Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse

## Proteksionisme dan Standardisasi Garam Konsumsi Beryodium
Protectionism and Iodized Food Salt Standardization
*Rahmadi Sunoko 1 , Asep Saefuddin 2 , Rizal Syarief 1 dan Nimmi Zulbainarni 1
1 Sekolah Bisnis IPB University Gedung SB-IPB Kampus IPB Gunung Gede, Kota Bogor, Jawa Barat 16128 2 IPB University Jl. Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680 Jawa Barat, Indonesia

## ARTICLE INFO ABSTRAK
Garam memiliki peranan penting sebagai bagian ekonomi masyarakat pesisir serta sejarah yang panjang, khususnya di wilayah pesisir Jawa dan Madura. Dalam praktik tata niaga, garam hasil produksi petambak garam dibeli oleh pedagang/produsen yang sebagian besar diolah untuk memenuhi pasar garam konsumsi beryodium dan kebutuhan garam bahan baku industri, seperti industri aneka pangan. Dengan melakukan pendekatan analisis deskriptif dan pengamatan langsung terhadap proses produksi garam dari bahan baku hingga menjadi produk olahan serta wawancara kepada petambak garam, pedagang garam, dan pengolah garam, penelitian ini mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana praktik standardisasi garam konsumsi beryodium di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan standardisasi garam konsumsi beryodium, apakah merupakan bagian dari proteksionisme atau tidak serta bagaimana pengaruhnya terhadap daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Standardisasi garam konsumsi beryodium dengan kandungan NaCl>94% berada di bawah rekomendasi Codex (>97%). Implementasi SNI garam konsumsi beryodium merupakan contoh pseudo-protectionism dalam bentuk under-standardization . Kebijakan ini mampu memberikan pasar bagi produksi garam nasional dengan tetap menjunjung fairness dalam perdagangan global. Implikasi atas kebijakan ini mempertegas posisi pemerintah yang memiliki andil besar dalam rangka meningkatkan daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Namun, under-standardization sebagai suatu bentuk proteksionisme tidak akan efektif ketika tidak terjadi peningkatan kualitas bahan baku garam di hulu. Kebijakan ini memiliki manfaat jangka pendek, tetapi tidak mampu menjadi katalis bagi peningkatan daya saing IKM pengolah garam dan petambak garam itu sendiri. Meskipun terdapat jaminan tersedianya pasar bagi garam produksi petambak garam nasional, itu tidak menjamin harga yang baik. Hal itu disebabkan oleh pasar garam konsumsi dan pengasinan ikan yang tidak mampu menyerap seluruh produksi nasional. Sementara itu, industri lainnya menggunakan garam impor yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industrinya.
Kata Kunci: garam; standardisasi; proteksionisme; UMKM; daya saing

## ABSTRACT
Salt has a significant role as a part of the coastal economy communities and has a long history, especially in coastal areas of Java dan Madura Islands. In commercial practice, solar salt is produced by farmers and delivered to the market as raw material.  In the processing plant, solar salt is processed to be iodized food salt and to fulfill industry needed. By conducting a descriptive analysis approach and direct observation of the salt production process from raw materials to processed products as well as interviews with salt farmers, salt traders,and salt processors, this study aims to explore further how the practice of standardizing iodized food salt in Indonesia. This study also analyzes the policy of standardization of iodized consumption salt, whether it is part of protectionism or not and how it affects the competitiveness of salt farmers and small and medium industries (SMEs) for processing salt. The standardization of iodized consumption salt with NaCl content >94% is below the Codex recommendation (>97%). The implementation of the Indonesia National Standard (SNI) for iodized consumption salt is an example of pseudo-protectionism in the form of under- standardization.  This  policy  can  provide  a  market  for  national  salt  production  while  upholding  fairness  in  global trade. The implication of this policy emphasizes the position of the government which has a major role in increasing the competitiveness of salt farmers and IKM for processing salt. However, under-standardization as a form of protectionism will not be effective if there is no improvement in the quality of salt raw materials upstream. This policy has short-term benefits but cannot be a catalyst for increasing the competitiveness of salt processing SMEs and salt farmers themselves. Although there is a guarantee that there will be a market available for salt produced by national salt farmers, it does not guarantee a good price. This is due to the market of iodized consumption salt and fish salting which are unable to absorb the entire national production. Meanwhile, on the other hand, other industries use imported salt according to the specifications of the industrial needs.
Keywords: solar salt; small medium enterprises; competitiveness; protectionism
Diterima tanggal : 26 April 2022 Perbaikan naskah: 25 Agustus 2022 Disetujui terbit   : 6 Desember 2022
Korespodensi penulis: Email: rahmadisunoko@apps.ipb.ac.id DOI: http://dx.doi.org/10.15578/ jksekp.v12i2.11077
Panjang garis pantai Indonesia yang mencapai 108.000  km  belum  mampu  dimanfaatkan  secara optimal untuk memproduksi garam. Sebagian besar kebutuhan garam masih bergantung pada aktivitas impor.  Hal  itu  terjadi  karena  84%  kebutuhan
garam adalah untuk kepentingan industri sehingga dari  sisi  kuantitas,  kebutuhan  industri  belum bisa  terpenuhi  (Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha,  2021).  Kebutuhan  garam  nasional  tahun 2021  mencapai  4,6  juta  ton  dengan  produksi nasional  1,3  juta  ton  (Komisi  Pengawas

## PENDAHULUAN
Persaingan  Usaha,  2021).  Indonesia  memiliki potensi  lahan  untuk  pengembangan  usaha  garam sebesar 33.625 ha (Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas  Kelembagaan  dan  Pemasaran,  2003). Sekitar  60%  dari  luas  tersebut  telah  dimanfatkan atau sebanyak 20.821 ha dengan jumlah petambak garam sebanyak 19.503 orang (Pusat Data Statistik dan Informasi, 2018). Sentra produksi garam tersebar di  provinsi  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Bali,  Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Dari sisi produksi, kabupaten/kota sebagai produsen  garam  terbesar  berturut-turut  adalah Cirebon (12,56%), Indramayu (12,43%), Sumenep (11,67%), Pati (11,51%), Sampang (10,25%), Bima (6,25%),  Rembang  (4,22%),  Demak  (4,22%), Pamekasan  (3,57%),  Jepara  (2,91%),  Pangkep (2,19%), dan daerah lainnya (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015a).
Peran UMKM yang penting dalam menunjang perekonomian  membuat  negara-negara  di  dunia memberikan perhatian khusus dengan menerapkan berbagai  strategi  untuk  pengembangan  dan pertumbuhan  UMKM  (Cheong et  al .,  2020;  Das & Rangarajan, 2020; Ugwu-oju et al ., 2020; Xiang et  al .,  2022;  Zheng et  al .,  2021).  Pemerintah Indonesia sejak Repelita I pada tahun 1969—1973 menetapkan  sasaran  pembangunan  dengan  fokus pada  penyediaan  pangan,  sandang,  perbaikan prasarana,  penyediaan  perumahaan  rakyat,  dan perluasan  lapangan  pekerjaan.  Di  samping memusatkan  pembangunan  pada  pertanian, pemerintah  mengembangkan  industri  yang penunjang  pertanian  dan  pengolahan  hasil pertanian  dalam  rangka  menyediakan  barang sebagai  pengganti  impor  (C.S.T.  Kansil,  1970).
Garam menjadi komoditas penting karena fungsinya sebagai bahan makanan, penunjang fungsi kesehatan tubuh,  dan  bahan  penolong  industri.  Kebutuhan garam  sebagai  bahan  makanan  menjadi  perhatian pemerintah  karena  keberadaannya  yang  tidak memiliki substitusi produk (Badan Pusat Statistik, 2014).
Pemerintah  mengatur  pemanfaatan  garam dengan mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pengadaan  Garam  Beryodium.  Garam  untuk keperluan  konsumsi  manusia  dan  ternak,  bahan pembuatan ikan asin, dan bahan penolong industri pangan wajib menggunakan yodium dan memenuhi standar  nasional  Indonesia  (Keputusan  Presiden, 1994).  Untuk  menindaklanjuti  peraturan  tersebut, Kementerian  Perindustrian  menetapkan  standar nasional  Indonesia  (SNI)  dan  penggunan  tanda SNI  bagi  sepuluh  macam  produk  industri,  yaitu ban,  semen,  garam  konsumsi,  dan  lapisan  timah pada  kaleng  baja  lembaran  (Keputusan  Menteri Perindustrian, 1995). Kondisi itu menjadi menarik untuk  dieksplorasi  karena  daya  saing  garam nasional  masih  menghadapi  tantangan,  seperti lokasi  lahan  garam  yang  minim  akses  menuju lokasi  lahan,  keterbatasan  sarana  dan  prasarana (sarpras),  serta  kualitas  garam  produksi  petambak garam  yang  rendah  sehingga  membuat  garam rakyat  kalah  bersaing  dengan  garam  impor (Direktorat  Jenderal  Kelautan  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil, 2008; Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas  Kelembagaan  dan  Pemasaran,  2003). Di  sisi  lain,  pemerintah  juga  dihadapkan  dengan masalah  gangguan  kesehatan  penduduk  akibat kekurangan  yodium  (GAKI).  Pada  tahun  2003, pemerintah  menerbitkan  pedoman  teknis  bantuan
Judul Makalah :...... ............ (Nama  Penulis : ...........)

## PENDAHULUAN
Panjang garis pantai Indonesia yang mencapai 108.000 km belum mampu dimanfaatkan secara  optimal  untuk  memproduksi  garam.  Sebagian  besar  kebutuhan  garam  masih bergantung pada aktivitas impor. Hal itu terjadi karena 84% kebutuhan garam adalah untuk kepentingan  industri  sehingga  dari  sisi  kuantitas,  kebutuhan  industri  belum  bisa  terpenuhi (Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  2021).Kebutuhan  garam  nasional  tahun  2021 mencapai 4,6 juta ton dengan produksi nasional 1,3 juta ton (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021). Indonesia memiliki potensi lahan untuk pengembangan usaha garam sebesar 33.625 ha (Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, 2003).
Namun, sekitar 60% dari luas tersebut telah dimanfatkan atau sebanyak 20.821 ha dengan jumlah petambak garam sebanyak 19.503 orang (Pusat Data Statistik dan Informasi, 2018).
Sentra produksi garam tersebar di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat,  Nusa  Tenggara  Timur,  dan  Sulawesi  Selatan.  Dari  sisi  produksi,  kabupaten/kota sebagai  produsen  garam  terbesar  berturut-turut  adalah  Cirebon  (12,56%),  Indramayu (12,43%), Sumenep (11,67%), Pati (11,51%), Sampang (10,25%), Bima (6,25%), Rembang (4,22%), Demak (4,22%), Pamekasan (3,57%), Jepara (2,91%), Pangkep (2,19%), dan daerah lainnya (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015a) .
Gambar 1 Peta Sentra Produksi Garam Nasional 2017 ( Figure 1 Map of Center of Solar Salt Production in Indonesia ) Sumber: Pusat Data Statistik dan Informasi (2018)
Peran UMKM yang penting dalam menunjang perekonomian membuat negara-negara di  dunia  memberikan  perhatian  khusus  dengan  menerapkan  berbagai  strategi  untuk pengembangan  dan  pertumbuhan  UMKM  (Cheong et  al .,  2020;  Das  &  Rangarajan,  2020;
Sentra Jatim: Sampang,
Pamekasan, Sumenep, Surabaya, Gresik, Tuban Luas : 7,469,97 Ha Petambak Garam: 7.400 orang Sentra Jateng: Pati, Rembang Demak, Jepara, Brebes Luas                  : 6.565,73 ha Petambak Garam: 4.622 orang Sentra Jabar: Cirebon, Indramayu, Karawang Luas : 4.312,46 Ha Petambak Garam: 3.568 orang Sentra Bali NTB NTT: Buleleng, Bima, Sumbawa, Lombok Timur, Nagekeo Luas : 1.588,20 Ha Petambak Garam: 2.265 orang Sentra Sulsel: Janeponto, Takalar, Pangakajene Kepulauan, Kep Selayar Luas                 : 1.025Ha Petambak Garam: 1.775  orang

## Gambar 1 Peta Sentra Produksi Garam Nasional 2017.
Figure 1 Map of Center of Solar Salt Production in Indonesia.
Sumber: Pusat Data Statistik dan Informasi (2018)/ Source: Center for Statistics and Information Data (2018).
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
penguatan  untuk  pengembangan  usaha  koperasi dan  usaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  industri garam  rakyat  atau  yang  dikenal  dengan  industri kecil  menengah  (IKM)  pengolah  garam  melalui pola  perguliran.  Koperasi  dan  IKM  garam  yang bergerak  di  bidang  pembangunan  tambak  garam, sarana, pencucian, dan produksi garam beryodium mendapatkan  bantuan  permodalan  (Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM, 2003).
Standardisasi  garam  konsumsi  beryodium yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  pada awalnya  merupakan  kebijakan  penanggulangan gangguan  kesehatan  akibat  kekurangan  yodium (GAKI),  seperti  penyakit  gondok.  Namun,  dari sisi  ekonomi  dan  bisnis,  kebijakan  itu  memiliki implikasi  penting.  Bagi  petambak  garam, kebijakan  itu  memberikan  pasar  atas  garam  yang dihasilkan.  Bagi  IKM  pengolah  garam,  kebijakan itu  mendorong  tumbuh  dan  berkembangnya industri  pengolahan  garam  konsumsi  beryodium. Standardisasi atas garam konsumsi beryodium yang ditetapkan  oleh  pemerintah  menjadi  kajian  yang cukup menarik di tengah gencarnya kebijakan pasar global  yang  bebas  dari  diskriminasi.  Penelitian  ini bertujuan  mengeksplorasi  lebih  lanjut  bagaimana praktik  standardisasi  garam  konsumsi  beryodium di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai produk standar  nasional  Indonesia  (SNI)  wajib.  Dalam penelitian ini juga dianalisis kebijakan standardisasi garam  konsumsi  beryodium,  yaitu  apakah merupakan  bagian  dari  proteksionisme  atau  tidak serta  bagaimana  pengaruhnya  terhadap  daya  saing petambak garam dan IKM pengolah garam. Untuk keperluan  penelitian,  data  primer  dan  sekunder dikumpulkan.  Desain  penelitian  menggunakan pendekatan  deskriptif  analisis.  Pendekatan deskriptif  analisis  bertujuan  untuk  menjelaskan fenomena  dan  karakteristik  dari  suatu  fenomena (Nassaji,  2015).  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada bulan Juli—Desember 2021. Pengamatan langsung dan  wawancara  mendalam  dilakukan  terhadap  10 petambak  garam  dan  8  pedagang  garam  di  tujuh lokasi,  yaitu  Sampang,  Pamekasan,  Sumenep, Pasuruan, Tuban, Pati, dan Indramayu. Wawancara mendalam juga dilakukan terhadap sepuluh pelaku usaha  yang  di  samping  menjadi  IKM  pengolah garam  juga  menjadi  pedagang  dan  petambak garam dengan produksi garam olahan untuk garam konsumsi  beryodium  dan  garam  aneka  pangan. Kuesioner  disebarkan  kepada  78  IKM  pengolah garam  yang  berada  di  sentra  pengolah  garam nasional,  Kabupaten  Pati.  Pengamatan  langsung dilakukan terhadap proses produksi garam di lahan tambak hingga proses pengolahan garam di pabrik pengolahan garam.

## PRAKTIK STANDARDISASI DAN PROTEKSIONISME DI DUNIA
Pemikiran  merkantilisme  tumbuh  dan berkembang  di  Eropa  Barat  pada  abad  ke-16  s.d. 18.  Pemikiran  itu  merepresentasikan  suatu  model nasionalisme  ekonomi  perdagangan  yang  dikenal dengan  konsep zero  sum  game .  Tujuan  utama dari  kebijakan  politik  itu  adalah  kemandirian/ swasembada, intervensionisme, dan proteksionisme. Peningkatan produksi dalam negeri dilakukan dengan melindungi  kepentingan  monopoli  dan  kartel  dari persaingan internal dan asing. Peningkatan produksi juga mesti menghasilkan neraca perdagangan yang positif. Pemikiran itu menghasilkan pusat kekuatan regional  era  feodal,  seperti  Inggris,  Prancis,  dan Jerman  yang  menjelma  menjadi  negara  kaya  dan berkuasa  yang  didukung  oleh  supremasi  atas politik,  militer,  dan  perdagangan  (la  Haye,  2008). Pada  masa  itu  barang  impor  dibatasi.  Demikian juga  konsumsi  atas  barang  impor  turut  dibatasi. Di sisi lain, British East India Company mendapat akses  dan  pelindungan  atas  perannya  sebagai produsen dan pengekspor. Ekspor emas dan perak dibatasi dalam rangka meningkatkan kekayaan/kas negara.  Kebijakan  proteksionisme  dianggap  telah kehilangan daya tariknya, namun dorongan ekspor dan  produktivitas  yang  didukung  oleh  para  pakar merkantilisme  masih  merupakan  kebijakan  publik yang layak (Voinescu & Moisoiu, 2015).
Standardisasi  disadari  sebagai  instrumen penting  dalam  perdagangan  global.  Secara  umum, standar dapat diklasifikan dalam tiga bentuk, yaitu standar  keamanan,  standar  kualitas,  serta  standar sosial dan lingkungan (Swinnen & Vandemoortele, 2012).  Standar  keamanan  terkait  dengan  jaminan keamanan  produk  dari  material  berbahaya. Standar  kualitas  menekankan  aspek  kesukaan  dari konsumen, seperti nutrisi, rasa, ukuran, dan masa hidup serta kinerja. Standar sosial dan lingkungan mengatur masalah, seperti larangan mempekerjakan anak di bawah umur dan pengurangan emisi karbon. Secara umum, standar dapat menjadi rujukan atau jaminan  bagi  konsumen  atas  ketidakpahaman terhadap  karakteristik  suatu  produk  (Swinnen &  Vandemoortele,  2012).  Standar  publik  secara substansial  berpotensi  sebagai protection  in  disguise (Vogel, 1995). Standar dalam suatu model ekonomi terbuka  dapat  menjadi  instrumen  proteksionisme (Anderson et  al., 2004;  Fischer  &  Serra,  2000; Maertens  &  Swinnen,  2007).  Namun,  perlu dilakukan  klarifikasi  lebih  lanjut  terkait  dengan proteksionisme tersebut karena standar dapat dibuat untuk  menguntungkan  produsen  atau  melindungi kepentingan konsumen (Swinnen, 2016).
Swinnen (2016) lebih lanjut mengemukakan bahwa interaksi antara standardisasi dan perdagangan memunculkan berbagai bentuk. Pertama, pengaruh perdagangan  atas  kelompok  yang  berkepentingan bersifat  relatif.  Pada  level  konsumsi  tertentu, yakni  tingkat  impor  lebih  tinggi  dan  produksi domestik  rendah,  standar  memiliki  dampak  yang rendah  terhadap surplus  income dari  produsen.  Itu berarti  bahwa  kontribusi  produsen  dan  pengaruh relatifnya  rendah.  Di  sisi  lain,  ketika  produksi domestik  berada  pada  level  tertentu,  yakni  impor banyak  dengan  dibarengi  tingkat  konsumsi  yang tinggi,  akan  terjadi surplus konsumen. Konsumen memiliki  kontribusi  tinggi  dan  berpengaruh relatif.  Kedua,  standar  memengaruhi  biaya produksi. Standar dapat meningkatkan keunggulan biaya  produksi  ketika  mampu  meningkatkan skala  ekonomi  dan  sebaliknya.  Di  sini  standar memengaruhi  keunggulan  biaya  komparatif  antara produsen  dalam  negeri  dan  produsen  luar  negeri. Ketiga,  standar  akan  memiliki  dampak  ketika negara importir besar memperlakukan standar yang mengakibatkan  penurunan  jumlah  impor.  Kondisi itu pada akhirnya akan menekan harga dari produk yang  tidak  memenuhi  standar.  Banyak  penelitian mengungkapkan  bahwa  standardisasi  adalah hambatan  perdagangan  nontarif  ( non  tariff  barrier to  trade )  yang  melindungi  produsen  dalam  negeri (Anderson et  al. ,  2004;  Barrett  &  Yang,  2001; Barrett, 1994; Fischer & P. Serra, 2000; Schleich, 1999;  Sheldon,  2012;  Sturm,  2006;  Thilmany &  Barrett,  1997).  Beberapa  peneliti  mengatakan bahwa standar bukanlah alat protectionist (Maertens &  Swinnen,  2007;  Marette  &  Beghin,  2010; Swinnen  &  Vandemoortele,  2011;  Tian,  2003). Ekonomi  politik  memungkinkan  kelompok  yang berkepentingan  memengaruhi  pemerintah  dalam penetapan standar. Standar diberlakukan pada level tertentu dan hal itu bisa memengaruhi perdagangan (Anderson et al ., 2004; Swinnen & Vandemoortele, 2008, 2009; 2011). Penerapan standar yang sangat tinggi oleh negara maju dapat mengurangi peluang pasar dan pengembangan akses pasar bagi negara- negara  berkembang  (Maskus  &  Wilson,  2001). Anders  dan  Caswell  (2009)  menyajikan  bukti bahwa  standar  keamanan  produk  hasil  perikanan laut  ( seafood )  memberikan  dampak  negatif  bagi pengekspor  dari  negara  berkembang.  Namun, Maertens  dan  Swinnen  (Maertens  &  Swinnen, 2009)  mengemukakan  bahwa  ekspor  holtikultura dari Afrika ke Uni Eropa meningkat tajam meskipun ada  pengetatan  standar  pada  dekade  terakhir. Standardisasi dapat menjadi alat proteksionisme dan bisa juga menjadi standardisasi untuk meningkatkan daya saing produsen (Swinnen, 2016).
Standar  yang  tinggi  dapat  memengaruhi biaya  produksi  oleh  produsen.  Di  sisi  lain, standar  yang  rendah  akan  menghasilkan  surplus produsen.  Pada  kondisi  ini  standar  yang  rendah ( under-standarization )  dapat  menjadi  suatu kebijakan  prokteksionisme  yang  terselubung (Swinnen  &  Vandemoortele,  2012).  Praktik- praktik  standardisasi  umumnya  mengarah  pada suatu level minimal dari kualitas produk. Namun, standardisasi  sebagai  instrumen  proteksionisme bisa  menguntungkan  atau  bahkan  merugikan suatu negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Proteksi perdagangan yang dilakukan oleh Amerika mengakibatkan  penolakan  akan  produk-produk dari  negara  berkembang  meningkat.  Kondisi itu  mengakibatkan  ekspor  dari  negara-negara berkembang  mengalami  penurunan  (Grundke  & Moser,  2019).  Meskipun  digunakan  sebagai non- tarif  barriers yang  terselubung,  kegiatan  tersebut juga  mengakibatkan  penurunan  produk  domestik yang  diikuti  penurunan  permintaan  buruh  pabrik (Li & Whalley,  2021).  Di sisi lain, standar yang tinggi  yang  ditetapkan  oleh  Uni  Eropa  terhadap impor  ikan  mengakibatkan  banyak  produk  ikan dari  Afrika  tertolak.  Hal  itu  menyebabkan  negara produsen  ikan  menyiapkan  biaya  operasional  yang tinggi  guna  memenuhi  standar  yang  ditetapkan (Kareem  &  Martínez-Zarzoso,  2020).  Namun, sepanjang  tahun  2015—2016  produk  ekspor  ikan dari Afrika ke Uni Eropa tumbuh lebih dari 10% per  tahun  (Olabisi et  al., 2021).  Hal  sebaliknya terjadi pada kasus pembatasan impor ayam ke Rusia. Simulasi yang dilakukan oleh Soon dan Thompson (2020)  mengungkap  bahwa  menghilangkan hambatan  nontarif  akan  mengurangi  produksi lokal  4—5%  dengan  tingkat  penurunan  harga 27%—34%.  Proteksionisme  bukanlah  alat  yang efektif  untuk  menstimulus  ekonomi  makro  (Soon & Thompson, 2020). Namun, under-standarization mengurangi  dampak  negatif  dari  suatu  standar terhadap produsen (Swinnen 2012). Pada umumnya proteksionisme  terjadi  dengan  cara  penetapan tarif,  termasuk  kuota  serta  pemberlakuan  standar yang  ketat  untuk  produk  yang  memasuki  pasar suatu  negara . Praktik  proteksionisme  ( pseudo- protecsionism )  dalam  bentuk  pemberlakuan kebijakan under-standarization jarang  ditemukan. Pada umumnya negara-negara menetapkan standar yang tinggi guna menekan laju impor barang.

## KEBIJAKAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN GARAM DI INDONESIA
Pembangunan ekonomi Indonesia, sebagaimana di negara berkembang, ditopang oleh kekuatan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
(UMKM).  Negara-negara  di  dunia  memandang penting  peran  UMKM  yang  mampu  menyediakan lapangan  pekerjaan,  terutama  bagi  masyarakat dengan keterampilan rendah (Ayyagari et al., 2014; Banerjee  &  Duflo,  2005;  Berry  &  Mazumdar, 1991;  Birch,  1981;  Falentina  &  Resosudarmo, 2019;  Sjöholm  &  Lundin,  2010;  Tambunan, 2009).  Kontribusi  UMKM  terhadap  penciptaan lapangan  kerja  dan  peningkatkan  masyarakat  di Indonesia  dapat  dilihat  dari  jumlah  UMKM  yang mencapai  64,20  juta  (99,99%)  pada  tahun  2018. UMKM  mampu  menciptakan  lapangan  kerja  bagi 116,98  juta  orang  dengan  kontribusi  usaha  mikro sebanyak  63,35  juta  (98,68%)  serta  usaha  kecil sebanyak  783,13  ribu  (1,22%)  dan  60,7  ribu  atau 0,09%  (Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  2021). Istilah  UMKM  sebagaimana  disebutkan  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7/2021 didefinisikan sebagai ‘usaha ekonomi produktif perorangan/badan usaha dengan kriteria mikro, kecil, dan menengah’. Sementara itu, IKM sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor  64/M-IND/PER/2016  adalah  seluruh bentuk  kegiatan  ekonomi  yang  mengolah  bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga  menghasilkan  barang  yang  mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri dengan kriteria kecil, menengah, dan besar. Ketika UMKM berperan dalam ekonomi produktif, IKM adalah UMKM yang khusus mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang/jasa yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.
Rencana  Strategis  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan  2020—2024  menargetkan  produksi perikanan  mencapai  32,75  juta  ton  dan  produksi garam  3,4  juta  ton  (Kementerian  Kelautan  dan Perikanan, 2020). Produksi garam menjadi salah satu indikator utama karena kegiatan bisnis ini melibatkan 19.503  petambak  garam  dengan  luas  tambak pergaraman  mencapai  20.821,44  ha  (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018). Meskipun jumlahnya hanya  6,388%  dari  3,053  juta  pelaku  usaha  sektor kelautan dan perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan,  2021),  bisnis  tersebut  memiliki  peranan yang  penting  karena  garam  merupakan  salah  satu komoditas  strategis,  baik  sebagai  bahan  pangan manusia maupun bahan baku industri (Badan Pusat Statistik,  2014).  Garam memiliki peranan penting sebagai  bagian  ekonomi  masyarakat  pesisir  serta sejarah  yang  panjang,  khususnya  di  wilayah  pesisir Jawa  dan  pulau  Madura.  Dalam  praktik  tata  niaga, garam  hasil  produksi  petambak  garam  dibeli  oleh pedagang/produsen  yang  sebagian  besar  diolah untuk memenuhi pasar garam konsumsi beryodium
dan  kebutuhan  garam  bahan  baku  industri.  Garam industri dibedakan atas industri kimia, aneka pangan, industri farmasi, industri penyamakan kulit, industri perminyakan dan water treatment (Peraturan Menteri Perindustrian, 2014). IKM pengolah garam memiliki peranan  penting  dalam  rangka  menyerap  garam produksi petambak garam untuk selanjutnya diproses menjadi garam sesuai dengan permintaan pasar.

## KEBIJAKAN PERGARAMAN NASIONAL
Menurut , M.V. (2008), produksi garam dunia adalah sekitar 230 juta ton per tahun yang bersumber dari  garam  tanah  ( solar  salt )  39%,  garam  tambang ( rock salt ) sekitar 26%, dan larutan garam ( brines and vacuum  salt) 35%.  Dari  sisi  penggunaan,  garam  di dunia  dimanfaatkan  untuk  produksi  kaustik/klorin 39% dan soda  ash 22%, chlor  alkali  product (CAP) 61%, konsumsi manusia 22%, road de-icing 8%, dan penggunaan lainnya 2%. Berdasarkan Trademap.org (2020),  jumlah  garam  yang  diekspor  dari  negara- negara di dunia mencapai 68,7 juta ton pada tahun 2018 dengan pengekspor terbesar, yaitu India 12, 8 juta ton (18,6%), Chili 9,3 juta ton (13,5%), dan Australia 8,8  juta  ton  (12,8%).  Sementara  itu,  pengimpor terbesar  adalah  Amerika  dengan  impor  sebanyak 17,9 juta ton (23,5%). Indonesia tercatat berada di urutan kedelapan dengan jumlah impor mencapai 2,8 juta ton (3,7%). Sementara itu, kebutuhan garam di Indonesia pada tahun 2020 adalah sekitar 4,4 juta ton yang terbagi atas kebutuhan industri 3,74 juta ton, rumah tangga 321 ribu ton, dan lainnya sebesar 398 ribu ton. Produksi garam di Indonesia diperkirakan sebesar  2,5  juta  ton  pada  tahun  2020  sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional (Kementerian Perdagangan, 2020).
Ekonomi dan perdagangan garam mulai terbuka sejak  berlakunya  UU  Darurat  Nomor  25  Tahun 1957  yang  mengakhiri  praktik  monopoli  produksi dan  perdagangan  garam  yang  dilakukan  oleh  PT Garam. Pemerintah memberikan kesempatan seluas- luasnya  kepada  masyarakat  untuk  membuka  lahan dan memproduksi garam. Seiring dengan kebijakan pemerintah  dalam  rangka  mengurangi  impor  dan mendorong  pertumbuhan  industri  dalam  negeri, Keputusan  Presiden  Nomor  69/1994  menjadi  cikal bakal  berkembangnya  industri  pengolahan  garam. Namun, sebagian kebutuhan garam bahan baku masih bergantung  pada  impor  dan  cenderung  mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (2016)  menyadari  bahwa  sebagai  negara dengan  garis  pantai  terpanjang  kedua  di  dunia, sudah  sepatutnya  Indonesia  mampu  memenuhi kebutuhan  garam  nasional  dari  produksi  dalam
negeri. Masalah kuantitas dan kualitas, produktivitas, importasi  yang  tidak  terkendali,  serta  belum optimalnya  integrasi  sistem  produksi  di  hulu  dan hilir  menjadi  faktor-faktor  yang  memengaruhi daya  saing  petambak  garam.  Bahkan,  Komisi Pengawasan Persiangan Usaha (2021) melalui siaran pers menyatakan bahwa importasi garam dilakukan karena  produksi  garam  rakyat  belum  mampu memenuhi kebutuhan industri. Terdapat tiga potensi permasalahan dalam importasi garam, yaitu potensi garam  industri  dari  impor  yang  tidak  terpakai masuk  ke  pasar  garam  konsumsi,  pemanfaatan garam  impor  tidak  untuk  garam  industri,  serta lemahnya  pengawasan  pascaimportasi.  Persoalan garam  menjadi  isu  nasional  yang  setiap  tahun menjadi  perdebatan.  KPPU  sendiri  telah  memutus dua kasus terkait dengan garam, yaitu tentang  kartel perdagangan  garam  ke  Sumatra  Utara  pada  tahun 2015 (terbukti) dan pada tahun 2018 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perdagangan garam industri aneka pangan di Indonesia (tidak terbukti).
Berdasarkan  neraca  garam  nasional,  rata- rata  kebutuhan  garam  konsumsi  pada  tahun 2014—2016  mencapai  1,7  juta  ton  dengan  rata- rata kebutuhan garam konsumsi beryodium (rumah tangga)  mencapai  756  ribu  ton  (43%).  Industri aneka  pangan  membutuhkan  garam  sebanyak 455  ribu  ton  (26%)  dan  industri  pengasinan  ikan dengan  kebutuhan  mencapai  535  ribu  ton  (31%). Sementara itu, dari sisi produksi, rata-rata produksi
nasional  mencapai  lebih  dari  2  juta  ton  dengan produksi rakyat mencapai 1,8 juta ton (89%). PT Garam persero sebagai BUMN di bidang produksi garam  mampu  memproduksi  sebanyak  234  ribu ton (11%). Pasar garam konsumsi beryodium yang hampir  mencapai  setengah  dari  kebutuhan  garam konsumsi  nasional  membuat  industri  pengolahan garam  konsumsi  beryodium  memiliki  pasar  yang cukup  baik.  Dengan  proyeksi  produksi  garam nasional mencapai 3,05 juta ton pada tahun 2022, garam nasional yang terserap untuk garam konsumsi rumah tangga (garam beryodium) dan garam untuk industri  pengasinan  ikan  sebanyak  1,43  juta  ton atau  hanya  46,8%  dari  total  produksi  nasional. Pemanfaatan  garam  produksi  nasional  yang  hanya mencapai separuh dari produksi nasional disebabkan masalah kualitas produksi.

## Standardisasi Garam
Standar  garam  nasional  yang  berlaku  di Indonesia mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Terdapat berbagai produk SNI garam, baik yang  merupakan  SNI  wajib  maupun voluntary, yaitu SNI 3556-2016 (garam konsumsi beryodium), SNI  8208-2016  (garam  diet)  SNI  8207-2016 (garam  aneka  pangan),  SNI  4435-2017  (garam bahan baku), SNI 8209-2016 (garam konsumsi cair beryodium),  dan  SNI  0303-2012  (garam  industri soda  kaustik).  Dari  SNI  yang  ada  tersebut,  hanya SNI  garam  konsumsi  beryodium  yang  merupakan SNI wajib.
Tabel 1. Neraca Garam Nasional (ton). Table 1. National Salt Balance Sheet.
URAIAN DEMAND DAN SUPPLY (TON) PROYEKSI DEMAND  DAN SUPPLY  (TON) 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 DEMAND Garam Konsumsi 1  Garam Konsumsi a. Rumah Tangga 756.494 756.494 756.494 - 790.240 806.045 822.166 838.609 b. Industri Aneka Pangan 446.725 455.660 464.773 - 474.068 483.549 493.220 503.085 c. Industri Pengasinan Ikan 525.000 535.500 546.210 - 557.134 568.277 579.642 591.235 Total Garam Konsumsi 1.728.219 1.747.654 1.767.477 1.821.442 1.857.871 1.895.028 1.932.929 SUPPLY Garam Konsumsi Produksi Nasional 1  PT Garam 336.762 340.337 25.383   34.227 300.000 350.000 635.000 745.600 Pegaraman di Madura 336.762 340.337 25.383   33.401 280.000 320.000 350.000 360.000 Pegaraman di Bipolo - NTT 826 20.000 30.000 35.000 40.000 Pegaraman di Teluk Kupang - NTT - - - - - - 250.000 345.600 2  Rakyat 2.502.891 2.915.461 118.617 1.000.000 1.500.000 2.100.000 2.310.000 Total Produksi Nasional 2.839.653 3.255.798 144.000   34.227   1.300.000 1.850.000 2.735.000 3.055.600 3  Susut Proses 534.254 617.126 26.262 230.000 335.000 483.500 536.560 Garam Impor Konsumsi - - - - 226.000 464.468 Defisit/Surplus 577.180 883.454    (1.668.749) (525.442) 121.597 356.472 586.111 DEMAND  Garam Industri II  Garam Industri a. Industri CAP dan Farmasi 1.923.875 2.020.069 1.669.414 -  1.702.850 1.787.993 1.877.392 1.971.262 b. Industri Non CAP 205.000 215.250 208.080 212.242 222.854 233.997 245.697 Total Garam Industri 2.128.875 2.235.319 1.877.494 -     1.915.092 2.010.847 2.111.389 2.216.959 SUPPLY Garam Industri 1  Garam Impor 1.793.457 2.300.000 2.100.000 -  2.290.500 2.100.000 1.950.000 1.850.000 Defisit/Surplus (335.418) 64.681 222.506 - 375.408 89.153 (161.389) (366.958) Stok Akhir 241.762 1.189.897 (256.347) - (406.381) (195.631) (548) 218.605 URAIAN DEMAND DAN SUPPLY (TON) PROYEKSI DEMAND  DAN SUPPLY  (TON) 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 DEMAND Garam Konsumsi 1  Garam Konsumsi a. Rumah Tangga 756.494 756.494 756.494 - 790.240 806.045 822.166 838.609 b. Industri Aneka Pangan 446.725 455.660 464.773 - 474.068 483.549 493.220 503.085 c. Industri Pengasinan Ikan 525.000 535.500 546.210 - 557.134 568.277 579.642 591.235 Total Garam Konsumsi 1.728.219 1.747.654 1.767.477 1.821.442 1.857.871 1.895.028 1.932.929 SUPPLY Garam Konsumsi Produksi Nasional 1  PT Garam 336.762 340.337 25.383   34.227 300.000 350.000 635.000 745.600 Pegaraman di Madura 336.762 340.337 25.383   33.401 280.000 320.000 350.000 360.000 Pegaraman di Bipolo - NTT 826 20.000 30.000 35.000 40.000 Pegaraman di Teluk Kupang - NTT - - - - - - 250.000 345.600 2  Rakyat 2.502.891 2.915.461 118.617 1.000.000 1.500.000 2.100.000 2.310.000 Total Produksi Nasional 2.839.653 3.255.798 144.000   34.227   1.300.000 1.850.000 2.735.000 3.055.600 3  Susut Proses 534.254 617.126 26.262 230.000 335.000 483.500 536.560 Garam Impor Konsumsi - - - - 226.000 464.468 Defisit/Surplus 577.180 883.454    (1.668.749) (525.442) 121.597 356.472 586.111 DEMAND  Garam Industri II  Garam Industri a. Industri CAP dan Farmasi 1.923.875 2.020.069 1.669.414 -  1.702.850 1.787.993 1.877.392 1.971.262 b. Industri Non CAP 205.000 215.250 208.080 212.242 222.854 233.997 245.697 Total Garam Industri 2.128.875 2.235.319 1.877.494 -     1.915.092 2.010.847 2.111.389 2.216.959 SUPPLY Garam Industri 1  Garam Impor 1.793.457 2.300.000 2.100.000 -  2.290.500 2.100.000 1.950.000 1.850.000 Defisit/Surplus (335.418) 64.681 222.506 - 375.408 89.153 (161.389) (366.958) Stok Akhir 241.762 1.189.897 (256.347) - (406.381) (195.631) (548) 218.605
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
Garam  konsumsi  beryodium  pada  dasarnya adalah  garam  untuk  pangan  yang  telah  disepakati secara internasional dengan kandungan NaCl pada basis kering minimal sebesar 97%. Sementara itu, pemerintah  Indonesia  mewajibkan  SNI  garam beryodium dengan kandungan minimal NaCl 94%. Di  samping  itu,  pemerintah  menetapkan  garam konsumsi  beryodium  sebagai  produk  fortifikasi. Sebagai  produk  fortifikasi,  garam  konsumsi beryodium  wajib  menerapkan  standar  ISO 9001:2008 serta memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.  Perbandingan standar garam konsumsi beryodium food  grade ,  dari  sisi  kandungan  NaCl di  antara  Indonesia  dan  negara-negara  lain  dapat dilihat pada Gambar 2.
Tabel 2. Perbandingan Kualitas Garam. Table 2. Comparation of Salt Qualities Standard.
No Parameter Garam Konsumsi Beryodium (SNI) Garam Aneka Pangan (SNI) Garam Kaustik Soda (SNI) Codex Standard for Food Grade salt Chlor Alcali Product/CAP (Standar Pasar internasional)* Standar produksi garam salah satu perusahaan Australia 1 NaCl, ADBK (%) Min 94 Min 97 Min 96 Min 97 Min 99 Min 99.5 2 NaCl - Min 97.0 3 Kadar air (%) Max 7 Max 0.5 Max 2.5 Max 2.70 4 Ca - Max  0.06 Max  0.05 Max 0.04 Max 0.05 5 Mg - Max  0.06 Max 0.1 Max 0.01 Max 0.04 6 KIO3 (mg/kg) Min 30 Min 30 national health authorities 7 SO4 - Max 0.2 Max 0.2 Sumber: SNI; *Brinkmann T., Santonja G.G., Schorcht F., Roudier S., & Sancho L.D., (2014) diolah J. Kebijakan KP Vol. ...  No. ... Juni 2022 : hal… - …
Gambar 2 Perbandingan Kandungan NaCL Garam Konsumsi di Negara Asia ( Figure 2 Comparison of NaCl Content in Iodized Food Salt in Some Asia’s Countries )
Sumber: UNICEF (2013)
Garam  produksi  petambak  garam  atau  dikenal  dengan  garam  rakyat  secara  umum dianggap  belum  memiliki  kualitas  sebagaimana  spesifikasi  kebutuhan  bahan  baku  yang dibutuhkan  oleh  Industri  pengguna  garam.  Kondisi  itu  dapat  dilihat  berdasarkan  hasil  uji beberapa instansi, di antaranya,  hasil uji dari 42 kabupaten/kotamadya kepada para penerima program  Pemberdayaan  Usaha  Garam  Rakyat  (PUGAR)  yang  dilakukan  oleh  Universitas Diponegoro (UNDIP) pada tahun 2003 yang menunjukkan bahwa kandungan rata-rata NaCl 92,69%; hasil pengujian laboratorium di beberapa industri pengolahan garam pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa garam rakyat memiliki kandungan NaCl sebesar 81,1—86,91%; dan garam bahan baku premium PT Garam yang memiliki kandungan NaCl (adbk) 95,47%— 96,45% (Munadi, 2016). Sementara itu, spesifikasi garam untuk bahan baku industri, selain mengandung NaCl, memiliki faktor impuritas, seperti kandungan magnesium (Mg), kalsium (Ca),  sulfat  (SO4),  dan  mineral-mineral  lainnya  sebagaimana  ditetapkan  dalam  standar nasional Indonesia (SNI) dan dunia. Hasil kuesioner yang disebarkan kepada 78 responden yang merupakan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam di sentra pengolahan garam Kabupaten Pati, menunjukkan bahwa dibandingkan dengan garam produksi petambak garam, garam impor memiliki keunggulan. Keunggulan garam impor, antara lain, ialah putih dan bersih (19,76%),  mengandung  NaCl  tinggi  (19,37%),  berharga  lebih  murah  (17,00%),  berkualitas bagus (16,21%), berkadar air rendah (14,23%), dan proses produksinya lebih cepat/mudah (13,44%). Para IKM pengolah garam tersebut juga berpendapat bahwa industri pengolahan garam  dapat  berkembang  dengan  baik  apabila  tersedia  bahan  baku  yang  berkualitas  dan berlimpah. Selain itu, mereka berpendapat bahwa hal utama yang dapat dilakukan pemerintah agar usaha IKM pengolah garam dapat berkembang adalah mempermudah proses perizinan dan membuat biaya perizinan murah (30%).
Standardisasi  pada  garam  konsumsi  beryodium  pada  sisi  persaingan  antarprodusen dalam  negeri  dapat  dianggap  sebagai barrier  to  trade .  Hal  itu  disebabkan  oleh  biaya
Indonesia > 94% Brunei Darussalam Bangladesh, India, Nepal Afagnistan, Kamboja, Filipina Vietnam, Srilanka, Codex Myanmar, Pakistan > 95% > 96% > 97% >98%
Gambar 2. Perbandingan Kandungan NaCL Garam Konsumsi di Negara Asia. Figure 2.   Comparison of NaCl Content in Iodized Food Salt in Some Asia’s Countries.
Sumber: UNICEF (2013)
Rakyat (PUGAR) yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro  (UNDIP)  pada  tahun  2003  yang menunjukkan  bahwa  kandungan  rata-rata  NaCl 92,69%; hasil pengujian laboratorium di beberapa industri  pengolahan  garam  pada  tahun  2014  yang menunjukkan  bahwa  garam  rakyat  memiliki kandungan NaCl sebesar 81,1—86,91%; dan garam bahan  baku  premium  PT  Garam  yang  memiliki kandungan NaCl (adbk) 95,47%—96,45% (Munadi, 2016). Sementara itu, spesifikasi garam untuk bahan baku industri, selain mengandung NaCl, memiliki faktor  impuritas,  seperti  kandungan  magnesium (Mg),  kalsium  (Ca),  sulfat  (SO4),  dan  mineral- mineral  lainnya  sebagaimana  ditetapkan  dalam standar nasional Indonesia (SNI) dan dunia. Hasil kuesioner yang disebarkan kepada 78 responden yang merupakan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam di sentra pengolahan garam Kabupaten Pati, menunjukkan  bahwa  dibandingkan  dengan  garam produksi  petambak  garam,  garam  impor  memiliki keunggulan. Keunggulan garam impor, antara lain: putih  dan  bersih  (19,76%),  mengandung  NaCl tinggi  (19,37%),  berharga  lebih  murah  (17,00%), berkualitas  bagus  (16,21%),  berkadar  air  rendah (14,23%), dan proses produksinya lebih cepat/mudah (13,44%). Para IKM pengolah garam tersebut juga berpendapat bahwa industri pengolahan garam dapat berkembang dengan baik apabila tersedia bahan baku yang berkualitas dan berlimpah. Selain itu, mereka berpendapat bahwa hal utama yang dapat dilakukan pemerintah agar usaha IKM pengolah garam dapat berkembang adalah mempermudah proses perizinan dan membuat biaya perizinan murah (30%).
Standardisasi  pada  garam  konsumsi beryodium  pada  sisi  persaingan  antarprodusen dalam negeri dapat dianggap sebagai barrier to trade . Hal itu disebabkan oleh biaya operasional yang harus
Garam  produksi  petambak  garam  atau dikenal dengan garam rakyat secara umum dianggap belum  memiliki  kualitas  sebagaimana  spesifikasi kebutuhan  bahan  baku  yang  dibutuhkan  oleh Industri pengguna garam. Kondisi itu dapat dilihat berdasarkan hasil uji beberapa instansi, di antaranya, hasil uji dari 42 kabupaten/kotamadya kepada para penerima  program  Pemberdayaan  Usaha  Garam
dikeluarkan dalam rangka perizinan.  IKM pengolah garam, terutama kategori kecil berpendapat bahwa biaya  perizinan  cukup  mahal,  mulai  pengurusan ISO,  SNI,  hingga  izin  edar  BPOM.  Penerapan SNI  wajib  bagi  IKM  pengolah  garam  konsumsi beryodium  mengakibatkan  laju  penambahan pemain  baru  terkontrol.  Meskipun  terdapat  IKM pengolah garam yang belum lengkap perizinannya, mereka  cenderung  tidak  bisa  melakukan  ekspansi pasar.  Namun,  dengan  standar  minimal  NaCl pada  garam  konsumsi  beryodium  lebih  dari  94%, produsen, dalam hal ini IKM pengolah garam, dapat menggunakan  bahan  baku  yang  diproduksi  oleh rakyat.  Dengan  menerapkan under-standarization, pemerintah  melindungi  keberlangsungan  usaha petambak  garam  dan  IKM  pengolah  garam.  Bagi petambak  garam,  produksi  yang  dihasilkan  dapat diserap oleh IKM pengolah garam untuk kebutuhan produksi  garam  konsumsi  beryodium.  Sementara itu,  bagi  IKM  pengolah  garam,  dengan  kualitas bahan  baku  yang  ada,  pengolah  garam  tidak terbebani dengan biaya produksi yang tinggi untuk menghasilkan  garam  sebagaimana  dipersyaratkan dalam standar internasional ( food grade ) yang telah ditetapkan  oleh  Codex.  Hal  itu  terjadi  karena standar garam konsumsi beryodium yang ditetapkan pemerintah di bawah standar Codex.

## PROTEKSIONISME DAN STANDARDISASI GARAM KONSUMSI BERYODIUM
Berbagai  studi  tentang  standardisasi dan  proteksionisme  menjadi  menarik  kembali setelah  terjadinya  wabah  Covid-19.  Setiap  negara menerapkan  kebijakan  dengan  fokus  pada  upaya pengamanan  terhadap  ketersediaan  pangan bagi  penduduknya.  Standardisasi  telah  menjadi instrumen  penting  dalam  perdagangan  global meskipun  keberadaannya  sering  kali  dianggap sebagai  instrumen  proteksionisme.  Pada  rantai bisnis garam konsumsi beryodium, produsen adalah petambak  garam  selaku  penyuplai  bahan  baku garam untuk produksi garam konsumsi beryodium dan IKM pengolah garam selaku konsumen garam baku sekaligus produsen penghasil garam konsumsi beryodium.
Pemerintah menetapkan SNI garam konsumsi beryodium  dengan  kandungan  NaCl  pada  basis kering minimal 94% atau berada di bawah standar Codex  yang  menetapkan  minimal  97%  pada  basis kering.    Penetapan  standardisasi  garam  konsumsi beryodium dengan parameter di bawah standar yang dianjurkan  secara  internasional  dapat  dikatakan sebagai contoh pseudo-protecsionism , melalui skema under-standardization atau  penetapan  standar
produk di bawah standar yang berlaku secara global. Meskipun  pemerintah  menjaga  keberlangsungan usaha  petambak  garam  melalui  skema under- standardization ,  hal  itu  tidak  serta-merta  menjadi surplus  income produsen. Surplus  income produsen akan  tetap  rendah  ketika  permintaan  pasar  garam produksi  petambak  garam  hanya  terbatas  untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi beryodium dan  kebutuhan  industri  pengasinan  ikan.  Di sisi  lain,  impor  garam  industri  yang  cenderung naik  setiap  tahun  dengan  harga  beli  yang  rendah akibat  pengenaan  tarif  bea  masuk  0%  (perjanjian perdagangan bebas) bagi produk garam dari Australia dan  India  membuat  harga  garam  nasional  selalu tertekan.  Ketika jumlah garam yang diimpor lebih besar  daripada  produksi  nasional,  hal  itu  mampu menekan  daya  saing  produksi  lokal.  Perbedaan kualitas antara garam yang dihasilkan oleh Australia serta  India  dan  produksi  nasional  mengakibatkan terjadinya stagnasi pasar garam produksi nasional.
Dari  sisi  konsumen  akhir  atau  masyarakat yang  memerlukan  garam  konsumsi  beryodium, ketika produk domestik berada pada level tertentu, sedangkan di sisi lain jumlah impor besar dan tingkat konsumsi tinggi, hal itu akan mengakibatkan surplus konsumen.  Artinya,  masyarakat  dan  industri  yang memerlukan bahan baku garam akan diuntungkan oleh  kebijakan  impor  garam  akibat  melimpahnya stok bahan baku. Namun, bagi petambak garam yang merupakan  produsen,  kondisi  itu  dapat  menekan harga jual garam yang dihasilkan. Harga jual yang cenderung rendah akan menyebabkan berkurangnya pendapatan. Hal itu juga akan menyebabkan makin lemahnya daya saing petambak garam. Efek jangka panjangnya adalah kondisi itu dapat mengakibatkan perubahan  atau  konversi  lahan  garam  sebagai konsekuensi  dari  nilai  lahan  garam  yang  kurang kompetitif  dan  berkurangnya  jumlah  petambak garam karena perubahan profesi.

## IMPLIKASI KEBIJAKAN
Pemerintah  memiliki  andil  besar  dalam rangka  meningkatkan  daya  saing  petambak  garam dan  IKM  pengolah  garam.  Kebijakan  SNI  wajib untuk garam konsumsi beryodium, bagi konsumen akhir  (masyarakat  pengguna  garam  konsumsi beryodium),  merupakan  kebijakan  yang  baik dalam  rangka  memberikan  jaminan  atas  kualitas produk pangan dan dalam rangka mencegah GAKI. Bagi  petambak  garam,  kebijakan under- standardization sebagai  instrumen  proteksionisme ( pseudo-protectionism ) mampu memberikan kepastian  pasar  bagi  penyerapan  garam  produksi petambak  garam.  Namun,  kebijakan  itu  bukan
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
merupakan  katalis  bagi  peningkatan  kualitas garam  yang  dihasilkan  petambak  garam  lokal. Bisnis  garam  tidak  hanya  berorientasi  pada jumlah produksi, tetapi juga menyangkut harga jual. Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  mempercepat inovasi dan diseminasi teknologi pembuatan garam on farm .
Sistem liberalisasi melalui pasar bebas, seperti pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas antara Australia dan India yang merupakan pemasok garam impor  terbesar  ke  Indonesia,  membuat  produsen lokal akan sulit bersaing. Pasar garam lokal dengan kualitas  saat  ini  akan  sulit  untuk  melakukan ekspansi  ke  pasar  baru  seperti  pemenuhan  garam untuk industri aneka pangan serta industri lainnya. Oleh  karena  itu, under-standardization sebagai suatu  bentuk  proteksionisme  tidak  akan  efektif ketika tidak terjadi peningkatan kualitas bahan baku garam di hulu. Kebijakan itu bersifat jangka pendek dan tidak mampu menjadi katalis bagi peningkatan daya  saing  IKM  pengolah  garam  dan  petambak garam  itu  sendiri.  Meskipun  terdapat  jaminan ketersediaan  pasar  bagi  garam  produksi  petambak garam nasional, hal itu tidak menjamin harga yang baik. Hal ini disebabkan oleh pasar garam konsumsi dan pengasinan ikan yang tidak mampu menyerap seluruh produksi nasional. Sementara itu, industri lainnya  menggunakan  garam  impor  yang  sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industrinya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada para  petambak  garam,  IKM  pengolah  garam, dan  pedagang  garam  yang  terlibat  yang  telah meluangkan waktu dalam proses wawancara untuk mendukung  penelitian  ini.  Ucapan  terima  kasih juga  disampaikan  kepada  Kepala  Badan  Riset  dan SDM atas kesempatan dan izin pelaksanaan kegiatan penelitian.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dengan ini, kami nyatakan terkait kontribusi setiap  penulis  dalam  pembuatan  karya  tulis, penulis yang berkontribusi adalah Rahmadi Sunoko sebagai  kontributor  utama  serta    Asep  Saefuddin, Rizal Syarief Syarief, dan Nimmi Zulbainarni sebagai kontributor anggota.

## DAFTAR PUSTAKA
Anders, S., & Caswell, J. (2009). Standards as barriers versus standards as catalysts: Assessing the Impact of HACCP implementation on US seafood imports. American Journal of Agricultural Economics , 33 .
Anderson, K., Damania, R., & Jackson, L.A. (2004). Trade, standards, and the political economy of genetically  modified  food. CEPR Discussion
Papers 4526 . Ayyagari, M., Demirguc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2014). Who creates jobs in developing countries? Source: Small Business Economics ,
43 (1), 75–99. https://doi.org/10.1007/sl
Badan Pusat Statistik. (2014). Perdagangan antar wilayah komoditi garam . Badan Pusat Statistik.
Banerjee,  A.  v,  &  Duflo,  E.  (2005).  Growth  theory through the lens of development economics. In Handbook of Economic Growth (1st ed., Vol.
1, pp. 473–552). Elsevier.
Barrett, C.B., & Y. Yang. (2001). Rational incompatibility with international product standards. Journal of International Economics ,
54 (1), 171–191.
Barrett, S. (1994). Strategic environmental policy and international trade. Journal of Public Economics , 54 (3), 325–338.
Berry, A., & Mazumdar, D. (1991). Sma ll‐Scale Industry  in  the  Asian‐Pacific  Region. Asian‐ Pacific  Economic  Literature , 5 (2).  https://doi . org/10.1111/j.1467-8411.1991.tb00048.x Birch, D.L. (1981). Who creates jobs? The Public Interest , 3–14.
Brinkmann  T.,  Santonja  G.G.,  Schorcht  F.,  Roudier S., & Sancho L.D. (2014). Best available techniques (BAT) reference document for the production of chlor-alkali . Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies.
Cheong, C.W.H., Lee, M.H., & Weissmann, M.A. (2020). Credit access, tax structure and the performance of Malaysian manufacturing SMEs. International Journal of Managerial
Finance , 16 (4), 433–454. https://doi. org/10.1108/IJMF-08-2019-0308
C.S.T Kansil. (1970). Inti pengetahuan repelita (Cetakan II). Erlangga.
Das, M., & Rangarajan, K. (2020). Impact of policy initiatives and collaborative synergy on sustainability and business growth of Indian SMEs. Indian Growth and Development Review , 13 (3), 607–627. https://doi. org/10.1108/IGDR-09-2019-0095
Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. (2008). Rancangan blue print pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman . Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan.
Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran. (2003). Pemberdayaan garam rakyat (Issue a). Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran KKP.
Falentina,  A.T.,  &  Resosudarmo,  B.P.  (2019).  The impact of blackouts on the performance of micro  and  small  enterprises:  Evidence  from Indonesia. World Development , 124 . https:// doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104635
Fischer, R., & P. Serra. (2000). Standards and protection. Journal of International Economics, 52 (2), 377–400.
Gall, M.D., Gall, J.P., & Borg, W.R. (2007). Educational research: An introduction (8th ed.). Pearson.
Grundke, R., & Moser, C. (2019). Hidden protectionism? Evidence  from  non-tariff  barriers  to  trade  in the United States. Journal of International Economics , 117 , 143–157. https://doi. org/10.1016/j.jinteco.2018.12.007
Kareem, F.O., & Martínez-Zarzoso, I. (2020). Are EU standards detrimental to Africa’s exports? Journal of Policy Modeling , 42 (5), 1022–1037. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.04.006
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2015a). Laporan kinerja kementerian kelautan dan perikanan tahun 2014 .
_______. (2015b). Rencana strategik 2015-2019 . _______. (2016). Laporan kinerja 2015 .
_______. (2018). Kelautan dan perikanan dalam angka tahun 2018 .
_______. (2020). Rencana strategis 2020-2024 .
_______. (2021, May 5). Dashboard kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan . Https://Satudata.Kkp.
Go.Id/Dashboard_kusuka.
Peraturan Menteri Perindustrian, Pub. L. No. 88/M-IND/ PER/10/2014:  Perubahan  atas  peraturan menteri perindustrian nomor 134/M-IND/ PER/10/2009  tentang  peta  panduan  (road map) pengembangan klaster industri garam, Kementerian Perindustrian (2014).
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2021). Siaran pers KPPU No 34 KPPU PR IV 2021 . la Haye, L. (2008). Mercantilism: The concise encyclopedia of economics. In The Concise Encyclopedia of Economic . https://www. econlib.org/library/Enc1/Mercantilism.html.
Li, C., & Whalley, J. (2021). Trade protectionism and US manufacturing employment. Economic Modelling , 96 , 353–361. https://doi. org/10.1016/j.econmod.2020.03.017
Maertens, M., & Swinnen, J. (2007). Standards as barriers and catalysts for trade and poverty reduction. J. Int. Agric. Trade Dev , 4 (1), 47– 61.
Maertens,  M.,  &  J.F.M.  Swinnen.  (2009).  Trade, standards and poverty: evidence from Senegal. World Development , 37 (1), 161–178.
Marette, S., & J.C. Beghin. (2010). Are Standards always Protectionist? Review of International Economics,
18 (1), 179–192.
Maskus,  K.,  &  J.S.  Wilson  (eds.).  (2001). Quantifying the impact of technical barriers to trade: Can it be done?, . Michigan University Press.
Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM, Pub. L. No. 103/Kep./M.KUM/VII/2003,
Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (2003).
Keputusan  Menteri  Perindustrian,  Pub.  L.  No. Nomor  29/M/SK/2/1995:  Pengesahan  serta penerapan  standar  nasional  Indonesia  dan penggunaan tanda SNI secara wajib terhadap 10 (sepuluh) macam produk industri, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (1995).
Munadi  E.  (2016). Dilema  pergaraman  di  Indonesia: Info  komoditi  garam .  Badan  Pengkajian  dan Pengembangan Perdagangan.
Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data  type  versus  data  analysis.  In Language Teaching  Research (Vol.  19,  Issue  2,  pp.  129– 132).  SAGE  Publications  Ltd.  https://doi. org/10.1177/1362168815572747
Olabisi, M., Tschirley, D. L., Nyange, D., & Awokuse, T.  (2021).  Does  trade  protectionism  promote domestic food security? Evidence from Tanzanian edible  oil  imports. Global  Food  Security , 28 . https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100470
Keputusan  Presiden,  Pub.  L.  No.  69/1994:  Pengadaan garam  beriodium,  Pemerintah  Republik Indonesia (1994).
PT Garam. (2017). Rencana strategis PT. Garam (persero) . Pusat Data Statistik dan Informasi. (2018). Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2018 .
Schleich,  T.  (1999).  Environmental  quality  with endogenous  domestic  and  trade  policies. European  Journal  of  Political  Economy , 15 (1), 53–71.
Sedivy,  M.V.  (2008).  Economy  of  salt  in  chloralkali manufacture. National Salt Conference 2008 .
Sheldon, I. (2012). North-south trade and food standards: What can general equilibrium analysis tell us? The World Trade Review, This Issue.
Sjöholm,  F.,  &  Lundin,  N.  (2010).  The  role  of  small firms in the technology development of China.
World Economy , 33 (9). https://doi.org/10.1111/ j.1467-9701.2010.01282.x
Soon,  B.M.,  &  Thompson,  W.  (2020).  Non-tariff barrier on chicken imports into Russia: Impact on  production,  trade  and  prices. Journal  of Policy  Modeling , 42 (3),  583–596.  https://doi. org/10.1016/j.jpolmod.2019.11.002
Sturm, D.M. (2006). Product standards, trade disputes, and  protectionism. Canadian  Journal  of Economics , 39 (2), 564–581.
Swinnen,  J.  (2016).  Economics  and  politics  of  food standards, trade, and development. Agricultural Economics (United Kingdom) , 47 , 7–19. https:// doi.org/10.1111/agec.12316
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
Swinnen,  J.F.M.,  &  T.  Vandemoortele.  (2008).  The political  economy  of  nutrition  and  health standards in food markets. Review of Agricultural Economics, , 30 (3), 460–468.
Swinnen,  J.F.M.,  &  T.  Vandemoortele.  (2009).  Are food safety standards different from other food standards?  A  political  economy  perspective. European  Review  of  Agricultural  Economics ,
36 (4), 507–523.
Swinnen,  J.,  &  Vandemoortele,  T.  (2012).  Trade  and the  political  economy  of  standards. World Trade  Review , 11 (3),  390–400.  https://doi. org/10.1017/S1474745612000213
Swinnen J.F.M, & T. Vandemoortele. (2011). Trade and the political economy of food standards. Journal of Agricultural Economics , 62 (2), 312–320.
Tambunan,  T.T.H.  (2009). SMEs  in  Asian  Developing Countries (1st ed.). Palgrave Macmillan. Thilmany,  D.D.,  &  C.B.  Barrett.  (1997).  Regulatory barriers  in  an  integrating  world  food  market. Review of Agricultural Economics , 19 (1), 91–107.
Tian,  H.  (2003).  Eco-labelling  scheme,  environmental protection, and protectionism. Canadian Journal of Economics , 36 (3), 608–633. Ugwu-oju, O.M., Onodugo, A.V., & Mbah, C.P. (2020). Appraisal of government funding schemes on the development of small and medium enterprises in Nigeria: a study of Enugu state. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development , 16 (3),  165–179.  https://doi. org/10.1108/WJEMSD-08-2019-0067
UNICEF.  (2013). Review  of  national  legislation  for universal salt iodization: South Asia and East Asia and  the  Pacific .  https://www.unicef.org/eap/ reports/review-national-legislation-universal- salt-iodisation
Vogel D. (1995). Trading Up: consumer and environmental regulation in a global economy . Harvard University Press.
Voinescu,  R.,  &  Moisoiu,  C.  (2015).  Competitiveness, theoretical  and  policy  approaches:  Towards  a more  competitive  EU. Procedia  Economics  and Finance , 22 (November 2014), 512–521. https:// doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00248-8
Xiang,  D.,  Zhao,  T.,  &  Zhang,  N.  (2022).  How  can government  environmental  policy  affect  the performance of SMEs: Chinese evidence. Journal of Cleaner Production , 336 , 130308. https://doi. org/10.1016/j.jclepro.2021.130308
Zheng,  Y.,  Li,  C.,  &  Liu,  Y.  (2021).  Impact  of environmental  regulations  on  the  innovation of SMEs: Evidence from China. Environmental Technology  &  Innovation , 22 ,  101515.  https:// doi.org/10.1016/j.eti.2021.101515
Xiang,  D.,  Zhao,  T.,  &  Zhang,  N.  (2022).  How  can government  environmental  policy  affect  the performance of SMEs: Chinese evidence. Journal of Cleaner Production , 336 , 130308. https://doi.
org/10.1016/j.jclepro.2021.130308
Zheng,  Y.,  Li,  C.,  &  Liu,  Y.  (2021).  Impact  of environmental  regulations  on  the  innovation of SMEs: Evidence from China. Environmental Technology  &  Innovation , 22 ,  101515.  https:// doi.org/10.1016/j.eti.2021.101515