## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## AnAlisis sengketA PHPU PilPres tAHUn 2024 dAlAm PersPektif HUkUm Progresif (stUdi kAsUs PUtUsAn mk no: 1/PHPU.Pres-XXii/2024)
AnAlysis of the PilPres 2024 PhPU DisPUte in the Progressive legAl PersPective (MK cAse stUDy no. 1/ PhPU.Pres-XXii/2024)

## roli Pebrianto
Universitas Samawa E-mail: rolipebrianto.fhunsa@gmail.com

## syarif dahlan
Universitas Samawa E-mail: syarifdahlan12@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait sengketa pemilihan presiden 2024. Analisis ini fokus pada dua isu utama: pertama, pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut, dan kedua, penerapan teori hukum progresif dalam pertimbangan Mahkamah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, memanfaatkan Putusan sebagai bahan hukum primer dan literatur hukum sebagai bahan sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan putusan final dan mengikat, namun hakim-hakimnya cenderung mengabaikan aspek moral dan etika, terpaku pada hukum positif tanpa langkah progresif dalam mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
Kata kunci: Sengketa; PHPU; Presiden dan Wakil Presiden; Hukum Progresif

## Abstract
this article aims to analyze the legal considerations in the constitutional court Decision number: 1/PhPU.Pres-XXii/2024 related to the 2024 presidential election dispute. the analysis focuses on two main issues: first, the judges’ considerations in deciding the case, and second, the application of progressive legal theory in the court’s considerations. this research uses a normative method with a statute approach and a case approach, utilizing the decision as primary legal material and legal literature as secondary material. the results show that the constitutional court delivers a final and binding decision; however, its judges tend to overlook moral and ethical aspects, sticking to positive law without progressive steps in considering societal values.

## Keywords: dispute; PHPU; President and Vice President; Progressive Law

## A. PendAHUlUAn
Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) adalah manifestasi konkret dari demokrasi elektoral karena menjadi alat untuk mengubah kehidupan sosial-politik negara ke arah yang lebih positif. Oleh karena itu, perundang-undangan terkait pemilu seharusnya tidak hanya dianggap sebagai aturan formalitas legal. Sejak tahun 1955,
Indonesia telah menerapkan demokrasi elektoral. 1 Selama masa Orde Baru, terjadi fenomena “pemilihan kosmetik-artifisial” pada pemilihan tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Meskipun sejak awal mengalami kontestasi pemilu liberal, proses tersebut mengalami perubahan hingga saat ini. Kemajuan penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun tidak dapat disangkal. Namun, masih terdapat banyak permasalahan, terutama dalam pelaksanaannya. 2
Karena Pemilu sangat vital dalam sebuah negara demokratis, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kebersihan, kejujuran, dan keadilan dalam proses Pemilu mencerminkan kualitas demokrasi suatu negara. Kemampuan untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan jujur juga mengindikasikan kematangan masyarakat sebagai peserta aktif dalam demokrasi. 3 Pemilihan umum di Indonesia memiliki tujuan untuk secara demokratis mengganti pemimpin, mewujudkan kedaulatan rakyat, dan menggantikan wakil rakyat tanpa perlu kekerasan. Selain itu, pentingnya pemilu di Indonesia adalah untuk memberikan keyakinan kepada warga negara atau setidaknya memperbarui kesepakatan dengan mereka, serta mengarahkan para pemimpin untuk mengutamakan kesepakatan dengan masyarakat daripada mempertahankan kekuasaan secara paksa. 4 Dalam konteks Pemilu, terdapat risiko sengketa, termasuk perselisihan seperti sengketa PHPU Pilpres. Kemunculan sengketa atau perbedaan pendapat dalam pemilu adalah hal yang umum terjadi karena adanya berbagai kepentingan yang bertentangan dan perbedaan pandangan. Perselisihan terkait hasil pemilihan umum di Indonesia telah sering terjadi, dan untuk menyelesaikannya, peserta pemilu biasanya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. 5 Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Setiap lima tahun sekali, rakyat Indonesia diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan mengarahkan nasib bangsa selama satu periode pemerintahan. Pemilu ini tidak hanya menjadi ajang bagi kontestasi politik, tetapi juga menjadi manifestasi dari partisipasi politik warga negara dalam menentukan arah kebijakan nasional. 6
Dalam setiap pemilu, selalu ada potensi munculnya perselisihan atau sengketa terkait hasil pemungutan suara. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari dugaan kecurangan, pelanggaran prosedural, hingga perbedaan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilu. Sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) ini sering kali menjadi sorotan publik karena dapat mempengaruhi legitimasi pemerintahan yang akan datang dan stabilitas politik secara keseluruhan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa PHPU dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam urusan konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum. Fungsi
1 Yusuf Apriyanto Bantu, Erman I Rahim, dan Abdul Hamid Tome. 2024. Analisis Putusan MK No 85/PUU- XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum. Jembatan hukum : Kajian ilmu hukum, sosial dan Administrasi negara , 1(1): 51–68.
2 ibid .
3 Tri Suhendra Arbani. 2019. Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Hasil Pemilihan Umum Pil- pres Dengan Konsep Spedy Trial. call for Paper evaluasi Pemilu serentak 2019 Bidang evaluasi Aspek hukum Pemi- lu , https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/144.
4 Fitra Mutiara Al Hasna. 2024. Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemili- han Umum di Indonesia. ethics and law Journal: Business and notary (elJBn) , 2(1): 273–278, http://journals.ldpb. org/index.php/eljbn.
5 ibid .
6 Sukimin. 2020. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jurnal UsM lAW revieW , 3(1): 112–134, https://journals.usm. ac.id/index.php/julr/article/view/2284.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 86~103
ini menjadikan MK sebagai aktor kunci dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilu. 7
Proses penyelesaian sengketa di MK biasanya melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan, pemeriksaan kelengkapan berkas, sidang pemeriksaan perkara, hingga putusan final yang bersifat mengikat. Masing-masing tahapan tersebut diatur dengan ketat dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa setiap perselisihan diselesaikan secara adil, transparan, dan akuntabel. 8
Kasus sengketa hasil pemilihan umum sering kali tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga politik dan sosial. Oleh karena itu, keputusan MK dalam menyelesaikan sengketa ini memiliki implikasi yang luas. Putusan yang diambil tidak hanya harus berdasarkan fakta dan bukti yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kestabilan politik dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Salah satu contoh nyata dari kompleksitas sengketa PHPU adalah kasus-kasus yang muncul dalam Pilpres. Setiap kali Pilpres digelar, MK hampir selalu menerima permohonan sengketa dari salah satu pasangan calon yang merasa dirugikan. Sengketa ini sering kali melibatkan tuduhan kecurangan yang meluas, manipulasi data, hingga pelanggaran administratif yang dianggap signifikan. Proses penanganannya pun kerap menarik perhatian luas, baik dari media, pengamat politik, hingga masyarakat umum. 9
Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan perannya, harus berpegang teguh pada prinsip independensi dan imparsialitas. Hakim-hakim konstitusi yang menangani kasus PHPU dituntut untuk bertindak tanpa pengaruh dari kepentingan politik manapun. Mereka harus memastikan bahwa setiap putusan yang diambil didasarkan pada prinsip- prinsip keadilan dan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, sengketa hasil Pilpres di MK menunjukkan beberapa dinamika yang menarik. Misalnya, dalam Pilpres 2014 dan 2019, perselisihan hasil pemilihan mendapatkan perhatian luar biasa dari publik dan media. Proses persidangan disiarkan secara langsung dan dipantau oleh jutaan orang, menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam menangani sengketa pemilu. Keputusan yang diambil MK dalam kedua kasus tersebut akhirnya menerima apresiasi meskipun tidak sedikit yang memberikan kritik. 10
Pentingnya penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui jalur hukum yang sah juga menggarisbawahi perlunya edukasi politik bagi masyarakat. Masyarakat harus memahami bahwa perselisihan pemilu bukanlah akhir dari proses demokrasi, melainkan bagian dari mekanisme untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip yang telah disepakati bersama. Kepercayaan terhadap lembaga hukum seperti MK menjadi krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 11
7 Hidayatullah, Yudhi Lestanata, dan Darmansyah. 2022. Tinjauan Historis Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Jurnal ilmiah Mandala education 8(1): 1019–1026.
8 Muhammad Raihan. 2023. Beban Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemi- lihan Umum Serentak 2024. Diversi Jurnal hukum , 8(2): 217–246, https://repository.upnvj.ac.id/23170/.
9 W Silalahi. 2022. Kesiapan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemi- lihan Serentak Tahun 2024,” Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan riau , 4(2): 171–185, http://journal.bawaslu.go.id/ index.php/JBK/article/view/208.
10    Hidayatullah, Yudhi Lestanata, dan Darmansyah. op. cit.
11   A Heru Nuswanto dan Wafda Vivid Izziyana. 2023. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum. JPehi (Jurnal Penelitian hukum indonesia) , 4(1): 92–102, https://ejournal. undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/view/464.
Secara keseluruhan, sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres di Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena penting dalam demokrasi Indonesia. Proses dan Putusan yang diambil dalam menyelesaikan sengketa ini tidak hanya mencerminkan kualitas dari sistem hukum dan pemilu yang kita miliki, tetapi juga memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap demokrasi. 12 Mahkamah Konstitusi bertugas melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan menginterpretasikan konstitusi, terutama dalam konteks Pemilu yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. MK memastikan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) yang dijamin oleh Hukum Positif. Berdasarkan premis ini, penting untuk mengevaluasi apakah proses pembuktian dalam sengketa hasil pemilihan umum di MK benar-benar menjamin Pemilu yang Luber Jurdil, atau dengan kata lain, apakah proses tersebut telah berjalan secara ideal. 13
Perkembangan penanganan sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) telah berubah dari sekadar menghitung suara menjadi menilai kualitas pelaksanaan Pemilu. MK sekarang memeriksa apakah pelaksanaan Pemilu sudah sesuai dengan prinsip Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil). 14 Prinsip Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) adalah dasar pelaksanaan Pemilu sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 15 Sebagai lembaga kehakiman, MK bertujuan menegakkan keadilan substantif. Oleh karena itu, jika ada tahapan Pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu, MK berwenang meminta KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. 16
Normatifnya, PHPU dijelaskan dalam Pasal 473 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, “ PhPU adalah PhPU antara KPU dan Peserta Pemilu tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional ”. Pasal tersebut menegaskan bahwa peserta Pemilu meliputi Parpol (untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Pileg), perseorangan untuk pemilihan anggota DPD, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh parpol atau koalisi parpol untuk Pilpres. Dalam Pileg, PHPU yang diajukan ke MK berkaitan dengan penetapan jumlah suara yang bisa mempengaruhi distribusi kursi, sedangkan dalam Pilpres, PHPU berpengaruh terhadap penetapan hasil Pilpres. 17
Penyelesaian sengketa PHPU oleh MK menuai banyak perdebatan saat ini. Isu-isu termasuk jangka waktu persidangan yang dianggap terbatas untuk memastikan keadilan substansial, serta perlunya pembuktian yang melihat lebih dari sekadar hasil pemilihan, namun juga proses yang memengaruhinya. Hal ini penting untuk menilai apakah Pemilu telah memenuhi asas Luber Jurdil. Meskipun kompleks, MK harus menyadari bahwa Pemilu dipengaruhi oleh berbagai masalah dalam pelaksanaannya. 18
Begitu juga dalam sengketa Pilpres tahun 2024 menurut peneliti, MK tidak mampu masuk dalam ranah yang lebih jauh terkait dengan permasalahan penyelenggaraan
12 ibid .
13   Amancik dkk. 2021. Pelatihan Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilu di Kota Bengkulu. Jurnal ABDiMAs (Pengabdian kepada Masyarakat) UBJ , 4(1): 47–56.
14   Ansori. 2017. Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada. Jurnal Konstitusi , 14(3): 553–572.
15   Supriyadi dan Aminuddin Kasim. 2020. Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahka- mah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Jurnal Konstitusi, 17(3): 676–698. 16   Amancik dkk. op. cit.
17   Gotfridus Goris Seran. 2019. Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional. Jur- nal Konstitusi , 16(3): 655–676.
18   Amancik dkk. op. cit.

## 88~103
Pilpres tahun 2024. Melalui pertimbangannya dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES- XXII/2024, MK mengakui adanya dukungan Presiden Jokowi terhadap Capres dan Cawapres tertentu, namun MK mengakui hal tersebut merupakan persoalan etis, yang bukan merupakan kewenangan MK untuk mengadili. Permasalahan lain terkait dengan KPU yang masih menggunakan Nomor 19 Tahun 2023 belum direvisi, yang mana PKPU ini masih mengatur syarat capres dan cawapres minimal berusia 40 tahun. Padahal sebagaimana diketahui, syarat batasan umur Capres dan Cawapres telah dirubah berdasarkan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.
Selanjutnya, yang menarik adalah dissenting opinion dari tiga hakim MK, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat dalam Putusan Nomor: 1/PHPU.PRES- XXII/2024, yang merupakan dissenting opinion pertama dalam sejarah Putusan PHPU Pilpres selama MK berdiri. 19 Berbagai permasalahan tersebut Peneliti kemudian tertarik untuk menuangkannya dalam penelitian sebagaimana dengan judul diatas.
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dan berbagai permasalahan terkait dengan perkara sengketa PHPU Pilpres Tahun 2024, selanjutnya Peneliti akan menguraikan Rumusan Masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam memutus sengketa PHPU Pilpres tahun 2024 dalam Putusan Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 ? dan 2) Bagaimana analisis teori hukum progresif terhadap pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 ?

## B. metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative). Pendekatan ini, seperti yang dijelaskan oleh Philipus Hadjon dan dikutip oleh Bachtiar, bertujuan untuk menemukan dan menginterpretasi argumen hukum baru dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan terkait dengan masalah yang dibahas. 20 Dalam penelitian hukum, pendekatan penelitian adalah langkah awal dalam menentukan teori penelitian yang akan digunakan. Pendekatan penelitian membantu peneliti untuk memfokuskan eksplorasi mereka pada landasan konseptual yang akan dianalisis dalam penelitian. 21 Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, yang melibatkan hukum sebagai serangkaian aturan. Prinsip, norma, kaidah dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin semuanya termasuk dalam kerangka normatif yang relevan. 22
Penelitian hukum normatif meneliti norma hukum positif sebagai fokus utamanya. Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai konsep utopis, melainkan sebagai norma, asas, dan lembaga hukum yang terlembaga dan tercatat. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatik yang bertujuan untuk menganalisis, menjaga, dan memperkaya struktur hukum positif dengan logika yang kuat. 23 Pendekatan penelitian ini terbagi menjadi lima kategori: a. pendekatan undang- undang; b. pendekatan kasus; c. pendekatan historis; d. pendekatan komparatif; dan e.
19   Utami Argawati. 2024. Dissenting Opinion’ Pertama dalam Sejarah Perkara PHPU Presiden di MK,” Mahkamah Konstitusi republik indonesia , last modified 2024, diakses April 28, 2024, https://www.mkri.id/index. php?page=web.Berita&id=20216&menu=2.
20   Bachtiar. 2018. Metode Penelitian hukum. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, hlm. 55. 21   Nur Solikin. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian hukum . Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 108. 22   Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 33. 23   E. Saefullah Wiradipradja. 2015. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya ilmiah hukum Bandung: Keni Media, hlm. 5.
pendekatan konseptual. 24 Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ).
Peneliti menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU.PRES- XXII/2024 sebagai bahan hukum primer, dan buku-buku hukum, kamus hukum, serta jurnal-jurnal hukum ilmiah sebagai bahan hukum sekunder. Data-data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan peraturan perundang-undangan yang diklasifikasikan berdasarkan kepentingan penelitian, lalu dianalisis dengan teknik interpretasi.

## C. AnAlisis dAn PemBAHAsAn

## 1. Pertimbangan Hukum mahkamah dalam memutus sengketa PHPU Pilpres ta- hun 2024 dalam Putusan nomor: 1/PHPU.Pres-XXii/2024
Sengketa PHPU Pilpres 2024 dalam perkara Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 diajukan oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (pasangan AMIN). Analisis hukum atas dalam putusan tersebut akan peneliti klasterisasi kedalam beberapa pembahasan, yaitu: independensi penyelenggara pemilu, keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden, bantuan sosial, serta mobilisasi/ netralitas pejabat/aparatur negara.

## a. Pertimbangan Hukum mahkamah terhadap dalil independensi Penyelenggara Pemilu
Berdasarkan dalil permohonan Pemohon, independensi penyelenggara pemilu terganggu oleh intervensi kekuasaan, terutama terhadap KPU dan Bawaslu, yang dimulai sejak rekrutmen komisioner KPU. KPU, sebagai termohon, dituduh memerintahkan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memanipulasi hasil verifikasi partai politik demi kepentingan tertentu. Bukti tentang hal ini telah disampaikan oleh tim hukum AMIN dalam permohonan sengketa Pilpres 2024.
Dalam dalil permohonan Pemohon, Bawaslu telah membiarkan terjadinya pelanggaran yang mempengaruhi netralitas dengan tidak mengawasi dengan cermat pelanggaran yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres. Hal ini seharusnya dianggap sebagai pelanggaran pemilu sesuai dengan Pasal 454 ayat (2) UU Pemilu. Namun, Mahkamah menolak dalil Pemohon yang mengklaim bahwa penyelenggara pemilu tidak independen karena jumlah anggota tim seleksi tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Setelah meneliti bukti dalam sidang, Mahkamah menyimpulkan tidak ada yang salah dalam Keppres 120/P Tahun 2021 terkait jumlah anggota tim seleksi. Lebih jauh, MK mempertimbangkan bahwa:
“Terlebih, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah bahwa nama- nama yang didallikan oleh Pemohon benar-benar merupakan unsur Pemerintah atau sebaliknya lebih pada pertimbangan nama-nama tersebut dipilih karena kapasitas yang mereka miliki untuk menjadi tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, termasuk dalam hal ini Poengky Indarti yang menjabat sebagai salah seorang anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Apabila ditelusuri lebih jauh hasil proses seleksi calon anggota Kompolnas, Poengky Indarti dipilih menjadi anggota Kompolnas merupakan wakil dari unsur tokoh masyarakat. Terlepas dari hal tersebut,
24   Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian hukum; edisi revisi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 90~103
ketika pengumuman tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota tim seleksi dimaksud. Padahal, sebagian dari fraksi DPR yang merupakan kepanjangan tangan partai politik pendukung Pemohon yang semestinya dapat mengajukan keberatan sejak awal” 25

## Selanjutnya, Mahkamah juga mempertimbangkan:
“Andaipun benar terdapat unsur Pemerintah melebihi 3 (tiga) orang, quod non, su- lit bagi Mahkamah menemukan korelasi antara jumlah tersebut dengan independ- ensi anggota KPU atau anggota Bawaslu dalam menjalankan tugasnya menyeleng- garakan pemilu. terlebih, sulit pula bagi Mahkamah untuk menemukan korelasi jumlah unsur tim seleksi tersebut dengan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024.” 26
Untuk menganalisis pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuriakan diatas, perlu digarisbawahi pertimbangan Mahkamah yang menyatakan: “Apabila ditelusuri lebih jauh hasil proses seleksi calon anggota Kompolnas, Poengky Indarti dipilih menjadi anggota Kompolnas merupakan wakil dari unsur tokoh masyarakat .” Menurut Peneliti, jabatan sebagai anggota Kompolnas tetap melekat pada Poengky Indarti, tidak bisa mewakili unsur tokoh masyarakat, dikarenakan jabatannya sebagai anggota Kompolnas. Kompolnas pun merupakan unsur dari Pemerintah. Hal ini tegas dan jelas dinyatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, pada Pasal 2 ayat (2), menyatakan bahwa: “Kompolnas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.”

## b. Pertimbangan Hukum mahkamah terhadap dalil keabsahan Pencalonan Pres- iden dan Wakil Presiden

## Pemohon mengajukan alasan untuk mempertanyakan keabsahan pencalonan Capres dan Cawapres, dengan dalil:
“termohon sengaja menerima pencalonan Pasangan calon nomor Urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum meskipun mengetahui usia Putra Presiden pada saat mendaftar berdasarkan PKPU 19/2023 tidak memenuhi syarat. termohon belum melakukan revisi terhadap PKPU 19/2023 ketika menerima pendaftaran Pasangan calon nomor Urut 2 pada tanggal 25 oktober 2023 namun termohon justru mengeluarkan surat kepada Ketua Partai Politik untuk menindaklanjuti Pu- tusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXi/2023, sedangkan revisi terhadap PKPU 19/2023 dilakukan pada tanggal 3 november 2023.” 27
Mahkamah mempertimbangkan Permohonan Pemohon dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Termohon, sebagai penyelenggara pemilu, bertanggung jawab menerapkan persyaratan pendaftaran calon sebagaimana diatur undang-undang, termasuk interpretasi Mahkamah. Surat bernomor 1145/PL.01-SD/05/2023 dari Termohon kepada Ketua Parpol Peserta Pemilu 2024 menunjukkan upaya Termohon untuk mengisyaratkan adanya perubahan interpretasi syarat calon kepada pihak terkait. Lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan:
25   Putusan Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 879-880.
26 ibid, hlm. 880. 27 ibid, hlm. 884.
“… surat tersebut ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu tahun 2024, sehingga menurut penalaran yang wajar seluruh partai politik tersebut da- pat mengajukan calon dengan persyaratan yang sama. oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami tindakan termohon dalam membuat dan menyerahkan surat a quo sebagai salah satu tindakan segera menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXi/2023;”
“Bahwa selanjutnya, pada tanggal yang sama juga, yaitu 17 oktober 2023, ter- mohon mengeluarkan Keputusan KPU nomor 1378 tahun 2023 tentang Pedoman teknis Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum tahun 2024 (Keputusan KPU 1378/2023). 28
Selanjutnya, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada 23 Oktober 2023, Termohon mengajukan surat konsultasi kepada DPR (Nomor 1219/PL.01.4-SD/08/2023) mengenai Penyesuaian Peraturan KPU sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/ PUU-XXI/2023. Pengajuan ini terjadi saat DPR sedang reses, sehingga rapat konsultasi tidak bisa dijadwalkan.
Kemudian Mahkamah juga mendasarkan pertimbangannya pada adanya tahapan yang lebih penting daripada tahapan pencalonan dan verifikasi. Menurut Mahkamah, Termohon bertanggung jawab menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024, namun Termohon juga terikat dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tahapan pencalonan dan verifikasi hanyalah sebagian dari keseluruhan proses pemilu, dengan tahapan berikutnya seperti kampanye yang harus dijalankan setelahnya. Perubahan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dapat mempengaruhi tahapan berikutnya, dan jadwal telah mengakomodir kemungkinan pemilu putaran kedua. Dalam hal ini, Mahkamah mempertimbangkan:
“Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun termohon selaku penyelenggara pemilu berkewajiban menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat me- mengaruhi norma berkenaan dengan proses pencalonan Presiden dan Wakil Pres- iden tahun 2024, namun demikian termohon juga terikat dengan jadwal dan ta- hapan yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas. tahapan pencalonan dan verifikasi hanyalah sebagian dari keseluruhan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden, di mana setelah tahapan pencalonan, termohon harus melaksana- kan tahapan berikutnya seperti tahapan masa kampanye, dan tahapan lainnya sebagaimana telah diatur dalam lampiran PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bergesernya salah satu tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu dapat berimplikasi pada bergesernya tahapan dan jadwal berikutnya, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu seba- gaimana telah ditetapkan tersebut juga telah mengakomodir adanya alokasi waktu untuk kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua.” 29
Menurut Peneliti, pertimbangan Mahkamah terhadap dalil keabsahan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden  tersebut terkesan dipaksakan, hal itu karena dalam beberapa praktek setelah undang-undang dinyatakan dirubah atau dibatalkan oleh
28   Ibid, hlm. 889-890. 29 ibid, hlm. 891.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 92~103
Mahkamah Konstitusi, maka peraturan pelaksananya pun ikut dirubah. Hal ini berdasarkan pendapat Tarwin Idris yang menyatakan bahwa:
“status hukum peraturan pelaksana Undang-Undang setelah dibatalkannya Un- dang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi secara materiil sudah tidak berkekuatan hukum mengikat.… oleh sebab itu setiap putusan yang menyatakan UU, pasal, atau ayat tertentu bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka secara otomatis putusan tersebut juga mengikat bagi PP untuk tidak berkekuatan hukum mengikat.” 30
Bahwa kalaupun Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 itu dikatakan bersifat self executing, tentunya perlu untuk melihat aturan dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 10 yang menyatakan bahwa: “(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: …d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;… (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.” Namun hal ini tidak terlihat dalam pertimbangan hakim MK dalam perkara nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024.
Permasalahan  pembatasan  usia  tanpa  kejelasan  sebagaimana dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023,  justru  bisa  menjadi  pintu  pelanggaran  konstitusi lainnya. Pelanggaran  itu  terjadi  karena  menjadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden adalah  hak  konstitusional  setiap  warga  negara Indonesia. Hak ini bisa ditangguhkan jika ada kepentingan bangsa yang jauh lebih mendesak. Namun jika ternyata tidak ada dasar untuk merampas hak untuk dipilih ini, maka dapat kita kategorikan masalah ini sebagai pelanggaran konstitusi. 31
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Geofani Milthree Saragih, bahwa terjadi ketidakpatuhan dilakukan oleh positive legislature , yaitu Pemerintah (Presiden) dan DPR terhadap Putusan MK. Alasan utama mengapa ketidakpatuhan dilakukan oleh Pemerintah dan DPR adalah karena memang kedua lembaga negara tersebutlah yang memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang, termasuk dalam hal menindaklajuti putusan MK. Hanya melalui kedua lembaga negara tersebutlah dapat dilakukan perubahan terhadap suatu ayat, pasal atau bagian tertentu bahkan keseluruhan undang-undang. Namun dalam praktiknya, putusan MK tidak ditindak lanjuti oleh kedua lembaga negara tersebut. Masih terdapat keadaan dimana Pemerintah ataupun DPR tidak menindak lanjuti putusan dari MK, atau bahkan menentang apa yang terdapat di dalam putusan MK. 32 Dengan demikian, ada ketidakpatuhan DPR atau Presiden dalam hal menyikapi Putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023.
Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tersebut secara tegas menyatakan bahwa apabila norma dalam undang-undang telah diubah oleh MK, apalagi Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan persyaratan batas usia Capres dan Cawapres, maka harus dilakukan perubahan aturan pelaksanaan dari UU
30   Tarwin Idris. 2020. Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Di Batal- kannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal lex renaissance , 5(3): 607–625, hlm. 624.
31   Yahya Lutfi Kurniawan dkk. 2023. Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy dan Etika Hakim MK. gudang Jurnal Multidisiplin ilmu , 1(6): 192–197, https:// gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/180/166. 32   Geofani Milthree Saragih. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara di Indonesia. JoM fakultas hukum Universitas riau , IX(1): 1–15.
No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) dalam hal ini Peraturan KPU. Dengan adanya fakta pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy`ari dan anggota KPU lainnya dalam  proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang telah dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mestinya dijadikan pertimbangan oleh hakim MK untuk mendiskualifikasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka.
Karena dengan Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan pencalonan Gibran tidak bermasalah seolah-olah hal ini sama saja dengan membenarkan pelanggaran etik yang telah dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, KPU yang dinilai  oleh MK telah memberi tahu bahwa mereka tidak bisa segera mengubah Peraturan KPU terkait syarat usia capres-cawapres, karena untuk melakukan itu mereka harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah sedangkan DPR masih dalam masa reses kiranya tidak tepat juga. Karena putusan DKPP yang meminta kepada KPU agar segera merevisi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 (selaku aturan teknis pilpres), akibat dampak putusan MK, tidak dilakukannya.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, KPU baru mengajukan konsultasi kepada DPR pada 23 Oktober 2023, atau 7 hari setelah putusan MK. Alasan dari KPU yang menyatakan baru mengirimkan surat pada 23 Oktober 2023, karena DPR tengah dalam masa reses sebenarnya terbantahkan karena dalam masa reses dapat dilakukan rapat dengar pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 254 Ayat 4 dan Ayat 7 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Selain itu tindakan para komisioner KPU yang terlebih dulu menyurati pimpinan partai politik, sebagai tindakan yang tidak tepat dan menyimpang dari Peraturan KPU. Seharusnya, KPU responsif terhadap kebutuhan pengaturan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden 2024 setelah putusan MK karena telah terjadi perubahan terhadap syarat capres-cawapres untuk tahun 2024 tetapi hal itu tidak dilakukan oleh KPU.

## c.  Pertimbangan Hukum mahkamah terhadap dalil Politisasi Bansos
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pemilu sebagai kompetisi tidak akan pernah adil, terutama jika ada keterlibatan petahana. MK menganggap dukungan Presiden Joko Widodo terhadap Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak melanggar hukum, meskipun dianggap tidak etis. MK juga menemukan tidak adanya bukti politisasi bantuan sosial dalam mempengaruhi hasil pemilihan. MK menyimpulkan bahwa penggunaan anggaran perlindungan sosial, termasuk bansos, oleh pemerintah tidak melanggar aturan karena telah diatur dengan jelas.
Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan bahwa:
“Bahwa selama masa jabatannya, seorang petahana pasti mempunyai track record tertentu yang diketahui, disimpan, lalu dipergunakan oleh rakyat-pemilih sebagai bahan pertimbangan atau rasionalisasi pilihan mereka di bilik suara. sesungguhn- ya track record jabatan seorang petahana merupakan salah satu wujud modal sosial bagi yang bersangkutan untuk memenangkan kontestasi berikutnya.”
“…Bahwa hal demikian pada prakteknya sama seperti seorang juru kampanye yang melalui tindakannya berusaha melekatkan citra diri sang juru kampanye kepada kandidat/kontestan yang didukungnya sehingga masyarakat penyuka/penggemar
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 94~103
juru kampanye memberikan suaranya kepada kandidat yang didukung juru kam- panye.”
“…Bahwa kedudukan Presiden di indonesia sendiri, menurut Mahkamah, memang dilematis antara posisinya sebagai kepala eksekutif/pemerintahan hasil pemilihan umum; sebagai kepala negara simbol kedaulatan negara; sebagai kader dari partai politik yang mengusungnya dalam pemilihan umum; sekaligus sebagai warga ne- gara indonesia yang secara asasi mempunyai hak berpolitik (antara lain maujud dalam bentuk mendukung atau tidak mendukung calon/kandidat tertentu).” 33
Jika kita mendasarkan pada penalaran yang lurus, tidak ada aturan kapan bansos itu boleh diberikan, ketiadaan aturan itu tidak menyebabkan hakim tersandera. Pasal 5 ayat (1) 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Kalau bansos itu diberikan pada masa kampanye, maka dalam batas penalaran yang wajar itu akan mempengaruhi pilihan. Belum lagi jika pemberian bansos diberikan Menteri yang bukan bidangnya.”
Perlu dipahami bahwa tingginya biaya politik dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum disebabkan oleh kebutuhan pencitraan politik, yang menuntut calon kandidat untuk memperoleh popularitas dan meningkatkan elektabilitas menjelang pemilihan. Kebutuhan dana yang besar dalam kampanye politik menimbulkan masalah baru terkait perolehan uang sebagai modal kampanye. Akibatnya, praktik politik uang ( money politic ) sering dijadikan alternatif menarik bagi calon kandidat. Menjelang pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun pemilukada di tingkat lokal, banyak diwarnai oleh praktik jual beli suara ( vote buying ), penyalahgunaan wewenang, dan penggunaan anggaran untuk kepentingan kampanye, serta berbagai pelanggaran lainnya. Salah satu modus yang dilakukan adalah dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial menjelang pemilihan untuk menarik simpati melalui pemberian bantuan sosial sekaligus melakukan kampanye terselubung. 34
Penggelontoran dana bansos yang besar menjelang Pemilu mirip dengan money politics yang sebenarnya dilarang dalam kampanye. Pengawasan terhadap penggunaan dana bansos selama ini relatif lebih longgar dibandingkan anggaran lainnya, sehingga sering dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk kepentingan politik mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena masyarakat bisa saja diminta memilih capres atau caleg tertentu dengan iming-iming bansos tersebut. 35
Peneliti mencatat bahwa majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 sangat dipengaruhi oleh keterkaitannya dengan Presiden Jokowi. Pencalonan Gibran sebagai anak dari Presiden yang masih menjabat didasarkan pada hubungan pribadi dan keluarga, yang dapat dianggap sebagai bentuk nepotisme. Nepotisme ini merupakan tindakan kriminal yang luar biasa karena mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan bangsa dan negara. Meskipun demikian, Putusan MK memutuskan untuk melegalkannya melalui Putusan Nomor: 90/PUU- XXI/2023.
33   Putusan Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 916-917. 34   Muchammad Iqbal Firmansyah dkk. 2021. “Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presi- den 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas. JWP (Jurnal Wacana Politik) , 6(1): 26–36.
35   Abdul Aziz. 2019. Mewaspadai Lonjakan Dana Bansos Jelang Pilpres 2019. tirto.id , diakses 30 Mei 2024, https://tirto.id/mewaspadai-lonjakan-dana-bansos-jelang-pilpres-2019-dhv1.

## d. Pertimbangan Hukum mahkamah terhadap dalil mobilisasi/netralitas Pejabat/ Aparatur negara
Terkait dengan dalil mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara, terutama kepala daerah, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
“…jika dalam implementasi pengisian jabatan penjabat kepala daerah yang men- jadi kewenangan eksekutif (presiden) terdapat indikasi adanya pelanggaran seba- gaimana yang dimaksudkan dalam pendirian Mahkamah Konstitusi, UU Pemilu dan Permendagri 4/2023, maka Pemohon seharusnya sudah mempersoalkan hal a quo kepada lembaga pengawas, dalam hal ini disamping kepada penyelenggara pemilu juga termasuk kepada DPr agar secara proaktif menggunakan hak-hak serta kewenangan yang dimilikinya untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi atau- pun memberikan punishment tertentu, bukan mempermasalahkan pada saat diang- gap ada hubungannya dengan hasil Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PhPU) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sebagaimana didalilkan Pemo- hon a quo. selain itu, terhadap dalil Pemohon a quo Mahkamah tidak menemukan fakta hukum adanya keberatan penjabat kepala daerah yang diangkat berpotensi akan memobilisasi pemilih sehingga akan memengaruhi perolehan suara Pasangan calon Presiden Dan Wakil Presiden nomor Urut 2. terlebih lagi, proses penunjukan penjabat itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang dijelaskan oleh saksi dari Kementerian Dalam negeri dan DPr. Di samping hal tersebut merupakan ben- tuk implementasi norma yang menjadi ranah pelaksanaan tugas pemerintahan.” 36
Dalam pertimbangan itu, terlihat bahwa hakim MK kurang progresif dalam menilai dalil permohonan terkait netralitas ASN, terutama Pj. Kepala Daerah. Pj. Kepala Daerah ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atau Presiden, bukan dipilih dalam pemilu, sesuai dengan norma dalam UU No.10 Tahun 2016. Meskipun begitu, terdapat banyak bukti pelanggaran netralitas ASN, terutama Pj. Kepala Daerah, yang terjadi di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.
Pegawai ASN  berada  dalam  posisi  yang  dilematis  dan  terombang  ambing oleh kepentingan  politik.  Di  satu  sisi,  mereka  adalah  pegawai  yang  diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat  politik.  Kondisi  seperti  ini  membuat  karier  mereka  sering dikaitkan  dengan kepentingan politik PPK. 37 Di sisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. ASN adalah pelaksana kebijakan dan pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya di dalam birokrasi. Hal ini mengakibatkan pegawai ASN dapat dijadikan sebagai alat bagipejabat politik untuk dapat tetap mempertahankan/mendapatkan kewenangan dan kekuasaannya. 38 Netralitas ASN selalu menjadi isu dan pemberitaan yang banyak mendapat sorotan publik khususnya pada saat menjelang, pelaksanaan, hingga berakhirnya pemilu, baik
36   Putusan Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 927.
37   TB. Soenmandjaja SD dan Tri Susilowati. 2023. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Kebijakan Publik dan Pemilihan Umum. Perkara: Jurnal ilmu hukum dan Politik, 1(4): 236–243, https://doi.org/https://doi. org/10.51903/perkara.v1i4.1501.
38   Moh Mahfud MD. 2012. Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum dalam Demokrasi lokal evaluasi Pemilukada di indonesia . Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 12.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 96~103
pemilu Presiden, Legislatif, maupun Pemilu Kepala Daerah. Fakta pelanggaran netralitas ASN tidak dapat  dipungkiri  dari  beberapa  kasus  yang  terjadi,  seperti  keterlibatan dalam  kegiatan kampanye,  menggunakan  fasilitas  negara  terkait  tugas  jabatan, membuat  keputusan  atau tindakan  yang  memihak  konstituennya,  mengadakan kegiatan  yang  mengarah  pada keberpihakan  terhadap  pasangan  calon  peserta Pemilihan  Umum  (PEMILU),  dan  lain sebagainya. 39
Tren  pelanggaran  netralitas  ASN  dalam  aspek  politik  tersebut  nyatanya sulit  dihentikan. Berdasarkan data yang diolah KASN dalam rentan waktu 2020- 2021, diketahui terdapat sebanyak 2.034 ASN  yang  dilaporkan  karena  melanggar netralitas.  Sebanyak  78,5%    diantaranya  dinyatakan  terbukti melanggar  dan  telah dijatuhi  sanksi. Terdapat lima jenis pelanggaran netralitas ASN terbanyak di antaranya sosialisasi atau  kampanye melalui  media sosial  (30,4%),  pengadaan  kegiatan  yang menunjukkan  keberpihakan kepada salah satu bakal calon peserta pemilu (22,4%), kegiatan foto bersama dengan salah satu peserta pemilu  dengan  simbol  atau  gaya khas  tertentu  (12,6%),  menghadiri  deklarasi  peserta  (10,9%), dan melakukan pendekatan dengan  partai politik  tertentu  yang  berkaitan  dengan  pencalonan, baik  bagi dirinya sendiri maupun orang lain (5,6%). 40
Selain itu, pengangkatan Pejabat Kepala Daerah (Pj. Gubernur/Bupati/Walikota), akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Syarifuddin Usman,  bahwa  apabila Sekda merangkap jabatan sebagai penjabat kepala daerah maka akan berpotensi menyalahgunakan kewenan- gannya, karena posisi Sekda itu melekat urusan tata kelola di bidang pemerintahan maupun urusan keuangan daerah. Apabila Sekda diangkat menjadi penjabat kepala daerah maka yang bersangkutan berpotensi menyalahgunakan jabatannya. Dia akan melegitimasi dirinya sendiri sebagai penjabat kepala daerah. Rangkap jabatan ini, baik sebagai Penjabat maupun Sekda berpotensi hilangnya transparansi dan akuntabilitas. Mendagri tidak seharusnya mengangkat Sekda menjadi penjabat  kepala daerah. Apa- bila itu terjadi dikhawatirkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemer- intahan di daerah bakal hilang. Olehnya itu, langkah Kemendagri tidak mengangkat Sekda menjadi penjabat kepala daerah sebagai keputusan yang tepat. 41

## 2. Analisis teori Hukum Progresif terhadap Pertimbangan mahkamah dalam Putu- san nomor: 1/PHPU.Pres-XXii/2024
Sebelum menganalisis Putusan Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan teori hukum progresif, Peneliti akan menjelaskan tentang hukum progresif. Gagasan ini berasal dari masalah dalam penegakan hukum di pengadilan yang dinilai sering menghasilkan keputusan yang tidak adil. Satjipto Rahardjo memperkenalkan gagasan hukum progresif sebagai respons terhadap paradigma positivistik yang dianggap menyebabkan kegagalan hukum. Hukum progresif bertujuan untuk menjawab perubahan dalam masyarakat dan melayani dengan moralitas dari aparat penegak hukum itu sendiri. 42
Satjipto Rahardjo, tokoh di balik teori hukum progresif, menunjukkan keprihatinan terhadap kelemahan hukum di Indonesia. Kritiknya menyatakan bahwa hukum
39   TB. Soenmandjaja SD dan Tri Susilowati, op. cit.
40   Anggrita Murti, Handini Kusuma N, dan Salsa Rizkika. 2023. Dinamika Manajemen Aparatur Sipil Neg- ara (ASN) dalam Membangun Asas Netralitas Menjelang Pemilihan Umum 2024. innovAtive: Journal of social science research , 3(2): 5736–5747, https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/997/769. 41   Syarifuddin Usman. 2022. Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Penja- bat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Jurnal sains, sosial Dan humaniora (Jssh) . 2(1): 63–73, http://www.jurnal.ummu.ac.id/index.php/jssh/.
42   Satjipto Rahardjo. 2008. Membedah hukum Progresif . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. ix-x.
telah cacat sejak awal, menyebabkan tragedi hukum karena ketidakmampuannya mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan baik. Masyarakat diatur oleh hukum yang sudah cacat sejak awal, menurut pandangannya. 43
Hukum Progresif adalah hukum yang maju, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo dengan prinsip “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Hukum berperan sebagai pelayan bagi manusia, bukan sebaliknya. 44 Satjipto Rahardjo prihatin dengan minimnya kontribusi ilmu hukum dalam kemajuan Indonesia, termasuk mengatasi krisis, termasuk krisis hukum. Hukum progresif, menurutnya, mengubah dengan cepat, mengubah teori dan praktik hukum secara mendasar, serta menghadirkan terobosan. Ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum harus melayani manusia dan tidak untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kesejahteraan dan kemuliaan manusia. 45
Tujuan hukum tidak hanya kepastian, kemanfaatan, atau keadilan, melainkan juga kebahagiaan. Satjipto merumuskan hukum Progresif, dengan empat karakteristik utama, yakni:
1.  Paradigma hukum Progresif adalah hukum untuk manusia;
2. Hukum Progresif menolak mempertahankan keadaan status quo atau mapan dalam berhukum;
3.  Peradaban hukum tertulis akan memunculkan akibat dan resiko, maka cara berhukum sebaiknya juga mengantisipasi bagaimana mengatasi hambatan dam menggunakan hukum tertulis tersebut; dan
4.  Hukum Progresif memberi perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. 46
Berdasarkan uraian tersebut, jika dihubungkan dengan Putusan Nomor: 1/PHPU. PRES-XXII/2024, ada 3 dari 8 hakim Konstitusi yang menurut Peneliti telah menerapkan teori hukum progresif ini, yaitu: Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, yang ketiganya menyatakan pendapat berbeda ( dissenting opinion ) dalam putusan tersebut. Saldi Isra yang membacakan dissenting opinion , menyatakan terjadi ketidaknetralan sebagian Pj kepala daerah yang menyebabkan pemilu berlangsung tidak jujur dan adil. Saldi Isra menyatakan:
“Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan seba- giannya terbukti. terhadap laporan yang terbukti tersebut, Bawaslu telah merekomen- dasikan kepada instansi terkait, seperti Komisi Aparatur sipil negara (KAsn), untuk ditindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan ketidaknetralan tersebut, KAsn telah merilis hasil survei pada De- sember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian Pj. kepala daerah dinilai belum op- timal dalam mengawal netralitas Asn. salah satu penyebab utamanya adalah inter- vensi politik sehingga membuat Asn melanggar netralitas.”
“sementara itu, sebagian laporan yang disampaikan kepada Bawaslu dinilai tidak ter- bukti karena tidak memenuhi syarat formil atau materil. namun, Bawaslu tidak mem- beritahukan kekuranglengkapan persyaratan dimaksud. hal demikian sebenarnya da-
43   Satjipto Rahardjo. 2006. hukum dalam Jagat Ketertiban . Jakarta: UKI Press, hlm. iv. 44   Suteki. 2015. Masa Depan Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 3.
45   Satjipto Rahardjo, Membedah hukum Progresif..., op. cit. hlm. 154.
46   Markus Marselinus Soge dan Rikson Sitorus. 2022. Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemas- yarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. legacy : Jurnal hukum dan Perundang-undangan , 2(2): 79–101.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 98~103
pat dipandang sebagai cara Bawaslu menghindar untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu. Meskipun demikian, saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian Pj. kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil . semuanya ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegri- tas. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum.” 47
Selanjutnya, hakim MK Enny Nurbaningsih, menyampaikan dissenting opinion nya dengan menyatakan bahwa pemberian bansos oleh presiden menjelang pemilu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Lebih lanjut Enny Nurbaningsih menyatakan:
“…meskipun secara normatif presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye dan tidak ada ketentuan larangan bagi Presiden memberikan ban- sos. namun dengan adanya pemberian bansos menjelang Pemilu dan di masa kampa- nye, maka dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut tentu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Di antara faktor yang mendukung keadaan ini adalah karena adanya celah hukum yang ada pada aturan pemilu yang tidak jelas, yang kemudian dimanfaatkan. Pada titik inilah etika memainkan peran penting, agar tidak memanfaatkan celah kekosongan aturan hukum…” 48
Dengan demikian, menurut hakim MK Enny Nurbaningsih, Permohonan Pemohon terkait dengan politisasi bansos, beralasan menurut hukum, dan harus dilakukan pemungutan suara ulang:
“…berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya. oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, seharusnya Mahkamah memerintah- kan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas… ” 49
Kemudian, hakim MK Arief Hidayat yang membacakan dissenting opinion dengan menyatakan mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon untuk sebagian. Arief Hidayat mempertimbangkan seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara.
“Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 ten- tang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPr, DPD, DPrD Provinsi dan DPrD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada rabu tanggal 20 Ma- ret 2024 pukul 22.19 WiB sepanjang daerah pemilihan Provinsi DKi, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa timur, Bali dan sumatera Utara.” 50
47   Pertimbangan Hakim MK Saldi Isra dalam Putusan Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1025. 48   Pertimbangan Hakim MK Enny Nurbaningsih dalam Putusan Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1051. 49 ibid, hlm. 1053.
50 ibid, hlm. 1104-1105.
Saat mengakhiri dissenting opinion , hakim MK Arief Hidayat menyebut dirinya sebagai seorang hakim konstitusi dan akademisi yang bebas. Perlu mempertimbangkan dengan cermat tanggung jawab moral dan penilaian profesional, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kewenangan, kemampuan, dan kapabilitas yang ada. Hakim akan mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, sesuai dengan janji yang diucapkan oleh seorang hakim konstitusi.
“sumpah hakim konstitusi yang diucapkan tatkala saya dilantik pertama kali men- jadi hakim konstitusi bersifat final and binding di dunia maupun di akhirat bagi semua hakim. oleh karenanya sumpah dan keyakinan hakim menjadi kunci keadilan bagi masyarakat . selain itu, pudar dan menurunnya standar etik, khususnya bagi pe- nyelenggara negara menjadi musabab perlu adanya kepedulian akan pentingnya men- jaga keseimbangan antara penegakkan hukum (rule of law) dan penerapan etik (rule of ethics) sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Jikalau ini tidak dilakukan, maka akan terjadi “tragedi dalam berhukum dan berkonstitusi” di negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila yang dapat menjauhkannya kita dari cita-cita menuju negara indonesia yang hebat, bermartabat, dan unggul dalam segala bidang.” 51
Berdasarkan dissenting opinion yang dikemukakan oleh ketiga hakim tersebut, maka menurut Peneliti, apa yang telah disampaikan dan dipertimbangkan oleh ketiga hakim tersebut lebih progresif dibandingkan dengan mayoritas hakim MK lainnya. Hal ini, karena tujuan hukum progresif adalah untuk berfikir out of the box , harus mampu masuk kedalam ranah filosofis, tidak hanya berlandaskan hukum tertulis saja, namun juga harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan etik, tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
Melalui pendekatan teori hukum   progresif   akan   menjadikan   koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. 52 Menurut Peneliti, ketiga hakim MK yang mengajukan dissenting opinion, telah mencoba menggali lebih dalam terhadap perkara yang sedang diadili. Ketiga hakim MK tersebut terbebas dari dominasi sistem hukum liberal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.
Jika kita melihat ke belakang dalam Putusan Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 pada halaman 917 menyatakan bahwa:
“Bahwa menurut Mahkamah, mutlak diperlukan kerelaan Presiden petahana untuk menahan/membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan/ dipersepsikan oleh masyakarat sebagai dukungan bagi salah satu kandidat atau pasan- gan calon dalam pemilu. Kesediaan/kerelaan presiden yang demikian, serta kerelaan para petahana di level masing-masing yang menghadapi kemiripan situasi dengan kondisi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ini (in casu petahana kepa- la daerah), merupakan faktor utama bagi terjaganya serta meningkatnya kualitas demokrasi indonesia.”
Selanjutnya, pada halaman 918, Mahkamah menyatakan bahwa:
“Bahwa namun kerelaan adalah wilayah moralitas, etis, atau pun fatsun, sehingga po-
51 ibid, hlm. 1106.
52   Fifink Praiseda Alviolita. 2023. Kajian Yuridis Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Progresif. legacy : Jurnal hukum dan Perundang-undangan , 3(2): 138–160, https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/8399.

## 100~103
sisi yang berlawanan dengannya, yaitu ketidakrelaan, tentunya tidak dapat dikenai sanksi hukum kecuali apabila wilayah kerelaan demikian telah terlebih dahulu dikon- struksikan sebagai norma hukum larangan oleh pembentuk undang-undang.”
Berdasarkan pertimbangan Mahkamah pada halaman 917-918 Putusan Nomor: 1/ PHPU.PRES-XXII/2024 tersebut, Mahkamah secara lugas telah menyebutkan bahwa Presiden telah melakukaan tindakan yang tidak etis, yaitu “ketidakrelaan”. Seharusnya Mahkamah mampu masuk kedalam ranah moralitas dan etis tersebut. Karena berbicara PHPU, tidak hanya sengketa hasil, namun juga harus menyangkut sengketa proses.
Mahkamah Konstitusi ternyata memiliki posisi penting dalam perwujudan demokrasi di Indonesia. Posisi ini semestinya harus dapat dimaksimalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu caranya adalah dengan penerapan hukum progresif. Tawaran ini bukan tanpa alasan, karena dalam sejarahnya Mahkamah Konstitusi sudah pernah melakukan hal tersebut. Mahkamah Konstitusi beberapa kali terbukti bertindak gagah berani “menerobos” hukum-hukum tertulis guna mencapai keadilan substantif demi demokrasi substantif. 53

## d. kesimPUlAn
Berdasarkan hasil telaah dan kajian yang telah diuraikan diatas, terdapat dua kesimpulan penting sebagai akhir dari penelitian ini. Pertama, bahwa hakim MK dalam Putusan Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalil Permohonan Pemohon ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Dalam hal ini, Pemohon telah mendalilkan bahwa telah terjadi beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan Pilpres 2024, diantaranya: 1) tidak independennya Penyelenggara Pemilu; 2) tidak sahnya pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres karena hasil dari Putusan MK yang melanggar etik; 3) adanya politisasi Bansos, yang dapat mempengaruhi pemilih; dan 4) adanya mobilisasi dan tidak netralnya Pejabat/Aparatur Negara.
Kedua, berdasarkan analisis teori hukum progresif, Putusan Nomor: 1/PHPU.PRES- XXII/2024 tidak mengandung pertimbangan dan analisis yang visioner dan progresif. Mayoritas hakim MK belum mampu “menyelami” kedalam ranah-ranah yang bersifat moralitas dan etis dalam menggali fakta hukum dalam perkara tersebut. Mayoritas hakim MK hanya berkutat pada positivisme, tidak “berani” untuk menempuh langkah-langkah yang progresif, padahal hakim harus mampu menerapkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai moral dan etis tersebut, karena dalam penegakan hukum tidak hanya persoalan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

## dAftAr PUstAkA

## Buku
Bachtiar. 2018. Metode Penelitian hukum. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
E. Saefullah Wiradipradja. 2015. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya ilmiah hukum Bandung: Keni Media.
Moh Mahfud MD. 2012. Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum
53   Ahmad Sadzali. 2022. Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. As-siyasi : Journal of constitutional law , 2(2): 193–218, http:// ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi.
dalam Demokrasi lokal evaluasi Pemilukada di indonesia . Jakarta: Konstitusi Press.
Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nur Solikin. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian hukum . Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
Satjipto Rahardjo. 2006. hukum dalam Jagat Ketertiban . Jakarta: UKI Press.
Satjipto Rahardjo. 2008. Membedah hukum Progresif . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Suteki. 2015. Masa Depan hukum Progresif . Yogyakarta: Thafa Media.

## Jurnal
A Heru Nuswanto dan Wafda Vivid Izziyana. 2023. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum. JPehi (Jurnal Penelitian hukum indonesia) , 4(1): 92–102, https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/ jpehi/article/view/464.
Ahmad Sadzali. 2022. Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. As-siyasi : Journal of constitutional law , 2(2): 193–218, http://ejournal.radenintan.ac.id/ index.php/assiyasi.
Amancik dkk. 2021. Pelatihan Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilu di Kota Bengkulu. Jurnal ABDiMAs (Pengabdian kepada Masyarakat) UBJ , 4(1): 47–56.
Anggrita Murti, Handini Kusuma N, dan Salsa Rizkika. 2023. Dinamika Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Membangun Asas Netralitas Menjelang Pemilihan Umum 2024. innovAtive: Journal of social science research , 3(2): 5736–5747, https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/ view/997/769.
Ansori. 2017. Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada. Jurnal Konstitusi , 14(3): 553–572.
Fifink Praiseda Alviolita. 2023. Kajian Yuridis Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Progresif. legacy : Jurnal hukum dan Perundang-undangan , 3(2): 138–160, https://ejournal. uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/8399.
Fitra Mutiara Al Hasna. 2024. Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia. ethics and law Journal: Business and notary (elJBn) , 2(1): 273–278, http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn.
Geofani Milthree Saragih. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-undang Terhadap Undang- undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara di Indonesia. JoM fakultas hukum Universitas riau , IX(1): 1–15.
Gotfridus Goris Seran. 2019. Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional. Jurnal Konstitusi , 16(3): 655–676.
Hidayatullah, Yudhi Lestanata, dan Darmansyah. 2022. Tinjauan Historis Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dan Perselisihan

## 102~103
Hasil Pemilihan (PHP) Oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Jurnal ilmiah Mandala education 8(1): 1019–1026.
Markus Marselinus Soge dan Rikson Sitorus. 2022. Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan.
legacy : Jurnal hukum dan Perundang-undangan , 2(2): 79–101.
Muchammad Iqbal Firmansyah dkk. 2021. “Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra- Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas. JWP (Jurnal Wacana Politik) , 6(1): 26–36.
Muhammad Raihan. 2023. Beban Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024. Diversi Jurnal hukum , 8(2): 217–246, https://repository.upnvj.ac.id/23170/.
Sukimin. 2020. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jurnal UsM lAW revieW , 3(1): 112–134, https://journals.usm.ac.id/index.php/ julr/article/view/2284.
Supriyadi dan Aminuddin Kasim. 2020. Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Jurnal Konstitusi , 17(3): 676–698.
Syarifuddin Usman. 2022. Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Jurnal sains, sosial Dan humaniora (Jssh) . 2(1): 63–73, http://www.jurnal.ummu. ac.id/index.php/jssh/.
Tarwin Idris. 2020. Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Di Batalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal lex renaissance , 5(3): 607–625, hlm. 624.
TB. Soenmandjaja SD dan Tri Susilowati. 2023. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Kebijakan Publik dan Pemilihan Umum. Perkara: Jurnal ilmu hukum dan Politik, 1(4): 236–243, https://doi.org/https://doi.org/10.51903/perkara. v1i4.1501.
Tri Suhendra Arbani. 2019. Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Spedy Trial. call for Paper evaluasi Pemilu serentak 2019 Bidang evaluasi Aspek hukum Pemilu , https://journal. kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/144.
W Silalahi. 2022. Kesiapan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024,” Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan riau , 4(2): 171–185, http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/ article/view/208.
Yahya Lutfi Kurniawan dkk. 2023. Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy dan Etika Hakim MK. gudang Jurnal Multidisiplin ilmu , 1(6): 192–197, https://gudangjurnal.com/ index.php/gjmi/article/view/180/166.
Yusuf Apriyanto Bantu, Erman I Rahim, dan Abdul Hamid Tome. 2024. Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan
Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum. Jembatan hukum : Kajian ilmu hukum, sosial dan Administrasi negara , 1(1): 51–68.

## Website
Abdul Aziz. 2019. Mewaspadai Lonjakan Dana Bansos Jelang Pilpres 2019. tirto.id , diakses 30 Mei 2024, https://tirto.id/mewaspadai-lonjakan-dana-bansos-jelang- pilpres-2019-dhv1.
Utami Argawati. 2024. Dissenting Opinion’ Pertama dalam Sejarah Perkara PHPU Presiden di MK,” Mahkamah Konstitusi republik indonesia , last modified 2024, diakses April 28, 2024, https://www.mkri.id/index.php?page=web. Berita&id=20216&menu=2.