## Wajah Hukum, 3(1), 97-109
ISSN 2598-604X (Online) DOI 10.33087/wjh.v3i1.50
Masriyani, Herma Yanti

## Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat
Masriyani 1 , Herma Yanti 2
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Email: masriyani@unbari.ac.id
Abstrak. Demokrasi  merupakan  pemerintahan  oleh  rakyat,  yang  dimaknai  sebagai  suatu  yang  paling  mendasar. sebagaimana  diatur  dalam  pasal  28  UUD  1945,  yang  menyatakan  bahwa  :  “kemerdekaan  Berserikat  dan berkumpul,mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan  dengan  undang-undang.”Salah satu media untuk mengaplikasikan pasal 28 tersebut, dapat disalurkan melalui partai politik.Penelitian ini merupakan penelitian  dalam  spesifikasi  yuridis  normative,  tentang  fungsi  partai  politik  terhadap  pendidikan  politik  Bagi masyarakat dan konsekuensi yuridisnya, yang mana secara norma telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.  Adapun  permasalahan  yang  dibahas  adalah  bagimana  pengaturan  hukum  dari  fungsi  partai  politik  terkait pendidikan  politik  pada  masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011  telah  diatur  bahwa  fungsi  parpol  salah  satunya  adalah  melaksanakan  pendidikan  politik  pada  masyarakat. Dimana  pengaturan  lebih  lanjut  dari  UU  tersebut  adalah  dibentuknya  PP  nomor  1  Tahun  2018  yang  didalamnya memberikan pengaturan terkait bantuan dana yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan tersebut.  Dari adanya bantuan  dana  baik  dari  APBN/APBD  yang  diterima  partai  politik,  maka  mengakibatkan  konsekuensi  yuridis  atas pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
Kata kunci : demokrasi, partai politik, pendidikan politik
Abstract. Democracy is a government by the people, which is interpreted as the most basic. as stipulated in article 28 of  the  1945  Constitution,  which  states  that:  "freedom  of  association  and  assembly,  issuing  thoughts  by  word  and mouth  and  so  forth  is  stipulated  by  law."  One  of  the  media  to  apply  article  28  can  be  channeled  through  political parties.  is  a  research  in  normative  juridical  specifications,  about  the  functions  of  political  parties  on  political education for the public and its juridical consequences,  which are normatively regulated in Law No. 2 of 2011. The issues discussed are how to regulate the functions of political parties related to political education to the community. The results of the study show that in Law No. 2 of 2011 it has been regulated that the function of political parties is to carry  out  political  education  in  the  community.  Where  further  regulation  of  the  Act  is  the  establishment  of Government Regulation number 1 of 2018 in  which it provides arrangements relating to  priority  funding assistance for  the  implementation  of  such  education.  From  the  existence  of  financial  assistance  both  from  the  APBN  /  APBD received by political parties, it will result in juridical consequences for accountability to the Supreme Audit Agency. Keywords: democracy, political parties, political education

## PENDAHULUAN
Secara  harfiah  demokrasi  adalah  pemerintahan  oleh  rakyat,  yang  dapat  pula  dimaknai  sebagai  suatu yang paling mendasar dan paling luas didefeinisikan. Pembicaraan demokrasi pada beberapa negara berskala besar  modern  adalah  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemegang  kekuasaan  negara  biasanya  tidak dilaksanakan  secara  langsung  oleh  warga  negara  melainkan  melalui  perwakilan  yang  mereka  pilih  secara bebas. 3
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa “Kedaulatan ada di tangan rakyat”, dari pasal tersebut dapat  dicermati  bahwa  negara  Indonesia  menganut  faham  demokrasi.  Dan  karena  itulah  dalam mengimplementasikan  kedaulatan  yang  dimiliki  oleh  rakyat  tersebut,  salah  satu  cara  yang  tepat  adalah melalui mekanisme pemilihan umum atau yang lebih dikenal dengan pemilu.
1 Masriyani , Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Jambi, Universitas Batanghari Program Studi Ilmu Hukum.
2 Herma Yanti , Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Jambi, Universitas Batanghari Program Studi Ilmu Hukum.
3 Lihat Abdul Bari Azed, Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, Jakarta,  2013, hal. 11.
Selanjutnya dengan diamandemennya UUD 1945, Pemilu disebutkan secara khusus dalam Bab VIIB. Ini menunjukan bahwa pemilu sangat berkaitan erat dengan sistem ketatanegaraan Indonesia terutama dalam pemenuhan keanggotaan lembaga negara DPR, DPD , Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam beberapa pasal dalam UUD 1945.
Dapat dipahami bahwa pemilihan umum merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi, dimana pelaksanaan dari pemilihan umum ini adalah salah satu wujud nyata dari hak asasi warga negara  dalam  mengeluarkan  pendapatnya,  ide  dan  pemikirannya  untuk  memilih  wakil  wakil  mereka  yang dianggap  cakap  dalam  memimpin  negaranya  dan  menyalurkan  kepentingannya,  sebagaimana  diatur  dalam pasal  28  UUD  1945,  yang  menyatakan  bahwa  :  “kemerdekaan  Berserikat  dan  berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
Salah  satu  media  untuk  mengaplikasikan  pasal  28  tersebut,  dapat  disalurkan  melalui  partai  politik. Partai  politik  merupakan  wadah  bagi  masyarakat  untuk  berkumpul,  menyalurkan  aspirasi,  dan  pendapat politik yang memungkinkan untuk membangun negara. Sebagaimana dijelaskan Abdul Bari Azed bahwa: kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup  semua  kegiatan  sukarela  melalui  mana  seseorang  turut  serta  secara  langsung  atau  tidak langsung  dalam  pembentukan  kebijaksanaan  umum, menjadi  anggota  dalam  golongan  politik  seperti partai,  kelompok  penekan (pressure  group), Kelompok  kepentingan (interest  group), duduk  dalam lembaga politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat  yang  duduk  dalam  badan-badan  itu,  berkampanye,  menghadiri  kelompok  diskusi  dan sebagainya. 4
Di  Indonesia  peran  Partai  Politik  adalah  sebagai  pilar  penyangga  demokrasi.  Dalam  artian  bahwa, keberadaan demokrasi tanpa adanya Partai Politik adalah sebuah situasi kekuasaan tanpa legitimasi. Karena begitu  pentingnya  peran  Partai  Politik,  maka  sudah  selayaknya  jika  Partai  Politik  diharapkan  mampu menjamin  demokrasi  yang  sehat  dan  efektif  dengan  menciptakan  kondisi  Partai  Politik  yang  sehat  dan efektif,  maka  memungkinkan  untuk  melaksanakan  rekrutmen  pemimpin  atau  proses  pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat.
Saat ini sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi.  Kehadiran  partai  politik  dalam  Negara  demokrasi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peran  dan fungsinya,  tidak  hanya  kepada  konstituen  yang  dikelola  tetapi  juga  kepada  bangsa  dan  negara.  Baik buruknya sebuah partai politik akan berdampak pada baik buruknya sebuah bangsa. Hal ini karena jabatan- jabatan  dalam  sebuah  negara  nantinya  akan  diisi  oleh  orang-orang  dari  partai  politik  yang  ada  melalui pemilu.
Dengan  Partai  Politik  pula,  konflik  dan  konsensus  dapat  tercapai  guna  mendewasakan  masyarakat. Konflik  yang  tercipta  tidak  lantas  dijadikan  alasan  untuk  memecah  belah  partai,  tapi  konflik  yang  timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.
Partai politik merupakan sarana atau wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, menyalurkan aspirasi, dan pendapat politik yang memungkinkan untuk membangun negara. Saat ini sistem politik Indonesia telah menempatkan  partai  politik  sebagai  salah  satu  pilar  penyangga  demokrasi.  Kehadiran  partai  politik  dalam negara  demokrasi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peran  dan  fungsinya,  tidak  hanya  kepada  konstituen  yang dikelola tetapi juga kepada bangsa dan negara. Baik buruknya sebuah bangsa. Hal ini karena jabatan-jabatan dalam sebuah negara nantinya akan diisi oleh orang-orang dari partai politik yang ada melalui pemilu.
Dalam  rangka  pelaksanaan  sistem  Negara  yang  demokrasi  untuk  dapat  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat,  diperlukan  partai  politik  (parpol)  yang  merupakan  sarana  partisipasi  politik  masyarakat  dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjujung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Parpol merupakan  wadah  bagi  masyarakat  untuk  mengekspresikan  serta  mengaktualisasikan  haknya  dalam mengeluarkan  pendapat,  berkumpul,  dan  berserikat  sebagai  hak  asasi  manusia  dalam  rangka  mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
4 Abdul Bari Azed, Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, Jakarta,  2013, hal. 15.
Fungsi Parpol sebagaimana disebut dalam pasal 11 ayat 1 UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik antara lain sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan  hak  dan  kewajibannya  dalam  kehidupan  masyarakat.  Banyak  parpol  di  Indonesia  membawa konsekuensi bahwa seharusnya masyarakat pemilih mempunyai wawasan  yang lebih luas tentang hal yang terkait dengan kebebasan berdemokrasi. Namun demikian, sampai saat ini peran parpol dalam memberikan pendidikan  politik  bagi  masyarakat  masih  belum  terasa  maksimal  diterima,  yang  menjadi  kelemahannya yaitu belum adanya pemberian reward and punishment bagi suatu parpol yang tidak memberikan pendidikan politik kepada warga Negara.
Kurang  terdidiknya  warga  negara  secara  politik,  telah  menyebabkan  mereka  cenderung  pasif  dan mudah  dimobilisasi  untuk  kepentingan  pribadi/jabatan  dari  para  elite  politik.  Lebih  dari  itu,  mereka  juga tidak  bisa  ikut  mempengaruhi  secara  signifikan  proses-proses  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  erat dengan kehidupan mereka. Pada hal, sudah menjadi rahasia umum bahwa proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara. Partisipasi politik yang otonom ini, hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik.
Pendidikan  politik  bagi  masyarakat  sangat  diperlukan  agar  mereka  dapat  menentukan  pilihan politiknya secara cerdas dan untuk menjamin kualitas hasil pemilukada. dalam konteks pranata masyarakat modern  yang  demokratis,pemilu  merupakan  alat  legal  formal  bagi  rakyat  untuk  memilih  wakil  yang  akan merepresentasikan kepentingannya, 5 Memilih dan dipilih adalah salah satu hak asasi bagi manusia, untuk itu parpol  adalah  salah  satu  pilar  demokrasi  yang  idealnya  memberikan  pendidikan  politik  dan  pencerahan kepada rakyat sebagai konstituennya.
Pentingnya pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik secara maksimal dan pada esensi yang sebenarnya akan dapat memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat, maksudnya masyarakat mampu  menjadi  orang  yang  sadar  akan  kewajiban  mereka  serta  yang  paling  penting  dalam  pelaksanaan pendidikan  politik  yaitu  masyarakat  menjadi  sadar  dan  menjadi  orang  yang  pintar  dalam  memberikan pilihan  kepada  partai  politik  atau  calon  yang  benar  dan  tulus  dalam  hal  kesejahteraan  rakyat.  Pelaksanaan pendidikan politik ini,selain dapat dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan formal yang  ada,juga  bisa  dilaksanakan  secara  non-formal  oleh  organisasi-organisasi  masyarakat  sipil  untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara.
Dalam  pelaksanaan  fungsinya  sebagai  sarana  pendidikan  politik  menurut  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2011 partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai  politik  yang  mendapatkan  kursi  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1982 tentang Perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009  tentang  Bantuan  Keuangan  kepada  Partai  Politik  yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 1982.
Pasal  12  A  ayat  (1)  dan  Pasal  18  A  Peraturan  Pemerintah  tersebut  mengamanatkan  kepada  BPK  RI untuk membuat Peraturan BPK mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan oleh Partai Politik dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK kepada partai politik, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan.
Berbeda dengan PP Nomor 5 Tahun 2009 yang tidak memberikan batasan porsi penggunaan bantuan keuangan  antara  pendidikan  politik  dan  operasional  sekretariat  partai  politik,  PP  Nomor  83  Tahun  1982 memberi  batasan  bahwa  bantuan  keuangan  kepada  partai  politik  yang  digunakan  untuk  melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enampuluh per seratus). Ini bearti bahwa fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat merupakan hal yang  benar-benar  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  amanat  peraturan  pemerintah  tersebut,  sehingga  akan membantu mencerdaskan masyarakat dalam berdemokrasi.
Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tujuan dari partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Pertama, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Kedua,  meningkatkan  partisipasi  politik  dan  inisiatif
5 Heru Nugroho, Pasar Dan Keadilan Sosial ,2001,hlm 88,
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga, meningkatkan kemandirian, kedewasaan,  dan  membangun  karakter  bangsa  dalam  rangka  memelihara  persatuan  dan  kesatuan  bangsa. Dimana pendidikan politik tersebut dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
Pada  tataran  ini  pentingnya  memberikan pendidikan  politik  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat memahami  apa  artinya  berdemokrasi  dan  mengerti  akan  pentingnya  menggunakan  hak  pilih,  pemerintah perlu membuat sanksi yang tegas bagi parpol yang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui  kegiatan-kegiatan  budaya  seminar,  atau  pada  jalur  pendidikan  formal  pada  SLTA  dan  Perguruan Tinggi.

## Tinjauan Umum Demokrasi dan Partai Politik Demokrasi
Secara  etimologi,  demokrasi  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu  “demos”  berarti  rakyat  dan “kratos/kratein”  berarti  pemerintahan  atau  kekuasaan.  Jadi  demokrasi  berarti  kekuasaan  oleh  rakyat  atau government by the people.Menurut Kamus Hukum, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang didasarkan atas  kerakyatan. 6 Sementara  itu  dalam  kamus  Dictionary  Websters  mendefinisikan,  demokrasi  adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan umum yang bebas. 7
Hendry  B.  Mayo  memberikan  pengertian  tentang  sistem  politik  demokratis  adalah  sistem  yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif  oleh  rakyat  dalam  pemilihan  berkala  yang  didasarkan  atas  prinsip  kesamaan  politik  dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. 8
Demokrasi  pertama-tama  merupakan  gagasan  yang  mengandaikan  bahwa  kekuasaan  itu  adalah  dari, oleh dan untuk rakyat.Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang  sebenarnya menentukan dan  memberi  arah  serta  yang  sesungguhnya  menyelenggarakan  kehidupan  kenegaraan.Pada  dasarnya  juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri.Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.
Proklamasi  kemerdekaan  Indonesia  1  Agustus  1945  merupakan  salah  satu  bukti  bahwa  Indonesia adalah negara demokrasi, seperti ditegaskan dalam naskah Proklamasi yaitu “Kami bangsa Indonesia dengan ini  menyatakan  kemerdekaan  Indonesia”.  Namun  benih-benih  kehidupan  berdemokrasi  di  Indonesia  telah ada  hampir  pada  semua  suku,  marga,  kerajaan  di  Nusantara,  hanya  saja  belum  dapat  disebut  pasti  tahun berapa demokrasi mulai berlaku di Indonesia.
Penggunaan  demokrasi  sebagai  prinsip  hidup  bernegara  telah  melahirkan  fiksi  yuridis  bahwa  negara adalah milik masyarakat, dan fiksi yuridis ini melahirkan tolak tarik kepentingan, atau control, tolak tarik ini kemudian  menunjukkan  aspek  lain  yakni  tolak  tarik  antara  negara  dengan  masyarakat  karena  kemudian negara mengalami pertumbuhannya sendiri sehingga lahir konsep negara organis. 9
Rumusan  yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dijadikan sebagai petunjuk yang jelas bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi (berkedaulatan rakyat) yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat  (2)  UUD  1945  bahwa  “Kedaulatan  ada  ditangan  rakyat  yang  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang Dasar”. 10 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  demokrasi  Indonesia  adalah  demokrasi  konstitusionil  seperti dikemukakan oleh Miriam Budiardjo bahwa :
6 J.C.T Simorangkir, Kamus Hukum , Jakarta : Sinar Grafika, 2000,  Hlm. 36
7 La Ode Husen, Negara Hukum, Demokrasi  dan Pemisahan  Kekuasaan , Makassar :  PT.  Umitoha Ukhuwah Grafika, 2009, Hlm.31
8 Ibid , hlm 32
9 Moh.Mahfud  MD, Demokrasi  dan  Konstitusi  Di  Indonesia,  Studi  tentang  Integrasi  Politik  dalam  kehidupan Ketatanegaraan ,  Jakarta : Rineka Cipta, 2000, Hlm.20
10 Amandemen Ketiga UUD 1945
Ciri  khas  dari  demokrasi  konstitusionil  ialah  gagasan  bahwa  pemerintah  yang  demokratis  adalah pemerintah  yang  berbatas  kekuasaannya  dan  tidak  dibenarkan  bertindak  sewenang-wenang  terhadap warga negaranya.Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi. 11
Pada  Hakikatnya  terdapat  tiga  ide  untuk  menetapkan  suatu  sistem  pemerintahan  yang  demokratis, yaitu:
a. Ide  partisipasi,  mengandung  pengertian  rakyat  ikut  serta  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dalam bidang  politik  dan  bidang  pemerintahan  baik  melalui  perwakilan  maupun  secara  langsung,  dengan pernyataan pendapat bail lisan maupun tulisan yang harus dilindungi secara konstitusionil.
b. Ide pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat berarti bahwa pemerintah harus mempertanggunbgjawabkan  semua  tindakannya  kepada  rakyat  (accountability)  sebab  pemerintah melaksanakan fungsinya berdasarkan wewenang yang diberikan oleh rakyat.
c. Ide kesamaan, dalam ini kesamaan dalam demokrasi yang berarti kesamaan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam hukum dan pemerintahan. 12
Dari  uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  dalam  konteks  Indonesia,  demokrasi  mengandung  tiga  arti, pertama,  demokrasi  dikaitkan  dengan  sistem  pemerintahan  dalam  arti  bagaimana  caranya  rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; kedua, demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi oleh budaya,  historis  bangsa  Indonesia  sehingga  muncul  istilah  demokrasi  konstitusional;  dan  ketiga,demokrasi sebagai  solusi  tetantatif  untuk  menyelesaikan  beberapa  persoalan  yang  dihadapi  dalam  rangka penyelenggaraan negara sehingga lahir istilah musyawarah mufakat.

## Partai Politik
Kata  partai  berasal  dari  kata part dalam  bahasa  Latin,  yang  berarti  “bagian”.  Dalam  kamus  bahasa Inggris,  kata  party  berarti  pihak  (misalnya  dalam  suatu  perjanjian),  even  sosial  (pesta),  dan  grup  atau kelompok bersama.Berbeda dengan pengertian kata, partai (party) sebagai istilah umumnya tidak dibedakan oleh  ilmuwan  politik  dari  istilah  partai  politik (political  party). Mereka  mempergunakan  kedua  istilah  ini untuk menunjuk entitas yang sama, yang mereka bedakan dari kelompok kepentingan (interest group) atau kelompok penekan (pressure group) yang tidak menjadi peserta dalam pemilihan umum. 13
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  partai  politik  adalah  suatu  kelompok  yang  terorganisir  yang anggota-anggotanya  mempunyai  orientasi,  nilai-nilai,  dan  cita-cita  yang  sama.  Tujuan  kelompok  ini  ialah untuk  memperoleh  kekuasaan  politik  dan  merebut  kedudukan  politik  dengan  cara  konstitusional  untuk melaksanakan programnya. 14
Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yaitu Partai Politik  adalah  organisasi  yang  bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh  sekelompok  warga  negara  Indonesia secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan  dan  membela kepentingan  politik  anggota,  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Sedangkan definisi partai politik menurut para ilmuwan politik, Carl Friedrich mengatakan bahwa : Sebuah  partai  politik  merupakan  sekelompok  manusia  yang  terorganisir  yang  stabil  dengan  tujuan merebut  atau  mempertahankan  penguasaan  pemerintahan  bagi  pimpinan  partai  dan  berdasarkan penguasaan  ini  akan  memberikan  manfaat  bagi  anggota  partainya,  baik  idealisme  maupun  kekayaan material serta perkembangan lainnya. 15
Sigmund Neumann dalam buku karyanya Modern Political Parties mengemukakan bahwa:
11 La Ode Husen, Op.Cit ,  Hlm.35
12 Ibid , Hlm.36
13 Ahmad Farhan Hamid, Partai Politik Lokal di Aceh , Jakarta : Kemitraan 2011, Hlm. 4
14 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 2013, Hal.404
15 Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Politik , Bandung:Pustaka Reka Cipta 2009, Hal.316
Partai politik merupakan organisasi dari aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan dengan merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. 16
Sedangkan menurut Miriam Budiardjo:
Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan  Negara.  Dimana  partai  politik  adalah  suatu  kelompok  terorganisir  yang  anggota- anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. 17
Dengan  melihat  beberapa  defenisi  diatas,  kiranya  dapat  dipahami  bahwa  partai  politik  merupakan suatu organisasi yang ada dalam suatu negara yang menjalani ideologi tertentu dan dibentuk dengan tujuan khusus yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, baik melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah untuk mendapatkan dukungan umum.
Di  negara  demokrasi  dalam  hal  ini  Indonesia,  partai  politik  dapat  menjalankan  fungsinya  sesuai harkatnya  pada  saat  kelahirannya  yakni  menjadi  wahana  bagi  warga  negara  untuk  berpartisipasi  dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa.
Adapun fungsi partai politik dapat dilihat dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011, yaitu partai politik berfungsi sebagai sarana :
a. Pendidikan  politik  bagi  anggota  dan  masyarakat  luas  agar  menjadi  warga  Negara  Indonesia  yang  sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. Penciptaan  iklim  yang  kondusif  bagi  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  Indonesia  untuk  kesejahteraan masyarakat;
c. Penyerap,  penghimpun,  dan  penyalur  aspirasi  politik  masyarakat  dalam  merumuskan  dan  menetapkan kebijakan Negara;
d. Partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan
e. Rekrutmen  politik  dalam  proses  pengisian  jabatan  politik  melalui  mekanisme  demokrasi  dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Sedangkan menurut Miriam Budiardjo fungsi partai politik terbagi menjadi empat 18 , yaitu :
a. Sarana komunikasi politik. Arus informasi dalam suatu Negara bersifat dua arah artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dan disinilah kedudukan partai politik dalam arus ini sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” dengan “mereka yang diperintah”.
b. Sarana  sosialisasi  politik.  Sosialisasi  politik  merupakan  suatu  cara  untuk  memperkenalkan  nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau dianut oleh suatu Negara, partai, atau organisasi. Proses  dimana  seseorang  memperoleh  pandangan,  orientasi,  dan  nilai-nilai  dari  masyarakat  dimana  ia berada,  prose  situ  juga  mencakup  proses  dimana  masyarakat  mewariskan  norma-norma  dan  nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.
c. Sarana rekrutmen politik. Proses melalui dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
d. Sarana  pengatur  konflik.  Dalam  Negara  demokratis  yang  masyarakatnya  bersifat  terbuka  adanya perbedaan  dan  persaingan  pendapat  sudah  merupakan  hal  yang  wajar.  Tetapi  dalam  masyarakat  yang sangat heterogen sifatnya maka perbedaan pendapat ini, apakah ini berdasarkan perbedaan etnis, status, sosial ekonomi atau agama, mudah sekali mengundang konflik. Pertikaian-pertikaian semacam ini dapat diatasi dengan bantuan partai politik. Sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa, sehingga akibat- akibat  negatifnya  seminimal  mungkin.  Namun  dipihak  lain,  dilihat  seringkali  partai  malahan mempertajam pertentangan yang ada.
Dapat  dipahami  bahwa  pada  level  kenegaraan  partai  politik  bekerja  di  dua  lembaga  negara,  yakni legislatif dan eksekutif. Dimana partai politik dalam negara demokrasi merekrut calon-calon yang tepat yang akan maju dalam proses pemilihan umum. Partai juga berperan dalam seleksi kandidat yang akan diangkat
16 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 2013, Hal.404
17 Ibid , hal 404-405
18 JimlyAsshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013,Hlm. 406-407
sebagai  pejabat  politik  apabila  memperoleh  kemenangan  dalam  pemilihan  atau  ikut  dalam  koalisi  yang memerintah.  Pejabat  publik  yang  diusung  partai  yang  menang,  berwenang  untuk  mengangkat  pejabat  baru dalam kabinet dan posisi penting pengambil kebijakan lainnya dalam pemerintahan.
Sedangkan  secara  umum  pada  level  masyarakat,  partai  politik  mengajak  dan/atau  menerima  orang- orang  menjadi  anggota  partai  dan  mengorganisasikan  mereka  hingga  satuan  pemerintahan  terkecil,  serta membantu kepentingan  masyarakat.Partai politik dalam derajat yang berbeda-beda mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota tersebut untuk menanamkan ideologi partai atau budaya partai, menyampaikan isu atau kebijakan, menerima dan menyampaikan masukan dari anggota dan masyarakat. Dengan begitu penting dalam  sistem  politik  yang  sedang  berlangsung,  maka  sudah  seharusnya  apabila  partai  politik  untuk  selalu berusaha  melaksanakan  fungsifungsinya  dengan  baik,  sehingga  akan  menghasilkan  tujuan  yang  maksimal baik bagi partai politik itu sendiri atau bagi pemerintah dan rakyat.
Adapun tujuan partai politik menurut RamlamSurbakti dapat dibagi tiga, yaitu:
a. Partai Perwakilan Kelompok, artinya partai yang menghimpun sebanyak mungkin kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi di parlemen seperti Barisan Nasional di Malaysia.
b. Partai  pembinaan  bangsa,  artinya  partai  yang  bertujuan  untuk  menjaga  keutuhan  nasional  dan  biasanya menindas  atau  mengesampingkan  kepentingan-kepentingan  sempit,  seperti  Partai  Aksi  Rakyat  di Singapura.
c. Partai Mobilisasi, artinya partai yang berusaha memobilisasi masyarakat kearah pencapaian tujuan-tujuan yang  ditetapkan  oleh  pimpinan  partai,  sedangkan  partisipasi  masyarakat  dan  perwakilan  kelompok cenderung  bersifat  monopolistis  karena  hanya  satu  partai  dalam  masyarakat.  Partai  Komunis  di Negaranegara Komunis merupakan contoh dari partai mobilisasi. 19
Hal tersebutlah yang membedakan partai politik dengan kelompok kepentingan lainnya.Partai politik selalu  memperjuangkan  suatu  kepentingan  dalam  skala  yang  luas  melalui  mekanisme  pemilu,  sedangkan kelompok  penekan  atau  kelompok  kepentingan  hanya  mengejar  kepentingan-kepentingan  sesaat  dalam ruang lingkup yang lebih kecil serta tidak melalui pemilu.
Partai  politik  menggalang  dukungan  warga  negara  yang  berminat  untuk  berpartisipasi  dalam kehidupan  politik.  Sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  partai  politik  terus  menerus  dikonsolidasikan  untuk membangun  solidaritas,  memperkokoh  komitmen  untuk  mewujudkan  cita-citanya.  Sebagai  sebuah organisasi partai politik diharapkan mampu mengartikulasikan mengaggregasikan berbagai kepentingan dan memperjuangkannya  untuk  dikonversikan  menjadi  keputusan  politik  yang  mempungaruhi  berbagai  aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Tujuan  partai  politik  selalu  dicantumkan  dalam  anggaran  dasarnya  sesuai  dengan  Pasal  2  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011. Tujuan tersebut menuangkan apa yang hendak dicapai apa masa yang akan datang  yang  hendak  diwujudkan  bersama.  Tujuan  dijadikan  pedoman  dalam  mengarahkan  kegiatan  partai politik  dan  berbagai  sumbar  legitimasi  keberadaan  partai  politik  serta  menjadi  sumber  motivasi  bagi masyarakat untuk mengidentifikasikan dirinya dengan partai politik yang bersangkutan.Tujuan partai politik berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan para pemimpin partai politik.
Oka Mahendra menjelaskan bahwa:
tujuan  partai  politik  pada  dasarnya  adalah  keadaan  yang  dikehendaki  yang  senantiasa  dikejar  untuk diwujudkan  di  masa  yang  akan  datang.  Partai  politik  tentunya  berupaya  merumuskan  tujuannya sedemikian  rupa  agar  betul-betul  aspiratif,  mungkin  dapat  dicapai  dan  berorientasi  ke  massa  depan yang  lebih  memberi  harapan,  mempunyai  daya  tarik  yang  kuat  untuk  membangun  citra  partai  dan menggalang dukungan yang kuat. 20
Sedangkan di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik dijelaskan bahwa Partai Politik mempunyai tujuan umum dan khusus yaitu :
1. Tujuan umum Partai Politik adalah :
a. mewujudkan  cita-cita  nasional  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pembukaan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
19 Ramlan Surbakti, 1992 , Memahami Ilmu Politik ,  Jakarta,PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Hlm 124.
20 Oka MahendraSoekady, 2004, Prospek Partai Politik Pasca 2004 ,  YayasanPancurSiwah, hlm.99
b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjungjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Tujuan khusus Partai Politik adalah :
a. meningkatkan  partisipasi  politik  anggota  dan  masyarakat  dalam  rangka  penyelenggaraan  kegiatan politik dan pemerintahan;
b. memperjuangkan  cita-cita  partai  politik  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara; dan
c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan khusus partai politik sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang tersebut, pelaksanaan pendidikan politik menjdi suatu hal yang amat penting.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fungsi  Partai  Politik  Dalam  Memberikan  Pendidikan  Politik  Bagi  masyarakat  Dan  Konsekuensi Yuridisnya
Menurut Aristoteles, manusia menjadi makhluk sosial (zoon politikon) , manusia tidak dapat lepas dari kesatuannya, 21 dimana  selama  itu  kita  menemukan  politik.  Berdasarkan  pendapat  diatas  dapat  dikatakan bahwa  setiap  manusia  sebagai  makhluk  sosial  tidak  akan  lepas  dari  kegiatan-kegiatan  politik  seperti bagaimana  kita  menyatukan  perbedaan-perbedaan  dalam  masalah  pelaksanaan  politik.  Pada  tataran  ini  , maka  kesadaran  politik  warga  negara  menjadi  faktor  determinan  dalam  partisipasi  politik  masyarakat, artinya  sebagai  hal  yang  berhubungan  denganpengetahuan  dan  kesadaran  akan  hak  dan  kewajiban  yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran serta kadar seseorang terlibat dalam  proses  partisipasi  politik,  sehingga  tujuan  dari  proses  demokrasi  dalam  sebuah  negara  dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
Henry B Mayo menyatakan bahwa: Demokrasi didasari oleh beberapa nilai yakni:
1. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan pada tingkat yang minimum
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya perbedaan , keanekaragaman ( diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam perbedaan pendapat, kepentingan serta tingkah laku
6. Menjamin tegaknya keadilan. 22
Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa, hasil dari demokrasi adalah selain memilih pemimpin dengan  rentang  waktu  yang  teratur  serta  mampu  mengatasi  segala  perbedaan  yang  lahir  dari  peroses demokrasi itu sendiri, serhingga dapat mewujudkan suatu keadilan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat yang  ada  dalam  sebuah  negara.  Maka  idealnya  demokrasi  ini  disalurkan  melalui proses  pemilu  yang  jujur dan bebas dari tekanan kelompok kekuasaan politik manapun.
Namun  dalam  setiap  Pemilu,  masalah  Golongan  Putih  (Golput)  sering  menjadi  wacana  yang  hangat dan krusial. Meski tidak terlalu signifikan, tetapi ada kecenderungan atau trend peningkatan jumlah Golput dalam setiap pemilihan. Bahkan Golput adalah jumlah terbesar di hampir setiap pemilihan di gelar.Sejatinya Golput adalah fenomena yang alamiah. Hanya saja, tentunya hal ini  harus di batasi   jumlahnya. Di hampir setiap  pemilihan,  jumlah  Golput  akan  di  anggap  sehat  jika  jumlah  Golput  dalam  kitaran  30  persen,  meski banyak pemilihan jumlah Golputnya melampaui titik itu, mencapai kitaran 40 persen.  Hasil survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) merata-ratakan total partisipasi politik rakyat dalam Pilkada sekitar 60 persen atau  dengan  kata  lain  rata-rata  jumlah  Golput  mencapai  40  persen.  Besar  kecilnyadan  maksimal  tidaknya jumlah golput akan sangat tergantung dari upaya yang dilakukan.
21 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara , Jakarta, Bumi Aksara, 2006 , hal. 22
22 Henry B Mayo , sebagaimana dikutip Sirajuddin, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara , Malang, Setara Press, 2015, Hal.
Dari  pengamatan,  hal-hal  lain  yang  menpengaruhi  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu  2014 ialah;  Pertama  karena  masyarakat  belum  terdaftar  dalam  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  enggan  pergi  ke kelurahan  terdekat  dan  melapor  agar  bisa  terdaftar  sebagai  DPT.  Kedua  karena  para  pemilih  yang  sudah mendapat  undangan  untuk  mencoblos  di  daerahnya  mempunyai  urusan  mendadak  diluar  kota  atau  sakit. Ketiga  karena  ada  masyarakat  yang  menilai  bahwa  partai  peserta  pemilu  tidak  ada  yang  bisa  menampung aspirasi  para  masyarakat  dan  caleg,capres  dan  cawapresnya  tidak  sesuai  dengan  kriteria  mereka.  Keempat tingkat  ketidak  percayaan  masyarakat  yang  tinggi  terhadap  pemerintah  sebelumnya  yang  menyebabkan mereka enggan pergi ke TPS untuk memilih. Kelima karena kurangnya kinerja pihak penyelenggara pemilu seperti  KPU  dan  Banwaslu  yang  kurang  meneliti  DPT  di  daerahnya  masing-masing.    Dari  kelima  faktor yang  menyebabkan  golput  pada  tahun  2014,  point  keempat  menjadi  alasan  yang  cukup  bagi  masyarakat untuk  memilih  golput.  mengapa  masyarakat  mulai  tidak  percaya  pada  pemerintah/elite-elite  politik  yang berada  di  MPR/DPR  sana,  disebabkan  dari  banyaknya  pemberitaan-pemberitaan  tentang  skandal  kasus- kasus yang menimpa para elite politik tersebut, korupsi di berbagai kementrian makin menambah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
Sehingga dalam pemilu 2019, diharapkan jumlah Golput dapat menurun secara signifikan, mengingat betapa  berharganya  sebuat  suara  untuk  masa  depan  bangsa  lima  tahun  kedepan.  Oleh  karena  itu,  untuk menumbuhkan  kesadaran  politik  masyarakat,  penting  sekali  bagi  semua  pihak  berpikir  cerdas  dalam menyikapi  kisruh  dan  konflik-konflik  politik  yang  terjadi.  Pada  keadaan  seperti  inilah  sangat  dipahami pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat, agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan dan dapat memberikan kesadaran masyarakat untuk tidak golput.
Partai  politik  yang  merupakan  sarana  bagi  warga  negara  untuk  turut  serta  atau  berpartisipasi  dalam proses pengelolaan negara. Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  mengembangkan  kehidupan  demokrasi berdasarkan  Pancasila  sebagaimana  termaktub  dalam  Pembukaan  UUD  Tahun  1945  dengan  menjunjung tinggi  kedaulatan  rakyat  dan  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  melalui  pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif.
Kantaprawira  Rusadi  menjelaskan  bahwa:  pendidikan  politik  adalah  aktifitas  yang  bertujuan  untuk membentuk  dan  menumbuhkan  orientasi-orientasi  politik  pada  individu.  Pendidikan  politik  yaitu  untuk meningkatkan  pengetahuan  rakyat  agar  mereka  dapat  berpartisipasi  secara  maksimal  dalam  sistem politiknya.  Sesuai  paham  kedaulatan  rakyat  atau  demokrasi,  rakyat  harus  mampu  menjalankan  tugas partisipasi. 23
Menurut  Pasal  1  angka  (4)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011,  pendidikan  politik  adalah  proses pembelajaran  dan  pemahaman  tentang  hak,  kewajibandan  tanggung  jawab  setiap  warga  negara  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Selanjutnya  dalam  Pasal  13  huruf  e  dinyatakan  bahwa:  Partai  politik diwajibkan memberikan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.
Kemudian  dalam  Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tujuan  dari  partai  politik  dalam melakukan  pendidikan  politik  bagi  masyarakat.  Pertama,  meningkatkan  kesadaran  hak  dan  kewajiban masyarakat  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Kedua,  meningkatkan  partisipasi politik  dan  inisiatif  masyarakat  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Ketiga, meningkatkan  kemandirian,  kedewasaan,  dan  membangun  karakter  bangsa  dalam  rangka  memelihara persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Dimana  pendidikan  politik  tersebut  dilaksanakan  untuk  membangun  etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
Selanjutnya  Pasal  34  ayat  (3a)  menjelaskan  bahwa:  dalam  pelaksanaan  pendidikan  politik,  partai politik  mendapatkan  bantuan  keuangan  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang  mendapatkan  kursi  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  yang
23 Kantaprawira Rusadi, 2004. Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi, Sinar Baru Algensindo, Bandung. Hlm. 55
penghitungannya  berdasarakan  jumlah  perolehan  suara.  Bantuan  keuangan  tersebut  diprioritaskan  untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud ayat (3a) tersebut berkaitan dengan kegiatan :
a. Pendalaman  mengenai  empat  pilar  berbangsa  dan  bernegara,  yaitu  Pancasila,  UUD  1945,  Bhineka tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik , dan
c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
Dalam  pelaksanaannya  maka  partai  politik  menerima  bantuan  anggaran  baik  dari  APBN  ataupun APBD,  sebagaimana  dalam  Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan  Keuangan  Kepada Partai Politik, dinyatakan bahwa:
(1) Bantuan  Keuangan  kepada  partai  politik  diprioritaskan  untuk  melaksanakan  pendidikan  politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  fungsi  partai  politik  dalam  pelaksanaan  pendidikan  politik  ini, memiliki  norma  hukum  yang  jelas,  dan  telah  diatur  melalui  berbagai  instrument  hukum  berupa  Undang- Undang,  Peraturan  Pemerintah  dan  Instruksi  Menteri.  Sebenarnya  tidak  ada  lagi  alasan  bagi  partai  politik untuk mengabaikan fungsi tersebut. Karena melihat pada kenyataan yang terjadi dilapangan fungsi ini sama sekali  diabaikan  oleh  rata-rata  elit  politik  yang  tergabung  dalam  partai  politik  yang  ada  saat  ini.  Sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya proses politik dalam menentukan pemegang kekuasaan negara sarat dengan konflik dan kecurangan dalam berpolitik.
Pentingnya  pendidikan  politik  ini,  harus  juga  ditentukan  dalam  sebuah  mekanisme  program pendidikan politik ialah tata cara atau teknik penanaman atau pembentukan nilai-nilai politik yang telah ada dalam  dirinya.  Mekanisme  dalam  implementai  kebijakan  pendidikan  politik  biasanya  dibuat  standart operation prosedur (SOP), SOP nantinya menjadi pedoman bagi pelaksana program dalam bertindak . Agar dalam pelaksanaan kebijakan program pendidikan politik dari tujuan dan sasaran kebijakan.
Berdasarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  12  Tahun  1982  tentang    Pendidikan  Politik  bagi  Generasi Muda terdapat 3 mekanisme: Pertama, merupakan yang paling rendah dan lebih mudah untuk dicapai, yaitu dengan pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan yang berhubungan dengan kesadaran politik. dalam istilah lain  sering  disebut  cognitif  morality.  Kedua,  berhubungan  dengan  masalah  sikap  (afektif).  Pada  tahap  ini memerlukan  lebih  banyak  usaha  dan  pematangan.  Sedangkan  tahap terakhir  berhubungan  dengan  masalah perilaku atau tindakanyang dilakukan setelah seseorang mendapatkan pendidikan politik. 24
Bentuk pendidikan politik menurut Rusadi Kartaprawira 25 dapat diselenggarakan antara lain melalui: 1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun iniformal.
Pentingnya pendidikan politik ini juga di muat dalam Undang-UndangNomor 2 Tahun 2011, tentang partai politik, pasal 31 dikemukan partai politik melakukan pendidikan politik :
1. Partai  politik  melakukan  pendidikan  politik  bagi  masyarakat  sesuai  dengan  ruang  lingkup tanggungjawabnya dengan mempengaruhi keadilan dan kesejahteraan gender dengan tujuan antara lain:
a. Meningkatkan  kesadaran  hak  dan  kewajiban  masyarakat  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara;
b. Meningkatkan  partisipasi  politk  dan  inisiatif  masyarakat  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara; dan
24 Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda
25 Kartaprawira Rusadi, Op.Cit , hal. 56
c. Meningkatkan  kemandirian,  kedewasaan  dan  membangun  karakter  bangsa  dalam  rangka  memilihara persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Pendidikan  politik  sebagaimana  dimaksudkan  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  untuk  membangun  etika  dan budaya politik sesuai dengan pancasila.
Selanjutnya  Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36  Tahun  2010,  Tentang  Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dinyatakan dalam Pasal 6 bahwa:
Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dapat diberikan terhadap kegiatan, antara lain: a. seminar dan lokakarya;
b. sosialisasi dan  diseminasi peraturan perundang-undangan;
c. asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis;
d. pagelaran seni dan budaya;
e. jambore, perkemahan, napak tilas; dan
f. berbagai  macam  perlombaan  seperti  pidato,  jalan  sehat,  cerdas  tangkas,  karya  tulis  ilmiah,  film dokumenter, dan cipta lagu.
Berikutnya dalam Pasal 7 menyatakan bahwa:
(1) Kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi:
a. partai politik;
b. partai politik lokal;
c. organisasi kemasyarakatan;
d. lembaga nirlaba lainnya; dan
e. lembaga atau instansi vertikal di daerah.
Dapat disimpulkan bahwa, Partai politik yang merupakan salah satu subjek dari pendidikan politik, hal ini  terkait  fungsi  dari  partai  politik  itu  sendiri  menurut  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 Tentang  Partai  Politik,  yang  mana  partai  politik    sebagai  sarana  pendidikan  politik  bagi  anggota  dan masyarakat  luas  agar  menjadi  warga  negara  Indonesia  yang  sadar  akan  hak  dan  kewajibannya  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.Seperti  yang  di  sebutkan  dalam  pasal  1  ayat  (4)  UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa pendidikan politik merupakan proses pembelajaran  dan  pemahaman  tentang  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  setiap  warga  Negara  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut  pasal tersebut  jelas  dikatakan  bahwa  partai  politik  memiliki  fungsi  memberikan  pendidikan politik kepada setiap warga Negara dan seiap warga Negara juga berhak menerima pendidikan itu. Misalnya pendidikan  politik  yang  diberikan  oleh  partai  politik  kepada  masyarakat,  disini  partai  politik  memberikan pendidikan politik secara berkala kepada masyarakat. Dengan adanya pendidikan politik yang diberikan oleh partai  politik,  maka  masyarakat  mulai  memahami  apa  itu  politik  dan  pendidikan  politik.  Dengan  adanya pendidikan politik yang diberikan, maka masyarakat juga akan dapat memberikan partisipasi yang tepatbagi negaranya, seperti berpartisipasi dalam memberikan suara pada pemilihan umum.
Maka,  dalam  rangka  penguatan  kelembagaan  partai  politik  sebagai  sarana  pendidikan  politik  bagi anggota  dan  masyarakat  luas  agar  menjadi  warga  negara  Indonesia  yang  sadar  akan  hak,  kewajiban  dan tanggung  jawabnya  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  maka  bantuan  keuangan kepada  partai  politik  sebagaimana  yang  dimaksud  diatas  dialokasikan  sebagai  dana  penunjang  kegiatan partai  politik  untuk  pelaksanaan  pendidikan  politik  dan  operasional  sekretariat  Partai  Politik.  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009  yang  tidak  memberikan  batasan  porsi  penggunaan  bantuan keuangan  antara  pendidikan  politik  dan  operasional  sekretariat  partai  politik,  Namun  PP  Nomor  83  Tahun 1982 memberi batasan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik yang  digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enampuluh per seratus).
Dengan  adanya  perubahan  terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009,  yang  selanjutnya dengan  ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Bantuan  Keuangan  Kepada Partai Politik,  dimana didalamnya diatur  pula bahwa partai politik juga harus memprioritaskan pendidikan politik dari bantuan yang telah diberikan.  Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik Menjelaskan Bahwa:

## Pasal 9 :
(1) Bantuan  keuangan  kepada  Partai  Politik  diprioritaskan  untuk  melaksanakan  pendidikan  politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
(2) Selain  digunakan  untuk  melaksanakan  pendidikan  politik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), bantuan  keuangan  kepada  Partai  Politik  juga  digunakan  untuk  operasional  sekretariat  Partai Politik.
Pasal 10 :
(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan:
a. peningkatan  kesadaran  hak  dan  kewajiban  masyarakat  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. peningkatan  partisipasi  politik  dan  inisiatif  masyarakat  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
c. peningkatan  kemandirian,  kedewasaan,  dan  membangun  karakter  bangsa  dalam  rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2) Kegiatan  pendidikan  politik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
Kemudian dalam  Pasal 12 A ayat (1) dan Pasal 18 A Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan    untuk  membuat  Peraturan  BPK  mengenai  Tata  Cara  Penyampaian Laporan oleh Partai Politik dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK kepada partai politik, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan. Sehingga konsekuansi yuridis dari partai yang mendapatkan bantuan keuangan , diatur dalam :
Pasal 12
(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.
(2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib  melaksanakan  pembukuan  dan  memelihara  bukti  penerimaan  dan  pengeluaran  atas  dana bantuan keuangan.
Pasal 13
Partai  Politik  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  penerimaan  dan  pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 14
(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada:
a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
b. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan
c. bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 15
Laporan  pertanggungjawaban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  terbuka  untuk  diketahui masyarakat.
Pasal 16
Partai  Politik  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  dikenai  sanksi administratif  berupa  penghentian  bantuan  keuangan  APBN/APBD  sampai  laporan  diterima  oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.
Jadi konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat oleh partai politik secara  umum  yaitu  partai  poltik  yang  menerima  bantuan  keuangan  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Daerah    yang  digunakan  sebagai  dana  penunjang  pendidikan  politik  bagi kader  dan  anggota  partai  politik  dan  operasional  sekretariat  partai  poltik  diwajibkan  untuk  menyampaikan
laporan  pertanggungjawaban  bantuan  keuangan  tersebut  kepada  Pemerintahsetelah  diperiksa  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan Negara.
Dan  bagi  partai  poltik  yang  tidak  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  tersebut  akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan  yang bersumber dari  APBN  /  APBD sampai laporan pertanggungjawaban tersebut diterima oleh Pemerintah.

## SIMPULAN
Dari  hasil  analisa  yang  dipaparkan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  Partai  politik    memiliki fungsi dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat, sehingga dapat membantu masyarakat yang  cerdas  dalam  partisipatif  politik,  yang  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  dan  penting  terhadap keberlangsungan  kekuasaan  pemerintahan  lima  tahun  kedepan.  Adapun  konsekuensi  yuridis  terhadap pelaksanaan  pendidikan  politik  bagi  masyarakat  oleh  partai  politik  secara  umum  yaitu  partai  poltik  yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara/Daerah  yang digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi kader dan anggota partai politik dan operasional sekretariat  partai  poltik  diwajibkan  untuk  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  bantuan  keuangan tersebut kepada Pemerintahsetelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Bari Azed, Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, Jakarta, 2013.
Ahmad Farhan Hamid, Partai Politik Lokal di Aceh , Jakarta : Kemitraan 2011. Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Politik , Bandung:Pustaka Reka Cipta 2009.
Heru Nugroho, Pasar Dan Keadilan Sosial ,2001.
J.C.T Simorangkir, Kamus Hukum , Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
La  Ode  Husen, Negara  Hukum,  Demokrasi  dan  Pemisahan  Kekuasaan ,  Makassar  :  PT.  Umitoha Ukhuwah Grafika, 2009. Moh.Mahfud  MD, Demokrasi  dan  Konstitusi  Di  Indonesia,  Studi  tentang  Integrasi  Politik  dalam kehidupan Ketatanegaraan ,  Jakarta : Rineka Cipta, 2000,. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 2013. JimlyAsshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013. Ramlan Surbakti, 1992 , Memahami Ilmu Politik ,  Jakarta,PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia. Oka MahendraSoekady, 2004, Prospek Partai Politik Pasca 2004 ,  YayasanPancurSiwah. Abu Daud Busroh, Ilmu Negara , Jakarta, Bumi Aksara, 2006.
Henry B Mayo , sebagaimana dikutip Sirajuddin, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara , Malang, Setara Press, 2015.
Kantaprawira Rusadi, 2004. Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda