## C ONSTITUTIONALE
Volume 1 Issue 1, January–June 2020: PP: 15-26 Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/constitutionale P-ISSN: 2723-2492 E-ISSN: 2745-9322

## Konsekuensi Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang BNP Yang Tidak Memenuhi Kaidah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Consequences of the Formation of Government Regulation Number 60 of 2016 concerning Bnp Not Fulfilling the Rules of Establishing Prevailing
Laws
Aryanto Sofyan aryantosofyan44@gmail.com Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung
Info Artikel Abstrak
Kata Kunci: Konsekuensi; Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah .
Keywords:
Consequences;
Legislation;
Government Regulation.
DOI: https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2018 Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  harus  berlandaskan  pada norma yang mendasari pembentukannya. Peraturan Pemerintah merupakan aturan turunan  guna  melaksanakan  Undang- Undang.  Dalam  rancangan  Peraturan Pemerintah,  Kementerian  memiliki kewenangan untuk mengusulkan rancangan kepada Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah  No.  60  Tahun  2016 tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  sudah  memenuhi  kaidah pembentukan  peraturan  perundang- undangan yang baik serta mengetahui konsekuensi  hukum  yang  terjadi  jika peraturan  tersebut  tidak  memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jenis
Submitted: Mar 30, 2020; Reviewed: Apr 20, 2020; Accepted: Mei 8, 2020
penelitian ini adalah penelitian hukum  yuridis  normatif.  Secara normatif melakukan penelitian dengan  pengkajian  sumber  hukum yang  berkaitan  dengan  masalah  yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016 tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  tidak  memenuhi  kaidah pembentukan  peraturan  perundang- undangan yang baik.
Abstract The formation of laws and regulations  must  be  based  on  the norms  that  underlie  their  formation. Government regulations are derivative  rules  for  implementing laws.  In  the  draft  Government Regulation,  the  Ministry  has  the authority  to  propose  a  draft  to  the President. This study aims to determine whether Government Regulation no. 60 of 2016 concerning Types and Rates of Types of Non-Tax State  Revenue  (PNBP)  has  met  the principles  of  forming  good  laws  and regulations  and  knows  the  legal consequences  that  occur  if  these regulations  do  not  meet  the  rules  for forming  good  laws  and  regulations. This  type  of  research  is  normative juridical  legal  research.  Normatively doing  research  by  assessing  the sources  of  law  related  to  the  issues raised.  The  results  of  the  study  show that  Government  Regulation  Number 60  of  2016  concerning  Types  and Rates  of  Non-Tax  State  Revenue (PNBP)  does  not  meet  the  rules  of forming good laws and regulations.

## A. Pendahuluan
Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden 1 sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 5 ayat (2)  yakni Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi  muatan  peraturan  pemerintah  pada  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  berisi  materi  untuk  menjalankan undang-undang  sebagaimana  mestinya. 2 Rancangan  peraturan  pemerintah  berasal  dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementrian sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintahan non kementrian dapat mengajukan rancangan  peraturan  pemerintah  diluar  perencanaan  penyusunan  peraturan  pemerintah  yang dibuat berdasarkan kebutuhan undang-undang atau putusan Mahkamah Agung. 3
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan peraturan pemerintah diatur  dengan  peraturan  presiden. 4 Sebagai  produk  peraturan  yang  terbentuk  dari  lembaga eksekutif,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  adalah  turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor  50  Tahun  2010  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 ini telah sah berlaku pada tanggal 6 januari  2017. 5 Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016  tentang  Jenis  Dan  Tarif  Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdapat kenaikan biaya  Surat Tanda Nomor Kendaraan  Bermotor  (STNK)  dan  Buku  Kepemilikan  Kendaaraan  Bermotor  (BPKB)  yang merupakan  sumber  dari  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  dan  resmi  berlaku  mulai tanggal  6  Januari  2017.  Hal  ini  mendapatkan  respon  dari  Menteri  Keuangan  yang  merasa tidak  pernah  mengusulkan  melalui  Kementerian  Keuangan.  Kapolri  pun  juga  tidak  tahu  dan bukan  usulan  dari  POLRI.  Presiden  pun  mengaku  itu  terlalu  mahal  dan  mempertanyakan karena  dianggap  naik  tiga  kali  lipat.  Hal  ini  tentunya  menunjukan  tidak  adanya  koordinasi yang baik. 6
Koordinator  Advokasi  dan  Investigasi  Forum  Indonesia  untuk  Transparansi  Anggaran (Fitra) Apung Widadi mengatakan, terjadinya lempar tanggung jawab perihal usulan kenaikan biaya  pengurusan  dokumen  kendaraan tersebut  mencerminkan  tidak  adanya  koordinasi  yang baik  antara  Kementerian  Keuangan,  Kepolisian,  dan  lembaga  pemerintahan  lainnya  dalam menyusun  peraturan  ini.  Bahkan,  melalui  pernyataannya,  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi) justru  mempertanyakan  kenaikan  biaya  pengurusan  dokumen  kendaraan  tersebut  yang mencapai  300  persen  dari  tarif  awal. 7 Permasalahan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun 2016 yakni terdapatnya suatu disharmonisasi kewenangan antar lembaga negara 8 yakni Presiden, Kementrian Keuangan, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam pembuatan suatu
1 Mohammad  Roesli  Daniel  Susilo,  “Konsepsi  Kekuasaan  Legislasi  Presiden  Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,” Mimbr Yustitia 2, no. 2 (2018): 159–73.
2 Insan  Tajali  Nur,  “Memantapkan  Landasan  Hukum  Formil  Sebagai  Alat  Singkronisasi  Dan  Harmonisasi  Peraturan Perundang - Undangan,” Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 10, no. 2 (2020): 158–74, https://doi.org/10.24903/yrs.v10i2.355.
3 Radita Ajie, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesian Journal of Legislation) 13, no. 2 (2016): 111–20.
4 Armen Yasir, Hukum Perundang-Undangan (Bandar Lampung: PKKPU FH Unila), 2015,hlm 152-153
5 M Taufiqurahman, “Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pengawasan  Produk  Hukum  Daerah  Melalui  Executive,” Soumatera  Law  Review 2,  no.  2  (2019):  270, https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4341.
6 http://www.diskusihukum.com/2017/01/07/stnk-dan-bpkb-naik-kebijakan-presiden-sebagai-kepala-pemerintahan/ diakses pada 30 agustus 2017
7 http://katadata.co.id/berita/2017/01/05/heboh-kenaikan-biaya-stnk-pemerintah-dinilai-kurang-koordinasi  diakses  pada  30 agustus 2017
8 Shandi  Patria  Airlangga,  “Hakikat  Penguasa  Dalam  Negara  Hukum  Demokratis,” Cepalo 3,  no.  1  (2019):  1–10, https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783.
produk  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  ini  cacat  prosedural.  Maka  dari  itu  perlu adanya  suatu  pengujian  formil  maupun  pengujian  materiil  dalam  peraturan  pemerintah  ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah memenuhi kaidah  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik.  Pendekatan  masalah  yang digunakan  yakni  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) dan  pendekatan konseptual (conceptual approach) .

## B. Pembahasan
1. Analisis Terhadap Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik  Pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016  Tentang  Jenis  Dan  Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp)
Pembentukan  undang-undang  menyangkut  empat  bentuk  kegiatan 9 diantaranya  prakarsa pembentukan  undang-undang (legislative  initiation) ,  pembahasan  rancangan  undang- undang (law-making  process) ,  persetujuan  atas  pengesehan  rancangan  undang-undang (law enactment approval ) dan pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan  internasional  dan  dokumen-dokumen  hukum  yang  mengikat  lainnya (binding decision  making  on  internasional  law  agreement  and  treaties  or  other  legal  binding documents). 10 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  dalam  Pasal  5  mengatur  pembentukan  peraturan  perundang-undangan dilakukan  berdasarkan  pada  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan serta kejelasan rumusan dan keterbukaan. 11
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyebutkan.
1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. KetetapanMajelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 12
Peraturan  pemerintah  ditetapkan  Presiden  sebagaimana  ditentukan  dalam  UUD  1945 pada  Pasal  5  ayat  (2)  yakni  Presiden  menetapkan  peraturan  pemerintah  untuk  menjalankan undang-undang  sebagaimana  mestinya. 13 Prakarsa  penyusunan  rancangan  undang-undang dilingkungan  pemerintah,  peraturan  pemerintah  oleh  menteri  atau  pimpinan  lembaga
9 Putera Astomo, “Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi,” Jurnal Konstitusi 11 (2014): 577–99.
10 .  Jimly  asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara, jilid  II,  sekretariat  jendral  mahkamah  konstitusi  republik Indonesia, Jakarta: 2006. Hlm. 34.
11 .Lihat pasal 5 UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
12 . Ibid. pasal 7.
13 Firman  Manan,  “Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Republik  Indonesia,” CosmoGov 1, no. 1 (2017): 48–61, https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11860.
pemerintah  non  departemen  sesuai  dengan  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya. 14 Penjelasan  tersebut  sudah  menjelaskan  jika  peraturan  pemerintah  dibuat  oleh  eksekutif, namun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada praktik nya tidak memperhatikan kelembagaan atau  organ  pembentuk  yang  tepat  dikarenakan  hal  ini  mendapatkan  respon  dari  Menteri Keuangan  yang merasa tidak pernah mengusulkan melalui Kementerian Keuangan. 15 Hal ini tentunya menunjukan kesalahan dalam koordinasi. Kaidah pembentukan perundang-undangan yang  baik  dapat  ditinjau  dari  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  baik secara asas formil maupun asas materiil. 16 Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  pada  Pasal  5  dalam  membentuk peraturan  perundang-undangan  harus  didasarkan  pada  asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan yang baik (asas formil) diantaranya :

## 1. Asas yang bersifat formil
a. Asas tujuan yang Jelas
Tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  terdapat  pada  konsideran  yang menyatakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan  nasional,  penerimaan  negara  bukan  pajak  pada  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  sebagai    salah  satu  sumber  penerimaan  negara  perlu  dikelola  dan  dimanfaatkan untuk  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia telah  memiliki  jenis  dan  tarif  atas  jenis  penerimaan  negara  bukan  pajak  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2010  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis Penerimaan  Negara,  bukan  pajak  yang  berlaku  pada  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. Namun, dengan adanya jenis penerimaan bukan pajak yang baru dan penyesuaian tarif, perlu diatur  kembali  jenis  dan  tarif  atas  jenis  penerimaan  negara  bukan  pajak  yang  berlaku  pada Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dengan  Pemerintah  Pemerintah. 17 Sebagaimana  telah diurai  dalam  konsideran  tersebut,  tujuan  dari  dibentuknya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jika memang  tujuan  dari  terciptanya  peraturan  pemerintah  ini  sebagai  salah  satu  sumber penerimaan  negara  perlu  dikelola  dan  dimanfaatkan  untuk  peningkatan  pelayanan  kepada masyarakat maka pemerintah sangatlah keliru karena pemerintah tidak memperhatikan reaksi yang terjadi pada masyarakat ketika peraturan pemerintah ini disahkan. Terdapatnya persepsi yang  salah  dari  pemerintah  dengan  menaikan  tarif  hingga  2-3  kali  lipat,  kenaikan  yang signifikan  ini  sangat  memberatkan  masyarakat  dan  belum  tentu  dengan  dinaikan  nya  tarif PNBP ini akan berdampak dalam meningkatnya pelayanan pada masyarakat.
b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
Peraturan  Pemerintah  ditetapkan  Presiden  sebagaimana  diatur  dalam  UUD  1945  pada pasal 5 ayat (2) yakni Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-
14 Rahayu  Prasetianingsih,  “Menakar  Kekuasaan  Presiden  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 2017, https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a3.
15 Nanang Suparman, “Pengaruh  Implementasi  Kebijakan Audit Penerimaan  Negara Bukan Pajak (Pnbp) Terhadap Kinerja Auditor  Pada  Pusat  Pengembangan  Dan  Penataran  Guru  Ipa  Kota  Bandung,” Jurnal  Akuntansi  Dan  Perpajakan 3,  no.  1 (2017): 1–12, https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1326.
16 Tubagus  Muhammad  Nasarudin,  “Asas  Dan  Norma  Hukum  Administrasi  Negara  Dalam  Pembuatan  Instrumen Pemerintahan,” Jurnal Hukum Novelty 7, no. 2 (2016): 139–54, https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5463.
17 Isi  Konsideran  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2016  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP)
undang  sebagaimana  mestinya. 18 Prakarsa  penyusunan  rancangan  undang-undang dilingkungan  pemerintah,  peraturan  pemerintah,  menteri  atau  pimpinan  lembaga  pemerintah non  departemen  sesuai  dengan  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Pemrakarsa  dalam menyusun  rancangan  undang-undang  terlebih  dahulu  menyusun  naskah  akademik  mengenai materi  yang  akan  diatur  dalam  rancangan  undang-undang.  Penyusunan  rancangan  undang- undang  dilakukan  berdasarkan  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas). 19 Perencanaan penyusunan  peraturan  pemerintah  dikoordinasikan  oleh  menteri  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  dibidang  hukum.  Rancangan  peraturan  pemerintah  berasal  dari kementrian  atau  lembaga  pemerintah  non  kementrian  sesuai  dengan  bidang  tugasnya. 20 Penjelasan  tersebut  menjelaskan  jika  peraturan  pemerintah  dibuat  oleh  pemerintah,  namun Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  pada  praktik  nya  tidak  memperhatikan  asas  kelembagaan  atau organ pembentuk yang tepat dikarenakan hal ini mendapatkan respon dari Menteri Keuangan yang  merasa  tidak  pernah  mengusulkan  melalui  Kementerian  Keuangan.  Kapolri  pun  juga tidak  tahu  dan  bukan  usulan  dari  POLRI.  Presiden  pun  mengaku  itu  terlalu  mahal  dan mempertanyakan  karena  dianggap  naik  tiga  kali  lipat.  Hal  ini  tentunya  menunjukan  tidak adanya koordinasi yang baik. 21
Koordinator  Advokasi  dan  Investigasi  Forum  Indonesia  untuk  Transparansi  Anggaran (Fitra)  Apung  Widadi  mengatakan,  adanya  saling  lempar  tanggung  jawab  perihal  usulan kenaikan  biaya  pengurusan  dokumen  kendaraan  tersebut  mencerminkan  tidak  adanya koordinasi  yang  baik  antara  Kementerian  Keuangan,  Kepolisian,  dan lembaga  pemerintahan lainnya  dalam  menyusun  peraturan  ini.  Bahkan,  Presiden  Joko  Widodo  mempertanyakan kenaikan biaya pengurusan dokumen kendaraan tersebut yang mencapai 300 persen dari tarif awal. 22 Tidak  adanya  koordinasi  antara  pemerintah  merupakan  suatu  kesalahan  dari pemerintah  dalam  hal  ini  eksekutif  yang  mempunyai  wewenang  dalam  pembentukan peraturan  pemerintah  sangatlah  jelas  dalam  pembentukan  peraturan  pemerintah  ini  tidak memerhatikan  asas  kelembagaan  atau  organ  pembentuk  yang  tepat,  seolah-olah  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  adalah  peraturan  pemerintah  yang  illegal  karena  isu  yang  beredar  di media massa tidak ada yang tahu siapa yang membentuknya.
c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan
Peraturan  pemerintah  adalah  peraturan  yang  dibentuk  sebagai  peraturan  yang menjalankan  undang-undang  atau  peraturan  yang  dibentuk  guna  ketentuan  dalam  undang- undang  dapat  berjalan. 23 Peraturan  pemerintah  dibentuk  Presiden  yang  berfungsi  untuk menjalankan  undang-undang.  Dengan  demikian, materi  muatan  yang  diatur  dalam  peraturan pemerintah  tidak  boleh  menyimpang  dari  materi  yang  diatur  dalam  undang-undang  yang bersangkutan.  sesuai  ketentuan  pemerintah  berisi  materi  untuk  menjalankannya  undang- undang  sebagaimana  mestinya. 24 Sebagai  produk  Undang-Undang  yang  terbentuk  dari lembaga eksekutif Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  adalah  turunan  dari  Undang-Undang  Nomor
18 Hezky  Fernando  Pitoy,  “Mekanisme  Checks  And  Balances  Antara  Presiden  Dan  DPR  Dalam  Sistem  Presidensial  Di Indonesia,” Lex et Societatis 11, no. 5 (2014): 28–38.
19 Yuliandri, Loc. Cit . Hlm 95
20 .Armen Yasir., Loc. Cit. , hlm 152-153
21 http://www.diskusihukum.com/2017/01/07/stnk-dan-bpkb-naik-kebijakan-presiden-sebagai-kepala-pemerintahan/ diakses pada 30 agustus 2017
22 http://katadata.co.id/berita/2017/01/05/heboh-kenaikan-biaya-stnk-pemerintah-dinilai-kurang-koordinasi  diakses  pada  30 agustus 2017
23 Retno  -  Saraswati,  “Problematika  Hukum  Undang-Undang  No.12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,” Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 3 (2013): 97–103, https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10164.
24 Armen Yasir., Loc. Cit. , hlm 108
20  Tahun  1997  tentang  Penerimaan  Negara  bukan  pajak.  Dan  pengganti  dari  Peraturan Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2010  tentang  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), oleh karena itu materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ini tidak boleh bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1997  tentang  Penerimaan  Negara Bukan Pajak.
Materi  muatan  pada  peraturan  pemerintah  ini  tentang  kenaikan  Tarif  atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  dirasa  sangat  memberatkan  masyarakat  yang  dimana terdapat  kenaikan  biaya  dua  sampai  tiga  kali  lipat  untuk  urusan  STNK  dan  BPKB,  materi muatan  peraturan  pemerintah  ini  sangatlah  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  1997  tentang  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  karena  dalam    Pasal  3  ayat  1  yang berbunyi “Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak  pengenaan  terhadap  masyarakat  dan  kegiatan  usahanya,  biaya  penyelenggaraan kegiatan  pemerintah  sehubungan  dengan  jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang bersangkutan,  dan  aspek  keadilan  dalam  pengenaan  beban  kepada  masyarakat.. 25 Dalam peraturan  pemerintah  ini  bertentangan  dengan  undang-undang  diatasnya  yakni  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  1997  tentang  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  dan  tidak memerhatikan asas kesesuaian jenis dan materi muatan.
d. Asas Dapat Dilaksanakan
Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan secara yuridis peraturan  pemerintah  ini  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak karena kenaikan tarif yang ada pada materi muatan peratruan  pemerintah  ini  tidak  memperhatikan  Pasal  3  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  20 tahun  1997  tentang  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  menyatakan  tarif  atas  jenis penerimaan  negara  bukan  pajak  ditetapkan  dengan  memperhatikan  dampak  pengenaan terhadap  masyarakat  dan  kegiatan  usahanya,  biaya  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintah sehubungan  dengan  jenis  penerimaan  negara  bukan  pajak  yang  bersangkutan  dan  aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Secara sosiologis, peraturan pemerintah ini  tidak  memperhatikan  keadaan  sosial  di  masyarakat  dengan  menaikan  biaya  sampai  tiga kali  lipat  untuk  urusan  STNK  dan  BPKB  pastinya  jika  tetap  dilaksanakan  peraturan pemerintah ini akan menimbulkan gejolak-gejolak di masyarakat.
e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan setiap peraturan perundang-undangan dibutuhkan dan  bermanfaat  dalam  mengatur  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.    Jika dilhat dari isi konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  dibuat  sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan negara  perlu  dikelola  dan  dimanfaatkan  untuk  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat. Akan  tetapi  isi  materi  mauatan  peraturan  pemerintah  ini  memberatkan  masyarakat  dengan kenaikan  hampir  tiga  kali  lipat  dalam  tarif  untuk  urusan  STNK  dan  BPKB  sehingga  dapat dipastikan bahwa kenaikan PNPB ini tidak terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan uji publik sehingga tidak memerhatikan nilai daya guna serta kehasilgunaan dari terbentuknya peraturan pemerintah ini.
f. Asas Kejelasan Rumusan
Pelaksanan  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2007  tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan merumuskan,  Presiden  menetapkan  rancangan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang- undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden yang telah disusun
25 Lihat pasal 3 ayat 1 dalam UU No. 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara bukan pajak
berdasarkan  ketentuan  mengenai  tata  cara  mempersiapkan  rancangan  undang-undang, rancangan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang,  rancangan  peraturan  pemerintah dan  rancangan  peraturan  presiden.  Untuk  melaksanakan  ketentuan  tersebut,  Menteri Sekretaris  Negara  melakukan  penyiapan  naskah  rancangan  peraturan  pemerintah,  kemudian presiden  menetapkan  peraturan  pemerintah  dengan  membubuhkan  tanda  tangan.  Kemudian, Menteri  Sekretaris  Negara  membubuhkan  nomor  dan  tahun  pada  naskah  Peraturan Pemerintah  untuk  disampaikan  kepada  menteri  untuk  diundangkan. 26 Akan  tetapi  dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  menurut  Transparansi  Anggaran  (FITRA)  Yenny Sucipto  menilai  langkah  pemerintah  menambah  pemasukan  negara  dengan  menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 kurang tepat.
Pasalnya,  kata  Yenny,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016  terkesan  illegal karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunannya, terlihat dari sejumlah pernyataan  Menteri,  Kepolisian  maupun  Presiden  yang  tidak  mengetahui  usulan  kenaikan melalui peraturan pemerintah tersebut. 27 Sehingga, peraturan pemerintah ini tidak memenuhi persyaratan  teknis  dalam  penyusunan  peraturan  perundang-undangan, 28 karena  sudah  jelas dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2007  tentang  Pengesahan,  Pengundangan  dan Penyebarluasan  Peraturan  Perundang-Undangan  menyatakan  Presiden  menetapkan  peraturan pemerintah dan menteri terkait dalam hal ini menteri keuangan yang mengusulkan peraturan pemerintah  ini  tetapi  pada  saat terjadi  kegaduhan  karena  disahkan  nya  peraturan  pemerintah ini, semua pihak yang terkait dalam pembentukan peraturan pemerintah ini, Presiden maupun Menteri  Keuangan  membuat  pernyataan  di  media  massa  seolah-olah  mereka  tidak  tahu- menahu mengapa peraturan pemerintah ini terbentuk, apabila mereka tidak mengetahui maka sudah jelas peraturan pemerintah ini tidak memiliki kejelasan rumusan.
g. Asas keterbukaan
Adanya  saling  lempar  tanggung  jawab  perihal  usulan  kenaikan  biaya  pengurusan dokumen  kendaraan  tersebut  mencerminkan  tidak  adanya  koordinasi  yang  baik  antara Kementerian  Keuangan,  Kepolisian,  dan  lembaga  pemerintahan  lainnya  dalam  menyusun peraturan  ini.  Pasal  6  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  memberi  penjelasan  dalam  membuat  Materi  muatan  Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

## 2. Asas yang bersifat materill
a. Asas Pengayoman
Asas  pengayoman  dalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-  undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Materi muatan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ialah tentang kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang  dimana  kenaikan  tarif  yang  signifikan  hingga  dua  sampai  tiga  kali  lipat  pastinya  akan menimbulkan  kekhawatiran  di  masyarakat  dan  juga  akan  memberatkan  masyarakat  Berikut Daftar Tarif Baru untuk kendaraan roda empat, STNK baru dari Rp50 ribu naik Rp200 Ribu. Perpanjangan  STNK  dari  Rp50  Ribu  naik  Rp200  Ribu  berlaku  per  lima  tahun.  Pengesahan STNK  Rp50  ribu  per  tahun.  Kemudian,  STCKR  dari  Rp25  ribu  naik  menjadi  Rp50  ribu, BPKB baru dari Rp100 ribu naik menjadi Rp375 ribu, BPKB Ganti Pemilik dari Rp100 ribu
26 Lihat  pasal  8  ayat  (1)  ,  (2),  dan  (3)  Peraturan  Presiden  No.  1  Tahun  2007  tentang  Pengesahan,  Pengundangan,  dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
27 http://kanalhukum.id/liputan/tanpa-kajian-akademik-pp-kenaikan-pnbp-kendaraan-bermotor-bisa-digugat-ke- pengadilan/854 diakses pada 20 desember 2017
28 Zaid  Afif,  “Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Berdasarkan  Pancasila  Dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Jurnal Dialog 7, no. 9 (2018).
naik  Rp375  Ribu  dan  Mutasi  dari  Rp75  Ribu  naik  menjadi  Rp250  ribu.  sedangkan  bagi kendaraan roda dua yakni STNK Baru dari Rp50 Ribu naik menjadi Rp100 ribu, perpajangan STNK  dulu  Rp50  ribu  naik  menjadi  Rp100  ribu  per  lima  tahun.  Selanjutnya,  pengesahan STNK Rp25 ribu per tahun. hanya STCK tidak Selanjutnya, BPKB baru dari Rp80 ribu naik menjadi  Rp225  ribu,  ganti  pemilik  BPKB  dari  semula  Rp80  ribu  naik  menjadi  Rp225  ribu, sementara untuk mutasi kendaraan roda dua dari Rp75 ribu naik menjadi Rp150 ribu. Artinya dengan  kenaikan  ini  pemerintah  tidak  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  kecil yang merasa keberatan atas kenaikan harga PNPB ini.
b. Asas Kemanusiaan
Asas  kemanusiaan  merupakan  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  harus mencerminkan  pelindungan  dan  penghormatan  hak  asasi  manusia  serta  harkat  dan  martabat setiap  warga  negara  dan  penduduk  Indonesia  secara  proporsional.  Materi  muatan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan Negara Bukan Pajak tentang kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dimana kenaikan tarif  yang  signifikan  hingga  dua  sampai  tiga  kali  lipat.  Penerimaan  negara  bukan  pajak merupakan  seluruh  penerimaan  pemerintah  pusat  yang  tidak  berasal  dari  penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak wajib dibayar oleh pribadi yang ditentukan untuk melakukan  kewajiban  membayar  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Dengan  adanya  kewajiban  membayar  ini  maka  perorangan  harus  menanggung  beban  yang besar hingga dua sampai tiga kali lipat yang pastinya tidak memerhatikan keadaan masyarakat Indonesia. Terlihat jika pemerintah tidak melihat sisi kemanusiaan dalam pembentukan materi muatan peraturan pemerintah ini.
c. Asas Keadilan
Asas  keadilan  merupakan  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  harus mencerminkan  keadilan  secara  proporsional  bagi  setiap  warga  negara.  Keadilan  menurut kamus  besar  bahasa  Indonesia  yakni  nominal  (kata  benda)  sifat  (perbuatan,  perlakuan,  dan sebagainya)  yang  adil  mempertahankan  hak  dan  keadilan  nya.  Pemerintah  menciptakan keadilan  bagi  masyarakat.  Materi  muatan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016 tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  ini  tidak  mencerminkan keadilan di masyarakat dikarenakan kesewenang-wenangan pemerintah dalam menaikan tarif hingga  dua  sampai  tiga  kali  lipat.  Pemerintah  dalam  membuat  peraturan  ini  tidak mencerminkan  keadilan  yang  proporsional  bagi  setiap  warga  Negara  Indonesia  karena  tidak semua masyarakat mampu membayar tarif STNK, SIM, maupun BPKB yang naik hingga tiga kali lipat dari tarif sebelumnya.
d. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
Asas  kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan  pemerintahan  merupakan  materi  muatan peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  boleh  memuat  hal  yang  bersifat  membedakan berdasarkan agama, suku, ras, golongan,  gender, atau status sosial. Materi muatan Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  ini  memang  tidak  memuat  hal-hal  yang  bersifat  membedakan  latar  belakang, akan  tetapi  kenaikan  yang  signifikan  tidak  relavan  dengan  keadaan  ekonomi  di  masyarakat Indonesia karena disetiap wilayah Indonesia berbeda-beda keadaan ekonominya dan rata-rata masyarakat Indonesia masih tertinggal perekonomian nya.
e. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum
Asas  ketertiban  dan  kepastian  hukum  merupakan  materi  muatan  peraturan  perundang- undangan  harus  dapat  mewujudkan  ketertiban  dalam  masyarakat  melalui  jaminan  kepastian
hukum. 29 Materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tentang kenaikan tarif penerimaan Negara bukan pajak yang tarifnya naik sampai dua hingga tiga kali lipat dan tujuan nya untuk memperbaiki pelayanan  di  masyarakat,  akan  tetapi  dengan  kenaikan  yang  signifikan  ini  pasti  akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat dalam membayar tarif yang baru ini, dan masyarakat pasti akan terbebani dengan disahkan peraturan pemerintah ini.
f. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan
Asas  keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan  merupakan  materi  muatan  peraturan perundang-undangan  yang  harus  mencerminkan  keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan, antara  kepentingan  individu,  masyarakat  serta  kepentingan  bangsa  dan  negara. 30 Materi muatan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut tidak memerhatikan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan  dikarenakan  dengan  kenaikan  tarif  hingga  dua  sampai  tiga  kali  lipat  dari  tarif terdahulu  hanya  menguntungkan  kepentingan  pihak  pemerintah  dan  pemerintah  tidak memerhatikan  apa  yang  terjadi  di  masyarakat  jika  peraturan  pemerintah  ini  disahkan  di masyarakat.
Masyarakat  pastinya  akan  terbebani  dengan  kenaikan  tersebut.  Bila  dicermati  dalam peraturan tersebut terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang Baik dan  asas-asas  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  dapat  disimpulkan bahwa  peraturan  tersebut  tidak  memenuhi  kaidah  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  baik.  Jika  peraturan  pemerintah  ini  tidak  memenuhi  kaidah  pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dengan dasar inilah peraturan pemerintah ini dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung dan menghasilkan Putusan Mahkamah Agung No. 12/P HUM/2017 yang memutuskan Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: MOH. NOVAL  IBROHIM SALIM, S.H., M.H. untuk sebagian; Menyatakan Lampiran  Lampiran  Nomor  E  angka  1  dan  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016 tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  Berlaku  pada Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi,  yaitu  Pasal  73  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum; Memerintahkan kepada  Presiden  Republik  Indonesia  untuk  mencabut  Lampiran  Nomor  E  angka  1  dan  2 Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  penulis  menyimpulkan  jika  peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  tidak  memenuhi  kaidah  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang baik karena dalam proses pembentukannya tidak mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  baik  yakni  ini  tidak  memerhatikan  asas-asas pembentukan (asas formil) dan asas materi muatan (materiil). Peraturan Pemerintah ini dapat di  uji  oleh  Mahkamah  Agung  melalui  proses  pengujian  undang-undang/ judicial  review . Dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  ini  tidak  sesuai  dengan  aspek  formil  dan  aspek
29 Ratnia  Solihah  and  Siti  Witianti,  “Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Pasca  Pemilu  2014: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya,”
CosmoGov 2, no. 2
(2016): 291–307, https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10010.
30 Sapto  Budoyo,  “Konsep  Langkah  Sistemik  Harmonisasi  Hukum  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,” Jurnal Ilmiah CIVIS 4 (2014): 641.
materiil  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  namun  tetap  dilaksanakan akan  membebani  masyarakat  oleh  karena  itu  pemerintah  harus  mencabut  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2016  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP).

## Daftar Pustaka
A. Buku Asshiddiqie, Jimly, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
Asshiddiqie,  Jimly, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara, Jilid  II,  (Jakarta;  Sekretariat  Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).
Doludjawa,  Linus, Buku  Pegangan  Perancangan  Peraturan  Perundang-undangan, Jakarta: Direktorat  Jendral  Peraturan  Perundang-undangan,  DepartemenHukum  dan  Hak  Asasi Manusia RI, 2005.
Hadikusuma, Hilman, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum , (Mandar Maju: Bandung 1995).
Indrati, Maria Farida Ilmu Perundang Undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 1998). Kansil, C.S.T Hukum Tata Pemerintahah Indonesia, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985). Mahfud Md, Moh, Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi isu (Depok: Rajagrafindo, 2012). Mahmud  Marzuki,  Peter, Penelitian  Hukum Normatif, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2010).
Poerwardarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). Soehino, Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan ,(Yogyakarta:Liberty,1981). Soemantri, R. Sri, Hak Uji Material Diindonesia, (Bandung:Alumni, 1997). Soekamto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI press, 1996).
Wahjono,  Padmo, Masalah  Ketatanegaraan  Indonesia  Dewasa  Ini, (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1984).
Yasir, Armen, Hukum Perundang-Undangan (Bandar Lampung: PKKPU FH Unila 2015). Yuliandri, Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Baik, (Jakarta:  Raja Grafindo, 2010).
B. Jurnal Afif,  Zaid.  “Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Berdasarkan  Pancasila  Dan  Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Jurnal Dialog 7, no. 9, 2018. Airlangga, Shandi Patria. “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis.” Cepalo 3, no. 1, 2019: 1–10. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783.
Astomo, Putera. “Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi.” Jurnal Konstitusi 11, 2014: 577–99. Attamimi,  A.  Hmmid  S ,  Hukum  tentang  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Peraturan Kebijakan, (Jakarta: FHUI, 1993).
Daniel  Susilo,  Mohammad  Roesli.  “Konsepsi  Kekuasaan  Legislasi  Presiden  Dalam  Undang-
Undang Dasar 1945.” Mimbr Yustitia 2, no. 2, 2018: 159–73. Djani, Luky, Efektifitas Biaya dalam Pembentukan  Legislasi, Jurnal Hukum Jentera Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK) , Jakarta, Edisi 10-Tahun III,2005.
Manan,  Firman.  “Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  Dalam  Sistem  Pemerintahan
Republik Indonesia.” CosmoGov 1, no. 1, 2017: 48–61.
https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11860.
Nasarudin,  Tubagus  Muhammad.  “Asas  Dan  Norma  Hukum  Administrasi  Negara  Dalam Pembuatan  Instrumen  Pemerintahan.” Jurnal  Hukum  Novelty 7,  no.  2,  2016:  139–54. https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5463.
Nur,  Insan  Tajali.  “Memantapkan  Landasan  Hukum  Formil  Sebagai  Alat  Singkronisasi  Dan Harmonisasi  Peraturan  Perundang  -  Undangan.” Yuriska :  Jurnal  Ilmiah  Hukum 10,  no.  2, 2020: 158–74. https://doi.org/10.24903/yrs.v10i2.355.
Pitoy,  Hezky  Fernando.  “Mekanisme  Checks  And  Balances  Antara  Presiden  Dan  DPR  Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia.” Lex et Societatis 11, no. 5, 2014: 28–38. Prasetianingsih,  Rahayu.  “Menakar  Kekuasaan  Presiden  Dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  Menurut  Undang-Undang  Dasar  1945.” PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu Hukum (Journal of Law) , 2017. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a3.
Radita Ajie. “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Berdasarkan  Tafsir  Putusan  Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesian Journal of Legislation) 13, no. 2, 2016: 111–20.
Sapto Budoyo. “Konsep Langkah  Sistemik  Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Ilmiah CIVIS 4, 2014: 641.
Saraswati,  Retno.  “Problematika  Hukum  Undang-Undang  No.12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.” Yustisia  Jurnal  Hukum 2,  no.  3, 2013:  97– 103. https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10164.
Solihah,  Ratnia,  and  Siti  Witianti.  “Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat Pasca  Pemilu  2014:  Permasalahan  Dan  Upaya  Mengatasinya.” CosmoGov 2,  no.  2,  2016: 291–307. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10010.
Suparman, Nanang. “Pengaruh  Implementasi Kebijakan  Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Terhadap Kinerja  Auditor Pada Pusat Pengembangan Dan Penataran Guru  Ipa Kota Bandung.” Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan 3, no. 1, 2017: 1–12. https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1326.
Taufiqurahman, M. “Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Pengawasan  Produk  Hukum  Daerah  Melalui  Executive.” Soumatera Law Review 2, no. 2, 2019: 270. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4341.