## PENGATURAN PEMANFAATAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN JALAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

## Teguh Yuono

## Abstrak
Pembangunan  nasional  ditujukan  guna  meningkatkan  taraf  kehidupan masyarakat  secara  adil  dan  merata.  Untuk  mewujudkannya  maka  pemanfaatan kekayaan  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  negara  harus  dilakukan  secara bijaksana dan berkelanjutan. Salah  satu prasarana utama adalah diperlukannya pembangunan  jalan,  karena  fungsinya  yang  vital  yaitu  sebagai  penghubung antar  wilayah  yang   pada  akhirnya  perekonomian  dapat  bergerak  ke  arah  yang lebih baik.
Pembukaan  jalan  baru  juga  dimaksudkan  memperpendek  dan mempercepat  jarak  perjalan.  Pelebaran  jalan,  pengembangan  jalan  dan pembangunan  jalan  baru  membutuhkan  lahan  yang  tidak  sedikit,  diperlukan pengaturan lahan sehingga tidak mengganggu ekosistem dan keseimbangan alam.
Pengunaan lahan untuk pengembangan atau pembuatan jalan baru yang merupakan  fasilitas  layanan  umum  untuk  masyarakat  dalam  meningkatkan perekonomian  dan  transportasi  juga  harus  dilakukan  dengan  mentaati pengaturan  tata  ruang  wilayah  yang  ada,  sehingga  menghindarkan  alih  fungsi lahan    yang  kurang  tepat  misal  alih  fungsi  lahan  dari  yang  produktif/lahan pertaniaan lestari dan kawasan lindung menjadi jalan.

## Kata kunci : jalan baru, lahan, pengaturan
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pembangunan nasional dituju- kan guna meningkatkan taraf kehidupan  masyarakat  secara  adil dan merata. Untuk mewujud- kannya,maka  pemanfaatan    keka- yaan  sumber  daya  alam  yang dimiliki  negara  harus  dilakukan secara  bijaksana  dan  berkelanjutan, sehingga apabila proses ini berjalan    terus    menerus    maka negara akan sampai  pada  kondisi dimana perekonomian
dapat tumbuh  dengan  baik  dan  masya- rakat  ikut  berperan  besar  di- dalamnya.
Agar  kekayaan  alam  dapat dimanfaatkan    dengan  baik  maka penyediaan    prasarana    dan  sarana fisik  harus  dapat  disediakan  dalam
waktu    yang  tepat.  Salah  satu prasarana  utama  adalah  diper- lukannya   pembangunan   jalan, karena  fungsinya  yang  vital  yaitu sebagai  penghubung    antar  wilayah yang    pada  akhirnya  perekonomian dapat  bergerak  ke  arah  yang  lebih baik.
Pada masa sekarang dengan
jumlah penduduk yang terus meningkat  maka  meningkat  pula kebutuhan akan papan/hunian, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan,
kantor  pemerintahan,  pasar/pusat perbelanjaan  dan  lain  sebagainya. Untuk  menjangkau  dan  meng- hubungkan  satu  tempat/wilayah  ke tempat/  wilayah  yang  lain  maka diperlukan jalan yang memadai.
Dalam  berpergian  lewat  jalan darat,maka  masyarakat  menggu- nakan kendaraan sebagai sarananya. Beragam kendaraan dapat  dijumpai  dijalan,baik  berupa: mobil, sepeda motor, sepeda, kereta api,  kendaraan  tradisional  dan sebagainya. Jumlah kendaraan  yang terus  meningkat  dari  waktu  ke waktu,maka  memerlukan  pengem- bangan atau pelebaran jalan.
Pembukaan  jalan  baru  juga dimaksudkan  memperpendek  dan mempercepat jarak perjalan. Pelebaran jalan, pengembangan jalan  dan  pembangunan  jalan  baru membutuhkan  lahan  yang  tidak sedikit, diperlukan pengaturan lahan,sehingga  tidak  mengganggu ekosistem dan keseimbangan alam.

## 1.2. Rumusan Masalah
Dari  uraian  latar  belakang  di atas permasalahan yang akan dibahas  dalam  tulisan  ini  sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan penggu- naan  lahan  yang  tepat  dalam pemenuhan  kebutuhan  lahan untuk    pengembangan,  pele- baran  dan  pembangunan  jalan baru.

## 1.3. Tujuan
Tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui  kebijakan    ten- tang  penggunaan  lahan  untuk pengembangan jalan dan pembangunan jalan baru. 1.4. Manfaat Manfaat yang diharapkan dalam  penyusunan  makalah  ini yaitu : 1.  Memberikan  masukan  tentang pengunaan  lahan  yang  dapat mengakomodasi  semua  kebutu- han dengan meminimalisir dampak  sosial  dan  lingkungan yang terjadi. 2.    Memberikan      kontribusi      pe- ningkatan  ilmu  pengetahuan dan wawasan tentang kebijakan  dalam  pengunaan lahan  pada    pengembangan dan pembangu-nan jalan baru.

## 2.      PEMBAHASAN
2.1.  Kebijakan  Tentang
Pengunaan Lahan Terkait Tata Ruang Pengunaan lahan untuk pengembangan  atau pembuatan  jalan baru yang merupakan fasilitas layanan  umum  untuk  masyarakat dalam  meningkatkan  perekonomian dan transportasi juga harus dilakukan dengan  mentaati  pengaturan  tata ruang  wilayah  yang  ada,  sehingga menghindarkan  alih  fungsi  lahan yang  kurang  tepat  misal  alih  fungsi lahan  dari  yang  produktif/lahan pertaniaan lestari dan kawasan lindung  menjadi  jalan/bangunan. Hal ini  diamanatkan  dalam  undang- undang sebagai berikut :
1. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang
Bahwa  keberadaan  ruang  yang terbatas  dan  pemahaman  masyarakat yang  berkembang  terhadap  pen- tingnya  penataan  ruang  sehingga diperlukan  penyelenggaraan  pena- taan  ruang  yang  transparan,  efektif, dan  partisipatif  agar  terwujud  ruang yang  aman,  nyaman,  produktif,  dan berkelanjutan.
Penataan  ruang  adalah  suatu sistem  proses  perencanaan  tata
ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan pengendalian  pemanfaatan  ruang. Jangka  waktu  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Nasional  adalah  20  (dua puluh)  tahun  dan  ditinjau  kembali setiap dalam  5 (lima) tahun.
Proporsi  ruang  terbuka  hijau  publik pada  wilayah  kota  paling  sedikit  20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota,  sedangkan  distribusi  ruang terbuka  hijau  publik  disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Pengendalian
pemanfaatan
ruang  dilakukan  melalui  penetapan peraturan  zonasi,  perizinan,  pem- berian  insentif  dan  disinsentif,  serta pengenaan  sanksi.  Penataan  ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:
a.  pemberdayaan  masyarakat perdesaan;
b.  pertahanan  kualitas  ling- kungan setempat dan  wila- yah  yang didukungnya;
c.  konservasi    sumber    daya alam;
d.  pelestarian    warisan  buda- ya lokal;
e.  pertahanan    kawasan  lahan abadi  pertanian  pangan untuk ketahanan pangan;
f.  penjagaan      keseimbangan pembangunan  perdesaan- perkotaan.
2. Peraturan  Pemerintah  No 26 tahun  2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Sesuai  dengan  amanat  Pasal 20  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan  pedoman  untuk  penyu- sunan rencana pembangunan
jangka  panjang  nasional,  penyu- sunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan  ruang  dan  pengen- dalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional.
Hal  ini  untuk  mewujudkan keterpaduan,  keterkaitan,  dan  ke- seimbangan  perkembangan  antar- wilayah  provinsi,  serta  keserasian antarsektor,  penetapan  lokasi  dan fungsi ruang untuk investasi, penataan  ruang  kawasan  strategis nasional, dan penataan ruang wilayah  provinsi  dan  kabupaten/ kota.
Untuk  mengantisipasi  dina- mika pembangunan tersebut, upaya pembangunan  nasional  juga  harus ditingkatkan  melalui  perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang  yang  lebih baik agar  seluruh  pikiran  dan  sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya.
RTRWN  ini  didasarkan  pada upaya  untuk  mewujudkan  tujuan penataan  ruang  wilayah  nasional, antara  lain,  meliputi  perwujudan ruang wilayah nasional  yang aman, nyaman, produktif, dan ber- kelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan  antar-wilayah,  yang diterjemahkan  dalam kebijakan dan strategi pengem-bangan struktur  ruang  dan  pola  ruang wilayah nasional. 2.2. Kebijakan Pengadaan Tanah    bagi    Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pengunaan lahan untuk kepentingan  umum  dalam  kaitannya dengan pembangunan senantiasa juga  harus  memperhatikan  kebijakan
yang  ada  sehingga  tidak  menjadikan permasalahan dikemudian hari.
Untuk lebih meningkatkan
prinsip  penghormatan  terhadap  hak- hak  atas  tanah  yang  sah  dan kepastian  hukum  dalam  pengadaan tanah  bagi  pelaksanaan  pemba- ngunan  untuk  kepentingan  umum, maka pemerintah membuat Peraturan  Presiden  nomor  65 tahun 2006 peraturan tentang Pengadaan  Tanah  bagi  Pelaksanaan Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum Pengadaan  tanah  adalah  setiap kegiatan  untuk  mendapatkan  tanah dengan  cara  memberikan  ganti  rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman,  dan  benda-benda  yang berkaitan  dengan  tanah.  Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan  untuk  kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara  jual  beli,  tukar  menukar,  atau cara  lain  yang  disepakati  secara sukarela  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan.
Pembangunan  untuk  kepenti- ngan  umum  yang  dilaksanakan Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah, yang  selanjutnya  dimiliki  atau  akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi : a. jalan  umum dan  jalan tol, rel  kereta api (di atas tanah, diruang atas tanah, ataupun  di  ruang  bawah tanah), saluran air minum /air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; b.    waduk,  bendungan, ben- dungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya; c.    pelabuhan,  bandar  udara, stasiun  kereta  api,  dan terminal;
d.  fasilitas      keselamatan umum,  seperti  tanggul
penanggulangan  bahaya banjir,  lahar,  dan  bencan lain; e. tempat pembuangan sampah; f.    cagar    alam    dan  cagar budaya; g. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan  panitia  pengadaan  tanah kabupaten/kota  yang  dibentuk  oleh Bupati/Walikota.  Panitia  Pengadaan Tanah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dibentuk oleh Gubernur. Pengadaan  tanah  yang  terletak  di  dua wilayah  kabupa-ten/kota  atau  lebih, dilakukan  dengan  bantuan  panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk  oleh  Gubernur.  Pengadaan tanah  yang  terletak  di  dua  wilayah provinsi  atau  lebih,  dilakukan  dengan bantuan  panitia  pengadaan  tanah  yang dibentuk  oleh  Menteri  Dalam  Negeri yang  terdiri  atas unsur Pemerintah  dan unsur Pemerintah Daerah terkait. Bentuk ganti rugi dapat berupa :
a. Uang; dan/atau b. Tanah pengganti; dan/atau
c.  Pemukiman      kembali;  dan /atau
d. Gabungan dari dua atau lebih
bentuk ganti kerugian e.  Bentuk  lain  yang  disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dasar  perhitungan  besarnya  ganti  rugi didasarkan atas : a.  Nilai  Jual  Obyek  Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan
memperhatikan  Nilai  Jual Obyek  Pajak  tahun  berjalan berdasarkan peni-laian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah  yang  ditunjuk  oleh panitia; b.  Nilai  jual  bangunan  yang ditaksir oleh perangkat daerah  yang  bertanggung jawab di bidang bangunan; c.  Nilai  jual  tanaman  yang ditaksir oleh perangkat daerah  yang  bertanggung jawab di bidang pertanian.
Apabila  yang  berhak  atas  tanah atau  benda-benda  yang  ada  di  atasnya yang  haknya  dicabut  tidak  bersedia menerima  ganti  rugi  sebagaimana ditetapkan  dalam  Keputusan  Presiden, karena  dianggap  jumlahnya  kurang layak,  maka  yang  bersangkutan  dapat meminta  banding  kepada  Pengadilan Tinggi  agar  menetapkan  ganti  rugi sesuai  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  1961  tentang  Pencabutan  Hak- Hak  Atas  Tanah  dan  Benda-Benda yang  ada  di  atasnya  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  39  Tahun  1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian  oleh  Pengadilan  Tinggi Sehubungan  dengan  Pencabutan  Hak- Hak  Atas  Tanah  dan  Benda-Benda yang ada di atasnya.
2.3. Kebijakan  tentang Pengunaan Lahan Pertanian Pembukaan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menyebutkan  bahwa tujuan  bernegara  adalah  “melindungi segenap bangsa  Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perda- maian abadi, dan keadilan social”
Salah  satu  bentuk  perlindungan tersebut  adalah  terjaminnya  hak  atas pangan  bagi  segenap  rakyat  yang merupakan  hak  asasi  manusia  yang sangat  fundamental  sehingga  menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya.  Untuk  mewujudkan kesejahteraan  rakyat  adalah  hal  yang sangat  penting  untuk  direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian  berkelanjutan.  Untuk  itu pemerintah  membentuk UU  No.  41 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan  pertanian  memiliki  peran dan  fungsi  strategis  bagi  masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat  sejumlah  besar  penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup  pada  sektor  pertanian.  Lahan merupakan  sumber  daya  alam  yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah,  tetapi  kebutuhan  terhadap lahan selalu meningkat.
Alih  fungsi  lahan  pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian  ketahanan  dan  kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi  pangan,  lingkungan  fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.  Alih  fungsi  lahan-lahan pertanian  subur  selama  ini  kurang diimbangi  oleh  upaya-upaya  terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui  pencetakan  lahan  pertanian baru  yang  potensial.  Di  sisi  lain,  alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan  makin  sempitnya  luas lahan  yang  diusahakan  dan  sering berdampak  pada  menurunnya  tingkat kesejahteraan  petani.  Oleh  karena  itu, pengendalian alih fungsi lahan
pertanian pangan melalui per- lindungan  lahan  pertanian  pangan merupakan  salah  satu  upaya  untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan  pangan,  dalam  rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan  petani  dan  masyarakat pada umumnya.
Lahan  Pertanian  Pangan  yang ditetapkan  sebagai  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa: a.   lahan beririgasi; b.   lahan reklamasi rawa pasang surut dan  nonpasang  surut  (lebak); dan/atau
c.  lahan tidak beririgasi

## 2.4. Peraturan tentang Jalan
Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan  bangsa,  wilayah  negara,  dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan. Sebagai  bagian  sistem  trans- portasi  nasional,  jalan  mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung    bidang  ekonomi,  sosial dan  budaya  serta  lingkungan  dan dikembangkan  melalui  pendekatan pengembangan  wilayah  agar  tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, mem- bentuk  dan  memperkukuh  kesatuan nasional  untuk  memantapkan  per- tahanan  dan  keamanan  nasional,  serta membentuk  struktur  ruang  dalam rangka  mewujudkan  sasaran  pem- bangunan nasional.
Dengan  adanya  perkem-bangan otonomi  daerah,  tantangan  persaingan global, dan  tuntutan peningkatan  peran masyarakat  dalam  penyelenggaraan jalan,  Undang-Undang  Nomor  13
Tahun  1980  tentang  Jalan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1980  Nomor 83,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3186) tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum pengaturan  tentang  jalan,  maka disempurnakan  dengan  disahkannya Undang-Undang  nomor  38  tahun 2004 tentang Jalan.
Jalan didefinisikan sebagai prasarana  transportasi  darat  yang meliputi  segala  bagian  jalan,  termasuk bangunan pelengkap dan per-
lengkapannya  yang  diperun-tukkan bagi  lalu  lintas,  yang  berada  pada permukaan  tanah,  di  atas  permukaan tanah,  di  bawah  permukaan  tanah dan/atau  air,  serta  di  atas  permukaan air,  kecuali  jalan  kereta  api,  jalan  lori, dan jalan kabel.
Bangunan pelengkap jalan antara lain  jembatan,  terowongan,  ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong,  tembok  penahan,  dan saluran  tepi  jalan  dibangun  sesuai dengan persayaratan teknis.
Perlengkapan  jalan  terdiri  atas perlengkapan  jalan  yang  berkaitan langsung  dengan  pengguna  jalan,  dan perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung  dengan  pengguna  jalan. Perlengkapan  jalan  yang  berkaitan langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan  atau  alat  yang  dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban,  dan  kelancaran  lalu  lintas serta  kemudahan  bagi  pengguna  jalan dalam berlalu lintas. Contoh perlengkapan  jalan  tersebut  antara  lain rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu jalan, alat  pengendali  dan  alat  pengaman pengguna jalan, serta fasilitas pendukung  kegiatan  lalu  lintas  dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di  luar  jalan  seperti  tempat  parkir  dan halte bus.
Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna  jalan  adalah  bangunan  yang dimaksudkan untuk keselamatan pengguna  jalan,  dan  pengamanan  aset jalan,  dan  informasi  pengguna  jalan. Contohnya  antara  lain  patok-patok pengarah,  pagar  pengaman,  patok kilometer,  patok  hektometer,  patok ruang  milik  jalan,  batas  seksi,  pagar jalan,  fasilitas  yang  mempunyai  sarana untuk  keperluan  memberikan  per- lengkapan  dan  pengamanan  jalan,  dan tempat istirahat.
Jalan sesuai peruntukkannya terdiri  atas  jalan  umum  dan  jalan khusus. Jalan  umum  adalah  jalan  yang diperuntukkan  bagi  lalu  lintas  umum.
Sedangkan  jalan  khusus    adalah  jalan yang  dibangun  oleh  instansi,  badan usaha,  perseorangan,  atau  kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
Jalan umum dikelompokkan menjadi  empat  kelompok  jalan,  yaitu berdasarkan  sistem,  fungsi,  status,  dan kelas. Pengelompokkan masing-masing kelompok jalan adalah sebagai berikut:
Pengelompokan  jalan  berdasar- kan  sistem,  dibagi  menjadi  dua  yaitu sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan  jalan  sekunder . Berdasarkan sifat  dan  pergerakan  pada  lalu  lintas dan  angkutan  jalan,  fungsi  jalan dibedakan : jalan arteri, ,jalan kolektor,
jalan  lokal  dan  jalan  lingkungan.
Berdasarkan  statusnya,  jalan  umum dikelompokkan menjadi : jalan
nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten,  jalan  kota  dan  jalan  desa. Kelas  jalan  berdasarkan  spesifikasi penyediaan prasarana jalan di- kelompokkan  atas  :  jalan  bebas hambatan,  jalan  raya,  jalan sedang  dan jalan kecil. 3.      KESIMPULAN  DAN SARAN 3.1.  Kesimpulan 1. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang ber- kembang  terhadap  penting- nya  penataan  ruang  sehingga diperlukan  penyelenggaraan penataan  ruang  yang  trans- paran,  efektif,  dan  partisipatif agar  terwujud  ruang  yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan termasuk pemanfaatan lahan untuk pembangunan  dan  pengem- bangan jalan. 2.  Pengunaan lahan untuk kepentingan  umum  dalam kaitannya  dengan  pemba- ngunan senantiasa harus memperhatikan kebijakan yang  ada  sehingga  tidak menjadikan permasalahan dikemudian hari. 3.  Alih  fungsi  lahan  pertanian sedapat  mungkin  dihindarkan karena  mempunyai  implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta  kesejahteraan  masya- rakat pertanian  dan perdesaan yang kehidupannya ber- gantung pada lahannya. 3.2.  Saran 1. Pengunaan lahan untuk pengembangan  atau  pem- buatan jalan baru yang merupakan  fasilitas  layanan umum untuk masyarakat dalam meningkatkan pe- rekonomian  dan  transportasi harus dilakukan dengan mentaati    penga-turan  tata ruang  wilayah  yang  ada, sehingga  menghindarkan  alih fungsi  lahan    yang  kurang
tepat  misal  alih  fungsi  lahan dari yang produktif/lahan per- taniaan  lestari  dan  kawasan lindung menjadi jalan/bangunan. 2.  Perencanaan  pembangunan dan pengembangan jalan yang matang harus senantiasa dilakukan dan mencari alternatif terbaik untuk meminimalisir  adanya  dam- pak negatif terhadap ekosistem,  perpindahan  pen- duduk  dan  pengunaan  lahan pertanian subur .

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  No.  26  tahun  2007, tentang Penataan Ruang
Peraturan  Pemerintah  No  26  tahun 2008,  tentang Rencana  Tata Ruang Wilayah Nasional Peraturan  Presiden  nomor  65  tahun 2006, tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Undang-Undang nomor 38 tahun 2004, tentang Jalan
Undang-Undang nomor 41 tahun 2009, tentang Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 1961, tentang Pencabutan Hak-Hak  Atas  Tanah  dan Benda-Benda  yang  Ada  di Atasnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973, tentang Acara Penetapan  Ganti  Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan  Hak-Hak  Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di Atasnya Prof.  Dr  Mochtar  Kusumaatmadja.
2006, Konsep-Konsep  Hukum

## Dalam Pembangunan
Muhammad  Erwin,  SH.,  M.Hum. 2011, Hukum  Lingkungan dalam  Sistem  Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup Prof.  Dr.  Etty  R.  Agoes,  S.H.,  LL.M. 2013, Peran  Hukum  dalam Pembangunan  di  Indonesia: Kenyataan, Harapan dan Tantangan Biodata Penulis : Teguh  Yuono, Alumni  S1  Jurusan Teknik Sipil Universitas Tunas Pembangunan  Surakarta,Tahun  1999. Staf Pengajar pada Jurusan Teknik Sipil Universitas Tunas Pembangunan Surakarta.