p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## DILEMATIKA KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DI INDONESIA

## Yusuf Rachmat Arifin, Sapto Hermawan
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta yusufrach13@student.uns.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dilematika dalam tata kelola kebijakan  pada  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  di  Indonesia.  Berangkat  dari permasalahan dalam tata kelola kebijakan pada sektor ketenagalistrikan yang dinilai banyak  kalangan  sarat  akan  benturan  kepentingan  serta  berdampak  terhadap pelayanan  dalam  penyediaan  tenaga  listrik  untuk  kepentingan  umum.  Dengan model penelitian deskriptif analitis dan didukung dengan pendekatan secara yuridis normatif.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa    PT.  PLN  (Persero)  merupakan representatif  dari  negara  dalam  melakukan  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  di Indonesia. Dengan adanya dilematika hukum dalam tubuh PT. PLN (Persero) maka berimplikasi  luas  terhadap  dilematika  kebijakan  ketenagalistrikan  nasional. Akibatnya, keberjalanan di sektor ketenagalistrikan di Indonesia cenderung lambat perkembangannya.
Kata Kunci: Dilematika; Kebijakan; Ketenagalistrikan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## LEGAL ANALYSIS OF DILEMATICAL ELECTRICAL RESOURCES POLICY IN ELECTRICAL SUPPLY BUSINESS IN INDONESIA

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the dilemmas in policy governance in the business of providing electricity in Indonesia. Departing from the problems in the governance of policies in the electricity sector which are considered by many to be full of conflicts of interest and impact on services in the supply of electricity for the public interest. With a descriptive analytical research model and supported by a normative juridical approach. This study concluded that PT. PLN (Persero) is a representative of the state in conducting electricity supply business in Indonesia. With the legal dilemma in the body of PT. PLN (Persero) has broad implications for  the  national  electricity  policy  dilemma.  As  a  result,  travel  in  the  electricity sector in Indonesia tends to be slow in its development.
Keywords: Dilemmatic; Policy; Electricity
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Listrik  merupakan  sarana  yang  memegang  peranan  penting  dalam pembangunan nasional, karena sebagai prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang  produksi  diberbagai  sektor.  Tenaga  listrik  merupakan prasarana  yang  dibutuhkan  oleh  rakyat  dalam  menunjang  aktivitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketersediaan listrik harus dijamin agar  dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai  penggerak  sekaligus  tulang punggung  ekonomi  nasional,  dengan  demikian  maka  tenaga  listrik merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak 1 . Akibat dari tidak tersedianya listrik akan    berimbas pada pelayanan yang kurang memuaskan di rasakan oleh hampir seluruh masyarakat pengguna listrik di seluruh wilayah Indonesia. Selain dari pada itu kondisi tersebut juga  berbarengan  dengan  fakta  bahwa  konsumsi  listrik  di  Indonesia memang  masih  tergolong  rendah.  Walaupun  begitu,  baik  dari  wilayah perkotaan  sampai  pada  wilayah  pedesaan,  tenaga  listrik  secara  tidak langsung  memiliki  peranan  yang  vital  dalam  kelangsungan  hidup masyarakat.  Ditambah  lagi  bahwa  usaha  ketenagalistrikan  merupakan salah  satu  bidang  usaha  yang  sangat  krusial  dalam  mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Temuan  pada  penelitian  terdahulu  merangkum  pendapat  sebagai berikut: Pertama, Pemerintah  memberikan  sejumlah  penugasan  kepada BUMN  sektor  ketenagalistrikan,  diantaranya  berupa  penugasan  untuk melakukan percepatan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara,  penugasan  untuk  melakukan  pembelian  tenaga  listrik  dari pembangkit listrik tenaga panas bumi, penugasan pengadaan tanah untuk
1 Irpan,  “ Tinjauan  Hukum  Tentang  PT.  PLN  (Persero)  Sebagai  Pelaku  Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen “,    Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1(1), 2013, hlm 1.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
penyediaan  tenaga  listrik;  dan  penugasan  kewajiban  pelayanan  umum 2 . Kedua, penugasan  pemerintah  terhadap  BUMN  sektor  ketenagalistrikan tidak sejalan dengan perspektif hukum korporasi. Selain itu artikel ini juga merujuk  pada  temuan  penelitian  yang  membahas  tentang  BUMN  dan penguasaan  negara  di  bidang  ketenagalistrikan  oleh  Muhammad  Insa Ansari  dengan  rangkuman  bahwa  “Penguasaan  negara  di  bidang ketenagalistrikan secara tidak langsung tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) dan  (3)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945” 3 .  Sedangkan  Latif  Adam pada  penelitiannya    terdahulu  menjelaskan  bahwa  tingkat  ketersediaan listrik  di  Indonesia  relatif  masih  sangat  rendah  apabila  dibandinhgkan dengan  kebutuhan  listrik  di  masyarakat,  sehingga  akan  mmbutuhakn investasi  yang  sangat  besar    dalam  membangun  infrastruktur  di  sektor kelistrikan  yang  diharapkan  akan  meningkatkan  ketersediaan  listrik  di Indonesia.  Penelitian  oleh  Latif  Adam  tersebut  lebih  bnyak  mengupas tentang  kebutuhan  akan  ketersediaan  listrik  dan  masig  rendahnya  nilai ekonomi dalam harga jual listrik yang akan mengakibatkan tersendatnya investasi  pada  sektor  kelistrikan  di  Indonesia.  Penelitian  tersebut menjelaskan bahwa tata kelola kebijakan dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia dipandang belum optimal. Tingkat ketersediaan tenaga listrik di Indonesia  relatif  masih  terbatas  dibandingkan  dengan  tingkat kebutuhannya. 4
Artikel  ini  dalam  paparannya  menekankan  ulasan  tentang  hal-hal yang  mempengaruhi  terjadinya  dilematika  kebijakan  dalam  sektor ketenagalistrikan.  Dimulai  dengan  melakukan  telaah  dalam  hal
2 Muhammad  Insa  Ansari,  “ Penugasan  Pmerintah  pada  Badan  Usaha  Milik Negara  Sektor  Ketenagalistrikan  Dalam  Perspektif  Hukum  Korporasi ”,  Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 4(3), 2017, hlm 565.
3 Muhammad  Insa  Ansari,  “BUMN  dan  Penguasaan  Negara  di  Bidang Ketenagalistrikan”, Jurnal Konstitusi 14(1), 2017, hlm 122.
4 Latif  Adam,  “ Dinamika  Sektor  Kelistrikan  Di  Indonesia:  Kebutuhan  Dan Performa Penyediaan ”. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan 24(1), 2016, hlm 40. https://doi.org/10.14203/JEP.24.1.2016.29–41.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
perencanaan  dan  penyediaan  tenaga  listrik  di  Indonesia  dan  dengan melakukan studi komparasi dengan kebijakan ketenagalistrikan di negara tentangga Singapura serta pada bagian akhir pembahasan ditutup dengan menelisik  dampak  dari  dilematika  kebijakan  disektor  ketenagalistrikan dengan mangkaji penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mana diemban oleh PT. PLN (Persero) selaku bagian dari Badan Usaha Negara  yang  bertujuan  untuk  mendorong  terwujudnya  percepatan pembangunan  nasional  demi  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Adapun ditinjau dari kaca mata administrasi negara menurut Ridwan HR  dalam  bukunya  yang  berjudul  Hukum  Administrasi  Negara mengemukakan  bahwa  “pemerintah  dapat  menggunakan  instrumen hukum keperdataan sebagai alternatif atau cara dalam rangka menjalankan tugas-tugas  pemerintahaan,  tanpa  harus  menempatkan  diri  dalam hubungan  hukum  yang  setara  dengan  pihak  lainnya” 5 .  Maka  dapat dipahami bahwa PT. PLN (Persero) merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara yang pada hakekatnya beperan sebagai kepanjangan tangan negara  dalam  melayani  kepentingan  publik  di  sektor  ketenagalistrikan. Namun  bergeser  sedikit,  apabila  ditinjau  melalui  perspektif  bisnis,  PT. PLN  (Persero)  menjalankan  pengusahaan  dibidang  ketenagalistrikan  tak lain  adalah  bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  sebesar-besarnya yang  didukung  dengan  kemandirian  PT.  PLN  (Persrero)  sebagai  pelaku usaha.  Namun,  pengusahaan  dengan  tujuan  untuk  meraup  keuntungan sebesar-besarnya  di  sektor  ketenagalistrikan  tadi  tak  dapat  berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pasalnya di dalam tubuh PT. PLN (Persero) juga  terdapat  dilematika,  lebih  lanjut  dilematika  tersebut  berakar  pada perbedaan yang bersifat prinsipil antara Negara dengan PT. PLN (Persero). Adapun  perbedaan  yang  dimaksud  yaitu  perbedaan  dalam  hal
5 Ridwan  HR.  2016, Hukum  Administrasi  Negara ,  Jakarta:  Rajawali  Pers,  hlm 218.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pengusahaan  tenaga  listrik  yang  di  satu  pihak  berorientasi  pada ‘kepentingan ekonomis perseroan’ dan di pihak lainnya berorientasi pada ‘kepentingan  ekonomis  negara’  yang  dalam  hal  ini  negara  bertindak sebagai  Pemegang  Saham  Utama.  Tentu  hal  ini  juga  berimplikasi  pada keberjalanan  pengusahaan  penyediaan  tenaga  listrik  di  Indonesia  yang cenderung lambat perkembangannya.
Selain itu, dalam beberapa hal PT. PLN (Persero) dihadapkan pada posisi yang serba dilematis, mulai dari dasar pengaturannya sampai pada pengoperasiannya yang banyak terdapat tarik menarik kepentingan seperti paparan diatas. Benturan kepentingan yang dimaksudkan dalam artikel ini adalah  benturan  kepentingan  dalam  artian  luas  yaitu  bersinggungan dengan  benturan  tujuan  yakni  antara  tujuan  negara  dengan  tujuan korporasi  atau  bisnis.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui  selama  ini  bahwa negara  dan  sektor  ketenagalistrikan  di  Indonesia  tak  bisa  dipisahkan karena  hubungan  keduanya  berakar  dari  yang  di  amanatkan  oleh Konstitusi  tentang  kemerdekaan  ekonomi  yang  pengaturannya  secara tidak  langsung  didapati  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  33 Ayat  (2)  yang  berbunyi  “Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh negara” 6 .
Menarik pada artikel ini untuk menelisik makna dari frasa “dikuasai” yang  mana  tidak  ditafsirkan  khusus  dalam  penjelasannya,  sehingga memungkinkan  untuk  dilakukan  penafsiran  akan  makna  dan  cakupan pengertiannya.  Namun  sebelum  itu,  dalam  seminar  yang  bertajuk Implementasi Pasal 33 dan 34 UUD 1945 pada tahun 2008 lalu, Sri Edi Swarsono  menyampaikan  bahwa  “Cabang  produksi  yang  penting  bagi negara diinterpretasikan dalam kaitannya dengan tanggung jawab negara, yaitu  untuk  melindungi  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah
6 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (Republik Indonesia, 1945).
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan  sosial” 7 . Boleh jadi secara singkat  dapat  dipahami  bahwa  penting  bagi  negara  untuk  menguasai cabang-cabang  yang strategis ini, mengingat Pasal 33 UUD 1945 secara mendasar adalah anti liberal.
Dunia ketenagalistrikan di Indonesia pada prediksinya berdasarkan estimasi yang dibuat oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, menyatakan bahwa total kebutuhan listrik nasional pada tahun 2025 bisa mencapai 450.101 GWh dan kapasitas total pembangkit di Indonesia saat ini yang sebesar 25.218 MW terdiri dari 21.768 MW (86,3%) milik PT. PLN  (Persero)  dan  3.450  MW  (13,7%)  milik  pihak  swasta 8 .  Dengan melihat  pertumbuhan  listrik  di  Indonesia  selama  kurun  waktu  10  tahun terakhir  ini  yang  mencapai  rata-rata  6-9%,  tampak  bahwa  indikasi terjadinya  kesenjangan  antara  penawaran  dan  permintaan  dalam  sektor ketenagalistrikan.
Apabila  dipandang  dari  kaca  mata  sosial  dan  administrasi  negara maka didapati bahwa PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara  yang  khusus  membidangi  sektor  ketenagalistrikan  yang dibebankan  kewajiban  untuk  memberikan  pelayanan  umum  atau  biasa disebut  dengan public  service  obligation .  Frasa  ‘dikuasai’  oleh  negara menjadi sorotan penting dalam telaah pada artikel ini. Oleh karena dengan hadirnya  frasa  dikuasai  oleh  negara  di  dalam  pengelolaan  PT.  PLN (Persero) diyakini akan mempengaruhi arah kebijakan serta keberjalanan pengusahaan  penyediaan  tenaga  listrik  di  Indonesia.  Permasalahan  ini bukan  tanpa  dasar,  melainkan  apabila  merujuk  pada  amanat  konstitusi
7 Sri Edi Swarsono, Kerakyatan  Demokrasi  Ekonomi  Dan Kesejahteraan Sosial , Seminar Implementasi Pasal 33 dan 34 UUD 1945, Gerakan Jalan Lurus, Jakarta, 2008.
8 http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/news/index.php?_act=detail&sub=news_ media&news_id=1212 dikutip dalam artikel Analisa Hukum Terhadap Pasal 33 UUD 1945  Dalam  Putusan  MK  Mengenai  Pengujian  UU  No.  30  Tahun  2009  Tentang Ketenagalistrikan Terhadap UUD1945. Diakses 10 Mei 2020
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
negara Indonesia, kewajiban tersebut  memang  seharusnya diemban oleh negara.
Secara  legal  normatif  tugas  khusus  untuk  memberikan  pelayanan umum ( public service obligation ) PT. PLN (Persero) kepada masyarakat tersebut  didasarkan  atas  ketentuan  yang  terkandung  di  dalam  Pasal  66 Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik Negara 9 . Selain itu PT. PLN (Persero) di dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  30  tentang  Ketenagalistrikan  juga  di  janjikan untuk mendapatkan prioritas pertama dan utama dalam melakukan usaha penyediaan  tenaga  listrik  untuk  kepentingan  umum  yang  merupakan bentuk  dari  perwujudan  penguasaan  negara  terhadap  penyediaan  tenaga listrik 10 . Disinilah letak makna dari frasa ‘dikuasai’ oleh negara tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dilematika dalam tata kelola kebijakan pada usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia.

## B. Permasalahan
Artikel  ini  dibuat  untuk  menemukan  benang  merah  dalam  paparan permasalahan  dilematika  kebijakan  ketenagalistrikan  yang  sekaligus bersinggungan  langsung  dengan    PT.  PLN  (Persero)  sebagai kepanjangan tangan  dari  pemerintah  di  bidang  penyediaan  tenaga  listrik untuk kepentingan umum. Dengan cara menguraikan dan menganalisa apa yang  menjadi  akar  permasalahan  di  dalam  sektor  ketenagalistrikan  di Indonesia  secara  umum  dan  juga  melakukan  studi  komparasi  dengan kebijakan  ketenagalistrikan  yang  diberlakukan  di  negara  tetangga, Singapura  diharapkan  akan  menemui  titik  terang  dimana  letak permasalahan dalam dunia ketenagalistrikan di Indonesia. Selain dari pada itu,  di  tubuh  PT.  PLN  (Persero)  sendiri,  artikel  ini  akan  mengangkat
9 Pasal  66  UU  BUMN  yang  berbunyi:  “(1)  Pemerintah  dapat  memberikan penugasan  khusus  kepada  BUMN  untuk      menyelenggarakan  fungsi  kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
10 Pasal  11  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang Ketenagalistrikan.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
permasalahan  bagaimana  penugasan  kewajiban  pelayanan  umum  (PSO) dapat  diembankan  kepada  PT.  PLN  (Persero)  dengan  kondisi  PT.  PLN (Persero)  yang  notabene  berbentuk  badan  hukum  perdata  yang  tunduk pada hukum keperdataan selain itu juga mempunyai orientasi bisnis (profit oriented) dengan  di  dukung  oleh  kebebasan  dan  kemandirian  dalam melakukan  kegiatan  usaha  dalam  hal  ini  usaha  ketenagalistrikan.  Pada pembahasannya didapati rumusan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  kebijakan  ketenagalistrikan  di  Indonesia  dengan perbandingan kebijakan ketenagalistrikan di negara Singapura
2. Bagaimana penugasan kewajiban pelayanan umum atau Public Service Obligation (PSO) dapat diembankan kepada PT. PLN (Persero)

## C. Metode Penelitian
Adapun tulisan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis yang digambarkan  dengan  paparan  fakta  dan  masalah  hukum  pada  kebijakan disektor  ketenagalistrikan  serta  gejala  yang  mana  berkaitan  dengan pengaturan tentang PT. PLN (Persero) sebagai penyedia pelayanan tenaga listrk untuk kepentingan umum dan juga PT. PLN (Persero) sebagai pelaku pengusahaan tenaga listrik yang berorientasi pada profit yang dilandaskan atas  kebebasan  menjalankan  usaha  secara  otonom  dan  mandiri  guna lahirnya  produk  yang  berkualitas  andal  dan  mutu  yang  baik.  Metode pendekatan  yang  penulis  gunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa masalah yang diteliti berkisar pada keterkaitan suatu peraturan satu dengan perarturan lainnya. Dan  terkahir dengan  dilandasi  atas  studi  kepustakaan  yang  dilakukan,  diharapkan tulisan  ini  dapat  dimaknai  dengan  baik  yang  ditunjang  dengan  paparan yang  mengakar  serta  secara  terperinci  mengungkapkan  gambaran  yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

## II. PEMBAHASAN
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
A. Perbandingan  Kebijakan  Disektor  Ketenagalistrikan  Antara
Indonesia Dengan Singapura
1. Kebijakan Dibidang Penyediaan Tenaga Listrik Di Indonesia Dalam memahami sekaligus menganalisa permasalahan dalam suatu kebijakan, artikel ini merujuk pada skema konseptual dari Goodwin (2011) yang dipaparkan pada jurnal energy policy halaman 103 oleh Chester dan Elliot 11 , mengemukakan pandangan bahwa: Pertama, bahwa pendekatan secara  rasional  yang  dominan  menganggap  bahwa  para  pakar  ‘yang kompeten’ dapat secara sistematis menganalisis mulai dari bagian-bagian komponen dari suatu kebijakan sampai pada tahapan yang akan dilalui dari suatu  kebijakan  atau  siklus  kebijakan  yang  mana  berguna  untuk membentuk  kesimpulan  “objektif”  dalam  menyelesaikan  permasalahan dalam  bidang  tertentu  (ketenagalistrikan). Kedua, pendekatan  dengan analisis  kritis  kebijakan,  memandang  kebijakan  sebagai  hasil  dari persaingan  antara  pemangku  kepentingan  dengan  kekuatan  yang  tidak sama/setara, yang fokusnya tertuju pada berbagai kepentingan  yang ikut berpartisipasi dalam proses kebijakan. Ketiga , berbanding terbalik dengan analisis  kritis,  dalam  analisis  kebijakan  interpretatif  pada  fokusnya berusaha untuk mengemukakan makna, nilai-nilai, serta keyakinan  yang diungkapkan  oleh  kebijakan  dalam  konteks  historis  dan  politik,  dalam penekanannya  Goodwin  (2016)  menyampaikan  bahwa  terdapat  campur tangan  pemerintah  dalam  melembagakan  kebijakan  yang  disamping  itu juga aktif menandai permasalahan yang perlu dibenahi. Keseluruhan dari konsep  analisis  kebijakan  ini  digunakan  dalam  artikel  ini  untuk menganalisa kebijakan pada sektor ketenagalistrikan.
Selama ini antara negara dan sektor ketenagalistrikan di Indonesia sejatinya  tak  bisa  dipisahkan,  karena  hubungan  keduanya  berakar  dari yang apa  yang diamanatkan oleh Konstitusi tentang demokrasi ekonomi demi terwujudnya harapan kemerdekaan ekonomi bagi bangsa Indonesia.
11 L. Chester, A. Elliot Journal Energy Policy 128, “Energy problem representation, 2019, hlm. 103.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Termaktub  di  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  terlihat  bahwasannya  corak  konstitusi  ekonomi terdapat didalamnya. Dan pada ayat (2) secara tidak langung berisi tentang pengaturan  penguasaan  disektor  ketenagaistrikan  di  Indonesia  yang berakar dari nilai-nilai yang diyakini. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh  negara”. Menelisik lebih jauh makna dari terminologi “dikuasai” oleh negara yang mana tidak ditafsirkan khusus dalam penjelasannya, memungkinkan untuk dilakukan  penafsiran  akan  makna  dan  cakupan  pengertiannya  yang terkandung didalamnya. Menelaah makna “dikuasai” oleh negara menurut Jimly Asshiddqie, yang dimaksud dikuasai oleh negara tidak lain adalah penguasaan dalam arti yang luas yaitu mencakup pengertian kepemilikan dalam arti publik dan sekaligus perdata, termasuk pula kekuasaan untuk mengendalikan  dan  mengelola  bidang-bidang  usaha  itu  secara  langsung oleh  pemerintah  atau  aparat-aparat  pemerintahan  yang  dibebani  tugas khusus 12 . Seperti yang dibebankan kepada PT. PLN (Persero). Akan tetapi, Jimly menambahkan agar kita mesti membedakan antara pengertian yang bersifat  prinsip  bahwa  pemerintah  sendiri  menjadi  pemilik  dan  pelaku usaha  tersebut  dengan  persoalan  bentuk  organisasi  pengelolaannya dilapangan 13 . Tak berhenti disitu, selanjutnya apabila pengertian dikaitkan dengan  pengertian  hak,  maka  Hak  Penguasaan  tertuju  kepada  negara sebagai subjek hukum (memiliki hak dan kewajiban). Dari hubungan yang demikian,  hak  penguasaan  negara  dapat  dipahami  bahwa  di  dalamnya terdapat sejumlah kewajiban dan tanggung jawab bersifat publik 14 .
Kebijakan  energi  nasional  pada  kerbelangsungannya  berperan merepresentasikan banyak pihak dalam pengelolaannya. Di banyak negara
12 Asshiddiqie,  Jimmly,  2010, Konstitusi  Ekonomi .  Jakarta:  PT  Kompas  Media Nusantara;
13 Ibid , hlm 271
14 Saleng, Abrar, 2004, Hukum Pertambangan ,    Yogyakarta: UII Press, hlm. 22.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
berkembang  di  dunia,  dapat  dilihat  bahwa  dalam  pengelolaan  di  sektor ketenagalistrikan  hampir  keseluruhannya  dijalankan  oleh  pemerintah. Merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang Ketenagalistrikan,  didapati  terdapat  beberapa  pokok  pikiran  yang bersinggungan  dengan  proses  penyediaan  tenaga  listrik  di  Indonesia. Adapun pokok pikiran yang penulis maksud ialah: Pertama, bahwasannya usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia adalah dikuasai oleh Negara yang  dalam  penyelenggaraannya  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan pemeritah daerah 15 . Dilihat dari dasar yuridisnya, pokok pikiran ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus bentuk  akomodasi  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang mengamanatkan agar usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara. Hal ini tampak sejalan dengan yang dikemukakan dalam jurnal Sovacool and  Brown  (2016),  yang  menyebutkan  bahwa  “Keputusan  dalam  ranah energi  yang  dilaksanakan,  baik  oleh  pembuat  kebijakan,  regulator,  dan sampai  kepada  masyarakat  yang  menggunakan,  pada  keputusannya didasarkan pada keyakinan akan nilai-nilai  yang dipercayai, bukan pada fakta  yang  mencerminkan  kerangka  epistemik  yang  berbeda” 16 .  Sesuai dengan  setiap  kebijakan  yang  di  putuskan  dalam  negara  Indonesia sejatinya  haruslah  selaras  dengan  nilai-nilai  yang  diyakini  yang  sudah dikristalisasi  dalam  bentuk  konstitusi. Kedua, penyelenggaraan  usaha ketenagalistrikan  dalam  pokok  pikirannya  diatur  secara  terperinci mengenai  keterlibatan  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  yang  mana mempunyai peran dan tanggung jawab besar dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan. Ketiga , prioritas utama (first right of refusal) diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini kepada PT. PLN (Persero) yang merupakan satu-satunya badan usaha milik Negara yang beroperasi
15 https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Kepmen-esdm-143-
Thn%202019%20RUKN%202019.pdf Diakses pada 10 Mei 2020
16 Sovacool, BK, Brown, MA, Valentine, SV, 2016. Fact and Fiction in Global Energy Springer , John Hopkins University Press, Baltimore, hlm. 336.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
di sektor ketenagalistrikan. Ini merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan amanat terhadap BUMN sebagai pihak yang diberikan  prioritas. Keempat, intervensi  dari  negara  dapat  terlihat  dari kedudukan  pemerintah  sebagai  pihak  regulator  yang  berwenang menetapkan kebijakan, pembinaan, pengaturan, serta pengawasan dengan melalui  pengaturan  dan  kepemilikan  dalam  penyediaan  tenaga  listrik. Kelima, tidak  diaturnya  perihal  pemisahan  usaha  BUMN  atau  biasa dikenal dengan istilah (unbundling). Alasan untuk tidak diaturnya perihal pengusahaan dilakasanakan oleh badan usaha yang terpisah (unbundled) menurut Ida Bagus (2010) dalam disertasinya adalah tegas bahwa hal yang demikian bertentangan dengan UUD 1945 17 . Pandangan tersebut tampak senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015, bertanggal  14  Desember  2016,  telah  menegaskan  kembali  mengenai inkonstitusionalitas penerapan sistem unbundling dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum.
Lebih  lanjut  menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2007 tentang Energi dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dijelaskan secara komprehensif bahwa perencanaan  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  untuk  kepentingan  umum perlu didasari atas:
1. Rencana Umum Ketenagalistrikan.
2. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)
Pada Rencana Umum Ketenagalistrikan, pada dasarnya merupakan rencana yang berisi pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi  bidang  pembangkitan,  transmisi,  serta  distribusi  tenaga  listrik yang  pada  lanjutannya  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga listrik  dan  berlaku  selama  20  tahun.  Kemudian  Rencana  Umum
17 Ida  Bagus  Rahendra  Suastama,  2010, Ideologi  di  Balik  Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang Kontroversial: Perspektif Kajian Budaya, Disertasi, Program Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana, hlm. 180.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Ketenagalistrikan  ini  selanjutnya  dibagi  menjadi  Rencana  Umum
Ketenagalistrikan Nasional (RKUN) dan Rencana Umum
Ketenagalistrikan  Daerah  (RKUD),  ketentuan  ini  wajib  ditetapkan  oleh Menteri  dan  Gubernur  sesuai  dengan  kewenanganya 18 .  Penjelasan mengenai kewenangan tersebut tidak dipaparkan lebih rinci pada bahasan artikel ini. Adapun RKUN ini disusun dengan berdasarkan pada KEN 19 . KEN  sendiri  merupakan  kebijakan  yang  disusun  dan  dirumuskan  oleh Dewan  Energi  Nasional 20 yang  merujuk  pada  RUEN 21 yang  ditetapkan oleh  Pemerintah  setelah  berkonsultasi  dengan  DPR.  Sedangkan  RKUN disusun  berdasarkan  RKUN  dan  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sementara itu, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) menurut  pengertian  yang  dipaparkan  di  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 menjelasakan bahwa RUPTL merupakan sebuah rencana  pengembangan  tenaga  listrik  dan  kebutuhan  akan  investasi. 22
Terdapat  peninjauan  setiap  tahunnya  untuk  rencana  yang  dicanangkan berlaku  selama  10  (sepuluh) tahun ini.  RUPTL  ini  selanjutnya  disahkan oleh  Menteri  atau  Gubernur  sesuai  dengan  keweangan  mengeluarkan IUPTL. 23 Dengan  tidak  adanya  pembatasan  definisi  Badan  Usaha  yang dapat  mengajukan  permohonan  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  secara terintegrasi  maka  berimplikasi  pada  per-tahun  2014  saja,  setidaknya
18 Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  24  Tahun  2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan, Ps. 7 jo. Ps. 11.
19 Sebuah kebijakan yang berisikan ketersediaan negeri untuk kebutuhan nasional, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional, dan cadangan penyangga  energi  nasional.  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  tentang  Perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP No. 23 Tahun 2014, LN No. 75 Tahun 2014, TLN No. 5530, Ps. 3 ayat (4).
20 Undang-Undang  tentang  Energi,  UU  No.  30  Tahun  2007,  LN  No.  96  Tahun 2007, TLN No. 4746, Ps. 2 huruf a.
21 Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional, Perpres No. 22 Tahun 2017, Ps. 1 angka 1.
22 Indonesia , Op.Cit ., penjelasan Ps. 13 ayat (6).
23 Ibid., Ps, 15 ayat (2).
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
terdapat 15 perusahaan yang memiliki IUPTL terintegrasi selain dari PT. PLN (Persero).
Konsistensi  arah  kebijakan  dalam  bagian  perencanaan  disektor ketenagalistrikan dapat diukur dengan menggunakan pendekatakan berupa Energy  Trilemma  Index (ETI)  yang  berguna  dalam  mengukur  peforma kebijakan  energi  negara  dalam  lingkup  yang  lebih  luas,  yaitu  sebagai berikut 24 :
a. Energy Security : mengkaji bagian manajemen penyediaan energi dari dari  dalam  mapun  luar  negeri.  Berisi  pula  tentang  ketersediaan infrastruktur dan keterlibatan berbagai pihak;
b. Energy Equality : berbicara mengenai aksesibilitas dan keterjangkauan dalam penyediaan energi;
c. Enviromental  Sustainability :  berisi  tentang  efisiensi  energy  serta pengembangan terhadap energi terbarukan yang ramah lingkungan.
Walaupun  perencanaan  kebijakan  ketenagalistrikan  di  Indonesia didapati sudah mengatur dari ketentuan yang skala kecil sampai pada skala yang besar namun masih saja terdapat banyak kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya kritik yang dipaparkan oleh (Gita dan Margaretha, 2018) 25 yang  dalam  tulisannya  tentang  Mengenal  Kebijakan  Perencanaan Ketenagalistrikan  di  Indonesia  dalam  kaitannya  dengan  RUPTL,  artikel tersebut menyebutkan bahwa meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan,  kedudukan  RUPTL  tidak dijelaskan  secara  eksplisit,  namun  apabila  melihat  dari  sejarahnya, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 yang menjelaskan bahwa hakikat dari RUPTL adalah merupakan Rencana Kerja Perusahaan. Kemudian  dari  pada  itu  sebagai  konsekuensi  dari  penetapan  RUPTL
24 Lianlian  Song,  et.al.,  “ Measuring  National  Energy  Performance  via  Energy Trilemma Index: A Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis ”, Energy Economics, 2017,    hlm. 313.
25 https://icel.or.id/wp-content/uploads/Brief-ICEL-Mengenal- Ketenagalistrikan-di-Indonesia-Rev-EYD-1.pdf diakses pada 9 Mei 2020.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
sebagai rencana kerja perusahaan, proses pengembilan keputusan terkait rencana  dalam  RUPTL,  sebelum  RUPTL  tersebut  disahkan,  belum mensyaratkan  mekanisme  transparansi  dan  juga  partisipasi  dari  publik. Selain itu, belum terlihat juga bagaimana aturan yang seharusnya dipatuhi oleh  PT.  PLN  (Persero)  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dalam RUPTL tersebut. 26
Selanjutnya, kritik yang sama menyebutkan bahwa apabila melihat dari  sisi  kewajiban  PT.  PLN  (Persero)  untuk  menyusun  RUPTL,  maka dapat  dikatakan  bahwa  kewajiban  tersebut  sangatlah  berdimensi  publik. Sejalan dengan pendapat diatas, artikel ini pun menyoroti bahwa dalam hal pengusahaan  tenaga  listrik  yang  dilakukan  oleh  PT.  PLN  (Persero)  di Indonesia  sangat  banyak  di  pengaruhi  atau  mendapatkan  intervensi  dari Negara. Tetapi prosedur yang dijalankan oleh PT. PLN (Persero) sejauh ini cenderung mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berdimensi publik, seperti dalam hal pertanggungjawaban transparansi dan partisipasi publik.
Namun perlu diperhatikan bahwa kewajiban yang sarat berdimensi publik  tersebut  merupakan  buah  hasil  dari  pemaknaan  akan  asas  yang terkandung di dalam Pasal 33 UUD 1945 yang telah  menunjukkan jalan bagi  ideologi  perekonomian  yang  dianut  oleh  bangsa  Indonesia.  Asas tersebut  pada  ruang  penerapannya  telah  membebankan  tugas  dan kewenangan pada negara untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, yang kini diembankan kepada PT. PLN (Persero) dalam sektor ketenagalistrikan. Melihat  sedikit  kebelakang,  pada  Abad  XIX  terbit  sebuah  pemikiran tentang  negara  kesejahteraan  ( Welfare  State )  yang  hadir  sebagai paradigma  baru  dalam  menyoroti  paham  tentang  peran  negara.  Dalam perjalanan sejarah ideologi global, pergeseran paradigma yang demikian dapat dicermati sebagai reaksi terhadap kelemahan paham liberalisme dan
26 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Op.cit., dalam dalam rancangan ini memang  dijelaskan  bahwa  penyusunan  RUPTL  perlu  dilakukan  atas  dasar  asas transparansi. Namun tidak terlihat jelas sejauh apa asas transparansi ini dapat dilakukan dalam penyusunan RUPTL.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kapitalisme klasik yang mewajarkan negera bertindak seolah-olah seperti negara  ‘penjaga  malam’  atau  dalam  literature  bahasa  jerman  dikenal dengan  ( nachtwachtterstaat )  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa the best government is the least government . Lebih menarik lagi, bahkan pada saat  yang  bersamaan  juga  merupakan  reaksi  terhadap  sosialisme  yang menurut  Friederich  A.  Hayek  telah  berkembang  menjadi totalitarian collectivism yang  diartikan  juga  dapat  mengancam  kemerdekaan individu. 27

## 2. Kebijakan Dibidang Penyediaan Tenaga Listrik Di Singapura
Sebagai  salah  satu  negara  dengan  posisi  yang  sangat  strategis menjadikan  Singapura  sebagai  salah  satu  wilayah  terdepan  dalam  hal perdagangan baik dalam skala Asia Tenggara maupun global. Hal ini tak luput dari sistem yang dianut oleh Singapura dalam dunia perekonomian yang  lebih  dikenal  dengan  ‘liberalisme  ekonomi  Singapura’.  Tak  ada keraguan dari negara lain untuk melakukan kerjasama di negara Singapura, investasi tumbuh subuh di negara ini.
Industri  listrik  memainkan  peran  penting  dalam  perekonomian Singapura.  Dengan  pergerakan  ekonomi yang  dinamis  ditambah  dengan pertumbuhan  yang  cepat  dan  permintaan  yang  meningkat  disektor ketenaglistrikan  menjadikan  Singapura  sangat  bergantung  pada  sistem kelistrikan yang efisien lagi modern. Pasokan tenaga listrik yang bermutu andal  dan  cadangan  pasokan  listrik  yang  berlimpah  serta  harga  yang kompetitif sangat berpengaruh pada kemampuan industry Singapura untuk bersaing dalam kerangka Internasional, yang pada gilirannya berdampak langsung pada perekonomian negara Singapura.
Ditelisik  melalui  dokumen  tentang Introduction  to  the  National Electricity  Market  of  Singapura 28 didapati  program  restrukturisasi  yang
27 I  Dewa  Gede  Palguna,  2008,  Mahkamah  Konstitusi,  Judicial  Review,  dan Welfare State, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 185.
28 https://hepg.hks.harvard.edu/files/hepg/files/introduction_to_the_national_elect ricity_market_of_singapore.pdf diunduh pada 9 Mei 2020
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
disusun  untuk  mencapai  efisiensi  pasokan  tenaga  listrik  dengan  harga bersaing  yang  digerakkan  oleh  bebepara stakeholders dalam  industri pengusahaan tenaga listrik. Terdapat pula privatisasi beberapa aset milik negara dan dorongan investasi oleh perusahaan listrik internasional yang berpengalaman  di  bidang  penyediaan  ketenagalistrikan.  Menciptakan iklim yang sehat dalam hal investasi dan kerjasama, privatisasi diberbagai aset  negara  merupakan  suatu  keharusan  dalam  membangun  sektor ketenagalistrikan.
Pergeseran  paradigma  pada  sektor  ketengalistrikan  di  Singapura bermula pada tahun 1995 yang mana pada saat itu dilakukannya reformasi pertama  kali  di  dalam  dunia  industri  kelistrikan  di  Singapura,  reformasi industri  listrik  terjadi  ketika  pemerintah  negara  singapura  melakukan korporatisasi atau bisa disebut dengan privatisasi usaha tenaga listrik dari PUB (Public Utilities Board) , PUB merupakan dewan atau badan dibawah naungan  kementerian  energi  serta  lingkungan  hidup  Singapura,  yang berwenang  untuk  mengatur  sekaligus  mengawasi  seluruh  sistem  yang berjalan. Pada paparan berikut akan tampak timeline dari perkembangan kelistrikan di Singapura.
Gambar 1: Timeline for deregulation of the Singapore electricity
industry
Sumber: Dokumen Timeline for deregulation of the Singapore Electricity Industry
Skema National  Electricity  Market  of  Singapore (NEMS), merupakan skema yang dirancang oleh otoritas kelistrikan Singapura yang biasa  dikenal  dengan  EMA (Energy  Market  Authorithy  of  Singapore)
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
untuk  mengatur  keseimbangan  dalam  setiap  kebijakan  ketenagalistrikan yang  juga  berperan  sebagai  pihak  pengelola  distribusi  di  sektor ketenagalistrikan di Singapura. Kehadiran NEMS ini merupakan hasil dari komersialisasi  di  sektor  ketenagalistrikan  yang  mulai  di  jalankan  sejak tahun  1995  silam  dengan  harapan  NEMS  dapat  menciptakan  efisiensi pasokan listrik dengan harga yang kompetitif. Kembali melihat peran dari EMA  yang  mana  bertindak  sebagai  regulator  listrik  negara  yang berkewajiban  mengatur  jalannya  pasar  listrik  dan  juga  mekanisme kelistrikan di Singapura.
Selain  ketentuan-ketentuan  dan  lisensi  dari  EMA,  perusahaan- perusahaan  yang  bergerak  dibidang  kelistrikan  di  Singapura  juga dihadapkan pada kode etik sistem kelistrikan di Singapura. Dikutip dalam tulisan  mengenai  pembangunan  kelistrikan  di  Singapura 29 yang menyebutkan  bahwa  dalam  struktur  NEMS,  Singapura  membagi  pasar listriknya  menjadi wholesale  market (grosir)  dan  pasar  ritel.  Adapun wholesale  market lebih  ditujukan  untuk  menjaga  keamanan  cadangan pasokan  tenaga  listrik  secara  nasional  dengan  menggunakan  mekanisme transaksi  listrik  secara  lelang  dengan  tujuan  penyediaan  listrik  jangka panjang  dalam  skema  EMC (Energy  Market  Company). Pada  diagram berikut akan menampilkan arus keuangan dalam skema NEMS:
Gambar 2: Schematic Diagram of NEMS (Showing Financial Flows)
29 http://www.listrikindonesia.com/mengintip_pembangunan_kelistrikan_di_nege ri_singa_363.htm
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Sumber: Dokumen Timeline for deregulation of the Singapore Electricity

## Industry
Berdasarkan  diagram  diatas  maka  penulis  mencoba  untuk memetakan pihak-pihak yang berperan penting dalam keberjalanan skema NEMS ini. Adapun the key players in the NEMS adalah sebagai berikut:
1. Regulator: EMA adalah Regulator sektor listrik dan memiliki tanggung jawab  utama  untuk  memastikan  bahwa  NEMS  terpenuhi  kebutuhan penyelenggaraannya.
2. Operator  pasar:  EMC  adalah  perusahaan  yang  mengoperasikan  dan mengelola pasar grosir.
3. Operator sistem tenaga: PSO, sebagai operator yang bertanggung jawab untuk  memastikan  pasokan  listrik  yang  dapat  diandalkan  kepada konsumen  dan  operasi  sistem  tenaga  yang  aman  serta  perencanaan darurat  dan  mengarahkan  pengoperasian  sistem  transmisi  tegangan tinggi Singapura berdasarkan ketentuan “perjanjian operasi” dengan SP
PowerAssets , pemegang lisensi transmisi.
4. Penerima lisensi transmisi: SP PowerAssets memiliki tanggung jawab untuk  pengoperasian  dan  pemeliharaan  sistem  transmisi  (terdiri  dari jaringan bertegangan tinggi dan bertegangan rendah).
5. Pemegang lisensi pembangkit: Semua generator 10MW atau di atas harus dilisensikan oleh EMA dan harus terdaftar di EMC sebagai peserta pasar.
6. Lisensi  layanan  distribusi:  MSSL  menyediakan  layanan  pendukung distribusi  seperti  pembacaan  meter  dan  manajemen  data  meter  serta memfasilitasi akses antara produsen ke konsumen.
7. Pemegang lisensi listrik ritel: izin untuk menjual listrik kepada konsumen secara terbuka dan bebas terlebih dahulu mengantongi lisensi dari EMA dan terdaftar sebagai peserta pasar.
8. Konsumen  listrik:  Konsumen  listrik  di  Singapura  dikategorikan  atas  2 (dua), yaitu konsumen yang dapat diperebutkan oleh pasar dan tidak dapat diperebutkan, tergantung pada penggunaan listrik tahunan konsumen.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Pada tahun 2015 silam, EMA bersama dengan Singapore Exchange (SGX)  dan  juga  para stakeholders melakukan  sebuah  trobosan  dalam penyediaan tenaga listrik dengan meluncurkan Electricity Futures Market . Adapun upaya tersebut guna untuk meningkatkan persaingan pasar demi kepentingan  konsumen.  Berikut  adalah  gambaran  keuntungan  yang ditawarkan oleh Electricity Futures Market:
Gambar 3: Benefit from an Electricity Futures Market
Sumber: www.ema.gov.sg
Electricity  Futures  Market merupakan  cara  Singapura  dalam menjamin  kemanfaatan  jangka  panjang  bagi  konsumen  listrik,  dengan harga yang lebih kompetitif dan pasar ritel yang lebih besar, dikarenakan oleh kerangka kebijakan yang di usung mengarah kepada pasar grosir dan eceran yang lebih efisien dan kompetitif 30 .
Dalam  merestrukturisasi  dan  meliberalisasi  cabang  produksi ketenagalistrikan,  permerintah  dalam  hal  ini  memiliki  peran  untuk memastikan bahwa kebijakan dalam sektor ketenagalistrikan dibuat secara terbuka  dan  fleksibel  untuk  memungkinkan  diversivikasi  oleh  swasta. Dalam  artikel world  bank 31 dapat  dilihat  bahwa  Pemerintah  Singapura juga  berniat  untuk  memfasilitasi  pengenalan  teknologi  baru  yang menjanjikan dengan mendukung  Litbang, test bedding , dan percontohan teknologi  baru,  serta  memfasilitasi  dan  mengurangi  biaya-biaya  terkait. Adapun  mensubsidi  konsumsi  energi  bukan  pilihan  kebijakan  yang
30 https://www.ema.gov.sg/Electricity_Futures_Market.aspx
31 http://documents.worldbank.org/curated/en/342211468300665691/pdf/478060 BAHASA0S00Box374370B00PUBLIC0.pdf
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
diambil  dikarenakan  hal  ini akan  merusak  pasar  dan  insentif  yang  lebih rendah  bagi  pengguna  untuk  mengganti  energi.  Untuk  melaksanakan penuh  kemampuan  ritel,  Otoritas  Pasar  Energi  menjalankan  sistem penjualan  listrik  yang  memungkinkan  konsumen  untuk  memilih  peritel listrik  mereka.  Dengan  memasukkan  teknologi smart  metering ,  Sistem Penjualan Listrik berharap konsumen mampu untuk memantau konsumsi listrik mereka dan mengurangi tagihan listrik mereka melalui penggunaan listrik yang bijak.
B. Penugasan Khusus Mengenai Kewajiban Pelayanan Umum (Public
Service  Obligation)  Pada  Tubuh  PT.  PLN  (Persero)  Disektor

## Penyediaan Tenaga Listrik Di Indonesia
Negara dan sektor ketenagalistrikan di Indonesia tak bisa serta merta dipisahkan  begitu  saja.  Terdapat  perekat  diantara  keduanya,  perekat  ini dikenal  dengan  nama  konstitusi.  Konstitusi 32 adalah  hukum  dasar  yang menjadi  pegangan  dalam  hal  penyelenggaraan  suatu  negara.  Adapun konstitusi dilihat dari bentuknya dapat berupa hukum dasar tertulis yang biasa  disebut  sebagai  Undang-Undang  Dasar,  namun  dapat  pula  tidak tertulis.  Menurut  Jimly  Asshiddiqie  dalam  bukunya  tidak  semua  negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar 33 .
Dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia, peran Undang-Undang Dasar  1945  sangatlah  krusial  yang  mana  menjadi  dasar  disetiap pengambilan kebijakan pada sektor ketenagalistrikan. Hal ini didasarkan atas  pengaturan  yang  secara  tidak  langsung  juga  berkaitan  dengan penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan, yaitu pada Pasal 33 ayat (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  didapati  pengaturan  bahwasannya “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Pada paparan sebelumnya
32 Ni’matul Huda, Ilmu Negara , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 141- 142.
33 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 35.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
penulis  menyebutkan  bahwasannya  Undang-Undang  Dasar  1945  telah memberikan  penguasaan  yang  tegas  terhadap  cabang-cabang  produksi yang penting bagi negara serta yang menguasai hajat hidup orang banyak berada  dalam  penguasaan  negara.  Melalui  PT.  PLN  (Persero)  selaku BUMN  yang  bergerak  disektor  ketenagalistrikan,  negara  menjalankan peran  penguasaan  sekaligus  pengusahaannya  dibidang  cabang  produksi ketenagalistrikan  dengan  tujuan  tersedianya  tenaga  listrik  untuk kepentingan  umum  guna  mendorong  terwujudnya  kesejahteraan  bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun  demikian,  dengan  melibatkan  PT.  PLN  (Persero)  dalam penyediaan pelayanan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang juga dapat di maknai bahwa PT. PLN (Persero) bertindak sebagai kepanjangan tangan  dari  pemerintah  dan/atau  negara  di  sektor  ketenagalistrikan  akan banyak  menimbulkan  dilematika  dalam  keberlangsungan  pengusahaan tenaga  listrik  di  Indonesia.  Pengalaman  dari  Korea  Selatan  juga menunjukkan  bahwa  untuk  mencapai  level  negara  industri  maju, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB idealnya berada di atas 30%. Untuk  mencapai  level  tersebut,  dibutuhkan  kapasitas  listrik  terpasang minimal  500  watt  per  kapita.  Sayangnya,  data  PLN  (2017) menginformasikan  bahwa  kapasitas  terpasang  Indonesia  saat  ini  baru mencapai  55.000  MW  atau  setara  dengan  212  watt  per  kapita.  Adapun Singapura,  Malaysia,  dan  Thailand,  kapasitas  listrik  terpasang  sudah  di atas 500 watt per kapita. Hal itu mengindikasikan bahwa kapasitas pasokan listrik  saat  ini  tidak  memungkinkan  sektor  industri  untuk  tumbuh  lebih tinggi. 34
Dilematika ditubuh PT. PLN (Persero) tampak jelas terlihat tatkala perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  penyediaan  tenaga  listrik  ini  diberi penugasan khusus oleh negara melalui ketentuan yang termaktub di dalam
34 Pihri  Buhaerah,  “ Pengaruh  Konsumsi  Listrik  Dan  Industrialisasi  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 26(2), 2018, hlm 96. https://doi.org/10.14203/JEP.26.2.2018.93-103
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, adapun Pasal yang menyinggung salah satu Badan Usaha Milik Negara ini diatur pada  Pasal  11  ayat  (2)  yang  pada  penjelasannya  dapat  dimaknai  bahwa penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik diemban oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena BUMN oleh negara diserahi tugas- tugas yang bersifat majemuk lagi kompleks, yang tidak saja berorientasi pada bisnis/ekonomi semata melainkan juga ke ranah politik, dan social. 35
Diantara  tugas-tugas  yang  majemuk  dan  kompleks  yang  diserahi oleh negara tadi, salah satu tugas khusus yang pada prakteknya dijalankan oleh BUMN yang membidangi sektor ketengalistrikan diembankan suatu kewajiban  untuk  pelayanan  umum  atau  biasa  dikenal (public  service obligation) dari  negara. 36 Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  tersebut didalam Government, Business and Society yang meyebutkan bahwa: “In theory,  the  public  service  works  under  the  direction  of  minister  and implements laws made by parliament. In practice, the role of the public service is much more complex than is implied by this theory. The public service  has  political,  economic  and  social  functions  beyond  its  admin- istrative role” 37 atau dapat dipahami pada dasarnya kewajiban pelayanan umum (public service obligation) dari negara sudah seyogianya diemban oleh pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan.
Secara  normatif,  penyelenggaraan  kewajiban  pelayanan  umum (public service obligation) di Indonesia yang dibebankan kepada PT. PLN (Persero) tidak hanya didasarkan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009  tentang  Ketenagalistrikan  saja,  namun  juga  didasarkan  atas pengaturan di dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
35 J.  Panglaykim,  “ Prinsip-prinsip  Kemajuan  Ekonomi”, Jakarta:  PT  Kompas Media Nusantara, 2011, hlm. 326.
36 Jimly  Asshiddiqie,  “ Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Konstitusi  dan Pelaksanaan di Indonesia”, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 222.
37 Ryan,  Neal,  Rachel,  Kerry, Government,  Business  and  Society, Australia: Pearson Education, hlm. 120.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dikarenakan PT. PLN (Persero) merupakan salah satu badan usaha yang dimiliki oleh negara.
Peranan  BUMN  di  dalam  sektor  ketenagalistrikan  tidak  hanya sebatas  pengelolaan  sumber  daya  dan  produksi  yang  menguasai  hajat hidup  orang  banyak,  tetapi  juga  masuk  jauh  sampai  kepada  pelayanan. Negara  mengambil  peran  baik  secara  langsung  maupun  secara  tidak langsung dalam keberlangsungannya di dunia ekonomi. Menurut Ibrahim R,  dewasa  ini  peran  negara  muncul  dalam  berbagai  bentuk,  seperti:  (1) stabilitas  ekonomi;  dan  juga  (2)  alokasi  dan  distribusi  sumber  daya 38 . Namun gejala tersebut bukan hanya berlaku di Indonesia saja, melainkan sudah menjadi gejala global yang dikenali hampir semua negara. Gejala seperti  perusahaan  dengan  modal  milik  negara  tersebut  umumnya dinamakan  dengan  ‘perusahaan  negara’  yang  mana  di  Indonesia tersebutlah  dengan  nama  BUMN,  selurus  dengan  itu  Rudy  Prasetya didalam  bukunya  menyebutkan  dengan  nama ‘government  enterprise’ atau juga dikenal ‘public enterprise’ 39 .
Namun tak bisa ditampik bahwa BUMN yang menjalankan usaha di sektor  ketenagalistrik  yakni  PT.  PLN  (Persero)  tunduk  pada  ketentuan- ketentuan  korporasi,  bahkan  di  dalam  Undang-Undang  BUMN  pun  di paparkan  bahwa  setelah  diberlakukannya  UU  BUMN  entitas  BUMN terdiri atas perusahaan umum dan perusahaan perseroaan. Tentu entitas PT. PLN (Persero) sebagai BUMN merupakan entitas perusahaan persero yang berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang BUMN menyebutkan bahwa: “Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adlaah BUMN yang  berbentuk  perseroan  terbatas  yang  modalnya  terbagi  dalam  saham yang  seluruh  atau  paling  sedikitnya  51%  (lima  puluh  satu  persen)
38 Ibrahim  R.,  “ Landasan  Filosofis  dan  Yuridis  Keberadaan  BUMN:  Sebuah Tinjauan ”, Jurnal Hukum Bisnis 26(1), 2007, hlm. 5.
39 Rudy  Prasetya, Kedudukan  Mandiri  Perseroan  Terbatas:  Disertasi  dengan Ulasan menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 90.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
sahamnya  dimiliki  oleh  Negara  Republik  Indonesia  yang  tujuan utamannya mengejar keuntungan”. Akibatnya adalah PLN gamang dalam menjalnkan  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  di  Indonesia  yang  harus berada pada posisi dilematis antara melakukan usaha (profit oriented) atau melaksanakan  tugas  sebagai  pelayan  umum  demi  kemanfaatan  umum yang seyogianya merupakan tujuan sekaligus tugas dari entitas perusahaan berbentuk Perusahaan Umum (Perum).
Dampaknya ialah kepada aspek kemandirian dari PT. PLN (Persero) yang  sampai  saat  ini  menurut  hemat  penulis  belum  berlaku  sepenuhnya pada  diri  PT  PLN  (Persero),  dalam  hal  belum  terwujudnya  pengelolaan kemandirian  keuangan  PT.  PLN  (Persero)  sebagai  entitas  perusahaan perseroan  tergambar  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  48  dan Nomor  62/PUU-XI/2013  yang  dalam  putusan  tersebut  dalam  hal pemeriksaan keuangan pada tubuh PT PLN (Persero) masih diperiksa oleh badan  negara  yakni  BPK  yang  mana  memiliki  wewenang  dalam melakukan pengawasan terhadap tubuh perusahaan BUMN salah satunya PT  PLN  (Persero).  Dalam  Putusan  Hakim  MK,  pada  pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut:
a. BUMN merupakan kepanjangan tangan negara di bidang perekonomian.  Pemisahan  kekayaan  negara  tidak  dapat  diartikan sebagai putusnya kaitan negara dengan BUMN.
b. Kekayaan  negara  yang  dipisahkan  dalam  perushaan  BUMN    masih menjadi  kekayaan  negara.  Maka,  tidak  ada  alasan  bahwa  BPK  tidak berwenang memeriksannya dan berlaku pula pengawasan yang secara konstitusional merupakan fungsi DPR dan BPK.
c. Meski  kekayaan  negara  telah  bertransformasi  menjadi modal  BUMN sebagai  modal  usaha  yang  pengelolaannya  tunduk  pada  paradigma usaha  ( business  judgment  rules) namun  pemisahan  kekayaan  negara tersebut  tidak  menjadikan  beralih  menjadi  kekayaan  BUMN  yang terlepas  dari  kekayaan  negara,  karena  dari  perspektif  transaksi  yang terjadi  pemisahan  tidak  dapat  dikonstruksikan  sebagai  pengalihan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kepemilikan, oleh karenanya tetap sebagai kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku.
Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir pada tahun 2013 ini telah menegaskan norma hukum bahwa yang terkandung dalam keseluruhan  pengaturan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  termasuk PT. PLN (Persero) masuk kedalam ranah hukum publik. Dan barang tentu dalam  pengusahaannya  di  dalam  bidang  ketenagalistrikan  di  Indonesia, PT. PLN (Persero) cenderung lebih dominan menjalankan fungsi sebagai badan  hukum  publik  ketimbang  menjalankan  fungsinya  sebagai  badan hukum keperdataan. Dalam keberjalanannya mengutip pendapat (Santosa, 2005) dalam penelitian sebelumnya, menyebutkan bahwa “Kinerja BUMN akan  semakin  menurun  apabila  tidak  dikelola  dengan  professional, sehingga  akan  menjadi  beban  berat  bagi  pemerintah  pusat  karena  akan selalu  mengalami  kerugian.  Implikasinya  secara  luas  adalah  kerugian masyarakat  Indonesia  secara  menyeluruh  karena  sebagian  besar  dana bantuannya  akan  terpusat  untuk  mensubsidi  BUMN  yang  mengalami kerugian guna menyelamatkan aset negara” 40 .

## III. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan ketenagalistrikan antara Indonesia dengan Singapura memiliki perbedaan yang  mendasar  dalam  hal  landasan  pengelolaan  dan  pengambilan kebijakan. Dalam hal pengelolaan, Indonesia hadir sebagai pihak regulator sekaligus  operator  dengan  menggunakan  instrumen  hukum  keperdataan yakni PT. PLN (Persero), hal ini di dukung dengan penugasan khusus yang diembankan  kepada  PT.  PLN  (Persero)  sebagai  penyedia  tenaga  listrik untuk  kepentingan  umum  atau  bisasa  dikenal  dengan Public  Service Obligation (PSO) yang berdampak besar pada dilematika kebijakan dalam
40 Prasaja  Suganda,  Ni  Kadek  Sinarwati,  Ananta  Wikrama,  “ Penilaian  Kinerja (BUMN) Berdasarkan Aspek Finansial dan Non Finansial pada PT. PLN (Persero) Area Bali  Utara ”,  e-Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha  3(1),  2015, http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4723
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
sektor  ketenagalistrikan  di  Indonesia.  Sedangkan  Singapura  hanya mengambil  peran  sebagai  regulator  yang  mana  selanjutnya  pada  bagian operator  dibuka  bebas  kepada  pihak  swasta  dalam  penyediaan  tenaga listrik.  Evaluasi  kebijakan Public  Service  Obligation dan  langkah pengembangan  kerangka  kebijakan  merupakan  jalan  bagi  terwujudnya keseimbangan dalam pengelolaan di sektor ketenagalistrikan di Indonesia.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Jimmly Asshiddiqie. “ Konstitusi Ekonomi ”, PT Kompas Media Nusantara, 2010, Jakarta.
___________  “ Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Konstitusi  dan Pelaksanaan di Indonesia”, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, Jakarta. I  Dewa  Gede  Palguna,  “ Mahkamah  Konstitusi,  Judicial  Review,  dan Welfare  State” ,  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  2008,
Jakarta.
J. Panglaykim, “ Prinsip-prinsip Kemajuan Ekonomi”, PT Kompas Media Nusantara, 2011, Jakarta.
Ni’matul Huda, “ Ilmu Negara” , Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta. Prasetya,  Rudy, Kedudukan  Mandiri  Perseroan  Terbatas: “ Disertasi dengan  Ulasan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995” ,
Citra Aditya Bakti, 1995, Bandung.
Ridwan HR. “Hukum Administrasi Negara”, Rajawali Pers, 2016, Jakarta. Ryan,  Neal,  Rachel  Parker,  Kerry  Brown,  “ Government,  Business  and Society ”, Pearson Education, 2003, Australia.
Saleng, Abrar. “ Hukum Pertambangan ”, UII Press, 2004, Yogyakarta.
Sri Edi Swarsono, “ Kerakyatan Demokrasi Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial” , Seminar Implementasi Pasal 33 dan 34 UUD 1945, Gerakan Jalan Lurus, 2008, Jakarta.

## Jurnal
Ibrahim R., “ Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan”, Jurnal Hukum Bisnis 26(1), 2007.
Irpan,  “ Tinjauan  Hukum  Tentang  PT.  PLN  (Persero)  Sebagai  Pelaku Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen “,    Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1(1), 2013.
Latif Adam, “ Dinamika Sektor Kelistrikan Di Indonesia: Kebutuhan Dan Performa Penyediaan” . Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan 24(1),
2016.
https://doi.org/10.14203/JEP.24.1.2016.29–41
L.  Chester,  A.  Elliot Journal  Energy  Policy  128,  “ Energy  Problem Representation:  The  Historical  And  Contemporary  Framing  Of Australian Electricity Policy , 2019; https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.12.052
Muhammad  Insa  Ansari, “BUMN  dan  Penguasaan  Negara  di  Bidang Ketenagalistrikan” , Jurnal Konstitusi 14(1), 2017. _____________, “ Penugasan Pmerintah pada Badan Usaha Milik Negara Sektor  Ketenagalistrikan  Dalam  Perspektif  Hukum  Korporasi”,
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 4(3), 2017. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a7
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Pihri  Buhaerah,  “ Pengaruh  Konsumsi  Listrik  Dan  Industrialisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, Jurnal Ekonomi dan
Pembangunan 26(2), 2018.
https://doi.org/10.14203/JEP.26.2.2018.93-103 Prasaja  Suganda,  Ni  Kadek  Sinarwati,  Ananta  Wikrama,  “ Penilaian Kinerja (BUMN) Berdasarkan Aspek Finansial dan Non Finansial pada  PT.  PLN  (Persero)  Area  Bali  Utara”, e-Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha 3(1), 2015. http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4723
Putri,  Nadya, “Analisa  Hukum  Terhadap  Pasal  33  UUD  1945  Dalam Putusan MK Mengenai Pengujian UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan  Terhadap  UUD1945” ,  Jurnal  Problematika Hukum 1(1), 2015. Song,  Lianlian,  et.al.,  “ Measuring  National  Energy  Performance  via Energy  Trilemma  Index:  A  Stochastic  Multicriteria  Acceptability Analysis”. Energy Economics. 2017.
Sovacool, BK, Brown, MA, Valentine, SV, Fact and Fiction in Global Energy Springer , John Hopkins University Press, Baltimore, 2016.

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik
Negara;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Kegiatan  Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
Peraturan Presiden Nomor. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  24  Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan;
https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Kepmen-esdm-143-
Thn%202019%20RUKN%202019.pdf

## Karya Ilmiah
Ida Bagus Rahendra Suastama, 2010, Ideologi di Balik Putusan-Putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  Kontroversial:  Perspektif  Kajian Budaya, Disertasi,  Program  Doktor  Kajian  Budaya  Universitas Udayana, hlm. 180.

## Internet
https://hepg.hks.harvard.edu/files/hepg/files/introduction_to_the_national _electricity_market_of_singapore.pdf http://www.listrikindonesia.com/mengintip_pembangunan_kelistrikan_di
_negeri_singa_363.htm
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
https://icel.or.id/wp-content/uploads/Brief-ICEL-Mengenal- Ketenagalistrikan-di-Indonesia-Rev-EYD-1.pdf http://documents.worldbank.org/curated/en/342211468300665691/pdf/47 8060BAHASA0S00Box374370B00PUBLIC0.pdf https://www.ema.gov.sg/Electricity_Futures_Market.aspx