## INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(Studi Kasus Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen)
Arif Sofianto, Kissumi D, Sadiman Al Kundarto Balitbang Provinsi Jawa Tengah Email: areef_sofiant@yahoo.com

## ABSTRACT
Poverty  is  a  major  problem  in  developing  countries  who  need  to  unified  and systematic treatment. Sragen Regency has the initiative to develop an integrated model of social  services  to  the  poor  with  Integrated  Service  Unit  for  Poverty  Reduction  (UPTPK). The purpose of this study is: 1). Describe the implementation UPTPK in Sragen Regency, and 2). Analyzing prospects and strategies UPTPK replication in other areas. This study is a  descriptive  research,  the  analysis  technique  used  is  an  interactive  model  of  Miles  and Huberman.  The  conclusion  of  this  study  are:  1).  Implementation  UPTPK  in  Sragen Regency  is  good  enough,  the  drawback  is  that  the  institutional  forms  that  do  not  have  a strong legal basis and is still a lack of planning services. 2). Possible replication in other areas  if  there  is  a  strong  commitment  from  the  head  area  and  the  support  of  the  Central Government and the Provincial Government.
Keywords: Poverty, Integrated Services, UPTPK, Sragen

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  keadaan dimana terjadi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan  alat  pemenuhan  kebutuhan dasar,  ataupun  sulitnya  akses  terhadap pekerjaan,  pendidikan  dan  kesehatan, bencana,  dan  faktor  sosial  lainnya. Meningkatnya  angka  kemiskinan  menun- jukkan lemahnya kinerja pembangunan.
Masalah  kemiskinan  di  Indonesia selama  ini  menjadi  isu  strategis  yang merupakan  penyebab  masalah  kesejah- teraan  sosial  terbesar,  menyebabkan  efek berantai pada konflik sosial dan rendahnya kualitas  SDM.  Kegagalan  pembangunan Indonesia  adalah  karena  bertumpu  pada pertumbuhan  ekonomi,  utang  luar  negeri dan  ideologi  neoliberalisme  (Suharto, 2008;  86).  Ilmu  sosial  menganggap kemiskinan sebagai bagian fungsional bagi
eksistesi masyarakat artinya tetap akan ada dan  tidak  dapat  dikikis  habis.  Namun demikian upaya menanggulangi kemiskinan  mesti  harus  terus  dilakukan (Sjafri  Sairin,  2002).  Penanggulangan kemiskinan  di  Indonesia  memerlukan penanganan  khusus  pada  masing-masing komunitas, dikarenakan masyarakat Indoensia sangat majemuk dengan karakteristik  yang  beragam  (Sjafri  Sairin, 2002).
Berdasarkan  data  BPS,  penduduk miskin di Indonesia sudah mencapai 32,53 juta jiwa (14,15%) dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia (http://sosbud.
kompasiana.com). Kemiskinan  membawa  dampak timbulnya permasalahan lain seperti ketenagakerjaan,  pengangguran,  kesejah- teraan  anak,  dan  konflik  sosial.  Bencana alam  yang  sering  terjadi  di  Indonesia  juga menambah  permasalahan  kesejahteraan sosial  yang harus segera ditanggulangi.  Di
Jawa  Tengah  berdasarkan  hasil  pendataan Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Tengah (http://dinsos.jatengprov.go.id/) penyandang masalah kemiskinan sebanyak 5.146.267  jiwa.  Pada  tahun  2008  jumlah penduduk  miskin  Jawa  Tengah  sebanyak 6,12 juta jiwa (18,99%), tahun 2009 menurun  menjadi  5,66 juta  jiwa  (17,48%). Pada  tahun  2010  penduduk  miskin menurun  lagi  menjadi  5,22  juta  jiwa (16,11%).  Pada  tahun  2011,  jumlah penduduk miskin sebanyak 5,256 juta jiwa (16,21%)  dan  pada  tahun  2012  menurun menjadi  4,863  juta  jiwa  (14,98%).  Jumlah penduduk miskin September 2013
mencapai  4,705  juta  jiwa  (14,44%), berkurang  28.080  jiwa  (0,1%3)  jika dibandingkan  dengan  data  pada  Maret 2013  sebesar  4,733  juta  jiwa  (14,56%). Dilihat  dari  penyebaran,  kemiskinan  di perkotaan  pada  Maret  2013  sebesar  12,87 persen menurun menjadi 12,53 persen pada September  2013,  sebaliknya  di  pedesaan meningkat  dari  15,99  persen  pada  Maret 2013 menjadi 16,05 persen pada September  2013.  Dilihat  dari    indeks kedalaman  kemiskinan  terjadi  kenaikan, dari 2,209 pada Maret 2013 menjadi 2,374 pada  September  2013.  Indeks  Keparahan Kemiskinan  juga  naik  dari  0,543  menjadi 0,594  pada  periode  yang  sama.  Hal  ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran  penduduk  miskin  cenderung semakin  menjauhi  Garis  Kemiskinan  dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin  juga  semakin  melebar  (Berita Resmi  Statistik  Provinsi  Jawa  Tengah  No. 05/01/33/Th. VIII, 2 Januari 2014).
Masalah penanganan kemiskinan di Indonesia  adalah  belum  tersedianya  acuan bagi  pelayanan  terpadu  dan  tersistematis. Keterpaduan  layanan  diharapkan  mampu meningkatkan  akses  warga  penyandang masalah  terhadap  bentuk-bentuk  layanan dasar  ( human  services )  melalui  sinergitas segenap  potensi  dan  sumber  daya  yang dimiliki suatu wilayah.
Sejalan  dengan  pemikiran  di  atas, pemerintah  Kabupaten  Sragen  merupakan salah satu daerah yang memiliki komitmen dalam  penyelenggaraan  pelayanan  terpadu terkait  upaya  mengentaskan  kemiskinan. Mulai  tahun  2011  telah  dirancang  sebuah embrio lembaga yang menyediakan pelayanan  terpadu  dalam  penanganan kemiskinan,  konsep  ini  diadopsi  dari model  pelayanan  perizinan  1  (satu)  atap yang  sudah  lazim  diterapkan.  Dasar pemikiranya  adalah  untuk  pengentasan masalah  kemiskinan  diperlukan  kinerja kolektif  karena  membutuhkan  penanganan multisektor, di samping untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan  pelayanan sosial. Atas dasar pemikiran tersebut dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan  (UPTPK)  yang  merupakan embrio  lembaga  pelayanan  1  (satu)  atap terkait penanggulangan kemiskinan.
Embrio  lembaga  ini  merupakan  inovasi peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai wujud komitmen dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bermaksud menjawab beberapa persoalan penting terkait keberadaan  UPTPK  di  Kabupaten  Sragen, yaitu:  1).  Bagaimana  model  Pelayanan
Terpadu dalam bentuk UPTPK di Kabupaten  Sragen  dalam  penanganan masalah  kesejahteraan  sosial  dan  2). Bagaimana  prospek  dan  strategi  replikasi model UPTPK di daerah lain?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  penelitian eksploratif,  yaitu  bertujuan  melakukan pendalaman
mengenai pelaksana pelayanan kemiskinan di Kabupaten Sragen.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:7-9),  metode  penelitian  kualitatif adalah  penelitian  di  mana  data  yang terkumpul  dan  analisisnya  lebih  bersifat
kualitatif. Subjek penelitian ini adalah para pelaku atau masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten Sragen.  Informan  yang  terlibat  dalam penelitian  ini  ialah  aparat  pemerintah daerah  atau  SKPD  yang  menangani permasalahan  kemiskinan  dalam  hal  ini UPTPK, Dinas Sosial, Petugas di lapangan (aparat kecamatan, TKSK) dan masyarakat penerima program.Penelitian ini menggunakan  sumber  data  primer  dan sekunder.  Data  primer  berupa  informasi dan pemikiran para pelaku atau masyarakat yang  terlibat  dalam  program  penanganan kemiskinan  di  Kabupaten  Sragen.  Data primer  diperoleh  dengan  cara  diskusi  dan wawancara.
Instrumen penelitian yang digunakan  untuk  pengambilan  data  dalam penelitian  ini  adalah focussed  group discussion (FGD) dan pedoman wawancara.  FGD  dilaksanakan  terhadap perwakilan  dari  unsur-unsur  yang  terlibat dalam  penanganan  kemiskinan.  Pedoman wawancara  digunakan  sebagai  panduan wawancara terhadap informan yang berasal dari  aparat  pemerintah,  pekerja  lapangan (TKSK)  dan  masyarakat.  Analisis  yang digunakan  dalam  studi  ini  adalah  analisis kualitatif  yaitu  mendeskripsikan  atau menggambarkan data yang telah terkumpul dari  objek  penelitian  sebagaimana  adanya tanpa  membuat  generalisasi  (Soegiyono; 2002). Lebih rinci, penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikembangkan Miles dan Huberman,  yaitu model  interaktif.  Menurut  Sanapiah  Faisal (2003),  teknik  ini  merupakan  siklus  yang integral  antara  pengumpulan  data,  reduksi data,  penampilan  data  dan  pengambilan kesimpulan.  Penelitian  ini  dilaksanakan pada  bulan  Januari  -  Juni  2014  di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

## HASIL PENELITIAN A. Gambaran Umum
Menurut  data  TNP2K  penduduk Kabupaten Sragen 887.715 jiwa dan warga miskin sebanyak 308.783 jiwa atau 87.768 KK  (34,78%).  Dari  jumlah  tersebut, peduduk  yang  memenuhi  kriteria  sangat miskin adalah 36.282 jiwa, miskin sebanyak  25.745  jiwa  dan  hampir  miskin 25.741 jiwa. Dalam pelaksanaan penanggulangan  kemiskinan,  pemerintah Kabupaten  Sragen  menggunakan  data TNP2K  yang  selalu  diperbaharui  setiap tahun. Kecamatan Jenar merupakan wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi.
Agar  semua  program  kegiatan penanggulangan  kemiskinan  tepat  sasaran diperlukan lembaga yang khusus menangani masalah data, maka dibentuklah  Unit Pelayanan  Terpadu Penanggulangan  Kemiskinan  (UPTPK). Model pelayanan terpadu yang dipilih oleh pemerintah  Kabupaten  Sragen one  stop office-multi desk-multi functions. Lembaga ini  dibentuk  setelah  melalui  pembahasan yang  memakan  waktu  hampir  2  (dua) tahun, dan merupakan implementasi komitmen  Bupati  yang  dikenal  dengan “mbelo wong cilik.”
Keberadaan  lembaga  dikuatkan dengan  Peraturan  Bupati  Sragen  Nomor  2 Tahun  2012  tanggal  2  Januari  2012. Pembentukan  UPTPK  dimaksudkan  untuk mensinergikan data khusunya data penduduk  miskin  yang  menjadi  sasaran program  kegiatan  berbagai  SKPD.  Tujuan pembentukan  unit  pelayanan  terpadu adalah  pengintegrasian  data  warga  miskin di  Sragen  dan  memberikan  pelayanan terpadu  terkait  kebutuhan  dan  keluhan masyarakat. Sehingga tidak ada lagi warga miskin yang mengalami kesulitan mendapatkan  pelayanan  sosial  dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pangan, dan papan.  Dalam  menjalankan  peran  dan fungsi, UPTPK juga melibatkan kecamatan
(UPTPK  Kecamatan  dan  TKSK),  dan desa/kelurahan  (PSM,  Karang  Taruna,  dll) khususnya  dalam  pendataan  dan  atau verifikasi.    Keterpaduan  data  sasaran  dan program  pelayanan  yang  ada  di  UPTPK dapat  diakses  kecamatan  bahkan  desa. Pelayanan  tersebut  mendapat  dukungan tidak  hanya  dari  SKPD  yang  berkelindan, tetapi juga oleh dunia usaha melalui CFCD dengan dana CSR, masyarakat luas melalui BAZ, dan pegawai di lingkungan pemerintah  kabupaten  melalui  MATRA (mitra  masyarakat  sejahtera).  Dukungan dunia  usaha,  lembaga  sosial  maupun anggota  masyarakat  termasuk  pegawai  di lingkungan  pemerintah  kabupaten  sebagai bentuk kepedulian  masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
Model  pelayanan  yang  diterapkan dalam UPTPK adalah menggunakan model satu  atap,  atau  multi  desk  –  multi  fungsi, serta menerapkan konsep multi level, multi aktor  dan  multi  sektor  (model  jaring  laba- laba). UPTPK memiliki 4 lokat atau 4 meja yang  masing-masing  yaitu:  a)    Menangani masalah  pengaduan/data,  b)    Masalah kesehatan,  c)  Masalah  pendidikan  dan,  d) Masalah  kesejahteraan  sosial  ekonomi. Secara keseluruhan ada 18 jenis pelayanan yang dapat diberikan melalui UPTPK.
Tugas UPTPK menerima pendaftaran,  melakukan  verifikasi  dan memberikan rekomendasi. Prosedur
pelayanan UPTPK terdiri atas alur pendaftaran – pencocokan dengan database –  verifikasi  data  –  survei lapangan – hasil survei – rekomendasi/jenis  pelayanan.  Prosedur layanan UPTPK Kabupaten Sragen tersebut berupa Standard Operating
Procedure  (SOP)  yang  tertuang  dalam Surat  Keputusan  Bupati  Sragen  Nomor: 065/08/897/2012  tanggal  16  Mei  2012 tentang  Standar  Pelayanan  Pada  Unit Pelayanan Terpadu
Penanggulangan
Kemiskinan  Kabupaten  Sragen.  Prosedur pelayanan  UPTPK  juga  dapat  ditemukan
dalam
lama website yaitu www.uptpk.sragenkab.go.id). Pelayanan di meja  UPTPK  ini  terhubung  dengan masing-masing  SKPD  sesuai  dengan sektornya. UPTPK berfungsi sebagai pintu masuk  pengaduan  atau  registrasi  bagi masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan atau sosial ekonomi,  kemudian  berdasarkan  database yang ada atau verifikasi lapangan,
rekomendasi pelayanan diberikan. Dalam  melakukan  survey  dan verifikasi lapangan, Tim UPTPK menggunakan kriteria rumah tangga miskin  yang  merupakan  pengembangan dari  14  kriteria  kemiskinan  versi  BPS. Instrument  survey  terdiri  atas  20  kriteria dilengkapi dengan narasi kualitatif sehingga tidak berlaku secara kaku/mutlak. UPTPK juga berkewajiban untuk melakukan  verifikasi  dan  validasi  data  ( by name  by  address )  setiap  tahun.  Hasil verifikasi  didasarkan  atas  3  (tiga)  kriteria, yakni  L  (lulus)  artinya  telah  lepas  dari kemiskinan,  B  (baru)  yaitu  rumah  tangga yang baru masuk dalam data RTSM, dan P (pas) atau tepat sasaran.
Jika  seseorang  sudah  masuk  dalam database TNP2K  maka  akan  segera diterbitkan  rekomendasi,  namun  apabila tidak  masuk  dalam database TNP2K, sementara  masyarakat  tersebut  mengaku miskin, akan dilakukan verifikasi lapangan.  Tim  verifikasi  akan  melakukan survei  lapangan  selanjutnya  menentukan apakah yang bersangkutan termasuk masyarakat  miskin  yang  berhak  terhadap pelayanan  atau  tidak,  atas  dasar  verifikasi maka ditetapkan status dan jenis pelayanan yang  bisa  diberikan.  Setelah  diverifikasi, UPTPK  akan  mengeluarkan  jaminan pelayanan  sosial  dalam  bentuk  kartu  yaitu Saraswati  untuk  kesehatan  yang  disertai dengan  rekomendasi  dan  Sintawati  untuk pendidikan, sementara untuk sosial ekonomi  langsung  ditangani  oleh  SKPD yang bersangkutan
Selain loket yang terdapat di kantor pusat  UPTPK  Kabupaten  Sragen,  juga terdapat perwakilan di desa atau kelurahan, kemudian  terdapat  Sub  UPTPK  di  setiap kecamatan yang terintegrasi dengan Pelayanan Administrasi
Kecamatan
(Paten). Dalam hal ini, UPTPK Kecamatan mempunyai  kewenangan  penerbitan  Kartu Saraswati  Kenangan,  sedangkan  Kartu Saraswati  Melati    dan  Menur  menjadi kewenangan  UPTPK  Kabupaten  setelah ada  usulan  dari  UPTPK  Kecamatan. Dengan  dibentuknya  UPTPK  Kecamatan, warga miskin tidak harus mengutur sampai di kabupaten untuk mendapatkan pelayanan.

## B. Jenis Pelayanan
1. Layanan Data dan Pengaduan
Tugas  layanan  data  dan  pengaduan adalah menerima pengaduan dari masyarakat,  melakukan  pengolahan  data, melakukan  koordinasi  dengan  TKPKD serta  validasi  data  kemiskinan.  Sistem integrasi  data  menjadi  kunci  utama  dalam meningkatkan pelayanan untuk menanggulangi kemiskinan. Harapan akhirnya,  tidak  ada  lagi  warga  miskin dipersulit  dengan  prosedur  birokrasi  dan mengalami  kesulitan  dalam  mendapatkan pelayanan.
Data  dasar  kemiskinan  bersumber dari TNP2K, akan tetapi sangat dimungkinkan data tersebut terdapat kesalahan,  serta  adanya  perubaan  kondisi seiring berjalannya waktu. Setelah
dilakukan validasi ulang ditemukan kesalahan  yang  berupa inclussion  error dan exclusion error . Inclusion error adalah seseorang  yang  tidak  termasuk  target namun mendapatkan  fasilitas program PK. Exclusion  error adalah  seseorang  yang termasuk  target  namun  tidak  mendapatkan fasilitas program PK. Tahun 2014 UPTPK melakukan validasi data untuk memperkecil  kesalahan  data  yang  terjadi. Dalam melakukan validasi data, setidaknya
terdapat  5  langkah  utama  validasi  data, yaitu: pendataan awal oleh RT, wawancara dengan  warga  miskin,  konfirmasi  dengan kadus, musyawarah desa serta pengumpulan  berkas  yang  dilanjutkan dengan  penetapan  KK  miskin  melalui  SK Bupati.  Validasi  data  ini  melibatkan pekerja  lapangan  yang  berasal  dari  unsur Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan (TKSK).

## 2. Pelayanan Kesehatan
Perlindungan kesehatan bagi warga
Sragen diwujudkan melalui program Saraswati ( sarase warga Sukowati/Sragen) tersebut yang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Melati, Menur dan Kenanga:
 Saraswati  Melati (melarat  tenan  iki ) berwarna  merah  muda,  diperuntukan bagi  warga  masyarakat  kategori  fakir miskin/kemiskinan absolut hasil survey  Pemerintah  Kabupaten  Sragen yang  mengacu  pada  data  kemiskinan nasional (TNP2K, PPLS 2011, BAPPENAS,  dll).  Survey  validasi data  kemiskinan  dilakukan  secara sistematis  dan  terpadu  digunakan sebagai dasar penerbitan Kartu
Saraswati Melati.
a) Rawat  jalan  dan  rawat  inap  di Puskesmas (PPK I)
b) Perawatan  lanjutan  kelas  III  di RSUD  Kabupaten  Sragen  (PPK II)
c) Rawat  inap  di  RS  Rujukan  yang ditunjuk (PPK III)
d) Hemodialisa gratis seumur hidup
 Saraswati  Menur  (menurut  kondisi) berwarna kuning, bagi warga masyarakat  yang  hampir  miskin  atau rentan  miskin  (relatif)  yang  apabila mengalami  sakit  bisa  menjadi  miskin. Kartu  Menur  yang  berwarna  kuning diperuntukkan  bagi  masyarakat  yang yang  tidak  masuk  kuota  Jamkesmas. Basis data yang digunakan data PPLS- BPS  2011.  Tahun  2013  ada  sebanyak
46.482 jiwa pemegang kartu Saraswati Menur. Bagi pemegang Kartu Saraswati  Menur  seluruh  pelayanan kesehatan dilayani secara gratis berupa:
a) Rawat  jalan  dan  rawat  inap  di Puskesmas (PPK I)
b) Rawat  jalan  dan  rawat  inap  di kelas  3  RSUD  Kabupaten  Sragen ((PPK II)
c) Rawat  inap  di  kelas  3  RS  rujukan yang dtunjuk (PPK III) d) Hemodialisa maksimal 10 kali/tahun  Saraswati Kenanga (kenang- kenangan) yang berwarna hijau diperuntukan bagi seluruh masyarakat yang  tidak  masuk  data  base  TNP2K maupun  PPLS-BPS  2011.  Pemegang Kartu  Saraswati  Kenanga  adalah warga  Sragen  yang  tidak  sedang memilki  jaminan  asuransi  kesehatan apapun (ASKES, ASABRI, JAMSOSTEK, dll). Pada intinya kartu
Kenanga  diperuntukkan  bagi  warga nonmiskin, dan pemegang kartu Saraswati Kenanga tahun 2013 sebanyak  23.116  jiwa.  Fasilias  yang didapat terdiri atas: a) Rawat  jalan  dan  rawat  inap  di Puskesmas (PPK I)
b) Keringanan biaya perawatan sebesar  Rp.  250.000,-  maksimal  2
(dua)  kali  setahun  untuk  rawat inap  kelas  3  di  RSUD  Kabupaten Sragen c) Hemodialisa gratis 5 (lima) kali/tahun.
Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Saraswati, warga miskin mengajukan kepada UPTPK untuk mendapatkan rekomendasi perawatan. Setelah  lolos  verifikasi,  kemudian  akan diterbitkan  surat  rekomendasi  perawatan. Surat  rekomendasi  perawatan  tersebut berlaku  selama  1  bulan  sejak  diterbitkan, digunakan untuk mengajukan perawatan ke
fasilitas kesehatan yang ditentukan.
Setelah  1  (satu)  bulan  dan  masyarakat masih  membutuhkan  perawatan  lanjut, maka dilakukan perpanjangan surat rekomendasi. 3. Pelayanan Pendidikan
Program perlindungan dalam bidang  pendidikan  dilakukan  melalui program beasiswa bagi anak warga miskin, dikenal  dengan  Sintawati  (Siswa  Pintar Warga Sukowati). Kartu Sintawati diberikan  kepada  siswa  di  setiap  sekolah negeri  dengan  kuota  20  persen.  Setiap sekolah negeri wajib menyediakan sebanyak  20  persen  kursinya  untuk pemegang  kartu  Sintawati.  Peserta  didik yang  akan  mengajukan  harus  memenuhi kriteria  sesuai  dengan  ketentuan  penerima bantuan,  yaitu  tergolong  dari  keluarga miskin  atau  hampir  miskin.  Permohonan dilakukan orangtua siswa dengan pengantar dari kelurahan. Peserta mendaftar  ke  UPTPK  untuk  mendapatkan kartu Sintawati setelah sebelumya dilakukan  verifikasi.  Bagi  mereka  yang berasal  dari  kalangan  miskin    secara otomatis  apabila  orang  tua  memiliki  kartu Saraswati  Melati,  maka  anaknya  berhak memiliki  kartu  Sintawati.  Sedangkan  bagi mereka  yang  belum  terdaftar,  dapat mengajukan  diri  kemudian  dilakukan verifikasi  lapangan  untuk  menentukan apakah berhak atau tidak.
Seperti  halnya  dengan  program Saraswati,  program  Sintawati  juga  terbagi menjadi  Sintawati  Melati,  Menur,  dan Kenanga.  Untuk  SD  dan  SMP  pemilik kartu Melati dibebaskan dari biaya masuk, SPP,  BP3,  diberikan  seragam,  dan  buku lengkap.  Sedangkan  pemilik  kartu  Menur mendapatkan  pembebasan  biaya  masuk, SPP  dan  mendapatkan  1  stel  seragam. Untuk  tingkat  SMA/SMK,  baik  Melati maupun  Menur  hanya  dibebaskan  dari berbagai  biaya  tetapi  tidak  mendapatkan seragam.
Bantuan  ini dilaksanakan pada saat penerimaan  siswa  baru  dari  SD  ke  SLTP dan  SLTP  ke  SLTA/SMK.  Dimulai  pada tahun ajaran 2012/2013 dan diperuntukkan bagi  66.000  siswa  kategori  miskin  dan hampir  miskin  dari  total  125.864  siswa pada jenjang pendidikan dasar.  Bagi siswa dari  keluarga  miskin  sesuai  database TNP2K  atau  pemilik  kartu  Saraswati Melati  secara  otomatis  bisa  mendapatkan pelayanan  dimaksud.  Siswa  penerima sebelumnya direkomendasikan oleh sekolah  asal  sebagai  siswa  miskin  dan selanjutnya  diterima  seleksi  di  sekolah penerima.  Siswa  calon  penerima  bantuan didaftarkan  oleh  sekolah  penerima  atau secara  individu  sesuai  dengan  persyaratan yang berlaku.
Bantuan  berupa  beasiswa  bagi mahasiswa  yang  berasal  dari  keluarga miskin  pemegang  kartu  Saraswati  Melati dan Menur diberikan bagi yang diterima di PTN  di  Pulau  Jawa  dan  bisa  berlanjut dengan  syarat    beprestasi  dengan  IP minimal  3,0  dan  IP  berikutnya  selalu  naik (trend positif).
Selain  bantuan  untuk  pendidikan formal,  UPTPK  juga  merekomendasikan penerima  Bantuan  Biaya  Pendidikan  Non Formal (Kejar Paket C). Masyarakat secara individu  mendaftarkan  diri  ke  UPTPK, kemudian  berdasarkan database atau verifikasi, UPTPK memberikan rekomendasi  bantuan  bagi  masyarakat pemohon  kepada  SKPD  yang berkelindan, atau  bisa  juga  pemohon  didaftarkan  oleh instansi terkait atau
kelompok penyelenggara pendidikan. Di sektor informal, terdapat
Bantuan  Penanganan  Pekerja  Anak  dan Anak  Putus  Sekolah.  Bantuan  yang diberikan berupa pendidikan  dan pelatihan (diklat) keterampilan kewirausahaan.
Peserta  bisa  didaftarkan  oleh  SKPD  yang berkelindan  atau  secara  individu.  UPTPK memberikan  rekomendasi  kepada  SKPD
yang  berkelindan  penyelenggara  diklat keterampilan kewirausahaan.
Pengurangan Pekerja Anak- Program  Keluarga  Harapan  (PPA-PKH) tahun  2013  telah  didapati  hasil  sebanyak 90  anak  yang  dikembalikan  ke  dunia pendidikan/sekolah,  terdiri  atas  tingkat SMP  sebanyak  40  orang,  MTS  delapan orang, SMA tiga orang, SMK sebanyak 35 orang,  MA  dua  orang,  ke  Pondok pesantren seorang, dan  Kejar Paket  C  satu orang.

## 4. Pelayanan Sosial Ekonomi
Pelayanan  sosial  ekonomi  yang diberikan berupa rehabilitasi rumah, lapangan  pekerjaan,  pelatihan  bagi  TKI dan  sejenisnya.  Khusus  bagi  para  calon pekerja atau TKI kepada mereka diberikan fasilitas  pelatihan  yang  dilakukan  di Technopark.  Secara  lebih  rinci,  pelayanan sosial  ekonomi  dari  UPTPK  berupa rekomendasi kepada SKPD meliputi:
1. Bantuan sosial PMKS
2. Bantuan  rumah  tidak  layak  huni (Rumah Sehat Layak Aman /Rusela)
3. Paguyuban  Kesejahteraan  Rakyat (PAKESRA)
4. Bantuan sembako lansia miskin
5. Bantuan  Penyandang  Cacat  Berat miskin
6. Peralatan Home  Industry Untuk  KK Miskin
7. Pelatihan  Teknologi  Tepat  Guna untuk anak KK miskin
8. Pemberian RASKIN
9. Pemberian Santunan Uang Duka Cita (SANGDUTA)
10. Bantuan biaya magang ke Jepang dan Korea
Bantuan  yang  bertujuan  produktif juga  diberikan  kepada  calon  tenaga  kerja yang  akan  bekerja  di  luar  negeri.  Mereka bisa  mengajukan  permohonan  kepada UPTPK untuk direkomendasikan mendapatkan pelatihan gratis di
Teckhnopark  atau  di  Badan  Diklat  dan Litbang.
Mekanisme pemberian bantuan sosial  ekonomi  tersebut  di  atas  relatif sama.  Masyarakat  secara  individu  atau melalui SKPD
yang berkelindan mendaftarkan  diri  ke  UPTPK.  Kemudian akan  dicek  melalui  database  kemiskinan yang  ada,  apabila  masuk  dalam  database maka  diterbitkan  rekomendasi.  Apabila tidak  ada  dalam  database,  maka  dilakukan verifikasi  lapangan  dan  jika  dinyatakan berhak, maka akan diterbitkan rekomendasi kepada SKPD yang
berkelindan. Selanjutnya data baru tersebut akan  ditambahkan  dalam  database  untuk pendataan tahun berikutnya.
Bantuan  Sosial  PMKS  diberikan kepada  tuna  wisma,  PSK,  dan  sejenisnya yaitu  masyarakat  yang  terkena  penertiban PMKS.  Masyarakat  tersebut  dicatat  dalam database, kemudian diverifikasi oleh
petugas.  Setelah  lolos,  maka  diberikan rekomendasi kepada
SKPD yang berkelindan untuk melakukan pelayanan.
5. Matra Mitra Masyarakat Sejahtera (MATRA)  merupakan  sebuah  organisasi sosial yang berfungsi mengumpulkan dana dari  masyarakat.  Matra  terbentuk  dari inisiatif  Bupati  yang  bertujuan  mencari solusi  penanganan  masalah  kesejahteraan sosial  dengan  pelibatan  masyarakat.  Matra berfungsi mengumpulkan dana sumbangan dari  masyarakat,  dalam  hal  ini  PNS  yang akan digunakan untuk penanganann
masalah  kemiskinan.  Matra  merupakan solusi dimana
program-program penanggulangan kemsikinan yang biasanya dianggarkan  melalui  dana  pemerintah sifatnya  lamban  dan  terbatas.  Keberadaan Matra  memudahkan  UPTPK  memberikan rekomendasi  bantuan  kepada  masyarakat miskin  yang  membutuhkan.    Sebagian besar  dana  Matra  saat  ini  dialokasikan untuk  rehab  rumah  tidak  layak  huni,  dan
bantuan  pengobatan  penyakit  yang  tidak ditangung  oleh  Jamkesmas.  Untuk  rehab rumah  tidak  layak  huni,  setiap  KK mendapatkan alokasi bantuan Rp.
5.000.000,00.
Kegiatan Matra juga menjembatani hambatan  sosio  kultural.  Matra  dapat menjembatani  antara  sumbangan  yang biasanya  berbentuk  sodaqoh  atau  infaq yang  hanya  berlaku  di  kalangan  muslim, Matra  dapat  menjaring  bantuan  dari nonmuslim.
Matra  dikelola  oleh  kelompok pengelola  dalam  hal  ini  pensiunan  PNS Kabupaten Sragen dan di bawah
tanggungjawab  Bidang  Sosial  Ekonomi UPTPK.  Dana-dana  ditarik  dari  iuran sukarela PNS yang dibuat berjenjang, yaitu Rp.  200.000,00    per  bulan  untuk  pejabat eselon  II,  Rp.  100.000,00  untuk  pejabat eselon  III  dan  Rp.  150.000,00  untuk  para kepala sekolah dan UPT.

## 6. CFCD
Bupati  mengarahkan  CSR  untuk membantu  penanggulangan  kemiskinan.
Pemerintah Kabupaten Sragen membangun pola kemiteraan UPTPK dengan Corporate Forum for Community Development (CFCD),  dimana  pengelolaan  CSR  di Kabupaten  Sragen  dikelola  oleh  CFCD untuk penanggulangan
kemiskinan.
BUMN dan pihak swasta diarahkan  untuk mengalokasikan  dana  CSR-nya  dalam penanggulangan kemiskinan sejalan dengan  agenda  pemerintah  Kabupaten Sragen.
Sampai dengan tahun 2013, tercatat setidaknya  10  lembaga  atau  badan  usaha yang  telah  mengalokaiskan  danaCSR  nya melalui  UPTPK.  Bantuan  sebagian  besar berupa barang  yaitu mobil, komputer serta pembangunan fasilitas umum seperti jalan. Sebagian  lagi  berupa  dana  dengan  total sebanyak Rp 447.868.000,00.
7. Evaluasi Kinerja UPTPK
Pada  dasarnya  UPTPK  hanya berfungsi  memberikan  pelayanan  terhadap warga  miskin  dalam  bentuk  rekomendasi bantuan  kesehatan,  pendidikan  dan  sosial ekonomi. Berbagai program yang dilaksanakan  UPTPK  tersebut  di  atas merupakan  tugas  dan  wewenang  SKPD, dan  fungsi  UPTPK  hanyalah  memberikan rekomendasi. UPTPK semata-mata bertanggungjawab  dan  berwenang  terkait dengan data, sementara pelaksanaan berbagai  program  di  atas  tetap  menjadi tugas  dan  wewenang  SKPD  sesuai  tugas dan fungsi masing-masing. Berbagai program  yang  ada  di  SKPD  tersebut disinkronkan  dan  disinergikan  dengan menggunakan  data  sasaran  yang  ada  di UPTPK.  Di  lapangan  sangat  mungkin terjadi ketidaksinkronan antara rekomendasi UPTPK dan kapasitas pelayanan SKPD. Penelitian ini melibatkan
informan/responden  dari  beragam  unsur, mulai  dari  masyarakat  sampai  dengan pelaku  program.  Ada  beberapa  fokus permasalahan yang menjadi pokok bahasan,  yaitu  terkait  dengan  pendapat mengenai kelembagaan,
pelayanan, manfaat dan hasilnya.
Terkait dengan kelembagaan, sebagian  besar  responden  memahami bahwa  UPTPK  yang  merupakan  lembaga nonstruktural mendapatkan kekuatan karena  perintah  langsung  dari  Bupati. Secara adminsitrasi kelembagaan, anggaran UPTPK masih melekat pada Biro Kesra Setda Kabupaten Sragen. Mekanisme  kerja  antara  UPTPK  dengan SKPD bersifat koordinatif. UPTPK memberikan  rekomendasi  terkait  terapi pelayanan penanganan kemiskinan (setelah dilakukan  survey  dan  pengecekan)  dan pelayanan  dilakukan  oleh  SKPD  yang berkelindan.  Kerangka  hubungan  seperti ini  bisa  dicapai  oleh  karena  adanya kekuatan instruksi dari Bupati.
Fungsi UPTPK lebih sebagai embrio  lembaga  referal  yang  melakukan verifikasi data, sementara  pelayanan sosial tetap  menjadi  tugas  dan  wewenang  SKPD sesuai  tugas  dan  fungsinya.  Sasaran UPTPK adalah Klaster 1 yakni perlindungan sosial dalam bentuk perlindungan  kesehatan,  pendidikan,  dan pemenuhan  kebutuhan  sosial  ekonomi masyarakat  miskin.  Sampai  saat  ini, UPTPK melayani Jamkesmas dan Jamkesda  (mulai  Januari  2014  menjadi BPJS  Kesehatan),  beasiswa  bagi  anak sekolah  dan  mahasiswa  perguruan  tinggi negeri,  penanganan  anak  putus  sekolah, bantuan  alat  dan  modal  untuk  KK  miskin, santunan kematian, perawatan gelandangan dan  orang  telantar,  perbaikan  rumah  tidak layak  huni,  penyaluran  Raskin,  serta jaminan sosial lanjut usia dan cacat berat.
Dalam  hal  pelayanan,  keunggulan UPTPK adalah mampu menyediakan basis data  yang  akurat,  hal  ini  dikarenakan adanya  akses  langsung  ke  data  TNP2K serta  adanya  kerja  keras  dalam  validasi data.  Ke  depan,  akan  diupayakan  adanya basis  data  tunggal  bagi  penanganan masalah  kemiskinan  dan  sosial  lainnya. UPTPK  melibatkan  tenaga  lapang,  dalam hal ini TKSK sebagai tenaga handal dalam melakukan  validasi  data  tersebut.  Pada umumnya  responden  menilai  baik  apa yang  telah  dilakukan  oleh  UPTPK  terkait dengan  koordinasi  dan  sinkronisasi,  serta pengolahan data kemiskinan.
Meskipun demikian, sebagian responden  juga  masih  melihat  banyaknya kendala  di  lapangan,  terutama  terkait sinkronisasi  antara  rekomendasi  UPTPK dengan kapasitas pelayanan. SKPD umumnya  memiliki  keterbatasan,  terutama anggaran untuk melaksanakan
rekomendasi  pelayanan  yang  dikeluarkan oleh  UPTPK.  Memang  di  awal  penetapan anggaran ada sinkronisasi kapasitas pelayaan  dan  kebutuhan  pelayanan,  tetapi dianggap  belum  optimal.  Ada  sebagian
responden  yang  menyatakan  bahwa  ada program  yang  belum  terkoordinasi  dengan baik,  antara  sumber  data,  kemampuan anggaran  SKPD  maupun  pelaksanaan program.
Terkait  manfaat  UPTPK,  semua responden  menyatakan  bahwa  UPTPK telah  memberikan  manfaat  yang  positif bagi  upaya  penanggulangan  kemiskinan. Hal  ini  berarti  bahwa  terdapat  penerimaan dari berbagai stakeholder akan keberadaan UPTPK  yang  memberikan  manfaat  bagi penanggulangan kemiskinan.
UPTPK
dianggap  telah  memberikan  sumbangan bagi  penanganan  kemiskinan  dengan  lebih baik.
Namun  di  sisi  lain  masih  terdapat beberapa  kekurangan  dalam  pelayanan, baik berupa kapasitas sumber data maupun pelayanan. Beberapa
responden mengemukakan  belum  akuratnya  sumber data sehingga ada realitas di lapangan yang berbeda.  Hal  ini  menjadi  tantangan tersendiri  bagi  upaya  validasi  yang dilakukan  UPTPK.  Pada  sisi  pelayanan, beberapa  responden  menganggap  sasaran pelayanan  masih  ada  yang  kurang  tepat, baik  subjek  penerima  maupun  jenis bantuannya.  Data  yang  kurang  akurat  dan sasaran yang  kurang  tepat  ternyata menurut repsonden salah satunya diakibatkan  oleh  sikap  moral  masyarakat yang  senang  meminta  bantuan  (miskin moral).
Terkait kendala pelayanan UPTPK, tantangannya  adalah  banyaknya  warga yang  protes  bahwa  dirinya  tidak  diberikan pelayanan  atau  kartu  yang  diharapkan. Berdasarkan  hasil  survei  ada  warga  yang tidak memenuhi kriteria, namun ada warga yang  kurang  bisa  menerima  penjelasan tersebut.  Selain  kendala  di  atas,  dalam pelayanan juga perlu ditingkatkan koordinasi dan sinergi, sehingga rekomendasi  sesuai  dengan  kapasitas  dan kemapuan  anggaran  pemerintah  yang tersedia.  Selain  masalah  anggaran,  sarana
dan prasarana dalam memberikan pelayaan juga masih mengalami kekurangan. Kendala  lain,  saat  ini  belum  terdapat sinkronisasi data atau kegaiatan yang lebih intens  diantara  SKPD  atau  lembaga. UPTPK  sampai  saat  ini  terus  berjalan dengan  rekomendasinya  dan  dilaksanakan SKPD karena dukungan Bupati yang kuat.

## C. Replikasi model UPTPK di daerah lain.
1. Bentuk Replikasi a. Kebijakan Berdasarkan penelaahan yang dilakukan pada UPTPK Kabupaten Sragen, bahwa konsep pelayanan tersebut
merupakan  inovasi  yang  bersumber  dari niat  baik  ( goodwill )  dari  Kepala  Daerah. Konsep  tersebut  merupakan  penjabaran lebih  lanjut  dari  motto  dan  visi  –  misi Kepala  Daerah.  Sebagai  landasan  formal,
Bupati Sragen telah mengeluarkan keputusan  terkait  pembentukan  UPTPK. Di  daerah  lain  sangat  dimungkinkan ditetapkan  juga  dengan  peraturan  daerah jika  nantinya  bentuk  lembaga  berupa lembaga struktural yang mandiri.
Berdasarkan  pengalaman  di  Kabupaten Sragen  bahwa  terlaksananya  pelayanan tersebut berkat dukungan kekuasaan Bupati. Dengan adanya dukungan tersebut, para  kepala  SKPD  yang  berlindan  tidak berani  menolak  rekomendasi  UPTPK.
Sehingga  terlaksananya  UPTPK  juga memerlukan  dukungan  kekuasaan  dari Kepala Daerah dan dilaksanakan sepenuhnya oleh para kepala SKPD. b. Kelembagaan Untuk bentuk lembaga pelayanansosial terpadu bisa meniru bberapa  model.  Model  pertama  adalah meniru  seperti  apa  yang  diterapkan  di Sragen.  UPTPK  belum  menjadi  lembaga structural  yang  mandiri,  namun  masih berada  di  bawah  Biro  Kesejahteraan Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Sragen. Bentuk tersebut dikarenakan belum adanya
kepastian  hukum  atau  landasan  hokum bagi  terbentuknya  SKPD  secara  mandiri.
Namun keuntungannya adalah
mendapatkan dukungan kewenangan langsung  dari  Bupati,  sehingga  memiliki kekuatan  paksa.  Berada  di  bawah  struktur Sekretariat Daerah juga cukup menguntungkan  karena  lebih  memiliki keleluasaan  mengatur  SKPD.  Model  ini juga tidak memerlukan penambahan sumber daya, karena sumber daya pelayaan sudah  ada  di  masing-masing  SKPD  yang berkelindan.  Kelemahnnya  adalah  kurang kuatnya  posisi kelembagaan UPTPK tersebut, jika Bupati habis masa kekuasaannya  sangat  mungkin  UPTPK dibubarkan.
c. Kesumberdayaan
Berdasarkan  pengalaman  UPTPK Kabupaten  Sragen,  sumber  daya  yang diperlukan  terdiri  atas  SDM,  anggaran, sumber  data,  serta  sarana  dan  prasarana. SDM  yang  difungsikan  bersumber  dari PNS  yang  memiliki  kompetensi,  misalnya staf  Dinas  Pendidikan,  Dinas  Kesehatan atau  Bappeda  yang  memiliki  kompetensi dan berpengalaman dalam pekerjaan tersebut. Salah satu Kepala Seksi misalnya berasal dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD)  yang  mengurusi  masalah  data kemiskinan,  dengan  demikian  data  lebih valid  dan  sesuai.  Model  ini  bisa  menjadi rujukan  daerah  lain  bahwa  kompetensi SDM  sangat  membantu  kelancaran  tugas pelayanan.
Di lapangan,kinerja pelayanan sosial  memerlukan  dukungan  tenaga  yang kompeten.  Dalam  hal  ini  pelibatan  TKSK di  Kabupaten  Sragen  sangat  membantu dalam  melakukan  verifikasi  dan  validasi data, serta perantara antara masyarakat dan UPTPK.
Dalam  soal  anggaran,  pengalaman UPTPK  di  Kabupaten  Sragen  tidak memerlukan  anggaran  baru,  kecuali  untuk sekretariat.  Hal  tersebut  dimungkinkan
karena UPTPK hanya memberikan rekomendasi  sedangakn  pelayanan  teknis berada  di  SKPD  melalui  anggaran  yang sudah ditetapkan setiap tahunnya. Sehingga keberadaan UPTPK tidak memerlukan  tambahan  anggaran  yang banyak.  Bahkan  dalam  hal  pelayanan terjadi  peningkatan,  karena  mudahnya proses  dan  rekomendasi  UPTPK,  yang pada gilirannya akan meningkatkan kebutuhan  anggaran  untuk  pelayanan. Sehingga keberadaan UPTPK tidak berdampak  pada  penambahan  anggaran kelembagaan, tetapi sangat mungkin menyebabkan kenaikan anggaran pelayanan  untuk  masyarakat  di  masing- masing SKPD atau unit layanan teknis.
UPTPK  didukung  oleh  basis  atau sumebr data yang kuat. Hal ini dimungkinkan  karena  memiliki  akses langsung  ke  data  TNP2K  di  pusat.  Selain akses  data  langsung,  UPTPK  juga  terus melakukan  validasi  data  di  lapangan dengan memanfaatkan TKSK. Berdasarkan pengalaman  tersebut,  data  yang  akurat menjadi keunggulan dalam kinerja layanan sosial yang terpadu tersebut.
d. Jenis dan Mekanisme Pelayanan
Sebagai  bentuk  layanan  terpadu, maka mekanisme pelayanan harus mencerminkan  kemudahan,  keterpaduan dan  sinkronisasi.  UPTPK  memberikan rekomendasi  berbagai  jenis  layanan secara lebih  mudah  dan  cepat.  Daerah  lain    bisa meniru  UPTPK  sebagai  sentra  pelayanan pendaftaran,  verifikasi  dan  rekomendasi satu atap. Kemudian melibatkan koordinasi dan  sinkronisasi  dengan  SKPD  dalam mementukan  kuota  pelayanan.  UPTPK juga  menempatkan  perwakilan  pelayanan di  tingkat  kecamatan  sebagai  bagian  dari Pelayanan
Admisnitrasi Kecamatan (Paten).  Masyarakat  cukup  mendatangi  di tingkat kecamatan untuk memohon pelayanan,  kemudian  akan  diolah  oleh ptugas  untuk  mendapatkan  pelayanan sampai tingkat kabupaten.
Namun  demikian  daerah  lain  bisa mengembangkan  model  atau  mekanisme layanan  yang  berbeda  atau  lebih  inovatif.
Mekanisme tersebut perlu dibahas bersama sehingga mencerminkan kemudahan,
kecepatan dan ketepatan pelayanan.
Pelayanan  juga  bisa  berupa  satu  pintu sampai  tingkat  desa  sehingga  lebih  cepat dan efektif menjangkau sasaran.

## PENUTUP
A. Simpulan 1. Implementasi Pandu Gempita dalam bentuk UPTPK di Kabupaten  Sragen  sudah  berjalan cukup  baik,  kekurangannya  adalah bentuk  kelembagaan  yang  belum memiliki  landasan  hukum  kuat serta masih kurangnya perencanaan pelayanan.
2. Replikasi di daerah lain dimungkinkan jika terdapat
komitmen  kuat  dari  kepala  daerah yang  diwujudkan  dlaam  tindakan nyata,  dukungan  DM  dan  tata kelola  yang  baik,  serta  adanya dukungan  dari  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Provinsi.

## B. Rekomendasi
1. Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini Bappenas, Kemneterian Dalam Negeri  dan  Kementerian  Sosial Republik  Indonesia  memberikan dukungan dan fasilitasi bagi mapannya organisasi UPTPK melalui regulasi yang kuat 2. Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah memfasilitasi sosialsiasi dan replikasi di daerah-daerah lain yang memiliki  komitmen  dan  kapasitas yang  sama  dengan  Kabupaten Sragen.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Sairin, Sjafri, Perubahan Sosial Masyarakat  Indonesia;  Perspektif Antropolog i, Pustaka Pelajar Yogyakarta Sua’dah,  dkk,  2007,  Bebeapa  Pemikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan  Sosial,  UMM  Press, Malang Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D , Alfabeta Bandung
Suharto,  Edi,  2008,  Analisis  Kebijakan Publik,  Panduan  Praktis  Mengkaji Masalah  dan  Kebijakan  Sosial, Edisi Revisi, Alfabeta, Bandung

## Jurnal & Bulletin
Berita  Resmi  Statistik  Provinsi  Jawa Tengah  No.  05/01/33/Th.  VIII,  2 Januari 2014
Website http://dinsos.jatengprov.go.id/