## Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri ( Stand Alone Money Laundering )
Defid Tri Rizky dan Mochamad Kevin Romadhona defid3ryzq@yahoo.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
This research will explain about the nature of the stand alone money laundering’s case handling and the substantiation’s formulation on the stand alone money laundering’s case handling in the future. The urgency of this research is the implementation of principle of proof on the crime of an independent money laundering. The arrangement of this research uses judicial normative method by analizing both the regulations on criminal law in Indonesia and the international provisions regulating the criminal act of money laundering. This research results that in the stand alone money laundering’s case handling can be executed independently without prior process of the prosecution and verdict on its predicate crimes, but in the substantiation’s process remain to need the availability of proof or evidences which can explain the relation between the property assets and the crime resulting those property assets, based on proofing’s principles provided in Article 183  Code  of  Criminal  Procedure  (KUHAP)  and  carried  out  using  indirect  evidential (circumstantial evidence). Thus, the provisions on the norms regulating the concept of stand-alone money laundering in the Law Number 8 Year 2010 concerning Prevention and Eradication of Criminal Act of Money Laundering needs to be reformulated.
Media Iuris Vol. 5 No. 3, October 2022                                                                         p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v5i3.36098                                                                                         e-ISSN: 2621-5225
Article history: Submitted 25 May 2022; Accepted 1 September 2022; Available online 31 October 2022.
Keywords:
Criminal Act; Money Laundering; Princple KUHAP 183; Stand Alone.
Copyright © 2022 Defid Tri Rizky dan Mochamad Kevin Romadhona. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Penelitian ini akan membahas tentang hakikat penanganan perkara stand alone money  laundering  dan  formulasi  pembuktian  terhadap  penanganan  perkara stand alone money laundering dalam penanganan perkara di masa yang akan datang.  Urgensi  penelitian  ini  adalah  implementasi  prinsip  pembuktian  atas tindak pidana pencucian uang yang yang berdiri sendiri. Penyusunan penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menganalisis peraturan-peraturan  pidana  di  Indonesia  maupun  ketentuan-ketentuan internasional  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  pencucian  uang.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa,  penanganan  perkara  stand-alone  money laundering merupakan penanganan perkara pencucian uang secara independen tanpa adanya penuntutan ataupun putusan atas tindak pidana asalnya terlebih dahulu,  namun  dalam  pembuktiannya  tetap  dibutuhkan  adanya  bukti  yang dapat  menjelaskan  adanya  keterkaitan  antara  harta  kekayaan  dengan  tidak pidana yang menghasilkan harta tersebut, berdasarkan prinsip pembuktian 183 KUHAP  serta  melalui  bukti  tidak  langsung  (circumstantial  evidence).  Konsep stand-alone money laundering dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang perlu di reformulasi rumusannya. Kata Kunci: Tindakan Kriminal;
Pencucian Uang; Prinsip KUHAP
183; Berdiri
Sendiri.
Defid Tri dan Mochamad Kevin: Prinsip Pembuktian Perkara...

## Pendahuluan
Salah  satu  upaya  dunia  internasional  untuk  melakukan  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  adalah  dengan  dibentuknya The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) pada tahun 1989. 1 FATF merupakan  sebuah  lembaga  internasional  yang  mengeluarkan  standar  atau rekomendasi  untuk  melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme  serta  melakukan  evaluasi  terhadap negara-negara di dunia atas standar tersebut. 2 Rekomendasi yang ditetapkan oleh FATF tidak hanya meliputi bidang pencegahan saja melainkan juga terkait dengan pemberantasan  pencucian  uang,  mulai  dari  kriminalisasi  perbuatan  pencucian uang 3 ,  kerjasama  domestik  dan  internasional,  mekanisme  pembuktian, 4 hingga perampasan harta kekayaan hasil kejahatan pencucian uang. 5
Dalam  rangka  memenuhi  rekomendasi  FATF  dimaksud,  selanjutnya Indonesia  membangun  rezim  anti  pencucian  uang  melalui  pembentukan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 6 yang  disempurnakan  dengan  Undang  –  Undang  Nomor  25  Tahun  2003. 7 Pada tahun 2010 kedua undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang– Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (yang  selanjutnya  disebut  UU  PP  TPPU). 8 Perubahan undang-undang  dimaksud  dilatarbelakangi  dengan  adanya  kelemahan  dari undang-undang sebelumnya karena itu butuh penyempurnaan terhadap beberapa
1 Yunus Husein, ‘Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hu- kum Internasional’ (2003) 1 Indonesian J. Int’l L.[342].
2 Yunus Husein, Bunga rampai anti pencucian uang (Books Terrace & Library 2007).
3 Husein (n 1). 4 Novariza  Novariza,  ‘Pengaturan  Transparansi  Beneficial  Ownership  Di  Sektor  Jasa Keuangan  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  TPPU’  (2021)  2  PAMPAS:  Journal  of Criminal Law.[37].
5 Yuliana Andhika Risang Putri, Marten Hanura and Reni Windiani, ‘Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Penanganan Pendanaan Terorisme Di Indonesia’ (2015) 1 Journal of International Relations.[88].
6 Sh Adrian Sutedi, Tindak pidana pencucian uang (PT Citra Aditya Bakti 2018).
7 Suzanna Lumeno, ‘Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Hubungannya Den- gan Pemberantasan Kejahatan Kehutanan’ (2021) 15 Justitia: Jurnal Ilmu Hukum.[7].
8 R Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Sinar Grafika 2022).
aspek ketentuan. Penyempurnaan tidak hanya dilakukan pada aspek pencegahan saja  namun  juga  terhadap  aspek  penegakan  hukum  yang  meliputi  rumusan delik, perluasan instansi yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, serta terkait mekanisme pembuktian penanganan perkara tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut TPPU).
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  pembuktian  merupakan  tindakan  yang sangat penting dalam suatu proses penanganan perkara. Melalui proses pembuktian akan ditentukan seorang pelaku tindak pidana bersalah atau tidak melalui alat bukti  yang  ada  sesuai  ketentuan  Pasal  184  KUHAP. 9 Salah  satu  mekanisme pembuktian tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 69 UU PP TPPU  yang  menyebutkan,  “penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  sidang di  pengadilan  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang  tidak  perlu  dibuktikan terlebih  dahulu  tindak  pidana  asalnya”.  Ketentuan  yang  mengatur  mekanisme pembuktian ini, di adopsi dari FATF Recommendation terutama rekomendasi 30 dan Immediate Outcome (IO)  7 10 yang  mengatur  tentang  mekanise  penanganan perkara Stand Alone Money Laundering yang dimaknai sebagai penuntutan tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri. 11
Namun dalam praktiknya, ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU yang mengatur tentang mekanisme penanganan perkara pencucian uang yang berdiri sendiri, 12 tersebut  menimbulkan  perdebatan  baik  dalam  hal  penafsiran  maupun  dalam konteks  keberlakuannya.  Perdebatan  terkait  ketentuan  ini,  terjadi  di  kalangan akademisi  maupun  penegak  hukum.  Misalnya,  Hakim  Agung  pada  Kamar Pidana  Mahkamah  Agung  RI  berbeda  pendapat  tentang  kedudukan  tindak pidana pencucian uang dalam hukum pidana Indonesia terutama terkait dengan
9 M Yahya Harahap, ‘Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: penyidikan dan penuntutan; Jilid II’.
10 Sisira Dharmasri Jayasekara, ‘Challenges of implementing an effective risk-based super- vision on anti-money laundering and countering the financing of terrorism under the 2013 FATF methodology’ [2018] Journal of Money Laundering Control.
11 Matthew Manning, Gabriel TW Wong dan Nada Jevtovic, ‘Investigating the relationships between  FATF  recommendation  compliance,  regulatory  affiliations  and  the  Basel  Anti-Money Laundering Index’ (2021) 34 Security Journal 566.
12 Nur Rusdy Kaldun Kadir, ‘Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Agung)’.
Defid Tri dan Mochamad Kevin: Prinsip Pembuktian Perkara...
aspek pembuktiannya. Pendapat pertama menyebutkan bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana yang bersifat bersifat accesoir (ikutan) dari predicate crime (tindak pidana asal), sedangkan pendapat kedua menyebutkan bahwa pencucian uang  adalah  tindak  pidana  yang  berdiri  sendiri  yang  tidak  perlu  dibuktikan terlebih  dahulu  tindak  pidana  asalnya. 13 Perdebatan  terkait  hal  ini  berujung hingga di uji-nya ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review (uji materiil). Pihak pemohon yang mengajukan pengujian ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU adalah sdr. Akil Mochtar mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan terpidana dalam kasus korupsi (penyuapan) dan tindak pidana pencucian  uang  yang  penyidikannya  dilakukan  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK).  Akil  Mochtar  merasa  hak  konstitusinya  dirugikan  dengan keberadaan  dan  keberlakuan  Pasal  69  UU  PP  TPPU  dimaksud. 14 Pengujian terhadap  ketentuan  ini  ke  Mahkamah  Konstitusi  juga  dilakukan  oleh  sdr. Suhandoyo,  dimana  yang  bersangkutan  ditetapkan  sebagai  tersangka  pelaku tindak pidana pencucian uang oleh Polda Sulawesi Tengah dimana penerapan Pasal 69 UU PP TPPU ini menurutnya tidak tepat. 15
Perdebatan  atas  penafsiran  atas  ketentuan  Pasal  69  UU  PP  TPPU  ini muncul  karena  adanya  ketidakjelasan  norma  dari  aturan  tersebut,  hal  ini  juga yang kemudian ditengarai menjadi salah satu penyebab rendahnya penanganan perkara  tindak  pidana  pencucian  uang  di  Indonesia.  Berdasarkan  temuan dari Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) 16 yang merupakan grup anti pencucian uang Asia/Pasifik dalam pelaksanaan Mutual Evaluation Review (MER) terhadap Indonesia tahun 2018 menyebutkan bahwa jumlah investigasi dan kasus yang dituntut terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih rendah termasuk penanganan perkara pencucian uang yang berdiri sendiri ( stand alone money laundering ).  Terkait  hal  itu,  assesor  kemudian  merekomendasikan  agar
13 Ali Salmande, ‘Bahas Money Laundering, MA ‘Terbelah’ ( Hukum Online.com , 2013) <https:// www.hukumonline.com/berita/a/bahas-imoney-laundering-i--ma-terbelah-lt51e7f6b983b34>.
14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 .
15 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015 .
16 APG merupakan FATF-style regional body di wilayah Asia/Pasifik.
meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas  penegak  hukum  untuk  menangani perkara TPPU diantaranya kasus TPPU yang berdiri sendiri atau stand alone money laundering. 17 Temuan oleh APG dalam pelaksanaan MER yang dilaksanakan pada tahun  2018  tersebut,  sejalan  dengan  data  penanganan  perkara  pencucian  uang yang berdiri sendiri ( stand alone money laundering ) di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil penilaian MER Indonesia oleh APG yakni tercatat jumlah  putusan  terkait  kasus  TPPU  yang  berdiri  sendiri,  yang  menyebutkan bahwa pada tahun 2013 hingga 2017, kasus pencucian uang yang berdiri sendiri hanya berjumlah 19 kasus. 18
Kajian mengenai tidak pidana pencucian uang telah beberapa dilakukan akan tetapi dari berbagai aspek yang berbeda dalam hal ini adalah aspek keungan dan perekonomian nasional dengan menggunakan undang-undang No 8 Tahun 2010  dalam  penyelesaian  kasus  tersebut.  Kajian  lain  dilakukan  dengan  objek yang berbeda yaitu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh institusi menemukan  bahwa  proses  penegakan  hukum  dilakukan  dengan  PPATK  dan pelaporan jika terdapat dugaan yang didasarkan pada bukti awal, kemudian BI, kopolisian, dan kejaksaan membentuk tim MoU untuk menindak lanjuti dugaan tersebut.
Sehubungan  dengan  permasalahan  yang  telah  penulis  sampaikan  diatas menunjukkan  bahwa  terdapat  adanya  multitafsir  atas  ketentuan  Pasal  69  UU PP  TPPU  yang  mengatur  tentang  mekanisme  penanganan  perkara  tindak pidana  pencucian  uang  yang  berdiri  sendiri  sehingga  menimbulkan  keraguan bagi  penegak  hukum  dalam  memberlakukan  ketentuan  ini.  Hal  tersebut  yang kemudian  menjadi  alasan  Penulis  untuk  melakukan  penulisan  hukum  dengan judul  Prinsip  Pembuktian  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang yang Berdiri Sendiri ( Stand Alone Money Laundering ).
17 Anti Money laundering and counter –terrorist financing measures- Indonesia, ‘Anti Money laundering and counter –terrorist financing measures- Indonesia, Third Round Mutual evaluation Review Report’ (2018).[33–34].
Defid Tri dan Mochamad Kevin: Prinsip Pembuktian Perkara...

## Metode Penelitian
Penyusunan  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif 19 yaitu  mengacu  pada  ketentuan  normatif  atau  peraturan-peraturan tentang tindak pidana pencucian uang Di Indonesia dan ketentuan internasional. Metode  penelitian  yuridis  normatif  digunakan  karena  penelitian  ini  dilakukan dengan  melalui  studi  dokumen  dengan  meneliti  bahan  pustaka  yang  berupa norma  hukum,  kaedah  dasar,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada. Penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan perundang-undangan terkait dengan menggambarkan  secara  lengkap  aspek-aspek  hukum  materil  dan  formil  tindak pidana umum dan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan penelitian dilakukan didasarkan pada aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 20 guna  menjawab  isu  mengenai  penegakan  hukum  pencucian  uang berdasarkan rekomendasi FATF.

## Hakikat Pembuktian Stand Alone Money Laundering
Pengaturan tentang kriminalisasi pencucian uang secara khusus diatur dalam rekomendasi  3  FATF,  yang  mengamanahkan  setiap  negara  harus  menetapkan pencucian uang sebagai kejahatan sebagaimana yang ditegaskan dalam Konvensi Wina  dan  Konvensi  Palermo.  Berkaitan  dengan  aspek  pembuktian  pencucian uang telah dimuat dalam rekomendasi 3 FATF khususnya pada catatan penafsiran Rekomendasi 3 yang menyebutkan: 21
“ Whichever approach is adopted, each country should, at a minimum, include a range of offences within each of the designated categories of offences. The offence of money laundering should extend to any type of property, regardless of its value, that directly or indirectly represents the proceeds of crime. When proving that property is the proceeds of crime, it should not be necessary that a person be convicted of a predicate offence”.
Hal ini diatur lebih lanjut dalam IO 7 FATF Methodology yang mana salah satu
19 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif (1  edn,  Raja  Grafindo Persada 2004).[13].
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005).[35].
21 The FAFT, ‘The FATF Recommendation’ (2022).
isu utamanya adalah upaya penuntutan terhadap “ different type of money laundering cases ”. Ketentuan itu mengamanahkan kepada setiap negara agar seluruh aktivitas dan kejahatan pencucian uang, harus diinvestigasi, serta pelakunya harus dituntut dan tunduk pada sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan. 22 Berkaitan dengan eksistensi tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimuat dalam IO 7 tersebut, disebutkan ada 3 (tiga) jenis tindak pidana pencucian uang yang diperintahkan kepada setiap negara-negara untuk dilakukan kriminalisasi, yang terdiri  dari Third  party  money  laundering,  Self-laundering  dan  Stand-alone  money laundering. 23
Berbicara tentang jenis penanganan perkara tindak pidana pencucian uang stand-alone money laundering yang  disebutkan  dalam Immediate  Outcome  7  FATF Methodology sebagai berikut:
“Stand-alone (or autonomous) money laundering refers to the prosecution of ML offences independently, without also necessarily prosecuting the predicate offence. This could be particularly relevant inter alia i) when there is insufficient evidence of the particular predicate offence that gives rise to the criminal proceeds; or ii) in situations where there is a lack of territorial jurisdiction over the predicate offence”.
Berdasarkan definisi tersebut, stand alone money laundering dimaknai sebagai upaya penuntutan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  berdiri  sendiri  (independen), dimana tidak perlu ada penuntutan terhadap tindak pidana asalnya dalam hal tidak  terdapat  cukup  bukti  ( insufficient  evidence )  terhadap  tindak  pidana  asal tertentu  yang  menghasilkan  harta  kekayaan/hasil  kejahatan  atau  terdapat kekurangan akses terhadap yuridiksi territorial dari tindak pidana asal.
Definisi  terkait  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang Stand-alone  money laundering selain  daripada  yang  disebutkan  di  dalam IO  7  FATF  Methodology, definisi tersebut juga dapat ditemukan dalam berbagai referensi lain, diantaranya sebagai berikut:
a)  Stand-alone money laundering cases refer to (preliminary) investigation where there
22 Financial Action Task Force, ‘Methodology for Assessing Technical Compliance with The FATF  Reccomendation  and  The  Effectiveness  of  AML/CFT  Systems’  (2021).  <https://www.fatf- gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF Methodology 22 Feb 2013.pdf>.[119].
Defid Tri dan Mochamad Kevin: Prinsip Pembuktian Perkara...
is no concrete sight or evidence regarding the true source of origin of an object or a specific predicate offence . 24
b) It is not necessary in “stand alone” money laundering prosecutions to wait for a conviction in relation to the “criminal conduct. 25
c) To prosecute the launderers alone means a “stand-alone” or “autonomous” money laundering prosecution – where money laundering is the only count on the indictment.
For the purposes of this report no differentiation is made between “stand-alone” or
“autonomous” money laundering as subsets of money laundering. 26
Kemudian  dalam Model  legislation  on  money  laundering  and  financing  of  terrorism disebutkan bahwa: 27 In order to prove the illicit origin of the proceeds it shall not be required to obtain the conviction of the predicate offence.
Apabila  merujuk  dari IO  7  FATF  Methodology dan  berbagai  definisi lain  mengenai  tindak  pidana  pencucian  uang, stand-alone money laundering sebagaimana yang disebutkan di atas, secara filosofis semangat lahirnya konsep kriminalisasi tindak pidana pencucian uang, stand-alone money laundering adalah untuk  menghindari  terhenti  atau  terkendalanya  upaya  penuntutan  terhadap TPPU dikarenakan sulitnya menemukan bukti atau petunjuk untuk membuktikan bahwa asal-usul dari suatu harta kekayaan adalah berasal dari suatu tindak pidana. Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  terobosan  hukum  untuk  dapat  melakukan penuntutan terhadap pihak yang diduga menyembunyikan atau menyamarkan harta  kekayaan  hasil  kejahatan  tanpa  harus  menunggu  adanya  putusan  hakim terkait predicate crimenya .  Merujuk  beberapa  ketentuan  internasional,  hampir keseluruhan  aturan  terkait  dengan  proses  hukum stand-alone money laundering , selalu  dirumuskan  dengan  menggunakan  redaksional,  “tanpa  perlu  adanya
24 Fiscal  information  and  investigation  Service  of  The  Netherlands  Tax  and  Customs Administration,  ‘Indirect  Method  of  Proof  Providing  Evidence  in  stand-alone  money  laundering investigations’ (2016) 4.
25 The Crown Prosecution Service, ‘Money Laundering Offences’ ( CPS Gov UK , 2021) <https:// www.cps.gov.uk/legal-guidance/money-laundering-offences>.
26 MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and  the  Financing  of  Terrorism,  ‘Typologies  Report  on  Laundering  The  Proceeds  of  Organised Crime’ (2015).
27 United Nations  Office On Drugs and Crime and International Monetary Fund, ‘Model leg- islation on money laundering and financing of terrorism’.[34].
penuntutan ( prosecuting ) terhadap tindak pidana asal” atau “tidak perlu seseorang dinyatakan bersalah atau dihukum ( convicted ) atas tindak pidana asal atau “ satu- satunya dakwaan ” ( the only count on the indictment).
Jenis  perkara  pencucian  uang  yang  banyak  terjadi  di  beberapa  praktik juridiksi  adalah  perkara  pencucian  uang  yang  diajukan  bersama-sama  dengan tindak  pidana  asalnya  dalam  surat  dakwaan,  atau  yang  dikenal  dengan self- laundering dan juga perkara dimana pelaku pencucian uang dilakukan penuntutan bersamaan dengan proses pelaku tindak pidana asal. 28 Dalam kasus seperti itu tidak ada masalah untuk menetapkan tindak pidana asal yang mendasari penuntutan tindak pidana pencucian uangnya. Namun bagaimana jika perkara tindak pidana asalnya  tidak  bisa  dituntut,  atau  pelaku  tidak  bisa  di  lacak,  atau  adanya  bukti yang tidak memadai untuk membuktikan tersangka meskipun jelas ada kejahatan asalnya. Bagaimana juga jika pelaku utama (tindak pidana asal) meninggal atau melarikan  diri.  Kondisi-kondisi  seperti  ini  lah  yang  kemudian  menjadi  dasar, perlu  untuk  menetapkan  bahwa  element/unsur  pencucian  uang  juga  dapat menjangkau kejahatan-kejahatan dari mana harta kekayaan (hasil kejahatan) itu berasal  meskipun  tindak  pidana  asalnya  tidak  dapat  dilakukan  penuntutan. 29
Oleh karena itu banyak konvensi dan perjanjian  internasional yang mendorong agar  penuntutan  perkara stand-alone money laundering dapat  dilaksanakan  dan dimasukkan ke dalam sistem hukum dan penilaian risiko nasional mereka. 30
Dalam  praktik,  perdebatan  terus  berlangsung  mengenai  bagaimana  bukti khusus seharusnya bisa jadi sebagai dasar membuktikan tindak pidana asal dalam perkara pencucian uang yang berdiri sendiri ( stand alone money laundering ). Pada beberapa  judiridiksi  telah  melangkah  jauh  dengan  menyatakan  cukup  bahwa pengadilan  bisa  membuktikan  pelaku  pencucian  uang,  dimana  tidak  jelas  jenis tindak pidana asal spesifik yang terjadi, namun bukti tidak langsung (petunjuk) dapat  menjelaskan  bahwa  harta  kekayaan  itu  hanya  bisa  diperoleh  dari  tindak
28 MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (n 26).[5].
29 ibid .[29].
30 ibid .[26].
Defid Tri dan Mochamad Kevin: Prinsip Pembuktian Perkara...
pidana. 31 Sehingga  bukti  tidak  langsung  atas  dugaan  tindak  pidana  asal  dapat menjadi  dasar  bagi  penegak  hukum  untuk  melakukan  proses  hukum  tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri.
Sehubungan dengan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep stand-alone money laundering merupakan  salah  satu  bentuk  dari  mekanisme penanganan  perkara  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  hal  akan  dilakukan penuntutan  terhadap  tindak  pencucian  uang  tersebut  maka  tidak  perlu  ada penuntutan ataupun hukuman atas kejahatan asalnya. Meskipun tidak diperlukan penuntutan maupun putusan terhadap tindak pidana asal, namun tetap diperlukan dalam  penanganan  perkara  pencucian  uang  yang  berdiri  sendiri  ( stand alone ) untuk membuktikan dugaan bahwa harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang itu berasal dari tindak pidana, berdasarkan keadaan atau petunjuk yang ada.
Formulasi Pembuktian Stand Alone Money Laundering Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian  Uang
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  diatas,  bahwa  konsep  penanganan perkara stand-alone money laundering yang menegaskan mekanisme penuntutan tindak  pidana  pencucian  uang  secara  independen (berdiri  sendiri),  tanpa perlu  melakukan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana  asalnya  telah  di  adopsi oleh  undang-undang  pencucian  uang  di  Indonesia.  Perwujudan  dari  konsep pembuktian stand alone money laundering ini tercermin dalam Penjelasan Pasal
3 UU No. 15 Tahun 2002 Jo. UU No. 25 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa terhadap  harta  kekayaan  yang  diduga  merupakan  hasil  tindak  pidana  tidak diperlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya perubahan undang- undang  pencucian  uang  pada  tahun  2010,  kemudian  mekanisme  pembuktian ini  diatur  kembali  namun  tidak  dalam  penjelasan  melainkan  terdapat  pada
31 ibid .[30].
batang tubuh undang-undang yaitu Pasal 69 UU PP TPPU, yang menyebutkan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan terhadap tindak pidana  pencucian  uang  tidak  wajib  dibuktikan  terlebih  dahulu  tindak  pidana asalnya.  Ketentuan  ini  lah  kemudian  yang  menjadi  representasi  dari  konsep stand alone money laundering di Indonesia.
Konsep  penanganan  perkara stand alone money laundering sebagaimana yang  dimaksud  dalam  beberapa  ketentuan  internasional  jika  dikaitkan  dengan ketentuan  pasal  69  UU  PP  TPPU,  maka  terdapat  ketidaksesuaian  konsep.  Hal tersebut disebabkan karena rumusan Pasal 69 yang mengadopsi konsep stand-alone money laundering berbeda dengan apa yang diatur dalam ketentuan internasional.
Perumusan norma (redaksional) Pasal 69 UU PP TPPU menyebabkan ketentuan tersebut  menjadi  multi-interpretasi,  yaitu  terkait  dengan  frasa,  “ tidak  wajib dibuktikan terlebih dahulu ”.
Jika merujuk kepada redaksional pengaturannya, konsep stand alone money laundering berbeda dengan apa yang diatur oleh Pasal 69 UU PP TPPU, dimana frasa  “tidak  wajib  dibuktikan  terlebih  dahulu  tindak  pidana  asalnya”  seakan- akan  mengabaikan  keberadaan  tindak  pidana  asal  dalam  penanganan  perkara pencucian uang. Frasa “ tidak wajib dibuktian terlebih dahulu ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU PP TPPU, memiliki makna yang berbeda dengan frasa “ tidak diperlukan  penuntutan ”  atau  “ tidak  diperlukan  adanya  hukuman  atau  putusan ” sebagaimana  yang  diatur  dalam  beberapa  ketentuan  internasional.  Penuntutan atau  putusan  merupakan  proses  tahapan  dalam  suatu  penanganan  perkara sedangkan pembuktian merupakan tindakan yang harus dilakukan pada setiap proses  penanganan  perkara  (penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  sidang di pengadilan), dan menjadi bagian dalam proses hukum itu sendiri pada setiap tahapan  suatu  perkara  sehingga  pengertian  “tidak  wajib  dibuktikan”  berbeda dengan “tidak perlu ada penuntutan atau putusan”.
Kedudukan  Pasal  69  UU  PP  TPPU  juga  ditegaskan  oleh  Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya No 90/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa untuk  melakukan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  dalam  perkara
Defid Tri dan Mochamad Kevin: Prinsip Pembuktian Perkara...
TPPU  tetap  harus  didahului  dengan  adanya  tindak  pidana  asal,  namun  tindak pidana  asal  tersebut  tidak  wajib  dibuktikan  terlebih  dahulu. 32 Lebih  lanjut, Mahkamah Konstitusi juga memberikan penegasan mengenai apa yang dimaksud dengan Frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam konteks Pasal 69 UU  PP  TPPU.    Menurut  Mahkamah  Konstitusi frasa “tidak  wajib  dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap . 33 Berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai bahwa  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  pencucian  uang  atau  adanya dugaan perolehan harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan, maka aparat penegak hukum tidak boleh berhenti hanya karena penanganan perkara pokoknya (kejahatan asal) belum terbukti di Pengadilan. 34
Meskipun  terdapat  perbedaan  rumusan  tentang  konsep stand-alone money laundering, namun  esensi  ketentuan  Pasal  69  UU  PP  TPPU  tidak  secara mutlak  mengabaikan  pembuktian  terhadap predicate crime dalam  penanganan perkara  tindak  pidana  pencucian  uang,  mengingat  dalam  rumusannya  masih menyebutkan istilah “terlebih dahulu”. Jikalau-lah memang pembentuk undang- undang bermaksud bahwa Pasal 69 UU PP TPPU, dimaknai tidak perlukan sama sekali  pembuktian  tindak  pidana  asal  dalam  penyidikan,  penuntutan  maupun sidang di pengadilan perkara pencucian uang, maka rumusan Pasal 69 itu tidak akan menggunakan kata-kata “terlebih dahulu”. Sehingga instrumen Pasal 69 UU TPPU pada prinsipnya hanya mensyaratkan, mengecualikan atau mengkondisikan keberadaaan  pembuktian  tindak  pidana  asal  dalam  penuntutan  tindak  pidana pencucian uang.
Mengingat  ketentuan  Pasal  69  UU  PP  TPPU  itu  merupakan  ketentuan bersyarat, oleh karena itu perlu kiranya ditetapkan kriteria-kriteria yang dapat dipenuhi dalam rangka pemberlakuan ketentuan dimaksud, antara lain subjek
32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015 (n 15).[114].
33 ibid.
34 Reda  Manthovani  dan  Narendra  Jatna, Rezim  Anti  Pencucian  uang  dan  Perolehan  Hasil Kejahatan di Indonesia (3 edn, UAI Press 2018).[74].
yang  hendak  diproses  hukum  dengan  perkara  tindak  pidana  pencucian  uang ialah  bukan  pelaku tindak  pidana  asal. 35 Adapun  konteks  keberlakuannya adalah dalam hal pelaku tindak pidana asalnya tidak ditemukan (masuk dalam daftar pencarian orang), atau meninggal dunia. 36 Berdasarkan kriteria tersebut, maka  perumusan  Pasal  69  UU  PP  TPPU  secara  konsep  telah  sesuai  dengan penanganan  perkara stand-alone money laundering sebagaimana  yang  diatur dalam beberapa ketentuan internasional dan implementasinya sangat logis serta sesuai dengan kaedah hukum.  Ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU harus dimaknai bahwa  dalam  penuntutan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  berdiri  sendiri tidak perlu ada penuntutan atau putusan pengadilan terlebih dahulu terhadap tindak  pidana  asalnya.  Namun  dalam  hal  pembuktian  perkara  tindak  pidana pencucian  uang,  peristiwa  tindak  pidana  asal  tersebut  tetap  perlu  diuraikan/ diungkap dengan alat bukti yang cukup atau dengan menggunakan bukti tidak langsung ( circumstancial evidence ) sebagai bagian dari proses pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang.
Konsekuensi  logis  dari  hal  tersebut,  dalam  rangka  menghindari  multi interpretasi  serta  keraguan  dalam  operasionalisasi  ketentuan  Pasal  69  UU  PP TPPU, ke depan hendaknya perlu dilakukan reformulasi terhadap norma yang mengatur  tentang  konsep stand-alone money laundering dalam  UU  PP  TPPU, melalui revisi terhadap ketentuan dimaksud. Perumusan ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU saat ini, yang menyatakan untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang  tidak  wajib  dibuktikan  terlebih  dahulu  tindak  pidana  asalnya,  perlu diubah  dengan  redaksional,  “untuk  melakukan  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal”.
35 Muh. Afidal Yanuar, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset (Setara Press 2021). [35–36].
36 ibid.
Defid Tri dan Mochamad Kevin: Prinsip Pembuktian Perkara...
Bentuk  Ideal  Pembuktian Stand Alone Money Laundering Pada Penanganan

## Perkara Pencucian Uang Di Masa Yang Akan Datang
Merujuk kepada beberapa putusan pengadilan, terkait dengan predicate crime yang diduga menghasilkan harta kekayaan, ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU tidak mengharuskan telah memperoleh putusan pengadilan yang telah inkracht atas predicate crime dimaksud  untuk  kemudian  melakukan  pemeriksaan  ataupun  penuntutan terhadap  dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang. 37 Namun  terkait  dengan  prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana, telah ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa untuk menyatakan seseorang dinyatakan bersalah harus ada keyakinan hakim dengan didukung adanya minimal dua alat bukti yang sah yang saling berkesesuaian, di mana dua alat bukti yang sah itu merupakan terminologi lain dengan cukup bukti. 38 Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, 39 ketentuan Pasal 69 UU TPPU dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kedudukan  TPPU  sebagai follow up crime yang mengharuskan  adanya  keterkaitan antara predicate crime dan proceeds of crime, meskipun  terhadap  tindak  pidana  asal ( predicate crime ) tersebut tidak wajib untuk dibuktikan terlebih dahulu, akan tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa terhadap predicate crime mutlak tidak perlu dibuktikan sama sekali. Adanya bukti yang cukup terhadap dugaan predicate crime menguatkan dugaan atas keberadaan dari proceeds of crime (hasil kejahatan) . Konsekuensi apabila tidak ada kejahatan sebagai predicate crime maka tidak ada proceeds of crime, apabila tidak ada proceeds of crime maka dengan serta merta tidak ada pencucian uang.
37 Penerapan Pasal 69 dimana penuntutan terhadap TPPU tanpa membuktikan Tindak pidana asalnya terlebih dahulu dapat dilihat dalam beberapa kasus, diantaranya atas nama Tomi Andhika Janur ( Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 929/PidB/2016/PN Btm), dan  atas nama Kasni Bin Madistam ( Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 114/PidB/2016/PN Btm ).
38 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menyatakan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa  “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.
39 Konsekuensi kurangnya alat bukti terkait dengan predicate crime, maka terhadap predicate crime yang  menghasilkan  harta  kekayaan  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  suatu  tindak pidana. Pasal 183 KUHAP mensyaratkan dibutuhkan sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, apabila bewijsminimum sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP tersebut tidak terpenuhi, maka pelaku tersebut harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
Dengan demikian dalam hal penuntutan stand-alone money laundering, maka penegak hukum tetap harus membuktikan dengan alat bukti yang cukup terkait dengan dugaan hasil tindak pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana yang menganut teori negative wettelijck bewijstheorie yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti untuk menyatakan seseorang bersalah,  maka  dalam  hal  pembuktian  perkara  pencucian  uang  yang  berdiri sendiri  dibutuhkan  setidaknya  dua  alat  bukti  untuk  membuktikan  unsur dugaan hasil tindak pidana. Pemenuhan minimum pembuktian yakni sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  tersebut  bukan  untuk  proses  hukum  tindak  pidana asalnya melainkan terhadap pemenuhan unsur hasil tindak pidana dalam proses hukum pencucian uangya. Dalam hal pembuktiannya, peristiwa tindak pidana asal  tetap  perlu  diuraikan/diungkap  dengan  alat  bukti  yang  cukup  dalam konteks  pembuktian  unsur  dari  tindak  pidana  pencucian  uang.  Dengan  kata lain,  keberadaan/dugaan  tindak  pidana    dapat  diketahui  melalui  hubungan antara perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, perbuatan- perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  terdakwa,  atau  aliran  dana  hasil tindak  pidana  kepada  terdakwa  berdasarkan  dua  alat  bukti  atau  berdasarkan bukti tidak langsung ( circumstantial evidence ).
Tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia mengharuskan  adanya  keterkaitan  yang  jelas  antara  tindak  pidana  pencucian uang  dan predicate crime. Predicate crime dari  tindak  pidana  pencucian  uang tersebut meskipun tidak ada penuntutannya terlebih dahulu, akan tetapi dalam hal penuntutan perkara stand-alone money laundering, pembuktian dugaan bahwa harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang berasal dari hasil tindak pidana harus didukung dengan sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang sah. Mekanisme pembuktian seperti ini merupakan pembuktian yang lazim dan bukan hal yang baru dalam hukum pidana Indonesia, di mana proses pembuktian ini dapat dijumpai dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan.  Mardjono  Reksodipuro  dan  Barda  Nawawi  Arief mencontohkan Pasal  480  KUHP    tentang    penadahan  sebagai  analogi  dari  tindak  pidana
Defid Tri dan Mochamad Kevin: Prinsip Pembuktian Perkara...
pencucian uang. 40
Tindak  pidana  penadahan  dan  tindak  pidana  pencucian  uang  memiliki kesamaan  karakteristik  dari  perspektif  terjadinya  delik  dan  perspektif  proses penanganan  perkara.  Sehingga  mekanisme  penanganan  perkara  tindak  pidana penadahan dapat dijadikan rujukan dalam proses pembuktian perkara stand-alone money laundering .
Berkenaan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, menurut sistem  hukum  Indonesia  memungkinkan  untuk  melakukan  pemeriksaan, penyidikan  dan  TPPU  tanpa  perlu  adanya  penuntutan/putusan  atas    tindak pidana asalnya terlebih dahulu, namun dalam kondisi apa hal tersebut relevan untuk dapat diterapkan.  Yunus Husein dalam keterangannya menjelaskan bahwa tindak pidana asal yang melahirkan TPPU harus ada, tetapi tidak harus dibuktikan terlebih dahulu, dan keberadaan tindak pidana asal dapat diketahui antara lain dari bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti), hubungan antara perkara TPPU dan  tindak  pidana  asal,  perbuatan-perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan Terdakwa, atau aliran dana hasil tindak pidana kepada Terdakwa. 41 Berdasarkan penjelasan dari Yunus Husein tersebut, dapat disimpulkan hal-hal apa saja yang dapat  dijadikan  parameter  atau  indikator  yang  diperlukan  dalam  melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan terhadap TPPU tanpa ada penuntutan dan putusan atas tindak pidana asalnya terlebih dahulu yaitu bukti permulaan yang cukup, hubungan antara perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana  asal,  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  aliran dana hasil tindak pidana kepada terdakwa.

## Kesimpulan
Secara  konseptual  penanganan  perkara  stand-alone  money  laundering merupakan  penuntutan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  berdiri  sendiri
40 Yunus  Husein  V,  ‘Upaya  Membantu  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  melalui Penerapan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang’ (2005) 15.[9–10].
41 Pernyataan dari Yunus Husein dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 90.PUU.XIII .2015, 27 Oktober 2014.[88].
tanpa  ada  penuntutan  ataupun  putusan  pengadilan  terkait  tindak  pidana asalnya  terlebih  dahulu.  Kebutuhan  pengaturan  terhadap  penanganan  perkara stand-alone  money  laundering  dilatarbelakangi  oleh  kondisi  dimana  tindak pidana  asalnya  tidak  bisa  dituntut  karena  pelaku  tidak  diketahui,  meninggal dunia, melarikan diri atau adanya bukti yang tidak memadai untuk membuktikan perbuatan pelaku tindak pidana asal, meskipun kejahatan asalnya jelas terjadi dan terdapat pihak yang menikmati bahkan mengelola harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dimaksud. Pasal 69 UU PP TPPU merupakan perwujudan konsep stand-alone money laundering di Indonesia, namun perumusannya berbeda secara konseptual  dengan  mekanisme  dalam  Rekomendasi  FATF.  Pengaturan  Pasal 69 UU PP TPPU secara konsep berbeda dengan stand-alone money laundering dikarenakan  frasa,  “tidak  wajib  dibuktikan  terlebih  dahulu”,  tidak  dapat dipersamakan dengan frasa,”Without also necessarily prosecuting the predicate offences sebagaimana yang dimaksud dalam IO 7 FATF Methodology. Adapun kriterianya,  pertama,  subjek  yang  hendak  diproses  hukum  dengan  perkara pencucian uang secara mandiri ialah bukan pelaku tindak pidana asal, orang yang turut  serta,  atau  membantu  kejahatan  pencucian  uang.  Kedua,  keberlakuannya dalam hal pelaku tindak pidana asalnya tidak ditemukan , meninggal dunia; atau penyidikan dan penuntutan antara pelaku tindak pidana asal dengan bukan pelaku tindak pidana asal diajukan secara terpisah dengan proses hukum tersendiri.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adrian Sutedi Sh, Tindak pidana pencucian uang (PT Citra Aditya Bakti 2018).
Harahap  M  Yahya,  ‘Pembahasan  permasalahan  dan  penerapan  KUHAP: penyidikan dan penuntutan; Jilid II’.
Husein Yunus, Bunga rampai anti pencucian uang (Books Terrace & Library 2007).
Nur Rusdy Kaldun Kadir, ‘Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Agung)’.
Defid Tri dan Mochamad Kevin: Prinsip Pembuktian Perkara...
Muh.  Afidal  Yanuar, Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Perampasan  Aset (Setara Press 2021).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005).
Reda Manthovani dan Narendra Jatna, Rezim Anti Pencucian uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia (3 edn, UAI Press 2018).
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif (1  edn,  Raja Grafindo Persada 2004).
Wiyono R, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Sinar Grafika 2022).
Yunus  Husein  V,  ‘Upaya  Membantu  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi melalui  Penerapan  Undang-undang  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang’ (2005).
Husein  Yunus,  ‘Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  Dalam Perspektif Hukum Internasional’ (2003) 1 Indonesian J. Int’l L.

## J urnal
Jayasekara  Sisira  Dharmasri,  ‘Challenges  of  implementing  an  effective  risk- based supervision on anti-money laundering and countering the financing of  terrorism  under  the  2013  FATF  methodology’  [2018]  Journal  of  Money Laundering Control.
Lumeno  Suzanna,  ‘Penerapan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003 Hubungannya  Dengan  Pemberantasan  Kejahatan  Kehutanan’  (2021)  15 Justitia: Jurnal Ilmu Hukum.
Manning  Matthew,  Gabriel  TW  Wong,  dan  Nada  Jevtovic,  ‘Investigating  the relationships  between  FATF  recommendation  compliance,  regulatory affiliations and the Basel Anti-Money Laundering Index’ (2021) 34 Security Journal.
Novariza Novariza, ‘Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU’ (2021) 2 PAMPAS: Journal of Criminal Law.
Putri  Yuliana  Andhika  Risang,  Marten  Hanura,  dan  Reni  Windiani,  ‘Peran Rekomendasi  Financial  Action  Task  Force  (FATF)  dalam  Penanganan Pendanaan  Terorisme  di  Indonesia’  (2015)  1  Journal  of  International Relations.

## Makalah/Lapor an
Anti Money laundering and counter –terrorist financing measures- Indonesia, ‘Anti Money  laundering  and  counter  –terrorist  financing  measures-  Indonesia, Third Round Mutual evaluation Review Report’ (2018).
Financial Action Task Force, ‘Methodology for Assessing Technical Compliance with The FATF Reccomendation and The Effectiveness of AML/CFT Systems’ (2021)  https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/ FATF Methodology 22 Feb 2013.pdf.
Fiscal information and investigation Service of The Netherlands Tax and Customs Administration,  ‘Indirect  Method  of  Proof  Providing  Evidence  in  stand- alone money laundering investigations’ (2016).
MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism, ‘Typologies Report on Laundering The Proceeds of Organised Crime’ (2015).
The FAFT, ‘The FATF Recommendation’ (2022).
United Nations  Office On Drugs and Crime and International Monetary Fund , ‘Model legislation on money laundering and financing of terrorism’.

## La man
Ali Salmande, ‘Bahas Money Laundering, MA “Terbelah”’ ( Hukum Online.com , 2013).
The Crown Prosecution Service, ‘Money Laundering Offences’ ( CPS Gov UK , 2021) <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/money-laundering-offences>.

## Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.
Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 77/PUU-XII/2014.
Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 90/PUU-XIII/2015.
Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 929/Pid.B/2016/PN. Btm atas nama Tomi Andhika Janur.
Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 114/Pid.B/2016/PN. Btm atas nama Kasni Bin Madistam.
How to cite: Defid Tri Rizky dan Mochamad Kevin Romadhona, ‘Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri ( Stand Alone Money Laundering )’ (2022) Vol. 5 No. 3 Media Iuris.
Defid Tri dan Mochamad Kevin: Prinsip Pembuktian Perkara...
--This page is intentionally left blank--