Problematika  dalam  Pelaksanaan  Ibadah  Haji  pada  Masa  Pandemi Covid-19
Mushbihah Rodliyatun, Abdul Khamid Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Indonesia
Corresponding Author :       abdulkhamid33@uinsalatiga.ac.id

## ARTICLE INFO
Article history: Received
February 02, 2023 Revised
March 14, 2023 Accepted
March 16, 2023

## ABSTRACT
The purpose of this study is to explain the problems faced by the Ministry of  Religion  in  the  implementation  of  the  Hajj  and  the  implementation procedures  as  well  as  the  efforts  made  by  the  government  in  the implementation of the Hajj pilgrimage in Indonesia during the COVID-19 pandemic.  The  method  in  this  study  uses  a  descriptive  qualitative approach. The data sources are primary and secondary. The result of the study  is  that  the  Covid  -19  outbreak  has  had  an  impact  on  the implementation  of  the  Hajj  in  Indonesia,  so  the  Indonesian  government has  decided  not  to  dispatch  pilgrims.  Problems  with  the  pilgrimage  in Indonesia  have  been  encountered  since  registration,  determination  of BPIH, coaching, transportation services, accommodation, health, catering, protection of pilgrims, Hajj organizing institutions, organizing committee, and  hajj  officers.  Efforts  made  to  improve  the  quality  of  the implementation of the Hajj include coaching, serving, and protecting the congregation.  Therefore,  it  is  necessary  to  revise  the  content  material, including  the  restrictions  on  Hajj  registrants,  the  organization  and organizing committee, Hajj officers, and the costs of organizing the Hajj.
Keywords : Implementation Hajj, Problem Hajj, Implamentation Hajj Covid 19
Journal Homepage
https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Sektor  ekonomi  Indonesia  mengalami  penurunan  dikarenakan  adanya  wabah COVID-19  yang  menjadikan  berbagai  kegiatan  manusia  menurun.  Kebijakan pemerintah  muncul  dengan  istilah “lock  down  policy“ menyebabkan  kegiatan masyarakat  menjadi  terhambat.  Selain  itu,  adanya  penutupan  berbagai  tempat peribadatan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  menyebabkan  terganggunya kegiatan  ibadah,  seperti  sholat  baik  wajib  maupun  sunnah  terpaksa  tidak  dapat dilakukan  di  dalam  masjid  atau  musholla  akan  tetapi  di    rumah,  dan  pelaksanaan ibadah haji di Indonesia juga dapat dikatakan terhambat.
Islam merupakan agama yang mempunyai jumlah pemeluk yang sangat banyak di bagian besar belahan dunia sehingga menjadi daya tarik bagi para ahli sejarah dan peneliti  tentang  hakikatnya,  ritual-ritualnya  dan  hal  lain  yang  terkandung didalamnya. 1 Pada  tahun  2015,  Islam  memiliki  jmlah  penganut  1,8  miliar,  yang membentuk  sekitar  24%  populasi  dunia.  Islam  dikenal  mempunyai  lima  pilar  yaitu
1 Azalia  Mutammimatul  Khusna,  “Hakekat  Ritual  Ibadah  Haji  dan  Maknanya  Berdasarkan Pemikiran  William  R.  Roff,” An-Nas 2,  no.  1  (April  10,  2018):  132–45,  https://doi.org/10.36840/an- nas.v2i1.93.

## Attractive : Innovative Education Journal
rukun Islam yang mencerminkan adanya kepribadian dan kewajiban seorang muslim agar mampu menggapai sebuah kepribadian Islam. 2
K ata “Haji” menurut bahasa artinya berziarah, berkunjung, atau berwisata suci. Menurut  Istilah  fiqih,  haji  mempunyai  arti  perjalanan  seseorang ke  Ka’bah untuk menjalankan  ritual-ritual  ibadah  haji  dengan  cara  dan  waktu  yang  telah ditentukanMenurut  Imam  Asy- Syafi’i,  bulan - bulan  haji  adalah  Syawal,  Dzulqo’dah, dan  10  hari  pada  malam  permulaan  Dzulhijjah.  Artinya,  niat  haji  seseorang  harus berada  pada  bulan  tersebut.  Pekerjaan  yang  diniatinya  menjadi  ibadah  umrah  jika tidak terdapat pada bulan itu. Tempat pelaksanaan haji adalah Mekah, Arafah, Mina, dan  Muzdalifah  yang  semuanya  berada  dalam  kawasan  Al- Masy’ar  Al -Haram. Ibadahnya dimulai saat miqat, ihram selama haji berlangsung, tawaf di Baitullah, sa’i diatara  bukit  Shafa  dan  Marwa,  wukuf  di  Arafah,  mabit  (bermalam)  di  Mina  dan Muzdalifah, melontar jumrah di Mina, dan tahalul di akhirannya. Kewajiban haji ini hanya  sekali  seumur  hidup,  sedangkan  haji  yang  kedua,  ketiga  dan  seterusnya merupakan sunah. 3
Kewajiban  menunaikan  ibadah  haji  dalam  Islam  merupakan  sekali  dalam seumur  hidup.  Ibadah  haji  adalah  salah  satu  dari  lima  pilar  Islam  dan  serangkaian ibadah yang termasuk kewajiban dalam syariat Islam. 4 Secara terminologi, haji adalah perjalanan  ibadah  mengunjungi  Ka’bah  dan  sekitarnya  di  kota  Mekkah untuk melakukan  berbagai  ritual  ibadah.  Ibadah  haji  wajib  ditunaikan  oleh  setiap  muslim yang mampu, sekali dalam seumur hidup. 5 Menurut sejarah, belum ditemukan siapa dan  berapa  muslim  Nusantara  yang  pertama  kali  melakukan  perjalanan  ke  Mekkah untuk  ibadah  haji. 6 Otoritas  haji  dengan  memilih  rencana  penjadwalan  yang  tepat diterapkan  dalam  hal  keamanan  dan  efektivitas  berdasarkan  kepadatan  jamaah  dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tempat suci di Makkah. 7
Data  Kementerian  Agama  menjelaskan  sejak  tahun  1949,  Kementerian  Agama telah memberangkatkan sebanyak 9.892 jamaah haji melalui jalur laut. Hingga saat ini jumlah  masyarakat  Muslim  Indonesia  yang  berkenginan  untuk  menunaikan  ibadah haji terus meningkat, bahkan jumlah pendaftar haji lebih besar dibandingkan dengan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia.
Ibadah haji dalam pelaksanaanya melewati suatu proses yang dimulai dengan pengetahuan  tentang  haji,  perlaksanaannya,  dan  hikmah  yang  dikandung  dalam ibadah  haji,  baik  untuk  individu  maupun  masyarakat.  Ketiga  bagian  yang  termask proses  pengamalan  haji  termasuk  satu  kesatuan  yang  utuh.  Memperkenalkan pengetahan tentang prosedur dalam pelaksanaan ibadah haji sangatlah penting agar menjadi  haji  yang  mabrur.  Penyelenggaraan  ibadah  haji  diatur  oleh  pemerintah
2 Nurjannah  Nurjannah,  “Lima  Pilar  Rukun  Islam  sebagai  Pembentuk  Kepribadian  Muslim,” Hisbah:  Jurnal  Bimbingan  Konseling  Dan  Dakwah  Islam 11,  no.  1  (June  1,  2014):  37–52, https://doi.org/10.14421/hisbah.2014.111-03.
3 Muhammad  Sholikhin,  “Keajaiban  Haji  Dan  Umrah :  Mengungkapkan  Kedahsyatan  Pesana Ka’bah Dan Tanah Suci” (Jakarta: Erlangga, 2013), 2.
4 Muhammad  Nuri,  “Pragmatisme  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  di  Indonesia,” SALAM:  Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 1, no. 1 (June 1, 2014), https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1532.
5 Achmad  Muchaddam  Fahham,  “Penyelenggaraan  Ibadah  Haji:  Masalah  dan  Penanganannya,” Kajian 20, no. 3 (September 19, 2016): 201–18, https://doi.org/10.22212/kajian.v20i3.625. 6 Shaleh Putuhena, “Historiografi Haji Indonesia” (Yogyakarta: LkiS, 2007), 105.
7 Reda  Yaagoubi  et  al.,  “A  Combined  Agent-Based  Modeling  and  GIS  Approach  for  Hajj  Crowd Simulation,”  Journal  of  Engineering  Research  11,  no.  1  (March  1,  2023):  100014, https://doi.org/10.1016/j.jer.2023.100014.
berdasarkan  undang-undang  Nomor  17  Tahun  1999,  yang    disempurnakan  dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 berkaitan dengan Penyelenggaraan ibadah haji.
Pada  tahun  2020  ini  muncul  kejadian  yang  dapat  mengubah  keadaan  hidup masyarakat  secara  besar-besaran  yaitu  adanya  virus  baru corona. Virus  tersebut  saat ini  datang  dari  Kota  Wuhan,  China  sampai  di  Indonesia  yang  dapat  menyebabkan penyakit hingga kematian. Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan dua kasus. Hasil data tanggal 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9% sehingga dapat dikatakan angka yang tertinggi di Asia  Tenggara. 8 Penelitian  lain  mengatakan  bahwa  angka  kematian  di  Indonesia mencapai 3.087 atau 2.3% dengan angka kesembuhan 45.726 orang. 9 Virus ini dalam kehidupan  manusia,  tidak  hanya  menghambat  aktivitas  fisik  sehari-hari  saja,  tetapi juga menghambat aktivitas rohani atau bentuk ibadah.
Permasaahan yang muncul adalah adanya bentuk penyimpangan dan penipuan disebabkan  oleh  adanya  sistem  kuota,  pemilihan  dan  undian.  Penelitian  lain menyebutkan masalah  anggaran,  materi  bimbingan,  waktu  tidak  maksimal  dalam mengikuti  pembinaan,  alokasi  waktu  yang  tersedia  dan  fasilitas  yang  terbatas. 10 Disamping itu, terdapat persaingan yang tidak sehat antara penyelenggara haji swasta dan  kesulitan  teknik  pengurusan  serta  adanya  yayasan  yang  tidak  berpengalaman. Kasus  Mukersa  Haji  dengan  Oriental  Queen  tentang  pembayaran  keuangan  sewa kapal  yang  tidak  lunas  dan  kasus  Yayasan  al-Ikhlas  yang  memberangkatkan  haji tanpa dokumen lengkap dan pengurusan dana yang tidak benar, serta kasus Yayasan Mu’awanah  lil  Muslimin  di  Semara ng  merupakan  contoh  kasus  yang terdapat  pada penyelenggaraan  haji  di  tahun  1960.  Permasalahan  lainnya  adalah  kuota  jamaah. Pendaftaran ibadah haji dibuka sepanjang tahun, tidak ada pembatasan berapa kuota. Dampak kebijakan pendaftaran adalah munculnya permasaahan waktu tunggu. Pada tahun  2015,  waktu  tunggu  jamaah  haji  reguler  di  berbagai  kabupaten/  kota  di Indonesia telah mencapai rata-rata 15 tahun, sementara waktu tunggu untuk jamaah haji  khusus  mencapai  rata-rata  5  tahun.  Dampak  lainnya  adalah  menumpuknya jumlah  dana  setoran  jamaah  haji  yang  merupakan  dana  titipan  jamaah  untuk mendapatkan nomor porsi haji.
Pada tahun 2020 ada hal yang berbeda dari kebiasaan pelaksanaan haji seperti tahun  sebelumnya.  Adanya  pembatalan  pelaksanaan  ibadah  haji,    menjadi  hal  yang cukup  berbeda  dan  tentunya  terlihat  menarik  juga  untuk  menjadi  bahan  penelitian. Pembatalan pelaksanaan haji pada tahun ini disebabkan oleh adanya pandemi covid yang melanda di penjuru dunia. Berdasarkan permasalah tersebut, maka penelitian ini fokus  pada  apa  saja  problematika  yang  dihadapi  oleh  Kementerian  agama  dalam pelaksanaan  ibadah  haji  pada  masa  pandemic  Covid-19?  Bagaimanakan  prosedur penyelenggaraan  dan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  pelaksanaan  ibadah haji di Indonesia?
8 Adityo  Susilo  et  al.,  “Coronavirus  Disease  2019:  Tinjauan  Literatur  Terkini,” Jurnal  Penyakit Dalam Indonesia 7, no. 1 (2020): 45–67. 9 Yuliana Yuliana, “Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur,” Wellness And Healthy Magazine 2, no. 1 (2020): 187–92. 10 Efrizal Ef Syarif, Nazirman Nazir Man, and Abdul Manan Sihombing, “Problematika Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Sepanjang Tahun di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu kota Padang,” AL MUNIR :  Jurnal  Komunikasi  dan  Penyiaran  Islam 12,  no.  01  (June  29,  2021):  43–53, https://doi.org/10.15548/amj-kpi.v12i01.2751.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Sumber data  yang  digunakan  antara  lain:  a)  Sumber  primer,  yang  merupakan    karya  yang diperoleh  dari  undang-undang.  Sedangkan  b)  Sumber  sekunder  yaitu  data  yang digunakan  penulis  sebagai  pelengkap  dan  penguat  penjelasan  terhadap  sumber primer  diantaranya  berupa  jurnal  ilmiah  serta  buku  yang  relevan.  Penelitian  ini menggunakan  sumber  data  melalui  literatur  yang  membahas  permasalahan haji khususnya pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Problematika Ibadah Haji pada Masa Pandemi Covid-19
Ibadah  haji  adalah  ibadah  yang  berkaitan  dengan  kemaslahatan  umat. Adanya jarak yang jauh yang mewajibkan para jamaahnya membutuhkan dana yang banyak. Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan haji harus dapat diorganisir secara  baik  dengan  melibatkan  badan-badan  tertentu  sehingga  di  dalamnya melibatkan  keikutsertaan  pemerintah.  Pada  setiap  prosesnya  terdapat  permasalah yang harus diketahui dan diselesaikan.
Persoalan  yang  sering  ditemukan  pada  pengelola  ibadah  haji  khususnya travel  umrah  dan  haji  yang  mengakibatkan  terhambatnya  pelaksanaan  haji,  akan tetapi pada saat pandemic Covid-19, pengelolanya mendapatkan permasalahan yang berbeda  dari  tahun  sebelumnya.  Pengelola  travel  umrah  dan  haji  yang  sudah menekuni usaha ini selama puluhan tahun sejak 1977, mengatakan bahwa ibadah haji dalam belum pernah dihadapkan pada pandemi  global  seperti  ini,  yang lebih parah ketimbang  wabah  SARS  dan  MERS  pada  2002-2004  tidak  pernah  menimpa  pada musim  haji,  sehingga  tidak  ada  protokol  kesehatan  khusus  bagi  jamaah  haji  asal Indonesia.
Pada saat Indonesia dilanda wabah Covid-19 yang telah menyerang berbagai sektor salah satunya ialah haji, yang menimbulkan dampak yang sangat besar dengan berbagai  hambatan  dan  kendala  terhadap  aktivitas  masyarakat.  Pemerintah  Arab Saudi  telah  mengambil  kebijakan  dengan  memberhentikan  pelaksanaan  ibadah  haji yang  ditujukan  kepada  seluruh  anggota  jamaah  haji  dari  selruh  negara  pada  masa pandemi.    Keputusan  tersebut  mengakibatkan  2.393  jamaah  dari  75  Penyelenggara Perjalanan  Ibadah  Umrah  (PPIU)  terjadi  batal  berangkat.  Jamaah  yang  tertahan  di negara  transit  sebelum  tiba  di  Saudi  juga  dipulangkan.  Menteri  Haji  Arab  Saudi Mohammad  Benten  sempat  meminta  kepada  umat  Islam  agar  menunda  sementara pelakasanaan  ibadah  haji  pada  masa  pandemi.  Permasalahan  tersebut  dapat ditanggapi  Kemenag  dan  Menteri  agama  yang  menegaskan  bahwa  mereka  masih menunggu keputusan Arab Saudi atas kebijakan haji ke depannya.
Indonesia menunggu kepastian tersebut hingga akhir April 2020. Pemerintah Arab Saudi belum memberi kabar dan tak ada kepastian dari Saudi. Hal inilah yang dirasakan  pemerintah  dan  Kemenag  dalam  persoalan  penyelenggaraan  ibadah  Haji pada  saat  pandemi  Covid-19.  Pemerintah  Arab  Saudi  sendiri  masih  melakukan persiapan matang dan ketat dengan hasil pantauan bahwa sudah ada beberapa tenda yang  didirikan  untuk  jamaah  haji  di  Arafah.  Arab  Saudi  juga  sudah  membuka sejumlah  masjid  untuk  melaksanaan  ibadah.  Protokol  ketat  diterapkan  untuk mencegah  terjadinya  penularan  virus  dari  kegiatan  ibadah  secara  berjamaah  di  area masjid.  Bentuk  aturan  yang  ketat  tersebut  adalah  pemeriksaan  suhu  tubuh  sebelum masuk masjid, memakai masker, membawa alat ibadah sendiri, tidak berjabat tangan, dan menjaga jarak.
Kemenag  sendiri  tidak  mempunyai  cukup  waktu  untuk  persiapan  serta pemberangkatan  jamaah  haji.  Oleh  karena  itu,  pada  tanggal  2  Juni  2020,  Menteri Agama  Fachrul  Razi  di  Kementerian  Agama  memutuskan  untuk  tidak memberangkatkan  haji  pada  tahun  1441  H.    Persoalalan  lain  yang  dihadapi pemerintah  dalam  persiapan  ibadah  haji  diantaranya  masalah  ketidaksiapan  para jamaah dalam mengikuti protocol kesehatan wajib yang diadakan pemerintah. Selain itu,    pengurusan  Visa  dan  pemberangkatan  tidak  mempunyai  waktu  yang  cukup sekaligus  masa  karantina  14  hari  pada  saat  berangkat  dan  pulang  nantinya  tidak cukup.  Pemerintah  telah  mempertimbangkan  keselamatan  dan  resiko  jamaah  haji pada masa pandemi Covid-19.
Persoalan  lain  yang  dihadapi  oleh  jamaah  haji  adalah    mereka  tidak  dapat menunaikan  ibadah  haji  pada  masa  pandemi  Covid-19  dan  pelaksanaan  ibadah  haji baru terealisasikan pada tahun 2022, sehingga membuat para jamaah harus menunggu lama  artinya  keberangkatan  ibadah  haji  tertunda.  Apabila  terdapat  permasalahan apabila  jamaah  hendak  meminta pengembalian  uang  perjalanan  haji  dan  ingin membatalkan,  maka  dana  tersebut  dapat  ditarik  melalui petugas  yang  bersangkutan dari  wilayahnya  masing-masing.  Keputusan  itu  diterapkan  untuk  memfasilitasi seluruh kepentingan jamaah agar tidak ada kerugian dalam bentuk apapun. Jamaah yang masih akan melanjutkan pelaksanaan ibadah haji tahun depan tetap menerima manfaat sesuai dengan jumlah yang telah dilunasi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji  dan  Umrah,  menambahkan apabila pada  tahun  depan  ada  penyesuaian  tarif, seluruh  jamaah  hanya  diwajibkan  membayar  tambahan  biaya  sesuai  dengan  selisih tarif yang terbaru.
Problematika  dalam    ibadah  haji  tidak  hanya  ada  pada  saat  pelaksanaan  haji baik di arab Saudi maupun ditanah air, akan tetapi dalam penyelenggaraannya yang dimulai dari awal yaitu pendaftaraan dan pengisian kuota jamaah haji. Problematika penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Pendaftaran dan kuota jamaah haji
Pendaftaran haji  menekankan sistem nomor urut pendaftaran dengan prinsip siapa cepat dia akan dilayani . Pendaftaran secara teknis dilayani pad setiap hari kerja di  kantor  Kementerian  Agama  kabupaten/kota  yang  dilaksanakan  secara online melalui  system  informasi  dan  komputerisasi  haji  terpadu  (Siskohat).  Pendaftaran tersebut  dibuka  sepanjang  tahun,  dan  tidak  ada  pembatasan  berapa  kuota  yang diterima.  Syarat  utamanya,  para  calon  memiliki  kemampuan  finansial  dengan membayar  setoran  awal  sebesar  Rp25  juta,  di  samping  syarat  lainnya  seperti  sehat jasmani  rohani  dan  berumur  minimal  18  tahun.  Hal  tersebut  berlandaskan  pada Peraturan  hukum  Islam  di  Indonesia  pada  bab  7  Mengenai  pendaftaran  dan  kuota. Pada  pasal  6  (2)  yang  berbunyi  ketentuanlebih  lanjut  mengenai  prosedur  dan persyaratan pendaftaran diatur oleh peraturan mentri. 11
Sistem  pendaftaran  calon  Jamaah  haji  juga  perlu  dicermati.    Besarnya  kuota jamaah  haji  yang  diberikan  Kerajaan  Saudi  Arabia  kepada  Indonesia  tidak mengkomodir  jumlah  calon  jamaah  haji  yang  ingin  berangkat  ke  tanah  suci,  hal  ini berimbas semakin membengkaknya daftar tunggu calon jamaah haji Indonesia. 12 Agen
11 Mardani,  “Hukum  Islam:  Kumpulan  Peraturan  Tentang  Hukum  Islam  Di  Indonesia”  (Jakarta : Kencana, 2013), 442.
12 Muhammad  Rifa’at  Adiakarti  Farid,  “Model  Pengambilan  Keputusan  Garbage  Can  Dan  Dana Talangan  Haji,”  vol.  Vol  3  No  2,  Joernal  of  Social  Religion  Research:  Transformatif  (Islamic  Studies), 2019), 68.
atau  travel  yang  mempunyai  izin  memiliki  organisasi  dalam  menjalankan  biro  haji dan  umrah  tetapi  tidak  semua  data  diperoleh  secara  lengkap  mengenai  stuktur organisasi. 13 Problematika  yang  dihadapi  KUA  Ciputat  adalah  kurangnya  waktu dalam manasik haji yaitu hanya empat kali pertemuan. 14
Pendapat  antara  Majelis  Ulama  Indonesia  dengan  Kemenag  tentang  Dana Talangan Haji sesungguhnya tidak akan berdampak signifikan untuk mencari solusi terhadap  keluhan  calon  jamaah  haji  yang  ingin  mendaftar  haji.  Seharusnya Kementerian  Agama  lebih  terpusat  memperbaiki  sistem  pelayanan  pendaftaran  Haji karena selama ini calon jamaah haji harus melewati berbagai pintu atau instansi dalam pengurusan dokumen pendaftaran Haji sehingga kedepan diharapkan bisa diterapkan pengurusan dalam satu pintu yang efisien.
2. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
Setiap warga negara yang beragama Islam dan hendak menunaikan ibadah haji harus  memiliki  kemampuan  finansial,  di  samping  mampu  secara  fisik  dan  mental. Mekanisme pembayaran biaya tersebut dilakukan dengan dua cara, pertama, ketika ia mendaftar  ia  harus  mampu  menyetorkan  biaya  sebesar  Rp25.000.000.00.  (dua  puluh lima juta rupiah). Kedua, jamaah calon haji yang telah mendapat nomor porsi haji saat melakukan  pendaftaran  haji,  harus  mampu  melunasi  sisa  biaya  penyelenggaraan ibadah  haji.  Sampai  saat  ini  penyelengaraan  ibadah  haji  terdiri  dari  dua  komponen utama, yakni direct cost dan indirect cost .
Dana haji itu meliputi uang pendaftaran haji, selisih biaya karena penurunan tariff  pesawat  akibat  turunya  harga  minyak  dunia,  Dana  abadi  umat,  dan  dana talangan  haji  dan  lain-lain. 15 Dalam  UU  Nomor  13  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, tidak diatur alokasi waktu pembahasan dan penetapan BPIH,  baik  yang  terkait  dengan  kapan  BPIH  dibahas  dengan  DPR  dan  berapa  lama hasil  pembahasan  dan  penetapan  itu  diumumkan  ke  publik  atau  jemaah. Ketidakpastian  kapan  penetapan  BPIH  itu  melahirkan  ketidaknyamanan  jemaah, karena  harus  menunggu  berapa  sisa  BPIH  yang  harus  mereka  lunasi  ditambah terlampau  dekatnya  waktu  pelunasan  itu.  Ketidakjelasan  mengenai  besaran  BPIH perlu diakhiri dengan membuat rincian pengertian BPIH, kegunaan pendanaan BPIH, begitu  juga  dengan  pembahasan  dan  persetujuan  DPR,  perlu  ada  rincian  jadwal pengajuan  usulan  BPIH,  pembahasan  BPIH  di  DPR  hingga  keputusan  BPIH  oleh Presiden,  termasuk  mengenai  jadwal  pembahasan  dan  persetujuan  BPIH  oleh  DPR apabila terjadi jalan buntu.
3. Waiting list (daftar tunggu)
Terjadinya daftar tunggu (waiting list) haji  yang berkepanjangan ini  disebabkan oleh berbagai  faktor  diantaranya:  (1)  aspek  yuridis,  disebabkan  belum  adanya  landasan yuridis  yang  kuat  berkaitan  dengan  kebijakan  yang  dijalankan  oleh  pemerintah. Pemerintah  belum  sepenuhnya  menjalankan  kebijakan  tersebut  dengan  tegas.  (2) Aspek filosofis, disebabkan oleh belum adanya kesadaran beragama dari calon jamaah haji  untuk  menunaikan  ibadah  haji.  Berangkat  haji  secara  berulang  kali  dengan
13 Sarwan  Sarwan  and  Muhammad  Fauzi,  “Problematika  Biro  Haji  dan  Umrah  di  Kota,” Al  Imam: Jurnal Manajemen Dakwah , no. 0 (June 1, 2018): 17–30, https://doi.org/10.15548/jmd.v0i0.54. 14 Alan Amani, “Problematika bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ciputat pada tahun 2015” (bachelorThesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2016, 2016), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34067.
15 Ida Fauziyah, “Geliat Perempuan Pasca Reformasi” (Yogyakarta : LKis, 2015), 224.
beragam motivasi. 16 Pada dasarnya pengulangan ibadah haji merupakan ibadah yang sangat  wajar  dilaksanakan  diseluruh  kalangan  umat  muslim  seluruh  dunia. Berdasarkan kenyataan yang ada di Negara Indonesia, yang terjadi adalah kurangnya kemaslahatan umat muslim. Di sisi lain, Negara Indonesia adanya potret kemiskinan, banyaknya kesenjangan sosial ada di mana-mana. 17
Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dilaksanakan  berdasarkan  asas  keadilan, profesionalitas,  dan  akuntabilitas  dengan  prinsip  nirlaba.  Pada  perkembangannya, tingkat  jamaah  ibadah  haji  Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  dengan  jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia, sehingga setiap tahunnya menjadi salah satu Negara dengan jumlah jamaah terbesar dibandingkan dengan Negara lain di dunia.
2. Prosedur dan Upaya yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia
Lahirnya  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  17  tahun  1999    mengenai penyelenggaraan  haji  yang  merupakan  landasan  hukum  bagi  penyelenggaraan  haji Indonesia  sampai  saat  ini.  Peranan  pemerintah  Arab  Saudi  dalam  penyelenggaraan ibadah haji sangat penting karena merupakan tuan rumah dari ibadah haji itu sendiri. Dalam sejarahnya, peran Pemerintah Arab Saudi dalam terselenggaranya ibadah haji baru  dapat  dimulai  pada  tahun  1970.    Pada  tahun  1980-1990,  Kerajaan  Saudi  telah melakukan  beberapa  upaya  peraturan,  antara  lain  mengkaji  sistem  keberangkatan jamaah  dilakukan  melalui  pengangkutan udara,  rekrutmen  petugas haji  disesuaikan dengan  kompetensi  serta  penyempurnaan  modul  manasik  haji.  Pada  pihak  lain, kerajaan  Arab  Saudi  juga  melakukan  penyempurnaan  terhadap  sistem  penyewaan penginapan,  perbaikan  pengangkutan  awam  dan  pengaturan  pengadaan  katering yang  semula  dikelola  dengan  sistem  perorangan  dan  swasta  penuh,  selanjutnya beralih kepada sistem muassasah yang dikontrol langsung oleh kerajaan Arab Saudi.
Pada  saat  pandemi  covid-19  menyebabkan  seluruh  umat  manusia  merasa terhalang semua aktivitasnya, baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan kegiatan keagamaan.  C alon  jama’ah  haji  angk atan  tahun  2020,  merasa  kecewa  akibat pembatalan  ibadah  haji. Pembatalan  itu  tidak  hanya  untuk  jama’ah  yang menggunakan  kuota  haji  pemerintah,  baik  reguler  maupun  khusus,  tapi  termasuk juga jamaah yang akan menggunakan visa haji muamalah atau furada.
Kegiatan  keagamaan  terkacaukan  akibat  adanya  pandemi  Covid-19.    Menteri keagamaan  Indonesia  memastikan  bahwa  keberangkatan  Jamaah  ibadah  haji  1441 H/2020 M dibatalkan. Kebijakan ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan  jamaah  di  tengah  pandemi  Covid-19  karena  dapat  mengancam keselamatan  jamaah.  Selain  soal  keselamatan,  kebijakan  diambil  karena  pada  saat pandemi, Saudi belum membuka akses layanan  penyelenggaraan Haji 1441 H/ 2020 M.  Akibatnya,  pemerintah  tidak  memiliki  waktu  untuk  mempersiapkan  dalam pelaksanaan  pembi naan,  pelayanan  jama’ah  yang  bertujuan  agar dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman. Artinya pembatalan ibadah haji tersebut tidak lain hanya untuk kamaslahatan bersama.
Lebih  dari  22.000  tweet  dikumpulkan  dari  Makkah  dan  Madinah  selama musim haji 2021. Twitter adalah salah satu saluran yang digunakan banyak orang dan
16 Nida Farhan, “Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia,” Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 12, no. 1 (2016): 57–80, https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.469. 17 Agus Sujadi, “Kriminaisasi Penguangan Haji Di Indonesia",” Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia Vol 2, no. No 2 (2013): 337.
pemerintah  untuk  berkomunikasi  terkait  isu-isu  umum  maupun  topik  lain  yang berkaitan pada wabah Corona dan tindakan kesehatan selama musim Haji 2021 (1442 H). 18 Haji pada tahun 2020 dan 2021 selama pandemi merupakan model sukses untuk merencanakan,  mencapai,  dan  mengelola  masa  depan  dengan  mengintegrasikan teknologi  dengan  kebijakan  kesehatan  global  dan  nasional  serta  tindakan  kesehatan masyarakat. 19 Hambatan  yang  dialami  adalah  tentang  bahasa,  fasilitas  perawatan kesehatan yang terbatas, dan kesulitan dalam membeli obat resep. 20
Upaya  penyempurnaan  haji  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  kualitas penyelenggaraan  Ibadah  Haji  diantaranya  dengan  pembinaan,  pelayaan,  dan perlindungan  terhadap  Jamaah  haji  sejak  mendaftar  sampai  kembali  ke  tanah  air. Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada  masyarakat  serta  para  jamaah  haji.  Pelayanan  diwujudkan  dalam  bentuk pemberian  layanan  administrasi  dan  dokumen,  transportasi,  kesehatan,  akomodasi serta konsumsi. Perlindungan dapat terwujud dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jamaah haji.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  pembinaan  bimbingan Jamaah  haji  diantaranya:  (a)  Menyempurnakan  pola  dengan  pengadaan  pelatihan calon  haji  sesuai  kebutuhan.  (b)  Meningkatkan  keikutsertaan  organisasi  masyarakat Islam terutama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). (c). Penyempurnaan materi pembinaan  dan  bimbingan  jamaa  haji  termasuk  pendalaman  kondisi  objektif  Arab Saudi  pada  musim  haji.  (d)  Mengusahakan  adanya  fatwa  MUI  tentang  ibadah  haji sekali seumur hidup serta ibadah umrah di bulan Ramadhan. 21
Pembekalan  tata  cara  ibadah  haji  penting  diberikan  untuk  menjamin pelaksanaan  ibadah  haji  sesuai  syarat  dan  rukun  haji.  Keterbatasan  pengetahuan jamaah  tentang  tata  cara  ibadah  haji  juga  menuntut  adanya  pendamping  yang menyertai mereka saat melaksanakan ibadah haji. Ada dua bentuk penyelenggaraan bimbingan manasik haji yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, antara lain:
1). Bimbingan Manasik Haji oleh Pemerintah
Kegiatan  bimbingan  manasik  haji  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah dilakukan  sebanyak  10 kali: tiga  pertemuan  pada  tingkat  kabupaten/kota  dan  tujuh kali pertemuan pada tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Alokasi waktu bimbingan manasik haji untuk satu kali pertemuan empat jam pelajaran (4x60 menit) per hari. Bimbingan secara langsung dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, dialog, praktik  manasik  dan  pemutaran  audio/visual  manasik.  Sementara  bimbingan  tidak langsung  dilakukan  melalui  media  elektronik.    Pada  tingkat  kabupaten/kota bimbingan  manasik  haji  dilaksanakan  sebanyak  tiga  kali  pertemuan  dengan  alokasi waktu 12 jam pelajaran. Pada tingkat kecamatan manasik haji dilaksanakan sebanyak 7 kali pertemuan dengan alokasi waktu 20 jam pelajaran.
18 Adnan Gutub, Mohd Khaled Shambour, and Muhannad A. Abu-Hashem, “Coronavirus Impact on Human  Feelings  during  2021  Hajj  Season  via  Deep  Learning  Critical  Twitter  Analysis,” Journal  of Engineering Research 11, no. 1 (March 1, 2023): 100001, https://doi.org/10.1016/j.jer.2023.100001.
19 Ahmed A. Alahmari et al., “Hajj 2021: Role of Mitigation Measures for Health Security,” Journal of Infection and Public Health 15, no. 11 (November 1, 2022): 1350–54,
https://doi.org/10.1016/j.jiph.2022.09.006.
20 Hassan Taibah et al., “Health Information, Attitudes and Actions at  Religious Venues: Evidence from Hajj Pilgrims,” International Journal of Disaster Risk Reduction 51 (December 1, 2020): 101886, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101886.
21 Chunaini Saleh, Penyelenggaraan Haji Era Reformasi, Banten :Pustaka Alfabet, 2008. , 47.
Berdasarkan  upaya  pemerintah  tersebut,  yang  terpenting  bagaimana pelayanan pembinaan itu dilaksanakan secara efektif sehingga mempunyai pengaruh terhadap  kompetensi  jamaah  haji.  Sebab  pada  praktiknya  tidak  semua penyelenggaraan pembinaannya diikuti oleh semua jmaah haji.
2) Bimbingan Manasik Haji oleh Masyarakat
Bimbingan jamaah haji yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Keterlibatan KBIH dalam penyelenggaraan pelatihan manasik haji diatur Pasal  30 (Ayat 1) UU No. 13/2008 yang menyebutkan bahwa  dalam  rangka  pembinaan  ibadah  haji,  masyarakat  dapat  memberikan bimbingan  ibadah  haji,  baik  dilakukan  secara  perseorangan  maupun  dengan membentuk  kelompok  bimbingan.  Pelaksanaan  bimbingan  jamaah  haji  oleh masyarakat  berpedoman  pada  pola  pembinaan  ibadah  haji  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah.  Penyelenggaraan  pelatihan  manasik  dalam  tempo  lama  nampaknya dapat memberikan bekal ilmu yang cukup mengenai syarat dan rukun haji. Pelatihan manasik  dalam  tempo  yang  singkat  dan  tidak  sering  berdampak  pada  kurangnya bekal pengetahuan bagi calon jemaah haji.
Kedisiplinan  berhaji  saat  pandemi  Covid-19  merupakan  hal  yang  amat menentukan  proses  pencapaian  tujuan  berhaji,  sedangkan  apabila  tidak  disiplin berhaji  saat  pandemi  Covid-19,  maka  pencapaian  tujuan  berhaji  akan  terhambat. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketidakdisiplinan  dalam  berhaji  saat  pandemi Covid-19, antara lain: (1) Banyaknya pekerjaan ibadah haji yang sunah menyebabkan Jamaah  untuk  memilih  dengan  menutupi  tuntutan  sehingga  tidak  disiplin.  (2) Munculnya  beberapa  jamaah  haji  yang  ingin  terlepas  dari  ikatan  dan  aturan  serta ingin  bebas  dalam  melaksanakan  ibadah  haji.  (3)  Pola  dan  sistem  bimbingan  haji sering  berubah.  (4)  motivasi  jamaah  haji  dan  pembimbing  haji  menurun.  (5) longgarnya peraturan yang ada dalam maktab.
Disiplin  berhaji  saat  pandemi  Covid-19  mengandung  beberapa  unsur,  yaitu adanya sesuatu yang harus ditaati atau ditinggalkan dan adanya proses sikap jamaah haji,  Menumbuhkan  integritas,  memikul  tanggungjawab,  memecahkan  masalah dengan  baik,  Mengajarkan  Keteraturan,  Jamaah  haji  akan  mempunyai  pola  hidup yang  teratur  dan  mampu  mengelola  waktu  berhaji  dengan  baik.  Pada  tahap selanjutnya,  jamaah  haji  bahkan  bisa  cepat  berinteraksi  dengan  orang  lain  dalam menunaikan  ibadah  haji,  Menumbuhkan  percaya  diri,  dan  kemandirian.  Disiplin merupakan  bimbingan  yang  tepat  pada  jamaah  agar  sanggup  menentukan  pilihan yang bijak, menumbuhkan Keakraban, dan kepatuhan.

## KESIMPULAN
Permasalahan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 menjadi hal baru yang merubah  tatanan  kehidupan.  Salah  satu  permasalahan  yang  muncul  adalah  dalam proses  penyelenggaraan  ibadah  haji    yang  pada  pelaksanaan  ibadahnya  ditunda sementara waktu. Semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak lepas dari berbagai  problem.  Sejak  tahap  pendaftaran,  pembahasan  dan  penetapan  BPIH, pembinaan,  pelayanan  transportasi  darat  maupun  udara,  pelayanan,  kesehatan, katering, perlindungan jamaah haji, organisasi, panitia penyelenggara ibadah haji, dan petugas haji.
Berbagai  masalah  dalam  penyelenggaraan  ibadah  itu  dapat  diatasi  dengan berdasarkan  pada  pijakan  utama  penyelenggaraan  ibadah  haji,  yaitu  UU  Nomor  13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang masih perlu disempurnakan. Materi  muatan  yang  ada  di  dalam  UU  tersebut  belum  mampu  menjamin
penyelenggaraan ibadah secara lancar, nyaman, dan aman. Materi muatan yang harus disempurnakan antara lain tentang pembatasan pendaftar haji. Masalah pokok yang perlu  disempurnakan  adalah  pembatasan  pendaftar  haji  bagi  yang  sudah  pernah berhaji.  Dalam  penyelenggaraan  ibadah  haji  juga  mempunyai  hikmah  yang  data menjadikan pembelajaran bagi diri sendiri.

## REFERENSI
Adiakarti  Farid,  Muhammad  Rifa’at.  “Model  Pengambilan  Keputusan  Garbage  Can Dan  Dana  Talangan  Haji,”  Vol  3  No  2:68.  Joernal  of  Social  Religion  Research:
Transformatif (Islamic Studies), 2019.
Alahmari,  Ahmed  A.,  Anas A.  Khan,  Fahad  A. Alamri,  Yasir  S.  Almuzaini,  Faten A.
Alradini,  Emmad  Almohamadi,  Sami  Alsaeedi,  et  al.  “Hajj  2021:  Role  of Mitigation Measures for Health Security.” Journal of Infection and Public Health 15, no. 11 (November 1, 2022): 1350 – 54. https://doi.org/10.1016/j.jiph.2022.09.006. Amani, Alan. “Problematika Bimbingan Manasik H aji di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat pada T ahun 2015.” BachelorThesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:  Fakultas  Ilmu  Dakwah  dan  Ilmu  Komunikasi,  2016,  2016. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34067.
Fahham,  Achmad  Muchaddam.  “P enyelenggaraan  Ibadah  Haji:  Masalah  dan Penanganannya .” Kajian 20,  no.  3  (September  19,  2016):  201 – 18.
https://doi.org/10.22212/kajian.v20i3.625.
Farhan,  Nida.  “Proble matika  Waiting  List  Dalam  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  Di Indonesia.” Jurnal  Studi  Agama  dan  Masyarakat 12,  no.  1  (2016):  57– 80. https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.469.
Fauziyah, Ida. “ Geliat Perempuan Pasca Reformasi,”  224. Yogyakarta : LKis, 2015. Gutub,  Adnan,  Mohd  Khaled  Shambour,  and  Muhannad  A.  Abu-Hashem. “Coronavirus  Impact  on  Human  Feelings  during  2021  Hajj  Season  via  Deep Learning  Critical  Twitter  Analysis.” Journal  of  Engineering  Research 11,  no.  1
(March 1, 2023): 100001. https://doi.org/10.1016/j.jer.2023.100001.
Khusna,  Azalia  Mutammimatul.  “H akekat  Ritual  Ibadah  Haji  dan  Maknanya Berdasarkan  Pemikiran William R. Roff .” An-Nas 2, no. 1 (April 10, 2018): 132 – 45. https://doi.org/10.36840/an-nas.v2i1.93.
Mardani. “Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia,” 442. Jakarta : Kencana, 2013. Nuri,  Muhammad.  “P ragmatisme  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  di  Indonesia .” SALAM:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar-i 1,  no.  1  (June  1,  2014). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1532. Nurjannah,  Nu rjannah.  “ Lima  Pilar  Rukun  Islam  sebagai  Pembentuk  Kepribadian Muslim .” Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam 11, no. 1 (June 1, 2014): 37 – 52. https://doi.org/10.14421/hisbah.2014.111-03.
Putuhena, Shaleh. “Historiografi Haji Indonesia,” 105. Yogyakarta: LkiS, 2007. Sarwan, Sarwan, and Muhammad Fauzi. “P roblematika Biro Haji dan Umrah di Kota .” Al  Imam:  Jurnal  Manajemen  Dakwah ,  no.  0  (June  1,  2018):  17 – 30. https://doi.org/10.15548/jmd.v0i0.54.
Sholikhin,  Muhammad.  “K eajaiban  Haji  Dan  Umrah :  Mengungkapkan  Kedahsyatan Pesana Ka’bah Dan Tanah Suci,” 2. Jakarta: Erlangga, 2013.
Sujadi,  Agus.  “Kriminaisasi  Penguangan  Haji  Di  Indonesia".” Jurnal  Agama  Dan  Hak Asasi Manusia Vol 2, no. No 2 (2013): 337.
Susilo,  Adityo,  Cleopas  Martin  Rumende,  Ceva  Wicaksono  Pitoyo,  Widayat  Djoko Santoso,  Mira  Yulianti,  Herikurniawan  Herikurniawan,  Robert  Sinto,  Gurmeet Singh,  Leonard  Nainggolan,  and  Erni  Juwita  Nelwan.  “Coronavirus  Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini.” Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 7, no. 1 (2020): 45 – 67.
Syarif, Efrizal Ef, Nazirman Nazir Man, and Abdul Manan Sihombing. “Problematika Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Sepanjang Tahun di Pusat Layanan Haji dan Umrah  Terpadu  kota  Padang.” AL  MUNIR :  Jurnal  Komunikasi  dan  Penyiaran Islam 12,  no.  01  (June  29,  2021):  43 – 53.  https://doi.org/10.15548/amj- kpi.v12i01.2751.
Taibah,  Hassan,  Sudha  Arlikatti,  Simon  A.  Andrew,  Praveen  Maghelal,  and  Bill DelGrosso.  “Health  Information,  Attitudes  and  Act ions  at  Religious  Venues: Evidence  from  Hajj  Pilgrims.” International  Journal  of  Disaster  Risk  Reduction 51 (December 1, 2020): 101886. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101886.
Yaagoubi,  Reda,  Yehia  Miky,  Kamil  Faisal,  and  Ahmed  Al  Shouny.  “A  Combined Agent-Based Modeling and GIS Approach for HAJJ Crowd Simulati on.” Journal of Engineering Research 11, no. 1 (March 1, 2023): 100014. https://doi.org/10.1016/j.jer.2023.100014.
Yuliana,  Yuliana.  “Corona  Virus  Diseases  (Covid - 19):  Sebuah  Tinjauan  Literatur.” Wellness And Healthy Magazine 2, no. 1 (2020): 187 – 92.
Copyright Holder : © Mushbihah Rodliyatun, Abdul Khamid (2023).
First Publication Right :
© Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: