TELAAH TERHADAP PEMENUHAN SYARAT SUBJEKTIF  SAHNYA  SUATU  PERJANJIAN  DI  DALAM TRANSAKSI  ELEKTRONIK  YANG  DILAKUKAN  ANAK

## DI BAWAH UMUR
ANALYSIS OF SUBJECTIVE FULFILLMENT AN

## AGREEMENT  IN  THE  ELECTRONIC  TRANSACTION TAKEN BY MINORS
Emma Nurlaela Sari a

## ABSTRAK
Perkembangan  pesat  di  bidang  teknologi  dan  informasi  mempunyai pengaruh  yang  sangat  signifikan  terhadap  perkembangan  hukum nasional. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet.  Semakin  banyak  orang  mengandalkan  kegiatan  di  dalam e- commerce sebagai  media  transaksi  menuntut  pemerintah  untuk mengeluarkan  kebijakan  terkait  dengan  pengaturan  transaksi  elektronik yang  didasarkan  pada  transaksi  (Perjanjian)  secara  konvensional  yang diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk pengaturan  terhadap  syarat  sahnya  suatu  transaksi  elektronik  yang didasarkan  pada  syarat  sahnya  perjanjian  secara  konvensional. Permasalahannya  bagaimana  kepastian  hukum  terhadap  kecakapan Subjek  hukum  di  dalam  transaksi  elektronik  dalam  rangka  pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian. Kajian ini menggunakan metode deskriptif analitis  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  dianalisis  untuk memberikan  gambaran  dalam  rangka  menjawab  permasalahan. Berdasarkan  hasil  kajian,  Ketentuan  terhadap  pengatur an  “kecakapan” yang  menjadi  salah  satu  syarat  subjektif  sahnya  perjanjian (kontrak/transaksi  elektonik)  di  dalam  UU  ITE  dan  peraturan pelaksananya  telah  sesuai  dengan  pengaturan  “kecakapan”  syarat subjektif  sahnya  perjanjian  secara  konvensional  yang  di  atur  di  dalam Pasal  1320  KUH  Perdata.  Namun  belum  dapat  mengakomodir  dan menjangkau  segala  kemungkinan  yang  terjadi  saat  ini  dan  terhadap peristiwa yang akan terjadi di masa depan, termasuk yang saat ini terjadi yaitu transaksi elektronik yang marak dilakukan oleh anak di bawah umur akibat  perkembangan  teknologi  yang  menyebabkan  kemampuan  anak- anak di bawah umur sekarang ini umumnya menguasai teknologi tersebut tanpa mengetahui dampak negatif yang akan terjadi, khususnya kerugian yang  timbul  pada  pelaksanaannya.  Sehingga  adagium  Het  recht  hinkt achter  de  faiten  aan  (Hukum  selalu  tertinggal  dengan  keadaan)  masih berlaku  di  dalam  konteks  pengaturan  transaksi  yang  dilakukan  secara elektronik dan berlaku saat ini, oleh karenaya pengaturan terhadap syarat sahnya perjanjian di dalam transaksi elektronik belum dapat memberikan kepastian hukum.
a Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  21  Bandung,  email: emma_ns@yahoo.com

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 09 September 2019
Artikel diterbitkan: 28 November 2019
DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jp hp.v1i1.342
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Kata kunci: transaksi elektronik; perjanjian; kecakapan.

## ABSTRACT
The  rapid  development  in  the  field  of  technology  and  information  has  a  very  significant  influence  on  the development of national law. More and more economic activities are carried out through internet media. More and more people are relying on activities in e-commerce as a transaction medium demanding the government to  issue  policies  related  to  electronic  transaction  arrangements  that  are  based  on  conventional  transactions (agreements)  regulated  in  Book  III  of  the  Civil  Code  Book  including  the  regulation  of  legal  requirements electronic transactions based on conventional legal terms of agreement. The problem is how the legal certainty of the ability of legal subjects in electronic transactions in order to fulfill the legal requirements of an agreement. This study uses descriptive analytical methods with a normative juridical approach and analyzed to provide a picture in order to answer the problem. Based on the results of the study, the provisions on the "capability" arrangement which is one of the subjective conditions for the validity of the agreement (electronic contract / transaction)  in  the  ITE  Law  and  the  implementing  regulations  are  in  accordance  with  the  "capability" arrangement of the subjective conditions for the validity of the conventional agreement stipulated in Article 1320 Civil Code. But it has not been able to accommodate and reach all possibilities that occur at this time and to events that will occur in the future, including those currently occurring, namely electronic transactions that are rife by minors due to technological developments that lead to the ability of minors now generally mastering the  technology  without  knowing  the  negative  impacts  that  will  occur,  especially  the  losses  that  arise  in  its implementation.  So  that  the  “Hitt  adage  recht  hinkt  achter  de  faiten  aan”  (the  law  always  lags  with  the situation) still applies in the context of the transaction arrangements that are carried out electronically and in effect  today,  because  of  the  regulation  of  the  legal  terms  of  agreement  in electronic  transactions  cannot  yet provide legal certainty.
Keywords: electronic transactions; agreements; skills.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum,  hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945.  Negara  Hukum  adalah  negara  yang berlandaskan  atas  hukum  dan  yang  menjamin  keadilan  bagi  para  warga  negaranya, maksudnya adalah segala  kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal demikian  akan  mencerminkan  keadilan  bagi  pergaulan  hidup  warganya.  Kansil mengatakan  bahwa  hukum  bertujuan  untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum  dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. 1
Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  pengertian  hukum  seharusnya  memandang hukum sebagi suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia
1 Kansil, C. S. T. (1993). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 40-41
dalam masyarakat, akan tetapi mencakup pula lembaga ( institution) dan proses ( processes) yang dibutuhkan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan, 2 sehingga menunjukan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan dan pembangunan nasional. Berdasarkan dari konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, adanya kepastian hukum dan ketertiban merupakan sesuatu yang diinginkan. Paradigma yang terkandung dalam konsepsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masayarakat  adalah  hukum  dalam  arti kaidah atau peraturan, dapat berfungsi sebagai penyalur kegiatan manusia pada arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. 3
Kehadiran  hukum  dalam  masyarakat  diantaranya  adalah  untuk  mengintegrasikan dan  mengkoordinasikan  kepentingan-kepentingan  yang  bersinggungan  satu  sama  lain, oleh  hukum  diintegrasikan  sedemikan  rupa  sehingga  singgungan  yang  terjadi  dapat diminimalisir.  Pengorganisasian  kepentingan-kepentingan  itu  dilakukan  dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. 4
Wujud  dari  peran  hukum  dalam  masyarakat  adalah  memberikan  perlindungan hukum  kepada  anggota  masyarakat  yang  kepentingannya  terganggu.  Menurut  Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga  diharapkan  kepentingan  manusia  akan  terlindungi  untuk  mencapai  tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang  dan  mengutamakan  pemecahan  masalah hukum  serta  memelihara  kepastian hukum. 5
Salah  satu  aspek  hukum  yang  akan  dikaji  dalam  penulisan  ini  adalah hukum/pengaturan  terkait  dengan  transaksi  elektronik  yang  telah  diatur  Berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pasal 1 angka 2 UU ITE mengatur bahwa: “Transaksi Elek tronik adalah perbuatan hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan Komputer,  jaringan  Komputer,  dan/atau media elektronik lainnya”.
2 Mochtar Kusumaatmadja. (2006). Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: Alumni. hlm. 91
3 Ibid, hlm. 88.
4 Sajipto Raharjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 53.
5 Sudikno Mertokusumo. (2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. hlm. 61.
Transaksi  elektronik  merupakan  salah  satu  perbuatan  hukum  dalam  lingkup e- commerce. E-commerce merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar saat ini yang berhubungan dengan internet, dimana tidak seorangpun yang mengetahui jelas pengertian  dari e-commerce tersebut.  Namun  berdasarkan  beberapa  pendapat  para  ahli maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi  dan  komputer  untuk  melaksanakan  proses  bisnis.  Pandangan  populer  dari ecommerce  adalah  penggunaan  internet  dan  komputer  dengan  browser  Web  untuk membeli  dan  menjual  produk,  atau  dengan  kata  lain  adalah  pembelian,  penjualan  dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi dan jaringan computer atau internet. Jadi secara umum e-commerce dapat difahami sebagai suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan website sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut.
E-commerce mencakup Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Consumer to Consumer (C2C) dan Consumer to Business (C2B) yang dilakukan melalui IRC , e-mail dan website yang berlaku secara internasional. Ketika berbicara cakupan Nasional maka setiap transaksi tersebut dilakukan melalui sistem perjanjian yang tunduk pada ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Secara  umum,  terkait  dengan  perbuatan  hukum  melalui  perjanjian,  berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu  perjanjian,  antara  lain:  “Mereka  sepakat  untuk  mengikatkan  diri;  Cakap  untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu s ebab yang halal”. Syarat -syarat untuk  sahnya  suatu  perjanjian  dalam  hukum  perjanjian  ini  dibedakan  menjadi  syarat subjektif  dan  syarat  objektif.  Syarat  subjektif  dimaksudkan  untuk  orang-orangnya  atau subjek  yang  mengadakan  perjanjian,  sedangkan  syarat  objektif  dimaksudkan  bagi perjajiannya  itu  sendiri  atau  objek  dari  perbuatan  hukum  yang  dilakukan.  Syarat kesepakatan  dan  kecakapan  merupakan  syarat  subjektif  yang  bilamana  salah  satu  atau kedua dari kedua syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dalam arti,  perjanjian  baru  dianggap  batal  setelah  adanya  permintaan  pembatalan  dari  suatu pihak. Syarat mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif,
yang bila salah satu satu atau keduanya tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap batal demi hukum, atau sejak semula dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.
Khusus pembahasan di dalam artikel ini adalah terkait dengan syarat subjektif kedua yaitu  “Cakap/Kecakapan”.  Cakap  melakukan  perbuatan  hukum  artinya  setiap  orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika Undang-undang menyatakan bahwa orang  tersebut  adalah  tidak  cakap.  Orang-orang  yang  tidak  cakap  membuat  perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampunan (Pasal 1329 s/d Pasal 1331 KUHPerdata).
Permasalahannya saat ini ketika perjanjian sudah mulai dilakukan secara elektronik maka akan sulit mengetahui apakah subjek hukum tersebut telah cakap (dalam arti telah dewasa  atau  sedang  tidak  berada  di  dalam  pengampuan),  karena  masing-masing  pihak tidak bertemu secara langsung.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan Masalah terkait dengan bagaimana kepastian hukum terhadap kecakapan Subjek hukum di dalam transaksi elektronik dalam rangka pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian?

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  secara  jelas  dan  sistematis  tentang  hukum  di Indonesia  terkait  tentang  kecakapan  sebagai  salah  satu  unsur  subjektif  di  dalam  syarat sahnya suatu perjanjian (transaksi elektronik). Kemudian dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab rumusan masalah. 6 Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian  hukum  dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum, 7 maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori- teori  hukum,  disamping  menelaah  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  dimasyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat  teoritis  ilmiah  serta  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  permasalahan  yang
6 Sunaryati Hartono. (1994). Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20 . Bandung: Alumni. hlm. 101.
7 Bambang Waluyo. (1996). Metode Penelitian Hukum . Semarang: PT. Ghalia Indonesia. hlm. 13.
dibahas, 8 yang  dapat  menjawab  pertanyaan  sesuai  dengan  pokok  permasalahan  dalam penulisan hukum ini.

## PEMBAHASAN
Ketentuan  mengenai  definisi  perjanjian  yang  dapat  menimbulkan  akibat  hukum terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
Pada  umumnya  para  sarjana  berpendapat,  bahwa  rumusan  pasal  tersebut  masih mengandung banyak kelemahan, antara lain rumusan tersebut tidak lengkap dan sangat luas.  Tidak  lengkap  karena  hanya  menyebutkan  persetujuan  sepihak  saja.  Sangat  luas karena  dengan  digunakannya  kata  “perbuatan”  tercakup  juga  perwakilan  sukarela  dan perbuatan  melawan  hukum  serta  dapat  pula  mencakup  perbuatan  didalam  lapangan hukum keluarga. Seperti perjanjian kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Perjanjian yang diatur dalam  Buku  II  KUHPerdata  kriterianya  dapat  dinilai  secara  materiil,  dengan  kata  lain dinilai  dengan  uang. 9 Kritikan  disampaikan  pula  oleh  Abdul  Kadir  Muhammad  yang mengkritik  dan  menyatakan  bahwa  pengertian  perjanjian  yang  terdapat  dalam KUHPerdata tersebut mempunyai banyak kelemahan, antara lain:
“Perjanjian  hanya  menyangkut  satu  pihak  saja ,  hal  ini  disimpulkan  dari  kata “mengikatkan diri” yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja tidak dari kedua belah pihak, seharusnya rumusan tersebut menjadi “saling mengikatkan diri”; Kata “perbuatan”  mencakup  juga  perbuatan  yang  tanpa  konsensus,  y aitu  perbuatan melawan  hukum  dan  perbuatan  yang  tidak  melawan  hukum,  seharusnya  kata perbuatan diganti dengan kata Perjanjian; Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut mencakup  juga  perjanjian  yang  bersifat  perorangan,  dalam  definisi  tersebut  dapat mencakup hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hanya perjanjian dalam
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1995). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 13.
9 Mariam Darus Badrulzaman dan dkk. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 65.
lapangan hukum kekayaan saja; Dalam definisi tersebut tidak disebutkan tujuan dari perjanjian, sehingga para pihak yang mengikatkan diri tidak jelas akan melakukan apa.” 10
Atas  dasar  kelemahan-kelemahan  tersebut  Abdul  Kadir  Muhammad  merumuskan sendiri mengenai perjanjian, yaitu sebagai berikut:
“perjanjian adalah sebagai suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.” Berdasarkan rumusannya tersebut Abdul Kadir Muhammad menyimpulkan bahwa di dalam definisinya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
“Adanya para pihak, sedikitnya dua orang (subyek); Adanya perjanjian antara para pihak tersebut (konsensus); Ada obyek yang berupa benda; Ada tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan); Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.” 11
Oleh karena rumusan perjanjian di dalam KUHPerdata masih memiliki kelemahan, maka  perlu  adanya  perbaikan  rumusan  terse but,  antara  lain,  didalam  kata  “perbuatan” harus  diartikan  sebagai  perbuatan  hukum,  yaitu  perbuatan  yang  bertujuan  untuk menimbulkan  akibat  hukum,  dan  menambahkan  perkataan  “atau  saling  mengikatkan dirinya”. Sehingga perumusan didalam pasal tersebut menjad i: Persetujuan adalah suatu perbuatan  hukum,  dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  atau  saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Kekuatan mengikatnya suatu perjanjian dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1)  KUH  Perdata yang  menyatakan  bahwa:  “Segala  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.”  Di  dalam  ketentuan pasal  ini  pun  mengandung  asas  kebebasan  dalam  hal  membuat  perjanjian  ( beginsel  der contracts vrijheid ), yang dimaksudkan oleh pasal tersebut adalah adanya pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, dengan memiliki makna bahwa setiap orang leluasa  untuk  membuat  perjanjian  apa  saja  asal  tidak  melanggar  ketertiban  umum  atau kesusilaan. Kebebasan berkontrak bukan berarti kebebasan yang tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak ini diberi sifat
10 Abdul Kadir Muhammad. (2000). Hukum Perdata Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. hlm. 224-225.
11 Ibid .
sebagai  kebebasan  berkontrak  yang  dilandasi  tanggung  jawab  serta  dapat  memberikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak. 12 Maksud dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan untuk memutuskan apakah membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih dengan  siapa  akan  membuat  perjanjian,  menentukan  isi  perjanjian,  menentukan  bentuk perjanjian,  menentukan  cara  pembuatan  perjanjian.  Kebebasan  tersebut  tidak  boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan undang-undang.
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Ini  berarti setiap  persetujuan  mengikat  para  pihak.  Menurut  R.  Subekti,  dengan  memberi  tekanan pada kata “semua perjanjian” dikatakan bahwa pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang -undang Hukum  Perdata  itu  seolah-olah  membuat  suatu  pernyataan  (proklamasi),  bahwa  kita diperbolehkan  membuat  perjanjian  apa  saja  dan  itu  akan  mengikat  kita  sebagaimana mengikatnya Undang-undang, 13 perkataan “setiap” dalam pasal diatas dapat disimpulkan asas kebebasan berkontrak. Selain hal tersebut dalam membaca Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata  harus  diselaraskan  dengan  Pasal  1320  KUH  Perdata  yang  mengatur  mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. 14
Agar  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  itu  sah,  maka  harus  memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3) Suatu hal tertentu.
4) Suatu sebab yang halal.”
Menurut  Subekti: “Dua  syarat  pertama  dinamakan syarat-syarat  Subjektif,  karena mengenai  orang-orangnya  atau  subjeknya  yang  mengadakan  perjanjian,  sedangkan  dua
12 Lastuti  Abubakar.  (2009) .  Transaksi  Derivatif  di  Indonesia – Tinjauan  Hukum  Tentang  Perdagangan  Derivatif  di  Bursa  Efek. Bandung: Penerbit Books Terace & Library. hlm. 84.
13 Subekti.  (1984). Aneka Perjanjian . Bandung: Alumni. hlm. 5.
14 Lastuti Abubakar , Op.Cit. hlm. 68.
syarat  yang  terakhir  dinamakan  syarat-syarat  Objektif  karena  mengenai  perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. ” 15
Dengan demikian maka dalam hal ini, harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat  objektif.  Dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  terkandung  asas  kebebasan  berkontrak, yang menyatakan bahwa:
“Asas  Kebebasan  berkontrak  memberikan  hak  pada  setiap  orang  un tuk  dapat mengadakan berbagai  kesepakatan sesuai  dengan kehendak dan  persyaratan yang disepakati  kedua  belah  pihak,  dengan  syarat-syarat  subjektif  dan  objektif  tentang sahnya suatu perjanjian tetap dipenuhi (pasal 1320 KUH Perdata).” 16
Terpenuhinya  syarat  sah  dalam  perjanjian  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata. Merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian, keempat syarat di atas merupakan ketentuan yang bersifat memaksa ( dwingend recht, mandatory law ), yang apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dapat atau menjadi tidak berlaku. 17
Terkait  dengan  “Kecapakapan”  di  dalam KUH Perdata  diatur  di  dalam  ketentuan Pasal 1329 yang mengisyaratkan bahwa setiap orang pada dasarnya cakap untuk membuat perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pernyataan tidak cakap tersebut sebagaimana disebutkan Pasal 1330 KUH Perdata, yang berbunyi:
“Tak -cakap membuat perjanjian adalah:
1) Orang-orang yang belum dewasa;
2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3) Orang-orang  perempuan,  dalam  hal-hal  yang  ditetapkan  oleh  Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian- perjanjian tertentu.”
Selain dari pasal tersebut diatas, maka kriteria untuk orang-orang yang belum dewasa juga diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang menyatakan bahwa:
15 Subketi, Op.Cit. hlm.17.
16 A.Z. Nasution (1999). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar . Jakarta: Daya Widya. hlm. 46.
17 Lastuti Abubakar , Op. Cit. hlm.66.
“Anak  yang  belum  mencapi  umur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.”
Adapun dari pasal lainnya, yaitu pasal 433 KUH Perdata, menyatakan bahwa:
“Setiap  orang  dewasa,  yang  selalu  berada  dalam  keadaan  dungu,  sakit  otak,  atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan  pikirannya.  Seorang  dewasa  boleh  juga  ditaruh  dibawah pengampuan karena keborosannya.”
Dalam  hal  ini  bahwa  “Pembentuk  Undang -undang  memandang  bahwa  yang bersangkutan  tidak  mampu  menyadari  tanggung  jawabnya  dan  karena  itu  tidak  cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. ... KUH Perdata juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Sejak tahun 1963 dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  3/1963,  ...  Kedudukan  wanita  yang  telah bersuami itu diangkat kederajat yang sama dengan pria”. 18
Setiap  orang  dan  badan  hukum  ( legal  entity )  adalah  subjek  hukum,  namun KUHPerdata membatasi subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Untuk itu  kita  perlu  mengetahui  siapa  saja  yang  menurut  hukum  tidak  cakap  atau  tidak mempunyai kedudukan hukum untuk membuat perjanjian. Maka pihak-pihak yang tidak cakap secara hukum untuk membuat perjanjian:
1) Orang yang belum dewasa;
2) Orang-orang  yang  ditaruh  dibawah  pengampuan,  misalnya:  anak-anak,  orang  yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental;
3) Semua  pihak  yang  menurut  undang-undang  yang  berlaku  tidak  cakap  atau  dibatasi kecakapannya untuk membuat perjanjian, misalnya: istri dalam melakukan perjanjian untuk transaksi-transaksi tertentu harus mendapatkan persetujuan suami.
Terkait dengan transaksi elektronik umumnya Perjanjian tersebut telah dibuat dalam bentuk  formulir  yang  dituangkan  secara  elektronik,  dimana  perjanjian  tersebut  memuat ketentuan-ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  dibuat  oleh  salah  satu  pihak  yaitu  pihak
18 Mariam  Darus  Badrulzaman.  (1983). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Buku  III-  Hukum  Perikatan  dengan  Penjelasan . Bandung: PT. Alumni. hlm. 104.
Penjual saja. Dengan demikian calon pembeli hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak pembelian barang yang diinginkan pada situs online milik penjual tersebut. Calon pembeli tidak dapat merubah isi kesepakatan yang ditawarkan secara elektronik tersebut, adapun  opsi-opsi  yang  dapat  dipilih  oleh  calon  pembeli  umumnya  ditentukan  oleh pedagang, sehingga terdapat keterbatasan dari calon pembeli untuk  mengajukan syarat- syarat yang diinginkannya. Perjanjian ini disebut juga perjanjian standart atau perjanjian baku yang sifatnya “Take it or leave it”. 19
Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam suatu bentuk formulir. Dapat juga dikatakan bahwa perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang berlaku dan akan mengikat antara pihak yang saling berkepentingan dan yang isinya dituangkan dalam suatu bentuk tertentu yang dijadikan tolak ukur oleh pihak yang satu tanpa  membicarakan  isinya  terlebih  dahulu  dengan  pihak  yang  lain,  tetapi  para  pihak dianggap telah menyetujuinya. Adapun ciri-ciri perjanjian baku adalah:
“ Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya dapat lebih kuat; Pihak yang menjadi debitur sama sekali tidak turut menentukan isi perjanjian; Bentuknya tertulis; Telah terlebih dahulu dipersiapkan secara massal ”. 20
Walaupun demikian, suatu perjanjian yang dibuat antara pedagang online dan calon pembeli tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan dan tetap harus tunduk dan patuh pada ketentuan- ketentuan hukum perjanjian dan UU ITE serta peraturan pelaksanannya.
Adapun materi  perjanjian  baku di dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh penjual dan calon pembeli umunya terkait dengan Objek Jual Beli (barang), Harga, tata cara pembayaran  dan  pengiriman  termasuk  asuransi  pengiriman  serta  ketentuan-ketentuan baku lainnya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP  Transaksi  Elektronik),  ditegaskan bahwa:
19 Gunawan Widjaja. (2001). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 53
20 Sudaryanto. (1999). Hukum Dan Advokasi Konsumen . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 93.
(1) Transaksi  Elektronik  yang  dilakukan  para  pihakmemberikan  akibat  hukum  kepada para pihak.
(2) Penyelenggaraan  Transaksi  Elektronik  yang  dilakukanpara  pihak  harus memperhatikan:
a. Iktikad baik;
b. Prinsipkehati-hatian;
c. Transparansi; '
d. Akuntabilitas; dan
e. Kewajaran.
Adapun  tentang  kontrak  (Perjanjian)  yang  dilakukan  secara  elektronik  diatur  di  dalam ketentuan Pasal 46 PP Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa:
(1) Transaksi  Elektronik  dapat  dilakukan  berdasarkan  Kontrak  Elektronik  atau  bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
(2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
a. terdapat kesepakatan para pihak;
b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terdapat hal tertentu; dan
d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Khusus terkait dengan kecakapan para pihak dinyatakan di dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b PP Transaksi Elektronik tersebut di atas, secara tegas ditentukan bahwa “Kontrak Elektronik  dianggap  sah  apabila  dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang berwenang mewakili sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” Hal ini sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata  yang  mensyaratkan  adanya “Kecakapan” secara hukum yang dijadikan salah satu unsur subjektif syarat sahnya suatu perjanjian.
Sementara  pada  kenyataanya  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  di  dalam  transaksi elektronik  sulit  untuk  mengetahui  kecakapan  para  pihak  yang  melakukan  perbuatan hukum tersebut, semakin banyak orang mengandalkan jual beli melalui sistem online (e-
commerce) sebagai  media  transaksi.  Dengan  perkembangan  zaman,  dalam  melakukan penawaran barang penjual tidak perlu bertemu dengan calon pembeli, calon pembeli hanya perlu melihat barang yang dibutuhkan dalam sebuah daftar atau katalog yang terdapat di dalam situs website.
Sebagaimana pemaparan di atas diketahui bahwa transaksi jual beli melalui media elektronik  (online)  merupakan  suatu  perjanjian  jual  beli  yang  sama  dengan  jual  beli konvensional  pada  umumnya.  Di  dalam  suatu  transaksi e-commerce juga  mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan yang dilakukan secara online secara garis  besar  hampir  sama  dengan  dengan  proses  penawaran  dan  penerimaan  pada umumnya.  Perbedaannya  hanyalah  pada  media  yang  dipergunakan,  pada  transaksi e- commerce media yang digunakan adalah internet.
Pasal 19 UU ITE menentukan bahwa bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan  adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik.  Kemudian  Pasal  20  ayat  (2)  UU  ITE  menentukan  bahwa  “Persetujuan  atas penawaran  transaksi  elektronik  harus  dilakukan  dengan  pernyataan  penerimaan  secara elektronik”.
Tahapan  selanjutnya  setelah  dicapainya  kesepakatan  dari  adanya  penawaran  dan penerimaan tersebut adalah tahap “pembayaran” yang dilakukan dengan berbagai metode ( electronic money , transfer maupun Cas On Delivery ), walaupun umumnya sebagian besar menggunakan sistem transfer (Pemindahan uang) atau yang disebut dengan transfer uang melalui bank adalah pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim (transfetor) dengan
menggunakan bank sebagai perantara (transfetor bank), dimana bank tersebut melakukan pemindahan  uang  antar  rekening  nasabah  maupun  memberikan  instruksi  bayar  kepada bank lain (transferee bank ), agar uang tersebut dibayar kepada pihak yang dituju (beneficiary, transferee). 21 kemudian dilanjutkan dengan tahap “Pengiriman” yang umumnya dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman. 22
Tampak bahwa prosedur tersebut di atas dapat dilakukan oleh siapapun termasuk yang saat ini  marak dilakukan oleh anak di  bawah umur. Pendapat umum mengatakan bahwa transaksi tersebut apabila dilakukan oleh anak di bawah umur selama tidak terjadi permasalahan dan tidak merugikan pihak lainnya maka transaksi tersebut “dianggap sah”, namun  apabila  pada  pelaksanannya  terjadi  permasalahan  dan  mengakibatkan  kerugian bagi pihak lainnya maka akan sulit untuk menyelesaikannya, baik secara perdata dengan ganti kerugian maupun melalui gugatan terhadap indikasi perbuatan pidana, karena para pihak yang melakukan transaksi tersebut adalah anak di bawah umur.
Diketahui  bahwa  Tanggung  jawab  adalah  suatu  kewajiban  seseorang  yang terhadapnya  telah  dilakukan  suatu  tindakan  yang  merugikan,  baik  oleh  orang  tersebut maupun oleh orang yang dibawah kekuasaannya. 23 Pertanggung jawaban anak di bawah umur dalam hal ini didasarkan atas tindakan merugikan yang telah dilakukannya, terlepat dari unsur kesengajaan. Namun penentuan tanggung jawab ini lah yang akan sulit untuk ditentukan apakah orang tua/wali anak di bawah umur tersebut atau yang bersangkutan langsung, karna pertanggung jawaban hukum bagi anak di bawah umur hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat dari para ahli.
Berdasarkan pembahasan di atas tampak bahwa pengaturan terkait dengan transaksi elektronik yang berlaku saat ini  khusus terkait dengan ketentuan syarat sahnya kontrak elektronik belum dapat mengakomodir dan menjangkau segala kemungkinan yang terjadi saat ini dan terhadap peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Dengan kata lain bahwa “Hukum selalu tertinggal dengan keadaan ( Het recht hinkt achter de faiten aan ) ”.
21 Munir Fuady. (2001). Hukum Perbankan Modern . Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 26.
22 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. (2010). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm. 38.
23 Roscoe Pound. (1972). Pengantar Filsafat Hukum, diterjemahkan oleh Muhammad Radjab. Jakarta: Penerbit Bhatara . hlm. 90-94

## PENUTUP

## Kesimpulan
Ketentuan terhadap pengaturan “kecakapan” yang menjadi sala h satu syarat subjektif sahnya  perjanjian  (kontrak/transaksi  elektonik)  di  dalam  UU  ITE  dan  peraturan pelaksananya  telah  sesuai  dengan  pengaturan  “kecakapan”  syarat  subjektif  sahnya perjanjian  secara  konvensional  yang  di  atur  di  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Namun belum dapat mengakomodir dan menjangkau segala kemungkinan yang terjadi saat ini dan terhadap peristiwa yang akan terjadi di masa depan, termasuk yang saat ini terjadi yaitu transaksi elektronik yang marak dilakukan oleh anak di bawah umur akibat perkembangan teknologi  yang  menyebabkan  kemampuan  anak-anak  di  bawah  umur  sekarang  ini umumnya  menguasai  teknologi  tersebut  tanpa  mengetahui  dampak  negatif  yang  akan terjadi, khususnya kerugian yang timbul pada pelaksanaannya. Sehingga adagium Het recht hinkt achter de faiten aan (Hukum selalu tertinggal dengan keadaan) masih berlaku di dalam konteks pengaturan transaksi yang dilakukan secara elektronik dan berlaku saat ini, oleh karenaya  pengaturan  terhadap  syarat  sahnya  perjanjian  di  dalam  transaksi  elektronik belum dapat memberikan kepastian hukum.

## Saran
Bagi penentu kebijakan dan pembuat Undang-Undang, seyogyanya membuat aturan yang  lebih  spesifik  terhadap  regulasi  yang ada terkait  dengan  transaksi  elektronik  yang dikhususkan larangan bagi anak di bawah umur untuk melakukan transaksi elektronik, dan dibuatkan kebijakan (aturan) yang berlapis terkait hal tersebut dalam rangka memberikan perlindungan  hukum  bagi  pengguna  sarana  media  elektronik  dalam  hal  melakukan transaksi baik perlindungan saat ini dan dihari yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.Z. Nasution (1999). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar . Jakarta: Daya Widya. Abdul  Kadir  Muhammad.  (2000). Hukum  Perdata  Indonesia .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bhakti.
Ahmadi  Miru  &  Sutarman  Yodo.  (2010). Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Bambang Waluyo. (1996). Metode Penelitian Hukum . Semarang: PT. Ghalia Indonesia.
Gunawan Widjaja. (2001). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Kansil, C.S.T. (1993). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Lastuti  Abubakar.  (2009). Transaksi  Derivatif  di  Indonesia – Tinjauan  Hukum  Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek . Bandung: Penerbit Books Terace & Library.
Mariam Darus Badrulzaman. (1983). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III- Hukum Perikatan dengan Penjelasan . Bandung: PT. Alumni.
Mariam Darus Badrulzaman dan dkk. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Mochtar  Kusumaatmadja.  (2006). Konsep-konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan .  Bandung: Alumni.
Munir Fuady. (2001). Hukum Perbankan Modern . Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
Sajipto Raharjo. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (1995). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Subekti.  (1984). Aneka Perjanjian . Bandung: Alumni.
Sudaryanto.  (1999). Hukum  dan  Advokasi  Konsumen .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Sudikno Mertokusumo. (2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty Sunaryati  Hartono.  (1994). Penelitian  Hukum  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-20 .  Bandung: Alumni.
Roscoe  Pound.  (1972). Pengantar  Filsafat  Hukum , diterjemahkan  oleh  Muhammad  Radjab .
Jakarta: Penerbit Bhatara.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik.