## PENUNDAAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA DI PABRIK SANDAL UD. NUSANTARA DESA PASANGGAR KECAMATAN PEGANTENAN KABUPATEN PAMEKASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Zainollah
Fakultas Syariah IAIN Madura Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan, zainollah@gmail.com
Agung Fakhruzy Fakultas Syariah IAIN Madura Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan, agung.fakhruzy@gmail.com

## Abstrak:
Ijarah merupakan akad sewa yang dapat digunakan seseorang untuk  bisa  menggunakan  jasa  orang  lain  atau  manfaat  atas suatu  barang  dalam  menyelesaikan  suatu  pekerjaan  yang diperbolehkan  dalam  Islam.  Dengan  adanya  akad  tersebut, penyewa  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  upah  sebagai salah  satu  kewajibannya  kepada  orang  yang  disewa  jasanya. Islam  menganjurkan  untuk  mempercepat  pembayaran  upah dan  melarang  untuk  menunda-nundanya.  Praktik  penundaan upah  terjadi  di  UD.  Nusantara  Pasanggar  Pegantenan Pamekasan.  Fenomena  ini  menjadi  penyebab  utama  atas kekesalan  para  pekerja  dan  mengurangi  keihklasan  pekerja dalam  melaksanakan  tugas. Penundaan  pembayaran  upah yang  terjadi  di  UD.  Nusantara  merupakan  perbuatan  yang bertentangan dengan prinsip perburuhan dalam hukum Islam yang lebih  mengutamakan  pembayaran  upah  bagi  pekerja secara langsung setelah pekerjaannya usai. ( IJarah is a lease that can  be  used  by  someone  to  use  the  services  of  others  or  the benefits of an item when completing a work that is permitted in Islam. With the existence of the contract, the tenant is obliged to pay the wage as one of his obligations to the person hired for his  services.  Islam  advocates  speeding  up  the  payment  and prohibiting  them  from  postponing  it.  The  practice  of  wage delays  takes  place  at  UD. Nusantara  Pasanggar  Pegantenan Pamekasan.  This  phenomenon  is  the  main  cause  of  employee resentment  and  reduces  the  exclusion  of  employees  in  the performance  of  their  duties.  Delays  in  the  payment  of  wages that  occur  at  UD.  Archipel  is  an  act  that  violates the  labor
principle in Islamic law, which gives priority to the payment of wages for employees immediately after work is over.)
Kata Kunci:

## Penundaan pembayaran, Upah pekerja, Hukum Islam

## Pendahuluan
Hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia  diatur  secara khusus dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan). Dalam Pasal  1  ayat  (1)  UU  Ketengakerjaan  disebutkan  bahwa  yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. 1 Adapun  tenaga  kerja,  disebutkan  pada  Pasal  1  ayat  (2)  UU Ketenagakerjaan  bahwa  tenaga  kerja  adalah setiap  orang  yang mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan/atau jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk masyarakat. 2
Tenaga kerja jika dikaitkan dengan peranan dan pendapatannya dapat  digolongkan  atas  pengusaha  dan  karyawan  atau  manager dengan  buruh. 3 Dua  komponen  tersebut  memiliki  hubungan  yang disebut  degan  hubungan  kerja.    Hubungan  kerja  adalah  suatu hubungan  antara  pekerja  dan  pengusaha,  yang  terjadi  setelah diadakan perjanjian kerja, dan pekerja menyatakan kesanggupannya untuk  bekerja  pada  pengusaha  dangan  menerima  upah,  dan pengusaha  menyatakan  kesanggupannya  untuk  mempekerjakan buruh  dengan  membayar  upah. Jadi,  dalam  hal  ini  ada  hubungan kerja antara atasan dan bawahan (subordinasi). 4
Menurut Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah  hubungan  antara  pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan  perjanjian  kerja  yang  mempunyai  unsur  pekerjaan, upah,  dan  pemerintah.    Perjanjian    kerja  adalah  perjanjian  antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat - syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 5
1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2 Ibid.
3 Malayu  S.  P.    Hasibuan, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia (Jakarta: PT  Bumi Aksara, 2015),. 117.
4 Zaeni  Asyhadie, Hukum  Perusahaan  Dan  Kepailitan (PT Gelora  aksara  pratama, 2012),. 24.
5 Ibid,.  24.
Dalam  membahas  tenaga  kerja,  tidak  dapat  dipungkiri  adanya pembahasan  tentang  upah.  Hal  ini  dikarenakan  upah  merupakan tujuan  utama  yang  ingin  didapat  oleh  orang  yang  bekerja  guna memenuhi  segala  kebutuhannya.    Disebutkan  dalam  UU Ketenagakerjaan, tepatnya pasal 1 ayat (30) menyatakan bahwa upah adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan  perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 6 Upah itu sendiri mengambil peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena upah menjadi salah satu faktor pendorong dalam  kinerja  karyawan.  Dimana  kinerja  yang  bagus  dapat menunjang  prduktivitas  perusahaan.  Agar  upah  dapat  diterima sesuai dengan hak karyawan dan aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan  lancar,  maka  perusahaan  membutuhkan  sistem  atau prosedur yang baik.  Hal ini menunjukkan bahwa upah merupakan salah  satu  komponen  terbesar  dari  suatu  pendapatan    seseorang sehingga  bisa  dikatakan  berkembang.    Upah  adalah  salah  satu indikator `yang dapat mencerminkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dalam  Islam,  upah - mengupah  itu  merupakan  transaksi  yang dikenal  dengan  sebutan Ijarah ,  yakni  transaksi  yang  memperjual- belikan  manfaat  suatu  harta  benda,  sedangkan  kepemilikan  pokok benda  itu  tetap  pada  pemiliknya. 7 Ijarah itu  sendiri  merupakan transaksi  yang  diperbolehkan  dalam  hukum  Islam,  hal  itu sebagaimana  disebutkan  dalam  al-Quran  surat  al-Thalaq  ayat  6, yaitu:
ﱠﻦُﻫَرْﻮُﺟُا ﱠﻦُﻫ ْﻮُـﺗَﺄَﻓ ْﻢُﻜَﻟ َﻦْﻌَﺿْرَا ْنِﺎَﻓ )  . ﻼﻄﻟا :ق ٦ (
”Jika  mereka  telah  menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu,  maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Al-Thalaq: 6). 8
Ayat di atas menjelaskan tentang seorang ibu yang menyusukan anaknya  kepada  orang  lain  yang  mana Allah  SWT.  memerintahkan agar  orang  yang  menyusukan  diberikan  upah  atas  apa  yang  telah dilakukannya.  Oleh karena itu ayat ini menjadi salah satu dalil yang
6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7 Ahmad Sarwat, Seri Fiqih  Kehidupan (7) :  Muamalat, (Jakarta: DU Publishing, t. th. ),. 77-78.
8 Departemen  Agama  , Al- Qur’an  Dan  Terjemahannya (Bandung:  CV.    Penerbit  J- Art, 2005),. 560.
dapat  digunakan  sebagai  dasar  atas  kebolehan  transaksi ijarah atau upah-mengupah.
Dalam  melakukan  akad ijarah ,  terdapat  beberapa  rukun  dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan benar- benar  sah  menurut  pandangan  hukum  Islam.    Hal  tersebut dikarenakan  jika  suatu  akad  dilakukan  dengan  tanpa  memenuhi rukun  dan  syaratnya,  maka  akad  tersebut  tergolong  ke  dalam transaksi  yang bathil dan  dilarang  dalam  pandangan  hukum  Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 28 ayat (3) yang menentukan tentang akad batal, bahwa akad batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya. 9 Selain  itu  dalam  melakukan  transaksi ijarah ,  setiap  pekerja haruslah  diberikan  upahnya  secara  adil  dan  tidak  menunda-nunda tanpa  ada  kejelasan  dari  atasannya.    Hal  ini  sudah  dijelaskan  oleh Rasulullah SAW.  Bahwa:
َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋَو
َﻞْﺒَـﻗ ُﻩَﺮْﺟَاَﺮْـﻴ ِﺟَْﻻ ااﻮُﻄْﻋُا :ْﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ُلﻮُﺳَر َﻞَﻗ :َﻞَﻗ ﺎَﻤُﻬْـﻨَﻋ ُﷲا
.(ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑإ ﻩاور) ...ُﻪُﻗَﺮَﻋ َﻒِﱠﳚ نَا
“Dari Ibnu Umar RA. Ia berkata "Rasullah Saw.  Bersabda:” Berilah kepada  pekerja  upahnya    sebelum  keringatnya    kering” (  HR.    Ibnu Majah). 10
Hadits  di  atas  menejelaskan  tentang  perintah  disegerakannya pemberian upah kepada setiap pekerja.   Di mana sistem pembayaran mengembangkan  struktur  pembayaran  dan  sistem  yang  layak,  adil dan transparan. Pembayaran untuk kontribusi mengkaitkan imbalan dengan  usaha,  hasil,  kecakapan  dan  keterampilan.  Imbalan  non finansial memberi imbalan non finansial kepada karyawan. 11
Di Desa Pasanggar ada salah satu pabrik sandal UD.  Nusantara, yang  menggunakan  beberapa  orang  untuk  disewa  jasanya  dalam melakukan  produksi  sebuah  sandal.    Dalam  praktiknya,  karyawan dengan atasan yang ada di pabrik tersebut membuat kontrak secara lisan  terlebih  dahulu  mengenai  imbalan/upah.  Imbalan/upah tersebut  tidak  diberikan  perhari,  perminggu  ataupun  perbulan melainkan  imbalan/upah  bisa  diminta  kapan  saja.    Hal  itu
9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, . 18.
10 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , dalam Ensiklopedia Hadits 4 Sunan Ibnu Majah, ed.  Muhammad Ghazali, et.  Al.  (Jakarta: Almahira, 2013),. 441. 11 Sedarmayanti, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Reformasi  Birokrasi,  Dan Manajemen Negeri Sipil (Bandung:PT Refika Aditama ,2007),. 19.
dikarenakan  dalam  melakukan  kontrak  tersebut  menggunakan sistem  borongan,  yang  setiap  hasil  produksi  karyawan  dapat diuangkan sesuai dengan jumlah dan model sandalnya.
Berkaitan  dengan  besaran  upah  di  UD.    Nusantara  yang diberikan  kepada  karyawannya,  memiliki  banyak  variasi  jumlah upah yang sudah ditentukan di awal kontrak antara pekerja dengan pemilik  pabrik.    Hal  tersebut  ditentukan bedasarkan  model  sandal, tebal sandal, dan ukuran sandal yang dihitung per-pasangnya.
Adapun  yang  menjadi  permasalahan  adalah  ketika  karyawan hendak  meminta  upah  atas  pekerjaan  yang  telah  dilakukannya, terkadang atasan masih menunda upah yang diminta oleh karyawan yang membutuhkannya.  Hal tersebut sangatlah tidak adil yang pada dasarnya bertentangan dengan kontrak yang ada, sehingga membuat pekerja merasa jengkel dan sakit hati karena apa yang diharapkannya tidak tercapai, yakni tidak dapat menikati upah yang pada dasarnya hal  itu  sudah  menjadi  hak  pekerja  yang  sudah  menyelesaikan pekerjaannya. 12
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengkaji tentang  bagaimana  seseorang  mengalami  suatu  kejadian  atau fenomena.  Dalam  jenis  ini,  peneliti  diharuskan  mendekati  objek dengan  pikiran  polos  tanpa  asumsi,  praduga,  prasangka  ataupun konsep.  Pendekatan  ini  dalakukan  untuk  untuk  mendeskripsikan penundaan  pembayaran  upah  bagi  pekerja  di  pabrik  sandal  UD. Nusantara. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya terfokus pada bagaimana  penundaan  pembayaran  upah  bagi  pekerja  di  pabrik sandal  UD.  Nusantara  desa  Pasanggar  kec.  Pegantenan  kab. Pamekasan.

## Penundaan Pembayaran Upah Pekerja di UD. Nusantara Pasanggar Pegantenan Pamekasan
UD.  Nusantara  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dalam bidang  produksi  sandal  yang  mempekerjakan  beberapa  orang karyawan selaku pekerjanya. Dalam proses pengupahan, pengusaha memberi  upah  kepada  para  pekerjanya  sesuai  dengan  kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam hal ini adalah pengusaha dan pekerja.
12 Sukardi,  Karyawan  Pabrik  Sandal  UD.    Nusantara  Desa  Pasanggar  Pegantenan Pamekasan, Wawancara Langsung, (09 Desember 2017).
Berbicara  mengenai  proses  pengupahan,  UD.  Nusantara merupakan  salah  satu  perusahaan  yang  gemar  menyepelekan pembayaran  upah  para  pekerjanya.  Celakanya,  penundaan pembayaran upah para pekerja tidak hanya dilakukan dalam jangka waktu  yang  singkat,  melainkan dilakukan  secara  konsisten  selama berbulan-bulan.  Selama  masa  penundaan  pembayaran  atas  upah sebagaimana dimaksud di atas, para pekerja pun giat mengingatkan pengusaha  agar  segera  membayar  upah  yang  belum  terbayar. Penagihan  yang  dilakukan  oleh  pekerja  inipun  dilakukan  secara konsisten setiap kali hendak menerima upah, hal ini dilakukan agar pihak pengusaha merasa terdesak dan dapat segera membayar upah para pekerja.
Pembayaran upah yang ditunda oleh pihak pengusaha sejatinya bukan  tanpa  alsan,  pengeluaran perusahaan  untuk  membeli  bahan- bahan baru menjadi salah satu alasan tertundanya pembayaran upah bagi para pekerja. Berikut adalah pendapat yang dikemukakan oleh M.  Walid  sebagai  pemilik  perusahaan  UD.  Nusantara Pasanggar Pegantenan Pamekasan;
“Kalau menurut saya pribadi, penundaan upah itu boleh-boleh saja. Di mana  hal  itu  dilakukan  dengan  alasan  yang  memang  dibenarkan, seperti kalau di sini itu untuk beli bahan baru. Di sisi lain meskipun penundan itu dilakukan oleh seorang pengusaha, maka dalam beberapa waktu  kedepan  pasti  diberikan  juga  sebagai  bentuk  perealisasian kewajibannya  kepada  para  pekerja  yang  telah  melakukan pekerjaannya”. 13
Berdasar  penjelasan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  pihak perusahaan memiliki kepentingan lain untuk memajukan perusahaan dengan  mengorbankan  pembayaran  upah  para  pekerja  yang  tidak tepat  pada  waktunya.  Sejatinya, hal  ini  tidak  akan  menuai  masalah jika  penundaan  yang  dilakukan  belum  keluar  dari  batas kewajarannya.  Namun  faktanya,  penundaan  pembayaran  yang dilakukan  oleh  pihak UD.  Nusantara  dilakukan  secara  konsisten selama  berbulan-bulan  yang  membangkitkan  gejolak  para  pekerja untuk selalu melakukan penagihan setiap kali akan menerima upah demi mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajibannya.
Penundaan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pengusaha  tidaklah membuat  pekerja  merasa  senang,  justru  malah  menjadi  penyebab utama lahirnya kekecewaan dan rasa benci terhadap pengusaha serta kian  mengurangi  keihklasan  para  pekerja  atas  pekerjaan  yang
13 Walid, Pemilik  UD.  Nusantara  Pasanggar  Pegantenan  Pamekasan,  wawancara langsung, (20  Mei 2018).
dilakukannya. Penundaan pembayaran upah pekerja yang dilakukan secara  konsisten  selama  berbulan-bulan  ini  sudah  layak  dikatakan sebagai  wujud  kedzoliman  pengusaha  kepada  para  pekerjanya. Sebab  dari  pihak  pengusaha  terkesan  menyepelekan  pembayaran upah  kepada  para  pekerja  demi  kepentingan  perusahaan,  hingga perbuatan  ini  merenggut  hak  dan  kebutuhan  hidup  para  pekerja setiap bulan.
Hal  di  atas  senada  dengan  pernyataan  Usman  sebagai  salah seorang  pekerja  di  UD.  Nusantara  yang  merupakan  korban  dari pembayaran  upah  yang  tidak  tepat  waktu.  Usman  menuturkan bahwa;
“Menurut  saya  sah-sah  saja  ada  penundaan  pemberian  upah,  akan tetapi  hal  itu  juga  harus  dilakukan  dalam  jangka  waktu  yang  tidak lama,  karena  pekerja  juga  memiliki  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi. Kalau  ada  penundaan yang  sangat  lama,  maka  menurut  saya pengusaha  telah  melakukan  kedzaliman  kepada  pekerjanya,  dengan hanya  memberikan  pekerjaan  tanpa  memberikan  upah  yang dijanjikannya”. 14
Sistem borongan yang dimaksudkan oleh pekerja dan pengusaha di UD. Nusantara pada dasarnya menggunakan sistem upah per-unit hasil produksi yang dapat diselesaikan oleh para pekerja dan pekerja pun  diperkenankan  mengambil  haknya  langsung  setelah pekerjaannya  dilakukan  dengan  sempurna.  Adapun  besaran upahnya  adalah  sesuai  dengan  kesepakatan  antara  pengusaha  dan pekerja.
Berkaitan  dengan  besarnya  upah  di  UD.  Nusantara  didasarkan pada  jumlah  garapan,  ukuran  sandal  yang  digarap,  model  sandal yang  digarap  dan  bahan  sandal  yang  digunakan  dalam  membuat sandal  itu  sendiri.  Sistem  yang  digunakan  dalam  pengupahan tersebut  adalah  sistem  hasil,  yakni  besar  upah  didasarkan  pada banyaknya hasil produksi yang telah diselesaikan oleh pekerja.

## Pandangan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah
Pekerja di UD. Nusantara Pasanggar Pegantenan Pamekasan Istilah upah-mengupah  dalam  hukum  Islam  dikenal  dengan sebutan  akad ijarah, yakni  sewa  menyewa  jasa  atau  barang  antara penyewa  dengan  pemberi  sewa.  Ijarah  itu  sendiri  merupakan
14 Usman, Pekerja di UD. Nusantara Pasanggar Pegantenan Pamekasan, wawancara langsung (20 Mei 2018).
pemilikan jasa dari seorang ‘ajir (orang yang kontrak tenaganya) oleh seorang  musta’jir  (orang  yang  mengontrak  tenaga),  serta  pemilikan harta dari pihak musta’jir oleh seorang ‘ajir. Ijarah itu sendiri disertai kompensasi. Di  mana  akad  tersebut  adakalanya  dengan menyebutkan  jasa  pekerjaan  itu  sendiri.  Apabila  transaksi  tersebut menyebutkan  jasa  pekerjaan  rertentu,  maka  yang  disepakati  itulah yang merupakan jasa yang harus dilaksanakan. 15
Jika  dikaitkan  dengan  praktik  pengupahan  yang  terjadi  di  UD. Nusantara  Pasanggar  Pegantenan  Pamekasan,  maka  dalam  hal  itu dapat  dikategorikan  sebagai  upah  pengupah  yang  menyebutkan pekerjaan  yang  harus  dilakukan  oleh  orang  yang  disewa  jasanya. Sebagaimana  dalam  temuan  penelitian  dijelaskan  bahwa  pada dasarnya pekerja di UD. Nusantara Pasanggar Pegantenan Pameksan pada  saat  akan  bekerja  diberikan  instruksi  sebelumnya  oleh pengusaha terkait dengan apa yang harus digarapnya.
Di  sisi  lain  dalam  melakukan  akad  ijarah  itu  sendiri,  terdapat beberapa  rukun  dan  syarat  ijarah  yang  harus  dipenuhi  untuk menentukan sah tidaknya akad yang dilakukan. Di mana rukun dari ijarah  diantaranya  adalah  orang  yang  berakad,  upah,  manfaat  dan shighat. 16 Sedangkan praktik upah-mengupah yang ada di UD. Nusantara sudah  memenuhi  rukun  ijarah  itu  sendiri.  Di  mana  orang  yang berakad  adalah  pekerja  dan  pengusaha,  upahnya  berupa  gaji, manfaatnya berupa jasa pembuatan sandal dan shighat yang terjadi antara  pekerja  dan  pengusaha. Adapun  berkaitan  dengan  syarat ijarah dalam praktik upah mengupah di UD. Nusantara juga sudah terpenuhi  mulai  dari  syarat  terjadinya  akad,  syarat  sah  ijarah  dan syarat-syarat lainnya. Oleh karena itu, secara rukun dan syarat dapat dipastikan bahwa akad ijarah atau upah mengupah yang dilakukan oleh  pekerja  dengan  UD.  Nusantara  merupakan  akad  yang  sah menurut hukum Islam. Hal itu dikarenakan akad yang sah itu sendiri merupakan akad yang memenuhi rukun dan syarat dari akad yang dilakukannya tersebut. 17
Di  sisi  lain  terkait  dengan  pengupahan  yang  ada  di  UD. Nusantara  sebagaimana  dijelaskan  dalam  temuan  penelitian  ini bahwa  upah  kerja  boleh  diambil  langsung  oleh  pekerja setelah melakukan  pekerjaannya. Dalam  hukum  Islam,  sistem  yang
15 Taqyuddin  An  Nabhani, Membangun  Sistem  Alternatif  Islam (Surabaya:  Risalah Gusti, 2009),. 83.
16 Abd Hadi, Dasar Dasar Hukum Ekonomi Islam ,. 197-198.
17 Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
demikian  sangatlah  bagus  dan  sangat  dianjurkan  bagi  setiap pengusaha.  Di  mana  Islam  menganjurkan  bagi  setiap  pengusaha untuk  segera  membayar  upah  pekerjanya.  Hal  ini  sebagaimana hadits Rasulullah SAW. :
َﻞْﺒَـﻗ ُﻩَﺮْﺟَاَﺮْـﻴ ِﺟَْﻻ ااﻮُﻄْﻋُا :ْﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ُلﻮُﺳَر َﻞَﻗ :َﻞَﻗ ﺎَﻤُﻬْـﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋَو
.(ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑإ ﻩاور) ...ُﻪُﻗَﺮَﻋ َﻒِﱠﳚ نَا
“Dari  Ibnu  Umar  RA.  Ia  berkata  "Rasullah Saw.    Bersabda:” Berilah kepada pekerja upahnya  sebelum keringatnya  kering”( HR. Ibnu Majah). 18
Hadits  di  atas  menjelaskan  tentang  perintah  disegerakannya pemberian upah kepada setiap pekerja. Di mana sistem pembayaran mengembangkan  struktur  pembayaran  dan  sistem  yang  layak,  adil dan transparan. Pembayaran untuk kontribusi mengkaitkan imbalan dengan usaha, hasil, kecakapan dan keterampilan. 19 Oleh karena itut, memang sepantasnya para pengusaha dalam mempekerjakan orang lain  dalam  menjalankan  usahanya  perlu  untuk  menyegerakan pemberian  upahnya  agar  akad  yang  dilakukan benar-benar  diridloi oleh Allah Taala.
Kemudian  temuan  selanjutnya  yang  ditemukan  oleh  peneliti dalam penelitian ini adalah bahwa besar upah didasarkan banyaknya hasil yang telah digarap oleh pekerja dalam memproduksi sandal. Di mana hal tersebut jika dikaji dalam hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa  hal  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  tidak  bertentangan dengan hukum Islam. Di mana dalam hukum Islam memang dalam penentuan  upah  penyewaan  jasa  yang  digunakan  oleh  seseorang boleh  didasarkan  waktu,  kesulitan  kerja.  Sebagaimana  dalam  DSN- MUI  No.  09/DSN-MUI/IV/2000  ketentuan  kedua  bagian  (9) ditentukan  bahwa  Kelenturan  (flexibility)  dalam  menentukan  sewa atau  upah  dapat  diwujudkan  dalam  ukuran  waktu,  tempat  dan jarak. 20 Selain itu, pembahasan selanjutnya adalah tentang permasalahan utama  yang  menjadi  pokok  masalah  dalam  penelitian  ini. Sebagaimana  telah  disebutkan dalam  temuan  selanjutnya  dalam penelitian  ini  bahwa  sering  kali  pengusaha  di  UD.  Nusantara menunda-nunda  pembayaran  upah pekerjanya. Dalam  Islam  pada
18 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , dalam Ensiklopedia Hadits 4 Sunan Ibnu Majah, ed.  Muhammad Ghazali, et.  Al.  (Jakarta: Almahira, 2013),. 441. 19 Sedarmayanti , Manajemen Sumber Daya Manusia ,. 19. 20 DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000.
dasanya menunda upah boleh-boleh saja dilakukan oleh pengusaha selama  para  pekerjanya  menyepakati  dan  rela  dengan  adanya penundan  tersebut.  Hal  ini  dapat  didasarkan  pada  kesepakatan keduanya, yang dalam Islam diperbolehkan melakukan kesepakatan tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Namun  tentunya  penundaan  yang  dilakukan  oleh  pengusaha tidaklah  berturut-turut.  Sebagaimana  temuan  lainnya  yang disebutkan  oleh  peneliti  bahwa  penundaan  dilakukan  secara berulang-ulang  dan  pekerja  secara  berulang-ulang  pula  dalam melakukan  penagiha  atas  haknya. Maka  dari  adanya  praktik  yang demikian,  tentu  bertentangan  dengan prinsip  pengupahan  dalam Islam.  Di  mana  pada  dasarnya  Islam  menganjurkan  untuk  selalu menyegerakan  pembayaran upah  pekerja  dalam  perusahaannya. Terlebih  lagi  penundaan  yang  dilakukan  pengusaha  tidak  hanya sementara,  melainkan  berbulan-bulan  yang  membuat  pekerja  sakit hati dan tidak ikhlas.
Di  sisi  lain  hal  tersebut  juga bertentangan  dengan ketentuan
Allah,  bahwa Allah  SWT.  dalam  firman-Nya  menyerukan  untuk menyegerakan  pembayaran  upah  bagi  setiap  pekerja.  Hal  ini sebagaimana  tertera  dalam  salah  satu  firman-Nya  dalam  surah  al- Thalaq  ayat  6,  bahwa  Allah  berfirman  mengenai  anak  yang disusukan oleh istri yang telah diceraikan: )  .ﱠﻦُﻫَرْﻮُﺟُا ﱠﻦُﻫ ْﻮُـﺗَﺄَﻓ ْﻢُﻜَﻟ َﻦْﻌَﺿْرَا ْنِﺎَﻓ
ﻼﻄﻟا :ق ٦ (
”Jika  mereka  telah  menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu,  maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Al-Thalaq: 6). 21
Ayat  di  atas  memerintahkan  untuk  memberikan  upah  itu secepatnya  setelah  selesainya  pekerjaan.  Huruf  “fa`”  pada  kalimat “Fa’tu  ujūrahunna”  untuk  tartib  dan  ta’qīb.  Makna  tartib:  bahwa yang kedua setelah yang pertama. Makna ta’qib adalah yang kedua terjadi segera setelah yang pertama tanpa jeda. 22
Selain  itu, dalam  temuan  lainnya dinyatakan bahwa  pekerja telah  mengingatkan  pengusaha  atas  upah  yang  belum  dibayar sebagai  hutangnya  dengan  cara  memintanya  berkali-kali  sampai upah  yang  ditunda  terbayarkan.  Maka  dari  dalam  praktik  yang demikian terdapat kedzaliman yang dilakukan oleh pengusaha pada
21 Departemen Agama, Al- Qur’an Dan Terjemahannya (Bandung: CV.  Penerbit J- Art, 2005),.  560.
22 Fuad  Riyadi, “Sistem  dan  Strategi  Pengupahan  Perspektif  Islam”, Iqtishadia, 1 (Maret, 2015),. 178.
َ◌
ِ◌
pekerjanya, di mana pengusaha hanya mengambil jasanya tanpa ada upah yang diberikan dengan segera.
Bahkan  pendapat  salah  satu  ulama’ bernama  al-Munawi menyatakan bahwa: “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu  menunaikannya  tepat  waktu.  Adapun  yang  dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk  menunjukkan  diperintahkannya  memberikan  gaji  setelah pekerjaan  itu  selesai  ketika  si  pekerja  meminta  walau  keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering. ” 23
Bahkan Allah SWT. memberi ancaman yang sangat mengerikan bagi  pengusaha  yang  menunda-nunda  upah  pekerjanya. Sebagaimana  Rasulullah  SAW.  bersabda  dalam  haditsnya diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhori  dari  Abu  Hurairah,  Beliau bersabda: Allah SWT. berfirman:
“Tiga jenis (manusia) yang Aku akan menjadi musuhnya kelak di hari kiamat,  yaitu  seseorang  yang  memberi  dengan  nama-Ku  kemudian berkhianat, seseorang yan menjual orang yang merdeka yang kemudian memakan  uangnya,  dan  seseorang  yang  mempekerjakan  pekerja  dan telah diselesaikan pekerjaannya tetapi ia tidak memeberikan upahnya”. (H. R. Bukhori). 24
Dari penjelasan hadits di atas dapat dikatakan bahwa orang yang tidak  memberikan  upah  pekerjanya  setelah  menyelesaikan pekerjaannya  akan  menjadi  musuh  Allah  kelak  di neraka. Oleh karena  itu  hal  ini  merupakan  sesuatu  yang  tidak  seharusnya dilakukan  oleh  seorang  pengusaha,  di  mana  perbuatan  yang demikian  adalah  suatu  kedzaliman  yang  akan  diberikan  balasan yang  sangat  dahsyat  oleh  Allah  SWT.  Karena  sesungguhnya  upah merupakan  kewajiban  yang  harus  dibayarkan  oleh  pengusaha kepada pekerjanya, yang hukumnya sama dengan hutang.
Prinsip  pengupahan  dalam hukum  Islam tidak  menghendaki majikan yang suka mengingkari waktu pembayaran upah yang telah disepakati.  Jika  ditunda,  hal  itu menjadi  hutang  majikan  kepada pekerja sebesar jumlah upah yang ditunda tersebut. Setelah pekerja melunasi  pekerjaannya,  majikan  haruslah  menepati  janjinya. Demikian  pula  dengan  perjanjian  yang  dibuat  dan  telah  disepakati
23 Fuad Riyadi, “Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam,. 178.
24 Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ismail  al-Bukhori,  Shohih  Bukhori  2,  dalam Ensiklopedia 2 Shahih Bukhori 2, ed. Subhan Abdullah, et. Al, (Jakarta: Almahira, 2012),. 150.
oleh  kedua  belah  pihak  antara  pihak  pekerja  dan  pihak  pengusaha yang  dalam  hal  ini  adalah  UD.  Nusantara.  Adanya  perjanjian sebagaimana dimaksud di atas harusnya menjadi pengikat sekaligus pedoman  bagi  pengusaha  agar  tidak  selalu  menunda  pembayaran upah bagi para pekerjanya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  ditarik  benang  merah bahwa proses pembayaran upah yang dilakukan oleh UD. Nusantara kepada  para  pekerjanya tidak  sesuai  dengan  prinsip  pengupahan dalam hukum Islam dan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Sebab penundaan yang dilakukan oleh UD. Nusantara dalam membayar  upah  para  pekerjanya  dilakukan  secara konsisten yang akhirnya  mendorong  pekerja  untuk  selalu  melakukan  penagihan kepada pengusaha. Hal ini menunjukkan bahwa selain bertentangan dengan Hukum Islam, penundaan pembayaran yang dilakukan oleh UD. Nusantara juga bertentangan dengan akad yang telah disepekati sebelumnya  antara  pekerja  dan  pengusaha,  sehingga  pihak  pekerja merasa  terdzolimi  akibat  upah  yang  belum  dibayarkan  oleh  pihak pengusaha.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  hal- hal sebagai berikut:
1. Penundaan  upah  di  UD.  Nusantara  memang  pernah  dilakukan oleh  pengusaha  kepada  para  pekerjanya,  di  mana  hal  itu dilakukan terkadang dalam jangka waktu yang lama dan bahkan dibutuhkan kesabaran  dan  kegigihan untuk  meminta langsung kepada  pengusaha secara  berulang-ulang  oleh  pekerja demi mendapatkan hak pekerja berupa upah yang selalu ditunda. 2. Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  penundaan  pembayaran upah  di  UD.    Nusantara  adalah  bahwa  sistem  yang  digunakan merupakan sistem yang sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi penundaan  yang  terjadi  di  dalamnya  merupakan  perkara  yang tidak diperkenankan karena bertentangan dengan hukum Islam,
yakni  bertentangan  dengan  akad  yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Selain itu, terdapat pula unsur kedzaliman di dalamnya,  yakni  adanya  penundaan  yang  terjadi  selama berbulan-bulan hingga  memaksa  para  pekerja  untuk  selalu melakukan penagihan demi mendapatkan haknya.

## Daftar Pustaka
Al-Hasani  Jaribah, Fikih  Ekonomi  Umar  Bin  Al-Khothab . Jakarta: Pustaka Al-Kaustsar Grup, t. th. An NabhaniTaqyuddin, Membangun Sistem Alternatif Islam . Surabaya:
Risalah Gusti, 2009.
Arikunto  Suharsimi, Proses  Penelitian  Suatu  Pendekatan  praktik.
Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Ascarya. Akad  Dan  Produk  Bank  Syariah ,  Jakarta:  PT.    Raja  Grafindo
Persada, 2008. Asyhadie, Zaeni. Hukum  Perusahaan  Dan  Kepailitan , Jakarta: PT Gelora aksara pratama,2012. Bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismailal. Shohih Bukhori 2. dalam Ensiklopedia  2  al-Kutub  al-Sittah  Shahih  Bukhori  2. ed.
Subhan Abdullah, et.  Al.  Jakarta: Almahira, 2012. Departemen  Agama  , Al-Qur’an  Dan  Terjemahannya ,  Bandung:  CV. Penerbit J-Art, 2005. Hadi Abd, Dasar Dasar Hukum Ekonomi Islam , Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010. Hakim Lukman, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam , Surakarta: Pt.  Gelora Aksara Pratama, 2012.
Hasibuan Malayu S. P. , Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta :PT Bumi Aksara,2015.
Suhendi, Hendi.
Fiqih Muamalah , Jakarta: PT Raja Grafinda Perseda,
2010 Moleong Lexy J. , Metodologi Penelitian Kulitatif Edisi Revisi . Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014.
Muslim.  al-Kutub  al-Sittah  :  Shahih  Muslim  2 . dalam Ensiklopedia Hadits 4 Shahih Muslim . ed.  Masyhari.  et.  Al. Jakarta: Almahira, 2012. Majah, Ibnu.    Sunan  Ibnu  Majah , dalam Ensiklopedia Hadits 4  Sunan Ibnu Majah. ed. Muhammad Ghazali. et.  Al.  Jakarta: Almahira, 2013. Moleong  Lexy  J.  , Metodologi  Penelitian  Kulitatif. Bandung:  Remaja Rosda Karya, 2005.
Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalah . Jakarta: Amzah, 2015. Riyadi,  Fuad.    “Sistem  dan  Strategi  Pengupahan  Perspektif  Islam”.
Iqtishadia. 1.  Maret, 2015.
Sarwat ,  Ahmad. Seri  Fiqih  Kehidupan  (7)  :  Muamalat. Jakarta:  DU Publishing, t. th. Setiawan, Firman  “ Al-ijarah Al-A’mal  Al-Mustarakah  Dalam Perspektif  Hukum  Islam Studi Kasus Urunan  Buruh  Tani
Tembakau  di  Desa  Totosan  Kecamatan  Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)”. Dinar. 2.  Januari, 2015.
Sedarmayanti, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Reformasi  Birokrasi  ,
Dan Manajemen Negeri Sipil ,Bandung:PT Refika Aditama ,2007. Setiawan Andy Widjaya, Selamatkan Bisnis Anda Tumpas 101 Penyakit
Bisnis , Jakarta: Literindo, 2014.
Sugiyono, Metode  penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D, Bandung: Alfabeta, 2011.
Sukirno  Sadono, Mikroekonomi  Teori  Pengantar ,  Jakarta:  Raja  Wali Pers, 2010.
Suwandi dan Basrowi , Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka
Cipta, 2008.
Syam  Zukhairil  Hadi, Pengupahan  Karyawan  Dalam  Perspektif  Fiqih Muamalah  (Studi  Kasus  Pada  Home  Industry  Konveksi  Di  Pulo Kalibata Jakarta Selatan, Skripsi Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta,
2011. Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah , Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, 2015.
Yuliati, Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit  PT.
Sumur  Pandanwangi  Diseruyan  (Di  Tinjau  Dari  Undang-Undang Ketenagakerjaan  Dan  Ekonomi  Islam, (Skripsi  IAIN    Palangka Raya, 2017). Yusuf  Ahmad  Muhammad,  ensiklopedi  tematis  ayat  al-quran  dan hadits, Jakarta: widya cahaya, 2009.
Zuhayly, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. vol.  8.  Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
Monografi Desa Pasanggar Tahun 2016. http://rianamuslikhah.  blogspot.  co. id/2015/02/makalah-upah- dalam-islam?m=1