## EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA (Studi Kasus di Enam Kota)

## EVALUATION OF ASSESSMENT SYSTEM OF LEARNING OUTCOMES
(A Case Study in Six City)

## Mahdiansyah
Peneliti Madya pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan,
Balitbang, Kemendikbud Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Email: mahdiansyah2007@gmail.com
Naskah diterima: 15/02/2018; direvisi akhir: 22/03/2018; disetujui: 15/05/ 2018
Abstract.
One of the essential changes in the Curriculum 2013 is the standard setting of assessment of learning outcomes. However, the new regulation governing the assessment system is perceived by teachers to be so complex with various assessment instruments to evaluate student learning outcomes. This study aims to examine the policy implementation of assessment system of student learning outcomes at secondary education level. The study used a qualitative approach by conducting focus group discussions with teachers and document learning analysis used by teachers. The findings of the study revealed that assessment of learning outcomes conducted by teachers, educational units, and the Government has not been optimally utilized to improve the quality of learning. Then, teacher competence in doing assessment of learning result still weak.
Keywords : student assessment of learning outcomes, secondary education, curriculum 2013.
Abstrak.
Salah satu perubahan penting dalam Kurikulum 2013 yaitu penataan standar penilaian hasil belajar. Namun, peraturan baru yang mengatur sistem penilaian dirasakan oleh para guru menjadi sangat kompleks dengan berbagai instrumen penilaian untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Studi ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan sistem penilaian hasil belajar siswa jenjang pendidikan menengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan diskusi kelompok terpumpun kepada guru dan analisis dokumen pembelajaran yang digunakan guru. Temuan studi mengungkapkan bahwa penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru, satuan pendidikan, dan Pemerintah belum dilaksanakan secara optimal guna meningkatkan mutu pembelajaran. Kompetensi guru dalam melakukan penilaian pun masih belum memadai.
Kata Kunci: penilaian hasil belajar, pendidikan menengah, kurikulum 2013.
Mahdiansyah, Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penilaian Hasil Belajar Siswa (Studi Kasus di Enam Kota).

## PENDAHULUAN
Perubahan kurikulum pendidikan dasar dan menengah secara periodik mengalami perubahan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan pembangunan masyarakat. Perubahan kurikulum pendidikan, yaitu dari Kurikulum 2006 menjadi Kurikulum 2013 diikuti dengan sistem penilaian hasil belajar yang baru pula. Namun, kebijakan baru yang mengatur sistem penilaian dirasakan guru begitu kompleks dengan berbagai instrumen penilaian untuk mengevaluasi hasil belajar siswa, yang terdiri atas kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sistem penilaian yang rumit ini tidak diimbangi dengan pemahaman guru yang memadai. Studi Pusat Penilaian Pendidikan menunjukkan bahwa rerata pemahaman guru mengenai penilaian kurang dari 60 persen (Puspendik, 2014).
Hasil yang sedikit berbeda ditemukan dari penelitian Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Menurut hasil penelitian tersebut, sebagian besar guru cukup memahami bagaimana melakukan penilaian hasil belajar siswa, meskipun guru masih mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian sikap khususnya pada matapelajaran Matematika, Kimia, dan Bahasa Inggris (Puskurbuk, 2015). Perbedaan temuan kedua studi ini diduga karena pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Puspendik dilakukan pada saat Kurikulum 2013 masih relatif baru diimplementasikan di sekolah, sedangkan studi yang dilakukan oleh Puskurbuk belakangan waktunya sehingga guru sudah lebih memahami Kurikulum 2013.
Kedua studi di atas fokus pada kajian tentang penilaian kelas oleh guru, namun tidak
mengkaji beberapa komponen lainnya dalam sistem penilaian hasil belajar. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan sistem penilaian hasil belajar oleh guru, satuan pendidikan, dan pemerintah, termasuk di dalamnya mengkaji kemampuan guru melakukan penilaian hasil belajar dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami proses yang dialami guru dalam pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013. Adapun lingkup studi difokuskan pada penilaian hasil belajar di SMA dan SMK.

## KAJIAN PUSTAKA
Salah satu perubahan esensial pada Kurikulum 2013 yaitu penataan standar penilaian hasil belajar. Penataan tersebut terutama disesuaikan dengan penataan standar isi, standar kompetensi dan standar proses. Implementasi kebijakan sistem penilaian hasil belajar ini memerlukan kompetensi memadai yang harus dikuasai guru. Berikut ini diuraikan tentang komponen-komponen sistem penilaian hasil belajar, dan kondisi kompetensi guru sebagai pelaku kunci penilaian hasil belajar siswa.

## Penilaian Hasil Belajar
Penilaian merupakan pengumpulan informasi mengenai perubahan kualitas dan kuantitas di dalam diri peserta didik atau kelompok. Blaustein (dalam Bafadal, 2001), mengatakan bahwa penilaian ( assessment ) adalah proses mengumpulkan informasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi itu. Assesment menurut Stock, dkk (dalam Putra, 2013) adalah kegiatan penilaian yang biasanya dihubungkan dengan kemampuan seseorang, seperti kecerdasannya, keteram- pilannya, kecepatannya, ketepatan nya, yang
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 11, Nomor 2, Agustus 2018
terkait dengan pekerjaan atau tugasnya. Hasil asessment biasanya dinyatakan dalam angka atau huruf.
Penilaian biasanya mengacu pada seluruh informasi penilaian oleh guru untuk membuat keputusan tentang peserta didik dan kelasnya. Informasi tentang siswa dapat diperoleh secara informal seperti observasi dan perubahan verbal, dapat pula secara formal dengan tes, pekerjaan rumah, dan laporan secara tertulis (Arends, 1997). Sedangkan penilaian menurut Putra (2013) adalah penerapan berbagai cara dan menggunakan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan). Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan kuantitatif (berupa angka). Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut.
Penilaian hasil pembelajaran dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran (Rusman, 2014). Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, serta penilaian diri.

## Sistem Penilaian Hasil Belajar
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar (penilaian kelas) oleh
pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui Ujian Nasional (UN). Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, tujuan penilaian sebagai berikut (pasal 4): a. penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan menge- valuasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran.
c.  penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
Gambar 1: Penilaian sebagai Penggerak Mutu Pembelajaran Sumber: Kemendikbud, 2016.
Manfaat penilaian kelas oleh pendidik antara lain (1) memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi; (2) memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial; (3) umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode,
Mahdiansyah, Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penilaian Hasil Belajar Siswa (Studi Kasus di Enam Kota).
pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan; (4) masukan bagi guru guna merancang kegiatan belajar; (5) memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah  tentang  efektifitas  pembelajaran (Jaedun, 2011).
Selain ketiga komponen penilaian tersebut, penilaian hasil belajar siswa juga dilakukan melalui penilaian eksternal yaitu kegiatan PMTK/INAP dan penilaian melalui keikutsertaan siswa dalam studi-studi internasional ( benchmark internasional). Penilaian eksternal yang dilakukan oleh Kemendikbud mulai diselenggarakan tahun 2016 untuk siswa tingkat IV melalui survei nasional; sementara studi benchmark internasional, seperti PISA dan TIMSS telah diikuti siswa Indonesia beberapa kali dan yang terakhir tahun 2015. Sistem penilaian hasil belajar pendidikan dasar dan menengah dapat dilihat pada Gambar 1.

## Kompetensi Guru
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara eksplisit mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan sebagai aktualisasi dari sebuah profesi pendidik. Untuk menjadi profesional seseorang harus senantiasa mengembangkan keahlian agar ia mampu menyediakan pelayanan yang bermutu tinggi bagi peserta didik. Colin Power secara spesifik  mengatakan  guru  yang  profesional adalah guru yang memiliki kompetensi, komitmen, dan perhatian sungguh-sungguh pada tugas (Power, 1992).
Pengembangan keprofesian berkelanjutan juga telah dilaksanakan bagi guru melalui berbagai program pemerintah.
Berkaitan dengan program tersebut, pemetaan kompetensi yang secara detail menggambarkan kondisi objektif guru dan merupakan informasi penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan materi dan strategi pembinaan yang dibutuhkan oleh guru. Peta guru tersebut dapat diperoleh melalui Uji Kompetensi Guru (UKG). Sampai kini pelaksanaan UKG masih memetakan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik, meskipun Undang-undang Guru dan Dosen tersebut juga mengamanatkan guru untuk menguasai kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.
Kemampuan guru melaksanakan penilaian dalam Kurikulum 2013 tentunya terkait dengan sejauhmana guru memiliki kompetensi profesional dan pedagogik yang mumpuni. Guru yang kompeten dapat menciptakan berbagai bentuk penilaian untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik, baik yang berhubungan dengan sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Kompetensi guru pendidikan menengah antara lain dilihat dari capaian hasil Uji Kompetensi Guru (UKG). Pada tahun 2015, rerata nasional UKG guru SMA dan SMK relatif rendah, yaitu sebesar 53,02. Bila dirinci, skor rerata nasional capaian guru untuk kompetensi pedagogik yaitu 48,94 dan untuk kompetensi profesional 54,77. Hasil UKG 2015 ini mencerminkan peta kompetensi guru pendidikan menengah yang pada umumnya belum memiliki profesionalitas memadai, sementara dalam waktu yang sama mereka dihadapkan dengan perubahan-perubahan strategi pembelajaran dan penilaian dalam Kurikulum 2013.
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 11, Nomor 2, Agustus 2018

## Tujuan Studi
Studi ini secara umum bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan mengenai pelaksanaan sistem penilaian sesuai Kurikulum 2013, sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu mengkaji implementasi kebijakan sistem penilaian hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan menengah. Adapun pertanyaan penelitian ini, yaitu: (a) bagaimana implementasi kebijakan sistem penilaian hasil belajar siswa oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah baik ditinjau dari lingkup penilaian maupun fungsi/ pemanfaatan hasil penilaian untuk pembelajaran, dan (b) bagaimana kemampuan guru melakukan penilaian hasil belajar sesuai dengan Kurikulum 2013
Sistem penilaian hasil belajar terdiri atas penilaian kelas yang dilakukan oleh guru, penilaian oleh sekolah, penilaian oleh pemerintah melalui UN, dan penilaian eksternal. Di samping itu, sistem penilaian juga dilakukan melalui keikutsertaan siswa dalam studi-studi internasional. Namun demikian, lingkup studi ini difokuskan pada penilaian kelas, penilaian sekolah, dan penilaian pemerintah (UN) dan dibatasi pada penilaian hasil belajar di SMA dan SMK.

## METODE PENELITIAN
Studi yang diselenggarakan tahun 2016 ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggali informasi dari para guru SMA dan SMK. Teknik pengumpulan informasi dilakukan melalui diskusi kelompok terpumpun (DKT), Informasi yang dibutuhkan melalui DKT yaitu penyiapan guru dalam melakukan penilaian, pelaksanaan penilaian, pemanfaatan hasil penilaian, dan kesulitan yang dihadapi guru dalam melaksanakan
penilaian. Di samping itu, guru diminta untuk membawa seperangkat dokumen yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kisi-kisi soal, instrumen soal, dan pedoman pemberian skor penilaian yang terkait dengan materi pokok tertentu dalam RPP. Dokumen tersebut digunakan untuk melihat kemampuan guru melakukan penilaian.
Kriteria dalam menentukan daerah sasaran dan subjek studi adalah sebagai berikut: (i) kabupaten/kota terpilih di Jawa tiga daerah dan luar Jawa tiga daerah yang memiliki indeks integritas tinggi pada hasil UN 2015; (ii) keterwakilan SMA dan SMK yang memiliki rata-rata hasil UN kategori baik dan kurang baik dengan karakteristik memiliki indeks integritas yang tinggi pada UN 2015, kemudian dari setiap lokasi ditetapkan 2 (dua) SMA dan 2 (dua) SMK; (iii) guru SMA/SMK kelas 12 yang terdiri atas guru Bahasa Inggris, guru Matematika, dan guru Bahasa Indonesia. Kota yang terpilih sebagai studi kasus yaitu Depok, Yogyakarta, Malang, Batam, Balikpapan, dan Gorontalo.
Teknik analisis data dalam kajian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan analisis isi (content analysis) . Peneliti mengelompokan informasi dan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi dan pemanfaatan hasil belajar, serta kendala yang dihadapi guru. Adapun dokumen- dokumen pembelajaran yaitu RPP, kisi-kisi dan instrumen soal, pedoman pemberian skor dianalisis untuk melihat kemampuan guru melakukan penilaian.

## HASIL DAN BAHASAN 1.   Implementasi Kebijakan Sistem
Penilaian Hasil Belajar
Penilaian hasil belajar siswa dilakukan
Mahdiansyah, Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penilaian Hasil Belajar Siswa (Studi Kasus di Enam Kota).
melalui berbagai cara dan menggunakan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi. Implementasi kebijakan sistem penilaian sebagai penggerak mutu pembelajaran dilakukan oleh guru, sekolah, dan pemerintah. Berikut disampaikan penerapan penilaian hasil belajar siswa tersebut.

## Penilaian Hasil Belajar oleh Guru
Orang-orang profesional memiliki derajat yang  tinggi  atas  pengetahuan  spesifik, metode, dan teknik yang diterapkannya da- lam pekerjaan mereka sehari-hari Parkay dan Stanford (1992). Demikian pula hal- nya dengan guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, seperti dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar yang dilakukan guru mencakup penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dari ketiga lingkup penilaian tersebut, rupanya penilaian aspek sikap meru pakan hal tersulit yang dialami guru, khususnya guru di luar matapelajaran PPKn dan Pendidikan Agama. Hal ini disebabkan substansi matapelajaran yang diampu guru tidak terkait langsung dengan KI dan KD aspek sikap, dan selanjutnya banyak guru yang melakukan tafsiran sendiri atas KI dan KD untuk dikembangkan dalam penilaian sikap.
Berbagai variasi cara dilakukan guru untuk melakukan penilaian sikap. Cara guru Matematika SMAN 8 dan guru Bahasa Indonesia SMKN 1 Batam, misalnya, melakukan analisis KI-KD dan indikator terlebih dahulu sebelum mengembangkannya menjadi instrumen penilaian dengan tahapan kemampuan berpikir terendah ke tingkat
berpikir lebih tinggi ( high order thinking skills ). Sementara guru Matematika SMKN 3 Gorontalo mengatakan bahwa cara penilaian aspek sikap berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Setiap KD berbeda sikap yang dinilai, tergantung sikap apa yang dibutuhkan untuk KD tersebut. Selanjutnya, sikap dinilai pada saat proses pembelajaran berlangsung. Guru juga melakukan penilaian melalui instrumen penilaian yang diberikan, misalnya melalui penilaian teman sejawat sebagaimana halnya yang dilakukan oleh guru Bahasa Indonesia SMAN 3 Gorontalo.
Terdapat sejumlah kesulitan dalam melakukan penilaian hasil belajar aspek sikap. Namun pada umumnya guru menyatakan waktu yang tersedia untuk melakukan pengamatan perilaku siswa di dalam kelas sangat terbatas yaitu hanya memiliki alokasi waktu dua jam pelajaran per minggu. Kesulitan lain yang dihadapi yaitu jumlah siswa di dalam suatu kelas terlalu banyak untuk diamati, dan terdapat pula siswa yang tidak hadir di kelas pada saat dilakukan penilaian sikap. Tambahan pula, guru menemui kesulitan dalam memberikan skor yang adil dan representatif, membuat interpretasi sikap yang akan dinilai, dan melakukan pengamatan dan penilaian pada setiap siswa dalam waktu yang bersamaan dengan proses pembelajaran di kelas. Guru juga memiliki sejumlah tafsir atas KI dan KD, sehingga terdapat perbedaan di antara masing-masing guru dalam melakukan penilaian sikap.
Untuk mengatasinya, beberapa guru melakukan peer  review , melaksanakan pengambilan nilai sikap secara bersamaan dengan pengambilan nilai keterampilan ketika siswa presentasi, serta menyiapkan instrumen
lebih awal. Pada guru yang lain, subjektivitas dalam melakukan penilaian sikap diatasi dengan meminta siswa melakukan penilaian terhadap teman mereka dengan menulis nama tiga teman paling nakal dan tiga teman paling baik dari sisi kedisiplinan, ketertiban dan kerapihan. Namun, kebanyakan guru hanya memperhatikan perilaku yang berbeda atau menonjol dari siswa pada setiap pertemuan pembelajaran di kelas, kemudian memberikan penilaian sikap positif atau kurang baik kepada siswa tertentu.
Kegunaan hasil penilaian yakni untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Namun belum semua guru memanfaatkannya untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengayaan materi ajar, karena keterbatasan alokasi waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran. Capaian hasil belajar siswa diinformasikan kepada para siswa agar mereka paham atas kelebihan dan kekurangan dalam materi ajar tertentu. Cara yang digunakan guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa terutama dilakukan dengan membagikan hasil tes yang berisi angka-angka pencapaian peserta didik, dan memberikan komentar tertulis pada hasil kerja peserta didik. Sebagian guru juga memberikan komentar secara lisan di dalam kelas atas capaian hasil belajar siswa.

## Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan
Penilaian hasil belajar oleh satuan pen- didikan mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Penilaian satuan pendidikan dilakukan saat Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Sekolah (US). Informasi hasil UAS dan US antara lain
digunakan untuk mengetahui tingkat pengua- saan kompetensi, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, menetapkan pro- gram perbaikan pengayaan, memperbaiki proses pembelajaran, menentukan kenaikan kelas, dan sebagai umpan balik.
Menurut guru Bahasa Indonesia SMKN 3 Gorontalo, penilaian UAS dan US dapat memberikan masukan bagi guru terhadap tingkat kemampuan siswa atas pembelajaran atau materi yang telah diberikan, dan sekaligus menjadi bahan introspeksi guru terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hal yang sama dikemukakan guru-guru peserta diskusi di Balikpapan dan Depok yang mengatakan bahwa informasi hasil penilaian UAS dan US digunakan untuk memetakan daya serap siswa terhadap suatu materi sehingga dapat dijadikan sebagai acuan guru untuk menyiapkan materi dan menyusun instrumen di semester-semester mendatang, serta sebagai alternatif mengatasi permasalahan yang guru temui terhadap siswa-siswa dengan karakter- karakter  ter tentu.
Guru peserta diskusi lainnya di Gorontalo menambahkan bahwa hasil US juga dijadikan dasar bagi guru untuk penyusunan rencana program baik program tahunan, program semester, penyusunan RPP dan instrumen penilaian. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester genap. Ujian Sekolah digunakan untuk pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Matapelajaran yang diujikan adalah seluruh matapelajaran berdasarkan struktur kurikulum kelas XII pada aspek
Mahdiansyah, Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penilaian Hasil Belajar Siswa (Studi Kasus di Enam Kota).
pengetahuan dan keterampilan yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah.
Implementasi penilaian oleh satuan pendidikan ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada semua matapelajaran. Dalam kaitan ini, Setiadi (1996) menegaskan bahwa ketercapaian kompetensi peserta didik dapat diukur melalui penilaian hasil belajar, sehingga penilaian hasil belajar memiliki peran penting dalam menyukseskan pendidikan. Selain itu, penilaian juga memiliki peranan vital untuk memberikan “arah perbaikan dalam pembangunan sistem dalam sebuah kegiatan baik berupa pembelajaran maupun pendidikan dan juga kediklatan” (Zahriyanti, 2014:50).
Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Penilaian hasil belajar siswa dilakukan oleh pemerintah berupa UN untuk siswa kelas IX dan XII. UN mulai dilaksanakan sejak tahun pelajaran 2004/2005 dengan ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, UN bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada matapelajaran tertentu dalam kelompok matapelajaran ilmu pengetahuan teknologi.
Seperti halnya Indonesia, Ujian Nasional lazim diselenggarakan di berbagai negara untuk kepentingan yang beragam pula di masing-masing negara. Dalam Tabel 1 tampak tidak semua negara melakukan Ujian Nasional pada siswa kelas VI, IX, dan XII sebagaimana di Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan. Namun, semua negara yang diidentifikasi pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Ujian Nasional diterapkan untuk mengevaluasi siswa kelas akhir jenjang pendidikan menengah (kelas XII). Hal ini mengungkapkan terdapat kesamaan di berbagai negara untuk memandang sangat penting informasi capaian kompetensi siswa di kelas akhir pendidikan.

## Tabel 1 Penyelenggara Ujian Nasional di Beberapa Negara
Sumber: Biro PKLN Kemendikbud (2014), Puspendik (2010)
Fungsi informasi tentang capaian kompetensi siswa di berbagai negara juga beragam, yaitu untuk kelulusan, pemetaan kompetensi, dan persyaratan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Di Indonesia, pada tahun 2015 pemerintah dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menetapkan kebijakan terkait dengan perubahan fungsi hasil UN yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 sebagai pengganti PP Nomor 19 Tahun 2005. Jika pada tahun 2014 salah satu fungsi hasil UN adalah sebagai penentu kelulusan siswa dari satuan pendidikan, maka sejak tahun 2015 hasil UN tidak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan siswa. Hasil UN kini hanya digunakan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program dan/ atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bentuk soal UN adalah pilihan ganda.
Pada Tabel 2 fungsi Ujian Nasional di sejumlah negara tampak lebih banyak digunakan sebagai dasar untuk pemetaan mutu dan seleksi masuk ke jenjang lebih tinggi daripada untuk kelulusan siswa dari satuan pendidikan. Negara-negara Eropa, seperti Finlandia, Inggris, Perancis, dan Belanda menggunakan hasil Ujian Nasional sebagai dasar kelulusan siswa, di samping juga digunakan untuk seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan pemetaan mutu. Yang menarik adalah banyak negara yang terlihat dalam tabel tersebut menggunakan bentuk soal pilihan ganda dan soal esai dalam naskah soal ujian mereka. Dengan variasi soal ini kiranya pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat memanfaatkan hasil Ujian Nasional lebih optimal bila dibandingkan dengan naskah soal semata-mata pilihan ganda.
Hingga kini, hasil Ujian Nasional nampaknya belum memberikan dampak yang luas pada peningkatan mutu pendidikan. Sebagai gambaran, rerata capaian nilai Ujian

## Tabel 2
Fungsi dan Bentuk Soal Ujian Nasional di Beberapa Negara
Mahdiansyah, Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penilaian Hasil Belajar Siswa (Studi Kasus di Enam Kota).
Nasional SMP/MTs menurun dari tahun 2015 ke tahun 2016 di semua matapelajaran yang diuji. Penurunan tertinggi terdapat pada matapelajaran Matematika, yaitu dari rerata nilai skor 56,28 pada tahun 2015 menjadi skor 50,24 pada tahun 2016 (Puspendik, 2016a).
Seperti halnya di SMP/MTs, kecende- rung an penurunan rerata nilai UN juga terjadi di SMA/MA baik pada siswa dengan peminatan IPA maupun IPS pada tahun 2016. Pada siswa dengan peminatan IPA, nilai yang paling tinggi ada pada matapelajaran Bahasa Indonesia, sedangkan rerata nilai Matematika paling rendah di antara matapelajaran yang diuji dalam UN, baik pada tahun 2015 maupun tahun 2016. Pada jurusan peminatan IPS, matapelajaran Matematika memiliki rerata nilai paling rendah baik pada tahun 2015 (skor 62,02) maupun tahun 2016 (skor 46,93). Matapelajaran Bahasa Indonesia memiliki rerata nilai yang paling tinggi baik pada tahun 2015 (skor 58,41) dan pada tahun 2016 (skor 68,78) (Puspendik, 2016).
Isu tentang kecurangan UN sudah sering terdengar di tengah masyarakat (Bawesdan, 2015). Untuk menjawab itu, mulai tahun 2015 pemerintah melakukan analisis hasil IIUN (Indeks Integritas Ujian Nasional). IIUN diperoleh dari hasil pola kecurangan
siswa di tingkat sekolah, yang meliputi contek-menyontek antarsiswa (kecurangan antarindividu) dan kecurangan sistemik atau terorganisir. IIUN pada tingkat kabupaten/ kota merupakan rerata IIUN tingkat sekolah di kabupaten/kota tersebut. Indeks tersebut dilaporkan dalam rentang 0-100. Indeks 0 menunjukkan integritas pelaksanaan UN yang paling rendah, dan indeks 100 menunjukkan integritas pelaksanaan UN yang paling tinggi.
Berdasarkan analisis IIUN tersebut dengan indeks <80, pada tahun 2015 sebanyak 71,36% atau 36.966 SMP/MTs terindikasi melakukan kecurangan. Adapun pada tahun 2016 indikasi kecurangan sekolah dalam melaksanakan UN menurun, yaitu sebanyak 52,3% atau 28.079 SMP/MTs pada indeks <80 tersebut. Namun bila dipandang secara positif, peserta UN SMP/MTs terindikasi semakin jujur dalam melaksanakan UN pada tahun 2016. Gambar 2 memperlihatkan terdapat 23,24% atau 12.039  SMP/MTs  dengan  IIUN  ≥80  pada tahun 2015 dan kemudian meningkat menjadi 44,03% atau 23.634 SMP/MTs dengan IIUN  ≥80  pada  tahun  2016.  Dengan  kata lain, penyelenggaraan UN oleh pemerintah semakin baik dan mampu mengurangi indikasi kecurangan yang dilakukan siswa di tingkat sekolah.

## Sumber: Puspendik, 2016b
Rendahnya capaian hasil Ujian Nasional tentunya disebabkan banyak faktor, yang secara garis besar dapat ditelusuri dari pemenuhan berbagai Standar Nasional Pendidikan. Pada kajian ini juga dilihat apakah hasil-hasil pemetaan mutu UN selama ini sudah dimanfaatkan di tingkat sekolah dan guru sebagai umpan balik pembelajaran di kelas. Hasil kajian UN setiap tahun dilakukan oleh Puspendik, Balitbang Kemendikbud yang dikemas dalam bentuk DVD aplikasi/ software . Paket DVD hasil UN ini kemudian disosialisasikan dan didistribusikan ke kabupaten/kota melalui dinas pendidikan provinsi. Instansi terkait di kabupaten/kota diharapkan menginformasikan DVD UN interaktif ini kepada SMA/MA dan SMP/ MTs di lingkungannya untuk dimanfaatkan para guru matapelajaran dan sekolah sebagai bahan pembelajaran.
Di dalam DVD hasil UN tersebut terdapat informasi hasil analisis statistik dan grafik hasil UN SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK tahun tertentu baik sekolah negeri maupun swasta di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Guru dan sekolah dapat mengetahui daya serap tiap kemampuan yang diuji pada masing-masing matapelajaran di sekolah mereka masing-masing, dan bahkan dapat membandingkan rerata nilai UN capaian sekolah mereka dengan capaian sekolah-sekolah lainnya di tingkat kabupaten/ kota, provinsi, maupun nasional. Dengan kata lain, guru-guru matapelajaran dan sekolah dapat menggunakan hasil UN sebagai bahan untuk evaluasi mutu pembelajaran yang telah dilakukan.
Namun hasil verifikasi lapangan ke sejumlah SMA/SMK di enam provinsi
yang dikunjungi mengungkapkan bahwa sebagian besar guru tidak memperoleh informasi lengkap tentang hasil UN yang telah dikembangkan Puspendik dalam bentuk DVD interaktif dan sebagai akibatnya hasil UN tidak dimanfaatkan oleh guru untuk perbaikan proses pembelajaran. Menurut guru Bahasa Indonesia SMKN 3 Gorontalo, ia tidak memiliki DVD interaktif hasil UN, tetapi sekolah hanya memikili rekapan akhir nilai UN, sedangkan guru Matematika SMAN 3 Gorontalo ragu apakah sekolahnya diberikan DVD hasil UN oleh dinas pendidikan. Demikian pula halnya di Malang, banyak guru yang mengatakan bahwa mereka belum memiliki DVD hasil UN atau mendapatkan copy dari data hasil pemetaan mutu/daya serap matapelajaran Ujian Nasional.
Temuan yang berbeda terdapat di D.I. Yogyakarta. Dinas Pendidikan Kota D.I. Yogyakarta dan LPMP Provinsi D.I. Yogyakarta memanfaatkan hasil UN 2015 untuk pembinaan sekolah di Kota Yogyakarta, yaitu di antaranya melalui program kemitraan dan pendalaman materi yang dibiayai oleh APBD Kota Yogyakarta. Pemanfaatan atas informasi pemetaan mutu/ daya serap matapelajaran UN tahun 2015 berbeda-beda pada setiap guru, namun pada intinya yaitu untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Beberapa contoh pemanfaatan hasil UN di antaranya sebagai acuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam daya serap matapelajaran UN di tahun berikutnya, memotivasi pendidik untuk meningkatkan kinerja untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, meningkatkan kegiatan MGMP sekolah, dan memberikan pendalaman materi.
Mahdiansyah, Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penilaian Hasil Belajar Siswa (Studi Kasus di Enam Kota).

## 2. Kemampuan Guru Melakukan Penilaian Hasil Belajar Siswa
Kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru SMA/SMK belum cukup memadai. Berdasarkan hasil UKG tahun 2015, nilai rerata nasional UKG guru SMA/ SMK sebesar 53,02. Nilai rerata nasional untuk kompetensi pedagogik yaitu 48,94 dan untuk kompetensi profesional 54,77. Dengan kondisi kompetensi guru seperti ini, guru dihadapkan dengan tata cara penilaian pembelajaran yang relatif rumit mencakup aspek penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Tambahan pula, regulasi (Permendikbud) tentang penilaian hasil belajar setiap tahun mengalami perubahan sejak diberlakukannya Kurikulum 2013, sehingga guru membutuhkan waktu untuk memahami konsep dan praktik dalam melakukan penilaian hasil belajar.
Hasil kajian atas dokumen penilaian yang disampaikan guru SMA/SMK mengungkapkan bahwa guru belum sepenuhnya menguasai konsep materi bahan
ajar yang diampunya sehingga banyak terjadi kesalahan konsep dalam penulisan soal. Di samping itu, sebagian besar guru belum mampu membuat butir soal sesuai dengan kaidah penulisan soal yang terstandar, belum mengacu pada KD dalam penyusunan butir soal, tidak membuat kisi-kisi soal untuk menyusun butir-butir soal, belum mampu membuat pedoman penyusunan skor, serta terdapat ketidaksesuaian antara KD dengan indikator soal dan butir soal. Temuan ini diperkuat oleh hasil diskusi kelompok, yaitu guru mengalami kesulitan melakukan penilaian dengan bermacam- macam instrumen penilaian dan memadukan penilaiannya dalam laporan hasil belajar siswa. Guru juga merasa kerepotan dalam mendeskripsikan hasil penilaian tersebut bagi setiap siswa yang berbentuk uraian dalam rapor (lihat, Tabel 3). Ringkasnya, guru kurang menguasai materi matapelajaran, serta kurang memahami konsep penilaian, dan penyusunan instrumen penilaian.
Tabel 3. Kemampuan Guru SMA/SMK Melakukan Penilaian Hasil Belajar
Kemampuan guru yang relatif rendah melakukan penilaian antara lain disebabkan belum semua guru mengikuti pelatihan Kurikulum 2013. Sebagian dari peserta diskusi yang telah mengikuti pelatihan pun menyatakan mereka kurang paham sepenuhnya bagaimana melakukan penilaian hasil belajar siswa. Ada beberapa hal yang menyebabkan guru kurang memahami metode penilaian, di antaranya materi penilaian dalam pelatihan hanya merupakan salah satu materi yang diajarkan kepada peserta pelatihan Kurikulum 2013. Keterbatasan alokasi waktu untuk materi penilaian membuat guru belum menguasai berbagai teknik penilaian hasil belajar. Selain itu, pelatihan Kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh beberapa unit kerja Kemendikbud terkait baik di tingkat pusat maupun provinsi menghadirkan narasumber yang beragam pemahaman penguasaan materinya.
Kemampuan guru melakukan penilaian hasil belajar dapat dilihat dari bagaimana guru melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil penilaian belajar.

## Penyiapan Guru Melakukan Penilaian Kelas
Sebagian besar guru pernah mengi- kuti pelatihan Kurikulum 2013 yang dise- lenggarakan oleh LPMP atau Kemendikbud. Mereka telah memiliki buku panduan peni laian, meskipun baru sebagian yang menya takan memahaminya. Penilaian hasil belajar dinyatakan guru telah sesuai dengan Kurikulum 2013, namun sebagian menyatakan penerapannya belum maksimal.
Hampir semua guru menyatakan paham tentang pengadministrasian penilaian pembelajaran Kurikulum 2013, dengan
contoh pemahaman sebagai berikut: (i) dokumentasi nilai ada di perpustakaan (hasil karya siswa) berbentuk kumpulan cerita pendek atau kesimpulan cerita yang dibaca oleh siswa, (ii) dalam pengadministrasian penilaian pembelajaran Kurikulum 2013, setiap siswa memiliki satu bundel penilaian pembelajaran baik berbentuk portofolio, sikap, maupun kognitif dan psikomotorik, (iii) nilai-nilai yang diperoleh dari penilaian aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan diarsipkan dalam satu buku administrasi.
Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar Para guru umumnya menyatakan bahwa mereka memahami kemampuan yang harus diukur pada setiap KD pada setiap Kompetensi Inti (KI) dengan berbagai penjelasan berikut: (i) masing-masing instrumen untuk penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (ii) setiap KD harus memenuhi KI 1-4, (iii) rumusan KD harus seuai dengan KI, (iv) merancangnya sebelum KBM. Cara mengembangkan indikator pencapaian pembelajaran untuk setiap KD dengan cara antara lain: (i) melihat kata kerja operasional di K3 dan K4, (ii) KD dikembangkan sesuai tema dan subtema, (iii) dengan melakukan proses penilaian pembelajaran atau dengan pretest, (iv) indikator pencapaian dikembangkan mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Konsep, prinsip, fakta dan prosedur dari tiap materi harus tercakup dalam indikator pencapaian.
Cara mengintegrasikan KD agar tercapai pembelajaran terintegrasi antara sikap, pengetahuan dan keterampilan, antara lain: (i) merumuskan KD dan memunculkan indikator yang memuat tiga aspek tersebut, (ii) dengan melakukan penilaian dari ketiga aspek tadi dalam proses KBM, (iii) menyiapkan
Mahdiansyah, Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penilaian Hasil Belajar Siswa (Studi Kasus di Enam Kota).
instrumen-instrumen untuk penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk satu kali pertemuan. Sebagian guru menyatakan tidak mengacu pada kisi-kisi UN agar dapat mengeksplor kemampuan siswa menganalisis permasalahan, namun untuk Ujian Sekolah sebagian besar guru menyatakan mengacu kepada kisi-kisi UN agar nilai UN baik dan siswa lulus UN.

## Pemanfaatan Hasil Penilaian
Perlakuan terhadap siswa yang hasil penilaiannya belum mencapai KKM menurut sebagian besar guru adalah remedial, memberi tugas dan tes ulang. Untuk meningkatkan pemahaman para guru melaksanakan penilaian berdasarkan Kurikulum 2013, sebagian besar guru menyatakan belum mendapat pendampingan, namun ada beberapa guru yang menyatakan telah mendapat pendampingan dari guru sekolah lain yang lebih berpengalaman. Dinas pendidikan dan/atau LPMP berperan dalam sosialisasi, pelatihan dan program pendampingan guru dalam menjalankan Kurikulum 2013.

## SIMPULAN DAN SARAN
Sistem penilaian hasil belajar belum berjalan secara optimal dan kemampuan guru dalam melakukan penilaian belum memadai. Belum berjalannya sistem penilaian hasil belajar secara optimal dapat ditunjukkan oleh fakta: (i) guru mengalami kesulitan penilaian aspek sikap dalam implementasi dan belum banyak yang memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengayaan materi ajar; (ii) hasil penilaian pemerintah dalam bentuk UN tidak pula dimanfaatkan untuk umpan
balik pembelajaran, sehingga UN belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu prestasi belajar.
Demikian juga kemampuan guru dalam melakukan penilaian belum memadai, yaitu: (i) guru belum sepenuhnya menguasai konsep materi bahan ajar yang diampunya sehingga banyak terjadi kesalahan konsep dalam penulisan soal. (ii) guru mengalami kesulitan melakukan penilaian dengan bermacam-macam instrumen penilaian dan memadukan penilaiannya dalam laporan hasil belajar siswa. (iii) kemampuan guru SMA/ SMK matapelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Matematika dalam melakukan penilaian pembelajaran baik pada penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan belum memadai.
Berdasarkan simpulan yang dikemukakan di atas, rekomendasi kebijakan studi ini yaitu penguatan sistem penilaian dilakukan dengan mengalihkan Ujian Nasional (UN) menjadi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Hal ini didasarkan pada pertimbangan berikut: (i) Sesuai dengan PP 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua SNP, tujuan UN tidak lagi untuk kelulusan siswa melainkan untuk pemetaan mutu, pemberian bantuan Pemerintah untuk meningkatkan mutu, dan untuk melanjutkan pendidikan; (ii) Hasil UN belum berdampak luas untuk peningkatan mutu pendidikan; (iii) Hasil UN diwarnai dengan indikasi kecurangan berdasarkan IIUN. (iv) kompetensi guru dalam penyusunan soal masih lemah.
Sehubungan dengan rasional tersebut, penilaian Pemerintah melalui UN dialihkan dalam bentuk USBN pada kelas IX dan XII. Tahapan implementasi rekomendasi kebijakan tersebut dilakukan sebagai berikut:
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 11, Nomor 2, Agustus 2018
a. Penyelenggaraan UN dialihkan menjadi USBN. Untuk merealisasikan hal tersebut, guru harus disiapkan memiliki kompetensi mengembangkan soal-soal USBN.
b. Prioritas peningkatan kompetesi mengembangkan soal diberikan pada guru matapelajaran tertentu yang diujikan pada UN. Implementasi kebijakannya dapat dilakukan dengan cara pelatihan tentang penguatan konten matapelajaran dan pelatihan penyusunan soal terstandar, serta penyiapan buku panduan penilaian guru dan contoh-contoh soal yang baik untuk penulisan soal USBN, termasuk diseminasinya melalui media internet. Bentuk soal berupa soal pilihan ganda dan essay.
c. Penyelenggara USBN kelas IX oleh dinas kabupaten/kota dan kelas XII oleh dinas provinsi, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan satuan pendidikan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
d. Penyusunan soal USBN dilakukan oleh guru melalui wadah MGMP dan LPMP. Pemerintah Pusat dapat membuat sejumlah soal sebagai anchor dalam naskah soal USBN untuk tujuan pemetaan hasil belajar nasional.
e. Sejak diberlakukannya USBN, penilaian eksternal oleh Pemerintah tetap dibutuhkan dengan metode survei nasional untuk mengetahui pencapaian kompetensi lulusan secara nasional untuk siswa kelas IX dan XII.
DAFTAR PUSTAKA Arends, R. (1997). Classroom Instructional and Management . New York: Mc. Graw Hill Books Companies.
Bafadal, Ibrahim (2001). Pengelolaan Perpustakaan Sekolah . Jakarta: Bumi Aksara.
Bawesdan, Anies (2015). “Anies Bawesdan: Banyak Laporan Kecurangan Ujian Nasional.” www.cnnindonesia.com. Diunduh September 2016.
Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kemendikbud (2014). Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah di 16 Negara.
Jaedun, Ahmad . 2011. Benchmarking Standar Mutu Pendidikan . (Diakses dari http://staffnew. uny.ac.id/upload/131569339/lainlain/Benchmark+Standar+Mutu+Pend.pdf).
Kemendikbud (2016). Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum 2013 .
Parkay, Forrest W. and Beverly H. Stanford (1992). Becoming Teacher: Accepting the Challenge of A Profession . Boston: Allyn and Bacon.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
Power, Colin N. (1992). “The Professionalization and Status of Teacher Education and Teaching Profession,” dalam UNESCO (1992), Teacher Education in An Era of Global Change . Paris: UNESCO Head quarters
Mahdiansyah, Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penilaian Hasil Belajar Siswa (Studi Kasus di Enam Kota).
Puskurbuk, Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015). Penelitian tentang Penilaian Guru atas Hasil Belajar Siswa Pendidikan Menengah .
Puslitjakdikbud (2016). Kajian Penguatan Sistem Penilaian .
Puspendik, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2010). Laporan Benchmarking Ujian Nasional .
Puspendik, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014). Studi Implementasi Penilaian pada Kurikulum 2013 .
Puspendik, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016a). Laporan Hasil Ujian Nasional 2016 .
Puspendik, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016b). Bahan Paparan Seminar Hasil Penilaian Pendidikan untuk Kebijakan, 14 Desember 2016 di Jakarta.
Putra, Sitiatava Rizema (2013). Desain Evaluasi Belajar Berbasis Kinerja . Jakarta: DIVA Press.
Rusman (2014). Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru . Depok: Rajagrafindo Persada.
Setiadi, H. (2016). “Pelaksanaan Penilaian pada Kurikulum 2013”, dalam Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan 20 (2): 166–178.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Zahriyanti. (2014). “Sistem Penilaian Berstandar Nasional dalam Pendidikan”, dalam Lentera 14 (1): 47–54.