http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NELAYAN YANG MENGGUNAKAN LAMPARA MINI BERDASARKAN PASAL 7 AYAT (3) PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 18 TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN LAUT LEPAS SERTA ANDON PENANGKAPAN IKAN

## (Studi di Kepulauan Kotabaru Kalimantan Selatan)
CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST FISHERMEN WHO USE MINI LAMPARA BASED ON ARTICLE 7 PARAGRAPH (3) OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES NO. 18 OF 2021 CONCERNING THE PLACEMENT OF FISHING GEAR AND FISHING AIDS IN THE FISHERIES MANAGEMENT AREA OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE HIGH SEAS AND FISHING ANDONS. 18 OF 2021 CONCERNING THE PLACEMENT OF FISHING GEAR AND FISHING AIDS IN THE FISHERIES MANAGEMENT AREA OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE HIGH SEAS AS WELL AS FISHING
ANDONS.
(Study in Kotabaru Islands, South Kalimantan)
Andi Wiranto 1 1*
Safitri Wikan Nawang Sari 2 2 Masrudi Muchtar 3
*1 Mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Hukum Jurusan Hukum Pidana FH Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Kalimantan Selatan,
Indonesia
2 Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
3 Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
*email:
andianto88127@gmail.com

## Abstrak
Nelayan tradisional di Kabupaten Kotabaru masih terbilang besar menggunakan atau  mengoperasikan  alat  tangkap  sejenis  lampara  mini  cara  untuk mengoperasikan alat tangkap tersebut yaitu dengan cara ditarik oleh sebuah kapal kecil  tetapi  nelayan  tradisional  pesisir  Kabupaten  Kotabaru  mengatakan  bahwa alat tangkap yang mereka sebut dengan Lampara mini tersebut ramah lingkungan. Namun pengoprasian alat tangkap cantrang dan sejenisnya dilarang digunakan di perairan Indonesia yang dimana peraturan tersebut di tetapkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan gejala  hukum,  yaitu  mengenai  penggunaan  alat  tangkap  lampara  mini  yang digunakan  Nelayan  Desa  Rampa  Lama  Kabupaten  Kotabaru  dan  kemudian dianalisis berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana terhadap  nelayan  yang  menggunakan  lampara  mini  di  Kepulauan  Kota  Baru menurut  pasal  7  ayat 3  Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor 18 tahun  2021  tentang  pelarangan  penggunaan  cantrang  dan  sejenisnya  termasuk lampara Mini modifikasi yang digunakan nelayan tradisional di wilayah perairan dan laut lepas merupakan kota baru masih belum maksimal karena masih dalam tahap sosialisasi kepada nelayan Kotabaru. Hambatan penegakan hukum pidana dalam pasal  7  ayat  3  peraturan  menteri  kelautan  perikanan  Nomor  18  tahun  2021 diantaranya hambatan pendidikan, hambatan disiminasi, hambatan prekonomian, hambatan Justifikasi, kurangnya penyuluhan.

## Kata Kunci:
Penegakan Hukum1
Nelayan 2 Lampara Mini 3
Kotabaru 4 Keywords :
Law Enforcement 1 Fishermen 2 Mini Lampara 3 Kotabaru 4

## Abstract
Traditional fishermen in Kotabaru Regency are still fairly large using or operating fishing gear such as mini lampara the way to operate the fishing gear is by being pulled by a small boat but traditional coastal fishermen of Kotabaru Regency say that the fishing gear they call the mini Lampara is environmentally friendly. However, the operation of cantrang fishing gear and the like is prohibited from being used in Indonesian waters where the regulation is set by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. This legal research uses empirical legal research because this research aims to describe or explain legal symptoms, namely regarding the use of mini lampara fishing gear used by Rampa Lama Village Fishermen in Kotabaru Regency and then analyzed based on applicable legal regulations. Criminal law enforcement against fishermen who use mini lampara in the Kota Baru Islands according to article 7 paragraph 3 of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number 18 of 2021 concerning the prohibition of the use  of  cantrang  and  the  like  including  modified  mini  lampara  used  by  traditional fishermen in the waters and high seas is a new city is still not optimal because it is still in  the  socialization  stage  to  Kotabaru  fishermen.  The  obstacles  to  criminal  law enforcement in article 7 paragraph 3 of the minister of marine and fisheries regulation Number 18 of 2021 include educational obstacles, dissemination obstacles, economic obstacles, Justification obstacles, lack of counseling.
©2024 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN
Menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  zona  ekonomi eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya  ikan  yang  potensial  dan  sebagai  lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan yang maha  esa  yang  diamanatkan  kepada  bangsa  Indonesia yang  memiliki  falsafah  hidup  pancasila  dan  Undang- Undang  dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945, dengan  memperhatikan  daya  dukung  yang  ada  dan kelestariannya  untuk  dimanfaatkan  sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
Bagian  negara  yang  sangat  luas  ini  merupakan  aset nasional  jangka  panjang  yang  mengandung  potensi sumberdaya  alam,  termasuk  sumberdaya  ikan (selanjutnya  disebut  sumberdaya  ikan).  Sebagai  negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumberdaya ikan yang  sangat  besar  dan  keanekaragaman  hayati  yang tinggi,  dimana  perairan  Indonesia  memiliki  27.2%  dari seluruh spesies flora dan fauna yang terdapat di dunia meliputi 12 % mamalia, 23.8 % amphibia, 31.8% reptil, 44.7% ikan, 40% moluska, dan 8.6% rumput laut. Adapun potensi  sumberdaya  ikan  meliputi,  sumberdaya  ikan pelagis  besar,  sumberdaya  ikan  pelagis  kecil, sumberdaya  udang  penaeid  dan  krustasea  lainnya, sumberdaya  ikan  demersal,  sumberdaya  moluska  dan teripang, cumi-cumi, sumberdaya benih alam komersial, sumberdaya  karang,  sumberdaya  ikan  konsumsi perairan karang, sumberdaya ikan hias, penyu, mamalia, dan rumput laut (Adzah Rawaeni, 2017). Permasalahan perikanan  tangkap  sebenarnya  sudah  tidak  asing  lagi terdengar  dengan  jumlah  Flora  dan  Fauna  yang  ada  di dalam  ekosistem  bawah  laut  yang  begitu  melimpah membuat nelayan mengembangkan berbagai macam alat tangkap  untuk  bisa  meninggikan  hasil  tangkap  bawah laut,  seiring  perkembangan  zaman  dan  kemajuan teknologi  maka  alat  tangkap  nelayan  pun  yang dioperasikan  semakin  beragam,  seperti  alat  tangkap nelayan yang seringkali digunakan yaitu Jaring Cantrang. (selanjutnya disebut Jaring Cantrang).
Jaring  cantrang  merupakan  alat  tangkap  tradisional yang telah lama beroperasi di Laut Jawa. Sebelum tahun 1980 jaring cantrang dioperasikan dengan menggunakan kapal  berukuran  relatif  kecil  yaitu  kurang  dari  10  GT dengan  jumlah  ABK  sebanyak  3  orang.  Pengoperasian jaring  masih  ditarik  dengan  tangan  (Unar,  1978). Pengembangan  usaha  perikanan  tangkap  telah memungkinkan terjadinya perubahan teknologi perikanan  tangkap  di  wilayah  Laut  Jawa,  termasuk cantrang  yang  merupakan  pengganti  dari  alat  tangkap trawl.  Seiring  dengan  perkembangannya,  pada  tahun 1987 ditemukan alat gardan sebagai alat bantu penarik jaring.  Pada  awalnya  gardan  banyak  digunakan  oleh nelayan  Jawa  Timur.  Dengan  adanya  gardan,  cantrang akhirnya dimodifikasi menjadi alat tangkap aktif dengan cara ditarik dengan sebuah perahu atau kapal, sehingga sangat  efektif  untuk  menangkap  sumber  daya  ikan demersal  (Tri  Ernawati,  Nurulludin  dan  Suherman Banon Atmadja, 2011).
Hal  ini  pun  juga  terjadi  di  Daerah  Kabupaten Kotabaru yang dimana nelayan tradisional di Kabupaten Kotabaru  masih  terbilang  besar  menggunakan  atau mengoperasikan  alat  tangkap  sejenis  lampara  mini walaupun  alat  tangkap  tersebut  memiliki  sebutan tersendiri  yaitu  “lampara  mini”  di  tengah  kalangan nelayan  tradisional  di  Kabupaten  Kotabaru  yang  juga cara untuk mengoperasikan alat tangkap tersebut yaitu dengan  cara  ditarik  oleh  sebuah  kapal  kecil  atau  yang sering disebut dengan “balapan” yang berukuran kurang lebih  7-10  GT,  tetapi  nelayan  tradisional  pesisir Kabupaten  Kotabaru  mengatakan  bahwa  alat  tangkap yang  mereka  sebut  dengan  Lampara  mini  tersebut ramah  lingkungan  dikarenakan  telah  diberikan perubahan/  modifikasi  secara  signifikan  yaitu  lubang jaring/mata jaring yang diperbesar seukuran 2 cm, dan sudah bisa dipastikan untuk ikan, udang dan biota kecil bisa  untuk  terlepas/  keluar  dari  jaring  lampara  mini tersebut  dan  juga  mereka  memodifikasi  bahan  dasar jaring tersebut dengan bahan yang mudah untuk sobek hancur  jika  alat  tangkap  lampara  mini  tersebut tersangkut di terumbu karang dan pada saat peraturan tentang pengoprasian alat tangkap cantrang dan sejenis dilarang  digunakan  di  perairan  Indonesia  yang  dimana peraturan  tersebut  ditetapkan  dari  Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi sebuah Peraturan KKP (Kementerian Kelautan Dan Perikanan) No. 18 Tahun 2021  yang  dimana  lampara  mini  yang  digunakan  oleh nelayan  tradisional  Kabupaten  Kotabaru  juga  masuk dalam  kualifikasi  alat  tangkap  yang  dilarang  digunakan tetapi dari awal perumusan hingga saat ini alat tangkap nelayan Kabupaten Kotabaru yaitu lampara mini masih saja dioperasikan di wilayah tangkap perairan Kabupaten Kotabaru,  dikarenakan  nelayan  tradisional  merasa  alat tangkap yang mereka gunakan tidak sama sekali merusak keberlangsungan  biota  laut  dan  alat  tangkap  tersebut pun tidak sampai kepada dasar laut. Dan sejak peraturan pelarang  penggunaan  Lampara  mini  ini  digunakan  di wilayah  perairan  indonesia  masih  bisa  dikatakan  dari pihak pemerintah dan pihak aparat yang berwenang pun belum melakukan tindakan dalam problem tersebut.

## METODOLOGI
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  jenis  penelitian hukum  empiris  atau  penelitian  hukum  sosiologis. Menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji  bahwa penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”. Sedangkan menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani bahwa pendekatan  Hukum  Empiris  adalah  “penelitian  hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perkara hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan  sumber  data  yang  digunakan  berasal  dari  data primer”. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian  yang  digunakan  untuk  menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Penelitian  hukum  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau  menjelaskan  gejala  hukum,  yaitu  mengenai penggunaan  alat  tangkap  lampara  mini  yang  digunakan Nelayan  Desa  Rampa  Lama  Kabupaten  Kotabaru  dan
Andi Wiranto, Safitri Wikan Nawang Sari dan Masrudi Muchtar. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Nelayan yang Menggunakan Lampara Mini Berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021  Tentang  Penempatan  Alat  Penangkapan  Ikan  dan  Alat  Bantu  Penangkapan  Ikan  Di  Wilayah  Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Andon Penangkapan Ikan
kemudian dianalisis berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap Nelayan yang Menggunakan Lampara mini di  Kepulauan  Kotabaru  Menurut  Pasal  7 Ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan No. 18 Tahun 2021
Penegakan Hukum Pidana terhadap Nelayan yang Menggunakan  Lampara  mini  di  Kepulauan  Kotabaru Menurut Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan  Perikanan  No.  18  Tahun  2021Wilayah  lautan  dan pesisir Indonesia terkandung kekayaan sumberdaya laut yang sangat melimpah. Bahkan dianggap kekayaan SDA Indonesia tidak akan pernah habis, meski di ekspor ke luar negeri. Layaknya menjadi surga setiap pelaut atau para  nelayan  yang  hidup  di  pesisir  laut,  yang kehidupannya sangat tergantung apa hasil laut. Namun, potensi  kekayaan  laut  menjadi  ancaman  terbesar  yang saat ini dihadapi adalah eksploitasi yang berlebihan dan pengelolaan yang salah. Selama ini kegiatan penangkapan ikan  masih  diyakini  dapat  mendatangkan  keuntungan yang  lebih  besar  dibanding  kegiatan  budidaya  atau pengolahan.
Hal  ini  karena  kegiatan  penangkapan  ikan  dapat dilakukan dengan effort yang lebih rendah,namun hasil produksi (hasil tangkapan) dapat diperoleh dalam waktu lebih  singkat  dibanding  kegiatan  budidaya  atau pengolahan.  Keberhasilan  dari  suatu  kegiatan penangkapan ikan dapat diukur dari hasil tangkapannya. Salah  satu  faktor  penentu  dari  keberhasilan  kegiatan penangkapan ikan adalah kelimpahan sumberdaya hayati dari wilayah operasi dan kemampuan alat tangkap dalam menangkap ikan (Gennyfer Christine Soukotta, Suhadi, Galuh Praharafi Rizqia, 2020).
Dengan  jumlah  populasi  nelayan  yang  terbilang cukup  besar  hal  ini  mempengaruhi  dalam  penggunaan berbagai  macam  alat  tangkap  ikan  dan  udang  salah satunya yaitu alat tangkap lampara mini, alat tangkap ini sendiri  menjadi  salah  satu  alat  tangkap  yang  sering dioperasikan  di  wilayah  perairan  Kepulauan  Kotabaru oleh  nelayan  tradisional  disana,  sedangkan  dalam pengoperasian  alat  tangkap  lampara  mini  tersebut masuk  dalam  kualifikasi  cantrang  alat  tangkap  yang dilarang dioperasikan di wilayah perairan Indonesia dan laut lepas hal ini seperti mana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18  Tahun  2021,  tetapi  hal  ini  dirasa  bertentangan dengan  fakta  dilapangan  yang  dimana  hasil  wawancara terhadap beberapa orang nelayan tradisional Kotabaru seperti yang disampaikan oleh nelayan saijaan Kotabaru dalam  penelitian  wawancara,  banyak  modifikasi  yang kami buat dalam alat tangkap kami seperti mata jaring yang berukuran 7 inch – 14 inch, dari alat bantu nya pun kami  telah  melakukan  modifikasi  yaitu  dimana  papan yang  digunakan  untuk  membuka mulut  jaring  tersebut tidak langsung menyentuh ke dasar tetapi mengambang
karena  papan  kaset  tersebut  ringan (Zainal  Abidin, 2023),  argumentasi  ini  pun  juga  disampaikan  oleh nelayan  dalam  wawancara  penelitian,  di  mana  alat tangkap kami yang dulu merapat ke tanah atau ke dasar laut  tetapi  seiring  waktu  dan  berbagai  modifikasi  yang kami  lakukan  sehingga  alat  tangkap  kami  tidak  lagi merapat  ke  dasar  laut,  dan  mata  jaring  yang  dibuat sebesar 12 inch dan alat bantu penangkap ikan nya pun hanya  seberat  5  Kg,  bahkan  jika  alat  tangkap  tersebut tersangkut di karang malah alat tangkap lampara mini lah yang hancur (H. Sabran, 2023).
Dalam penelitian mengenai alat tangkap yang juga menggunakan  mata  jaring  dimana  Penggunaan  mata jaring  yang  digunakan  oleh  nelayan  di  Perairan  Desa Sedayulawas 1,5 inch dan 2,0 inch. menyatakan bahwa efisiensi  dan  hasil  tangkapan  tergantung  pada  ukuran mata jaring yang digunakan Untuk semua jenis ikan hasil tangkapan  jaring  insang  1,5  inch  ternyata  dapat menangkap  ukuran  ikan  yang  lebih  kecil  dibandingkan dengan jaring insang 2 inch (ikan belanak 9 cm(1,5 inch) < 12,5 cm(2 inch); ikan senangin 10 cm (1,5 inch) < 14,6 (2 inch); ikan bawal hitam 13,1 cm (1,5 inch) < 19,1 cm (2 inch); ikan bandeng 14 cm (1,5 inch) < 19 cm (2 inch); udang  putih  4,2  cm  (1,5  inch)  <  6,1  cm  (2  inch)). Sebaliknya, jaring insang 2 inch dapat menangkap ukuran ikan yang lebih besar dibandingkan dengan jaring insang 1,5  inch  (ikan  senangin  27  cm  (2  inch)  >  24  cm  (1,5 inch); ikan bandeng 29 cm (2 inch) > 27 cm (1,5 inch); udang putih 14,1 cm (2 inch) > 13 cm (1,5 inch). Begitu pula untuk ukuran berat tubuh ikan secara umum hasil tangkapan,  ternyata  ukuran  ikan  yang  tertangkap  oleh jaring  insang  1,5  inch  lebih  kecil  dibandingkan  dengan yang tertangkap dengan jaring 2 inch.
Dalam  wawancara  polairut  penegakan  hukum tentang  pelarangan  penggunaan  lampara  mini  di Kabupaten Kotabaru, masih dalam tahap sosialisasi yang mana  ini  disampaikan  KORPOLAIRUD  (Korps Kepolisian  Perairan  dan  Udara)    Kabupaten  Kotabaru sampai saat ini hanya ada himbauan tentang pelarangan penggunaan  lampara  digunakan  di  wilayah  perairan indonesia dan laut lepas, dari kami pasti akan diproses sesuai  hukum  yang  berlaku  tetapi  bagi  nelayan tradisional yang menggunakan lampara mini belum ada penegakan  secara  signifikan  di  lapangan  dikarenakan akan  adanya  penurunan  perekonomian  nelayan kotabaru  khususnya  yang  menggunakan  lampara  mini (Aiptu Ponco Irawan, 2023).  Seperti yang terjadi kasus tentang  pegunaan  dan  pengoprasian  alat  tangkap lampara  dasar  dan  cantrang  di  wilayan  Penegakan Hukum  Kabupaten  Kotabaru  tepatnya  perairan  Pulau Sebuku yang bernomor
perkara 304/Pid.Sus/2016/PN.Ktb  tanggal  19  desember  2016, yang  dimana  terdakwa  saudara  Jusma  Bin  Nonci  di kenakan pasal 85 Jo pasal 9 Undang-Undang RI No. 45 2009  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  31 tahun 2004 tentang perikanan dan diyatakan bersalah di pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi. Selama terdakwa berada dalam tahanan  sementara dan denda sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah). Hal ini lah yang
menjadi  suatu  kekaburan  hukum  menurut  penulis karena adanya peraturan yang telah dirancang mengatur bagaimana  penegakan  hukum  bagi  nelayan  yang menggunakan lampara mini karena ada peraturan yang mengatur  nya  tetapi  dalam  penegakan  nya  belum terlaksanakan secara baik, alasanya belum adanya tindak lanjut hanya sebatas sosialisasi dalam penegakan hukum bagi  nelayan  yang  menggunakan  lampara  mini  karena dari pihak KORPOLAIRUD (Korps Kepolisian Perairan dan Udara) dan Dinas terkait yang di sini adalah peran fungsi bagi dinas kelautan dan perikanan kotabaru belum ada sosialisasi kepada masyarakat nelayan tradisional hal ini  diperkuat  oleh  hasil  wawancara  nelayan  kotabaru menjelaskan  bahwa  belum  ada  sosialisasi  maupun tinjauan secara langsung dari Dinas Perikanan kotabaru terkait peraturan dan ramah nya alat tangkap modifikasi yang  dibuat  oleh  nelayan  tradisional  Kabupaten Kotabaru (Syamsudin, 2023).
b. Hambatan  penegakan  Hukum  Pidana dalam  Pasal  7  Ayat  (3)  Peraturan  Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021
Penegakan  hukum  pidana  perairan  menjadi  suatu tugas  dan  peran  penting  dari  pihak-pihak  yang  sudah ditetapkan  dalam  Undang-Undang  dalam  menjaga keamanan  di  perairan  indonesia,  banyak  pelanggaran yang  ditemui  di  sektor  kelautan  seperti,  illegal  Fishing yang  kerap  terjadi  yang  dilakukan  oleh  nelayan  yang mengibarkan bendera negara lain, dan nelayan-nelayan yang  menggunakan  alat  tangkap  yang  dilarang dioperasikan  di  wilayah  perairan  Republik  Indonesia, pihak  kepolisian  dan  TNI  AL  memiliki  peranan  yang amat  penting  dalam  penegakan  hukum  pidana  bagi pelaku-pelaku  yang  sudah  terbukti  melanggar ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dan  perUndang- Undangan  apalagi  sampai  mengancam  kedaulatan Negara.
Di  wilayah  perairan  Kabupaten  Kotabaru  pun terjadi  beberapa  hambatan  yang  membuat  penegakan hukum  menjadi  tidak  maksimal,  dari  hasil  penelitian melalui  wawancara  tertulis  kepada  KORPOLAIRUD (Korps  Kepolisian  Perairan  dan  Udara)    Kabupaten Kotabaru  yang  dimana  salah  satu  faktor  nya  adalah ketergantungan  nelayan  dalam  menggunakan  alat tangkap  lampara  mini  sehingga  jika  penegakkan  alat tangkap  lampara  mini  dilaksanakan  maka  akan mengakibatkan  turunnya  hasil  tangkapan  nelayan kabupaten  sehingga  berdampak  ke  segi  perekonomian masyarakat nelayan Kabupaten Kotabaru (Aiptu Ponco Irawan,  2023).  Dari  hasil  wawancara  kepada  nelayan tradisional  Kabupaten  Kotabaru  beliau  menyampaikan bahwa kurang pahamnya Nelayan tradisional Kabupaten Kotabaru  akan  adanya  suatu  peraturan  yang  melarang dioperasikannya  cantrang  dan  sejenisnya  seperti lampara  mini  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  dan perakulan  dari  pihak  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Kotabaru  (zainal  Abidin,  H.  Sabran, Syamsudin,  2023).  Sehingga  membuat  nelayan tradisional masih bisa dikatakan belum cukup mengerti akan adanya peraturan pelarangan penggunaan lampara mini  tersebut.  upaya  yang  sampai  saat  ini  dilakukan
adalah  tahap  sosialisasi  peraturan  tersebut  dan pengawasan dalam pengoprasian lampara mini tersebut. (Aiptu  Ponco  Irawan,  2023).  Hambatan  dalam penegakan hukum ini pun juga disampaikan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru saat wawancara secara tertulis  yang  mana  Dengan  terbitnya  Undang-Undang otonomi  Daerah  yang  mengatur  kewenangan  Daerah kabupaten yang tidak lagi bisa mengawasi perairan laut, maka  sebagai  Dinas  yang  membina  nelayan,  Dinas Perikanan  Kabupaten  Kotabaru  selalu  meneruskan secara  tertulis  laporan  nelayan  mengenai  adanya keluhan beroperasinya alat tangkap cantrang di sekitar perairan  Kabupaten  Kotabaru,  baik  itu  kepada  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kalimantan  Selatan, maupun  kepada  Satwas  PSDKP  (Pengawasan  Sumber Daya  Kelautan  dan  Perikanan)  Kotabaru,  Pangkalan PSDKP  (Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perikanan)  Tarakan  maupun  langsung  ke  KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) pusat, selain itu juga  bersama  KORPOLAIRUD  (Korps  Kepolisian Perairan  dan  Udara)  dan  Angkatan  Laut  menjaga kondusifitas di kalangan nelayan lokal agar tidak berlaku anarkis jika terjadi perselisihan dengan nelayan cantrang di perairan (Robetus Saryanto, 2023).
Disini  penulis  melihat  bahwa  adanya  hambatan- hambatan  yang  terjadi  adalah  kurangnya  sosialisasi Peraturan  yang  dilakukan  entah  dari  dinas  dan KORPOLAIRUD  (Korps  Kepolisian  Perairan  dan Udara)    kepada  masyarakat  nelayan  Kabupaten Kotabaru,  dan  kurangnya  perangkulan  secara  langsung maupun  penelitian  secara  langsung  akan  alat  tangkap modifikasi  yang  dilakukan  oleh  dinas  perikanan  dari lingkup Provinsi dan Daerah sebagai bahan acuan hukum jika  memang  alat  tangkap  modifikasi  lampara  mini kerusakan ekosistem bawah laut dan biota di dalamnya maka  hukum  tetap  harus  ditegakkan.  Ini  diperkuat dengan argumentasi 3 orang nelayan yang diwawancarai di  mana  sampai  saat  ini  tidak  ada  hak-hak  nelayan tradisional  yang  telah  diakomodir  oleh  dinas  terkait untuk  bentuk  kepedulian  kepada  nelayan  lokal  atau nelayan tradisional.
Dengan  hasil  wawancara  dengan  3  nelayan    dan para  petugas  KORPOLAIRUD  (Korps  Kepolisian Perairan dan Udara)  dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten  Kotabaru  didukung  juga  dengan  hasil  yang didapat  dari  beberapa  Jurnal  ,  media  penelitian    ada beberapa poin terkait hambatan yang bisa melemahkan penegakan hukum pidana terhadap aturan dalam pasal 7 (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021, antara lain :
1. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  nelayan tradisional Kabupaten Kotabaru tentang pelarangan penggunaan lampara mini.
2. Belum  maksimalnya  sosialisasi  Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  No.  18  Tahun  2021 tentang  penempatan  alat  penangkapan  ikan  dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas serta andon penangkapan ikan, yang dilakukan oleh Dinas  Perikanan  Kabupaten  Kotabaru  dan
Andi Wiranto, Safitri Wikan Nawang Sari dan Masrudi Muchtar. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Nelayan yang Menggunakan Lampara Mini Berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021  Tentang  Penempatan  Alat  Penangkapan  Ikan  dan  Alat  Bantu  Penangkapan  Ikan  Di  Wilayah  Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Andon Penangkapan Ikan

## KORPOLAIRUD (Korps Kepolisian Perairan dan
Udara).
3. Faktor  Ekonomi  yang  akan  menurun  dari masyarakat  nelayan  tradisional  Kabupaten Kotabaru  jika  alat  tangkap  lampara  mini  dilarang dioperasikan  di  wilayah  perairan  dan  laut  lepas Kabupaten Kotabaru.
4. Tidak  adanya  uji  percobaan  lapangan  tentang lampara  mini  dari  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Kotabaru.
5. Kurangnya  pendekatan  dari  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Kabupaten Kotabaru kepada masyarakat nelayan tradisional.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  penulis  paparkan  pada pembahasan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Penegakan  hukum  pidana  terhadap  nelayan  yang menggunakan  lampara  mini  di  Kepulauan  Kota Baru  menurut  pasal  7  ayat  3  Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  18  tahun  2021 tentang  pelarangan  penggunaan  cantrang  dan sejenisnya termasuk lampara Mini modifikasi yang digunakan  nelayan  tradisional  di  wilayah  perairan dan laut lepas merupakan kota baru masih belum maksimal  karena  masih  dalam  tahap  sosialisasi kepada nelayan Kotabaru. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi  kurangnya  pelaksanaan  penegak hukum  tentang  penggunaan  lampara  mini diantaranya :
a. Faktor  kebermanfaatan  hukum  dari  segi perekonomian  nelayan  tradisional  yang membuat  penegakan  hukum  menjadi  tidak maksimal.
b. Faktor  pendidikan  kurangnya  pengetahuan hukum  terhadap  nelayan  tradisional  tentang pelarangan penggunaan cantrang dan sejenisnya  termasuk  lapara  mini  modifikasi nelayan tradisional Kabupaten Kotabaru.
c. Kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh dinas dan penegak hukum terkait penggunaan lampara  mini  kepada  nelayan  tradisional Kabupaten Kotabaru.
d. Tidak  adanya  pengujian  dan  penelitian  dari dinas  terkait  tentang  akan  adanya  lampara modifikasi  nelayan  tradisional  Kabupaten Kotabaru.
e. Tidak ada peraturan Daerah yang memfokuskan pembahasan tentang penggunaan lampara mini di wilayah perairan Kabupaten Kotabaru 2. Hambatan penegakan hukum pidana dalam pasal 7 ayat  3  peraturan  menteri  kelautan  perikanan Nomor 18 tahun 2021 diantaranya :
a. Hambatan Pendidikan
Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  nelayan tradisional  Kabupaten  Kotabaru  tentang pelarangan penggunaan lampara mini.
b. Hambatan Disiminasi
Belum  maksimalnya  sosialisasi  Peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.  18 Tahun  2021  tentang  penempatan  alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas serta andon penangkapan ikan, yang dilakukan oleh Dinas
Perikanan Kabupaten Kotabaru dan KORPOLAIRUD (Korps Kepolisian Perairan dan Udara).
c. Hambatan Perekonomian Faktor  Ekonomi  yang  akan  menurun  dari masyarakat  nelayan  tradisional  Kabupaten Kotabaru  jika  alat  tangkap  lampara  mini dilarang dioperasikan di wilayah perairan dan laut lepas Kabupaten Kotabaru.
d. Hambatan Justifikasi Tidak adanya uji percobaan lapangan tentang lampara  mini  dari  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Kabupaten Kotabaru.
e. Hambatan Kurangnya Penyuluhan Kurangnya  pendekatan  dari  Dinas  Kelautan dan  Perikanan  Kabupaten  Kotabaru  kepada masyarakat nelayan tradisional.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini  banyak  sekali  mendapat  bantuan  baik dari kedua orang tua, dan kaka (Bapak Amiruddin, Ibu  Sri  Windarti,  dan  Kaka  Yesi  Maya  Sari) yang selalu memotivasi dan telah memberikan doa  sepanjang  perjalananku,  membesarkan, mendidik  dan  yang  tidak  kenal  lelah  dalam memenuhi segala kebutuhan baik berupa moril maupun  material  sehingga  akhirnya  penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian dari berbagai  pihak,  baik  berupa  bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan  skripsi  ini.  Oleh  sebab  itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:
1. Kepada  Bapak  Rektor  Universitas Achmad  Yani,  Bapak  Dr.  Ir.  Hastirullah Fitriah,  MP.  yang  telah  memberikan kesempatan  dan  bantuan  beasiswa yayasan  kepada  punulis  sehingga  penulis bisa  melaksanakan  studi  di  Universitas Achmad Yani Banjarmasin.
2. Kepada  Bapak  Dekan,  Bapak  Masrudi Muchtar,  S.H.,  M.H.  selaku  dosen pembimbing  skripsi  II  yang  telah meluangkan  waktu,  tenaga  dan  pikiran untuk  membimbing  dan  mengarahkan
penulis  selama  ini  dalam  menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Kepada Ibu Wakil Dekan I, Ibu Dr. Safitri Wikan  NS,  S.H.,  M.H.  selaku  dosen pembimbing  skripsi  I  yang  telah meluangkan  waktu,  tenaga  dan  pikiran untuk  membimbing  dan  mengarahkan penulis  selama  ini  dalam  menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Kepada  Ibu  Wakil  Dekan  II,  Ibu  Aulia Muthiah, S.Hi., M.H. selaku dosen penguji pada  sidang  skripsi  yang  mana  telah memberikan  arahan  dan  masukan  yang membangun  untuk  penulisan  skripsi  saya ini.
5. Kepada Bapak M. Bakhruddin, S.H., M.H. selaku  dosen  penguji  pada  sidang  skripsi yang mana telah memberikan arahan dan masukan yang membangun untuk penulisan skripsi saya ini.
6. Kepada  Ibu  Annisa  Hidayati,  S.H.,  M.H. selaku  dosen  penguji  pada  sidang  skripsi yang mana telah memberikan arahan dan masukan yang membangun untuk penulisan skripsi saya ini.
Ucapan  terimakasih  pun  mungkin  tidak  ada apa-apanya  dibandingkan  dengan  segala kebaikan  yang  diberikan  berupa  bantuan, bimbingan  pengarahan  dan  partisipasinya kepada  penulis  sehingga  penulis  mampu menyelesaikan  tugas  akhir  ini  dengan  tepat pada  waktunya.  Semoga    yang  kalian  berikan kepada penulis mendapat pahala kebaikan yang berlipat  ganda  dari  Allah  SWT  Aamiin  ya robbal alamin.
Akhirnya  dengan  mengharap  ridho  dan karunia-Nya  serta  lantunan  sholawat  kepada baginda  Nabi  Muhammad  saw,  semoga  tugas ini  bermanfaat  bagi  kita  semua  .Aamiin  ya Rabbal alamin. DAFTAR PUSTAKA UNDANG-UNDANG
UU No. 45 Tahun 2009
BUKU
Tri Ernawati, Nurulludin dan Suherman Banon Atmadja, 2011, “Produktivitas, Ko mposisi hasil tangkapan dan Daerah  penangkapan  jaring  cantrang  yang  berbasis di PPP Tegalsari, Tegal”, J. Lit. Perikan. Ind, 17(3)
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji.  2010.  Penelitian Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat.  Jakarta  : PT. Raja Grafindo Persada
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. Penerapan Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Suharsimi  Arikunto,2006.  Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek .Jakarta: Rineka Cipta

## JURNAL
Gennyfer  Christine  Soukotta,  Suhadi,  Galuh  Praharafi Rizqia,  2020, “Penegak an  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana yang Menggunakan Alat Penangkap Ikan Dogol di Kutai Kartanegara” , Jurnal Ilmu Hukum, 2(1) Adzah  Rawaeni,  2017, “Implementasi  Larangan Penggunaan  Alat  Tangkap  Cantrang  pada  jalur penangkapan ikan” Jurnal Fakultas, 1(2)

## WAWANCARA
Robetus  Saryanto,  Kasi  perlindungan  nelayan  Dinas kelautan  dan  perikanan  Kabupaten  Kotabaru, dalam wawancara di ruangan beliau, 26 Mei 2023.
Syamsuddin, dalam  wawancara  di  kediaman  beliau,  25 Mei 2023
Aiptu  Ponco  Irawan,  dalam  wawancara  secara  online melalui telepon WA, 25 Mei 2023
H.  Sabran,  Sekretaris  ikatan  nelayan  saijaan,  dalam wawancara di kediaman beliau, 24 Mei 2023
Zainal  Abidin,  Ketua  ikatan  nelayan  saijaan,  dalam wawancara di kediaman beliau, 24 Mei 2023