Suardin  Abd.  Rasyid.  et  al  (2022).  Ketimpangan  Penguasaan  Tanah,  Kemiskinan,  dan  Strategi  Bertahan Hidup  Masyarakat  Petani  di  Desa  Langaleso  Kecamatan  Dolo  Kabupaten  Sigi. Syntax  Literate;  Jurnal Ilmiah Indonesia. 7 (8). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 8, Agustus 2022

## KETIMPANGAN  PENGUASAAN  TANAH,  KEMISKINAN,  DAN  STRATEGI BERTAHAN  HIDUP  MASYARAKAT  PETANI  DI  DESA  LANGALESO KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI
Suardin Abd. Rasyid, Ritha Safithri Lapasere, Moh. Nutfa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Palu, Indonesia Email: suardin.abd.rasyid60@gmail.com, italapasere@gmail.com, moh.nutfa@gmail.com

## Abstrak
Tanah  sebagai  sumberdaya  agraria  masih  menjadi  tumpuan  petani  memperoleh nafkah  keberlangsungan  hidup.  Namun,  keterbatasan  dan  kehilangan  akses  untuk menguasai  tanah  menjadi  penyebab  kemiskinan  petani.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menjelaskan perubahan akses kepemilikan dan penguasaan tanah dari petani ke  pemilik  modal  di  Desa  Langaleso  Kecamatan  Dolo  Kabupaten  Sigi.  Metode penelitian  kualitatif  deskriptif.  Data  diperoleh  melalui  observasi,  wawancara mendalam  dan  studi  dokumen.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  melalui model analisis interaktif yaitu reduksi data, display data dan verivikasi data.  Hasil penelitian  menemukan  bahwa  telah  terjadi  perubahan  status  pemilikan  dan penguasaan  tanah  dari  tangan  petani  ketangan  pemilik  modal  sehingga mengakibatkan  ketimpangan  struktur  penguasaan  tanah  dan  kemiskinan  petani. Pemilikan  dan  penguasaan  tanah  menjadi  terkonsentrasi  ditangan  pemilik  modal seiring  dengan  praktik  jual  beli  tanah  pertanian  yang  terus-menerus  berlangsung dari  waktu  kewaktu.  Untuk  mengatasi  kesulitan  hidup  akibat  tidak  adanya  tanah yang dimiliki strategi yang dilakukan petani untuk bertahan hidup yaitu melalui: (a) strategi bekerja sebagai buruh tani dan petani penggarap, (b) strategi bekerja di luar sektor  pertanian,  (c)  strategi  mempekerjakan  anggota  keluarga  pada  pekerjaan tertentu  lainnya,  dan  (d)  strategi  penghematan  atau  meminimalisir  pengeluaran keluarga.
Kata  Kunci :  Perubahan,  Ketimpangan  Penguasaan  Tanah,  Kemiskinan,  Strategi Bertahan Hidup

## Abstract
Land  as  an  agrarian  resource  is  still  the  foundation  of  farmers  to  obtain sustainable survival. However, the loss and loss of farmers' access to land control is  the  cause  of  poverty.  This  study  aims  to  explain  changes  in  access  to  land ownership and control from farmers to capital owners in Langaleso Village, Dolo District,  Sigi  Regency.  Descriptive  qualitative  research  method.  Data  were obtained  through  observation,  in-depth  interviews  and  document  studies.  Data analysis  was  carried  out  qualitatively  through  an  interactive  analysis  model, namely data reduction, data display and data verification. The results of the study found that there had been a change in ownership status and control over land from

## Ketimpangan Penguasaan Tanah, Kemiskinan, dan Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Petani di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi
the  hands  of  capital  owners,  resulting  in  the  development  of  land  ownership  and farmers'  hands.  Ownership  and  control  of  land  belongs  to  the  owners  of  capital with the practice of buying and selling agricultural land that continues from time to time.  To  overcome  the  difficulties  of  life  due  to  the  absence  of  land  owned  by farmers,  strategies  are  carried  out  by  farmers  to  survive,  namely  through:  (a) strategies  for  working  as  farm  laborers  and  sharecroppers,  (b)  strategies  for working  outside  the  agricultural  sector,  (c)  strategies  for  family  members  in employment. certain other, (d) strategies to save or minimize family expenses

## Keywords: Change, Inequality of Land Tenure, Poverty, Survival Strategy

## Pendahuluan
Kemiskinan  yang  dialami  oleh  masyarakat  -  khususnya  masyarakat  petani  di pedesaan seolah menjadi masalah yang begitu sulit diatasi. Dikatakan sebagai hal yang sulit diatasi oleh karena  selain Indonesia telah merdeka hampir 80 tahun lamanya juga wilayah  Indonesia  dikenal  memiliki  potensi  kekayaan  sumberdaya  alam  yang  sangat besar  dan melimpah  namun  hal  itu  belum  mampu  mengatasi  kemiskinan  yang  dialami masyarakat  Indonesia  secara  keseluruhan.  Saat  ini  masih  terdapat  sejumlah  penduduk Indonesia  menderita  kemiskinan.  Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS  2020)  menyatakan bahwa  penduduk  miskin  Indonesia  sebesar  10,19  persen.  Khususnya  di  Sulawesi Tengah angka kemiskinan penduduk di wilayan ini berdasarkan Data BPS 2020 adalah sebesar  13,06  persen.  Angka  kemiskinan  di  Sulawesi  Tengah  menunjukan  persentasi yang lebih tinggi jika dibanding angka kemiskinan secara nasional.
Salah  satu  faktor  yang  menjadi  penyebab  kemiskinan  bagi  sebahagian  besar petani di pedesaan adalah terbatasnya bahkan hilangnya akses  petani dalam menguasai tanah  pertanian.  Bagi  petani  tanah  mempunyai  arti  sangat  penting  dan  strategis  untuk kehidupannya  sebab  tanah  menjadi  sumber  utama  untuk  mendapatkan  nafkah  bagi keberlangsungan  hidupnya.    Tanah  juga  secara  sosial  dan  budaya  memiliki  makna simbolik bahwa orang yang memiliki tanah yang luas memiliki kedudukan yang tinggi dalam  starata  sosial  dimasyarakat,  demikian  pula  sebaliknya.  Itulah  sebababnya  ketika melihat  kondisi  obyektif  petani  bahkan  masyarakt  desa  pada  umumnya  maka  dari semenjak awal kemerdekaan para pendiri Negara ini menyatakan sebagaimana tertuang dalam pidato Dr, Muhammad Hatta menegaskan bahwa tanah harus dipandang sebagai alat  produksi  untuk  kemakmuran  bersama  bukan  untuk  kemakmuran  orang  perorang yang pada akhirnya dapat mendorang terjadinya penguasaan tanah pada segelintir orang (Rasyid, 2004).
Meskipun  demikian  gejala  yang  berkembang  di  pedesaan  hingga  saat  ini sebagaimana terlihat dalam beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa ternyata petani yang berada di pedesaan sudah cukup banyak jumlahnya yang tidak lagi memiliki tanah dalam  ukuran  memadai  untuk  mengembangkan  usahanya  disektor  pertanian.  Cukup banyak jumlah petani hanya memiliki tanah dalam ukuran yang sangat sempit dan yang yang  tidak  lagi  memiliki  sama  sekali.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  telah  terjadi
ketimpangan  penguasaan  tanah  yang  cukup  tajam  antar  lapisan  sosial  ekonomi  dalam masyarakat pedesaan saat ini.
Ketimpangan  penguasaan  tanah  merupakan  salah  satu  gambaran  dari  kondisi struktur agraria sekaligus juga sebagai cermin struktur kemiskinan petani. Sebagaimana ditunjukan  oleh  berbagai  penelitian  sesungguhnya  kondisi  struktur  agraria  khususnya yang  berkenaan  dengan  ketimpangan  penguasaan  tanah  seperti  itu  sudah  berlangsung cukup  lama  dalam  sejarah  republik ini  dan  samapai  saat ini  belum  bisa  diatasi  dengan baik.  Wertheim  (1959),  White  (1976),  Siahaan  1977,  Sajogyo  (1977),  Hart  (1978) seperti  diungkapkan  oleh  Joan  Hardjono  (1990:6)  bahwa  semua  ahli  tersebut berkesimpulan distribusi pemilikan tanah telah berlangsung secara tidak merata. Bahwa meningkatnya  konsentrasi  pemilikan  tanah  ditangan  sejumlah  kecil  orang  elite merupakan  akibat  dari  pemindahan  tanah  dalam  jumlah  yang  besar  kepada  penduduk yang memiliki uang, yang membeli tanah dari petani kecil yang tertekan oleh kebutuhan hidup  atau  hutang  pada  petani-peani  kaya.  Distribusi  dan  alokasi  tanah  yang  tidak merata  telah  memicu  masalah  ketimpangan  di  Indonesia.  Tanah  yang  seharusnya menjadi  modal  untuk  perwujudan  kesejahteraan  rakyat  sudah  terkooptasi  oleh kepentingan elite ekonomi.
Ketimpangan  dan  dominasi  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  yang  sudah berlangsung  cukup  lama  tersebut  ternyata  terus  berlangsung  sampai  era  pemerintahan saat ini. Hasil sensus pertanian pada 2013 misalnya menunjukkan bahwa 1,5 juta petani kaya (6,16 persen dari total rumah tangga petani di Indonesia) menguasai lahan seluas 8,63 juta hektare atau rata-rata 5,37 hektare per petani.  Dalam pada itu 14,2 juta petani gur  em  (55,30  persen)  yang  hanya  menguasai  2,67  juta  hektare  atau  rata-rata  0,18 hektare per petani. Ketimpangan alokasi penguasaan tanah tersebut juga terjadi di sektor perkebunan sawit. Temuan dari Auriga pada 2018 menunjukkan bahwa 72 persen dari 16,8 juta hektare total luasan tanah yang sudah ditanami sawit dikuasai oleh korporasi. Satu  grup  usaha  bahkan  menguasai  tanah  sekitar  502  ribu  hektare,  sedangkan  petani hanya menguasai rata-rata 2,2 hektare. (Wiko Saputra, Tempo.co, 15 April 2019).
Pemilikan  tanah  yang  terkonsentrasi  ditangan  segelintir  pemilik  modal  yang menimbulkan  ketimpangan  struktur  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  telah  terjadi diberbagai  daerah  di  Indonesia  termasuk  di  Sulawesi  tengah  khususnya  di  desa penelitian  ini.  Sekuarng-kurangnya  sejak  tiga  dasawrsa  yang  lalu  ketimpangan penguasan  tanah  sudah  menggejala  di  Sulawesi  Tengah.  Data  Badan  Pusat  Statisk Indonesia  tahun  1992  misalnya  mengungkapkan,  sebanyak  22.872,98  ha  tanah perkebunan  dikuasai  oleh  sejumlah  17  perusahaan  perkebunan.  Data  tersebut menunjukan  luasnya  ketimpangan  penguasaan  tanah  perkebunan  antara  pengusaha perkebunan dan kalangan petani. Sementara itu berdasarkan sensus pertanian 1993(BPS 1993),  di  Sulawesi  Tengah  terdapat  sejumlah  235.653  Rumah  Tanggga  petani (RTP)menguasai 386.093 ha lahan pertanian. Itu berarti setiap RTP rata-rata menguasai 1,63 ha lahan pertanian.  Meskipun demikian melalui studi-studi mikro yang dilakukan cukup  banyak  pula  petani  gurem  hanya  menguasai  lahan-lahan  pertanian  dibawah  0,5 ha. Demikian misalnya dapat dilihat dari desa penelitian ini.

## Ketimpangan Penguasaan Tanah, Kemiskinan, dan Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Petani di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi
Terjadinya perubahan status pemilikan dan penguasaan tanah dari tangan petani ketangan  pemilik  modal  tidak  dapat  dilepasakan  dari  pengaruh  berberapa  faktor  yang bekerja dalam satu matarantai secara simultan yakni modernisasi pertanian, meluasnya penggunaan  uang  dalam  setiap  bentuk  transaksi  ekonomi,  lemahnay  regulasi  dibidang pertanahan  yang  membatasi  pemilikan  dan  penguasaan  lahan  di  pedsaan.  Atas  dasar tekanan faktor-faktor disebutkan itu  maka terjadilah praktek jual beli tanah  dari petani pemilik  ketangan  mereka  yang  memiliki  modal  sebagaimana  dapat  dilihat  di  Desa langaleso.
Praktek  jual  beli  tanah  dari  tangan  petani  kecil  ketangan  pemilik  modal  yang cukup  pesat  dan  telah  berlangsung  cukup  lama  di  desa  ini  juga  karena  posisi  desa  ini berjarak cukup dekat dengan Kota Palu. Posisi Desa Langaleso seperti itu menyebabkan aksesebilitas  menunju  desa  tersebut  sangat  mudah.  Mobilitas  penduduk  dari  desa  ke kota  cukup  tinggi  dengan  beragam  tujuan  dan  keperluan.  Selain  itu  posisi  desa  ini memungkinkan  juga  untuk  menjadi  salah  satu  wilayah  pengembangan  Kota  Palu maupun  Kabupaten  Sigi  mengingat  desa ini  diapit  oleh  kedua  wilayah  tersebut.  Posisi geografis  Desa  langaleso  seperti itu  membuat  desa  ini  begitu  terbuka  dengan  berbagai macam  pengaruh  dan  anasir  dari  luar.  Karena  itu  penelitian  mengenai  fenomena perubahan status kepemilikan dan penguasan tanah dari petani ketangan pemilik modal yang  menyebabkan  terjadinya  ketimpangan  struktur  pemilikan  dan  penguasaan  tanah tersebut serta kemiskinan ditimbulakannya pada petani setempat menjadi penting untuk dilakukan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Langaleso Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu cara kerja penelitian yang  diterapkan  terhadap  gejala-gejala  yang  sulit  diukur  (tidak  dapat  dikuantifikasi, karena  lebih  bersifat  kualitatif).  Metode  kualitatif  intinya  adalah  upaya  interprestasi peneliti  atas  data-  data  atau  ide-ide  (Bogdan  dan  Biklen,  1992)  melalui  proses eksplanasi, melalui teknik indepth interview (wawancara mendalam).
Dalam rangka mendapatkan kredibilitas hasil penelitian maka beberapa langkah dilakukan  mengikuti  pandangan  Guba  dan  Lincoln  dalam  Denzin  (2000)  yakni:  (1) Pengamatan  berulang,  yaitu  melakukan  penelitian  dengan  mengunjungi  lokasi  secara bolak- balik; (2) Triangulasi: bahwa pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, selain  dengan  wawancara  mendalam  dengan  tokoh  kunci,  peneliti  juga  melakukan wawancara bebas dengan pemimpin formal di kawasan setempat.  (3) Untuk mencegah kesalahan  penafsiran  maka  setiapa  data  penelitian  yang  diperoleh  akan  dikonfirmasi kembali kepada berbagai sumber data yang ada dilokasi penelitian.
Penelitian  ini  selain  berusaha  untuk  menelusuri  faktor-faktor  penyebab perubahan status kepemilikan dan penguasaan tanah dari petani ketangan pemilik modal baik  dari  dalam  maupun  dari  luar  desa,  juga  ingin  menelusuri  seperti  apa  kondisi ketimpangan  struktur  penguasaan  tanah  sehingga  berdampak  pada  terjadinya kemiskinan petani. Selain itu penelitian ini juga berusaha menemukan dan menjelaskan
bagaimana cara petani setempat atau strategi apa yang mereka gunakan untuk mengatasi kesulitan  hidup  yang  mereka  alami  sehingga  mereka  tetap  dapat  bertahan  hidup ditengah kondisi yang demikian itu.

## I. Analisa Teoritik
Dalam  membahas  masalah  pertanahan  di  pedesaan  perlu  dibedakan  antara pemilikan  dan  penguasaan  tanah  karena  penguasaan  mencakup  lebih  dari  sekadar pemilikan semata. Pemilikan tanah adalah penguasaan formal atas tanah. Sedangkan penguasaan tanah adalah hak mengusahakan tanah yang didasarkan atas pemilikan, sewa  menyewa,  gadai,  penyakapan,  Hak  Guna  Usaha  dan  ketentuan-ketentuan lainnya  (Wiradi,  1984:291)  Selanjutnya  Smith  dan  Zof  (1970)  mengartikan pemilikan  dan  penguasaan  tanah  (Land  Tenure)  sebagai  hak-hak  yang  dimiliki seseorang  atas  tanah  yakni  hak-hak  untuk  menggunakannya,  mengolahnya, menjualnya  dan  menfaatkan  bagian  tertentu  dari  permukaan  tanah  itu.  Dari pengertian-pengertian dikemukakan itu dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah memiliki  pengertian  lebih  luas  dari  pada  pemilikan  tanah.  Dengan  kata  lain penguasaan  tanah  mencakup  pula  di  dalamnya  tentang  pemilikan  tanah  disamping penguasaan  yang  didasarkan  atas  penyakapan,  gadai,  sewa  menyewa,  Hak  Guna Usaha dan lain-lain.
Tanah merupakan sumberdaya agraria yang sangat penting kedudukannya bagi petani  karena  tanah  merupakan  sumber  utama  bagi  petani  untuk  mendapatkan nafkah  hidup.  Karena  itu  ketika  peluang  petani  memanfaatkan  tanah  terbatas  dan apalagi jika hilang sama sekali maka itu menjadi masalah sangat krusial bagi petani. Keterbatasan peluang petani untuk ikut memanfaatkan tanah sebagai sumber agaria menjadi  masalah  dihadapi  oleh  petani  saat  ini  disebabkan  terjadinya  diominasi penguasaan  tanah  oleh  pemilik  modal  yang  menandai  ketimpangan  struktur penguasan tanah antara petani dan pihak-pihak pengguna lainnya yakni swasta dan pemerintah.
Sitorus (2002) mengemukakan ketimpangan penguasaan tanah sebagai bagian dari  sumberdaya  agraria  pada  dasarnya  menjelaskan  bagaimana  struktur  akses pihak-pihak  yang  terkait  dengan  sumberdaya  agraria.  Dengan  kata  lain,  hubungan sosio-  agraria  dapat  menjelaskan  bagaimana  struktur  agraria  suatu  masyarakat. Hubungan-hubungan yang berlangsung antara subyek agraria dapat disebut dengan hubungan sosio agraria yakni hubungan antara petani, swasta dan pemerintah yang ketiganya berstatus sebagai pengguna oleh karena itu sangat berkepentingan dengan obyek agraria berupa sumber-sumber daya agraria terutama tanah.
Bentuk  dari  hubungan  sosio-agraria  berpangkal  pada  akses  pemilikan  dan pemanfaatan sumber agraria.  Pemilikan dan penguasaan serta pemanfaatan sumber agraria  sangat  menentukan  posisi  sosial  sesorang  atau  sekolompok  warga masyarakat  dalam  strukutur  sosial  ekonomi  masyarakat  petani  di  pedesaan. Demikian halnya relasi sosial yang berlangsung antar kelompok sosial di pedesaan juga  diengaruhi  oleh  struktur  pemilikan  dan  penguasaan  tanah.  Dengan  demikian struktur pemilikan dan penguasaan tanah menjadi faktor sangat menentukan dalam
pembentukan  kelompok  sosial  di  pedesaaan.  Menurut  Wiradi  (1984)  terdapat  lima pengelompokkan penduduk desa dalam penguasaan lahan, diantaranya: (1) Pemilik penggarap  murni,  yaitu  petani  yang  hanya  menggarap  lahan  yang  dimilikinya;  (2) Penyewa  dan  penyakap  murni,  yaitu  mereka  yang  tidak  memiliki  lahan  garapan tetapi  mempunyai  lahan  garapan  melalui  sewa  dan/atau  bagi  hasil;  (3)  Pemilik penyewa  dan/atau  pemilik  penyakap,  yaitu  mereka  yang  di  samping  menggarap lahannya  sendiri  juga  menggarap  lahan  milik  orang  lain;  (4)  Pemilik  bukan penggarap;  dan  (5)  Tunakisma  mutlak,  yaitu  mereka  yang  benar-benar  tidak memiliki lahan garapan.
Perubahan  status  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  dari  petani  ke  pemilik modal menjadi penyebab ketimpangan  struktur penguasaan tanah sebab tanah pada akhirnya  menjadi  terkonsentrasi  dibawah  penguasaan  pemilik  modal  baik  yang berasal  dari  desa  setempat  maupun  dari  luar.  Perubahan  status  kepemilkan  dan ketimpangan  struktur  penguasaan  tanah  menjadi  persoalan  serius  bagi  petani mengingat hingga saat ini sebahagian besar petani masih menggantungkan hidupnya pada  tanah  pertanian.    Karena  itu  sebagaimana  banyak  diungkap  oleh  berbagai penelitian  bahwa  ketimpangan  struktur  penguasaan  tanah  memiliki  korelasi  yang sangat  kuat  dengan  kemiskinan  petani.  Thorbecke  dan  Pluijm  (1993)  menyatakan terdapat korelasi antara standar hidup dengan luas dan kualitas lahan yang dimiliki serta tingkat keahlian dan pendidikan anggota rumah tangga. Oleh karena itu, rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap lahan dan keahlian dan pendidikan yang terbatas  akan  cenderung  berada  dalam  kemiskinan  sampai  mereka  memperoleh bantuan dan transfer dari pihak lain.
Kemiskinan  Menurut  World  Bank  (2003)  adalah  ketidakmampuan  seseorang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak menurut standard masyarakatnya. Berdasarkan pengertian ini maka tingkat kemiskinan seseorang atau suatu  keluarga  dapat  diukur  dari  kemampuannya  dalam  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan  pokok  secara  layak.  Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  Smeru  (dalam Suharto 2009, 134) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang dialami  seseorang  apabila  orang  tersebut  tidak  mampu  memenuhi  standard kebutuhan dasar minimum, baik untuk makanan maupun kebutuhan selain makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line). Garis kemiskinan diukur dari jumlah uang yang diperlukan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan makanan setara dengan  2100  kilogram  kalori  per  hari  dan  kebutuhan  selain  makanan  yang  terdiri atas  pakaian,  pemukiman,  kesehatan,  pendidikan,  transportasi,  serta  aneka  barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos dalam Suharto 2009, 134).
Telah banyak penelitian yang membahas penyebab kemiskinan dan kegagalan upaya pengentasan kemiskinan. Suharto (2009, 135), misalnya, menjelaskan bahwa kemiskinan  dapat  disebabkan  oleh  adanya  berbagai  faktor  yang  menghambat seseorang dalam mengakses peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Secara umum, faktor-faktor  penghambat  tersebut  dapat  dikategorikan  menjadi  faktor  internal  dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal, yaitu faktor penghambat yang berasal dari
dalam diri orang miskin yang bersangkutan, antara lain meliputi rendahnya tingkat pendidikan,  adanya  budaya  malas,  mudah  pasrah  pada  nasib  (fatalistik),  dan kurangnya  semangat  kerja.  Kemiskinan  model  ini  sering  diistilahkan  dengan kemiskinan  budaya.  Kedua,  faktor  eksternal,  yaitu  faktor  yang  bersumber  dari  luar kemampuan  diri  orang  miskin.  Kemiskinan  tipe  kedua  ini  disebut  dengan kemiskinan  struktural,  yaitu  kemiskinan  yang  bukan  disebabkan  oleh  kemalasan (ketidak-mauan  bekerja)  dari  orang  miskin,  tetapi  karena  sistem  dan  struktur sosialnyalah  yang  tidak  mampu  menyediakan  peluang  kerja  bagi  orang  miskin tersebut.
Kemiskinan  merupakan  faktor  yang  mendorong  petani  untuk  melakukan strategi  bertahan  hidup  sebagaimana  pendapat  yang  dikemukakan  Baiquni (2007:221)  bahwa  rumah  tangga  petani  yang  menerapkan  strategi  survival  pada umumnya berada pada garis kemiskinan yang dicirikan oleh kepemilikan lahan atau aset  sumber  daya  yang  terbatas.  Tumpuan  pendapatan  diandalkan  pada  curahan tenaga  dan  keterampilan  yang  terbatas  pula.  Pekerjaan  atau  status  sosialnya  relatif lebih rendah dari pekerjaan formal. Umumnya Rumah Tangga Petani (RTP) survival adalah  RTP  yang  memaksimalkan  penggunaan  tenaga  kemudian  aset  atau  sumber daya  yang  terbatas.  Strategi  bertahan  hidup  petani  adalah  suatu  tindakan  atau  cara petani  kecil  yang  tergolong  miskin  untuk  tetap  bisa  bertahan  hidup  di  tengah keterbatasan  yang  mereka  miliki.  Setiap  keluarga  petani  biasanya  menerapkan berbagai macam strategi untuk bertahan hidup. Menurut Suharto (2009:31) strategi bertahan  hidup  dalam  mengatasi  goncangan  dan  tekanan  ekonomi  dapat  dilakukan dengan  berbagai  strategi.  Strategi  bertahan  hidup  dapat  digolongkan  menjadi  3 kategori yaitu srategi aktif, strategi pasif dan strategi jaringan.
Strategi  aktif  merupakan  strategi  bertahan  hidup  dengan  cara  memanfaatkan segala  potensi  yang  dimiliki.  Menurut  Suharto  (2009:31)  strategi  aktif  merupakan strategi yang dilakukan keluarga miskin dengan cara mengoptimalkan segala potensi keluarga  (misalnya  melakukan  aktivitasnya  sendiri,  memperpanjang  jam  kerja  dan melakukan  apapun  demi  menambah  penghasilannya).  Strategi  aktif  yang  biasanya dilakukan  petani  kecil  adalah  dengan  diversifikasi  penghasilan  atau  mencari penghasilan tambahan  dengan  cara  melakukan  pekerjaan  sampingan.  Strategi  pasif merupakan  strategi  bertahan  hidup  yang  dilakukan  dengan  cara  meminimalisir pengeluaran  keluarga  sebagaimana  pendapat  Suharto  (2009:31)  yang  menyatakan bahwa  strategi  pasif  adalah  strategi  bertahan  hidup  dengan  cara  mengurangi pengeluaran  keluarga  (misalnya  biaya  untuk  sandang,  pangan,  pendidikan,  dan sebagainya).  Strategi  jaringan  adalah  strategi  yang  dilakukan  dengan  cara memanfaatkan jaringan sosial. Menurut Kusnadi (2000:146) strategi jaringan terjadi akibat adanya  interaksi  sosial  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  jaringan  sosial  dapat membantu keluarga miskin ketika membutuhkan uang secara mendesak.
James  C.  Scott  (1990)  melalui  teori survival  mechanism menjelaskan bagaimana  petani  harus  dapat  bertahan  hidup  melalui  tahun-tahun  dimana  hasil panen  atau  sumber  lainnya  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok.
Ada  tiga  cara  menurut  Scott  (1990)  dilakukan  masyarakat  miskin  untuk  bertahan hidup  yaitu  (1)  mengurangi  pengeluaran  untuk  pangan  dengan  cara  makan  hanya sekali sehari dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah; (2) menggunakan alternatif  subsisten  yaitu  swadaya  yang  mencakup  usaha  kecil-kecilan,  bekerja sebagai  tukang  atau  buruh,  dan  melakukan  migrasi  untuk  mencari  pekerjaan;  (3) meminta  bantuan  dari  jaringan  sosial  seperti  sanak  saudara,  kawan-kawan  sedesa, memanfaatkan hubungan dengan pelindungnya (patron).

## Hasil dan Pembahasan

## A. Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah Di Desa Langaleso
Seperti  dikemukakan  sebelumnya  penguasaan  tanah  tidak  hanya  mencakup pemilikan  formal  atau  pemilikan  mutlak  atas  sebidang  tanah  oleh  seseorang  tetapi juga  mencakup  penguasaan  dalam  bentuk  yang  lain  seperti  penyakapan,  gadai, sewa,  Hak  Guna  Usaha  dan  lain-lain.  Penguasaan  tanah  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  adalah  aspek  kepemilikan  formal  atas  sebidang  tanah  mengingat banyaknya penduduk berstatus non-petani menguasai tanah di desa ini dalam bentuk kepemilikan  secara  mutlak.  Penguasaan  tanah  yang  didominasi  dan  terkonsentrasi ditangan  pemilik  modal  menunjukan  terjadintya  ketimpangan  struktur  penguasaan tanah di desa ini.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  teridentifikasi  sebagai  faktor  penyebab perubahan status pemilikan dan penguasaan tanah di desa penelitian yakni:
1. Modernisasi Pertanian
Pada mulanya tanah-tanah pertanian yang umumnya berupa persawahan di desaa  ini  dikuasai  oleh  para  petani  setempat  dengan  status  hak  milik  mutlak. Dalam  perkembangannnya  seiring  dengan  masuknya  pengaruh  modernisasi disektor  pertanian  dan  komersialisasi  serta  monetisasi  di  desa  ini  terjadilah secara  perlahan-perlahan  perubahan  status  kepemilikan  lahan  di  desa  ini  dari tangan petani setempat ketangan pemilik modal.
Berdasarkan  keterangan  diberikan  para  informan  bahwa  modernisasi pertanian  yang  terus  berkembang  dari  waktu  kewaktu  merupakan  salah  satu faktor  yang  sangat  berpengaruh  dalam  perubahan  status  penguasaan  tanah  dari tangan  petani  ketangan  pemilik  modal.  Modernisasi  pertanian  disertai  inovasi- inovasi  baru  yang  terus  berkembang  secara  dinamis  dari  waktu  kewaktu  telah mempersempit  ruang  gerak  usaha  pertanian  berskala  kecil  disebabkan  tuntutan penggunaan  input  pertanian  modern  yang  sulit  mereka  jangkau  menyebabkan mereka seringkali tidak bisa meneruskan usaha taninya.
Terkonsentrasinya  tanah  ditangan  pemilikan  modal  dan  petani  kaya  tidak lain  karena  surplus  yang  mereka  peroleh  dari  hasil  pertanian  tersebut dinfestasikan  kembali  dalam  bentuk  perluasan  skala  usaha  taninya,  termasuk membeli  lahan-lahan  pertanian  baru.  Sebaliknya  dalam  keadaan  terdesak  oleh berbagai keperluan hidup petani kecil justru sering melepas tanah miliknya baik dengan cara menjual, maupun menyewakan dan menggadaikannya.
Melihat  permasalahan  ketimpangan  struktur  penguasaan  tanah  tersebut dapat dikatakan bahwa modernisasi pertanian hanya dinikmati sepenuhnya oleh lapisan petani kaya dan menengah serta para pemilik modal non petani yang ikut menguasai lahan pertanian di desa bersangkutan .
Seiring  dengan  dinamika  perkembangan  modernisasi  disektor  pertanian, praktek penjualan tanah juga terus berlanjut dari waktu kewaktu sehingga tanah yang semula dikuasai oleh petani setempat lama kelamaan penguasaannya telah didominasi oleh pemilik modal terutama mereka yang berasal dari kota dan dari luar  desa  lainnnya.  Praktek  jual  beli  tanah  pertanian  yang  terus  berlanjut  dari waktu  kewaktu  menyebabkan  ketimpngan  struktur  penguasaan  tanah  menjadi kenyataan yang sulit dihindari.
2. Praktik ekonomi uang
Akibat  semakin  dominannya  peranan  uang  dalam  berbagai  bentuk transaksi  seiring  dengan  semakin  terbukanya  Desa  Lalangaleso  dengan  dunia luar  maka  masyarakat  mau  tidak  mau  harus  berusaha  sedemikian  rupa  untuk mendapatkan  uang  tersebut.  Berbagai  cara  dilakukan  masyarakat  untuk mendapatkan  uang  di  Desa  Lalangaleso  seperti  halnya  di  desa-desa  lain  bukan hanya dengan cara bercocok tanam (bersawah, berladang, berkebun) tetapai juga kegiatan-kegiatan  lain  diluar  sektor  petanian  seperti  menjual  hasil-hasil pertanian  kepasar-pasar  tradisional,  beternak  unggas  dan  berbagai  bentuk pekerjaan lain yang bisa mendatangkan uang tunai.
Menjadi  persoalan  kemudian  adalah  tatkala  uang  yang  mereka  dapatkan dari  hasil  usaha  pertaniannya  maupun  non-pertanian  tidak  mampu  memenuhi segala keperluan mereka terutama ketika mereka membutuhkan uang tanai untuk menyelenggarakan  pesta  seperti  pesta  perkawinan  atau  untuk  keperluan membiayai  sekolah  anak-anaknya  maka  pilihan  yang  mereka  lakukan  biasanya adalah menjual lahan pertaniannya. Inilah pula yang terjadi di Desa Langaleso. Saira (65 tahun) salah seorang informan menuturkan bahwa;
“banyak petani di desa ini menjual lahan pertaniannya ketika tidak berhasil mendapatkan  uang  yang  cukup  dari  hasil  usaha  taninya  untuk  membiayai berbagai keperluan hidup mereka terutama ketika mereka sangat membutuhkannya  untuk  keperluan  menikahkan  anaknya,  atau  karena  berduka dan keperluan mendesak lainnya”
Keterangan  yang  diberikan  oleh  informan  tersebut  menunjukan  bahwa modernisasi pertanian dan meluasnya penggunaan uang  merupakan faktor  yang sangat  berpengaruh  terhadap  perubahan  status  kepemilikan  dan  ketimpangan penguasaan tanah pertanian di desa.
3. Regulasi dibidang pertanahan
Perubahan status kepemilikan dan ketimpangan struktur penguasaan tanah selain disebabkan dua faktor utama yang dikemukakan di atas juga karena tidak adanya  regulasi  dibidang  pertanahan  yang  mampu  membatasi  luas  pemilikan tanah  di  pedesaan.  Dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  sesungguhnya  ada
ketentuan  yang  terdapat  pada  pasal  7  yang  menegaskan  bahwa  untuk  tidak merugikan  kepentingan  umum  maka  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  yang melampaui  batas  tidak  diperkenankan.  Meskipun  begitu  dalam  prakteknya aturan tersebut tidak diindahkan karena tidak ada aturan-aturan operasional yang menterjemahkan  dan  mengatur  secara  detail  ketentuan  pasal  7  UUPA  196-0 tersebut.
Itulah  sebabnya  praktek  jual  beli  tanah  terus  berlangsung  dari  waktu kewaktu  diberbagai  temapat  termasuk  di  desa  penelitian  ini  sampai  pada akhirnya  banyak  petani  yang  tidak  memiliki  tanah.  Tidak  adanya  aturan pembatasan  luas  lahan  dimiliki  oleh  seseorang  serta  aturan  yang  melarang penduduk  desa  menjual  tanahnya  melebihi  separuh  dari  luas  lahan  dimilikinya menyebabkan  orang  bisa  memiliki  lahan  berapapun  luasnya  sejauh  yang bersangkutan  mampu  membelinya.  Itulah  sebabnya  sampai  saat  ini  menurut Alman (48 tahun):
“Ada  sejumlah  orang  yang  berasal  dari  luar  desa memiliki  lahan  di  Desa Langaleso  dengan  ukuran  bervariasi  antara  5,0  –  10,0  ha.  Mereka  tidak memprolehnya  sekaligus  tetapi  membelinya  secara  bertahap  dari  petani  sebab petani biasanya tidak langsung menjual semua lahan yang dimilkinya sekaligus”.
Luasnya  lahan  dimiliki  oleh  para  pemilik  modal  yang  berstus  non  petani dan kebanyakan berasal dari lua desa dan yang dimiliki oleh lapisan petani kaya dan  petani  menengah  setempat  yang  jumlah  hanya  beberapa  gelintir  orang menunjukan  betapa  tajamnya  ketimpangan  penguasan  tanah  tersebut.  Dari keterangan yang diperoleh melalui berbagai sumber termasuk dari  Kantor Desa setempat  bahwa  luas lahan  persawahan  di  Desa  Langaleso  berkisar  370  ha  dan lahan  perkebunan  (kelapa  dan  Coklat)  kurang  lebih  150  ha  melebihi  separuh dikuasai  oleh  para  pemilik  modal  dan  sisanya  dimiliki  oleh  petani  setempat dengan distribusi yang tidak merata pula.
Perubahan struktur penguasaan tanah di Desa Langaleso dapat dilihat dari beberapa aspek; (Pertama) adalah peralihan status kepemilikan dari petani lokal ketangan  orang  lain  yang  memiliki  modal.  (Kedua)  terjadinya  ketimpangan penguasaan dari semula tanah-tanah pertanian tersebut tersebar kepemilikannya dikalangan  petani  kemudian  menjadi  terkonsentrasi  dibawah  penguasaan beberapa gelintir orang.
Ketika  tanah  kepemilikannya  masih  tersebar  dikalangan  petani  walau  ada perbedaan  luas  yang  dimiliki  masing-masing  Rumah Tangga  Petani  (RPT)  tapi perbedaan  itu  tidak  terlalu  mencolok  karena  selisihnya  kecil.  Berbeda  halnya ketika  tanah  mulai  terkonsentrasi  ditangan  pemilik  orang-orang  bermodal kondisi  ketimpangannya  sangat  melebar  dan  mencolok.  Sebagaimana dikemukakan oleh Saira (65 Tahun) bahwa:
“Kurang  lebih  20  tahun  yang  lalu  boleh  dikatakan  petani  di  desa  ini semuanya  masih  memiliki  tanah  pertanian  berupa  lahan  persawahan  dengan ukuran  berfariasi  antara  1  sampai  3  ha.  Pada  sekitar  tahun  1999  perubahan
penguasaan  lahan  mulai  terjadi  saat  beberapa  orang  dari  luar  desa  mulai membeli  tanah  sawah  milik  penduduk  setempat”.  Senada  dengan  keterangan diberikan Saira tersebut, Imran (62 tahun) salah seorang informan penelitian ini juga menyatakan bahwa;
“Memang  sejak  kedatangan  orang-orang  dari  luar  membeli  tanah persawahan  di  desa  kami  ini  lambat  laun  terjadi  penyusutan  luas  lahan  lahan persawahan  dimiliki  petani  sampai  pada  akhirnya  banyak  petani  yang  hanya memiliki lahan dalam ukuran sangat sempit dan yang tidak lagi memiliki sama sekali”.
Banyak  orang  yang  memiliki  uang  tertarik  membeli  tanah  sawah  di  Desa Langaleso  karena  desa  ini  cukup  dekat  jaraknya  dengan  Kota  Palu.  Menurut informasi  didapatkan  dari  beberapa  informan  bahwa  orang-orang  yang sebahagian besar berasal dari luar desa membeli tanah di Desa Langaleso adalah untuk  tujuan  investasi  dengan  harapan  dalam  jangka  waktu  tertntu  suatu  saat tanah  yang  mereka  beli  dapat  memberikan  keuntungan  besar  bagi  mereka. Seperti dituturkan informan bernama Karama (70 tahun) bahwa;
“Ada  diantara  pembeli  bermaksud  untuk  menjual  kembali  tanah  tersebut saat  harga  melambung  tinggi  tapi  ada  juga  untuk  tujuan  pengembangan  bisnis perumahan  sebab  tidak  mustahil  suatu  saat  ketika  jumlah  penduduk  semakin pesat  pembangunan  perumahan  dipastikan  akan  mengambil  lokasi  dipinggiran- pinggiran kota termasuk di Desa langaleso.  Selain itu ada juga diantara mereka membeli tanah untuk menyewakannya kepada orang lain”
Gencarnya pembelian tanah dilakukan oleh mereka yang memiliki banyak uang  selama  ini  menyebabkan  terjadinya  peralihan  hak  kepemilikan  tanah  dari sebahgian  besar  petani  ketangan  non-petani.  Menariknya  adalah  tanah-tanah yang  dibeli  orang-orang  dari  luar  desa  tersebut  dikerjakan  lagi  oleh  petani pemilik-pemilik  tanah  sebelumnya  dengan  berbagai  macam  cara;  ada  dengan bagi hasil, ada  dengan sistem upahan dan ada dengan cara menyewa. Mengapa mereka  harus  mengerjakan  kembali  tanah  milik  mereka  yang  sudah  dijual,  itu karena  mereka  tidak  punya  lahan  lagi  untuk  dikerjakan.    Muradi  (40  tahun) seorang informan menceritakan:
“Saya  semula  mempunyai  lahan  sebagai  warisan  dari  orang  tua  dengan luas 0,5 ha tapi tanah itu sudah saya jual sejak beberap waktu yang lalu sehingga saat  ini  saya  tidak  lagi  memiliki  lahan  sama  sekali.  Tapi  saya  butuh  pekerjaan untuk  menafkahi  keluarga  saya  sehingga  saya  terpaksa  mengerjakan  kembali tanah yang saya sudah jual tersebut dengan cara bagi hasil”.
Berdasarkan  keterangan  yang  diberikan  oleh  para  informan  tersebut  telah diketahui  bahwa  sejak  beberapa  tahun  yang  lalu  secara  berangsur-angsur  telah terjadi  penyusutan  tanah  yang  dimiliki  oleh  petani  sampai  pada  akhirnya sebahagian  besar  petani  tidak  lagi  memiliki  tanah  dan  yang  memiliki  namun hanya berukuran sempit. Praktek jual beli tanah yang terus berlangsung di desa ini  meyebabkan  terkonsentrasinya  tanah  ditangan  pemilik  modal.  Oleh  karena
itu saat ini di desa penelitian ini telah terjadi ketimpangan pemilikan tanah yang cukup  tajam  antara  petani  setempat  dengan  mereka  yang  kebanyakan  bukan petani  yang  mendominasi  pemilikan  tanah  dalam  jumlah  yang  cukup  luas. Dengan  demikian  perubahan  status  kepemilikan  tanah  dari  tangan  petani ketangan  pemilik modal  merupakan  sebuah  bentuk  perubahan  struktur  agrarian di desa tersebut sekaligus menjadi penyebab kemiskinan petani.

## B. Kemiskinan dan Strategi Bertahan Hidup Petani
Kemiskinan  petani  di  Desa  Langaleso  tergambar  dari  sempitnya  lahan pertanian  dimiliki  petani  bahkan  tidak  sedikit  petani  di  desa  tersebut  tidak  lagi memiliki lahan petanian. Menurut Karama (70 tahun);
“Sebahagian  besar  petani  di  desa  ini  tidak  lagi  memiliki  lahan  petanian sementara  sebahagian  kecil  lainnya  memiliki  lahan  pertanian  dalam  ukuran  yang sangat sempit antara 0,25  -0,50 ha. Mereka yang tidak lagi memiliki lahan bekerja sebagai  buruh atau menggarap  lahan  milikorang  lain  dengan  sistem  sewa  dan  bagi hasil”.
Sempitnya  lahan  yang  mereka  miliki  menyebabkan  petani  sulit  memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi segala keperluan hidupnya. Dengan lahan yang  terbatas  luasnya  dimiliki  sebagian  petani  dan  sebahagian  lainnya  bekerja dilahan  milik  orang  lain  baik  sebagai  buruh,  menyewa  ataupun  bagi  hasil  karena tidak  lagi  memiliki  lahan  sendiri  menyebabkan  penghasilan  mereka  sangat  tidak memadai memenuhi berbagai kebutuhan hidup.
Keterangan yang diberikan oleh para informan bahwa penghasilan mereka dari bekerja  sebagai  petani  dilahan  yang  sangat  sempit  atau  menyewa  lahan  orang  lain berkisar  antara  Rp,5.000.000  –  Rp,7,500.000  setiap  musim.  Ini  berarti  penghasilan rata-rata mereka setiap bulan adalah antara Rp, 1.250.000 – 1,875,000 karena dalam setiap musim tanam sejak penyiapan lahan untuk ditanaman sampai pemanenan dan pasca panen baik untuk padi maupun palawija berlangsung selama 4 bulan lamanya.
Merujuk pada konsep kemiskinan yang dikemukakan oleh Worl Bank maupun beberapa ahli seperti dikemukakan sebelumnya bahwa pendapatan diperoleh petani demikian  itu  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  secara  layak.  Karena itu  petani  di  Desa  Langaleso  sebahagian  besar  termasuk  kategori  petani  miskin. Hilangnya  sumber  pendapatan  dari  sektor  pertanian  pada  petani  yang  tidak  lagi memiliki  lahan  dan  menurunnya  pendapatan  yang  didapat  oleh  petani  yang  masih memiliki  lahan  berukuran  sempit  memaksa  mereka  untuk  mencari  cara  dan  upaya agar  kehidupan  mereka  tetap  bertahan  dan  berlangsung.  Berbagai  strategi dialakuakn petani untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga meliputi:
1. Strategi bekerja sebagai buruh tani dan petani penggarap
Terhadap petani yang tidak lagi memiliki lahan beberapa diantara mereka ada yang menjadi buruh tani.  Anggota keluarga yang bekerja sebagai buruh tani umumnya  adalah  Kepala  Rumah  Tangga  atau  Suami.  Oleh  karena  pendapatan yang diperoleh dari bekerja sebagai buruh tani sangat minim atau tidak memadai untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan  rumah  tangga  maka  biasanya  isteri/ibu
melakukan  pula  pekerjaan  yang  lain  seperti  membuat  dan  menjual  kue  tutur Arlin  (70 tahun).  Selain  ada  bekerja  sebagai  buruh  tani  lainnya  ada menggarap lahan orang lain dengan cara menyewa dan bagi hasil.
2. Strategi bekerja di luar sektor pertanian
Meskipun peluang untuk bekerja disektor pertanian masih ada dengan cara menjadi buruh tani atau menyewa lahan milik orang lain, atu dengan cara bagi hasil  namun  pendapatan  yang  diperoleh  sangat  minim  mengingat  penghasilan dari  pekerjaan  tersebut  harus  diberikan  juga  kepemilik  lahan  sesuai  dengan ketentuan  yang  disepakati.  Demikian  halnya  penghasilan  yang  didapat  dari bekerja  sebagai  buruh  tani.  Sebagaimana  di  ungkapkan  oleh  Alman  (36  tahan) bahwa’.
“Sebenarnya  masih  ada  kesempatan  menggarap  tanah  walau  tidak  punya lahan  lagi  dengan  bekeja  sebagai  buruh  tani,  bisa  juga  menyewa  lahan  orang lain,  atau  menggarap  lahan  orang  dengan  sistem  bagi  hasil.  Tapi  hasil  didapat dari  pekerjaan-pekerjaan  itu  sangan  kecil  sangat  tidak  mencukupi  memenuhi kebuhtuhan  rumah  tangga  sehari-hari.  Itulah  sebabnya  banyak  petani  yang kehilangan  lahan  pertaniannya  memilih  bekerja  diluar  sektor  pertanian.  Seperti saya ini menjadi pedaagang sapi”
Disebabkan  penghasilan  yang  mereka  dapatkan  baik  sebagai  buruh  tani maupun  menggarap  lahan  milik  orang  lain  sangat  minim  mendorong  mereka mencoba mencari pekerjaan lain di luar sektor pertanian jika ada peluang untuk itu.  Itulah  sebabnya  sebagaimana  teramatai  dalam  penelitian  serta  berdasarkan infomasi  dari  informan  banyak  petani  yang  kehilangan  tanahnya  bekerja  diluar sektor pertanian – seperti tukang dan buruh bangunan, memelihara ternak (sapai, kambing atau unggas), menjual sayur-sayuran dan sebagainya.
3. Strategi mempekerjakan anggota keluarga pada pekerjaan tertentu lainnya Menyadari  penghasilan  sangat  tidak  memadai  dari  bekerja  sebagai  buruh tani  atau  petani  penggarap  ada  beberapa  diantara  petani  mencoba  melakukan pekerjaan  lain  dengan  melibatkan  isteri.    Arlan  (30  tahun)  misalnya  selain  ia bekerja  sebagai  buruh  tani,  isterinya  juga  menjual  sayur-sasyuran  dipasar. Demikian pula dengan Tamrin (56 tahun) selain bekerja sebagai buruh bangunan ia juga memelihara beberapa ekor sapi.
Walaupun  pekerjaan  Kepala  Keluarga  bekerja  sebagai  buruh  tani,  petani penggarap,  pertukangan,  pedagang  sapi,  peternak  atau  pemelihara  sapi,  namun sesungguhnya ada pekarjaan lain yang diusahakan oleh umumnya para isteri dari masing  rumah  tangga  bersangkutan.  Sebagai  ilustrasi  yang  bisa  dikemukakan adalah Saira yang bekerja sebagai penjual nasi kuning namun suaminya bekerja sebagai penjual sayur-sayuran di pasar dan sekaligus juga sebagai buruh tani.
Jadi  untuk  mengatasi  kesulitan  ekonomi yang  dihadapi  oleh  setiap  rumah tangga  petani  menurut  para  informan  penelitian  ini,  masyarakat  petani  yang tidak  lagi  memiliki  lahan  atau  mereka  berlahan  sempit  mencari  berbagai  cara untuk bisa mendapatkan uang dengan harapan dapat memenuhi segala keperluan
hidup rumah tangga mereka agar tetap bisa bertahahn hidup. Tamrin (56 tahun) mengungkapkan;
“Setelah  tanah  semuanya  terjual  saya  dan  petani-petani  lain  yang kehilangan tanahnya berusaha untuk mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan uang  buat  kperluan  hidup  sehari.  Saya  memilih  untuk  memelihara  sapi  selain saya  juga  bekerja  sebagai  buruh  bangunan,  sebab  bila  tidak  begitu  bagaimana kami bisa hidup”
Itulah sebabnya setelah banyak petani menjual tanahnya mereka kemudian menjadi  kehilangan  sumber  penghasilan dari  sektor  pertanian.  Maka  agar  tetap survive atau bisa tetap bertahan hidup mereka kemudian masing-masing mencari pekerjaan  lain.  Oleh  karena  itu  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  petani  yang kehilangan tanah miliknya tersebut menjadi berfariasi.
4. Strategi Meminimalisir Pengeluaran Keluarga
Strategi  meminimalisir  pengeluaran  keluarga  merupakan  salah  satu  cara masyarakat  miskin  untuk  bertahan  hidup.  Pekerjaan  sebagai  petani  kecil penggarap  lahan  milik  orang  lain  atau  buruh  tani  yang  dilakukan  masyarakat petani  miskin  setempat  membuat  pendapatan  mereka  relative  kecl  dan  tidak menentu.  Strategi  meminimalisir  pengeluaran  rumah  tangga  biasanya  juga disebut strategi pasif yang dilakukan oleh sebagian keluarga di Desa Langaleso.
Strategi ini adalah cara menerapkan hidup hemat khususnya pada keluarga yang pekerjaannya hanya sebagai petani kecil dan buruh tani. Sikap hemat yang dilakuakn  keluarga  petani  adalah  membiasakan  keluarga  untuk  mengurangi pengeluaran  kebutuhan  dapur  karena  tidak  menentunya  pendapatan  yang didapatkan  dari  hasil  pekerjaan  sebagai  buruh  tani,  petani  penggarap  atau pekerjaan/usaha  kecil  lainnya  membuat  mereka  harus  menerapkan  pola  hidup hemat.  Mereka  mengurangi  pengeluaran  kebutuhan  dapur  dan  makan  dengan lauk yang sederhana. Seperti yang diungkapkan Saira (65 tahun): “karena tidak menentu  uang  di  dapat  dari  hasil  jual  nasikuning  dan  sayur-sayuran  maka pengeluaran  untuk  kebutuhan  rumah  tangga  harus  di  hemat,  belanja  yang penting-penting saja”.  Masyarakat  melakukan  penghematan  dengan memprioritaskan  kebutuhan  pokok  mereka  saja  seperti  beras  yang  setiap  hari mereka  konsumsi  karena  penghasilan  yang  diperoleh  tidak  bisa  memenuhi semua kebutuahan rumah tangga.

## Kesimpulan
Telah  terjadi  perubahan  struktur  penguasaan  tanah  di  Desa  Langaleso  dari semula tanah tersebar secara merata dikalangan petani menjadi terkonsentrasi ditangan pemilik  modal  dan  petani  kaya.  Dominasi  penguasaan  tanah  oleh  pemilik  modal berdampak  pada  ketimpngan  struktur  penguasaan  tanah  di  desa  ini.  Ketimpangan struktur penguasaan tanah menimbulkan kemiskinan petani karena petani tidak bisa lagi memanfaatkan  tanah  secara  leluasa  sebagai  sumber  mendaptkan  nafkah  disebabkan penguasaan  tanah  telah  terkonsentrasi  ditangan  pemilik  modal  seiring  dengan  praktek
jual  beli  tanah  dari  waktu  kewaktu.  Dalam  kondisi  kemiskinan  yang  demikian  itu berbagai strategi dilakukan petani untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga meliputi:  (1)  strategi  bekerja  sebagai  buruh  tanai  dan  petani  penggarap;  (2)  strategi bekerja  di  luar  sektor  pertanian;  (3)  strategi  mempekerjakan  anggota  keluarga  pada pekerjaan  tertentu  lainnya;  dan  (4)  strategi  penghematan  atau  meminimalisir pengeluaran keluarga.

## BIBLIOGRAFI
Abd,  Rasyid,  Suardin,  2004, Penguasaan  Tanah  Perkebunan  dan  Perlawanan  Petani Pada  dua  Desa  di  Sulawesi  Tengah, Tesis,  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Hasanuddin, Makassar
Adly  WS.  2009. Perubahan  Struktur  Agraria  dan  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai (DAS). [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2020.  Jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin,  garis kemiskinan,  indeks  kedalaman  kemiskinan,  dan  indeks  keparahan  kemiskinan menurut provinsi.
Harjono,  Joan  (1990); Tanah,  Pekerjaan  dan  Nafkah  di  Pedesaan  Jawa ,  Gajah  Mada University Press, Jogyakarta.
Sapatri,  1987, Penguasaan  tanah,  Struktur  Sosial  Ekonomi,  dan  Pedesaan  Jawa, Beberapa  Masalah, dalam  Mulyana  W,  Kusuma,  Et,  all,  (ed),  1987, Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1984 -1985, YLBHI, Jakarta.
Scott, James, (1990). Perlawanan Kaum Tani, LP3ES, Jakarta.
Sihaloho M. 2004. Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria . [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Sitorus MTF. 2002. Lingkup Agraria dalam Endang Suhendar et al. Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. Bandung: Akatiga.
Sitorus  MTF,  Dharmawan  AH,  Fadjar  U,  dan  Sihaloho  M.  2008. Perubahan  Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Petani.
Soehoed  AR.2004. Proyek  pantura  transformasi  dari  ibukota  propinsi  ke  ibukota negara:  persiapan-persiapan  bagi  suatu  proyek  multifungsi .  Jakarta  (ID): Djambatan.
Smith,  T.  Lynn  and  Zof  Paul  E,  1970, Principles  of  Inductive  Rural  Sociology, F.A,
Devis Company, Philadelpia, USA
Sugihardjo  (2012).  Strategi  Bertahan  dan  Strategi  Adaptasi  Petani  Terhadap  Dunia Luar. Jakarta
Sitorus  MTF.  2002.  Lingkup  Agraria  dalam  Endang  Suhendar  et  al.  Menuju  Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. Bandung: Akatiga.
Sitorus  MTF,  Dharmawan  AH,  Fadjar  U,  dan  Sihaloho  M.  2008.  Perubahan  Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Petani.
Soetrisno,  R.  (2001),  Pemberdayaan  masyarakat:  upaya  pembebasan  kemiskinan, Yogyakarta: Kanisius.
Supriadi.  2007.  Hukum  agraria.  Jakarta  (ID):  Sinar  Grafika.  Suryo  D.  2009. Transformasi  masyarakat  Indonesia  dalam  historografi  Indonesi  modern. Yogyakarta (ID): SPTN Press.
Suharto,  Edi  (2009),  Membangun  masyarakat  memberdayakan  rakyat:  kajian  strategis pembangunan  kesejahteraan  sosial  &  pekerjaan  sosial,  Bandung:  PT  Refika Aditama.
Sumodiningrat,  Gunawan  (1999),  Pemberdayaan  masyarakat  dan  JPS,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Supriatna,  Tjahya  (2000),  Strategi  pembangunan  dan  kemiskinan,  Jakarta:  PT  Rineka Cipta.
Todaro,  M.  &  Smith,  S.C.  (2003),  Pembangunan  ekonomi  dunia  ketiga,  Edisi Kedelapan, Jakarta: Erlangga.
Thorbecke, E. and T.V.D Pluijm. 1993. Rural Indonesia: Socioeconomic Development in a Changing Environment. IFAD. New York University Press. New York.
Wiradi  G.  1984.  Pola  Penguasaan  tanah  dan  reforma  agraria.  Dalam  Tjondronegoro SMP  dan  Wiradi  G,  editor.  Seri  Pembangunan  Pedesaan:  Dua  Abad Penguasaan  Tanah  (Pola  Penguasaan  Tanah  Pertanian  di  Jawa  dari  Masa  ke Masa). Jakarta (ID): PT. Gramedia.
World  Bank  (1990),  A  world  bank  country  study:  Indonesia,  strategy  for  a  sustained reduction in poverty, Washington D.C

## Copyright holder:
Suardin Abd. Rasyid, Ritha Safithri Lapasere, Moh. Nutfa (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: