## PERLINDUNGAN PASIEN
(Meneropong Perjanjian Pelayanan Medik menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen)

## Elvie Wahyuni
(Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Madura)
Abstrak: Dalam hubungan antara pasien dan dokter, terdapat hubungan yang  bersifat  perdata  dan  pidana  yang  biasa  diawali  oleh perjanjian  atau  kontrak  untuk  mendapat  palayanan  medik. Dalam  hubungan  tersebut  masing-masing  pihak  mempunyai hak  dan  kewajiban.  Namun,  hingga  saat  ini  belum  adanya undang-undang  yang  memberikan  perlindungan  atas  hak-hak pasien,  sehingga  masih  sering  terjadi  malpraktik  di  Indonesia. Karenanya,  tulisan  ini  mengkaji  sejauhmana  Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak  pasien  yang  juga  merupakan konsumen dalam perjanjian medik yang diberikan oleh dokter. Menurut  UU  tersebut,  pelayanan  medik  bisa  dikategorikan sebagai  pelayanan  jasa,  beberapa  pasal  dalam  UU  tersebut dapat dijadikan acuan, khususnya yang mengatur masalah hak dan  kewajiban  para  pihak,  yakni  pasien,  yang  kedudukannya seperti konsumen jasa, dan dokter, yang kedudukannya seperti produsen dalam hal pelayanan jasa
Kata Kunci: pelayanan medik, pasien, dan dokter.

## Pendahuluan
Pembangunan kesehatan
1 diselenggarakan berasaskan
perikemanusiaan  yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,
1 Kesehatan  yang  dimaksud  di  sini  adalah  yang  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor  23  tahun  1992,  yakni  keadaan  sejahtera  dari  badan,  jiwa,  dan  sosial  yang memungkinkan  setiap  orang  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Lihat Undang-undang  Republik  Indonesia  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1992  tentang Kesehatan (Jakarta: Setneg RI, 1999), hlm. 3.

## Elvie Wahyuni
manfaat,  usaha  bersama  dan  kekeluargaan,  adil  dan  merata, perikehidupan  dalam  keseimbangan,  serta  kepercayaan  akan kemampuan  dan  kekuatan  sendiri.  Selanjutnya  untuk  mewujudkan derajat  kesehatan  yang  optimal  bagi  masyarakat,  maka  upaya kesehatan  dilakukan  dengan  cara  pendekatan  pemeliharaan  dan peningkatan  kesehatan,  pencegahan  penyakit,  penyembuhan penyakit,  dan  pemulihan  kesehatan.  Kesemuanya  itu  dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, dengan sasaran orang  perorangan,  keluarga,  dan  kelompok  masyarakat  secara keselurahan.
Pelayanan  medik  ( health  care  servies )  merupakan  salah  satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik  perseorangan,  maupun  kelompok  atau  masyarakat  secara keseluruhan.  Pelayanan  kesehatan  yang  dimaksud  di  sini  meliputi setiap  upaya  baik  yang  diselenggarakan  sendiri  atau  bersama-sama dalam  organisasi  untuk  meningkatkan  dan  memelihara  kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang  ditujukan  terhadap  perseorangan,  kelompok  atau  masyarakat. tidak ditemukan rumusan pengertian mengenai pelayanan kesehatan. Singkatnya,  menurut  Undang-undang  Kesehatan  pasal  1  ayat  2, upaya  kesehatan  mencakup  setiap  kegiatan  untuk  memelihara  dan meningkatkan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau masyarakat. 2
Cakupan  masyarakat,  dalam  pengertian  di  atas,  meliputi perseorangan,  keluarga,  kelompok  masyarakat,  dan  masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa  pelayanan  kesehatan  tersebut  banyak  macamnya.  Secara umum pelayanan kesehatan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pelayanan  kedokteran  ( medical  servis ) 3 dan  pelayanan  kesehatan masyarakat ( public health servies ). Kedua pelayanan kesehatan tersebut
2 Undang-undang  Republik  Indonesia  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1992  Tentang
Kesehatan , hlm. 5.
3 Istilah  lain  dari  pelayanan  kedokteran  adalah  pelayanan  medik.  Oleh  karena  itu, pelayanan  medis  mencakup  semua  upaya  dan  kegiatan  berupa  pencegahan ( preventif ),  pengobatan  ( kuratif ),  peningkatan  ( promotif ),  dan  pemulihan  ( rehabiliatif ) kesehatan  yang  dilaksanakan  atas  dasar  hubungan  indivual  antara  para  ahli  di bidang kedokteran dengan individu yang membutuhkannya.

## Perlindungan Hukum Pasien Dalam Perjanjian Pelayanan Medik
115
mempunyai  ciri-ciri  tersendiri.  Secara  umum  pelayanan  kesehatan dapat diselenggarakan sendiri dengan tujuan utamanya adalah untuk mengobati (kuratif) penyakit dan memulihkan (rehabiliatif) kesehatan serta  sasaran  utamanya  adalah  perseorangan,  sedangkan  pelayanan kesehatan  masyarakat  umumnya  diselenggarakan  secara  bersama- sama  dalam  sebuah  organisasi  bahkan  harus  mengikutsertakan potensi  masyarakat  dan  mencegah  penyakit  serta  sasaran  utamanya adalah masyarakat secara keseluruhan. 4
Dalam  pelayanan  kesehatan  tersebut  terjadi  perjanjian  antara pasien  dengan  dokter/tenaga  kesehatan  dan  rumah  sakit.  Perjanjian ini  berlaku  secara  sah  sebagai  undang-undang  mengikat  bagi  para pihak  yang  terlibat  dalam  pembuatannya 5 .  Perjanjian  itu  harus dilaksanakan berdasarkan i’tikad baik dari pasien dan dokter/tenaga kesehatan serta rumah sakit. Maka para pihak paham akan posisinya, sehingga kepastian dan rasa perlindungan hukum bagi yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dapat terwujud secara baik dan optimal. 6 Dalam  perjanjian  ini,  pelayanan  kesehatan  dapat  diberikan  melalui bentuk  pengobatan  dan  perawatan.  Petugas  kesehatan,  medis  dan nonmedis,  bertanggungjawab  untuk  memberi  pelayanan  yang optimal.  Tenaga  medis,  dalam  hal  ini  dokter,  memiliki tanggungjawab  terhadap  pengobatan  yang  sedang  dilakukan. Tindakan  pengobatan  dan  penentuan  kebutuhan  dalam  proses pengobatan merupakan wewenang dokter.
Namun  dalam  praktiknya,  dalam  membuat  suatu  perjanjian, pasien  berada  posisi  yang  sangat  tidak  menguntungkan,  sedangkan
4 Leene, H.J.J Lamintang, P.A.F., Pelayanan Kesehatan dan Hukum (Jakarta: Bina Cipta, 1991), hlm 8 5 Asas kebebasan berkontrak sebagaimna disebutkan dalam 1338 KUHPerdata, syarat sahnya  perjanjian  tersebut  dapat  diterapkan  pasal  1320  KUHPerdata,  sedangkan untuk  pelaksanaan  perjanjian  itu  sendiri  harus  dilaksanakan  dengan  i’tikad  baik sesuai  dengan  ketentuan  pasal  1338  dan  1339  KUHPerdata.  Dengan  adanya ketentuan di atas, maka proses terhadap kepastian perlindungan hukum bagi pasien dan  rumah  sakit  terjadi  dengan  lahirnya  kata  sepakat  yang  disertai  dengan kecakapan untuk bertindak dalam perjanjian di antara pasien dengan dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit.
6 Redaksi, Perlindungan  hukum  terhadap  Pasien  sebagai  Pengguna  Jasa  Pelayanan Kesehatan :  http://www.skripsihukum.com/tesis/98543.html  (diakses  tanggal  2 Nopember 2007).

## Elvie Wahyuni
posisi dokter sangatlah superior. Pasien yang mau berobat atau yang meminta  pelayanan  medik  dihadapkan  pada  posisi  sulit.  Minimnya perlindungan pasien sangat menjadi ironi kepada nasib, apakah hak- hak pasien mendapatkan perlindungan. Lebih dari itu, apabila terjadi sengketa,  misalnya,  pasien  mengalami  kerugian  akibat  pelayanan yang  salah  (malapraktik),  maka  yang  terjadi  cenderung  kasusnya akan  di- “peti-es” -kan”.  Perlindungan  terhadap  pasien  yang  menjadi korban  malapraktik  di  dunia  kedokteran  masih  minim.  Itu  terjadi antara  lain  karena  belum  ada  peraturan  yang  mengatur  cara menghitung  ganti  rugi  akibat  malapraktik.  Undang-undang  Nomor 29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  tidak  mencantumkan secara jelas dan rinci tentang perlindungan pasien akibat malapraktik. Dalam  UU  tersebut  tidak  ada  pengaturan  tentang  cara  menghitung ganti rugi akibat malapraktik, cara mengajukan gugatan malapraktik, standart  operating  procedure (SOP)  rumah  sakit,  dan  sanksi  terhadap rumah sakit yang melakukan malapraktik. 7 Belum adanya Undang-undang yang memberikan perlindungan  hak-hak  dari  pasien  dan  masih  seringnya  terjadi malapraktik  di  Indonesia,  mendorong  penulis  untuk  merumuskan masalah dalam tulisan ini, apakah Undang-undang No. 9 tahun 1999 mampu  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  pasien  yang juga  merupakan  konsumen  dari  pelayanan  jasa  yang  diberikan  oleh dokter?

## Perlindungan  Konsumen  menurut  Undang-undang  No.  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Konsumen,  menurut  pasal  1  angka  2  UU  Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri, keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan. 8 Kondisi  yang  demikian  pada  satu  pihak mempunyai  manfaat  bagi  konsumen  karena  kebutuhan  konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin
7 Baca Hotman Paris Hutapea “Perlindungan terhadap Pasien Korban Malapraktik”, dalam Kompas, 9 Desember 2004, hlm. 14.
8 Undang-ndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , (Jakarta: Setneg RI, 1999), hlm. 3.

## Perlindungan Hukum Pasien Dalam Perjanjian Pelayanan Medik
117
terbuka  lebar  kebebasan  untuk  memilih  aneka  jenis  dan  kualitas barang  dan/atau  jasa  sesuai  dengan  keinginan  dan  kemampuan konsumen. 9 Di lain pihak, kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan  kedudukan  pelaku  usaha  dan  konsumen  menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen  akan  haknya  masih  rendah.  Hal  ini  terutama  disebabkan oleh  rendahnya  pendidikan  konsumen.  Oleh  karena  itu,  Undang- undang  Perlindungan  Konsumen  dimaksudkan  menjadi  landasan hukum  yang  kuat  bagi  pemerintah  dan  lembaga  perlindungan konsumen  swadaya  masyarakat  untuk  melakukan  upaya pemberdayaan  konsumen  melalui  pembinaan  dan  pendidikan konsumen.
Upaya  pemberdayaan  ini  penting  karena  tidak  mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi  pelaku  usaha  adalah  mendapat  keuntungan  yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat  potensial  merugikan  kepentingan  konsumen,  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Atas  dasar  kondisi  inilah,  perlu upaya  pemberdayaan  konsumen  melalui  pembentukan  Undang- undang  yang  dapat  melindungi  kepentingan  konsumen  secara integratif  dan  komprehensif  serta  dapat  diterapkan  secara  efektif  di masyarakat 10
Perlindungan terhadap konsumen, sebagaimana pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen, adalah segala upaya yang menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen. 11 Tujuannya  adalah  untuk:  (1)  Meningkatkan  kesadaran, kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi  diri;  (2) mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara menghindarkannya  dari  ekses  negatif  pemakaian  barang  dan/atau jasa;  (3)  meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,
9 Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 65.
10 Az.  Nasution, Hukum  Perlindungan  Konsumen (Jakarta:  C.V  Triarga  Utama,  2002), hlm. v
11 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen , hlm. 3

## Elvie Wahyuni
menentukan,  dan  menuntut  hak-haknya  sebagai  konsumen;  (4) menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta ekses untuk mendapat  informasi;  (5)  menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha mengenai  pentingnya  perlindungan  konsumen  sehingga  tumbuh sikap  yang  jujur  dan  bertanggungjawab  dalam  berusaha;  dan  (6) meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin kelangsungan  usaha  produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Pihak konsumen maupun pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban  yang  harus  sama-sama  dijalankan  dan  dihormati  oleh masing-masing  pihak.  Dalam  Undang-undang  No.8  Tahun  1999 dijelaskan  Hak-hak  konsumen  terdapat  pada  pasal  4  yaitu:  (1)  Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang  dan/atau  jasa;  (2)  hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan (3) hak atas informasi yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa; (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang  dan/atau  jasa  yang  digunakan;  (5)  hak  untuk  mendapatkan advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan  konsumen  secara  patut;  (6)  hak  untuk  mendapat pembinaan  dan  pendidikan  konsumen;  (7)  hak  untuk  diperlakukan atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya; (8) hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya. 12
Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang diatur  dalam  pasal  5  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen,  yaitu:  (1)  Membaca  atau  mengikuti petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; (2) beritikad

## Perlindungan Hukum Pasien Dalam Perjanjian Pelayanan Medik
119
baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; (3) membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  disepakati;  (4)  mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Pihak-pihak  dalam Perjanjian Pelayanan Medik Pelayanan medik adalah untuk memulihkan dan memperbesar kemampuan orang untuk dapat mengatur diri sendiri. 13
Oleh  karena  itu,  pembatasan  yang  kadang-kadang  harus  dilakukan sesuai  dengan  sifat  dari  pemberian  bantuan  tersebut,  misalnya, mewajibkan  seseorang  untuk  istirahat,  pembiusan  yang  tidak  boleh melebihi  kebutuhan,  dan  sebagainya.  Dengan  kata  lain,  kedudukan pemberian  bantuan  dalam  bidang  pelayanan  kesehatan  secara nyata ditentukan  oleh  hubungan  timbal  balik  antara  hak  untuk mendapatkan  pelayanan  dengan  hak  untuk  dapat  mengatur  diri sendiri.
Apabila  tujuan  pemberian  bantuan  secara  profesional  agar orang  dapat  mengatur  diri  sendiri  itu  tidak  dilaksanakan,  maka  hal tersebut  akan  menjadi  bertentangan  dengan  sifat  dari  pemberian bantuannya itu sendiri. Padahal,  dapat mengatur diri  sendiri  adalah sifat dan hak yang fundamental seorang manusia. Seandainya dalam pemberian  bantuan  pelayanan  kesehatan  hal  itu  kurang dipertimbangkan, manusia akan menolak dan membela dirinya.
Pemberian  bantuan  itu  menjadi  diperlukan  di  dalam masyarakat, karena manusia telah menghendakinya, dan manusia itu juga  dapat  menolak  bantuan  tersebut,  antara  lain,  dengan  alasan memiliki  hak  untuk  mengatur  diri  sendiri.  Dengan  demikian, hubungan  antara  pasien  dengan  pemberi  bantuan  profesional (mengatur  diri  sendiri  dengan  profesionalitas)  lebih  tepat  untuk dianggap  sebagai  hubungan  kerja  sama,  dan  masing-masing mempunyai kedudukan yang sama. Akan tetapi, tidak dapat dijamin bahwa  hubungan  kerja  sama  itu  akan  mencapai  hasil  seperti  yang diharapkan,  sehingga  apabila  terjadi  tidak  tercapainya  hasil  yang diharapkan,  maka  pemberi  bantuan  profesional  tidak  dengan sendirinya  dapat  dipersalahkan.  Setiap  orang  dapat  memperoleh
13 Leene, Pelayanan Kesehatan, hlm 67

## Elvie Wahyuni
bantuan  secara  profesional  yang  diberikan  oleh  tenaga  kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kesehatan, dan dalam  rangka  melakukan  tugasnya  tenaga  kesehatan  berkewajiban antara  lain  menghormati  hak  pasien.  Adapun  hak  pasien  yang dimaksud dalam hal ini adalah hak untuk memberikan persetujuan.
Dari  uraian  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan pemberian  bantuan  pelayanan  medis  adalah  untuk  meningkatkan kemampuan  menolong  diri  sendiri  dalam  menghadapi  masalah kesehatannya.  Untuk  itulah  diperlukan  adanya  persetujuan  dari individu yang ditolong, sehingga terciptalah hubungan hukum yang didasarkan kerjasama yang baik, kejujuran serta sikap saling percaya. Dengan  demikian,  timbulnya  hubungan  hukum  dalam  pelayanan medis  di  samping  disebabkan  adanya  kewajiban  setiap  individu untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kesehatannya,  juga  adanya kewajiban  dokter  terhadap  seseorang  yang  membutuhkan pertolongannya  selaku  profesional  sampai  orang  tersebut  mampu untuk  berusaha  mengatasi  masalah  kesehatannya  melalui  kerjasama dengan yang merawatnya.
Sebuah perjanjian baik yang nyata maupun diam-diam antara dokter  dan  pasien  seringkali  menimbulkan  hubungan  profesional, sehingga  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  dokter terhadap  pasiennya  adakalanya  dilihat  sebagai  kewajiban  yang didasarkan  atas  kontrak  jasa  ( service  contract ).  Terdapat  hubungan antara  dokter  dan  pasien  yang  berdasarkan  kewajiban  pemberian pertolongan medis yang dibebankan oleh masyarakat kepada dokter melalui  prinsip  perbuatan  melawan  hukum,  dan  bukan  sebagai peristiwa  yang  timbul  dari  kontrak  yang  ada  antara  para  pihak. Karena  itu,  kewajiban  dokter  hendaknnya  dilihat  sebagai  sesuatu yang  sebagian  besar  didasarkan  pada  hubungan  profesional  medis, yaitu hubungan yang dapat timbul dalam beberapa konteks dan yang dapat menimbulkan hak serta kewajiban terlepas dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
Ada  dua  teori  hukum  yang  menunjang  adanya  hubungan antara dokter dan pasien, yaitu contract theory dan undertaking theory .
Menurut contract theory , jika seseorang dokter setuju untuk merawat seorang  dengan  imbalan  honor  tertentu,  maka  dapat  diciptakan

## Perlindungan Hukum Pasien Dalam Perjanjian Pelayanan Medik
121
pengaturan  kontraktual  yang  disertai  hak  dan  tanggung  gugatnya. Jika  para  pihak  secara  nyata  mencapai  persetujuan  mengenai  syarat perawatan, maka dapat timbul  kontrak nyata (tegas). Selain kontrak nyata,  kontrak  secara  diam-diam  juga  dapat  terjadi,  yaitu disimpulkan oleh pengadilan dari situasinya. Jadi, kontrak baik yang secara  nyata  maupun  diam-diam  merupakan  sumber  yang  paling umum  dalam  hubungan  antara  dokter  dan  pasien.  Bentuk  kontrak seperti ini disebut kontrak tradisional. Apabila dokter merelakan diri untuk  memberikan  perawatan  kepada  seseorang,  maka  tercipta hubungan profesional yang disertai kewajiban perawatan terhadap si penerima.  Teori  ini  memberikan  dasar  yang  memuaskan  bagi terciptanya  hubungan  antara  dokter  dan  pasien  dalam  kebanyakan situasi  yang  menyangkut  pelayanan  medis,  termasuk  situasi  yang tidak diliputi oleh sebuah kontrak.
Selain  itu,  juga  terdapat  hubungan  insidental,  yaitu  jika pelayanan  dokter  dibayar  oleh  orang  yang  bukan  penerima pelayanan.  Namun,  karena  tujuan  utama  pelayanan  medis  adalah memberi  perawatan  dan  pengobatan,  hubungan  antara  dokter  dan pasien umumnya ditemukan di bawah teori third party beneficiary atau teori undertaking .  Hal  ini  dianggap  tepat,  terlepas  dari  masalah pelayanan  itu  gratis  ataukah  dibayar  oleh  orang  lain  yang  bukan penerima pelayanan. Akan tetapi, adakalanya seorang dokter disewa untuk maksud non therapeutis , misalnya, pemeriksaan kesehatan calon nasabah  atau  penuntut  asuransi,  pemeriksaan  pelayanan  restoran atau karyawan pabrik makanan.
Dari  uraian  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam hubungan  antara  dokter  dan  pasien  yang  perlu  diperhatikan  bukan ada  atau  tidaknya  kontrak  yang  melandasinya,  melainkan  adanya hubungan  profesional  dalam  pelayanan  medik  yang  dititikberatkan pada  pemberian  pertolongan  yang  didasarkan  pada  kewajiban memberikan perawatan dan pengobatan.
Sementara  itu,  dalam  banyak  hal  hubungan  pemberian pertolongan  dalam  pelayanan  medik  adalah  didasarkan  atas persetujuan  antara  dokter  dengan  pasien  atau  dengan  pihak  ketiga, sehingga  dokter  berkewajiban  memberikan  perawatan  dan

## Elvie Wahyuni
pengobatan. 14 Hal ini disebut sebagai perjanjian medis, dan dianggap sebagai perjanjian untuk melakukan beberapa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1601 BW 15 atau sebagai  perjanjian sui generis . Namun demikian, ada kemungkinan pasien mengadakan persetujuan tidak  dengan  dokter,  tetapi  dengan  rumah  sakit  sebagai  lembaga pelayanan  kesehatan,  sehingga  rumah  sakit  ikut  serta  mengurus perawatan  dan  pengobatan  pasien.  Dalam  hal  ini,  dapat  dibedakan antara perjanjian ( contract ) di mana rumah sakit hanya berkewajiban untuk melakukan perawatan saja, yaitu disebut sistem all in contract , dan  perjanjian  di  mana  rumah  sakit  di  samping  berkewajiban melakukan  perawatan  juga  melakukan  tindakan  lainnya,  misalnya pemeriksaan darah yang tidak termasuk perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter sendiri, yaitu disebut sistem all in arts out . Di  dalam  sistem  ini  terdapat  hubungan  kontraktual  antara  rumah sakit  dengan  pasien  di  satu  pihak,  dan  antara  rumah  sakit  dengan dokter  di  pihak  lain.  Dalam  hal  ini,  dokter  mempunyai  kewajiban terhadap rumah sakit untuk mengobati pasien. Bagi para dokter tidak ada  kewajiban  untuk  memberikan  bantuan  dalam  keadaan  tertentu yang diatur secara khusus dalam undang-undang, bahkan kewajiban dokter untuk memberikan bantuan dapat timbul dari peraturan tidak tertulis, yaitu jika didasarkan norma kecermatan atau keseksamaan di dalam kasus yang konkret memerlukan bantuan medik.
Kedudukan  seorang  dokter  selaku  profesional  di  bidang medis  mempunyai  peran  aktif  dalam  pelayanan  medis  dan  pasien sebagai  penerima  pelayanan  medis  mempunyai  penilaian  terhadap penampilan  dan  mutu  pelayanan  medis  yang  diterimanya.  Hal  ini disebabkan,  dokter  bukan  hanya  melaksanakan  profesi  (ahli)  yang terkait  pada  kode  etik  profesi.  Di  samping  itu,  kenyataan menunjukkan bahwa dengan semakin terdidiknya masyarakat umum dan semakin banyak beredarnya buku pengetahuan populer tentang penyakit dan kesehatan, maka masyarakat awam juga semakin kritis terhadap  pelayanan  medis  yang  diterimanya.  Kesenjangan
14 Istilah perawatan dan pengobatan mengandung maksud sebagai istilah operasional kegiatan  pemulihan  kesehatan  dan  penyembuhan  penyakit  yang  berbeda pengertiannya dengan tindakan diagnostis.
15 R. Soebekti dan  R. Tjotrosoedibjo, Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992), hlm. 62.

## Perlindungan Hukum Pasien Dalam Perjanjian Pelayanan Medik
123
pengetahuan, yang secara klasik telah menyebabkan ketidakseimbangan  hubungan  dokter  dan  pasien,  sekarang  semakin mengecil  dan  mempengaruhi  penilaian  masyarakat  awam  terhadap dokter.  Lebih  dari  itu,  semakin  besar  pembagian  tugas  ( division  of labour )  dalam  bidang  kedokteran  pada  berbagai  jenis  tenaga paramedik  dan  tenaga  non  medik,  maka  makin  kurang  pula wewenang dokter, dan makin terbuka terhadap penilaian dan kritik. Dengan  kata  lain,  mengecilnnya  kesenjangan  pengetahuan  antara pasien  dan  dokter,  dan  semakin  terbaginya  otonomi  profesi  dokter kepada  pihak  lain,  akan  banyak  berpengaruh  dalam  penilaian  dan pengendalian  profesi  dokter.  Dengan  demikian,  dokter  maupun pasien mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang- undang sehingga kedudukan hukumnya seimbang dan sederajat. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 2, yaitu bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam  memperoleh  derajat  kesehatan  yang  optimal;”  dan  pasal  53 ayat (1), bahwa “tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi.” 16
Berbagai  faktor  yang  turut  mempengaruhi  perubahan hubungan  antara  dokter  dan  pasien  adalah  faktor  ekonomis, perubahan  dalam  masyarakat,  sikap  pribadi  pasien  terhadap  dokter baik  terhadap  pelayanannya  maupun  dalam  hal  berkomunikasi dengan  pasien.  Di  samping  itu,  para  dokter  seringkali  mempunyai perasaan tertentu yang tidak dapat ditunjukkan dalam hubungannya dengan  seorang  pasien,  misalnya  kekecewaan  mengenai  hasil perawatan  yang  telah  diberikannya,  antipati  dan  simpati,  perasaan takut,  khawatir  untuk  mengatakan  yang  sebenarnya.  Kebiasaan untuk menahan perasaan seperti itu mempunyai pengaruh terhadap sikap  dokter  terhadap  pasien. 17 Selanjutnya,  posisi  yang  lebih  kuat daripada  dokter  juga  mempunyai  pengaruh  terhadap  hubungan antara  dokter  dengan  pasien,  karena  baik  disadari  maupun  tidak terbuka  peluang  bagi  dokter  untuk  dapat  memanipulasi  pasiennya, terlebih  lagi  didukung  oleh  perasaan  takut  dari  pasien  mengenai penyakitnya.  Dengan  demikian,  dokter  seringkali  mengabaikan
16 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, hlm. 5 dan 12. 17 Sutrisno, Pertanggungjawaban  Dokter  dan  Pembuktian  Khususnya  dalam  Hukum Perdata , (Desertasi, Rijksuniverteit, Leiden, 1989), hlm 21

## Elvie Wahyuni
kenyataan  bahwa  pasiennya    itu  sebenarnya  mempunyai pengetahuan  yang  tidak  dimiliki  oleh  dirinya,  misalnya  aspek esensial  dan  aspek  kemanusiaan  dari  penyakitnya  itu  sendiri. Terlebih  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  pasien  dengan  penyakit yang telah menahun (kronik).
Adakalanya  sikap  pasien  juga  mempengaruhi  hubungan dokter  dengan  pasiennya.  Pasien  seringkali  kurang  mau  melihat masalah  kemungkinan  pemberian  bantuan  itu  menurut  pandangan seorang  dokter,  dan  kurang  terbuka  terhadap  dokter  yang merawatnya karena kurangnya pengertian. Oleh karena itu, menurut Leenen, hubungan antara dokter dan pasien harus dipandang sebagai hubungan  kerja  sama  yang  berada  di  bawah  pengaruh  faktor-faktor tersebut  diatas,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kedudukan  para pihak  dalam  kerja  sama  yang  demikian  adalah  tidak  sederajat. 18 Meskipun  sebenarnya  kedudukan  dokter  dan  pasien  dalam pemberian  pelayanan  medis  adalah  sederajat  menurut  pandangan hukum perdata. Hukum pada hakikatnya mengatur semua hubungan hukum  yang  dilakukan  oleh  setiap  subjek  hukum,  termasuk  dokter dalam  melaksanakan  profesinya  yaitu  dalam  pengobatan (terapeutik) dan dalam penelitian klinis serta penelitian bio medik non klinis.
Pelaksanaan profesi dokter tidak terlepas dari kemajuan ilmu kedokteran  yang  bertumpu  pada  penelitian  yang  pada  akhirnya sebagian  harus  didasarkan  atas  percobaan  pada  manusia.  Penelitian yang  langsung  menyangkut  diri  manusia  itu  harus  bertujuan  untuk menyempurnakan tata cara diagnotis (penentuan jenis penyakit yang diderita), terapeutis (cara pengobatan), pencegahan, serta pengetahuan etiologis  (asal  mula  atau  penyebab  penyakit)  dan patogenesisi (perjalanan atau perkembangan penyakit).
Namun,  pedoman  tersebut  merupakan  pedoman  umum  bagi semua dokter di seluruh dunia, sehingga tidak berarti bahwa dokter dibebaskan dari tanggung jawabnya menurut hukum yang berlaku di negara  masing-masing.  Sebagaimana  seharusnya  hubungan  hukum antara  dua  subjek  hukum,  hubungan  antara  dokter  dengan  subjek penelitian  juga  merupakan  perikatan.  Masing-masing  pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, dan bertanggung
18 Ibid, hlm. 23

## Perlindungan Hukum Pasien Dalam Perjanjian Pelayanan Medik
125
jawab  atas  pemenuhannya.  Akan  tetapi,  mengingat  adanya  risiko yang cukup tinggi, dalam prinsip dasar ditentukan bahwa tanggung jawab  atas  manusia  yang  diteliti  harus  selalu  terletak  pada  tenaga medik  yang  kompeten,  meskipun  subjek  penelitian  yang bersangkutan mampunnyai kebebasan kehendak untuk memberikan persetujuannya. Dengan demikian, penelitian hanya dapat dilakukan secara  sah  apabila  kepentingan  tujuan  penelitian  itu  sepadan  atau seimbang dengan resiko terkait ( inhernt ) yang akan dihadapi subjek.
Di dalam pelaksanaan sebuah profesi ditemukan argumentasi yang  mengatakan  bahwa  dengan  ditetapkannya  tanggung  jawab yang berat, seorang profesional akan menghormati profesinya. Akan tetapi,  harus  dijaga  jangan  sampai  para  pengemban  profesi  takut menjalankan  profesinya  karena  tanggung  jawab  yang  berat  itu. Sehubungan  dengan  argumentasi  tersebut,  para  dokter  sebagai kelompok  profesi  yang  menjalankan  pekerjaan  dengan  risiko  yang cukup  tinggi  dalam  pelayanan  medis,  akhirnya  akan  takut mengambil  keputusan  medis  meskipun  demi  kepentingan  pasien. Kenyataan  ini  menunjukkan  bahwa  tanggung  jawab  hukum  pada umumnya  semata-mata  dikaitkan  dengan  kesalahan  dalam menjalankan  profesi  atau  terhadap  akibatnya  sehingga  dokter  harus bertanggung gugat.
Namun demikian, yang perlu dipertimbangkan adalah adanya risiko  yang  tinggi  dalam  pelayanan  medik  yang  mencerminkan kualifikasi  dokter  sebagai  seorang  ahli  dalam  menangani  masalah penyakit pasien. Di samping itu, dokter sebagai aparat pemerintah di bidang  kesehatan  mempunyai  kewajiban  yang  cukup  luas  dalam pelayanan kesehatan. Sehubungan dengan adanya risiko yang cukup tinggi  yang  erat  kaitannya  dengan  tanggung  jawab  dokter  dalam profesinya, besar kemungkinan dilakukan upaya untuk mengalihkan risiko  melalui  berbagai  cara,  antara  lain  dengan  persyaratan eksonerasi  yaitu  pembatasan  tanggung  jawab.  Untuk  itulah  perlu dipahami terlebih dahulu sifat tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan  medis.  Dasar  pertanggung  jawaban  hukum  dokter  dapat berupa  pertanggung  jawaban  karena  kesalahan,  yaitu  merupakan bentuk klasik pertanggungjawaban yang didasarkan atas tiga prinsip, yaitu:  Setiap  tindakan  yang  mengakibatkan  kerugian  atas  diri  orang lain,  meyebabkan  orang  yang  melakukannya  harus  membayar

## Elvie Wahyuni
kompensasi sebagai pertanggung jawaban kerugian. Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan  sengaja  tetapi  juga  karena  kelalaian  dan/atau    kurang  hati- hati. Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang dilakukannya sendiri, tetapi juga karena tindakan orang  lain  yang  berada  dibawah  pengawasannya.  Ketiga  prinsip tersebut  terkandung  dalam  rumusan  pasal-pasal  1365,  1366,  1367 KUHPerdata. 19
Pertanggungjawaban  karena  risiko,  sebagai  kebalikan  dari pertanggungjawaban  karena  kesalahan.  Dalam  pertanggungjawaban ini,  biasanya  juga  dihubungkan  dengan  produk  tertentu,  misalnya obat,  peralatan  medis  atau  alat-alat  lainnya.  Di  dalam  memenuhi kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dalam hubungan hukum, fungsi  hukum  dalam  melindungi  kepentingan  manusia  akan berorientasi  pada  tanggung  jawab  atau  kewajiban  dan  risiko.  Akan tetapi,  karena  berkembangnya  hubungan  hukum  yang  terjadi  di dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, terjadi di dalam masyarakat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  terjadi  ketimpangan atau  ketidakseimbangan  antara  tanggung  jawab  atau  kewajiban  dan risiko.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  asas  kebebasan  kehendak  yang berlaku  dimungkinkan  dilakukannya  syarat  untuk  membatasi, mengurangi  atau  membebaskan  tanggung  jawab  atau  kewajiban tertentu dari salah satu pihak, atau membagi beban risiko yang layak.
Ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  untuk  menguji diperlukannya exoneratieclause dalam suatu hubungan hukum, yaitu, (1)  beratnya  kesalahan,  (2)  sifat  dan  isi  perjanjian,  (3)  kedudukan dalam masyarakat serta hubungan antara para pihak satu sama lain, (4)  cara  terjadinya  syarat  eksonerasi,  dan  (5)  besarnya  kesadaran pihak lain akan maksud dan syarat yang bersangkutan.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  syarat eksonerasi  dalam  pelayanan  medis  hanya  dimungkinkan  pada pertanggungjawaban karena risiko, dan pada asasnya hanya berlaku bagi  para  pihak,  sama  halnya  dengan  tujuan  utama  pertanggungan (asuransi), yaitu mengalihkan risiko yang ditimbulkan dari peristiwa yang  tidak  dapat  diharapkan  terjadinya.  Pertanggungan  yang  dapat
19 Ibid., hlm 89

## Perlindungan Hukum Pasien Dalam Perjanjian Pelayanan Medik
127
digunanakan  dalam  profesi  dokter  tersebut  merupakan professional liability  insurance yang  juga  dikenal  dengan  nama malpractice  liability insurance ini  ditutup  atas  risiko financial  responsibility orang-orang yang di dalam profesinya menimbulkan kerugian pada orang lain. 20

## Penutup
Dalam  pasal  71  UU  No.  23  Tahun  1992  ditegaskan  bahwa penyelenggaraan  kesehatan  merupakan  tanggung  jawab  bersama pemerintah dan  masyarakat. Dengan  demikian, masyarakat tidaklah menjadi  objek  semata,  tetapi  sekaligus  merupakan  subjek penyelenggaraan  upaya  kesehatan.  Kedudukan  hukum  para  pihak dalam  pelayanan  medis  adalah  seimbang  sesuai  dengan  tanggung jawabnya  masing-masing.  Pasien  bertanggung  jawab  atas kesehatannya  dan  atas  segala  upaya  kesehatan  yang  dilakukan terhadap dirinya, dan dokter bertanggung jawab karena profesinya di bidang  medis  yang  memiliki  ciri  pelayanan  berupaya  pemberian bantuan  atau  pertolongan  yang  seharusnya  selalu  berupaya meningkatkan  keahlian  dan  ketrampilannya  melalui  penelitian ( profesional ).
Dalam  melaksanakan  perjanjian  antara  dokter  dan  pasien bukan  merupakan  perikatan  hasil  ( result  verbintebis )  namun  adalah perikatan ikhtiar ( inspanning ikhtiar ) sebagai  suatu upaya atau usaha terukur.  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  bisa  menjadi payung  dalam  kaitannya  hubungan  pelayanan  medik,  sebab  bisa dikategorikan menjadi pelayanan jasa sebagaimana disebutkan dalam pasal  1  ayat  (5)  UU  No.  8  tahun  1999,  selain  ketentuan  yang  diatur dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Praktik  Kedokteran.  Beberapa  Pasal  dalam  Undang-Undang  No  8 Tahun  1999  juga  dapat  dijadikan  acuan,  khususnya  yang  mengatur masalah  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  yakni  pasien,  yang kedudukannya  seperti  konsumen  jasa,  dan  dokter,  yang kedudukannya  seperti  produsen  dalam  hal  pelayanan  jasa. Wallâh a’lam bi al-shawab.
20 Ibid, hlm. 103
Elvie Wahyuni

## Daftar Pustaka
Hutapea,  Hotman  Paris.  “Perlindungan  terhadap  Pasien  Korban Malapraktik”, Kompas , 9 Desember 2004
Leene,  H.J.J  Lamintang,  P.A.F. Pelayanan  Kesehatan  dan  Hukum. Jakarta: Bina Cipta, 1991
Nasution,  Az. Hukum  Perlindungan  Konsumen. Jakarta:  C.V  Triarga
Utama,2002 Redaksi, Perlindungan  hukum  terhadap  Pasien  sebagai  Pengguna  Jasa Pelayanan Kesehatan : http://www.skripsihukum.com /tesis/98543. html (diakses tanggal 2 Nopember 2007).
Soebekti,  R.  dan    Tjotrosoedibjo,  R. Kitab  Undang-Undang    Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992
Sudaryatmo, Masalah  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia. Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 1997
Sutrisno, Pertanggungjawaban  Dokter  dan  Pembuktian  Khususnya  dalam Hukum Perdata (Desertasi, Rijksuniverteit, Leiden, 1989)
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Setneg RI, 1999
Undang-undang  Republik  Indonesia  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 1992 tentang Kesehatan. Jakarta: Setneg RI, 1999