## Volume 7 No. 1, Juli  2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional
Lola Febriani & Muridah Isnawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Email: muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id & lolafe2000@yahoo.com

## Abstract
Obscene acts today are of particular concern because these actions include sexual crimes, which are quite troubling in our society. Thus causing same-sex sexual activity to deviate from what it should be. Improper behaviour committed between same-sex adults has been regulated in the Criminal Code Law ( KUHP), which can be used as a reference for not committing such acts. The purpose of this research is to find out the responsibility of the perpetrators of same-sex obscenity in the KUHP and the legal consequences for the perpetrators of same-sex obscenity in the KUHP. This study uses normative legal research with a statutory approach (statute approach). The results of this study are first that the responsibility for the perpetrators of the crime of same-sex obscenity is regulated in Article 414, paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the KUHP. Second, the legal consequences for the perpetrators of the crime of same- sex obscenity are regulated in Article 414, paragraph (1) and paragraph (2)
Keywords: Criminal Responsibility, Perpetrators of Criminal Acts, same-sex obscenity..

## Abstrak
Perbuatan cabul dewasa ini menjadi perhatian khusus dikarenakan perbuatan tersebut termasuk kejahatan seksual yang cukup meresahkan di masyarakat kita, sehingga mengakibatkan aktivitas seksual sesama jenis ini menyimpang dari yang seharusnya Perilaku cabul yang dilakukan antar orang dewasa sesama jenis telah diatur di KUHP yang bisa menjadi acuan agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak  pidana  pencabulan  sesama  jenis  dalam  KUHP  nasional  dan  untuk  mengetahui  akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam KUHP nasional. Penelitian ini menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  (statue approach).    Hasil  penelitian  ini  adalah  pertama,  bahwa  pertanggungjawaban  pelaku  tindak pidana pencabulan sesama jenis diatur di Pasal 414 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesame jenis diatur di Pasal 414 ayat (1) dan ayat (2) Kata Kunci : pertanggung jawaban pidana, pelaku tindak pidana, pencabulan sesama jenis.

## A. PENDAHULUAN (REVISI)
Indonesia adalah negara hukum yang belandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik  Indonesia 1945 yang mengandung makna  segala tindakan dan pola  tingkah  laku  warga  negaranya  harus  sesuai  dengan  nrma  norma  dan  ketentuan- ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  alenia  ke  IV.  seperti  yang  kita  ketahui  indonesia menganut  sistem  hukum  yang  sangat  kuat.  Macam²  hukum  di  indonesia  dua  yaitu hukum privat dan hokum publik. Hokum privat adalah jenis hokum yang berguna untuk mengatur  Bungan  antara  individu  lainnya.  Sedangkan  hokum  public  adalah  jenis hukumyang  mengatur  hubungan  antara  Negara  engan  individu  atau  warga negaranya.hukum public dibedakan menjadi bebeapa macam dan salah satunya hukum pidana, hukum pidana sendiri dapat diartikan sebagai aturan atau hukum yang dapat mengatur  pelanggaran  dan  kejahatan  terhadap  kpentingan  umum,  dan  kepada pelakunya  dapat  diancam  hukuman  berupa  penderitaan  atau  siksaan.  Dalam  hukum pidana sendiri ada kejahatan yang sangat menakutkan, yakni kejahatan pencabulan.
Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi, seperti  yang  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  dilanggar. Masyarakat telah menetapkan peraturan dan standar. Namun, ada segelintir orang yang terus  menyimpang  dari  standar  tersebut.  Dalam  konteks  kebijakan  hukum  pidana, kejahatan kesusilaan, atau pencabulan terhadap anak di bawah umur, adalah salah satu kejahatan yang paling umum di masyarakat saat ini. Delik kesusilaan merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sulit untuk dirumuskan karena kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan subyektif 1 . Pengaturan hukum pidana mengenai homoseksualitas ini telah di atur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726) yang selanjutnya disebut dengan UU No 1 Tahun 2023.
1 Q Al Nohandi. (2020)“Tinjauan Yuridis Pencabulan Sesama Jenis” , e-journal .unair.ac.id .Vol 3, No 5 hlm 3
Subjek hukum dari pencabulan adalah orang dewasa yang mencabuli orang lain sesama kelamin,  yakni  orang  yang  dicabulinya  diketahui  atau  diduganya  belum  dewasa 2 . Masalah hukum mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, dapat  kita  lihat  di  KUHP  maupun  UU  No  1  Tahun  2023.  Perbuatan  melawan  hukum adalah segala perbuatan yang melanggar akhlak atau tata krama yang baik, tetapi juga segala  perbuatan  yang  ditujukan  terhadap  badan  atau  badan  sendiri  maupun  badan orang lain, yang membangkitkan nafsu seksual dan dapat melanggar akhlak yang baik. Tindak pidana pencabulan begitu kompleks, meresahkan, dan meresahkan masyarakat sehingga  tidak  bisa  dilihat  secara  mikro  saja.  Jika  ingin  mencari  sumber  masalahnya, maka harus berani menghadapi berbagai aspek kehidupan yang mempengaruhi perilaku manusia, termasuk kejahatan asusila dan pelecehan 3 .
Pencabulan  sesama  jenis  adalah  salah  satu  dari  banyak  jenis  kejahatan  kesusilaan. Pencabulan  didefinisikan  sebagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang didorong oleh keinginan seksual  dengan sesama jenis  untuk melakukan  hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu sehingga membuatnya sangat puas bahwa tindakan pencabulan ini selalu terkait dengan bagian-bagian tubuh yang dapat menimbulkan atau merangsang  nafsu  seksual,seperti  mulut,  buah  dada,  alat  kelamin,  dan  lainnya  yang dianggap  melanggar  kesusilaan 4 .  ketentuan  ini  dapat  dipahami  dalam  aspek  yang menjadi  korban  atau  pelaku  tunduk  pada  kewajiban  kerahasiaan  informasi  sehingga tidak  diketahui  oleh  masyarakat  umum. 5 Perbuatan  cabul  antara  sesama  jenis (homoseksual)  ini  sendiri  kian  marak  terjadi  dan  para  pelakunya  itu  sendiri  sudah banyak yang berani mengekspos dan mempublikasikan hubungan seksual sejenis ini baik di  dunia  maya  maupun  dihadapan  khalayak  ramai.  Apalagi  kegiatan  mereka  yang melakukan  praktik  pesta  seks  gay.  Dengan  mengekspos  kegiatan  mereka  di  hadapan publik membuat mereka merasa bahwa apa yang telah mereka lakukan merupakan hal
2 Riswan Erfa. (2015). “Kriminalisasi Cabul yang Dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)” neliti.com.hlm 9
3 Soerjono Soekanto,(2005).faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.Jakarta:Raja Grafindo Persada,. hlm 23
4 Qidam Al Nohandi (2020).“Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis’’ Jurist-Diction Vol. 3 (5) hlm 3
5 Inggrid Sherly Melvindi, Rinaldy Amrulla. (2022). ‘’Analisis Viktimologi Korban Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak’’. Citra Justicia. Volume 23, Number 2, Agustus  hlm 64-73
yang  dapat  diterima  masyarakat  luas.  Mereka  tidak  merasa  bahwa  hubungan  seksual sejenis tersebut telah merusak citra dan moral. Tanpa memikirkan dampaknya kepada setiap individu yang mungkin saja dapat mengalami kelainan karena kegiatan pornografi dan pornoaksi yang mereka nampakkan di muka umum 6
Di negara indonesia sendiri telah banyak ditemukan tindak pidana kejahatan pencabulan sesama  jenis  yang  dilakukan  oleh  para  remaja  di  indonesia.  Kasus  terbaru  terkait pencabulan terjadi pada 19 mei 2023,  dimana seorang pria di Jepara Jawa Tengah yang berusia 30 tahun ini ditangkap polisi karena melaukan pencabulan kepada seorang ABG, pelaku sendiri mengaku berkenalan di Aplikasi Komunitas sesama jenis, setelah mereka berjanjian  bertemu,  korban  diajak  pelaku  ke  tempat  salah  satu  lokasi  lalu  diajak bersetubuh dan direkam dengan handphone milik pelaku. Lalu dalam kasus lain yang dilakukan oleh pria yang berprofesi menjadi guru sekaligus Kepala SD, yang diamankan anggota Polsek Kecamatan Bendungan pada25 Februari 2023, dimana guru tersebut  telah melakukan  tindak  pidana  pencabulan  kepada  5  siswa  tersebut.  Selanjutnya  kasus pencabulan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren yang berusia 22 tahun di Bantul  tega  melakukan  pencabulan  sejenis  dengan  2  santri  nya,  pelakunya  diringkus polisi pada 30 Juni 2021.
Dampak  yang  ditimbulkan  akibat  kejahatan  ini  cukup  besar  bahkan  menjadi  atensi masyarakat  dan  menjadi  suatu  hal  yang  menakutkan.  Selain  itu,  dengan  memberi hukuman  yang  berat  kepada  pelaku  pencabulan,  nantinya  diharapkan  dapat memberikan  efek  jera  bagi  pelaku,  dan  lainnya  berpikir  ulang  jika  akan  melakukan perbuatan mereka yang efeknya akan sangat fatal bagi korban. Dalam kasus ini, peran penegak  hukum,  orang  tua,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  juga  komnas perlindungan anak memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan pengawasan dan juga pendekatan kepada anak-anak, utuk mencegah terjadinya pencabulan, dan juga pengawasan  dan  pendekatan  terutama  bagi  korban  yang  telah  mengalami  kejahatan pencabulan sesama jenis.Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis
6 Andika Wijaya,Wida Peace Ananta. (2016). Darurat kejahatan seksual . Jakarta : Sinar Grafika hlm.37.

## hendak melakukan penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional”

## B. METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  melalui  pendekatan  perundang- undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  dengan  cara  mengkaji  berbagai  konsep  hukum  yaitu  konsep pertanggungjawaban  pidana  serta  berbagai  peraturan  yang  berkaitan  dengan  tindak kekerasan seksual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan pengumpulan, telaah, dan  identifikasi  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang relevan dengan kasus yang dibahas.  Peraturan perundang-undangan tersebut disusun menjadi dasar argumen untuk memecahkan isu yang dibahas.
Bahan-bahan  hukum  dikumpulkan  dalam  penelitian  hukum  ini  digolongkan  menjadi dua,  anatara  lain:  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  Bahan  hukum primer yang dimaksud di sini adalah peraturan perundanngundangan, antara lain:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  yang  digunakan  yang  terdiri  dari  buku-buku literature, pendapat-pendapat para sarjana hukum, jurnal hukum, berita, artikel hukum, makalah-makalah  hukum  yang  relevan  dengan  judul  dan  topik  permasalahan  yang penulis bahas dalam penelitian ini.

## C. HASIL  DAN  PEMBAHASAN  (REVISI  TAMBAHAN  PARAGRAP+ROMBAK ISI LAGI)
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis menurut KUHP Nasional
Pengertian  tindak  padana  sendiri  ialah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tetentu, bagi siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut.  Ada  beberapa  jenis    tindak  pidana    yaitu penganiayaan,pembunhan,  perjudian,penadahan  dan  salah  satu  tindak  pidana  adalah pencabilan. Pencabulan sendiri dapat diartikan merupakan segaa jenis perbuatan yang melanggar  kesopanan  dan  kesusilaan  yang  tergolong  dalam  lingkungan  nafsu  birahi seperti meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan sebagainya.
Tanggungjawab  pidana  dapat  diartikan  sebagai  akibat  lebih  lanjut  yang  harus ditanggung  oleh  orang  yang  telah  bersikap  tindak,  baik  bersikap  tindak  yang  selaras dengan  hukum  maupun  yang  bertentangan  dengan  hukum.  Tanggung  jawab  pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung. Untuk dapat dipidana, maka perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apabila perbuatannya memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana,  maka  kepada  yang  bersangkutan  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  secara  yuridis.  Pertanggungjawaban  pidana pada dasarnya mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. Di dalam  hukum  pidana  dikenal  asas  yang  berkaitan  erat  dengan  pertanggungjawaban pidana,  yaitu  asas  “tidak  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan”  yang  merupakan  dasar dipidananya pembuat. Pencabulan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu sehingga membuatnya puas 7 . Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban  pidana  terdapat  dua  hal  yang  harus  diperhatikan,  yakni  tindak pidana  dan  pelaku  tindak  pidana.  Tindak  pidana  merupakan  perbuatan        yang
7 Riswan Erfa.(2017).‘’Kriminalisasi Cabul yang Dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)’’ neliti.com, hlm 10
pelakunya        dapat  dikenai  hukuman  pidana.  Pelaku  juga  dapat    dikatakan    sebagai “subjek” hukum pidana yang berarti seseorang manusia    sebagai    oknum. 8
Pelaku sodomi terhadap korban yang telah cukup umur dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 289 KUHP karena telah memenuhi rumusan pasal tersebut 9 . KUHP (Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana)  merumuskan  perbuatan  pencabulan  pada  Pasal  289  KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai berikut:
“Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  dengan  ancaman  kekerasan  memaksa seseorang  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  padanya  perbuatan dihukum  karena  salahnya  melakukan  perbuatan  melanggar  kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”
Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut: a. “Barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
b.  “Dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan”  yang  artinya  melakukan  kekuatan badan,
c. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan 10 . Berdasarkan unsur tersebut dijelaskan bahwasannya pencabulan menjadi tindak pidana yang cukup berbahaya,dan tindak pidana pencabulan sendiri disanksi hukuman 9tahun kurungan penjara hal ini tertuang di dalam Pasal 289 KUHP. Jadi dalam pasal 289 KUHP belum  mengatur  secara  lengkap  mengenai  pembahasan  tindak  pidana  pencabulan sesama jenis itu dan belum di atur dalam pasal 289 KUHP. Maka dari itu setelah di sah kannya Pasal 414 yang memperluas pengertian tindak pencabulan sesama jenis ini kita lebih bisa memahami tentang hukuman bagi pelau pencabulan sesama jenis ini. Namun, jika hanya memperhatikan ketentuan yang diatur dalam KUHP, kita akan menghadapi banyak permasalahan karena perlu menafsirkan lebih lanjut perbuatan yang didakwakan
8 Muridah isnawati.(2018).“ Tinjauan tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana ” Volume 18 issue 2 hlm 2
9 ibid
10 Validho, Tri Nur . (2014). “ TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DISEBABKAN OLEH PENYAKIT EKSIBISIONISME” UINWALISONGO. hlm 6
kepada  pelaku 11 .    Pada  Sebagaimana  ketentuan  Pasal  414  UU  No  1  Tahun  2023  yang berbunyi :
“Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya dan Setiap Orang dengan melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau yang di publikasikan sbagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. Setiap orang dengan kekerasan memaksa orang lain ntuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana paling lama 9 (Sembilan)tahun ”.
Dalam analisis pasal 414 ini sudah dijelaskan dengan jelasbahwa jika melakukan perbuatan seksual sesame jenis akan melanggar pasal 414 UU No.1 tahun 2023 jika seseorang melakukan tindakan pencabulan sesame jenis di depam umum, dengan paksaan atau ancaman paksaan, dan mempublikasikan di social media akan mendapat kan ancaman pidana berupa penjara atau membayar denda yang telah di tentukan oleh pasal tersebut. Dan apabila pelaku melakukan publikasi foto atau video pornografi di social media maka juga melanggar pasal 27 UU ITE Nomer 11 tahun 2008, jika istilah sodomi disebutkan dalam Pasal 414 KUHP, maka pelakunya dapat dijerat dengan pasal 414. Dalam hal ini, sodomi dapat digolongkan sebagai perbuatan cabul. Seperti yang telah dijelaskan, perbuatan asusila adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang termasuk dalam ranah nafsu seksual 12 .
Sebagaimana dijelaskan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan termasuk lingkup nafsu birahi kelamin , penahanan adalah salah satu cara di antara lima cara, yakni penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat. Dikatakan sebagai upaya paksa karena biasanya dilaksanakan
11 Budi Prasetyo. (2017).‘’ Pengaturan Tindak Pidana Hukum Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia’’ ,neliti.com. Volume II Nomor 2 hlm 3.
12 R. Soesilo Author, (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, hlm. 212.
dengan cara menggunakan kekerasan atau kekuasaan paksa. 13 Wujud hukuman terhadap    pelaku    tindak pidana dapat berupa hukuman penjara, kurungan, dan denda. Selain itu,  pada  perkumpulan-perkumpulan dari  orang-orang  apabila dilakukan oleh  oknum,  jelas  masuk  perumusan berbagai tindak pidana. 14 . Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik, hak dari pihak yang satu menjadi kewajiban pihak yang lain dan sebaliknya, 15 begitupun dengan Pertanggungjawaban pidana mengandung arti bahwa setiap orang yang melanggar hukum dengan cara apapun harus dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya sesuai dengan tingkat kesalahan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Tuntutan pidana diajukan kepada para pelaku.
Perkembangan  tekhnologi  yang  semakin  maju  pesat,  membawa  pengaruh  terhadap perkembangan diberbagai sektor, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, salah satu yang turut berkembang pesat adalah masalah kriminalitas 16
13 Muridah isnawati (2017)“ Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penahanan Tersangka tanpa Alasan yang Jelas’’, UMSurabaya.Repository. hlm 3
14 Muidah isnawati. (2018)“ TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA PEMILU DAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM TINDAK PIDANA” Vol.18 No. 2 November hlm 14
15 Anang Dony Irawan. (2021).“ Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19 ” Jurnal Citizenship Virtues:
16 Muridah Isnawati .(2014).“Perlindungan Hukum bagi Orang atau Badan Hukum yang Menerima Aliran Dana Penccian Uang” UMSurabaya-Repository. Hlm 4
2. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis
Dalam  hukum  pidana,  kesalahan  pidana  di  jelaskan  sebagai  kelanjutan  dari  celaan objektif yang ada dalam kegiatan kriminal dan secara subyektif ada memenuhi syarat untuk di sumpah atas perilakunya. Konsep legalitas berkedudukan sebagai dasar untuk kegiatan  ilegal,  sedangkan  prinsip  kesalahan  berlaku  sebagai  dasar  untuk  keyakinan pemerannya. Seorang pemeran hanya akan di perlihatkan bersalah jika dia melakukan kejahatan karena kesalahan. Kapan seseorang membuat kesalahan dalam hal tanggung jawab pidana? Akibatnya, kesalahan kriminal berarti bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dalam arti yang paling ketat, individu hanya bertanggung jawab  atas  tindakan  kriminal  yang  dia  lakukan.  Ketika  seseorang  dimintai pertanggungjawaban  atas  tindakan  mereka  sebagai  akibat  dari  melakukan  kejahatan. Intinya, kesalahan pidana adalah mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran "perjanjian persetujuan" tertentu dari suatu tindakan.
Wujud hukuman    terhadap    pelaku    tindak pidana dapat berupa hukuman penjara, kurungan, dan denda. Selain itu,  pada  perkumpulan-perkumpulan dari  orang-orang apabila  dilakukan oleh   oknum,   jelas  masuk  perumusan berbagai tindak pidana. 17 . Akibat  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  pencabulan  sesame  jenis  ini  harus dipertanggungjawabkan dengan dijatuhkannya sanksi berupa ancaman pidana .
KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  merumuskan  perbuatan  pencabulan pada  Pasal  414  UU  No  1  Tahun  2023  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana) menegaskan  sebagai  berikut:  “Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  dengan  ancaman kekerasan  memaksa  seseorang  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  padanya perbuatan  dihukum  karena  salahnya  melakukan  perbuatan  melanggar  kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Dan disebutkan juga pada Pasal 414 ayat (1) , dan ayat (2) yaitu :
17 Muidah isnawati.(2018).“ TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA PEMILU DAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM TIND AK PIDANA” Vol.18 No. 2 November
(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun
c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memalsa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun
Akibat hukum bagi pelaku yang melakukan tindakan pencabulan Pada pasal 414 ayat (1) huruf a menyebutkan tentang pencabulan di muka umum atau di tempat umum akan di pidana paling lama satu tahun enam bulan. Jika seseorang melakukan pencabulan  dengan menggunakan unsur secara paksa atau ancaman kekerassan yang tertuang pada pasal 414 ayat (1) huruf b akan dipidana sembilan tahun penjara. jika seorang pelaku melakukan tindakan tersebut menyebabkan korban luka berat pelaku akan di pidana paling lama duabelas tahun penjara putusan itu tertuang pada pasal 416 UU No.1 Tahun 2023 KUHP. Dan akibat  hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana seksual sesame jenis dan mempublikasikan di media social akan dipidana paling lama Sembilan tahun penjara. Ancaman pidana tertulis pada pasal 414 ayat (1) huruf c jo pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Ada beberapa jenis pelecehan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk alat kelamin dan bagian tubuh lainnya yang dapat membangkitkan hasrat seksual 18 . Ketika membahas masalah kejahatan kesusilaan dalam konteks kebijakan hukum pidana.  Tujuan pemidanaan pada hakikatnya untuk mencegah kejahatan berulang dilakukan oleh terpidana atau pelaku pada masa yang
18 Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019).” Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.KANUN. Vol 21,no 1
akan datang, jika kita melakukan perbuatan jahat, maka kita menanggung penderitaan jahat pula sebagai gantinya. Terdapat perbedaan pendapat terkait pemidanaan, di satu sisi dikatakan bertujuan sebagai pembalasan (teori absolut) di sisi lain bertujuan positif, dan ada pula teori gabungan antara keduanya (Keberadaan hukum pidana di tengah masyarakat, adalah untuk memberikan sebuah batasan terhadap perbuatan dengan menetapkan apa saja yang dilarang 19 . Dengan begitu problematika ditengah masyarakat dapat diatai melewati jalur hukum, sehingga masyarakat mendapat kepuasan tentang peradilan di Indonesia.

## 3. PENUTUP
Tanggungjawab  pidana  dapat  diartikan  sebagai  akibat  lebih  lanjut  yang  harus ditanggung  oleh  orang  yang  telah  bersikap  tindak,  baik  bersikap  tindak  yang  selaras dengan  hukum  maupun  yang  bertentangan  dengan  hukum.  Tanggung  jawab  pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan  tindak  pidana  secara  langsung  atau  tidak  langsung. Akibat  hukum  bagi pelaku  yang  melakukan  tindakan  pencabulan  Pada  pasal  414  ayat  (1)  huruf  a menyebutkan tentang pencabulan di muka umum atau di tempat umum akan di pidana paling  lama  satu  tahun  enam  bulan.  Jika  seseorang  melakukan  pencabulan    dengan menggunakan unsur secara paksa atau ancaman kekerassan yang tertuang pada pasal 414 ayat (1) huruf b akan dipidana sembilan tahun penjara.
19 Al Nohandi. (2020) ‘’Tinjauan Yuridis Hubungan sekssual sesama Jenis” REPOSITORY UNAIR. .Vol 3, No 5   hlm 7

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019).” Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.KANUN. Vol 21,no 1
Doni, Irawan Anang. (2021).“ Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19” Jurnal Citizenship Virtues. Vol 1 no 1.
Erfa,Riswan. (2017).‘’Kriminalisasi Cabul yang Dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)’’ neliti.com
Erfa,Riswan. (2017).‘’Kriminalisasi Cabul yang Dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)’’ neliti.com
Isnawati,M.(2018).“ Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertangngjawaban dalam Tndak Pidana ” Perspektif Hukum Hangtuah . Vol.18 No. 2
Isnawati,M (2017)“ Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penahanan Tersangka tanpa Alasan yang Jelas’’, UMSurabaya.Repository.
Isnawati,M. (2018)“ Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertangngjawaban dalam Tndak Pidana ” Perspektif Hukum Hangtuah .Vol.18 No. 2
Isnawati,M. (2018)“ Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertangngjawaban dalam Tndak Pidana ” Perspektif Hukum Hangtuah .Vol.18 No. 2
Isnawati,M.(2014).“Perlindungan Hukum bagi Orang atau Badan Hukum yang Menerima Aliran Dana Penccian Uang” UMSurabaya-Repository
Nohandi,Al . (2020) ‘’Tinjauan Yuridis Hubungan sekssual sesama Jenis”
Repository.Unair .Vol 3, No 5
Nohandi,Al . (2020) ‘’Tinjauan Yuridis Hubungan sekssual sesama Jenis”
Repository.Unair .Vol 3, No 5
Nohandi,Al . (2020) ‘’Tinjauan Yuridis Hubungan sekssual sesama Jenis”
Repository.Unair .Vol 3, No 5
Prasetyo,Budi. (2017).‘’ Pengaturan Tindak Pidana Hukum Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia’’ neliti.com. Vol II No 2
Sherly,Melvind Inggrid, Amrullah,Rinaldy. (2022). ‘’Analisis Viktimologi Korban Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak’’. Citra Justicia. Vol 23, No 2
Validho, Nur Tri. (2014). “Tindak Pidana Pencabulan yang Disebabkan oleh Penyakit Eksibisionisme ” UINWALISONGO.

## BUKU
. R. Soesilo Author, (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Politea:Bogor
Soerjono Soekanto,(2005).faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hokum. Raja Grafindo Persada: Jakarta
Wijaya,Andika. Wida, Peace Ananta. (2016). Darurat kejahatan seksual . Sinar Grafika: Jakarta