Alternatif Sistem Penataan Infrastruktur …, Muhing L. Agau (1) , Rusdi H.A. (2) , Candra Yuliana (3)

## ALTERNATIF SISTEM PENATAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PALANGKA RAYA
Muhing L. Agau 1 , Rusdi H.A. 2 , Candra Yuliana 2
1 Universitas Kristen Palangkaraya
2 Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat

## ABSTRAK
Penataan Lingkungan adalah faktor penting dalam upaya perbaikan pemukiman. Sebagai indikator lingkungan yang  bersih  dan  sehat  bahwa  kualitas  peningkatan  lingkungan  yang  berkelanjutan  dapat  diukur  dengan  ada atau  tidaknya,  dan  infrastruktur  yang  baik  atau  buruk  daerah  perumahan  tersebut.  Pemukiman  Palangka Permai  terletak  di  antara  jalan  G.  Obos  dan  Yos  Sudarso  Palangka  Raya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada beberapa  kelemahan  dalam  hal  aspek  kelayakan  infrastruktur.  Masalah  dan  tujuan  yang  ditetapkan  dalam penelitian ini adalah untuk menentukan kondisi, penyebab dan sistem alternatif penataan infrastruktur kawasan perumahan  yang  dikelola  oleh  pengembang  di  kota  Palangkaraya,  sebagai  dasar  pembuatan  alternatif pengaturan  sistem  infrastruktur  untuk  mencegah  permukiman  menjadi  perkampungan  kumuh  di  kota Palangkaraya.  Hasil  perhitungan  skor  untuk  mengukur  kelayakan  kategori  infrastruktur  menunjukkan  bahwa aspek  lingkungan  dan  aspek  lokasi  biasa  tidak  dikategorikan.  Aspek  infrastruktur  jalan,  air  dan  drainase, fasilitas sosial, bangunan dan teknis pembuangan limbah cair dan padat memiliki kategori yang kurang layak. Sistem  alternatif  yang  diusulkan  infrastruktur  permukiman  adalah  pada  infrastruktur  Jalan  dengan mengoptimalkan  cara  lingkungan  yang  ada,  membuat  jalan  baru,  menyediakan  lingkungan  jalan  yang  saling berhubungan,  pengadaan  drainase  di  kedua  sisi  jalan  dengan  lebar  dan  tinggi>  10%  dari  lebar  trotoar, mengoptimalkan  ruang  terbuka  publik,  ruang  terbuka  pribadi,  pohon  dan  tata  ruang  hijau,  lanskap  dan  area sabuk  hijau  sebagai  fasilitas  sosial,  pengawasan  dan  tindakan  terhadap  perubahan  penampilan  bangunan, dengan  mengevaluasi  kepemilikan  IMB  dan  membuat  aturan  khusus  untuk  mengatur  fungsi  bangunan, pengelolaan limbah padat (limbah) perlu membentuk organisasi untuk penanganan limbah. Untuk penanganan limbah  cair  adalah  ketentuan  lokal  yaitu  pembuangan  sistem  air  limbah  (on-site  system)  dengan  sistem  atau septic tank dan cubluk pembuangan terpusat (off site system) untuk membuat saluran tertutup untuk kombinasi air limbah dan air permukaan.

## Kata kunci: infrastruktur, kawasan permukiman kumuh

## ABSTRACT
The  Environment  Structuring  is  an  important  factor  in  settlement  improvement  efforts.  As  an  indicator  of  a clean and healthy neighbourhoods that continuing environmental improvement quality can be measured by the presence  or  not,  and  good or  poor  infrastructure  such  residential  areas.  The  settlement  Palangka  Permai  is located  between  the  street  G.  Obos  and  Yos  Sudarso  Palangka  Raya.  It  indicates  that  there  are  some drawbacks  in  terms  of  infrastructure  feasibility  aspects.Problems  and  objectives  set  out  in  this  study  is  to determine the condition, causes and alternative systems of infrastructure arrangement residential area which is  managed  by  the  developer  in  the  Palangkaraya  city,  as  a  basis  for  making  alternative  arrangemen of  the infrastructure  systems  to  prevent  neighborhoods  from  becoming  a  slum  in  Palangkaraya  city.The  results calculated scores to gauge the feasibility of infrastructure categories shows that the environmental aspect and location  aspects  of  ordinary  uncategorized.  Aspects  of  road  infrastructure,  water  and  drainage,  social facilities,  buildings  and  technical  of  liquid  and  solid  waste  disposal  has  deserve  less  categories.  The

## MEDIA ILMIAH TEKNIK SIPIL
Volume 8 Nomor 1 Desember 2019 Hal. 17-29
Alternatif Sistem Penataan Infrastruktur …, Muhing L. Agau (1) , Rusdi H.A. (2) , Candra Yuliana (3)
alternative  system  proposed  settlement  infrastructure  is  on  Road  infrastructure  by  optimizing  the  way  the existing environment, create a new road exis, providing an environment of interconnected roads, procurement of drainage on either side of the road with a width and height of  > 10% from width of pavement, optimizing the  public  open  space, private  open  space,  trees  and  green  layout,  landscape and  green belt  areas  as  social facilities, oversight and action on changes in appearance of buildings, by evaluating the ownership of the IMB and to make special rules to regulate of the building function, waste solid management (waste) needs to form an organization for the handling of waste. For the liquid wastes handling is the local provision is to disposal waste water system (on-site system) with system or septic tank and cubluk disposal centralized (off site system) to create a closed channel to a combination of wastewater and surface water.

## Keywords: infrastructure, settlements region slum

## PENDAHULUAN
Perkembangan  suatu  daerah  tidak  lepas dari  perkembangan  jumlah  penduduk  yang  terasa semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  sehingga kebutuhan  akan  papan  terutama  rumah  semakin meningkat  pula.  Sekarang  ini  perkembangan pembangunan akan infrastruktur perumahan permukiman  juga  semakin  meningkat  yang dibiayai oleh pihak pemerintah dan swasta.
Di Indonesia, jumlah penduduk merupakan ukuran  besar  kecilnya  kota  yang  termasuk  kota kecil  adalah  kota  yang  berpenduduk  antara  5.000 sampai  dengan  50.000  orang,  kota  sedang  yaitu kota  yang  berpenduduk  antara  50.000  sampai dengan  500.000  orang  Sedangkan  kota  besar adalah  kota  yang  berpenduduk  500.000  ke  atas (Reksohadiprodjo,  2001:  6).  Kota  yang  memiliki penduduk  1ebih  dari  satu  juta  disebut  kota Metropolitan;  yaitu  suatu  wilayah  yang  memiliki ciri  sebagai  suatu  pusat  perdagangan,  industri, budaya  dan  pemerintahan  yang  dikelilingi  oleh daerah semi urban ( suburban ), kawasan perumahan  atau  kota  kota  kecil  yang  digunakan sebagai tempat tinggal.
Kota  Palangkaraya  masih  tergolong  kota berkembang,  tetapi  dengan  telah  terhubungnya bangunan  infrastruktur  jalan  dari  beberapa  daerah perkembangan  kota  terasa  semakin  padat  terutama pada pusat kota. Perkembangan kota Palangkaraya tersebut ditandai dengan kebutuhan akan perumahan
bagi masyarakat, sehingga pembangunan  perumahan  mengalami  peningkatan yang sangat pesat. Setiap lahan-lahan yang kosong dan memiliki tingkat potensi  yang memadai selalu diisi  dengan  perumahan  dari  berbagai  jenis  dan tipe.  Adapun  wilayah  yang  menjadi  sasaran perkembangan pembangunan perumahan adalah di lokasi-lokasi strategis yang sebagian besar
merupakan pusat keramaian seperti perekonomian, pendidikan dan sarana publik lainnya.
Lokasi  yang  menjadi  obyek  penelitian adalah  kawasan  perumahan  dan  pemukiman Palangka  Permai  yang  terletak  di  antara  jalan  G. Obos  dan  Yos  Sudarso  Palangka  Raya,  dimana kawasan ini mulai dibangun pada tahun 1994, dan sekitar  15  tahun  kemudian  kawasan  perumahan dan  pemukiman  tersebut  berkembang  sangat  pesat karena  ditunjang  dengan  beberapa  fasilitas  umum, khususnya  sarana  pendidikan,  dimana  sudah banyak  dibangun  sekolah  dari  SD,  SLTP,  SLTA bahkan  perguruan  tinggi  STAIN.  Luas  wilayah perumahan  dan  pemukiman  yang  diindikasikan kumuh adalah seluas 225 ha atau sebesar 60% dari kawasan  yang dibuat oleh pengembang seluas 375 ha.
Berdasarkan  peninjauan  secara  langsung, dapat  dilihat  bahwa  dari  beberapa  aspek  teknis kawasan ini dapat dikatakan sudah mengarah pada kondisi  yang  tidak  tertata  dengan  baik,  sehingga menjadi  kawasan  kumuh.  Pada  kawasan  ini ditemukan  kenyataan  bahwa  hampir  seluruh lingkungan  perumahan  dan  pemukiman  yang dibangun  oleh  pengembang  telah  berubah  bentuk dan  fungsinya,  sehingga  ruang  terbuka  hijau dimanfaatkan untuk menambah luas bangunan.
Hal  ini  ditambah  lagi  dengan  semakin menyempitnya  jalan  yang  digunakan.  Kondisi tersebut  memiliki  tingkat  kemungkinan  yang sangat tinggi untuk ditetapkan sebagai daerah yang memiliki potensi kumuh di masa yang akan datang.
Penataan  lingkungan  merupakan  faktor sangat penting dalam usaha perbaikan permukiman. Sebagus apapun perbaikan permukiman tanpa memperhatikan penataan lingkungan  akan  sia-sia.  Sekalipun  tempat  tinggal, jalan,  penerangan  dan  lain-lain  sudah  memadai,
Alternatif Sistem Penataan Infrastruktur …, Muhing L. Agau (1) , Rusdi H.A. (2) , Candra Yuliana (3)
akan  tetapi  apabila  faktor  lingkungan  diabaikan, maka permukiman akan terlihat kotor dan berkesan jorok bahkan yang sudah tertata rapi akan menjadi kumuh  kembali.  Selain  itu  lingkungan  yang  buruk menyebabkan timbulnya berbagai penyakit.
Penataan  lingkungan  baik  secara  invidividuil seperti  sistem  sanitasi  di  rumah-rumah  seperti: saluran  pipa  air  bersih,  mandi  cuci  kakus  (MCK), maupun  penataan  lingkungan  dalam  skala  yang lebih  luas  seperti  penyediaan  air  bersih,  saluran pematusan  ( drainase ),  pembuangan  air  limbah serta  pembuangan  sampah  adalah  sangat  penting. Oleh  karena  itu  salah  satu  indikator  bersih  dan sehatnya  suatu  lingkungan  permukiman  adalah peningkatan kualitas lingkungan yang berkesinambungan  dan  dapat  diukur  dengan  ada atau  tidak  serta  baik  atau  buruknya  fasilitas- fasilitas sanitasi dan infrastruktur tersebut di atas.
Sebagai  fakta  yang  terjadi  saat  ini  di Propinsi  Bali  pada  pusat  kota  wisata  yang  sudah maju  dan  semakin  padat  penduduknya  terutama pada  daerah  pantai  Kuta.  Penangan  limbah  padat maupun  cair  sudah  menjadi  suatu  permasalahan yang sangat komplek, karena daerah tersebut sudah terkenal  karena  keindahan  pantainya  baik  lokal maupun internasional.
Untuk mengatasi permasalahan  tersebut,  (masalah  limbah  yang disebabkan
oleh manusia) pemerintah mengeluarkan  biaya  yang  tidak  sedikit,  karena pada  daerah  tersebut  tidak  tersedianya  fasilitas infrastruktur  penanganan  limbah  yang  memadai, dan  tidak  tersedianya  lahan  untuk  penanganan prasarana  limbah  akibat  padatnya  bangunan. Karena  saluran  drainase  kiri  kanan  jalan  yang berfungsi  untuk  mengalirkan  air  permukaan, berubah  fungsi  menjadi  saluran  limbah  cair  yang diakibatkan  oleh  manusia,  baik  itu  dari  hotel, rumah  makan,  toko-toko,  rumah  tangga  dan  lain sebagainya  bercampur  menjadi  satu  sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap dan mengakibatkan polusi udara di sekitar. Akibat dari hal tersebut, maka pemerintah akhirnya mengorbankan  jalan  dengan  membangun  saluran penaganan  limbah  manusia  dengan  membuat saluran di
bawah jalan, dengan membongkar/menggali  jalan  yang  sudah  diaspal mulus  di  sepanjang  jalan  kota  tersebut  untuk mengatasi  masalah  limbah  demi  mempertahankan kawasan  wisata  yang  sudah  dikenal  sampai mancanegara.
Pertumbuhan  perumahan  yang  pesat  di wilayah-wilayah sebagaimana yang telah
disebutkan  sebelumnya  cenderung  berubah  fungsi tidak  hanya  sebagai  tempat  tinggal,  tetapi  lebih banyak  dialihfungsikan  sebagai  tempat  komersial seperti:  toko,  bengkel,  kios-kios,  rumah  makan, barak  maupun  tempat  kos-kosan.  Hal  itu  sudah barang  tentu  menjadikan  lingkungan  tempat tinggal  bukan  berfungsi  sebagaimana  mestinya, tetapi  lebih  diarahkan  kepada  kegiatan  yang bersifat komersil dan tidak menjamin kenyamanan, kebersihan  dan  kelayakan  untuk  lingkungan pemukiman yang baik.
Bertitik tolak permasalahan tersebut di atas penulis akan mengangkat topik tentang, ”Alternatif  Sistem  Penataan  Infrastruktur
Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Palangkaraya”. Ditinjau  dari  jaminan  keamanan, kenyamanan,  kebersihan,  keindahan  maupun kesehatannya  sesuai  kemampuan  daya  beli masyarakat.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  disajikan pada  latar  belakang,  maka  rumusan  permasalahan yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  alternatif  sistem  penataan  infrastruktur kawasan perumahan kumuh?

## KAJIAN TEORI
Alternatif  Penataan  Infrastruktur  (Perumahan /Pemukiman)
Infrastruktur yang terbagi menjadi bermacam-macam  sub-sistem  itu  mengakibatkan sistem  infrastruktur  menjadi  kompleks.  Tahapan mulai  dari  studi,  perencanaan,  pembangunan  dan pemanfaatan  sekaligus  pemeliharaan  merupakan proses yang perlu dilakukan untuk membuat sistem infrastruktur  yang  terpadu  dan  menyeluruh  serta berkelanjutan. Sistem infrastruktur juga merupakan proses  dengan  keterlibatan  berbagai  aspek, interdisiplin  dan  multi  sektoral.  Salah  satu tantangan  utama  dalam  perencanaan  sistem infrastruktur adalah mempertimbangkan bagaimana  semua  itu  dapat  memberikan  pengaruh pada  lainnya,  keterkaitan  satu  sama  lain  dan dampak-dampaknya  (Grigg,  dalam  Robert,  2005: 103).
Infrastruktur  perumahan  dan  pemukiman saling bergantung dan terkait, secara lebih spesifik dapat  digambarkan  sebagaimana  Gambar  1 berikut:
Alternatif Sistem Penataan Infrastruktur …, Muhing L. Agau (1) , Rusdi H.A. (2) , Candra Yuliana (3)
Gambar 1 . Hubungan infrastruktur dengan Perumahan dan Pemukiman
Menurut  Albertson  dalam  Robert  (2005: 105)  solusi  untuk  infrastruktur  yang  ideal  adalah sangat  sulit  untuk  menuntaskan  semua  persoalan infrastruktur  (keseimbangan  antara  kebutuhan  dan kelestarian  lingkungan).  Kesulitan  ini  disamping akibat tindakan manusia, juga dari alam itu sendiri. Pengelolaan sistem infrastruktur
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
mempunyai beberapa dimensi yang harus diintegrasikan  ke  semua  aspek  pembangunannya, yang antara lain adalah sebagai berikut.
1. Environmental  sustainability :  perlindungan lingkungan  yang  berkelanjutan  untuk  generasi mendatang.
2. Economic sustainability : setiap pengembangan variabel secara ekonomi.
3. Socio-cultural sustainability :  setiap  inovasi harus  harmoni  antara  pengetahuan  lokal  dan budaya,  praktek,  pengetahuan  (sains)  dan teknologi tepat guna.
4. Political sustainability : link birokrasi (pemerintahan) dan masyarakat. Para pemimpin  formal  dan  informal  untuk  semua sektor  tertentu  dalam  masyarakat  lokal  harus mampu  menjalin  komunikasi  dengan  struktur- struktur  politik  dan  birokrasi. Missing  link terjadi karena tidak adanya perantara
( interface ).
5. Teknologi tepat guna
Untuk  pembangunan  infrastruktur  perlu dicari  materi-materi  yang  berhubungan  langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pembangunan  tersebut.  Materi-materi  itu  antara lain  meliputi  profil  kondisi  fisik  dasar,  Sumber
Daya Manusia (SDM), sarana prasarana yang telah ada,  Sumber  Daya  Alam  (SDA),  sosial  budaya, ekonomi,  pola  pemanfaatan  ruang  serta  arahan pengembangan  wilayah.  Untuk  lebih  memperjelas materi-materi  tersebut  berikut  ini  uraiannya  (yang terbatas dan memungkinkan munculnya komponen lainnya):
1. Profil  kondisi  fisik  dasar,  meliputi:  topografi, geografis, hidrologi, klimatologi dan lain-lain.
2. Profil  sumber  daya  manusia/kependudukan, meliputi:  jumlah  dan  struktur  penduduk,  laju pertumbuhan,  kepadatan  penduduk,  lapangan kerja, tingkat pendidikan dan lain-lain.
3. Profil  sosial  budaya,  meliputi:  karakteristik sosial  penduduk  karakteristik  budaya  (adat) masyarakat,  kehidupan  sosial  masyarakat,  dan lain-lain.
4. Profil  sarana  prasarana  meliputi  semua infrastruktur yang ada.
5. Profil  sumber  daya  alam,  meliputi:  potensi alam,  kelemahan  dari  kondisi  alam  yang  ada ( weakness ), peluang pengembangan alam yang ada, daya dukung alam (lahan), dan lain-lain.
6. Profil perekonomian, meliputi: potensi kegiatan  sektoral  (skala  lokal),  potensi produksi tanaman pangan, sektor perindustrian,  potensi  sentra  industri  kecil  dan hortikultura, dan lain-lain.
7. Pemanfaatan ruang, meliputi: pola penggunaan tanah, pola pengembangan tata guna lahan, dan pola perubahan tata guna lahan.
8. Arahan  pengembangan  kota,  meliputi:  fungsi dan peranan kota, struktur tata ruang kota, dan lain-lain.

## INFRASTRUKTUR
Air Bersih dan Drainase Limbah Jalan dan Pelayanan Transportasi Energi Komunikasi Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman: Struktur dan Sistem
Alternatif Sistem Penataan Infrastruktur …, Muhing L. Agau (1) , Rusdi H.A. (2) , Candra Yuliana (3)

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Objek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  kawasan lingkungan perumahan permukiman yang dibangun  oleh  pengembang  ( devloper )  sebelum ditempati  oleh  pemilik  dan  yang  sudah  ditempati oleh  masyarakat/  pemilik  ≥  15  tahun  di  kota Palangkaraya , dimana  penulis  akan  memberikan gambaran  dari  topik  dan  fenomena  yang  terjadi pada  obyek  penelitian,  khususnya  mengenai alternatif  sistem  penataan  infrastruktur  kawasan mencegah  terjadinya  pemukiman  kumuh  di  kota Palangkaraya.

## Teknik Pengumpulan Data

## Data Primer
Data  penelitian  ini  didapat  dengan menggunakan  beberapa  metode,  dimana  data primer didapat dengan melakukan:
1. Wawancara dengan
penghuni untuk mendapatkan informasi-informasi secara langsung mengenai kondisi tempat tinggal dan lingkungan yang mereka tempati saat ini.
2. Survey  dan  dokumentasi  yang  dilakukan dengan melakukan pengumpulan data/perekaman  data  dari  obyek  penelitin, penghuni dan instansi-instansi terkait khususnya pemerintah kota Palangkaraya.

## Data Sekunder
Data sekunder berasal dari buku literatur, internet  dan  data  dari  instansi-instansi  terkait antara  lain  :  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  (Bappeda),  Dinas  Pekerjaan  Umum  (PU), Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  Kantor  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  kota  Palangkaraya,  Kantor Kecamatan,  Kantor  Kelurahan,  Real  Estate Indonesia (REI), Perumnas.

## Pembuatan Sistem Penataan Baru
Data  primer  dan  sekunder  dianalisis secara deskriptif, dengan membandingkan fenomena,  permasalahan  dan  kondisi  infrastruktur yang  ada,  khususnya  hubungan  infrastruktur kawasan  perumahan  dan  permukiman  kumuh. Berdasarkan  hal  tersebut  kemudian  dibuat  suatu alternatif  pemecahan  masalah  karena  infrastruktur
terdiri  dari  bermacam-macam  sub-sistem  yang kompleks.  Tahapan  mulai  dari  studi,  perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan sekaligus pemeliharaan  merupakan  proses  yang  perlu dilakukan  untuk  membuat  sistem  infrastruktur yang terpadu dan menyeluruh serta berkelanjutan.
Pembuatan  sistem  penataan  infrastruktur yang baru, dalam penelitian ini adalah ditinjau dari kriteria  pemukiman  yang  memenuhi  syarat berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor  54/PRT/1991  tentang  Pedoman  Teknis Pembangunan  Perumahan  Sangat  Sederhana, dengan  memperhatikan  sistem  infrastruktur  yang terpadu,  menyeluruh  dan  berkelanjutan,  yang antara lain adalah:
1. Energi, dimana fasilitas infrastruktur ini adalah untuk  memenuhi  kebutuhan  listrik  dan penerangan  bagi  penghuni  perumahan  dan pemukiman.  Fasilitas  energi  tersebut  dapat diwujudkan  dengan  tersedianya  tempat  untuk mendirikan tiang listrik di bahu jalan.
2. Komunikasi,  dimana  fasilitas  infrastruktur  ini dipergunakan  untuk  seseorang  melakukan hubungan  dengan  orang  lain  melalui  telepon. Fasilitas  komunikasi  yang  dimaksud  dalam perumahan dan pemukiman adalah tersedianya tempat untuk mendirikan tiang telepon di bahu jalan.
3. Air  bersih  dan  drainase,  dimana  fasilitas infrastruktur  ini  adalah  untuk  memenuhi kebutuhan  air  bersih.  Sedangkan  drainase adalah  untuk  pembuangan  air  permukaan (hujan)  yang  dipertimbangkan  secara  teknis sehingga  lingkungan  terbebas  dari  genangan air.
4. Limbah,  dimana  fasilitas  infrastruktur  ini adalah  untuk  menangani  pembuangan  benda cair maupun padat yang kotor, yang disebabkan  oleh  manusia  di  lingkungan tersebut.
5. Jalan  dan  pelayanan  transportasi,  yang merupakan fasilitas infrastruktur untuk mendukung  aktivitas  sosial  untuk  datang  dan pergi dari dan ke lingkungan tersebut.
Berdasarkan  sistem  infrastruktur  yang terpadu,  menyeluruh  dan  berkelanjutan  di  atas, maka  dibuat  suatu  tahapan  proses  penelitian  yang diharapkan  dapat  menjadi  alternatif  pembahasan untuk  penataan  infrastruktur  kawasan  perumahan dan  pemukiman  yang  layak  dan  berwawasan lingkungan . Adapun  tahapan  proses  penelitian
Alternatif Sistem Penataan Infrastruktur …, Muhing L. Agau (1) , Rusdi H.A. (2) , Candra Yuliana (3)
mengenai  sistem  penataan  infrastruktur  kawasan pemukiman  kumuh  di  kota  Palangkaraya  dapat
dilihat pada Gambar 2 Mulai Obyek Penelitian Masalah Sistem Penataan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Palangkaraya
Kajian Teori Penataan Terdahulu Data Primer - Wawancara - Survey Data Skunder Pembuatan sistem penataan baru Prasarana Infrastruktur yang ada Prasarana Infrastruktur yang dibuat 1. Lingkungan 2. Lokasi
3. Prasarana jalan
4. Perairan dan drainase
5. Fasilitas sosial
6. Teknis bangunan
1. Lingkungan 2. Lokasi
3. Prasarana jalan
4. Perairan dan drainase
5. Fasilitas sosial
6. Teknis bangunan 7. Prasarana limbah (cair dan padat) Alternatif Sistem Penataan Infrastruktur yang baru

## Selesai
Gambar 2. Bagan Alur Penelitian

## HASIL PENELITIAN

## Pengolahan Data Variabel Penelitian
Total  skor  kemudian  dibagi  dalam  kelas-kelas kategori  berdasarkan  interval,  maka  disusun pembagian  kelas  kategori  seperti  terlihat  pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Kategori Kelayakan Infrastruktur Berdasarkan Skor Responden No. Aspek Infrastruktur Tingkat Kelayakan Jlh SL  L B KL  TL 1 Lingkungan - 50 - 25 - 75 2 Lokasi - - - 60 15 75 3 Prasarana - - 10 58 6 75
Alternatif Sistem Penataan Infrastruktur …, Muhing L. Agau (1) , Rusdi H.A. (2) , Candra Yuliana (3)
No. Aspek Infrastruktur Tingkat Kelayakan Jlh SL  L B KL  TL jalan 4 Perairan  dan drainase - - 13 59 3 75 5 Fasilitas sosial - - 38 36 1 75 6 Teknis bangunan - 2 24 46 3 75 7 Pembuangan limbah cair dan padat - 1 12 43 19 75 TOTAL - 53  97  327  47 524 Sumber : Hasil Analisis Keterangan : SL : Sangat Layak L : Layak B : Biasa KL : Kurang Layak TL : Tidak Layak
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pengklasifikasian kategori kelayakan infrastruktur dari hasil jawaban responden  terhadap  kuisioner  yang  dibagikan, dihasilkan  tingkat  prosentase  kelayakan  sebagai berikut :
1. Lingkungan
Total  pendapat  responden  yang  menyatakan bahwa  aspek  lingkungan  memiliki  kategori layak  adalah  sebanyak  50  orang  (66,67%)  dan memiliki kategori kurang layak adalah sebanyak 25 orang (33,33%).
2. Lokasi Total  pendapat  responden  yang  menyatakan bahwa  aspek  lokasi  memiliki  kategori  kurang layak  adalah  sebanyak  60  orang  (80,00%)  dan memiliki  kategori  tidak  layak  adalah  sebanyak 15 orang (20,00%).
3. Prasarana jalan Total  pendapat  responden  yang  menyatakan bahwa  aspek  prasarana  jalan  memiliki  kategori biasa  adalah  sebanyak  10  orang  (13,33%), memiliki kategori kurang layak adalah sebanyak  58  orang  (77,33%),  dan  memiliki kategori  tidak  layak  adalah  sebanyak  6  orang (8,00%).
4. Perairan dan drainase Total  pendapat  responden  yang  menyatakan bahwa  aspek  perairan  dan  drainase  memiliki kategori  biasa  adalah  sebanyak  13  orang (17,33%),  memiliki  kategori  kurang  layak adalah  sebanyak  59  orang  (78,67%),  dan
memiliki  kategori  tidak  layak  adalah  sebanyak 3 orang (4,00%).
5. Fasilitas sosial Total  pendapat  responden  yang  menyatakan bahwa  aspek  fasilitas  sosial  memiliki  kategori biasa  adalah  sebanyak  38  orang  (50,67%), memiliki kategori kurang layak adalah sebanyak  36  orang  (48,00%),  dan  memiliki kategori  tidak  layak  adalah  sebanyak  1  orang (1,33%).
6. Teknis bangunan
Total  pendapat  responden  yang  menyatakan bahwa aspek teknis bangunan memiliki kategori layak  adalah  sebanyak  2  orang  (2,67%), memiliki  kategori  biasa  adalah  sebanyak  24 orang  (32,00%),  memiliki  kategori  kurang layak  adalah  sebanyak  46  orang  (61,33%),  dan memiliki  kategori  tidak  layak  adalah  sebanyak 3 orang (4,00%).
7. Pembuangan limbah cair dan padat Total  pendapat  responden  yang  menyatakan bahwa aspek teknis bangunan memiliki kategori layak  adalah  sebanyak  1  orang  (1,33%), memiliki  kategori  biasa  adalah  sebanyak  12 orang  (16,00%),  memiliki  kategori  kurang layak  adalah  sebanyak  43  orang  (57,33%),  dan memiliki  kategori  tidak  layak  adalah  sebanyak 19 orang (25,33%).
Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  format perhitungan  persentase  skala  interval  kelas  yang merupakan  kategori  kelayakan,  yaitu  sebagai berikut.
1. Jumlah  soal  sebanyak  20  butir,  dengan  pilihan skor jawaban maksimal adalah 5, sehingga skor maksimal  adalah  20  x  5  =  100.  Sedangkan pilihan  skor  jawaban  minimal  adalah  1, sehingga skor minimal adalah 20 x 1 = 20
2. Interval kelas adalah jumlah kategori kelayakan yang  dikemukakan  dalam  penelitian  adalah  5 kategori,  yaitu:  sangat  layak,  layak,  biasa, kurang layak dan tidak layak.
3. Hasil  perhitungan  kelas  interval  ditetapkan berdasarkan  satuan  persen,  dimana  kalkulasi besarnya  skor  maksimal  dikurangkan  dengan skor  minimal  yang  kemudian  dibagi  dengan kelas  kategori  kelayakan  akan  didapatkan  hasil pembagian  persentase  pada  masing-masing kelas  kategori  kelayakan,  sebagaimana  terlihat pada tabel 2.
Alternatif Sistem Penataan Infrastruktur …, Muhing L. Agau (1) , Rusdi H.A. (2) , Candra Yuliana (3)
Tabel 2. Kategori Kelayakan Infrastruktur Berdasarkan Persentase NO. KATEGORI KELAYAKAN PERSENTASE 1 Sangat Layak 83,1%  – 100% 2 Layak 67,1%  – 83% 3 Biasa 51,1%  – 67% 4 Kurang Layak 35,1%  – 51% NO. KATEGORI KELAYAKAN PERSENTASE 5 Tidak Layak 20%  – 35% Sumber : Hasil Analisis
Berdasarkan hasil perhitungan total skor maksimal dan  total  skor  minimal,  kemudian  diperhitungkan persentase  total  skor  hasil  jawaban  responden, yang  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  kategori kelayakan  infrastruktur  sebagaimana  terlihat  pada Tabel 3 berikut
. Tabel 3. Kategori Kelayakan Aspek Infrastruktur No. Aspek Infrastruktur Skor Maksimal Skor Total Persen (%) Kategori Kelayakan 1 Lingkungan 750 432 57,60 B 2 Lokasi 2250 1166 51,82 B 3 Prasarana jalan 750 328 42,73 KL 4 Perairan dan drainase 1500 706 47,07 KL 5 Fasilitas sosial 375 187 49,87 KL 6 Teknis bangunan 1125 534 47,47 KL 7 Pembuangan limbah cair dan padat 750 303 40,40 KL Sumber : Hasil Analisis Keterangan : SL : Sangat Layak L : Layak B : Biasa KL : Kurang Layak TL : Tidak Layak
Untuk lebih jelasnya mengenai kategori kelayakan dari  aspek-aspek  infrastruktur  yang  diteliti,  dapat dilihat pada uraian berikut.
1. Aspek  Lingkungan,  memiliki total  skor maksimal  sebesar  750,  dan  skor  total  hasil jawaban  responden  sebesar  432,  sehingga persentase  hasil  jawaban  tersebut  adalah sebesar  57,60%.  Nilai  persentase  tersebut menunjukkan  bahwa  aspek  lingkungan  dapat dimasukkan ke dalam kategori Biasa.
2. Lokasi,  memiliki  total  skor  maksimal  sebesar 2250,  dan  skor  total  hasil  jawaban  responden sebesar  1166,  sehingga  persentase  hasil jawaban  tersebut  adalah  sebesar  51,82%.  Nilai persentase  tersebut  menunjukkan  bahwa  aspek lokasi  dapat  dimasukkan  ke  dalam  kategori Biasa.
3. Prasarana  jalan,  memiliki  total  skor  maksimal sebesar  750,  dan  skor  total  hasil  jawaban responden  sebesar  328,  sehingga  persentase
hasil  jawaban  tersebut  adalah  sebesar  42,73%. Nilai  persentase  tersebut  menunjukkan  bahwa aspek  prasarana  jalan  dapat  dimasukkan  ke dalam kategori Kurang Layak.
4. Perairan  dan  drainase,  memiliki  total  skor maksimal  sebesar  1500,  dan  skor  total  hasil jawaban  responden  sebesar  706,  sehingga persentase  hasil  jawaban  tersebut  adalah sebesar  47,07%.  Nilai  persentase  tersebut menunjukkan  bahwa  aspek  perairan  dan drainase  dapat  dimasukkan  ke  dalam  kategori Kurang Layak.
5. Fasilitas  sosial,  memiliki  total  skor  maksimal sebesar  375,  dan  skor  total  hasil  jawaban responden  sebesar  187,  sehingga  persentase hasil  jawaban  tersebut  adalah  sebesar  49,87%. Nilai  persentase  tersebut  menunjukkan  bahwa aspek  fasilitas  sosial  dapat  dimasukkan  ke dalam kategori Kurang Layak.
6. Teknis bangunan, memiliki total skor maksimal sebesar  1125,  dan  skor  total  hasil  jawaban responden  sebesar  534,  sehingga  persentase hasil  jawaban  tersebut  adalah  sebesar  47,47%. Nilai  persentase  tersebut  menunjukkan  bahwa aspek  fasilitas  sosial  dapat  dimasukkan  ke dalam kategori Kurang Layak.
7. Pembuangan  limbah  cair  dan  padat,  memiliki total skor maksimal sebesar 750, dan skor total
Alternatif Sistem Penataan Infrastruktur …, Muhing L. Agau (1) , Rusdi H.A. (2) , Candra Yuliana (3)
hasil  jawaban  responden  sebesar  303,  sehingga persentase  hasil  jawaban  tersebut  adalah sebesar  40,40%.  Nilai  persentase  tersebut menunjukkan bahwa aspek pembuangan limbah cair  dan  padat  dapat  dimasukkan  ke  dalam kategori Kurang Layak.
Sistem Penataan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Palangkaraya
Aspek  Penyebab  Terbentuknya  Infrastruktur Kumuh
Pesatnya  pembangunan  kota  Palangkaraya maka  kebutuhan  rumah  makin  meningkat,  dengan mengalihkan  fungsi  kepemilikan  lahan  awal  yang
dimiliki  masyarakat  ke  tangan  pengembang perumahan (developer) agar  masyarakat  dapat memiliki dengan harga terjangkau dengan mengakses  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR) Pengembang  cenderung  merubah  ukuran  lahan menjadi  antara  lain  :  (10x14m,  9x15m  dll),  asal dapat  memenuhi  luas  minimal  sesuai  peraturan yang  berlaku  untuk  Rumah  Sangat  Seserhana (RSS)  dan  Rumah  Sederhana  (RS).  Perubahan tersebut  dilakukan  karena  pengembang  mengacu pada  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1992  Tentang Perumahan  dan  Permukiman  serta  (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.54/PRT/1991 tentang Pedoman Teknik Pembangunan
Perumahan  Sangat  Sederhana).  Secara  spesifik perubahan  luas  lahan  kavlingan  tampak  pada Gambar 3 berikut
.
RS S 1 0 m .X 1 5 m . Lahan 20m. X 30m. Lahan
20m. X 30m. Lahan 20m. X 30m. RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . Jalan Lingkungan DMJ 8 m Jalan Lingkungan DMJ 8 m Ja la n L ing ku n g a n DM J 8 m Ja la n L ing ku n g a n DM J 8 m RS S 1 0 m .X 1 5 m . Jalan Lingkungan DMJ 6 m RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 5 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m . RS S 1 0 m .X 1 2 m .
Gambar 3. Kavlingan Pengembangan Developer
1.50 WC/ KM RUANG KELUARGA KAMAR TIDUR R. TAMU KAMAR TIDUR 1.50 2.50 5.00 6.00 6,00 10.00m. 14.00m. JALAN LINGKUNGAN 8.00m. 1.00 0.50 0.50 1.00 5.00 9.00m. 2.50 3.00 3.00 WC/ KM RUANG KELUARGA KAMAR TIDUR R. TAMU KAMAR TIDUR 1.50 2.50 WC/ KM RUANG KELUARGA KAMAR TIDUR R. TAMU KAMAR TIDUR 1.50 2.50 1.50 10.00m. 10.00m. DENAH RUMAH TYPE 36 SKALA 1 : 200 DAERAH TERBANGUN
Alternatif Sistem Penataan Infrastruktur …, Muhing L. Agau (1) , Rusdi H.A. (2) , Candra Yuliana (3)
K a v p lin g 1 5 .0 0 X 1 1 .6 9 K a v p lin g 1 2 .0 0 X 1 6 .5 0 K a v p lin g 1 2 .0 0 X 1 6 .5 0 Kavpling 9.00 X 16.50 Kavpling 9.00 X 16.50 Kavpling 9.00 X 16.50 Kavpling 9.00 X 16.50 Kavpling 9.00 X 16.50 K a v p lin g 1 1 .0 0 X 1 6 .5 0 K a v p lin g 1 1 .0 0 X 1 6 .5 0 Kavpling 9.00 X 16.50 Kavpling 9.00 X 16.50 Kavpling 9.00 X 16.50 Kavpling 9.00 X 16.50 Kavpling 9.00 X 16.50 K a v p lin g 1 4 .0 0 X 1 1 .0 0 K a v p lin g 1 5 .0 0 X 1 4 .8 5 Kavpling 10.00 X 14.85 Kavpling 10.00 X 14.85 Kavpling 10.00 X 14.85 Kavpling 10.00 X 14.85 Kavpling 10.00 X 14.85 Kavpling 10.00 X 14.85 Kavpling 10.00 X 14.85 K a v p lin g 1 4 .0 0 X 1 0 .0 0 K a v p lin g 1 4 .0 0 X 1 0 .0 0 K a v p lin g 1 4 .0 0 X 9 .0 0 K a v p lin g 1 5 .0 0 X 9 .0 0 K a v p lin g 1 5 .0 0 X 9 .0 0 K a v p lin g 1 5 .0 0 X 9 .0 0 K a v p lin g 1 5 .0 0 X 1 4 .8 5 Kavpling 10.00 X 14.85 Kavpling 10.00 X 14.85 Kavpling 10.00 X 14.85 Kavpling 10.00 X 14.85 Kavpling 10.00 X 14.85 7.00 7.00 8.00 7.00 9.00 15.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 14.00 8.00 10.00 15.00 7.00 KDB KDB GSB KDB KDB GSB GSB GS B GS B GS B GSB GS B KDB 1.00 5.00 0.50 0.50 1.00 GSB = 9 M 3.00 GSB SKALA 1 : 200 JALAN LINGKUNGAN 8.00

## HASIL PEMBAHASAN
Tabel 4. Hasil Pembahasan Penataan Sistem Infrastruktur
No. Jenis Infrastruktur Prasarana Infrastruktur yang ada Prasarana Infrastruktur yang dibuat Alternatif system Penataan Infrastruktur yang baru 1. Lingkungan Tersedia Tersedia Tersedia 2. Lokasi Sesuai tata guna lahan Sesuai tata guna lahan Sesuai tata guna lahan 3. Prasarana Jalan 1. Tidak  tersedia  Jalan Poros yang memadai 2. Jalan Lingkungan tidak salin berhubungan 1. Perlu  pembuatan  jalan poros  penghubung  ke jalan  utama  (Jl.  G. Obos dan Yos Sudarso) 2. Pembuatan jalan poros baru untuk akses keluar  masuk  kawasan lebar perkerasan > 6 m 3. Penambahan jalan lingkungan  agar  jalan 1. Lebar  jalan  (DMJ)  dibuat Patok  Batas  yang  jelas dengan lahan perumahan 2. Jalan  lingkungan  >  6  m terintegrasi saling berhubungan (tdk buntu) 3. Lahan Trase Jalan di lakukan  serah  terima  pada saat  pemasangan  patok  dari pengembang ke Pemkot.
Alternatif Sistem Penataan Infrastruktur …, Muhing L. Agau (1) , Rusdi H.A. (2) , Candra Yuliana (3)
No. Jenis Infrastruktur Prasarana Infrastruktur yang ada Prasarana Infrastruktur yang dibuat Alternatif system Penataan Infrastruktur yang baru lingkungan  yang  ada tidak buntu 4. Perairan dan drainase Saluran  terbuka  dinding tanah 1. Lebar  atas  dan  tinggi saluran  >  10%  dari lebar perkerasan jalan. 2. Pembuatan saluran dengan  dinding  batu belah/batu kali 3. Saluran  pada  daerah yang volume lalu lintas  tinggi  dibuat saluran tertutup. 1. Lebar  atas  saluran  >  10% dari RUMIJA. 2. Penyiapan lahan untuk saluran leading (air bersih) 3. Penyediaan lahan untuk pengembangan  ke  drainase kota.
4. Batas  antar  lahan  dibuat saluran  batas  >  20  cm  lebar atas dan tinggi 20 cm` 5. Fasilitas sosial Tidak  ada  jalan  sebagai jalur  hijau  di  sepanjang Jalan 1. Peningkatan ruang publik  sebagai  ruang hijau  pada  kiri  kanan jalan  pada  lahan  bahu jalan 2. Mengakses ruang terbuka umum terdekat  yang  menjadi fasilitas kota. 1. Penyiapan lahan/ Batas lahan dengan lahan perumahan  sebagai  jalur hijau sepanjang jalan 2. Penyiapan  lahan  fasilitas umum  dan  ruang  public yang memadai pada kawasan pemukiman sebagai asset daerah. 6. Teknis Bangunan 1. Tidak teraturnya GSB 2. Hilangnya Ruang terbuka sebagai resapan 3. Melebarnya KDB 1. Untuk  pengembangan/ renovasi di arahkan ke bangunan vertical 2. Mengembalikan efektifitas  KDB  yang dianjurkan 3. Membuat tempat tempat  ruang  terbuka hijau  sebagai  ruang resapan  pada    lahan pekarangan 1. Batas  GSB  dimulai  dari bangunan terdepan 2. Jarak  GSB  >  1,5  x  DMJ diukur dari AS Jalan
3. KLB  30%  :  70%  dari  luas lahan untuk RSS tipe 21 dan
RS  tipe  36  dengan  KDB 60% : 40% 4. Ruang terbuka sebagai resapan pada lahan perumahan  40%  dari  luas lahan 7. Prasarana Limbah (cair dan padat) Tidak tersedia lahan untuk  prasarana  limbah secara tersistem 1. Pembuatan pewadahan TPS, 2 rumah 1 TPS 2. Pembuatan  Septictank > 1% dari KLB 3. Pembuatan saluran kombinasi  pada  sisi kiri  dan  kanan  sebagai saluran  limbah  dan drainase air permukaan 1. Disiapkan lahan tempat prasarana limbah padat untuk TPS 2 rumah 1 TPS
2. Saluran  Batas  lahan  lebar atas  >  30  cm.  Disiapkan lahan untuk limbah cair.
3. Pembuatan septictank > 1 % dari  KLB  pada  masing- masing rumah.
Sumber : Hasil Rangkuman Analisis Data dan Pembahasan
Alternatif Sistem Penataan Infrastruktur …, Muhing L. Agau (1) , Rusdi H.A. (2) , Candra Yuliana (3)

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  maka kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Perumahan  Palangka  Permai  telah  berkembang menjadi kawasan permukiman, akibat terlambat mengantisipasi  perubahan  berdampak  pada penurunan  kualitas  lingkungan  dan  terkesan kumuh sehingga mempengaruhi infrastruktur di kawasan tersebut seperti:
a. Prasarana  Jalan  tidak  ada  jalan  poros  yang menghubungkan ke jalan utama.
b. Prasarana  drainase,  kondisinya  tidak  layak, karena  tidak  dapat  mengalir  secara  gravitasi/ tersistem menuju saluran drainase jalan utama.
c. Fasilitas  sosial,  berkurangnya  ruang  terbuka hijau  sebagai  akses  publik  dan  berkurangnya Ruang  Milik  Jalan  (RUMIJA)  sebagai  jalur hijau.
d. Teknis  Bangunan  Rumah  di  kawasan  palangka permai  sudah  berubah  bentuk  dan  tidak  sesuai dengan KDB dan GSB.
e. Prasarana  Limbah  tidak  adanya  lahan  resmi untuk  prasarana  limbah  secara  tersistem  untuk menampung limbah baik cair maupun padat.
2. Faktor  penyebab  terjadinya  kekumuhan  di kawasan  pemukiman  Palangka  Permai  adalah karena  luas  lahan  yang  disiapkan  oleh pengembang perumahan (developer) mengambil  standar  minimal  untuk  tipe  rumah RSS, tidak tersedianya lahan untuk pengembangan/  renovasi  serta  tidak  ada pengawasan  secara  teknis  bagi  pemilik  untuk merenovasi  dan  gambar  arsitektur  yang disiapkan  sebagai  standar  untuk  perubahan KLB, yang akhirnya berdampak pada prasarana pendukung lainnya.
3. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan maka  alternative  system  penataan  infrastruktur adalah sebagai berikut:
a. Prasarana  Jalan  dengan  mengoptimalkan  jalan lingkungan menjadi jalan poros, membuat jalan poros  baru  dengan  lebar  perkerasan  >  6  m, penyediaan  jalan  lingkungan  yang  saling berhubungan.
b. Prasarana  perairan  dan  drainase  dengan melakukan pengadaan drainase baru, melakukan  rehabilitasi  terhadap  drainase  yang
sudah  ada  dengan  ukuran  lebar  atas  dan  tinggi saluran > 10 % dari lebar perkerasan jalan. c. Prasarana  fasilitas  sosial  adalah  dengan mmengoptimalkan  ruang  terbuka  umum,  ruang terbuka  pribadi,  system  ruang  terbuka  privat, system pepohonan dan tata hijau, bentang alam, pada area jalur hijau.
d. Teknis  Bangunan  melakukan  pengawasan  serta tindakan terhadap perubahan tampilan bangunan,  dengan  mengevaluasi  kepemilikan IMB  serta  membuat  peraturan  khusus  untuk mengatur fungsi bangunan.
e. Prasarana  Limbah  (cair  maupun  padat)  perlu membentuk organisasi untuk penanganan limbah  padat  (sampah).  Sedangkan  untuk penangan limbah cair dengan system pembuangan  air  limbah  setempat  (on  site system)  dengan  system  cubluk  atau  septictank dan  pembuangan  air  limbah  terpusat  (off  site system)  dengan  membuat  saluran  tertutup kombinasi  untuk  air  limbah  dan  air  permukaan yang  mengarah  ke  lokasi  penampungan  air limbah terdekat.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiani,  Ni  P.  et  al.  2004. Infrastruktur  Sanitasi Permukiman  Kumuh  di  Denpasar, Laporan Penelitian,  Denpasar:  Jurusan  Arsitektur
Fakultas Teknik Univ. Udayana
Catur Sugiyanto dan Bakti Setiawan, 2007. Kajian Aspek Kemasyrakatan di dalam Pengembangan  Infrastruktur  di  Indonesia, Bandung: ITB Diputra, I G, P. et al. 2004. Permukiman Kumuh di Denpasar: Ditinjau dari Aspek Ruang/Spesial. Laporan Penelitian, Denpasar: Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Univ. Udayana
Jayadinata,  Johara,  T,  1999, Tata  Guna  Tanah
Dalam  Perencanaan  Pedesaan  Perkotaan dan Wilayah, Penerbit ITB Bandung.
Kodoatie, Robert, J, 2005, Manajemen Infrastruktur, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No.4/KPTS/BKP4/1995,  tentang Klasifikasi Rumah Tidak Bersusun. Kuswartojo, Tjuk, 2005, Perumahan dan Permukiman  di  Indonesia;  Upaya  membuat Perkembangan kehidupan yang berkelanjutan, Bandung: Penerbit ITB.
Madesyawati,  D.  et  al.2004, Analisis  Rumah Kumuh  Sebagai  Tempat  Produksi, Laporan
Alternatif Sistem Penataan Infrastruktur …, Muhing L. Agau (1) , Rusdi H.A. (2) , Candra Yuliana (3)
Penelitian.  Denpasar:  Jurusan  Arsitektur Fakultas Teknik Univ. Udayana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.54/PRT/1991  Tentang Pedoman  Teknis Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana.
Prasetyo,  D.  et  al.2004, Pemukiman  Kumuh  di Denpasar:  Ditinjau  dari  Aspek  Sosial Budaya, Laporan  Penelitian.  Denpasar:
Jurusan  Arsitektur  Fakultas  Teknik  Univ. Udayana
Rahmayanie,
A.A. et al.2004, Aspek Finansial/Sosial Ekonomi Penduduk Permukiman  Kumuh, Laporan  Penelitian. Denpasar: Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Univ. Udayana Reksohadiprodjo,  2001, Dimensi  Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press. Sastra  M,  Suparno  dan  Endy  Marlina,  2006, Perencanaan dan Pengembangan
Perumahan. Yogyakarta: Penerbit Andi. Sujarto,  Djoko,  1994, Proses  Perkembangan  dan Perencanaan  Kota, Departemen  Planologi
FTSP, ITB, Bandung.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4
Tahun  1992 Tentang  Perumahan  dan Permukiman,
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1992 Tentang
Rumah Susun.
Z,R,  Langi,  A,  Wismadi,  A,  dkk,  2006
Pengembangan dan
Manajemen
Infrasruktur  Indonesia  yang  Berkeadilan, UI, UGM, ITB.