## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 5 No. 4, Oktober – Desember 2020: 213-227
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## COMPARISON OF FINANCIAL PERFORMANCE OF RURAL CREDIT BANKS (BPR) BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN JAMBI PROVINCE
PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN TATA KELOLA (GOOD GORPORATE GOVERNANCE) DI

## PROVINSI JAMBI
Oleh:
Adi Surahmat 1) Mukhzarudfa 2) Yudi 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020,
2 & 3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Email: 1) adi.surahmat@gmail.com 2) Mukhzarudfa@unja.ac.id 3) yudi.telanai@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study is to look at financial performance and explain the financial performance comparison of Rural  Credit  Banks  in  Jambi  Province  before  and  after  the  implementation  of  governance  and  determine compliance  with  the  implementation  of  governance  provisions  by  Rural  Credit  Banks  in  Jambi  Province,  as measured  through  the  Earning  Assets  Quality  Ratio  (KAP)  Net  Non  Performing  Loans  (NPLs)  Ratio,  Return  on Assets  (ROA)  Ratio,  Operating  Cost  Ratio  (BOPO),  Loan  To  Deposit  Ratio  (LDR)  and  Cash  Ratio  (CR).  This research is a quantitative descriptive study  with data sourced from Bank Perkreditan Rakyat publication reports. Hypothesis  testing  will  use  descriptive  statistics,  Normality  Test  and  Paired  Sample  T-test.  In  addition,  the researcher also conducted a survey to the Rural Bank to see the level of compliance with governance provisions. The results showed that the financial performance of 15 Rural Credit Banks before and after the implementation of governance  was  considered  insignificant  and  the  results  of  the  different  tests  used  Paired  Sample  T-test  to  KAP Ratio,  Net  NPL  Ratio,  ROA  Ratio,  BOPO  Ratio,  LDR  and  Cash  Ratio  to  all  The  Rural  Credit  Bank  in  Jambi Province  shows  no  difference  in  financial  performance.  However,  the  survey  results  show  an  increase  in compliance  of  the  Rural  Credit  Bank  in  meeting  the  conditions  required  by  the  OJK  in  accordance  with  the specified deadline.
Keywords:Financial  Performance,  Good  Corporate  Governance,  Capital  Adquacy  Ratio  (CAR),  Earning  Asset Quality Ratio (KAP), Net Non Performing Loan (NPL) Ratio, Return on Asset (ROA) Ratio, Operational Cost Ratio in Operational Income (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR) and Cash Ratio (CR).

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kinerja keuangan dan memaparkan perbandingan kinerja keuangan Bank Perkreditan  Rakyat  di  Provinsi  Jambi  sebelum  dan  sesudah  penerapan  tata  kelola  serta  mengetahui  kepatuhan penerapan  ketentuan  tata  kelola  oleh  Bank  Perkreditan  Rakyat  di  Provinsi  Jambi,  yang  diukur  melalui  Rasio Kualitas  Aktiva  Produktif  (KAP),  Rasio Non  Performing  Loan (NPL) Net ,  Rasio Return  on  Asset  (ROA) ,  Rasio Biaya  Operasional  pada  Pendapatan  Operasional  (BOPO), Loan  To  Deposit  Ratio  (LDR) dan Cash  Ratio  (CR) . Penelitian  ini  merupakan  penelitian  bersifat  deskriptif  kuantitatif  dengan  data  bersumber  dari  laporan  publikasi Bank Perkreditan Rakyat. Pengujian hipotesis akan menggunakan statistik deskriptif, Uji Normalitas dan Uji Paired Sample  T-test. Selain  itu,  Peneliti  juga  melakukan  survey  ke  Bank  Perkreditan  Rakyat  untuk  melihat  tingkat kepatuhan  terhadap  ketentuan  tata  kelola.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  pada  15  Bank Perkreditan  Rakyat  sebelum  dan  sesudah  penerapan  tata  kelola  dinilai  tidak  signifikan  dan  hasil  uji  beda menggunakan Paired  Sample  T-test terhadap  Rasio  KAP,  Rasio NPL  Net ,  Rasio  ROA,  Rasio  BOPO,  LDR  dan Cash  Ratio kepada  seluruh  Bank  Perkreditan  Rakyat  di  Provinsi  Jambi  memperlihatkan  tidak  adanya  perbedaaan kinerja keuangan. Namun demikian, hasil survey memperlihatkan adanya peningkatan kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh OJK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
Kata kunci:  Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance, Capital Adquacy Ratio (CAR), Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Rasio Non Performing Loan (NPL) Net, Rasio Return on Asset (ROA), Rasio Biaya Operasional  pada Pendapatan Operasional  (BOPO),  Loan  To  Deposit  Ratio  (LDR)  dan Cash  Ratio (CR) .
1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Industri keuangan dalam beberapa dekade terakhir berkembang sangat pesat ditandai munculnya beraneka ragam  jenis  industri  keuangan  yang  menawarkan produk dan jasa keuangan bagi masyarakat umum yang membutuhkan layanan jasa keuangan. Industri keuangan  di  Indonesia  di  atur  dan  di  awasi  oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Perbankan  merupakan  industri  keuangan  terbesar saat  ini  dengan  aset  kelola  sekitar  Rp8.300  triliun. Menurut  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Dalam undang  tersebut  terdapat  2  (dua)  kategori  bank  yaitu Bank  Umum  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR). Bank Umum adalah bank  yang  melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah  yang  dalam  kegiatannya  memberikan  jasa dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Sementara  BPR  adalah bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam  kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu lintas pembayaran (UU No 10, 1998).
Kegiatan  usaha  perbankan  dalam  kegiatan operasionalnya  sering  terjadi  adanya  risiko-risiko terhadap bisnis dan penyimpangan sehingga diperlukan pengelolaan  manajemen  risiko  dan  tata  kelola  yang baik.  Kasus-kasus  penyimpangan  di  bank  umum  yang pernah terjadi di Indonesia dan terpublikasi secara luas antar  lain  penggelapan  dana  kredit  di  Bapindo  yang dilakukan  oleh  Sdr.  Eddy  Tansil  dengan  kerugian mencapai Rp1,3 triliun di kisaran tahun 1993(www.nasional.kompas.com, n.d.) dan penggelapan  dana  nasabah  yang  dilakukan  oleh Karyawan  Citibank  atas  nama  Inong  Malinda  Dee, dengan cara  memanfaatkan posisi sebagai  karyawan di bagian Private  Banking (www.nasional.tempo.co.id, n.d.)
Pasca  krisis  moneter  melanda  Indonesia  tahun 1997-1998  dan  banyaknya  permasalahan fraud yang terjadi di bank umum, Otoritas Pengawasan melakukan beberapa perubahan kebijakan dan metode pengawasan khususnya bank umum antara lain dengan diterbitkannya  Peraturan  Bank  Indonesi  (PBI)  Nomor 5/8/PBI/2003  tanggal  19  Mei  2003  tentang  Penerapan Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum  sebagaimana yang  telah  diubah  dengan  PBI  Nomor  11/25/PBI/2009 tentang  Perubahan  atas  PBI  Nomor  5/8/PBI/2003 tanggal  1  Juli  2009  tentang  Penerapan  Manajemen Risiko Bagi Bank Umum  yang kemudian saat ini telah dicabut  oleh  OJK  dengan  menerbitkan  Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) Nomor
18/POJK.03/2016  tanggal  16  Maret  2016  tentang
Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum.  (BI, 2007)(OJK, 2015a)
Penyimpangan-penyimpangan  juga  terjadi  di BPR, seperti dalam berbagai pemberitaan berikut ini:
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mengatakan bahwa banyak indikasi pidana yang terjadi di BPR terlihat setelah penutupan beberapa BPR dalam periode
beberapa tahun terakhir(www.keuangan.kontan.co.id, n.d.) dan Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  mengatakan  bahwa  sampai dengan  triwulan  3  2016,  80%  BPR  yang  ditutup  di Indonesia mayoritas dikarenakan adanya penyimpangan khususnya dari pihak internal. (www.economy.okezone.com, n.d.)
OJK  sebagai  lembaga  pengawasan  industri keuangan akhirnya melakukan evaluasi guna perbaikan terhadap  BPR  dengan  menerbitkan  ketentuan  tata kelola  bagi  BPR  yaitu  POJK  Nomor  4/POJK.03/2015 tanggal  31  Maret  2015  tentang  Penerapan  Tata  Kelola Bagi  Bank  Perkreditan  Rakyat  dan  Surat  Edaran Otoritas
Jasa Keuangan (SEOJK)
Nomor 5/SEOJK.03/2016  tanggal  10  Maret  2016  tentang Penerapan  Tata  Kelola  Bagi  Bank  Perkreditan Rakyat.(OJK, 2016)
Penerapan  tata  kelola  penting  dilakukan  karena risiko  dan  tantangan  yang  dihadapi  BPR  baik  dari intern  maupun  ekstern  semakin  banyak  dan  kompleks. Secara  intern,  anggota  maupun  Direksi  dan  anggota Dewan  Komisaris  diharapkan  mampu  dan  bertindak sebagai  panutan  dan  penggerak  agar  BPR  secara keseluruhan  menerapkan  prinsip-prinsip  tata  kelola secara optimal. BPR besar yang memiliki volume usaha yang  besar  serta  struktur  organisasi  yang  cukup kompleks  seharusnya  menerapkan  tata  kelola  secara penuh  termasuk  pemenuhan  dan  kelengkapan  struktur organisasi.  Adapun  bagi  BPR  kecil,  penerapan  tata kelola  lebih  mengedepankan  terlaksananya  fungsi- fungsi yang wajib dibentuk dalam ketentuan tata kelola dengan  baik.  Struktur  Direksi  dan  Dewan  Komisaris untuk  BPR  besar  terdiri  dari  Pihak  Independen  dan pihak  yang  terafiliasi  dengan  pemegang  saham pengendali.  Keberadaan  Pihak  Independen  diharapkan dapat  meningkatkan  keseimbangan  dalam  pelaksanaan pengawasan  dan  pada  akhirnya  dapat  mengoptimalkan penerapan Tata Kelola.(OJK, 2015b)
Provinsi  Jambi  dengan  wilayah  yang  terdiri  dari 11  Kabupaten/Kota,  saat  ini  berdiri  19  BPR  yang mayoritas  ada  di  Kota  Jambi.  Aset  BPR  di  Provinsi Jambi  mengalami  peningkatan  dari  posisi  Desember 2013  yang  tercatat  sebesar  Rp724  miliar  menjadi sebesar Rp907 miliar posisi Desember 2018. Peningkatan asset mayoritas didukung dengan pertumbuhan kredit yang berada di sisi aktiva dan dana pihak  ketiga  di  sisi  pasiva.  Kredit  mengalami peningkatan  dari  posisi  Desember  2013  yang  tercatat sebesar  Rp538  miliar  menjadi  sebesar  Rp687  miliar posisi Desember 2018. Peningkatan kredit memperlihatkan  bahwa  BPR  di  Provinsi  Jambi  cukup berperan  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai
lembaga  intermediasi.  Peningkatan  juga  terjadi  pada dana  pihak  ketiga  dari  posisi  Desember  2013  yang tercatat  sebesar  Rp523  miliar  menjadi  sebesar  Rp654 miliar posisi desember 2018. Bagi BPR, sumber utama peningkatan  dana  pihak  ketiga  mayoritas  berasal  dari deposito  mengingat  suku  bunga  yang  ditawarkan  jauh di atas suku bunga deposito dari bank umum.
Publikasi yang diterbitkan dari LPS memperlihatkan bahwa di Provinsi Jambi telah terdapat 1  (satu)  BPR  yang  di  Likuidasi  oleh  LPS  atas pencabutan izin usaha yang diterbitkan oleh OJK, yaitu PT  BPR  Bungo  Mandiri  di  Kabupaten  Bungo tertanggal  8  Desember  2014  (Www.lps.go.id,  n.d.). Dari  pemberitaan  media,  penutupan  PT  BPR  Bungo Mandiri  dikarenakan  adanya  penyimpangan  yang dilakukan  oleh  Direksi  BPR  dengan  membuat  kredit fiktif  sebesar  Rp3  miliar  (www.finansial.bisnis.com, n.d.)  sehingga  rasio  CAR  BPR  turun  dibawah  rasio yang  dipersyaratkan  OJK  dan  pemegang  saham  tidak mampu melakukan penambahan modal disetor.
Penelitian  tentang  pengukuran  kinerja  keuangan baik  pada  perbankan  maupun  perusahaan  lainnya khususnya  dalam  rangka  melihat  peran  GCG  terhadap kinerja keuangan telah dilakukan.
(Pratomo  &  Sari,  2014)  menemukan  hasil  yang berbeda-beda antara 1 (satu) bank dengan bank lainnya (diantara bank milik pemerintah) serta perbedaan antara 1  (satu)  rasio  dengan  rasio  lainnya.  Penelitian  ini menggunakan data sekunder dengan sumber data dari 4 (empat)  bank  milik  pemerintah  yaitu  Bank  Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa  Bank  Mandiri  dan  BNI  tidak  memiliki perbedaan  yang  signifikan  setelah  penerapan  GCG. Sedangkan  BRI  dan  BTN  memiliki  perbedaan  yang signifikan  setelah  penerapan  GCG.  (Zamani  & Moeljadi,  2012)  menemukan  hasil  bahwa  terdapat perbedaaan kondisi kinerja keuangan setelah diterapkannya mekanisme Good Corporate Governance (GCG)  pada  PT  Bank  Negara  Indonesia  Tbk.  (Sari, 2009)  menemukan  hasil  bahwa  jika  dilihat  dari  rasio Return On Equity (ROE), Return On Investment (ROI), Cash  Ratio,  Current  Ratio,  Collection  Periods  (CP), Perputaran Persediaan (PP) dan Perputaran Total Asset/ Total  Asset  Turn  Over  (TATO)  tidak  terdapat perbedaan  antara  kinerja  keuangan  sebelum  dan sesudah  penerapan  prinsip  GCG  sedangkan  indikator kinerja  keuangan  yang  diukur  dari  Rasio  Total  Modal Sendiri  Terhadap  Total  Asset  menunjukkan  perbedaan antara  kinerja  keuangan  sebelum  dan  sesudah penerapan  prinsip-prinsip  Good  Corporate  Governance (GCG)  di  PT  Petrokimia  Gresik  dengan  nilai signifikansi  lebih  kecil  dari  5%  yakni  4,9%.  Penelitian lainnya, (Wulaningrum, 2010) menemukan hasil bahwa penerapan  GCG  pada  perbankan  di  Indonesia mengurangi  tindakan  manajemen  laba  sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Pengurus  BPR  dalam  mengelola  perusahaan dihadapi  oleh  persaingan  bisnis  yang  ketat,  tuntutan pemegang saham yang besar  sebagai  pemilik
khususnya  rentabilitas  dan  perkembangan  teknologi sehingga  terkadang  mempengaruhi  prilaku  dan  sifat pengurus  BPR  dalam  melakukan  kegiatan  operasional yang  bermuara  pada  terjadinya  penyimpangan  atau fraud. Khusus untuk BPR di Provinsi Jambi,  meskipun mengalami  peningkatan  dari  beberapa  pos  utama kinerja  keuangan,  namun  dilihat  dari  sisi  rasio keuangan  terjadi  perbedaan  antara  periode  tahun  2013 s.d  2018.  Pada  tahun  2013  s.d  2015  sebelum diterapkannya  ketentuan  tata  kelola  oleh  OJK,  ROA cenderung  menurun  namun  BOPO  dinilai  cenderung membaik. NPL Net juga mengalami peningkatan dalam periode  sebelum  diterapkannya  tata  kelola  di  BPR. Namun setelah diterapkannya BPR di periode 2016 s.d 2018,  beberapa  rasio  keuangan  cenderung  stabil meskipun NPL Net mengalami peningkatan.

## 1.2. RumusanMasalah
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  yang  telah dikemukakan  di  atas,  maka  permasalahan  dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;
1. Bagaimanakah  kinerja  keuangan  BPR  di  Provinsi Jambi sebelum dan sesudah penerapan tata kelola.
2. Apakah  ada  perbedaan  kinerja  keuangan  BPR  di Provinsi Jambi sebelum dan sesudah penerapan tata kelola.
3. Berapa besar indeks penerapan tata kelola oleh BPR di  Provinsi  Jambi  setelah  diterbitkannya  ketentuan tata kelola oleh OJK.
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan BPR di Provinsi  Jambi  sebelum  dan  sesudah  penerapan GCG.
2. Untuk  menguji  dan  menganalisis  tingkat  perbedaan kinerja  keuangan  BPR  di  Provinsi  Jambi  sebelum dan sesudah penerapan GCG.
3. Untuk mengetahui tingkat pemenuhan dan penerapan  tata  kelola  oleh  BPR  berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh OJK.

## 2. TINJAUAN  PUSTKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESIS

## 2.1.  Bank Perkreditan Rakyat
Kategori  bank  di  Indonesia  berdasarkan  Undang- Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  No  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  secara umum  ada  2  (dua)  yaitu  bank  umum  dan  BPR.  Bank umum  biasa  dinamakan  juga  bank  komersil  yang kemudian  dikelompokkan  menjadi  bank  devisa  dan bank non devisa. BPR  merupakan bank  yang  melayani masyarakat  kecil  di  daerah-daerah  pedesaan.  BPR dahulunya berasal dari Lumbung Desa,  Lumbung Pitih Nagari, Bank Desa, Bank Pasar dan kemudian menjadi BPR.  Ruang  lingkup  usaha  BPR  juga  dibatasa  tidak seperti  bank  umum  (Kasmir,  2014).  BPR  sebagaimana
tertera  dalam  Undang-Undang  tersebut  di  atas,  adalah bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam  kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu lintas pembayaran.

## 2.2. Good Corporate Governance (Tata Kelola)
Tata  kelola  perusahaan  adalah  satu  alat  tersebut untuk  mencapai  tujuan  ini  dan  untuk  melindungi kepentingan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Ini melibatkan promosi kepatuhan hukum dalam  surat  dan  semangat,  dan  menunjukkan  perilaku etis. Kerangka kerja perusahaan tata kelola  mendorong penggunaan  sumber  daya  secara  efisien  dan  juga membutuhkan pertanggungjawaban untuk pengelolaannya  sumber  daya.  Tiga  unsur  utama  tata kelola  perusahaan  adalah  -  Pemegang  Saham,  Dewan Direksi dan Pengelolaan (Anggarawal, 2013).
Corporate  Governance adalah  Suatu  proses  dan struktur  yang  digunakan  oleh  organ  perusahaan (Pemegang  Saham/Pemilik  Modal,  Komisaris/dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan  usaha  dan  akuntabilitas  perusahaan  guna mewujudkan  nilai  pemegang  saham  dalam  jangka panjang  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang- undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011).
Pelaksanaan Good  Corporate  Governance pada BPR  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa Keuangan  (SEOJK)  Nomor  5/SEOJK.03/2016  tentang Penerapan  Tata  Kelola  Bagi  Bank  Perkreditan  Rakyat, menyebutkan  bahwa  Tata  kelola  adalah  tata  kelola Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  yang  menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Keterbukaan  ( transparency )  yaitu  keterbukaan dalam  mengemukakan  informasi  yang  material dan  relevan  serta  keterbukaan  dalam  proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas  ( accountability )  yaitu  kejelasan fungsi  dan  pelaksanaan  pertanggungjawaban organ  BPR  sehingga  pengelolaannya  berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban ( responsibility ) yaitu
kesesuaian  pengelolaan  BPR  dengan  peraturan perundang-undangan
dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi  ( independency )  yaitu  pengelolaan BPR  secara  profesional  tanpa  pengaruh  atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran ( fairness ) yaitu keadilan dan kesetaraan  dalam  memenuhi  hak-hak  pemangku kepentingan ( stakeholders )
yang timbul berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundangundangan.
POJK  Nomor  4/POJK.03/2015  tanggal  31  Maret 2015  tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Bagi  Bank Perkreditan  Rakyat,  mensyaratkan  tata  kelola  di  BPR minimal memuat hal-hal berikut:
1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  Dewan Komisaris;
3. kelengkapan  dan  pelaksanaan  tugas  atau  fungsi komite;
4. penanganan benturan kepentingan;
5. penerapan  fungsi  kepatuhan,  audit  intern,  dan  audit ekstern;
6. penerapan  manajemen  risiko,  termasuk  sistem pengendalian intern;
7. batas maksimum pemberian kredit;
8. rencana bisnis BPR;
9. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

## 2.3.  Teori Keagenan
Teori  agensi  bermula  dari  adanya  perbedaan kepentingan  antara  pemegang  saham  sebagai  pemilik dengan  para  manajer  yang  ditunjuk  oleh  pemegang saham dalam  menjalankan kegiatan usahanya. Manajer dikarenakan bertindak sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan operasional perusahaan tentunya  memiliki  informasi  yang  lebih  dibandingkan dengan  pemilik  Teori  agensi  secara  teori  manajemen keuangan  berhubungan  dengan  pemisahan  fungsi  yang dalam  manajemen  keuangan  membahas  adanya hubungan  agensi,  yaitu  hubungan  mengenai  adanya pemisahan  antara  kepemilikan  dan  pengelolaan  yang dilakukan  oleh  manajer.  Hubungan  agensi  seperti  ini rawan  konflik,  yaitu  konflik  kepentingan  pribadi (konflik agensi). Konflik tersebut terjadi karena pemilik modal  berusaha  menggunakan  dana  sebaik-baiknya dengan  risiko  sekecil  mungkin,  sedangkan  manajer cenderung  mengambil  keputusan  pengelolaan  dana untuk memaksimalkan keuntungan yang  sering bertentangan dan cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri (Jensen & Meckling, 1976).
Praktik  teori  agensi  ini  mungkin  terjadi  di lingkungan  perbankan  khususnya  di  BPR.  Hal  ini dikarenakan  BPR  memiliki  ruang  lingkup  yang  kecil dan kekuasaan Direksi sebagai agen sangat besar dalam membuat kebijakan dan mengatur kegiatan operasional dan lemahnya pengedalian akibat belum adanya fungsi- fungsi yang seharusnya ada di sebuah bank, antara lain fungsi  kepatuhan,  fungsi  manajemen  risiko  dan  fungsi audit  internal.  Kondisi  tersebut  yang  membuat penyimpangan-penyimpangan  sering  terjadi  karena tidak  adanya  pemisahan  fungsi  dan  tidak  ada  laporan serta kegiatan yang wajib disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan selayaknya bank umum.

## 2.4.  Kinerja Keuangan
Kinerja  keuangan  adalah  suatu  alat  analisis  yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan  keuangan  secara  baik  dan  benar  (Fahmi, 2012).
Rasio  keuangan  terbagi  dalam  4  kelompok  rasio yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas (Munawir, 2012), antara lain:
1. Rasio  likuiditas  adalah  rasio  untuk  mengetahui kemampuan  perusahaan  membiayai  operasi  dan memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
2. Rasio  aktivitas  adalah  rasio  untuk  mengetahui kemampuan  perusahaan  dalam  melakukan  aktivitas perusahaan sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam  penjualan,  penagihan  piutang  maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki.
3. Rasio  profitabilitas  adalah  rasio  untuk  mengetahui kemampuan  perusahaan  untuk  memperoleh  laba dari  berbagai  kebijakan  dan  keputusan  yang  telah diambil.
4. Rasio  solvabilitas  adalah  rasio  untuk  mengukur seberapa  jauh  aktiva  perusahaan  dibiayai  oleh hutang.

## 2.5. Kerangka Pemikiran
Kerangka Pemikiran penelitian ini:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 2.6.  Model Penelitian
Model  penelitian  menguji  perbedaan  kinerja keuangan BPR di Provinsi Jambi, dengan menggunakan rasio-rasio berikut: sebagai berikut:

## Gambar 2. Model Penelitian

## 2.7.  Hipotesis
Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir, hipotesis penelitian sebagai berikut:
H0 .1: Tidak  ada  perbedaan  CAR  Sebelum  dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
H0.2: Tidak ada perbedaan Rasio KAP Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
H0.3: Tidak ada perbedaan Rasio NPL Net Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
H0.4: Tidak ada perbedaan Rasio ROA Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
H0.5: Tidak  ada  perbedaan  Rasio  BOPO  Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
H0.6: Tidak  ada  perbedaan  LDR  Sebelum  dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
H0.7: Tidak  ada  perbedaan  CR  Sebelum  dan Sesudah Penerapan Tata Kelola.
Sebagai hipotesis alternatif: Ha.1: Ada  perbedaan  CAR  Sebelum  dan  Sesudah Penerapan Tata Kelola.
Ha.2: Ada  perbedaan  Rasio  KAP  Sebelum  dan
Sesudah Penerapan Tata Kelola. Ha.3: Ada  perbedaan  Rasio  NPL  Net  Sebelum  dan Sesudah Penerapan Tata Kelola. Ha.4: Ada  perbedaan  Rasio  ROA  Sebelum  dan Sesudah Penerapan Tata Kelola. Ha.5: Ada  perbedaan  Rasio  BOPO  Sebelum  dan Sesudah Penerapan Tata Kelola. Ha.6: Ada  perbedaan  LDR  Sebelum  dan  Sesudah Penerapan Tata Kelola. Ha.7: Ada  perbedaan  CR  Sebelum  dan  Sesudah
Penerapan Tata Kelola.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1.  Jenis Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  guna  mengetahui  dan melihat  kinerja  keuangan  BPR  yang  ada  di  Provinsi Jambi sehingga penelitian ini bersifat deskriptif dengan data  kuantitatif  yang  diambil  dari  angka-angka  dalam laporan  keuangan  yang  bersumber  dari  laporan publikasi BPR di Provinsi Jambi.
Penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis,  membandingkan  dan  menguraikan  data- data  yang  dikumpulkan  sehingga  juga  bersifat komperatif.    Melalui  penelitian  komparatif  diharapkan dapat  menguji  kebenaran  hipotesis  yang  dirumuskan untuk  melihat  perbandingan  kinerja  BPR  di  Provinsi Jambi sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate Governance .
3.2.   Objek dan Subjek Penelitian
Objek  penelitian  adalah  variabel  penelitian  yaitu sesuatu  yang  merupakan  inti  dari  problematika penelitian  (Arikunto,  2013).  Objek  penelitian  ini  yaitu kinerja keuangan BPR yang ada di Provinsi Jambi yaitu kinerja  keuangan  sebelum  penerapan  prinsip  Good Corporate  Governance  (X1)  dan  kinerja  keuangan sesudah penerapan prinsip Good Corporate Governance
(X2).  Semua  variable  akan  menggunakan  skala  rasio yang diperoleh dari laporan publikasi.
Subjek  penelitian  adalah  subjek  penelitian  yang dituju  untuk  diteliti  oleh  peneliti  (Arikunto,  2013). Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  Bank  Perkreditan Rakyat yang beroperasi di Provinsi Jambi.

## 3.3.   Populasi dan Sampel
Populasi  dapat  diartikan  sebagai  keseluruhan subyek  penelitian.  Penelitian  ini  menjadikan  semua BPR  yang  ada  di  Provinsi  Jambi  sebagai  populasi  dan juga sebagai sampel atau disebut dengan sampel jenuh. Sampel  jenuh  adalah  teknik  penentuan  sampel  bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini  sering  dilakukan  bila  jumlah  populasi  relatif  kecil, kurang  dari  30  orang,  atau  penelitian  yang  ingin membuat  generalisasi  dengan  kesalahan  yang  sangat kecil.  Istilah  lain  sampel  jenuh  adalah  sensus,  dimana semua  anggota  populasi  dijadikan  sampel  (Sujarweni, 2016).
Provinsi  Jambi  memiliki  11  kabupaten/kota dengan  luas  wilayah  mencapai  50.058  km2.  Meskipun wilayah  sangat  luas,  namun  ternyata  di  Provinsi  Jambi hanya  memiliki  19  (sembilan  belas)  BPR  yang mayoritas berada di Kota Jambi.

## 3.4.   Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data yang sifatnya kuantitatif berupa angka-angka rasio kinerja  keuangan  berupa Capital  Adquacy  Ratio (CAR),  Rasio  Kualitas  Aktiva  Produktif  (KAP),  Rasio Non  Performing  Loan (NPL)  Net,  Rasio  Return  on Asset (ROA), Rasio Biaya Operasional pada
Pendapatan  Operasional  (BOPO),  Loan  To  Deposit Ratio (LDR) dan Cash Ratio (CR) bersumber dari data Laporan  Keuangan  Publikasi  BPR  yang  telah dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan ditempelkan di dinding papan pengumuman BPR.

## 3.5.   Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi yaitu  dengan  menganalisisi  data  yang  diperoleh.  Data- data  tersebut  bersumber  dari  laporan  publikasi  BPR tahun  2013  s.d  tahun  2018  dan  data-data  keuangan publikasi  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  dapat diunduh dari web resmi(www.ojk.go.id, 2019). Pembatasan  periode  data,  dimaksudkan  agar  terjadi kesesuaian periode data sebelum (tahun 2013 s.d 2015) dan  sesudah  penerapan  tata  kelola  (2016  s.d  2018)  di BPR.  Selain  itu  dalam  rangka  melihat  survey kesesuaian  tata  kelola,  peneliti  juga  membuat  survey dalam  bentuk  kuisioner  yang  dikirimkan  ke  seluruh BPR.

## 3.6.   Operasional dan Pengukuran Variabel
Penelitian  ini  menggunakan  variabel-variabel  yang berupa  rasio-rasio  keuangan  yang  biasa  digunakan dalam  menilai  kesehatan  suatu  bank.  Variabel-variabel tersebut  secara  garis  besar  dibagi  atas  variabel  kinerja
keuangan  BPR  sebelum  penerapan  Good  Corporate Governance  (X1)  dan  variabel  kinerja  keuangan  BPR setelah  penerapan  Good  Corporate  Governance  (X2). Rasio  kinerja  keuangan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dan  masih  berdasarkan  ketentuan  lama dari  Bank  Indonesia  yang  belum  dicabut  oleh  Otoritas Jasa  Keuangan,  yaitu  Surat  Keputusan  Direksi  Bank Indonesia  No.  30/12/KEP/DIR  tanggal  30  April  1997 Tentang  Tatacara  Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank Perkreditan Rakyat,  antara lain:
a. Capital Adquecy Ratio (CAR)
CAR  atau  Rasio  KPMM  memperlihatkan  seberapa besar  modal  yang  dimiliki  dapat  menyerap  risiko atas Aktiva Tertimbang Menurut Risiko yang sudah ditempatkan.
CAR= Modal   x 100

## ATMR
b. Non Performing Loan (NPL) Net
NPL Net yaitu rasio NPL yang telah memperhitungkan  pembentukan  penyisihan  aktiva produktif (PPAP) yang telah dibentuk BPR.
NPL Net = (Kredit Bermasalah-PPAP) x 100 Total Kredit
c. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
Kualitas  Aktiva  Produktif  (KAP)  adalah  salah  satu faktor penilaian membaik atau memburuknya aktiva produktif yang dimiliki BPR.
KAP       = APYD   x 100 AP
d. Return On Asset (ROA)
Rasio  ROA  adalah  perbandingan  jumlah  laba dibandingkan dengan rata-rata aktiva.
ROA = Jumlah laba          x 100 Rata-rata aktiva
e. Beban  Operasional  pada  Pendapatan  Operasional (BOPO)
Rasio Beban Operasional per Pendapatan
Operasional  adalah  perbandingan  antara  beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional.
BOPO = Beban Operasional          x 100 Pendapatan Operasional
f. Loan to Deposit Ratio (LDR)
LDR  adalah  perbandingan  antara  kredit  yang diberikan  dengan  dana  pihak  ketiga  (tabungan  dan deposito).
LDR =    Kredit Yang Diberikan      x 100

## Dana Pihak Ketiga
g. Cash Ratio (CR)
Cash  Ratio  merupakan  rasio  kecukupan  alat  likuid yang menunjukkan  kemampuan  bank untuk memenuhi kewajiban lancer.
CR=    Kas+Giro+ (Tab. ABA-Tab ABP)  x 100

## Kew. Segera+ Tabungan + Deposito

## 3.7.   Pengujian Hipotesis
a. Statistik Deskriptif
Peneliti  mencoba  mengumpulkan  data  indeks penerapan  tata  kelola  oleh  BPR  berdasarkan ketentuan  OJK.  Hasil  dari  indeks  tersebut  akan diuraikan  secara  deskriptif  dalam  bab  pembahasan hasil  penelitian.  Indeks  yang  akan  di  ukur menggunakan variable dummy dengan angka indeks yaitu  angka  0  (nol)  belum  diterapkan  dan  angka  1 (satu) sudah diterapkan.
b. Uji Normalitas
Uji  ini  dilakukan  untuk  menguji  apakah distribusi  data  normal  atau  tidak.  Penggunaan  uji normalitas  dikarenakan  analisis  penelitian  ini menggunakan statistic paramterik berupa pengukuran  data  yang  bersifat  rasio.  Salah  satu metode dalam uji normalitas adalah uji Kolmogorov Smirnov Test. Uji Kolmogorov Smirnov merupakan salah satu pengujian normalitas yang paling banyak digunakan  dikarenakan  metode  yang  relative sederhana dan cukup baik(Sujarweni, 2016).
Taraf  signifikan  tercatat  sebesar  0,05,  data dinyatakan  berdistribusi  normal  jika  signifikansi lebih  besar  dari  5%.  Untuk  pengambilan  keputusan dengan pedoman(Sujarweni, 2016):
o Nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, distribusi data tidak normal.
o Nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05, distribusi data adalah normal.
Jika hasil pengujian signifikansi di bawah 0,05 berarti  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  atau dengan  kata  lain  tidak  normal.  Sebaliknya,  jika signifikansi  di  atas  0,05  maka  tidak  terdapat perbedaan yang signifikan atau data dinilai normal.
c. Uji Paired Sample T-Test
Penelitian  ini  melakukan  analisa  dengan membandingkan kinerja keuangan yang menggunakan  data  rasio  keuangan  sebelum  dan sesudah  penerapan  GCG  di  BPR,  oleh  karena  itu menggunakan  Uji Paired  Sample  T-Test yang  uji untuk  membandingkan  mean  dari  dua  sampel  yang berhubungan atau dua sampel berpasangan (paired ).
Dalam  melakukan  pengujian  Uji Paired Sample T-Test dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara (Sujarweni, 2016) yaitu:
1. Menggunakan Uji Siginifikansi.
Pengambilan  keputusan  untuk  menerima  atau menolak Ho:
a. Jika siginikansi <0,05 maka Ho ditolak
b. Jika siginikansi >0,05 maka Ho diterima
2. Membandingkan t-hitung dengan t-tabel.
a. Apabila nilai t hitung <-t table dan t hitung > t table maka Ho ditolak
b. Apabila  nilai  –t  tabel  <t  hitung  <  t  table maka Ho diterima

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.   Hasil Penelitian
4.1.1.  Deskriptif Data Penelitian
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  yang  ada  di Provinsi  Jambi  yaitu  sebanyak  19  (sembilan  belas) BPR.  Seluruh  BPR  tersebut  dalam  rencana  awal  akan dijadikan  sebagai  sampel  dalam  penelitian  sehingga semua  anggota  populasi  merupakan  sampel  penelitian (sampel  jenuh).  Namun  demikian,  pada  proses pengumpulan  data  diketahui  bahwa  terdapat  1  (satu) BPR  yang  berdiri  di  bulan  Oktober  2013  dan  3  (tiga) BPR yang berdiri tahun 2014.
4.1.2.  Analisis Statistik Penelitian
a. CAR

## Tabel 1. Statistik Deskriptif CAR
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic CAR_Pra 45 8,18 82,34 25,1991 2,08578 13,99183 CAR_Pasca 45 10,30 137,77 33,5376 3,77857 25,34743 Valid N (listwise) 45
Berdasarkan  tabel  1,  di  Provinsi  Jambi  rata-rata  CAR BPR sebelum penerapan tata kelola sebesar 25,20% dan CAR setelah penerapan tata kelola sebesar 33,54% atau terjadi  peningkatan  rata-rata  CAR  dari  sebelum penerapan ke setelah penerapan tata kelola.
b. Rasio KAP

## Tabel 2. Statistik Deskriptif KAP
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic KAP_Pra 45 ,81 16,68 6,2429 ,67615 4,53577 KAP_Pasca 45 ,32 24,99 7,7664 ,64846 4,34998 Valid N (listwise) 45
Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa  untuk BPR di  Provinsi  Jambi  rata-rata  Rasio  KAP  sebelum penerapan  tata  kelola  sebesar  6,24%  dan  Rasio  KAP setelah penerapan tata kelola sebesar 7,76% atau terjadi peningkatan  rata-rata  Rasio  KAP  dari  sebelum penerapan ke setelah penerapan tata kelola.
c. Rasio NPL Net

## Tabel 3. Statistik Deskriptif NPL Net
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic NPL_Net_Pra 45 ,59 20,24 6,1400 ,61566 4,12995 NPL_Net_Pasca 45 ,15 28,48 7,6029 ,78034 5,23470 Valid N (listwise) 45
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa  untuk BPR di  Provinsi  Jambi  rata-rata  Rasio  NPL  Net  sebelum penerapan  tata  kelola  sebesar  6,14%  dan  Rasio  NPL
Net  setelah  penerapan  tata  kelola  sebesar  7,60%  atau terjadi  peningkatan  rata-rata  rasio  NPL  Net  dari sebelum penerapan ke setelah penerapan tata kelola.
d. Rasio ROA

## Tabel 4. Statistik Deskriptif ROA
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic ROA_Pra 45 -6,77 17,75 3,5609 ,64369 4,31803 ROA_Pasca 45 -9,04 12,88 3,0027 ,59947 4,02139 Valid N (listwise) 45
Berdasarkan  tabel  4  dapat  diketahui  bahwa  untuk BPR  di  Provinsi  Jambi  rata-rata  Rasio  ROA  sebelum penerapan  tata  kelola  sebesar  3,56%  dan  Rasio  ROA setelah penerapan tata kelola sebesar 3,00% atau terjadi penurunan rata-rata Rasio ROA dari sebelum penerapan ke setelah penerapan tata kelola.

## e. Rasio BOPO

## Tabel 5. Statistik Deskriptif BOPO
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic BOPO_Pra 45 51,20 122,48 83,9571 2,55199 17,11925 BOPO_Pasca 45 58,53 147,49 86,5198 2,82712 18,96489 Valid N (listwise) 45
Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa  untuk BPR di  Provinsi  Jambi  rata-rata  Rasio  BOPO  sebelum penerapan tata kelola sebesar 83,96% dan Rasio BOPO setelah  penerapan  tata  kelola  sebesar  86,52%  atau terjadi peningkatan rata-rata Rasio BOPO dari sebelum penerapan ke setelah penerapan tata kelola.
f. Loan to Deposit Ratio (LDR)

## Tabel 6 Statistik Deskriptif LDR
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic LDR_Pra 45 63,35 94,68 79,5500 1,20451 8,08008 LDR_Pasca 45 58,52 132,13 78,2678 1,83897 12,33618 Valid N (listwise) 45
Berdasarkan  tabel  6  dapat  diketahui  bahwa  untuk BPR  di  Provinsi  Jambi  rata-rata  LDR  sebelum penerapan tata kelola sebesar 79,55% dan LDR setelah penerapan  tata  kelola  sebesar  78,27%  atau  terjadi penurunan  rata-rata  LDR  dari  sebelum  penerapan  ke setelah penerapan tata kelola.
g. Cash Ratio

## Tabel 7. Statistik Deskriptif CR
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic CR_Pra 45 5,73 43,58 19,3209 1,59719 10,71429 CR_Pasca 45 6,37 45,56 19,6578 1,43167 9,60393 Valid N (listwise) 45
Berdasarkan  tabel  7  dapat  diketahui  bahwa  untuk BPR di Provinsi Jambi rata-rata CR sebelum penerapan tata  kelola  sebesar  19,32%  dan  CR  setelah  penerapan tata  kelola  sebesar  19,65%  atau  terjadi  peningkatan rata-rata  CR  dari  sebelum  penerapan  ke  setelah penerapan tata kelola.
4.1.3.  Uji Normalitas
a. CAR
Tabel 8. Uji Normalitas CAR CAR_Pra CAR_Pasca N 45 45 Normal Parameters a,b Mean 25,1991 33,5376 Std. Deviation 13,99183 25,34743
Most Extreme Differences Absolute ,328 ,204 Positive ,328 ,204 Negative -,194 -,180 Test Statistic ,328 ,204 Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
(Sumber: data diolah peneliti, 2020)
Berdasarkan  tabel  8  dapat  diketahui  bahwa  nilai kolmogorov  smirnov untuk  CAR  sebelum  penerapan tata  kelola  sebesar  0,328  dengan  nilai  signifikansi (p- value) sebesar  0,000  (p<0,05)  dan  setelah  penerapan tata  kelola  sebesar  0,204  dengan  nilai  signifikansi (p- value) sebesar  0,000  (p<0,05)  atau  terdapat  perbedaan antara distribusi empirik data yang ada dengan distibusi normal sehingga dapat disimpulkan distribusi data CAR sebelum dan  setelah penerapan tata  kelola dinilai tidak normal.

## b. Rasio KAP
Tabel 9. Uji Normalitas KAP KAP_Pra KAP_Pasca N 45 45 Normal Parameters a,b Mean 6,2429 7,7664 Std. Deviation 4,53577 4,34998 Most Extreme Differences Absolute ,125 ,131 Positive ,125 ,131 Negative -,115 -,130 Test Statistic ,125 ,131 Asymp. Sig. (2-tailed) ,075 ,052 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
(Sumber: data diolah peneliti, 2020)
Berdasarkan  tabel  9  dapat  diketahui  bahwa  nilai kolmogorov  smirnov untuk  Rasio  KAP  sebelum penerapan  tata  kelola  sebesar  0,125  dengan  nilai signifikansi (p-value) sebesar  0,075  (p>0,05)  dan setelah penerapan tata kelola sebesar 0,131 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,052 (p>0,05) atau tidak terdapat  perbedaan  antara  distribusi  empirik  data  yang ada dengan distibusi normal sehingga dapat disimpulkan  distribusi  data  Rasio  KAP  sebelum  dan sesudah penerapan tata kelola juga dinilai normal.
c. Rasio NPL Net

## Tabel 10. Uji Normalitas NPL Net
NPL_Net_Pra NPL_Net_Pasca N 45 45 Normal Parameters a,b Mean 6,1400 7,6029 Std. Deviation 4,12995 5,23470 Most Extreme Differences Absolute ,089 ,122 Positive ,080 ,122 Negative -,089 -,079 Test Statistic ,089 ,122 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 ,090 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
(Sumber: data diolah peneliti, 2020)
Berdasarkan  tabel  10  dapat  diketahui  bahwa  nilai kolmogorov  smirnov untuk  Rasio NPL  Net sebelum penerapan  tata  kelola  sebesar  0,089  dengan  nilai signifikansi (p-value) sebesar  0,200  (p>0,05)  dan setelah penerapan tata kelola sebesar 0,122 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,090 (p>0,05) atau tidak terdapat  perbedaan  antara  distribusi  empirik  data  yang ada dengan distibusi normal sehingga dapat disimpulkan  distribusi  data  Rasio NPL  Net setelah penerapan tata kelola juga dinilai normal.

## d. Rasio ROA

## Tabel 11. Uji Normalitas ROA
ROA_Pra ROA_Pasca N 45 45 Normal Parameters a,b Mean 3,5609 3,0027 Std. Deviation 4,31803 4,02139 Most Extreme Differences Absolute ,127 ,119 Positive ,073 ,072 Negative -,127 -,119 Test Statistic ,127 ,119 Asymp. Sig. (2-tailed) ,066 ,114
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. (Sumber: data diolah peneliti, 2020)
Berdasarkan  tabel  11  dapat  diketahui  bahwa  nilai kolmogorov  smirnov untuk  Rasio ROA sebelum penerapan  tata  kelola  sebesar  0,127  dengan  nilai signifikansi (p-value) sebesar  0,066  (p>0,05)  dan  nilai kolmogorov  smirnov  untuk  Rasio ROA setelah penerapan  tata  kelola  sebesar  0,119  dengan  nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,114 (p>0,05) atau tidak terdapat  perbedaan  antara  distribusi  empirik  data  yang ada dengan distibusi normal sehingga dapat disimpulkan  distribusi  data  Rasio ROA sebelum  dan setelah penerapan tata kelola juga dinilai normal.
e. Rasio BOPO

## Tabel 12. Uji Normalitas BOPO
BOPO_Pra BOPO_Pasca N 45 45 Normal Parameters a,b Mean 83,9571 86,5198 Std. Deviation 17,11925 18,96489 Most Extreme Differences Absolute ,124 ,118 Positive ,124 ,118 Negative -,060 -,070 Test Statistic ,124 ,118 Asymp. Sig. (2-tailed) ,078 ,127
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. (Sumber: data diolah peneliti, 2020)
Berdasarkan  tabel  12  dapat  diketahui  bahwa  nilai kolmogorov  smirnov untuk  Rasio  BOPO  sebelum penerapan  tata  kelola  sebesar  0,124  dengan  nilai signifikansi (p-value) sebesar  0,078  (p>0,05)  dan  nilai kolmogorov  smirnov untuk  Rasio  BOPO  setelah penerapan  tata  kelola  sebesar  0,118  dengan  nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,127 (p>0,05) atau tidak terdapat  perbedaan  antara  distribusi  empirik  data  yang ada dengan distibusi normal sehingga dapat disimpulkan  distribusi  data  Rasio  BOPO  sebelum  dan setelah penerapan tata kelola juga dinilai normal.
f. Rasio LDR

## Tabel 13. Uji Normalitas LDR
LDR_Pra LDR_Pasca N 45 45 Normal Parameters a,b Mean 79,5500 78,2678 Std. Deviation 8,08008 12,33618 Most Extreme Differences Absolute ,129 ,128 Positive ,129 ,128 Negative -,072 -,062 Test Statistic ,129 ,128 Asymp. Sig. (2-tailed) ,056 ,061 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. (Sumber: data diolah peneliti, 2020)
Berdasarkan  tabel  13  dapat  diketahui  bahwa  nilai kolmogorov  smirnov untuk  LDR  sebelum  penerapan tata  kelola  sebesar  0,129  dengan  nilai  signifikansi (p- value) sebesar  0,056  (p>0,05)  dan  nilai kolmogorov smirnov untuk  LDR  setelah  penerapan  tata  kelola sebesar  0,128  dengan  nilai  signifikansi (p-value) sebesar  0,061  (p>0,05)  atau  tidak  terdapat  perbedaan antara distribusi empirik data yang ada dengan distibusi
normal sehingga dapat disimpulkan distribusi data LDR sebelum  dan  setelah  penerapan  tata  kelola  juga  dinilai normal.
g. Rasio Cash Ratio
Tabel 14. Uji Normalitas CR CR_Pra CR_Pasca N 45 45 Normal Parameters a,b Mean 19,3209 19,6578 Std. Deviation 10,71429 9,60393 Most Extreme Differences Absolute ,130 ,127 Positive ,130 ,127 Negative -,107 -,095 Test Statistic ,130 ,127 Asymp. Sig. (2-tailed) ,056 ,067 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
(Sumber: data diolah peneliti, 2020)
Berdasarkan  tabel  14  dapat  diketahui  bahwa  nilai kolmogorov smirnov untuk CR sebelum penerapan tata kelola sebesar 0,130 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar  0,056  (p>0,05)  dan  nilai kolmogorov  smirnov untuk  CR  setelah  penerapan  tata  kelola  sebesar  0,127 dengan  nilai  signifikansi (p-value) sebesar  0,067 (p>0,05) atau tidak terdapat perbedaan antara distribusi empirik  data  yang  ada  dengan  distibusi  normal sehingga dapat disimpulkan distribusi data CR sebelum dan setelah penerapan tata kelola juga dinilai normal.
4.14. Uji Paired Sample T-Test
a. CAR
Tabel 15. Paired Sample T-Test Rasio KAP
Paired Differences t df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviation
Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1 KAP_Pra - KAP_Pasca -1,52 5,95 ,88 -3,31 ,26 -1,719 44 ,093
Tabel  15  memperlihatkan  Nilai  signifikansi  (Sig) Paired  Samples  T-Test untuk  Rasio  KAP  sebelum  dan sesudah  penerapan  tata  kelola  tercatat  sebesar  0,093  > 0,05  dan    perbandingan  hasil  t-hitung  dengan  t- tabel . Nilai  t hitung sebesar  -1,719  <  t- tabel sebesar  2,015  maka disimpulkan  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada perbedaan kinerja keuangan untuk Rasio KAP sebelum penerapan  tata  kelola  dengan  Rasio  KAP  setelah penerapan tata kelola.
b. Rasio NPL Net
Tabel 16. Paired Sample T-Test Rasio NPL Net
Paired Differences t df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1 NPL_Net_Pr a - NPL_Net_P asca -1,46 6,51 ,97 -3,42
,49 -1,508 44 ,139
Tabel 16 memperlihatkan nilai signifikansi (Sig) Paired Samples  T-Test untuk  Rasio NPL  Net sebelum  dan sesudah  penerapan  tata  kelola  tercatat  sebesar  0,139  > 0,05 dan perbandingan hasil t- hitung dengan t- tabel . Nilai t hitung sebesar  -1,508  <  t- tabel sebesar  2,015  maka disimpulkan  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada perbedaan  kinerja  keuangan  untuk  Rasio NPL  Net
sebelum  penerapan  tata  kelola  dengan  Rasio NPL  Net setelah penerapan tata kelola.
c. Rasio ROA

## Tabel 17. Paired Sample T-Test Rasio ROA
Paired Differences t df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviation Std.
Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference
Lower Upper
Pair 1 ROA_Pra - ROA_Pasca ,56 5,66 ,84 -1,14 2,26 ,661 44 ,512
Tabel 17 memperlihatkan nilai signifikansi (Sig) Paired Samples T-Test untuk Rasio ROA sebelum dan sesudah penerapan tata kelola tercatat sebesar 0,512 > 0,05 dan perbandingan  hasil  t-hitung  dengan  t -tabel .  Nilai  t hitung sebesar  0,661  <  t- tabel sebesar  2,015  maka  disimpulkan Ho  diterima  dan  Ha  ditolak.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  kinerja keuangan  untuk  Rasio ROA sebelum  penerapan  tata kelola dengan Rasio ROA setelah penerapan tata kelola.
d. Rasio BOPO

## Tabel 18. Paired Sample T-Test Rasio BOPO
Paired Differences t df Sig. (2- tailed) Mean
Std. Deviatio n Std.
Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper
Pair 1 BOPO_ Pra - BOPO_ Pasca -2,56 26,02 3,88 -10,38 5,25 - ,661 44 ,512
Tabel 18 memperlihatkan nilai signifikansi (Sig) Paired Samples  T-Test untuk  Rasio  BOPO  sebelum  dan sesudah  penerapan  tata  kelola  tercatat  sebesar  0,512  > 0,05 dan perbandingan hasil t-hitung dengan t- tabel . Nilai t hitung sebesar  -0,661  <  t- tabel sebesar  2,015  maka disimpulkan  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada perbedaan  kinerja  keuangan  untuk  Rasio  BOPO sebelum  penerapan  tata  kelola  dengan  Rasio  BOPO setelah penerapan tata kelola.

## e. Rasio LDR
Tabel 19. Paired Sample T-Test Rasio LDR
Paired Differences t df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviatio n Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper
Pair 1 LDR_Pr a - LDR_Pa sca 1,28 15,03 2,24 -3,23 5,79 ,572 44 ,570
Tabel 19 memperlihatkan nilai signifikansi (Sig) Paired Samples  T-Test untuk  LDR  sebelum  dan  sesudah penerapan tata kelola tercatat sebesar 0,570 > 0,05 dan perbandingan  hasil  t- hitung dengan  t- tabel. Nilai  t hitung sebesar 0,572 < t-tabel sebesar 2,015 maka disimpulkan Ho  diterima  dan  Ha  ditolak.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  kinerja keuangan  untuk  LDR  sebelum  penerapan  tata  kelola dengan LDR setelah penerapan tata kelola.
f. Rasio CR
Tabel 20. Paired Sample T-Test Rasio CR
Paired Differences t df Sig. (2- tailed)
Mean Std. Deviatio n Std.
Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1 CR_Pra - CR_Pas ca -,34 12,36 1,84 -4,05 3,37 - ,183 44 ,856
Tabel 20 memperlihatkan nilai signifikansi (Sig) Paired Samples  T-Test untuk  LDR  sebelum  dan  sesudah penerapan tata kelola tercatat sebesar 0,856 > 0,05 dan perbandingan  hasil  t- hitung dengan  t- tabel .  Nilai  t hitung sebesar  -0,183  <  t-tabel  sebesar  2,015  maka disimpulkan  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada perbedaan  kinerja  keuangan  untuk  CR  sebelum penerapan tata kelola dengan CR setelah penerapan tata kelola.

## 4.2.   Pembahasan
4.2.1.  Kinerja  Keuangan  BPR  Di  Provinsi  Jambi Seebelum dan setelah penerapan Tata kelola

## Tabel 21. Kinerja Keuangan 15 BPR
Data-data diatas  memperlihatkan pertumbuhan pos-pos keuangan penting 15 BPR dalam periode terlihat bahwa secara umum dalam kurun waktu sebelum dan sesudah penerapan  tata  kelola,  pos-pos  keuangan  penting  tidak mengalami  pertumbuhan  yang  signifikan  dan  bahkan ada  yang  menurun  kecuali  tabungan.  Kredit  di  BPR tidak  banyak  meningkat  salah  satunya  dikarenakan tingginya  persaingan  dan  adanya  kredit  program  dari pemerintah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga  rendah  yang  diperuntukkan  kepada  nasabah UMKM. Tabungan  meningkat dikarenakan  masyarakat khususnya  disekitaran  BPR  mulai  merasakan  manfaat menabung  di  BPR.  Penurunan  deposito,  lebih  kepada upaya  BPR  untuk  menurunkan  jumlah  dana  pihak ketiga  dengan  biaya  dana  yang  tinggi.  Sementara  itu, laba  dipengaruhi  oleh  jumlah  pendapatan  yang menurun  dipengaruhi  oleh  tingginya  NPL  sehingga mengurangi  pendapatan  bunga  dan  tingginya  beban operasional BPR.
4.2.2.  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  BPR  Sebelum dan Sesudah Penerapan Tata kelola
a. Perbandingan Kinerja Keuangan-Rasio KAP
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak  ada  perbedaan  kinerja  keuangan  dengan pengukuran  menggunakan  rasio  KAP  pada  BPR  di Provinsi  Jambi.  Tidak  adanya  perbedaan  signifikan kinerja keuangan BPR dari rasio KAP sebelum dan sesudah  penerapan  tata  kelola  untuk  di  BPR dikarenakan  rata-rata  rasio  KAP  setelah  penerapan tata  kelola  sebesar  7,76%  (memburuk)  lebih  besar
NO Pos Keuangan
Jumlah 2013 sd 2015 rata2 2013-2015 Jumlah 2016 sd 2018 rata2 2016-2018 (%) 1 Asset 2.066.463.711 688.821.237 2.100.784.207 700.261.402 1,66 2 Kredit 1.492.026.063 497.342.021 1.500.948.472 500.316.157 0,60 3 Tabungan 244.658.783 81.552.928 291.666.206 97.222.069 19,21 4 Deposito 1.299.854.762 433.284.921 1.244.851.843 414.950.614 -4,23 5 total DPK 1.544.513.545 514.837.848 1.536.518.049 512.172.683 -0,52 6 Laba 90.547.358 30.182.453 92.077.682 30.692.561 1,69
dibandingkan rata-rata rasio KAP sebelum penerapan  tata  kelola  sebesar  6,24%.  Peningkatan rasio  KAP  sejalan  dengan  peningkatan  rasio  NPL, dikarenakan  mayoritas  aktiva  produktif  yang dimiliki  BPR  dalam  bentuk  kredit  sehingga  ketika NPL  meningkat  maka  rasio  KAP  juga  akan meningkat.
Teori keagenan memperlihatkan bahwa adanya  perbedaan  kepentingan  antara  pemegang saham  sebagai  pemilik  dengan  para  Direksi  yang ditunjuk  oleh  pemegang  saham  dalam  menjalankan kegiatan  usahanya.  Direksi  sebagai  pelaksana kegiatan  memiliki  informasi,  data  dan  diberikan tanggung jawab dalam mengambil keputusan bisnis di  BPR.  Hal  tersebut  diperkenankan  sepanjang keputusan  yang  diambil  tidak  dimaksudkan  untuk kepentingan pribadi dan atau membuat kinerja BPR kedepannya menjadi lebih buruk.
Ketentuan  tata  kelola  yang  diterbitkan  oleh OJK,  dengan  mencakup  seluruh  aspek  dan  prinsip- prinsip  tata  kelola  dimaksudkan  agar  ada  fungsi perencanaan,  fungsi  manajerial/pengelolaan  dan fungsi pengawasan sehingga upaya-upaya pencapaian  target  dan  peningkatan  kinerja  BPR dapat  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  dan diawasi dengan baik dan maksimal oleh internal dan eksternal  BPR  dengan  harapan  adanya  peningkatan kinerja keuangan BPR.
b. Perbandingan Kinerja Keuangan- Rasio NPL Net
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak  ada  perbedaan  kinerja  keuangan  dengan pengukuran menggunakan rasio NPL Net pada BPR di  Provinsi  Jambi.  Tidak  adanya  perbedaan signifikan  kinerja  keuangan  BPR  dari  rasio  NPL Net  sebelum  dan  sesudah  penerapan  tata  kelola untuk  di  BPR  dikarenakan  rata-rata  rasio  NPL  Net setelah  penerapan  tata  kelola  sebesar  7,60%  lebih besar (memburuk) dibandingkan rata-rata rasio NPL Net  sebelum  penerapan  tata  kelola  sebesar  6,14%. Kondisi  ini  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor baik  dari  eksternal  maupun  dari  internal  BPR.  Dari eksternal,  turunnya  harga  komoditi  sawit  dan  karet sebagai  komoditi  unggulan  dalam  kurun  waktu periode  penelitian  membuat  nasabah  atau  debitur BPR  kesulitan  dalam  melakukan  pembayaran kewajiban sehingga menyebabkan tingginya tunggakan  yang  berakibat  NPL  tetap  tinggi.  Selain itu,  turunnya  harga  komoditi  unggulan  juga mempengaruhi  daya  beli  masyarakat  di  Provinsi Jambi berdampak pada sektor-sektor lainnya seperti perdagangan, pariwisata dan jasa serta  menurunnya daya  beli  masyarakat  yang  turut  mempengaruhi peningkatan  NPL  BPR  di  Provinsi  Jambi.  Dari faktor  internal,  mungkin  saja  dipengaruhi  oleh kualitas  analisis  pemberian  kredit  yang  dilakukan oleh  BPR.  Dalam  penyaluran  kredit,  setiap  bank diminta  menjalankan  prinsip  kehati-hatian  dengan memperhatikan  seluruh  aspek  khususnya  5 C (Character,  Capacity,  Capital,  Condition  of
Economic,  dan  Collateral) .  Apabila  analisis pembiayaan  belum  sepenuhnya  memperhatikan aspek-aspek  di  atas,  maka  akan  berpotensi meningkatkan  risiko  kredit  dan  risiko  operasional bank, salah satunya menjadikan NPL meningkat.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian (Pratomo  &  Sari,  2014)  bahwa  Kinerja  Keuangan Bank  Pemerintah  (Bank  Mandiri,  Bank  Negara Indonesia,  Bank  Rakyat  Indonesia  dan  Bank Tabungan  Negara)  dari  variable  NPL  mengalami perbedaan.  Jumlah  kredit  yang  meningkat  tetap memerlukan  pengawasan  kualitas  kredit  yang  baik, terlihat  dari  setelah  penerapan  GCG,  NPL  di  BNI, BRI,  dan  BTN  mengalami  penurunan  sementara rasio  NPL  Bank  Mandiri  mengalami  peningkatan. Dengan demikian, penerapan GCG tidak berpengaruh  secara  signfikan  pada  Bank  Mandiri. Pelaksanaan  GCG  oleh  bank  dapat  meminimalkan adanya  penyimpangan  oleh  pihak-pihak  tertentu dalam  memberikan  kredit  yang  tidak  berkualitas untuk  mencapai  target  kredit  dan  atau  kepentingan lainnya.
NPL  yang  tinggi  membuat  beban  cadangan pembentukan  penyisihan  aktiva  produktif  BPR menjadi  lebih  tinggi  sehingga  mempengaruhi rentabilitas  dan  permodalan  BPR.  Selain  itu,  NPL yang  tinggi  dapat  memperburuk  rasio  Kualitas Aktiva Produktif (KAP) sehingga berpengaruh pada tingkat  kesehatan  BPR.  Penerapan  tata  kelola (GCG) di BPR dengan memenuhi seluruh aspek dan prinsip-prinsip tata kelola baik governance structure,  governance  process  dan  governance outcome diharapkan  dapat  meningkatkan  prinsip kehati-hatian sehingga dapat menjaga dan menurunkan NPL BPR.
c. Perbandingan Kinerja Keuangan- Rasio (ROA)
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak  ada  perbedaan  kinerja  keuangan  dengan pengukuran  menggunakan  rasio  ROA  pada  BPR  di Provinsi Jambi.  Tidak adanya perbedaan signifikan kinerja keuangan BPR dari rasio ROA sebelum dan sesudah  penerapan  tata  kelola  untuk  di  BPR dikarenakan  rata-rata  rasio  ROA  setelah  penerapan tata  kelola  sebesar  3,01%  lebih  kecil  (menurun) dibandingkan rata-rata rasio ROA sebelum penerapan  tata  kelola  sebesar  3,56%.  Hal  ini dikarenakan  pertumbuhan  rata-rata  kredit  BPR  di Provinsi  Jambi  antara  periode  sebelum  dan  periode setelah  penerapan  tata  kelola  relative  kecil  yaitu sebesar  0,60%  yang  berdampak  pada  pertumbuhan laba  hanya  sebesar  1,69%.  Pertumbuhan  laba tersebut  tidak  jauh  berbeda  dengan  pertumbuhan rata-rata asset yang tumbuh 1,66%.
Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian(Pratomo  &  Sari,  2014)  bahwa  Kinerja Keuangan  Bank  Mandiri  dan  Bank  Negara Indonesia  (BNI)  dari  variable  ROA  sebelum  dan sesudah  penerapan  tata  kelola  tidak  mengalami perbedaan. Namun demikian  dalam penelitian  yang
sama,  Kinerja  Keuangan  Bank  Rakyat  Indonesia dan  Bank  Tabungan  Negara  dari  variable  ROA sebelum  dan  sesudah  penerapan  tata  kelola mengalami perbedaan. Hal yang sama diungkapkan oleh(Zamani  &  Moeljadi,  2012)  yang  meneliti bahwa  adanya  peningkatan  kinerja  perusahaan dilihat  dari  ROA  antara  sebelum  dan  sesudah penerapan GCG.
Pertumbuhan  ROA  bergantung  pada  strategi manajemen  dalam  peningkatan  jumlah  aktiva produktif  kualitas  lancar,  penyusunan  rencana bisnis,  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan  Komisaris.  Semakin  baik  pelaksanaan  tata kelola,  diharapkan  BPR  semakin  dapat  bersaing dengan  industry  keuangan  lainnya  dengan  terus meningkatkan  asset  yang  dikelola  sehingga  ROA BPR menjadi semakin meningkat.
d. Perbandingan Kinerja Keuangan- Rasio BOPO
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak  ada  perbedaan  kinerja  keuangan  dengan pengukuran menggunakan rasio BOPO pada BPR di Provinsi  Jambi.  Tidak  adanya  perbedaan  signifikan kinerja  keuangan  BPR  dari  rasio  BOPO  sebelum dan  sesudah  penerapan  tata  kelola  untuk  di  BPR dikarenakan rata-rata rasio BOPO setelah penerapan tata kelola sebesar 86,52% lebih besar dibandingkan rata-rata rasio BOPO sebelum penerapan tata kelola sebesar 83,96%. Tingginya rasio BOPO disebabkan oleh  tingginya  beban  operasional  khususnya  beban cadangan PPAP akibat meningkatnya NPL BPR dan menurunnya pendapatan operasional berupa penurunan pendapatan bunga dan koreksi pendapatan  bunga  yang  diterima  (accrual).  Selain itu, beban operasional yang tinggi juga dipengaruhi adanya peningkatan beban bunga dana pihak ketiga bukan  bank  berupa  deposito  mengingat  mayoritas dana  pihak  ketiga  yang  dimiliki  BPR  merupakan dana  yang  bersumber  dari  dana  mahal.  Hal  lain adalah,  kewajiban  pemenuhan  struktur  dalam ketentuan  tata  kelola,  misalnya  kelengakapan Direksi  dan  Dewan  Komisaris,  pemenuhan  pejabat eksekutif  yang  membawahi  kepatuhan,  manajemen risiko  dan  internal  audit,  menambah  beban operasional BPR menjadi lebih besar namun belum didukung  dengan  optimalisasi  peningkatan  kredit yang memadai.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian (Pratomo  &  Sari,  2014)bahwa  Kinerja  Keuangan Bank  Mandiri  dan  Bank  Negara  Indonesia  (BNI) dari variable BOPO sebelum dan sesudah penerapan tata  kelola  tidak  mengalami  perbedaan.  Hal  ini dimungkinkan  karena  pengelolaan  BOPO  pada Bank  Mandiri  dan  BNI  dalam  periode  penelitian telah  dikelola  dengan  baik  untuk  periode  sebelum dan setelah penerapan tata kelola. Namun demikian dalam  penelitian  yang  sama,  Kinerja  Keuangan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara dari variable BOPO sebelum dan sesudah penerapan
tata  kelola  mengalami  perbedaan  yang  mungkin disebabkan pengaruh penerapan GCG menyebabkan adanya efisiensi biaya sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal.
e. Perbandingan Kinerja Keuangan- LDR
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak  ada  perbedaan  kinerja  keuangan  dengan pengukuran  menggunakan  LDR  pada  BPR  di Provinsi Jambi.
Tidak  adanya  perbedaan  signifikan  kinerja keuangan  BPR  dari  LDR  sebelum  dan  sesudah penerapan  tata  kelola  untuk  di  BPR  dikarenakan rata-rata LDR setelah penerapan tata kelola sebesar 78,27%  lebih  kecil  dibandingkan  rata-rata  LDR sebelum penerapan tata kelola sebesar 79,55%. Dari perbandingan LDR pada 2 periode tersebut, terlihat bahwa  rata-rata  LDR  BPR  di  Provinsi  Jambi  tidak jauh  berbeda.  Hal  ini  memperlihatkan  penerapan tata  kelola  tidak  menjadikan  BPR  lebih  agresif dalam penyaluran kredit. Jika dilihat dari pertumbuhan  kredit,  maka  selisih  jumlah  kredit seluruh  BPR  di  Provinsi  Jambi  dalam  periode penelitian, hanya tumbuh sebesar 0,60%. Sementara itu  jumlah  dana  pihak  ketiga  yang  dimiliki  BPR dalam  periode  penelitian  yang  sama,  turun  0,52%. Sesuai  dengan  ketentuan  tingkat  kesehatan  BPR, komponen  perhitungan  LDR  BPR  ditambahkan dengan  modal  inti  yang  dimiliki  BPR.  Dengan melihat  rata-rata  yang  tidak  jauh  berbeda  dan cenderung  menurun,  memperlihatkan  pertumbuhan modal inti juga tidak signifikan sehingga perhitungan  rata-rata  LDR  untuk  keseluruhan  BPR tidak jauh berbeda.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian (Pratomo  &  Sari,  2014)  bahwa  Kinerja  Keuangan Bank  Negara  Indonesia  (BNI)  dan  Bank  Rakyat Indonesia  dari  variable  LDR  sebelum  dan  sesudah penerapan  tata  kelola  tidak  mengalami  perbedaan. Namun  demikian  dalam  penelitian  yang  sama, Kinerja  Keuangan  Bank  Mandiri  dan  Bank Tabungan  Negara  dari  variable  LDR  sebelum  dan sesudah penerapan tata kelola mengalami perbedaan.  Dalam  penelitiannya,  (Pratomo  &  Sari, 2014) menyatakan bahwa dengan adanya penambahan kredit maka bank berpeluang mendapatkan  pendapatan  bunga  yang  lebih  tinggi. Hal  ini  seiring  dengan  manfaat  GCG  guna meningkatkan  nilai  dan  kinerja  perusahaan  agar nasabah mempercayai bank sebagai tempat menyimpan dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
LDR BPR masih dapat dioptimalkan sehingga dapat  mencapai  nilai  maksimum  sebesar  94,75% dengan  tetap  memperhatikan  jumlah  dan  rasio permodalan  dan  rasio  likuiditas  serta  menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan  tata  kelola  di  BPR,  seiring  dengan berjalannya  waktu  dan  kelengkapan  struktur  dan
infrastruktur  yang  ada,  perbaikan governance process dalam  pengelolaan  bank  diharapkan  dapat menghasilkan  kinerja  yang  lebih  maksimal  bagi BPR.
f. Perbandingan Kinerja Keuangan- CR
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak  ada  perbedaan  kinerja  keuangan  dengan pengukuran  menggunakan  CR  pada  BPR  di Provinsi  Jambi.  Tidak  adanya  perbedaan  signifikan kinerja keuangan BPR dari Cash Ratio sebelum dan sesudah  penerapan  tata  kelola  untuk  di  BPR dikarenakan  rata-rata Cash  Ratio setelah  penerapan tata  kelola  sebesar  19,66%  sedikit  di  atas  rata-rata Cash  Ratio  sebelum  penerapan  tata  kelola  sebesar 19,32%. Perbandingan Cash Ratio tersebut memperlihatkan bahwa rata-rata Cash Ratio BPR di Provinsi  Jambi  tidak  jauh  berbeda. Cash  Ratio ini memperlihatkan  penerapan  tata  kelola  tidak menjadikan  BPR  lebih  berani  memaksimumkan dana  yang  ada  untuk  memperoleh  pendapatan  yang lebih  besar. Cash  Ratio merupakan  salah  satu komponen  likuiditas  yang  harus  dijaga  oleh  BPR. Saat  ini  ketentuan  minimal  yang  harus  di  jaga adalah  sebesar  6%.  Tingginya  rasio,  menunjukkan BPR  belum  mengambil  risiko  yang  lebih  tinggi yang  berarti  tetap  mengupayakan  kemanan  dan kenyamanan  dalam  mengelola  likuiditas  guna menjaga  kepercayaan  nasabah.  Meskipun  hal  ini dinilai  baik,  namun  BPR  berpotensi  kehilangan sedikit  penghasilan  dari  penempatan  dana  yang seharusnya dapat ditempatkan pada aktiva produktif dengan imbal hasil yang lebih tinggi.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian (Sari,  2009)  bahwa  Kinerja  Keuangan  pada  PT Petrokimia Gresik dari variable Cash Ratio sebelum dan  sesudah  penerapan  GCG  tidak  mengalami perbedaan. Hasil yang tidak signifikan, dimungkinkan  karena  penerapan  GCG  pada  PT Petrokimia  Gresik  yang  hanya  digunakan  sebagai sampel  adalah  1  (satu)  tahun  sebelum  dan  1  (satu) tahun sesudah.
Cash  Ratio BPR  merupakan  salah  satu  faktor penting  dalam  pengelolaan  likuiditas.  Penerapan tata  kelola,  khususnya  pelaksanaan  tugas  dan tanggung  jawab  Direksi,  fungsi  audit  intern,  fungsi kepatuhan  dan  manajemen  risiko  dan  penyusunan rencana  bisnis  diharapkan  dapat  mengoptimalkan kinerja  keuangan  BPR  dalam  mengelola  likuiditas dan memaksimumkan rentabilitas sehingga penerapan  tata  kelola  dinilai  mampu  untuk meningkatkan kinerja BPR.
4.2.3.  Indeks Tata Kelola
Indeks  penerapan  tata  kelola  secara  keseluruhan  baik sebelum  dan  sesudah  penerapan  tata  kelola  dengan  10 indikator,  nilai  indeks  terendah  sebesar  57,04%  tahun 2013  dan  terus  meningkat  hingga  akhir  tahun  2018 tercatat  sebesar  93,20%.  Hal  ini  memperlihatkan kepatuhan BPR dalam rangka memenuhi ketentuan tata
kelola  sangat  baik.  Dengan  demikian,  diharapkan setelah BPR memenuhi ketentuan tersebut, maka bisnis yang  dilakukan  semakin  lebih  baik  dengan  tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Simpulan penelitian ini secara umum adalah peningkatan  kinerja  keuangan  15  (lima  belas)  BPR yang  dijadikan  sampel  dinilai  tidak  signifikan  dan berpengaruh  pada  rasio-rasio  kinerja  keuangan  BPR  di Provinsi  Jambi  yang  juga  tidak  banyak  mengalami perubahan sehingga penerapan tata kelola pada 3 tahun pertama  penerapan  tata  kelola  tidak  membuat  adanya perbedaan  kinerja  keuangan  BPR  di  Provinsi  Jambi. Namun demikian, hasil survey  memperlihatkan adanya peningkatan kepatuhan BPR dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh OJK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
1) Perkembangan  kinerja  keuangan  BPR  di  Provinsi Jambi  khususnya  15  BPR  yang  dijadikan  sampel dinilai  tidak  mengalami  perkembangan  yang siginfikan  khususnya  pada  pos-pos  keuangan penting berupa asset, kredit, dana pihak ketiga dan laba rugi yang tumbuh hanya dibawah 2% kecuali pos tabungan yang meningkat cukup baik.
2) Hasil  Uji Paired  Sample  T-Test yang  melakukan pengujian  kinerja  keuangan  sebelum  dan  sesudah penerapan tata kelola, antara lain:
- Kinerja  Keuangan  BPR  dinilai  dari  Rasio
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
menunjukkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan kinerja keuangan pada BPR di Provinsi Jambi sebelum dan sesudah penerapan ketentuan tata kelola. Hal ini dikarenakan rata-rata rasio KAP sesudah  penerapan  tata  kelola  lebih  besar (memburuk)  dibandingkan  dengan  rata-rata rasio KAP sebelum penerapan tata kelola.
- Kinerja Keuangan BPR dinilai dari Rasio Non Performing  Loan  (NPL)  Net menunjukkan bahwa  tidak  ada  perbedaan  kinerja  keuangan pada  BPR  di  Provinsi  Jambi  sebelum  dan sesudah  penerapan  ketentuan  tata  kelola.  Hal ini  dikarenakan  rata-rata  rasio  NPL  Net sesudah  penerapan  tata  kelola  lebih  besar (memburuk)  dibandingkan  dengan  rata-rata rasio NPL Net sebelum penerapan tata kelola. Kondisi  ini  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor eksternal  seperti  turunnya  harga  komoditi unggulan  daerah  dan  faktor  internal  seperti analisa pemberian kredit yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip kehati-hatian.
- Kinerja  Keuangan  BPR  dinilai  dari  Rasio Return  on  Asset  (ROA) menunjukkan  bahwa tidak  ada  perbedaan  kinerja  keuangan  pada BPR  di  Provinsi  Jambi  sebelum  dan  sesudah penerapan  ketentuan  tata  kelola.  Hal  ini dikarenakan  rata-rata  rasio  ROA  sesudah penerapan  tata  kelola  lebih  kecil  (menurun)
dibandingkan  dengan  rata-rata  rasio  ROA sebelum  penerapan  tata  kelola.  Kondisi  ini dipengaruhi  oleh  peningkatan  jumlah  kredit yang  sangat  kecil  dalam  periode  penilaian sehingga  berpengaruh  pada  jumlah  pedapatan dan laba yang diterima BPR.
- Kinerja  Keuangan  BPR  dinilai  dari  Rasio Biaya Operasional pada Pendapatan
Operasional  (BOPO)  menunjukkan  bahwa tidak  ada  perbedaan  kinerja  keuangan  pada BPR  di  Provinsi  Jambi  sebelum  dan  sesudah penerapan  ketentuan  tata  kelola.  Hal  ini dikarenakan  rata-rata  rasio  BOPO  sesudah penerapan tata kelola lebih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio BOPO sebelum penerapan tata kelola. Kondisi ini dipengaruhi oleh  peningkatan  beban  cadangan  PPAP, beban  bunga  pihak  ketiga  bukan  bank  dan penurunan  pendapatan  bunga  akibat  besarnya jumlah NPL BPR.
- Kinerja  Keuangan  BPR  dinilai  dari Loan  to Deposit  Ratio  (LDR) menunjukkan  bahwa tidak  ada  perbedaan  kinerja  keuangan  pada BPR  di  Provinsi  Jambi  sebelum  dan  sesudah penerapan  ketentuan  tata  kelola.  Hal  ini dikarenakan  rata-rata  LDR  sesudah  penerapan tata  kelola  lebih  kecil  dibandingkan  dengan rata-rata  LDR  sebelum  penerapan  tata  kelola. LDR  yang  belum  mencapai  nilai  maksimal memperlihatkan  belum  agresifnya  penyaluran kredit oleh BPR dan jumlah dana pihak ketiga yang  tidak  jauh  berubah  dari  periode  sebelum dan sesudah penerapan tata kelola.
- Kinerja Keuangan BPR dinilai dari Cash Ratio (CR) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan pada BPR di Provinsi Jambi sebelum dan sesudah penerapan ketentuan tata kelola.  Hal  ini  dikarenakan  rata-rata  CR sesudah penerapan tata kelola hanya sedikit di atas  rata-rata  CR  sebelum  penerapan  tata kelola  atau  tidak  mengalami  perubahan signifikan.  Kondisi  ini  dipengaruhi  oleh rendahnya  tingkat  pengambilan  risiko  oleh BPR  dengan  tetap  menjaga  nilai  CR  yang tinggi sehingga tetap dapat melayani penraikan dana nasabah dengan baik.
3) Indeks  penerapan  tata  kelola  secara  keseluruhan baik  sebelum  dan  sesudah  penerapan  tata  kelola terus  mengalami  perbaikan  yang  memperlihatkan kepatuhan BPR dalam rangka memenuhi ketentuan tata kelola.

## 5.2. Saran
Saran  yang  dapat  dikemukakan  dalam  penelitian  ini yaitu:
1) Penelitian  selanjutnya  hendaknya  menambah  dan memperbesar  obyek  penelitian  misalnya  untuk wilayah  Sumatera  dan  atau  Indonesia  secara keseluruhan.
2) Penelitian  selanjutnya  agar  mendapatkan  hasil yang  lebih  maksimal  mengupayakan  menambah periode  penelitian  menjadi  lebih  dari  3  (tiga) tahun  dengan  memastikan  data  yang  diperoleh dapat terkumpul secara keseluruhan.
3) Penelitian  selanjutnya  dapat  mempertimbangkan penggunaan  pos-pos  keuangan  seperti  asset, kredit,  dana  pihak  ketiga  dan  laba  rugi  sebagai salah  satu  variabel  tambahan  dalam  melakukan penelitian.
4) Bagi  Pengurus  BPR  yang  ada  di  Provinsi  Jambi diharapkan agar  dapat memaksimalkan peran dari sumber  daya  yang  dimiliki  dengan  terpenuhinya pengurus,  pejabat  eksekutif  yang  membawahi kepatuhan,  manajemen  risiko  dan  internal  audit guna  mendukung  kinerja  keuangan  BPR  menjadi lebih  baik  mengingat  pemenuhan  sumber  daya manusia akan menambah beban operasional BPR.

## 5.3. Keterbatasan
Penelitian  ini  tidak  lepas  dari  keterbatasan  dan kelemahan dari peneliti, antara lain sebagai berikut:
1) Penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  BPR  yang  ada di  Provinsi  Jambi  dengan  jumlah  yang  terbatas, sehingga  belum  mendapatkan  gambaran  yang lebih  umum  dari  penerapan  tata  kelola  BPR  di Indonesia.
2) Periode  penelitian  hanya  selama  3  (tiga)  tahun sebelum  dan  3  (tiga)  tahun  sesudah  penerapan ketentuan tata kelola.
3) Pada  periode  penelitian,  di  Provinsi  Jambi  yang mayoritas masyarakat sangat mengandalkan komoditi  unggulan  berupa  tanaman  karet  dan sawit,  merasakan  penurunan  pendapatan  akibat harga  yang sejak 2013 mengalami penurunan dan hingga  saat  ini  belum  stabil  dana  tau  meningkat kembali. Kondisi ini mempengaruhi bisnis BPR di Provinsi  Jambi  yang  mayoritas  nasabahnya  pada golongan menengah ke bawah.

## DAFTAR REFERENSI
Anggarawal, P. (2013). Impact of Corporate Governance  on  Corporate  Financial  Performance. IOSR  Journal  of  Bussiness  and  Management (IOSR-JBM) , 13 (3 PP), 01–05.
Arikunto,  S.  (2013). Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik . Rineka Cipta.
BI.  (2007). Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR Tanggal 4 Desember 2007
Tentang  Tata  Cara  Penilaian  Tingkat  Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat .
Fahmi, I. (2012). Analisis Kinerja Keuangan . Alfabeta.
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976).  Theory  of theFinn: Managerial Behavior, Agency Costs, and
Ownership  Stucture. Journal of Financial
Economics , 3 No 4 , 305–360.
Kasmir.  (2014). Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya . PT Raja Grafindo Persada.
Munawir,  S.  (2012). Analisis  Informasi  Keuangan . Liberty.
OJK.  (2015a). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan manajemen Risiko Bagi Bank Pengkreditan Rakyat . OJK.  (2015b). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (POJK)Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang
Penerapan  Tata  Kelola  Bagi  Bank  Pengkreditan Rakyat .
OJK.  (2016). Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan (SEOJK)  Nomor  5/SEOJK.03/2016  Tentang Penerapan  Tata  Kelola  Bagi  Bank  Perkreditan Rakyat .
Pratomo,  W.  A.,  &  Sari,  I.  P.  (2014).  Analisis  Kinerja Keuangan  Bank  Milik  Pemerintah  Sebelum  dan Sesudah Implementasi Kebijakan Good Corporate Governance. Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan , 2 Nomor 3 .
Sari,  R.  P.  (2009).  Perbedaan  Kinerja  Keuangan Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan  Prinsip  Good Corporate  Governance  pada  PT  Petro  Kimia Gresik. Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis , 9 No.2 .
Sujarweni,  W.  (2016). Kupas  Tuntas  Penelitian Akuntansi dengan SPSS . Pustaka Baru Press.
Sutedi,  A.  (2011). Good  Corporate  Governance .  Sinar Grafika.
UU  No  10.  (1998). Perubahan  atas  UU  No.  7/1992 tentang Perbankan .
Wulaningrum, R. (2010). Analisis Tindakan
Manajemen Laba Seebelum dan Setelah Kebijakan  Good  Corporate  Governance  pada Perusahaan  Perbankan  di  Indonesia. Jurnal  Eksis Politehnik Negeri Samarinda .
www.economy.okezone.com. (n.d.). No Title .
www.finansial.bisnis.com. (n.d.). No Title .
www.keuangan.kontan.co.id. (n.d.). No Title .
www.lps.go.id. (n.d.). No Title .
www.nasional.kompas.com. (n.d.). No Title .
www.nasional.tempo.co.id. (n.d.). No Title .
www.ojk.go.id. (2019). No Title .
Zamani,  M.  I.  U.,  &  Moeljadi.  (2012).  Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Good Corporate  Governance  pada  PT  Bank  Negara Indonesia  Tbk,  dengan  Rasio  Return  On  Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, dan Capital Adequacy Ratio. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi