## PENGUATAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM MENGHADAPI PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI  PROVINSI
SULAWESI TENGAH
Awaluddin Universitas Tadulako Email : awal_untad@yahoo.com
Andi Dewi Primayanti Universitas Tadulako Emai : andidewiprimayanti6@gmail.com
Belona Danduru Salurante UniversitasTadulako Email : belonaintan@gmail.com

## ABSTRACT
Participation  literally  means  participation.  in  a  political  context  this  refers  to  citizens' participation in various political processes. Political participation can also be understood as  the  process  of  citizen  involvement  in  all  stages  of  policy,  from  decision  making  to decision  evaluation,  including  the  opportunity  to  participate  in  the  implementation  of decisions.  Widespread  political  participation  is  a  hallmark  of  political  modernization. The term political participation has been used  in  various meanings related to behavior, attitudes and perceptions which  are  an absolute requirement for political participation. Huntington  and  Nelson  have  written  it  in  their  book  No  Easy  Choice:  Political Participation in Developing Countries which is interpreted as “By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation  may be  individual or collevtive , organized or  spontaneous , sustained or sporadic , peaceful or violent , legal or illegal , effective or ineffective”. From the above definition we can conclude that political participation is the activity of citizens acting as individuals,  which  are  intended  to  influence  decision-making  by  the  government. Furthermore, from the above definition it can also be concluded that participation can be individual or collective, organized or  spontaneous, continuous or  sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective . .
Keywords:Participation , Citizens, , Political

## A. PENDAHULUAN
Dalam  Negara  demokrasi  ,  partisipasi  pemilih  menjadi  elemen  penting  dalam demokrasi  perwakilan.  Partispasi  politik  menjadi  fondasi  praktik  demokrasi perwakilan    electoral  ,  Pemilu  dan  pemilihan  merupakan  salah  satu  bentuk
perwujudn  pelaksanaan  demokrasi,  Sebagai  Negara  demokrasi  terbesar  ketiga  di dunia  ,  Indonesia  telah  berhasil  membangun  wajah  demokrasi  kea  rah  yang  lebih baik, Idonesia telah  membuktikan  kepada dunia bawa pelaksanaan pemilu  sebagai wujud demokrasi yng telah dilaksanakan dengan sukses. Menurut Undang-Undang Nomor  7  ahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  ,  pada  Pasal  1  disebutkan  bahwa Pemilihan  Umum  ,  selanjutnya  disingkat  Pemilu  ,  adalah  sarana  pelaksanaan kedaulatan rakyat  yang diselenggarakan secara  langsung , umum , bebas . rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonsia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pelaksaaan Pemilu Paralel/serentak    2024    adalah    sebuah    proses    pemilihan  yang  menggabungkan tahapan  pemilu  serentak  model  gabungan  lima  kotak  suara  dengan  Pemilukada serentak  disejumlah  provinsi  dan/atau  kabupaten  kota.  Tahapan  yang  berhimpitan ini  bisa  menyebabkan  bebn  kerja  penyelenggara  dan  kelelahan  procedural  dalam pemilu  yang bisa berdampak pada meningkatnya  kasus-kasus  laporan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu serentak/parallel 2024 mendatang. Potensi  ini bisa mengalami  peningkatan  sebagai  dampak  dari  bayak  factor  ,  khususnya  kesiapan manajerial  penyelenngara  pemilu  untuk  menyelenggarakan  Pemiu  serentak  tahun 2024  sebagai  model  pemilu  yang  beleum  ada  kesamaannya  di  Negara  lain. Demikian  halnya  jika  kita  kaitkan  proses  pelaksanaan  pemilu  dengan  keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan demi terciptanya  kualitas demokrasi yang lebih baik.
Keikutsertaan  masyarakat  dalam  demokrasi  electoral,  sangat  penting  dalam upaya  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  ,  Salah  satu  tuuuan  dalam  upaya mewujudkan  kedaulatan  rakyat  yaiu  dengan  adanya  keterlibatan  atau  pertisipasi politik  rakyat  dalam  pmilu  dan  pemilohan  .  Partispasi  politik  merupkan  suatu masalah penting dalam demokrasi  electoral. Partisipasi masyarakat atau partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi  . Secara konseptual  ,  hal  ini  pernah  ditulis  oleh  Miriam  Bidiharjo 1 .  Partisipasi  politik merupakan  kegiatan  kegiatan  sesorang  atau  sekelompok    untuk  ikut  serta  secara aktif  dalam  kehidupan  politik,  dengan  jalan  memilih  pimpinan  Negara  secara lngsung  atau  secaratidak  langsung    memngaruhi  kebijakan  pemerintah  (public
1 Miriam Budiardjo, Partsisipasi dan Partai Politik, Jakarta PT. Gramedia ,1998 , hlm 1-2
Policy)  .  Kegiatan  tersebut  mencakup  tindakan  memberikan  suara  dalam  pemilu atau  pemilihan  ,  menghadiri  rapat  umum  ,  menjadi  anggota  suatu  partai  atau sekelompok kepentingan , mengadakan pendekatan atau hubungan  dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen  dan lain sebagainya.
Sejumlah  permasalahan  partisipasi  pemilih  dalam  pengalaman  pemilu  dan pilkada dapat menghambat kualitas jalannya proses demokratisasi. Tantangan bagi partisipasi pemilh dalam pemilihan dan  konteks pragmatism politik. Dalam onteks ideology  dapat  diategorikan  pada  segregasi  keagamaan  dan  ideology  politik kebangsaan    Dalam  konteks  pragmatism  aka  problem  partisipasi  masyarakat menyangkut  perilku  pemilih  dalam  pemilu  dan  pemilihan  ,  Pandngan  miopik  dan pragmatis tentang politik menjadi hambatan dan problem menumbuhkan kesadaran politik  kewarganegaran.  Selain  itu  voluhtaritas  warga  sangat  lemh  dalam berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan.
Partisipasi  politik  sebagai  kegiatan  warga  Negara  biasa  dalam  memengaruhi proses  pembatan  dan  pelaksanaan  kebijakan  umum  dan  dalam  ikut  serta menentukan  pimpinan  pemerintahan.  Partisipasi  poliik  tersebut  didefenesikan sebagai  keikutsettaan  warga  Negara  dalam  ebuatan  dan  [elaksaanaan  kebijakan public yang dilakukan oleh warga Negara biasa , partisipasi plitik dapat dibedakan dalam dua hal. Pertama, partisipasi dalam  warga masyarakat dalam  keadaan sadar dalam  hal  untuk  memeperjuangkan  hak  otonomi  masyarakat  yang  tanpa  didorong oleh  kekuatan  diluar  diri  individu  atau  partisipasi  politik  tidak  bedasarkan mobilisasi  yang  dilakoni  baik  oleh  actor  maupun  pemerintah  .  Kedua,  partisipai politik  yang  dimobilisasi  atau  digerakkan  oleh  actor-aktor  politik  ,  sehingganya partisipasi politik lebih bersifat semu bukan berptisipasi dalam kedaaan sadar. 2
Komponen  penting  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  selain  penyelenggara pemilu  ,  peserta  pemilu  yakni  pemilih.  Dalam  pemilihan  ,  pemilih  menjadi parameter penting atas suksesnya pemilu, pemilihan dapat berjalan demokratis jika ada  pemilih  yang  ikut  serta  dalam  penyelenggaran  pemilihan  .  Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan partisipasi pemilih menjadi indictor penting ,  semakin  baik  atau  semakin  meningkat  umlah  partisipasi  pemilih  tentu  sangat menentukan  kualitas  demokrasi  ,  yang  tentunya  derajat  legitimasi  hasil
2 Sahran Raden dkk , 2019 , Partisipasi Politik Dan perilaku Pemilih, Jogjakarta, Cakrawala , hlm 4-5
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
peneyelenggaraan  pemilu  juga  baik.  Tentu  ada  banyak  aspek  yang  berpengaruh terhadap  partisipasi  pemilih  dalam  pemilu    Meskipun  hal  ini  tidak  hanya  menjadi tugas  dari  penyelenggara  pemilu  semata  dalam  hal  ini  KPU,  namun  secara konstitusonal  KPU  bertanggung  jawab  dalam  mendorong  dan  meningkatkan partisipasi pemilih.
Sebagai  gambaran  pada  pelaksanaan  Pilkada  2020  yang  berlangsung  di Sulawesi  Tengah    tercatat  ada  2.  055.  320  pemilih  terdaftar  ,  yang  menggunakan hak  pilih  sebanyak  1.525.571  tu  tingkat  partisipasi  sebesar  74,23%    .  Jika  kita melihat  target  partisipasi  pemilih  pemilihan  serentak  tahun  2020  yang  ditetapkan oleh  KPU  pusat  yaitu  sebesar  77,5%  sehingga  Provinsi  Sulawesi  Tengah  belum mencapai target nasional.
Berdasarkan  fenemona-feneomena  tersebut  diatas  sangat  penting  untuk melaksanakan penelitian terkait partisipasi pemilih  khususnya di Kabupaten Parigi Moutong yang mempuyai jumlah penduduk terbanyak di Sulawesi Tengah , dengan jumlah  Penduduk  440.015  Jiwa  berdasarkan  sensus  BPS  tahun  2020.  Beberapa persoalan  terkait  dengan  partisipasi  dalam  pemilu  diantaranya  adalah  flukttuasi kehadiran  pemilih  ke  TPS    suara  tidak  sah  yang  tinggi  ,  dan  rendahnya kesukarelaan politik menjadi isyu menarik yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui sebuah  penelotian  untuk  mendapatkan  Kebenaran  ilmiah  dari  permasalahan- permasalahan tersebut diatas.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berseifat  deskriftif.  Penelitian  deskriftif  adalah  salah  satu  jenis penelitian  yang  tujuannya  untuk  menyajikan  gambaran  lengkap  mengenai  setting social atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau  kenyataan  social,  dengan  jalan  mendeskripsikan  sejumlah  variable  yang berkenaan  dengan  masalah  dan  unit  yang  diteliti  antara  fenomen  yang  diuji. Metode  deskriftif  dapat  diartikan  sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  yang diselidiki  dengan  menggambarkan    atau  melukiskan  keadaan  subjek  atau  objek penelitian baik itu menyangkut seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain. Pada saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pemilu Serentak 2024 Dan Penguatan Partisipasi Pemilih
Pemilu  merupakan  salah  satu  tonggak  penting  yng  merepresentasikan kedaulatan  rakyat  ,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  ada  satu  Negara  yang mengklaim  dirinya  sebagai  Negara  demokrasi  di  dunia  ini  tanpa  memberikan  peluang dan kesempatan terselenggranya pemilihan umum yang dilakukan secara  sistematik dan berkala.  Oleh  karenanya  pemilu  digolingkan  juga  sebagai  elemen  terpenting  dalam sisten demokrasi.
Tahun  2024  adalah  tahun  elektoral  yang  krusial  bagi  penyelnggara  pemilu  . Mengapa disebut krusial karena untuk pertama kalinya Indonesia akan menyelenggarakan  Pemilu  secara  parallel  yang  berbeda  secara  praktek  dan  konsep dengan pemilu serentak 2019  Disebut sebagai pelaksanaan pemilu yang parallel karena terdapat  dua  model  konsep  pemilihan  yang  terjadi  secara  bersamaan  dari  sisi  tahapan dan alur prosesnya yakni pemilu serentak gabungan antara modl pemilu 2019 dan pikda serentak 2020 sebagai monsekuensi pengumduran jadwal pilkada pada tahun 2022  dan 2023. 3
Dari  sisi konsep pemilu parallel 2024 tersebut diatas , secara teknis dan praktek pemilu  tidak  ada  yang  berbeda  antara  praktek  pemilu  serentak  seperti  pemilu  2019 maupun penyelenggraan model pilkada serentak  sepertipada pilkada tahun 2015 ,2017 ,2018  dan  2020.  Perbedaaanya  hanya  pada  tahapannya  berhimpit  dan  bejalan  dalam waktu  yang  bersamaan  pada  tahun  yang  sama  ,  serta  basis    peraturannya    yang berbeda. 4
Pemilu  merupakan sarana untuk melakukan penggantian  kepemimpinan  atau rotasi kekuasaan secara konstitusional . Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan  atau  untuk  mewujudkan  reformasi  pemerintahan.  Melalui  pemilu  , pemerintahan  yang  aspiratif  akan  dipercaya  rakyat  untuk  memimpin  kembali  dan sebaliknya  jika  rakyat  tidak  percaya  maka  pemerintahan  itu  akan  berakhir  dan  diganti dengan  pemerintahan  baru  yang  didukung  oleh  rakyat.  Disamping  itu,  pemilu  juga merupakan  sarana  bagi  pemimpin  politik  untuk  memperoleh  legitimasi  ,  pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandate rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik
3 Dapat  dilihat pada Pasal 201 UU no. 10 Tahun 2016
4 Moch. Nurhasim ,2021, Jurnal Etika dan Pemilu vol. 7 , nomor 2 juni 2021
yang terpilih berarti  mendapatkan  legitimasi ( keabsahan ) politik dari rakyat . Melalui pemilu  ,  keabsahan  pemerintahan  yang  berkuasa  atau  pemimpin  politik  dapat ditegakkan, begitu pula pemerintah  berdasarkan hukum yang disepakati bersama , tidak hanya  memiliki  otoritas  untuk  berkuasa,  melainkan  juga  memberikan  sanksi  berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.
Konsolidasi  demokrasi  yang  dilakukan  melalui  pemilu  kedalam  konstitusi  baik melalui  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  pengaturan  Undang-Undang  ,  dilakukan  dengan mengatur mengenai system pemilu ( electoral system /laws ) , sebagai instrument untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi yang dmenangkan oleh partai atau calon. Selain  system pemilu  ysng diatur melalui  system proporsional maka diatur  pula  terkait  dengan  seluruh  proses  pemilu  (  electoral  process  )  yaitu  terkait dengan  pilihan  elemen  teknis  pemilu  ,  mislnya  besaran  daerah  pemilihan  ,  metode pencalonan , metode pemberian  suara , dan metode penghitungan  suara . Bagian  yang terpenting  dalam    pengaturan  pemilu  yang  kelembagaan  penyelenggra  pemilu  yang mengalami evolusi dan dinamika kelembagaan menjadi lembaga yang bersifat nssional dan mandiri serta independen. 5
Lebih  jauh  ,  Huntington  dan  Nelson  melihat  bahwa  partisipasi  politik  lebih difokuskan  pada  kegiatan  politik  rakyat  secara  pribadi  dalam  proses  politik  ,  serta memberikan  hak  suara  atau  kegiatan  politik  lain  yang  dipandang  dapat  memengaruhi pembuatan  kebijakan  politik  oleh  pemerintah  dalam    konteks  berpera  sera  dalam penyelenggraan  pemerintahan,  dan  tidak  mencakup  kegiatan  pejabat-pejabat  ,  pejabat partai  ,  dan  lobbyist  professional    yang  bertindak  dalam  konteks  jabatan  yang diembannya. 6
Menurut  Ramlan  Surbakti  ,  partisipasi  politik  merupakan  keikutsertaan  warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.  Sementara  Michael  Rush  dan  Philip  Althof  menjelaskan    partisipasi  politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka  dan  memengaruhi  bentuk  dan  jalannya  kebijakan  public..  Berbagai  definisi partisipasi  politik  dari  pkr  ilmu  politik  trsebut  diatas  ,  secara  eksplisit    mereka memaknai  sebagai  partisipasi  politik  bersubstansi  core  political  activity  yang  bersifat
5 Sahran Raden 2020, Dinamika Politik Hukum Pemilu Dalam Negara Hukum Demokrasi, Cakrawala, Yogyakarta,hlm.35
6 Sahran Raden ,dkk, Partisipasi..,op.cit, hlm.16-17
personal  dari  setiap  warga  Negara  secara  sukarela    untuk  berperan  serta  dalam  proses penetapan  kebijakan  public...  Sebaliknya  partisipasi  politik  juga  tidak  akan  bermakna apa-apa  dan  tidak  berarti  sama  sekali  kalau  tidak  memenuhi  syarat  dari  segi  kualitatif maupun  kuantitatif.    Oleh  karena  itu  ,  tingkat  partisipasi  politik  masyarakat  dalam pemilihan  umum,  merupakan  hal  yang  sangat  penting  pula  untuk  dielaborasi,  karena rendah  aau  tingginya  suatu  partisipasi  merupakan  sinyal  aytau  indicator  akan pentingnya jalannya pross demokrasi  dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat 7
Selanjutnya  ,menurut  Ramlan  Surbakti  ada  beberapa  factor  yang  menyebabkan orang mu atau tidak terlibat atau berpartisipasi dalam politik  yaitu, : 8
a. Status social dan ekonomi
Status  social  ialah  kedudukan  sesorang  dalam  masyarakat    Karena  keturunan, pendidikan  dan  pekerjaan.  Sedangkan  status  ekonomi  ialah  kedudukan seseorang  dalam  pelapisan  masyarakat  berdasrkan  pemilikan  kekayaan. Seseorang  yang  memiliki  status  social  yang  tinggi  diperkirakan  tidak  hanya memiliki  pengetahuan politik , tetapi juga memunyai  minat dan perhatian pada politik.
b. Situasi dan Afiliasi Politik Orang Tua
Situasi politik juga menjadi factor yang menjadi penyebab orang mau atau tidak mau berpartisipasi dalam politik,  situasi politik dipengaruhi oleh  keadaan  yang memengaruhi   actor  secara  langsung  seperti cuaca , keluarga , kehadiran orang lain  ,  keadaan  ruang  ,  suasana  kelompok  ,  dan  ancaman  .  Demikian  halnya afiliasi  politik  dapat  dirumuskan  sebagai  keanggotaan  atau  kerjasama  yang dilakukan  individu  atau  kelompok  yang  terlibat  ke  dalam  aliran  –aliran  politik tertentu.  Afiliasi    politik  mendorong  ttumbuhnya  kesadaran  dan  kedewasaan politik  masyarakat  untuk  menggunakan  hak  politiknya  secara  bebas  dan bertanggungjawab  dalam  melakukan      berbagai  aktivitas  politik  ,  seperti  ikut dalam partai politik dalam pemerintahan ,  ikut dalam proses  pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik
7 ibid
8 ibid

## D. PENUTUP

## 1.Kesimpulan
Partisipasi  politik  yang  merupakan  wujud  pengejawantahan  kedaulatan  rakyat adalah  suatu  hal  yang  sangat  fundamental  dalam  proses  demokrasi  .  hal  ini memiliki  makna  yang  sangat  penting      dalam  bergeraknya  roda  dan  system demokrasi. Apabila masyarakat , memiliki  tingkat partisipasi    yang  tinggi , maka proses  pembangunan  politik  akan  berjalan  dengan  baik,  sehingga  akan  sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan Negara ini
2.Saran
Sebaiknya sosialosasi terhadap partispasi masyarakat dalam pemiliha umum  lebih digencarkan lagi oleh penyelenggar pemilu hal ini agar pesta demokrasi nanti akan lebih bermakna dengan banyaknya minat  masyarakat   berpartispasi dalam pemilu sehingga nantinya pemimpin yang terpilih memang murni pilihan dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Affan Ghaffar , 1993, Demokrasi Politik , Widyagraha, Jakarta
Awaluddin, 2014, Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , Disertasi, Pascasarjana  Universitas Hasanuddin, Makassar
Bagir  Manan  ,  1999,  Pemikiran  Negara  Berkonstitusi  di  Indonesia,  Fakultas  Hukum  , Universitas Padjajaran, Bandung.
Budiono Kusumohamidjojo, 1999, Ketertiban Yang Adil ,Problemtika Filsafat Hukum, Granindo, Jakarta
E.Utrecht  ,  1988,  Pengantar  Hukum  Adminsitrasi  Negara  Indonesia,  Pustaka  Ilmu,

## Surabaya
Juniarso  Ridwan  dan  Ahmad  Sodik  Sudrajat  ,  2010,  Hukum  Adminsitrasi  Negara  dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung
Miriam Budiardjo , 1998 , Partisipasi dan Partai Politik , PT. Gramedia, Jakarta.
Rusli Karim, Pemilu Demokratis Komptitif , Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta
Sahran Raden 2019, Hukum Pemilu Pendekatan Interdisipliner , Cakrawala , Yogyakarta
-----------------  2020,  Dinamika  Politik  Hukum  Pemilu  Dalam  Konstruksi  Negara  Hukum Demokrasi, Cakrawala, Yogyakarta
Sahran Raden ,Dkk. 2020 , Partisipasi Politik Dan Perilaku Pemilih , Cakrawala, Yogyakarta Sri Soemantri , 1971 Perkembangan Hukum Tatanegara , Alumni , Bandung
Titik  Triwuln  Tutik  ,  2010,  Konstruksi  Hukum  Tatanegara  Indonesia  Pasca  Amandemen UUD 1945 , Kencana , Jakarta
Zairin  Harahap  ,  2005  ,  Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  ,  Edisi  Revisi  , Rajagrafindo Persada, Jakarta