Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan
Article Abstract Author Annisa Weningtyas 1* ,
Endang Widuri 2 ,
1 Universitas Sebelas Maret 2 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Coresponding Author: * Annisa Weningtyas, Email: annisatyass@gmail.com
Data: Received: Des 24, 2021; Accepted: Jun17, 2022;
Published: Jun 30, 2022
DOI: DOI 10.24090/VOLKSGEIST. V5I1.6074
Through  local  wisdom,  indigenous  peoples  in  Indonesia  could  survive the various water resource crises they face. This study aims to investigate the relationship between local wisdom and sustainable water resource management, as well as challenges to the existence of the local wisdom in managing water resources. This study implements normative legal research method, with a normative juridical approach. Data are collected from Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) and Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources. The  data  are  analyzed  in  a  qualitative  juridical  manner.  The  results  of the study conclude that UUPPLH and customary law have the same goal in  providing  protection  for  environmental  management.  Environmental issues should be addressed integrally, comprehensively, and holistically, so that technical aspects of operations, regulations, institutions, financing, and community participation are needed. In addition, preventive efforts are carried out through regional regulations as an elaboration and explanation of statutory regulations by taking into account the characteristics of each region; while repressive efforts in the context of enforcing environmental law require serious efforts by involving all law enforcement officers.
Keywords: Water resource management; local wisdom; sustainable development.
Melalui  kearifan  lokal,  masyarakat  adat  di  Indonesia  dapat  bertahan menghadapi berbagai krisis sumber daya air yang dihadapinya. Adapun permasalahannya mengenai kaitan kearifan lokal dengan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta tantangan terhadap eksistensi kearifan  lokal  pengelolaan  sumber  daya  air.  Metode  penelitian  hukum normatif,  dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif;  data  sekunder berupa  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  dan  Undang-Undang Nomor  17 Tahun  2019  tentang  Sumber  Daya Air;  analisis  data  yuridis kualitatif.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  UUPPLH  dan  hukum adat memiliki tujuan yang sama dalam memberikan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Persoalan lingkungan dilakukan secara integral, komprehensif, serta holistik, sehingga dibutuhkan aspek teknis operasional, peraturan, kelembagaan, pembiayaan, serta peranserta masyarakat. Disamping itu upaya preventif dilakukan melalui peraturan daerah  sebagai  penjabaran  dan  penjelasan  dari  peraturan  perundang-
Kantor  Editor:  Lantai  2  Fakultas  Syariah  Universitas  Islam  Negeri  Profesor  Kiai  Haji  Saifuddin  Zuhri Purwokerto, Indonesia Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Jawa Tengah 531226 Indonesia Telp.: +62281-635624 Fax. +62281- 636653 E-Mail: Volksgeist@uinsaizu.ac.id Website : http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ Volksgeist
ISSN Print  2615-5648 ISSN Online  2615-174X
undangan dengan memperhatikan ciri khas dari masing-masing daerah; sedangkan upaya represif dalam rangka penegakan hukum lingkungan dibutuhkan  upaya  yang  sungguh-sungguh  dengan  melibatkan  segenap aparat penegak hukum.
Kata Kunci : Pengelolaan sumber daya air; kearifan lokal; pembangunan berkelanjutan.
©2022; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (https:// Creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## PENDAHULUAN
Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia untuk bertahan hidup. Semua organ masyarakat berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sumber air terbaik guna  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Sebagai  sumber  daya,  air  dimanfaatkan  untuk berbagai keperluan manusia seperti sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan, pembangkit listrik, transportasi, industri dan sebagai tempat rekreasi. 1
Pemanfaatan air sebagai sumber daya dalam berbagai kepentingan yang berbeda menimbulkan konflik  kepentingan,  seperti  perebutan  air  untuk  irigasi  dan  kegiatan  industri.  Sementara  itu, pembangunan yang dilakukan di kawasan tempat penyimpanan air dapat menganggu ekosistem dan mengancam ketersediaan air di kawasan tersebut. Supaya kondisi ini tidak semakin parah, pengelolaan sumber daya air perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. 2
Indonesia saat ini terancam krisis air, bukan hanya akibat perubahan iklim, kerusakan ekosistem, sistem pengelolaan lahan yang buruk, namun diperparah eksploitasi air untuk kepentingan komersial dengan tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya air. 3 Kearifan lokal yang sangat efektif untuk menjaga kelestarian sumber daya air, kini kalah dari bisnis air dalam kemasan, penjualan air isi ulang dan lain-lain yang air bakunya diambil dari sumber air pegunungan.
Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air semakin tersingkirkan dengan masuknya berbagai teknologi dan beragam masalah sosial yang dihadapi masyarakat, seperti pertambahan penduduk (dengan berbagai jenis kebutuhannya) yang semakin meningkat dan kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kelestarian sumber daya air dan lingkungan. Keadaan demikian yang membuat masyarakat meninggalkan kearifan lokal yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Pola pikir masyarakat mulai berubah seiring dengan lunturnya kearifan lokal, yakni dari pola pikir holistik menjadi pola pikir mekanik. Masyarakat tidak lagi memikirkan keseimbangan antara alam dan lingkungan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan.
1 Nadia Astriani, Sistem Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan (Bandung: Logoz Publishing, 2018), 280.
2 Pasal 1 Angka 9 “Sumber Daya Air,” Pub. L. No. Undang-Undang No 17 Tahun 2019 (n.d.).
3 “Menjaga Kelestarian Sumber Daya Air Butuh Kearifan Lokal,” April 3, 2018, http://www.pdamtirtabenteng.co.id/ berita/menjaga-kelestarian-sumber-daya-air-butuh-kearifan-lokal.
Prospek kearifan lokal sangat bergantung pada bagaimana masyarakat mempertahankan kearifan lokal yang ada, serta bagaimana masyarakat mengubah pola pikir mereka kembali ke pola pikir holistik. Menjamin agar sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan dan dilestarikan dengan tidak menganggu keseimbangannya. Secara empiris, kearifan lokal telah berhasil mencegah kerusakan fungsi lingkungan. Namun kearifan lokal kini mulai luntur. Akibatnya, sumber daya alam tidak lagi terpelihara dengan baik, lahan dan hutan rusak, hilangnya mata air, padahal air merupakan kebutuhan terpenting bagi makhluk hidup. Kekurangan air pada manusia, binatang, dan tumbuhan dapat menghambat kesehatan, pertumbuhan, tingkat produktivitas, bahkan menyebabkan kematian. Program ketahanan pangan akan sulit terwujud tanpa tersedianya pasokan air yang cukup.
Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan penelitian, kajian dan pengembangan kearifan lokal yang terbukti efektif dapat mencegah kerusakan fungsi lingkungan. Kearifan lokal yang sering dikonseptualisasikan sebagai pengetahuan setempat (local knowledge) , kecerdasan setempat (local genius) , dan kebijakan setempat (local wisdom) , serta menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaknai sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, yang antara lain digunakan untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup secara lestari. Salah satu masalah yang menjadi perhatian masyarakat saat ini adalah krisis air. Krisis air secara keseluruhan tidak hanya disebabkan perubahan iklim, kerusakan ekosistem daerah tangkapan air, penggunaan lahan yang tidak efisien dan kebutuhan penggunaan air yang meningkat, serta ada kepentingan ekonomi, sehingga dibutuhkan upaya perlindungan dan pengelolaan secara terpadu untuk mencegah krisis yang lebih serius.
Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain pencemaran, penggundulan hutan, dan kegiatan pertanian yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, serta perubahan fungsi daerah tangkapan air. Oleh karena itu, kearifan lokal memegang peranan yang cukup penting dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Namun, kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti: bertambahnya jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya. Prospek kearifan lokal ke depannya sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, inovasi teknologi, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan serta berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta peran masyarakat lokal. 4
Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air, semakin banyak nilai yang dikaji, maka semakin baik. Adapun persyaratan nilai yang perlu diperhatikan, yaitu: memiliki nilai positif terhadap pengelolaan sumber daya air, mendukung kelestarian dan menghormati keseimbangan alam, melengkapi ilmu modern, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kumpulan nilai kearifan lokal terkait pengelolaan sumber daya air merupakan cara menghormati kebudayaan setempat dan sebaiknya menjadi pedoman dalam pengelolaan, sehingga dapat bersinergi dengan partisipasi masyarakat setempat. Jika kearifan lokal ini semakin lengkap dikaji, bukan tidak mungkin tercipta partisipasi masyarakat yang lebih mendalam pada pengelolaan
4 Guido Dwi Atmojo, Kartini, and Dian Rahayu Jati, “Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Menjaga Sumber Daya Air (Study Kasus Desa Pisak Kecamatan 17 Kabupaten Bengkayang),” Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah 6, no. 1 (2018): 3.
sumber daya air. Utamanya di Indonesia dengan berbagai suku dan keadaan geografisnya, masing- masing tentunya mempunyai kearifan yang bisa menjadi sekuat subak, diakui sebagai world heritage , sebagai nilai yang positif dan masih diberlakukan dalam pengelolaan oleh masyarakat setempat. Kearifan lokal yang sudah berlaku di suatu masyarakat yang sifatnya turun menurun dan berhubungan erat dengan kelestarian lingkungannya perlu dilestarikan. Dengan memahami kearifan lokal, akan semakin nyata bahwa kearifan lokal menjadi modal penting dalam pengelolaan sumber daya air dan pelestarian lingkungan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas, salah satunya yaitu kearifan lokal yang memperhatikan nilai-nilai luhur dalam masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2021 sebanyak 10.683 desa/ kelurahan mengalami pencemaran air, 5 dan setidaknya 46% sungai di Indonesia tercemar berat. 6 Sungai di Indonesia banyak tercemar oleh limbah industri seperti migas dan pertambangan, limbah domestik, dan peternakan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut 59% sungai di Indonesia masih tercemar berat. 7
Berbagai kasus pencemaran dan perusakan lingkungan seperti pencemaran anak Sungai Bengawan Solo di Karanganyar, pencemaran Teluk Buyat oleh PT. Newmont di Minahasa Sulawesi Utara, pembuangan lumpur oleh PT. Lapindo Brantas di Sungai Porong Jawa Timur, pencemaran Daerah Aliran Sungai Citarum oleh PT Kamarga Kurnia Textile Industri (KKTI) Bandung, pencemaran Daerah Aliran Sungai Citarum oleh PT. How Are You Indonesia (HAYI) Jakarta, serta tumpahan minyak di Teluk Balikpapan oleh PT. Pertamina.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini hendak membahas kaitan kearifan lokal dengan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta tantangan terhadap eksistensi kearifan lokal pengelolaan sumber daya air. Untuk menjawab permasalahan tersebut tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian mengenai norma, baik itu berbentuk asas ataupun kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan. 8 Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berbasis bahan-bahan hukum (library based) yang difokuskan dengan membaca dan mempelajari bahan- bahan hukum primer dan sekunder. 9 Selanjutnya hasil penelitian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban atas identifikasi masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Bahan Hukum yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang
5 Vika Azkiya Dihni, “Pencemaran Air Terjadi di 10 Ribu Desa/Kelurahan Indonesia,” March 24, 2022, https:// databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/pencemaran-air-terjadi-di-10-ribu-desakelurahan-indonesia.
6 Ayunda Pininta Kasih, “46 Persen Sungai Indonesia Tercemar Limbah, Peneliti UP Beri Solusi,” Agustus 2021, https://edukasi.kompas.com/read/2021/08/10/110406171/46-persen-sungai-indonesia-tercemar-limbah-peneliti- up-beri-solusi?page=all.
7 “KLHK Ungkap Penyebab 59 Persen Sungai Di Indonesia Tercemar Berat,” July 28, 2021, https://bisnis.tempo.co/ read/1488232/klhk-ungkap-penyebab-59-persen-sungai-di-indonesia-tercemar-berat.
8 Mukti  Fajar  and  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010), 34.
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), 34–35.
Sumber Daya Air. Hal yang terlebih dahulu dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum primer serta sekunder. Setelah semuanya telah terkumpul, maka data tesebut akan diolah secara sistematis dan dilakukan analisis untuk memperoleh kejelasan masalah yang sedang dikaji. 10

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Hubungan antara Kearifan Lokal dengan Pengelolaan Sumber Daya Air
Kearifan lokal atau local wisdom , berasal dari dua kata bahasa Inggris. yakni local artinya setempat dan wisdom yang berarti kearifan. Pengertian kearifan lokal menekankan pada aspek sistem ide atau gagasan suatu budaya, berupa nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan keteladanan yang terdapat dalam lingkungan budaya. 11 Kearifan lokal yang merupakan bagian dari budaya masyarakat adalah hasil interaksi antara manusia dengan alam pada suatu kondisi lingkungan setempat selama periode tertentu yang berdasarkan evolusi dari sistem percobaan, pengetahuan tertentu, keindahan dan intuisi. 12
Istilah  “kearifan  lokal”  itu  sendiri  secara  definisi  lebih  menekankan  pada  aspek  sistematis dari suatu ide atau gagasan dalam suatu kebudayaan menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai  kemanusiaan,  kebersamaan  dan  keteladanan  yang  terdapat  pada  suatu  lingkungan budaya. Kearifan lokal tampak dari berbagai pengetahuan dan pengalaman warga masyarakat yang berupa ajaran, nasihat, dan larangan, sehingga kearifan lokal dapat dimaknai sebagai perangkat pengetahuan dari suatu masyarakat yang digunakan untuk memecahkan masalah atau kesulitan secara arif/bijaksana yang diselaraskan dengan hukum yang berlaku. 13
Secara  sederhananya,  keterkaitan  antara  nilai-nilai  kearifan  lokal (local wisdom) dengan pengelolaan sumber daya alam dapat dimaknai sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan  model-model  pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumberdaya  alam  secara  lestari. 14 Oleh karenanya, pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal dapat diartikan bahwa dalam mengeksploitasi sumber daya alam haruslah dilaksanakan dengan suatu konsep kearifan lokal, yaitu dengan cara menetapkan wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai wilayah yang harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan, dimana pengelolaan sumber daya alam harus pula mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masa mendatang yang diakibatkan oleh pengelolaan sumber daya alam saat ini.
Dalam sejarah regulasi bidang air di Indonesia, peraturan yang pertama kali secara khusus mengatur tentang sumber daya air ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang kemudian pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982
10 Fajar and Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , 160.
11 Hariyanto Hariyanto, “Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village,” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 7, no 1 (2022) http://jurnal.umsu.ac.id/index. php/delegalata/article/view/8721
12 Rr.  Vicky Ariyanti  and  Kisworo  Rahayu,  “Perlu  Dikajinya  Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  Berkaitan  Pengelolaan Sumber Daya Air,” Pertemuan Ilmiah Tahunan HATHI XXIX, 2020, 2.
13 Sulastriyono, “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Telaga Omang Dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul Yogyakarta,” Jurnal Mimbar Hukum 21, no. 2 (June 2009): 247–48.
14 Zulkifli B Lubis, “Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Tapanuli Selatan,” Jurnal Antropologi Indonesia 29, no. 3 (2005): 240.
tentang Tata Pengaturan Air, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1982 tentang Irigasi dan Drainase. Hak-hak masyarakat adat dalam undang-undang ini diakui secara terbatas, dimana Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara tetap menghormati hak yang dimiliki masyarakat  ada  setempat,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional.  Uraian tersebut  menyatakan  bahwa  hak-hak  masyarakat  adat  diakui  sepanjang  hak-hak  tersebut  pada kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan yang dicantumkan dalam undang-undang ini serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan penjelasan ini, maka hak masyarakat adat merupakan pelengkap terhadap pengelolaan alam yang dilakukan oleh pemerintah.
Pada tanggal 18 Maret 2004, Indonesia mengesahkan undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Substansi pengaturan sumber daya air dalam UU No. 7 Tahun 2004 lebih komprehensif, meliputi domain pengelolaan (konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian dan penanggulangan daya rusak air) dan proses pengelolaannya. Terbitnya UU No. 7 Tahun 2004 juga membahas mengenai hak dan peran masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya air, termasuk mengakui keberadaan hak ulayat atas sumber daya air. Pengaturan tentang hak ulayat dalam undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan yang telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa pengakuan adanya hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk hak yang serupa dengan itu hendaknya dipahami bahwa yang masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan.
Pada  15  Oktober  2019,  Indonesia  memberlakukan  sebuah  undang-undang  baru  untuk menggantikan UU No. 7 Tahun 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Adapun dalam penjelasan Pasal 2 huruf (f), asas kearifan lokal dijelaskan bahwa dalam Pengelolaan  Sumber  Daya Air  harus  memperhatikan  nilai-nilai  luhur  yang  berlaku  dalam  tata kehidupan masyarakat. Pasal 3 menyatakan bahwa pengaturan sumber daya air bertujuan menjamin pelindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air. Dalam Pasal 9 ditegaskan bahwa penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Indonesia memiliki sumber daya air yang melimpah sehingga masyarakat Indonesia sangat akrab dengan budaya air.  Air merupakan kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia dan mutlak harus tersedia untuk menunjang hidup dan kehidupannya. Masyarakat dengan pengetahuan, kebiasaan, dan budaya yang diwariskan turun menurun memanfaatkan sumber air setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka bersama-sama mengelola sumber daya tersebut hidup harmonis dengan alam sekitar. Adapun contoh-contoh pengelolaan sumber daya air yang dijiwai nilai kearifan lokal dan didasari oleh budaya yang mengakar pada aspek pengelolaan sumber daya air, antara lain:
1. Subak
Subak adalah salah satu contoh kearifan masyarakat dari Bali yang mengatur pergiliran dan pembagian air serta peraturan pola tanam. Pengaturan pemanfaatan air ini merupakan
hasil musyawarah masyarakat yang didasarkan pada falsafah Tri Hita Karana dalam agama Hindu yang meliputi keharmonisan hubungan manusia dengan Pencipta (Parahyangan), hubungan manusia dengan alam sekitar (Palemahan) dan hubungan manusia dengan manusia (Pawongan). 15
Pada saat terjadi kelangkaan air, diperlukan pengaturan supaya semua anggota masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan air sesuai dengan cara dan tempat yang disepakati bersama. Salah satu cara untuk mengontrol pengaturan air adalah masa gadon dimana wilayah subak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendapat giliran air pada musim hujan dan kelompok gadon yang mendapat giliran air pada musim kemarau. Sedangkan pola tanam, jenis tanaman, dan jadwal kapan menanam ditentukan dan disepakati oleh pengurus dan anggota subak. 16

## 2.  Lubuk Larangan
Lubuk  Larangan,  kearifan  tradisional  ini  dapat  ditemukan  di  wilayah  Sumatra  Utara dan  Sumatra  Barat.  Di  Kabupaten  Mandailing  Natal,  Sumatera  Utara,  merupakan kesepakatan lokal antar masyarakat dan pemuka masyarakat untuk menjaga kelestarian dan kebersihan air sungai dengan adanya larangan mengambil ikan di luar waktu yang telah  ditentukan  dan  disepakati  bersama.  Ikan-ikan  tersebut  sengaja  ditebar  ke  sungai guna dimanfaatkan bagi pengembangan desa di Kabupaten Mandailing Natal. Pemanenan ikan secara kolektif diatur waktunya sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam Lubuk Larangan. Pelanggaran terhadap aturan yang disepakati dikenakan denda Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap pelanggaran untuk kas desa. Adanya aturan lokal Lubuk Larangan ini mendukung upaya konservasi sumber daya air karena melalui aturan tersebut, masyarakat setempat sepakat untuk menjaga keutuhan ekosistem sungai dan daerah tangkapan airnya. 17 Lubuk larangan mempunyai aturan yang telah dibuat dalam suatu musyawarah mufakat dengan melibatkan kelompok adat, ulama, tuo tao cerdik pandai , pemuda dan pemerintahan desa yang dilarang melakukan penangkapan ikan di kawasan daerah aliran sungai. Unsur ekologi atau lingkungan dalam kearifan lokal lubuk larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sungai dari pencemaran dan menjaga ekosistem serta tersedianya sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Jika ada lapisan masyarakat yang melanggar akan terkena sumpah dan dikenakan sangsi adat, pelanggar harus meminta maaf secara adat dan membayar denda berupa 1 (satu) ekor kambing,  20 (dua puluh) gantang beras, dan 4 (empat) kayu. 18
3.  Mondau Mondau di Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Konawe. Bentuk kearifan lokal ini adalah mengganti tanaman padi dengan tanaman tahunan ketika melakuan pembukaan lahan/tanah adat di kawasan hutan. Relevansinya dengan program konservasi sumber
15 I  Gusti Ayu  Wahyu  Utari,  “Penerapan  Tri  Hita  Karana  Pada  Subak  Kelawanan,  Desa  Blahbatuh,  Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar,” Jurnal DwijenAgro 7, no. 2 (2017): 83–84.
16 Deny Hidayati, “Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air” 11, no. 1 (June 2016): 40.
17 Nadia Astriani, “Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Kearifan Tradisional: Perspektif Hukum Lingkungan,” Arena Hukum 13, no. 2 (Agustus 2020): 210.
18 Husin  Ilyas,  “Eksistensi  Kearifan  Lokal  Lubuk  Larangan  Sebagai  Upaya  Pelestarian  Sumberdaya  Perairan  Di Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin Ulu III Kabupaten Bungo,” Jurnal Inovatif 11, no. 4 (September 2018): 125–26.
daya air adalah penanaman tanaman tahunan (pohon, buah) termasuk tumbuhan yang menyertainya sangat efektif dalam mengurangi besarnya run-off dan besarnya erosi. 19
4.  Ma’pesung
Di  Tana  Toraja,  Sulawesi  Selatan  beberapa  kearifan  lokal  dalam  hal  pengelolaan  air. Antara  lain  adalah  Ma’pesung  (setiap  sumber  mata  air  menjadi  tempat  peribadatan sehingga areal dan lanskap di sekitar sumber mata air harus dijaga keberadaannya). Karama atau Romang Karamaka (perlindungan terhadap mata air, hutan/saukang tidak boleh dieksploitasi karena mengganggu sumber/mata air). 20

## 5. Bekerase
Kearifan lokal Bekerase dapat ditemukan di Lombok Tengah. Bekerase menurut bahasa berarti  mengambil  ikan  baik  di  kolam,  waduk  atau  embung  yang  dilakukan  beramai- ramai tanpa menggunakan alat bantu pancing atau lainnya. Tradisi ini mengajak seluruh warga desa untuk berkumpul dan menangkap ikan bersama-sama sebagai perwujudan bahwa ikan yang berkembang biak di dalamnya memang dihajatkan untuk seluruh warga desa.  Tradisi  turun  ke  dalam  embung  ini  dilakukan  pada  akhir  musim  kemarau  atau menjelang musim hujan, biasanya pada bulan Oktober, di mana debit air embung sudah mulai berkurang.
Dalam tradisi ini masyarakat tidak hanya diajak untuk menangkap ikan saja, lebih dari itu tradisi ini sebenarnya bertujuan untuk mengajak seluruh warga untuk membersihkan dan merawat embung dari sampah dan juga berbagai jenis ganggang yang tumbuh subur selama musim hujan yang lalu, sehingga pada musim penghujan berikutnya embung dalam keadaan yang baik dan mampu menampung air.
Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dengan melihat praktik-praktik pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia, antara lain:
1.  Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilakukan berdasarkan kearifan tradisional menekankan pada keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Hal ini berasal dari falsafah hidup masyarakat adat itu sendiri dan berkaitan dengan kepercayaan yang  dianut  masyarakat  adat  tersebut.  Filosofi  hidup  yang  selaras  dengan  alam  inilah yang menjadi dasar keberhasilan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Hal ini tentunya menjadi tantangan untuk diterapkan bagi masyarakat modern yang cenderung melihat sumber daya air sebagai sarana pembangunan sehingga pemanfaatannya seringkali  bersifat  eksploitatif.  Menghadapi  tantangan  tersebut,  peran  hukum  sebagai sarana pembaharuan masyarakat menjadi penting. Pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air harus didasarkan pada falsafah hidup masyarakat adat yang selaras dengan alam, sebagaimana tertuang dalam falsafah hidup Pancasila. Hukum yang dibuat dari hukum yang hidup dengan bersandar pada jiwa bangsa (volkgeist) akan lebih mudah membentuk kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi hukum, karena hukum itu dirasakan adil, sesuai, dan bermanfaat bagi masyarakat. 21 Pengadopsian kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ke dalam peraturan perundang-undangan
19 Chay Asdak, Kebijakan Nasional Sumber Daya Air Terpadu (Jakarta: Bappenas, 2015), 34–36.
20 Chay Asdak, Musim Kemarau Kekeringan Musim Hujan Kebanjiran (Bandung: Universitas Padjajaran, 2015), 27.
21 Maria S.W. Sumardjono, Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam Dan Keadilan Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat (Yogyakarta: FH UGM, 2018), 5.
membuatnya berjalan efektif dan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena sejalan dengan kebutuhan mereka.
2.  Kesepakatan tentang sumber daya air dan sumber daya alam lainnya yang ada dalam masyarakat adat tidak hanya diturunkan dari falsafah hidup yang ada, tetapi juga kesepakatan yang dibuat bersama. Sebagai contoh seperti yang terlihat dalam pembuatan lubuk larangan. Dengan adanya partisipasi dari anggota masyarakat dalam pembuatan peraturan, maka dapat dengan mudah masyarakat untuk taat pada aturan yang ada karena merasa bahwa mereka menjadi bagian dari pembuatan peraturan dan telah menyetujui ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  aturan  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan terkait pengelolaan sumber daya air sangatlah penting. Sehingga aturan yang dibuat dirasakan adil oleh pihak-pihak yang menjalankannya.
3.  Organisasi pengelolaan sumber daya air oleh masyarakat adat mempunyai struktur dan kewenangan yang jelas dengan kepemimpinan yang tegas dan dihormati. Sementara di sisi lain, salah satu masalah pengelolaan sumber daya air yang dihadapi dalam pemerintahan saat ini adalah benturan kewenangan dan minimnya koordinasi antar instansi yang berkepentingan dengan sumber daya air, sehingga perlu dipikirkan cara terbaik guna mengatasi persoalan kelembagaan tersebut.
Dalam hal melindungi lingkungan hidup dari perusakan dan pencemaran dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas hukum adat, yaitu religio magis; komunal; kontan; serta konkrit. Pada asas religio magis bahwa alam yang diciptakan oleh Tuhan merupakan cosmos dari keseluruhan hidup jasmaniah dan rohaniah sehingga keseimbangan tersebut harus ada dan tetap terjaga. Oleh karena apabila cosmos tersebut terganggu, maka akan terjadi ketidakseimbangan, sehingga harus segera dipulihkan kembali. Dimana ketua adat dari masyarakat adat yang bersangkutan akan memberikan sanksi adat terhadap pelanggarnya guna mengembalikan keseimbangan tersebut. Hal ini sebagai upaya dalam melindungi sumber daya air dan ekosistemnya, sehingga dapat memberikan manfaat pada generasi berikutnya dalam melindungi lingkungan hidup dari perusakan dan pencemaran. Demikian pula pada asas komunal, kearifan lokal yang dikelola secara bersama anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
Pasal  18B  Ayat  (2)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Adapun Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras  dengan  perkembangan  zaman  dan  peradaban”.  Berdasarkan  pengakuan  dalam  undang- undang dasar tersebut, maka masyarakat adat memiliki hak untuk mengelola lingkungan dan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia. 22 Sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 bahwa adanya keterkaitan yang erat antara pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan pemenuhan hak asasi setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terkait hak tersebut telah diimplementasikan pada Pasal 65 dan Pasal 66 UU PPLH
22 Sandra Moniaga, “Masyarakat Adat, Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia” (Bandung: FH Unpar, 2018),
2.
bahwa setiap orang berhak memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.
Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat dengan kearifan tradisional yang dimilikinya, telah mengelola sumber daya alam secara arif sejak dulu. Pengaturan hak masyarakat adat dalam hal pengelolaan sumber daya air dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sumber daya air. Pemerintah menjamin pelindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air, pemerintah tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang- undangan dan sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.  Berdasarkan  Ketetapan  MPR  No  IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan  Agraria  dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mengamanatkan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus memberikan ruang hidup bagi kebudayaan lokal termasuk kearifan lingkungan dan pluralisme hukum yang secara nyata hidup dan berkembang di masyarakat.

## Tantangan dalam Eksistensi Penerapan Kearifan Lokal pada Pengelolaan Sumber Daya Air
Melalui kearifan lokal inilah, masyarakat dapat bertahan menghadapi berbagai krisis yang dihadapinya. Oleh karena itu, dalam rangka melestarikan dan menjaga keseimbangan dengan lingkungan, penting untuk mempelajari dan melestarikan kearifan lokal suatu masyarakat. Bertahannya kearifan lokal di suatu tempat tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan.
Kearifan lokal adalah tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya secara bijaksana. Oleh karena itu, setiap kearifan lokal tidaklah sama pada tempat, suku, dan waktu yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidup yang beragam, sehingga pengalaman dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melahirkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis tetapi berubah dari waktu ke waktu, tergantung dari tatanan sosial budaya yang ada dalam masyarakat.
Meski banyak kearifan lokal yang sampai sekarang terus menjadi panutan bagi masyarakat, namun kearifan lokal juga tidak terlepas dari berbagai persoalan. Adapun dimasa depan kearifan lokal sangat di pengaruhi oleh tekanan penduduk, modernisasi, pengetahuan masyarakat, kondisi lingkungan, serta berbagai kebijakan pemerintah yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta partisipasi masyarakat setempat. Kearifan lokal di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam, dimana masyarakat lokal tinggal, dan kemauan masyarakat untuk tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan meskipun menghadapi berbagai persoalan. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam melakukan tindakan di lingkungan dimana mereka tinggal guna menghindari konflik-konflik sosial.
Kondisi ini mempengaruhi eksistensi tatanan sosial masyarakat, khususnya dalam upaya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, sehingga pengelolaan sumber daya air sangat diperlukan. Akan tetapi saat ini pengelolaannya lebih terfokus pada fungsi ekonomi, sedangkan fungsi ekologi dan sosial telah mengalami degradasi. Hal ini ditunjukkan dengan pudarnya praktik
pengelolaan air berbasis kearifan lokal yang menekankan pada aspek fungsi ekologi dan sosial dalam pengelolaan air. Globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan besar dalam keberlangsungan kearifan lokal di Indonesia, sehingga pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan harus berakar pada keseimbangan dan fungsi sumber daya air yang serasi dalam aspek lingkungan, sosial serta ekonomi.
Idealnya kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air harus terus dipraktikkan, namun seiring dengan perkembangan dan berjalannya waktu, tatanan sosial ini menghadapi banyak tantangan, sehingga mempengaruhi eksistensinya. Kondisi ini dipicu oleh banyak faktor, terutama yang berkaitan dengan tekanan penduduk terhadap sumber daya air dan alam di sekitarnya, pengetahuan masyarakat akan budaya bersih, kegiatan pembangunan serta modernisasi. Melihat pentingnya peran masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga penting untuk mempertahankan dan melindunginya.
Adapun tantangan dalam eksistensi penerapan kearifan lokal pada pengelolaan sumber daya air, yaitu:

## 1.  Tekanan Penduduk, Peningkatan Jumlah Penduduk dan Keterbatasan Ketersediaan Air
Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 270,20 juta jiwa. 23 Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang tinggi berdampak pada peningkatan kebutuhan akan air yang signifikan, baik untuk konsumsi maupun keperluan lainnya. Air tidak hanya memiliki fungsi sosial yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang, tetapi juga menjadi komoditas ekonomi yang dibutuhkan oleh rumah tangga, kegiatan pertanian, industri, transportasi, infrastruktur dan jasa. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga berdampak pada peningkatan kebutuhan akan lahan untuk kawasan pemukiman, lahan pertanian, industri, serta sarana prasarana penunjang kehidupan lainnya.
Tekanan penduduk terhadap sumber daya air berhubungan erat dengan meningkatnya jumlah dan mobilitas penduduk, serta tindakan mereka dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Peningkatan jumlah dan mobilitas penduduk berhubungan dengan aspek kuantitas, berupa peningkatan kebutuhan air untuk konsumsi dasar (makan, minum dan MCK) serta keperluan hidup lainnya. Peningkatan ini juga berkaitan dengan aspek kualitas, khusunya perilaku manusia yang mengakibatkan degradasi sumber daya dan pencemaran air.

## 2.  Masih Terbatasnya Perilaku dan Budaya Bersih
Perilaku masyarakat berkaitan dengan kebersihan, sanitasi lingkungan dan juga berpengaruh terhadap ketersediaan dan kualitas air. Budaya bersih di sebagian masyarakat masih rendah. Selain pencemaran, kebiasaan membuang sampah sembarangan juga seringkali menyumbat dan merusak jaringan atau saluran air, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir. Dalam hal ini, aliran-aliran sungai tersebut pada akhirnya akan bermuara ke laut, sehingga akan mengakibatkan pencemaran laut. Di mana bahan pencemar dari darat yang paling dianggap potensial adalah air dan sungai karena sebagai jalur yang mengantar berbagai bahan pencemar ke laut.
23 “BPS:  270,20  Juta  Penduduk  Indonesia  Hasil  SP2020,”  n.d.,  https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps-- 270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html.
Manusia  maupun  makhluk  hidup  lain  menghasilkan  bahan  buangan  yang  biasa disebut limbah dalam melakukan aktivitasnya. Namun permasalahannya, yakni limbah dalam jumlah yang besar dan dapat berbahaya dari suatu aktivitas yang intensif, yaitu industri. Industri skala kecil hingga besar telah menjadi sumber pencemar bagi lingkungan dari berbagai limbah baik yang berbentuk padat, cair maupun gas. 24 Kondisi ini akan mengakibatkan adanya degradasi kualitas air. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air diklasifikasikan ke dalam empat kelas antara lain dampak terhadap kehidupan biota air, kualitas air tanah, kesehatan dan estetika lingkungan. 25

## 3.  Kegiatan pembangunan, modernisasi teknologi dan informasi
Menurut  berbagai  referensi,  kegiatan  pembangunan  dan  modernisasi  teknologi  dan informasi  berdampak  signifikan  terhadap  eksistensi  kearifan  lokal. 26 Percepatan laju pembangunan di segala sektor mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya air. Pergeseran nilai terjadi lebih cepat karena pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang kurang memperhatikan tatanan sosial masyarakat dan fungsi ekologi dari kearifan lokal masyarakat.
Adanya pembangunan yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam mempercepat laju degradasi sumber daya air. Penebangan hutan dan alih fungsi lahan yang dilakukan secara berlebihan dan serampangan mengakibatkan rusaknya sumber daya air. Kondisi ini akan mengurangi daya dukung sumber daya air dan lingkungan.
Pemerintah atas nama pembangunan seringkali mengabaikan pengetahuan dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air yang telah dilakukan secara turun temurun. Akibatnya, pengelolaan sumber daya air mengalami perubahan dari oleh masyarakat menjadi oleh pemerintah, dengan pendekatan top-down . Hal ini mengakibatkan banyak sistem nilai dalam pengelolaan sumber daya air dan tata guna air untuk pertanian yang telah digunakan masyarakat secara turun temurun terancam oleh modernisasi pembangunan sistem irigasi dan kegiatan pembangunan lainnya.
Kegiatan pembangunan dan modernisasi teknologi memberikan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi apabila tidak dilakukan secara bijak dan terencana akan memberikan hasil yang sebaliknya. Penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan akan membahayakan kelestarian sumber daya alam dan merusak tatanan sosial di masyarakat. Modernisasi dan globalisasi menjadi kendala utama dalam mempertahankan keberlangsungan kearifan lokal di Indonesia. Masuknya teknologi dan nilai-nilai baru mengakibatkan perubahan perilaku dan budaya dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia, oleh karena itu perlu dihadapi dan disikapi juga dengan bijak.
Perilaku masyarakat yang tidak ramah terhadap lingkungan dan pengelolaan yang kurang bijak menjadi penyebab utama kerusakan sumber daya air dan mengancam keberlanjutan sumber daya air tersebut. Masalah ini erat kaitannya dengan faktor ekonomi, terutama kemiskinan dan keserakahan, dan faktor non ekonomi, termasuk kurangnya pengetahuan dan informasi, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan sumber daya air tersebut. Sebagian anggota masyarakat mengetahui bahwa
24 Wayan Budiarsa Suyasa, Pencemaran Air & Pengolahan Air Limbah (Bali: Udayana University Press, 2015), 24.
25 Suyasa, 44.
26 Hidayati, “Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air,” 46.
kegiatan mereka berimplikasi negatif terhadap kondisi air di sekitar lingkungannya, tetapi mereka terus melakukan kegiatan merusak tersebut tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkan dari tindakan mereka. Keserakahan juga menjadi penyebab utama terjadinya perusakan sumber daya air, biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat yang bermodal  atau  pengusaha-pengusaha.  Para  pemilik  modal  atau  pengusaha-pengusaha ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang mudah. Hal ini terutama terjadi di wilayah-wilayah yang nantinya akan menjadi pusat-pusat pembangunan dan kegiatan ekonomi di seluruh negeri ini.
Peran negara dalam hal mencegah pencemaran air dapat dilakukan dengan upaya preventif  maupun  represif.  Tindakan  preventif  dalam  rangka  pengendalian  dampak lingkungan hidup perlu dilakukan dengan mendayagunakan instrumen pengawasan dan perizinan secara maksimal. Adapun kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. 27 Berdasarkan  Pasal  67  UU  PPLH bahwa kewajiban manusia dengan lingkungannya adalah memelihara fungsi kelestarian lingkungan hidup, mengendalikan pencemaran, serta kerusakan lingkungan hidup melalui pemberian informasi terkait perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup secara akurat dan transparan.
Kebijakan pemerintah sebagai upaya preventif lainnya dapat dilakukan melalui sosialisasi terkait peraturan-peraturan hukum yang mengatur masalah pencemaran dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan supaya tidak tercemar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 70 UU PPLH yaitu hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup secara formal, nonformal, dan informal. Pendidikan lingkungan hidup berkorelasi dengan hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi atas lingkungan hidup, sehingga masyarakat memiliki hak untuk dapat berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; berhak mengusulkan dan/atau mengajukan keberatan terhadap rencana usaha yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, serta berhak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dilakukan dalam rangka meningkatkan kepedulian manusia terhadap lingkungan hidupnya, kemandirian, dan kemitraan, ketanggapan masyarakat melakukan pengawasan sosial, menjaga dan mengembangkan budaya, serta kearifan lokal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pengawasan merupakan suatu upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan, oleh karena itu perlu dikembangkan sistem hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna menjamin kepastian hukum sebagai dasar bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. 28 Pengawasan di sini meliputi kewenangan pemerintah yang bersifat berkelanjutan sebagai akibat perizinan yang dikeluarkan. 29 Pengawasan
27 Yeni Widowaty, “Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” Jurnal Media Hukum 19, no. 2 (2012): 269.
28 Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), 200.
yang  lahir  dari  perizinan  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  72  UU  Nomor  32  tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang dan wajib melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang terkait dengan izin lingkungan.
Upaya represif dapat berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran. 30 Adapun sanksi administrasi diatur dalam Pasal 76, Pasal 87 Ayat (1), Pasal 98 Ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 32 UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun sanksi administrasi berupa teguran tertulis; paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Dimana penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, maupun dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Dengan diaturnya hak, kewajiban, dan larangan secara normatif, maka manusia ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya akan selalu menjaga keseimbangan, keharmonisan, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga akan dapat terus memenuhi kebutuhan hidup manusia secara berkelanjutan.

## SIMPULAN
UU  PPLH  dan  hukum  adat  memiliki  tujuan  yang  sama  dalam  memberikan  perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu melindungi lingkungan hidup dari perusakan dan pencemaran, menjamin keselamatan kesehatan dan kehidupan manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan serta mengantisipasi isu lingkungan global. Persoalan lingkungan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan parsial tetapi harus secara integral, komprehensif, holistik, karena masalah lingkungan hidup merupakan masalah bersama. Dalam hal ini dibutuhkan aspek teknis operasional, hukum dan peraturannya, kelembagaan, pembiayaan, serta peran serta masyarakat. Adapun untuk masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan atas pencemaran air, menjaga kebersihan lingkungan hidup dengan menjaga serta merawat sumber air. Adapun upaya preventif dilakukan melalui pengawasan, pembinaan, dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sehingga dibutuhkan komponen membangun pemberdayaan hukum masyarakat, kesadaran hukum, serta kepatuhan hukum warga masyarakat. Dalam hal ini  pemerintah  diharapkan  dapat  meningkatkan  pengawasan  terhadap  pembuangan  air  limbah; meningkatkan  pemantauan  kualitas  air  pada  sumber  air;  mengadakan  sosialisasi  budaya  hidup bersih dan sehat kepada warga, melakukan inventarisasi dan identifikasi air dan sumber air, serta sumber pencemar air. Oleh karena itu, diperlukan peraturan daerah sebagai sarana penjabaran dan penjelasan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional serta sebagai sarana hukum
30 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 48.
dalam  memperhatikan  ciri  khas  dari  masing-masing  daerah  dengan  berdasarkan  pada  perilaku hukum para penduduk di daerah tersebut. Peraturan daerah ini harus lebih banyak meyakinkan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya air daripada sebagai alat untuk memerintah, yaitu dengan memberi ruang pada fungsi dan substansi peraturan daerah, untuk dapat menampung kondisi khusus daerah berdasarkan harapan masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, upaya represif dalam rangka penegakan hukum lingkungan juga merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sumber daya air, maka dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dengan melibatkan segenap aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyanti, Rr. Vicky, and Kisworo Rahayu. “Perlu Dikajinya Nilai-Nilai Kearifan Lokal Berkaitan Pengelolaan Sumber Daya Air.” Pertemuan Ilmiah Tahunan HATHI XXIX, 2020.
Asdak, Chay. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air Terpadu . Jakarta: Bappenas, 2015.
———. Musim Kemarau Kekeringan Musim Hujan Kebanjiran . Bandung: Universitas Padjajaran, 2015.
Astriani,  Nadia.  “Pengelolaan  Sumber  Daya Air  Berdasarkan  Kearifan  Tradisional:  Perspektif Hukum Lingkungan.” Arena Hukum 13, no. 2 (Agustus 2020): 210.
———. Sistem Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan . Bandung: Logoz Publishing, 2018.
Atmojo,  Guido  Dwi,  Kartini,  and  Dian  Rahayu  Jati.  “Analisis  Kearifan  Lokal  Masyarakat Dalam  Menjaga  Sumber  Daya Air  (Study  Kasus  Desa  Pisak  Kecamatan  17  Kabupaten Bengkayang).” Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah 6, no. 1 (2018): 3.
BPS:  270,20  Juta  Penduduk  Indonesia  Hasil  SP2020,”  n.d.  https://www.bps.go.id/ news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html.
Dihni, Vika Azkiya. “Pencemaran Air Terjadi di 10 Ribu Desa/Kelurahan Indonesia,” March 24, 2022.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/pencemaran-air-terjadi-di- 10-ribu-desakelurahan-indonesia.
Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Hamzah, Andi. Penegakan Hukum Lingkungan . Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Hariyanto, Hariyanto. “Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village,” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2022), http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/8721 Hidayati, Deny. “Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air” 11, no. 1 (June 2016): 46.
Ilyas, Husin. “Eksistensi Kearifan Lokal Lubuk Larangan Sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Perairan Di Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin Ulu III Kabupaten Bungo.” Jurnal Inovatif 11, no. 4 (September 2018): 125–26.
Kasih, Ayunda Pininta. “46 Persen Sungai Indonesia Tercemar Limbah, Peneliti UP Beri Solusi,” Agustus 2021. https://edukasi.kompas.com/read/2021/08/10/110406171/46-persen-sungai- indonesia-tercemar-limbah-peneliti-up-beri-solusi?page=all.
KLHK Ungkap Penyebab 59 Persen Sungai Di Indonesia Tercemar Berat,” July 28, 2021. https:// bisnis.tempo.co/read/1488232/klhk-ungkap-penyebab-59-persen-sungai-di-indonesia- tercemar-berat.
Lubis,  Zulkifli  B.  “Menumbuhkan  (Kembali)  Kearifan  Lokal  Dalam  Pengelolaan  Sumberdaya Alam Di Tapanuli Selatan.” Jurnal Antropologi Indonesia 29, no. 3 (2005).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2010.
Menjaga  Kelestarian  Sumber  Daya  Air  Butuh  Kearifan  Lokal,”  April  3,  2018.  http://www. pdamtirtabenteng.co.id/berita/menjaga-kelestarian-sumber-daya-air-butuh-kearifan-lokal.
Moniaga, Sandra. “Masyarakat Adat, Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” 2. Bandung: FH Unpar, 2018.
Muhjad, Hadin. Hukum Lingkungan . Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
Sulastriyono,. “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Telaga Omang Dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul Yogyakarta.” Jurnal Mimbar Hukum 21, no. 2 (June 2009): 247–48.
Sumardjono, Maria S.W. Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam Dan Keadilan Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat . Yogyakarta: FH UGM, 2018.
Sumber Daya Air, Pub. L. No. Undang-Undang No 17 Tahun 2019 (n.d.).
Suyasa, Wayan Budiarsa. Pencemaran Air & Pengolahan Air Limbah . Bali: Udayana University Press, 2015.
Utari, I Gusti Ayu Wahyu. “Penerapan Tri Hita Karana Pada Subak Kelawanan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.” Jurnal DwijenAgro 7, no. 2 (2017): 83–84. Widowaty,  Yeni.  “Konsep  Sustainable  Development  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” Jurnal Media Hukum 19, no. 2 (2012): 269.