## PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PPH BADAN PADA PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) CABANG SIDRAP
Muhammad Yunus (STIEM Bongaya Makassar) yunusmuh008@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study is to find out the application of tax planning to save corporate  income  tax  and  find  out  the  amount  of  tax  payable  that  must  be paid  after  the  implementation  of  tax  planning  by  PT.  Sang  Hyang  Seri (Persero)  Sidrap  Branch.  This  study  uses  descriptive  quantitative  data analysis  methods  without  using  statistical  analysis.  Quantitative  descriptive data  analysis  is  a  study  whose  specifications  are  systematic,  planned,  and clearly  structured  from  the  beginning  to  the  design  of  the  research.  This quantitative  descriptive  study  also  uses  an  approach  with  the  method  of observation  and  documentation  to  parties  related  to  PT.  Sang  Hyang  Seri (Persero) Sidrap Branch. The results of this study are from the three methods of  withholding  income  tax  article  21  employees,  namely  gross  method,  net method, and gross up method, only gross up method that can save corporate income  tax  because  it  can  be  costed  to  create  a  tax  savings.  This  taxation strategy  will  also  stimulate  employees  to  increase  their  productivity  or improve their performance because the income earned is greater, so the best method is done compared to other methods, namely gross up method (giving employees tax benefits).
Keywords : Tax Planning, Income Tax (PPh)

## I.  PENDAHULUAN
Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya adalah  proses  pembaruan  berkesinambungan  untuk  mencapai  suatu keadaan  yang  dianggap  lebih  baik.  Bagi  pemerintah  Indonesia,  tujuan pembangunan  adalah  tercapainya  tujuan  nasional  seperti  yang  tercantum pada  pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945.  Dalam  upaya  mewujudkan
tujuan  nasional  itu,  bangsa  Indonesia  giat  melaksanakan  pembangunan disegala  bidang.Pembangunan  itu  sendiri  diartikan  sebagai  upaya  untuk meningkatkan,  mengembangkan,  dan  memanfaatkan  sumber  daya  alam maupun  sumber  daya  manusia,  yang  hasilnya  ditunjukan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  membangun  negara  ini  melalui pemenuhan  kewajiban  pajak.  Melalui  pembayaran  pajak  dari  warga  negara kepada  pemerintah,  pemerintah  terus  menggunakan  dana  tersebut  untuk membangun  negara  dari  berbagai  bidang  terutama  pendidikan  dan  pada bidang ekonomi khususnya untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang  mengganggur.  Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  negara  yang dominan untuk menjalankan roda perekonomian Indonesia. Namun  demikian  jumlah  Waji Pajak (WP)  terdaftar  yang tercermin dalam jumlah  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  yang  dikeluarkan  oleh  Dirjen Pajak  selama  puluhan  tahun  hanya  mencapai    sekitar  3.6  juta.  Dari  jumlah 3.6  jutapun  hanya  sebagian  kecil  yang  aktif.  Dari  yang  aktifpun  hanya sebagian  kecil  yang  membayar  pajak.  Dengan  jumlah  WP  sebanyak  itu, tax  ratio  pajak di Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan Negara- negara Asia Tenggara.
PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  Cabang  Sidenreng  Rappang merupakan  perusahaan  dagang  yang  bergerak  dibidang  pertanian khususnya  dalam  penyediaan  benih.  Selain  perbenihan,  PT.  Sang  Hyang Seri  (Persero)  juga  bergerak  dalam  penyediaan  sarana  produksi  pertanian, pengolahan  hasil  pertanian,  serta  penelitian  dan  pengembangan.  Dengan jumlah  pembayaran  pajak  yang  besar  maka  perusahaan  ini  perlu perencanaan  pajak  yang  baik  agar  laba  perusahaan  dapat  maksimal. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  jumlah  pajak  terutang  yang  harus dibayar seteleh diterapkannya perencanaan pajak .

## II.  TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pajak
Pajak  adalah  suatu  pengalihan  sumber  dari  sektor  swasta  ke  sektor pemerintahan  bukan  akibat  pelanggaran  hukum,  namun  wajib  dilaksanakan
berdasarkan  ketentuan  yang  ditetapkan  lebih  dahulu,  tanpa  mendapat imbalan  yang  berlangsung  dan  proporsional  agar  pemerintah  dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan  Pajak  penghasilan  adalah  pajak  dikenakan  terhadap  subyek pajak  atau  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  dalam  suatu  tahun pajak. Horace dalam buku Zain (2007)
Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan
Pihak  manajemen  memerlukan  informasi  yang  dapat  mengurangi ketidakpastian  yang  mereka  hadapi,  sehingga  memungkinkan  mereka  atau pihak  manajemen  untuk  mengambil  keputusan.Salah  satu  informasi  penting yang  biasanya  diperlukan  oleh  pihak  manajemen  adalah  penggunaan informasi  akuntansi  diferensial.  Informasi  akuntansi  diferensial  ( diferensial accounting  information  ) merupakan  salah  satu  dari  bagian  dari  akuntansi manajemen.  Informasi  akuntansi  diferensial  ini  merupakan  informasi akuntansi  yang  dihubungkan  dengan  pemilihan  alternatif  suatu  tindakan tertentu dibanding dengan tindakan lain.
Perencanaan Pajak
Perencanaan  Pajak  atau Tax  Planning adalah  suatu  kapasitas  yang dimiliki  oleh  wajib  pajak  (WP)  untuk  menyusun  aktivitas  keuangan  guna menmdapat  pengeluaran  (beban)  pajak  yang  minimal.  secara  teoritis,  tax planning  dikenal  sebagai  effective  tax  planning,  yaitu  seorang  wajib  pajak berusaha  mendapat  penghematan  pajak  (tax  saving)  melalui  prosedur penghindaran  pajak (tax  avoidance) secara  sistematis  sesuai  ketentuan  UU Perpajakan (Hoffman, 1961).
Menurut Gunawan,  yang dikutip oleh Lumbantoruan (Lumbantoruan : 1996:485),  tax  planning  merupakan  upaya  legal  yang  bisa  dilakukan  oleh wajib  pajak.  Tindakan  itu  legal  karena  penghematan  pajak  hanya  dilakukan dengan  memanfaatkan  hal-hal  yang  tidak  diatur  (loopholes).Rencana meminimalkan  pajak  dapat  ditempuh  misalnya,  mengambil  ketentuan  yang sebesar-besarnya  dari  ketentuan  mengenai  pengecualian  dan  pemotongan atau pengurangan  yang  diperkenankan.Pada umumnya tax planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Rencana meminimalkan pajak dapat
ditempuh  dengan  cara,  mengambil  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dari ketentuan  mengenai  pengecualian  dan  potongan  atau  pengurangan  yang diperkenankan,  hal  ini  dapat  memanfaatkan  penghasilan  yang  dikecualikan sebagai obyek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3.
Perencanaan pajak penghasilan pasal 21.
Gambar 1 Kerangka Pikir

## III.  METODE PENELITIAN

## Definisi Operasional Variabel
1. Tax Planning adalah suatu upaya  yang  dapat  dilakukan oleh wajib pajak PT.  Sang  Hyang  Seri  (Persero)  yang  menjadi  tanggungannya  menjadi minimal  atau  kecil  tanpa  melanggar  peraturan  perpajakan  yang  berlaku atau bisa juga disebut sebagai cara  menghindari pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Agar PT. Sang Hyang Seri (Persero) memenuhi  kewajibannya  sebagai  warga  negara  dan  juga  meningkatkan
PT. Sang hyang Seri
Cabang Parepare Beban pajak Pajak ditanggung pemberi kerja
Penerapan perencanaan pajak
PPh 21 Pajak ditanggung pegawai Pajak dalam bentuk tunjangan
keuntungan  perusahaan  tanpa  ada  yang  dirugikan  maka  perusahaan perlu menerapkan perencanaan pajak ( Tax Planning ).
2.  Pajak  penghasilan  (PPh)  adalah  pajak  yang  dibebankan  pada penghasilan  perorangan,  perusahaan  atau  badan  hukum  lainnya.  Dasar pengenaan  pajak  ini  berasal  dari  benda  bergerak  maupun  barang  yang tidak  bergerak,  penghasilan  dari  suatu  usaha,  penghasilan  pejabat pemerintah, pensiun dan pembayaran secara berkala.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
a.  Kebijakan Perpajakan dan Implementasi Tax Planning
Laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  PT.  Sang  Hyang  Seri  Cabang Sidrap,  merupakan  gambaran  dari  proses  usaha,  baik  mengenai perkembangan  dan  kemajuan  maupun  hambatan-hambatan  yang  dihadapi pada saat beroperasinya perusahaan. Laporan tersebut berupa neraca, laba rugi,  serta  rincian  penjelasan  lainnya.Data  dan  laporan  tersebut  telah digunakan  direksi  sebagai  bahan  pertimbangan  dan  evaluasi  dalam mengambil  langkah-langkah  yang  mengarah  pada  perkembangan  dan kemajuan usaha.
Adapun  data  dan  laporan  yang  berhubungan  dengan  pembahasan penelitian  ini  adalah  daftar  perincian  gaji  karyawan  PT.  Sang  Hyang  Seri Cabang Sidrap bulan November 2018, yang terdiri dari tunjangan dan biaya. Hasil  pengumpulan  data  di  PT.  Sang  Hyang  Seri  Cabang  Sidrap, menunjukkan  terdapat  beberapa  kebijakan  yang  dilaksanakan  perusahaan dalam upaya implementasi Tax Planning , antara lain sebagai berikut:
1)  PT.  Sang  Hyang  Seri  Cabang  Sidrap  tetap  menyelenggarakan pembukuan  namun  hanya  bersifat  laporan  kepada  kantor  pusat. Kantor pusat bertugas untuk membuat laporan konsilidasi, karena PPh  badan  ditanggung  oleh  kantor  pusat,  sementara  kantor cabang hanya bertugas untuk mengurus administrasi
kepegawaian,  penggajian,  dan  pengurusan  administrasi  pajak penghasilan PPh pasal 21.
2)  Pajak penghasilan pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan dan  diberikan  dalam  bentuk  uang  dan  dimasukkan  dalam  daftar gaji karyawan.
3)  PT.  Sang  Hyang  Seri  Cabang  Sidrap  memiliki  14  orang  pegawai dengan daftar perincian gaji sebagai berikut.
a)  Gaji pokok
b)  Tunjangan keluarga
c)  Tunjangan jabatan
d)  Tujangan pp
e)  Tunjangan kpp
f)  Tunjangan perumahan
g)  Tunjangan beras
h)  Tunjangan representasi manajemen
Pembayaran PPh 21 yang terutang dalam daftar gaji, ditanggung oleh perusahaan.  Dengan  demikian  gaji  yang  diterima  oleh  pegawai  tidak dikurangi dengan PPh  21 karena perusahaan  yang menanggung PPh pasal 21.
b.  Mekanisme perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Sang Hyang Seri Cabang Sidrap.
PT.  Sang  Hyang  Seri  Cabang  Sidrap  adalah  perusahaan  pelayaran Nasional  dalam  bidang  pembenihan  pertanian  menurut  undang-undang perpajakan  diwajibkan  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dan  dalam memenuhi  kewajiban  tersebut,  PT.  Sang  Hyang  Seri  Cabang  Sidrap melakukan  administrasi  perpajakannya  dengan  menghitung,  menyetor  dan melaporkan pajak penghasilannya.
Dalam  hal  ini  PT.  SANG  HYANG  SERI  selaku  pemotong  pajak melakukan  pemotong  terhadap  gaji  ataupun  penghasilan  yang  diterima karyawan  tetapnya  setiap  bulan.Dalam  menghitung  pajak  penghasilan  PPh 21  atas  gaji  karyawan  tetapnya,  PT.  SANG  HYANG  SERI  menggunakan sistem komputerisasi untuk kelengkapan administrasinya.
Dari  beberapa  data  yang  peneliti  dapatkan  selama  melakukan penelitian  maka  penulis  menyimpulkan  karyawan  yang  dipotong  PPh  pasal 21  adalah  karyawan  tetap  yang  menerima  penghasilan  berupa  Gaji  pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan dan tunjangan- tunjangan lainnya.
Kemudian  gaji  pokok  ditambah  dengan  tunjangan-tunjangan  tersebut maka dapat diperoleh penghasilan bruto sebulan karyawan tetap PT. SANG HYANG  SERI.Untuk  kemudian  dicari  berapa  penghasilan  netonya  sehingga dapat  dicari  berapa  besar  pajak  penghasilannya.Yaitu  jumlah  penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto sebulan, jika ada  yang  dibayar  sendiri  oleh  karyawan  tetap  yang  bersangkutan  maka didapatkan penghasilan netto sebulan.
Untuk  mengetahui  berapa  jumlah  peghasilan  neto  karyawan  tetap setahun,  penghasilan  neto  sebulan  dikalikan  dengan  12  bulan.  Kemudian penghasilan  neto  karyawan  tetap  setahun  dikurangi  dengan  penghasilan tidak  kena  pajak  (PTKP)  yang  sesuai  dengan  status  dan  tanggung  jawab pribadi  karyawan  tetap  tersebut  maka  diketahuilah  penghasilan  kena  pajak (PKP)  yang  merupakan  dasar  perhitungan  PPh  pasal  21  karyawan  tetap pada PT. SANG HYANG SERI dan seterusnya  dikalikan dengan tariff pasal 17 UU No.36 Tahun 2008 sehingga diketahuilah seberapa besar jumlah PPh pasal 21 setahun ataupun perbulannya dengan membagi 12 bulan.
c.  Mekanisme  penyetor  PPh  pasal  21  pegawai  PT.  Sang  Hyang  Seri
Cabang Sidrap
Mekanisme  yang  dilakukan  oleh  pegawai  PT.  SANG  HYANG  SERI dalam  menyetorkan  PPh  pasal  21  yang  telah  dipungut  atas  penghasilan karyawan sebagai berikut:
1)  Setelah  seluruh  PPh  pasal  21  dihitung  dan  dipungut  setiap bulannya oleh petugas bagian pajak perusahaan kemudian bagian keuangan  menyetorkan  ke  Bank  Mandiri  Cabang  SIDRAP  yang ditunjuk  oleh  pemerintah  sebagai  tempat  pembayaran  atau penyetoran pajak.
2)  Sarana  yang  digunakan  dalam  pembayaran  dan  penyetoran  PPh pasal  21  yang  terutang  adalah  dengan  menggunakan  SSP  (surat setoran  pajak).  Dimana  SSP  harus  diisi  dengan  jumlah  seluruh PPh pasal 21 yang terutang atau yang akan dibayar.
3)  SSP yang digunakan terdiri dari 5 rangkap antara lain:
a)  Lembar 1 untuk pegawai PT. SANG HYANG SERI.
b)  Lembar 2 untuk kantor pelayanan pajak SIDRAP.
c)  Lembar  3  untuk  dilaporkan  pegawai  PT.  SANG  HYANG  SERI ke kantor pelayanan pajak SIDRAP.
d)  Lebar  4  untuk  cabang  Bank  Mandiri  SIDRAP  sebagai  tempat penyetoran PPh pasal 21.
e)  Lembar 5 untuk arsip pemungut pajak (bagian keuangan).
d.  Perhitungan PTKP
Berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak,  PTKP  Indonesia  adalah  Rp  54  juta.  Jika  wajib  pajak  sudah  kawin, terdapat tambahan senilai Rp 4,5 juta.
Begitu  juga  jika  wajib  pajak  memiliki  tambahan  tanggungan  untuk setiap  anggota  keluarga  sedarah,  dikenai  tambahan  senilai  Rp  4,5  juta. Berikut ini tabel jumlah PTKP yang berlaku sejak tahun 2019:
Kode PTKP Tahun 2016-2019
TK/0 Rp 54.000.000 KW/0 Rp 58.500.000 KW/1 Rp 63.000.000 KW/2 Rp 67.500.000 KW/3 Rp 72.000.000
Bisa  juga  kasusnya  wajib  pajak  belum  menikah  namun  memiliki tanggungan.  Maka  kode  PTKP  diubah  menjadi  TK/1,  TK/2,  TK/3.  Namun,
Tabel 1.3

## P e r h i t u n g a n   P t k p
berdasarkan  pasal  1  huruf  e  PMK  No  101/PMK.010/2016,  ketentuan mengenai  tanggungan  dibatasi  hingga  paling  banyak  tiga  orang  dalam  satu keluarga.  Perlu  diingat  juga,  untuk  memasukkan  status  tanggungan  dalam PTKP,  maka  perubahan  status  sudah  harus  dilakukan  pada  tahun  pajak sebelumnya.
e. Tax Planning PPh pasal 21
1.  Perhitungan  PPh  21  karyawan  dilakukan  dengan  tiga  metode yaitu:
a) Gross  Methode yaitu  metode  pemotongan  pajak  dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.
b) Net Methode yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung sendiri  pajak karyawannya.
c) Gross-up  Method yaitu  metode  pemotongan  pajak  dimana perusahaan  memberikan  tunjangan  pajak  yang  sama  besar dengan jumlah pajak yaitu dipotong dari karyawan.
Rumus matematis PPh 21 Gross up :
Lapisan 1: Untuk PKP 0 – 50.000.000
Tunjangan PPh = (PKP x 5%) 0.95
Lapisan 2: Untuk PKP 50.000.000 – 250.000.000
Tunjangan PPh = (PKP x 15%) – 5 juta 0,85 Lapisan 3: Untuk PKP 250.000.000 – 500.000.000
Tunjangan PPh = (PKP x 25%) – 30 juta
0,75
Lapisan 4: Untuk PKP>  500.000.000
Tunjangan PPh = (PKP x 35%) – 55 juta
0,70
Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh pasal 21 terutang karyawan PT. SANG HYANG SERI dengan menerapkan metode-metode diata.
Contoh  perhitungan  PPh  21  secara  umum  berdasarkan  data  arsip pembayaran gaji PT. SANG HYANG SERI di atas.
Karyawan 1= Lia Jappa, SP., M.Si
Gaji sebulan 1.405.800 T. keluarga 196.812 T. Jabatan 3.500.000 T. PP 1.000.000 T. Asuransi 5.100.000 T. Beras 400.000 T. Representasi M 6.000.000 17,602.612 Pengurangan: Iuran/biaya jabatan (851.431) Penghasilan neto sebulan 16.751.181 Penghasilan neto setahun 12 x 16.751.181 201.014.172 PTKP KW/2 (67.500.000) PKP 133.514.172
Karena  PKP  berada  diantara  50.000.000 –  250.000.000  maka  tarif  PPh pasal 21 dikenakan tarif sebesar 15% PPh pasal 21 yaitu sebesar 15% 5% x 50.000.000 2.500.000 15% x 83.514.172 12.527.125 15.027.125

## Perhitungan PPh 21 menggunakan Gross methode
Tahap 1:
Sesuai  PKP  yang  sudah  dihitung  menggunakan  rumus  PPh  21  secara umum  yaitu    133.514.172  maka  langsung  saja  dimasukkan  kedalam rumus Gross  method. Karena  PKP  diantara  50.000.000 –  250.000.000
maka rumus gross method yang digunakan yaitu lapisan 2
Tunjangan PPh = (PKP x 15%) – 5.000.000
0,85
Tunjangan PPh = (133.514.172 x 15%) – 5.000.000
Tunjangan PPh = 17.678.971
Tahap 2:
Setelah diperoleh berapa tunjangan pajak dengan rumus Gross up , maka dimasukkan  unsur  tunjangan  pajak  sebagai  unsur  penghasilan  wajib pajak.  Perhitungan  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  PPh  harus  sama dengan tunjangan pajak. Bila sama maka PPh tersebut dapat dibiayakan.
Gaji sebulan 1.405.800 T. Keluarga 196.812 T. Jabatan 3.500.000 T. PP 1.000.000 T. Asuransi 5.100.000 T. Beras 400.000 T. Representasi Manajemen 6.000.000 T. Pajak 17.678.971 : 12 1.473.247 19.075.859 Pengurangan: Iuran/biaya jabatan (851.431) Penghasilan neto sebulan 18.224.428 Penghasilan neto setahun 18.224.428 x 12 218.693.136 PTKP KW/2 (67.500.000) PKP 151.193.136 PPh terutang: PPh 21  5% x 50.000.000 2.500.000 15% x 101.193.136 15.178.970 17.768.971

## Analisis Hasil Penelitian
a. Take Home Pay
Secara  total,  alternatif  ke-4,  yakni  metode gross  up memberikan penerimaan  penghasilannya  yang  lebih  besar  pegawai,  karena take home  pay dari  penghasilannya  adalah  yang  paling  besar dibandingkan  dengan  alternatif  lainnya.  Meskipun  alternatif  ke  2 memberikan THP yang sama dengan ke 4, dari sisi perusahaan masih
mengeluarkan dana  untuk setoran PPh pasal 21 ke kas negara yang kini  menjadi  beban  pemberi  kerja.  Jadi  dari  sisi  pemberi  kerja, alternatif  4  adalah  yang  terbaik  dari  alternatif  lainnya  untuk kesejahteraan pegawainya.
b.  PPh pasal 21 ditanggung pegawai yang bersangkutan
1)  Dengan  metode gross ini,  jumlah  PPh  pasal  21  yang  menjadi tanggungan  pegawai  atau  dipotong  dari  gaji  bulanan  sebesar  Rp 26.513.331.  Bila  jumlah  PPh  pasal  21  kini  kita gross  up ,  maka hasilnya adalah sebesar Rp.30.803.677
2)  Dalam  hal  jumlah  PPh  pasal  21  yang  terutang,  akan  dipotongkan dari gaji bulannya, dari sisi pegawai, beban PPh pasal 21 tersebut akan  mengurangi  penghasilan  pegawai  yang  bersangkutan.  Dari sisi  perusahaan,  tidak  ada  PPh  pasal  21  pegawai  yang  terutang, perusahaan  hanya  memiliki  kewajiban  untuk  menyetor  dan melaporkan  PPh  Pasal  21  atas  gaji  karyawannya  yang  telah dipotong tersebut.
c.  PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan
Dalam  hal  ini  jumlah  PPh  pasal  21  yang  terutang  akan  di tanggung  oleh  perusahaan  atau  pemberi  kerja  yang  bersangkutan. Dari sisi pegawai, gaji yang diterima pegawai tersebut tidak dikurangi dengan  PPh  pasal  21  karena  perusahaanlah  yang  menanggung beban  PPh  pasal  21.  Karena  jumlah  PPh  pasal  21  yang  ditanggung perusahaan tidak dimasukkan dalam  perhitungan SPT PPh pasal 21, sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sebagai  biaya deductible ,  dan  perusahaan  selaku  pemotong  atau pemungut  wajib  pajak  untuk  membayar  dan  melaporkan  ke  kantor pajak.
d.  PPh pasal 21 ditunjang sebagian oleh pemberi kerja
1)  Dengan  metode net, jumlah  PPh  pasal  21  yang  menjadi tanggungan  perusahaan  hanya  sebagian,  yakni  sebesar  Rp 26.513.331.  Sedangkan  jumlah  PPh  pasal  21  yang  harus  dibayar
ke kas negara sebesar Rp 30.278.740, maka sisanya sebesar Rp 3.765.409 harusnya ditanggung oleh pegawai (potong gaji).
2)  Perusahaan  atau  pemberi  kerja  bisa  memberikan  tunjangan  PPh pasal  21  yang  besarnya  tidak  sama  dengan  pajak  terutang.  Bagi pegawai,  tunjangan  tersebut  akan  menambah  penghasilan karyawan yang akan diperhitungkan dalam pemotongan PPh pasal 21. Dalam hal ini besarnya PPh pasal 21 yang terutang lebih besar dari  tunjangan  pajak  PPh  pasal  21,  dan  selisihnya  bisa  menjadi tanggungan  pegawai.  Bagi  perusahaan,  PPh  pasal  21  yang diberikan  dalam  bentuk  tunjangan  dapat  dibiayakan  oleh perusahaan,  sedangkan  selisihnya  bila  ditanggung  oleh  pemberi kerja merupakan pengeluaran biaya non deductible.
e.  PPh pasal 21 ditunjang perusahaan  seluruhnya ( gross up method)
1)  Dengan  rumus gross  up ini,  perhitungan  PPh  pasal  21  dilakukan dua  tahap  seperti  dijelaskan  di  muka.  Jumlah  PPh  pasal  21  yang ditunjang  seluruhnya  oleh  perusahaan  atau  pemberi  kerja  adalah sebesar  Rp  30.803.677  dan  jumlah  ini  semuanya  bisa  dibiayakan ( deductible ),  sedangkan  jumlah  PPh  pasal  21  yang  harus  dibayar ke  Kas  Negara  adalah  sama  besarnya  dengan  tunjangan  pajak tersebut.  Jika  besarnya  PPh  pasal  21  diberikan  dalam  bentuk tunjangan,  maka  dengan  metode  ini  jumlah  tunjangan  tersebut bagi  karyawan  sesungguhnya  tidak  berpengaruh  terhadap penghasilan  yang  diterima  karyawan  ( Take  home  pay ),  tetapi untuk  perhitungan  PPh  pasal  21  yang  di gross  up penghasilan karyawan  akan  lebih  besar  sebesar  PPh  pasal  21  yang ditambahkan.  Besarnya  tunjangan  pajak  akan  sama  dengan besarnya  PPh  Pasal  21  yang  terutang,  sehingga  tidak berpengaruh pada penghasilan karyawan.
2)  Dari segi komersial, kebijakan perusahaan menerapkan PPh pasal 21  secara gross  up akan  terlihat  memberatkan  perusahaan  atau pemberi  kerja  karena  biaya  fiscal  yang  besar  tersebut  tampak seperti pemborosan, namun harus pula diperhatikan bahwa akibat
biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya  akan  menjadi  lebih  kecil  dan  selanjutnya  PPh  badan yang  terutang  pun  akan  menjadi  lebih  kecil.  Namun  demikian, kenaikan  beban  perusahaan  dari  PPh  pasal  21  tersebut  akan dihapuskan  terhadap  penurunan  PPh  badan  karena  beban  PPh pasal  21  tersebut  dibiayakan,  bahkan  penurunan  PPh  badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh pasal 21, sehingga tercipta suatu  penghematan  pajak.  Strategi  perpajakan  ini  akan menstimulasi  karyawan  untuk  meningkatkan  produktifitasnya  atau meningkatkan  kinerjanya  karena  pendapatan  yang  diperolehnya lebih besar.
2.  Pembahasan
Dengan  menerapkan  metode-metode  diatas  perusahaan  telah berupaya  menerapkan Tax  Planning untuk  meminimalkan  beban  pajaknya yang  harus  dibayarkan  perusahan  namun  masih  terdapatcara  penerapan pajak yang belum efekif dan efisien. Karena pajak ditanggung pemberi kerja tidak boleh menjadi biaya untuk perusahaan ketentuan ini berdasarkan pasal 9 UU PPh pasal  5 PER-31/PJ/2009,  PER-57/PJ/2009  yang  menggolongkan pajak  ditanggung  pemberi  kerja  sebagai  kenikmatan  ( benefit  in  kind ) sehingga tidak boleh diakui sebagai biaya.
PPh  pasal  21  ditanggung  karyawan,  bagi  persuhaan  bukan merupakan  beban  dan  tidak  berpengaruh  kepada  laba  rugi  perusahaan tetapi bagi karyawan merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan brutonya.
PPh  21  ditanggung  pemberi  kerja  beban  yang  dikeluarkan perusahaan untuk menanggung PPh pasal 21 karyawan hanya diakui secara komersial.  Secara  fiskal  dapat  menjadi  pengurang  pendapatan  perusahaan atau bersifat non deductale , artinya pada waktu perusahaan menghitung PPh badan,  beban  ini  tidak  boleh  dikurangkan  dari  pendapatan  sehingga  PPh badan akan menjadi lebih tinggi.
PPh  pasal  21  diberikan  dalam  bentuk  tunjangan,  pada  alternative  ini perusahaan  memberika  tunjangan  pajak  kepada  karyawannya  yang
jumlahnya  sama  dengan  PPh  pasal  21  terutangnya.  Pengeluaran perusahaan  untuk  gaji  dan  tunjangan  pajak  ini  semuanya  boleh  jadi  biaya, baik  dari  sudut  pandang  komersial  maupun  fiskal.Secara  fiskal  atas  beban yang  timbul  bagi  perusahaan  merupakan  beban  yang  bisa  menjadi pengurang  pendapatan,  sehingga  beban  PPh  badan  menjadi  lebih  kecil. Keistimewaan metode ini adalah take home pay pegawai adalah full sebesar gajinya.  Sebab,  PPh  pasal  21  terutang  yang  seharusnya  dipotong  dari gajinya tersebut sudah diantisipasi oleh tunjangan pajak yang diterima dalam jumlah yang sama.
Dari hasil penelitian, dapat diperoleh informasi  mengenai keuntungan perusahaan  apabila  memberikan  tunjangan  pajak  penghasilan  bagi  seluruh karyawannya  yang  ditambahkan  ke  dalam  penghasilan  karyawan.  Maka penghematan  pajak  yang  diperoleh  akibat  dilakukannya  perencanaan  pajak akan  menjadi  semakin  besar  jika  dikalihkan  dengan  seluruh  pegawai  atau karyawan yang dibayarkan gajinya.
Setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang menghasilkan  PPh  terutang  untuk  tahun  2017    secara  otomatis  membantu menurunkan  PPh  terutang  perusahaan  dan  dapat  meningkatkan  profit perusahaan.  Walaupun  dalam  penelitian  ini  tidak  dapat  diuraikan  tentang profit perusahaan karena perusahaan mengalami kerugian.
Sebelum  dan  sesudah tax  planning PPh  21  karyawan  tetap dibayarkan oleh perusahaan, akan tetapi dengan pemberian tunjangan pajak kepada karyawan  maka kas perusahaan  yang keluar semakin besar karena adanya  tambahan  kas  yang  diperoleh  dari  PPh  pasal  21.  Dengan  demikian perusahaan  akan  memperoleh tax  saving dan  efisiensi  pengeluaran  pajak. Dari  keterangan  ini  maka  penerapan tax  planning atas  PPh  pasal  21  pada karyawan PT. Sang Hyang Seri Cabang Sidrap menguntungkan perusahaan karena telah dicapai tax saving atau tingkat efisiensi perusahaan.

## V.  KESIMPULAN

## Kesimpulan
Dari segi komersial, kebijakan perusahaan menerapkan PPh pasal 21 secara gross  up akan  terlihat  memberatkan  perusahaan  atau  pemberi  kerja karena biaya fiskal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan, namun harus  pula  diperhatikan  bahwa  akibat  biaya  fiskal  yang  lebih  besar  akan berdampak  pada  laba  sebelum  pajaknya  akan  menjadi  lebih  kecil  dan selanjutnya  PPh  badan  yang  terutang  pun  akan  menjadi  lebih  kecil.  Namun demikian,  kenaikan  beban  perusahaan  dari  PPh  pasal  21  tersebut  akan dihapuskan  terhadap  penurunan  PPh  badan  karena  beban  PPh  pasal  21 tersebut dibiayakan, bahkan penurunan PPh badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh pasal 21, sehingga tercipta suatu penghematan pajak. Strategi perpajakan ini akan menstimulasi karyawan untuk meningkatkan produktifitasnya  atau  meningkatkan  kinerjanya  karena  pendapatan  yang diperolehnya  lebih  besar,  Jadi  metode  yang  paling  baik  dilakukan dibandingkan  metode-metode  lain  yaitu gross  up  method (memberika karyawan tunjangan pajak).

## DAFTAR PUSTAKA
B.Ilyas,  Wirawan  dan  Richard  Burton.  2007. Hukum  Pajak  Edisi  3 Salemba Empat: Jakarta.
Bardjo,  Sugeng.  2011 .  Pengaruh  Perencanaan  PajakTerhadap  Efisiensi Beban  Pajak  Penghasilan. Pasundan:  Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan BisnisVol.11 No. 2/ September 2011.
Bayinah,  Ai  Nur.  2015. Bayar  Pajak  Lebih  Murah .  Visi  Media:  Jakarta Selatan.
Cermati. 2016. Pengertian Pajak Fungsi Dan Jenis Jenisnya. Artikel diakses pada tanggal 20 Desember 2017, dari https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis- jenisnya
Darmawan,  Erick.  2015. Analisis  Penerapan  Tax  Planning  Dalam  Usaha Mengefisienkan  Beban  Pajak    Pada  Badan  Usaha  Pajak .  Skripsi (online).
Fakultas  Ekonomi.  2017. Panduan  Penyusunan  Skripsi .  Umpar  Press: Parepare
Halim  Abdul,  Amin  Dara,  dkk.2014. Perpajakan:  Konsep,  Aplikasi,  Contoh, dan Studi Kasus . Salemba Empat: Jakarta.
Ifadhoh, Nuul. 2013. Implentasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan PT. Indojaya Mandiri . Surabaya: Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 10 (2013)
Lestari,  Ria  Resty  Ayu.  2014. Tax  Planning  Sebagai  Upaya  Efisiensi  Pajak Penghasilan  Badan  Pada  PT.  Intraco  Pent,,a  Prima  Service,  Tbk.
Skripsi. Politeknik Negeri Samarinda.
Muhammadinah. 2015. Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan    Efisiensi  Pembayaran  Beban  Pajak  Pada  Cv.  Iqbal Perkasa . Palembang: I-Finance Vol. 1. No. 1.Juli 2015.
Muljono,  Djoko.  2009. Tax  Planning:  Menyiasati  Pajak  dan  Bijak .  CV  Andi Offset: Yogyakarta.
Oditama, Afkhasia. 2014. Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Terutang Pada Cv. Mitra Bahagia Kendari .Skripsi (online).
Oktavia,  Christine.  2012.  Pengembangan  Penerapan  Aplikasi  Perencanaan pajak pada PT. Sungai Irik Utama.
Pohan,  Chairil  Anwar.  2013. Manajemen  Perpajakan  Strategi  Perencanaan Pajak dan Bisnis . PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Puspitasari,  Inda  Yulia.  2008. Penerapan  Tax  Planning  Atas  Pajak Penghasilan  (Pph)  Badan  (Studi  Kasus  Pada  Cv.  Scronica Sari) .Skripsi (online).
Rinaldi,  Ferry.  2016. Cara  Menghitung  Pajak  Penghasilan  dan  Tarif  PPh  21 Terbaru  2018 .  Diakses  pada  tanggal  11  April  2018,    dari https://www.kembar.pro/2015/10/menghitung-pajak  penghasilan-  tarif- pph-21-terbaru-2015.html
Suandy,Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Diakses pada tanggal 16 November
2017,
dari
http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idyopik=288333. 20desember2017
Zain, Mohammd. 2008. Manajemen Perpajakan. Salemb Empat: Jakarta.