Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 –9736 E-ISSN: 2828-545X

## MODEL PROGRAM SABILULUNGAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAKSA DESA
Salamatul Afiyah 1)* , Ratna Meilinda 1) , Riyanti Siti Fauziah 1) & Rizal Abdussalam 1)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1)
Email: salamatul.afiyah@uinsgd.ac.id *

## Abstract
The Sabilulungan Raksa Desa program is a community empowerment program created by the Bandung Regency Government. This program was created in order to improve the quality of infrastructure that involves the development of the role of the government and the people in the  implementation  of  development  carried  out  in  villages  by  utilizing  local  resources.  The Sabilulungan  Raksa  Desa  program  has  been  implemented  by  the  Bandung  Regency government  throughout  the  Bandung  Regency  area.  One  of  the  target  villages  of  the Sabilulungan Raksa Desa program is Cileunyi Kulon Village. The purpose of writing this paper is to determine the role of the government in empowering and developing local communities through the Sabilulungan Raksa Village program. Through the implementation of the program, the efforts made by the government in infrastructure development are carried out in the village of  Cileunyi  Kulon,  Bandung  Regency.  The  research  method  used  is  an  approach  to  data collection  techniques  for  library  research.  With  the  conclusion  that  the  role  of  the  local government is successful in implementing the Sabilulungan Raksa Desa Program.
Keywords: Village Government, Development, Community Empowerment

## Abstrak
Program Sabilulungan Raksa Desa merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bandung.  Program  ini  dibuat  guna  dapat meningkatkan  kualitas  pembangunan  infrastuktur  yang  melibatkan  keaktifan  dari  peran pemerintah  serta  rakyat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  yang  dilakukan  di  desa  dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Program Sabilulungan Raksa Desa telah dilaksanakan oleh pemerintah  Kabupaten  Bandung  diseluhur  wilayah  Kabupaten  Bandung.  Salah  satu  desa sasaran dari program Sabilulungan Raksa Desa ini adalah Desa Cileunyi Kulon. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan dan pembangunan kepada masyarakat setempat dengan melalui program Sabilulungan Raksa Desa. Melalui  pelaksanaan  program,  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  pembangunan infrastuktur yang dilakukan di desa Cileunyi  Kulon  Kabupaten Bandung. Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  studi kepustakaan. Dengan kesimpulan peran pemerintah daerah berhasil dalam penerapan program Sabilulungan Raksa Desa.
Kata kunci: Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pemberdayaan

## PENDAHULUAN
Riggs menyatakan bahwa ekologi menggambarkan interaksi antara mahluk hidup dengan lingkungannya  (Engkus,  2017).  Ekologi  adminsitrasi  merupakan  suatu  proses  yang  dimana bertujuan  dalam  memecahkan  masalah  yang  ada  di  masyarakat  melalui  pembangunan, perbaikan  baik  pada  bidang  sumber  daya  manusia  ataupun  organisasi  sehingga  terjadi  pula proses timbal balik. Ekologi adminsitrasi sendiri merupakan ilmu dimana mempelajari adanya proses saling memengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normative secara total dab timbal balik antara lembaga tinggi Negara maupun pemerintah, vertical-horizontal dan masyarakatnya
(Gumilar,  2021).  Sistem  administrasi  sendiri  tidak  lepas  keterkaitannya  dengan  masyarakat, sehingga dapat dikatakan akotr-aktor yang terlibat dalam ekologi administrasi publik adalah pemerintah dan masyarakat.
Keberhasilan  dari  suatu  pembangunan  nyatanya  tidak  terlepas  dari  peran  pemerintah maupun masyarakat yang saling melakukan kerjasama demi kemajuan daerahnya. Tujuan dari pembangunan nasional di Indonesia yaitu untuk menciptakan kesejahteraan, kemandirian serta keadilan  bagi  seluruh  rakytanya.  Peran  pemerintah  desa  sebagai  lini  terdepan  dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan secara optimal demi tercapainya tujuan nasional tersebut. Tetapi, dalam kenyataannya banyak sekali terdapat kesalahan-kesalahan  yang  kurang  menguntungkan  seperti  lemahnya  capital  sosial  dan  tidak tepat sasaran.
Kabupaten  Bandung  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  ada  di  provinsi  Jawa  Barat. Sebagian  besar  wilayah  yang  ada  di  Kabupaten  Bandung  ini  merupakan  wilayah  pedesaan. Menurut  Bupati  Bandung  yang  menjabat  saat  itu  juga  mengakui  bahwa  masih  terdapat masalah-masalah kompleks yang ada diwilayahnya seperti :
1. Banyak masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki rumah yang layak huni.
2. Ketersediaan air bersih yang kurang.
3. Kurangnya sistem sanitasi atau saluran pembuangan MCK yang baik.
4. Kurangnya tempat pembuangan sampah terpadu.
5. Perubahan kondisi alam yang kian hari kian memburuk .
Disinilah  peran  pemerintah  dan  masyarakat  dibutuhkan.  Upaya-upaya  yang  dilakukan harus  secara  optimal  dengan  mengatasinya  melalui  peningkatan  pembangunan  yang  ada  di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten bandung memiliki visi dan misi dimana pencapaiannya dilakukan  salah  satunya  dengan  menjadikan  pembangunan  desa  sebagai  ujung  tombaknya (Abdurohim, 2018).
Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan  Program  Sabilulungan  Pemberdayaan  Masyakarakat  Raksa  Desa  di  Kabupaten Bandung, menyatakan bahwa “Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa merupakan  suatu  kegiatan  untuk  perbaikan  dan  pembangunan  sarana  fisik  di  wilayah Kabupaten  Bandung  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat”.    Salah  satu tujuan  program  ini  dibentuk  adalah  untuk  memepercepat  capaian  peningkatan  dari  kualitas pembangunan fisik melaui peran serta dari pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
Pelaksaan terkait Reksa Desa ini juga guna mendorong pembangunan dan penanggulangan kawasan-kawasan kumuh di desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung berupa ketersediaan fasilitas cuci, kakus, fasilitas mandi dan rumah layak huni.
Desa Cileunyi Kulon adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Masyarakat yang ada di desa Cileunyi Kulon belum sepenuhnya memiliki rumah layak huni dan fasilitas sanitasi yang baik. Tidak hanya itu, pada saat musim kemarau masyarakat sering sekali mengalami kekurangan air bersih yang diakibatkan karena minimnya ketersediaan air bersih.
Dengan  adanya  hal-hal  tersebut  keterlibatan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat sangatlah  dibutuhkan.  Peran  antara  pemerintah  dan  masyarakat    menjadi  hal  penting  dalam pembangunan  di  desa  Cileunyi  Kulon  guna  menjadikan  desa  Cileunyi  Kulon  menjadi  lebih baik dan terarah. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pembangunan  daerah  melalui  program  Sabilulungan Pemberdayaan  Masyarakat  Raksa  Desa  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bandung di salah satu desa yang ada di Kabupaten Bandung.

## B. KAJIAN PUSTAKA Konsep Pembangunan
Sebenarnya  tidak  ada  aspek  yang  spesial  dalam  konsepsi  pembangunan.  Beberapa pembangunan  yang  selalu  dirumuskan  dalam  suatu  kebijakan  ekonomi  dalam  banyak  hal membuktikan  keberhasilan,  seperti  yang  terjadi  di  beberapa  negara  seperti  Singapura,A ustralian dan lain sebagainya. Kebijakan ekonomi di negara tersebut umumnya menggunakan aspek  sosial  lingkungan  yang  didukung  oleh  mekanisme  politik  sehingga  tercipta kebijakan ekonomi  yang  transparan.  Dalam  aspek  sosial,  pemerintah  mempertimbangkat  aspirasi masyrakat  dan  juga  lembaga  sosial  yang  fungsinya  ditingkatkan.  Kemudian  dalam  alaspek lingkungan  pemerintah  mengedepankan  pemberdayaan  atau  pemeliharaan  terhadap lingkungan manusia untuk kedepannya.
Teori pembangunan dalam ilmu sosial dibagi menjadi dua paradigma pertama,modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro  tentang  nilai-nilai  individu  yang  menunjang  proses  perubahan.  Kedua  paradigma ketergantungan,  mencakup  teori-teori  keterbelakangan  (under-development)  ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klassifikasi Larrain (1994).
Sebenarnya tidak ada yang pasti dalam pengerian pembangunan karena setiap disiplin ilmu memiliki pengertiannya masing-masing. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya.  Dalam  hal  ini,  pembangunan  dapat  diartikan  sebagai  `suatu  upaya  terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi  dan  mencapai  aspirasinya  yang  paling  manusiawi  (Digdowiswsio,  2019).  Pada dasarnya    pembngunan  menekankan  pada  perubahan,  kemajuan,  pertumbuhan,  dan modernisasi (Digdowiswsio, 2019).

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembanguan ekonomi yang merangkum nilai- nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people- centered,  participatory  (Noor,  2011).  Dalam  kerangka  ini  upaya  untuk  memberdayakan masyarakat  (empowering)  dapat  dikaji  dari  3  (tiga)  aspek  :  Pertama,  Enabling  yaitu menciptakan  suasana  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat  dapat  berkembang.  Kedua, Empowering  yaitu  memperkuat  potensi  yang  dimiliki  masyarakat  melalui  langkah-langkah nyata  yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang  akan  membuat  masyarakat  semakin  berdaya.  Ketiga,  Protecting  yaitu  melindungi  dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada  sumberdaya  pribadi,  langsung,demokratis  dan  pembelajaran  social,  Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan kcterbelakangan, schingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai buaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan.

## Peran Penting Masyarakat Dalam Pembangunan
Peran serta masayarakat dalam pemba- ngunan sudah muncul sejak diberlakukannya UUD 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  sumberdaya  alam  di  Indonesia.  Dalam  GBHN pembangunan nasional juga telah menyebutkan bahwa untuk meningkat- kan kualitas hidup
secara bertahap peman- faatan sumberdaya  yang dimiliki negara dilakukan secara bijaksana sebagai  landasan  pembangunan  tahap  berikutnya.  Oleh  sebab  itu  peningkatan  peran  serta masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan termasuk dalam proses perencanaan dan pelaksanaan terutama yang menyangkut secara langsung kehidupan dan masa depan mereka. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup juga menegaskan bahwa setiap orang mem- punyai hak dan kewajiban atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 5 ayat 1). Serta mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal berikut- nya menengaskan bahwa setiap orang juga berkewajiban memelihara kelestarian fungsi  lingkungan  hidup  serta  mencegah  dan  menanggulangi  pencemaran  dan  perusakan lingkungan hidup (Pasal 6).
Peranan infor- masi dalam pengelolaan lingkungan sangat penting oleh karena itu setiap orang  juga  berhak  atas  dan  berkewajiban  untuk  memberikan  informasi  tentang  lingkungan hidup  yang  benar  dan  akurat.    Ada  tiga  hal  utama  yang  harus  dilihat  sebagai  pesan konstitusional dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam Indo- nesia, (1) bahwa pengelolaan  sumberdaya  alam  Indonesia  haruslah  dilihat  sebagai  upaya  untuk  memenuhi kepentingan,  mayoritas  rakyat  Indonesia;  (2)  bahwa  pemerintah  harus  berperan  aktif  dalam pengaturan  pengelolaan  sumberdaya  alam  sebagai  manifestasi  penguasaan  negara  terhadap sumberdaya  alam;  (3)  bahwa  rakyat  dijamin  haknya  tidak  saja  untuk  berperan  serta  dalam pengelolaan  sumberdaya  alam  tetapi  juga  dalam  melakukan  kontrol  terhadap  pemerintah sebagai  lembaga  yang  telah  dimudahkan  untuk  melakukan  pengaturan.  Pengalaman  selama Indonesia berada dibawah cengkra- man orde baru telah membuktikan, bahwa pengingkaran terhadap  ketiga  hal  utama  dalam  konstitusional  ini  telah  memunculkan  persoalan  besar terhadap  lingkungan  hidup  Indonesia.  Perusakan  lingkungan  hidup  dan  pengurasan sumberdaya alam nyaris tidak terkontrol dan disisi lainnya peran serta masyarakat mengalami distorsi  yang  terus  menerus  melalui  rekayasa  berbagai  peraturan  dan  surat  keputusan  yang dikeluarkan oleh pemerintah. Proses perusakan lingkungan hidup dan pengurasan sumberdaya alam berjalan seiring dengan dikesampingkannya peran serta rakyat.
Kontrol sosial yang datang dari luar lingkaran elit (politik dan ekonomi) selama lebih dari 30  tahun  kekuasaan  orde  baru  cenderung  untuk  didiskriminalisasikan  tentu  saja  merupakan pengingkaran  terhadap  realitas  sosial  Indonesia.  Pemerintah  harus  merespon  serta mengakomodir  aspirasi  dari  reformasi  dengan  cara  memberanikan  diri  untuk  mengundang public debate serta substansi peraturan perundangan harus ber- orientasi pada keterbukaan dan pember- dayaan masyarakat sipil.

## Peran Penting Pemerintah Desa dalam Pembangunan
Levinson  (Gumilar,  2021)  menguraikan  peran  ke  dalam  tiga  cakupan.  Salah  satunya dengan mengklasifikasikan peran sebagai suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dalam persfektif ini, desa dapat dilihat sebagai organisasi  dimana  semua  elemen  memiliki  peran  sesuai  porsi  masing-masing.  Artinya,  dari elemen  terkecil  desa  yakni  masyarakat  hingga  elemen  struktural  yakni  pemerintah  desa memiliki perannya masing-masing dalam membangun desa sebagai organisasi. Seperti halnya tahapan yang ada dalam kebijakan publik, dalam pembangunan sendiri juga terdapat 3 (tiga) tahapan utama yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Maka dalam penganalisisan data ini,  peran  pemerintah-masyarakat  akan  dijelasklan  ke  dalam  tiga  bagian  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

## C. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus  dipilih karena dapat memberi gambaran yang terperinci, mendalam serta  lebih  diarahkan  sebagai  upaya  untuk  menelaah  masalah  atau  fenomena  yang  bersifat
terbatas.  (Creswell,  2016)  Teknik  pengumpulan  data  di  lakukan  dengan  cara  wawancara mendalam,  observasi  non  partisipatoris  dan  dokumentasi.  Ada  pun  informan  dipilih menggunakan metode non probabilitas sampling dengan penarikan sampel purposive sampling dengan  informan  yang  memiliki  kaitan  dengan  peran  pemerintah  dan  masyarakat  dalam pembangunan daerah melalui program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung  di  salah  satu  desa  yang  ada  di Kabupaten  Bandung.  Kemudian  data  dianalisis  melalui  proses  mempersiapkan  data  terlebih dahulu, memulai coding semua data, menarasikan data dan sampai pada pembuatan interpretasi data.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa
Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2017 berisi tentang bagaimana proses dilaksanakannya Program Sabilulungan yang di awali dengan perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Terdapat beberapa tingkatan dalam perencanaan itu sendiri yaitu tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Menurut Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2017 terdapat tahapan dalam perencanaan di tingkat desa, yaitu:
a. Untuk menyampaikan seberapa besar biaya yang digunakan dalam kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa maka dilaksanakan musyawarah desa penetapan pelaksanan kegiatan oleh RT, RW, pengurus LPMD,  dan anggota BPD
b. Terdapat beberapa agenda dari musyawah desa tersebut:
c. Menyampaikan pembiayaan kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa yang didapatkan oleh desa;
d. Menyusun dan memutuskan TPKD;
e. Membentuk panitia yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota sebanyak 5 (lima) orang yang berada dibawah tanggungan TPKD untuk kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa;
f. Harus berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa apabila akan mengajukan kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa
Selanjutnya  menurut  Camat  Cileunyi  Bapak  Yayan  Suheryan,  untuk  memulai  proses perencanaan di tingkat kecamatan maka Tim Pembina Kegiatan merancang agenda kegiatan, kemudian  melakukan  pengecekan  administrasi  agar  sesuai  dengan  tempat  tujuan  kegiatan PSPM Raksa Desa serta menyampaikan petunjuk sistem terkait praktik kegiatan PSPM Raksa Desa. Proses selanjutnya di tingkat Kabupaten. Menurut Ibu Rohmiasih, M.Si, Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung. Tim Pembina Kabupaten merundingkan pelaksanaan sosialisasi Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa apabila semua hasil perencanaan dari setiap kecamatan telah didapatkan.
Proses pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dijelaskan oleh Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, sebagai berikut:
a. Melakukan tahap sosialisasi dengan pihak Desa dan Kecamatan
b. Mengumpulkan aspirasi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan menargetkan sasaran yang ingin diperoleh
c. Apabila telah ditetapkan, selanjutnya mencairkan dana yang akan disalurkan  melalui keputusan Bupati
d. Ketika dana sudah cair, seluruh proses pelaksanaan program dipantau dan dimintai laporan kegiatannya secara berkala.
Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 –9736 E-ISSN: 2828-545X
Tabel 1. Kegiatan Pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat
Raksa Desa di Desa Cileunyi Kulon Tahun 2017 No  Jenis Kegiatan Realisasi  Nilai Bantuan (Rp) 1 SPAL Kp Galumpit RW 17 100% 10.000.000, 2 Perbaikan Sehat Nugraha RT 01/06 100% 10.000.000, 3 Perbaikan Rumah Sehat Ibu Iroh RT 02/04 100% 10.000.000, 4 Perbaikan Rumah Sehat Bapak Tatang RT 03/23 100% 10.000.000 5 Perbaikan Rumah Sehat Bapak Deni Sundana RT 02/15 100% 10.000.000 JUMLAH 50.000.000 Sumber : APBDes Cileunyi Kulon Tahun 2017

## Pembiayaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa
Dalam  Pasal  13  Peraturan  Bupati  Bandung  Nomor  12  tahun  2017  tentang  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  diejlaskan  mengenai  Pembiayaan  Program  Sabilulungan Pemberdayaan  Masyarakat  Raksa  Desa.  Bersumber  dari  hasil  pengumpulan  data  menurut Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung diketahui bahwa pengalokasian dana PSPM Raksa Desa ditanggung oleh APBD  Kabupaten Bandung. Sebagaimana SK Bupati dana yang didapatkan oleh setiap desa sekitar Rp.50.000.000, sebab dana PSPM Raksa Desa  dengan dana Reses dipisahkan sejak tahun 2016 lalu.
Sedangkan  menurut  Kepala  Bidang  Penguatan  Kelembagaan  dan  Pengembangan Partisipasi  Masyarakat  di  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD)  Kabupaten Bandung,  Ibu  Rohmiasih,  M.Si,  Proses  pemberian  dana  dilakukan  secara  langsung  dari Pemerintah  Kabupaten  kepada  Pemerintah  Desa  yaitu  dengan  cara  mentransfer  melaui rekening  yang  bersangkutan.  Dan  APBN  Kabupaten  Bandung  lah  yang  membiayai pelaksanaan program ini. Berdasarkan hasil data, karena dana yang didapatkan dari pemerintah desa diberikan secara langsung maka proses pembiayaan dianggap berhasil dan berlangsung dengan jelas dan sederhana.
Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Raksa Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Cileunyi Kulon Di dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung.
 Faktor Penghambat
a. Masih rendahnya pendidikan sebagian aparat desa dalam melaksanakan PSPM Raksa Desa .
b. Dalam  penerapan  PSPM  Raksa  Desa  masih  terjadi  ketertinggalan  sosialisasi  dasar hukum
c. Adanya masalah saat akan menentukan pihak penerima bantuan. Hal itu disebabkan bantuan  yang  disiapkan  oleh  pemerintah  tidak  sebanding  dengan  banyaknya permintaan bantuan dari masyarakat.
d. Total bantuan yang diberikan tidak seimbang dengan program yang dijalankan.
e. Terdapat dua tahap dalam mencairkan dana
 Faktor Pendukung
a. Hingga  sekarang  pembiayaan  program  ini  masih  berlanjut  dan  dimasukkan  dalam APBD  Kabupaten  Bandung.  Hal  itu  karena  Program  Sabilulungan  Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa sangat didukung oleh pemerintah Kabupaten Bandung.
b. Tingginya keikutsertaan masyarakat dalam bentuk tenaga, pikiran, uang serta bahan material  juga  turut  mendukung  pelaksanaan  Program  Sabilulungan  Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa.
c. Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa terkoordinasi dengan baik antara tiap pihak terkait sehingga tidak terjadi salah komunikasi.
Dari  faktor-fakror  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  mewujudkan  tingkat ekonomi  dan  taraf  hidup  masyarakat,  serta  tingkat  partisipasi  dan  kemandirian  masyarakat melalui realisasi program-program pembangunan yang sudah diterapkan oleh pemerintah maka pemerintah  desa  dan  masyarakat  harus  bekerjasama  agar  berhasil  dalam  mewujudkan pembangunan.Upaya pemerintah desa dalam menanggulangi faktor penghambat, diantaranya:
1. Meningkatkan kinerja aparat desa.
2. Melakukan pembinaan kepada para aparat desa mengenai PSPM Raksa Desa.
3. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala.
4. Memfasilitasi penerima bantuan yang dinilai masih kurang.

## E. SIMPULAN
keberhasilan  yang  terjadi  bahwa  peran  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bandung  dalam menfasilitasi  masyarakatnya    untuk  melaksanakan  pembangunan  fisik  dan  pemberdayaan masyarakat di desa Cileunyi Kulon berhasil dan dilakukan dengan baik. Selain itu tidak lepas dari  peran  masyarakat  desa  Cileunyi  Kulon  yang  ikut  serta  dalam  program  Sabilulungan pemberdayaan  masyarakat  Raksa  Desa  dalam  bentuk  tenaga,  pikiran,  uang  serta  bahan material.  Maka  dari  itu,  faktor  utama  keberhasilan  Program  Sabilulungan  pemberdayaan masyarakat Raksa Desa di desa Cileunyi Kulon Kabupaten Bandung adalah adanya kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat desa tersebut yang terjalin dengan sangat baik, sehingga  menjadikan  daerah  tersebut  mengalami  kondisi  yang  lebih  baik  sebelumya,  dan masalah-masalah yang terjadi teratasi dengann baik.

## REFERENSI
Abdurohim. (2018). Impelementasi Program “Sabilulungan” Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa  Dalam  Meningkatkan  Pembangunan  Fisik  di  Desa  Cileunyi  Kulon  Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan , 3 (1), 13–30.
Azhar,  F.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Mushawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Kebijakan San Manajemen Publik , 3 (2), 63–64.
Bungin, B. (2015). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Mtodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi) (1st ed., pp. 84–85). PT Raja Grafindo Persada. Creswell, J. W. (2016). Research Design . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Deswimar, D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa  Dalam Pembangunan Pedesaan. Ejournal.Uin-Suska Jurnal El-Riyasah , 5 (1), 41–52. Digdowiswsio,  K.  (2019). Teori  Pembangunan .  Lembaga  Penerbitan  Universitas  Nasional (LPU-UNAS).
Engkus, E. (2017). Administrasi Publik Dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 7 (1), 91–101.
Gumilar, D. (2021). Kolaborasi Peran Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di  Desa  Sukamanah  Kecamatan  Cibeber  Kabupaten  Cianjur. Jurnal  Inovasi  Penelitian , 1 (12), 27–35.
Hariyanto,  Y.  (2021).  Peranan  Pemerintah  Desa  Dalam  Pembangunan  Infrastuktur. Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora , 12 (1), 24–29.
Imtihan,  H.,  Wahyunadi,  F.  (2017).  Peran  Pemerintah  dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Musrenbag Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Neo-Bis , 11 (1).
Mondong,  H.  (2013).  Peran  Pemerintah  Desa  dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Jurnal Governance , 5 (1), 1–18.
Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah CIVIS , 1 (2), 94–95. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . PT Alfabet.
Ulumiyah,  I.,  Andi  Gani,  A.J.,  Indah  Mindarti,  L.  (2013).  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam Memberdayakan  Masyarakat  Desa  di  Desa  Sumberpasir  Kecamatan  Pakis  Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi PUblik , 1 (5), 890–899.