e-ISSN: 2621-606X

## PEREKONOMIAN  DI MASA DINASTI UMAYYAH:  SEBUAH  KAJIAN MONETER DAN FISKAL
M. Dliyaul Muflihin 1
STEI Kanjeng  Sepuh  Sidayu  Gresik dliya@steikassi.ac.id

## Abstrak
Abad  petengahan  merupakan  masa  kepemipinan  daulah-daulah  islamiyah  bisa  dikatakan Dinasti  Umayyah  adalah  Dinasti  yang  agresif  dalam  perpolitikan  pada  waktu  itu.  Sehingga banyak  sekali  khalifah  dari  kalangan  keluarga  bani  Umayyah  yang  memimpin  negara  pada waktu  itu.  Masa  pemerintahan  ini  terkenal  sebagai  era  yang  agresif,  dibuktikan  dengan usaha  perluasan  wilayah,  Perluasan  tersebut  tentunya  akan  berdampak  pada  bidang-bidang, salah  satunya  adalah  bidang  ekonomi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  bagaimana pola  kebijakan  perekonomian  dilihat  dari  aspek  moneter  dan  fiskal  pada  masa  itu. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pedekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian ini  adalah  terdapat  beberapa  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  khalifah-khalifah  Dinasti Umayyah  seperti  kebijakan  pada  Baitul  Mal,  kebijakan  sektor  rill  dan  kebijakan  otonomi daerah  yang  berdampak  pada  perekonomian  pada  masa  itu  terutama  pada  moneter  dan fiskal  yaitu  pengaturan  uang  dan pajak.
Kata Kunci:  Kebijakan  Ekonomi,  Moneter,  Fiskal.

## Abstract
At  the  middle  ages  is  a  leadership  period  of  Islamic  Daula,  it  can  be  said  that  the Umayyad’s  Dynasty  was  an  aggressive  dynasty  in  politics  at  that  time.  So  many  caliphs from the family of the Umayyad’s who led the country at that time. The reign is known as an aggressive era, as evidenced by efforts to expand the region, the expansion will certainly have an impact on fields, one of which is the economic field. This study aims to answer how economic  policy  patterns  are  seen  from  monetary  and  fiscal  aspects  at  that  time.  This research uses a qualitative method with descriptive approach. The results of this study are that there are a number of policies carried out by the Umayyad Caliphs such as the Baitul Mal policy, the real sector policy and the regional autonomy policy that had an impact on the  economy  at  that  time,  especially  on  monetary  and  fiscal  matters,  namely  money arrangements and tax.
Keywords : Economic policy, Moneter, Fiscal

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  di  bumi  tidak  bisa  lepas  dari  berekonomi.  Segala  aspek kehidupannya  terdapat  unsur-unsur  ekonomi.  Dalam  pekembangannya,  ekonomi  mengalami perkembangan  yang  sangat  pesat,  dibuktikaan  dengan  banyaknya  pemikiran-pemikiran  oleh tokoh-tokoh  seperti  yang  kita  kenal  dengan  Keynes,  Adam  smith,  David  Ricardo,  dan  lain-lain. Lebih  jauh  lagi,  sejarah  islam  mencatat,  banyak  sekali  kebijakan-kebijakan  yang  di  tetapkan  oleh Nabi Muhammad  Saw sampai  dengan  masa  pertangahan  islam.
Pada  abad  pertengahan  merupakan  masa  pemerintahan  daulah-daulah  islamiyyah,  salah satunya  adalah  masa  Daulah  Umayyah.  Dalam  masa  kekuasaan  Dinasti  Umayyah  hampir mencapai  satu  abad,  tepatnya  selama  90  tahun,  dengan  14  orang  khalifah.  Diantara  14  khalifah Bani  Umayyah  yang  berkuasa  sekitar  90  tahun,  terdapat  beberapa  orang  khalifah  yang  dianggap berhasil  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Adapun  nama-nama  khalifah  yang  menonjol karena  prestasinya  adalah  (Rizem, 2015):  a)  Muawiyah  bin  Abi  Sofyan;  b)  Abdul  Malik  bin Marwan,  c) Al-Walid  bin  Abdul  Malik;  d) Umar  bin  Abdul  Aziz;  e) Hisyam  bin  Abdul  Malik.
Dilihat  dari  masa  kepemimpinan  dan  banyaknya  khalifah  yang  memimpin  pada  masa Dinasti  Umayyah,  maka  bisa  dikatakan  Dinasti  Umayyah  adalah  Dinasti  yang  agresif  dalam perpolitikan  pada  waktu  itu.  Sehingga  banyak  sekali  khalifah  dari  kalangan  keluarga  bani Umayyah  yang  memimpin  negara  pada  waktu  itu.  Masa  pemerintahan  ini  terkenal  sebagai  era yang  agresif,  dibuktikan  dengan  usaha  perluasan  wilayah  dan  penaklukan,  yang  terhenti  sejak masa  Khulafaur  Rasidin  terakhir.  Dalam  jangka  waktu  90  tahun,  banyak  bangsa  di  empat  penjuru mata  angin  beramai-ramai  masuk  ke  dalam  kekuasaan  islam,  yang  meliputi  tanah  Spanyol, seluruh  wilayah  Afrika  Utara,  Jazirah  Arab,  Syiria,  Palestina,  sebagian  negara  Anatolia,  Irak, Persia,  Afganistan,  India,  dan  negera-negara  yang  sekarang  dinamakan  Turkmenistan, Uzbekistan  dan Kirgiztan,  dan termasuk  juga  Soviet  Rusia  (Rizem, 2015).
Perluasan  tersebut  tentunya  akan  berdampak  pada  bidang-bidang  lain  seperti  bidang militer,  bidang  politik,  peradaban  budaya,  bidang  sosial,  bidang  ilmu  pengetahuan,  dan  tentunya di  bidang  ekonomi.  Disini  kita  akan  melihat  akan  banyak  sekali  kemajuan-kemajuan  serta kebijakan-kebijakan  untuk  mengatur  roda  pemerintahan  islam,  yang  ditandai  dengan  semakin meluasnya  bangsa-bangsa  yang  memeluk  islam.  Tak  lepas  dari  kemajuan  bidang-  bidang  lain. Bidang  ekonomi  yang  juga  akan  berpengaruh  pada  kemajuan  peradaban  islam  pada  masa  Dinasti Umayyah.  Dan  bagaimana  khalifah-khalifah  memberi  kebijakan  terkait  perekonomian  pada  masa
itu.  Dari  14  Khalifah  terdapat  tiga  khalifah  yang  mempunyai  kebijakan-kebijakan  ekonomi  yang diterapkan  di  masanya.  Yaitu:  Muawiyah  bin  Abi  Sufyan,  Abdul  Malik  bin  Marwan  dan  Umar bin  Abdul  Aziz.

## PEMBAHASAN

## Masa Muawwiyah  bin  Abi  Sufyan

## Kebijakan Moneter Muawwiyah bin Abi Sufyan
Pada  masa  pemerintahan  Mu’awiyah,  beliau  mendirikan  kantor  catatan  negara  dan merancang  pola  pengiriman  surat  melalui  pos  ( al-barid )  serta  seluruh  fasilitas  pendukungnya (Philip,  2006).  mencetak  mata  uang,  mengembangkan  jabatan qadi (hakim)  sebagai  jabatan profesional.  Para qadi di  masa  itu  dalam  memutuskan  suatu  perkara  tidak  terpengaruh  oleh kebijakan  politik  atau  kekuasaan  pemimpin  negara  sehingga  mereka  bebas  memutuskan  sesuatu termasuk  dalam  urusan  yang  berkaitan  dengan  para pejabat tinggi  Negara  (Munawir,  1993).
Kebijakan  moneter  mempunyai  peranan  yang  penting  untuk  mengendalikan  jalannya pemerintahan.  Bahkan  moneter  merupakan  unsur  utama  dalam  kehidupan  suatu  bangsa,  banyak sekali  permasalahan  karena  disebabkan  manajemen  moneter  yang  buruk.  Awal  pemerintahan bani  Umayyah  kebijakan  moneter  yang  dilakukan  olehnya  mempunyai  dua  tujuan  dasar  yaitu (Yusuf,  2007):  a)  Mengumpulkan  uang  sebanyak-banyaknya,  pada  waktu  seorang  gubernur membanggakan  banyaknya  pajak  yang  mereka  kumpulkan.,  b)  Untuk  memuaskan  para  pejabat negara  dengan  memberi  mereka  harta  sebanyak-banyaknya.
Dua  tujuan  inilah  yang  menjadi  acuan  usaha  para  khilafah,  sehingga  menyebabkan kekacauan  di  masyarakat,  guna  mendapatkan  harta  yang  banyak  menyebabkan  banyak  sekali orang  yang  tidak  mau  masuk  islam  karena  masih  sama  membayar  pajak.  Karena  sebenarnya orang  kafir  yang  sudah  masuk  islam  tidak  lagi  membayar jizyah .  sehingga  pemasukan  baitul  mal semakin  berkurang  (Yusuf,  2007).  Pada  masa  kemimpinan  Dinasti  Umayyah,  baitul  mal sepenuhnya  di  bawah  kekuasaan  khalifah  tanpa  dapat  dipertanyakan  dan  di  kritik  oleh  rakyat. Keadaan  tersebut  berlangsung  sampai  datangnya  khalifah  ke-8  Dinasti  Umayyah,  yakni  umar  bin Abdul  Aziz  yang  memerintah  pada tahun  717-720 (Zoulkem,  2010).
Dengan  kondisi  baitul  mal  pada  masa-masa  tersebut  sudah  parah,  maka  memerlukan perhatian  khusus,  di  masa  Umar  bin  Abdul  Aziz  ini  terjadi  perbaikan-perbaikan  pada  baitul  mal. Sejalan  dengan  itu  Umar  bin  Abdul  Aziz  melakukan  perbaikan  baitul  mal  pada  bagian fund rising atau  pemasukan  negara.  Karena  pada  masa  khalifah  Muawiyah  bin  Abi  Sufyan  sampai
dengan  khalifah  ke-7  yaitu  Sulaiman  bin  Abdul  Malik  terjadi  kemerosotan  baitul  mal,  yaitu  lebih banyak  pengeluarannya  dari pada pemasukannya.

## Masa Abdul  Malik bin  Marwan

## Kebijakan Moneter Abdul Malik bin Marwan
Pencapaian  yang  dilakukan  pada  masa  kepemimpinan  Abdul  Malik  yakni  berupa pemikiran  yang  serius  untuk  menerbitkan  mata  uang  sendiri  sebagai  salah  satu  alat  pertukaran. Keberhasilan  tersebut  dicapai  setelah  adanya  permintaan  dari  pihak  Romawi  -saat  itu  mata  uang yang  berlaku  adalah  mata  uang  Bizantium  dan  Persia  yang  nilainya  sama  dengan  logam  emas dan  perak  pada  Dinar  dan  Dirham-  untuk  menghilangkan  kalimat  “ Bismillahirrahmanirrahim ” dari  mata  uang  yang  berlaku.  Khalifah  Abdul  Malik  sangat  berkeberatan  dan  menolak  sehingga dari  peristiwa  tersebut,  beliau  akhirnya  mencetak  mata  uang  Islam  sendiri  dengan  mencantumkan kalimat  “ Bismillahirrahmanirrahim ”  menggunakan  kata  dan  tulisan  Arab  pada  tahun  695  H.  Hal ini  terjadi  pada  tahun  659  M/74  H.  Penggunaan  kata  dan  kalimat  dalam  bahasa  Arab sesungguhnya  juga  merupakan  bagian  dari  politik  nasionalisasi  dan Arabisasi yang  dilakukan beliau  (Nur,  2010).  Di  zamannya,  Abdul  Malik  juga  tak  segan  menjatuhkan  hukuman ta’zir kepada mereka  yang  berani  mencetak  mata  uang  sendiri  di luar  percetakan  negara.

## Kebijakan Fiskal Abdul Malik bin Marwan
Kebijakan  fiskal  Khalifah  Abdul  Malik  bin  Marwan  yaitu  mendirikan  pabrik  percetakan uang  di  Damaskus,  mengembangkan  sistem  pos  yang  telah  dibangun  pada  masa  Muawiah  bin Abu  Sufyan.  Sedangkan  dalam  hal  pajak  dan  zakat,  khalifah  memberi  kewajiban  kepada rakyatnya  yang  muslim  untuk  membayar  zakat  saja  sedangkan  beban  pajak  dibebaskan seluruhnya.  Karena  kebijakan  inilah  banyak  orang  non  muslim  yang  berbondong-bondong masuk  Islam  dengan  tujuan  utama  agar  terhindar  dari  beban  membayar  pajak.  Akibat  kebijakan yang  diberlakukan  ini,  sumber  pendapatan  negara  dari  sektor  pajak  justru  mengalami  defisit. Sedangkan  beban  lain  harus  ditanggung  negara  karena  bertambahnya  pasukan  militer  dari kelompok  Mawali  (yaitu  kelompok  umat  Islam  yang  bukan  berasal  dari  Arab  dapat  berasal  dari Persia,  Armenia,  dan  lain-lain).  Karena  beban  defisit  keuangan  yang  ditanggung  negara  cukup besar  maka  Abdul  Malik  mengembalikan  pasukan  militer  dari  para  muallaf  ke  posisinya  semula yaitu  sebagai  petani  dan  diharuskan  membayar  pajak  sebesar  beban Kharaj dan Jizyah seperti saat  sebelum  mereka  masuk  Islam.  Karena  kebijakan  tersebut  terjadilah  pertentangan  keras  oleh kelompok  Mawali.  Motif  inilah  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  keruntuhan  Daulah  Umayyah
karena  kaum  Mawali  kemudian  membelot  dan  memilih  bergabung  dengan  kaum  pemberontak dari  Bani  Abbasiyah  (Nur, 2010).
Kebijakan  lain  yang  dihasilkan  khalifah  Abdul  Malik  adalah  pembenahan  administrasi pemerintahan disertai pemberlakuan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan  Islam.  Bahasa  Arab  dijadikan  sebagai  bahasa  utama  (Margoliouth,  1977)  bahkan ke  semua  wilayah  jajahan  Daulah  Umayyah.  Tidak  hanya  dijadikan  sebagai  bahasa  pengantar dalam  berbisnis  tapi  juga  penegasan  akan  legitimasi  kaum  Arab  saat  itu  (politik  Arabisasi  yang telah  dijelaskan  sebelumnya).  Khalifah  mengubah  bahasa  yang  digunakan  dalam  catatan administrasi  public  (Philip,  2006).

## Masa Umar bin  Abdul  Aziz
Umar  bin  Abdul  Aziz  dikenal  sebagai  khulafur  rasyidin  yang  ke  lima.  Penobatan  tersebut berdasarkan  pemerintahannya  memiliki  cici-ciri  yang  sama  dengan  empat  khalifah.  Ia menerapkan  sistem  keadilan  dimulai  dari  dirinya  sendiri  dan  keluarganya  dengan  menyerahkan harta  kekayaan  pribadi  dan  keluarganya  ke  baitul  mal.  Umar  melakukan  pembenahan  disegala bidang  dan  di  seluruh  wilayah  kekuasaannya  berdasarkan  syariat  islam.  Pembangunan  bukan  saja pada  bidang  infrastruktur  tetapi  juga  pembangunan  sumber  daya  manusianya.  Dalam  kurun waktu  kurang  tiga  tahun,  masyarakat  islam  berada  dalam  surga  dunia,  kemakmuran  dan kesejahteraan  merata  di  seluruh  wilayah,  terbukti  tidak  ada  lagi  yang  mau  menerima  zakat (Imaduddin,  1992).

## Kebijakan Moneter Umar bin Abdul Aziz
Untuk  menjaga  stabilitas  nilai  mata  uang,  dinar  dan  dirham  dikeluarkan  oleh  otoritas yang  berkuasa.  Khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz  menghukum  orang  yang  mengeluarkan  koin tanpa  izin  Negara  (Umar,  2001).  Tentunya  kebijakan  fiskal  yang  diterapkan  oleh  Khalifah  Umar bin  Abdul  Aziz  ini  ditopang  dengan  kebijakan  fiskal,  karena  kebijakan  moneter  dan  fiskan haruslah  seimbang.  Kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz kebanyakan  adalah  kebijakan  fiskal,  tetapi  pengaruhnya  terhadap  kebijkan  moneter  sangatlah besar. Berikut  adalah  penjelasan  kebijakan-kebijakan  fiskal  Khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz.

## Kebijakan Fiskal Umar bin Abdul Aziz
Kebijakan  fiskal  Umar  bin  Abdul  Aziz  adalah  mereformasi  sumber  pendapatan  negara melalui  pajak  tanah  ( kharaj ),  pajak  non  muslim  ( jizyah )  pada  tiga  profesi  yaitu;  petani,  tuan tanah  dan  pedagang.  Petani  muslim  dikenakan  pajak  10%  dari  hasil  pertanian.  Sumber
pendapatan  lainnya  adalah  zakat  yang  diwajibkan  bagi  semua  umat  islam  yang  mampu  di  mana setiap  wilayah  memiliki  otonomi  daerah  dalam  mengelolanya.  Pengeluaran  negara  meliputi belanja  pegawai,  belanja  peralatan  administrasi  negara,  pendidikan  dan  distribusi  zakat,  serta memberi  jaminan  sosial  kepada  seluruh  masyarakat. Penghematan  anggaran  dalam  pemberian fasilitas  pejabat  negara  dan  juga  penghematan  dalam  perayaan  peringatan  hari  besar  keagamaan dan kenegaraan  (Imaduddin,  1992).
Keseimbangan  fiskal  dan  moneter  pada  masa  Umar  inilah  yang  berpengaruh  pada stabilitas  nilai  mata  uang  yang  mempunyai  dampak  terhadap  harga-harga  komoditas  yang  ikut stabil.  Telah  diakui  secara  umum  bahwa  stabilitas  harga  membantu  merealisasikan  tujuan pemenuhan  kebutuhan  pokok,  disribusi  pendapatan  dan  kekayaan  yang  adil,  laju  pertumbuhan ekonomi  yang  optimum,  kesempatan  kerja penuh,  dan stabilitas  ekonomi  (Umar,  2001).

## Masalah-masalah dan Penyelesaian Kebijakan Fiskal Umar bin Abdul Aziz

## Masalah Tanah-tanah Berpajak
Sistem  manajemen  fiskal  yang  dilakukan  Umar  bin  Abdul  Aziz  dengan  kecerdasan, kemampuan  dan  keadilannya  terhadap  kaum  muslimin.  Dia  telah  memeberikan  hak  milik  tanah yang  dibuka  sebagai  milik  kaum  muslim  semuanya.  Sebagai  hasilnya,  maka  para  pengelolah tanah  harus  membayar  pajak,  dan  diserahkan  ke  baitul  mal,  kemudian  dibagikan  badan  urusan subsidi.  Hal  ini  menimbulkan  masalah,  karena  banyak  masyarakat  yang  pindah  ke  kota  dan  tidak mau  mengurusi  tanah  mereka  lagi,  sehingga  produksi  semakin  berkurang  (Yusuf,  2007).
Hal  diatas  menjadi  permasalahan  yang  harus  di  carikan  solusi  oleh  Khalifah  Umar  bin Abdul  Aziz.  Pada  saat  itu  permasalah  yang  timbul  adalah  para  petani  yang  sudah  beriman  dan masih  memiliki  tanah  tetap  harus  membayar  pajak  tanah  atau kharaj ,  karena kharaj pada  masa Khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz  hanya  pada  orang  kafir  yang  menggarap  tanah.  Sejalan  dengan itu,  maka  kebijakan  Umar  bin  Abdul  Aziz  adalah  dengan  memintah  upah  akan  tanah  tersebut, upah  tersebut  bukanlah  pajak,  akan  tetapi  sebagai  upah  investasi  tanah.  Hasilnya  tetap  sama  yang berbeda  hukumnya  yaitu  dengan  hukum  sewa.  Dan  bagi  kaum  kafir  tetap  harus  membayar kharaj (Yusuf,  2007) .

## Kebijakan pada Baitul Mal
Pada  awal  diangkatnya  Umar  bin  Abdul  Aziz  sebagai  khalifah,  tindakan  pertama  yang beliau  lakukan  adalah  mengumpulkan  seluruh  rakyat  lalu  mengumumkan  serta  menyerahkan seluruh  harta  kekayaan  pribadi  dan  keluarganya  Bani  Umayyah  yang  diperoleh  secara  tidak
wajar  ( madzalim )  kepada  Baitul  Mal.  Dia  memutus  semua  pemberian  yang  dulu  diberikan kepada  Bani  Umayyah  dari  Baitum  Mal  dan  memeberikan  hak  yang  sama  dengan  orang-orang lain  (Yusuf,  2007).
Selain  itu  khalifah  Umar  juga  menyuruh  istrinya  mengembalikan  semua  perhiasan  dan hadiah-hadiah  berharga  yang  diperoleh  dari  ayah  dan  saudara-saudaranya  kepada  baitul  mal,  dan istrinya  menuruti  perintahnya  tanpa  marah  sedikitpun  (Syed, 2005).

## Kebijakan Sektor Riil
Di  bidang  pertanian,  Khalifah  Umar  melarang  penjualan  tanah  garapan  agar  tidak  ada penguasaan  lahan.  Ia  memerintahkan amir nya  untuk  memanfaatkan  semaksimal  mungkin  lahan yang  ada.  Bila  terjadi  sewa  menyewa  maka  yang  diterapkan  adalah  prinsip  keadilan  dan kemurahan  hati.  Beliau  melarang  pemungutan  sewa  untuk  lahan  yang  tidak  subur  dan  bilapun lahannya  subur  maka  uang  sewa  yang  diminta  harus  memperhatikan  faktor  keadilan  sesuai dengan  tingkat  kesejahteraan  hidup  petani  yang  bersangkutan  (Euis,  2005).
Dalam  menerapkan  Negara  yang  adil  dan  makmur,  Khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz menjadikan  jaminan  sosial  sebagai  landasan  pokok.  Khalifah  juga  membuka  jalur  perdagangan bebas, baik didarat maupundilaut, sebagai upaya peningkatan taraf kehidupan masyarakat.Pemerintah  menghapus  bea  masuk  dan  menyediakan  berbagai  bahankebutuhan sebanyak  mungkin  dengan  harga  yang  terjangkau  (Erwinnomic,  2011).

## Kebijakan Otonomi Daerah
Selanjutnya  adalah  kebijakan  otonomi  daerah.  Kebijakan  yang  diberlakukan  yaitu  setiap wilayah  Islam  memiki  kewenangan  untuk  mengelola  zakat  dan  pajak  sendiri-sendiri  serta  tidak diharuskan  menyerahkan  upeti  kepada  pemerintah  pusat.  Bahkan  sebaliknya  pemerintah  pusat akan  memberikan  bantuan  subsidi  kepada  setiap  wilayah  yang  minim  pendapatan  zakat  dan pajaknya.
Untuk  mewujudkan  negara  yang  adil  dan  makmur  maka  Khalifah  Umar  ibn  Abdul  Aziz menjadikan  jaminan  sosial  sebagai  landasan  pokok.  Beliau  menjamin  hak  warisan  seseorang  dan menjamin  hak  kebebasan  tidak  mempedulikan  rakyatnya  itu  muslim  ataupun  non  muslim.  Jika terdapat  kelebihan  harta  setelah  dibagikan  kepada  kaum  muslimin  selanjutnya  harta  Baitul  Maal akan  diberikan  kepada  orang-orang  dzimmi.  Kaum  dzimmi  juga  diberikan  hak  berupa peminjaman  lahan  pertanian  sebagai  tempat  mereka  untuk  mencari  penghidupan  (Euis, 2005:104).
Pada  masa-masa  pemerintahannya,  sumber-sumber  pemasukan  negara  berasal  dari  zakat, ghanimah atau  harta  rampasan  perang,  pajak  penghasilan  pertanian  (diterapkan  setelah  khalifah berkuasa  beberapa  saat  karena  di  awal  pemerintahannya  situasi  kondisi  perekonomian  belum kondusif  setelah  kekuasaan  khalifah  sebelumnya),  dan  hasil  pemberian  lapangan  kerja  produktif kepada  masyarakat.  Dan  terutama  yang  paling  terlihat  adalah  kembalinya  syariat  Islam  yang mewarnai  semua  aspek  kehidupan.  Khalifah  Umar  ibn  Abdul  Aziz  juga  dikenal  dengan  sebutan Khulafaur  Rasyidin  yang  ke-5 karena kesholehan  dan ketawadhu’annya.
Keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat  pada  masa  Khalifah  Umar  ternyata  hanya bertahan  selama  tiga  tahun  karena  Umar  wafat  pada  usia  35  tahun.  Setelah  Khalifah  Umar digantikan  oleh  Yazid  ibn  Abdul  Malik  kekacauan  kehidupan  masyarakat  timbul  kembali, terutama  karena  penguasa  lebih  menyukai  bergelimang  dengan  harta  kekayaan  dan  kekuasaan.  Ia mampu  mendistribusikan  pendapatan  negara  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  mensejahterakan rakyatnya.  Konon  karena  kesejahteraan  rakyat  pada  masa  itu  sehingga  susah  dicari  orang  yang menerima  zakat  (Kara, 2005).

## Sumbangsih  Dari Para  Ulama  dan  Fuqaha
Selain  pemikiran  dan  kebijakan  yang  dihasilkan  khalifah  selama  berkuasa,  pada  masa Daulah  Umayyah  juga  ditemukan  banyak  pemikir-pemikir  ekonomi  yang  berasal  dari  kalangan ulama,  fuqaha,  bahkan  filosof.  Para tokoh  dengan  pemikiran  yang  mereka  hasilkan  di  antaranya:

## Zaid Ibn Ali (699-738 M)
Zaid  Ibn  Ali  sesungguhnya  adalah  cucu  dari  Imam  Husein  ra.  dan  seorang  ahli  Fiqh  yang terkenal  di  Madinah  yang  merupakan  guru  dari  ulama  terkemuka,  Imam  Abu  Hanifah.  Pemikiran yang  dihasilkan  oleh  Zaid  adalah  membolehkan  penjualan  suatu  barang  secara  kredit  dengan harga  yang  lebih  tinggi  daripada  harga  tunai.  Hal  ini  dapat  dibenarkan  karena  beberapa  hal:  a) Penjualan  dengan  sistem  kredit  termasuk  bentuk  transaksi  yang  sah  dan  dibenarkan  selama dilakukan  dengan  kesepakatan  kedua  pihak;  b)  Keuntungan  dari  penjualan  kredit  ini  adalah bentuk  murni  dari  suatu  perniagaan  dan  bukan  termasuk  riba;  c)  Penjualan  yang  dilakukan  secara kredit  adalah  salah  satu  bentuk  promosi  dan  respons  terhadap  pasar  sehingga  keuntungan  yang diperoleh  dari  penjualan  ini  merupakan  bentuk  kompensasi  dari  kemudahan  yang  diperoleh pembeli  atas  penangguhan  untuk  tidak  membeli  secara  tunai;  d)  Penjualan  secara  kredit  tidak lantas  mengindikasikan  bahwa  harga  barang  yang  lebih  tinggi  selalu  berkaitan  dengan  waktu.
Adakalanya  penjual  dapat  menjual  barang  dengan  harga  yang  lebih  rendah  dalam  kondisi  untuk menghabiskan  stok  barang  dan  memperoleh  uang  tunai  karena  kekhawatiran  harga  barang  akan jatuh  di  masa  yang  akan  datang.;  e)  Dalam  syariah  sesungguhnya  setiap  baik  buruknya  suatu akad, ditentukan  oleh  akad itu  sendiri  tidak  berkaitan  dengan  akad lainnya  (Adiwarman,  2012).

## Abu Hanifah (699-767 M)
Abu  Hanifah  adalah  murid  dari  Zaid  Ibn  Ali.  Beliau  adalah  seorang  fuqaha  yang  juga pedagang.  Aktivitas  berdagang  beliau  dilakukan  di  kota  Kufah  yang  saat  itu  adalah  pusat perdagangan  dan  perekonomian  yang  sedang  berkembang  pesat.  Dengan  aktivitas  berdagang yang  beliau  lakukan  dan  melihat  kondisi  pasar,  beliau  menaruh  perhatian  besar  pada  jual  beli dengan  akad Salam . Salam adalah  jual  beli  yang  dilakukan  dimana  transaksi  tersebut menyerahkan  barang  di  kemudian  hari  sedangkan  pembayaran  dilakukan  secara  tunai  di  awal sesuai  kesepakatan.  Ia  meragukan  keabsahan  akad  yang  dapat  menimbulkan  perselisihan.  Oleh karena  itu,  di  dalam  akad  harus  ditambahkan  persyaratan  yang  lebih  jelas  mengenai  jenis komoditi,  mutu,  kuantitas,  waktu  dan  tempat  pengiriman.  Syarat  lain  komoditi  tersebut  juga harus  tersedia  di  pasar  mulai  rentang  waktu  akad  dilakukan  hingga  dilakukan  penyerahan  barang sehingga  transaksi  jual  beli  ini  jelas  dapat  dilakukan.  Beliau  juga  memberikan  sumbangsih  untuk jual  beli Murabahah .  Memberikan  saran  kepada  penguasa  untuk  memberlakukan  zakat  atas perhiasan  dan  membebaskan  kewajiban  dari  seseorang  yang  terlilit  hutang  tapi  tidak  mampu membayar.  Untuk  kerjasama Muzara’ah ,  Abu  Hanafi  cenderung  mewajibkan  tidak  boleh dilakukannya  bagi  hasil  atas  panen  bagi  penggarap  yang  tanahnya  tidak  menghasilkan (Adiwarman,  2012).

## Al Awza’i (707-774 M)
Abdur  Rahman  Al  Awza’i  adalah  seorang  ahli  hukum  yang  menghasilkan  pemikiran diperbolehkannya  kebebasan  dalam  kontrak  dan  memfasilitasi  orang-orang  dalam  transaksi mereka.  Beliau  adalah  penggagas  orisinalitas  ilmu  ekonomi  syariah.  Pemikiran-pemikiran  yang beliau  hasilkan  yaitu  membolehkan  dilakukannya  kerjasama Muzara’ah sebagai  bagian  dari bentuk Murabahah. Dalam  kontrak Salam ,  Awza’i  melakukan  perubahan  yang  lebih  fleksibel.  Ia juga  membolehkan  peminjaman  modal  baik  dalam  bentuk  tunai  atau kredit  (Nur, 2010).

## Nilai-nilai  Yang  Sesuai Dengan Zaman  Sekarang
Pada  masa  Dinasti  Umayyah,  pembangunan  perekonomian  merupaka  salah  satu  pilar utama  yang  telah  berhasil  menginisiasi  terbentuknya  suatu  struktur  masyarakat  Muslim  yang tertata  rapi,  terutama  dalam  aspek  kerukunan  antar  umat  beragama,  yang  dilakukan  melalui pencetakan  mata  uang  khusus,  pengaturan  ketatanegaraan,  peningkatan  dan  pengembangan jabatan  menjadi  jabatan  profesional  (seperti  hakim)  sehingga  memperbesar  jumlah  lapangan kerja  bagi  masyarakat  Muslim  yang  muaraya  adalah  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Peningkatan kesejahteraan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  telah  berhasil  membentuk  tatanan  masyarakat yang  kokoh  dan  ruang  yang  lebih  terbuka  bagi  setiap  masyarakat  untuk  mengambil  perannya masing-masing  di  dalam  pembangunan  negara,  dan  pada  akhirnya  mendorong  pertumbuhan ekonomi  yang  lebih  cepat  di  masa  mendatang.  Hal  ini  bisa  dianggap  sesuai  dengan  apa  yang  kita hadapi  di era sekarang,  melihat  dari beberapa sisi,  antara  lain:
Dari  sisi  ketatanegaraan .  Fakta  sejarah  menyebutkan  bahwa  adopsi  nilai  yang  diambil Mu’awiyah  dari  kerajaan  Persia  dan  Byzantium  dalam  hal  ketatanegaraan  dan  sistem  modern dalam  kelembagaan  telah  membawa  kemajuan  dan  membuka  cakrawala  pengetahuan  di  zaman itu,  misalnya  pembentukan  lembaga  khusus  yang  mengatur  tentara,  polisi,  bahkan  administrasi yang  berkaitan  dengan  surat-menyurat  atau  pos  ( al  barid ).  Sebelumnya  pada  masa kepemimpinan  Khulafaur  Rasyidun  belum  pernah  ada  dan  Mu’awiyah  mampu  mengadopsi sistem  ini  untuk  diterapkan  di  negara  yang  ia  dirikan.  Hingga  sekarang  perkembangan kelembagaan  dan  surat  menyurat  tidak  terlepas  dari  keberhasilan  peletakan  pertama  sistem  itu khususnya  di dunia  Islam.
Dari  sisi  pemikiran  ekonomi .  Pemikiran-pemikiran  ekonomi  yang  lahir  dari  para Fuqaha  dan  cerdik  cendekia  sangat  didukung  oleh  khalifah  walaupun  Daulah  Umayyah  sendiri memang  memisahkan  kehidupan  agama  dengan  politik,  akan  tetapi  pemikiran  yang  berbasis keilmuan  sangat  didukung  bahkan  diberikan  penghargaan  setinggi-tingginya.  Para  Fuqaha  yang menjadi  peletak  dasar  pemikiran  ekonomi  Islam  pada  masa  Daulah  Umayyah  selanjutnya menjadi  pencetus  teori-teori  dan  mempengaruhi  keilmuan  khususnya  ekonomi  Islam  hingga masa  sekarang.
Dari  sisi  lembaga  keuangan  dan  pemberdayaan  ekonomi .  Baitul  Maal  pada  masa Daulah  Umayyah  berhasil  dimaksimalkan  potensinya  sebagai  lembaga  keuangan  negara  yang menampung  seluruh  harta  kekayaan  dari  peroleh  pajak,  zakat, jizyah atau kharaj baik  dari  sentral
dan  seluruh  wilayah  jajahan.  Pemberdayaan  harta  kekayaan  Baitul  Maal  selanjutnya  menjadi peletak  dasar  lembaga  keuangan  modern  di  masa  sekarang,  antara  lain  BMT  ( Baitul  Maal  Wat Tamwil ), BPRS,  bank syariah,  dan lembaga  keuangan  syariah  lainnya.

## PENUTUP
Pada  masa  pemerintahan  Dinasti  Umayyah,  kebijakan  moneter  nyata  dilakukan Muawwiyah  bin  Abi  Sufyan    adalah  mencetak  mata  uang.  oleh  Abd  al-Malik  mengubah  mata uang  Bizantium  dan  Persia  yang  dipakai  di  daerah-daerah  yang  dikuasai  Islam.  Untuk  itu,  dia mencetak  mata  uang  tersendiri  dengan  memakai  kata-kata  dan  tulisan  Arab  serta  tetap mencantumkan  kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada  tahun  74  H  (659  M).  Pada  awal diangkatnya  Umar  bin  Abdul  Aziz  sebagai  khalifah,  tindakan  pertama  yang  beliau  lakukan adalah  mengumpulkan  seluruh  rakyat  lalu  mengumumkan  serta  menyerahkan  seluruh  harta kekayaan  pribadi  dan  keluarganya  Bani  Umayyah  yang  diperoleh  secara  tidak  wajar  ( madzalim ) kepada  Baitul  Mal.  Dia  memutus  semua  pemberian  yang  dulu  diberikan  kepada  Bani  Umayyah dari  Baitum  Mal  dan  memeberikan  hak  yang  sama  dengan  orang-orang  lain.  Di  bidang  pertanian, Khalifah  Umar  melarang  penjualan  tanah  garapan  agar  tidak  ada  penguasaan  lahan,  dan memberikan  kebebasan  mengelola  zakat  dan  pajak  sendiri-sendiri  serta  tidak  diharuskan menyerahkan  upeti  kepada  pemerintah  pusat.  Pada  masa-masa  pemerintahannya,  sumber-sumber pemasukan  negara  berasal  dari  zakat, ghanimah atau  harta  rampasan  perang,  pajak  penghasilan pertanian  (diterapkan  setelah  khalifah  berkuasa  beberapa  saat  karena  di  awal  pemerintahannya situasi  kondisi  perekonomian  belum  kondusif  setelah  kekuasaan  khalifah  sebelumnya).

## DAFTAR  PUSTAKA
Aizid,  Rizem.  (2015). Sejarah Peradaban Islam Terlengkap . Yogyakarta:  DIVA  Press.
Al’Isy,  Yusuf.  (2007). Dinasti Umawiyah . Jakarta:  Pustaka  Al-Kautsar.
Amalia,  Euis.  (2005). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Depok: Gramata  Publishing.
Chamid,  Nur.  (2010). Jejak  Langkah  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Chapra,  Umar.  (2001). Masa  Depan  Ilmu  Ekonomi:  Sebuah  Tinjauan  Islam .  Jakarta:  Gema Insani  Press.
Hitti,  Philip  K. (2006). History of The Arabs. Jakarta:  PT Serambi  Ilmu  Semesta..
Imaduddin. (1992). Umar  bin  Abdul  Aziz:  Perombak  Wajah  Pemerintahan  Islam. Solo:  CV. Pustaka  Mantiq.
Karim,  Adiwarman  Azwar.  (2012). Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo  Persada.
Mahmudunnasir,  Syed.  (2005). Islam  Konsepsi  dan  Sejarahnya .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Margoliouth,  D.S. (1977). Lectures On Arabic Historians .  New Delhi:  Idarah-i  Adabiyat-i  Delli.
Muslimin H, Kara.  (2005). Bank  Syariah di  Indonesia: Analisis  Kebijakan Pemerintah  Indonesia Tentang Perbankan Syariah . Yogyakarta:  UII Press.
Sjadzali, Munawir.  (1993). Islam  dan Tata  Negara Ajaran,  Sejarah, dan  Pemikiran. Jakarta:  UI- Press.
Erwinnomic.  (2011,  September  30). Beyond  Economic:  Pemikiran  Ekonomi  Masa  Bani Umayyah . Retrieved Januari 5, 2017, from Erwinnomic Personal Blog: https://www.erwinnomic.com/
Zoulkem.  (2010,  Januari  14). Ekonomi  Syariah:  Kebijakan  Moneter  dan  Fiskal  pada  Masa Sahabat  dan  Pertengahan  Islam .  Retrieved  November  11,  2018,  from  Zoulkem's  Blog: https://zoulkem.wordpress.com/