## Bentuk Eksistensi Hukum Islam dalam Tatanan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Muh Tabran 1 , Kurniati 2 , Abd Rahman R 3 , A. Firda 4
Program Studi Dirasyah Islamiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 1, 4
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2, 3
Email: makassau001@gmail.com 1
kurniati@uin-alauddin.ac.id 2
abdulrahmanr@uin-alauddin.ac.id 3
andifirda030@gmail.com 4
P-ISSN : 2745-7796 E-ISSN : 2809-7459
Abstrak. Hukum  Islam  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  diIndonesia,  sudah mulai  di  akui  keberadanya  dalam  tatanan  hukum,  Walau  demikian,  bukan  berarti  hukum Islam  tersebut  diberlakukan  secara  paksa  terhadap  masayarakat  atau  agama  lainnya,  ada klausul-klausul  tertentu  yang  harus  dipenuhi  agar  nilai-nilai  Islam  yang  terdapat  di  dalam hukum  tersebut  dapat  diberlakukan,  eksistensi  hukum  Islam  di  Indonesia  diperkuat  dengan teori-teori  munculnya hukum  dan bentuk  eksistensi  hukum  islam  di  Indonesia ialah menjadi sumber  hukum  serta  sudah  ada  daerah  yang  mempergunakan  hukum  islam  sebagai  hukum, dan  sudah  banyak  pula  undang-undang  yang  menyerap  dari  hukum  islam  sebagai  hukum negara diberbagai  bidang muamalah.  Metode penelitian  yang diterapkan  di  dalam penelitian ini  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  Peraturan Perundang-Undangan ( statute approach ) dan Pendekatan Konseptual ( conceptual approach ). Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  berbagai literatur  yang  mempunyai  hubungan  dengan  objek  penelitian  serta  akan  memberikan  hasil kajian yang bersifat deskriptif analitis yuridis.
Kata Kunci: Hukum, Eksistensi, Islam.
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi DOI : https://doi.org/10.55623

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana  disebutkan  dalam  landasan Konstitusional  Undang-Undang  Dasar  1945. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya di bidang  sosial,  politik  dan  ekonomi  semata, melainkan  juga  pembangunan  di  bidang
hukum.  Pembangunan  hukum  merupakan kebutuhan  yang  tidak  dapat  dielakkan terutama  di  negara-negara  yang  sedang berkembang seperti Indonesia. Sebab kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong negara untuk mengadakan penataan kembali terhadap kehidupan masyarakat,  baik  di  bidang  politik,  ekonomi
maupun  di  bidang  sosial.  Proses  untuk mengubah tata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik harus terlebih dahulu mampu melaksanakan pembangunan di bidang hukum.(Utama, 2018)
Pembangunan  dalam  bidang  hukum meliputi  usaha-usaha  untuk  mengadakan pembaharuan  pada  sifat  dan  isi  dari ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  usaha yang  diarahkan  bagi  pembentukan  hukum yang  baru  sebagai  cara  untuk  melaksanakan pembangunan masyarakat.
Indikasi  menyampaikan  Hukum  Islam dari  tengah-tengah  Hukum  Nasional  setara perhatian  akan  ditujukan  dalam  kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional. Dalam  sistem  Hukum  Indonesia  dalam  hal ketatanegaraan,menjadi lambang berdasarkan alur perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Diartikan demikian lantaran hingga  saat  ini  negara  Republik  Indonesia memberlakukan  beberapa  sistem  aturan  yg memiliki  pola  corak  dan  susunan  tersendiri. Adapun  sistem  aturan  itu  merupakan  sistem aturan  adat,  sistem  hukum  Islam  dan  sistem aturan Barat.(Roselino & Ridwan, 2022)
Eksistensi  dalam  bahwasanya  hukum Islam keberlakuannya tergantung pada umatnya
yang menjalakan untuk
menegakannya. Permasalahannya adalah sampai  saat  ini  umat  muslim  sendiri  belum dapat sepenuhnyauntuk mengaplikasikan hukum  Islam,  contohnya  untuk  menjadi nasabah  bank  masih  banyak  memilih  bank konvensional  di  banding  ke  bank  syari’ah, atau masalah pembagian waris lebih memilih di  proses  di  Pengadilan  Negeri  dari  pada  di Pengadilan Agama, dan banyak yang lainnya. Hal inilah menjadi suatu yang rancu, padahal eksistensi  hukum  Islam  dalam  peraturan perundang-undangan Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dibahas mengenai  eksistensi  hukum  Islam di Indonesia  dalam  pembentukan  peraturan perundangundangan  dan  upaya  penegakan hukum Islam di Indonesia.
METODE
Metode  Penelitian  yang  digunakan yaitu  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data skunder. Model pendekatan penelitian dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang
( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan  historis  ( historical  approach ), pendekatan komparatif ( comparative approach ), dan pendekatan konseptual ( conseptual  approach ).  Untuk  penelitian  ini, digunakan  pendekatan  perundang-undangan ( statute approach ). Pendekatan dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan undang-undang ( statuta approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case approach ). Pendekatan undang-undang ( statute  approach )  yang  dilakukan  untuk menelaah  semua  undang-undang  dan  semua hal  yang  bersangkutan  dengan  isu  hukum yang sedang dihadapi. Analisis bahan hukum dilakukan  dengan  menggunakan  metode analisis  isi  ( content  analysis  method )  yang dilakukan dengan menjelaskan tentang kedudukan  hukum  islam  pada  hokum nasional/hukum positif

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Syari’at Islam diturunkan dalam bentuk yang  umum  dan  garis  besar  permasalahan. Oleh  karena  itu,  hukum-hukumnya  bersifat tetap, tidak berubah-rubah lantaran berubahnya  masa  dan  berlainannya  tempat. Untuk  hukum-hukum  yang  lebih  rinci, syari’at Islam hanya menetapkan kaedah dan memberikan  patokan  umum.  Penjelasan  dan rinciannya disertakan pada ijtihad para ulama pemuka  masyarakat.  Dengan  menetapkan patokatn-patokan  umum  tersebut,  syari’at Islam  dapat  benar-benar  menjadi  petunjuk yang  universal,  dapat  diterima  di  semua tempat  dan  setiap  saat.  Setiap  saat  umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan al- Qur’an,  sehingga  mereka  tidak  melenceng. Ajaran  Islam  bersifat  Universal,  yakni
meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi  pada  daerah  tertentu  seperti  ruang lingkup  ajaran-ajaran  Nabi  sebelumnya. Ajaran  Islam  berlaku  bagi  orang  Arab  dan orang ‘Ajam (nomorn Arab), kulit putih dan kulit  hitam.  Universalitas  hukum  Islam  ini sesuai  dengan  pemilik  hukum  itu  sendiri (Allah
Subnanawatta’ala) yang kekuasaanNya tidak terbatas. Di samping itu Hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok  untuk  setiap  zaman).  Bukti  yang menunjukan apakah hukum  Islam memenuhi sifat  tersebut  atau  tidak,  harus  dikembalikan kepada al-Qur’an, karena al-Qur’an merupakan  wadah  dari  ajaran  Islam  yang diturunkan  Allah  kepada  umat  manusia  di muka bumi ini.(Irsyad, 2022)
Menurut  Bayraktar  Bayrakli  makna terkaya  dan  terdalam  dari  istilah  eksistensi adalah  ditemukan  dalam  bahasa  Arab. Eksistensi  berasal  dari  akar  kata  kerja wajada, bentuk  kata  kerja  ini  berarti “menemukan”  dan  turunannya  adalah  wujud (ada), Wijdan (sadar), wajd (nirwana)  dan wujd.  Ketika  digunakan  dalam  bentuk wajd,wujd dan wijdan berarti  “mempunyai milik,”  dan  mempunyai  milik  pada  akhirnya mengantarkan pada wujud independen, yakni wujud  yang  tidak  tergantung  pada  yang lain.(Saihu, 2022)
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  eksistensi  berarti  keberadaan,  artinya segala  sesuatu  yang  ada  atau  yang  muncul yang  dapat  ditemukan  atau  dirasakan  pada diri  manusia,  baik  secara  fisisk  maupun metafisik, empiris maupun meta empiris.
Untuk  mengetahui  eksistensi  hukum Islam  di  Indonesia  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dengan  teori  eksistensi  yang  dikemukakan oleh Ichtijanto, penafsiran teori ini mengungkapkan  eksistensi  hukum  Islam dalam hukum nasional
sebagai berikut:(Utama, 2018)
1. Hukum  Islam  sebagai  bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2. Hukum  Islam  adalah  hukum  yang mandiri  dan  diakui  keberadaannya,
dan karena kekuatan dan wibawanya, maka  hukum  nasional  memberikan status sebagai hukum nasional Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
3. Hukum  Islam  sebagai  bahan  utama dan  unsur  utama  hukum  nasional Indonesia.
Hukum  (fikih)  Islam  mengandung aspek  elastisitas  yang  besar  yang  kembali pada ikatan asasi di dalam penetapan hukum Islam  itu  sendiri.  Di  antara  faktor  penyebab elastisitas  itu  menurut  Uways  adalah  Allah sebagai  Pembuat  hukum  tidak  menetapkan secara taken  for  granted segala  hal,  bahkan Dia  membiarkan  adanya  suatu  wilayah  yang luas  tanpa  terikat  dengan  nash.  Tujuannya adalah untuk memberikan keleluasaan, kemudahan,  dan  rahmat  bagi  makhluk-Nya (Aibak, 2017)
Teori Eksistensi Hukum Islam di Indonesia
Eksistensi  hukum  Islam  yang  hidup di kalangan  masyarakat  diakui  sendiri  oleh ahli    hukum    Belanda    Van    den    Berg, dengan  menyatakan    bahwa    hukum    yang berlaku  di   Indonesia  adalah  hukum   yang sesuai    dengan  agama    yang    dipeluknya. Akan  tetapi,    fakta    ini    berubah    dengan politik    pemerintah  kolonial  Belanda    yang menyadari    bahwa    hukum    Islam    adalah salah    satu    pilar    kekuatan    yang    dapat melakukan perlawanan atas kebijakan politik Belanda.  Oleh  karena  itu,  atas  saran  ahli hukum  Belanda    (Hurgronje    dan    Van Vollenhoven)    maka    pihak    Belanda merubah    kebijakannya  dengan    menetapkan bahwa    hukum    Islam    berlaku    jika    telah diadopsi    oleh    hukum    adat.  Kaitannya dengan  hal  ini,  dalam  pasal  134  ayat  (2) IndischeStaatsregeling(IS)dirumuskan:(Ma’u , 2018)
“Dalam    hal    terjadi    perkara    perdata antara sesama orang Islam akan  diselesaikan oleh hakim agama Islam  apabila hukum adat mereka  menghendakinya  dan  sejauh  itu
tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi”.
Penerimaan  dan  pelaksanaan  Hukum Islam  di  Indonesia,  memang  terlihat  jelas pada  masa  kerajaan-kerajaan  Islam  awal. Pada zaman Kesultanan Islam, Hukum Islam sudah  diberlakukan  secara  resmi  sebagai hukum  negara.(Hardjono,  2008).  Historis mencatat  bahwa  salah  satu  daerah  yang mempergunakan  hukum  islam  ialah  daerah istimewah Aceh, atau pada masa pemerintahan Sultan Agung, misalnya, Hukum  Islam  telah  diberlakukan  walaupun masih tampak sederhana.
Eksistensi    hukum  islam  di  Indonesia dipegaruhi oleh beberapa teori yang menjadikan landasan berfikir. Dimana keberadaan  yang  dimaksud  adalah  adanya pengaruh faktor teori sebagi berikut:
Teori Receptio
In Complexu merupakan  teori  yang  diberlakukan  oleh VOC  melalui  Regerings  Reglemen  (RR) pada  tahun  1885  (Ikhlas  et  al.,  2022).  Salah satu  ahli  hukum  Belanda  yang  mengakui eksistensi  dan  berlakunya  hukum  Islam adalah  Solomon  Keyzer  (1823-1868)  Ia berpendapat  bahwa    di    Jawa    (Indonesia) berlaku    hukum    Islam,    sehingga    hukum tersebut    tidak    bisa  dipisahkan    dari kehidupan masyarakatnnya. Tokoh selanjutnya    yang    menguatkan    teori Receptio    Complexu  adalah  Lodewijk Willem    Christian    Van    Den    Berg    tahun 1845-1927.    Ia  menyatakan    bahwa    bagi orang  Islam  berlaku  penuh  hukum  Islam, sebab  mereka  telah  memeluk agama Islam dan  tunduk  kepada  ajarannya,  walaupun dalam pelaksanaanya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan.(V.A.R.Barao et al., 2022)
Kemudian, hadirnya receptio in complexu  dibantah  oleh  Snouck  Hurgronje dan  C.  Van  Vollenhoven  melalui  teori receptie-nya,  dalam  teori  ini  memiliki  3 prinsip  utama  yang  dikemukakan  oleh Islamolog  asal  Belanda  yakni  Snouck Hurgronje (1857-1936), yakni:(SHADIQOH, 2022)
1. Semua  masalah  ritual  keagamaan, atau  aspek  peribadatan  dalam  Islam, rakyat  Indonesia  harus  diberikan kebebasan  dalam  menjalankannya, artinya  bahwa  pemerintahan  Belanda tidak akan mencampuri urusan keimanan mereka, karena hal tersebut merupakan  wilayah  yang  sangat sensitif bagi umat muslim.
2. Berkaitan  dengan  lembaga  sosial  di dalam Islam, atau hubungan muamalah  di  dalam  Islam,  berkaitan dengan perkawinan kewarisan,
perwakafan, dan juga hubungan sosial lainnya  pemerintah  harus  berusaha untuk menghormati dan mempertahankan keberadaannya. 3. Dalam permasalahan politik, pemerintahan  tidak  diperbolehkan melakukan  seruan-seruan  yang  dapat mengakibatkan  adanya  guncangan politik  atau  melawan  pemerintahan Belanda.
Dalam teori receptie tersebut mejelaskan  bahwa  Hukum  Islam  bukanlah hukum,  karena  hukum  Islam  baru  dikatakan hukum kalau diterima oleh hukum adat, oleh karena  itu  hukum  adat  lah  yang  menentukan berlakunya  hukum  Islam.  Sebagai  contoh pengaruh teori ini di Indonesia, misal hukum pidana  Islam  yang  bersumber  dari  al-qur’an dan hadist tidak mempunyai tempat eksekusi bila  hukum  yang  dimaksud  tidak  di undangkan  di  Negara  Republik  Indonesia (Indasari,  2018).  Oleh  karena  itu  hukum pidana  Islam  belum  pernah  berlaku  pada pemeluknya secara ketatanegaraan di Indonesia  sejak  merdeka  sampai  saat  ini. Selain  itu  hukum  Islam  dapat  berlaku  bagi pemeluknya  secara  yuridis  formal  bila hukum  tersebut  telah  diundangkan  di  negara Indonesia.  Namun  demikian  bila  hukum Islam  telah  di  undangkan  maka  ada  pilihan hukum  bagi  umat  Islam  apakah  mau memakai hukum Islam ataukah tidak.
Perlu  dicatat  bahwa  dari  perjuangan mempertahankan  eksistensi  hukum  Islam pada  masa  pasca  kemerdekaan  adalah
banyaknya  teori  yang  bermunculan  sebagai counter  theory terhadap  teori  Receptie. Paling  tidak,  ada  tiga  teori  yang  mncul kemudian. Pertama, teori Receptie Exit yang dicetuskan oleh Hazairin (Siroj, 2018). Teori ini  menyatakan  bahwa  teori  Receptie  harus exit  (keluar)  dari  teori  hukum  Islam Indonesia  karena  bertentangan  dengan  UUD 45,  Al-Qur’an,  dan  Hadits.  Kedua,  teori Receptio  a  Contrario  (Hukum  &  Indonesia, n.d.).  Teori  ini  mengatakan  bahwa  hukum yang  berlaku  bagi  rakyat  Indonesia  adalah hukum  agamanya.  Hukum  adat  hanya berlaku  apabila  tidak  bertentangan  dengan hukum agama.
Ketiga, teori Eksistensi hukum Islam di Indonesia juga terlihat dalam proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan sebagaimana  dengan  teori  eksistensi  yang dikemukakan  oleh  S.AIchtijanto.  Bentuk eksistensi  hukum  Islam  dalam  hukum nasional  Indonesia  itu  adalah:(Gunawan, 2017).
1. Hukum  Islam  sebagai  bagian  materil dari hukum nasional Indonesia.
2. Hukum  islam  memiliki  kemandirian yang  diakui  adanya  dan  kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional
3. Norma hukum Islam (agama) berfungsi  sebagai  penyaring  bahan- bahan hukum nasional Indonesia
4. Hukum  Islam  sebagai  bahan  utama dan unsur utama hukum Indonesia. Dapat disimpulkan hukum Islam diakui dan  mempunyai  wibawa  sebagai  bagian  dari hukum nasional yang diakui oleh negara dan warga negara Indonesia.
Bentuk  Eksistensi  Hukum  Islam  dalam Undang-Undangan di Indonesia.
Hukum  Islam    ada  dan  mempunyai wibawa  hukum  sebagai  bagian  dari  hukum nasional  yang  diakui  oleh  negara  dan  warga negara Indonesia. Bukti adanya hukum Islam sebagai  hukum  nasional  adalah  dengan ditetapkannya  beberapa  undang-undang  atau peraturan  pemerintah  yang  tertulis  maupun
yang  tidak  tertulis  tetapi  diterapkan  di masyarakat,  bahkan  dipraktekkan  dalam ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa  Indonesia (Havizh et al., 1989).
Hal  itu  dibuktikan  dengan  adanya beberapa  ketentuan  undang-undang  atau peraturan  pemerintah  yang  tertulis  maupun tidak  tertulis  dan  dipraktekkan  dalam ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia,  adapun  bentuk  eksistensi  hukum Islam dalam perundang-undangan ialah:
1. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang Perbankan.
2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Dan & Bank, 2023) yang menjelaskan semakin memperkuat kedudukan konsepsi kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.
3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  yang diperbaharui melalui Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan.(Andriati et al., 2022)
4. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
5. Undang-undang  No.  50  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU No.  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama.
6. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
7. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004(Choeri,  2022).  tentang  Wakaf Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan  Agama  yang  memberikan kewenangan
baru
berupa penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah.
8. UU  No.  34  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
9. UU  No.  38  Tahun  1999  Tentang pengelolaan zakat (Qasim &
Sastrawati,  2022),  di  ubah  dengan Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
10. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi Daerah Istimewa.
Salah  satu  fungsi  hukum  Islam  adalah sebagai  nilai-nilai  normatif,  yang  dapat memberikan  legitimasi  terhadap  perubahan- perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan  antara  ajaran  Islam  dan dinamika  sosial.  Dengan  demikian,  hukum Islam  berfungsi  ganda.  Sebagai  hukum,  ia berusaha  mengatur  tingkah  laku  manusia (umat  Islam)  sesuai  dengan  citra  Islam,  dan sebagai  norma  ia  memberikan  legitimasi ataupun  larangan-larangan  tertentu  dalam konteks spiritual.(Ishak, 2017)
Dengan  demikian,  berlakunya  hukum Islam  memiliki  landasan  konstitusional sekaligus  landasan  yuridis  seiring  dengan perkembangan  secara  pesat  melalui  jalur kultural. Contohnya dalam praktik penyelesaian perkara perdata, kendati memberlakukan  hukum  islam  jika  pihak terkait beragama Islam dan sepakat menggunakan  syariat-syariat  Islam  sebagai landasan  materiil  hakim  dalam  memeriksa, mengadili  dan  memutuskan,  pengadilan agama  tetap  berpedoman  pada  hukum  acara perdata.  Hal  ini  memberi  bukti  kepada masyarakat bahwa negara tidak mengenyampingkan  peranan  syariat-syariat Islam  dalam  peradilan  dan  proses  penetapan produk  hukum  nasional  terlebih  adanya pandangan  bahwa  antara  sistem  hukum nasional  dan  aspirasi  mayoritas  rakyat (sistem  hukum  Islam)  pun  harus  terjalin korelasi  yang saling berkaitan baik  asas-asas maupun  kaidah  hukum  Islam  sebab  hukum tidak  terlepas  dengan  kondisi  objektif masyarakat.

## KESIMPULAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum dan  merupakan  negara  dengan  penganut agama  Islam  terbesar  di  dunia.  Hal  ini membuat negara Indonesia banyak dipengaruhi  oleh  agama  Islam,  termasuk dalam  hal  ini  adalah  hukum.  Eksistensi hukum  Islam  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari hukum tertulis (peraturan perundang- undangan)  maupun  hukum  tidak  tertulis (agama, kebiasaan, dan sebagainya).
Dalam perkembangan sistem hukum di dunia,  sistem  hukum  Islam  telah  dikenal sejak  lama.  Selain  dapat  memberikan legitimasi  terhadap  perubahan-perubahan yang dikehendaki  dalam penyelarasan antara ajaran  Islam  dan  dinamika  sosial.  Dengan demikian,  hukum  Islam  berfungsi  ganda. Sebagai  hukum,  ia  berusaha  mengatur tingkah  laku  manusia  (umat  Islam)  sesuai dengan  citra  Islam,  dan  sebagai  norma  ia memberikan  legitimasi  ataupun  larangan- larangan tertentu dalam konteks spiritual.

## DAFTAR PUSTAKA
Aibak, K. (2017). Membaca Kembali Eksistensi Hukum  Islam  Dalam  Keragaman  Hidup Dan  Kehidupan. Ahkam:  Jurnal  Hukum
Islam , 5 (2), 319–344. https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.31
9-344
Andriati,  S.  L.,  Sari,  M.,  &  Wulandari,  W.
(2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan  Menurut  UU  No.  16  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Binamulia Hukum , 11 (1), 59–68. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673
Choeri,  I.  (2022).  Optimalisasi  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  Di Kabupaten  Jepara  Imron. Jurnal  Hukum Keluarga , 5 (1), 23–40.
Dan, P., & Bank, P. (2023). J-EBI : J-EBI : 2 (1),
81–95.
Gunawan, E. (2017). Pengaruh Teori Berlakunya
Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan  Agama  Di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 15 (2), 74–93. https://doi.org/10.30984/as.v15i2.475
Hardjono,  I.  (2008).  Hukum  Islam  di  Indonesia dalam  Perspektif  Sejarah  Hukum. Suhuf ,
Muh Tabran, Kurniati, Abd Rahman R, A. Firda
20 (1), 1–22.
Havizh,  A.,  Hakim,  M.,  Curup,  P.,  Sekolah,  /, Agama,  T.,  &  Negeri,  I.  (1989). Peradilan Agama  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia . 55–66.
Hukum,  A.,  &  Indonesia,  H.  (n.d.). JUPSHU : Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum . Ikhlas,  A.,  Yusdian,  D.,  Murniyetti,  M., Nurjanah, N., & Sulaiman, S. (2022). Teori- Teori  Hubungan  Hukum  Agama  Dengan
Hukum  Negara. Jurnal  Kawakib , 3 (1),  32– 39. https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i1.44 Indasari,  D.  (2018).  Teori  Eksistensi  Hukum
Islam  Dan  Pengembangannya  Dalam  Tata
Hukum  Di  Indonesia. Thesis  Journal , 14 ,
12–26. http://eprints.polsri.ac.id/5441/ Irsyad, M. (2022). Volume : 1 , Nomor : 2 Tahun
2022  KEDUDUKAN  HUKUM  ISLAM
DALAM HUBUNGAN HUKUM NASIONAL  Volume :  1  ,  Nomor :  2  Tahun 2022 . 45 , 1–7.
Ishak,  A.  (2017).  Posisi  Hukum  Islam  dalam Hukum Nasional di Indonesia Islamic (Law Existence  In  National  Law  Of  Indonesia). Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  Dan  Hukum Keluarga Islam , 04 (01), 57–70.
Ma’u, D. H. (2018). Eksistensi Hukum Islam Di
Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan  Hukum  Islam  Pra  dan  Pasca Kemerdekaan  Republik  Indonesia). Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 15 (1), 14–30. https://doi.org/10.30984/as.v15i1.471 Qasim,  D.  S.,  &  Sastrawati,  N.  (2022). Efektivitas  Pengelolaan  Zakat  oleh  Badan Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Wajo. Siyasatuna , 3 (1), 220–232.
Roselino,  V.,  &  Ridwan,  M.  (2022).  Hukum Islam  dalam  Sistem  Nasional. Jurnal Indragiri , 2 (1), 10–16.
Saihu,  M.  (2022).  Eksistensi  Manusia  sebagai Khalifah dan Implementasinya dalam
Pendidikan Islam. Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen
Pendidikan Islam , 2 (3), 400–413.
SHADIQOH,  M.  (2022).  Analisis  Dampak  Pma No.12  Tahun  2016  Tentang  Biaya  Nikah Gratis  (Rp.0)  Di  Kua  Kecamatan  Bunut Menurut  Hukum  Keluarga  Islam. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah:  Jurnal  Hukum  Keluarga Dan  Peradilan  Islam , 3 (2),  117–128. https://doi.org/10.15575/as.v3i2.18759 Siroj, A. M. (2018). Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya  di  Indonesia. AT-TURAS:
Jurnal  Studi  Keislaman , 5 (1),  97–122. https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.326
Utama,  S.  M.  (2018).  Eksistensi  Hukum  Islam Dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 2 (1), 58. https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.166
V.A.R.Barao, R.C.Coata, J.A.Shibli, M.Bertolini, &  J.G.S.Souza.  (2022).  No Braz  Dent  J. , 33 (1), 1–12.