Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Ultimum Remedium
Rizaldi Tri Pamungkas rizaldi.tri.pamungkas-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Based on the provisions of Article 2 letter I of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely deprivation of independence and sentencing as a last resort. In every judicial process, children have the right not to be arrested, detained, or imprisoned, except as a last resort and in the shortest time as stated in Article 3 letter g of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The makers of the Juvenile Criminal Justice System Act regarding crimes and actions that there is no obligation for judges to impose criminal penalties and the first thing that can be sentenced is action. Judging from the order of imprisonment is the last order, namely the last one mentioned. However. in practice there are still children who are decided by the judge with imprisonment. In Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is not clear that the limitations related to the imposition of imprisonment on children are not clearly regulated. Keywords: Imprisonment; Children in Conflict with the Law; Murder;
Ultimum Remedium.

## Abstrak
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf I Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Dalam setiap proses peradilan, Anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana bunyi Pasal 3 huruf g Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Para pembentuk Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan tentang pidana dan tindakan bahwa memang tidak ada kewajiban Hakim untuk menjatuhkan pidana dan yang bisa dijatuhi adalah pertama itu tindakan. Dilihat dari urutannya pidana penjara merupakan urutan yang paling akhir yaitu yang paling belakang disebutkan. Namun. dalam prakteknya masih ada anak yang diputus oleh Hakim dengan pidana penjara. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  tidak diatur jelas batasan-batasan terkait penjatuhan pidana penjara.
Kata Kunci: Sanksi Pidana Penjara; Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Tindak Pidana Pembunuhan; Ultimum Remedium.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 3, Mei 2022
Jurist-Diction. 2022; 1115-1132
How to cite: Rizaldi Tri Pamungkas, ‘Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Ultimum Remedium’ (2022) Vol. 5 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 26 April 2022; Diterima  23 Mei 2022; Diterbitkan 27 Mei 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i3.35807
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 1116 Rizaldi Tri: Sanksi Pidana Penjara...

## Pendahuluan
Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection). Di Indonesia perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 1
Perlindungan anak yang disebutkan dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan perpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkulaitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Secara khusus dijelaskan bahwa perlindungan khusus ( special protection ), diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum ( children conflic with law ), kondisi lain yang disebutkan dalam kategori darurat bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
Dilema terjadi ketika anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan secara khusus karena posisinya yang rentan, tetapi malah melakukan tindak pidana. Sebagaimana dalam penulisan skripsi ini kasus yang penulis angkat adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Pada prakteknya, anak juga bisa menjadi pelaku tindak pidana, bahkan pidana dengan ancaman hukuman yang terberat, yaitu pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap pebuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Pembunuhan merupakan perbuatan yang menyalahi hak dasar kita sebagai manusia, yaitu hak hidup.
1 Maidin Gultom, Perlindungan P Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Refika Aditama 2006).[2].
Pelaku pembunuhan bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih dikedepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.
Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak menurut Pasal 1 ayat 2  definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian menurut Pasal 1 ayat 3 definisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur khusus tentang proses hukum yang dilakukan oleh anak. Tentunya berbeda dengan orang dewasa hal ini ditandai dengan unsur utama yaitu adanya keadilan restoratif dan diversi.
Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak. Mengingat pentingnya masa depan anak, bahkan dalam penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya asas ultimum remidium untuk sanksi pidana penjara, yang berarti bahwa ultimum remidium merupakan istilah lumrah yang sering dipakai dalam penegakkan hukum di Indonesia bahwa hukum pidana menjadi pilihan atau alat terakhir. 2
Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
2 Tri Jata Ayu Pramesti, ‘ Arti Ultimum Remedium’ (Hukum Online, 2014) ,  https://www. hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium/, dikunjungi pada tanggal 26 Februari 2021.

## 1118 Rizaldi Tri: Sanksi Pidana Penjara...
Anak asas Ultimum remedium juga dianut sebagai landasan berfikir dalam melakukan penegakkan hukum. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak asas Ultimum Remedium diimplementasikan dengan adanya keadilan restoratif dalam bentuk diversi yang dilakukan dengan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini berarti meminimalisir anak dari proses peradilan dan penjatuhan pidana. Namun, dalam praktiknya masih banyak anak yang berkonflik dengan hukum didakwa atau bahkan telah divonis dengan pidana penjara. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik dengan asas ultimum remidium terhadap dasar filosofis anak sebagaimana yang dimaksud dengan asaas tabula rasa yang menyatakan bahwa anak dianggap sebagai kertas kosong dimana anak lahir tanpa mental bawaan, seluruh pengetahuan diperoleh berdasarkan pengalaman yang dilaluinya dan anak merupakan calon penerus bangsa yang harus dibimbing dan dibina yang masih memiliki masa depan cerah.
Masih  adanya  dakwaan  atau  vonis  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum berupa pidana penjara dapat ditemukan dalam beberapa kasus yang tertuang dalam putusan pengadilan dibawah ini:
Tabel 2 . Putusan Pengadilan atas Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak No. No. Putusan Deskripsi Vonis 1 3 Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 7/Pida.Sus-Anak/2015/ PN.Kbj Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak Andika Putra Ramadhan Tarigan terhadap korban Krisna Wahyudi. 7 Tahun Penjara 2 4 Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2018/
PN Smg
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/ PT Smg Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1321K/Pid.Sus/018 Pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain yang dilakukan oleh Anak Ibran Jaya Perkasa terhadap korban Deni Setyawan 10 Tahun Penjara
3 Bonny Amanta, ‘ Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Ibu Kandung Yang Dilakukan Oleh Anak ’ (2014) Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum.[71– 80].
4 Elton Mayo, ‘ Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 850/PID.B/2011/PN.BKS)’ (2014) Volume 3 dan Diponegoro Law Review.[3-8].
3 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Jkt.Pst Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 09/Pid.Sus- Anak/2020/PT.DKI Melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak korban sehingga mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Anak Nurhalimah Fitriani alias Fitri terhadap Anak Korban Arumi Putri Awalia. 2 Tahun Penjara di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani Jakarta dengan dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan
Kelas I Jakarta Pusat.
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang landasan pengaturan pengenaan sanksi pidana pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum khususnya dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penulis juga tertarik mengkaji apa yang menjadi ratio decidenci terkait penjatuhan pidana penjara untuk anak yang berkonflik dengan hukum melalui studi kasus putusan pengadilan yang tercantum pada tabel diatas.

## Metode Penelitian
Metode penelitian ini disusun berdasarkan penelitian hukum normatif ( normative legal research ) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang memusatkan studi kepada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang ada. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu yang dihadapi. 5
1.  Pengertian Asas Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana
Untuk menjaga hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat agar tetap terjaga dari perilaku kriminal, hukum pidana dipandang sebagai solusi yang efektif dalam menanggulangi masalah tersebut. Oleh karena itu, terdapat sanksi pidana yang merupakan wujud negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta upaya perlindungan hukum bagi warganya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari konsep pembentukan sebuah negara sebagaimana pendapat
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana-Prenada Media Group 2005).[35].

## 1120 Rizaldi Tri: Sanksi Pidana Penjara...
menurut JJ. Rosseau yang didasarkan pada perjanjian masyarakat. Selanjutnya rakyat pada saat itu sepakat mengadakan sebuah perjanjian luhur yang kemudian dituangkan dalam sebuah hukum dasar yang berwujud konstitusi sebuah negara, beserta peraturan-peraturan dibawahnya.
Salah satu kebijakan pidana yang digunakan oleh negara adalah pemberian sanksi pidana melalui undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya, perlu diketahui penerapan sanksi pidana dalam tiap peraturan sebagai ‘senjata utama’ atau disebut juga primum remedium sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara. Karena pada kenyataannya, sanksi pidana tidak dapat memulihkan keadaan yang rusak oleh perbuatan pidana, juga tidak dapat memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Seyogyanya dalam penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara, yaitu antara korban dan pelaku tindak pidana. Salah satu pembaharuan hukum yang diinginkan adalah penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sebagaimana pendapat Tony F. Marshall yang memberikan definisi keadilan restoratif sebagai “ is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively esolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future” yang artinya adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang”. Kemudian, merujuk pendapat yang dikemukakan oleh Stephenson, Giller dan Brown yang mengatakan bahwa salah satu bentuk keadilan restoratif yaitu yang mempunyai tujuan memperbaiki tindakan kejahatan dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan komunitas adalah mediasi penal. Pada umumnya di Indonesia impelemntasi dari mediasi penal adalah yang biasa kita mengenal Mediasi sebagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa dalam bidang hukum perdata, yang mana mediasi diartikan sebagai suatu proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.
Perkembangan hukum yang terjadi saat ini, memungkinkan bahwa mediasi tidak hanya dapat diterapkan dalam ranah hukum perdata namun juga dapat dipergunakan dalam hukum pidana. Mediasi dalam hukum pidana dikenal dengan mediasi penal. Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal  adalah  “Penyelesaian  perkara  pidana  melalui  musyawarah  dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.
Mengingat hal tersebut di atas, pemberian sanksi pidana seyogyanya dijadikan sebagai obat terakhir atau disebut juga ultimum remedium selama upaya lain dapat dilakukan demi kebaikan bersama. Mengutip pendapat dari H.G de Brunt dalam bukunya strafrechtelijke handhaving van miliue recht, hukum pidana dapat menjadi senjata utama jika korban sangat besar, tersangka/terdakwa merupakan residivis, dan kerugian tidak dapat dipulihkan. Kemudian disimpulkan oleh Remmelink, bahwa sangat jelas dan nyata sebagai sanksi yang tajam, hukum pidana hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang cocok. Kemudian, Sudikno Mertokusumo berpendapat, hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam penegakannya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, antara lain: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karenanya dalam menentukan pemberian sanksi pidana dalam suatu pemidanaan perlu memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum tersebut karena pada dasarnya itulah yang menjadi tujuan dari hukum. Hukum pidana dipandang sebagai ultimum remedium atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebaga sarana pencegah kejahatan. 6
6 Alan Novandi, ‘Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Anak’ (SKRIPSI Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2018).[40-42].

## Rizaldi Tri: Sanksi Pidana Penjara...

## 2.  Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Anak Menurut Undang-undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Dalam hal ketentuan sanksi pidana bagi anak atau dapat disebut sebagai pemidanaan bai anak telah diatur sebagaimana dalam Bab V Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 83. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan bagi Anak sebagaimana daitur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Hal ini berarti bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan kepada Anak yang berusia 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun sebagaimana a contrario dari ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 7
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dalam mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Ketentuan pidana bagi Anak dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 71 ayat (1) yang mana pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
a.  Pidana peringatan; b.  Pidana dengan syarat:
1)  Pembinaan di luar lembaga;
2)  Pelayanan masyarakat; atau
7 Didik Endro Purwoleksono, Op.Cit. [14].
3)  Pengawasan. c.  Pelatihan kerja;
d.  Pembinaan dalam lembaga; dan
e.  Penjara.
Kemudian diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait pidana tambahan terdiri atas:
a.  Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan
b.  Pemenuhan kewajiban adat.
Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Terdapat beberapa catatan terkait pidana penjara bagi Anak. Hal ini dikarenakan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhhir. Selain itu, Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Kemudian pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA pun dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani ½ dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Terkait minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan kerja.
Pidana tambahan memiliki ciri khas yaitu:
1.  Tidak dapat dijatuhkan secara mandiri, artinya harus menyertai pidana pokok;
2.  Baru dapat dijatuhkan, manakala diatur dalam Undang-undang tersebut;
3.  Hakim bebas menjatuhkan pidana tambahan atau tidak menjatuhkan pidana tambahan. 8

## 1124 Rizaldi Tri: Sanksi Pidana Penjara...
Terkait Tindakan terhadap Anak yang Berkonflik dengan hukum, terdiri dari:
a.  Pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh;
b.  Penyerahan kepada pemerintah;
c.  Penyerahan kepada seseorang;
d.  Perawatan di rumah sakit jiwa;
e.  Perawatan di lembaga;
f.  Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pem/badan swasta;
g.  Pencabutan surat izin mengemudi;
h.  Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
i.  Pemulihan.
3.  Analisis Asas Ultimum Remedium dalam Ratio Decidenci Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Asas Ultimum Remedium yang artinya pidana merupakan upaya terakhir dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan secara jelas dalam Pasal 3 huruf g sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat”.
Selain itu, penerapan asas ultimum remedium dalam Undang-undang Nomor
11 tahun 2012 tentang Sisrem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat dari adanya pembatasan usia Anak yang dapat dikenai pidana, mengingat dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sisrem Peradilan Pidana Anak terdapat pidana dan tindakan hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sisrem Peradilan Pidana Anak.
Kemudian, adanya konsep keadilan restoratif dan diversi yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan dengan cara pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana juga merupakan salah satu bentuk penerapan asas ultimum remedium. Sebagaimana dalam prinsipnya
bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir. Berdasarkan beberapa hal diatas dapat dikatakan secara teori Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sisrem Peradilan Pidana Anak sudah menerapkan asas ultimum remedium.
Namun, dalam hal praktek Anak melakukan tindak pidana tentunya putusan hakim lah yang merupakan penanda bahwa Anak tersebut dijatuhi pidana atau tidak dalam hal memutus suatu perkara hakim harus memiliki pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang paling penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari putusan hakim tersebut yang harus mengandung keadilan ( ex aequo et bono ) serta mengandung kepastian hukum disamping juga harus mengandung kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi secara teliti, baik dan cermat serta didasrkan pada pembuktian.
Dalam tindak pidana Anak melalui dasar pertimbangan hakim dapat dilihat bagaimana penerapan asas ultimum remedium. Dimana selain didasarkan pada teori, pembuktian dan hasil penelitian yang saling berkaitan juga didasarkan pada ringannya perbuatan (tindak pidana), keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan atau kemanusiaan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Berdasarkan ketiga kasus yang penulis bahas dalam pembahasan Bab III, Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam putusannya terhadap masing-masing Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, sekalipun tindak pidana tersebut dilakukan untuk yang pertama kalinya oleh anak. Jika dilihat sebagaimana asas ultimum remedium dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentunya hal ini merupakan hal kontras sebagaimana filosofi yang mendasari lahirnya undang-undang ini.
Namun, berkaitan dengan hal tersebut di atas perlu diketahui para pembentuk undang-undang menegaskan dalam Bab pidana Undang-undang Nomor 11 tahun

## 1126 Rizaldi Tri: Sanksi Pidana Penjara...
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang pidana dan tindakan bahwa memang tidak ada kewajiban Hakim untuk menjatuhkan pidana dan yang bisa dijatuhi adalah pertama itu tindakan, sebagaimana tindakan itu measures atau jika dalam bahasa inggris  juga disebut punishment yaitu pidana dan tindakan itu termasuk pengembalian kepada orang tua, tindakan ini hanya dikenakan anak yang usianya belum mencapai 14 (empat belas) tahun. Jadi, jika dalam suatu kasus terdapat anak yang berusia 13 (tiga belas) tahun melakukan tindak pidana tidak boleh dimasukkan ke dalam penjara. Sehingga,  pada prinsipnya Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan keleluasaan pada Hakim untuk memilih.
Sebagaimana  filosofi  yang  mendasari  adanya  Undang-undang  Nomor  11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak tidak dirampas kemerdekaannya dan jika dilihat sebagaimana pada Pasal 69 mengenai pidana pokok terhadap anak berbeda dengan pidana pada  Pasal 10 KUHP khususnya pidana mati. Pidana pokok dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pidana pokok dimulai dengan pidana yang paling ringan, yang terdiri dari: pidana peringatan. Dalam hal ini peringatan juga disebut sebagai pidana sebagaimana ketentuan internasional. Kemudian ada pidana dengan syarat yaitu pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat biasanya disebut sebagai sosial service atau pengawasan, kemudian latihan kerja, pembinaan dalam lembaga, hingga kemudian yang terakhir pidana penjara. Jika dilihat urutannya, pidana penjara dalam konteks pidana pokok pidana penjara merupakan urutan yang paling akhir yaitu yang paling belakang disebutkan dengan harapan bahwa Hakim akan melihat pidana yang lebih ringan terlebih dahulu. Bahkan, jika dimungkinkan anak dikenakan tindakan saja bukan pidana. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memang sangat diperlukan satu perubahan yang sangat drastis dari paradigma Hakim yang memiliki kebiasaan
menghukum terutama yang memilih untuk menghukum dengan hukuman penjara. 9
Karena memang tidak ada kewajiban Hakim harus menerapkan pidana secara berurutan dari yang paling ringan hingga pidana penjara melainkan hanya berupa sebuah harapan yang lebih dimungkinkan untuk memilih yang paling ringan terlebih dahulu.
- Dalam pertimbangan Hakim ketiga kasus di atas jika merujuk pada Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa ringannya perbuatan merupakan dasar untuk dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhan putusan. Ditinjau dari sudut pandang perbuatan yang dilakukan oleh Anak dalam tindak pidana pembunuhan, sebagai pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara merupakan hal logis jika dikaji dalam sudut pandang filsafat hukum sebagaimana hukum dilihat dalam sudut pandang moral. Dimana perbuatan Anak berdasarkan moral yang merupakan  keseluruhan  kaidah  dan  nilai  berkenaan  dengan  ikhwal  “baik” atau perbuatan baik manusia (etika). Kemudian, yang menjadi kriteria baik buruknya peruatan manusia menurut aliran ini adalah perbuatan yang sesuai dengan  fitrah  manusia  itu  sendiri  baik  menjadi  fitrah  lahir  maupun  batin.
Dimana memang seyogyanya setiap manusia akan mengalami yang namanya kematian. Namun, kematian yang dimaksud dalam hal ini adalah kematian yang bersifat wajar yang penyebabnya dapat diterima di kalangan masyarakat, sepeti kematian yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
- Seiring penuaan usia makhluk hidup, tubuh mereka akan perlahan-lahan mulai berhenti bekerja.
- Jika tubuh tidak mampu melawan penyakit, atau tidak diobati.
- Kecelakaan seperti tenggelam, tertabrak, terjatuh dari ketinggian, dll.
- Lingkungan dengan suhu yang sangat dingin atau yang terlalu panas.
- Pendarahan yang diakibatkan luka yang parah.
- Kekurangan makanan, air, udara, dan perlindungan.
- Infeksi dari gigitan hewan berbisa maupun hewan yang terinfeksi virus berbahaya.
9 Harkristuti Harkrisnowo, (Naskah Akademik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Dirjen Hak Asasi Manusia dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
1128

## Rizaldi Tri: Sanksi Pidana Penjara...
- Kematian pada saat tidak terbangun dari tidur.
- Kematian sebelum lahir, karena perawatan janin yang tidak benar.
Maka, jika dilihat dari kasus pembunuhan dalam putusan tersebut, korban meninggal bukan diakibatkan oleh faktor-faktor yang wajar yang dapat diterima di kalangan masyarakat seperti contoh beberapa faktor yang sudah kami sebutkan di atas. Sehingga, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan pandangan moral  yang  ada  di  masyarakat.  Selain  itu,  pada  fitrahnya  manusia  dewasa  yang sehat jasmani dan rohani dan memiliki perhitungan serta pemikiran yang realistis, seyogyanya terdakwa telah mengetahui bahwa merencanakan suatu pembunuhan terhadap seseorang dapat mengakibatkan kematian, yang mana hal tersebut bertentangan dengan pandangan moral baik dan buruk yang hidup di masyarakat.
Oleh karena perbuatan tersebut dibentuknya hukum yang mengatur tentang tata cara berperilaku yang timbul dari pandangan moral masyarakat tentang perbuatan seseorang yang melakukan pembunuhan dan pertanggungjawabannya secara hukum agar terciptanya suatu kepastian hukum dan keadilan bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga, kebebasan seseorang tidak mengganggu kebebasan seseorang lainnya. Perbuatan Anak yang berakibat menghilangnya nyawa orang lain juga merupakan perbuatan yang tidak dapat diberikan ganti rugi baik secara materiil maupun moril. Maka dari itu, hemat penulis apa yang menjadi ratio decidendi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak bukan merupakan bentuk penyimpangan atau menyimpangi asas ultimum remedium sebagaimana yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4.  Teori keseimbangan sebagai Ratio Decidendi Hakim dalam penjatuhan putusan.
Teori keseimbangan terkait pemidanaan, yang memperhatikan hak-hak korban atau keluarga korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hakim merasa perlu adanya pidana penjara dikarenakan Anak telah menghilangkan nyawa seseorang yang mana bagi pihak keluarga korban tentu tidak adil apabila Anak
dibebaskan selain itu adanya pidana penjara juga melindungi Anak dari ancaman- ancaman yang disebabkan oleh keluarga korban dan/atau masyarakat sekitar.

## Kesimpulan
Landasan pengaturan sanksi pidana sebagai ultimum remidium sudah diatur dalam Pasal 3 huruf g Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlu diketahui bahwa para pembentuk undang- undang dalam Bab pidana Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang pidana dan tindakan bahwa memang tidak ada kewajiban Hakim untuk menjatuhkan pidana dan yang bisa dijatuhi adalah pertama itu tindakan. Jika dilihat urutannya, pidana penjara dalam konteks pidana pokok pidana penjara merupakan urutan yang paling akhir yaitu yang paling belakang disebutkan dengan harapan bahwa apparat penegak hukum akan mempertimbangkan pidana yang lebih ringan terlebih dahulu. Bahkan  jika dimungkinkan anak dikenkan sanksi tindakan saja bukan sanksi pidana, apalagi sanksi pidana penjara.
Ratio Decidendi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap ketiga kasus dalam bab III adalah didasarkan pada teori, pembuktian dan hasil penelitian yang saling berkaitan juga didasarkan pada ringannya perbuatan (tindak pidana), keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan atau kemanusiaan. Selain itu, berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tetap menjadi pertimbangan untuk dikenakan pemidanaan sebagaimana hal ini dapat dikaji berdasarkan keilmuan filsafat hukum serta dikaitkan dengan teori keseimbangan dalam prespektif antara pelaku dan keluarga korban. hakim mempertimbangkan keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini dapat dilihat dari kasus anak NF yang mendapat vonis lebih ringan dikarenakan pada saat perbuatan dilakukan anak

## 1130 Rizaldi Tri: Sanksi Pidana Penjara...
NF ternyata diketahui juga sebagai korban perkosaan oleh pamannya yang sedang mengandung.

## Daftar Bacaan Buku
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Refika Aditama 2006).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenadamedia Group 2019).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana-Prenada Media Group 2005).
Didik Endro Purwoleksono, Bahan Ajar Hukum Pidana Anak (Surabaya 2019).

## Skripsi
Novandi, Alan., Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Anak (SKRIPSI Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2018).

## Perundang-undangan
Harkristuti Harkrisnowo (Naskah Akademik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Dirjen Hak Asasi Manusia dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850).
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## Jurnal
Amanta, Bonny., ‘ Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Ibu Kandung Yang Dilakukan Oleh Anak ’ (2014) Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum.
Mayo, Elton., ‘ Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 850/PID.B/2011/PN.BKS’ (2014) Diponegoro Law Review, Volume 3 No 2.

## Internet
Pramesti, Tri Jata Ayu., Arti Ultimum Remedium, https://www.hukumonline.com/ klinik/detail/ulasan/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium/, 11 Agustus 2014, dikunjungi pada tanggal 26 Februari 2021.

## Putusan pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pida.Sus-Anak/2015/PN.Kbj.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg.
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT Smg.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1321K/Pid.Sus/2018.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst.
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI.

## Rizaldi Tri: Sanksi Pidana Penjara...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--