## POLITIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN
RESTRUKTURISASI MADRASAH ALIYAH KEAGAMAAN (MAK)

## Magdalena
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan Jalan T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan E-mail: magdalena_0374@yahoo.co.id
Abstrak
Madrasah  Aliyah  Keagamaan  (MAK)  adalah  lembaga  pendidikan  Islam  yang memiliki  bentuk  yang  sama  dengan  madrasah.  Artikel  ini  menjelaskan  politik kebijakan  pendidikan  pemerintah  tentang  MAK  yang  merestrukturisasinya  untuk menjadi  salah  satu  panutan  bagi  lembaga  Islam.  Ide  ini  diharapkan  dapat membangun  MAK  yang  telah  mandeg.  Fungsi  MAK  adalah  untuk  mewujudkan cita-cita  Muslim  untuk  " tafaqquh  fi  al-din".  Tujuan  pendirian  MAK  di  antaranya dapat  menghasilkan  intelektual  yang  memiliki  pengetahuan  dan  sains  yang memiliki  karakteristik  Islam  untuk  mencapai  perdamaian  dunia  dan  kehidupan akhirat.  Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  membahas  pentingnya  MAK untuk pengembangan intituti Islam.

## Abstract
Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) is a islamic educational institution which has a  same  type  with  madrasah.  This  article  explains  the  government  politics  of education  to  MAK  which  should    restructure  it  to  become  one  of  role  model  for Islamic institution. This ide is hoped can build MAK that has died. The functions of MAK are to realize the ideals of muslims to “tafaqquh fi al-din”. Some goals which should get dealing which the existence of MAK can product the intellectual who has a Islamic knowledge and saintific that has Islamic characteristics in order to achieve world peace and the life hereafter. The purpose of writing this article is to discuss the significance of MAK to the development of the Islamic intitutions.
Kata Kunci: MAK, lembaga pendidikan Islam, restukturisasi, tafaqquh fi al-din.

## Magdalena
48                                          Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
Pendahuluan
Sejarah perjalanan politik Islam Indonesia oleh para aktivis masa lalu telah  memberikan  citra  politik  Islam  Indonesia  selalu    berada  dalam  orbit yang tidak menguntungkan, 1 termasuk politik pendidikannya. Samsul Nizar mengutip  pendapat  Pickering  bahwa  penataan  kebijakan  politik  pemerin- tahan  suatu  negara  merupakan  aspek  yang  penting  dalam  upaya  menata sistem pendidikan Islam yang baik. 2
Kepentingan  politik  pendidikan  yang  diusung  dalam  lembaga pendidikan  madrasah  bukan  semata-mata  mewakili  identitas  diri  sebagai lembaga pendidikan Islam, namun juga mencakup identitas Islam dan umat Islam. Keberadaan madrasah sebagai refresentatif kepentingan politik umat Islam  untuk  menunjukkan  identitas  lembaga  pendidikan  Islam  sekaligus identitas  agama  dan  umat.  Sebaliknya,  ketiadaan  madrasah  diasumsikan sebagai bukan cuma kematian identitas lembaga pendidikan Islam, namun kematian agama dan umat pula.
Dalam masyarakat modern, pendidikan adalah komoditi politik yang sangat  urgen.  Pendidikan  merupakan  wilayah  tanggungjawab  pemerintah terbesar  dibandingkan  dengan  bidang  lainnya.  Pendidikan  publik  secara politis  dikelola  dan  dikontrol  oleh  pemerintah  sehingga  dapat  berjalan sesuai dengan kepentingan politik pemerintah. Pendidikan yang baik tentu hasil  kelola  kepentingan  politik  pemerintah  yang  baik,  dan  sebaliknya. Tentu  saja  hal  ini  berimplikasi  besar  terhadap  kredibilitas  pemerintah  di mata  masyarakat.    Kebijakan  terhadap  lembaga  pendidikan  di  Negara Indonesia tercinta ini merupakan akumulasi kepentingan politik pemerintah Indonesia,  termasuk  politik  kebijakan  terhadap  madrasah  umumnya,  dan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) khususnya.
MAK  sebagai  ‘ pilot  project’  dalam  Madrasah  Aliyah  yang  telah ditutup  sebelumnya  diketahui  sangat  strategis  sebagai  wadah  regenerasi tafaqquh fi ad-din sehingga terwujud pribadi yang berkarakter. Di samping
1 Iswandar, Dekontruksi  Pemikiran  Islam  Idealitas  Nilai  dan  Realitas  Empiris (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Press, 2003), hlm. 144.
2 Samsul  Nizar, Memperbincangkan  Dinamika  Intelektual  dan  Pemikiran  HAMKA tentang Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 190.
Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H                                          49
itu, hal ini menimbulkan dampak luar biasa terhadap perguruan tinggi Islam dalam  bentuk  sangat  berkurangnya  input  calon  mahasiswa  untuk  jurusan dan program studi agama. 3 Secara tidak langsung, dampak marginalisasi jurusan agama atau keterpinggiran ilmu-ilmu agama tidak dapat terelakkan.
Karenanya, peran ini harus didukung dan difasilitasi dengan adanya aturan  kebijakan  dalam  sistem  pendidikan  Nasional.  Tentu  saja  politik kebijakan  ini  sangat  penting  sebagai  penentu  wajah  dan  arah  pendidikan Islam selanjutnya. Hal ini hanya dapat didekati dengan pendekatan politik pendidikan karena aturan pendidikan akan menentukan sistem pendidikan. Atau  penutupan  MAK  masih  menyisakan  pertanyaan  penting  tentang kepentingan politik pemerintah yang ada di baliknya.
Jika  masalah  ini  dibiarkan  larut  tanpa  adanya  solusi  kemunculan kebijakan  pendidikan  yang  mengaturnya,  maka  dimungkinkan  madrasah mandul  melahirkan  generasi  yang  tangguh  seperti  yang  diharapkan. Madrasah  tidak  lebih  seperti  sekolah  umumnya  lainnya  tanpa  diiringi dengan distingsi keagamaan yang berarti. Islam dalam defenisi madrasah hanya  sebatas  label  sekolah  berbasis  Islam.  Tulisan  ini  menegaskan pentingnya memunculkan kembali Madrasah Aliyah Keagamaan.
Karenanya,  makalah  ini  disusun  untuk  membahas  politik  kebijakan restrukturisasi Madrasah Aliyah Keagamaan  (MAK). Di dalamnya terdapat beberapa  pembahasan  yang  dimulai  dengan  pendahuluan,  eksistensi madrasah  dalam  sistem  pendidikan  Nasional,  kebijakan  pemerintah  atas madrasah,  politik  kebijakan  restrukturisasi  MAK,  implikasi  kebijakan  atas MAK, dan penutup.

## Eksistensi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional
Eksistensi  madrasah  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kesadaran masyarakat  muslim  akan  pentingnya  pendidikan,  dari  mulai  inisiatif pendiriannya,  tanah  dan  bangunan,  fasilitas  dan  tenaga  guru.  Semuanya dilakukan  oleh  masyarakat  secara  swadaya  baik  oleh  organisasi  sosial keagamaan  maupun  yayasan-yayasan  pendidikan  Islam  ( Community
3 Azyumardi  Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III (Jakarta: Rawamangun, 2012), hlm. 101-102.
50                                          Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
Based  Education). 4 Madrasah  berkembang  dari  masyarakat  untuk masyarakat.  Hal  ini  mengakibatkan  secara  kuantitas  madrasah  semakin bertambah, namun secara kualitas madrasah masih jauh dari kemajuan. 5
Menurut  catatan  Sirozi,  pendirian  madrasah  dilatarbelakangi  oleh kondisi pendidikan pada saat awal abad ke-20 tersebut didominasi sistem pendidikan sekular yang dipadu dengan kepentingan colonial Belanda dan diselubungi  dengan  misi  misionaris  Kristen.  Madrasah  adalah  bentuk konkret  hasil  reaksi  pemimpin  muslim  modernis  yang  melawan  sistem pendidikan sekular dengan sistem pendidikan madrasah. 6 Kala itu, mereka berpandangan madrasah sebagai sebuah model lembaga pendidikan Islam yang  menghilangkan  implikasi  dikotomis  sekuler-agama  yang  mewarnai sistem  pendidikan  nasional  dalam  aspek  proses  dan  karakteristik pendidikannya sebelumnya. 7
Dengan  demikian,  jelas  diketahui  melalui  konteks  sejarah  bahwa pendidikan  madrasah  merupakan  model  pendidikan  yang  diharapkan mampu  melaksanakan  sistem  pendidikan  nasional  dengan  memasukkan pengetahuan agama dan saintik secara terpadu.  Sesuai dengan Undang- undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  1989  dan  2003,  tujuan  peningkatan mutu  pendidikan  pada  madrasah  adalah  agar  mata  pelajaran  umum  dari madrasah  mencapai  tingkat  yang  sama  dengan  mata  pelajaran  umum  di sekolah  umum  yang  setingkat.  Menurut  Ridlwan  Nasir,  hasil  yang diharapkan adalah pertama, ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama  dengan  ijazah  sekolah  umum  yang  sederajat.  Kedua,  lulusan madrasah  dapat  melanjutkan  ke  sekolah  umum  setingkat  lebih  atas.
4 Muhammad  Syaifuddin,  “Kebijakan  Pemerintah  tentang  Yayasan  dan  Eksistensi Madrasah Swasta di Inondesia, Antara Solusi dan Permasalahannya”, dalam Jurnal Ilmiah Keislaman Al Fikra, Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2006, hlm. 90.
5 Abdul  Rahman  Halim,  “Aktualisasi  Implementasi  kebijakan  Pendidikan  pada Madrasah  Swasta  di  Sulawesi  Selatan”,  dalam Lentera  Pendidikan, Vol.  11  No.  1  Juni 2008, hlm. 83-100.
6 Muhammad Sirozi, Politik Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan  UU  No.  2/1989, diterjemahkan  oleh  Lilian  D.  Tedjasudhana  (Jakarta:  INIS, 2004), hlm. 37.
7 Ibid., hlm. 39.
Ketiga,  siswa  madrasah  dapat  berpindah  ke  sekolah  umum  yang setingkat. 8
Secara  tidak  langsung,  menurut  Supiana  implikasi  kebijakan  ini memberikan  peluang  bagi  lulusan  madrasah  untuk  melakukan  mobilitas sosial  dan  vertikal  yang  selama  ini  terbatas  pada  lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren dan madrasah. Di sisi lain, hal ini membuka  peluang  kemungkinan  lulusan  madrasah  untuk  memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. 9
Momentum  terbesar  pada  madrasah  terjadi  pada  tahun  1975. Restrukturisasi madrasah menjadi sederajat dengan sekolah umum dimulai sejak  kemunculan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  tiga  Menteri,  Menteri Agama,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor  037/U/1975  dan  36  Tahun  1975  tentang  Peningkatan  Mutu Pendidikan Madrasah. Kemunculan aturan tersebut di atas secara prinsipil dilatarbelakangi  oleh  kepentingan  untuk  peningkatan  mutu  pendidikan madrasah  sehingga  tingkat  kualitas  pengetahuan  saintik  siswa  madrasah dapat menyamai siswa sekolah umum yang sederajat.
Tentu  saja  ketimpangan  tingkat  pengetahuan  agama  dan  umum terjadi  di  madrasah  dikarenakan  selama  ini  sebelum  kemunculan  aturan dalam SKB Tiga Menteri tersebut proporsi untuk kedua keilmuan tersebut adalah  berbanding  terbalik  yaitu  70%  pengetahuan  agama  dan  30% pengetahuan  saintik.  Akibatnya  mutu  pendidikan  madrasah  lebih  rendah daripada sekolah umum lainnya yang sederajat bila ditilik dalam perspektif proporsi  keilmuan.  Hal  ini  dianggap  persoalan  besar  dalam  perspektif sistem  pendidikan  Nasional  karena  menghasilkan  mutu  lulusan  yang berbeda.
Perkembangan  lebih  lanjut  menunjukkan  bahwa  hasil  SKB  Tiga Menteri  tetap  menempatkan  lulusan  madrasah  di  bawah  standar  sekolah
8 M. Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah  Arus  Perubahan (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2005),  hlm.  92,  Samsul  Nizar, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 294.
9 Supiana, Sistem Pendididkan Madrasah Unggulan (Balitbang Departemen Agama RI, 2008), hlm. 44.

## Magdalena
52                                          Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
umum  meskipun  telah  berjalan  selama  20  tahun.  Tentu  saja  dengan analisis  sederhana,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  letak  permasalahan  tidak terdapat pada isi kurikulum. Bahkan diduga hal ini terkait dengan kebijakan anggaran  madrasah  yang  masih  30%  dari  seluruh  anggaran  sekolah umum. Hal ini lebih patut dicurigai sebagai penyebab ketidaksamaan mutu lulusannya, bukan malah isi kurikulum.
Sehubungan  dengan  permasalahan  tersebut,  Departemen  Agama merasakan  keprihatinan  tersebut  dan  mencoba  kembali  kepada  sistem yang lama dengan proporsi pengetahuan agama lebih besar dua kali lipat dari  pengetahuan  saintik.  Akhirnya  gagasan  tersebut  diterima  oleh pemerintah  dengan  kemunculan  Madrasah  Aliyah  Program  Khusus (MAPK) dengan maksud terbentuknya satu macam pendidikan umum dan satu  macam  pendidikan  agama. 10 Pada  program  khusus  ini,  proporsi bidang agama mencakup 70% dari keseluruhan muatan kurikulumnya. 11

## Kebijakan Pemerintah atas Madrasah
Secara historis, madrasah didirikan dengan didorong oleh keinginan untuk  merealisasikan  nilai-nilai  ajaran  Islam  dalam  sebuah  sistem pendidikan  nasional.  Namun,  seiring  dengan  perkembangan  zaman, madrasah  yang  bersifat  populis  ini  mengalamai  modernisasi  yang berlangsung  terus-menerus.  Tetapi  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa modernisasi  tersebut  memiliki  pergeseran  paradigma  pendidikan  pada madrasah sedikit demi sedikit.
Pada awalnya, peran aktif politik pendidikan Pemerintah RI terhadap madrasah  dapat  dilihat  dari  adanya  beberapa  kebijakan  pendidikannya. Nunu Ahmad dkk mencatat beberapa kebijakan madrasah antara lain:
1. Adanya rekomendasi dari Badan Pekerja KNIP melalui Pengumuman Nomor 5 Tahun  1945 tanggal 22 Desember 1945 kepada Pemerintah RI  untuk  memajukan  madrasah.  Meskipun  pada  prakteknya, pemerintah  sendiri  lebih  mengutamakan  pengembangan  sistem
10 Ibid., hlm. 94-95. 11 Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999), hlm. 160.
sekolah; sebuah model pendidikan warisan Kolonial Belanda daripada madrasah sebagaimana yang tertera dalam usulan tersebut.
2. Adanya  usulan dari  Panitia  Penyelidik Pengajaran untuk  menerbitkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberian Subsidi  Bantuan  Terhadap  Lembaga  Pendidikan  Islam,  termasuk madrasah. Di samping itu, peraturan ini mengatur perbaikan kurikulum lembaga  pendidikan  Islam  dengan  memuat  mata  pelajaran  umum seperti bahasa Indonesia, berhitung, sejarah, dan ilmu bumi.
3. Menteri  Agama  RI  Fathurrahman  Kafrawi  mengadopsi  kurikulum lembaga  pendidikan  di  lingkungan  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan  untuk  dimasukkan  ke  dalam  kurikulum  lembaga pendidikan Islam pada tahun 1947.
4. Selaras dengan gagasan sebelumnya, terdapat upaya Menteri Agama RI  K.H.  Wahid  Hasyim  untuk  mengintegrasikan  dualisme  sistem pendidikan    pada  tahun  1949  dengan  cara  memasukkan  tujuh  mata pelajaran umum di lingkungan madrasah.
5. Penerbitan  Undang-undang  Pendidikan  Tahun  1950  yang mempersepsikan  pendidikan  sebagai  institusi  yang  bersifat  netral terhadap agama dan sekuler. 12
6. Kemunculan gerakan Madrasah Wajib Belajar (MWB) pada 1958.
7. Penerbitan  Keputusan  Presiden  Nomor  34  Tahun  1972  dan  Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Tanggung Jawab Pendidikan dan  Latihan  hanya  Berada  di  bawah  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan.
8. Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975 tentang Integrasi Madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional.
9. Kelanjutannya  adalah  lahirnya  SKB  Dua  Menteri  yang  menyepakati dikembangkannya kurikulum inti dan kurikulum khusus.
10. Penerbitan  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Tahun  1989 yang  menggagas  posisi  madrasah  sejajar  dengan  sekolah  umum dengan tambahan ciri khas keislaman.
12 Arief  Subhan, Lembaga  Pendidikan  Islam  Indonesia  Abad  ke-20  Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 227.
54                                          Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
11. Terakhir, kemunculan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  yang  berupaya  mengangkat  derajat madrasah sama dengan sekolah dalam tataran legal formal. 13
Melihat sejumlah kebijakan madrasah yang muncul mulai dari zaman kemerdekaan sampai masa orde baru bahkan masa kontemporer sekarang ini  memunculkan  stigma  positif  peran  pemerintah  dalam  merumuskan sistem  pendidikan  Nasional.  Namun,  sederetan  panjang  kesan  stigmatik negatif  masyarakat terhadap madrasah sebagai  “ second class institution” tidak dapat dihilangkan begitu saja.
Pada kenyataannya, terdapat dua kesan masyarakat terhadap politik kebijakan  pemerintah  dalam  modernisasi  madrasah  ini.  Pertama,  kesan masyarakat  “mencurigai”  regulasi  pemerintah  atas  madrasah  sebagai kooptasi  pemerintah  belaka  atas  sebagian  otoritas  rakyat  yang  tidak  saja merugikan  madrasah,  bahkan  menghilangkan  kepentingan  umat  Islam. Bahkan  terbentuk  opini  masyarakat political  will  pemerintah  yang  tidak sepenuh  hati  terhadap  madrasah. 14 Kedua,  kesan  “menyetujui”  karena modernisasi madrasah dianggap sebagai upaya memeliharanya untuk tetap “ survive” dan relevan dengan tuntutan masa depan. 15
Meskipun  pada  awalnya  pendirian  madrasah  beranjak  dari  latar belakang perlunya integrasi dalam keilmuan dalam proporsi yang berbeda. Madrasah    yang  pada  awalnya  diharapkan  sebagai  mesin  yang  mampu menghasilkan  lulusan  yang  mendalami  keilmuan  agama  selain  keilmuan saintik.  Hal  ini  dianggap  sebagai  sebuah  “keteledoran”  dalam  sistem pendidikan  secara  Nasional  saat  ini,  yang  sebelumnya  dianggap  sebagai “ win  win  solution”  terhadap  kondisi  pendidikan  saat  itu.  Akhirnya “keteledoran”  tersebut    perlu  diperbaiki  melalui  kemunculan  SKB  Tiga Menteri  tersebut  pada  masa  berikutnya  menuju  kesempurnaan  sistem pendidikan nasional.
13 Nunu  Ahmad  an-Nahidl,  dkk., Posisi  Madrasah  dalam  Pandangan  Masyarakat (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 3-4.
14 Ibid., hlm. 5. 15 Ibid., hlm. 4.
Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H                                          55
Politik Kebijakan Restrukturisasi Madrasah Aliyah Keagamaan Penting  untuk  diketahui  bahwa  kemunculan  SKB  Tiga  Menteri tersebut  dinilai  sebagai  upaya  modernisasi  madrasah  untuk  mampu mensejajarkan  mutu  pendidikannya  dengan  sekolah  umum  sederajat. Namun,  di  sisi  lain  SKB  Tiga  Menteri  tersebut  mampu  memberhentikan kerja  mesin  madrasah  dalam  melahirkan  lulusan  yang  bermutu  ulama. Tentu  saja  hal  ini  dianggap  sebagai  kelemahan  dalam  sistem  pendidikan Islam  yang  bertujuan  untuk  menghasilkan  lulusan  yang  memiliki kepribadian muslim seperti yang diwakilkan melalui profil ulama.
Banyak  kritik  muncul  dari  kalangan  tokoh  pendidikan  yang  melihat bahwa  lulusan  madrasah  sebagaimana  yang  diharapkan  mampu  tampil sebagai  sosok  ulama  tidak  mencapai  target  yang  diinginkan.  Bahkan banyak  yang  mengira  bahwa  lulusan  madrasah  adalah  manusia  yang memiliki  pengetahuan  serba  tanggung  atau  setengah-setengah.  Manusia yang  tidak  memahami  pengetahuan  agama  dan  pengetahuan  saintik secara komprehensif. Hal ini pulalah yang menjadi alasan pemerintah untuk memodernisasi madrasah.
Sebagaimana  dikutip  oleh  Tilaar,  seorang  pakar  sosiologi, Gianfranco Poggi membagi kekuasaan atas tiga jenis, yaitu: (1) kekuasaan politik,  (2)  kekuasaan  ekonomi,  (3)  kekuasaan  normatif  atau  ideologis. 16 Pemerintah  Indonesia  melalui  kekuasaan  normatif  atau  ideologisnya  telah mempolakan  sistem  pendidikan  Nasional  dengan  orientasi  ideologi Pancasila  sebagai  nilai-nilai  dasar  pendidikan. 17 Hal  ini  terbukti  dengan adanya  ketiga  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (UUSPN)  di Indonesia mulai UUSPN 1959, 1989, dan 2003.
Keseluruhan  UUSPN  tersebut  diwarnai  oleh  ideologi  Pancasila, sebagai  bentuk  pilihan  idelogi  bangsa  Indonesia  yang  diwakili  oleh pemimpin-pemimpin  bangsa  pada  awal  pembentukan  Negara  Indonesia. Dalam  bingkai  perundang-undangan  secara  sosiologis,  pelaksanaan UUSPN tersebut diharapkan lebih baik dari sebelumnya, meskipun secara
16 H.A.R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional alam Pusaran Kekuasaan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 133.
17 Ibid., hlm. 79.

## Magdalena
56                                          Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
substansi,  isi  UUSPN  tersebut  mengarah  kepada  ideologi  Pancasila  tidak berubah, bahkan menuju kematangan.
Pembicaraan politik pendidikan tentu tidak terlepas dari pembicaraan berkenaan  dengan  pendidikan  dan  kekuasaan.  Pilihan  pendidikan  dalam arti  seluas-luasnya  tentu  merupakan  pilihan  atas  kebutuhan  yang  paling mendesak  dari  masyarakat  dalam  peningkatan  taraf  hidupnya.  Pilihan terhadap  pendidikan  merupakan  respon  terhadap  kebutuhan  masyarakat tersebut  dalam  konteks  lingkungan  dan  waktu.  Artinya,  bahwa  pilihan pendidikan  bergantung  kepada  kondisi  kebutuhan  masyarakat  pada  saat itu.
Pada  zaman  globalisasi  seperti  saat  ini,  yang  ditandai  dengan perkembangan  sains  dan  teknologi,  tentu  berimplikasi  positif  dan  negatif terhadap  pendidikan.  Kerusakan  moral  dengan  maraknya  hedonisme, korupsi,  dan  penyelewengan  seksual  dihakimi  merupakan  bentuk ketidakberhasilan  pendidikan.  Menurut  penulis,  tentu  saja  kondisi  ini memicu masyarakat untuk memilih pendidikan yang dapat menjadi alternatif pemecahan  masalah  di  atas.  Bentuk  pendidikan  madrasah  diperkirakan menjadi alternatif pilihan masyarakat saat ini. Hal ini jelas terbukti dengan peningkatan  angka  partisipasi  kasar  masyarakat  terhadap  pendidikan madrasah.  Animo  masyarakat  yang  semakin  positif  terhadap  agama sebagai  sumber  nilai  abadi  berimplikasi  pada  semakin  tingginya  minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan agama, termasuk madrasah.
Dengan  demikian,  madrasah  yang  dianggap  sama  dengan  sekolah umum  plus  bercirikan  Islam  perlu  menata  diri  atau  merestukturisasi  diri. Dalam  konteks  ini,  restrukturisasi  madrasah  dapat  dilaksanakan  melalui politik  pendidikan  Pemerintah  Indonesia  melalui  kebijakan-kebijakannya. Dalam  hal  ini  restrukturisasi  madrasah  dapat  dilaksanakan  melalui kemunculan  MAK  -sebelumnya  MAPK-  sebagai  pilihan  model  pendidikan yang sarat dengan sumber nilai agama.
Kuat  dugaan  di  satu  sisi,  melalui  model  pendidikan  ini  paling  tidak muncul lulusan yang memiliki nilai-nilai agama yang kuat sebagai benteng terhadap kerusakan moral yang terjadi saat ini. Di sisi  lain, melalui model pendidikan  ini  muncul  manusia  yang  mampu  menjadi  ulama  sebagai
Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H                                          57
pewaris  nabi  dan  penerus  risalah  kenabian  sehingga  masyarakat  tetap terpelihara dari kerusakan moral.
Kekhawatiran  terhadap  hilangnya  kekhasan  pendidikan  madrasah yang  mengemban  misi tafaqquh  fi  ad-din  memunculkan  kebutuhan  untuk menyahuti  adanya  Madrasah  Aliyah  Keagamaan  yang  sebelumnya  telah dikubur dalam  kancah  historis  lembaga  pendidikan Islam.  Sejalan  dengan kebutuhan  tersebut,  idealisme  umat  Islam  untuk  menjadikan  madrasah sebagai identitas lembaga pendidikan Islam, jati diri Islam dan jati diri umat Islam.  Karenanya,  Madrasah  Aliyah  Keagamaan  diharapkan  mampu menjadi mercusuar perwujudan Islam sebagai ajaran, mewujudkan pribadi muslim kaffah, sekaligus lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada kepentingan  nilai-nilai  ajaran  Islam  sebagai  visi  misi  lembaganya. Ekspektasi  luhur  ini  mampu  menjadi  distigsi  dan  keunggulan  komparatif lulusan  madrasah  dibandingkan  sekolah  umum.  Seperti  mengulang sejarah,  ide  brilian  ini  terlah  disemai  dan  dilaksanakan  oleh  Munawir Sadzali  ketika  menggagas  Madrasah  Aliyah  Program  Keagamaan  dulu. Gagasan  ini  diharapkan  mampu  melahirkan  kembali  lembaga  pendidikan Madrasah Aliyah Keagamaan yang telah mati dulu.
Sekarang  ini,  setelah  merdeka  hampir  70  tahun  dari  kolonial Belanda, namun tampaknya politik kebijakan  pendidikan pemerintah masih mewarisi politik kolonial yang diskriminatif. Politik kebijakan diskriminatif ini tampak  pada  lembaga  pendidikan  Islam  madrasah.  Tampak  jelas berdasarkan  kebijakan-kebijakan  yang  muncul  tentang  madrasah  benar- benar  mengadopsi  beban  ketakutan  politis  dan  ideologis  ala  kolonial Belanda terdahulu.
Secara  psikologis  baik  eksplisit  maupun  implisit,  hubungan  tidak romantis  mewarnai  relasi  pemerintah  dan  umat  Islam  seperti  beban psikologis  yang  dirasakan  terhadap  penjajah  dahulu.  Upaya  mediasi  yang berarti  mengarah  kepada  harmonisasi  kelembagaan  sekolah  yang dikembangkan pemerintah dengan pesantren dan madrasah yang didukung oleh  umat  Islam  belum  terarah.    Termasuk  keinginan  untuk merestrukturisasi Madrasah Aliyah Keagamaan tersebut.

## Magdalena
Oleh  karena  itu,  menurut  penulis  pemerintah  melalui  peran  tokoh- tokoh pemimpin bangsa umumnya, dan pemimpin muslim khususnya harus bertanggung  jawab  untuk  melahirkan  aturan  tentang  pendidikan  pada Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) ini. Karena, model pendidikan MAK ini masih dan perlu diadakan pada saat ini sehingga dapat direalisasikan.
Beberapa peta kelemahan pengelolaan MAK dapat ditemukan dalam beberapa  aspek  seperti  organisasi  dan  kelembagaan,  administrasi  dan manajemen,  kurikulum  dan  pembelajaran,  ketenagaan,  sarana  dan prasarana, pembiayaan, kesiswaan, lingkungan, serta animo masyarakat. 18 Artinya, kebijakan restrukturisasi MAK diharapkan mampu mengakomodasi seluruh  kepentingan  dalam  bentuk  solusi  terhadap  masalah  di  atas. Karenanya, sekali lagi diperlukan kebijakan MAK.
Kembali  kepada  UUSPN  Tahun  2003,  agar  sejalan  dengan nomenklatur  yang  ada,  pengelolaan  MAK  mendapat  peluang  untuk dimunculkan  sesuai  dengan  pasal  30.  Peluang  MAK  dapat  diintegrasikan dalam pendidikan keagamaan. Penyelenggaraan MAK ke depan lebih tepat jika  diselenggarakan  oleh  Direktorat  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok Pesantren, bukan Direktorat Madrasah  dan Pendidikan Agama yang telah berjalan  selama  ini.  Namun  demikian,  penyelenggaraan  MAK  ini  harus dipikirkan  secara  matang  agar  format  MAK  ke  depan  mampu  menetralisir kebijakan  dan  kepentingan  masyarakat  banyak  sehingga  tidak menimbulkan korban social dan finansial yang lebih berat lagi. 19

## Implikasi Kebijakan atas  Madrasah Aliyah Keagamaan
Meskipun  MAK  merupakan  salah  satu  lembaga  pendidikan  Islam yang  bersifat  populis  dengan  dibuktikan  peningkatan  angka  partisipasi kasar  terhadap  lembaga  pendidikannya.  Namun,  kebijakan  tentang “penguburan  hidup-hidup  MAK”  amat  disayangkan  bagi  sebagian  besar masyarakat  muslim  Indonesia.  Kebijakan  ini  dianggap  kebijakan  yang kurang bijak dengan beberapa alasan, yaitu:
18 Nunu Ahmad an-Nadihl, Op.Cit. , hlm. 78-91.
19 Ibid., hlm. 93.
1. Kebijakan  penutupan  MAK  dianggap  merupakan  refleksi  dari penyelesaian masalah dengan jalan pintas, nir kesungguhan atau tidak mau  susah  alias  “cari  gampangnya  saja”,  atau  mungkin  berbau arogansi.
2. Kebijakan  tersebut  sepertinya  secara  sengaja  telah  memotong sebagian  misi  utama  Kementerian  Agama  sebagai  pemegang  dan penyambung  tradisi  pembelajaran tafaqquh  fi  ad-din  yang  sudah diembannya selama puluhan tahun sejak republik ini memproklamirkan kemerdekaannya.
3. Kebijakan  ini  membuat  Kementerian  Agama  benar-benar  terjebak dalam arus pendidikan yang lebih berorientasi materialistik. 20
Keseluruhan  alasan  di  atas  menjadi  argumentasi  bijak  untuk mereinkarnasi dan merestrukturisasi MAK sebagai sebuah program dalam Madrasah  Aliyah  dalam  rangka  memberikan  nuansa  distingsi  dengan lembaga  pendidikan  lainnya.  Kebutuhan  ini  dianggap  mendesak  bagi kepentingan umat Islam di Indonesia dengan berbagai alasan dalam multi perspektif.
Ketergesa-gesaan  kemunculan  kebijakan  penutupan  MAK  dapat diperbaiki  dengan  ketersegeraan  pembukan  MAK  kembali  menjadi  anak kandung dari lembaga pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama. Bahkan  jika  tidak  dihiraukan,  hal  ini  memungkinkan  menjadi  preseden buruk  bagi  kiprah  Kementerian  Agama  selanjutnya,  terutama  menyangkut masalah  pendidikan  agama.  Kemunculan  kebijakan  baru  atas restrukturisasi  MAK  diduga  dapat  memperbaiki  kesalahan  yang  mungkin secara tak sengaja timbul dari ketergesaan kebijakan sebelumnya.
Keberadaan  MAK  sebagaimana  lembaga  pendidikan  Islam  lainnya dapat  memacu  peran  lembaga  pendidikan  Islam  menjadi  semakin signifikan.  Arief  Efendi  mencatat  beberapa  peran  strategis  lembaga pendidikan berbasis Islam di Indonesia seperti yang diharapkan dalam MAK dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:
20 Tim  Penyusun, Revitalisasi  Madrasah (Balitbang  Departemen  Agama  RI,  2006), hlm. 5.

## 1. Aspek Pendidikan (Pedagogis)
Lembaga  pendidikan  Islam  terbukti  telah  banyak  melahirkan  kader- kader pemimpin bangsa yang memiliki nilai nasionalisme dan wawasan keislaman yang tinggi.
2. Aspek Moral Spiritual
Lembaga  pendidikan  Islam  bertujuan  untuk  memberikan  dasar-dasar pemahaman  keagamaan  yang  baik  sekaligus  pengamalannya.  Hal  ini nantinya  menghantarkan  peserta  didik  untuk  memperoleh  kehidupan yang baik di dunia dan akhirat
3. Aspek Sosio Kultural
Tidak dapat dipungkiri lembaga pendidikan Islam memberikan pengaruh yang  signifikan  terhadap  corak  dan  karakter  masyarakat.  Persoalan- persoalan  masyarakat  hanya  dapat  diselesaikan  oleh  manusia  yang memiliki  karakter  yang  kuat  seperti  yang  dihasilkan  oleh  lembaga pendidikan Islam. 21
Madrasah dalam konteks mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan  zaman  memiliki  peran  yang  amat  penting.  Keberhasilan madrasah dalam menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa  depan  yang  lebih  kompleks  menghasilkan  lulusan  yang  memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi pemimpin umat dan bangsa yang ikut menentukan arah perkembangan bangsa ini. 22
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Ma’zumi  dan  Jakaria  tentang eksistensi madrasah dalam membangun peradaban dunia, yaitu:
Similarly  madrasah  expected  to  be  part  of  the  center  of  excellence. Madrasah is an islamic educational institution or public institution that has  Islamic  characteristics.  It  become one of  role  model  for  Muslims. The  functions  and  duties  of  madrasah  are  to  realize  the  ideals  of Muslims  and  to  build  a  generation  of  people  who  believe,  bookish knowledge and global perspective, in order to achieve world peace and
21 Arief  Efendi,  “Peran  Strategis  Lembaga  Pendidikan  Berbasis  Islam  di  Indonesia” dalam el-Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam, No. 1 Vol. I 2008, hlm. 1-11.
22 Mudhoffar Akhwan, “Pengembangan Madrasah sebagai Pendidikan untuk Semua, dalam el-Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam, No. 1 Vol. I 2008, hlm. 41-54.
Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H                                          61
the  life  hereafter.  The  purpose  of  writing  this  article  is  to  discuss  the contributions of madrasah to the development of the nation character. 23 Beberapa  pendapat  di  atas  menguatkan  pendapat  penulis  untuk melahirkan  kembali  Madrasah  Aliyah  Keagamaan  mengingat  peran strategis  yang  diembannya.  Kelahiran  kembali  MAK  ini  akan  mampu menghasilkan manusia yang memiliki karakter kuat yang mampu bersaing dalam  dunia  global,  mengangkat  derajat  bangsa  dalam  kemajuan. Madrasah  Aliyah  Keagamaan  memang  layak  untuk  menjadi  alternatif pendidikan untuk seluruh manusia tanpa memandang status dan golongan. Dalam  konteks  politik  pendidikan,  hal  ini  harus  diperkuat  dengan  aturan yang mengakomodasi kepentingan Madrasah Aliyah Keagamaan.
Kebijakan tentang revitalisasi MAK diharapkan dapat menjadi bentuk perjuangan  bagi  pemimpin  bangsa  melalui  politik  pendidikan  yang diperankannya. Kebijakan  ini pula  mampu mentransformasi  MAK  menjadi lembaga  pendidikan  atau  satu  program  yang  mampu  tampil  menjadi pioneer tafaqquh fi ad-din.

## Penutup
Dalam  peta  pendidikan  di  Indonesia,  madrasah  memiliki  akar  yang kuat  pada  sendi-sendi  nilai  religius  dan  budaya  bangsa.  Bukan  hal  yang aneh,  jika  madrasah  diasumsikan  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam sebagai  wujud  entitas  budaya  bangsa  asli  Indonesia.  Sejak  awal pertumbuhannya,  madrasah  berdiri  dengan  mengibarkan  kebutuhan  dan kepentingan  masyarakat  untuk  menuntut  ilmu  sehingga  menjadi  corong kontinuitas pemahaman dan pelestarian nilai ajaran agama Islam ( tafaqquh fi ad-din) kepada generasi muslim penerus.
Terlepas  dari  perdebatan  tentang  marginalisasi  ilmu  dan  jurusan agama  di  perguruan  tinggi  Islam,  jelas  madrasah  termasuk  MAK  harus memiliki  distingsi  dengan  sekolah  lainnya.  Hal  ini  harus  didukung  oleh kebijakan yang mengayomi kepentingan MAK. Tidak bisa lain, perlu adanya
23 Ma’zumi  dan  Jakaria,  “Contributions  of  Madrasah  to  The  Development  of  The Nation Character”, dalam International Journal Of Scientific & Technology Research, Vol.
1, Issue 11, December 2012, hlm. 37-39.

## Magdalena
62                                          Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
langkah-langkah terobosan baru untuk kembali memperkuat MAK  sebagai tafaqquh  fi  ad-din.  Jika  tidak  lembaga  pendidikan  Islam  yaitu  madrasah dihakimi  sebagai  pemutus  pemasok tafaqquh  fi  ad-din.  Konsekuensinya lembaga  pendidikan  Islam  dikhawatirkan  akan  kehilangan  identitas  Islam dan umat Islam. Tentunya hal ini harus terus diperjuangkan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Islam.
Daftar Pustaka
Abdul  Rahman  Halim,  “Aktualisasi  Implementasi  kebijakan  Pendidikan pada  Madrasah  Swasta  di  Sulawesi  Selatan”,  dalam Lentera Pendidikan, Vol. 11 No. 1 Juni 2008.
Arief  Efendi,  “Peran  Strategis  Lembaga  Pendidikan  Berbasis  Islam  di Indonesia”  dalam el-Tarbawi  Jurnal  Pendidikan  Islam,  No.  1  Vol.  I 2008.
Arief  Subhan, Lembaga  Pendidikan  Islam  Indonesia  Abad  ke-20 Pergumulan  antara  Modernisasi  dan  Identitas,  Jakarta:  Kencana, 2012.
Azyumardi  Azra, Pendidikan  Islam  Tradisi  dan  Modernisasi  di  Tengah Tantangan Milenium III, Jakarta: Rawamangun, 2012.
H.A.R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional alam Pusaran Kekuasaan,  Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
Iswandar, Dekontruksi Pemikiran Islam Idealitas Nilai dan Realitas Empiris, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Press, 2003.
M.  Ridlwan  Nasir, Mencari  Tipologi  Format  Pendidikan  Ideal  Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005.
Ma’zumi  dan  Jakaria,  “Contributions  of  Madrasah  to  The  Development  of The  Nation  Character”,  dalam International  Journal  Of  Scientific  & Technology Research, Vol. 1, Issue 11, December 2012.
Maksum, Madrasah  Sejarah  dan  Perkembangannya,  Jakarta:  Logos wacana Ilmu, 1999.
Mudhoffar Akhwan, “Pengembangan Madrasah sebagai Pendidikan untuk Semua,  dalam el-Tarbawi  Jurnal  Pendidikan  Islam,  No.  1  Vol.  I
2008.
Muhammad  Sirozi, Politik  Pendidikan  di  Indonesia:  Peran  Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989, diterjemahkan oleh Lilian D. Tedjasudhana, Jakarta: INIS, 2004 .
Muhammad  Syaifuddin,  “Kebijakan  Pemerintah  tentang  Yayasan  dan Eksistensi  Madrasah  Swasta  di  Inondesia,  Antara  Solusi  dan Permasalahannya”,  dalam Jurnal  Ilmiah  Keislaman  Al  Fikra,  Vol.  5 No. 1, Januari-Juni 2006.
Nunu  Ahmad  an-Nahidl,  dkk., Posisi  Madrasah  dalam  Pandangan Masyarakat, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
Samsul  Nizal, Memperbincangkan  Dinamika  Intelektual  dan  Pemikiran HAMKA tentang Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, 2008.
Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, 2009.
Supiana, Sistem Pendididkan Madrasah Unggulan, Balitbang Departemen Agama RI, 2008.
Tim  Penyusun, Revitalisasi  Madrasah,  Balitbang  Departemen  Agama  RI, 2006.