## KEDUDUKAN HUKUM HIPOTEK KAPAL LAUT DALAM HUKUM JAMINAN DAN PENETAPAN HIPOTEK KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN PERIKATAN

## Syukri Hidayatullah, S.H., M.H

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

## ABSTRACT
Given the importance of the position of fund's credit in the development process, it has been supposed to be the giver and the recipient of the credit and other related parties are protected through a rights institutions, strong guarantee and also be able to provide legal certainty for all parties concerned in the various sectors of the trade of Indonesia, including the shipping sector. To encourage the shipping industry, the Government has undertaken various legal actions including through deregulation in the field of sea transport issued Law No. 17 in 2008 about voyage, the President’s Instruction  Number  5  in  2005  concerning  Empowerment  National  Shipping Industry  and  the  regulation  of  President  No.  44  in  2005  about  ratification  of  the International  Convention  on  Maritime  Receivable  and  Mortgage  with  this ratification, particularly the field of shipping, the Indonesian shipping industry may participate  empower  and  strengthen  national  and  international  efforts  to  prepare Legislation  in  the  draft  of  Law  on  the  Maritime  Claim  Prior  and  Mortgages  on Ships.  The regulations  of ship  mortgage, among  others, are still adopting colonial rule both the Book of the Law of Civil Law (Civil Code) and the Book of the Law of Commercial Law (Commercial code) and Indonesia legislation, namely Law No. 17 in 2008 about Shipping. Regarding the distribution of these regulations will be further discussed in Chapter II.
Keywords: Mortgage Ship and Legal Security.

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pembangunan  ekonomi,  sebagai  bagian  dari  pembangunan  nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Kelanjutan  dan kesinambungan  pembangunan  ekonomi  Indonesia  sangat  memerlukan  dana  dalam jumlah yang besar. 1 Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan  akan  tersedianya  dana,  yang  sebagian  besar  diperoleh  melalui  kegiatan perkreditan.  Mengingat  pentingnya  kedudukan  dana  perkreditan  tersebut  dalam proses  pembangunan,  sudah  semestinya  jika  pemberi  dan  penerima  kredit  serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan
1 Dalam  Undang-Undang  No.4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan,  kebutuhan  masyarakat untuk  memperoleh  dana  melalui  sarana  perkreditan  merupakan  salah  satu  landasan  pertimbangan perlunya dibentuk undang-undang tersebut.
yang  kuat  dan  yang  dapat  pula  memberikan  kepastian  hukum  bagi  semua  pihak yang  berkepentingan  dalam  berbagai  sektor  dagang  Indonesia,  termasuk diantaranya adalah sektor pelayaran.
Sektor pelayaran atau usaha angkutan laut merupakan bidang usaha dengan modal  besar  (padat  modal).  Kegiatan  ini  membutuhkan  kapal  sebagai  alat  usaha utama.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  unit  kapal  laut,  diperlukan  modal  besar  agar kelangsungan  pelaku  usaha  tetap  terjamin.  Masalah  besarnya  permodalan  inilah yang menjadikan usaha pelayaran  nasional berkembang dengan tidak signifikan.
Hambatan utama yang dihadapi oleh dunia usaha pelayaran adalah kesulitan untuk memperoleh dana untuk mencari  pembiayaan kapal ( ship financing ). Sumber untuk memperoleh modal dapat diperoleh baik dari lembaga bank maupun lembaga keuangan  non-bank  berupa  kredit  untuk  modal  kerja  atau  jaminan  pembiayaan. Setiap  pemberian  kredit  apalagi  dalam  jumlah  yang  besar  tentu  harus  dengan jaminan  yang proporsional dari calon debitur. Dalam industri pelayaran, aset  yang bernilai  dan  dapat  dijadikan  jaminan  adalah  kapal.  Kredit  yang  diperoleh  untuk membeli  kapal,  diharapkan  dapat  dijamin  dengan  kapal  itu  sendiri  dengan  cara pembebanan hipotek atas kapal. Sementara, pihak lembaga perbankan atau lembaga keuangan  non  bank  dengan  berbagai  alasan  cukup  enggan  menerima  jika  hanya terdapat  unit  kapal  sebagai  jaminan  sehingga  pihak  lembaga  pembiayaan membutuhkan  jaminan  tambahan  yang    menghambat  pertumbuhan  industri angkutan laut dengan skala kecil atau baru tumbuh ( start up ).
Untuk mendorong industri pelayaran, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya  hukum  antara  lain  melalui  deregulasi  di  bidang  angkutan  laut  dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dan  Peraturan  Presiden  Nomor  44  tahun  2005  Tentang  Pengesahan  Konvensi Internasional  Tentang  Piutang  Maritim  dan  Mortgage  Dengan  ratifikasi  ini, terutama  bidang  pelayaran  maka  Indonesia  dapat  berpartisipasi  memberdayakan industri  pelayaran  nasional  dan  internasional  serta  menguatkan  upaya  menyusun Prolegnas  dalam  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Klaim  Maritim  yang Didahulukan dan Hipotek atas Kapal.
Ketetuan-ketentuan  hipotek  kapal  masih  tersebar  antara  lain  masih mengadopsi  peraturan  kolonial  baik  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPer) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan  Indonesia,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 Tentang  Pelayaran.  Mengenai  sebaran  regulasi  tersebut  akan  lebih  jauh  dibahas dalam Bab II.
Unifikasi tentang regulasi hipotek kapal tentu sudah seharusnya dibuat guna menjamin  kepastian  hukum  dan  mengembangkan  sektor  industri  pelayaran Indonesia. Dalam prakteknya, hanya kapal laut dengan kategori tertentu yang dapat diberikan  beban  hipotek  dengan  memperhatikan  kedudukan  hukum  serta karakterisktik suatu kapal laut.

## B. Identifikasi Masalah
Sehubungan  latar  belakang  diatas,  dapat  dirumuskan  beberapa  permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana  kedudukan  hukum  pengaturan  hipotek  kapal  laut  dalam  hukum jaminan di Indonesia?
2. Bagaimana  akibat  hukum  atas  penetapan    hipotek  kapal  laut  dalam  kaitannya dengan jaminan kredit ?

## C. Tujuan Penulisan
Penulisan ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  kedudukan    hukum  pengaturan  hipotek  kapal  laut  dalam hukum jaminan.
2. Untuk  mengetahui  akibat  hukum  atas  penetapan  hipotek  kapal  laut  dalam kaitannya dengan jaminan kredit.

## BAB II PEMBAHASAN

## A. Kedudukan Hukum Hipotek Kapal Laut Dalam Jaminan Kebendaan
Perkembangan  hukum  positif  di  Indonesia  tak  pelak  banyak  dipengaruhi oleh  dinamika  masyarakat  yang  berubah  dari  waktu  ke  waktu,  termasuk  dalam rangka menelaah perkembangan kajian ilmu  hukum  baik  dalam sasaran teoritis maupun dalam sasaran praktis, baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Dalam  ranah  hukum,  keberlakuan Burgerlijk  Wetboek dan Wetboek  van Koophandel di  Indonesia  masih  ada  yang  diterapkan  dan  juga  tidak  diterapkan demi  menjaga  harmonisasi  peraturan  yang  lahir  kemudian  agar  tidak  tumpang tindih ( overlapping )  dalam konstuksi sistem hukum positif.
Menelaah kajian ilmu hukum dengan memperhatikan sistem hukum mutlak diperlukan karena keduanya berkait erat. Sistem hukum  terdiri atas unsur-unsur yang terikat dalam hubungan hukum yang kemudian menjelma sebagai struktur hukum.  Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  struktur  menentukan  identitas  sistem, unsur-unsur  dapat  berubah  bahkan  diganti  tanpa  mempengaruhi  kontinuitas sistem. 2 Perkembangan,  perubahan  dan  penggantian  unsur  hukum  tersebut dibangun  atas  suatu  konstruksi  hukum  untuuk  membantu  sistematisasi  tata hukum 3 .
Perspektif  yang  serupa  juga  dkemukakan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang  teratur. 4 Konsep  tersebut  bercirikan  bahwa  hukum  sebagai  sarana
2 Sudikno  Mertokusumo,  Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar,  cetakan  keenam,Liberty, Yogyakarta,  2009,  hlm.19.  Lebih  lanjut,  Sudikno  memberi  contoh  peraturan  berubah  dan  undang- undang diganti namun sistemnya tetap sama.
3 Sudikno Mertokusumo, ibid hlm 21
4 Mochtar  Kusumaatmadja,  Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)  Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14
pembaharuan  masyarakat.  Dengan  demikian,  suatu  peraturan  perundang- undangan dapat diganti, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku atau dapat berubah tanpa mencabut peraturan yang lama, sebagai upaya untuk mengikuti perubahan dan dinamika masyarakat.
Lahirnya Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria  adalah  salah  satu  contoh  undang-undang  yang  menggantikan  asas hukum  dengan  mencabut  peraturan  lam  sekaligus  menjadi  induk  atas  beberapa undang-undang dalam sistematika hukum tanah nasional. Ketentuan buku kedua KUHPer dicabut sepanjang mengenai kekayaan alam, bumi dan  air, akan tetapi ketentuan hipotek dan credietverband selain tanah masih diberlakukan peraturan lama.
Kekayaan  alam,  bumi  dan  air  dalam  konsep  agraria  memegang  peran penting dalam  upaya untuk mencapai  kemakmuran rakyat  sebagiamana amanat UUD  1945  Pasal  33  ayat  3,  maka  dengan  megkonstruksi  hukum  perdata  dan hukum  dagang  dalam  tata  hukum  nasional,  akan  terbentuk  beberapa  skema hukum ekonomi. Menurut Sri Rejeki Hartono, materi-materi hukum perdata dan hukum dagang yang berkontribusi bagi perekonomian nasional ialah 5 :
Tabel 2 : Kontribusi hukum perdata bagi perekonomian
Materi Hukum Kontribusi 1. Subyek Hukum a. Manusia dan badan hukum sebagai pelaku ekonomi b. Ukuran  kemampuan  melakukan  perbuatan ekonomi 2. Benda,sebagai obyek transaksi 3. Hak-hak jaminan yang diatur oleh Pasal 1131-1132 KUHPer a. Benda  sebagai  barang  dan  hak  sebagai milik, dapat ditrasaksikan b. Pembedaan  :  berwujud-tidak  berwujud, bergerak-tidak bergerak
c. Peralihan benda dan pembuktian hak
Jaminan-jaminan khusus antara lain hak gadai,hak hipotek, hak tanggungan dan fidusia 4. Hukum Perikatan a. Syarat dan klausula perjanjian b. Asas-asas pada hukum perikatan
c. Hapusnya perikatan
d. Dokumen-dokumen 5. Hukum Dagang a. Hukum  perusahaan,  hak  milik  kekayaan intelektual b. Hukum  surat  berharga,  hukum  kepailitan, hukum  perbankan,hukum  asurans,  dan sebagainya
5 Sri Rejeki Hartono, Permasalahan Seputar Hukum Bisnis, Gitama Jaya, Jakarta, 2007, hlm 13- 14
Kualifikasi hukum perdata diatas sebagaimana dikemukakan oleh Sri Rejeki Hartono menempatkan hukum kebendaan dan hak – hak jaminan sebagai bagian dari  perekonomian  nasional,  sedangkan  khusus  bagi  hukum  jaminan  terdapat beberapa pengaturan akan jenis pengikatan, antara lain sebagai berikut :
Tabel 3 : Jenis Perikatan Jaminan sesuai Perundang-undangan Jaminan Jenis Perikatan Sumber Hukum Tanah (SHM,HGB,HGU) Hak Tanggungan UU  No.4/1996  tentang  Hak Tanggungan Kend.bermotor Fidusia UU No.42/1996 tentang Fidusia Kapal  laut  (diatas 20m³) Hipotek KUHD Pasal 314 alinea tiga
Ketentuan  hipotek  kapal  laut  dalam  struktur  hukum  positif  Indonesia dimulai dalam KUHD dan kemudian penetapan status kebendaan hipotek  kapal laut diatur  di UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran .

## B. Akibat Hukum Penetapan Hipotek Kapal Laut Untuk Jaminan Kredit
Penentuan  hipotek    kapal  laut  dapat  ditinjau  dari  UU  No.17  Tahun  2008 tentang  Pelayaran,  sebagaimana  diatur  dalam    Pasal  1  angka  12,  hipotek  kapal sebagai  agunan  mensyaratkan  kapal  yang  terdaftar  untuk  menjamin  pelunasan utang.  Lebih  lanjut,  Konvensi  Internasional  tentang  Piutang  Maritim  dan Mortgage 1993 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI No. 44 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convention on Maritime Liens and Mortgages tahun  1993  menjadi  salah  satu  aspek  dalam  perlindungan  status  kebangsaan kapal yang memiliki hak hipotek dalam pelayaran lintas negara.
Dalam  regulasi  pelayaran,  status  hukum  kapal  laut  dalam  Pasal  154  UU No.17 Tahun 2008 ditentukan setelah melalui proses :
1. Pengukuran kapal
2. Pendaftaran kapal;dan
3. Penetapan kebangsaan kapal
Berkaitan dengan pembebanan hipotek, menurut Pasal 60 UU No.17 Tahun 2008  Tentang  Pelayaran,  status  pendaftaran  dilakukan  dihadapan  Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dan kemudian tercatat di Daftar Kapal Indonesia,  dalam  rangka  mendapatkan Grosse Akta  Hipotek  yang  diberikan kepada penerima hipotek  yang juga berlaku sebagai  bukti hak milik kapal  laut. Grosse Akta ini lah yang menjadi jaminan utang.
Akta  Hipotek  memiliki  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan Pengadilan  (Pasal  60  Ayat  4  UU.17  Tahun  2008).  Kekuatan  eksekutorial  akta tersebut  menjadikan  pemegang  hipotek  (kreditur)  dapat  melakukan  eksekusi tanpa  proses  di  gugat  di  pengadilan  akan  tetapi  tetap  harus  melalui  lembaga
parate  eksekusi  sebagaimana  menjadi  hak  yang  didahulukan  untuk  pemegang hipotek atas utang-utang yang dijaminkan oleh debitur. 6
Selain  titel  eksekutorial,  hipotik  kapal  yang  didaftarkan  berakibat melekatkan  sifat  kebendaan  terhadap  tagihan  yang  dijamin  dengan  hipotik, menentukan  tingkat  hipotik  dan  menentukan  kekuatan  mengikat  antara  sita jaminan dengan pendaftaran hipotik. Salinan akte hipotik memiliki konsekuensi hukum  kekuatan  eksekutorial,  dengan  demikan  dapat  dilakukan  eksekusi  tanpa turut campur pihak pengadilan.
Di  dalam  praktek  pada  waktu  pendaftaran  hipotik,  kreditur  sebagai pemegang hipotik juga diberikan kuasa untuk menjual bila debitur tidak mampu membayar  lunas  hutang,  yang  mana  kuasa  tersebt  dicantumkan  dalam  akte hipotik, dan dari penjualan tersebut maka dapat melunasi hutang debitur sedang sisanya  diserahkan  kepada  debitur.  Namun  demikian  mesti  dilihat  apakah  ada piutang yang diistimewakan yang mempunyai kedudukan diatas hipotik, karena jika ada maka dilunasilah piutang preferen tersebut berdasarkan kedudukan yang didahulukan.

## BAB IV KESIMPULAN
1. Kedudukan hukum atas hipotek kapal laut dapat ditinjau dari kontribusi dan jenis  perikatan  jaminan.  Hipotek  kapal  laut  memiliki  kontribusi  terhadap perekonomian  nasional  sebagai  mekanisme  agunan    utang,  sedangkan perikatan  jaminan  mengenal  hipotek  kapal  laut  sebagai  bagian  dari  obyek transaksi kebendaan
2. Penetapan  hipotek  kapal  laut  dilakukan  setelah  melalui  proes  pengukuran, pendaftaran dan penetapan kebangsaan kapal. Proses pendaftaran diperlukan untuk mendapatkan Grosse Akta Hipotek Kapal yang selanjutnya digunakan sebagai jaminan agunan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Literatur
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Penerbit Alumni, Bandung, 2002
Rachmadi  Usman,  Hukum  Jaminan  Keperdataan,  cetakan  kedua,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2009
Sudikno  Mertokusumo,  Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar,  Liberty,  Yogyakarta,
2007
Sri Rejeki Hartono, Permasalahan Seputar Hukum Bisnis, Gitama Jaya, Jakarta, 2007 Sri  Soedewi  Maschoen  Sofwan,  Hukum  Perdata  :  Hukum  Benda,  Liberty,
Yogyakarta, Cetakan Ketujuh, 2008
6 Rachmadi Usman, ibid, hlm 303

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran