## PERAN BIDAN PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN KONSELING REMAJA SEBAGAI PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA AKHIR DI PUSKESMAS BANCAK
Diah Winatasari STIKES Ar-Rum Salatiga e-mail: diahwinatasri0102@gmail.com

## Abstrak
Kasus  kesehatan  reproduksi  pada  remaja  terjadi  karena  keterbatasan  akses  informasi  bagi remaja  Indonesia  mengenai  kesehatan  reproduksi.  Upaya  pemerintah  dalam  menangani permasalahan  remaja  adalah  dengan  pembentukan  Program  Pelayanan  Kesehatan  Peduli Remaja  (PKPR).    Peran  bidan  di  Puskesmas  dalam  hal  kesehatan  kesehatan  reproduksi  sesuai Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2017  Tentang  Izin  Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 21a. Tujuan penelitian ini adalah mengatahuai peran bidan puskesmas  dalam  pelaksanaan  konseling  remaja  sebagai  pemenuhan  hak  kesehatan  reproduksi remaja  akhi.  Metode  penelitian  kualitatif,  pendekatan  yang  digunakan  yuridis  sosiologis. Penelitian  menggunakan  wawancara  mendalam  dengan  informan  bidan  dan  informan trianggulasi  remaja.  Penelitian  dilakukan  mulai  tanggal  14  Juni  sampai  30  Juli  2021.  Data kualitatif  diolah  dengan  analisis  reduksi  data  (data  reduction),  menyusun  transkrip  verbatim (kata  demi  kata),  reduksi  data  dengan  pembuatan  koding  dan  kategori,  menyajikan  data  (data display) dan menarik kesimpulan dan vertifikasi Hasil penelitian menunjukkan Puskesmas telah menjalankan  program  PKPR  dan  sesuai  aturan  yang  ada  sesuai  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2017  Tentang  Izin  Dan  Penyelenggaraan  Praktik  Bidan pasal  21a.  Peran  bidan  puskesmas  dalam  pelaksanaan  konseling  remaja  untuk  meningkatkan pengetahuan  kesehatan  reproduksi   sebagai pemenuhan  hak  kesehatan  reproduksi remaja akhir bidan  adalah  pelaksana  program  PKPR.  Bidan  di  puskesmas  ini  diikutkan  berbagai  pelatihan atas  perintah  kepala  puskesmas.  Pada  dasarnya  hak  kesehatan  reproduksi  pada  remaja  dari  12 hak 11 hak kesehatan reproduksi telah terpenuhi dengan baik pada pogram PKPR.
Kata kunci : peran, bidan, konseling remaja, hak kesehatan reproduksi, remaja akhir

## MIDWIVES PUSKESMAS COUNSELING THE ROLE IN THE YOUTH AS OF FULFILLING THE RIGHT OF ADOLESCENT REPRODUCTIVE HEALTH END IN PUSKESMAS BANCAK

## Abstract
Reproductive  health  cases  in  adolescents  occur  due  to  limited  access  to  information  for Indonesian  adolescents  regarding  reproductive  health.  The  government's  effort  in  dealing  with adolescent  problems  is  the  establishment  of  the  Youth  Care  Health  Service  Program  (PKPR). The  role  of  midwives  in  Puskesmas  in  terms  of  reproductive  health  is  in  accordance  with  the Regulation  of  the  Minister  of  Health  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  28  of  2017 concerning Permits and Implementation of Midwifery Practices article 21a. The purpose of this study was to know the role of the midwife at the puskesmas in the implementation of adolescent counseling  as  the  fulfillment  of  the  reproductive  health  rights  of  late  adolescents.The  research method  is  qualitative,  the  approach  used  is  sociological  juridical.  The  study  used  in-depth interviews  with  midwives  and  adolescent  triangulation  informants.  The  study  was  conducted from Jene 14 to July 30, 2021.  Qualitative data  is processed by  analyzing data reduction  (data reduction),  compiling  verbatim  transcripts  (word  by  word),  reducing  data  by  coding  and categorizing,  presenting  data  (data  display)  and  drawing  conclusions  and  verification.  The results  showed  that  the  Puskesmas  had  implemented  the  PKPR  program  and  according  to  the existing regulations in accordance with the Regulation of the Minister of Health of the Republic of  Indonesia  Number  28  of  2017  concerning  Permits  and  Implementation  of  Midwifery Practices  article  21a.  The  role  of  the  puskesmas  midwife  in  the  implementation  of  adolescent counseling  to  increase  knowledge  of  reproductive  health  as  the  fulfillment  of  reproductive health  rights  for  late  adolescents  is  the  PKPR  program  implementer.  Midwives  at  this puskesmas  were  included  in  various  trainings  at  the  behest  of  the  head  of  the  puskesmas. Basically, the reproductive health rights of adolescents from 12 rights to 11 reproductive health rights have been well fulfilled in the PKPR program.
Keywords: role, midwife, adolescent counseling, reproductive health rights, late adolescence

## Pendahuluan
Kesehatan  Reproduksi  adalah  suatu keadaan  sejahtera  fisik,  mental  dan  sosial dan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan sistem  reproduksi,  serta  fungsinya.  Ruang lingkup kesehatan reproduksi secara nasional, antara lain: kesehatan ibu dan bayi baru lahir (BBL), keluarga berencana (KB), pencegahan  dan  penanggulangan  penyakit menular  seksual  termasuk  PMS  dan HIV/AIDS,  kesehatan  reproduksi  remaja, pencegahan  dan  penanggulangan  aborsi, kesehatan reproduksi remaja. 1
Hak  reproduksi  di  Indonesia  diatur dalam  UU  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  bagian  6  pasal  71  dimana kesehatan  reproduksi  merupakan  keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau  kecacatan  yang  berkaitan  dengan
sistem,  fungsi,  dan  proses  reproduksi  pada laki-laki  dan  perempuan.    Kesehatan reproduksi  meliputi:  saat  sebelum  hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan; pengaturan  kehamilan,  alat  konstrasepsi, dan  kesehatan  seksual;  dan  kesehatan sistem  reproduksi.  Untuk  mencapai  derajat kesehatan  reproduksi  secara  maksimal dilaksanakan  melalui  kegiatan  promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 1 Berdasarkan hasil Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan  (ICPD)  di  Kairo  1994, ditentukan  ada  12  hak-hak  reproduksi.
Namun  demikian,  hak  reproduksi  bagi remaja  yang  paling  dominan  dan  secara sosial  dan  budaya  dapat  diterima  di Indonesia  mencakup  11  hak,  yaitu:  Hak untuk  hidup  (hak  untuk  dilindungi  dari kematian  karena  kehamilan  dan  proses
melahirkan), hak  atas  kebebasan  dan keamanan  berkaitan  dengan  kehidupan reproduksi,  hak  untuk  bebas  dari  segala bentuk  diskriminasi  dalam kehidupan berkeluarga  dan  kehidupan  reproduksi,  hak atas  kerahasiaan  pribadi  dengan  kehidupan reproduksinya  terkait  dengan  informasi pendidikan  dan  pelayanan,  hak  untuk kebebasan berfikir tentang kesehatan reproduksi,  hak  mendapatkan   informasi dan  pendidikan  kesehatan  reproduksi,  hak membangun  dan  merencanakan  keluarga, hak  untuk  menentukan  jumlah  anak  dan jarak kelahiran, hak mendapatkan pelayanan  dan  perlindungan  kesehatan reproduksi,  hak  mendapatkan  manfaat  dari kemajuan  ilmu  pengetahuan  yang  terkait dengan  kesehatan  reproduksi,  hak  atas kebebasan  berkumpul  dan  berpartisipasi dalam  politik  yang  berkaitan  dengan kesehatan  reproduksi,  hak  untuk  bebas  dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk  perlindungan  dari  perkosaan, kekerasaan,  penyiksaan  dan  pelecehan seksual. 2
Hak-hak  reproduksi  pada  remaja  ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomer  61  Tahun  2014 Tentang  Kesehatan  Reproduksi  dimana pada  pasal  11  dimana  secara  umum pelayanan  kesehatan  reproduksi  remaja bertujuan  untuk  mencegah  dan  melindungi remaja  dari  perilaku  seksual  beresiko  dan perilaku  seksual  lainnya  yang  berpengaruh terhadap  kesehatan  reproduksi.  Tujuan lainnya  adalah  mempersiapkan  remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. 2
Masa  remaja  berawal  antara  usia  13 tahun  dan  berakhir  pada  usia  18  tahun, yaitu  usia  matang  secara  hukum.  Lebih lanjut Hurlock membagi masa remaja, yaitu remaja awal untuk perempuan 13 sampai 17 tahun  dan  untuk  anak  laki-laki  14  sampai 17  tahun.  Usia  untuk  remaja  akhir  adalah 17 sampai 18 tahun. 3
Masa remaja merupakan masa perubahan  atau  masa  peralihan  dari  masa anak-anak  ke  masa  dewasa,  yang  disertai dengan berbagai perubahan baik secarafisik,  psikis  maupun  secara  sosial. Remaja  pada  masa  peralihan  tersebut kemungkinan  besar  dapat  mengalami  masa
kritis, yang ditandai dengan  kecenderungan munculnya  prilaku  menyimpang.  Kondisi tersebut  apabila di dukung oleh lingkungan yang  kurangkondusif  dan  sifat  kepribadian yang  kurang  baik  akan  menjadi  pemicu timbulnya  berbagai  penyimpangan  perilaku dan  perbuatan-perbuatan  negatif  yang melanggar  aturan  dan  norma  yang  ada  di masyarakat. 4
Menurut sensus penduduk yang dilakukan  di  Indonesia  pada  tahun  2010, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa, diantaranya 63,4 juta jiwa adalah remaja  yang  terdiri  dari  laki-laki  sebanyak 32.164.436  jiwa  (50,70%)  dan  perempuan sebanyak  31.279.012  jiwa  (49,30%). 5 Masalah  yang  paling  sering  dialami  remaja adalah masalahkesehatan reproduksi diantaranya  yaitu  kehamilan  yang  tidak diinginkan  (KTD),aborsi,  infeksi  menular seksual (IMS) termasuk Human Immunodeficiency  Virus (HIV),  kekerasan seksual,  serta  masalah  keterbatasan  akses informasi dan pelayanan kesehatan
mengenai kesehatan reproduksi. 6
Berdasarkan  Pusat  Data  dan  Informasi Kementerian  Kesehatan  tentang  situasi kesehatan  remaja  tahun  2017.  Proporsi terbesar  berpacaran  pertama  kali  pada  usia 15-17 tahun. Sekitar 37,9% remaja perempuan  dan  44,6%  remaja  laki-laki yang berusia 15-19 tahun mulai berpacaran pada  saat  mereka  belum  berusia  15  tahun. Pada  usia  tersebut  dikhawatirkan  belum memiliki  keterampilan  hidup  ( life  skill )
yang memadai, sehingga berisiko melakukan hubungan seks pranikah. 7
Seks  aktif  pra  nikah  pada  remaja berisiko  terhadap  kehamilan  remaja  dan penularan penyakit menular seksual. Kehamilan  yang  tidak  direncanakan  pada remaja  perempuan  dapat  berlanjut  pada aborsi  dan  pernikahan  remaja.  Keduanya berdampak  pada  masa  depan  remaja tersebut, janin yang dikandung dan keluarganya,  alasan  hubungan  seksual pranikah  tersebut  sebagian  besar  karena penasaran/ingin  tahu  (57,5%  pria),  terjadi begitu  saja  (38%  perempuan)  dan  dipaksa oleh  pasangan  (12,6%  perempuan).  Hal  ini mencerminkan kurangnya pemahaman remaja  tentang  keterampilan  hidup  sehat, risiko  hubungan  seksual  dan  kemampuan
untuk  menolak  hubungan  yang  tidak mereka inginkan. 8 Remaja wanita lebih beresiko mengalami  gangguan  reproduksi  yang merupakan dampak  kenakalan  remaja  yaitu kehamilan tidak diinginkan, sehingga remaja  putri  membutuhkan  pengetahuan dan  pemahaman  lebih  tentang  kesehatan reproduksi  dan  hak  kesehatan  reproduksi remaja.  Tidak  ada  angka  yang  pasti  yang mencatat  seberapa  besar  KTD  di  kalangan remaja.  Hanya  saja  sejak  tahun  2010-2014, setiap  tahun  Youth  Center  PILAR  PKBI Jawa  Tengah  mencatat  antara  65-85  kasus yang  berkonsultasi  dengan  keluhan  KTD. Sebagian  besar  kasus  yang  datang  adalah siswa  SLTA  dengan  usia  antara  15-18 tahun. 9
Banyak  faktor  yang  melatarbelakangi terjadinya  KTD  dikalangan  remaja.  Secara personal  remaja  memang  merupakan  masa transisi  dari  anak-anak  menuju  dewasa. Kadangkala  pertumbuhan  fisik  lebih  cepat dibanding  dengan  kematangan  psikologi maupun  sosial,  dalam  situasi  ini  remaja sedang  berusaha  mencari  jati  diri.  Rasa ingin  tahu  yang  besar,  menjadikan  remaja sering  melakukan  coba-coba.  Kadang remaja  perempuan  terjebak  oleh  berbagai rayuan  bahwa  hubungan  seks  adalah pembuktian cinta. Ini kerap terjadi terutama pada  remaja  yang  usia  pacarnya  lebih dewasa.  Oleh  karenanya  remaja  perlu dibekali  dengan  kemampuan  untuk  berkata “Tidak”  untuk  hal-hal  yang  berisiko sehingga mampu melindungi dirinya. 8
Upaya  pemerintah  dalam  menangani permasalahan remaja adalah dengan pembentukan Program Pelayanan Kesehatan  Peduli  Remaja  (PKPR).  PKPR
adalah  suatu  program  yang  dibentuk  oleh Kementrian  Kesehatan  Republik  Indonesia pada    tahun  2003  sebagai  upaya  untuk meningkatkan status kesehatan remaja yang menekankan  kepada  Puskesmas  sebagai fasilitator  dan  narasumber.  Program  ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal bagian  ketiga  tentang  SPM  Kesehatan  usia produktif  untuk  Jenis  Pelayanan  Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif. 9
Menurut  hasil  penelitian  Budiasih tahun 2016, menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan  PKPR  karena  kurangnya pengetahuan  remaja  terhadap  PKPR  dan keberadaan PKPR, tidak meratanya pembentukan konselor sebaya, sikap remaja yang  memilih  konseling  kepada  teman  dan orang  tua,  minimnya  sarana  dan  prasarana yang  menunjang  kegiatan  PKPR  dan  tidak koordinasi  antara  pihak  sekolah  dan puskesmas  dalam  pelaksanaan  program PKPR. 10
Pada  penelitian  ini  akan  melibatkan remaja  sebagai  informan  trianggulasi  yang menjadi  informan  yaitu  remaja  akhir. Remaja  akhir yang dipilih dalam penelitian ini karena pada fase ini remaja akan merasa bahagia  jika  terpenuhinya  kebutuhan  akan kasih  sayang  (terutamadari  lawan  jenis), sehingga  hasrat  untuk  berpacaran  semakin besar. 11 Hal  tersebut  menjadikan  alasan penting  dimana  pada  remaja  akhir  sudah tidak  lagi  memikirkan  diri  sendiri  tetapi hubungan  dengan    lawan  jenis  menjadi pusat perhatian. Remaja akhir yang diambil adalah  remaja  dengan  latar  belakang pendidikan  SMA  atau  sedrajat  (masih duduk  dibangku  sekolah SMA  atau sederajat),  hal  ini  dilakukan  agar  informan memiliki  pengetahuan  yang  kurang  lebih sama.
Pada  penelitian  ini  peneliti  hanya menanyakan  tentang  masalah  kesehatan reproduksi yang dialami sehingga berkunjung  ke  PKPR  dan  pelayanan petugas PKPR serta Peran bidan puskesmas dalam  pelaksanaan  konseling  remaja  untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi    sebagai  pemenuhan  hak kesehatan reproduksi remaja akhir.
Berdasarkan  hal  di  atas  menunjukkan bahwa  perlu  digali  lebih  lanjut  tentang peran  bidan  puskesmas  dalam  pelaksanaan konseling pada remaja baik di dalam atau di luar  PKPR.  Oleh  karena  itu,  untuk  melihat peran  bidan  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia agar dapat memenuhi hak remaja dalam kesehatan  repoduksi  makan  penulis  tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Peran Bidan  Puskesmas  Dalam  Pelaksanaan Konseling Remaja Sebagai Pemenuhan Hak
Kesehatan  Reproduksi  Remaja  Akhir  di Puskesmas Bancak”.

## Metode
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu    pendekatan yuridis  sosiologis  dimana  dalam  penelitian akan  membahas  aspek  yuridis  terkait dengan  peran  bidan  dalam  pelaksanaan konseling  remaja  untuk  meningkatkan pengetahuan  kesehatan  reproduksi  sebagai bentuk pemenuhan hak kesehatan reproduksi remaja. Penelitian  dilakukan  mulai  tanggal  14
Juni  sampai  30  Juli  2021.  Responden penelitian ini adalah: Bidan yang bertanggung  jawab  dalam  kegiatan  PKPR yaitu  1  orang  bidan  di  setiap  Puskesmas BANCAK,  Remaja yang datang ke fasilitas pelayanan  PKPR  di  Puskesmas  Bancak yang  berjumlah  3  responden.  Remaja  yang menjadi  informan  dalam  penelitian  ini adalah  remaja  akhir  usia  16-18  tahun dengan  latar  belakang  pendidikan  SMA atau  sedrajat  (masih  duduk  dibangku sekolah  SMA  atau  sederajat),  hal  ini dilakukan agar informan memiliki pengetahuan  yang  kurang  lebih  sama.  Pada penelitian  ini  peneliti  hanya  menanyakan tentang masalah kesehatan reproduksi  yang dialami  sehingga  berkunjung  ke  PKPR dan pelayanan petugas PKPR.
Data  sekunder  diperoleh  dari  studi dokumentasi  dan  studi  pustaka.  Data  yang digunakan  untuk  keperluan  penelitian  ini menggunakan : Sumber hukum primer yaitu bahan  pustaka  yang  berisikan  pengetahuan ilmiah  yang  baru  dan  mutakhir  tentang fakta  yang  diketahui  maupun  gagasan  atau ide.    Bahan  hukum  primer  antara  lain:  UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, PP  No.  61  Tahun  2014  tentang  kesehatan reproduksi,  PerMenKes  RI    Nomor  28
Tahun 2017 Tentang Izin Dan
Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  Sumber hukum sekunder yang digunakan yaitu yang berhubungan  dengan  bahan  hukum  primer dan  dapat  membantu  menganalisis  dan memahami  bahan  hukum  primer,  berupa literatur, jurnal dan hasil penelitian. Sumber hukum  tersier  yang  digunakan  berupa brosur,  lampiran-lampiran  dan  dokumen pernyataan.
Hasil dan pembahasan A. Perundang–undangan yang mengatur  tentang  hak  kesehatan reproduksi remaja akhir
Pasal  28  H  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan  “  Setiap  orang  berhak  hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan
kesehatan”.
Undang-Undang  Dasar  1945  memiliki kedudukan  tertinggi  pada  tata  urutan perundang-undangan, dalam ketentuan tersebut terdapat hak setiap orang termasuk hak dari pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Pasal  49  Ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  yang  menyebutkan  bahwa  “Hak khusus  yang  melekat  pada  diri  wanita dikarenakan  fungsi  reproduksinya  dijamin dan  dilindungi  oleh  hukum”.  Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa perempuan  memiliki  hak  khusus  berkaitan dengan kesehatan reproduksi.
Adanya  peraturan  yang  menyebutkan hak-hak  dari  pasien  tersebut  menjadi landasan  dibuatnya  peraturan  Pasal  27 huruf  d  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamatkan bahwa  “Setiap  orang  berhak  untuk memperoleh informasi, edukasi dan konseling  mengenai  kesehatan  reproduksi yang  benar  dan  dapat  dipertanggung jawabkan”.  Peraturan  tersebut  dibuat  guna memenuhi  ketentuan  peraturan  sebelumnya mengenai  hak  memperoleh  pelayanan kesehatan  reproduksi  khususnya  dalam mendapatkan KIE sebagai bentuk pelayanan kesehatan promotif dan preventif menjadi salah satu hak dari pasien. Berdasarkan rumusan susunan peraturan di atas menjadi landasan peraturan  hak  kesehatan  reproduksi  remaja dengan susunan peraturan sebagai berikut :
Hak-hak  reproduksi  pada  remaja  ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomer  61  Tahun  2014 Tentang  Kesehatan  Reproduksi  dimana pada  pasal  11  dinyatakan;  secara  umum pelayanan  kesehatan  reproduksi  remaja bertujuan  untuk  mencegah  dan  melindungi remaja  dari  perilaku  seksual  beresiko  dan
perilaku  seksual  lainnya  yang  berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.
Puskesmas dalam melakukan pelayanan PKPR berdasarkan pada Permenkes Nomor 43  Tahun  2016  tentang  SPM  Bidang Kesehatan dimana standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM), merupakan  acuan  bagi  Pemeritah  Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.  Jenis layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan  salah  satunya  adalah  pelayanan kesehatan  pada  usia  produktif.  Pelayanan kesehatan  usia  15–59  tahun  diberikan sesuai  kewenanganya  oleh  Dokter;  Bidan;
Perawat;  Nutrisionis/Tenaga  Gizi;  Petugas
Pelaksana Posbindu PTM terlatih.
Penyelenggaraan  PKPR  ini  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Standar Pelayanan  Minimal    bagian  ketiga  tentang kesehatan  dan  jenis  pelayanan  dasar  pada usia produktif Peraturan  lain  tertera  pada  Permenkes (PMK) No. 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga,  dimana  pelayanan  kesehatan reproduksi  pada  remaja  yang  dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah menengah, menyelenggarakan  pelayanan  PKPR  di Puskesmas,  dan mengupayakan  penundaan usia  nikah.  Pada  dewasa  muda  dilakukan dengan  konseling  pranikah,  dan  konseling KB pra nikah.
Landasan bagi bidan untuk melaksanakan  pemberian  KIE  sebagai bentuk  pelayanan  kesehatan  reproduksi remaja dengan Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan  Praktik  Bidan,  di  pasal 21a menyatakan, bahwa dalam memberikan pelayanan  kesehatan  reproduksi perempuan dan  keluarga  berencana,  bidan  berwenang memberikan:  penyuluhan  dan  konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
Dari  uraian  di  atas  dapat  diketahui bahwa  tata  urutan  perundang-undangan sudah  diurutkan  kebawah  sesuai  hirarki.
Hal  ini  sesuai  dengan  azaz  hukum  yakni peraturan  yang  lebih  rendah  kedudukannya tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan yang  lebih  tinggi.  Susunan  peraturan  tidak tumpang tindih melainkan saling melengkapi,  sehingga  pelaksanaan  peran bidan puskesmas dalam pelaksanaan konseling  remaja  berjalan  optimal  dan peraturan yang mengatur peran bidan dalam pelaksanaan konseling
remajatelah
mencukupi.

## B. Peran Puskesmas Bancak
Puskesmas  adalah  fasilitas  pelayanan kesehatan  yang  menyelenggarakan  upaya kesehatan  masyarakat  dan  upaya  kesehatan perorangan  tingkat  pertama,  dengan  lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat  yang  setinggi-tingginya  di wilayah  kerjanya. 12 Tugas  Puskesmas adalah  memberikan  pelayanan  remaja  yang sesuai dengan kebutuhan, meliputi pelayanan  promotif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitatif  yang  harus  diberikan  secara komprehensif  di  semua  tempat  yang  akan melakukan pelayanan remaja dengan pendekatan PKPR. Intervensi meliputi: 13
1. Pelayanan  kesehatan  reproduksi  remaja (meliputi  infeksi  menular  seksual/IMS,
HIV&AIDS)  termasuk  seksualitas  dan pubertas 2. Pencegahan dan penanggulangan kehamilan pada remaja
3. Pelayanan gizi (anemia, kekurangan dan kelebihan  gizi)  termasuk  konseling  dan edukasi
4. Tumbuh kembang remaja
5. Skrining status TT pada remaja 6. Pelayanan kesehatan jiwa remaja, meliputi: masalah psikososial, gangguan jiwa, dan kualitas hidup 7. Pencegahan dan penanggulangan NAPZA
8. Deteksi  dan  penanganan  kekerasan terhadap remaja
9. Deteksi dan penanganan tuberkulosis
10. Deteksi dan penanganan kecacingan Adapun  kriteria  Puskesmas  mampu melaksanakan PKPR sebagai berikut :
1. Memberikan  pelayanan  konseling  pada semua remaja yang memerlukan
konseling  yang  kontak  dengan  petugas
PKPR.
2. Melakukan  pembinaan  pada  minimal  1 (satu)  sekolah  dalam  1  (satu)  tahun  di sekolah  umum  atau  sekolah  berbasis agama,  dengan  minimal  melaksanakan kegiatan KIE di sekolah binaan minimal 2 kali dalam setahun.
3. Melatih  konselor  sebaya  di  sekolah minimal  sebanyak  10%  dari  jumlah murid sekolah binaan.
Hasil  penelitian  di    Puskesmas diperoleh:
Program  PKPR  pada  Puskesmas  telah berjalan sejak tahun 2015, pelayanan PKPR pada  Puskesmas  ini  telah  berjalan  dengan baik dimana telah dilakukan penjaringan ke sekolah  dan  telah  dilakukan  penyuluhan  ke sekolah  binaan.  Puskesmas  melakukan penjaringan  di  semua  SMA  dan  SMK  di wilayah kerja Puskesmas  dan karangtauna. Penyuluhan  di  fokuskan  pada  SMA  dan SMK  dengan  kasus  kesehatan  reproduksi tertinggi, dan dilakukan penyuluhan selama 1  kali  dalam  satu  tahun.  SMA  dan  SMK binaan pada Puskesmas Bancak sejumlah 3 sekolah.
Program  PKPR  ini  sangat  bermanfaat bagi  remaja  dimana  dengan  adanya  PKPR ini  telah  terjadi  penurunan  kasus  pada remaja  dari  tahun  ke  tahun.    Namun demikian,  minat  dan  kesadaran  siswi-siswi SMA  dan  SMK  tersebut  untuk  melakukan kunjungan  mandiri  ke  fasilitas  PKPR  yang ada di Puskesmas masih rendah.
Kebanyakan  remaja  yang  datang  ke  PKPR adalah  remaja  yang  mengalami  masalah seperti  gangguan  siklus  menstruasi  atau kehamilan di luar nikah.
Pada  Puskesmas    Bancak  tidak terdapat  peraturan  yang  secara  khusus untuk  mengatur  tentang  penyelenggaraan PKPR. Pemegang program pada Puskesmas Bancak hanya diberikan SK dan penyelenggaraannya berdasarkan buku petunjuk  dari  Kemenkes.  Hal  ini  sesuai dengan  penyataan  pemegang  program PKPR sebagai berikut :
“Tidak  ada  peraturan  khusus  yang  dibuat puskesmas tentang PKPR. Penyelenggaraan PKPR  di  Puskesmas  dari  Kemenkes    yang didapat saat pelatihan”
Tenaga  kesehatan  yang  mengelola PKPR  di  Puskesmas    Bancakini  adalah  1 orang bidan dengan lulusan D4 bidan  yaitu Bidan  Ahli.  Pernyataan  kepala  Puskesmas ..............  memberikan  wewenang  dalam pengelolaan PKPR kepada bidan dan dipilih yang  suda  lulus  D4  dikarenakan  kepala Puskesmas  meyakini  bahwa  bidan  mampu memberikan  pelayanan  konseling  yang peduli,  peka,  bersahabat  sehingga  kepala puskesmas memberikan kesempatan kepada bidan  dan  mengikutkan  bidan  dalam pelatihan penyelenggaraan PKPR.
Kepala  puskesmas  juga  menyatakan bahwa  bidan  dianggap  tenaga  kesehatan yang  paling  tepat  dalam  pelayanan  PKPR, hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  28
Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan  Praktik  Bidan,  pasal  21a mengamantkan, bahwa: “Dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana,  Bidan  berwenang  memberikan: penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana” C. Peranan  bidan  puskesmas  dalam pelaksanaan konseling remaja untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi sebagai pemenuhan hak kesehatan reproduksi remaja akhir Tabel 1 Peranan bidan puskesmas dalam pelaksanaan  konseling  remaja untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi    sebagai  pemenuhan hak kesehatan reproduksi remaja akhir Identitas informan penelitian ini adalah : Nama infor man Pendidikan terakhir Lama bekerja B1 D III Kebidanan 10 tahun Berdasarkan hasil pengamatan
didapatkan  bahwa  bidan  yang  terlibat  pada PKPR  telah  memiliki  ijasah  minimal  DIII Kebidanan  dan  memiliki  STR  yang  masih berlaku dan SIPB.
Untuk mengetahui apakah bidan sudah menjalankan perannya sesuai dengan Peraturan  pada  setiap  pelayanan  PKPR yang  telah  dilaksanakannya,  maka  peneliti melakukan  penelitian  dengan  melakukan wawancara  kepada  2  remaja.  Remaja  yang menjadi  informan  dalam  penelitian  ini adalah  remaja  akhir  dengan  latar  belakang pendidikan  SMA  atau  sedrajat  (masih duduk dibangku sekola SMA atau sederajat),  hal  ini  dilakukan  agar  informan memiliki  pengetahuan  yang  kurang  lebih sama.  Pada  penelitian  ini  peneliti  hanya menanyakan  tentang  masalah  kesehatan reproduksi yang dialami sehingga berkunjung  ke  PKPR  dan  pelayanan petugas PKPR.
Tabel 2 Identitas informan Nama informan Pendidikan sekarang Umur R1 SMA 16 tahun R2 SMA 15 tahun Kegiatan    PKPR  yang  dilaksanakan oleh  Bidan  di  Puskesmas    Bancak  telah berjalan    dengan  baik.    Peran  bidan  dalam kegiatan PKPR yaitu
memberikan
penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi. Konseling yang diberikan bidan meliputi  pendidikan  keterampilan  hidup sehat  yaitu PHBS;sistem, fungsi,dan proses reproduksi,  perilaku  seksual  berisiko  dan akibatnya;danperilaku  berisiko  lain  atau kondisi  kesehatan  lain    yang  berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.
Tabel  3  Hasil  wawancara  informan utam a Pertanyaan Jawaban B1 Bagaimana pelayanan PKPR di Puskesmas  dan apa kendala yang dihadapi? Berjalan dengan baik. Kendalanya  yang  muncul remaja  yang  bekunjung  ke Puskesmas sedikit. Bagaimana peran bidan dalam  PKPR  di puskesmas Pelaksana program Apa saja wewenang bidan dalam PKPR? Bidan tugasnya untuk konselingnya untuk pemeriksaan
Pertanyaan Jawaban B1 Apakah anda memiliki wewenang  atau tugas khusus yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja Wewenang membeikan konseling dan pemeriksaan  KIA. Bekerja sama saat penjaringan. Bidan juga sebagai rujukan,  kalau  kasusnya KTD atau apa yang berhubungan dengan KIA Apakah anda pelaksanaan anda melaksanakan konseling remaja untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi  ? Iya..di sekolah, karang taruna atau puskesmas.
Hasil  wawancara  informan  primer menunjukkan bahwa  PKPR sudah berjalan dengan  baik.  PKPR  dapat  dikatakan berjalan  dengan  baik  karena  telah  sesuai dengan  prosedur  atau  alur  pelayanan  yang ada  di  Puskesmas  serta  sesuai  dengan standar penyelenggaraan program di Puskesmas,  semua  tenaga  di  puskesmas juga  bekeja  dengan  baik  untuk  kelancaran program.  Kendala  utama  PKPR  adalah kunjungan  remaja  ke  puskesmas  masih relatif  rendah  namun  hal  ini  diatasi  dengan kunjungan  ke sekolah-sekolah  setiap ajaran baru.  Peranan  bidan  adalah  pelaksana program wewenang bidan atau tugas utama adalah memberikan konseling baik individu atau  kelompok,  selain  itu  tugas  yang dilakukan  bersama  tenaga  kesehatan  lain adalah  melakukan  anamnesa  mendalam, dan  melakukan  penjaringan  ke  sekolah- sekolah.

## Tabel  4  Hasil  wawancara  informan trianggulasi
No Pertanyaan Jawaban R1 R2 1 Apa alasan anda  datang ke  PKPR  di Puskesmas? mengalami nyeri  yang hebat  saat menstruasi menstruasi saya  tidak teratur 2 Bagaimana pelayanan diperiksa dokter  dan ditanya- tanya  oleh
PKPR di puskesmas ditanya- tanya  oleh bidan bidan kemudian diperiksa dokter 3 Apakah peranan bidan di Puskesmas dalam  PKPR ? memberika n banyak pengetahua n  terutama tentang menjaga kebesihan diri saat menstuasi dan tentang proses reproduksi memberika n banyak pengetahua n  terutama tentang proses menstruasi dan reproduksi. 4 Bagamana pelayanan PKPR Puskesmas menurut anda  ? Baik dan ramah Puas Hasil wawancara trianggulasi menunjukkan bahwa remaja yang berkunjung  ke  puskesmas  adalah  remaja yang memiliki masalah kesehatan reproduksi  seperti  nyeri  yang  hebat  saat menstruasi dimana anamnesa
dan konseling  dilakukan  oleh  bidan  dan pemeriksaan  dilakukan  dokter.  Remaja yang datang ke PKPR dilayani dengan baik dan  merasa  puas.  Puas  pada  penelitian  ini adalah remaja merasa dilayani dengan baik, ramah  dan  dapat  terselesaikan  masalah yang  dihadapi,  dimana  pada  wawancara remaja  telah  mengetahui  apa  penyebab masalah kesehatan yang dialaminya dengan bantuan petugas PKPR di Puskesmas.
Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  pasal  21a dan  PP  RI  No  61  Tahun  2014  tentang Kesehatan Reproduksi,
pemberian komunikasi,  informasi,  dan  edukasi  kepada remaja  salah  satunya  adalah  tentang keluarga  berencana  (KB)  hal  ini  tidak dilakukan  pada  ketiga  puskesmas  tersebut karena dikhawatirkan akan berakibat kurang  baik  bagi  remaja  untuk  melakukan seks  bebas  dengan  KB.  Hal  tersebut  sesuai dengan pernyataan bidan berikut:
“......  kalau  konseling  tentang  KB  jarang kita berikan, anak sekarang itu pada pinter- pinter  takutnya  kalau  konseling  KB diberikan  secara  detail  akan  membawa dampak  negatif  terutama  untuk  seks  bebas remaja ….”
Pernyataan  tersebut  didukung  dengan pernyataan remaja sebagai berikut : “...... Konseling tentang KB jarang kalau di sekolah  saya  tidak  dapat,  tapi  dapat  dari pelajaran  biologi  sepertinya..seharusnya diberikan agar remaja tahu dan hati-hati….”
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa bahwa  semua  bidan  yang  terlibat  pada PKPR  telah  memiliki  ijasah  minimal  DIII Kebidanan  dan  memiliki  STR  yang  masih berlaku dan SIPB. Hal tersebut sudah sesuai dengan  definisi  bidan  menurut  konggres ICM di Brisbane Australia yang pendidikan bidan  yang  diakui  di  negaranya,  telah  lulus dari  pendidikan  tersebut  serta  memenuhi kualifikasi  untuk  di  daftar  (register)  dan atau  memiliki  izin  yang  sah  (lisensi)  untuk melakukan  praktik  bidan”,87dan  telah memenuhi  asas legalitas yaitu  pada dasarnya  tersirat  tentang  tenaga  kesehatan menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan dilakukan  sesuai  dengan  bidang  keahlian yang dimiliki dan dalam menyelenggarakan pelayanan  kesehatan  wajib  memiliki  Izin dari Pemerintah.
Menurut Kepmenkes RI No. 900/Menkes/SK/2002 bidan adalah seseorang  yang  telah  mengikuti  program pendidikan  bidan  dan  lulus  ujian  sesuai dengan  persyaratan  yang  berlaku  yakni telah
teregistrasi melalui proses pendaftaran, pendokumentasian setelah dinyatakan  minimal  kompetensi  inti  atau standar penampilan yang ditetapkan, sehingga  secara  fisik  dan  mental  mampu melaksanakan  praktik  profesinya,  telah mempunyai  SIB  (Surat  Izin  Bidan), melakukan  serangkaian  kegiatan  pelayanan kesehatan,  mempunyai  SIPB  (Surat  Izin Praktik  Bidan),  menggunakan  standar profesi dan tergabung dalam IBI.
Sesuai  dengan  teori  konsep  peran, bidan harus menjalankan tugasnya sebagai bidan  dengan  mengikuti rule dan  peraturan yang  berlaku  dalam  melakukan  peran  dan fungsi bidan. Peranan bidan dalam
kesehatan  reproduksi  sesuai  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia
Nomor  28  Tahun  2017  Tentang  Izin  Dan Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  pasal  21a yaitu dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga  berencana,  Bidan  berwenang memberikan:  penyuluhan  dan  konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan bidan memberikan  penyuluhan  dan  informasi pada  remaja  tentang  kesehatan  reproduksi. Penyuluhan  dan  informasi  pada  remaja tentang kesehatan reproduksi yang diberikan bidan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan remaja. Pelayanan kesehatan reproduksi remaja  sesuai  dengan  PP  RI  No  61  Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyebutkan bahwa : Pasal 1.
“ Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja adalah  suatu  kegiatan  dan/atau  serangkaian kegiatan  yang  ditujukan  kepada  remaja dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi.” Pasal 11 1. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan untuk : a. Mencegah  dan  melindungi  remaja dari  perilaku  seksual  berisiko  dan perilaku  berisiko  lainnya  yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Reproduksi; dan
b. mempersiapkan remaja untuk menjalani  kehidupan  reproduksi yang sehatdan bertanggung jawab 2. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja  diberikan  dengan  menggunakan penerapan  pelayanan  kesehatan  peduli remaja 3. Pemberian Pelayanan Kesehatan Reproduksi  Remaja  harus  disesuaikan dengan  masalah  dan  tahapan  tumbuh kembang  remaja  serta  memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, mempertimbangkan  moral,  nilai  agama, perkembangan  mental,  dan  berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan
Pasal 12 1. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui pemberian:
a. komunikasi, informasi, dan edukasi
b. konseling; dan/atau
c. pelayanan klinis medis
2. Pemberian  komunikasi,  informasi,  dan edukasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf a meliputi materi : a. pendidikan keterampilan hidup sehat;
b. ketahanan mental melalui ketrampilan sosial; c. sistem, fungsi,dan proses reproduksi
d. perilaku seksualyang sehat dan aman;
e. perilaku seksual berisiko dan akibatnya;
f. keluarga berencana; dan
g. perilaku  berisiko  lain  atau  kondisi kesehatan  lain    yang  berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.
3. Konseling  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf  b  dilaksanakan  dengan memperhatikan  privasi  dan  kerahasiaan, dan  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan,
konselor  dan  konselor  sebaya  yang memiliki  kompetensi  sesuai  dengan kewenangannya. 4. Pelayanan  klinis  medis  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk deteksi dini penyakit/screening, pengobatandan rehabilitasi. 5. Pemberian materi komunikasi, informasi,  dan  edukasi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan melalui  proses  pendidikan  formal  dan non formal serta kegiatan pemberdayaan remaja  sebagai  pendidik  sebaya  atau konselor sebaya
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan bidan  dan  remaja  menunjukkan  bahwa bidan  adalah  pelaksana  program  PKPR, yang  peranan  salah  satunya  memberikan konseling  kepada  remaja  tentang  kesehatan reproduksi,  hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2017  Tentang  Izin  Dan Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  pasal  21a yaitu dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga  berencana,  Bidan  berwenang
memberikan:  penyuluhan  dan  konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
PKPR  di  Puskesmas  bejalan  dengan baik  dimana  tugas  puskesmas  adalah memberikan  pelayanan  remaja  yang  sesuai dengan  kebutuhan,  meliputi  pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada  remaja.  Intervensi  yang  dilakukan oleh PKPR bedasarkan keterangan bidan di Puskesmas meliputi:
1. Pelayanan kesehatan reproduksi remaja  (meliputi  infeksi  menular seksual/IMS, HIV&AIDS, pencegahan dan  penanggulangan  kehamilan  pada remaja, Pencegahan dan penanggulangan  NAPZA  dilakukan dengan  konseling  ke  sekolah  tiap ajaran baru
2. Pelayanan  gizi  (anemia,  kekurangan dan kelebihan gizi) termasuk konseling dan  edukasi  dan  Tumbuh  kembang remaja  dilakukan  dengan  penjaringan ke sekolah tiap ajaran baru.
3. Pelayanan PKPR 24 jam di puskesmas.
Bidan di Puskesmas ini selain melakukan  perencanaan,  dan  pelaporan program juga terlibat dalam proses konseling.  Konseling  yang  diberikan  bidan meliputi  pendidikan  keterampilan  hidup sehat  yaitu PHBS;sistem, fungsi,dan proses reproduksi,  perilaku  seksual  berisiko  dan akibatnya;danperilaku  berisiko  lain  atau kondisi  kesehatan  lain    yang  berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas menunjukkan bahwa peran bidan
puskesmas  adalah  melaksanakan  konseling remaja  untuk  meningkatkan  pengetahuan kesehatan  reproduksi    sebagai  pemenuhan hak  kesehatan  reproduksi  remaja  akhir sebagaimana  peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2017 Tentang  Izin  Dan  Penyelenggaraan  Praktik Bidan dan PP RI No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
Hak  kesehatan  reproduksi  terdiri  dari 12  hak  menurut  Konferensi  Internasional Kependudukan  dan  Pembangunan  (ICPD) di Kairo 1994. 14 Penjelasan pemenuhan hak tersebut pada puskesmas di Kota Semarang
berdasarkan  hasil  penelitian  adalah  sebagai berikut :
1. Hak  untuk  mendapatkan  informasi  dan pendidikan  kesehatan  reproduksi;  hak tersebut terkait dengan masalah kesehatan  reproduksi  termasuk  jaminan kesehatan  dan  kesejahteraan  seseorang maupun  keluarga.  Hak  remaja  dalama hal  informasi  telah  terpenuhi  dengan baik  dengan  adanya  PKPR  dimana remaja  telah  mendapatkan  konseling dari  bidan  yang  menjalankan  program PKPR.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  bidan  di  Puskesmas    Bancak , menunjukkan bahwa bidan adalah pelaksana  program  PKPR,  yang  peran utamanya memberikan konseling kepada remaja  tentang  kesehatan  reproduksi untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. 2. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi; meliputi hak atas informasi keterjangkauan, pilihan, keamanan,
kerahasiaan,  harga  diri,  kenyamanan, kesinambungan  pelayanan  dan  hak berpendapat.
3. Hak  untuk  memeproleh  pelayanan  dan perlindungan pada remaja telah
terpenuhi  dengan  baik  dengan  adanya PKPR di masing-masing puskesmas, hal ini  dilakukan  dengan  adanya  konseling terhadap  individu  terutama  individu yang  memiliki  masalah  daam  kesehatan reproduksi.
4. Hak  atas  kebebasan  berpikir  dan membuat  keputusan  tentang  kesehatan reproduksi.  Hak  ini  juga  telah  terpenuhi dengan  baik  dalam  PKPR  dimana remaja  sendiri  yang  berhak  mengambil keputusan  atas  dirinya  dan  tenaga kesehatan hanya memfasilitasi menanamkan pengetahuan dan memberikan  konseling  sesuai  dengan apa yang dibutuhkan
5. Hak  untuk  memutuskan  jumlah  dan jarak  kelahiran  anak.  Pada  pelayanan tentang  keluarga  berencana  (KB)  tidak dilakukan pada ketiga puskesmas tersebut  karena  dikhawatirkan  akan berakibat kurang baik bagi remaja untuk melakukan seks bebas dengan KB
6. Hak  untuk  hidup  dan  bebas  dari  resiko kematian karena kehamilan, atau masalah. Pada hak ini juga telah berjalan dengan  baik,  dimana  remaja  yang mengaami  masalah  kesehatan  baik adanya  IMS  atau  mengalami  KTD segera  akan  mendapatkan  penanganan dengan  baik  oleh  tenga  kesehatan  di Puskesmas  baik  pelayanan  mandiri  oleh bidan atau dokter, penanganan kolaborasi atau rujukan 7. Hak mendapat kebebasan dan keamanan  dalam  pelayanan  kesehatan reproduksi;  setiap  individu  dipercaya untuk menikmati dan mengatur
kesehatan  reproduksinya.  Hak  ini  juga terpenuhi  dengan  baik  dimana  remaja sendiri yang berhak mengambil keputusan  atas  dirinya  dan  tenaga kesehatan hanya memfasilitasi menanamkan pengetahuan dan memberikan  konseling  sesuai  dengan apa yang dibutuhkan 8. Hak  untuk  bebas  dari  segala  bentuk penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi; termasuk  hak  anak-anak  agar  dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual  serta  hak  setiap  orang  untuk dilindungi  dari  perkosaan,  kekerasan,
penyiksaan,  dan  pelecehan  seksual.  Hak ini  dapat  terpenuhi  dengan  baik  karena pada  kasus  remaja  puskesmas  dapat bekerja  sama  lintas  program  atau  sektor termasuk pada tokoh agama, masyarakat dan kepolisian dalam melakukan pelayanan kesehatan reproduksi remaja.
9. Hak  atas  kerahasiaan  pribadi  dalam menjalankan reproduksinya; artinya pelayanan  reproduksi  dilakukan  dengan menghormati  kerahasiaan,  dan  bagi perempuan diberi hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya. 10. Hak untuk membangun dan merencanakan  keluarga,  hal  ini  telah terpenuhi  karena  remaja  sendiri  yang berhak mengambil keputusan atas dirinya  dan  tenaga  kesehatan  hanya memfasilitasi menanamkan pengetahuan dan memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan 11. Hak  dalam  kebebasan  berkumpul  dan berpartisipasi dalam politik yang
bernuansa  kesehatan  reproduksi,  artinya setiap  orang  mempunyai  hak  untuk mendesak pemerintah agar menempatkan masalah hak dan kesehatan  reproduksi  sebagai  prioritas dalam kebijakan politik negaranya.
12. Hak  untuk  bebas  dari  segala  bentuk diskriminasi  dan  kesehatan  reproduksi;
Hak  mendapatkan  manfaat  dari  hasil kemajuan  ilmu  pengetahuan,  termasuk pengakuan  hak  bahwa  setiap  orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan  reproduksi  dengan  tekhnologi mutakhir yang aman dan dapat diterima. Pada dasarnya hak kesehatan reproduksi  pada  remaja  dari  12  hak  11  hak kesehatan reproduksi telah terpenuhi dengan  baik  pada  pogram  PKPR  dan kerjasama  antara  tenaga  kesehatan,  tokoh masyarakat dan agama juga sekolah. Hanya ada  1  hak  yang  tidak  dipenuhi  yaitu  hak untuk  memutuskan  jumlah  dan  jarak kelahiran  anak.  Pada  pelayanan  tentang keluarga  berencana  (KB)  tidak  dilakukan pada  ketiga  puskesmas  tersebut  karena dikhawatirkan  akan  berakibat  kurang  baik bagi  remaja  untuk  melakukan  seks  bebas dengan KB.

## Kesimpulan
Peraturan  Perundang-Undangan  Yang Mengatur Tentang Hak Kesehatan Reproduksi  Remaja  pada  Dinas  Kesehatan Kota  Semarang  disesuaikan  dengan  Pasal 11-12  PP  No.  61  Tahun  2014  tentang Kesehatan Reproduksi dan Pedoman Perencanaan, Pembentukan dan Pengembangan  PKPR  di  Kabupaten/Kota. Pada Dinas Kesehatan Kota Semarang tidak ada  peraturan  yang  dibuat  dinas  kesehatan kota  secara  khusus  yang  mengatur  tentang penyelenggaraan PKPR. Puskesmas Bandarharjo, Puskesmas Karangayu, Puskesmas Miroto telah menjaankan program  PKPR  dan  sesuai  aturan  yang  ada sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2017 Tentang  Izin  Dan  Penyelenggaraan  Praktik
Bidan  pasal  21a  bidan  berwenang  dalam memberikan:  penyuluhan  dan  konseling kesehatan reproduksi perempuan dan
keluarga berencana
Peran bidan puskesmas dalam pelaksanaan konseling remaja untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi    sebagai  pemenuhan  hak kesehatan  reproduksi  remaja  akhir  di Puskesmas  adalah  pelaksana  program PKPR,  yang  peran  utamanya  memberikan konseling  kepada  remaja  tentang  kesehatan reproduksi,  hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2017  Tentang  Izin  Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 21a.
Pada dasarnya hak kesehatan reproduksi  pada  remaja  dari  12  hak  11  hak kesehatan reproduksi telah terpenuhi dengan  baik  pada  pogram  PKPR  dan kerjasama  antara  tenaga  kesehatan,  tokoh masyarakat dan agama juga sekolah. Hanya ada  1  hak  yang  tidak  dipenuhi  yaitu  hak untuk  memutuskan  jumlah  dan  jarak kelahiran  anak.  Pada  pelayanan  tentang keluarga  berencana  (KB)  tidak  dilakukan pada  ketiga  puskesmas  tersebut  karena dikhawatirkan  akan  berakibat  kurang  baik bagi  remaja  untuk  melakukan  seks  bebas dengan KB.

## Saran
Hasil  penelitian  ini  d  masukan  bagi remaja  untuk  berkunjung  ke  PKPR  untuk mendapatkan informasi atau menyelesaikan masalah kesehatan reproduksi yang
dialaminya.Puskesmas hendaknya membentuk suatu kegiatan yang melibatkan remaja  seperti  membentuk  posyandu  atau konselor sebaya sehingga
dapat
meningkatkan
pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja.

## Daftar pustaka
1. Intan  Kumalasari  dan  Iwan  Andhyantoro.
Kesehatan reproduksi untuk mahasiswa
kebidanan  dan  keperawatan.  Jakarta  :Salemba
Medika. 2012.
2. PKBI.  12  hak  kesehatan  seksual    dan reproduksi remaja IPPF. 1996. 2016.
3. Hurlock,  Elizabeth  B.  Psikologi  perkembangan suatu  pendekatan  sepanjang  rentang  kehidupan edisi kelima. (alih Bahasa: Dra. Istiwidayanti & Drs. Soedjarwo). Jakarta: PT Erlangga. 2007.
4. Kusmiran.  Kesehatan  reproduksi  remaja  dan wanita. Jakarta: Salemba Medika. 2011.
5. Depkes  RI.  Profil  Kesehatan  Indonesia  2012. Jakarta. 2013.
6. BKKBN.  Evaluasi  program  kependudukan  dan KB. Jakarta. 2012.
7. Depkes RI. Sistem kesehatan nasional. Jakarta. 2009.
8. Pawestri,  &  Setyowati,  D.  Gambaran  perilaku seksual  pranikah  pada  mahasiswa  pelaku  seks pranikah  di  Universitas  X  Semarang.  Seminar hasil-hasil penelitian-LPPM UNIMUS. 2012:171–179.
9. PKBI.  12  Hak  Kesehatan  Seksual    dan Reproduksi Remaja IPPF 1996. 2016.
10. BKKBN.  Evaluasi  program  kependudukan  dan KB. Jakarta. 2012.
11. Budiasih.  Pemanfaatan  Pelayanan  Kesehatan Peduli  Remaja  (PKPR)  di  Wilayah  UPT Kesmas Gianyar I Tahun 2016. 2016.
12. Azizah. Kebahagiaan dan Permasalahan di Usia Remaja (Penggunaan Informasi dalam Pelayanan Bimbingan Individual). KONSELING  RELIGI.  Jurnal  Bimbingan Konseling Islam. 2013;4(2):295. 13. Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan  Peduli  Remaja  (PKPR).  Kemenkes RI. Jakarta. 2014. 14. Heryani,  Reni.  Buku  ajar  asuhan  kebidanan persalinan.  Jakarta:  CV.  Trans  info  media. 2011.