Hardian Ardy Sengkey¹, Tomy Michael² (2023) Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika, (8) 7, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 7, Juli 2023

## TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA
Hardian Ardy Sengkey¹, Tomy Michael²
Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia Email: ardisengkey@gmail.com 1 ,

## Abstrak
Dalam  kasus  anak  yang  telah  penyalahguna  narkotika  bukan  hanya  di  anggap sebagai  pelaku  tindak  pidana  melainkan  sebagai  korban  dari  tindak  pidana  itu sendiri. Dalam Undang-Undang perlindungan anak juga di atur bahwa anak korban penyalahgunaan  narkotika  mendapatkan  perlindungan  khusus.  Kelemahan mendasar dalam penegakan hukum adalah sering terabaikannya hak dari anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika karena tidak mendapat pengaturan yang memadai. Perlindungan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika selama ini baru  mencapai  tingkat  prosedural  dan  belum  mencapaai  keadialan  substansial. Penegakan  hukum  anak  penyalahguna  narkotika  hanya  semata-mata  ditujukan untuk  menjatuhkan  sanksi  kepada  pelaku  kejahatan  tanpa  mempertimbangkan aspek kerugian yang diderita oleh anak penyalahguna narkotika. Penjatuhan sanksi semata-mata untuk pembalasan terhadap pelaku tanpa memulihkan kerugian yang diderita oleh anak itu sendiri. Beberapa undang-undang di Indonesia sebenarnya telah  menguraikan  beberapa  hal  yang  menjadi  hak  anak  korban  penyalahguna narkotia, namun hak-hak tersebut hanya diatur secara normatif dan memuat hak- hak  korban  yang  berbeda  satu  dengan  yang  lain,  baik  sisi  penyelenggarannya maupun pelaksanaanya, salah satunya terkait rehabilitasi medis dan sosial, maupun ganti  kerugian  (restitusi).  Untuk  memberikan  artikulasi  makna  bentuk  tanggung jawab  negara  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban penyalahguna narkotika, maka diperlukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan menambahkan  klausa  tentang  besaran  nilai  rehabilitasi  dan  menetapkan  restitusi sebagai pidana tambahan bagi pelaku pengedar narkotika terhadap anak kedalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
Kata kunci : Tanggung Jawab Negara, Anak, Penyalahguna Narkotika.

## Abstract
In the case of children who have abused narcotics, they are not only considered as perpetrators of crimes but as victims of the crime itself. The Child Protection Act also stipulates that child victims of narcotics abuse receive special protection. The fundamental weakness in law enforcement is that the rights of children who are
victims of narcotics abuse are often neglected because they do not receive adequate regulation.  Legal  protection  for  children  who  abuse  narcotics  so  far  has  only reached  the  procedural  level  and  has  not  achieved  substantial  justice.  Law enforcement for children who abuse narcotics is solely aimed at imposing sanctions on the perpetrators of crimes without considering aspects of the losses suffered by children  who  abuse  narcotics.  The  imposition  of  sanctions  is  solely  for  revenge against the perpetrator without recovering the losses suffered by the child himself. Several laws in Indonesia have actually outlined several things that are the rights of children who are victims of narcotics abuse, but these rights are only regulated normatively and contain the rights of victims that are different from one another, both  in  terms  of  implementation  and  implementation,  one  of  which  is  related  to medical and social rehabilitation, as well as compensation (restitution). In order to provide  an  articulation  of  the  meaning  of  the  form  of  state  responsibility  in providing legal protection for child victims of narcotics abuse, it is necessary to reconstruct  Law  Number  11  of  2012  concerning  the  Juvenile  Criminal  Justice System,  by  adding  a  clause  regarding  the  amount  of  rehabilitation  value  and stipulating restitution as an additional punishment. for perpetrators of narcotics dealers  against  children  into  the  Government  Regulation  of  the  Republic  of Indonesia Number 43 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime.
Keywords: State Responsibility, Children, Narcotics Abusers.

## Pendahuluan
Negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki landasan hukum yang mana Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Imdonesia Tahun 1945 (UUDNRI  1945)  Indonesia  adalah  negara  hukum  (Simamora,  2014).  Hukum  secara singkatnya  dapat  dipahami  sebagai  sekumpulan  norma  atau  aturan  yang  mengatur tatanana  masyarakat  (Sumardi,  2016).  Hukum  tumbuh  dan  berkembang  di  tengah masyarakat. Peraturan hukum yang ada dan berlaku tidaklah boleh bertentangan dengan sikap kasus hukum di Indonesia (Rosana, 2014). Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai penerus bangsa.  Oleh  karena  itu  anak  mempunyai  potensi  untuk  berperan  aktif  menjaga kelestarian  kehidupan  bagsa  guna  mewujudkan  tujuan  pembentukan  suatu  pemerintah yang melindungi warga negara (Rachmawati, 2021). Anak sebagai generasi yang akan meneruskan  setiap  perjuangan  dan  juga  cita-cita  dari  bangsa  sehingga  harus  diberikan perhatian terhadap kehidupannya khususnya kepada hak-haknya yang paling utama, hak anak  adalah  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  terhadap  apapun  juga,  dimana perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan secara yuridis dan non yuridis dan yang paling  utama  adalah  perlindungan  terhadap  keamanan  dan  keselamatan  agar  tidak terjerumus dan tidak menjadi korban terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (Saimima & Eleanora, 2020).
Penyalahgunaan narkotika sudah merak terjadi dimana-mana, korbannya tidak hanya orang dewasa saja, tetapi juga terhadap anak dengan berbagai macam modus atau cara  dilakukan  agar  anak  bisa  mengonsumsi  narkotika  tersebut  misalkan  saja  dalam
lingkungan  pergaulannya  melalui  teman-temannya,  atau  dikarenakan  coba-coba  untuk menghilangkan stres, depresi dan juga melalui pengasuhnya, dikarenakan orang tuanya yang  sibuk  bekerja  sehingga  kesibukan  tersebut  mengakibatkan  anak  tidak  mendapat pengawasan dari orangtuannya dan dampak terjadi penyalahgunaan narkotika oleh anak (Putri, 2018).
Tujuan  dan  dasar  pemikiran  perlindungan  hukum  terhadap  anak  tidak  dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, sebagaimana juga  disebutkan  dalam  Pasal  28  B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Repulik Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dan  diskriminasi (Ariyulinda, 2013). Dengan demikian, Pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak- hak  anak  yang  perlu  dilindungi,  tetapi  juga  mengakui  tanggung  jawab  negara  untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak (Data, n.d.).
UUNRI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak pasal 1 angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak  korban  adalah  anak  yang  belum  berumur  18  tahun  yang  mengalami  penderitaan fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana. Berdasarkan  UU  sistem  peradilan  pidana  anak  bahwa  anak  ini  bukan  hanya  menjadi pelaku  tindak  pidana  melainkan  anak  korban  tindak  pidana.  Korban  penyalahgunaan narkotika   adalah   seseorang yang   tidak   sengaja   menggunakan   narkotika karena dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa,  dan/atau  diancam  untuk  menggunakan  narkotika (Ariyanti, 2017).
Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 18/PID.SUS-Anak-2021/PN.MND berakibat  hukum  kepada  anak  penyalahgunaan  narkotika  dan  menjadi  bagian  dari perederan  narkotika  yang  dimana  seharusnya  anak  ini  menjadi  korban  dari  peredaran narkotika dan semestinya di lindungi oleh negara (Suhari, 2022). Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai penerima derita, yang kedepannya justru berpotensi akan menjadi pengedar narkotika, karena anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika disini tidak begitu populer diperhatikan, akibat konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  orang  tua  dari  anak  korban pengguna narkotika pada bulan februari 2022, menujukkan tidak adanya tanggung jawab negara  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  anak  korban  penyalahgunaan narkotika pasca putusan pengadilan. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah tidak dilakukannya rehabilitasi medis dan non medis yang biayanya ditanggung oleh negara, melainkan justru menjadi tambahan beban hidup bagi keluarga korban penyalahgunaan narkotika, termasuk tidak adanya pemberian restitusi oleh pelaku, baik sejak dari proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan hingga putusan pengadilan.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian tesis ini bermaksud untuk atau  telaah  hukum  bentuk  tanggung  jawab  negara  dalam  memberikan  perlindungan terhadap anak pennyalahguna narkotika.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan terkait permasalahan yang dibahas  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi  dalam  aspek  yuridis  dan implementasinya (Laia 2022).
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga bagian, diantaranya  yaitu  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan pendekatan studi kasus.
Sumber bahan hukum utama adalah kepustakaan, yaitu dokumen-dokumen tertulis berupa perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, buku-buku, tesis dan  berbagai  referensi  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini menggunakan tiga bahan hukum, diantaranya yaitu pertama bahan hukum primer yang terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  diuraikan  berdasarkan  hirarki  dan putusan  pengadilan.  Kedua  bahan  hukum  sekunder  berupa  semua  publikasi  tentang hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen-dokumen  resmi.  Dan  ketiga  bahan  hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus atau artikel.
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  melalui  prosedur  inventarisasi, wawancara  dan  identifikasi  peraturan  perundang-undangan,  serta  klasifikasi  dan sistimatisasi  bahan  hukum  sesuai  permasalahan  penelitian.  Oleh  karena  itu,  teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan. Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan yaitu editing, sistimatisasi dan deskripsi.
Analisis  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengkritisi,  mendukung,  atau memberi  komentar,  kemudian  membuat  suatu  kesimpulan  terhadap  hasil  penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode prespektif yang merupakan metode analisis untuk memberikan penelian (justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah sudah benar atau masih salah atau yang seharusnya menurut hukum.

## Hasil dan Pembahasan

## Bentuk  Tanggung  Jawab  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika
Pengaturan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, perlindungan HAM anak dan  perlindungan  anak  merupakan  pelaksanaan  dari  landasan  konstitusional  terkait dengan hak anak (Haling et al., 2018). Landasan konstitusional terkait dengan hak anak diatur  dalam  Pasal  28  B  ayat  (2)  UUDNRI  1945,  hasil  Amandemen  ke-  4  yang menentukan  bahwa:  “Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUDNRI 1945 tersebut merupakan landasan konstitusional
perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia khususnya hak-hak anak sebagai warga negara Republik Indonesia.
Keseriusan  negara  untuk  melindungi  segenap  warganya  sebagaimana  yang termaktub  didalam  alinea  ke-IV  Pembukaan  UUDNRI  1945,  selanjutnya  dijabarkan dalam BAB XA UUDNRI 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Khusus untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat 2 UUD NRI 1945 mengatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  untuk  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi”.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  (2)  UU  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi”.  UU  Perlindungan  Anak  meletakkan  kewajiban  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  anak  berdasarkan  asas-asas  non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak sebagaiman termuat dalam ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Anak yang menentukan: “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUDNRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak  Anak  yang  meliputi  non-diskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  hak  untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak”.
Ketentuan  Pasal  23  UU  Perlindungan  Anak  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai pelaksanaan Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menempatkan Negara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Disamping berkewajiban untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan pasal tersebut  menegaskan  bahwa  permasalahan  perlindungan  anak  bukan  hanya  tanggung jawab  orang  tua,  akan  tetapi  juga  menjadi  tanggung  jawab  negara,  pemerintah  pusat maupun pemerintah daerah. Tanggung jawab terhadap anak bukan sebatas pada jaminan perlindungan,  pemeliharaan  dan  kesejahteraan  anak  semata,  akan  tetapi  juga  meliputi pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
Berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak dikenal dengan prinsip the best interest  of  the  child  (kepentingan  terbaik  bagi  anak),  diadopsi  dari  article  3,  The Convention on The Right of The Child yang menentukan (Unicef 2007):
a. Dalam  semua  tindakan  mengenai  anak-anak,  baik  yang  dilakukan  oleh  lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan hukum, otoritas administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak hendaknya menjadi pertimbangan utama.
b. Partai-partai  negara  berupaya  memastikan  agar  anak  mendapat  perlindungan  dan perawatan yang diperlukan demi kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tuanya, wali sah, atau individu lain yang bertanggung jawab secara hukum
atas dirinya, dan, untuk ini dan, akan mengambil semua langkah hukum dan administratif yang sesuai.
c. Partai-partai  negara  bagian  harus  memastikan  bahwa  lembaga-lembaga,  layanan  dan fasilitas  yang  bertanggung  jawab  untuk  perawatan  atau  perlindungan  anak-anak  harus selaras dengan standar yang ditetapkan oleh keunggulan yang kompeten, terutama di bidang keamanan,  kesehatan,  dalam  jumlah  dan  kesesuaian  staf  mereka,  serta  pengawasan komponen.

## Kedudukan  Restitusi  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Penyalahguna Narkotika
Dalam penyelesaian perkara pidana masih ditemukan anak penylahguna narkotika kurang  memperoleh  perlindungan  hukum  yang  memadai,  baik  perlindungan  yang sifatnya  immaterial  maupun  materiil.  Hal  demikian  memunculkan  persoalan  klasik, bahwa  peradilan  pidana  sebagai  basis  penyelesaian  perkara  pidana  kurang  mengakui eksistensi korban kejahatan selaku pencari keadilan (Yuliartini, 2015).
Menurut Andi Hamzah, dalam perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita (Hamzah, 2022). Dalam penyelesaian perkara pidana,  sering  kali  hukum  terlalu  mengedepankan  hak-hak  tersangka  atau  terdakwa, sedangkan hak-hak korban tindak pidana diabaikan salah satunya ialah hak ganti kerugian (restitusi) yang merupakan suatu hak yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan,  sehingga  kerugian  yang  telah  terjadi  dianggap  tidak  pernah  terjadi,  ganti kerugian  sebenarnya  merupakan  ranah  hukum  perdata,  akan  tetapi  untuk  mewujudkan asas  peradilaan  sederhana,  cepat,  dan  berbiaya  ringan  ganti  kerugian  ini  dapat digabungkan dengan pemeriksaan pidana (Al Munawwar, 2018)
Tindak  pidana  terhadap  anak  bukan  hanya  menimbulkan  penderitaan  fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak keluarga (Anggreini et al., 2018). Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap anak, pihak korban tidak hanya menanggung  sendiri  kerugian  materiil  (yang  dapat  dihitung)  dan  kerugian  immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah  diri,  dan/atau  kecemasan  berlebihan  yang  bersifat  traumatik.  Kerugian  ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban.
Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain untuk  mengganti  kerugian  atas  kehilangan  kekayaan,  ganti  kerugian  atas  penderitaan sebagai  akibat  tindak  pidana,  dan/atau  penggantian  biaya  perawatan  medis,  dan/atau psikologis  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  tindak  pidana  yang  dilakukan,  juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah merupakan amanat dari Pasal 59 dan Pasal 71 D UU Perlindungan Anak, dimana Peraturan Pemerintah ini mengatur secara khusus tentang tata cara pengajuan restitusi kepada pelaku melalui pengadilan. Peraturan pemerintah ini terdiri dari 4 (empat) Bab 23 (dua puluh tiga) Pasal yaitu: BAB I Ketentuan Umum  yang  terdiri  dari  1  (satu)  Pasal  yaitu  Pasal  1;  BAB  II  Tata  Cara  Pengajuan Permohonan Restitusi yang terdiri dari 17 (tujuh belas) pasal yaitu dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18; BAB III Tata Cara Pemberian Restitusi yang terdiri dari 4 (empat) pasal yaitu dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 22; dan BAB IV. Ketentuan Penutup yang terdiri dari  1  pasal  yaitu  Pasal  23.  Adapun  pasal  yang  mengatur  restitusi  bagi  korban  tindak pidana  adalah  Pasal  2  ayat  (1)  yang  menyebutkan  “Setiap  Anak  yang  menjadi  korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi”. Dan ketentan Pasal 3 mengatur bentuk dari restitusi yang akan diterima oleh korban yang mengajukan permohonan restitusi.
Meskipun  sudah  ada  peraturan  terkait  yang  merumuskan  mengenai  kewajiban pelaku pengedar narkotika untuk membayar restitusi tersebut kepada korban, maupun hak korban  untuk  mendapatkan  rehabitasi  medis  maupun  sosial,  namun  pada  prakteknya putusan  pengadilan  dengan  memberikan  ganti  rugi  kepada  Anak  korban  penylahguna narkotika tidak dilakukan, seperti kasus anak penyalaguna narkotia di Manado pada 23 dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Manado  Nomor:  18/Pid.Sus/2021/PN.Mnd    pada tanggal 23juli  2021 yang telah berkekuatan hukum tetap ini berakibat hukum yang hanya beriorientasi pada tindak pidana semata dan mengabaikan hak-haknya yang telah diatur dalam perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya.
Restitusi  merupakan  bentuk  dari  tanggung  jawab  negara  dalam  memberikan perlindungan  hukum  bagi  anak  korban  penyalahguna  narkotika.  Pelaksanaan  restitusi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017. Meski demikian, masih ditemukan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksaannya. Adapun yang menjadi faktor penghambat.

## Hambatan Pelaksanaan Restitusi Dalam Kasus Penyalaguna Narkotika Terhadap Anak
Persyaratan administratif pengajuan atau permohonan restitusi dalam PP No. 43 Tahun 2017 memberikan beban baru bagi pihak korban. Dalam Pasal 7 PP No. 43 Tahun 2017 diatur bahwa pengajuan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban.
Pengaturan  Dalam  PP  No.  43  Tahun  2017  Belum  Memuat  Aturan  Apabila Restitusi  Tidak  Dibayarkan.  Pada  kenyataannya,  sangat  jarang  pelaku  yang  mau membayar  ganti  rugi  atau  restitusi  tersebut  kecuali  dalam  kasus  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat TPPO), yang dikarenakan adanya mekanisme “memaksa” yang diberikan kepada pelaku seperti perampasan aset apabila pelaku tindak membayar restitusi tersebut. Sedangkan restitusi diluar kasus TPPO, umumnya pelaku tidak mau membayar karena adanya pidana subsider penjara 2 sampai 3 bulan, sehingga korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 ini, tidak adanya aturan lebih lanjut tentang
konsekuensi apabila restitusi ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana. Sehingga membuat pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 ini tidak efektif.
Pembuktian  Nilai  Materil  Dalam  Permohonan  Restitusi.  Peraturan  Pemerintah No. 43 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan restitusi, korban dapat meminta perhitungan kerugian kepada LPSK. Pembuktian kerugian nilai materil tersebut terkadang tidak dimiliki oleh pihak korban. Pihak korban mengalami masalah pembuktian formil, dimana mereka menanggung biaya bagi korban namun tidak dapat membuktikannya. Penelitian restitusi dilakukan melalui perhitungan biaya pengobatan, kerusakan harta benda, atau biaya dari proses hukum yang dilakukan oleh pihak korban. Kemudian muncul persoalan baru, dimana pengabulan restitusi ini tetap bergantung pada aparat  penegak  hukum.  Biaya  yang  sudah  dihitung  oleh  LPSK,  tetapi  Jaksa  Penuntut Umum tidak bersedia memasukkan ke dalam surat dakwaan (Sibuea, 2017).
Kurangnya Kesadaran dari Aparat Penegak Hukum. Dalam PP No. 43 Tahun 2017 ini telah diatur bahwa permohonan restitusi dapat Di diajukan pada saat proses penyidikan dan penuntutan. Namun yang terjadi dilapangan, dari hasil penelitian penulis, didapati bahwa  baik  dari  penyidik  maupun  jaksa  penuntut  umum  belum  berperan  aktif  dalam melaksanakan hak restitusi ini. Dalam pasal 9 dan pasal 14 diatur bahwa penyidik dan penuntut umum dapat memberitahukan adanya hak restitusi kepada korban. Seharusnya aturan tersebut mewajibkan penyidik dan penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban  tentang  adanya  hak  restitusi  beserta  tata  cara  pengajuannya.  Namun  dalam kenyataannya,  penyidik  dan  penuntut  umum  tidak  memberikan  informasi  atau pengetahuan tentang adanya hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kepada pihak korban, dengan dalil bahwa restitusi ini hanya berlaku bagi korban tindak pidana  perdagangan  orang  (TPPO),  sehingga  penyidik  dan  penuntut  umum  belum mengetahui adanya PP No. 43 Tahun 2017 tentang hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

## Konsep  Kepastian  Hukum  Dalam  Pemberian  Restitusi  Kepada  Anak  Korban Penyalahguna Narkotika
Terjaminnya kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri disamping kemanfaatan dan keadilan, karena bagaimana keadilan bisa tercapai jika  kepastian  hukumnya  tidak  jelas,  dan  bagaimana  kemanfataan  hukum  itu  dapat dirasakan jika kepastian dan keadilannya tidak jelas. Dengan telah terjaminya kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana  dalam  bentuk  peraturan  pemerintah  maka  diharapkan  keadilan  dapat  dirasakan oleh anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para jaksa untuk menuntut di dalam tuntutan pidana dan pedoman bagi hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  berupa  pemberian  restitusi  terhadap  terdakwa  yang diserahkan kepada korban di dalam amar putusannya.
Penjatuhan  pidana  berupa  pemberian  restitusi  bagi  anak  yang  menjadi  korban tindak pidana di dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap juga merupakan amanat dari Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan dasar si korban mendapat ganti kerugian  dan  rehabilitasi.  Adapun  bentuk  putusan  hakim  terhadap  pemberian  restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut kedepannya adalah berupa pidana tambahan, dimana pidana pokoknya adalah pidana badan dan pidana denda sebagaimana yang  tercantum  dalam  Pasal  yang  menjadi  pokok  permasalahan,sementara  pemberian retitusi ini akan menjadi pidana tambahan di dalam tuntutan pidana dan putusan hakim, bukan  lagi  sebagai  pidana  bersyarat  bagi  terdakwa  atau  pelaku  yang  apabila  telah membayar  maka  pidana  pokoknya  tidak  perlu  lagi  dijalankan  sebagaimana  yang tercantum dalam Pasal 14c KUHP.
Inilah  yang  menjadi  pembeda  antara  Pasal  14c  KUHP  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak  yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dimana Pasal 14c KUHP menjadikan pemberian restitusi sebagai syarat untuk dapat dilaksanakannya pidana bersyarat, sehingga pidana pokoknya tidak  perlu  dijalankan  jika  pemberian  restitusi  telah  dilakukan,  hal  ini  lebih menitikberatkan atau menekankan atau berorientasi kepada kepentingan si pelaku atau terdakwa.  Sementara  itu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017  akan memposisikan dirinya sebagai pidana tambahan yang mana apabila pemberian restitusi telah dilaksanakan, pidana pokok tidak akan hilang atau dengan kata tetap dijalani oleh pelaku atau terdakwa.
Menjadikannya  pidana  tambahan  disamping  pidana  pokok  yang  dijatuhkan kepada  pelaku  diharapkan  keadilan  bagi  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana terutama  tindak  pidana  perederan  narkotika  kedepannya  dapat  memberikan  kepastian hukum  bagi  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  untuk  menuntut  haknya  kepada pelaku dan bagi masyarakat juga dapat menjadi pertimbangan untuk berbuat karena ada pidana yang berlapis-lapis yang dijatuhkan untuk kejahatan ini. Sanksi terhadap pelaku yang ingkar melaksanakan kewajibannya membayar atau memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya masih menjadi ganjalan, karena sebagaimana layaknya sebuah pidana tambahan yang tercantum dalam amar putusan hakim biasanya ada di sertai pidana pengganti  jika  pidana  tambahan  tidak  dilaksanakan  apakah  berupa  penjara  yang  lama pidana pengganti tersebut tidak melebihi pidana pokoknya.

## Kesimpulan
Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna  narkotika  secara  filosofis  dilaksanakan  dengan  model  restorative  justice yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab negara guna mencapai kemanusiaan dan keadilan  sosial.  Secara  yuridis,  terdapat  norma  samar  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak. Sehingga diperlukan pengaturan secara eksplisit yang menitikberatkan kepada korban dari tindak pidana agar diharapkan dapat terjawab perihal adanya aturan tentang besaran nilai biaya rehabilitasi dan ganti kerugian  (restitusi)  dari  pelaku  pengedar  narkotika,  sementara  secara  sosiologis  masih belum  memberikan  kepastian  hukum  dalam  tataran  pelaksanaannya.  Bentuk  tanggung jawab  negara  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban
penyalahguna narkotika adalah dalam bentuk yaitu menetapkan aturan tentang besaran nilai pembiayaan rehabilitasi didalam penjelasan Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan  menetapkan  restitusi  sebagai  pidana tambahan bagi pelaku pengedar narkotika terhadap anak kedalaam Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  43  tahun  Tentang  Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak  Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

## BIBLIOGRAFI
Al  Munawwar,  T.  A.  ,  &  M.  I.  S.  H.  (2018). Implementasi  Penggabungan  Perkara Gugatan  Ganti  Kerugian  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  (Study  Kasus  Di Kejaksaan Negeri Surakarta) (Doctoral dissertation). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Anggreini,  R.,  Ablisar,  M.,  Ekaputra,  M.,  &  Bariah,  C.  (2018).  Pemberian  Restitusi Sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan Orang. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan .
Ariyanti,  V.  (2017).  Kedudukan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  dalam  Hukum Pidana  Indonesia  dan  Hukum  Pidana  Islam. Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum Islam , 11 (2), 247–262.
Ariyulinda,  N.  (2013).  Penanganan  Kekerasan  Terhadap  Anak  Melalui  UU  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  dan  UU  tentang  Perlindungan  Anak. Jurnal  Rechts Vinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional. Https://Rechtsvinding. Bphn. Go. Id/Jurnal_online/Penanganan% 20Kekerasan% 20Terhadap% 20Anak. Pdf .
Data, P. (n.d.). Kekerasan seksual terhadap anak (sexual abuse) merupakan kejahatan kemanusiaan  yang  masuk  dalam  kategori  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia (HAM).—Dalam ketentuan Konvensi Hak Anak Pasal .
Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan  dalam  bidang  pendidikan  menurut  hukum  nasional  dan  konvensi internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (2), 361–378.
Hamzah, A. (2022). Kejahatan di Bidang Ekonomi: Economic Crimes . Sinar Grafika.
Putri,  D.  D.  M.  (2018).  Disfungsi  Keluarga  Pada  Remaja  Korban  Penyalahgunaan Narkoba  di  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Kalimantan  Timur. EJournal Sosiatri/Sosiologi , 6 (1), 133–144.
Rachmawati,  L.  D.  (2021).  Rekonseptualisasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum , 7 (1), 117–128.
Rosana,  E.  (2014).  Kepatuhan  hukum  sebagai  wujud  kesadaran  hukum  masyarakat.
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 10 (1), 61–84.
Saimima,  I.  D.  S.,  &  Eleanora,  F.  N.  (2020).  Restitusi  Bagi  Anak  Korban Penyalahgunaan Narkotika. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan ,
4 (2).
Sibuea, H. Y. P. (2017). Persoalan Hukum atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana. Majalah Info Singkat Hukum , 21 .
Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Jurnal  Dinamika  Hukum , 14 (3), 547–561.
Suhari,  D.  (2022). Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penanggulangan  Penyalahgunaan Narkotika Dikaitkan Dengan Semakin Meningkatnya Jumlah Pengguna Narkotika Di Provinsi Riau (Doctoral dissertation). Universitas Islam Riau.
Sumardi, D. (2016). Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen. Asy- Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 50 (2), 481–504.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2015).  Kedudukan  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Di  Indonesia  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).

## Copyright holder:
Nama Author (Tahun Terbit)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: