## IMPLEMENTASI KOMPETENSI PUSTAKAWAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-07 29 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.560-574 BJ Herisman S, La Ode Mustafa, Erni Qomariah DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.2
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/202

## IMPLEMENTASI KOMPETENSI PUSTAKAWAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
1 BJ Herisman Saputra, 2 La Ode Mustafa R, 3 Erni Qomariah
1 Pascasarjana Universitas Halu Oleo 2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unoversitas Halu Oleo Correspondence author: bjherismansaputra@gmail.com Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This study aims to determine and analyze the implementation of librarian competencies at the Southeast Sulawesi Provincial Library and Archives Service. The approach in this study is a qualitative descriptive approach with 7 informants selected using purposive sampling technique. The data in this study were obtained through interviews, observation and documentation studies, the data obtained were then analyzed qualitatively with an interactive model consisting of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of librarian competence is a review of the work abilities possessed by employees at the Southeast Sulawesi Provincial Library and Archives Service in carrying out their duties, roles and responsibilities. not yet fully good, where there are still many elements of competence that are not fully owned by librarians, whether in the form of competence in management, development, organization, information services, information technology, research as well as communication and interpersonal skills. Therefore, there is a need for more improvement in the competence of librarians.
Keywords: Competence; Implementation; Librarian

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengalisis implementasi kompetensi pustakawan di Dinas Perpustakawan dan Kearsipan Provimsi Sulawesi Tenggara. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan berjumlah sebanyak 7 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi, data yang diperoleh kemudian dianalisi secara kualitatif dengan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kompetensi pustakawan merupakan suatu tinjauan mengenai kemampuan kerja yang dimiliki oleh pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan tugas, peran maupun tanggungjawabnya, kompetensi yang dimiliki oleh pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai masih tergolong belum sepenuhnya baik, dimana masih banyaknya unsur kompetensi yang belum sepenuhnya optimal dimiliki oleh pustakawan, baik itu dalam bentuk kompetensi manajemen, pengembangan, organisasi, layanan informasi, teknologi informasi, penelitian maupun keterampilan komunikasi dan interpersonal. Oleh karena itu dibutuhkan adanya peningkatan yang lebih pada kompetensi pustakawan.
Kata Kunci: Implementasi; Kompetensi; Pustakawan
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 560-574 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.2

## PENDAHULUAN
Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, membawa dampak yang besar terhadap sejumlah perubahan baru pada lingkup organisasi, dimana kemampuan organisasi tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi, akan tetapi di dukung adanya kompetensi dalam bentuk keterampilan, kemampuan dan sikap yang saling terkait guna mendukung kinerja kerja anggota organisasi, tanpa terkecuali bagi pustakawan. Profesionalisme pustakawan mempunyai arti pelaksanaan kegiatan perpustakaan yang didasarkan pada keahlian dan rasa tanggung jawab sebagai pengelola perpustakaan. Keahlian menjadi faktor penentu dalam menghasilkan hasil kerja serta memecahkan masalah yang mungkin muncul. Sedangkan tanggungjawab merupakan proses kerja pustakawan yang tidak semata-mata bersifat rutinitas, tetapi senantiasa dibarengi dengan upaya kegiatan yang bermutu melalu prosedur kerja yang benar. Profesionalisme dalam setiap pekerjaan pustakawan saat ini mutlak dibutuhkan , dengan memiliki cara kerja pelayanan dengan berprinsip pada people based service (berbasis pengguna) dan service excellence (layanan prima) yang hasilnya diharapkan dapat memenuhi kepuasan penggunanya. Dampak positifnya adalah peran pustakawan semakin diapresiasi oleh banyak kalangan dan citra lembaganya (perpustakaan) akan menjadi naik. Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugas profesinya dituntut agar memiliki kompetensi profesional maupun personal. Sebagai pekerja informasi yang diharuskan profesional, seharusnya pustakawan Indonesia diakui eksistensinya melalui pemberian sertifikasi sebagai bukti tertulis atas kompetensi yang dimilikinya, dalam catatan pustakawan harus benar-benar profesional sesuai dengan gelar yang telah diperoleh dalam hal ini IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia) selaku organisasi profesi pustakawan sangat berperan penting dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pustakawan. Selain peningkatan kompetensi pustakawan terdapat beberapa masalah seperti dalam jumlah dan penyebaran pustakawan yang tidak merata, berlanjut tidak tersedia/ kurangnya formasi tenaga pustakawan khususnya di daerah-daerah disamping pengukuran pendidikan formal perpustakaan termaksud diklat penyetaraan pustakawan. Pengukuran kinerja perpustakaan sebenarnya mulai hangat dibicarakan di tingkat internasional sekitar belasan tahun terakhir. Namun dikalangan pustakawan khususnya di Indonesia gemanya baru terasa akhir-akhir ini. Untuk menekuni pengukuran kinerja perpustakaan pada awalnya muncul karena kurang sesuainya indikator kinerja yang yang diberlakukan
Diuraikan pula oleh Puteh et al (2016) mengemukakan bahwa kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan dianggap penting di antara karyawan profesional untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik serta untuk mencapai keunggulan kompetitif

## IMPLEMENTASI KOMPETENSI PUSTAKAWAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-07 29 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.560-574 BJ Herisman S, La Ode Mustafa, Erni Qomariah DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.2
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/202
organisasi yang sangat baik. Meski demikian, diperlukan sejumlah upaya bagi organisasi dalam mengidentifikasi kebutuhan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap karyawan. Istilah kompetensi tidak memiliki definisi tunggal, dimana kompentensi tersebut harus disesuiakan dengan peran, posisi dan organisasi. Dalam penelitian Diah (2019) bahwa dalam era informasi saat ini, dibutuhkan dua jenis kecakapan utama yang harus dimiliki oleh pustakawan yaitu: (1) kompetensi profesionalisme yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dalam bidang sumber informasi, teknologi, manajemen dan riset; (2) kompetensi personal yang mewakili suatu perangkat keahlian, perilaku dan nilai yang memungkinkan untuk bekerja secara efisien, berkomunikasi dengan baik, focus pada peningkatan kemampuan diri yang berkesinambungan dan mempunyai nilai tambah dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Temuan berbeda dikemukakan pula Lestari dan Islaminingsih (2018) bahwa terdapat 55 kompetensi yang dibutuhkan oleh pustakawan dengan kualifikasi D3, sedangkan 122 kompetensi yang dibutuhkan untuk pustakawan dengan kualifikasi S1 dan S2. Dari keseluruhan kompetensi tersebut, kompetensi utama yang diharapkan dari pustakawan adalah kompetensi teknologi informasi, selain itu keterampilan komunikasi dan interpersonal diidentifikasi sebagai kompetensi terpenting kedua bagi pustakawan.
Secara kelembagaan, pengembangan karir bagi pustakawan profesional ini harus direkonstruksi sebagai upaya pembenahan diri profesinya yang lebih berkualitas. Pustakawan sebagai profesi semestinya memiliki keinginan tinggi meningkatkan produktivitas dan kinerjanya untuk memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Keinginan yang tidak terlepas dari kebutuhan dan harapan individu dimana dia bekerja. Oleh sebab itu perilaku kompetisi dan profesionalisme ini menjadi salah satu cara untuk mencapai keinginan tersebut. Suatu kompetensi bagi pustakawan pasti memiliki suatu tujuan. Hal tersebut dijelaskan oleh Departemen pendidikan Nasional Indonesia RI Direktorat Pendidikan Tinggi, tujuan kompetensi pustakawan adalah menciptakan dan meningkatkan kinerja seseorang dalam mencapai standar yang ditetapkan oleh perpustakaan maupun lembaga sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik secara efektif dan efisien. Dengan demikian tujuan kompetensi pustakawan tidak hanya membuat pustakawan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tetapi berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan baik dalam segi fisik maupun teknis di perpustakaan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pustakawan.
Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara ditemukan terdapat permasalahan mengenai kompetensi pustawakan, dimana pergeseran yang terjadi dalam layanan informasi dari manual ke digital tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pustakawan. Dimana

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 560-574 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.2
terdapat beberapa pustakawan yang sepenuhnya masih pasif dalam memanfaatkan teknologi informasi dan pemahamannya mengenai sistem informasi kepustakaan. Selain itu juga, pelaksanaan kegiatan pencatatan informasi bahan perpustakaan meliputi : judul, pernyataan tanggungjawab pertama, pernyataan edisi, rincian khusus bahan, penerbit pertama, tahun terbit, deskripsi fisik, catatan dan nomor standar masih dianggap kurang maksimal. Hal ini terlihat dari besarnya selisih antara data buku yang tercatat dalam asset dinas dan data buku yang tersedia dalam perpustakaan. Dimana menurut laporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai jumlah koleksi yang dimiliki saat ini adalah sebesar 79.925 judul buku dengan besaran eksampler sebesar 212.331. Koleksi tersebut terdiri dari terbitan berkala, koleksi manuskrip yang meliputi ilmu sejarah, sastra, hukum, budaya, ekonomi dan lain sebagainya yang berupa karya cetak dan karya rekam.
Permasalahan lainnya juga ditemukan oleh peneliti yakni rendahnya kemampuan menulis dari pustakawan dan kurangnya kemampuan yang dimiliki dari pustakawan dalam memahami minat serta kebutuhan dan harapan pemustaka.Sehingga mengacu dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan tinjauan secara lebih mendalam terkait upaya pustakawan memanfaatkan kompetensi yang dimiliki sebagai penunjang kualitas pelayanan terhadap pemustaka, dengan formulasi judul penelitian “Implementasi Kompetensi Pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam mengkaji studi implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel- variabel atau faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa model implementasi yang dapat digunakan sebagai acuan, diantaranya adalah sebagai berikut;
Menurut Mulyadi (2015) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahanperubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Selanjutnya menurut Horn dalam Haris (2017) mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Kemudian menurut Wahab dalam Firdausijah, et al (2020) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah

## IMPLEMENTASI KOMPETENSI PUSTAKAWAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-07 29 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.560-574 BJ Herisman S, La Ode Mustafa, Erni Qomariah DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.2
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/202
disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha- usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Grindle (1980) yang dilkutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15) dijelaskan bahwa mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu proses tindakan-tindakan administratif umum yang perlu diperiksa sampai level program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan. (dalam Elwan.L.O.M, 2011:22). Lebih lanjut, menurut argumen Grindle (dalam Elwan.L.O.M, 2011: 22) bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan itu diterapkan atau implementabilitas (implementability) dari kebijakan tersebut. Implementabilitas ini dapat dilihat dari aspek isi kebijakan (content of policy)
dan aspek konteks implementasi kebijakan (contexs of
policy implementation). (Supriadin et al., 2020)
Untuk diketahui bahwa pustakawan menurut Prastowo dalam Eryora (2021) adalah seorang yang memiliki kompetensi di bidang kepustakawanan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas serta tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi. Selanjutnya menurut Supriyanto (2006) pustakawan adalah seseorang yang bekerja dibidang kepustakawanan yang telah menempuh pendidikan ilmu perpustakaan, baik melalui pelatihan, kursus, seminar maupun dengan kegiatan sekolah formal. Pustakawan juga bertanggung jawab terhadap majunya suatu perpustakaan, maka di wilayah Pegawai Negri Sipil (PNS), pustakawan termasuk kedalam jabatan fungsional. Secara umum kata dari pustakawan itu sendiri merujuk pada suatu kelompok atau perorangan dengan karya atau profesi dibidang dokumentasi, informasi, dan perpustakaan.
Selanjutnya, menurut Kardinasari (2012) dalam paradigma lama, perpustakaan dipercaya sebagai pemelihara utama sumber informasi dan pengetahuan. Akan tetapi, dalam paradigma baru, sistem informasi global yang telah membuat kemungkinan tersedianya saluran-saluran informasi dan pengetahuan sehingga sedikit banyak menggeser fungsi pustakawan. Pustakawan hanya menjadi salah satu dari sekian banyak profesional di bidang informasi. Zahari dan Obaid (2014) pengembangan daya atau kekuatan pustakawan biasanya doiperoleh dari kuaitas layanan kepada pihak lain, dan itu memang harus dipisahkan dengan harga diri. Maka, yang perlu dilakukan adalah kerja sama, konsultasi, peningkatan pengelolaan, keramah-tamahan, dan kesabaran. Sepintas seperti

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 560-574 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.2
metode klasik, tetapi sebenarnya ini adalah dasar mengubah paradigma pustakawan yang cenderung pasif menjadi lebih aktif karena nampaknya pendakatan ini adalah pendakatan lokal (budaya) yang sudah dipahami bersama.
Salah satu alat ukur keberhasilan dari implementasi adalah adanya kemampuan sumberdaya manusia dalam memahami dan menerjemahkan sebuah kebijakan. Olehnya itu, kompetensi pagawai menjadi urgen dibutuhkan dalam implementasi kebijakan.
Menurut McClelland dalam Armtrong (2018) kompetensi sebagai komponen kunci kinerja yang terkait dengan "kelompok hasil kehidupan". Mereka dapat diartikan secara luas sebagai segala jenis karakteristik psikologis atau perilaku yang terkait dengan kesuksesan dalam kehidupan seseorang. Kemudian menurut Olisah dan Purnamasari (2019) Kompetensi dapat didefinisikan sebagai keterampilan, kemampuan dan karakteristik pribadi yang dibutuhkan oleh seorang manajer yang 'sukses' atau 'superior'. Namun, definisi ini menekankan pada kompetensi eksplisit (misalnya, pengetahuan dan keterampilan) dan implisit (misalnya, atribut pribadi) yang dapat dideteksi dan dapat diuji. Diah (2019) menjelaskan banyak organisasi telah mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mengukur karyawan mereka terhadap standar yang telah ditentukan. Hal ini karena peningkatan kompetensi karyawan juga telah ditemukan untuk menghasilkan kinerja organisasi yang signifikan dalam hal aspek keuangan yaitu keuntungan atau pendapatan organisasi dan produktivitas. Sementara dalam aspek non- keuangan, kompetensi telah menghasilkan peningkatan keterlibatan karyawan dan pengembangan karir. Menurut Qomariah (2021) menjelaskan bahwa Kompetensi dapat diakatakan ada tiga unsur atau elemen penting dalam kompetensi yaitu pengetahuan ( knowledge ), keahlian ( skill ) dan perilaku ( behavior ). Ketiga unsur ini dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Serta sebagai acuan untuk mengetahui kompetensi jabatan yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil yang akan ditempatkan posisi jabatan strukturan.
Peyvand & Singh (2013) bahwa terdapat 5 kompetensi inti yang harus dimiliki oleh pustakawan yakni :
1. Kompetensi Manajemen merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh pustakawan untuk mengelola dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu pustakawan. Dimana pengetahuan pustakawan tersebut mencakup penguasaan peraturan organisasi, menguasai standar perpustakaan, memiliki pengetahuan dalam manajemen perpustakaan dan upaya-upaya yang dilakukan pustakawan untuk peningkatan diri dalam bentuk kegiatan pendidikan,

## IMPLEMENTASI KOMPETENSI PUSTAKAWAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-07 29 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.560-574 BJ Herisman S, La Ode Mustafa, Erni Qomariah DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.2
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/202
pelatihan, workshop dan kegiatan lainnya. Adapun untuk unsur keterampilan yakni mencakup kemampuan untuk mengelola bawahan, kemampuan untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas pustakawan, kemampuan untuk mengatur waktu dan kemampuan untuk memprioritaskan tugas.
2. Kompetensi Pengembangan merupakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pustakawan dalam pengembangan perpustakaan yakni mencakup kemampuan dan keterampilan melestarikan bahan, penggunaan koleksi bacaan, pemesanan dan perolehan sumber bacaan, pemilahan sumber bacaan (secara tradisional dan elektronik), pengelolaan koleksi (seleksi, de-seleksi), mengevaluasi materi secara kritis dan menghasilkan informasi berdasarkan kebutuhan klien.
3. Kompetensi organisasi merupakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pustakawan dalam mengelola bahan bacaan perpustakaan yakni meliputi kemampuan membuat katalog (offline dan online), mengklasifikasi buku, melakukan pengideksan dan abstraksi dan kemampuan memanfaatkan organisasi informasi.
4. Kompetensi layanan informasi yakni mengacu pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pustakawan atas layanan informasi perpustakaan. Hal ini antara lain mencakup pada kemampuan untuk melakukan pendidikan pengguna, menyediakan kebutuhan materi klien, memberikan bantuan langsung kepada pengguna dalam mengakses informasi, kemampuan untuk mengembangkan dan meningkatkan layanan informasi, kemampuan untuk mengelola layanan informasi dan kemampuan untuk membuat, mengembangkan dan memelihara situs web perpustakaan.
5. Kompetensi penelitian merupakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pustakawan dalam merencanakan, menyusun dan menghasilkan karya ilmiah, menggunakan berbagai jenis teknik penelitian, mengumpulkan data/informasi dan menganalisis maupun menginterpretasikan data/informasi.

## METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Penentuan lokasi penelitian ini, didasarkan adanya pertimbangan bahwa pergeseran yang terjadi dalam layanan informasi dari manual ke digital tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pustakawan. Dimana terdapat beberapa pustakawan yang sepenuhnya masih pasif dalam memanfaatkan teknologi informasi dan pemahamannya mengenai sistem informasi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan informan sejumlah sebanyak 7 orang yang merupakan pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling . Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 560-574 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.2
Data hasil penelitian dianalisis dengan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022) yakni data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (data condensation) , menyajikan data ( data display ), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification ). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting) , pengerucutan (focusing) , penyederhanaan (simplifiying), peringkasan (abstracting) , dan transformasi data (transforming).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi kompetensi pustakawan merupakan suatu tinjauan mengenai kemampuan kerja yang dimiliki oleh pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan tugas, peran maupun tanggungjawabnya, dimana kemampuan ini mencakup kompetensi manajemen, kompetensi pengembangan, kompetensi organisasi, kompetensi layanan informasi, kompetensi teknologi informasi, kompetensi penelitian dan keterampilan komunikasi dan interpersonal. Secara lebih jelasnya mengenai tanggapan informan atas implementasi kompetensi ini dapat terlihat sebagai berikut:

## Kompetensi Manajemen
Kompetensi manajemen merupakan suatu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh pustakawan dalam mengelola dan mengembangkan serangkain keterampilan pribadi pustkawan, guna mendukung tercapainya optimalisasi peran, tugas dan tanggungjawab sebagai pustkawan. Implementasi kompetensi manajemen ini merupakan unsur mendasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai yang memiliki profesi sebagai pustakawan dan dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan maupun pelatihan. Berdasarkan wawancara bersama pustakawan Ahli Madya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa:
“Sebagai seorang dengan profesi pustawakan, kepemilikan kompetensi itu penting dan bisa dibilang unsur mendasar yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan. Namanya saja profesi pustakawan, berarti orang-orang yang bekerja sebagai pustakawan ini setidaknya memiliki pendidikan ahli dan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman kerja selama bertahun-tahun. Meski demikian, untuk di Dinas Perpustakaan ini sendiri, tenaga pustakawan masih dianggap sebagai tenaga administrasi, sehingga perhatian dari para pegawai yang ada disini terkait dengan kempemilikan dan peningkatan kompetensi masih rendah. Ini bisa kita lihat dari kondisi jenjang pendidikan dan keikutsertaan dalam pelatihan, forum ilmiah dan kepemilikan sertifikat keahlian. Untuk jenjang pendidikan sendiri, dari 35 pustakawan, hanya beberapa saja yang merupakan lulusan jurusan pustakawan. Jadi yang tidak dari jurusan pustakawan ini, diwajibkan untuk mengikuti Dikltat CPTA yang merupakan pra syarat untuk menjadi pejabat fungsional pustakawan (Wawancara, 10 Maret 2022)

## IMPLEMENTASI KOMPETENSI PUSTAKAWAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-07 29 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.560-574 BJ Herisman S, La Ode Mustafa, Erni Qomariah DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.2
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/202
Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa tenaga pustakawan masih dianggap sebagai tenaga administrasi, sehingga perhatian dari para pegawai yang ada disini terkait dengan kempemilikan dan peningkatan kompetensi masih rendah. Ini bisa kita lihat dari kondisi jenjang pendidikan dan keikutsertaan dalam pelatihan, forum ilmiah dan kepemilikan sertifikat keahlian. Untuk jenjang pendidikan sendiri, dari 35 pustakawan, Hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 35 orang pegawai pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat sebanyak 28 orang pegawai pustakawan yang memiliki jenjang pendidikan non pustakawan dan terdapat sebanyak 7 orang pegawai yang memiliki jenjang pendidikan pustakawan. masih kurangnya kesempatan yang diberikan oleh pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pustakawan dalam hal kompetensi manajerial. Lestari dan Islaminingsih (2018) menjelasakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, pustakawan lebih cenderung untuk melakukan tugas dan tanggungjawab secara mandiri dibandingkan melalui kelompok kerja sama. Sehingga dampak yang timbul atas adanya kondisi tersebut yakni pada kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pustakawan dalam manajerial.

## Kompetensi Pengembangan
Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk mengembangkan perpustakaan yang mampu menjawab tantangan perkembangan zaman dan mampu bersinergi dengan masyarakat penggunanya, dibutuhkan adanya peran serta dari SDM dalam hal ini pustakawan yang professional. Konteks professional ini mengacu pada kepemilikan kompetensi pustakawan, khususnya pada kompetensi pengembangan. Dimana kompetensi pengembangan ini merupakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pustakawan dalam pengembangan perpustakaan yakni mencakup kemampuan dan keterampilan melestarikan bahan, penggunaan koleksi bacaan, pemesanan dan perolehan sumber bacaan, pemilahan sumber bacaan (secara tradisional dan elektronik), pengelolaan koleksi (seleksi, de-seleksi), mengevaluasi materi secara kritis dan menghasilkan informasi berdasarkan kebutuhan klien. Bahan pustaka merupakan salah satu koleksi bahan pustaka yang berupa karya cetak sebagai buku teks, buku fiksi, buku referensi yang tidak dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disajikan kepada pengguna untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Berikut ini wawancara bersama Pustakawan Ahli Madya yang mengatakan bahwa:
“Koleksi bahan pustaka merupakan komponen penting, tapi ini juga tentunya tidak berlaku dalam jangka panjangnya. Tingginya risiko kerusakan yang dimiliki dari koleksi buku kita dan juga kondisi ruangan penyimpanan yang belum terlalu memadai menjadi faktor penting atas kemungkinan kerusakan yang akan timbul pada bahan koleksi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pemeliharaan dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 560-574 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.2
pelestarian bahan bacaan. Bentuk upaya yang dilakukan dalam pelestarian adalah dengan melakukan perbaikan secara berkala, pembelian setiap tahun mengganti yang sudah mulai rusak, mengalih mediakan bahan bacaan namun tidak semua karena ada spesifikasi tersendiri yang dapat dialih mediakan, yang dialihmediakan lebih kepada nilai sejarah bahan yang sudah tidak diterbitkan dan seterusnya. Meski demikian, masih adanya kekurangan yang ada dalam konteks pelestarian bahan bacaan ini yakni pada kebijakan tertulis tentang penentuan skala prioritas preservasi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memutuskan apakah koleksi tersebut perlu dipreservasi atau tidak” (Wawancara, tanggal 10 Maret 2022)
Berdasarkan uraian wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelestarian bahan bacaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya adanya upaya atau tindakan dari pustakawan dalam memelihara bahan bacaan secara berkala, mengganti beberapa bahan bacaan yang sudah mulai rusak, mengalih mediakan bahan bacaan, melakukan seleksi pengadaan bahan pustaka dan mengidentifikasi bahan bacaan yang paling sering dipakai atau jarang dipakai. Adapun untuk mengalih mediakan bahan bacaan, ditemukan pula bahwa tidak semua bahan bacaan bisa untuk di alih mediakan. Lestari dan Islaminingsih (2018) mejelasakan pengalihan media bahan bacaan ini hanya dilakukan terbatas pada beberapa bahan bacaan saja, seperti halnya beberapa bahan bacaan yang dinilai punyai nilai sejarah dan bahan bacaan tersebut sudah tidak dilakukan pembaharuan oleh penulisnya atau diterbitkan. Jika mengacu pada standar perawatan bahan perpustakaan menurut Pusat Reservasi Bahan Pustaka, langkah awal yang dilakukan dalam pelestarian bahan pustaka adalah melalui perawatan pada bahan pustaka. Dimana perawatan tersebut, dimulai dengan melakukan survey dan pemilihan pada kondisi bahan pustaka, yang kemudian ditindaklanjuti dengan upaya-upaya penanganan sesuai dengan kondisi bahan pustaka. Kondisi bahan pustaka ini secara garis besarnya dapat dikelompokkan pada 3 kelompok yakni : (1) bahan pustaka yang masih dalam keadaan baik; (2) bahan pustaka yang sudah kotor, mengandung asam dan rapuh; dan (3) bahan perpustakaan yang sudah rusak secara fisik (cacat), seperti robek, berlubang dan lain-lain.

## Kompetensi Organisasi
Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan kompetensi organisasi pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara ditemukan bahwa penyusunan dan pembuatan katalog mengacu pada beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh perpustakaan nasional. Beberapa standar yang ditetapkan tersebut antara lain ISBD (International Standard Bibliographic Description), AACR (Anglo American Cataloging Rules), RDA (Resource Description Access), dan PKI (Peraturan Katoligisasi Indonesia). Adapun untuk peraturan klasifikasi dan pengindeksan merujuk pada DCC

## IMPLEMENTASI KOMPETENSI PUSTAKAWAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-07 29 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.560-574 BJ Herisman S, La Ode Mustafa, Erni Qomariah DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.2
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/202
(Dewey Decimal Clasification). Hal ini sejalan sebagaimana yang diuraikan oleh Abdul Manan selaku Pustakawan Ahli Madya, yang mengemukakan bahwa :
“Jadi gini, katalog merupakan alat bantu penelusuran informasi di perpustakaan. Untuk proses pengatolgan ini, ada beberapa aturan atau pedoman yang kita gunakan. Kalau dulu yang dipakai itu AACR2. Cuman kalau untuk sekarang pihak perpusna (perpustakaan nasional) dia rubah aturan tersebut menggunakan RDA. Alasannya karena pedoman sebelumnya tidak mampu merepresntasikan isi dari bahan perpustakaan, khususnya yang jenis digital. Lebih spesifik kalau yang membedakan antara RDA dan AACRT itu, bisa kita lihat dari kategori sumber dimana kalau menggunakan AARC, kategori dilakukan dengan penanda bahan umum. Sementara kalau di RDA tidak ada penanda bahan umum, tapi langsung terbagi berdasarkan jenis bahan, seperti konten, media atau sarana/wadah” (Wawancara, 10 Maret 2022).
Mengacu dari uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kegiatan katalogisasi bahan pustaka telah disusun berbasis online. Hal ini tidak terlepas atas ketersediaan sistem informasi yakni RDA yang merupakan stadar katalogisasi berbasis web. RDA ini secara garis besar berisi keseluruhan instruksi untuk pendeskripsian semua bahan perpustakaan tanpa terkecuali versi digital dan sambung jarring (online). Supriyanto (2006) mengatakan adapun untuk elemen inti yang tercatat sebagai manifestasi dan butiran yakni meliputi : judul buku, pernyataan tanggungjawab, pernyataan edisi, penomoran serial, pernyataan produksi, penomoran serial, pernyatan produksi, pernyataan publikasi, pernyataan distribusi, pernyataan pembuatan, tahun hak cipta, pernyataan seri, identifikasi manifestasi dan jenis wadah. Ditemukan bahwa untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, kegiatan katalogisasi saat ini hanya dilakukan oleh 3 orang pustakawan yang dalam implementasinya telah mengikuti pelatihan dan memiliki keterampilan dalam mengkatolisasikan bahan pustaka berdasarkan standar RDA. Hal ini menunjukkan bahw masih adanya ketimpangan yang dimiliki oleh pustakawan dalam hal kompetensi organisasi, khususnya dalam pengelolaan bahan pustaka. Dimana kepemilikan pengetahuan pustakawan dalam pengelolaan bahan pustaka berupa katalogisasi bahan pustaka tidak berjalan searah dengan keterampilan yang dimiliki pustakawan dalam penggunaan katalogisasi berstandar RDA.

## Kompetensi Layanan Informasi
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pustakawan mengenai layanan informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan bahwa terdapat beberapa layanan informasi yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemustaka. Diantaranya yakni layanan sirkulasi, layanan baca, layanan rujukan dan layanan informasi modern. Adapun secara rincinya mengenai pemberian pelayanan yang diberikan yakni : layanan sirkulasi, layanan rujukan,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 560-574 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.2
layanan baca dan layanan informasi modern. Hal ini sejalan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ummiyati selaku Pustakawan Ahli Madya bahwa :
“Secara umum kita memberikan layanan berupa baca di tempat, peminjaman dan pengembalian, layanan baca ditempat dan jasa layanan informasi modern. Untuk layanan informasi modern ini yang dimaksud lebih ke layanan pada aplikasi perpustakaan yaitu iSultra. Kita juga saat ini dalam memberikan pelayanan sudah mengunakan software, dimana software ini merupakan program induk yang menaungi pembuatan kartu anggota, sirkulasi peminjaman dan pengembalian bahan pustaka, buku tamu, online public acess catalog dan layanan koleksi digital” (Wawancara, 10 Maret 2022).
Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa jenis layanan yang ditawarkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemustaka, meski demikian jenis layanan yang diberikan ini tergolong masih cukup terbatas. Bahkan jika dibandingkan dengan standar layanan pada Perpustakaan Nasional, masih terdapat beberapa layanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum tersedia. Seperti halnya pelayanan konsultasi, pelayanan pengaduan pelayanan public dan pelayanan pendidikan pengguna. Lestari dan Islaminingsih (2018) Kompetensi pustawakan dalam penguasan teknologi informasi modern pada dasarnya tidak dapat untuk dihindari. Hal ini mengingat perkembangan era digital yang semakin maju, sehingga adanya tuntutan dari setiap organisasi untuk tidak lagi pasif atas pemanfatan teknologi informasi akan tetapi lebih aktif dalam memanfaatan berbagai media teknologi informasi modern yang dapat membatu pencapaian tujuan organisasi.

## Kompetensi Penelitian
Penelitian sudah menjadi tradisi ilmiah dan hampir dilakukan semua lembaga baik perguruan tinggi, pemerintah maupun swasta. Kompetensi penelitian bagi pustakawan merupakan sesuatu yang penting agar profesionalisme pustakawan tidak direduksi hanya menjadi kegiatan teknis menerima, menyimpan dan menjaga buku. Penelitian akan membawa banyak manfaat bagi pustakawan, beberapa diantaranya yakni : pengembangan keilmuan bidang perpustakaan, dasar pengambilan keputusan dan membangun cara berpikir kritis pustkawan. Kompetensi penelitian merupakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pustakawan dalam merencanakan, menyusun dan menghasilkan karya ilmiah, menggunakan berbagai jenis teknik penelitian, mengumpulkan data/informasi dan menganalisis maupun menginterpretasikan data/informasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Abdul Manan selaku Pustakawan Ahli Madya, yang mengemukakan bahwa :
“Setiap pustakawan, khususnya untuk pustakawan dengan jabatan pustakawan ahli muda dan madya tentunya bisa dibilang memiliki pengalaman dalam

## IMPLEMENTASI KOMPETENSI PUSTAKAWAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-07 29 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.560-574 BJ Herisman S, La Ode Mustafa, Erni Qomariah DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.2
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/202
merencanakan, menyusun dan menghasilkan karya ilmiah. Kenapa saya katakan begitu, karena aturannya bagi pustakawan yang ingin melakukan inpassing diharuskan untuk memiliki portofolio berupa karya tulis seperti laporan hasil kegiatan ilmiah, buku, makalah ilmiah atau beberapa karya ilmiah lainnya. Meski demikian, kemampuan yang dimiliki pustakawan ini sangat bergantung pula dari banyaknya karya ilmiah yang dihasilkan. Sedangkan untuk kebayakan kita pustakawan ini, penyusunan dan pembuatan karya ilmiah ini hanya difungsikan sebagai syarat dalam portofolio penyesuaian jabatan (Wawancara, 10 Maret 2022).
Uraian ini sejalan dengan hasil temuan peneliti mengenai karya ilmiah pustakawan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana selama 5 tahun terakhir banyaknya jumlah karya ilmiah yang mampu dihasilkan yakni sebanyak 5 karya tulis ilmiah berjenis makalah ilmiah tidak terpublikasi. Keterbatasan hasil karya pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara ini sejalan pula dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pustakawan dalam menggunakan berbagai jenis teknik penelitian. Umumnya pustakawan mengetahui beberapa teknik, namun tidak semua dari teknik penelitian tersebut diimplementasikan oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah. Lestari dan Islaminingsih (2018) Pustakawan merupakan sebuah profesi bagi seseorang yang memiliki pendidikan khusus, baik teori maupun praktek dalam bidang perpustakaan dan informasi. Pustakawan yang bekerja secara professional akan membawa dampak positif, baik pada lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat dan pada akhirnya masyarkat akan merasakan dampak positif dari sikap profesionalisme pustkawan tersebut. Profesionalisme pustkawan tersebut dapat terwujud jika kompetensi pustakawan mampi berfikir secara kritis dalam melihat fenomena di lingkungan kerja. Wujud dari berpikir kritis tersebut tertuang dalam penelitian, dimana sebab proses dalam penelitian diawali dengan kemampuan untuk menangkap fenomen yang ada di sekitarnya, kemduian dikaitkan dengan teori-teori yang ada untuk mendapat dasar operasional sebagai landasan untuk melakukan penelitian dan pada akhirnya akan diperoleh fakta-fakta baru dari hasil penelitian tersebut.

## KESIMPULAN
Dari hasil dan pembahasan diata maka simpulan yang dapat ambil adalah bahwa Kompetensi yang dimiliki oleh pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai masih tergolong belum sepenuhnya baik, dimana masih banyaknya unsur kompetensi yang belum sepenuhnya optimal dimiliki oleh pustakawan, baik itu dalam bentuk kompetensi manajemen, pengembangan, organisasi, layanan informasi, teknologi informasi, penelitian maupun keterampilan komunikasi dan interpersonal. Oleh karena itu dibutuhkan adanya peningkatan yang lebih pada kompetensi pustakawan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 560-574 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.2

## REFERENSI
Armstrong, M. (2018). Armstrong’s Handbook of Performance Management : An Evidence- Based Guide to Delivering High Performance (Sixth Edit). Kogan page.
Diah, Wijayanthi Made. 2019. “Penerapan Kompetensi Spencer Pada Aparatur Sipil Negara.” Jurnal Manajemen Bisnis . Volume 16, Nomor 2. pp: 75–86.
Eryora, I. 2021. Pengembangan Kompetensi ASN PPPK Kota Padang. Lentera: Jurnal Diklat Keagamaan Padang , Volumen 5, Nomor 2, pp: 1–14.
Firdausijah, Taqwaty, Ikin Sodikin, and Eden Komarudin. 2020. Analisis Kompetensi Pegawai Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang. DECISION Jurnal Adminsitrasi Publik . Volume 2, Nomor. pp:34–49.
Haris, Rillia Aisyah. 2017. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Sumenep.” Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) , Volume 2, Nomor 2, pp: 102–111.
Kardinasari, R. 2012. Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS . Volume 6, Nomor 2.
La Ode Muhammad Elwan, S. (2011). Implementasi Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010 (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Lestari, Putri Indah dan Islaminingsih, Rizki Nur. 2018. Implementasi Uji Kompetensi Pustakawan Pada Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Perpustakaan Undip. Volume 1, Nomor 1
Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM
PENANGGULANGGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. Journal Publicuho , 5 (2).
https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130
Mulyadi, Deddy. 2015. Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta.
Olisah, Herbawan, D., dan Purnamasari, I. (2019). Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor. Jurnal Governansi , Volume 5, Nomor 2, pp: 149–156.
Peyvand, Robati Alireza, and Singh, Diljit. 2013. “Competencies Required by Special Librarians: An Analysis by Educational Levels.” Journal of Librarianship and Information Science . Volume 45, Nomor 2. pp: 113–39.
Puteh, F., Kaliannan, M., & Alam, N. (2016). Employee Core Competencies and Organizational Excellence: An Interpretative Analysis. Australian Journal of BUsiness and Economic Studies , Volume 2, Nomor 1, pp: 45–55.
Qomariyah, E. (2021). Model Sistem Kepegawaian Daerah Berdasarkan Pendekatan Systems Thinking . CV. Literasi Indonesia
Supriyanto. 2006. Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan . Jakarta: Sagung seto

## IMPLEMENTASI KOMPETENSI PUSTAKAWAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-07 29 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.560-574 BJ Herisman S, La Ode Mustafa, Erni Qomariah DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.2
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/202
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Zahari, I. Bin, & Obaid, T. F. (2014). The Role of Key Factors of Training Transfer on Employee’s Job Performance : A Review. European Scientific Journal , Volume 2, Nomor 1, pp:163–169.