Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579 Volume 1, Nomor 2, September 2018 http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index

## Ihtikar dan Tas’ir dalam Kajian
Hukum Bisnis Syariah
Ahmad Zaini Institut Agama Islam Negeri Kudus zaini78@stainkudus.ac.id
Abstract
We  have  heard  news  on  television  about  the  depletion  of  the  availability  and  even  the disappearance of food and gas in several regions. This causes the price of rice and gas to rise. As a result, there were long queues in these areas to buy rice (the price of which was quite affordable). Likewise with gas, the gas tube queues that are lined up become a common sight.  The  incident,  not  infrequently  some  sellers  carry  out  hoarding  actions  or  often referred to as monopolies. Broadly speaking, the attitude of the jurists regarding ihtikār includes several groups, groups that see that ihtikar is an act of haram, makruh, mubah and mandub. Ihtikar and tas'ir can be done if the price situation in the market soars. Of course, those who have the right to control monopoly and pricing are the authorities with the conditions for the benefit of the people. Monopoly and pricing basically harm many people,  but  both  can  be  enforced  under  forced  conditions  and  prices  are  not  stable. Keywords: Ihtikar, Tas'ir, Syari'ah Business

## Abstrak
Kita pernah mendengar berita di televisi tentang menipisnya ketersediaan bahkan menghilangnya  ketersediaan  bahan  makanan  dan  gas  di  beberapa  daerah.  Hal tersebut menyebabkan harga beras dan gas menjadi naik. Akibatnya, di daerah- daerah tersebut terjadi antrian yang cukup panjang untuk membeli beras (yang harganya  cukup  terjangkau).  Begitu  juga  dengan  gas,  antrian  tabung  gas  yang berjajar  menjadi  pemandangan  yang  biasa.  Kejadian  tersebut,  tidak  jarang sebagian  penjual  melakukan  tindakan  penimbunan  atau  yang  sering  disebut dengan monopoli.  Secara garis  besar sikap ahli fikih mengenai  ihtikār  meliputi beberapa  kelompok,  kelompok  yang  memandang  bahwa  ihtikar  merupakan perbuatan haram, makruh, mubah dan mandub. Ihtikar dan tas’ir bisa dilakukan jika  keadaan  harga  di  pasaran  melonjak  tinggi.  Tentunya,  yang  lebih  berhak mengendalikan monopoli dan penetapan harga adalah penguasa dengan syarat untuk kemaslahatan orang banyak. Monopoli dan penetapan harga pada dasarnya merugikan orang banyak, namun keduanya dapat diberlakukan dalam keadaan terpaksa dan harga tidak stabil.
Kata Kunci: Ihtikar, Tas’ir, Bisnis Syari‘ah

## PENDAHULUAN
Kita  pernah  mendengar  kabar  mengenai  terjadinya  kekurangan bahan  makanan  pokok,  bahan  bakar  minyak,  ketersediaan  pasokan  gas untuk  memasak,  dan  berita-berita  lain  yang  terkait  dengan  menipisnya ketersediaan kebutuhan pokok. Seringkali hilangnya kebutuhan pokok ini

## Ahmad Zaini
sedemikian  parahnya,  hingga  menimbulkan  pemandangan  antrian  yang cukup panjang.
Semisal  kita  pernah  mendengar  hilangnya  ketersediaan  beras  di beberapa daerah dan hilangnya  pasokan gas. Hal tersebut menyebabkan harga  beras  dan  gas  menjadi  naik.  Akibatnya,  di  daerah-daerah  tersebut terjadi antrian yang cukup panjang untuk membeli beras (yang harganya cukup terjangkau). Begitu juga dengan gas, antrian tabung gas yang berjajar menjadi  pemandangan  yang  biasa.  Bila  kita  gambarkan,  misalnya  bahan bakar gas menghilang dari pasaran, maka harga gas yang sebelum mereka timbun,  katakanlah  seharga  Rp  3500/kg,  setelah  mereka  timbun  (yang berakibat harga  gas  naik) harganya  naik menjadi lebih dari Rp 4500/kg. Begitu juga dengan harga barang-barang lainnya.
Untuk  itu  perlu  dibuat  peraturan  yang  mampu  mengayomi  hajat hidup  orang  banyak.  Dalam  hal  ini,  bagaimanakah  pandangan  Islam tentang  penimbunan  (monopoli)?  Bolehkah  menimbun  barang  yang dibutuhkan masyarakat? Dan kalau tidak boleh, adakah pengecualian yang dapat  dilakukan?  Semisal  penimbunan  beras  yang  dilakukan  oleh pemerintah yang diwakili oleh Bulog sehingga dapat mematok harga?
Islam datang ingin menegakkan keadilan di bawah naungan norma pasar.  Kemanusiaan  yang  besar  menghormati  yang  kecil,  yang  kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.

## KAJIAN LITERATUR Definisi Monopoli
Monopoli dalam bahasa Arab disebut ihtikār. Dalam kamus-kamus bahasa  Arab  ihtikār  mempunyai  arti  yang  banyak,  diantaranya  sebagai berikut: menurut az-Zamakhsyari adalah ءلاغلل هسبتحا :ماعطلا ركتحا (ihtakāra at- tha‘ām artinya: menimbun makanan sehingga harganya naik).
Ibnu Manzur mengartikanya sebagai berikut امم هوحنو ماعطلا عمج  ُراكِتْحلاا هِب ءلاَغلا تقو  ِراظِتْنا هُسابتحاو لكؤي (al-ihtikār artinya: mengumpulkan makanan dan yang  sejenisnya  dari  apa-apa  yang  dimakan  dan  menahannya  dengan menunggu naiknya harga).
Al-Jauhari mendefinisikan dengan ءلاغلا هب صَّبرَتُي هسْبَحو هعْمَج :ماعطلا  ُراكِتْحا (ihtikār at-ta‘ām artinya: mengumpulkan dan menimbun dengan menunggu harganya naik).
Sedang shāhib tāj al-‘ārūs mengartikannya dengan نم  ِركُتْحا ام : رَكَحلا هِئلاَغل  ًاراظِتْنا  َسِبُتْحا  يَأ  لَك ْؤُي  اّمِم  هِوْحَنو  ِماَعَّطلا (al-hakar  artinya:  mengumpulkan makanan  dan  yang  sejenisnya  dari  apa-apa  yang  dimakan  dan menahannya dengan  menunggu naiknya  harga), dan masih banyak lagi. (al-Maktabah Syamilah)

## Ihtikhar dan Tas’ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah
Ulama  fikih  berbeda  pendapat  mengenai  definisi  tentang  hakikat ihtikār yang jumlahnya lebih dari duapuluh pendapat. Perbedaan pendapat ini  tidak  terbatas  atas  mazhab-mazhab  yang  ada,  tetapi  di  dalam  satu mazhab  mereka  juga  berselisih  tentang  definisinya.  Perbedaan  ini dikarenakan mereka mempunyai sistem dan metode yang berbeda dalam memahami hukum.
Pertama, menurut Hanafiyah ihtikār diartikan dengan penimbunan bahan  makanan  sehingga  harganya  melonjak  tinggi.  Kedua,  menurut Syafi‘iyah ihtikār adalah membeli bahan makanan waktu harganya tinggi dan menyimpannya, kemudian menjualnya dengan harga diatas normal, sehingga  menyulitkan  orang  banyak.  Ketiga,  menurut  Malikiyah  ihtikār ialah penimbunan barang yang dijual, karena dengan menyimpannya akan memperoleh  keuntungan  disebabkan  harga  di  pasaran  tidak  stabil. Keempat,  menurut  Ibnu  Hazm  az-Zahiri  ihtikār  yaitu  penimbunan  yang membahayakan  manusia  adalah  haram  baik  itu  dalam  pembelian  dan menahan  barang  yang  dijual.  Kelima,  ihtikār  menurut  Imamiyah  adalah mengumpulkan  dan  menimbun  bahan  makanan  dengan  menunggu harganya membumbung. Keenam, menurut Yusuf Qaradawi ihtikār ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. (Yusuf Qardawi, 1997: 190)
Monopoli  dalam  undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  1999  tanggal  5  Maret  1999  Bab  I  Pasal  1  didefinisikan  sebagai penguasaan  atas  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  atas penggunaan  jasa  tertentu  oleh  satu  pelaku  atau  satu  kelompok  pelaku usaha.  (Gunawan  Widjaja,  2000:  94)  Pengertian  monopoli  dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  yang  dimaksud  adalah  situasi  yang  pengadaan barang  dagangannya  tertentu  (di  pasar  lokal  atau  nasional)  sekurang- kurangnya  sepertiganya  dikuasai  oleh  satu  orang  atau  satu  kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan. (Depdikbud, 1996: 664)
Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ihtikār (monopoli)  adalah  menyimpan  barang-barang  yang  dibutuhkan  orang banyak baik dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok dengan tujuan menjualnya  kembali  di  atas  harga  normal  serta  dapat  mengendalikan harganya sehingga memperoleh keuntungan yang banyak.

## Hukum Monopoli
Ulama  fikih  berbeda  pendapat  mengenai  hukum  ihtikār  antara haram  dan  makruh.  Mereka  tidak  bersepakat  tentang  definisi  hakikat ihtikār yang jumlahnya lebih dari duapuluh pendapat. Perbedaan pendapat ini  tidak  terbatas  atas  mazhab-mazhab  yang  ada,  tetapi  di  dalam  satu mazhab  mereka  juga  berselisih  tentang  definisinya.  Perbedaan  ini

## Ahmad Zaini
dikarenakan  mereka  mempunyai  sistem  pemahaman  hukum  yang berlainan. (Ahmad Mustafa, 2003: 102)
Pendapat  pertama,  dikemukakan  oleh  ulama  mazhab  Hanafi, Maliki, Jumhur ulama Syafi‘i, Hanbali, az-Zahiri, Zaidiyah, Abadiyah dan kebanyakan  Imamiyah.  Menurut  mereka  melakukan  ihtikār  hukumnya haram. (Ahmad Mustafa, 2003: 102)Dasar hukum pelarangan ihtikār yang mereka  kemukakan  adalah  hasil  induksi  dari  nilai-nilai  universal  yang dikandung Al-Qur`an  yang menyatakan, bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya ihtikār, diharamkan. (Abdul Aziz, 1996: 655) Mereka mengemukakan  alasan  tentang  haramnya  ihtikār  berdasarkan  ayat  Al- Qur`an dan hadis berikut ini.
1. Pertama, dasar pengharaman ihtikār menurut Al-Qur`an terdapat dalam surat al-Haj ayat 25.
ٍباَذَع  ْنِم ُهْقِذُن  ٍمْلُظِب ٍداَحْلِإِب ِهيِف ْد ِرُي  ْنَم َو ٍميِلَأ
Artinya:  “Dan  siapa  yang  bermaksud  di  dalamnya  melakukan  kejahatan secara  zalim,  niscaya  akan  Kami  rasakan  kepadanya  sebahagian  siksa  yang pedih” (QS. Al-Haj: 25).
Ayat ini menjelaskan bahwa ihtikār adalah haram. Karena ihtikār adalah perbuatan  zalim  dan  aniaya.  Dan  berbuat  zalim  adalah  dilarang. Perbuatan  zalim  jika  dilakukan  akan  menyebabkan  seseorang mendapat siksa yang pedih. Orang yang mendapat siksa yang pedih adalah  karena  melakukan  hal  yang  dilarang.  Maka  dari  itu  ihtikār adalah haram. Ulama mengatakan pada dasarnya bahwa ayat di atas di sebagian maknanya berfungsi untuk mengharamkan ihtikār.
2. Kedua, dalil-dalil yang berdasarkan dari hadis.
a. Hadis-hadis yang bersifat mutlak.
َع ِ َّاللَّ ِدْبَع  ِنْب  ِرَمْعَم  ْنَع ِبَّيَسُمْلا  ِنْب ِديِعَس  ْنَع َّلاِإ  ُرِكَتْحَي  َلا َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ِلوُس َر  ْن
ئِطاَخ )ملسم هاور(
“Dari  Sa’id  bin  Musayyab  dari  Ma’mar  bin  Abdullah  dari  Rasulullah SAW  bersabda:  Tidak  akan  melakukan  penimbunan  selain  orang  yang salah” (HR. Muslim).
Istinbāt  hukum  dari  hadis  ini  adalah  tidak  bolehnya melakukan ihtikār, karena dijelaskan bahwa muhtakir (orang yang menimbun)  adalah  orang  yang  salah,  disebut  juga  dengan  ‘āshin (orang yang bermaksiat) dan orang yang bersalah adalah mudznib (orang yang berdosa). Pada zahirnya hadis ini menerangkan bahwa ihtikār  adalah  haram  tanpa  dibedakan  antara  makanan  manusia, makanan  hewan  dan  lainnya.  Kebanyakan  ulama  berpendapat bahwa yang diharamkan adalah bahan makanan saja. Alasannya, di sebagian hadis hanya disebutkan kata “tha‘ām”.
اهب ىلغي نأ ديري ةركح ركتحا نم : ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق : لاق ، ةريره يبأ نع نيملسملا ىلع )كردتسملا ىف مكاحلا هاور( ئطاخ وهف ،

## Ihtikhar dan Tas’ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah
Dari  Abu  Hurairah  berkata:  Rasulullah  SAW  bersabda:  “Barang  siapa yang melakukan penimbunan dengan maksud agar harganya melonjak, maka dia orang yang salah” (HR. Hakim).
Hadis  ini  menerangkan  bahwa  orang  yang  menimbun dengan maksud supaya harganya melonjak tinggi maka ia adalah orang yang salah dan Allah telah melepaskan naungan darinya”.
b. Hadis-hadis yang bersifat muqayyad.
َئ ِرَب ْدَقَف ًةَلْيَل  َنيِعَب ْرَأ اًماَعَط  َرَكَتْحا  ْنَم َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِّيِبَّنلا  ْنَع  َرَمُع ِنْبا  ِنَع َِّاللَّ  ْنِم ىَلاَعَا
)دمحأ هاور( ُهْن ِم ىَلاَعَا ُ َّاللَّ َئ ِرَب َو
Dari  Ibnu  Umar  dari  Nabi  SAW:  “Barang  siapa  menimbun  makanan selama empat puluh malam maka terlepas dari naungan Allah dan Allah melepaskan naungan darinya” (HR. Ahmad).
ىف مكاحلا هاور( ماعطلا ركتحي نأ ىهن ملسو هيلع الله ىلص ىبنلا نأ ىلهابلا ةمامأ وبأ ىور )كردتسملا
“Abu Umamah al-Bahili meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah  melarang penimbunan makanan” (HR. Hakim).
Lafal umum kedua hadis ini menunjukkan atas haramnya ihtikār,  dan  sesungguhnya  azab  di  neraka,  ancaman  dan  laknat, tidaklah  ada  kecuali  bagi  orang  yang  melakukan  hal-hal  yang haram. (Ahmad Mustafa, 2003: 103-106)
Syarat-syarat ihtikār yang diharamkan di antaranya:
1) Menimbun dengan menunggu waktu harganya tinggi.
2) Menimbun pada waktu yang dibutuhkan.
3) Sesuatu yang ditimbun melebihi kebutuhannya.
4) Sesuatu yang ditimbun adalah barang yang dibeli.
5) Sesuatu yang ditimbun adalah bahan makanan.
6) Menimbun pada waktu tertentu. (Ahmad Mustafa, 2003: 120) Pendapat kedua, dianut oleh sebagian pengikut Syafi‘i, Isma‘iliyah dan  sebagaian  Imamiyah.  Menurut  mereka  ihtikār  adalah  makruh. Alasannya,  seseorang  mempunyai  kekuasaan  atas  hartanya  dan  mereka bebas melakukan jual beli yang sesuai dengan kehendak mereka. (Ahmad Mustafa, 2003: 108)

## PEMBAHASAN
Sikap Ahli Fikih tentang Ihtikār yang Makruh, Ja`iz dan Mandub
Secara garis besar  sikap ahli  fikih mengenai  ihtikār adalah  sebagai berikut.
Syarat-syarat ihtikār makruh:
1. Menimbun tanpa tujuan menunggu harga tinggi.
2. Menimbun pada waktu barang itu banyak.
3. Menimbun untuk keperluannya dan keluarganya.

## Ahmad Zaini
Para  ulama  berbeda  pendapat  antara  makruh  dan  haram  bagi seseorang  yang  menimbun  makanan  dan  pakaian,  masing  masing mempunyai  dalil,  jika  terpenuhi  syarat-syarat  haram  maka  hukumnya haram, dan jika tidak maka hukumnya makruh.
Menimbun yang diperbolehkan atau mubah yaitu:
1. Menimbun sesuatu tanpa tujuan untuk menjualnya.
2. Boleh menimbun manisan, minyak, dan makanan hewan. Keadaan diperbolehkannya menimbun:
1. Menimbun pada waktu yang lapang.
2. Seseorang menyimpan untuk kebutuhannya dan keluarganya.
3. Menimbun di negara yang penduduknya musyrik. Menimbun yang mandub yaitu jika menimbun untuk kemaslahatan umum, seperti dijelaskan oleh Subkhi, Qadi Husain, Royani dan Khamili bahwasanya  jika  harga  barang  itu  sedang  murah  dan  barang  itu  tidak sedang  dibutuhkan  masyarakat,  maka  tidak  dilarang  untuk  menimbun sampai  barang  itu  dibutuhkan,  dan  hal  ini  baik  karena  bermanfaat  bagi masyarakat. (Ahmad Mustafa, 2003: 120-167)

## Jenis Produk Ihtikār
Definisi-definisi di atas berbeda tentang jenis produk yang disimpan atau ditimbun di gudang, sekalipun dalam esensi ihtikār tersebut memiliki pengertian yang sama yaitu menyimpan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan menjualnya ketika harga telah melonjak, barang itu baru dipasarkan.
Ulama Mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Abidin menyatakan bahwa larangan ihtikār tidak terbatas pada makanan,  pakaian  dan  hewan,  tetapi  meliputi  seluruh  produk  yang dibutuhkan  masyarakat.  Menurut  mereka  yang  menjadi  ‘illat  (motivasi hukum)  dalam  larangan  melakukan  ihtikār  tersebut  adalah  kemudaratan yang menimpa orang banyak. Oleh sebab itu, kemudaratan yang menimpa orang  banyak  tidak  terbatas  pada  makanan,  pakaian  dan  hewan,  tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang. (Abdul Aziz, 1996: 654) Senada dengan pendapat Mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Hanbali,  Imam  Abu  Yusuf  dan  Abidin,  Yusuf  Qaradawi  mengatakan bahwa dilarang  melakukan monopoli terhadap semua  jenis  barang  yang dibutuhkan  oleh  manusia,  baik  itu  makanan,  obat-obatan,  pakaian, perlengkapan  sekolah,  perabot  rumah  tangga,  atau  perabot  kantor. Alasannya adalah umumnya lafal atau redaksi hadis yang berbunyi “Tidak ada  seorangpun  yang  memonopoli  kecuali  orang-orang  yang  bersalah”.  Jadi, intinya, barang siapa melakukan monopoli, ia berdosa. Redaksi hadis ini bersifat  umum,  sedangkan  nash  tentang  pelarangan  monopoli  yang

## Ihtikhar dan Tas’ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah
dikhususkan terhadap makanan saja bersifat khusus. Redaksi yang khusus tidak bisa menafikan redaksi yang umum. (Yusuf Qardawi, 1997: 191)
Sebagian  ulama  Mazhab  Hanbali  dan  Imam  al-Gazali mengkhususkan  keharaman  ihtikār  pada  jenis  produk  makanan  saja. Alasannya,  karena  yang  dilarang  dalam  nash  hadis  hanyalah  makanan. Menurut mereka, karena masalah  ihtikār menyangkut kebebasan pemilik barang  untuk  menjual  barangnya  dan  kebutuhan  orang  banyak,  maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash saja. (Abdul Aziz, 1996: 655)
Sedangkan  ulama  dari  kalangan  Mazhab  Syafi‘i  dan  Hanafi membatasi ihtikār pada komoditas yang berupa makanan bagi manusia dan hewan. Menurut mereka, komoditas yang terkait dengan kebutuhan orang banyak pada umumnya hanya dua jenis ini. Oleh sebab itu, perlu dibatasi. (Abdul Aziz, 1996: 655)

## Rekayasa Pasar dalam Supply (Ihtikār)
Rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil  keuntungan  di  atas  keuntungan  normal  dengan  cara mengurangi  supply  agar  harga  produk  yang  dijualnya  naik.  Ihtikār biasanya  dilakukan  dengan  membuat  entry  barrier,  yakni  menghambat produsen/ penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan ihtikār dengan monopoli  dan  penimbunan,  padahal  tidak  selalu  seorang  monopolis melakukan ihtikār. Demikian pula tidak setiap penimbunan adalah ihtikār. BULOG  juga  melakukan  penimbunan,  tetapi  justru  untuk  menjaga kestabilan  harga  dan  pasokan.  Demikian  pula  dengan  negara  apabila memonopoli sektor industri yang penting dan mengusai hajat hidup orang banyak,  bukan  dikategorikan  sebagai  ihtikār.  Ihtikār  terjadi  bila  syarat- syarat di bawah ini terpenuhi:
1. Mengupayakan  adanya  kelangkaan  barang  baik  dengan  cara menimbun stock atau mengenakan entry-barries.
2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
3. Mengambil  keuntungan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. (Adiwarman Karim, 2004: 30) Adapun  kemunculan  praktek  monopoli  dapat  terjadi  dalam berbagai bentuk dan cara:
Pertama, ia dapat terjadi karena memang dikehendaki oleh hukum, sehingga timbullah apa yang disebut sebagai monopoly by law. UUD 1945 pasal  33  juga  membenarkan  adanya  monopoli  jenis  ini,  yaitu  dengan memberi monopoli bagi Negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan

## Ahmad Zaini
alam  yang  terkandung  di  dalamnya  serta  cabang-cabang  produksi  yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Dengan demikian menurut UUD 1945, sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti perlistrikan, air minum, kereta api dan sektor- sektor  lain  yang  karena  sifatnya  yang  memberi  pelayanan  untuk masyarakat dilegitimasi untuk dimonopoli dan tidak diharamkan.
Sayangnya  masih  banyak  pihak  yang  menyalahartikan  maksud mulia  yang  dikandung  UUD  1945,  seperti  asas  kekeluargaan  ditafsirkan sebagai “keluarga” sendiri. Sehingga sering kita lihat pada suatu instansi atau  perusahaan  hanya  kerabat  mereka  saja  yang  dilibatkan.  Pemberian hak-hak istimewa dan eksklusif atas penemuan baru, baik yang berasal dari hak cipta, hak paten, merk dagang, dan lain-lain juga merupakan bentuk monopoli yang di akui undang-undang.
Kedua, monopoly by nature. Yaitu monopoli yang lahir dan tumbuh secara  alamiah  karena  didukung  oleh  iklim dan  lingkungan  yang cocok. Kita  dapat  melihat  bentuk  monopoli  seperti  ini  yaitu  tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang karena memiliki keunggulan dan kekuatan tertentu  dapat  menjadi  raksasa  bisnis  yang  menguasai  seluruh  pangsa pasar  yang  ada.  Mereka  menjadi  besar  karena  memiliki  sifat-sifat  yang cocok dengan tempat dimana mereka tumbuh. Selain itu karena berasal dan didukung bibit yang unggul serta memiliki faktor-faktor yang dominan.
Ketiga,  monopoly  by  licence.  Monopoli  ini  diperoleh  melalui  lisensi dengan menggunakan  mekanisme kekuasaan. Monopoli jenis inilah yang sering menimbulkan distorsi ekonomi karena kehadirannya mengganggu keseimbangan  pasar  yang  sedang  berjalan  dan  bergeser  kearah  yang diingini oleh pihak yang memiliki monopoli tersebut. (Gunawan Widjaja, 2000: 5-6)

## Pematokan Harga (Tas‘ir)
Secara  bahasa  tas‘īr  adalah رعسلا  ريدقت (mengukur  harga).  (Ahmad Mustafa, 2003: 220)Sedang secara istilah adalah bahwa seorang penguasa atau  wakilnya  atau  siapa  saja  dari  kalangan  pejabat  pemerintahan, memberlakukan  suatu  putusan  kepada  kaum  Muslimin  agar  mereka menjual  barang-barang  dengan  harga  tersebut,  dimana  mereka  dilarang untuk  menaikkan  atau  mengurangi  harganya  dari  harga  yang  dipatok, demi  kemaslahatan  umum.  (Taqyuddin,  1996:  212)  Selanjutnya,  ada  dua pendapat mengenai penetapan harga ini. Dalam hal ini ada dua masalah. Masalah pertama, tas‘īr dalam keadaan stabil, kedua, tas‘īr dalam keadaan harga menjulang tinggi.
Masalah  pertama,  tas‘īr  dalam  keadaan  stabil.  Pendapat  pertama, kebanyakan dari ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi‘i dan Hanbali bersepakat tidak  bolehnya  tas‘īr  dalam  keadaan  stabil.  Ini  bersandar  kepada  hadis

## Ihtikhar dan Tas’ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah
yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Abu  Dawud  yang  meriwayatkannya  dari Abu Hurairah.
َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع
َِّاللَّ َلوُس َر اَي َلاَقَف  لُج َر ُهَءاَج َّمُث وُعْدَأ ْلَب َلاَقَف  ْرِّعَس ِ َّاللَّ َلوُس َر اَي َلاَقَف َءاَج  ًلاُج َر َّنَأ
َف  ْرِّعَس َلاَق ُضِفْخَي ُ َّاللَّ ْلَب )دواد وبأ هاور( ُعَف ْرَي َو
Dari  Abu  Hurairah,  “Bahwa  ada  seorang  laki-laki  datang  lalu  berkata:  “Wahai Rasulullah,  tetapkanlah  harga  ini”.  Beliau  menjawab:  “(Tidak)  justru,  biarkan saja”. Kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu mengatakan: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini”. Beliau menjawab: (Tidak) tetapi Allah-lah yang berhak  menurunkan  dan  menaikkan”  (HR.  Abu  Dawud). (Ahmad  Mustafa, 2003: 225)
Hadis  ini  menunjukkan  haramnya  pematokan  harga,  dimana pematokan harga tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman yang harus  diadukan  kepada  penguasa  agar  menghilangkannya.  Apabila tersebut  melakukannya,  maka  di  sisi  Allah  dia  telah  berdosa,  sebab  dia telah  melakukan  perbuatan  yang  haram.  Sementara  bagi  tiap  rakyat, berhak mengadukan kepada mahkamah mazhalim (semacam pengadilan tata usaha  negara)  terhadap  tindakan  penguasa  yang  melakukan  pematokan harga tersebut. (Taqyuddin, 1996: 212)
Pendapat  kedua,  seperti  diriwayatkan  oleh  Sa‘id  bin  Musayyab, Rubai‘ah bin Abdurrahman, Yahya bin Sa‘id al-Ansari mengatakan bahwa tas‘īr  dibolehkan  secara  mutlak  sekalipun  dalam  keadaan  biasa  (stabil). Alasannya,  karena  tas‘īr  merupakan  kemaslahatan  bagi  masyarakat  dan dengan  pematokan  harga  akan  menstabilkan  harga,  dengan  demikian harganya tidak melonjak tinggi. (Ahmad Mustafa, 2003: 225)
Masalah  kedua,  tas‘īr  dalam  keadaan  harga  menjulang  tinggi. Pendapat  pertama,  kebanyakan  ahli  fikih  Syafi‘i,  Hanbali  dan  Maliki mengatakan  bahwa  tas‘īr  dalam  keadaan  harga  menjulang  tinggi  tidak diperbolehkan. Mereka berargumentasi dengan hadis-hadis berikut ini.
َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع َي  َّلَج َو  َّزَع َ َّاللَّ  َّنِإ  َلاَقَف  ْرِّعَس  َلاَقَف َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِّيِبَّنلا ىَلِإ َءاَج  ًلاُج َر  َّنَأ ِفْخَي َو ُعَف ْر
ُض َ َّاللَّ ىَقْلَأ  ْنَأ وُج ْرَ َلَ يِّنِكَل َو
)دواد وبأ هاور(  ةَمِلْظَم يِدْنِع ٍدَحَ ِلَ  َسْيَل َو َّلَج َو  َّزَع
Dari  Abu  Hurairah,  “Bahwa  ada  seorang  laki-laki  datang  lalu  berkata:  “Wahai Rasulullah,  tetapkanlah  harga  ini”.  Beliau  menjawab:  “(Tidak)  justru,  biarkan saja”. Kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu mengatakan: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini”. Beliau menjawab: (Tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan” (HR. Abu Dawud).
Hadis ini menerangkan bahwa  tas‘īr dianggap sebagai pemaksaan kepada  orang-orang  agar  menjual  apa  yang  mereka  miliki  tanpa persetujuan dari mereka dan ini merupakan kezaliman bagi mereka.
َلاَق  ٍكِلاَم ِنْب  ِسَنَأ ْنَع َِّاللَّ َلوُس َر اَي  ُساَّنلا َلاَقَف َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ِلوُس َر ِدْهَع ىَلَع ُرْعِّسلا  َلاَغ لا  َلاَغ
ُرْعِّس ُطِساَبْلا  ُضِباَقْلا  ُرِّعَسُمْلا  َوُه َ َّاللَّ َّنِإ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُس َر َلاَقَف اَنَل  ْرِّعَس ْلَأ  ْنَأ وُج ْرَ َلَ يِّنِإ ُقا َّز َّرلا َ َّاللَّ ىَق
ْظَمِب يِنُبُلْطَي ْمُكْنِم  دَحَأ  َسْيَل َو َّلَج َو  َّزَع
)دمحأ هاور( ٍلاَم  َلا َو  ٍمَد يِف ٍةَمَل
Dari Anas bin Malik berkata: “Harga pada zaman Rasulullah SAW menjulang tinggi”. Lalu orang-orang berkata: “Wahai Rasulullah, harga menjulang tinggi,

## Ahmad Zaini
tetapkanlah  harganya”,  beliau  menjawab:  “Sesungguhnya  Allahlah  Yang  Maha Menentukan Harga dan Maha Memberi Rezeki. Aku ingin menghadap ke hadirat Allah,  sementara  tidak  ada  satu  orang  pun  yang  menuntutku  karena  suatu kezaliman  yang  aku  lakukan  kepadanya,  dalam  masalah  darah  dan  harta”  (HR. Ahmad).
Pada zahirnya hadis ini sebagaimana yang dianut oleh kebanyakan ahli  fikih  menerangkan  bahwa  Rasulullah  SAW  tidak  mematok  harga sekalipun  harganya  membumbung  tinggi.  As-Syaukani  menambahkan bahwa secara eksplisit hadis tersebut tidak membedakan antara keadaan harga tidak stabil dan stabil. (Ahmad Mustafa, 2003: 228)
Pendapat  kedua,  diwakili  oleh  pengikut  Hanafi,  sebagian  Maliki, Ibnu  Taimiyah  dan  muridnya,  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah,  mereka mengatakan  bahwa  tas‘īr  dibolehkan  jika  harga  naik.  Alasannya, sebagaimana  dikatakan  oleh  Shāhib  al-Fatāwā  al-Hindiyah,  “tas‘īr”  tidak dibolehkan secara ijmak, namun jika pemilik makanan menaikkan harga dan hakim tidak mampu menjaga hak-hak orang muslim kecuali dengan tas‘īr, maka tidak masalah menetapkan harga sesuai dengan kesepakatan para ahli, dan itu yang harus dipilih dan di fatwakan”. (Ahmad Mustafa, 2003: 225)

## Analisis terhadap Monopoli dalam Hukum Bisnis Syariah
Ihtikār  dalam  perekonomian  modern  didefinisikan  sebagai  proses monopoli  atas  supply  dan  demand  komoditas  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  keuntungan  tertentu.  (Al-Misri,  2006:  93)  Menurut  salah seorang ahli ekonomi Amerika, orang yang melakukan ihtikār menjadikan harta sebagai tujuan hidup, harta adalah segalanya dan tidak diposisikan sebagai  fasilitas  kehidupan.  Dampak  monopoli  bagi  kehidupan  ekonomi sudah tidak diragukan lagi, hal ini akan menggiring kerusakan atau bahkan kerapuhan  ekonomi.  Akan  muncul  sebuah  tindakan  eksploitatif  orang yang  berkuasa  terhadap  golongan  yang  membutuhkan,  mereka  akan dengan mudah menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka untuk menumpuk harta. (Al-Misri, 2006: 94)
Banyak negara-negara Muslim seperti Pakistan, telah memperkenalkan hukum-hukum yang menentang monopoli dan praktek dagang yang terbatas. Perhatian negara telah dihubungkan dengan fakta bahwa  dengan  adanya  kekuasaan  monopoli  dalam  industri,  pemusatan kekayaan  dalam  tangan-tangan  perusahaan  raksasa  dan  bisnis  mereka yang  tersebar  luas  telah  menyebabkan  praktek-praktek  korupsi  dan eksploitasi pada konsumen. (Muhammad Abdul Manan, 1992: 154)
Pembahasan masalah monopoli muncul sebagai akibat dari masalah pemberian  harga  karena  persaingan  tidak  sempurna.  Monopoli  dapat terjadi dalam beberapa aspek, diantaranya adalah:

## Ihtikhar dan Tas’ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah
1. Monopoli  usaha,  yaitu  monopoli  yang  dilakukan  perusahaan  karena menguasai  produksi  dan  penjualan  suatu  produk  atau  jasa  secara sendiri/ tanpa saingan di suatu pasar.
2. Monopoli  perusahaan,  yaitu  monopoli  yang  dilakukan  oleh  satu kelompok  usaha  yang  terdiri  atas  beberapa  perusahaan  yang menghasilkan produk yang relatif sama.
3. Monopoli  pangsa  pasar,  yaitu  monopoli  yang  dilakukan  oleh perusahaan  yang  telah  menguasai  pangsa  pasar  di  atas  50%  dan perusahaan tersebut menjadi pemimpin harga untuk produk yang sama dihasilkan dan dijual di pasaran. (Muhammad, 2004: 384-385)
Ulama  fikih  yang  melarang  tindakan  ihtikār  menyatakan  apabila penimbunan  barang  telah  terjadi  di  pasar,  pemerintah  berhak  memaksa pedagang  untuk  menjual  barang  tersebut  dengan  harga  standar  yang berlaku di pasar. Bahkan, menurut mereka barang yang ditimbun oleh para pedagang tersebut dijual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak  berhak  untuk  mengambil  untung,  sebagai  hukuman  terhadap tindakan mereka tersebut. Kemudian, ulama fikih juga mengatakan bahwa apabila  pedagang  yang  melakukan  ihtikār  enggan  menjual  dagangannya sesuai  dengan  harga  pasar,  maka  hakim  berhak  menyita  barang  itu  dan membagi-bagikannya  kepada  masyarakat  yang  sangat  membutuhkan. (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 657)
Menurut mereka, pihak pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikār dalam setiap komoditas, manfaat, dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, pihak pemerintah seharusnya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditas yang  menyangkut  kebutuhan  orang  banyak.  Harga  yang  adil  tersebut, menurut  jumhur  ulama,  adalah  dengan  mempertimbangkan  modal  dan keuntungan  bagi  pedagang  serta  tidak  terlalu  memberatkan  bagi masyarakat.  Bahkan  Fathi  ad-Duraini  berpendapat  bahwa  pemerintah tidak boleh mengekspor barang kebutuhan warganya sampai tidak ada lagi yang  dapat  dikonsumsi  masyarakat,  sehingga  membawa  mudarat  bagi masyarakat.  Pada  hakikatnya  pengeksporan  barang  yang  dibutuhkan masyarakat tersebut sama dengan  ihtikār dari segi akibat yang dirasakan oleh masyarakat. (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 657)
Pernyataan Fathi ad-Duraini ini didasarkan pada kaidah fikih yang berkaitan dengan fungsi penguasa, yaitu “tasharruf al-imām ‘alā ar-ra‘iyyah manūthun bi al-mashlahah” (tindakan penguasa harus senantiasa mengacu pada kemaslahatan orang banyak). (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 657)

## KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa monopoli dan penetapan harga bisa dilakukan jika keadaan harga di pasaran melonjak

## Ahmad Zaini
tinggi.  Tentunya,  yang  lebih  berhak  mengendalikan  monopoli  dan penetapan  harga  adalah  penguasa  dengan  syarat  untuk  kemaslahatan orang banyak. Monopoli dan penetapan harga pada dasarnya merugikan orang  banyak,  namun  keduanya  dapat  diberlakukan  dalam  keadaan terpaksa dan harga tidak stabil. Sehingga, kebutuhan hajat orang banyak dapat teratasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, Muhammad,  (1992), Ekonomi  Islam:  Praktek dan Teori. Terj. Potan Arif Harahap, Jakarta: Intermasa.
Afifi, Ahmad Mustafa, (2003) Al-Ihtikār wa Mauqif asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah minhu  fi  Ithār  al-‘Ilāqāh  al-Iqtishadiyyah  al-Mu‘ashirah.  Al-Qāhirah: Maktabah Wahbah.
an-Nabhani,  Taqyuddin,  (1996),  Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif; Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti.
Dahlan,  Abdul  Aziz  (ed.),  (1996),  Ensiklopedi  Hukum  Islam.  Jakarta:  PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  (1996),  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Karim, Adiwarman, (2004), Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan. Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada.
Muhammad,  (2004),  Ekonomi  Mikro  Dalam  Perspektif  Islam.  Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Qaradawi, Yusuf, (1997), Norma dan Etika Ekonomi Islam. Terj. Zainal Arifin dan Dahli Husin. Jakarta: Gema Insani Press.
Sami,  al-Misri  Abdul,  (2006),  Pilar-Pilar  Ekonomi  Islam.  Terj.  Dimyauddin Djuwaini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Widjaja,  Gunawan,  (2000),  Seri  Hukum  Bisnis:  Anti  Monopoli.  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada. CD Al-Maktabah as-Syamilah.