Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN
Muhammad Riandi Nur Ridwan, Yana Sukma Permana
1 Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia 1910631010190@student.unsika.ac.id, yanasukma@gmail.com

## Abstract
Agreement  by  the  parties  as  a  basis  for  the  legal  relationship  of  the  agreements  that  have  been approved, which give rise to rights and obligations of the parties. With the expected agreement all of what has been agreed to function normally, but in practice in certain circumstances the exchange of achievement does not always work as it should so that it appears what is called a default. Default is: "A situation where a debtor (debt) does not fulfill or implement the achievements as stipulated in an agreement". A person is declared in default because: Absolutely not meet achievement; achievements which are not perfect; Late meet achievement; and do what is in the agreement are forbidden to do. Default cause  problems, such  as: When  a  debtor  is declared  in  default,  what  the  result of a  default and  how  efforts  for  settlement  of  default  may  provide  protection  for  the  parties.  In  order  to  create what is the purpose of making the agreement, needed a solution that could provide protection for the parties, especially the injured party. In order to create what is the purpose of making the agreement, needed a solution that could provide protection for the parties, especially the injured party.
Keywords: Agreement, Default, Protection
 Alamat korespondensi:
Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia 1910631010190@student.unsika.ac.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perjanjian  sebagai  sarana  untuk  mengatur  pertukaran  hak  dan  kewajiban  diharapkan  dapat berlangsung  dengan  baik,  fair  dan  proporsional  sesuai  kesepakataan  para  pihak.  Terutama  pada perjanjian  yang  bersifat  komersial,  baik  pada  tahap  sebelum  perjanjian,  pembentukan  perjanjian maupun  pelaksanaannya.  Pasal  1313  KUHPerdata  menyatakan:  “Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. 1 Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian  itu  terdiri  dari:  Ada  pihak-pihak;  ada  persetujuan  antara  pihak-pihak;  ada  prestasi  yang akan  di  laksanakan,  ada  bentuk  tertentu  lisan  atau  tulisan;  ada  syarat-syarat  tertentu  sebagai  isi perjanjian; ada tujuan yang hendak di capai.
Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi  masing-masing  pihak.  Dengan  demikian  suatu  kesepakatan  berupa  perjanjian  pada  hakikatnya adalah  mengikat,  bahkan  sesuai  dengan  Pasal  1338  ayat  1  KUHPerdata,  kesepakatan  ini  memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 2
Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi  debitur  berkewajiban  untuk  melaksanakan  prestasinya.  Walaupun  perjanjian  dibuat  dengan harapan  semua  apa  yang  telah  disepakati  dapat  berjalan  dengan  normal,  namun  dalam  prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.
Wanprestasi  adalah:  “Pelaksanaan  perjanjian  yang  tidak  tepat  waktunya  atau  dilakukan  tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.” 3 Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”.
Pada  umumnya  seseorang  dinyatakan  lalai  atau  wanprestasi  karena:  Sama  sekali  tidak memenuhi  prestasi;  Prestasi  yang  dilakukan  tidak  sempurna;  Terlambat  memenuhi  prestasi;  dan Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
Unsur-unsur  wanprestasi  antara  lain:  Adanya  perjanjian  yang  sah  (1320),  adanya  kesalahan (karena  kelalaian  dan  kesengajaan),  adanya  kerugian,  adanya  sanksi,  dapat  berupa  ganti  rugi, berakibat pembatalan perjanjian,  peralihan  risiko,  dan  membayar  biaya  perkara  (apabila masalahnya sampai  di  bawa  ke  pengadilan).  Wanprestasi  adalah  suatu  istilah  yang  menunjuk  pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak  yang  wanprestasi)  dirugikan.  Karena adanya  kerugian  oleh  pihak lain, maka  pihak  yang  telah melakukan  wanprestasi  harus  menanggung  akibat  dari  tuntutan  pihak  lawan  yang  dapat  berupa: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.
Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada  pembuktian  untuk  hal  tersebut,  pihak  yang  dituduh  melakukan  wanprestasi  juga  harus  diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri, antara lain berupa:
1. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa ( overmacht )
2. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi
3. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.
Akan tetapi adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak  diperlukan  lagi  pernyataan lalai,  yaitu  dalam  hal:  Untuk  pemenuhan  prestasi berlaku  tenggang waktu  yang  fatal;  debitur  menolak  pemenuhan;  debitur  mengakui  kelalaiannya;  pemenuhan  prestasi tidak mungkin (di luar over macht ); pemenuhan tidak lagi berarti, dan debitur melakukan pretasi tidak sebagaimana mestinya.
Timbulnya wanprestasi menimbulkan permasalahan yaitu:
1.  Bilamana seorang debitur dinyatakan wanprestasi dalam suatu perjanjian?
1 KUHPerdata (burgelijk wetboek) ,diterjemahkan  oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita,  cetakan 8, 1976, Pasal 1313.
2 Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional,  Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 15.
3 Yahya Harahap , Segi-Segi Hukum Perjanjian , Cet. II, Bandung: Alumni, 1986, hal. 60.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2. Apakah akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian? 3.  Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  sehingga  penyelesaian  wanprestasi  dapat  memberi perlindungan bagi para pihak?
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Hal ini dapat diwujudkan, antara lain dengan: Memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Prinsip perlindungan merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian. Walaupun salah satu pihak  telah  melakukan  wanprestasi,  kepentingannya  juga  harus  tetap  ikut  dilindungi.    Perlindungan hukum  kepada  pihak  yang  telah  melakukan  wanprestasi  tersebut  misalnya:  Adanya  mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian; Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata); Kewajiban  memutuskan  perjanjian  timbal  balik  lewat  pengadilan  (Pasal  1266  KUH  Perdata);  dan Pembatasan untuk pamutusan perjanjian.
Dalam  hal  salah  satu  pihak  telah  melakukan  wanprestasi,  maka  pemutusan  perjanjian  oleh pihak  yang  telah  dirugikan  akibat  wanprestasi ini  berlaku  beberapa  syarat  secara  yuridis  yang  harus diperhatikan,  berupa:  Wanprestasi  harus  serius;  Hak  untuk  memutuskan  perjanjian  belum dikesampingkan;  Pemutusan  perjanjian  tidak  terlambat  dilakukan  dan  Wanprestasi  disertai  unsur kesalahan.
Dengan  adanya  wanprestasi  membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak  yang telah  melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat berupa ganti rugi yaitu:
1. Biaya yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak (katakanlah pihak kreditur).
2. Rugi  yaitu  kerugian  karena  kerusakan  barang-barang  kepunyaan  debitur  yang  diakibatkan  oleh kelalaian debitur
3. Bunga  yaitu  kerugian  yang  berupa  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan  oleh  salah  satu pihak/kreditur.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  deskriptif  analitis  yaitu  data  yang  diperoleh  akan diuraikan  dengan  memberikan  gambaran  masalah  hukum  dan  mengkajinya  atau  menganalisisnya sesuai  dengan  kebutuhan  dari  penelitian,  kemudian  dianalisis  berdasarkan  dari  teori-teori  yang  ada untuk  memecahkan  permasalahan-permasalahan  dalam  penulisan  ini  yaitu  terkait  wanprestasi  dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian.
Jenis  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  karena  membuat  gambaran  yang  sudah  ada tentang wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian untuk selanjutnya dilakukan analisa dan  dikaitkan  dengan  perundang-undangan  serta  teori-teori  hukum  dalam  praktek  pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan.
Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui  penelusuran  kepustakaan  atau  dari  dokumen  resmi  yaitu  buku-buku  teori  hukum  dan  buku mengenai perjanjian, wanprestasi, perlindungan hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Akibat Terjadi Wanprestasi Terhadap Suatu Perjanjian Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian
Dalam  KUH  Perdata  perjanjian  diatur  dalam  Buku  III  (Pasal  1233-1864)  tentang Perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat  dilihat  jelas  dari  judul  Bab  II  Buku  III  BW  yaitu:  Tentang  perikatan-perikatan  yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain:
Subekti mengatakan, Perjanjian adalah: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Sedangkan perikatan adalah: “Perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang  satu  berhak  menuntut  sesuatu  hal  dari  pihak  yang  lain,  dan  pihak  yang  lain  berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”. 4
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pasal  1313  KUHPerdata  menyatakan:  “Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Dengan  demikian  suatu  kesepakatan  berupa  perjanjian  atau  kontrak  pada  hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Berdasarkan  rumusan  pengertian  perjanjian  yang  telah  dikemukakan  diatas  dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:
1. Ada pihak-pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak.
3. Ada prestasi yang akan di laksanakan.
4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
6. Ada tujuan yang hendak di capai. 4
Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian atau karena  hukum.  Hubungan  hukum  adalah  hubungan  yang  menimbulkan  akibat  hukum  yaitu adanya hak ( right ) dan kewajiban ( duty/obligation ). 5
Suatu  perjanjian  yang  memenuhi  keabsahan  memiliki  kekuatan  yang  mengikat  bagi para pihak, dan akibat hukum dari adanya perikatan itu adalah: 6
a. Para  pihak  terikat  pada  isi  perjanjian  dan  juga  berdasarkan  kepatutan,  kebiasaan  dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerdata) 7
b. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ( good faith ) diatur pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata
c. Kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur ( actio pauliana ) diatur pada Pasal 1341 KUHPerdata.
1) Subjek dan objek perjanjian
Subjek  perjanjian  sama  dengan  subjek  perikatan  yaitu  pihak-pihak  yang  terdapat dalam  perjanjian.  Subjek  bisa  seseorang  manusia  atau  suatu  badan  hukum.  Objek  dalam perjanjian  berupa  prestasi,  yang  berujud  memberi  sesuatu,  berbuat  sesuatu,  dan  tidak berbuat sesuatu. Mengenai objek perjanjian, diperlukan beberapa syarat untuk menentukan sahnya suatu perikatan, yaitu: Objeknya harus tertentu, harus diperbolehkan, dapat dinilai dengan uang, harus mungkin. 12
Di dalam suatu perjanjian, lazimnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 13
1. Essentialia yaitu  bagian  yang  harus  ada  dalam  suatu  perjanjian,  jika  bagian  ini  tidak ada  maka  perjanjian  yang  dikehendaki  oleh  para  pihak  tidak  akan  tercipta  atau terwujud, misalnya jika dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang yang menjadi objek perjanjian serta harga dan barang tersebut. 14
2. Naturalia yaitu  bagian  yang  oleh  undang-undang  dikatakan  sebagai  bagian  yang bersifat  mengatur.  Berdasarkan  unsur naturalia tersebut  para  pihak  yang  membuat perjanjian tidak terikat kepada ketentuan pasalpasal di dalam Buku III KUH Perdata, tetapi  para  pihak  boleh  mengesampingkan  aturan-aturan  tersebut  dan  mengatur kepentingannya  sesuai  dengan  kesepakatan  para  pihak  dan  apabila  para  pihak  telah mengaturnya  secara  tersendiri,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (1) KUH Perdata, perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana ketentuan undang- undang, seperti masalah pengaturan risiko menurut ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata atau masalah penyerahan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 1477 KUHPerdata. 15
3. Aksidentalia yaitu bagian dimana undang-undang tidak mengaturnya secara tersendiri, tetapi ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian. 16
2) Syarat Sahnya Suatu Perjanjian
Pasal 1320 KUHPerdata ada empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: 8
4 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Op. Cit, hal. 1.
5 Johannes  Ibrahim  &  Lindawaty  Sewu, Hukum  Bisnis  Dalam  Persepsi  Manusia  Modern ,  Bandung:  PT.  Refika  Aditama, Cetakan kedua, 2007, hal. 80.
6 Ibid, hal. 109. 12
7 .Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan , Bandung: Mandar Maju, 1994, hal.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya objek perjanjian 4. Adanya causa yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihakpihak yang  mengadakan  perjanjian.  Apabila  syarat  pertama  dan  kedua  tidak  terpenuhi  maka perjanjian  dapat  dibatalkan.    Artinya  salah  satu  pihak  dapat  mengajukan  ke  pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu adalah tetap dianggap sah.
Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka  perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.
3) Bentuk dan isi perjanjian
Bentuk  perjanjian  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  tertulis  dan  lisan. Ada 3 bentuk perjanjian tertulis:
1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tandatangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel. 9
4) Asas-asas dalam hukum perjanjian
Lawrence  M.  Friedman  mengartikan  hukum  kontrak  adalah:  “Perangkat  hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu”. 10 Salim  H.S,  mengatakan  hukum  kontrak  adalah:  “Keseluruhan  dari  dari  kaidah- kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.11
Sejumlah  prinsip  atau  asas  hukum  merupakan  dasar  bagi  hukum  perjanjian. Prinsip-prinsip  atau  asas-asas  utama  dianggap  sebagai  soko  guru  hukum  perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip- prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsipprinsip dasar.
Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.  lni  berarti  bahwa  peraturan-peraturan  hukum  pada  akhirnya  bisa  dikembalikan kepada  asas-asas  tersebut.12  Asas  hukum  berfungsi  sebagai  pedoman  atau  arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan  berguna  sebagai  pedoman  ketika  menghadapi  kasus-kasus  sulit,  tetapi  juga  dalam hal menerapkan aturan.13
Didalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu: 14
1) Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)
Kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". 15
2) Asas konsensualisme (concensualism)
Asas  konsensualisme  dapat  disimpulkan  dalam  Pasal  1320  ayat  (1) KUHPerdata.  Pada  pasal  tersebut  ditentukan  bahwa  salah  satu  syarat  sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.
3) Asas Pacta Sunt Servanda
8 Salim, H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Jakarta:  Sinar Grafika, 2010 , hal. 33-34.
9 Ibid, hal. 43.
10 Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001, hal. 196.
11 Salim HS, Op.cit., hal. 4.
12 Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, Op.Cit., hal. 50.
13 Anita Kamilah, Op.Cit , hal. 97. 24  Salim H.S, Op.Cit., hal. 9.
14 Herlien  Budiono, Het  Evenwichtbeginsel  Voor  Het  Indonesisch  Contractenrecht ,  Diss  Leiden,  2001,  hal.  64,  sebagai prinsip-prinsip  hukum  kontrak,  Nieuwenhu  is  menyebutkan:  asas  otonomi,  asas  kepercayaan  dan  asas  kausa  ( Drie beginselen van het contracten recht).
15 KUHPerdata, Op.Cit., Pasal 1338 ayat (1)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pasal  1338  ayat  1  KUHPerdata: " Semua  persetujuan yang  dibuat  secara sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya". Adagium (ungkapan) pacta sunt servanda diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia  secara  timbal  balik  pada hakikatnya  bermaksud untuk  dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. 16
4) Asas Itikad Baik
Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Itikad  baik  dapat  dibedakan  atas  2  (dua)  macam, yaitu:  (1)  Itikad  baik  pada  waktu  akan  mengadakan  perjanjian;  dan  (2)  Itikad  baik pada  waktu  melaksanakan  hakhak  dan  kewajiban-kewajiban  yang  timbul  dari perjanjian tersebut. 17
5) Asas kepribadian (personality)
Asas  kepribadian  tercantum  dalam  Pasal  1340  KUHPerdata:  "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak  ketiga  mendapat  manfaat  karenanya,  selain  dalam  hal  yang  diatur  dalam Pasal 1317". 18
Pasal  1315  KUHPerdata  menegaskan:  “Pada  umumnya  seseorang  tidak  dapat mengadakan  perikatan  atau  perjanjian  selain  untuk  dirinya  sendiri”.  Namun  demikian, ketentuan  itu  terdapat  pengecualiannya  sebagaimana  diintrodusir  dalam  Pasal  1317 KUHPerdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang  lain,  mengandung  suatu  syarat  semacam  itu”.  Sedangkan  di  dalam  Pasal  1318 KUHPerdata,  tidak  hanya  mengatur  perjanjian  untuk  diri  sendiri,  melainkan  juga  untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Disamping  kelima  asas  itu,  didalam  Lokakarya  Hukum  Perikatan  yang diselenggarakan  oleh  badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Departemen  Kehakiman  dari tanggal  17-19  Desember  1985  telah  berhasil  dirumuskan  8  asas  hukum  perikatan nasional.  Kedelapan  asas  itu:  Asas  kepercayaan,  asas  persamaan  hukum,  asas keseimbangan,  asas  kepastian  hukum,  asas  moral,  asas  kepatutan,  asas  kebiasaan,  dan asas  perlindungan.29  Secara  garis  besar  maksud  masing-masing  asas  ini  adalah  sebagai berikut: 19
1. Asas  kepercayaan.  Seorang  yang  mengadakan  perjanjian  dengan  pihak  lain,  harus dapat  menumbuhkan  kepercayaan  diri  diantara  kedua  pihak  bahwa  satu  sama  lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.
2. Asas  persamaan  hak.  Asas  ini  menempatkan  para  pihak  didalam  persamaan  derajat, tidak  ada  perbedaan,  walaupun  ada  perbedaan  kulit,  bangsa,  kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain.
3. Asas moral. Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dimana  perbuatan  seseorang  tidak  menimbulkan  hak  baginya  untuk  menggugat kontraprestasi  dari  pihak  debitur.  Juga  hal  ini  terlihat  di  dalam zaakwaarneming, dimana  seseorang  yang  melakukan  suatu  perbuatan  dengan  sukarela  (moral)  yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapatnya dalam pasal 1339 KUH Perdata.
4. Asas kepatutan. Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian.
5. Asas  kebiasaan.  Asas  ini  diatur  dalam  pasal  1339 jo 1347  KUH  Perdata,  yang dipandang  sebagai  bagian  dari  perjanjian.  Suatu  perjanjian  tidak  hanya  mengikat untuk  hal-hal  yang  diatur  secara tegas,  tetapi  juga  hal-hal  yang dalam  keadaan  dan kebiasaan yang diikuti.
16 Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, Op.Cit., hal. 98.
17 Wirjono Prodjodikoro , Asas-asas Hukum Perdata , cetakan ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1979,  hal. 56.
18 KHUPerdata, Op.Cit., Pasal 1340 ayat (1). 29  Salim H.S, Op.Cit, hal. 13.
19 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka hukum  Bisnis, Edisi Pertama, Bandung: Alumni, 1994 dan tahun 1995, hal. 42-44.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
6. Asas  kepastian  hukum.  Kepastian  sebagai  suatu  figur  hukum  harus  mengandung kepastian  hukum.  Kepastian  ini  terungkap  dari  kekuatan  mengikat  perjanjian  itu, yaitu sebagi undang-undang bagi para pihak.

## 5) Berakhirnya perjanjian
Dalam BW tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur  dalam  Bab  IV  Buku  III  BW  hanya  hapusnya  perikatan-perikatan.  Walaupun demikian  ,  ketentuan  tentang  hapusnya  perikatan  tersebut  juga  merupakan  ketentuan tentang  hapusnya  perjanjian  karena  perikatan  yang  dimaksud    dalam  BAB  IV  Buku  III BW  adalah  perikatan  pada  umumnya  baik  itu  lahir  dari  perjanjian  maupun  lahir  dari perbuatan melanggar hukum. 20 Berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab IV Buku III  KUHPerdata  Pasal  1381  KUHPerdata  disebutkan  beberapa  cara  hapusnya  suatu perikatan  yaitu:  Pembayaran,  penawaran  tunai  disertai  dengan  penitipan,  pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa atau lewat waktu. 21
6) Kekuatan mengikat perjanjian terhadap para pihak
Pasal 1315 KUH Perdata memberikan penjelasan tentang terhadap siapa sajakah suatu  perjanjian  mempunyai  pengaruh  langsung.  Bahwa  perjanjian  mengikat  para  pihak sendiri adalah logis, dalam arti, bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perjanjian hanyalah untuk para pihak saja.
Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian
1) Pengertian prestasi, wanprestasi dan terjadinya wanprestasi
Prestasi  atau  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut  juga  dengan  istilah “ performance ” dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal- hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu,  pelaksanaan  mana  sesuai  dengan “term” dan  “ condition” sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan. 22
Apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata maka konsekuensinya  perjanjian  tersebut  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  para  pihak sebagai  mana  terdapat  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata.  Apabila  salah  satu pihak  tidak  melaksanakan  prestasi  sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjikan  disebut wanprestasi.
2) Akibat Terjadinya Wanprestasi
Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:
a. Perikatan tetap ada debitur harus membayar ganti rugi
b. Rugi, yaitu kerugian karena kepada kreditur (Pasal 1243 KUH kerusakan barang- barang Perdata). kepunyaan kreditur yang
c. Beban  resiko  beralih  untuk  kerugian  diakibatkan  oleh  kelalaian  debitur,  jika halangan itu timbul debitur. setelah debitur wanprestasi, kecuali
d. Bunga,  yaitu  keuntungan  yang  bila  ada  kesenjangan  atau  kesalahan  seharusnya diperoleh atau besar dari pihak kreditur. Oleh karena diharapkan oleh kreditur itu, debitur tidak dibenarkan untuk apabila debitur tidak lalai.
Berpegang  pada  keadaan  memaksa.  Mengenai  ganti  rugi  akibat  d.  Jika perikatan  lahir  dari  perjanjian  wanprestasi  mempunyai  timbal  balik,  kreditur  dapat batasan-batasan.  Undangmembebaskan  diri  dari  kewajibannya  undang  menentukan, bahwa memberikan  kontra  prestasi  dengan kerugian yang  harus menggunakan pasal 1266  KUH  dibayarkan  oleh  debitur  kepada  Perdata.  kreditur  sebagai  akibat  dari
20 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Jakarta: PT.  Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007, hal. 87.
21 KUHPerdata, Op.Cit ., Pasal 1381.
22 Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti,1999, hal. 87.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
terjadinya  wanprestasi  wanprestasi  adalah  sebagai  mengakibatkan  pihak  lain  (lawan dari berikut: pihak yang wanprestasi) dirugikan.
2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Untuk Memberi Perlindungan Terhadap Para Pihak
Salah  satu  prinsip  yang  sangat  mendasar  dalam  hukum  perjanjian  adalah  prinsip perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Berlandaskan kepada prinsip perlindungan  pihak  yang  dirugikan  ini,  maka  apabila  terjadinya  wanprestasi  terhadap  suatu perjanjian, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut: 23
a. Exceptio  non  adimpleti  contractus menolak  melakukan  prestasinya  atau  menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi.
b. Penolakan  prestasi  selanjutnya  dari  pihak  lawan.  Apabila  pihak  lawan  telah  melakukan wanprestasi,  misalnya  mulai  mengirim  barang  yang  rusak  dalam  suatu  perjanjian  jual beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari  pihak  lawan  tersebut,  misalnya  menolak  menerima  barang  selanjutnya  yang  akan dikirim oleh pihak lawan dalam contoh perjanjian jual beli tersebut.
c. Menuntut  restitusi.  Ada  kemungkinan  sewaktu  pihak  lawan  melakukan  wanprestasi, pihak  lainnya  telah  selesai  atau  telah  mulai  melakukan  prestasinya  seperti  yang diperjanjikannya  dalam  perjanjian  yang  bersangkutan.  Dalam  hal  tersebut,  maka  pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya.
Dalam  hal  debitur  melakukan  wanprestasi  maka  kreditur  dapat  menuntut  salah  satu dari lima kemungkinan sebagai berikut:
a. Menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian.
b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
c. Menuntut penggantian kerugian.
d. Menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.
e. Menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.
Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, namun kepentingannyapun harus tetap ikut dilindungi untuk menjaga keseimbangan. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut: 24
a. Dengan  mekanisme  tertentu  untuk  memutuskan  perjanjian.  Agar  pemutusan  perjanjian tidak  dilaksanakan  secara  sembarangan  sungguhpun  pihak  lainnya  telah  melakukan wanprestasi,  maka  hukum  menentukan  mekanisme  tertentu  dalam  hal  pemutusan perjanjian tersebut. mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:
1) Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata).
2) Kewajiban  memutuskan  perjanjian  timbal  balik  lewat  pengadilan  (Pasal  1266  KUH Perdata)
b. Pembatasan  untuk  pemutusan  perjanjian.  Seperti  telah  dijelaskan  bahwa  jika  salah  satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam perjanjian tersebut berhak untuk  memutuskan  perjanjian  yang  bersangkutan.  Akan  tetapi  terhadap  hak  untuk memutuskan  perjanjian  oleh  pihak  yang  telah  dirugikan  akibat  wanprestasi  ini  berlaku beberapa restriksi yuridis berupa:
1) Wanprestasi  harus  serius.  Mekanisme  penentuan  sejauh  mana  serius  atau  tidaknya suatu wanprestasi terhadap suatu perjanjian adalah sebagai berikut:
a. Melihat  apakah  ada  ketentuan  dalam  perjanjian  yang  menegaskan  pelaksanaan kewajiban  yang  mana  saja  yang  dianggap  wanprestaisi  terhadap  perjanjian tersebut, atau
b. Jika ada ketentuan dalam perjanjian, maka hakim dapat menentukan apakah tidak melaksanakan  kewajiban  tersebut  cukup  serius  untuk  dianggap  sebagai  suatu wanprestasi terhadap perjanjian yang bersangkutan.
23 Munir Fuady, Op.Cit., hal. 96.
24 Ibid, hal. 98.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2) Hak  untuk  memutuskan  perjanjian  belum  dikesampingkan.  Pengesarnpingan  hak untuk  memutuskan  perjanjian  mempunyai  konsekuensi  hukum  sebagai  berikut: Hilangnya  hak  untuk  memutuskan  perjanjian  dan  tidak  berpengaruh  terhadap penerimaan  ganti  rugi.  Pada  prinsipnya,  pengesampingan  hak  untuk  memutuskan suatu perjanjian oleh pihak yang dirugikan oleh adanya tindakan wanprestasi dapat dilakukan  dengan  dua  jalan  sebagai  berikut:  Dilakukan  secara  tegas  dan  dilakukan dengan tindakan.
3) Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan
4) Wanprestasi disertai unsur kesalahan:
a. Jika  unsur  “kesalahan”  diperlukan  untuk  memberikan  ganti  rugi,  maka  unsur “kesalahan” tersebut juga diperlukan untuk menggunakan hak dari pihak yang dirugikah untuk dapat memutuskan perjanjian.
b. Pada prinsipnya pemutusan perjanjian merupakan “discresi” dari pengadilan. Berdasarkan  bentuk  perlindungan  lain  adalah  dengan  memberi  kesempatan pada  debitur  untuk  melakukan  pembelaan.  Seorang  debitur  yang  dituduh  melakukan wanprestasi  juga  harus  diberi  kesempatan  untuk  membela  dirinya  dengan  mengajukan beberapa  macam  alasan  untuk  membebaskan  dirinya  dari  hukuman-hukuman  itu,  antara lain:
a. Ketentuan  tentang overmacht (keadaaan  memaksa)  dapat  dilihat  dan  di  baca  dalam pasal  1244  KUHPerdata  yang  berbunyi:  “Debitur  harus  dihukum  untuk  mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun  tidak  ada  itikad  buruk  padanya”.  Pasal  1245  KUH  Perdata  berbunyi: “Tidak  ada  penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga,  bila  karena  keadaan  memaksa atau  karena  hal  yang  terjadi  secara  kebetulan,  debitur  terhalang  untuk  memberikan atau  berbuat  sesuatu  yang  diwajibkan,  atau  melakukan  sesuatu  perbuatan  yang terhalang olehnya.” Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di  mana  debitur  tidak  dapat  melakukan  prestasinya  kepada  kreditur,  disebabkan adanya  kejadian  yang  berada  di  luar  kekuasaannya  (bukan  karena  kesalahannya), peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
1. Keadaan  memaksa  absolut.  Yaitu  Suatu  keadaan  di  mana  debitur  sama  sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi,  banjir  bandang,  dan  adanya  lahar.  Akibat  keadaan  memaksa  ini,  yaitu: Debitur  tidak  perlu  membayar  ganti  rugi  (pasal  1244  KUH  Perdata);  Kreditur tidak  berhak  atas  pemenuhan  prestasi,  tetapi  sekaligus  demi  hukum  bebas  dari kewajibannya  untuk  menyerahkan  kontra  prestasi,  kecuali  untuk  yang  disebut dalam pasal 1460 KUH perdata.
2. Keadaan memaksa yang relativ. Yaitu Suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa  bahaya  kerugian  yang  sangat  besar  atau  dengan  kata  lain  berupa  suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi  pemerintah  terhadap  produk  tertentu;  krisis  ekonomi  yang mengakibatkan  ekspor  produk  terhenti  sementara;  dan  lain-lain.  Akibatnya: Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara.
b. Menyatakan bahwa kreditur juga lalai.
c. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IV. KESIMPULAN
Perjanjian  yang  telah  dibuat  berdasarkan  pasal  1320  KUHPerdata  berlaku  sebagai  undang- undang bagi para pihak sebagai mana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Namun dalam prakteknya,  kadang  apa  yang  diperjanjikan  tidak  dilaksanakan  oleh  salah  satu  pihak  atau  disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”. Wanprestasi dapat terjadi  baik  karena  disengaja  maupun  tidak  disengaja.  Wanprestasi  dapat  berupa:  Sama  sekali  tidak memenuhi prestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna; terlambat memenuhi prestasi; melakukan apa  yang  dalam  perjanjian  dilarang  untuk  dilakukan.    Terjadinya  wanprestasi  mengakibatkan  pihak lain  (lawan  dari  pihak  yang  wanprestasi)  dirugikan.  Karena  adanya  kerugian  oleh  pihak  lain,  maka pihak  yang  telah  melakukan  wanprestasi  harus  menanggung  akibat  dari  tuntutan  pihak  lawan  yang dapat  berupa:  Pembatalan  perjanjian;  pembatalan  perjanjian  disertai  tuntutan  ganti  rugi;  pemenuhan perjanjian;  pemenuhan  perjanjian  disertai  tuntutan  ganti  rugi;  atau  menuntut  penggantian  kerugian saja.
Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Upaya untuk mewujudkannya kepada yang dirugikan dapat  melakukan:  Pembatalan  perjanjian;  pembatalan  perjanjian  disertai  tuntutan  ganti  rugi; pemenuhan perjanjian; pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; atau menuntut penggantian kerugian saja. Sedangkan kepada pihak yang melakukan wanprestasi perlindungan diberikan berupa: Adanya mekanisme tertentu dalam hal pemutusan perjanjian dengan kewajiban melaksanakan somasi dan  kewajiban  memutuskan  perjanjian  timbal  balik  lewat  pengadilan;  Pembatasan  untuk  pemutusan perjanjian;  Hak  untuk  memutuskan  perjanjian  belum  dikesampingkan;  Pemutusan  perjanjian  tidak terlambat  dilakukan  dan  Wanprestasi  disertai  unsur  kesalahan.  Bentuk  perlindungan  lain  adalah dengan memberi kesempatan pada debitur untuk melakukan pembelaan, misalnya: Karena overmacht (keadaaan  memaksa;  menyatakan  bahwa  kreditur  juga  lalai  dan  menyatakan  bahwa  kreditur  telah melepaskan haknya.

## REFERENSI

## Buku
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: PT.  Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007.
Anita  Kamilah, Bangun  Guna  Serah  (Build  operate  and  Transfer/  BOT)  Membangun  Tanpa  Harus Memiliki Tanah (Persfektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik), Bandung: CV Keni Media, 2013.
Herlien Budiono, Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht, Diss Leiden, 2001. Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2006. J. Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992.
Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Lawrence  M.  Friedman,  American  Law  an  Introduction,  penerjemah  Whisnu  Basuki,  Lawrence  M. Friedman, American  Law  an  Introduction, penerjemah  Whisnu  Basuki,  Jakarta:  Tata  Nusa, 2001.
Mariam Darus Badrulzaman, Aneka hukum Bisnis, Edisi Pertama, Bandung: Alumni, 1994 dan tahun 1995.
Munir  Fuady,  Hukum  Kontrak  (dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis),  Bandung:  Citra  Aditya Bakti,1999.
Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung: Mandar Maju, 1994. Salim, H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta:  Sinar Grafika, 2010. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, cetakan ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1979. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Peraturan Perundang-undangan
KUHPerdata ( burgelijk wetboek ) , diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976 .

## Internet
Disarikan  dari http://penarifai.blogspot.com/2010/11/hal-halyang-termasuk-kategori.html ,  diakses pada tgl 2-8-2022 pukul 23.18