## MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GURU DI MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) MARDHATILLAH KOTA SUBULUSSALAM
Agus Suryadi, Refi Syahputra, Syafaruddin, Makmur Syukri
Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Agussuryadi7@gmail.com
RINGKASAN - Pengembangan diri  manusia  menjadi  sosok  berilmu  sebagai  obor atau  pelita    moderasi    beragama    di    era    media    baru    4.0.    Moderasi    tidak    dapat dilepaskan   dari maslahat bersama.   Sedangkan   untuk   mewujudkan maslahat bersama  maka  menjadi  suatu  prasyarat  utama  manusia  dalam  penguasaan ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Demikian  pula,  dalam  menciptakan  kebersamaan tersebut,  idealnya  seorang  menejer  (kepala  sekolah)  mendelegasikan  sebagian tanggung jawab kepada bawahan yang mampu dan bersedia mengembannya. Dengan cara tersebut, selain upaya mewujudkan maslahat bersama, juga secara individu para anggota  merasa  dipercaya  dan  diberdayakan.  Adapun  tujuan  yang  ingin  di  capai dalam  penelitian  ini  adalah:  1)Untuk  mengetahui  penerapan  model  kebijakan pengembangan  guru  Madrasah  Aliyah  Swasta  (MAS)  Mardhatillah  Kota Subulussalam,  2)Untuk  mengetahui  keunggulan  dan  penerapan  kelemahan pengembangan  guru  Madrasah  Aliyah  Swasta  (MAS)  Mardhatillah  Kota Subulussalam. Penerapan model  kebijakan pengembangan guru di  Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Mardhatillah Kota Subulussalam selalu diupayakan untuk  dijalankan semaksimal mungkin

## Kata Kunci: Pengembangan diri, Model, Kebijakan

## PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang saling memerlukan antara yang  satu  dengan  yang  lainnya  dalam  menjalani  suatu  kehidupan  karena  sifat ketergantungan, saling membutuhkan telah ada pada manusia dari  mulai  sejak lahir. Dengan  habitat  ketergantungan  sesama  tersebut,  dalam  membenahi  suatu  urusan, baik  urusan  personal  atau  institusional  perlu  kesinergian  bersama,  berkolaborasi untuk membenahi segala persoalan yang ada.
Masalah  pendidikan  merupakan  persoalan  yang  sangat  penting  bagi  semua umat.  Pendidikan  selalu  menjadi  tumpuan  harapan  untuk  mengembangkan  individu dan  masyarakat.  Untuk  itu,  perlu  adanya  peningkatan  mutu  pendidikan  terutama pendidik.  Hal  ini  karena  pendidik  menempati  posisi  yang  sangat  berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik untuk mendapatkan eksistensi fitrahnya.
Selaras  dengan  konsep  di  atas  Syafaruddin  (2021:31),  menjelaskan memperbaiki  pendidikan  diperlukan  keterlibatan  semua  pihak.  Karena  perbaikan pendidikan bukan tanggung jawab menteri pendidikan saja atau dirjen, rektor, dekan dan  kepala  sekolah  semata.  Semua  yang  peduli  nasib  bangsa  di  masa  depan  harus merasa  terpanggil  untuk  membenahi  benang  kusut  yang  melilit  dalam  sistem pendidikan nasional. Semua pihak yang terkait dengan kebijakan dan operasionalisasi pendidikan bertanggung jawab untuk membenahi pendidikan nasional. Semua pihak yang  terkait  dengan  kebijakan  dan  operasionalisasi  pendidikan  bertanggung  jawab membenahi  pendidikan  nasional.  Para  birokrat,  teknokrat,  dan  politikus  harus memiliki  visi  yang  sama  dan  kepedulian  menetapkan  kebijakan  perbaikan pendidikan.
Bangsa Indonesia sampai saat ini mulai menyadari berbagai kelemahan masa lalu.  Kita  tengah  disiapkan  upaya  reformasi  pendidikan  nasional  untuk  mengubah kinerja pelaksana pendidikan selama ini. Oleh sebab itu pengambilan kebijakan perlu memperbaiki  kerusakan,  kejahatan,  korupsi,  atau  kerusakan  akhlak  dari  peraktek pengelolaan pendidikan nasional.
Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan nonformal kebijakan  yang  strategis  dalam  rangka  membenahi  persoalan  pembinaan  dan pengembangan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  nonformal. Pengembangan  guru sebagai  profesi,  merupakan  kebijakan  yang  strategis  dalam  rangka  membenahi persoalan  guru  secara  mendasar.  Sebagai  tenaga  profesional,  guru  harus  memiliki sertifikat profesi dari hasil uji kompetensi. Sesuai dengan usaha dan prestasinya, guru akan memperoleh imbal jasa, insentif, dan penghargaan, atau sebaliknya,  disinsentif atas  tidak  terpenuhinya  standar  profesi  oleh  seorang  guru.  Pendidikan  profesi  guru dan  sistem  sertifikasi  profesi  pendidik  akan  dikembangkan  baik  untuk  calon  guru ( pre  service )  maupun  untuk  guru  yang  sudah  bekerja  ( in  service ).  Standar  profesi guru akan dikembangkan sebagai dasar bagi penilaian kinerja  guru  yang dilakukan secara  berkelanjutan  atas  dasar  kinerjanya  baik  pada  tingkat  kelas  maupun  satuan pendidikan.
Fenomena  yang  diungkapkan  di  atas,  menunjukkan  adanya  kesenjangan  yaitu ketidaksesuaian  antara  harapan  dengan  kenyataan.  Untuk  itu,  penulis  merasa  sangat
penting melakukan penelitian, guna memperoleh informasi lebih dalam mengenai hal tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka masalah  penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut:  1)Bagaimana  penerapan model kebijakan pengembangan guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Mardhatillah Kota  Subulussalam,  dan  2)  Apa  keunggulan  dan  kelemahan  penerapan pengembangan  guru  Madrasah  Aliyah  Swasta  (MAS)  Mardhatillah  Kota Subulussalam. Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  1)  Untuk  mengetahui  penerapan  model  kebijakan  pengembangan  guru Madrasah  Aliyah  Swasta  (MAS)  Mardhatillah  Kota  Subulussalam,  2)  Untuk mengetahui  keunggulan  dan  penerapan  kelemahan  pengembangan  guru  Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Mardhatillah Kota Subulussalam.

## KAJIAN TEORI
Kebijakan  merupakan  hasil  pemikiran  dari  aktivitas  formal  yang diselenggarakan  oleh  lembaga  (pemerintah)  maupun  swasta  dengan  maksud mempermudah jalannya program kegiatan sehingga akan mencapai ujuan yang telah ditetapkan.  Lebih  rinci  di  jeaskan  Risnawan,  kebijakan  merupakan  aktivitas  politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi.
Kebijakan merupakan keputusan yang telah ditetapkan atau standing decision yang  memiliki karakteristik tertentu seperti konsistensi sikap dan keberulangan bagi subyek  dan  obyeknya.  Sementara  kebijakan  pendidikan  dapat  dimaknai  sebagai kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk  mengatur  pendidikan  di negaranya.Yang  pasti,  kebijakan  apapun  itu,  selalu  diwujudkan  dalam  bentuk keputusan  yang menekankan  pada  implementasi  tindakan,  terlepas  dari  tindakan tersebut pada akhirnya dilakukan atau tidak.
Kebijakan pendidikan dapat dimaknai sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah  untuk  mengatur  pendidikan  di  negaranya.  Kebijakan  apapun  itu,  selalu diwujudkan dalam  bentuk keputusan  yang menekankan pada implementasi  tindakan, terlepas  dari  tindakan  tersebut  pada  akhirnya  dilakukan  atau  tidak.  Dapat  dipahami kebijakan  pendidikan  merupakan  keseluruhan  proses  dan  hasil  perumusan  langkah- langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi,misi pendidikan dalam rangka
untuk  mewujudkan  tercapainya  tujuan  pendidikan  dalam  suatu  masyarakat  untuk suatu kurun waktu tertentu.
Merangkum  dari  beberapa  definisi  pendapat  ahli  di  atas,  bahwa  pengertian dari  kebijakan  pendidikan,  merupakan  hasil  ijtihad  para  pemangku  kebijakan  yang ditorehkan  dalam  regulasi  dalam  merumuskan  langkah  strategi  pendidikan  sehingga lembaga  pendidikan  lebih  mudah  mengaktualisasikan  visi  misi  untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kebijakan-kebijakan  yang  dilahirkan  oleh  madrasah  perlu  diarahkan  ke dalam satu kekuatan yang utuh antara Kemendiknas dan Kementerian Agama. Hal ini akan  memperkuat  keberadaan  madrasah  dalam  posisinya  sebagai  bagian  dari pendidikan  nasional  yang  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas. Keberhasilan  penataan  dan  pengembangan  pengelolaan  madrasah  ke  arah peningkatan  mutu  madrasah  memiliki  implikasi-implikasi  yang  harus  diperhatikan, baik implikasi teoritis maupun implikasi teknis.
Adapun  implikasi  teoritis  yang  dirasakan  perlu  diperhatikan  adalah:  (1) dalam  analisis  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  dalam  kelembagaan madrasah  secara  khusus  perlu  memperhatikan  kajian  tentang  budaya,  terutama menyangkut ‚historikal kelembagaan, (2) formulasi strategi pengembangan madrasah tidak  bisa  lepas  dari  komponen  ‚aturan  agama  yang  merupakan  bagian  dari kehidupan  madrasah,  (3)  struktur  program  strategis.  Peningkatan  mutu  madrasah harus  dikemas  ke  dalam  mutu  kehidupan  yang  melekat  pada  pola-pola  kehidupan orang-orang  yang  ada  di  dalamnya  dengan  dasar  kehidupan  keagamaan,  (4) implementasi strategi dan proses pengawasan mengedepankan kompleksitas interaksi manusia dalam tatanan kebernilaian hidup dalam kerangka nilai agama yang menjadi panduan.
Berbagai model pengembangan guru yang dikemukakan oleh para ahli di atas ternyata memiliki banyak persamaan. Oleh karena itu beberapa implementasi model- model  pengembangan  guru  tersebut  memungkinkan  guru  dapat  memilih  model tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Berdasarkan  rangkaian  dari  model  perencanaan  pengajaran  PSSI,  maka sebenarnya  dapat  diringkaskan  ,  langkah-langkah  dari  kegeiatan  dalam  PSSI,  yaitu: (1)  menetapkan  tujuan  pengajaran  khusus,  (2)  menetapkan  bahan  pelajaran/pokok
bahasan,  (3)  menetapkan  metode/alat  pelajaran,  (4)  menetapkan  alat  evaluasi,  (5) menetapkan sumber bahan pelajaran.
Demikian enam langkah yang ditawarkan Guru Besar UIN Sumatera Utaara, sebagai  guru  yang  mengikuti  arus  perkembangan  dituntut  mampu,  mengembangkan profesionalitas  diantaranya  dengan  menggunakan  model  PPP  tersebut.  Tujuan akhirnya  adalah  meningkatkan  mutu  pendidiakan  melalui  model  pengajaran  yang secara kontiniuitas untuk dijalankan para dewan guru.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  kualitatif  dan pendekatannya kualitatif naturalistik, yaitu jenis penelitian yang mengkaji data yang dapat menggambarkan realita sosial yang kompleks dan konkrit. Penelitian kualitatif adalah  data  yang  terkumpul  berbentuk  kata-kata,  gambar  dan  bukan  angka-angka. Metode  penelitian  kualitatif  sering  disebut  metode  penelitian  naturalistik  karena penelitiannya dilakukan  pada kondisi  yang  alamiah. Penelitian dilakukan, Madrasah Aliyah  Swasta  (MAS)  Mardhatillah,  Jalan.  Negara  Subulussalam  –  Teuku  Umar, Kode  Pos  24782.  Kecamatan  Simpang  Kiri  Kora  Subulussalam  Provinsi  Aceh. Pengorganisasian  dan  pengelolaan  data  tersebut  bertujuan  menemukan  tema  dan konsepsi  kerja  yang  akan  diangkat  menjadi  teori  substantif.  Setelah  data  yang diperlukan  terkumpul  dengan  menggunakan  beberapa  teknik  pengumpulan  data, selanjutnya penulis melakukan pengolahan/analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepala madrasah menyadari bahwa penerapan model kebijakan secara umum yang  dilakuakan  di  madarsah  masih  sangat-sangat  terbatas  khususnya  untuk pengembangan  guru.  Kebijakan  untuk  kalangan  internal  madarash,  hanya  sebatas peraturan  atau  tatatertib  siswa  maupaun  guru  yang  ada  di  madrasah  sebagai  bentuk motivasi dari yaysan dengan pemberian reward bagi guru maupun siswa untuk lebih semangat  menjalankan  proses  belajar  mengajar.  Khususnya  progam  tahfidz  yang menjadi unggulan madrasah itu lebih diperhatiakan pihak yayasan.
Selaku  kepala  madrasah  melakukan  sesuatu  dengan  cara  untuk,  memotivasi dan  mendayagunakan  sumberdaya  personil.  Hal  yang  dikaitkan  dengan  diri pemimpin adalah apakah menjadi pemimpin efektif atau pemimpin yang baik. Hal ini
terkait  apabila  pemimpin  mampu  mengarahkan,  mendorong,  menginspirasi  orang- orang melakukan tindakan yang bernilai masa depan, berubah kepada yang lebih baik dengan mencapai tujuan sebagai aman nilai visi dan misi sustu lembaga pendidikan.
Demikian  hal  nya  yang  dilakukan  kepala  madarasah,  tetap  berupaya  yang terbaik untuk para dewan guru di madarasah. Mengenai masalah program pemerintah yang jasa guru pengajar calon siswa tersebut kurang sesuai dengan yang diharapkan dewan  guru,  selaku  pimpinan  berusahan  mengambil  solusi,  minimal  menjembatani antara guru dengan yayasan sebagai penentu dan penerima program dari pemerintah
Setelah  mengmpulkan  bebearapa  hasil  wawancara  dengan  dukungan dokumentasi  yang  peneliti  lakukan  di  madrasah  tersebut,  rata-rata  informan menyebutkan  bahwa  madarasah  Mardhatillah,  dalam  hal  membuat  suatu  kebijakan pengembangan  guru,  khususnya  selama  kepala  madarah  yang  sekarang  ini,  belum pernah  dilakukan.  Demikain  adanya,  kegiatan  dan  cara  mengajar  selama  ini  masih sebatas  ritinitas  sebagaimana  biasanya.  Alhasil,  keunggulan  maupun  kelemahan dalam  penerapan  pengembangan  guru,  masing-masing  informan  belum  bisa menjawab sebagaimana pertanyaan peneliti.
Kendati  demikian,  para  informan  menyebutkan  bahwa,  selama  ini  pelatihan guru yang diadakan pemerintah daerah, atau pemerintah vertikal Kementerian Agama (kemenag)  sebagai  naungan  madrash,  sekali-kali  mengundang  pihak  madarsah semacam  seminar  pendidikan,  tetapi  tidak  menyangkut  prihal  pengembangan  guru, yang bisa diterapkan atau di beri suatu panduan dari kegiatan tersebut. Terlebih-lebih masa  pandemi  covid-19  yang  baru  saja  berlalu,  nyaris  pelatihan  guru  di  luar  Kota Subulussalam belum pernah dilakukan para guru di madrasah tersebut.
Sementara  makna  dari  kata  pengembangan  adalah  suatu  kegiatan  untuk menghasilkan  rancangan  atau  produk  untuk  memecahkan  masalah-masalah  yang terjadi  dan  aktual.  Selaras  dengan  konsep  tersebut  Hambli  menyebutkan  bahwa pengembangan  merupakan  proses  kegiatan  berupa  pembuatan  rancangan  untuk melakukan pendalaman dan perluasan terhadap suatu aktivitas budaya sebagai upaya memecahakan masalah yang dihadapi guna mencapai hasil yang maksimal.
Sejalan  dengan  konsep  di  atas  selama  ini,  pengembangan  guru  dalam memecahkan  masalah  di  lingkungan  madrasah  dengan  kepala  madrasah  berupaya selalu  berkoordinasi  dengan  yayasan  untuk  melakukan  pendalaman  mengambil
solusi.  Seperti  halnya  dengan  masalah  yang  dialami  oleh  dewan  guru  di  madrasah terhadap  pembentukan  calon  siswa  melanjutkan  tingkat  pendidikan  (SMP)  untuk mampu  membaca  Alquran,  hal  ini  juga  kepala  sekolah  meintai  petunjuk  dan  saran kepada pemimpin yaysan.
Martinis  mengutip  pendapat  Dye,  bahwa  ada  sembilan  model  perumusan kebijakan, yaitu; 1) model kelembagaan, 2) model proses, 3) model teori kelompok, 4) model teori elit, 5) model teori rasionalisme, 6) model inkrementalis (keterbatasan dengan  modifikasi  kebijakan  sebelumnya),  7)  model  pengamatan  terpadu,  8)  model demokratis, 9) strategis.
Merujuk  dari  teori  di  atas,  dengan  mempararelkan  beberapa  jawaban  dari hasil  wawancara  peneliti  dengan  kepala  madrasah  dan  beberapa  guru  di  lapangan. Memberikan  indikasi  bahwa  menghasilakan  spektrum  yang  serupa.  Demikian adanya, karena setiap keputusan dalam madrasah akan melibatkan lembaga yayasan, kemudian  berproses  menurut  hasil  kesepakatan  bersama,  selanjutnya  dikerjakan melalui  kerja  kelompok  maupun  individu,  dari  hasil  koordinsi  tersebut.  Kemudian agar supaya apa yang menjadi kesepakatan bisa berjalan sesuai harapan didiskusikan kembali  secara  bersama-sama  untuk  menciptakan  sub  kerja  masing-masing  guru, selanjutnya  diambil  beberapa  alternatif  sebagai  kajian  strategis  untuk  memperoleh hasil yang maksimal.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  melalui  wawancara  dan observasi  serta  studi  dokumentasi,  terhadap  penerapan  model  kebijakan pengembangan  guru  di  Madrasah  Aliyah  Swasta  (MAS)  Mardhatillah  Kota Subulussalam,  dapat disimpulkan bahwa:
1. Kepala  madrasah  telah  melakukan  tugas  pkok  fungsinya  (tufoksi)  sebagai kepala  madrasah,  yaitu  menjalankan  kebijakan  yang  bersumber  dari pemerintah, maupun kebijkan intruksi dari yayasan
2. Kepala madrasah selalu berkkordinasi dengan pihak yayasan terhadap apapun perkembangan  di  madarsah  baik  datangnya  dari  Pemerintah  daearh  maupun dari hasil rapat kesepakatan para dewan guru
3. Terkait  kebijakan  pengembangan  guru  madrasah,  seperti  memberi  motivasi bagi  guru  dalam  menjalankan  tugas  mengajarnya,  seluruh  jajaran  madrasah
memiliki  pemahaman yang sama, yang artinya bahwa, guru yang berprestasi dalam memajukan madrasah akan mendapat reward yang sama
4. Kebijakan  yang  datang  dari  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  Kementerian Agama khususnya, selalu diupayakan untuk dijalankan semaksimal mungkin
5. Seluruh  jajaran  yang  ada  di  madrasah  selalu  berkordinasi  dan  berkoordinasi mengatasi  masalah  atau  memberi  dukungan  setip  langkah  kebijakan  baik internal madrasah maupun yang datangnya dari eksternal

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, Abu, 2017. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta, 2017
Ariyani,  Y.  D.,  &  Wangit,  M.  N.  2016.  Pengembangan  Bahan  Ajar  Tematik- Integratif  Berbasis  Nilai  Karakter  Peduli  Lingkungan  dan  Tanggung  Jawab. Jurnal Pendidikan Karakter , 6 (1), 116–129.
Asnawan. Relevansi  Kebijakan  dalam  Peningkatan  Mutu Pendidikan  Agama  Islam . Tafhim Al-‘Ilmi, Februari 2020. 225 –  239. ( Provided by Portal  Jurnal  Online Kopertais Wilyah IV (EKIV) - Cluster MADURA)
Bogdan  dan  Biklen,  2006. Metodologi  Penelitian  Kualitati ,  ed.  Lexy  J.  Moleong. Bandung: Remaja Rosdakarya.
B.  Sinaga,  B.  2008. Paradigma  Lama  Kontra  Paradigma  Baru  Pembelajaran  Di Sekolah . Jurnal Generasi Kampus, 1 (2), 1–13. Departemen  Agama  RI.  2004. Madrasah  Aliyah  Kejuruan,  Arah  dan  Prospek Pengembangan. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Fatkuroji  F. Implementasi  Kebijakan  PembelajaranTerpadu  dan  Minat  Pelanggan Pendidikan. Tarbawi. Jurnal Keilmaun Manajemn Pendidikan, 2 (2), 28-40. Fadiyah  Elwijaya  dkk.  2021. Konsep  Dasar  Kebijakan  Pendidikan .  Jurnal  Riset Tindakan Indonesia (JRTI). Vol 6, No. 1., p.p. 67-71.
Halim,   Abdul,   Soebahar.  2013. Kebijakan  Pendidikan  Islam  Dari  Ordonansi Guru  Sampai  Uu Sisdiknas. Jakarta: PT Rajagrafindo persada. Hambali, Muh. Hambali & Mu’allimin, 2020. Manajemen Pendidikan Kontemporer. Strategi  pengelolaan  dan  Pemasaran  Pendidikan  Islam  di  Era  Industri  4,0 . Yogyakarta: IRCiSod,
Irfandi, 2015. Pengembangan Model Latihan Sepak Bola. Studi penelitian Para Atlet Banda Aceh. Yogyakarta: Deepublish.
Junaid  H. Sumber  Azas  dan  Landasan  Pendidikan  (Kajian  Fungsionalisasi  Secara Makro  dan  Mikro  Terhadap  Rumusan  Kebijakan  Pendidikan  Nasional. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 7 (2), 84-102.
Khilifah,  Emmi,  Harahap.  2016. Manajemen  Otonomi  Pendidikan  Di  Indonesia , (Dosen STAI Ma’arif Jambi. Dosen Luar Biasa Sultan Thaha Saifuddin Jambi) Jurnal Ri’yah, Vol, 01, No 02 Juli-Desember.
Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016.
Masyfu,  Jiddy. Kebijakan  Pemerintah  dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidik Pendidikan Agama Islam . Artikel Email : Jiddymasyfu@ymail.com. Mesiono,  2011. Manajemen  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusi ,    Paparan Makalah, Tanggal 20 Desember.
Muliadi.  2017.  “Kompetensi  Profesional  Guru  Sma  Harapan  Bangsa  Kuala Kabupaten Langkat” Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
Nugroho, Riant. 2013. Nugroho. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Majelis Pendidikan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2009  tentangSusunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Majelis Pendidikan Daerah.
Ridwan Sitimorang, di Harian Waspada, 7 Maret 2022.
Risnawan  W. Peran  dan  Funsi  Infrastruktur  Politik  dalam  Membebtuk  Kebijakan Bantuan  Publik.  Dinamka  jurnal  ilmiah  Ilmu  Administrasi  Negara 4  (3).  511- 518.
Rizki, M. Syahputra, dkk. 2021. Manajemen Pendidikan Islam, Analisis Kajian Teor- Teori Kekinian . Pusdikra Mitra Jaya.
Samsul,  Nizar,  2007. Sejarah  Pendidikan  Islam. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group,
Sudaryono,  2014. Educational  Research  Methodology .  Jakarta:  Lentera  Ilmu Cendekia,
Sugiono,  2007 Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Susmaini  &  Muhammad  Rifa’I,  2007. Teori  Manajemen. Bandung:  Citaputaka Media.
Syahputra,  Refi  Syahputra.  2013  “Implementasi  Kepemimpinan  Guru  di  Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Pesantren Darul Muta’allimin Tanah Merah Kecamatan Gunung  Meriah  Kabupaten  Aceh  Singkil”  Skripsi,  Fakultas  Tarbiyah  dan Keguruan IAIN SU Medan.
Syafaruddin,  2019. Manajemen  &  strategi  Pembelajaran .  Medan:  Perdana Publishing.
_________  2021. Manajemen  Mutu  Terpadu  Dalam  pendidikan .  Medan:  Perdana Publishing.
________ 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan , Jakarta: Rineka Cipta.
________dkk.  2019. Inovasi  Pendidikan  suatu  Analisi  Terhadap  Kebijakan  Baru Pendidikan . Medan: Perdana Publishing Cet ke-6.
Syaodih, Nana, Sukmadinata, 2005. Metode Penelitan Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Tim  Deputi  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan, Kebijakan  Pelestarian  dan Pengembangan Kebudayaan . Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2004. Tri, Endro. Susdarwono. 2021. Pengembangan Diri Manusia Menjadi Sosok Berilmu
Sebagai  Pelita  Moderasi  Beragama  di  Era  Media  Baru  4.0. Universitas
Peradaban.  Ál-fâhim:Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam  Volume  3  No.  2. March-September. ISSN: 2656-226X; E-ISSN: 2656-6036 DOI: 10.0118/alfahim .v3i2.
Yamin, Martinis & Maisah. 2010. Standarisasi Kinerja Guru. Jakarta: GP. Press.