## THE ROLE OF CITIZENSHIP EDUCATION ON STRENGTHENING NATIONAL ANTHEM OF COMMITMENT TO THE COMMUNITY CHINESE ETHNIC PONTIANAK
PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENGUATAN KOMITMEN KEBANGSAAN PADA MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA PONTIANAK

## Dada Suhaida
Dosen Program Studi PPKn STKIP-PGRI Pontianak E-mail: civic.link@yahoo.com

## ABSTRACT
One of the problems facing the country today is the commitment of the ebb tide of Chinese ethnic nationality  in  the  community.  Through  citizenship  education  is  central  topic  of  education  has strategic  role  in  strengthening  the  commitment  of  anthem  for  nationality  being  one  of  a  sense  of nationality with replanting efforts to uphold the values of Pancasila and the 1945 constitution, love of country, and Bihineka Tunggal Ika, as spirit delivery and eventually developing national anthem of the spirit of nationality and patriotism in the running of social life, socially, and the country. But for  shows  this  phenomenon  of  ethnic  chinese  national  anthem  of  having  no  commitments  to  the nation and the state of Indonesia.

## Keywords: education citizenship, nationalism, the commitment of nationalities, Chinese ethnic

## ABSTRAK
Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  dewasa  ini  adalah  pasang  surutnya komitmen  kebangsaan  di  kalangan  masyarakat  etnis  Tionghoa.  Melalui  Pendidikan Kewarganegaraan  merupakan  topik  sentral  yang  memiliki  peran  strategis  dalam  pendidikan kebangsaan  untuk  memperkokoh  komitmen  kebangsaan  menjadi  salah  satu  upaya  penanaman kembali rasa kebangsaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945  ,  cinta  tanah  air  ,  dan  Bhineka  Tunggal  Ika,  sebagai  ruh  kebangsaan  yang  akhirnya berkembang dan melahirkan semangat kebangsaan dan patriotisme dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, secara sosial, dan negara. Namun selama ini fenomena menunjukkan etnis Tionghoa tidak memiliki komitmen kebangsaan terhadap bangsa dan negara Indonesia.

## Kata  Kunci:  Pendidikan  Kewarganegaraan,  Nasionalisme,  Komitmen    Kebangsaan,  Etnis Tionghoa
Pasang  surutnya  komitmen  kebangsaan (nasionalisme) merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia era  kini.  Ketika  orde  baru  runtuh  dan mewariskan konflik komunalisme masyarakat berdasarkan  etnis  yang  menyebabkan  rasa sebagai  orang  Indonesia  semakin  berkurang, diskriminasi  ditengarai  sebagai  salah  satu penyebabny konflik tersebut.
Sehubungan dengan komitmen kebangsaan  itu  sendiri,  bisa  muncul  secara
berbeda-beda  dari  orang  per-orang  dengan komitmen kejuangannya masing-masing. Akan  tetapi,  komitmen  kebangsaan  bisa  juga muncul dalam kelompok yang berpotensi luar biasa  kekuatannya.  Komitmen  kebangsaan memiliki  konsep  yang  dinamis  adanya  dalam mencapai  cita-cita  bangsa  yang  selanjutnya berkembang  menjadi  wawasan  kebangsaan yakni,  pikiran-pikiran  yang  bersifat  nasional dimana  suatu  bangsa  memiliki  cita-cita
kehidupan  bersama  dan  tujuan  nasional  yang jelas.
Demikian dalam kedinamisannya, antar- pandangan  kebangsaan  dari  suatu  bangsa dengan bangsa lainnya saling berinteraksi dan saling  mempengaruhi.  Dengan  benturan budaya  dan  kemudian  bermetamorfosa  dalam campuran  budaya  dan  sintesanya,  maka derajat  kebangsaan  suatu  bangsa  menjadi dinamis  dan  tumbuh  kuat  dan  kemudian terkristalisasi dalam paham kebangsaan (Kartasasmita, 1994). Yang selanjutnya paham kebangsaan berkembang dari waktu ke waktu, dan berbeda dalam satu lingkungan masyarakat dengan lingkungan lainnya.
Sebagaimana Anderson (1991)
menyatakan,  dengan  kedinamisannya  jelas bahwa rasa kebangsaan yang telah membangun paham kebangasaan pada sekelompok masyarakat yang dilandasi semangat  kebangsaan  pada  akhirnya  akan melahirkan wawasan kebangsaan yang merupakan  jiwa,  cita-cita,  atau  falsafah  hidup yang  tidak  lahir  dengan  sendirinya.  Ia sesungguhnya  merupakan  hasil  dari  realitas sosial dan politik.
Dapat  diartikan,  rasa  kebangsaan  yang lahir  dari  realitas  sosial  danpolitik  akan melahirkan komitmen kebangsaan (nasionalisme) merupakan satu bentuk ideologi.  Sebagai  bentuk  ideologi,  komitmen kebangsaan  berperan  menciptakan  kesadaran rakyat  sebagai  suatu  bangsa  serta  menjadi acuan bersikap dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sehubungan dengan itu, etnis Tionghoa dianggap tidak memiliki komitmen kebangsaan  terhadap  Republik  Indonesia. Mereka  dianggap  lebih  suka  tinggal  di  luar negeri, tidak memiliki rasa  ingin membangun Indonesia,  dan  dengan  mudahnya  pergi  ke negara  lain  jika  negara  sedang  susah,  dan masih  banyak  lagi  stereotip  negatif  yang berkembang  di  masyarakat  Indonesia.  Bahwa stereotip itu kuat melekat pada etnis Tionghoa, dan dampaknya menciptakan jarak antara etnis Tionghoa  dengan  etnis  lainnya.  Menurut Prasetyo  dalam  Suroso  (2008),  sebelum  orde baru sejarah Indonesia diukir bersama pemuda dari berbagai etnis di Indonesia. Contoh nyata
adalah,  ketika  perang  melawan    penjajah Belanda,  ketika  Sumpah  Pemuda  dicetuskan, saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk,  hingga  jabatan  kementrian  kabinet- kabinet awal Republik Indonesia berdiri, orang Tionghoa  terlibat  aktif,  tanpa  pernah  berfikir bahwa mereka bukan orang Indonesia asli.
Ditambah  dengan  beberapa  kebijakan pemerintah  di  masa  orde  baru  yang  tidak memihak  etnis  Tionghoa.  Menurut  Susetyo (2002) beberapa kebijakan penguasa membuat kedudukan  etnis  Tionghoa  selalu  merasa tersudut,  baik  di  era  Kolonial  maupun  di  era Kemerdekaan. Contohnya, kebijakan pelarangan kebudayaan-kebudayaan Tionghoa,  dan  penghapusan  sekolah-sekolah Tionghoa.  Demikian  juga  Suryadinata  (2005) menyatakan  kebijakan  pemerintah  Indonesia yang  ditandai  dengan  penghapusan  pilar-pilar kebudayaan  Tionghoa  (termasuk  penutupan sekolah  Tionghoa,  pembubaran  organisasi etnik Tionghoa dan pemberedelan mass media Tionghoa)  serta  simbol-simbol  dan  adat- istiadat  etnis  Tionghoa.  Dalam  kondisi  yang demikian  sejumlah  orang  Tionghoa  merasa tidak sebagai Tionghoa lagi.
Demikian  pula  dalam  bingkai  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tercatat dua  peristiwa  besar  yang  dirasakan  sebagai terpaan  yang  menyakitkan  bagi  orang Tionghoa. Yaitu, peristiwa G30S PKI di tahun 1965  dan  kerusuhan  Mei  1998.  Menurut  Lan (1998)  peristiwa  di  tahun  2965  merupakan trauma  paling  berat  bagi  orang  Tionghoa  di Indonesia.  menurut  Bachrun  dan  Hartanto (2000)  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan era  pasca  kerusuhan  Mei  1998,  mereka menyimpulkan telah terjadi krisis indentitas di kalangan orang Tionghoa, karena segala upaya yang  telah  dilakukan  agar  bisa  diterima sepenuhnya  sebagai  orang  Indonesia  telah hancur  dalam  waktu  yang  singkat  akibat kerusuhan  tersebut.  Terkait  dengan  hal  itu, Suryadinata (1999) memandang bahwa masalah  identitas  merupakan  bagian  penting dalam  pemecahan  ‘masalah  Cina’  di Indonesia.  Begitu  pula  dalam  pandangan  Lan (1998)  bahwa  pencarian  jati  diri  orang  Cina (Tionghoa)  di  Indonesia  dihadapkan  pada
beberapa pilihan, menjadi Indonesia atau tetap menjadi Cina atau mengadopsi identitas lain.
Terkait dengan fenomena itu, Pendidikan  Kewarganegaraan  dapat  menjadi elemen  yang kuat dalam kurikulum Indonesia untuk  menanamkan  kesadaran  berbangsa  dan bernegara. Dengan Pancasila,  UUD 1945 dan Bhineka  Tunggal  Ika  sebagai  dasar  dan ideologi  negara  yang  merupakan  hasil  dari kesepakatan bapak pendiri bangsa, dan sampai sekarang  negara  Indonesia  tetap  berpegang teguh  kepada  Pancasila  sebagai  dasar  negara. Sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi acuan  negara  dalam  menghadapi  berbagai tantangan global dunia.
PKn juga mempunyai peran penting dan strategis  dalam  penanaman  nilai,  karena koridornya  yang value  based .  Nilai  tersebut harus  diajarkan  dalam  pendidikan  formal maupun  non-formal.    Di  era  globalisasi  ini, peran  Pendidikan  Kewarganegaraan  sangat penting  untuk  tetap  menjaga  eksistensi keperibadian bangsa Indonesia sebagai bentuk dari  komitmen  kebangsaan  terhadap  NKRI. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia, tentunya dapat memperkokoh  hubungan  antara  warganegara dengan negara.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  etnis Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia  diharapkan  memiliki  komitmen kebangsaan  dengan  tetap  bertahan  pada  nilai- nilai  budaya  bangsa  Indonesia,  meskipun masih  ada  beberapa  stereotip  negatif  yang melekat  pada  diri  orang  Tionghoa.  Dengan pemaknaan  pengalaman  belajar  PKn  di sekolah dan masyarakat diharapkan masyarakat  etnis  Tionghoa  bisa  menjadi warganegara  yang  benar-benar  cinta  pada tanah air Indonesia apapun kondisinya.
Demikian  adanya  dapat  dikatakan bahwa,  konsep  nasionalisme  di  Indonesia bersifat Nasionalisme-Kebangsaan.
Nasionalisme  adalah  sebuah  tuntutan  politik, setiap bangsa berhak menuntut kedaulatan atas negeri tempatnya tinggal selama berabad-abad berdasarkan  alasan  budaya,  ekonomi,  dan kemasyarakat.  Sebagai  dasar  tujuan  utama berdirinya  negara  Republik  Indonesia,  asas nasionalisme  tercantum  dalam  Pancasila
sebagai sila ke tiga,  yaitu “persatuan” sebagai dasar  ideologi  negara  Pancasila  sepatutnya menjadi acuan kerangka kita dalam membangun  kehidupan  berbangsa.  Sebab selain  dipandang  sebagai  dasar  ideologi negara,  Pancasila  telah  ditetapkan  sebagai sumber hukum oleh MPR dan juga senantiasa dipandang  sebagai  paradigma  budaya  dalam melaksanakan  semboyan  negara  “Bhinneka Tunggal Ika”.
Sedangkan konsep nasionalisme menurut  Anderson  (1996: 6) dalam  Wardaya, Baskara  (  2002:  16)  mendefinisikan nation (bangsa) sebagai “suatu komunitas politis yang dibayangkan-dan dibayangkan sekaligus sebagai  sesuatu  yang  secara  inheren  terbatas dan  berdaulat”  ( an  imagined  political community  and  imagined  as  both  inherently limited  and  sovereign ”)  .  Istilah  dibayangkan ( imagined )  ini  penting,  menurut  Anderson, mengingat bahwa anggota-anggota dari nasion itu  kebanyakan  belum  pernah  bertemu  satu sama lain, tetapi pada saat yang sama di benak mereka  hidup  suatu  bayangan  bahwa  mereka berada  dalam  suatu  kesatuan  komuniter tertentu. Karena hidup dalam bayangan (dalam arti  positif)  manusia  yang  juga  hidup  dan berdinamika.  Artinya,  nasionalisme  di  sini dimengerti  sebagai  sesuatu  yang  hidup,  yang terus secara dinamis mengalami proses pasang surut,  naik  turun.  Pandangan  yang  demikian ini mengandaikan bahwa nasionalisme merupakan  sesuatu  yang  hidup,  yang  secara dinamis  berkembang  serta  mencari  bentuk- bentuk baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman.
Isjwara (1989: 130) menyebutkan empat macam cita-cita nasionalisme, yaitu:
1. Perjuangan untuk mewujudkan persatuan  nasional  yang  meliputi bidang  politik,  ekonomi,  sosial, keagamaan, kebudayaan, dan persekutuan serta adanya solidaritas.
2. Perjuangan untuk mewujudkan kebebasan  nasional  yang  meliputi kebebasan  dari  kekuatan-kekuatan intern  yang  tidak  bersifat  nasional atau yang
hendak mengenyampingkan bangsa dan negara.
3. Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian, pembedaan, inividualitas, keaslian dan keistimewaan.
4. Perjuangan untuk mewujudkan pembedaan  di  antara  bangsa-bangsa yang  meliputi  perjuangan  untuk memperoleh
kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh.
Jadi  secara  umum,  nasionalisme  juga diartikan  sebagai  tuntutan  politik  yang menghendaki agar sebuah negara dibangun di wilayah tertentu, dengan kedaulatan penuh dan tidak  diperbolehkan  negara  atau  kekuasaan negara  lain  menduduki  di  wilayah  tersebut. Dan  di  dalam  wilayah  negara  tersebut  telah tinggal  kelompok-kelompok  komunitas  yang secara turun temurun menjadi penduduk tetap negeri  tersebut.  Di  sana  penduduk  tetap  itu secara  turun  temurun  dalam  kurun  sejarah lama  membangun  kebudayaan.  Seperti  yakni, mengembangkan aliran-aliran pemikiran sosial,  politik,  ekonomi  dan  kebudayaan tertentu,  mengembangkan  agama  dan  aliran- aliran  agama  yang  mereka  yakini  benar, membentuk pola hidup dan adat istiadat dalam aneka  ragam  sesuai  dengan  tuntutan  budaya, melahirkan  kearifan-kearifan  dan  ragam  seni, sastra,  ilmu  pengetahuan,  filsafat,  bentuk- bentuk  organisasi  sosial  dan  lain  sebagainya, yang  kesemuanya  itu  berdiri  di  atas  fondasi yang  disebut  sebagai  gambaran  dunia ( worldview ),  pandangan  hidup  ( way  of  life ), dan sistem nilai (etika dan estetika) tertentu.
Sedangkan  pengertian  yang  diberikan Kartodirdjo    (2003)  mengenai  nasionalisme, adalah didasarkan pada perkembangan sejarah bangsa Indonesia dan realitas sosial budayanya, serta berdasarkan berbagai pernyataan politik pemimpin Indonesia sebelum era kemerdekaan,  seperti manifestasi Perhimpunan  Indonesia  dan  Sumpah  Pemuda 1928. Dan unsur-unsur nasionalisme Indonesia mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Kesatuan (unity ) mentransformasikan hal- hal  yang  Bhineka  menjadi  seragam sebagai konsekwensi dari proses integrasi. Tetapi persatuan dan kesatuan tidak boleh
disamakan  dengan  penyeragaman  dan keseragaman.
2. Kebebebasan  ( liberty )  yang  merupakan keniscayaan  bagi  negeri-negeri  yang terjajah  agar  bebas  dari  dominasi  asing secara politik dan ekspoitas ekonomi serta terbebas  pula  dari  kebijakan  yang mengakibatkan  hancurnya  kebudayaan yang berkeperibadian.
3. Kesamaan  ( equality )  yang  merupakan bagian implisit dari masyarakat demokratis  dan  merupakan  sesuatu  yang berlawanan  dengan  politik  kolonial  yang diskriminatif dan otoriter.
4. Keperibadian  ( identity )  yang  hilang disebabkan ditiadakan dimarginalkan secara sistematis oleh pemerintah kolonial Belanda.
5. Pencapaian-pencapaian  dalam  sejarah yang memberikan insipirasi dan kebanggaan  bagi  suatu  bangsa  sehingga bangkit  semangatnya  untuk  berjuang menegakkan  kembali  harga  diri  dan martabatnya di tengah bangsa.
Jika  diamati  dari  unsur-unsur  yang menjadi  konsep  tersebut  di  atas,  didasarkan atas pengamatannya terhadap sejarah Indonesia,  khususnya  sejak  masa  penjajahan bahwa  Kartodirdjo  jelas  sekali  menerima beberapa  pandangan  yang  kemukakan  oleh Renan dalam Khon (1965) bahwa:
Nation  a  soul,  spiritual  principle.  Two things, which are really only one, go to make up this soul or spiritual principle. One  of  the  things  lies  in  the  past,  the other  in  the  present.  The  one  is  the possesion  common  of  rich  heritage  of memories;  and  the  other  is  actual agreement,  the  desire  to  live  together, and will to continue to make the most of the joint inheritance.
Pemikiran  Renan  di atas, menegaskan bahwa  untuk  membentuk  suatu nation ,  yang diutamakan  adalah  prinsip  keinginan  untuk hidup  bersama.  Dengan  arti  lain,  segala warisan  dan  kejayaan  serta  penderitaan  yang dialami  bersama  pada  masa  lalu  merupakan modal  dasar  untuk  membangun  kebersamaan pada  masa  depan.  Karena,  sebuah nation
merupakan  suatu  kesatuan  yang  sangat  kuat lantaran penderitaan di masa lalu.
Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, dominasi dan supremasi bukanlah hal yang  merupakan kebenaran  yang  timbul  dari alam  kita.  Ajaran  agar  manusia  menguasai alam  bukanlah  hal  yang  benar,  sedang  yang benar  adalah,  bahwa  manusia  hidup  bersama alam  dalam  keterikatan  harmonis.  Demikian pula dominasi oleh satu bagian umat manusia atas  yang  lain  adalah  bertentangan  dengan kehendak  alam.  Sebab  itu  nasionalisme  yang perlu  kita  kembangkan  bukan  nasionalisme yang  berusaha  mendominasi  pihak  lain. Nasionalisme  yang  kita  perlukan  adalah nasionalisme  yang  di  satu  pihak  melawan supremasi  dan  dominasi,  sedangkan  di  pihak lain adalah usaha untuk membawa keterikatan dan  hubungan  satu  sama  lain.  Selama  masih ada  usaha  untuk  dominasi  dan  supremasi nasionalisme  diperlukan  untuk  menjaga  agar kehidupan  umat  manusia  selaras  satu  sama lain dan dengan Alam Semesta. Karena Alam Semesta adalah milik dan buatan Tuhan Yang Maha Esa, maka di sini terletak unsur spiritual nasionalisme yang kita perlukan. Sebab dalam segala  kehidupan  yang  bersifat  relatif  dan tidak  pasti  itu  hanya  ada  satu  yang  bersifat absolut  dan  pasti,  yaitu  Tuhan  Yang  Maha Esa.
Maka  nasionalisme  Indonesia  adalah Keterikatan  dan  Interelasi  antara  bagian- bagian  bangsa  Indonesia  yang  terjadi  secara dinamis  untuk  mewujudkan  kehidupan  yang harmonis dalam Alam Semesta dan menghasilkan  kesejahteraan  dan  kebahagiaan lahir  batin  yang  hakiki.  Jika  didalami  lagi maka  ini  pula  kehendak  dari  Dasar  Negara yakni Pancasila.
Dengan  mengacu  kepada  konsepnya, Nasionalisme  memiliki  peran  sebagai  sebuah identitas  suatu  bangsa,  dimana  identitas tersebut  mempunyai  peranan  yang  tertinggi, hal  itu  dikarenakan  identitas  menjadi  suatu pembeda  antara”siapa  saya”  dan  “siapa mereka”. Selain itu identitas mempunyai salah satu fungsi yaitu untuk memperlancar interaksi (Dugis, 2012).
Sebagaimana  pengertian  Nasionalisme di  negara  Eropa  dan  Asia  memiliki  konotasi
yang  berbeda.  Di  negara  Eropa  Nasionalisme memiliki  konotasi  negatif  dan  identik  dengan perang, sedangkan di negara asia nasionalisme diindikasikan  sebagai  rasa  cinta  tanah  air, loyalitas  bangsa  sebagai  warganegara  dan  hal itu berkonotasi  positif. Contohnya, di Indonesia  memiliki  konstruktif  positif  tentang nasionalisme,  dimana  nasionalisme  adalah sebuah motif self belonging yaitu satu bangsa, bangsa Indonesia (Wardhani, 2012).
Dengan demikian Nasionalisme memiliki  tiga  peranan  yaitu;  nasionalisme sebagai  identitas  atau  pembeda,  nasionalisme sebagai ideologi, contohnya Nazi Jerman yang memberantas penduduk bukan asli jerman atas dasar ideologinya, dan yang terakhir nasionalisme  sebagai  pergerakan  contohnya titik  awal  pergerakan  nasional  Indonesia dengan adanya sumpah pemuda.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan, bahwa nasionalisme  merupakan sebuah identitas  bangsa  dimana  identitas  dikatakan sebagai  suatu  pembeda  antara  bangsa  satu dengan bangsa lainnya. selain itu Nasionalisme  berperan  penting  dikarenakan mengingat  peranan  dari  Nasionalisme  itu sendiri  menyangkut  hal-hal  yang  bersifat fundamental meskipun hasil yang didapat dari adanya  rasa  nasionalisme  tidak  selalu berkonotasi  positif  tetapi  juga  berkonotasi negatif.
Melihat  begitu  pentingnya  sebuah identitas  suatu  bangsa,  sudah  tentu  setiap warganegara harus memiliki komitmen kebangsaan  yang  besar  terhadap  bangsa  dan negaranya,  tanpa  terkecuali  etnis  Tionghoa Indonesia.  Sebagaimana  dengan  makna  yang terkandung  di  dalamnya,  bahwa  komitmen kebangsaan  adalah  janji  yang  dipatrikan  pada diri  sendiri,  atau  kepada  bangsa  dan  negara yang  diwujudkan  dalam  setiap  tindakan seseorang.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  komitmen  adalah  sebuah perjanjian  (keterikatan)  untuk  melakukan sesuatu.  Sedangkan  dalam  kontek  pada penelitian  ini,  bahwa komitmen yang dimaksudkan disini adalah komitmen seseorang terhadap rasa kebangsaan (nasionalisme)  terhadap  bangsa  dan  negara. Maka, dengan memiliki komitmen
kebangsaan yang  tangguh diharapkan sebuah bangsa  akan  tumbuh  menjadi  bangsa  yang besar  dan  dihargai  oleh  bangsa  lain  apabila memiliki  nilai-nilai  luhur  yang  dijunjung tinggi  oleh  seluruh  warganegaranya.  Dan bangsa  yang  memiliki  komitmen  kebangsaan yang  tangguh  akang  mampu  bertahan  di tengah  arus  perubahan  dunia  dan    mampu memberikan  warna  bagi  kemajuan  dunia manakala bangsa memiliki identitas yang kuat dan  menjadi  roh  bagi  bangsa  tersebut  dalam melestarikan eksistensinya.
Demikian halnya dengan bangsa Indonesia,  sebagai  bangsa  yang  besar  dan memiliki  banyak  potensi  untuk  menjadi bangsa  yang  maju  bahwa  semua  potensi  dan kapasitas bangsa yang dimiliki oleh masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  dapat menjadi  peluang  mengambil  peran  dalam peradaban  bangsa.  Cita-cita  luhur  ini  akan terwujud jika saja segenap lapisan masyarakat memiliki tekad dan kesadaran bersama, saling menyatukan  komitmen  dan  pandangan  untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa  Indonesia.  Semua  anak  bangsa  tanpa terkecuali  etnis  Tionghoa  harus  merasa memiliki  bangsa  ini  dan  terpanggil  untuk memberikan  pengabdian  terbaik  melakukan berbagai  macam  upaya  dalam  menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menyumbangkan  sesuatu  demi  kemajuan daerah, bangsa dan negara.
Untuk itu, kita sebagai bangsa Indonesia sangat  penting  memegang  teguh  lima komitmen  kebangsaan  yang  telah  menjadi modal  dasar  yang  kuat  dari  para  pendidik bangsa dalam membangun Indonesia.
Sebagaimana kelima komitmen itu adalah:
1. Pancasila,  sebagai  dasar  falsafah  dan kepribadian bangsa.
2. UUD  1945,  sebagai  sumber  hukum  dan morlaitas bangsa.
3. Bhinneka  Tunggal  Ika,  sebagai  lambang persatuan bangsa.
4. Bendera  Merah  Putih,  sebagai  lambang kebanggaan bangsa.
5. NKRI,  sebagai  lambang  kedaulatan bangsa Indonesia.
Kelima  komitmen  di  atas  tersebut, merupakan  roh  yang  menjiwai  seluruh  warga
bangsa dalam membangun bangsa dan negara serta  menjadi  landasan  dalam  bersikap  dan bertingkah  laku  dalam  setiap  kehidupan sehari-hari.
Terkait  dengan  hal  itu,  Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang strategis  dalam  upaya  mengembangkan  nilai- nilai kebangsaan kepada seluruh warganegaranya. Sebagaimana dalam perkembangannya  pelajaran civic mulai diperkenalkan  pada  tahun  1790  di  Amerika Serikat,  yaitu  dalam  rangka  “meng- Amerikakan”  bangsa  Amerika  atau  dikenal dengan  istilah  “ theory  of  Americanization ”. Hendy  Randal  Waite  dalam  penerbitan masalah  “ The  Citizen: dan Civics” di  tahun 1886  mengemukakan  “ Civic ”  dengan  “ the Science of citizenship-the relation of man, the individual, to  man in organized collection-the individual  in  his  relation  to  the  state”. Dari pengertian tersebut, bahwa ilmu kewarganegaraan adalah ilmu yang membicarakan  tentang  hubungan  manusia dengan manusia dalam perkumpulan- perkumpulan  yang  teroganisir  (organisasi sosial, ekonomi, politik) individu-individu dan dengan  negaranya.  Sebagaimana  Somantri (2001: 299) mendifinisikan.
Pendidikan  kewarganegaraan  adalah program  pendidikan  yang  berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber  pengetahuan  lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan  sekolah,  masyarakat    dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna  melatih  siswa  berpikir  kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokrasi  yang  berdasarkan  Pancasila dan UUD 1945.
Lebih jauh Somantri menjelaskan:
Pendidikan kewarganegaraan merupakan  usaha  untuk  membekali peserta  didik  dengan  pengetahuan  dan kemampuan  dasar  berkenaan  dengan hubungan  antar  warganegara  dengan negara  serta  pendidikan  pendahuluan bela  negara  agar  menjadi  warga  yang
dapat  diandalkan  oleh  bangsa  dan negara.
Penjelasan  yang  sama  di  atas  juga dikemukakan oleh Depdiknas (2006: 49) yang mengemukakan definisi pendidikan kewarganegaraan:
PKn  merupakan  mata  pelajaran  yang memfokuskan pada pembentukan warga negara  yang  memahami  dan  mampu melaksanakan
hak-hak dan
kewajibannya  untuk  menjadi  warga negara  Indonesia  yang cerdas, terampil, berkarakter  yang  diamanatkan  oleh Pancasila dan UUD 1945.
Dari  beberapa  definisi  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan  merupakan  pelajaran  yang tidak  hanya  menitikberatkan  kepada  aspek kognitif  saja, PKn juga memiliki sasaran pada pengembangan  kemampuan  dan keterampilan berfikir aktif warganegaranya dalam mengamalkan  nilai-nilai  warga  negara  yang baik  yang  mampu  melaksanakan  hak  serta kewajibannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945, agar menjadi warganegara yang bisa diandalkan  oleh  bangsa  dan  negara,  dan mampu  melaksanakan  hak  dan  kewajibanya secara benar.
Untuk  itu  penelitian  ini  membahas mengenai “Peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Penguatan Komitmen  Kebangsaan  pada  Masyarakat
Etnis  Tionghoa  Pontianak.  Penelitian  ini bertujuan  mendapatkan  gambaran  mengenai makna pengalaman belajar PKn di sekolah dan masyarakat  dalam  penguatan  komitmen kebangsaan  di  kalangan  masyarakat  etnis Tionghoa; dan memberikan gambaran mengenai komitmen kebangsaan etnis Tionghoa  di  lihat  dari  aspek  wawasan kebangsaan,  sikap  kebangsaan  dan  perilaku kebangsaannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode fenomenologi  dengan  pendekatan  kualitatif
atau  naturalistik.  Alasan  metode  dan  teknik penelitian  dipilih  karena  masalah  yang  dikaji menyangkut masalah yang sedang berkembang  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  khususnya  pada masyarakat etnis Tionghoa. Melalui
pendekatan fenonemologi diharapkan deskripsi  atas  fenonema  yang  tampak  di lapangan  dapat  diinterprestasikan  makna  dan isinya lebih dalam.
Lokasi  penelitia  di  Kalimantan  Barat, yaitu Kota Pontianak. Pertimbangan penetapan lokasi  penelitian  di  Kota  Pontianak  yang ditentukan  secara purpossive  sampling .  Jenis data  adalah  data  primer  dan  skunder.  Subjek penelitian adalah etnis Tionghoa dari beberapa kalangan,  yaitu:  aktor  politik,  pengusaha, pedagang, dan mahasiswa. Sedangkan informan dari beberapa teman seperkumpulan subjek  yang  dapat  memberikan  informasi tentang  permasalahan  yang  menjadi  fokus penelitian,  dan  satu  orang  guru  PKn. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Analisis  data  dilakukan  dengan  derajat kepercayaan  ( credibility )  melalui  teknik triangulasi  sumber  dan  metode,  perpanjangan kahadiran  peneliti,  pengecekan teman  sejawat dan ketekunan pengamatan, derajat ketralihan ( transferability ), derajat kebergantungan ( depen-dability ), dan derajat kepastian ( confirmability ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Sekolah dan  Masyarakat  bagi  Etnis  Tionghoa Pontianak
PKn  memberikan  kontribusi  berupa pengetahuan  dan  pemahaman  khususnya  di kalangan etnis Tionghoa Pontianak. Khususnya  mengenai  tujuan  da  fungsi  PKn terhadap  komitmen  kebangsaan  dan  cinta tanah  air  yang  dijiwai  oleh  nilai-nilai Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun pengetahuan pengajaran  PKn  yang  diperoleh  di  sekolah oleh  etnis  Tionghoa  sudah  dilewati  cukup lama,  namun  mereka  masih  bisa  mengingat
dan  memaknai  pengalaman  pengajaran  PKn tersebut.  Walaupun  pengalaman  PKn  yang  di sekolah sudah berlalu cukup lama, akan tetapi makna  dan  tujuan  PKn  untuk  membentuk peserta  didik  agar  memiliki  identitas  bangsa sebagai komitmen kebangsaan masih  melekat dalam ingatan mereka.
Pengalaman pengajaran PKn di sekolah di  tampilkan  oleh  etnis  Tionghoa  adalah, bahwa  PKn  di  sekolah  dimaknai  mereka sebagai  pengajaran  yang  menanamkan  nilai- nilai  karakter  nasionalis (civics  nasionalism), yakni bagaimana peserta didi diajak untuk bisa berfikir, bersikap dan penghayatan yang tinggi terhadap  bangsa,  lingkungan  fisik,  sosial bahkan  politik  bangsanya.  Artinya,  bagi  etnis Tionghoa  pengalaman  PKn  memberikan tujuan  dan  fungsi  dalam  upaya  menanamkan pemahaman  mengenai  komitmen  kebangsaan berupa penghayatan, kepedulian dan tanggugjawab atas semua masalah bangsa dan negara.  Dengan  menanamkan  bagaimana memperlakukan  dan  menyikapi  suka  duka kolektif (nasional) sebagai keprihatinan peribadi (individual) sebagai sikap patriotisme.
Pengalaman  PKn  di  sekolah  bagi  etnis Tionghoa juga sebagai sarana dalam membentuk  dan  melahirkan  warga  negara yang  cerdas,  terampil,  memiliki  rasa  cinta tanah  air  dan  bertindak  tanduk  sesuai  degan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya,  etnis  Tionghoa  menyatakan bahwa  PKn  di  sekolah  memiliki  peran  dalam memberikan pandangan mengenai pentingnya memiliki  pengetahuan  mengenai  pendidikan politik  dan  demokrasi  bagi  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  terutama  dalam pemantapan karakter bangsa dengan memiliki rasa  persatuan  dan  kesatuan.  Contohnya, warganegara  memiliki  pengetahuan  tentang hak  dan  kewajibannya  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  warga  negara memiliki  jiwa  patriot  dan  nasionalis  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara, selain itu warganegara memiliki rasa memiliki dan cinta terhadap tanah air Indonesia.
Pemaknaan  nilai-nilai  PKn  di  sekolah ternyata terus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Terutama pada nilai-nilai kerja keras, kejujuran, kedisiplinan dalam
menjalankan usaha dagangnya. Dari penampilan  etnis  Tionghoa  juga  terungkap bahwa  mereka  memiliki  etos  kerja  yang  ulet. Selain  etos  kerja  yang  ulet,  etnis  Tionghoa juga  memiliki  prinsip  hidup  yang  disiplin, yang  berani  membela  tanah  air  kelahiran dengan  aprisiasi  membangun  kesejahteraan daerah terpencil di Pontianak Kalbar.
Penampilan  etnis  Tionghoa  juga  tidak selalu  tertutup  atau  ekslusif  seperti  streotip yang selama ini berkembang. Dari penampilan partisipan  tergambar  bahwa  mereka  memiliki peribadi yang cukup terbuka dalam lingkungan  sosial  mereka.  Hal  tersebut dikarenakan,  bahwasannya  etnis  Tionghoa menyadari  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga negara  yang  memiliki  indentitas  bangsa Indonesia yang harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tanah kelahiran.
Komitmen  Kebangsaan  Etnis  Tionghoa  di lihat  dari  Aspek  Wawasan  Kebangsaan, Sikap Kebangsaan, dan Prilaku

## Kebangsaan
Penampilan komitmen kebangsaan etnis Tionghoa tergolong kuat, sebagaimana terlihat dari penampilan  wawasan,  sikap dan  perilaku kebangsaan  mereka. Temuan penelitian menunjukkan  bahwa  komitmen  kebangsaan etnis  Tionghoa  ditampilkan  dengan  memiliki wawasan  kebangsaan  yang  baik,  bahwa mereka  memiliki  pengetahuan  mengenai sejarah  daerah  mengena  perjuangan  rakyat Pontianak  Kalbar  melawan  penjajah.  Dengan pengetahuan  tersebut  mereka  memaknai bahwa  dirinya  merupakan  bagian  dari  bangsa Indonesia  yang  tidak  terpisahkan  dari  sejarah perjuangan  bangsa  dalam  mengusir  penjajah dari bumi pertiwi.
Wawasan  kebangsaan  tersebut  juga  di tampilkan dalam bentuk pengetahuan mengenai  perkembangan  politik  lokal  di Pontianak  Kalbar,  pembangunan  yang  terus mengalami  kemajuan.  Sebagai  bagian  dari bangsa  Indonesia  yang  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  sama  di  mata  negara,  etnis Tionghoa menyadari bahwa komitmen kebangsaan  lahir  dar  rasa  senasib  dan kebersamaan untuk keinginan hidup bersama- sama menghadapi tantangan dan ancaman dari
dalam  bahkan  dari  bangsa  luar  guna menyatukan tekad menjadi bangsa  yang kuat, dihormati  dan  disegani  oleh  bangsa-bangsa lain.
Pengalaman
pendidikan kewarganegaraan etnis Tionghoa juga ditampilkan  dalam  sikap  kebangsaan  mereka. Di mana pemaknaan PKn yang dikembangkan dalam  kehidupan  bermasyarakat  mereka ditampilkan  dengan  sikap  kemandirian  dan dewasa,  yang  dicirikan  dengan  memiliki  rasa cinta  tanah  air,  rasa  bangga  menjadi  orang Indonesia,  berkeinginan  menjaga  kerukunan sesama  warga,  serta  mereka  juga  memiliki cita-cita  bersama  membangun  daerah  Kota Pontianak. Sikap kemandirian dan kedewasaan  tersebut  juga  ditandai  dengan sikap  berkeinginan  mendukung  kebijakan pemerintah  yang  dianggap  sesuai  untuk kepentingan  masyarakat  banyak,  akan  tetapi sikap  menolak  segala  kebijakan  pemerintah Kota  Pontianak  yang  dianggap  tidak  sesuai dengan  kepentingan  masyarakat  banyak. Kedewasaan  sikap  etnis  Tionghoa  juga ditampilkan  dalam  komitmen  mereka  untuk ikut menyukseskan pilkada 2013, pemilu serta pilpers 2014 sebagai pemilih aktif.
Komitmen  kebangsaan  etnis  Tionghoa ternyata  diaplikasikan  dalam  perilaku  yang positif.  Perilaku  kebangsaan  ditampilkan dalam  nilai-nilai  ideologi  Pancasila  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.  Dengan memiliki modal etos kerja yang  gigih,  jujur  dalam  melakukan  usaha sehingga  dapat  dipercaya  oleh  orang  lain. Sebagaimana Perilaku positif juga ditampilkan dengan  aktif  dalam  bidang  politik  lokal maupun  nasional.  Etnis  Tionghoa  menyadari bahwa  komitmen  perilaku  mereka  di  perkuat oleh  Undang-Undang  No.  12  tahun  2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta  Undang-Undang  No.  40  tahun  2008 tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan etnis  yang  telah membuka ruang  bagi mereka dalam  berbagai  bidang,  bukan  saja  dalam ekonomi  namun  bidang  politik  pun  telah terbuka  bebas  tanpa  ada  lagi  diskriminasi. Komitmen  kebangsaan  etnis  Tionghoa  juga ditampilkan dengan aksi mendukung kebijakan pemeritah Pontianak dalam
pembangunan  yang  berguna  bagi  masyarakat luas  dan  menolak  jika  tidak  berpihak  kepada masyarakat  luas.  Perilaku  mendukung  yakni: aktif  dalam  membayar  pajak  dan  taat  pada peraturan  hukum  yang  berlaku,  menolak kebijakan  yang  tidak  berpihak  kepada masyarakat  luas  dengan  menyampaikan aspirasi  kepada  pemerintah  terkait  dalam  hal ini DPRD Kota Pontianak.
Dari  penampilan  mengenai  komitmen kebangsaan  etnis  Tionghoa  yang  di  lihat  dari ke  tiga  aspek  tersebut,  bahwa  etnis  Tionghoa juga  memiliki  komitmen  yang  kuat  terhadap bangsa Indonesia. Dikarenakan mereka merasa menjadi bagian penting  dalam  sejarah bangsa  Indonesia  yang  kelam  sehingga melahirkan  jiwa  patriot  untuk  aktif  dalam bidang  politik  dengan  cita-cita  membangun daerah  Pontianak  Kalbar  lebih  baik  dan  lebih maju.

## Pembahasan
Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Sekolah dan  Masyarakat  bagi  Etnis  Tionghoa Pontianak
Berdasarkan hasil observasi,
wawancara,  dan  dokumentasi  terungkap bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap etnis Tionghoa.  Hal tersebut ditampilkan oleh etnis  Tionghoa  yang  mengemukakan  bahwa PKn di sekolah dan di masyarakat memberikan  pengalaman  tentang  pentingnya pemahaman  dan  kesadaran  mengenai  hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia (hakikat NKRI),  dengan  prinsip  tetap  menjunjung tinggi  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  1945, Bhineka Tunggal  Ika  sebagai ruh kebangsaan yang akhirnya menguatkan komitmen kebangsaan  dengan  melahirkan  semangat kebangsaan  dan  jiwa  patriotisme  dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sebagaimana  dalam  proyek  PKn  dan BP Depdiknas (2000: 21) menyebutkan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:
a. Mengembangkan dan melestarikan nilai dan moral Pancasila secara dinamis dan terbuka. Dinamis dan terbuka dalam arti nilai  dan  moral  yang  dikembangkan
mampu menjawab tantangan
perkembangan  yang  terjadi  dalam masyarakat,  tanpa  kehilangan  jatidiri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat.
b. Mengembangkan dan membina
manusia  Indonesia  seutuhnya  yang sadar  politik  dan  konstitusi  Negara Kesatuan Republik Indonesia
dilandaskan  pada  Pancasila  dan  UUD NRI 1945.
c. Membina  pemahaman  dan  kesadaran terhadap  hubungan  antar  warganegara dan  negara,  antar  warganegara  dengan sesama  warganegara,  dan  pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui serta mampu melaksanakan dengan  baik  dan  kewajiban  sebagai warganegara.
Selanjutnya  di  dalam  kurikulum  2004, mata  pelajaran  kewarganegaraan  berfungsi “sebagai wahana untuk membentuk warganegara  yang  cerdas,  terampil,  dan berkarakter  yang  setia  kepada  bangsa  dan negara  Indonesia  dengan  merefleksi  dirinya dalam  kebiasaan  berfikir dan  bertindak  sesuai dengan  amanat  Pancasila  dan  UUD  NRI 1945”.
Berdasarkan  fungsinya  mata  pelajaran PKn  seperti  yang  diuraikan  di  atas,  dapat  di lihat  bahwa  PKn  mempunyai  fungsi  yang sangat penting dan strategis, karena menyangkut  aspek  afektif  dalam  rangka melanggengkan kehidupan bangsa dan negara Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan UUD  NRI  45.  Oleh  sebab  itu,  dalam  proses pembelajaran  PKn  harus  sesuai  dengan karakter  PKn  itu  sendiri.  Dapat  disimpulkan, mata  pelajaran  PKn  juga  mempunyai  fungsi untuk  membentuk  warganegara  yang  mampu berfikir  sesuai  dengan  amanat  Pancasila  dan UUD NRI 45.
Bagi etnis Tionghoa pengalaman pembelajaran PKn di sekolah terus dikembangankan dalam
kehidupan bermasyarakat,  khususnya  dalam  lingkungan kerja,  usaha  dan  bergaul  dengan  teman seperkumpulan.  Oleh  karena,  etnis  Tionghoa menyadari jatidirinya sebagai bagian
warganegara Indonesia yang memiliki komitmen  kebangsaan  (nasionalisme)  dengan menjadi individu  yang cendikia dan penyuluh bagi  masyarakat  etnis  Tionghoa  sendiri bahkan bagi masyarakat non-Tonghoa.
Sebagai  warganegara  yang  memiliki komitmen kebangsaan etnis Tionghoa menyadari  bahwa  partisipasi  aktif  mereka dalam  bidang  ekonomi  maupun  politik merupakan  wujud  dari  komitmen  mereka terhadap  bangsa.  Bagaimanapun  tidak  dapat dipungkiri,  bahwa  etnis  Tionghoa  merupakan bagian  dari  sejarah  panjang  bangsa  Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah.
Penampilan komitmen kebangsaan etnis Tionghoa  tersebut  di  atas,  selaras  dengan konsep  yang  diberikan  Kartodirdjo  (2003) mengenai  nasionalisme,  adalah  didasarkan pada  perkembangan  sejarah  bangsa  Indonesia dan  realitas  sosial  budayanya.  Sedangkan pengertian yang diberikan Kartodirdjo  (2003) mengenai  nasionalisme  didasarkan  pada perkembangan  sejarah  bangsa  Indonesia  dan realitas  sosial  budayanya,  serta  berdasarkan berbagai pernyataan politik pemimpin Indonesia  sebelum  era  kemerdekaan,  seperti manifestasi  Perhimpunan  Indonesia  dan Sumpah  Pemuda  1928.  Dan  unsur-unsur nasionalisme  Indonesia  mencakup  hal-hal seperti berikut:
1. Kesatuan (unity )  mentransformasikan hal-hal  yang  Bhineka  menjadi  seragam sebagai konsekwensi dari proses integrasi. Tetapi persatuan dan kesatuan tidak boleh disamakan dengan penyeragaman dan keseragaman.
2. Kebebebasan  ( liberty )  yang  merupakan keniscayaan  bagi  negeri-negeri  yang terjajah  agar  bebas  dari  dominasi  asing secara  politik  dan  ekspoitas  ekonomi serta  terbebas  pula  dari  kebijakan  yang mengakibarkan  hancurnya  kebudayaan yang berkepribadian.
3. Kesamaan  ( equality )  yang  merupakan bagian implisit dari masyarakat demokratis dan merupakan sesuatu yang
berlawanan  dengan  politik  kolonial yang diskriminatif dan otoriter.
4. Kepribadian  ( identity )  yang  hilang disebabkan  ditiadakan  dimarginalkan secara  sistematis oleh pemerintah kolonial Belanda.
5. Pencapaian-pencapaian  dalam  sejarah yang memberikan insipirasi dan kebanggaan bagi suatu bangsa sehingga bangkit  semangatnya  untuk  berjuang menegakkan  kembali  harga  diri  dan martabatnya di tengah bangsa.
Jika  diamati  dari  unsur-unsur  yang menjadi  konsep  tersebut,  didasarkan  atas pengamatannya  terhadap  sejarah  Indonesia, khususnya  sejak  masa  penjajahan.  Bahwa Kartodirdjo  jelas  sekali  menerima  beberapa pandangan  yang  kemukakan  oleh  Renan dalam Khon (1965) bahwa:
Nation  a  soul,  spiritual  principle.  Two things, which are really only one, go to make up this soul or spiritual principle. One  of  the  things  lies  in  the  past,  the other  in  the  present.  The  one  is  the possesion  common  of  rich  heritage  of memories;  and  the  other  is  actual agreement,  the  desire  to  live  together, and will to continue to make the most of the joint inheritance.
Pemikiran  Renan  di  atas  menegaskan bahwa  untuk  membentuk  suatu nation ,  yang diutamakan  adalah  prinsip  keinginan  untuk hidup  bersama.  Dengan  arti  lain,  segala warisan  dan  kejayaan  serta  penderitaan  yang dialami  bersama  pada  masa  lalu  merupakan modal  dasar  untuk  membangun  kebersamaan pada  masa  depan.  Karena,  sebuah nation merupakan  suatu  kesatuan  yang  sangat  kuat lantaran penderitaan di masa lalu.
Berdasarkan  pandangan-pandangan  di atas tersebut dominasi dan supremasi bukanlah hal  yang  merupakan kebenaran  yang  timbul dari alam kita. Ajaran agar manusia menguasai alam bukan hal yang benar, sedang yang benar adalah  bahwa  Manusia  hidup  bersama  alam dalam  keterikatan  harmonis.  Demikian  pula dominasi  oleh  satu  bagian  umat  manusia  atas
yang  lain  adalah  bertentangan  dengan kehendak  alam.  Sebab  itu  nasionalisme  yang kita perlu kembangkan bukan pula nasionalisme  yang  berusaha  mendominasi pihak  lain.  Nasionalisme  yang  kita  perlukan adalah  nasionalisme  yang  di  satu  pihak melawan  supremasi  dan  dominasi,  sedangkan di  pihak  lain  adalah  usaha  untuk  membawa keterikatan  dan  hubungan  satu  sama  lain. Selama  masih  ada  usaha  untuk  dominasi  dan supremasi,  nasionalisme  diperlukan  untuk menjaga agar kehidupan umat manusia selaras satu  sama  lain  dan  dengan  Alam  Semesta. Karena Alam Semesta adalah milik dan buatan Tuhan  Yang  Maha  Esa,  maka  di  sini  terletak unsur  spiritual  nasionalisme  yang  kita perlukan. Sebab dalam segala kehidupan yang bersifat  relatif  dan  tidak  pasti  itu  hanya  ada satu  yang  bersifat  absolut  dan  pasti,  yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang strategis  dalam  mengupayakan  penanaman bahkan  penguatan  komitmen  kebangsaan melalui  pendidikan  yang  berlangsung  di sekolah  maupun  di  luar  sekolah  untuk  lebih memahami hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia (hakikat NKRI) dengan prinsip tetap menjunjung  tinggi  nilai-nilai  Pancasila  dan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika sebagai ruh kebangsaan  yang  akhirya  akan  mengguatkan komitmen  kebangsaan  dengan  melahirkan semangat  kebangsaan  dan  jiwa  patriotisme dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Komitmen  Kebangsaan  Etnis  Tionghoa  di lihat  dari  Aspek  Wawasan  Kebangsaan, Sikap Kebangsaan, dan Perilaku

## Kebangsaan
Komitmen kebangsaan di kalangan etnis Tionghoa  Pontianak  cukup  baik,  terutama etnis  Tionghoa  memiliki  pengetahuan  dan kesadaran  mengenai  nilai-nlai  Pancaila,  cinta tanah  air,  Bhineka  Tunggal  Ika,  muapun politik demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  komitmen  kebangsan mereka tercermin melalui wawasan kebangsaan.  Dengan  wawasan  kebangsaan yang  baik  telah  memberikan  penguatan
komitmen  kebangsaan  bagi  peribadi  di kalangan  etnis  Tionghoa,  sebagai  bagian  dari bangsa Indonesia.
Penampilan  wawasan  kebangsaan  etnis Tionghoa  di  atas,  sejalan  dengan  tujuan Pendidikan  Undang-Undang  Ri  No.  20  tahun 2003  tentang  Pendidikan  Nasional  yang  telah memberikan dampak yang besar dari reformasi  pendidikan  nasional  itu  sendiri. Seperti  yang  tertuang  secara  imperatif menggariskan bahwa:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk  watak  dan  peradaban bangsa yang  bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia yang  beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Mengacu  pada  uraian  di  atas,  jelas kiranya  bahwa  sistem  pendidikan  nasional menguatkan konsep tujuan pendidikan kewarganegaraan  yang  dimaksudkan  untuk membentuk  peserta  didik  menjadi  manusia yang  memiliki  rasa  kebangsaan  dan  cinta tanah air (penjelasan  Pasal  37  ayat 1).  Dalam konteks tersebut, pendidikan kewarganegaraan pada dasaranya merupakan pendidikan mengenai wawasan kebangsaan atau kerakater bangsa.
Untuk itu, wawasan kebangsaan sangat penting  dimiliki  oleh  setiap  warganegara, karena  dengan  wawasan  kebangsaan  suatu bangsa  dapat  menentukan  cara  pandangnya yang  mendayagunakan  kondisi  geografis negara,  sejarah,  sosio-budaya,  ekonoi  dan politik  serta  pertahanan  keamanan  demi mencapai cita-cita dan menjamin  kepentingan naional.  Wawasan  kebangsaan  menentukan cara  bangsa  menempatkan  diri  dalam  tata hubungn  dengan  sesama  bangsa  dan  dalam pergaulan  dengan  bangsa  lainnya.  Adapun, nilai-nilai wawasan kebangsaan, yaitu penghargaan  terhadap  harkat  dan  martabat sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,
tekad  bersama  untuk  berkehidupan  yang bebas,   merdeka,  dan  bersatu,  cinta  tanah  air dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan rakyat, kesetiakawanan  sosial,  masyarakat  adil  dan makmur.
Terkait dengan konsep wawasan kebangsaan  tersebut  di  atas,  kebangsaan  atau nasionalisme  juga  merupakan  suatu  gerakan sosial, atau aliran rohaniah yang mempersatukan rakyat ke dalam “state” yang membangkitkan  masa  ke  dalam  keadaan politik dan sosial yang aktif. Dengan wawasan kebangsaan dapat di pandang sebagai landasan ideal  dari  setiap  negara.  Dengan  semangat kebangsaan  sebagai  manifestasi  kesadara nasional  yang  mengadung  cita-cita  yang melahirkan  ilham  yang  mendorong  dan merangsang  suatu  bangsa.  Seperti  yang disebutkan  Isjwara.  F  (1989:130)  yang menyatakan empat macam cita-cita kebangsaan atau nasionalisme:
1. Perjuangan untuk
mewujudkan persatuan nasional yang meliputi bidang politik,  ekonomi,  sosial,  keagamaan, kebudayaan,  dan  persekutuan  serta adanya solidaritas.
2. Perjuangan untuk mewujudkan
kebebasan  nasional  yang  meliputi kebebasan dari kekuatan-kekuatan intern  yang  tidak  bersifat  nasional  atau yang hendak mengenyampingkan bangsa dan negara.
3. Perjuangan untuk mewujudkan
kesendirian,  pembedaan,  inividualitas, keaslian dan keistimewaan.
4. Perjuangan untuk mewujudkan pembedaan  di  antara  bangsa-bangsa yang meliputi perjuangan untuk memperoleh  kehormatan,  kewibawaan, gengsi dan pengaruh.
Dari ke-empat macam cita-cita kebangsaan  tersebut,  jika  dikaitkan  dengan melihat  hasil  deskripsi  penelitian  ini,  jelas bahwa  penampilan  jatidiri  etnis  Tionghoa Pontianak  juga  merasa  sebagai  warganegara yang  merupakan  kelompok  manusia  yang berkeinginan:
1. Etnis  Tionghoa  juga  memiliki  cita-cita bersama  yang  mengikat dirinya sebagai
warganegara  menjadi  satu  kesatuan dengan negara Indonesia.
2. Etnis  Tionghoa  juga  memiliki  adat, budaya,  dan  kebiasaan  yang  sama sebagai  akibat  pengalaman  sejarah untuk bisa hidup bersama.
3. Etnis  Tionghoa  juga  memiliki  sejarah hidup  yang  kelam  di  negara  leluhur mereka  sehingga  tercipta  rasa  senasib dan kebersamaan.
4. Etnis  Tionghoa  juga  menempati  suatu wilayah  tertentu yang  merupakan kesatuan wilayah.
5. Etnis  Tionghoa  juga  ingin  terorganisir dalam  suatu  pemerintah  yang  berdaulat sehingga  mereka  terikat  dalam  suatu masyarakat hukum.
Dari  penampilan  di  atas  tersebut, mengenai  pemahaman  wawasan  kebangsaan mereka bahwa diketahui komitmen kebangsan adalah  salah  satu  bentuk  rasa  cinta  kepada tanah  air  yang  kemudian  melahirkan  jiwa kebersamaan  bagi  pemiliknya,  dengan  satu tujuan  yang  sama,  mereka  membentuk  cita- cita dalam membangun daerah dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan.
Sebagaimana  penampilan  komitmen etnis  Tionghoa  tersebut  tercemin  dalam Pancasila  sebagaimana  sila  ke  tiga,  yaitu persatuan  sebagai  dasar  ideologi  negara Pancasila  sepatutnya  menjadi  acuan  kerangka kita dalam membangun kehidupan berbangsa. Sebab, selain dipandang sebagai dasar ideologi negara  Pancasila  telah  ditetapkan  sebagai sumber hukum oleh MPR dan juga senantiasa dipandang  sebagai  paradigma  budaya  dalam melaksanakan  semboyan  negara  “Bhinneka Tunggal  Ika”.  Bahwa  yang  disebut  “ nation ” dalam  konteks  Nasionalisme  Indonesia  ialah suatu  konsep  yang  dialamatkan  pada  suatu komunitas sebagai kesatuan kehidupan bersama, yang mencakup berbagai unsur yang berbeda-beda  dalam  aspek  etnis,  kelas  atau golongan sosial, sistem kepercayaan kebudayaan  bahkan  bahasa  dan  sebagainya. Yang  kesemuanya  terintegrasikan  dalam perkembangan sejarah  sebagi  kesatuan  sistem politik  berdasarkan  solidaritas  yang  ditopang
oleh  kemauan  politik  bersama  (Kartodirdjo, 1983).
Penampilan    sikap  kebangsaan  etnis Tionghooa menunjukkan kedewasaan. Hal itu terungkap  bahwa  sejumlah  sikap  Tionghoa menampilkan,  yakni  perasaan  cinta  tanah  air, perasaan  bangga  menjadi  orang  Indonesia, perasaan  mendukung  kebijakan  pemerintah daerah  Kalbar.  Meskipun,  sebagian  kecil masih  ada  sikap  etnis  Tionghoa  yang menunjukkan  sikap  negatif,  yakni  rasa kekecewaan terhadap kinerja pemerintah yang tidak  sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat banyak.  Akan  tetapi,  sikap  negatif  tersebut tidak  merubah  komitmen  kebangsaan  mereka terhadap
menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya bagi etnis Tionghoa, pengetahuan  mengenai  wawasan  kebangsaan mereka tercermin dalam perasaan mereka. Hal tersebut,  ditampilkan  melalui  partisipasi  aktif dalam sistem politik demokrasi yang berhubungan erat dengan kehidupan emosional  seseorang  menyangkut  perasaan individu  sebagai  orang  Tionghoa  Indonesia terhadap  objek  sikap  yang  berkaitan  dengan masalah  emosi.  Sikap  adalah  respon  yang dikeluarkan  seseorang  terhadap  apa  yang terjadi  dalam  hal  ini  sikap  etnis  Tionghoa menyangkut  wawasan  kebangsaan  melalui sikap  mereka  mengenai  sistem  politik demokrasi  saat  ini.  Hal  ini  sesuai  dengan Branson (1999:7) bahwa tujuan civic education secara epistemologi adalah merupakan  pasrtisipasi  yang  bermutu  dan bertanggung  jawab  dalam  kehidupan  politik dan  masyarakat  baik  tingkat  lokal,  negara bagian, maupun nasional.
Mengacu  dari  teori  Branson  bahwa, penampilan sikap kebangsaan yang ditujukkan oleh  etnis  Tionghoa  Pontianak  merupakan bentuk dari komitmen kesadaran akan adanya sikap  tanggung  jawab,  serta  merasa  memiliki cita-cita bersama untuk meningkatkan pembangunan  di  Kalimantan  Barat  sebagai tanah  kelahiran  sehingga  mereka  juga  merasa terpanggil  untuk  ikut  mendukung  segala kebijakan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan masyarakat banyak.
Sedangkan  untuk  perilaku  kebangsaan etnis  Tionghoa  menunjukkan  perilaku  yang baik  dan  sesuai  dengan  kaidah  yang  berlaku. Bahwa perilaku mereka memiliki keberhasilan dalam  mengembangkan  perilaku  integratif dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara yang produktif demi mewujudkan  kebaikan  bersama  sebagaimana yang  dikehendaki  dalam  cita-cita  bersama membangun daerah, bangsa dan negara.
Terkait  akan  hal  tersebut,  bahwa perilaku  kebangsaan  etnis  Tionghoa  yang ditunjukkan  tersebut  mencakup intelectual skill (keterampilan intelektual) dan participation  skills (keterampilan  pertisipasi). Keterampilan  intelektual  sangat  penting  bagi terbentuknya  warganegara  yang  memiliki wawasan  luas,  efektif  dan  bertanggungjawab, yakni  antara  lain  kemampuan  berfikir  kritis. Meliputi,  yakni  warganegara  yang  dapat mengidentifikasi, menggambarkan, menjelaskan,  menganalisis,  mengevaluasi, menentukan  dan  mempertahankan  pendapat yang  berkenaan  dengan  masalah-masalah publik  dan  politik  demokrasi.  Pentingya keterampilan  partisipasi  dalam  demokrasi telah  digambarkan  oleh  Aristoteles  dalam bukunya Politics (340)  Branson,  dkk.,  (1999:
4).  Aristoteles  menyatakan,  “Jika  kebebasan dan kesamaan sebagaimana menurut sebagaian  pendapat  orang  dapat  diperoleh terutama  dalam  demokrasi,  maka  kebebasan dan  kesamaan  itu  akan  dapat  dicapai  apabila semua  orang  tanpa  kecuali  ikut  ambil  bagian sepenuhnya dalam pemerintahan”.  Jika diartikan,  bahwa  cita-cita  demokrasi  dapat diwujudkan  dengan  sesungguhnya  bila  setiap warganegara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya.
Dari  perilaku  kebangsaan  inilah  dapat dilihat  bagaimana  penampilan  perilaku  etnis Tionghoa beraktivitas dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara mereka, sebagai bentuk wujud dari penguatan komitmen kebangsaan etnis Tionghoa. Seperti yang dikemukakan oleh Sapriya (2001) bahwa tujuan  Pendidikan  Kewarganegaran  adalah partisipasi  yang  penuh  nalar  dan  tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warganegara  yang  taat  kepada  nilai-nilai  dan
prinsip-prinsip  dasar  demokrasi  konstitusional Indonesia.  Partisipasi  warganegara  yang efektif dan penuh tanggungjawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan  intelektual  serta  keterampilan untuk  berperan  serta.  Partisipasi  yang  efektif dan  bertanggung  jawab  itu  pun  ditingkatkan lebih  lanjut  melalui  pengembangan  disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan  individu  berperan  serta  dalam proses  politik  dan  mendukung  berfungsinya sistem  politik  yang  sehat  serta  perbaikan masyarakat.
Sebagaimana  dari  data  deskripsi  dan hasil  observasi  dan  wawancara  mengenai perilaku  kebangsaan  etnis  Tionghoa  dapat terlihat dalam klasifikasi tabel sebagai berikut:

## Tabel 1. Klasifikasi Komitmen Kebangsaan Etnis Tionghoa Pontianak
Dari  klasifikasi  penampilan  perilaku kebangsaan  para  etnis  Tionghoa  jelas  bahwa penampilan komitmen etnis Tionghoa tersebut berkaitan dengan apa yang dikatakan Anderson (1996:6)  dalam Wardaya (2002:16) yang  memaknai nation (bangsa)  sebagai “suatu  komunitas  politis  yang  dibayangkan
Unsur Nasionalisme Keadaan Perbedaan Tinggi Sedang Rendah Menjujung  Tinggi Pancasila dan UUD1945

Menguatkan Persatuan dan Kesatuan

Mendukung kebijakan pemerintah  Memelihara Kerukunan  sesama warga 
Mematuhi  Hukum yang Berlaku  Mengembangkan Usaha Produktif  Mengembangkan Sikap Kesetiakawanan
Sosial 
Aktif dalam Pilkada dan Pemilu
 Perasaan Bangga dan  Cinta  terhadap Tanah Air 
dan dibayangkan sekaligus sebagai suatu yang secara  inheren  terbatas  dan  berdaulat”  ( an imagined political community and imagined as both inherently limited and sovereign ”). Istilah dibayangkan (imagined )  ini  sangat  penting menurut  Anderson,  mengingat  anggota- anggota  dari nasion itu  kebanyakan  belum pernah  bertemu  satu  sama  lain,  tetapi  pada waktu yang sama dibenak mereka hidup suatu bayangan  bahwa  mereka  berada  dalam  suatu kesatuan  komuniter  tertentu.  Karena  hidup dalam  bayangan  (diartikan  dalam  arti  positif) dikarenakan  manusia  yang  juga  hidup  dan berdinamika,  sehingga  Nasionalisme  di  sini diartikan  sebagai  sesuatu  yang  hidup,  yang terus secara dinamis mengalami proses pasang surut  bahkan  bisa  naik  dan  turun.  Pandangan ini dapat diartikan, mengumpamakan Nasionalisme merupakan  sesuatu  yang  hidup, secara dinamis terus berkembang dan mencari bentuk-bentuk baru sesuai dengan perkembangan jaman.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  dapat  ditarik  beberapa  simpulan. Pertama ,  PKn  di  sekolah  memberikan kontribusi  bagi  etnis  Tionghoa,  yakni  berupa pengetahuan  maupun  membangun  kesadaran mengenai  pentingnya  posisi  mereka  sebagai warganegara  Indonesia  yang  harus  selalu menjujung  tinggi  nilai-nilai  Pancasila,  UUD 1945  dan  Bihineka  Tunggal  Ika  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.  Bahwa  PKn  sebagai  pengajaran mengenai  pendidikan  politik  dan  demokrasi yang  harus  dimiliki  setiap  warganegara  yang baik yang akhirnya akan melahirkan komitmen  kebangsaan  terhadap  tanah  air Indonesia.
Kedua ,  pengalaman  pengajaran  PKn yang  pernah  diperoleh  di  sekolah  terus dipelihara  dan  dikembangan  oleh  etnis Tionghoa  dalam  kehidupan  bermasyarakat, dengan  mengembangkan  nilai-nilai  kejujuran dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di lingkungan kerja, perdagangan maupun pergaulan dengan teman seperkumpulan.
Ketiga, komitmen  kebangasaan  etnis Tionghoa  ditampilkan  dengan  memiliki wawasan  kebangsaan  yang  baik,  dengan memaknai sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan wujud semangat kebangsaan mereka  menyadari  bahwa  dirinya  merupakan bagian  penting  dari  bangsa  Indonesia  yang tidak  perpisahkan  dari  sejarah  panjang perjuangan bangsa Indonesia.
Keempat, komitmen  kebangsaan  etnis Tionghoa ditampilkan dengan sikap kemandirian  dan  dewasa,  dengan  memiliki rasa cinta tanah air, rasa bangga menjadi orang Indonesia,  menjaga  kerukunan  antar  warga, dan  memiliki  cita-cita  bersama  membagun daerah  Pontianak.  Namun  demikian,  sikap kemandirian  dan  kedewasaan  juga  ditandai dengan  komitmen  ikut  mendukung  maupun menolak  segala  kebijakan  pemerintah  yang tidak  sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat dan mendukung kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat Pontianak.
Kelima ,  komitmen  kebangsaan  etnis Tionghoa  ditampilkan  dengan  perilaku  positif selalu berupaya menjalankan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Dengan selalu memiliki etos kerja yang gigih, jujur,  dan  dapat  dipercaya  oleh  orang  lain, etnis Tionghoa berprinsip bahwa keberhasilan segala  bidang  usahanya  adalah  dengan memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  setiap orang  yang  menjadi  pelangannya.  Etnis Tionghoa menyadari bahwa komitmen perilaku mereka di perkuat dengan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik  Indonesia maupun  UU  No.40 tahun 2008  tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras dan  Etnis  yang  telah  membuka  ruang  bagi mereka  dalam  berbagai  bidang  eknomi maupun politik tanpa lagi ada diskriminasi.

## DAFTAR RUJUKAN
Anderson,  B.  (1991). Imagined  Community : Komunitas-Komunitas Terbayang.
Terjemahan  oleh  Omi  Intan  Naomi. 2002. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
Branson.  (1999). Making  the  Case  for  Civic Education: Where We Stand at the End of the 20 th Century. Washingthon: CCE. Bachrun,  R.  &  Hartanto,  B.  (2000). Krisis Identitas Diri Pada Kelompok Minoritas Cina. Dalam Wibowo, I (editor). Harga Yang  harus  Dibayar.  Sketsa  Pergulatan Etnis  Cina  di  Indonesia.  Jakarta: Gramedia  Pustaka  Utama  dan  Pusat Studi Cina.
Bagus,  D.  S.  (1997). Pendidikan  Politik bagi  Generasi  Muda  dalam  Upaya Memantapkan  Budaya  Politik .  [  di akses 14 Des 2012].
Dugis,  V.  (2012). Peranan  Nasionalisme  dan Apa  Pentingnya ,  disampaikan  pada mata  kuliah  pengantar  ilmu  Hubungan Internasional.  Departemen  Hubungan Internasional.  Universitas  Airlangga,  22 Oktober 2012.
Idris,  M.  (2009). Pencitraan  Bisnis  Etnis Tionghoa Dalam  Pariwara  Surat Kabar. Jurnal Wahana Didaktika Jurnal Ilmu Kependidikan . Nomor 16.
Ismail,  R.  &  Sagu.  (2006). Peta  Penelitian
Mahasiswa  Juruasan  Ekonomi  Islam: Etos  Kerja  Orang  Cina  di  Pontianak .
ISSUU.  Jurnal  Al-Albab  2008:  P3M STAIN Pontianak.
Kohn,    H.    (1965). Nationalism:  Its  Meaning and  History ,  Princeton:  D.  Van Nostrand Company, 1965.
Kartodirdjo, S. (2003).
Multidimensi Pembangunan Bangsa: Etos Nasionalisme  dan  Negara  Kesatuan . Yogyakarta: Kanisius. Sejarah Nasionalisme  dan  Perspektif  Islam”, http://robbani.wordpress.co,/2007/08/01 /4/ . [ di akses 14 Des 2012].
Lan,  T,  J.  (1998). Pengalaman  Etnik  Cina
Dalam Pembentukan Identitas (Nasional) Indonesia. Makalah. Simposium Etnis Cina Sebagai Minoritas  di  Indonesia.  Depok,  26 Oktober 1998.
Newman,  B.  M.  &  Philip,  R.  N.  (1999).
Development Through Live. A Psychosocial Approach. Seventh
Edition . USA: An International Thomson Publising Company.
Pabali,  H.  M.  (2003). Sejarah  Kesultanan Sambas  Kalimantan .  STAIN  Pontianak Press 2003.
Patrick,  J.  J.  &  Thomas  S.  V.  (2001). “ Components of Education for
Democratic Citizenship in the Preparation of Sosial Studies
Teachers” ,  dalam  John    J.  Patrick  dan Robert S. Leming (eds.), Principles and Pratices of Democracy in the Education of  Social  Studie  Teacher: Civic
Learning in Teacher Education, Volume 1, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse  for  Social  Studies/Social Science Education, pp.39-33.
Suryadinata,  L.(1999). Etnis  Tionghoa  dan Pembangunan Bangsa . Jakarta: LP3ES.
Suryaditana, E. N. &  Ananta, A. (2003). Etnik Tionghoa,  Pribumi  Indonesia  Dan Kemajemukan: Peran  Negara,  Sejarah, dan  Budaya  dalam  Hubungan  antar Etnis  ( Institute  of  Southeast  Asian Studies).
Susetyo,  D.  P.  B.  (  2002). Stereotip  Dan Relasi  Antar  Etnis  Cina  Dan  Etnis JawaPada  Mahasiswa  Di  Semarang. Tesis.  Depok:  Program  Pascasarjana
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
Suryaditana,  L. (2005). Pemikiran  Politik Etnis  Tionghoa  Indonesia  1900-2002.
Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
Somantri,
N. (2001). Menggagas
Pembaharuan
Pendidikan IPS. Bandung: Rosda Karya.
Tandililing,  A.  B . (1990).  “ Partisipasi Politik Keturunan Cina di Kalimantan Barat: Kasus
Singkawang,  Kabupaten  Sambas .” dalam  Jurnal  Ilmu  Politik,  No.  6, Universitas Tanjung Pura. Pontianak.
Tjhin, C. S. (2007). The Chinese Indonesians’  Role  in  Substantiating Sino-Indonesia  Strategis  Partnership dalam The  Indonesian  Quanterly . Jurnal  CSIS  Vol.  35  No.  4  Fourth Quarter 2007.
Tylor,  E.  B.  (1974). Primitive  Culture: researches  into  the  development  of mythodology,  philosophy,  religion, art,  and  custom .  New  York:  Gordon Press. First published n 1871.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.20 Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan
Nasional .  (2003)  Jakarta:  Departemen Pendidikan Nasional Republik
Indonesia.
Vasanty,  P.  (2004).  Koentjaraningrat.  ed.
" Kebudayaan  Orang  Tionghoa  Di Indonesia",  Manusia  Dan  Kebudayaan Di  Indonesia .  Penerbit  Djambatan.  p. hal. 359. Wahab, A. A. (2001). “ Implementasi dan Arah Perkembangan  PKn  (Civic  Education) di  Indonesia”. Acta  Civicus,  Tahun 2001  Edisi  1.  Jurnal  Ilmu  Politik.
Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Wardaya, B. (2002). ”Nasionalisme Universal:  Menjawab  Ajakan  “Pasca- Nasionalis”nya Romo Mangun” , dalam Jurnal Iman, Ilmu, Budaya. vol. 3. Sept. 2002. Jakarta: Yayasan Bhumiksara. Yan, W. L. & Murray, P. (2002). Nationalistic
Education  as  the  Focus  for  Civicand Citizenship  Education :  The  Case  of Hong  Kong  in  Asia  Pacific  Education Review 2002, Vol. 3, No. 2, 197-209.