## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PENGUNGKAP FAKTA DALAM PERKARA PEDOFILIA
Oleh : Ega Afriandi 
Iman Hidayat 
Abdul Bari Azed 

## ABSTRAK
Di dalam hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap saksi pengungkap fakta dalam perkara pidana pedofilia, tidak diatur sebagai norma khusus, melainkan termaktub di dalam  norma  umum  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  tindak  pidana.    Norma  umum dimaksud  termaktub  di  dalam  3  (tiga)  undang-undang,  yakni  KUHAP,  Undang-Undang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  dan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Pengaturan  norma  perlindungan  saksi  di  dalam  ketiga  undang-undang  pidana  tersebut mengandung  kelemahan  yang  bersifat  prinsipil.  Di  dalam  KUHAP  dan  Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  sama  sekali  tidak  diatur  tentang  hak  untuk  memperoleh perlindungan  atas  keamanan  dan  keselamatan  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan kesaksiannya.  Sementara  itu,  di  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban, dimuat  norma  yang  lebih  jelas  dan  tegas,  tentang  hak  untuk  memperoleh  perlindungan keamanan. Namun demikian, hak tersebut harus melalui pengajuan permohonan dari saksi kepada  LPSK.  Cara  memperoleh  perlindungan  yang  demikian,  dirasakan  menyulitkan, sehingga saksi  pengungkap fakta, akan cenderung mengurungkan niatnya untuk bersaksi.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi, Pedofilia

## A. Latar Belakang Masalah
Pembahasan  mengenai  perlindungan  terhadap  saksi  dari  sebuah  tindak  pidana, merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  diskursus  tentang  politik  atau  kebijakan negara  dalam  penanggulangan  kejahatan.  Oleh  karena  itu,  perlu  ditinjau  terlebih  dahulu kebijakan  penanggulan  kejahatan  dan  penggunaan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan kejahatan.
Perkembangan  atau  dinamika tindak  pidana,  dapat  dilihat  dari  munculnya  modus- modus baru dari sejumlah kejahatan konvensional atau bentuk-bentuk kejahatan baru yang sebelumnya  tidak  ada  di  tengah  masyarakat.  Di  samping  itu,  tindak  pidana  yang  semula dipersepsikan  sebagai  kejahatan  sederhana  dan  konvensional,  yang  hanya  melibatkan
 ASN di Pemda Provinsi Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.
orang per orang, kini berkembang menjadi kejahatan yang melibatkan  korporasi, dengan modus yang jauh lebih kompleks dan teroganisir.
Untuk mengantisipasi munculnya berbagai modus dan bentuk tindak pidana yang baru tersebut, maka lahirlah berbagai perangkat perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Undang-undang dimaksud mengatur antara lain tentang  tindak  pidana  korupsi,    pencucian  uang,  perbankan,  narkotika,  teorisme, perdagangan manusia, dan perlindungan terhadap anak.
Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan  memperoleh  perhatian  baik  secara  fisik,  mental,  maupun  sosial.  Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga  anak  melakukan  tindakan  atau  berperilaku  yang  dapat  merugikan  dirinya  dan  atau masyarakat.
Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya  yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan,  dan  kehendaknya,  tetapi  keadaan  sekitarnya  dapat  mempengaruhi  perilakunya. Oleh  karena  itu,  dalam  menghadapi  masalah  anak  nakal,  orang  tua  dan  masyarakat sekelilingnya  seharusnya  lebih  bertanggung  jawab  terhadap  pembinaan,  pendidikan,  dan pengembangan perilaku anak tersebut.
Oleh  karena  itu,  dipertimbangkan  pula  bahwa  terhadap  anak  yang  melakukan pelanggaran  hukum,  demi  pertumbuhan  dan  perkembangan  mentalnya,  perlu  ditentukan pembedaan  perlakuan  di  dalam  hukum  acara  dan  ancaman  pidananya.  Dalam  hubungan inipengaturan  pengecualian  dari  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  yang  lama  pelaksanaan  penahanannya ditentukan  sesuai  dengan  kepentingan  anak  dan  pembedaan  ancaman  pidana  bagi  anak yang  ditentukan  oleh  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  penjatuhan  pidananya ditentukan 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa,  sedangkan  penjatuhan  pidana  mati  dan  pidana  penjara  seumur  hidup  tidak diberlakukan terhadap anak.
Pembedaan  perlakuan  dan  ancaman  yang  diatur  dalam  Undang-  Undang  ini dimaksudkan  untuk  lebih  melindungi  dan  mengayomi  anak  tersebut,  agar  dapat menyongsong  masa  depannya  yang  masih  panjang.  Selain  itu,  pembedaan  tersebut dimaksudkan  untuk  memberi  kesempatan  kepada  anak  agar  melalui  pembinaan  akan
diperoleh  jati  dirinya  untuk  menjadi  manusia  yang  mandiri,  bertanggung  jawab,  dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Selanjutnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal :
Pasal 2
Undang-Undang  ini  memberikan  perlindungan  pada  Saksi  dan  Korban  dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.
Pasal 3
Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada: a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. rasa aman;
c. keadilan;
d. tidak diskriminatif; dan
e. kepastian hukum.
Dalam  perkembangannya,  pada  tanggal  30  Juli  2012  telah  diundangkan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Sistim  Peradilan  Pidana  Anak).  Undang-Undang yang  ditempatkan  dalam  Lembaran  Negara  Tahun  2012  Nomor  153  dan  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332 tersebut, lahir antara lain berdasarkan  pertimbangan  bahwa  Indonesia  sebagai  Negara  Pihak  dalam  Konvensi  Hak- Hak  Anak  ( Convention  on  the  Rights  of  the  Child) yang  mengatur  prinsip  pelindungan hukum  terhadap  anak  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  pelindungan  khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Undang-Undang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  agar  Anak  dapat  menyongsong  masa  depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh  jati  dirinya  untuk  menjadi  manusia  yang  mandiri,  bertanggung  jawab,  dan berguna  bagi  diri  sendiri,  keluarga,  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Namun  dalam pelaksanaannya,  Anak  diposisikan  sebagai  objek  dan  perlakuan  terhadap  Anak  yang berhadapan dengan hukum, cenderung merugikan Anak.
Dengan  demikian,  perlu  adanya  perubahan  paradigma  dalam  penanganan  Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan  tugas masyarakat,
pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan  kesejahteraan  Anak  serta  memberikan  pelindungan  khusus  kepada  Anak yang berhadapan dengan hukum.
Oleh  karena  itu,  di  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang berlaku efektif sebagai pengganti Undang-Undang Pengadilan Anak  pada tanggal 30 Juli 2014,  termaktub  sejumlah  ketentuan  yang  tidak  diatur  di  dalam  Undang-Undang Pengadilan Anak. Ketentuan dimaksud antara lain mengatur secara lebih lengkap dan jelas tentang hukum acara peradilan pidana anak, pidana terhadap anak sebagai pilihan terakhir (ultimum  remedium), upaya  diversi  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  dalam penyelesaian perkara pidana anak.
Namun  demikian,  meskipun  memuat  ketentuan  yang  berbeda,  kedua  Undang- Undang menganut prinsip  yang sama dalam hal  penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, yakni paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  disimpulkan  bahwa  tujuan  paling  mendasar  dari diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana  Anak,  adalah  untuk  melindungi  anak,  yang  karena  kurangnya  perhatian  dan  kasih sayang  dari  keluarga  dan  pengaruh  lingkungan,  terlanjur  melakukan  pelanggaran  hukum atau  melindungi  anak  sebagai  pelaku  kejahatan.  Meskipun  seorang  anak  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  suatu  tindak  pidana,  namun  demi  kepentingan terbaik  bagi  anak,  sebagai  permata  keluarga  dan  generasi  penerus  bangsa,  maka terhadap anak  tersebut,  dijatuhkan  pidana  yang  lebih  ringan,  yakni  1/2  (satu  per  dua)  dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
Sementara  itu,  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  adalah  undang-undang disahkan di Jakarta tanggal 22 Oktober 2002 dan ditempatkan di dalam Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  109  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235 tersebut.
Undang-Undang  Perlindungan  Anak  lahir  antara  lain  berdasarkan  pertimbangan bahwa  anak  adalah  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang  Hak-Hak  Anak.  Dari  sisi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  anak  adalah  masa
depan  bangsa  dan  generasi  penerus  cita-cita  bangsa,  sehingga  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang,  berpartisipasi  serta  berhak  atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
Untuk  mewujudkan  perlindungan  dan  kesejahteraan  anak  diperlukan  dukungan kelembagaan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  menjamin  pelaksanaannya. Berbagai Undang-Undang yang mengatur  mengenai anak yang telah berlaku sebelumnya, dinilai  belum  memenuhi  keseluruhan  aspek  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak, sehingga  dipandang  perlu  untuk  menerbitkan  Undang-Undang  yang  secara  khusus mengatur mengenai perlindungan anak.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  perlindungan  anak  menurut  Undang-Undang  ini adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  ditarik  pengertian  bahwa  salah  satu  tujuan  penting dari diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah  untuk melindungi anak dari tindak kejahatan berupa kekerasan dan diskriminasi.
Salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang makin memprihatinkan belakangan ini, adalah kejahatan seksual terhadap anak. Hampir setiap hari, media menyuguhkan berita yang  bahkan  mengiris-iris  nurani  kita,  dimana  anak-anak  yang  menjadi  permata  keluarga dan  tunas  harapan  bangsa,  dikoyak-koyak  masa  depannya  oleh  perbuatan  orang  dewasa yang  mengumbar  nafsu  bejatnya,  melalui  kejahatan  seksual  sejenis  yang  tidak berperikemanusiaan.
Penderitaan yang dialami oleh seorang anak yang mengalami pelecehan seksual. Ia tidak  saja  akan  mengalami  penderitaan  secara  fisik,  seperti  luka,  atau  cacat,  tetapi  lebih dalam  lagi  ia  akan  mengalami  penderitaan  psikis  berupa  rasa  rendah  diri,  ketakutan, kecemasan, dan trauma, yang apabila tidak berhasil dipulihkan, akan ditanggung oleh anak tersebut seumur hidupnya.
Secara  yuridis  historis,  kejahatan  seksual  yang  sering  disebut  sebagai  kejahatan pedofilia  tersebut,  pada  awalnya  diatur  di  dalam  Pasal  292  KUHP,  yang  menyatakan bahwa  “Orang  dewasa  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  lain  sesama kelamin,  yang  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya  belum  dewasa,  diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
Menurut  Kriminolog  Universitas  Indonesia  Ronny  Nitibaskara,  salah  satu penyebab  lambatnya  pengungkapan  atau  tidak  terungkapnya  tindak  pidana  pedofilia, adalah sulitnya mencari saksi dan/atau menghadirkan saksi yang mendengar  atau melihat sendiri,  akan  adanya  sebuah  tindak  pidana  pedofilia,  padahal  kedudukan  saksi  dalam tindak pidana ini adalah vital. 1
Fenomena  sulitnya  mencari  dan/atau  menghadirkan  saksi,  yang  mendengar  atau melihat  sendiri    akan  adanya  sebuah  tindak  pidana  pedofilia,    diduga  terjadi  karena lemahnya  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  negara  terhadap  saksi,  sedemikian sehingga saksi merasa takut atau enggan  untuk memberikan kesaksian terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dilihat atau didengarnya.
Berdasarkan  studi  pendahuluan  terhadap  muatan  Undang-Undang  Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, diperoleh hipotesis bahwa ketakutan atau keengganan  saksi  untuk  bersaksi  terhadap  adanya  tindak  pidana  pedofilia  yang  didengar atau  dilihatnya  tersebut,  terjadi  karena  perundang-undangan  pidana    Indonesia,  tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap saksi yang melihat atau mendengar adanya sebuah tindak pidana pedofilia.
Dengan demikian, maka  terdapat kekosongan norma hukum (vacuum of norm) di dalam  Undang-Undang  Pengadilan  Anak dan Undang-Undang Perlindungan  Anak,  yang mengatur  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  dalam  tindak  pidana  pedofilia, sedemikian  sehingga  melemahkan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana pedofilia.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pengaturan  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  saksi  pengungkap fakta dalam perkara pedofilia, menurut hukum pidana Indonesia?;
2. Norma perlindungan hukum yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan bagi saksi pengungkap  fakta  dalam  perkara  pedofilia,  agar  mampu  memperkuat  penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pedofila?.
1 http://m.voaindonesia.com/a/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sudah-darurat/ 1902840.html. Diakses tanggal 6 Juli 2018

## F.  Metode Penelitian
1.   Tipe Penelitian
Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum, sinkronisasi  hukum,  dan  sejarah  hukum.  Penelitian  normatif  diambil  sebagai pendekatan  utama  dalam  penelitian  ini  karena  yang  menjadi  perhatian  utama  adalah ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  hukum terhadap saksi dalam tindak pidana pedofilia.

## 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  dalam  tesis  ini  lebih  bersifat  deskriptif  analisis,  yaitu penelitian ini sifatnya adalah menjelaskan ketentuan perundang-undangan yang
Data-data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kemudian dikumpulkan,  disusun,  diolah  dan  dipisah-pisahkan  ke  dalam  bagian-bagian  tertentu, untuk  seterusnya  dianalisis.  Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berlaku, teori- teori pendapat ahli atau sarjana hukum yang kemudian dihubungkan dengan judul yang dibahas.
Hasil  dari  analisis  ini  dituangkan  dalam  bentuk  uraian  yang  bersifat  kalimat- kalimat,  dipisah-pisahkan  menurut  katagorisasi  seperti  tertera  dalam  Bab  IV Pembahasan dalam tesis yang penulis bahas.
3. Penyajian Data
Data-data yang telah dianalisis dan diolah menjadi suatu laporan hasil penelitian dan analisis secara tertulis dan tersusun secara sistematis, yang berisikan secara lengkap mengenai  kegiatan  penelitian  yang  dilakukan  terbatas  pada  penelitian  kepustakaan untuk mencari data sekunder saja, permasalahan serta pembahasan yang dikupas secara sistematik di dalam Bab IV tesis ini sebagai akhir dari kegiatan penelitian.

## D. Perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta dalam perkara pedofilia
1. Pengaturan  Mengenai  Perlindungan  Hukum  Bagi  Saksi  Pengungkap  Fakta  Dalam Perkara Pedofilia, Menurut Hukum Pidana Indonesia
Sebelum  sampai  pada  pembahasan  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  saksi pengungkap  perkara  pidana  pedofilia  dalam  perspektif  hukum  pidana  Indonesia,  perlu ditelusuri  terlebih  dahulu  kedudukan  saksi  dalam  pengungkapan  dan  penanganan  sebuah perkara  pidana,  mulai  dari  tahapan  penyelidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  sidang pengadilan sampai penjatuhan pidana.
Sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  1  angka  26  KUHAP,  yang  dimaksud  sebagai saksi  adalah  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan, penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat sendiri dan ia alami sendiri.
Mencermati  ketentuan  Pasal  1  angka  26  KUHAP  tersebut,  maka  seseorang  baru dapat dikatakan merupakan saksi dari sebuah sebuah tindak pidana manakala memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni orang tersebut haruslah benar-benar mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri peristiwa pidana bersangkutan.
Sementara mengenai kedudukan saksi dalam sebuah perkara pidana, dapat dirujuk pada  ketentuan  Pasal  183  KUHAP  yang  pada  pokoknya  mengatur  bahwa  Hakim  tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Yang dimaksud dengan alat bukti di dalam Pasal 183 di atas, dijelaskan di dalam Pasal  184,  yang  pada  intinya  menggariskan  bahwa  di  dalam  hukum  acara  pidana Indonesia, terdapat 5 (lima) jenis alat   bukti yang sah, yakni keterangan saksi; keterangan ahli;  surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.
Berdasarkan  ketentuan  KUHAP  di  atas,  maka  keterangan  saksi  merupakan  salah satu alat bukti utama dalam mengungkap suatu tindakan kejahatan Dengan demikian, saksi menempati posisi yang penting dan strategis sebagai faktor penentu dalam pengungkapan dan penyelesaian perkara pidana.
Keberhasilan  suatu  proses  peradilan  tindak  pidana  sangat  bergantung  pada keberadaan saksi.  Apabila tidak ada saksi yang mengungkap perkara tersebut, maka tidak akan pernah diketahui bahwa tindak pidana itu telah terjadi. Demikian pula dalam proses persidangan,  terutama  yang  berkenaan  dengan  saksi,  banyak  kasus  yang  tidak  terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum.
Tindak  pidana  pedofilia  adalah  salah  satu  tindak  pidana  yang  sangat  tergantung pada  keberadaan  saksi,  yang  benar-benar  mendengar  sendiri,  melihat  sendiri  dan mengalami sendiri adanya peristiwa pidana pedofilia tersebut.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  tindak  pidana  pedofilia memiliki  kekhasan  dibanding  tindak  pidana  lainnya,  antara  lain  karena  kejahatan seksual terhadap  anak  oleh  orang  dewasa  sejenis  ini  berlangsung  dalam  lingkungan  yang  serba tertutup dan terbatas, serta terbungkus oleh hubungan personal antara pelaku dan korban.
Kekhasan  tindak  pidana  pedofilia  tersebut,  ditambah  dengan  lemahnya pengetahuan  anak  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  kepadanya  adalah  sebuah  kejahatan, dan ancaman pelaku yang menakutkan anak, telah menyebabkan anak sebagai korban takut memberitahukan kejadian yang menimpanya kepada orang lain.
Oleh  karena  itu,  untuk  mengungkap  perkara  pidana  pedofilia  sangat  diperlukan adanya  keterangan  dari  saksi  yang  melihat  terjadinya  peristiwa  tersebut.  Namun persoalannya karena yang menjadi saksi pidana pedofilia pada umumnya juga adalah anak, maka ancaman yang disebar oleh pelaku akan menyebabkan saksi anak menjadi ketakutan, sedemikian sehingga ketakutan itu menjadi faktor penghalang utama bagi saksi anak untuk bercerita perihal perbuatan pedofilia yang dilihatnya.
Terkait dengan hal itu, Ronny Nitibaskara mengatakan bahwa salah satu penyebab lambatnya pengungkapan atau tidak terungkapnya tindak pidana pedofilia, adalah sulitnya mencari saksi dan/atau menghadirkan saksi yang mendengar atau melihat sendiri, dan saksi itu,  berani  mengungkapkan  akan  adanya  sebuah  tindak  pidana  pedofilia,  padahal kedudukan saksi dalam tindak pidana ini adalah vital. 2
Merujuk  pada  pendapat  ahli  hukum  pidana  di  atas,  maka  fenomena  sulitnya mencari dan/atau menghadirkan saksi, yang mendengar atau melihat sendiri  akan adanya sebuah tindak pidana pedofilia,  terjadi karena adanya rasa ketakutan pada diri saksi untuk mengungkapkan bahwa ia mengetahui telah terjadi kejahatan pedofilia.
Pertanyaan  mendasar  terhadap  fenomena  di  atas  adalah,  apakah  hukum  acara pidana  baik  yang  diatur  di  dalam  KUHAP  sebagai  payung  hukum  acara  pidana  nasional, maupun dalam undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan saksi seperti Undang- Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dan  Undang-Undang  Pemberantasan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta undang-undang yang berhubungan dengan pidana anak, yakni
2 http://m.voaindonesia.com/a/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sudah-darurat/ 1902840.html. Diakses tanggal 6 Juli 2014.
Undang-Undang  Pengadilan  Anak  dan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, telah memuat  ketentuan  yang  jelas  dan  tegas  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  saksi pengungkap  perkara  pidana  pedofilia  anak,  sedemikian  sehingga  saksi,  tidak  merasa ketakutan untuk menceritakan dan/atau mengungkap perkara pedofilia yang diketahuinya.
Untuk  menjawab  pertanyaan  di  atas,  penelitian  ini  mencermati  kandungan perlindungan  hukum  terhadap  saksi  di  dalam    3  (tiga)  perundang-undangan,  yakni KUHAP,  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 1. Norma Perlindungan Hukum terhadap Saksi di Dalam KUHAP
Setelah mencermati ketentuan KUHAP, tidak ditemukan pasal yang secara eksplisit memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  saksi,  terutama  perlindungan  agar  saksi  dapat dihindarkan dari ancaman atau tekanan dari pelaku pidana.
Namun demikian,  terdapat beberapa pasal di dalam KUHAP yang meskipun tidak secara  eksplisit  menggariskan  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  saksi,  namun  dapat dikatakan berkaitan dengan usaha melindungi saksi, atau mengandung norma perlindungan hukum yang bersifat sangat terbatas.
Ketentuan  dimaksud  termaktub  di  dalam 4  (empat)  pasal,  yakni    Pasal  117,  Pasal 166,  Pasal  177,  dan  Pasal  229  KUHAP.  Di  dalam  Pasal  117  ayat  (1)    pada    pokoknya diatur  bahwa  “Keterangan  tersangka  dan  atau  saksi  kepada  penyidik  diberikan  tanpa tekanan dari siapapun”.
Berangkat  dari  ketentuan  Pasal  117  tersebut  di  atas,    dapat  dirasakan  bahwa KUHAP sesungguhnya sudah memiliki kehendak untuk memberikan perlindungan kepada saksi, sedemikian sehingga dalam memberikan keterangan kepada penyidik, saksi terbebas dari tekanan dari siapapun, termasuk dari pelaku tindak pidana.
Dengan  demikian,  penyusun  KUHAP  sesungguhnya  telah  mengantisipasi  bahwa pada  setiap  terjadinya  kejahatan,  terutama  kejahatan  seksual  termasuk  di  dalamnya kejahatan  pedofilia,  akan  muncul  tekanan  atau  ancaman  dari  pelaku  kepada  korban  atau kepada saksi yang melihat peristiwa pidana itu, agar tidak menceritakan apa yang dialami atau dilihatnya kepada orang lain.
Agar korban dan saksi tidak merasa takut dengan ancaman atau tekanan dari pelaku tersebut,  maka  KUHAP  melalui  ketentuan  Pasal  117  memberikan  perlindungan  hukum dengan menggariskan bahwa  pada setiap pemberian keterangan, saksi harus merasa bebas dan dibebaskan dari ketakutan akibat ancaman atau tekanan dari pihak manapun.
Meskipun telah ada kehendak untuk melindungi saksi agar tidak mendapat tekanan dalam  memberikan  keterangan,  ketentuan  Pasal  117  KUHAP  tersebut  berpotensi  untuk tidak  dapat  dilaksanakan  secara  efektif,  karena  tidak  ada  ketentuan  lebih  lanjut  yang mengatur tentang mekanisme pemberian perlindungan, yang dapat menjamin bahwa saksi sejak  ia  mengungkapkan  akan  adanya  perbuatan  pedofilia,  pemeriksaan  di  hadapan penyidik, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, sampai dijatuhkannya pidana terhadap pelaku, terjamin keamanan diri dan keluarganya, atau terlindungi  dari gangguan, ancaman atau tekanan dari pelaku pidana atau orang lain.
Mekanisme  yang  dimaksud  setidaknya  mencakup  2  (dua)  hal,  yakni      bentuk- bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada saksi, dan pihak-pihak mana yang diberi kewajiban  oleh  undang-undang  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  saksi tersebut.
Lebih dari pada itu, dikaitkan dengan pengungkapan perkara pidana pedofilia yang menjadi  perhatian  utama  penelitian  ini,  pengaturan  Pasal  117  KUHAP  tentang perlindungan  terhadap  saksi  yang  hanya  berlaku  di  dalam  tahapan  penyidikan  tersebut, dirasakan kurang memiliki kemanfaatan hukum.
Hal  itu  didasarkan  kepada  pemikiran  bahwa  dalam  perkara  pedofilia,  peran  saksi justeru  sangat  dibutuhkan,  sejak  dari  tahapan  penyelidikan  atau  sejak  ditemukannya indikasi  atau  sinyal  akan  adanya  sebuah  perbuatan  pidana  pedofilia.  Tanpa  adanya keterangan atau informasi yang disampaikan oleh saksi, maka sebuah perbuatan pedofilia hampir tidak mungkin untuk diketahui atau terungkap.
Selanjutnya,  upaya  melindungi  saksi  diatur  di  dalam  Pasal  166  KUHAP,  yang menggariskan bahwa “Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa  maupun  kepada  saksi”.  Setelah  mencermati  ketentuan  pasal  tersebut,  terlihat dengan jelas bahwa ketentuan Pasal 166 ditujukan untuk melindungi saksi dalam tahapan pemeriksaan pada sidang pengadilan.
Dengan perumusan ketentuan tentang larangan menyampaikan pertanyaan menjerat terhadap  saksi,  maka  tujuan  utama  yang  ingin  dicapai  adalah  bagaimana  di  dalam menyampaikan  keterangan  di  dalam  persidangan,  Hakim,  Jaksa  Penuntut  Umum,  dan Penasehat  Hukum  tidak  mengajukan  pertanyaan  yang  menjerat  dan  atau  menjebak  saksi, sedemikian  sehingga  saksi  dapat  menyampaikan  keterangan  yang  sebenar-benarnya, tentang perbuatan pidana pedofilia yang diketahuinya.
Perlindungan  hukum  untuk  menjaga  agar  saksi  tidak  terjebak  atau  agar keterangannya  tidak  direkayasa  oleh  pihak-pihak  tertentu  di  dalam  persidangan, sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  166  KUHAP  tersebut  di  atas,  dirasakan  sudah  tepat. Dengan  adanya  ketentuan  tersebut,  maka  saksi  akan  dapat  memberikan  keterangan  yang sebenar-benarnya dan seterang-terangnya di dalam persidangan.
Namun  demikian,  sebagaimana  halnya  dengan  ketentuan  Pasal  117  KUHAP, perumusan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  Pasal  166    dinilai  masih  bersifat  parsial, karena  hanya  menyangkut  pemberian  keterangan  di  dalam  persidangan  semata,  tanpa mengatur  secara  komprehensif  tentang  mekanisme  atau  cara  bagaimana  perlindungan tersebut diberikan, sehingga saksi dapat hadir di persidangan, pulang dari persidangan dan hidup  di  tengah  masyarakat,  secara  aman  atau  terbebas  dari  gangguan,  ancaman  atau tekanan dari pelaku pidana.
Kemudian  dari  pada  itu,  di  dalam  Pasal  177  KUHAP  diatur  tentang  juru  bahasa yang  pada  intinya  menggariskan  bahwa  terdakwa  atau  saksi  yang  tidak  paham  bahasa Indonesia,  hakim  ketua  sidang  menunjuk  seorang  juru  bahasa  yang  bersumpah  atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
Dapat  difahami  bahwa  perumusan  ketentuan  Pasal  177  KUHAP  di  atas, dimaksudkan  untuk  melindungi  saksi  agar  keterangan  yang  diberikannya  di  depan persidangan  tidak  ditambah  atau  dikurangi,  karena  keterbatasan  kemampuannya  dalam berbahasa nasional.
Namun demikian, karena kebutuhan terhadap juru bahasa tersebut tidak hanya ada pada  tahapan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  saja,  maka  ketentuan  Pasal  177  tersebut bersifat sangat parsial, sedemikian sehingga tidak dapat mencakup kebutuhan terhadap juru bahasa  pada  tahapan  sebelum  persidangan,  yakni  penyelidikan,  penyidikan,  dan penuntutan.
Selanjutnya, di dalam Pasal 229 KUHAP  diatur tentang   penggantian biaya untuk kehadiran  saksi,  yang  pada  pokoknya  dinyatakan  bahwa  saksi  atau  ahli  yang  telah  hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dapat  difahami  bahwa  ketentuan  Pasal  299  KUHAP  dimaksudkan  untuk  menjaga agar  jangan  sampai  karena  kesulitan  ekonomi  atau  ketiadaan  biaya,  saksi  tidak  dapat datang  ke  persidangan  untuk memberikan  keterangan.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan
bahwa  Pasal  299  KUHAP  bertujuan  memberikan  perlindungan  yang  bersifat  ekonomis terhadap saksi.
Meskipun memuat ketentuan yang tepat, perumusan ketentuan Pasal 299 KUHAP juga  mengandung  kelemahan  prinsipil.  Sebagaimana  halnya  dengan  pasal-pasal  KUHAP sebelumnya,  ketentuan  Pasal  299  KUHAP      juga  masih  bersifat  sangat  terbatas  pada tahapan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  saja,  sehingga  tidak  mampu  mencakup pemberian perlindungan secara ekonomis kepada saksi pada tahapan-tahapan sebelumnya.
Berangkat dari analisis di atas,  maka  KUHAP sebagai payung hukum acara pidana nasional, telah  mengatur  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  di  dalam  Pasal  117, 166, 177 dan pasal 299 KUHAP. Namun perumusan norma perlindungan hukum terhadap saksi  di  dalam  pasal-pasal  dimaksud  adalah  norma  yang  kabur (unclear  norm) ,  karena tidak memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang mekanisme pemberian perlindungan hukum  terhadap  saksi,  yang  meliputi  bentuk-bentuk  perlindungan  yang  akan  diberikan kepada  saksi,    pihak-pihak  mana  yang  diberi  kewajiban  oleh  undang-undang  untuk memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  tersebut,  dan  akibat  hukum  apabila kewajiban pihak-pihak tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
Karena  bersifat  kabur,  maka  norma  perlindungan  terhadap  saksi  terutama  saksi pengungkap  perkara  pidana  pedofilia,  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  efektif.  Norma perlindungan  dalam  pasal-pasal  KUHAP  tersebut,  tidak  mampu  menjadi  sarana  hukum yang  efektif  untuk  menjamin  keamanan  saksi,    baik  keamanan  fisik,  maupun  keamanan dalam perspektif psikis dan ekonomis.
Ketidak-mampuan  KUHAP  untuk  memberikan  rasa aman  terhadap  saksi  tersebut, menyebabkan orang yang mengetahui adanya tindak pidana dalam hal ini pidana pedofilia, takut atau setidaknya enggan untuk bersaksi atau memberikan keterangan.
Ketakutan  atau  keengganan  menjadi  saksi,  memiliki  efek  domino  yang  demikian besar  terhadap  keberhasilan  penegakan  hukum,  khususnya  tindak  pidana  tertentu  seperti tindak pidana pedofilia. Keengganan saksi untuk mengungkapkan apa  yang diketahuinya, akan  menyebabkan  pengungkapan  perkara    akan  menyebabkan  berlarut-larutnya pengungkapan  perkara  pidana  pedofilia.  Sementara  ketakutan  orang  menjadi  saksi,  akan berdampak  pada  tidak  terungkapnya  sama  sekali  adanya  sebuah  perbuatan  pidana pedofilia.  Kegagalan pengungkapan perkara pidana pedofilia, akan menyebabkan tumbuh suburnya kejahatan pedofilia di tengah masyarakat.
Pada  sisi  lain,  perumusan  norma  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  yang  kabur, bersifat  parsial  atau  limitatif  di  dalam  KUHAP,  menunjukkan  kurangnya  perhatian terhadap peran dan kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Kurangnya perhatian KUHAP tersebut semakin nyata terlihat, apabila ditinjau dari jumlah  pasal  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  saksi,  dibandingkan perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa.
Di dalam KUHAP, hak-hak tersangka dan terdakwa, diatur secara khusus di dalam Bab  VI  KUHAP  tentang  tersangka  dan  terdakwa,  yang  terdiri  dari  19  (sembilan  belas) Pasal,  yakni  Pasal  50  sampai  dengan  Pasal  68  KUHAP.    Dari  ketentuan  pasal-pasal tersebut,  dapat  disarikan  19  (sembilan  belas)  hak  tersangka  dan  terdakwa  yang  harus dilindungi dan dipenuhi selama yang bersangkutan menjalani penyidikan, dan penuntutan. Hak-hak  tersebut  adalah  hak  untuk  segera  mendapat  pemeriksaan  oleh  penyidik  dan selanjutnya segera diajukan kepada Penuntut Umum, dimajukan ke pengadilan, dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 KUHAP);  diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti  olehnya  tentang  apa  yang  disangkakan    kepadanya  pada  waktu  pemeriksaan dimulai, dan berhak pula diberitahukan tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP);  memberikan  keterangan  secara  bebas  kepada  penyidik  atau  hakim  (Pasal  52 KUHAP);    setiap  waktu  mendapat  bantuan  juru  bahasa  (Pasal  53  KUHAP);      mendapat bantuan  hukum  dari  seseorang  atau  lebih  penasihat    hukum    selama    dalam    waktu    dan pada  setiap  tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP); memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal  55  KUHAP);  mendapatkan  penasihat  hukum  yang  ditunjuk  oleh  pejabat  yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan, secara cuma-cuma,dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun ataupun lebih (Pasal 56 KUHAP);  menghubungi  penasihat  hukumnya    (Pasal  57  KUHAP);  menghubungi  dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan (Pasal 58 KUHAP); diberitahukan  tentang  penahanan  atas  dirinya,  kepada  keluarganya  atau  orang  lain  yang serumah dengannya, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP);  menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga atau lainnya  guna mendapatkan bantuan hukum (Pasal  60  KUHAP);  secara  langsung  atau  dengan  perantaraan  penasihat  hukum, menghubungi  dan  menerima  kunjungan  sanak  keluarganya  dalam  hal  yang  tidak  ada hubungannya dengan perkara  (Pasal 61 KUHAP);   mengirim dan menerima surat kepada atau  dari  penasihat  hukumnya,  menerima  surat  dari  sanak  keluarganya  setiap  kali  yang
diperlukan  olehnya  (Pasal  62  KUHAP);      menghubungi  dan  menerima  kunjungan  dari rohaniawan  (Pasal  63  KUHAP);    diadili  di  sidang  pengadilan  yang  terbuka  untuk  umum (Pasal  64  KUHAP);  mengusahakan  dan  mengajukan  saksi  atau  seseorang  yang  memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP);  tidak  dibebani  kewajiban  pembuktian  (Pasal  66  KUHAP);    minta  banding terhadap  putusan  pengadilan  tingkat  pertama  kecuali  terhadap  putusan  bebas,  lepas  dari segala tuntutan hukum  yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan  pengadilan  dalam  acara  cepat  (Pasal  67  KUHAP);  dan  berhak  menuntut  ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP).
Berangkat dari deskripsi mengenai norma perlindungan hukum terhadap tersangka atau  terdakwa  yang  diatur  dalam  pasal  yang  jauh  lebih  banyak  di  dalam  KUHAP, dibandingkan  dengan  norma  perlindungan  hukum  terhadap  saksi,  yang  hanya  diatur  di dalam  4  (empat)  pasal  itupun  dengan  norma  yang  kabur  dan  bersifat  limitatif,  kiranya semakin jelas betapa kedudukan saksi di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, belum mendapat perhatian yang memadai.

## 2. Norma  Perlindungan  Hukum  terhadap  Saksi  di  Dalam  Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
Manakala  KUHAP  tidak  mengatur  secara  jelas  dan  tegas  tentang  perlindungan hukum  terhadap  saksi,  maka  harapan  akan  adanya  perlindungan  hukum  yang  bersifat komprehensif  terhadap  saksi  pengungkap  perkara  digantungkan  pada  Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
Sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Undang-Undang Perlin-dungan Saksi dan Korban,  latar belakang lahirnya undang-undang ini antara lain adalah bahwa keberhasilan suatu  proses  peradilan  pidana  sangat  bergantung  pada  alat  bukti  yang  berhasil  diungkap atau  ditemukan.  Dalam  proses  persidangan,  terutama  yang  berkenaan  dengan  Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak  hukum.  Padahal,  adanya  Saksi  dan  Korban  merupakan  unsur  yang  sangat menentukan  dalam  proses  peradilan  pidana.  Kasus  yang  tidak  terungkap  dan  tidak terselesaikan  banyak  disebabkan  oleh  Saksi  dan  Korban  takut  memberikan  kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.
Dalam  rangka  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  untuk  mengungkap  tindak pidana,  perlu  diciptakan  iklim  yang  kondusif  dengan  cara  memberikan  perlindungan hukum  dan  keamanan  kepada  setiap  orang  yang  mengetahui  atau  menemukan  suatu  hal
yang  dapat  membantu  mengungkap  tindak  pidana  yang  telah  terjadi  dan  melaporkan  hal tersebut kepada penegak hukum.
Pelapor  yang  demikian  itu  harus  diberi  perlindungan  hukum  dan  keamanan  yang memadai  atas  laporannya,  sehingga  ia  tidak  merasa  terancam  atau  terintimidasi  baik  hak maupun  jiwanya.  Dengan  jaminan  perlindungan  hukum  dan  keamanan  tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.
Dengan  demikian,  hadirnya  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban, memberikan  harapan  bahwa  saksi  akan  memberikan  keterangan  dengan  rasa  aman  dan nyaman.  Perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban  diberikan  berdasarkan  beberapa  asas, seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  3,  yang  pada  pokoknya  menggariskan  bahwa perlindungan  Saksi  dan  Korban  berasaskan  pada  penghargaan  atas  harkat  dan  martabat manusia; rasa aman;   keadilan;  tidak diskriminatif; dan kepastian hukum.
Selanjutnya  di  dalam  Pasal  4  ditegaskan  tentang  tujuan  pemberian  perlindungan terhadap  saksi  atau  korban,  yang  selengkapnya  menyatakan  bahwa  “Perlindungan  Saksi dan  Korban  bertujuan  memberikan  rasa  aman  kepada  Saksi  dan/atau  Korban  dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”.
Kemudian di dalam Pasal 5, diatur mengenai hak-hak yang wajib diberikan kepada saksi atau korban, yang meliputi hak-hak sebagai berikut:
a. Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta bendanya,  serta  bebas  dari  Ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Mendapat identitas baru;
j. mendapatkan tempat kediaman baru;
k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
m. memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu perlindungan berakhir.
Merujuk pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang  tujuan pemberian perlindungan kepada saksi, dan hak-hak saksi yang harus dipenuhi selama masa pemberian perlindungan.
Dengan  ketentuan  yang  demikian,  maka  perumusan  norma  perlindungan  hukum terhadap saksi di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, jauh lebih tegas, lebih  jelas  dan  lebih  bersifat  komprehensif  dari  norma  yang  sama  di  dalam  KUHAP.  Di samping  lebih  jelas  tujuannya  yakni  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  untuk memberikan keterangan pada setiap tingkatan peradilan pidana, perumusan hak-hak saksi yang  harus  dilindungi,  juga  menegaskan  tentang  pentingnya  peran  dan  kedudukan  saksi dalam  peradilan  pidana,  yang  selama  ini  tidak  terlalu  mendapat  perhatian  di  dalam KUHAP.
Kemudian dari pada itu,  mekanisme pemberian perlindungan terhadap saksi, diatur secara  khusus  di  dalam  Bab  IV  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban,  yang meliputi 3 (tiga) bagian,   yakni bagian kesatu tentang syarat pemberian perlindungan dan bantuan  yang  terdiri  dari  satu  pasal  yakni  Pasal  28,  bagian  kedua  tentang  tata  cara pemberian  perlindungan  yang  terdiri  dari  4  (empat)  pasal  yakni  Pasal  29  sampai  dengan Pasal 32, dan bagian ketiga tentang tata cara pemberian bantuan, yang mencakup 4 (empat) pasal yakni Pasal 33 sampai dengan Pasal 36.
Di  dalam  bab  tentang  syarat  dan  tata  cara  pemberian  perlindungan  dan  bantuan tersebut,  terdapat  beberapa  ketentuan  yang  perlu  dicermati,  diantanya  adalah  ketentuan Pasal  29  yang  mengatur  tentang  tata  cara  pemberian  perlindungan  terhadap  saksi  dan korban.
Di  dalam  pasal  tersebut  selengkapnya  digariskan  tentang  tata  cara  pemberian perlindungan sebagai berikut:
Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
(3) Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas  permintaan  pejabat  yang  berwenang,  mengajukan  permohonan  secara tertulis kepada LPSK;
(4) LPSK  segera  melakukan  pemeriksaan  terhadap  permohonan  sebagaimana dimaksud pada huruf a;
(5) Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.
Mencermati  ketentuan  Pasal  29  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban di  atas,  maka  dapat  ditarik  pengertian  bahwa  sebelum  saksi  dapat  memperoleh perlindungan  hukum  dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK),  maka  saksi terlebih  dahulu  harus  mengajukan  permohonan  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum secara tertulis kepada LPSK.
Dalam  mempertimbangkan  apakah  permohonan  saksi  untuk  mendapatkan perlindungan hukum akan disetujui atau ditolak, LPSK sebagaimana diatur di dalam  Pasal 28 mempertimbangkan terpenuhi syarat-syarat  yang meliputi:  sifat pentingnya keterangan Saksi  dan/atau  Korban;    tingkat  ancaman  yang  membahayakan  Saksi  dan/atau  Korban; hasil  analisis  tim  medis  atau  psikolog  terhadap  Saksi  dan/atau  Korban;  dan  rekam  jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.
Ditinjau dari aspek legal formil, tata cara permohonan dan pemberian perlindungan hukum  terhadap  saksi  yang  diatur  di  dalam  Pasal  28  dan  Pasal  29  Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dapat dipandang sebagai  sarana hukum untuk menjamin agar saksi yang diberi perlindungan hukum adalah benar-benar saksi yang tepat.
Adalah  benar  bahwa  tidak  semua  saksi  harus  mendapatkan  perlindungan. Kebenaran itu secara nyata terlihat di dalam tindak-tindak pidana tertentu, dengan modus tindak  pidana  yang  demikian  kompleks,  seperti  tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana pencucian uang, atau tindak pidana narkotika.
Dalam tindak-tindak pidana  yang disebutkan di atas, peran atau kedudukan antara saksi  dan  pelaku  pidana  demikian  tipis,  sedemikian  sehingga  diperlukan  kecermatan  dari LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap yang benar-benar merupakan saksi, bukan kepada  orang  yang  mengaku  sebagai  saksi,  sementara  ianya  berperan  dalam  terjadinya tindak pidana tersebut.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  sarana  hukum  untuk  menguji  seberapa  jauh  sifat pentingnya keterangan Saksi, seberapa serius tingkat ancaman yang membahayakan Saksi,
hasil  analisis  tim  medis  atau  psikolog  terhadap  Saksi,  dan  rekam  jejak  kejahatan  yang pernah  dilakukan  oleh  Saksi,  sebelum  memutuskan  apakah  terhadap  saksi  yang mengajukan permohonan, perlu diberikan perlindungan hukum atau tidak.
Meskipun norma legal procedural tersebut di atas dinilai tepat untuk tindak-tindak pidana  tertentu  dengan  modus  pidana  yang  kompleks,  tidak  demikian  halnya  terhadap tindak  pidana  pedofilia.  Ditinjau  dari  modusnya,  tindak  pidana  pedofilia  tentu  saja memiliki kompleksitas yang jauh lebih rendah dari tindak pidana kerah putih (white collar crime) yang disebutkan sebelumnya.
Dengan  kata  lain,  garis  pembatas  antara  saksi  dan  pelaku  pidana  pedofilia,  jauh lebih  nyata  dibanding  pada  tindak  pidana  kerah  putih.  Oleh  karenanya,  tidak  diperlukan prosedur permohonan perlindungan yang demikian panjang dan rumit, untuk memberikan perlindungan  kepada  saksi  pidana  pedofilia,  terutama  saksi  yang  pertama  kali mengungkapkan adanya perbuatan pedofilia.
Terhadap  tindak  pidana  prdofilia,  penerapan  prosedur  atau  tata  cara  permohonan pemberian  perlindungan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  29  Undang-Undang  Perlindungan saksi dan Korban, justeru menghambat lahirnya partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana pedofilia.
Adalah sesuatu yang musykil untuk mengharapkan orang yang hanya sekedar untuk menjadi  saksi  perbuatan  pidana  pedofilia,  mau  bersusah  payah  mengajukan  permohonan tertulis  kepada  LPSK,  yang nota  bene berada  jauh  di  ibu  kota  negara,  dan  mau  pula bersusah payah mengikuti penelusuran psikologi dan penelitian rekam jejak.
Berdasarkan analisis di atas, maka Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah memuat ketentuan yang jelas dan tegas (clear of norm) yang mengatur tentang tujuan pemberian  perlindungan  dan  hak-hak  saksi  yang  wajib  diberikan  selama  masa  pemberian perlindungan.  Namun  demikian,  dalam  hal  tata  cara  permohonan  dan  pemberian perlindungan,  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  memuat  ketentuan  yang cenderung  mempersulit  orang  untuk  mau  menjadi  saksi,  khususnya  saksi  perkara  pidana pedofilia.  Dengan  demikian,  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban mengandung norma yang bertentangan (conflict of norm) antara tata cara permohonan dan pemberian  perlindungan,  dengan    tujuan  mendasar  dari  disahkannya  Undang-Undang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  yakni  mendorong  tumbuhnya  partisipasi  masyarakat untuk  menjadi  saksi,  dalam  pengungkapan  adanya  perbuatan  pidana  khusunya  pidana pedofilia.
3. Norma  Perlindungan  Hukum  terhadap  Saksi  di  Dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana Anak
Sebagaimana  telah  disinggung  di  muka  bahwa  latar  belakang  yuridis  lahirnya Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah  bahwa  untuk  menjaga  harkat  dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan, dan bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak- Hak  Anak  ( Convention  on  the  Rights  of  the  Child) yang  mengatur  prinsip  pelindungan hukum  terhadap  anak  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  pelindungan  khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Terkait  dengan  latar  belakang  tersebut,  maka  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak    memperkenalkan  2  (dua)  istilah  atau  terminologi  yang  berkaitan  dengan anak,  yakni  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  anak  yang  berkonflik  dengan hukum. Perihal  pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, diuraikan di dalam Pasal 1  angka  2  bahwa  “Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  adalah  anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana,  dan  anak  yang  menjadi  saksi tindak pidana”.
Sementara mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 4  bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
Selanjutnya  tentang  maksud  dari  anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana  yang merupakan  bagian  dari  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  diatur  di  dalam  Pasal  1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggariskan bahwa “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.
Untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  proses  peradilan pidana,  yang  mencakup  baik  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  maupun  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  mengatur tentang  hak-hak  anak  dalam  proses  peradilan  pidana,  sebagaimana  termaktub  di  dalam Pasal  3,  yang  pada  pokoknya  menggariskan  bahwa  setiap  Anak  dalam  proses  peradilan pidana  berhak:  diperlakukan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan  kebutuhan  sesuai
dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  serta  merendahkan  derajat  dan martabatnya;  tidak  dijatuhi  pidana  mati  atau  pidana  seumur  hidup;  tidak  ditangkap, ditahan,  atau  dipenjara,  kecuali  sebagai  upaya  terakhir  dan  dalam  waktu  yang  paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam  sidang  yang  tertutup  untuk  umum;  tidak  dipublikasikan  identitasnya;  memperoleh pendampingan  orang  tua/Wali  dan  orang  yang  dipercaya  oleh  Anak;    memperoleh advokasi sosial;  memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak  cacat;  memperoleh  pendidikan;  memperoleh  pelayananan  kesehatan;  dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan  demikian,  terdapat  17  (tujuh  belas)  hak  anak  menurut  Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  harus  dipenuhi  selama  anak  menjalani  proses peradilan  pidana,    baik  dalam  kedudukan  anak  sebagai  korban,  saksi,  maupun  sebagai pelaku pidana.
Apabila  dicermati,  maka  ketentuan  Pasal  3  yang  memuat  tentang  hak  anak  dalam proses  peradilan  pidana  tersebut,  menjadi  landasan  penyusunan  ketentuan  pasal-pasal  di dalam batang tubuh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dengan  kata  lain,  perumusan  pasal-pasal  sesudah  Pasal  3  merupakan  penjelasan, penjabaran  atau  mekenisme  pelaksanaan  dari  masing-masing  hak  anak  dalam  proses peradilan  pidana,  sebagaimana  diatur  di dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Meneliti  ketentuan  Pasal  3  dan  pasal-pasal  lain  dalam  batang  tubuh  Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dapat  ditarik  2  (dua)  kesimpulan.  Kesimpulan dimaksud  adalah pertama ,  bahwa  Undang-Undang  Sistem  peradilan  Pidana  Anak  tidak mengatur  secara  khsusus  tentang  peran,  kedududukan  dan  hak-hak  saksi,  atau  tidak mengatur  ketentuan  mengenai  hak-hak  saksi  dalam  bagian  tersendiri. Kedua, Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  sama  sekali  tidak  mengatur  tentang  hak  anak sebagai  saksi,  khususnya  hak  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
Dengan  demikian,  terdapat  fenomena  hukum  di  dalam  Undang-Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  berupa  norma  yang  kosong (vacuum  of  norm) yang  mengatur
tentang pemberian perlindungan hukum  terhadap saksi pengungkap perkara pidana, yang dapat  menjamin  keamanan  dan  keselamatan  diri,  keluarga,  dan  harta  bendanya  dari gangguan,  ancaman  dan/atau  tekanan  dari  pihak  tertentu,  yang  tidak  menginginkan terungkapnya perkara pidana.
Merujuk pada analisis di atas, diambil kesimpulan akhir pada bagian ini bahwa di dalam  hukum  pidana  Indonesia,  perlindungan  terhadap  saksi  pengungkap  fakta  dalam perkara pidana pedofilia, tidak diatur sebagai norma khusus, melainkan termaktub di dalam norma umum perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana.  Norma umum dimaksud termaktub di dalam 3 (tiga) undang-undang, yakni KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan norma perlindungan  saksi  di  dalam  ketiga  undang-undang  pidana  tersebut  mengandung kelemahan yang bersifat prinsipil, dimana di dalam KUHAP sebagai payung hukum acara pidana  nasional,  dan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  sama  sekali  tidak diatur  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  saksi,  berupa  hak  saksi  untuk  memperoleh perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta  bendanya,  serta  bebas  dari ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian  yang  akan,  sedang,  atau  telah  diberikannya. Sementara  itu,  di  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  dimuat  norma perlindungan  hukum  yang  lebih  jelas  dan  tegas,  tentang  hak  saksi  untuk  memperoleh perlindungan keamanan dan keselamatan diri, keluarga, dan harta bendanya dari gangguan, ancaman dan/atau tekanan dari pihak tertentu. Namun demikian, hak saksi tersebut bukan diberikan  secara  serta  merta,  melainkan  harus  melalui  pengajuan  permohonan  dari  saksi secara  tertulis  kepada  LPSK.  Khusus  untuk  tindak  pidana  pedofilia,  dimana  saksi  pada umumnya  adalah  merupakan  anak  di  lingkungan  dimana  korban  mengalami  perbuatan pedofilia,  seperti  teman  satu  sekolah,  satu  kegiatan  ekstra  di  luar  sekolah  atau  teman sepermainan  korban,    perlindungan  hukum  yang  harus  diperoleh  melalui  permohonan tersebut,  dirasakan sebagai sebuah beban  yang berat. Oleh karenanya daripada mengurus pemberian  perlindungan  hukum  yang  bagi  kalangan  itu  terkesan    rumit  dan  birokratis, saksi  terutama saksi pengungkap fakta perkara pidana pedofilia maupun keluarganya, akan cenderung  mengurungkan  niatnya  menjadi  saksi  yang  akan  mengungkapkan  fakta-fakta yang diketahuinya berkaitan dengan sebuah perbuatan pidana pedofilia.
Kelemahan  perumusan  ketentuan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hukum terhadap  saksi  di  dalam  perundang-undangan  Indonesia,  jelas  berpotensi  menyebabkan keengganan atau bahkan penolakan saksi untuk memberikan keterangan tentang perbuatan
pidana pedofilia yang diketahui-nya.  Keenggan atau penolakan saksi tersebut, disebabkan oleh  karena  saksi  takut  akan  ancaman  atau  tekanan  dari  pihak-pihak  tertentu  yang  tidak menginginkan  sebuah  perbuatan  pidana  pedofilia  terungkap.  Fenomena  hukum  dimana kebanyakan orang menghindar untuk menjadi saksi, akan membawa akibat pada berlarut- larutnya  bahkan  gagalnya  pengungkapan  sebuah  perkara  pidana  pedofilia,  yang  pada akhirnya    akan  menyebabkan  semakin tumbuh  suburnya  perbuatan  pidana  pedofilia  yang sangat meresahkan di tengah masyarakat.
2. Norma  Perlindungan  Hukum  Bagi  Saksi  Pengungkap  Fakta  Dalam  Perkara  Pedofilia yang Sebaiknya Diterapkan dalam Hukum Pidana Indonesia
Dalam  mengajukan  konsepsi  norma  perlindungan  hukum  bagi  saksi  pengungkap fakta dalam perkara pedofilia, yang sebaiknya diterapkan dalam hukum pidana Indonesia, penelitian  ini  menggunakan  hakekat  pemberian  perlindungan  hukum  terhadap  saksi, sebagai dasar pijakan analisis.
Telah  diuraikan  di  muka  bahwa  dalam  rangka  menumbuhkan  partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara  memberikan  perlindungan  hukum  dan  keamanan  kepada  setiap  orang  yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang  telah  terjadi  dan  melaporkan  hal  tersebut  kepada  penegak  hukum.  Pelapor  yang demikian  itu  harus  diberi  perlindungan  hukum  dan  keamanan  yang  memadai  atas laporannya,  sehingga  ia  tidak  merasa  terancam  atau  terintimidasi  baik  hak  maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.
Berangkat dari hakekat perlindungan hukum terhadap saksi di atas, maka konsepsi yang  diajukan  adalah  merevisi  norma  perlindungan  di  dalam  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  dan  kemudian  mengadopsi  norma  hasil  revisi  di  dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut, ke dalam KUHAP dan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Adapun  usulan  revisi  yang  kiranya  perlu  dilakukan  terhadap  norma  perlindungan saksi  di  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  adalah  dengan  merubah muatan ketentuan Pasal 29, sedemikian sehingga ketentuan yang semula menyatakan:
Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas  permintaan  pejabat  yang  berwenang,  mengajukan  permohonan  secara tertulis kepada LPSK;
b. LPSK  segera  melakukan  pemeriksaan  terhadap  permohonan  sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.
dirubah menjadi:
Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
(1) Untuk  tindak-tindak  pidana  khusus  seperti  tindak  pidana  korupsi, pencucian  uang,  narkotika,  terorisme  dan/atau  tindak  pidana  lain  yang merupakan kejahatan luar biasa:
a. Saksi  dan/atau  Korban  yang  bersangkutan,  baik  atas  inisiatif  sendiri maupun  atas  permintaan  pejabat  yang  berwenang,  mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. Keputusan  LPSK  diberikan  secara  tertulis  paling  lambat  7  (tujuh)  hari sejak permohonan perlindungan diajukan.
(2) Untuk  tindak-tindak  pidana  umum  seperti  kejahatan  pedofilia  dan kejahatan  susila  lainnya,  Saksi  dan/atau  Korban,  keluaga  dan  harta bendanya,  mendapatkan  perlindungan  hukum  berupa  jaminan  keamanan dan  keselamatan  oleh  penyidik  Polri,  segera  setelah  saksi  dan/atau  korban melaporkan  adanya  sebuah  perbuatan  pidana  yang  dialami  dan/atau diketahuinya.
Disadari  bahwa  konsepsi  di  atas  hanyalah  merupakan  sebuah  ilustrasi  yang  perlu dielaborasi  lebih  lanjut.  Namun  pesan  utama  yang  hendak  disampaikan  adalah  bahwa perlindungan    hukum  terhadap  saksi  pengungkap  fakta  perkara  pidana  pedofilia,  harus diberikan  sedini  mungkin,  karena  hanya  dengan  jaminan  keamanan  dan  kesematan tersebutlah,  saksi  berani  mengungkapkan  fakta  tentang  perbuatan  pidana  pedofilia  yang diketahuinya.
Dengan  pemberian  perlindungan  hukum  yang  bersifat  serta  merta  tersebut, diharapkan akan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa
takut untuk melaporkan adanya tindak pidana pedofilia yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Dengan semakin banyaknya  orang  yang  berani  bersaksi,  maka  kinerja  pengungkapan  perkara  pidana pedofilia  akan  meningkat.  Keadaan  itu  akan  berdampak  pada  menurunnya  jumlah  angka kejahatan  pedofilia,  yang  pada  gilirannya  akan  menciptakan  keamanan,  ketertiban  dan ketentraman di tengah masyarakat.

## E.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab  terdahulu, maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1. Di dalam hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap saksi pengungkap fakta dalam  perkara  pidana  pedofilia,  tidak  diatur  sebagai  norma  khusus,  melainkan termaktub  di  dalam  norma  umum  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  tindak pidana.  Norma umum dimaksud termaktub di dalam 3 (tiga) undang-undang, yakni KUHAP,  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  dan  Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Pengaturan  norma  perlindungan  saksi  di  dalam ketiga  undang-undang  pidana  tersebut  mengandung  kelemahan  yang  bersifat prinsipil.  Di  dalam  KUHAP  dan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, sama  sekali  tidak  diatur  tentang  hak  untuk  memperoleh  perlindungan  atas keamanan  dan  keselamatan  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksiannya. Sementara  itu,  di  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  dimuat norma  yang  lebih  jelas  dan  tegas,  tentang  hak  untuk  memperoleh  perlindungan keamanan.  Namun  demikian,  hak  tersebut  harus  melalui  pengajuan  permohonan dari saksi kepada LPSK. Cara memperoleh perlindungan yang demikian, dirasakan menyulitkan,  sehingga  saksi    pengungkap  fakta,  akan  cenderung  mengurungkan niatnya untuk bersaksi.
2. Konsepsi  norma  perlindungan  hukum  bagi  saksi  pengungkap  fakta  dalam  perkara pedofilia  yang sebaiknya diterapkan dalam hukum pidana Indonesia adalah berupa revisi  norma  perlindungan  di  dalam    Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  dan  kemudian  mengadopsi  norma  hasil  revisi  di  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  tersebut,  ke  dalam  KUHAP  dan  Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## F. Rekomendasi
1.    Agar  hukum  pidana  Indoensia  memuat  ketentuan  yang  jelas  dan  tegas  tentang perlindungan  hukum  terhadap  saksi  pengungkap  fakta  perkara  pidana  pedofilia, maka  ketentuan  Pasal  29  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  harus direvisi,  sedemikian  sehingga  ketentuan  Pasal  29  ayat  (1)  yang  berlaku  untuk seluruh tindak pidana, dibatasi pemberlakuannya hanya untuk kejahatan luar biasa seperti korupsi, pencucian uang, narkotika, dan terorisme. Sementara untuk tindak pidana  pedofilia  dan  kesusilaan  lainnya,  dirumuskan  ketentuan  baru  yang menggariskan bahwa untuk tindak-tindak pidana umum seperti kejahatan pedofilia dan  kejahatan  susila lainnya,  Saksi  dan/atau  Korban,  keluaga  dan  harta  bendanya, mendapatkan perlindungan hukum berupa jaminan keamanan dan keselamatan oleh penyidik  Polri,  segera  setelah  saksi  dan/atau  korban  melaporkan  adanya  sebuah perbuatan pidana yang dialami dan/atau diketahuinya.
2.    Agar  konsepsi  norma  perlindungan  hukum  terhadap  saksi    pengungakapan  fakta dalam  perkara  pidana  pedofilia,    dapat  diwujudkan  menjadi  norma  yang  nyata, maka  revisi  ketentuan  KUHAP,  Undang-Undang  Perlindungan  saksi  dan  Korban, dan  Undang-Undang  Sistem  peradilan  Pidana  Anak,    haruslah  segera  dilakukan, terutama  menyangkut  ketentuan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hukum terhadap  saksi  berupa  jaminan  keamanan  dan  keselamatan  dari  ancaman  pihak- pihak tertentu.

## G. DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Undip, Semarang, 1996 Djoko Prakoso, Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Mardjono  Reksodiputro, Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana, Kumpulan  Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005,.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1981 Siswantoro  Sunarso, Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum , Rajawali Pers, Jakarta2004