## PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PEREMPUAN YANG MEMILIKI ANAK BALITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB BENGKULU
1* Claudia Laksasmita,
2 Budi Priyatmono
1,2 Program Studi Bimbingan Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Indonesia e-mail:
1* claudialaksasmita@gmail.com ( corresponding author )
2 budipriyatmono@gmail.com

## ABSTRACT
Women's Prisons or LPP have different duties, especially for women. Even though they are different, they still protect the rights that must be protected. Criminal acts committed by women in the Bengkulu area do not escape the needs of the family. Sometimes people in the Bengkulu  Class  IIB  Penitentiary  are  pregnant  or  have  children  aged  0  to  3  years.  The Ministry of Law and Human Rights always strives for the rights of inmates, especially the rights of female inmates and respect for caring for their children in women's correctional institutions.  Even  though  they  are  in  a  correctional  institution  and  are  carrying  out punishment  for  mistakes  committed  by  compensation,  women  are  still  women  who  are different from male compensation. Women menstruating, being pregnant and giving birth are privileges that men do not have. Especially women who care for and take their children to correctional institutions. Apart from caring for and providing breast milk, a mother's job is to care for and maintain the health of her child even in limited conditions in a correctional institution.
Keywords: Woman; Children; Fulfillment of Rights
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)
Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
Anak merupakan amanah Allah SWT bagi setiap orang tua  yang harus diperhatikan dan disyukuri, karena anak nantinya akan berperan sebagai generasi penerus, baik sebagai penerus keluarga maupun penerus bangsa. anak yang dilahirkan juga berharap menjadi anak yang baik bagi keluarga, membawa nama baik keluarga, bahkan menjadi harapan masa depan tanah air dan bangsa. Secara sosiologis, anak diartikan sebagai orang yang lahir dari asal hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan, sehingga masih  dikatakan  sebagi  anak  karena  belum  dewasa  atau  pubertas  (siklus  atau  masa dimana seorang anak mengalami perubahan pematangan fisik, psikis dan juga, aktivitas seksual).  Dalam  pasal  14  ayat  (1)  Undang  –  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak, mengatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua nya sendiri,  kecuali  jika  ada  alasan  dan/atau  aturan  hukum  yang  sah  menunjukan  bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.
Di  Indonesia  sendiri,  belum  ada  data  nasional  yang  menyebutkan  jumlah  WBP perempuan yang memiliki anak. Namun, sebuah studi di dua rumah tahanan peremuan di  Indonesia  menyebutkan  69%  perempuan  yang  ditahan  memiliki  anak  dan  mereka menghadapi  berbagai  kendala  dalam  perannya  sebagai  ibu  (Mustofa  et  al.,  2019; Wildeman & Turney, 2014). Selama ibu ditahan di penjara, 37% anak yang diasuh oleh ayahnya selama ibu di penjara, 45% anak-anak diasuh oleh kakek atau nenek, 23% oleh kerabat  lain  dan  19%  oleh  lembaga  sosial  (Glaze  &  Maruschak,  2010;  Wildeman  & Turney, 2014).  Pemenjaraan mengakibatkan putus kontak dan kehilangan komunikasi dengan  kerabat  termasuk  suami,  dan  kecemasan  terhadap  kondisi  anak-anak  yang ditinggalkan  serta  pemenuhan  kebutuhan  anak-anak  setelah  keluar  dari  penjara (Easterling & Johnson, 2015; Mustofa et al., 2019). Keterbatasan kontak antara ibu yang dipenjarakan  dengan  keluarga  terutama  anaknya,  membuat  mereka  harus mempertaruhkan perannya sebagai ibu.
Pada umumnya, WBP perempuan merupakan pengasuh utama bagi anak sebelum pemenjaraan.  Sebagian  mereka  juga  menjadi  penopang  keuangan  keluarga  untuk memenuhi kebutuhan. Seorang partisipan dalam penelitian ini bahkan menjadi orang tua tunggal karena pemenjaraan yang dialami pasangannya. Namun demikian, bagi sebagian WBP perempuan, pemenjaraan juga menjadikan kesempatan untuk mengasuh anak di Rutan.  Hal  ini  sebagaimana  penelitian  yang  sebelumnya  bahwa  pemenjaraan  menjadi pengalaman bagi ibu untuk mengasuh anaknya, dan juga menjadi pengalaman bagi ibu terpisah dengan anak yang sedang dirawatnya (Cardaci, 2014; Glaze & Maruschak, 2010; Kjellstrand & Eddy, 2011; Mustofa et al., 2019).
Ibu  yang  dipenjarakan  menghadapi  situasi  sulit  untuk  melakukan  pengasuhan. Stressor  terbesar  bagi  mereka  adalah  kekhawatiran  terhadap  kondisi  anak  serta kesedihan  karena  terpisah  dengan  anak  (Loper  &  Tuerk,  2011;  Wildeman  &  Turney, 2014). Loper dan Tuerk lebih lanjut menjelaskan bahwa ibu di penjara kesulitan untuk berkomunikasi  dengan  anak,  memiliki  masalah  dengan  pengasuh  anak,  dan  kesulitan untuk mengkomunikasikan kepada anak situasi pemenjaraan yang dialami ibu.
Pemenjaraan  menimbulkan  pemikiran,  perasaan,  sikap,  dan  gagasan  tersendiri bagi  WBP  untuk  menjalankan  perannya  sebagai  ibu.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa WBP perempuan memiliki persepsi yang sama tentang peran seorang ibu dalam pengasuhan  anak.  Peran  penting  seorang  ibu  yaitu  memperhatikan  kesehatan  anak, mendidik anak, mendampingi anak, dan mencukupi semua kebutuhan anak.

## TINJAUAN PUSTAKA
Maintenance yang  dalam  bahasa  indonesia  biasa  disebut  pemeliharaan/perawatan merupakan sebuah aktifitas yang bertujuan untuk memastikan suatu fasilitas secara fisik bisa  secara  terus  menerus  melakukan  apa  yang  pengguna/pemakai  inginkan.  penulis merujuk  pada   Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP Hak Warga Binaan”). Pasal 20 PP Hak Warga Binaan, menyebutkan bahwa:
a) narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  sakit,  hamil  atau  menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
b) makanan  tambahan  juga  diberikan  kepada  narapidana  yang  melakukan  jenis pekerjaan tertentu.
c) anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.
d) dalam hal anak telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau  sanak  keluarga,  atau  pihak  lain  atas  persetujuan  ibunya  dan  dibuat  dalam satu berita acara.
e) untuk  kepentingan  kesehatan  anak,  Kepala  Lapas  dapat  menentukan  makanan tambahan selain yang dimaksud di atas berdasarkan pertimbangan dokter.
Lalu, Penjelasan Pasal 20 PP Hak Warga Binaan kemudian menjelaskan bahwa:
a) Yang dimaksud dengan "makanan tambahan" adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan.  Bagi wanita  yang sedang hamil ditambah  300  kalori  seorang  sehari.  Bagi  wanita  yang  sedang  menyusui  dapat ditambah antara 800 sampai dengan 1000 kalori seorang sehari
b) Untuk  menjaga  terpeliharanya  kesehatan  narapidana  yang  bekerja  pada  "jenis pekerjaan tertentu", antara lain, bekerja di bengkel kerja,  pertanian, perikanan, dapur, peternakan, perkebunan.
c) Lalu, Penjelasan Pasal 20 PP Hak Warga Binaan kemudian menjelaskan bahwa:
d) Yang dimaksud dengan "makanan tambahan" adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan.  Bagi wanita  yang sedang hamil ditambah  300  kalori  seorang  sehari.  Bagi  wanita  yang  sedang  menyusui  dapat ditambah antara 800 sampai dengan 1000 kalori seorang sehari
e) Untuk  menjaga  terpeliharanya  kesehatan  narapidana  yang  bekerja  pada  "jenis pekerjaan tertentu", antara lain, bekerja di bengkel kerja,  pertanian, perikanan, dapur, peternakan, perkebunan.
f) Pemberian  makanan  tambahan  dimaksudkan  untuk  menjaga  terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.
Selain  itu,  telah  diterbitkan  cetak  biru  pembaharuan  pelaksanaan  sistem pemasyarakatan  yang  telah  diundangkan    “Permenkumham  2/2009”).  Pada Lampiran Permenkumham  2/2009,  yang  mengutip  instrumen  internasional  khusus  untuk pemenjaraan  dan  penahanan, Standard  Minimum  Rules  for  the  Treatment  of Prisoners (1955),  dalam  aspek  tertentu  telah  memberikan  pedoman  tentang  di antaranya:
a) Dalam  Lapas  perempuan harus  ada  akomodasi  untuk  semua  perawatan  dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan;
b) Bilamana  bayi-bayi  yang  sedang  menyusui  dibolehkan  tinggal  di  lembaga  yang disiapkan,  harus  dipersiapkan  suatu  tempat  penitipan  yang  dilengkapi  dengan
petugas  yang  berkualitas,  di  mana  bayi-bayi  ditempatkan  ketika  mereka  tidak dalam penjagaan ibu mereka.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  yaitu  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif, metode ini yaitu metode penelitian yang yang mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilaksanakan pada triangulasi (gabungan), analisis data bersifat deskriptif induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna  daripada  generalisasi  (Guzman  2018).  Rumpun  ilmu  sosial  sangat  bergantung pada penelitian kualitatif sebagai fundamentalnya. Hal ini karena ilmu sosial mengamati manusia dan hubungannya dengan manusia lainnya di dalam pembahasannya. Penelitian dengan metode ini berjalan dalam lingkungan yang alami, berusaha dalam memahami serta menafsirkan pada fenomena yang didapat dari informasi yang didapat narasumber kepada peneliti (Galang, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Meskipun  didalam  lembaga  pemasyarakatan  dan  sedang  melaksankan  hukuman  atas kesalahan  yang  dilakukan  oleh  narapidana,  perempuan  tetaplah  perempuan  yang berbeda dari narapidana pria. Perempuan menstruasi,hamil,dan melahirkan merupakan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh pria. Terutama perempuan yang mengasuh dan membawa  anaknya  kedalam  lembaga  pemasyarakatan.  Selain  mengasuh  dan memberikan asi  tugas dari seorang ibu adalah merawat dan menjaga kesehatan anaknya walau dengan kondisi yang terbatas di dalam lembaga pemasyarakatan.
Pembinaan terhadap narapidana yaang hamil dan membawa anak kedalam lapas tidak akan dibedakan dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara umum. Namun, pihak lembaga pemasyarakatan memberikan ruangan terpisah khusus ibu hamil dan ibu yang membawa anak. Pembinaan terhadap narapidana wanita dengan narapidana pria harus berbeda karena  narapidana perempuan memiliki perbedaan baik secara fisik  maupun psikologis, terutama wanita yang sedang hamil dan menyusui. Wanita yang sedang hamil dan menyusui memiliki hak yang harus terpenuhi meskipun mereka sedang menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan. Hak perawatan yang dimaksud disini adalah hak  yang  wajib  difasilitasi  oleh  pihak  lembaga  pemasyarakan.  walaupun  narapidana sedang menjalankan hukuman karena kesalahannya, mereka juga merupakan manusia dan seoraang ibu yang harus diperlakukan selayaknya manusia dan mendapatkan hak nya.
Lembaga  pemasyarakatan  khususnya  dikantor  wilayah  Bengkulu  selalu berusaha  unuk  meningkatkan  kinerja  dibidang  pelayanan  terhadap  masyrakat.  Ibu gayatri selaku kepala lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Bengkulu dan jajaran berupaya meningkat kan pelayanan  terhadap  narapidana terkhusus narapidana yang  membawa dan mengasug anak di dalam lembaga pemasyarakatan, antara lain:
a) Kunjungan Kunjungan disini dilakukan oleh pihak keluarga untuk menjenguk dan memantau perkembangan  anak  selama  mengikuti  ibunya  dilembaga  pemasyarakatan, keluarga juga dapat mengirimkan makanan untuk narapidana dan anaknya dan selalu dijaga dan dikawal ketat oleh petugas terkait
b) Vitamin Tambahan
Pemberian  vitamin  yang  diberikan  oleh  perawat  di  Lembaga  Pemasyrakatan dilakukan  secara  teratur  guna  menjaga  kesehatan  narapidana,  hal  ini  juga
merupakan  fungsi  dari  lembaga  pemasyarakatan  yaitu  perawatan  bagi narapidana.
c) Extra fooding Extra  fooding atau  makanan  tambahan  merupakan  makanan  tambahan  yang disediakan lembaga pemasyarakatan diluar makanan pokok. Makanan tambahan ini berupa bubur, susu, maupun roti agar nutrisi bagi ibu dan anak dapat terpenuhi
d) Ruangan khusus
Pemisahan  ruangan  bukan  menjadikan  narapidana  tersebut  lebih spesial dari narapidana  lainnya.  Pemisahan  ruangan  ini  agar  anak  bawaan  mendapatkan tempat  yang  steril  serta  bersih  dan  tidak  tercampur  oleh  narapidana  lainnya. Ruangan  khusus  ini  juga  digunakan  oleh  narapidan  hamil  dan  dipakai  oleh narapidana dalam kategori perempuan yang sedang bereproduksi.
Lembaga pemasyarakan tentu saja tidak luput dari kekurangan, hal ini juga terjadi di lemabaga pemasyarakatan kelas IIB Bengkulu. Walau dengan status lapas baru dengan struktur bangunan terbaru dan sudah memenuhi standar pemasyarakatan ini tidak luput dari  kekurangan.  Beberapa  faktor  penghambat  pemenuhan  hak  warga  binaan perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Bengkulu menurut penulis, antara lain:
a) Petugas
Peran  petugas  pemasyarakatan  sangat  penting  bagi  jalannya  konsep pemayarakatan dalam pemenuhan hak warga binaan. Kurangnya tenag kesehatan dilembaga  pemasyarakatan  perempuan  bengkulu  terutama  dokter  sangat mempengaruhi  kegiatan  pemenuhan  hak  kesehatan  bagi  narapidana  sehingga lembaga pemasyarakatan kelas IIB Bengkulu masih membutuhkan tenaga kerja dari instansi lain.
b) Makanan yang Layak Makanan Makanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu sudah sesuai standar gizi berikut juga makanan tambahan untuk narapidana yang membawa bayi dan bayinya. Makanan tambahan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Petugas  Lembaga Pemasyarakatan  dalam  mengatasi  keluhan  mengenai  makanan  tidak  terlalu menjadi  masalah  karena  makan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  standar  yang berlaku.      Narapidana yang membawa bayi tidak pernah kekurangan makanan dikarenakan narapidana yang membawa bayi secara khusus diperbolehkan untuk membuat makanan sendiri di dapur. Masalah yang menjadi kendala yaitu tempat atau  ruangan  untuk  makan  bersama  bayinya  belum  tersedia  di  Lembaga Pemasyarakatan,  sehingga  kurang  nyaman,  belum  tentu  terjaga  kebersihan makanan untuk bayinya dan takut terjadinya kontaminasi pada ASI.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu telah memenuhi hak narapidana berupa pemberian  pelayanan  bagi  ibu  yang  mengasuh  dan  membawa  anak  kedalam  lembaga pemasyarakatan.  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIB  Bengkulu  telah memberikan  pelayanan  terbaik  kepadan  narapidana  yang  sedang melaksanakan  masa hukumannya didalam Lembaga pemasyarakatan.
Peran petugas pemasyarakatan yang telah melakukan pembinaan dan pemberian hak-hak narapidan secara menyeluruh dan adil.  Pememberian Hak perawatan kesehatan
dalam hal ini pemberian vitamin dan imunisasi telah dilakukan oleh petugas kesehatan sudah terlaksana dengan baik.
Adapun  saran  yang  dapat  disampaikan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah     bahwa tugas  petugas  pemasyarakatan  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap  narapidana bukan  hanya  memberikan  layanan  umum  kepada  pengunjung  dan  narapidana, melainkan  melaksanakan  tugas-tugas  tersebut  dengan  melayani  sepenuh  hati.  Peran petugas  pemasyarakatan  selain  penjagaan  adalah  melakukan  pemberian  pelayanan kesehatan.  Layanan  kesehatan  sangat  penting  bagi  ibu  dan  balita  terutama  bayi  yang berusia 0-6 bulan yang berada dilembapa pemasyarakan serta ibunya.
Dibutuhkan sarana kesehatan seperti dokter walaupun sudah ada perawat lapas, serta kerjasama kepada pihak terkait dalam hal ini puskesma guna menambah sarana dan  prasarana  kesehatan  di  LPP  Bengkulu.  Diharapkan  dapat  melakukan  peningkatan perorganisasian  serta  pelatihan  bagi  petugas  dilemabaga  pemasyarakatan  perempuan kelas  IIB  Bengkulu.  Serta  peningkatan  layanan  terhadap  narapidana  yang  berada  di lembaga pemasyaraktan khusus nya narapidana yang termasuk dalam kategori khusus yaitu ibu hamil dan melahirkan.

## DAFTAR RUJUKAN
Ma’sumah, M., & Ramadhana, M. (2020). Perlindungan hukum anak bawaan Narapidana perempuan  yang  dipisahkan  dengan  ibunya  di  Lembaga  Pemasyarakatan. Conference on Innovation and Application of Science and Technology , Ciastech , 235– 242.
Mutiara, H., Politeknik, T., Sosial Bandung, K., Zaenal, M., Kesejahteraan, H. P., Bandung, S., Huripah, E., & Kesejahteraan, P. (2020). Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Narapidana  Perempuan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  Ii  a Tangerang. PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial , 19 (1).
Prihananti, D. A. T. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) , 3 (2), 68–78. https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15526 Saputra, B. I., Subroto, M., Pemasyarakatan, T., Pemasyarakatan, P. I., & Pemasyarakatan, L. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan . 5 , 15–21. Sindayigaya, I., & Nyabenda, A. (2022). Infants Residing With Their Mothers A t Mpimba Prison,  Burundi:  Do  They  Have  Rights  To  Be  Protected? Applied  Mathematical Sciences , 16 (12), 555–563. Https://Doi.Org/10.12988/Ams.2022.916865 Utoyo, M. (2015). Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pranata Hukum , 10 (1),  37–48.  Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/26781-ID- Konsep- Pembinaan-Warga-Binaan-Pemasyarakatan-Analysis-Of-Prisoners- Guidance-To- R.Pdf