Universitas 17 Agustus Semarang
Jurnaf SpektrumVolume 12 / Nomor 1 |  April2015

## DAFTAR ISI
I-F.GAL CONSIIQIIENCES ON AUTItEN'IlC  ACT CANCI:LLATION WITHOUT  LEGAL  ACTION  ANNULMENT  BY COURT Prof. Dr.Liliana Tedjosaputro,S II. M['I
Guru Besar llmu Hukum UNTAG Semarang
AI-TERNATIF  METODE  PERSIDANGAN  DAI,AM  UJI  MATERIII-  DI M A I I K A M A I {   A G T I N G .
Oleh : Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih..Sl l..MHum Dosen Pacsa Sarjana Ilmu Hukum UNTAG Semarang
IRANSFORMNSI I.AKI.JL'I AS HTJKTJM MI,NIJJT] MASYARAKAI'
EKONOMI ASEAN (MEA) Olch : Dr. Sukresno..SI{..MHuml)osen
Fakultas Hukum tJniversitas Muria Kudus

## KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DALAM  PENETAPAN  TIPAH  MINIMLIM
N,IENTJJU KL,BT'TUTIAN I IIDUP LAYAK  BAGI  PEKER}A  DI  JAWA
TITNGAH Dr,. Mashari..SIl..Mllum Dosen Fakultas t{ukum Universitas 17 Asustus 1945 Semarans
PANDANGAN llt-lKtrM PR(X;RESII' MENGI:NAI KEADILAN Oleh : Agus Wibowo.,SH.,Msi ( Ciandidat Doklor ) Dosen Fakultas ilukum Universitas 17 Asustus 1945 Semarans

## NNALISA YURIIJIS SIFA I  SANKSI PiDANA  DELIK KEKERASAN DALA
RLIMAH TANGGA Oleh : Erna'l-rimartini Utomo..Stl..MIJum ( Candidat Doklor )Dosen [.akultas Hukum Universitas 17 Asustus 1945 Semarans
MODEI,  PIIMBI:RDAYAAN  USAI1A MIKRO (LIMKM)  MELALUI  PROGRAM  CORPORATE Oleh : Dr. Suparnyo..SH.,MI lum
l)osen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

## FUNGSI ASTIRANSI  LINGKLINGAN
I-INGKTINGAN HIDI JP DALAM  KEGIA I AN Oleh : Sudaryanto
l)oscn Fakultas }luklrm l]nivcrsitas 17 Arustus
KT,CIL DAN  MENENGAII
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR )

## TERHADAP  PENCEMARAN
INDT]S]'zu.
1945 Semarang.

## ALTERNATIF METODE PERSIDANGAN DALAM  UJI MATERIIL
DI MAHKAMAH  AGUNG.'
Retno Mawarini Sukrnariningsih.z e-mail : mawarini  sukma@vahoo.co.id

## Abstract
The study has the objective is to receive an artificial method of trial in the judicial  review for laws and regulations under the Act are considered to be contrary to the legislation there on sub- mitted to the Supreme Court for  further abbreviated (MA).  To achieve these objectives, in  this study, is used normative juridical approach with descriptive-analytic nature. Descriptive because the results of this study are expected to provide an overall picture which then rediscovered Trial Application Method In The Judicial Review in MA.  Observation of actual case management to be the basis for further analysis based on the laws and groove trial. The results of such observa- tions further exploited to formulate a method in accordance with the provisions of the trial court proceedings in which the principles of two (2) levels.
In this study resulted in  finding a) knows unsynchronized prototype method in judicial review trial in the Supreme Court (MA)  against the principle of the trial that the principles of two (2) levels, (b) the actual trial the applicant \4as not given the space to express his detbnse due to the design of the trial that only one direction. Furthermore, the results of this study indicate that a) the dominant factor affecting the judicial review Test is a petition in the Supreme Court consid- ered the issue only legal norms conflicting so unnecessary trial2  (two) levels and only one di- rection. b) petition for judicial review in the Supreme Court due to the regulations under the Act are contrary to the Laws and Regulations on which it is the result of Deeds Forming Regulation Legislation that does not comply wrth the rules (defined law) that required the presence of fbr- mer Rule Legislation in  the judicial  review trials in the Supreme Court (MA)  to  exercise the right answer.
Keywords: Methods, Trial, Yudicial Review in supreme court (MA).

## Abstrak
Penelitian bertujuan untuk memperoleh sebuah metode persidangan dalam Uji  Materiil  bagi Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk selanjutnya disingkat (MA)  Untuk  mencapai tujuan  tersebut, pada penelitian ini,  digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Deskriptif karena hasil penelitian
I Pengembangan dari penelitian fundamental yang dibiayai : oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor : 003/K6/KL/SP/20 1 3,
^ Tanggal 16 Mei 2013
' Dosen Pada Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fak'ultas Hukum UNTAG  Semarang
ini  diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh yang kemudian menemukan kembali Alternatif Metode Persidangan Dalam Uji Materiil di MA Pengamatan penanganan kasus senyatanya menjadi  pijakan untuk  selanjutnya dianalisis berdasarkan perundangan dan  alur  persidangan. Hasil  pengamatan demikian selanjutnya dimanfaatkan untuk  memformulasikan metode persidangan yang  sesuai dengan ketentuan persidangan dalam  peradilan yang  menganut asas 2  (dua)  tingkat.  Pada penelitian ini menghasilkan temuan a) diketahuinya ketidaksinkronan prototipe metode persidangan dalam Uji Materiil di  MA  terhadap asas persidangan yang menganut asas 2  (dua) tingkat,  (b) dalam persidangan senyatanya pemohon tidak diberikan ruang untuk menyampaikan pembelaannya akibat desain persidangan yang hanya satu arah . Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) f-actor dominan yang mempengaruhi adalah permohonan Uji Materiil di MA  dianggap hanya persoalan norma-norrna hukum  yang  saling bertentangan sehingga tidak  diperlukan persidangan 2 (dua) tingkat dan hanya satu arah. b) permohonan uji materiil di MA  disebabkan adanya peraturan perundang-undangan di  bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang  diatasnya adalah akibat  dari  Perbuatan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang tidak sesuai dengan peraturan (diartikan hukum) sehingga diperlukan kehadiran pembentuk Peraturan Perundang-Undangan dalam  persidangan Uji Materiil Di MA  untuk menqsunakan hak iawab.
Kata kunci : Metode, Persidangan , Uji Materiil di MA.
A .   P e n d a h u l u a n Kekuasaan kehakiman merupakan posisi yang sangat strategis di  lihat  dari konstruksi Pasal I  Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 194-s yang  menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Untuk mewujudkannya dalam melaksana-kan fungsi peradilan harus melaksanakan prinsip-prinsip hukum  yakni merdeka dalam penegakan hukum dan keadi- lan. Negara yang merdeka untuk menyeleng- garakan peradilan guna menegak-kan hukum dan keadilan berdasarkan Panca-sila dan ULrD Negara RI Tahun 1945, hal ini demi tegaknya Negara Hukum  Republik  Indonesia. Salah satu pilar  penyangga perwujudan kekuasaan kehakiman yang bebas, mandiri dan merdeka untuk  menyelenggarakan peradilan  guna menegakkan hukum  dan  keadilan, adalah adanya keterbukaan dan tanggung jawab ha- kim  dalam setiap putusan nya karena hal ini bisa berpengaruh terhadap citra dari lembaga 1 4
pengadilan. Salah satu batasan-batasan ten- tang ketidakpuasan masyarakat terhadap pros- es peradilan menurut Mochtar Kusumaatmad- ja  adalah kompleksitas persoalan yang menuntut  pengetahuan hakim.''  Tuntutan adanya penguasaan pengetahuan hakim dapat di lihat pada beberapa pekan yang lalu setelah ada pengaduan ke  Komisi  Yudisial, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang men- gadili  perkara praperadilan Komisaris Jen- deral Budi  Guna- wan yang diadukan ke Ba- dan  Pengawas MA.  pengaduan ini  terkait ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan hakim  dalam proses peradilan. Antara lain pengaduan tersebut  disampaikan  Koalisi Masyarakat Sipil  Anti  Korupsi  yang terdiri dari  sejumlah Lembaga Sosial  Masyarakat (LSM)  seperti Indonesia  ('orruption  Iilatch
' Mochtar- Kusumaatmadja, 2(X)2. Konse p-konsep llukun  dulan Penhanglilan- Alumni. Bandung, lllm l l - 1 2
Universitas 17 Agustus Scmarang Jumal Spektrum Volume 12 / Nomor I / April 20 15
(lCW), Pusat Studi  Hukum  dan  Kebijakan (PSHK). Terhadap hakim yang bersangkutan diduga telah melanggar sejumlah Pasal dalam Kode Etik  dan  Pedoman Perilaku  Hakim (KEPPH) saat memutus perkara Pra Peradilan' Dugaan terhadap penerapan hukurn yang sa- lah dalam putusan praperadilan ini menunjuk- kan kurangnya penguasaan pengetahuan ha- kim dalam mengha-dapi kompleksitas persoa- lan  yang  diajukan  dalam  persidangan' Kemudian adanyaPutusan MA  dalam perkara
Hak Uji Materiil (selanjutnya disingkat HLM) yang menolak Pengujian Peraturan
Pemerintah Nomor  14 tahun  2005  Tentang Standar Nasional Pendidikan anak-anak men- jadi korban karena ukuran yang dipakai dalam kelulusan hanyalah Ujian Nasional, sehingga tidak  jarang  anak-anak  didik  setingkat Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Atas sekarang penyebutannya menjadi  Sekolah Menengah Umum  yang mempunyai Prestasi di tingkat lnternasional justru tidak lulus da- lam  menempuh ujian  nasional. Belum  lagi secara geografis Indonesia terdiri dari 34 Pro- pinsi yang kesemuanya mempunyai potenst yang sama untuk  mengajuan HUM,  apabila kelompok  masyarakat atau perorangan yang merasa keberatan atas berlakunya suatu pera- turan perundang-undangan tingkat  lebih  ren- dah dari undang-undang. MA  sebagai benteng terakhir dari lembaga peradilan yang ada men- jadi  kurang  mencerminkan  asas  keadilan, kepastian hukum  dan  kemanfaatan bahkan terkadang tidak  menjaga independensi dari lembaga peradilan  karena  adanya  kepent- ingan  politik.  Mencermati  fenomena yang terjadi  itulah  maka  timbul  permasalahan bagairnana  alternatif  metode  pengajuan permohonan dalam persidangan Uji  Materiil di MA?

## Retno Marvanni Sulimariningsih

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini  menggunakan pendekatan yuridis  normatif  dengan sifat  deskriptif- analitis. Bersifat  Deskriptif  karena hasil penelitian ini  diharapkan dapat memberikan gambaran  menYeluruh Yang  kemudian menemukan kembali Aplikasi Metode Per- sidangan Dalam  Uji  Materiil  di  MA' Penelitian ini difokuskan pada penelitian atas bahan-bahan hukum,  sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif'
Menurut Soerjono dan Sri Marnudji hal ini diklasifikasikan dalam  metode  penelitian hukum  normatif  yaitu  penelitian  hukurn (kepustakaan) yang mencakup penelitian ter- hadap asas-asas hukum, sistematik hukum, dan  penelitian terhadap sinkronisasi baik vertikal  maupun horizontal,  perbandingan hukum dan sejarah hukum sedangkan menurut Istanto Penelitian hukum diartikan sebagai usaha untuk mencari atau menemukan hukum'
Selanjutnya masih menurut Istanto bahwa penelitian hukum dapat membantu pengem- bangan ilmu hukum dalam mengungkapkan suatu kebenaran hukuma.
Penelitian ini juga menggunakan pendeka- tan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptuul approachl dan pendekatan histori s (hi st or i cctl approac h)'
Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan peruundang-undangan dilakukan  dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum'' Hal ini dipergunakan untuk mempelajari apakah ter- dapat konsistensi pengaturan tentang alasan jutliciul  review yang  terdapat dalam  UU, maupun  di  dalam  Peraturan Mahkamah
*. F.  Sugeng lstanto,  2007' Penelitiail  Hukum,  Edisi Pertanta, Cetakan Ke  '1,  CV  Ganda, Yogyakarta, Hlm 29
t. Peter Mahmud Marzuki,  2005, Penelitian Huhm' Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta, Hlm 35 1 5
Agung. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan  doktrin  yang berkembang di  dalam  ilmu  hukum  untuk menemukan ide  yang  melahirkan konsep- konsep hukum, pengertian hukum  maupun asas hukum  yang  diperlukan untuk  me- nyelesaikan penelitian ini dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam sistem negara hukum yang berkembang di  Indonesia. Konsep yang  terkait dengan penelitian ini  antara la\n'. "check and balanc- es,''. Penelitian terhadap asas-asas hukum dil- akukan dengan cara menganalisis asas-asas hukum yang terkandung dalam kaidah hukum yang terkait dengan pemeriksaan asas atas dua
tingkat dan asas untuk mendengar kedua belah pihak (audi et slleram parlent) serta asas ter- buka untuk umum.
Dalam  Penelitian ini  mendasarkan pada ketersediaan data sekunder dan data primer. (l)  data sekunder berupa (a). Bahan hukum primer  yaitu  bahan hukum  yang  mengikat berupa  peraturan perundang-undangan, (b) bahan hukum  sekunder yaitu  bahan yang memberikan  penjelasan mengenai  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, terdiri dari : Putusan-putusan HUM  yang ditentukan secara purposif dan relevan dalam penelitian ini, Peraturan peraturan secara teknis yudisial di  lingkungan MA  yang mengatur HUM  (c) bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan  informasi  mengenai  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus, ensiklopedi.(2) data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari infbrman dan narasumber yang kompeten. Kemudian keseluruhan  data  yang  sudah  diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menemukan aplikasi  metode  persidangan dalam  uji materiil  di  MA  Selain analisis kualitatif, dalam  penelitian  ini  jugo  menggunakan l 6
metode  analisis  yang  lazim  dipergunakan dalam ilmu hukum
(l)  Penafsiran reasonable (konsisten), untuk memberikan  arti  terhadap  ketentuan hukum secara konsisten dengan bagian- bagian hukum yang lain.
(2) Penafsiran konstruktif  untuk  mencari
.justifikasi  dalam  menyelesaikan perma- salahan yang di  teliti dari praktek-praktek hukum.
Dalam penelitian ini  jenis data yang di- pergunakan meliputi :  data primer dan data sekunder.
a. Data primer berupa informasi dari  nara- sumber yaitu Hakim  Agung MA,  pejabat yang  relevan  yang  pernah  menangani HUM  dalam penelitian ini
b.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini
meliputi :
l)  Peraturan  peraturan  secara  teknis yudisial  di  Iingkungan  MA  yang mengatur HLM
2)  Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam  pelaksanaan
HUM
3)  Tulisan-tulisan  para  sarjana yang relevan dengan permasalahan.
Menurut Sumardjono, penelitian hukum normatif lebih menekankan segi abstraksi, dan untuk  mendapatkan hasil  yang  diinginkan, maka  langkahJangkah penelitian  hukum harus dikuasai oleh peneliti.6 Masih menurut Sumardjono untuk memperoleh data sekunder diper-gunakan studi  dokumen  dengan  cara menganalisis peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan dalam pengajuan permo- honan HUM  di MA  dan peraturan perundang-
u Maria S W Soemard.jono. 2001 , Petlonan
Pcnbualun Usulun  Pcnelitian sehuuh  Panduan I)asar- P'l' Gramcdia. Puslaka I ltama. .lakarta- Flln 1 o
undangan  yang terkait dengan  judul penelitian, sedangkan untuk memperoleh data primer dilakukan rnelalui  wawancara lang- sung berdasarkan pedoman wawancara .
C.  Hasil Penelitian Dan Pembahasan C.l  Alternatif Metode Persidangan Dalam tlji  Materiil di MA Salah  satu  tujuan refbrmasi  adalah menuntut agar  segala bentuk  kebijaksanaan dan pembentukan hukum  dilakukan  secara transparan, aspiratif  dan  taat  asas. Materi hukum yang dibentuk selain harus menjamin kepastian hukum juga harus melalui prosedur pembuatan  peraturan  perundang-undangan yang  baik  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku selain aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
Salah satu fungsi yang dimiliki  MA  selain melakukan pengawasan tertinggi  terhadap penyelenggaraan  peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman juga menguji peraturan perundang-undangan, tetapi kewenangan yang
dirniliki  MA hanya  menguji  Peraturan Perundang-Undangan yang  diduga  berten- tangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. MA  dalam  menjalankan kewe- nangannya rnenguji secara materiil  peraturan perundang-undangan  di bawah  undang- undang hanya berdasarkan  pengajuan permohonan yang diajukan kepada MA,  dapat dikatakan bahwa MA  bersifat pasif dalam uji materiil.
Beberapa asumsi dasar yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : a.  bahwa  lembaga  kekuasaan  kehakiman
(MA) diberikan  kewenangan  untuk mengatur mengenai tata cara penguji-an peraturan perundang-undangan di  bawah undang-undang, hal  ini  dimak-sudkan untuk  menjaga konsistensi dan  harmo-
nisasi secara normatif  agar tetap terjaga adanya tertib  hukum,  kepastian hukum sehingga  antar  nonna  hukurn  dalam berbagai  jenis peraturan  perundang- undangan dapat  saling  menjelaskan dan adanya singkronisasi hukum, tetapi kalau tidak  ditunjang adanya pengaturan secara teknis (undang-undang) akan menyulitkan pelaksanaan dan  pengujian  peraturan perundang-undangan.
b.  semakin harmonis Juklak dan Juknis yang dipergunakan  oleh  pemerintah  dalam melaksanakan peraturan hukum yang lebih tinggi  akan  semakin baik  pernerintahan terlebih  peraturan  yang  diuji terkait dengan kepentingan umum  hal  ini  sangat mempengaruhi masyarakat dalam  peme- nuhan  kebutuhan  di  bidang  hukum. Semakin  masyarakat  merasa  mendapat peme-nuhan bidang hukum maka masya- rakat  akan  merasa  mendapat  perlin- dungan  hukum  dari  negara,  sehingga masyarakat  merasa  rnendapat  peng- ayoman dari negara.
c.  diperlukan kompromi antara 3 (tiga) unsur kepastian hukum,  keadilan, kemanfaatan dalarn  rangka  menegakkan hukum  dan mewujudkan harmonisasi hukum,  tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mewu- judkannya
d.  masyarakat akan mentaati hukum  tanpa perlu dipaksa,  apabila  masya-rakat merasakan manfaatnya.
Selanjutnya pengajuan permoho-nan HUM  di  MA  diatur dalam Pasal 2  ayat (l) dari Perma No. 0l  Tahun 201I Tentang HUM menyatakan  bahwa  permohonan  keberatan diajukan kepada MA  dengan cara :
a.  Langsung ke MA;  Atau
b.  Melalui  Pengadilan Negeri yang mem-
bawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon.
Hal  ini  dapat  diwujudkan  dalam  hal Permohonan H[IM,  masyarakat tidak  perlu menempuh mata rantai yang panjang,untuk Peraturan Daerah cukup melalui PTUN dalam pemeriksaan berkas  permohonannya yang kemudian secara On Line disampaikan kepada MA karena  N.{A  lah  yang  mempunyai kewenangan menguji  permohonan peraturan dibawah Undang-Undang  bertentangan dengan peraturan diatasnya dalam penelitian ini  hanya'difokuskan pada Perda Kabupaten/
Kota  untuk selanjutnya diadakan pengujian. Selanjutnya kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan lembaga diluar lembaga pembuatnya akan mengurangi intervensi  atau  kepentingan-kepentingan politik dalam pembuatan  peraturan perundang-undangan dengan mengesamping- kan  nilai-nilai  yang  berkembang dalam masyarakat seperti nilai  kepastian hukum, keadi I an dan kemanfaatan.
Dalam  penelitian ini  lebih  difokuskan kepada bagaimana aplikasi  metode persi- dangan dalanr uji  materiil  di  MA.  Mencari metode pemeriksaan pada perkara HUM  agar tidak hanya menganut satu asas pemeriksaan saja yaitu  hanya dilakukan oleh  MA  dan proses  di MA dalam  perkara  HLIM merupakan pemeriksaan pada tingkat pertama dan terakhir, karena hal ini  akan menyalahi asas  pemeriksaan yang menganut asas pemeriksaan atas dua  tingkat  dalam proses peradilan (UU  No.  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)  dan  hukum  acara dalam peradilan umum.
Asas pemeriksaan dalam dua tingkat artinya pemeriksaan yang terdiri dari.
l 8
(a)  peradilan dalam tingkat pertama (original juri,sdictiott);
(b)  peradilan  dalam  tingkat  kedua  atau peradilan  banding  (appellate .jurisdic- Iion).
Pada proses peradilan di pengadilan negeri merupakan proses pemeriksaan, mengadili dan  memutuskan perkara, sementara dalam tingkat  keduanya atau  biasa  disebut juga peradilan banding merupakan pemeriksaan ulang perkara yang telah diputus oleh penga- dilan dalam peradilan tingkat pertama. Dapat dika-takan pemeriksaan dalam tingkat kedua sama pemeriksaannya seperti di  pengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan tingkat banding merupakan pemeriksaan dalam tingkat kedua dan terakhir. Peme-riksaan perkara merupa- kan pemeriksaan secara keseluruhan, baik dari segi  peristiwannya  maupun  dari  segi hukumnya. Pemeriksaan dalam tingkat per- tama dan pemeriksaan tingkat kedua biasa disebut juga  dengan judex  .faclie.  Putusan pengadilan  dalam  tingkat  pertama  dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
Selanjutnya dalam  pemeriksaan tingkat kasasi sendiri bukan merupakan peme-riksaan dalam  tingkat  yang  ketiga,  karena  kasasi hanya merupakan pemeriksaan perkara dari segi penerapan hukumnya saja Qudex .iuris) dan tidak lagi  memeriksa tentang fakta atau peris-tiwanya. Hal ini dapat dilihat dari alasan para pihak dalam mengajukan kasasi yakni didasarkan pada alasan-alasan hukum  saja Adanya  perubahan tentang  undang-undang Mahkamah Agung  tidak  mengakibatkan un- dang-undang sebelumnya tidak berlaku lagi. UU  No  3  tahun 2009 merupakan perubahan kedua atas UU No  14 tahun 1985 sebagaima- na telah dirubah pertama dengan UU  No  5
Universitas l7 Agustus Semarang Jurnal Spektrum Volume 12 / Nomor I / April 2015
tahun 2004.  Asas  pemeriksaan dua  tingkat yaitu  peradilan  dalam  tingkat  pertama (original  jurisdiction)  dan  peradilan  pada tingkat  kedua  atau  peradilan  banding (appellate .lurisdiction)  tidak  berlaku  untuk permohonan keberatan tentang HUM  karena di  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  0l  Tahun 2011 Tentang  HtlM pennohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah  Agung.  Dalam menj amin prinsip Jai rne s s  dalam pemeriksaan permohonan HUM  dipandang perlu  untuk memberi  kesempatan  kepada  pembuat peraturan perundang-undangan untuk  mem- berikan jawaban,  pendapat dan  kesempatan rnempertahankan  peraturan perundang- undangan  yang  sedang  diuji. Kalimat "melalui"  pengadilan negeri  hanya  sebagai perantara  karena pengujian perafuran perundang-undangan secara materiil  (HLIM) dibawah  Undang-Undang  hanya  menjadi kewenangan MA.
Dalam penelitian ini  yang hendak dicapai adalah bagairnana altematif metode persidangan dalam  pengajuan permohonan HUM  khususnya Perda Kabupaten/Kota yang akan diajukan Uji  Materiil  ke  MA  itu  tidak harus  pemohon  pergi  ke  Jakarta  karena kedudukan MA  sebagai lembaga Negara ini berada di  lbukota Negara. Menurut Pasal 9,A. dari  Undang-Undang No.51  Tahun  2009 Tentang  perubahan  kedua  Atas  Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menye-butkan dalam Ayat (l)  bahwa:  Di  lingkungan  Peradilan Tata Usaha  Negara  dapat  dibentuk  pengadilan khusus yang  diatur  dengan undang-undang, Ayat  (2)  :  Pengadilan khusus dapat diangkat hakim  ad  hoc  untuk  memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang membutuhkan.
Rebro M arvarini S u-l,marininesih
Berpijak  Pasal 9,A itu  bahwa PTUN  dapat dibentuk pengadilan khusus. Maka yang hen- dak dicapai dalam penelitian ini  adalah untuk pengajuan permohonan Uji  Materiil  Perda Kabupaten/Kota di  daftarkan melalui  Peradi- lan  Tata Usaha Negara dan Panitera PTUN secara Administrasi memeriksa kelengkapan berkas melalui persidangan dengan rnenghadirkan pemohon  dan  termohon  atau kuasanya. Setelah diadakan pene-litian berkas termasuk alasan alasan sebagai dasar kebera- tannya,  ternyata sudah lengkap, maka PTLIN lah yang mengirim berkas kepada MA  untuk dilakukan pengujian karena MA  sebagai lern- baga Negara  yang  mempunyai  kewenangan untuk Uji  Materiil.  Dalam penelusuran yang dilakukan peneliti bahwa Perma  Nomor  01 Tahun 2011 memberikan ruang kepada pen- gadilan negeri dengan kalimat melalui artinya penelitian kelengkapan berkas tetap rnenjadi kewe-nangan MA  dalam hal  ini  diserahkan panitera MA,  padahal dilihat  dari  frekuensi pekerjaan di  pengadilan negeri, sudah cukup padat karena banyaknya perkara yang masuk setiap bulannya sehingga lebih tepat apabila pemeriksaan berkas dan alasan-alasan sebagai dasar  keberatannya dalarn permohonan Uji materiil  ini  dilekatkan pada PTUN  khusus Perda Kabupaten lKota  dan Pengadilan Ting- gi TUN untuk pengujian Perda Propinsi .
Merujuk Pasal 6 dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Nega- ra berkedudukan di  ibukota Kabupaten/ Kota dan daerah hukumnya meliputi  wilayah  Ka- bupaten/Kota sedangkan Pengadilan Tinggi TUN  berkedudukan di  Ibukota  Propinsi  dan rvilayah hukurnnya meliputi wilayah Propinsi Selanjutnya  secara  knowledge  atau  Ilmu pengetahuan para  hakim  di  PTLIN lebih cakap/linier dan  terbiasa dengan persoalan tata usaha negara.
Secara filosofis yang memahami peraturan perundang-undangan itu dibuat  adalah
pembuat peraturan itu sendiri tetapi ironisnya
Perma No. 0l  Tahun 2011 sebagai pengganti dari Perma No.  01  Tahun 2004 juga  tidak memuat pasal yang  memberikan kesempatan kepada si  pembuat peraturan perundang- undangan untuk  menyampaikan jawaban, pendapat,  ketika  peraturan  perundang- undangan  itu dibuat sebagai  wujud keseimbangan antara  hak  pemohon  dan termohon.
Selama ini  diakui  oleh  Agus  NurudinT bahwa jawaban  dari  termohon tidak  efektif karena seringkali penyampaiannya terlambat hal ini  senada dengan yang diutarakan oleh Supandi bahwa jawaban dari pihak termohon terkadang  seringkali  terlambat  walaupun demikian  masih  dijadikan  pertimbangan hukum  oleh majelis  hakim  bahwasanya jawaban  tergugat  terlambat.s  Pengujian peraturan perundang-undangan oleh Lembaga Kehakiman pada hakekatnya untuk menjaga agar  tidak  terjadi  pemaksaan suatu norma hukum  oleh  kekuasaan  tertentu  untuk kepentingan kekuasaan, sehingga merusak asas-asas normative yang telah tertata dalam konstitusi. Pengujian peraturan perundang- undangan dapat terlaksana apabila ditunjang oleh  factor  kejelasan dalam pengaturannya dengan memperhatikan sitem demokrasi, dan prinsip  check ond bcrlances.
Secara teknis mekanisme persidangan pen- gujian dapat dilakukan melalui PTUN sebagai upaya  mewujudkan  peradilan  yang ce- pat,murah  dan  sederhana dan  taat  asas pemeriksaan dua tingkat.
.  Wari ancara  dengan  Agus  Nurudin.  pcnasehal hukun.r vang perlah  menangruri rr.ii matcriil- Me-i
2 0 1 3
'. Wa \\'ancara dengan Supandi sehagar Iiakin  Agtng
I3idang 'l l.r N. Mei 2o l 3
Universitas l7 Agustus Semarang Jumal Spcktrum Volume l2 / Nomor I / April 2015

## C.2. Mekanisme Alternatif Persidangan Dalam Uji Materiil di MA.
Retno Mau,arini SuLmarininesih
mn*s|il*. ry
StsAt'lc
:*o:.. i"^'l i l ; t i f FEI.AISAIIAAIT PUTT'3AH HUiII .,.,., ....r  rutulolrof.i 1' .J !"..*"'! , ' i l r l f e , ' . t l t ' . ' ' \ - l i ' ! , n H f i , i l l !** i.-. r}T-"' '*,i.:j, . f{tt1&l6{A *^..,}\ tf  Ti"}A
"'1""."i pf,ftfirt(li{t}i*r$*  l**} lelA
-*-.*,l],, i--"" 1 " RAFIITE*A l{'il$ri,tri f,roilt{g  F*tnl .  .lAm**s  t4lhrf*ts$*  d& l4diffi ila*er  !+!e$ffip -  Uei&x!n(d{{dJ tcfrtr4frnws  *iifrsh0ru5 KfTUA PA'i}E! SrDAISS ptfNs s t r l N fr.ebd4s{Nrtt (  fi{t Pffilrtrt E*f*r ws,tl_n*r rtu
P*  .*XSAHAAN  FUTUfAH  $Urfi
{
.$,f t ,"$ f# W I 5-"-- ( t r . : . . ' ' : i , i ' : ' ' . Molelui  Prfrr$AD|l,AN TATA U*AXA  HE{g&f,A
V*sxil  t?tf  rft Sl'At*frt wldtyolr ttrr  h $nr  t*  ft r Ir.$ I  l*rJ  uSu*  g rr  fl t  tn*hon ,. {Ktu*sr,}*svt***rxg*ni H{Jtvll

## P E N G A J U A N  P f , R M O H { ) N A N
HUfVI i l n r h a r { l c * r m r \ h e r n r t r f l r r q r c , b o a e a f l l   \ t

## HUfvt
{Jnivcrsitas I7 Agustus Scrnarnng .Itrrnal Spcklrunr Volunrc l2  Nonior I  April 20 l5
Berpijak  pada  skematik di  atas, dapat diketahui bahwa penanganan perkara HUM perlu melibatkan institusi khusus di  lingkun- gan Peradilan Tata Usaha Negara yang selan- jutnya  harus diatur dengan undang-undang, pengajuan permohonan Uji  Materiil  Perda Kabupaten/Kota di  daftarkan melalui Peradi- lan Tata Usaha Negara dan Panitera PTUN secara Administrasi memeriksa kelengkapan berkas melalui persidangan dengan mengha-
dirkan pemohon dan termohon atau kuasanya.
Dari penelusuran yang dilakukan peneliti ada
pertimbangan kenapa di  lakukan di  PTUN  , karena PTUN  lebih linier  dan menjadi do- mein nya untuk memeriksa perkara yang kai-
tannya dengan tata usaha negara.
D.Kesimpulan dan Saran
1.  Untuk  menjaga Konsistensi dan harmo- nisasi hukum secara vertikal maka Pengu- jian  secara materiil peraturan perundang- undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan diatasnya merupakan metode progresif yang dida- sarkan pada pengetahuan ketatanegaraan yang dirancang untuk membantu pemohon yang dirasa dirugikan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan, sehingga
pelaksanaan HLIM  di  MA merupakan bentuk pengawasan secara normatif. Di- perlukan revisi Perma Nomor 0l  Tahun 2011 Tentang HUM  dengan menambah Pasal yang mengatur mengenai hak jawab dari termohon dalam rangka menegakkan prinsip  check and balatrces.
2.  Dalam  rangka menjaga konsistensi dari asas pemeriksaan berdasarkan dua Tingkat
dalam peradilan maka proses pengajuan Permohonan HI-,M  haruslah mulai diper- timbangkan dengan pengajuan HUM  Per- da  Kabupaten/Kota kepada MA  melalui
PTUN dan Perda Propinsi melalui Penga- dilan Tinggi TUN, yang semula pengajuan
22 itu  dapat melalui pengadilan negeri. dan
Iictno lvlarurini Sukrnariningsih
tetap menjaga asas pemeriksaan yang  ce- pat, murah, dan sederhana.
Univenius l7 Agustus Semarang Jurnal Spellrum Volume l2 i Nomor I / April 2015

## DAFTAR PUSTAKA
A. Banon, Jerome and C.  Thomas Dienes,
1986, Constttutional Luw,  St. Paul, Minn West Publishing Co.
A.  Mukti  Arto,  2000,  Kon.sepsi  ldeul
Mohkamah Agung,  DeJinisi  Perun dan F.ungsi |L4ahkumah
Agung untuk Membungttn I nclone,s ia l)uru,  Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.
Dahlan Thalib,  2000,  DPR  Dalam  .sistem Ketatanegaraan Indonesia,  Liberty, Yogyakarta.
Dickerson, R, 1986, I'he Fundamentals of Le- gul  Drafting,  Second Edition, Little
& Brown, Boston &  Toronto
F. Sugeng Istanto, 2007, Penelitiun Hukum,
Edisi Pertama, Cetakan Ke  -1,  CV Ganda, Yogyakarta.
Hans Kelsen, 2409,  I.eori  (lmum  T'entang Hukum  clan  Negara,  Nusa  Media, Bandung.
Henry Pandapotan Panggabean, 2005, I,' ungsi Mahkamuh ,4gung Ber^rifut Pengulurun  (Rule  Muking  ['ower) lahun  1966 *  2003, Penerbit Liberty,
Yogyakarta.
Jeremy Bentham, 2006,  T'eori Perundung- (Indangan,  Nusamedia  &  Nuansa, Bandung.
Laica  Marzuki,  M.,2005,8erjalun-1alan di Rancth  Hukum,  Konstitusi  Press. Jakarla.
Retno Mar.r arini Suknrariningsih sebuah |'anduan Dasar, PT Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta Mochtar  Kusumaatmadja,  2A02,  Konsep-
kon,sep Hukum dalum Pentbangunan, Alumni, Bandung Mahkamah  Agung  RI, 2003,  Luporan Direktorat 'l.atu  (/saho  Negara
Muhkamah Agung RI, Jakarta
Martosoewignjo, Sri  Soemantri, LIUD  1915, 2004,  Keduduknn dan  A,spek-aspek Perubahannya,  cet  pertama, Unpad Press Bandung.
Marzuki,  Pieter, Mahmud,  2006, Penelitian Hukurn,  Cetakan  Peftama,  Prenada Media. Jakarta
Soenaryati Hartono,  1986, lvletode Penelitian Hukum Normati.f, Alumni, Bandung.
Soerjono Soekanto dan  Sri  Mamudji,  1995,
Penelitian  Hukum  Normutif,  Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Sri  Soemantri, 1997, Hak  (li  Materiil  di I ncl one,s ia, Al umni, Bandung.
Jurnal :
-  Lentera Jurnal Hukum Komisi Negara
-  Mimbar Hukum Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM
Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, edisi April 2011
Maria  S.W  Soemardjono, 2001,  Pedornan
Pemhuatun Usulan Penelitian
z.J
Peraturan Perundang-undangan
UUD Negara RI Tahun 1945
UU No. 48 Tahun 2009 Tentans Kekuasaan Kehakiman
UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung UU No.5l  Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 201 I Tentang Hak Uji Materiil