## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 181 − 185 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1684 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

## Hubungan Internasional Indonesia dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian
Khafidhotul Ilmi*, Dyah Estu Kurniawati, Haryo Prasodjo
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia Jalan Raya Tlogomas No. 246, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Indonesia Email: 1 ilmikhafidhotul10@gmail.com, 2 dyahestu@gmail.com, 3 haryoprasodjo@ymail.com Email PenulisKorespondensi: ilmikhafidhotul10@gmail.com Submitted: 15/06/2022 ; Accepted: 28/06/2022 ; Published: 30/06/2022
Abstrak −Salah  satu  permasalahan  hubungan  internasional  terjadi  akibat  adanya  perdagangan  internasional  yang  mengarah  pada perseteruan Uni Eropa terhadap Indonesia pada 17 januari 2018 yang mana Parlemen Eropa melakukan pengambilan keputusan tentang penggunaan minyak sawit bagi produk biodiesel. Penentuan keputusan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi hingga pada 35% di tahun 2030, kebanyakan parlemen menyetujui perencanaan untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama dalam biodiesel pada tahun 2021, melihat hal tersebut Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. Keputusan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter yang sudah ada. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka/literatur dan bersifat deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  hubungan  internasional  bilateral  antara  Indonesia  dan  Uni  Eropaberlangsung sangat ketat, halini di tandai dengan adanya permasalahan dagang dan adanya gugatan ke WTO dari Uni Eropaterhadap Indonesia, Sedangkan  tantangan  atas  dasar  kebijakan  yang  berdampak  pada    perekonomian  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  antara  lain  adalah kebijakan  untuk  meningkatkan  belanja  Negara,  meningkatkan  hubungan  perdagangan  antara  Indonesia  dan  Uni  Eropa  dengan pertimbangan  keringanan  pajak,  pelaksanaan  pembinaan  bagi  eksportir/UMKM  yang  akan  mengekspor  produknya.  WTO  dalam menyelesaikan sengketa di antara anggota-anggotanya telah memiliki sistem yang dalam banyak hal bersifat unik dan berhasil
Kata Kunci: : Hubungan Internasional; Ekspor Nikel; Tantangan Perekonomian
Abstract −One of the problems in international relations occurred due to international trade which led to the European Union's feud against Indonesia on January 17, 2018 in which the European Parliament made a decision on the use of palm oil for biodiesel products. The decision was made to increase energy efficiency to 35% by 2030, most parliaments approved the plan to ban the use of palm oil as the main raw material in biodiesel in 2021, seeing this the Government of Indonesia through the Ministry of Energy and Min eral Resources (ESDM) starting January 1, 2020, a ban on the export of nickel ore or nickel ore will be imposed. The decision was made in an effort to maintain nickel reserves by considering the sustainability of the supply of raw materials from existing smelt ers. This research was conducted using descriptive quantitative methods with a literature/literature study approach and was descriptive. The results of this study conclude that bilateral international relations between Indonesia and the European Union are very tight , this is indicated by the existence of trade problems and the existence of a lawsuit to the WTO from the European Union against Indonesia. to increase  State  spending,  improve  trade  relations  between  Indonesia  and  the  European  Union  with  consideration  of  tax  relief, implementation of guidance for exporters/MSMEs who will export their products. The WTO in resolving disputes between its members has a system that is in many ways unique and successful
Keywords : International Relations; Nickel Exports; Economic Challenges.

## 1. PENDAHULUAN
Perdagangan international menjadi salah kegiatan ekonomi dan sekaligus menjadi kegiatan bisnis yang hingga saat ini terus mengalami perkembangan pesat. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan transaksi tanpa batas, hal ini dapat dijelaskan karena semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja yang dilakukan  antar  negara  (Wibowo,  2018).  Kegiatan  ekonomi  dapat  terjadi  karena  adanya  hubungan  ekspor  dan  impor, ivestasi perdagangan jasa, lisensi, dan waralaba, hak atas kekayaan intelektual, atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional(Lubis, 2021).
World Trade Organization (WTO) merupakan suatu organisasi yang mengatur perdagangan internasional berdiri berdasarkan serangkaian perjanjian-perjanjian yangdinegosiasikan dan disepakati oleh sebagian negara di  dunia(Putra, 2016).  Tujuan  dari  disepakatinya  perjanjian-perjanjian  WTO  ini  adalah  untuk  membantu  produsen  barang  dan  jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya, yakni perdagangan internasional(Rahayu & Sugianto, 2020). WTO dibentuk  sejak  tahun  1995  ini,  diharapkan  dapat  melindungi  serta  merangkul  kepentingan  negara-negara  berkembang dengan memberikan perlakuan dan preferensi yang berbeda (Wibowo, 2011).
Perjanjian  General Agreement  On  Tarrifs  and  Trade  (GATT) 1947  dan  GATT  1994  yang  menyatakan  bahwa negara-negara maju mengakui  bahwa negara-negara berkembang perlu mendapatkan kesempatan untuk  meningkatkan perananya dalam perdagangan dunia (Anggraeni, 2017). Oleh karena itu negara maju tidak menuntut adanya resiprositas dalam negosiasinya dengan negara-negara berkembang, dan memberikan prioritas tinggi  pada penghapusan hambatan perdagangan yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang. Di dalam Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewavle Energy Directive II (RED II) dinyatakan bahwa terdapat rencana penghentian pemakaian minyak sawit  sebagai  bahan bakar hayati di  Unie Eropa pada tahun 2030 dan pengurangan penggunaan minyak sawit tersebut akan dimulai pada tahun 2024 (Rahayu & Sugianto, 2020).

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 181 − 185 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1684 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Salah satu permasalahan hubungan internasional terjadi akibat adanya perdagangan internasional yang mengarah pada perseteruan Uni Eropa terhadap Indonesia pada 17 januari 2018 yang mana Parlemen Eropa melakukan pengambilan keputusan  tentang  penggunaan  minyak  sawit  bagi  produk  biodiesel.  Penentuan  keutusan  tersebut  dilakukan  untuk meningkatkan  efisiensi  energi  hingga  pada  35%  di  tahun  2030,  kebanyakan  parlemen  menyetujui  perencanaan  untuk melarang  penggunaan  minyak  kelapa  sawit  sebagai  bahan  baku  utama  dalam  biodiesel  pada  tahun  2021  (Rahayu  & Sugianto, 2020). Alasan diberlakukannya pelarangan terhadap penggunaan minyak kelapa sawit tersebut adalah karena minyak sawit dianggap sebagai faktor utama perusakan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia keberatan dengan keputusan Uni Eropa untuk menghentikan kegiatan ekspor-impor kelapa sawit ke Uni Eropa (Suwarno, 2019); (Alfianisa, 2021). Sebagai tindakan ‘balasan’, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral  (ESDM) mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. Keputusan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter yang sudah ada (Hassanah, 2021); (Rahayu & Sugianto, 2020).
Uni  Eropa  menggugat  Indonesia  ke  WTO  terkait  pelarangan  ekspor  bijih  nikel  tersebut.  Uni  Eropa  tidak mempertimbangkan  bahwa  industri  pertambangan  memiliki  dampak  kerusakan  lingkungan  yang  lebih  parah dibandingkan dengan minyak kelapa sawit  (Pasaribu  &  Idris, 2020). Keberatan dan gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia dilakukan atas dasar bahwa selama ini Uni Eropa sangat bergantung dengan ekspor bijih nikel Indonesia  (Fajar et  al, 2021).  Seperti  yang  diketahui  seluruh  pembangunan,  teknologi,  dan  otomotif  Uni  Eropa menggunakan  bahan  baku  Nikel  (Rahardian  &  Ibadi,  2021).  Belum  terdapat  dampak  yang  siginifikan  akibat  konflik perdagangan internasional yang terjadi antara Indonesia dengan Uni Eropa tersebut (La, 2021).
Beberapa  penelitian  sebelumnya  mengenai  hubungan  internasional  dilakukan  oleh  (Rahayu  &  Sugianto,  2020) menjelaskan bahwa “Keputusan Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan RED II yang melarang impor minyak sawit Indonesia adalah untuk memproteksi pasarnya dari produk impor dan Uni Eropa berencana untuk mengembangkan dua juta hektar lahan minyak rapa untuk mendukung kebutuhan biodieselnya atau dengan kata lain tindakan atas kebijakan tersebut  didorong  oleh  alasan  komersil  guna  mengumpulkan  konsumen  yang  lebih  banyak  dalam  pasar  yang  stagnan, mengingat minyak nabati yang berasal dari biji rapat dan bunga matahari terus terdesak oleh perkembangan CPO yang seiring waktu terus meningkat”.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Khairunisa  &  Novianti  (2017)  menjelaskan  bahwa  “kebijakan  Indonesian Sustainable  Palm  Oiltelah  mampu  meningkatkan  nilai  ekspor  minyak  sawit,  sehingga  di  waktu  yang  akan  datang diharapkan semakin banyak perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO dan ISPO. Selain itu, proyek Sustainable Palm Oil Inisiative  (SPOI)  dapat  lebih  meningkatkan  pengetahuan  petani  minyak  sawit  kecil  tentang  produksi  minyak  sawit berkelanjutan”.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Purnamasari et  al (2014)  menjelaskan  bahwa  “Kolombia  diikuti  oleh Brazil  dan  Vietnam  memiliki  keunggulan  komparatif  pada  semua  periode.  Sedangkan  Indonesia  masih  berada  pada peringkat ke empat. Indonesia harus menghadapi kompetisi yang kuat antara Brazil dan Kolombia dalam pasar United State of America (USA), Jerman, Italia dan Jepang. Terlebih lagi, 90% produk kopi Indonesia adalah kopi robusta yang memiliki  kualitas  rendah.  Hal  ini  menyebabkan  Indonesia  mendapat  harga  yang  lebih  rendah  dibandingkan  negara lainnya.
Berdasarkan  permasalahan  kebijakan  internasional  antara  Indonesia  dan  Uni  Eropa  serta  beberapa  penelitian sebelumnta maka penelitian mengenai hubungan internasional Indonesia dan Uni Eropa terhadap kebijakan ekspor nikel sebagai  tantangan  perekonomian  Indonesia  menjadi  salah  satu  upaya  untuk  mengkaji  lebih  mendalam  mengenai kerjasama  antara  Indonesia  dan  Uni  Eropa  dalam  kegiatan  ekspor  nikel.  Melihat  permasalahan  tersebut  tentunya memberikan dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Uni Eropa dalam hal hubungan international dan perdagangan global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan internasional Indonesia dan Uni Eropa serta mengetahui dampak dari kebijakan ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa sebagai tantangan perekonomian Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kuantitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  studi pustaka/literatur  dan  bersifat  deskriptif  yaitu  dilakukan  dengan  melakukan  telaah  dan  mengkaji  secara  mendalam mengenai hubungan iternational antara Indonesia dan Uni Eropa. Data dan sumber data dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan beberapa informasi yang dapat di akses melalui berita atau online diperoleh secara skunder.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hubungan Kerjasama Ekspor Nikel Indonesia dan Uni Eropa
Hubungan antar negara atau hubungan internasional  merupakan suatu  kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih  dengan  tuujuan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Hubungan  internasional  antar  dua  negara  dapat diartikan  sebagai  interaksi  antar  sumber  daya  manusia  baik  secara  individu  maupun  kelompok,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung. Terdapat 3 bentuk hubungan kerjasama internasional antara lain adalah (1) hubungan kerjasama Bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua subjek hukum internasional seperti negara dengan negara, negara

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 181 − 185 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1684 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
dengan  organisasi  internasional,  maupun  organisasi  internasional  dengan  organisasi  internasional,  (2)  hubungan kerjasama Regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada didalam suatu kawasan atau wilayah  yang  sama,  dan  memiliki  maksud  dan  tujuan  yang  sama,  (3)  hubungan  kerjasama  Multilateral  merupakan kerjasama  yang  dilakukan  oleh  dua  negara  atau  lebih,  atau  bisa  dikatakan  istilah  Multilateral  dalam  hubungan internasional dapat didefenisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan internastonal yang dilakukan antara Indonesia dan Uni Eropa adalah hubungan kerjasama bilateral. Pada dasarnya hubungan kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia  dan  Uni  Eropa  pada  awalnya  dilatarbelakangi  oleh  adanya  hubungan  kerjasama  antara  Uni  Eropa  dengan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Kehadiran ASEAN, Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN yang  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  perkembangan  kerjasama  dikawasan  Asia  Tenggara.  Keikutsertaan  Indonesia dalam  kerjasama  Uni  Eropa  dan  ASEAN  memberikan  peluang  Indonesia  dalam  membuka  hubungan  bilateral  antara Indonesia  dengan  Uni  Eropa.  Hubungan  bilateral  Indonesia  dan  Uni  Eropa  dimulai  sejak  adanya  atau  mulai  dibuka hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara Eropa pada tahun 1949.
Keinginan  untuk  melakukan  kerjasama  pada  umumnya  didorong  oleh  kesamaan  kepentingan  juga  kondisi  dan kedudukan ideal suatu pihak bagi pihak lain. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang memiliki modal sebagai alasan peningkatan kerjasama dengan Uni Eropa dimana Uni Eropa melihat adanya peluang-peluang terwujudnya kepentingan nasional dengan bekerjasama dengan Indonesia. Demikian juga sebaliknya Indonesia melihat hubungan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Uni Eropa dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia.
Kerjasama  yang  dilakukan  antara  Indonesia  dan  Uni  Eropa  merupakan  kerjasama  perdagangan,  sejarah  dalam hubungan kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa berwal pada beberapa abad lalu dan terbentuk  karena adanya saling ketergantungan  antara  Indonesia  dengan  Uni  Eropa,  dimana  tampak  jelas  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  yang mempunyai  kekayaan  alam  berlimpah  dan  menjadi  negara  dengan  penyedia  atau  pemasok  bagi  negara-negara  Eropa untuk dapat ditukar dengan capital atau teknologi yang mereka miliki. Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Uni  Eropa  dengan  maksud  adanya  perbaikan  kualitas  sumber  daya manusia  dan  pelaksanaan  pembangunan  baik  fisik maupun non fisik dengan tujuan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perkembangan hubungan Indonesia dan Uni Eropa tidak selalu terjalin dengan baik, hal ini dapat dilihat adanya perang dagang yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa sejak 17 januari  2018, Parlemen Eropa untuk  mengambil keputusan  tentang  penggunaan  minyak  sawit  bagi  sektor  biodiesel.  Pengambilan  keputusan  ini  dalam  rangka  untuk meningkatkan efisiensi energi hingga 35% pada tahun 2030. Dalam jajak pendapat tersebut, mayoritas Parlemen Eropa menyetujui  rencana  untuk  melarang  penggunaan minyak  kelapa  sawit  sebagai  bahan  baku  utama  biodiesel  pada  pada tahun 2021. Alasan yang diberlakukannya pelarangan terhadap penggunaan minyak kelapa sawit tersebut adalah karena Uni Eropa menganggap minyak kelapa sawit merupakan faktor utama dalam timbulnya kerusakan lingkungan.
Tindakan  diskriminasi  atau  larangan  impor  yang  dilakukan  oleh  pihak  Uni  Eropa  tentu  saja  hal  ini  dapat menyebabkan suatu keadaan yang tidak baik dalam hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa. Sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia tentu saja merasakan adanya tindakan diskriminasiyang dilakukan oleh Uni Eropa yang mana hal ini tentu saja menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi sektor ekspor Indonesia. Hal ini juga yang menyebabkan adanya tindakan balasan dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mana mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel.
Keputusan atau aturan ini dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan alasan mengupayakan menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter. Alasan indonesia berbanding terbalik dengan alasan  Uni  Eropa  yang  pro  terhadap  lingkungan  serta  melakukan  suatu  kebijakan  pelarangan  terhadap  impor  minyak kelapa sawit karena dianggap dapat merusak lingkungan. Kebijakan Indonesia yang melarang ekspor ore nikel atau bijih nikel, maka Uni Eropa mengambil tindakan untuk mengajukan gugatan ke WTO terkait dengan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut. Dalam hal ini Uni Eropa tidak banyak mempertimbangkan yang mana bahan baku yang akan lebih dapat merusak lingkungan, karena lebih jelas bahwa industri pertambangan memiliki dampak kerusakan lebih parah daripada dampak yang ditimbulkan oleh minyak kelapa sawit.
Sikap Indonesia yang tidak senang atau keberatan dengan apa yang dilakukan Uni Eropa yang berkaitan dengan pelarangan dan pembatasan ekspor Nikel karena Uni Eropa menganggap bahwa selama ini Uni Eropa sudah bergantung dengan bijih nikel Indonesia, karena seluruh sektor pembangunan, teknologi dan otomotif Uni Eropa menggunakan bahan baku nikel. Maka dalam hal ini Uni Eropa mengambil langkah yaitu mengajukan gugatan terkait larangan ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa kepada WTO. Maka dapat dilihat bahwa hubungan perdagangan internasional Indonesia dan Uni Eropa tidak dalam kondisi yang baik, karena adanya sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa. Dalam kasus ini WTO sebagai organisasi perdagangan internasional memiliki peran penting dalan upaya penyelesaian sengketa terkait pembatasan dan larangan eskpor yang terjadi antara Indonesia.

## 3.2 Tantangan Perekonomian Indonesia
Kerjasama  antara  Indonesia  dengan  Uni  Eropa  telah  berlangsung  sejak  lama  yaitu  sejak  adanya  perjanjian  kerjasama CEPA, dimana dalam melakukan perjanjian ini Indonesia telah melakukan berbagai negosiasi yang menjadikan alasan Indonesia  mau  melakukan  kerjasama  CEPA  dengan  Uni  Eropa  untuk  mendorong  suatu  perkembangan  perdagangan internasional. Berdasarkan hal ini tentu saja mengharuskan Indonesia untuk melakukan stabilisasi investasi yaitu dengan cara meningkatkan jenis transaksi asing tersebut, maka dalam hal ini Indonesia setuju dalam melakukan kerjasama CEPA

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 181 − 185 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1684 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
yang  mana  Indonesia  mengharapkan  perjanjian  ini  dapat  memperbaiki  permasalahan  tersebut  dan  juga  dengan meningkatnya investasi asing dari Uni Eropa diharapkan Indonesia juga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas produknya, sehingga produk Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk asing.
Tantangan atau kendala yang dihadapi oleh Indonesia dan Uni Eropa dapat dioptimalkan dengan sasaran-sasaran yang berkelanjutan (sustainability) yang juga perlu dipertimbangkan pengembangan fasilitas dan fasilitas perdagangan. beberapa  program  yang  dapat  dilakukan  oleh  Indonesia  dan  Uni  Eropa  untuk  memperbaiki  kerjasamanya  antara  lain adalah:
a. Kementerian  Keuangan  membuat  kebijakan  untuk  meningkatkan  belanja  negara  untuk  meningkatkan  kualitas infrastruktur  di  Indonesia.  Selain  itu,  dengan  tingginya  minat  investor  Uni  Eropa  pada  pengadaan  infrastruktur  di Indonesia dapat menjadi peluang bagi Indonesia dalam membangun dan mendanai kebutuhan infrastrukturnya.
b. Meningkatkan  hubungan  perdagangan  antara  Indonesia  dan  Uni  Eropa,  maka  perlu  adanya  pertimbangan  untuk memberikan keringanan pajak bagi  investor yang akan berinvestasi  pada industri  pertambangan, pertanian, barang elektronik, furniture dan lain sebagainya.
c. Pendampingan  atau  pelaksanaan  pembinaan  bagi  eksportir/UMKM  yang  akan  mengekspor  produknya  ke  negara- negara di Eropa secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara pemberian pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara berkesinambungan melibatkan unsur pemerintah, swasta dan pihak-pihak dari Uni Eropa agar produk – produk Indonesia dapat berkompetisi di Eropa.
Berdasarkan  hukum  internasional  maka  dapat  diketahui  bahwa  dalam  perkembangan  awalnya  penyelesaian sengketa  yang  ada  pada  hukum  internasional  terbagi  menjadi  dua  yaitu  diselesaikan  secara  perang  dan  secara  damai. Perang  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  yang  sudah  dilakukan  sejak  lama.  Dengan  berkembangnya  zaman  dan semakin berkembangnya kekuatan militer dan berkembangnya teknologi persenjataan yang dapat memusnahkan secara massal,  masyarakat  menyadari  bahwa  semakin  bahayanya  penggunaan  perang.  Terkait  dengan  penyelesaian  sengketa yang  terjadi  antara  Indonesia  dan  Uni  Eropa  dengan  adanya  pembatasan  dan  larangan  ekspor  nikel  yang  dilakukan Indonesia maka dalam hal ini WTO sebagai organisasi perdagangan Internasional yang memiliki tugas dan fungsi dalam menangani  sengketa  perdagangan  internasional  dapat  menjadi  wasit  dalam  sengketa  kedua  belah  pihak.WTO  dalam menyelesaikan sengketa di  antara anggota-anggotanya telah memiliki sistem yang dalam banyak hal  bersifat  unik dan berhasil.  Sistem  ini  terdapat  dalam  kesepakatan  WTO  mengenai  penyelesaian  sengketa/  Dispute  Settlement Understanding (DSU). Sejak berdirinya WTO pada tahun 1995 telah ada lebih dari 380 sengketa telah dibawa dibawa ke forum  Penyelesaian  Sengketa  WTO.  Beberapa  kasus  yang  diselesaikan  kedalam  forum  tersebut  lebih  mengarah  ke permasalahan  politis  dan  mendapatkan  perhatian  yang  luas  dari  media.Dalam  penyelesaian  sengketa  perdagangan internasional WTO hanya terbatas kepada negara anggotanya saja.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional bilateral  antara Indonesia dan Uni Eropa berlangsung sangat ketat, hal ini di tandai dengan adanya permasalahan dagang dan adanya gugatan ke WTO dari Uni Eropa terhadap Indonesia, tindakan balasan dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mana mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel, keputusan atau aturan ini dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan alasan mengupayakan menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan  keberlanjutan  pasokan  bahan  baku  dari  smelter.  Sedangkan  tantangan  atas  dasar  kebijakan  yang berdampak pada  perekonomian yang dihadapi oleh Indonesia antara lain adalah kebijakan untuk meningkatkan belanja negara untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia, meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan  Uni  Eropa,  maka  perlu  adanya  pertimbangan  untuk  memberikan  keringanan  pajak  bagi  investor  yang  akan berinvestasi pada industri pertambangan, pertanian, barang elektronik, furniture dan lain sebagainya, pendampingan atau pelaksanaan  pembinaan  bagi  eksportir/UMKM  yang  akan  mengekspor  produknya  ke  negara-negara  di  Eropa  secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara pemberian pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain itu, WTO sebagai organisasi perdagangan Internasional yang memiliki tugas dan fungsi dalam menangani sengketa perdagangan internasional dapat menjadi wasit dalam sengketa kedua belah pihak.WTO dalam menyelesaikan sengketa di antara anggota-anggotanya telah memiliki sistem yang dalam banyak hal bersifat unik dan berhasil. Hasil penelitian ini dapat memberikan saran bahwa dalam pelaksanaan kerjasama internasional perlu adanya saling membutuhkan antara negara satu dengan yang lain dalam hal saling berupaya memenuhin kebutuhan satu sama lain, selain itu perlu adanya tindakan dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip kenegaraan masing-masing sehingga kerjasama yang baik akan dapat di tingkatkan untuk memperluas pasar internasiaonal dan berdampak pada pelakasnaan pembangunan yang berkelanjutan.

## REFERENCES
Alfianisa, I. N. (2021). Diplomasi Ekonomi Indonesia dalamMerespon RED II. Jurnal Indonesia SosialSains , 2 (8), 1271-1285. Ani’imFattach,  E.  F.  W.,  Syairozi,  M.  I.,  &  Ardella,  T.  O.  (2021).  REKONSTRUKSI  SOSIAL  EKONOMI  PENGENTASAN KEMISKINAN  MELALUI  KELOMPOK  USABA  BERSAMA  (KUBE)  PENJUAL  NASI  BORANAN  DI  DESA SUMBEREJO KABUPATEN LAMONGAN. JurnalPengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI , 5 (2), 447-455. Anggraeni,  N.  (2017).  Nita  Anggraeni  Negara  Berkembang,  PerlindunganProdukDalam  Negeri  dalamKonteks  Hukum PerdaganganInternasional World Trade Organization (WTO). Al Ahkam , 13 (1), 62-75.

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 181 − 185 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1684 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Anggraeni, N. (2019). PerangDagangDalam Hukum PerdaganganInternasional. Al Ahkam , 15 (1), 1-7. Aprita, Serlika&Adhitya, Rio. 2020. Hukum PerdaganganInternasional. Depok :Rajawali Pers, Arief, E. (2020). Politik Hukum PerjanjianInternasional Masyarakat Ekonomi Asean Di Era Globalisasi. Jurnal JURISTIC , 1 (02), 237- 249.
Badiri,  I.  (2020).  Analisis  Ekonomi  PolitikInternasionaldalamStudiKasusPerangDagang  Amerika  Serikat–TiongkokPeriode  2018- 2019. Padjadjaran Journal of International Relations , 2 (2), 147-157.
Damelia,  D.  (2015).  Peramalannilai  rupiah  terhadap  US  dollar  untukmempersiapkaneksporunggulan  Indonesia. Economics Development Analysis Journal , 4 (2), 106-119.
Fajar, D. A., Fauziah, F. N., & Wibisono, W. (2021). Nilai Ekonomi Nikel Indonesia AkibatPenerapanUndang–UndangNomor 4 Tahun 2009. Jurnalel-Idaarah , 1 (2).
Gunawan, A., & Nadir, N. (2022). An An Analysis of Export Restriction Policies for  Indonesian Nickel: Strengthening Indonesia's Opportunities from the European Union's Lawsuit Regarding Export Restrictions for Nickel. LEGAL BRIEF, 11(2), 408-418. Hariyadi, R. P. (2017). Kerja Sama FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement Government and Trade-Voluntary Partnership Agreement) Uni  Eropa-Indonesia  dan  KaitannyadalamPeningkatanEksporProduk  Hasil  Hutan  Indonesia  ke  Uni  Eropa (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN)
Hassanah, N. F. A. N. (2021). TinjauanYuridisPerjanjianPerdaganganInternasionalTerkaitAturanPembatasan Dan LaranganEkspor Oleh World Trade Organization (WTO)(StudiPerjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa) (Doctoral dissertation, UMSU). Jhamtani,Hira 2005 “WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga”, Yogyakarta: INSISTpress
LA, V. P. (2021). upayaPresiden Jokowi Dodo dalammenghadapipenolakaneksporkomuditas CPO (Crude Palm Oil) oleh Uni Eropa Pada Tahun 2017-2020. Indonesian Journal of Global Discourse , 3 (1), 110-131.
Lubis, T. M. (2021). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Bilateral Hukum  Internasional Bilateral Agreement Legal Cancellation Due Loans Related To China In The International Legal Perspective . 3 (1), 79–88.
Mamahit,  S.,  Tulung,  T.,  &Rengkung,  F.  (2021).  Strategi  Pemerintah  Sulawesi  Utara  DalamMengoptimalisasi  Jalur PerdaganganBitung-Davao. JURNAL POLITICO , 10 (2).
Pasaribu, N. P., Ak, S., & Idris, A. (2020). TinjauanYuridisSengketaEksporBijihNikel Indonesia Terhadap Uni EropaDitinjau Dari Perspektif Hukum PerdaganganInternasional (Doctoral dissertation, Sriwijaya University). Permata, L. (2019). Peran International Maritime Organization (Imo) Dalam Program PengawasanKapal-KapalAsing Yang Masuk KepelabuhanDi Indonesia (Doctoral dissertation, FISIP UNPAS).
Pambudy, A. P., & Syairozi, M. I. (2019). Analisis Peran Belanja Modal dan InvestasiSwastaTerhadapPertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 20 (1), 26-39.
Perpres Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Perdagangan Internasional Purnamasari, M., Hanani, N., & Huang, W. C. (2014). Analisisdayasaingekspor kopi Indonesia di Pasar Dunia. Agricultural Socio- Economics Journal , 14 (1), 58.
Putra, A. K. (2016). Agreement On Agriculture Dalam World Trade Organizations. Jurnal Hukum & Pembangunan , 46 (1), 90-105.
Putra, A. K. (2016). Agreement on Agriculture Dalam World Trade. Hukum , 46 (1), 90–105.
Rahadian, R. I., & Ibadi, M. R. (2021). Impact of Accelerating the Export of Nickel Prohibition on Non-Tax Revenue and National Economy. JurnalAnggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) , 3 (1), 91-115.
Rahayu, S. W., &Sugianto, F. (2020). ImplikasiKebijakan Dan DiskriminasiPelaranganEkspor Dan ImporMinyakKelapaSawit Dan BijihNikelTerhadapPerekonomian Indonesia. JurnalIlmu Hukum , 16 .
Saefudin,  S.  (2014).  PerlindunganHak-hakKonsumen  E-Commerce  dalamPerspektif  Hukum  Positif  Indonesia  dan KonvensiInternasional. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 3 (1). Saeri, M. (2012). Teorihubunganinternasionalsebuahpendekatanparadigmatik. Transnasional , 3 (02). Shiddiq,  A. 2014 KebijakanLuar  Negeri  Pemerintah  Indonesia  DalamMeresponProtesPemerintahJepangTerkaitPenerapanUu Mineral Dan Batubara Periode 2014 (Bachelor's thesis, Jakarta: FakultasIlmuSosial Dan IlmuPolitik UIN SyarifHidayatullah). Susanti,  I.,  Syairozi,  M.  I.,  &  Lukman,  H.  Y.  W.  (2021).  AnalisisSistemManajemenDalamPengelolaanBumdes  Di DesaBluluk. JurnalSainsSosioHumaniora , 5 (2), 701-710.
Suwarno,  W.  (2019).  KebijakansawituniEropa  dan  tantanganbagidiplomasiekonomiIndonesia. JurnalHubunganInternasional , 8 (1), 23-34.
Syairozi, M. I., & Wijaya, K. (2020, October). Migrasi Tenaga Kerja Informal: Studi Pada KecamatanSukorejoKabupatenPasuruan.
In Seminar Nasional SistemInformasi (SENASIF) (Vol. 4, No. 1, pp. 2383-2394).
Syairozi, M. I., & Fattah, A. (2018). “YOUTH CREATIVE ENTERPRENEUR EMPOWERMENT (YOUTIVEE)”: SOLUSI BAGI KAUM MUDA UNTUK BERKONSTRIBUSI PADA PEREKONOMIAN DAN MENGURANGI PENGANGGURAN. Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah) , 1 (2), 43-55.
Wibowo, A. F. (2011). Pembentukan Asean-Cina Free Trade Area ( Acfta ) Dan Hubungan Ekonomi Asean-Cina . Skripsi. Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Wibowo, E. W. (2018). Analisis Ekonomi Digital Dan Keterbukaan. Jurnal Lentera Bisnis , Vol. 7 (2, November).