INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7281-7292 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Polemik dalam Menghadapi Pelaksanaan Rekrutmen Guru Melalui Marketplace pada 2024
Maulita Azizah Ismatiah 1 ✉ , Salma Nayla Ayunda Kurniawan 2 , Tsabita Moeldi Salsabila 3 1,2,3 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Email: maulita.azizah@ui.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Perencanaan  sumber  daya  manusia  pada  sektor  pendidikan  menjadi  hal  yang  penting  karena dapat  menunjang  peningkatan  kualitas  pendidikan  secara  menyeluruh.  Demi  menghadapi  isu rekrutmen  tenaga pendidik  yang telah  terjadi,  diperlukan  pembaharuan  sistem  sebagai  wujud adaptasi pemerintah pusat dengan perkembangan zaman. Kondisi kekurangan tenaga pengajar saat ini dialami oleh banyak sekolah. Namun, jumlah pengangguran guru juga meningkat disaat bersamaan. Kedua masalah tersebut terjadi karena pengaruh dari faktor internal dan eksternal dunia pendidikan. Penelitian ini akan membahas tentang usulan kebijakan rekrutmen guru melalui Marketplace  dari  Kementerian  Pendidikan,  Budaya,  Riset,  dan  Teknologi  berkaitan  dengan masalah yang sedang terjadi berhubungan dengan para guru honorer.
Kata kunci: Marketplace Guru, Guru honorer, Rekrutmen guru

## Abstract
Human resource planning in the education sector is important because it can support an overall improvement in the quality of education. In order to deal with the issue of teacher recruitment that has occurred, it is necessary to renew the system as a  form  of adaptation by the central government to the times. The current shortage of teaching staff is experienced by many schools. However, the number of unemployed teachers has also increased at the same time. Both of these problems occur due to the influence of internal and external factors in the world of education. This research will discuss the policy proposals for teacher recruitment through the Marketplace from the Ministry of Education, Culture, Research and Technology related to ongoing problems related to honorary teachers.
Keywords: Teacher Marketplace, Honorary Teacher, Teacher Recruitment

## PENDAHULUAN
Pendidikan menjadi hal fundamental dalam aspek kehidupan dan pendidikan juga yang menjadi cerminan karakteristik suatu bangsa. Mengutip Mahatma Gandhi, pendidikan adalah hal  yang  penting  baik  untuk  laki-laki  maupun  perempuan  sebagai  keran  pengembangan kepribadian manusia serta sebenar-benarnya buku bagi muridnya adalah seorang guru (Rani, 2010). Oleh karena itu, negeri ini membutuhkan sosok guru berkualitas untuk bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas dan guru berkualitas tersebut dapat terlahir dari perencanaan SDM  yang  matang.  Pada  konteks  tenaga  didik,  perencanaan  SDM  adalah  proses  untuk menentukan  dinamika  guru  atau  dosen  dalam  suatu  lembaga,  instansi,  atau  institusi  sesuai dengan  posisi yang diinginkan pada  masa mendatang (Ritawati, 2015). Lebih lanjut, Ritawati menyebutkan sejumlah utilitas yang bisa diperoleh dari perencanaan SDM yang baik seperti penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensinya, peningkatan efektivitas kinerja sesuai dengan standart  operating  prosedure  (SOP)  yang  berlaku  pada  lembaga/instansi/institusi, peningkatan produktivitas  dengan mengikutsertakan  tenaga  didik  dalam  berbagai pelatihan, hingga perolehan mekanisme penggajian yang baik untuk dapat menunjang kebutuhan sehari- hari pengajar.
Berbicara mengenai penggajian, profesi sebagai guru honorer bukanlah pekerjaan yang menguntungkan,  lantaran  nominal  yang  diperolehnya  sangat  tidak  layak  untuk  dikatakan sebagai  penghasilan  pokok.  Permasalahan  gaji  guru  honorer  membuat sebutan  “pahlawan tanpa tanda jasa” semakin pantas untuk disematkan kepada mereka sebab pendapatan yang diterima  tidak  sebanding  dengan  beban  kerja  serta  status  pendidikannya.  Mengacu  pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 mendefinisikan tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina  Kepegawaian  atau  Pejabat  lain  dalam  pemerintahan  untuk  melaksanakan  tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD. Dengan kata lain guru honorer dapat dideskripsikan sebagai guru non PNS yang mengajar di sekolah  negeri  yang  diangkat  oleh  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah  serta penghasilannya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Meskipun memiliki sumber pendanaan pendapatan yang sama, namun  jurang antara guru honorer dengan PNS tetap terbentang lebar. sebagaimana diketahui masyarakat luas, PNS menjadi profesi yang menggiurkan sebab deretan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah tampak sangat menggiurkan. Tunjangan tersebut mencakup berbagai kebutuhan PNS seperti
tunjangan kinerja, anak, jabatan, hingga makan yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. Akan tetapi, dengan beban kerja, usaha, dan kewajiban yang sama, guru honorer tidak dapat memperoleh  tunjangan-tunjangan tersebut  bahkan untuk memenuhi kebutuhan lebaran 2023, para tenaga honorer termasuk guru harus memutar otak untuk bisa memperoleh pemasukan tambahan layaknya PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Kompas, 2023).
Meskipun guru honorer tetap mendapatkan hak honorarium bulanan, cuti sebagaimana tertera dalam Undang-undang ketenagakerjaan, dan perlindungan hukum, namun gaji pokok yang  diperoleh  oleh  guru  honorer  kurang  lebih  delapan  kali  lebih  kecil  daripada  guru  PNS (Fauzan, 2021:203). Lebih jauh, adanya ketimpangan nominal pada profesi dan bobot kerja yang sama ini akan menimbulkan permasalahan keadilan sosial antarkalangan. Rawls (1971) dalam teori keadilannya menyebutkan bahwa permasalahan keadilan sosial ini dapat dipahami sebagai circumstances of justice, yakni kondisi dimana kerjasama yang berlangsung dalam suatu sistem sosial memerlukan adanya prinsip-prinsip keadilan yang mencakup pengaturan tentang hak, kewajiban, beban, dan keuntungan hasil kerja sama sosial kepada masyarakat. Teori ini membagi konsepsi  prinsip  keadilan  menjadi  dua,  yakni  konsepsi  umum  dan  konsepsi  khusus.  Pada konsepsi umum,
Rawls menitikberatkan nilai persamaan dalam distribusi nilai primer dan ketidaksamaan dapat ditoleransi selagi tetap menguntungkan seluruh pihak. Jika diinterpretasikan pada konteks ketimpangan  guru  honorer  dan  guru  PNS,  nilai  ketidaksamaan  dapat  dianalogikan  sebagai perbedaan tugas mengajar dimana guru PNS memiliki tugas yang lebih konkret dan tertuang dalam Surat Keputusan yang diberikan kepadanya sedangkan tugas mengajar guru honorer adalah  mengisi  kelas  yang  kosong  atau  kekurangan  tenaga  didik  sehingga  cenderung  lebih fleksibel.  Perbedaan  tugas  mengajar  ini  yang  membuat  beberapa  pihak  menyetujui  skema penggajian  yang  berbeda  antara  guru  honorer  dan  guru  PNS  tetapi  jika  meninjau  nilai persamaan, guru honorer dan guru PNS pada akhirnya tidak dapat memperoleh kesejahteraan yang  dan  guru  honorer  tetap  harus  berusaha  lebih  keras  untuk  bisa  memenuhi  kebutuhan primernya.
Jika kembali ke pembahasan perencanaan SDM, ketimpangan skema penggajian antara guru  honorer  dan  guru  PNS  ini  dipengaruhi  oleh  sistem  rekrutmen  yang  lemah.  Mengutip Nadiem  Makarim  selaku  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Indonesia, menurut  beliau  setidaknya  terdapat  tiga  permasalahan  pada  sistem  rekrutmen  guru  yang berujung melahirkan guru honorer. Pertama, tidak jarang kebutuhan guru pada suatu sekolah tidak  dapat  diakomodasikan  secara real  time.  Beliau  menjelaskan  bahwa  guru  merupakan
pekerjaan yang bisa berhenti kapan saja entah karena mutasi, pensiun, atau bahkan meninggal dunia sehingga untuk mengatasi hal tersebut, sekolah-sekolah kerap mengangkat guru honorer sembari menunggu waktu perekrutan guru PNS. Kedua, proses perekrutan guru PNS dilakukan secara sentralis yang disebabkan oleh kekhawatiran terhadap kuantitas dan kompetensi guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hal ini menjadi sesuatu yang janggal karena pada dasarnya sekolah yang membutuhkan guru itu sendiri yang lebih mengetahui karakteristik dan kemampuan  seperti  apa  yang  dibutuhkan  untuk  mengisi  kekosongan  posisi  guru  alih-alih menerima  guru  berdasarkan  seleksi  pemerintah  tanpa  benar-benar  mengetahui  kompetensi yang dimilikinya. Ketiga, berdasarkan data laporan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tidak mengajukan  formasi  guru  PPPK  sesuai  dengan  kebutuhan  sehingga  memberikan  implikasi ketidaktepatan  hasil  penyeleksian  guru  (Medcom.id,  2023).  Tidak  terstrukturnya  sistem rekrutmen  ini  membuat  posisi  guru  honorer  sering  kali  dianggap  enteng  dan  menimbulkan stigma gaji yang kecil adalah hal yang wajar sebab guru honorer tidak perlu melewati tahapan seleksi yang rumit.
Nasib guru honorer yang telah menjadi momok di Indonesia ini menstimulasi pemerintah untuk  mengerucutkan  permasalahan  di  atas  ke  dalam  satu  solusi.  Nadiem  Makarim menyebutkan bahwa selama enam bulan ini antara Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenkeu, dan  Kemenpan  RB  telah  melakukan  diskusi  untuk  mencari  jalan  keluar  dari  permasalahan menahun  guru  honorer  dan  diskusi  tersebut  berbuah  tiga  pilar  yang  rencananya  akan diimplementasikan  secara  permanen  pada  2024  dan  menghapus  sistem  guru  honorer  per November 2023. Tiga pilar tersebut dirancang sebagai obat penawar sistem rekrutmen guru yang meliputi konsep Marketplace Guru berupa kumpulan database guru-guru yang kredibel untuk  mengajar, direct  recruitment  oleh  sekolah  untuk  mengganti  sistem  rekrutmen  yang terpusat oleh pemerintah, dan pemerataan tenaga didik agar sekolah-sekolah dengan formasi yang tidak banyak peminatnya dapat terisi (Kompas, 2023).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  rangkaian  proses  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk melakukan  analisis  terhadap  suatu  fenomena  yang  sedang  terjadi  dengan  mengumpulkan, memperbaiki, dan menganalisis data yang ada kemudian melaporkan hasil penelitian tersebut (Neuman, 2014). Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif yang merupakan  proses  untuk  mendeskripsikan,  memahami,  dan  mengeksplorasi  makna  yang dianggap oleh sejumlah individu atau kelompok sosial sebagai suatu permasalahan sosial atau permasalahan kemanusiaan (Creswell, 2014). Penelitian tentang “Polemik dalam Menghadapi Pelaksanaan Rekrutmen Guru Melalui Marketplace Guru 2023” dianalisis secara kualitatif untuk
mengeksplorasi pro dan kontra dari pelaksanaan kebijakan tersebut serta menganalisis kesiapan stakeholder pelaksana. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan serta existing statistics. Lebih lanjut, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan memberikan gambaran rinci tentang situasi dan hubungan sosial atau dalam konteks ini adalah menggambarkan  konsep Marketplace  Guru  2023  sebagai  solusi  dari  permasalahan  guru honorer.

## PEMBAHASAN
Jika dikaitkan dengan teori perencanaan sumber daya manusia dalam konteks penulisan ini diistilahkan sebagai guru, Mondy & Noe (1995:13) mendefinisikannya sebagai tahapan yang secara  terstruktur  melakukan  pengkajian  terhadap  keadaan  sumber  daya  manusia  untuk memastikan  jumlah,  keterampilan,  dan  kualitas  yang  tepat  akan  tersedia  saat  dibutuhkan. Selanjutnya  Eric  Vetter  dalam  Jackson  &  Schuler  (1990  :54)  dan  Schuler  &  Walker  (1990:32) mengartikan  Perencanaan  SDM  sebagai  tahapan  sebuah  instansi  atau  lembaga  dalam memutuskan  pergerakan  guru  dari  posisi  saat  ini  hingga  menuju  posisi  yang  diharapkan  di kemudian  hari.  Dalam  hal  ini,  Kemendikbudristek  sebagai  pihak  yang  berwenang  dalam melakukan perencanaan SDM di sektor pendidikan telah melakukan upaya untuk menciptakan proses perencanaan rekrutmen guru agar menciptakan jumlah dan kualitas yang diinginkan oleh seluruh sekolah dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Sebagai instansi  yang  memiliki  kewajiban  memutuskan  pergerakan  guru  di  Indonesia, Kemendikbudristek  juga  bekerja  sama  dengan  Kemenkeu,  Kemendagri,  dan  Kemenpan  RB untuk menanggulangi masalah perekrutan guru yang telah terjadi. Melalui kerja sama tersebut, terbentuklah sebuah solusi yaitu rencana perekrutan guru melalui Marketplace Guru.
Marketplace Guru menjadi istilah baru yang muncul dalam dunia kebijakan Indonesia. Secara kasar, Marketplace Guru dapat dipahami seperti aplikasi LinkedIn yang saat ini menjadi platform utama bagi employee untuk mencari pekerjaan begitupun sebaliknya dari sisi employer atau dengan kata lain, Marketplace Guru menjadi mekanisme baru dalam perencanaan SDM untuk guru. Rorthwell (1995) dalam teorinya menjabarkan tahapan-tahapan yang terliput dalam perencanaan  SDM,  yakni:    1)  Melakukan  eksplorasi  pada  lingkungan  internal,  eksternal,  dan organisasional; 2) Melakukan  peramalan atas  ketersediaan permintaan  dan  pengadaan  guru saat ini ataupun masa depan; 3) Melakukan perencanaan untuk rekrutmen, promosi, pelatihan, dan lain-lain; dan 4) Utilisasi yang diperuntungkan bagi manpower dan memberikan umpan balik bagi proses awal. Apabila diinterpretasikan ke dalam konteks ini, tahapan pertama yang perlu dilakukan oleh Kemendikbudristek adalah melakukan eksplorasi terhadap internal sekolah untuk mengetahui karakteristik serta kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran, eksplorasi
terhadap calon guru yang akan direkrut selaku pihak eksternal sebagai bahan market research terkait  minat  guru  dalam  memilih  posisi  mengajar,  dan  eksplorasi  terhadap  badan keorganisasian
Kemendikbudristek  itu  sendiri  apakah  sudah  siap  menjadi  penuntun  utama  dalam pemberlakukan Marketplace  Guru.  Tahapan  selanjutnya,  Kemendikbudristek  dapat memanfaatkan data hasil market research pada eksplorasi eksternal untuk mengetahui posisi guru  yang  tinggi  peminat  begitupun  sebaliknya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menyiasati  apabila terdapat ketimpangan antara supply and demand dalam penempatan formasi guru. Kemudian, data hasil market research dapat dielaborasikan dengan data hasil eksplorasi internal sekolah untuk  membuat  analisis  jabatan  dan  beban  kerja,  dengan  demikian  tahap  pemerataan  dan penempatan guru dapat dilakukan secara tepat guna. Terakhir, meskipun Kemendikbudristek tidak terjun secara langsung dalam proses rekrutmen, namun Kemendikbudristek tetap harus menjalani fungsinya sebagai pengawas pelaksanaan Marketplace Guru dan memastikan bahwa seluruh data telah terintegrasi secara end-to-end sembari mengawal jika terdapat hambatan pelaksanaan.  Kendati  demikian,  tahapan Marketplace  Guru  tersebut  tidak  akan  mewujudkan esensi kebijakan ini sepenuhnya, yakni meratanya tenaga didik ke seluruh sekolah dan mengisi kekosongan pengajar apabila masih terdapat nepotisme yang dilakukan oleh kepala sekolah dan yayasan pendidikan yang berwenang langsung dalam pengangkatan guru sebab tindakan tersebut  akan  menghambat  proses Marketplace  Guru  seperti  guru  yang  telah  lulus  passing grade PPPK tidak kunjung ditempatkan atau dipekerjakan.
Esensi lain dari penerapan kebijakan ini adalah menjadi solusi bagi isu perencanaan SDM pada sektor pendidikan salah satunya adalah isu kekurangan guru di sekolah akibat guru yang mutasi, pensiun, dan meninggal dunia,. Seperti yang diketahui bahwa Kondisi kekurangan guru hingga  saat  ini  menjadi  salah  satu  masalah  utama  yang  dihadapi  oleh  sektor  pendidikan  di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nunuk Suryani selaku Direktur  Jenderal  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan  Kemendikbudristek  ketika  melakukan pengukuhan 1.238 guru di Universitas Muhammadiyah Malang. Fenomena kekurangan tenaga pengajar  tersebut  terjadi  karena  tingkat  guru  yang  mulai  memasuki  usia  pensiun  terus meningkat hingga saat ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemendikbudristek tentang persebaran guru sesuai usia, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa mayoritas guru berada pada  usia  mendekati  pensiun  daripada  guru  berusia  muda.  Tentu  hal  tersebut  dinilai mengkhawatirkan  karena  besar  kemungkinan  sektor  pendidikan  mengalami  kekurangan penerus para guru pensiun. Kekurangan guru juga terjadi karena proses perekrutan guru baru yang masih berpusat pada pemerintah. SIstem tersebut kemudian menyebabkan sekolah sering
mengalami kondisi kekurangan guru terutama ketika guru mengalami masa pensiun. Sistem yang mengharuskan sekolah menunggu penerimaan guru baru dari pusat menjadi salah satu penyebab utama mengapa sekolah dapat mengalami kondisi kekurangan guru.

## (Sumber : Kemendikbudristek, 2022)
Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan lebih menghargai guru honorer. Banyak masalah yang terjadi berkaitan dengan guru honorer di dunia pendidikan.  Upah  dengan  jumlah  kecil  yang  diterima  oleh  guru  honorer  sudah  menjadi pembahasan setiap tahun yang masih belum mendapat solusi terbaik hingga saat ini. Seperti solusi pengangkatan jabatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diketahui masih sulit memberi titik terang bagi para guru honorer. Solusi tersebut perlu dilakukan dengan tujuan demi mendapatkan kepercayaan publik serta meningkatkan motivasi para tenaga pengajar agar tidak perlu ragu untuk bekerja sebagai guru honorer.
Solusi  lain  yang  dapat  dilakukan  yaitu  berkaitan  dengan  proses  pemerataan  dan persebaran  tenaga  kerja  di  seluruh  wilayah.  Kondisi  tersebut  sesuai  dengan  tujuan  yang berusaha  diwujudkan  dalam  kebijakan  terbaru  usulan  Kemendikbudristek  yaitu Marketplace Guru. Dengan kebijakan ini, pihak sekolah tidak perlu lagi menunggu arahan dari pusat untuk dapat  melakukan  penerimaan  tenaga  pengajar.  Sekolah  dapat  secara  langsung  melakukan rekrutmen dengan bantuan berupa media pemberian pemerintah berupa Marketplace Guru. Dengan  diterapkannya  kebijakan  ini,  kemungkinan  suatu  sekolah  mengalami  kondisi kekurangan guru akan semakin kecil.
Tak hanya berfokus kepada isu kekurangan guru, kebijakan Marketplace Guru juga hadir sebagai  upaya  dalam  menanggulangi  isu  guru  menganggur.  Diketahui  sejak  empat    tahun terakhir  banyak  lulusan  pendidikan  sulit  mendapatkan  pekerjaan.  Kondisi  ini  umumnya disebabkan karena Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang tidak memberi batasan jumlah ketika melakukan penerimaan mahasiswa baru. Lulusan sekolah khusus tersebut pada  akhirnya  meningkatkan  jumlah  calon  guru  yang  sebenarnya  tidak  setara  dengan kebutuhan  tenaga  pengajar.  Peningkatan  jumlah  lulusan  LPTK  diketahui  terus  terjadi  setiap tahunnya.  Tentu  diperlukan  solusi  khusus  untuk  mengurangi  jumlah  peningkatan  tenaga pengajar ini.
Sesuai dengan data milik Pangkalan Data Perguruan Tinggi, diketahui total keseluruhan program studi kependidikan di Indonesia berada pada jumlah yang cukup banyak. Hingga saat ini  tercatat  ada  6.127  program  studi  aktif  yang  berada  pada  sektor  pendidikan.  Beriringan dengan banyaknya prodi yang ada, terdapat lebih dari 1,3 juta pelajar yang menekuni ilmu ini dan  akan  lulus  sebagai  calon  pengajar.  Jumlah  mahasiswa  tersebut  masih  termasuk  dalam kategori yang cukup banyak, dengan persentase sebesar 14% dari total keseluruhan mahasiswa terdaftar di perguruan tinggi Indonesia. Peningkatan peminat ini diketahui karena alasan para calon mahasiswa yang menganggap prodi pendidikan memiliki prospek kerja yang cukup luas.
(Sumber : Pddikti, 2022)
Tentu jumlah tersebut bukan suatu hal baik karena akan berdampak buruk dalam jangka panjang.  Jumlah  lulusan  tersebut  diketahui  tidak  seimbang  dengan  kebutuhan  sekolah  di Indonesia.  Dengan  kondisi  ini,  anggapan  prospek  kerja  yang  luas  bagi  para  lulusan  prodi pendidikan tidak lagi berlaku. Perlu diadakan perbaikan sistem demi menghindari peningkatan guru pengangguran sekaligus memyeimbangkan jumlah kebutuhan dan ketersediaan tenaga pengajar.
Menghadapi  kondisi  tersebut, Marketplace  Guru  hadir  sebagai  platform  pertemuan antara  sekolah  dan  guru.  Namun,  Pelaksanaan Marketplace  Guru  dikhawatirkan  akan menambah tingkat pengangguran sebab masih terdapat hal yang harus diperhatikan mengenai kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi sistem rekrutmen yang baru. Seperti yang diketahui, proses perekrutan menggunakan Marketplace Guru memerlukan keterampilan digital yang baik karena proses rekrutmen didukung teknologi digital secara penuh. Akan tetapi, menurut  pernyataan  Kemendikbudristek  hanya  terdapat  40%  guru  di  Indonesia  yang  siap dengan  penggunaan  teknologi  (Kemendikbudristek,  2018)  sehingga  hal  ini  harus  menjadi pertimbangan bagi guru-guru yang memiliki keterbatasan akses terhadap internet. Bukan hanya harus  cakap  dalam  penggunaan  teknologi  digital,  kebijakan  ini  cenderung  hanya menguntungkan para calon guru yang memiliki personal branding berkualitas. Kondisi tersebut menjadi hambatan banyak calon guru karena pada dasarnya personal branding bukan menjadi kemampuan dasar yang dipelajari selama masa pendidikan. Selain itu, aspek keadilan bagi guru juga harus menjadi isu penting.
Pasalnya, syarat untuk masuk ke dalam Marketplace Guru adalah peserta lulus passing grade dan bergelar Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan (Makarim, 2023). Namun, hal ini dirasa tidak adil bagi guru honorer yang tidak termasuk ke dalam dua syarat tersebut dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 28D (2) yang menjelaskan bahwa setiap  individu  memiliki  hak  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dalam  hubungan  kerja. Pertimbangan lainnya adalah masih ditemukannya masalah keadilan dalam seleksi PPPK 2021, yaitu guru honorer yang berusia lebih dari 40 tahun harus bersaing dengan guru berusia muda dengan hanya 15% afirmasi bagi guru yang berusia lebih dari 35 tahun dan bekerja minimal 3 tahun  (Kemendikbudristek,  2021).  Masalah  lain  yang  masih  ditemukan  adalah  seperti kemunduran  jadwal  terus  menerus,  ketidakmunculan  tempat  lokasi  seleksi,  dan  kepastian afirmasi dari Kemendikbudristek (P2G, 2021). Dalam pelaksanaannya pada tahun 2022, seleksi PPPK juga dinilai berbelit-belit dan tidak memenuhi kesepakatan awal bahwa akan mengangkat satu juta guru honorer menjadi PPPK (Arifin, 2022). Kelemahan dalam pelaksanaan seleksi PPPK tersebut menjadi persoalan yang belum dipecahkan sehingga memunculkan pertanyaan apakah sistem  yang  menunjang  pelaksanaan  rekrutmen  melalui Marketplace  Guru  telah  siap  secara menyeluruh.  Sebab,  jika  kebijakan  tersebut  diterapkan,  maka  terdapat  empat  tahapan  yang harus ditempuh oleh guru apabila ingin menjadi guru PPPK, yakni: 1) Menempuh pendidikan sarjana; 2) Mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra Jabatan; 3) Mengikuti seleksi passing grade; dan 4) Menunggu perekrutan pihak sekolah melalui Marketplace Guru. Tahapan-tahapan tersebut dirasa terlalu memberatkan para calon guru sebab proses seleksi melewati tahap yang
cukup panjang dan tidak memiliki kepastian kerja apabila upaya yang dapat dilakukan oleh calon guru hanya menunggu panggilan sekolah melalui Marketplace Guru. Hal penting yang  juga menjadi kekhawatiran adalah akan maraknya kasus nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam memilih guru di Marketplace Guru karena jika kepala sekolah dapat memilih guru secara langsung  maka  akan  terdapat  kemungkinan  kepala  sekolah  tersebut  akan  memprioritaskan kerabat atau saudaranya dalam pemilihan calon guru tersebut (Achmed, 2023).

## SIMPULAN
Proses perencanaan SDM pada sektor pendidikan telah menjadi isu yang tak kunjung dipecahkan.  Nadiem  Makarim  dalam  Rapat  Kerja  Komisi  X  DPR  RI  menyampaikan  wujud kolaborasi  antara  Kemendikbudristek,  Kemenkeu,  Kemendagri,  dan  KemenPAN  RB  berupa sebuah solusi atas perencanaan SDM pada sektor pendidikan diantaranya meliputi tiga pilar Marketplace Guru berupa kumpulan database guru-guru yang kredibel untuk mengajar, direct recruitment oleh sekolah untuk mengganti sistem rekrutmen yang terpusat oleh pemerintah, dan  pemerataan  tenaga  didik  agar  sekolah-sekolah  dengan  formasi  yang  tidak  banyak peminatnya  dapat  terisi.  Kebijakan Marketplace  Guru  tersebut  menuai  kontroversi  publik dengan sejumlah pendapat pro dan kontra. Kebijakan ini dapat menjadi obat penawar terhadap isu-isu yang telah marak terjadi. Pertama, isu kekurangan guru pada sekolah telah menjadi hal yang dikhawatirkan karena banyak sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik akibat guru mutasi, mencapai usia pensiun, ataupun meninggal dunia, ataupun jatuh sakit. Marketplace Guru  hadir  sebagai  tempat  pertemuan  antara  guru  dan  sekolah  sehingga  dapat  dilakukan pengisian guru secara real time tanpa menunggu seleksi tahunan guru secara terpusat. Selain itu,  Marketplace  Guru  diharapkan  menjadi  solusi  dalam  penanggulangan  guru  menganggur karena supply and demand yang langsung terlihat dalam Marketplace Guru. Namun, jika dilihat dari  faktor  kesiapan  sumber  daya  manusia  nyatanya  masih  banyak  guru  yang  tidak  cakap teknologi, proses seleksi yang memakan tahapan panjang, serta guru diwajibkan untuk memiliki kemampuan personal branding berkualitas untuk dapat diangkat menjadi guru PPPK melalui Marketplace Guru.
Berangkat  dari hal tersebut, maka Tim Penulis memiliki saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan  dalam pelaksanaan rekrutmen  melalui Marketplace  guru. Tim Penulis berpandangan bahwa sebelum kebijakan ini diterapkan, Kemendikbudristek harus memastikan kesiapan  guru  melalui  pelatihan  dalam  menggunakan  teknologi  dan  pengembangan kompetensi personal branding  secara intensif. Selain itu, Kemendikbudristek diharapkan dapat menyederhanakan proses seleksi yang lebih efektif dan tidak memberatkan calon guru. Terakhir,
proses seleksi melalui Marketplace guru membutuhkan sistematika dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadinya nepotisme yang dilakukan oleh kepala sekolah.

## REFERENSI
Ali, M. N. (31 Agustus 2019). Kementerian Sorot Banyaknya Lulusan Guru yang Menganggur -.
Siedoo. Diakses 31 Mei 2023 dari https://siedoo.com/berita-24632-kementerian-sorot- banyaknya-lulusan-guru-yang-menganggur/
Anjani,  A.  O.  (24  Mei  2023). Pemerintah  Janjikan  Tiga  Pilar  Solusi  Atasi  Kekurangan  Guru.
Kompas.id. Diakses 31 Meei 2023 dari
https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/24/pemerintah-janjikan-tiga-pilar- solusi-atasi-permasalahan-guru
Fauzan, G. A. (November – Desember 2021). Guru Honorer dalam Lingkaran Ketidakadilan. Jurnal on Education, 04(01). https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/418/314
Firmansyah, R. H. (28 Oktober 2022). Sebaran Bidang Studi Berdasarkan Jumlah Mahasiswa di Indonesia,  Bidang  Pendidikan  Terbanyak!  GoodStats.  Diakses  31  Mei  2023  dari https://goodstats.id/article/sebaran-bidang-studi-berdasarkan-jumlah-mahasiswa-di- indonesia-bidang-pendidikan-jadi-yang-terbanyak-XdVoS
Irianto,  K.  B.  (20  Maret  2023). Seharusnya,  Guru  Honorer  Bisa  Sejahtera...  CNBC  Indonesia. Diakses  31  Mei  2023  dari https://www.cnbcindonesia.com/opini/20230320105619-14- 423117/seharusnya-guru-honorer-bisa-sejahtera
Jackson,  S.E.,  &  Schuler,  R.S.  1990.  Human  Resource  Planning:  Challenges  for Industrial/OrganizationPsychologists. New York: West Publishing Co.
Jayani, D. H. (11 Januari 2022). Mayoritas Guru di Indonesia Generasi Milenial. Databoks. Diakses 31  Mei  2023  dari  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/11/mayoritas- guru-di-indonesia-generasi-milenial
Kemendikbudristek Ketersediaan guru masih jadi masalah pendidikan di Indonesia - ANTARA
News  Jawa  Timur.  (14  Maret  2023).  Antara  News  jatim.  Diakses  31  Mei  2023  dari https://jatim.antaranews.com/berita/686862/kemendikbudristek-ketersediaan-guru- masih-jadi-masalah-pendidikan-di-indonesia
Malia, S. (2018). TINJAUAN HUKUM TERKAIT REKRUTMEN GURU HONORER 1. PENDAHULUAN Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  m.  BPK
Perwakilan Provinsi KALIMANTAN UTARA. Diakses 31 Mei 2023
dari https://kaltara.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/tinjauan-hukum-rekrutmen- guru-honorer-edit.pdf
Mondy, R. W, & Robert M. Noe. 1995. Human Resource Management. Macsachusetts : Ally & Bacon.
Napitupulu, E. L. (6 Maret 2023). Ujian Kesabaran Guru Honorer Belum Juga Berhenti. Kompas.id.
Diakses  31  Mei  2023  dari    https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/06/ujian- kesabaran-guru-honorer-yang-belum-juga-berhenti
Putri, D. L. (28 Mei 2023). Apa Itu Marketplace Guru yang Jadi Solusi untuk Penuhi Kebutuhan Tenaga  Pendidik?  Halaman  all.  Kompas.com.  Diakses  31  Mei  2023  dari https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/28/122500465/apa-itu-marketplace-guru- yang-jadi-solusi-untuk-penuhi-kebutuhan-tenaga?page=all#
REPUBLIKA.  (30  Mei  2023). <em>Marketplace</em>  Guru  Berpotensi  Picu  Nepotisme.
Republika.id. Diakses 31 Mei 2023 dari
https://www.republika.id/posts/41399/marketplace-guru-berpotensi-picu-nepotisme Ritawati,  R.  A.  (2015,  Juni).  PERENCANAAN  DAN  PENGEMBANGAN  GURU/DOSEN  SEBAGAI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL.
Rothwell, W. J. (Ed.). (1995). The Emerging Issues in Human Resource Development Sourcebook.
Human Resource Development Press.
Seleksi  Guru  Honorer  PPPK  dan  Setumpuk  Masalah.  (15  September  2021).  Media  Indonesia. Diakses 31 Mei 2023 dari  https://mediaindonesia.com/humaniora/432972/seleksi-guru- honorer-pppk-dan-setumpuk-masalah
Tim Redaksi CNBC Indonesia. (24 Mei 2023). Wah! Nadiem Bakal Ciptakan Marketplace Khusus
Guru. CNBC Indonesia. Diakses 31 Mei 2023 dari
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230524191407-4-440324/wah-nadiem-bakal- ciptakan-marketplace-khusus-guru
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999