## Analisis Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Guru Ngaji Di Kota Cimahi
Yuliani Fakultas Ekonomi, Universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia yuliani10120433@digitechuniversity.ac.id
t
Amilia Tresnawati Fakultas Ekonomi, Universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia amiliatresnawati@digitechuniversity.ac.id
Article’s History :
Received 2 Februari 2024; Received in revised form 11 Februari  2024; Accepted 12 Maret 2024; Published 1 Juni 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Yuliani., & Tresnawati, A. (2024). Analisis Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji Di Kota Cimahi. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (3). 1661-1670. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2426

## Abstrak:
Tujuan  dari  penelitan  ini  guna  mengetahui  sejauh  mana  peran  BPJS  Ketenagakerjaan  dalam  upaya  peningkatan kesejahteraan guru ngaji di Kota Cimahi. Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada 8 informan yang merupakan perwakilan dari para guru ngaji di Kota Cimahi, 1 orang wali penerima manfaat dari BPJS  Ketenagakerjaan  bagi  guru ngaji di  Kota  Cimahi  dan  1  informan  yang  merupakan  pegawai  dari  BPJS Ketenagakerjaan  di  Kota  Cimahi.  Analisis  data  yang  dikembangkan  oleh  Miler  dan  Huberman  peneliti  gunakan  pada penelitian  ini,  yang  hasilnya  adalah  dengan  adanya  BPJS  Ketenagakerjaan  bagi  guru ngaji di  Kota  Cimahi  ini  dapat mensejahterakan para guru ngaji di Kota Cimahi berdasarkan faktor pendapatan, termudahkannya mendapatkan pelayanan kesehatan  dan  termudahkannya  dalam  jenjang  pendidikan  melalui  dua  program  unggulannya  yaitu  Jaminan  Kecelakaan Kerja  dan  Jaminan  Kematian  serta  satu  program  tambahan  bagi yang  ingin  mendaftar  yaitu  Jaminan  Hari  Tua.  Namun kurangnya sosialisasi yang sampai kepada para guru ngaji di Kota Cimahi, menyebabkan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dianggap belum memberikan kesejahteraan bagi sebagian guru ngaji di Kota Cimahi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi yang merata kepada para guru ngaji di Kota Cimahi dapat menjadi pertimbangan yang penting guna mensejahterakan para guru ngaji di Kota Cimahi melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Kata Kunci: BPJS, Ketenagakerjaan, Kesejahteraan, Guru, Ngaji

## Pendahuluan
Penelitian ini disusun berawal dari adanya ketidaktahuan dan kebingungan dari beberapa guru ngaji terkait kegunaan kartu BPJS Ketenagakerjaan yang dibagikan kepada para guru ngaji di Kota Cimahi. Sementara itu, menurut satudata.kemnaker.go.id periode sampai bulan Februari ini, sebanyak 54,88 juta orang sudah terdaftar dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (2023). Peserta BPJS ini terdiri dari sekitar 64,33 % tenaga kerja aktif dan sekitar 35,67 % tenaga kerja non aktif. Data tersebut selaras dengan adanya keterangan dari Ngatiyana selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kota Cimahi yang menyebutkan bahwa sekitar 2.900 guru ngaji di Kota Cimahi sudah  terdaftar  di  BPJS  Ketenagakerjaan  (Permana,  2021).  Hal  itu  dilakukan  guna  mengapresiasi  para  guru ngaji yang berperan dalam pembentukkan akhlak masyarakat. Karena dengan adanya pemberian kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk para guru ngaji di kota Cimahi membuktikan bahwa kesejahteraan guru ngaji semakin meningkat. Ngatiyana pun menjelaskan bahwasanya pemerintah Cimahi telah menyediakan fasilitas bagi para
guru ngaji dengan mengajukan BPJSTK yang salah satu kegunaannya adalah dengan adanya dana santunan kematian kepada seorang guru ngaji penerima BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal (Permana, 2021).
Keberadaan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 merupakan kebijakan baru pemerintah untuk  menjamin  hak-hak  pekerja.  Indonesia  yang  merupakan negara  berpenduduk  hampir  300  juta  jiwa, menanggung beban berat dalam upaya penyelenggaraan jaminan sosial secara berkelanjutan, adil, dan merata. Hal ini timbul dari amanat hukum undang-undang 1945 Pasal 28 H Ayat 3 tentang hak atas jaminan sosial dan Pasal 34  Ayat 2.  Mengenai  ketentuan  yang  tersebut  didalamnya, Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR  RI) dalam  TAP  Nomor  X/MPR/2001  guna  mendukung  terlaksananya  pembangunan  yang  adil  dan  merata  untuk seluruh rakyat Indonesia, maka MPR memerintahkan kepala negara atau presiden untuk menciptakan sistem jaminan  sosial  nasional.  Hingga  akhirnya  diresmikanlah  sebuah  badan  jaminan  sosial  oleh  pemerintah  yang bertugas menyampaikan pelayanan berupa jaminan sosial kepada para tenaga kerja di Indonesia yaitu Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau yang dulunya dikenal sebagai PT Jamsostek. Misi BPJS Ketenagakerjaan secara umum adalah memberikan perlindungan mendasar untuk memenuhi kebutuhan minimum  pekerja  atau  karyawan  beserta  keluarganya  dengan  memberikan  program  yang  menjamin keberlangsungan  pendapatan  keluarga  yang  mencakup  kerugian  atau  hilangnya  pendapatan  akibat bahaya yang terkait dengan pekerjaan yang digantikan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1992 Pasal  25  mengatur  bahwa  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan  merupakan  perusahaan  umum  yang  berbentuk  perseroan  terbatas  (persero)  dan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 1995, PT. Jamsostek (Persero) terpilih  menjadi  Badan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  hingga  disahkannya  Undang-undang  No.  24  Tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  pada  tahun  2011  yang  berujung  pada  transformasi Jamsostek  menjadi  BPJS  Ketenagakerjaan.  Diharapkan  dengan  adanya  BPJS  Ketenagakerjaan, penyelenggaraan  sistem  jaminan  sosial bagi  pekerja/pegawai  akan lebih terorganisir dan  semakin membantu pekerja yang berisiko mengalami kecelakaan industri yang mengakibatkan hilangnya atau matinya sumber daya ekonomi  atau  sosial berubah  menjadi merasa  terlindungi dan  tumbuh tersejahterakan berkat  adanya  BPJS Ketenagakerjaan (Ketenagakerjaan B. , n.d.). Poin utama yang membedakan BPJS Ketenagakerjaan dengan PT.  Jamsostek  merupakan  badan  usaha  yang  berdiri  sendiri.  Bentuk  BPJS  Ketenagakerjaan adalah  badan hukum  berdasarkan  hukum  publik,  berbanding  terbalik  dengan  PT.  Jamsostek  berbentuk  perkumpulan (persero).  BPJS  Ketenagakerjaan  tidak  lagi  menawarkan  Program  Jaminan  Kesehatan  dikarenakan  semua program  jaminan  kesehatan  ditanggung  sekaligus  dalam  satu  tempat  di  BPJS  Ketenagakerjaan.Tak  hanya terkait  kesehatan  tenaga  kerja,  BPJS  Ketenagakerjaan  pun  menyediakan  berbagai  program  jaminan  sosial tenaga kerja yang terdiri dari Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Hari Tua  (JHT).  Semua  program  tersebut  berguna  untuk  menjaga  sumber  daya  manusia  suatu  perusahaan  atau organisasi  supaya  dapat  melaksankan  pekerjaanya  dengan  nyaman  dan  tenteram  untuk  meraih  tujuan perusahaan. Karena sejatinya sumber daya manusia merupakan suatu hal yang tak kalah penting untuk dijaga guna  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  baik  bagi  organisasi  maupun  perusahaan.    Tanpa  karyawan  yang berkompeten  tinggi  dengan  keterampilan  dan  tanggung  jawabnya,  organisasi  akan  sulit  mempertahankan eksistensinya.  Sumber  daya  manusia  sendiri  merupakan  bagian  dari  sumber  daya  organisasi  dan  mencakup seluruh  orang  yang  melakukan  kegiatan  di  sana.  Terdapat  dua  bagian  dalam  pengertian  sumber  daya,  yaitu pengertian  mikro  dan  makro.  Menurut  pengertian  mikro  sumber  daya  manusia  adalah  setiap  orang  yang melakukan  pekerjaan  dan  menjadi  bagian  suatu  organisasi  bisnis,  yang  umumnya  disebut  dengan  pegawai, pekerja,  pekerja  kantoran,  buruh,  juru  tulis,  dan  lain-lain.  Sementara  itu,  sumber  daya  manusia secara makroekonomi, mewakili populasi pekerja di suatu negara, baik yang belum memiliki pekerjaan maupun sudah memiliki pekerjaan.
Begitupun halnya dengan para guru ngaji. Guru ngaji merupakan sumber daya manusia yang bekerja atau bertugas  untuk  membimbing  dan  mengajarkan  masyarakat  luas  perihal  agama  guna  membangun  moral masyarakat  menjadi  lebih  baik.  Oleh  karena  itu,  para  guru ngaji berhak  mendapatkan  jaminan  sosial  berupa BPJS  Ketenagakerjaan  dalam  pekerjaanya.  Dengan  disediakanya  jaminan  sosial,  tentunya  guru ngaji akan merasa tidak terlalu khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, pada prakteknya Sebagian guru ngaji di Kota Cimahi belum mengetahui kegunaan kartu BPJS Ketenagakerjaan dan manfaat yang terkandung didalamnya. Hal itu dapat diketahui dengan banyaknya guru ngaji yang sekedar menerima kartu jaminan sosial
lalu tidak menyimpan kartu tersebut dengan baik bahkan ada diantaranya yang hilang. “Saya lupa nyimpen kartu BPJS  saya  dimana,  sampai  kartu  itu  hilang”  ucap  Sinta  salah  satu  guru ngaji penerima  kartu  BPJS Ketenagakerjaan di Kota Cimahi. Saripudin pun memaparkan bahwa istrinya selaku guru ngaji penerima BPJS Ketenagakerjaan  belum  mengetahui  manfaat  kartu  BPJS  Ketenagakerjaan  tersebut  dan  membiarkan  kartu tersebut begitu saja. “Istri saya juga gak tau kegunaan kartu itu, jadi disimpen gitu aja” ujar Saripudin kepada peneliti.  Dari  pernyataan  tersebut,  penulis  menganalisis  implementasi  BPJS  Ketenagakerjaan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  guru ngaji di  Kota  Cimahi  dan  faktor  kendala  apa  saja  yang  terjadi  dalam penerapan  BPJS  Ketenagakerjaan  untuk  guru ngaji di  Cimahi.  Berdasarkan  pemaparan  terkait  pelaksanaan jaminan sosial yang  diadakan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan,  dirumuskan judul  penelitian mengenai  “ANALISIS BPJS  KETENAGAKERJAAN  DALAM  UPAYA  PENINGKATAN  KESEJAHTERAAN  GURU NGAJI DI  KOTA CIMAHI”.

## Tinjauan Pustaka
BPJS  Ketenagakerjaan  merupakan  instansi  berbadan  hukum  yang  memberikan  layanan  jaminan perlindungan  pekerja  di  Indonesia  pada  sektor  formal  dan  informal, serta  pekerja  asing  yang  telah  bekerja  di Indonesia  minimal  enam  bulan  (Soemarwoto,  2018).  BPJS  Ketenagakerjaan  bermula  dari  Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang kebijakan pemerintah terkait upaya menjamin hak-hak  pekerja/pegawai.  Hak  tersebut  juga  ditegaskan  dengan  adanya  undang-undang  mengenai  hak  atas jaminan sosial pada Pasal 28H ayat 3 dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  Memperhatikan  ketentuan  tersebut,  maka  Parlemen  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia (MPR RI) dalam TAP Nomor  X/MPR/2001 untuk memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu guna mendukung tercapainya pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, meminta Presiden menciptakan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia.
Hal itu sejalan dengan adanya teori Welfare state atau negara kesejahteraan dimana pemerintah wajib mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya (Putra, 2021).  Indonesia yang merupakan bagian dari negara di dunia yang mengupayakan kesejahteraan umum sebagimana dimaktub dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang mencerminkan tujuan negara yaitu “... Melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial…"
Tanda  yang  paling  penting  dari  pelaksanaan  teori welfare  state pada  sebuah  negara  adalah  munculnya kewajiban  pemerintah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umum  bagi  masyarakatnya.  Dan  salah  satu  langkah yang  dapat  diambil  adalah  dengan  adanya  jaminan  sosial  bagi  setiap  individu  masyarakat  guna  peningkatan kesejahteraan pada negara tersebut.
Hingga  akhirnya  pemerintah  membentuk  salah  satu  lembaga  jaminan  sosial  yang  bertanggung  jawab memberikan pelayanan jaminan sosial kepada pekerja Indonesia, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan yang dulu bernama PT. Jamsostek.
Dalam  undang-undang  nomor  3  Tahun  1992 Pasal  25  menjelaskan  bahwa Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kepegawaian merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas (persero) dan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anggriani, 2016). Pada tahun 1995, PT. Jamsostek (Persero) terpilih menjadi Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga disahkannya Undang-undang No. 24 Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  pada  tahun  2011  yang  mengakibatkan  perubahan nama Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  (BPJS  Ketenagakerjaan)  memiliki  beberapa  program unggulan yang diantaranya program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP) dan jaminan kematian (JKM) (Supeno, 2016).

## 1) Jaminan kecelakaan kerja (JKK)
Keadaan sakit atau kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan merupakan suatu risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian maupun keseluruhan penghasilan yang diakibatkan kecelakaan baik itu sakit, cacat atau kematian baik fisik maupun mental, maka di perlukan adanya jaminan kecelakanaan  kerja.  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  merupakan  program  yang  berfokus  pada  upaya penjamin keselamatan, penggantirugian dan penyembuhan dari akibat kecelakaan yang terjadi ketika masa bekerja. Sementara itu manfaat dari JKK ini untuk tenaga kerja yang mengalami kecelakaan baik pada saat mulai berangkat untuk bekerja hingga tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaanya adalah berupa pemberian sebuah kompensasi dan rehabilitasi. Kompensasi yang di salurkan diantaranya biaya transportasi, pengobatan dan perawatan serta biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan alat ganti bagi tenaga kerja yang kehilangan atau tidak berfungsinya anggota tubuh akibat dari kecelakaan kerja yang dialami hingga sembuh. Selain itu, pemberian santunan nominal tertentu baik berupa santunan  sementara  karena  tidak  mampu  bekerja,  santunan  cacat  Sebagian  tetap,  santunan  cacat  total tetap  dikarenakan  cacat  total  fisik  maupun  mental  dan  santunan  kematian  merupakan  salah  satu keunggulan dari program ini.
2) Jaminan hari tua (JHT)
Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  merupakan  program  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  berfokus  dalam  upaya kesejahteraan  pekerja  di  masa  tuanya/  sudah  tidak  produktif  lagi  dalam  bekerja  diakibatkan  faktor-faktor tertentu.  JHT  ini  merupakan  himpunan  dana  yang  ditunjukkan  sebagai  simpanan  pekerja  dan  dapat digunakan  terutama  apabila  peserta  mengalami  terhentinya  penghasilan  karena  berbagai  sebab  seperti diantaranya  meninggal  dunia,  cacat  total  tetap  maupun  mencapai  usia  pensiun  (55  tahun).  Pengelolaan dana JHT dilaksanakan melalui  pendekatan tabungan wajib yang dibiayai melaui iuran dan di bayarkan oleh setiap tenaga kerja serta pemberi kerja/pengusaha. Manfaat dari JHT sendiri diantaranya:
• Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia atau mengalami cacat total.
• Mengalami PHK setelah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 6 bulan.
• Pergi  keluar  negri  dan  tidak  kembali,  atau  menjadi  pegawai  negri  swasta  (PNS)  maupun  Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) (Ketenagakerjaan I. B., 2017).
3) Jaminan kematian (JKM)
Jaminan Kematian (JKM) merupakan program BPJS Ketenagakerjaan yang berfokus pada kesejahteraan para  ahli  waris  yang  ditinggalkan  akibat  pekerja  yang  meninggal  dunia  bukan  karena  kecelakaan  kerja. Jaminan kematian ini bertujuan guna memberikan santunan kematian kepada ahli waris tenaga kerja yang meliputi  santunan  kematian,  biaya  pemakaman  dan  beasiswa  bagi  anak  yang  masih  menempuh  jenjang Pendidikan.
4) Jaminan pensiun (JP)
Jaminan Pensiun (JP) merupakan program BPJS Ketenagakerjaan yang berfokus pada mempertahankan kehidupan  yang  layak  bagi  suatu  pekerja  ketika  pekerja  tersebut  mengalami  kehiangan  atau  kekurangan penghasilan akibat memasuki usia pensiun.
Pemberian manfaat pada program ini biasanya berupa uang tunai bulanan yang diberikan semenjak pekerja peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  memasuki  usia  pensiun  hingga  dirinya  meninggal  dunia.  Dan  syarat terealisasinya program ini adalah apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah memenuhi usia masa iuran minimal 15 tahun.
Semua program tersebut bertujuan guna mencapai kesejahteraan ekonomi sosial. BPJS Ketenagakerjaan hadir guna meminimalisir risiko peristiwa yang tidak pasti maupun usia pensiun atau usia tua dari para pekerja.
Setiap warga negara yang menetap di Indonesia dan bergabung bersama BPJS Ketenagakerjaan memiliki jenis  keanggotaan  program  yang  berbeda-beda.  Jaminan  yang  diberikan  pun  berbeda-beda  tergantung  pada
jenis keanggotaan yang dimiliki oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. dan diantara jenis keanggotaan tersebut diantaranya (Gadjian, 2023):
1) Penerima upah (PU)
Yang termasuk kedalam jenis keanggotaan ini adalah setiap orang yang terikat pekerjaan dan menerima gaji atau imbalan lain dari pemberi kerja.
2) Bukan penerima upah (BPU)
Yang  termasuk  kedalam  kategori  ini  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  berupa  kegiatan  usaha  ekonomi secara mandiri guna memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya tersebut.
3) Jasa kontruksi
Setiap  orang  yang  bekerja  pada  layanan  jasa  konsultasi  perencanaan  pekerjaan  kontruksi,  layanan konsultasi  pengawasan  pekerjaan  kontruksi  maupun  pada  layanan  jasa  pelaksanaan  pekerjaan  kontruksi dapat dikategorikan sebagai keanggotaan jasa kontruksi.
4) Pekerja migran
Pekerja  migran  Indonesia  merupakan  setiap  orang  yang  merupakan  kewarganegaraan  Indonesia  yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima gaji/upah di luar wilayah Negara Republik Indonesia (luar negri).
Berdasarkan  program  yang  telah  dibahas  sebelumnya  dan  beberapa  jenis  keanggotaan  dari  Kartu  BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri, semua itu berguna menjaga sumber daya manusia pada suatu organisasi maupun perusahaan  untuk  bekerja secara  nyaman  dan  tenang dalam  mencapai  tujuan  perusahaan.  Karena  sejatinya, sumber  daya  manusia  (SDM)  merupakan  salah  satu  hal  penting  yang  harus  dijaga  kesejahteraanya  guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan baik bagi organisasi maupun perusahaan.

## Metodelogi
Pendekatan kualitatif peneliti pilih guna menyusun penelitian ini, dimana metode penelitiannya memiliki landasan filsafat post-positif dan diperuntukkan guna mempelajari objek alamiah, dan intrumen kuncinya adalah peneliti sendiri.  Teknik pengumpulan data dilaksanakan secara triangulasi (gabungan), analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif, dan temuan penelitian menekankan makna, bukan generalisasi (Sugiyono, 2021). Objek dalam penelitian ini adalah kesejahteran yang diperoleh dari adanya BPJS Ketenagakerjaan bagi para guru ngaji di  Kota  Cimahi.  Dimana  teknik  pengumpulan  datanya  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  kepada beberapa perwakilan guru ngaji di Kota Cimahi, wali guru ngaji penerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dan pegawai BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri.
Semetara itu, analisis data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah dengan melakukan teknik analisis setiap peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari penelitian yang sedang berjalan terkait kesejahteraan guru ngaji yang  tercakup  dalam  program  BPJS  Ketenagakerjaan.  Hal  ini  sesuai  dengan  model  analisis  yang digunakan yaitu model analisis data yang dikembangkan oleh Miler dan Huberman berupa analisis data kualitatif yang dikutip berdasarkan Mohamad Anwar Thalib (Thalib, 2022).

## Hasil dan Pembahasan
Guru ngaji merupakan  sumber  daya  manusia  yang  bekerja  atau  bertugas  untuk  membimbing  dan mengajarkan masyarakat luas perihal agama guna membangun moral masyarakat menjadi lebih baik. Guru ngaji merupakan  sosok  pengganti  peran  orang  tua  bagi  para  santri,  bukan  hanya  pemberi  ilmu  pengetahuan  yang sifatnya  hanya  pembentukkan  kecerdasan  intelektual,  melainkan  berperan  juga  dalam  pembentukan  karakter, mental serta kepribadian seseorang. Dengan demikian guru ngaji merupakan sosok yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman dalam kepribadiannya (Shihab, p. 23).
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  menjelaskan  bahwa  guru  sebagai  tenaga  pendidik  dan  tenaga kependidikan memiliki hak yang diantaranya (Tambun, Sirait, & Simamora, 2020):
1. Pendapatan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan mencukupi
2. Reward sesuai pekerjaan dan prestasi kerja
3. Proteksi hukum dalam melaksanakan pekerjaan dan hak atas kekayaan intelektual
4. Peluang guna memakai sarana/prasarana serta fasilitas pendidikan dalam menopang pekerjaanya.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  guru ngaji pun  berhak mendapatkan  sebuah jaminan  sosial dalam kehidupannya.
Hal  itupun  di  indahkan  dengan  adanya  kebijakan  pemerintah  dari  beberapa  daerah  di  Indonesia  terkait pemberian  kartu  BPJS  Ketenagakerjaan  dalam  upaya  mengentaskan  kemiskinan  ekstrem  dimana  BPJS Ketenagakerjaan  hadir  sebagai  wadah  untuk  mengcover  segala  risiko-risiko  yang  terjadi  yang  dapat menyebabkan  kemiskinan  ekstrem  khususnya  di  Indonesia  ini.  tak  hanya  itu,  dengan  pemberian  kartu  BPJS Ketenagakerjaan bagi guru ngaji diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi para guru ngaji di Indonesia.
Sebagaimana  dipaparkan  oleh  Badan  Pusat  Statistika  (Bustamam,  Yulyanti,  &  Dewi,  2021)  bahwa faktor-faktor kesejahteraan yaitu diantaranya pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, fasilitas tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan dalam jenjang pendidikan dan kemudahan dalam fasilitas transportasi, maka melalui adanya BPJS Ketenagakerjaan dapat membuktikan peningkatan kesejahteraan melalui bebebrapa faktor, yaitu:

## a) Pendapatan
Dalam faktor ini, BPJS Ketenagakerjaan berperan memberikan pendapatan berupa tabungan hari tua bagi siapa saja guru ngaji yang mendaftar program Jaminan Hari Tua (JHT).
b) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
Dalam faktor ini, BPJS Ketenagakerjaan berperan memberikan pelayanan kesehatan yang mudah diakses bagi para guru ngaji yang mengalami kecelakaan kerja ketika tengah menjalankan tugasnya sebagai guru ngaji , dan semua  itu  dapat  tercover melalui Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK) pada siapa  saja  guru ngaji yang sudah memiliki kartu keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan sudah terdaftar di dalamnya.
c) Kemudahan dalam jenjang Pendidikan
Dalam  faktor  ini,  BPJS  Ketenagakerjaan  berperan  memberikan  beasiswa  bagi  keluarga  guru ngaji yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja dan sudah terdaftar keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan selama  3  tahun  melalui  program  Jaminan  Kematian  (JKM)  serta  guru ngaji yang  mengalami  kecelakaan kerja  yang  mengakibatkan  kehilangan  penghasilan  total  dan  sudah  terdaftar  keanggotaan  BPJS Ketenagakerjaan  minimal  selama  1  tahun  melalui  program  Jaminan  Hari Tua  (JHT)  bagi  guru ngaji yang mendaftar program tersebut.
Begitupun  dengan  guru ngaji di  Kota  Cimahi.  Kurang  lebih  sebanyak  2.900  guru ngaji di  Kota  Cimahi  telah terdaftar menjadi anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan. Setiap guru ngaji tersebut di daftarkan sebagai penerima upah (PU) yang didalamnya mendapatkan dua program utama dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian), serta satu program tambahan yaitu JHT (Jaminan Hari Tua) bagi guru ngaji yang ingin mendaftar. Kedua program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan guru ngaji khususnya di Kota Cimahi ini.
Namun  berdasarkan  hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  dengan  adanya  pemberian  kartu  BPJS Ketenagakerjaan  pada  guru ngaji di  Kota  Cimahi  belum  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  guru ngaji yang menerimanya. Hal itu dipaparkan oleh 6 dari 10 informan yang terdiri dari para guru ngaji penerima kartu BPJS Ketenagakerjaan dan wali dari guru ngaji penerima kartu BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia di Kota Cimahi.
Pemaparan  tersebut di  dapat  dari 6  informan  yang mengatakan bahwa karena  beliau  semua masih  diberikan kesehatan  guna  menjalankan  aktivitasnya  sebagai  guru ngaji ,  oleh  karena  itu  mereka  belum  merasakan kesejahteraan  dari  adanya  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  dibagikan  kepada  guru ngaji di  Kota  Cimahi.  Dan  1 informan pun berpendapat yang sama yang membuat beliau berpikir bahwa kesejahteraan dari adanya program BPJS Ketenagakerjaan tersebut mungkin saja ada namun belum terasa dampaknya dalam kehidupan.
Namun berbeda dengan pemaparan dari Pak Daud Gusti, salah satu informan yang merupakan wali dari  guru ngaji di  Kota  Cimahi  yang  meninggal  dunia.  Pak  Daud  Gusti  memaparkan  bahwa  dirinya  dan keluarganya selaku wali dari Almarhumah Nining Karmilah merasa tersejahterakan oleh adanya jaminan sosial BPJS  Ketenagakerjaan  ini.  Hal  itu  beliau  paparkan  kepada  peneliti  bahwa  dengan  adanya  kartu  BPJS Ketenagakerjaan,  dapat  membantu  beliau  dan  keluarga  baik  dalam  membantu  pendidikan  anak-anak,  biaya penguburan, dls.
Maka  yang  dapat  peneliti  simpulkan  dari  upaya  peningkatan  kesejahteraan  yang  di  berikan  melalui  program BPJS Ketenagakerjaan bagi guru ngaji di Kota Cimahi ini dapat dirasakan apabila seorang guru ngaji mengalami kecelakaan kerja maupun kematian.
Pak Ahmad Feisal Santoso selaku kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Cimahi dan Pak Daud Gusti selaku wali dari salah satu guru ngaji di Kota Cimahi yang meninggal dunia dan sudah merasakan manfaat dari adanya  kartu  BPJS  Ketenaagkerjaan  menjelaskan  cara  kerja  dari  adanya  program  BPJS  Ketenagakerjanaan bagi guru gaji di Kota Cimahi ini, yaitu sebagai berikut:
1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Pak Ahmad Feisal Santoso memaparkan bahwa bagi guru ngaji yang mengalami kecelakaan baik ketika akan mengajar, sedang mengajar maupun perjalanan pulang ketika selesai mengajar maka kartu tersebut dapat  digunakan  untuk  mendapatkan  penanganan  segera  dari  rumah  sakit  terdekat  tempat  kecelakaan. Untuk  cara  penggunaan  kartu  BPJS  Ketenagakerjaan  tersebut  dimulai  dengan  penyerahan  kartu  BPJS Ketenagakerjaan baik berupa fisik maupun digital melalui aplikasi Jamsosotek Mobile (JMO) kepada pihak rumah  sakit,  maka  pihak  rumah  sakit  akan  melakukan  penanganan  melalui  pihak  Pelayanan  Kesehatan Kecelakaan  Kerja  (PLKK).  Selanjutnya  pihak  yang  mengalami  kecelakaan  akibat  pekerjaannya  akan dilayani  di kelas  1  tanpa  membayar sepeserpun  hingga sembuh  kembali. Tak  hanya  itu,  bagi  guru ngaji yang  meninggal  dunia  atau mengalami  lumpuh  total  akibat  kecelakaan  dari  risiko  pekerjaanya  dan  telah terdaftar  aktif  keanggotaan  BPJS  Ketenagakerjaan  minimal  selama  satu  tahun,  maka  BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan beasiswa bagi anak korban hingga sarjana.
2) Jaminan Kematian (JKM)
Pak Daud Gusti selaku wali dari guru ngaji yang meninggal dunia memaparkan terkait cara pemanfaatan program Jaminan Kematian (JKM) melalui cara berikut:
Guna  mendapatkan  manfaat  dari  program  jaminan  kematian  ini  yang  harus  di  persiapkan  adalah menyiapkan surat-surat pendukung yang diantaranya surat kematian, fakta waris, foto copy akte kelahiran ahli waris, foto copy KK, KTP, kartu BPJS Ketenagakerjaan dan surat kematian dari rumah sakit. setelah itu ahli  waris  dapat  langsung  datang  ke  kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  terdekat  dan  mengisi  formulir  yang disediakan guna mendapatkan manfaat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
3) Jaminan Hari Tua (JHT) Menurut pemaparan Pak Ahmad Feisal Santoso selaku kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Cimahi  memaparkan  bahwa  guru ngaji di  Kota  Cimahi  yang  sudah  terdaftar  keanggotaan  BPJS Ketenagakerjaan dapat mendaftar program tambahan berupa program jaminan hari tua. Pak Ahmad Feisal Santoso pun memaparkan bahwa seorang guru ngaji yang mendaftar program tersebut akan mendapatkan sejumlah uang tunai sesuai tabungan yang dikumpulkan oleh pihak guru ngaji tersebut ketika beliau telah
berhenti  dari  profesinya  menjadi  seorang  guru ngaji .  Tak  hanya  itu,  bagi  guru ngaji yang  megalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan beliau tidak bisa melanjutkan pekerjaanya sebagai guru ngaji serta sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan minimal 1 tahun maka ahli waris dari guru ngaji tersebut dapat mendapatkan beasiswa dari program ini.
Ada  beberapa  kendala  yang  bisa  saja  terjadi  dari  terselenggaranya  sebuah  program  guna  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Karena  sejatinya  suatu  sistem/program  yang  baik  adalah  sistem/program  yang semakin sedikit kendala dalam pelaksanaanya. Begitupun dengan program BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru ngaji di Kota Cimahi.  Salah satu hal yang membuat belum tersejahterakannya para  guru  ngaji  di  Kota  Cimahi  melalui  program  pengadaan  kartu  BPJS  Ketenagakerjaan  ini  adalah  adanya ketidaktahuan dari beberapa guru ngaji terkait fugsi kartu BPJS Ketenagakerjaan yang mereka miliki. 2 dari 10 informan  mengaku  bahwa  mereka  belum  mengetahui  fungsi  dari  kartu  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  mereka miliki. Bahkan kartu tersebut pun kini sudah hilang. Dan 4 dari 10 informan menyampaikan pendapatnya kepada peneliti hanya sebatas menerka dan sepengetahuan umum terkait fungsi dari kartu BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri.
Hal  itupun  menjadi  bahan  untuk  peneliti  analisis  terkait  hal  apa  yang  menjadi  kendala  dalam  upaya peningkatan  kesejahteraan  guru ngaji di  Kota  Cimahi  melalui  BPJS  Ketenagakerjaan.  Dan  hasil  analisis  pun membuktikan 9 dari 10 informan yang merupakan perwakilan dari guru ngaji di Kota Cimahi dan wali dari guru ngaji yang  telah  meninggal  mengatakan  bahwa  belum  adanya  sosialisasi  yang  sampai  pada  mereka  terkait manfaat  dari  adanya  kartu  BPJS  Ketenagakerjaan  bagi  guru ngaji di  Kota  Cimahi.  Hal  itu  yang  membuat beberapa  guru ngaji merasa  belum  tersejahterakannya  kehidupan  mereka  dengan  adanya  kartu  BPJS Ketenagakerjaan  tersebut.  Pak  Daud  Gusti  selaku  wali  dari  guru ngaji yang  telah  meninggal  dunia  pun memaparkan bahwa beliau tidak mendapatkan sosialisasi dari adanya kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi guru ngaji di Kota Cimahi tersebut, namun almarhumah istrinya pernah mensosialisasikan hal itu kepada dirinya, dan Pak Daud Gusti pun langsung menanyakan hal tersebut kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan.
Namun  meskipun  demikian,  Pak Ahmad  Feisal  Santoso  selaku  kepala  kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  cabang Cimahi memaparkan bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan telah menghubungi Kementrian Agama (KEMENAG) guna  mensosialisasikan  program  yang  diberikan  BPJS  Ketenagakerjaan  dalam  upaya  peningkatan kesejahteraan  guru ngaji di  Kota  Cimahi.  Pak  Ahmad  Feisal  Santoso  pun  memaparkan  bahwa  pihak  BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan pengumpulan para guru ngaji di wilayah Kota Cimahi berdampingan dengan kemenag  dan  pemerintah  kota  guna  sosialisasi  program  BPJS  Ketenagakerjaan  tersebut.  Pak Ahmad  Feisal Santoso menambahkan bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan siap melakukan sosialisasi tambahan bagi siapa saja yang menginginkan penjelasan terkait program BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya masing-masing.
Maka berdasarkan penelitian tersebut, peneliti pun menyimpulkan bahwa belum meratanya sosialisasi terkait  BPJS  Ketenagakerjaan  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan  guru ngaji di  Kota  Cimahi  ini  yang menyebabkan banyaknya guru ngaji yang belum mengetahui manfaat dari adanya kartu BPJS Ketenagakerjaan yang mereka miliki dan hilangnya kartu BPJS Ketenagakerjaan milik beberapa guru ngaji di Kota Cimahi.

## Kesimpulan
Kurang lebih sebanyak 2.900 guru ngaji di Kota Cimahi sudah terdaftar dan mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan dimana setiap guru ngaji terdaftar pada 2 hingga 3 program unggulan BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga program tersebut antara lain JKK (jaminan kecelakaan kerja), JKM (jaminan kematian) dan satu program tambahan  bagi  yang  ingin  mendaftar  yaitu  berupa  JHT  (jaminan  hari  tua).  Dengan  adanya  BPJS Ketenagakerjaan bagi guru ngaji di Kota Cimahi ini mampu meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji di Kota
Cimahi.  Karena  dengan  adanya  kartu  BPJS  Ketenagakerjaan,  guru ngaji bisa  lebih  aman  dan  tenang  dalam menghadapi risiko-risiko yang tak terduga selama menjalani aktivitasnya sebagai guru ngaji . Di tambah adanya jaminan sosial ini merupakan salah satu program negara dalam upaya mengetaskan kemiskinan ekstrem guna mengcover  segala  kerugian  akibat  dari  risiko  yang  tak  diinginkan  dalam  proses  mengajar.  Hal  itulah  yang menyebabkan  kartu  BPJS  Ketenagakerjaan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  guru ngaji di  Kota  Cimahi  ini. Namun  pada prakteknya, karena  belum  meratanya  sosialisasi  yang  diadakan  oleh  pihak-pihak  penyelenggara baik itu dari pemerintah maupun instansi publik terkait, BPJS Ketenagakerjaan pun dirasa belum memberikan kesejahteraan bagi sebagian guru ngaji di Kota Cimahi ini. Dan hal itupun didukung dengan sedikitnya jumlah kecelakaan kerja pada guru ngaji di Kota Cimahi dan sedikitnya jumlah kematian terakhir yang dialami oleh guru ngaji di Kota Cimahi ini menjadi pemicu belum terasanya manfaat dari kartu BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan terkait adanya BPJS Ketenagakerjaan bagi guru ngaji di Kota Cimahi akan lebih baik lagi dan semakin terasa manfaatnya ketika kebijakan tersebut di sosialisasikan secara merata kepada seluruh guru ngaji penerima  kartu  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  berada  di  Kota  Cimahi.  Sehingga  setiap  individu  dari guru ngaji dapat mengetahui kegunaan dari kartu BPJS Ketenagakerjaan yang mereka miliki dan menjaga kartu tersebut supaya dapat termanfaatkan di suatu hari nanti. Begitupun dengan para guru ngaji penerima kartu BPJS Ketenagakerjaan di Kota Cimahi diharapkan dapat aktif mengajukan sosialisasi kepada pihak instansi terkait baik itu  pemerintah  kota,  kemenag  maupun  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  supaya  terlaksananya  sosialisasi  secara merata kepada wilayah-wilayah yang terdapat guru ngaji penerima kartu BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri.

## Referensi
Anggriani,  J.  (2016). Kaji  Ulang  Pelaksanaan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Menurut  UU  No.3  Tahun  1992. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa.
Bustamam,  N.,  Yulyanti,  S.,  &  Dewi,  K.  S.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekanbaru. Jurnal Ekonomi KIAT .
Gadjian.  (2023,  Desember  6). Apa  Saja  Jenis  Keanggotaan  BPJS  Ketenagakerjaan? Retrieved  from Gadjian: https://www.gadjian.com/blog/2019/02/28/apa-saja-jenis-keanggotaan-bpjs-ketenagakerjaan/
Ketenagakerjaan, B. (n.d.). Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja . Retrieved from https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/
Ketenagakerjaan, I. B. (2017). Perluasan Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan Melalui Strategi Marketing Mix dan Regulasi, Menakar Keberhasilan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Perilaku Menabung untuk Hari Tua bagi Pekerja di Indonesia dan di Inggris. Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan .
Permana, K. S. (2021, November 26). Retrieved from TribunJabar.id:
https://jabar.tribunnews.com/2021/11/26/2900-guru-ngaji-mendapat-insentif-dari-pemkot-cimahi- semuanya-masuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan#google_vignette
Peserta  BPJS  Ketenagakerjaan,  Januari  Tahun  2023 .  (2023,  Maret  24).  Retrieved  from  Kementerian Ketenagakerjaan RI: satudata.kemenaker.go.id
Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. LIKHITAPRAJA .
Sedarmayanti. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negri Sipil. Bandung: PT. Refika Aditama.
Shihab, M. Q. (n.d.). membumikan Al-Qur'an fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat . Bandung: mizan.
Soemarwoto, S. (2018). Catatan Penting Ke-Indonesia-an Kita. Yogyakarta: Deepublish.
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Supeno, R. (2016). Peran Komunikasi BPJS Kepada Pelaku Usaha Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Acta Diuma, V , 3.
Tambun, S. I., Sirait, G., & Simamora, J. (2020). Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab IV Pasal 5 Mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua dan Pemerintah. Visi Ilmu Sosial dan Humaniora .
Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman untuk Riset Akuntansi Budaya. Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah .