## Peran Media dalam Penyebaran Intoleransi Agama
Sulastiana*

## Abstrak :
Peran Media dalam penyebaran Intoleransi Agama. Akhir-akhir ini, Indonesia diramaikan oleh berita seputar intoleransi agama meliputi kekerasan dan diskriminasi agama. Hal ini tentulah tak lepas dari peran media yang selalu menginformasikan hal ini setiap waktu. Namun tanpa disadari dengan gencarnya media memberitakan berita intoleransi agama semakin menyebarluaskan intoleransi agama itu sendiri. Penelitian ini mencoba menelaah bagaimana peranan media terhadap penyebaran intoleransi agama serta apa peranan pemerintah dan masyarakat dalam mengkontrol media dalam menyampaikan isu intoleransi agama. Hasilnya menunjukkan bahwa media yang saat ini merupakan korporasi ekonomi liberal memegang peranan penting di dalam penyebaran intoleransi agama. Oleh karenanya perlu peranan pemerintah dalam mengkontrol penerapan Undang-undang pers dan etika jurnalistik dengan tegas. Selain itu peanan masyarakat juga penting yakni dengan tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan media yang tidah seimbang dan terkesan memihak pada satu golongan tertentu.
Kata Kunci : Intoleransi agama, Korporasi Media, Pemerintah
Pendahuluan
Dalam era modernisasi ini sudah banyak kemajuan dalam pembangunan negara kitaini. Begitu juga dalam penyampaian informasi dan berita yang begitu cepat, meski informasi itu berasal dari pelosok paling jauh dari ibu kota. Belakangan ini media pertelevisian dan media sosial di Indonesia disibukkan dengan pemberitaan seputar penistaan agama, diskriminasi kaum minoritas dan hal-hal sejenis yang menyangkut intoleransi dalam beragama. Padahal seyogyanya agama adalah suatu pengajaran yang dapat membuat sikap dan prilaku manusia dapat berubah lebih baik dalam
menapaki jalan hidup mengikuti perintah dari yang kuasa atau Tuhan dan ajaran yang diyakini. Agama diharapkan menjadi tuntunan tidak hanya sekedar dalam keyakinan hati namun juga pedoman dalam berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial.  Hal inilah yang membuat timbulnya keanakaragaman agama didunia ini. Di Indonesia dikenal ada 5 agama yang diakui, yaitu; Islam, Kristen Hindu, Budha dan Konghucu. 1
Di dalam setiap agama-agama tersebut terdapat berbagai macam aliran. Aliran - aliran inilah yang seringkali menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Timbulnya pro dan kontra tak lepas dari pengajaran dan doktrinasi
1   Stef Korasy Rumagit, Kekerasan dan Diskriminasi antar Umat Beragama di Indonesia. Dalam Lex Administratum, Vol.I/No.2/Jan-Mrt/2013. 56
dari orang-orang yang dianggap pintar atau orang - orang yang dianggap suci dalam aliran - aliran tersebut.  Karena berbedanya ajaran- ajaran, larangan-larangan, dan perintah- perintah dari berbagai macam aliran agama itu, membuat pengikut-pengikut dari agama-agama yang ada saling  berdebat untuk membuktikan mana yang benar dan mana salah. Hal ini  dapat menimbulkan kesalah  pahaman antar umat beragama, karena akan timbul diskriminasi yang pada akhirnya memunculkan kekerasan antara satu aliran/agama dengan aliran/agama lainnya. Hal ini juga yang membuat kelompok – kelompok minoritas merasa terancam dalam menjalankan ajaran atau ibadah mereka karena merasa tidak leluasa apalagi apabila mendapatkan ancaman dari kelompok - kelompok mayoritas. Kelompok - kelompok mayoritas beranggapankeyakinan mereka yang paling benar dan yang diyakini kelompok - kelompok minoritas adalah salah. 2 Akibatnya banyak kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia. Dalam catatan POLRI sepanjang tahun 2016 terdapat 25 kasus lebih intoleransi umat beragama. 3
Ini membuat Indonesia dianggap tidak aman untuk melaksanakan rutinitas-rutinitas, dan ritual – ritual  keagamaan bagi kaum minoritas. Hal ini pun membuat publik Indonesia dianggap tidak aman bagi negara-negara internasional. Seperti pendapat dari Hendarmin Ranadireksa yang mengatakan bahwa hakasasi manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan - ketentuan atau aturan-aturanuntuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan, dan/atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya ada batasan yang dibuat olehpemerintah agar hak warga negara yang paling hakiki terlindung dari kesewenang-wenangkekuasaan . 4
2 Ibid.,56-57. 3 http://news.liputan6.com/read/2819492/polri-prihatin-kita-tangani-25- kasus-intoleransi-pada-2016
4 Http://ahmaddinifaizarosyadi.blogspot.co.id/2016/12/rule-of-low-dan- hak-asasi-manusia.html
Selain fanatisme agama dan keyakinan yang berlebihan, pemberitaan media terhadap kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi agama juga ikut menyumbang polemik intoleransi agama. Media turut serta membangun kesadaran masyarakat mengenai isu yang sedang berkembang di negara mereka tinggal serta memiliki peran sentral dalam menyaring informasi dan membentuk opini masyarakat. 5 Di era digital seperti sekarang ini, semua informasi, berita, foto dan video dapat diakses dengan mudah di genggaman tangan melalui hand phone. Bahkan ulasan – ulasan yang belum jelas kebenarannya dapat masuk secara massive ke dalam ruang – ruang privasi masyarakat melalui pesan berantai dan media sosial. Media mampu menjadi penggerak opini masyarakat terhadap isu – isu intoleransi agama. Apalagi apabila media tidak lagi mengindahkan kode etik jurnalis dalam pemberitaannya dan hanya mementingkan rating penonton. Atau yang lebih parah lagi menggunakan media untuk membentuk opini masyarakat agar mudah tersulut kekerasan dalam intoleransi demi kepentingan beberapa pihak.

## Rumusan Masalah
1.  Bagaimana peran media dalam penyebaran intoleransi agama ?
2.  Bagaimana fungsi pemerintah dan masyarakat dalam mengcontrol informasi intoleransi agama ?

## Metodologi
Masih segar diingatan kita kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama (Ahook) di kepulauan seribu yang menyitir surat al-Maidah : 51. Media massa berbondong-bondong meliput dan mengupdate pemberitaan terkini seputar perkembangan
5  Medinah Suarti, Peran Media sebagai Alat Perekat Bangsa, Batam today. com, 16 Juni 2015
kasusnya. Dimulai dari video rekaman pidato Ahook di kepulauan seribu sampai pada sidang – sidang yang harus dijalaninya ditambah aksi 212 yang mendatangkan ribuan umat islam ke ibukota. Semua ini dimulai dari pemberitaan media yang terus-menerus baik media nasional maupun lokal, media massa maupun media sosial. Tak jarang himbauan dan kecaman terhadap Ahook sebagai penista agama tersebar dalam chat-chat media sosial yang sifatnya pribadi. Salah satu contohnya dalam sebuah broadcash disebutkan “Hari ini adalah hari raya surat al-maidah ayat 51, semoga dengan memuliakan ayat al-quran doa kita bisa terkabul. Secara teori Ahok yang menistakan agama didukung kekuatan besar di luar sana ( borjuasi komperador/kekuatan imprealisme,red). Namun jika allah menurunkan rahmatnya maka tidak ada perkara yang sukar bagi kita, maka itu mari kita memohon rahmat dan magfiro agar umat islam diberikan kemenangan” 6 .
Selain itu pemberitaan media yang tidak berimbang turut serta memperkeruh issu-issu intoleransi agama. Seperti yang ditulis oleh Replubika.co.id pada tanggal 22 April 2017 dengan judul “Din Syamsuddin: Kasus Penistaan Agama oleh Ahok Bukan Perkara Kecil” 7 yang hanya memberitakan kasus penistaan agama ahok dari satu sisi saja (Din Syamsudin)  tanpa ada klarifikasi atau statement dari sisi Ahok. Ketidakberimbangan berita juga dilakukan oleh koran Tempo. Dari kajian teks yang ada dapat ditemukan kebanyakan berita terorisme yang disajikan oleh Tempo sangat mengabaikan nilai-nilai jurnalistik yang mengedepankan adanya adanya keberimbangan pemberitaan. 8 Padahal seyogyanya setiap pemberitaan yang ditayangkan, ditulis dan diberitakan memiliki
6 www.broadcastwhatsapp.blogspot.co.id/2017_03_11_archive.  Diakses pada 23 Agustus 2017 7  Din Syamsudin Kasus Penistaan Agama Ahok bukan Perkara Kecil dalam www.nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/04/22/ oostv2282-din-syamsuddin-kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-bukan- perkara-kecil. Diakses pada 23 Agustus 2017
8  Indiwan Seto Wahjuwibowo, Terorisme dalam Pemberitaan Media :
Analisis Wacana Teroris di Indonesia . Deepublish : 2015. Yogyakarta. 174
kode etik yang wajib dipenuhi, diantaranya :
1.  Pasal 1 kode etik jurnalis ; Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Adapun penafsiran dari pasal ini yaitu:
a.  Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b.  Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c.  Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d.  Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan sematamata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
2.  Pasal 3 kode etik jurnalis ; Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran pasal ini adalah :
a.  Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b.  Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing- masing pihak secara proporsional.
c.  Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d.  Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.9
9  Ahmad Faizin Karimi, Buku Saku Pedoman Jurnalis.(Gresik : Muhi Press, 2012), 15-16.

## Pembahasan

## 1. Peran media dalam penyebaran intoleransi
agama
Media merupakan alat komunikasi pemerintah kepada masyarakat pun sebaliknya. Dengan media, program -program dan kebijakan – kebijakan pemerintah dapat ditranformasikan kepada rakyat. Begitu pun semua permasalahan yang ada di grass root dapat dengan mudah sampai ke pemerintah melalui media. Media dapat menjadi alat penggerak opini masyarakat, baik itu media audio visual (pertelevisian), media cetak maupun media sosial.
Media massa, termasuk televisi, menjadi ikon pembentuk konstruksi sosial. Media pun menjadi pembentuk kuasa kebenaran dalam realita sosial. Norma-norma kehidupan cenderung dipegang oleh media. Peran media dalam pembentukan opini semakin masif dalam beberapa dekade terakhir. Semakin pentingnya peran media dalam pembentukan opini publik tidak terlepas dari pesatnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Jika pada 10 tahun sebelumnya seseorang masih sulit untuk dapat mengakses internet, namun hari ini setiap orang dapat mengakses internet secara mobile . Jika 10 tahun sebelumnya jumlah stasiun televisi sangat terbatas, namun hari ini jumlah stasiun televisi semakin banyak dan dengan tingkat coverage yang lebih luas. Bahkan, hari ini kita dapat mengakses jaringan internasional, sesuatu yang mustahil dilakukan pada beberapa tahun yang lalu. 10
Dengan peran tersebut, media massa menjadi sebuah agen dalam membentuk citra di masyarakat. Pemberitaan di media massa sangat terkait dengan pembentukan citra, karena pada dasarnya komunikasi itu proses interaksi sosial, yang digunakan untuk menyusun makna yang
10  Akbar Wais, Peran Media Massa Dalam Pembentukan Opini Publik dalam www.akbarwais.blogspot.co.id/2016/05/peran-media-massa- dalam-pembentukan. Diakses 23 Agustus 2017
membentuk citra tersendiri mengenai dunia dan bertukar citra melalui simbol-simbol. Dalam konteks tersebut, media memainkan peranan penting untuk konstruksi realitas sosial.
Media memiliki kekuatan dan otoritas untuk mengendalikan wacana tertentu diruang publik. Media sebagai alat pencetak opini publik terhadap kasus-kasus yang sedang berlangsung diberitakan. 11 Harus diakui jika media massa memiliki kekuatan besar mempengaruhi opini publik.
Melalui fungsi agenda setting, media massa mampu mengubah peristiwa biasa menjadiluar biasa penting bagi publik, dan memainkan berbagai peranan dalam masyarakat.Faktanya, memang banyak kejadian penting di berbagai penjuru dunia digerakkan oleh media massa . 12 Media menjadi sarana penting untuk mengetahui sejauh mana media massa memberitakan tentang nilai intoleransi beragama dalam beritanya.
Ada beberapa hal yang menyebabkan media ikut berperan aktif dalam penyebaran intoleransi agama :
a.  Digitalisasi berita. Dengan mudahnya akses masyarakat pada internet dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak betanggung jawab penyebar kebencian (heat speach) untuk mempropaganda kekerasan dan diskriminasi atas nama agama. Apalagi hal ini juga berkaitan erat dengan radikalisasi yang mulai mewabah di Indonesia, dengan penyebaran berita yang tidak berimbang, satu arah bahkan hoax mampu mendoktrin masyarakat untuk mudah terpancing pada isu-isu intoleransi agama.
b. Konglomerasi  media. Dengan adanya kebebasan media massa di era demokrasi maka akhirnya  mengalami pergeseran ke arah liberal sampai  pada beberapa tahun
11  Eriyanto, Pengantar Analisis Teks Media, 56.
12  Apriadi Tamburaka, Agenda Setting Media Massa, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Hlm.7

## LAPORAN PENELITIAN
belakangan ini. Kebebasan teresbut menandai adanya kebebasan pers yang terdiri dari dua jenis : Kebebasan Negatif dan Kebebasan Positif. Kebebasan negatif merupakan kebebasan yang berkaitan dengan masyarakat dimana media massa itu hidup, kebebasan dari  interfensi pihak luar organisasi media massa yang berusaha mengendalikan, membatasi atau mengarahkan media massa tersebut. Kebebasan positif   merupakan kebebasan yang dimiliki media massa secara organisasi dalam menentukan isi media,berkaitan dengan pengendalian yang dijalankan oleh pemilik media dan manajer media terhadap para produser, penyunting serta kontrol yang  dikenakan oleh para penyunting terhadap karyawannya. 13 Akibat kebebasan pers positif  dan perlunya dana besar dalam menjalankan bisnismedia massa, maka sekarang ini sangat dekat bahwa media massa Indonesia tidak lepas dan  jauhdari orang dibelakangnya yang memilikinya. “konglomerasi media Indonesia”, dimana terdapat 12 group media besar, dari 12 group perusahaan media massa itu, Kepemilikan banyak media di satu grup bukan saja mendatangkan keuntungan finansial namun juga berpotensi untuk mendominasi opini publik, 14 karena media massa sekarang merupakan sebuah mainstream yang menjadi arus informasi utama masyarakat di Indonesia.
Tuntutan inilah yang menyebabkan media berduyun-duyun memberitakan berita yang penilaian ratingnya tinggi, meski nantinya akan mengabaikan kode etik jurnalis. Menurut Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, media dalam operasionalisasinya akan selalu menghadapi
13  Joshua Chrimash Natanalie Dampak dari Konglomerasi Media dalam www.scribd.com/doc/172367332/Dampak-Dari-Konglomerasi-Media- Massa-Di-Indonesia-Terhadap-Opini-Dan-Perilaku-Khalayak. Diakses pada 24 Agustus 2017
14  Tatang Istiawan, Dewan Pers yang Berkeadilan Tergantung Ketuanya dalam http://www.surabayapagi.com/read/150867/2017/02/17/Dewan_ Pers_yang_Berkeadilan,_Tergantung_Ketuanya. Diakses 24 Agustus 2017.
tekanan-tekanan internal (pemilik) dan eksternal (kepentingan politik, ekonomi, dan sosial). Media tidak saja powerful tapi juga powerless. Tekanan-tekanan ini akan mengakibatkan pemberitaan menjadi tidak obyektif . 15
c.  Hegemoni media massa. Pada kenyataannya orang-orang besar yang berada di balik media massa adalah mereka yang aktif dalam percaturan politik di Indonesia, tentu semakin menguatkan jika ada anggapan media massa dijadikan alat penguasa. Media massa disulap menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan mereka atau bahkan alat untuk meraih tujuan politik kelompok mereka. Hegemoni di tubuh media massa ini juga terjadi karena semakin longgarnya regulasi dan deregulasi yang mewarnai perkembangan industri ini. Bila pada awal abad ke-20 konglomerasi media sangat dibatasi, keadaan pada akhir abad ini berubah drastis. Merger ataupun pembelian media lain dalam industri media terjadi di mana-mana dengan nilai perjanjian yang sangat besar sehingga tercipta konglomerasi media yang lebih besar dan juga global. Pertumbuhan yang terjadi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi sehingga outlet media semakin beragam. 16
Dalam kaitannya dengan hegemoni di tubuh media massa, media massa melakukan “tugas”- nya dengan menggiring opini masyarakat. Pesan yang ada disampaikan melalui bahasa kemudian (secara sengaja atau tidak) ditangkap oleh masyarakat sebagai wacana. Tentunya penyebaran wacana tersebut juga didukung oleh penggunaan media massa lainnya, baik cetak maupun eletronik bahkan dengan spanduk.
15  Novrian Panji Sawung Jiwarka Subagyo. Tesis  KEBERPIHAKAN MEDIA MASSA (Studi Kualitatif Analisis Framing Konflik Nasdem antara Hary Tanoe dan Surya Paloh dalam Surat Kabar Seputar Indonesia (SINDO) dan Media Indonesia Periode 22 – 31 Januari 2013). 3
16  Hafsyah Zahar, Melawan Hegemoni Di Tubuh Media dalam www. chachazahara.files.wordpress.com/2011/12/hegemoni-di-tubuh-media- massa. Diakses pada 24 Agustus 2017
Media secara perlahan-lahan memperkenalkan, membentuk, dan menanamkan pandangan tertentu kepada khalayak. Tidak hanya dalam urusan politik dan ekonomi, dapat juga menyangkut masalah budaya, kesenian, gaya hidup termasuk penyebaran isu-isu intoleransi agama.

## 2. Fungsi pemerintah dan masyarakat dalam mengcontrol informasi intoleransi agama.
Melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di tubuh media tersebut, maka untuk mengawasi perkembangan dan pengaruh media massa yang sudah sedemikian luar biasanya sudah seharusnya selain pemerintah dan swasta, masyarakat pun diajak untuk ikut ambil bagian. Bukan tidak mungkin, jika nantinya keakuratan dan keseimbangan akan informasi yang disuguhkan dapat terwujud.

## a.   Peran Pemerintah.
Pada masa lalu, banyak pranata komunikasi dan informasi dikontrol ketat oleh penguasa, sehingga mereka dapat dikendalikan. Keadaan itu terjadi karena penguasa mengembangkan sistem kekuasaan birokrasi otoriter (authoritarian bureaucratic state) yang memposisikan seluruh pranata komunikasi sebagai pendukung kekuasaan. Saluran-saluran komunikasi dan pusat- pusat penyebaran informasi berada di bawah pengawasan dan kendali pemerintah, sensor dilakukan dengan ketat, monopoli posisi untuk melakukan interpretasi disentralisir guna mempertahankan hegemoni dan sekaligus mematahkan resistensi. Fungsi “watch dog” dari media masa tidak berjalan, sehingga ia tidak dapat menyampaikan peringatan dini (early warning system) terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (H. Paskah Suzetta, 2006). 17 Akan tetapi saat ini media telah memiliki
17  Suzetta, H. Paskah. Kebijakan dan Strategi Perencanaan Bidang Komunikasi dan Informasi. www.Ditpolkom.bappenas.go.id .
kebebasan pers sendiri tanpa harus diatur sepenhnya oelh pemerintah. Dan kebebasan media ini menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Oleh karena itu, demi menghadapi kebebasan pers, pemerintah dirasa perlu:
•  Melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media melalui UUD Nomor 40 tahun 1999 tentang Kebebasan Pers.
•  Mengaktifkan kinerja Dewan Pers dalam mengontrol pemberitaan media yang tidak memenuhi kode etik jurnalis dan menggiring opini publik untuk membenarkan budaya intoleransi agama.
Pembentukan opini masyarakat oleh media, menunjukkan bahwa wacana merupakan (alat) propaganda. Oleh karena itu, perlu adanya penyeimbang atas realitas pada ranah media massa tersebut yakni kesadaran masyarakat dengan melakukan :
•  Memanfaatkan media alternatif, seperti buletin komunitas, selebaran, dan media massa lokal. Media massa alternatif tersebut menjadi menarik ketika media massa pada umumnya berada tunduk di bawah dominasi kekuasaan. Media massa alternatif merupakan siasat untuk memunculkan wacana tandingan terhadap wacana penguasa dan masyarakat umum. Sebagai media tandingan, tentu saja media alternatif ini memunculkan wacana berbeda dengan apa yang menjadi wacana penguasa. 18
•  Mendorong budaya literasi yang memuat literasi-literasi kebhinekaan, persatuan dan kebersamaan. Demi mengimbangi informasi dan pemberitaan yang bernuansa intoleransi maka perlu kiranya masyarakat
18 Hafsyah...www.chachazahara.files.wordpress.com/2011/12/hegemoni-di- tubuh-media-massa. Diakses pada 24 Agustus 2017

## dan akademisi pada umumnya menyebarkan opini kebhinekaan dan nasionalisme.
•  Mengontrol pemberitaan media yang sarat intoleransi dan radikalisme ke pihak terkait dalam hal ini kepolisian. Masyarakat harus pro aktif dalam membendung informasi- informasi intoleransi agama dengan tidak ikut menyebarkan berita-berita bohong (hoax), ajakan radikal yang cenderung memihak pada salah satu kelompok saja.

## Kesimpulan
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:
1.  Media memiliki peranan penting dalam penyebaran intoleransi agama. Pemberiataan yang tidak seimbah, pengambilan pendapat satu arah, pencampuran opini dan fakta menjadi penyebab semakin meluasnya isu intolerasnsi agama. Selain itu, kekuatan media sosial untuk menggiring opini masyarakat sangatlah besar. Apalagi dengan banyaknya media-media online yang tidak kredible.
2.  Pemerintah memiliki fungsi yang besar dalam mengcontrol pemberitaan media yang menyangkut isu intoleransi agama. Media seharusnya menaati asas, tujuan, fungsi, serta arah penyelenggaraan penyiaran yang telah ditetapkan pada UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 serta sesuai dengan tujuan yang tercantum pada bagian ke empat pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Begitu pun masyarakat harus jeli dalam memilah dan memilih berita di era digital ini. Tidak mudah percaya dengan berita-berita atau broadcash yang tidak jelas asal usulnya dan tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita sentimentil agama serta selalu memupuk semangat kebersamaan dan kebhinekaan.

## Daftar Pustaka
Birowo, Mario Antonius. Melawan Hegemoni Media dengan Strategi Komunikasi Berpusat pada Masyarakat. Available ojs.lib.unair. ac.id/index.php/JIK/article/view/2509/2493.
Chrimash, Joshua Natanalie. Dampak dari Konglomerasi Media dalam www.scribd.com/ doc/172367332/Dampak-Dari-Konglomerasi- Media-Massa-Di-Indonesia-Terhadap-Opini- Dan-Perilaku-Khalayak. Diakses pada 24 Agustus 2017.
Eriyanto, Pengantar Analisis Teks Media. http://ahmaddinifaizarosyadi.blogspot. co.id/2016/12/rule-of-low-dan-hak-asasi- manusia.html
http://news.liputan6.com/read/2819492/ polri-prihatin-kita-tangani-25-kasus- intoleransi-pada-2016
http://broadcastwhatsapp.blogspot. co.id/2017_03_11_archive.html
Faizin,Ahmad Karimi, Buku Saku Pedoman Jurnalis.(Gresik : Muhi Press, 2012).
Istiawan, Tatang. Dewan Pers yang Berkeadilan Tergantung Ketuanya dalam http://www.surabayapagi.com/ read/150867/2017/02/17/Dewan_Pers_yang_ Berkeadilan,_Tergantung_Ketuanya. Diakses 24 Agustus 2017.
Panji, Novrian Sawung Jiwarka Subagyo. Tesis  KEBERPIHAKAN MEDIA MASSA (Studi Kualitatif Analisis Framing Konflik Nasdem antara Hary Tanoe dan Surya Paloh dalam Surat Kabar Seputar Indonesia (SINDO) dan Media Indonesia Periode 22 – 31 Januari 2013).
Korasy, Stef Rumagit, Kekerasan dan Diskriminasi antar Umat Beragama di Indonesia. Dalam Lex Administratum, Vol.I/No.2/Jan-
Mrt/2013.
Mulyana, Slamet. 22 Desember 2008. Perkembangan Media Massa dan Media Literasi di Indonesia.
Medinah Suarti, Peran Media sebagai Alat Perekat Bangsa, Batamtoday.com,
Rohman, Mujibur. 09 Oktober 2008. Media Massa: Hegemoni dan Demokratisasi. ww.arakisunyi.blogspot.com/.../ mediamassahegemonidandemokratisasi.html
Seto, Indiwan Wahjuwibowo, Terorisme dalam Pemberitaan Media : Analisis Wacana Teroris di Indonesia . Deepublish : 2015. Yogyakarta.
Suzetta, H. Paskah. Kebijakan dan Strategi Perencanaan Bidang Komunikasi dan Informasi. www.Ditpolkom.bappenas.go.id .
Sulhardi, Adi. 28 April 2008. Konglomerasi Media Massa Sebagai Ajang Hegemoni
Pembentukan Opini Publik : http:// pangerankatak.blogspot.com.
Syamsudin, Din. Kasus Penistaan Agama Ahok bukan Perkara Kecil dalam www. nasional.republika.co.id/berita/nasional/ hukum/17/04/22/oostv2282-din-syamsuddin- kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-bukan- perkara-kecil
Tamburaka, Apriadi. Agenda Setting Media Massa, Jakarta: Rajawali Press, 2012,
Usman KF. Ekonomi Media.2009.
Wais, Akbar, Peran Media Massa Dalam Pembentukan Opini Publik dalam www. akbarwais.blogspot.co.id/2016/05/peran- media-massa-dalam-pembentukan.
Zahar, Hafsyah. Melawan Hegemoni Di Tubuh Media dalam www.chachazahara.files. wordpress.com/2011/12/hegemoni-di-tubuh- media-massa.
Peran Media dalam Penyebaran Intoleransi Agama