## MODEL KEBIJAKAN
PEMERINTAH  ACEH  DALAM  PELATIHAN  TENAGA KERJA MIGRAN SELAMA COVID-19
1
ACEH  GOVERNMENT  POLICY  MODEL  IN  TRAINING  OF MIGRANT WORKERS DURING COVID-19
Muhibuddin dan Nasrianti. 2
Email: muhibbudin@unimal.ac.id
ABSTRACT The main cause of the increase in unemployment in Aceh is due to the Covid-19 pandemic whose symptoms are global, so that it has an impact on the destruction of the National and Global economic order.
The purpose of this study was to analyze the Aceh Government's Policy Model in Training Migrant  Workers  in  COVID-19.  The  research approach  is  used  by collecting  primary  data directly  from  the  object  of  research  through  the  stages  of  interviews  with  informants  and respondents related to the object of research which is an empirical juridical research. Empirical juridical research, also known as empirical legal research, is a law that reviews from the point of view of external elements, namely an event that occurs in reality that affects legal behavior individually and in society as well as in legal institutions.The conclusions and suggestions from the results of this study are, the Policy of the Aceh Manpower and Population Mobility Service in Aceh Province in accepting prospective workers to be given education and training for  migrant  workers  for  internships  in  Japan  is  not  socialized,  and  information  on  the acceptance of prospective workers through banners -banners placed on the National Crossroads of  the  Regency/City  of  Aceh  Province.  Based  on  Qanun  Number  7  of  2014  concerning Employment,  the  Aceh  Manpower  and  Population  Mobility  Service  has  the  duty  and responsibility to provide manpower training in Aceh Province even in the midst of the Covid- 19 pandemic.
Keywords : Aceh Government Policy, Training, Migrant Workers, In Covid-19

## ABSTRAK
Penyebab  utama  bertambahnya  pengangguran  di  Aceh  karena  pandemi  Covid-19 yang  gejalanya  mengglobal,  sehingga  berdampak  pada  rusaknya  tatanan perekonomian Nasional dan Global.
Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis  Model  Kebijakan  Pemerintah Aceh  Dalam Pelatihan  Tenaga  Kerja  Migran  di   COVID-19.  Pendekatan  penelitian  digunakan dengan  cara  mengumpulkan  data  primer  secara  langsung  dari  objek  penelitian melalui  tahapan  wawancara  dengan  informan  dan  responden  yang  berhubungan dengan  objek  penelitian  yang  merupakan  penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian yuridis  empiris  disebut  juga  sebagai  penelitian  hukum  empiris  merupakan  hukum yang meninjau dari sudut unsur-unsur luar yaitu suatu peristiwa yang terjadi dalam
1 Diterima 28 Oktober 2021, direvisi 18 November 2021.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh
kenyataan  yang  mempengaruhi  perilaku  hukum  secara  individu  maupun  dalam masyarakat serta di lembaga-lembaga hukum.
Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini yaitu, Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Provinsi Aceh dalam penerimaan calon  tenaga kerja untuk di berikan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja migran untuk magang di  jepang  kurang  di  sosialisasikan,  dan  informasi  penerimaan  calon  tenaga  kerja melalui  spanduk-spanduk  yang  ditempatkan  di  jalan  lintas  Nasional  Daerah Kabupaten/Kota  Provinsi  Aceh.  Berdasarkan  Qanun  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mempunyai tugas dan  tanggungjawab  untuk  memberikan  pelatihan  Tenaga  kerja  di  Provinsi  Aceh walaupun di tengah pendemi  Covid-19.
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Aceh, Pelatihan, Tenaga Kerja Migran, Di Covid- 19

## A. PENDAHULUAN
rovinsi  Aceh  pada  Tahun  2020 jumlah  pengangguran  di  Aceh bertambah  menjadi  167  ribu orang, sedangkan di tahun sebelumnya berjumlah 148 ribu orang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Bapak Fajri, mengatakan jumlah pengangguran  di  Aceh  meningkat  19 ribu  orang,  untuk  persentase  dari  6,2 persen  menjadi  6,59  persen.  Untuk Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT) menurut  tingkat  pendidikan  tertinggi yang  ditamatkan  (persen)  dari  Tahun 2019  hingga  Agustus  2020,  yaitu Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK) yang pada Tahun 2019 sebanyak 10,81 persen  dan  di  tahun  2020  menjadi sebanyak  10,87  persen.  Penyebab utama bertambahnya pengangguran di Aceh  karena  pandemi  Covid-19  yang gejalanya mengglobal, sehingga berdampak  pada  rusaknya  tatanan perekonomian  nasional  dan  global. Namun  jika  dibandingkan  nasional, TPT  Aceh  berada  di  bawah  nasional yang  angkanya  mencapai  7,5  persen.
3 .  Fajri, https://disnakermobduk.acehprov.go.id/index.php/news/read/2021/02/06/88/ta  hun-2020-  jumlah- pengangguran-di-aceh-mencapai-167-ribu-orang.html, di akses 14 April 2021
4 . Ibid
Untuk  yang  bekerja  di  tahun  2020 sebanyak  2.360  orang,  namun  Tahun 2019 sejumlah 2.257 orang. 3 Berdasarkan  data  yang  ada jumlah  penduduk  usia  kerja  di  Tahun 2020  sejumlah  3.881  orang,  sedangkan pada  Tahun  2019  berjumlah  3.809 orang.  menurut  Bapak  Fajri,  untuk menekan  angka  pengangguran  di Aceh,  pihaknya  terus  berupaya  untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga  kerja,  agar  mampu  bersaing  di dunia kerja untuk     menjadi pekerja yang mandiri  dengan  memfasilitasi  dan mempersiapkan  calon  tenaga  kerja untuk dapat bekerja di berbagai dunia usaha  baik  di  daerah  maupun  di  luar daerah,  bahkan keluar negeri.
Kemudian,  menyediakan  fasilitas  bagi calon  investor  yang  ingin  berinvestasi di  Aceh  secara  murah,  aman,  dan nyaman,  birokrasi  perizinan  harus jelas, cepat, dan mudah di akses,dengan memperbanyak pekerjaan pola padat karya.
Terintegrasi  lintas  Satuan  Kerja Perangkat Aceh (SKPA). 4
Tujuan
Pembangunan

## P
ketenagakerjaan  termuat  dalam  UUD 1945  pasal  27  ayat  (2)  Perlindungan terhadap  buruh/pekerja  merupakan bagian  yang  tidak  dapat  terpisahkan dari  perlindungan  terhadap  warga negara sebagai kewajiban negara. Hak- hak  dasar  sebagai  manusia  harus terpenuhi dengan mendapatkan perlindungan  dimana  saja  mereka berkerja  untuk  mendapatkan  hak-hak dasarnya. 5 Pemerintahan  Aceh  harus dapat  memberikan  konsep  yang  jelas dalam  memberikan  pendidikan  dan pelatihan  bagi  Tenaga  kerja  migran untuk  meningkatkan  keterampilan dalam  lapangan  kerja  maupun  untuk kemampuan dalam membuka lapangan  usaha  kerja  secara  mandiri, baik untuk Tenaga Kerja dalam Negeri maupun  untuk  Tenaga  kerja  Migran, supaya  pengangguran  di  tengah Pandemi COVID-19 sekarang ini tidak meningkat dan dapat ditekan. Sehingga peningkatan  taraf  hidup  tenaga  kerja perlu  dilakukan  dalam  suatu  sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan  masyarakat. 6 Menurut  Undang- Undang  ini Qanun Provinsi Nanggroe Aceh  Darussalam  adalah  peraturan Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam, yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan lain, dan Mahkamah Agung
berwenang melakukan uji materil terhadap Qanun. 7 Supardan  Modeong  menyebutkan, bila kita melihat dari  sudut  prosedur
5 . Fatkhul Muin, Perlindungan Hukum Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia (Tinjauan Terhadap UU No. 39 Tahun
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440
pembuatan  peraturan  perundang- undangan  antara  Peraturan  Daerah (Perda)  dengan  Qanun  adalah  sama. Yaitu  peraturan  yang  dibuat  oleh Dewan  Perwakilan  Daerah  bersama- sama dengan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dalam  rangka otonomi  daerah.  Namun  ditinjau  dari sudut  kekuasaan  mengatur  Qanun berbeda  dengan  mengatur  Perda. karena  disebabkan  Qanun  tidak tunduk  pada  Peraturan  Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres), sedangkan Peraturan Daerah  tunduk  kepada  dua  hal tersebut.  Karena  itu  sebagaiamana peraturan perundang- undangan yang lain  mempunyai  kekuatan  mengikat dan dapat dipaksakan, maka demikian sama juga halnya dengan Qanun. 8
Ketentuan Pasal Pasal 175 ayat (4)  UU  No.  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh melahirkan Qanun Nomor  7  Tahun  2014  tentang Ketenagakerjaan,  serta  dikeluarkan Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  112 Tahun  2016  tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata  Kerja  Dinas  Tenaga  kerja  dan mobilitas Penduduk Aceh. Berdasarkan kedua  peraturan  tersebut  Pemerintah Aceh berkewajiban untuk memberikan pendidikan  dan  pelatihan  pada  calon tenaga  kerja  migran  di Provinsi  Aceh. Hal  menarik  diungkapkan  dalam penelitian  ini  berkaitan  bentuk  Model Kebijakan  Pemerintah  Aceh  Dalam
6 . penjelasan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
7 . Lihat Klausul penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
8 . Supardan Modeong, Teknik Perundang- undangan di Indonesia, (Jakarta: Perca, 2003), hlm. 69
Pelatihan  Tenaga  Kerja  Migran  di Pandemi  Covid-19,  dari  sisi  kebijakan berkaitan  dengan  kelemahan  dan hambatan dalam implementasi sumber daya  kebijakan,  Berdasarkan  latar belakang  yang  telah  diuraikan  diatas, maka  permasalahan  utama  yang  akan diajukan  dalam  penelitian  ini  yaitu: Bagaimanakah Model
Kebijakan Pemerintah  Aceh  Dalam  Pelatihan Tenaga  Kerja  Migran  di  tengah Pandemi COVID-19, dan Bagaimanakah Peran Tokoh Adat  dan Pemuda  Dalam Pelatihan Tenaga Kerja Migran  di  tengah  Pandemi  COVID-19 yang  sesuai  dengan  kearifan  lokal masyarakat  Aceh.  tujuan  umum penelitian  ini  adalah: Menganalisis Model  Kebijakan  Pemerintah  dan Peran Tokoh Adat  s e r t a   P e m u d a Aceh  Dalam  Pelatihan  Tenaga  Kerja Migran  di  tengah  Pandemi  COVID-19 yang tepat dan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Aceh.

## B.TINJAUAN KEPUSTAKAAN

## 1. Kerangka Teori
Penelitian  ini  beranjak  dari  Teori John  Rawls yang  mensyaratkan  dua prinsip  keadilan  sosial  yang  sangat mempengaruhi  pemikiran  abad  ke-20, yaitu  prinsip-prinsip  yang  pertama, adalah  prinsip  kebebasan  yang  sama (equal  liberty), yakni  setiap  orang memiliki hak atas kebebasan individual (liberty) yang  sama  dengan  hak  orang lain,  dan  yang  kedua,  prinsip kesempatan yang sama (equal opportunity). Dalam  hal  ini  ketidak adilan  ekonomi  dalam  masyarakat
9 .  Munir Fuadi, Dinamika Teori Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007). Hlm. 126
10 . Suhaidi, Bahan Kuliah Teori Hukum,
Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU. 2007. Hlm. 8
harus  diatur  untuk  melindungi  pihak yang  tidak  beruntung,  dengan  jalan memberikan  kesempatan  yang  sama bagi semua orang  dengan persyaratan yang adil. 9 Kepastian hukum merupakan  syarat  untuk  melahirkan ketertiban  untuk  mencapai  ketertiban hukum diperlukan adanya keteraturan dalam  masyarakat.  Hukum  diartiakan sebagai tata hukum atas hukum positif tertulis. 8 Keberlakuan hukum ditengah masyarakat bukan lagi untuk mencapai keadilan  semata,  tetapi  juga  harus memberikan  kepastian.  Kepastian hukum  diharapkan  dapat  menjadi pedoman  baik  bagi  masyarakat maupun  bagi  aparatur  hukum  dalam mengambil keputusan. 10 Sociological  Jurisprodence oleh Rescoe  Pound menyatakan,  bahwa hukum yang  baik  adalah  hukum  yang sesuai  dengan  hukum  yang  hidup dalam masyarakat. Yang menunjukkan kompromi antara hukum yang tertulis sebagai  kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dengan living  law sebagai  wujud  penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum. 11 Aktualisasi  dari living  law , hukum tidak dilihat dari wujud sebagai kaidah,  melainkan  hukum  terdapat dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Pada kenyataannya hukum adalah kemauan publik,  jadi  tidak  sekedar  hukum dalam  pengertian law  in  books. 12
Landasan teori ini akan dipakai untuk menganalisis  bekerjanya  hukum  di masyarakat,  yang  nantinya  akan disandingkan  dengan  pendekatan yuridis  sosiologis  dan  kepastian
11 . Bismar  Nasution  dan  Mahmul  Seregar, Bahan  Kuliah  Teori  Hukum, Program  Studi  Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU. 2006. Hlm. 15
12 . Suhaidi, Op. Cit. hlm. 11

## hukum.
2. Kebijakan Pemeritah Aceh
Secara  umum  kebijakan  atau policy dipergunakan untuk menunjukan  perilaku  seseorang  aktor misalnya  seorang  pejabat,  suatu kelompok,  maupun  lembaga  tertentu untuk  memecahkan  masalah  yang sedang  dihadapi.  Pada  dasarnya terdapat  banyak  penjelasan  dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai  kebijakan.  Menurut Noeng Muhadjir  (2000)  kebijakan  merupakan upaya  memecahkan  problem  sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat.  Dan  dalam  kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting  yakni;  (1)tingkat  hidup masyarakat  meningkat,  (2)  terjadi keadilan : By the law, social justice , dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3)  diberikan  peluang  aktif  partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah,  perencanaan,  keputusan  dan implementasi),  dan  (4)  terjaminnya pengembangan  berkelanjutan. 13 Peran pemerintah dalam Pembangunan
Nasional  sangat  penting
dalam memainkan  peranan  dan  kebijakan yang  dalam  proses  pembangunan. Peran  yang  disoroti  adalah  selaku stabilisator,  innovator,  modernisator, pelopor, dan  pelaksana suatu kegiatan pembangunan  tertentu. 14 Kebijakan Pemerintahan  Aceh  Dalam  Pelatihan Tenaga  Kerja  Dalam  Negeri  Maupun Tenaga  Kerja  Migran  Aceh  dilakukan sesuai  dengan  penjelasan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan  Aceh,  menyebutkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia  menurut  Undang-
13 . Noeng  Muhadjir, Ilmu  pendidikan  dan Perubahan  Sosial.  Teori  Pendidikan  Pelaku Sosial  Kreatif . Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000,
Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  mengakui  dan menghormati satuan satuan Pemerintahan  Daerah  yang  bersifat khusus atau bersifat istimewa. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Pemerintahan  Aceh  membuat  suatu kebijakan dengan mengeluarkan suatu peraturan yang
mengatur perlindungan dan pemberdayaan Tenaga  Kerja  dalam  Negeri  maupun Tenaga Kerja Migran Aceh sesuai Pasal 174  dan  Pasal  175  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya
Qanun  No.  7  Tahun  2014  tentang ketenagakerjaan,  Tugas  dan    fungsi Pemerintah Aceh menyebutkan;
1. Tenaga  Kerja  adalah  setiap  orang yang  mampu  melakukan  pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan  sendiri  maupun  untuk masyarakat.
2. Pelatihan  Kerja  adalah  keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,  meningkatkan,  serta mengembangkan  kompetensi  kerja, produktivitas,  disiplin,  sikap,  dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang  dan  kualifikasi  jabatan  atau pekerjaan.
3. Pemagangan  adalah  bagian  dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan  secara  terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan  dengan  bekerja  secara langsung  di  bawah  bimbingan  dan pengawasan instruktur atau Pekerja/Buruh yang lebih
h. 15
14 . Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik Teori & Proses . Yogyakarta:Media Pressindo
berpengalaman, dalam proses produksi  barang  dan/atau  jasa  di perusahaan, dalam rangka menguasai ketrampilan
atau keahlian tertentu.
Berdasarkan  Qanun  Nomor  7 Tahun  2014  tentang  ketenagakerjaan dan lahirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor  112  Tahun  2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas Tenaga  kerja  dan  mobilitas  Penduduk Aceh.  Maka  Dinas  Tenaga  kerja  dan mobilitas  Penduduk  Aceh  punya tanggungjawab besar terhadap Pelatihan  Kerja  dan  Penempatan Tenaga Kerja yang  ada di Aceh untuk menekankan  terjadi  penggangguran dan membuka lapangan kerja di Aceh, serta  Pemerintah  Aceh  wajib  mencari lapangan kerja untuk masyarakat Aceh.
3. Pekerja Migran
Pasal  1  Undang-Undang  No.  18
Tahun  2017  tentang  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan  sebagai  berikut:  Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia
yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang  akan  bekerja  di  luar  negeri  dan terdaftar  di  instansi  pemerintah kabupaten/  kota  yang  bertanggung jawab  di  bidang  ketenagakerjaan. Sedangkan  Pekerja  Migran  Indonesia adalah  setiap  warga  negara  Indonesia yang  akan,  sedang,  atau  telah melakukan pekerjaan dengan menerima  upah  di  luar  wiiayah Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut,
memberikan ketegasan baik tugas dan kewenangan kementerian  dan  Badan,  mengingat permasalahan  yang  ada  selama  ini,
tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran kurang mendapatkan perhatian pemrintah,  maka  peran  Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan  kepada  Pekerja  Migran Indonesia  dilakukan  mulai  dari  desa, kabupaten/kota,  dan  provinsi,  sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja, serta  Pemerintah  Daerah  berperan mulai  dari  memberikan  informasi permintaan (job order) yang berasal dari Perwakilan Republik Indonesia, Pemberi Kerja, dan Mitra Usaha di luar negeri.
4. Kewenangan Tuha  Peut Sebagai Lembaga Adat
Dalam  khazanah  kebudayaan Aceh,  adat  sebaga  institusi  walaupun wujudnya  belum  mengambil  bentuk seperti  lembaga  pemerintahan,  tetapi telah memainkan peran penting dalam mengatur  pola  hidup  bangsa.  Karena itu sebuah ungkapan bijak dalam hadih maja  menyebutkan  mate  aneuek meupat  jeurat,  gadoh  adat  pat  tamita. Ungkapan  ini  bukan  hanya  pepatah semata,  tetapi  merupakan  pernyataan yang  menegaskan  tentang pentingnya melestarikan  adat  sebagai  pranata sosial  dalam  hidup  bermasyarakat. Peranan  adat  dalam  kehidupan masyarakat Aceh menentukan perilaku dan watak masyarakat. Adat merupakan  bagian  dari  pranata  sosial yang  berfungsi sebagai suatu  lembaga yang mampu menyelesaikan bermacam  persoalan  yang  muncul dalam  masyarakat.  Lembaga  adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan  adat  yang  dibentuk oleh  suatu  masyarakat  hukum  adat tertentu  mempunyai  wilayah  tertentu dan  mempunyai  harta  kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  serta menyelesaikan  hal-hal  yang  berkaitan
dengan adat Aceh.
Tuha  Peut memiliki  fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari  legislatif  gampong,  sehingga diatur  dalam  peraturan  daerah. Adapun  tugas  dan  fungsi tuha  peut gampong  sebagaimana  disebutkan dalam  Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun 2008  tentang  lembaga  adat  adalah sebagai berikut:
Tuha  peut gampong  atau  nama  lain mempunyai tugas:
a.  Membahas  dan  menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
b.  Membahas  dan  menyetujui qanun gampong atau nama lain;
c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan  gampong  atau nama lain;
d.  Menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan  pemerintahan dan  pembangunan  gampong atau nama lain;
e. Merumuskan kebijakan gampong atau  nama  lain  bersama  keuchik atau nama lain;
f.  Memberi  nasehat  dan  pendapat kepada  keuchik  atau  nama  lain baik  diminta  maupun  tidak diminta; dan
g.  Menyelesaikan  sengketa  yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.
Berdasar  fungsi  Tuha  Peut tersebut  diatas,  perannya  sangat mempengaruhi  kebijakan  Gampong dalam  program  pembangunan  karena tuha  peut  terlibat  langsung  dalam perencanaan  pemerintahan  gampong sehingga peran serta tuha peut sangat berpengaruh dalam kebijakan
15 .  Tim  Peneliti  IAIN  AR-Raniry  dan  Biro Keistimewaan  Aceh  Provinsi  NAD, Kelembagaan
pemerintah  untuk  menekan  terjadi pengangguran.

## 5. Lembaga Majelis Adat Aceh
Adat merupakan bagi masyarakat Aceh  di  identikkan  dengan  agama, karena  di  anggap  sangat  signifikan serta  menjadi  fundamental  dalam kehidupan  masyarakat  sehari-hari. Islam dan adat dua hal yang tidak bisa dipisahkan  karena  sudah  dijadikan oleh  masyarakat  Aceh  sebagai  filosofi hidupnya,  pemahaman  ini  dapat ditemukan  dengan  ungkapan  kearifan yang sangat terkenal dalam kehidupan masyarakat  Aceh: “  hukom  ngon  adat lagee  zat ngon  sifeut”. Ungkapan tersebut  ditamsilkan  pada  perspektif term  teologis  Ahl  al-Sunnah bahwa hukum  Islam  dan  adat  bagaikan  zat Allah  dan  sifat-Nya  yang  tidak  dapat dipisahkan. Allah adalah zat dan sifat, namun  antara  keduanya  tidak  dapat dipisahkan antara warna putih dengan benda yang berwarna putih.
Maksudnya  adalah  semua  ketentuan ajaran  Islam  atau  hukum  Islam  telah melekat  dengan  nilai-nilai  adat  yang terdapat dalam masyarakat Aceh. Oleh karena  itu,  usaha  revitalisasi  adat merupakan bagian dari upaya menghidupkan dan menerapkan Syari’at  Islam  dalam  tatanan  so sial kehidupan masyarakat Aceh. 15
Lembaga Adat merupakan satu lembaga  yang  telah  lama  hidup  dan berkembang  dalam  masyarakat  Aceh. Sejak  dahulu,  masyarakat  Aceh  sudah menggunakan  hukum  adat  dalam menyelesaikan  berbagai  permasalahan yang  terjadi  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Pedoman  ini  diambil  dari hadis maja yang sangat popular di Aceh, yaitu
Adat  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam ,  Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2006, hlm.87

## “Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak
Syiah  Kuala,  Qanun  bak  Putroe  Phang, Reusam  bak  Lasamana.”Hadis maja ini maksudnya , Po Teumeureuhom merupakan  pelambangan  kekuasaan eksekutif  dan  kebesaan  tanah  Aceh, Syiah Kuala merupakan ulama sebagai pemegang kekuasaan Yudikatif, Putroe Phang merupakan  pelembagaan  dari cendikiawan  pemegang  kekuasaan legislatif  dan Laksamana merupakan pelambangan  dari  perkawanan  dan kearifan  dalam  mengatur  keragaman adat  kebiasaan  yang  terdapat  dalam masyarakat  Aceh. 16 Qanun  No.  10 Tahun  2008  tentang  Lembaga  Adat menyebutkan bahwa, dalam qanun ini yang  dimaksud  dengan  :  Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan  adat  yang  dibentuk oleh  suatu  masyarakat  hukum  adat tertentu  mempunyai  wilayah  tertentu dan  mempunyai  harta  kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  serta menyelesaikan  hal-hal  yang  berkaitan dengan  adat  Aceh.  Dan  Majelis  Adat Aceh  yang  selanjutnya  disebut  MAA adalah  sebuah  majelis  penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong.
6. Kepemudaan Undang-undang  No.  40  Tahun 2009 tentang
Kepemudaan menyebutkan; 1. Pemuda  adalah  warga  negara Indonesia yang memasuki periode  penting  pertumbuhan dan  perkembangan  yang  berusia 16  (enam  belas)  sampai  30  (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal
16 .  Badruzzaman  Ismail ,  Membangun Keistimewaan  Aceh  dari  Sisi  Adat  dan  Budaya  (
yang  berkaitan  dengan  potensi, tanggung  jawab,  hak,  karakter, kapasitas,  aktualisasi  diri,  dan cita-cita pemuda.
3. Pemberdayaan  pemuda  adalah kegiatan  membangkitkan  potensi dan peran aktif pemuda.
4. Pengembangan kepemimpinan
pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan,  keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
5. Pengembangan kewirausahaan
pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan  dan  kemandirian berusaha. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik  pemuda  yang  memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif,  progresif,  dinamis,  reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam
kebhinekatunggalikaan. Karenanya proses  pelayanan  kepemudaan  harus dipersiapkan  secara  komprehensif integral  dengan  terlebih  dahulu menyusun dan menetapkan (i) strategi pelayanan  kepemudaan;  (ii)  tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah  daerah;  dan  (iii)  peran, tanggung  jawab,  dan  hak  pemuda. Kebijakan  pelayanan  kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan pertisipasi  dan  peran  aktif  pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu,  kebijakan  pelayanan  kepemudaan juga  diarahkan  untuk  menumbuhkan patriotisme, dinamika,budaya prestasi,
MAA:Historis  dan  Sosiologisnya) ,  Banda  Aceh  ,
Majlis Adat Aceh, 2007, hlm. 89
dan  semangat  profesionalitas  dalam rangka  mencapai  pemuda yang  maju, yaitu  pemuda  yang  berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.
7. Komite Nasional
Pemuda Indonesia Undang-UndangRepublik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor  17  Tahun  2013  Tentang Organisasi  Kemasyarakatan  Menjadi Undang-Undang  dalam  Pasal  1  yang dimaksud dengan
Organisasi Kemasyarakatan  yang  selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan
dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak,  kebutuhan,  kepentingan, kegiatan,  dan  tujuan  untuk  berpartisi pasi  dalam  pembangunan  demi tercapainya  tujuan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
M.  Billah  dan  Abdul  Hakim  G. Nusantara, umumnya Ormas Indonesia  mencerminkan  kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap
masalah kemiskinan,  ketidakadilan  sosial  dan masalah  hak  asasi  manusia.  Kini, Ormas  di  Indonesia  dapat  pula dikatakan sebagai cerminan kesadaran
17 Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Ri,  Laporan  Pengkajian  HukumTentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi
Kemasyarakatan  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat Tahun 2011 Hal 4.
18 http://suarariau.com/lifestyle/100- lifestyle-/3964-sejarah-lahirnya-komite-nasional-
tentang dampak program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah  serta  tindakan  yang diambilnya dalam melaksanakan program  tersebut. 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 sebagai  hasil  revisi  dari  Undang- Undang  No.  2  tahun  1989  tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan mengenai pengertian pendidikan secara  umum  yaitu  merupakan  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan proses pembelajaran agar peserta didik secara  aktif  mengembangkan  potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Komite Nasional Pemuda
Indonesia,  atau  lebih  popular  dengan singkatan  KNPI,  adalah  organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan  dari  kelompok  Cipayung, binaan  kader  Golkar  dan  tentara melalui  deklarasi  yang  dipimpin  oleh David Napitupulu pada tanggal 23 Juli 1973. 18
KNPI sebagai salah satu organisasi  nirlaba  yang  berfungsi melayani  masyarakat  dari  berbagai organisasi  kepemudaan  juga  dapat melaksanakan  program  pendidikan melalui  berbagai  kegiatan  seperti pelatihan. 19 Pernyataan  ini  sesuai dengan semangat yang tertuang dalam
pemuda-indonesia, DiaksesTgl 31 oktober 2021.
19 Kusniada  Indrajaya  ,M.  Siperan Komite Nasional Pemuda Indonesia (Knpi) Dalam Memberdayakan  Para  Pemuda  Putus  Sekolah Melalu  iPelatihan  Kecakapan  Hidup  Berbas  is Kewirausahaan Jurnal  Ilmiah  Program  Studi Pendidikan Luar Sekolah Stkip Siliwangi Bandung,
Vol 1, No.1, Februari 2012
GBHN  1999,  yaitu  memiliki  peluang untuk  melaksanakan  visi  dan  misi pembangunan  dalam  meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Peningkatan  yang  ingin  dicapai mencakup  kualitas  lembaga  sebagai penyelenggara/pelaksana pelatihan yang  efektif  dan  efisien  dalam menghadapai berbagai tantangan perkembangan pengetahuan dan teknologi.  Serta  mampu  memecahkan berbagai permasalahan atau memenuhi kebutuhan  yang  menjadi  kesenjangan dikalangan  masyarakat.  Kedudukan dan  fungsi  tersebut  sejalan  dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia  No.:  73  Tahun  1991,  yang tertuang  pada  Bab  II  Pasal  2  tentang Pendidikan Luar Sekolah yang sekarang  menjadi  Pendidikan  non formal  menyebutkan,  melayani  dan membina  warga  belajar  supaya  dapat tumbuh  dan  berkembang,  memiliki pengetahuan  dan  keterampilan  guna meningkatkan  martabat  dan  mutu kehidupannya, serta memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. 20 Organisasi  dimasyarakat  pada saat  ini  sangat  banyak  dan  dapat dibedakan  menjadi  beberapa  jenis, yaitu  organisasi  sosial,  organisasi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan,  organisasi  politik, organisasi  massa,  organisasiberbadan hukum, organiasai profesi dan organisasi  keagamaan.  Banyaknya organisasi  yang  ada  saat  sekarang  ini tidak terlepas dengan adanya kebebasan  berorganisasi  yang  dijamin
20 Ketetapan Kongres Xv Pemuda/Knpi Nomor : Tap 06/Kongres-Xv/Pemuda-Knpi/2018 Tentang
Anggaran  Dasar  Dan  Anggaran  Rumah  Tangga Komite Nasional Pemuda Indonesia
21 .  Haidar  Mahdy  Syahputra, Pola Komunikasi  Komite  Nasional  Pemuda  Indonesia (KNPI)  dalam  membanguan  Kohesivitas  kelompok di  Kota  Pekan  Baru, JOM  FISIP  Vol.  4  No.  1  _
oleh  undang-undang  yaitu  Undang- Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 dan 28 (E) ayat (3). 21

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  Hukum  merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,  sistematika,  dan  pemikiran bertujuan  untuk  mempelajari  suatau atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu dengan  jalan  menganalisisnya,  dan juga  diadakan  pemeriksaan  yang mendalam  terhadap  faktor  Hukum tersebut  untuk  mengusahakan  suatu pemecahan atas permasalahan- permasalahan  yang  timbul  dalam gejala tersebut. 22 Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola fikir induktif, didasarkan atas pengamatan obyektif, partsipasi terhadap  suatu  fenomena  sosial,  yang berkaitan  dengan  objek-objek  ilmu sosial,  ekonomi,  budaya,  hukum, sejarah,  humaniora,  dan  ilmu-ilmu sosail  lainnya,  dan  pengamatan  di arahkan pada individu atau kelompok sosial  tertentu  dengan  berpedoman pada  tujuan  tertentu  atas  fokus permasalahan yang telah di tentukan. 23
Dengan  pertimbangan  ingin  mengkaji secara  lebih  mendalam  tentang  Model Kebijakan  Pemerintahan  Aceh  Dalam Pemberian  Pelatihan  Tenaga  Kerja Migran  di  Pademi  Covid-  19.  cara mengumpulkan  data  primer  secara langsung dari objek penelitian melalui tahapan wawancara dengan informan,

## Februari 2017
22 . Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.  Hlm. 18 23 . Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Oprasionalnya , Jakarta; Academia Pustaka, 2018. Hlm. 6
responden   yang  berhubungan  dengan objek  penelitian  yang  merupakan penelitian yuridis empiris. 24 Penelitian yuridis  empiris  disebut  juga  sebagai penelitian  hukum  empiris  merupakan hukum  yang  meninjau  dari  sudut unsur-unsur luar yaitu suatu peristiwa yang  terjadi  dalam  kenyataan  yang mempengaruhi perilaku hukum secara individu  maupun  dalam  masyarakat serta di lembaga-lembaga hukum yang eksis. 25
Menggunakan pendekatan penelitian  yuridis  empiris  merupakan salah  satu  cara  mengumpulkan  data primer  dari  objek  penelitian  melalui tahapan wawancara, dengan informan, responden,  dan  narasumber    yang mengetahui  informasi  tentang  objek penelitian. 26 Penelitian bersifat deskriptif  merupakan  sebuah  metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau  mengambarkan,  menelaah,  serta menjelaskan secara tepat, menganalisis suatu  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  dan  dikaitkan  dengan teori-teori, serta dalam praktek pelaksanaannya  yang  berhubungan dengan  permasalahan  yang  diteliti yaitu,  Model  Kebijakan  Pemerintah Aceh  Dalam  Pelatihan  Tenaga  Kerja Migran di Pandemi COVID-19. Lokasi Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Lhokseumawe,  Kabupaten  Pidie,  Kota Banda  Aceh  dan   Dinas  Tenaga  kerja dan  Mobilitas  Penduduk  Aceh  Provisi Aceh. Majelis Adat Aceh (MAA).

## C. HASIL PENELITIAN
24 . Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, jakarta, Ghalia Indonesia, 1990. Hlm. 10
25 . Qamar, Nurul, Metode Penelitian Hukum (Legal research Methods), Jakarta; CV. Sosial Politic Genius
1. Model Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam  Pelatihan  Tenaga  Kerja Migran di tengah Pandemi COVID-
19
Kebijakan Publik adalah merupakan  suatu  keputusan  yang  di ambil  untuk  dimaksudkan  bertujuan untuk  mengatasi  permasalahan  yang akan  muncul  dalam  suatu  kegiatan tertentu  untuk    dilakukan  di  instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan  di  Indonesia.  Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik  Indonesia  menurut  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  mengakui  dan menghormati satuan satuan Pemerintahan  Daerah  yang  bersifat Khusus  atau  bersifat  istimewa  bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 1999,  dan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh.  Dengan  demikian,  otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu  yaitu  merupakan  kewajiban konstitusional  untuk  dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh. 27
Pasal 174 ayat (4 dan 5) UU No.
11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh menyebutkan,
bahwa Pemerintah,  Pemerintah  Aceh  dan pemerintah kabupaten/kota memberikan perlindungan bagi tenaga kerja  yang  berasal  dari  Aceh  dan kabupaten/kota  yang  bekerja  di  luar negeri bekerja sama dengan
26 . Bustari Muktar, dkk ., Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta, Kencana, 2016. Hlm. 192
27 .  Penjelasan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633
pemerintah  negara  tujuan.  Dan Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pengerahan tenaga kerja ke luar negeri dan tata cara pelindungan diatur dalam qanun,    dan  juga  dalam  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan  terhadap  tenagakerja sebagaimana disebutkan sbb,
1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah  Daerah  melakukan pembinaan  pelatihan  kerja  dan pemagangan.
2) Pembinaan  pelatihan  kerja  dan pemagangan  ditujukan  ke  arah peningkatan  relevansi,  kualitas, dan  efisiensi  penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.
3) Peningkatan produktivitas
sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (2),  dilakukan  melalui pengembangan budaya
produktif,  etos  kerja,  teknologi, dan  efisiensi  kegiatan  ekonomi, menuju
terwujudnya produktivitas nasional.
Penempatan tenaga kerja terdiri dari : a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan
b.  penempatan  tenaga  kerja  di  luar negeri.
Penempatan  tenaga  kerja  luar negeri  diatur  dalam  Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri  dan  kebijakan  Nasional  dalam pembangunan  ketenagakerjaan  telah membagi urusan ketenagakerjaan dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah menyebutkan, bahwa urusan ketenagakerjaan  merupakan  urusan
28 . Fajri, https://disnakermobduk.acehprov.go.id/index.php/ne ws/read/2021/02/06/88/ta hun-2020- jumlah-
wajib  Pemerintahan  Derah,  namun demikian  Provisi  Aceh  diberikan  Hak Otonomi  Khusus  dan  Keistimewaan mengatur ketenagakerjaan dalam Pasal 174  ayat  (4  dan  5)  UU  No.  11  Tahun 2006  tentang  Pemerintahan  Aceh, Qanun  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Ketenagakerjaan,  serta  dikeluarkan Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  112 Tahun  2016  tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata  Kerja  Dinas  Tenaga  kerja  dan mobilitas Penduduk Aceh. Berdasarkan kedua  peraturan  tersebut  maka Pemerintah Aceh mempunyai tanggungjawab  dan  berkeweajiban untuk  memberikan  pelatihan  kepada Tenaga kerja yang ada di Provinsi Aceh walaupun di pendemi Covid-19.
Penyebab
utama bertambahnya  pengangguran  di  Aceh karena  pandemi  Covid-19  yang gejalanya mengglobal, sehingga berdampak  pada  rusaknya  tatanan perekonomian  Nasional  dan  Global. Namun  jika  dibandingkan  Nasional, TPT  Aceh  berada  di  bawah  Nasional yang  angkanya  mencapai  7,5  persen. Untuk  yang  bekerja  di  tahun  2020 sebanyak  2.360  orang,  namun  Tahun 2019  sejumlah  2.257  orang. 28 Masalah kualitas  tenaga  kerja  membutuhkan penanganan  dan  penyelesaian  yang bersifat multidimensi yang memposisikan  faktor  tenaga  kerja menjadi sangat penting dalam konteks globalisasi,  di  tengah  pasar  bebas AFTA,  APEC  dan  WTO,  serta  adanya tuntutan zero  mistake dan high  quality .
Tugas  pemerintah  untuk  membangun kualitas  Sumber  Daya  Manusia ketenagakerjaan saat ini penuh dengan
pengangguran-di-aceh-mencapai-167-ribu- orang.html, di akses 14 April 2021
tantangan, bahkan masih banyak yang pesimistis,  salah  satu  indikatornya adalah  tingkat  pengangguran  dari tahun  ke  tahun  masih  cukup  tinggi angkanya. 29
Pemerintah  Aceh  selama  kurun waktu 2017 sampai sekarang masih dan melaksanakan program pelatihan tenaga  kerja  migran  dan  disesuiakan dengan  keadaan  pandemi  COVID-19, tujuannya untuk menekan penggangguran  di  aceh  yang  terus meningkat dari tahun ketahun, apalagi sekarang  ini  lagi  terjadi  pandemi Covid-19, karena itu  Pemerintah Aceh bertanggung  jawab  terhadap  tenaga kerja  yang  ada  di  Aceh  sebagaimana amanat UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan  Aceh,  dan  Qanun Nomor  7  Tahun  2014  tentang Ketenagakerjaan,
serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan  Tata Kerja Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk  Aceh,  namun  program Pemerintah  Aceh  dalam  memberikan pelatihan  tenaga  kerja  belum  dapat dilaksanakan  sesuai  amanat  Qanun. Dinas  Tenaga  kerja  dan  mobilitas Penduduk  Aceh  tidak  membangun kerjasama  dengan  Pemerintah  Daerah serta  dengan  tokoh  adat  dan  pemuda Aceh,  sehingga  informasi  yang  di sampaikan oleh Dinas Tenaga kerja dan mobilitas  Penduduk  Aceh  melalui spanduk-spanduk  yang  di  tempatkan setiap Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dalam
penerimaan/perekrutan  calon  tenaga
29 . Fitroh Hanrahmawan, Revitalisasi Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010. Hlm. 1 & 2 30 . Connie  de  la  Vega  &  Conchita  Lozano-Batista, “ Advocates  Should  use  Applicable  International
kerja  migran  untuk  di  seleksi  dan diberikan pelatihan untuk ditempatkan di  luar  negeri  belum  tersampaikan dengan  baik  keseluruh  masyarakat Aceh.
\ Namun selama ini Dinas Tenaga Kerja  dan  Mobilitas  Penduduk  Aceh telah  melaksanakan  penerimaan  calon tenaga  kerja  migran  sesuai  Qanun, sebelum pandemi COVID-19 mewabah Dinas  hanya  memberikan  pelatihan tenaga  kerja  hasil  seleksi  untuk  calon tenaga kerja migran magang ke Jepang, sedangkan  untuk  tenaga  kerja  yang akan di tempatkan di negara lain belum di  laksanakan  karena  keterbatasan anggaran dan fasilitas.
2. Kelemahan Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pelatihan Tenaga Kerja Migran  di Pandemi Covid-19. Kelemahan kebijakan Pemerintah  Aceh  selama  ini  dalam sistem pengrekrutan/penerimaan calon  tenaga  kerja  migran  yang  akan dilatih,  kurangnya  kerjasama  dalam sistem  penerimaan  calon  tenagakerja migran  yang  di  latih  tidak  sampai informasi kepada pemuda yang tinggal di  gampong-gampong.  Calon  tenaga kerja buruh migran atau dengan istilah disebutkan  dengan  tenaga  pekerja migran adalah  “ a  person  who  is  to  be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he  or  she  is  not  a  national. 30 Sudah sepatutnya  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Mobilitas  Penduduk  Aceh  harus membangun  kerjasama  dengan  Dinas
Standards  to  Adress  Violation  of  Undocumented Migran  Workers  Rights  in  The  United  States ”, www.humanrightsadvocates.org/wpcontent/.../ MickeysMigrantWorkerReport.doc
Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Tranmigrasi yang  ada  di  Daerah  Kabupaten/Kota,
selama ini anak-anak muda mengetahui adanya di buka penerimaan  calon  tenaga  kerja  yang akan  di  tempatkan  diluar  negeri melalui  spanduk  yang  terpasang  di jalan  nasional  melalui  aplikasi  yang disediakan, sedangkan Dinas Ketenagakerjaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota  tidak  mengetahui karena  tidak  ada  komunikasi  dan koordinasi  dengan  Dinas  Tenagakerja Provinsi  Aceh,  pada  hal  kerjasama dalam  penerimaan  calon  tenaga  kerja yang  akan  ditempatkan  di  luar  negeri sangat  penting  untuk  data  di  Dinas Kabupaten/Kota,  karena  pihak  Intel Polres  selalu  meminta  data    tenaga kerja  di  luar  negeri,  inilah  salah  satu kelemahan  dari  Dinas  Tena  kerja Provinsi. 31 Melalui Qanun No. 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan sudah seharusnya  Pemerintah  Aceh  melalui Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Mobilitas Penduduk Aceh membuat perencanaan pelatihan tenaga kerja migran bersama- sama  lembaga  pemerintahan  yang terkait  dengan  ketenagakerjaan  di Kabupaten/Kota  dan  juga  melibatkan lembaga  non  pemerintahan  seperti KNPI,  Majelis  Adat  Aceh  dan  Tuha Peut/Geuchik, karena lembaga- lembaga  non  pemerintahan  tersebut yang  berhubungan  langsung  dengan kehidupan  pemuda  di  gampong- gampong,  dan  juga  harapan  pada Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Mobilitas Penduduk
Aceh
tidak hanya
31 . Jafar, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Pidie, wawancara, 19 Oktober 2021
32 . Delfi  Suganda, Fungsi  Strategi Tuha  Peut  dalam  Malakukan  Pengawasan
memberikan  pelatihan-pelatihan  saja tetapi juga bisa menyediakan.
Peran Tuha Peut sebagai lembaga permusyawaratan gampong, dan fungsinya  juga  fungsi  pengawasan, sehingga  fungsi tuha  peut ini  memiliki kesamaan  dengan  fungsi  anggota legislatif. Tuha  peut memiliki  fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari  legisltaif  gampong,  sehingga diatur  dalam  peraturan  daerah. Adapun  tugas  dan  fungsi tuha  peut gampong  sebagaimana  disebutkan dalam  Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun 2008  tentang  lembaga  adat  adalah sebagai  berikut: Tuha  peut gampong atau  nama  lain  mempunyai  tugas: 32 Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong  atau  nama  lain,  Peran  tuha peut  gampong  sangat  strategis  dalam menampung  dan  menyalur  aspirasi aspira  masyarakat  kepada  pemerintah untuk  pembangunan  dalam  pelatihan tenaga  kerja  serta  penyediaan  modal usaha, maupun dalam bentuk material/barang  yang  siap  digunakan masyakat guna menghasilkan lapangan kerja  dalam  negeri,  dan  bantuan  yang diberikan  tepat  sasaran.  Keikutsertaan Majelis Adat Aceh dalam perencanaan perekrutan  calon  tenaga  kerja  migran untuk  diberikan  pendidikan  pelatihan dan  keterampilan  sangat    penting, karena  Majelis  Adat  Aceh  berfungsi juga sebagai pengayoman masyakat. 33 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas  Penduduk  Aceh  masih banyak  kelemahan  dan  kekurangan

## dan  Pencegahan  Korupsi  Dana  Gampong,
Al-Idarah, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2018
33 .  Umar Mahdi, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie, W awancara, 19 Oktober 2021
dalam memberikan pelatihan disebabkan masih kurangnya
ketersedian  Fasilitas  pelatihan  tenaga kerja.
Selain kelemahan dari anggaran yang  tidak  tersedia  untuk  pelatihan tenaga  kerja  serta  peminat  sangat kurang  mencalonkan  diri,  disebabkan Dinas Ketenagakerjaan Aceh kurangnya  kerjasama  dan  koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  serta,  dengan  tokoh adat dan organisasi kepemudaan yang ada  di  Aceh.  Peraturan  Perundang- Undangannya Pemerintah punya kewajiban  untuk  memenuhi  hak calon/pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2017  tentang  Perlindungan  Pekerja Migran Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan  Mobilitas  Penduduk  Aceh  dapat melakukan  terobosan  baru  di  masa pandemi COVID-19 yang lagi mewabah  Indonesia  saat  ini  dengan memberikan  pelatihan  melalui  di gitalisasi kepada pemuda dan masyarakat yang sifatnya ilmu pengetahui sebagaimana di ungkapkan oleh  CEO Microsoft Satya  Nadella mengatakan bahwa, dalam lima tahun ke depan, 149 juta lapangan kerja baru yang  tercipta  adalah  pekerjaan  di bidang  teknologi,  maka  dilakukan peluncuran  inisiatif  pelatihan  gratis yang  digelar  secara  virtual.  Microsoft meluncurkan  inisiatif  peningkatan keterampilan  digital  gratis.  Hal  ini bertujuan untuk membantu mengurangi dampak
pemutusan hubungan  kerja  yang  masif  terjadi  di seluruh  dunia  akibat  pandemi  Covid-
34 .Satrio  Pangarso  Wisanggeni, Kompas, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/07/03/d igitalisasi-terakselerasi-pandemi-covid-19- microsoft-berikan-pelatihan-gratis-untuk-para-
19. Pandemi Covid-19 tidak hanya telah menyebabkan  krisis  kesehatan  publik, tetapi  juga  krisis  ekonomi.  Dengan bergeraknya  banyak  negara  di  dunia memasuki  fase  normal  baru,  CEO Microsoft  Satya  Nadella  mengatakan, akan  banyak  perubahan  dalam  bursa kerja  yang  terakselerasi,  aspek  digital akan  semakin  sentral  pada  pekerjaan- pekerjaan yang tersedia. 34
Pandemi COVID-19 yang merupakan  musibah,  tampaknya  juga membawa  berkah.  Mau  tidak  mau perilaku  masyarakat  berubah  dan pemerintah juga dengan sigap mengambil  langkah  menuju  lompatan digitalisasi  yang  disebut  transformasi digital. Sesuai dengan arahan Presiden RI  Joko  Widodo,  masyarakat  diminta untuk  bekerja,  belajar  dan  beribadah dari  rumah,  serta  meminimalisir aktivitas  di  luar  rumah,  dalam  upaya memutus  rantai  penyebaran  virus corona, yang seakan memaksa masyarakat untuk "mengakrabkan diri" dengan  teknologi.  Hal  itu  mendorong kebutuhan akses digital yang meningkat  pesat.  Pada  awal  Agustus 2020, Presiden Jokowi telah mempersiapkan peta jalan transformasi digital  di  sektor-sektor  strategis. Presiden
mengatakan pandemi COVID-19 harus dijadikan momentum untuk  melakukan  transformasi  digital karena  pandemi  mengubah  secara struktural cara kerja, cara beraktivitas, cara konsumsi, cara belajar, hingga cara bertransaksi. 35
pencari-kerja/
35 .Nonot harsosno, Kompas, https://www.antaranews.com/berita/1794673/lompa tan-digitalisasi-di-tengah-pandemi.....

## D. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan
1. Kebijakan yang dilakukan Dinas
Tenaga  kerja  dan  mobilitas Penduduk Aceh dalam
menerima  calon  tenaga  kerja yang di berikan pendidikan dan pelatihan  untuk  tenaga  kerja migran  yang  di  tempatkan magang  di  jepang  kurang  di sosialisasikan,  dan  di  berikan informasi  penerimaan  dengan menempatkan spanduk- spanduk di daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
Penempatan  tenagakerja  luar negeri  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  39  Tahun  2004
tentang Penempatan
dan Perlindungan  Tenagakerja  di Luar  Negeri  dan  kebijakan Nasional  dalam  pembangunan ketenagakerjaan  telah  membagi urusan  ketenagakerjaan  dan dalam  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan,  bahwa  urusan ketenagakerjaan merupakan urusan  wajib Pemerintahan Daerah.  Provisi  Aceh  diberikan Hak  Otonomi  Khusus  dan
Keistimewaan  juga  mengatur ketenagakerjaan  dalam  Pasal 174  ayat  (4  dan  5)  UU  No.  11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Nomor  7  Tahun  2014  tentang Ketenagakerjaan, serta dikeluarkan Peraturan
Gubernur  Aceh  Nomor  112
Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan  Organisasi,  Tugas, Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas Tenaga  kerja  dan  mobilitas
Penduduk  Aceh.  Berdasarkan ketiga  peraturan  tersebut  maka Pemerintah  Aceh  mempunyai tanggungjawab dan berkeweajiban untuk memberikan  pelatihan  kepada
Tenaga  kerja  yang  ada  di Provinsi  Aceh  walaupun  di tengah pendemi  Covid-19. Berdasar Qanun Nomor 7 Tahun 2014  tentang  Ketenagakerjaan, sebelum  mewabah  Pandemi COVID-19 melaksanakan pelatihan  tenaga  kerja  migran khususunya  untuk  tenaga  kerja migran  magang  ke  Jepang, sedangkan  untuk  tenaga  kerja migran  ditempatkan  di  negara lain  belum  dilaksanakan,  dan dalam masa pandemi COVID-19 tidak ada dilakukan penerimaan calon  tenaga  kerja  migran magang ke jepang dan kenegaraan lainnya, untuk sementara  selama  pandemi Covid-19,  Dinas  Tenaga  kerja dan  mobilitas  Penduduk  Aceh hanya  memberikan  pelatihan, menjahit, membuat kueh, memperbaiki  HP,  Bengkel,  Las sesuai Prokes Covid-19.
2. Kelemahan kebijakan Pemerintah  Aceh  selama  ini dalam sistem
pengrekrutan/peneriamaan calon tenaga  kerja migran yang akan  dilatih,  akibat  kurangnya kerjasa  dan  sistem  penerimaan calon  tenagakerja  migran  yang dilatih tidak tersampaikan informasi kepada pemuda yang tinggal  di  gampong-gampong, dan  tata  cara  dan  sistem penerimaan  calon  tenaga  kerja yang  akan  diberikan  pelatihan
tidak  sesuai  dengan  Pasal  7 Qanun  No.  7  Tahun  2014 tentang Ketenagakerjaan.
3. Pasal  1  angka  (2)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006 dijelaskan  Aceh  adalah  daerah provinsi yang merupakan kesatuan  masyarakat  hukum yang  bersifat  istimewa  dan diberi  kewenangan  khusus untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Adapun yang menjadi  urusan  pemerintah
Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal  17  yang  menyebutkan bahwa “Urusan wajib  yang menjadi kewenangan pemerintahan  kabupaten/kota merupakan urusan
yang berskala  kabupaten/kota  salah satunya  mengenai  pelayanan bidang  penyediaan  lapangan kerja  dan  ketenagakerjaan” Ketentuan Pasal 98 angka 3 UU pemerintahan Aceh dapat katakan  bahwa  pemerintah memberikan kewenangan untuk membina  dan  melestarikan budaya-budaya tradisional Aceh  salah  satunya  kepada Lembaga  Majelis  Adat  Aceh (MAA).  Qanun  No  10  Tahun 2008  Tentang  Lembaga  Adat Pasal  1  Angka  9  menyebutkan bahwa  Lembaga  Adat  adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu
mempunyai  wilayah  tertentu dan mempunyai harta kekayaan
tersendiri  serta  berhak  dan berwenang untuk mengatur dan mengurus  serta  menyelesaikan hal-hal  yang  berkaitan  dengan adat  Aceh.  Selanjutnya  dalam Angka  10  menyebutkan  bahwa Majelis
Adat Aceh yang selanjutnya disebut MAA adalah sebuah majelis penyelenggara  kehidupan  adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong         yang mana peran dan fungsi  MAA  dalam  membina dan  mengembangkan  adat  dan adat istiadat yang  tidak bertentangan  dengan  syariat Islam,  peran  tokoh  adat  sangat penting  untuk  menjaga  adat istiadat  dan  budaya  yang  akan di  bawa  ke  luar  negeri  tetap  di jaga  oleh  calon  tenaga  kerja migran.

## 2  Saran
1. Peran pemerintah adalah sebagai badan  publik  atau  lembaga negara  yang  memegang  fungsi birokrasi  manjadi  bagian  atau memegang pimpinan yang terutama  dalam  suatu  proses pelayanan kepada warga negara atau  masyarakat.  Dalam  rangka pembangunan  nasional,  peran pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas-tugas umum  pembangunan  secara lancar,  serta meningkatkan peran  aktif  masyarakat  dalam pembangunan, maka Pemerintah Aceh di wajibkan lebih berperan aktif melaksanakan sistem penerimaan  calon  tenagakerja yang akan diberikan pendidikan dan  pelatihan  tenaga  kerja migran harus dilaksakan
perencanaan  dengan  baik  dan membangun berkerjasama dengan pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota,  tokoh  adat masyarakat  supaya  informasi sampai kepada pemuda-pemuda yang  di  gampong-gampong inilah  yang  diharapkan  dalam Pasal  7,  9,  10  dan  19  Qanun Nomor  7  Tahun  2014  tentang
Ketenagakerjaan, pelatihan tenaga  kerja  migran  ditengah pandemi COVID-19
bisa dilaksanaka  lewat  di  gitalisasi dengan  menyebar  luaskan  link google zoom lewat media massa.
2. Kelemahan Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pelatihan TenagaKerja Migran di tengah  Pandemi Covid-19  perlu dikukakan kebijakan yang sesuai dengan  keadaan  sekarang  ini, program pelatihan secara digitalisasi  harus  dipersiapkan dan juga sumber daya manuasia sebagai instruktur harus pikirkan,sistem pelatihan, pemagangan,
peningkatan instruktur,  produktivitas  tenaga kerja,  tenagakerja  mandiri  dan siap pakai, penciptaan wirausaha baru,  tenaga  kerja  sukarela, perluasan  kesempatan  kerja, penyaluran  dan  penempatan tenaga  kerja  antar  daerah,  antar negara, perizinan
dan pembatasan  tenaga  kerja  asing, Pelaksanaan,  pengendalian  dan pengkoordinasian
penyebar luasan/ promosi, informasi kerja dan  promosi  informasi  pasar kerja  dalam  pelayanan  antar kerja  kepada  pencari  kerja  dan pemberi kerja, peningkatan
produktivitas  serta  perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, pelaksanaan pelatihan  berbasis  kompetensi serta  penyebar  luasan  informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar  negeri  kepada  pemerintah daerah kabupaten/kota, penyiapan sarana dan prasarana pelatihan  berbasis  kompetensi, penyebarluasan informasi syarat dan  mekanisme  bekerja  ke  luar negeri kepada pemerintah daerah  kabupaten/kota  serta untuk pemberdayaan TKI purna, penyiapan sumber daya manusia untuk  melakukan  pelayanan pemulangan  dan  kepulangan TKI,  Pelaksanaan,  pengendalian dan  pengkoordinasian  promosi informasi  pasar  kerja  kepada pencari  kerja  dan  pemberi  kerja di  dalam  dan  di  luar  negeri (dalam  hubungan  kerja  dan  di luar hubungan kerja.),
Merencanakan pelaksanaan
analisis kebutuhan dan pelaksanaan pelatihan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  pelatihan  berbasis kompetensi,
Merencanakan penyiapan sarana dan prasarana serta  calon  peserta  pelatihan berbasis kompetensi, Merencanakan penyiapan program pelatihan kerja, Merencanakan penyiapan instruktur dan tenaga kepelatihan, Merencanakan penyiapan program
pemagangan,  di  optimalkannya Fungsi  BLK,  apabila  program yang telah disiapkan ini berjalan dengan  baik  serta  harus  di dukung  dengan  anggaran  yang cukup.
3.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keistimewaan Aceh; dan Undang-  Undang  Nomor  11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. dan diterbit Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor  52  Tahun  2007  tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan
Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Qanun No 8 Tahun 2019 Tentang Majelis  Adat  Aceh,  Qanun Nomor  9  Tahun  2008  tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat  Istiadat,  serta  Qanun Nomor  10  Tahun  2008  tentang Lembaga  Adat.  Berdasarkan
Qanun-Qanun tersebut keistimewaan Aceh dalam bidang  Adat  dan  Istiadat  sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat,  karena  peran  tokoh adat  sangat  di  butuhkan  untuk menyelesaikan  semua  persoalan di  masyarakat,  karena  itu ikut serta  tokoh  adat  sangat  penting untuk  mendukung  kesuksesan program pemerintah dalam ketenaga  kerjaan,  serta  peran pemuda  juga  harus  dilibatkan karena salah satu kunci bertahannya  negara  indonesia kedepan.

## E. Rekomendasi
1. Pemerintah Aceh harus menyediakan  fasilitas  sarana dan prasarana pelatihan kerja dan  Anggaran  Pelaksanaan pelatihan  Tenaga  kerja  yang sesuai dengan kebutuhan, ini sesuai amanat Qanun Nomor
7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan 2. Pemerintah Aceh harus
membangun  kerjasama  dan berkoordinasi antara Pemerintah  Aceh  dengan Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan
Kabupaten/Kota,  dan  perlu dibentuknya  Forum  diskusi, tokoh  adat  serta  tokoh pemuda karena tokoh  adat yg lebih  tau  dengan  kondisi  di lapangan.
3. Pemerintah  Aceh  Selama pandemi  tetap  memberikan pelatihan kerja secara daring/online  atau  luring, disesuaikan dengan
kebutuhan  tenaga  kerja  yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
A.  Michael  Huberman,2007, Analisis Data Kualitatif, Jakarta. UI Press Bustari  Muktar,  dkk . 2016, Bank  dan Lembaga  Keuangan  Lain, Jakarta, Kencana
M.  Jakfar  Puteh,  2012, SistemSosial, Budaya  dan  Adat  Masyarakat  Aceh , Yokyakarta, Grafindo Litera Media Munir  Fuadi,  2007, Dinamika  Teori Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, Nasution, Arf, 2001, Orang Indonesia di Malaysia Menjual Kemiskinan Membangun  Identitas ,  Yogyakarta, Pustaka Pelajar Suyitno, 2018, Metode Penelitian Kualitatif:  Konsep,  Prinsip  dan Oprasionalnya ,  Jakarta;  Academia Pustaka,
Soejono  Soekanto,  2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. UI Press Qamar,  Nurul,  2012, Metode  Penelitian Hukum  (Legal  research  Methods), Jakarta; CV. Sosial Politic Genius Zainuddin  Ali,  2014, Metode  Penelitian

## Hukum, Jakarta, Sinar Grafika
2. Jurnal dan Prosiding Connie de la Vega & Conchita Lozano- Batista,  “ Advocates  Should  use Applicable  International  Standards  to Adress  Violation  of  Undocumented Migran Workers Rights in The United States ”, di
akses www.humanrightsadvocates.org/ wpcontent/.../  Mickeys  Migrant Worker Report.doc Delfi  Suganda,  2018, Fungsi  Strategi Tuha Peut dalam Malakukan Pengawasan  dan  Pencegahan  Korupsi Dana  Gampong, Al-Idarah,  Vol.  2, No. 1, Januari – Juni De  Haan,  Bestuurecht  in  de  Siciale
Rechstaat, Ontwikkeling Organisatie Instrumentarium,
Kluwer.  Deventer,  1996  dalam Lanny  Ramly,  “Karakter  Yuridis Kewenangan  Mediator  Pegawai Negeri  Sipil  Dalam  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”, Disertasi ,  Program  Pasca  Sarjana Universitas  Airlangga  Surabaya, 2020
Fatkhul Muin, 25 September 2021, Perlindungan  Hukum  Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU No. 39 Tahun 2004
tentang Penempatan
dan Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia) Jurnal Cita Hukum. Vol.  II  No.  1  Juni  2015.  ISSN: 2356-1440.
Teuku  Kemal  Fasya,  2020, Daya Pemerintahan  Gampong  pada  Masa Pandemi  COVID-19  di  Kabupaten Aceh  Utara  dan  Kota  Lhokseumawe Aceh ,  Jurnal  JTA  (Puslatbang KHAN) LAN RI. 2020. Hlm. 12. Baca juga  Geertz,  Clifford, Involusi Pertanian, Jakarta;  Bharatara  K.A, 1976. Wahid Erawan, 2021, Strategi
Peningkatan Kwalitas Pemberangkatan Pekerja  Indonesia,  Jurnal  Comm-Edu, U niversitas Garut, Vol. 4 (1). ISSN: 2622-5492.

## 3. Media Online dan Situs Digital
Fajri, diakses https://disnakermobduk.acehprov. go.id/index.php/news/read/2021 /02/06/88/ta  hun-2020-  jumlah- pengangguran-di-aceh-mencapai- 167-ribu-orang
Mutawadia, Peran  Pemerintah  dalam Perluasan  Lpangan  Kerja  Kota Makasar, skripsi, Universitas Muhammadiyah  Makasar.  2016. https://www.google.com/search?c lient=firefox-b- d&q=peran+pemeriitah+dalam+pe mbinaan+ketenagakerjaan Nonot  Harsosno,  Kompas,  di  akses https://www.antaranews.com/ber ita/1794673/lompatan-digitalisasi- di-tengah
Satrio  Pangarso  Wisang  geni,  2020,
Kompas, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2 020/07/03/digitalisasi-terakselerasi- pandemi-covid-19-microsoft-berikan- pelatihan-gratis-untuk-para-pencari- kerja/
4. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindunga Pekerja Migran Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Undang-Undang  No.  39  Tahun  2004
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja di Luar Negeri
Undang-Undang  RI  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006
Tentang Badan Nasional
Penempatan  dan  Perlindungan TKI
Qanun  No  8  Tahun  2019  Tentang
Majelis Adat Aceh Qanun  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Ketenagakerjaan Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2008 tentang lembaga adat Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  112 Tahun  2016  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi, Tugas,  Fungsi dan Tata  Kerja  Dinas  Tenaga  kerja dan mobilitas Penduduk Aceh Ketetapan  Kongres  Xv  Pemuda/Knpi Nomor
: Tap 06/Kongres- Xv/Pemuda-Knpi/2018 Tentang Anggaran  Dasar  Dan  Anggaran Rumah  Tangga  Komite  Nasional Pemuda Indonesia