## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA : BAGAIMANA ATURAN HUKUM PIDANANYA?
Regina Pradea, Haryadi, Nys. Arfa Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: Reginapradheaa@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  regulasi perlindungan hukum orang dengan gangguan jiwa sebagai korban.  Masalah  kesehatan  yang  serius  di  seluruh  dunia adalah gangguan jiwa dan mental. Orang dengan gangguan jiwa  (ODGJ)  mengalami  stigmatisasi  dan  diskriminasi  yang membuat  mereka  mudah  menjadi  korban  tindakan kekerasan.  Di  Indonesia,  terdapat  sekitar  2,5  juta  orang yang  mengalami  gangguan  jiwa  dan  sekitar  60%  dari mereka  berisiko  mengalami  perilaku  kekerasan.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  Yuridis Normatif . Hasil  penelitian  artikel  ini  adalah  Orang  Dengan Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  Individu  yang  menjadi  korban kejahatan masih akan diberikan perlindungan hukum sesuai dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2014  yang  mengubah  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  serta  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014 tentang Kesehatan Mental. Perlindungan hukum juga akan diberikan  untuk  memastikan  hak-hak  Orang  yang Mengalami  Gangguan  Jiwa  (OMGJ)  terlindungi.  Sebagai korban  belum  sepenuhnya  terealisasikan,  sehingga pemerintah  harus  lebih  peduli  terhadap  segala  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  Orang  Dengan  Gangguan Jiwa (ODGJ).
Kata Kunci: Korban; Perlindungan Hukum; Orang Dengan Gangguan Jiwa ;

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2024-02-27 Accepted: 2024-02-27 Publish: 2024-02-27
KEYWORDS: Legal
Protection; People With Mental Disorders;Victims

## ABSTRACT
This article aims to analyze the legal protection regulations for people with mental disorders as victims. Serious health problems  worldwide  are  mental  and  mental  disorders. People  with  mental  disorders  (ODGJ)  experience stigmatization  and  discrimination  which  makes  them  easy victims  of  acts  of  violence.  In  Indonesia,  there  are  around 2.5  million  people  who  experience  mental  disorders  and about  60%  of  them  are  at  risk  of  experiencing  violent behavior. The research method used is a normative juridical research type. The results of this research article are People with Mental Disorders (ODGJ) Individuals who are victims of crime will still be given legal protection in accordance with the provisions contained in Law Number 31 of 2014 which amends  Law  Number  13  of  2006  concerning  Protection  of Witnesses  and  Victims  and  Law  Number  18  of  2014 concerning  Mental  Health.  Legal  protection  will  also  be provided  to  ensure  the  rights  of  people  with  mental disorders (OMGJ) are protected. Being a victim has not been fully realized, so the government must be more concerned about  all  forms  of  legal  protection  for  people  with  mental
disorders (ODGJ).

## A. PENDAHULUAN
Kesejahteraan psikologis merupakan aspek yang amat sangatlah penting bagi kehidupan individu manusia, karena dengan kesehatan jiwa yang optimal, seseorang  dapat  berkembang  secara  fisik,  mental,  dan  membangun  jaringan sosial  yang  optimal,  mampu  berinteraksi  dengan  lingkungan  sekitarnya,  serta mampu  memenuhi  kebutuhan  diri  dan  keluarga.  Kesehatan  meliputi  keadaan yang  sejahtera  dari  tubuh,  pikiran,  dan  interaksi  sosial  yang  memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam definisi kesehatan yang disebutkan sebelumnya, manusia selalu dipandang sebagai satu kesatuan  yang  utuh  (holistik)  dari  unsur  tubuh,  pikiran,  dan  sosial  yang  tidak hanya  menitikberatkan  pada  penyakit,  tetapi  juga  pada  kualitas  hidup  yang mencakup kesejahteraan dan produktivitas sosial ekonomi. 1
Orang  dengan  gangguan  jiwa  (ODGJ)  mengalami  stigmatisasi  dan diskriminasi  yang  membuat  mereka  mudah  menjadi  korban  tindakan kekerasan.  Di  Indonesia,  terdapat  sekitar  2,5  juta  orang  yang  mengalami gangguan  jiwa  dan  sekitar  60%  dari  mereka  berisiko  mengalami  perilaku kekerasan.Pelanggaran  lalu  lintas  sering  terjadi  di  kota-kota  besar  di  negara berkembang Hal tersebut didorong oleh bertambahnya jumlah penduduk kota yang  sering  dikaitkan  dengannya,  yang  berujung  pada  peningkatan  aktivitas dan  kepadatan  di  jalan  raya.  (WHO),  pelanggaran  lalu  lintas  di  seluruh  dunia berdampak pada 1.170.694 orang Angka ini setara dengan 2,2 dari total jumlah kematian  di  seluruh  dunia  dan  menempati  urutan  kesembilan  dari  sepuluh penyebab utama kematian. 2 Tanda-tanda perilaku kekerasan yang sering terjadi meliputi memiliki pemikiran untuk melukai orang lain, merencanakan tindakan kekerasan,  mengancam,  penyalahgunaan  obat,  depresi  yang  parah,  merasa marah,  bersikap  bermusuhan  atau  panik,  berbicara  dengan  kasar, menggunakan  kata-kata  yang  kasar,  serta  memiliki  sejarah  perilaku kekerasan.Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa sering  menjadi  korban  kekerasan  daripada  pelaku  kekerasan  seperti  yang terjadi  masyarakat,  contohnya  adalah  mereka  sering  menjadi  korb’’’’an kekerasan  fisik.  Tindakan  kekerasan  terhadap  orang  dengan  ODGJ  ini  banyak terjadi  malah  ada  satu  kasus  kekerasan  yang  menyebabkan  ODGJ  meninggal dunia
Polisi  berhasil  mengungkap  terduga  pelaku  pembunuhan  terhadap ODGJ  yang  mayatnya  ditemukan  dalam  kondisi  terikat  di   Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Terduga pelaku pembunuhan tersebut adalah empat remaja berusia kisaran 13 hingga 15 tahun.“Hasil dari  penyelidikan  diketahui  yang  melakukan  dugaan  tindak  pidana
1 S.L.Videbeck. Buku Ajar Keperawatan. Jakarta: EGC.2008.Hlm.23.
2 Wirnata. 280 Tanya Jawab Mengenai Kesehatan Jiwa. Cetakan I. Jakarta: Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, 2012. Hlm 45.
tersebut adalah AD (13), MA (14), MI (15) dan HB (13),” jelas Kapolres Lebak,  AKBP  Wiwin  Setiawan  dilansir  dari  Kompas.com,  Jumat (16/6/23).  Peristiwa  pembunuhan  terhadap  korban  tersebut,  terjadi pada  Jumat  9  Juni  2023.  Bahkan,  sejak  6  Juni  2023,  para  pelaku  juga sempat menganiaya korban secara berulang di dekat pantai di Kampung Tugu,  Desa  Bayah  Barat,  Kecamatan  Bayah.“Para  pelaku  melakukan dugaan  tindak  pidana  tersebut  dengan  cara  mengikat  korban  dengan tali  tampar  warna  biru,  kemudian  korban  digiring  ke  arah  pantai,” jelasnya  lebih  lanjut.  Di  lokasi  itulah  kemudian  para  terduga  pelaku menganiaya korban berulang kali hingga meninggal dunia. Menurutnya, keempat pelaku berbagi peran dalam penganiayaan korban, mulai dari perencanaan  hingga  eksekusi  pembunuhan.  “MA  yang  punya  ide, mengikat  tali  dan  memukul  korban  dengan  kayu,”  tambahnya. Sementara AD berperan memukul korban menggunakan kayu dan batu dan  membakar  muka  dan  tangan  korban.  Kemudian  MI  berperan memukul korban sebanyak dua  kali  menggunakan kayu,  mengucurkan bensin dan mengikat korban di pohon dekat pantai. Sedangkan HB ikut menganiaya  korban.  Keempatnya  mengaku  melakukan  penganiayaan tersebut lantaran kesal karena korban adalah ODGJ. Selain itu, menurut mereka, korban juga pernah melempar batu ke MA mengenai punggung dan sepeda motornya. 3
Kasus  diatas  hanya  satu  dari  sekian  kasus  terkait  ODGJ  sebagai  korban tindak  pidana.  Ditambah  lagi  stigma  terlihat  dari  sikap  negatif  yang diperlihatkan  oleh  masyarakat,  tenaga  medis,  institusi  kesehatan,  lembaga pemerintah, dan lembaga swasta di Indonesia. Stigma dan diskriminasi terjadi di  semua  kalangan,  termasuk  di  antara  para  profesional  medis.  Orang  yang mengalami  gangguan  mental  seringkali  mengalami  stigma  dari  lingkungan sekitar,  baik  itu  dari  individu  yang  mengalami  gangguan  atau  dari  keluarga mereka.  Stigma  ini  melekat  pada  individu  yang  mengalami  gangguan  mental dan  keluarganya,  dan  tercermin  dalam  tindakan  negatif  yang  dilakukan  oleh masyarakat,  tenaga  medis,  institusi  kesehatan,  lembaga  pemerintah,  dan lembaga swasta di Indonesia. 4
Orang dengan gangguan kejiwaan atau yang disingkat dengan ODGJ, Sesuai dengan  UU  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa,  seseorang  yang mengalami gangguan mental adalah individu yang mengalami
ketidakseimbangan  pada  pikiran,  perilaku,  dan  emosi  yang  ditunjukkan  oleh serangkaian  gejala  dan/atau  perubahan  perilaku  yang  signifikan,  yang  dapat
3 https://humas.polri.go.id/2023/06/19/polisi-ungkap-kasus-pembunuhan-odgj-di- pantai-banten-pelaku-ada-yang-masih-sd/
4 Lestari W dan Wardhani YF. Stigma dan Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Berat Dipasung.
Jakarta: Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. 2014. Hlm 157-166.
menyebabkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan perannya sebagai manusia. Oleh karena itu, ODGJ juga berhak mendapatkan hak-hak yang sama dengan orang biasa pada umumnya. Karena mereka dengan gangguan kejiwaan juga  memiliki  kodrat  sebagai  manusia,  dengan  adanya  gangguan  kejiwaan bukan  berarti  mereka  dikucilkan  sebagai  manusia.  Sehingga  ODGJ  berhak mendapatkan persamaan didepan hukum ( Equality Before the Law) .
Pada  kenyataan  yang  diperoleh  dari  pengaturan  perlindungan  terhadap korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang  selanjutnya  disingkat  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  , yang  mana  korban  di  tempatkan  pada  kedudukan  sebagai  saksi  korban sehingga perlindungannya terbatas sebagai saksi korban bukan sebagai korban tindak  pidana  yang  telah  mendapat  kerugian  baik  materi  maupun  immateril. 5 Setiap korban tindak pidana berhak atas perlindungan hukum yang layak dan adil, begitu juga dengan ODGJ yang menjadi korban tindak pidana. Perlindungan hukum  ODGJ  sering  kali  terabaikan,  disebabkan  oleh  stigma  negatif  terhadap ODGJ.  Permasalahan  inilah  yang  menunjukan  perlunya  sosialisai  terkait Peraturan  mengenai  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  juga  berlaku  terhadap ODGJ sebagi korban, karena ODGJ wenang berhak tapi tidak wenang berbuat.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  diterapkan  adalah  Yuridis  Normatif.  Yuridis normatif  ialah  metode  untuk  menemukan  peraturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum,  dan  doktrin  hukum.  Cara  penelitian  hukum  normatif  bisa  digunakan pada  sumber  hukum  utama  dan  tambahan,  dengan  syarat  sumber  tersebut mengandung peraturan hukum. 6

## C. PEMBAHASAN
Dalam  pembahasan  ini  penulis  akan  menguraikan  tentang  pengaturan perlindungan  hukum  terhadap  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  sebagai korban  dan  bentuk-bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  Orang  Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban.
5 Yusup Anchori. (2020). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  yang  Dihubungkan  Dengan  Tujuan  Negara  Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Jurnal Syntax Admiration Vol.1 No.8. Desember 2020. Hlm
3. Diakses
Dari  https://doi.org/10.46799/jsa.v1i8.143  Pada  Tanggal  23  Maret  2023,  Pukul 10.30 WIB.
6 Siti  Nurhikmah,  Sofyan  Nur.  (2020). Kekerasan  dalam  Pernikahan  Siri:  Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara  Yurisprudensi  dan  Keyakinan  Hakim), PAMPAS:  Journal  Of  Criminal. Vol 1 No 1. Fakultas Hukum Jambi. Diakses Dari https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278 Pada Tanggal 23 Maret 2023, Pukul 12.30 WIB.

## 1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban
Perlindungan  adalah  tindakan  untuk  menjaga  dan  memberikan  bantuan. Menurut  J.C.T.  Simorangkir  dan  Woerjono  Sastropranoto,  hukum  merupakan peraturan  yang  bersifat  memaksa  untuk  menetapkan  perilaku  manusia  dalam konteks sosial yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang. Perlindungan hukum  mewakili  fungsi  hukum,  yaitu  gagasan  bahwa  Hukum  sanggup memberikan  keadilan,  keteraturan,  keyakinan  hukum,  manfaat,  dan ketenangan.  Dalam  negara  yang  berasaskan  hukum,  perlindungan  hukum mencerminkan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  serta  dijamin  oleh pemerintah  untuk  menghargai,  menjaga,  menegakkan,  dan  memajukan  hak asasi manusia sesuai dengan hukum dan regulasi. 7
Hanya  beberapa  Pasal  dalam  KUHAP  yang  mengatur  mengenai  korban. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, apabila suatu tindakan yang menjadi  dasar  dakwaan  dalam  persidangan  perkara  pidana  di  pengadilan negeri mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang dapat menetapkan permintaan orang tersebut untuk menggabungkan tuntutan ganti rugi  ke  dalam  perkara  pidana  tersebut. 8 Terdapat  beberapa  faktor  yang mengakibatkan  kurangnya  pengungkapan  jumlah  kejahatan  seperti  korban yang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban, misalnya kerugian properti  yang  tidak  terasa  karena  besarnya  jumlahnya;  korban  tidak mengetahui  bahwa  mereka  berhak  untuk  menuntut  ganti  rugi  atas  tindakan penipuan  yang  dilakukan  oleh  pihak  lain,  seperti  penipuan  dalam  pembelian barang konsumsi di toko yang tidak sesuai dengan kondisi.
Dalam  situasi  ini,  si  korban  tidak  mengetahui  atau  bingung  harus melakukan  apa;  si  korban  sudah  berusaha  keras  untuk  berkoordinasi  dengan pihak  penegak  hukum,  tetapi  merasa  kerugian  yang  dideritanya  tidak  terlalu signifikan dan bisa diabaikan, atau merasa bahwa melapor tidak akan berguna; si korban bahkan khawatir akan mengalami situasi yang lebih memalukan jika kejadian yang dialaminya dilaporkan kepada pihak berwenang, terutama dalam kasus  kejahatan  seksual  seperti  pemerkosaan  dan  tindakan  seksual  lainnya. Selain  itu,  si  korban  juga  takut  akan  mengalami  pembalasan  dari  pelaku  jika melapor, dan merasa tidak yakin bahwa akan mendapatkan perlindungan yang memadai. 9
Setiap  individu  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  dijabarkan  dalam konstitusi  dan  peraturan  lainnya.  Selain  itu,  hak  dan  tanggung  jawab  juga terdapat dalam adat istiadat atau kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan hak dan tanggung jawab harus seimbang agar tidak menimbulkan konflik. Proses hukum pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa. Perlindungan
7 Simorangkir, J.C.T. dan Sastropratnoto. Hukum Indonesia. Jakarta:Gunung Agung.2010.Hlm 87.
8 Wibowo.(2016).Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab  Undang -Undang Hukum Pidana (KUHAP). Jurnal Media Hukum Volume 23 Nomor 2. Hlm 128-136.
bagi korban sangatlah penting, termasuk pemenuhan hak korban dengan tetap menjalankan tanggung jawab yang ada. 10
Perlindungan terhadap korban masih kurang optimal dibandingkan dengan pelaku. Situasi ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, KUHP tidak secara  akurat  merumuskan  aturan  yang  konkret  atau  langsung  menghasilkan perlindungan  hukum  bagi  korban.  Sebagai  contoh,  Dalam  konteks  pengenaan sanksi  pidana,  dampak  terhadap  korban  atau  keluarga  korban  perlu diperhatikan.  Selain  itu,  KUHP  tidak  secara  tegas  mengatur  jenis  pidana restitusi  (ganti  rugi)  yang  dapat  memberikan  bantuan  signifikan  bagi  korban dan/atau  keluarga  korban.  Formulasi  pasal-pasal  dalam  KUHP  lebih menekankan  pada  penjelasan  tindak  pidana,  tanggung  jawab,  dan  ancaman pidana.  Ini  sesuai  dengan  doktrin  hukum  pidana  yang  menjadi  landasannya. Namun, masalah hukum pidana melibatkan pelanggaran hukum dan melibatkan unsur kesalahan dan ancaman pidana. Selain itu, KUHP mengadopsi pandangan neoklasik yang mengakui adanya faktor-faktor yang dapat meredakan hukuman bagi pelaku tindak pidana, seperti kondisi fisik, lingkungan, dan mental.
Prinsip  neoklasik  ini  tercermin  dalam  Pasal  44  KUHP,  yang  menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, seorang pelaku tindak pidana bisa terbebas dari hukuman  jika  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  pasal  tersebut, seperti  jika  yang  bersangkutan  mengalami  gangguan  jiwa  atau  kecacatan lainnya.  Namun,  hal  ini  bisa  menimbulkan  kritik  tentang  bagaimana  hukum pidana memperhatikan korban ketika pelaku tindak pidana tidak bertanggung jawab  dalam  perspektif  pelaku,  sementara  ‘tujuan  hukuman  masih  bisa dibenarkan.  Namun,  dalam  perspektif  korban,  hal  ini  mungkin  tidak  terlihat demikian. 11
Kepentingan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  terletak  pada kemungkinan  bahwa  Baik  kelompok  maupun  individu  bisa  menjadi  korban kejahatan. Perlindungan hukum bagi para korban kejahatan sangatlah penting dalam  menjaga  keamanan  masyarakat  dan  dapat  diberikan  melalui  berbagai cara, seperti restitusi, layanan medis, dan bantuan hukum. Untuk memastikan perlindungan  yang  optimal  bagi  para  korban  kejahatan,  istilah  restitusi  telah didefinisikan  dalam  Pasal  99  ayat  (1)  dan  (2)  KUHAP  dengan  fokus  pada pengembalian  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pihak  yang  dirugikan  atau korban.  Namun,  hal  ini  hanya  mencakup  kerugian  finansial  semata  dan  tidak membahas kerugian yang bersifat immaterial dalam konteks yang sama. Dalam Hukum Acara Pidana tujuan dari perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan  rasa  aman  saat  memberikan  kesaksian  dalam  proses  peradilan pidana. 12
10 Bambang Waluyo. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Hlm 9. 11 Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Perkembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998. Hlm.55 12 Wilda Musafir. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosa
Seorang hakim akan menentukan apakah seorang pelaku kejahatan dalam kondisi  kejiwaan  sesuai  dengan  Pasal  44  KUHP  atau  tidak.  Kondisi  kejiwaan pelaku  kejahatan  tidak  termasuk  dalam  bidang  ilmu  hukum  pidana,  tetapi dalam  bidang  psikiatri.  Oleh  karena  itu,  sebelum  memutuskan,  hakim memerlukan  saran  dari  seorang  ahli  psikiatri  yang  mencakup:  apakah seseorang  memiliki  kondisi  kejiwaan  yang  ditentukan  dalam  Pasal  44  dan tingkat penyakit, cacat, atau ketidaksadaran jiwa yang terkait; serta melakukan analisis  diagnosis  tentang  tingkat  kemampuan  pelaku  dalam  bertanggung jawab.  Kasus  hukum  yang  paling  sering  memerlukan Visum  et  Repertum Psychiatricum adalah kasus pidana. Seiring dengan perkembangan ilmu hukum, kedokteran,  dan  pengetahuan  masyarakat  tentang  hukum,  kasus  hukum  yang memerlukan Visum et Repertum Psychiatricum semakin berkembang.
Jika VeR belum dapat memecahkan masalah di persidangan, maka hakim dapat  meminta  keterangan  dari  ahli  atau  diajukan  bahan  baru,  sesuai  dengan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  yang  memungkinkan dilakukannya  pengecekan  atau  peninjauan  ulang  atas  barang  bukti,  jika terdakwa  atau  penasihat  hukumnya  memiliki  keberatan  yang  masuk  akal terhadap  hasil  pengecekan.  Laporan  hasil  pengecekan  dibuat  sesuai  dengan pasal 120, 179, dan 133 ayat 1 UUAP. Karenanya, dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban  karena  telah  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  pasal 322  KUHP,  meskipun  laporannya  dibuat  tanpa  persetujuan  pasien.  Pasal  50 KUHP  menegaskan  bahwa  siapa  pun  yang  mematuhi  ketentuan  hukum  tidak akan  dihukum,  selama  laporan  tersebut  hanya  diberikan  kepada  instansi penyidik yang memerlukan untuk proses pengadilan. 13
Tiap-tiap  warga  negara  mempunyai  hak  serta  tanggung  jawab  yang tercantum  dalam  konstitusi  dan  peraturan  lainnya.  Hak  serta  tanggung  jawab juga  terdapat  dalam  adat  istiadat  atau  dalam  kehidupan  sehari-hari. Pelaksanaan  hak  serta  tanggung  jawab  harus  dilaksanakan  secara  seimbang, agar  tidak  terjadi  perselisihan.  Hukum  pidana  memastikan  beragam  hak  dari terdakwa  dan/atau  tersangka.  Itu  adil  bila  korban  menerima  perlindungan, termasuk pemenuhan hak korban yang seimbang dengan pelaksanaan tanggung jawab yang ada. Pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat sangat besar karena baik kelompok maupun individu dapat menjadi sasaran tindak pidana. Perlindungan  hukum  untuk  korban  kejahatan  merupakan  bagian  dari  upaya perlindungan  masyarakat  dan  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  cara,  seperti pemberian ganti rugi finansial, layanan medis, dan bantuan hukum.
An  Di  Tingkat  Penyidikan  (Studi  Reserse  Kriminal  Polres  Kabupaten  Sijunjung). UNAND.Hlm.30 Diakses  dari  Http://Scholar.Unand.Ac.Id/41491/5/Skripsi%20full.Pdf  Pada  23 Maret 2023 Pukul 16.00 WIB. 13 Yulia Monita dan Dheny Wahyudi. Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana.
Inovatif Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Jambi. Hlm.133. Diakses dari Https://Online Journal.Unja.Ac.Id/Jimih/Article/Download/2188/7678 Pada 23 Maret 2023 Pukul 16.30 WIB.
Dalam  upaya  melindungi  korban  tindak  pidana,  KUHAP  menggunakan istilah  restitusi  pada  Pasal  99  ayat  (1)  dan  (2)  untuk  menekankan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak dirugikan atau korban. Dalam konteks hukum acara pidana, kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil. Namun, kerugian immateriil tidak dibahas dalam konteks yang sama. Dari  perspektif  korban,  penggantian  kerugian  memiliki  dua  keuntungan,  yaitu pertama-tama  untuk  mengganti  kerugian  materiil  dan  seluruh  pengeluaran yang  telah  dikeluarkan,  dan  kedua  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan emosional  korban.  Dari  perspektif  pelaku,  kewajiban  penggantian  kerugian dianggap  sebagai  salah  satu  bentuk  hukuman  yang  diberikan  dan  dianggap sebagai  sesuatu  yang  konkret  serta  berhubungan  langsung  dengan  kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. 14
2. Bentuk-Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Orang  Dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban
a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Kesehatan Jiwa
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa (Undang-Undang  Kesehatan  Jiwa)  menyebutkan  bahwa  negara  menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan.  Adanya  Undang-Undang  Kesehatan  Jiwa  ini  merupakan  salah satu  wujud  tanggung  jawab  negara  atas  pemenuhan  hak  penderita gangguan  kejiwaan  yang  dirasa  belum  optimal.  Pemenuhan  jaminan pelayanan  kesehatan  oleh  pemerintah  tercantum  pada  Pasal  52  Ayat  (2) Undang-Undang  Kesehatan  Jiwa  yang  menyatakan  bahwa  Pemerintah Daerah Provinsi wajib mendirikan paling sedikit satu rumah sakit jiwa. 15
Pengaturan  mengenai  hak-hak  ODGJ  tercantum  di  dalam  Undang- Undang Kesehatan Jiwa  Pasal 70, yang berbunyi:
1. Pasal 70 ayat (1) ODGJ berhak:
1) Mendapat  layanan  Psikologi  di  fasilitas  kesehatan  yang  mudah diakses;
2) Mendapat  layanan  kesehatan  mental  yang  memenuhi  standar pelayanan kesehatan mental;
3) Mendapatkan  kepastian  akan  ketersediaan  psikofarmaka  yang sesuai dengan kebutuhannya;
4) Menyetujui prosedur medis yang diberikan kepadanya;
14 Ibid., 179
15 Azzahra Dwi Rizki , Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Dijalanan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, Universitas Pasundan. Hlm.31. Diakses dari http://repository.unpas.ac.id/ Pada 23 Maret 2023, Pukul 18.00 WIB.
5) Memperoleh  keterangan  yang  akurat  dan  terperinci  mengenai informasi  kesehatan  mental  termasuk  intervensi  dan  terapi  yang telah  atau  akan  diberikan  oleh  profesional  kesehatan  yang berkualifikasi di bidang Kesehatan Mental;
6) Mendapat perlindungan dari segala bentuk pengabaian, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
7) Memenuhi kebutuhan sosial yang sesuai dengan tingkat gangguan mental; dan;
8) Menangani secara mandiri kekayaan susu dan/atau properti yang diberikan kepadanya.
2. Pasal  70  ayat  (2)  Berbunyi  “Hak  ODGJ  untuk  mengelola  sendiri harta  benda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  h  hanya dapat  dibatalkan  atas  penetapan  pengadilan”.  Undang-Undang Kesehatan  Jiwa  mengatur  juga  mengenai  larangan  untuk melakukan tindakan kekerasan maupun pencegahan atas tindakan kekerasan kepada ODMK dan ODGJ.
Beberapa pasal yang mengatur hal tersebut yaitu:
1) Pasal 43 menyatakan bahwa tenaga kerja di sektor Kesehatan Jiwa tidak  diizinkan  untuk  melakukan  kekerasan  atau  tindakan  lain yang  tidak  sesuai  dengan  standar  pelayanan.  Pasal  ini  juga membahas tentang sanksi administratif yang akan diberikan dalam bentuk peringatan lisan, peringatan tertulis, atau pencabutan izin praktek atau izin kerja;
2) Pasal 70 butir (1) huruf f Ayat ini memberikan perlindungan bagi orang  dengan  gangguan  jiwa  yang  mengalami  pengabaian, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
3) Pasal  85  memuat  informasi  tentang  bagaimana  partisipasi masyarakat dapat mencegah tindakan kekerasan yang dialami atau dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa;
4) Pasal  86  membahas  tentang  sanksi  pidana  bagi  individu  yang melakukan  tindakan  pengasingan,  penelantaran,  kekerasan  atau yang  memerintahkan  orang  lain  untuk  melakukan  tindakan tersebut  terhadap  ODMK  dan  ODGJ,  serta  tindakan  lain  yang melanggar hak-hak ODMK dan ODGJ.
b) Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan

## Saksi Dan Korban
Pengertian  korban  menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  yaitu  Seseorang  yang  mengalami  kesengsaraan  fisik,  psikologis, dan/atau  kerugian  finansial  akibat  tindak  pidana  disebut  korban.  Setiap korban  tindak  pidana  berhak  atas  perlindungan.  Dalam  Undang-Undang
Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  perlindungan  diartikan  sebagai  segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan agar korban dan/atau saksi  merasa  aman,  yang  harus  dilaksanakan  oleh  LPSK  atau  lembaga  lain sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  ini.  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  menyebutkan  hak-hak  korban tindak pidana, diantaranya:
1) Mendapatkan perlindungan terhadap menjaga keamanan pribadi, keluarga, dan kekayaan serta menghindari segala bentuk ancaman terkait  dengan  memberikan  kesaksian  yang  sedang,  akan,  atau telah  diberikan  adalah  penting.  Dalam  memberikan  kesaksian,
saksi dan korban berhak merasa aman dari segala ancaman yang ditujukan kepada mereka, keluarga mereka, atau harta mereka.
2) Terlibat  dalam  proses  pemilihan  dan  penentuan  jenis perlindungan  dan  bantuan  keamanan;  Bahwa  saksi  dan  korban berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketetapan yang berlaku; 3) Memberikan  penjelasan  tanpa  paksaan;  Bahwa  saksi  dan  korban saat  memberikan  keterangan  berhak  untuk  tidak  ditekan  oleh pihak manapun yang dapat merugikan hak-hak mereka;
4) Memperoleh  juru  terjemah;  Bahwa  individu  yang  menjadi  saksi dan  korban  yang  terbatas  dalam  penggunaan  bahasa  berhak memperoleh penerjemah dan ditemani olehnya;
5) Tidak  terjebak  dalam  pertanyaan  yang  merugikan;  Saksi  dan korban  berhak  untuk  tidak  diperintahkan  menjawab  pertanyaan yang merugikan mereka;
6) Menerima  kabar  tentang  kemajuan  kasus;  Bahwa  saksi  dan korban  berhak  mengetahui  dengan  lisan  atau  tulisan  mengenai kemajuan kasusnya;
7) Menerima kabar terkait keputusan pengadilan; bahwa pihak yang memberikan  kesaksian  dan  pihak  yang  menjadi  korban  berhak untuk memperoleh informasi secara lisan atau tertulis mengenai seluruh aspek dari keputusan pengadilan;
8) Menerima kabar bahwa terdakwa akan dibebaskan; Hak saksi dan korban  adalah  mengetahui  status  pelaku  kejahatan  dan  ketika  ia akan dibebaskan. Tujuannya adalah melindungi saksi dan korban dari ancaman atau balas dendam dari pelaku setelah dibebaskan;
9) Identitasnya  dirahasiakan;  Saksi  dan  korban  berhak  untuk  tidak mengungkapkan identitas mereka saat memberikan kesaksian;
10) Menerima  identitas  yang  baru;  Hal  ini  dimaksudkan  agar  saksi dan  korban  merasa  terlindungi  dan  tidak  terancam  oleh  pihak- pihak  yang  mengetahui  identitas  sebelumnya.  Oleh  karena  itu, mereka berhak mendapatkan identitas baru;
11) Diperoleh  tempat  tinggal  sementara;  bahwa  saksi  dan  korban berhak atas tempat tinggal sementara, dengan tujuan melindungi mereka dari ancaman pihak lain;
12) Memperoleh  hunian  baru;  Penting  bagi  saksi  dan  korban  untuk memiliki  hunian  baru  ketika  merasa  terancam  demi  menjaga keamanan mereka;
13) Memperoleh  penggantian  biaya  transportasi  sesuai  dengan kebutuhan;  Bahwa  saksi  dan  korban  mempunyai  hak  berupa biaya transportasi yang telah dikeluarkannya;
14) Mendapat nasihat hukum; Bahwa saksi dan korban berhak untuk mendapat dan didampingi penasihat hukum;
15) Mendapatkan  dukungan  keuangan  sementara  hingga  akhir  masa Perlindungan;  dan/atau  Hak  saksi  dan  korban  untuk  menerima dukungan keuangan dalam bentuk biaya hidup sementara selama jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan;
16) Menerima  pendampingan.  Faktanya,  saksi  dan  korban  berhak menerima  pendamping  dan  didampingi  selama  periode perlindungan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, Pasal 6 menyatakan bahwa para korban pelanggaran HAM berat,  tindak  pidana  terorisme,  perdagangan  manusia,  penyiksaan,  kekerasan seksual,  dan  penganiayaan  berat,  juga  berhak  atas  bantuan  medis  dan rehabilitasi  psikososial  dan  psikologis.  Di  samping  itu,  korban  tindak  pidana memiliki hak untuk menerima restitusi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7A UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Restitusi  yang  diberikan  kepada  korban dapat  berupa  penggantian  kerugian  atas  kehilangan  harta  atau  pendapatan, kerugian  akibat  penderitaan  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana,  atau  biaya pengobatan medis atau psikologis korban.
Berdasarkan hasil pembahasan diatas, Pendapat penulis adalah bahwa meskipun  ada  pengaturan  hukum  untuk  ODGJ,  implementasinya  masih  belum optimal di lapangan. Peraturan-peraturan hukum sudah jelas, namun penegak hukum masih salah memahami objek yang dimaksud dalam peraturan tersebut. Oleh  karena  itu,  penulis  berharap  agar  pemerintah  dapat  memberikan perhatian  lebih  pada  ODGJ  dengan  cara  membuat  Peraturan  Pemerintah  atau memberikan  wewenang  kepada  kepala  daerah  untuk  membuat  Peraturan Daerah yang bertujuan melindungi hak-hak ODGJ yang menjadi korban tindak pidana.
D. SIMPULAN
1. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menjadi korban tindak pidana tetap  mendapatkan  perlindungan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
2. Perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa (ODGJ)  sebagai  korban  tindak  pidana  belum  sepenuhnya  terealisasikan, sehingga  pemerintah  harus  lebih  perduli  terhadap  segala  bentuk perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Republik Indonesia. Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Nomor 18 Tahun 2014

## Buku
Waluyo  Bambang.  Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Kejahatan. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Arief  Barda  Nawawi.  Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakkan  dan Perkembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Lestari W dan Wardhani YF. Stigma dan Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Berat Dipasung. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Jakarta, 2014.
S.L.Videbeck, Buku Ajar Keperawatan, EGC,Jakarta: EGC,2008.
Simorangkir,  J.C.T.  dan  Sastropratnoto.  Hukum  Indonesia.  Gunung  Agung, Jakarta, 2010.
Wirnata,  280  Tanya  Jawab  Mengenai  Kesehatan  Jiwa.  Cetakan  I,  Rumah  Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta, 2012.

## Jurnal
Varshney M, Mahapatra A,dkk. “Violence and Mental Illness:What Is He True at Story?  Journal  of  Epidemology  and  community  Health”.BMJ  Jurnal, 70,3 (2016). Doi: 10.1136/jech-2015-205546.
Lataloya K, Kamardova D, Prasko J. J. “Violent Victimization f Adult Patients with Severe Mental illness: A Systematic Review. Neuropsychiatric Disease and  Treatment”.  PMJ  Pubmed  Central,  10,1  (2014).  Doi: 10.2147/2FNDT.S68321.
Yusup  Anchori,  “Perlindungan  Hukum  Korban  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan Oleh  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  yang  Dihubungkan  Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”. Jurnal Syntax Admiration 1,8. (2020). Doi: 10.46799/jsa.v1i8.143.
Siti  Nurhikmah,  Sofyan  Nur.  “Kekerasan  dalam  Pernikahan  Siri:  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga?  (Antara  Yurisprudensi  dan  Keyakinan Hakim)”,PAMPAS: Journal Of Criminal, 1,1 (2020). Doi: 10.22437/pampas.v1i1.8278.
Wibowo.  “Sumbangan  Pemikiran  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Pembaharuan Kitab    Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHAP)”.  Jurnal  Media  Hukum 23,2. (2016). Doi: 10.32694/010280.
Yulia Monita dan Dheny Wahyudi. “Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara  Pidana”.  Inovatif  Jurnal  Ilmu  Hukum.  Universitas  Jambi.  6,7. Doi: 10.32694/010280.