## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 5 No. 2 April – Juni 2020: 80-89
e-ISSN 2460-6235 p-ISSN 2715-5722
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## DETERMINANTS OF FINANCIAL STATEMENTS QUALITY
(EMPIRICAL STUDY IN LOCAL GOVERNMENT OF JAMBI PROVINCE)

## DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(STUDI EMPIRIS DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI)
Oleh:
Evi Hidayakh 1) , Sri Rahayu 2) , Muhammad Gowon 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020,
2&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
Email: evy_hidayah@yahoo.com 1 ) srijambi@gmail.com 2) Gowon@unja.ac.id 3)

## ABSTRACT
The objectives of this research are to describe, and analyze the influence of human resources quality, data quality, and top management support on the quality of local government financial report in Jambi Province. The sample of this  research  is  60  people  that  consist  of  the  head  of  subdivision  of  finance,  treasurer  of  expenditures,  and  1 financial  staff  at  the  20  OPD  in  Jambi  Province.  The  analysis  technique  that  will  be  used  is  multiple  linear regression  using  SPSS.  The  results  showed  that  72%  of  OPD  financial  staff  in  Jambi  Province  were  bachelor degree  with  an  average  work  experience  is  more  than  10  years.  The  results  of  t  test  indicate  that  the  quality  of human resources and the quality of data partially have positive effect on the quality of local government financial reports. Meanwhile, top management’s support has no effect on the quality of  local government financial reports. The  results  of  F  test  carried  out  showed  that  the  simultaneous  quality  of  human  resources,  top  management’s support, and quality of data had a significant effect on the quality of local government financial reports.
Keyword : Quality of Human Resources, Top Management’s Support, Data Quality, Quality of Financial Reports.

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, dan menganalisis pengaruh kualitas sumberdaya manusia, kualitas data, dan dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Sample penelitian ini berjumlah 60 yang terdiri Kasubbag Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan 1 orang staf keuangan pada 20 OPD di Provinsi Jambi. Teknik analisis yang akan digunakan adalah regresi linear berganda dengan  mengunakan  alat  analisis  SPSS.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  72%  pengelola  keuangan  OPD  di Provinsi  Jambi  merupakan  lulusan  Strata  1  dengan  rata-rata  pengalaman  kerja  lebih  dari  10  tahun.  Hasil  regresi linear  berganda  menunjukkan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  kualitas  data  secara  parsial  berpengaruh positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Sementara  itu,  dukungan  manajemen  puncak  tidak berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  uji  F  yang  dilakukan  menunjukkan bahwa secara simultan kualitas sumber daya manusia, dukungan manajemen puncak, dan kualitas data berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci:  Kualitas SDM, Dukungan Manajemen Puncak, Kualitas Data, LKPD

## 1.   PENDAHULUAN

## 1.1.  Latar Belakang Penelitian
Laporan  keuangan  yang  berkualitas  adalah  laporan keuangan  yang  memiliki  karakteristik  relevan,  andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP 71, 2010). Saat ini terdapat fenomena dalam perkembangan sektor publik  di  Indonesia  yaitu  menguatnya  tuntutan akuntabilitas  atas  lembaga-lembaga  publik  baik lembaga  pusat  maupun  daerah  (Mardiasmo,  2006). Menurut Manossoh (2015), implementasisistem akuntansi  pemerintahan  yang  adil,  transaransi,  dam akuntabel.
Bastian (2010) menyatakan bahwa pada umumnya  kualitas  informasi  akuntansi  organisasi sektor  publik  di  Indonesia  kurang  baik.  Hal  ini dibuktikan dengan masih sedikitnya jumlah pemerintah daerah  yang  memperoleh  hasil audit atas  LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK.
Provinsi  Jambi  merupakan  salah  satu  Provinsi  di Sumatera  yang  memperoleh  LKPD  dengan  hasil  WTP sedikit  (BPK  RI,  2019).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa masih rendahnya kualitas LKPD di Provinsi Jambi.Perolehan  nilai  opini  audit  pemerintaha  Provinsi Jambi  tahun  2014-2018  secara  rinci  disajikan  pada tabel 1. Tabel 1.  Daftar Opini (Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi) Tahun 2012-2018 No Entitas Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 Prov. Jambi WTP-DPP WTP WTP WTP WTP 2 Kota Jambi WDP TMP WTP WTP WTP 3 Batanghari WDP WTP WTP WTP WTP 4 Sarolangun WDP WDP WTP WTP WTP 5 Merangin WDP WDP WTP WTP WTP 6 Kerinci WTP-DPP WTP WTP WTP WTP 7 Kota Sungai Penuh WTP-DPP WTP WTP WTP WTP 8 Bungo WDP WDP WDP WDP WTP 9 Tebo WDP WTP WTP WTP WTP 10 Ma. Jambi WDP WTP WTP WTP WTP 11 Tanjung Jabung Barat WDP TMP TMP TMP WTP 12 Tanjung Jabung Timur WDP WDP WDP WTP WTP
Sumber: BPKRI,2019
Berdasarkan  tabel  1,  diketahui  bahwa  kualitas LKPD  kabupaten,  kota,  dan  provinsi  di  Lingkungan Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga  2018.  Hal  ini  disimpulkan  dari  semakin meningkatnya LKPD yang memperoleh opini WTP dari hasil  audit  BPK.  LKPD  Provinsi  Jambi  sendiri memperoleh WTP dari tahun 2015 hingga 2018, namun terdapat beberapa kabupaten dan kota yang mengalami penurunan kualitas LKPD dengan penurunan opini dari WTP  ke  WDP.  Perubahan  tersebut  membuktikan bahwa  terdapat  faktor-faktor  yang  membuat  kualitas LKPD tidak selalu baik.
Menurut Alfian (2015), tidak diperolehnnya opini WTP  oleh  pemerintah  daerah  dpaat  disebabkan  oleh beberapa  faktor  seperti  adanya  kelemahan  sistem pengendalian  internal,  belum  tertattanya  barang  milik negara  atau  daerah,  penyajian  laporan  keuangan  yang belum  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP),  kelemhan  dalam  sistem  penyusunan  laporan keuangan,  dan  kurang  memadainya  kompetensi  SDM pengelola  keuangan  pada  pemerintah  daerah.Indriasih (2014)  menyatakan  bahwa  salah  satu  faktor  penting dalam penyusunan laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya  manusia.  Hal ini dikarenakan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  dilaksanakan  oleh manusia. Pernyataan  ini didukung oleh hasil penelitian Ulfa (2017) dan Evicahyani (2016), dimana kedua hasil penelitian  tersebut  membuktikan  bahwa  sumber  daya manusia  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh  Karmila et  al (2014)  menghasilkan  kondisi  yang
berbeda dimana kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah  tidak  dipengaruhi  oleh  kompetensi  sumber daya manusia.
Faktor  yang  menentukan  kualitas  LKPD  selain kompetansi  sumber  daya  manusia  adalah  dukungan manajemen  puncak.  Pimpinan  OPD  selaku  manajemen puncak  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan pengambilan  keputusan  atas  kebijakan-kebijakan  yang berlaku  pada  OPD  tersebut.  Salah  satu  wewenang tersebut  adalah  terkait  laporan  keuangan.  Hasil penelitian Rahayu (2012) membuktikan bahwa kualitas laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  suatu  institusi dipengaruhi  oleh  dukungan  manajemen  puncak. Sementara  itu  hasil  yang  berbeda  didapatkan  dari penelitian  Al-Hiyari et  al (2013),  dimana  dari  hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dukungan manajemen  puncak  tidak  mempengaruhi  kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu institusi.
Penelitian  yang  dilakukan  Rahayu  (2012)  juga membuktikan  bahwa  selain  dukungan  manajemen puncak,  kualitas  yang  digunakan  dalam  proses penyusunan  laporan  keuangan  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal tersebut karena  laporan  keuangan  disusun  berdasarkan  data keuangan yang dikumpulkan dari transaksi yang terjadi, sehingga semakin baik data yang digunakan diharapkan semakin  baik  pula  kualitas  laporan  keuangan  yang dihasilkan.  Namun  hal  tersebut  tidak  sejalan  dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Al-Hiyari  et  al (2013),  dimana  hasil  penelitian  tersebut  tidak
membuktikan  bahwa kualitas  data  berpengaruh terhadap laporan keuangan.
Ketidakkonsistenan  hasil  penlitian  seperti  yang telah  dijabarkan  tersebut  dapat  terjadi  karena  adanya perbedaan waktu dan tempat penelitian. Hal ini menjadi landasan  dilakukannya  penelitian  ini.  Menemukan determinan  LKPD  pada  Pemerintahan  Provinsi  Jambi sangat  penting  untuk  dilakukan,  karena  hal  tersebut dapat  menjadi  bahan  evaluasi  untuk  melakukan peningkatan  dan  menjaga  konsistensi  kualitas  LKPD Provinsi Jambi.

## 1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan lata belakang yang telah dijelaskan sebelumnya,  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1.   Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2.   Apakah  dukungan  manajemen  puncak  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3.   Apakah kualitas data berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4.   Apakah  kualitas  sumber  daya  manusia,  dukungan manajemen  puncak,  dan  kualitas  data  berpengaruh secara  simultan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah?
2.  TINJAUAN
PUSTAKA, KERANGKA

## PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1.  Tinjauan Pustaka
2.1.1. Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi  memegang  peranan  penting  dalam entitas  karena  akuntansi  menghasilkan  informasi  yang menjelaskan  kinerja  keuangan  entitas  dalam  suatu periode  tertentu.  Suwardjono  (2015)  menyatakan bahwa akuntansi merupakan seperangkat yang mempelajari  perekayasaan  penyediaan  jasa  berupa informasi  keuangan  kuantitatif  unit-unit  organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu.
Akuntansi  Pemerintahan  adalah  suatu  aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran suatu transaksi keuangan  pemerintah,  serta  penafsiran  atas  informasi keuangan  (Arif,  2002).  Selanjutnya,  Halim  dkk  (2012) mendefinisikan  Akuntansi  Keuangan  Daerah  sebagai proses  pengindentifikasian,  pengukuran,  pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah  daerah  yang  dijadikan  informasi  dalam rangka  pengambilan  keputusan  ekonomi  oleh  pihak- pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.
Akuntansi  pemerintahan  memiliki  karakteristik tersendiri  jika  dibandingkan  dengan  akuntansi  bisnis. Menurut Halim (2012) karakteristik akuntansi pemerintahan  adalah  berbeda  dengan  akuntansi  bisnis,
tidak  ada  laporan  laba,  anggaran  merupakan  plafond, menggunakan  lebih  dari  satu  dana,  sangat  tergantung pada  undang-undang,  tidak  mengenal  perkiraan  modal dan laba yang ditahan pada neraca.

## 2.1.2.  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan  keuangan  adalah  hasil  dari  proses akuntansi  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk berkomunikasi  antara  data  keuangan  suatu  perusahaan dengan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2014).
Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjwaban  atas  kepengurusan  sumber  daya ekonomi  yang  dimiliki  suatu  entitas.  Menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  ,  laporan  keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh suatu  entitas  pelaporan.  Entitas  pelaporan  dalam pemerintah  adalah  unit  pemerintahan  yang  terdiri  dari satu  atau  lebih  entitas  akuntansi  yang  menurut perundang-undangan  wajib  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangan,  yang terdiri  dari  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah, Satuan organisasi di lingkungan pusat atau daerah atau organisasi lainnya.
Shahan  (2008)  menyatakan  bahwa  tujuan  dasar dari  laporan  keuangan  adalah  memberikan  informasi yang  berguna  untuk  pengambilan  keputusan.Selain  itu, menekankan  bahwa  informasi  yang  disajikan  dapat berguna  jika  laporan  keuangan  menunjukkan  realitas ekonomi  yang  relevan  dan  dapat  diandalkan  bagi pengguna.Kualitas  laporan  keuangan  tersebut  tercemin dari  karakteristik  kualikatif.  Keempat  krakteristik berikut merupakan persyaratan normatif yang diperlukan  agar  laporan  keungan  pemerintah  dapat memenuhi  kualitas  yang  dikehendaki  yaitu  relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010).
1. Relevan
Laporan  keuangan  bisa  dikatakan  relevan  apabila informasi  yang  termuat  di  dalamnya  dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu  mereka  mengevaluasi  peristiwa  masa lalu  atau  masa  kini,  dan  memprediksi  masa  depan, serta  menegaskan  atau  mengoreksi  hasil  evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan:
a. Memiliki manfaat umpan balik Informasi  memungkinkan  pengguna  untuk menegaskan  atau  mengoreksi  espektasi  mereka di masa lalu.
b. Memiliki manfaat prediktif Informasi  dapat  membantu  pengguna  untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan  hasil  masa  lalu  dan  kejadian  masa kini.
c. Tepat waktu Informasi  disajikan  tepat  waktu  sehingga  dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan.
d. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan  selengkap  mungkin,  yaitu  mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
2. Andal Informasi  dalam  laporan  keuangan  bebas  dari pengertian  yang  menyesatkan      dan  kesalahan material,  menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat  diverifikasi.  Informasi  yang  andal  memenuhi karakteristik:
a. Penyajian jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur
transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya  disajikan  atau  yang  secara  wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
b. Dapat diverifikasi
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan  dapat  diuji,  dan  apabila  pengujian dilakukan  lebih  dari  sekali  oleh  pihak  yang berbeda,  hasilnya  tetap  menunjukkan  simpulan yang tidak berbeda jauh.
c. Netralitas Informasi  diarahkan  ada  kebutuhan  umum  dan tidak berihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan Informasi  yang  termuat  dalam  laporan  keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan  keuangan  periode  sebelumnya  atau  laporan keuangan  entitas  pelaporan  lain  pada  umumnya. Perbandingan  dapat  dilakukan  secara  internal  dan eksternal.  Perbandingan  secara  internal  dapat dilakukan  bila  suatu  entitas  menerapkan  kebijakan akuntansi  yang  sama  dari  tahun  ke  tahun. Perbandingan  secara  eksternal  dapat  dilakukan  bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan  akuntansi  yang  sama.  Apabila  entitas pemerintah  akan  menerapkan  kebijakan  akuntansi yang  lebih  baik  daripada  kebijakan  akuntansi  yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan dapat  dipahami  oleh  pengguna  dan  dinyatakan dalam bentuk serta istilah  yang disesuaikan dengan batas  pemahaman  para  pengguna.Untuk  itu, pengguna  diasumsikan  memiliki  pengetahuan  yang memadai  atas  kegiatan  dan  lingkungan  operasi entitas  pelaporan,  serta  adanya  kemauan  pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2004 terdapat 4 Opini yang akan diberikan oleh Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Republik  Indonesia  atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Laporan Keuangan pemerintah:
1. Opini wajar tanpa pengecualian ( Unqualified Opini ) Menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  entitas  yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas  entitas  tertentu  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Opini  wajar  dengan  pengecualian  ( Qualified Opinion )
Menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  entitas  yan diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang  material, posisi  keuangan dan arus kas entitas tersebut  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang berlaku  umum  di  Indonesia  kecuali  untuk  dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Opini tidak wajar ( Adversed Opinion ) Menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  entitas  yang diperiksa  tidak  menyajikan  secara  wajar  posisi keuangan,  hasil  usaha,  dan  arus  kas  entitas  tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Pernyataan  menolak memberikan opini ( Disclaimer of Opinion )
Menyatakan  bahwa  auditor  tidak  meyatakan pendapat  atas  laporan  keuangan,  jika  bukti  audit  tidak untuk membuat kesimpulan.

## 2.2.   Kerangka Pemikiran
Manusia  merupakan  aktor  utama  dalam  proses penyusunan  Laporan  Keuangan  Pemeritah  Daerah (LKPD).  Oleh  karena  itu,  sumber  daya  manusia  yang berada  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  memiliki peran  penting  dalam  peningkata  kualitas  LKPD. Semakin  baik  kualitas  sumber  daya  manusia  yang berperan  dalam  proses  penyusunan  LKPD  maka semakin  baik  pula  LKPD  yang  dihasilkan.Selain kualitas  sumber  daya  manusia,  data  merupakan  faktor penting  dalam  penyusunan  LKPD.  Data  merupakan input  atau  bahan  penyusun  LKPD,  sehingga  dengan kualitas  data  yang  baik  diharapkan  output  LKPD  yang dihasilkan  juga  berkualitas  baik.  Faktor  pendukung dalam  proses  penyusunan  LKPD  adalah  dukungan manajemen  puncak.  Kepala  OPD  memiliki  wewenang dalam  membuat  kebijakan  yang  terkait  dengan penyusunan laporan keuangan. Bila dukungan manajemen  puncak  semakin  baik  diharapkan  semua faktor  penentu  kualitas  LKPD  dapat  bekerja  dengan lebih  baik  sehingga  LKPD  yang  dihasilkan  semakin memiliki kualitas yang baik.

## 2.3. Hipotesis Penelitian
Adapun hipotesis yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 1 :    Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.
H 2 :    Dukungan  Manajemen  Puncak  berpengaruh positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.
H 3 :    Kualitas  Data  berpengaruh  positif  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1.  Populasi dan Sampel
Populasi  merupakan  seluruh  objek  yang  diteliti dalam  sebuah  penelitian.  Sugiyono  (2016)  menyatakan bahwa  populasi  merupakan  wilayah  generalisasi  yang teriri dari objek dan subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk  dipelajari  dan  ditarik  kesimpulannya.  Populasi pada  penelitian  ini  adalah  seluruh  karyawa  dibagian keuangan setiap OPD di Provinsi Jambi.
Sampel  merupakan  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut (Sugiyono,  2016).  Sample  pada  penelitian  adalah  3 orang  pegawai  yakni  kasubbag  keuangan,  bendahara pengeluaran,  dan  1  orang  staf  keuangan  pada  20  OPD yang ada di Provinsi Jambi.

## 3.2.  Jenis dan Sumber Data
Variabel  dan  definisi  operasional  setiap  variabel pada penelitian ini secara ringkas dijabarkan pada tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Definisi Operasional Varibel Definisi Operasional Indikator Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah (Y) Terpenuhinya karakteristik laporan  keuangan  pemerintah sesuai PP 71 Tahun 2010 1. Relevan (KLKPD1) 2. Andal (KLKPD2) 3. Dapat dibandingkan (KLKPD3) 4. Dapat dipahami (KLKPD4) Kualitas Sumber Daya Manusia (X 1 ) kemampuan  seseorang  atau individu, dalam satu organisasi atau lembaga untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya 1. Banyak pelatihan (KSDM1) 2. Lama Penggunaan (KSDM2) 3. Kualitas pelatihan yang diikuti (KSDM3) Kualitas Data (X 2 ) Baik  buruknya  data  yang digunakan dalam proses laporan keuangan 1. Valid (KD1) 2. Mudah didapat (KD2)
3. Legal (KD3) Dukungan Manajemen Puncak (X 3 ) Keterlibatan manajemen dalam mempertahankan perilaku guna mencapai tujuan organisasi 1. Keterlibatan  dalam  pembuatan  LKPD (DMP1)
2. Perhatian terhadap LKPD (DMP2)
3. Dukungan  meningkatkan  kualitas  LKPD (DMP3)
3.3.   Metode Analisis
3.3.1.  Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya  suatu  kuesioner.  Umar  (2008)  menyatakan bahwa  uji  validitas  dapat  digunakan  untuk  mengetahui apabila  ada  pertanyaan  pada  kuisioner  yang  perlu dibuang  atau  diganti  karena  dianggap  tidak  relevan. Pengujian  validitas  kuisioner  pada  penelitian  ini menggunakan  pendekatan pearson  product  moment dengan  mengkorelasikan  skor  tiap  butir  pertanyaan (sebagai variabel X) dengan skor total (variabel Y).
3.3.2.  Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  digunakan  untu  mengukur  tingkat keabsahan  suatu  kuisioner  penelitian  sehingga  dapat menghasilkan  data  yang  benar-benar  sesuai  dengan kenyataan  dan  dapat  digunakan  berulang  kali  pada waktu yang berbeda. Menurut Durianto et al (2001), uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat keandalan  suatu  kuisioner  penelitian.  Uji  reliabilitas pada  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  nilai Cronbach Alpha dari masing-masing instrument.
3.3.3.  Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah setiap  variabel  terlah  berdistribusi  secara  normal. Uji normalitas pada penelitian ini  menggunakan uji
Kolmogorov Smirnov . Uji ini memiliki konsep dasar membandingkan  distribusi  data  dengan  distribusi normal baku.
b. Uji Autokorelasi
Sumodiningrat  (2010)  mendefinisikan  autokorelasi sebagai  hubungan  (korelasi)  yang  terjadi  diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu atau yang tersusun dalam  rangkaian  ruang.  Menurut  Ghozali  (2013), pengujian  autokorelasi  dapat  dilakukan  dengan menggunakan uji Durbin-Watson .
c. Uji Multikolinieritas
Adanya  hubungan  linier  diantara  variabel  bebas dalam model regresi tidak boleh terjadi karena akan menyebabkan nilai R 2 yang tinggi dan lebih banyak variabel  bebas  yang  tidak  signifikan  daripada variabel  bebas  yang  signifikan  (Gujarati,  1995). Hubungan  linier  ini  dapat  ditunjukkan  dengan multikolinieritas. Uji multikolinieritas pada penelitian ini adalah menggunakan uji klien matriks korelasi.
d. Uji Heterokesdastisitas
Salah  satu  uji  asumsi  regresi  linier  yang  harus dipenuhi  adalah  homogenitas  varians  dari  error. Menurut  Ghozali  (2013),  uji  hetereoskedastisitas mempunyai  tujuan  untuk  menguji  ada  tidaknya ketidasamaan  varians  dari  residual.  Pengujian
heteroskesdastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser.
3.3.4.  Transformasi Data
Transfomasi  data  merupakan  kegiatan  menaikkan  data dengan  skala  ordinal  menjadi  skala  interval  (Hidayat, 2005). Transformasi data dilakukan dengan menggunakan metode successive interval .
3.3.5.  Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji statistik.  Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis regresi  linear  berganda  dengan  model  regresi  sebagai berikut:
𝑌 =  𝛼 +   𝛽 1 𝑥 1 +   𝛽 2 𝑥 2 + 𝛽 3 𝑥 3 + 𝜇 Keterangan: Y = kualitas laporan pemerintah daerah
α = intercept β 1,2,3 = parameter variabel independen x 1 = kualitas sumber daya manusia x 2 = dukungan manajemen puncak
x 3 = kualitas data
Adapun uji statistik yang dilakukan meliputi pengujian:
a. Uji Koefisien Determinasi
b. Uji F
c. Uji t

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.   Hasil Penelitian
4.1.1.  Gambaran Umum Wilayah
Provinsi  Jambi  secara  geografis  terletak  antara  00  45’ sampai  20  45’  lintang  selatan  dan  antara  1010  10’ sampai  1040  55’  bujur  timur.  Pemerintah  Provinsi Jambi  menjalankan  pemerintahan  dengan  bantuan semua  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang dipimpinnya.  Setiap  OPD  sebagai  pengguna  anggaran menjalankan  tugasnya  dengan  melaksanakan  satu  atau beberapa  kegiatan  dari  satu  program  sesuai  dengan bidang  tugas  OPD  yang  bersangkutan.  Setiap  OPD bertugas membantu  pemerintah  Provinsi  dalam pengelolaan keuangan daerah.
4.1.2.  Deskripsi Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer,  jumlah responden  yang  diambil  pada  penelitian  ini  ada  60 responden  yang  terdiri  dari  kasubbag  keuangan, bendahara  pengeluaran,  dan  1  orang  staff  keuangan pada  20  OPD  di  Provinsi  Jambi.  Karakteristik responden disajikan pada tabel 4 sebagai berikut:

## Tabel 3. Karakteristik Responden
Karakteristik Jumlah Persentase (%) 1. Tingkat Pendidikan a. SMU
1
2
b. D3
4
7
c. S1 43 72 d. S2 12 20 2. Latar Belakang Pendidikan a. MIE 1 2 b. Akuntansi 12 20 c. Manajemen 17 28 d. MIPA 11 18 e. Pertanian 5 8 f. Lainnya 14 23 3. Umur a. 26-35 Tahun 5 8 b. 36-45 Tahun 25 42 c. 46-55 Tahun 24 40 d. > 55 Tahun 6 10 4. Lama Bekerja a. < 5 Tahun 0 0 b. 5 – 10 Tahun 24 40 c. > 10 Tahun 36 60
Sumber: Data Primer (Diolah), 2019
Berdasarkan  tabel  3,  diketahui  bahwa  72% pengelola keuangan OPD di Provinsi Jambi merupakan sarjana  pada  tingkat  strata  1  dan  20%  merupakan lulusan  Strata  2.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa pengelola keuangan OPD di Provinsi Jambi merupakan orang  yang  berpendidikan  tinggi  sehingga  diharapkan dapat  melakukan  pengelolaan  keuangan  dengan  baik. Pengelola keuangan seharusnya merupakan orang yang memiliki  kemampuan  dibidang  pengelolaan  keuangan, Secara  latar  belakang  pendidikan,  lulusan  ekonomi lebih  diutamakan  untuk  melakukan  pengelolaan keuangan  karena  dianggap  telah  memiliki  teori  dasar yang  telah  dipelajari  selama  menempuh  pendidikan. 50%  pengelola  keuangan  OPD  di  Provinsi  Jambi memiliki  latar  belakang  pendidikan  dari  ekonomi  baik itu  magister ilmu ekonomi, akuntansi, dan  manajemen. Sementara  itu,  50%  lainnya  memiliki  latar  belakang pendidikan  yang  lain.  Selain  latar  belakang  pedidikan ekonomi,  kemampuan  pengelolaan  keuangan  dapat ditingkatkan  melalui  berbagai  pelatihan  yang  dapat diikuti oleh pegawai pengelola keuangan.
Berdasarkan  tabel  3,  diketahui  bahwa  pengelola keuangan  OPD  di  Provinsi  Jambi  berada  pada  usia produktif.  Menurut  BPS  (2019),  klasifikasi  usia produktif yakni 15 tahun hingga 64 tahun. Rentang usia terbanyak yaitu 36 hingga 45 tahun yakni sebesar 42%. Kemampuan  seseorang  dalam  melakukan  suatu pekerjaan  akan  semakin  meningkat  seiiring  dengan waktu  lamanya  seseorang  bekerja.  Peningkatan kemampuan  ini  dapat  berasal  dari  pelatihan  yang diikuti maupun pengalaman selama melakukan pekerjaan.  Berdasarkan  tabel  3,  diketahui  bahwa  60% pengelola  keuangan  OPD  di  Provinsi  Jambi  telah bekerja  lebih  dari  10  tahun.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  pengelola  keuangan  yang  ada  telah  memiliki kemampuan dan pengalaman dalam bidangnya.
4.1.3.  Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini meliputi uji
normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.
1. Uji Normalitas Data Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah dalam  model  regresi  terdapat  variabel  pengganggu atau  residual  memiliki  distribusi  normal.  Uji normalitas  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini
adalah  dengan  menggunakan  uji  statistic  non parametric Kolmogorov-Sminov (K-S),  dengan membandingkan nilai asymptotic significance α 5%.
Dasar penarikan kesimpulan data dikatakan berdisitribusi  normal  apabila  nilai  asymptotic significance  lebih  besar  dari  0.05.  Hasil  uji normalitas data dengan Kolmogorov-Sminov disajikan pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Sminov Test
Unstandardized Residual N 60 Normal Parameters a,b Mean 0.0000000 Std. Deviation 1.52101228 Most Extreme Differences Absolute 0.138 Positive 0.138 Negative -0.077 Test Statistic 0.138 Asymp. Sig. (2-tailed) 0.066 c Sumber: Data Primer (Diolah), 2019 Hasil  uji Kolmogorov-Sminov pada  tabel  4 menunjukkan  bahwa  nilai Kolmogorov-Sminov adalah  sebesar  0.138  dan  nilai  asymptotic significance  sebesar  0.066.  Nilai  asymptotic significance  yang  lebih  besar  dari  0.05  berararti bahwa data residual terdistribusi secara normal.
2. Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  bertujuan  untuk  menguji  apakah dlaam  model  regresi  terdapat  korelasi  antara kesalahan  pengganggu  pada  periode  t  dengan kesalahan  pengganggu  pada  periode  t-1  atau sebelumnya. Uji autokerelasi yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  Durbin-Watson. Hasil uji Durbin-Watson dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 0.905 a 0.820 0.810 1.561222 1.972
a. Predictors: (constant), X3, X2,X1
b. Dependepnt Variabel: Y2 Sumber: Data Primer (Diolah), 2019
Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 1.385 0.821 1.687 0.097 Kualitas SDM 0.036 0.023 0.261 1.584 0.119 DMP -0.035 0.056 -0.101 -0.621 0.537 Kualitas Data -0.089 0.068 -0.189 -1.310 0.196
Sumber: Data Primer (Diolah), 2019
Berdasarkan  tabel  6  diketahui  bahwa  nilai signifikansi  dari  variabel  kualitas  SDM,  Dukungan Manajemen  Puncak,  dan  Kualitas  Data  secara berurutan  adalah  0.119,  0.537,  dan  0.196.  Nilai tersebut  menunjukkan  bahwa  setiap  variabel  tidak signifikan  pada  0.05,  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  model  empiris  dalam  penilitian bebas dari heterokesdastisitas.
3. Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  di  dalam  model  regresi  terdapat  korelasi antar  variabel  independennya.  Pengujian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  korelasi  antar variabel-variabel bebas yang akan digunakan dalam persamaan  regresi.  Pengujian  terhadap  ada  atau tidaknya  multikolinearitas  dapat  dilihat  pada tolerance value atau variance inflation factors (VIF),
dengan  dasar  penarikan  kesimpulannya  yaitu  jika nilai  tolerance  value  dibawah  0.10  atau  nilai variance  inflation  factors  diatas  10  maka  terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2011). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF X1 0.621 1.611 X2 0.633 1.580 X3 0.805 1.242 Sumber: Data Primer (Diolah), 2019 Hasil uji multikolinearitas pada tabel 7 menunjukkan  bahwa  variabel  X1  (Kualitas  SDM), X2  (Dukungan  Manajemen  Puncak),  dan  X3 (Kualitas  Data)  memiliki  nilai tolerance diatas 0.10 yaitu  0.621,  0.633,  dan  0.805  serta  ketiga independen  variabel  tersebut  memiliki  variance inflation  factors  dibawah  10.  Hal  ini  berarti  bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
4.1.4.  Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk  membuktikan  hipotesis  yang  telah  diajukan. Analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linear berganda.  Pengujian  dengan  menggunakan  analisis regresis  linear  berganda  dilakukan  dengan  bantuan software spss dengan uji secara keseluruhan (uji F) dan secara  parsial  (uji  t).  Rangkuman  hasil  analisis  regresi berganda disajikan pada tabel 8.

## Tabel 8. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear
Berganda Independent Variabel Koefisien Regresi (b) t-Hitung Signifikansi Constant 8.255 5.849 0.000 X1 0.461 11.870 0.000** X2 -0.049 -0.503 0.617 ns X3 0.279 2.394 0.020* R 2 = 0.82 F-Hitung = 84.812** **= sig pada 0.01 *=sig pada 0.05 ns = tidak signifikan Sumber: Data Primer (Diolah), 2019
Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dari tabel 8 adalah sebagai berikut:
Y = 8.255 + 0.461X 1 – 0.049X 2 + 0.279X 3 + e
Keterangan:
Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah b = konstanta
X 1 = Kualitas Sumber Daya Manusia X 2 = Dukungan Manajemen Puncak X 3 = Kualitas Data e = error
Persamaan  yang  didapat  dari  hasil  regresi  linear berganda  menunjukkan  bahwa  nilai  konstanta  pada
persamaan  tersebut  adalah  sebesar  8.255.  Sedangkan koefisien  untuk  kualitas  sumber  daya  manusia, dukungan  manajemen  puncak,  dan  kualitas  data  secara berurutan adalah 0.461, 0.049, dan 0.279.
1. Nilai F Regresi
Nilai  F  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh secara  simultan  variabel  independen  terhadap variabel dependennya. Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa nilai F regresi yaitu sebesar 84.812 dengan  signifikansi  0.000.  Pengujian  memberikan hasil  signifikan  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa kualitas sumber daya manusia, dukungan manajemen  puncak,  dan  kualitas  data  secara simultan  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi.
2. Nilai t Regresi
Uji  t  merupakan  pengujian  untuk  menunjukkan pengaruh  secra  individu  variabel  independen  yang terdapat  dalam  model  terhadap  variabel  dependen. Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  seberapa jauh  pengaruh  satu  variabel  independen  dalam menjelaskan  variabel  dependen.  Apabila  nilai  t hitung  lebih  besar  dari  t  tabel  dan  nilai  signifikasi lebih  kecil  dari  0.05,  maka  dapat  disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil  uji  hipotesis  penelitian  ini  adalah  sebgai berikut:
a. Hasil uji hipotesis 1 Rumusan  hipotesis  1  pada  penelitian  ini  adalah kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Hasil  regresi  pada  tabel  8 menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien  beta variabel  kualitas  sumber  daya  manusia  yang diperoleh adalah 0.461 pada tingkat signifikansi 0.000  <  0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa variabel  kualitas  sumber  daya  manusia  secara signifikan  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 (H 1 ) diterima.
b. Hasil uji hipotesis 2 Rumusan  hipotesis  2  pada  penelitian  ini  adalah dukungan  manajemen  puncak  berpengaruh positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa nilai koefisien variabel dukungan  manajemen  puncak  adalah    –  0.049 pada  tingkat  signifikansi  0.617  >  0.05.  Hal  ini menunjukkan bahwa variabel dukungan manajemen  puncak  tidak  berpengaruh  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah, dengan  hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis 2 (H 2 ) ditolak.
c. Hasil uji hipotesis 3
Rumusan  hipotesis  3  pada  penelitian  ini  adalah kualitas  data  berpengaruh  positif  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.
Hasil analisis regresi pada tabel 15 menunjukkan bahwa  nilai  koefisien  variabel  kualitas  data adalah  0.279  pada  tingkat  signifikansi  0.020  < 0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel kualitas  data  secaa  signifikan  berpengaruh positif  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Dengan  hasil  ini,  dapat  disimpulkan bahwa hipotesis 3 (H 3 ) diterima.
3. Nilai Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  merupakan  suatu  alat untuk  mengukur  besarnya  persentase  pengaruh variabel  independen  terhadap  variabel  dependen. Besarnya  koefisien  determinasi  berkisar  anatara  0 hingga  1.  Semakin  mendekati  angka  satu  besaran koefisien determinasi maka semakin besar pengaruh variabel  independen  terhadap  variabel  dependen. Nilai  koefisien  determinasi  hasil  analisis  regresi disajikan pada tabel 16.

## Tabel 9. Nilai Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted  R Square Std. Error of the Estimate 1 0.905 a 0.820 0.810 1.561222 a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 Sumber: Data Primer (Diolah), 2019
Berdasarkan  tabel  9  dapat  dilihat  bahwa  nilai R square adalah  sebesar  0.820  dan  nilai adjust  R square adalah  sebesar 0.810. Koefisien  determinasi korelasi  ( adjust  R  square )  yang  memiliki  nilai positif  sebesar  0.810  menunjukkan  bahwa  variabel kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  kualitas  data mempengaruhi  variasi  variabel  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  sebesar  81%  dan sisanya  sebesar  19%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain di luar model penelitian.

## 4.2.   Pembahasan
4.2.1.  Hipotesis 1 (H 1 ) Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif terhadap Kualitas LKPD
Pentingnya sumber daya manusia dalam pelaporan keuangan  pemerintah  adalah  mencegah  kegagalan dalam  penyusunan  laporan  sesuai  dengan  standar  yang telah  ditentukan.  Hipotesis  1  menyatakan  bahwa kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. kualitas  sumber  daya  manusia  merupakan  kemampuan untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan,  dan  pengalaman  yang  cukup  memadai sehingga  diprediksi  akan  mempengaruhi  kinerja termasuk  menghasilkan  laporan  keuangan  yang berkualitas.  Evicahyani  (2016)  menyatakan  bahwa kompetensi  sumber  daya  manusia  dapat  meningkatkan kualitas LKPD memiliki tingkat yang tinggi.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah Provinsi  Jambi.Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa
kualitas sumber daya manusia yang diwakili responden menentukan  kualitas  LKPD  yang  dihasilkan  sehingga akan  mempengaruhi  pemberian  opini  oleh  BPK. Pengelola  keuangan  di  OPD  Provinsi  Jambi  tercatat memili  tingkat  pendidikan  yang  tinggi  sehingga memiliki  kompetensi  untuk  melaksanakan  tuga  dan tanggung  jawabnya.  Selain  itu,  lamanya  pengelola keuangan  pada  OPD  di  Provinsi  Jambi  juga  membuat mereka  memiliki  pengalaman  yang  lebih  dalam melakukan pengelolaan keuangan. Peningkatan kualitas sumber  daya  manusia  terutama  para  pengelola keuangan  harus  terus  ditingkatkan  guna  meningkatkan kualitas  laporan  keungan  yang  mereka  susun.  Menurut Ulfa  (2017),  terdapat  3  kriteria  kompetensi  sumber daya  manusia  yang  berpengaruh  terhadao  kualitas laporan  keuangan  yaitu  pengetahuan,  keahlian,  dan sikap perilaku .
4.2.2.  Hipotesis  2  (H 2 )  Dukungan  Manajemen  Puncak Berpengaruh Positif terhadap Kualitas LKPD
Manajemen  puncak  dalam  hal  ini  pimpinan  OPD merupakan  pihak  yang  memiliki  wwenang  dalam pengambilan  keputusan  atas  kebijakan-kebijakan  yang akan  diambil.  Manajemen  puncak  memiliki  wewenang yang  mumpuni  dalam  penyusunan  laporan  keuangan. Hipotesis  2  menyatakan  bahwa  dukungan  manajemen puncak  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa hipotesis 2 penelitian ini ditolak, yang artinya dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hal ini  dapat  terjadi  karena  manajemen  puncak  dalam  hal ini  pimpinan  OPD  menjaga  untuk  tidak  terlalu  terlibat dalam  penyusunan  laporan  keuangan  sehingga  laporan keuangan  yang  dihasilkan  oleh  pengelola  keuangan bebas  dari  intervensi  manajemen  puncak.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  Kamal  dan  Noermansyah (2015);  Al-Hiyari  et  al  (2013);  Setyawati  (2013)  yang menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
4.2.3.  Hipotesis  3  (H 3 )  Kualitas  Data  Berpengaruh Positif terhadap Kualitas LKPD
Lee  dan  Strong  (2003)  menyatakan  bahwa  seluruh proses menghasilkan data (pengumpulan, penyimpanan, dan  penggunaan  data)  harus  berjalan  dengan  baik  agar kualitas  data  yang  digunakan  dapat  diproses  dengan baik  agar  mencapai  hasil  yang  berkualitas.  Hipotesis  3 dalam  penelitian  ini  adalah  kualitas  data  berpengaruh positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Berdasarkan  pengujian  hipotesis  diketahui bahwa  hipotesis  3  dalam  penelitian  ini  diterima  yang artinya  kualitas  data  berpengaruh  positif  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil penelitian  ini  relevan  dengan  penelitian  Patongai  dkk (2019),  dan  Norwahidah  (2014)  yang  menyatakan bahwa  kualitas  data  berpengaruh  positif  terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Semakin  baik  kualitas  data yang  digunakan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan maka  semakin  baik  pula  laporan  keuangan  yang dihasilkan.

## 5.   SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.  Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang  dilakukan,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Kualitas  sumber  daya  manusia  secara  signifikan berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa kualitas  sumber daya  manusia  yang dimiliki OPD pada pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
2. Dukungan  manajemen  puncak  secara  signifikan tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  manajemen  puncak  dalam  hal  ini  pimpinan OPD  pada  pemerintahan  kurang  memperhatikan proses penyusunan laporan keuangan sehingga tidak mampu  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.
3. Kualitas  data  secara  signifikan  berpengaruh  positif terhadap  kualitas  laporan  keuanga  pemerintah daerah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  data  yang digunakan sebagai input dalam penyusunan laporan keuangan  merupakan  data  yang  telah  sesuai  denga kriteria  data  yang  berkualitas  sehingga  mampu meningkatkan kualitas output yang dihasilkan  yaitu kualitas laporan keuangan.
4. Kualitas sumber daya manusia, dukunga manajemen  puncak,  dan  kualitas  data  secara simultan  signifikan  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .

## 5.2.  Saran
Beberapa  saran  untuk  penelitian  selanjutnya adalah:
1. Menyempurnakan hasil penelitian dengan responden  yang  betul-betul  paham  dan  terlibat dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan pemerintah daerah.
2. Mencari  pengukuran  lain  atas  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  berdasarkan  opini pihak  eksternal  misalnya  melakukan  reviw  atas laporan keuangan  yang dapat dilakukan oleh  APIP, sehingga bias hasil penelitian dapat diminimalkan.

## DAFTAR REFERENSI
Al-Hiyari,  A.M.H,  Al-Mashregy,  NKN  Mat,  dan  J.M Alekam.  2013.  Factors  that  Affect  accounting Information System Implementation and Accounting  Information  Quality:  a  Survey  in University  Utara  Malaysia.  American  Journal  of Economics, 3(1), 27-31.
Alfian, Mohammad. 2015. Faktor Pendukung Implementasi  SIMDA  dan  Pengaruhnya  terhadap Kualitas  Laporan  keuangan  pada  Satuan  Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Ekonomi dan Bisnis XVIII (3). ISSN: 1979-6471 .
Bastian,  I.  2006.  Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Evicahyani,  Sagung  Inten,  dan  Nyoman  Djinar Setiawina.  2016.  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tabanan.E-jurnal Ekonomi  dan  Bisnis  Univeristas  Udayana,  5(3), 403-428.
Indriasih,  D.  2014.  The  Effect  of  Government Apparatus  Competence  and  the  effectiveness  of government Internal control toward the Quality of financial  Reporting  in  Local  Goovernment. Research  Journal  of  Finance  and  Accounting, 5(20).
Karmila,  Tanjung,  A.R,  dan  Darlis  E.  2014.  Pengaruh Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan teknologi  Informasi,  dan  Pengendalian  Intern terhadap Keterandalan Pelaporan keuangan Pemerintah  Daerah.  Jurnal  Sorot,  9(9).    Lembaga Penelitian Universitas Riau .
Manossoh,  Hendrik.  2015.  Implementasi  Sistem Akuntansi  Pemerintahan  dalam  Mewujudkan Good  Government  Governance  pada  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Utara.  Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi. 15(05). 777-789.
Rahayu,  S.K.  2012.  The  Factors  that  Support  the Implementation of Accounting Information System:  a  Survey  in  Bandung  and  Jakarta’s Taxpayer Offices. Journal of Global Management, 4, issue 1.
Ulfa,  Refiana,  Raden  Andi  Sularso,  dan  Yosefa Sayekti.  2017.  Pengaruh  Kompentensi  Sumber Daya Manusia terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di Kabupaten  Bondowoso.Bisma:  Jurnal  Bisnis  dan
Manajemen, II(2), 176-186 .