## LAND REFORM  ATAS TANAH EKS HGU PT RSI DI KABUPATEN CIAMIS SUATU KAJIAN HUKUM
Oleh : HENDRA SUKARMAN, S.H., S.E., M.H. *)

## ABSTRACT
Iplementasi of the mandate of the People's Consultative Assembly Decree of the  Republic  of  Indonesia  (MPR  RI)  is  the  holding  of  Land  Reform,  which  is  the mandate  of  TAP  MPR  No.  IX  /  MPR  /  2001  on  Agrarian  Reform.  Soil  is  a  major component  in  the  Land  Reform,  then  basically  the  designated  land  as  the  object Land  Reform  today  in  Ciamis  is  state  land  ex  HGU  RSI  from  various  sources according  to  the  legislation  can  be  used  as  objects  of  Land  Reform.  Therefore  the supply of land is a strategic step for the success of Land Reform.
That the property rights to land can only be owned by Indonesian citizens and or the civil equivalent to the legal entity that is, it is in accordance with the Law article 21  (1)  (2).  Soil  is  a  major  component  in  the  Land  Reform,  then  basically  the designated land as the object Land Reform today in Ciamis is state land ex HGU RSI from  various  sources  according  to  the  legislation  can  be  used  as  objects  of  Land Reform.

## ABSTRAK
Iplementasi dari  mandat Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  (TAP  MPR  RI)  adalah  dengan  diadakannya  Land  Reform,  yang merupakan  amanat  dari  TAP  MPR  Nomor  IX/MPR/2001  Tentang  Pembaruan Agraria.  Tanah  merupakan  komponen  utama  dalam  Land  Reform  ,  maka  pada dasarnya  tanah  yang  ditetapkan  sebagai  objek  Land  Reform    sekarang  ini  di Kabupaten  Ciamis  adalah  tanah-tanah  negara  eks  HGU  RSI  dari  berbagai  sumber yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  dapat  dijadikan  sebagai  objek  Land Reform  .  Karenanya  kegiatan  penyediaan  tanah  merupakan  langkah  strategis  bagi keberhasilan Land Reform.
Bahwa  hak  milik  atas  tanah    hanya  boleh  dimiliki  oleh  WNI  dan  atau  yang secara  perdata  dipersamakan  dengan  orang  yakni  badan  hukum,  hal  ini  sesuai dengan  UUPA  pasal  21  (1)  (2).  Tanah  merupakan  komponen  utama  dalam  Land Reform  ,  maka  pada  dasarnya  tanah  yang  ditetapkan  sebagai  objek  Land  Reform sekarang  ini  di  Kabupaten  Ciamis  adalah  tanah-tanah  negara  eks  HGU  RSI  dari berbagai  sumber  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  dapat  dijadikan sebagai objek Land Reform.

## I. PENDAHULUAN
Iplementasi dari
mandat Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Republik  Indonesia  (TAP  MPR RI)  adalah  dengan  diadakannya  Land Reform,  yang  merupakan  amanat  dari TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan  Agraria    dan  Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Keputusan MPR
RI
Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI untuk Menyampaikan  Saran  atas  Laporan Pelaksanaan  Keputusan  MPR-RI  oleh Presiden,  DPR,  BPK  dan  MA  pada Sidang  Tahunan  MPR-RI  Tahun  2003. Salah satu butir saran dimaksud kepada Presiden  Republik  Indonesia,  terkait dengan  perlunya  Penataan  Struktur Penguasaan,  Pemilikan,  Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah.
Land  Reform    atau    disebut  juga dengan  Pembaruan  Agraria    adalah proses yang berupa kegiatan penetapan hak garapan dan hak hunian Masyarakat serta melakukan restrukturisasi (penataan
ulang
susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan  sumber-sumber  agraria (khususnya  tanah).  Dalam  pasal  2  TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa  "Pembaruan  Agraria    mencakup suatu  proses  yang  berkesinambungan berkenaan  dengan  penataan  kembali penguasaan,  pemilikan,  penggunaan
dan  pemanfaatan  sumberdaya  tanah  , dilaksanakan  dalam  rangka  tercapainya kepastian  dan  perlindungan  hukum serta  keadilan  dan  kemakmuran  bagi seluruh rakyat Indonesia".
Rangkaian kegiatan meyeluruh dari land reform di Indonesia dilaksanakan melalui 2 (dua) langkah yaitu :
1.  Penataan  kembali  politik  dan  hukum pertanahan  yang  didasarkan  pada: Pancasila,  Undang-Undang  Dasar 1945,  Bhineka  Tunggal  Ika  dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.  Proses Penyelenggaraan Land
Reform  Plus,  yaitu  Penetapan  aset tanah dan Hunian tetap bagi Penggarap  dan  Penghuni  obyek asset  reform  juga  penataan  aset tanah bagi masyarakat dan Penataan akses masyarakat terhadap  sumber-sumber  ekonomi dan  politik  yang  memungkinkan masyarakat  untuk  memanfaatkan tanahnya secara optimal.

## II. Pembahasan

## Dasar Hukum
1.  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal 27  (2),  Pasal  28  dan  Pasal  33  ayat (1) amandemen keempat
2.  Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/ MPR/ 2001
3.  Keputusan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Nomor 5/MPR/2003 4.  Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960) 5.  Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 6.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  224 Tahun  1961  tentang  Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan
Pemberian Ganti Kerugian.
7.  Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006  Tentang  Badan  Pertanahan Nasional.
8.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah.
9.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran
Tanah.

## Maksud dan Tujuan Land Reform
Maksud Land Reform :
1.  Menetapkan  garapan  masyarakat menjadi garapan tetap masyarakat.
2.  Menetapkan hunian masyarakat
menjadi hunian tetap masyarakat. 3.  Menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pertanahan.
4.  Menata  kehidupan  masyarakat  yang lebih berkeadilan.
5.  Meningkatkan  berkelanjutan  sistem kemasyarakatan  kebangsaan  dan kenegaraan Indonesia, serta
Tujuan Land Reform :
Sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang  Dasar  1945    Pasal  27  Ayat  (2) yang  berbunyi  :tiap  tiap  warga  negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Di samping  itu  tujuan  lainnya  dari  Land reform adalah :
1.  Memberikan  alas  hukum  yang  pasti atas garapan masyarakat.
2.  Membuat alas hukum yang jelas atas tanah  yang  telah  menjadi  hunian penggarap lahan.
3.  Menciptakan dan menjamin masyarakat  untuk  berkumpul  dan berserikat.
4.  Menciptakan Koperasi Pertanian yang handal.
5.  mengurangi kemiskinan.
6.  menciptakan lapangan kerja.
7.  memperbaiki akses masyarakat kepada  sumber-sumber  ekonomi, terutama tanah.
8.  menata ulang penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan  tanah  dan  sumber- sumber tanah.
9.  mengurangi  sengketa  dan  konflik pertanahan.
10. memperbaiki  dan  menjaga  kualitas lingkungan hidup.
11. meningkatkan  ketahanan  pangan dan energi terbarukan masyarakat.
12. Meningkatkan kesejahteran masyarakat.

## Prinsip-Prinsip Land Reform
1.  Memuliakan  Alloh  dan  mempertinggi derajat manusia.
2.  memelihara  dan  mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3.  menghormati  dan  menjunjung  tinggi hak asasi manusia;
4.  menghormati supremasi hukum
dengan mengakomodasi
keanekaragaman dalam unifikasi
hukum;
5.  mensejahterakan  rakyat,  terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia; 6.  mengembangkan demokrasi, Kelembagaan masyarakat, kepatuhan  hukum,  transparansi  dan optimalisasi partisipasi rakyat; 7.  mewujudkan keadilan dalam
penguasaan, pemilikan,
penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya tanah
dan sumberdaya alam;
8.  memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi
sekarang maupun generasi
mendatang, dengan tetap memperhatikan  daya  tampung  dan dukung lingkungan; 9.  melaksanakan fungsi sosial,
kelestarian,  dan  fungsi  ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
10. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan tanah  dan pengelolaan sumberdaya alam;
11. mengakui  dan  menghormati  hak masyarakat hukum adat dan keragaman  budaya  bangsa  atas sumberdaya tanah  dan sumberdaya alam;
12. mengupayakan  keseimbangan  hak dan  kewajiban  negara,  pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa  atau  yang setingkat), masyarakat dan individu;
13. melaksanakan  desentralisasi  berupa pembagian  kewenangan  di  tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa  atau  yang setingkat,  berkaitan  dengan  alokasi dan  manajemen  sumberdaya  tanah dan sumberdaya alam.

## Arah Kebijakan Land Reform
1.  Melakukan Penetapan garapan masyarak  menjadi  garapan  tetap
masyarakat  dan  hunian  masyarakat menjadi  hunian  tetap  masyarakat, agar  secara  hukum  masyarakat terlindungi hak atas tanahnya.
2.  Melaksanakan penataan kembali
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan  pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan  kepemilikan  tanah untuk  rakyat,  baik  tanah  pertanian maupun tanah perkotaan.
3.  Menyelenggarakan  dan  membina
Koperasi
Petani yang juga
merupakan  bagian  menyeluruh  dari adanya Koperasi Nasional agar tetap menjadi  soko  guru  Perekonomian Indonesia.
4.  Menyelenggarakan pendataan pertanahan  melalui inventarisasi  dan registrasi  penguasaan,  pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara  komprehensif  dan  sistematis dalam rangka
pelaksanaan
landreform. 5.  Menyelesaikan  konflik-konflik  yang
berkenaan dengan sumberdaya tanah    yang  timbul  selama  ini sekaligus dapat mengantisipasi
potensi  konflik  dimasa  mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan
didasarkan  atas  prinsip-prinsip  Land Reform .
6.  Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan tanah dan menyelesaikan  konflik-konflik  yang berkenaan dengan sumberdaya tanah  yang terjadi.
7.  Mengupayakan  pembiayaan  dalam melaksanakan  program  pembaruan tanah    dan  penyelesaian  konflik- konflik  sumberdaya  tanah    yang terjadi.

## Objek Land Reform
Tanah merupakan komponen utama dalam Land Reform , maka pada dasarnya tanah yang ditetapkan sebagai objek  Land  Reform    sekarang  ini  di Kabupaten  Ciamis  adalah  tanah-tanah negara  eks  HGU  RSI  dari  berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-undangan  dapat  dijadikan sebagai objek Land Reform . Karenanya kegiatan  penyediaan  tanah  merupakan langkah  strategis  bagi  keberhasilan Land Reform. Salah satu contoh sumber tanah objek Land Reform  adalah tanah terlantar yang mana sudah tidak digarap lagi  oleh  pemilik  HGU  dan  HGU  nya tersebut tidak diperpanjang lagi.
Menurut  Pasal  9  PP  Nomor  11  Tahun 2010 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan  Tanah  Terlantar,  tanah terlantar yang sudah ditetapkan menjadi tanah  negara  akan  menjadi  salah  satu objek Land Reform.

## Subjek Land Reform
Bahwa hak milik atas tanah  hanya boleh  dimiliki  oleh  WNI  dan  atau  yang secara  perdata  dipersamakan  dengan orang yakni badan hukum, hal ini sesuai dengan UUPA pasal 21 (1) (2).
1.  Untuk    penerima  hak  milik  atas tanah  perorang  dalam  rangka  Land reform  berlaku  ketentuan  sebagai berikut :
a.  Syarat umum
Berdasarkan  pada Pasal  8  PP  224
Tahun 1961 Subyek penerima redistribusi tanah adalah
mempunyai syarat Umum adalah :
1)  Dengan  mengingat  pasal  9  s/d
12  dan  pasal  14,  maka  tanah- tanah  yang  dimaksudkan  dalam pasal  1  huruf  a,  b  dan  c  dibagi- bagikan dengan hak milik kepada  para  petani  oleh  Panitia Landreform  Daerah  Tingkat  II yang bersangkutan, menurut prioritet sebagai berikut :
a)  Penggarap  yang  mengerja- kan  tanah  yang  bersangku- tan;
b)  Buruh  tani  tetap  pada  bekas pemilik,  yang  mengerjakan tanah yang bersangkutan;
c)  Pekerja  tetap  pada  bekas
pemilik tanah yang
bersangkutan;
a)  Penggarap yang belum sampai  3  tahun  mengerjakan tanah yang bersangkutan; b)  Penggarap yang
mengerjakan tanah hak pemilik; c)  Penggarap  tanah-tanah  yang oleh Pemerintah diberi peruntukan  lain  berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan (3); d)  Penggarap yang tanah garapannya  kurang  dari  0,5
hektar;
e)  Pemilik  yang  luas  tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
1.Petani  atau  buruh  tani lainnya.
2)   Jika  didalam  tiap-tiap  prioritet tersebut dalam ayat (1) pasal  ini terdapat :
a.  petani yang mempunyai ikatan  keluarga  sejauh  tidak lebih  dari  dua  derajat  dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-
banyaknya 5 orang;
b.  petani  yang  terdaftar  sebagai
Veteran;
c.  petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
d. petani  yang  menjadi  korban kekacauan, maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan   diatas  petani-
petani lain,  yang ada didalam golongan prioritet yang sama.
2) 3) Yang dimaksudkan dengan "petani",  ialah  orang,  baik  yang mempunyai maupun tidak mempunyai  tanah  sendiri,  yang mata pencaharian pokoknya adalah  mengusahakan  tanah untuk pertanian.
4) Yang dimaksudkan dengan "penggarap", adalah petani, yang  secara  sah  mengerjakan atau mengusahakan sendiri
secara  aktif  tanah  yang  bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya.
5) Yang dimaksudkan dengan
"buruh tani tetap", adalah petani, yang mengerjakan
atau mengusahakan secara terus menerus tanah orang lain dengan mendapat upah.
6) Yang dimaksudkan dengan
"pekerja  tetap",  adalah  orang yang bekerja pada bekas pemilik tanah secara terus menerus.
b.  Syarat Khusus
Dalam  Pasal  9  PP  224  tahun 1961 disebutkan :
Untuk mendapat pembagian tanah,  maka  para  petani  yang
dimaksudkan  dalam  pasal  8 harus memenuhi :
a.  Syarat-syarat umum:
Warga  Negara  Indonesia,  bertempat tinggal  di  Kecamatan  tempat  letak tanah  yang  bersangkutan  dan  kuat kerja dalam pertanian. b.  Syarat-syarat khusus:
Bagi  petani  yang  tergolong  dalam prioritet  a,  b,  e,  f  dan  g  :  telah mengerjakan tanah yang bersangkutan  sekurang-kurangnya  3 tahun berturut-turut; bagi petani yang tergolong  dalam  prioritet  d:  telah mengerjakan  tanahnya  2  musim berturut-turut;  bagi  para  pekerja tetap  yang  tergolong  dalam  prioritet c:  telah  bekerja  pada  bekas  pemilik selama 3 tahun berturut-turut.
2.  Sedangkan  penerima  hak  milik  atas tanah  berupa  badan  hukum  dalam rangka Land Reform adalah Koperasi. Hal ini sesuai dengan :
1)  pasal  14(3)  huruf  d  dan  pasl  17 ayat  (1)(2)(3)(4)  PP  224  Tahun 1961.  Dimana  anggota  koperasi tersebut  merupakan  masyarakat penerima  penetapan  garapan dan hunian tetap atas tanah hak milik  mereka  atas  tanah  yang menjadi obyek land reform.
2)  Koperasi  merupakan  semangat gotong  royong  yang  merupakan roh keswadayaan dan soko guru
perekonomian di Indonesia.
Sesuai  dengan    Pasal  33  ayat (1)  UU D  45  “Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.” 3)  bahwa koperasi adalah merupakan kehendak dan keinginan  alamiah  masyrakat
berkumul  dan  menghimpun  diri
sesuai dengan Pasal 28 UUD 45 yang  berbunyi  “  Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan  pikiran  dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang- undang.

## Kesimpulan
Dasar  Hukum  dari  Landre  Form adalah  UUD  1945  Pasal  27  (2),  Pasal 28  dan  Pasal  33  ayat  (1)  amandemen keempat,  Tap  MPR  Nomor  IX/  MPR/
2001, Keputusan MPR Nomor 5/MPR/2003,  Undang-Undang  Pokok
Agraria    1960  (UUPA  1960),  Undang- undang  Nomor  56  Prp  tahun  1960,  PP 224  tahun  1961,  Perpres  No.  10  Tahun 2006, PP No. 10 tahun 1996, PP No. 24 Tahun 1997.
Bahwa  hak  milik  atas  tanah hanya  boleh  dimiliki  oleh  WNI  dan  atau yang  secara  perdata  dipersamakan dengan  orang  yakni  badan  hukum,  hal
ini  sesuai  dengan  UUPA  pasal  21  (1) (2). Tanah merupakan komponen utama dalam Land Reform, maka pada dasarnya tanah yang ditetapkan sebagai objek  Land  Reform    sekarang  ini  di Kabupaten  Ciamis  adalah  tanah-tanah negara  eks  HGU  RSI  dari  berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-undangan  dapat  dijadikan sebagai objek Land Reform

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  27 (2),  Pasal  28  dan  Pasal  33  ayat (1) amandemen keempat.
Tap  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Nomor IX/ MPR/ 2001.
Keputusan  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat Nomor 5/MPR/2003.
Undang-Undang  Pokok  Agraria    1960 (UUPA 1960).
Undang-undang  Nomor  56  Prp  Tahun
1960. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan  Pembagian  Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1996  tentang  Hak Tanggungan Atas  Tanah  Beserta  Benda-
Benda  Yang  Berkaitan  Dengan
Tanah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah