## 98 | Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 05 Nomor 01 Agustus 2020 2622-9633 (Online) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i01.2524

## ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI SIGOLABANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BANDA ACEH

## Helmi
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala helmi_fisip@unsyiah.ac.id

## Adi Muzwardi
Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Maritim Raja Ali Haji ady1800@mail.unpad.ac.id

## Effendi Hasan
Dosen Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala effendi@unsyiah.ac.id

## Abstrak
Aplikasi  Sigolabang  merupakan  aplikasi  yang  digunakan  untuk  mengelola  barang  milik daerah  secara  efektif  dan  efisien  guna  mendukung  implementasi  e-government. Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan  Tata Usaha  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  di  Banda  Aceh. Namun dalam pelaksanaan rencana ini, karena keterbatasan pengalaman dan kemampuan aparatur,  mereka  menghadapi  situasi  yang  bertentangan  dengan  prosedur  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah,  atau  lemahnya  keterkaitan  sumber  daya  manusia, infrastruktur,  dan  pemanfaatan  aset  daerah.  Masih  terdapat  kendala  dalam  proses pengelolaan barang milik daerah di SKPK. Lebih produktif Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengidentifikasi  dan  menjelaskan  analisis  pengelolaan  properti  di  Banda  Aceh dengan  menggunakan  aplikasi  Sigolabang.  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  menghadapi kendala dalam mengelola properti daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif  dan  dilaksanakan  di  SKPK  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh.  Penelitian  ini mengumpulkan  data  melalui  (yaitu  observasi,  pencatatan  dan  wawancara).  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan daerah banda aceh sudah sesuai dengan  teori  dalam  prakteknya,  sehingga  penerapan  sigolabang  sangat  efektif  dalam pengelolaan aset pemerintahan kota banda aceh dan dapat berdampak positif terhadap kinerja  pemerintahan  kota.  Sehingga  mendorong  tumbuhnya  perpajakan  daerah  yang diikuti  dengan  faktor-faktor  penghambat.  Proses  implementasi  aplikasi  ini  untuk mendukung  keutuhan  alat  dan  infrastruktur  infrastruktur  Fasilitas  internet  dan kemampuan  masyarakat  yang  belum  terlalu  mahir  dalam  menggunakan  aplikasi sigolabang, diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh lebih memperhatikan instansi yang mengelola  kekayaan  daerah  agar  dapat  melaksanakan  tugas  dengan  lebih  baik  dan menciptakan pemerintahan yang baik.

## Kata Kunci: Sigolabang, Pengelolaan BMD, Banda Aceh

## I. Pendahuluan
Pengelolaan  kekayaan  daerah  berhasil  dalam  mengelola  perekonomian  daerah. Berdasarkan prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien, pengelolaan aset yang tepat dan efektif  sangat  bermanfaat  dan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan masyarakat  di  daerah  tersebut.  Dengan  mengedepankan  prinsip  tata  kelola  yang  baik, pengelolaan  aset  yang  profesional  dan  modern  dapat  meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah itu sendiri. (Pratama 2016).
Pengelolaan  kekayaan  daerah  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tentang Keuangan Negara Tahun 2004. Pasal 44 undang-undang ini berisi “mewajibkan pengguna properti dan / atau pengguna properti untuk mengelola dan mengelola negara bagian / daerah  di  bawah  kendali  terbaiknya.  Properti".  Kepala  daerah  adalah  penguasa  yang bertanggung jawab penuh, pemimpin daerah tidak hanya harus merumuskan kebijakan, tetapi  juga  bagaimana  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  BMD,  harus  benar-benar profesional  dan  transparan,  agar  tidak  berdampak  negatif  terhadap  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Pengelolaan kekayaan daerah merupakan bagian dari sistem, sistem akuntansi, yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Menurut S.P. Harining (2006) dalam Ansari  (2016)  Sistem  dirancang  untuk  memperoleh  informasi  yang  berguna  bagi pemangku kepentingan atau lembaga. Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan kekayaan daerah adalah untuk mengetahui status BMD suatu tempat. Jika informasi yang diperoleh dalam pengelolaan BMD mencukupi maka informasi tersebut valid.
Pemerintah  daerah  harus  mampu  mengelola  BMD  semaksimal  mungkin  agar  aset tersebut menjadi bagian penting dalam perekonomian dan keuangan daerah berkembang. Namun jika kapabilitasnya tidak kuat, mengingat BMD juga membutuhkan banyak dana untuk pemeliharaan dan pemeliharaan, hal ini akan menjadi masalah bagi daerah. Selain itu, setiap aset juga menghadapi tantangan yang berbeda, sehingga perlu tata kelola yang baik  dan  harus  mengikuti  SOP  yang  dilaksanakan  oleh  semua  pihak  terkait  baik pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  BMD  harus  mengikuti peraturan  lengkap  yang  mencakup  aspek-aspek  penting  dalam  pengelolaan  keuangan yang  prudent.  Numun  tidak  menutup  kemungkinan  daerah  di  mana  inovasi  dilakukan dalam  model  yang  baik  berdasarkan  karakteristik  daerah  dan  kearifan  lokalnya.  (Saeli, 2011)
Aset  daerah  merupakan  bagian  dari  penyusunan  rencana  awal  daerah,  komponen asset  tetap  masuk  dalam  asset  tetap  dan  bahkan  tetmasuk  barang  yang  bersifat persediaan, sebagaimana dimasukkan dalam neraca daerah, perencanaan yang baik dapat dilakukan oleh pemerintan kota banda Aceh dengan melakukan sebuah perencanaan yang matang  dan  melibatkan  sumber  daya  manusia  yang  mampu  dibidangnya,  sehingga laporan keuangan tidak menjadi permasalahan dikemudian hari, akan tetapi kekurangan SDM dan fsilitas akan berdampak terhadap kinerja pemerintah dalam pengelolaan asset yang baik (Simamora 2012)
Pemerintah dalam mengembangkan asset dengan mengunakan teknologi merupakan sebuah tuntutan baik pelayan, transparansi dan pengelolaan sehingga pemerintah harus mengedepankan teknologi yang menjadi bahan pendukung untuk mengelola dengan rapi, E-giverment  juga  merupakan  bagian  penting  terhadap  pemerintah  dalam  memerankan tugas pokoknya untuk mencapai kesempurnaan dalam mengelola.
Seiring berjalannya waktu, pemerintah ditunjuk untuk terus berinovasi melaksanakan rencananya agar cepat, berkualitas, transparan dan akuntabel. Salah satunya sejak era 4.0 Information Technology diciptakan untuk mempermudah pekerjaan dan pengelolaan, teknologi diterapkan dalam setiap kegiatan pemerintahan. Berbagai jenis teknologi telah mengembangkan dan mengubah paradigma sistem interaktif dan manusia. Dalam hal ini, Banda  Aceh  tidak  mau  ketinggalan  dalam  penerapan  teknologi  informasi  yang  disebut dengan e-government dalam pengelolaan harta benda milik daerah, dan disebut dengan aplikasi SIGOLABANG (sistem ringkasan pengelolaan kekayaan daerah) . Penulis meyakini bahwa  sistem  ini  menjadi  tolak  ukur  pemerintah  dalam  keberhasilan  pengelolaan kekayaan daerah di Banda Aceh.

## II. Tinjauan Pustaka
Dalam  Azhar  2017,  Masdisasmo  mencontohkan,  terkait  peningkatan  kewenangan pengelolaan  satelit  nasional,  panda  perlu  menyiapkan  perangkat  yang  tepat  mulai  dari perencanaan,  pengelolaan  /  pemanfaatan  hingga  akuntabilitas  dan  pengawasan,  serta bertanggung jawab secara proporsional, transparan, dan efektif serta efektif Manajemen aset daerah.

## Teori manajemen asset
Pengelolaan  aset  sangat  penting  karena  akan  mendukung  pelaksanaan  tanggung jawab dan fungsi instansi pemerintah, alasannya untuk memperkuat status hukum setiap tanah  dan  bangunan  yang  seringkali  dijaga  dan  dipantau  oleh  penanggung  jawab pengelolaan aset.
Pengelolaan BMD adalah segala kegiatan yang meliputi persyaratan perencanaan dan penggunaan, penggunaan, anggaran keselamatan dan pemeliharaan, evaluasi pengalihan, serta  pedoman  pengawasan  dan  pengendalian.Dalam  rangka  melaksanakan  kinerja pemerintahan dalam pengelolaan BMD, Pemerintah Kota Banda Aceh akan melaksanakan dengan baik sejak awal perencanaan yang matang. Tanggung jawab.
Melalui  melakukan  beberapa  kegiatan  untuk  mengelaborasi  tentang  perlunya  BMD mengaitkan  pembelian  barang  di  masa  lalu  dengan  pembelian  yang  sedang  berjalan sebagai dasar pelaksanaan tindakan ke depan, salah satunya adalah Pemerintah Banda Aceh  yang  telah  melakukan  laporan  kepada  SKPK.  Mensosialisasikan  pelatihan pengelolaan  BMD  untuk  memaksimalkan  hasil  dari  indikator  yang  ingin  dicapai. Pemerintah  juga  telah  dimatikan  agar  lebih  inovatif  dalam  melaksanakan  rencana kebijakannya,  salah  satunya  dengan  memprioritaskan  sistem  e-government  dalam melaksanakan tugas keagenan untuk mendorong kinerja peralatan.

## Teori E-Government
E-government  adalah  pengelolaan  pemerintahan  berbasis  teknologi  informasi  yang bertujuan untuk mendukung kinerja pemerintah dan hubungannya dengan publik, swasta, dan pemangku kepentingan terkait untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. (Bank Dunia, 2001)
Menurut Center for Democracy and Technology and InfoDev, proses implementasi e- government dibagi menjadi tiga (tiga) tahap, tiga tahap tersebut antara lain:
1. Release,  yaitu  menggunakan  teknologi  untuk  memberikan  akses  yang  luas kepada  publik  terhadap  informasi  dan  informasi  pemerintah  Ketersediaan. Informasi  yang  dapat  diperoleh  di  situs  web  instansi  pemerintah  akan menimbulkan  kepercayaan  publik  kepada  pemerintah,  dan  kemudahan memperoleh  informasi  merupakan  salah  satu  tanda  adanya  iklan  elektronik. Hal yang sama dijelaskan dalam teori agarwal.
2. Interaksi  Hal  ini  menuntut  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  setiap kegiatan  pemerintahan,  salah  satunya  adalah  menyediakan  jaringan  yang memungkinkan  terjalinnya  hubungan  yang  saling  menguntungkan  dengan masyarakat. Dan menjalin hubungan langsung dengan lembaga lain.
3. Bertransaksi,  yang  menjamin  ketersediaan  layanan  online  untuk  menjalin interaksi dengan publik dan interoperabilitas dengan aplikasi dan data lembaga lain. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya harus diperoleh komitmen dari pimpinan pemerintah daerah.
Kajian-kajian  sebelumnya  terkait  kajian  ini  antara  lain:  Raharja,  Dkk  2015  menulis tentang  keuangan  daerah  dan  pengelolaan  aset.Kajian  kasus  dilakukan  di  Bagian Administrasi  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Ramungen.  Dikelola.  Operasional BPKD  Lamongan  kurang  memuaskan,  masih  terdapat  kendala  dalam  pengelolaannya, keterbatasannya adalah pembahasan rencana pendapatan dan belanja daerah yang tidak tepat  oleh  legislatif  dan  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  berlatar  belakang akuntansi.
Persamaan antara penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama telah mempelajari pengelolaan  kekayaan  daerah,  namun  perbedaan  yang  mendasar  adalah  penelitian  ini tidak secara khusus mengkaji penggunaan aplikasi sebagai media pengelolaan kekayaan daerah,  dan  penulis  lebih  spesifik  mengadopsi.  Gunakan  teknologi  atau  aplikasi  untuk mengelola  properti  daerah.  Secara  spesifik,  Sigolabang  juga  berbeda  dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kerugiannya tidak mempertimbangkan kerangka  dasar  ideologis  dan  tidak  dapat  menjelaskan  proses  pelaksanaan  keuangan daerah dan pengelolaan aset di bidang tersebut.Oleh karena itu proses dan hasil masih belum Bagus, tapi secara keseluruhan bagus.
Studi kedua dilakukan oleh Hasfi et al. Pada tahun 2013. Judul penelitian ini adalah “Penelitian  di  Dinas  Perpajakan,  Keuangan,  dan  Manajemen  Aset  Kabupaten  sintang”. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  barang  milik  daerah  DPPKA Kabupaten  sintang  belum  sepenuhnya  terlaksana.  Hal  tersebut  meliputi  kebutuhan perencanaan  dan  anggaran,  pengadaan,  penerimaan  dan  distribusi,  penggunaan, pengelolaan,  keselamatan  dan  pemeliharaan,  pemanfaatan,  evaluasi  dan  pemusnahan aset  daerah  yang  tidak  memenuhi  kebutuhan  organisasi,  sehingga  mengakibatkan inefisiensi dan pemborosan.
Persamaannya  dengan  penelitian  ini  adalah  pada  pengelolaan  kekayaan  daerah, namun  yang  membedakan  dari  penelitian ini  adalah  penelitian ini  masih  sangat  umum,
sehingga  hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  penulis  kurang  memperhatikan permasalahan spesifik yang diangkat, sehingga pembaca tidak bisa. Jawabannya menarik kesimpulan konkret. Masalah dipelajari, tetapi secara keseluruhan, studi ini baik dari sudut pandang teoritis dan sistematis.
Ketiga, Monica et al. (2017) mengkaji Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk  aset  daerah  pada  lembaga  keuangan  dan  pengelolaan  aset  daerah  di  Kota Manado.Menurutnya, instansi pemerintah merupakan pengelola dan pengelola Pengguna anggaran  wajib  melakukan  pengelolaan  keuangan  untuk  menjelaskan  tugas  pokoknya. Fungsinya berdasarkan rencana yang ditentukan oleh masing-masing instansi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen daerah pada Biro Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Manado sangat Membantu pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan daerah. Dan SIMDA juga memberikan instruksi lengkap, yang dapat dilihat pada keluaran hasil, dan laporan dapat dibuat dengan cepat. Aplikasi SIMDA tidak kompatibel saat dibuka di Windows 10, sehingga SIMDA susah diakses.

## III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengunakan  Metode  penelitian  Kualitatif  deskriptif  Penelitian  ini dilakukan di SKPK pemerintah kota Banda Aceh, pengumpulan data melalui data pirmer dan data sekunder yaitu melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.( Sugiono, 2011)

## IV. Pembahasan
1. Pengunaan Aplikasi Sigolabang dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Banda Aceh
Proses  pengelolaan  BMD  dengan  menggunakan  aplikasi  Sigolabang  merupakan bagian  penting  dari  pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Oleh  karena itu, pengelola properti daerah perlu terorganisir dengan baik. Salah satu peraturan yang menjadi dasar pengelolaan kekayaan daerah Banda Aceh qanun No. 7 Tahun 2018 yang mengatur  tentang  pengelolaan  kekayaan  daerah  Banda  Aceh.  Dalam  melaksanakan tugas  pemerintah  kota  mengunakan  teknologi  yang  berbentuk  aplikasi  sehingga prosesnya  lebih  transparan,  tertata  dan  lebih  rapi,  walikota  sebagai  pemegang kekuasaan  telah  menyusun  dan  menyetujui  alur  proses  pengunaan  aplikas  sigolabang ini sebagai wadah dalam mengelola asset daerah.
Pemerintah kota Banda Aceh dalam menjalankan tugasnya telah melalui alur yang baik  secara  kelembagaan  sehingga  tugas  dan  tanggung  jawab  sangat  jelas  untuk masing-masing  lembaga,  sebagaiman  dalam  organisasi  selain  ada  peraturan  dan  SOP yang harus dipatuhi teapi juga ada alur bagan yang telah didesain untuk medapatkan hasisl yang baik dalam mengelolaat asset ini.
Gambar 1.1
Alur proses pengunaan aplikasi Sigolabang dalam pengelolaan BMD Kota BAanda Aceh
Sumber: Data diolah 2020
Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah
Tenaga Ahli Bidang E-Goverment
SKPK/ penguna
Sekretaris Daerah
Kabid Aset/pelaksana
Berdasarkan gambarr diatas dapat dilihat proses aluran pelaksanaan pengelolaan asset  daerah  dikota  banda  Aceh.  Penggunaan  aplikasi  Sigolabang  untuk  pengelolaan barang milik daerah diawali dengan perencanaan Walikota. Walikota dibantu sekretaris daerah untuk mengelola barang milik daerah, yang dilaksanakan oleh SKPK yang dibantu tenaga  ahli  pemerintahan,  dalam  pengelola  aset  di  masing-masing  instansi.  meski tanggung  jawab  tentu  berbeda  di  berbagai  tingkatan,  dalam  hal  kepemilikan  daerah, penyimpanan, interaksi dan koordinasi barang antar instansi tetap dalam kondisi baik. Implementasinya adalah sebagai berikut:
1. Proses perencanaan kebutuhan properti daerah Banda Aceh dilakukan oleh walikota  melalui  koordinasi  dan  kerjasama  seluruh  SKPK  dan  SKPK, sehingga  perencanaan  kebutuhan  properti  daerah  Banda  Aceh  dilakukan musyawarah.  Hal  ini  dilakukan  atas  dasar  agar  detail  kebutuhan  dapat berjalan dengan baik.
2. SKPK  sebagai  pengguna  aplikasi  sigolabang  mengelola  kekayaan  daerah sesuai  dengan  tanggung  jawab  dan  tanggung  jawab  masing-masing instansi dalam pengelolaan kekayaan daerah Banda Aceh, sehingga dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan menghimpun potensi pendapatan asli daerah dan nilai kekayaan bersih.
3. SKPK yang bertanggung jawab atas pekerjaan inventarisasi di Pemerintah Kota  Banda  Aceh  telah  melakukan  tugasnya  dengan  baik.Namun  dalam pengelolaan  properti  kawasan  tersebut,  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh memiliki  beberapa  SKPK  untuk  melakukan  inventarisasi  secara  manual, namun masih berlaku sebagai referensi Regulasi. Tujuannya adalah untuk menyediakan  data  rinci  terkini  tentang  harta  benda  daerah,  antara  lain kuantitas / kuantitas fisik, spesifikasi, kondisi (baik / rusak ringan / rusak berat), dll., Dan mencatatnya dalam "Daftar Barang Milik Daerah" sehingga dapat  mendukung  aset  tetap  dalam  laporan.  Validitas  nilai.  Keuangan pemerintah daerah
4. Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dapat  mengetahui  keberadaan  dan  status kekayaan  daerah,  serta  menentukan  pemanfaatan  dan  optimalisasi kekayaan daerah yang dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan kekayaan daerah  untuk  perencanaan  penentuan  kebutuhan,  penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan. /  Atau  potensi.  ,  Mengontrol,  mengotorisasi  /  memanfaatkan  dan melindungi properti area.
5. Sekretaris Pemerintah Kota Banda Aceh juga berharap agar tim BMD dan seluruh  SKPK  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  serius melaksanakan kegiatan ini, karena melalui kegiatan ini dapat mengetahui keberadaan  dan  kondisi  harta  benda  setempat.  Dan  menentukan efektivitas penggunaan dan penggunaan. / Atau potensi kekayaan daerah dapat dioptimalkan dengan menggunakan kekayaan daerah.
6. Pengelolaan  properti  daerah  yang  baik  dapat  digunakan  untuk perencanaan  yang  menentukan  permintaan,  anggaran,  pembelian, penyimpanan  dan  distribusi,  pemeliharaan,  penghapusan,  pengendalian, otorisasi / pemanfaatan dan keamanan properti daerah.
Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  mengacu  pada  teori  e-government  dan  menerapkan pengelolaan  properti  daerah  berdasarkan  teori  tersebut.Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  mereka  telah  mendirikan  situs  di  instansi  pemerintahan,  yaitu  menggunakan aplikasi  Sigolabang  sebagai  media  utama  untuk  pengelolaan  produk,  untuk  tahap promosi.  siap.  Daerah  memiliki  aplikasinya,  dan  masing-masing  SKPK  akan menggunakan  aplikasi  tersebut  sebagai  pengguna  aplikasi  sigolabang  sesuai  tugas pokoknya masing-masing. Terkait aset daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah menyiapkan  SDM  yang  berbakat  di  bidang  teknis,  oleh  karena itu  setiap  pejabat  yang mengelola aset tersebut harus mendapatkan pelatihan dan FGD. Sebelum melaksanakan rencana tersebut, mereka juga memasang iklan ke instansi pemerintah dan masyarakat. (Bastien, 2003)
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Menteri Dalam Negeri merumuskan  kebijakan  dan  mengarahkan  pengelolaan  kekayaan  daerah  untuk memperkuat  tugas  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  pedoman  pengelolaan kekayaan daerah, dan meningkatkan pemahaman lembaga pengelolaan keuangan Banda Aceh.  Melalui  bagian  aset,  sosialisasi  dan  bimbingan  teknis  seluruh  pengelola  SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Poin  kedua:  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  juga  berinteraksi  yang  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  mensukseskan  pelaksanaan rencana  pengelolaan  barang  milik  daerah,  transparansi  partisipasi  pemerintah  dalam pengelolaan  barang  milik  daerah,  sehingga  tujuan  tata  kelola  yang  baik  dapat  segera tercapai.  Selain  itu  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  juga  melakukan  kerjasama  antar instansi.Dengan membentuk aplikasi khusus dengan BPN maka Pemerintah Kota Banda
Aceh  sangat  mudah  dalam  berinteraksi  antar  instansi,  sehingga  penggunaan  aplikasi sigolabang dapat efektif. Mengelola barang milik Pemerintah Kota Banda Aceh.
Ketiga,  dalam  pelaksanaan  transaksi  poin,  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh menyediakan  layanan  berbasis  jaringan  antara  masyarakat  dan  lembaga  untuk memudahkan  akses  masyarakat  dalam  merespon  layanan  mereka.  Pemko  menyadari bahwa teknologi informasi telah menjadi paradigma yang hidup dalam masyarakat yang interaktif. Banda Aceh terus melakukan terobosan dalam memberikan pelayanan dengan mengutamakan  teknologi  informasi  e-government.Meski  tidak  seideal  Ibu  Kota  Banda Aceh, namun Pemprov Aceh telah meraih berbagai penghargaan dalam dan luar negeri atas penerapan e-government. Saat ini Pemkot memiliki katalog aplikasi layanan online. Pada direktori berbasis website ini pemerintah memberikan berbagai informasi kepada publik,  dan  pada  kategori  ini  terdapat  beberapa  aplikasi  berbasis  publik  yang  dapat diakses  oleh  publik,  dan  beberapa  aplikasi  berbasis  privat,  Informasi  apa  saja  yang disediakan  oleh  Pemko  Banda  Aceh.  Website  ini  terbagi  menjadi  dua  kategori,  yaitu aplikasi berbasis publik dan aplikasi berbasis privat. Saat ini, pemerintah kota memiliki 80  situs  resmi,  yang  mencakup  semua  kantor  dan  lembaga  di  lingkungan  pemerintah kota. Sebagai bentuk komitmen dan eksistensi dalam memberikan informasi online. (J. Hius, 2020).

## 2.  Faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  dalam  pengelolaan  Barang  Milik Daerah Kota Banda Aceh
Pemerintah kota Banda Aceh memiliki daerah yang sangat stretegis secara geografis, sehingga aset pemerintah sangat mudah untuk didata, tidak sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan asset, selain itu sebagian besar asset pemerintah kota Banda Aceh  sudah  tersertifikasi  dengan  demikian  petugas  tidak  sulit  dalam  melakukan  sensus atau pencatatan asset, karna asset tersebut tidak banyak memiliki masalah atau sengketa. Kedua; yang perlu kita ketahui adalah pemerintah kota Banda Aceh terkenal dengan kota yang  selalu  mengedepankan  E-Government  dalam  melayani  masyarakat,  momen  ini menjadi factor pendukung dalam pengelolaan Aset daerah ini dikerenakan para petugas yang  ada  disetiap  Dinas  atau  SKPK  sudah  memiliki  pengalaman  yang  handal  dalam masalah pengunaan tekhnologi, adapun kendala yang dihadapi disini adalah banyak factor termasuk  SOP/UU  yang  mengatur  pengelolaan  Aset  daerah  ini,  tetapi  paling  tidak pengalaman  adalah  salah  satu  nilai  lebih  terhadap  aparatur  pemerintahan  yang  dimiliki pemerintah kota Banda Aceh saat ini. Adapun penjelasan lebih rinci sebagai berikut;
1. Jaringan Internet; Kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota banda
Aceh melalui SKPK sebagai penguna aplikasi Sigolabang adalah Jaringan internet, infrastruktur seperti ini sebenarnya harus didukung oleh spek yang besar sehingga petugas dalam melaksanakan tugas tidak menjadi kendala, permasalahan yang seperti ini sebenarnya bukanlah problem yang  besar  dimana  dipemerintah  sudah  tentu  tersedianya  anggaran yang  besar  dan  teknisi  yang  hebat,  maka  dengan  demikian  proses pelaksanaan pengelolaan asset daerah ini berjalan dengan baik.
2. Sumberdaya  manusia;  dalam  sebuah  lembaga  sumberdaya  manusia menjadi  sebuah  indicator  suksesnya  tugas-tugas  organisasi,  misalnya dipemerintahan  selain  didukung  oleh  infrastruktur  yang  mampuni Sumberdaya  Manusia  juga  harus  mendukung  dalam  menyukseskan pekerjaan,  yang  terjadi  dibeberapa  SKPK  Kota  Banda  Aceh  ini  adalah kemampuan SDM yang belum terlalu kompeten dalam menyingkronnya tujuan  kegiatan  pemerintah  kota  Banda  Aceh  dengan  tujuan  E- Government  itu  sendiri,  mengenai  Prosedur  juga  memiliki  hambatan karena tidak semua petugas di dinas memahami prosedur yang ada baik UU ataupun Qanun tentang pelaksanaan pengelolaan asset daerah ini, sehingga  para  petugas  hanya  sekedar  menjalankan  tugas  tanpa mempertimbangkan  manfaat  yang  bisa  dihasilkan  dengan  adanya pengelolaan seperti ini.
Seperti dalam teori manajemen yang harus dipahami oleh pemko bahwa sasaran akhir  atau  tujuan  utama  pengelolaan  asat  adalah  terjadinya  optimalisasi  dalam pemanfaatan aset daerah kenyataan sampai saat ini aset daerah masih dikelola seadanya sebatas  inventarisasi  balaka  (pancatatan  akuntansi)  aset  daerah  masih  di  konsultasi dengan  arus  kas  negative  di  bandingkan  dengan  sebagai  asset  yang  produktif  dan memberikan  pendapatan  kondisi  pemanfaatan  terhadap  asset  daerah  tersebut membuktikan bahwa asset daerah sebagai sumber daya local yang menunjukan utilitasnya masih rendah. Belum ada pemahaman pengelolaan asset secara utuh.
Tujuan  akhir  penglolaan  asset  dengan  mengunakan  aplikasi  Sigolabang  ini ekpekasinya  adalah  agar  Perkembangan  asset  menjadi  produktif  dalam  pengelolaan, sehingga singkron dengan apa yang dicanangkang oleh walikota pada tahap awal sensus terhadap asset daerah Pemerintah Kota Banda Aceh yang melalui Sekretaris Kota Banda Aceh  Ir  Bahagia  Dipl  mengatakan  Pemko  telah  melakukan  Sensus  Barang  Milik  Daerah (BMD)  Tahun  2019  ini  akan  difokuskan  pada  3  (tiga)  golongan  barang  yaitu  Tanah,
Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas) dan Gedung/Bangunan. Adapun berdasarkan data Inventaris total jumlah barang milik daerah yang akan kita sensus sebanyak 12.755 unit barang dengan nilai perolehan Rp.4.556.094.892.146,-, yang terdiri dari:
• Tanah sebanyak 2.212 persil senilai Rp3.420.792.655.548,-
• Kendaraan Dinas sebanyak 1.085 unit senilai Rp121.706.213.911,-
• Gedung dan Bangunan sebanyak 9.458 unit senilai Rp993.596.022.687,-

## V. Kesimpulan dan Saran

## 5.1 Kesimpulan
1. Pemerintah  kota  banda  Aceh  dalam  mendukung  terlaksananya  e-Government menuju good governance maka tehknologi dalam lembaga pemerintahan sangat dibutuhkan, sehingga mempermudah aparatur dalam bekerja dan menyingkatkan  administrasi  yang  panjang  dalam  birokrasi,  salah  satu  solusi yang  dibangun  pemko  dalam  melaksanakan  pengelolaan  barang  milik  daerah dengan mengunakan aplikasi “sigolabang” Sigolabang adalah sudah menunjukkan  sebuah  program  inovasi  pemerintah  kota  banda  Aceh  yang transparan dalam mengelola barang milik daerah, sehingga asset daerah sudah terdata dengan baik, pemanfaatan yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Pemerintah  kota  Banda  Aceh  dalam  melaksanakan  pengelolaan  barang  milik daerah masih memilik kedala secara umum di Indonesia yaitu berkaitan dengan sumberdaya  manusia  yang  belum  memadai,  kebutuhan  infrastruktur  internet yang belum mendukung secara sempurna serta pengelolaan barang baru hanya sebagai  pencataan  dan  penyimpanan,  namun  petugas  masih  lemah  dalam menfungsikan  barang  milik  daerah  yang  kurang  produktif  menjadi  lebih produktif sehingga menjadi nilai tambah dalam pendapatan asli daerah.

## 5.2 Saran
Diharapakan kepada pemerinah kota Banda Aceh untuk memerikan perhatian lebih kepada  SKPKyang  pengelolaan  barang  milik  daerah,  dengan  memberikan  kesempatan kepada petugas untuk berinovasi dan berkarya lebih giat lagi melalui pelatihan-pelaihan dibidang  keahlian  baik  teori  maupun  praktis  berkaitan  dengan  profesionalisme  petugas dalam mengelola barang milik daerah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Bastian. Perkembangan E-Government di Indonesia. Sinar harapan 2003
Sugiyono, metode penelitian kualitatif, kuantitatif, alfabeta, Bandung 2011

## Jurnal

## Agarwal, P.K., “Portals: the path to everything,” Government Technology
Anshari,  A.,  &  Syofyan,  E.  2016.  Pengaruh  pengelolaan  barang  milik  daerah  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Padang. Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik, 4(1).
Center for Democracy and Technology (CDT) and InfoDev, “E-Government Handbook: Part 1 - The Three Phases of E-Government
Mega  Raharja,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (studi  Pada  Badan  Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan) Vol 3,No 1 2015
Hasfi, Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang).Tanjungpura University. 2013

## Iqlima Azhar, Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Manjemen Aset Pada Pemerintah Kota
Banda Aceh, Vol 1, No 2. 2017
Raharja,  M.  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  (Studi  pada  Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). Jurnal Administrasi Publik. 2015
Saeli,    Analisis  Efektivitas  Pengelolaan  Aset  Pemerintah  Daerah  pada  Dinas  Pendapatan Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota   Bau-Bau UniversitasTerbuka. 2011
Sepang Gisella Monica, David Paul Elia Saaerang, Sonny  Pangerapan;Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, Vol 12, 2017
Simamora,  R.,  &  Halim,  A.  2015.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  aset pasca  pemekaran  wilayah  dan  pengaruhnya  terhadap  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli  Selatan. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis,10

## S. Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. Jakarta : Rineka Cipta
Zainal  A.  Hasibuan,  langkah-langkah  Strategis  dan  taktis  pengembangan  E-Gov  Untuk Pemda, vol 3 2

## Data Internet
http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/defin ition.htm,[online] 3 April 2007. www.layanan.bandaacehkota.go.id Data Aset Pemerintahan Kota Banda Aceh tahun 2017- 2018

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah