## PENGARUH PRINSIP VALUE FOR MONEY TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SALAMDARMA KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU
Deddy Suhardi 1 Administrasi Keuangan Fakultas Ilmu Administrasi deddysuhardi@unsub.ac.id
Aziz Muhammad 2 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang azizmuhammad@unsub.ac.id

## Abstrak
Anggaran  sektor  publik  penting  karena  anggaran  merupakan  alat  pemerintah  untuk mengarahkan  pembangunan  social  ekonomi,  menjalin  kesinambungan  dan meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat.  Anggaran  diperlukan  karena  adanya masalah  keterbatasan  sumber  daya,  dan  anggaran  diperlukan  untuk  meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan  agar  setiap  aktivitas  dapat  terarah  dan  terkontrol  dengan  baik.  Anggaran sektor publik menjadi kendali dan tolak ukur untuk setiap aktivitas yang dilakukan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, tetapi peneliti menggunakan metode survei, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi penelitian adalah sebanyak 62 orang. Dari jumlah tersebut, besar sampel yang akan dijadikan responden sebanyak 55 orang.
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum pengaruh Value for Money terhadap Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma  dinilai  tinggi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  skor  indeks  rata-rata tertimbang yang diperoleh oleh variabel laten value for money yaitu 4,34 sedangkan untuk variabel laten akuntabilitas publik mencapai 3,62.
Temuan  analisis  deskriptif  Value  for  Money  terhadap  Akuntabilitas  Publik  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma ini memberikan implikasi bahwa Value for Money perlu untuk dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada masa- masa  mendatang.  Bagaimanapun,  tingginya  penerapan  Value  for  Money  yang ditunjukkan  oleh  Desa  Salamdarma  akan  meningkatkan  Akuntabilitas  Publik  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Kata kunci: Value for Money, Akuntabilitas Publik, APBDes

## Abstract
The public sector budget is important because the budget is a government tool to direct socio- economic development, establish sustainability and improve people's quality of life. The budget is needed because of the problem of limited resources, and the budget is needed to ensure that the government is accountable to the people. The government uses the budget as a tool to design work programs or steps that will be taken so that each activity can be well directed and controlled. The public sector budget becomes the control and benchmark for every activity carried out.
This research method uses quantitative research methods. The sampling technique is generally done randomly, but researchers use survey methods, data collection uses research instruments, data  analysis  is  quantitative  or  statistical  in  nature  with  the  aim  of  testing  predetermined hypotheses. The research population was 62 people. From this amount, the sample size that will be used as respondents is 55 people.
The results of the descriptive analysis show that in general the influence of Value for Money on Public Accountability in the Village Revenue and Expenditure Budget in Salamdarma Village is considered high. This can be seen from the results of the weighted average index score obtained by  the  latent  variable  value  for  money  which  is  4.34  while  for  the  latent  variable  of  public accountability it reaches 3.62.
The findings of this descriptive analysis of Value for Money on Public Accountability in the Village Revenue and Expenditure Budget in Salamdarma Village have implications that Value for Money needs to be maintained, even increased in the future. However, the high application of Value  for  Money  shown  by  Salamdarma  Village  will  increase  Public  Accountability  in  the Village Revenue and Expenditure Budget.
Keywords: Value for Money, Public Accountability , APBDes

## Pendahuluan
Dalam UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Desa  sebagai penyelenggara urusan pemerintah pusat dan daerah diharuskan menyusun Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan desa dalam satu tahun ke depan yang memuat perkiraan  pendapatan,  rencana  belanja,  program  dan  kegiatan,  dan  rencana pembiayaan  desa.  Tujuan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  adalah meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya,  lebih  baik  terhadap  kondisi  di  tahun sebelumnya.
Anggaran  sektor  publik  penting  karena  anggaran  merupakan  alat  pemerintah  untuk mengarahkan  pembangunan  social  ekonomi,  menjalin  kesinambungan  dan meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat.  Anggaran  diperlukan  karena  adanya kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  yang  tak  terbatas  dan  terus  berkembang, sedangkan  sumber  daya  yang  ada  terbatas.  Anggaran  diperlukan  karena  adanya masalah  keterbatasan  sumber  daya,  dan  anggaran  diperlukan  untuk  meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan  agar  setiap  aktivitas  dapat  terarah  dan  terkontrol  dengan  baik.  Anggaran sektor publik menjadi kendali dan tolak ukur untuk setiap aktivitas yang dilakukan. Jika  mengacu  pada  World  Bank  dan  UNDP  (United  Nation  Development  Program), orientasi  pembangunan  sektor  publik  adalah  untuk  menciptakan  good  governance.
Beberapa  karakteristik  pelaksanaan  good  governance,  meliputi:  participation,  rule  of law,  transparency,  responsiveness,  consensus  orientation,  equity,  efficiency  and effectiveness, accountability, dan strategic vision. Dari delapan karakteristik tersebut, paling  tidak  terdapat  tiga  hal  yang  dapat  diperankan  oleh  akuntansi  sektor  publik dalam mengelola anggarannya yaitu penciptaan transparansi,  akuntabilitas publik, dan value for money.
Rakhmat (2018:154) mengemukakan bahwa keuangan dikelola secara tertib, taat pada peraturan,  efektif,  efisien,  ekonomis,  transparan,  tanggungjawab  dengan memperhatikan  asas  keadilan,  kepatuhan  dan  manfaat  untuk  masyarakat.  Dalam reformasi sektor publik, reformasi anggaran meliputi perubahan struktur anggaran dan perubahan  proses  penyusunan  APBD.  Perubahan  struktur  anggaran  tersebut dimaksudkan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik. Hal tersebut juga  memudahkan  bagi  publik  untuk  melakukan  analisis,  evaluasi,  dan  pengawasan atas pelaksanaan dan pengelolaan APBD.
Berbagai perubahan tersebut harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan  daerah  (anggaran)  yang  baik.  Prinsip  manajemen  keuangan  daerah  yang diperlukan  untuk  mengontrol  kebijakan  keuangan  daerah  tersebut  meliputi: Akuntabilitas; Value for Money; Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity); Transparansi; dan Pengendalian. Menurut Mardiasmo (2004:29) indikasi keberhasilan otonomi  daerah  dan  desentralisasi  adalah  terjadinya  peningkatan  pelayanan  dan kesejahteraan  masyarakat  (social  welfare)  yang  semakin  baik,  kehidupan  demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat  dan  daerah  serta  antar  daerah.  Keadaan  tersebut  hanya  akan  tercapai  apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan konsep value for money. Dalam  konteks  otonomi  daerah,  value  for  money  merupakan  jembatan  untuk menghantarkan  pemerintah  daerah  mencapai  good  governane.  Value  for  money tersebut  harus  dioperasionalkan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  anggaran daerah.  Untuk  mendukung  dilakukannya  pengelolaan  dana  publik  (public  money) yang  mendasarkan  konsep  value  for  money,  maka  diperlukan  sistem  pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik.
Selain  itu  dalam  mengelola  anggaran  diperlukan  juga  pemenuhan  akuntabilitas. Pemenuhan  akuntabilitas  publik  ditunjukkan  melalui  keterbukaan  pemerintah  dan publikasi  anggaran,  serta  pemenuhan  prinsip  disiplin  anggaran  artinya  anggaran disusun  secara  efektif  dan  efisien.  Mardiasmo  (2004:29)  berpendapat,  akuntabilitas mensyaratkan  bahwa  pengambil  keputusan  berperilaku  sesuai  dengan  mandat  yang diterimanya.  Untuk  itu,  perumusan  kebijakan  bersama-sama  dengan  cara  dan  hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertical maupun horizontal  dengan  baik.  Pada  dasarnya,  akuntabilitas  publik  adalah  pemberian informasi  dan  pengungkapan  atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial  pemerintah  daerah kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah, harus  bisa  menjadi  subyek  pemberi  informasi  dalam  rangka  pemenuhan  hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed), hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and listened to). Tuntutan  dilaksanakannya  akuntabilitas  publik  mengharuskan  pemerintah  daerah untuk  memperbaiki  sistem  pencatatan  dan  pelaporan.  Pemerintah  daerah  dituntut untuk tidak melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (termasuk pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan horizontal reporting, yaitu pelaporan  kinerja  pemerintah  daerah  kepada  DPRD  dan  masyarakat  luas  sebagai bentuk  horizontal  accountability.  Salah  satu  tujuan  reformasi  pengelolaan  keuangan
daerah  adalah  mengubah  pola  pertanggungjawaban  vertical  menjadi  pola pertanggungjawaban horizontal.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  banyak  terjadi  kasus  penyalahgunaan  APBDes  oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas APBDes. Hal ini dapat terjadi karena tidak terpenuhinya prinsip value for money dan kurangnya akuntabilitas publik, sehingga pihak-pihak terkait memiliki celah untuk melakukan kecurangan.
Desa Salamdarma memiliki 5 dusun yang berbatasan dengan Desa Bugis Tua di sebelah barat, Desa Bugis di sebelah utara, Desa Kedungwungu di sebelah selatan, dan Desa Lempuyang di sebelah timur. Mayoritas masyarakat di Desa Salamdarma sebanyak 85% berpenghasilan  dari  penggarapan  pertanian.  Dari  sisi  tingkat  pendidikan,  rata-rata penduduk  di  Desa  Salamdarma  merupakan  lulusan  SMA  atau  sederajat.  Hal  ini menyebabkan  adanya  keberagaman  partisipan  yang  terlibat  dalam  penyusunan ataupun pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Berdasarkan hasil penjajagan yang penulis lakukan pada Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, diketahui data sebagai berikut:

## TABEL 1
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SALAMDARMA TAHUN 2019 No. Uraian Tahun 2017 2018 2019 1 Pajak dan Retribusi Desa 67.456.359 33.232.000 37.208.000 2 Alokasi Dana Desa 552.838.000 524.687.000 - 3 3.1
3.2

## 3.3

## Penerimaan dan Rencana Pendapatan Desa
Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa Salamdarma 1. Tanah Kas Desa/Bengkok Swadaya 2. Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Pos Bantuan Dana dari Provinsi 1. Penyisihan Penerimaan PBB bagian Provinsi Jawa Barat 2. Sumbangan dan bantuan lainnya (RT/RW) Pos Bantuan dari Pemerintah Pusat 1. Bantuan Pemerintah Desa ADD
2. Tunjangan Kurang
Penghasilan 3. Dana Bantuan Dana Desa
Jumlah 508.260.000 86.725.000 115.000.000 - 524.687.000 - 1.811.919.000 2.406.904.000 508.260.000 86.725.000 127.000.000 - 561.796.000 1.260.628.000 2.539.645.000 4 4.1 4.2 Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 828.661.200 1.268.253.800 796.560.200 1.376.836.600
4.3 4.4 4.5 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pembiayaan Pos biaya tak terduga 1. Bidang tak terduga 2. Kegiatan kejadian luar biasa (Dana Kematian) Jumlah 77.576.000 128.153.000 100.000.000 2.000.000 2.260.000 2.406.904.000 109.785.000 252.138.200 - 2.065.000 2.260.000 2.539.645.000

## Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa Salamdarma 2019
Dari data tersebut ditemukan indikator masalah sebagai berikut:
1. Dalam rincian APBDes Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, biaya yang dikeluarkan untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK) mencapai Rp. 20.618.200,- dari  8  kegiatan  yang  diselenggarakan  Desa,  hal  ini  disebabkan  karena kurangnya  pertanggungjawaban  dana  publik  secara  ekonomis,  efisien  dan efektif tidak memenuhin akuntabilitas hukum dan kejujuran.
2. Biaya  Kegiatan  Pembangunan  Gapura  &  Tanda  Tapal  Batas  Desa  senilai  Rp. 105.000.000,-  dengan  desain  dan  model  sederhana.  Berupa  tiang  besi  sebagai penyangga dan tulisan batas desa yang membentang, hal ini disebabkan karena kurangnya  perhitungan  biaya  yang  kurang  efisien  tidak  memenuhi akuntabilitas proses.
3. Masing-masing Dusun di Desa Salamdarma dibangun posyandu yang sekarang tidak  digunakan,  hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya  pertanggungjawaban program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program tidak memenuhi akuntabilitas program.
4. Kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  Laporan  Pertanggungjawaban Realisasi  Pelaksanaan  APBDes  yang  yang  disebabkan  karena  kurangnya transparansi pemerintah Desa kepada masyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka  dapat dirumuskan identifikasi masalah, yaitu:
1. Seberapa besar prinsip Value for Money diterapkan dalam Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  di  Desa  Salamdarma  Kecamatan  Anjatan  Kabupaten Indramayu?
2. Seberapa besar Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu?

## Kerangka Teori

## A. Konsep Value for Money
Haryanto,  dkk  (2007:6), value  for  money merupakan  konsep  pengelolaan  organisasi sektor  publik  yang  mendasar  pada  tiga  elemen  utama,  yaitu  ekonomis,  efisiensi  dan efektivitas.
Mardiasmo (2009:130), elemen pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik, meliputi: ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money , yaitu: ekonomis (hemat)  dalam  pengadaan  dan  alokasi  sumber  daya,  efisiensi  (berdaya  guna) penggunaan  sumber  daya  dalam  artian  penggunaan  diminimalkan,  serta  efektivitas (berhasil guna) tercapainya tujuan dan sasaran.
Konsep pokok value for money antara lain.
1. Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang  terendah.  Ekonomi  merupakan  perbandingan  input  dengan  input  value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi  sektor  publik  dapat  meminimalisir input  resources yang  digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi:  pencapaian outpu t  yang  maksimum  dengan input tertentu  atas penggunaan input yang  terendah  untuk  mencapai outpu t  tertentu.  Efisiensi merupakan  perbandingan output  input yang  dikaitkan  dengan  standar  kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas:  tingkat  pencapaian  hasil  program  dengan  target  yang  ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money, namun beberapa pihak berpendapat  bahwa  tiga  elemen  saja  belum  cukup.  Perlu  ditambah  dua  elemen  lain yaitu  keadilan  ( equity )  dan  pemerataan  atau  kesetaraan  ( equality ).  Keadilan  mengacu pada  adanya  kesempatan  sosial  ( social  opportunity )  yang  sama  untuk  mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan  distribusi  secara  merata  ( equality ).  Artinya,  penggunaan  uang  publik hendaknya  tidak  hanya  terkonsentrasi  pada  kelompok  tertentu  saja,  melainkan dilakukan secara merata.
Secara sistematis value for money dapat digambarkan sebagai berikut:
Sumber: Mardiasmo (2009:5)

## Gambar 2 KONSEP VALUE FOR MONEY
Mardiasmo (2009:5), adapun definisi input, output dan outcome adalah:
1) Input merupakan  sumber  daya  yang  digunakan  untuk  pelaksanaan  suatu kebijakan, program dan aktivitas.
2) Output merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan, program dan aktivitas.
3) Sasaran  Antara  ( Throughput )  merupakan  analisis value  for  money memerlukan data input dan output yang memadai karena value for money mempunyai kaitan erat dengan pengukuran input dan output .
4) Outcome merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu.

## B. Manfaat Implementasi Konsep Value for Money
Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep value for money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik.
Halim,  dalam  Mahsun  (2006:186),  konsep value  for  money sangat  penting  bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep
Ekonomis Efisiensi Efektivitas Nilai Input Input Output Outcome
tersebut akan memberikan manfaat, yaitu:
1. Meningkatkan  efektivitas  pelayanan  publik,  dalam  arti  pelayanan  yang diberikan tepat sasaran;
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik ( public cost awareness ) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

## C. Pengukuran Value for Money
Mardiasmo (2009:132), ketiga pokok dalam value for money sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Ekonomis mengenai masukan, efisiensi membahas mengenai masukan dan keluaran serta efektivitas membahas mengenai keluaran dan dampak. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 3 PENGUKURAN VALUE FOR MONEY

## Sumber: Mardiasmo (2009:132)

## 1) Ekonomis
Mahsun (2006:181), ekonomis adalah hubungan antara pasar dan masukan ( cost of input) , dengan kata lain ekonomis merupakan praktik pembelian barang dan jasa pada tingkat kuantitas dan kualitas tertentu dengan harga yang terbaik.
Haryanto, dkk (2007:6), ekonomis adalah pemerolehan input dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada harga terendah. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter, serta ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Manfaat dari ekonomis, yaitu: dengan menghindari pengeluaran yang berlebihan pada  organisasi  yang  dapat  menimbulkan  kegiatan  yang  tidak  produktif  pada organisasi,  disamping  itu  juga  organisasi  dapat  menilai  sejauh  mana  organisasi dapat meminimalisir biaya yang digunakan. Secara umum ekonomis adalah untuk melakukan  pengukuran  terhadap  tingkat  kehematan  dari  pengeluaran- pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik tersebut.
Pengukuran Value for Money
Input Value Input Proses Output Outcom e Tujuan Efektivitas (Berhasil guna) Efisiensi (Berdaya guna) Ekonomis (Hemat) Cost-Effectiviness
2) Efisiensi
Indra (2006:280), efisiensi merupakan hubungan antara input dan output dimana barang jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Haryanto, dkk (2007:6), efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan  input  yang  terendah.  Efisiensi  merupakan  perbandingan  antara  output dengan  input  yang  dikaitkan  dengan  standar  kinerja  atau  target  yang  telah ditetapkan.
Manfaat yang ada dalam efisiensi, yaitu: dapat menetapkan standar kerja yang tepat bagi  perusahaan  dalam  peningkatan  kinerja  yang  lebih  baik,  disamping  itu  juga organisaasi  dapat  mencapai  target-target  yang  telah  ditetapkan,  dengan penggunaan biaya yang serendah-rendahnya dan menghasilkan tingkat keluaran yang  optimal.  Secara  umum  efisiensi  adalah  untuk  melakukan  pengukuran terhadap  tingkat  masukan  ( input )  yang  kemudian  akan  dibandingkan  dengan tingkat keluaran ( output ) organisasi sektor publik tersebut.
3) Efektivitas
Indra  (2006:280),  efektivitas  adalah  hubungan  output  dengan  tujuan  dimana efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Heryanto, dkk (2007:6), efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target  yang  telah  ditetapkan.  Secara  sederhana  efektivitas  merupakan perbandingan outcome dengan output.
Efektivitas bermanfaat untuk mengetahui program atau kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dicapai oleh organisasi dan apa saja yang telah dilakukan oleh organisasi dalam  target  yang  telah  ditetapkan.  Secara  umum  efektivitas  adalah  untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat keluaran (output) dari organisasi sector publik dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

## D. Akuntabilitas Publik
Secara  terminologi,  akuntabilitas  merupakan  suatu  istilah  yang  diterapkan  untuk mengukur  apakah  dana  publik  telah  digunakan  secara  tepat  untuk  tujuan  apa  dana publik itu ditetapkan. Oleh sebab itu, akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan oleh birokrasi.
Menurut  Nisjar  (1977)  akuntabilitas  diartikan  sebagai  kewajiban  aparatur  pemerintah untuk  bertindak  selaku  penanggung  gugat  atas  segala  tindakan  dan  kewajiban  yang ditetapkan.  Pandangan  serupa  dikemukakan  oleh  Tjokroamidjodjo  (2000)  dengan menyatakan akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau pejabat pemerintah yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya agar dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.
Akuntabilitas menurut Krina (2003) merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada  pihak  yang  terkena  dampak  penerapan  kebijakan.  Mardiasmo  (2009) akuntabilitas  adalah  pertanggungjawaban  kepada  publik  atas  setiap  aktivitas  yang dilakukan.  Tjahjanulin  (2002)  berpandangan  akuntabilitas  adalah  kewajiban  bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya.
Mahmudi (2007) mengatakan akuntabilitas berarti kebijakan untuk mempertanggungjawabkan  apa  yang  telah  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh seseorang.  Berdasarkan  fungsinya,  akuntabilitas  berfungsi  menyajikan  informasi mengenai  keputusan-keputusan  dan  tindakan-tindakan  yang  diambil  selama
beroperasinya  suatu  entitas  (satuan  usaha),  memungkinkan  pihak  luar  (misalnya legislative,  auditor  dan  masyarakat  luas)  untuk  me-review  informasi  tersebut  dan mengambil tindakan korektif jika dibutuhkan.
Birokrasi  publik  dikatakan  akuntabel  manakala  mereka  dinilai  secara  objektif  oleh masyarakat dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada pihak dimana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu berasal, hal ini dikemukakan oleh Widodo  (2002).  Berdasarkan  pemahaman  diatas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa akuntabilitas  sebagai  kewajiban  seseorang  atau  unit  organisasi  untuk mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dan  pengendalian  sumber  daya  serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Prinsip akuntabilitas menetapkan bahwa sesungguhnya setiap kegiatan dan hasil akhir dari  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah  melalui  birokrasi  publik  harus  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  publik.  Djalil  (2014),  mengatakan  bahwa  ciri pemerintah yang akuntabel adalah:
1. Mampu  menyajikan  informasi  penyelenggaraan  pemerintah  secara  terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat;
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat;
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawaban setiap kebijakannya kepada publik;
4. Mampu  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  proses pembangunan dan pemerintahan; serta
5. Sebagai sarana bagi publik  untuk menilai  kinerja pemerintah.
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sektor publik diperlukan adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat, khususnya pertanggungjawaban mengenai pengelolaan  keuangan.  Berikut  indikator-indikator  akuntabilitas  publik  menurut Intifidha (2014) yaitu:
1. Pengetahuan  pemerintah  desa  tentang  prosedur  dan  mekanisme  penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBDes
2. Pengetahuan pemerintah desa tentang pembiayaan bidang dan sektor APBDes
3. Kemampuan  pemerintah  desa  dalam  menyampaikan  hasil  keputusan  rapat paripurna  terbuka  dan  kebijakan  publik  kepada  masyarakat  serta  keterlibatan masyarakat didalamnya
4. Penilaian kinerja pemerintah desa dari masyarakat
5. Akuntabilitas  Publik  antara pemerintah desa dan masyarakat

## E. Tingkatan Akuntabilitas
Triwuyono (2005) dalam Sunardi mengatakan tingkatan akuntabilitas dibagi menjadi 5 yaitu:
1. Accountability  For  Probability  and  Legality, menekankan  bahwa  kekuasaan  yang diberikan oleh undang-undang tidak melampaui batas.
2. Process Accountability, menekankan aktivitas dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Performance  Accountability, menekankan  pada  kinerja  dari  suatu  entitas  yang disampaikan kepada publik.
4. Programme  Accountability, menekankan  pada  program  dari  suatu  entitas  yang disampaikan pada publik.
5. Policy  Accountability, menekankan  pada  kebijakan  dari  suatu  entitas  yang disampaikan kepada publik.

## F. Dimensi akuntabilitas
Haryanto,  dkk  (2007:13),  akuntabilitas  publik  yang  harus  dilakukan  oleh  organisasi sector  publik  terdiri  atas  empat  dimensi  akuntabilitas  yang  harus  dipenuhi  oleh organisasi sector publik, yaitu: akuntabilitas hokum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan.
Harun (2004:64), bentuk pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah ada empat pertanggungjawaban  yang  harus  dilakukan.  Pertanggungjawaban  tersebut  yaitu: akuntabilitas  hokum  dan  kejujuran,  akuntabilitas  proses,  akuntabilitas  program,  serta akuntabilitas kebijakan.
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan organisasi sector publik terdiri dari beberapa dimensi. Hopwood & Tomkins (1984) dalam Rakhmat (2018:145) menjelaskan terdapat beberapa  dimensi  akuntabilitas  yang  harus  dipenuhi  oleh  lembaga-lembaga  publik, antara lain:
1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran ( accuntability for public and legality ) Akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran  adalah  akuntabilitas  lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan  lain  yang  disyaratkan  dalam  menjalankan  organisasi,  sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan ( abuse of power ), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum  ( law  exforcement ),  sedangkan  akuntabilitas  kejujuran  menuntut  adanya praktik oranisasi yang sehat, tidak terjadi malapraktik dan malaadministrasi.
2. Akuntabilitas proses ( process accountability )
Akuntabilitas proses terkait dengan yang digunakan dalam melaksanakan tugas, apakah sudah cukup baik dalam hal kecukupan akuntabilitas sistem informasi, sistem  informasi  manajemen,  dan  prosedur  administrasi.  Akuntabilitas  proses termanifestasikan  melalui  pemberian  pelayanan  publik  yang  cepat, responsive , dan biaya murah.
3. Akuntabilitas program ( program accountability )
Akuntabilitas  program  terkait  dengan  pertimbangan  apakah  tujuan  yang ditetapkan  dapat  dicapai  atau  tidak,  serta  apakah  orgnisasi  telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya  minimal.  Lembaga-lembaga  publik  harus  mempertanggung  jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.
4. Akuntabilitas kebijakan ( policy accountability )
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan  yang  diambil.  Lembaga-lembaga  publik  hendaknya  dapat mempertanggungjawabkan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dengan mempertimbangkan  dampak  di  masa  depan.  Dalam  membuat  kebijakan  harus dipertimbangkan  apa  tujuan  kebijakan  tersebut,  mengapa  kebijakan  itu dilakukan.

## G. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Dalam Permendagri 113 tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dijelaskan juga bahwa keuangan desa adalah  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud adalah uang yang
menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan  Pemendagri  Nomor  113  tahun  2014  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  dimulai  dari  tersusunnya  Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah  dan Rancangan Program Kerja yang diselenggarakan pada bulan Juli sampai dengan bulan September.  Bulan  setelahnya  yaitu  bulan  Oktober  disusunlah  Rancangan  Peraturan Desa  yang  didalamnya  termuat  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Setelah disusun  adanya  Rancangan  Peraturan  Desa  tersebut,  Rancangan  Peraturan  Desa tersebut  diserahkan  kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  untuk  dibahas  dan  di sepakati  bersama.  Setelah  disepakati  bersama  Rancangan  Peraturan  Desa  tersebut  di bahas dalam musyawarah masyarakat. Ketika proses tersebut telah dilalui, Rancangan Perturan Desa diberikan kepada Bupati setempat untuk disetujui dan diketahui. Bupati mendelagasikan kepada camat untuk masalah ini. Jika tidak disetujui maka akan ada penyempurnaan  Rancangan  Peraturan  Desa  atau  akan  ada  penghapusan  Peraturan Desa. Jika nantinya disetujui oleh camat maka akan ada pengesahan terhadap Peraturan Desa yang didalamnya terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Sesuai  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa.  kepala  desa  adalah pemegang  kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Dalam  melaksanakan  kekuasaan sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  tersebut,  kepala  desa  menguasakan sebagain  kekuasaannya  tentang  APBDes  kepada  perangkat  desa.  Tujuan  utama  dari APBDes adalah pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasaran  desa,  pengembangan  potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  kabupaten/kota,  bagian  dari  dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Dalam rangka  pengelolaan  keuangan  desa,  kepala  desa  melimpahakan  sebagian  wewenang dalam  proses  penyusunan  desa  kepada  perangkat  desa  yaitu  sekretaris  desa  dan bendahara desa.

## Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:13)  metode  kuantitatif  dapat  diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang dilandaskan  pada  filsafat  positivisme  (filsafat  positivisme  memandang  realitas  atau gejala  atau  fenomena  itu  dapat  diklasifikasikan,  relative  tetap,  konkrit,  teramati, terukur,  dan  hubungan  gejala  bersifat  sebab  akibat),  digunakan  untuk  meneliti  pada populasi  atau  sampel  tertentu,  teknik  pengambilan  sampel  tertentu,  teknik pengambilan  sampel  pada  umumnya  dilakukan  secara  random,  tetapi  peneliti menggunakan metode survei, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Populasi penelitian adalah sebanyak 62 orang. Dari jumlah tersebut, besar sampel yang akan dijadikan responden sebanyak 55 orang. Hal ini merujuk pada pendapat Siswoyo Haryono (2017:14) dan Iman Ghozali (2014:9), menyebutkan bahwa kekuatan analisis didasarkan pada porsi dari model yang memiliki jumlah prediktor terbesar. Minimal direkomendasikan berkisar dari 30-100 kasus.
Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:
1. Pengelola Keuangan Desa 10  orang 2. Badan Pengawas Desa 11  orang
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa 15  orang 4. Masyarakat 19  orang 55  orang Tabel 2 OPERASIONALISASI VARIABEL Variabel Dimensi Indikator Skala  Item Value for Money (Mardiasmo, 2004) Ekonomi - Pengalokasian sumber daya secara optimal - Pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah - Pengalokasian sumber daya sesuai kebutuhan - Pemerolehan input dengan kuantitas sesuai dengan tujuan Ordinal 1 2 3 4 Efisien - Tingkat input anggaran - Tingkat output anggaran - Pendayagunaan output Ordinal 5 6 7 Efektif - Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan - Kebijakan - Prosedur dalam menjalankan program Ordinal 8 9 10 Akuntabilitas Publik (Hopwood & Tomkins, 1984) Akuntabilitas  hukum dan kejujuran - Mempunyai kejelasan informasi - Transparansi kepada masyarakat - Berorientasi kepada hukum Ordinal 1 2 3 Akuntabilitas proses - Proses dan Prosedur - Ketepatan waktu - Manfaat kebijakan Ordinal 4 5 6 Akuntabilitas program - Efektifitas Program - Efisiensi Program Ordinal 7 8
Akuntabilitas kebijakan - Mempertanggung jawabkan kebijakan - Mengevaluasi kebijakan Ordinal 9 10
Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:
1. Studi  Kepustakaan,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan membaca, mempelajari dan menganalisis beberapa literatur atau bahan bacaan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas, seperti : buku, majalah, dokumen- dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.
2. Studi  Lapangan,  yaitu  pengumpulan  data  yang  diperoleh  secara  langsung  pada lokasi/objek penelitian teknik yang digunakan sebagai berikut:
a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung ke objek penelitian untuk melihat dan mencatat kegiatan yang berhubungan dengan bahasan yang sedang diteliti.
b. Wawancara,  yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara  tanya  jawab  meminta keterangan  secara  langsung  kepada  pihak  yang  berkompeten  yang  ada relevansinya dengan bahasan yang sedang diteliti.
c. Angket,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  menyebarkan  daftar pertanyaan kepada responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian.
Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis Structural Equation Modeling (SEM) - Partial Least Square (PLS) model persamaan struktural atau Structural Equation  Modeling (SEM) digunakan  untuk  menghitung  pengaruh  yang  muncul  dari hubungan  antara  variabel  yang  diolah  berdasarkan  dari  hasil  pengumpulan  data responden.
Penelitian  ini  menggunakan  data  dari  responden  sebanyak  55  orang  yang  diolah menggunakan alat analisis model persamaan Struktural – Partial Least Square (SEM- PLS) dengan menggunakan software Smartpls 3.0 yang lebih bersifat predictive model.
Dalam  penelitian  ini,  estimasi  parameter  yang  didapat  dengan    PLS  dapat dikategorikan  menjadi  tiga.  Pertama,  adalah  weight  estimate  yang  digunakan  untuk menciptakan skor variabrel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur ( path estimate) yang  menghubungkan  variabel  laten  dan  antar  variabel  laten  dan  blok  indikatornya ( loading). Ketiga  adalah  berkaitan  dengan mean dan  lokasi  parameter  (nilai  konstan regresi) untuk indikator dan variabel laten.

## Hasil dan Pembahasan
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  Aparatur  Desa  Salamdarma,  Badan Permusyawaratan  Desa,  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa,  serta  Masyarakat  yang terlibat dalam APBDes. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 55 kuesioner. Data karakteristik responden yang digambarkan pada penelitian ini terdiri dari Usia, Latar Belakang Pendidikan dan Pekerjaan.
Karakteristik responden berdasarkan usia dari 55 orang responden yang menjadi objek penelitian, responden yang berusia 21-30 tahun sebanyak 2 orang (2%), berusia 31-40 tahun  sebanyak  8  orang  (14%),  berusia  41-50  tahun  sebanyak  27  orang  (49%),  dan sisanya lebih dari 50 tahun sebanyak 15 orang (35%). Keadaan ini merupakan gambaran umum pegawai Desa Salamdarma, BPD, LKD dan masyarakat yang menjadi responden penelitian.
Karakteristik  responden  berdasarkan  pendidikan  dari  55  responden  sebagai  objek penelitian,  responden  sebanyak  18  orang  (33%)  dengan  tamat  SD/MI,  responden
sebanyak 23 orang (42%) dengan tamat SMP/MTS, responden sebanyak 12 orang (22%) dengan tamat SMA/SMK, serta resonden sebanyak 2 orang (3%) dengan tamat S1. Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan dari 55 orang responden sebagai objek penelitian,  petani  sebanyak  24  orang  (44%),  wiraswasta  sebanyak  11  orang  (20%), pegawai desa sebanyak 16 orang (29%), serta pekerjaan lainnya sebanyak 4 orang (7%). Dengan hasil data penelitian tersebut mayoritas pekerjaan terbanyak adalah petani. Analisis  rekapitulasi  skor  variabel  value  for  money  hasil  jawaban  responden menyatakan  setuju  (sangat  setuju  dan  setuju)  atas  variabel value  for  money ini  51%, sementara yang menilai kurang positif dengan persepsi tidak setuju atas variabel ini mencapai 11%. Namun demikian, pada variabel ini ternyata persepsi yang tidak jelas dengan  persepsi  ragu-ragu  dari  responden  merupakan  proporsi  yang  besar  juga mencapai 38%. Hasil rekapitulasi skor variabel value for money diatas dapat dijelaskan bahwa  besarnya  presentase  yang  menyatakan  setuju  menunjukan  bahwa  anggaran sudah  cukup  memenuhi  prinsip value  for  money dalam  pengelolannya.  Berdasarkan Indeks  dengan  penggunaan  skala  penghitungan  1  sampai  dengan  lima,  maka  angka indeks rata-rata sebesar 4,34 yang diraih oleh variabel value for money ini termasuk pada kategori sangat tinggi.
Hasil pengukuran ini didasarkan pada posisi angka indeks yang berada pada rentang antara 4,19 sampai dengan 5,00. Analisis rekapitulasi skor varibel akuntabilitas publik, jumlah jawaban responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap variabel akuntabilitas  publik  menjadi  angka  mayoritas  59%,  sementara  yang  menilai  kurang positif dengan persepsi tidak setuju atas variabel ini mencapai 14%.  Namun demikian, pada  variabel  ini  ternyata  yang  menilai  tidak  jelas  dengan  persepsi  ragu-ragu  dari responden merupakan proporsi yang besar juga mencapai 27%.
Hasil skor keseluruhan variabel akuntabilitas publik dapat dijelaskan bahwa besarnya presentase  akuntabilitas  publik  menyatakan  setuju,  karena  para  pengelola  anggaran telah  memberikan  akuntabilitas  publik  yang  baik.    Berdasarkan  indeks  dengan penggunaan skala penghitungan 1 sampai dengan lima, maka angka indeks rata-rata sebesar 3,62 yang diraih oleh variabel akuntabilitas publik ini termasuk pada kategori tinggi.  Hasil pengukuran ini didasarkan pada posisi angka indeks yang berada pada rentang antara 3,39 sampai dengan 4,19 Berikut adalah hasil analisis model struktural Value for Money dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma:
Gambar 4 Diagram Path Model Struktural
R 2 = 0.388 Sign. = 10.391 0,612

## 0,623
Terlihat  dari  gambar  di  atas  bahwa  perhitungan  dengan  menggunakan  software SmartPLS menghasilkan koefisien jalur atau factor loading dari variabel Laten Value for Money dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  di  Desa  Salamdarma  sebesar
Ɛ Akuntabilitas Publik Value for Money
0.623 dengan nilai t-hitung sebesar 10.391. Nilai t-hitung ini lebih besar dari 1.96 sebagai rule of thumbs untuk menentukan signifikansi, sehingga hasil evaluasi model struktural ini dinyatakan signifikan.
Dengan  mengkuadratkan  koefisien  jalur  ini  diperoleh  koefisien  determinasi  dengan nilai sebesar 0.388. Nilai ini menjelaskan bahwa sebesar 38,8% termasuk dalam model struktural  mengidikasikan  kategori  “rendah”  keragaman  dari  variabel  akuntabilitas publik  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  di  Desa  Salamdarma  dapat dijelaskan oleh variabel value for money. Sementara itu sisanya yang dikenal dengan sebutan varians error sebesar 0.612 menjelaskan bahwa sebesar 61,2% keragaman dari akuntabilitas  publik  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  di  Desa Salamdarma dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  terdapat  pengaruh  Value  for  Money  terhadap Akuntabilitas  Publik  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  di  Desa Salamdarma  sebesar  10,391,  lebih  besar  dibandingkan  dengan  nilai  t-tabel  (1.96) sehingga dapat diputuskan bahwa hipotesis satu diterima dan hipotesis nol ditolak atau dengan  kata  lain  terdapat  pengaruh Value  for  Money terhadap  Akuntabilitas  Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma.
Value for Money dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma ini  dipandang  sebagian  besar  responden  memberikan  kontribusi  terhadap Akuntabilitas  Publik  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  di  Desa Salamdarma  secara  signifikan,  dengan  besar  pengaruh  mencapai  0.388  atau  38,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh Value for Money, dapat merefleksikan atau menggambarkan Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma.
Jadi dapat dinyatakan adanya pengaruh dari Value for Money terhadap Akuntabilitas Publik  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  di  Desa  Salamdarma,  dan pengaruh  tersebut  signifikan.  Artinya  perubahan  pada  Value  for  Money,  akan memberikan dampak terhadap Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma.

## Pembahasan
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum pengaruh Value for Money terhadap Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma  dinilai  tinggi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  skor  indeks  rata-rata tertimbang  yang  diperoleh  oleh  variabel  laten value  for  money yaitu  4,34  sedangkan untuk variabel laten akuntabilitas publik mencapai 3,62.
Temuan  analisis  deskriptif  Value  for  Money  terhadap  Akuntabilitas  Publik  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma ini memberikan implikasi bahwa Value for Money perlu untuk dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada masa- masa  mendatang.  Bagaimanapun,  tingginya  penerapan  Value  for  Money  yang ditunjukkan  oleh  Desa  Salamdarma  akan  meningkatkan  Akuntabilitas  Publik  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  Mardiasmo  (2004:29),  indikasi keberhasilan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  adalah  terjadinya  peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare) yang semakin baik, kehidupan demokrasi  yang  semakin  maju,  keadilan,  pemerataan,  serta  adanya  hubungan  yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila  lembaga  sektor  publik  dikelola  dengan  memperhatikan  konsep  value  for money.
Dalam  pengelolaan  anggaran,  tanpa  efisiensi  dan  efektivitas  akan  menimbulkan kebocoran dana yang kemungkinan membuat pembangunan desa tidak optimal.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  value  for  money  seharusnya  bisa  menangani permasalahan kebocoran dana, untuk mengatur anggaran dan membantu pemerintah desa  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan,  pengoptimalan  pembangunan, mencegah penyimpangan, sekaligus menjadi suatu pertanggungjawaban yang baik. Pada  dasarnya  menurut  mardiasmo  (2002)  yang  melihat  sektor  publik  dari  sudut pandang ekonomi adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan  hak  publik.  Artinya  pemerintah  desa  Salamdarmapun  menjadi  wadah  untuk menghasilkan  barang  dan  pelayanan  publik  dalam  memenuhi  kebutuhan  publik dengan  mengutamakan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  mengoptimalkan pemasukan anggaran dan belanja anggaran.
Secara umum variabel value for money terhadap akuntabilitas publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma baik. Hal ini dicirikan pemerintah desa  membelanjakan  anggaran  desa  memenuhi  kebutuhan  ekonomis,  efektif,  efisien. Dengan pemenuhan prinsip value for money yang baik akan memberikan dampak yang baik terhadap akuntabilitas publik guna tercapainya good governance . Value for money ini terbentuk  karena  pemerintah  desa  Salamdarma  memperolehan  masukan  dengan kualitas  dan  kuantitas  tertentu  pada  tingkat  harga  yang  terendah,  mendapatkan masukan  tertentu  dengan  keluaran  maksimum,  dan  membuat  keluaran  mempunyai nilai  dayaguna  sehingga  anggaran  yang  dikelola  sesuai  dengan  yang  diharapkan pemerintah desa maupun masyarakat yang merasakan manfaatnya.
Pada  variabel  akuntabilitas  publik,  data  deskriptif  variabel  ini  menunjukkan  score indeks  rata-rata  tertimbang  sebesar  3,62  yang  kemudian  dapat  dikelompokkan  pada kategori  baik.  Hal  yang  sama  juga  terlihat  pada  hasil  pengukuran  melalui  Analisis Faktor  Konfirmatori  yang  menunjukkan  semua  indikator  merefleksikan  varibel  ini secara valid dan reliabel. Angka akuntabilitas publik yang menunjukkan angka tinggi tersebut  menandakan  bahwa  pelaksanaan  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa sudah memenuhi dan mampu dipertanggungjawabkan dengan baik. Dari uraian diatas terlihat bahwa value for money  memiliki relevansi yang kuat dengan peningkatan akuntabilitas publik yang baik secara konseptual, maupun secara empirik. Hal ini dikarenakan akuntabilitas publik dapat dijadikan acuan dan tolak ukur dalam pencapaian kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa di Desa Salamdarma. Dengan demikian pemenuhan prinsip value for money akan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  pengaruh  prinsip value  for  money terhadap akuntabilitas  publik  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  di  Desa Salamdarma, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:
1. Tingkat  penerapan  prinsip value  for  money dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa di Desa Salamdarma dinilai sangat baik.
2. Tingkat  akuntabilitas  publik  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  di Desa Salamdarma dinilai baik.
3. Berdasarkan  hasil  analisis  terdapat  pengaruh  prinsip value  for  money terhadap akuntabilitas  publik,  dengan  menggunakan  software  SmartPLS  menghasilkan koefisien  jalur  atau factor  loading dari  variabel  Laten Value  for  Money dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma sebesar 0.623 dengan nilai t-hitung sebesar 10.391 (nilai t-hitung ini lebih besar dari 1.96) sebagai rule of thumbs untuk menentukan signifikansi, sehingga hasil evaluasi model struktural ini dinyatakan signifikan.
4. Dengan mengkuadratkan koefisien jalur, diperoleh koefisien determinasi dengan nilai  sebesar  0.388.  Nilai  ini  menjelaskan  bahwa  variabel  akuntabilitas  publik dapat dipengaruh oleh prinsip value for money sebesar 38,8%, sementara itu sisanya ( varians error ) sebesar 0.612 atau 61,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

## Referensi
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik . PT. Gramedia Erlangga: Semarang Fauzia,  Anita.  2018.  “Pengaruh  Kompetensi  Pengurus  terhadap  Kinerja  Koperasi Kopkarlitan BB Padi Sukamandi”
Ghozali, Imam. 2014. Structural Equation Modeling . Universitas Diponegoro: Semarang. Haryanto,    Sahmudin,  dan  Arifuddin.  2017. Akuntansi  Sektor  Publik  Edisi  Pertama . Universitas Dipenogoro: Semarang Haryono,  Siswoyo.  2017. Metode  SEM:  Untuk  Penelitian  Manajemen  Amos,  Lisrel,  PLS . Luxima Metro Media: Jakarta Timur Mahsun. 2006. Pengukuran Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama . BPFE: Yogyakarta Mahsun,  Firma,  dan  Heribertus.  2013. Akuntansi  Sektor  Publik  Edisi  Ketiga .  BPFE: Yogyakarta
Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . ANDI: Yogyakarta. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik Edisi Keempat . ANDI: Yogyakarta RajaGrafindo Persada: Jakarta Meri, Afsita dan Khairani, Siti. 2012. “Analisis Value for Money dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada PDAM Tirta Musi Palembang”.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Rakhmat. 2018. Administrasi dan Akuntabilitas Publik . ANDI: Yogyakarta. Saputra, Julius. 2015. “Pengaruh Value for Money (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) terhadap  Akuntabilitas  Publik  (Studi  Kasus  pada  Badan  Pemerintah  Daerah Kota Palembang).”
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Administrasi . ALFABETA: Bandung. Tiwinarni.  2017.  “Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  dan  Akuntabilitas  Publik  terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali”.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2015  tentang Pertanggungjawaban  Atas  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Penngelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Widjaja,  HAW.  2004. Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat  dan  Utuh .  PT RajaGrafindo Persada: Jakarta