Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember 2021, Hal. 584-589| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4141.584-589

## KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DALAM PEMERINTAHAN DESA
I Gusti Made Bayu Nugraha, I Gusti Bagus Suryawan, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia bayu.nugraaha1998@gmail.com, suryawanmeraku@gmail.com, arthanaya.wayan@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah  daerah  adalah  suatu  bentuk  pemerintahan  yang  efisien  dan  efektif,  karena  pemerintah  pusat  tidak dapat  menangani  semua  masalah  negara  yang  kompleks.  Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini adalah tentang kewenangan badan permusyawaratan desa sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Tujuan penelitian ini guna mengkaji kedudukan badan permusyawaratan desa di dalam pemerintahan desa serta  pelaksanaan  pengawasan  BPD  terhadap  kinerja  kepala  desa  dalam  pemerintahan  desa.  Metode  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  kasus.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan dengan studi kepustakaan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber  bahan hukum primer,  sekunder  dan  tersier  yang  kemudian  dianalisis  secara  sistematis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kewenangan  dari  badan  permusyawaratan  desa  adalah  mengadakan  pertemuan  dengan  masyarakat  guna mengumpulkan keinginannya, menyalurkan keinginan masyarakat kepada pemerintah desa baik secara lisan dan tertulis,  mempresentasikan  rancangan  perdes  yang  menjadi  kewenangannya,  memantau  dan  mengevaluasi kinerja  kepala  desa,  meminta  informasi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  kepada  pemerintah  desa, menyampaikan  pendapat  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  melaksanakan  pembangunan  desa, memajukan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa.
Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Kinerja Pemerintah Desa, Lembaga Pengawas

## Abstract
Local  government  is  an  efficient  and  effective  form  of  government,  because  the  central  government  cannot handle  all  the  complex  problems  of  the  state.  The  problem  raised  in  this  study  is  about  the  authority  of  the village consultative body as a supervisory agency for the performance of the village head. The purposes of this study  are  to  examine  the  position  of  the  village  consultative  body  in  the  village  government  and  the implementation  of  BPD  supervision  on  the  performance  of  the  village  head  in  the  village  government.  The method  used  is  a  normative  legal  research  method  with  a  case  approach.  The  technique  of  data  collection  is done  by  literature  study.  The  sources  of  legal  materials  used  are  primary,  secondary  and  tertiary  sources  of legal materials which are then analyzed systematically. The results of the study indicate that the authority of the village consultative body is to hold meetings with the community to collect  their wishes, channel  the  wishes of the community to the village government both orally and in writing, present the draft Perdes under its authority, monitor and evaluate the performance of the village head, request information on the administration of village governance  to  the  village  head.  village  government,  express  opinions  on  the  implementation  of  village governance, carry out village development, promote village communities and empower village communities. Keywords: Village Consultative Body, Village Government Performance, Supervisory Agency

## I. PENDAHULUAN
Pemerintahan  Daerah  (Pemda)  merupakan  bentuk  pemerintahan  yang  efisien  dan  efektif  karena pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan negara yang kompleks. Berdasarkan UU  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  Pemda),  Pemda  merupakan  pelaksana segala  urusan  pemerintahan  oleh  Pemda  bekerja  sama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  berdasarkan  asas  otonomi  serta  kinerja  pembantuan  dengan  asas  otonomi  seluas-luasnya dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Berdasarkan  UU  Pemda  yang termuat  dalam  poin  4  Perda  No. 4  Tahun  2018  Tentang  BPD  prinsip  otonomi  daerah  menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, dalam artian daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur  urusan  pemerintahan  diluar  dari  yang  menjadi  urusan  pemerintah  pusat  yang  ditetapkan dalam  UU  tersebut.  Selain  itu  penyelenggaraan  otonomi  daerah  diharapkan  agar  terciptanya
keserasian  hubungan  antar  daerah  dengan  daerah  lainnya,  yang  artinya  daerah  mampu  membangun hubungan kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah adanya ketimpangan antar daerah.
Di dalam wilayah daerah selain terdapat pemerintahan daerah juga terdapat pemerintahan desa, pemerintahan  daerah  dan  pemerintahan  desa  adalah  pemerintahan  yang  dimana  berdasarkan  pada otonomi,  yakni  pemerintahan  daerah  didasarkan  pada  otonomi  daerah  sedangkan  pemerintahan  desa berlandaskan  akan  otonomi  desa  hubungan  antara  otonomi daerah  dan  otonomi desa  sangat  erat  dan sangat berkaitan, hal ini dikarenakan area desa yang ada dalam cakupan area daerah (Widjaja, 2003) . Berdasarkan UU Pemda, yang telah melegalkan keberadaan otonomi desa, yang mana otonomi telah dipunyai oleh desa merupakan otonomi yang berdasarkan silsilah dan juga budayanya dan tidak atas  dasar  pemberian  kuasa  dari  pemerintah.  Terdapat  perubahan  dalam  aspek  pemerintahan  desa, yakni  pemerintahan  desa  adalah  sebagai  unsur  eksekutif  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) ialah  sebagai  unsur  legislatif  di  dalam  pemerintahan  desa,  pengaturan  mengenai  desa  di  dalam  UU Pemda  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  lahirnya  UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  (UU  Desa). Terbentuknya  UU  Desa  berawal  dari  tahun  2007  hingga  tahun  2013  hal  itu  merupakan  suatu perjalanan  panjang  dalam  pembentukannya,  RUU  Desa  pada  finalnya  dilegalkan  dalam  bentuk  UU Desa  pada  Sidang  Paripurna  DPR  RI,  18  Desember  2013.  UU  Desa,  menjadikan  Desa  tidak  lagi sebagai  obyek  pembangunan,  akan  tetapi  menjadi  subyek  pembangunan.  Dalam  perjalanannya  UU Desa  yang  tercantum  dalam  pertimbangan  SK  Perda Kabupaten  Badung  No.  4  Tahun  2018  Tentang BPD  yang  berbunyi  bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  65  ayat  (2)  UU  Desa  dan  Pasal  73 ayat  (1)  Permendagri  No.  110  Tahun  2016  tentang  BPD  perlu  menetapkan  Perda  tentang  BPD. Sedangkan UU Desa termuat pada poin 3 yang berbunyi mengingat UU Desa.
Di dalam wilayah daerah selain terdapat pemerintahan daerah juga terdapat pemerintahan desa, pemerintahan  daerah  dan  pemerintahan  desa  adalah  pemerintahan  dimana  pemerintahan  itu berlandaskan  atas  otonomi,  yakni  pemerintahan  daerah  didasarkan  pada  otonomi  daerah  sedangkan pemerintahan  desa  berlandaskan  akan  otonomi  desa  hubungan  antara  otonomi  daerah  dan  otonomi desa sangat erat dan juga melengkapi antara keduanya, hal ini dikarenakan area desa tercakup dalam area  daerah. Dan  juga  berlangsung  adanya  perevisian  mengenai  pemerintahan  desa,  yakni pemerintahan  desa  ialah  sebagai  unsur  eksekutif  dan  BPD  ialah  sebagai  unsur  legislatif  di  dalam pemerintahan  desa,  pengaturan  mengenai  desa  di  dalam  Perda  No.  4  Tahun  2018  Tentang  BPD kemudian  ditindaklanjuti  dengan  lahirnya  UU  Desa.  Hal  ini  ditekankan  oleh Wibowo  &  Maharani (2019) ,  BPD  di  Pemerintahan  Desa  adalah  lembaga  desa  yang  memiliki  kedudukan  sejajar  dengan Pemerintah  Desa.  Layaknya  DPR  di  Pemerintahan  Pusat  atau  DPRD  di  Pemerintahan  Daerah,  BPD berdiri sebagai perwujudan demokrasi masyarakat di tingkat desa.
Dari  segi  kewenangan,  pada  prinsipnya  tidak  ada  perubahan  mendasar  dalam  peraturan pemerintah  desa.  Sama  halnya  dengan  peraturan  yang  terdahulu  mengenai  desa.  UU  Desa mengidentifikasi  desa  atau  yang  dikenal  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  dengan  batas-batas wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  desa  di  wilayah  yang bersangkutan,  berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  negara  kesatuan  republik  Indonesia.  Di  dalam  perkembangannya  terdapat beberapa  sudut  pandang  serta  pengertian  akan  otonomi  desa  yakni  sudut  pandang  mengenai  legal formal yang sering diberikan pengertian dari beberapa para ahli hukum di dalam beberapa UU tentang desa  sering  ditemukan  mengenai  pengertian  tentang  desa  yakni,  desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  mengatur  dan  mengurus  jalannya  pemerintahannya  sendiri.  Sebagai  definisi  mengenai otonomi  desa.  Pengertian  tentang  desa  tersebut  ialah  sebuah  subjek  hukum  yang  berhak  dan berwenang  di  dalam  membuat  suatu  tindakan  hukum,  antara  lain  membuat  surat-surat  yang  bersifat resmi,  berhubungan  dengan  pengadilan,  menjalin  kerjasama  antar  pemerintahan  desa  dan  lain sebagainya  namun  otonomi  bukan  sekedar  hanya  mengenai  persoalan  hubungan  hukum  melainkan mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan konteks sistem pemerintahan dan hubungan antara desa  beserta  dengan  negara,  untuk  desa  apabila  sudah  memperoleh  pembagian  kewenangan  dan keuangan dari pemerintah pusat maka baru bisa disebut dengan desa otonomi yang sehingga nantinya desa memiliki sebuah kewenangan untuk mengatur, mengurus dan mengelola jalannya pemerintahan. Otonomi desa dapat dicermati serta dijelaskan bagaikan sebuah wujud yang diakui dari negara kepada kehadiran  dan  juga  keberadaan  desa  serta  dengan  hak  silsilah  dan  juga  budayanya.  Hal  ini  berarti
negara  tidak  akan  merusak  keberadaan  dari  desa  melainkan  negara  melindungi  dan  melestarikan eksistensi  keberadaan  desa  dan  negara  kemudian  harus  mengakui  dan  melindungi  keberadaan  dari desa  yang  merupakan  keberadaan  desa  lebih  dulu  munculnya  dibandingkan  dengan  keberadaan  dari negara  kesatuan  republik  indonesia  yang  dimana  nantinya  dengan  adanya  pengakuan  ini  maka keberadaan dari desa akan tetap ada (Syafirudin & Na’a, 2010) . Desa merupakan bagian terkecil dan terendah  di  dalam  pemerintahan  negara  republik  Indonesia,  meskipun  terdapat  berbagai  aturan  yang mengatur  mengenai  otonomi  daerah  dengan  pelimpahan  berbagai  wewenang  pada  tingkat  daerah maka  tidak  akan  dapat  mempengaruhi  dari  keberadaan  desa.  Desa  merupakan  suatu  entitas  yang otonom yang dapat mengurus dan mengatur urusannya sendiri. Keberadaan dari desa sebagai  entitas sosial dan budaya telah lebih dulu ada keberadaannya sebelum kesatuan republik Indonesia terbentuk.
Pelaksanaan  hak,  kekuasaan,  dan  kebebasan  otonomi  desa  menuntut  tanggung  jawab  semua pihak  untuk  menjaga  keutuhan,  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  Indonesia  serta  mewujudkan kesejahteraan  rakyat  dan  peraturan  yang  berlaku.  Dalam  Rangka  mewujudkan  demokrasi  di  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka di bentuklah sebuah badan yang bernama BPD (Abdullah, 2003) .  BPD  ialah  perubahan  nama  yang  dulu  disebut  dengan  Badan  Perwakilan  Desa  dan  diubah namanya  sekarang  menjadi  BPD  dimana  perubahan  nama  tersebut  didasarkan  pada  kondisi  faktual bahwa  budaya  politik  lokal  yang  berbasis  pada  suatu  filosofi  “Musyawarah  dan  Mufakat”. Berdasarkan  pada  hal  tersebut  musyawarah  merupakan  sebuah  proses  di  dalam  memecahkan  suatu masalah  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  mufakat  merupakan  suatu  hasil  dari  suatu  hal  yang  telah dibahas. Melalui adanya suatu musyawarah dan mufakat diharapkan agar konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat untuk dapat diselesaikan konflik tersebut dengan bijaksana, sehingga nantinya tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang nantinya dapat merugikan masyarakat luas. BPD berfungsi sebagai badan yang menetapkan Perdes bersama dengan Kades, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja dari Kades. BPD merupakan  mitra  kerja  dari  pemerintahan  desa  yang  kedudukannya  setara  perihal  pelaksanaan pemerintahan  desa,  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  BPD  memiliki  kewenangan untuk  menyetujui  atau  tidak  menyetujui  kebijakan  desa  yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  desa. BPD  dapat  menulis  Perdes  dengan  pemerintah  desa  dan  disebut  Perdes.  Maka  dalam  hal  ini  akan tercipta  sistem check  and  balance system di  dalam  pemerintahan  desa,  sebagai  lembaga  pengawas BPD  mempunyai  keharusan  di  dalam  melaksanakan  pengawasan  pada  keputusan  dari  pemerintahan desa, anggaran dan pendapatan belanja desa  (APBDes) dan kinerja dari Kades (Ndraha, 1985) . BPD adalah  sebuah  lembaga  perwakilan  yang  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  mengawasi  kinerja  dari pemerintahan  desa  yakni  Kades  yang  dibantu  dengan  perangkat  desa.  BPD  merupakan  sebuah lembaga sebagai perwujudan demokrasi di dalam pemerintahan desa.
Adapun  penelitian  terdahulu  dari Malik  (2020) menjelaskan  bahwa  BPD  di  Desa  Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi  kontrol  dan  fungsi  pengawasan  yang  menjadi  kewenangannya  dalam  mengontrol  dan mengawasi  kinerja  pemerintah  desa/kepala  desa,  anggaran  operasional  BPD  sangat  minim  serta sarana  dan  prasarana  BPD  sangat  tidak  memadai  dan  tidak  memiliki  kantor  sendiri  sehingga  dalam menjalankan tugasnya, anggota BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa. Sedangkan, Junior  et  al.,  (2021) memaparkan  bahwa  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) mempunyai  fungsi  untuk  dapat  melakukan  pemeriksaan  terhadap  pengaturan  finansial  desa  Desa Blahkiuh  dengan  pendampingan  berkelanjutan.  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  tidak  bekerja dengan  sebagaimana  mestinya  dalam  pengawasan  pengaturan  dana  desa  di  Desa  Blahkiuh,  hal  ini disebabkan  oleh  partisipasi  masyarakat  yang  rendah,  fasilitas  operasional  BPD  yang  kurang,  subsidi yang tidak mencukupi, kurangnya pelatihan dan konsultasi tentang pengelolaan desa, perencanaan dan pelaksanaan  anggaran  serta  kurangnya  koordinasi.  Lebih  lanjut, Awaeh  et  al.,  (2017) memaparkan fungsi  dari  Badan  Permusyawaratan  Desa  Sereh  yakni  dengan  melakukan  evaluasi  terhadap pengelolaan  administrasi  pembangunan  yang  di  lakukan  oleh  kaur  ekonomi  pembangunan  dan  juga menyalurkan  aspirasi  masyarakat  namun  tidak  diimbangi  dengan  kinerja  pemerintah  yang  terkesan lamban  dalam  menindak  lanjuti  keluhan  masyarakat.  Dari  kasus  tersebut  maka  dilakukannya penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengkaji  kedudukan  badan  permusyawaratan  desa  di  dalam pemerintahan  desa  serta  pelaksanaan  pengawasan  BPD  terhadap  kinerja  kepala  desa  dalam pemerintahan desa.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  ialah  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  kasus. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  teknik  studi  kepustakaan,  maka  teknik penghitungan  atau  penelusuran  bahan  hukum  dalam  daftar  tersebut  dikelompokkan  atau dikelompokan,  dan  digunakan  metode  kualitatif  mencatat,  mencatat,  mengutip,  meringkas,  dan meninjau sesuai kebutuhan. Mengenai sumber dokumen hukum yang digunakan terbagi menjadi  tiga yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber bahan hukum primer yang didapat dengan menganalisis  peraturan  perundang-undangan,  risalah  resmi,  dan  beberapa  keputusan-keputusan  yang menyangkut  dengan  judul  penelitian  ini.  Sumber  hukum  sekunder  adalah  dokumen  hukum  yang digunakan untuk mendukung atau membantu memberikan pemahaman dan ilustrasi serta teori hukum yang  digunakan  untuk  mengomentari  dan  menyelesaikan  masalah  untuk  dipertimbangkan  dalam proses  penulisan  penelitian.  Bahan  Hukum  Tersier  ialah  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Setelah mengumpulkan semua bahan hukum,  selanjutnya  akan  menggunakan  metode  pengolahan  bahan  hukum  yang  sistematis  untuk pengolahan serta analisisnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pemerintahan Desa
Kedudukan  dari  BPD  adalah  sebagai  lembaga  penyelenggara  pemerintahan  desa  di  dalam pemerintahan desa. Dengan terbentuknya BPD yang merupakan terjadinya sebuah faktor historis atas dominasi yang kuat oleh pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di dalam hal mengintervensi dinamika sosial politik yang  terjadi di dalam pemerintahan  desa (Dwipayana, 2003) , maka  atas  dasar  dari  dinamika  tersebut  maka  munculah  sebuah  lembaga  yang  bernama  BPD  yang diharapkan  keberadaannya  di  dalam  pemerintahan  desa  sebagai  sebuah  lembaga  yang  memiliki kekuatan  sebagai  lembaga  penyeimbang  dan  sebagai  lembaga  legislatif  desa  atas  dominasi  yang diciptakan  oleh  pemerintah  desa.  Terbentuknya  BPD  di  dalam  pemerintahan  desa  yakni  terbentuk pada tahun 2014 dengan diberlakukannya UU Pemda yang menyebutkan bahwa Kedudukan dari BPD merupakan sebagai lembaga pemerintahan desa.
Terbentuknya  UU  Desa  berawal  dari  tahun  2007  hingga  tahun  2013  hal  itu  merupakan  suatu perjalanan  panjang  dalam  pembentukannya,  RUU  Desa  pada  finalnya  dilegalkan  dalam  bentuk  UU Desa  pada  Sidang  Paripurna  DPR  RI,  18  Desember  2013.  UU  Desa,  menjadikan  Desa  tidak  lagi sebagai  obyek  pembangunan,  akan  tetapi  menjadi  subyek  pembangunan.  Fungsi  yang  dimiliki  oleh BPD  sebagai  lembaga  legislatif  desa  di  dalam  pemerintahan  desa  kemudian  diganti  dengan  UU Pemda,  yang  menyebutkan  bahwa  BPD  menjadi  kelengkapan  dari  pemerintah  desa.  Dimana  sebagai bagian  dari  pemerintahan  desa  BPD  berwenang  untuk  turut  ikut  serta  di  dalam  hal  mengatur  dan mengurus  jalannya  pemerintahan  di  dalam  pemerintahan  desa  dan  hanya  memiliki  fungsi  sebagai lembaga  yang  menetapkan  Perdes  bersama  dengan  Kades  dan  menyalurkan  aspirasi  dari  masyarakat desa, hal ini juga diperkuat dengan terbitnya atau dengan adanya PP NRI No. 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang mana diperjelas dengan pasal–pasal yang menyatakan bahwa BPD memiliki fungsi didalam pemerintahan desa sebagai lembaga yang menetapkan  Perdes bersama dengan Kades dan  BPD  memiliki  tugas  yang  dimana  lembaga  yang  mewadahi  serta  mengutarakan  keinginan- keinginan dari masyarakat desa.
Di  dalam  UU  Desa  terdapat  perubahan-perubahan  mengenai  BPD.  Perubahan  yang  terjadi yakni BPD yang dulunya bernama badan perwakilan desa kemudian diganti namanya menjadi  BPD, begitu  juga  di  dalam  hal  pemilihan  anggota  dari  BPD  terdapat  sebuah  perbedaan  yang  memiliki sebuah dampak yang signifikan terhadap keberadaan dari  BPD yakni mengenai calon–calon anggota dari  BPD  adalah  kalangan–kalangan  yang  diusulkan  oleh  kalangan  adat,  kalangan  agama,  kalangan organisasi  sosial  politik  golongan–golongan  profesi  dan  unsur–unsur  di  kalangan  pemuka  desa  yang lainnya  yang  memenuhi  persyaratan  yang  berlaku  untuk  menjadi  anggota  dari  BPD.  Dengan  hal  ini yang  nantinya  akan  diharapkan  tidak  akan  ada  lagi  satu  bagian  pun  dari  unsur  eksekutif  dari  desa untuk  ikut  di  dalam  hal  pencalonan  untuk  menjadi  bagian  dari  anggota  BPD,  baik  dari  pihak  Kades ataupun perangkat dari pemerintahan desa. Berdasarkan UU Desa Badan Permusyawaratan Desa tidak
lagi  memiliki  kewenangan  di  dalam  menetapkan  calon  terpilih  dari  Kades  yang  memperoleh  suara terbanyak di dalam pemilihan Kades.
Melihat  dari  kedudukannya  BPD  menurut  UU  Desa  BPD  memiliki  fungsi  di  dalam  membuat kebijakan-kebijakan  di  dalam  pemerintahan  desa  bersama  dengan  Kades  harus  mempunyai  sebuah program kerja  yang  sama  antara badan  permusyawaratan desa dengan Kades agar tidak ada konflik- konflik  di  dalam  pemerintahan  desa  agar  terciptanya  hubungan  yang  harmonis  antara  BPD  dengan Kades  yang  nantinya  agar  terciptanya  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  baik.  berdasarkan pada  penjelasan  tersebut  maka  dapat  dilihat  bahwa  kedudukan  yang  dimiliki  oleh  BPD  di  dalam pemerintahan  desa  adalah  sejajar  dengan  pemerintahan  desa  dan  BPD  merupakan  mitra  kerja  dari pemerintahan desa di dalam pemerintahan desa (Pramesti, 2013) .

## 2. Pelaksanaan Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pemerintahan Desa
Saat  ini,  BPD  merupakan  sarana  penyalur  aspirasi  sekaligus  mewakili  para  peserta  dalam pengambilan  kebijakan  desa.  Peran  BPD  dibutuhkan  guna  mengurangi  akan  terjadinya  kepentingan pribadi  di  Desa.  Sebagai  badan  perwakilan,  tidak  semua  persoalan  perlu  ditangani  di  tingkat pemerintahan  kabupaten.  Sebagai  mitra  pemerintah  desa,  BPD  merupakan  mitra  pemerintah  desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kedudukan sebagai mitra pemerintah desa berarti tidak ada atasan maupun bawahan di antara kedua belah pihak, sehingga peraturan tersebut menyatakan bahwa meskipun kepala desa bertanggung jawab kepada penduduk melalui BPD, BPD tidak dapat langsung diberhentikan dari jabatan desa. kepala. BPD hanya dapat mengusulkan untuk memberhentikan kepala desa melalui perantara bupati, jika tidak kepala desa tidak dapat membubarkan BPD. Berikut beberapa cara BPD Desa melacak implementasi Perdes, antara lain
a. Memantau setiap tindakan pemerintah desa.
b. Jika ada pelanggaran, BPD akan mengeluarkan first family warning .
c. BPD akan mengklarifikasi pada rapat desa yang dipimpin oleh ketua BPD.
d. Jika  tindakan  tersebut  sulit  diselesaikan,  BPD  akan  mengeluarkan  sanksi  regulasi  atau peringatan, seperti laporan ke Camat dan Bupati untuk ditindaklanjuti.
Dengan  memahami  posisi  BPD,  diharapkan  BPD  dapat  berperan  secara  penuh  dan  proaktif dalam  mengawasi  pemerintahan  desa.  Sebagai  alat  untuk  mewujudkan  demokrasi  pancasila.  BPD harus  menjalankan  fungsi  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa (Syafirudin  &  Na’a, 2010) .  Peran  BPD  adalah  membahas  dan  menyepakati  rancangan  Perdes  dengan  kepala  desa, mengakomodir  dan  membimbing  keinginan  masyarakat  desa,  serta  mengawasi  kinerja  kepala  desa. Dari  ketiga  tugas  tersebut  terlihat  bahwa  BPD  merupakan  organisasi  yang  memiliki  kekuasaan menyepakati peraturan desa yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. BPD juga berhak menyampaikan keinginan warganya. Penyampaian pengaduan dilakukan melalui tahapan kerja yang berbeda, yaitu BPD harus memahami keinginan masyarakat, menanggapi keinginan masyarakat yang  disampaikan  kepada  BPD,  dan  mengelola  keinginan  masyarakat  sebagai  energi  positif  untuk membentuk tahapan kebijakan desa.
BPD  juga  menyampaikan  keinginan  warga  desa  kepada  kepala  desa,  yang  kemudian digunakan  oleh  kepala  desa  dan  jajarannya  sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan  program pembangunan  desanya.  Secara  khusus,  BPD  juga  berhak  melakukan  pengawasan  terhadap pembangunan  desa  dalam  segala  aspek.  Hal  ini  menunjukkan  betapa  kuatnya  BDP  dalam  ranah politik dan sosial desa. Selain itu, BPD juga  berhak menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) sesuai  agenda  yang  mewajibkan  Musdes,  salah  satunya  Musdes,  untuk  membahas  rencana pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Tanpa  persetujuan  BPD,  BUMDes  tidak  bisa mandiri.  Pada  saat  yang  sama,  BPD  merupakan  salah  satu  organisasi  yang  akan  memantau  proses yang dilakukan di BUMDes.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Kedudukan  BPD  sebagai  lembaga  pemerintahan  desa  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  dengan fungsi  sebagai  berikut  a)  menyelenggarakan  pengelolaan  desa  kepada  pemerintah  desa  b)  Deklarasi pendapatan  untuk  perangkat  desa,  pengembangan  masyarakat  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat
desa. c) Mengumpulkan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dan fungsi Panitia Pengumpulan Anggaran  dan  Belanja  Desa.  Pelaksanaan  pengawasan  BPD  terhadap  kegiatan  kepala  desa  di lingkungan  badan  pengelola  desa  terbagi  menjadi  dua,  lebih  khusus  lagi  (1)  Pengawasan  internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan di desa, unit organisasi yang bersangkutan. Saat  ini,  (2)  Pengawasan  eksternal  adalah  pengawasan  oleh  unit  pemantau  yang  bertanggung  jawab untuk  memantau  pelaksanaan  kepala  desa  atau  organisasi  di  luar  unit  yang  diawasi.  Metode pemantauan yang dilakukan oleh BPD desa terhadap pelaksanaan Perdes antara lain (1) Pemantauan terhadap  semua  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa,  (2)  Jika  ada  celah,  BPD  akan mengeluarkan  peringatan  untuk  pertama  kali  dalam  keluarga.  cara.  (3)  BPD  akan  melakukan klarifikasi  dalam  rapat  desa  yang  dipimpin  oleh  ketua  BPD.  (4)  Apabila  dilakukan  tindakan  yang tidak  dapat  diselesaikan,  BPD  akan  memberikan  sanksi  atau  peringatan  sesuai  dengan  ketentuan, seperti laporan kepada Camat dan Bupati untuk ditindaklanjuti.

## 2. Saran
Kepada  BPD  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawab  hendaknya  BPD  mampu  bersinergi  atau bekerjasama  yang  baik  dengan  aparat  desa,  serta  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan peraturan yang sudah ditetapkan, sehingga masyarakat mendapatkan perhatian  di dalam menyalurkan aspirasinya di Desa. Kades diharapkan mampu berkomunikasi dan saling berkoordinasi dengan BPD dalam  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan  di  desa,  sehingga  terjalinnya  kerjasama  yang  baik  dalam mensejahterakan  masyarakat  dan  pembangunan  di  Desa.  Kepada  Masyarakat  dalam  menyampaikan aspirasinya masyarakat diharapkan memberikan masukan-masukan serta usul-usul yang positif terkait dengan kelangsungan pembangunan di Desa sehingga terwujudnya keharmonisan antara  masyarakat, Kades dan BPD.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  R.  (2003). Pelaksanaan  Otonomi  Luas  dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah .  Rajawali  Pers, Jakarta.
Awaeh,  S.,  Kaawoan,  J.  E.,  &  Kairupan,  J.  (2017).  Peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) Dalam  Penyelenggaraan  Pengawasan  Pemerintahan  (Studi  di  Desa  Sereh  1  Kecamatan  Lirung Kabupaten Talaud). Jurnal Eksekutif , 1 (1), 1–11. Dwipayana, A. A. (2003). Membangun Good Governance di Desa . IRE Pres, Yogyakarta.
Junior,  I.  K.  G.  A.,  Wijaya,  I.  K.  K.  A.,  &  Arthanaya,  I.  W.  (2021).  Efektivitas  Pengawasan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  (Desa  Blahkiuh,  Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung). Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (2), 391–396.
Malik,  S.  (2020).  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.
Jurnal Ius Constituendum , 5 (2), 325–343. Ndraha,  T.  (1985). Pembangunan  Desa  dan  Administrasi  Pemerintahan  Desa .  Yayasan  Karya Dharma, Jakarta.
Pramesti,  T.  J.  A.  (2013). Kedudukan  Kepala  Desa  Dan  Badan  Permusyawaratan  Desa .  Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Syafirudin, A., & Na’a, S. (2010). Republik Desa . Alumni, Bandung.
Wibowo,  F.  A.,  &  Maharani,  A.  E.  P.  (2019).  Optimalisasi  Kinerja  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  Dalam  Pembuatan  Produk  Hukum  Desa  Pasca  Berlakunya  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa. Res Publica , 3 (3), 327–342.
Widjaja,  H.  (2003). Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat  dan  Utuh .  Rajawali  Pers, Jakarta.