## APLIKASI COMMUNITY GOVERNANCE DALAM  PENGELOLAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

## Kushandajani

## ABSTRACT
This research is motivated by the deepen concern toward  the concept of community governance.  There  is  a  paradigm  change  in  public  administration,  from  government  to governance.  That  paradigm  encourage  many  changes  in  public  administration,  included programs  of  poverty  reduction.  When  community  claim  any  services  that  local  government can not fulfill it, communities effort to make self-supporting and play along to each other to fulfill  their  requirement.  So,  it’s  important  thing  to  develop  commmunity  governance  as  a model  to  manage  programs  of  poverty  reduction.  The  main  purpose  this  research  is  to describe  the  application  of  community  governance  in  PNPM-MP  (Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat-Mandiri  Perkotaan).  Result  this  research  describes  that  BKM Matra as  community  can  do  the  function  of  governance,  e.g:  Community  Leadership, Community  Empowerment,  and  Community  Ownership.  Application  of  Community leadership  can  be  seen  in  developing  shared  visions  and  understandings  ,  community participation,  and co-operative behaviours. Application of  Community Empowerment can be seen in how comunity access to resources, do power sharing, and decentralize  of decision- making.  Realization  of    Community  Ownership  can  be  seen  in  how  community  develop sense of belonging, sense of caring, and valuing diversity.
Keywords: community governance, community leadership, community empowerment, community ownership.

## A. PENDAHULUAN
Dengan  bergesernya  paradigma  dalam  penyelenggaraan  kepemerintahan, dari government ke governance ,  telah  menyadarkan  berbagai  pihak  tentang  arti pentingnya domain lain dalam penyelenggaraan kepemerintahan disamping negara, yaitu corporate dan community .  Demikian  pula  dalam  menangani  masalah kemiskinan  yang  merupakan  masalah  mendasar  dalam  kepemerintahan,  peran komunitas tidak bisa diabaikan. Kemampuan Negara mendesain dan mengaplikasikan  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  bertumpu  pada kekuatan  komunitas merupakan  tantangan  terbesar,  mengingat  sampai  saat  ini pengabaikan terhadap faktor tersebut masih sangat kuat.
Meski  harus  diakui  bahwa  pada  dasarnya  dalam  penyelenggaraan governance memang domain yang  pertama  dan  utama  ada  di    pemerintah , baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Namun pemerintah bukan lagi satu- satunya  kekuatan  untuk  menyelenggarakan  pembangunan,  menilik  problem  sosial makin  lama  makin  berat  dan  mengharuskan  pemerintah  untuk  menyertakan  pihak lain dalam upaya untuk melakukan perubahan positif di masyarakat. Menyandarkan diri hanya pada satu pilar saja dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Negara atau pemerintah, saat ini sudah tidak mungkin lagi.
Harus  dibangun  keikutsertaan  dan  kesetaraan  antara  pemerintah,  swasta, dan  masyarakat.  Itu  sebabnya  konsep corporate governance dan community governance berkembang  pesat  sejak  tahun  1990an,  untuk  mengimbangi public sector  governance .  Mengingat  komunitas  makin  lama  akan  memainkan  peran penting  dalam  melakukan  perubahan-perubahan  positif,  penting  kiranya  untuk mengawali  langkah  tersebut  melalui  kajian-kajian  yang  berbasis  komunitas,  salah satunya melalui kajian tentang community governance .
Bahkan hasil kajian Krishna di desa-desa di India menunjukkan bahwa istitusi dan social  capital bekerjasama  menciptakan  partisipasi  aktif  masyarakat  desa, dengan syarat “ agents are also available who can help individuals and communities connect  with  public  decision-making  processes ”. (Anirudh  Krishna,  2002:  437-460) Selain itu, social capital yang baik akan menghasilkan community governance , yang oleh Bowles  dan Gintis disebut  sebagai “the set of small group social interactions ”. (Samuel  Bowles  and  Herbert  Gintis,  2002:  pp.  419-436)  Bagi  Bowls  dan  Gintis “ communities,  markets  and  states  are  complements,  not  subtitutes ”.  Konsep complements diantara  ketiga  domain  tersebut  dimaksudkan    untuk  menghindari tindakan  saling  mendominasi,  karena  di  masa-masa  mendatang  komunitas- komunitas  akan  meningkat  dan  memegang  peran  penting  bagi  penyelenggaraan tata  pemerintahan  ( governance ).  Selanjutnya  mereka  menyatakan    bahwa “ communities  are  part  of  good  governance  because  they  address  certain  problems that  cannot  be  handled  either  by  individuals  acting  alone  or  by  markets  and governments .
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) memenuhi  kriteria  sebagai  program  yang  mendasarkan  diri  pada  pengembangan community governance , paling tidak pada desain programnya. (Kushandajani, 2011) Namun  demikian,  sebaik-baiknya  desain  dan  perencanaan  program  akan  menjadi sia-sia  jika  tidak  dapat  diwujudkan  dalam    tataran  kontekstual.  Oleh  sebab  itu penting  kiranya  melakukan  penelitian  lanjut  untuk  melihat  bagaimana  desain program  yang  didasarkan community  governance tersebut  diaplikasikan  dalam pengelolaan  program  penangulangan  kemiskinan,  utamanya  pada  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)
Secara  teoritis community  governance dapat  didefinisikan  sebagai pengelolaan dan pengambilan keputusan pada tingkatan komunitas, yang dilakukan oleh,  bersama,  atau  atas  nama  komunitas  ( by,  with  or  on  behalf  of  a  community ), oleh  sebuah  kelompok  pemangku  kepentingan  komunitas.  (Totikidis,  Armstrong  & Francis, 2005: 2). Istilah  „ by, with or on behalf of a community ‟ dalam definisi di atas terlihat  sebagai  kontinum  untuk  mengukur  teori-teori  dan  intervensi community governance (Toikidis,  Amstrong  &  Francis,  2005:  3)  Dalam community  governance terdapat  tiga  unsur,  yaitu  c ommunity  leadership,  community    empowerment, dan community  ownership ,  yang  masing-masing  memiliki  batasan  konsep  dan  dimensi- dimensi yang menyertai.
Partisipasi  dan  komitmen  komunitas  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka merupakan  faktor  sangat  penting  bagi  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan pembangunan.  Kecilnya  partisipasi  komunitas  akan  merupakan  ancaman  bagi ketidakberhasilan  pembangunan.  Dengan  demikian  kemampuan  mengaplikasikan program  yang  mampu  mendorong  pelibatan  masyarakat  yang  tinggi  akan memberikan indikasi keberhasilan program pembangunan.

## A.1 Metoda Penelitian
Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian naturalistik ataupun field research , bahkan  sering  disebut  pula  dengan  eksploratori.  Pilihan  jenis  penelitian  tersebut dikarenakan  beberapa  pertimbangan.  Pertama,  melihat  aplikasi community governance sebagai realitas komunitas yang tidak dapat dipisahkan dari konteksnya, yaitu komunitas setempat  yang mendapat  program PNPM-MP.  Kedua,  oleh karena tidak  bisa  dipisahkan  dari  konteksnya,  maka  hasil  penelitian  ini  tidak  dimaksudkan untuk  mencari  generalisasi  yang  luas,  karena  temuan  bergantung  pada  interaksi antara peneliti dan informan dan mungkin tidak dapat ditiru karena melibatkan nilai-
nilai.  (Mulyana,  2002:159-161)  Ketiga,  mengutamakan  perspektif emic ,  artinya mementingkan  pandangan  informan,  yakni  bagaimana  ia  memandang  dan menafsirkan dunia dari pendiriannya. (Nasution: 1996, 10)
Penelitian ini  mengutamakan penggunaan data langsung ( fisrt hand) melalui teknik wawancara mendalam dengan beberapa informan.  Situs penelitian di Badan Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  Mantra  (Mangunsari  Sejahtera)  yang  terletak  di Kelurahan  Mangunsari,  Kecamatan  Gunung  Pati,  Kota  Semarang.  BKM  tersebut dipilih  sebagai  satu  kasus  penelitian  dengan  beberapa  pertimbangan.  Pertama, Kelurahan  Mangunsari  secara  sosiologis  sebenarnya  masih  mencerminkan kehidupan  perdesaan  meski  secara  administrasi  pemerintahan  menyandang  status kelurahan,  bukan  desa.  Hal  ini  membuat  posisi  ini  menjadi  unik.  Kedua,  karena menyandang  status  kelurahan  maka  Kelurahan  Mangunsari  mendapat  PNPM Mandiri Perkotaan, bukan PNPM Mandiri Perdesaan. Ketiga, pada tahun 2011 BKM Mantra  menjadi  sasaran  program  Penyediaan  Air  Minum  dan  Sanitasi  berbasis Masyarakat  (PAMSIMAS).  Untuk  melakukan  program  tersebut  dibentuk  Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) baru di tubuh BKM Mantra yang menangani program tersebut secara khusus.
Teknik  penentuan  informan  menggunakan purposive  sampling ,  dengan  para informan  yang  terdiri  dari:  anggota  BKM,  Askot Community  Development ,  Juru Buku/Sekretariat  Unit  Pengelola  Keuangan),  Kelompok  Sawadaya  Mayarakat Amaratus-Ekonomi,  Unit  Pengelola  Lingkungan),  dan  anggota  Kelompok  Swadaya Masyarakat  Griya  Mantra  7-Lingkungan.  Adapun  analisis  data  pada  prinsipnya berproses  secara  induksi –  interpretasi  –  konseptualisasi.    Penarikan  simpulan dilakukan  sejak  awal  penelitian,  sebagai  usaha  untuk  mencari  makna  data  yang dikumpulkan.  Untuk  itu  dilakukan  pencarian  pola,  tema,  hubungan  (tidak  dalam  arti variabel-kuantitatif), persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya.

## B. PEMBAHASAN
Dalam  riset  ini  realisasi community  leadership dilihat  dari  beberapa  aspek  : (1)  pengembangan  visi  dan  pemahaman  bersama  dalam  komunitas;  (2) pengembangan partisipasi dalam komunitas; (3) tumbuhkembang perilaku kooperatif dalam  komunitas;  (4)  membangun  kerjasama  dengan  pihak  luar.  Realisasi community empowerment dilihat dari: (1) upaya komunitas mengakses modal untuk kegiatan  lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi;  (2)  upaya  komunitas  membangun sumberdaya  pelaksanaan  program.  Adapun  realisasi community ownership dilihat dari:    (1)  upaya  komunitas  dalam  menumbuhkan  kepedulian  dan  tanggung  jawab terhadap  program;  (2)  mendorong  tumbuhnya  nilai  saling  menyokong  di  dalam komunitas;  (3)  mengembangkan  nilai  penghargaan  terhadap  perbedaan  dan keanekaragaman di dalam komunitas.
Visi  yang  dituju  oleh  BKM  Mangunsari  Sejahtera  (Mantra)  adalah mewujudkan kemandirian masyarakat Kelurahan Mangunsari dengan meningkatkan kesejahteraan  warga  miskin.  BKM  dan  Unit-Unit  Pengelolanya  mendorong  warga untuk dapat merencanakan, melaksanakan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara  partisipatif,  sehingga  apapun  kegiatan  yang  dilaksanakan,  tidak  hanya sekadar  „gugur  kewajiban‟  menghabiskan  BLM  (Bantuan  Langsung  Masyarakat) namun juga pembelajaran untuk melembagakan nilai-nilai baik.
Secara  berkelanjutan  BKM  mensosialisasikan  laporan  keuangan  maupun perkembangan  pemanfaatan  BLM  dalam  rapat-rapat  koordinasi  antar  lembaga  di tingkat  kelurahan,  atau  minimal  yang  telah  dilakukan  adalah  seiap  anggota BKM/UP/Sekretariat  yang berdomisili di sebuah wilayah tertentu (RT/RW) berperan
menjadi  Humas  BKM  Mantra,  pada  gilirannya  akan  memunculkan  rasa  saling percaya antara BKM dengan masyarakat.
Musyawarah  untuk  permufakatan  dikedepankan  dalam  pengambilan keputusan  sehingga  memunculkan  semangat  kebersamaan  antarpara  pihak  yang terlibat  dalam pertemuan  tersebut  untuk  memberikan  solusi  dan  rekomendasi  yang memperkuat kesepakatan bersama. Dari hal tersebut akan memicu inisiatif dari para peserta untuk lebih kreatif dalam merumuskan cara-cara strategis yang lebih efektif dan efisien dalam mempercepat  terserapnya bantuan kepada warga miskin. Semua peserta pertemuan punya hak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan materi pembicaraan  yang  diagendakan,  baik  untuk  kelembagaan,  program,  keuangan maupun  pemanfaatan  BLM  Lingkungan,  Sosial  dan  Ekonomi,  kalau  muncul  kesan ada dominasi  dari  salah  satu pihak    lebih  bersifat  mengarahkan  kepada  terjaganya substansi kegiatannya.
Perilaku  yang  ditunjukkan  BKM  kooperatif  terhadap  masukan,  evaluasi  dan teguran  dari  pihak  luar,  baik  Tim  Fasilitator,  Tim  Korkot  dan  lainnya,  namun seringkali    tidak  terjadi  perubahan  signifikan  terhadap  substansi  persoalannya karena  peran  koordinator  yang  demikian  kuat,  namun  juga  refleksi  terhadap pendampingan  yang  tidak  memiliki  strategi  jitu  maupun  lemahnya  kapasitas pendamping  dalam  memfasilitasi.  Apabila  terjadi  perbedaan  pendapat  dalam kegiatan  BKM  maupun  PNPM-MP  di  Mangunsari,  yang  dilakukan  adalah berkonsultasi  dengan  Tim  Fasilitator  sebagai  pendamping,  namun  untuk  beberapa kasus  tertentu  dilakukan  dengan  menimbang  kadar  kepentingan  dan  bobot  dari ide/pendapat yang disampaikan. (Khaizah, anggota BKM)
Semangat  keterbukaan  dalam  penentuan  prioritas  kegiatan  yang  akan didanai  oleh  BKM  yang  meliputi  jumlah  dana,  jenis  kegiatan,  lokasi  kegiatan  dan volume  kegiatan  akan  menjadi  awal  strategis  dalam  membangun  nilai  kebaikan dalam  hubungan  antara  BKM  dengan  masyarakat,  karena  akan  berakibat  pada ketersediaan  dana  swadaya  dan  partisipasi  KSM  yang  lebih  mengakar  dan professional.  Nilai-nilai  baik  dapat  tersosialisasikan  dalam  rangkaian  daur  program partisipatif  yang  telah dilaksanakan oleh  BKM  dalam menjalankan  kegiatannya,  hal ini  meliputi  pengidentifikasian  kebutuhan,  perencanaan  kegiatan,  pelaksanaan kegiatan,  monitoring  kegiatan  dan  evaluasi  kegiatan,  secara  garis  besar  itu  yang dilakukan,  secara  praksis  bisa  diwujudkan  dalam  rapat  rutin  BKM,  musyawarah RPD,  pendampingan  KSM,  dan  sebagainya.    Kesemuanya  adalah  menjadikan PNPM-MP sebagai proses pembelajaran kritis terhadap implementasi nilai-nilai yang diharapkan dapat mengubah pola pikir, pola tindak dan pola perilaku masyarakat.
Secara kultural, lingkungan Kelurahan Mangunsari masih bercorak pedesaan, tidak  terelakkan  semangat  kegotongroyongan  sangat  terasa,  bentuk-bentuk  insiatif pengurus  KSM  dan  warga  di  sekitar  rumah  yang  dibangun  sangat  beragam,  ada yang menyumbang makanan, minuman, tenaga, material bangunan dan uang tunai. Hubungan antara masyarakat dengan fasilitator, korkot dan pihak lainnya selama ini berjalan  baik,  perilaku  yang  ditampilkan  masyarakat  adalah  meletakkan  pihak  luar sebagai  pendamping  yang  bersifat  professional,  pelaksanaan  kegiatan  PNPM-MP yang telah dilakukan menunjukkan kemandirian BKM dan masyarakat.
Dari  aspek  permodalan,    Tri  Daya  (Lingkungan,  Sosial,  Ekonomi)  mudah mengakses  modal  sepanjang  sebuah  komunitas  memiliki  5  syarat    terbentuknya KSM  yang  baik  yakni,  1.  keanggotaan  jelas  (persamaan  domisili,  profesi,  dll),  2. Ada  pertemuan  rutin  (terjadinya  saling  asah,  asih  dan  asuh),  3.  memiliki administrasi walau sederhana (transparan, akuntabel), 4. kesiapan swadaya (sadar bahwa  BLM  adalah  stimulan),  5.  mengakar  (dikenal  di  tingkat  basis),  dengan
demkian tidak akan ditemukan lagi ungkapan „sulit membuat  KSM‟ ataupun „tidak bisa  jadi  KSM  karena  pendidikannya  rendah‟,  karena  persyaratan  diatas  bisa ditemukan di forum yasin tahlil, gapoktan, komunitas pangkalan ojek, RT, RW, dll.
Untuk  meningkatkan  kemampuan  sumberdaya  BKM,  ada  pelatihan- pelatihan yang diberikan oleh Tim Fasilitator dalam bentuk Fixed Cost yang sudah dianggarkan oleh KMW untuk BKM, Unit Pengelola, Sekretariat, Pengawas sampai dengan  KSM,  ataupun  dengan  meminta  petunjuk  dan  konsultasi  dengan  Tim Fasilitator  dalam  setiap  kesempatan  koordinasi  sebagai  bagian  dari  peningkatan kemampuan  pengelolaan.  Pelatihan  Dasar  BKM,  UP,  Sekretariat,  Pengawas  dan Pemerintah Kelurahan, Pelatihan Penguatan BKM, UP, Sekretariat, Pengawas dan Pemerintah  Kelurahan,  Pelatihan  Khusus  UPK,  Sekretariat  dan  Pengawas  dan Pelatihan Penguatan KSM.
Kesulitan  yang  pernah  dialami  dalam  pengelolaan  adalah  mengatasi permasalahan  kemacetan  pada  KSM  Ekonomi.  Seringkali  kemacetan  yang  terjadi bukan  menyankut  keseluruhan  anggota  kelompok  namun  ada  satu –  dua  orang  di dalamnya,  sehingga  mekanisme  tanggung  renteng  justru  membuat  proses pengembalian  angsuran  ke  UPK    terhambat.  Hal  ini  disebabkan  munculnya anggapan hukuman akan berlaku pada kelompok bukan individual. Persoalan diatasi dengan cara melakukan kunjungan ke lapangan untuk memverifikasi dan klarifikasi persoalan  karena  secara  kinerja,  KSM  yang  bersangkutan  akan  kelihatan  dalam laporan  keuangan  tiap  bulannya  (kolektibilitas  rendah).  Anggota  BKM,  Unit Pengelola,  Sekretaris  dan  Pengawas  yang  berdomisili  di  sebuah  wilayah  dimana ada  KSM  Ekonomi  yang  macet  sudah  mengingatkan  dan  mendorong  untuk melakukan  peningkatan  pengembalian  kepada  UPK,  namun  tetap  dilanjutkan dengan upaya formal oleh BKM, UPK dan Pengawas melakukan penagihan maupun perawatan KSM. (Sri Purniyati - Juru Buku/Sekretariat UPK)
Pada  dimensi  saling  menyokong  di  dalam  komunitas,  terlihat  dari  saling berbaginya  pengalaman  dan  berbaginya  pengetahuan  terkait  dengan  pelaksanaan kegiatan  yang  sedang  berjalan  diantara  anggota  BKM,  Unit  Pengelola,  Sekretariat dan  Pengawas,  yang  pada  hakekatnya  adalah  upaya  untuk  bisa  saling  membantu kesulitan  satu  dengan  lainnya.  Terwujudnya  sebuah  komunitas  yang  secara  sadar melaksanakan  PNPM-MP  sebagai  gerakan  bersama  penanggulangan  kemiskinan dengan  berbasis  pada  perencanaan  partisipatif  yang  menyesuaikannya  dengan potensi, masalah dan kebutuhan serta penguatan kelembagaan.yang mengakar dan akuntabel.

## C. PENUTUP
Aplikasi community governance dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan,  utamanya  pada  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat-Mandiri Perkotaan  (PNPM-MP),  menunjukkan  kecenderungan  yang  baik.  Dari  dimensi Community  Leadership terlihat  bahwa  BKM  Matra  mampu  membangun    visi  dan pemahaman bersama dalam komunitas. Para pelaku memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai  yang mendasari program, membangun niat baik,  mensosialisasikan nilai- nilai  baik  yang  ada,  membangun  saling  percaya,  dan  mengaplikasikannya  dalam proses  terbentuknya  BKM  Matra.  Selain  itu,  BKM  mampu  menumbuhkembangkan partisipasi    para  anggotanya,  terutama  dalam  proses  pengambilan  keputusan. Perilaku  kooperatif  juga  mampu  ditumbuhkembangkan  dalam  komunitas,  melalui tindakan  dalam  memecahkan  masalah  bersama.  Adapun  dari  sisi  membangun kerjasama  dengan  pihak  luar  ,  BKM  Matra  mampu  melakukannya  dengan menggandeng mitra sebagai bagian solusi di internal BKM Matra.
Realisasi Community  Empowerment dapat  dilihat  dari  bagaimana  komunitas dalam  mengakses  modal  ekonomi.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  BKM Matra  tidak  kesulitan  mengakses  permodalan,  mengingat  sumber  dana  sudah tersedia,  yaitu  dari  APBN,  dan  hasil  kerjasama  dengan  pihak  luar.  Selain  itu kemampuan  komunitas    membangun  sumberdaya  pelaksana  program  juga  sudah terprogram  dengan  baik.  Pelatihan-pelatihan  diadakan,  sesuai  dengan  kebutuhan pelaku atau sumber daya pengelola program.
Realisasi Community  Ownership memperlihatkan  bagaimana  komunitas dalam  mampu  menumbuhkan  kepedulian  dan  tanggungjawab  terhadap  program. Setiap  kelompok  tentu  mengalami  kesulitan  dalam  pengelolaan  program,  namun para  pelaku  mampu  mengatasi  persoalan-persoalan  yang  ada  dan  bahkan  pernah mendapat penghargaan sebagai BKM terbaik se Kecamatan Gunungpati. Di sisi lain, BKM  juga  mampu  mendorong  tumbuhnya  nilai  saling  menyokong  di  dalam komunitas  dan  mengembangkan  nilai  penghargaan  terhadap  perbedaan  dan keanekaragaman di dalam komunitas.
Dilihat  dari  hasil  penelitian,  menunjukkan  bahwa  komunitas  mampu menjalankan  fungsi  kepemerintahan  dengan  baik.  Justru  sebaliknya,  peran pemerintah daerah tidak optimal dalam program pengentasan kemiskinan.  Sebagai misal, pelaksanaan Gardu Kempling yang sekedar “membonceng” program PNPM- MP,  dibandingkan  program  yang  mandiri  dari  Pemerintah  Kota  Semarang.  Oleh sebab  itu  saran  ini  lebih  ditujukan  kepada  Pemerintah  Kota  Semarang  untuk  lebih serius  menangani  program-program  pengentasan  kemiskinan  yang  berbasis komunitas. Hal ini mengingat bahwa  keberhasilan program lebih banyak ditentukan oleh keikutsertaan masyarakat, dari perencanaan sampai dengan evaluasi program.

## DAFTAR RUJUKAN
Bakhit, Izzedin,  et.al. (2001). Terj. Menggempur Akar-akar Kemiskinan . Jakarta: YAKOMA- PGI
Campbell,  Tom.  (1994). Tujuh  Teori  Sosial  (Seven  Theories  of  Human  Society ), diterjemahkan oleh F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius.
Considine, Mark. (2001). Enterprising States – The Public Management of Welfare-to-Work . Cambride: Cambridge University Press.
Department  for  Communities  and  Local  Government.  (2010). Guidance  on  Community Governance Reviews. London Departemen  Pekerjaan  Umum,  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya. Membangun  BKM/LKM. Modul Khusus Fasilitator Pelatihan Dasar 2.
Dewanta, Awan Setya, ed.(1996). Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia . Yogyakarta: Aditya Media.
Diamond , Drew and Deirdre Mead Weiss. (2004). Advancing Community Policing Through Community  Governance:  A  Framework  Document .    U.  S.  Department  of  Justice Department of Community Oriented Policing Services.
Fukuyama,  Francis.  (1995). Trust:  The  Social  Virtues  and  the  Creation  of  Prosperity .New York: The Free Press.
Goss,  Sue.  (2001). Making  Local  Governance  Work –  Networks,  Relationships  and  the Management of Change . Hampshire: Palgrave. Hanna,  Mark  G.  and  Buddy  Robinson.  (1994). Strategis  for  Community  Empowerment: Direct-Action  and  Transformation  Approaches  to  Social  Change  Pratice .  New  York: The Edwin Mellen Press.
Mulyana, Deddy. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya . Bandung: Remaja Rordakarya, Mulyana Peters, B. Guy. (2001). The Future of Governing . 2nd, revised. Kansas: University Press of Kansas.
S. Nasution. (1996). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif , Bandung, Transito. Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan . Yogyakarta: Gava Media. Sumodiningrat, Gunawan.(1999). Kemiskinan: Teori, Fakta, dan Kebijakan . Jakarta: Impact. Yuliati, Yayuk dan Mangku Poernomo. (2003). Sosiologi Pedesaan . Yogyakarta: Lappera.

## Makalah dan Artikel Jurnal:
Deputi  Menko  Kesra  Bidang  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan.  (2008).  Paparan.
Disampaikan  pada  Seminar  Nasional  Hari  Ulang  Tahun  Inkindo  ke- 29  “ Trend Pembangunan berbasis Masyarakat ” Jakarta (10 juli).
Krishna,  Anirudh  .  (2002).    Enhancing  Political  Participation  in  Democracies:  What  is  the Role  of  Social  Capital  ?. Comparative  Political  Studies ,  Vol.  35,  No.  4,  (May):  437- 460.
Kushandajani. (2010). Makna Otonomi Daerah di Wilayah Laut bagi Masyarakat Pesisir Kota Semarang. Jurnal Media Hukum (JMH) , Vol. 17, No. 1 (Juni):  57-72.
Portes, Alejandro and Patricia Landolt. (2000). Social Capital: Promise and Pitfalls of its Role in Development. Journal of Latin America Studies (May): 529-547.
Paxton,  Pamela.  (1999).  Is  Social  Capital  Declining  in  The  United  States?  A  Multiple Indicator Assessment. American Journal of Sociology , Vol. 105, No. 1  (July): 88-127.
…………………..  (2002).  Social  Capital  and  Democracy:  An  Interdependent  Relationship. American Sociological Review . Vol. 67 (April): 254-277. Richardson, Mike. (1999). Community Governance: Resource Kit. Christchurch City Council . Samuel Bowles and Herbert Gintis. (2000). Social Capital and Community Governance. The Economic Journal (November): 419-436.
Totikidis V, Armstrong A F & Francis R D. (2005). The Concept of Community Governance: A Preliminary Review. Refereed paper presented at the GovNet Conference, Monash University, Melbourne,( 28-30th Novembe).

## Tesis dan Laporan Penelitian
Kushandajani.  (2011).  Konstruksi Community  Governance pada  Program  Penanggulangan Kemiskinan,  Studi  Pada  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Laporan Penelitian . Universitas Diponegoro.
Sumarto,  Sudarno,  Asep  Suryahadi,  dan  Alex  Arifianto.  (2004).  Tata  Kelola  Pemerintahan dan Penangulangan Kemiskinan: Bukti-bukti Awal Desentralisasi di Indonesia. Kertas Kerja. Laporan Penelitian. SMERU .

## Harian:
Kompas , Rabu 13 September 2006 Kompas , 8 Februari 2006 Kompas , 22 Januari 2011 Kompas , 4 Mei 2011