Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (2), 2021: 232 - 246
ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743
email koresproden wasilatur@iainmadura.ac.id https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright  (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved

## Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia

## Wasilatur Rohmaniyah
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan, 69371)
Abstrak:
Transformasi  digital  telah  terjadi  di  segala  aspek  kehidupan, tak  terkecuali  pada  penyelenggaraan  zakat  secara  global. Digitalisasi  zakat  yang  diterapkan  pada  pembayaran  zakat maupun  pengelolaan  dan  distribusi  zakat  merupakan  upaya untuk dapat mencapai efektifitas, efisiensi dan jangkauan yang lebih  luas.  Tulisan  ini  membahas  tentang  urgensi  digitalisasi zakat  dan  upaya  mengoptimalkan  digitalisasi  zakat  tersebut melalui  penguatan  ekosistem  zakat  di  Indonesia.  Tulisan  ini menunjukkan  bahwa;  pertama,  digitalisasi  zakat  merupakan suatu keniscayaan di zaman digital saat ini. Kedua, digitalisasi zakat  akan  optimal  dengan  penguatan  ekosistem  yang melingkupinya  yaitu  lembaga  amil  zakat,  lembaga  keuangan syariah,  pemerintah  dan  masyarakat;  ketiga,  digitalisasi  zakat merupakan  sebuah  alat  atau  media  yang  tidak  hanya  dapat meningkatkan  realisasi  zakat  dan  pendayagunaannya,  namun juga  serta  merta  meningkatkan  trust  dan  pelayanan  kepada masyarakat. (Digital transformation has occurred in all aspects of  life,  including  the  implementation  of  zakat  globally. Digitization of zakat which is applied to zakat payments as well as  zakat  management  and  distribution  is  an  effort  to  achieve effectiveness, efficiency and a wider reach. This paper discusses the  urgency  of  digitizing  zakat  and  efforts  to  optimize  the digitization of zakat through strengthening the zakat ecosystem in  Indonesia.  This  paper  shows  that;  First,  the  digitization  of zakat  is  a  necessity  in  today's  digital  age.  Second,  the digitization  of  zakat  will  be  optimal  by  strengthening  the ecosystem  that  surrounds  it,  namely  zakat  amil  institutions, Islamic  financial  institutions,  the  government  and  the community;  Third,  digitizing  zakat  is  a  tool  or  media  that  can not only increase the realization of zakat and its utilization, but also increase trust and service to the community).
Kata Kunci:
Zakat Digital, Ekosistem Zakat, Lembaga Amil Zakat
Pendahuluan
Zakat  merupakan  salah  satu  pilar  penting  dalam  agama  Islam yang berkaitan dengan harta benda dan tidak hanya bercorak agama namun juga sosial ekonomi. Harta dalam konsep Islam adalah milik mutlak  Allah  SWT,  sedangkan  manusia  pada  hakikatnya  hanyalah sebagai  penerima  titipan.  Oleh  karena  harta  sebagai  amanah  dari Allah  SWT,  maka  harta  selayaknya  pengelolaan  harta  harus  sesuai dengan kehendak pemiliknya, yakni Allah SWT. Salah satu ketentuan Allah  berkaitan  dengan  harta  adalah  bahwasannya  dalam  setiap kepemilikan  harta  kita,  ada  hak  orang  lain  yang  harus  kita  berikan. Bagi  setiap  muslim  yang  telah  memenuhi  syarat-syaratnya, berkewajiban  untuk  menunaikan  zakat.  Begitu  pentingnya  zakat hingga  Al-Quran  menyebut  kata  zakat  sebanyak  32  kali.  hal  itu karena pada zakat tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga sangat penting  artinya  bagi  peningkatan  kehidupan  ekonomi  dan kesejahteraan umat.
Sebagai  negara  yang  berpenduduk  muslim  mayoritas, Indonesia  memiliki  potensi  zakat  yang  sangat  besar  secara  nasional. Oleh  karena  itu,  peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  zakat  secara nasional  sangatlah  urgen,  untuk  itu  dibentuklah  Badan  Amil  Zakat Nasional  (BAZNAS)  sebagai  kepanjangan  tangan  pemerintah  untuk mengkoordinir  pengelolaan  zakat  di  Indonesia.  Kita  dapat  melihat bahwasannya  perkembangan  pengelolaan  zakat  di  Indonesia menujukkan  kemajuan  yang  signifikan.  Implementasi  zakat  yang pada awalnya atas kesadaran diri dan bersifat perorangan, kemudian dapat  dikelola  secara  kolektif  oleh  negara.  Dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011,  menyebutkan  bahwa  pengelolaan  zakat adalah  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengoordinasian dalam  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat di  Indonesia  dilakukan  oleh  tiga  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ), yakni BAZNAS, LAZ, dan UPZ.

## Wasilatur Rohmaniyah
BAZNAS  (Badan  Amil  Zakat  Nasional)  merupakan  lembaga pemerintah  non-struktural  yang  bertugas  melakukan  pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga  yang  dibentuk  masyarakat  untuk  membantu  BAZNAS melakukan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat.  Kemudian,  untuk  membantu  BAZNAS  dalam  pengumpulan zakat, BAZNAS dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat).
Berdasarkan  data  Indikator  Pemetaan  Potensi  Zakat  (IPPZ) hingga  tahun  2019,  potensi  zakat  di  Indonesia  mencapai  Rp233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang besarnya Rp13.588,8 triliun (Puskas BAZNAS, 2019). Pada tahun 2019, potensi zakat  perusahaan  sebesar  Rp6,71  triliun,  kemudian  mencapai  angka Rp144,5 triliun pada tahun 2020. Dapat disimpulkan, pada tahun 2020 total  potensi  zakat  secara  nasional  di  Indonesia  sebesar  Rp327,6 triliun. 1 Di  bawah  ini  merupakan  tabel  potensi  zakat  di  Indonesia Tahun 2021:
Tabel 1.1 Potensi Zakat di Indonesia Tahun 2021 No Objek Zakat Potensi Zakat (Triliun Rupiah) 1. Zakat Pertanian 19.79 2. Zakat Peternakan 9,51 3. Zakat Uang 58,76 4. Zakat Penghasilan dan Jasa 139,07 5. Zakat Perusahaan 144,5 Tota Potensi Zakat 327,6
Sumber: Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), 2019 dan Puskas BAZNAS, 2020
Dengan  angka  sebesar  itu,  seharusnya  dapat  memberikan dampak  yang  signifikan  pada  upaya  pemerataan  pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat mereduksi angka kemiskinan di  Indonesia.  Namun  demikian,  realisasi  penerimaan  zakat  ternyata masih  sangat  jauh  dari  angka  potensi  tersebut.  Dengan  kata  lain, besaran  peningkatan  penerimaan  zakat  tersebut  belum  sebanding dengan besaran peningkatan jumlah penduduk yang wajib berzakat.
1 Data diperoleh dari Outlook Zakat 2021, Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), www.puskasbaznas.com
Jumlah orang yang membayar zakat di Indonesia masih sangat sedikit jika  dibandingkan  dengan  orang  yang  wajib  berzakat. 2 Hal  ini menunjukkan  bahwa  tingkat  inklusi  pembayaran  zakat  masyarakat Indonesia masih sangat rendah.
Adanya  transformasi  digital  dalam  pengelolaan  zakat  yang merupakan  terobosan  dalam  penerimaan  dan  penyaluran  zakat diharapkan  dapat  menjadi  media  untuk  mewujudkan  layanan  zakat berbasis  teknologi  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas zakat. 3 Untuk itu, perhatian dan penanganan dari semua pihak yang terkait  melalui  penguatan  ekosistem  zakat  di  Indonesia  sangat penting  untuk  ditingkatkan.  Perlu  adanya  sinergi  yang  solid  dari seluruh  ekosistem  zakat  di  Indonesia  yang  meliputi  pemerintah, lembaga  zakat,  Lembaga  keuangan  syariah,  otoritas  jasa  keuangan, dan masyarakat.

## Urgensi Transformasi Digital dalam Pengelolaan Zakat
Tingginya penggunaaan teknologi dalam setiap lini kehidupan menujukkan  tingginya  kebutuhan  manusia  terhadap  teknologi.  Tak terkecuali  dalam  melakukan  transaksi  ekonomi  untuk  kebutuhan sehari-hari,  kehadiran  fintech  menjadi  solusi  kemudahan  dalam bertransaksi.  Pergeseran  terhadap  digitalisasi  ini  juga  menyentuh pada  aspek  pengelolaan  zakat,  khususnya  dalam  penghimpunan zakat.  Dengan  adanya  teknologi  Fintech,  pembayaran  zakat  oleh muzakki  menjadi  lebih  mudah  karena  dapat  dilakukan  kapan  saja dan  di  mana  saja.  Menanggapi  fenomena  ini,  Lembaga  Amil  Zakat melakukan  upaya  digitalisasi  zakat  sebagai  media  dalam pengumpulan  zakat,  karena  meyakini  bahwa  inovasi  tersebut  dapat meningkatkan  penerimaan  zakat. 4 Terlebih  lagi,  zakat  digital  dapat menjadi solusi di masa pandemi ini, di mana masyarakat tidak perlu datang  ke  mustahik  atau  ke  lokasi  lembaga  amil  zakat  untuk membayar  zakat,  dengan  melakukan  pembayaran  seacara  digital, masyarakat telah menunaikan kewajiban agama sekaligus juga telah mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah.
2 Clarashinta  Canggih,  dkk,  “Inklusi  Pembayan  Zakat  di  Indonesia,”  Yasin,  Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017
3 Abdelkader,  O.  Ahmed.  (2017).  “Significant  Concerns  Influence  Online  pro  Bono Volunteering of Faculty Members”. Computers in Human Behavior . Vol. 73
4 Abdelkader,  O.  Ahmed.  (2017).  “Significant  Concerns  Influence  Online  pro  Bono Volunteering of Faculty Members”. Computers in Human Behavior . Vol. 73

## Wasilatur Rohmaniyah
Terjadinya  pandemi  covid-19  memberikan  kendala  pada Lembaga  amil  zakat  terutama  dalam  pengumpulan  zakat,  di  mana biasanya  dilakukan  dengan  cara  langsung  dengan  membuka  stand- stand  di  pusat  keramaian  dan  perbelanjaan,  namun  dengan  adanya aturan pemerintah tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) atau  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  telah mengakibatkan pengumpulan zakat dengan cara konservatif tersebut tidak dapat dilakukan lagi. Namun kenyataannya Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS)  justru  berhasil  secara  signifikan  meningkatkan penghimpunan  dana  Zakat,  Infak  dan  Sedekah  (ZIS)  sebesar  30 persen dari tahun sebelumnya. Dana ZIS yang terhimpun sepanjang 2020  adalah  Rp385,5  Miliar,  meningkat  dari  tahun  2019  yang terkumpul yaitu Rp296 Miliar. Dengan kata lain, jumlah ini 101,44 % dari target penghimpunan yang ditargetkan pada awal tahun .5
Di tengah pandemi Covid-19, zakat memiliki peran yang sangat besar, mengingat pada tahun 2019, BAZNAS dan LAZ Indonesia telah berkomitmen  bersama  untuk  berfokus  pada  pengurangan  angka kemiskinan  sebesar  1%  pada  tahun  2020. 6 Berdasarkan  Laporan Penanganan  Covid-19,  zakat  setidaknya  berperan  dalam  empat sektor,  yaitu  sektor  pendidikan,  sektor  ekonomi,  sektor  sosial kemanusiaan dan sektor kesehatan. Pada sektor ekonomi, penyaluran dan  pendistribusian  zakat  dapat  dialihkan  dan  dikembangkan  pada pemberdayaan  mustahik  baru  yang  diakibatkan/terdampak  Covid- 19. 7 Pada sektor Kesehatan zakat dialokasikan untuk penyediaan APD (Alat  Pelindung  Diri)  bagi  Tenaga  Kesehatan,  penyediaan  kamar isolasi dan penyemprotan disenfektan di wilayah zona merah. Dalam sektor  pendidikan,  sosial  dan  kemanusiaan,  dana  zakat  disalurkan dalam  bentuk  kampanye  pencegahan  dan  penanganan  covid-19 kepada  masyarakat,  selain  itu  juga  dalam  bentuk  bantuan  kepada UMKM  terdampak.  Hal  tersebut  berdasrkan  pada Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2020  tentang  Pemanfaatan Harta
5 https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020,_Penghimpunan_BAZ NAS_Naik_30_Persen/689
6 Outlook Zakat 2020, Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), www.puskasbaznas.com
7 Outlook Zakat 2021, Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), www.puskasbaznas.com
Zakat,  Infak,  dan  Shadaqah  untuk  Penanggulangan  Covid-19  dan dampaknya.
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  telah  dibentuk  oleh pemerintah  selama  hampir  dua  dekade,  namun  potensi  zakat  yang sangat  besar  di  Indonesia  belum  tercapai  secara  optimal.  Untuk meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  pelayanan  pada  pengelolaan zakat  sebagai  mana  tujuan  yang  termaktub  dalam  UU  No.23  Tahun 2011  tentang Pengelolaan  Zakat,  lembaga  amil  zakat  tentunya  harus memiliki  kepercayaan  yang  tinggi  di  masyarakat,  sehingga masyarakat  membayarkan  zakatnya  melalui  lembaga  amil  zakat. Karena berdasarkan penelitian, meski salah satu penyebabnya adalah karena kekurangpercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Kepercayaan  para  muzakki  untuk  menyalurkan  zakatnya  kepada lembaga amil zakat merupakan kunci dalam mencapai realisasi zakat, kenyataan di masayarakat bahwa masyarakat belum memiliki tingkat kepercayaan  yg  tinggi  kepada  amil  zakat  karena  faktor  kurangnya transparansi. 8 Untuk  itu,  transparansi  terhadap  Lembaga  amil  zakat sangat  penting  guna  membangun  keterbukaan  informasi  sehingga meningkatkan trust pada masyarakat. Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan  bagi  publik  dan  dijaminnya  kemudahan  di  dalam memperoleh  informasi-informasi  yang  akurat  dan  memadai. 9 Dari pengertian  tersebut  dijelaskan  bahwa  transparansi  tidak  hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,  namun  harus  disertai  dengan  kemudahan  bagi masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  tersebut.  Hal-hal  yang secara  signifikan  mempengaruhi  generasi  milenial  untuk  membayar zakat  secara  digital  adalah  kepercayaan,  persepsi,  dan  kenyamanan, sedangkan  pengetahuan  dan  motivasi  berpengaruh  tidak  signifikan. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  Lembaga  amil  zakat  harus  secara
8 Aprizal.  2015. Strategi  Fundraising  Dalam  Menigkatkan  Penerimaan  Dana  Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat
9 Agus  Dwiyanto  dalam  Yuliafitri,  Indri  dan  Asma  Nur,  2016.  Pengaruh  Kepuasan Muzakki,  Transparasi,  dan  Akuntabilitas  Pada  Lembaga  Amil  Zakat  Terhadap  Loyalitas Muzakki. Ekonomi Islam, 1 (2) : 205-218.

## Wasilatur Rohmaniyah
238
kreatif menciptakan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan milenial tersebut. 10
Pada  zaman  digital  ini,  telah  banyak  aplikasi  yang  biasa  kita gunakan  sehari-hari,  mulai  dari  membayar  tagihan,  memesan makanan,  berbelanja,  transportasi  hingga  jasa  pengiriman. Beberapa media  yang  biasanya  digunakan  e-commerce  di  atas  antara  lain internet,  world  wide  web,  serta  aplikasi  lainnya  yang  terdapat  di browser  perangkat  seluler  (smartphone)  untuk  digunakan  sebagai alat  transaksi  bisnis.  Sedangkan  Platform  mobile  merupakan pengembangan  terkini  dalam  prasarana  internet  dari  berbagai perangkat  smartphone/mobile/tablet  melalui  koneksi  internet. 11 Yang tak  kalah  pentingnya,  membayar  zakat  kini  juga  lebih  mudah dengan  system  online  melalui  situs  lembaga  zakat  atau  aplikasi berbasis mobile. Platform-platform tersebut bekerjasama dengan OPZ untuk menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul. Ada beberapa contoh  aplikasi  dompet  digital  dan  belanja  online  yang  bisa digunakan  untuk  membayar  zakat,  antara  lain:  1)  Dompet  digital DANA  yang  bekerja  sama  dengan  Dompet  Dhuafa  untuk pembayaran  zakat;  2)  LinkAja,  memiliki  fitur  LinkAja  Berbagi  yang bekerja sama dengan beberapa OPZ yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),  ACT,  Dompet  Dhuafa  dan  Rumah  Zakat  dalam penyaluran  donasi,  zakat  dan  sedekah.  3) Gojek,  sebagai  salah  satu karya  anak  bangsa  terus  melakukan  inovasi  demi  memberikan pelayanan  terbaik  bagi  penggunanya.  Kini,  bukan  hanya  menjadi aplikasi  yang  menyediakan  jasa  transportasi,  pengiriman, perbelanjaan  online  saja,  Gojek  juga  mengambil  peran  dalam menyalurkan zakat dengan meluncurkan fitur GoGive.
Beberapa  OPZ  resmi  yang  tersedia  yang  bisa  dipilih  untuk berzakat  adalah  Rumah  Zakat,  Lazismu, Kitabisa.com, Dompet Dhuafa, Yayasan Rumpun Anak Pesisir, Griya Yatim dan Dhuafa; 4) Tokopedia,  dalam  aplikasinya  juga  memberikan  fitur  kalkulator zakat, sehingga pengguna bisa mengetahui nominal zakat yang harus dikeluarkannya. Untuk menyalurkan zakat fitrah, Tokopedia bekerja
10 M.  Daniyal, et  al. (2021) ‘The Intention of Millennial Generation in Paying Zakat through Digital Payments’, 5(1), pp. 38–47.
11 Uswatun  Hasanah,  Analisis  Potensi  Penerimaan  Zakat  Melalui E-Commerce  Pada Masa Pandemi Covid-19,  JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 1 Nomor 1 Ed. Jan – Juni 2021 : Hal 122 - 134 E-ISSN : 2777-0753
sama dengan BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Yatim, Rumah Zakat dan  NU  Care-Lazisnu  fitrah.  Sementara  untuk  zakat  maal  akan disalurkan melalui  Rumah Yatim, Rumah Zakat, BAZNAS, LAZ Al- Azhar,  NU  Care-Lazisnu,  Lazismu,  Dompet  Dhuafa,  dan  Inisiatif Zakat  Indonesia  (IZI).  5)Bukalapak,  memiliki  fitur  BukaZakat  yang bisa  digunakan  untuk  membayar  zakat  fitrah,  zakat  maal  dan  zakat profesi  yang  kemudian  disalurkan  melalui  Lazismu,  NU  Care- Lazisnu,  Dompet  Dhuafa,  Rumah  Zakat,  BAZNAS,  dan  Pusat  Zakat Umat. BAZNAS  sendiri  secara  resmi  meluncurkan  aplikasi  Muzaki Corner.  Aplikasi  ini  memiliki  beraneka  fitur  agar  pengguna  merasa aman  dan  nyaman  dalam  berzakat,  di  mana  pengguna  dapat membayar zakat sesuai nominal yang diinginkan, kemudian memilih metode  pembayaran  via  rekening  dari  beberapa  bank  dan  e-wallet yang tersedia. Aplikasi tersedia di Play Store maupun App Store.
Dalam  pengelolaan  zakat,  khususnya  pengumpulan  atau pembayaran  zakat,  penggunaan  aplikasi  digital  memberikan kemudahan,  sehingga  dapat  mewujudkan  realisasi  zakat  yang optimal. Hukum transaksi fintech pada dasarnya adalah boleh selama transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Hal  ini selaras  dengan  fatwa  DSN-MUI  No.  116  /DSN-MUI  /  IX  /  2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa DSN-MUI No.117 / DSN- MUI  /  IX  /  2018  tentang  Layanan  Pendanaan  Teknologi  Informasi Berbasis  Syariah  di  mana  fatwa  ini  berarti  mendukung pengembangan  fintech  dalam  pengumpulan  dana  zakat  bagi Lembaga Amil Zakat.
Saat  ini,  upaya  pengumpulan    dana  zakat  ( fundraising) tidak hanya dilakukan secara tradisional atau langsung, namun juga dapat dilakukan  secara  online  melalui  berbagai  platform  digital.  Sebelum era digital, beberapa strategi pengumpulan zakat biasanya dilakukan secara  langsung  (pungutan  langsung  atau cash collection ),  mengirimi surat ajakan berzakat, memasang banner iklan di jalan, membagikan brosur, Newsettler, stiker dan  sejenisnya, membuat acara atau event yang  bekerjasama  dengan  lemabaga  amil  zakat  dan  bahkan  secara langsung menelpon atau mendatangi para muzakki.

## Upaya Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia
Mengingat  besarnya  potensi  zakat  di  Indonesia  sebagaimana yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  perlu  adanya  kesungguhan

## Wasilatur Rohmaniyah
dalam  merespon  potensi  tersebut.  Salah  satunya  dengan mengoptimalkan  penggunaan  zakat  digital  melalui  penguatan ekosistem  zakat.  Keberhasilan  dalam  pengelolaan  zakat,  mulai  dari penghimpunan,  penyaluran  hingga  pendayagunaannya  akan terwujud jika semua elemen dalam ekosistem zakat dapat bersinergi secara optimal.
Salah  satu  elemen  utama  dan  vital  dalam  pengelolaan  zakat adalah amil zakat. Untuk mengoptimalkan penggunaan zakat digital, para  amil  zakat  harus  memiliki  kualifikasi  yang  dibutuhkan,  tidak hanya berkaitan dengan zakat namun juga tentang teknologi digital, karena  secanggih  apapun  sistemnya  jika  sumber  daya  manusianya belum memenuhi kualifikasi maka akan sia-sia. Masalah yang masih umum  terjadi  adalah  tidak  adanya  kredibilitas  lembaga  zakat,  yang menghambat  efektivitas  pengelolaan  zakat.  Untuk  menyelesaikan masalah  integritas  ini,  kerangka  peraturan  mewajibkan  lembaga pengelolaan  zakat  dalam  bentuk  apa  pun  untuk  memiliki pemahaman  yang  tepat  tidak  hanya  tentang  aturan  zakat  menurut prinsip  syariah  seperti  menentukan  harta  yang  dapat  dizakati, penilaian  nisab  dan  cara  perhitungan,  namun  juga  skill  teknologi digital, selain itu perlu juga didukung dengan kendali  internal  yang memadai (seperangkat kebijakan dan prosedur) dan tata kelola yang baik.
Layaknya  lembaga  keuangan,  lembaga  pengelola  zakat  juga membutuhkan  infrastruktur  pendukung  untuk  menjamin  efektivitas dalam  pengelolaan  dana  zakat.  Di  antara  Infrastruktur  pendukung yang  dibutuhkan  adalah  sistem  pelaporan  internal  dan  manajemen risiko  agar  dapat  mencapai  tata  kelola  yang  baik  sesuai  dengan standar  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu,  Secara  eksternal  juga diperlukan    adanya  infrastruktur  yang  mendukung  proses pengawasan  yang  efektif  oleh  regulator  atau  pengawas  zakat. Kemudian,  Dana  zakat  yang  dikumpulkan  dalam  lembaga  zakat harus  dijaga  keamanannya  dengan  pengelolaan  yang  baik  sehingga dana  zakat  dapat  disalurkan  kepada  penerima  yang  berhak.  Secara tradisional,  dana  disimpan  di  dalam  brankas.  Praktik  modern menggunakan bank syariah sebagai fungsi penjagaan keamanan dan metode transfer dana zakat.
Selain  sistem  pelaporan  internal  dan  manajemen  risiko, indikator  kinerja  lembaga  zakat  juga  diperlukan  untuk  memastikan
bahwa  lembaga  zakat  bekerja  dengan  baik  sebagaimana  mestinya. Indikator  tersebut  mencakup  beberapa  bidang  penting,  misalnya: periode penyaluran, efektivitas alokasi  dana, rasio biaya operasional untuk  mengumpulkan  dana,  kualitas  tata  kelola,  kualitas  program penyaluran,  dana  maksimum  yang  dapat  ditahan  atau  dibawa  ke periode berikutnya, dan lain-lain. Contoh usulan ambang batas untuk periode  penyaluran  dan  rasio  penyaluran.  Pengawas  zakat  dapat menetapkan  bahwa  dana  zakat  dari  periode  pengumpulan  terakhir harus  didistribusikan  dengan  periode  penahanan  dana  maksimum selama 1 tahun.
Pengelolaan  dana  zakat  akan  dinilai  berdasarkan  kecepatan proses penyalurannya. Program penyaluran dibagi ke dalam program berbasis konsumsi dan program berbasis produksi. Program berbasis konsumsi  bertujuan  untuk  memberikan  kebutuhan  pokok  jangka pendek  bagi  mustahik, sedang  program  berbasis  produksi  berupaya untuk memberdayakan mustahik agar mereka dapat memiliki sumber penghasilan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Pada dasarnya, untuk memperoleh manfaat yang maksimal, al- quran  memang  tidak  mengatur  secara  teknis  dan  terperinci bagaimana  seharusnya  dan  sebaiknya  membagikan  zakat  kepada kategori  delapan  ashnaf.  Umar  ibn  Khattab  pernah  memberikan kambing  agar  dapat  berkembang  biak.  Rasulullah  SAW  pernah memberikan uang kepada seorang fakir sebanyak dua dirham, sambil memberikan anjuran agar satu dirham dari uang tersebut digunakan untuk makan dan satu dirham sisanya untuk dibelikan kapak sebagai alat  untuk  bekerja.  Oleh  karena  itu,  pokok  permasalahannya  adalah pada produktivitas pembagian zakat, masalah duniawi yang bersifat ijtihadiyah,  sehingga  diserahkan  saja  kepada  badan  atau  lembaga yang mengelola harta zakat.
Jadi,  al-quran  telah  menentukan  pos-pos  pengeluaran  yang delapan  golongan,  namun    tidak  menetapkan  bentuk  serah  terima secara rinci. Di sinilah tampak suatu jangkauan lenturan yang sangat luas  sepanjang  dana  zakat  didayagunakan  secara  efisien  sesuai dengan  ketentuan  Syariah.  Berdasarkan  tradisi  Nabi  Muhammad SAW  dan  para  sahabat  penerusnya,  para  Ulama  setuju  bahwa pendistribusian  zakat  harus  dilakukan  dalam  wilayah  yang  sama dengan tempat pengumpulan zakat. Memindahkan zakat ke wilayah lain  padahal  masih  ada sejumlah  orang  yang  layak  menerimanya  di

## Wasilatur Rohmaniyah
242
wilayah  pengumpulannya  akan  bertentangan  dengan  aalasan pengumpulannya.  Pengecualiannya  terjadi  jika  tidak  ada  penerima lain yang berhak di wilayah pengumpulan zakat, memindahkan zakat ke yurisdiksi lain diperbolehkan menurut urgensi dan prioritasnya.
Untuk itu, pada program penyaluran dan alokasi, ada beberapa aspek  yang  harus  diperhatikan  berdasarkan  prinsip  syariah;  yaitu tujuan utama memberikan zakat kepada masyarakat miskin dan yang membutuhkan adalah pemberantasan kemiskinan. Skema pendistribusian  zakat  bisa  berbentuk  pemenuhan  kebutuhan  pokok (makanan,  pakaian,  tempat  tinggal,  obat-obatan),  beasiswa  (bantuan pendidikan),  modal  usaha  kecil,  dan  bentuk  penerapan  lain  untuk mewujudkan tingkat kehidupan yang memadai.
Beberapa  Ulama  mewajibkan  agar  tidak  ada  penerima  yang terabaikan, sedangkan para  Ulama  lain  mungkin  memperbolehkan pendistribusian  zakat  hanya  menurut  kategori  tertentu.  Tetapi,  jika dananya  melimpah  dan  ada  penerima  dalam  semua  kategori, pendistribusian  zakat  harus  mencakup  semua  asnaf.  Jumlah  yang didistribusikan  tidak  harus  sama  untuk  tiap  kategori,  tergantung pada  kriteria  dan  kebutuhan  tiap  penerima  zakat.  Zakat  dapat diberikan  berdasarkan  prioritas  tertentu;  tetapi,  penilaiannya  harus objektif berdasarkan kebutuhan sebenarnya dan kepentingan publik.
Selanjutnya  dalam  hal  untuk  meningkatkan  tingkat  kesadaran membayar  zakat  oleh  Muslim  dalam  satu  yurisdiksi,  otoritas  yang berwenang  atau  bahkan  bentuk  lembaga  pengelola  zakat  lainnya dapat  melakukan  dakwah  (ceramah  agama,  konsultasi  publik, seminar, dan pelatihan) untuk menyebarluaskan informasi zakat dan melakukan upaya pemasaran lain secara rutin. Idealnya, kebangkitan lembaga zakat harus dirintis dan dipimpin oleh negara Islam. Upaya pemasaran  harus  didukung  dengan  sistem  TI  yang  andal  (sistem pengelolaan  zakat  dengan  komputer  untuk    menyebarluaskan  tata kelola  zakatnya),  dilengkapi  dengan  cara  pembayaran  yang  mudah (pembentukan beberapa gerai pembayaran untuk masyarakat umum) dan fungsi  saluran pembayaran yang efektif (misalnya memfasilitasi pembayaran  dengan  pos,  melalui  bank,  ponsel  dan  internet). Pengelola zakat juga bertanggung jawab untuk memberikan sejumlah inisiatif  pemasaran  yang  menarik  dan  efektif  untuk  meningkatkan pengumpulan  zakat.  Dalam  skala  tertentu  jika  kerangka  peraturan bisa  mengakomodasinya,  bagi  lembaga  syariah,  otoritas  dapat
mendorong pengumpulan zakat melalui kampanye pemotongan gaji untuk  zakat.  Selain  itu,  kerangka  peraturan  harus  memberikan informasi  berimbang  tentang  sanksi  atas  kelalaian  membayar  zakat agar muslim tidak menyalahgunakan prinsip dalam Islam ini.
Selain  lembaga  amil  zakat,  pemerintah  juga  ikut  berperan penting  dalam  penguatan  ekosistem  zakat.  Salah  satu  bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat kolaborasi pengembangan ekosistem  dan  kinerja  zakat  nasional  adalah  dengan  dilakukannya penandatanganan  MoU,  pada  tanggal  24  Juni  2021,  antara  Komite Nasional Ekonomi dan  Keuangan Syariah (KNEKS) dan Badan Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS). 12 Beberapa  program  strategis  yang diusung  dalam  MoU  tersebut,  di  antaranya  adalah  pengembangan zakat berbasis wilayah, pengembangan platform integrasi data zakat nasional,  pengembangan  pendayagunaan  zakat  untuk  industri produk  halal  level  mikro  dan  ultra  mikro,  termasuk  juga  kegiatan sosialisasi  dan  riset,  pengembangan  kebijakan,  serta  program- program  strategis  lainnya.  Pengembangan  zakat  berbasis  wilayah dilakukan  dengan  penguatan  UPZ  (Unit  Pengumpul  Zakat)  seperti UPZ  desa/keluarahan,  UPZ  Pesantren,  UPZ  Masjid  dan  UPZ Perguruan Tinggi. Kolaborasi antara KNEKS dan BAZNAS ini dapat mengoptimalkan  ekosistem  ekonomi  dan  keuangan  syariah  di Indonesia, khususnya melalui instrument zakat, yang memiliki tujuan bersama untuk mengentaskan kemiskinan.
Selanjutnya untuk mewujudkan efektifitas  pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Indonesia, pada tahun 2020 telah dilakukan pembentukan  sistem  database  mustahik  nasional.  Adanya  sistem pendataan  mustahik  yang  terdokumentasikan  dengan  baik,  handal, dapat  dipercaya,  dan  tidak  bertentangan  dengan  syariah  dan ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  menjadi  langkah penting  dalam  optimalisasi  pengelolaan  zakat  di  Indonesia. Pengintegrasian mustahik nasional ini dilakukan dengan menerbitkan NIM  (Nomor  Identifikasi  Mustahik)  yang  menggunakan  kodifikasi yang terdiri dari enam belas (16) digit angka di mana 10 digit pertama menunjukkan kode wilayah berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) di Kementerian Sosial RI dan 6 digit terakhir menunjukkan nomor urut
12 https://knks.go.id/berita/362/baznas-dan-kneks-memperkuat-kolaborasi- pengembangan-ekosistem-dan-kinerja-zakat?category=1

## Wasilatur Rohmaniyah
mustahik yang mendapat bantuan zakat dari OPZ. NIM ini mengacu pada  SK  Ketua  BAZNAS  Nomor  33  Tahun  2019  tentang  Nomor Identifikasi  Mustahik  Badan  Amil  Zakat  Nasional  dan  SK  Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Nomor 14 Tahun 2020 tentang  Penerapan  Nomor  Identifikasi  Mustahik  Badan  Amil  Zakat Nasional.
Lebih  lanjut  lagi,  untuk  memastikan  penguatan  kualitas kelembagaan  OPZ  yang  semakin  kokoh  Baznas  memperoleh sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016. Sertifikasi ini  merupakan  tindak  lanjut  dari  komitmen  anti  suap  di  BAZNAS yang  dilakukan  oleh  seluruh  Direksi  BAZNAS  mewakili  pimpinan dan  seluruh  Amil  BAZNAS.  Sertifikasi  ini  diharapkan  dapat memperkuat komitmen dan sekaligus memastikan pengelolaan zakat di  BAZNAS  dilaksanakan  dengan  akuntabel  dan  transparan  serta mencegah  terjadinya  praktik  korupsi  dan  suap  di  lingkungan lembaga BAZNAS. Sertifikasi lainnya yang telah diraih oleh BAZNAS adalah  Sertifikat  ISO  9001:2015  yang  dikeluarkan  oleh  Worldwide Quality  Assurance  (WQA),  yang  menunjukkan  kualitas  manajemen zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Saat ini BAZNAS juga  dalam  proses  mengimplementasikan  ISO  27001:2013  Sistem Manajemen  Keamanan  Informasi  (SMKI)  untuk  memastikan  bahwa BAZNAS  memiliki  kontrol  terkait  keamanan  informasi  terhadap proses  pengelolaan  zakat  yang  mungkin  menimbulkan  risiko  atau gangguan.

## Penutup
Dari  pemaparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  tentang  urgensi digitalisasi  zakat  antara  lain:  memberikan  kemudahan  (flexibitilty) kepada masyarakat dalam membayar zakat, meningkatkan jangkauan pengumpulan  dan  penyaluran  zakat  yang  lebih  luas,  meningkatkan kepercayaan  masyarakat,  serta  meningkatkan  literasi  masyarakat tentang ziswaf. Namun yang perlu diingat, sejatinya digitalisasi zakat hanyalah  merupakan  alat  (tool)  di  mana  substansinya  tetap  terletak pada  kualitas  pelayanan  zakat  dan  kepercayaan  (trust)  masyarakat terhadap lembaga amil zakat.
Digitalisasi  zakat  akan  optimal  dengan  penguatan  ekosistem zakat.  Sinergitas  semua  elemen  menjadi  kunci  keberhasilan  tujuan zakat.  Dalam  pemanfaatan  teknologi  digital  untuk  meningkatkan
pengelolaan  zakat  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  cara,  misalnya pada  aspek  pengumpulan  zakat  dapat  dilakukan  dengan pengembangan platform yang sudah ada supaya jangkauan menjadi lebih luas. Pada aspek pengelolaan, Baznas dapat memperkuat sistem informasi  yang  selanjutnya  berjejaring  secara  nasional  ke  berbagai provinsi  dan  kota.  Dalam  aspek  pendistribusian,  dapat  dilakukan dengan  penguatan  Big  Data  agar  dapat  melakukan  controlling pendistribusian zakat yang lebih adil dan merata.

## Daftar Pustaka
Abdelkader,  Osama  Ahmed. “Significant  Concerns  Influence  Online pro  Bono  Volunteering  of  Faculty  Members”. Computers  in Human Behavior . Vol. 73. 2017
Agus  Dwiyanto  dalam  Yuliafitri,  Indri  dan  Asma  Nur. “ Pengaruh Kepuasan  Muzakki,  Transparasi,  dan  Akuntabilitas  Pada
Lembaga  Amil  Zakat  Terhadap  Loyalitas  Muzakki ” . Ekonomi
Islam , 1 (2) : 205-218.  2016
Ansori,  Aan.  “Digitalization  Of  Islamic  Economics”. Islamic  financial and BusinessEconomics Journals , Vol. 7, No. 1. 2016
Aprizal. Strategi Fundraising Dalam Menigkatkan Penerimaan Dana Zakat
Pada  Lembaga  Amil  Zakat  Al-Azhar  Peduli  Ummat .  UIN  Jakarta,
2015
Canggih,  Clarashinta, dkk,  “Inklusi  Pembayan  Zakat  di  Indonesia,” Yasin, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam , Vol. 3, No. 1, Januari-Juni
2017
Hasanah,  Uswatun. “ Analisis  Potensi  Penerimaan  Zakat  Melalui  E-
Commerce  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19 ”. Journal  of  Islamic Social  Finance  Management ,  Volume  1  Nomor  1  Ed.  Jan – Juni
2021 : Hal 122 - 134 E-ISSN : 2777-0753 https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020,_Pen ghimpunan_BAZNAS_Naik_30_Persen/689 https://knks.go.id/berita/362/baznas-dan-kneks-memperkuat- kolaborasi-pengembangan-ekosistem-dan-kinerja- zakat?category=1
Lin, Tom W.C. “Infinite Financial Intermediation”. Wake Forest Law Review, Review, Vol. 50 No. 643. 2015

## Wasilatur Rohmaniyah
M.  Daniyal,  et  al. “ The Intention  of  Millennial  Generation  in Paying Zakat through Digital Payments ” , International Journal of Islamic
Business and Economics. 5(1), pp. 38 – 47. 2021
Outlook  Zakat  2020,  Pusat  Kajian  Strategis – Badan  Amil  Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), www.puskasbaznas.com Outlook  Zakat  2021,  Pusat  Kajian  Strategis – Badan  Amil  Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), www.puskasbaznas.com
Qadarwi,  Yusuf. Spektrum  Zakat  Dalam  Membangun  Ekonomi
Kerakyatan. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005
Senthe,  S.  Elizabeth.  “Transformative  Technology  in  Microfinance:
Delivering  Hope  Electronically?”.  Pittsburgh  Journal  of
Technology Law and Policy. Vol. 13. 2012
Syahrullah,  Maria  Ulfah.  “Response  of  Indonesian  Academicians toward  Factors  Influencing  the  Payment  of  Zakat  on Employment  Income”.  Research  on  Humanities  and  Social Sciences. Vol.6, No.10, 87-94. 2016 Wijaya,  Reza  Henning  dan Siti  Afidatul  Khotijah,    “Memasuki  Era
Revolusi  Industri  4.0:  Suatu  Tinjauan  Strategi  Amil  Zakat  Di
Indonesia” . Equilibrium Volume 9. No. 2, 2020 Zumrotun,  Siti. “Peluang,  Tantangan  Dan  Strategi  Zakat  Dalam Pemberdayaan  Ekonomi  Umat.” Jurnal  Hukum  Islam ,  2021. https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.669.