## FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Oleh :
Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum.

## Abstract
Village regulations are village-level legal products established by the village head along with  the  Village  Consultative  Board  in  the  context  of  the  administration  of  the  village administration. Village regulations are a further elaboration of the higher laws by taking into account the socio-cultural conditions of local communities. The Village Consultative Body (BPD), which then called BPD, has the function of establishing village regulations with  village  heads,  accommodating  and  channeling  the  aspirations  of  the  community, therefore BPD as a deliberative body originating from the village community, in addition to  carrying  out  its  function  as  a  bridge  between  the  village  head  and  the  village community,  primarily,  the  function  of  representation  (Representative).  The  role  of  the Village  Consultative  Body  is  to  establish  village  regulations  with  village  heads,  to accommodate and channel the aspirations of the people. The Village Consultative Body is a representative of the villagers determined by deliberation and consensus.
Keywords : Legislation Function, Village Consultative Board, Village Rules

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belankang
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa juncto
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  bahwa  :  Desa  adalah  desa dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Apa  yang  dikembangkan  dalam kebijakan pemerintahan desa, yang kendati  memuat  konsep  hak  untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri,  namun  bersamaan  dengan  itu pula  dinyatakan  bahwa  desa  merupakan organisasi  pemerintahan  terendah  di bawah  camat.  Dengan  sendirinya  desa merupakan  representasi  (kepanjangan) pemerintah  pusat.  Artinya  bahwa  apa yang  dianggap  baik  oleh  pemerintah pusat  (organisasi  kekuasaan  di  atasnya)
dipandang  baik  pula  untuk  desa.  Asumsi ini  bukan  saja  manipulatif,  namun  juga mempunyai  tendensi  yang  sangat  kuat untuk  mengalahkan  atau  merendahkan keperluan,  kebutuhan  dan  kepentingan masyarakat desa.
Dalam  penyelenggaraannya  Desa memerlukan    sebuah  lembaga  yaitu Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) selaku  mitra  Pemerintah  Desa  dalam membangun  dan  mensejahterakan  Desa. Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD)
diharapkan  mampu  membawa  kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan
dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa.
Keberadaan  sebuah  desa  memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal usul budaya yaitu:
1. Keanekaragaman, disesuaikan dengan  asal  usul  dan  kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
2. Partisipasi, bahwa penyelenggara- an pemerintahan
dan pembangunan  desa  harus  mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa  memiliki  dan  turut
serta  bertanggung  jawab  terhadap
perkembangan kehidupan
bersama  sebagai  sesama  warga desa;
3. Otonomi asli, bahwa kewenangan
pemerintah  desa  dalam  mengatur
dan mengurus masyarakat
setempat didasarkan pada hak asal usul  dan  nilai-nilai  sosial  budaya yang  terdapat  pada  masyarakat setempat
namun harus diselenggarakan  dalam  perspektif administrasi desa;
4. Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan  pelaksanaan  pembangunan  di desa  harus  menampung  aspirasi- aspirasi masyarakat yang dimusyawarahkan  dan  kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan  sebagai  mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan  di  desa  ditujukan untuk  meningkatkan  taraf  hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai
dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Dapat  disimpulkan  bahwa  landasan pemikiran  dalam  pengaturan  mengenai Pemerintah Desa adalah keaneka- ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. 1
Dalam proses pengambilan keputusan  di  desa  dilakukan  dengan  dua macam  keputusan. 2 Pertama,  keputusan- keputusan  yang  beraspek  sosial,  yang mengikat  masyarakat  secara  sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan  yang  dibuat  oleh lembaga-lembaga  formal  desa  yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan  pertama,  banyak  dijumpai dalam kehidupan sosial  masyarakat  desa, proses  pengambilan  keputusan  dilakukan melalui  proses  persetujuan  bersama, dimana  sebelumnya  alasan-alasan  untuk pemilihan  alternatif  diuraikan  terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang  dianggap  memiliki  kewibawaan tertentu.
Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan  didasarkan  pada prosedur  yang  telah  disepakati  bersama,
1 Sarundajang, Arus  Balik  Kekuasaan  Pusat  ke Daerah ,  Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakarta,  2002, hlm.181.
2 Kushandjani, Otonomi  Desa  Berbasis  Modal Sosial  Dalam  Perspektif  Socio-Legal ,  Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, Semarang 2008, hlm. 70-71
seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa  (MUSBANGDES)  yang  dilakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan  pihak-pihak  secara  hukum memang  diberi  fungsi  untuk  itu 3 ,  yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes).
Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa  yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan
Permusyawaratan  Desa  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintah desa.
Peraturan  desa  merupakan  penjabaran lebih lanjut dari peraturan undang-undang yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan kondisi sosial budaya masyarkat setempat.
Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD berfungsi menetapkan  peraturan  desa  bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang  berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya  sebagai  jembatan  penghubung antara  kepala  desa  dengan  masyarakat desa,  juga  harus  menjalankan  fungsi
3 Ibid., hlm.33
utamanya,  yakni  fungsi  representasi (Perwakilan). 4
Badan  Perwakilan  Desa  yang  ada selama  ini  berubah  namanya  menjadi Badan Permusyawaratan Desa, perubahan ini  didasarkan  pada  kondisi  faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”.
Musyawarah berbicara tentang proses,  sedangkan  mufakat  berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh  dari  proses  yang  baik.  Melalui musyawarah untuk mufakat meminimalisir  berbagai  konflik  antara para  elit  politik,  sehingga  tidak  sampai menimbulkan perpecahan yang berarti.
Namun  dengan  demikian  terkadang apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan  Desa  tidak  sesuai  apa yang  diinginkan  masyarakat  sehingga pembentukan peraturan desa hanya menjadi  sebuah  agenda  Pemerintah  Desa yang  tidak  substantif  dan  kooperatif  atas kepentingan  Rakyat,  yang  seharusnya BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa) menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi
4 Sadu  Wasistiono,  MS.  M.Irawan  Tahir,  Si., Prospek  Pengembangan  Desa ,  CV  Fokus  Media, Bandung, 2007, hlm. 35
peraturan  yang  dibuat  oleh  Perangkat Desa  dengan  Badan  Permusyawaratan Desa  yang  menjadi  permasalahan  yang dalam  proses  penyusunan  dan  penetapan peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan  masyarakat  sehingga  masih banyak  yang  melanggar  peraturan  desa. Dalam  menjalankan  perannya  Badan Permusyawaratan  Desa  belum  mampu bermitra  dengan  pemerintah  desa  dalam menciptakan  kesejahteraan  pada  tingkat dasar yakni Desa.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dirumuskan  adalah  :  bagaimanakah fungsi  legislasi  Badan  Permusyawaratan Desa  dalam  pembentukan  Peraturan Desa?
Penelitian  merupakan  suatu  sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.
Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,  metodologis  dan  konsisten, termasuk  penelitian  hukum.  Penelitian hukum  berbeda  dengan  penelitian  sosial karena  hukum  tidak  termasuk  kategori ilmu  sosial.  Ilmu  hukum  adalah sui
generis 5 artinya  hukum  merupakan  ilmu yang mempunyai karakter sendiri.
Metode pendekatan yang
digunakan, adalah pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ), yaitu  suatu  pendekatan  yang  dilakukan dengan  segala  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  isu-isu hukum  yang  diteliti.  Pendekatan  konsep ( conceptual  approach )  yaitu  beranjak dari  pandangan  sarjana  dan  doktrin- doktrin  hukum  yang  terkait  dengan  isu- isu  hukum.  Penelitian  hukum  dilakukan untuk  memecahkan  isu  hukum  yang timbul. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan  preskripsi  mengenai  apa yang seyogianya. 6

## II. PEMBAHASAN
Dalam penyelenggaraan pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki lembaga  yang  mampu  menciptakan Check  and  Balance  dalam  pembangunan masyarakat  desa  yaitu  lembaga  yang memiliki hak pengawasan atas penyelanggaraan  pemerintah  desa  oleh kepala  desa  adalah  BPD  seperti  yang tertera  dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 55 ayat  (c)  yaitu  melakukan  pengawasan
5 Philipus  M.  Hadjon,  Tatik  Sri  Djatmiati, Argumentasi  Hukum ,  Gajah  Mada  University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1
6 Peter  Mahmud  Marzuki ,  Penelitian  Hukum , Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 89
kinerja  kepala  desa.  Pengawasan  yang dilakukan BPD bertujuan untuk mengetahui  apakah  pelaksanaan  kinerja kepala  desa  sesuai  dengan  rencana  yang telah  ditetapkan  atau  tidak,  dan  untuk mengetahui  kesulitan-kesulitan  apa  saja yang  dijumpai  oleh  para  pelaksana  agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan. 7
Dengan  adanya  pengawasan  maka tugas pelaksana atau kepala desa dapatlah diperingan  oleh  karena  para  pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang  diperbuatnya  dalam  kesibukan sehari-hari.  Pengawasan  bukanlah  untuk mencari  kesalahan  akan  tetapi  untuk memperbaiki kesalahan, 8 maka
pemerintahan  yang  bersih  dan  efektif akan terlaksana
dalam penyelenggaraannya.
Dalam  rangka  mengatur  urusan masyarakat  setempat  tersebut  desa  dapat membuat  peraturan  desa  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  daerah.  Peraturan desa  adalah  bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten
membuat peraturan daerah.
7 Y.W. Sunindhia, S.H, Praktek Penyelenggaraan Pemerintah  di  Daerah ,  Rineka  Cipta,  Jakarta,
1996, hlm. 103
8 Drs.  Riwu  Kaho,  MPA, Analisa  Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia , Bima Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 194
Peraturan  desa  ditetapkan  oleh kepala  desa  bersama  bersama  BPD. Peraturan  desa  dibentuk  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi  dengan  memperhatikan kondisi  sosial  budaya  masyarakat  desa setempat. 9
Isi  peraturan  desa  tidak  boleh bertentangan  dengan  kepentingan  umum dan/atau  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi,  serta  norma kesusilaan masyarakat.  Peraturan  desa  dibentuk beradasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan desa  harus  dibentuk  berdasarkan  asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik yang meliputi :
1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian  antara  jenis  dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.
9 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , hlm. 113
Dalam penyususnan peraturan perundang-undangan harus sesuai Pasal 1 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah menetapkan bahwa pembentukan
peraturan perundang-undangan yang pada
dasarnya  dimulai  dari  perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan,  pembahasan,  pengesahan, perundangan, dan penyebarluasan. Dalam penyusunan  peraturan  desa,  rancangan peraturan  desa  dapat  diprakarsai  oleh pemerintah  desa  dan  dapat  berasal  dari usul inisiatif BPD.
Jika  berasal  dari  pemerintah  desa maka  kepala  desa  yang  menyiapkan rancangan Peraturan Desa tersebut sedangkan  jika  berasal  dari  BPD  maka BPD-lah  yang  menyiapkan  rancangan
Peraturan Desa tersebut. Terhadap rancangan  Peraturan  Desa  baik  dari pemerintah  desa  maupun  dari  BPD, masyarakat berhak memberikan masukan baik  secara  tertulis  maupun  lisan. Selanjutnya  rancangan  peraturan  desa dibahas  secara  bersama  oleh  pemerintah desa dan BPD. Rancangan peraturan desa yang  berasal  dari  pemerintah  desa  dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.
Kedudukan  dan  fungsi  BPD  dalam Pasal  55  Undang-Undang  No.  6  tahun
2014  tentang  Desa  menyatakan  bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara  pemerintahan  desa.  BPD mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Badan Permusyawaratan Desa memiliki  fungsi  yang  sangat  strategis dalam  rangka  mendukung  pembangunan desa  dan  penyelenggaraan  pemerintahan serta  melakukan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta penetapan kebijakan strategis lainnya.
Fungsi  BPD dalam bidang legislasi adalah  merumuskan  dan  menetapkan peraturan  desa  bersama-sama  dengan pemerintah  desa.  Fungsi  legislasi  ini nampak pelaksanaannya oleh BPD dalam beberapa hal sebagai berikut :
1. Merumuskan Peraturan Desa bersama-sama  dengan  pemerintah desa.
Proses yang dilakukan oleh BPD dan Kepala  Desa  di  dalam  merumuskan
peraturan  desa  antara  lain  sebagai berikut:
a. Pemerintah  Desa  (Kepala  Desa dan Perangkat Desa) mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa
dengan  menyampaikan  pokok- pokok peraturan desa yang diajukan.
b. BPD  terlebih  dahulu  mengajukan rancangan peraturan desa,
demikian halnya
dengan
pemerintah desa yang juga mengajukan  rancangan  peraturan desa.
c. BPD  memberikan  masukan  atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut  kepada  pemerintah  desa untuk diagendakan.
e. BPD  mengadakan  rapat  dengan pemerintah desa kurang lebih satu
sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan
bersama.
2. Menetapkan Peraturan Desa
bersama-sama  dengan  Pemerintah
Desa
Setelah  BPD  dan  Kepala  Desa mengajukan  rancangan  Peraturan  Desa
kemudian  dibahas  bersama-sama  di dalam  rapat  BPD  dan  setelah  mengalami penambahan  dan  perubahan,  kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan  dan  disetujui  serta  ditetapkan sebagai Peraturan Desa.
Dalam  menetapkan  peraturan  desa, antara  BPD  dan  kepala  desa  sama-sama memiliki  peran  yang  sangat  penting antara lain sebagai berikut:
a. BPD  menyetujui  dikeluarkannya Peraturan Desa;
b. Kepala Desa menandatangani
Peraturan Desa tersebut;
c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan; dan
d. BPD  mensosialisasikan  Peraturan Desa  yang  telah  disetujui  pada masyarakat  melalui  Ketua  Rukun Tetangga  (RT)  untuk  diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.
Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa,
masing-masing  unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan    dari  unsur    yang  lain.  Oleh karena    itu    hubungan  yang    bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah
Desa  harus  didasari  pada  filosofi  antara lain:
1. Adanya  kedudukan  yang  sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya perinsip saling
menghormati;
4. Adanya  niat  baik  untuk  saling
membantu dan saling mengingatkan. 10 BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara  desa.  Keberadaan  BPD dalam  pemerintahan  desa  adalah  bukti keterlibatan  masyarakat  dalam  bidang penyelengaaraan  pemerintahan.  Hal    ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan diatur  lebih  rinci  lagi  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksana  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa.  Dalam Peraturan undang-undangan yang berlaku    ini    disebutkan    dan    dijelaskan bahwa  Badan  Permusyawaratan  Desa berfungsi  menetapkan  Peraturan  Desa bersama  Kepala  Desa,  menampung  dan
10 Wasistiono    Sadu  dan    Irwan    Tahir, Prospek pengembangan    Desa ,    Fokusmedia,    Bandung,
2007, hlm.35-36.
menyalur    aspirasi    masyarakat  dan disamping  itu BPD berfungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka menetapkan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa.

## III. PENUTUP
Kesimpulan Adapun peran Badan Permusyawaratan Desa adalah menetapkan  peraturan  desa  bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan    aspirasi    masyarakat. Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan  dengan  cara  musyawarah  dan mufakat.  Pimpinannya  dipilih  dari  dan oleh  anggota  Badan  Permusyawaratan Desa.  Tata  cara  penetapan  anggota  dan pimpinan  Badan  Permusyawaratan  Desa diatur  lebih  lajut  dengan  peraturan daerah.  Di  desa  juga  dapat  dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan    dengan    peraturan    desa dengan    berpedoman  pada  peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hanif  Nurcholis, Pertumbuhan  dan Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa
Kushandjani, Otonomi  Desa  Berbasis Modal  Sosial  Dalam  Perspektif
Socio-Legal , Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, Semarang 2008
Peter  Mahmud  Marzuki ,  Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2008
Philipus  M.  Hadjon,  Tatik  Sri  Djatmiati,
Argumentasi Hukum , Gajah Mada University Press, Yogyakarta,
2005
Riwu  Kaho,  MPA, Analisa  Hubungan Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di Indonesia , Bima Aksara, Jakarta
Sadu  Wasistiono,  MS.  M.Irawan  Tahir,
Si., Prospek Pengembangan
Desa , CV Fokus Media, Bandung,
2007
Sarundajang, Arus  Balik  Kekuasaan Pusat  ke  Daerah ,  Pustaka  Sinar
Harapan, Jakarta, 2002
Y.W. Sunindhia, S.H, Praktek
Penyelenggaraan  Pemerintah  di Daerah ,  Rineka  Cipta,  Jakarta,
1996
Wasistiono    Sadu  dan    Irwan    Tahir,
Prospek  pengembangan    Desa ,
Fokusmedia,  Bandung,  2007

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan daerah Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  43  Tahun  2014  tentang
Peraturan Pelaksana Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa

## BIODATA SINGKAT PENULIS
DODIK PRIHATIN A.N., S.H., M.Hum. adalah Dosen pada
Bagian/Jurusan  Hukum  Pidana  Fakultas
Hukum Universitas
Jember.
Menyelesaikan  pendidikan  sarjana  S.1 pada Fakultas Hukum Universitas Jember tahun  1999  dan  Magister  Hukum (Humaniora) Konsentrasi Hukum Pidana, Universitas  Brawijaya  Malang  tahun 2006.