## PERANAN KETUA PENGADILAN DALAM PENGAWASAN PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA PIDANA YANG TELAH

## BERKEKUATAN HUKUM TETAP

## PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN BULELENG PERIODE 2009-2014 BERDASARKAN PENGADUAN MASYARAKAT
Oleh:
Gede Supriatna 1 , I Wayan Rideng 2 , I Nyoman Surata 3
Abstrak: Fungsi  pengawasan  DPRD  ditegaskan  dalam  Pasal  293  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD  yang menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  dan  APBD.  Penelitian  ini meneliti  tata  cara  penerimaan  pengaduan  masyarakat  dalam  rangka  pelaksanaan fungsi  pengawasan  DPRD  Kabupaten  Buleleng  Periode  2009-2014  dan  tindak lanjut  dari  penerimaan  pengaduan  masyarakat  dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi pengawasan  DPRD  Kabupaten  Buleleng  Periode  2009-2014.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara  kualitatif.  Pengaduan  masyarakat  dapat  disampaikan  kepada  anggota DPRD,  Komisi,  Gabungan  Komisi,  Panitia  Khusus  (Pansus),  Pimpinan,  maupun Fraksi,  Setelah  diterima  pengaduan  tersebut  akan  dianalisis.  Jika  aduan  tersebut bersifat ringan segera dilakukan evaluasi dan/atau perbaikan, Jika aduan tersebut bersifat sedang dan berat dilakukan peninjauan lapangan dan analisis. Setelah itu dilakukan  upaya  perbaikan  sebagai  bentuk  umpan  balik  kepada  masyarakat. Tindak lanjut dari penerimaan pengaduan masyarakat berupa: tindakan perbaikan, baik  secara  adminsitrasi  dan  kualitas  pelayanan;  tindakan  penghentian  proyek maupun  program, dan tindakan hukum.
Kata-kata  Kunci:  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Fungsi  Pengawasan, Pengaduan Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai 3 fungsi yaitu:
a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
b. anggaran; dan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
c. pengawasan.
Fungsi  pengawasan  dipertegas  dalam  Pasal  293  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun  2009  tentang  tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD  yang  menyebutkan bahwa  salah  satu  tugas  dan  wewenang  DPRD  adalah  melaksanakan  pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
Mengenai fungsi Pengawasan DPRD lebih lanjut termuat dalam Pasal 2 ayat (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Penyusunan Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  tentang  Tata  Tertib  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa: DPRD mempunyai fungsi : a.  legislasi,  b.  anggaran,  dan  c.  pengawasan.  Dalam  ayat  (4)  disebutkan  bahwa fungsi pengawasan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi  pelaksanaan  peraturan  daerah  dan  APBD.  Selanjutnya,  sebagai perwujudan  dari  fungsi  pengawasan  tersebut,  DPRD  diberikan  hak-hak  yang diatur  dalam  Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2010  yang menyatakan  bahwa  DPRD  mempunyai  hak  :  a.  interpelasi,  b,  angket,  c. menyatakan pendapat.
Dalam Pasal 351 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dinyatakan bahwa anggota  DPRD  kabupaten/kota  memupunyai  kewajiban  memegang  teguh  dan mengamalkan  Pancasila,  melaksanakan  UUD  1945  dan  menaati  peraturan perundang-undangan.  Tugas  lainnya,  mempertahankan  dan  memelihara kerukunan  nasional  dan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, mendahulukan  kepentingan  negara  di  atas  kepentingan  pribadi,  kelompok,  dan golongan,  memperjuangkan  peningkatan  kesejahteraan  rakyat,  menaati  prinsip demokrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  menaati  tata  tertib  dan kode  etik,  menjaga  etika  dan  norma  dalam  hubungan  kerja  dengan  lembaga  lain dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota,  menyerap  dan menghimpun  aspirasi  konstituen  melalui  kunjungan  kerja  secara  berkala, menampung  dan  menindaklanjuti  aspirasi  dan  pengaduan  masyarakat  dan memberikan  pertanggungjawaban  secara  moral  dan  politis  kepada  konstituen  di daerah pemilihannya.
DPRD  wajib  menampung  dan  menindaklanjuti  pengaduan  masyarakat. Banyak jenis pengaduan yang dapat disiapkan oleh DPRD, di antaranya:
1. Membentuk tim penerima aspirasi untuk menerima aspirasi masyarakat yang datang langsung ke gedung DPRD.
2. Mengembangkan posko aspirasi.
3. Website yang dibentuk dewan masing-masing daerah.
4. Pesan singkat (SMS) dengan nomor khusus.
5. Bisa  bekerjasama  dengan  media  cetak  untuk  membuka  pengaduan  layanan publik.
6. Lewat telepon on-line .
7. Persuratan.
8. Facsimile .
9. E-mail.
Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  menyatakan:  ”Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten, dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dalam  Undang- Undang.”    Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dalam  Pasal  1  Angka  2  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa: ”Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  dewan perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  merupakan  bagian  dari pemerintah  daerah,  karena  di  dalam  negara  kesatuan  tidak  ada  legislatif  daerah, oleh karena itu DPRD dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, namun  demikian  kewenangan  DPRD  tidak  seperti  Kepala  Daerah  yang mempunyai  kewenangan  penuh  dalam  menjalankan  pemerintahan,  kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang. Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  tata  cara  penerimaan  pengaduan  masyarakat  dalam  rangka pelaksanaan  fungsi  pengawasan  DPRD  Kabupaten  Buleleng  Periode  2009- 2014?
2. Apakah  tindak  lanjut  dari  penerimaan  pengaduan  masyarakat  dalam  rangka pelaksanaan  fungsi  pengawasan  DPRD  Kabupaten  Buleleng  Periode  2009- 2014?

## TINJAUAN PUSTAKA
Frederich  Julius  Stahl,  dalam  Ni’Matul  Huda,    mengemukakan  setidaknya empat  unsur    dari  negara  hukum  (rechstaat)    yaitu  :  (1)  adanya  suatu  jaminan terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  (2)  adanya  pembagian    kekuasaan,  (3) Pemerintahan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  dan  (4)  adanya peradilan    administrasi    Negara  yang  berdiri  sendiri  (independen)  (Ni’Matul Huda, 2007: 57).
Salah  satu  unsur    negara  hukum    adalah  konsep  pembagian  kekuasaan. Konsep  pembagian  kekuasaan  ( distribution  of  power )  sebenarnya  merupakan implementasi dari konsep pemisahan kekuasaan  hal ini disebabkan  karena dalam perkembangannya hingga saat ini  ternyata  konsep pemisahan kekuasaan  secara tegas tidak dapat dipertahankan.
Menurut  Ismail  Suny,  dalam Ni’ Matul Huda, pemisahan kekuasaan dalam arti  material  tidak  pernah  dilaksanakan  di  Indonesia,  yang  ada  dan  dilaksanakan adalah  pemisahan  kekuasaan  dalam  arti  formal,  hal  ini  menunjukan  bahwa  di Indonesia  terdapat  pembagian  kekuasaan    dan  bukan  pemisahan  kekuasaan (Ni’Matul Huda, 2007: 73).
Dalam  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  ditegaskan  bahwa  untuk  melaksanakan kedaulatan  rakyat  berdasarkan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan,  perlu  diwujudkan  lembaga permusyawaratan  rakyat,  lembaga  perwakilan  rakyat,  dan  lembaga  perwakilan daerah  yang  mampu  mengejewantahkan  nilai-nilai  demokrasi  serta  dapat
menyerap  dan  memperjuangkan  aspirasi  rakyat,  termasuk  kepentingan  daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ditegaskan lebih lanjut bahwa konteks penguatan DPRD dimaksudkan agar hubungannya  dengan  pemerintah  daerah  dapat  berjalan  secara  serasi  dan  tidak saling  mendominasi  satu  sama  lain.  Konteks  penguatan  ini  secara  kelembagaan dilaksanakan  melalui  keseimbangan  antara  mengelola  dinamika  politik  di  satu pihak  dan  tetap  menjaga  stabilitas  pemerintahan  daerah  di  pihak  lain  sehingga pola  keseimbangan  pengelolaan  pemerintahan  daerah  yang  dilakukan  dapat memberikan  manfaat  secara  signifikan  bagi  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  di daerah  tersebut  sehingga  secara  agregatif  akan  berkontribusi  terhadap pembangunan nasional dan fundamental integrasi Bangsa secara keseluruhan.
Gary  Dessler  menyebut  adanya  3  (tiga)  langkah  pokok  dalam  proses pengawasan  yaitu (Sujamto, 1986: 120):
a. Establish  some  type  of  standards  or  targets (menetapkan  beberapa  jenis standar atau sasaran).
b. Measure  actual  performance  against  these  standards (mengukur/ membandingkan kenyataan yang sebenarnya terhadap standar).
c. Identify deviations and take corrective actions (identifikasi penyimpangan dan pengambilan tindakan korektif).
Reeser  juga  menyebutkan  adanya  tiga  langkah  utama  dalam  pelaksanaan fungsi pengawasan yakni (Sujamto, 1986: 122):
a. The  establishment  of  standars  by  which  the  achievement  of  plans  can  be measured.
b. The  comparison  of  performance  results  with  these  standards,  and  the seeking out of deviations.
c. The  initiation  of  actions  to  correct  continuance  of  the  deviations  or  to modiby the plans.
Sementara itu, dengan materi  yang pada hakikatnya tidak berbeda.  Winardi
(dalam  Sujamto,  1986:  120)  menggambarkan  proses  pengawasan  ini  dalam  4 (empat) langkah, yakni:
1. Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan.
2. Meneliti hasil yang dicapai.
3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, dan menerapkan perbedaannya (bilamana ada perbedaan).
4. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif.
Standar  pengawasan  adalah  suatu  standar  atau  tolok  ukur  yang  merupakan patokan bagi pengawas dalam menilai apakah obyek atau pekerjaan yang diawasi berjalan  dengan  semestinya  atau  tidak.  Jadi,  dilihat  dari  tolok  ukur  ini,  hasil pengawasan hanya mempunyai dua kemungkinan: berjalan sesuai dengan standar atau menyimpang terhadapnya.
Standar pengawasan itu mengandung tiga aspek, yaitu :
1. rencana yang telah ditetapkan;
2. ketentuan serta kebijaksanaan yang berlaku; dan
3. prinsip-prinsip dayaguna dan hasilguna dalam melaksanakan pekerjaan.
Ketiga  aspek  atau  unsur  tersebut  sebenarnya  telah  mencakup  berbagai pengertian  yang  luas  sekali.  Misalnya  aspek  rencana,  didalamnya  telah  tercakup pula  kualitas  dan  kuantitas  hasil  pekerjaan  yang  hendak  dicapai,  termasuk  di dalamnya,  sasaran-sasaran  fungsional  yang  dikehendaki.  Demikian  pula  faktor waktu penyelesaian pekerjaan, termasuk pula di dalamnya.
Mengenai  aspek  ketentuan  dan  kebijaksanaan  yang  berlaku  pun  luas  sekali pengertiannya. Ke dalam aspek ini sudah termasuk :
a. ketentuan tentang tata kerja;
b. ketentuan tentang prosedur kerja atau tata cara kerja;
c. segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerjaan;
d. segala kebijaksanaan resmi yang berlaku, dan lain-lain.
Ditinjau  dari  obyeknya,  pengawasan  dibagi  menjadi  2  jenis,  yaitu: pengawasan  langsung  dan  pengawasan  tidak  langsung.  Pengawasan  langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan dalam suatu organisasi  terhadap  bawahannya  secara  langsung  dalam  melaksanakan  pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan tersebut ( on the spot ). Sistem ini disebut pula sebagai “ built  of  control .”  Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan  oleh  aparat/pimpinan  organisasi  tanpa  mendatangi  obyek  yang
diawasi/diperiksa.  Lazimnya,  aparat/pimpinan  yang  melakukan  pengawasan  ini berdasarkan  laporan  yang  tiba  kepadanya  dengan  mempelajari  dan  menganalisa laporan  atau  dokumen  yang  berhubungan  dengan  obyek  yang  diawasi  (Sujamto, 1986: 14).
Dari  sisi  subjek,  pengawasan  dibedakan  atas  Pengawasan  Fungsional  dan Pengawasan Legislatif, sebagai berikut:
a. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh  aparat  pengawasan  fungsional  pemerintah,  seperti  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK),  Inspektur  Jenderal  Departemen/Lembaga  Negara,  Badan Pengawasan  Daerah  (Bawasda)  pemerintah  provinsi,  kabupaten/kota  serta Satuan Pengawas Intern (SPI) BUMN/BUMD.
b. Pengawasan  Legislatif  adalah  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga legislative  (DPRD).    Pengawasan  legislatif  dilakukan  melalui  dengar pendapat,  kunjungan  kerja,  dan  pembentukan  panitia  khusus  (Pansus)  atau panitia  kerja  (Panja).  Dan  bukan  tidak  mungkin,  bila  dianggap  penting, DPRD  dalam  melakukan  pengawasan  bisa  mengambil  tindakan  politik berupa pemanggilan kepada Kepala Daerah, Hak Interplasi dan Hak Angket. Dengan demikian, DPRD dalam menjalankan fungsinya dapat menempatkan diri  sebagai public  service  watch ( Local  Governance  Support  Program , 2009: 19).
Dalam  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 dinyatakan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  kesatuan  yang  berbentuk republik.  Konsekuensi  logis  sebagai  Negara  kesatuan  adalah  dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan  kemudian  pemerintah  nasional  tersebutlah  yang  kemudian  membentuk Daerah  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pasal  18  ayat  (2)  dan ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  juga menegaskan  bahwa  Pemerintahan  Daerah  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan dan diberikan otonomi  yang seluas-luasnya. Dinyatakan pula bahwa daerah  sebagai  satu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  otonomi
berwenang  mengatur  dan  mengurus  daerahnya  sesuai  aspirasi  dan  kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan  umum.  Dalam  rangka  memberikan  ruang  yang  lebih  luas  kepada daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  kehidupan  warganya  maka  Pemerintah Pusat  dalam  membentuk  kebijakan  harus  memperhatikan  kearifan  lokal  dan sebaliknya  daerah  ketika  membentuk  kebijakan  daerah  baik  dalam  bentuk  Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional, sehingga  dengan  demikian  akan  tercipta  keseimbangan  antara  kepentingan nasional  yang  sinergis  dan  tetap  memperhatikan  kondisi,  kekhasan,  dan  kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN
Soerjono  Soekanto  membedakan  penelitian  hukum  dari  sudut  tujuannya menjadi  2,  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris. Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  mengkaji  hukum  yang dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  dan menjadi  acuan  perilaku  orang.  Norma  hukum  yang  berlaku  itu  dapat  berupa norma  hukum  positif  tertulis  bentukan  lembaga  perundang-undangan  (undang- undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya), dan  norma  hukum  tertulis  bentukan  lembaga  peradilan (judge  made  law) ,  serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum,  laporan  hukum,  catatan  hukum,  dan  rancangan  undang-undang). (Soerjono Soekanto, 1986: 51).
Penelitian  ini  tidak  hanya  meneliti  apa  yang  terdapat  dalam  tataran  norma, tetapi  bagaimana  norma  tersebut  dilaksanakan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini merupakan penelitian hukum empiris.
Dihubungkan  dengan  sifat-sifat  penelitian,  penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriftif,  yang  menggambarkan  tata  cara  penerimaan  pengaduan masyarakat  dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  DPRD  Kabupaten Buleleng  Periode  2009-2014  dan  tindak  lanjut  dari  penerimaan  pengaduan
masyarakat  dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  DPRD  Kabupaten Buleleng Periode 2009-2014.
Mengacu  pada  maksud  dan  penggunaannya  penelitian  dapat  dikategorikan sebagai  penelitian  dekskriptif (desccriptive  research) ,  yaitu  penelitian  yang bermaksud  membuat  pemeriaan  (penyanderaan)  secara  sistematis,  faktual,  dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, yang menjadi obyek penelitian.
Penelitian  ini  terutama  dilakukan  pada  DPRD  Kabupaten  Buleleng. Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  secara purposive (bertujuan),  jadi  tidak dilakukan  secara  acak/  random.  Pemilihan  lokasi  penelitian  didasarkan  pada pertimbangan-pertimbangan  kemudahan  untuk  mengakses  data  karena  jaraknya tidak  terlalu  jauh  dari  tempat  tinggal  peneliti.    Kedudukan  dan  tanggung  jawab peneliti juga berpengaruh terhadap penentuan lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian  penting  bagi  penulis  agar  hasil  penelitian  secara  langsung  menunjang pelaksanaan  tugas  penulis  yang  pada  saat  penelitian  dilakukan  dipercaya  untuk mewakili  rakyat  Kabupaten  Buleleng  untuk  menjadi  anggota  DPRD  Kabupaten Buleleng.
Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud dihubungkan dengan dikotomi antara data primer dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  sumber  data  lapangan  dan  data sekunder  diperoleh  dari  sumber  data  kepustakaan.  Sumber  data  kepustakaan diteliti dengan cara melakukan penelitian kepustakaan ( Library Research ).
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  studi  pustaka, yaitu teknik yang terdiri dari kegiatan pencarian bahan-bahan pustaka, penelaahan materi bahan pustaka, pembuatan ringkasan dan pokok-pokok pikiran. Penelitian lapangan dilakukan terutama dengan melakukan wawancara.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural stting).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’
Secara singkat proses pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  persiapan  (di  antaranya  penyusunan  daftar  pertanyaan)  dan  penjajagan awal,  pengumpulan  data,  penyusunan  data  (termasuk  reduksi,  membuang  yang tidak relevan), pembuatan paparan, dan terakhir  adalah penarikan simpulan serta pemberian saran sesuai dengan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  umum,  setidaknya  ada  tiga  anggapan  yang  selalu  muncul  tentang pelaksanaan fungsi DPRD  yakni,  DPRD dianggap kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif dari kepala daerah. Anggapan ini umumnya dianut oleh para pengamat politik yang cenderung menilai peranan kepala  daerah  masih  cukup  dominan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah. Anggapan  kedua, DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri bidang tugas kepala  daerah,  sehingga  cenderung  menyimpang  dari  fungsi  utamanya  sebagai badan  pemerintahan  daerah  yang  menyelenggarakan  fungsi  legislasi.  Anggapan ini  dianut  oleh  pejabat  eksekutif  daerah.  Terakhir,  DPRD  dianggap  tidak memperoleh  kesempatan  yang  seimbang  dengan  kepala  daerah  untuk merumuskan kebijakan pemerintahan daerah. Anggapan ini umumnya beredar di kalangan  anggota  DPRD ( Deddy  Supriady  Bratakusumah  dan  Dadang  Solihin, 2004: 89).
Menurut I Ketut  Susila Umbara, pelaksanaan fungsi DPRD harus dibedakan antara  pelaksanaan  fungsi  secara  individual  dan  pelaksanaan  fungsi  secara kelembagaan,  meskipun  keduanya  tidak  dapat  dipisahkan.  Keberhasilan pelaksanaan fungsi individual banyak ditentukan  oleh keadaan individual anggota DPRD  yang  bersangkutan,  yang  dipengaruhi  oleh  kepribadian  (karakter), pengalaman,  pendidikan,  dan  lingkungan.  Secara  komulatif  keadaan  individual anggota  DPRD  akan  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  fungsi  DPRD  secara kelembagaan,  selain  dipengaruhi  pula  oleh  faktor  sarana-prasarana  yang  tersedia serta  keadaan  social  politik.  Secara  singkat  ada  multi  factor  yang  berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.
Menurut  Putu  Mangku  Mertayasa,  fungsi  pengawasan  DPRD  merupakan fungsi  yang  penting,  selain  fungsi-fungsi  lain.  Pengawasan  DPRD  secara perorangan  maupun  kelembagaan  dilakukan  terhadap  apa  yang  telah  terjadi, terhadap  proses  yang  sedang  berjalan,  maupun  terhadap  rencana  kebijakan  yang akan  diambil.  Dibandingkan  dengan  masyarakat  kebanyakan,  anggota  DPRD memeiliki kewenangan lebih untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan  dan  pembangunan  di  daerah,  Selain  itu,  anggota  DPRD  memiliki akses  untuk  memastikan  bahwa  hasil  pengawasan,  termasuk  yang  diperoleh  dari pengaduan, akan mendapat tindak lanjut dari lembaga yang terkait.
Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD memungkinkan disalahgunakan  untuk  kepentingan  politik  anggota  DPRD  sendiri,  sementara kepentingan pembangunan kadangkala terabaikan. Realitas seperti ini merupakan praktik-praktik  politik  yang  sering  terjadi  di  lembaga  DPRD  sebagai  suatu lembaga  yang  terhormat  oleh  karena  mengemban  tugas  pokok  langsung  dari rakyat  sebagai  objek  pembangunan.  Kondisi  ini  dapat  diamati  pada  saat penyusunan RAPBD dan penyampaian laporan pertangungjawaban kepala daerah kepada  DPRD.  Pada  saat  inilah  merupakan  saat  sangat  kritis  karena  dapat melahirkan  praktik-praktik  persekongkolan  politik  sehingga  perlu  mendapat perhatian  serius  dari  segenap  lapisan  masyarakat  sebagai  pengawas  yang sekalipun tidak terlembagakan akan tetapi diberi peluang oleh konstitusi.
Apa  yang  disampaikan  Putu  Mangku  Mertayasa    sejalan  dengan  hasil penelitian Local Governance Support Program yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sebagai agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dibagi dalam  tiga  tahapan  waktu,  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tujuannya  yakni  ( Local Governance Support Program : 14):
a. Preliminary  Control ,  merupakan  pengawasan  anggota  DPRD  pada  saat pembahasan  anggaran.  Dalam  pengawasan  pendahuluan  ini  anggota  DPRD sangat  diharapkan  perannya  dalam  meneliti  setiap  usulan  anggaran khususnya dari penyedia layanan publik, baik dari sisi harga layanan, output maupun outcomes dari  setiap  jenis  layanan.  Sangat  diharapkan  anggota DPRD  melakukan  pengawasan  sejak  tahap  perencanaan.  Sebab  apa  yang
akan  dilakukan oleh pemerintah daerah, SKPD, maupun unit layanan teknis pelayanan  publik  dapat  diketahui  dari  rencana  yang  dibuat  oleh  pihak eksekutif.  Dari  alokasi  anggaran  untuk  pelayanan  publik  juga  dapat diketahui  apakah  pemerintah  daerah  akan  memberikan  pelayanan  publik kepada  masyarakat  secara  memadai  atau  tidak.  Misalnya,  apabila  tidak  ada alokasi  dana  yang  cukup  bagi  Puskesmas  untuk  memberikan  layanan pengobatan bagi masyarakat, bisa dipastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan  memberikan  layanan  kesehatan  yang  prima  kepada  masyarakat, terutama masyarakat miskin.
b. Interim  Control ,  dimaksudkan  untuk  memastikan  layanan  publik  berjalan sesuai  standar  yang  ditetapkan  dan  memenuhi  harapan  masyarakat  selama pelayanan  dilakukan  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Pengawasan  juga  bisa diarahkan  terhadap  pelaksanaan  anggaran  atas  layanan  publik  atau  masa perjalannya sebuah peraturan.
c. Post Control, selain memastikan layanan publik berjalan sesuai harapan, juga diperuntukkan atas  evaluasi  terhadap target  yang  direncanakan. Pengawasan diharapkan  akan  menghasilkanrekomendasi  mempertahankan,  memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan.
Sehubungan  dengan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  dilakukan terhadap  apa  yang  telah  terjadi  serta  terhadap  apa  yang  sedang  berjalan,  maka ruang  lingkup  pengawasan  DPRD  dapat  dibedakan  antara  pengawasan  preventif dan  pengawasan  represif.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  hasil  penelitian Local Governance Support Program tahun 2009.
a. Pengawasan  Preventif,  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan  pada  tahap persiapan dan perencanaan suatu  kegiatan terhadap sebuah lembaga layanan publik.  Pengawasan  ini  bertujuan  pada  aspek  pencegahan  dan  perbaikan, termasuk  pula  pengusulan  perbaikan  atau  pembentukan  regulasi  baru  untuk berbaikan standar kualitas terhadap layanan publik.
b. Pengawasan  Represif,  yaitu  pengawasan  terhadap  proses-proses  aktivitas sebuah  lembaga  layanan  publik.  Pengawasan  bertujuan  menghentikan
pelanggaran  dan  mengembalikan  pada  keadaan  semula,  baik  disertai  atau tanpa sanksi.
Sebelum  dilaksanakan  kegiatan  pengawasan,  setiap  anggota  DPRD seharusnya  memahami  mekanisme  pelaksanaan  pengawasan,  karena  hanya dengan  demikian  pengawasan  yang  dilakukan  dapat  berjalan  secara  efektif. Mekanisme  pengawasan  yang  dimaksud  terdiri  dari  beberapa  langkah-langkah yang membuat pengawasan lebih terarah dan terencana di antaranya 1 :
1. Menentukan sasaran dan standar. DPRD yang akan melakukan pengawasan, baik  atas  nama  institusi  dan  atau  individu  anggota  DPRD  seharusnya  lebih awal  menentukan  sasaran  yang  akan  dipantau.  Termasuk  pula  adanya dokumen  atau  informasi  tentang  standar  kualitas  layanan  publik  yang diberlakukan selama ini.
2. Mengukur  kinerja  aktual.  Selain  dokumen  atau  informasi  standar  pelayanan terhadap satu departemen atau lembaga pelayanan publik, pihak DPRD juga memiliki  informasi  atas  kinerja  lembaga  pelayanan  publik  tersebut  yang bersifat  faktual.  Informasi  tersebut  bisa  dikeluarkan  oleh  lembaga bersangkutan, atau sumber lain yang pernah melakukan penelitian. Informasi tersebut  menjadi  penting  sebagai  masukan  bagi  DPRD  dalam  membuat rekomendasi perbaikan atas pengawasan yang dilakukan di masa depan.
3. Membandingkan  hasil  dengan  sasaran  dan  standar  yang  telah  ditetapkan. Hasil  pengawasan  DPRD  di  lapangan  akan  disandingkan  dengan  standar layanan  yang  diberlakukan  selama  ini,  untuk  memastikan  apakah  sudah berjalan sesuai yang diharapkan.
4. Mengambil  tindakan  perbaikan  yang  dibutuhkan.  Hasil  pengawasan  DPRD bisa  menjadikan  bahan  evaluasi  untuk  perbaikan  sistem  layanan  atau peningkatan standar layanan pada lembaga atau pelayanan publik tertentu.
Sebagai representasi rakyat di daerah, anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.
1 Ibid.
Pengawasan bisa dilakukan secara individual maupun secara institusional. Secara sederhana pengawasan DPRD dibedakan menjadi enam jenis:
a. Pengawasan  oleh  Pimpinan  DPRD, yakni  pengawasan  yang  laksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.
b. Pengawasan  oleh  anggota  DPRD,  yakni  pengawasan  yang  melekat  pada kedudukan setiap anggota DPRD.
c. Pengawasan  oleh  Komisi, yakni  pengawasan  yang  ruang  lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan dilaksanakan oleh Komisi.
d. Pengawasan  oleh  Gabungan  Komisi, yakni  pengawasan  yang  ruang lingkupnya  (objeknya)  merupakan  bidang  yang  menjadi  tugas  lintas  Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.
e. Pengawasan  oleh  Kelompok  Kerja  (Pokja)  dan  pengawasan  oleh  Panitia Khusus  (Pansus),  yakni  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  alat  kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan.
f. Pengawasan  oleh  Fraksi. Fraksi  sesungguhnya  bukan  alat  kelengkapan DPRD melainkan perpanjangan tangan partai politik untuk mengkomunikasikan  agenda  atau  kepentingan  partai  politik  bersangkutan dalam  institusi  DPRD.  Meski  demikian,  fraksi  memiliki  fungsi  pengawasan terhadap  kebijakan  dan  kinerja  pelayanan  publik  yang  hasilnya  dapat disampaikan langsung melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing-masing sebagai sikap politik.
Putu  Mangku  Mertayasa  berpendapat,  sehubungan  dengan  pengaduan masyarakat,  pengaduan  tersebut  dapat  disampaikan  kepada  Pimpinan  DPRD, anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, kelompok kerja (pokja), maupun fraksi. Masyarakat  tidak  perlu  berpikir  terlalu  teknis  tentang  kepada  siapa  aduan  akan disampaikan, setelah diterima  aduan tersebut  akan diteruskan kepada pihak  yang dianggap  paling  berkompeten,  dan  dapat  menindaklanjuti  aduan  tersebut  secara optimal.
Mekanisme  pengawasan,  sesungguhnya  sangat  terkait  dengan  kebutuhan dan  kualitas  yang  akan  diawasi  dalam  unit  layanan  publik;  termasuk  yang  akan bertanggung jawab melakukan pengawasan.
a. Mekanisme Pengawasan Individu.
Pengawasan  secara  individu  merupakan  pengawasan  yang  melekat  sesuai dengan  jabatannya  sebagai  wakil  rakyat.  Setiap  individu  anggota  DPRD tidak  seharusnya  membatasi  aktivitasnya  pada  komisi  maupun  pansus. Mereka  secara  individu  dalam  jabatannya  sebagai  wakil  rakyat  seharusnya lebih peka dan memiliki sense/instink pengawasan. Berikut langkah-langkah yang  bisa  dilakukan  oleh  anggota  dewan  dalam  melakukan  pengawasan, antara lain:
1) Anggota DPRD dapat berjaringan dengan masyarakat atau CSO dalam melakukan  pengawasan,  misalnya  dengan  membuka  posko  pengaduan di masing-masing daerah pemilihan.
2) Melakukan diskusi-diskusi informal dengan masyarakat tentang isu-isu pelayanan publik.
3) Melakukan advokasi media, termasuk bentuk pertanggungjawaban.
4) Mengadvokasi langsung terhadap pemberi layanan.
5) ‘’Mendesakkan’’  menjadi  agenda  bersama  atas  nama  lembaga  DPRD misalnya membawa ke dalam forum evaluasi tingkat komisi, gabungan komisi, pansus dan atau setidaknya tingkat fraksi.
6) Hasil evaluasi dipublikasikan ke media.
Beberapa praktek pengawasan individual telah dikembangkan oleh anggota DPRD  di  beberapa  daerah,  misalnya  dengan  mengembangkan  posko pengaduan  masyarakat  di  daerah  pemilihannya.  Dalam  prakteknya,  upaya pengawasan individual anggota DPRD ini kemudian mendapatkan dukungan dari  anggota  DPRD  dari  satu  fraksi  maupun  dari  anggota-anggota  fraksi yang berbeda.
b. Pengawasan oleh Komisi.
Pengawasan  terhadap  pelayanan  publik  oleh  komisi  di  DPRD  berkaitan dengan  mitra  kerjanya  di  eksekutif,  dan  sesuai  dengan  bidang  atau  sektor
yang  ditangani.  Pengawasan  oleh  komisi  bersifat  formal,  lebih  terencana, sejalan dengan program SKPD dan pelaksananan pelayanan publik. Tindakan pencegahan terhadap kesalahan maupun perbaikan terhadap kualitas layanan bisa dilakukan secara terencana. Bentuk-bentuk pengawasan  yang dilakukan oleh komisi di DPRD antara lain berupa:
1) Rapat dengar pendapat atau Hearing atas sebuah persoalan  yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan kebijakan SKPD.
2) Peninjauan  lapangan  atas  pelaksanaan  sebuah  kebijakan  yang  telah didanai oleh APBD.
3) Penilaian  atas  selesainya  sebuah  kegiatan  yang  sudah  direncanakan dalam program kerja SKPD.
4) Publikasi hasil pengawasan melalui media massa.
c. Pengawasan Gabungan Komisi.
Pengawasan oleh Gabungan Komisi adalah:
1) Pengawasan  yang  ruang  lingkupnya  merupakan  bidang  yang  menjadi tugas lintas komisi dan dilaksanakan oleh dua atau lebih komisi yang ada di DPRD.
2) Program  biasanya  lebih  terencana  dan  waktu  yang  sudah  ditentukan sehingga agendanya sudah jelas.
3) Tetap  ada  satu  komisi  yang  menjadi  penginisiator  utama  dalam pengawasan tersebut.
4) Untuk  memperkuat  hasil  pengawasan,  pelibatan  masyarakat  atau stakeholder lain  untuk  mendapatkan  masukan  dan  pendapat  menjadi sesuatu yang penting dibutuhkan.
d. Pengawasan  Panitia  Khusus  (Pansus).  Panitia  khusus  merupakan  alat kelengkapan  DPRD  yang  bersifat  sementara  dan  dibentuk  oleh  pimpinan DPRD  setelah  mendengar  pertimbangan  Panitia  Musyawarah  (Panmus). Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  gabungan  individu  anggota  DPRD  dari komisi  dan  fraksi  berbeda  yang  ditugaskan  secara  khusus  melakukan pengawasan  atas  agenda  tertentu.  Untuk  memperkuat  pengawasan,  panitia khusus  bisa melibatkan  masyarakat  atau stakeholder lain untuk  memperkuat
legitimasi  maupun  kualitas  pengawasan.  Hal  ini  sangat  penting  karena pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  bertujuan  untuk  memperbaiki penyelenggaraan  pelayanan  publik  untuk  masyarakat.  Pengawasan  oleh Pansus  ini,  dalam  beberapa  kasus,  bisa  menghasilkan  rekomendasi  lebih lanjut, diantaranya dengan digunakannya hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat.
e. Pengawasan Pimpinan.
Pengawasan  oleh  Pimpinan  lebih  banyak  bersifat  tindaklanjut  atas  hasil pengawasan  alat  kelengkapan  dewan  sebelumnya,  seperti  Komisi  atau gabungan  Komisi.  Pengawasan  Komisi  biasanya  lebih  bersifat  sebagai peringatan atau teguran terhadap respon hasil pengawasan yang lemah.
f. Pengawasan Fraksi.
Pengawasan  dilakukan  oleh  setiap  anggota  fraksi  dan  hasilnya  dibahas  di tingkat  fraksi  untuk  menjadi  keputusan  politik.  Rekomendasi  sangat ditentukan pada kualitas dan jenis kasus yang ditemukan di lapangan. Fraksi bisa  merekomendasikan  langsung  hasil  temuannya  kepada  instansi bersangkutan atau kepada komisi terkait di internal DPRD termasuk desakan langsung kepada pimpinan DPRD untuk atas nama institusi mengambil sikap atas hasil temuan tersebut.
Bentuk  pengawasan  DPRD  dapat  dibagi  dalam  beberapa  kelompok, diantaranya:  (a)  merespons  pengaduan  masyarakat,  (b)  pengawasan  ke  unit layanan,  (c) pengawasan ke SKPD, dan (d) pengawasan kepada Kepala Daerah 1 .
1. Merespons Pengaduan Masyarakat.
Penerima  manfaat  langsung  pelayanan  publik  adalah  masyarakat,  sehingga masyarakat  yang  merasakan  langsung  apakah  pemerintahan  dan  pembangunan dilaksanakan  dengan baik atau tidak. Agar DPRD bisa mendapat informasi yang selalu up  to  date tentang  pelaksanaan  pembangunan,  DPRD  harus  mempunyai wadah  atau  mekanisme  yang  bisa  menampung  keluhan  dan  aspirasi  masyarakat. DPRD  mempunyai  kewajiban  menyerap,  menghimpun,  menampung,  dan
1 Ibid.
menindaklanjuti  aspirasi  masyarakat.  Aspirasi  masyarakat  di  sini  bisa  berarti usulan,  kritik,  gagasan,  bahkan  komplain  atau  pengaduan  masyarakat  terhadap penyelenggaraan maupun kualitas pelayanan publik yang diterimanya.
Dalam  prakteknya,    penyampaian  pengaduan  masyarakat  dapat  dilakukan melalui beragam media. Secara formal melalui surat resmi, secara lisan menemui langsung  anggota  DPRD,  melalui  SMS,  membuat  pernyataan  di  media  massa, melalui  unjuk  rasa,  dan  lain-lain.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  banyak ’pengaduan’ dari masyarakat  yang disampaikan secara sistematis oleh organisasi masyarakat sipil, diantaranya dalam bentuk hasil survei maupun polling pendapat masyarakat.
Selain  itu,  untuk  menyerap,  menghimpun,  dan  menampung  aspirasi masyarakat DPRD dapat  melakukannya secara proaktif melakukan pendekatan ke masyarakat.  Secara  institusional  maupun  individual,  DPRD  juga  bisa  melakukan langkah  responsif  dengan  menginisiasi  dan  mengembangkan  pos  pengaduan. Upaya  ini  sangat  strategis,  karena  DPRD  bisa  mendapatkan  masukan  maupun umpan balik dari masyarakat dan bisa memberikan pengayaan bagi DPRD dalam melakukan  pengawasan  terhadap  pelayanan  publik,  baik  secara  prosedural maupun secara substansial.
Secara  prosedural,  dalam  arti  bahwa  input  maupun  umpan  balik  yang dihimpun oleh DPRD mempunyai legitimasi prosedural untuk dibahas lebih lanjut dalam mekanisme pembahasan di DPRD dan pengayaan secara substansial dalam arti  bahwa  pengaduan  sebagai  masukan  dan  umpan  balik  yang  diperoleh  dari masyarakat  menjadi  lebih  berkualitas.  Hal  ini  dimungkinkan,  jika  masyarakat merasakan manfaat konkret dari pengaduan yang dilakukannya kepada DPRD.
Pengaduan  dari  masyarakat  akan  menjadi  lebih  berkualitas  sebagai  aspirasi jika  didukung  oleh  mekanisme  pengelolaan  yang  sistematis,  baik  di  aspek penyerapan,  menghimpun,  maupun  menampung.  Berdasarkan  data  pengaduan yang dihimpun secara sistematis, DPRD bias melakukan tindak lanjut yang lebih mendasar.  Mulai  dari  meminta  keterangan  kepada  pelaksana  pelayanan  publik, baik  di  tingkat  unit  pelayanan  maupun  ke  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD), maupun membawanya dalam pembahasan di alat kelengkapan DPRD.
Banyak jenis pengaduan yang bisa disiapkan oleh DPRD, di antaranya:
a. Membentuk  tim  penerima  aspirasi  untuk  menerima  aspirasi  masyarakat yang datang langsung ke gedung DPRD.
b. Mengembangkan posko aspirasi.
c. Website yang dibentuk dewan masing-masing daerah.
d. Pesan singkat (SMS) dengan nomor khusus.
e. Bisa  bekerjasama  dengan  media  cetak  untuk  membuka  pengaduan layanan publik.
f. Lewat telepon on-line .
g. Persuratan.
h. Facsimile .
i. E-mail
2. Pengawasan ke unit layanan.
Masyarakat  mendapatkan  pelayanan  publik  secara  langsung  melaui  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD),  antara  lain  sekolah,  puskesmas,  kantor kelurahan/kecamatan, kantor kependudukan dan catatan sipil, dan lain-lain. Selain itu,  masyarakat  juga  bisa  mendapatkan  pelayanan  publik  melalui  unit-unit pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, seperti sekolah swasta, klinik pengobatan atau rumah sakit swasta, dan lain-lain.
Untuk  menjamin  pelaksanaan  pelayanan  publik  berjalan  dengan  baik  dan masyarakat  mendapatkan  kualitas  barang  dan  jasa  dengan  baik,  yang  sesuai dengan  standar  pelayanan  minimal,  anggota  DPRD  bisa  melakukan  pengawasan langsung ke unit-unit pelaksana teknis daerah. Pengawasan bisa dilakukan secara proaktif  dengan  melakukan  peninjauan  lapangan  secara  acak  ke  UPTD  maupun sebagai respons positif terhadap pengaduan masyarakat .
3. Pengawasan ke SKPD (termasuk unit layanan).
SKPD  merupakan  institusi  penentu  kebijakan,  perencana  dan  penyelenggara pelayanan  publik  di  sektor  tertentu.  Dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik langsung  ke  masyarakat,  SKPD  didukung  oleh  UPTD  (dan  service  provider swasta). Dalam hal ini, SKPD memberikan mandat dan alokasi anggaran kepada UPTD  atau  perusahaan  penyedia  barang  dan  jasa.  Selain  itu,  SKPD  juga
melakukan supervisi dan pengendalian kepada UPTD. Dalam konteks ini, jika ada tindakan atau kebijakan UPTD atau penyedia layanan yang merugikan masyarakat sebagai  penerima  manfaat  pelayanan  publik,  DPRD  juga  perlu  meminta keterangan kepada pejabat SKPD.
4. Pengawasan kepada Kepala Daerah .
Pengawasan  oleh  DPRD  kepada  Kepala  Daerah  dilakukan  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  pada  umumnya.  Pengawasan  terhadap Kepala Daerah oleh  DPRD setiap tahun dilakukan terhadap  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ).    Agar  bisa  menilai  LKPJ  bupati  dengan  baik, anggota  DPRD  seharusnya  melakukan  uji  petik  terhadap  beberapa  proyek pembangunan  infrastruktur,  pengadaan  barang  dan  jasa  dalam  penyelenggaraan bidang  pendidikan  dan  kesehatan,  serta  mengidentifikasi  penerima  manfaat anggaran publik di bidang pelayanan dasar, apakah sampai ke masyarakat sebagai penerima  manfaat  atau  tidak.  Terutama  untuk  program  maupun  proyek  yang mendapatkan alokasi anggaran yang besar. Misalnya, jika ada program pemberian beasiswa pendidikan yang anggarannya mencapai miliaran rupiah, anggota DPRD perlu mendapatkan informasi tentang penerima manfaat beasiswa tersebut. Hal ini untuk  melihat  apakah  program  beasiswa  ditujukan  untuk  meningkatkan  akses masyarakat  miskin  atau  tidak.  Dalam  proyek  pembangunan  infrastruktur  berupa jalan,  saluran  irigasi,  saluran  drainase,  maupun  pasar,  anggota  DPRD  dapat melakukan  penelusuran  pelaksanaan  proyek  dengan  melibatkan  konstituennya  di daerah pemilihan.
I  Ketut  Susila  Umbara,  menjelaskan  bahwa  pengawasan  DPRD  Kabupaten Buleleng  ada  yang  dilakukan    secara  terencana  dan  ada  yang  dilakukan  secara insidentil.  Pengawasan  berbasis  pengaduan  masyarakat  umumnya  dilakukan secara  insidentil.  Pengawasan  terencana  dan  periodic  dilakukan  terhadap  unit layanan dan satuan kerja perangkat daerah.
I  Ketut  Susila  Umbara    menyepakai  bahwa    ada  beberapa  kemungkinan tindak  lanjut  yang  bisa  dilakukan  oleh  anggota  DPRD  berdasarkan  hasil-hasil pengawasan:
a. Tindakan perbaikan, baik secara adminsitrasi dan kualitas pelayanan.
b. Tindakan penghentian proyek maupun  program.
c. Tindak  lanjut  berupa  tindakan  hukum.  Khusus  untuk  tindak  lanjut  secara hukum  ini  DPRD  harus  menyerahkan  otoritas  secara  penuh  pada  otoritas yang  berwenang  yaitu  kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan  atau  kepala lembaga-lembaga lain yang berwenang.
Tindak  lanjut  pengawasan  yang  membutuhkan  keterlibatan  DPRD  secara langsung  adalah  tindak  lanjut  yang  berkaitan  dengan  tindakan  perbaikan. Sekurang-kurang, terdapat lima tindakan perbaikan, yaitu: perbaikan pengorganisasian, perubahan alokasi APBD, perbaikan regulasi, dan mengusulkan raperda.
1. Perbaikan Pengorganisasian. Perbaikan pengorganisasian, umumnya dilakukan  untuk  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  pelayanan  publik. Beberapa  program  pemberian  subsidi  untuk  masyarakat  miskin  dikeluhkan masyarakat tidak tepat sasaran. Dalam program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)  misalnya  atau  program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  banyak kepala keluarga  yang mengeluhkan adanya salah sasaran, dalam  arti banyak keluarga  yang  cukup  mampu  menjadi  penerima  bantuan  sedangkan  yang lebih  miskin  tidak.  Dalam  kasus  ini  DPRD,  dengan  dukungan  masyarakat sipil,  bisa  mengusulkan  perbaikan  organisasi  program  agar  bantuan  subsidi benar-benar diterim oleh keluarga miskin.
2. Perubahan  Alokasi  APBD.  Ada  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  kualitas pelayanan publik di daerah. Salah satu yang sering dikeluhkan penyelenggara pelayanan  publik  dan  juga  kadang  terabaikan  adalah  minimnya  alokasi anggaran yang tersedia, sehingga sulit memenuhi standar layanan yang sudah ditetapkan.  Di  sebuah  daerah  kabupaten/kota,  banyak  ditemukan  sekolah yang melakukan pungutan dana bantuan sekolah kepada orangtua siswa, baik berupa SPP maupun uang bangunan bagi siswa baru. Hal ini dikeluhkan oleh para  orangtua  karena  sebelumnya  adanya  peraturan  yang  melarang  adanya pungutan  biaya  pendidikan  di  Sekolah  Dasar  (SD)  maupun  di  SMP,  dan  di sisi  lain  dalam  APBD  alokasi  dana  pendidikan  cukup  besar.  Setelah dilakukan pengecekan ke sekolahsekolah dihimpun informasi bahwa sekolah-
sekolah tidak mendapatkan dukungan anggaran daerah yang cukup. Terhadap hal  ini,  DPRD  bisa  mengusulkan  perubahan  alokasi  anggaran  untuk penyelenggaraan pendidikan dasar (SD dan SMP) untuk menjamin akses bagi masyarakat  mendapatkan  pendidikan  dasar.  Pengusulan  alokasi  anggaran untuk  unit-unit  penyelenggara  pendidikan  dasar  dapat  dilakukan  dalam pembahasan anggaran perubahan maupun dalam RAPBD tahun berikutnya.
3. Perbaikan  Regulasi.  Berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pendidikan  dasar  9 tahun,  yang  meliputi  SD  dan  SMP,  beberapa  sekolah  membuat  kebijakan untuk memungut uang bangunan dan SPP, karena Biaya Operasional Sekolah (BOS)  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  tidak  cukup.  Keputusan  ini didukung  oleh  Komite  Sekolah  yang  merupakan  institusi  perwakilan orangtua  siswa  di  sekolah.  Namun  dalam  pelaksanaannya,  banyak  orangtua siswa  yang  keberatan  karena  nilai  pungutan  dianggap  terlalu  besar.  DPRD dalam  hal  ini  bisa  mengusulkan  perbaikan  regulasi  yang  berkaitan  dengan beberapa hal:
a. Tentang batas tertinggi pungutan yang boleh dilakukan oleh sekolah
b. Prosedur penentuan pemungutan uang sekolah yang harus mendapatkan persetujuan  orangtua  siswa  dalam  forum  pertemuan  orangtua  siswa, tidak hanya dari pengurus Komite Sekolah.
c. Usulan tambahan dana APBD untuk pendidikan/sekolah.
4. Mengusulkan  Raperda.  Undang-Undang  memberikan  hak  inisiatif  bagi DPRD  untuk  mengusulkan  pembentukan  regulasi  di  wilayah  kerjanya. Regulasi  bisa  diperuntukkan  untuk  perbaikan  atas  masalah  sosial  atau mempertahankan  kelestarian  dalam  masyarakat.  DPRD  bisa  mengusulkan perda tentang lingkungan hidup, tata ruang, pengendalian bencana alam, dll. Prasyarat  untuk  mengajukan  usul  legislasi  sesuai  dengan  tata  tertib  yang berlaku, yakni lima orang anggotaDPRD dari fraksi yang berbeda.
5. Perbaikan  Rencana  Strategis  Daerah.  Kepala  Daerah,  diharuskan  membuat Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik. Melalui RPJMD, diharapkan pembangunan akan lebih terencana dan terarah.

## PENUTUP
Dari  uraian  di  depan  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai  berikut  sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah:
1. Tata  cara  penerimaan  pengaduan  masyarakat  dalam  rangka  pelaksanaan fungsi  pengawasan  DPRD  Kabupaten  Buleleng  Periode  2009-2014  adalah sebagai  berikut:  pengaduan  dapat  disampaikan  kepada  anggota  DPRD, Komisi,  Gabungan  Komisi,  Panitia  Khusus  (Pansus),  Pimpinan,  maupun Fraksi,  Setelah  diterima  pengaduan  tersebut  akan  dianalisis.  Jika  aduan tersebut  bersifat  ringan  segera  dilakukan  evaluasi  dan/atau  perbaikan,  Jika aduan  tersebut  bersifat  sedang dan berat  dilakukan peninjauan lapangan  dan analisis.  Setelah  itu  dilakukan  upaya  perbaikan  sebagai  bentuk  umpan  balik kepada masyarakat.
2. Tindak  lanjut  dari  penerimaan  pengaduan  masyarakat  dalam  rangka pelaksanaan  fungsi  pengawasan  DPRD  Kabupaten  Buleleng  Periode  2009- 2014  berupa:  tindakan  perbaikan,  baik  secara  adminsitrasi  dan  kualitas pelayanan;  tindakan  penghentian  proyek  maupun    program,  dan  tindakan hukum. Khusus untuk tindak lanjut secara hukum harus menyerahkan otoritas secara penuh pada lembaga yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau kepala lembaga-lembaga lain yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ni’Matul  Huda.  2007. Lembaga  Negara  Masa  Transisi  Menuju  Demokrasi . Yogyakarta:UII Press.
Deddy  Supriady  Bratakusumah  dan  Dadang  Solihin,  2004. Otonomi Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah .  Jakarta:    Gramedia  Pustaka Utama.
Sujamto, 1986. Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan . Edisi Revisi. Ghalia Indonesia.
Local  Governance  Support  Program .  2009. Pengawasan  DPRD  terhadap Pelayanan Publik . Jakarta. Liky  Faizal. 2011. “ Fungsi Pengawasan DPRD Di Era Otonomi Daerah”. Jurnal
TAPIs Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011.
Marjoni  Rachman.  2008.  “Reformasi  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Membangun Model Pelayanan  Publik  Yang  Dapat Memenuhi Keinginan Masyarakat”. Prediksi . Nomor 7/Th. VI/Agustus 2008.