## KEDUDUKAN SURAT KETETAPAN PEMBERHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA (SKP3) (Mengkritisi SKP3 Kasus Mantan Presiden Soeharto)

## Umi Supraptiningsih
(Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, alumni S2 Universitas Narotama Surabaya, dan peserta Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya)

## Abstrak
Kejaksaan  sebagai  pejabat  fungsional  dalam  melaksanakan tugas  dan  wewenangnya,  bertindak  untuk  dan  atas  nama negara  serta  bertanggung  jawab  menurut  saluran  hierarki. Untuk terciptanya penegakan hukum dan menjamin wibawa hukum  di  Indonesia  diharapkan  dalam  mengambil keputusan  berupa  penetapan  sebagaimana  yang  telah dikeluarkan  berupa  Surat  Ketetapan  Pemberhentian Penuntutan  Perkara  (SKP3)  harus  mendasarkan  demi kepentingan  bangsa  dan  negara  serta  ketertiban  umum. Dengan  mendasarkan  pada  ketentuan  tersebut,  maka kedudukan  SKP3  tersebut  masih  dapat  dilakukan praperadilan .

## Kata Kunci:
SKP3, penuntut umum, hakim, dan kejaksaan
Pendahuluan
Dengan  semakin  memburuknya  kondisi  kesehatan    mantan presiden  RI  kedua  Soeharto  (sakit  permanen/kerusakan  otak permanen)  pada  beberapa  hari  terakhir  ini,  kondisi  yang  demikian ternyata  telah  mendesak  pemerintah  untuk  sesegera  mungkin mengambil  solusi  hukum  atas  kasus  dugaan  korupsi  Pak  Harto. Setelah  presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono  mengajak  bertemu beberapa pimpinan Lembaga Tinggi Negara pada tanggal 10 Mei 2006 yang  berakhir  pada  pukul  00.15  WIB  barulah  pemerintah memutuskan  untuk  menghentikan  proses  hukum  atas  dugaan

## Umi Supraptiningsih
korupsi  mantan  presiden  Soeharto  dengan  pertimbangan  politik, hukum, kemanusiaan, kesehatan dan moral. 1
Pada  akhirnya  terbitlah  SKP3  (Surat  Ketetapan  Penghentian Penuntutan Perkara) pada tanggal 11 Mei 2006  yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas instruksi Jaksa Agung. Dengan dikeluarkannya SKP3 tersebut tentunya proses hukum atas Pak Harto menjadi mandeg.
Keluarnya  SKP3  tersebut,  ternyata  membuat  sebagian  besar masyarakat  Indonesia  tidak  bisa  menerima  dengan  lapang  dada (legowo),  setiap  hari  diberbagai  daerah  terjadi  demo  baik  yang dilakukan  oleh  mahasiswa,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM), maupun  masyarakat  pada  umumnya  yang  menginginkan  kasus dugaan  korupsi  Pak  Harto  harus  tetap  diproses  secara    hukum  dan persoalan  nantinya  diberi  pengampunan  masih  terbuka  peluangnya setelah    ada  keputusan  hakim  yang  berkekuatan  hukum  tetap (inkracht).
Yang  menjadi  pertanyaan  bagi  kita,  dengan  SKP3  tersebut bagaimana dengan kewibawaan hukum di Indonesia yang nota bene Indonesia  adalah negara  hukum 2 ,  di  mana  penegakan  hukum  harus dijunjung tinggi.
Kekuasaan  Kehakiman  Yang  Merdeka (The  Independence  of  the Judiciary )
Pengertian  Kekuasaan  kehakiman  mencakup  arti  kekuasaan kehakiman yang bebas, berwibawa dan bertanggung jawab menurut UUD  1945  yang  bersumber  pada  dasar  falsafah  negara  Pancasila. Kekuasaan  kehakiman  merupakan  salah  satu  unsur  pokok  (soko guru) negara hukum yang bersumber pada cita hukum (rechts idee) . 3 Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945, menyebutkan :
(1) Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (disahkan pada amandemen ketiga).
1 Jawa Pos, 11 Mei 2006.
2 Pasal 1 ayat  (3) UUD 1945 hasil amandemen ketiga.
3 Rechts  idee mengandung  unsur-unsur  filosofis  :  a.  tata  hukum  ( rechtsorde )  yang penjabarannya  dalam  bentuk “wet ”  (=undang-undang);  b.  Rechts  ada  2  arti  yaitu  : Rechts in Objectieve zin (=hukum) dan Rechts in subjectieve zin (=hak)

## Kedudukan Surat Ketetapan Pemberhentian
al-Ihkâm, V o 1 . 1   N o . 1   J u n i   2 0 0 6 71 (2) Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi  (disahkan pada amandemen ketiga).
Begitu  pula  dipertegas  dengan  Pasal  1  UU  Nomor  4  Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.
Maksud  dari  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  adalah kekuasaan  kehakiman  yang  tidak  boleh  dicampuri  oleh  kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan fungsi peradilan. Untuk itu  perlu  pengaturan  undang-undang  bagi  pelaksanaan  fungsi peradilan  agar  tidak  dicampuri  atau  dimasuki  pengaruh  kekuasaan lain demi kepentingan/perlindungan hak-hak terdakwa atau pencari keadilan.
Memang  sulit  untuk  menciptakan  kekuasaan  kehakiman dalam  posisi  “independen”,  kalaupun  ada  kekuasaan  kehakiman yang  independen  berarti  peradilan  menjadi  suatu  mekanisme  yang kuat  untuk  mempertahankan  hukum/konstitusi  dan  keadilan.  Dari uraian  ini  jelas  ada  korelasi  antara  fungsi  yudikatif/peradilan  dan proses  demokrasi  dimana  pembentukan  dan  jaminan  independensi atau  kebebasan  kekuasaan  kehakiman  seharusnya  diciptakan  secara aktif  oleh  semua  sarjana  hukum,  polisi,  kejaksaan  dan  penegak hukum  lainnya.  Independency  kekuasaan  kehakiman  dapat  diuji melalui  dua  cara,  yaitu:  (1)  ketidakberpihakan (impartiality); (2) terputusnya  hubungan  atau  relasi  dengan  elite  politik (political insularity).
Impartialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan  mendasarkan  putusannya  pada  hukum  dan  fakta-fakta  di persidangan  bukan  atas  dasar  keterkaitan  dengan  salah  satu  pihak yang  berperkara.  Impartialitas  hakim  bukan  sesuatu  yang  mudah dideteksi  di  mana  hal  itu  bisa  dilacak  dari  tingkah  lakunya  selama menjadi  hakim  dalam  kaitannya  dengan  perkara  tersebut.

## Umi Supraptiningsih
Impartialitas  proses  peradilan  hanya  dapat  dilakukan  jika  hakim dapat  melepaskan  diri  dari  konflik  kepentingan  atau  Collegialitas dengan  pihak  yang  berperkara  karena  itu  hakim  harus mengundurkan  diri  dari  proses  persidangan  jika  ada  potensi impartialitas.  Dalam  Sistem  hukum  Indonesia  hakim  harus mengundurkan  diri  jika  memiliki  hubungan  darah  atau  semenda dengan salah satu pihak yang berperkara di pengadilan.
Pemutusan  relasi  dengan  dunia  politik  penting  bagi  para hakim  agar  tidak  menjadi  alat  politik  dari  satu  partai  politik. Montesqiueu melihat independency atau peradilan yang bebas dalam hubungan  bahwa  peradilan  merupakan  mulut  undang-undang sehingga putusan hakim merupakan putusan hukum bukan putusan politik. Karena itu seorang hakim harus tidak memihak dalam proses peradilan dan putus hubungan dengan dunia politik. 4
Pengadilan sebagai kekuasaan kehakiman harus merdeka dari kekuasaan  eksekutif (indepedence  from  the  executive  power). Tujuan utama  kebebasan  dari  pengaruh  dan  kekuasaan  eksekutif, mempunyai dua sasaran pokok :
1. untuk  menjamin  terlaksana  peadilan  yang  jujur  dan  adil (to ensures a fair and just trial).
2. agar  peradilan  mampu  berperan  mengawasi  semua  tindakan pemerintahan (to enable the judges to exercise control overgovernment
action) . 5

## Tugas dan Kewenangan Kejaksaan
Yang dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi  wewenang  oleh  Undang-Undang  untuk  bertindak  sebagai penuntut  umum  dan  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 6
Begitu pula dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004  menyebutkan  “bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya,  jaksa  bertindak  untuk  dan  atas  nama  negara  serta
4 J. Hendy Tedjonagoro, “Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka” , Yuridika Volume 19
No. 4, Juli 2004, hlm. 269.
5 M.  Yahya  Harahap, Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  Dan  Penyelesaian Sengketa (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 5.
6 Pasal 1 UU. No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

## Kedudukan Surat Ketetapan Pemberhentian
al-Ihkâm, V o 1 . 1   N o . 1   J u n i   2 0 0 6 73
bertanggung  jawab  menurut  saluran  hierarki”.  Jaksa  sebagai  alat negara mewakili negara, bilamana ada tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak dan menimbulkan kerugian yang diderita oleh negara dan/atau untuk melindungi kepentingan rakyat.
Dalam  menjalankan  kekuasaan  negara    kejaksaan melaksanakannya    secara  merdeka 7 artinya  jaksa  dalam melaksanakan  fungsi,  tugas,  dan  wewenangnya  terlepas  dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. 8 Sedangkan  tugas dan wewenang Jaksa :
(1) Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang
: a. Melakukan penuntutan, b. Melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap c. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan pidana  bersyarat,  putusan  pidana  pengawasan,  dan keputusan lepas bersyarat d. Melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu berdasarkan undang-undang e. Melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat melakukan  pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik (2) Di  bidang  perdata  dan  tata  usaha  negara,  kejaksaan  dengan kuasa  khusus  dapat  bertindak  baik  didalam  maupun  diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
(3) Dalam  bidang  ketertiban  dan  ketentraman  umum,  kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat b. Pengamanan kebijakan penegak hukum c. Pengawasan pengedaran barang cetakan d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
7 Pasal 2 UU. No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

## Umi Supraptiningsih
74 f. Penelitian  dan  pengembangan  hukum  serta  statistik kriminal. 9

## Penghentian Penuntutan
Ada  3  kewenangan  penuntut  umum  atas  perkara  yang  tidak dapat dilanjutkan dalam persidangan :
1. Dikeluarkannya SP3 (Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara),
2. Penyampingan perkara (deponering), dan
3. SKP3 (Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan Perkara).
SP3  sudah  pernah  dikeluarkan  oleh  penuntut  umum 10 ,  atas terbitnya  SP3  tersebut  dilakukan  gugatan  praperadilan  oleh  TPDI (Tim  Pembela  Demokrasi  Indonesia)  dan  SPI  (Serikat  Pengacara Indonesia)  dengan  alasan  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  oleh Kejaksaan  Agung  (Kejagung)  terhadap  kasus  KKN  (Korupsi  Kolusi dan  Nepotisme)  Pak  Harto  tidak  transparan  dan  prematur  karena dalam penyelidikan dan penyidikan tersebut tidak menjelaskan siapa tersangka  dan  saksinya.  Penyelidikan  yang  telah  menghabiskan waktu hampir satu tahun (Nopember 1998 hingga awal Oktober 1999) namun  begitu  kasusnya  ditingkatkan  pada  tahap  penyidikan  dalam waktu  yang  sangat  singkat  Kejagung  menyimpulkan  tidak menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Harto. Namun  apa  yang  terjadi  gugatan  praperadilan  tersebut  ditolak  oleh hakim  dengan  dalih  mereka  tidak  mempunyai  kualifikasi  sebagai pihak ketiga. 11 Atas dasar ketentuan pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan  bahwa  penuntut  umum  “dapat  menghentikan penuntutan”  suatu  perkara. 12 Dasar-dasar  penghentian  penuntutan tersebut dapat dilakukan oleh penuntut umum, bilamana : “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau  peristiwa  tersebut  ternyata  bukan  merupakan  tindak pidana  atau  perkara  ditutup  demi  hukum,  penuntut  umum
9 Pasal 30 UU Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
10 Jawa Pos 20 Oktober 1999
11 Jawa Pos 30 Oktober 1999.
12 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 436

## Kedudukan Surat Ketetapan Pemberhentian
al-Ihkâm, V o 1 . 1   N o . 1   J u n i   2 0 0 6 75
menuangkan  hal  tersebut  dalam  surat  ketetapan,  akan  tetapi bilamana  di  kemudian hari  ada  alasan  baru  penuntut  umum dapat melakukan  tuntutan terhadap tersangka”.
Artinya  Surat  Ketetapan  Penghentian  Penuntutan  Perkara yang  telah  diterbitkan  oleh  penuntut  umum  dilakukan  pencabutan yang  selanjutnya  penuntut  umum  menyerahkan  berkas  perkara kepada pengadilan untuk dibuka persidangan.
Ada  beberapa  solusi  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh penuntut umum selain menggunakan penghentian penuntutan yaitu dengan  penyampingan  perkara (deponering). Pada  penyampingan perkara (deponering), perkara  yang  bersangkutan  memang  cukup alasan  dan  bukti  untuk  diajukan  dan  diperiksa  dimuka  sidang pengadilan.  Dari  fakta  dan  bukti  yang  ada    kemungkinan  besar terdakwa  dapat  dijatuhi  hukuman,  akan  tetapi  perkara  yang  cukup fakta dan bukti ini, “sengaja dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan : demi untuk  kepentingan  umum. 13 Dalam  penyampingan  perkara  hukum dan  penegakan  hukum  dikorbankan  demi  kepentingan  umum.  Hal ini akan bersifat diskriminatif dan menyalahi persamaan kedudukan dihadapan hukum (equality before the law).
Sedangkan  pada  penghentian  penuntutan,  alasannya  bukan didasarkan  pada  kepentingan  umum  tetapi  semata-mata  didasarkan pada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri, dengan ketentuan :
1. Perkara yang bersangkutan “tidak” mempunyai pembuktian yang cukup sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan  diduga  keras  terdakwa  akan  dibebaskan  oleh  hakim atas  alasan  kesalahan  yang  didakwakan  tidak  terbukti.  Untuk menghindari  keputusan  pembebasan  yang  demikian  lebih bijaksana penuntut umum menghentikan penuntutan.
2. Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana  kejahatan  atau  pelanggaran.  Setelah  penuntut  umum
13 Yang  dimaksud  dengan  kepentingan  umum  adalah  “kepentingan  bangsa  dan negara  dan/atau  kepentingan  masyarakat  luas”.  Mengenyampingkan  perkara sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  ini  merupakan  pelaksanaan  asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan  pendapat  dari  badan-badan  kekuasaan  negara  yang  mempunyai  hubungan dengan masalah tersebut”.

## Umi Supraptiningsih
mempelajari berkas perkara hasil penyidikan, dan berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik terhadap terdakwa bukan merupakan  tindak  pidana  kejahatan  atau  pelanggaran,  penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan. Sebab bagaimanapun,  dakwaan  yang  bukan  merupakan  tindak  pidana kejahatan  atau  pelanggaran  yang  diajukan  kepada  sidang pengadilan,  pada  dasarnya  hakim  akan  melepaskan  terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontstag van rechtvervolging).
3. Alasan  ketiga  dalam  penghentian  penuntutan  ialah  atas  dasar perkara  ditutup  demi  hukum  atau set  aside. Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah tindak pidana  yang  terdakwanya  oleh  hukum  sendiri  telah  dibebaskan dari  tuntutan atau dakwaan dan perkara itu sendiri  oleh hukum harus  ditutup  atau  dihentikan  pemeriksaannya  pada  semua tingkat  pemeriksaan.  Alasan  hukum  yang  menyebabkan  suatu perkara ditutup demi hukum, bisa didasarkan, antara lain :
a. Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia.
Dengan  meninggalnya  tersangka/terdakwa  secara  otomatis penuntutannya    menjadi  berhenti  karena  sesuai  dengan  asas dalam  hukum  pidana  bahwa  suatu  perbuatan  tindak  pidana hanya  dapat  dipertanggung  kepada  orang  yang  melakukan tindak pidana itu sendiri.
b. Atas alasan Nebis in idem
Maksudnya tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang dua kali atas pelanggaran tindak pidana yang sama. Sehingga penuntut  umum  harus  menutup  pemeriksaan  perkara  demi hukum (pasal 76 KUHP).
c. Terhadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum ternyata  telah  kedaluwarsa  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam pasal-pasal 78 sampai dengan pasal 80 KUHP.
Namun  demikian  penghentian  penuntutan  tidak  dengan sendirinya  menurut  hukum  melenyapkan  hak  dan  wewenang penuntut umum untuk melakukan penuntutan kembali atas perkara tersebut.  Penuntut  umum  akan  melakukan  penuntutan  kembali bilamana :
1. Ternyata dikemudian hari ditemukan “Alasan Baru”
Yang dimaksud dengan alasan baru yaitu sebagaimana yangtelah diatur  dalam  pasal  140  ayat  (2)  huruf  d  KUHAP,  yang

## Kedudukan Surat Ketetapan Pemberhentian
al-Ihkâm, V o 1 . 1   N o . 1   J u n i   2 0 0 6 77
menjelaskan  “bahwa  alasan  baru  tersebut  diperoleh  penuntut umum  dari  penyidik  yang  berasal  dari  keterangan  tersangka,
saksi,  benda  atau  petunjuk  yang  baru  kemudian  diketahui didapat”.
2. Bilamana  keputusan  praperadilan  menetapkan  penghentian penuntutan  yang  dilakukan  Penuntut  Umum  tidak  sah  menurut hukum.
Dengan  adanya  penetapan  praperadilan  yang  menentukan penghentian  penuntutan  tidak  sah,  dengan  sendirinya mewajibkan penuntut umum untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke sidang pengadilan.
Berkenaan  dengan  praperadilan,  siapa  yang  berhak  mengajukan gugatan praperadilan :
1. Penyidik,
2. Pihak  ketiga  yang  berkepentingan,  yaitu  pihak  yang  telah menderita kerugian (korban).

## Terbitnya SKP3 atas Kasus Pak Harto
Dengan  diterbitkannya  SKP3  atas  kasus  Pak  Harto,  apakah ketetapan    ini  sudah  dianggap  tepat  atas  kasus  yang  seharus dipertanggung jawabkan oleh orang nomor satu pada masa Orba ?
Muncul pro dan kontra atas terbitnya SKP3 tersebut. Sebagian besar  masyarakat  Indonesia  menyatakan  bahwa  ketetapan  ini  tidak “adil”,  bagaimana  dengan  wibawa  hukum  kita  ?  Sistem  hukum Indonesia yang menjujung tinggi penegakan hukum.
Berdasarkan    hasil  Survei Transparency  International tahun 2004,  Soeharto  adalah  presiden  yang  mengorupsi  uang  negara terbesar  senilai  15  miliar  –  35  miliyar  dollar  AS  selama  1967  –  1998. Uang yang dikorupsi Suharto jauh di atas Ferdinand Marcos (5  – 10 miliyar dollar AS), Mobutu Sese Seko (5 miliyar dollar AS), atau Slobo dan  Milosevic  (1  miliyar  dollar  AS) 14 .  Dengan  data  di  atas,  yang membuktikan  kejahatan  ekonomi  Pak Harto  sebegitu  besarnya  yang kemudian  dengan  alasan  sakit  permanen  sehingga  dikeluarkannya SKP3, hal ini  yang harus ditinjau ulang, tidak adakah solusi  hukum lain  atas  dugaan  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  mantan penguasa Orde Baru tersebut.
14 Kompas 15 Mei 2006.

## Umi Supraptiningsih
Dengan  terbitnya  SKP3  tentunya  menyalahi  Tap  MPR  No. XI/MPR/1998  tentang  pengusutan  dugaan  KKN  terhadap  Soeharto beserta  kroni-kroninya  yang  sampai  saat  ini  masih  berlaku  (belum dicabut) serta amanat dari Reformasi yang menempatkan pengusutan kasus pak Harto pada rengking teratas.
Pada  kajian  hukum,  melihat  kasus  Pak  Harto  dengan mengembalikan  pada  asas-asas  peradilan  yang  berwibawa.  Ada berbagai  cara  yang  dapat  ditempuh  atas  penyelesaian  kasus  Pak Harto dengan tidak membuat semakin sakitnya masyarakat Indonesia atau  setidak-tidaknya  dapat  meminimalisir  perbedaan  pandangan antara pro dan kontra atas penyelesain hukum Pak Harto.
1. Proses peradilan atas diri pak Harto harus diteruskan
Dengan  tidak  mengurangi  asas  hak  asasi  manusia  karena  Pak
Harto dalam kondisi sakit dan  tidak mungkin dihadirkan dalam persidangan,  maka  bisa  dilakukan  persidangan In  Absentia (persidangan tanpa hadirnya tersangka) 15 .
Berikanlah  kewenangan  dan  kepercayaan  pada  hakim  untuk melakukan  pemeriksaan  atas  kasus  tersebut  dengan  menjunjung tinggi  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka (independence  of  the judiciary). Dengan  tetap  memperhatikan    asas  praduga  tidak bersalah (presumtion of inocence)
2. Kewenangan Pemeritah
Begitu  proses  hukum  selesai  dengan  putusan  yang  berkekuatan hukum tetap, barulah apa yang menjadi kewenangan Pemerintah untuk  memberikan  berbagai  pertimbangan  atas  jasa-jasa  Pak Harto sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 yaitu dengan  memberikan  amnesti  (pengampunan),  grasi  (keringanan hukuman) ataupun Rehabilitasi (pengembalian nama baik). 16
Yang  menjadi  permasalahan  berikutnya,  bagaimana  dengan SKP3  yang  sudah  terlanjur  diterbitkan  oleh  penuntut  umum  ? Persoalan  yang  rumit  (lingkaran  setan  yang  tidak  kunjung  putus). Penuntut  umum  (kejaksaan)  adalah  lembaga  pemerintahan  yang
15 “ In Absentia ” seharusnya diberikan pengertian yang luas (tidak sempit), sehingga tidak  hanya  dapat  diterapkan  pada  tersangka  yang  tidak  dapat  dihadirkan  dalam persidangan dengan alasan tidak diketahui keberadaannya (kabur).
16 Pasal 14 UUD 1945 (hasil amandemen pertama)

## Kedudukan Surat Ketetapan Pemberhentian
melaksanakan  kekuasaan  negara  dibidang  penuntutan  serta kewenangan lain berdasarkan UU 17 . Dalam melaksanakan kekuasaan negara  tersebut  harus  dilaksanakan  secara  merdeka 18 .  Begitu  pula jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertindak untuk dan  atas  nama  negara  serta  bertanggungjawab  menurut  saluran hierarki 19 .
Kejaksaan  yang  telah  diberi  wewenang  sebagai  lembaga pemerintahan  untuk  melakukan  penuntutan  terhadap  “siapapun” yang  telah  mengakibatkan  kerugian  terhadap  negara.  Namun  apa yang  kemudian  terjadi  bilamana  Kejaksaan  itu  sendiri  yang mengeluarkan  SKP3.  Siapa  selanjutnya  yang  akan  bertindak  selaku penuntut untuk mengembalikan kerugian yang telah diderita negara ?
Atas  SKP3  tersebut  bisa  diajukan  gugatan  praperadilan 20 . Siapa  yang  berhak    untuk  mengajukan    gugatan  praperadilan  :  1. penyidik, dan 2. pihak ketiga.
Dalam  kasus  SKP3  Pak  Harto,  Siapa  yang  lebih  tepat mengajukan praperadilan ? apakah pihak ketiga?  Selanjutnya timbul pertanyaan lagi Siapa pihak ketiga yang dimaksudkan disini ?
Menurut  M.  Yahya  Harahap  pihak  ketiga  adalah  pihak  yang berkepentingan  dalam  suatu  pemeriksaan  perkara  pidana.  Pada umumnya adalah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. Para saksi korbanlah yang paling berkepentingan dalam  pemeriksaan  tindak  pidana.  Sedangkan  Loebby  Luqman berpendapat bahwa yang dimaksud dengan  pihak ketiga yaitu pihak yang menjadi korban dalam perkara pidana.
Dari  dua  pandangan  di  atas  yang  dimaksud  dengan  pihak ketiga  yaitu  pihak  yang  menjadi  korban  dan  pihak  yang  paling berkepentingan (tetapi bukan korban) 21 .
17 Lihat Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. 18 Secara    merdeka  adalah  Jaksa  dalam  melaksanakan  fungsi,  tugas  dan wewenangnya  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  pemerintah  dan  pengarus kekuasaan lainnya.
19 Lihat Pasal 8 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. 20 Praperadilan (pra = sebelum, peradilan = mengadili)
21 Didik  Endro  Purwoleksono,  “Siapa  yang  Dimaksud  dengan  Pihak  Ketiga  dalam Praperadilan  Kasus  Mantan  Prediden  Soeharto”, Puspa  Ragam  Informasi  dan Problematika Hukum, Unit Informasi dan Studi Hukum – Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Oktober  2000, hlm. 58.

## Umi Supraptiningsih
Karena  pihak  yang  menjadi  korban  dalam  kasus  SKP3  Pak Harto adalah Negara yang dalam kewenangannya menjadi tanggung jawab Kejaksaan dan kejaksaan itu sendiri yang telah mengeluarkan SKP3  sehingga  tidak  mungkin  kalau  gugatan  praperadilan  itu diajukan  oleh  Kejaksaan.  Sehingga  dalam  kasus  SKP3  tersebut  yang tepat  untuk  mengajukan  gugatan  praperadilan  adalah  pihak  yang paling  berkepentingan  (tetapi  bukan  korban),  dalam  hal  ini  bisa dilakukan  oleh  masyarakat  dan/atau  lembaga  yang  konsen  atas penegakan  keadilan  di  Indonesia,    misalkan  TPDI  (Tim  Pembela Demokrasi Indonesia), PBHI (Perhimpunan Badan Hukum Indonesia) dan lain-lain.
Dikabulkan  tidaknya  gugatan  praperadilan  menjadi wewenang  hakim  untuk  meriksa,  memutus  dan  menyelesaikannya. Diharapkan  hakim  tidak  saja  sebagai  corong  UU  tetapi  juga memperhatikan azas keadilan dan kemanfaatan. Dan hakim dituntut dapat menggali dan menciptakan hukum (rechtvinding).
Segala apa yang dilakukan dan diputuskan oleh hakim tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada masyarakat tetapi juga harus dipertanggung  jawabkan  dihadapan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  oleh sebab  itu  segala  putusan  hakim  harus  berkepala  “Demi  Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 22

## Penutup
Untuk  terciptanya  penegakan  hukum  dan  menjamin  wibawa hukum di Indonesia diharapkan dalam mengambil keputusan berupa penetapan sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan yaitu berupa  Surat  Ketetapan  Pemberhentian  Penuntutan  Perkara  (SKP3) harus  mendasarkan  demi  kepentingan  bangsa  dan  negara  serta ketertiban  umum.  Diharapkan  dalam  memahami  hukum,  hukum harus  diberi  pengertian  yang  luas,  itulah  fungsinya legal  Opinion. Dengan  mendasarkan  pada  ketentuan  tersebut,  maka  kedudukan SKP3  tersebut  dapat  dilakukan  upaya  gugatan  praperadilan  yang dilakukan  oleh  Pihak  Ketiga  (yang  bukan  korban).  Dengan Praperadilan tersebut kita serahkan kepada hakim untuk menguji sah tidaknya SKP3 tersebut.
22 Lihat pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.