## PANCASILA DALAM PRAKSIS SOSIAL: “MANUSIA PANCASILA” MENJAWAB PERMASALAHAN MASYARAKAT DIGITAL
M. Rodinal Khair Khasri
Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada
Jl. Olahraga, Caturtunggal, Depok, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Email: m.rodinal.k@mail.ugm.ac.id

## Abstract
This  article  departs  from  the  problems  of  the  digital  society  as  indicated  by  the  hoax phenomenon which is epistemic and ethical problems. These two problems are rarely studied in research  or  scientific  writing  about  hoaxes. This  article  offers  the  concept  of  "Manusia Pancasila" as a nomenclature of Pancasila values that represents the human ideal in processing knowledge and considers the consequences of knowledge in the social sphere as ethical matter. The  construction  of  "Manusia Pancasila"  is  based  on  a “monodualist” ontology, socio- epistemology, local knowledge, local morals, Pancasila morals, and religious morals. In the end, the  implementation  of  "Pancasila  Man"  was  directed  at  the  formulation  and  evaluation  of policies  in  the  government  and  school  sectors.  Through  this  implementation,  it  is  hoped  that there  will  be  continuity  between  fundamental  reference  values,  policy  formulation  and evaluation, and the educational activities both in the formal and informal sectors.
Keywords : Epistemic; Etics; Hoax; Manusia Pancasila.

## Abstrak
Artikel  ini  berangkat  dari  permasalahan masyarakat  digital  yang  diindikasikan  oleh  fenomena hoax  yang merupakan  permasalahan epistemik  dan  etis. Kedua permasalahan tersebut  sangat jarang dikaji dalam penelitian maupun tulisan ilmiah tentang hoax. Dengan demikian artikel ini menawarkan  konsep  “Manusia  Pancasila”  sebagai  nomenklatur  nilai-nilai  Pancasila  yang merepresentasikan  ideal  manusia  di  dalam  mengolah  pengetahuan  dan  mempertimbangkan konsekuensi  dari  pengetahuan  pada  ranah  sosial sebagai  perkara  etis.  Konstruksi  “Manusia Pancasila”  berpijak  pada  ontologi  monodualis, sosio-epistemologi, pengetahuan  lokal,  moral lokal,  moral  Pancasila,  dan  moral  agama. Pada  akhirnya,  implementasi  “Manusia  Pancasila” diarahkan  pada  formulasi  dan  evaluasi  kebijakan  pada  sektor  pemerintah  dan  sekolah.  Melalui implementasi  ini,  diharapkan ada  kesinambungan  antara nilai  acuan yang  bersifat  fundamental, formulasi  dan  evaluasi  kebijakan,  dan  penyelenggaraan  kegiatan  belajar-mengajar  pada  sektor formal maupun informal.
Kata Kunci : Epistemik; Etis; Hoax; Manusia Pancasila.

## A. Pendahuluan
Seiring perkembangan teknologi informasi  yang  kian  pesat,  kita  dihadapkan pada  kondisi  yang  dilematis  yakni  antara keuntungan  dan  kerugian  yang  ditimbulkan.
Di  satu  sisi,  ketersediaan  informasi  yang sangat  melimpah  dan  akses  publik  yang sangat mudah akan dapat membuka wawasan masyarakat tentang kondisi terkini kehidupannya.  Namun  di  sisi  lain banyak
yang mencemaskan
keterbukaan informasi—meliputi  akses  dan  penyediaan yang  tak  terbatas—akan  dapat  memperumit permasalahan di dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara.  Salah  satu  permasalahan pelik yang perlu diperhatikan yaitu kemunculan hoax sebagai akibat  dari minimnya  kemampuan  literasi,  khususnya literasi digital. Hoax merupakan bagian dari permasalahan masyarakat digital dan menjadi  salah  satu  permasalahan  penting yang  tidak  boleh  dianggap  remeh. Hoax sebagai  kata  kerja  merupakan  tindakan meyakinkan  orang  untuk  percaya  atau menerima  sesuatu  yang  salah  dan  tidak masuk  akal  sebagai  sebuah  kebenaran ( Merriam-Webster , n.d.).
Kemampuan mengolah informasi pada tataran  individu  sangat  berpengaruh  bagi kemunculan hoax.  Akar  permasalahan hoax ada pada tataran epistemik yang berhubungan  dengan  proses  konstruksi pengetahuan dari data mentah ( raw materials )  yang  diperoleh  dari  kanon-kanon pengetahuan,  terutama  media  informasi digital  yang  sangat  mudah  diakses.  Dalam praktiknya, mendapatkan  dan  menyebarkan informasi  jauh  lebih  mudah  dibandingkan dengan  literasi  terhadap  informasi  atau pemahaman atas isi informasi tersebut.
Di era pandemi covid-19 ini, masyarakat  sangat  rentan  terpapar  hoax. Kepercayaan bahwa covid-19 adalah konspirasi  merupakan  pijakan  historis  yang sangat  tepat  untuk  digunakan  sebagai  titik tolak  mengkaji  fenomena hoax yang berkembang di Indonesia. Kemunculan teori konspirasi di saat momen pandemi bukanlah hal  baru (Imhoff  &  Lamberty,  2020).  Jauh sebelum pandemi Covid-19, kampanye yang cenderung  bersifat  hoax  pernah  dilakukan oleh Soviet  Committee  for  State  Security bahwa penyakit HIV adalah senjata biologis Amerika Serikat (Geissler & Sprinkle, 2013) dan dampak dari HIV yaitu AIDS dipercaya sebagai  upaya  genosida  terhadap  orang- orang  kulit  hitam (Bogart  et  al.,  2010). Menguatnya kepercayaan masyarakat tentang  teori  konspirasi  sangat  didukung
oleh kondisi krisis (van Prooijen & Douglas, 2017) sebagaimana  krisis  yang  menimpa dunia  akibat  dari  pandemi  Covid-19. Merujuk  pada  paparan  Bogart  dan  van Prooijen  di  atas,  teori  konspirasi  sangat memungkinkan sebagai titik tolak penyebaran  hoax  yang  berbasis  kepada sentimen politik tertentu yang pada akhirnya berkedudukan kontraproduktif dengan upaya membangun  kehidupan  bangsa  Indonesia yang aman dan tenteram.
Melanjutkan  tesis  di  atas,  pengkajian yang  kontekstual  terhadap  hoax  sangat diperlukan terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hoax sebagai  permasalahan  epistemik  dengan demikian  harus  dikaitkan  dengan  ideal pengetahuan  yang  melandasi  kehidupan warga  negara.  Adapun  ideal  pengetahuan yang  dimaksud  yaitu  ideal  pengetahuan yang digali dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus  filsafat hidup  bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila dapat disebut  sebagai  sistem  pengetahuan  yang semestinya dijadikan bahan pertimbangan di dalam  proses  pengolahan  informasi  yang dapat  mencegah  hoax.  Implikasi  dari permyataan  itu  bahwa  pengetahuan  pada tataran  individu  maupun  kolektif  harus disertai  dengan  pertimbangan  etis karena pengetahuan  itu  tidak  bebas  nilai  dan senantiasa tidak dapat dilepaskan dari aspek praktis.
Pancasila  sebagai  sistem  pengetahuan merepresentasikan salah satu elemen penting dalam kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara  yaitu  penalaran.  Selain  itu,  terdapat dua  elemen  lainnya  yang  juga  saling berkesinambungan  yakni  penghayatan,  dan pengaplikasian.  Berangkat  dari  hal  itulah, melalui artikel ini, peneliti hendak merekonstruksi  pijakan  pengetahuan  yang tepat  untuk  merespons  hoax.  Rekonstruksi itu  diarahkan  pada  upaya  merumuskan jawaban  atas  permasalahn  epistemik  dalam fenomena hoax, di mana jawabannya berupa rumusan  sosio-epistemologis  yang  bersifat holistik.  Holistisitas  tersebut  bermakna bahwa pengetahuan tidak akan pernah bebas
nilai  dan  akan  selalu  berkesinambungan dengan  praksis  sosial.  Oleh  sebab  itu, konstruksi pengetahuan tersebut akan diimplementasikan ke dalam langkah strategis  pencegahan  hoax  melalui  sektor pendidikan,  khususnya  pendidikan  karakter. Tawaran  ini  merupakan  penegasan  bahwa hoax sebagai permasalahan epistemik berkesinambungan  dengan  permasalahan etis  yang  bergulir  di  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.

## B. Pembahasan
1. Kesatuan Pancasila dalam Ontologi Monodualis Di dalam mengilmiahkan Pancasila,  Notonagoro  menawarkan sebuah  konsep  yang  ia  sebut  sebagai monodualis.  Konsep  itu  merupakan landasan ontologis pengembangan pengetahuan  maupun  keilmuan  yang disandarkan pada Pancasila. Dalam hal pengembangan  pengetahuan  tentang Pancasila,  konsep  monodualis  hadir sebagai perekat, penegas, dan penjelas bahwa  kelima  sila  Pancasila  adalah satu  kesatuan  yang  tidak  berdiri sendiri  secara  atomis/soliter  maupun melebur  menjadi  satu  kesatuan  yang organis. Argumentasi tentang kesatuan Pancasila—bukan sebagai yang atomis maupun  organis—didasarkan  pada manusia  karena  manusia  merupakan subjek  sekaligus  objek  Pancasila. Artinya,  semua  sifat-sifat  dan  nilai- nilai  yang  terkandung  pada  Pancasila akan  selalu  diarahkan  dan  dilekatkan pada manusia. Manusialah yang menjadi  dasar  kesatuan  Pancasila,  di mana  di dalam  Pancasila  tersimpul hal-hal  mutlak  yang  dimiliki  manusia. Adapun  hal  mutlak  tersebut  adalah bahwa  manusia  terdiri  dari  tubuh  dan jiwa,  merupakan  pribadi  yang  tidak bisa melepaskan diri secara penuh dari sosialitas,  sebagai  individu  sekaligus makhluk sosial,  memiliki  kehendak bebas  sekaligus  sebagai  makhluk
Tuhan (Notonagoro, 1995).
Pengandaian  semacam  itu  sangat mungkin  untuk  digunakan  untuk merespons permasalahan yang berkembang dalam tradisi
strukturalisme,  khususnya  pandangan yang  memahami  struktur  sebagai  hal yang  mengekang,  membatasi,  dan membentuk,  sehingga  elemen-elemen di  dalamnya  tunduk  pada  aturan  main struktur. Melalui tawarannya itu, Notonagoro hendak memoderasi
pandangan dualisme di dalam memahami hubungan tiap sila Pancasila.  Pandangan  dualisme  yang paling sering digunakan yaitu dualisme  Cartesian  yang  memilah secara  jelas  antara  jiwa  sebagai  yang esensial  dengan  aspek  ketubuhan,  di mana  premis  utama  yang  dijadikan sebagai  titik  tolak  adalah cogito  ergo sum yakni  sebuah  pernyataan  tentang aktivitas  berpikir sebagai  hal  yang  tak tersangsikan  dan  sekaligus  sebagai penegas bahwa pikiran sebagai substansi  terpisah  dari  tubuh  atau materi (Swinburne,  2018).  Pendekatan yang  dualistik  sesungguhnya  tidak tepat  di  dalam  memahami  Pancasila. Alasan  utamanya  karena  hubungan tiap sila adalah melampuai indivualitas-kolektivitas,
atomis-
organis, dan pembagian yang mendemarkasi  antara  elemen  satu dengan elemen lainnya. Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  tiap sila  saling  terhubung  di  dalam  suatu hubungan  hirarkis-piramidal  dialogis, di  mana  sila  pertama  menjiwai keempat  sila  di  bawahnya.  Begitupula sila pertama mengandung keempat sila lainnya, dan berlaku pula bagi sila-sila lainnya.
Dikarenakan  kedudukan  kodrat manusia sangat penting bagi pemahaman  tentang  Pancasila,  maka Panasila secara langsung juga sebangun dengan kodrat manusia yang
tersusun  atas  tubuh  dan  jiwa  sebagai kesatuan,  sifat  individual  dan  sosial sebagai  kesatuan, serta  memiliki kehendak  bebas  sekaligus  sebagai terikat  oleh  aspek  Ketuhanan  yang mengikat. Oleh sebab itulah kemudian dapat  dikatakan  bahwa  Pancasila memiliki  sifat  dasar  kesatuan,  berupa dua  sifat  kodrat  manusia  yang  tidak saling  mendemarkasi  dengan  ketat, yang  disebut  sebagai  monodualis (Notonagoro,  1995).  Konsep  itulah yang  menjadi  pijakan  ontologis  di dalam memahami
dan
mengontekstualkan  Pancasila  sebagai modal  implementatif  bagi  kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Pancasila,

## Indigenous Knowledge dan Praksis Sosial
Sub  bahasan  ini  sekiranya  akan menarik jika  diawali  dengan  sebuah pertanyaan
eksistensial tentang
relevansi prinsip-prinsip Pancasila yang  diasumsikan  sebagai meja  statis dan leitstar  dinamis dengan  dinamika kehidupan  bangsa  Indonesia,  atau sejauh  mana  nilai  Pancasila  dapat signifikan di dalam menopang kehidupan  bangsa  Indonesia. Asumsi tersebut dapat dipahami sebagai entitas yang  mempunyai  kadar  kemutlakan sebagai  modal  ideologis  yang  secara substantif  tidak  berubah,  namun  di samping itu dinamis di dalam merespon  perubahan  zaman.  Namun, ada  yang  menarik  di  dalam  menyoal kembali  relevansi  tersebut  yaitu  tesis yang  diajukan  oleh  Agus  Wahyudi (2010) bahwa  generalisasi  prinsip dasar  Pancasila  dapat  mengarah  pada suatu  keunggulan  dan  kelemahan. Semuanya  tergantung  pada  bagaimana orang  Indonesia  menginterpretasikan Pancasila  berdasarkan  pembacaannya atas  sejarahnya  sendiri,  serta  pada bagaimana  orang  indonesia  di  dalam menangkap tantangan-tantangan perkembangan  zaman.  Tesis  itulah
yang  relevan  dengan  persoalan  yang menjadi  tantangan  asumsi  mendasar tentang  kemutlakan  Pancasila  dalam tataran fundamental dan keluwesannya di dalam pertemuannya dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia.
Agar dapat merealisasikan keunggulan dari adanya nilai Pancasila,  perlu  terlebih  dahulu  dan secara prioritas menempatkan Pancasila  sebagai  filsafat  bangsa Indonesia  khususnya  dalam  perannya sebagai  pandangan  hidup  dan  cara pikir  bangsa.  Stok  pengetahuan  yang terdapat  dalam  kanon  pengetahuan lokal  yang  khas  dan  unik  ( local indigenous  knowledge )  merupakan representasi  dari  keseluruhan  sila Pancasila. Bangsa Indonesia
merupakan  kausa materialis dari Pancasila (Kaelan,  2009). Artinya, jauh  sebelum  Pancasila  dirumuskan sebagai  dasar  negara,  nilai-nilai  di dalamnya telah lebih dulu dipraktikkan dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia berdasarkan lokalitasnya masing- masing. Hal  itulah  yang  sekiranya tepat  disebut  sebagai local  indigenous knowledge . Menurut Flavier, Indigenous  knowledge terbentuk  dan dicapai dalam konteks lokalitas namun juga dinamis dalam perkembangannya. Selain  itu  juga  dibentuk  berdasarkan pengaruh dari pengembangan intelektual internal dan melalui interaksi  dengan  elemen  eksternal (Cuaton & Su, 2020). Dengan demikian,
mengimplementasikan  Pancasila  tidak dapat  dilakukan  dengan  mengabaikan lokalitas  dengan  segala  keunikannya. Implementasi yang bersifat kontekstual tersebut kemudian mengarah pada pembentukan
pengetahuan  ( knowledge  making ) di mana  pengetahuan  yang  terbentuk tidak  sama  dengan  pengetahuan  yang didapat  dengan  merekam  sejarah secara  pasif (Marchand,  2010).  Oleh
sebab  itu  corak  pengetahuan  sebagai hasil dari implementasi yang kontekstual yaitu  pengetahuan  yang memiliki  aspek konstruktif dan kreatif (Barber & Jackson, 2015). Hal ini juga berhubungan dengan tesis Agus
Wahyudi  di  atas bahwa  pemahaman dan  implementasi  Pancasila  tidak dapat dilepaskan dari konteks historisitas (Wahyudi,  2010) yang berbasis  pada  lokalitas. Pancasila sebagai filsafat bangsa yang digali dari setiap  lokalitas dari  Sabang  sampai Merauke harus dipahami sebagai suatu sistem  filsafat  yang  bersifat  luwes di dalam  mengakomodir  filsafat  yang berbasis  lokal.  Keluwesan  ini  inheren di  dalam  asumsi  mendasar  tentang kedudukan  Pancasila  sebagai  dasar negara  yang  dalam  waktu  bersamaan mengandung  kadar  kemutlakan  yang statis  dan  sekaligus  peka  dengan perkembangan zaman.
3. Manusia  Pancasila Sebagai Landasan Rancangan Pendidikan Karakter Implementasi  Pancasila  pada praksis  sosial semestinya  diarahkan pada konstruksi model sosial di dalam menyikapi  permasalahan  sosial  yang ditangkap sebagai permasalahan kolektif. Model sosial bermakna sebagai  kerangka  pikir  yang  menjadi acuan  di  dalam  praksis  sosial. Dalam konteks Indonesia, model sosial diidealkan melalui pelibatan nilai-nilai
Pancasila sebagai rujukan fundamental. Oleh  sebab  itu,  model sosial  yang  dimaksud  di  sini  yaitu model  sosial  Pancasila yang  mengacu pada ideal “Manusia Pancasila.” “Manusia Pancasila” bukanlah sebagai murni individu melainkan juga merepresentasikan  kesatuan  bangsa Indonesia  sebagai  identitas  kolektif yang  diikat  oleh  cita-cita  bersama untuk mencapai keadaan yang adil dan makmur.  Tujuan  adil  dan  makmur
menuntut adanya persyaratan badaniah dan  ruhaniah serta material  dan spiritual mental,  di  mana  semuanya telah ada di dalam bumi Indonesia dan di  dalam qolbu rakyat  Indonesia. Masyarakat adil dan makmur sesungguhnya  telah  ada  dan  berkobar menjadi  keyakinan  bangsa  Indonesia sejak  beratus-ratus  tahun  yang  lalu sebagaimana  yang  tertuang dalam pepatah Jawa seperti Gemah ripah loh jinawi dan tata  tentrem  kerta  raharja (PSP UGM dan Yayasan TIFA, 2008).
Model sosial semacam ini membutuhkan wadah internalisasi dalam  rangka penguatan  kesadaran kebangsaan. Wadah  itu  tidak  lain adalah pendidikan yang dalam keperluan  artikel  ini  dispesifikkan  ke dalam  pengembangan dan  penguatan pendidikan karakter. Adapun internalisasi  model  sosial  di  atas, membutuhkan  pijakan  filosofis yaitu Pancasila. Mempromosikan  filsafat sebagai  bagian  penting  dalam  proses pendidikan
berpengaruh secara signifikan  bagi  perkembangan  peserta didik yang praksis  sosialnya  berbasis pada moralitas tertentu (Reeve,  2012). Hal  ini  sangat  relevan  dengan  konteks masyarakat  Indonesia  yang memili latarbelakang moralitas yang kuat.
Oleh  sebab  itu, memposisikan Pancasila  sebagai  filsafat  bangsa,  di samping  sebagai  dasar  dan  ideologi negara, sangat berguna di dalam upaya penguatan pendidikan  karakter,  di mana  modal  intelektual  dan  sosial masyarakat terutama para peserta didik telah  diperoleh  dan  dibentuk  dalam ranah  yang  lebih  privat  seperti keluarga dan komunitas adat, sehingga tidak menyulitkan di dalam membentuk karakter “Manusia Pancasila.” Hal tersebut  juga  sebagai penegasan bahwa
menginternalisasikan nilai  Pancasila melalui  pendidikan  karakter  tidak sama dengan indoktrinasi nilai
“Asing” yang sulit diterima,
melainkan  merupakan  internalisasi nilai  yang pada  dasarnya  telah  ada  di dalam kehidupan  bangsa  Indonesia.
Dengan  kata  lain,  internalisasi  nilai Pancasila  dapat  disebut  sebagai  upaya revitalisasi jati diri bangsa.
“Manusia Pancasila”
sebagaimana merujuk  pada konsep monodualis  yang  ditawarkan  oleh Notonagoro  mencakup  dualitas  badan dan  jiwa,  individu  dan  sosial,  serta kebebasan dan kebertuhanan.
Kesadaran sebagai outcome dari
implementasi Pancasila adalah manusia  Indonesia  yang sadar  dengan tantangan, ancaman, dan permasalahan bangsa  baik  secara  moral,  politik maupun sosial tanpa mereduksi
keunikannya  sebagai  manusia  yang bebas  dan  otonom.  Hal  inilah  yang membedakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki falsafah hidup  dan  digerakkan  oleh  ideologi Pancasila dengan  bangsa  lain  yang digerakkan oleh ideologi seperti komunisme  dan  sosialisme  di  mana otonomi individu ditangguhkan kepada kekuasaan negara.
Oleh  karena  itu,  di  dalam merumuskan  konsep  dan  cita-cita nasional,  bangsa Indonesia tidak meniru  atau  mengekor  pada ideologi- ideologi  dominan  yang  ada  di  dunia (Latif, 2015). Tiap bangsa mempunyai cara  berjuangnya  sendiri,  mempunyai karakternya  sendiri.  Oleh  sebab  itu, pada hakikatnya bangsa sebagai
individu mempunyai kepribadian sendiri  yang  unik.  Kepribadian  itu terwujud  dalam kebudayaan dan perekonomian,  dan  dalam  wataknya sebagai  bangsa  Indonesia (Soekarno, 1958). Bahkan,  Soekarno pernah dengan  tegas  membantah  pendapat
Bertrand  Russel yang  membagi  dunia ke  dalam  dua  poros berdasarkan Deklarasi Kemerdekaan Amerika ( Declaration of American
Independence ) dan Manifesto
Komunis. Soekarno menegaskan bahwa Indonesia tidak  dipimpin  oleh kedua paham itu atau dengan kata lain tidak  mengikuti  paham  komunias maupun liberal (Latif, 2015). Keunikan  bangsa  Indonesia  yang demikian, sebagaimana diidealkan dalam  “Manusia  Pancasila” dapat berperan konstruktif bagi
pembangunan  bangsa  di  era  digital.
Jika hipotesis bahwa manusia Indonesia  saat  ini  minim  dalam  hal literasi digital benar, maka itu menunjukkan bahwa ada latensi manusia berdimensi satu ( One Dimensional  Man ) di  dalam  sosialitas bangsa Indonesia. Manusia berdimensi satu  dalam  hemat  Herbert  Marcuse meliputi melemahnya  kemampuan  di dalam  mengangkap  dan  memahami dimensi  lain  di  dalam  masyarakat (Marcuse,  2007). Dimensi  lain  itu dalam  pola  sosial  masyarakat  digital adalah dimensi riil dari aktivitas sosial manusia  di  dalam  realitas  konkret, termasuk  konsekuensi  moral  setiap tindakan  di  dunia  maya  dalam  realitas empiris. Maka dari itu, segala aktivitas sosial melalui platform digital seharusnya  tidak  mereduksi  manusia menjadi manusia berdimensi satu yaitu berdimensi maya dan anonim. Artinya, segala  aktivitas  sosial  dalam  dunia digital  tetap  memiliki  konsekuensi moral,  sosial,  dan  politik  yang  sama sebagaimana sosialitas di dalam realitas konkret.
4. Kerangka Pikir Penguatan
Pendidikan Karakter Nilai-nilai yang inheren di dalam konsep “Manusia  Pancasila” akan selalu berkaitan dengan sumber utamanya yaitu Pancasila yang mengakar  dalam  bangsa  Indonesia sebagai  akar  ontologisnya.  Di  dalam diskursus  akademik,  khususnya  dalam riset literatur tentang kemanusiaan dan
ilmu  sosial    banyak  yang  mengkritisi dan  keberatan  dengan  ketagorisasi seperti indigenous  knowledge dan traditional  ecological  knowledge dan hal-hal lain yang  berkaitan  dengan lokalitas (Ellen,  n.d.;  Lepofsky,  2009; Robbins,  2003). Kritikan  tersebut mengacu  pada pertimbangan  politik, tuntutan birokratis, dan tuntutan tentang  kejelasan motivasi  etis di dalam pelibatan dan
pengimplementasian local  indigenous knowledge (Barber  &  Jackson,  2015). Dengan  kata  lain,  para  kritikus meragukan  kapasitas  dan  kredibilitas aspek  lokalitas  di  dalam  perumusan langkah  strategis  pembangunan  yang sebagian besar digerakkan oleh paradigma yang positivistik dan mengacu secara ketat pada aturan baku ilmiah.
Kritikan  semacam  itu  harus direspons  secara  serius  yaitu  dengan menawarkan  gagasan  pemikiran  yang paradigmatik
guna
mensistematisasikan  khazanah  lokal ( local  wisdom ) agar  dapat  dipahami dan  dikonteskan  di  dalam  persaingan maupun perdebatan paradigmatik dalam  dunia  akademik. Pada  sub- bahasan keempat ini, hendak dijelaskan  tentang  bagaimana  nilai yang  abstrak  dalam  konsep “Manusia Pancasila” dapat  dijembatani  dan dihubungkan  dengan  langkah  strategis upaya  Penguatan  Pendidikan  Karakter (PPK). Dalam konteks konstitusi Indonesia, Penguatan Pendidikan Karakter diatur dalam Pasal 1 Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor  20  Tahun  2018  tentang
Penguatan  Pendidikan  Karakter  pada
Satuan  Pendidikan  Formal.  Di  dalam pasal  itu  dijelaskan  bahwa Penguatan
Pendidikan  Karakter yang  selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan    di  bawah  tanggung  jawab
satuan  pendidikan untuk  memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi  oleh  hati,  olah  rasa, olah pikir,  dan  olah  raga  dengan  pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan,  keluarga,  dan  masyarakat sebagai  bagian  dari  Gerakan  Nasional Revolusi  Mental  (GNRM) (Indonesia, 2018).
Pada  Pasal  2 ayat  1 dijelaskan tentang  pelaksanaan  PPK  dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam  pendidikan  karakter  terutama meliputi nilai-nilai  religius,  jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri,  demokratis,  rasa  ingin  tahu, semangat  kebangsaan,  cinta  tanah  air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta  damai,  gemar  membaca,  peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nilai sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  merupakan perwujudan  dari 5  (lima)  nilai  utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas,
nasionalisme,
kemandirian,  gotong  royong,  dan integritas  yang  terintegrasi  dalam kurikulum (Indonesia, 2018).
Mengenai  prinsip  PPK  dalam pendidikan  formal,  dijelaskan  dalam Pasal  3.  Adapun  prinsip-prinsipnya sebagai  berikut:  a)  berorientasi  pada berkembangnya  potensi peserta  didik secara  menyeluruh  dan  terpadu,  b) keteladanan dalam penerapan pendidikan  karakter pada  masing- masing  lingkungan pendidikan,  c) berlangsung  melalui  pembiasaan dan sepanjang  waktu  dalam  kehidupan sehari-hari (Indonesia, 2018).
Selanjutnya  pada  Pasal  5  Ayat  1 dijelaskan  bahwa  PPK  pada  satuan pendidikan  formal  diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan  tripusat  pendidikan  yang meliputi:  a)  sekolah,  b)  keluarga,  dan c) masyarakat (Indonesia, 2018).
Selain  pada  sektor  pendidikan formal,  penerapan  PPK  juga  sangat
memungkinkan  untuk berlangsung secara  kondusif  pada  sektor  non- formal.  Dalam  Pasal  1  ayat  3,  satuan pendidikan non-formal adalah kelompok  layanan  pendidikan  yang menyelenggarakan pendidikan  di  luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan  secara  terstruktur  dan berjenjang (Indonesia, 2018).
Jika  dilihat  dari  poin-poin yang terkandung  dalam  butir-butir  pasal  di atas, diperlukan penyempurnaan holistisitas pemahaman tentang definisi dan tujuan pelaksanaan
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Penyempurnaan tersebut berpijak pada pemahaman  tentang  peserta  didik dengan merujuk pada konsep
“Manusia  Pancasila” yang  didasarkan pada ontologi monodualis. Di samping itu  juga  diarahkan  untuk  merespons permasalahan  masyarakat  digital  yang salah  satunya  diindikasikan  oleh fenomena  hoax sebagai  permasalahan epistemik dan etis.
Konsep  “Manusia  Pancasila” hadir  sebagai  tawaran  holistik  di dalam  menyikapi  fenomena  hoax. Hoax hadir sebagai kerancuan
berpikir—ketidakmampuan subjek
(individu) di dalam mengolah informasi menjadi pengetahuan—yang berdampak  secara  sosial.  Dampak tersebut bersifat etis dan dapat memicu iklim  disharmoni  dan  perenggangan solidaritas  sosial. Adapun  tawaran holistik tersebut berupa pijakan filosofis Penguatan Pendidikan Karakter  (PPK) yang  menyentuh  dua ranah yaitu epistemologis dan etis. Pada momen epistemik, konstruksi pengetahuan ( making knowledge ) tidak seharusnya direduksi pada  tujuan  instrumentalisme  dan pragmatisme  saja.  Pengetahuan  pada dasarnya  tidak  akan  pernah  secara utuh  terisolasi  di  dalam  kepala individu.  Pengetahuan  atau  momen epistemik akan selalu
berkesinambungan dengan momen etis sebagai konsekuensi eksistensial kehadiran  pengetahuan di dalam sosialitas.
Secara eksistensial, manusia tidak dapat menghindar dari koeksistensinya  dengan  manusia  lain sehingga  perguliran  pengetahuan  ada pada  dua  ruang  sekaligus  yaitu  ruang privat yang berkaitan dengan pemenuhan hasrat keingintahuan individual  dan  ruang  publik  ( public sphere ) di mana pengetahuan- pengetahuan lintas-subjek saling bertemu  dan  kemudian  bersinggungan dengan konsekuensi epistemik dan etis dari  kolektivitas.  Artinya, kebenaran pengetahuan lebih bersifat intersubjektif dan dialogis, serta pengetahuan  akan  berhadapan  dengan rambu-rambu etis kolektif.
Dengan demikian, “Manusia Pancasila” di  dalam momen epistemik dapat  mengolah  informasi  secara komprehensif  dan  radikal.  Keluasan pertimbangan dan kedalaman
penalaran  menjadi  dua  kata  kunci  di dalam mencapai keberhasilan implementasi  “Manusia  Pancasila.” Masih  dalam  pengolahan  informasi, “Manusia  Pancasila” sebagai  suatu karakter yang khas,  tidak  terburu-buru di  dalam  menjustifikasi  kebenaran suatu informasi sebagai anasir pembentuk  pengetahuan  yang  valid secara  penalaran  yang  mencakup koherensi  logis  dan  korespondensi empiris. Justifikasi kebenaran itu tidak boleh  hanya  berpangku  pada  acuan positivistik  seperti  logika  formal, logika  matematika,  dan  penalaran empirisme  naif.  Lebih  dari  itu,  harus juga  melibatkan  khazanah  lokalitas  di mana  konfigurasi  logis  dan  empiris berbeda dengan apa yang ada di dalam tradisi positivisme,
terlebih
positivisme logis.
Perbedaannya terletak  pada  pelibatan  meta-rasional, meta-logis,  dan  meta-empiris.  Ketiga
term  tersebut  dapat  ditemukan  dalam sistem  pengetahuan  dalam  filsafat nusantara yang dominan dengan metafisika.  Salah  satu  contohnya pengandaian  tentang  realitas  yang melampaui  realitas  empiris,  seperti pandangan monisme-spiritualistik
sebagai anti tesa monisme- materialistik. Pada pengandaian tentang kebenaran pengetahuan, logika dan rasionalitas Barat perlu dikesampingkan  dulu  karena  dalam filsafat  nusantara,  kebenaran  itu  juga melibatkan  intuisi-transendental  yang bersifat  mistik,  seperti  olah  rasa  dan oleh  batin  dalam  tradisi  filsafat Kejawen.
Pada momen  etis,  informasi yang  didapat dari  media  digital  diolah dengan mengacu dan mempertimbangkan konsekuensi justifikasi  pengetahuan  pada level publik. Artinya,  pengetahuan  yang dijustifikasi  sebagai  yang  benar,  tidak hanya  mempertimbangkan kepuasan hasrat keingintahuan individual,
melainkan  juga  mempertimbangkan dampak dari pengetahuan itu di dalam sosialitas. Pertimbangan  ini  adalah bagian  dari  apa  yang  disebut  sebagai sosio-epistemologi,  yaitu  pengetahuan yang  bernafaskan  kemanusiaan  dan berwatak sosial.
Jika dianalogikan, Sosio- epistemologi  lahir  dari  rahim  filsafat kritis—sejak  zaman  Immanuel  Kant dengan  rasio  kritisnya  sampai  Hegel dan  kaum  strukturalis  Prancis—di mana filsafat Karl Marx sebagai bidan yang  membantu  proses  persalinannya (Watloly,  2016). Sosio-epistemologi mencapai  kematangannya dikarenakan sumbangsih  teori  kritis di  dalam menyatukan  teori  dengan  praksis. Teori  kritis memiliki  tujuan  utama yaitu tujuan praksis untuk menghilangkan  aspek  represif  realitas sosial. Mazhab Frankfurt adalah representasi  terbaik  teori  kritis  yang
secara tegas menolak demarkasi positivistik  antara fakta  dengan  nilai (Collin  &  Pedersen,  2015). Melalui teori kritis dan filsafat kritis, pengetahuan tidak akan pernah dilepaskan  dari  jangkar  etisnya  yaitu bahwa  pengetahuan  yang  berkembang dalam  dunia  sosial  tidak  akan  pernah berstatus  bebas  nilai.  Hal  ini  juga berlaku  bagi  pengembangan  ilmu pengetahuan.
Skema 1. Karakter “Manusia Pancasila”

## C. Simpulan
Peserta didik  yang telah menjiwai dan memiliki karakter “Manusia Pancasila” akan dapat  kritis  di  dalam  mengolah  informasi. Sikap  kritis  itu  dituangkan  ke  dalam  sikap moral dan perilaku moral. Sikap moral yaitu sikapnya  yang  didorong  oleh  pengetahuan dan  kesadaran  sosial  bahwa  pengetahuan yang hendak diproduksinya memiliki konsekuensi  etis  bagi  keutuhan  bangsa.  Di samping  itu,  dorongan  moralitas  agama, sosial,  dan  norma-norma  lainnya  yang inheren di dalam Pancasila menjadi penentu perilaku moral peserta didik. Perilaku moral inilah  yang  merupakan  pengejawantahan karakter “Manusia Pancasila” serta peneguhan  ontologi  monodualis  sebagai kodrat manusia.
Implementasi  “Manusia  Pancasila”
dalam rancangan kerja Penguatan Pendidikan  Karakter  berada  pada  tahap formulasi dan evaluasi kebijakan pendidikan
Karakter “Manusia
Pancasila”
Momen Epistemik Momen Etis

## Sumber Pengetahuan:
Persepsi, Introspeksi, Penalaran, Intuisi. Kerangka Pengetahuan: Ilmiah, Moral, Agama.
Etika Pancasila yang inheren di dalam seluruh sila Pancasila dan tertuang dalam ideal manusia dan masyarakat.
pada level sekolah baik formal maupun non- formal dan kebijakan  pada  level pemerintah yang  terwakilkan  oleh  otoritas  pendidikan seperti kementerian pendidikan dan kebudayaan. Formulasi dan evaluasi kebijakan  pada  level  pemerintah  sangat menentukan keberhasilan Penguatan
Pendidikan  Karakter  (PPK)  baik  pada pendidikan  formal  maupun  non-formal. Berikut skema kerangka kerja yang dimaksud di atas.
Dengan  demikian,  kesadaran  bahwa Pancasila  adalah  nafas  Pendidikan  Karakter seharusnya dimiliki oleh pemangku kebijakan ( police maker ) beserta stakeholder pendidikan  yang  terlibat. Manifestasi  dari kesadaran  ini  salah  satunya  dapat  dilihat pada  adanya  perbaikan  sistem  birokrasi pendidikan  dan  pembenahan  arah  serta tujuan pendidikan nasional yang tidak hanya berorientasi  pada  kepentingan  neo-liberal
saja  namun  juga  mempertimbangkan  aspek kemanusiaan  yang  meliputi  spiritualitas, sosialitas,  dan  mentalitas  bangsa.  Dengan demikian  Penguatan  Pendidikan  Karakter akan  benar-benar berdampak  pada  seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA
Barber,  M., & Jackson, S. (2015).
‘Knowledge Making’: Issues in Modelling  Local  and  Indigenous Ecological Knowledge. Human Ecology , 43 (1), 119–130. https://doi.org/10.1007/s10745-015- 9726-4
Bogart, L. M., Wagner, G., Galvan, F. H., & Banks,  D.  (2010).  Conspiracy  beliefs about  HIV  are  related  to  antiretroviral treatment nonadherence among african american  men  with  HIV. Journal  of Acquired
Immune
Deficiency Syndromes  (1999) , 53 (5),  648–655. https://doi.org/10.1097/QAI.0b013e31 81c57dbc
Collin,  F.,  &  Pedersen,  D.  B.  (2015).  The
Frankfurt School, Science and Technology Studies, and the Humanities. Social Epistemology , 29 (1), 44–72. https://doi.org/10.1080/02691728.201 3.782588 Cuaton,  G.  P.,  &  Su,  Y.  (2020).  Local- indigenous knowledge on disaster risk reduction: Insights from the Mamanwa indigenous  peoples  in  Basey,  Samar after Typhoon Haiyan in the Philippines. International  Journal  of Disaster  Risk  Reduction , 48 ,  101596. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j .ijdrr.2020.101596
Ellen,  R.  (n.d.).  From  Ethno-Science  to Science,  or  “What  the  Indigenous Knowledge  Debate  Tells  Us  about How  Scientists  Define  Their  Project.” Journal  of  Cognition  and  Culture ,
409–450.
1. Peraturan Perundangan tentang Pendidikan 2. Penentuan arah dan
tujuan pendidikan nasional 3. Pembenahan birokrasi pendidikan 1. Kurikulum Pendidikan Sekolah 2. Balancing orientasi akademik dan non- akademik 3. Penerapan iklim pengajaran dan pembelajaran yang holistik (intelektual, emosional, spiritual) Kearifan Lokal Agama dan Moral Sosial Pancasila Nilai Karakter Manusia Pancasila Perilaku Berkarakter Manusia Pancasila
Sikap Epistemik dan Etis
https://doi.org/https://doi.org/10.1163/ 1568537042484869
Imhoff,  R.,  &  Lamberty,  P.  (2020).  A Bioweapon  or  a  Hoax?  The  Link Between  Distinct  Conspiracy  Beliefs About the Coronavirus Disease (COVID-19)  Outbreak  and  Pandemic Behavior. Social  Psychological  and Personality  Science , 11 (8),  1110– 1118.
https://doi.org/10.1177/194855062093 4692
Indonesia,  M.  P.  dan  K.  R.  (2018).
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2018  tentang Penguatan  Pendidikan  Karakter  pada Satuan Pendidikan Formal .
Kaelan. (2009). Filsafat Pancasila (Pandangan Hidup Bangsa
Indonesia) . Paradigma.
Latif,  Y.  (2015). Revolusi  Pancasila . Penerbit Mizan.
Lepofsky, D. (2009). The Past, Present,  and Future  of  Traditional  Resource  and Environmental  Management. Journal of  Ethnobiology , 29 (2),  161–166. https://doi.org/10.2993/0278-0771- 29.2.161
Marchand, T. H. J. (2010).  Preface. Journal of the Royal Anthropological Institute , 16 (s1), Siii-Sv. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j .1467-9655.2010.01606.x
Marcuse, H. (2007). One-Dimensional Man . Routledge Classics.
Merriam-Webster .  (n.d.).  Retrieved  April 15,  2021,  from  https://www.merriam- webster.com/dictionary/hoax#other- words
Notonagoro.  (1995). Pancasila  Secara Ilmiah Populer . Jakarta: Bumi Aksara.
PSP  UGM  dan  Yayasan  TIFA.  (2008).
Keadilan Sosial, Revolusi Berdasarkan Pancasila  (Amanat  Presiden  Soekarno Pada  Penutupan  Seminar  Pancasila  di Gedung  Negara  Yogyakarta  Tanggal 20 Februari 1959). In Pancasila Dasar Negara  (Kursus  Presiden  Soekarno tentang  Pancasila) .  PSP  UGM  dan Yayasan TIFA.
Reeve,  D.  (2012).  Preparation  for  Practice: Can  Philosophy  Have  a  Place  in Helping  Students  Incorporate  the Social  Model  of  Disability  Within Their  Praxis? Social  Work  Education ,
31 (2),
227–234. https://doi.org/10.1080/02615479.201 2.644966
Robbins,  P.  (2003).  Beyond  Ground  Truth:
GIS and the Environmental
Knowledge  of  Herders,  Professional Foresters, and Other Traditional Communities. Human  Ecology , 31 (2), 233–253.
https://doi.org/10.1023/A:1023932829
887
Soekarno.  (1958). Pantha-Sila  sebagai Dasar  Negara,  Jilid  I,  II,  III . Kementerian Penerangan RI.
Swinburne,  R.  (2018).  Cartesian  Substance Dualism.  In  J.  J.  Loose,  A.  J.  L. Menuge, & J. P. Moreland (Eds.), The Blackwell Companion  to  Substance Dualism . Oxford: Wiley Blackwell.
van  Prooijen,  J.-W.,  &  Douglas,  K.  M.
(2017).  Conspiracy  theories  as  part  of history:  The  role  of  societal  crisis situations. Memory  Studies , 10 (3), 323–333.
https://doi.org/10.1177/175069801770
1615
Wahyudi,  A.  (2010).  Studies  of  Pancasila: Balancing Teleology and Deontology? In F. Dhont, K. Ko, M. C. Hoadley, &
T.  J.  Conners  (Eds.), Pancasila’s Contemporary Appeal: Re-legitimizing Indonesia’s Founding Ethos .
Yogyakarta: Yale Indonesian Forum & Indonesia  History  Studies  Centre, Sanata Dharma University.
Watloly,  A.  (2016). Sosio-epistemologi:
Membangun  Pengetahuan  Berwatak Sosial . Penerbit Kanisius.