## ARTIKEL

## Inovasi dan Rekonstruksi Undang-Undang Sektoral Daerah untuk Desentralisasi Asimetris

## Innovation and Reconstruction of Regional Sectoral Laws for Asymmetrical Decentralization
Muhammad RM Fayasy Failaq 1 , Mario Agritama S W Madjid 2
1,2 Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Jl. Sosio Yustisia, No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta.

## ENVELOPE fayasyfailaq2 @ gmail.com
Abstrak: Desentralisasi yang disuarakan lebih kencang pasca reformasi nyatanya masih menyimpan residu. Diantaranya adalah uniformitas desentralisasi serta hasrat federalisme yang sejak dahulu tetap ada namun sukar dieksekusi. Atas dasar itu solusi yang tepat dinilai adalah melalui desentralisasi asimetris yang sayangnya pemberlakuannya saat ini terbatas kepada daerah otonomi khusus dan istimewa yang tidak menyelesaikan problematika diatas. Untuk itu, penelitian ini hendak mengkaji konsep desentralisasi asimetris yang tepat serta menghadirkan solusi berupa inovasi dan rekonstruksi undang-undang sektoral daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Data-data diperoleh dari data sekunder dengan beragam bahan hukum didalamnya terkait tema. Selanjutnya, data-data tersebut oleh penulis ditelaah secara kualitatif agar dapat menghasilkan kesimpulan yang objektif. Kesimpulannya, desentralisasi asimetris dapat diterapkan pula pada daerah-daerah non otonomi khusus dan istimewa dengan aspek dan alasan dasar kekhususan geografis, ekonomi, administratif, dan budaya. Pintu masuknya tidak perlu sampai melakukan amandemen, sebab cukup rekonstruksi undang-undang sektoral daerah dan berinovasi untuk menambah urusan pemerintahan tertentu di dalamnya.
Abstract: Decentralization, which was voiced louder after the reform, in fact, still leaves residue. Among them are the uniformity of decentralization and the desire for federalism which has always existed but is challenging to execute. On this basis, the right solution is through asymmetric decentralization, which currently applies to special autonomous regions and does not solve the above problems. For this reason, this research seeks to examine the proper concept of asymmetric decentralization and present a solution in the form of regional sectoral law innovations. This research is a normative juridical law research with a conceptual approach. The data were obtained from secondary data with various legal materials related to the theme. Furthermore, the authors analyzed these data qualitatively to produce objective conclusions. In conclusion, asymmetric decentralization can also be applied to non-special autonomous regions with specific geographical, economic, administrative, and cultural aspects as basic reasons. The entrance does not need to be amended because it is enough to reconstruct regional sectoral laws and innovate to add specific government affairs.
 OPEN ACCESS
Citation: Fayasy Failaq, M. R., & Madjid, M., A. (2023). Inovasi Dan Rekonstruksi Undang-Undang Sektoral Daerah untuk Desentralisasi Asimetris. Matra Pembaruan. 7(2), 75-86 Received: October 17, 2023 Accepted: November 30, 2023 Published: December 11, 2023
© The Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.
Kata Kunci: Desentralisasi Asimetris, Pemda, UU Sektoral.
Keywords: Asymmetric Decentralization, Local Government, Sectoral Law.

## I.  Pendahuluan
Pra reformasi pembangunan nasional tersentralisasi sehingga terjadi pembangunan tanpa memperhatikan kekhususan-kekhususan daerah( As Shidik, 2011, hlm. 45 ; Samadhi, 2005 ). Pembangunan dengan model seperti itu membuat perekonomian terhambat yang berujung pada collapse . Pembangunan terpusat itu berdampak pada menguatnya ketergantungan daerah kepada pusat yang menjadi salah satu penghambat pelaksanaan otonomi dan pemerintahan daerah. Paradigma yang demikian berdampak pula pada bidang politik dimana rakyat ditempatkan sebagai objek, partisipasi dibungkam, serta berdampak pada demokrasi sekadar retorika ( Waris, 2012, hlm. 39 ). Alhasil, pembangunan daerah tidak inovatif. Menurut Buchanan sentralisasi dan desentralisasi cenderung bergerak pada titik keseimbangan. ( Susanto, 2019, hlm. 641 ) Maka menjadi wajar, demokratisasi cenderung berangkat kepada perubahan dari sentralisasi (ekstrim kiri) menuju lebih desentralisasi (ekstrim kanan), juga sebaliknya. Yang terjadi di Indonesia dalam kasus ini adalah demokratisasi menuju desentralisasi ( Prasisko, 2016, hlm. 13–14 ). Namun desentralisasi hadir dengan persoalan berupa: Pertama, masih ditemukan banyak Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah. Kedua, Anggaran Daerah maupun Dana alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) lebih dialokasikan untuk belanja pegawai-birokrasi yang berpengaruh kepada tidak efisien dan terganggunya kesejahteraan. Ketiga, banyak euphoria pemekaran wilayah yang dapat membebankan APBN Keempat, perolehan Pendapatan Daerah lemah akibat kewenangan pajak yang terbatas. Kelima, permasalahan integrasi pembangunan nasional terjadi pada aspek perencanaan maupun realisasi pembangunan. Keenam, permasalahan kesenjangan pembangunan antar wilayah.( Putri dkk., 2022, hlm. 404–405 ). Persoalan itu menggambarkan desentralisasi yang hendak menyelesaikan persoalan sentralisasi justru meninggalkan pekerjaan rumah. Terlebih, ada persoalan berupa rendahnya kualitas proses perencanaan dan pengendalian pembangunan baik pada daerah maupun anatara daerah dan pusat( Gusman, 2021, hlm. 132 ). Problem tersebut, umumnya itu terjadi adalah pada faktor administrasi dan tata kelola, sehingga solusi yang perlu ditekankan adalah perbaikan dua hal tersebut.
Realita itu menggambarkan kondisi desentralisasi yang tidak ideal sekaligus mempunyai jarak dengan tujuan pembangunannya. Semisal bidang ekonomi, desentralisasi diharapkan untuk mengurangi cost serta menjamin pelayanan yang lebih efektif dan tepat sasaran.  Pada bidang politik diharapkan mampu mengembangkan grassroots democracy , dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pusat, serta secara psikologis memuaskan.  Pada bidang administrasi diharapkan memotong rel tape birokrasi dan menyebabkan pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Pada bidang sosial dan budaya diharapkan dapat menghargai serta mengembangkan kebhinekaan serta budaya lokal. ( Matitaputty, 2012, hlm. 24 ) Adanya jarak antara realitas dan tujuannya perlu menjadi refleksi. Menurut penulis, menyatukan kedua kondisi tersebut masih sukar terwujud. Sebab, desentralisasi menjelma menjadi uniformitas ketika pemda yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda (Pemda), serta masing-masing undang-undang sektoral daerah kurang kreatif dalam melakukan pembangunan. Padahal kekayaan sosial-budaya maupun sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah dan perlu ditangani secara lebih inovatif dan spesialis. Meskipun demikian, dalam rangka inovasi dan spesialisasi pembangunan, telah terdapat beberapa praktik otonomi khusus dan istimewa pada beberapa daerah di Indonesia, diantaranya Aceh, Papua, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Konsep itu disebut sebagai desentralisasi asimetris, dimana diterapkannya praktik desentralisasi yang berbeda daripada daerah-daerah di Indonesia pada umumnya. Namun yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah daerah-daerah lain perlu diterapkan konsep asimetris serupa sehingga dapat lebih kreatif dan leluasa dalam melakukan pembangunan ataukah tidak. Sebagai pengantar, dalam pembahasan akan digambarkan bagaimana daerah selain otonomi khusus dan istimewa dapat diberikan desentralisasi asimetris karena sebab-sebab tertentu. Desentralisasi asimetris tersebut (melalui inovasi undang-undang sektoral) dikhususkan bagi daerah-daerah non otonomi khusus dan istimewa. Inovasi ini penting, tidak harus berupa konsep baru sama sekali namun dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di
daerah (Adi Suhendra, 2017 , 2018 ). Karakteristik penelitian ini memiliki keselarasan dengan beberapa penelitian, misalnya Rossy Lambelanova (2022: 107) yang menguraikan bahwa pemberlakuan desentralisasi asimetris di Indonesia tidak serta merta menjadikan pemda otonomi khusus menjadi sukses. Misalnya percobaan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti di Aceh dan Papua. Lambelanova pun merumuskan suatu format baru desentralisasi asimetris dengan berdasarkan (1) karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat; (2) Kawasan perkotaan; (3) wilayah perbatasan; (4) wilayah kepulauan; dan (5) wilayah pengembangan ekonomi. Berikutnya penelitian dari Dianora Alivia (2019) , menyebutkan bahwa begitu banyak daerah yang mengajukan untuk mendapatkan otonomi khusus, seperti yang terjadi pada pada 29-30 Januari 2000 Kongres Rakyat Riau II menyepakati untuk memilih opsi ‘Riau Merdeka’ yang pada saat itu merupakan bentuk keresahan masyarakat Riau yang memiliki pembangunan jauh ketinggalan, padahal memiliki kekayaan sumber daya alam yang menimpah. Alivia merekomendasikan untuk dilakukan pembatasan pemberian otonomi khusus terhadap daerah-daerah yang sudah ada saat ini.
Sedangkan, menurut hemat Penulis bahwasanya desentralisasi asimetris tidak selalu berwujud dalam asimetris secara politik (memiliki kewenangan mengeluarkan peraturan khusus dan tata pemerintahan khusu), melainkan dapat diterapkan desentralisasi yang asimetris secara administratif saja. Pelaksanan desentralisasi asimetris dapat diterapkan secara luas selain kepada daerah dengan otonomi khusus dan istimewa yang nantinya akan di-elaborasi dalam pembahasan. Agar pembahasan menjadi objektif, tentu perlu dihadirkan suatu cara agar praktik desentralisasi asimetris dapat diterapkan pada daerah non otonomi khusus dan istimewa namun tetap berpedoman pada kepastian hukum serta pembangunan yang berkeadilan. Untuk itu, dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk memberikan saran terkait inovasi undang- undang sektoral dalam rangka desentralisasi asimetris serta telaah konseptual dari desentralisasi asimetris yang ideal.

## II.   Metode
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini mengkaji hukum  tertulis  dari  berbagai  aspek,  baik  dengan  mengidentifikasinya  maupun menunjau dengan pendekatan tertentu. Adapun pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini diimplementasikan dengan menelaah pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum terkait dengan topik undang-undang sektoral dan desentralsiasi asimetris. Data-data diperoleh dari bahan hukum peraturan dan lain sebagainya serta data sekunder dengan beragam bahan hukum di dalamnya, data tersebut meliputi kajian dan penelitian terdahulu baik dalam artikel jurnal, buku, maupun bahan lainnya. Selanjutnya, data-data tersebut oleh penulis ditelaah secara kualitatif agar dapat menghasilkan kesimpulan yang objektif. Analisa tersebut berangkat dari pembacaan konsep desentralisasi dalam negara kesatuan terhadap permasalahan yang melingkupinya.

## III.    Hasil dan Pembahasan
III.1.  Problematika Uniformitas Desentralisasi dan Hasrat Federalisme Terdapat tiga sebab mengapa desentralisasi seragam harus dikaji ulang: Pertama, bertentangan dengan hukum alam dan nilai dalam desentralisasi. Kedua, mengabaikan kenyataan bahwa terdapat perbedaan tingkat kematangan, cakupan wilayah, potensi, dan jumlah pendudukan antar daerah. Ketiga, telah mempersulit pengembangan struktur  birokrasi  daerah  yang  efisien  serta  aparatur  yang  profesional  mengingat kebutuhan dam kompetensi yang berbeda-beda ( Dewi & Nuriyatman, t.t., hlm. 338 ). Desentralisasi dalam uniformitasnya kini bergerak menuju resentralisasi. Despan Heryansyah menggambarkan anomali pengaturan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda yang membatasi ruang gerak daerah, berupa:
a. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah harus lebih dahulu berpedoman pada norma, prosedur, dan kriteria pemerintah pusat.
b. Banyak kebijakan yang akan dikeluarkan namun harus terlebih dulu mendapat persetujuan pemerintah pusat;
c. Pelaksana dekonsentrasi yang sampai pada tingkat kabupaten/kota;
d. Wilayah administrasi yang termasuk pemerintah kabupaten/kota;
e. Pengawasan yang begitu ketat terhadap pemda.;
f. Pembatalan  Perda  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat serta  untuk perda-perda tertentu misalnya tentang APBD terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat;
g. Terdapat kewenangan dari pemerintah pusat untuk dapat menjatuhkan sanksi kepada pemda, baik sanksi administrasi dan lain sebagainya;
h. Terdapat kewenangan untuk memberhentikan kepala daerah dari masa jabatannya apabila bertindak tidak sejalan dengan kebijakan presiden ( Huda & Heryansyah, 2019, hlm. 246–247 ). Diantara gejala resentralisasi, terdapat hasrat federalisme yang disuarakan sejak dahulu. Semisal Hatta dalam forum BPUPKI pada saat itu lebih menghendaki bentuk negara federal daripada kesatuan. Alasannya, Indonesia yang terbagi atas beberapa pulau dan golongan sehingga perlu mendapatkan otonomi dan hak menentukan nasibnya sendiri ( Indriyani, 2019, hlm. 2 ). Pasca reformasi, beberapa akademisi bersuara menghidupkan wacana federalisme ( Zubaedah  &  Hafizi,  t.t.,  hlm.  873 ). Ni’matul Huda berpendapat bahwasanya negara federal yang memiliki prinsip utama desentralisasi lebih dapat mencerminkan sila-sila persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selain itu, dalam negara federal juga akan mengakui kebhinekaan hingga dapat mencegah disintegrasi ( Huda & Heryansyah, 2019, hlm. 248 ). Hasrat itu menjadi cermin saat otonomi dan desentralisasi diperjuangkan justru tidak membuahkan pembangunan yang efektif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa selama lebih dari tiga dekade terakhir, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi justru bersamaan dengan tingkat kesenjangan pendapatan yang tinggi.  Kemudian, di tahun 2018 kemiskinan banyak dialami oleh penduduk pedesaan yang pada umumnya bekerja pada sektor pertanian daripada di kota. Selain itu, ketimpangan terjadi di kawasan barat dan timur Indonesia, serta dalam dan luar Pulau Jawa yang faktornya adalah pembangunan infrastruktur yang timpang ( Sukwika, 2018, hlm. 116 ).
Pada sisi lain, daerah-daerah di Indonesia, sekalipun tidak secara langsung berhasrat kepada federalisme, justru menginginkan otonomi khusus. Diantaranya Provinsi Bali dengan alasan budaya serta tuntutan pembagian bagi hasil pariwisata yang lebih besar serta beberapa daerah yang memiliki kontribusi besar di bidang sumber daya alam yang kaya dengan alasan ekonomi yakni Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Serta, terdapat kecemburuan kepada daerah seperti Aceh dan Papua yang bergejolak sementara diberikan untuk dapat menikmati otonomi khusus oleh pemerintah ( Habibi, 2019, hlm. 1 ). Kondisi tersebut adalah residu negara kesatuan yang desentralistis ketika pemberlakuan desentralisasi simetris serta asimetris yang bersamaan dan terbatas. Djojosukanto dkk. memaknai desentralisasi dalam makna uniformalitasannya secara umum sebagai paradigma tunggal yang menuntun keseluruhan logika serta rancangan kebijakan desentralisasi. Paradigma tersebut kemudian berpotensi menafikan fakta akan keragaman yang melekat pada daerah-darah sekaligus menafikan kepentingan nasional dalam kerangka desentralisasi untuk menjaga keutuhan negara dan meningkatkan derajat kompetitif bangsa ( Fatmawati, 2018, hlm. 80 ).
Namun, keberadaan negara federal untuk diterapkan dalam masa transisi tidak dapat dipaksakan. Negara Indonesia belum siap untuk itu.  Pada sisi lain, daripada pembenahan solusi yang lainnya, perwujudan federalisme diperlukan konsensus politik yang alot dalam forum amandemen konstitusi, belum lagi ketika dihadirkan kembali perdebatan filosofis dan konseptual yang sulit untuk disatukan. Oleh sebab itu, hal yang perlu ditekankan dan dikembangkan dalam adanya dua gejala yakni uniformitas desentralisasi serta hasrat federalisme adalah dengan melakukan pembenahan atas gagasan dan implementasi yuridis dari desentralisasi asimetris ( Huda & Heryansyah, 2019, hlm. 253 ).

## III.2.   Hubungan Desentralisasi Asimetris dan Otonomi Khusus/ Istimewa
Guna menyelesaikan dua problem berupa uniformitas desentralisasi dan hasrat federalisme, pembenahan desentralisasi asimetris merupakan solusi yang tepat. Secara  definitif,  desentralisasi  asimetris  diartikan: “pemberlakuan/transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), dalam konteks Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi daerah dalam NKRI” . Desentralisasi tersebut  dapat  mencakup  beberapa  kategori  yakni  politik,  ekonomi,  fiskal,  dan administrasi dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah ( Tauda, 2018, hlm. 415–416 ).
Jimly Asshiddiqie menyatakan desentralisasi asimetris adalah konsep dari daerah otonom yang mengadopsi pluralisme antar daerah serta mengadopsi tuntutan keprakarsaan dari bawah atau dari setiap daerah untuk menjalankan dungsi pemerintahan dan pembangunan. ( Kurniawan, 2017, hlm. 171 ). Pengaturan yang pluralistik sebagai ide dasar desentralisasi asimetris tersebut kemudian dapat berlaku secara keseluruhan maupun berlaku secara parsial hanya kepada beberapa daerah tertentu. Selain itu, inti desentralisasi asimetris adalah terbukanya ruang gerak implementasi dan kreativitas dari daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di luar ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 maupun peraturan lainnya. Implementasinya secara tidak langsung sudah terdapat pada beberapa daerah dengan status otonomi khusus dan istimewa yakni Papua, Aceh, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta yang secara legal formal telah memperoleh pengakuan dalam undang- undangnya masing-masing ( Tauda, 2018, hlm. 415–416 ). Dasar normatifnya adalah pada Pasal 18B ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Daerah-daerah khusus dan istimewa tersebut memiliki hak asal-usul dan sejarah yang kemudian diakui dan ditetapkan secara legal formal ( Alivia, 2019, hlm. 154–155 ). Dalam rapat PAH I BP MPR, Ida Bagus Adyanan Manuaba berpendapat bahwa:
“Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa hanya diberikan pada Yogyakarta, Irian dan Aceh untuk menghindari munculnya daerah-daerah lain mengajukan diri sebagai daerah otonomi khusus dan kemudian menjadi sumber federasi dalam negara kesatuan.” ( Alivia, 2019, hlm. 162 ). Sehingga, secara konseptual sukar kedepannya bagi daerah lain meminta memiliki otonomi khusus dan istimewa. Apalagi, harus dapat membuktikan faktor latar belakang hak asal-usul dan sejarah, serta konflik yang dapat menjadikannya memiliki status tersebut.
Selanjutnya dalam rangka pembenahan desentralisasi asimetris, perlu digali lebih dulu hubungan antara desentralisasi asimetris dengan otonomi khusus/istimewa sebagai status quo. Untuk itu, perlu dipahami klasifikasi umum desentralisasi yang disampaikan oleh Syamsudin Haris bahwa ada pihak yang memaknai desentralisasi sebagai desentralisasi politik (devolusi) sekaligus desentralisasi administrasi (dekonsentrasi) secara bersamaan. Ada yang memaknai desentralisasi hanya desentralisasi politik saja ( Failaq & Arelia, 2022, hlm. 80 ). Penulis berpandangan bahwa desentralisasi bermakna politik serta administrasi. Sehingga, dalam konteks penelitian ini, desentralisasi asimetris tidak selalu berwujud asimetris secara politik), melainkan dapat asimetris secara administratif saja. Sehingga sekalipun desentralisasi asimetris mempunyai hubungan dengan otonomi khusus dan istimewa, tidak menyebabkan daerah yang tidak memiliki status otonomi yang demikian tidak bisa menerapkan desentralisasinya secara asimetris. Terlebih, memperhatikan persoalan dan tantangan desentralisasi yang penulis kutip pada latar belakang, mayoritas berada pada sektor administrasi dan tata kelola daerah.
Faiz Rahman bahkan tegas menyatakan bahwasanya dalam peraturan perundang- undangan, pengaturan desentralisasi telah menggunakan desentralisasi asimetris. Menurutnya hal tersebut dikarenakan setiap daerah diberikan kesempatan untuk dapat berinovasi dalam mengembankan potensinya melalui urusan-urusan pemerintahan konkuren. Dapat dilihat dari pengaturan urusan konkuren dalam
lampiran UU No, 23 tahun 2014 yang amat beragam yang merupakan pelaksanaan dari otonomi daerah ( Rahman, 2021, hlm. 52–53 ). Jelas, pada bagian tersebut porsi desentralisasi asimetris bukan dari segi politik dengan adanya struktur pemerintahan khusus melainkan hanya administrasi.
Sebagai dasar desentralisasi asimetris, kita dapat merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM (JPP-UGM 2010) yang memaparkan lima alasan desentralisasi asimetris diterapkan di Indonesia (status quo):( Kurniadi, 2012, hlm. 8–9 ; Tauda, 2018, hlm. 2 ) Pertama, alasan konflik dan tuntutan separatisme; Kedua, alasan ibukota negara; Ketiga, alasan sejarah dan budaya; Keempat, alasan perbatasan; Kelima, alasan pusat pengembangan ekonomi. Senada dengan itu, Wehner menyampaikan terdapat dua latar belakang pemberlakuan asimetris: Pertama, asimetris politik yang menjadi respon dari beragam ketegangan etnis, karakter regional, agama, dan lain sebagainya. Kedua, asimetris administrasi yang diberikan dalam rangka efisiensi atau penguatan kapasitas pemerintahan secara administrasi maupun ekonomi ( Aziz, 2018, hlm. 249 ).
III.3.  Klasifikasi Desentralisasi Simetris dan Asimetris di Indonesia Penerapan desentralisasi asimetris dapat diterapkan sebab beberapa aspek berupa aspek  politik,  aspek  ekonomi,  aspek  geografis,  aspek  sosial,  aspek  manajemen pemerintahan, dan aspek sejarah ( Bayu & Studi, t.t., hlm. 162 ) pada masing-masing daerah sesuai keunikan dan perbedaannya. Salah satu contoh yang dapat diterapkan adalah secara fiskal. Dalam istilah fiskal, desentralisasi asimetris berarti pemda dan yang setingkat dapat memiliki kekuatan pengeluaran atau pendapatan yang berbeda daripada  daerah-daerah  lainnya.  Desentralisasi  asimetris  fiskal  ini  dibenarkan secara sering dengan beberapa argumentasi praktis serta alat fiskal yang beragam. Diantaranya,  meningkatkan  efisiensi  penyediaan  layanan  menggunakan  penetapan pengeluaran yang berbeda. mempertimbangkan keadaan khusus dari penyediaan layanan publik dengan otonomi pendapatan yang berbeda, membantu wilayah dengan kebutuhan layanan yang unik atau lingkungan operasi luar biasa dengan perlakuan yang berbeda dalam sistem transfer, dan mempertimbangkan kebutuhan khusus untuk investasi publik di tingkat pemda dengan menggunakan aturan fiskal yang berbeda. ( Lambelanova, 2022, hlm. 205 ). Jimly Asshiddiqie menyatakan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur terkait otonomi khusus dan istimewa dapat dikembangkan aplikasinya baik bertambah maupun berkurang secara dinamis. Hal tersebut ditilik daripada di awal pembentukan pasal tersebut hanya terdapat empat provinsi yang menganut otonomi khusus dan istimewa kemudian bertambah satu ketika provinsi papua memekarkan diri. Menurutnya, dapat pula otonomi tersebut dikembangkan pada tingkat kabupaten ( Indra, 2021, hlm. 156–157 ).
Penulis sepakat bahwa daerah-daerah dapat dikembangkan kekhususan, namun berbeda dengan yang disampaikan Jimly, tidak dengan status otonomi khususnya. Papua dalam konteks ini masih berada dalam wilayah provinsi yang dimaksud otonom, bukan berada pada wilayah yang benar-benar baru. Untuk itu, pada wilayah baru cukup diberikan desentralisasi asimetris tanpa otonomi khusus maupun istimewa.
Berikutnya penulis mencoba menggambarkan hirarkisitas desentralisasi asimetris agar dapat dibenahi melalui peraturan perundang-undangan tertentu berdasarkan alasan-alasan dapat diterapkannya desentralisasi asimetris. Penulis berpandangan dasar paling utama adalah ketika terdapat sejarah, konsensus politik dengan pendiri bangsa, serta potensi konflik separatisme yang dilindungi atas dasar konstitusional. Atas dasar tersebut, daerah-daerah yang termasuk dalam kategori pengaturan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI tahun 1945 wajib diberikan desentralisasi asimetris. Dengan pandangan dasar semua daerah memiliki budaya dan aspek religiusitas, maka daerah lain yang memiliki aspek geografis, ekonomi, dan administratif khusus dapat diberikan desentralisasi asimetris, sementara yang tidak memiliki kekhususan tersebut tidak diberikan. Berikutnya digambarkan pada tabel dibawah ini:
No Desentralisasi asimetris Alasan Pengaturan Daerah 1 Desentralisasi asimetris dengan otonomi khusus/ istimewa Sejarah, politik, dan potensi disintegrasi. a)  UU Sektoral: mengatur urusan pemerintahan dalam rangka otonomi khusus dan istimewa. b)  UU Pemda: memberi rambu- rambu otonomi khusus dan istimewa. Aceh, Papua, DIY, DKI Jakarta. 2 Desentralisasi asimetris tanpa otonomi khusus/ istimewa Geografis, ekonomi, administratif. a)  UU Sektoral: mengatur urusan pemerintahan asimetris tanpa otonomi khusus dan istimewa. b)  UU Pemda: memberi rambu- rambu kekhususan bagi beberapa daerah dalam kategori ini. Daerah Kepulauan, Kawasan Ekonomi Khusus, Bali. 3 Tidak diberikan desentralisasi asimetris Tidak memiliki corak khusus. a)  UU Sektoral: hanya mengatur ketentuan serta cakupan dan karakteristik wilayah secara umum. b)  UU Pemda: menyamakan pengaturannya sebagai lex generalis . Daerah lain.
Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

## III.4.  Konsep Undang-Undang Sektoral Daerah
Tidak  ada  pakar  yang  benar-benar  secara  eksplisit  mendefinisikan  makna  undang- undang sektoral, sebab termin itu bukan merupakan konsep yang berdiri sendiri. Kita perlu memahami makna undang-undang sektoral secara kontekstual dengan mengaitkannya pada beberapa konsep undang-undang. Konteks pertama adalah undang-undang payung ( umbrella act ) dan undang-undang pokok. Kedua undang- undang ini memiliki kesamaan sebab sama-sama menjadi acuan. Baik menjadi payung yang memiliki anak undang-undang maupun, pokok yang menjadi acuan aturan- aturan yang berkaitan ( Nyoman Nidia Sari Hayati dkk., 2021, hlm. 7 ). Undang-undang payung berasal dari budaya sistem hukum anglo saxon , sementara undang-undang pokok berasal dari sistem hukum eropa kontinental. Menurut Maria Farida Indonesia tidak mengenal UU Payung serta tidak lagi mengenal UU Pokok ( Adiwijaya dkk., 2022, hlm. 121 ). Namun demikian, terdapat salah satu contoh dari undang-undang yang paling mendekati undang-undang payung pernah diterapkan di Indonesia yakni UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), sebab keseluruhan pengaturan terkait lingkungan harus merujuk kepada UU ini ( Sodikin, 2020, hlm. 154–155 ). Sementara UU Pokok yang masih berlaku adalah UU Pokok Agraria.
Pada undang-undang payung tersebut, dapat dikategorikan undang-undang sektoral adalah beberapa peraturan yang dipayungi yang wajib merujuk kepada UU Payung. Contohnya (paling mendekati) pada konteks paragraf sebelumnya, maka undang-undang sektoralnya adalah UU Minerba, UU Kehutanan, UU Kesehatan, UU Sumber Daya Air, dan lain sebagainya. Sementara pada UU pokok, sulit ditemukan undang-undang sektoralnya sebab tidak memiliki konsep sebagaimana UU Payung yang menjadi rujukan dari undang-undang lain. Tetapi dari undang-undang pokok terdapat aturan sektoral dalam bentuk peraturan turunan.
Konteks  kedua  adalah  undang-undang  kodifikasi.  UU  Kodifikasi  memiliki  materi yang luas yang berada pada satu frame ( Abdillah & Susilawati, 2020, hlm. 117 ), menurut Black’s Law Dictionary kodifikasi berarti “kumpulan aturan undang-undang untuk dijadikan dalam satu kitab” .  Contoh  dari  UU  Kodifikasi  yang  diterapkan  di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) ( Prabowo dkk., 2020, hlm. 4 ). Pada konteks ini, undang-undang sektoral adalah pada undang-undang yang berada pada satu tema namun  tidak  dikodifikasikan  di  dalam  UU  ini.  Contohnya,  UU  Tipikor,  UU  Narkotika,
Tabel 1. Hirarkisitas Desentralisasi Asimetris.
dan lain sebagainya sebagai pengaturan pidana sektoral dan khusus yang tidak diatur dalam pengaturan umum yang dikodifikasikan dalam KUHP.
Konteks ketiga adalah undang-undang dengan metode omnibus. Berbeda hal- nya dengan undang-undang kodifikasi yang megatur hanya pada satu frame umum, undang-undang dengan metode omnibus mengatur pada multi sektor ( Kristiyanto, 2020, hlm. 237 ). “Omnibus” merupakan bahasa latin yang berarti “untuk semuanya” . Menurut Bivitri Susanti, diartikan sebagai sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Sementara menurut Fahri Bachmid, diartikan sebagai konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik ( Fitryantica, 2019, hlm. 302 ). Omnibus  law  berfungsi  sebagaimana  undang-undang  payung  untuk  memayungi undang-undang lain ( Diani, 2020, hlm. 219 ), hanya saja yang membedakan adalah omnibus law meliputi multi sektor yang berbeda. Maria Farida berbeda pendapat, menurutnya omnibus law berbeda dengan UU Payung sebab tidak lebih tinggi posisinya dari pada undang-undang yang dipayungi ( Anggono, 2020, hlm. 22 ). Undang-Undang dengan Metode ini baru diterapkan pada UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun konsep undang-undang sektoral ketika dikaitkan dengan omnibus law adalah undang-undang pada sektor tertentu yang bagian pengaturannya diubah oleh undang- undang baru dengan metode omnibus. Contohnya adalah 76 produk UU sektoral pada multi sektor yang berubah materi muatannya sebab hadirnya UU Ciptaker( “Urgensi Penerapan Omnibus law Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pembentukan Regulasi Di Indonesia,” 2022, hlm. 2 ).
Dari tiga konteks yang penulis hadirkan, makna dan kedudukan undang-undang sektoral bisa berbeda-beda. Undang-undang sektoral bisa dimaknai sebagai undang- undang khusus ( lex specialis ), bisa dimaknai sebagai undang-undang yang lebih rendah ( lex inferiori ), maupun bisa dimaknai sebagai undang-undang yang lama yang diubah undang-undang baru ( lex priori ). Namun, diluar tiga kategori konteks tersebut, terdapat konteks undang-undang biasa yang memiliki sifat sebagai acuan namun tidak dinamakan sebagai undang-undang pokok maupun tidak memiliki hirarki yang lebih tinggi sebagaimana undang-undang payung. Undang-undang biasa itu sebagai aturan lex generali umum yang memiliki lex specialis yang mengatur sektor-sektor khusus sebagai undang-undang sektoralnya.
Undang-Undang Pemda merupakan contoh daripada undang-undang biasa sebagai pengaturan umum pada wilayah pemda yang mana pada wilayah yang sama terdapat undang-undang sektoral yang mengatur secara khusus bagian-bagian yang sudah disinggung pada undang-undang pemda. Undang-undang sektoral daerah (berkairan dengan pengaturan pemda) amat luas meliputi: 1). Undang-undang hubungan keuangan pusat daerah; 2) Pengaturan terkait kewenangan daerah dalam undang- undang tertentu (UU Minerba, UU Panas Bumi, dll); 3) UU pembentukan/pemekaran provinsi dan kabupaten/kota; dan 4) UU lain yang mengatur pada wilayah pemda. Sebagai fokus utama dalam tulisan ini, undang-undang sektoral yang dimaksud adalah undang-undang provinsi dan undang-undang pembentukan/pemekaran provinsi yang merupakan induk pengaturan terkait ketentuan umum,, cakupan wilayah, ibu kota,, karakteristik, dan kewenangan dan hubungan dengan pemerintahan pusat.

## III.5.  Inovasi Undang-Undang Sektoral Daerah dalam rangka Desentralisasi Asimetris
Saat ini, uniformitas undang-undang sektoral provinsi terjadi dimana undang- undang tersebut sekalipun sudah berubah dari sekedar undang-undang “penetapan/ pembentukan provinsi” menjadi “undang-undang provinsi” belum sampai kepada tahap memberi pengaturan khusus urusan maupun kewenangan tertentu sesuai karakteristiknya masing-masing. Padahal, pada sisi lain telah ada opsi urusan pemerintahan pilihan yang merupakan opsi untuk dapat menerapkan desentralisasi asimetris ( Lambelanova, 2022, hlm. 220 ) yang mana justru tidak dapat setidaknya mencegah uniformitas undang-undang yang terjadi tersebut. Meskipun demikian, masing-masing undang-undang sudah mencoba menggambarkan karakteristik geografis, sosial, dan budaya sebagai upaya membedakan dengan provinsi yang lain.
Untuk membuktikannya, penulis menggunakan data representatif untuk satu contoh undang-undang provinsi mewakili tiap wilayah. Yakni: a.  Pulau Jawa (Provinsi Jawa Barat): UU No 10 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat. Secara umum undang-undang ini tidak memberikan pengaturan khusus terkait urusan pemerintahan maupun lainnya sebagai lex specialis dari UU Pemda. Pada UU ini hanya menyebutkan ciri geografis dan potensi wilayah secara umum serta suku bangsa dan kultural yang memiliki karakter religius dan berbudaya secara umum.
b. Pulau Kalimantan (Kalimantan Timur): UU No. 10 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur. Secara umum undang-undang ini tidak memberikan pengaturan khusus terkait urusan pemerintahan maupun lainnya sebagai lex specialis dari UU Pemda. Pada UU ini disebutkan karakteristik kepada potensi sumber daya alam pada bidang hutan, migas, dan batubara serta suku bangsa dan kultural yang memiliki karakter religius dan berbudaya secara umum.
c.  Pulau Sulawesi (Sulawesi Selatan): UU No. 4 tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Secara umum undang-undang ini tidak memberikan pengaturan khusus terkait urusan pemerintahan maupun lainnya sebagai lex specialis dari  UU  Pemda.  Pada  UU  ini  hanya  menyebutkan  ciri  geografis  dan potensi wilayah secara umum serta suku bangsa dan kultural yang memiliki karakter religius dan berbudaya secara umum.
d. Pulau Sumatera (Riau): UU No. 19 tahun 2022 tentang Provinsi Riau Secara umum undang-undang ini tidak memberikan pengaturan khusus terkait urusan pemerintahan maupun lainnya sebagai lex specialis dari UU Pemda. Pada UU ini hanya menyebutkan ciri geografis dan potensi wilayah secara umum serta suku bangsa dan kultural yang memiliki karakter religius dan berbudaya secara umum.
e. Kepulauan Sunda Kecil (Bali):  UU No. 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali mencabut UU No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur. Secara umum undang- undang ini tidak memberikan pengaturan khusus terkait urusan pemerintahan maupun lainnya sebagai lex specialis dari UU Pemda. Tipikal provinsi berkebudayaan serta karakteristik budaya berupa Tri Hita Karana dan Sad Kerthi disebutkan secara khusus dalam undang-undang ini.
f. Kepulauan Maluku (Provinsi Maluku): UU No. 13 tahun 2023 tentang Provinsi Maluku mencabut UU No. 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku. Secara umum undang-undang ini tidak memberikan pengaturan khusus terkait urusan pemerintahan maupun lainnya sebagai lex specialis dari UU Pemda. Pada UU ini, ditekankan bahwasanya Provinsi Maluku memiliki karakter kepulauan, pesisir, serta secara khusus merupakan kawasan perairan laut, pulau kecil, kawasan perbatasan negara, dan terluar.
Pada Provinsi Jawa Barat, Riau, dan Sulawesi Selatan, tidak ditemukan ciri khusus yang memungkinkan untuk diberikan kewenangan khusus bagi pemerintah masing-masing daerah tersebut, ketiganya seharusnya tetap diterapkan praktik desentralisasi secara simetris. Sementara pada Provinsi Bali dapat ditemukan titik tekan kebudayaan, pada Provinsi Kalimantan Timur dapat ditemukan titik tekan kekayaan alam hutan, migas, dan batubara, serta pada Provinsi Maluku dapat ditemukan titik tekan karakter kepulauan dan daerah perbatasan yang ketiganya memungkinkan untuk diterapkan desentralisasi asimetris pada sektor tertentu yang diatur pada undang-undangnya masing-masing. Logika daripada pengaturan masing-masing undang-undang sektoral yang berciri khusus berangkat dari lex specialis derogate legi generali dari pengaturan yang sudah ada dalam UU Pemda saat ini.(Pengaturan pemerintahan daerah berdasarkan asas ini saat ini diterapkan pada otonomi khusus dan istimewa, Evendia & Firmansyah, 2012, hlm. 25 ) Konsepnya serupa dengan undang-undang otonomi khusus dan istimewa yang dapat mengecualikan beberapa pengaturan UU Pemda, namun berangkat dari rambu-rambu yang telah diatur dalam UU Pemda terlebih dahulu.
Sehingga, untuk menerapkan konsep ini, tidak perlu sampai dilakukan amandemen perubahan UUD melainkan cukup merevisi dua undang-undang untuk penerapan pada satu daerah, yakni UU Sektoral Provinsi/Provinsinya sebagai UU non organik dan UU organiknya adalah UU Pemda.
Ketentuan umum Sebelum Sesudah Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Cakupan wilayah,, ibu kota, karakteristik provinsi Beberapa provinsi telah menggambarkan karakteristik khusus. Bagi daerah yang belum menggambarkan karakteristik khusus harus menggambarkan dalam undang- undang sektoral. Ketentuan penutup Tidak ada perubahan. Menyesuaikan dampak dari hadirnya materi muatan UU. Kewenangan khusus Tidak terdapat pengaturan kewenangan khusus. Diatur bab tersendiri terkait kewenangan khusus yang diberikan yang berangkat dari pertimbangan karakter khusus daerah. Badan khusus Tidak diatur. Diatur secara opsional dalam rangka menjalankan kewenangan khusus, namun bukan sebagai badan politik (penyelenggara otonomi khusus).

## Sumber: Diolah oleh penulis, 2023
Inovasi dan rekonstruksi itu secara teknis dilakukan dengan menambah kewenangan urusan pemerintahan khusus namun tidak dengan tata pemerintahan khusus sebagaimana daerah otonomi khusus maupun otonomi istimewa. Dapat diatur juga badan khusus yang membantu melaksanakan kewenangan tersebut namun bukan dalam (badan politik) rangka otonomi khusus. Apabila Provinsi Maluku diterapkan desentralisasi asimetris, maka akan ada penambahan ketentuan seperti pendanaan khusus daerah pesisir maupun kewenangan untuk pengelolaan laut maupun pajak secara lebih pada daerah kepulauan dalam teritorinya. Sementara hal yang tidak boleh dilangkahi adalah ketika sampai kepada memberikan otonomi khusus dan istimewa sebab tidak memenuhi pengaturan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI tahun 1945.
Terakhir, penataan undang-undang sektoral daerah sesuai dengan kekhususan masing-masing merupakan tanggungjawab lintas lembaga negara. Presiden dan DPR sudah tentu sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Sementara DPD sebagai co-legislator pada urusan kedaerahan memiliki posisi yang juga vital agar dapat memberikan dampak positif dalam sususan undang-undang sektoral nantinya. Dampak positif itu dapat dijalankan sebab DPD memiliki kewenangan dalam legislasi pada topik kedaerahan pada satu sisi ( Fayasy Failaq & Arelia, 2022, hlm. 33 ), pada sisi lain DPD merupakan wakil daripada daerah di pusat yang dapat menyuarakan desain kewenangan asimetris yang tepat dan aspiratif ketika dihadapkan dalam pembuatan undang-undang nantinya( Akbarrudin, 2013, hlm. 53 ).

## IV. Kesimpulan
Desentralisasi bermakna desentralisasi politik serta desentralisasi administrasi. Sehingga, dalam konteks penelitian ini, desentralisasi asimetris tidak selalu berwujud dalam asimetris secara politik (memiliki kewenangan mengeluarkan peraturan khusus dan tata pemerintahan khusu), melainkan dapat diterapkan desentralisasi yang asimetris secara administratif saja. Sehingga sekalipun desentralisasi asimetris mempunyai hubungan dengan otonomi khusus dan istimewa, tidak menyebabkan daerah yang tidak memiliki status otonomi yang demikian tidak bisa menerapkan desentralisasinya secara asimetris. Terlebih, memperhatikan persoalan dan tantangan desentralisasi yang penulis kutip pada latar belakang, mayoritas berada pada sektor administrasi dan tata kelola daerah. Penerapan desentralisasi asimetris pada beberapa  daerah  berdasarkan  atas  kekhususan  geografis,  ekonomi,  administratif, dan budaya. Pintu masuknya tidak perlu sampai melakukan amandemen, sebab cukup membenahi undang-undang sektoral daerah. Secara teknis dilakukan dengan
Tabel 2. Rekonstruksi UU Sektoral Sebelum dan Sesudah.
menambah bab urusan pemerintahan khusus namun tidak dengan tata pemerintahan khusus sebagaimana daerah otonomi khusus maupun otonomi istimewa sebab tidak memenuhi pengaturan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI tahun 1945.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Prof. Enny Nurbaningsih pengampu mata kuliah Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan di Fakultas Hukum UGM yang telah memberikan insight atas pengerjaan karya ini. Terima kasih kami haturkan juga kepada segenap reviewer , editor, dan layouter , serta pihak Jurnal Matra Pembaruan Kementerian Dalam Negeri yang telah berkenan memproses dan mempublikasi penelitian kami.

## Daftar Referensi
Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2 (1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073 . Adi Suhendra. (2017). Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Cerdas di Bandung dan Surabaya. Matra Pembaruan, 1 (1). https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.1-9 .
Adi Suhendra. (2018). Inovasi Daerah dalam Reformasi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan Kota Magelang. Matra Pembaruan, 2 (1). https://doi.org/10.21787/mp.2.1.2018.39-48 . Adiwijaya, A. J. S., Komandoko, K., Suryani, D., & Vijay, M. (2022). Urgensi Reformasi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Dampak Penerapan Konsep Omnibus Law di Indonesia. JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 14 (2). https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.6299 . Akbarrudin, A. (2013). Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945 . 8. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta .
Alivia, D. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia. Rechtidee, 14 (2), 150–166. https://doi.org/10.21107/ri.v14i2.5456 . Anggono, B. D. (2020). OMNIBUS LAW SEBAGAI TEKNIK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: PELUANG ADOPSI DAN TANTANGANNYA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9 (1), 17. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389 . As Shidik, D. (2011). Pergeseran paradigma sentralisasi ke desentraslisasi dalam mewujudkan good governance. Jurnal Ilmu Administrasi, 4 (2). https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/ view/884 . Aziz, N. L. L. (2018). Potret Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://obor.or.id/index.php?route=product/product&product_id=784 . Bayu, K., & Studi, P. (t.t.). DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TESIS Disusun Oleh . https://doi.org/10.912.579 . Dewi, R., & Nuriyatman, E. (t.t.).
Efektifitas  Undang-Undang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta
(DIY) . https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1444 . Diani, R. (2020). KEDUDUKAN OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN . https://media.neliti.com/media/publications/408577-kedudukan-omnibus-law-dalam- pembentukan-ababa412.pdf . Evendia, M., & Firmansyah, A. A. (2012). Konvergensi Hukum Desentralisasi Asimetris untuk Mewujudkan Akselerasi Pembangunan Daerah (Vol. 18, Nomor 1). Universitas Lampung. http://repository.lppm.unila. ac.id/51352/1/Malicia%20Evendia_Fakultas%20Hukum_PT_Laporan%20Akhir.pdf .
Failaq, M. R. F., & Arelia, F. (2022). Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jurnal Studi Kebijakan Publik, 1 (1), 57–69. https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.57-69 . Fatmawati, N. I. (2018). Desentralisasi Asimetris, AlternatifBagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia. Madani, 10 (3). http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/1265 . Fayasy  Failaq,  M.  R.,  &  Arelia,  F.  A.  (2022).  MERANCANG  KONSTITUSIONALISME  DALAM  AMANDEMEN PENGUATAN DPD RI. Sanskara Hukum dan HAM, 1 (02), 25–36. https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.57 . Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. Gema Keadilan, 6 (3), 300–316. https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751 . Gusman, E. (2021). PERAN DPD RI TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN DAN TERTINGGAL DALAM ERA OTONOMI DAERAH. Ensiklopedia Sosial Review, 3 (2), 129–135. https://doi.org/10.33559/ esr.v3i2.775 . Habibi, M. (2019). Kecemburuan Daerah Penghasil Setelah Praktek Desentralisasi Asimetris . https://doi. org/10.31227/osf.io/6xm3u .
Huda,  N.,  &  Heryansyah,  D.  (2019).  Kompleksitas  Otonomi  Daerah  Dan  Gagasan  Negara  Federal  Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26 (2). https://doi.org/10.20885/ iustum.vol26.iss2.art2 .
Indra, M. (2021). GAGASAN DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PROVINSI  KEPULAUAN  RIAU  DALAM  MEWUJUDKAN  KEPULAUAN  RIAU  SEBAGAI  POROS  MARITIM DAN MENJAGA KEDAULATAN NEGARA. Riau Law Journal, 5 (2), 141. https://doi.org/10.30652/rlj. v5i2.7902 .
Indriyani, I. A. (2019). JSPG: Journal of Social Politics and Governance Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia, Masih Relevankah Konsep Negara Kesatuan?. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 1 (1), 153. https://doi.org/10.24076/JSPG.2019v1i1.153 .
Kristiyanto,  E.  N.  (2020).  Urgensi  Omnibus  Law  dalam  Percepatan  Reformasi  Regulasi  dalam  Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20 (2), 233. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.
V20.233-244 . Kurniadi, B. D. (2012). Desentralisasi Asimetris di Indonesia [Makalah]. https://bdardias.staff.ugm.ac.id/wp- content/uploads/2008/06/Desentralisasi-Asimetris-di-Indonesia-LAN-Bdg-26112012.pdf . Kurniawan, W. (2017). Free Trade Zone Sebagai Salah Satu Wujud Implementasi Konsep Disentralisasi. Jurnal Selat, 4 (2). https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/196/198 . Lambelanova, R. (2022). PARADIGMA BARU DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA . https://eprints2. ipdn.ac.id/id/eprint/863/1/PARADIGMA%20BARU%20DESENTRALISASI%20ASIMETRIS%20DI%20 INDONESIA%20FIX%202.pdf .
Matitaputty, M. I. (2012). Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Problem dan Tantangan. Sasi, 18 (1), 21–28. https://doi.org/10.47268/sasi.v18i1.333 . Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, & Muwahid. (2021). Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 16 (1), 1–18. https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2631 . Prabowo, A. S., Triputra, A. N., & Junaidi, Y. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Pamator Journal, 13 (1), 1–6. https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923 . Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 3 (2), 9. https://doi.org/10.22146/jps.v3i2.23532 .
Putri,  A.  F.  J.,  Herdika,  M.,  &  Fendita,  X.  A.  (2022). BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu DESENTRALISASI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PROBLEMATIKA SERTA TANTANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. 1 (03). https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/2244 . Rahman, F. (2021). Rasionalitas Desentralisasi Asimetris dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia . https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3724072 . Samadhi, W. P. (2005). Desentralisasi Setengah Hati: Berpindahnya “Sentralisme” ke Daerah . Indonesian Centre for Democracy and Human Rights.
Sodikin. (2020). Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding, 9 (1). http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding. v9i1.393 .
Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 6 (2), 115. https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130 . Susanto, S. N. H. (2019). Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan. Administrative Law and Governance Journal, 2 (4), 631–639. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.631-639 .
Tauda, G. A. (2018). Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
Dalam Online Administrative Law & Governance Journal (Vol. 1). https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413- 435 .
Urgensi Penerapan Omnibus law Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pembentukan Regulasi Di Indonesia. (2022). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum . https://doi.org/10.55357/is.v3i1.193 .
Waris, I. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance.
Jurnal Kebijakan Publik, 2 (2). https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/884 . Zubaedah,  P.  A.,  &  Hafizi,  R.  (t.t.).  SENTRALISASI  ATAU  DESENTRALISASI:  PELAKSANAAN  OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. Jurnal Cahaya Mandalika , 3. https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3.1432 .