## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 04, Nomor 01, Juli 2022

## PERLINDUNGAN TERHADAP KAUM MINORITAS DALAM PENERAPAN NILAI KEADILAN MENURUT KAJIAN FILSAFAT HUKUM
Syarifah Lisa Andriati* 1 , Sarah Juni Techy Gurning 2 , Debry Yohanna 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Jl. Dr. T. Mansur, Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara, Indonesia syarifah_lisa_andriati@usu.ac.id

## Abstract
This research goals to produce new knowledge about the discrimination amongst the minority groups  or  communities,  specifically  in  groups  with  different  religious  beliefs  based  on  Law Philosophy in apply the justice. The writers in this paper focus on analyzing this discrimination amongst the minority groups or communities, specifically in groups with different religious beliefs. The research method that used in solving the problems is normative juridical method which use secondary data as  its source, such as legal theory, journals, book, reports, and regulations. In phil  osophy,  justice  is  a  the  most  fundamental  thing  in  maintaining  a  stable  political  society. Regarding in minority issues, this is related in   the form of  justice, because it is an inseparable part of the purpose of law.
Keywords: Discrimination; Minority; Law Philosophy; Justice

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  pengetahuan  baru  tentang  diskriminasi  antara kelompok  minoritas  atau  komunitas-komunitas,  khususnya  pada  kelompok  yang  berbeda keyakinan berdasarkan dari filsafat hukum dalam menerapkan keadilan. Penulis dalam makalah ini fokus untuk menganalisa diskriminasi antara kelompok atau komunitas minoritas, khususnya pada kelompok yang berbeda keyakinan. Metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan permasalahan  ini  adalah  metode  normatif  yuridis  yang  menggunakan  data  sekunder  sebagai sumber datanya, seperti teori-teori hukum, jurnal, buku-buku, laporan, dan peraturan-peraturan. Dalam filsafat, keadilan adalah sebuah hal yang sangat mendasar dalam menjaga masyarakat politik  yang  stabil.  Berkenaan  dengan  masalah  minoritas,  hal  ini  berhubungan  dengan pembentukan keadilan, karena hal itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam tujuan hukum.
Kata Kunci: Diskriminasi; Minoritas; Filsafat Hukum; Keadilan

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  kita  yang  termasuk  sebagai  negara  yang  besar,  dengan banyak  pulau  tersebar  di  seluruh  bagiannya.  Dengan  bentuk  dan  ukuran  geografi  tidak  kecil, maka banyak suku dan juga budaya didalamnya. Kebesaran Indonesia tidak hanya berasal dari bermacam  alamnya,  tetapi  juga  kekayaan  keanekaragaman  budayanya  yang  merupakan pemersatu. Terdapat beberapa suku besar di dalam negara ini, contohnya seperti Batak, Jawa, Mandailing, Betawi, Minang dan masih banyak lagi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dari suku-suku ini pulalah terdapat banyak budaya, bahasa, adat, dan lain sebagainya. Setiap
suku memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Contohnya seperti misalnya suku batak, suku batak terbagai lagi menjadi 6 (enam) macam, antara lain, Batak Karo, Batak Toba, Batak Mandailing, Batak  Angkola,  Batak  Pakpak,  dan  juga  Batak  Simalungun.  Dari  satu  suku  saja  yang  ada  di Indonesia,  sudah  terdapat  beberapa  budaya,  konon  lagi  digabung  dengan  suku-suku  yang lainnya. Betapa banyaknya budaya yang ada di Indonesia ini. Bukan hanya budaya, begitu juga dengan  bahasa  daerahnya.  Contohnya  pada  suku  Batak,  bahasa  daerah  setiap  suku  pasti berbeda.  Setiap  suku  yang  sama  namun  daerah  tempat  tinggalnya  berbeda,  maka  bahasa daerahnya juga terbilang sedikit berbeda-beda. Misalnya, berbeda cara pelafalannya, berbeda cara  mengucapkannya,  atau  pun  berbeda  intonasinya  saat  berbicara.  Keberagaman  dan heterogenitas yang tercermin dalam masyarakat Indonesia terkait dengan prinsip persatuan dan kesatuan  bangsa,  semboyan  yang  kita  sebut  “Bhinneka  Tunggal  Ika”,  yang  artinya  walaupun Indonesia beragam, tetap bersatu. Hal ini merupakan hal yang unik bagi bangsa Indonesia yang bersatu padu dalam kekuatan dan kerukunan umat beragama, berbangsa dan bernegara, dan ini harus dicapai secara sadar. Keberagaman, bagaimanapun, terkadang membawa masalah dan potensi konflik yang dapat mengarah pada perpecahan. Karena kondisi keragaman yang ada di Indonesia, Indonesia  bergantung  pada tindakan orang-orang  yang  dapat membuat  perbedaan dalam  kekayaan  suatu  negara,  atau  melihatnya  sebagai  spoiler  karena  ketidaksetaraan  yang diinginkan.  Hal  inilah  yang  terkadang  menimbulkan  konflik  di  masyarakat.  Mengikuti perkembangan zaman, Indonesia kini menghadapi berbagai macam perubahan dan kebebasan dalam kehidupan yang progresif. Bhineka Tunggal Ika memiliki peran penting bagi masyarakat Indonesia, yaitu sebagai alat pemersatu masyarakat yang majemuk. Bhineka Tunggal Ika juga merupakan  landasan  untuk  mencapai  persatuan  dan  kesatuan  di  negara  kita  ini. 1 Pecahnya konflik  SARA  belakangan  ini  kedapatan  pada  wilayah  di  Indonesia.  Skor  yang  dibukukan  dari tahun 2014 hingga 2017 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2014, skor toleransi dan inklusi Indonesia adalah 27,90, meningkat menjadi 32,30 pada tahun 2015. Namun, skor ini turun menjadi 29,57 pada tahun 2016. Tahun berikutnya, skor naik lagi menjadi 35,47, menempatkan Indonesia  di  peringkat  117  dari  128  negara  dalam  kategori  tersebut. 2 Secara  normatif, penyelenggaraan  peradilan masyarakat  bersandar  pada ketentuan  Pasal  16  ayat (1)  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib, bahkan jika tidak ada peraturan, itu masih ditegakkan normatif. Pada tingkat praktis, hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1)  dari  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009 memiliki  misi  untuk menggali  dan  memahami
1 Parsudi  Suparlan,  “Bhinneka  Tunggal  Ika:  Keanekaragaman  Sukubangsa  Atau  Kebudayaan?,” Antropologi Indonesia 72 (2003): 25, https://doi/org/10.7454/ai.v0i72.3472.
2 Muhammad  Genantan  Saputra,  “Indeks  Toleransi  Di  Indonesia  Meningkat,  Ini  Peta  Wilayahnya,” Merdeka.Com ,  December  2,  2021,  https://www.merdeka.com/peristiwa/indeks-toleransi-di-indonesia- meningkat-ini-peta-wilayahnya.html.
Nilai Hukum dan Rasa Keadilan terdaftar. 3 Minoritas menjadi entitas sosial yang tidak masuk akal keberadaannya. Di hampir setiap negara, kehadiran minoritas seperti sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan dalam hegemoni kelompok mayoritas. Minoritas jamak ditafsirkan berbeda dari mayoritas atas dasar identitas, apakah itu pilihan agama, bahasa, suku, budaya, atau orientasi seksual. Jumlah ini biasanya tidak banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu daerah bangsa. Oleh karena itu, ia berada pada posisi non-dominan. Selanjutnya, entitas minoritas ini sering mengalami isolasi. 4 Perlakuan positif terhadap minoritas juga dikaitkan dengan perilaku diskriminatif dalam kebijakan negara. Diskriminasi terhadap agama atau keyakinan minoritas ini berdampak  pada  hambatan  akses  hak  sipil  dan  politik  mereka. Human  Rights  Watch mewawancarai Dewi Kanti, Wanita Sunda, pengikut kepercayaan Sunda lokal, menikah dengan orang  Jawa  beragama  Katolik.  Catatan  Sipil  menolak  untuk  menerima  menikah  karena  tidak mengakui keyakinan agama wanita. jika mereka memiliki anak, akta kelahiran  bayi tidak akan mencantumkan  nama  ayahnya. 5 Dari  perspektif  hak  asasi  manusia,  minoritas  berada  pada pijakan yang sama dan pemegang hak dengan individu lainnya. Akan tetapi, karena sebenarnya minoritas adalah warga kelas bawahan, yang diperlukan ialah hak khusus untuk meningkatkan martabatnya,  hak  khusus  ini  tidaklah  hak  istimewa,  tetapi  diberikan  agar  minoritas  dapat mempertahankan identitasnya. Hak khusus seperti ini bertujuan untuk mencapai perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. 6
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  penulis  membatasi  penelitian  ini  dengan  rumusan masalah  sebagai  berikut:  Bagaimana  nilai  keadilan  menurut  kajian  filsafat  hukum?;  dan bagaimana  penerapan  nilai  keadilan  terhadap  perlindungan  kaum  minoritas  menurut  kajian filsafat hukum?

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana metode ini lebih memfokuskan penelitian pada pemahaman untuk menemukan hasil dan berdasar pada prinsip dan asas hukum yang  dapat diperoleh dari peraturan dalam menganalisa permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu hasil penelitian, jurnal  ilmiah,  hasil  penilaian  dan  referensi  lainnya.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan adalah  buku-buku,  karya  ilmiah  dan  hasil  penelitian  yang  relevan  dengan  pokok  bahasan. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  di  mana  penelitian  ini  digunakan  untuk  meninjau
3 Totok Sugiarto, “Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum,” Jurnal Ius 2, no. 1 (2015): 15.
4 Yogi Zul Fadhli, “Kedudukan Kelompok Minoritas DalamPerspektif HAM Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2014), 355.
5 Ibid., 358.
6 Ibid., 368.
bagaimana keadilan terhadap kaum minoritas menurut kajian filsafat hukum. Penelitian ini juga fokus untuk menganalisis masalah-masalah yang aktual.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Nilai Keadilan Menurut Kajian Filsafat Hukum
Keadilan menurut kajian filsafat hukum sudah dibahas sejak zaman purbakala oleh para filsuf. Salah satu filsuf yaitu Socrates mengemukakan pendapatnya bahwa untuk mengukur hal baik atau buruk dan yang berhak atau tidak berhak sebaiknya tidak diserahkan kepada mereka yang  mempunyai  kekuasaan  lebih.  Keadilan  hanya  dapat  dipahami  jika  diposisikan  sebagai syarat  terwujudnya  melalui  hukum.  Pencapaian  keadilan  dalam  hukum  merupakan  proses dinamis  yang memakan  banyak  waktu. 7 Upaya  ini  juga sering  didominasi oleh  kekuatan yang berjuang untuk mencapainya dalam kerangka umum tatanan politik. Pemikir yang mencetuskan gagasan  keadilan  adalah  Immanuel  Kant,  yang  pemikirannya  dapat  disebut  sebagai  filsafat keadilan di mana konsep yang jelas tentang manusia  memegang peranan sentral. Seseorang yang melanggar hukum pada saat hukuman. Kant percaya bahwa hukum menjadi hukum karena berasal dari orang yang memiliki kekuasaan untuk membuatnya, pemerintah, yang berarti bahwa jika hukum tidak adil, itu juga harus dipatuhi. 8
Dalam teorinya tentang keadilan sosial, John Rawls menegaskan bahwa program-program untuk melaksanakan keadilan dalam dimensi kerakyatan harus menitikberatkan pada dua prinsip keadilan, yaitu pertama, pemberian kebebasan dasar yang seluas-luasnya, hak dan kesempatan yang  sama  dan  kebebasan  bagi  individu  sama  luasnya.  Kedua,  mampu  menata  kembali kesenjangan sosial ekonomi yang muncul sehingga dapat memberikan manfaat timbal balik bagi semua orang, termasuk mereka yang berasal dari kelompok yang beruntung atau pun yang tidak. John  Ralws  tentang  Konsep  "Posisi  Asasli".  Ada  beberapa  prinsip  utama  keadilan,  termasuk prinsip  kesetaraan,  bahwa  setiap  orang  sama  dalam  hal  kebebasan  universal,  perlu  dan kompatibel, dan bahwa setiap orang tidak setara dalam kebutuhan sosial dan ekonomi mereka. Penganut  paradigma  Hukum  Alam  meyakini  bahwa  alam  semesta  diciptakan  dengan  prinsip keadilan. Cicero menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentuk oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam. 9
7 Muhammad Eko Purwanto, “Pengertian Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum” (Universitas Islam As-Syafi’iyyah, 2016), 4.
8 Ibid., 7.
9 Paulus  Aluk  Fajar  Dwi  Santo,  “Kebijakan  Low  Cost  Green  Car  Dalam  Perspektif  Filasafat  Hukum (Bagian Terakhir Dari 3 Tulisan),” BINUS University Business Law , last modified 2014, accessed May 25,  2022,  https://business-law.binus.ac.id/2014/01/04/kebijakan-low-cost-green-car-dalam-perspektif- filsafat-hukum-bagian-1-dari-3-tulisan/.
Dilihat  dari  sisi  mata  hukum,  keadilan  dipandang  sebagai  tujuan  hukum.  Jika  melihat hukum,  maka  yang  ada  dalam  pikiran kita  ialah  keadilan.  Maka tujuan  dari  adanya  hukum  itu ialah  untuk  terciptanya  keadilan.  Kata  yang  selalu  dilakukan  penegasan  dalam menggaungkannya adalah Suum  jus, summa injuria; summa lex, summa crux . Secara harfiah ungkapan  tersebut  berarti  bahwa  hukum  yang  keras  akan  melukai,  kecuali  keadilan  dapat menolongnya.  Hal  yang  dapat  mengukur  sesauatu  adil  atau  tidak  adalah  seberapa  besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia. 10

## 2. Penerapan  Nilai  Keadilan  Terhadap  Perlindungan  Kaum  Minoritas  Menurut  Kajian Filsafat Hukum
Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, ketiganya merupakan tujuan hukum yang juga  menjadi  unsur  penting  dalam  lingkup  filsafat  hukum.  Dari  ketiga  unsur  tersbut,  keadilan merupakan unsur yang sering berkenaan dengan filsafat hukum. Filsafat dikatakan sebagai induk ilmu dari segala ilmu yang dapat menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan untuk mencapai keadilan dengan menggunakan hukum yang berlaku, hal tersebut yang menjadi penghubung antara keadilan dan filsafat hukum. Pembahasan tentang keadilan ini selalu muncul dalam aliran filsafat hukum. Keadilan sangat dibutuhkan terlebih lagi di dalam masyarakat yang telah  maju,  di  mana  terdapat  benturan  kepentingan-kepentingan  pribadi.  Maka  disinilah diperlukan hukum sebagai penengahnya. Hukum akan ditaati apabila masyarakat telah mampu menerapkan prinsip-prinsip keadilan. 11
Keadilan memiliki makna yang sangat luas. Konsep keadilan juga sudah banyak dibahas oleh para filsuf. Maka dari itu, keadilan merupakan hal penting bagi para filsuf. Contohnya adalah pendapat Aristoteles, yang berpendapat bahwa adil memiliki arti yang beragam-ragam. Keadilan dapat diartikan dengan hukum, apa yang proporsional, dan apa yang sebanding. Keadilan adalah kebajikan yang terkait dengan hubungan interpersonal: keadilan legalis, keadilan distributif, dan keadilan komutatif. Hukum, filsafat, dan keadilan, ketiganya tidak dapat terpisahkan. 12
Jika dilihat dari segi filosofis, kita dapat memahami bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh hukum adalah hakikat hukum sebagai pencapaian tertinggi dalam hukum. Filsafat aturan pada zaman  reformasi  bisa  diungkapkan  bahwa  pada  satu  pihak  menginginkan  aturan  menjadi panglima  atau  aturan  yang  mengatur  masalah  ekonomi,  politik,  budaya,  dan  masalah  sosial kemasyarakatan  lainnya.  Di  pihak  lainnya  tampak  pada  perilaku  masyarakat  terhadap  aturan,
10 Emil El Faisal and Mariyani Mariyani, Buku Ajar Filsafat Hukum (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), 38.
11 Handayani  Handayani,  Johannes  Satya  Pirma,  and  Kiki  Kiki,  “Peranan  Filsafat  Hukum  Dalam Mewujudkan Keadilan,” Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora, dan Seni 2, no. 2 (2018): 722.
12 Bambang Hermoyo, “Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan,” Jurnal Wacana Hukum 9, no. 2 (2010): 32.
justru  memanfaatkan  aturan  menjadi  alat  politik  dan  ekonomi,  budaya,  dan  sosial kemasyarakatan  lainnya.  Dalam  perkembangannya,  filsafat  telah  menjadi  ideologi  negara. Filsafat dapat dikatakan sebagai way of life atau filsafat negara. Ideologi merupakan nilai dasar bagi kepribadian bangsa.
Hukum  merupakan  hal  yang tidak  dapat  dipisahkan dari masyarakat  dan  negara  karena hukum tercipta dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat berupa cita hukum, cita politik, dan tujuan  negara.  Maka  dari  itu  hukum  mencerminkan  nilai-nilai  hidup  yang  berlaku  di  dalam masyarakat  itu  sendiri.  Hukum,  filsafat,  dan  keadilan  adalah  juga  tiga  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan.
Para ahli filsafat berupaya dalam memecahkan persoalan untuk menciptakan hukum yang berdiri  teguh  dan  sempurna  agar  dapat  dibuktikan  kepada  manusia  bahwa  hukum  yang telah ditetapkan tidak dapat dipersoalkan lagi. Filsafat hukum bebas dari refleksi manusia yang cerdas, karena  “subjek  hukum”  dari  dunia  hukum  itu  sendiri  berada  di  dalam  dunia  manusia.  Filsafat hukum dan manusia selaku subjek hukum tidak dapat dilepaskan sebab manusia membutuhkan hukum, dan hanya manusia yang bisa berfilsafat.
Kegiatan dalam filsafat adalah merenung untuk mencapai kepada inti. Dari hasil renungan tersebut,  manusia  diharapkan  menjadi  lebih  sadar  dalam  menjalani  kehidupan.  Maka  dengan kesadaran itu, manusia dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa filsafat hukum dibutuhkan sebagai landasan dasar dalam mempelajari hukum.
Filsafat hukum menitikberatkan pada aspek filosofis, yaitu masalah fungsional dan filsafat hukum itu sendiri, yaitu penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang konkrit dan abstrak untuk  menciptakan  rasa  keadilan.  Fungsi  hukum  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  rakyat agar terlindungi maka harus ditegakkan secara tegas dan adil. 13
Filsafat  tidak  pernah  berakhir,  karena  filsafat  tidak  mempelajari  satu  aspek,  tidak membatasi  objeknya,  tetapi  filsafat    berpegang  teguh  pada  metodenya  sendiri,    menyatakan bahwa tidak ada di dunia ini yang abadi. ilmu sejati, tanpa batas. Filsafat memiliki objek, metode, dan sistem universal. Keadilan dan falsafah hukum akan selalu ada selama penerapan hukum itu dilakukan, karena keadilan  merupakan salah satu tujuan mendasar dari hukum. Pengetahuan tentang filsafat hukum, dengan demikian, mau tidak mau akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat menghasilkan hukum yang nyata. 14
Sudah  semakin  terlihat bahwa  diskriminasi terhadap  kelompok  minoritas  yang  dilakukan oleh  mayoritas.  Terdapat  istilah  hukum  rimba  yang  digunakan  oleh  mayoritas  dalam
13 Zulianto  Chairul  and  Veby  Juniarti,  “Keadilan  Bagi  Kelompok  Minoritas  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia  Menurut  Filsafat  Hukum  (Contoh  Kasus  Meliana  Di  Medan  Dituduh  Melakukan  Penodaan Agama,” Jurnal Law Review 18, no. 2 (2018): 231.
14 Handayani, Pirma, and Kiki, “Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan,” 723.
menyelesaikan  masalah,  yaitu  “siapa  yang  kuat  lah  yang  berkuasa,  dan  siapa  yang  lemah ditindas”. Penyalahgunaan demokrasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Ini tentu bertentangan dengan harapan para founding fathers berkenaan dengan demokrasi. 15
Menjadikan pemegang hak dan badan hukum minoritas memiliki hak dan kesempatan yang sama  dengan  warga  negara  lainnya  serta  menyelaraskan  dan  menyelaraskan  peraturan perundang-undangan  dengan upaya  melindungi dan  memelihara hak-hak kelompok minoritas. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap minoritas. Menerapkan undang-undang  anti-diskriminasi  di  semua  bidang.  Tentang  rekrutmen,  fasilitas  akomodasi, perawatan kesehatan, akses pendidikan, kepatuhan terhadap aturan hukum dan hukum. 16

## D. Simpulan
Filsafat hukum itu sendiri dapat memberikan pandangan bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum. Filsafat dapat memecahkan permasalahan dan membuktikan bahwa hukum juga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat. Rasa keadilan merupakan hal penting yang harus dilaksanakan di setiap kehidupan manusia karena terkait dengan masalah hukum  dan  filsafat  hukum  menghendaki  agar  tujuan  hukum  tercapai.  Di  kehidupan bermasyarakat beragam pada segala hal, telah seharusnya aturan yg berlaku bisa mewujudkan ketertiban buat kesejahteraan rakyat, semuanya wajib  berlandakan berdasarkan Pancasila yg dimana  Pancasila  menjadi  etos  rakyat  Indonesia  menggunakan  mendatangkan  keadilan  buat kedamaian bagi semua rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
El  Faisal,  Emil,  and  Mariyani  Mariyani. Buku  Ajar  Filsafat  Hukum .  Palembang:  Bening  Media Publishing, 2020.

## Jurnal:
Chairul, Zulianto, and Veby Juniarti. “Keadilan Bagi Kelompok Minoritas Dalam Perspektif Hak Asasi  Manusia  Menurut  Filsafat  Hukum  (Contoh  Kasus  Meliana  Di  Medan  Dituduh Melakukan Penodaan Agama.” Jurnal Law Review 18, no. 2 (2018): 231.
Handayani, Handayani, Johannes Satya Pirma, and Kiki Kiki. “Peranan Filsafat Hukum Dalam
15 Deiralifa  Lathifa  Athifiyyah  Rizal, Hubungan  Golongan  Mayoritas  Dengan  Minoritas  Dewasa  Ini  Di Indonesia (Madiun, 2020).
16 Danang  Risdianto,  “Perlindungan  Tetrhadap  Kelompok  Minoritas  Di  Indonesia  Dalam  Mewujudkan Keadilan  Dan  Persamaan  Di  Hadapan  Hukum,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional 6, no. 1 (2017): 136.
Mewujudkan Keadilan.” Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora, dan Seni 2, no. 2 (2018): 722.
Hermoyo,  Bambang.  “Peranan  Filsafat  Hukum  Dalam  Mewujudkan  Keadilan.” Jurnal  Wacana Hukum 9, no. 2 (2010): 32.
Risdianto,  Danang.  “Perlindungan  Tetrhadap  Kelompok  Minoritas  Di  Indonesia  Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 1 (2017): 136.
Sugiarto, Totok. “Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum.” Jurnal Ius 2, no. 1 (2015): 15.
Suparlan, Parsudi. “Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa Atau Kebudayaan?” Antropologi Indonesia 72 (2003): 25. https://doi/org/10.7454/ai.v0i72.3472.

## Tesis:
Fadhli,  Yogi  Zul.  “Kedudukan  Kelompok  Minoritas  DalamPerspektif  HAM  Dan  Perlindungan Hukumnya Di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2014.
Purwanto, Muhammad Eko. “Pengertian Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” Universitas Islam As-Syafi’iyyah, 2016.

## Artikel:
Rizal, Deiralifa Lathifa Athifiyyah. Hubungan Golongan Mayoritas Dengan Minoritas Dewasa Ini Di Indonesia . Madiun, 2020.
Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi. “Kebijakan Low Cost Green Car Dalam Perspektif Filasafat Hukum (Bagian  Terakhir  Dari  3  Tulisan).” BINUS  University  Business  Law .  Last  modified  2014. Accessed  May  25,  2022.  https://business-law.binus.ac.id/2014/01/04/kebijakan-low-cost- green-car-dalam-perspektif-filsafat-hukum-bagian-1-dari-3-tulisan/.
Saputra, Muhammad Genantan. “Indeks Toleransi Di Indonesia Meningkat, Ini Peta Wilayahnya.”
Merdeka.Com , December 2, 2021. https://www.merdeka.com/peristiwa/indeks-toleransi-di- indonesia-meningkat-ini-peta-wilayahnya.html.