HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## JUDICIAL REVIEW SATU ATAP DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI REFLEKSI TERHADAP PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

## Moh. Ali Hofi
Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur
Email: muhammadalihofi@gmail.com

## Abstraks
Judicial  review  merupakan  suatu  upaya  hukum  agar  dapat  keluar  dari  peroalan regulasi yang dihasilkan pembentuk uu dengan kualitas rendah.  namun demikian, penyelenggaraan judicial review pada praktiknya selama ini dapat memunculkan suatu  persoalan  hukum.  Penyebabnya  di  antaranya  adalah  pembagian kewenangan  dalam  praktik  judicial  review  oleh  MK  dan  MA  untuk  melakukan judicial  review.  Disamping  hal  di  atas,  beberapa  alasan  pengujian  satu  atap  di Mahkamah Konstitusi didasari  beberapa alasan, di antaranya mengurungi beban menumpuk  di  Mahkamah  Agung  mengingat  MA  tidak  hanya  sekedar  menguji regulasi dibawah uu, kasasi,  peninjauan kembali kasus pidana  dan perdata serta TUN juga menjadi bagian dari kewenangan MA yang tidak terpisahkan, kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat, efisiensi dan efektifitas dapat diwujudkan bila  dilakukan  dalam  satu  atap  di  MK.  Praktik  judicial  review  di  Mahkamah Konstitusi sangat terbuka bila di bandingkan MA. Karenanya judicial review satu di MK Urgent untuk dilaksanakan. Tulisan ini mengkaji dengan konkrit persoalan dualisme  judicial  review  dalam  perspektif  negara  hukum  serta  ugensi  judicial review satu pintu di MK sebagai solusi atas problematika di atas.
Kata Kunci : Dualisme  judicial review, satu atap, Mahkamah Konstitusi.

## Abstract
Judicial  review  is  a  legal  effort  to  get  out  of  regulatory  problems  produced  by lawmakers  with  low  quality.  however,  the  implementation  of  a  judicial  review  in practice  so  far  can  raise  a  legal  problem.  One  of  the  reasons  is  the  division  of authority  in  the  practice  of  judicial  review  by  the  Constitutional  Court  and  the Supreme  Court  to  conduct  a  judicial  review.    In  addition  to  the  above,  several reasons  for  the  one-stop  testing  at  the  Constitutional  Court  are  based  on  several reasons, including reducing the burden piled up on the Supreme Court considering
that  the  Supreme  Court  is  not  only  testing  regulations  under  the  law,  cassation, review  of  criminal  and  civil  cases  and  TUN  are  also  part  of  the  authority.  The Supreme  Court  is  inseparable,  legal  certainty  and  justice  for  the  community, efficiency  and  effectiveness  can  be  realized  if  carried  out  under  one  roof  in  the Constitutional  Court.  The  practice  of  judicial  review  in  the  Constitutional  Court  is very open when compared to the Supreme Court. Therefore, a judicial review in the Constitutional  Court  is  urgent  to  be  carried  out.  This  paper  examines  the  issue  of judicial review dualism in a state of law perspective and the urgency of a one-stop judicial review in the Constitutional Court as a solution to the above problems.
Keywords : Dualism judicial review, one roof, Constitutional Court.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perubahan  UUD  1945  melahirkan  MK  sebagai  lembaga  tinggi  dalam  praktik ketatanegaraan. 1 Lembaga di atas di dirikan sebagai pengawal, penafsir dan penguji uu terhadap UUD 1945. Pada praktiknya, MK mengusung visi menegakkan konstitusi agar  tercipta  sebuah  negara  hukum  yang  berlandaskan  demokrasi  demi  martabat bangsa dan negara”. 2 Atas dasar visi tersebutlah MK menjalankan Praktik peradilan dengan amanah  Pasal 24C  UUD 1945. 3
Pasal 24C (1), (2), uu No. 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/2020  tentang  MK    sebagai  dasar  hukum  berdiri  dan  berpraktiknya  MK  dalam kekuasaan kehakiman. Berdirinya MK sebagai pengawal konstitusi tidak serta merta dimanfaatkan dengan baik oleh pencari keadilan yang haknya di diskriminasi dengan berlakunya  suatu  uu.  Namun  seiring  berkembangnya  praktik  ketatanegaraan  MK telah  banyak  menerima,  memproses  dan  kemudian  memutus  perkara  yang merupakan  bagian  dari  kewenanganya. 4 Kurun  waktu  16  (enam  belas)  tahun  MK telah memtus 3225 putusan dengan persentase PUU sebanyak 1401 perkara, (43%), SKLN 26 kasus (1%), PHPU 676 perkara (21%), dan PHPKADA 1122 kasus (35%). 5
1 Bambang  Sutiyoso.  Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Pelaku  Kekuasaan  Kehakiman  di Indonesia Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010. h, 2
2 Ibid,
3 Prakata  dalam  Home  Page  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  http://www. mahkamahkonstitusi.go.id/ diakses 1 Oktober 2021
4 Bambang  Sutiyoso.  Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Pelaku  Kekuasaan  Kehakiman  di Indonesia Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010. h. 3
5 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Kembali  ke  konsep  praktik  kewenangan  judicial  review  di  Indonesia,  secara absolut tidak memberi kewenangan hanya  kepada MK,  namun MA juga berwenang untuk  melakukan  judicial  review. 6 Judicial  review  adalah  media  kontrol  sebuah regulasi  yang  di  hasilkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  dengan  kualitas  tidak  baik dan  condong  merugikan  hak  masyarakat.  Praktik  judicial  review  yang  tengah berlangsung saat ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru. Putusan yang di  hasilkan  MK  serta  MA  terjadi  pertentangan  ketika  memahami  dan  memutus  isu hukum yang berakibat adanya ketidakpastian dan keadilan bagi masyarakat.
Beberapa  kasus  dari  persoalan  di  atas,  putusan  kasasi  MA  No 1.110/K/Pid.Sus/2012 terkait dengan (Tipikor),putusan tersebut MA menjadi dasar hukum  yang  sudah  diputuskan  tidak  berlaku  oleh  MK.    Kemudian  persoalan mengenai legalitas calon DPD yang berangkat dari parpol. Dalam kasus ini putusan MK  dan  MK  sangat  jelas  bertolak  belakang.  PMK  No.  30/PUU-XVI/2018  pengurus atau anggota parpol tidak dapat menjadi calon anggota DPD, disisi lain PMA No. 65 P/HUM/2018  memutuskan  bahwa  anggota  serta  pengurus  partai  dapat  menjadi calon anggota DPD di pemilu 2019. Perkara yang sama dengan putusan yang berbeda bukan  saja  bertentangan  dengan  adanya  kepastian  hukum  namun  juga  tidak  baik dalam praktik ketatanegaraan. Persoalan berikutnya yang dapat saja terjadi dengan dualisme  ini  adalah  terkait  dengan  subjek  batu  uj  dari  regulasi  yang  ada.  Bisa  jadi suatu  peraturan  tidak  bertentangan  dengan  uu  di  atasnya,  namun  bila  dikaji  lebih jauh ia dapat bertentangan dengan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi. Oleh sebab itu satu atap dengan satu batu uji uu di MK akan sangat efektif dan efisien.
Judicial review adalah sebuah gagasan modern dalam negara demokratis. yang bertujuan  tidak  adanya  perbuatan  semena-mena  dari  penguasa  (abuse  of  power) pejabat  negara,  dan  menjamin  terselenggaranya  fungsi  eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif berjalan dengan sebagaimana seharusnya, lalu, Melindungi  dan menjamin setiap masyarakat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada terjadinya  diskriminasi  pada  hak  warga  negara.  Terjadinya  problematika  hukum
6 Tenri Wulan Aris, Urgensi Judicial Review Satu Atap Oleh Mahkamah Konstitusi. de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum . Vol. 1 No.  2 Juni (2020) : 142-152 ISSN Print: 2715-9531. ISSN Online: 2716-0467. h, 141
antara MK maupun MA dapat terus terjadi ke depan jika dualism judicial review tetap dipertahankan dalam praktik ketatanegaraan. Perbedaan putusan yang kontradiktif sangat mungkin terulang dalam praktik anatar dua lembaga di atas jika pandangan dan analisis terhadap suatu perkara yang di gunakan berbeda satu dan lainnya.

## B. Batasan Masalah
Artikel  ini  difokuskan  untuk  mengkaji  dengan  konkrit  persoalan  dualisme judicial  review  dalam  perspektif  negara  hukum  serta  ugensi  bentuk  ideal  judicial review  satu  pintu  di  MK  sebagai  solusi  atas  problematika  di  atas.  Tulisan  ini bertujuan  untuk  mengurai  dan  menganalisis  persoalan  atau  konflik  norma  yang terjadi dalam praktik dualisme pengujian uu serta untuk menemukan formasi hukum yang  tepat  dalam  mengatasi  persoalan  di  atas  dengan  dilaksanakannya  judicial review satu atap di Mahkamah Konstitusi.

## C. Motode Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif  dengan  metode pengumpulan bahannya adalah studi dokumen (documentary study). bahan hukum utama berupa regulasi-regulasi yang terkait dengan judul artikel ini antara lain, UUD 1945, UU, PMK, PP serta uu lain yang erat kaitannnya dengan objek penelitian. bahan hukum  pendukung  berupa  buku,  jurnal  hukum,  media  informasi,  dan  karya  ilmiah hukum.

## PEMBAHASAN

## Persoalan Praktik Dualisme Judicial Review di Indonesia
Judicial  review  dapat  dimaknai    sebagai    suatu  konsep  guna  menguji  sebuah peraturan  yang    dilaksanakan  lembaga    peradilan  (MK).  Arti  kata  judicial  diartikan suatu kewenangan lembaga peradilan yang cakupannya sangat luas karena tidak hanya terkait dengan konstitusionalitas apa yang di uji. Namun erat kaitannya dengan suatu legalitas  yang  berpedoman  pada  UUD  1945. 7 Judicial  review  adalah  wewenang  yang melekat pada suatu lembaga dalam ranah kekuasaan kehakiman guna menguji kesahan dan  kekuatan  berlakunya  produk  hukum  hasil  pembahasan  bersama  antara  legislatif dan pemerintah. Pengujian suatu UU oleh hakim terhadap hasil kekuasaan pemerintah
7 Jimlly  Ashiddiqie,  (2005),  Model-Model  Pengujian  Konstitusional  Di  Berbagai  Negara,  Jakarata: Konstitusi Press. h, 3
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
dan  legislatif  adalah  satu  konsekuensi  hukum  atas  prinsip  check  and  balances  yang berangkat dari teori pembagian kekuasaan. 8
Oleh sebab itu, melekat pada hakim kewenangan guna  menguji suatu uu sesuai dengan  fungsi  daripada  hakim  itu  sendiri  yang  bertindak  sebagai  subjek,  tidak  pada lembaga  atau  pejabat  lain  diluar  hakim.  Jika  legislatif  yang  menguji  maka  disebuat dengan  legislative  review.  Jika  pemerintah  yang  melakukan  hal  tersebut  maka  hal  ini dinamakan  executive  review  sedangkan  fokus  kajian  ini  adalah  judicial  review  yang dilaksanakan oleh yang mulia yakni hakim. 9
Dengan  sistem  hukum  Indonesia  praktik  Judicial  review  di  bagi  dan dilaksanakan oleh MK dan MA  dengan masing-masing mengacu pada ketentuan Pasal 24A  (1)  UUD  1945  tentang  tugas  dan  kewenangan  MA,  Pasal  24C  (1)  UUD  1945 mengatur  tentang  tugas,  fungsi  dan  kewajiban  MK    yang  salah  satu  dari  kewenangan MK adalah menguji uu yang diajukan oleh pemohon karena ada anggapan bertentangan dengan  konstitusi  (UUD  1945  dan  sekaligus  UUD  1945  sebagai  batu  uji  MK  dalam memutus perkara yang menjadi kewenangannya. 10
Jika melihat mencermati uraian di atas dalam kaitannya dengan praktik judicial review antara MK dan MA, maka keduanya ditemukan beberapa perbedaan dalam hal bahan yang di ujinya. UU No 15/2019 sebagai perubahan dari UU No. 12/2011 tentang PPP yang mengatur jenis dan hierarki perundang-undangan dalam hal terdapat praktik judicial  review  atas  produk  hukum  tersebut  di  atas,  dengan  adanya  ketentuan  pasal tersebut, maka jelas disitu terdapat ketentuan mana yang menjadi ranah daripada MK dan pada bagian uu mana MA berwenangan menerima dan melakukan judicial review. 11
Keberadaan MK dan MA secara konstitusi berwenang menyelenggarakan praktik judicial,  pada  tataran  praktik  di  dunia  nyata  putusan-putusan  yang  di  hasilkan  oleh kedua lembaga tadi tidak hanya berpotensi menimbulkan perbedaan dan problematika hukum  namun  juga  dapat  menjadikan  keadilan  sukar  ditemukan  dalam  putusan-
8 Abdul Mukthie Fadjar,(2006), Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, h, 34-35
9 Tenri Wulan Aris, Urgensi Judicial Review Satu Atap Oleh Mahkamah Konstitusi. de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum . Vol. 1 No. 2 Juni (2020) : 142-152 ISSN Print: 2715-9531. ISSN Online: 2716-0467. h, 145
10 Ibid,
putusan tersebut. Pada intinya prinsip judicial review oleh dua lembaga berbeda dapat dipastikan memunculkan persoalan hukum baru. 12
Dualisme  judicial  review  antara  MK  dan  MA  dapat  menghasilkan  persoalan hukum  baru  meski  dengan  jenjang  norma  yang  berbeda,  tidak  hanya  pada  tataran teknis namun pada sistem hukum kita menggunakan teori stufenbau theory, maksudnya asas  lex  superior  dan  derogat  lex  inferior  asas  tersebut  menuntut  setiap  peraturan berada pada satu garis yang sama dari yang rendah hingga yang paling tinggi,  namun dengan hadirnya dua lembaga berbeda yang menguji peraturan tersebut menjadi aneh tapi  nyata  dan  kenyataan  itu  berpotensi  menimbulkan  hasil  yang  berbeda  karena  di lakukan dalam dua atap yang berbeda dalam menguji kesahan dan daya berlakunya. 13
Dengan tolak ukur yang berda sebagai batu dari lembaga di atas, maka dapat dipastikan putusan hukum yang di hasilkan juga akan berbeda dan potensian sekali menimbulkan ketidakpastian  dan  keadilan  hukum.  Dalam  Negara  hukum  tentunya  hal  semacam  ini tidak bisa dibiarkan berlarut lama karena dapat menimbulkan kekaburan norma.
Secara  Global  dalam  kaitannya  dengan  judicial  review  dikenal  2  (dua)  praktik, yakni centralised system merupakan suatu pengujian di praktikkan serta terfokus pada lembaga tunggal saja, bisa pada MK ataupun MA misalnya atau lembaga khusus bila ada dan memungkinkan. Kedua yaitu  decentralised system yang kedua disini hampir sama dengan  yang  di  praktikkan  di  Indonesia  yang  tidak  terfokus  pada  satu  badan  saja. 14
Praktik decentralised system terjadi di Amerika Serikat, MA di As peradilan di bawahnya juga  berwenang  menerima,  memeriksa  dan  memutus  permohonan  judicila  review. Perlu dipahami bahwa sekalipun lembaga atau badan dibawah MA As juga melakukan judicial  review  namun  semua  lembaga  tersebut  bernaung  dalam  satu  atap  atau  satu pintu di MA Amerika Serikat. Jadi, putusan yang dihasilkan oleh badan dibawah MA bisa dilakukan peninjauan kembali pada peradilan di atasnya sehingga tidak memunculkan konflik norma baru  akibat  adanya  putusan tersebut disamping hal itu semua putusan berada  dalam  pengawasan  MA  Amerika  dengan  demikian  dapat  terjamin  adanya kepastian dan keadilan.
12 Ni’matul  Huda,  (2018),  Kekuatan  Eksekutorial  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  Cetakan  Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, h, 2
13 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang Undangan, (Jakarta: Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan), h, 30-31
14 Jimly Assihiddiqie,(2006), Perihal Undang-Undang, Kepanitraan MKRI, h, 7
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Kembali  pada  konsep  judicial  review  yang  menjadi  bagian  dari  terwujudnya keseimbangan  atau  checks  and  balances  yang  menjadikan  seluruh  lembaga  negara berada di posisi yang sama, sehingga bisa saling mengontrol dan mengimbangi anatar lembaga  tersebut  dalam  hal  penyelenggaraan  pemerinatahan.  Bekerjanya  praktik checks  and  balances  dicirikan  dengan  lahirnya  putusan  dalam  perkara  judicial  review yang  diterima  oleh  semua  badan  dan  lembaga,  dengan  kata  rtinya  lain  putusan  tadi tidak terjadi konflik hukum.
Secara teknis persoalan hukum yang bisa saja terjadi bila praktik judicial review masih  dilakukan  dalam  dua  pintu  yakni  di  MA  dan  MK,  disamping  persoalan  batu  uji sebagai  bahan  acuan,  maka  terdapat  beberapa  permasalahan  lain  yang  terjadi  pada praktiknya selama ini yang terjadi di MA, diantara masalah tersebut adalah, 15 pertama, persoalan prosedur pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan tidak mengedepankan asas transparansi dan hukum acaranya yang tidak terstruktur dengan jelas menjadikan judicial  review  pada  MA  tidak  jarang  menjadi  sorotan  hingga  kritikan  datang  dari mereka yang berusaha menemukan keadilan di MA.
Kritikan tersebut bukan tidak berdasar, persidangan di MA dinyatakan terbuka bagi umum, namun praktiknya justru tidak demikian karena dalam proses pemiriksaan para  pihak  tidak  wajib  menghadirinya.  Kemudian  pemeriksaan  saksi  dari  para pemohon  tidak  pula  di  hadirkan  langsung,  demikian  pula  dengan  keterangan  ahli keterangnya didengarkan melalui tulisan. Praktik persidangan di MA teknisnya hanya dititikberatkan pada berkas yang di ajukan pemohon dan nota jawaban dari termohon. Sedangkan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  persidangnnya  mengacu  pada  konsep  audi  et alteram  partem, 16 yakni  kedua  pihak  dihadirkan  untuk  di  dengar  keterangan  dan pendapatnya oleh hakim agar menemukan fakta hukum di persidangan. Dengan praktik persidangan  demikian  di  MA  yang  terasa  begitu  prosedural  sehingga  terkesan  tidak progresif di Mahkamah Konstitusi. 17
15 Janpatar Simamora, (2013),Analisis Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Vol.25, No.3, Oktober, h, 310
16 Maftuh  Effendi,(2013),  Kewenangan  Uji  Materill  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Bawah  Undang- Undang, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamh Agung RI, h. 46
Disamping  alasan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  banyaknya  perkara  yang dibebankan kepada MA menjadi satu alasan konkrit bahwa mekanisme hukum acara di MA tidak lagi efektif.  Pernyataan tersebut disampaikan Ka. Biro Hubungan Masyarakat MA, bahwa kasus yang di hadapi MA sangat banyak, mulai kasasi, PK, dan kasus hukum lainnya. Dengan banyaknya  kasus yang ditangani, MA dapat bekerja dengan  mengejar target.  Hal  tersebut  menjadi  sangat  wajar  mengingat  MA  adalah  ujung  dari  seluruh peradilan  umum  di  bawah  MA.  Karena  faktor  itulah  judicial  review  bila  masih dibebankan  pada  MA  akan  semakin  menambah  pekerjaan  dan  beban  yang  bisa berdampak pada praktik peradilan yang tidak efekti. 18
Lalu  yang  kedua,  dalam  tataran  teknis,  kemajuan  dan  kecanggihan  teknologi tidak serta merta di manfaatkan oleh MA dalam praktik persidangan, berbedang dengan MK yang menjadikan kemajuan teknologi sebagai suatu moment agar praktik peradilan lebih  efisien  baik  dari  sisi  tempat  dan  waktu,  terbukti  MK  telah  berulang  kali  dalam praktiknya menyelenggarakan proses peradilan teleconference atau jarak jauh. Dengan teleconference tadi dapat memudahkan pemohon dan termohon khususnya yang letak atau jarak daerahnya jauh dari ibu kota tempat MK melangsungkan persidangan. 19
Tidak  tersedianya  prosedur  peradilan  teleconference  di  MA,  maka  hal  tersebut dapat  menjadi  suatu  ganjalan  bagi  masyarakat  dalam  memperoleh  hak  keadilannya, sebab,  peta  geografis  dari  Indonesia  adalah  negara  kepulauan  yang  tersebar  di beberapa  wilayah  terpencil.  Tidak  tersedianya  teleconference,  serta  transparansi  yang lemah dalam penyelenggaraan uji materil, dapat dikatakan Pratik pengujian peraturan yang di praktikkan MA sejauh ini melanggar adanya asas independensi, impartial serta peradilan cepat dengan biaya murah.
Dengan  memperhatikan  uraian  di  atas  dalam  kaitannya  dengan  persoalan- persoalan  hukum  yang  konkrit  baik  dari  sisi  kepastian  dan  keadilan  hukumnya,  dari tataran  teknis  pelaksanaanya,  maka  sudah  seharusnya  mulai  difikirkan  adanya formulasi  hukum  baru  dalam  praktik  judicial  review.  Sebagai  solusi  utama  atas persoalan  di  atas,  judicial  review  satu  pintu  di  MK  menjadi  solusi  tepat,  di  samping menjamin  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  proses  peradilan  yang  lebih  transparansi
18 Tenri Wulan Aris, Urgensi Judicial Review Satu Atap Oleh Mahkamah Konstitusi. de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum . Vol. 1 No. 2 Juni (2020) : 142-152 ISSN Print: 2715-9531. ISSN Online: 2716-0467. h, 149
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
serta mudah di jangkau oleh semua kalangan serta lebih-lebih dapat meringkan beban MA yang semakin banyak dan menumpuk.

## Bentuk Ideal Judicial  Review Satu Atap di Mahkamah Konstitusi Sebagai Refleksi Terhadap Problematika Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Upaya  menyatukan  praktik  judicial  review  satu  atap  di  MK  dapat  terus  di perjuangkan.  Sebab  MK  memang  mempunyai  tugas  dan  fungsi  untuk  menguatkan konsep negara hukum, Ham dan demokrasi. Disamping itu pembaharuan hukum dapat pula diwujudkan dengan memperkuat konsitusi melalui MK sebagai pengawal tunggal konstitusi.  Dengan  itu  diharapkan  tidak  ada  regulasi  yang  bertabrakan  dengan Konstitusi. 20 Sebab pada prinsipnya hukum harus berada pada posisi tertinggi di suatu negara  dan  mampu  memberi  jaminan  keadilan  serta  kepastian.  Karena  itu,  tentunya tidak mungkin  bila  wewenang menguji regulasi dibagi dua yakni MK serta MA. 21 Maka, edialnya lembaga yang berwenang melaksanakan  judicial  review  cukup satu yaitu MK dengan  UUD  1945  sebagai  batu  uji  atas  semua  regulasi  yang  kedudukannya  dibawah UUD.
Di  antara  beberapa  alasan  yang  menjadikan  judicial  review  tidak  ideal  bila dilakukan  dengan  lembaga  yang  berbeda  yaitu: 22 1).  Praktik  pelaksanaan  pembagian kekuasaan  dapat  menimbulkan  suatu  pertentangan  substantif  dari  masing-masing putusan yang dihasilkan MK dan MA. Guna menghindari hal tersebut, sebaiknya judicial review diserahkan ke MK. Sehingga MA dan MK bisa fokus pada  tugas dan  wewenang masing-masing. MA fokus pada masalah  keadilan bagi warga, sementara MK menjamin terselenggaranya    konstitusionalitas    dari  seluruh  regulasi  di  Indonesia;  2).  Jika  MK menjadi  satu-satunya  lembaga  yang  melakukan  judicial  review  maka  akan  dengan sendirinya beban menumpuk pada MA dapat di longgarkan.
20 Janpatar  Simamora,  Analisis  Yuridis  Terhadap  Model  Kewenangan  Judicial  Review  di  Indonesia, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Vol.25, No.3, Oktober 2013, h. 390
21 Muhammad  Ishar  Helmi.  Penyelesaian  Satu  Atap  Perkara  Judicial  Review  Di  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 1 (2019), pp.97-112, DOI: 10.15408/sjsbs.v6i1.10551. h. 105
22 afi',  Urgensi  Penyatuan  Kewenangan  Pengujian  Peraturan  Perundang-undangan  oleh  Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia, Jurnal Rechtidee, Vol 11 No. 2, Desember 2016, h. 218 -219.
Berdasarkan  teori  hukum  yang  di  dalamnya  terdapat  wewenang,  politik  dan norma, penyatuatapan  kewenangan  judicial review  di MK, didasari pula dengan  alasan berikut: 23
1. Guna  meringankan  beban  perkara  di  MA  yang  sangat  banyak  dan  menumpuk, Sehingga MA bisa fokus dalam menangani kasus konkrit pada kasasi dan PK bagi masyarakat  pencari  adil  hal  ini  didasarkan  pada  teori  wewenang,  politik  serta hukum. 24
2. Memberikan  rasa  keadilan  dan  kepastian    bagi    masyarakat    karena    tidak terdapat  lagi    perbedaan  atau    penafsiran    serta  putusan    keduanya  saling bertentangan  MA dan MK hal ini berdasar teori  politik.
3. Rasa  efisien  serta  efektif  dari  aspek  waktu    pelaksanaan  pengujiannya.    Sebab tidak ditemukan lagi aturan yang merintangi MK dalam melaksankan  tugasnya berdasarkan Pasal  55  uu no. 7/2020  tentang MK, 25
4. Berangkat dari teori kewenangan,  politik dan hukum, maksud sera  tujuan   MK berdasarkan  uu  no  7/2020  tentang    MK  yaitu  menangani  sengketa ketatanegaraan dan konstitusi agar dilaksanakan dengan penuh  tanggungjawab sesuai  dengan keinginan  rakyat serta cita demokrasi.
5. Judicial review di MK sangat terbuka bila dibandingkan praktik judicial review di MA. MK mengikutsertakan para pihak dalam setiap persidanganya. 26
Dua atap praktik judicial review yang berlangsung banyak menimbulkan adanya silang  kewenangan  antar  lembaga  (MA  dan  MK).  Pendapat  Mahfud  MD,  ada  dua  hal yang  patut  di  catat  terkait  praktik  judicial  review  di  Indonesia,  kedua  hal  tersebut adalah : 27 1). Keberadaan MK seharusnya mampu menjamin adanya konsistensi seluruh bentuk  regulasi  perundang-undangan.  Hal  ini  dapat  terwujud  bila  MK  lah  yang  diberi kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus  terkait  sengketa  perundang-undangan yang ada di Indoneisa. Oleh karena itu, praktik uji materi per-uu di bawah uu terhadap uu  yang  berada  di  atasnya  akan  ideal  jika  hanya  dilakukan  oleh  MK.  Ide  ini  ada
23 afi',  Urgensi  Penyatuan  Kewenangan  Pengujian  Peraturan  Perundang-undangan  oleh  Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia, Jurnal Rechtidee, Vol 11 No. 2, Desember 2016, h. 224
24 Ibid,
25 Ibid,
26 Ibid,
27 Enrico  Simanjuntak,  2013,  Kewenangan  Hak  Uji  Materil  Pada  MA  RI,  Jurnal  Hukum  dan  Peradilan Volume 2 Nomor 3 November 2013, MA RI, Jakarta, h. 342.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
berdampak baik dengan terjadinya konsistensi, singkronisasi serta harmonisasi seluruh regulasi  secara  linier  dalam  atap  MK.;  2).  Sedangkan  MA,  lebih  ideal  bila  diberi kekuasaan  untuk  menangani  konflik  antar-perseorangan,  sengketa  TUN  dan  kasasi serta  PK.  Yang  pada  prinsipnya  menghapuskan  kewenangan  MA  dalam  menguji peraturan dibawah uu.
Kategori  di  atas  yang  disampaikan  Mahfud  MD  menegaskan  bahwa  judicial review  seluruh  peraturan  dilakukan  terhadap  UUD  1945  sebagai  batu  uji.  Tujuannya adalah  supaya  konsistensi  dan  konsentrasi  terhadap  semua  semua  peraturan  per-uu mulai  dari  paling tinggi,  yaitu  UUD  1945  hingga  yang  rendah. 28 Jika  ditelaah  dari konteks  kenegaraan,  MK  didesain  khusus  mengawal  konstitusi  yang  fungsi  salah satunya  adalah  menciptakan  keadilan  secara  konstitusional  ditengah-tengah masyarakat. 29 Sehingga  perlu  kiranya  dirumuskan  kembali  dalam  konsep  perubahan UUD  1945  terkait  pengujian  peraturan  yang  sejauh  ini  terbagi  menjadi  dua  lembaga antara  MK  dan  MA  dengan  cara  mengintegrasikan  seluruh  kewenangan  MA  yang berkaitan  dengan  judicial  riview  menjadi  kewenangan  MK  artinya  pengujian  uu dilakukan satu pintu oleh MK.
Agar  konsepsi  di  atas  dapat  terwujud,  maka  perubahan  kelima  terhadap    UUD 1945 perlu dilakukan yang menempatkan seluruh persoalan peraturan yang ada, mulai UUD  1945  hingga  dibawahnya  sesuai  hierarki  perundang-undangan  harus  diberi kewenangan  sepenuhnya  ada  pada  MK.. 30 karena  itulah  dalam  perubahan  UUD  1945 nantinya merubah ketentuan Pasal 24A (1), Pasal 24C (1) UUD 1945 yang kedua pasal di atas berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan MA  dan MK. Dengan  adannya perubahan  ke-5  UUD  1945  guna  proses  JD  menjadi  satu  pintu  di  MK.  Dengan  begitu, jaminan  efektivitas,  efisien,  subtantif  serta  dapat  terjamin  judicial  review  yang  sesuai dengan kehendak pembaharuan hukum modern. 31
28 Bahtiar,  2015, Problematika  Implemantasi  Putusan  MK Pada  Pengujian UU Terhadap  UUD,  Raih  Asa Sukses, Jakarta, h. 102
29 Ibid,
30 Mahkamah  Konstitusi, 2004,  Cetak  Biru  Membangun  MK Sebagai  Institusi  Peradilan  Konstitusi  yang modern dan Terpercaya, MKRI, Jakarta, h iv
31 Moh. Mahfud MD, 2012, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, h 135
Dengan  menyatukan  kewenangan  pengujian  pada  MK,  akan  berdampak  baik bagi masing-masing lembaga mulai dari kesetaraan yang akan terlihat lebih pas artinya tidak  ada  lembaga  yang  dipandang  lebih  rendah  karena  batu  uji  yang  berbeda  atau subjek  pengujian  yang  tidak  sama  sehingga  MK  tidak  seakan-akan  menjadi  lembaga peradilan tertinggi kedudukannya secara hukum karena menguji uu dengan UUD 1945 sebagai  batu  uji.  Disisi  lain  dampak  pada  MA,  Ma  dapat  terlepas  dari  ketergantungan kepada MK  dalam hal memeriksa dan  memutus suatu perkara, seperti halnya praktik dualisme  yang  selama  ini  di  praktikkan  dan  telah  dibahas  di  atas.  Contoh  beberapa kasus yang terjadi selama ini yang membuat MA tidak bebas dalam mengadili, misal jika MA sedang melakukan judicial review, namun uu sebagai batu uji sedang di uji materi oleh MK terhadap UUD 1945, maka MA wajib menunggu hingga MK selesai bersidang dalam arti telah ada keputusan.
Situasi  semacam  seolah  mengindikasikan  MA  berada  dibawah  MK kedudukannya  baik  secara  hukum  maupun  secara  kelembagaan,  padahal  keduanya berada  pada  derajat  yang  sama.  Itu  artinya,  jika  wewenangan  judicial  review  penuh menjadi  kewenangan  MK  disamping  dapat  mempermudah  terselesaikannya  kasus, dapat  pula  mempertegas  bahwa  MK  serta  MA  berada  pada  posisi  yang  sejajar  dalam struktur  kelembagaan.  MA  bisa  dikatakan    peradilan  tertinggi  dalam  hal  persoalan perorangan,  sedang  MK  adalah  lembaga  tertinggi    dalam  hal  menciptakan  konsistensi seluruh regulasi yang dibuat lembaga legislatif bersama-sama dengan eksekutif  supaya tidak  lagi  ditemukan  pertentangan  dengan  UUD  1945  sebagai  konstitusi  Indonesia. Manfaat yang lain adalah dapat berimpikasi positif dalam menuntaskan kasus di MA. 32 Kemudian perkara menumpuk di MA akan menjadi ringan, sehingga, MA bisa menjamin terciptanya  keadilan  bagi  individual  yang  kongkrit  bagi  mereka  yang  mencari  rasa keadilan di MA. 33

## KESIMPULAN
Berdasar pada pembahasan di atas artikel ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Diantara persoalan-persoalan yang dapat terjadi dengan adanya dualisme judicial review  antara  MA-MK  adalah  prosedur  pemeriksaan  perkara  yang  dilakukan  MA
32 Zainal Ariffin Hoesein, 2009, Judicial Teview di MA, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 111-112
33 Antoni Putra, Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.2 - Juli 2018, h, 77
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
tidak  mengedepankan  asas  transparansi  dan  hukum  acaranya  yang  tidak terstruktur  dengan  jelas  menjadikan  judicial  review  pada  MA  banyak  menuai kritikan  dari  masyarakat  secara  umum.  Potensi  terjadinya  konflik  hukum  sangat rentan  sebab  putusan-putusan  yang  di  hasilkan  dari  masing-masing  lembaga terdapat  perbedaan  secara  jelas.  Praktik  dualisme  judicial  review  bertentangan dengan asas peradilan yang murah cepat dan ringan sebab kewenangan yang ada pada  MA  tidak  hanya  menguji  peraturan  terhadap  uu.  Menumpuknya  beban perkara  di  MA  menjadikan  peradilan  MA  tidak  efektif  dan  efisien  sehingga diperlukan kewenangan MK yang penuh sebagai pelaku tunggal judicial review.
2. Bentuk  ideal  judicial  review  di  Indonesia  adalah  dengan  menjadikan  MK  sebagai pelaku  tunggal  kewenagan  ini,  hal  ini  akan  berdampak  baik  bagi  masing-masing lembaga  mulai  dari  kesetaraan  yang  akan  terlihat  lebih  pas  artinya  tidak  ada lembaga  yang  dipandang  lebih  rendah  karena  batu  uji  yang  berbeda  atau  subjek pengujian  yang  tidak  sama  sehingga  MK  tidak  seakan-akan  menjadi  lembaga peradilan tertinggi kedudukannya secara hukum  karena menguji uu  dengan  UUD 1945  sebagai  batu  uji.  Disisi  lain  dampak  pada  MA,  Ma  dapat  terlepas  dari ketergantungan  kepada  MK  dalam  hal  memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara, seperti halnya praktik dualisme yang selama ini di praktikkan dan telah dibahas di atas.  disamping  dapat  mempermudah  terselesaikannya  kasus,  dapat  pula mempertegas bahwa MK serta MA berada pada posisi yang sejajar dalam struktur kelembagaan.  MA  bisa  dikatakan  peradilan  tertinggi  dalam  hal  persoalan perorangan,  sedang  MK  adalah  lembaga  tertinggi    dalam  hal  menciptakan konsistensi seluruh regulasi yang dibuat lembaga legislatif bersama-sama dengan eksekutif    supaya  tidak  lagi  ditemukan  pertentangan  dengan  UUD  1945  sebagai konstitusi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Afi', Urgensi Penyatuan Kewenangan  Pengujian  Peraturan  Perundang-undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia, Jurnal Rechtidee, Vol 11 No. 2, Desember 2016
Ahmad Kamil. Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012
Andi  Suherman.  Implementasi  Independensi  Hakim  Dalam  Pelaksanaan  Kekuasaan Kehakiman.  SIGn  Jurnal  HukumVol.  1,  No.  1  (September  2019)  42  –  51e-ISSN: 2685 – 8606 || p-ISSN: 2685 – 8614
Asshiddiqie, Jimly. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, UII Press, Yogyakarta, 2005
Bambang  Sutiyoso.  Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Pelaku  Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010
Erli  Salia,    Peran  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Mewujudkan  Negara  Hukum  Yang demokratis, (Makalah, Palembang),
I Dewa  Gede  Palguna, Pengaduan Konstitusional   (Constitutional  Complaint)   Upaya Hukum  terhadap  Pelanggaran   Hak-hak   Konstitusional  Warganegara,  Sinar Grafika:  Jakarta,  2013
I Dewa  Gede  Palguna, Pengaduan Konstitusional   (Constitutional  Complaint)   Upaya Hukum  terhadap  Pelanggaran   Hak-hak   Konstitusional  Warganegara,  (Sinar Grafika:  Jakarta,  2013)
Janpatar  Simamora,  Analisis  Yuridis  Terhadap  Model  Kewenangan  Judicial  Review di    Indonesia,  Fakultas  Hukum  Universitas  HKBP  Nommensen,  Vol.25,  No.3, Oktober 2013
Jimly  Assiddiqie,  Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi, (Setjen dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
Jimly  Asshiddiqie,  Gagasan  Dasar  tentang  Konstitusi  dan  Mahkamah  Konstitusi  dalam Butirbutir  Pemikiran   dalam   Hukum,  Memperingati   70   tahun   Prof. Dr   B. Arief    Shiddarta,    SH.    Penyunting  Sri  Rahayu  Oktoberina  dan  Niken  Savitri, Refika Aditama: Bandung, 2008
Moh Kusnardi   dan  Harmaily  Ibrahim,   Pengantar   Hukum  Tata   Negara  Indonesia,
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universita Indonesia, Jakarta: 1983
Moh. Mahfud MD. Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum No. 4 Vol. 16 Oktober 2009
Moh.Mahfud MD,“Kekuasaan Kehakiman Pasca  Amandemen UUD 1945,”makalah pada Diskusi Publik tentang  Wacana  Amandemen Konstitusi yang diseleng garakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Jakarta, tanggal 12 Juni 2008
Muhammad Ishar Helmi. Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial  Review Di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 1 (2019), pp.97-112.
Sri Sumantri, Hukum  Uji  Materiel, Edisi  Kedua,  Bandung:  Alumni,  1997
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1998 Ulin  Najihah,  Penerapan  Sistem  Pembuktian  Di  Mahkamah  Konstitusi,  (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008