari  keadilan  ingin ajukan gugatan menggunakan penyelesaian cepat, serta terbitnya PERMA  No.  2  tahun  2015  adalah  salah satu  upaya  untuk  memperkecil  volume perkara pada Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, selain  faktor  rumah  serta  kehadiran  para pihak .
Adapun  subjek  penelitian  penulis ada  pada  putusan  No:  4/Pdt.G.S/2022/PN Tjk  pada  perkara wanprestasi melibatkan saudari  P  (menjadi  penggugat),  saudara WM  (tergugat  I)  serta  istrinya.  KM (Tergugat  II).  Tanggal  31  Juni  2021, WM serta istrinya  KM tiba  ke rumah  saudari P pada  Jl.  Nusantara  No.  16  LK  I  Desa Labuhan  Ratu  Raya  Kecamatan  Labuhan Ratu  Raya  Kota  Bandar  Lampung.  Serta meminjam uang Rp 50.000.000
membiayai  pekerjaan  proyek  Tergugat  I yaitu  pemasangan  PJU-TS  pada  Prefektur Pringsewu.  Saudara  WM  berjanji  serta sudah  menyampaikan  persetujuan  bahwa beliau mengambil laba dari akibat pinjaman  pada  Saudari  P  Rp  10.000.000 pada  Saudara  WM  di  tanggal  31  Juni 2021,  lalu  dilunasi  3  bulan  setelahnya, yaitu  jatuh  tempo  bulan  September  31 Tahun  2021.  Untuk  menjamin  pinjaman uang tadi, Saudara WM menjamin Saudari P1sertifikat  hak  milik,  yaitu  sertifikat rumah  serta  tanah  menggunakan  sertifikat hak milik no.144/Skb. Surat Ukur Sukabumi Indah Jl. Asahan BLK G/11 LK I  RT/RW  002/000  Desa  Sukabumi  indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar
Lampung.  lalu  surat  perjanjian  tertanggal 31 Juni 2021 menyatakan bahwa pinjaman/hutang  tadi  tak  dikembalikan pada  Saudari  P.  Maka  pada  saat  3  bulan sejak persetujuan tergugat yaitu tanggal 31 September  2021  sebagaimana  diuraikan pada  atas,  Saudari  P  (menjadi  penggugat) mengajukan gugatan ke kantor pendaftaran Negara  Tanjung  Karang  pada  tanggal  14 Februari 2022 menggunakan No.
pendaftaran 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk .
Small Claim Court sebagai tatacara penyelesaian  sengketa  gugatan  sederhana artinya langkah konkrit untuk mewujudkan asas  proses  cepat,  sederhana  serta  murah. Pembentukan  Small  Claims  Court  dilihat efektif  untuk  menuntaskan  perkara  kasus
kecil secara cepat serta efisien, menggunakan  diperkenalkannya  prosedur jalur cepat  secara  filosofis memungkinkan akses  pada  keadilan  (access  to  justice). Untuk  mewujudkan  asas  akses  pada keadilan menggunakan menuntaskan perkara  secara  praktis,  cepat  serta  murah, Mahkamah  Agung  telah  menandatangani PERMA  Small  Claims  Court  No.  2  tahun 2015 Jo .  PERMA  angka  4  Tahun  2019 perihal  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana, dimana  penyelesaian  gugatan  sederhana bisa  sebagai  dasar  hukum  penyelesaian gugatan  perdata  lebih  kecil  menggunakan penyelesaian dipercepat .
Tindakan sederhana termasuk pada yurisdiksi  atau  ruang  lingkup  pengadilan. Tak  seluruh  kasus  bisa  diselesaikan menggunakan mengajukan gugatan sederhana.  Pembatasan  Materi  utama gugatan  telah  diatur  pada  Pasal  3  serta Pasal  4  PERMA  No.  4  Tahun  2019,  bila diringkas menjadi berikut :
a. Tuntutan  dilakukan  pada  peristiwa cidera  janji  (non-performance)  dan perbuatan melawan
hukum
menggunakan  tuntutan  tak  melebihi Rp500.000.000 .
b. Perkara  dimaksud  tak  ada  pada  bawah yurisdiksi  pengadilan  terkhusus  mirip peradilan  niaga,  peradilan  perburuhan serta lainnya .
c. Sengketa tanah tak termasuk .
d. Pihak  pada  penggugatan  sederhana merupakan  penggugat,  masing-masing tak  bisa  lebihdari  satu  terkecuali mereka  mempunyai  pentingan  hukum sama .
e. Tergugat  tak  tahu  domisilinya  tak  bisa diajukan untuk gugatan sederhana .
f. Penggugat serta tergugat wajib mempunyai  yurisdiksi  pada  pengadilan sama .
g. Bila  penggugat  berada  pada  luar yurisdiksi yurisdiksi atau rumah tergugat, penggugat harus, ketika mengajukan gugatan, mengarah seorang pengacara  beralamat  pada  yurisdiksi atau rumah tergugat menggunakan surat tugas asal lembaga penggugat .
h. Masing  pihak,  penggugat  maupun tergugat,  harus  berpartisipasi  pada keseluruhan proses aturan menggunakan  atau  tanpa  hadir  kuasa hukum mereka .
Hal  perlu  diverifikasi  lebih  lanjut selama  masa  pendaftaran  kasus  buat menghindari  kesalahan dalam  menetapkan apakah gugatan terselesaikan menggunakan penyelesaian gugatan sederhana atau menggunakan proses periksa biasa, sebab ada beberapa kualifikasi  supaya  kasus  tadi  masuk  pada kategori  gugatan  sederhana.  Sesuai  Pasal 3(1)  serta  (2)  PERMA  No.  4  Tahun  2019 menjadi contoh pada putusan No.
4/Pdt.G.S/2022/PN  apabila  unsur  gugatan
sederhana  terpenuhi  yaitu  di Tanjung Karang  Kelas  IA menemukan  gugatan sederhana bukan. Sesuai akibat tanyajawab penulis  pada  Hakim  Pengadilan  Negeri Tanjung Karang Kelas IA , Hakim menyebutkan  faktor  penyebab  terjadinya gugatan sederhana Putusan No.4/Pdt.G.S/2022/PN Tjk sebab
merupakan sudah memenuhi kriteria Pasal 1-3  PERMA  No.  2  Tahun  2015 Jo . PERMA No. 4 tahun 2019 .
b. Proses Penyelesaian Gugatan Sederhana Pada Perkara Wanprestasi Pada  Putusan No :
4/Pdt.GS/2022/PN Tjk
Menuntaskan  Proses  Pengaduan Sederhana  ada  beberapa  tahapan  wajib dilewati selama proses tadi. Tatacara serta tatacara terlaksananya hukum acara
teraturkan menggunakan rinci pada PERMA  No.  4  Tahun  2019.  Investigasi dimulai  menggunakan  pengajuan  gugatan ke  register  pengadilan  negeri  memiliki kedudukan hukum serta diakhiri menggunakan  bacaan  putusan  oleh  hakim tunggal.  Panitera  terlebih  dahulu  tentukan kondisi perkara menggunakan menganalisis  apakah  perkara  diajukan untuk tindakan bisa diperiksa menggunakan penyelesaian sederhana ataupun  terperiksa  menggunakan  acara perdata  biasa.  Bila  perkaranya  perihal perbuatan  sederhana  maka  dilakukan
pemeriksaan  pendahuluan,  namun  Bila perkaranya bukan ihwal perbuatan sederhana  maka  perkaranya  diperiksa menggunakan cara biasa. Langkah operasional dan prosedur diatur pada Pasal 5  (2)  PERMA  No.  4  Tahun  2019  untuk penyelesaian  gugatan  sederhana  adalah menjadi :
1. Pendaftaran Gugatan.
2. Pemeriksaan kelengkapan Gugatan sederhana.
3. Penetapan  hakim  serta  penunjukan panitera pengganti.
4. Pemeriksaan pendahuluan.
5. Penetapan hari sidang serta pemanggilan para pihak.
6. Pemeriksaan sidang serta perdamaian.
7. Pembuktian.
8. Perdamaian.
Sesuai  menggunakan  ketentuan PERMA  No.  4  Tahun  2019  perihal tatacara Penyelesaian Tuntutan Sederhana, penggugat  terlebih  dahulu  mengajukan gugatan ke Panitera Perdata pada Pengadilan. Penggugat pula bisa mendaftarkan  gugatannya  menggunakan mengisi  formulir  gugatan  disediakan  pada kantor catatan sipil berisi perihal ciriidentitas  penggugat  serta  tergugat, penerangan singkat perihal perkara pendaftaran  gugatan  penggugat.  Wajib terlanpirkan  bukti  surat  terlegalisasi  di waktu  mendaftarkan  gugatan  sederhana.
Panitera  muda  lalu  meninjau  persyaratan pendaftaran  tindakan  sederhana  serta mengembalikan  tindakan  Bila  tindakan tadi  tak  memenuhi  persyaratan  sebagai tindakan  sederhana.  Bila  berhasil,  klaim sederhana  didaftarkan  pada  daftar  khusus klaim sederhana. Ketua peradilan memutuskan  titipan  dana  perkara  harus terbayarkan  oleh  penggugat,  sekalipun penggugat  pailit  bisa  mengajukan  sidang bebas  (prodeo).  Hakim  lalu  menyelidiki materi  gugatan  sederhana  buat  menilai sederhana ataupun tidak proses bukti nanti wajib  dilakukan  pada  pengadilan.  Bila  tak termasuk pada kategori perbuatan sederhana,  hakim  membentuk  putusan bahwa  perbuatan  tadi  bukan  perbuatan sederhana,  mencabutnya  asal  daftar  acara, serta  memerintahkan  pengembalian  sisa biaya  perkara  pada  penggugat  tak  serta merta  pada  register  Daftar  urusan  sipil biasa dialihkan .
Pada hal Putusan No. 4/Pdt.GS/2022/PN  Tjk  bahwa  di  hari persidangan, saudari P (sebagai penggugat) didampingi oleh pengacaranya, lalu saudara WM (Tergugat I) dan istrinya KM (Tergugat  II)  menghadiri  persidangan mengambil bagian pada  proses itu sendiri. Hakim mencoba untuk membuat penggugat serta tergugat berdamai, namun tak berhasil. Dilanjutkannya perkara pemeriksaan  menggunakan  pembacaan gugatan  didalamnya  masih  terpertahankan
penggugat. Untuk memperkuat dalil gugatan, penggugat sudah ajukan pembuktian  surat  bertanda  P-1  hingga dengan P-5 :
1. Fotokopi  Surat  Perjanjian  tanggal  31 Juni 2021 bertanda P-1 .
2. Fotokopi  Sertifikasi  Hak  Milik  No. 144/SKB  tanggal  14  November  1989 bertanda P-2 .
3. Fotokopi  KTP  #1871090903800006 atasnama  WM  (Tergugat  I)  tanggal  27 Juli 2018 bertanda P-3 .
4. Fotokopi  KTP  No.  1871014408780007 atasnama  KM  (Tergugat  II)  tanggal  13 Februari 2018 diberi tanda P-4 .
5. Fotokopi akta nikah No. 0093/003/III/2021  tanggal  5  Maret 2021, diberi tanda P-5 .
Apapun terjadi selama perundingan serta  dimuat  sepenuhnya  pada  catatan negosiasi dianggap sepenuhnya terkandung  serta  merupakan  bagian  tak terpisahkan dari putusan. Bahwa penggugat,  tergugat  I  serta  tergugat  II, silahkan  menilai  selanjutnya  bahwa  sebab Tergugat  I  serta  II  terbukti wanprestasi pada  Penggugat,  maka  Penggugat  Pasal  3 menyatakan  bahwa  Tergugat  I  serta Tergugat II (Para Tergugat) membuat janji sesuai Undang-Undang tak menepati/ingkari,  sebagai  akibatnya  wajib dihukum membayar hutang Rp 50.000.000 pada penggugat .
Menimbang,  bahwa  sehubungan menggunakan permohonan gugatan penggugat, butir dua, diantaranya memutuskan  sah  serta  tidaknya  nilai barang  jaminan  ( conservatoir  beslag ) disita  dari  jaminan  punya  para  tergugat, berupa  rumah  bersama  isinya;  tanah bersertifikat menggunakan No. Hak Milik. 144/Skb, Surat Ukur 11-14-1989 No. 1972 tahun  1989,  luas  127  M2  pada  Perum Sukabumi  indah  Jl.  Asahan  BLK  G  /  11 LK  I  RT/RW  002/000  Kel.  Kabupaten Sukabumi  latif.  Kota  Sukabumi,  Bandar Lampung, sebab selama proses tadi barang gadai  tak  pernah  disita  pada  barang  gadai tadi apabila penggugat tak bisa menunjukan suatu alasan memaksa, seperti tergugat  akan  mengalihkan  barang  gadai atau mengambil barang gadai asal penggugat sesuai Pasal 261 RBg permohonan  buat  membatalkan  tindakan penggugat pada poin 2 .
Menimbang, bahwa  dari  Undang- Undang,  jangka  waktu  gugatan  penggugat hitung  4  merupakan  menyatakan  bahwa rumah serta tanah pekarangannya terdaftar dengan  angka  akta  hak  milik.  144/Skb, Surat  Ukur  11-14-1989  No.  1972  tahun 1989, luas 127 M2 pada Perum Sukabumi indah Jl. Asahan BLK G/11 LK  I RT/RW 002/000 Kelurahan Sukabumi indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung  milik  penggugat,  menguatkan hal-hal  berikut  sesuai  Pasal  1338(1)  KUH
Perdata: perjanjian disebut siapa membuatnya”, dimana pada surat perjanjian lepas 31 Juni 2021 ihwal barang jaminan,  bila  tergugat  I  tak  melunasi hutangnya, penggugat berhak untuk menjual/melelang  barang  jaminan  tadi serta  tak  belum  tentu  menjadi  milik penggugat,  sebagai  akibatnya  gugatan penggugat poin 4 ditolak .
Menimbang, bahwa pada Permohonan  Gugatan  Penggugat  butir lima,  para  Tergugat  secara  tanggung renteng bertanggung jawab untuk membayar  tunjangan  dijanjikan  oleh Tergugat dari dana Penggugat dipergunakan oleh Tergugat untuk mendanai  pekerjaan  tadi  Rp  10.000.000, meskipun hal tak disepakati secara tertulis sebab  Tergugat  I  serta  Tergugat  II mengakui  kebenarannya  pada  jawaban tertulis  serta  lisan  mereka  pada  sidang utama,  tetapi  permohonan  penggugat  di poin 5 gugatan tadi beralasan hukum serta wajib dikabulkan .
Menimbang, bahwa penggugat butir  6  artinya  humukan  tergugat  secara tertanggung  untuk  membayarkan  bagi akibat  seharusnya  diterima  penggugat bersama  bunganya  5%  perbulan  X  selama 7  bulan,  sebagai  akibatnya  sebagai  Rp 17.500.000 seharusnya diterima penggugat dikabulkan  pada  permohonan  penggugat butir  5,  sedangkan  buat  kewajiban membayar  lima%  perbulan  asal  jumlah
pinjaman, berdasarkan Pasal 1247 UU No. kitab  Undang-Undang  aturan  Perdata menyatakan:  “Debitur  cuma  berkewajiban menggantikan  dana,  rugi  serta  bunga sesungguhnya timbul atau bisa diperkirakan  saat  pengakhiran  perjanjian, kecuali  tak  dilaksanakannya  perjanjian  itu sebab suatu penipuan dilakukan. olehnya”, dimana  penggugat  pada  sidang  utama adanya tipu muslihat antara tergugat I serta para  tergugat  saya  tak  bisa  menerangkan sebab  tidak  dilaksanakannya  kewajiban tergugat  pada  penggugat,  serta  pada  Surat Perjanjian  tanggal  31  Juni  2021  tak dirancang  kesepakatan  atas  pembayaran bunga tadi, sebagai akibatnya tak ada dasar hukumnya serta wajib ditolak .
Menimbang, bahwa pada
Permohonan  gugatan  Penggugat  7  yaitu terhukum  tergugat  secara  tertanggung untuk  menggantikan  kerugian  nonmateri moral  diderita  Penggugat  Rp  100.000.000 sesuai  perihal  yurisprudensi  Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 650/PK/Pdt/1994  “Kerugian  tak  berwujud hanya berlaku buat perihal tertentu seperti kematian,  luka  berat  serta  penganiayaan” sebab  kerugian  tak  berwujud  diminta  tak diklaim menjadi perihal  tertentu pada  rasa ditunjuk  kasus  hukum  wajib  menolak klaim  untuk  kerusakan  non-uang  seperti pada  pernyataan  klaim  penggugat  di  poin 7 .
Menimbang, Bahwa pada Permohonan  gugatan  Penggugat  buah  8, menghukum para tergugat secara tanggung renteng buat menyerahkan agunan utang/pinjaman  kepada  Penggugat  berupa rumah dan tanahnya bersertifikat hak milik No.  144  /Skb,  surat  informasi  lapangan tanggal  14  Nopember  1989  No.  1972 Tahun  1989  di  Perum  Sukabumi  indah  JL terdapat  lahan  seluas  127  M2.  Asahan BLK  G/11  LK  I  RT/RW  002/000 Kelurahan  Sukabumi  indah  Kecamatan Sukabumi  Kota  Bandar  Lampung  pada penggugat  secara  sederhana  serta  tanpa syarat,  sebab  menyangkut  pelaksanaan putusan wajib diikuti menggunakan prosedur  hukum  lebih  lanjut,  yaitu  petisi untuk menolak .
Menimbang, bahwa  sehubungan menggunakan Permohonan gugatan butir 9 Penggugat yaitu menghukum serta memerintahkan para Tergugat atau siapapun  memiliki  hak  Tergugat  serta turunannya  untuk  mengosongkan  serta menyerahkan barang jaminannya sebagaimana  diatur  pada  Sertifikat  Hak Milik  No.  144  /Skb,  Surat  Ukur  14 Nopember  1989,  No.  1972  Tahun  1989, Luas  127  M2,  berlokasi  pada  Perum Sukabumi indah Jl. Asahan BLK G/11 LK I  RT/RW  002/000  Desa  Sukabumi  latif Kecamatan Sukabumi Kota Bandar
Lampung  selambatnya  1  minggu  sesudah putusan  sebagai  res  judicata  tetap,  erat
kaitannya menggunakan Permohonan gugatan  Penggugat  butir  dua,  digugurkan, permohonan  penggugat  poin  9  wajib ditolak .
Menimbang, bahwa  permohonan gugatan  Pasal  10  penggugat  merupakan menghukum  para  tergugat  buat  bayarkan uang  paksaan  ( dwangsom )  Rp  300.000 setiap  harinya,  sebab  tak  laksanakan putusan  tadi,  dimana  di  hakikatnya dwangsom (uang  paksa).  dijatuhkan  oleh hakim,  Bila  pada  putusan  memuat  pidana sebab melakukan perbuatan tertentu menggunakan ancaman pembayaran sejumlah uang bila tak  dilaksanakan  (Dari Pasal 606 a Rv ), maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung uang paksa ( dwangsom )  Republik  Indonesia  No  791 K/Sip/1972  tak  berlaku  untuk  tuntutan pembayaran  uang,  sebagaimana  tercantum pada  Hitungan  Permohonan  3  gugatan Penggugat,  oleh  sebab  itu  gugatan  10 wajib ditolak .
Menimbang, bahwa  sehubungan menggunakan  petitum  gugatan  penggugat yaitu  butir  11  menyatakan  bahwa  putusan bisa  terlaksanakan  dulu  ( Uitvoerbaar  Bij Voorraad ),  meskipun  ada  perupayaan banding,  hukum  verzet  ,  kasasi  serta lainnya  sebab  tak  ada  alasan  hukum memaksa  untuk  melaksanakan  putusan dari Pasal 191 RBg permohonan dinyatakan ditolak .
Sesuai  hasil  pemeriksaan  penulis pada  hakim  pada  Pengadilan  Negeri
Tanjung Karang Kelas IA , hakim mengungkapkan mengapa sebagian gugatan  ditolak  serta  tak  dilakukan pemeriksaan  lebih  lanjut  sebab  para terdakwa mengakui semuanya.
Berdasarkan  PERMA  No.  4  Tahun  2019, persetujuan bulat tak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Bukti persetujuan cukup  diperiksa  serta  dipastikan  dicap serta  dikeluarkan  oleh  petugas  pos. Tuntutan  penggugat  dikabulkan  sebagian seperti  penyitaan  satu  bukti  hak  milik untuk  dijual  tak  dikabulkan  sebab  selama persidangan tak pernah dilakukan penyitaan  barang  jaminan  serta  penggugat tak  bisa  membuktikan  adanya  alasan mendesak,  misalnya  sebab  tergugat  akan mengalihkan  kepemilikan  barang  jaminan atau  menjauhkan  barang  jaminan  dari penggugat .
Sesuai  hasil  wawancara  dilakukan menggunakan RADEN  AYU RIZKIYATI selaku  Hakim  Tunggal  pada  Putusan  No. 4/Pdt.  G.S/2022/PN  Tjk  Alasan  lain mengapa  hakim  tak  mengabulkan  sita agunan  merupakan  mengingat  waktunya hanya  25  hari  kerja,  sebab  sita  jaminan wajib diperiksa dan prosedurnya memakan waktu  relatif  lama  ,  sebagai  akibatnya hakim  menolak  gugatan  balik  pada penggugat.

## 5. SIMPULAN
Sesuai  pembahasan  serta  penelitian  pada masalah tadi, maka disimpulkan menjadi :
1. Faktor  penyebab  gugatan  sederhana pada  putusan  No:  4/Pdt.GS/2022/PN Tjk  merupakan  terjadinya wanprestasi melawan hukum (PMH) menggunakan skor gugatan sebanyaknya Rp500.0000.000 antara penggugat serta tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 1(1)  PERMA No.  4 Tahun  2019 perihal  tatacara  Penyelesaian  Tuntutan Sederhana.  Satu  tujuan  hukum  artinya untuk  memperoleh  keadilan,  serta negara  mempunyai  kewajiban  untuk menegakkan  keadilan.  Satu  upaya negara  untuk  menegakkan  keadilan merupakan menyampaikan perlindungan  pada  warga  supaya haknya  terpenuhi.  Mahkamah  Agung beropini  bahwa  warga  memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa perdata  alternatif  efektif  serta  praktis diakses untuk pertahankan hak
hukumnya. Maka perlunya
penyelesaian perkara perdata
menggunakan mekanisme khusus, maka  alasan  perlunya  mekanisme khusus merupakan perlunya penyelesaian  sengketa  secara  cepat, murah serta adil .
2. Tatacara  selesainya  gugatan  sederhana pada  kasus wanprestasi pada  putusan
No:  4/Pdt.GS/2022/PN  Tjk,  tata  cara serta  tata  cara  pelaksanaan  hukum acara  sudah  dirinci  pada  PERMA  No. 4  Tahun  2019  pemeriksaan  diawali menggunakan pendaftaran Beracara ke Panitera Pengadilan Negeri berwenang mengadili  kasus  serta  mengakhiri menggunakan  bacaan  putusan  pada hakim  tunggal.  Hakim  memutuskan hari pertama persidangan waktu berkas kasus ditutup. Bila penggugat tak hadir di hari pertama sidang tanpa alasan sah serta lumrah, maka gugatan ternyatakan batal. Padahal tergugat tak datang pada hari pertama sidang, maka gugatan kedua dilaksanakan sebagaimana  mestinya.  Jika  terdakwa tidak hadir di sidang hari kedua, hakim memutuskan verstek .
6. DAFTAR PUSTAKA
a. Buku-Buku :
Emman  Superman.  2012.  Arbitrase  serta dilema  Penegakan,  PT.  Fikahati, Jakarta .
Hashrul Buamoena serta Trie Astuti. 2014.
Tahapan
Sempurna Jadi
Pengacara  Sukses ,  Erte  Pose,
Jogjakarta .
Issacs  S.  Liehitu  serta  Fathimah  Ahmad.
1982. lntisari  Hukum  Acara Perdata , cet. 1, Ghalea Indonesia,
Jakarta
Tami  Rush.  2018. Pengantar  Hukum ,  CV Anugrah  utama  Raharja,  Bandar Lampung .
Warjono  Prodjodjikoro.  1975. Hukum
Acara  Perdata  pada  Indonesia , cet. 4, Sumur Badung, Bandung .
Zainal Askin. 2015. Hukum Acara Perdata
pada Indonesia , kelompok
Prenadamedia, Jakarta .

## B. Undang-Undang  serta  Peraturan
Lain:
Herzien Inlandsch Reglement (HIR) .
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata
(KUHPerdata) .
Peraturan  Mahkamah  Agung No. 2  Tahun
2015 perihal Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana .
Peraturan  Mahkamah  Agung No. 4  Tahun
2019 perihal Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana . Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Peradilan Negeri

## Tanjung Karang Kelas IA
Rechtreglement  voor  de  Buitengewesten
(RBG)

## C. Sumber Lain:
Anita  Afrikana.  2018. Dasar  Filosofis serta  Inklusif  Klaim  Sederhana pada  Sistem  Peradilan  Perdata ,
Vol 3, Jurnal UBELAJ, no. 1 .
Maya Sartika. 2019. Diakses dari htpps://journal.unigha.ac.ld/index. Php/JSH/ article/doload/138/131.