## DINAMIKA  POLITIK  DALAM  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  KAMPANYE  PUTARAN  KEDUA  PADA PEMILIHAN  GUBERNUR  DAN  WAKIL  GUBERNUR PROVINSI DKI  JAKARTA  TAHUN  2017

## 1) Moh  Sugiharto, 2)  Dede Kartini,  3)Firman Manan
Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  Padjadjaran sugih_008@yahoo.com

## Abstrak
Studi ini menganalisa tentang dinamika politik dalam implementasi kebijakan kampanye putaran kedua pada Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Kebijakan ini merupakan bentuk respon positif KPU DKI Jakarta atas situasi fakta lamanya jeda waktu antara putaran pertama sampai dengan putaran kedua, sehingga apabila tidak dilegalkan dalam bentuk kampanye tentu yang terjadi adalah kegiatan kampanye terselubung, ilegal yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon. Tentunya, kehadiran kebijakan ini memberikan ruang dan keseimbangan bagi pasangan calon dalam melakukan kegiatan kampanye putaran kedua, sehingga keadilan Pemilihan di DKI Jakarta Tahun 2017 menjadi terwujud. Meskipun sangat disayangkan, dinamika yang terjadi selama masa kampanye putaran  kedua  adalah  masifnya  isu-isu  SARA,  provokasi,  dan  politik  uang,  sehingga menumbuhkan konflik horizontal dan membentuk polarisasi ditengah-tengah Masyarakat DKI Jakarta.  Sehubungan  dengan  itu,  permasahannya  kemudian  adalah  sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan  pendekatan  kualitatif  melalui  wawancara  mendalam  dengan  informan  yang ditentukan secara purpossive sampling dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementor dalam implementasi kebijakan kampanye putaran kedua ini sudah berjalan cukup baik. Walaupun tidak dapat dipungkiri, dilapangan sangat masif terjadi pertarungan politik SARA, provokasi dan politik uang yang dilakukan oleh aktor informal masing-masing kubu Pasangan Calon. Masifnya isu SARA, provokasi, dan  politik  uang  selama  masa  kampanye  putaran  kedua  kemudian  menutup  dan menenggelamkan isu-isu subtantif dari kegiatan kampanye pasangan calon dan/atau Tim Kampanye. Untuk itu, kuatnya aktifitas aktor informal dalam pusaran isu-isu SARA, provokasi, dan politik uang telah mempengaruhi efektifitas kebijakan ini. Tumbuh suburnya isu-isu  SARA,  provokasi  dan  politik  uang  selama  masa  kampanye  putaran  kedua berlangsung merupakan konsekuensi atas lemahnya pengawasan dan peneggakan hukum selama penyelenggaraan Pemilihan di DKI Jakarta Tahun 2017.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kampanye putaran kedua, Pemilihan.

## Abstract
This  study  analyzes  the  political  dynamics  in  the  implementation  of  the  second round  of  campaign  policies  in  the  2017  Jakarta  Governor  and  Deputy  Governor Election. This policy is a form of positive response from KPU DKI Jakarta on the situation  of  the  length  of  time  between  the  first  round  and  the  second  round,  so that  if  it  is  not  legalized  in  the  form  of  campaigns,  of  course  what  happens  is covert,  illegal  campaign  activities  carried  out  by  each  candidate  pair.  The  pres- ence  of  this  policy  provides  space  and  balance  for  the  candidate  pairs  in  carry- ing out the second round of campaign activities, so that the fairness of 2017 DKI Jakarta  election  will  be  carried  out.  Although  it  is  very  unfortunate,  the  dynam- ics  that  occurred  during  the  second  round  of  the  campaign  period  were  massive issues  of  racial  violence,  provocation,  and  money  politics,  thus  fostering  hori- zontal  conflict  and  forming  polarization  in  the  midst  of  the  DKI  Jakarta  commu- nity.  How  successful  is  the  implementation  of  this  policy?  This  research  uses  de- scriptive  method  with  a  qualitative  approach  through  in-depth  interviews  with informants  who  are  determined  by  purposive  sampling  and  secondary  data  col- lection. The results of the study show that in general the implementor in the imple- mentation  of  this  second  round  of  campaign  policy  has  run  quite  well. Although it cannot be denied, in the very massive field there is a political struggle between SARA,  provocation  and  money  politics  carried  out  by  informal  actors,  each  side of  the  Candidate  Pair.  The  massive  issue  of  SARA,  provocation,  and  money  poli- tics  during  the  campaign  period  of  the  second  round  then  closed  and  submerged the  substantive  issues  of  the  campaign  activities  of  the  candidate  pairs  and  /  or the Campaign Team. For this reason, the strong activity of informal actors in the form  of  racial  issues,  provocation  and  money  politics  has  affected  the  effective- ness  of  this  policy.  The  proliferation  of  racial  issues,  provocation  and  money politics  during  the  campaign  period  of  the  second  round  took  place  as  a  conse- quence  of  the  weak  supervision  and  enforcement  of  the  law  during  the  2017 Election  in  DKI  Jakarta.
Keywords:  Implementation,  Policy,  Second  round  campaign,  Election.

## Pendahuluan
Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menyelenggarakan Pemilihan secara umum tidak  memiliki  perbedaan  dengan  daerah lain,  kecuali  persyaratan  untuk  dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Pemilihan  di  daerah  lain  penetapan pasangan  calon  terpilih  berdasarkan  suara terbanyak 1) ,  sedangkan  di  DKI  Jakarta pasangan  calon  wajib  memperoleh  suara lebih dari 50% (lima puluh persen) 2 . Apabila tidak  terdapat  pasangan  calon  yang memperoleh  suara  lebih  dari  50%  (lima puluh persen), maka Pemilihan dilangsungkan  dalam  dua  putaran  yang
diikuti  oleh  pasangan  calon  dengan memperoleh  suara  terbanyak  pertama  dan terbanyak  kedua.
Pada  Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi DKI Jakarta  tahun  2017,  melalui  Keputusan Nomor:  24/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016  tanggal  2  Agustus  2016,  KPU  DKI Jakarta  telah  menyusun  tahapan,  program dan jadwal Pemilihan  dalam dua putaran. Sungguhpun demikian, pada akhir putaran pertama  keputusan  dimaksud  diubah dengan  Keputusan  KPU  DKI  Jakarta Nomor:  49/Kpts/Kpu-Prov-010/Tahun
M.S UGIHARTO , DKK .: D INAMIKA P OLITIK DLM I MPLEMENTASI K EBIJAKAN K AMPANYE P UTARAN K EDUA ....
2017  tanggal  4  Maret  2017.  Dalam  hal mana,  hasil  perubahan  yang  cukup siknifikan  terjadi  pada  metode  kampanye untuk  putaran  kedua.  Semula  metode kampanye putaran kedua dilakukan dalam bentuk  penajaman visi  dan  misi  pasangan calon yang difasilitasi oleh KPU DKI Jakarta. Adapun pasca perubahan dilakukan dalam bentuk;  kampanye,  debat  publik/terbuka antar  pasangan  calon,  dan  kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik.
Tentunya sulit untuk tidak mengatakan bahwa  perubahan  kebijakan  metode kampanye  putaran  kedua  ini  ialah  untuk menjawab  panasnya  dinamika  politik dilapangan.  Seperti  adanya  protes  dari kelompok  tertentu  yang  menganggap bahwa  segala aktifitas  gubernur  dan  wakil gubernur DKI  Jakarta merupakan  kegiatan kampanye  menuju  putaran  kedua,  sebab salah  satu  pasangan  calon  adalah petahana 3) .  Serta  munculnya/desakan  dari berbagai  kelompok  seperti  dari  para pemerhati  Pemilu  seperti;  PERLUDEM, JPPR, dan lain lain, yang menginginkan KPU DKI Jakarta melegalkan kampanye putaran kedua. Jika kampanye putaran kedua tidak dilegalkan,  maka  kandidat  secara  diam- diam  akan  melakukan  kampanye,  seperti menemui konstituen, sehingga yang terjadi adalah  kampanye  ilegal,  terselubung,  dan akal-akalan  pasangan  calon 4) .    Sementara menurut Komisioner KPU RI Periode 2012- 2017,  Hadar  Navis  Gumay  menyatakan bahwa  memang  pengaturan  terkait  ini (Pilkada DKI Putaran Kedua) tidak lengkap, tetapi KPU memiliki otoritas diskresi untuk menata  Pemilihan  agar  lebih  tertib  dan memberikan  rasa  keadilan berbagai  pihak, baik pasangan calon maupun Pemilih 5 .
Perubahan  metode  kampanye  putaran kedua  ini  secara  tidak  langsung  telah membuka  ruang  konflik  baru  yang semestinya  telah  berakhir  pada  masa kampanye putaran pertama. Sebab, dengan adanya  kampanye  pada  putaran  kedua, maka  masa  kampanye  menjadi  terbuka kembali, sehingga situasi ini membuka jalan bagi  pihak/kelompok  tertentu  untuk meneruskan  dan  memperpanjang  isu-isu
SARA  yang  telah  digaungkan  dalam kampanye putaran pertama. Sebagai contoh gerakan.  kelompok  “Anti  Ahok”  yang memainkan  isu-isu  penistaan  agama  dan proses  hukum  terhadap  Basuki  Tjahaja Purnama  dengan  tujuan  menurunkan elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama sebagai pasangan  calon  petahana  pada  putaran kedua.
Benar  saja  bahwa  pada  gelaran kampanye  putaran  kedua  ini,  isu  SARA, baliho/panduk  anti  ‘kafir/non-muslim’ ancaman-ancaman  kepada pemilih  muslim seperti “jenazah tidak disholatkan” menjadi semakin bertebaran secara masif. Kelompok ini juga spartan mengkampanyekan slogan “haram  memilih  pemimpin  kafir”  atau “penista  agama”.  Slogan  tersebut  jelas ditujukan  kepada  pasangan  calon  Basuki Tjahaja  Purnama.  Bahkan,  kelompok  ini secara  terang-terangan  mendukung pasangan  calon  Anies  Rasyid  Baswedan- Sandiaga  Salahuddin  Uno,  tentunya pasangan calon ini kemudian diuntungkan dari adanya kebijakan ini
Oleh  karena  demikian,  menjadi  wajar jika  kebijakan  kampanye  pada  putaran kedua   mengundang  sikap pro-kontra  dari publik.  Bagi  kubu  yang  pro  menyatakan bahwa KPU DKI Jakarta telah memberikan rasa  keadilan  karena  telah  memberikan ruang  yang  sama  bagi  masing-masing pasangancalon  pada  putaran  kedua. Sementara bagi kubu yang kontra menuding KPU  DKI  Jakarta  telah  bertindak  tidak netral,  serta  menuding  bahwa  kebijakan tersebut merupakan kebiajakan titipan dari kepentingan tertentu. Buntut dari kebijakan kampanye  putaran  kedua  ini,  KPU  DKI Jakarta kemudian  diadukan ke  BAWASLU DKI Jakarta, karena  dianggap berpihak ke salah  satu  pasangan  calon 6.
Secara  nasional,  dalam  KPU  (2013), pengalaman Penyelenggaraan Pemilihan  – dibawah  UU  No.  12  Tahun  2008-    yang dilangsungkan dalam dua putaran, menurut catatan  KPU,  pada  tahun  2011 Penyelenggaraan  Pemilihan    dalam  dua putaran terjadi di 7 (tujuh) daerah, dengan
perincian sebagai berikut 7 7 . Daerah dengan Penyelenggaraan  Pilkadanya  dalam  dua putaran,  sebagai  berikut:  Pilkada  putaran pertama  di  tahun 2010  dan putaran  kedua di  tahun 2011, meliputi: Kab. Buru Selatan, Kab.  Maluku  Barat  Daya,  Kab.  Bombana, Kab.  Toraja  Utara,  dan  Kab.  Kaur. Kemudian,  Pilkada  putaran  pertama  dan putaran  kedua  diselenggarakan  dalam tahun yang sama, tahun 2011, meliputi: Kab. Barito  Selatan  dan  Kota  Pekan  Baru. Selanjutnya,  Pilkada  putaran  pertama  di tahun  2011  dan  putaran  kedua  di    tahun 2012,  meliputi:  Kab.  Jayapura,    Kab. Bengkulu  Tengah,  dan  Kota  Langsa  dan Pilkada  putaran  pertama  dan  putaran kedua  diselenggarakan  dalam  tahun  yang sama,  yaitu  tahun  2012,  meliputi:  Kab. Maluku  Tengah,  Kota  Kupang,  Prov.  DKI Jakarta,  Kota Bengkulu,  Kota Sabang,  Kab. Nagan  Raya,  Kab.  Aceh  Barat,  dan  Kab. Aceh Tamiyang. (sumber: KPU:2013, diolah oleh  Penulis):  terdapat  5  (lima)  daerah putaran  pertamanya  dilaksankan  tahun 2010,  sedangkan  putaran  keduanya dilangsungkan  pada  tahun  2011  dan terdapat  2  (dua)  daerah  putaran pertamanya  dan  putaran  keduanya dilangsungkan pada tahun yang sama, yaitu tahun  2011.  Sedangkan  pada  tahun  2012, Pilkada  dalam  dua  putaran  terjadi  di  11 (sebelas) daerah,  dengan perincian  sebagai berikut:  terdapat  3  (tiga)  daerah  putaran pertamanya  dilaksankan  pada  tahun  2011, sedangkan
putaran keduanya dilangsungkan  tahun  2012  dan  terdapat  8
(delapan) daerah  putaran  pertamanya  dan putaran  keduanya  dilangsungkan  pada tahun  yang  sama,  yaitu  tahun  2012. Sepanjang pengalaman tersebut, kampanye putaran  kedua  dilakukan  dalam  bentuk penajaman visi dan misi yang diwujudkan dalam  bentuk  debat  kandidat/dialog pasangan  calon yang  difasilitasi oleh  KPU setempat.  Dengan  demikian,  metode kampanye pada  Pemilihan   di DKI  Jakarta tahun  2017  putaran  kedua  ini  merupakan kebijakan  baru  dan  pertama  kali  dalam sejarah Penyelenggaraan Pemilihan  secara langsung di Negara Kesatuan Republik In-
donesia.
Sebagai  kebijakan  baru  dalam Penyelenggaraan Pemilihan    di  Indonesia, menjadi menarik untuk dilakukan penelitian terkait dengan implementasi atas kebijakan ini, termasuk dinamika politik yang terjadi didalamnya.  Penelitian  ini  dimaksudkan untuk  memperoleh  gambaran  atas keberhasilan  implementasi  kebijakan  ini, serta  dinamika  politik  yang  terjadi  di dalamnya selama  masa kampanye  putaran kedua pada Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur  DKI  Jakarta  tahun  2017,  dilihat dari  isi  kebijakan  ( content  of  policy )  dan lingkungan implementasi  ( context  of  imple- mentation ). Fokus  penelitian ini  ditekankan untuk  menganalisa  berkaitan  dengan implementasi  dan  dinamika  politik  yang terjadi  di  dalamnya.  Pada  penelitian  ini, Peneliti  merujuk  pada  teori  implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle.
Menurut Grindle (1980:7), implementasi merupakan proses umum tindakan admin- istratif yang dapat diteliti pada tingkat pro- gram  tertentu.  Proses  implementasi  baru akan  dimulai  apabila  tujuan  dan  sasaran telah  ditetapkan,  program  kegiatan  telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk  mencapai  sasaran.  Kebijakan kampanye  putaran  kedua  ini  ditujukan untuk memberikan  ruang  dan  waktu  yang seimbang  dalam  mewujudkan  keadilan dalam  kontestasi,  serta  memberikan pendidikan  politik  kepada  masyarakat  di DKI  Jakarta,  sehingga  Pemilihan  yang berkualitas dapat terwujud pada Pemilihan utaran  kedua di  DKI Jakarta  2017.
Keberhasilan  implementasi  menurut Merile S. Grindle (1980) ditentukan oleh dua variabel, yaitu isi kebijakan ( content of policy ) dan  lingkungan  implementasi  ( context  of implementation ). Isi kebijakan atau  program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan  implementasi.  Kebijakan kontroversial,  kebijakan-kebijakan  yang dipandang  tidak  populis,  kebijakan menghendaki  perubahan  besar,  biasanya akan  mendapatkan  perlawanan  baik  dari kelompok  sasaran  bahkan  mungkin  dari
M.S UGIHARTO , DKK .: D INAMIKA P OLITIK DLM I MPLEMENTASI K EBIJAKAN K AMPANYE P UTARAN K EDUA ....
implementornya  sendiri  yang  mungkin merasa  kesulitan  melaksanakan  kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan ( conten of policy ) yang dapat mempengaruhi implementasi  menurut  Grindle  adalah terdiri  dari  :  (1)  sejauh  mana  kepentingan kelompok  sasaran  atau  target  groups termuat  dalam  isi  kebijakan;  (2)  jenis manfaat  yang  diterima  oleh target  groups; (3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari  sebuah  kebijakan;  (4)  apakah  letak sebuah  program  sudah  tepat;  (5)  apakah sebuah  kebijakan  telah  menyebutkan implementornya  dengan  rinci;  (6)  apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang  memadai.
Berikutnya  adalah variable  lingkungan implementasi ( context of implementation ) juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan  implementasinya,  karena seperti apapun, baik, mudah dan dukungan atas kebijakan itu, tetapi hasil implementasi tetap  bergantung  pada  implementornya. Pada suatu implementasi kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari suatu kepentingan tertentu yang dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan  sebenarnya.  Untuk  itu,  konteks implementasi  yang  berpengaruh  pada keberhasilan implementasi menurut Grindle, mencakup:  (1)  seberapa  besar  kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim berkuasa;  (3)  tingkat  kepatuhan  dan responsivitas kelompok sasaran.
Adapun  tujuan  dari  dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:
1)    Untuk  menganalisa  implementasi  atas kebijakan  kampanye  Putaran  Kedua pada  Pemilihan    Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta  Tahun 2017.
2)    Untuk  menganalisa  sejauhmana dinamika  politik  yang  terjadi  dalam kampanye  putaran  kedua  pada Pemilihan    Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Proinsi  DKI  Jakarta  Tahun 2017.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  diskriptif  dengan  pendekatan kualitatif, menggunakan studi kasus. Metode penelitian  ini  dipilih  oleh  Peneliti  untuk mendeskripsikan  secara  empiris  dinamika politik  pada  implementasi  perubahan kebijakan metode kampanye putaran kedua dalam  Pemilihan    Gubernur  dan  Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, dengan  mendasarkan  pada  isi  kebijakan ( Content  of  Policy )  dan  konteks implementasinya ( Context of Implementation ). Studi  kasus  dalam  penelitian ini  bukanlah sebuah  pilihan  metodologi,  tetapi  sebagai sebuah pilihan objek yang hendak diteliti.
Subyek  dari  penelitian  ini  dilakukan dengan  teknik purposive  sampling ,  di  mana Pemilihan    informan  dilakukan  secara sengaja  berdasarkan  kriteria  yang  telah ditentukan  dan  ditetapkan  berdasarkan tujuan penelitian. Untuk itu, Informan yang ditunjuk  atau  dipilih  dalam  penelitian  ini adalah  pihak-pihak  yang  menguasai masalah, memiliki pengalaman, pemahaman,  pengetahuan  dan/atau terlibat  langsung  dalam  Penyelenggaraan Pemilihan   Gubernur  dan Wakil  Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, memiliki data dan bersedia  memberikan  data.  Sumber  data yang digunakan meliputi:  data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang  diperoleh  secara  langsung  melalui wawancara  secara  mendalam  dengan informan,  sedangkan sekunder  didapatkan melalui studi dokumentasi, yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.
Selanjutnya proses  analisis  data  dalam penelitian ini mengikuti pendapat Moleong (2017:  247),  yaitu:  Proses  analisis  data diawali dengan menelaah seluruh data yang tersedia  dari  berbagai  sumber,  yaitu  dari wawancara,  pengamatan  yang  dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen  resmi,  gambar,  foto,  dan sebagainya.  Setelah  dibaca,  dipelajari,  dan ditelaah,  maka  langkah  berikutnya  adalah mengadakan  reduksi  data  yang  dilakukan
dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan  usaha  membuat  rangkuman yang  inti,  proses,  dan  pernyataan- pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada  di  dalamnya.  Tahap  akhir  dari analisis  ini  adalah  mengadakan  keabsahan data.    Pengujian  Keabsahan  Data  dalam penelitian  ini  akan  digunakan  teknik triangulasi  sumber.  Triangulasi  dengan sumber  berupaya  membandingkan  dan mengecek  derajat  kepercayaan  suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan latar yang berbeda dalam metode kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Dinamika  Politik  dalam  Implementasi Kampanye  putaran  kedua  padaPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2017 menarik untuk disimak. Mengingat  Penyelenggaraan  kampanye putaran  kedua  ini  adalah  suatu  tahapan baru  yang  lahir  dari  perubahan  kebijakan yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta. Hasil penelitian ini akan dibahas dengan merujuk melalui  dua  variable,  yaitu:    isi  kebijakan ( Content  of  Policy )  dan  lingkungan implementasi ( Context  of  Implementation ).
I.  Isi Kebijakan ( Content of Policy )
a.  Interest  Affected (Kepentingan- Kepentingan yang  Mempengaruhi)
Pihak-pihak  yang  kepentingannya dipengaruhi  oleh  adanya  kebijakan perubahan  metode  kampanye  putaran kedua pada Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ini, diuraikan dalam tabel dibawah ini.
Tabel.1  Para  pihak dan  Kepentingan  pada  Pemilihan    Gubernur  dan  Wakil  Gubernur
Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  2017 PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN KEPENTINGAN Penyelenggara Pemilu 1. Menegakkan ketentuan yang berlaku 2. Memberikan kepastian hukum kepada pasangan calon dalam berkampanye 3. Memudahkan kontrol/pengawasan dalam kampanye paslon 4. Memberikan kedalian bagi  masing-masing pasangan calon; 5. Memberikan hak kepada Pemilih untuk mengetahui infromasi terkait pasangan calon Pasangan Calon 1. Adanya kebutuhan/ruang untuk melakukan kampanye pada putaran kedua; 2. Kebutuhan akan kesempatan/ruang yang sama untuk melakukan kampanye pada kampanye putaran kedua; 3. Kebutuhan ruang untuk akses ke Pemilih 4. Kebutuhan akan legalitas dalam berkampanye Pemilih/Masyarakat DKI Jakarta 1. Kebutuhan infromasi terkait tahapan Pemilihan DKI Jakarta 2. Adanya kebutuhan akses dan infromasi yang cukup terkait visi-misi pasangan calon pada putaran kedua.
Sumber: dari data primer dioleh oleh Penulis, 2018
Kebijakan  ini  lahir  dengan  membawa semangat  mengutamakan  kepentingan bersama,  mengakomodir  kepentingan bersama.  Meskipun  demikian,  Peneliti
menemukan  adanya  pasangan  calon  yang melakukan  perlawanan  dan  berusaha membatalkan  kebijakan  ini.  Keberatan tersebut  adalah  datang  dari  pasangan
M.S UGIHARTO , DKK .: D INAMIKA P OLITIK DLM I MPLEMENTASI K EBIJAKAN K AMPANYE P UTARAN K EDUA ....
Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat dilakukan melalui upaya sengketa hukum  ke  Bawaslu  DKI  Jakarta,  melalui Surat  Nomor:  298/Tim-Badja/II/2017 tanggal  06 Maret  2017.
Terhadap  gugatan  sengketa  hukum tersebut,  melalui  Keputusan  Sengketa Nomor  Permohonan  001/PS/Pilkada/ Pro.DKI/III/2017  tanggal  22  Maret  2017, Bawaslu DKI Jakarta menjatuhkan putusan menolak  permohonan  yang  diajukan  oleh pasangan  Basuki  Tjahaja  Purnama  dan Djarot  Syaiful  Hidayat.  Alasan  penting Bawaslu  DKI  Jakarta memberikan  putusan menolak gugatan sengketa hukum tersebut adalah  karena  obyek  sengketa  yaitu, Keputusan  KPU  DKI  Jakarta  Nomor  49/ Kpts/KPU-Prov-010/2017  tanggal  4  Maret 2017 tidak sebatas mengatur terkait dengan
kebijakan  perubahan  metode  kampanye pada putaran kedua,  tetapi juga mengatur terkait dengan  pemutakiran daftar  Pemilih untuk  pemungutan  suara  pada  putaran kedua. Oleh sebab demikian, Bawaslu DKI Jakarta memprioritaskan hak konstitusional Pemilih,  juga  tidak  ada  pihak  yang kepentingannya  dirugikan  atas  kebijakan dimaksud.
a. Type of Benefits (Tipe  Manfaat)
Kebijakan ini telah memberikan manfaat yang  dapat  dirasakan  oleh  semua  pihak yang berkepentingan secara kolektif., yaitu baik  bagi  penyelenggara,  pasangan  calon, maupun  Pemilih/Masyarakat  DKI  Jakarta. Dapat dikatakan bahwa kebijakan ini telah memberikan  keadilan  bagi  semua  pihak. Lebih  jelasnya  diuraikan  dalam  tabel dibawah  ini.
Tabel.  2.  Manfaat  Yang  Diterima  Para  pihak  Yang  Kepentingan    pada  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  2017
PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN MANFAAT Penyelenggara Pemilu 1. Terwujudnya Pemilihan yang adil dan demokratis 2. Menjaga keseimbangan kontestasi 3. Memudahkan control dalam kampanye paslon Pasangan Calon 4. Mendapatkan keadilan/keseimbangan 5. Mendapatkan ruang untuk melakukan kampanye 6. Mendapat fasilitas kampanye seperti spanduk dll 7. Mendapatkan kesempatan untuk sekali Debat Paslon 8. Membuat proses kampanye lebih teratur Pemilih/masyarakat DKI Jakarta 1. Mengetahui tahapan-tahapan dan proses-proses
Pemilihan  di DKI Jakarata;
2. Mendapatkan pemahaman terkait profil masing-masing pasangan calon. Sumber: dari data primer dioleh oleh Penulis, 2018
a. Extent  of  Change  Envision (Derajat Perubahan  yang  Ingin  Diinginkan)
Perubahan  yang  diinginkan  dalam kebijakan ini setidaknya ada dua hal, yaitu secara  formal  dan  subtansial.  Pertama, secara  formal  adalah menyelaraskan  dan/ atau  melaksanakan  ketentuan  peraturan
yang  berlaku  dengan  berpedoman  pada aturan  kampanye,  serta  memberikan legalitas  kepada  masing-masing  pasangan calon dalam melakukan kegiatan kampanye pada  putaran  kedua.  Kedua,  secara subtansial  adalah  memberikan  ruang  dan waktu yang  seimbang dalam mewujudkan
keadilan dalam kontestasi, serta memberikan fasilitasi  Masyarakat  DKI  Jakarta mendapatkan  pendidikan  politik  dalam mengadapi Pemilihan  pada putaran kedua di  DKI  Jakarta  2017.
b. Site  of  Decision  Making (Letak Pengambilan  Keputusan)
Pengambilan  keputusan atas  kebijakan kampanye  putaran  kedua  pada  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun  2017  dilakukan  oleh  KPU  DKI Jakarta  melalui  sekema  pendekatan top- down. Untuk itu, dalam proses pengambilan keputusan  ini  tidak  melibatkan  kelompok sasaran. Meskipun kebijakan ini tidak lahir dari aspirasi para pihak yang berkepentingan/kelompok  sasaran,  tetapi kebijakan  ini  dibuat  dalam  rangka melaksanakan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor  6  Tahun  2017.  Oleh  karena demikian,  maka  para  pihak  yang berkepentingan  tetap  dilibatkan,  yaitu dalam proses  penyusunan  Peraturan  KPU RI  Nomor  6  Tahun  2017.  Seperti; harmonisasi,  uji  publik  dan  konsultasi dengan  DPR  RI.  Kebijakan ini  dituangkan dalam bentuk Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor:  49/Kpts/KPU-Prov-010/2017 tanggal 4 Maret 2017, sehingga kebijakan ini dapat  langsung  diimplementasikan,  tanpa memerlukan petunjuk  lainnya.
c. Program  Implementer (Pelaksana  Pro- gram) Dimensi lain yang harus dipertimbangkan  dalam  konten  kebijakan adalah  kualitas  dari  para  pelaksana kebijakan  yang  akan  menghantarkan kebijakan  kepada  masyarakat.  Pada kebijakan  ini,  pelaksananya  adalah  KPU DKI  Jakarta  dan  Pasangan  Calon.  Sebagai pelaksana  kebijakan,  KPU  DKI  Jakarta didukung dengan struktur organisasi yang mempunyai tugas  dan fungsi  menjalankan kebijakan ini. Disamping itu, secara khusus KPU  DKI  Jakarta  membentuk  kelompok kerja  (Pokja)  pelaksanaan  kampanye Putaran  kedua  pada  Pemilihan  di  DKI Jakarta  Tahun  2017.  Sementara  pelaksana
kebijakan  dari  pasangan  calon  terdiri  dari pasangan  calon  itu  sendiri,  partai  politik dan/atau  gabungan  partai  politik pengusung,  Tim  Kampanye,  dan Sukarelawan  yang  secara  administrasi didaftarkan  secara resmi  kepada KPU  DKI Jakarta.  Kampanye  Pemilihan  adalah sesuatu hal yang tidak asing lagi bagi mereka yang  tergabung  sebagai  pelaksana kampanye  dari  masing-masing  pasangan calon,  sehingga  kemampuan dan  keahlian, serta  pengalaman  untuk  melakukan kampanye tidak perlu untuk diragukan.
d. Resources  Committed (Sumber- Sumber  Daya  yang  Digunakan)
Dalam  kampanye  putaran kedua  pada Pemilihan   Gubernur  dan Wakil  Gubernur DKI  Jakarta  Tahun  2017  ini,  setidaknya dikelompokkan  menjadi  3  (tiga)  sumber daya  yang  dibutuhkan,  meliputi:  sumber daya manusia pelaksana kebijakan, fasilitas kampanye,  dan  sumber  daya  anggaran. KPU  DKI  Jakarta  telah  membentuk kelompok kerja kampanye periode kedua se- KPU DKI Jakarta, yang didungkung segala perangkat  penyelenggara  sampai  dengan tingkat  PPK  dan  PPS.  Sementara  bagi pasangan calon, mengingat masing-masing pasangan  calon adalah  melalui jalur  partai politik,  tentunya  mereka  telah  memiliki sumber  dukungan  dari  partai  atau gabungan  partai  pengusung.  Setiap  partai memiliki kursi di DPRD DKI  Jakarta, yang tentunya setiap anggota DPRD DKI Jakarta memiliki  basis  masa  tersendiri.  Masing- masing  partai  pengusung  juga  memiliki struktur organisasi  sampai  tingkat  ranting dan  juga  memiliki  organisasi-organisasi sayap,  serta  relawan  partai  yang  tersebar sampai  tingkat  RT/RW  di  seluruh  DKI Jakarta.
Selanjutnya  terkait  dengan  fasilitas kampanye,  KPU  DKI  Jakarta  telah memfasilitasi berupa debat antar pasangan calon,  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  12 April  2017  di  Hotel  Bidakara  Jakarta. Selanjutnya,  fasilitasi  berupa  alat  peraga dan bahan kampanye putaran kedua, KPU DKI Jakarta telah memfasilitasi, melakukan
M.S UGIHARTO , DKK .: D INAMIKA P OLITIK DLM I MPLEMENTASI K EBIJAKAN K AMPANYE P UTARAN K EDUA ....
produksi, pendistribusian dan pemasangan bahan kampanye dan alat peraga kampanye sesuai  dengan  titik-titik  yang  telah ditentukan,  dengan  tetap  memperlakukan masing-masing  Pasangan  Calon  secara sama/seimbang.  Desain  alat  peraga kampanye,  di  buat  oleh  masing-masing Pasangan  Calon  untuk diserahkan  kepada KPU DKI Jakarta. Terakhir fasilitas dengan metode  iklan  di  media  massa  cetak  dan/ atau  media  massa  elektronik.  KPU  DKI Jakarta  telah  melaksanakan  kegiatan
dimaksud, melalui media cetak, televisi, ra- dio dan media online pada tanggal 7 Maret 2017  sd.  15  April  2017.
Sementara  dukungan  sumber  daya anggaran,  meskipun  kebijakan  ini  lahir kemudian,  namun  secara  anggaran  KPU DKI  Jakarta  telah  terencana  dengan  baik dalam dua putaran. Struktur anggaran KPU DKI Jakarta untuk dukungan implementasi kebijakan  ini,  diuraikan  dalam  tabel dibawah  ini.

## Tabel.3  Jumlah  Anggaran  Kegiatan  Kampaye  Putaran Kedua  KPU  Provinsi  DKI Jakarta  pada  Pemilihan    Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  Tahun  2017
No. Kegiatan Anggaran (dalam Rupiah) 1 Fasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Kampanye 76.515.000,- 2 Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dengan KPU Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan tentang Pelaksanaan Kampanye Putaran Kedua 72.370.000,- 3 Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 548.150.000,- 4 Pencetakan Bahan Kampanye 1.730.008.000,- 5 Pemasangan Iklan Di Media Masa 23.765.700.000,- 6 Monitoring Kampanye 54.995.000,- Jumlah Total 26.247.638.000,- Sumber: KPU Provinsi DKI Jakarta, 2017.
Tidak berbeda dengan KPU DKI Jakarta, dukungan    anggaran  masing-masing Pasangan  Calon  juga  tidak  mngalami
kesulitan.  Jumlah  penerimaan  dan pengeluaran dana kampanye putaran kedua masing-masing pasangan calon dalam tabel di bawah ini.
Tabel.  4.  Laporan  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye  Putaran  Kedua  pada Pemilihan    Gubernur  dan Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  Tahun  2017
No Nama Paslon LPPDK Penerimaan Pengeluaran 1 Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Syaiful Hidayat. Rp.27.763.869.621,- (ditambah saldo awal Rp.4.635.484.703); Rp.31.750.268.167,- 2 Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahuddin Uno. Rp.17.500.000.000,- (ditambah  saldo  awal Rp.553.383.338); Rp.17.901.157.268,-
Sumber: KPU DKI Jakarta, 2017
I. Lingkungan Implementasi ( Context of Implementation )
a. Power,  Interest, and  Strategy of  Actor Involved (Kekuasaan,  Kepentingan- Kepentingan,  dan  Strategi  dari  Aktor yang  Terlibat)
Dalam konteks kebijakan perubahan m kampanye  putaran  kedua  pada  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 ini, pihak Penyelenggara Pemilu pada  Pilkada  DKI  Jakarta  Tahun  2017  ini ada  dua  lembaga  penyelenggara  yang terlibat, yaitu KPU DKI Jakarta dan Bawaslu DKI  Jakarta.  Bagi  KPU  DKI  Jakarta  tidak ada  persoalan  yang  berarti,  mengingat kebijakan  ini merupakan  tugas dan  fungsi yang  melakat  padanya.  Sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  bahwa KPU  DKI  Jakarta  memiliki  kewenangan untuk  membuat  kebijakan  dimaksud. Bahkan  kebijakan  dimaksud  dikeluarkan karena  sudah  menjadi  tugas  pokok  dan fungsi KPU DKI Jakarta, sehingga tidak ada kesulitan yang berarti bagi KPU DKI Jakarta dalam impelementasi kebijakan ini. Artinya tidak  ada  strategi  khusus  karena  pada dasarnya  KPU  DKI  Jakarta  hanya menjalankan  ketentuan  yang  berlaku. Kendatipun  demikian,  KPU  DKI  Jakarta juga  membangun  komunikasi  dengan masing-masing Pasangan Calon melalui LO dan  para steakholder .  Komunikasi  antara KPU  DKI Jakarta  dengan Pasangan  Calon, tentunya  dapat  mendukung  keberhasilan dalam implementasi kebijakan tersebut.
Bagi  pasangan  calon  yang  tentunya kebijakan  ini  akan  memberikan  pengaruh yang  besar  bagi  Pasangan  Calon  untuk terpilih  dan/atau  tidak  terpilih  dalam kontestasi.  Untuk  itu,  masing-masing Pasangan  Calon  diberi  kewenangan  untuk membentuk Tim Kampanye secara mandiri. Pasangan  Calon  diberi  kekuasaan  untuk membentuk Tim Kampanye sampai dengan tingkat  kecamatan.  Selanjutnya  Tim Pemenangan  ini  akan  menerjemahkan strategi  pasangan  calon  untuk  menarik
simpati para  Pemilihi guna  memenangkan pasangan  calon  pada  Pemilihan  di  DKI Jakarta  Tahun  2017.
Pasangan  Anies  Rasyid  Baswedan- Sandiaga  Salahuddin  Uno  dalam  menarik suara Pemilih adalah menggunakan statgegi menawarkan perogram-program yang tidak benar-benar  bentuk  program  baru, melainkan apa yang telah berhasil dilakukan oleh kubu petahana di tambah sedikit atau di  daur  ulang.  Meskipun  tidak  dapat dipungkiri satu hal yang benar-benar baru, yaitu; seperti rumah DP Rp. 0,-. Keuntungan bagi  pasangan  ini  karena  bukan  sebagai pasangan petahana, sehingga program-pro- gram  yang  telah  berhasil  dilakukan  oleh petahana  tetap  mereka  anggap  kurang berhasil,  sehingga  dipergunakan  sebagai bahan pembenar  untuk  mengkritisi  kinerja petahana  selama  memegang  jabatan. Ambillah  contoh  program  KJP  dari pasangan petahana, dianggap tidak berhasil, kemudian  pasangan  ini,  mengusung  pro- gram KJP-Plus. Posisi kurang menguntungkan bagi kubu Pasangan Basuki
Tjahaja  Purnama  dan  Djarot  Syaiful Hidayat  karena  pasangan  ini  adalah petahana.  Strategi  pemenangan  dari  kubu pasangan  ini  lebih  banyak  bertahan  dan mengangkat  program-program  yang  telah berhasil dilakukan.
Disamping aktor formal tersebut di atas, seperti  KPU  DKI  Jakarta,  dan  Pasanagan Calon  dan/atau  Tim  Kampanye  yang terdaftar secara resmi di  KPU DKI Jakarta. Aktifitas  aktor  informal  seperti  para pendukung atau simpatisan masing-masing kubu  pasangan  calon,  telah  mengganggu efektifitas dalam implementasi kebijakan ini. Sebab,  dalam  upayanya  memenangkan pasangan  calon  yang  di  dukung,  aktor  in- formal  ini  mempergunakan  isu  SARA, provokasi,  finah  dan  politik  uang.  Pada kesempatan  yang  sama,  pasangan  calon mempergunakan stategi  ambil untung  atas kekuatan  aktor  informal  untuk  tujuan memenangkan kontestasi di Pemilihan  DKI Jakarta  Tahun  2017.
M.S UGIHARTO , DKK .: D INAMIKA P OLITIK DLM I MPLEMENTASI K EBIJAKAN K AMPANYE P UTARAN K EDUA ....
b. Institution  and  Regime  Characteristic (Karakteristik  lembaga  dan  rezim yang  sedang  berkuasa)
Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan  konflik  pada  kelompok- kelompok yang kepentingannya dipengaruhi.  Penyelesaian  konflik  akan menentukan  “ who  gets  what” atau  “siapa mendapatkan  apa”.  Pada  Kebijakan kampanye  putaran  kedua  pada  Pemilihan di  DKI  Jakarta  Tahun  2017,  telah memberikan  keadilan bagi  masing-masing Pasangan Calon untuk melakukan kegiatan kampanye pada putaran kedua.
Kepentingan Pasangan Calon pada putaran kedua  dapat  terakomodir  secara  adil  dan seimbang. Demikian juga kepentingan KPU DKI  Jakarta  untuk  menjalankan  regulasi dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, tidak ada  kepentingan  yang  dirugikan  atas kebijakan ini.
Meskipun  demikian,  masing-masing kubu Pasangan Calon mengeluhkan kinerja penyelenggara  Pemilu.  Keluhan  yang dialamatkan kepada KPU DKI Jakarta lebih pada  persoalan  administratif,  DPT,  dan penyelenggara  tingkat  KPPS  dan  PPS. Sedangkan  kinerja  Bawaslu  DKI  Jakarta dianggap kurang  baik/lemah,  dan  bahkan sampai  mengarah  pada  tudingan  bahwa Bawaslu DKI Jakarta tidak netral. Tentunya keluhan  ini  tidak  datang  tiba-tiba, melainkan  karena  berbagai  persoalan dilapangan tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga kinerja Penyelenggara Pemilu khusunya Bawaslu DKI Jakarta, masih jauh dari  harapan  publik.  Seperti  masalah kampanye  SARA,  provokasi  dan  politik uang,  dll.  Dengan  fakta  tersebut,  maka secara karateristik kelembagaan penyelenggara,  khususnya  Bawaslu  DKI Jakarta, kurang memberikan dukungan atas keberhasilan dalam implementasi kebijakan kampanye  putaran  kedua  pada  Pemilihan di DKI Jakarta Tahun 2017  ini.

## c. Compliance  and  Responsiveness
(Tingkat  Kepatuhan  dan  Adanya Respon  dari  Pelaksana)
Grindel (1980)  mengungkapkan bahwa implementor  harus  mempunyai  daya tanggab  dan  tetap  konsisten  untuk mencapai  tujuan  yang  tertuang  dalam kebijakan yang telah dibuat. Dalam konteks implementasi kebijakan kampanye putaran kedua pada Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur  DKI  Jakarta  Tahun  2017  para implementor baik KPU DKI Jakarta maupun Pasangan  Calon  dan/atau  Tim  Kampanye sudah mencerminkan sikap patuh terhadap ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.
Bagi  KPU  DKI  Jakarta,  telah memberikan  fasilitasi  pelaksanaaan kampanye  dengan  metode:  debat  antar pasangan calon, penyebaran bahan dan alat peraga kampanye, dan iklan di media massa cetak  dan/atau  media  elektronik.  Masing- masing fasilitasi  telah  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  yang  mengatur  tentang kampanye. Artinya KPU DKI Jakarta patuh terhadap  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku. Salah satu poin penting yang dibangun  oleh  KPU  DKI  Jakarta  terkait dengan mendukung keberhasilan implementasi kebijkaan ini juga diwujudkan dalam  bentuk  komunikasi  yang  bagus dengan LO masing-masing pasangan calon. Bahkan masing-masing LO Pasangan Calon juga  diberikan  ruang  secara  khusus  di Kantor  KPU DKI  Jakarta, tujuannya  untuk membangun  komunikasi  atas  berbagai persoalan  yang  terjadi  selama  massa kampanye  putaran  kedua  kepada  masing- masing pasangan  calon.
Selanjutnya,  terhadap  kampanye  yang dilakukan  oleh  Pasangan  Calon  dan/atau Tim  Kampanye,  secara  umum  dapat dikatakan telah mematuhi ketentuan hukum yang  berlaku.  Masing-masing  pasangan calon  dan  /atau  Tim  Kampanye  memiliki
komitmen  untuk  mematuhi  aturan  yang berlaku  dikarenakan  adanya  ketentuan yang  berimbas  pada  diberikannya  sanksi pembatalan  sebagai  pasangan  calon. Walaupun  demikian,  masing-masing Pasangan  Calon  dan/atau  Tim  Kampanye juga  melakukan  pelanggaran-pelanggaran dalam  kegiatan  kampanye putaran  kedua, tetapi pelanggaran itu hanya bersifat admin-
istrative, dan masih dalam batas kewajaran dan kepatutan secara hukum. Seperti contoh pemasangan  alat  peraga  kampanye  yang tidak  sesuai  dengan  tempat  yang  telah ditentukan  oleh  KPU  DKI  Jakarta. Sepanjang  putaran  kedua,  pelanggaran tersebut dapat diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini.
No Pasangan Calon Periode Pertama Periode Kedua Jumlah 1 Pasangan No. Urut 2 (Basuki-Djarot) 0 50 50 2 Pasangan No. Urut 3 (Anies-Sandi) 0 87 87
Tabel.5  Hasil  identifikasi  Pemasangan  Alat  Peraga  Kampanye  oleh  Tim  Kampanye yang  tidak  sesuai  dengan  tempat yang  telah  ditentukan  KPU  DKI  Jakarta
Sumber: Laporan Akhir Bawaslu DKI Jakarta, 2017

## I.   Dinamika  Politik  pada  Kampanye
Putaran  Kedua  Pemilihan  di  DKI Jakarta Pada implementasi
kebijakan kampanye  putaran  kedua  ini,  dinamika politik  yang  terjadi  dilapangan  dapat dikelompokkan  menjadi  dua,  yaitu terjadinya  perang  isu,  dimana  masing- masing kubu membuat isu dengan mencari kesalahan-kesalahan  kubu  lawan  yang selanjutnya  dilaporkan  ke  Bawaslu  DKI Jakarta dan juga terjadi pertarungan politik SARA  dengan  politik  uang,  yang digelontorkan oleh  pendukung/simpatisan (aktor  informal)  masing-masing  kubu pasangan  calon.
Saling Lapor dan Perang Isu
Masing-masing  dari  Tim  Kampanye Pasangan Calon ini melakukan stategi saling lapor  untuk membuat  isu. Tim  Kampanye, Sukarelawan  dan/atau  simpatisan  akan mencari  kesalahan-kesalahan  Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye lawan yang selanjutnya  dilaporkan  ke  Bawaslu  DKI Jakarta.  Sementara  sambil  berproses  di
Bawaslu DKI Jakarta, juga di publis melalui pemberitaan  dilakukan.  pemberitaan, sehingga isu-isu tersebut akan menjadi topik pemberitaan  media.  Kebutuhan  dan kepentingan akan pemberitaan adalah suatu hal  yang  dinilai  sangat  stategis  untuk meningkatkan citra  politik  pasangan  calon yang didukungnya, dan sebaliknya melalui pemberitaan tersebut juga  ditujukan untuk menekan  atau  menurunkan  elektabilitas pasangan calon lawan. Mereka melaporkan hal-hal  yang  sebetulnya  tidak  begitu subtansial.  Sementara  pada  kesempatan yang sama isu-isu tersebut dibawa keranah publik  melalui  pemberitaan  media. Permasalahan  laporanya  dapat  dibuktikan atau  tidak,  urusan  belakangan,  yang terpenting  adalah  pemberitaan  itu  sudah didapatkan.
Sepanjang  massa  kampanye  putaran kedua, jumlah laporan dan temuan lembaga pengawas,  digambarkan  dalam  tabel dibawah  ini.
M.S UGIHARTO , DKK .: D INAMIKA P OLITIK DLM I MPLEMENTASI K EBIJAKAN K AMPANYE P UTARAN K EDUA ....
Tabel.  6  Hasil  Rekapitulasi  Penanganan  Dugaan  Pelanggaran  Sepanjang  Putaran Kedua  pada  Pemilihan    Gubernur  dan Wakil  Gubenrur  DKI  Jakarta  Tahun  2017
NO PENGAWAS PEMILU Laporan Dan Temuan Hasil Penanganan/Rekomendasi Lprn Temu an Jmlh Bkn Plnggrn KPU Kepo- lisian Kode etik Instansi lain 1  Prov. DKI Jkt 29 0 29 23 1 1 - 4 2  Jakarta Pusat 4 9 13 8 2 1 - 2 3  Jakarta Timur 4 13 17 13 2 2 - - 4  Jakarta Selatan 6 2 8 7 - - - 1 5  Jakarta Barat 4 12 16 3 13 - - - 6  Jakarta Utara 4 7 11 4 6 1 - - 7  Kep. Seribu 9 5 14 11 1 - 1 1 Total 59 49 108 69 25 5 1 8 Sumber: Bawaslu  DKI Jakarta,  2017
Melihat  Tabel.  6,  terlihat  bahwa  dari banyaknya  jumlah  laporan  dan  temuan, sangat  sedikit  yang  terbukti  sebagai pelanggaran  kampanye.  Sebagaimana keseluruhan jumlah  laporan yang  diterima Pengawas adalah 59 (lima puluh sembilan) laporan,  sedangkan  temuan  sebanyak  49 (empat  puluh  sembilan)  kasus,  jadi  total temuan  dan  laporan  adalah  108  (seratus delapan)  kasus.  Dari  total  kasus  yang diperikasa,  sejumlah  39  (tiga  puluh sembilan)  kasus  terbukti  sebagai pelanggaran, sedangkan sejumlah 69 (enam puluh sembilan) kasus bukan pelanggaran. Jumlah  pelanggaran  kampanye  yaitu sebanyak  39  (tiga  puluh  sembilan)  kasus tersebut  dapat  ditengarai  sebagai  hasil temuan dari petugas pengawas, bukan dari laporan  yang  diterima  oleh  Pengawas Pemilu,  sementara  sisanya  adalah  tidak terbukti  sebagai  pelanggaran. Hal  tersebut membuktikan  bahwa  laporan  yang disampaikan  ke  Pengawas,  adalah diperuntukkan untuk  melahirkan isu yang selanjutnya  di  lempar  ke  media  sebagai bahan  pemberitaan  untuk  mempengaruhi persepsi publik.
Pertarungan Politik SARA vs Politik Uang
Kebijakan
perubahan metode kampanye pada putaran kedua di Pemilihan DKI  Jakarta  tahun  2017  ini  semestinya digunakan untuk sebaik-baiknya  oleh para pihak untuk menampilkan gagasan, prestasi dan  rekam  jejak  masing-masing  pasangan
calon. Namun  demikian, dilapangan,  pada Pemilihan  di DKI Jakarta khusunya putaran kedua, terjadi pertarungan yang melibatkan pendukung masing-masing Pasangan Calon secara masif. Bentuk dukungan dari oknum simpatisan/masyarakat atau aktor informal ini  merupakan fakta  dilapangan yang  sulit untuk dihindari. Pada satu sisi, aktor infor- mal ini mempergunakan isu-isu SARA dan Provokasi  untuk menurunkan  elektabilitas pasangan  calon  yang  menjadi  lawan kontestasi. Pada sisi yang lain, politik uang digunakan  untuk memenangkan  pasangan calon yang mereka dukung.
Para  oknum  simpatisan  pendukung Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin  Uno  mengusung  politik identitas  (SARA),  mereka  dilapangan memunculkan isu-isu SARA, Provokasi dan ajakan  untuk  membenci  Basuki  Tjahaja Purnama secara  besar-besaran dan  massif. Sedangkan, oknum simpatisan/pendukung pasangan  Basuki  Tjahaja  Purnama  dan Djarot  Syaiful  Hidayat,  mempergunakan politik  uang  untuk  menjaring suara  dalam putaran  kedua.  Artinya  pada  massa kampanye  putaran  kedua    terjadi pertarungan  politik  identitas  (SARA) melawan politik uang.
Isu  yang  paling  menonjol  pada  massa kampanye  putaran kedua  ini justru  isu-isu SARA,  Provokasi,  Ujaran  Kebencian. Dibanding  dengan  putaran  pertama,  pada massa  kampanye  putaran  kedua  terjadi
lonjakan  yang  siknifikan  terkait  dengan pemasangan  spanduk-spanduk  yang mengarah pada, isu SARA, provokasi dan./ atau  fitnah.  Sepanjang  Pemilihan    DKI Jakarta tahun 2017, spanduk-spanduk yang
mengarah  isu  SARA,  provokasi  dan  atau fitnah,  yang  berhasil  diturunkan  adalah sebagaimana  digambarkan  dalam  tabel dibawah  ini.
Tabel.7 Jumlah Spanduk-spanduk yang mengarah pada provokasi dan atau fitnah, yang diturunkan oleh  Pengawas  bekerjasama  dengan  Satpol  PP,  ToMas,  Tokoh  Agama  &
Pihak  Lainnya No Kab/Kota Periode Pertama Periode Kedua Jumlah 1 Jakarta Barat 3 41 44 2 Jakarta Pusat 12 46 58 3 Jakarta Timur 7 22 29 4 Jakarta Utara 2 7 9 5 Jakarta Selatan 2 44 46 6 Kepulauan Seribu 0 0 0
Sumber: Laporan Akhir Bawaslu DKI Jakarta, 2017
Bermula dari peristiwa pidato Gubernur DKI  Jakarta,  di  Kepulauan  Seribu,  tanggal 27  September  2016  yang  dalam  pidatonya menyinggung  terkait  dengan  “Surat  Al- Maidah  Ayat  51”  telah  membawa  emosi publik khusunya umat Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Front Pembela Islam dll, untuk  berhadapan  dengannya.  Berawal peristiwa tersebut, terjadi demonstrasi/Aksi Bela  Islam  berjilit-jilit  mendesak  aparat Kepolisisian  Republik  Indonesia  untuk memproses hukum Basuki Tjahaja Purnama atas tindakan yang dianggap telah “Menista Agama” 1 .  Walaupun  pada  tanggal  10 Oktober 2016, Basuki Tjahaja Purnama telah menyampaikan  permintaan  maaf  kepada pubik, tetapi demonstrasi menentang Basuki Tjahaja  Purnama  tetap  berlanjut.
Secara  tersurat  Aksi  Bela  Islam  dari kelompok  umat  Islam  ini bertujuan  untuk menekan  penegak  hukum  agar  Basuki Tjahaja Purnama di peroses secara hukum, tetapi  gerakan  itu  juga  tersirat  sebagai gerakan  politik  yang  bertujuan  untuk menurunkan  elektibilitas  Basuki  Tjahaja Purnama dalam  Pemilihan   di DKI  Jakarta tahun  2017,  yang  di  dalamnya,  Basuki Tjahaja  Purnama  menjadi  bagian  dari kontestasi itu. Tentunya, berbagai rangkaian Aksi Bela Islam tersebut telah memberikan
efek elektoral yang kurang menguntungkan untuk  pasangan  Basuki  Tjahaja  Purnama dan  Djarot Syaiful  Hidayat.
Tentunya  pasangan  Anies  Rasyid Baswedan-Sandiaga  Salahuddin  Uno menjadi pasangan calon yang diuntungkan, adalah  karena  kubu  pengusung  isu-isu SARA,  dibarengi  dengan  gerakan  untuk membenci  Basuki  Tjahaja  Purnama. Sementara  pada  kesempatan  yang  sama mereka  memberikan  dukungan  kepada pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno. Kondisi ini terjadi karena pada  putaran  kedua  adalah terjadi head  to head antara  pasangan  Anies  Rasyid Baswedan-Sandiaga  Salahuddin  Uno melawan  Basuki  Tjahaja  Purnama  dan Djarot Syaiful  Hidayat.
Suatu  hal  yang  menguatkan  dugaan bahwa  kubu  pasangan  Anies  Rasyid Baswedan-Sandiaga  Salahuddin  Uno diuntungkan  atas  dinamika  politik  SARA, dapat dilihat dari Pidato Ketua Umum Partai Gerindra  Prabowo  Subianto  dalam  acara sujud  sukur  kemenangan  pasangan  ini  di Masjid  Istiqlal  Jakarta,  tanggal  19  April 2017, sebagai berikut: “Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengucapkan terima  kasih  kepada    pemimpin  Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dalam doa
M.S UGIHARTO , DKK .: D INAMIKA P OLITIK DLM I MPLEMENTASI K EBIJAKAN K AMPANYE P UTARAN K EDUA ....
sujud  syukur  di  Masjid  Istiqlal,  Jakarta Pusat, Rabu  (19/4/2017)  yang  merupakan sujud  sukur  atas  kemenangan  pasangan Anis  sandi.  Prabowo  menyebut  Rizieq sebagai sosok pemberani. Pada kesempatan tersebut,  Ketua  Umum  Partai  Gerindra, Prabowo  Subianto,  menyapaikan  ucapan “Saya terima kasih Habib Rizieq, keberanian Anda luar biasa. Ustaz Sambo, terima kasih, dengan  kalian  semua  di  belakang  kami, kami  tidak  gentar,”  kata  Prabowo. Ia  juga mengapresiasi dukungan ulama dan semua unsur  tokoh  agama.  Prabowo  juga mengucapkan  terima  kasih  kepada  rakyat Indonesia” 2 .
Sementara,  kubu  pasangan  Anies Rasyid  Baswedan-Sandiaga  Salahuddin Uno,  mencoba  melawan  tudingan  bahwa kubu  pasangannya  berada  dibalik  isu-isu SARA  yang  terjadi  sangat  massif,  maka kubu  pasangan  Anies  Rasyid  Baswedan- Sandiaga Salahuddin Uno melawan dengan tema  seperti  kriminalisasi  para  ulama. Pasangan  Basuki  Tjahaja  Purnama  dan Djarot  Syaiful  Hidayat  adalah bagian  dari rezim Jokowi –kebetulan partai pengusung juga  partai  pendukung  pemerintahan Jokowi-  sehingga  kriminalisasi  ulama dihembuskan  kepermukaan  secara  terus menerus.  Itu  adalah  kontra  strategi  untuk melawan  isu  SARA  yang  dituduhkan  ke kubu  pasangan  Anies  Rasyid  Baswedan- Sandiaga Salahuddin  Uno.
Tentunya,  kampanye  kriminalisasi ulama  dimunculkan  untuk  menarik simpatisi  umat  muslim  di  Jakarta  dan bahkan  di  seluruh  Indonesia  untuk membuat  persepsi  bahwa  rezim  Jokowi adalah  anti  ulama.  Tujuannya  adalah menurunkan  elektabilitas pasangan  Basuki Tjahaja  Purnama  dan  Djarot  Syaiful Hidayat,  juga  menggerus  kepercayaan publik  terutama  umat  Islam  kepada Pemerintahan  Jokowi.    Jadi  isu  “Surat  Al- Maidah  51”  dan  “kriminalisasi  ulama” hendak memberikan pesan kepada Pemilih di  DKI  Jakarta  bahwa  rezim  Jokowi  yang juga  ada  dibalik  pasangan  Basuki  Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat adalah anti Islam.
Sementara  aktor  informal  kubu pendukung  pasangan  Basuki  Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat dalam menarik  simpati  Pemilih  pada  putaran kedua  adalah dengan  politik uang.  Politik uang ini juga terjadi sangat masif pada massa kampanye  putaran  kedua  yang  dilakukan oleh  kubu  pendukung  pasangan  Basuki Tjahaja  Purnama  dan  Djarot  Syaiful Hidayat.  Meskipun  demikian  sulit  untuk dapat membuktikan siapa pelakunya karena hanya  berbalut baju  simpatisan.
Fakta  dilapangan  bahwa  politik  uang masih  dipergunakan  dalam  kontestasi Pemilihan    di  DKI  Jakarta  tahun  2017. Tentunya,  apakah  masing-masing  kubu pasangan menggunakan  politik  uang,  atau hanya  kubu  pasangan  Basuki  Tjahaja Purnama  dan Djarot  Syaiful Hidayat  yang menggunakan  politik  uang  tentu  perlu pendalaman  lebih  lanjut.  Tetapi  intinya, praktik  politik  uang  adalah  bagian  dari strategi aktor  informal dalam pemenangan pasangan  calon  dalam  suatu  kontestasi Pemilihan  di DKI Jakarta.
Penggunaan  politik  SARA  dengan politik  uang,  sepertinya  –tidak  menuduh- sengaja dikelola dan/atau ada hubungannya dengan para elit partai politik dan/atau Tim Kampanye  Pasangan Calon. Tentu  yang  mampu  melakukan  kegiatan tersebut,  adalah  mereka  yang  memahami regulasi kampanye,  serta  memahami  seluk beluk  kegiatan  kampanye.  Mereka  paham akan  konsekwensi  hukum  yang  terjadi apabila  melakukan  pelanggaran  itu,  sebab mereka paham regulasi. Oleh karena itulah, mereka  bergerak  dan  melakukan  kegiatan tersebut dengan menggunakan orang luar/ simpatisan  (aktor  informal)  dengan memanfaatkan  celah  regulasi,  sehingga secara  hukum  tidak  bisa  ditindak/sulit diketemukan  pelakunya,  tetapi  itu merupakan bagian dari strategi pemenangan.

## Lemahnya  Pengawasan  dan  Peneggakan Hukum
Lahirnya dinamika  politik yang  terjadi sebagai fakta-fakta dilapangan sebagaimana
diuraikan  di  atas,  adalah  buah  dari pengawasan  dan  penegakan  hukum  yang belum  begitu  konsisten  atas  berbagai pelanggaran  kampanye  yang  terjadi.  Hal tersebut,  secara  tidak  langsung  telah memberikan  kontribusi  atas  masifnya kampanye isu SARA, Provokasi, fitnah dan politik  uang  selama  massa  kampanye putaran  kedua  pada  Pemilihan    di  DKI Jakarta tahun 2017. Buntut dari hal tersebut, berbuah  pada  panasnya  tensi  politik dilapangan  yang  berujung  pada  konflik horisantal  dan  terjadinya  polarisasi ditengah-tengah  warga  masyarakat  DKI Jakarta.
Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum atas isu-isu SARA, Provokasi, fitnah dan  politik  uang  tersebut  kemungkinan diketahui  oleh  para  pendukung  pasangan calon  (aktor  informal),  sehingga mengundang  hasrat  para  aktor  informal untuk  sengaja  terus melakukan  kampanye dengan isu-isu SARA, provokasi, fitnah dan politik uang. Mereka melakukan demikian, karena  mereka  paham  bahwa  kesulitan menemukan pelaku dan lemahnya Bawaslu DKI  Jakarta  dalam  hal  menegakkan regulasi,  telah  menumbuhkan  tingkat kepercayaan  bagi  para  aktor  informal bahwa  Bawaslu DKI  Jakarta  tidak  mampu menindak  praktik-praktik  pelanggaran- pelanggaran    kampanye  tersebut.  Dengan demikian,  lemahnya  pengawasan  dan penegakan  hukum  secara  tidak  langsung telah  memberikan  kontribusi  nyata  atas meningkatnya  tensi  politik  yang  terjadi akibat  dari masifnya  isu  SARA,  provokasi, fitnah,  serta  politik  uang  selama  massa kampanye putaran kedua Pemilihan  di DKI Jakarta  tahun  2017.

## Kesimpulan
Implementasi  kebijakan  perubahan metode  kampanye  putaran  kedua  pada Pemilihan   Gubernur  dan Wakil  Gubernur DKI  Jakarta  Tahun  2017  berdasarkan perspektif  Grindle  secara  umum  dapat
berjalan dengan baik. Harapan besar dengan adanya  kebijakan  ini  adalah  memberikan keseimbangan dan keadilan bagi kontestan, minimalisasi terjadinya kegiatan kampanye ilegal,  serta  memberikan  fasilitasi  kepada Pemilih/Masyarakat  untuk  mendapatkan pendidikan politik. Tujuan akhirnya adalah melahirkan  Pemilihan    yang  berintegritas dan berkualitas.  Meskipun  tujuan  tersebut belum  dapat  tercapai  dengan  semestinya. Hal  tersebut  dikarenakan  dalam implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh kekuatan aktifitas aktif aktor informal/para pendukung  dari  masing-masing  pasangan calon  dilapangan  yang  secara  massif mempergunakan isu SARA, provokasi, dan politik uang untuk memenangkan kontestasi untuk pasangan calon yang mereka dukung.
Selanjutnya,  berdasarkan  variable  isi kebijakan  ( Content  of  Policy ),  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.   Berdasarkan prespektif Interest Affected , terlihat  bahwa  tidak  ada  tekanan  dan atau pesanan kekuatan politik tertentu. Kebijakan ini adalah bentuk penyelarasan  ketentuan  hukum  yang berlaku.  Kebijakan  ini  justru menjembatani  kepentingan  masing- masing pihak berkepentingan, sehingga kebijakan ini dapat diterima secara baik oleh para pihak berkepentingan.
2.      Berdasarkan prespektif type  of  benefits , terlihat  bahwa  kebijakan  ini  telah memberikan  keseimbangan  dan keadilan  dalam  kontestasi  bagi pasangan  calon,  sementara  bagi Pemilih/Masyarakat  mendapatkan pendidikan politik yang cukup.
3.    Berdasarkan prespektif extent  of  change envisioned , terlihat  bahwa kebijakan  ini merupakan wujud dari keinginan untuk memfasilitasi pasangan calon mendapatkan  legalitas dalam  kegiatan kampanye  putaran  kedua,  serta,  serta membuka  ruang  kepada  Pemilih/ masyarakat  DKI  Jakarta  untuk mendapatkan pendidikan politik dalam mengadapi  Pemilihan    pada  putaran kedua di  DKI  Jakarta  2017.
4.      Berdasarkan  prespektif site  of  decision
M.S UGIHARTO , DKK .: D INAMIKA P OLITIK DLM I MPLEMENTASI K EBIJAKAN K AMPANYE P UTARAN K EDUA ....
making ,  terlihat  bahwa  pembuatan kebijakan  ini dilakukan  oleh KPU  DKI Jakarta  sebagai  bagian  dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,  sehingga  tidak diperlukan  peibatan  berbagai  pihak berkepentingan.
5.  Berdasarkan  prespektif program implementors ,  terlihat  bahwa  pelaksana dari kebijakan ini ialah KPU DKI Jakarta dan  Pasangan  calon  dan/atau  Tim Kampanye.
6.   Berdasarkan prespektif resources commit- ted ,  terlihat  bahwa  sumber  daya  yang dibutuhkan, yaitu berupa sumber daya pelaksana,  fasilitas  dan  sumber  daya anggaran telah  tersedia  sesuai  dengan kebutuhan  oleh  amsing-masing implementor.
Sementara  berdasarkan  Lingkungan Implementasi (Context  of  Implementation ), maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1.   Berdasarkan prespektif power, interest and strategies  of  aktors  involved ,  terlihat bahwa  KPU  DKI  Jakarta  dan  masing- masing  Pasangan  Calon  telah mengeluarkan kemampuan  terbaiknya untuk  mendapatkan  output  atas impelementasi kebijakan ini. Meskipun demikian  besarnya  kekuatan  aktor  in- formal  yang  mengusung  kampanye SARA, Provokasi, dan Politik uang, telah mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan ini.
2.    Characteristics ,  terlihat  bahwa  secara karateristik kelembagaan penyelenggara,  khusunya  fungsi pengawasan  dan  penegakan  hukum, kurang  memberikan  dukungan  atas keberhasilan  dalam  implementasi kebijakan  kampanye  putaran  kedua pada  Pemilihan    Gubernur  dan  Wakil Gubernur DKI  Jakarta Tahun  2017.
3.      Berdasarkan  prespektif compliance  and responsiveness ,  terlihat  bahwa  secara umum masing-masing implementor for- mal seperti KPU DKI Jakarta, Pasangan Calon,  dan/atau  Tim  Kampanye  telah menunjukkan  kepatuhan  terhadap
hukum.  Artinya  secara  hukum  masih dalam  batas-batas  kewajaran  dan kepatutan.
(Footnotes)
1 Lihat ketentuan Pasal 107 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan  Pasal 109  ayat (1),  ayat  (2), dan  ayat (3)  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2015  tentang Penetapan  Peraturan  pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi undang-undang.
2 Lihat ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2007  tentang  Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia).
3. Diantaranya  protes  disampaikan  oleh  Wakil  Ketua  DPR Fahri  Hamzah  yang  menyoroti  kegiatan  Gubernur  DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelang putaran kedua Pilgub  Jakarta.  Fahri  menganggap  apa  yang  dilakukan Gubernur DKI Jakarta adalah sebuah bentuk kampanye. (https://news.detik.com/berita/d-3430889/fahri-hamzah- semua-yang-dilakukan-gubernur-dki-kampanye,  diakses tanggal 30 oktober 2017, pukul 20.11 WIB).
4  Suara  Pembaharuan,  Hari  Sabtu-Minggu,  tanggal  25-26 Februari 2017:
5  Suara pembaharuan, Hari Sabtu-Minggu, tanggal 4-5 Maret 2017;
6  Baca: Pengaduan Paslon Basuki –Djarot Nomor: 298/Tim- Badja/2017 tanggal. 06 Maret 2017.
7 .  Daerah  dengan  Penyelenggaraan  Pilkadanya  dalam  dua putaran, sebagai berikut: Pilkada putaran pertama di tahun 2010 dan putaran kedua di  tahun 2011, meliputi: Kab. Buru Selatan, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Bombana, Kab. Toraja Utara, dan Kab. Kaur.  Kemudian, Pilkada putaran pertama dan putaran kedua diselenggarakan dalam tahun yang sama, tahun 2011, meliputi: Kab. Barito Selatan dan  Kota  Pekan  Baru.  Selanjutnya,  Pilkada  putaran pertama di tahun 2011 dan putaran kedua di  tahun 2012, meliputi: Kab. Jayapura,  Kab. Bengkulu Tengah, dan Kota Langsa dan Pilkada putaran pertama dan putaran kedua diselenggarakan dalam tahun yang sama, yaitu tahun 2012, meliputi: Kab. Maluku Tengah, Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta, Kota Bengkulu, Kota Sabang, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh  Barat,  dan  Kab. Aceh  Tamiyang.  (sumber: KPU:2013, diolah oleh Penulis).
8 Rangkaian kegiatan demontrasi/Aksi Bela Islam I tanggal 14 Oktober 2016 (dikenal Aksi 1410), Bela Islam II tanggal 4 November 2016 (411), Bela Islam III tanggal 2 Desember 2016 (Aksi 212), Bela Islam IV tanggal 11 Februari 2017 (Aksi 112), Bela Islam V tanggal 21 Februari 2017 (Aksi 212 Jilid II), Bela Islam VI tanggal 31 Maret 2017 (Aksi 313), dan Bela Islam VII pada tanggal 5 Mei 2017 (Aksi 55). Htps://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/ 10/opp5r4330-ini-7-rangkaian-aksi-bela-islam-sebelum- ahok-divonis-2-tahun-penjara, diakses tanggal 12 Novem- ber 2018, Pukul: 20.30 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU DAN JURNAL
Agustino, Leo. (2009). Pilkada dan Dinamika Politik Lokal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
Ahnaf, Mohammad Iqbal., Samsul,  Maarif, Asyhari-Afwan, Budi,m Afdillah, Muhammad. (2015). Politik Lokal  dan  Konflik  Keagamaan  Pilkada  dan  Struktur  Kesempatan  Politik  dalam  Konflik Keagamaan di  Sampang, Bekasi,  dan Kupang (Seri Laporan  Penelitian). Yogyakarta:  Pro- gram  Studi Agama  dan  Lintas  Budaya  ( Center  for  Religious  and  Cross-cultural  Studies/ CRCS ) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada;
Akbar, Idil. (2016). Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indone- sia . Jurnal Ilmu Pemerintahan, CosmoGov, Vol. 2 No. 1, April 2016. Hlm.
Firza, Mohammad.  (2014). Implementasi Kebijakan Pemilihan  Umum Kepala Daerah Tahun 2013 di  Kota  Pagar  Alam  KabupatenLahat  Provinsi  Sumatrea  Selatan. Jurnal  Reformasi/ www.jurnal.unitri.ac.id.,  No. 2, Vol. 4 Tahun 2014 ; hlm. 77-83;
Gaffar, Affan. 2006. Sistem Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; Grindle, Mirelee. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World . New Jersey: Princeton University Press;
Kartika, Titiek.  (P).  (2016). Penyelenggaraan  Pilkada  gubernur  Bengkulu  2015.  Suatu  catatan Pengetahuan  tentang  Demokrasi  di  Daerah .    Jakarta: Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia; Kusumanegara, Sholahuddin. (2010). Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Penerbit Gava Media;
Mas’oed, Mochtar & MacAndrews, C. 2011. Perbandingan Sistem Politik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
Meleong,  Lexy J. (2017). Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Rosda Karya;
Nawawi, Hadari. (2015). Metodologi Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
Nugroho,  Riant.  (2008), Public  Policy:  Teori  Kebijakan-Analisis  Kebijakan-Proses  Kebijakan Perumusan,  Implementasi,  Evaluasi,  Revisi  Risk  Management  dalam  Kebijakan  Publik- Kebijakan  sebagai  The  Fifth  Estate-  Metode  Penelitian  Kebijakan ,  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Nursalim,  M  (Ed.).  (2005). Konflik  Antar  Elit  Politik  Lokal  Dalam  Pemilihan    Kepala  Daerah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Penelitian Politik LIPI;
Parlan, (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu dan Manajemen Pemilu terhadap Kinerja Penyelenggara Pemilu untuk Mewujudkan Kualitas Pemilu. Jurnal Publik Vol. 11; No. 02; 2017;hlm.  205-218 ;
Prayudi.  (2015). Dinamika  Politik  Hubungan  DPRD–Gubernur  DKI  Jakarta.    Jurnal  Info  Singkat Pemerintahan Dalam Negeri , Vol. VII. No. 5/I/P3DI/ Maret 2015. Hlm. 17-20;
Purwanto, Erawan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. (2015). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Gava Media;
Subarsono, AG. (2013). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka
9 http://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/19/21292051/ prabowo.ucapkan.terima.kasih.  kepada.rizieq.shihab, diakses tanggal 20 Februari 2018, pukul 20.00 WIB)
M.S UGIHARTO , DKK .: D INAMIKA P OLITIK DLM I MPLEMENTASI K EBIJAKAN K AMPANYE P UTARAN K EDUA ....
Pelajar;
Suwitri, Sri. 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik . Semarang: Universitas Diponegoro Semarang; Suryatna,Utang. (2007). Hubungan Karakteristik Pemilih Dan Terpaan Informasi Kampanye Politik Dengan  Perilaku  Memilih  (Kasus  Pemilihan    Bupati  Dan  Wakil  Bupati  Cianjur  Tahun 2006 .  Tesis  Pada  Sekolah  Pascasarjana  Institut  Pertanian  Bogor  tahun  2007,  Tidak dipublikasikan.
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik; Teori, Proses, dan Study Kasus , (Edisi dan Revisi Terbaru). Yogyakarta: Center for Academic Publising Servis/CAPS;

## DOKUMEN-DOKUMEN
Bawaslu  DKI  Jakarta.  2017. Laporan  Akhir  Penyelenggaraan  Pemilihan    Gubenrnur  dan  Wakil Gubenrnur  DKI  Jakarta  Tahun  2017 ,  Jakarta;
KPU Republik  Indonesia.  2013 .  Buku  data  dan  Infografik  Pemilukada  Langsung ,  Jakarta;
_____________________,  2017. Penyelenggaraan  Pilkada  Serentak  2015  dan  2017 .  Jakarta; KPU Provinsi DKI Jakarta, 2012. Laporan Penyelenggaraan Pemilihan  Umum Gubernur dan Wakil Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  2012 .    Jakarta;
_____________________, 2017. Laporan Penyelenggaraan Pemilihan  Umum Gubernur dan Wakil Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  2017 .    Jakarta;
_____________________.  2017. Data  dan  Infrografik  Pilkada  DKI  Jakarta  2017 .  Jakarta;

## WEBSIDE/MEDIA CETAK/ONLINE
www.https://kpu.go.id www. https://kpujakarta.go.id
Suara Pembaharuan, Hari Sabtu-Minggu, tanggal 26-27 Februari 2017;
Suara Pembaharuan, Hari Sabtu-Minggu, tanggal 4-5 Maret 2017;
http://www.beritasatu.com/megapolitan/416184-laksanakan-tahapan-kampanye-kpu-dki-akan- dilaporkan.html, diakses tanggal 15 Oktober 2017, pukul 20.15 WIB.
http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/28/19303681/kpu.dki.penafsiran.kampanye.putaran. kedua. pada.Pilkada.2012.dan.2017.berbeda. diakses tanggal 1 Juni 2017, Pukul 10.10 WIB.
h t t p : / / m e g a p o l i t a n . k o m p a s . c o m / r e a d / 2 0 1 7 / 0 4 / 1 9 / 2 1 2 9 2 0 5 1 / prabowo.ucapkan.terima.kasih.kepada.rizieq.shihab, diakses tanggal 20 Februari 2018, pukul 20.00 WIB
https://news.detik.com/berita/d-3430889/fahri-hamzah-semua-yang-dilakukan-gubernur-dki-kampanye, diakses tanggal 30 oktober 2017, pukul 20.11 WIB.