## ANALISIS  AKUNTANSI  PEMILU  DALAM PELAPORAN  DANA  KAMPANYE  GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI
Dianawati 1 *, Ahmad Yani 2 ,  Rike Selviasari 3

## Abstrak
Pemilihan umum (pemilu) 2024 ditetapkan pada 14 Februari 2024, setiap peserta pemilu memerlukan dana kampanye dan wajib melaporkan dana kampanye ke KPU sebagai pertanggungjawaban peserta pemilu. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  penerapan  akuntansi  pemilu terkait pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dalam pelaporan dana kampanye  sekaligus  sebagai  kebaruan  penelitian.  Lokasi  penelitian dilakukan pada DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  teknik  analisis  yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sumber data yang diperoleh berupa transaksi laporan awal dana  kampanye  (LADK)  periode  2023-2024.  Teknik  pengumpulan  data diperoleh  dari  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  DPD  Partai  PERINDO  Kabupaten  Kediri  belum menerapkan  akuntansi  pemilu  yang  sesuai  dengan  PKPU  No.18  Tahun 2023  Tentang  Dana  Kampanye  Pemilihan  Umum  dan  Keputusan  KPU No.1677 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan  Umum.  Pengakuan,  penyajian,  dan  pengungkapan  transaksi LADK periode 2023-2024 masih belum sesuai standar yang berlaku karena kurangnya kompetensi SDM.
Kata Kunci: Akuntansi Pemilu, Dana Kampanye, LADK

## Abstract
The  2024  general  election  is  set  for  February  14  2024,  every  election participant  needs  campaign  funds  and  is  required  to  report  campaign funds to the Electoral Commission as an accountability participant in the election. The aim of this research is to analyze the application of election accounting  related  to  recognition,  presentation  and  disclosure  in campaign finance reporting as well as new research. The location of the research  was  the  PERINDO  Party  Regional  Board,  Kediri  Regency. The research  method  used  is  qualitative  with  analytical  techniques,  namely data  collection,  data  reduction,  data  presentation,  drawing  conclusions and  verification.  The  data  source  obtained  is  in  the  form  of  initial campaign  fund  report  transactions  for  the  2023-2024  period.  The research  results  show  that  the  PERINDO  Party  Regional  Board,  Kediri Regency  has  not  implemented  election  accounting  in  accordance  with Electoral  Commission  Regulation  No.18  of  2023  on  General  Election Campaign Funds and Electoral Commission Decree No.1677 of 2023 on Technical  Guidelines  for  Reporting  General  Election  Campaign  Funds. Recognition,  presentation  and  disclosure  of  initial  campaign  finance report transactions for the 2023-2024 period are still not in accordance with applicable standards due to a lack of HR competency.
Keywords: Election Accounting, Campaign Funds, LADK

## AFILIASI:
123 Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri
*KORESPONDENSI: dianawtfn@gmail.com
THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: https://e- journal.umc.ac.id/index.php/JPK
DOI: 10.32534/jpk.v11i1.5566

## CITATION:
Dianawati, D., Yani, A., & Selviasari, R. . (2024). ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI. Jurnal Proaksi, 11(1), 167 – 183. https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5566
Riwayat Artikel : Artikel Masuk: 2 Maret 2024
Di Review: 23 Maret 2024
Diterima: 31 Maret 2024

## Dianawati

## ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  (pemilu)  diadakan  secara  rutin  dalam  kurun  waktu  setiap  lima  tahun  sekali (Siagian  dkk., 2022) .  Pemilu  di  Indonesia  adalah  panggung  nyata  bagi  kedaulatan  rakyat (Arifulloh, 2015) ,  dimana  dalam  pemilihan  pemimpin  setiap  warga  negara  terlibat  secara  langsung (Ilham  & Hasba,  2023) .  Pemilu  periode  sebelumnya  dilaksanakan  pada  tahun  2019  kemudian  pada  periode berikutnya  diselenggarakan  di  tahun  2024.  Partai  politik  mengerahkan  seluruh  sumber  daya keuangannya untuk merebut  hati masyarakat  dan tentunya memenangkan kontestasi pemilu guna memperoleh kursi sebanyak-banyaknya di tingkat legislatif (Andrias et  al., 2013 ; Hadi, 2021) . Partai politik tentu memerlukan kebutuhan finansial berupa modal untuk memperoleh kekuasaan (Ardianto, 2019 ; Pinilih S, 2017) . Partai politik membutuhkan uang sebagai modal promosi untuk memperoleh kemenangan pada kontestasi pemilu (Ananda et al., 2021 ; Frenki, 2021) , dan jika berhasil partai politik akan  terus  mengumpulkan  uang  untuk  bertahan (Natasyah,  2019) .  Masa  kampanye  pemilu  2024 berlangsung pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 dan masa pemungutan suara ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam sistem politik demokratis, partai politik memerlukan dana  kampanye  dalam  jumlah  besar (Ardianto,  2019) agar  berhasil  dalam  referendum  dan memperoleh dukungan rakyat yang tercermin dalam hasil pemilu (Noviati, 2016 ; Basuki, 2020) . Bagi partai politik yang minim akan dana kemungkinan besar berakibat kekalahan (Taniady, 2021 ; Aba et al.,  2023) .  Sistem  demokrasi  mempromosikan  dirinya  dengan  cara  berkampanye (Kansil  et  al., 2023 ; Sepriansyah et al., 2021) . Dana kampanye dikeluarkan atau dicatat dan diakui ketika berada pada masa kampanye pemilu. Dana kampanye ditujukan untuk promosi secara terang terangan dan bersifat umum dengan menunjukkan visi dan misi suatu partai politik.
Setiap  pengelolaan  dana  kampanye  wajib  dilaporkan  ke  KPU  melalui  sistem  yang  telah ditetapkan. Pelaporan keuangan merupakan bentuk transparansi yang mendukung pelaporan secara terbuka (Humaeroh et al., 2022 ; Fajaruddin, 2021) dengan optimalnya pengungkapan dana kampanye, pencegahan politik uang dapat dilakukan saat pelaksanaan pemilu (Prasetyo, 2019) . Melalui bantuan laporan  keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel,  seluruh  pemasukan  dan  pengeluaran  keuangan dicatat dan dikomunikasikan dengan jelas (Martini et al., 2019) . Penelitian laporan dana kampanye oleh Chandranegara et al. (2020) dan Andini et al. (2018) mengatakan bahwa tidak semua penerimaan dan  pengeluaran  dana  kampanye  dilaporkan,  transparansi  pengelolaan  dana  kampanye  belum diterapkan  dengan  baik  berdasarkan  penelitian (Pebratama  et  al.,  2020) .  Pentingnya  akuntabilitas laporan  dana  kampanye  dalam  perspektif  Tri  Hita  Karana,  akuntabilitas  sebagai  metamorfosis kepercayaan (Adhiputra et al, 2022) . Laporan dana kampanye dapat menjadi bahan masukan dalam menentukan  pilihan  pasangan  calon (Yuharmafitri  et  al.,  2023) .  Peserta  pemilu  dapat  dinyatakan akuntabel jika memenuhi ukuran akuntabilitas berdasarkan PKPU No. 24 Tahun 2018 dan PKPU No.29 Tahun  2018 (Sandi  et  al.,  2019 ; Azmy  &  Harahap,  2022) .  Menurut Dien  &  Rahmatika  (2021) menyatakan  bahwa  pelaporan  dana  kampanye  harus  sesuai  dengan  PSAK  45  namun  pada  pemilu pedoman pelaporan dana kampanye berbeda dengan aturan PSAK 45 sehingga tidak memakai standar PSAK  45,  pelaporan  dana  kampanye  telah  diatur  dan  berpedoman  pada PKPU  No.18  Tahun  2023 . Peraturan pelaporan dana kampanye telah mengatur mulai dari jadwal pelaksanaan pelaporan dana kampanye, pada penelitian (Sugiwa dkk., 2015) diketahui bahwa 92% partai politik tepat waktu dalam melaporkan  dana  kampanye.  Penerimaan  sumbangan  dana  kampanye  telah  diatur  dan  terdapat sanksi bagi setiap orang yang melanggar baik pemberi maupun penerima (Anjaline et al., 2014 ; Susanti, 2021) .  Sanksi  tersebut  membuat  para  petugas  penghubung  menyajikan  laporan  dana  kampanye seadanya (Fuad & Palupi, 2018) .
Pengelolaan  dana  kampanye  memuat  pencatatan  penerimaan  dan  pengeluaran  dana kampanye  dengan  dilengkapi  bukti  transaksi.  Pencatatan  dana  kampanye  dilakukan  oleh  petugas penghubung/admin  yang  telah  ditunjuk (Mantasari,  2019) ,  namun  fakta  di  lapangan  tidak  semua petugas  mempunyai  latar  belakang  akuntansi  untuk  penyusunan  laporan  keuangan (Nur  et  al.,

## Dianawati

## ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI
2023 ; Yusup et al., 2015) . Pada proses pelaporan dana kampanye terdapat perbedaan budaya, latar belakang  pendidikan  kader (Rofelawaty,  2018) ,  kondisi  sosial  menjadi  tantangan  nyata  yang  harus dihadapi (Hayati  et  al.,  2022) .  Kurangnya  pengetahuan  dan  informasi  mengenai  akuntansi  terkait pelaporan keuangan yang sesuai dapat menyebabkan potensi terjadinya salah saji dalam pencatatan (Syarifudin,  2014 ; Koroy,  2022) .  Petugas  penghubung  belum  memiliki  edukasi  mengenai  laporan keuangan  yang  sesuai  dengan PKPU  No.18  Tahun  2023 juga  dapat  disebabkan  karena  petugas penghubung  yang  ditunjuk  merupakan  anggota  keluarga  yang  dijadikan  sebagai  tangan kanan/kepercayaan  karena  untuk  merekrut  pengurus  dari  luar  memiliki  risiko  yang  sangat  tinggi apabila terdapat kebocoran data yang sifatnya privasi (Darmoko et al., 2022) .
Partai Persatuan Indonesia atau sering disingkat Partai PERINDO adalah sebuah partai politik di  Indonesia  yang  didirikan  pada  tanggal  8  Oktober  2014.  Setiap  partai  politik  memiliki  Dewan Pimpinan  Daerah  (DPD).  Penelitian  ini  menggunakan  objek  penelitian  DPD  Partai  Politik  PERINDO Kabupaten  Kediri.  Ketua  DPD  Partai  Politik  PERINDO  Kabupaten  Kediri  saat  ini  adalah  Didik  Eko Prasetio. Peneliti memilih objek tersebut karena berdasarkan pra-survey dengan pengurus DPD Partai Politik  PERINDO  Kabupaten  Kediri  terdapat  permasalahan  yang  sesuai  dengan  penelitian  ini.  DPD Partai Politik PERINDO Kabupaten Kediri telah menunjuk petugas penghubung yang belum memiliki pengetahuan secara mendetail pada pelaporan dana kampanye akuntansi pemilu. Laporan awal dana kampanye (LADK) yang telah dilaporkan pada sistem pelaporan dana kampanye, diketahui terdapat salah  saji  dalam  pencatatan  penerimaan  LADK.  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  tidak  ditemukan variabel akuntansi pemilu dalam pelaporan dana kampanye pada partai politik yang membahas terkait pembukuan/pencatatan  akuntansi  laporan  dana  kampanye.  Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk meneliti  akuntansi  pemilu  dalam  pelaporan  dana  kampanye  sekaligus  sebagai  kebaruan/novelty dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini  memberikan  ilmu  pengetahuan  berupa  prosedur  pencatatan laporan  keuangan  dana  kampanye  yang  sesuai  dengan  standar PKPU  No.18  Tahun  2023 sehingga dapat  dijadikan  sebagai  panduan  dalam  pelaporan  dana  kampanye  pada  periode  berikutnya  yaitu periode Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) serta meminimalisir potensi terjadinya salah saji laporan dana kampanye.

## KAJIAN PUSTAKA

## Peserta Pemilu
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Bab I Pasal 1 yang dimaksud dengan  Peserta  Pemilu  adalah  Partai  Politik  untuk  Pemilu  anggota  DPR,  anggota  DPRD  provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

## Dana Kampanye
Menurut PKPU No.18 Tahun 2023 Bab I Pasal 1 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Dana  Kampanye  adalah  sejumlah  biaya  berupa  uang,  barang,  dan  jasa  yang  digunakan  untuk membiayai kegiatan kampanye. Laporan Dana Kampanye terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK),  Laporan  Penerimaan  Sumbangan  Dana  Kampanye  (LPSDK),  Laporan  Penerimaan  dan Pengeluaran Dana Kampanye  (LPPDK).  Sumber  dana  kampanye  berasal  dari  peserta  pemilu,  partai politik,  pihak  lain  (perseorangan,  kelompok,  badan  usaha  non  pemerintah).  Sistem  Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang digunakan pada pemilu 2024 menggunakan sistem berbasis web yaitu  sikadeka.  Dasar  hukum  peraturan  dana  kampanye  pemilu  diatur  pada  Undang-Undang  No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mulai Pasal 325 sampai Pasal 339, PKPU No.18 Tahun 2023 Tentang  Dana  Kampanye  Pemilihan  Umum ,  dan Keputusan  KPU  No.  1677  Tahun  2023  Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum .

## Dianawati

## ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI

## Batasan Dana Kampanye
Batasan  penerimaan  sumbangan  dana  kampanye  peserta  pemilu  diatur  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Pasal 327, Pasal 331, dan Pasal 333.
1. Dana  Kampanye  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  perseorangan  sebesar Rp2.500.000.000,00.  Sedangkan  dari  kelompok,  perusahaan,  dan/atau  badan  usaha nonpemerintah sebanyak-banyaknya Rp25.000.000.000,00.
2. Dana  Kampanye  Pemilu  Partai  Politik  yang  berasal  dari  perseorangan  paling  sebesar Rp2.500.000.000,00.  Sedangkan  dana  kampanye  berasal  dari  kelompok,  perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebanyak-banyaknya Rp25.000.000.000,00.
3. Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD perseorangan tidak melebihi Rp750.000.000,00. Sedangkan  kelompok,  perusahaan,  dan/atau  badan  usaha  nonpemerintah  tidak  melebihi Rp1.500.000.000,00.

## Tahapan Pelaporan Dana Kampanye
Tahapan Pelaporan Dana Kampanye diatur dalam PKPU No.18 Tahun 2023 yakni sebagai berikut:
1. Peserta pemilu membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang digunakan sebagai alat transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan ke KPU.
2. Peserta pemilu membuat akun sikadeka sebagai sistem pelaporan dana kampanye
3. Pelaporan Awal Dana Kampanye melalui sistem
4. Pelaporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye melalui sistem
5. Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye melalui system

## Pembukuan Pelaporan Dana Kampanye
Laporan Dana Kampanye menurut Keputusan KPU No.1677 Tahun 2023 terdapat 2 jenis yaitu akun penerimaan dan pengeluaran. Akun penerimaan meliputi penerimaan sumbangan, bunga bank, dan barang  hasil  pembelian.  Akun  pengeluaran  meliputi  rapat  umum,  pertemuan  terbatas,  pertemuan tatap muka, pembuatan bahan/desain dan/atau alat peraga kampanye, pembelian asset, dan hutang. Terdapat  6  formulir  laporan  dana  kampanye  menurut Keputusan  KPU  No.1677  Tahun  2023 diantaranya yaitu:
1. Formulir 1 model LADK/LPPDK
2. Formulir 2 daftar penerimaan sumbangan dana kampanye
3. Formulir 3 laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dan kampanye
4. Formulir 4 daftar persediaan barang dana kampanye
5. Formulir 5 laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebelum periode pembukuan
6. Formulir 6 pencatatan penerimaan dan pengeluaran tim kampanye/calon anggota
7. Formulir 7 surat pernyataan tanggung jawab

## Dianawati

## ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI
Pengakuan dan Penilaian Dana Kampanye
Gambar 1. Pengakuan dan Penilaian Dana Kampanye
Sumber : IAI, 2023
Berdasarkan Keputusan KPU No.1677 Tahun 2023 , uang diakui pada saat diterima dan dinilai nominal dalam bentuk rupiah. Barang diakui saat diterima dari pembelian ataupun sumbangan dan dinilai dengan harga pasar yang wajar. Jasa diakui pada saat diterima dan dinilai dengan harga pasar yang wajar.

## Alur Penyampaian LADK
Berikut alur penyampaian LADK yang telah diatur pada Keputusan KPU No.1677 Tahun 2023 :
1. Partai  politik  peserta  pemilu  berkoordinasi  dengan  KPU  untuk  memastikan  kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya
2. Menyampaikan  LADK  paling  lama  14  hari  sebelum  hari  pertama  jadwal  pelaksanaan Kampanye Pemilu
3. Memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK sebelum mengirimkan kepada KPU
4. Melakukan generate LADK melalui sikadeka
5. Melakukan  pemeriksaan  terhadap softfile selanjutnya  surat  pendaftaran  dicetak  dan ditandatangani
6. Mengunggah softfile LADK,  dokumen  bukti fotocopy buku  rekening,  salinan  bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom file pendukung
7. Melakukan submit LADK pada sikadeka
8. Menerima  tanda  terima  dari  KPU  apabila  berdasarkan  hasil  pencermatan,  LADK  sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK

## Potensi Masalah dan Penanganan LADK
Potensi masalah yang terjadi pada saat pelaporan dana kampanye yaitu penyampaian LADK oleh  peserta  pemilu  melebihi  waktu  yang  telah  ditentukan.  Apabila  terjadi  maka  peserta  pemilu

## Dianawati

## ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI
dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan. Solusi penanganan  apabila  terlambat  menyampaikan  LADK  yaitu  dengan  membuat  berita  acara penyampaian  LADK  dan  klarifikasi,  kemudian  mengkoordinasikan  dengan  Bawaslu  setempat  agar dibuatkan berita acara dan mengirimkan berita acara tersebut kepada KPU RI. (Fauziyah, 2019)
Kerangka Berpikir
Gambar 1. Pengakuan dan Penilaian Dana Kampanye
Sumber : Data diolah peneliti, 2024
Kerangka berpikir penelitian ini adalah input, process, dan output:
Input : M i engid i entifikasi p i ermasalahan t i erkait p i elap i oran dana kampany i e. Tahap awal p i en i eliti m i engumpulkan  data  b i erdasarkan  hasil  wawancara,  dan  d i okum i entasi. Input p i en i elitian  ini  b i erupa sumb i er daya manusia (SDM), Undang-Undang dan p i eraturan yang b i erlaku. Process: Data yang diperoleh, lalu dianalisis dan diklasifikasikan dengan bentuk uraian atau laporan yang terinci, kemudian menjelaskan mengenai sistem dan prosedur pembukuan laporan dana kampanye yang sesuai ke petugas penghubung peserta pemilu dengan menunjukkan pedoman dari PKPU No.18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No.1677 Tahun 2023 , bukan hanya pengetahuan dari peneliti.
Output: Data yang telah dianalisis dan diklasifikasikan disusun sesuai dengan aturan yang berlaku mulai  dari  pencatatan  transaksi  hingga  pelaporan  dana  kampanye. Peneliti  membuatkan  panduan pelaporan  dana  kampanye  mulai  dari  pencatatan  jurnal,  rekapitulasi  dan  ilustrasi  LADK yang  telah disesuaikan.  Penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  panduan  dalam  proses  pelaksanaan  pelaporan dana  kampanye  pemilu  agar  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Penduan  pelaporan  dana kampanye yang sesuai standar dapat mencegah/meminimalisir potensi terjadinya salah saji dalam hal pencatatan maupun penginputan data, dan menghindari larangan yang telah ditetapkan agar tidak terkena sanksi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di DPD Partai Politik PERINDO Kabupaten Kediri yang beralamat di Jl. Erlangga No.155, Katang,  Sukorejo,  Kec.  Ngasem,  Kabupaten  Kediri,  Jawa  Timur  64182.  Tujuan  penelitian  deskriptif
Penerapan Akuntansi Pemilu Laporan Dana Kampanye DPD Partai PERINDO
Kabupaten Kediri
Penyajian Akuntansi Pemilu dalam
Laporan Dana Kampanye sesuai PKPU No.18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU
No.1677 Tahun 2023
Mengidentifikasi Pencatatan Laporan Dana Kampanye DPD Partai PERINDO Kabupaten
Kediri

## Dianawati

## ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI
kualitatif adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi pemilu dalam pelaporan dana kampanye dan  menggambarkan  permasalahan  yang  ada  sesuai  fakta  yang  terjadi.  Data  penelitian  yang digunakan adalah transaksi LADK periode 2023-2024.  Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan  dokumentasi  yang  bersumber  dari  informan  yakni  petugas  penghubung,  petugas  penghubung dalam suatu daerah pimpinan partai politik hanya terdapat 1 orang dan ketua partai politik. Metode analisis data dengan p i engumpulan data, r i eduksi data, p i enyajian data s i erta p i enarikan k i esimpulan dan v i erifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas penghubung DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri, laporan ini diketahui dibuat oleh petugas penghubung selaku admin yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Petugas penghubung juga belum memiliki pengalaman terkait pelaporan dana kampanye pada periode sebelumnya yaitu pemilu tahun 2018. Pemilihan petugas penghubung tidak memiliki  dasar  secara  sistematis  yang  artinya  petugas  penghubung  DPD  Partai  PERINDO  ditunjuk karena masih terdapat hubungan anggota keluarga. Tahap awal DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri membuka  Rekening  Khusus  Dana  Kampanye  (RKDK)  pada  awal  bulan  Oktober  tahun  2023,  sesuai dengan  mekanisme  pembukaan  RKDK.  Setelah  pembukaan  RKDK  selesai  DPD  Partai  PERINDO Kabupaten Kediri melakukan pendaftaran dan verifikasi akun untuk mengakses sistem pelaporan dana kampanye yaitu sikadeka yang berbasis web.
Jenis laporan dana kampanye yang telah dibuat oleh DPD Partai Politik PERINDO yaitu LADK, laporan ini telah disampaikan ke KPU setempat secara serentak sesuai dengan jadwal pada tanggal 7 Januari  2024.  DPD  Partai  PERINDO  Kabupaten  Kediri  ditetapkan  sebagai  peserta  pemilu  sehingga periode pembukuan Laporan Dana Kampanye partai politik peserta pemilu sebagai berikut:
1. Periode Pembukaan RKDK: 30 Desember 2022 - 27 November 2023
2. Periode LADK: 2 Januari 2023 - 6 Januari 2024
3. Periode LPSDK: 28 November 2023 - 11 Februari 2024
4. Periode LPPDK: 2 Januari 2023 - 22 Februari 2024
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  peneliti  memperoleh  data  transaksi  pada periode pembukuan LADK yaitu periode transaksi selama 6 November 2023 sampai 6 Januari 2024. Transaksi 1 pada tanggal 25 November 2023 diterima banner kampanye ukuran 2x3m dengan jumlah 30 lembar seharga Rp90.000,00 sehingga total pembelian banner Rp2.700.000,00 pembayaran secara kontan.  Transaksi  2  pada  tanggal  25  November  2023  memesan  banner  ukuran  1,25x1,75m  secara kontan  dengan  jumlah  500  lembar  seharga  Rp33.000,00  sehingga  total  pemesanan  banner Rp16.500.000,00. Transaksi 3 pada tanggal 6 Desember 2023 membeli bambu secara kontan sejumlah 530  biji  seharga  Rp15.000,00  sehingga  total  pembelian  bambu  Rp7.950.000,00  secara  kontan. Transaksi  4  pada  tanggal  7  Desember  2023  membeli  paku  3  dim  sebanyak  15kg  dengan  harga Rp15.000 per kg, paku 1,5 dim sebanyak 20kg dengan harga Rp12.500,00 per kg, dan kawat 16 dim sebanyak  20kg  dengan  harga  Rp17.500,00  per  kg.  Transaksi  5  pada  tanggal  15  Desember  2023 menyewa  kendaraan  11x  angkut  untuk  setiap  angkutan  dikenai  biaya  Rp250.000,00  pembayaran secara  kontan.  Transaksi  6  pada  tanggal  25  Desember  2023  memesan  poster  ukuran  1,25x1,75m dengan total pembelian Rp82.500.000,00 secara kredit.
Berdasarkan  dokumentasi  yang  diperoleh  diketahui  tidak  terdapat  pencatatan  aktivitas penerimaan  berupa  uang  dan  jasa.  Seluruh  transaksi  penerimaan  oleh  DPD  Partai  PERINDO  diakui sebagai  penerimaan  barang  dimuka/utang  barang.  Pengakuan  dan  penyajian  atas  pencatatan transaksi LADK oleh DPD Partai PERINDO perlu diperhatikan karena berdasarkan analisis LADK yang telah  dilaporkan  terdapat  salah  saji  atas  beberapa  transaksi  terlebih  pada  pengakuan  aktivitas penerimaan LADK yang diketahui tidak terdapat pencatatan aktivitas penerimaan berupa uang dan jasa.  Seluruh  transaksi  penerimaan  oleh  DPD  Partai  PERINDO  diakui  sebagai  penerimaan  barang

## Dianawati

## ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI
dimuka/utang barang. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui tidak terdapat pencatatan aktivitas penerimaan  dan  pengeluaran  sebelum  periode  kampanye.  Berikut  analisis  transaksi  pada  periode LADK DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri.
Transaksi 1 pada tanggal 25 November 2023 diterima banner kampanye ukuran 2x3m dengan jumlah 30 lembar seharga Rp90.000,00 sehingga total pembelian banner Rp2.700.000,00 pembayaran secara kontan. Pengakuan DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri pada transaksi tanggal 25 November 2023  DPD  Partai  PERINDO  mencatat  transaksi  sebagai  penerimaan  barang  dimuka/utang  barang senilai  Rp2.700.000,00  dan  pengeluaran  sebagai  Pembuatan/Produksi  Iklan  di Media Massa  Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan senilai Rp2.700.000,00. Pengakuan sesuai PKPU No. 18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No. 1677 pada transaksi tanggal 25 November 2023 diketahui pembayaran secara kontan/lunas dengan dilampiran bukti pembayaran berupa nota atas  nama  Calon  anggota  legislatif (caleg) DPD  Partai  PERINDO,  setiap  dana yang  digunakan  untuk kampanye wajib terekam pada rekening khusus dana kampanye oleh karena itu caleg memberikan sumbangan sejumlah dana yang dimasukkan ke RKDK yang akan digunakan sebagai alat pembayaran pengeluaran dana kampanye, petugas penghubung caleg DPD Partai PERINDO melakukan pengisian RKDK ketika saat melakukan transaksi pengeluaran saja, maka langkah pertama pencatatan transaksi akui sebagai penerimaan sumbangan Calon Anggota Legislatif senilai Rp2.700.000,00 dan pengeluaran sebagai Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye senilai Rp2.700.000,00
Transaksi  2  pada  tanggal  25  November  2023  Caleg  memesan  banner  ukuran  1,25x1,75m secara  kontan  dengan  jumlah  500  lembar  seharga  Rp33.000,00  sehingga  total  pemesanan  banner Rp16.500.000,00.  Pengakuan  DPD  Partai  PERINDO  Kabupaten  Kediri  pada  transaksi  tanggal  25 November 2023 DPD Partai PERINDO mencatat transaksi sebagai penerimaan barang dimuka/utang barang  senilai  Rp16.500.000,00  dan  tidak  mencatat  pengeluaran.  Pengakuan  sesuai PKPU  No.  18 Tahun  2023 dan Keputusan  KPU  No.  1677 transaksi  tanggal  25  November  2023  diakui  sebagai penerimaan sumbangan Calon Anggota  Legislatif senilai Rp16.500.000,00 dan pengeluaran sebagai Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye senilai Rp16.500.000,00
Transaksi 3 pada tanggal 6 Desember 2023, caleg DPD Partai PERINDO Kab. Kediri membeli bambu  secara  kontan  sejumlah  530  biji  seharga  Rp15.000,00  sehingga  total  pembelian  bambu Rp7.950.000,00  secara  kontan.  Pengakuan  DPD  Partai  PERINDO  Kabupaten  Kediri  pada  transaksi tanggal  6  Desember  2023  DPD  Partai  PERINDO  mencatat  transaksi  sebagai  penerimaan  barang dimuka/utang barang senilai Rp7.950.000,00 dan pengeluaran sebagai Pembuatan/Produksi Iklan di Media  Massa  Cetak,  Media  Massa  Elektronik,  Media  Sosial,  dan  Media  Dalam  Jaringan  senilai Rp7.950.000,00. Pengakuan sesuai PKPU No. 18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No. 1677 transaksi tanggal  6  Desember  2023  diakui  sebagai  penerimaan  sumbangan  Calon  Anggota  Legislatif  senilai Rp7.950.000,00 dan pengeluaran sebagai Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye senilai Rp7.950.000,00
Transaksi  4  pada  tanggal  7  Desember  2023  Calon  Anggota  Legislatif  membeli  paku  3  dim sebanyak 15kg dengan harga Rp15.000 per kg, paku 1,5 dim sebanyak 20kg dengan harga Rp12.500,00 per kg, dan kawat 16 dim sebanyak 20kg dengan harga Rp17.500,00 per kg. Pengakuan DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri pada transaksi tanggal 7 Desember 2023 DPD Partai PERINDO mencatat transaksi  sebagai  penerimaan  barang  dimuka/utang  barang  senilai  paku  3dim  Rp225.000,00,  paku 1,5dim  Rp250.000,00,  kawat  16dim  Rp350.000,00  dan  pengeluaran  sebagai  Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan senilai paku 3dim Rp225.000,00, paku 1,5dim Rp250.000,00, kawat 16dim Rp350.000,00. Pengakuan sesuai PKPU No. 18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No. 1677 pencatatan transaksi tanggal 7 Desember 2023 diakui sebagai penerimaan sumbangan Calon Anggota Legislatif senilai Rp850.000,00 dan pengeluaran sebagai Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye senilai Rp850.000,00

## Dianawati

## ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI
Transaksi 5  pada tanggal 15 Desember 2023 menyewa  kendaraan 11x  angkut untuk setiap angkutan  dikenai  biaya  Rp250.000,00.  Pengakuan  DPD  Partai  PERINDO  Kabupaten  Kediri  pada transaksi  tanggal  15  Desember  2023  DPD  Partai  PERINDO  mencatat  transaksi  sebagai  penerimaan barang dimuka senilai Rp2.750.000,00 dan tidak mencatat pengeluaran. Pengakuan sesuai PKPU No. 18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No. 1677 pencatatan transaksi tanggal 15 Desember 2023 diakui sebagai  penerimaan  sumbangan  Calon  Anggota  Legislatif  senilai  Rp2.750.000,00  dan  pengeluaran sebagai Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif senilai Rp2.750.000,00.
Transaksi 6 pada tanggal 25 Desember 2023 memesan poster ukuran 1,25x1,75m dengan total pembelian  Rp82.500.000,00  secara  kredit.  Pengakuan  DPD  Partai  PERINDO  Kabupaten  Kediri  pada transaksi  tanggal  25  Desember  2023  DPD  Partai  PERINDO  mencatat  transaksi  sebagai Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan senilai Rp82.500.000,00 dan tidak mencatat penerimaan. Pengakuan sesuai PKPU No. 18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No. 1677 pencatatan transaksi tanggal 25 Desember 2023 diakui sebagai  pengeluaran  sebagai  Pembuatan  Bahan/Desain  dan/atau  Alat  Peraga  Kampanye  senilai Rp82.500.000,00 dan tidak mencatat penerimaan karena pembayaran kredit.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  DPD  Partai  PERINDO  Kabupaten  Kediri,  pencatatan jurnal masih belum diterapkan. DPD Partai PERINDO hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas  berdasarkan  bukti  transaksi  kemudian  langsung  memasukkan  ke  sistem  sikadeka.  Pencatatan jurnal perlu dilakukan setiap transaksi, hal ini dapat menghindari human error seperti transaksi yang tidak tercatat dan nota hilang yang dapat menimbulkan potensi salah saji. Berikut penyajian jurnal atas transaksi DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri
Tabel 1. Jurnal Umum
DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri Jurnal Umum Periode 2023-2024 Tanggal Keterangan Ref Debet (Rp) Kredit (Rp) Nov 25 Penerimaan Sumbangan Calon Anggota Legislatif 2.700.000 Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye 2.700.000 Nov 25 Penerimaan Sumbangan Calon Anggota Legislatif 16.500.000 Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye 16.500.000 Des 6 Penerimaan Sumbangan Calon Anggota Legislatif 7.950.000 Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye 7.950.000 Des 7 Penerimaan Sumbangan Calon Anggota Legislatif 850.000 Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye 850.000 Des 15 Penerimaan Sumbangan Calon Anggota Legislatif 2.750.000 Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif 2.750.000 Des 25 Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye 82.500.000 Utang Pembelian Barang 82.500.000 Total 113.250.000  113.250.000 Sumber : Data diolah peneliti, 2024

## Dianawati

## ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI
Berdasarkan jurnal umum diketahui dana kampanye yang dibutuhkan periode 6 Januari 2024 yaitu  sebesar Rp113.250.000,00  dengan  rincian  dana  kampanye  secara  tunai Rp30.750.000,00  dan dana  kampanye  secara  kredit  sebesar  Rp82.500.000,00.  Berikut  penyajian  rekapitulasi  penerimaan dan pengeluaran LADK periode 6 Januari 2024

## Tabel 2. Rekapitulasi Peneriman dan Pengeluaran LADK
Keterangan Nominal Penerimaan Sumbangan Calon Anggota Legislatif 30.750.000,00 Pembuatan Bahan/Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye 28.000.000,00 Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif 2.750.000,00 Utang Pembelian Barang 82.500.000,00 Total 144.000.000,00

## Sumber: Data diolah peneliti, 2024
Berdasarkan  pengakuan  sesuai  dengan PKPU  Nomor  18  Tahun  2023 dan Keputusan  KPU Nomor 1677 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum formulir 1 dapat diperoleh sebagai berikut:
Tabel 3. Formulir LADK NOMOR  AKTIVITAS BENTUK DANA KAMPANYE UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) A.1 Penerimaan sebelum periode pembukuan A.2

## Penerimaan Sumbangan
1. Partai Politik
2. Calon Anggota Legislatif 30.750.000 JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 30.750.000 A.3 Penerimaan Barang Hasil Pembelian 1. Penerimaan  Barang  Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye 2. Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan
JUMLAH
PENERIMAAN
BARANG HASIL

## Dianawati

## ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI

## PEMBELIAN
TOTAL PENERIMAAN 30.750.000 B Pengeluaran sebelum periode pembukuan B.1 Pengeluaran Lanjutan Tabel 3
1. Rapat Umum
2. Pertemuan Terbatas
3. Pertemuan Tatap Muka
4. Pembuatan/Produksi  Iklan  di
Media  Massa  Cetak,  Media Massa Elektronik, Media Sosial,  dan  Media  Dalam Jaringan 5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye 28.000.000 6. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye 2.750.000 7. Kegiatan  Lain  yang  Tidak Melanggar Larangan Kampanye  dan  Peraturan Perundang-undangan 8. Pengeluaran Lainlain
a. Administrasi Bank
b. Pembelian Kendaraan
c. Pembelian Peralatan
d. Pembayaran Utang Pembelian Barang TOTAL PENGELUARAN 30.750.000 C. Utang 1. Utang Pembelian Barang 82.500.000 D. Saldo
1.
Kas di Rekening Khusus Dana
Kampanye

## Dianawati

## ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI
2. Kas di Bendahara

## 3. Barang
Sumber : Data diolah peneliti, 2024
Berdasarkan  formulir 1  LADK  yang  telah  disajikan  setiap  transaksi  dikelompokkan  dan  diisi sesuai dengan pos masing-masing. Berdasarkan transaksi DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri tidak terdapat  transaksi  penerimaan  sebelum  periode  pembukuan.  Pada  transaksi-transaksi  penerimaan dikelompokkan dan dimasukkan ke dalam formulir dengan kategori A.2 penerimaan sumbangan pada akun Calon Anggota Legislatif sebesar Rp30.750.000,00. DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri tidak menerima sumbangan dari hasil pembelian barang sehingga total penerimaan periode 6 Januari 2024 yaitu  sebesar  Rp30.750.000,00.  Berikutnya  diketahui  DPD  Partai  PERINDO  Kabupaten  Kediri  tidak terdapat transaksi pengeluaran sebelum periode pembukuan. Pada transaksi-transaksi pengeluaran dikelompokkan  dan  dimasukkan  ke  dalam  formulir  dengan  kategori  B.1  pengeluaran  pada  akun Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye sebesar Rp28.000.000,00 dan pada akun Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye sebesar Rp2.750.000,00 sehingga total pengeluaran periode 6 Januari 2024 yaitu sebesar Rp30.750.000,00. Pada  kategori  utang  terdapat  saldo  utang  sebesar  Rp82.500.000,00  karena  barang  masih  belum diterima dan belum ada pembayaran/pelunasan masih berupa pemesanan secara kredit.

## PEMBAHASAN
DPD  Partai  PERINDO  Kabupaten  Kediri  merupakan  salah  satu  partai  politik  peserta  pemilu tahun 2024. DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri beralamat di Jl. Erlangga No.155, Katang, Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182. Kategori umur partai yang masih tergolong baru ini tentunya melakukan berbagai penyesuaian dengan partai politik lain termasuk dalam hal pelaporan dana  kampanye  yang  bersifat  wajib.  Proses  pelaporan  dana  kampanye  dimulai  dari  persiapan pembukaan  RKDK  kemudian  pendaftaran  akun  sikadeka  sebagai  sistem/alat  bantu  dalam  hal pelaporan dana kampanye hingga pelaporan dana kampanye mulai dari LADK hingga LPPDK. Standar akuntansi dana kampanye tentu berbeda dengan standar akuntansi perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa. Pelaporan dana kampanye harus sesuai dengan standar PSAK 45 (Dien & Rahmatika, 2021) namun pelaporan dana kampanye berbeda dengan aturan PSAK 45 sehingga apabila memakai standar PSAK  45  dianggap  tidak  relevan.  PSAK  45  pada  partai  politik  hanya  digunakan  pada  pelaporan keuangan  tahunan  partai  politik  bukan  untuk  pelaporan  keuangan  dana  kampanye.  Pada  PSAK  45 tidak mengatur batasan sumbangan yang diterima sedangkan pada laporan dana kampanye terdapat jumlah batasan penerimaan sumbangan. PSAK 45 pada partai politik digunakan untuk siklus pelaporan tahunan  partai  politik  berbeda  dengan  pelaporan  dana  kampanye  yang  memiliki  siklus  5  tahunan. Perbedaan yang lain yaitu pada formulir/format laporan tahunan partai politik sangat berbeda dengan format  laporan  dana  kampanye  dimana  terdapat  7  formulir  laporan  keuangan  dana  kampanye. Standar pencatatan akuntansi pemilu dan penyusunan laporan dana kampanye adalah PKPU No.18 Tahun  2023 dan Keputusan  KPU  No.1677 .  Standar  ini  digunakan  sebagai  gambaran  pencatatan transaksi  dana  kampanye  agar  tidak  terjadi  salah  saji  dalam  penyusunan  laporan  dana  kampanye. Sanksi  bagi  setiap  orang  yang  melanggar  baik  pemberi  maupun  penerima  membuat  para  petugas penghubung  menyajikan  laporan  dana  kampanye  seadanya (Fuad  &  Palupi,  2018) sejalan  dengan penelitian ini, dapat dilihat bahwa petugas penghubung DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri belum memahami  dengan  baik  tentang PKPU  No.18  Tahun  2023 dan Keputusan  KPU  No.1677 sehingga melaporkan dana kampanye seadanya sebagai syarat untuk menghindari sanksi tanpa memperhatikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai akuntansi terkait pelaporan keuangan yang sesuai dapat menyebabkan potensi terjadinya salah saji

## Dianawati

## ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI
dalam pencatatan (Syarifudin, 2014) , pada penelitian ini Calon Anggota DPD Partai PERINDO memiliki keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  tersedia,  laporan  dana  kampanye  dibuat  oleh  petugas penghubung selaku admin yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Petugas penghubung ini juga belum memiliki pengalaman terkait pelaporan dana kampanye pada periode sebelumnya yaitu pemilu tahun  2019.  Pemilihan  petugas  ditunjuk  dan  ditetapkan  dengan  alasan  karena  masih  terdapat hubungan  anggota  keluarga.  DPD  Partai  PERINDO  tidak  mencari  pihak  lain  dikarenakan  untuk merekrut petugas penghubung dari luar dan tidak dikenal memiliki risiko yang sangat tinggi apabila terdapat kebocoran data.
Pada transaksi LADK periode 2023-2024, pengakuan pembelian alat peraga kampanye secara tunai  DPD  Partai  PERINDO  mengakui  pembelian  tersebut  sebagai  barang  diterima  dimuka  pada aktivitas  penerimaan  sedangkan  pada  aktivitas  pengeluaran  mengakui  sebagai  pengeluaran Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan. Pada pengakuan transaksi penyewaan kendaraan yang dibayarkan secara langsung DPD Partai PERINDO mengakui sebagai barang diterima dimuka pada aktivitas penerimaan sedangkan pada aktivitas pengeluaran tidak dilakukan pencatatan. Beberapa transaksi lain juga terdapat salah saji dan transaksi yang tidak dicatat, hal ini dapat menyebabkan saldo akhir tidak seimbang/ balance . Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang peneliti sajikan, dapat diketahui bahwa pada periode LADK  DPD  Partai  PERINDO  Kabupaten  Kediri  belum  menyajikan  LADK  secara  benar  sesuai  dengan PKPU No.18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No.1677 . Setelah melaksanakan dalam tahap pencatatan, peneliti  melanjutkan  dengan  mengklasifikasikan  transaksi  dalam  satu  periode  tersebut.  Klasifikasi transaksi  telah  peneliti  sesuaikan  dengan  pedoman PKPU  No.18  Tahun  2023 dan Keputusan  KPU No.1677 . Berikutnya peneliti membuat jurnal transaksi sebagai alat untuk memasukkan data LADK di aplikasi sikadeka, serta menyusun LADK sebagai ilustrasi dari pengakuan atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku, penyusunan ini sangat diperlukan untuk DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri  agar  dapat  dijadikan  sebagai  panduan  dalam  pencatatan  transaksi  periode  berikutnya  yaitu periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

## KESIMPULAN
Berdasarkan pencatatan dan penjelasan dari penelitian pada DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri, Petugas penghubung DPD Partai PERINDO belum memahami dengan baik tentang pedoman PKPU Nomor 18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 1677 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum . Transaksi LADK DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri tidak dicatat dengan  pembukuan  yang  rinci  pada  saat  tanggal  transaksi  namun  transaksi  laporan  awal  dana kampanye DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri telah dilengkapi dengan bukti transaksi yang sesuai. Dalam pelaporan dana kampanye akuntansi pemilihan umum petugas penghubung selaku admin yang ditunjuk  untuk  melaporkan  dana  kampanye  belum  memahami  terkait  pengakuan-pengakuan  atas transaksi yang terjadi sehingga terdapat salah saji pada saat pencatatan pelaporan dana kampanye. Kendala saat proses penginputan laporan dana kampanye pada sistem ditemukan kesalahan human error dan keterbatasan sumber daya manusia yang tidak mencatat transaksi pada pengeluaran oleh petugas  penghubung  yang  menyebabkan  kurang  lengkapnya  kesempurnaan  prinsip  akuntabilitas. Temuan  peneliti  sekaligus  menjadi  bentuk  kebaruan  dengan  penerapan  akuntansi  pemilu  yang disajikan oleh peneliti kepada DPD Partai Politik PERINDO Kabupaten Kediri sehingga dapat dijadikan sebagai  sumber  informasi  sekaligus  sebagai  panduan  dalam  pelaporan  dana  kampanye  periode berikutnya yaitu periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

## Dianawati

## ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI

## SARAN

## Saran Praktis
Peneliti  menyarankan  untuk  pemilihan  petugas  penghubung  berikutnya  memiliki  latar belakang  akuntansi  sehingga  apabila  masih  belum  memiliki  pengalaman  pada  pelaporan  dana kampanye waktu mempelajari laporan dana kampanye akan lebih cepat dibanding tidak memiliki latar belakang  akuntansi  sama  sekali.  Apabila  DPD  Partai  PERINDO  Kabupaten  Kediri  keberatan  dengan mencari  pihak  lain  dikarenakan  beresiko  maka  penguatan  pemahaman  dan  pengetahuan  terkait pelaporan dana kampanye perlu ditingkatkan oleh petugas penghubung peserta pemilu agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan sesuai dengan PKPU No.18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU  No.1677  Tahun  2023 .  Pendampingan  secara  khusus  dibutuhkan  untuk  meminimalisir  adanya salah  saji  yang  disebabkan  oleh human  error dengan  mengikuti  pelatihan  akuntansi  yang  dapat difasilitasi oleh DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri maupun pribadi melalui Kantor Akuntan Publik yang telah berpengalaman.

## Saran Teoritis
Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  mengeksplorasi  terkait  pencatatan  laporan  dana kampanye  dengan objek yang berbeda  dengan  periode  pemilu 2024 ataupun periode  pemilu  yang akan  datang  pada  tahun  2029.  Penelitian  ini  masih  sangat  jarang  dilakukan  khususnya  pada  objek pembukuan atas laporan dana kampanye. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyajikan pelaporan dana kampanye yang lengkap pada satu periode kampanye mulai dari laporan awal dana kampanye (LADK) hingga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

## REFERENCE
Aba, A., Suryadi, K., & Matang, M. (2023). Pendidikan Politik di Partai Politik yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada. PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran , 8(2), 9 – 20. https://doi.org/10.29407/pn.v8i2.19593
Adhiputra, M. W., Triguna, I. B. G. Y., & Utama, I. W. B. (2022). Satya Hredaya in Accountability of Election Campaign Funds for 2018 Bali Regional Head. International Journal of Health Sciences , 882 – 895. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns7.11485
Ananda,  R.,  &  Valentina,  T.  R.  (2021).  Modal  Politik  dan  Modal  Sosial  Athari  Gauthi  Ardi  Pada Kemenangan  Pemilu  Legislatif  Tahun  2019  di  Provinsi  Sumatera  Barat. JDKP  Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik , 2(1), 169 – 185. https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2496 Andini,  Bn.,  Monteiro,  F.,  &  Soebandi.  (2018).  Analisis  Kepatuhan,  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye(Studi  Kasus  Di  KPU  Kabupaten  Sidoarjo). Media  Mahardhika , 17 (1),  25 – 45. https://doi.org/10.29062/mahardika.v17i1.56
Andrias, M. A., & Nurohman, T. (2013). Partai Politik Dan Pemilukada (Analisis Marketing Politik dan Strategi Positioning Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya). Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan,1(3), 352-372 https://doi.org/10.37058/jipp.v1i3.2282
Anjaline, I., Anggraini, R., & Indrayati, R. (2014). Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lentera Hukum , 1 (2), 42 – 53.
https://doi.org/10.19184/ejlh.v1i1.564
Ardianto, H. T. (2019). Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat dalam kompetisi elektoral. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 1.
https://doi.org/10.14710/jiip.v4i1.4733

## Dianawati

## ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI
Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2 (2) 301-311. http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1376
Azmy, A. S., & Harahap, H. G. (2022). Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019. Independen,
3 (2), 37-48. https://doi.org/10.24853/independen.3.2.37-48
Basuki,  U.  (2020).  Parpol,  Pemilu  dan  Demokrasi:  Dinamika  Partai  Politik  dalam  Sistem  Pemilihan
Umum di Indonesia
Perspektif Demokrasi. Kosmik Hukum , 20(2), 81.
https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321
Chandranegara,  I.  S.,  Nanda,  D.,  &  Umara,  S.  (2020).  Optimalisasi  Pembatasan  Dana  Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif. Mimbar Hukum , 32 (1), 30-54. https://doi.org/10.22146/jmh.47512
Darmoko,  H. W.  Hermawan,  H., & Rochman F. (2022). Mengungkap makna akuntabilitas  dan audit atas  laporan  dana  kampanye  parpol :  bukti  dari  pemilu  legislatif  2019  Indonesia. JAMER : Jurnal Ilmu – Ilmu Akuntansi Merdeka , 3 (2), 121 – 127. https://doi.org/10.33319/jamer.v3i2.89 Dien, A., & Rahmatika, N. (2021). Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik. Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi , 13 (1), 97-107. https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.165
Fajaruddin.  (2021).  Konsep  Transparansi  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Seminar  Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora, 1 (1), 659 – 668. https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.395 Fauziyah. (2019). Akuntansi Pemilu (Pelaporan Dana Kampanye) . Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Frenki. (2021). Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia.
As-Siyasi  Journal  of  Constitutional  Law,  1 (1),  29-49.  http://dx.doi.org/10.24042/as- siyasi.v1i1.8540
Fuad, A. S., & Palupi, A. (2018). Institusionalisasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah. Journal  of  Research  and  Applications  Accounting  and  Management , 3 (1),  8 – 17. https://doi.org/10.18382/jraam.v3i1.8 Hadi, K. (2021). Rekrutmen Politik Partai Perindo Di Kota Palangka Raya Pada Pemilu Legislatif 2019.
Jurnal Review Politik , 11 (2), 171 – 201. https://doi.org/10.15642/jrp.2021.11.2.171-201 Hayati , N. N., Damayani, N. A., & Priyatna, C. (2022). Komunikasi Politik Terbuka Partai : Pelaporan Dana Kampanye PKS Jawa Barat pada Pemilu 2019. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi , XII (1), 1-21. https://doi.org/10.34010/JIPSI.V12I1.6873
Humaeroh,  S.,  Jumiati,  I.  E.,  &  Maulana,  D.  (2022).  Analisis  Transparansi  Dalam  Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. Jurnal MODERAT , 8 (1), 79 – 91. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2595
Ilham.,  &  Hasba,  I.  B.  (2023).  Sumbangan  Dana  Kampanye  Pada  Pemilu  2024  (Analisis  Regulasi
Kepemiluan di Indonesia). Unes Law Review , 6 (1), 3832-3843.
https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
Indonesia.  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  1677  Tahun  2023  Tentang  Pedoman  Teknis Pelaporan  Dana  Kampanye  Pemilihan  Umum.  Komisi  Pemilihan  Umum.  Jakarta.  Retrieved from https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-464d5456526b31524a544e454a544e45
Indonesia.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  18  Tahun  2023  Tentang  Dana  Kampanye Pemilihan Umum.
Komisi Pemilihan Umum. Jakarta. Retrieved from https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-464d5456526b31524a544e454a544e45
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Bab I Pasal 1 Tentang Pemilihan Umum. JDIH BPK RI. Jakarta. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu- no-7-tahun-2017

## Dianawati

## ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI
Kansil, C. S. T., Sebastian, L., & Putra, A. (2023). Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Indonesia Menjadi Sistem  Proporsional  Tertutup  Menurut  Permohonan  MK  Nomor  114/PUU-XX/2022. Jurnal Kewarganegaraan , 7 (1), 898-908. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5021 Komisi Pemilihan Umum. (2018). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Dana Kampanye Pemilihan
Umum.
Indonesia. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/173320/peraturan-kpu-no-24-tahun-2018
Komisi Pemilihan Umum. (2018). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Dana Kampanye Pemilihan Umum. Indonesia. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/173325/peraturan-kpu-no-29-tahun-2018
Koroy, T. R. (2022). Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10(1), 22-23 . https://doi.org/10.9744/jak.10.1.PP.%2022-23
Mantasari, R. (2019). Pengaruh Spa 3000 Terhadap Kepatuhan Pelapor Dana Kampanye Calon Kepala Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 8 (7), 1-17. Retrieved from http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2272
Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., Widyastuti, E., Akuntansi, J., & Jurnal, W. (2019). Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  Atas  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  Di
Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi , 2 (1), 106-123.
https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364
Natasyah,  O.  C.  (2019).  Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas  dan  Transparansi  DPD  Partai  Golkar  Kota Surabaya Terhadap Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Jurnal Politik Muda, 7 (3), 93-107. https://journal.unair.ac.id/JPM@table_of_content_80_volume7_nomor3.html
Noviati,  E.  (2016).  Demokrasi  dan  Sistem  Pemerintahan. Jurnal  Konstitusi,  10 (2),  334-354. https://doi.org/10.31078/jk1027
Nur, M. M., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan) , 10 (1), 48 – 58. https://doi.org/10.35838/jrap.2023.01 Pebratama, R., & Fachri Adnan, M. (2020). Management of the Campaign Funds in Election of Regional Head. In Advances in Economics , 125, 94-99. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.185 Pinilih, S. A. G. (2017). Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik.
Mimbar Hukum , 29 (1), 69-81. https://doi.org/10.22146/jmh.17647 Prasetyo,  W.  (2019).  Optimalisasi  Bekerjanya  Pengungkapan  Dana  Kampanye  sebagai  Strategi Pencegahan Politik Uang. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS , 5 (1), 15 – 27. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.336
Rofelawaty, B. (2018). Analisis Determinan Kesesuaian Penerapan Peraturan Komisi  Pemilu Ri No. 5 Tahun  2017  Tentang  Dana  Kampanye  Peserta    Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur, Bupati Dan Wakil  Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen, 5 (2), 30-48. http://dx.doi.org/10.31602/al-kalam.v5i2.1711
Sepriansyah, M., & Zalpa, Y. (2021). Strategi dan Marketing Politik Caleg Anwar Al Sadat Dalam Pileg 2019  Dapil  Palembang  II  Sumsel. In  Ampera:  A  Research  Journal  on  Politics  and  Islamic Civilization , 2 (2), 157-167. https://doi.org/10.19109/ampera.v2i2.7864
Siagian,  A.  W.,  Ferian  Fajar,  H.,  &  Alify,  R.  F.  (2022).  Konstitusionalitas  Penundaan  Pelaksanaan
Pemilihan Umum Tahun 2024. Jurnal Legislatif, 5(2), 101-114 . https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21026
Sugiwa, I., Arifah, M. P., Hasan, D., & Farobi, K. (2015). Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi  Bali  Pada  Pemilu  Legislatif  2014. Jurnal  Ekonomi  &  Bisnis , 14 (1),  35-40 https://doi.org/10.32722/eb.v14i1.755

## Dianawati

## ANALISIS AKUNTANSI PEMILU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE GUNA MEMINIMALISIR POTENSI SALAH SAJI
Susanti,  R.  (2021).  Politik  Uang  Dalam  Pemilu  Ditinjau  Dari  Perspektif  Yuridis  Sosiologis. Lex Renaissance , 6 (3), 578 – 590. https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10 Syarifudin, A. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan  Variabel  Intervening  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  (studi  empiris  pada  Pemkab  Kebumen). Jurnal  Fokus  Bisnis,  14 (2),  26-44. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/334269
Taniady, V. (2021). Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum: Studi Perbandingan Indonesia  dan  Selandia  Baru. Jurnal  Inovasi  Ilmu  Sosial  Dan  Politik  (JISoP) , 3 (2),  91-104. https://doi.org/10.33474/jisop.v3i2.13205
Sandi, H. W., SU, E. U., & Alfian, M. (2019). Analisis Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik (Studi Kasus Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di KPU Kabupaten Brebes). Politeknik Harapan Bersama. 1-11 Retrieved from
https://perpustakaan.poltektegal.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=21694&bid=4208031 Yuharmafitri,  Y.,  Putri,  I.  A.,  &  Ariany,  R.  (2023).  Realitas  Implementasi  Regulasi  Laporan  Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah pada Pilgub Sumbar Tahun 2020. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 5 (4), 2874 – 2885.
https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1755
Yusup, M., & Aryani, Y. A. (2015). Karakteristik Kepala Daerah, Afiliasi Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal. INTEGRITAS , 1 (1), 61-80. https://doi.org/10.32697/integritas.v1i1.114