Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Halaman 23-31

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BERSTATUS PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Asuan Fakultas Hukum Universitas Palembang asuan.okay@gmail.com

## ABSTRACT
This study is a normative juridical approach with an approach to problems that see in terms of applicable laws and regulations, especially regarding labor law / labor. This study uses secondary data  with  the  preparation  of  a  conceptual  framework,  to  obtain  legal  materials  in  the  form  of theories,  concepts  and  legal  principles  obtained  from  the  literature,  among  others,  books, documents,  articles,  and  other  literature.  Legislation,  namely  Law  No.  13  of  2003  concerning Labor, the Civil Code and other legal regulations relating to problems. The results of the discussion, namely the protection of workers with an inter-time employment agreement (PKWT) according to Law  Number  13  of  2003  concerning  Employment,  namely:  Protection  of  work  hours  namely  7 (seven) hours in 1 (one) day and 40 hours 1 (one) week for 6 (six) working days in 1 (one) week; or 8 (eight) hours in 1 (one) day and 40 hours 1 (one) week for 5 (five) working days in 1 (one) week. (Article 77 paragraph 1); Protection against wages, namely provincial minimum wages and district / city  minimum  wages  (Article  88  paragraph  (3)  letter  a);  protection  of  welfare,  that  is  workers  / laborers  and  their  families  have  the  right  to  obtain  social  security  workers.  and  includes  family planning services, child care, workers' housing, worship facilities, sports facilities, canteen, health, recreation and the establishment of cooperative facilities, of course the provision of these facilities is  carried  out  with  the  company's  ability  (Article  99  paragraph  1  and  100  verses  1  and  2)  ,  and Protection  of  Social  Security,  namely  the  Social  Security  Program  includes  collateral  for  death, work accident insurance, old age guarantee and health care guarantee (article 99). The constraints in legal  protection  of  workers  in  certain  time  work  agreements  (PKWT)  are  related  to  regulations, relating to work agreements and related to supervision.
Keywords: Worker; protection; Work agreement

## ABSTRAK
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  terhadap  masalah yang  melihat  dari  segi  peraturan  perundangan  yang  berlaku  khususnya  tentang    hukum ketenagakerjaan/perburuhan.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dengan  penyusunan kerangka secara konsepsionil,  untuk  mendapatkan bahan-bahan hukum  berupa teori-teori,  konsep- konsep dan asas-asas  hukum yang diperoleh  dari kepustakaan antara lain buku, dokumen, artikel, serta literatur lainnya. Peraturan perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang    No. 13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan,  KUH  Perdata  dan  peraturan  hukum    lainnya    berhubungan  dengan permasalahan. Hasil pembahasan  yakni perlindungan pekerja dengan perjanjian kerja antar waktu (PKWT)  menurut    Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yaitu: Perlindungan  terhadap  waktu  kerja  yaitu  7  (tujuh)    jam  dalam  1  (satu)  hari  dan  40  jam  1  (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan  40  jam  1  (satu)  minggu  untuk  5  (lima)  hari  kerja  dalam  1  (satu)  minggu.  (Pasal  77  ayat1); Perlindungan  terhadap  pengupahan  yaitu  upah  minimum  propinsi  dan  upah  minimum kabupaten/kota  (Pasal  88  ayat  (3)  huruf  a);  perlindungan  terhadap  kesejahteraan  yaitu pekerja/buruh   dan    keluarganya   berhak  untuk  memperoleh   jaminan sosial   tenaga   kerja.  d a n
Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Halaman 23-31
meliputi  pelayanan  keluarga  berencana,  tempat  penitipan    anak,  perumahan    pekerja/buruh, fasilitas beribadah, fasilitas olahraga, kantin,  kesehatan,  rekreasi dan dibentuknya fasiltas koperasi tentunya    penyediaan  fasilitas    tersebut    dilaksanakan    dengan  kemampuan  perusahaan  (Pasal 99  ayat  1  dan  100  ayat  1  dan  2  ),  serta  Perlindungan  terhadap  jamsostek  yaitu  Program Jamsostek  meliputi  jaminan  Kematian,    Jaminan    Kecelakaan    Kerja,    Jaminan    Hari    Tua    dan Jaminan  Pemeliharaan  Kesehatan  (pasal  99).  Adapun  hambatan-hambatan  dalam  perlindungan hukum  terhadap  pekerja  dalam  perjanjian  kerja    waktu  tertentu  (PKWT)    yaitu    berkaitan  dengan peraturan, berkaitan dengan perjanjian kerja dan  berkaitan dengan pengawasan Kata kunci : Perlindunga;  pekerja;  Perjanjian kerja

## I. PENDAHULUAN

## A. Pendahuluan
Tenaga  kerja  merupakan  peran  yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Sumber  daya  itu  berintraksi  dengan  modal pembangunan  yang  lain,    yaitu  sumber  daya alam  yang  ditambah  dengan  peran  teknologi dan  pembangunan  dimana  akan  menunjang program  pembangunan  di  bidang  ekonomin dan  kesejateraan  masyarakat.  Sehubungan dengan  pembangunan  nasional    tersebut maka dijelaskan dalam UUD 1945 pada pasal 27  ayat  (2)  berbunyi  :  Tiap  warga  negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak  bagi  kemanusiaan.  Secara  yuridis dijabarkan  lagi    dalam    UU  No.  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disebutkan  dalam  5  UU  Ketenagakerjan tentang    memberikan  perlindungan    bahwa “Setiap  tenaga  kerja  memiliki  kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada  dalam  usia  kerja.  Menurut  Pasal  1 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya
disebut
Undang-Undang
Ketenagakerjaan),  Tenaga  Kerja  adalah setiap  orang  yang  mampu  melakukan pekerjaan    guna    menghasilkan    barang    dan atau    jasa    baik  untuk  memenuhi  kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan kualitasnya Tenaga Kerja dibagi menjadi  3,  yaitu  Tenaga  Kerja  Terdidik adalah  tenaga  kerja  yang  memiliki  suatu keahlian  atau  kemahiran  dalam  bidang tertentu  dengan  cara  pendidikan  formal  dan non  formal,  tenaga  kerja  terlatih  adalah tenaga  kerja  yang  memiliki  keahlian  dalam bidang  tertentu  dengan  pengalaman  kerja,
tenaga  kerja  tidak  terdidik  dan  tidak  terlatih adalah  tenaga  kerja  kasar  yang  hanya mengandalkan tenaga saja. 1
Tenaga kerja  adalah objek  yaitu setiap orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan untuk  menghasilkan  barang  atau  jasa  untuk kebutuhan  sendiri  dan  orang  lain.  Pekerja adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah berupa uang atau imbalan  dalam  bentuk  lain.  Pemberi  kerja adalah orang perseorangan atau badan hukum yang  mempekerjakan  orang  lain  dengan membayar  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk lain.
Untuk melindungi pekerja dari permasalahan  perburuhan  yang  komplek,
Pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang Ketenagakerjaan,  yaitu  Undang  –  Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.    Mengenai  perlindungan bagi  pekerja  secara  umum    dalam  undang  – undang tersebut diatur mengenai perlindungan    terhadap,  penyandang  cacat, perlindungan terhadap perempuan,
perlindungan terhadap waktu kerja, keselamatan  kerja,  juga  perlindungan  dalam hal pengupahan dan dalam hal kesejahteraan. Perlindungan  tersebut  sebagian  besar hanya  berlaku  bagi  pekerja  dengan  status tetap  atau  yang  terikat  dengan  perjanjian kerja  waktu  tidak  tertentu  umumnya  disebut PKWTT.  Sedangkan  bagi  pekerja  dengan perjanjian  pekerja  waktu  tertentu  disebut PKWT peraturannya diatur dalam Keputusan Menteri.
Adanya pembagian dengan PKWT dan PKWTT,  berawal  dari  adanya  pekerjaan yang  memang  membutuhkan  waktu  tertentu
1 www.wikipedia.com , diakses pada hari Senin, 4 September 2018
Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Halaman 23-31
(terbatas)  dalam  pelaksanaan  pekerjaannya. Berbeda  dengan  pekerja  dengan  PKWTT yang pada pasal 1603p KUHPerdata ayat (1) yang  dinyatakan  bahwa  pekerjaan  yang lamanya  hubungan  kerja  tidak  ditentukan, baik dalam perjanjian atau peraturan majikan maupun dalam peraturan perundang- undangan  atau  pula  menurut  kebiasaan. Sedangkan  PKWT  berdasarkan  dalam  ayat (1)  didasarkan  atas  jangka  waktu  tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Dari  kedua  jenis  pekerjaan  untuk waktu  tertentu  tesebut  diatas  (PKWT)  atas dasar  jangka  waktu  dan  menimbulkan implikasi  bagi  pekerja. 2 Implikasi  ini disebabkan  dengan  diakuinya  PKWT  atas dasar  jangka  waktu  ini  menimbulkan interprestasi  bahwa  pekerjaan  yang  tidak diadasarkan  pada  jenis,  sifat  atau  kegiatan yang  bersifat  sementara  dapat  diperjanjikan berdasarkan PKWT atas dasar jangka waktu. Penafsiran  ini  tentu  tidak  sejalan  dengan Pasal  59  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meyebutkan  bahwa  PKWT    tidak  dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Menurut  dalam  ayat  (7)  dinyatakan  bahwa pelanggaran  terhadap  pasal  59  ayat  (2)  ini akan  berakibat  PKWT  tersebut  batal  demi hukum berubah menjadi PKWTT. 3
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pekerjanya sering
disebut karyawan  kontrak adalah  perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan  hubungan  kerja dalam  waktu tertentu  atau  untuk  pekerja  tertentu.  PKWT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Didasarkan atas jangka waktu paling lama tiga tahun atau selesainya suatu pekerjaan tertentu;
2.  Dibuat  secara  tertulis  dalam  3  rangkap  : untuk  buruh,  pengusaha  dan  Disnaker (Permenaker No. Per-02/Men/1993),
2 Aloysius Uwiyono, Implikasi Undang-Undang Ketenagakaerjaan No. 13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi, Vol. 22 N0. 5, (Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, 2003), hal. 10.
3 Ibid, hal 13.
apabila dibuat secara lisan maka dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
3.  Dalam  Bahasa  Indonesia  dan  huruf  latin atau  dalam  Bahasa  Indonesia  dan  bahasa asing  dengan  Bahasa  Indonesia  sebagai yang utama;
4.  Tidak  ada  masa  percobaan  kerja ( probation ), bila disyaratkan maka perjanjian  kerja  Batal  Demi  Hukum (Pasal 58 UU No. 13/2003). Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu  (PKWTT),  berdasarkan  Pasal  1 angka  2  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.  100/MEN/VI/2004  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,  pengertian  Perjanjian  Kerja  Waktu Tidak Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha  untuk mengadakan  hubungan  kerja  yang  bersifat tetap.    Pekerjanya  sering  disebut karyawan tetap.
PKWTT dapat juga dibuat secara lisan dan  tidak  wajib  mendapat  pengesahan  dari intstansi ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan maka perusahaan wajib membuat surat pengangkatan kerja bagi pekerja/karyawan yang bersangkutan. PKWTT dapat mensyaratkan  adanya masa  percobaan  kerja ( probation) untuk paling lama 3 (tiga) bulan, bila  ada  yang  mengatur  lebih  dari  3  bulan, maka  demi  hukum  sejak  bulan  keempat,  si pekerja  sudah  dinyatakan  sebagai  pekerja tetap  (PKWTT).  Selama  masa  percobaan, Perusahaan  wajib  membayar  upah  pekerja dan  upah  tersebut  tidak  boleh  lebih  rendah dari upah minimum yang berlaku.
Bahkan  adanya  interprestasi  bahwa PKWT  dapat  diperjanjikan  dengan  tidak didasarkan  pada  jenis,  sifat  atau  kegiatan yang  bersifat  sementara  dan  melahirkan praktek  perjanjian  anatara  pekerja  dengan pengusaha  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan pengaturan  PKWT.  (Pasal  59  UU  No.  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Praktik-praktiknya  yang  menyimpang dari ketentuan undang-undang ini merupakan
Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Halaman 23-31
salah  satu  dari  tuntutan  pekerja  pada  saat melakukan  demonstrasi  besar-besar.  Kondisi pekerja yang sudah memperhatikan ditambah adanya  diskriminasi  perlindungan  terhadap pekerja PKWT. 4
Terlepas  dari  tujuan  pengusaha  untuk meningkatkan  daya  saing  dan  efisiensi,  juga tujuan  pengusaha  agar  dapat  menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya, perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  juga harus  tetap  menjadi  prioriras.  Perlindungan bagi  pekerja  biasanya  berhadapan  dengan kepentingan  pengusaha  untuk  tetap  bertahan dalam  menjalankan  usahanya.  Sehingga seringkali  pihak  terkait  secara  langsung adalah pengusaha dan pekerja yang mengakibatkan perlindungan terhadap pekerja  dengan  PKWT  menjadi  sangat lemah. 5
Menghadapi  realita  tersebut,  peran pemerintah  diperlukan  untuk  melakukan campur  tangan  dengan  tujuan  mewujudkan perburuhan  yang  adil  melalui  pengaturan perundang-undangan.    Hubungan  antara pengusaha  dan  pekerja  idealnya  merupakan hubungan  yang  saling  menguntungkan, namun  dalam  kenyataannya  posisi  pekerja tidak seimbang dengan posisi pengusaha. Ketidakseimbangan  posisi  tersebut  di antaranya  karena  rendahnya  pendidikan pekerja  sehingga  tidak  mengetahui  hak  dan kewajibannya, tidak memiliki keahlian khusus serta regulasi dalam hukum perburuhan  tidak  seimbang  dalam  mengatur hak  dan  kewajiban  pihak  pekerja  dan pengusaha.
Melihat  kenyataan  di  atas,  dituntut adanya perlindungan terhadap pekerja khususnya  berstatus  perjanjian  kerja  waktu tertentu (PKWT). Ditinjau dari segi perlindungan  perburuhan,  maka  Undang-
Undang  No.  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan diharapkan dapat
4 Tim  Kontan,  Ada  Apa  Dengan  Buruh,  Majalah  Kontan Vol.  II/EDISI  XXIII,  07-20 Mei  2006,  hal.  9,    Diakses melalui  Internet  tanggal  2  September  2017  tentang Perlindungan Pekerja.
5 Eggy Sudjana, Nasip dan Perjuangan Buruh di Indonesia, Renaissan, Jakarta, 2005, hal. 1.
memberikan  perlindungan  pekerj  yang  dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek perlindungan  sosial,  perlindungan  ekonomi dan perlindungan teknis.
Dari  uraian  diatas      untuk  mengetahui tentang hak dan kewajiban antara pekerja dan pihak  pengusaha,    perlindungan  terhadap pekerja yang berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan menyusun karya ilmia dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BERSTATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETEANAGAKERJAAN”.

## B. Permasalahan
Dari uraian diatas permasalahan yang ingin dibahas, yaitu :
1.  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap pekerja  dalam  perjanjian  kerja  waktu tertentu (PKWT) menurut Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Keteanagakerjaan ?
2.  Apa  yang  menjadi  hambatan-hambatan dalam  perlindungan  hukum  terhadap pekerja  dalam  perjanjian  kerja    waktu tertentu (PKWT) ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dari uraian diatas tujuan dalam penelitian ini, yaitu :
1.  Untuk  mengetahui    perlindungan  hukum terhadap  pekerja  dalam  perjanjian  kerja waktu  tertentu  (PKWT)  menurut  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Keteanagakerjaan ?
2.  Apa  yang  menjadi  hambatan-hambatan dalam  perlindungan  terhadap  pekerja  dalam perjanjian kerja  waktu tertentu (PKWT) ?
Manfaat  dalam penelitian ini  untuk :
1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat
memperluas  wawasan,  pengetahuan  serta memberikan  gambaran  lebih  jelas  tentang bagaimana perlindungan hokum bagi pekerja  dalam  perjanjian  kerja  waktu
Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Halaman 23-31
tertentu.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat berguna  bagi  peneliti  dan  bahan  bacan  di perpustakaan  dan  penletian  sebagai  bahan acuan  untuk  penelitian  yang  akan  tentang ketenegakerjaan pada umumnya.
2. Secara praktis
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  sumbangan  pemikiran  dalam kegiatan usaha/perusahaan, serta masyarakat,  pelaku  usaha    yang  khususnya berkecimpung dalam
dunia ketenagakerjaan.    Terutama  mengenai perlindungan  hokum  bagi  pekerja  dalam perjanjian kerja waktu tertentu sehingga apa yang  menjadi  aturan  di  perusahan  tidak bertentangan  dengan    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya.

## C. Metode Penelitian
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan  perundangan  yang  berlaku  khususnya tentang    hukum  ketenagakerjaan/perburuhan, yaitu      Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja Dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT) menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Normatif adalah pendekatan yang hanyalah  menggunakan  data  sekunder  dengan penyusunan  kerangka  secara  konsepsionil. Penelitian normatif dilakukan untuk mendapatkan  bahan-bahan  hukum  berupa  teori- teori, konsep-konsep dan asas-asas  hukum yang diperoleh    dari  kepustakaan  antara  lain  buku, dokumen,  artikel,  serta  literatur  lainnya. Peraturan  perundang-undangan  yaitu  Undang- Undang    No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  KUH  Perdata  dan  peraturan hukum    lainnya    berhubungan  dengan permasalahan

## II. PEMBAHASAN
A.  Perlindungan  hukum    pekerja  dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)  Menurut  UU  No.  13  Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  harus dibuat  secara  tegas  dinyatakan  jangka  waktu berlakunya  perjanjian.  Menurut  KEPMEN  No. 100 Tahun 2004 perjanjian kerja waktu tertentu adalah  perjanjian  kerja  pekerja/buruh  dengan pengusaha  untuk  mengadakan  hubungan  kerja dalam  waktu  tertentu  atau  untuk  pekerja tertentu.
Hubungan  kerja  antara  perusahaan dengan tenaga kerja adalah terikat dengan suatu ikatan  perjanjian,  yaitu  seseorang  yang  tidak boleh diperbudak, diperlulur maupun diperhambatkan, kesepakatan kerja waktu tertentu  merupakan  salah  satu  sarana  dalam rangka  pelaksanaan  hubungan  industrial  yang serasi,  aman  dinamis  berdasarkan  pancasila. Tata  cara  pembuatan  kesepakatan  kerja  waktu tertentu  yang  ada  perlu  dilengkapi  dengan berpedoman  kepada  isi  dan  jiwa  hubungan industrial pancasila. Tujuan dibuatnya perjanjian  kerja  waktu  tertentu  adalah  untuk mempertegaskan  dan  memperjelas  hak  dan kewajiban, menetapkan secara bersama mengenai syarat-syarat kerja berdasarkan Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dan  peraturan  perusahaan sehingga dapat mendorong terciptanya hubungan  industrial  yang  harmonis,  dinamis dan keadilan, turut serta melindungi pihak yang lemah (pekerja) dari kekuasaan pengusaha, guna menetapkannya  pada  kedudukan  yang  layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
Menyadari  akan  pentingnya  pekerja bagi perusahaan, dalam dunia outsourcing, baik dalam pemborongan pekerjaan maupun penyediaan  jasa  tenaga  kerja,  perusahaan diwajibkan  menjamin  perlindungan/jaminan terhadap  hak-hak  pekerja/ buruh. perlindungan tersebut    dimulai    dengan  adanya  kewajiban, bahwa perusahaan harus berbadan hukum.  Bila kita  berbicara  masalah  perlindungan  kerja  dan syarat-syarat  kerja,  maka  hal  ini  merupakan masalah  yang  sangat  komplek  karena  akan berkaitan dengan kesehatan kerja, keselamatan    kerja,  upah,    kesejahteraan,    dan jamsostek.  Undang-Undang  No.  13 tahun  2003 telah mengatur semua di dalam pasal- pasalnya. Menurut    Soepomo,    perlindungan tenaga  kerja  dibagi   menjadi   3 (tiga) macam,
Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Halaman 23-31
yaitu :
a.  Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan        tenaga    kerja    dalam  bentuk penghasilan    yang  cukup,  termasuk  bila tenaga  kerja  tidak  mampu  bekerja    di  luar kehendaknya.
b.  Perlindungan   sosial,   yaitu   :   perlindungan tenaga    kerja    dalam  bentuk  jaminan kesehatan  kerja,  dan  kebebasan  berserikat dan perlindungan  hak untuk berorganisasi.
c.  Perlindungan      teknis, yaitu : perlindungan      tenaga    kerja    dalam  bentuk keamanan dan keselamatan  kerja. 6
Menurut  Undang-Undang   No.  13 Tahun 2003    tentang      Ketenagakerjaan      mengatur perlindungan hukum terhdapa    pekerja dengan perjanjian  kerja  antar  waktu  (PKWT)  sebagai berikut :
a. Perlindungan terhadap waktu kerja
Pemberian  waktu  kerja  tersebut  telah sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  Pasal 77 sebagai berikut :
(1).    Setiap  pengusaha  wajib  melaksanakan ketentuan waktu kerja
(2).  Waktu  kerja  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. 7 (tujuh)  jam dalam 1 (satu) hari dan 40  jam  1  (satu)  minggu  untuk  6 (enam)  hari  kerja  dalam  1  (satu) minggu; atau
b.  8  (delapan)  jam  dalam  1  (satu)  hari dan  40  jam  1  (satu)  minggu  untuk  5 (lima)  hari  kerja  dalam  1  (satu) minggu.
b. Perlindungan terhadap pengupahan
Dampak  langsung  yang  dialamiu pekerja atas statusbsebagai pekerja kontrak adalah soal upah, ada kecenderungan menurunkan besaran upah saat pekerja menjadi pekerja kontrak yang
6 Imam  Soepomo, Hukum  Perburuhan  dalam bidang  hubungan  kerja, Djambatan,  Jakarta, 1987,  hal.  51.
disebut  perjanjian  kerja  untuk  waktu tertentu  (PKWT).  Hal  ini  mengakibatkan diskriminasi upah antara pekerja tetap dan pekerja  kontrak/  perjanjian  kerja  untuk waktu  tertentu  walaupun  jenis  pekerjaan yang dilakukan sama. 7
Upah  adalah  hak  pekerja/buruh  yang diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh  dan  keluarganya  atas  suatu pekerjaan  dan/atau  jasa  yang  telah  atau  akan dilakukan,  (Pasal  1  angka  30  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).
Suatu  penerimaan  sebagai  imbalan  dari pengusaha  kepada  buruh/pekerja  untuk  sesuatu pekerjaan  atau  jasa  yang  telah  dilakukan  atau akan  dilakukan,  dinyatakan  atau  dinilai  dalam bentuk  uang  yang  ditetapkan  menurut  suatu persetujuan  atau  perundang-undangan  dan dibayarkan  atas  dasar  suatu  perjanjian  kerja antara  pengusaha  dengan  buruh,  termasuk tunjangan,  baik  buruh/pekerja  sendiri  maupun keluarganya,  (Pasal  1  huruf  a        Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981). 8
Dari  penjelasan  dua  (2)  peraturan perundang-undangan  di  atas,  maka  upah diberikan  dalam  bentuk  uang,  namun  secara normatif  masih  ada  kelonggaran  bahwa  upah dapat  diberikan  dalam  bentuk  lain  berdasarkan perjanjian    atau  peraturan  perundangan- undangan,  dengan  batasan  nilainya  tidak  boleh dari  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  upah yang  seharusnya  diterima  (Pasal  12  Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981).
Menurut  pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor PER-
01/MEN/1999  Tentang  Upah  Minimum,  yaitu upah  bulanan  terendah  yang  terdiri  dari  upah pokok  termasuk  tunjangan  tetap.  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Tenega  Kerja  Nomor  PER-
7 Husni,  Lalu, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan Indonesi, . Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003, hal. 53 8 J.S,  Payaman, Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia (edisi revisi), PT. Raja Grafindo, Jakarta. 2004, hal.42
01/MEN/1999  jo.  Keputusan  Menteri  Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Nomor KEP-
226/ME/2000,  jangkauan  wilayah  berlakunya upah minimun meliputi :
1.  Upah  Minumun  Provinsi  (UMP) berlaku  di  seluruh  Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi;
2.  Upah    Minimum  Kabupaten/Kota (UMK)    berlaku  dalam  1  (satu) wilayah Kabupaten/Kota.
Di  Samping  itu,  upah  minimum berdasarkan  Kelompok  Lapangan  Usaha Indonesia    (KLUI)  dapat  disebut  Upah Minimum  Sektoral,  yang  terbagi  menjadi upah  Upah  Minimum  Sektoral  Provinsi (UMSP)  dan  Upah  Minimum  Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Berdasarkan  Pasal 6  Peraturan
Menteri  Tenega  Kerja  Nomor  PER- 01/MEN/1999,  penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan :
a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM )
b. Indeks Harga Konsumen (IHK)
c. Kemampuan,  perkembangan  dan kelangsungan perusahaan
d. Upah  pada  umumnya  berlaku  di daerah tertentu dan antar daerah
e. Kondisi pasar kerja
f. Tingkat
perkembangan perekonomian  dan  pendapatan perkapita
Sebagaimana  Pasal  89  ayat  (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :  upah  minimum  sebagimana  dimaksud dalam  Pasal  88  ayat  (3)  huruf  a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  dapat  terdiri dari :
1.    Upah  minimum  berdasarkan wilayah  provinsi  atau  kabupaten/ kota;
2.  Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
c. Perlindungan terhadap kesejahteraan
Menyadari akan pentingnya pekerja  bagi  perusahaan,  perusahaan wajib untuk untuk menjamin kesejahteraan  dari  tenaga  outsourcing,
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).elah mengatur sebagai berikut : 1. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh   jaminan sosial  tenaga kerja.  (Pasal  99  ayat (1)). 2.  Untuk  meningkatkan  kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya, pengusaha wajib menyediakan  fasilitas  kesejahteraan yang  meliputi  pelayanan  keluarga berencana,  tempat  penitipan    anak, perumahan  pekerja/buruh,   fasilitas beribadah, fasilitas olahraga, fasilitas  kantin,  fasilitas  kesehatan dan      fasilitas      rekreasi      tentunya penyediaan  fasilitas      tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran
kemampuan perusahaan.  (Pasal  100
ayat (1) dan ayat (2)) 3.  Untuk  meningkatkan  kesejahteraan pekerja/buruh  dibentuk  koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan yaitu kegiatan  yang  bersifat  ekonomis yang menghasilkan pendapatan diluar upah. (Pasal 101 ayat (1))
d.  Perlindungn terhadap jamsostek
Program    Jaminan    Sosial
Tenaga    Kerja    (Program  Jamsostek) merupakan bentuk perlindungan
ekonomis  dan  perlindungan  sosial  .
Dikatakan  demikian  karena  program ini memberikan  perlindungan    dalam bentuk    santunan    berupa    uang  atas berkurangnya penghasilan dan perlindungan  dalam  bentuk  pelayanan dan  perawatan/pengobatan  pada  saat
Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Halaman 23-31
seorang  pekerja  tertimpa  risiko-risiko tertentu.
Program  Jamsostek  merupakan kelanjutan  dari  program  Asuransi Sosial  Tenaga  Kerja  (ASTEK)      yang didirikan menurut Peraturan Pemerintah  Nomor  33  Tahun  1977. Secara yuridis penyelenggaraan program      Jamsostek        dimaksudkan sebagai    pelaksanaan    Pasal  10  dan Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  14
Tahun 1969 tentang Ketentuan- ketentuan    Pokok  mengenai  Tenaga
Kerja  (yang  sekarang  sudah  dicabut dan  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2003  tentang Ketenagakerjaan,  yang  diatur  dalam Pasal 99 yang pelaksanaannya sementara ini masih mengikuti ketentuan    dalam    Undang-Undang Nomor    3  Tahun    1992    tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) berikut aturan pelaksanaannya  yaitu  PP No.  14 tahun 1993,  PP  No,  64  tahun  2005  tentang perubahan  ke  empat  atas  PP  No,  14 Tahun  1993  tentang  Penyelenggaraan
Jamsostek. Program
Jamsostek meliputi  jaminan  Kematian,    Jaminan Kecelakaan    Kerja,    Jaminan    Hari Tua    dan  Jaminan  Pemeliharaan Kesehatan.  Penyelenggaraan  Program Jamsostek  diwajibkan  bagi  pengusaha yang  memiliki  tenaga  kerja  minimal 10 (sepuluh) orang. 9 B.   Hambatan-hambatan
dalam perlindungan  hukum  terhadap  pekerja dalam  perjanjian  kerja    waktu  tertentu (PKWT)
Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan  terhadap  para  pekerja dengan  sistem  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (PKWT)  tidak  selalu  bisa berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan
9 Rusli,  Hardijan. Hukum  Ketenagakerjaan ,  Ghalia Indonesia.,  Jakarta, 2003, hal. 32
yang  diharapkan  dan  diinginkan  untuk terjadi  oleh  para  pembuat  undang- undang.  Pada  pelaksanaannya  terdapat berbagai  kendala  yang  menghambat tercapainya  keinginan  dari  pembuat undang-undang.  Hal  yang  sama  juga terjadi  terhadap  pemberian  perlindungan bagi  para  pekerja/buruh  yang  bekerja dengan  sistem  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (PKWT).  Di  mana  banyak kalangan  yang  kemudian  menjadi  resah terhadap  keadaan  yang  terjadi  dan berkembang. 10
Kendala-kendala  yang  terdapat dalam pemberian perlindungan terhadap  pekerja/buruh  yang  bekerja dengan  sistem  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu (PKWT) antara lain adalah :
a. Kendala yang berkaitan dengan Peraturan
b. Kendala yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja
c. Kendala yang berkaitan dengan Pengawasan
Berdasarkan  semua  keterangan di  atas,  maka  kendala-kendala  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) terhadap pemberian  perlindungan  pekerja/buruh adalah  kendala  yang  berkaitan  dengan peraturan  yang  ada  terutama  yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), selain itu juga ada kendala yang  berkaitan  dengan  perjanjian kerja  dimana  dalam  perjanjian  kerja sering dibuat berat sebelah (sepihak) yang banyak
merugikan pekerja/buruh, apalagi pekerja/buruh perjanjian kerja waktu tertentu  (PKWT).  Terakhir  adalah kendala  pengawasan  yang  terjadi sebagai  dampak  dari  lemahnya aturan  hukum  yang  ada,  salah satunya tentang kontrak kerja dimana dalam  kontrak  kerja  tidak  dijelaskan secara  rinci  pekerjaan  apa  yang dilakukan, sehingga menyulitkan
Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Halaman 23-31
untuk  melakukan  pengawasan  di lapangan.  Solusinya,  untuk  kendala yang  bekaitan  dengan  peraturan yang kurang jelas, pemerintah sebaiknya segera melakukan perbaikan  terhadap  pengaturan pada pekerja/buruh Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT), agar  para  pekerja/buruh  Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT) mendapatkan  perlindungan  hukum yang lebih baik. 11
Salah  satu  bukti  kelemahan hukum yang mengatur tentang Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT) adalah, adanya kasus yang terjadi pada pekerja/buruh Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu
(PKWT) yang ada di tiap perusahaan.
Untuk  kendala  yang  bekaitan dengan  perjanjian  kerja,  menurut penulis, kalau perlu
demi meningkatkan  perlindungan  terhadap para pekerja/buruh, pemerintah membuat  format  perjanjian  kerja yang  secara  baku  untuk  Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT), karena hal ini akan lebih memudahkan  bagi  pemerintah  dalam melakukan pengawasan. Untuk
kendala yang berkaitan dengan pengawasan, sebaiknya setiap pegawai pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi pada pekerja/buruh  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga fungsi pengawasan  dapat  memberikan  efek jera  terhadap  para  pengusaha  yang melakukan pelanggaran atau bermain- main  dengan  aturan  hukum  yang menyebabkan berkurangnya
perlindungan  yang  didapatkan  oleh pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
11 Op. Cit, hal 51.

## III. PENUTUP
1.  Perlindungan      pekerja  dengan  perjanjian kerja antar waktu (PKWT) sebagai berikut:
a.  Perlindungan terhadap pengupahan yaitu upah  minimum  propinsi  dan  upah minimum  kabupaten/kota  (Pasal  88  ayat (3)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
b. Perlindungan terhadap waktu kerja yaitu 7 (tujuh)    jam  dalam  1  (satu)  hari  dan  40 jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja  dalam  1  (satu)  minggu;  atau  8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 jam  1  (satu)  minggu  untuk  5  (lima)  hari kerja  dalam  1  (satu)  minggu.  (Pasal  77 ayat  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
c.  Perlindungan terhadap kesejahteraan yaitu Setiap pekerja/buruh dan keluarganya    berhak  untuk  memperoleh jaminan sosial   tenaga   kerja.   (Pasal   99 ayat  (1)),    meliputi  pelayanan  keluarga berencana,  tempat  penitipan    anak, perumahan    pekerja/buruh,    fasilitas beribadah,  fasilitas  olahraga,  kantin, kesehatan,            rekreasi  dan  dibentuknya fasiltas koperasi    tentunya   penyediaan fasilitas      tersebut      dilaksanakan dengan  kemampuan  perusahaan  (Pasal 100  ayat  1  dan  2  )  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
d.  Perlindungan  terhadap  jamsostek  yaitu Program  Jamsostek  meliputi  jaminan Kematian,    Jaminan    Kecelakaan    Kerja, Jaminan    Hari    Tua    dan  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (pasal 99 Undang-Undang    Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan
2.  Hambatan-hambatan  dalam    perlindungan hukum  terhadap  pekerja  dalam  perjanjian kerja    waktu  tertentu  (PKWT)    yaitu berkaitan dengan peraturan, berkaitan dengan perjanjian  kerja  dan    berkaitan  dengan pengawasan
Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Halaman 23-31

## DAFTAR PUSTAKA
Aloysius  Uwiyono,  Implikasi  Undang-Undang Ketenagakaerjaan  No.  13  Tahun 2003      Terhadap  Iklim  Investasi, Vol.  22  N0.  5,  (Jakarta  :  Jurnal Hukum Bisnis, 2003 Eggy Sudjana, Nasip dan Perjuangan Buruh di
Indonesia, Renaissan, Jakarta, 2005 Husni, Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesi, . Raja
Grafindo Persada, Jakarta. 2003
Imam  Soepomo, Hukum  Perburuhan  dalam bidang  hubungan  kerja, Djambatan,
Jakarta,1987
-------------, Pengantar Hukum Perburuhan , Penerbit  Djambatan,  Jakarta,  1987 Jakarta, 1987 J.S, Payaman, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (edisi  revisi),  PT.  Raja
Grafindo, Jakarta. 2004 Rusli,  Hardijan. Hukum  Ketenagakerjaan , Ghalia Indonesia.,  Jakarta, 2003 Tim  Kontan,  Ada  Apa  Dengan  Buruh,  Majalah Kontan  Vol.  II/EDISI  XXIII,  07-20 Mei  2006,  hal.  9,    Diakses  melalui Internet  tanggal  2  September  2017 tentang Perlindungan Pekerja.
Undang-Undang :
1. Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenakerjaan
2. PP No, 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan  Jamsostek.
3. Kepmenaker No.  KEP.100/MEN/VI/2004
Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu