Korespondensi: Universitas Nusa Nipa Jl. Kesehatan, Beru, Alok Tim.,
Kabupaten Sikka E-mail: intanmustafa15@gmail.com JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 6 (1) 2022 | 128
VOLUME 6 NOMOR 1  2022   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |  Website : journal.undiknas.ac.id

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGADUAN PUBLIK TENTANG BLT DIMASA PANDEMI COVID-19

## Intan Mustafa
Universitas Nusa Nipa
intanmustafa15@gmail.com
Received : 6 February 2022 | Reviewed: 7 January 2022 | Accepted: 28 February 2022

## ABSTRAK
Tujuan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  persepsi  masyarakat  tentang pengaduan  publik  dalam  Program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  di  masa  pandemic  covid  –  19. Penelitian  terkait  BLT-DD  dilakukan  di  Desa  Wuring  Kecamatan  Alok  kabupaten  Sikka  NTT,  yang menjadi salah  satu  daerah  penerima  BLT  –  DD  dengan  mayoritas  masyarakatnya  sebagai nelayan, petani dan pedagang kecil. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan  data  dilakukan  melalui  observasi  non  partisipan  melalui  pengamatan  pada  kehidupan sosial  ekonomi  masyarakat  serta  dept  interview  yang  mengacu  kepada  persoalan  mekanisme pengaduan, pengetahuan serta akses informasi dan juga pada persepsi masyarakat tentang BLT-DD. Sedangkan teknik  analisis data  menggunakan  model miles  dan  huberman;  collection, reduction  dan display daya. Hasil penelitian menyatakan bahwa, proses aduan masyarakat mengacu kepada 3 (tiga) hal yakni komunikasi publik, masih bersifat satu arah khususnya pada pendataan masyarakat penerima bantuan  informasi  terkait  ketentuan  –  ketentuan  penerima  bantuan  masih  belum  menyentuh  aspek pemahaman  masyarakat  dan  berimplikasi  multitafsi.  Kedua,  proses  aduan    merupakan  “barang mewah”. Stigma atau pemikiran ini, akhirnya berimplikasi pada rasa khawatir dan bingung. Ketiga, unit pengaduan yang belum dimaksimal pada tingkatan pemerintah khususnya pada tingkat RT/RW. Kesimpuan yang dapat diambil dari penelitian ini, bahwa BLT DD masih menjadi persoalan, khusus pada sistem pendataan dan juga mekaniisme komunikasi yang dibangun masih belum menyentuh aspek pemahaman masyarakat.
Kata kunci: Persepsi, Pengaduan Publik, BLT.

## ABSTRACT
The purpose of this study was to find out how the public's perception of public complaints in the Direct Cash  Assistance  Program  (BLT)  during  the  covid-19  pandemic.  Research  related  to  BLT-DD  was carried  out  in  Wuring  Village,  Alok  District,  Sikka  Regency,  NTT,  which  became  one  of  the  BLT recipient areas. – DD with the majority of the people as fishermen, farmers and small traders. This
study uses a qualitative descriptive approach with datastudy stated that the public complaint process refers to 3 (three) things, namely public communication, which is still one-way, especially in collecting data on the community receiving assistance, information related to the provisions of the beneficiary still does not touch the aspect of community understanding and has multiple interpretations. Second, the complaint process is a "luxury item". This stigma or thought, ultimately has implications for worry and confusion. Third, the complaint unit is not yet available at the government level, especially at the RT/RW level. The conclusion that can be drawn from this research is that BLT DD is still problem, especially in the data collection system and also the communication mechanism that has been built has not touched the aspect of public understanding.
Kata kunci: Perception, public complain, BLT.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  harusnya  membawa  pengaruh  pada  pelayanan publik  yang  baik  dan  berkualitas.(Purnomo  et  al.,  2020).  Namun  kondisi  ini  masih  belum berlaku  sepenuhnya  bagi  masyarakat  sebagai  penerima  kebijakan.  Sentimen  masyarakat terhadap  pelayanan  publik  yang  masih  “ribet”,  ketakutan  pada  petugas  yang  terkesan  tidak kooperatif serta keengganan masyarakat yang menganggap administrasi dipemerinthan bersifat mewah  menjadi  kendala  yang  tidak  terbantahkan  saat  ini.(Susanto  &  Rahayu,  2021). Masyarakat seyogyanya mempunyai peran dalam mengawasi jalannya pelayanan publik yang diselenggarakan  oleh  pemerintah.(Fadhilah,  2015),  hal  itu  tercantum  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Masyarakat  yang  merupakan pengawas  eksternal  dapat  melakukan  tugas  pengawasannya  melalui  laporan  atau pengaduan.(Ahmad Dzikri Pratama, 2019)
Dalam kaitan dengan laporan dan pengaduan masyarakat, dapat dilihat dalam situasi pandemic covid-19 saat  ini, yang berdampak pada semua tatanan kehidupan manusia secara gobal.(Chakraborty  &  Maity,  2020)  Salah  satunya  yakni  pada  program  Bantuan  Langsung Tunai (BLT) yang merupakan bagian dari langkah strategis  sebagai dampak ekonomi yang ditimbulkan  dimasa  pandemic  covid-19  ini.  Melalui  regulasi  perundang  –  undangan Kementrian  Perdesaan,  Dana  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  diberikan  sesuaikan  dengan komposisi penerima yakni masyarakat miskin, karyawan yang di PHK dan yang sedang sakit, bantuan ini dimaksud untuk mengurangi dampak secara ekonomi dan juga psikologi kepada yang terdampak langsung Covid – 19.(Kossasy et al., 2021). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2020 merupakan program pemerintah yang memberikan bantuan dengan bersumber dari APBN yang diberikan keseluruh wilayah Indonesia melalui dana desa.(Suhu et al., 2021).
Kendatipun merupakan program pemerintah pusat dan dijalankan serentak diseluruh wilayah di Indonesia, namun implemetasi praktinya melahirkan cerita yang beragam. Banyak penelitian yang telah mengungkapkan keberhasilan Program  BLT ini, namun  ada juga yang mengkaji  tentang  persoalan  Penerimaan  BLT  yang  menjadi  salah  satu  problem  komunikasi publik, ini dikarenakan rendahnya daya tanggap dalam sistem birokrasi serta ketidakefektifan komunikasi  publik  yang  dibangun  pemerintah  memberikan  dampak  kebingunan  bagi masyarakat dalam menerima setiap informasi yang sampaikan.(Kim & Kreps, 2020). Hal ini sesuai  dengan  riset  sebelumnya  yang  menyebutkan  bahwa    pengaduan  masyarakat  terhadap penyelengaraan pelayanan publik terkait Program BLT meningkat di masa pandemic covid- 19.(Mayarni  et  al.,  2021).  Padahal  jika  diperhatikan,    ini  merupakan  langkah  prefentif  yang harus  dilakukan  pemerintah,  karena  pada  dasarnya  bentuk  layanan  publik  yang  baik,  akan
sangat membantu kerja pemerintah dalam menghadapi situasi pandemic kedepan.(Gao & Yu, 2020)
Kondisi ini seturut dengan yang dialami masyarakat di Kelurahan Wuring Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka. Jumlah penduduk Kampung Wuring 3.909 jiwa, dimana terdiri dari 917 dengan mata pencahariannya sebagai nelayan, dan 121 sebagai petani dan pedagang kecil. Inilah yang menjadikannya sebagai kawasan sentra perikanan di Kabupaten Sikka dan juga sebagai salah satu klaster wilayah penerima BLT –DD di Kabupaten Sikka. (Data BPS dalam angka tahun 2020).
Persoalannya yang ditemukan  dari pra observasi yang peneliti lakukan, cukup banyak unjuk ketidakpuasan terhadap ketentuan penerima BLT, yang dasarnya adalah mengacu kepada data  pemerintah  kecamatan,  dan  bukan  kepada  sub  wilayah  desa  yang  secara  praktis  lebih paham  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakatnya.  Sebagai  domain  wilayah  nelayan,  tentunya cukup  berpengaruh  kepada  pola  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  sistem  birokrasi pemerintah yang mengatur tentang BLT –DD. Alhasil, masyarakat menjadi bingung dan tidak memiliki  ruang  yang  cukup  untuk  sekedar  bertanya  sampai  pada  melakukan  aduan  terkait ketentuan penerimaan BLT – DD tersebut. Ketidaktersedianya sistem pelayanan publik terkait pendataan akan merugikan masyarakat sebagai penerima bantuan ditambah dengan minimnya ketersediaan  sarana  pengaduan  disetiap  unit  penyelenggara  pelayanan  khususnya  ditingkat desa dan kecamatan menambah sensifitas BLT yang semakin rumit diwilayah ini.
Harusnya  berbagai  bentuk  peraturan  saat  ini,  turut  mendorong  pemerintah  daerah memberikan  fasilitas  dan  ruang  kepada  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  memberikan pengaduan atas segala bentuk layanan public yang diterima.(Farisy & Chalid, 2020). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pengaduan publik pada kasus BLT – DD di masa pandemic covid-19.

## KAJIAN TEORI

## Persepsi, pengaduan masyarakat
Pengertian persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok manusia yang hidup bersama  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  yang  sama  dalam  memberikan  kesimpulan  dalam suatu obyek berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pengamatan sehingga masyratakat satu  dengan  yang  lain  menghasilkan  pendapat  yang  berbeda  walaupun  obyeknya sama.(Wahyuningsih  et  al.,  2021).    Pengaduan  masyarakat  ialah  sumber  informasi  yang penting bagi upaya – upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin  terjadi,  sekaligus  secara  konsisten  menjaga  dan  meningkatkan  pelayanan  yang dihasilkan agar selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.(Setianingrum & Tsalatsa, 2016)  Pengaduan  masyarakat  juga  merupakan  satu  bentuk  partisipasi  dan  kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public. Informasi dari pengaduan masyarakat dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
Tujuan  umum  penanganan  pengaduan  adalah  menyediakan  system,  prosedur,  dan mekanisme  yang  memungkinkan  segala  keluhan  ataupun  protes  dari  semua  pihak  dapat terkelolah  dengan  baik  sehingga  tidak  menimbulkan  gejolak  dan  mengganggu  kelancaran jalannya  kegiatan  suatu  institusi  pemerintah.  Penanganan  pengaduan  yang  efektif  sangat penting  untuk  memberikan  layanan  publik  yang  berkualitas.  Menurut  Tang,  penangan pengaduan merupakan salah satu tanda pemerintahan yang baik. Menejemen pengaduan adalah
pencarian fakta untuk mencari kebenaran bersikap adil pada masyarakat, dan komitmen dalam proses penyelesaian aduan public. (Mantaring & Gabriel, 2019)
Pelayanan  publik  mencakup  semua  pelayanan  yang  mencakup  komitmen internasional. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia memiliki kepedulian dan kewajiban  untuk  memenuhi  standar,  tujuan,  dan  nilai  –  nilai  yang  disepakati  masyarakat internasional  dan  telah  ditetapkan  sebagai  bagian  dari  kebijakan  nasional.  Pelayanan  public sebenarnya  memiliki  kisaran  yang  sangat  luas  yaitu  mencakup  pelayanan  untuk  memenuhi kebutuhan barang public, kebutuhan dan hak dasar, kewajiaban pemerintah dan negara, dan komitmen nasional.

## Unsur – unsur Pelayanan Publik
Terdapat enam unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu: penyedia layanan, kejelasan  tata  cara  pelayanan,  minimalisasi  syarat  pelayanan,  kejelasan  kewenangan, transparansi biaya, kepastian jadwal dan durasi maksimalisasi masa berlakunya izin, kejelasan hak dan kewajiban serta efektifitas pengangan keluhan.(A Dwiyanto, 2018)

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan analitis yang  merupakan  sebuah  metode  penelitian  yang  berusaha  menggambarkan  serta menginterpetasi objek sesuai dengan fakta yang ada.(Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Fokus dalam penelitian ini adalah persoalan pengaduan  masyarakat  terkait mekanisme penerimaan BLT – DD. Subjek penelitian diambil secara snowball sampling yakni masyarakat Kelurahan Wuring  Kabupaten  Sikka  NTT  yang  masuk  dalam  kategori  dan  berhak  menerima  bantuan sosial BLT – DD, namun tidak dalam database sebagai penerima, yakni sebagai berikut:
1. Nelayan
2. Pedagang mikro
3. Petani dan buruh
Sedangkan  objek  dalam  penelitian  ini  adalah  pada  persoalan  BLT  –  DD  yang  tidak  tepat sasaran.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi, wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Observasi  :  Guba  dan  Lincoln  dalam  (Moleong,  2016) menyebutkan  bahwa,  pengamatan  dilakukan  untuk  mengkaji  kembali  kebenaran  data  untuk mengurangi  keraguan  pada  peneliti.  Observasi  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  ialah observasi  nonpartisipan,  yakni  peneliti  tidak  melibatkan  diri  dalam  kehidupan  infroman. Peneliti akan mengamati diri informan dari situasi maupun kondisi tempat tinggal, pekerjaan, dan aktivitas yang dijalani sehari – hari.
Wawancara    mendalam  ( dept  interview )  merupakan  proses  tanya  jawab  dalam penelitian  yang  berlangsung  secara  lisan.  Peneliti  melakukan  wawancara  secara  mendalam dengan teknik tidak terstruktur, namun tetap berpedomankan pada panduan wawancara agar dapat terarah namun dapat dikembangkan. Wawancara dilaksanakan dengan percakapan secara langsung,  bertatap  muka  dengan  informan  terkait  mekanisme  pengaduan  pada  persoalan bantuan  sosial,  pengetahuan  atau  informasi  terkait  mekanisme  aduan  serta  bagaimana tanggapan  dan  respon  para  informan  terhadap  pengkategorian  penerimaan  bantuan  sosial (BLT-DD) .(Sugiono, 2016)
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Model  Miles  dan Huberman  yaitu Data  Condensation , Data  Display ,  dan Conclusion  Drawing/Verifications . Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga menghasilkan data yang jenuh.

## PEMBAHASAN
Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa penyelenggara  memiliki kewajiban  menyediakan sarana pengaduan serta  menugaskan pelaksana  yang  kompeten  dalam  pengelolaan  pengaduan.  Bertolak  dari  UU  tersebut  diatas, turut memberikan penegasan bahwa sebagai penyedia layanan publik, pemerintah hendaknya menempatkan  pengaduan  masyarakat  sebagai  ungensitas,  agar  tujuan  besar  dari  upaya pengelolaan pengaduan dapat mengurangi maladministrasi yang marak terjadi di masyarakat. Penilaian  terhadap  kinerja  birokrasi  publik  pada  dasarnya  tidak  hanya  mengacu  kepada birokrasi  semata,  dalam  hal  ini  pada  nilai  efektivitas  dan  efisiensi  namun  lebih  dari  itu, indikator  –  indikator  lain  seperti  kepuasan  masyarakat    sebagai  pengguna  layanan, akuntabilitas, responsive merupakan bagian penting dalam menciptakan iklim birokrasi yang sehat.
Temuan  dalam  penelitian  ini  menguraikan  bahwa  BLT  Dana  Desa  di  Kelurahan Wuring  ternyata  menemui  berbagai  dinamika  dan  persoalan  diantaranya  masih    ada kesenjangan  antara  substansi  ditingkat  birokrasi  pemerintah  desa  sebagai  unit  pengelola bantuan dengan realitas yang ada dimasyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses aduan penerimaan  BLT-DD.  Data  non  DTKS  masih  menjadi  persoalan,  karena  acuan  pendataan masyarakat belum sepenuhnya  menyentuh pada situasi yang terjadi. Pemerintah desa masih menggunakan  acuan  data  DTKS  dari  Kementerian  Sosial  sedangkan  pendataan  non  DTKS kurang  disosialisasikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  dipantau  sendiri  oleh  mereka.  Inilah yang  mengakibatkan masih terdapat exclusion error pada data masyarakat Kelurahan Wuring. Selain itu, ada beberapa pernyataan berbeda dari beberapa narasumber lain yang beranggapan jika  BLT-DD  merupakan  jenis  bantuan  yang  dikhususkan  kepada  masyarakat  yang  sudah ditentukan  sebelumnya  oleh    pemerintah  pusat,  inilah  yang  akhirnya  menjadikan  masyarkat tidak begitu merespon terhadap program bantuan ini.
Hasil  temuan  diatas  sejalan  dengan  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan diberbagai  wilayah  di  Indonesia  yang  menyebutkan  bahwa  dana  penerima  bantuan  masih tumpang tindih, dan persoalan lain adalah  ketidakpahaman masyarakat terhadap jenis bantuan yang akhirnya membuat mereka memiliki anggapan bantuan sosial ini bersifat “tebang pilih”, karena ada yang merasa “layak”, namun tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Aduan masyarakat dalam persoalan BLT-DD di Kabupaten Sikka, dilatarbelakangi oleh 3 hal, yakni:
1. Komunikasi Publik
Konsepsi komunikasi publik mengacu kepada bagaimana alur informasi yang diberikan oleh pemerintah  desa  sebagai  fasilitator  dan  masyarakat  sebagai  penerima.  Berdasarkan  hasil penelitian,  kendala  dalam  proses  pengaduan  masyarakat  terkait  BLT-DD  menitik  beratkan pada  persoalan    komunikasi  yang  masih  bersifat  satu  arah  khususnya  pada  pendataan masyarakat penerima bantuan. Standar dan sasaran kebijakan penerima BLT-DD pada konsep pemahaman  masyarakat  Kelurahan  Wuring  berimplikasi  multitafsir,  Hal  ini  merujuk  pada wawancara  terhadap  sejumlah  narasumber  yang  menyatakan  bahwa  sosialisasi  telah diupayakan  pemerintah  desa  untuk  menginformasikan  ketentuan  –  ketentuan  penerima
bantuan,  namun  masih  belum  menyentuh  aspek  pemahaman  masyarakat  perihal  informasi tersebut,  bahwa  persoalan  penerima  bantuan  tidak  hanya  berimplikasi  pada  factor ketidakmampuan ekonomi, namun melihat juga pada dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 secara  menyeluruh,  agar  hasil  pendataan  tersebut  tidak  bersifat  premature.  Persoalan  yang terjadi adalah muculnya ketidakpuasan sebagian masyarakat yang merasa tidak diprioritaskan dalam penerimaan bantuan. Sedangkan “ Selfreporting ” masyarakat masih cukup rendah, ini karena  masyarakat  kurang  dilibatkan  untuk  aktif  mengusulkan  diri  sebagai  calon  penerima bantuan  atau  yang  terdampak  langsung  Covid-19.  Hal  ini  juga  akhirnya  berdampak  pada kecemburuan sosial antar masyarakat, karena sistem pendataan penerima bantuan yang masih tumpang tindih.
Sosialisasi terkait mekanisme serta ketentuan pemenuhan administrasi sebagai syarat penerima BLT  di Kelurahan Wuring tidak disampaikan secara menyelurh dan terkoordinasi dengan  baik.  Ini  terlihat  dari  pernyataan  masyarakat  yang  menyebutkan  bahwa  jika  mereka tidak  bertanya,  maka  pihak  desa/kelurahan  pun  tidak  akan  menginformasikan  prosedur bantuan.  Selain  itu,  melalui  RT/RW  setempat  hanya  pada  konep  dalam  membuat  rencana pelaksanaan  pendataan  sosial,    yang  juga  ternyata  masih  tidak  mengikutsertakan  seluruh masyarakat  yang  terimbas  secara  ekonomi  akibat  pandemi  covid-19.  Sangat  terbatasnya kegiatan sosialisasi terkait bantuan sosial ini turut diperparah dengan tidak adanya pedoman umum  untuk  menginformasikan  serta  menjelaskan  program  secara  menyeluruh.  Alhasil pemerintah daerah dalam hal ini ditingkat RT sampai kecamatan dalam memberikan penjelasan kepada  masyarakat  yang  bertanya  atau  mengadu  tidak  didasarkan  pada  analisis  kebutuhan masyarakat.
2. Masyarakat  masih  beranggapan  bahwa  proses  aduan    merupakan  “barang mewah”.Stigma  atau  pemikiran  ini,  akhirnya  berimplikasi  pada  rasa  khawatir  dan bingung,  jika apa yang diadukan ternyata keliru  dan berdampak negative bagi  status mereka  kedepannya.  Situasi  seperti  inilah  yang    akhirnya  menjadikan  sebagian masyarkat di Kelurahan Wuring tidak memiliki keberanian untuk membuat aduan jika ada ketidakpuasan dalam proses pemberian bantuan.

## 3. Unit pengaduan yang tidak dimaksimalkan
Di Indonesia, Pengaduan publik dimasa pandemic Covid-19 mengalami peningkatan yang  cukup  signifikan,  dan  penyaluran  bantuan  sosial  merupakan  jenis  aduan  terbesar  yang diterima oleh pemerintah.(Situmeang & Tan, 2021). Merujuk pada kondisi yang ada, bahwa ternyata  berbagai  inovasi  telah  dilakukan  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  publik yang cepat dan terintegrasi ke pemangku kebijakan baik pusat maupun daerah. Program yang dinamakan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (LAPOR) sejatinya telah ada sejak dulu yang  diperuntukan  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasi,  keluhan  maupun  aduan. Temuan yang menarik bahwa Kelurahan Wuring ternyata merupakan satu – satunya kelurahan di Kabupaten Sikka yang menyediakan layanan berbasis media sosial ini untuk  kepentingan pengaduan  masyarakatnya.  Namun  ternyata  bahwa,  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan, hampir seluruh masyarakat tidak mengetahui sama sekali layanan digital ini. Akses informsi berbasis  digital  masih  menjadi  sesuatu  yang  rumit  dan  sulit.  Hal  ini  karena  pola  pikir masyarakat yang masih dalam bingkai konvensional sehingga merimplikasi pada keengganan serta  minimnya  partisipasi  masyarakat,  karena  karakter,  budaya  dan  pendidikan  serta pengetahuan yang masih mendominasi pola pikir serta perilaku masyarakat Kelurahan Wuring.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) masih menjadi kendala pada hampir semua jenjang pada sistem birokrasi baik ditingkat pusat sampai daerah. Salah satunya pada partisipasi masyarakat  khusus tentang pengaduan BLT – DD yang masih menjadi salah satu polemik  yang  terjadi  dan  bahkan  berimplikasi  multitafsir.  Hal  ini  didasarkan  sistem komunikasi  publik  di  tingkat  desa  yang  belum  komperhensif  dan  terbuka.  Pengaduan masyarakat terkait BLT – DD merujuk pada tiga aspek, yakni komunikasi yang masih bersifat satu  arah,  stigma  birokrasi  yang  “mahal  dan  ribet”  dan  unit  layanan  pengaduan  yang  tidak tersedia ditingkat RT/RW.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto.  (2018). No  TitleManajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli  Inklusif  Dan  Kolaborasi . https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&scioq=12.+PRIBADI%2C+ U.+Efektivitas+Pelaksanaan+Pelayanan+Pengaduan+Masyarakat+Berbasis+E- Government.+Jurnal+Ilmu+Pemerintahan+dan+Kebijakan+Publik%2C+2015%2C+1.1 %3A+54-75.+&q=15.%09DWIYANTO%2C+Agus.+M
Ahmad Dzikri Pratama. (2019). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009. Palembang: Universitas Sri Wijaya , October .
Chakraborty, I., & Maity, P. (2020). COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment  and  prevention. Science  of  the  Total  Environment , 728 ,  138882. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138882
Fadhilah, N. L. (2015). Urgensitas Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 28 (2), 130–136.
Farisy, S. Al, & Chalid, M. I. (2020). Peningkatan Pelayanan Publik : Paradigma Perpres 81 Tahun  2010  Grand  Design  Reformasi  Birokrasi  2010-2025. Prosiding  Simposium Nasional  ''Tantangan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di  Era  Revolusi  Indusri  4.O" , 423–439.
Gao, X., & Yu, J. (2020). Public governance mechanism in the prevention and control of the COVID-19:  information,  decision-making  and  execution. Journal  of  Chinese Governance , 5 (2), 178–197. https://doi.org/10.1080/23812346.2020.1744922
Kim,  D.  K.  D.,  &  Kreps,  G.  L.  (2020).  An  Analysis  of  Government  Communication  in  the United  States  During  the  COVID-19  Pandemic:  Recommendations  for  Effective Government Health Risk Communication. World Medical and Health Policy , 12 (4), 398– 412. https://doi.org/10.1002/wmh3.363
Kossasy, S. O., Yasmeardi, F., Jufri, Y., Monia, F. A., & Mutia, S. (2021). PUBLIC SERVICES IN COVID-19 PANDEMIC . 495–499.
Mantaring,  A.  V,  &  Gabriel,  A.  G.  (2019). Complaint  Management  in  the  Public  Sector Organization in the Philippines . 9 (2), 12–26. https://doi.org/10.7176/PPAR
Mayarni, Zaili Rusli, Geovani Meiwanda, & Abdul Sadad. (2021). Institutional Governance for  the  Utilization  of  Post  Replanting  Sustainable  Palm  Oil  in  Riau  Province. Britain International  of  Humanities  and  Social  Sciences  (BIoHS)  Journal , 3 (1),  60–70. https://doi.org/10.33258/biohs.v3i1.367
Moleong, L. J. (2016). No TitleMetodologi Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya.
Purnomo, E. P., Obisva, G., & Astutik, Z. A. (2020). Smart Government: The Involvement of Government  Towards  Public  Services  in  Yogyakarta  for  Smart  Development. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3515036
Setianingrum, T., & Tsalatsa, Y. (2016). Questioning the Responsiveness of Public Services on Management of Complain Cases of UPIK in Yogyakarta City . 24 , 1–25.
Situmeang, A., & Tan, W. (2021). Fulfillment of Human Rights in Public Services During the Covid-19 Pandemic in Indonesia. Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020) , 549 (Iclhr 2020), 70–77. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.011
Sugiono. (2016). No Titlemetode penelitian mangement . Alfabeta.
Suhu, B. La, Suaib, R., Abdul, I., & Wance, M. (2021). Benang Kusut BLT Dana Desa Tahun 2020 di Pulau Gamumu Kecamatan Obi Selatan (Studi tentang Implementasi Pembagian BLT-DD di Desa Mano). Jurnal Goverment of Archipelago , II (1), 1–10.
Susanto, Y., & Rahayu, S. W. (2021). Implementation of Lebong Regent Regulation Number 32 of 2014 Regarding the Preparation of Public Service Standards. Ilomata International Journal of Social Science , 2 (2), 124–130. https://doi.org/10.52728/ijss.v2i2.227
Wahyuningsih,  S.,  Yulianti,  R.,  &  Berthanilla,  R.  (2021).  Effect  of  e-Government  on Improving  the  Quality  of  Public  Services  in  Serang  Municipality. Sawala :  Jurnal Administrasi Negara , 9 (2), 213–233. https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.4035
Zellatifanny,  C.  M.,  &  Mudjiyanto,  B.  (2018).  The  type  of  descriptive  research  in communication study. Jurnal Diakom , 1 (2), 83–90.