## PENGAWASAN TERHADAP LEGALITAS PASPOR DALAM RANGKA PENCEGAHAN TKI NONPROSEDURAL DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI MALANG
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/410
DOI: 10.52617/jikk.v6i1.410

## Lara Agista
Laraagista6@gmail.com Universitas Muhammadiyah Malang M. Syaprin Zahidi syaprin@umm.ac.id Universitas Muhammadiyah Malang
Abstract . This study analyzes the forms of supervision and policies on the legality of  passports  as  a  requirement  for  Indonesian  immigration  cross-border  travel documents.  As  part  of  efforts  to  realize  Indonesian  policies,  monitoring  of  the legality of passports is one way to detect invalid forms of forging passport data. The problem of research is how the sanctions are against perpetrators of falsifying data  on  illegal  passport  ownership  and  monitoring  the  legality  of  passports  for Indonesian citizens and foreigners at the Immigration Office Class 1 TPI Malang. The  method  in  this  study  uses  the  document  study  method,  which  utilizes secondary data obtained from relevant journals, books, newspapers, and websites. And also conduct field studies directly at the immigration office class 1 TPI Malang to find out how the surveillance measures and policies against illegal passports. The  results  of  this  study  indicate  that  the  existence  of  criminal  law  and accountability for perpetrators who are included in the elements of a criminal act will be asked for criminal responsibility in a juridical manner.
Keywords : Passport, illegal, criminal sanctions
Abstract Penelitian ini menganalisis bentuk pengawasan dan kebijakan terhadap legalitas  paspor  sebagai  syarat  dokumen  perjalanan  lintas  negara  keimigrasian Indonesia. Sebagai bagian dari upaya realisasi kebijakan Indonesia, pengawasan terhadap  legalitas paspor  merupakan salah satu bentuk cara  untuk mengetahui bentuk  pemalsuan  data  paspor  yang  tidak  valid.  Permasalahan  penelitian mengenai bagaimana sanksi terhadap pelaku pemalsuan data kepemilikan paspor ilegal dan pengawasan kelegalitasan paspor bagi WNI dan WNA di kantor imigrasi kelas  1  TPI  Malang.  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  studi dokumen  yaitu  memanfaatkan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  jurnal,  buku, surat kabar, dan website yang relevan. Dan juga melakukan studi lapangan secara langsung  di  kantor  imigrasi  kelas  1  TPI  Malang  untuk  mengetahui  bagaimana tindakan pengawasan serta kebijakan terhadap paspor ilegal. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  adanya  hukum  pidana  dan  pertanggungjawaban  terhadap pelaku yang masuk dalam unsur-unsur tindak pidana maka akan diminta tanggung jawab pidana secara yuridis.
Keywords : Paspor, ilegal, Sanksi pidana

## 1. INTRODUCTIONS
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), menjelaskan tentang perlindungan dan penempatan TKI
yang berada di luar negeri setiap Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana dapat memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dan menerima gaji  (Zaini & Brillian, 2021). Salah satu persoalan yang banyak dihadapi  oleh  pemerintah  Indonesia  adalah  tentang  penempatan  TKI  ke  luar negeri secara ilegal atau disebut dengan Non  prosedural.  TKI  Non  prosedural merupakan  WNI  yang  bekerja  diluar  negeri  dengan  menggunakan  cara  yang ilegal  atau  tidak  benar.  Syarat  dalam  penempatan  TKI  Non  prosedural  ini merupakan  salah  satu  cara  untuk  memalsukan  data  dan  mengubah  atau menyamarkan  data  diri  maupun  dokumen  lainnya  yang  bersangkutan  dengan calon  TKI.  TKI  Non  prosedural  ini  biasanya  tidak  mengikuti  tata  cara  maupun mekanisme  penempatan  yang  sudah  diatur  dalam  Undang-undang  yang berlandaskan ketentuan hukum berlaku.
Jika dilihat sendiri ada beberapa penyebab utama masih banyak terjadinya penyelundupan  TKI  Non  prosedural  di  Indonesia.  Penyebab  pertama,  yaitu karena  masih  minimnya  pemahaman  masyarakat  tentang  tata  cara  dan mekanisme  penempatan,  pengawasan  sampai  perlindungan  TKI  itu  sendiri. Kedua,  masih  kurangnya  keterbatasan  informasi  yang  diperoleh  oleh  pihak PJTKI  mengenai  pasar  kerja  yang  dibutuhkan  di  luar  negeri.  Ketiga,  semakin banyaknya kasus calo yang memasukkan WNI untuk menjadi TKI dengan syarat yang  ilegal  dan  masih  adanya  praktek  imigrasi  tradisional  (Arifin  & Nurkumalawati, 2020).
Menurut data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang pada tahun 2020 terdapat 49 paspor yang ditolak karena termasuk prosedural ilegal yang menyangkut dengan perdagangan manusia (human trafficking) . Penolakan ini merupakan salah satu upaya realistis untuk  mencegah proses perdagangan manusia.  Sebelumnya  pada  tahun  2017  sebanyak  12  kasus  TKI  ilegal  yang melibatkan  warga  Malang  dengan  67  pengajuan  paspor  yang  ditolak.  Tahun 2018  juga  terdapat  kasus  yang  terindikasi  TKI  Nonprosedural  sebanyak  17 permohonan paspor yang ditolak (Imigrasi.go.id, 2020).
Permasalahan  seperti  ini  bukanlah  hal  yang  baru.  Keberadaan  TKI  Non prosedural dapat diperkirakan menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan TKI yang  berstatus  secara  resmi.  Banyak  kondisi  yang  menyebabkan  TKI  ilegal semakin  tinggi  dikelompokan  menjadi  dua  yaitu  pertama,  seseorang  yang melakukan  kunjungan  ke negara  lain  secara  resmi  dengan  tujuan  wisata  atau berkunjung ke keluarga tetapi melewati batas izin, dan yang kedua, seseorang yang berkunjung ke luar negeri dengan dokumen yang ilegal dan tanpa adanya izin keluar. Biasanya hal seperti ini banyak terjadi di Malaysia karena kurangnya pengawasan melalui perjalanan laut.
Peranan imigrasi dalam pencegahan TKI Nonprosedural sangatlah penting. Karena  jika  dilihat  dalam  pengawasan  dan  fungsi  pelayanan  publik,  imigrasi melakukan  secara  ketat.  Sehubungan  dalam  pencegahan  TKI  Nonprosedural tersebut, Direktur jenderal Imigrasi membuat surat edaran tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui jalur Nonprsedural dengan Dirgen Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017. Hal ini ditujukan untuk realisasi dalam pencegahan, pengawasan serta penerbitan paspor di TPI (Mardizan & Syamsir, 2019).
Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang sendiri sudah menerapkan unsur dalam pencegahan  TKI  Non  prosedural  melalui  pencegahan  lebih  awal  dengan melakukan pengecekan dokumen harus melalui tahap seleksi secara transparan.
Selanjutnya  pengawasan  lebih  lanjut  tentang  status  keberangkatan  calon  TKI yang  berada  di  embarkasi  baik  melalui  jalur  udara,  laut  maupun  darat  harus melalui  tahap  seleksi  pemutihan  akibat  masih  adanya  status  melanggar  izin tinggal  yang  melewati  izin  dari  tanggal  yang  sudah  ditetapkan  di  dokumen imigrasi.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  penelitian  ini  lebih  mengarah  pada “Pengawasan  terhadap  Legalitas  Paspor  dalam  rangka  Pencegahan  TKI  Non prosedural di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dalam penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang dalam mencegah TKI Nonprosedural dan kendala apa saja yang dihadapi hingga solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi terkait TKI Nonprosedural.

## 2. METHOD
Metode penelitian ini menggunakan bentuk kualitatif, yaitu penelitian yang menunjukkan data yang relevan tentang objek yang sedang diteliti dan keadaan lapangan  saat  penelitian  berlangsung.  Penelitian  ini  berlangsung  di  Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Malang. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Imigrasi  Kelas  1  TPI  Malang,  Kasubsi  Lantaskim  bagian  perizinan,  Seksi Inteldakim bagian bagian pengawasan,  Kasubsi Infokim bagian informasi, dan masyarakat  selaku  pemohon  paspor.  Menurut  Sugiyono  penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  berlandaskan  filsafat  yang  menjelaskan  tentang fenomena sosial atau peristiwa yang sedang terjadi  (Sugiyono, 2014). Metode pengumpulan data merupakan teknik yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan  data  penelitian.  Peneliti  menggunakan  beberapa  teknik  dalam pengumpulan  data  untuk  melengkapi  dan  memperdalam  subjek  yang  akan diteliti.  Sugiyono  mengatakan  bahwa  metode  pengumpulan  data  adalah penelitian  lapangan  ( Field  Research ),  dilakukan  dengan  cara  mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penulisan  ini  adalah dengan studi kepustakaan, studi lapangan (observasi), dan dokumentasi.
a. Studi Kepustakaan ( library research )
Digunakan  untuk  mendapatkan  teori-teori,  pendapat-pendapat  serta pokok-pokok pikiran  yang  terdapat  dalam  media. Studi  kepustakaan berasal  dari  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  dan  data  media  lainnya  yang hubungannya  dengan  metode  yang  akan  digunakan  untuk penyusunan penelitian ini..
b. Studi lapangan
Merupakan pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti dengan observasi dan wawancara  mendalam.  Observasi  ( observation )  atau  pengamatan merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  paling  utama  dalam penelitian  kualitatif.  Karena  dengan  observasi  berarti  peneliti melakukan pengamatan melalui pencatatan atau pengkodean perilaku individu atau suasana, kondisi, dan sebagainya.
c. Studi dokumenter
Merupakan  suatu  metode  atau  teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian kualitatif untuk mengungkapkan, mencari berbagai informasi dari sumber- sumber  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian.  Selain  itu,  teknik
pengumpulan  data  melalui  studi  dokumentasi  diartikan  sebagai  upaya untuk  memperoleh  data  dan  informasi  berupa  catatan  tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah model analisis data interaktif yang digunakan oleh Miles dan Huberman. Metode analisis  data  model  interaktif  menurut  Miles  dan  Huberman  terdiri  atas  tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan. Data  display ,  merupakan  suatu  kesimpulan  informasi  yang tersusun  yang  membolehkan  pendeskripsian  kesimpulan  dan  pengambilan tindakan. Kesimpulan atau verifikasi dari permulaan pengumpulan data hingga akhir pembahasan (Thalib, 2022).

## 3. RESEARCH

## Pengawasan
Pengertian  pengawasan  sendiri  merupakan  suatu  dalam  melakukan fungsinya  dengan  baik  untuk  mengorganisir  agar  tetap  berjalan  dengan  baik. Pengertian  pengawasan  menurut  Prajudi  yaitu  suatu  kegiatan  yang  dilakukan untuk membandingkan tentang apa yang sedang dijalankan dengan apa yang akan direncanakan (Kezia M. Layuck, Rudy R. Watulingas, 2020). Dari definisi tersebut  pengawasan  berarti  suatu  proses  pengamatan  dalam  melakukan kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan terencana sekaligus pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah segala penyimpangan. Dengan hal tersebut ada beberapa pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan sifat dari pengawasan yang dijelaskan oleh para ahli. Menurut Juniarso, dalam melaksanakan  kegiatan  pengawasan  bagi  pelayanan  publik  dilakukan  dengan beberapa cara:
1.  Pengawasan  fungsional  adalah  pengawasan  yang  biasanya  dilakukan oleh aparat pemerintahan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang berlaku di Undang-undang.
2.  Pengawasan  melekat  adalah  pengawasan  ini  biasanya  dilakukan  oleh atasan  kantor  langsung  yang  sudah  ditetapkan  melalui  perundang- undangan.
Pengawasan juga memiliki sifat dalam melakukan sesuatu. Ada beberapa cara untuk melakukan proses pengawasan menurut T. Hani Handoko:
1.  Penetapan standar, dalam melakukan hal ini ada beberapa tujuan, target dan sasaran dalam melakukan sebuah pengawasan yang sesuai dengan standar berlaku.
a.  Tujuan,  tujuan  sendiri  merupakan  bentuk  yang  akan  diharapkan dari beberapa untuk memulai sebuah pengawasan
b.  Sasaran, sasaran ini dilakukan untuk merencanakan bentuk yang khusus dari tujuan itu sendiri
c.  Target, target dilakukan untuk menilai sesuatu yang ingin dicapai
2.  Pengukuran  pelaksanaan  kegiatan,  hal  ini  ditujukan  untuk  memastikan suatu  kapasitas  yang  baik.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  pengawasan pengukuran ini berada pada tahap kedua.
a.  Jadwal  pelaksanaan  kegiatan  biasanya  dilakukan  untuk melakukan penentuan waktu. Dalam melaksanakan pengawasan penting  untuk  melakukan  penjadwalan  agar  pengawasan  dapat tertata untuk mencapai tujuan tertentu.
b.  Bentuk pengukuran  pengawasan  juga  penting dalam  melakukan pengukuran suatu kegiatan
c.  Personil  yang  melakukan  pengawasan,  dalam  hal  ini dibutuhkannya pembentukan pembagian kerja untuk mendapatkan efisiensi yang baik.
3.  Pengukuran  pelaksanaan  kegiatan,  ada  empat  cara  dalam  melakukan pengukuran pelaksanaan sebagai berikut:
a.  Melakukan observasi secara langsung untuk melihat keadaan yang sedang terjadi di lapangan.
b.  Membuat  laporan-laporan  dalam  bentuk  tulisan  maupun  lisan sebagaimana laporan tersebut digunakan untuk pertanggungjawaban kepada atasan melalui pekerjaan yang sudah diberikan.
c.  Melakukan kegiatan sesuai dengan metode yang berlaku. Setiap organisasi harus  melakukan metodenya  sesuai  dengan  prosedur pengawasan yang dilakukan dalam setiap kegiatan.
d.  Melakukan  pemeriksaan  secara  bertahap  atau  disebut  dengan inspeksi.
4.  Melakukan  perbandingan  dalam  pelaksanaan  standar  analisa  terhadap penyimpangan.  Dalam  tahap  ini  biasanya  dilakukan  perbandingan pelaksanaan untuk mengukur mengapa suatu tujuan tidak dapat tercapai.
5.  Melakukan tindakan koreksi lanjutan bila diperlukan.

## Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
TKI  adalah  warga  negara  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri  dalam hubungan kerja dengan jangka waktu tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  RI  Nomor  22  tahun  2014  yang  menjelaskan  bahwa  TKI digunakan untuk orang yang mampu dalam bekerja dan dapat memenuhi syarat (Trisapto  Wahyudi  Agung  Nugroho,  2018).  TKI  sendiri  dikirim  sesuai  dengan persetujuan  dan  keinginan  secara  legal,  sesuai  dengan  bakat,  minat,  dan kemampuannya  dengan  melalui  banyak  proses  perekrutan  dan  dokumen  asli. Program TKI ini termasuk kedalam sebuah pemanfaatan pasar dalam hubungan kerjasama  internasional  untuk  lebih  meningkatkan  kemampuan  tenaga  kerja serta perlindungan tenaga kerja baik dari awal pemberangkatan sampai kembali lagi ke Indonesia. Perlindungan TKI juga dilakukan secara merata dengan tidak membedakan gender, diskriminasi, hak, dan demokrasi setiap manusia. Adapun beberapa  peraturan  tentang  kegiatan  penempatan  TKI  yang  tertuang  dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 (Mardizan & Syamsir, 2019):
a)  Melakukan pengurusan surat izin
b)  Merekrut anggota dan tahap seleksi
c)  Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja
d)  Melakukan pengecekan kesehatan e)  Melakukan pengurusan dokumen sesuai dengan data diri f)  Uji kompetensi
g)  Melakukan pembekalan akhir sebelum pemberangkatan
h)  Melepas TKI keluar negeri atau pemberangkatan
Pengertian TKI Non prosedural sendiri merupakan warga negara Indonesia yang  bekerja  keluar  negeri  tetapi  melalui  dengan  tahap  yang  ilegal.  Hal  ini dikelompokan  menjadi  tiga  prosedur  penempatan  TKI  Non  prosedural  (Ferdin Bakker & Imigrasi, 2021):
1.  Illegal  Entry  :  seseorang  yang  masuk  keluar  negeri  tanpa  adanya dokumen  asli  dan  tidak  melalui  pemeriksaan  perjalanan  seperti  paspor dan visa.
2.  Illegal  Stay  :  seseorang  yang  melakukan  kegiatan  keluar  negeri  tetapi surat izin tinggalnya sudah tidak berlaku atau sudah melewati batas waktu yang berlaku sesuai dengan ketetapan imigrasi.
3.  Illegal Entry dan Illegal Stay : seseorang yang masuk keluar negeri untuk melakukan  suatu  kegiatan  secara  Non  prosedural  baik  dalam memanipulasi  data  diri  dan  dokumen  perjalan  TKI  sampai  dengan mengabaikan prosedur untuk penempatan calon TKI yang sudah diatur oleh hukum.

## Pengawasan Keimigrasian dalam Pembuatan Paspor
Pengawasan merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan imigrasi dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dalam UU Nomor 6 tahun 2011  pasal  66  Ayat  2  tentang  pengawasan  keimigrasian  terhadap  WNI  yang memohon dalam pengajuan dokumen perjalanan baik paspor masuk dan keluar yang  berada  diluar  wilayah  Indonesia  dan  pengawasan  kepada  orang  asing mengenai lalu lintas keadaan kegiatan orang asing tersebut. Terdapat dua aspek yang meliputi pengawasan keimigrasian adalah (Yunda Anastesia, 2020):
1.  Pengawasan  administrasi,  pengawasan  ini  dilakukan  untuk mengecek surat perjalanan WNI maupun WNA yang berupa surat rekomendasi,  surat  pernyataan,  sponsor,  surat  rekomendasi instansi, tiket pesawat, kartu kedatangan/keberangkatan, surat izin pengelolaan dara imigrasi.
Pengawasan operasional, pengawasan ini dilakukan untuk mengecek kegiatan saat melakukan foto, wawancara, interogasi pengamanan, maupun penyusupan sehingga tidak terjadinya deteksi mengenai TKI Non prosedural.

## Pengawasan  terhadap  Legalitas  Paspor  dalam  Rangka  Pencegahan  TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang
Dalam melakukan pengawasan lebih tepatnya di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang melakukannya sesuai dengan tujuan, target maupun sasaran yang akan dituju.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  meningkatkan  pengawasan  di  Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang agar penggunaan paspor sesuai dengan fungsinya dan  tidak  untuk  disalahgunakan.  Selain  itu  pengawasan  juga  diperuntukkan untuk  calon  TKI  dalam  melindungi  diri  dari  banyaknya  perdagangan  manusia yang  sedang  marak  terjadi  di  berbagai  negara.  Sasaran  pengawasan  Kantor imigrasi Kelas 1 TPI Malang sendiri juga berkaitan dengan calon TKI yang sudah memiliki usia cukup umur untuk dapat melakukan permohonan dalam pembuatan paspor.  Target  utamanya  adalah  untuk  menekan  jumlah  TKI  Nonprosedural khususnya  di  wilayah  Malang.  Selanjutnya  pengawasan  untuk  menentukan pengukuran  pelaksanaan  kegiatan.  Penentuan  pelaksanaan  kegiatan  yang dilakukan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Malang  sudah  melalui  tahap penjadwalan  yang  tersusun  secara  terperinci  setiap  harinya.  Mulai  dari pengecekan kelengkapan data diri yang asli untuk dapat memperoleh keputusan
penerbitan  paspor.  Melalui Dirjen  Imigrasi  Surat  Edaran  Nomor  IMI- 0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Non prosedural dan Surat Dirlantaskim  Nomor  IMI.2-GR.01.01-0331  tanggal  24  Februari  2017  setiap Kantor  imigrasi  untuk  dapat  melakukan  langkah-langkah  dalam  menekan semakin banyaknya TKI Nonprosedural.
Dari hasil penelitian langsung di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang sudah melakukan  sesuai  dengan  SOP  ketetapan  perundang-undangan  yang  berlaku dalam melakukan penerbitan permohonan paspor.  Dalam tahap pertama proses pengawasan melalui kelengkapan dokumen dan keasliannya. Hal ini dilakukan sebagai syarat utama pemohon paspor untuk melihat kebenarannya. Ketelitian pihak kantor juga menjadi tanggungjawab utama dalam mengecek keaslian dari proses  pemohon  paspor  setiap orang.  Bentuk  pengawasan  di  tahap  ini  dilihat dari kesesuaian nama pemohon paspor dengan berkas lainnya. Di tahap kedua, adalah melakukan proses wawancara secara langsung oleh petugas kantor dan pemohon  paspor.  Proses  wawancara  ini  dilakukan  untuk  mengkroscek  benar atau tidaknya tentang kebenaran data yang pemohon sampaikan. Pada kasus TKI  Non  prosedural  sendiri  biasanya  para  petugas  imigrasi  menemukan ketidaksesuaian antara dokumen dengan wawancara yang sedang berlangsung. Maka  dari  itu  tindakan  wawancara  ini  merupakan  proses  pengawasan  yang paling  tepat  menolak  permohonan  paspor  tersebut.  Karena  ketidaksesuaian tersebut  pihak  imigrasi  dapat  menolak  secara  langsung  pemberian  paspor kepada  calon  TKI,  hal  ini  merupakan  upaya  untuk  mengurangi  perdagangan manusia  dan  menindaklanjuti  PJTKI  yang  menjadi  penanggung  jawab  utama calon TKI.
Lalu  pada  tahap  ketiga,  dilakukannya  pengukuran  pelaksanaan  kegiatan untuk mengamati proses pengawasan yang sedang berlangsung. Berdasarkan pengawasan  pengukuran  kegiatan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Malang dilakukan setiap hari pada saat pemeriksaan berkas, biometrik dan wawancara. Menurut  data  yang  peneliti  dapatkan  sepanjang  tahun  2022  terdapat  35.137 paspor  yang  diterbitkan.  Secara  rinci  291  pemohon  paspor  yang  ditolak diantaranya 131 adanya indikasi duplikasi dokumen, 85 pemohon paspor karena kurangnya  dokumen  pelengkap,  21  paspor  terindikasi  Nonprosedural,  dan  10 paspor  penolakan  secara  langsung  melalui  batal  sistem  (Malang.times,  n.d.). Selanjutnya pada tahap keempat,  melakukan tahapan yang paling kritis yaitu perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Adanya rencana  kerja  yang  sudah  tersusun  rapi  menjadikan  proses  pengawasan  dan berjalan  dengan  efektif  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku. Berdasarkan observasi langsung di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang sudah melakukan  sesuai  dengan  SOP.  Tetapi  pengawasan  yang  dilakukan  kurang cukup itu berasal dari pemohon yang melanggar peraturan berlaku. Sedangkan petugas  kantor  tetap  berusaha  agar  penerbitan  paspor  tersebut  bisa  berjalan dengan  lancar  dan  efektif  sesuai  dengan  peraturan.  Tahap  terakhir  yaitu melakukan pengecekan kembali bila diperlukan.  Tindakan seperti ini biasanya dapat berubah sesuai dengan apa yang perlu diubah. Biasanya dalam tahap ini perlu pada aspek wawancara paspor.

## Kendala Pengawasan pada Pelayanan Legalitas Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang
Adapun  kendala  yang  sering  dihadapi  dalam  hal  pengawasan  di  Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang dapat dibagi menjadi dua yaitu kendala internal dan external. Kendala internal sendiri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi
jalannya  pengawasan.  Dari  wawancara  yang  peneliti  dapatkan  pada  saat melakukan  observasi  secara  langsung  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Malang terdapat  kendala  yang  sering  terjadi  yaitu  adanya  sistem  pertukaran/rolling petugas kantor. Dengan sistem pertukaran petugas kantor ini biasanya terdapat miskomunikasi yang menjadikan pengawasan menjadi terganggu. Seharusnya penempatan pegawai kantor harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini  akan  berakibat  pada  ketidak  optimalnya  sistem  pengawasan  yang  sudah dibangun. Kendala external sendiri menyangkut dengan pemohon paspor yang masih  kurang  memberikan  keterangan  secara  jelas  mengenai  kepentingan pembuatan  paspor  sendiri.  Biasanya  calon  TKI  pemohon  paspor  hanya memberikan  keterangan  ingin  pergi  keluar  negeri  dengan  tujuan  mengunjungi keluarga, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan secara jelas dan berakibat  pada  semakin  banyaknya  TKI  Non  prosedural  di  wilayah  Malang. Kendala  external  selanjutnya  yaitu  perbedaan  antara  data  pemohon  paspor dengan  dokumen  aslinya.  Perbedaan  data  ini  biasanya  ditemukan  pada pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) di loket penerimaan.

## Upaya dalam menghadapi Kendala Pengawasan terhadap Legalitas Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang
Pada  perkembangan  globalisasi  seperti  ini,  mengakibatkan  semakin canggihnya  perkembangan  teknologi  pada  setiap  instansi  pelayanan  publik. Seperti halnya di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang yang sudah menerapkan kemajuan  teknologi  untuk  mencegah  adanya  kejahatan  pemalsuan  dokumen dengan bantuan teknologi digital (Chaharani et al., 2020). Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang telah mengelurkan paspor yang berbasis biometrik, yang mana paspor biometrik  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  apakah  pemohon  paspor  tersebut sudah  pernah  memiliki  paspor  sebelumnya  atau  belum  sama  sekali.  Paspor biometrik  ini  sebagai  upaya  mencegah  kepemilikan  paspor  ganda.  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.M.02-IZ.03.10  tahun  2006  yang  menjelaskan paspor  biometrik  dilakukan  dengan  cara  pengambilan  foto  maupun  sidik  jari pemohon  paspor  dengan menggunakan  foto  biometrik  sesuai  dengan  standar International Civil Aviation Organization (ICAO) (Pakilado, n.d.).

## Sanksi Pidana terhadap Pemalsuan Data Paspor yang tidak Valid
Sanksi  pidana  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  pemerintah  kepada pelaku yang sudah melakukan pemalsuan data pada paspor. Tindakan pidana ini dilakukan guna mencegah semakin banyaknya pelaku pemalsuan data yang tidak valid di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang. Sudah jelas pada Pasal 126 huruf  c  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  juga melarang perbuatan memasukan identitas palsu ke dalam pembuatan paspor. Ketentuan  Pasal  tersebut  menegaskan  bahwa:  “Setiap  orang  dengan  sengaja memberikan  data  yang  tidak  sah  atau  keterangan  yang  tidak  benar  untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (li ma ratus juta) Rupiah.” (Ariana Dalla et al., 2019).

## 4. CONCLUSION
Berdasarkan  penelitian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengawasan terhadap  legalitas  paspor  dalam  mencegah  TKI  Non  prosedural  di  Kantor Imigrasi  Kelas  1  TPI  Malang  sudah  melakukan  dengan  baik  bahkan  berjalan dengan lancar. Tetapi pada kenyataanya masih ada pula kendala yang sering dihadapi oleh petugas kantor seperti masih banyaknya ketidaksesuaian antara dokumen pemohon paspor dan keterangan pada saat wawancara berlangsung. Untuk  itu,  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Malang  selalu  meminta  pada  setiap pemohon paspor agar dapat melampirkan tambahan keterangan melalui sistem foto  biometrik,  melakukan  koreksi  wawancara  ulang,  melakukan  penolakan paspor  karena  adanya  ketidaksesuaian  serta  melakukan  kerjasama  dengan instansi  terkait  untuk  mengurangi  semakin  banyaknya  TKI  Nonprosedural  di wilayah Malang selanjutnya.

## 5. RESULT
Hasil  dari  pembahasan  ini  adalah  meskipun  sudah  ditetapkannya peraturan  hingga  diberlakukannya  Undang-Undang  Dasar  yang  mengatur tentang  TKI  Nonprosedural  ini  masih  banyak  dilakukan  masyarakat.  Salah satunya melalui penelitian langsung di diperoleh di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang  yang  menunjukkan  naik  turunnya  pengawasan  legalitas  terhadap legalitas paspor itu sendiri. Tetapi di Kantor Imigrasi Malang dapat meminimalisir pelaku TKI Nonprosedural dengan cara menggunakan teknik scan sidik jari dan wajah.

## REFERENCES
Ariana Dalla, L., Kopong Medan, K., & Wego Tadeus, D. (2019). Tanggung Jawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor. Jurnal Proyuris , 1 (1), 12 – 27.
Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 14 (2), 243.
https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.243-262
Chaharani, N. A., Adi, T. P., & Hasmi, D. L. (2020). Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (Apapo) Dalam Perspektif E- Government. Jurnal Kebijakan Publik , 11 (2), 83.
https://doi.org/10.31258/jkp.11.2.p.83-88
Ferdin Bakker, F., & Imigrasi, P. (2021). Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia Dalam Mencegah Dan Memberikan Perlindungan Ham Terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (Pmi-Np) Dari Kejahatan Transnasional (Contribution of the Role of Indonesian Immigration in Preventing and Protecting Human. 51 | Jlbp | , 3 (1), 1 – 69. https://imigrasi.go.id/berita/detail/humas- Imigrasi.go.id. (2020). Modus TKI Ilegal Imigrasi Malang Tolak 49 Paspor . https://www.imigrasi.go.id/id/2020/11/02/modus-tki-ilegal-imigrasi-malang- tolak-49-paspor/
Kezia M. Layuck, Rudy R. Watulingas, D. E. R. (2020). PENGAWASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT
MENURUT UU NOMOR 9 TAHUN 2015 . 2 (3), 4 – 5. Malang.times. (n.d.). Kantor Imigrasi Malang Terbitkan 35 ribu Paspor . https://malang.times.co.id/news/berita/f73o8kvw0q/Tahun-2022-Kantor- Imigrasi-Malang-Terbitkan-35-Ribu-Paspor
Mardizan, L. P., & Syamsir, S. (2019). Pengawasan Penerbitan Paspor Dalam Rangka Pencegahan Tki Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas I Padang.
Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 1 (1), 97 – 115. https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i1.8 Pakilado, M. R. (n.d.). Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing di Wilayah Negara RI dengan Pencantuman QR (Quick Response) Code pada Paspor Milik WNA . 5 . https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi- results Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kualitatif (Vol. 4, Issue 1).
Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya. Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah
, 5 (1), 23 – 33. https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581 Trisapto Wahyudi Agung Nugroho. (2018). PERAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA ANTISIPASI TERHADAP POTENSI KERAWANAN YANG DITIMBULKAN OLEH ORANG ASING DI WILAYAH INDONESIA (Role of Immigration Intelligence in the Anticipation on Potential Vulnerability Led by Foreigners in Indonesia). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 12 (3), 17.
Yunda Anastesia, K. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , 8 (8), 1218. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i08.p09
Zaini, Z. D., & Brillian, L. O. (2021). Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 6 (1), 11. https://doi.org/10.35973/jidh.v6i1.2615