## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 1, February 2022, pp. 37 − 43 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i1.1668 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

## Apakah Kurva Phillips Eksis Pada Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19?
Ernawati 1,* , Mansyur Asri 2
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia Jalan HEA Mokodompit, Anduonohu, Kode Pos 93232, Kendari, Indonesia
2 Program Studi Sistem Informasi, STMIK Catur Sakti, Kendari, Indonesia Jalan H. Abdullah Silondae No.109, Kecamatan Mandonga,Kode Pos 93111, Kendari,  Indonesia Email: 1,* ernawaty@uho.ac.id, 2 mansyur.asri12@gmail.com Email Penulis Korespondensi: ernawaty@uho.ac.id Submitted: 22/02/2022 ; Accepted: 27/02/2022 ; Published: 28/02/2022
Abstrak −Periode pandemic Covid-19 mendorong melemahnya permintaan akan produk barang dan jasa. Tingkat harga yang terbentuk cenderung rendah. Sementara tingkat pengangguran  cenderung tinggi akibat melemahnya  permintaan tersebut. Pola ini tampak sesuai dengan  pandangan  Phillips  mengenai trade-off    antara tingkat  inflasi dan pengangguran.    Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji, apakah  fenomena  kurva  Phillips  berlaku  pada  perekonomian  Indonesia  masa  pandemi  Covid-19.  Data  penelitian  diperoleh  dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan unit analisis 34 provinsi tahun 2020. Data dianalisis menggunakan korelasi dan uji beda. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kurva  Phillips  tidak  esksis  untuk  kasus  Indonesia  secara  nasional,  namun  hanya  eksis  pada Kawasan  Timur  Indonesia.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  signifikan  antara  tingkat  inflasi  dan pengangguran pada kelompok provinsi yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat pandemi dengan yang tidak menerapkan PSBB. Temuan ini merekomendasi upaya koordinasi kebijakan  moneter dan fiskal yang lebih sajalan dengan pencapaian tujuan stabilitas harga bagi kebijakan moneter dan penurunan pengangguran bagi kebijakan fiskal.
Kata Kunci: Inflasi; Pengangguran; Kurva Phillips; Pandemi; Covid-19
Abstract −The Covid-19 pandemic has resulted in low demand for goods and services. The price level tends to be low. Meanwhile, the unemployment rate tends to be high due to weak demand. This condition appears to be in line with Phillips' view of the  trade-off between  the  inflation  rate  and  unemployment.  This  study  aims  to  examine  whether  the  Phillips  curve  phenomenon  applies  to  the Indonesian economy during the Covid-19 pandemic. The research data was obtained from the publication of the Statistics Indonesia (BPS) with 34 provinces of analysis unit, period 2020. The data were analyzed using correlation and difference tests. The results show that the Phillips curve does not exist for the case of Indonesia nationally, but only exists in the Eastern Region of Indonesia. The results also show that there is no significant difference between inflation and unemployment rates in the group of provinces that imp lement Large-Scale Social Restrictions (pembatasan sosial berskala besar, PSBB) during the pandemic and those that do not implement PSBB. This paper recommends a more streamlined coordination of monetary and fiscal policies with the goal of achieving price stability for monetary policy and reducing unemployment for fiscal policy.
Keywords : Inflation; Unemployment; Phillips Curve; Pandemic; Covid-19

## 1. PENDAHULUAN
Kurva Phillips  menggambarkan adanya trade-off antara tingkat inflasi dan pengangguran. Inflasi merupakan kenaikan harga-haraga  secara  umum  secara  terus-menerus  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Inflasi  dapat  dianggap  suatu  penyakit, namun juga sebagai obat dalam perekonomian. Secara teoritis, inflasi yang dianggap sebagai obat dan pendorong kinerja ekonomi  yaitu  inflasi  akibat  kenaikan  permintaan.  Sementara  inflasi  yang  dianggap  sebagai  penyakit  ekonomi  yaitu inflasi karena desakan biaya. Kenaikan permintaan secara umum akan mendorong produsen meningkatkan produksinya agar memperoleh potensi penghasilan. Sementara inflasi desakan biaya timbul sebagai dampak kenaikan biaya produksi yang mendorong kenaikan harga produk. Inflasi desakan biaya akan menyebabkan produksi menurun dan meningkatkan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak ketidakmampuan perusahaan untuk membayar upah.  Pada masa pandemi Covid-19, fenomena inflasi maupun deflasi terjadi pada beberapa provinsi. Berdasarkan data BPS (2022), provinsi  yang mengalami deflasi  yaitu Sulawesi Utara dan Papua Barat, sementara provinsi lainnya mengalami inflasi sebesar 0,29-3.46 persen.
Perekonomi  masa  Covid-19  juga  menunjukkan  adanya  peningkatan  pengangguran.  Data  BPS  (2021a) menunjukkan bahwa  terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, 2,56 juta orang,   diantaranya menganggur. Pengangguran umumnya terjadi pada sektor-sektor yang terkait dengan layanan jasa pengangkutan,  dan  perdagangan  hotel  restoran.  Sebab  sektor-sektor  ini  merupakan  sektor  dengan  kontraksi  ekonomi terdalam.  Sektor  Transportasi  dan  Pergudangan  mengalami  kontraksi  ekonomi  sebesar  15,04  persen,  sementara Penyediaan  Akomodasi  dan  Makan  Minum  mengalami  kontraksi  sebesar  10,22  persen.  Sektor  lain  yang  mengalami kontraksi  yaitu  Pertambangan  dan  Penggalian,  Industri  Pengolahan,  Pengadaan  Listrik  dan  Gas,  Konstruksi,  Jasa Perusahaan,  Administrasi  Pemerintahan,  Pertahanan  dan  Jaminan  Sosial  Wajib,  serta  Jasa  lainnya  (BPS,  2021b). Pemberlakukan  pembatasan  sosial    telah  mendorong  melemahnya  permintaan  akan  sektor  tersebut.  Permintaan  yang menurun,  berdampak  pada  tidak  terjualnya  jasa/produk  dari  produsen,  sehingga  produsen  kurang  mampu  memberi kompensasi bagi karyawannya. Pada akhirnya, PHK menjadi jalan bagi produsen untuk bertahan dalam kondisi pandemi. Secara teoritis, penurunan permintaan dalam kondisi  penawaran yang melimpah menyebabkan produsen  menurunkan harga produknya agar masih dapat menjangkau pasar potensial.  Dengan demikian kami mengasumsikan bahwa dalam

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 1, February 2022, pp. 37 − 43 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i1.1668 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
kondisi  pandemi,  hubungan  pengangguran  dan  tingkat  harga  (inflasi)  adalah  berbanding  terbalik.  Atau  pada  masa pandemi, terdapat trade-off antara tingkat inflasi dan pengangguran, dimana dalam kondisi tingkat harga relatif rendah, pengangguran meningkat. Atau dengan kata lain, hubungan inflasi dan pengangguran pada masa pandemi sejalan dengan Kurva Phillips.
Penelitian sebelumnya telah membuktikan trade-off antara inflasi dan pengangguran yang sejalan dengan  kurva Phillips sebagaimaan penelitian Liargovas & Psychalis (2022); Umer et al. (2021); Yayar & Tekgun (2022). Beberapa penelitian  lain  menunjukkan  fenomena  kurva  Phillips  tidak  berlaku  dalam  suatu  perekonomian,  sebagaimana  temuan Krulický et al. (2022); Omer Mustafa (2021). Kajian hubungan antara inflasi  dan pengangguran pada kasus Indonesia dilakukan  oleh  Astuti  (2016)  untuk  periode  estimasi  1986-2016.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien korelasi  inflasi  dan  pengangguran  adalah  negatif,  namun  tidak  signifikan,  begitupun  halnya  dengan  hubungan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang memiliki koefisien korelasi yang negatif dan tidak signifikan. Hasil ini berbeda dengan temuan  Maichal  (2012)  untuk  periode estimasi  2000Q1-2010Q3 yang melakukan  studi menggunakan metode GMM dan menyimpulkan bahwa fenomena kurva Phillips eksis pada perekonomian Indonesia.
Studi sebelumnya mengkaji fenomena kurva Phillips pada periode  ekonomi yang belum mengalami  pandemi. Pada sisi lain, kajian tentang fenomena tersebut untuk kasus Indonesia menggunakan data nasional. Kami beranggapan bahwa perekonomian pada masa pandemi yang ditandai dengan resesi ekonomi selain berdampak pada pengangguran, juga berdampak pada tingkat inflasi. Sebab pada masa resesi, permasalahan ekonomi timbul dari melemahnya permintaan. Kami  juga  meyakini  bahwa  terdapat  perbedaan  pola  hubungan  inflasi  dan  pengangguran  pada  provinsi  dengan  angka kejadian  infeksi  Covid-19  yang  luar  biasa  dengan  provinsi  dengan  infeksi  sedang,  yang  ditandai  dengan  penerapan kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).    Oleh  karena  itu  tulisan  bertujuan  untuk  mengungkap  apakah periode Covid-19 berdampak pada hubungan tingkat inflasi dan pengagguran di Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi  dalam  pengembangan  teori  ekonomi  khsuusnya  model  Kurva  Phillips  periode  pandemi.  Pada  sisi  lain, tulisan  ini  diharapkan  dapat  berkontribusi  bagi  pengambil  kebijakan  dalam  menentukan  target  inflasi  (bagi  otoritas moneter) dan target penurunan pengangguran (bagi otoritas fiskal) pada masa resesi.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data sekunder publikasi Badan Pusat Statistik dengan periode estimasi masa pandemi tahun 2020.  Unit  analisis  yaitu  34  provinsi  di  Indonesia.  Data  pengangguran  diperoleh  dari  tingkat  pengangguran  terbuka periode Agustus 2020, sementara tingkat inflasi yang diestimasi setiap provinsi merupakan tingkat inflasi umum tahunan (2018=100) pada ibu kota provinsi . Analisis dilakukan beberapa tahapan (gambar 1), yaitu dengan membagi provinsi di Indonesia berdasarkan kawasan (Kawasan Barat dan Timur), dan berdasarkan kebijakan penerapan PSBB tahun 2020. Pengelompokan provinsi yang masuk dalam kategori kelompok yang menerapkan PSBB yaitu provinsi yang memiliki minimal 1 kapubaten/kota yang mengambil kebijakan PSBB, dan atau provinsi yang menerapkan kebijakan PSBB secara regional provinsi. Berdasarkan kriteria ini, terdapat 14 provinsi yang masuk dalam kelompok yang pernah menerapkan PSBB.  Data dianalisis menggunakan korelasi dan uji beda.  Sebelum melakukan uji beda, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data. Kriteria uji normalitas data  berdasarkan signifikansi Kolmogorov-Smirnov, dimana jika nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov > 0,05, maka data diasumsikan berdistribusi normal. Pada sisi lain, dalam tahap prosedur uji beda, juga dilakakan  pengujian homogenitas melalui F test (Levene's Test). Jika signifikansi Uji Levene > 0,05, berarti varians kedua kelompok sama, maka uji-t menggunakan asumsi varians yang sama, dan sebaliknya jika Levene's Test < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa varians dari dua kelompok berbeda, maka uji t menggunakan varian yang sama tidak diasumsikan. Pengolahan data menggunakan SPSS 17.
Gambar 1. Kerangka Dasar Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi  pengangguran  dan  inflasi  berdasarkan  provinsi  di  Indonesia  sebagaimana  Gambar  1  menunjukkan  bahwa provinsi yang mengalami tingkat pengangguran tertinggi pada masa Covid-19 yaitu DKI Jakarta,  kemudian Banten, dan
Tingkat Inflasi Tingkat Pengangguran ▪ Kawasan Barat Indonesia ▪ Kawasan Timur
Indonesia ▪ Kelompok
Menerapkan PSBB ▪ Kelompok  Tidak
Menerapkan PSBB

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 1, February 2022, pp. 37 − 43 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i1.1668 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Jawa Barat. Adapun provinsi  dengan angka pengangguran terbuka yang sangat rendah yaitu Sulawesi  Barat, Sulawesi Tengah, dan Bengkulu. Pada sisi  lain, provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi dialami oleh  Provinsi  Aceh, kemudian Jambi dan Riau. Sementara provinsi yang mengalami tingkat inflasi terendah yaitu  Provinsi Papua Barat, Sulawesi Utara dan  Maluku.  Berdasarkan  pola  ini,  tampak  bahwa  pola  variasi  tinggi  rendahnya  angka  penganguran  tidak  konsisten dengan pola variasi tinggi rendahnya laju inflasi pada berbagai provinsi di Indonesia.
(a) Tingkat Pengangguran Terbuka
(b) Tingkat Inflasi Umum
Gambar 1. Tingkat Pengangguran dan Inflasi Pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020
Sumber: BPS (2021)
Gambar 2menyajikan hubungan antara  inflasi dan pengangguran pada masa pandemi untuk Kawasan Barat  dan Timur  Indonesia yang menunjukkan  arah berlawanan, sementara hubungan inflasi dan pengangguran pada provinsi yang tidak menerapkan PSBB menunjukkan arah yang searah. Adapun hubungan inflasi dan pengangguran pada wilayah yang menerapkan PSBB menunjukkan pola yang berlawanan. Arah yang saling berlawanan antara inflasi dan pengangguran mengimplikasikan bahwa peningkatan inflasi akan mendorong penurunan pengangguran, sementara implikasi dari pola searah dari hubungan inflasi dan pengangguran yaitu, peningkatan inflasi sebanding dengan peningkatan pengangguran.
0 5 10 15 Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Bengkulu Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Gorontalo Papua DI Yogyakarta Kalimantan Tengah Sulawesi Tenggara Lampung Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Jambi Maluku Utara Kep. Bangka Belitung Sumatera Selatan Bali Kalimantan Barat Jawa Timur Sulawesi Selatan Riau Jawa Tengah Aceh Papua Barat Kalimantan Timur Sumatera Barat Sumatera Utara Sulawesi Utara Maluku Kep. Riau Jawa Barat Banten DKI Jakarta -1 0 1 2 3 4 Papua Barat Sulawesi Utara Maluku Nusa Tenggara Timur Kep. Bangka Belitung Bali Nusa Tenggara Barat Kalimantan Tengah Papua Gorontalo Kalimantan Timur Bengkulu Jawa Timur Sulawesi Tenggara DI Yogyakarta Jawa Tengah Sumatera Selatan DKI Jakarta Kep. Riau Kalimantan Selatan Jawa Barat Sumatera Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Banten Lampung Kalimantan Utara Kalimantan Barat Sumatera Barat Sulawesi Selatan Maluku Utara Riau Jambi Aceh

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 1, February 2022, pp. 37 − 43 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i1.1668 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
(a) Provinsi Kawasan Barat Indonesia
(b) Provinsi  Kawasan Timur Indonesia
(c) Provinsi Yang Tidak Menerapkan PSBB
(d) Provinsi Yang Menerapkan PSSBB
Gambar 2. Garis Linear Hubungan Inflasi dan Pengangguran di Indonesia Tahun 2020 Berdasarkan Kelompok Estimasi Penelitian Sumber: BPS (2021)
Uji  korelasi  dilakukan  untuk  mengkaji  apakah  hubungan  inflasi  dan  pengangguran  di  Indonesia  memiliki hubungan  signifikan.    Adapun  uji  normalitas  dilakukan  sebelum  uji  korelasi  Pearson,  sebagaimana  Tabel  1.  Nilai Kolmogorov-Smirnov  Z  inflasi    sebesar  0.698,  dan  pengangguran    sebesar  0.386  dan  lebih  besar  dari  dari  0.05 menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi maupun pengangguran berdistribusi normal.
Tabel 1. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Inflasi Pengangguran Normal Parameters a,,b Mean 1.387 6.034 Std. Deviation 0.890 2.013 Most Extreme Differences Absolute 0.121 0.155 Positive 0.114 0.155 Negative -0.121 -0.106 Kolmogorov-Smirnov Z 0.708 0.905 Asymp. Sig. (2-tailed) 0.698 0.386 Sumber: Hasil Output Olah Data SPSS
Hasil uji  korelasi sebagaimana Tabel 2 menunjukkan bahwa  dari 4 kelompok yang diestimasi, hanya kelompok Kawasan Timur Indonesia yang memiliki hubungan  signifikan antara inflasi dan pengangguran yang ditunjukkan oleh probabilitas 0.084<0.10. Hubungan antara inflasi dan pengangguran pada kelompok ini juga menunjukkan tade-off atau arah  yang  berlawanan  atau  negatif. Trade-off inflasi  dan  pengangguran  juga  tampak  pada  Provinsi  yang  Tidak Menerapkan PSBB, namun memiliki probabilitas 0,747>0,10 atau tidak signifikan.
0 2 4 6 8 10 12 0 5 10 15 20 Ti n gk at In fl asi , P e n ga n ggu ra n Provinsi Pengangguran Inflasi -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 5 10 15 20 Ti n gk at In fl asi , P e n ga n ggu ra n Provinsi Pengangguran Inflasi -2 0 2 4 6 8 10 12 0 10 20 30 T in gka t I n fl a si , P en ga n gg u ra n Provinsi Pengangguran Inflasi 0 2 4 6 8 10 12 0 5 10 15 Ti n gk at In fl asi , P e n ga n ggu ra n Provinsi Pengangguran Inflasi

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 1, February 2022, pp. 37 − 43 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i1.1668 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Tabel 2. Hasil Pengujian Korelasi Hubungan Tingkat Inflasi dan Pengagguran di Indonesia
Kelompok Deskripsi Nilai Estimasi Kawasan Barat Indonesia Korelasi 0,087 t-Stat. 0,327 Prob. 0,749 Kawasan Timur Indonesia Korelasi -0,419 t-Stat. -1,846 Prob. 0,084 Provinsi yang Tidak Menerapkan PSBB Korelasi -0,077 t-Stat. -0,327 Prob. 0,747 Provinsi yang Menerapkan PSBB Korelasi 0,297 t-Stat. 1,077 Prob. 0,303 Indonesia Korelasi 0,257 t-Stat. 1,245 Prob. 0,226 Sumber: Data Sekunder, diolah
Levene's test penelitian  disajikan  sebagaimana  tabel  3.    Hasil    pengujian  Levene  tingkat  inflasi  menunjukkan signifikansi F sebesar 0,006, dengan kata lain varians dari kedua kemompok berbeda sehingga  digunakan indikator Equal variances not assumed dalam interpretase uji beda. Adapun  hasil  Levene's test tingkat inflasi menunjukkan signifikansi F  sebesar  0,224,  dengan  kata  lain  varians  dari  kedua  kelompok  sama  sehingga    digunakan  indikator Equal  variances assumed dalam interpretase uji beda
Tabel 3. Hasil Uji Beda Tingkat Inflasi dan Pengagguran Berdasarkan Kelompok Provinsi dalam Penerapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Variabel Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig. t df Sig. (2- tailed) Mean Difference Std. Error Difference Tingkat Inflasi Equal variances not assumed 8,629 0,006 -1,621 27,501 0,116 -0,437 0,269 Tingkat Pengangguran Equal variances assumed 1,534 0,224 -1,268 32 0,214 -0,882 0,695

## Sumber: Data Sekunder, diolah
Hasil uji beda tingkat inflasi sebagaimana Tabel 3 berdasarkan kelompok yang menerapkan PSBB dan yang tidak menerapkan sebesar 0,116>0,05 atau  tidak signifikan. Hal ini mengimplikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan inflasi antara  wilayah  yang  menerapkan  PSBB  dengan  yang  tidak  menerapkan  PSBB,  meskipun  inflasi  yang  terbentuk  pada wilayah yang menerapkan PSBB lebih tinggi  dibanding wilayah yang tidak menerapkan PSBB  sebagaimana disajikan pada  tabel  4.  Pada  sisi  lain,  perbedaan  tingkat  pengangguraan  antara  wilayah  yang  menerapkan  PSBB  dan  tidak menerapkan PSBB menunjukkan nilai  probabilitas sebesar  0,224 > 0.05 atau tidak  signifikan. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan tingkat pengangguran antara wilayah yang menerapkan PSBB dan yang tidak menerapkan PSBB.
Tabel 4. Nilai Mean Berdasarkan Kelompok Provinsi dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Variabel Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Tingkat Inflasi Provinsi yang Tidak Menerapkan PSBB 20 1,208 1,072 0,240 Provinsi yang Menerapkan PSBB 14 1,644 0,459 0,123 Tingkat Pengangguran Provinsi yang Tidak Menerapkan PSBB 20 5,671 1,648 0,369 Provinsi yang Menerapkan PSBB 14 6,552 2,413 0,645 Sumber: Data Sekunder, diolah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran hanya signifikan pada kawasan Timur Indonesia dimana inflasi dan pengangguran memiliki hubungan negatif mengikuti model kurva Phillips. Kondisi ini  sejalan  dengan  temuan  sebelumnya  (Bhattarai,  2016;  Nautwima  &  Asa,  2021;  Omran  &  Bilan,  2021).  Temuan Sasongko et al. (2019) yang mengkaji trade-off antara inflasi dan pengangguran pada 33 provinsi di Indonesia menemukan bahwa trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran terbuka merupakan fenomena ekonomi jangka pendek, sehingga kondisi sticky price tetap diterapkan. Pada sisi lain, temuan penelitian menunjukkan tidak ada korelasi antara inflasi dan pengangguran baik pada kelompok wilayah yang menerapkan PSBB maupun yang tidak. Temuan ini sejalan

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 1, February 2022, pp. 37 − 43 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i1.1668 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
dengan penelitian  Astuti (2016) . Lisani et al. (2020) meneliti hubungan inflasi dan  pengangguran di negara ASEAN-10 selama  periode  1989-2018,  dan  menemukan  hubungan  inflasi-pengangguran  tidak  signifikan  dalam  jangka  pendek, namun dalam jangka panjang signifikan, sehingga kurva Phillips hanya berlaku dalam jangka panjang.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  inflasi  antara  wilayah  yang  menerapkan  PSBB dengan  wilayah  yang  tidak  menerapkan  PSBB,  meskipun  tingkat  inflasi  pada  wilayah  yang  menerapkan  PSBB  lebih tinggi  dibanding  wilayah  yang  tidak  menerapkan.  Inflasi  dapat  merupakan  fenomena  moneter  dan  riil.  Inflasi  yang bersumber dari fenomena moneter akan dikendalikan melalui kebijakan moneter.  Inflasi  merupakan fenomena moneter jika  disebabkan  oleh  meningkatnya  jumlah  uang  beredar.  Kebijakan  yang  ditempuh  otoritas  moneter  untuk mengendalikan  laju  inflasi  yaitu  kebijakan  moneter  ketat  melalui  peningkatan  suku  bunga  acuan,  yang  kemudian berdampak terhadap penurunan permintaan aggregat, yang pada akhirnya akan menurunkan inflasi.  Jalur penurunan suku bunga acuan hingga menurunkan inflasi tampak melalui beberapa jalur transmisi skebijakan moneter, yaitu: jalur suku bunga, jalur kredit, jalur harga asset, dan jalur nilai  tukar.  Dampak peningkatan suku bunga acuan melalui jalur suku bunga  dan  kredit  yang  disalurkan,  akan mempengaruhi  investasi.  Peningkatan  suku  bunga  acuan, akan  meningkatkan suku bunga pasar uang antar bank, karena itu suku bunga kredit. Tingginya suku bunga kredit, akan mendorong investor untuk  menahan  kegiatan  investasi.  Adapun  speningkatan  suku  bunga  acuan  akan  mempengaruhi  harga  asset,  akan berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat. Sementara dampak peningkatan suku bunga acuan terhadap nilai tukar, akan mempengaruhi ekspor. Penurunan aktivitas investasi, konsumsi, dan ekspor akan menurunkan permintaan aggregat. Selanjutnya penurunan permintaan ini akan menurunkan laju inflasi.
Sementara inflasi merupakan fenomena riil jika inflasi disebabkan oleh demand-pull inflation, cost-push inflation ataupun  perilaku  pembentukan  harga  dipasar  persaingan  tidak  sempurna  melalui price  setter atau  perilaku mark-up pricing . Inflasi  akibat fenomena riil, dikendalikan oleh kebijakan fiskal. Perilaku mark-up pricing akan meningkatkan inflasi  jika  produsen  yang  berada  pada  pasar  persaingan  tidak  sempurna  menetapkan  harga  yang  relatif  tinggi  untuk meningkatkan  laba.  Sebab,  konsumen  yang  berada  pada  pasar  dengan  struktur  persaingan  tidak  sempurna  memiliki bargaining power yang rendah  dalam penentuan harga. Demand-pull inflation akan meningkatkan harga jika sumber daya  untuk kegiatan produksi tidak cukup tersedia, sehingga produsen memiliki lag dalam produksi. Keterbatasan sumber daya dapat disebabkan oleh keterbatasan bahan baku, teknologi, maupun faktor musim. Dengan permintaan yang tinggi, dan  penawaran  yang  terbatas,  maka  akan  mendorong  harga-harga  cenderung  naik.  Sebaliknya  dengan  pnurunan permintaan, akan mendorong harga-harga cenderung menurun atau inflasi rendah. Fenomena inflasi rendah ini tampak pada masa pandemic Covid periode 2020, dimana inflasi rata-rata di Indonesia sebesar  1,39%.  Rendahnya inflasi ini ternyata tidak berdampak pada tingkat pengangguran. Angka pengangguran terus meningkat selama tahun 2020. Temuan Sasongko et al. (2019) menunjukkan bahwa inflasi pada 33 provinsi di Indonesia lebih berciri demand-pull inflation dan bukan  karena cost-push inflation.

## 4. KESIMPULAN
Hubungan tingkat inflasi dan pengangguran berdasarkan kurva Phillips adalah berlawanan atau negatif, namun temuan penilitian menunjukkan bahwa pada masa pandemi, trade-off inflasi dan pengangguran ini hanya berlaku bagi  provinsi yang tergabung dalam Kawasan Timur Indonesia, sementara trade-off ini tidak dialami oleh provinsi yang terletak pada Kawasan  Barat  Indonesia.  Secara  nasional, trade-off antara  inflasi  dan  pengangguran  di  Indonesia  juga  tidka  terbukti signifikan, sehingga pada masa Covid-19, kurva Phillips tidak eksis di Indonesia. Hasil uji beda juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan inflasi maupun tingkat pengangguran pada kelompok provinsi yang menerapkan PSBB dan kelompok yang tidak menerapkan PSBB. Tidak terdapatnya trade-off antara tingkat inflasi dan pengangguran, serta tidak terdapatnya perbedan signifikan antara kelompok yang menerapkan PSBB dan tidak menerapkan PSBB, menunjukkan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi lebih mudah, dimana kebijakan moneter dengan target stabilitas harga dan kebijakan fiskal  dengan penurunan pengangguran akan dapat dicapai beriringan, tanpa harus mengorbankan salah satu  tujuan tersebut, apakah tingkat inflasi rendah namun tingkat pengangguran tinggi, atau tingkat pengangguran rendah disertai tingkat inflasi tinggi.

## REFERENCES
Astuti,  P.  B.  (2016).  Analisi  Kurva  Phillips  dan  Hukum  Okun  di  Indonesia  Tahun  1986-2016. Fokus  Bisnis :  Media  Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi , 15 (1), 72–91. https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v15i1.72 Bhattarai,  K.  (2016).  Unemployment-inflation  trade-offs  in  OECD  countries. Economic  Modelling , 58 ,  93–103.
https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.05.007 BPS. (2021a). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020 . Retrieved from https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07- persen.html
BPS. (2021b). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 . Retrieved from https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html BPS. (2022). Inflasi 90 Kota (Umum) 2022 . Retrieved from https://www.bps.go.id/indicator/3/1708/1/inflasi-90-kota-umum-.html Krulický, T., Šanderová, V., & Dolejš, D. (2022). Evaluation of inflation and unemployment and plotting the Philips curve of the Czech Republic. SHS Web of Conferences , 132 . https://doi.org/10.1051/shsconf/202213201007
Liargovas, P., & Psychalis, M. (2022). Phillips Curve: The Greek Case. European Review , Vol. 30.

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 1, February 2022, pp. 37 − 43 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i1.1668 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
https://doi.org/10.1017/S1062798720001301
Lisani, N., Masbar, R., & Silvia, V. (2020). Inflation-Unemployment Trade-Offs In ASEAN-10. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi ,
9 (2), 241–256. https://doi.org/10.15408/sjie.v9i2.16346
Maichal, M. (2012). Kurva Phillips di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan , 13 (2), 183–193. https://doi.org/10.23917/jep.v13i2.178
Nautwima, J. P., & Asa, A. R. (2021). The Relationship Between Inflation and Unemployment in Namibia Within the Framework of the Phillips Curve. International Journal of Innovation and Economic Development , 7 (5), 7–16. https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.75.2001
Omer  Mustafa,  O.  A.  (2021).  Inflation  and  Unemployment  Trade-off:  Is  Phillips  Curve  True  for  African  Developing  Countries?
Evidence from Sudan. Journal of Economic Science Research , 4 (3). https://doi.org/10.30564/jesr.v4i3.3243 Omran, E. A. M., & Bilan, Y. (2021). The impact of inflation on the unemployment rate in Egypt: a VAR approach. SHS Web of Conferences , 107 . https://doi.org/10.1051/shsconf/202110706009
Sasongko, G., Huruta, A. D., & Gultom, Y. N. V. (2019). Does the phillips curve exist in indonesia? A panel granger causality model.
Entrepreneurship and Sustainability Issues , 6 (3), 1428–1443. https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.3(26)
Umer, M., Galadima, M. D., & Abbasi, B. N. (2021). Empirical Analysis of the Phillips Curve and Okun’s Law Through Simultaneous Equation Modeling: A Case Study of Pakistan. Ekonomista , 1 (3), 418–438. https://doi.org/10.52335/dvqigjykff19
Yayar,  R.,  &  Tekgun,  B.  (2022).  Phillips  Curve  Analysis  in  D8  Countries. İzmir  İktisat  Dergisi , 37 (2),  334–349. https://doi.org/10.24988/ije.819082