INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 2446-2459 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Transmisi Kebijakan Moneter dan Peran Kebanksentralan dalam Stabilitas Ekonomi
Fildzah Darayani Mujasmara 1 ✉ , Rebecka Tri Talita Panggabean 2 , Mei Sarah Andriani Tobing 3
Universitas Negeri Medan
Email: fildzahdarayani05@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan moneter dan peran bank sentral dalam mencapai stabilitas ekonomi, serta mengeksplorasi peran bank sentral dalam sistem keuangan suatu negara, termasuk pengendalian kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memberikan dukungan pada stabilitas nilai mata uang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya perbankan dalam sistem ekonomi dan keuangan,  serta  pembentukan  Badan  Supervisi  Bank  Indonesia  (BSBI)  untuk  mengawasi  kegiatan operasional dan investasi BI.
Kata Kunci: Stabilitas Perbankan Indonesia, Kebijakan Moneter
Abstract
The  method  for writing this  scientific  article  is  a  qualitative  method.  This  research aims  to  examine monetary policy and the role of central banks in achieving economic stability, as well as exploring the role of central banks in a country's financial system, including controlling monetary policy, maintaining financial system stability, and providing support for currency value stability. Apart from that, this research also aims to highlight the importance of banking in the economic and financial system, as well as the formation of the Bank Indonesia Supervision Agency (BSBI) to supervise BI's operational and investment activities.
Keywords: Indonesia Banking Stability, Monetary Policy

## PENDAHULUAN
Salah satu tugas terpenting yang harus diemban oleh setiap pemerintah, khususnya di bidang ekonomi, adalah tercapainya stabilitas perekonomian. Karena dengan tercapainya stabilitas  ekonomi,  kegiatan-kegiatan  pembangunan  (ekonomi)  lebih  mudah  untuk dijalankan. Stabilitas ekonomi suatu negara dapat diusahakan dengan banyak jalan, namun hampir pasti bersinggungan dengan salah satu dari dua kebijakan berikut, yaitu fiskal dan moneter.  Kebijakan  fiskal  berhubungan  dengan  seluruh  instrumen  ekonomi  yang menggunakan sumber daya anggaran negara (APBN). Sementara itu, kebijakan moneter bertujuan untuk mengendalikan perekonomian yang menggunakan instrumen suku bunga, inflasi, uang beredar, nilai tukar, dan lain sebagainya. Kebijakan moneter ini semuanya ada dalam  kendali  Bank  Bentral  (Bank  Indonesia).  Kemajuan  dan  sekaligus  instabilitas  sektor keuangan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir menjadikan kebijakan moneter sangat  relevan  untuk  ditelaah  sehingga  nantinya  berpotensi  menyumbangkan  stabilitas ekonomi yang diidamkan.
Pada  umumnya  kebijakan  moneter  berpengaruh  pada  perputaran  uang  dalam ekonomi, yang tercermin pada perkembangan jumlah uang beredar, suku bunga, kredit, nilai  tukar,  serta  berbagai  variabel  ekonomi  dan  keuangan  lainnya.  Bahkan  kebijakan moneter juga berpengaruh terhadap ekspektasi para pelaku ekonomi di pasar keuangan dan  di  berbagai  aktvitas  ekonomi  seperti  ditunjukkan  dengan  pelemahan  mata  uang  di seluruh dunia.
Dalam  tataran  teori  ekonomi  moneter  dan  prakteknya  di  berbagai  bank  sentral, transmisi kebijakan moneter juga selalu menjadi topik yang penting dan menarik perhatian para  ckonom  dan  otoritas  moneter.  Dalam  konteks  Indonesia,  pertanyaan  mengenai bagaimana mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia sebagai otoritas  moncter  dapat  mempengaruhi  berbagai  kegiatan  ckonomi  dan  keuangan  juga
sering muncul di masyarakat. Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004. tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yaitu kestabilan harga (inflasi) dan milai tukar rupiah.
Kebijakan moneter Bank Indonesia memiliki instrumen moneter seperti Operasi Pasar Terbuka  (OPT),  intervensi  rupiah,  sterilisasi  valuta  asing,  fasilitas  diskonto,  Giro  Wajib Minimum  (GWM),  dan  Sertifikat  Wadiah  Bank  Indonesia  (SWBI).  Pertanyaannya  adalah bagaimana mekanisme transmisi yang terjadi dari  awal instrumen moneter ini ditempuh Bank  Indonesia  hingga  selanjutnya  mempengaruhi  berbagai  kegiatan  ekonomi  dan keuangan dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir kebijakan moneter tersebut.
Stabilitas sistem perbankan dan moneter merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan saling menentukan satu sama lain. Mencerminkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan, kondisi perbankan berada dalam kondisi baik dan fungsi intermediasi internal bank  berjalan  normal.  Menggerakan  simpanan  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan pembiayaan lainnya untuk memasuki dunia usaha. Apabila kondisi tersebut tetap terjaga, maka  proses  perputaran  moneter  dan  transmisi  kebijakan  moneter  di  sebagian  besar perekonomian melalui sistem perbankan juga dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, stabilnya sistem perbankan akan menentukan efektivitas penerapan kebijakan moneter.
Di  sisi  lain,  menjaga  stabilitas  mata  uang  juga  akan  berdampak  besar  terhadap stabilitas  sistem  perbankan.  Secara  umum  stabilitas  mata  uang  tercermin  dalam pengendalian inflasi, nilai tukar, suku bunga, jumlah uang (misalnya jumlah uang beredar) dan kredit. Perkembangan inflasi, nilai tukar, dan suku bunga merupakan tiga faktor risiko pasar  utama  yang  dihadapi  perbankan.  Oleh  karena  itu,  jika  perkembangan  ketiga  hal tersebut  semakin  stabil,  maka  indikatornya  akan  semakin  kecil,  maka  risiko  pasar  yang dihadapi  bank  akan  semakin  kecil.  Hal  ini  mendukung  terjaganya  stabilitas  sistem perbankan. Sebaliknya, jika tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar meningkat sehingga memerlukan kebijakan yang lebih ketat, maka suku bunga mata uang akan naik dari tingkat yang  tinggi,  dan  bank  juga  akan  menghadapi  risiko  pasar  yang  lebih  besar,  sehingga berdampak negatif terhadap stabilitas sistem perbankan.

## Transmisi Kebijakan Moneter
Transmisi  Kebijakan  moneter  adalah  serangkaian  tindakan  yang  diambil  oleh  bank sentral suatu negara untuk mengelola jumlah uang beredar, suku bunga, dan ketersediaan kredit.  Tujuan  utamanya  adalah  mencapai  stabilitas  harga  (pengendalian  inflasi)  dan mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  seimbang.    Bank  sentral  menggunakan  alat kebijakan  seperti  suku  bunga,  persyaratan  cadangan,  dan  operasi  pasar  terbuka  untuk
mempengaruhi  tingkat  inflasi  dan  kondisi  perekonomian  secara  keseluruhan.  Kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan kebijakan moneternya.  Beberapa  alat  utama  melibatkan  pengaturan  jumlah  uang    beredar,  suku bunga dan ketersediaan kredit.
Seperti yang telah disebutkan  di atas, salah  satu  profesi  di bidang  perbankan erat hubungannya dengan perannya dalam proses penciptaan uang yang hampir seluruhnya berkelanjutan  dalam  suatu  perekonomian  melalui  sistem  perbankan.  Dengan  peran tersebut, kondisi industri perbankan akan sangat menentukan  seberapa efektif transmisi kebijakan  moneter  bank  sentral  dapat  mempengaruhi  berbagai  kegiatan  ekonomi  dan keuangan.  Dalam  hal  ini,  transmisi  moneter  dimulai  dari  tindakan  bank  sentral menggunakan  instrumen  moneter,  baik  operasi  pasar  terbuka  atau  lainnya,  untuk menjalankan kebijakan moneter dan mencapai tujuan akhir yang diinginkan, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tindakan  ini mempengaruhi aktivitas perekonomian  melalui berbagai  saluran  transmisi  kebijakan  moneter  yaitu  mata  uang,  kredit,  dan  suku  bunga, biasanya melalui sistem perbankan.

## Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter sebagaimana didefinisikan oleh Napitupulu I.H. (2001), merupakan kebijakan  fiskal  yang  digunakan  pemerintah  untuk  menjaga  stabilitas    perekonomian. Menetapkan standar suku bunga untuk pinjaman, mewajibkan bank memiliki modal, dan bahkan  memberikan  pinjaman  sebagai  upaya  terakhir  atau  bernegosiasi  dengan pemerintah lainnya adalah contoh kebijakan  moneter. Proses pengendalian jumlah uang yang  tersedia  untuk  tujuan  tertentu  disebut  kebijakan  moneter.  Standar  suku  bunga pinjaman dan  kapitalisasi bank  juga ditentukan oleh kebijakan moneter, dapat juga  disebut sebagai peminjam komersial terakhir resor.
Kebijakan moneter pada dasarnya memiliki dua bagian: keseimbangan internal dan keseimbangan  eksternal.  Pertumbuhan  ekonomi,  stabilitas  harga  mata  uang  dan pemerataan pembangunan merupakan indikator  keseimbangan internal  Indonesia. Mari kita lihat neraca eksternal dari perspektif pembayaran utang luar negeri. Ekonomi makro bertumpu pada dua keseimbangan, dengan  tujuan menjaga stabilitas keuangan Indonesia, kesempatan kerja yang luas, harga pasar yang  stabil, dan neraca pembayaran yang lancar dan seimbang.

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif, yaitu mengkaji dan  menelaah  sesuai  dengan  teori  yang  dibahas  khususnya  di  lingkup  konsep  peran Transimisi Kebijakan Moneter dan Peran Kebanksentralan dalam Stabilitas Ekonomi. Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi yang metodologis.
Menurut  Saryono  (2010)  mengungkapkan  bawah  studi  kualitatif  dirancang  untuk menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengelola jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan ketersediaan kredit. Tujuan utamanya adalah mencapai stabilitas harga (mengendalikan inflasi) dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang  seimbang. Bank sentral menggunakan  instrumen  kebijakan seperti suku bunga, cadangan wajib, dan operasi pasar terbuka untuk memengaruhi tingkat inflasi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.
Menurut Milton Friedman kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga pertumbuhan jumlah  uang  yang  moderat  dan  stabil.  Ia  mengemukakan  teori  kuantitas  uang  yang menyatakan bahwa inflasi terkait dengan pertumbuhan berlebihan dalam jumlah uang yang beredar.
Menurut John Maynard Keynes menyoroti peran kebijakan moneter dalam mengatur tingkat  suku  bunga  untuk  merangsang  atau  meredakan  investasi.  Ia  menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk mengatasi ketidakstabilan.

## Instrumen Kebijakan Moneter
Instrumen kebijakan moneter adalah alat-alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai  tujuan  kebijakan  moneter  mereka.  Beberapa  instrumen  utama  melibatkan pengaturan jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan ketersediaan kredit. Berikut adalah beberapa instrumen kebijakan moneter umum:
1. Suku Bunga: Bank sentral dapat mengubah tingkat suku bunga untuk memengaruhi keputusan konsumen dan produsen terkait pinjaman dan investasi. Peningkatan suku bunga  dapat  mengurangi  pengeluaran  dan  investasi,  sementara  penurunan  suku bunga dapat mendorong aktivitas ekonomi.
2. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operations): Bank sentral membeli atau menjual surat  berharga  pemerintah  untuk  mengatur  jumlah  uang  yang  beredar  di  pasar. Pembelian  surat  berharga  meningkatkan  uang  yang  beredar,  sementara  penjualan surat berharga menguranginya.
3. Cadangan Wajib: Bank sentral dapat menetapkan tingkat cadangan wajib yang harus dipegang  oleh  bank  komersial.  Penyesuaian  cadangan  wajib  dapat  mempengaruhi likuiditas dan kemampuan bank untuk memberikan pinjaman.
4. Lelang (Discount Rate): Bank sentral dapat mengubah discount rate, yaitu suku bunga yang  dikenakan pada pinjaman yang  diberikan kepada  bank komersial. Perubahan discount rate dapat mempengaruhi suku bunga secara keseluruhan di pasar.
5. Kebijakan Kredit dan Pembatasan Kredit: Bank sentral dapat memberlakukan kebijakan kredit  khusus  atau  membatasi  akses  bank  komersial  ke  kredit  tertentu  untuk mengendalikan ketersediaan kredit.
6. Forward  Guidance:  Bank  sentral  memberikan  sinyal  atau  pedoman  tentang  arah kebijakan masa depan, termasuk rencana untuk suku bunga atau kebijakan lainnya. Hal ini dapat memengaruhi ekspektasi pasar.
Instrumen-instrumen  ini  digunakan  oleh  bank  sentral  untuk  mencapai  tujuan kebijakan moneter seperti menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mencapai stabilitas keuangan. Kombinasi instrumen yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan tujuan kebijakan spesifik.

## Ragam Sasaran Kebijakan Moneter
Dalam hubungannya untuk mencapai stabilitas ekonomi, kebijakan moneter bersifat dinamis  dan  selalu  disesuaikan  dengan  kebutuhan  suatu  negara.  Namun,  kebanyakan negara menerapkan empat hal yang menjadi ultimate target dari kebijakan moneter (Pohan, 2008), yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan; (2) Kesempatan kerja; (3)  Kestabilan  harga;  (4)  Keseimbangan  neraca  pembayaran  pertumbuhan  ekonomi berguna  untuk  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dan  menyerap  tenaga  kerja. Kestabilan  harga  perlu  dijaga  agar  dapat  mendukung  kegiatan  perekonomian  dan ketenteraman  kehidupan  masyarakat.  Demikian  pula  kondisi  neraca  pembayaran  yang menjadi rapor transaksi lalu lintas barang dan jasa suatu negara, yang sangat penting untuk melihat sejauh mana kekuatan ekonomi nasional.
Secara acuan, semua sasaran perekonomian tersebut dapat dicapai secara serempak dan  optimal.  Namun,  sering  kali  kebijakan  yang  diambil  hanya  berhasil  pada  sebagian sasaran ataupun bersifat kontradiktif dengan kondisi sasaran yang lain. Sehingga sangat
sukar  untuk mencapai semua sasaran  secara  serempak dan optimal. Misalnya, jika bank sentral dalam keadaan tertentu hendak melakukan ekspansi moneter (melalui penambahan jumlah uang beredar) yang berguna untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Langkah tersebut disatu sisi dapat memenuhi sasaran yang ingin dicapai (pertumbuhan ekonomi), namun tindakan tersebut tidak menguntungkan bagi stabilitas harga dan keseimbangan neraca pembayaran karena langkah ekspansi moneter tersebut  berpotensi  menimbulkan  inflasi.  Sebaliknya,  perlakuan  kebijakan  moneter  yang ketat akan menunjang tercapainya kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran, namun konsekuensinya adalah penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya  pengangguran.  Oleh  karena  itu,  pengambilan  kebijakan  moneter  harus dilakukan dengan berhati-hati dan dipertimbangkan secara komprehensif.

## Problem Kebijakan Moneter
Senada dengan ultimate goal kebijakan moneter yang dikemukakan, Indonesia juga berupaya mengatasi problem mendasar seperti yang dialami oleh negara-negara lainnya. Kebijakan moneter yang diterapkan akan selalu berhadapan dengan tantangan globalisasi keuangan,  sinkronisasi  kebijakan  fiskal,  situasi  makro  ekonomi,  tata  niaga,  dan  kondisi distribusi  yang  memengaruhi  inflasi  (misalnya  volatile  foods).  Di  luar  itu,  strategi  dan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam upaya stabilitas ekonomi nasional mencakup pula sejumlah langkah kebijakan dan penataan kelembagaan di bidang moneter.
Dari sisi kebijakan, langkah-langkah kebijakan moneter yang dilalui lebih diarahkan kepada upaya menciptakan dan menjaga stabilitas moneter. Dengan masih rentannya nilai tukar rupiah dan relatif tingginya inflasi, kebijakan moneter yang hati-hati (prudent) pada mulanya  lebih  ditekankan  pada  pengendalian  jumlah  uang  beredar  melalui  pencapaian sasaran operasional uang primer. Di sini, jenis kebijakan dan sasaran moneter yang dikawal BI mengalami evolusi sesuai dengan pasang-surut perkembangan ekonomi dan iklim politik bangsa Indonesia.
Perkembangan  ekonomi  sangat  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  kebijakan moneter, tidak hanya karena kebijakan moneter itu diarahkan untuk memengaruhi berbagai variabel ekonomi makro, khususnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga karena perkembangan  ekonomi  akan  menentukan  bagaimana  reaksi  BI  dalam  merumuskan kebijakan  moneternya  (Warjiyo  &  Solikin,  2004).  Pastinya  kebijakan  moneter  yang ditetapkan BI mempunyai pengaruh terhadap perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun  jangka  panjang.  Korelasi  kebijakan  moneter  terhadap  perekonomian  nasional biasanya terdiri dari empat jalur, yaitu efek substitusi, efek suku bunga, efek kekayaan, dan
efek  ekspektasi  masyarakat.  Keempat  jalur  itulah  yang  menjadi  hubungan  sebab  akibat antara  kebijakan  moneter  dengan  perekonomian  secara  makro.  Relasi  yang  demikian kompleks ini pula yang harus menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan moneter untuk  menentukan  target  kebijakan  moneter  yang  akan  dituju  dan  bagaimana  strategi pencapaiannya.

## Peran Kebanksentralan dalam Stabilitas Ekonomi
Bank sentral memiliki beberapa peran kunci dalam sistem keuangan suatu  negara. Beberapa  peran  utama  tersebut  melibatkan  pengendalian  kebijakan  moneter,  menjaga stabilitas  sistem  keuangan,  dan  memberikan  dukungan  pada  stabilitas  nilai  mata  uang. Berikut adalah beberapa peran umum dari bank sentral:
1. Kebijakan  Moneter:  Bank  sentral  bertanggung  jawab  untuk  merancang  dan melaksanakan  kebijakan moneter  guna mengendalikan  jumlah uang yang beredar, suku  bunga,  dan  kredit.  Tujuan  utamanya  adalah  menjaga  stabilitas  harga  dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang.
2. Pengawasan  Sistem  Keuangan:  Bank  sentral  memainkan  peran  kunci  dalam pengawasan dan regulasi lembaga-lembaga keuangan. Ini mencakup bank komersial, institusi  keuangan  non-bank,  dan  pasar  keuangan,  dengan  tujuan  untuk  menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
3. Penerbitan Mata Uang: Bank sentral memiliki hak untuk menerbitkan dan mengelola mata  uang  negara.  Mereka  bertanggung  jawab  atas  cetakan,  distribusi,  dan manajemen  mata  uang,  serta  menjaga  integritas  dan  kestabilan  nilai  mata  uang tersebut.
4. Pendukung Fiskal: Bank sentral dapat memberikan dukungan kebijakan fiskal dengan membeli atau menjual surat berharga pemerintah dalam operasi pasar terbuka. Ini membantu  dalam  pembiayaan  defisit  anggaran  dan  mempengaruhi  tingkat  suku bunga.
5. Pemeliharaan  Stabilitas  Nilai  Tukar:  Bank  sentral  dapat  berusaha  untuk  menjaga stabilitas  nilai  tukar  mata  uang  negara.  Mereka  dapat  melakukan  intervensi  dalam pasar  valuta  asing  untuk  mempengaruhi  nilai  tukar  atau  menggunakan  kebijakan moneter untuk mencapai tujuan ini.
6. Penanganan  Krisis  Keuangan:  Bank  sentral  sering  terlibat  dalam  menangani  krisis keuangan, baik dengan memberikan likuiditas kepada lembaga-lembaga keuangan yang  menghadapi  kesulitan  atau  dengan  merancang  kebijakan  darurat  untuk mengatasi situasi krisis.
7. Penyelenggaraan  Sistem  Pembayaran:  Bank  sentral  berperan  dalam menyelenggarakan  dan  mengawasi  sistem  pembayaran  nasional.  Ini  mencakup transfer dana, kliring, dan penyelesaian transaksi keuangan.
Peran  bank  sentral  ini  dapat  bervariasi  antar  negara  tergantung  pada  struktur ekonomi, sistem keuangan, dan mandat hukum yang diberikan kepada bank sentral oleh pemerintah.
Bank  sentral  memiliki  peran  krusial  dalam  mencapai  stabilitas  ekonomi  melalui pelaksanaan  kebijakan  moneter.  Beberapa  peran  utama  bank  sentral  dalam  konteks  ini melibatkan:
1. Mengendalikan Inflasi: Salah satu peran utama bank sentral adalah menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan tingkat inflasi. Dengan merancang kebijakan moneter yang tepat, bank sentral berusaha untuk mencegah fluktuasi harga yang berlebihan, yang dapat merugikan pertumbuhan ekonomi.
2. Menjaga Stabilitas Mata Uang: Bank sentral berupaya memelihara stabilitas nilai mata uang  nasional.  Nilai  tukar  yang  stabil  dapat  menciptakan  kepercayaan  di  pasar, mendorong  perdagangan  internasional,  dan  memberikan  kepastian  kepada  pelaku ekonomi.
3. Mengatur  Tingkat  Suku  Bunga:  Bank  sentral  menggunakan  instrumen  seperti  suku bunga untuk mempengaruhi keputusan konsumen dan produsen terkait pinjaman dan investasi. Dengan mengatur suku bunga, mereka dapat merespons perubahan kondisi ekonomi dan mengarahkan aktivitas ekonomi ke arah yang diinginkan.
4. Memelihara  Pertumbuhan  Ekonomi  yang  Seimbang:  Bank  sentral  berusaha  untuk mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang  seimbang  dan  berkelanjutan.  Mereka menggunakan  kebijakan  moneter  untuk  menghindari  fluktuasi  ekonomi  yang berlebihan, seperti resesi atau booming ekonomi yang tidak stabil.
5. Memberikan  Kepastian  dan  Forward  Guidance:  Bank  sentral  sering  memberikan informasi atau pedoman (forward guidance) kepada pasar mengenai arah kebijakan moneter masa depan. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian di pasar dan memengaruhi ekspektasi pelaku ekonomi.
6. Menyelenggarakan Operasi Pasar Terbuka: Melalui operasi pasar terbuka, bank sentral dapat  mengontrol  jumlah  uang  yang  beredar.  Pembelian  atau  penjualan  surat berharga pemerintah dapat memengaruhi likuiditas di pasar dan mendukung tujuan kebijakan moneter.
7. Stabilisasi  Sistem  Keuangan:  Bank  sentral  memiliki  peran  dalam  menjaga  stabilitas sistem  keuangan  dengan  mengawasi  dan  merespons  risiko-risiko  sistemik.  Mereka dapat  memberikan  likuiditas  tambahan  atau  merancang  kebijakan  khusus  untuk mengatasi ketidakstabilan keuangan.
Dengan  menjalankan  peran-peran  ini,  bank  sentral  berkontribusi  secara  signifikan untuk  menciptakan  kondisi  yang  mendukung  stabilitas  ekonomi  dan  pertumbuhan berkelanjutan.

## Fungsi Penting Perbankan dalam Stabilitas Ekonomi
Perbankan  pada  dasarnya  adalah  lembaga  perantara  keuangan  yang  dalam operasinya menerima simpanan masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kemudian, lembaga ini menanamkan dana simpanan tersebut dalam bentuk penyaluran kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha maupun bentuk portofolio aset finansial seperti  surat-surat  berharga  yang  diterbitkan  pemerintah  dan  bank  sentral.  Dari  sudut pandang ekonomi, karakteristik operasi perbankan seperti ini memiliki kekhususan dalam fungsinya daripada lembaga keuangan lain, setidaknya dalam tiga aspek penting berikut ini (Guitan, 1997; George, 1997).
Pertama,  dalam  fungsinya  sebagai  lembaga  kepercayaan  untuk  simpanan  dana masyarakat, perbankan mempunyai fungsì khusus dalam penciptaan uang dan mekanisme sistem  pembayaran  dalam  perekonomian.  Simpanan  masyarakat  pada  perbankan, bersamaan dengan uang kartal yang beredar di masyarakat, merupakan komponen uang yang beredar baik dalam arti sempit (M1: uang kartal dan uang giral yaitu simpanan giro) ataupun  arti  luas  (M2  M1  dan  uang  kuasi  yaitu  tabungan  deposito).  Dengan  adanya perbankan,  berbagai  transaksi  keuangan  dan  ekonomi  yang  awalnya  dilakukan  secara barter dan terbatas kemudian dapat berlangsung lebih cepat, aman, dan efisien. Kondisi ini juga didukung oleh mekanisme sistem pembayaran yang sudah semakin berkembang, dari transaksi  berbasis  tunai  pada  ekonomi  tradisional  menjadi  transaksi  berbasis  non-tunai (seperti  transfer  melalui  kliring  ataupun  menggunakan  kartu  elektronik)  pada  ekonomi modern  terlebih  lagi  dengan  semakin  berkembangnya  sistem  pembayaran  melalui  Real Time Gross Setlement (RTGS), proses penyelesaian pembayaran berbagai transaksi dalam ekonomi bisa semakin cepat, dilalukan secara serentak, dan dalam jumlah yang besar (high value payments).
Kedua,  dalam  fungsinya  sebagai  lembaga  interediasi  keuangan,  perbankan mempunya  fungsi  khusus  dalam  memobilisasi  simpanan  masyarakat  untuk  disalurkan dalamn bentuk kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha. Dengan adanya peran ini,
perilaku menabung pada masyarakat dapat terdorong dan kebutuhan pembiayaan untuk berbagai  kegiatan  produksi  dan  investasi  dalam  ekonomi  dapat  terpenuhi.  Begitu  juga dengan para debitur akan lebih mudah dalam memperoleh kredit atau pembiayaan untuk kebutuhan  berbagai  aktivitas  produksi  dan  investasinya.  Dengan  begitu,  mobilisasi  dan alokasi sumber-sumber dana dalam ekonomi dapat semakin besar dan berlangsung lebih mudah  serta  efisien.  Dalam  hal  kebijakan  moneter,  fungsi  intermediasi  keuangan  yang dilakukan perbankan seperti ini dapat menentukan efektivitas transmisi kebijakan moneter yang  ditempuh  bank  sentral  dalam  mempengaruhi  berbagai  kegiatan  ekonomi  dan keuangan  sesuai  dengan  target  yang  ingin  dicapai,  khususnya  stabilitas  harga  dalam ekonomi. Perbankan memiliki peran penting dalam transmisi kebijakan moneter, khususnya saluran  uang,  saluran  kredit,  dan  saluran  suku  bunga  karena  proses  perputaran  uang berlangsung melalui perbankan.
Ketiga,  dalam  fungsinya  sebagai  lembaga  penanaman  aset  finansial,  perbankan mempunyai peran penting dalam pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar uang domestik dan valuta asing. Dari karakteristik operasi yang dilakukan, perbankan berguna untuk mentransformasi suatu aset finansial, yaitu simpanan masyarakat, ke dalam bentuk aset finansial  lain, yaitu kredit dan  penanaman dalam bentuk surat-surat berharga yang dikeluarkan  pemerintah  dan  bank  sentral.  Transaksi  keuangan  yang  dilakukan  dapat berlangsung baik itu dalam pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing. Demikian pula dengan  produk  keuangan  yang  ditransaksikan  terus  berkembang,  dari  transaksi  secara outright (tunai atau spot), repurchase  agreement, spot atau forward,  maupun jenis-jenis transaksi  yang  lain.  Meskipun  tidak  semua  transaksi  keuangan  tersebut  terkait  langsung dengan  transaksi  ekonomi  ril  yang  melandasinya  perputaran  uang  maupun  hasil penanaman investasi akan mengalami peningkatan dan perluasan dari berbagai transaksi keuangan tersebut.
Ketiga fungsi di atas menempatkan perbankan pada peran khusus di dalam sistem ekonomi dan keuangan baik dari perspektif mikro maupun makro. Dari perspektif mikro, dapat  dilihat  bahwa  keberadaan  perbankan  diperlukan  sebagai  lembaga  kepercayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam menyimpan dana, memperoleh kredit dan pembiayaan lain, maupun dalam melakukan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan, dan karenanya  keamanan  dan  kesehatan  bank  secara  individual  penting  untuk  dijaga  serta dipelihara. Sementara dari perspektif makro, keberadaan dan stabilitas perbankan secara industri maupun sistem diperlukan tidak hanya karena pentingnya peran perbankan dalam
proses penciptaan uang dan sistem pembayaran, tetapi juga dalam mendorong efektivitas mekanisme transmisi.

## Ruang Lingkup Pengawasan BSBI
Pada masa lalu banyak peristiwa pahit yang membuat posisi BI terpuruk, meskipun dalam beberapa aspek tertentu kebijakan itu tidak dapat dilepaskan dari kebijakan lain yang lebih besar (yang diiniasi oleh pemerintah). Kasus kebijakan BLBI dan bailout Bank Century merupakan  contoh  kebijakan  BI  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  keseluruhan  desain kebijakan pemerintah. Dari pengalaman tersebut, publik mendesak perlunya lembaga yang dapat mengawasi BI. Permintaan itu disambut oleh DPR RI, dengan dimasukkannya salah satu pasal revisi UU BI No. 3/2004 sebagai amandemen atas UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia.
Pasal  tersebut  tertuang  dalam  Pasal  58A  yang  menetapkan  adanya  lembaga pengawas BI tersebut, yang dikenal dengan sebutan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). BSBI dibentuk untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu  terhadap  BI,  yang  bertujuan  mengupayakan  peningkatan  akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI. Maksud dari pengawasan di bidang tertentu di  sini  adalah  melaksanakan  tugas  (Bank  Indonesia,  2009:3):  (1)  telaahan  atas  laporan keuangan tahunan BI; (2) telaahan atas anggaran operasional dan investasi BI; (3) telaahan atas prosedur pemungutan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI.
Di samping itu, dalam menjalankan tugasnya BSBI tidak melakukan penilaian terhadap kinerja  dewan  gubernur,  tidak  ikut  mengambil  keputusan,  serta  tidak  ikut  memberikan penilaian terhadap kebijakan di bidang sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank serta bidang-bidang yang membuat penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Hasil  telaahan  atas  laporan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  BI  tersebut  disampaikan kepada DPR, khususnya kepada Komisi XI. Selanjutnya, DPR mengevaluasi BI sesuai laporan yang  disampaikan  BSBI.  Dari  obyek  penelaahan  yang  menjadi  tugas  BSBI,  berkaitkan dengan akuntabilitas BI kepada DPR, dan kewajiban BI menyampaikan laporan kepada DPR untuk kemudian dievaluasi oleh DPR, terlihat bahwa pembentukan BSBI diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap kegiatan operasional dan investasi BI.
Terkait  dengan  tugas  BI  menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  moneter, perbankan dan sistem pembayaran, eksistensi badan ini tidak mengurangi independensi BI. Hal ini mengingat dalam melaksanakan tugasnya itu BSBI tidak boleh mencampuri dan tidak boleh  menilai  kebijakan BI (di  bidang  sistem  pembayaran,  pengaturan  dan  pengawasan
bank,  serta  bidang-bidang  yang  merupakan  penetapan  dan  pelaksanaan  kebijakan moneter), serta tidak mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur (Santoso & Koentoadji, 2005).
Kedudukan  BSBI  ini  amatlah  berbeda  dengan  kedudukan  2  (dua)  badan  yang  ada pada  tatanan  kelembagaan  yang  digariskan  pada  UU  No.  13/1968.  Pertama,  Komisaris Pemerintah seperti yang pernah diatur dalam Pasal 22 s/d 24 UU No. 13/1968 mengenai Bank  Sentral,  Komisaris  Pemerintah  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  dan  tugasnya adalah mengawasi BI selaku perusahaan. Dalam kedudukannya yang demikian itu, Komisaris Pemerintah  mempunyai  hubungan  kerja  yang  bersifat  langsung  dengan  BI,  sedangkan dalam  hal  kedudukan  BSBI  tidak  mempunyai  hubungan  kerja  langsung  dengan  BI, melainkan dengan DPR. Dalam konteks ini, BSBI mempunyai keperluan untuk berhubungan langsung dengan BI, maka tentunya badan ini terlebih dahulu harus memeroleh penugasan dari DPR. Kedua, BSBI pun berbeda dari Dewan Moneter sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 8 sd 14 UU No. 13 Tahun 1968 mengenai Bank Sentral, mengingat Dewan Moneter yang  beranggotakan  menteri-menteri  yang  membidangi  keuangan  dan  perekonomian serta Gubernur Bank Indonesia bertugas mendukung pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter, sedangkan kedudukan BSBI adalah sebagai pembantu DPR untuk menelaah laporan/prosedur yang terkait dengan kegiatan/anggaran operasional BI, di  luar  kebijakan  di  bidang  moneter,  perbankan,  dan  sistem  pembayaran  (Santoso  & Koentoadji, 2005).

## SIMPULAN
Kebijakan  moneter  adalah  serangkaian  tindakan  yang  diambil  oleh  bank  sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan ketersediaan kredit, yang bertujuan  untuk mencapai stabilitas harga  dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Kebijakan moneter melibatkan pengaturan jumlah uang yang beredar,  suku  bunga,  dan  ketersediaan  kredit  untuk  mencapai  stabilitas  harga  dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Bank sentral memiliki peran kunci dalam sistem keuangan suatu negara, termasuk pengendalian kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memberikan dukungan pada stabilitas nilai mata uang. Selain itu, pentingnya  perbankan  dalam  sistem  ekonomi  dan  keuangan  juga  disoroti,  serta pembentukan  Badan  Supervisi  Bank  Indonesia  (BSBI)  untuk  mengawasi  kegiatan operasional dan investasi BI.

## DAFTAR PUSTAKA
Adeoye (2017)  Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter dan Kelompok Makroekonomi di Nigeria, Jurnal Ilmu Sosial dan Caleb, Volume 3, Nomor 2: 115 – 134.
Awad, Ibrahim (2010),Mekanisme transmisi moneter di perekonomian terbuka kecil : Kasus Mesir, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.XIV – 2011, edisi 1: 73-96
Bank  Indonesia,(2018),  Transmisi  Kebijakan  Moneter,  https:  //www.bi.go. id/id/money/transmissionpolicy/Isi/Default .aspx.
Doddy Zulverdi (1998). Menggunakan suku bunga sebagai target operasional Kebijakan Moneter di Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 1, nomor 1.
Dwi  astute  (2020)  transmisi  kebijakan  moneter  di  indonesia  jurnal  llmiah  universitas brawijaya
Doddy Zulverdi (1998). Menggunakan suku bunga sebagai target operasional Kebijakan Moneter di Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 1, nomor 1.
Herlina  (2013),  Identifikasi  mekanisme  transmisi  kebijakan  moneter  2000-2011,  Majalah Performance, Vol.17.No.2: 158-173
Perry (2004), Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia,  Pusat Pendidikan dan Penelitian Bank Sentral (PPSK) , Bank Indonesia, Jakarta
Warjiyo,  Perry.  "Stabilitas  sistem  perbankan  dan  kebijakan  moneter:  keterkaitan  dan perkembangannya  di  Indonesia." Buletin  Ekonomi  Moneter  dan  Perbankan 8.4 (2006): 429-454.
Yustika, Ahmad Erani, and Eka Heni Sulistiani. "Kebijakan moneter, sektor perbankan, dan peran badan supervisi." Jurnal Keuangan dan Perbankan 14.3 (2010): 447-458.