INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1756-1766 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Agreement to Use Payment Means Other Than Rupiah in Financial Transactions
Ratna Sri Wardani 1 ✉ , Sjaifurrachman 2 , Abintoro Prakoso 3 , Herowati Poesoko 4
Universitas Wiraraja
Email: ratnasriwardani@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Mata uang Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah kesatuan negara Indonesia. Setiap masyarakat  atau  orang  yang  berada  di  wilayah  Indonesia  wajib  menggunakan  rupiah  sebagai  alat pembayaran  dan  memenuhi  kewajiban  transaksi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan menganalisis penggunaan alat pembayaran selain rupiah dalam transaksi keuangan di masyarakat serta menganalisis akibat hukum dari perjanjian penggunaan alat pembayaran selain rupiah. dalam transaksi keuangan.  Kenyataannya,  sebagian  masyarakat  tidak  menggunakan  mata  uang  rupiah  sebagai  alat pembayaran, seperti di pasar Muamalah Depok yang viral karena metode pembayaran atau transaksi keuangannya menggunakan dinar dan dirham. Suatu perjanjian jual beli yang tidak menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran atau pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya, batal demi hukum karena  tidak  memenuhi  salah  satu  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  mengenai  sebab  halal,  karena menggunakan mata uang asing. mata uang di wilayah Indonesia bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Akan tetapi, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan alat pembayaran selain rupiah merupakan suatu kebiasaan yang tidak merugikan satu sama lain apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata.
Kata Kunci: Perjanjian, Mata Uang, Akibat Hukum

## Abstract
Rupiah  currency  is  a  legal  means  of  payment  in  the  territory  of  the  Indonesian  state  unit.  Every community or person residing in the territory of Indonesia is required to use the rupiah as a means of payment and fulfill transaction obligations. This research is to examine and analyze the use of payment instruments  other  than  the  rupiah  in  financial  transactions  in  society  and  to  analyze  the  legal consequences of agreements with the use of payment instruments other than the rupiah. in financial transactions.  In reality, some people do not use the rupiah currency as a means of payment, such as at the Muamalah market in Depok which went viral because the payment method or financial transactions used dinars and dirhams. A sale and purchase agreement that does not use the rupiah currency as a means of payment or fulfillment of other obligations is legally invalid because it does not fulfill one of the conditions for the validity of an agreement regarding a halal cause, because the use of foreign currency in Indonesian territory is contrary to law number 7 of 2011 concerning currency. However, transactions carried out by the public using payment instruments other than rupiah are a matter of habit which do not harm each other if they fulfill the conditions for the validity of an agreement as contained in article 1320 of the Civil Code.
Keywords: Agreement, Currency, Legal Consequences

## PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain, manusia tidak  akan  bisa  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan  hidup  sendirian  tanpa  adanya bantuan  orang  lain,  hal  tersebut  dikarenakan  manusia  tidak  selalu  memiliki  apa  yang diinginkan.  Maka  dari  itu  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  hidupnya  manusia membutuhkan manusia yang lainnya, kebutuhan antar satu sama lain dikarenakan setiap manusia  mempunyai  kebutuhan  hidup  yang  berbeda  satu  sama  lain.  Adanya ketergantungan  antar    sesama  manusia  tersebut,  sehingga  manusia  melakukan  sebuah perjanjian untuk mencapai kebutuhan di dalam hidupnya.
Suatu  perjanjian  hanya  dapat  dilakukan  apabila  memenuhi  syarat-syaratnya  suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, adapun syarat sahnya perjanjian tersebut yaitu :
 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 Suatu hal tertentu;
 Suatu sebab yang halal.
Adapun Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut terdapat syarat Subjektif dan syarat Objektif. Jika  suatu  perjanjian tidak memenuhi syarat Subjektif, maka perjanjian tersebut
dapat dibatalkan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat Objektif maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.
Negara  indonesia  sebagai  negara  hukum  tidak  hanya  mengatur  mengenai  hal perjanjian  yang  berkaitan  dengan  subjek  yang  melakukan  perjanjian  dan  barang  yang diperjanjikan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata,  sebagai negara hukum yang merdeka  dan  berdaulat  maka  diatur  juga  mengenai  hal  yang  menjadi  alat  pembayaran dalam suatu  perjanjian  jual  beli, yang  dikatakan alat  disini adalah uang yang digunakan sebagai metode pembayaran dalam transaksi keuangan. Mengenai hal uang diatur dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  uang,  Uang  merupakan  suatu  alat pembayaran,  yang  dikatakan  mata  uang  adalah  uang  yang  dikeluarkan  oleh  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
Walaupun  diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang mengenai alat pembayaran dalam melakukan transaksi keuangan akan tetapi ada sebagian masyarakat di dalam melakukan perjanjian masih menggunakan pembayaran dengan alat pembayaran selain Rupiah. Seperti kasus yang terjadi pada awal tahun 2021 adanya pasar Muamalah Depok yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran jual beli, dan  kasus  tersebut  hanya  sampai  ditangan  polisi.  Sebagian  masyarakat  yang  tidak menggunakan  rupiah  sebagai  alat  pembayaran  jual  beli  menurut  sumber  berita  dari kompas.com  tanggal  3  Februari  2021  bahwa  setiap  masyarakat  yang  datang  kepasar muamalah  tersebut  di  dalam  melakukan  transaksi  keuangan  untuk  alat  pembayarannya tidak menggunakan mata uang  rupiah, akan tetapi menggunakan mata uang dinar dan dirham. Hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang semenjak berdirinya pasar Muamalah. Di satu sisi ada Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata uang yang  mewajibkan  setiap  transaksi  menggunakan  mata  uang  rupiah  sebagai  alat pembayaran di Wilayah Republik Indonesia.
Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengkaji  dan  menganalisa  penggunaan  alat  pembayaran      selain        rupiah dalam transaksi keuangan di masyarakat
2. Untuk menganalisa akibat hukum perjanjian dengan penggunaan alat    pembayaran selain rupiah dalam transaksi keuangan.

## METODE PENELITIAN

## Tipe Penelitian
Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelititan proposal tesis ini, yaitu metode Penelitian normatif.

## Pendekatan Masalah
 Pertama : pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan ini menelaah dan  mengkaji  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang ditangani.
 Kedua : pendekatan kasus, pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

## Sumber Bahan Hukum
❖ Sumber bahan hukum Primer dan sumber bahan Hukum Sekunder

## Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
 Perundang-undangan dan putusan hakim.
 Buku-buku, kamus-kamus, dan jurnal-jurnal hukum.

## Teknik Pengolahan Bahan Hukum
❖ Editing
❖ Coding
❖ Recontructing
❖ Sistematisasi
❖ Deskripsi
❖ Preskriptif

## Analis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dan dianalisis secara deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perjanjian Menggunakan Alat Pembayaran Selain Rupiah
Perjanjian adalah hubungan hukum berupa persetujuan mengenai harta benda antara dua  orang/pihak  atau  lebih.  Pihak  yang  satu  berhak  menerima  prestasi  (kreditur),  pihak lainnya  adalah  pihak  yang  wajib  melaksanakan  prestasi.  Perjanjian  pada  intinya menggambarkan  tentang  rangkaian  perkataan  yang  mengandung  unsur  janji  dengan
melibatkan dua pihak.  Adapun hubungan antara dua orang yang saling berjanji ini dapat disebut dengan perikatan.
Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
Suatu perjanjian yang ada antara para pihak yang sepakat haruslah memenuhi syarat- syarat tertentu agar perjanjian tersebut sah, sehingga mengikat kedua belah pihak. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan syarat-syarat sah suatu perjanjian yaitu, :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
Dua  syarat  tersebut  diatas  merupakan  syarat  subjektif.  Suatu  syarat  yang diperuntukkan pada orang yang membuat perjanjiannya, apabila tidak dipenuhi syarat subjektif,  maka perjanjian dapat dibatalkan.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
Dua syarat ini adalah syarat objektif. Syarat yang wajib dipenuhi pada suatu barang yang menjadi pokok perjanjian,  apabila tidak dipenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum. Pokok perikatan haruslah halal, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum atau dengan adat kebiasaan yang baik.
Negara yang menjunjung tinggi hukum di dalam menjalankan sistem pemerintahan dan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  serta  tata  cara  penggunaan  mata  uang  yang dikeluarkan,  maka  Negara  Indonesia  melalui  badan  yang  berwenang  untuk  membuat peraturan  perundang-undangan  mengenai  mata  uang.  Pemerintah  Indonesia  membuat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Uang berfungsi untuk menjaga kestabilan  perekonomian  dalam  suatu  negeri,  maka  dari  itu  masyarakat  harus  ikut berpartisipasi di dalam menjaga perekonomian negara salah satnya dengan menggunakan mata uang negara sendiri sebagai alat transaksi pembayaran.
Suatu  perjanjian  hanya  dapat  dilakukan  apabila  memenuhi  syarat-syaratnya  suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal  1320 KUHPerdata. Namun selain memenuhi syarat sahnya  perjanjian  didalam  bertransaksi  juga  diwajibkan  memakai  alat  pembayaran  mata uang rupiah sebagaimana dalam Pasal 21 UU Mata Uang, yaitu :
(1) Rupiah wajib digunakan dalam :
a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal  ini  juga  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  17/3/PBI/2015  Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Walaupun  diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang mengenai alat pembayaran dalam melakukan transaksi keuangan akan tetapi ada sebagian masyarakat di dalam melakukan perjanjian masih menggunakan pembayaran dengan alat pembayaran selain Rupiah. Seperti kasus yang terjadi pada awal tahun 2021 adanya pasar Muamalah Depok yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran jual beli, dan kasus tersebut hanya sampai ditangan polisi. Dalam penegakan hukumnya masih belum pernah  diproses.  Sebagian  masyarakat  yang  tidak  menggunakan  rupiah  sebagai  alat pembayaran  jual  beli  menurut  sumber  berita  dari kompas.com  tanggal  3  Februari  2021 bahwa  setiap masyarakat yang  datang kepasar muamalah tersebut di dalam melakukan transaksi keuangan untuk alat pembayarannya tidak menggunakan mata uang rupiah, akan tetapi  menggunakan  mata  uang  dinar  dan  dirham.  Hal  tersebut  merupakan  kebiasaan masyarakat setempat yang semenjak berdirinya pasar Muamalah. Di satu sisi ada Undang- undang  Nomor  7  tahun  2011  tentang  Mata  uang  yang  mewajibkan  setiap  transaksi menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran di Wilayah Republik Indonesia.
Kewajiban  penggunaan  mata  uang  rupiah  juga  dikuatkan  dengan  adanya  putusan Mahkamah Agung Nomor : 135PK/Pdt/2018. Pertimbangan para hakim di dalam memutus perkara tersebut salah satunya yaitu peraturan terkait Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang. Dalam kasus ini awalnya perjanjian menggunakan alat pembayaran mata uang dolar karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan akhirnya perkara ini sampai ke pengdilan dan diputuskan oleh pengadilan bahwa pembayaran diwajibkan menggunakan alat pembayaran rupiah sebagai transaksi keuangan.
Perjanjian jual beli dengan menggunakan alat pembayaran selain rupiah ini termasuk dalam sahnya syarat perjanjian yakni syarat Subyektif, namun dikatakan batal demi hukum karena  tidak  memenuhi  syarat  obyektif.  Hal  ini  dikarenakan  transaksi  yang  dilakukan menggunakan alat pembayaran selain rupiah ini dilakukan karena suatu hal kebiasaan yang dilakukan  oleh  masyarakat  setempat.  Kasus  Muamalah  adalah  merupakan  pembiaran hukum, dan mengapa hal ini terjadi. Karena kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan alat pembayaran selain rupiah sudah dilakukan berulang-ulang dan kebiasaan itu tidak menimbulkan korban atau adanya perselisihan dan tidak ada yang dirugikan antara yang satu dengan yang lain. Jadi kasus Pasar Muamalah sebenarnya dapat dimaknakan perjanjian tidak tertulis dan tidak ada pelanggaran hukum. Seperti halnya yang
terjadi di Lounge Art Foundation di daerah Yogyakarta,  jual beli dilakukan menggunakan alat pembayaran selain rupiah. Kedua belah pihak yaitu pihak pembeli (warga negara asing) dan pihak penjual (pihak Longe Art Foundation) transaksi menggunakan mata uang asing atau USD Dollar. (Jurnal Hukum UII, Mata Uang Asing Transaksi Pembelian. 2015)
Dalam hukum positif ada norma yang memaksa dan norma yang mengatur. Isu hukum mengenai pertentangan norma yakni :
Hukum  Umum  dan  Hukum  Khusus.  Hukum  yang  normanya  lebih  tinggi  dengan hukum yang normanya lebih rendah (promovendus).
Akibat Hukum Perjanjian Menggunakan Alat Pembayaran Selain Rupiah Dalam Transaksi Keuangan.
Konsekuensi tidak terpenuhi syarat sah perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah, dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Umumnya, perjanjian dapat  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  dan  lisan.  Namun  perjanjian  dalam  bentuk  tertulis memiliki keunggulan dibanding perjanjian secara lisan.  Richard Eddy mengemukakan jika nantinya para pihak yang berjanji terlibat suatu perselisihan, maka hanya perjanjian dalam bentuk tertulis yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk penyelesaian sengketa.
Akibat  pembatalan  perjanjian  dapat  di  lihat  dari  dua  aspek.  Pertama,  pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum. Akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal.
Perjanjian Non Eksistensi merupakan perjanjian yang tidak akan timbul akibat tidak adanya  kesepakatan.  Pasal  1321  KUH  Perdata  menentukan  bahwa  kata  sepakat  harus diberikan secara bebas. Bebas yang  dimaksud adalah tidak ada  paksaan, penipuan, dan kekhilafan.  KUH  Perdata  mengenal  kehendak  yang  timbul  tidak  murni  dari  yang bersangkutan atau biasanya disebut dengan cacat kehendak.
Perjanjian yang  dikarenakan tidak memenuhi suatu sebab yang halal sebagaimana syarat  sahnya perjanjian,  perjanjian  seperti  ini tidak boleh  atau tidak  dapat  dilaksanakan sebab melanggar hukum. Kondisi semacam itu menurut Subekti, sudah sangat jelas dapat diketahui seketika oleh hakim dan juga oleh umum sehingga untuk alasan ketertiban dan keamanan umum maka perjanjian semacam itu dengan sendirinya batal demi hukum.
Penggunaan  mata  uang  asing  diwilayah  indonesia  tidak  hanya  berakibat  batalnya perjanjian  demi hukum,  akan tetapi  juga mempunyai akibat pidana.  sebagaimana yang tertuang  dalam  pasal  33  ayat  (1)  UU  Mata  Uang,  yaitu  :  Setiap  orang  yang  tidak menggunakan Rupiah dalam :
a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Kewajiban  penggunaan  mata  uang  rupiah  juga  dikuatkan  dengan  adanya  putusan Mahkamah Agung Nomor : 135PK/Pdt/2018. Pertimbangan para hakim di dalam memutus perkara tersebut salah satunya yaitu peraturan terkait Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang. Dalam kasus ini awalnya perjanjian menggunakan alat pembayaran mata uang dolar karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan akhirnya perkara ini sampai ke pengadilan dan diputuskan oleh pengadilan bahwa pembayaran diwajibkan menggunakan alat pembayaran rupiah sebagai transaksi keuangan.
Hal ini berbeda dengan kasus Pasar Muamalah yang tidak berakibat hukum karena tidak adanya perselisihan atau konflik yang terjadi di masyarakat. Karena tidak mengganggu ketertiban  umum  maka  kasus  ini  dianggap  kebiasaan  meskipun  bertentangan  dengan Undang-undang.
Dalam hukum positif ada norma yang memaksa dan norma yang mengatur. Isu hukum mengenai pertentangan norma yakni :
Hukum  Umum  dan  Hukum  Khusus.  Hukum  yang  normanya  lebih  tinggi  dengan hukum yang normanya lebih rendah (promovendus).

## SIMPULAN
Perjanjian  akan  menimbulkan  perikatan  dan  perikatan  adalah  hubungan  hukum antara  dua  orang atau  lebih untuk saling mengikatkan diri yang mana satu  sama lain terikat atas hak dan kewajiban untuk melakukan prestasimya masing-masing.
Suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syaratnya suatu perjanjian. Namun selain memenuhi syarat sahnya perjanjian didalam bertransaksi juga diwajibkan memakai alat pembayaran  mata uang rupiah.  Para pihak yang  melakukan perjanjian  jual  beli    dianggap  telah  memenuhi  syarat  sah  kedua  yaitu  kecakapan melakukan tindakan hukum.
Dengan demikian transaksi  pembayaran selain rupiah yang berlaku  dimasyarakat
bergantung  pada  aspek  sahnya  suatu  perjanjian  dalam  transaksi  keuangan.    Namun apabila  ada  perkara  yang  karena  adanya  wanprestasi  sehingga  perkara  itu  harus diputuskan  melalui  putusan  pengadilan  dikarenakan  transaksi  yang  digunakan menggunakan  alat  pembayaran  selain  rupiah,  maka  pertimbangan  para  hakim  yaitu kewajiban diharuskan membayar dengan menggunakan rupiah.
Oleh karenanya, sepanjang tidak adanya salah satu pihak yang keberatan atas suatu perjanjian dalam transaksi penggunaan mata uang selain rupiah maka perjanjian tersebut dianggap sah, meskipun dalam UU Mata uang diwajibkan melakukan alat pembayaran memakai rupiah. Hal ini karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang telah  dilakukan  berulang  ulang  tanpa  adanya  jeratan  hukum.  Padahal  dalam  setiap perjanjian  yang  menggunakan  mata  uang  selain  rupiah  di  wilayah  Indonesia  sebagai transaksi pembayaran, perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi suatu sebab yang halal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, 2006, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad I),
___________________, 2014, Hukum Perdata Indonesia, Cet V, Citra Aditya Bhakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad II)
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori  Pemidanaan  dan  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana,  PT  Raja  Grafindo Persada:Jakarta, 2000
Agus  Yudha  Hernoko,  2013,  Hukum  Perjanjian  Asas  Proposionalitas  dalam  Kontrak Komersial, Kencana Predana Media Group, Jakrta
Ahmadi  Miru  dan  Sakka  Pati,  2008,  Hukum  Perikatan:  Penjelasan  Makna  Pasal  1233 Sampai 1456 BW, Cet III, Rajagrafindo Persada, Jakarta,
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta:Jakarta, 1994
___________, Azas-azas Hukum Pidana (edisi revisi), (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2008),
Bahder  Johan  Nasution,  2017, Negara  Hukun  dan  Hak  Asasi  Manusia,  CV.  Mandar Maju:Jakarta
Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka:Yogyakarta Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian,
PT Gramedia, Jakarta
Fence M. Wahyu, 2015, Pengantar Hukum Indonesia, Reviva Cendekia : Gorontalo Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Tanggerang Selatan:PT Nusantara
Persada Utama, 2017
Herlien  Budiono,  2014,  Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  Dan  Penerapannya  Di  Bidang Kenotariatan, cet IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
_____________,  2016,  Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  Di  Bidang  Kenotariatan  Buku Kesatu, Cet IV, Citra Aditya Bakti
Ida  Bagus  Wyasa  Putra,  2017,  Hukum  Kontrak  Internasional  The  Law  Of  International Contract, Cet I, Refika Aditama, Bandung
Irawan Soerodjo, 2016, Hukum Perjanjian Dan Pertanahan Perjanjian Build, Oprerate And Transfer  (BOT)  Atas  Tanah  Pengaturan,  Karakteristik,  Dan  Praktik,  LaksBang Pressindo, Yogyakarta
I  Ketut  Artadi  dan  I  Dewa  Nyoman  Rai  Asmara  Putra,  2014,  Implementasi KetentuanKetentuan  Hukum  Perjanjian  Kedalam  Perancangan  Kontrak,  Udayana University Press, Denpasar,
Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016 , Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok : Premadamedia Group.
JJ.H. Bruggink, 2015, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditiya Bakti:bandung Lukman hakim, Asas-Asas hukum Pidana, CV. Budi Utama:Yogyakarta, 2019
Margono,  2019,  Asas  Keadilan,  Kemanfaatan  &  Keadilan  dalam  Putusan  Hakim,  Sinar Gravika:Jakarta
Mariam Darus Badrulzaman, 2015, Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi,  Doktrin,  Serta  Penjelasan,  Cet  I,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, (selanjutnya disingkat Mariam Darus Badrulzaman I),
Marilang, 2017, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Indonesia Prime,
Makassar
Muhammad  Syaifuddin,  2016,  Hukum  Kontrak  Memahami  Kontrak  dalam  Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Cet II, Mandar Maju, Bandung
Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Cet II, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Muir Fuady I)
Prasetyo Teguh, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Bandung:Nusa Media: Bandung, 2010
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti:Bandung,
1997
Richard Eddy, 2010, Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, dan Aplikaasi, CV ANDI OFFSET, Yogyakarta
Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar
dalam Hukum Pidana, Aksara Baru:Jakarta,1981
Ruchmadi Usman, 1996, Hukum Perjanjian, Bina Cipta, Bandung R. Setiawan, 1999, Pokok-Pokok Perikatan, Putra A Bardin, Bandung R. Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta
_______, 2010, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet XXXIV, Intermasa, Jakarta, (selanjutnya disingkat R. Subekti II),
Sjaifurrachman,  2011.  Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta, Mandar Maju, Bandung,
Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta S. B Marsh And J. Soulsby, 1980, Hukum Perjanjian, terjemahan Abdulkadir Muhammad, Alumni, Bandung
Titik  Triwulan  Tutik,  2008,  Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional,  Kencana, Jakarta
Wirjono  Projodikoro,  1985,  Hukum  Perdata  tentang  Persetujuan  Tertentu,  Sumur, Bandung
Jurnal Hukum UII, Mata Uang Asing dalam Transaksi Pembelian. 2015
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Putusan Mahkamah Agung Nomer 135PK/Pdt/2018
Kompas.com, 3 Februari 2021. Dugaan Pelanggaran UU Mata Uang Dalam Kasus Pasar Muamalah Depok.
http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx.