## KESADARAN HUKUM DALAM MENAFKAHI ANAK PASCA PUTUSAN PENGADILAN
Agus Anwar Pahutar Advokat & Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum APSI Sumbar Email: agusanwarsipahutar@gmail.com

## Abstract
This  paper  talks about  how the legal awareness  of  parents  (fathers) in providing children after the divorce between Father and Mother in the Religious Court until the child is an adult. From the results of the study found facts in the field that the income or expenditure of children after the divorce between Father and  Mother  is  not  carried  out  effectively  and  continuously.  There  are  several reasons  that  arise  from  my  father  so  that  he  does  not  fulfill  his  obligations  in accordance  with  the  order  of  the  decision  and  the  applicable  law.  Therefore  if viewed  from  the  indicator  of  legal  awareness,  namely  the  perspective  of  the pattern  of  legal  behavior  of  the  husband  (father),  that  the  father  has  not  had sufficient  legal awareness  or  legal obedience and is  still low, even though they know that giving a child to adulthood or age 21 years is mandatory .
Kata kunci: Anak, Keputusan, Kesadaran Hukum

## A. Pendahuluan
Perceraian  dalam  rumah  tangga merupakan  langkah  terakhir  jika  tidak ditemukan  jalan  keluar  untuk ishlah. Perceraian  merupakan  suatu  hal  yang  di halalkan  oleh  Allah  namun  dibenci-Nya. sebagaimana  hadits  Nabi  Saw.  yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:
نع نبا رمع يضر لله هنع نا يبنلا ىلص لله هيلع ملسو لاق : ضغبأ للاحلا ىلإ الله قلاطلا ( هاور اوبا
دواد) 1
Perceraian terjadi membawa berbagai  konsekuensi  logis  yang  harus
1 Abu  Daud, Sunah  Abu  Daud,
(Al-Qahirah: Dar Al-Harin, 1988/1408 H), Juz-2, h. 226.
diterima  masing-masing  pihak,  termasuk anak, sebab pemeliharaan dan nafkah anak merupakan  tanggung  jawab  kedua  orang tua,  baik  ketika  kedua  orang  tuanya  masih hidup  rukun  dalam  ikatan  perkawinan maupun ketika mereka gagal karena terjadi perceraian.
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga  menjelaskan  dalam  Pasal  41,  bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian  baik  ibu  atau  bapak  tetap berkewajiban  memelihara  dan  mendidik anak-  anaknya,  semata-mata  berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi
keputusan; Bapak yang bertanggung jawab atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu, bilamana  bapak  dalam  kenyataannya  tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ikut memikul  biaya  tersebut;  Pengadilan  dapat mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau menentukan  sesuatu  kewajiban  bagi  bekas isteri. Dalam Pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa: Kedua orang tua wajib memilihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;  Kewajiaban  orang  tua yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  berdiri sendiri.  Kewajiban  mana  berlaku  terus meskipun  perkawinan  antara  kedua  orang tua putus;
Dengan  demikian,  berdasarkan Undang-undang di atas sangat jelas bahwa hak  anak  untuk  tidak  di  abaikan  pasca perceraian  kedua  orang  tuanya  adalah mutlak,  hal  tersebut  juga  sejalan  dengan apa  yang  dijelaskan  dalam  firman  Allah Swt  dan  Hadits Nabi Saw.  Surat
al-Baqarah ayat 233:
Artinya :
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya  selama  dua  tahun  penuh, Yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan penyusuan.  dan  kewajiban  ayah  memberi Makan  dan  pakaian  kepada  Para  anak dengan  cara  ma'ruf.  seseorang  tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.  janganlah  seorang  ibu menderita  kesengsaraan  karena  anaknya dan  seorang  ayah  karena  anaknya,  dan warispun  berkewajiban  demikian.  apabila keduanya  ingin  menyapih  (sebelum  dua tahun)  dengan  kerelaan  keduanya  dan permusyawaratan,  Maka  tidak  ada  dosa atas  keduanya.  dan  jika  kamu  ingin anakmu  disusukan  oleh  orang  lain,  Maka
tidak  ada  dosa  bagimu  apabila  kamu memberikan  pembayaran  menurut  yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang  kamu  kerjakan.  (Q.S.  al-Baqarah ayat: 233.

## Hadits riwayat dari Aisyah R.A.
ثيدح ةشئاع نأ دنه تنب ةبتع تلاقف لوسراي الله نإ ابأ نايفس لجر حيحش سيلو ينيطعي ام ينيفكي يدلوو لاإ ام تذخأ هنم وهو لا ملعي لاقف يذخ ام كيفكي كدلوو
اب
2 )ير اخبلا هاور( فورعمل Artinya:
Riwayat  dari  Aisyah,  bahwa  hindun  binti Itbah  berkata: “ Wahai  Rasulullah  SAW, sesungguhnya  Abu  Sufyan  (Suamiku) seorang laki-laki yang amat kikir, ia  tidak memberikan nafkah sesuatu yang mencukupi  dan  anakku,  kecuali  aku mengambilnya  (sendiri)  sementara  dia tidak  mengetahui.  Maka  beliau  bersabda : ” ambilah  apa  yang  dapat  mencukupi kebutuhanmu  dan  anakmu  secara  makruf ” (Hadis Riwayat al-Bukhari).
Meskipun  ayat  dan  hadist  tersebut secara eksplesit menegaskan bahwa tanggung jawab pemliharaan anak menjadi beban  yang  harus  dipenuhi  suami  sebagai ayah,  namun  pembebanan  ayah  untuk memberi  makan  dan  pakaian  paran    ibu melekat  di  dalamnya,  dalam  tanggung jawab  pemiliharaan  anak.  Makna  hal tersebut  dapat  dipahami  dari  ilustrasi bahwa  apabila  anak  tersebut  disusukan oleh  wanita  lain  yang  bukan  ibunya sendiri,  maka  ayah  bertanggung  jawab untuk membayar perempuan yang
2 Al-Bukhari, Shahi  al-Bukhary,  Juz  3 (Beirut:  dar  al-Fikr,  1410  H/1990  M),  Cet,  Ke-6, h.193.  lihat  juga:  Muahammad  Fuad  Abdul  Baqi, Shahih  Al-Lu ’ Lu ’ Wal  Marjan, (Jakarta,  Akabar Media), 2011, h. 471.
menyusui  secara  makruf  sebagaimana ketentuan  pasal  41  Poin  a  dan  b,  pasal  45 ayat  1  UU.  No.  1  tahun  1974  jo  pasal  77 ayat 3, Pasal 80 Ayat 4 Poin b dan c, Pasal 104 Ayat 1 dan Pasal 105 Poin c KHI. 3
Sehubungan dengan terjadinya perceraian  antara  ayah  dan  ibu,  dalam  hal ini  seorang  ayah  mengajukan  permohonan talak ke pengadilan agama atau sebaliknya ibu  yang  menggugat  cerai  ayah/suami, dalam  proses  di  persidangan  tidak  jarang terjadi Ibu/istri cenderung memperjuangkan  haknya  sebagai  seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya,
ia  juga  berusaha  semaksimal  mungkin memperjuangkan  pula  hak-hak  anaknya yang antara lain berupa nafkah anak-anaknya  untuk  masa  yang  akan datang.  Karena  adanya  kekhawatiran bahwa suami/ayah dari anak-anaknya akan melalaikan  tanggung  jawabnya  tersebut setelah  terjadinya  perceraian  antara  ayah dan  ibu.  Adanya  kelalaian  seorang  ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya  yang  menyebabkan  anak menjadi terlantar, merupakan
permasalahan  yang  sering  terjadi  di  dalam masyarakat,  meskipun  sering  didengar ungkapan sang ayah di persidangan bahwa bila terjadi perceraian, ia akan bertanggungjawab terhadap nafkah anak-anaknya tidak hanya di dunia bahkan juga  di  akhirat,  sungguh  suatu  ungkapan yang  indah  terdengar  namun  keyataanya tidak demikian.
Sehubungan  dengan  itu,  penulis ingin  menelusuri  bagaimana  realisasi putusan  pengadilan  dalam  hal  kesadaran atau  kepatuhan  mantan  suami  untuk
3 Ahmad  Rafiq, Hukum  Islam  di Indonesia ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2000), cet. IV , h. 237.
membayarkan nafkah anak pasca tercadinya putusan perceraian dari Pengadilan  Agama  Pariaman 4 .  Sebab,  dari Tahun  2014  putusan  yang  keluar  di Pengadilan  Agama  tentang  nafkah  anak sebanyak  271  putusan,  dari  271  putusan tersebut  penulis  mengambil  5  sampel untuk  diteliti, Pertama ,  Putusan  Nomor: 0290/Pdt.G/2014/PA.Prm, Kedua ,  putusan Nomor:  002/Pdt.G/2014/PA.Prm, Ketiga ,
putusan  Nomor:0433/Pdt.G/2014/PA.Prm, Keempat , putusan Nomor:
0302/Pdt.G/2014/PA.Prm, Kelima , putusan Nomor: 0411/Pdt.G/2014/PA.Prm.
Selanjutnya, pada tahun 2015 Pengadilan Agama Padangpariaman mengeluarkan putusan yang mempersoalkan nafkah anak sebanyak 567 putusan, 5 putusan dari 567 penulis jadikan sebagai  sampel. Pertama ,  putusan  Nomor: 0206/Pdt.G/2015/PA.Prm, Kedua ,  putusan Nomor:  093/Pdt.G/2015/PA.Prm, Ketiga ,
putusan Nomor: 0304/Pdt.G/2015/PA.Prm, Keempat , putusan Nomor:
068/Pdt.G/2015/PA.Prm, Kelima ,  putusan Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Prm.

## PEMBAHASAN

## A. Paradigma Kesadaran Hukum
Kesadaran  hukum  merupakan sikap  dan  perilaku  yang  ditunjukkan secara  wajar  oleh  seseorang  (manusia) secara umum, sebagai bentuk kesadaran  pada  adanya  pemahaman
4 Peradilan  Agama  Pariaman  berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 58  Tahun  1957,  tanggal  13  November  1957  yang sekarang  wilayah  hukumnya  meliputi  Kabupaten Padang  Pariaman  dan  Kota  Pariaman.  Walaupun tahun 1957 telah keluar Keputusan Menteri Agama RI  tentang  pembentukan  Pengadilan  Agama Pariaman,  namun  efektif  beropersinya  melakukan kegiatan  dimulai  pada  tahun  1959  dengan  ketua pertamanya adalah Alm. H. M. Yusuf Jamil.
terhadap  hukum,  yang  didasarkan karena  adanya  hak  dan  kepentingan manusia tentang apa arti dan seharusnya  hukum  itu,  dan  bagaimana mematuhi  maupun  mentaati  hukum tanpa  harus  ada  unsur  paksaan. Kesadaran hukum adalah suatu penilaian  terhadap  apa  yang  dianggap sebagai  hukum  yang  baik  dan  atau hukum yang tidak baik. 5
Dalam  ilmu  hukum  dikenal  ada beberapa  pendapat  tentang  kesadaran hukum.  Perihal  kata  atau  pengertian kesadaran  hukum  ada  juga  yang merumuskan
bahwa sumber satu-satunya  dari  hukum  dan  kekuatan mengikat  hukum  adalah  kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. 6 Jadi, kesadaran hukum
merupakan  cara  pandang  masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak
dilakukan terhadap hukum,
penghormatan  terhadap  hak-hak  orang lain  (tenggang  rasa)  baik  ada  unsur paksaan  maupun  tidak  ada  unsur paksaaan.
Kesadaran hukum terbagi menjadi dua, yaitu; pertama, kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum,  dan kedua, kesadaran  hukum negatif,  identik  dengan  ketidaktaatan hukum. 7 Seseorang  yang  mengetahui akan suatu peraturan hukum, mengetahui maksud dari hukum
5 Soerjono  Soekanto,  Mustafa  Abdullah Sosiologi  Hukum  Dalam  Masyarakat (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 1987), h. 211.
6 Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok Sosiaologi  Hukum, (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1994), h. 147.
7 Ibid, h. 298
tersebut,  namun  orang  tersebut  tidak mau  mematuhi  aturan  itu,  maka seseorang tersebut mempunyai kesadaran  hukum  yang  negatif.  Jadi,
kesadaran hukum itu adalah menyangkut persoalan apakah ketentuan hukum tersebut dipatuhi atau tidak,  baik  ia  dipaksa  maupun  secara suka rela.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan  masyarakat  mematuhi hukum,  yaitu: Pertama , Compliance yang diartikan sebagai suatu kepatuhan yang  didasarkan  pada  harapan  akan suatu  imbalan  dan  usaha  untuk menghindarkan  diri  dari  hukum    atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan  hukum.  Kepatuhan  ini  sama sekali  tidak  didasarkan  pada  suatu keyakinan  pada  tujuan  kaidah  hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan  pada  pengendalian  dari pemegang  kekuasaan.  Sebagai  akibat kepatuhan  hukum    akan  ada  apabila ada  pengawasan  yang  ketat  terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. Kedua,  identification yaitu terjadi  apabila  kepatuhan  terhadap kaidah  hukum  ada  bukan  karena  nilai intriksinya, akan tetapi agar keanggotaan  kelompok  tetap  terjaga serta  ada  hubungan  baik  dengan mereka  yang  diberi  wewenang  untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.    Daya  tarik  untuk  patuh adalah keuntungan yang  diperoleh dari hubungan-hubungan  tersebut  sehingga kepatuhan tergantung pada baik buruknya  interaksi    tadi. Ketiga, internatization yaitu seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara instrinsik
kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah  tersebut  adalah  sesuai dengan  nilai-nilai  diri  pribadi  yang bersangkutan  atau  oleh  karena  dia mengubah  nilai-nilai  yang  semula dianutnya.
Keempat , kepentingan-kepentingan  para  warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada. 8
Ide  tentang  kesadaran  hukum warga-warga masyarakat sebagai sahnya hukum positif tertulis ditemukan  dalam  ajaran-ajaran  tentang rechtsgefuhl atau rechtsbewustszijn yang  intinya  adalah  bahwa  tidak  ada hukum  yanng  mengikat  warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. 9

## B. Indikator Kesadaran Hukum
Parameter dari kesadaran hukum merupakan  petunjuk-petunjuk  yang jelas  tentang  adanya  taraf  kesadaran hukum  tertentu.  Adapun  indikator  dari kesadaran  hukum  tersebut  adalah: Pertama , pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa  perilaku  tertentu  yang  diatur oleh  hukum.  Sudah  tentu  hukum  yang dimaksud  di  sini  hukum  tertulis  dan tidak  tertulis.  Pengetahuan  tersebut berkaitan dengan perlilaku yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum.  Sebagaimana  dapat  dilihat
8 Otje  Salman  dan  Anton  F.  Susanto,  , Teori  Hukum  Mengingat,  Mengumpulkan  dan Membuka Kembali . (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), h. 154.
9 Ahmad  Tholabi  Khalie, Kesadaran Hukum Masyarakat  Terhadap Hukum Perkawinan, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta,2009), h. 40
dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa  membunuh,  mencuri  dan  lain sebagainya dilarang oleh hukum. 10
Jadi, Pengetahuan terhadap undang-undang merupakan satu indikator  bahwa  seseorang  itu  dapat memiliki kesadaran dalam
menjalankan atau melaksanakan hukum  tersebut,  misalnya  pengetahuan masyarakat  terhadap  UU.  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawian, sehingga dengan mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut masyarakat merasa bahwa undang-undang  tersebut  harus  dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana seharusnya.
Kedua ,  pemahaman  tentang  isi peraturan-peraturan hukum.
Pemahaman  hukum  merupakan  suatu pengertian  terhadap  isi  dan  tujuan  dari suatu  hukum  tertentu,  baik    tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut. 11
Jika  dilihat  dalam  pasal  2  ayat (1) UU. Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “ tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundangan-perundangan yang berlaku ” . Pada pasal 5 Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  juga  dijelaskan bahwa “ agar terjamin ketertiban perkawinan  bagi  masyarakat  Islam setiap  perkawinan  harus  dicatat ” .
10 Otje  Salman, Kesadaran  Hukum Masyarakat  Terhadap  Hukum  Waris,  cet  I (Bandung: Alumni, 1993), h. 40
11 Ahmad Tholabi Khalie, Op.Cit , h. 5
Artinya,  dengan  mengetahui  isi  dan tujuan dari pada undang-undang tersebut  kesadaran  masyarakat  untuk mencatatkan pernikahannya akan
terlaksana sebagaimana kehendak hukum tersebut. Ketiga , sikap terhadap
peraturan-peraturan hukum, Sikap hukum merupakan suatu kecendrungan untuk  menerima    hukum  karena adanya  penghargaan  terhadap    hukum sebagai suatu bermanfaat atau menguntungkan jika hukum  itu ditaati. Suatu  sikap  hukum    akan  melibatkan pilihan  warga  terhadap  hukum  yang sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum
berdasarkan  penghargaan  terhadapnya. Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga  masyarakat  apabila  ia  telah mengetahui,
memahami dan
mentaatinya.  Artinya  ia  benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut  dapat  menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya.
Hukum  tidak  hanya  berkaitan  dengan segi  lahiriah  dari  manusia  akan  tetapi juga dari segi batiniyah. 12
Keempat , pola-pola perikelakukan  hukum  atau  kepatuhan hukum,  dalam  hal  ini  ada  beberapa sebab  yang  menyebabkan  hukum tersebut  dipatuhi:  (1)  Takut  karena sanksi negatif apabila hukum dilanggar (2)  Untuk  menjaga  hubungan  baik dengan  pengusaha  (3)  Untuk  menjaga hubungan  baik  dengan  rekan-rekan sesamanya  (4)  Karena  hukum  tersebut
12 Zainuddin  Ali, Sosiologi  Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 68
sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dianut (5) Kepentingnannya terjamin. 13
Secara  teoritis,  faktor  keempat merupakan  hal  yang  paling  baik.  Hal itu  disebabkan  faktor  pertama,  kedua dan ketiga, penerapan hukum senantiasa diawasi oleh
petugas-petugas  tertentu,  agar  hukum itu  benar-benar  ditaati  di  dalam kenyataannya.  Seperti  pada  peraturan perkawinan, bahwa masalah perkawinan  ini  masih  banyak  yang diselewengkan oleh masyarakat dikarenakan  tidak  adanya  faktor  yang pertama,  yaitu  adanya  sanksi  apabila peraturan mengenai perkawinan dilanggar.
Ajaran  kesadaran  hukum  lebih banyak  mempermasalahkan  kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku  manusia  baik  secara  individu maupun  kolektif.  Oleh  karenanya jarang  kesadaran  hukum  lebih  menitik beratkan kepada nilai-nilai yang berlaku kepada masyrakat. Sistem-sistem  nilai  akan  menghasilkan patokan-patokan  untuk  berproses  yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola  berfikir  yang  menentukan sikap  mental  menusia,  sikap  mental yang  ada  pada  hakikatnya  merupakan kecendrungan  untuk  bertingkah  laku dan  membentuk  pola-pola  perilaku maupun kaidah-kaidah. 14
Berdasarkan uraian tersebut, maka  keempat  indikator  kesadaran hukum  tersebut  akan  menunjukkan tingkatan-tingkatan  pada  kesadaran
13 Ibid
14 Ahmad Tholabi Khalie, op.cit , h. 44
hukum  seseorang.  Apabila  seseorang hanya memenuhi indikator yang pertama,  yaitu  menngetahui  tentang suatu peraturan hukum, maka kesadaran hukumnya sangatlah rendah, begitu  seterusnya  dengan  indikator kedua  dan  ketiga,  tentunya  indikator yang keempat yaitu pola-pala perikelakukan  hukum  atau  ketaatan hukum adalah sebuah penilaian terhadap kesadaran hukum yang tinggi. Tingginya
kesadaran hukum
masyarakat, membuat masyarakat pastinya akan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.
Begitu pun sebaliknya, apabila kesadaran hukum rendah, maka kemungkinan kecil hukum akan ditaati.
C. Kesadaran Hukum Dalam Menafkahi  Anak  Pasca  Putusan Pengadilan Sebagaimana yang telah
dijelaskan  dalam  pasal  41  dan  45 Undang-Undang    No.  1974  Tentang Perkawian,  bahwa  bapak  berkewajiban menanggung  segala  kebutuhan/nafkah anak-anaknya  sebelum  anak  tersebut dewasa,  sekalipun  terjadi  perceraian anatara  bapak  dengan  ibu  si  anak. Aturan dalam pasal ini tidak seutuhnya terlaksana  oleh  masyarakat  hukum indonesia.  Misalanya  sejalan  dengan itu,  terdapat  penomena  sosial  yang terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat, bahwa tidak jarang seorang  bapak  lalai atau tidak mau menjalankan
kewajibannya terhadap anaknya sendiri walaupun telah ada putusan pengadilan yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap ( incrach) .  Dari  penenelusuran  penulis pada Tahun 2014 terdapat 271 putusan Pengadilan  Agama  Pariaman  yang
terkait  tentang  nafkah  anak 15 ,  penulis mengambil lima putusan sebagai sampel  dalam  penelitian  ini, Pertama , Putusan Nomor: 0290/Pdt.G/2014/PA.Prm. tentang cerai  talak  Hermansyah  bin  Sidi Oesman  (PNS)  dengan  Zulbaiti  binti Amirudin dengan membebankan nafkah anak kepada Hermasyah sebesar  Rp.  500.000  (lima  ratus  ribu rupiah)  perbulanya  sampai  anak  itu dewasa.  Hasilnya  setelah  wawancara penulis  dengan  mantan  isteri.  Mantan Suami  hanya  membayar  nafkah  anak yang  sebesar  Rp.  300.000  (tiga  ratus ribu  rupiah)  perbulannya  yang  paling banyak, terkadang Rp. 150.000 (seratus lima  puluh  ribu  rupiah)  dan  Rp. 250.000  (dua  ratus  lima  puluh  ribu rupiah)  itu  pun  bila  diingatkan,  atau anak  tersebut  menjemputnya  ke  rumah ayahnya itu sendiri. Pembayaran ini ini tidak sesuai dengan putusan pengadilan agama  Pariaman  yang  membebankan nafkah  anak  kepada  mantan  suami sebesar  Rp.  500.000  (lima  ratus  ribu rupiah)  perbulanya. 16 Setelah  penulis mewawancarai mantan isterinya penulis mewawancarai langsung dengan mantan suami dan mengatakan: “ Saya  mengetahui  bahwa  pembayaran nafkah  anak  Rp.  500.000  (lima  ratus ribu  rupiah)  perbulan.  Saya  juga membenarkan pembayaran nafkah anak  perbulannya  tidak  sesuai  dengan putusan  Pengadilan  Agama  Pariaman. Adapun  ungkapan  dari  mantan  isteri
15 Laporan  Keadaan  Perkara  Bulan Januari  Sampai  Desember  2014  di  Pengadilan Agama Pariaman.
16 Zulbaiti, Wawancara ,  Selasa,  1 September  2015  pukul  12.00  WIB  di  rumah Narasumber.
saya itu tidak benar dalam pembayaran  maksimal  Rp.  300.000 (tiga  ratus  ribu  rupiah)  perbulan, karena  terkadang  pembayaran  pernah maksimalnya  Rp.  500.000  (lima  ratus ribu  rupiah)  perbulan,  ketika  itu  anak saya  membutuhkan  untuk  membeli perlengkapan  sekolah  waktu  naik kelas. Pelaksanaan pembayaran nafkah  anak  tidak  diberikan  kepada mantan  isteri,  tetapi  langsung  kepada anak  saya ” ,  Sedangakn  kendalanya adalah: (1)  Faktor  umur,  karena  anak masih  sekolah  dasar  (SD),  anak  saya masih  sekolah    SD  belum  cakap tentang prosedur Bank (rekening  Bank atau kartu ATM), tetapi jika anak saya sudah  SMP  dan  SMA,  maka  akan mudah  untuk  mengirim  uang  baik untuk keperluan belanja maupun untuk sekolah.(2) Sakit hati kepada ibu anak, Sakit  hati  pada  ibu  anak  maksudnya adalah  saya  terasa  di  zolimi  pada putusan  perkara  ini  dan    saya  tidak mau  memberikan  nafkah  anak  itu kepada  ibu,  karena  kalau  diberikan kepada  ibunya  uang  itu  akan  habis. Selanjutnya  jika  nafkah  anak  yang diberikan  kepada  anak  itu  dimakan oleh ibunya maka saya mengharamkannya.  (3)  Alamat  tempat anak  begitu  jauh  dari  tempat  tinggal ayah  dan  kesibukan  pekerjaan  di instansi di kota padang ” . 17
Kedua , putusan Nomor:
002/Pdt.G/2014/PA.Prm  tentang  cerai talak yang diajukan oleh Sutri Jon bin Yahya  (PNS)  dengan  Hendra  binti Rustam, bahwa putusan hakim
17 Hermasnyah, Wawancara ,  Selasa,  25 Nopember  2015  Pukul  12.00  WIB.  di  Kantor  Biro UNP.
memutuskan  nafkah  satu  orang  anak sebesar Rp. 500.000 ( liama ratus ribu rupiah) perbulan sampai  anak tersebut dewasa  berumur  21  tahun.  Hasilnya melalui  wawancara  penulis  dengan mantan  isteri,  Mantan  suami  hanya membayar sebesar Rp. 500.000 (seratus ribu rupiah) perbulan tiga kali, terkadang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)  perbulan  dan  selanjutnya sebayak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbulan sampai sekarang, dan permberiaan  nafkah  tersebut  anaklah yang  harus  menjemput  ke  rumah ayahnya, sedangkan putusan Pengadilan Agama Pariaman
membebankan  nafkah  anak  sebesar Rp.  500.000  (lima  ratus  ribu  rupiah) perbulannya. 18 Kemudian  penulis melakukan wawancara langsung dengan  mantan  suami,  bahwa  mantan suami mengatakan:
“ Saya  mengetahui  membayar  nafkah anak  perbulannya  dengan  jumlah yang  ditetapkan  putusan  Pengadilan Agama Pariaman sebanyak Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan saya  tetap  membayarnya,  tapi  hanya tiga  bulan  sesuai  dengan  putusan hakim.  Selanjutnya  terkadang  saya bayar  Rp.  400.000  (empat  ratus  ribu rupiah)  dan  Rp.  300.000  (tiga  ratus ribu  rupiah).  Adapun  uraian  dari mantan  isteri  saya  di  atas  juga  tidak benar,  sebab  membayar  nafkah  anak adalah  kewajiban  dunia  akhirat. Pembayaran  Rp.  300.000  (tiga  ratus ribu rupiah) perbulan itu ada penambahan, seperti pembelian pakaian  untuk  kebutuhan  anak  saya,
18 Hendra, Wawancara ,  Minggu,  25 Oktober  2015  pukul  12.00  WIB  di  rumah Narasumber.
misalnya Pakaian sekolah dan pakaian hari raya . ” Sedakan kendalanya adalah: (1) Keterlambatan gajian  di  kantor,  saya  berkerja  di Dinas  Kesahatan  Kabupaten  Padang Pariaman  sebagai  pegawai  Sopir  dan gaji perbulannya sering terlambat. (2) Faktor umur, anak saya masih sekolah SD dan belum cakap tentang prosedur (  rekening  Bank  atau  kartu  ATM), tetapi  apabila  anak  sudah  SMP  dan SMA  maka  akan  mudah  untuk mengirim  uang  belanjanya  melalui ATM.  (3)  Sakit  hati  kepada  ibu  anak,
Sakit  hati  sama  ibu  anak  maksudnya adalah  saya  tidak  suka  terhadap perangai  mantan  isteri.  (4)  Alamat tempat  anak  saya  begitu  jauh  dari tempat  tinggal  saya  dan  kesibukan pekerjaan. Alamat  anak saya, Korong Simpang  Kamumuan  Nagari  Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Alamat saya, Desa Kampung Baru
Kecamatan  Pariaman  Tengah  Kota pariaman.  Jadi,  jaraknya  jauh  dari desa ke Kota ” . 19
Ketiga ,
putusan Nomor:0433/Pdt.G/2014/PA.Prm tentang cerai  talak yang  diajukan oleh Nasrul bin Nurlis (Sopir) dengan Yeni Warti binti Syaripuddin bahwa putusan  hakim  memutuskan  nafkah satu  orang  anak  sebesar  Rp.  300.000 (tiga  ratus  ribu  rupiah)  perbulan sampai  anak  tersebut  dewasa  berumur 21 tahun. Hasilnya melalui wawancara penulis  dengan  mantan  isteri.  Mantan
19 Sutri  Jon, Wawancara ,  Minggu,  25 Nopember  2015  Pukul  9.00  WIB.  di  Kantor  Dinas Kesahtan Kabupaten Padang Pariaman.
suami  hanya  membayar  sebesar  Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan, terkadang  Rp.  150.000  (seratus  lima puluh  ribu  rupiah)  perbulan  dan terkadang tidak sama sekali, sedangkan  putusan  pengadilan  agama Pariaman  membebankan  nafkah  anak sebesar  Rp.  300.000  (tiga  ratus  ribu rupiah)  perbulannya. 20 Kemudian penulis melakukan wawancara langsung  dengan  mantan  mertua  isteri (Ramaidar)  karena  mantan  suaminya merantau ke Pekanbaru, ia mengatakan:
“ Mantan  suami/Nasrul  anak  saya pergi merantau ke Pakanbaru. Tentang  nafakah  anak  Nasrul/saya sudah tahu bahwa hakim menetapkannya  Rp.  300.000  (tiga ratus  ribu  rupiah)  perbulan.  Masalah nafkah  anak  saya  sebagai  neneknya Haikal (anak
Nasrul) yang bertanggung  jawab,  sebab  Nasrul  di
Pakanbaru.  Pembayaran  nafkah  anak kadang-kandang
Nasrul juga mengirim untuk anaknya sebanyak Rp. 150.000  (seratus  lima  puluh  ribu rupiah)  dan  terkadang  Rp.  100.000 (saratus  ribu  rupiah)  perbulan.  Jika Nasrul  tidak  mengirim,  maka  saya yang mebayarnya, itupun apabila ada uang. Cara pelaksanaan pembayarannya anak Nasrul bernama Haikal itu dijeput kerumah ibunya dan atau  di  kirim  melalui  orang  lain. Pembayarannya  terkadang  diberikan sebanyak  Rp.  100.000  (sartus  ribu rupiah)  dan  terkadang  Rp.  150.000 (seratus  lima  puluh  ribu  rupiah)
20 Yeni  warti, Wawancara ,  Minggu,  25 Oktober  2015  pukul  13.00  WIB  di  rumah Narasumber.
itupun tidak tiap bulan hanya tergantung kepada ekonomi ” .
Sedangkan  yang  menjadi  kendala adalah: (1)  Faktor  ekonomi,  sebab
Nasrul  tidak  memiliki  uang  dan sumber  mata  pencarian  yang  tetap. (2)  Nasrul  sudah  memiliki  isteri  baru Sebab,  untuk  menafkahi  isteri  yang barunya  saja  belum  cukup,  apalagi untuk  mengirim  nafkah  anaknya.  (3) Nasrul  masih  merasakan  sakit  hati kepada  ibu  anak,  Sakit  hati  sama  ibu anak  maksudnya  adalah  Nasrul  tidak suka  terhadap  perangai  mantan  isteri yang  mengakibatkan  perceraian.  (4)
Alamat  tempat  anak  begitu  jauh  dari tempat  tinggal  saya  (Ibu  ayah (Nenek))  apalagi  Nasrul  tinggal  di Pakanbaru. 21
Keempa t, putusan Nomor:
0302/Pdt.G/2014/PA.Prm tentang cerai talak yang diajukan oleh Chairul bin  ST.  Chalel  (Nelayan)    dengan Risnawati  binti  M.  Arif,  bahwa putusan  hakim  memutuskan  nafkah satu  orang  anak  sebesar  Rp.  500.000
(lima  ratus  ribu  rupiah)  perbulannya sampai  anak  tersebut  dewasa  berumur 21 tahun. Hasilnya melalui wawancara penulis  dengan  mantan  isteri,  mantan suami hanya membayar sebesar perbulan  Rp.  400.000  (empat  ratus ribu  rupiah)  perbulan,  itupun  hanya satu kali setelah perceraian dan sampai sekarang tidak pernah lagi,  sedangkan putusan pengadilan agama sebesar Rp.
21 Raimadar, Wawancara ,  Senin,  23
Nopember  2015  Pukul  9.00  WIB.  di  rumah Narasumber.  Adapun  penulis  ketika  memohon untuk  minta  nomor  Henpon  Nasrul  untuk menghubunginya. Raimaidar orang tua Nasrul tidak mau meberikannya, sebab mengangu keluarga baru Nasrul.
500.000  (lima  ratus  ribu  rupiah) perbulannya 22 Kemudian  penulis melakukan wawancara langsung dengan  mantan  suami,  kemudian  ia mengatakan:
“ Saya mengetahui bahwa pembayaran nafkah  anak  Rp.  500.000  (lima  ratus ribu  rupiah)  perbulan.  Tetapi  saya hanya  membayar  Rp.  400.000  (empat ratus ribu rupiah) perbulan 1 kali dan sampai sekarang tidak pernah. seperti yang  telah  diungkapkan  oleh  mantan isteri  saya.  Pembayaran  nafkah  anak satu  kali  pernah  dibayar  Rp.  400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang tidak pernah lagi ” . Sedangkan  yang  menjadi  kendalanya adalah: “ (1)  Faktor  ekonomi,  sebab saya  tidak  memiliki  uang  dan  sumber mata  pencarian  yang  tetap.  (2)  Saya sudah  memiliki  steri  baru,  untuk menafkahi isteri yang baru saja belum cukup  apalagi  untuk  memberi  nafkah kepada  anak.  (3)  Alamat  tempat  anak saya  jauh  dari  tempat  tinggal  saya sehingga  saya  susah  mengantarnya ketika ada uang . 23
Kelima , putusan Nomor:
0411/Pdt.G/2014/PA.Prm tentang cerai  talak  yang  diajukan  oleh  Ilham Wijaya  bin  Soewandi  (Pedagang) dengan  Nera  Ofrianti  binti  Osaman Umar, bahwa putusan hakim memutuskan  nafkah  satu  orang  anak sebesar  Rp.  500.000  (lima  ratus  ribu rupiah) perbulan sampai  anak tersebut dewasa  berumur  21  tahun.  Hasilnya
22 Rismawati, Wawancara ,  Minggu,  25 Oktober  2015  pukul  15.00  WIB  di  rumah Narasumber.
23 Chairul, Wawancara ,  Minggu,  23 Nopember  2015  Pukul  8.00 WIB  di  rumah  Mertua Narasumber.
melalui  wawancara  penulis  dengan mantan  isteri,  mantan  suami  hanya membayar sebesar Rp. 100.000 (seratus  ribu  rupiah)  perbulan  dan terkadang tidak dibayarkan, sedangkan putusan pengadilan
agama membebankan  sebesar  Rp.  500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya. 24 Kemudian penulis melakukan
wawancara  langsung  dengan  mantan suami dan ia mengatakan:
“ Saya  mengetahui  bahwa  kewajiban membayar  nafkah  anak  sebanyak Rp.  500.000  (lima  ratus  ribu  rupiah) perbulan. Tetapi saya hanya membayar  Rp.  100.000  (Seratus  ribu rupiah)  perbulan    dan  pembayaran itu dua kali setelah putusan.
Selanjutnya  sampai  sekarang  tidak lagi. Apa yang dikatakan oleh mantan isteri saya itu benar tentang pembayaran  nafkah  anak  pernah dibayar  sebesar  Rp.  100.000  (Seratus ribu rupiah) perbulan
dan pembayaran  itu  dua  kali  setelah putusan ” . Sedangkan  yang  menjadi kendalanya adalah: “ (1) Hakim membebankan  nafkah  anak  terlalu banyak  sehingga  berat  bagi  saya untuk  membayarnya.  (2)  Saya  tidak memiliki  uang  dan  sumber  mata pencarian  yang  tetap,  dulu  pedagang dan sekarang pengangguran. (3) saya dianggap  meninggal  oleh  Mantan Isteri saya yang memberikan pengertian  kepada  anak  bahwa  saya ayahnya  sudah  tiada  atau  meninggal (4)  Saya  masih  merasakan  sakit  hati kepada  mantan  isteri.  Sakit  hati  saya
24 Nera  Afrianti, Wawancara ,  Minggu,
25  Oktober  2015  pukul  11.00  WIB  di  rumah Narasumber.
adalah  selalu  berkata  kotor  dan carut-marut  ketika  memintak  uang untuk anaknya . 25
Pada  Tahun  2015  Pengadilan Agama  Pariaman  mengeluarkan  567 putusan, 26 dari  567  putusan  tersebut penulis  ambil  lima  putusan  sebagai samapel dalam penelitian ini. Pertama , putusan Nomor:
0206/Pdt.G/2015/PA.Prm, tentang perkara  cerai  talak  antara  Almi  bin Usman  (pedagang)  dengan  Reci  Putri Yulisa Binti Mahyunis, bahwa putusan hakim  memutuskan  nafkah  anak  satu orang  minimal  Rp.  1.000.000  (satu juta  rupiah)  setiap  bulan  sampai  anak tersebut  dewasa  berumur  21  tahun. Hasilnya  penulis  melalui  wawancara dengan  mantan  isteri,  mantan  suami membanyar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus  ribu  rupiah)  perbulan  itupun harus  diingatkan  oleh  mantan  isteri baru  diberikan  oleh  ayah  si  anak kepada  anaknya  dan  terkadang  tidak diberikan  sama  sekali  dalam  beberapa bulan,  sedangkan  putusan  Pengadilan Agama Pariaman membebankan minimal  Rp.  1.000.000  (satu  juta rupiah)  setiap  bulan. 27 Kemudian penulis melakukan wawancara langsung  bersama  mantan  suami melalui  handphone,  karena  ketika penulis ke rumah mantan suami hanya bertemu dengan ibunya dan
25 Ilham Wijaya, Wawancara , Senin, 23 Nopember 2015 Pukul 18.00 WIB. di rumah Orang tua Narasumber.
26 Laporan  Keadaan  Perkara  Bulan Januari Sampai Oktober 2015 di pengadilan agama Pariaman.
27 Rici  Putri  Yuliza  (Mantan  Isteri), Wawncara ,  Selasa,  1  September  2015  pukul  12.00 WIB di rumah Narasumber.
mengatakan “ Almi bekerja di
Pakanbaru ” kemudian penulis
menghubungi  dengan  handphone  dan mantan suami mengatakan:
“ S aya  sudah  mengetahui  bahwa kewajiban nafkah anak yang dibebankan hakim kepada saya sebanyak  Rp.  1.000.000  (satu  juta rupiah)  perbulan.  Adapun  ungkapan dari  mantan  isteri  saya  itu  benar pembanyaran  nafkah  sebesar    Rp. 500.000  (lima  ratus  ribu  rupiah)  dan itu  pernah  saya  bayar  dua  kali. Kemudian  Rp.  400.000  (empat  ratus ribu rupiah) dan setelah itu tidak ada lagi, karena saya jauh dari anak saya. Saya  di  Pakanbaru  dan  anak  saya  di Pariaman . ” Sedangkan  yang  menjadi kendalanya adalah: “ (1) Karena faktor umur  anak  masih  kecil  (umur  5 tahun).  (2)  Karena  saya  masih merasakan  sakit  hati  kepada  mantan steri terhadap pristiwa perceraian ini.
(3)  Karena  anak  saya  jauh  dari tempat  saya.  maksudnya  saya  di Pakanbaru  sedangkan  anak  saya  di Kampung Pariaman. Adapun dari segi ekonomi  saya  tidak  memiliki  kendala, sebab  saya  berdagang  dengan  tetap “ Alhamdulillah ” ada untuk
menafkahi. 28
Kedua , putusan Nomor:
093/Pdt.G/2015/PA.Prm  tentang  cerai talak  yang  diajukan  oleh  Syafril  bin Manshur  (Swasta)  dengan  Yuliana binti  Disa,  bahwa  putusan  hakim memutuskan  nafkah  tiga  orang  anak sebesar  Rp.  3.000.000  (tiga  juta rupiah) perbulan sampai  anak tersebut
28 Almi, Wawancara , Senin, 23 Nopember  2015  Pukul  12.00  WIB.di  rumah  orang Nara Sumber .
dewasa  berumur  21  tahun.  Hasilnya melalui  wawancara  penulis  dengan mantan  isteri,  mantan  suami  hanya membayar  sebesar  Rp.  500.000  (lima ratus ribu rupiah) perminggu. Sehingga  empat  minggu  dalam  satu bulan  sebanyak  Rp.2.000.000  (dua juta  rupiah)  perbulan  dan  itupun  tidak tetap,  sedangkan  putusan  Pengadilan
Agama Pariaman sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
perbulan. 29 Kemudian penulis melakukan wawancara langsung dengan mantan suami, ia mengatakan:
“ Saya  sudah  mengetahui  tentang jumlah  pembayaran  nafkah  anak sebanyak  Rp.  3.000.000  (tiga  juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut  dewasa  berumur  21  tahun. Saya sudah membayarnya per-minggu sebesar  Rp.  500.000  (lima  ratus  ribu rupiah),  tetapi  terkadang    ada  juga Rp.  600.000  (enama  ratus  ribu rupiah)  perminggu  dan  itu  diberikan kepada mantan isteri samapai sekarang ” .  Kemudian  yang  menjadi kendalanya adalah: “ (1) Karena faktor ekonomi, saya hanya memiliki pekerjaan  Swasta  (kontraktor),  jadi uang  yang  didapatkan  sesuai  dengan proyek  kontraktor.  (2)  Karena  saya sering  keluar  daerah  sehingga  jauh dari  anak,  biasanya  satu  kali  dalam seminggu  bertemu  dengan  anak-anak dan  terkadang  satu  kali  dalam  dua minggu sehingga pembayarannya terlambat. 30
29 Yuliana, Wawncara ,  Sinin,  26 Oktober  2015  pukul  9.00  WIB  di  rumah Narasumber
30 Sayfril, Wawncara ,  Selasa,  24 Nopember    2015  pukul  8.00  WIB.  di  rumah Narasumber.
Ketiga , putusan Nomor: 0304/Pdt.G/2015/PA.Prm
tentang cerai  talak  yang  diajukan  oleh  Afrizal bin Armen (sopir) dengan Kurni Yanti Binti  Yohanes,  bahwa  putusan  hakim memutuskan  nafkah  dua  orang  anak sebesar  Rp.  800.000  (delapan  ratus ribu  rupiah)  perbulan  sampai  anak tersebut  dewasa  berumur  21  tahun. Hasilnya  melalui  wawancara  penulis dengan  mantan  isteri,  mantan  suami tidak pernah membayar sesuai  dengan putusan  Pengadilan  Agama  Pariaman itu. 31 Kemudian  penulis  melakukan wawancara  dengan  mantan  suami melalui handphone, dan
ia mengatakan:
“ Saya  sduah  tahu  bahwa  kewajiban membayar nafkah anak dari penetapan  hakim  sebesar  Rp.    Rp.
800.000  (delapan  ratus  ribu  rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa  berumur  21  tahun.  Adapun ungkapan  dari  mantan  isteri  bahwa tentang  pembayaran  nafkah  anak perbulannya  tidak  pernah  dibayar kepada mantan isteri, tetapi pembeyaran nafkah anak itu diberikan langsung kepada anak. Seperti sewaktu mengantarkan anak ke sekolah dan terkadang pergi jalan-jalan sama anak-anak ke Bukittingi dan lainnya. Tetapi pembayaran  nafkah  anak  dalam  satu bulan  itu  mememang  tidak  sesuai dengan  keputusan  hakim  yang  telah diputuskan  sebanyak  Rp.  800.000 (delapan  ratus  ribu  rupiah)  perbulan, sebab  mata  pencarian  saya  tidak
31 Kurni  Yanti, Wawncara ,  Sinin,  26
Oktober  2015  pukul  9.00  WIB  di  rumah Narasumber.
tetap. Jadi pemberian nafkah anak itu hanya  saya  berikan  sebanyak  Rp. 200.0000  (dua  ratus  ribu  rupiah) perbulan,  terkadang  Rp.300.000  (tiga ratus  ribu  rupiah)  perbulannya  dan samapai  sekarang ” .  Kemudian  yang menjadi  kendala  adalah: “ (1)Karena faktor ekonomi. alasannya, saya tidak memiliki  uang  dan  sumber  mata pencarian  yang  tetap,  hanya  sebagai sopir.  (2)  Saya  sudah  memiliki  steri baru.  Sebab,  untuk  menafkahi  steri yang  baru  saja  belum  cukup,  apalagi untuk  memberikan  nafkah  anak  dari mantan steri ” . 32
Keempat , putusan Nomor:
068/Pdt.G/2015/PA.Prm  tentang  cerai talak  yang  diajukan  oleh  Mhd.  Yusuf bin  Ruslan  dengan  Riza  Susilawati binti  M.Tasir,  bahwa  putusan  hakim memutuskan  nafkah  tiga  orang  anak sebesar  Rp.  300.000  (tiga  Ratus  ribu rupiah) perbulan sampai  anak tersebut dewasa  berumur  21  tahun.  Hasilnya melalui  wawancara  penulis  dengan mantan  isteri,  putusan  pengadilan agama  itu  tidak  dilaksanakan  oleh mantan  Suami,  nafkah  anak  yang sebesar  Rp.  300.000  (tiga  ratus  ribu rupiah) perbulanya tidak pernah dibayarkan  sama  sekali  oleh  mantan suami sesuai dengan keputusan
Pengadilan Agama Pariaman. 33
32 Afrizal, Wawancara ,  Minggu,  23 Nopember  2015  pukul  20.00  WIB.  dimelalui henpon,  sebab  sudah  dua  kali  penulis  kerumah Narasumber  tidak  ketemu  dan  hanya  ketemu dengan  Steri  barunya  di  rumahnya  Korong Simpang  Balai  Kamih  Nagari  Kapalo  Hilalang Kecamatan 2x11 Kabupaten Padang Pariaman.
33 Rizasusilawati, Wawncara ,  Senin,  26 Oktober  2015  pukul  9.00  WIB  di  rumah Narasumber.
Kemudian penulis
melakukan wawancara  langsung  dengan  mantan suami, ia mengatakan:
“ Saya  mengetahui  jumlah  kewajiban membayar  nafkah  anak  itu  sebesar Rp.  300.000  (tiga  ratus  ribu  rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa  berumur  21  tahun.  Adapun ungkapan  dari  mantan  isteri  saya  itu benar  tentang  pembayaran  nafkah anak  perbulannya  tidak  pernah  saya bayar  kepada  mantan  isteri  sampai sekarang ” .  Kemudian  yang  menjadi kendala  adalah: “ (1)  Karena  saya tidak  mengakui  bahwa  itu  anak kandung  saya.  Sebab,  waktu  berumah tangga  mantan  isteri  saya  lari  dari rumah  saya  dan  pindah  ke  rumah orang  tuanya  selama  tiga  bulan  dan tidak  pernah  kembali.  Kemudian selama tiga bulan itu ternyata mantan isteri  saya  hamil  dan  akhirnya melahirkan.  Adapun  pengakuan  saya terhadap  anak  itu  di  Pengadilan Agama  Pariaman  hanyalah  untuk melancarkan proses sidang di pengadilan agama
Pariaman,
sehingga  mendapatkan  akta  cerai.
Jika  dipermasalahkan  tentang  status anak maka proses perkaranya menjadi panjang  dan  lama.  (2)  Karena  faktor ekonomi.  saya  tidak  memiliki  uang dan  sumber  mata  pencarian  yang tetap, hanya sebagai pedagang kacil-kecilan. (3) Saya sudah memiliki isteri  baru  dan  anak  yang  ditinggal mati  oleh  steri  pertama.  Sebab,  untuk menafkahi  isteri  dan  anak  saja  belum cukup,  apalagi  untuk  anak  dari mantan isteri saya itu. 34
34 Mhd.  Yusuf, Wanwancara, 23 Nopember  2015  Pukul  16.00  WIB.  Dirumah Narasumber Korong Pasa Usang.
Kelima , putusan Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Prm tentang cerai talak yang diajukan oleh Syafrilnaldi bin Amin Husini (Perabot rumah)  dengan  Revi  Heldini  Binti  St. Syafaril  Awal,  bahwa  putusan  hakim memutuskan  nafkah  dua  orang  anak sebesar  Rp.  800.000/bulan  sampai anak  tersebut  dewasa  berumur  21 tahun.  Hasilnya  melalui  wawancara penulis  dengan  mantan  isteri,  mantan suami  hanya  membayar  sebesar  Rp. 200.000  (dua  ratus  ribu  rupiah) perbulannya sampai sekarang. 35 Kemudian  penulis  mencoba  untuk mewawancarai mantan suaminya, namun  mantan  suaminya  tersebut tidak  mau  di  wawancarai  oleh  penulis dengan  alasan  sibuk.  Namun,  penulis mencoba  mewawancarai  karyawan teman  tempat  ia  bekerja,  menurutnya sebab temannya tidak mau membayarkan nafkah anak itu adalah: “ (1)Faktor  ekonomi,  Sebab,  mantan suami  mendapat  uang  sesuai  dengan penjualan  parabot.  (2)  mantan  suami masih  merasakan  sakit  hati  kepada mantan isteri. (3) mantan suami sudah memiliki steri baru. 36
Jika diidentifikasi alasan mantan  suami  secara  umum  tidak melakukan kewajibannya adalah sebagai  berikut:  (1)  Karena  faktor ekonomi, (2) Karena faktor umur anak
35 Revi  Heldini, Wawncara ,  Senin,  25 Oktober  2015  pukul  12.00  WIB  di  rumah Narasumber.
36 Karywan, Wawncara ,  Selasa,  24 Nopember  2015  Pukul  10.00  WIB.  di  tepat  kerja perabot  dan  informasih  ini  juga  dibenarkan  oleh mantan  steri  bahwa  mantan  suaminya  sudah menikah dengan perempuan lain.
masih sekolah dasar/ kecil, (3) Karena mantan suami masih ada rasa sakit hati terhadap  mantan  isteri,  (4)  Karena mantan  suami  sudah  memiliki  isteri baru,  (5)  Karena  alamat  tempat  anak begitu jauh dari tempat tinggal mantan suami,  (6)  Karena  mantan  suami sering keluar daerah.
Adapun kendala secara khsusus adalah:
(1) Karena hakim
membebankan  nafkah  anak  terlalu banyak  sehingga  terasa  berat  bagi mantan  suami  untuk  memberi  nafkah anak  karena  mata    pencaharian  tidak tetap.  (2)  Karena  mantan  suami  tidak mengakui  bahwa  itu  anaknya,  (3) Karena  mantan  isteri  memberikan pengertian  kepada  anaknya  bahwa ayahnya  sudah  meninggal  dunia.  (4) Karena  keterlambatan  pembayaran gaji di kantor.
Maka,  dari  ke-sepuluh  putusan yang  penulis  teliti  dan  wawancarai tersebut  dapat  disimpulkan,  bahwa para  mantan  suami  tersebut  pada hakikatnya  mengetahui  apa  isi    dari putusan  Pengadilan  Agama  Pariaman tersebut,  dan  apa  yang  menjadi kewajiban  mereka  untuk  di  tunaikan sebagai  konsekuensi  dari  putusan. Karena,  sebahagian  dari  isi  putusan telah  dilaksanakan  oleh  para  mantan suami  meskipun  tidak  secara  penuh sesuai  perintah  putusan  pengadilan, dengan berbagai alasan-alasan sebagaimana  di  telah  dijelaskan  di atas.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa para  manatan  suami  dalam  perspektif pengetahuan  hukum  dianggap  cukup, namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana  kesadaran  hukum  mantan suami  dalam  menjalankan  putusan
pengadilan tersebut.  Sebab,  kepatuhan hukum  tersebut  senantiasa  tergantung pada  kesadaran  hukum  seseorang. Mantan  suami  akan  sulit  mentaati hukum atau putusan pengadilan tersebut jika tidak memahami substansi  dari  hukum  itu  sendiri. Sebab  kesanggupan  untuk  memahami hukum  secara  logis  diikuti  oleh kemampuan untuk menilainya. Disinilah letak hubungan antara kesadaran  hukum  dengan  kepatuhan hukum.
Jika  diihat  dari  perspektif kesadaran  hukum  manatan  suami dalam menunaikan kewajibannya terhadap  anak-anaknya,  sepertinya harus dilihat melalui indikator kesadaran hukum utu sendiri. Kesadaran hukum  itu paling tidak ada empat indikator: 1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum. 2. Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum.
3. Sikap  terhadap  peraturan-peraturan hukum.
4. Pola-pola perikelakukan hukum. 37
Berdasarkan keempat indikator tersebut,  pada  indikator  pertama  dan kedua, para mantan suami dianggap cukup mengetahui  sebatas  tentang  peraturan kewajiban membayar nafkah anak sekaligus  mengetahui  isi  peraturan  serta memahami maksud dari peraturan kewajiban  membayar  nafkah  anak  yang telah  diputusakan  oleh  hakim  Pengadilan Agama  Pariaman.  Namun  indikator  yang ketiga, mengenai sikap terhadap
37 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum ,  (Jakarta:  Rajawali, 1982), h.    159.
peraturan-peraturan hukum, Pertama , putusan  Tahun  2014  dengan  nama-nama mantan  suami:  Hermasyah,  Sutri  Jon, Charul,  Nasrul  dan  Ilham  Wijayah,  pada umumnya mereka memberi jawaban bahwa “ Pembayaran nafkah anak merupakan  kewajiban  dunia  akhirat  bagi orang tua (ayah), sampai anak itu dewasa atau berumur 21 tahun . ” 38 Kedua , putusan Tahun  2015  dengan  nama-nama  mantan suami  Almi,  Sayfril,  Afrizal,  Mhd.  Yusuf dan  Syafrinaldi.  Kata  mereka  (Syafril, afrizal  dan  Syafrinaldi),  pada  umumnya jawaban mereka sama, bahwa: “ Pembayaran  nafkah  anak  merupakan kewajiban  dunia  akhirat  bagi  orang  tua. sampai  anak  itu  dewasa  atau  berumur  21 Tahun ” 39
38 Wawancara Mantan Suami, (Hermasnyah, Wawancara ,  Selasa,  25  Nopember 2015 Pukul 12.00 WIB. di Kantor Biro UNP. Sutri Jon, Wawancara ,  Minggu,  25  Nopember  2015 pukul  9.00  WIB  di  Kantor  Dinas  Kesahtan Kabupaten  Padang  Pariaman.    Raimadar  (Ibu nasrul), Wawancara ,  Senin,  23  Nopember  2015 Pukul  9.00  WIB.  di  rumah  Narasumber.  Adapun ketika  penulis  memohon  untuk  meminta  nomor Henpone Nasrul untuk menghubunginya. Raimaidar orang tua Nasrul tidak mau meberikannya,  sebab  dianggap  mengangu  keluarga baru  Nasrul.  Chairul, Wawancara ,  Minggu, 23Nopember  2015  Pukul  8.00  WIB.  di  rumah Mertua  Narasumber.  Ilham  Wijaya, Wawancara , Senin,  23  Nopember  2015  pukul  18.00  WIB  di rumah Orang tua Narasumber.)
39 Wawancara  mantan  Suami  (Almi, Wawancara ,  Senin,  23  Nopember  2015  Pukul 12.00  WIB.  melalui  henpone,  berawal  ketika penulis  kerumah  Almi,  kemudian  setelah  samapai kerumahnya  Korong  Teboh  Nagari  Campago, orang  tuanya  menyampaikan  Almi  merantau  ke Pakanbaru.  Penulis  wawancara  dengan  orang tuanya  (Lamsuri)  tentang  nafkah  anak  dan  orang tuanya  menyampaikan  lebih  baik  hubungi  Alami karena  dia  yang  tahu.  Sayfril, Wawncara ,  Selasa, 24  Nopember  2015  Pukul  8.00  WIB.  di  rumah Narasumber.  Afrizal, Wawancara ,  Minggu,  23 Nopember 2015 pukul 20.00 WIB melalui henpone, sebab sudah dua kali penulis ke rumah Narasumber tidak  ketemu  dan  hanya  ketemu  dengan  isteri barunya  di  rumahnya  Korong  Simpang  Balai
Dari  jawaban  para  mantan  suami tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa mereka cukup mengetahui tentang kewajibanya untuk menafkahi anak, masing-masing sampai anak-anaknya dewasa  atau  umur  21  Tahun.  Hanya  saja, para mantan suami tersebut tidak menunaikan  kewajibannya  secara  penuh dan berkala sesuai dengan perintah putusan pengadilan. Oleh sebab itu jika dilihat dari indikator kesadaran hukum  yang ke-empat yakni  perspektif  pola  prilaku  hukum  para manatan suami, bahwa para mantan suami belum  memilki  kesadaran  hukum  yang cukup atau ketaatan hukum yang tergolong masih rendah, meskipun mereka mengetahui  bahwa  memberi  nafkah  anak sampai  umur  dewasa  atau  umur  21  Tahun adalah hukumnya wajib.
Maka,  dari  uraian  di  atas  dapat menggambarkan,  bahwa  putusan  hakim Pengadilan  Agama  Pariaman  dari  Tahun 2014  s/d  2015  tentang  nafkah  anak  tidak terlaksana  atau  tidak  efektif  sesuai  dengan amar  putusan  yang  seharusnya,  meskipun pasal  41  dan  45  ayat  2  UU  No.  1  tahun 1974    mewajibkan  pada  orang  tua, terutama ayah untuk memberi nafkah pada anak  sampai  ia  dewasa  dan  mandiri,  dan tetap berlaku walaupun  kedua orang tua si anak telah bercerai atau berpisah.

## D. Kesimpulan
Dari penjelasan yang sudah di uraikan di  atas,  maka  dapat  disimpulakan,  sebagai berikut:
1. Ayah  yang  diwajibkan  menafkahai anak  dalam  putusan  pengadilan  dari Tahun  2014-2015  tidak  melaksanakan putusan secara baik dan berkelanjutan,
Kamih  Nagari  Kapalo  Hilalang  Kecamatan  2x11 Kabupaten Padang Pariaman.
dengan  berbagai  alas  an  dan  kendala dilapangan.
2. Kesadaran hukum Ayah dalam menafkahi anak pasca putusan
pengadilan  masih  rendah,  meskipun para Ayah tersebut mengetahui bahwa menafkahi anak pasca putusan hukumnya  adalah  wajib  baik  secara agama maupun hukum nasional.
3. Jika  dilihat  dari  persfektif  indikator kesadaran  hukum  para  Ayah  tahu  dan mengerti  dengan  peraturan/  isi  dari putusan  tersebut,  namun  tidak  mau secara penuh  dan berkelanjutan dalam menafkahi  anak.  Hal  ini  disebabkan karena  tidak  adanya  rasa  takut  akan adanya  sanksi,  ditambah  lagi  karena aturan  tentang  sanksi  yang  tidak  ada atau tidak jelas pula.
4. Kepada orang tua diharapkan walaupun terjadi perceraian, orang tua tetap  harus  memenuhi  hak-hak  anak, karena bagaimanapun juga anak adalah  tanggung  jawab  bapak  sebagai
orang  tua,  sebab  anak  membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang.
5. Kepada orang tua perempuan (mantan isteri)  jika  nafkah  anak  yang  telah ditetapkan  oleh  hakim  sedangkan mantan  suami  tidak  membayar,  maka ajukan permohonan eksekusi ke
Pengadilan Agama
Pariaman, sehingga  mantan  suami  dipaksa  untuk membayar  nafkah  anak  oleh  hakim
Pengadilan Agama Pariaman.
6. Kepada mantan suami (ayah) tingkatkan  kesadaran  hukum  untuk membayar  nafkah  anak  sebab  nafkah anak kewajiban bagi mantan suami.
7. Untuk para hakim haruslah adil dalam memutuskan  permasalahan  nafkah anak,  karena  jangan  sampai  ayah  dan ibunya  yang  bercerai  anak  yang menderita.  Anak  yang  ditinggal  cerai oleh  orang  tuanya  harus  jelas  masa depannya, baik secara financial, pendidikan dan kehidupan yang layak.

## REFERENCE
Abu Daud, Sunah Abu Daud, (Al-Qahirah: Dar Al-Harin, 1988/1408 H), Juz-2
Ahmad  Tholabi  Khalie, Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  Hukum Perkawinan (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta,2009)
Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
Al-Bukhari, Shahi  al-Bukhary, Juz 3 (Beirut:  dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), Cet, Ke-6
Muahammad Fuad Abdul Baqi, Shahih Al-Lu’Lu’ Wal Marjan, (Jakarta, Akabar Media, 2011)
Otje  Salman  dan  Anton  F.  Susanto,  , Teori  Hukum  Mengingat,  Mengumpulkan dan Membuka Kembali . (Bandung: PT Refika Aditama, 2004)
---------------, Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  hukum  Waris,  cet  I (Bandung: Alumni, 1993
Soerjono  Soekanto,  Mustafa  Abdullah Sosiologi  Hukum  Dalam  Masyarakat
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1987)
------------------------, Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum ,  (Jakarta:
Rajawali, 1982)
-----------------------, Pokok-Pokok Sosiaologi Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)