## SISTEM PENGELOLAAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI DIREKTORAT SEREALIA PADA       KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN BENGKULU
Oleh:
1 Lutfi Aziz, 2 Mihardianto, 3 Diki Lepaldo
1,2,3 Akademi Akuntansi dan Manajemen Pembangunan Jl. RE. Martadinata No.55, Kandang Mas, Kec. Kp. Melayu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38216
Email: lutfiaziz2112@gmail.com 1 , mihardianto@gmail.com 2 , dikirepaldo19@gmail.com 3

## ABSTRACT
The  Purpose  of  this  study  is  for  managers  to  know  the  management  Information  System and  Accounting  for  State  Property  at  th  Cereals,  Ministry  of  Agriculture,  General  og Bengkulu Food Crops. The research was carried out by means of field studies by way of observation,  as  well  as  by  studying  existing  literature  and  journals  by  studying  them  for written materials. Management Information System Management and Accounting of State Property has been running effectively in accordance with existing regulation. Management of  State  Property  at  the  Directorate  of  Cereals,  Ministry  of  Argiculture,  Directorate Genaral  of  Food  Crops,  Bengkulu,  When  viewed  from:  aspects  of  utilization  of  state property,  utilization  of  state  property,  transfer  of  state  property,  administrasi  of  state property,  manintenance  of  state  property.  State-owned  goods  and  guarantees  of  state- owned good.
Keywords: System, Management, SIMAK-BMN

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan  Akuntansi  Barang  Milik  Negara  di  Direktorat  Serealia  pada  Kementerian  Pertanian Jenderal Tanaman Pangan Bengkulu. Penelitian dilakukan dengan Studi lapangan dengan cara  observasi,  dan  dengan  studi  pustaka  dan  jurnal  yang  ada  dengan  mempelajarinya untuk  bahan  tertulis.  Pengelolaan  Sistem  Informasi  Manajemen  dan  Akuntansi  Barang Milik Negara telah berjalan dengan efektif sesuai  dengan peraturan yang ada. Pengelolaan Barang  Milik  Negara  di  Direktorat  serealia  pada  Kementerian  Pertanian  Direktorat Jenderal  Tanaman  Pangan  Bengkulu  jika  dilihat  dari:  aspek  penggunaan  barang  milik negara,  pemanfaatan  barang  milik  negara,  pemindahtanganan  barang  milik  negara, penatausahaan  barang  milik  negara,  pemeliharaan  barang  milik  negara  dan  pengamanan barang milik negara.
Kata Kunci : Sistem, Pengelolaan, SIMAK-BMN

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Reformasi birokrasi dan tata kelola menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia saat ini sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan  pemerintahan  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  profesionalisme aparatur negara, menciptakan pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas,  berkinerja  tinggi,  sejahtera,  berdedikasi  dan  memegang  teguh  nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Pengelolaan dan pertanggungjawaban Barang Milik Negara merupakan bagian yang tidak  terpisahkan  dalam  pengelolaan  dan  pertanggung  jawaban  keuangan  negara  karena pemerintah  wajib  menyampaikan  pertanggung  jawaban  atas  pelaksanaan  APBN  dalam bentuk  laporan  keuangan  yang  disusun  melalui  suatu  proses akuntansi  atas  transaksi keuangan,  aset,  hutang,  ekuitas,  dana,  pendapatan  dan  belanja,  termasuk  transaksi pembiayaan dan perhitungan
Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan dan  mengolah  data  keuangan  dan  akuntansi  yang  digunakan  oleh  pengambil  keputusan. Informasi akuntansi  merupakan  sistem  yang  umumnya  berbasis  komputer dan  metode untuk  melacak  kegiatan  akuntansi  dalam  hubungannya dengan  sumber  daya  teknologi informasi.
SIMAK  BMN  sebagai  output  utama  penatausahaan  dari  pengguna  barang, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh pengguna barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi  dalam  pengambilan  keputusan  masa  depan  (predicition  value)  terkait  BMN. SIMAK  BMN  juga  menjadi  bahan  untuk  menyusun  neraca  Barang  Milik  Negara  yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan di Direktorat Serealia.
Menurut  Sondang  P.Siagian  dalam  Pengertian  Efektifitas  Menurut  Para  Ahli (2020:24) menjelaskan bahwa:
“Efektivitas  yaitu  sebuah  pemanfaatan  sarana  prasarana,  sumber  daya  di  dalam jumlah  tertentu  yang  sebelumnya  itu  sudah  ditetapkan  untuk  menghasilkan  sejumlah barang  atau  jasa  kegiatan  atau  aktivitas  yang  akan  dijalankan  oleh  seseorang  atau  juga sebuah perusahaan.”
Menurut  Gibson  dalam  Pengertian  Efektifitas  Menurut  Para  Ahli  (2020:24) menjelaskan  bahwa  “Efektivitas  yakni  semua  penilaian  yang  dibuat  sehubungan  dengan prestasi  individu,  kelompok,  serta  organisasi.  Semakin  dekat  prestasi  mereka  terhadap suatu prestasi yang diharapkan ( standar) ”.
Manurut  George  R.  Terry  dalam  Pengertian  Pengelolaan  (2015:30),  menjelaskan bahwa  “Pengelolaan  merupakan  sebuah  proses  yang  khas,  yang terdiri  dari  tindakan- tindakan;  perencanaan,  pengorganisasian,  menggerakkan,  dan pengawasan  yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber- sumber lain.”
Menurut  Sodang  P.  Siagian  dalam  Pengertian  Pengelolaan  (2015:30),  menjelaskan bahwa  “Pengelolaan  adalah  kemampuan  atau  keterampilan  untuk  memperoleh  sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.”

## Fungsi Pengelolaan
Menurut  John  F.  Mee  mengemukakan  4  fungsi pengelolaan  antara  lain: Planning Organizing, Motivating, Controlling. Sedangkan Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan  antara  lain: Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Commanding (Pemberian  Perintah), Coordating (Pengkoordinasian), Controlling (Pengawasan).

## Aspek Pengelolaan
Kebijakan  pengelolaan  Barang  Milik  Negara  adalah serangkaian  tindakan  yang dilakukan  untuk  mengelola  segala  aset  yang  berwujud  dan  tidak  berwujud  yang  dibeli
atau dibiayai dari APBN. Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri dari enam aspek, yaitu :
a. Aspek  Penggunaan  Barang  Milik  Negara  dibatasi  hanya  untuk  peyelenggaraan  tugas dan fungsi Kementeran/Lembaga.
b. Pemanfaatan  Barang  Milik  Negara  yang  berada  pada  Pengelola  Barang  dilakukan sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara yang berada pada  Pengelola Barang.
c. Pemindahtanganan Barang Milik Negara adalah pengalihan kepemilikan barang sebagai tindak lanjut penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
d. Penatausahaan  Barang  Milik  Negara  dilakukan  tiga  kegiatan  meliputi  kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.
e. Pemeliharaan Barang Milik Negara adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik negara selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna..
Pengamanan  Barang  Milik  Negara  adalah  kegiatan  tindakan  pengendalian  dalam pengelolaan  barang  milik  negara  dalam  bentuk  fisik,  administratif  dan  tindakan  upaya hukum.

## Pengertian Sistem
Menurut  Hanif  Al-Fatta  dalam  Pengertian  Sistem  Menurut Para  Ahli  (  2021;04) bahwa  “Sistem  Informasi  ialah  suatu  perhimpunan  data  yang bersistem  dan  prosedur pemakaiannya yang  melingkupi lebih jauh dari pada hanya penyiapan”.
Menurut  Hanif  Sutabri  dalam  Pengertian  Sistem  Menurut  Para  Ahli  (  2021;04) bahwa  “Sistem  Informasi  ialah  suatu  sistem  dalam  suatu  badan  yang  mengemukakan keperluan pengaturan negoisasi harian  yang membantu fungsi operasi badan  yang berupa manajerial dengan aktivitas strategis dari suatu badan untuk bisa menyajikan kepada pihak luar khusus dengan keterangan yang dibutuhkan.”

## Pengertian Sistem Informasi Manajemen
Menurut Eti Rochaety dalam  buku  Sistem Informasi Manajemen (2017:11)  bahwa  “Sistem  Informasi  Manajemen  merupakan  perpaduan antara  Sumber Daya Manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan sebuah perusahaan.”. Menurut Rohmat Taufiq dalam  buku Pengantar Sistem Informasi  (2018:14)  bahwa  “Sistem  Informasi  Manajemen  (SIM)  tidak  menggunakan Transaction  Processing  Systems melainkan  semua  SIM  mencakup  pengolahan  transaksi. SIM  adalah  sistem  informasi  yang  sudah terkomputerisasi  yang  bekerja  karena  adanya interaksi  antara  manusia  dan  komputer.  Dengan  bantuan  manusia,  perangkat  lunak (program komputer) dan perangkat keras (komputer, printer, dan lain-lain) agar berfungsi dengan  baik,  sistem  informasi  manajemen  mendukung  spektrum  tugas-tugas organisasional  yang lebi  luas  dari Transaction  Processing  Systems termasuk  analisis keputusan dan pembuatan  keputusan.

## Fungsi Sistem Informasi Manajemen
Menurut  Adi  Sulistyo  Nugroho  dalam  buku  Sistem  Informasi  Manajemen (2018:111)  fungsi  utama  diterapkannya  sistem  informasi  manajemen  dalam  suatu organisasi adalah sebagai berikut:
1. Mempermudah  pihak  manajemen  untuk  melakukan  perencanaan,  pengawasan, pengarahan  dan  pendelegasian  kerja  kepada  semua  dapartemen  yang  memiliki komando atau koordinasi dengannya.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu.
3. Meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi.
4. Meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  karena  unit  sistem  kerja  yang terkoordinir dan sistematis.

## Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Menurut  Setyorini,  S.Kom.,  M.M.  dalam  buku  Pengantar  Sistem  Informasi  Akuntansi (2016:73) bahwa “Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani  segala  sesuatu  yang berkenaan  dengan  akuntansi.  Akutansi  sendiri  sebenarnya adalah sebuah sistem informasi.”

## Fungsi Sistem Informasi Akuntansi
Menurut  Rizki  Ahmad  Fauzi  dalam  buku  Sistem  Informasi  Akuntansi  (Berbasis Akuntansi) (2017:27) fungsi  peting SIA dalam organisasi yaitu:
1. Mengumpulkan  dan  menyimpan  data  tentang  aktivitas-  aktivitas  yang  dilaksanakan organisasi,  sumber  daya  yang  dipengaruhi  oleh  aktivitas-aktivitas  tersebut  dan  para pelaku  yang  terlibat  dalam  berbagai  aktivitas  tersebut  agar  pihak  manajemen,  para pegawai, dan pihak luar yang ber-kepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang telah terjadi.
2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pinak menajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset organisasi termasuk data organisasi,  dan untuk  memastikan  data  tersebut  tersedia  saat  dibutuhkan,  akurat  dan andal.

## Barang Milik Negara

## Pengertian BMN
Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN dalam buku Manajemen Materiil KONTEMPORER (2016:20) Pengelolaan BMN, sebagaimana  yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008, Bahwa “Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang  yang dibeli atau diperoleh atas beba APBN  atau  berasal  dari  perolehan  lainnya  yang  sah.  Dalam  PMK  No.  29/PMK.06/2010 tentang kodifikasi barang, Barang Milik Negara dirinci menjadi Persediaan, Tanah, Mesin dan  Peralatan,  Gedung  dan  Bangunan,  Jalan,  Jaringan  dan  Irigasi,  Aset  Tetap  lainnya. Kontruksi dalam pengerjaan, serta Aset tidak berwujud.”

## Pengertian Pengendalian Internal
Pengertian  Pengendalian  Internal  dalam  9  Bab  II  Tinjauan  Pustaka  (2016:129), menjelaskan  bahwa  “Sistem  Pengendalian  Internal  meliputi  stuktur  organisasi,  metode, dan  ukuran-ukuran  yang  dikoordinasikan  untuk  menjaga  aset  organisasi,  mengecek ketelitian  dan  kendala  data  akuntansi,  mendorong  efisiensi,  dan  mendorong  dipatuhinya kebijakan manajemen.”

## Unsur Sistem Pengendalian Internal
Unsur-unsur  pokok  sistem  pengendalian  internal  dalam  9 Bab  II  Tinjauan  Pustaka menurut Mulyadi (2016:130), adalah sebagai berikut:
1. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggungjawab Fungsional Secara Tegas Pembagian  tanggung  jawab  fungsional  dalam organisasi  ini  berdasarkan  pada  prinsip- prinsip sebagai berikut:
a. Harus  dipisahkan  fungsi-fungsi  operasi  dan  penyimpanan  dari  fungsi  akuntansi. Fungsi  operasi  adalah  fungsi  yang  memiliki  wewenang  untuk  melaksanakan  suatu kegiatan  (misalnya  pembelian). Setap  kegiatan  dalam  perusahaan  dalam  perusahaan memerlukan  otorisasi  dari  manajer  fungsi  yang  memiliki  wewenang  untuk melakukan  kegiatan  tersebut.  Fungsi  penyimpanan  adalah  fungsi  yang  memiliki wewenang  untuk  menyimpan  aktiva  perusahaan.  Fungsi  akuntansi  adalah  fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.
b. Suatu  fungsi  tidak  boleh  diberi  tanggungjawab penuh  untuk  melaksanakan  semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem  Wewenang  dan  Prosedur  Pencatatan  yang  Memberikan  Perlindungan  yang Cukup  Terhadap  Aset,  Utang,  Pendapatan,  dan  Beban.  Dalam  organisasi,  setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem  yang  mengatur pembagian  wewenang  untuk  otorisasi  atas  terlaksananya  setiap transaksi.
3. Praktik  Kerja  yang  Sehat  Dalam  Melaksanakan  Tugas  dan  Fungsi  Setiap  Unit Organisasi.

## METODE PENELITIAN
Dalam  upaya  pengumpulan  informasi  dan  pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  penelitian maka metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Studi Kepustakaan ( Library Research )
Penulis  mempelajari  bentuk  bahan-bahan  tertulis  seperti  buku-buku  penunjang  kajian, catatan-catatan maupun referensi yang bersifat tertulis.
2. Studi Lapangan (Field Research) Pada  umumnya  study  lapangan  terdiri  dari:  1)  Pengamatan  ( Observation );  2) Wawancara ( Interview ).
3. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi objek penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terletak di Jl. Basuki RahmatNo. 13 Padang Jati kec. Ratu samban Kota bengkulu, 38222.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sistem  Pengelolaan  Akuntansi  Barang  Milik  Negara  di  Direktorat  Serealia  Pada Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Bengkulu
Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Pusat Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  APBN  atau  berasal  dari  perolehan yang sah. Perolehan lainnya yang sah meliputi:
a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan  perjanjian/kontrak;
c. Barang  yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
d. Barang  yang  diperoleh  berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh ketentuan hukum tetap.
Barang  Milik  Negara  meliputi  unsur-unsur  aset  lancar,  aset  tetap,  aset  lainnya  dan aset  bersejarah.  Aset  lancar  yang  dimaksud  dalam pengertian  BMN  adalah  persediaan. Sedangkan aset tetap berupa tanah, gedung bangunan, peralatan dan mesin.
Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di  Direktorat Serealia adalah sebagai berikut:

## 1. Pembentukan Unit Akuntansi
Pembetukan  unit  akuntansi  merupakan  hal  yang  sangat  diperlukan,  mengingat  dengan dibentuknya  unit  akuntansi  maka tanggungjawab  masing-masing  unit  dapat  dibagi secara  jelas  serta  untuk  mendukung  terciptanya  ketertiban  pencatatan  BMN  dalam rangka mendukung penyusunan laporan keuangan.

## 2. Pengelola BMN
Pengelola  BMN  merupakan  aset  unit  organisasi  Pengelolaan  BMN  yang  sangat  vital, karena itu peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya.

## 3. Penggolongan dan Kodefikasi Barang
Kegiatan  untuk  menetapkan  secara  sistematik  ke  dalam golongan,  bidang,  kelompok, sub  kelompok  BMN.  Sedangkan  Kodefikasi  BMN  bertujuan  untuk  menyeragamkan penggolongan  dan  kodefikasi  BMN  secara  nasional  untuk  mewujudkan  administrasi penggolongan BMN yang tertib.
Gambar 1
Label Kode Barang Milik Negara
Sumber : Direktorat Serealia
Cara Pemberian Label Kode Barang Milik Negara yaitu : a. 018 menunjukkan lembaga Kementerian
b. 03 menunjukkan ditjen Tanaman Pangan
c. 0199 menunjukkan Instansi Pusat
d. 238251 000 Kode Satker
e. 2015 Menunjukkan Tahun Kode Barang
f. 1416 Banyaknya Barang

## 4. Kartu Identitas Barang (KIB)
Perekaman terhadap BMN tertentu agar masuk dalam Catatan Mutasi Perubahan. Aset tertentu itu meliputi  BMN  berupa tanah, bangunan  gedung, kendaraan bermotor, alat besar (Misalnya: Genset), irigasi dan sebagainya.

## 5. Penentuan Kondisi Barang
Penentuan  Kondisi  BMN  dalam  pilihan  Rusak  Berat  (RB).  Rusak  Ringan  (RR),  dan baik (B).
a. Kondisi  Baik  jika  BMN  tersebut  tidak  memerlukan  perbaikan,  hanya  sebatas  biaya pemeliharaan;
b. Kondisi  Rusak  Ringan  (RR)  jika  BMN  masih  utuh  yang  memerlukan  pemeliharan rutin dan perbaikan ringan terhadap komponen-komponen pendukung;
c. Kondisi  Rusak  Berat  (RB)  jika  BMN  dalm  kondisi  tidak  utuh  dan  tidak  dapat dipergunakan lagi.

## 6. Satuan Barang
Satuan  BMN  menggunakan  satuan  yang  terukur  dan  buku.  Contoh  :  Peralatan  dan Mesin dengan satuan Buah, Set/Unit, Tanah dengan satuan m2.

## 7. Transaksi dalam SIMAK BMN
Berikut dijelaskan Transaksi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Direktorat Serealia pada Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Jakarta, yaitu sebagai berikut:
a. Saldo Awal Barang Milik Negara
Gambar 2 Saldo Awal BMN Sumber : Direktorat Serealia
Saldo awal  merupakan saldo  BMN  pada  awal  tahun anggaran berjalan atau  awal  tahun  mulai.  Berdasarkan  Laporan  Keuangan  Tahun  2020,  dilakukan pencatatan aset sebagai berikut:
1) Sedan senilai Rp. 95.000.000,- yang diperoleh tanggal 02 Januari 2020 pada Neraca pada tahun 2020,
2) Sedan  senilai  Rp.  185.000.000.-  yang  diperoleh  tanggal 02 Januari 2020 pada Neraca pada tahun 2020,
3) Micro  Bus  (Penumpang  15  S/D  29  Orang)  senilai  Rp.  167.000.000,-  Yang  diperoleh tanggal 02 Januari 2020 pada Neraca pada tahun 2020.
b. Perolehan Barang Milik Negara
1) Pembelian
Transaksi  yang  menggunakan  menu  ini  adalah  pembelian  aset  tetap  menggunakan SPM/SP2D  yang  hanya  dengan  sekali  bayar.  Apabila  terdapat  lebih  dari  satu SPM/SP2D, misalnya pembayaran honor pengadaan, maka wajib diupayakan segera dibayarkan  pada  bulan  yang  sama  dengan  waktu  perolehan  barang/BMN  (  BAST). Penginputan pada saat BAST tanpa menunggu terbitnya dokumen pembayaran/pengesahan.
2) Transfer Masuk
Transaksi  yang  menggunakan  menu  ini  merupakan  transaksi  perolehan  BMN  hasil transfer masuk  dari Satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat.
3) Hibah (Masuk)
Menu  ini  digunakan  untuk  Transaksi  perolehan  BMN  hasil  penerimaan  dari  pihak ketiga diluar Kementrian Negara/Lembaga.
4) Rampasan
Menu  ini  digunakan  untuk  transaksi  perolehan  BMN  hasil  rampasan  berdasarkan

## keputusan pengadilan.

## 5) Penyelesaian Pembangunan Langsung
Menu  ini  digunakan  untuk  transaksi  perolehan  BMN  hasil  penyelesaian pembangunan berupa bangunan/gedung dan BMN lainnya yang telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima.
6) Pembatalan Penghapusan
Menu  ini  digunakan  untuk  pencatatan  BMN  hasil  pembatalan  penghapusan  yang sebelumnya telah dihapuskan/dikeluarkan dari pebukuan.
7) Reklasifikasi Masuk
Menu  ini  digunakan  unutk  transaksi  BMN  yang  sebelumnya  telah  dicatat  dengan Klasifikasi BMN yang lain.
8) Pertukaran
Menu  ini  digunakan  untuk  pengalihan  kepemilikan  BMN  yang  dilakukan  antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah,  atau  antara  pemerintah  pusat  dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
9) Perolehan Lainnya
Menu  ini  digunakan  untuk  merekam  perolehan  BMN  yang  tidak  termasuk  dalam Perolehan lainnya selain yang sudah disebutkan terdahulu.
c. Perubahan BMN
1) Pegurangan
Menu  ini  digunakan  untuk  pengurangan  kuantitas  BMN.  Maka  pada  menu Pengurangan,  dilakukan  penginputan  kode  barang  yang  akan  dikoreksi  dan diinput  sesuai  dengan  nilai  barang  yang  berubah  yaitu  180  m².  Menu  ini tidak dapat mengkoreksi nilai aset.
2) Perubahan Kondisi
Menu ini digunakan untuk menyesuaikan antara pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN dengan kondisi fisik BMN yang sebenarnya.
3) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Menu ini digunakan untuk koreksi pencatatan atas nilai/kuantitas BMN yang telah dicatat sebelumnya.
4) Penerimaan  Aset  dari  Pengembangan  Aset  Renovasi Menu  ini  digunakan untuk  pencatatan  aset  yang  nilai renovasinya  sudah  diserah  terimakan  dari  pihak lain.
d. Pengembangan
1) Pengembangan Langsung
Menu ini digunakan untuk merekam  pengembangan atas suatu  BMN  yang sudak dimiliki (Sudah Tercatat) sampai dengan tahun anggaran berjala.
2) Pengembangan Dengan KDP
Menu  ini  digunakan  untuk  ,ereklasifikasi  KDP  pengembangan  aset  yang  sudah dimiliki menjadi aset definitifnya.
e. Inventarisasi & Penilaian Kembali
1) Inventarisasi
Sub-submenu Barang Berlebih digunakan untuk mencatat barang yang secara hak merupakan aset suatu satker namun karena satu dan lain hal belum pernah dicatat dan dilaporkan pada Aplikasi SIMAK BMN.

## 2) Penilaian Kembali
Pencatatan hasil penilaian kembali BMN ( Revaluasi) dilakukan melalui submenu Koreksi  Penilaian  Kembali.  Nilai  baru  yang  diinput  dalam  transaksi  Penilaian Kemali adalah nilai wajar hasil revaluasi yang terhitung dalam dokumen LHIP.
f. Penghapusan BMN
1) Penghapusan
Menu  ini  digunakan  untuk  menghapus  BMN  dari  pembukuan  berdasarkan  suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang.
2) Transfer Keluar Menu ini digunakan untuk penyerahan BMN kepada pihak ketiga.
3) Hibah (Keluar)
Menu ini digunakan untuk transaksi penyerahan BMN ke UAKPB lain dalam satu UAPB.
4) Reklasifikasi Keluar
Menu  ini  merupakan  transaksi  BMN  ke  dalam  klasifikasi  BMN  yang  lain. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi Reklasifikasi masuk.
5) Koreksi Pencatatan Menu  ini  digunakan  untuk  mengubah  catatan  BMN  yang  telah  dilaporkan sebelumnya.
6) Penghentian BMN dari Penggunaan Menu  ini  digunakan untuk merekam  aset  yang  sudah  dihentikan penggunaannya secara  permanen  dan  tidak  ada  manfaat  ekonomi  pada  masa  yang  akan  datang. Sehingga aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca.

## g. Prosedur Akuntansi dan Pelaporan BMN
SIMAK-BMN  diselenggarakan  melalui  serangkaian  prosedur  baik  manual  maupun komputerisasi.  Prosedur tersebut melibatkan dokumen sumber, organisasi akuntansi, dan proses akuntansi dalam rangka menghasilkan berbagai keluaran yang diperlukan baik dalam pengelolaan maupun pertanggung jawaban BMN.
Pengelolaan Barang Milik Negara yang ada di Direktorat Serealia sebagai berikut:

## 1. Penggunaan Barang Milik Negara
Penetapan  status  penggunaan  tanah  atau  bangunan  dilakukan  dengan  ketentuan bahwa  tanah  dan  bangunan tersebut  diperlukan  untuk  kepentingan  penyelenggaraan  tugas pokok dan fungsi pengguna barang atau kuasa penggunaan barang yang bersangkutan.
Pengguna  barang  atau  kuasa  pengguna  barang  wajib  menyerahkan  tanah  atau bangunan yang tidak digunakan kepada Pengelola barang. Pengguna Barang Milik Negara yang  tidak  menyerahkan  tanah  dan/atau  bangunan  yang  tidak  digunakan  untuk menyelenggarakan  tugas  pokok  dan  fungsi  instansi  yang  bersangkutan  kepada  Pengelola barang  dikenakan  sanksi  berupa  pembukaan  dana  pemeliharaan  tanah  atau  bangunan dimaksud.
Penggunaan  Barang  Milik  Negara  di  Direktorat  Serealia  masih  Terdapat  barang milik  negara  yang  status  penggunaannya  belum  ditetapkan.  Hal  ini  dikarenakan seiring dengan  adanya  mutasi  jabatan  dimana  pejabat  pengguna  barang  belum  mengembalikan barang  milik  negara  sehingga  mengakibatkan  status  pengguna  belum  dapat  ditetapkan. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa belum semua barang yang dikuasai oleh Direktorat Serealia dilakukan PSP.

## 2. Pemanfaatan Barang Milik Negara
Pemanfaatan Barang Milik Negara merupakan kegiatan pendayagunaan barang milik negara  yang  tidak  dipergunakan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  kementerian negara/lembaga  dalam  bentuk  sewa,  pinjam  pakai,  kerjasama  pemanfaatan,  dan  bangun serta guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Pemanfaatan barang milik negara di Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan telah sesuai dengan  Peraturan  Menteri Keuangan.  Akan  tetapi,  pihak  Direktorat  Serealia  berkeinginan agar tidak ada sewa dengan mempertimbangkan pada faktor keterbatasan tempat.

## 3. Pemindahtanganan Barang Milik Negara
Pemindahtanganan Barang Milik Negara terdapat beberapa bentuk pemindahtanganan  Barang  Milik  Negara  meliputi Penjualan  BMN,  tukar  menukar, hibah,  penyertaan  modal Pemerintah  Pusat.  Pelaksanaan  pemindatanganan  BMN berupa penjualan untuk penghapusan.
Pemindahtanganan barang milik negara berupa penghapusan yang diterapkan di Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan dilakukan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

## 4. Penatausahaan Barang Milik Negara
Seluruh Barang Milik Negara merupakan objek penatausahaan, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN) atau  berasal  dari  perolehan  lainnya  yang  sah,  yang  berada  dalam  pengelolaan  Kuasa Pengguna  Barang/Pengguna  Barang  dan  berada  dalam  Pengelola  Barang/  Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN.
Pembukuan  yang  dilakukan  di  Sekretariat  Ditjen  Tanaman  Pangan  dengan menggunakan  aplikasi  SIMAK  BMN  yang  dikembangkan  oleh  Kementerian  Keuangan. Penggunaan  aplikasi  SIMAK  BMN  tersebut  sangat  dirasakan  manfaatnya  untuk mendukung  pelaksanaan  akuntansi  dan  pelaporan  Barang  Milik  Negara  yang  lebih akuntabel. Pada kegiatan pembukuan transaksi Barang Milik Negara yang dilakukan pada aplikasi SIMAK BMN.

## 5. Pemeliharaan Barang Milik Negara
Pemeliharaan  merupakan  kegiatan  atau  tindakan  agar  semua  barang  selalu  dalam keadan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu,  pemeliharaan  dilakukan  terhadap  Barang  Milik Negara  tanpa  mengubah,  menambah atau  mengurangi  bentuk  ataupun  konstruksi  asal,  sehingga  dapat  dicapai  pendayagunaan barang  yang  memenuhi  persyaratan,  baik  dari  segit  unit  pemakaian  maupun  dari  segi keindahan.
Pemeliharaan  ini  juga  dilakukan  oleh  Sekretariat  Direktorat  Jenderal  Tanaman pangan  dengan  pelaksanaannya  menggunakan  dua  cara,  yaitu  dengan  sistem  by  case (kasus), dan pemeliharaan rutin.
Pemeliharaan  barang  milik  negara  yang  diterapkan  di Sekretariat  Ditjen  Tanaman Pangan  adalah  dilakukan dengan cara pemeliharaan melalui sistem by case terutama pada pemeliharaan  dari  alat  pengolah  data  dan  kendaraan  bermotor  dengan  mengajukan  surat permohonan  untuk  kemudian  dilakukan  pengecekan  terhadap  keberadaan  kondisi  barang tersebut.
Oleh  karena  itu,  Pengguna  Barang  dan  Kuasa  Pengguna  Barang  wajib  melakukan pemeliharaan  terhadap  Barang  Milik  Negara  yang  berada  dalam  penguasaannya  secara rutin,  dan  sewaktu-waktu  dengan  memperhatikan  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi Pengguna  Barang  dan  Kuasa  Pengguna  Barang,  kondisi  Barang  Milik  Negara bersangkutan, dan/atau ketersediaan biaya.

## 6. Pengamanan Barang Milik Negara
Pengguna  Barang  dan  atau  Kuasa  Pengguna  Barang  wajib  melakukan  pengamanan Barang  Milik  Negara  yang  berada  dalam  penguasaannya.  Pengamanan  Barang  Milik Negara meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
Barang  Milik  Negara  berupa  tanah  harus  disertifikatkan  atas  nama  Pemerintah Pengguna Barang yang bersangkutan tanah/lahan yang ditempati Sekretariat Utama sudah bersertifikat  atas  nama  Direktorat  Jenderal  Tanaman  Pangan  karena  ketika  aset  tersebut dibeli akan diberikan identitas aset juga bukti kepemilikan tanah dan bangunan atas nama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Sistem  Pengandalian  Intern  atas  Sistem  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  di  Direktorat Serealia  Pada  Kementerian  Pertanian  Direktorat  Jenderal  Tanaman  Pangan  Jakarta dilakukan dengan      menggunakan SOP Pemeriksaan Barang sebagai berikut:

## Gambar 3 SOP Pemeriksaan Barang
Penjelasan narasi SOP Pemeriksaan Barang yaitu sebagai berikut:
1. Mengajukan barang barang aset terhadap satker atau satuan kerja yang ada di direktorat tanaman pangan, lalu satker memproses pengadaan barang tersebut dan barang datang
2. Setelah  barang  datang  satker  memberikan  barang  tersebut  sesuai  request  kebutuhan serealia  ke  serealia,  lalu  dilakukan  pengecekan  fisik  apakah  ada  kecatatan  fisik.  Jika ada kecatatan akan dibalikan ke satker kembali
3. Jika  barang  tersebut  sesuai  request  serealia,  serealia  membuat input  data  laporannya langsung ke dokumen atau BAPP, jika tidak input terlebih dahulu ke aplikasi SIMAK- BMN  lalu dilakukan scan dan lain sebagainya
4. Disisi lain jika serealia sudah menerima satker pun membuat BAST (Berita Acara Serah Terima) dan kontrak. Serealia membuat database PDdf dan lebel BMN dan jika sudah didistribusiin ke pemakai
5. Didistribusikan  ke  pegawai  yang  membutuhkan  misalnya  printer kendaraan  bangku meja dan lain sebagainya. Dan untuk pemakai bukan hanya menerima barang saja tapi juga harus membuat laporan dokumen  dan DO
6. Jika barang sudah diterima oleh pegawai dilakukan proses pencairan anggaran.
7. Setelah  itu  dibuatkan  Surat  Perintah  Pembayaran  (SPBY),  jika  sudah  kemudian dibuatkan  Surat  Persetujuan  Pembayaran  (SPP),  setelah  itu  dilakukan  Pembayaran Langsung  (LS),  dilakukan  pembayaran  jika  untuk  keperluan  membiayai  pengeluaran
sehari hari dan tidak  dapat  dilakukan pembayaran  langsung maka menggunakan Uang Persediaan (UP), dan jika menggunakan uang untuk  kebutuhan  yang sangat  mendesak dalam satu bulan maka menggunakan Tambahan Uang Persediaan (TUP).

## Sistem  Pengendalian  Intern  atas  Sistem  Pengelolaan  Akuntansi  Barang  Milik Negara  di  Direktorat  Serealia  Pada  Kementerian  Pertanian  Direktorat  Jenderal Tanaman Pangan Jakarta
Sistem  Pengandalian  Intern  atas  Sistem  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  di Direktorat  Serealia  Pada  Kementerian  Pertanian  Direktorat  Jenderal  Tanaman  Pangan Jakarta jika dilihat dari pembagian tanggung jawab adalah sebagai berikut:
1. Otorisasi, yaitu menyetujui transaksi dan keputusan.
2. Penyimpanan,  yaitu  menangani  kas,  memelihara  tempat  penyimpanan  persediaan, menerima cek yang masuk dari pelanggan, menulis cek atas rekening bank organisasi.
3. Pencatatan,  yaitu  mempersiapkan  dokumen  sumber,  memlihara  catatan  jurnal,  buku besar,  dan  file  lainnya,  mempersiapkan  rekonsiliasi,  serta  mempersiapkan  laporan kinerja.
Sistem  wewenang  dan  Prosedur  pencatatan  Pengendalian  Intern  atas  Sistem Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  di  Direktorat  Serealia  Pada  Kementerian  Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Jakarta adalah sebagai berikut:
1. Otorisasi  :  para  pegawai  melaksanakan  tugas  dan  membuat keputusan  yang  dapat mempengaruhi asset organisasi. Sehingga manajemen membuat kebijakan dan prosedur yang diikuti oleh para pegawai, dan memberdayakan pegawai untuk melaksanakannya. Pemberdayaan ini  yang  disebut dengan  otorisasi,  yang  merupakan bagian  penting dari pengendalian dan  prosedur  organisasi.  Otorisasi  biasanya  diwujudkan  dalam  bentuk penandatanganan,  pemberian  tanda  paraf,  atau  memasukkan  kode  otorisasi  atas dokumen atau catatan transaksi.
2. Pemisahan  tugas  :  pengendalian  internal  yang  baik  mensyaratkan  bahwa  tidak  ada pegawai  yang  diberi  tanggung  jawab  terlalu  banyak.  Kondisi  demikian  akan  memberi kesempatan pada pegawai untuk melakukan penipuan, menyembunyikan penipuan, atau melakukan kesalahan tidak sengaja.
3. Penggunaan dokumen serta catatan yang memadai: desain dan penggunaan catatan yang memadai membantu untuk memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang berkaitan. Dokumen yang baik adalah yang mencakup semua aspek yang  diperlukan,  tetapi  dibuat  sesederhana  mungkin.  Dokumen  yang  digunakan  untuk mencatat  sebuah  transaksi  harus  memiliki  ruang  untuk  otorisasi. Dokumen  yang  baik harus  memiliki  nomor  urut  tercetak  terlebih  dahulu,  agar  jika  terjadi  penyelewengan cepat dideteksi.
4. Penjagaan  aset  dan  pencatatan  yang  memadai:  Dengan  berkembangnya  waktu  dan kondisi,  informasi  telah  menjadi  sebuah  asset  yang  juga  penting.  Aset  fisik  maupun informasi  perlu  penjagaan  yang  baik  untuk  mencegah  atau  menghindarkannya  dari kerusakan dan kehilangan.
5. Pemeriksaan independen atas kinerja: pemeriksaan akan lebih efektif apabila dilakukan oleh  pihak  yang  independen,  yaitu  orang  yang  tidak  bertanggungjawab  atas  operasi yang diperiksa.Model-model pemeriksaan independen.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Sistem Pengelolaan Akuntansi Barang Milik Negara di Direktorat Serealia Pada Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Jakarta, maka penulis dapat mengambil kesimpulan  sebagai berikut:
1. Pengendalian  Internal  di  Direktorat  Serealia  telah  berjalan  dengan  baik  dengan menjalankan pertanggungjawaban yang memiliki keandalan yang memadai, agar dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan dengan organisasi.
2. Pengendalian  Internal  memang  tidak  dapar  menjamin  Laporan  Keuangan  yang  benar dan mutlak, karena  pengendalian internal tidak dapat mendeteksi kolusi yang dilakukan oleh personil organisasi. Untuk itu peran audit independen yang dilakukan oleh auditor eksternal/independen (akuntan publik). Laporan auditor independen akan menyampaikan kondisi laporan keuangan yang sebenarnya.

## Saran
Berikut  ini  penulis  menyampaikan  saran  yang  mungkin  berguna bagi  Direktorat Serealia Pada Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Jakarta :
1. Pengelolaan terhadap SIMAK-BMN harus selalu mengikuti peraturan atau perundang- undangan yang ada.
2. Sebagai  petugas  penginputan  aplikasi  SIMAK-BMN  harus mengikuti  pelatihan  khusus yang  diadakan  oleh  lembaga  yang  berwenang,  agar  Petugas  tersebut  bisa  menguasai setiap akun dan pengisian daftar Barang Milik Negara kedalam aplikasi SIMAK-BMN.

## DAFTAR PUSTAKA
Academia, Teori Pengelolaan, Diakses pada 21 Maret 2021, dari https://www.academia.edu/12213778/TEORI_PENGELOLAAN.
Andriansyah. 2016. Manajemen Materiil KONTEMPORER. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
Bapatah  Blogspot,  Pengertian  Pengelolaan,  2015.  Diakses  pada  21 Maret  2021,  dari http://bapatah.blogspot.com/2015/12/pengertian- pengelolaan.html?m=1.
Fauzi, Rizki Ahmad, 2017. Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi). Yogyakarta: Deepublish.
Manana,  Ana,  Santot  Imam  Wahjodo  dan  Agusdiwan  suami,  2019. Sistem Informasi Akuntansi dengan Pengenalan Sistem Informasi Syariah. Depok.
Nugroho, Adi Sulistyo, 2018. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Teknosain.
Rochaety, Eti, 2017. Sistem Informasi Manajemen , Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media,
Sarjana Ekonomi, Pengertian Efektifitas Menurut Para Ahli, 2020. Diakses pada 21 Maret 2021, dari https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian- efektifitas-menurut-para-ahli/.
Setyorini, 2016. Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Deeppublish.
Taufiq, Rohmat, 2018. Pengantar Sistem Informasi . Jakarta: Mitra Wacana Media.