## DINAMIKA HUKUM INTERNATIONAL SEBAGAI SUBSTANSI ETIKA ANTAR NEGARA DI DUNIA
Sang Made Merta Widnyana, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya,

## M. Jodi Setianto
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail: sang.merta@undiksha.ac.id

## Info Artikel

## Abstract
The purpose of this paper is to provide an understanding of International Law that is reviewed in general through research and study by experts and characteristics related to  International  Law  with  a  view  on  the  behavior  and relations between countries regarding the application of International  Law  In  the  past  and  in  times  like  the present  that  have  undergone  several  processes  of globalization  that  cause  changes  in  the  times  and changes in the behavior of every society in the country related to aspects of International Law.
Based  on  the  results  of  the  discussion  that  can  be concluded  that  all  kinds  of  actions  and  behaviors  of objects and subjects in International Law is a discussion that becomes a real point in International Law ranging from Relations between States, International Organizations, Individuals, or even Companies struggling in  the  multinational  field  are  things  discussed  and reviewed in International Law.

## Abstrak
Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  memberikan sebuah  pengertian  mengenai  Hukum  International yang  di  kaji  secara  umum  melalui  penelitian  serta kajian  oleh  para  ahli  serta  khasus  maupun  isu  yang berhubungan  dengan  Hukum  International  dengan berpandangan  pada  perilaku  serta  hubungan  antar negara  mengenai  penerapan  Hukum  International  di masa  lalu  serta  dimasa  seperti  sekarang  yang  telah

## GANESHA LAW REVIEW Volume 4 Issue 2, November 2022
P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Masuk: 1 September 2022 Diterima: 1 Oktober 2022 Terbit: 1 November 2022
Keywords: International Law, Subjects and Objects, International Relations
Kata kunci: Hukum International, Subjek serta Objek, Hubungan International
Made Krishna Dwipayana Aryawan
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
mengalami  beberapa  proses  globalisasi  yang menyebabkan  perubahan  zaman  serta  perubahan tingkah laku setiap masyarakat dalam negara berkaitan dengan aspek Hukum International.
Berdasarkan hasil pembahasan yang dapat disimpulkan bahwa segala jenis tindakan serta perilaku objek  serta  subjek  dalam  Hukum  International merupakan  sebuah  pembahasan  yang  menjadi  pokok nyata dalam Hukum International mulai dari Hubungan antar  Negara,  Organisasi  International,  Individu,  atau bahkan  Perusahaan  yang  bergelut  dalam  bidang Kerjasama merupakan hal – hal yang dibahas serta di kaji dalam Hukum International.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Hukum International menjadi istilah penting kaitanya dalam interaksi maupun kerjasama antar negara dalam bidang international, Hukum International merupakan sebuah etika serta pandangan perilaku sebuah negara bersikap terhadap negara lainya mengenai  subjek  serta  objek  yang  di  emban  dalam  Hukum  International.  Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai aturan yang mengatur entitas dalam lingkup internasional. Pada mulanya, pengertian hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum  yang  mengatur  perilaku  dan  hubungan  antarnegara.  Namun,  dalam perkembangannya, pengertian hukum internasional pun meluas dan hubungan negara dengan  organisasi  internasional,  hubungan  antara  organisasi  internasional  dengan organisasi lainnya, hubungan negara dengan individu dalam konteks khusus, dan lain sebagainya. Dalam hubungan negara international sudah merupakan sebuah kewajiban untuk  setiap  bangsa  menjalin  sebuah  kerjasama  yang  berguna  sebagai  relasi  dalam pelaksaan sebuah program dalam hubungan international antar negara kedepanya, bisa dikatakan  secara  sempit  fungsi  hubungan  international  bukanya  hanya  sebagai pertemanan  melainkan  sebagai  pendukung  negara  yang  memiliki  kedaulatan  agar dalam kondisi terdesak tersebut negara yang menjalin relasi dapat berkontribusi baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  pelaksaanya  tergantung  pada  aturan yang  mengikat  serta  mengatur  hal  dimaksud  dalam  pelaksaanya  yang  sepatutnya ditaati dan menjadi acuan dalam sebuah pelaksanaan 1 .
Terlepas  dari  hal  tersebut,  Pembahasan  hukum  International  tidak  hanya semata-mata mengatur tentang hubungan international saja, tetapi segala sesuatu yang menjadi  sangkut-paut  yang  dapat  menjadi  problema  serta  permasalahan  terhadap keseimbangan  dunia  international  dalam  masa  globalisasi  ini  menjadi  point  penting dari  pembahasan  Hukum  International  itu  sendiri.  Dibentuknya  beberapa  organisasi international beranggotakan beberapa neagara yang dimulai pada tahun 1900an awal merupakan  sebuah  bukti  serta  saksi  bahwa  hubungan  antar  negara  memang  sudah terjalin sejak bertahun lamanya dengan tujuan serta prinsip yang dipegang kokoh untuk menyelesaikan masalah maupun konflik yang sedang terjadi. Tapi sebuah masalah pasti selalu mendampingi, tidak selama nya organisasi yang dibangun pada awal era 1900an
1 Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., Pengahantar Hukum International, Penerbit Lakeisha, 2020, Halaman 5, Pengertian Hukum International.
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
tersebut berjalan dengan mulus bahkan kebanyakan organisasi yang terbentuk tersebut bubar  bahkan  menimbulkan  perpecahan  antara  para  anggotanya  yang  mengingkari sebuah komitmen atau pun prinsip yang dilanggar oleh salah satu anggota dan pada akhirnya masalah pun terjadi.
Dari  perdana  konflik  tersebut  dapat  menjadi  sebuah  awal  serta  akhir  karena tersulut oleh panas nya suasana kekisruhan yang tidak dapat terpendam dari berbagai sudut arah serta sudut pandang yang kian membabi buta satu sama lain. “Konflik adalah senjata, konflik adalah ancaman, dan Konflik membunuh sebuah negara maupun bangsa secara  p erlahan  namun  pasti”  Permasalahan  antar  negara  yang  diakari  oleh  paham politik,  perebutan  kekuasaan,  serta  ideology  tidak  jarang  menghasilkan  sebuah deklarasi perang yang menjadi puncak teratas atas sebuah permasalahan antar negara. Membahas  masalah  perang  tidak  lengkap  rasanya  jika  tidak  membahas  Kekisruhan Perang Dunia II yang dipelopori dengan adannya tumbuhnya fasisme Italia pada tahun 1920-an, militerisme Jepang serta serangannya terhadap Tiongkok pada tahun 1937, dan secara khusus, perebutan kekuasaan politik di Jerman pada tahun 1933 oleh Adolf Hitler  dengan  partainya,  NSDAP,  serta  kebijakan  politik  luar  negerinya  yang  agresif. Penyebab langsung adalah Britania dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman setelah Jerman menyerang Polandia pada bulan September 1939 2 .
Dengan adanya Perang Dunia 2 ini genosida serta penindasan yang melanggar hak hidup seseorang pun di langgar semaunya, banyak umat manusia mati dengan sia- sia dengan tidak lagi menikmati manisnya buah kehidupan duniawi karena hak untuk hidupnya  dirampas  dengan  kejinya.  Namun,  di  balik  itu  semua  setelah  sekian  lama banyak orang sudah lupa serta meninggalkan masa kelam peperangan tersebut dengan di gantinya banyak orde serta zaman di masing-masing wilayah negara yang kemudian diganti  oleh  pemerintahan  serta  tatanan  negara  yang  mendominasi  wilayah pemerintahan seperti sekarang sesuai dengan tempat berlakunya aturan tersebut.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Hukum Internasional
Membahas mengenai Hukum International di zaman globalisasi seperti sekarang yang  di  imbangi  dengan  kemajuan  teknologi  yang  makin  pesat  secara  kompleks menghadirkan tatanan serta kebiasaan hidup baru yang berubah dari orde penjajahan hingga era modern seperti sekarang, Hukum International kerap di pandang sebagai sebuah  sikap  maupun  etika  dalam  hubungan  International  mancan  negara  yang memiliki tujuan Mampu menciptakan sistem hukum secara teratur didalam hubungan- hubungan internasional yang memperhatikan asas keadilan. Mampu mengatur masalah penting  bersama  dalam  hubungan  antara  subjek-subjek  hukum  internasional.  Serta berfungsi dan berperan aktif sebagai suatu sistem, Hukum Internasional merupakan sistem hukum yang otonom, mandiri dari politik internasional. Tetapi fungsi utamanya adalah yaitu untuk melayani kebutuhan-kebutuhan komunitas internasional termasuk sistem Negara yang otentik. Dengan adanya tujuan serta fungsi tersebut menyebabkan Hukum International memiliki kiblat serta arah dalam mengatur tindakan – tindakan yang terjadi dalam Dunia International.
Dalam proses pengenalan Hukum International ada beberapa spekulasi istilah Hukum  International  ,Pengertian  Hukum  International  yang  pandang  oleh  beberapa ahli di Indonesia, Subjek serta Objek hukum nya secara mendalam dan Sumber - sumber
2 https://id.berita.yahoo.com/penyebab-perang-dunia-2-faktor-054523465.html
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
Hukum International tersebut meliputi sebagai berikut :
• Istilah Hukum International
Hukum  International  memanglah  erat  kaitanya  dengan  hubungan  serta kerjasama  antar  negara  maka  dari  itu  sebelum  dikenal  dengan  istilah  Hukum International pada awal kemuculanya lebih dikenal dengan Hukum Antarnegara ( Inter- states Law ) karena mengkaji tentang objek – objek Hukum International.
Pada awal Abad Pertengahan dan Abad Sesudahnya mulai muncul paham baru yang bernama paham kebangsaan karena berkembang pada sebuah negara yang identik dengan  Bangsa,  dengan  berkembang  nya  paham  kebangsaan  ini  mulai  mucul  istilah baru yang berkaitan dengan Hukum International yakni Hukum antar Bangsa ( The Law Amongs Nations ) dan Hukum Bangsa – Bangsa ( The Law of Nations ) yang berkembang dalam kehidupan International. Lalu setelah terjadinya tragedy Perang Dunia II yang kemudian mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh Dunia dalam bidang Sosial Masyarakat  mau  pun  Politik  pada  masa  itu  mulailah  berkembang  paham  Hukum Perdata  International  dan  Hukum  Publik  International  yang  mengkaji  tentang  aspek yang sesuai dengan ke ilmuan sesuai bidang nya. Hukum Perdata Nasional merupakan sebuah aturan yang mengkaji dan mempusatkan lingkup nya dalam proses keperdataan dalam bidang International sedangkan Hukum Publik International merupakan sebuah Arti – Sempit Hukum International itu sendiri.
Kemudian  setelah  beberapa  spekulasi  serta  komposisi  tersebut  di  padukan munculah  Istilah Hukum Transnasional yang  di  bentuk oleh  pakar yang tidak setuju dengan adanya Hukum Perdata International dan Hukum Publik International. Pakar berpendapat bahwa Hukum Perdata serta Publik International tidak dapat dipisahkan jika  menurut  kasus – kasus  tertentu  yang  kajianya  memuat  kedua  aspek  public  dan privat tersebut maka Hukum Transnasional menjadi salah satu istilah penting dalam perkembangan Hukum International.
• Pengertian Hukum International menurut para ahli
Secara  umum  Hukum  International  di  definisi  kan  berbeda  terakait pengertianya,  aspek – askep  yang  sama  terkait  subjek  serta  objek  dalam  hubungan antar  negara  yang  bersifat  public  atau  privat  dapat  menjadi  acuan  dalam  proses pengembangan dan pendefinisian Hukum International yang dikenal sebagai Hukum yang mengatur Hubungan antar Negara di masyarakat kalayak ramai. Ada pun beberapa pakar – pakar  yang  ahli  dalam    bidang  nya  berpendapat  tentang  definisi  Hukum International, dipilah sebagai berikut :
a) Rebecca M. Wallace
Hukum internasional yakni beberapa  peraturan  dan  norma yang mengatur berbagai tindakan suatu negara dan kesatuan yang harus diakui kepribadian internasional dan individu, dalam hal berhubungan satu dengan yang lainnya.
b) Ivan A.Shearer Hukum  internasional  yaitu  sekumpulan  peraturan  hukum  yang  sebagian besar  dapat  mengatur  mengenai  berbagai  prinsip  dan  aturan  yang  wajib untuk dipatuhi oleh semua negara.
c) J.G Starke
Hukum  internasional  ialah  berbagai  hukum  (Body  of  Law)  yang  sebagian besar  terdiri  dari  beberapa  asas.  Oleh  karena  itu,  hukum  internasional  ini harus ditaati oleh berbagai negara di seluruh dunia dalam menjalin hubungan internasional.
d) Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja Hukum  internasional  adalah  satu  dari  keseluruhan  kaidah  dan  asas  yang mengatur  sebuah  hubungan  atau  persoalan  yang  melintasi  berbagai  batas negara antara negara satu dengan negara lainnya.
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022

## e) Wirjono Prodjodikoro
Hukum internasional merupakan sebuah hukum yang dapat mengatur suatu hubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai belahan dunia.
f) Hugo de Groot Hukum internasional sebagai hukum yang didasarkan pada kemauan bebas dan  persetujuan  dari  seluruh  negara  untuk  tercapainya  suatu  kepentingan bersama dari semua negara yang menyertakan diri di dalamnya.
Dari  pemaparan  masing – masing  pakar  yang  menjelaskan  tentang  definisi Hukum International yang memiliki bobot hampir sama, serta adanya kesamaan begitu pula  perbedaan  dari  pada  pengertian  yang  di  ungkapkan  tersebut.  Perbedaan  dari masing  -  masing  pakar  disebabkan  oleh  perbedaan  gaya  atau  pola  pemikiran  dan pemahaman serta gaya yang berbeda dalam cara penyampainya, namun jelas apa yang di  sampaikan  tersebut  sama – sama  bertujuan  untuk  “menegakan  keadilan  dalam kehidupan International” yang mengharapkan setiap negara tidak menindas atau pun menyepelakan  sebuah  negara  dengan  basic – basic  tertentu,  setiap  negara  di  dunia memiliki peluang namun tidak semua negara mampu mengelola nya maka kerja sama perlu ditekankan pada hal tersebut.
• Sumber - Sumber Hukum International
Konsep  Hukum  International  terdapat  2  sumber  Hukum  yang  menyertainya yaitu  Sumber  Hukum  Formal  dan  Sumber  Hukum  Material.  Sumber  Hukum  Formal merupakan  sebuah  sumber  atau  faktor  yang  menjadikan  suatu  ketentuan  menjadi ketentuan hukum yang berlaku umum. Dengan hal itu Hukum Formal merupakan aspek yang  mendasari  dan  menentukan  pemberlakuan  Hukum  Positif.  Sedangkan  Sumber Hukum Material merupakan faktor dan prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum tersebut di berlakukan. “Alga” sebagai salah satu  pakar berpendapat  Sumber Hukum Material ialah  darimana tempat materi yang nantinya akan dijadikan hukum tersebut diambil. Sumber hukum akan membantu pembentukan hukum yang meliputi, hubungan  sosial,  kekuatan  politik,  situasi  sosial,  ekonomi,  budaya  serta  agama  dan sebafainya. Ke dua sumber hukum tersebut mempengaruhi sebagaimana aturan serta penerapan  Hukum  International  terhadap  Subjek  serta  Objek  yang  diemban  oleh Hukum International.
a. Sumber Hukum Formal Hukum International
Sumber  hukum  formal  bagi  hukum  internasional  adalah  Perjanjian internasional  (treaty),  dan  kebiasaan  internasional  (international  custom). Perjanjian internasional ada 2 macam yaitu:
-  Law  making  treaty  adalah  Perjanjian  internasional  yang  menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum. Law making treaty tersebut disebut  juga  International  legislation.  Law  making  treaty  tersebutlah  yang merupakan sumber hukum formal bagi hukum Internasional. Law making treaty tersebut  menetapkan  ketentuan-ketentuan  hukum  perjanjian  internasional, misal  nya  :  “konvensi  hukum  laut  Jenewa  1958  dan  Konvensi  perlindungan k orban perang Jenewa tahun 1949.”
-  Treaty contrac, yaitu menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku  bagi  dua  negara  atau  lebih  yang  membuatnya.  Ketentuan  hukum internasional  tersebut  tidak  berlaku  untuk  umum,  namun  ketentuan  hukum internasional yang ditetapkan treaty contrac tersebut dapat menjadi ketentuan hukum yang berlaku umum melalui kebiasaan.
Kebiasaan  internasional  menetapkan  ketentuan-ketentuan  hukum kebiasaan  internasional  (International  customary  rules),  misalnya  ketentuan yang mengharuskan pemasangan lampu bagi kapal yang berlayar dimalam hari dilaut  bebas  untuk  menghindari  tabrakan.  Pada  mulanya  ketentuan  ini
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
ditetapkan oleh pemerintah Inggris, namun kemudian diterima umum sebagai ketentuan hukum kebiasaan internasional.
b. Sumber Hukum Material Hukum International
Sumber hukum material bagi hukum internasional adalah Prinsip-prinsip yang  menentukan  isi  ketentuan  hukum  internasional  yang  berlaku.  Prinsip- prinsip tersebut misalnya:  bahwa setiap pelanggaran perjanjian menimbulkan kewajiban  untuk  memberikan  ganti  rugi,  bahwa  setiap  korban  perang  harus diperlakukan  secara  manusiawi.  Diantara  prinsip-prinsip  tersebut  terdapat prinsip-prinsip  yang  berlaku  memaksa  yaitu  ius  cogens.  Prinsip  tersebut menjelaskan bahwa perjanjian harus ditaati ( Pacta sunt servanda ) dan prinsip tersebut tidak dapat dirubah oleh prinsip hukuminternasional yang tidaksama sifatnya.
- Pasal 38 par. 1 Statuta Mahkamah Internasional Pasal  38  par.1  Statuta  mahkamah  internasional  secara  harfiah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan oleh  mahkamah  internasional  dalam  melaksanakan  fungsinya  yaitu menyelesaikan  sengketa  yang  diajukan  kepadanya.  Hal  tersebut  sebagaimana pada kalimat yang berbunyi the court, whose function is to decine in accordance with  international  law  such  disputes  as  are  submitted  to  it  shall  apply,  yang harus diterapkan oleh mahkamah internasional tersebut yaitu:
a. International conventions, whether general of particular,establishing rules expressly recognized by the contesting states.
b. International  custom,  as  evidence  of  a  general  practice  accepted  as law.
c. The general principles of law recognized by civilized nations.
d. Subject  to  the  provisions  of  article  59,  judicial  decicions  and  the teachings of the most highly qualified publicist of the various natioans, as subsidiary means for the determination of rules of law.
Konvensi  internasional  yang  disebut  pasal  itu  berarti  proses  yang menetapkan  suatu  ketentuan  menjadi  ketentuan  hukum  internasional  yang berlaku umum. Kebiasaan internasional yang disebut pasal 38 par. 1 tersebut harus diartikan sebagai ketentuan hukum internasional kebiasaan. Pengertian itu sesuai dengan kalimat yang menyatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan bukti praktek umum yang diterima sebagai hukum. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab adalah sama dengan prinsip- prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum internasional yang berlaku. Pasal 38 par. 1 tersebut membenarkan mahkamah internasional menerapkan prinsip- prinsip hukum itu dalam menyelesaikan sengketa antar negara.
Karena  sumber  hukum  formal  merupakan  proses  yang  menetapkan ketentuan hukum yang berlaku umum, dan sumber hukum material merupakan prinsip  yang  menentukan  isi  ketentuan  hukum  yang  berlaku,sumber  hukum tersebut dapat dijadikan ukuran untuk menetukan apakah suatu ketentuan yang berlaku  dalam  masyarakat  merupakan  ketentuan  hukum  atau  tidak.Pada hakikatnya  ketentuan  yang  berlakunya  ditetapkan  melalui  sumber  hukum formal adalah ketentuan hukum.  isinya juga merupakan penjabaran dari prinsip hukum yang diterima umum adalah ketentuan hukum. hal tersebut juga berlaku bagi  hukum  internasional.  Ketentuan  berlakunya  ditetapkan  melalui  sumber hukum  internasional  dan  isinya  merupakan  penjabaran  dari  prinsip  hukum internasional yang diterima umum
• Subjek dan Objek Hukum International
Paradigma tentang sebuah Subjek dan Objek tidak dapat  dilepaskan dari satu
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
dan lain hal, Hal ini dapat menjadi sebuah perbincangan yang mendasari atas sebuah Tujuan dan Fungsi hal tersebut di bangun. Hukum International yang berpusat pada Hubungan  International  memiliki  Subjek  dan  Objek  sama  hal  nya  dengan  prinsip Hukum lainya yang berpengangan teguh terhadap apa yang menjadi sumber nya. Subjek serta Objek Hukum International adalah, sebagai berikut :

## a. Subjek Hukum International
Subjek hukum Internasional dapat diartikan sebagai pemegang hak-hak dan  kewajiban  menurut  hukum  internasional,  namun  lebih  dari  itu,  subjek hukum  internasional  juga  memiliki  arti  berupa  pemegang  hak  istimewa procedural untuk mengajukan tuntutan dimuka pengadilan internasional, dan Pemilik kepentingan-kepentingan yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum internasional. Kepentingan unsur – unsur sebuah keadilan menjadi sebuah hal yang dipusatkan dalam lingkup Hukum International sama dengan konsentrasi Hukum lainya yang bertujuan dalam menegakan keadilan sesuai dengan lingkup wilayah yang di emaban. Berikut beberapa Subjek dalam Hukum International :

## 1) Negara
Hukum  International  dikaji  secara  Historis  maupun  secara  Faktual tentunya berkaitan dengan sebuah wilayah yaitu Negara. Negara kerap disebut oleh beberapa pakar seperti Prof. Mr. Kranenburg, R.M. Maclver, Benedictus de Spinoza  menyebutnya  sebagai  sebuah  Organisasi  /  Asosiasi  yang  didalamnya terdapat aturan yang mengatur tentang tingkah laku anggota nya dalam bidan public maupun bersifat privat. Negara termasuk Subjek yang paling berpengaruh dalam  bidang  Hukum  International  yang  kehadiranya  mengakibatkan  adanya sebuah perkumpulan individu serta mulai terbentunya sebuah aturan kaidah – kaidah yang ditetapkan.

## 2) Organisasi International
Hukum International juga tidak lepas dalam sebuah kalimat yang disebut “Organisasi International”, hal ini juga tidak kalah penting nya dengan adanya sebuah Negara. Tapi yang membedakan kedua ini adalah kehadiran subjek ini ( Negara  -  Oragnisasi  Internasional  ),  Negara  lebih  awal  hadir  sehingga terbentuklah sebuah Organisasi International yang didalamnya di anggotakan oleh  dua,  empat,  atau  lebih  negara  yang  bersangkutan.  Hakikat  Organisasi International tidak hanya meliputi Organisasi International Publik tapi dalam hal ini  juga  mengatur  Organisasi  International  Privat,  Organisasi  semacam  itu meliputi  juga  organisasi  regional  dan  organisasi  sub-regional.  Ada  pula organisasi yang bersifat universal ( Organization of Universal Character ).

## 3) Palang Merah International
Palang Merah International bertempat di Janewa ( Austria ) merupakan sebuah Organisasi yang bentuk oleh Seorang pemuda warganegara Swiss, Henry Dunant, rangka perjalanannya untuk menjumpai Kaisar Perancis, Napoleon III. Puluhan  ribu  tentara  terluka,  sementara  bantuan  medis  militer  tidak  cukup untuk  merawat  40.000  orang  yang  menjadi  korban  pertempuran  tersebut. ergetar  oleh  penderitaan  tentara  yang  terluka,  Henry  Dunant  bekerjasama dengan  penduduk  setempat,  segera  bertindak  mengerahkan  bantuan  untuk menolong  mereka.  Dengan  tindakan  tersebut  Organisasi  Palang  Merah International  (  International  Committee  of  the  Red  Cross  )  terbentuk  dan mendapatkan  simpati  positif  dari  masyarakat  karena  bergerak  dalam  bidang kemanusiaan. Walapun lingkup Palang Merah Internasional berifat terbatas tapi Subjek  ini  memiliki  peran  penting  dan  dianggap  berpengaruh  dalam  bidang kemanusiaan.
4) Tahta Suci Vatikan
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
Tahta Suci Vatikan meruapakan sebuah peninggalan sejarah yang sejajar dengan Negara. Tahta Suci Vatikan berpengaruh terhadap kehidupan roma pada masa  lalu,  yang  dimana  Paus  tidak  hanya  menjadi  kepala  Gereja  tetapi  juga mengatur kehidupan Duniawi masyarakat. Walaupun hanya mengatur tentang hal  Agama ( Katolik ) tapi Tahta Suci  mendapatkan sebuah gelar kehormatan yang sejajar dengan Negara sebagi Subjek Hukum International.

## 5) Perusahaan Badan Hukum Internasional
Perusahaan  yang  bergelut  pada  bidang  International  pada  hakikatnya memiliki  serta  mendapatkan  perhatian  karena  peran  dan  keanggotanya bersumber  dari  Negara  yang  ikut  serta  dalam  kerja  saama  badan  atau perusahaan  terkaitnya.  Dalam  Perusahaan  Badan  Hukum  Internasional  pada umunya bergerak pada bidang indurstri Mineral – mineral yang bergerak dalam kawasanya,  Perusahaan  dalam  rangka  bertindak  sebagai  badan  hukum internasional  Otorita,  memiliki  kewenangan  hukum  sebagaimana  ditetapkan dalam  statuta  seperti  diatur  dalam  lampiran  IV.  Perusahaan  bertindak  sesuai dengan  konvensi  ini  dan  ketentuan-ketentuan,  peraturan-peraturan  dan prosedur Otorita maupun kebijaksanaan-kiebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Majelis dan tunduk pada pengarahan dan pengawasan dewan. Perusahaan ini memiliki kantor pusat yang berada ditempat kedudukan Otorita yang di atur dalam pasal 170 konvensi PBB tentang Hukum Laut (KHL 1982)

## 6) Pihak Perang
Berperang  merupakan  sebuah  tindakan  terakhir  dalam  penyelesaian sebuah masalah. Tapi Perang tidak semata – mata hanya pernyataan suatu pihak menyatakan  perang,  namun  dalam  perang  tentu  saja  identic  dengan  sebuah “Pemberontakan” yang kian kemari mendatangkan musibah seperti kerusakan fatal  bahkan  korban  jiwa  yang  bergelantungan.  Tindakan  perang  tentu  saja menimbulkan  mimpi  buruk  bagi  setiap  umat  masyarakat  yang  mengalami, impact  yang  dihasilkan  kedepanya  akan  merugikan  bagi  seluruh  belah  pihak yang diikut sertakan dikarenakan sanak keluarga yang telah meninggal dahulu atau  pun  gangguan  mental  maupun  fisik  yang  di  alami  adapun  dampak kemiskinan  serta  penganguran  karena  sebagian  hingga  seluruh  keuangan negara digunakan untuk hal tersebut yang kemudian mengalami kerugian berat.

## 7) Individu
Individu Sebagai Subyek Hukum Internasional Individu sebagai subyek hukum  internasional  dikenal  sejak  terjadinya  Perang  Dunia  I  atas  dasar perjanjian perdamaian, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Chairul Anwar, “Individu  biasanya  tersangkut  secara  tidak  langsung  dalam  hukum internasional.  Hubungan  individu  dengan  hukum  internasional  biasanya dilakukan  melalui  negara  di  mana  individu  tersebut  menjadi  warga  negara. Individu  diberikan  hak  untuk  mengajukan  tuntutantuntutan  yang  timbul  dari Perjanjian Perdamaian Perang Dunia I, pada berbagai pengadilan yang didirikan atas  dasar  perjanjian  perdamaian  tersebut.”    Apabila  memperhatikan  uraian Chairul  Anwar  di  atas  menunjukkan  bahwa  individu  sebagai  subyek  hukum internasional  merupakan  pengembangan  dari  negara  sebagai  subyek  hukum internasional. Hal ini nampak dari kalimat “hubungan individu dangan hukum internasional  biasanya  dilakukan  melalui  negara  di  mana  individu  tersebut menjadi  warga  negara”.  Sebagai  individu  mempunyai  hak  untuk  mengajukan tuntutan-tuntutan  yang  timbul  akibat  dari  perjanjian  perdamaian  pada pengadilan-pengadilan  yang  didirikan  atas  dasar  perjanjian  internasional. Kedudukan  individu  sebagai  subyek  hukum  internasional  merupakan  suatu perkembangan lebih lanjut dari negara sebagai subyek hukum internasional.
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022

## b. Objek Hukum International
Objek  hukum  internasional  adalah  pokok-pokok  permasalahan  yang dibicarakan  atau  dibahas  dalam  hukum  internasional.  Namun,  kawasan geografis  suatu  Negara  (difined  territory)  juga  dapat  dikatakan  sebagai  objek hukum internasional dikarenakan sifat objek hukum internasional hanya bias dikenai  kewajiban  tanpa  bias  menuntuk  haknya.  Objek  hukum  merupakan sesuatu yang dapat berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi suatu pokok hubungan  hukum  yang  dilakukan  oleh  subyek-subyek  hukum,  biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subyek hukum. Contoh-contoh objek hukum internasional adalah:

## 1) Hukum Internasional Hak Asasi Manusia
Hukum  Internasional  hak  asasi  manusia  adalah  semua  norma hukum  internasional  yang  ditunjukkan  untuk  menjamin  perlindungan terhadap pribadi (individu)

## 2) Hukum Humaniter Internasional
Hukum  Humaniter  Internasional  adalah  semua  norma  hukum internasional  yang  bertujuan  memberi  perlindungan  pada  saat  timbul konflik bersenjata bukan internasional, kepada anggota pasukan tempur yang  tidak  bias  lagi  menjalankan  tugasnya  lagi,  atau  orang-orang  yang tidak terlibat dalam pertempuran

## 3) Hukum Kejahatan terhadap Kemanusiaan
Istilah ini dikeluakan oleh pengadilan Nurenberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Namun, dewasa ini genosida  (pembunuhan  massal  dilatar  belakangi  kebencian  terhadap etnis, suku tertentu) juga termasuk dalam hukum ini.
Subyek dan Objek hukum internasional dapat berubah. Seperti apa yang terjadi  pada  perang  Serbia-Bosnia  (  perang  Balkan  ),  dimana  Mahkamah Internasional ( ICJ ) akhirnya menjatuhkan hukuman secara individu terhadap petinggi  militer  Serbia  karena  dianggap  sebagai  orang-orang  yang  paling bertanggung  jawab  terhadap  pembantaian  kaum  muslim  Bosnia.  Mantan petinggi militer Serbia yang diadili antara lain, Kepala Staff militer Serbia, Ljubisa Beara;  Vujadin  Popovic,  pejabat  militer  yang  bertanggung  jawab  atas pengerahan  polisi  militer,  Ljubomir  Borovcanon,  Deputi  Komandan  Polisi Khusus Serbia; Vinko Pandurevic, Komandan Brigade yang melakukan serangan dan Drago Nikolic, Kepala Brigade Keamanan militer Serbia.
Dari  hal  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  telah  terjadi  perubahan  status subyek  hukum  internasional  itu  sendiri  yaitu,  perang  ini  melibatkan negara  ( Serbia  ),  namun  pada  akhirnya  mahkamah  menjatuhkan  hukuman  terhadap individu. Objek hukum internasional dapat berubah disebabkan dunia global dan internasional yang bersifat dinamis ( selalu berubah ). Sehingga tindak lanjut dari  hukum  internasional  itu  sendiri  akan  berubah  mengikuti  arus perkembangan  zaman  dan  permasalahan  baru  yang  akan  timbul  dalam hubungan  internasional  kedepannya.  Seperti  permasalahan  yang  terbaru  di internet  yakni  kasus  perompakan  kapal-kapal  laut  di  Somalia.  Kasus  ini menyebabkan PBB ( Perserikatan Bangsa - Bangsa ) mengeluarkan resolusi agar kejadian ini tidak terulang kembali.
• Tindakan Pelanggaran HAM dalam Hukum International ( Pembahasan Kasus / Isu )
Membahas  mengenai  Tindakan  Penyerangan  masyarakat  sipil  atau  pun  pusat fasilitas  umum  menggunakan  peralatan  persenjataan  lengkap  serta  menimbulkan kerugian kepada pihak yang terkena dampak fisik maupun mental menjadi perhatian
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
bagi seluruh dunia, terlebih lagi jika negara yang melakukan penyerangan merupakan negara  yang  dipandang  memiliki  kedudukan  serta  keunggulan  dimata  masyarakat merupakan sebuah hal positif tapi dengan hadir nya sebuah tindakan anarkis tersebut negara serta masyarakat yang menempati dipandang sebagai negara yang keji dan tidak memiliki  moral  tanpa  mengetahui  apa  yang  sebernarnya  terjadi  dalam  masalah tersebut sehingga hal-hal seperti itu bisa terjadi.
Salah  satu  ahli  “Niccolo  Maccheavelli”  dalam  kajianya  berpendapat  tentang perang bawasanya merupakan sebuah jalan terahkir atas solusi sebuah masalah yang melanda  anatar  negara  yang  bersangkutan  “jika  suatu  negara  terlibat  dalam  konflik yang berujung pada perang, warga negara harus ikut mendukung negara secara penuh, yang secara sederhana disebut dengan istilah Conscript atau wajib militer. Tanggung jawab dalam mendukung atau membela negara berada pada seluruh warga negara. Oleh karena itu, wajib militer menjadi hal yang harus dilakukan oleh warga negara dalam tanggung jawab nasionalismenya.”  dalam teori yang di sampaikan Maccheavelli sebagai salah  satu  ahli  yang  berpendapat  tentang  perang  bahwa  setiap  masyarakat  dalam urusan  perang  wajib  mengikuti  wajib  militer  demi  kesiagaan  serta  kesigapan  dalam unsur bela negara terhadap tanah airnya.
Dilihat  dari  teori  yang  di  suguhkan  menyatakan  jika  wajib  militer  terhadap warga merupakan sebuah hal yang biasa yang dapat menjadi perlindungan terhadap serangan musuh karena dalam konsep nya wajib militer secara tegas bertujuan untuk perlindungan  masyarakat  secara  mandiri.  Secara  siap  tidak  siap  dalam  kondisi  yang tidak memungkinkan untuk normal masyarakat harus menerima kenyataan pahit yang menimpa pribadi serta sanak keluarga yang dirangkul bersama dalam suka dan duka untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi zona kritis perang.
Spekulasi  kontra  terhadap  teori  prinsip  macchievelli  tentang  perang  muncul dengan adanya ketidak setujuan masyarakat ikut berpartisipasi dalam perang karena masyarakat beralasan bahwa tugas perlindungan serta perlawanan merupakan tugas dari badan keamanan yang melingkupi negara tersebut, masyarakat berpikiran bahwa seorang yang notabene nya merupakan seorang yang berprofesi di bidang kesehatan atau  di  bidang  pendidikan serta  bidang  di  luar  militer  akan sulit  untuk  menerapkan sebuah  sikap  maupun  tindakan  wajib  militer  karena  jika  dilihat  profesi  yang dibandingkan merupakan sesuatu yang jauh dari yang diemban sedari awal, jadi jika permasalahn perbedaan pemikiran ini muncul ke permukaan masyarakat dalam situasi yang harus siap mengalah adalah pemerintah yang mengatur tentang situasi ini agar dalam prosesnya tidak menimbulkan korban jiwa yang signifikan. Jadi salah satu solusi yang ditawarkan adalah memindahkan masyakat atau melakukan evakuasi ke tempat yang aman jauh dari tempat berlangsungnya perang tersebut.
Dengan hal tersebut dampak negatif yang mucul terhadap penyerangan dapat terkendalikan walaupun hanya dalam lingkup yang termasuk kecil. Penyerangan dalam kondisi apapun dapat terjadi dalam interaksi masyarakat atau dalam situasi malam hari serta  jam  jam  tertentu,  namun  itulah  yang  dimaksud  sebagai  sebuah  manfaat  serta tujuan wajib militer sebagai penghidaran serta perlindungan jika sewaktu-waktu hal seperti itu terjadi di masa kritis tersebut. Dalam penyerangan atau pun konflik panas dalam perang segala hal tersebut di atur dalam sebuah aturan yang bernama “konvensi janewa”  aturan  ini  membahas  segala  jenis  hal  serta  tindakan  yang  harus  di  lakukan dalam proses perang terjadi, jadi dapat dikatakan bahwa konvensi janewa merupakan sebuah  aturan  atau  norma  yang  bersifat  mengatur  standar  tentang  tindakan  yang dilakukan sebuah negara dalam perang yang berupaya untuk mengurangin timbulnya korban jiwa antar pihak yang ikut serta dalam perang tersebut.
Sebrutal  apapun  perang  yang  terjadi  antar  negara  masih  ada  yang  mengatur tentang hal tersebut sebagaimana keberlangsungan serta standar protocol yang harus
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
di taati dalam pelaksanaan walaupun dalam kenyataanya bersifat tidak mengikat. Dua protokol  tambahan  diadopsi  pada  1977  yang  isinya  memperluas  aturan  perang. Kemudian  protokol  ketiga  disepakati  pada  2005.  Protokol  Pertama  memberikan perlindungan bagi warga sipil dan juga militer serta  petugas kemanusiaan di tengah perang. Protokol Kedua membahas perlindungan bagi korban yang terjebak di tengah perang,  misal  perang  saudara.  Aturan  ini  tidak  berlaku  untuk  kerusuhan  dalam demonstrasi atau tindak kekerasan yang terpisah. Protokol Ketiga pada Desember 2005 mengadopsi aturan tentang perlindungan terhadap lembaga palang merah atau bulan sabit.
Konvensi janewa diciptakan dengan tujuan dan maksud untuk memberikan hak hidup  kepada  tawanan  atau  pun  warga  sipil  yang  tidak  berkopeten  dalam  perang. Sejauh ini hanya ada 196 negara yang sudah menandatangani dan meratifikasi konvensi 1949.  Sejumlah  negara  juga  kemudian  tidak  menandatangani  konvensi  ini,  seperti Angola,  Bangladesh,  dan  Iran.  Perlu  diketahui  dalam  pencarian  informasi  terhadap tawanan  atau  kerap  di  kenal  dengan  sebutan  introgasi  dilarang  menggunakan  cara kekerasan atau bahkan metode penyiksaan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
HAM yang kerap di sebut sebagai Hak Assasi Manusia merupakan sebuah Hak yang dimiliki setiap manusia pada awal penciptaanya untuk melangsungkan hidup nya di  dunia,  Kajian  tentang  Hak  Assasi  Manusia  mengutarakan  hanya Tuhan  yang  serta merta dapat mencabut serta mengambil nyawa seseorang sesuai ajal nya. Maka kajian tentang  HAM  akan  sepenuhnya  dilanggar  jika  terjadi  sebuah  tindakan  penganiayaan yang  menimbulkan  korban  jiwa  serta  tindakan  genosida  yang  terjadi  di  berbagai negara, dari  tahun ke tahun mulai banyak kasus pelanggaran HAM mulai muncul ke permukaan dan menjadi sorotan dunia International seperti Tindakan Genosida Etnis Rohingnya di Myanmar, Pembataian PKI Indonesia, Holocaust di Eropa serta beberapa kasus dalam negeri Indonesia yang menjadi sorotan International yaitu Kasus Marsinah serta Kasus Tri Sakti yang sampai sekarang belum menemukan titik terang terhadap kasus tersebut.
Segala  bentuk  atau  jenis  pelanggaran  yang  menimbulkan  korban  jiwa  dalam rentan etnis, suku, maupun ras merupakan sebuah tindakan yang menyalahkan kodrat sebagai manusia, seperti contoh kasus Tindakan Genosida Etnis Rohingnya di Myanmar. Tindakan  pemerintah  Myanmar  yang  diterapkan  kepada  etis  rohingnya  merupakan jenis tindakan diskriminasi suku atau golongan yang menganggap ras rohignya adalah imigran  gelap  serta  tidak  sama  sekali  memiliki  kewarganegaraan,  mereka  hidup layaknya  diperlakukan  seperti  binatang  karena  diperbudak  serta  melakukan penindasan  yang  sama  sekali  kurang  dari  kata  manusiawi.  Pada  akhirnya  sekitar  20 Kawasan  Desa  dihancurkan  dan  80  ribu  masyarakat  golongan  rohingnya  meninggal dunia pada kejadian yang telah berlangsung sekitar tahun 1940an, hal ini kemudian menjadi  sorotan  public  bahkan  international  mulai  tahun  2017.  Sisa  penduduk rohingnya  setempat  yang  masih  tersisa  sebagian  mengungsi  ke  negara – negara tetangga  terdekat  seperti  Vietnam,  Malaysia,  serta  Singapura  yang  berharap mendapatkan perlindungan atas apa yang terjadi pada keturunan mereka.
Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaan HAM berat terhadap etnis Rohingnnya Myanmar sanksi pidana international yang dapat diterapkan kepada Myanmar adalah pengenaan prinsip  tanggungjawab  pidana  individu  dan  tanggung  jawab  komandan  dan  atasan. Selanjutnya, pelaku pun dapat dikenakan hukuman ganti rugi kepada korban termasuk restitusi,  kompensasi,  dan  rehabilitasi.  Serta  dapat  pula  dikenakan  pidana  penjara paling lama 30 tahun atau penjara seumur hidup dengan melihat beratnya kejahatan serta kondisi-kondisi personal dari terpidana ditambah denda dan pembekuan harta kekayaan yang didapat secara langsung atau tidak dari kejahatan yang dilakukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  Pemaparan  yang  dijelaskan  di  atas,  dapat  diberikan  sebuah kesimpulan  bahwa  Hukum  International  merupakan  sebuah  aturan  yang  di  buat dengan  tujuan  menjaga  hubungan  antar  negara  dalam  sebuah  relasi  dan  berfungsi sebagai  aturan  yang  mengatur  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  dalam tindakan nya. Dinamika Hukum International dari masa romawi sampai sekarang telah mengalami  perkembangan  yang  amat  pesat,  mulai  dari  pembagianya  yang  bersifat public  serta  privat  dan  bahkan  penggabungan  antara  ke  dua  unsur  tersebut  yang membentuk  sifat  hukum  baru  yang  di  kenal  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara.  Bahkan  banyak  ahli  yang  berpendapat  mengenai  unsur – unsur  Hukum International diatas mulai dari Definisi, serta Pandangan dan Pemahaman yang berbeda terhadap hal tersebut yang memunculkan keunikan dari masing – masing pakar. Kajian mengenai  Hukum  International  tidak  dapat  dilihat  atau  dinilai  sebelah  mata  atau dengan satu pandangan, Penilaian begitu pula pendapat yang dipaparkan tentu harus dilihat  dengan  fakta  yang  tidak  ditutup  -  tutupi  oleh  alasan  atau  hal  tertentu  yang mengingkari sebuah keadilan terhadap praduga.

## SARAN
Berdasarkan  yang  disampaikan  diatas,  saran  yang  dapat  saya  sampaikan terhadap  Dinamika  Hukum  International  sebagai  penulis  adalah,  Keadilan  serta Perlindungan  harus  ditegakan  seadil – adil  nya,  terlebih  lagi  terhadap  wilayah  serta etnis suku adat yang mengalami penidasan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab  seperti  terroris  atau  pembelot  atau  bahkan  negaranya  sendiri  yang  tidak mengakui  keberadaanya  yang  kemudian  merugikan  sebuah  pemerintahan  berdaulat yang  sah  terhadap  sebuah  negara  yang  kemudian  mengakibatkan  konflik  dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian materi dalam sebuah insiden.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku;
Abdul Muthalib, Hukum Internasional dan Perkembangannya, Bandar Lampung : Percetakan Unila, 2012
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., Pengahantar Hukum International, Penerbit Lakeisha, 2020
J.G. Starke, Hukum Internasional  1, Jakarta : Sinar Grafika, 2001
S.Tasrif, Pengakuan Internasional dalam Teori dan Praktek, Cetakan I, Jakarta : Media Raya, 1966

## Journal;
Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingnuya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia International, Jurnal Komunitas Yustisia, 2020/9/26.
Internet;
https://www.gurupendidikan.co.id/subjek-hukum-internasional/ https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-negara-menurut-para-ahli/ https://www.sastrawacana.id/2020/08/sejarah-palang-merah-internasional.html
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
http://tesishukum.com/pengertian-sumber-hukum-menurut-para-ahli/ https://www.jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum/
https://www.gurugeografi.id/2018/03/pengertian-sumber-hukum-materil-dan.html