## ISBAT NIKAH PADA PERKAWINAN SIRI POLIGAMI TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH
Fahed Zurrofin Rozendana 1, , Kasuwi Saiban 2, Noer Yasin 3,
1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia
2 Universitas Merdeka Malang, Indonesia
3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia
* Correspondence: Fazuro309@gmail.com

## Abstract
The practice of serial polygamy carried out by the community is a legal problem because its implementation is carried out secretly and is not legally recorded by the state even though it is legal and complies with Islamic law. When viewed from the perspective  of maslahah mursalah, there is indeed no specific proposition or passage  that  mentions  that  marriage  must  be  registered  religiously,  but  looking  at  some  of  the  needs  of maslahah that there isbat nikah in marriage sirri polygamy is good to be carried out because it will have the effect of keeping away unwanted things such as misunderstandings about marital status and other difficulties in life. The method used in this study is normative with literature study. The result of this study is that some judges in the Court granted isbat nikah to polygamous sirri marriages by seeing the importance in providing proper rights and protection to a woman such as hajiyat.
Keywords : isbat marriage, siri and polygamy

## Abstrak
Praktik poligami siri yang dilakukan oleh masyarakat menjadi permasalahan hukum karena pelaksanaanya dilakukan secara sembunyi dan tidak tercatat secara sah oleh negara meskipun sudah  sah  dan  memenuhi  syariat  hukum  Islam.  Jika  dilihat  dari  sisi  pandang  prespektif maslahah  mursalah  memang  tidak  ada  dalil  atau  nas  secara  khusus  yang  menyebutkan mengenai  pernikahan  harus  dicatatkan  secara  agama,  namun  melihat  dari  beberapa kebutuhan  maslahah  yang  ada  isbat  nikah  pada  pernikahan  sirri  poligami  baik  untuk dilaksanakan karena akan memberikan dampak menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalah pahaman terhadap status perkawinan dan kesukaran lain dalam kehidupan. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  normatif  dengan  studi  kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya beberapa hakim di Pengadilan mengabulkan isbat nikah pada perkawinan sirri poligami dengan melihat pentingnya dalam memberikan hak dan  perlindungan  yang  layak  kepada  seorang  perempuan  seperti  hak  meminta  cerai, perlakuan  adil,  hak  waris  dan  lainya.  Tidak  hanya  itu  namun  juga  memberikan  jaminan payung  hukum  sesuai  pasal  6  ayat  2  KHI.  Dan  jika  melihat  dari  sisi  maslahah  mursalah menurut  As-Syatibi  isbat  nikah  dilakukan  guna  memberikan  sebuah  kemaslahatan  dalam sebuah pernikahan meskipun secara sirri pada pernikahan poligami sebagai sebuah jaminan atas  unsur  daruri  bagi  seorang  perempuan  sekaligus  menjadi  sebuah  peringanan  atas kepentingan hajiyat.
Kata Kunci : isbat nikah, siri dan poligami.
Isbat Nikah pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif...

## Pendahuluan
Masih  banyak  ditemui  dari  pelaku  perkawinan  poligami  yang  tidak  mencatatkan perkawinanya  yakni  menikah  secara  rahasia  atau  sering  disebut  dengan  pernikahan  siri, dikalangan masyarakat sekitar masih banyak ditemukan pelaku pernikahan poligami siri yang kemudian hendak melakukan isbat nikah dikarenakan keperluan akta kelahiran serta kartu keluarga bagi sang anak untuk dapat menduduki bangku sekolah maka sebelumnya haruslah kepada  orang  tuanya  hendak  mengesahkan  pernikahanya  terlebih  dahulu  untuk mendapatkan kekuatan serta kepastian hukum. 1
Munculah isbat nikah untuk menjawab permasalahan tersebut agar pernikahan dapat didtetapkan  dan  dicatatkan  secara  sah  di  pengadilan.  Permasalahan  isbat  nikah  terhadap pelaku  perkawinan  siri  poligami  telah  diatur  pembatasanya  oleh  Mahkamah  Agung  yang tertuang  dalam  surat  edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018  (SEMA  3  2018) mengenai pemberlakuan rumusah hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai  pedoman  pelaksanaan  tugas  bagi  Pengadilan  yang  menyatakan  bahwasanya  isbat nikah  poligami  yang  dilatar  belakangi  alasan  kepentingan  anak  tidak  dapat  diterima  dan akhirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan sebuah batasan mengenai terkabulnya permohonan isbat nikah poligami kepada pelaku pernikahan poligami secara siri sebelum disahkanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. 2
Hakim Pengadilan Agama jika memberikan izin diajukanya isbat nikah poligami selain memiliki wewenang dalam menimbang hukum untuk memutus suatu perkara juga melihat dari adanya pertimbangan maslahah bagi umat Islam yang berlandaskan pada maksud syar’i Allah  yakni  memberikan  kemaslahatan  bagi  hamba-Nya  secara  dunia  dan  akhirat. 3 Pembahasan ini menganalisa mengenai adanya hukum positif yang menentang diajukanya isbat  nikah  poligami  siri  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  melandasi kemerdekaan hakim dalam memberikan sebuah putusan dan dengan melihat kemaslahatan agama pada perkara isbat nikah poligami siri.

## Metodologi
Penelitian  ini  merupakan jenis  penelitian  normatif yang  memusatkan kajianya  pada konsep  hukum  positif  dan  hukum  Islam  yang  membahas  seputar  isbat  nikah  pada perkawinan sirri poligami dan akibat hukum yang timbul dari pengabulan atau tidaknya isbat nikah  perkawinan  siri  poligami  tersebut yang kemudian  selanjutnya  dihubungkan  dengan fakta empiris yang terkait dengan kondisi masyarakat sekitar. Penulis menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dasar hukum yang melatarbelakangi dari SEMA Nomor 3  Tahun  2018  dan  maslahah  mursalah  sebagai  sebuah  sumber  data  primer  dan  juga
1 Mahmud Huda Dan Noriyatul Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat  Nikah,” Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, No. 2 (2020): 98 – 119. 2 Ibrahim Munib, “Isbat Nikah Poligami Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan  Hukum  Gustav  Radbruch,”  Jurisy:  Jurnal  Ilmiah  Syariah  3,  No.  2  (18  November  2023):  58– 74, Https://Doi.Org/10.37348/Jurisy.V3i2.341.
3 Cut Putri Rahmadani, “Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami Di Mahkamah  Syariah  (Telaah  Putusan  Nomor  164/Pdt.  P/2018/Ms.  Tkn)”  (Phd  Thesis,  Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/Id/Eprint/13358.
mengambil  data  sekunder  dari  buku,  jurnal,  artikel,  dan  skripsi.  Penulis  juga  melakukan analisis terhadap isi sebuah teks untuk mendeskripsikan hasil sehingga dapat menemukan jawaban serta karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.

## Hasil dan Pembahasan

## Isbat Nikah Sirri pada Perkawinan Poligami
Pernikahan  siri  diambil  dari  bahasa  arab  yang  memiliki  arti  rahasia,  diam  dan tersembunyi dengan artian nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan diam-diam dan  tersembunyi  maksudnya  adalah  suatu  pernikahan  yang  dilakukan  dengan  diam-diam tidak diumumkan atau pernikahan yang diumumkan namun tidak dicatatkan oleh negara. Nikah siri juga kerap disebut dengan pernikahan dibawah tangan atau pernikahan yang liar yang  menekankan  pada  pesan  suami  kepada  para  saksi  untuk  merahasiakan  istrinya  dala pernikahan tersebut. 4
Kata isbat nikah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari isbat yang berarti sebuah penetapan kata isbat nkah dalam bahasa indonesia memiliki arti suatu penetapan terhadap perkawinan dengan cara mencatatkan sebagai suatu upaya dalam mendapatkan pengesahan terhadap perkawinan menurut hukum yang berlaku dalam keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/302/SK/2006 yang berisikan pedoman pelaksanaan tugas serta administrasi Pengadilan  menyatakan  bahwa  isbat  nikah  ialah  pengesahan  perkawinan  yang  telah dilangsungkan sesuai syariat agama Islam namun belum tercatat oleh KUA atau PPN yang memiliki wewenang. 5
Dasarnya isbat nikah ialah sebuah penetapan yang dikeluarkan dari Negara mengenai suatu keabsahan suatu pernikahan yang dilakukan dengan cara yang sah, isbat nikah ini ada dijadikan sebagai sebuah jalan keluar dari Negara yang diperuntukan bagi pasangan yang belum memiliki akta nikah, tetapi isbat nikah memiliki ketentuan dan batas yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (3). 6
Poligami adalah sebuah istilah dari bahasa Yunani yang berasal dari kata “poli” atau bisa disebut juga dengan “polos” yang memiliki arti banyak dan “gamen” atau “gamos” yang memiliki arti sebuah ikatan pernikahan jadi istilah kata “poligami” adalah suatu p erkawinan yang  melibatkan  lebih  dari  satu  individu.  Sedangkan  menurut  Islam  poligami  ialah  suatu perkawinan yang dilaksanakan antara laki-laki denga wanita yang jumlahnya lebih dari satu orang. Dan jika diartikan secara umum poligami sendiri adalah makna dari seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu. 7
4 Mahmud Huda And Noriyatul Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah,” Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, No. 2 (2020): 98 – 119.
5 Yusna  Zaidah,  “Isbat  Nikah  Dalam  Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  Hubungannya  Dengan Kewenangan Peradilan Agama,” Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran 13, No. 1 (2014), Http://Jurnal.Uin - Antasari.Ac.Id/Index.Php/Syariah/Article/View/170.
6 Imam Mawardi, “Analisis Terhadap Putusan Nomor. 472/Pdt. G/2012/Pa. Spg Mengenai Isbat Nikah Poligami,” Masadir: Jurnal Hukum Islam 1, No. 1 (2021): 55 – 70.
7 Muhammad Lutfi Bachtiar, “Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah” (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/40759/.
Isbat Nikah pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif...
Latar  belakang  yang  menjadi  dasar  diaturnya  poligami  dalam  Undang-undang perkawinan  ialah  karena  adanya  sebuah  praktek  poligami  yang  tidak  bertanggungjawab, sebelum  dilegalisasikanya  Undang-undang  mengenai  perkawinan  praktik  poligami  sudah menjadi  perhatian  bagi  masyarakat  dan  Negara  dikarenakan  ada  yang  sepakat  menolak poligami  namun  adapula  sebagianya  lagi  yang  setuju  akan  praktik  poligami  dengan mengambil makna bahwasanya poligami adalah sebuah ajaran Islam. Melihat pada realita kehidupan  yang  hadir  tentang  banyaknya  jumlah  perempuan  jika  dibandingkan  dengan jumlah  laki-laki  menjadikan  poligami  dianggap  sebagai  sebuah  penolong  bagi  kaum perempuan, sedangkan kelompok yang meonal praktik poligami karena melihat banyaknya mudarat dari praktik poligami.
Islam tidak melarang praktik poligami sehingga apabila seseorang ingin melakukan poligami  maka  hukumnya  sah  saja  dengan  dasar  melakukanya  bukan  untuk  semata memenuhi  nafsu  tetapi  untuk  memberikan  sebuah  kemaslahatan,  karena  hal  ini  Islam mengatur  bahwa  poligami  dibatasi  hanya  dengan  boleh  menikahi  maksimal  4  wanita, meskipun sebelum Islam datang secara terang-terangan poligami dapat dilakukan tanpa batas maksimal sehingga maksud dari praktik poligami ini boleh dilakukan apabila dalam keadaan darurat. 8
Isbat nikah poligami ialah suatu proses untuk memberikan sebuah pengakuan atas pencatatan pernikahan poligami dihadapan hukum secara sah. Karena jika tidak diisbatkan berakibat  pernikahan  poligami  dianggap  tidak  sah  di  mata  hukum  sehingga  memberikan dampak pada terancamnya hak istri dan anak. Maka adanya isbat nikah maka pernikahan poligami  dapat  disahkan  dan  dapat  memberikan  payung  hukum  bagi  pelaku  pernikahan poligami sehingga terlindungilah hak seluruh pihak.
Isbat nikah dalam poligami juga berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan khususnya dalam memberikan kepastian kepada perempuan bawasanya perempuan  memiliki  ikatan  perkawinan  serta  guna  untuk  memberikanya  hak  dan perlindungan yang selayaknya misalnya hak dalam meminta cerai, perlakuan adil, hak waris dan hak yang lain. 9

## Kajian Yuridis Hukum Positif terhadap isbat nikah perkawinan sirri poligami
Poligami pada nikah siri menurut pandangan dari hukum positif tidaklah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dikarenakan tidak adanya sebuah bukti resmi dan juga tidak tercatat oleh Negara yang menjadikan rapuhnya sebuah perkawinan yang dapat menjadikan sering  timbulnya  ingkar  atas  hak-hak  kepada  pasangan. 10 SEMA  nomor  3  Tahun  2018 memberikan  sebuah  ketetapan yang  berbunyi  “setiap  permohonan  isbat  nikah  poligami walaupun  demi  kepentingan  anak  tidak  bisa  diterima”  pada  pernyataan  ini  dipertegas bahwasanya  izin  poligami  mutlak  harus  ditempuh  untuk  mendapatkan  sebuah  legalitas.
8 Abdul Edo Munawar, “Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan”,” Jurnal Hukum 12, No. 1 (2021),
Https://Www.Academia.Edu/Download/68651528/03_Abdul_Edo_Munawar_Poligami_Ok.Pdf.
9 Iffah Fathiah, “Itsbat  Nikah  Poligami Perspektif Undang -Undang Perkawinan Dan Sema  No. 3 Tahun 2018,” Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, No. 1 (November 5, 2023): 14– 38.
10 Subhanallah Muchtar, Hendra Karunia Agustine, Dan Husnun Nafisah, “Praktik Poligami Secara Siri Di Kua Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” Al Mashalih-Journal Of Islamic Law 3, No. 1 (2022): 91 – 104.
Melihat  akibat  hukum  dilaksanakanya  nikah  poligami  siri  yang  tidak  dijalankan  sesuai prosedur  memberikan  dampak  tidak  adanya  kekuatan  hukum  tetap  sehingga  tidak  dapat disahkan dan tidak diakui oleh Negara. 11
Melihat ulang pada permohonan isbat jikah poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama  haruslah  diputus niet  ontvankelijke  verklaard (N.O)  yakni  dikatakan  bahwasanya permohonan tidak dapat diterima dengan melihat pula pada adanya penundukan hakim pada SEMA sebagai sebuah peraturan yang diberlakukan Mahkamah Agung namun kedudukan SEMA tidak berada diatas undang-undang pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka dalam  penyelenggaraan  peradilan  sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan.  Namun  sistem peradilan di Indonesia berlandaskan asas Ius Curia Novita atau Ius Novit Jus yakni setiap hakim dianggap  tahu  akan  hukum  dalam  memberi  putusan  yang  dilandasi  atas  ilmu  yang  telah dimiliki  berarti  seorang  hakim  dianggap  tahu  serta  paham  terhadap  segala  permasalahan hukum  maka  hakim  diberikan  wewenang  dalam  menentukan  hukum  objektif  yang  harus diterapkan dalam sebuah kontruksi putusan yang disesuaikan dengan materi pokok perkara antara pihak-pihak yang berperkara menyangkut hubungan hukum konkreto . 12
Pernikahan poligami yang tidak dicatatakan atau sering disebut dengan pernikahan poligami dibawah tangan akan menimbulkan akibat hukum seperti dampak pada pasangan suami  dan  istri  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  (pasal  6  ayat  1-2  KHI)  karena  dalam perkawinan  dibawah  tangan  tidak  tercatat  oleh  negara  sehingga  keduanya  tidak  memiliki ikatan  akad  perkawinan  sebagai  kontrak  perdata  dan  tidak  mempunyai  kewajiban  antara suami  dan  istri  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  pasal  30-34  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 dan 78 KHI dan dinyakatan apabila terjadi  sebuah  perceraian maka  istri  tidak  bisa  mengajukan  gugatan  atas  nafkah  terhadap suami  atau  jika  suami  meninggal  dunia  maka  sang  istri  tidak  memiliki  pengaruh  dalam pembagian harta warisan ataupun tunjangan dan juga dampak bagi anak.
Berlandasakan  pada  KUHPerdata  serta  Undang-Undang  Perkawinan  yang menajalankan prinsip “Keturunan yang sah didasari atas perkawinan yang sah” dan melihat pada  pasal  250  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa “Tiap  anak  yang  dilahirkan  atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”, selanjutnya disimpulkan,  “Anak  yang  lahir  sepanjang  perkawinan  bapak -ibunyadan  anak  yang dibenihkan di dalam perkawinan bapak-ibunya adalah anak sah da ri kedua orangtua mereka.” Ukuran pembuat Undang-Undang dalam penetapan ayah ialah jika anak lahir dalam keluarga yang orangtuanya menikah secara sah dan pembuktian anak yang sah menurut Pasal 261 KUHPerdata yaitu  “Keturunan anak -anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekadar telah dibukukan dalam register Catatan Sipil.” Jika tidak ada akta kelahiran, Pasal 261 Ayat (2) KUHPerd ata menjelaskan, “Dalam hal tidak adanya akta yang
11 Muhammad  Nasrulloh,  “Isbat  Nikah  Poligami  Siri  Perspektif  Maslahat  Mursalah  Syatibil:  Studi Sema  Nomor  3  Tahun  2018”  (Masters,  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim,  2021), Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/31142/.
12 Muhammad  Ihsan  Fauzi,  “Penanganan  Perkara  Permohonan  Itsbat  Nikah  Poligami  Secara  Siri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018,” Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 4, No. 2 (27 Desember 2021): 75 – 88, Https://Doi.Org/10.47971/Mjhi.V4i2.339.
Isbat Nikah pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif...
demikian, maka jika anak itu terus-menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak sah, kedudukan ini adalah bukti yang cukup”, dengan penjelasan anak telah menikmati perlakuan nyata dari orangtuanya sama seperti yang biasa dilakukan terhadap anak sah.” Atau melihat lebih  lanjut  pada  pasal  262  Ayat  (2)  sebagai  berikut:  1. Selalu  memakai  nama  si  Bapak; 2. Diperlakukan sebagai anak dan telah diatur pendidikan, pemeliharaan dan penghidupannya; 3. Diakui masyarakat; 4. Saudara-saudaranya mengakuinya sebagai anak bapaknya.
Namun  jika  melihat  pada  Putusan  MK  nomor  46/PUU/VIII/2010  dinyatakan bahwasanya  anak  yang  terlahir  dalam  sebuah  ikatan  poligami  siri  bisa  terakomodasi dikarenakan makna dari anak yang dilahirkan jika telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan  ketentuan  hukum  agama  meskipun  tidak  dicatatkan  maka  anak  tersebut  tetaplah disebut sebagai anak yang sah. 13
Dalam  pelegalisasian  isbat  nikah  telah  diatur  dalam  pasal  39  ayat  (4)  Peraturan Menteri  Agama  (PERMENAG)  Nomor  3  Tahun  1975  dinyatakan  bahwasanya  Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan duplikat akta nikah dengan alasan rusak, hilang atau hal lain yang melatarbelakanginya, sebab itu dalam penentuan perihal nikah, cerai atau rujuk maka haruslah ditentukan berdasarkan keputusan Pengadilan Agama. Maka dari itu  kompetensi  absolut  tentang  isbat  nikah  sebagai  sebuah  perkara  voluntair  tidak  dapat dianalogikan dalam perkara pembatalan perkawinan, perceraian atau poligami karena pada dasarnya pengadilan tidak mencari sebuah perkara melainkan sebuah perkara telah menjadi kewenangan Pengadilan  yang diberikan Undang-undang. 14
Pengadilan  memiliki  wewenang  dalam  melegitimasi  perkara  pernikahan  poligami sirri untuk diisbatkan utamanya telah diatur dalam pasal 7 KHI yang didalamnya disebutkan bahwasanya terdapat sebuah peluang bagi pasangan untuk dapat mengajukan permohonan isbat  nikah. 15 Pasangan  yang  melakukan  poligami  siri  juga  berhak  mendapatkan  jaminan payung hukum sesuai dengan pasal 6 ayat 2 KHI didasari dengan adanya sebuah penetapan terhadap poligami siri karena poligami siri juga memiliki dasar untuk memiliki buku nikah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 KHI. Jaminan payung hukum yang dimaksud adalah akibat dari isbat poligami siri sebagai peningkatan status sosial istri dalam bermasyarakat karena telah memiliki label sah atas negara selain hal itu juga berakibat positif kepada status anak dan juga hak dalam harta bersama dan juga hak waris dihadapan hukum. 16
Banyak orang yang tidak melakukan pencatatan pernikahan biasanya didominasi oleh faktor pernikahan siri atau poligami. Dilihat dari maslahah mursalah bahwasanya pencatatan pernikahan  dinilai  penting  karena  termasuk  dalam  pemenuhan  yang  dharuri  guna memberikan  perlindungan  serta  pemeliharaan  bagi  kemaslahatan  agama,  jiwa,  akal  serta keturunan dan juga harta. Kemaslahatan agama yang dimaksud dalam pencatatan pernikahan
13 Niswah Nilam Qonita, “Terobosan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Landmark Decisions Perdata Agama Tahun 2014 Dan 2020” (Masterthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/74072.
14 Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah,” Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (2020): 98 – 119. 15 Salsabila Haura Yusdika, “Analisis Prespektif Hukum Terhadap Permohonan Pengesahan Nikah Poligami Sirri,” Hakim 2, No. 2 (2024): 24 – 34. 16 Mukhtaruddin Bahrum, “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri,” Al -Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 4, No. 2 (October 10, 2019): 194 – 213.
adalah  sebagai  bentuk  praktek  ajaran-ajaran  agama  agar  tidak  dilakukan  secara  kacau, kemaslahatan pencatatan pernikahan dalam pemeliharaan jiwa adalah sebagai pemberian rasa tentram secara psikologis terhadap istri ataupun anak karena adanya rasa tentram tersebut sehingga membuat akal pikiran menjadi tidak terganggu. 17

## Kajian Fiqh Maslahah Mursalah terhadap Isbat nikah perkawinan sirri poligami
Islam tidak menyinggung tentang kewajiban sebuah perkawinan untuk dicatatkan, tetapi jika melihat dari urgensi sebuah pencatatan perkawinan maka timbulah hukum nikah apabila  tidak  mencatatkanya  dan  dapat  menjadikan  perbedaan  pandangan  Islam  dalam memandang  hukum  melakukan  perkawinan  tanpa  dicatatkan  dikarenakan  pencatatan pernikahan  akan  menimbulkan  sebuah  kemaslahatan  dan  keteraturan  kepada  sebuah keluarga sehingga menjadi sebuah suatu keharusan untuk mencatatkan sebuah pernikahan selama  kemaslahatan  ini  timbul  dari  pernikahan  pasca  dicatatkan  sehingga  hukum  untuk mencatatkan  sebuah  perkawinan  dapat  termasuk  menjadi  golongan  yang  wajib.  Sesuai dengan kaidah :
بجو وهف هب لاإ بجولا متي لا ام
Artinya: “Perkara yang tidak akan sempurna adanya perkara wajib kecuali dengan keeberadan perkara tersebut, maka hukumnya menjadi wajib.”
Melihat  pada  prespektif sad  adz’dzari’ah  juga  telah  disebutkan  bahwasanya untuk mencegah dari hal yang tidak diinginkan dan merusak maka haruslah menutup dalan untuk menuju kerusakan tersebut dengan kaidah berikut:
عفد دسافلما مدقم ىلع بلج لاصلما
Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.” Dapat dipahami apabila menolak sebuah kerusakan maka akan menciptakan sebuah maslahat dan hal yang dimaksud ini adalah mencatatkan sebuah perkawinan. 18
Kata maslahah memiliki arti manfaat secara bahasa yakni sesuatu yang memberikan faedah dan kegunaan yang diambil dari kata shalaha yang memiliki arti baik yang ditujukan kepada  seseorang  atau  suatu  benda  hingga  sebuah  keadaan  yang  diartikan  dengan  artian sesuatu yang baik, dan kata mursalah memiliki arti jika dilihat dari segi bahasa adalah terputus atau terlepas. Maka dari itu arti dari maslahah mursalah adalah sebuah manfaat yang terlepas yakni  manfaat  atau  faedah  yang  tidak  disebut  atau  diungkapkan  dengan  kangsung  dalam sebuah nash. 19
Jika dilihat dari prespektif maslahah mursalah bahwasanya perempuan yang menjadi korban poligami secara siri menempati posisi yang dharury dan hajiyah karena perempuan menjadi  terlantar  karena  tidak  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  istri  secara  hukum  sebab
17 Fadhilah Bardan, “Urgensi Akta Otentik Perkawinan,” Jurnal Al -Fikrah 11, No. 2 (December 31, 2022): 160 – 71, Https://Doi.Org/10.54621/Jiaf.V11i2.483.
18 Galuh  Retno  Setyo  Wardani  Dan  Khoirul  Hidayah,  “Sanksi  Pidana  Pelaku  Poligami  Siri  Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda,” Hukum Islam 22, No. 1 (22 September 2022): 95 – 123, Https://Doi.Org/10.24014/Jhi.V22i1.13798.
19 Risti  Nurmadiah,  “Urgensi  Isbat  Nikah  Sebagai  Aspek  Legalitas  Nikah  Sirri,” Journal  of Comprehensive Islamic Studies 2, no. 2 (2023): 237 – 56.
Isbat Nikah pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif...
tidak  adanya  payung  hukum  yang  melindunginya  secara  jelas  sehingga  kehidupanya tergolong  menjadi  sangat  mudarat.  Perempuan  juga  akan  mengalami  kesulitan  karena dampak dari pernikahan poligami secara siri karena seorang perempuan tetap memiliki status istri hingga suami menyatakan talak untuk menceraikanya, maka dari itu timbulah isbat nikah poligami karena melihat akan memberikan sebuah kemaslahatan bagi sang istri.
Melihat dari maslahah mursalah menurut As-Syatibi memiliki fungsi sebagai suatu perantara  jika  dinisbatkan  kepada  daeudi  serta  berfungsi  sebagai  sebuah  keringanan  jika dinisbatkan  kepada  hajiyat  karena  secara  tidak  langsung  isbat  nikah  memberikan  sebuah kemasalahtaan  dalam  pernikahan  poligami  secara  siri  sebagai  sebuah  jaminan  atas  unsur daruri bagi perempuan sekaligus menjadi sebuah peringanan atas kepentingan hajiyat.
Meskipun isbat nikah poligami siri tidak diatur dalam Al-Quran secara detail dan juga hadits juga tidak mengaturnya namun jika dilihat dari adanya prinsip isbat nikah timbulnya sebuah upaya perlindungan atas sebuah keluarga terkhususnya dari adanya sebuah  bahaya yang  mengancam.  Prinsip  tidak  boleh  adanya  kemudaratan  dalam  sumber  hukum  Islam maka kaitan isbat nikah memberikan sebuah titik terang jika dikaitkan dengan kemaslahatan sebab maslahah mursalah adalah maslahat yang tidak diakomodir secara tekstual kasuistik oleh Al-Quran namun memiliki kesesuaian dengan prinsip universal sumber hukum Islam. 20

## Kesimpulan
Isbat nikah dalam poligami memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap  perempuan  khususnya  dalam  memberikan  kepastian  kepada  perempuan  untuk memberikan  hak  dan  perlindungan  yang  selayaknya  seperti  hak  dalam  meminta  cerai, perlakuan adil, hak waris dan hak yang lain. Pasangan yang melakukan poligami siri memiliki hak untuk mendapatkan jaminan payung hukum sesuai dengan pasal 6 ayat 2 KHI didasari dengan adanya sebuah penetapan terhadap poligami siri karena poligami siri juga memiliki dasar untuk memiliki buku nikah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 KHI. Jaminan payung hukum yang dimaksud adalah akibat dari isbat poligami siri sebagai peningkatan status sosial istri dalam bermasyarakat karena telah memiliki label sah atas negara selain hal itu juga berakibat positif kepada status anak dan juga hak dalam harta bersama dan juga hak waris dihadapan hukum. Jadi orang yang melakukan perkawinan poligami secara siri bisa jadi memperoleh hak  untuk  mengajukan  isbat  nikah  dengan  beberapa  ketentuan  dan  tentunya  dengan mengikuti prosedur secara runtut dan ketat. Dan jika dilihat dari maslahah mursalah menurut As-Syatibi  memiliki  fungsi  sebagai  suatu  perantara  jika  dinisbatkan  kepada  daeudi  serta berfungsi  sebagai  sebuah  keringanan  jika  dinisbatkan  kepada  hajiyat  karena  secara  tidak langsung isbat nikah memberikan sebuah kemasalahtaan dalam pernikahan poligami secara siri  sebagai  sebuah  jaminan  atas  unsur  daruri  bagi  perempuan  sekaligus  menjadi  sebuah peringanan atas kepentingan hajiyat.
20 Muhammad  Nasrulloh,  “Isbat  Nikah  Poligami  Siri  Perspektif  Maslahat  Mursalah  Syatibil:  Studi Sema  Nomor  3  Tahun  2018”  (Masters,  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim,  2021), Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/31142/.

## Daftar Pustaka
Bachtiar, Muhammad Lutfi. “Tinjauan normatif atas tidak diterimanya permohonan Isbat Nikah Poligami pada Nikah Siri berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2018 perspektif Maqashid  Syariah.”  Undergraduate,  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim, 2022. http://etheses.uin-malang.ac.id/40759/.
Bahrum,  Mukhtaruddin.  “PROBLEMATIKA  ISBAT  NIKAH  POLIGAMI  SIRRI.” Al- Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 4, no. 2 (10 Oktober 2019): 194 – 213. Bardan,  Fadhilah.  “Urgensi  Akta  Otentik  Perkawinan.” Jurnal  Al-Fikrah 11,  no.  2  (31 Desember 2022): 160 – 71. https://doi.org/10.54621/jiaf.v11i2.483.
Fathiah,  Iffah.  “ITSBAT  NIKAH  POLIGAMI  PERSPEKTIF  UNDANG -UNDANG PERKAWINAN  DAN  SEMA  NO.  3  TAHUN  2018.” Mawaddah:  Jurnal  Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (5 November 2023): 14 – 38.
Fauzi, Muhammad Ihsan. “Penanganan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Poligami Secara Siri  Berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018.”
Mutawasith:  Jurnal  Hukum  Islam 4,  no.  2  (27  Desember  2021):  75 – 88. https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.339.
Huda, Mahmud, dan Noriyatul Azmi. “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah.” Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (2020): 98 – 119.
———. “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah.” Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (2020): 98 – 119.
Mawardi, Imam. “Analisis terhadap Putusan Nomor. 472/Pdt. G/2012/PA. Spg mengenai Isbat Nikah Poligami.” MASADIR: Jurnal Hukum Islam 1, no. 1 (2021): 55 – 70. Muchtar, Subhanallah, Hendra Karunia Agustine, dan Husnun Nafisah. “Praktik Poligami Secara  Siri  Di  Kua  Kecamatan  Cilimus  Kabupaten  Kuningan  Ditinjau  Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Al Mashalih-Journal of Islamic Law 3, no. 1 (2022): 91 – 104.
Munawar,  Abdul  Edo.  “Aturan  Poligami:  Alasan,  Tujuan  Dan  Tingkat  Ketercapaian Tujuan”.” Jurnal Hukum 12, no. 1 (2021).
https://www.academia.edu/download/68651528/03_Abdul_Edo_Munawar_Poli gami_OK.pdf.
Munib, Ibrahim. “Isbat Nikah Poligami Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.” JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah 3, no. 2
(18 November 2023): 58 – 74. https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.341.
Nasrulloh,  Muhammad.  “Isbat  nikah  poligami  siri  perspektif  maslahat  mursalah  syatibil: Studi sema nomor 3 tahun 2018.” Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. http://etheses.uin-malang.ac.id/31142/.
Nurmadiah,  Risti.  “Urgensi  Isbat  Nikah  Sebagai  Aspek  Legalitas  Nikah  Sirri.” Journal  of Comprehensive Islamic Studies 2, no. 2 (2023): 237 – 56.
Qonita,  Niswah  Nilam.  “TEROBOSAN  HUKUM  ISBAT  NIKAH  POLIGAMI  SIRI DALAM LANDMARK DECISIONS PERDATA AGAMA TAHUN 2014 DAN 2020.” masterThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
2023. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74072.
Isbat Nikah pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif...
Rahmadani,  Cut  Putri.  “Analisis  Maqashid  Syari’ah  Terhadap  Penolakan  Itsbat  Nikah Poligami  Di  Mahkamah  Syariah  (Telaah  Putusan  Nomor  164/Pdt.  P/2018/Ms. Tkn).”  PhD  Thesis,  UNIVERSITAS  ISLAM  NEGERI  SUMATERA  UTARA, 2021. http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/13358.
Wardani,  Galuh  Retno  Setyo,  dan  Khoirul  Hidayah.  “SANKSI  PIDANA  PELAKU POLIGAMI  SIRI  DI  INDONESIA  PERSPEKTIF  MAQASHID  SYARI’AH JASSER  AUDA.” Hukum  Islam 22,  no.  1  (22  September  2022):  95 – 123. https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.13798.
Yusdika, Salsabila Haura. “Analisis Prespektif Hukum Terhadap Permohonan Pengesahan Nikah Poligami Sirri.” Hakim 2, no. 2 (2024): 24 – 34.
Zaidah,  Yusna.  “Isbat  nikah  dalam  perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  hubungannya dengan kewenangan Peradilan Agama.” Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 13, no. 1 (2014). http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/170.
© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  ShareAlike  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).