## HTIBUNGAN PENDAPATAN  ASLI  DAERAH,  DANA ALOKASI  UMUM,  DA}[ DANA  BAGI HASIL DENGAN ANGGARAN  BELANJA  MODAL PADA KABUPATEN  DAN KOTA]VIADYA DI JAWA  BARAT
OIeh: Alfira Sofia (Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikon Ekonomi & Bisnis UpI)
Iklil Syamsurizal (Alumni  Progrom Studi Akuntonsi Fakultas Pendidikan Ektnomi & Bisnis {JpI)

## Abstrak
Peningkatan  pelayanan pubtik merupakan  hasil yang ingin  dicapai oleh pemda dan DpRD dilakukan melalui salah  satunya  dengan sebuah kebijakan  anggaran  terutama untuk Anggaran Belanja Modal, dalam  bentuk investasi  berupa aset  daerah yang menunjang kegiatan publik. Penelitian ini menggunakan metod; korelasional, -derigan analisis korelasi.  Objek  penelitian yang juga sebagai populasi  dan sampel dalam frnelitian  ini adalah dua puluh  lima kabupaten  dan  kotamadya di Jawa Barat. Adapun data yang digunakan  merupakan LRA  APBD dari Badan Pemeriksa Keuangan.  Dan analisis data menggunakan pengujian nilai korelasi  parsial  dan simultan.  Penelitian ini menunjukkan secara parsial Pendapatan Asli daerafu Dana Alokasi Umum, dan Dana eagi Uasit memiliki hubungan  dengan Anggaran Belanja Modal. Sedangkan  secara  Jimultan menunjukkan bahwa  Pendapatan Asli Daerah,  Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil memiliki hubungan  dengan Anggaran Belanja Modal.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi lJmum, Dana Bagi Hasil, dan Anggaran  Belanja Modal.
l-atar Belakang
Sejalan  perubahan  peraturan  perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah  (Pemda) yakni dengan  diamandemennya uu No. zz tahw 1999 dengan UU No- 32 tahun  2004  tentang Pemerintahan Daeiah. Dan juga  diikuti dengan amandemen  atas Permendagri No. 13 tahun 2006 menjadi Permendagri No. 59 tahun2007 tentang Pedomqn Pengeloloan  Keuangan Daerah. Terlepas dari perubahan  perundangan tersebut pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal  (copital expendifire) merupakan  sebuah proses yang sarat d*g* kepentingan-kepentingan politik- Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan  untuk memlnuhi kebutu[an puUtit "t* sarana dan prasarana umum yang diSediakan oleh Pemda. Namun, adanya i<epentingan politik dari Legislatif  yang terlibat dalam  proses  peryusunan  anggaran menyebabkan alokasi  anggaran  belanja modal  sering tidak efektif  aAam *"*""uhku., permasalahan publik.
Dalam hal ini peran Pemda sebagai pihak Eksekutif dan Dewan perwakilan l1kY"t Daerah (DPRD) sebagai pihak Legislatif, menjadi  penentu  dalam melakukan kebijakan anggaran yang akan diambil. Kebijakan anggaran merupakan sebuah produk hukum perundang-undang;an hasil kerjasama *t .a kdualembaga tersebut. ..Berdasarkan pembedaan  peran dan p€rsaman fungsi Legislatif  dan Eksekutif,  menunjukkan bahwa antara Legislatif  dan  Eksekutif terjadi hubungan  keagenan,, (Halim, zoot; rulim a AMullah,  2006). Pada pemerintahan,  peraturan perundangan- seczra implisit merupakan  bentuk kontrak antara Eksekutif Legislatif, dan publik. Menurut  Frceman  (dalam Nordiawan,  2007: 19)  anggaran adalah sebuah  proses yang  dilakukan  oleh organisasi sektor publik  untuk mengalokasikan sumber  daya yang dimiliki kedalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas.  Anggaran
Alfira Sofia & Iklil Syamsulrizal
daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi  dasar dalam pelaksanaan  pelaYanan Publik- Di tndonesia, dotumen anggaran  daerah  disebut Anggaran Ppndapatan dan Belanja  Daerah (aigp), baik untut propinsi maupun kabupaten dan kotamadya'
Proses  pen)rusunan  anggaran  pasca UU No. 32 tahun  2004 melibatkan dua pihak yaitu Eksekuiif  dan Legislatif. Dan masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran'
Adapun Eksekutif sebagi pelaksana  operasionalisasi  daeralU berkewajiban membuat draft  atau rzutcangan ApdO, yang hanya bisa diimplementasikan jika sudah  disahkan DPRD dalam  proses ratifikasi anggaran.
Lingkup anggaran  terutama untuk alokasi  anggaran  belanja modal, menjadi relevan  Aan penting -ai tirgkung* Pernda. Hal ini terkait  dengan dampak {ggaran terhadap kinerja 'Pemda sehubungan  dengan fungsi  Pemda dalam memberikan pelayanan  kepada **yr"uiut. Selaniutnya, DPRD akan mengawasi kinerja Pemda melalui anggaran. gentuk pengawasan ini sesuai dengan  ogency theory, -limana Pemda  seUagai agen dan DPRD sebagai principal.  Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada  suatu  Pemda menjadi relevan  dan penting' - sehingga pergeseran komposisi  belanja merupakan upaya logis yang harus dilakukan Pemda setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran komposisi belanja terhadap belanja modal  ditujukan untuk peningkatan investasi *oO.t dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, intatt"rlt t, dan  harta tetap lainnya. Semakin tinggi  tingkat  investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualiltas  pelayanan publih karena  aset  tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja  modal mlrupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik  oleh Pemda perlu dipahami  puta, bahwa  'Anggaran sektor publik pemerintah daerafr dalam APBD merupakan output pengalokasian sumber dayd'. "Adapun pengalokasian sumber daya -"*pJk* permasalahan dasar dalam Fnganggaliln sektor  publik' (Key tg4b dalam 'Fazzard,200l). Sumber  daya  sebagai  pendapatan  Pemda  merupakan trat yang sangat sulit  untuk  ditentukan kepastian  akan besarnya. Pemda dituntut  kejelian dalam  metat utan pengalokasian  sumber  daya  yang dimiliki, baik sumber  daya pendapatan dari daerah itu senJiri,  maupun sumber daya penerimaan dari luar, berupa Dana Perimbangan  dari  Pusat.
Dan dengan dukungan  otonomi  dan desentralisasi frskal dari pemerintah  pusat menjadi sebuah  keharusan ulrtuk Pemda  dalam  melalrukan alokasi anggaran  dengan lebih baik lagi. "Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi  semakin  kuat, khususnya pada Pemda yang mengalami kapasitas fiskal rendah"  (Halim, 2001)'
Diharapi<an -dengan alokasi arlggaran yang seswri  dapat  meningkatkan pembangunan daerah untuk peningkatan  pelayanan publik-
Rumusan Masalah apakah  terdapat  hubungan  antara Pendapatan Asli Daerah,  Dana Alokasi  Umum, dan Dana Bagi Hasil secara  parsial  maupun simultan dengan Anggaran Belanja  Modal

## I(erangka Pemikiran
Otonomi  daerah dan  pengelolaan keuangan Pemda di lndonesia memasuki era baru dengan adanya dukungan  Pemerintah  Pusat, melalui penetapan UU No' 33 tahun 2004 tentan g Pemerintah baerah dan  Permendagri No. 59 tahun 2007 (amandemen permendagri No. 13 tahun  2006)  tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangon  Pemerintah Daerah. pimda diharapkan  dapat meningkatk* efisiensi,  efektivitas,  dan akuntabilitas sektor pubtik di Indonesia  Salah satunya dalam  menentukan  kebijakan anggaran yang sesuai  dengan  kebutuhan Publik- Dalam hal kebijakan anggaftm, peran  Pemda sebagai pihak eksekutif dan DPRD
370
Alfna Sofia & Iklil Svamsulnzal ISSN : 2086 -2563
sebagai pihak  legislatif, menjadi sangat  penting dalam  pengambilan  keputusan. Kebijakan anggaran mempakan sebuah prcduk  hukum perundang-undangan hasil kerjasama antara kedua lembaga tersebut. "Berdasarkan  perbedaan peran  dan  persamaan fungsi legislatif dan eksekutif menunjukkan  bahwa antara legislatif dan e ksekutif  terjadi hubungan keagenan" (Halim, 2001;  Halim & Abdullah, 2006). Pada pemerintahan, peraturan perundangan  secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutil legislatif, dan publik.
Sebelum  menghasilkan  sebuah kebijakan anggaran, proses pertama  diawali dengan  penyusunan APBD dengan membuat kesepakatan  antara legislatif  dan eksekutif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon  Angggaran  yang  berfungsi sebagai  pedoman  dalam pen)rusunan APBD. Besarnya  kewenangan legislatif dalam proses penyusunan  anggaran  membuka ruang bagi legislatif untuk "memaksakan" kepentingan. Posisi legislatif sebagai pengawas bagi pelaksanaan kebijakan Pemd4 dapat digunakan untuk memprioritaskan  kepentingan publik dalam penganggaran. Oleh karena itu, idealnya legislatif merekomendasikan  kepada  eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor  yang  mendukung kepentingan publik Anggaran  sektor publik pemerintah daerah  dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumber  daya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakanpermasalahan  dasar dalam  penganggaran sektor publik(Key 1940 dalam  Fozzard,2001).
Pemda dituntut  kejelian dalam melalrukan  pengalokasian  sumber daya yang dimiliki, baik sumber  daya pendapatan dari daerah itu sendiri, maupun  sumber daya pendapatan  dari  luar,  berupa  dana perimbarlgan  dari  Pusat.
Sedangkan menurut Permendagri No 13 tahun 2006 pasal25, pendapatan  Pemda terdiri  dari:
l. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana perimbangan 3. Lain-lain Pendapatan  Daerah yang Sah
"Pendapatan  adalah  semua penerimaan  daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan  utang dari berbagai sumber dalam  periode tahun anggaran  bersangkutan" (Abdul  HalinL 2002:64). Dan  pada pembahasan ini hanya  akan memaparkan  dua sumber pendapatan yaitu PAD yang merupakan  sumber  pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang  merupakan sumber pendapatan dari  luar daerah, dalam hubungannya sebagai sumber  alokasi untuk  melakukan  pembelanjaan  pada anggaran belanja  modal. Dana perimbangan sendiri  tendiri atas tiga bagian dana. Tetapi yang akan dibahas hanya dua  saja, yaitu DAU dan DBH. Sedangkan Dana Alokai Khusus (DAK) sebagai jenis Dana Perimbangan yang ketiga tidak akan  dibahas dikarenakan  dana ini memiliki  sifat sama dengan DAU, yaitu sebagai dana hibah murni.  Namun bedanya DAK hanya  diberikan kepada Pemda yang melakukan  pengajuan  dana kepada  Pusat.  Sehingga tidak setiap  Pemda untuk setiap tahun  anggaran  mendapatkan DAK. Selain itu juga jumlah DAK tidak dominan  sebagai  sumberpendapatan  dalam APBD- PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi  empat jenis yaitu (AMul Halim, 2002:65):
1. Pajakdaerah 2. Retribusi daerah
3. Bagian Iaba usaha daerah 4- Lain-lain  PAD Adapun Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah  dengan angka persentase tertentu didasarkan
Jurnal Akuntansi Rise! Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 2, No. 2 371
atas daerah  penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Nordiawan, 2007 : 49)'
Selain tuo"u-p".timbangan  politis, alasan lain dari pemberian  dana DBH ini adalah untuk  mengurangi  ketimpangan vertikal (vertical imbalonce) antara Pemerintah Fusat  dan Daerah. Berdisarkan ip No 55 tahun 2005 pasal 3, terdapat  dua sumber.DBH yaitu pajak dan sumber  daya  alam. Sebenarnya DBH merupakan hasil dari pajak dan sumber daya alam y;;g ^d;di daerah,  dan hasil tersebut dibagi dua  dengan  Pemerintah
Pusat  melalui  persentaie  tertentu. Sehingga DBH bukan  merupakan dana hibah murni (gronts)  dari Pemerintah Pusat, melainken  hasil  potensi daerah yang  dibagi dua dengan
Pemerintah  Pusat.
DBH dari sumber  daya alam  berdasarkan  PP No 55 tahun  2005  pasal  15, berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan *'ly"k bumi' pertambangan  gas bumi, serta-pertambangan  panas bumi- Sedangkan DBH Pajak sendiri terdiri atas Pajak Bumi  dan Bangunan (PBB),  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BpHTB),;;rta Pajak PJnghasiian (PPh), baik dari  wajib  pajak orang pribadi dalam  negara (WPOPDN) maupun dari PPh pasal2l
s-eoangkan DAtl merupakan dana hibah murni @ronts) yang kewenangan penggunaan d]serahkan penuh  tepada pemda penerima. uu No. 33 tahun 2004 memberikan pengedan bahwa:
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan

## APBNyangdialokasikandengant'jy"yotpemerataankemampuan
keuangan antar daerah, untuk mendanai  kebutuhan  daerah dalam rangka
Alfira Sofia & Iklil Syamsulrizal ISSN : 2086 -2563
oleh kabupaten  atau  kotamadya  dihitung pelaksanaan desentralisast- Adapun jumlah DAU Yang  diterima berdasarkan formula  berikut: DAII setiap Pernd.a :gorax26ghxPen.dapatandalamNegerixBobotDaerah
(Mardiasmo,2002:16l)
Formula diatas sesuai  dengan PP No. 55 tahun  2005  Pasal  37 yaitu:
(2) Jumlah  keselJruhan DAU ditetapkan  sekurang-kuranglya 26% (dua puluh enam  persen) dari Pendapatan  Dalam Negeri Neto'
(3) propoisi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung  dari perbandingan antara bobot  urusan  pemerintahan yang  menjadi kewenangan provinsi dan kabuPaten/kota-
(4) Dalam nJ p"n"ntuan  proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dihiiung ,""*u i<uantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kotr'dit"tupku, dengan imbangan  10% (sepuluh persen) dan 90o/o
(sembilan Puluh  Persen).
Dan  PP No. 55 tahun  2005 Pasal40  yaitu:
(1) DAU untuk suatu  daerah dialokasikan berdasarkan formula  yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar'
(2) Celah fiskal sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan  kapasitas fiskal'
(3) Kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) diukur dlgan
-"rrggunut an variabel itnnlah pendudulq  luas  wilayah,  Indeks Kemahalan
Konstruksi,  Produk Domestik- Regional Bruto  per kaprtq dan Indeks Pembangunan  Manusia- (a) Kapasital fiskal sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) diukur berdasarkan
PendaPatan Asli Daerah  dan DBH'
Jurnal Akuntansi Riset, Prodi  Akuntansi  UPI, Vol' 2, No' 2
372
Alfira Sofia & Iklil Syamsulrizal
Belanja gedung  dan bangunan Belanja jalan,  irigasi;'dan  Iainnya Belanja aset tetap lainnya Belar{a aset lainnya
ISSN : 2086 -2563
(5) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud  pada ayat (l) dihitung berdasarkan jumlah  gajiPegawai  Negeri  Sipil Daerah. fiobo Darc,h: itrjs#t  Needs- Fiwd Cryrnmsity
Fisrai C apac!t... : PAD - p,g,g - SpH?.5 - ppil - ZS|:aS DA
Mardiasmo  (160:20A2)
Dimana  bobot  daerah ditentukan berdasarkan hasil pengurangan dari kebutuhan  fiskal dengan  kapasitas fiskal.  Dan kapasitas fiskal *"*put un penjumlahan dari pAD dan D.BH: Sehingga  dalam  menentukan jumlah DAU yang diterima kabupaten  dan  kotamadya akan berhubungan  dengan  perolehan pAD dan DBH masing-masing  pemda. Dan secara konseptual terdapat hubungan  anwa pendapatan baik PAD maupun Dana Perimbangan (DBH dam DAU) dengan  pembelanjaan  secara  keseluruhan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian.
Berdasarkan  penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (dalam Darwanto,  20A7: D\ menyatakan bahwa 'terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer  dari pemerintah  pusat dengan belanja pemerintah  daerah. J""-u spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah -da1rah &J* ja"gka pendek  disesuaikan  (adjusted)  dengan trans-fer yang diterim4 sehingga memungkinkan  terjadinya respon y*rg nin- linier dxr-as1imetrtc".
, Belanja Pemda menurut Halim (2002:69) "belanja dapat dikategori-kan menurut karakteristiknya  menjadi dua yaitu belanja  selain  modal  dan  beianja modil,'. Berdasarkan Permendagri No. 59 tahun  z0a7 "belanja  modal  adalah p"ng"iu** yang dilakukan dalam rangka menambah  aset tetap berwujud  yang  mempunyalnilai ^i"rit Iebih  dari dua belas  bulan untuk digunakan  dalam  kegiatan p"rn".irLn". Adapun jenis belanja modal menurut SAP terbagi kedalam  enam pos, yaitu a- Belanja tanah b. Belanja mesin
d. e.
f,
Sedangkan  menurut Abdullah & Halim  (2004) menemukan  bahwa  "sumber pendapatan daerah b"rypu pendapatan asli daerah 6ao) dan dana perimbangan berpengaruh  terhadap belanja  daerah secara  keseluruiran".  Sehingga dari dua bukti :*?T: tersebut  dapat diketahui bahwa terdapat  hubungan  antara ru.b". pendapatan baik dari dalam daerah itu sendiri berupa PAD, maupun pen.lrpatan  dari transfer berupa  dana perimbangan yang terdiri  dari DAU dan DBH dengan belar{a daerah secara  keseluruhan, termasuk didalammnya belanja  modal  dan belanja  selain modal. Namun tidak selalu seluruh  tambahan pendapatan akan dialokasikan dalam belanja untuk operasional,  pemda akan melakuian  aiokasi pada  belanja  modal, dan investasi yang benar-benar  dapat dirasakan publik secara  iungrung. Menurut Moisio (dalam Halim, 2008:  14) menyatakan bahwa ..orang akan lebih hemat dalam membelanjakan nendaq{an yiutg merupakan hasil dar{ effort-nya sendiri dibanding F&putu" yang diberikan pihak  lain (seperti grotts xa{ trorsfer)". Ini berarti ada ke}ulEkinan yang  lebih besar untuk Pemda dalam  melakukan  atotasi  yang lebih besar terhadap  belanja modal setelah belanja  operasional terpenuhi. Dari hasil  penelitian  Darwanto  dkk (2007) dengan  menggunakan variabel DAU, PAD, dan pertumbuhgr  ekonomi, terhadap alokasi *gg* bedija modal  menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap .tot r"i anggaran  belanja -oOut. Penelitian  Darwanto tersebut dilakukan pada kabupaten  dan kotamdaya se Jawi Bali dari tahun anggaran 2A0E'-2O05- Selain  itu juga, Harianio.lan Adi (2007)d"rrg* mengunakan
Jurnal Akuntansi  Rise!  Prodi Akuntansi UpI, Vol.2, No.2 373
ISSN : 2086 -2563 Alfira Sofia & Iklil SYamstlnzal
variabel DAU, PAD, Belanja  Modal,  dan Pendapatan per  Kaprta,  menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan  signifikan terhadap  perubahan belanja modal dan begitu pula dengan PAD. Penelitian  Haiianto  dan Adi iersebut dilakukan pada  kabupaten  dan kotamadya se Jawa Bali untuk tahun  2001-2004. Bukti  empiris tersebut diperkuat dengan hasil  penelitian  Halim O* eUrrttut (2008) dengan menggunakan variabel  belanja modal' belanja pemeliharaan, du, ,umb", pendapatan, menunjukkan bahwa  sumber  pendapatan daerah  berupa A*" plriorUangan berhubungan positif terhadap belanja modal'  Penelitian
Halim dan AMullah tersebut dilakukan p*L **p"l 20 kabupaten dan 12 kotamadya di Pulau Sumatra , ,
Dengan demikian, dari beberapa hasil  penelitian yang  telah  dilakukan dan teon yang mendut.rrg -utu dapat disimp"lk* bahwa alokasi anggaran belanja modal  yang dilakukan oleh  pemda (eksekutiq bersama-sama dengan DPRD  (legislatiif) pada APBD memiliki hub,ngan ;;;; r"*ber pendapatan baik-dari dalam maupun dari luar  yaitu berupa PAD, DAU, dan DBH-
H1 Terdapat  hubungan antara Pendapatan Asli Daerah,  Dana Alokasi  umum, dan
Dana Bagi Hasii secara parsial,  dingan  Anggaran  Belanja  Modal pada  kabupaten dan  kotamadYa di Jawa Barat'
In Terdapat huilngan antara Pendapatan Asli Daerah,  Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasiisecara  simultan, d"rg* Anggaran Belanja Modal pada  kabupaten dan  kotamadYa di Jawa Barat'
Metode  Penelitian Penelitian ini menggunakan metode  korelasional,  maka analisis yang  dipakat adalah analisis korelasi. Arrliirir korelasi merupakan  analisis untuk mengetahui  ada atau tidaknya  hubungan  antara dua variabel atau  teuin. aaapun populasi  dan 111ryI vane digunakan dalam penelitian ini adaalah Laporan Realisas]  Anggaran (LRA) APB-D tahun anggaran  2007  pada  kabupaten  dan kotamadya di Jawa Barat yang berjumlah  25 pemdu kecuali  Kabupaten gu.a;ng Barat, dengan sumber data berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
Pengujian hipotesis menggunakan analisis  koefisien  korelasi  parsial dan simultan, dengan terlebih  dahulu melakukan uji asumsi klaisk' Uji asumsi  klasik merupakan syarat p"rg"ji* data sebelum dilakukan analisis  dengan menggunakan analisis korelasi. U.ii-*.r1.ri klasik diperlukan untuk  memaksimalkan  keakuratan pada hasil pengolahan  data dan  pengujian  hipotesis  yang dilakukan'
IIasiI Penelitian  dan Pembahasan Hasil penguji* tonri"r, korelasi  antara Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran  Belania  tr{oaA setelah dikontrol  oleh variabel Dana Alokasi Umum dan  Dana
Bagi  Hasil seperti terlihat paa tabel I adalah  sebesar  0,191- Berdasarkanhasil  pengujian teJebut dapai  diketafrui bah*a Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan dengan Anggaran Belanja Modal. Ini berarti  menunjukkan  bahwa  hipotesis yang -m:nyatakan terdapat  hubungan  antara  Pendapatan Asli baerah dengan  Anggaran  Belanja y"d"l diterima Dan hubungan  antara i"auu variabel  tersebut  bersifat linier  positif, dengan tingkat hubungan AaIt"* kedua  variabel sangat rendah.  Walaupun  hub,ngan  diantara kedua variabel r*g"i ;""aah, tetapi pernrmoJuhan yang terjadi pada  Pendapahn Asli Daerah  menjadi  perhatian tim anggaran  pemda daiam- pengambilan  keputusan  untuk melakukan  alokasi  Anggaran reran;i Modal pada tatrun yang diteliti' Karena pen:tapan dan pengguou- f"oOfrur*t Asfi  baerah bisa dilakukan oleh pemda U"t:*: DPRD tanpa  adanya i"t"rp""si Vang febih dalam dari pusat, t"ry.ti yang diungkaplan oleh Mardiasmo e0AZli"f",n'UG*Va bahwa "Penggunaan PAD tebih leluasa dialokasikan
Jurnal Akuntansi RiseL Prodi Akuntansi UPf Vol' 2,No' 2 374
Alfira Sofia & Iklil Syamsulrizal
oleh  setiap pemda dibandingkan dana perimbangan yang ketentuannya telah ditetapkan melalui peraturan".
Tabel I
Koefisien  Korelasi  Parsial Anta Tabel 2
Koefisien  Korelasi  Parsial A Dana ntara Atokasi  Umum ran e Modal lontrol Variables Anggaran Belanja Modal Dana Alokasi Umum Dana Bagi Hasil Anggaran Correlation
& Pendapatan Belanja Modal Significance  (2-tailed)
Asli Daerah df 1.00( C .3t2 .141
21 DanaAlokasi Correlation Umum Sipificance (2-tailed) df
.312 .t4i
2t 1.00c
0
Hasil  pengujian koefisien  korelasi antara Dana Alokasi Umum dengan Anggaran Belanja Modal setelah dikonffol  oleh variabel Pendapatan Asli Darah dan Dana Bagi Hasil seperti terlihat pada tabel 2 adalah sebesar 0,312. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui  bahwa Dana Alokasi Umum memiliki hubungan dengan Anggaran Belanja Modal. lni berarti  menunjukkan bahwa  hipotesis  yang menyatakan terdapat hubungan antara Dana Alokasi umum dengan Anggaran Belaqfa Modal diterima. Dan hubungan  antara  kedua  variabel  tersebut  bersifat linier  positif, dengan tingkat hubungan  diantara  kedua variabel adalah sedang.
ra n Asli Daerah d A Belania Modal lontol Variables Pendapatan Asli Daerah Anggaran Belanja Modal Dana Alokasi pendapatan Asli
Correlation
Umum & Dana Daerah Bagi Hasil - Significance  (2-tailed)
df 1.000 0 .191 .382
2t Anggaran Belanja Correlation Modal Significance  (2-tailed) df
.191
.382 21 1.000
0
Alfira Sofia & Iklil Syamsulrizal ISSN : 2086 -2563
Tabel3 Koefuien Korelasi  Parsial BeIa Modal Antara Dana Hesil
Sontrol Variables
Anggaran Belanja Modal Dana Bagi Hasil Pendapatan Asli Daerah Anggaran Correlation
& Dana Alokasi Umum Belanja Modal Sigrrificance (2- tailed)
df Dana Bagi Correlation Hasil Significance  (2- tailed)
df
.000 0 648 .001 21 .648 .001
21
r.00c (
Hasil pengujian koefisien  korelasi  antara  Dana Bagi  Hasil dengan  Anggaran Belanja Modal  setilah dikontrol oleh variabel Pendapatan Aslli Daerah dan  Dana Alokasi Umum seperti terlihat pada tabel 3 adalah sebesar 0,648. Berdasarkan hasil  pengujian tersebut dapat diketahui buh*u Dana Bagi Hasil memiliki hubungan dengan Anggaran Belanja Modal. Ini beralti menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatlf'a1 terdapat hubungan  antara Dana Bagi Hasil dengan  Anggaran Belanja Modal diterima' Dan hubunlan antara kedua  variaUet tersebut bersifat linier negatif, dengan tingkat hubungan yang tJrjadi diantara  kedua variabel  tersebut  adalah kuat. Hasil  koefisien yang  kuat terjadi L**u ko*pon"n Dana  Bagi Hasil  yang terdiri dari sumber daya mengalami  kenaikan hasil pengoiunuo- Kenaikan hasil sumberdaya alam terjadi bisa  isebabkan oleh jenis dari sumber  daya itu sendiri yang  terdesia di suatu wilayah dan memiliki  nilai  ekonomi tinggi- Sehingga iasil yang aiperotetr dari tahun  ketahun mengalami kenaikan. Walaupun demifiin, pertumbuhan  yang terjadi pada  Dana Bagi  Hasil menjadi  perhatian pernda dalam  melakukan  pengambilan  klputusan  untuk alokasi  Anggaran  Betanja Modal pada tahun yang diteliti. Di menurut Halim dan Abdullah (2008:  3) menyatakan bahwa "Di sisi lain
Hasil pengujian koefisien  korelasi antara  Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi IJmum, dan Dana Bagi  Hasil, secara simultan dengan Anggaran  Belanja Modal seperti terlihat  pada tabel 4 adalah  sebesar A,467. Berdasarkan hasil pengujian tersebut didapatkan bahwa  semua variabel independen dalam penelitian ini secara  simultan memiliki hubungan  dengan variabel dependen. Ini berarti  menunjukkan  bahwa hipotesis y*g *"oyutuk- terdapat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah,  Dana  Alokasi i-t*o-, dan Dana Bagi Hasi se€ara simultan dengan Anggaran  Belanja  Modal diterima Dan hubungan antara-variabel dependen dan independen tersebut bersifat linier positif, dengan tinlkat hubungan yang sedang diantara kedua variabel tersebut. Sehingga p".t..U"n"n yang terjadi -prd" pendapatan-pendapatan yang secara real  .diite1ima menjadi  p"thatian p";d" a"Utn melakukan  pengambilan kebijakan  untuk alokasi Anggran Belanja Modal pada tahun yang diteliti'
Tabel 4
Hasil Koefisien  Korelasi Simultan
Std. Error of the Estimate
43.67613
Jurnal Akuntansi  Rise!  Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 2, No- 2
Alfira Sofia & Iklil Svamsulrizal ISSN: 2086 -2563
Apalagi alokasi  Anggaran Belanja Modal dikaitkan  dengan komitmen pemda dalam memberikan pelayanan yang  lebih  baik kepada publik yang sudah menjadi sebuah kewajiban. Dan menurut halim dan AMullah (2008:4) menyatakan  bahwa: Keputusan untuk  meningkatkan  belanja modal merupakan bagian dari  keinginan untuk  meningkatkan kualitas dan kuantitas  pelayanan publik,  yang diikuti dengan peningkatan  belanja-belanja lain, yakni operasional  dan  belanja modal Dengan  demikian, setiap pertumbuhan yang terjadi pada sumber-sumber pendapatan daerah  terutama Pendapatan Asli Daerah  dan  Dana Bagi Hasil memiliki hubungan  dengan alokasi Anggaran  Belanja Modal pada  setiap  pemda di Jawa  Barta untuk tahun yang diteliti. Sedangkan  setiap pertumbuhan yang terjadi pada Dana Alokasi Umum  hampir tidak memiliki hubungan  dengan  alokasi  Anggaran Belanja Modal.

## Simpulan
Hasil  pengujian secara  parsial menunjukan bahwa  Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil memiliki hubungan  dengan  Anggaran Belanja Modal. Dan  Pengujian secara simultan menunjukkan  bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi  Hasil memiliki hubungan  dengan Anggaran Belanja Modal.
Saran Hasil penelitian ini hendaknya  dapat dijadikan acuan untuk  melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas wilayah penelitian dan memperpanjang periode  waktu pangamatan  serta dapat  menambahkan faktor non keuangan yang akan diteliti seperti kepemimpinan  kepala  daerah, perilaku tim anggaran  daerah,  partisipasi DpRD, dan variabel  bersifat eksternal  seperti kelayakan  belanja dan output serta outcome program bagi publik.
DaftarPustaka Abdul, Halim. 2O02. Akuntansi Sehor  Publik  Ahmtqnsi Keuangan Daerah Jakarta: Salemba  Empat.
Abdul, Halirn 2007. Seri Bunga  Rampai Manajemen  Keuangan daerah  Pengelolaan Keuongan daerah. Yognkota: WP STIMYKPN. Abdul, Halim- 2A08- Analisis Kine$a Keutngan terhadap Pertumbuhor Ekonomi, Pengonggwon dan Kemiskinan dengan Menggunafum Analisi Jalw- Pontianak, Makasar: Simposium Nasional  Akuntansi XI. Abdyllah  dan Halim. 2008. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah  Kaitannya dengon Belanja Pemeliharasn don Sumber Pendapatan (Jurnal  Akwttonsi  Pemerintahan). Jakarta:Departemen  Keuangan R[.
Comelius,  Trihendradi. 2004. Memecahlan  Kasus Statistik: Desfuiftif Porametrik  Dan Non-Parametrik Dengan  SPSS 12.  Jogiakarta: ANDI. Darwanto,  dan Yustika  yuliasari. 20A7. Pengaruh PertumBUhst  Ekonomi,  Pendapatan Asli daerah, don Dana Alokasi (Jmum  terhadap Alokasi  Anngaran Beianja Modal. Makasar: Simposium Nasional  Akuntansi X. David, Harianto.  2aa7-  Hubungan antara Dona Atokasi (Jmum, Belonnja Modal, Pendapaan Asli Daerah, dan Pendopatan Per Kapita.  Makasar Simposium Nasional Akuntansi X. Dedi,  Noerdiawan dkk.2007. Ahmtetnsi Pemerintahon Jakarta: salemba Empat. Haryo, Kuncoro. 20A7. Fenomena Flrypaper  Effect  Pada Kinerja  Keuangan  Pemerintoh Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesra. Makasar: Simposium  Nasional Akunransi X. Imam,  Ghozali. 2001- Aplikasi  Anolisis  Multivoriote  dengan Progrom SPSS. Semarang:
Badan penerbit UNDIP
Jurnal Akuntansi fuse! Prodi Akuntansi  UPI, Vol.2,No.2
Alfira Sofia & Iklil SYamsulrizal ISSN : 2086 -2563
Mahmudi. 2AO6. Analisis  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah- Yoryakarta: ANDL
Mardiasmo. 2002. Otonomi-dan Man@emen  Keuongan Daerah'  Yoryakarta:  UPP STIM YKPN. Mudrajaf  Kuncoro. 2AAl. Metode Kuontitatif  Teori don Aptikns untuk Bisnis don Ekonomi. Jogiakarta:  UPP STIM YKPN'
Murgiyantoro, an<. iOO+. StatistikTerapon.Jogiakarta: Gajah  Madha University Press'
Mutiar4 Maimunah. 2006. Flypaper Effect poao oop Alokosi (Jmum (DAU don pendapatan Asli Doerii fpeOl irrn"a"p Belania Daerah pada  Kabupaten/Kota I Pulou  Sumatra.Padang: Simposium Nasional Akuntansi [X.
Priyo, Hari Adi. 2006. Hubungan ontora Pertumbuhon Eknnomi Daerah' Belanja Pembangmon, don Pendapatan Asli Daeroh. Padang: Simposium  Nasional
Akuntansi  IX.
Priyo, Hari Adi. 2008. Retevansi  Transfer  Pemerintah Pttsat terhadap  Upoya Pajak Da*aft. FE Universitas  Katholik  Widya Mandala'
Sugiyono. 20A7. Metode Penelitian Bisnis  (Pendekntan Kuantitat$ Kualitatif, don R&D)'
Bandung: Alfabeta.
Priyo, Hari Adi dan Wirawan  Setiaji. 2007.  Peta  Kemampuon  Keuongan daerall Sesudah otonomi  daerah:  Apakah  Mengalami Pergeseran?. Makasar: Simposium Nasional  Akuntansi  X.
Santosa, Purbaya Budi  dan Ashari. 20A5. Analisis Statistik  dengon Microsofi  Excel dqn ,SP^S,S. Jogi  akarta: ANDI
Siddiq, Machfud. 2002.  Perimbangan Pusat dan Dserah sebagai Pelaksanaan
Desentralisasi Fiskal. Jogiakarta: Seminar setahun Implementasi otonomi
Daerah di Indonesia.
Sugiono. 20O7. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfab€ta'
Suharsini, Arikunto. 1997. Prosedw  Penelitian Suatu  Pendekntan Prahek' Jakarta:
Rineka Cipta.
-.20A7.
BAB 7 Desentralisasi  Fisknl dan  Keseniangon Daerah (Kajion Pengeluaran
PublikInonesia200T).BankDuniaPerwakilanDiJakarta'
UU No. 32 tahun  2004 tentan  g Pemerintah  Daerah
UU No. 33  tahrm  2004 tentan g Perimbangan Keuangan  Pusat  dan daerah
PP No. 5 tahun  2005 tentangDana  Perimbangon
Peraturan Pemerintah nepui'tit< Indonesia Nomor  74 Tahun 2005 Tentang Dana  Alokosi (Jmum Daeroh  Provinsi/Kabupaten/Kota Tahtm Anggaran 2 006.
Peraturan  Pemerintah Republik  IndonesiaNomor 104 Tahun 2006  Tentang Dana Alokasi [Jmum Daerah  Provinsi/Kobupaten/Kota  Tahm  Anggaron 2 007.
Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110  Tahun  2AA7  Tentang Dcna  Alokasi
(Jmum Daeroh  Proyinsi/KabuPotetlKoto Tahtm Anggaran 2008 -
Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi IIPI, Vol' 2, No' 2
378