El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 5 No.2 Juli-Desember 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh
Zulkifli Yus
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email : zulkifliyus61@gmail.com

## Abstrak
Di  Indonesia,  Mahkamah  Agung  telah  mengeluarkan  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan. Masalah yang muncul adalah bagaimana tingkat efektivitas Peraturan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa perkawinan pada  Mahkamah  Syar’iyah  di  Aceh,  mengingat  seringkali  sengketa perkawinan  berujung  pada  putusan.  Penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif,  yaitu  suatu  penelitian dimana  analisisnya  menggunakan  uraian  kata-kata  yang  sifatnya menjelaskan  tentang  asas-asas  hukum,  kaidah-kaidah  hukum  dan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis,  yuridis  dan  sosiologis.  Sedangkan  penelitian  lapangan  yang berupa data primer sifatnya hanya sebagai pelengkap dari bahan hukum sekunder, adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik  observasi  dan  wawancara.  Data  yang  dikumpulkan  kemudian diolah  dengan  menggunakan  analisis  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan. Implementasi mediasi pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung,  dalam  penyelesaian  sengketa  perkawinan  dinilai  kurang berhasil,  karena  sengketa  perkawinan  yang  sampai  ke  forum  mediasi sebagian  besar  telah  klimaks  dan  menghendaki  perceraian,  walaupun proses  menghadirkan  mediator telah  dilakukan,  namun  keberhasilan untuk  damai  masih  rendah.  Pelaksanaan ishlāh dan tahkīm terkait mediasi  pada  sengketa  perkawinan  harus  lebih  diefektifkan.  Dalam proses  mediasi  perlu  adanya  upaya  melalui  pembaharuan  hukum mediasi keluarga, penerapan lembaga hakam dalam mediasi, penguatan asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  yakni  perkara  diputus  dengan rasa  keadilan  dan  memuaskan  para  pihak,  dan  memaksimalkan  fungsi dan peran mediator. Para pihak terkait mediasi dan yang terlibat konflik, dapat  mengotimalkan  mediasi  dan  peran  mediator  untuk  pencapaian perdamaian.
Kata Kunci: Mediasi, ishlāh, sengketa perkawinan, Mahkamah Syar’iyah

## Pendahuluan.
Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu mediare yang berarti berada di tengah.  Makna  menunjukkan  pada  peran  yang  ditampilkan  pihak  ketiga sebagai  meadiator  dalam  menjalankan  tugasnya  menengahi  dan menyelesaikan  sengketa  antara  para  pihak.  “berada  di  tengah”  juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan  sengketa.  Ia  harus  mampu  menjaga  kepentingan  para  pihak yang  bersengketa  secara  adil  dan  sama,  sehingga  menumbuhkan kepercayaan (trust ) dari para pihak yang bersengketa. 1
Mediasi merupakan proses penyelesaian proses non litigasi, ada dua jenis mediasi yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan di  luar  pengadilan  diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  dan  mediasi  yang dilakukan di dalam pengadilan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Secara  etimologi,  istilah  mediasi  berasal  dari  bahasa  latin, mediare yang  berarti  berada  di  tengah.  Makna  ini  menunjukkan  pada  peran  yang ditampilkan  pihak  ketiga  sebagai  mediator  dalam  menjalankan  tugasnya menengahi  dan  menyelesaikan  sengketa  antara  para  pihak.  “berada  di tengah”  juga  bermakna  mediator  harus  berada  pada  posisi  netral  dan  tidak memihak  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Mediator  harus  mampu  menjaga kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa  secara  adil  dan  sama,  sehingga menumbuhkan kepercayaan ( trust ) dari para pihak yang bersengketa. 2
Sengketa  meliputi  masalah  keperdataan  khususnya  masalah  rumah tangga  atau  perkawinan,  karenanya  dirasakan  perlu  adanya  ketentuan- ketentuan  penyelesaian,  meniadakan  atau  setidak-tidaknya  mengurangi permasalahan  dalam  sengketa  perkawinan  daan  memperoleh  solusi  yang win-win solution yang sesuai dengan harapan mereka. Untuk itu Mahkamah Agung  mengeluarkan  kebijakan  dengan  mengintegrasikan  mediasi.  Salah satu  model  penyelesaian  sengketa  non  ligitasi  dalam  proses  penyelesaian perkara di pengadilan. Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak
1 .  Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan Hukum Nasional , (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 2.
2 . Ibid .
Zulkifli Yus, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan
ketiga  yang  bersifat  netral  atau  tidak  memihak.  Seorang  mediator  harus menjadi  penengah  orang  yang  bertikai, 3 mediator  hanya  berupaya mendorong  para  pihak  untuk  terbuka,  bernegosiasi,  dan  mencari  solusi terbaik. 4 Mahkamah  Syar’iyah  adalah  pengadilan  syariat  atau  pengadilan berdasarkan  legalitas  (kesahan).  Mahkamah  Syar’iyah  sebagai  Peradilan negara, mempunyai berbagai jenis yurisdiksi sesuai kebutuhan dalam rangka menegakkan  hukum  dan  keadilan. 5 Mahkamah  Syar’iyah  merupakan  dari pengadilan agama yang telah ada sebelumnya. 6
Kewenangannya  diatur  dalam  ketentuan  pasal  128  ayat  (3)  dan  (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa :
1) Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan  perkara  yang  meliputi  bidang ahwal  al-syakhsiyah (hukum  keluarga), muamalah (hukum  perdata),  dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.
2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  bidang ahwal  al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum  perdata),  dan jinayah (hukum  pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.
Dari keterangan di atas dapat diketahui, bahwa Mahkamah Syar’iyah merupakan  peradilan  syariat  Islam  di  Aceh  dalam  lingkungan  peradilan agama  dan  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  adalah  kewenangan  sebagai Pengadilan  Agama  yang  diatur  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta kewenangan sebagai peradilan syariat Islam  di Aceh yang  diatur  dalam  Pasal  128  ayat  (3)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2006.
Keberhasilan  mediasi  di  pengadilan  yang  masih  relatif  sedikit, walaupun  sudah  adanya  aturan  yang  jelas  tentang  proses  mediasi  di pengadilan,    memuncul  sebuah  asumsi  adanya  ketidaksesuaian  antara  teori
3 .  Rachmadi  Usman, Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 79.
4 . Khotibul  Umam, Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010), hlm. 10 .
5 . Rifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia , (Jakarta: Khairul Bayan, Sumber Pemikiran Islam, 2004), hlm. 124.
6 .  Mardani, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah  Syar’iyah ,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 30.
Zulkifli Yus, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan
dan praktek ataupun adanya ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein, banyak  faktor  tersebut  juga  dapat  dilihat  dalam  mencapai  kesepakatan, meskipun banyak sisi manfaat dari proses perdamaian dengan cara mediasi, namun  pada  kenyataannya  tingkat  keberhasilan  lembaga  mediasi  di pengadilan masih sangat rendah.
Mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesian sengketa, dengan  memiliki  kemampuan  menganalisis  dan  keahlian  menciptakan perdamaian  dengan  pendekatan  pribadi.  Jika  para  pihak  sudah  percaya kepada mediator dan proses mediasi, mediator akan lebih mampu membawa mereka ke arah konsensus. 7
Manfaat  dari  mediasi  adalah  dapat  tercapainya  kesepakatan  yang mengakhiri  persengketaan  secara  adil  dan  saling  menguntungkan.  Bahkan dalam  mediasi  yang  gagalpun,  di  mana  para  pihak  belum  mencapai kesepakatan,  sebenarnya  juga  telah  dirasakan  manfaatnya.  Kesediaan  para pihak  bertemu  dalam  suatu  proses  mediasi,  paling  tidak  telah  mampu mengklarifikasikan  akar  persengketaan  dan  mempersempit  perselisihan  di antara mereka. 8
Melalui  mediasi  waktu  yang  ditempuh  lebih  singkat,  otomatis  akan menekan  biaya  menjadi  sekecil  mungkin,  sedangkan  dari  segi  emosional, penyelesaian  dengan  pendekatan win-win  solution akan  memberikan kenyamanan  bagi  para  pihak,  karena  butir-butir  kesepakatan  dibuat  sendiri oleh  para  pihak  pencari  keadilan  sesuai  dengan  kehendak  mereka sebagaimana dikenal dengan asas kebebasan dan asas konsensualitas. 9
Proses mediasi dalam sengketa perkawinan, jika tuntutan perceraian dikomulasikan  dengan  tuntutan  lain  seperti  soal  penguasaan  anak,  nafkah anak,  nafkah  istri,  dan  harta  bersama  suami  istri,  jika  mediasi  tentang perceraian  para  pihak  tidak  mencapai  kesepakatan  untuk  rukun  kembali, maka terhadap tuntutan lain tersebut tetap dilanjutkan mediasi, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun  2016.  Dengan  demikian  mediasi  tidak  hanya  terbatas  pada  upaya untuk  merukunkan  keduanya,  tetapi  juga  terhadap  hal-hal  yang  berkaitan dengan akibat dari perceraian.
7 .  Gatot  Soemartono ,  Arbitrase  dan  Mediasi  di  Indonesia (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 133.
8 . Ibid , , hlm. 25.
9 .  Subekti, Hukum  Perjanjian ,  (Penerbit  PT  Intermasa,  Jakarta,  Cet.  Ke-6,  1979), hlm 21, 22
Zulkifli Yus, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan
Dalam  praktik  pelaksaannya  proses  mediasi  pada  Mahkamah Syar’iyah di Aceh, masih belum memenuhi harapan untuk terselesaikannya sengketa  secara  memuaskan  dan  berkeadilan,  sebagaimana  konsideran menimbang poin (e) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yang  menyatakan  bahwa  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan  mediasi  yang  lebih  berdayaguna  dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.

## Mediasi dalam Islam
Mediasi di dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah al-ishlāh dan hakam . 10 Al-  ishlāh memiliki  makna  mendamaikan,  memperbaiki,  dan menghilangkan  atau  menyelesaikan  kerusakan  atau  sengketa,  berupaya menciptakan  perdamaian,  menciptakan  keharmonisan,  menganjurkan  dan mengajak orang yang bersengketa untuk melakukan perdamaian antara satu dan  lainnya,  menjalankan  perbuatan  baik,  berperilaku  sebagai  orang  suci. 11 Ishlāh atau sulhu kata  yang  berasal  dari  bahasa  Arab,  artinya  perbaikan. 12 Secara  terminologi, ishlāh memiliki  arti  sebagai  perbuatan  terpuji  yang berkaitan  dengan  perilaku  atau  perbuatan  manusia. 13 Hal  ini  dapat  dilihat dari  definisi  terminologi ishlāh secara  umum  dalam  Islam  yaitu  suatu aktifitas  yang  hendak  dilakukan  untuk  membawa  sebuah  perubahan  dari keadaan  yang  tidak  baik  menjadi  sebuah  keadaan  yang  lebih  baik.  Istilah
إ ﺻ ﻠ
ﺢ berasal dari lafazh ﺻ ﻠ ﺢ  –  ﺻ ﻠ ﺢ  – ﺻ ﻼ ﺣ ﺎ yang berarti “baik”.
Kata إ ﺻ ﻠ ﺢ merupakan bentuk mashdar dari wazan
إﻓ ﻌ ﺎ ل yaitu dari
lafazh
إ ﺻ ﻠ ﺢ – ﯾ ﺼ ﻠ ﺢ – إ ﺻ ﻼ ﺣ ﺎ yang berarti memperbaiki, memperbagus dan
10 . Nuraningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan ,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. Ke-1, hlm.  119
11 . Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: PT. Intermansa, 2007), Cet.
Ke-1, hlm. 740.
12 .  Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  al-Munawwir  Kamus  Arab-Indonesia , (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. Ke-1, hlm. 789
13 . Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam … , hlm. 740 .
mendamaikan  (penyelesaian  pertikaian).  Kata إ ﺻ ﻠ ﺢ merupakan  lawan  kata ﺳ ﯿـ ﯨﺄ ـ ﺔ / ﻓ ﺴ ﺎ د (rusak/buruk).  Sementara  kata إ ﺻ ﻠ ﺢ biasanya  secara  khusus digunakan  untuk  menghilangkan  persengketaan  yang  terjadi  di  kalangan manusia,  Syaikh  Qahthan  ‘Abdu  al  Rahman  al  Duri  memilih  dengan  arti menghentikan konflik. 14
Para  ulama  fikih  berpendapat  bahwa  kata ishlāh dapat  dimaknai sebagai  perdamaian,  yaitu  sebuah  perjanjian  (kesepakatan)  yang  ditetapkan untuk  menghilangkan  dan  memperbaiki  persengketaan  di  antara  sesama manusia  yang  sedang  bertikai,  baik  manusia  itu  individu  ataupun kelompok. 15 Perdamaian  sangat  dianjurkan  dalam  Islam,  karena  dengan melaksanakan  perdamaian  oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  maka  para pihak akan terhindar dari kerusakan dan putusnya hubungan silaturahmi dan pertikaian di antara para pihak yang bersengketa dapat diakhiri.
Ishlāh antara  suami-isteri  yang  di  ambang  perceraian  dengan mengutus al-hakam (juru  runding),  sebagaimana  dalam  surat  an-Nisa’  ayat 35 yang berbunyi :
وَإِ نْ ﺧِ ﻔْﺘُ ﻢْ ﺷِ ﻘَﺎ قَ ﺑَﯿْ ﻨِ ﮭِ ﻤَﺎ ﻓَﺎ ﺑْ ﻌَ ﺜُ ﻮ ا ﺣَ ﻜَ ﻤً ﺎ ﻣِّ ﻦْ أَ ھْ ﻠِ ﮫِ وَ ﺣَ ﻜَ ﻤً ﺎ ﻣِّ ﻦْ أَ ھْ ﻠِ ﮭَﺂ إِ ن ﯾُ ﺮِ ﯾ ﺪَآ إِ ﺻ ْ ﻼ َﺣً ﺎ ﯾُ ﻮَ ﻓِّ ﻖِ ﷲ ُ ﺑَﯿْ ﻨَ ﮭُ ﻤَﺂ إِ نﱠ ﷲ َ ﻛَ ﺎ نَ ﻋَ ﻠِﯿ ﻤً ﺎ ﺧَ ﺒِﯿ ﺮً ا
Artinya : Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  ada  persengketaan  antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari  keluarga  perempuan.  Jika  kedua  orang  itu  bermaksud mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufiq  kepada  suami  isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Selain al-ishlāh juga  dikenal  dengan tahkīm , tahkīm adalah berlindungnya  dua  pihak  yang  bersengketa  kepada  orang  yang  ditunjuk, disepakati  dan  disetujui  oleh  mereka  serta  rela  menerima  keputusan  orang yang  ditunjuk  dalam  menyelesaikan  perkara  atau  persengketaan  mereka, berlindungnya  dua  pihak  yang  bersengketa  kepada  orang  yang  mereka tunjuk  (sebagai  juru  damai  atau  penengah)  dalam  memutuskan  atau menyelesaikan  perselisihan  yang  dihadapi  oleh  mereka  yang  sedang  dalam
14 . Qahthan ‘Abdu al Rahman al Duri, ‘ Aqdu al Tahkim fi al Fiqhi al Islami wa al Qanun al Wadl’i , (Yordan; Dar al Furqan, 2002), hlm. 24 .
15 . Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, al-Bidāyah fi Syarh al-
Hidāyah , Jilid. 9, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 3.
sengketa, 16 ini  berarti  bahwa  pengertian  mediasi  dalam  perspektif  Islam dapat disamakan dengan konsep tahkīm . Pengertian ini didasari pada firman Allah swt. dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 35.
Para pakar hukum Islam ( fuqaha’ ) menggarisbawahi, bahwa tahkīm adalah bentuk penyelesaian hukum di luar jalur peradilan formal dengan cara mengangkat  seorang hakam/muhakkam di  luar  hukum  pidana. Tahkīm kedudukannya  lebih  rendah  dari  pengadilan,  karena  keputusan  yang dihasilkan forum ini hanya mengikat para pihak yang mengajukan dan hanya pada permasalahan yang di sengketakan saja. 17
Mediasi  sebagai  salah  satu  upaya  penyelesaian  sengketa  untuk mencapai  perdamaian  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  dapat  memberikan beberapa keuntungan, yaitu:
1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat, mudah dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi  akan  memfokuskan  perhatian  para  pihak  pada  kepentingan mereka bersama secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesepakatan para pihak untuk berpartisipasi secara aktif,  langsung  dan  secara  informal  dalam  mencari  solusi  untuk menyelesaikan permasalahan mereka.
4. Mediasi  memberikan  pelajaran  dan  kemampuan  kepada  para  pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi  dapat  mengubah  hasil,  yang  dalam  litigasi  dan  arbitrase  sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui consensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
16 .  Aziz  Dahlan,  et.el., Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru  van Hoeve,1996), hlm. 1750 .
17 .  Muhammed  al-Babaruti, al-Inayah  Syarh  al-Hidayah (www.al-islam.com),  juz X, hlm. 295.
7. Mediasi  mampu  menghilangkan  konflik  atau  permusuhan  yang  hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase. 18

## Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi
Perkawinan  adalah  akad  yang  kuat  ( mitsaqan  glalidzan )  antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama berdasarkan ketentuan syara’ sebagai bentuk ibadah kepada Allah. 19 Perkawinan adalah perjanjian yang lahir dari keinginan seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup  bersama  dalam  ikatan  akad. 20 Sebagai  akad  yang  kuat  dan  suci diharapkan antara suami isteri dapat hidup bahagia dan kekal, namun dalam realitas kehidupan suami isteri, banyak kehidupan rumah tangga yang goyah atau  tidak  harmonis  dan  karena  mengalami  perselisihan  dan  pertengkaran yang berkepanjangan dengan berbagai sebab seperti tidak terpenuhinya hak dan  kewajiban  dalam  rumah  tangga  dan  kekerasan.  Akibatnya  pihak  suami atau isteri mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar’iyah untuk memutuskan hubungan perkawinan atau perceraian.
Perceraian  secara  yuridis  berarti  putusnya  perkawinan  yang mengakibatkan  putusnya  hubungan  sebagai  suami  istri. 21 Perceraian  dalam istilah  fiqih  disebut  “talak”  yang  berarti  “membuka  ikatan,  membatalkan perjanjian”,  juga  sering  disebut  “ furqah ”  yang  artinya  “bercerai”.  Al-Jaziri sebagaimana  dikutip  Amiur  Nuruddin,  menerangkan  bahwa  talak  adalah melepaskan  ikatan  ( hall  al-qāid )  atau  bisa  juga  disebut    pelepasan  ikatan dengan  menggunakan  kata-kata  yang  telah  ditentukan. 22 Sayyid  Sabiq mendefinisikan  talak  dengan  sebuah  upaya  untuk  melepaskan  ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. 23
18 . Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum …, hlm 25-26.
19 .  Muhammad  Mustafa  Tsalaby, Ahkam  al-Usrah  fi  al-Islam ,  (Beirut:  Dar  an- Nadhhah al-Arabiyah, 1977), hlm. 260-268.
20 .  Vijay  Malik, Muslim  Law  of  Marriage,  Divorce  and  Maintenance ,  (Delhi:
Eastern Book Company, 1988), hlm. 111.
21 . Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Percerian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm, 15.
22 .  Amiur  Nuruddin,  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 207.
23 . Sayyid Sabiq, fiqh al-Sunnah , (Kairo: Dar al-Fath, 1990), Juz II, hlm. 206.
Zulkifli Yus, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan
Perkara  perceraian  termasuk  perkara contentious 24 dan  termasuk karakteristik  sengketa  emosional. 25 Dalam  sengketa  perkara  perceraian, kewajiban  mendamaikan  para  pihak  bersifat imperatif yakni  sebagai  beban yang  diwajibkan  oleh  undang-undang/hukum  kepada  majelis  hakim  yang memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  tersebut, 26 oleh  karena  itu upaya  mendamaikan  ini  haruslah  dilakukan  secara  serius  dan  optimal. Khusus  dalam  perkara  perceraian  yang  didasarkan  pada  alasan  terjadinya perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus,  majelis  hakim  perlu mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang penyebab dan seluk beluk  perselisihan  tersebut  untuk  dijadikan  sebagai  bahan  dalam  upaya mendamaikan,  serta  mendengar  keterangan  dari  keluarga  atau  orang  dekat dari suami isteri sebagai perintah dari undang-undang.
Prosedur  mediasi  di  beberapa  Mahkamah  Syar’iyah  yang  diteliti yakni  Mahkamah  Syar’iyah  Calang,  Mahkamah  Syar’iyah  Meulaboh, Mahkamah  Syar’iyah  Sukamakmue,  Mahkamah  Syar’iyah  Blangpidie  dan Mahkamah  Syar’iyah  Tapaktuan,  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan sebagimana  yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Ketentuan tersebut diberlakukan pada semua Mahkamah Syar’iyah dengan tujuan untuk meningkatkan  peran  hakim  dalam  mendamaikan  para  pihak  yang bersengketa. 27
24 .  Perkara contentius adalah  suatu  perkara  yang  didalamnya  berhadapan  kedua belah  pihak  yang  bersengketa.  disebut  juga  dengan  perkara  gugatan.  Mukti  Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 41.
25 .  Seperti  telah  diketahui,  bahwa  ada  3  karakteristik  sengketa,  yaitu:  1) Formal , adalahsengketa  tentang  suatu  norma  hukum  atau  status  hukum  suatu  obyek  tertentu  yang menjadi  sengketa,  dalam  hal  ini  sasaran  akhirnya  adalah  kepastian  hukum.  2) Material/kebendaan ,  damai  berarti  tercapainya  persamaan  persepsi  (kesepakatan)  tentang pembagian hak atas benda, penaksiran nilai atau harga, pemenuhan kewajiban antar pihak, atau  pemecahannya  lebih  lanjut.  Hal  ini  dapat  terjadi  dalam  sengketa  harta  waris,  hibah, wasiat,  shadaqah,  harta  bersama  dalam  perkawinan.  Dalam  hal  ini,  sasarannya  ialah  rasa keadilan.3) Emosional ,  maka  damai  berarti  tercapainya  kesepakatan  untuk  saling memaafkan, saling menghormati, atau menghargai dan saling membantu sehingga tercipta kembali hubungan kehidupan yang damai, rukun, tertib dan tentram , karena mereka akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dalam hal ini yaitu perkara perceraian. M. Yahya Harahap, Hukum  Acara  Perdata  (Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan Putusan Pengadilan) , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 192.
26 .  Jaih  Mubarok  (ed.), Peradilan  Agama  di  Indonesia ,  (Bandung:  Pustaka  Bani Quraisy, 2004), hlm. 123.
27 .  Fadhliani  Musa,  S.H.I.,  Hakim  Mediator  pada  Mahkamah    Syar’iyah Subulussalam, Wawancara pada 18 Juli 2021.
Menurut  hasil  interviu  dengan  hakim  mediator  pada  beberapa Mahkamah  Syar’iyah  di  atas,  mediator  dalam  proses  pelaksanaan  mediasi, mediator  memberikan  bantuan  kepada  para  pihak  untuk  memahami pandangan  masing-masing  dan  memberikan  bantuan  untuk  mencari persoalan-persoalan  yang  dianggap  penting  oleh  kedua  belah  pihak. Mediator  selaku  pihak  dalam  mempermudah  komunikasi  dan  pertukaran informasi,  mendorong  diskusi  terkait  dengan  perbedaan-perbedaan  akan kepentingan,  pandangan,  penafsiran  dan  pemahaman  terhadap  situasi  dan persoalan-persoalan,  serta  mengatur  kedua  belah  pihak  untuk mengungkapkan kekesalan dan emosi pada pihak yang lain. Ia juga menjadi sarana  bagi  para  pihak  untuk  memprioritaskan  persoalan-persoalan  dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan bersama. 28
Adapun teknik pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar’iyah tersebut secara keseluruhan dapat dikemukakan sebagai berikut:
Pertama : Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, ketua  majelis  menjelaskan  bahwa  para  pihak  wajib  melaksanakan  proses mediasi.  Para  pihak  dipersilahkan  memilih  mediator  sendiri,  apakah mediator dari hakim mediator yang sudah ditentukan, atau apakah mediator dari non hakim. Apabila para pihak memilih mediator dari hakim, kemudian ketua  majelis  menunjuk  hakim  mediator  yang  bertugas  pada  hari  itu. Sementara  itu  persidangan  ditunda  sambil  menanti  proses  mediasi  selesai. Apabila  salah  satu  pihak  tidak  menghadiri  persidangan  pertama  ini,  maka pengadilan  akan  melakukan  pemanggilan  kembali  kepada  pihak  yang  tidak hadir. Apabila salah satu pihak tetap tidak hadir, maka majelis hakim akan melanjutkan  proses  pemeriksaan  tanpa  mediasi,  sebagaimana  ketentuan Pasal  4  ayat  (2)  huruf  (b)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2016.
Kedua : Hakim mediator yang pada hari itu bertugas, selalu stand by dan siap di ruangan khusus mediasi yang sudah ditentukan. Ruang mediasi di Mahkamah  Syar'iyah  sudah  disediakan  ruang  khusus  untuk  itu  dan dilengkapi dengan perlengkapan ruang mediasi sesuai yang ditentukan oleh Badan  Peradilan  Agama,  artinya  ruang  mediasi  sudah  dikhususkan  sebagai tempat  mediasi.  Setelah  itu  para  pihak  bisa  langsung  menemui  mediator  di ruangan tersebut.
Kemudian  langkah  pertama  yang  dilakukan  oleh  mediator  adalah memperkenalkan  diri  kepada  para  pihak.  Mediator  menjelaskan  tugasnya
28 . Zikri, S.H.I., M.H., Hakim Mediator pada Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, Wawancara 15 Februari 2022.
Zulkifli Yus, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan
sebagai  mediator,  bahwa  ia  hanya  sebagai  penengah  saja,  membantu  para pihak  untuk  mencari  kesepakatan  penyelesaian  yang  sama-sama menguntungkan  kedua  belah  pihak  ( win-win  solution ).  Mediator  juga menjelaskan bahwa keberhasilan mediasi merupakan kemenangan bersama, mediator  juga  memberikan  penjelasan  bahwa  dalam  proses  pelaksanaan mediasi, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi keputusan tidak  seperti  saat  ia  berperan  sebagai  hakim.  Keputusan  tetap  berada  di tangan  masing-masing  pihak  yang  bersengketa,  baik  keputusan  untuk melakukan  perdamaian  maupun  melanjutkan  permasalahan  kedua  belah  di depan  majelis  hakim,  membuat  ringkasan  permasalahan  yang  ada  dari masing-masing  pihak  yang  sumber  informasinya  adalah  pihak  itu  sendiri. Ringkasan  tersebut  selanjutnya  diperdengarkan  kembali  oleh  para  pihak sehingga mereka benar-benar bisa menelaah dan memahaminya.
Ketiga : Waktu mediasi yang diberikan oleh majelis hakim adalah 30 (tiga  puluh)  hari,  akan  tetapi  jika  dalam  kurun  waktu  itu  belum  berhasil mencapai  kesepakatan  dan  masih  memungkinkan  diadakan  mediasi  lagi, maka  atas  kesepakatan  para  pihak  dapat  meminta  perpanjangan  waktu mediasi  oleh  mediator  kepada  Hakim  Pemeriksa  Perkara  disertai  alasannya untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari lagi. Pemberian perpanjangan waktu  mediasi  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun 2016 pasal 24 ayat (2) dan ayat (3).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  27  sampai  dengan  Pasal  32  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016,  hasil  dari  proses  pelaksanaan mediasi  di  beberapa  Mahkamah  Syar’iyah  di  Aceh  ada  beberapa kemungkinan 29 :
1. Kemungkinan pertama mediasi berhasil :
Proses  pelaksanaan  mediasi  dikatakan  berhasil  apabila  di  dalam pelaksanaan mediasi dicapai kesepakatan oleh kedua belah pihak. Setelah itu para pihak menghadap kembali kepada majelis hakim pada hari sidang yang  sudah  ditentukan  untuk  memberitahukan  telah  terjadi  kesepakatan perdamaian.  Para  pihak  dapat  mengajukan  kesepakatan  perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak  tidak  menghendaki  kesepakatan  perdamaian  dikuatkan  dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula
29 .  Ervy  Sukmarwati,S.H.I.,  M.H.,  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Tapaktuan, Wawancara  tanggal  30  Juni  2022;  dan  Irkham  Soderi,  S.H.I.,  M.H.I.,  Ketua  Mahkamah Syar’iyah Sukamakmue, Wawancara tanggal 20 Juli 2022.
Zulkifli Yus, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan
pencabutan  gugatan  dan/atau  klausula  yang  menyatakan  perkara  telah selesai.
2. Kemungkinan kedua, mediasi berhasil sebagian.
Apabila  dalam  kasus  itu  dicapai  kesepakatan  untuk  tetap  bercerai, akan tetapi mereka sepakat damai mengenai akibat hukumnya. Misalnya dalam  kasus  perceraian  yang  juga  menuntut  pembagian  harta  bersama, mereka tetap sepakat bercerai dan sepakat untuk membagi harta bersama mereka  dengan  damai.  Demikian  juga  bila  gugatan  perceraian diakumulasikan dengan tuntutan lainnya hak hadhanah dan nafkah anak, jika  perceraian  tidak  berhasil  mencapai  kesepakatan  untuk  rukun,  maka mediasi  dilanjutkan  dengan  tuntutan  lain.  Jika  tercapai  kesepakatan  atas tuntutan  lain,  maka  kesepakatan  dituangkan  dalam  Kesepakatan Perdamaian  Sebagian  dengan  memuat  klausula  keterkaitannya  dengan perkara perceraian.
3. Kemungkinan ketiga, mediasi tidak dapat dilaksanakan.
Mediasi tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak atau pihak- pihak  dinyatakan  tidak  beriktikad  baik,  oleh  mediator  dalam  hal  yang bersangkutan  tidak  hadir  setelah  dipanggil  secara  patut  2  (dua)  kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah, atau menghadiri pertemuan  mediasi  pertama,  tetapi  tidak  pernah  hadir  pada  pertemuan berikutnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  patut  2  (dua)  kali  berturut- turut  tanpa  alasan  sah.  Jika  penggugat  atau  pemohon  yang  beriktikad tidak baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan dikenakan kewajiban pembayaran biaya mediasi, sebaliknya jika tergugat beriktikad tidak baik maka kepada tergugat dikenakan kewajiban pembayaran biaya mediasi.
4. Kemungkinan keempat, mediasi gagal.
Mediasi  dikatakan  gagal  apabila  kedua  belah  pihak  tidak  dapat dirukunkan kembali. Setelah itu mediator mempunyai kewenangan bahwa mediasi telah gagal, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  yang  menyatakan sebagai  berikut:  Mediator  berkewajiban  menyatakan  mediasi  telah  gagal jika salah satu pihak atau para pihak tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut  tidak  menghadiri  pertemuan  mediasi  tanpa  alasan  setelah dipanggil secara patut.
Beberapa  cara  yang  dilakukan  hakim  mediator  di  Mahkamah Syar’iyah dalam proses perdamaian kasus perceraian sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak di antaranya adalah sebagai berikut:
a.  Memberikan  nasehat  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  tidak melanjutkan  persengketaan  atau  bercerai,  dan  masing-masing  pihak diminta  untuk  saling  bersabar  dalam  menghadapi  permasalahan  atau problem rumah tangga dengan mengutaman masa depan keluarga dan anak.
b.  Mengingatkan  para  pihak  akan  tujuan  dari  perkawinan  dan mengingatkan  para  pihak  tentang  pentingnya  menjaga  keutuhan perkawinan,  termasuk  memberikan  pengertian  bahwa  perkawinan merupakan  ikatan  yang  suci  serta  mengandung  nilai  ibadah,  dan sedangkan perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci Allah swt.
c. Jika terjadi perceraian, maka para pihak tidak dapat berkumpul kembali seperti semula, terutama kalau sudah mempunyai anak, dia (anak) akan merasakan akibat perceraian ibu dan bapak, yang dapat mempengaruhi nasib dan perkembangan anak tersebut.
d.  Mengingatkan  bahwa  dalam  rumah  tangga  itu  tidak  sempurna  pasti punya  kekurangan  oleh  masing-masing  pihak.  Oleh  karena  itu, disarankan  untuk  menerima  kekurangan-kekurangan  tersebut  dan menghargai kelebihan mereka.
e. Kedua belah pihak disarankan untuk introspeksi diri, bahwa perceraian itu  bukan  solusi  konflik  rumah  tangga,  akan  tetapi  lebih  pada  egois masing-masing   pihak. 30

## Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi

## 1. Faktor Keberhasilan Mediasi. Indikator Keberhasilan Mediasi
Untuk  mengetahui  keberhasilan  mediasi,  diperlukan  adanya indikator  keberhasilan  mediasi.  Indikator  adalah  alat  ukur  dalam  sebuah proses, atau sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan, juga dapat menjadi acuan dalam mencapai suatu tujuan.
Menurut  Aco  Nur,  keberhasilan  mediasi  di  lingkungan  peradilan agama  jangan  hanya  dilihat  dari  segi  berapa  banyak  perkara  yang  dicabut, atau berapa banyak perkara perceraian yang berhasil didamaikan, atau tidak jadi  cerai.  Sebaiknya  dilakukan  kajian  mendalam  tentang  kriteria keberhasilan  mediasi  di  lingkungan  peradilan  agama.  Selama  ini,  kesan secara  umum,  kriteria  keberhasilan  mediasi  seperti  itu,  akibatnya keberhasilannya  dianggap  rendah,  sebab  sangat  sulit  mendamaikan  orang
30 . Ibid .
Zulkifli Yus, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan
yang  mau  bercerai  di  pengadilan,  Padahal,  masalah-masalah  akibat perceraian seperti pemeliharaan anak, pembagian harta bersama, penentuan nafkah iddah , mut’ah dan sejenisnya, banyak berhasil disepakati para pihak atas bantuan para mediator. 31
Ketentuan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974, Pasal 39 menyebutkan: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  (2)  Untuk  melakukan  perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun  sebagai  suami  istri.  Berdasarkan  pasal  tersebut,  maka  perdamaian terjadi  jika  pasangan  suami  istri  tersebut  kembali  utuh  (tidak  berpisah). Standar  keberhasilan  mediasi  perkara  perceraian  diukur  dari  tidak  jadinya perceraian  antara  suami  dengan  istri  yang  diwujudkan  dengan  pencabutan gugatan oleh penggugat. 32
Berdasarkan dari uraian tersebut, maka ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian adalah:
1. Para  pihak  dalam  perkara  perceraian  menyetujui  berdamai  dan  rukun kembali dengan mencabut perkara atau tidak melanjutkan perceraian.
2. Perdamaian  untuk  rukun  kembali  tidak  berhasil,  tetapi  para  pihak sepakat untuk damai dalam masalah asesornya, seperti masalah nafkah iddah,  mut’ah ,  hak  pemeliharaan  dan  nafkah  anak  serta  pembagian harta bersama.
Syahrizal  Abbas  memberikan  definisi,  bahwa  mediasi  dapat membawa  pihak  mencapai  kesepakatan  tanpa  merasa  ada  pihak  yang menang  atau  kalah  ( win-win  solution ). 33 Upaya  untuk  mencapai win-win solution atau  bisa  juga  dikatakan  keberhasilan  mediasi  ditentukan  oleh beberapa faktor diantaranya:
a. Proses  pendekatan  yang  obyektif  terhadap  sumber  sengketa  yang lebih  dapat  diterima  oleh  pihak-pihak  dan  memberikan  hasil  yang menguntungkan.  Dengan  catatan,  bahwa  pendekatan  itu  harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan  pada  posisi  atau  kedudukan  para  pihak.  Apabila  kepentingan
31 . Aco  Nur  disampaikan  pada  Workshop  Ahli  Penyusunan  Modul  Mediasi: Responsif  Kebutuhan  Perempuan  dan  Anak ,  yang  diselenggarakan  di  Hotel  Milenium Jakarta, 30 November sampai 3 Desember 2010, Kerjasama antara Ditjen Badilag, The Asia Foundation dan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Yogyakarta.
32 .  Muhammad  Saifullah,  Efektifitas  Mediasi  dalam  penyelesaian  perkara perceraian  di  Pengadilan  Agama  jawa  Tengah, Jurnal  Al-Ahkam ,  Volume  25,  Nomor  2, Oktober 2015, hlm. 192.
33 . Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum …,hlm. 17.
Zulkifli Yus, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan
yang  menjadi  fokusnya,  pihak-pihak  akan  lebih  terbuka  untuk berbagai kepentingan. Sebaliknya, jika tekanannya pada kedudukan, para pihak akan lebih menutup diri karena hal itu menyangkut harga diri mereka.
b. Kemampuan  yang  seimbang  dalam  proses  negosiasi  atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar-menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lainnya. 34
c. Keterampilan memfasilitasi perundingan. Keterampilan memfasilitasi perundingan mencakup beberapa kemampuan, yaitu (1) kemampuan mengubah  posisi  para  pihak  menjadi  permasalahan  yang  harus dibahas,  (2)  kemampuan  mengatasi  emosi  para  pihak,  dan  (3) kemampuan mengatasi jalan buntu dan keterampilan berkomunikasi.
35
Ketentuan mengenai mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan,  menempatkan  mediasi  sebagai  bagian  dari  proses  penyelesaian perkara  yang  diajukan  para  pihak  ke  pengadilan.  Hakim  tidak  secara langsung  menyelesaikan  perkara  melalui  proses  peradilan  ( litigasi ),  tetapi harus  terlebih  dahulu  mengupayakan  mediasi.  Mediasi  menjadi  suatu kewajiban  yang  harus  ditempuh  hakim  dalam  memutuskan  perkara  di pengadilan. 36
Mediasi  pada  pengadilan  memperkuat  upaya  damai  sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR ( Het Herziene Indonesische Reglement )  atau  pasal  154  RBg  ( Rechtreglement  Buiten  Gewesten ). 37
Karenanya  perkara  perdata  yang  diajukan  di  pengadilan  wajib  untuk mengikuti mediasi, apabila pada tingkat pertama tidak dilaksanakan mediasi, merupakan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  mediasi,  yang  dapat  dikenakan  sanksi  berupa perintah  dilaksanakan  mediasi  oleh  Pengadilan  Tingkat  Banding  atau Mahkamah Agung jika terjadi upaya hukum.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah sebagai
34 .  Maria  S.W,  et  al., Mediasi  Sengketa  Tanah (Jakarta:  KOMPAS  Media Nusantara, 2008), hlm. 4.
35 . Takdir Rakhmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 2010, hlm. 132.
36 . Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif …, hlm. 301.
37 . Sarwono, Hukum  Acara  Perdata  Teori  dan  Praktik (Jakarta:  Sinar
Grafika,2011), hlm. 159.
Zulkifli Yus, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan
upaya mempercepat, mempermurah dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di  pengadilan,  dan  sekaligus  memaksimalkan  fungsi  lembaga  pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus. 38 Kehadiran  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016 dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian,  ketertiban,  kelancaran  dalam proses  mendamaikan  para  pihak  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa perdata,  dengan  mengoptimalkan  fungsi  lembaga  peradilan  dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna.
Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata, para hakim di Mahkamah Syar’iyah selalu mengupayakan dua  pihak  yang  bersengketa    untuk  menempuh  jalur  damai,  karena  jalur damai  akan  mempercepat  penyelesaian  sengketa.  Mediasi  juga  perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat untuk dijalankan, demikian juga halnya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Dalam perkara yang dimediasi pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh, terlihat  dari  rekapitulasi  laporan  mediasi  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh,  pada tahun 2019 perkara yang di mediasi berjumlah 2.228 perkara, yang berhasil sejumlah  63  perkara,  berhasil  sebagian  27  perkara  dan  dicabut  13  perkara, jumlahnya 103 perkara (4,62 %). Untuk tahun 2020 perkara yang di mediasi berjumlah  2.082  perkara,  yang  berhasil  sejumlah  73  perkara,  berhasil sebagian  51  perkara  dan  dicabut  23  perkara,  jumlahnya  147  perkara  (7,06 %),  tahun  2021  perkara  yang  di  mediasi  berjumlah  2.285  perkara,  yang berhasil sejumlah 79 perkara, berhasil sebagian 137 perkara dan dicabut 32 perkara,  jumlahnya  248  perkara  (10,86  %)  tahun  2022  sampai  bulan  Juni 2022  perkara  yang  di  mediasi  berjumlah  1.205  perkara,  yang  berhasil sejumlah 48 perkara, berhasil sebagian 150 perkara dan dicabut 54 perkara, jumlahnya 252 perkara (20,91 %). 39
Dilihat  pada  hasil  mediasi  di  bidang  sengketa  perkawinan  atau perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, meskipun ada yang berhasil
38 . Susanti  Adi  Nugroho, Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,
(Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 302.
39 . Mahkamah  Syar’iyah  Aceh, Rekapitulasi  Data  Mediasi  Tahun  2019  s.d  Juni
2022 .
Zulkifli Yus, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan
sebagian  adalah  berkaitan  dengan  assesoris  seperti  harta  bersama,  nafkah madhiah ,  nafkah  iddah, mut’ah ,  hak  asuh  anak  dan  nafkah  anak,  tetapi gugatan pokok yakni perceraian tetap terjadi.
Meneliti  keberhasilan  mediasi  di  Mahkamah  Syar’iyah,  juga  perlu dilihat  dari  efektifitas  mediasi  di  pengadilan  yang  dalam  hal  ini  di Mahkamah  Syar’iyah.  Peradilan  dilakukan  dengan  asas  sederhana,  cepat, dan  biaya  ringan,    sebagaimana  termuat  dalam  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman. Upaya  untuk  mewujudkan  peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan tersebut, pengadilan membantu para pihak yang bersengketa serta berusaha mengatasi segala hambatan atau rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan,  salah  satu  cara  untuk mewujudkannya  adalah  dengan  mengintegrasikan  mediasi  ke  acara peradilan.
Keberhasilan mediasi di pengadilan, selain dengan iktikad baik dari para  pihak,  juga    memerlukan  suatu  kekuatan  agar  proses  penyelesaian perkara berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Kekuatan  adalah  faktor  kunci  dalam  berunding  atau  bermediasi. Keberhasilan  mediasi  ditentukan  bukan  karena  belas  kasihan,  akan  tetapi karena para pihak saling membutuhkan satu sama lain  agar sengketa yang diperdebatkan  dapat  terselesaikan.  Kebutuhan  para  pihak  satu  dengan  yang lainnya  tergantung  pada  ada  tidaknya  kekuatan  masing-masing  dari  para pihak.  Untuk  itulah  perlu  dibangun  suatu  kekuatan  sebagai  upaya memperkuat  posisi  dalam  mediasi.  Dalam  mediasi  ada  beberapa  jenis kekuatan yaitu :
1. Kekuatan Hukum;
2. Kekuatan ekonomi/keuangan;
3. Kekuatan politik;
4. Kekuatan sosial;
5. Kekuatan moral. 40 Syarat utama keberhasilan mediasi adalah bagaimana
memaksimalkan  peran  seorang  mediator  dalam  menengahi  sengketa  di antara  pihak-pihak  untuk  dapat  menghasilkan  suatu  kesepakatan  sebagai penyelesaian  sengketa  tersebut,  dengan  cara  demikian  proses  mediasi  akan menjadi  efisien  daan  efektif.  Terdapat  dua  belas  faktor  yang  menyebabkan
40 . I  Made  Sukadana, Mediasi  Peradilan ,  (  Jakarta:  Prestasi  Pustaka,  2012),  hlm.
196.
mediasi menjadi efektif 41 :
1. para pihak yang bersengketa memiliki sejarah pernah bekerjasama dan berhasil dalam menyelesaikan masalah dalam beberapa hal.
2. para  pihak  tidak  memiliki  sejarah  panjang  saling  menggugat  di pengadilan sebelum melakukan proses mediasi.
3. jumlah  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  tidak  meluas  sampai pada pihak-pihak yang berada di luar masalah.
4. pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  telah  sepakat  untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas.
5. para  pihak  mempunyai  keinginan  besar  untuk  menyelesaikan masalah mereka.
6. para  pihak  telah  mempunyai  atau  akan  mempunyai  hubungan lebih lanjut di masa yang akan datang.
7. tingkat kemarahan dari para pihak masih dalam batas normal.
8. para pihak bersedia menerima bantuan pihak ketiga.
9. terdapat alasan-alasan kuat untuk menyelesaikan sengketa.
10. para  pihak  tidak  memiliki  persoalan  psikologis  yang  benar-benar menggangu hubungan mereka.
11. terdapat sumber daya untuk tercapainya kompromi.
12. para pihak memiliki kemauan untuk saling menghargai

## 2. Faktor Kegagalan Mediasi
Pelaksanaan mediasi tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan mediator.  Keberhasilan  atau  kegagalan  proses  mediasi  tergantung  dengan faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  selama  proses  mediasi berlangsung.  Berikut  akan  digambarkan  faktor  penghambat  keberhasilan mediasi yaitu sebagai berikut:
1)  Keinginan  kuat  yang  dimiliki  para  pihak  untuk  melaksanakan perceraian  pada  saat  pelaksanaan  mediasi,  para  pihak  dalam  hal  ini beranggapan  bahwa  Mahkamah  Syar’iyah  merupakan  tempat  untuk melaksanakan cerai dan merupakan upaya terakhir, bukan tempat yang dapat  dijadikan  sebagai  sarana  untuk  mencari  solusi  atau  nasehat kepada  orang  yang  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  pada bidang perkawinan.
2) Sudah mengalami konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit untuk dapat  diselesaikan.  Pada  kasus  tersebut,  konflik  yang  terjadi  antara para pihak sudah berjalan cukup lama sehingga menjadi permasalahan
41 .  Lihat  T.  M.  Lutfi  Yazid,  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  ADR, Jurnal  Hukum Lingkungan , Tahun III No. 1/1996, hlm. 96.
yang dihadapi sangat rumit. Akibatnya pada saat mediasi berlangsung, para  pihak  tidak  dapat  menghindari  emosi  yang  ada,  sehingga  para pihak tidak dapat menerima pendapat dan masukan dari mediator dan merasa apa yang diungkapkannya adalah argument yang paling benar. Bahkan  ada  saat  dimana  salah  satu  pihak  sudah  tidak  bisa  lagi memaafkan pihak yang lainnya.
3) Kekecewaan  yang  mendalam  terhadap  kondisi  sering  kali  menjadi faktor  yang  menghambat  sang  mediator  untuk  melakukan  upaya perdamaian,  kekecewaan  salah  satu  pihak  yang  sangan  mendalam menyebabkan  salah  satu  pihak  tidak  ingin  melanjutkan  ikatan perkawinan yang telah lama dibinanya, sehingga tidak ada pilihan lagi kecuali berpisah atau mengakhiri perkawinannya.
4) Kemampuan mediator.
Mediator  dalam  hal  ini  harus  memiliki  kemampuan  menganalisis konflik  dan  memiliki  komunikasi  yang  baik  sehingga  dapat  mengupayakan adanya  titik  temu  dari  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  para  pihak.  Oleh sebab  itu,  kemampuan  seorang  mediator  memiliki  pengaruh  yang  cukup besar akan keberhasilan proses mediasi yang ditanganinya. Diperlukan pula kejelian  dan  ketelitian  mediator  dalam  mengungkapkan  penyebab  masalah diantara  para  pihak  dan  kebijaksanaan  dari  mediator  dalam  menyikapi masalah  sehingga  para  pihak  berhasil  menyelesaikan  permasalahan  mereka secara damai.
Dalam  kaitannya  dengan  mediator,  saat  ini  masih  banyak  proses mediasi  dilaksanakan  oleh  mediator  hakim,  sedangkan  yang  dilaksanakan oleh  non  hakim  hampir  tidak  ada,  pada  beberapa  Mahkamah  Syar’iyah didapati fakta bahwa tidak ada mediator non hakim. 42
5) Kerohanian dan moral.
Kerohanian  yang  dimaksud  adalah  kurangnya  dasar  pengetahuan tentang pengetahuan agama. Para pihak beranggapan bahwa perceraian dibolehkan walaupun sangat dibenci Allah swt., dan prilaku para pihak yang  buruk  terhadap  pasangan  menjadikan  salah  satu  pemicu  pihak lain untuk tidak mau kembali bersama dan memiliki anggapan bahwa bersama dalam perkawinan hanya akan memperburuk kehidupannya.
42 . Amrin Salim, S.Ag., M.A., Ketua Mahkamah Syar’iyah Blangpidie, Wawancara tanggal  18  Juli  2022;  Syahril,  S.H.I.,  M.H.,  Mahkamah  Syar’iyah  Meulaboh,  Wawancara tanggal  23  Juni  2022;  Ahmad  Nazif  Husainy,  S.H.,  Ketua  Mahkamah  Sya’iyah  Calang, Wawancara tanggal 25 Juni 2022.
6)  Faktor  psikologis  dan  sosiologis.  Faktor  sosiologis  terlihat  dari banyaknya  wanita  yang  memiliki  pekerjaan  dan  penghasilan  yang lebih  baik  dari  laki-laki,  sehingga  kecendrungan  berpisah  dengan suami  yang  memiliki  penghasilan  lebih  rendah  sangat  kuat  karena tidak ada kekhawatiran kekurangan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup  dirinya  dan  anak-anaknya.  Sedangkan  faktor  psikologis  seperti ketidaknyamanan  atau  adanya  penderitaan  secara  psikis  yang  sudah berlangsung  cukup  lama  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat. Semakin  besar  tekanan  yang  ada  dalam  diri  seseorang  maka  semakin kuat juga keinginannya untuk berpisah.
7) Pihak ketiga. Saat pelaksanaan proses mediasi, mediator akan berupaya dan  berusaha  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  akan  tetapi dalam hal ini menjadi sulit jika sudah ada pihak lain yang ikut campur tangan  dalam  masalah  tersebut.  Pihak  ketiga  pada  umumnya  berasal dari  keluarga  ataupun  pihak  luar  yang  tidak  mendukung  agar  para pihak kembali rujuk. Campur tangan pihak ketiga ini bisa berasal dari masing-masing pihak. 43
Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016, pelaksanaan  mediasi  berdasarkan  hasil  penelitian  terdapat  beberapa  faktor yang mempengaruhi kegagalan atau hambatan dalam mencapai keberhasilan mediasi, sebagai berikut:
a. Ketiadaan mekanisme yang dapat memaksa salah satu pihak atau para pihak yang tidak menghadiri pertemuan mediasi.
Pelaksanaan  proses  persidangan  yang  sedang  berlangsung, adakalanya  salah  satu  diantara  para  pihak  tidak  datang  untuk  menghadiri sidang  pertama  setelah  melalui  tahap  pemanggilan  secara  patut,  dan  hakim dalam  hal  ini  dapat  menjatuhkan  hukuman  verstek,  dengan  mengalahkan pihak  yang  tidak  hadir  pada  saat  persidangan  tersebut.  Sedangkan  dalam proses pelaksanaan mediasi, apabila salah satu pihak tidak turut hadir setelah ditentukan  waktu  pelaksanaan  mediasi,  maka  ini  artinya  pihak  yang  tidak hadir tidak memiliki kehendak untuk berdamai dengan pihak lain, sehingga ketidakhadiran tersebut disengaja bertujuan untuk menghabiskan masa atau waktu  pelaksanaan  mediasi  yaitu  tiga  puluh  hari  waktu  yang  diwajibkan untuk  pelaksanaan  mediasi.  Oleh  karenanya  perlu  diterapkannya  kebijakan
43 .  Nita  Nurvita,  Peranan  Mediator  dalam  Penyelesaian  Perkara  Cerai  Gugat  Di Pengadilan  Agama  Pekanbaru, Jurnal  JOM  Fakultas  Hukum ,  Volume  III  Nomor  2, (Oktober 2016), hlm. 9-10.
baru  tentang  konsekuensi  yang  merugikan  atau  tidak  menguntungkan  salah satu pihak yang tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi.
Kehadiran para pihak dalam mediasi juga akan menunjukkan iktikad baik  dari  para  pihak  dalam  menempuh  proses  perdamaian,  sehingga  para pihak  atau  salah  satu  pihak  tidak  mau  menghadiri  pertemuan  yang  telah dijadwalkan, maka dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.
Pilihan  lain  selain  memberikan  efek  yang  tidak  menguntungkan adalah  dengan  merefisi  kembali  Peraturan  Mahkamah  Agung  dengan memberikan  tambahan  ketentuan  bahwa  apabila  beberapa  pertemuan  yang terlewati  dari  proses  mediasi  dari  jadwal  pertemuan  yang  telah  disepakati bersama  para  pihak  ada  yang  tidak  hadir  tanpa  alasan  dan  bukti  yang  kuat karena  ketidak  hadirannya,  maka  hakim  mediator  dapat  memberikan kesimpulan  melalui  wewenangnya  bahwa  proses  mediasi  telah  gagal dilaksanakan,  sehingga  tidak  perlu  menghabiskan  waktu  untuk  menunggu selama  tiga  puluh  hari  proses  mediasi  selesai  untuk  menyatakan  gagalnya proses  mediasi.  Dengan  demikian  penghematan  waktu  dalam  penanganan perkara  mediasi  dapat  terlaksana,  karena  tujuan  dasar  pelaksanaan  mediasi adalah percepatan penyelesaian perkara para pihak. 44
b. Jumlah Mediator dan Jumlah Hakim yang Terbatas.
Menurut  ketentuan  yang  ada  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim  dan  hakim  yang  memiliki  sertifikat.  Menurut  Yahya  Harahap,  pada setiap  pengadilan  memiliki  sekurang-kurangnya  2  orang, 45 mediator  hakim diberi tugas sebagai hakim mediator dimana mereka juga perlu mendapatkan pelatihan  mengenai  mediasi.  Mediator  berupaya  menemukan  kemungkinan alternatif  penyelesaian  sengketa  para  pihak,  untuk  itu  mediator  harus memiliki  sejumlah  keterampilan  ( skill )  yang  dapat  membantunya  mencari sejumlah  kemungkinan  penyelesaian  sengketa.  Artinya  seorang  mediator harus  profesional,  menguasai  konflik  yang  timbul.  Agar  langkah-langkah
44 .  Nuraningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan Agama , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 183.
45 . Yahya Harahap, “ Hukum Acara Perdata ”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.
246-24
yang  ditempuh  dalam  penyelesaian  konflik  dapat  dilakukan  dengan  cepat serta menjaga kode etik. 46
Hakim  mediator  dapat  berupa  hakim  pemeriksa  perkara  dan  hakim bukan  pemeriksa  perkara.  Kemudian  dengan  adanya  proses  mediasi  yang mediatornya  adalah  salah  satu  hakim  pemeriksa  perkara  yang  telah mengetahui  duduk  persoalan  sebenarnya  melalui  kaukus,  tentu  cenderung akan berpihak kepada salah satu pihak dan apabila perdamaian gagal, maka secara  psikologis  hakim  tersebut  tidak  lagi impartial meskipun  ada  syarat keterpisahan  mediasi  dari  litigasi  dalam  Pasal  19  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut. 47
c. Iktikad Baik Para Pihak
Mediasi dapat berjalan dan berhasil jika para pihak bertujuan tercapai kesepakatan yang win-win solution . 48 Sikap tersebut merupakan iktikad baik para pihak dalam mediasi. Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan mereka, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai. Hal ini merupakan hambatan untuk tercapainya tujuan mediasi yakni terselesainya permasalahan para pihak dan ditemukan solusi  untuk  keduanya,  sehingga  terselesaikannya  konflik  keluarga  melalui mediasi bukan melalui meja hijau.
Tidak ada iktikad baik dari salah satu pihak untuk mengikuti mediasi juga  merupakan  salah  satu  kendala  dalam  prosedur  mediasi.  Keengganan salah  satu  pihak  tersebut  untuk  hadir  saat  mediasi  dilatarbelakangi  oleh ketidakseriusan  untuk  berdamai,  sehingga  pihak  tersebut  meminta  kuasa hukum  untuk  mewakilinya  saat  mediasi,  padahal  para  pihak  yang bersengketa  secara inpersoon sulit  untuk  menemukan  titik  temu.  Tidak adanya  pertemuan  secara  langsung  menghilangkan  kesempatan  bagi  para pihak  untuk  mengutarakan  keinginan-keinginan  dan  menyampaikan  duduk perkaranya.
Mediasi  melibatkan  orang-orang  yang  mempunyai  sifat  yang berbeda-beda,  mungkin  saja  ada  pihak  yang  merasa  terpaksa  menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke  pengadilan  harus  menempuh  proses  mediasi  lebih  dahulu.  Pihak  yang
46 . Muhammad Saifullah, “ Mediasi ”,(Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 77.
47 . Nuraningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian …, hlm. 203.
48 .Sugiatminingsih, Jurnal  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di Luar Pengadilan , STIH Sunan Giri Malang, Malang, Volume 12, Nomor 2,  2009.
merasa  terpaksa  ini  bisa  saja  tidak  menunjukkan  sikap  yang  menganggap pihak lain adalah musuhnya.
Padahal di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 justru  mengutamakan  adanya  iktikad  baik  dalam  menempuh  mediasi. Bahkan, apabila salah satu pihak dinyatakan tidak beriktikad baik walaupun dalam  perkara  pokoknya  menang  tetap  dihukum  untuk  membayar  biaya mediasi.
Iktikad  baik  menjadi  suatu  yang  diharuskan  dalam  mewujudkan perdamaian, unsur utama ini sebagai pangkal keberhasilan mediasi, terlepas dari hasil yang didapat dari perdamaian itu. Keberadaan iktikad baik ( good faith )    dalam  membangun  atau  relasi  dengan  masyarakat  memberi  arti penting  bagi  ketertiban  masyarakat.  Forum    mediasi    merupakan    sarana yang    tepat  dengan  proses  yang  cepat,  biaya  ringan  dan  tentunya membutuhkan iktikad baik ( good faith ). 49
Dalam  perkara  perceraian  antara  suami  dan  istri  telah  memiliki persepsi  sendiri-sendiri,  para  pihak  dalam  mengajukan  dan  mendaftarkan perkara  perceraian  di  pengadilan  mereka  sudah  memendam  permasalahan yang  lama  sehingga  membutuhkan  iktikad  baik  dari  para  pihak,  ketika masalah itu ingin diselesaikan dengan bantuan mediator (penengah). 50
Dengan iktikad baik semua permasalahan yang dihadapi akan dapat terselesaikan  secara  baik,  akan  tetapi  jika  salah  satu  pihak  sudah  tidak  ada iktikad  baik    atau    itikad  buruk  ( malafides ),  permasalahan  yang  dimediasi akan  beda  hasilnya.  Karena  keuntungan  penggunaan  mediasi  adalah    para pihak mendapatkan keadilan subtansial sehingga winning over by good will (kemenangan diperoleh dengan kemauan baik).
Para pihak dalam melakukan perdamaian dengan unsur iktikad baik sangat  utama,  karena  memperbesar  peluang  keadilan  substansial  bagi
49 .  Iktikad  baik  berasal  dari  khazanah  filsafat  dan  dalam  bahasa  latin  disebut " bonafides "  i'tikad  baik  mencakup  sikap  batin  dan  niat  yang  tulus  dan  jujur,  terlepas  dari hasil atau akibat dari perbuatan. Dalam bidang hukum sikap ini didasarkan pada kejujuran dan  keyakinan  akan  isi  benar  atau  salah  dari  suatu  pernyataan  atau  pendapat.  Dan kebalikannya adalah i'tikad buruk bahasa latinnya "mala fides" yaitu sikap batin yang tidak jujur atau mendua, niat yang sudah dari semula adalah tidak baik terhadap pihak lain. Lihat Budiono Kusumohamidjodjo, Teori Hukum  dilema antara hukum dan kekuasan , (Bandung,
Yrama Widya), hlm, 205-206
50 .  Ridwan  Khairandy, Itikad  Baik  Dalam  Kebebasan  Berkontrak ,  (Jakarta:
Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004), hlm. 133
Zulkifli Yus, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan
disputants sesuai  dengan  espektasinya.  Dengan  demikian  keadilan ( gerechtigheit ) dapat terwujud dalam arti tidak ada yang dikorbankan dalam perdamaian  tersebut.    Terlebih  lagi  dengan  perkawinan  yang  merupakan sebuah  perjanjian  yang  sangat  kuat  " mistaqaan  qhalidzan "  dimana  kedua pihak  saling  terikat  ikatan  perjanjian  dalam  bingkai  lembaga  perkawinan yang  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  sehingga apabila  ada  sebauh  konflik  yang  timbul  tentu  harus  di  selesaikan  dengan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
d. Dukungan Para Hakim
Para  hakim  Mahkamah  Syariyah  berpendapat  bahwa  tugas  pokok mereka adalah menyelesaikan konflik atau perkara secara tuntas. Dalam hal ini hakim belum memiliki kesadaran idealis, tanpa dukungan dari para hakim maka  penerapan  mediasi  yang  diwajibkan  itu  tidak  akan  pernah  berhasil karena gaji yang diterima merupakan imbalan atas pelaksanaan tugas pokok itu.  Pemberian  tugas  sebagai  mediator  yang  intinya  adalah  mendamaikan adalah berbeda dari tugas pokok, dengan kata lain tugas tambahan, sehingga mereka berhak atas insentif. Oleh karenanya perlu penciptaan insentif yang jelas dan transparan bagi para hakim yang sukses mendamaikan para pihak melalui  mediasi,  sehingga  para  hakim  mendukung  sepenuhnya  proses mediasi  yang  menjadi  tugas  tambahannya.  Dalam  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diatur bahwa hakim yang menjalankan fungsi mediatornya  tidak  diberikan  insentif,  sehingga  tidak  meningkatkan kesadaran  hakim  untuk  mendamaikan  para  pihak  yang  berperkara  melalui mediasi.
e.  Ruangan Mediasi
Tersedianya  ruangan  khusus  mediasi  merupakan  faktor  untuk mendukung  pelaksanaan  mediasi  tersebut.  Di  samping  faktor keberhasilannya yang harus dijaga, rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para  pihak  lebih  leluasa  mengungkapkan  masalahnya  dan  tidak  takut masalahnya didengar orang lain. Untuk itu, adanya perbaikan gedung kantor dan  ruang  mediasi  yang  memberikan  kesejukan  dan  kenyamanan  kepada pihak-pihak  yang  bersengketa  akan  membawa  pengaruh  ke  arah keberhasilan.  Adanya  pengadilan  yang    melaksanakan  proses  mediasi  di ruangan hakim, juga apabila dilakukan di luar gedung pengadilan dan di luar jam  kerja,  tentu  akan  menimbulkan  hal-hal  yang  mencurigakan  pihak  lain dan  akan  merusak  citra  hakim  serta  dilarang  dalam  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. 51 Dengan demikian sarana dan prasarana yang
Zulkifli Yus, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan
mendukung  memiliki  pengaruh  terhadap  keberhasilan  mediasi.  Secara teoritis,  tempat  mediasi  yang  baik  adalah    tempat  yang  netral  atau  tempat yang tidak berada dalam kontrol salah satu pihak. 52
Dalam upaya mewujudkan keberhasilan mediasi yang lebih optimal, maka Badan Peradilan Agama telah pula membuat ketentuan tentang kondisi ruang mediasi yang nyaman dan membuat para pihak yang memasuki ruang mediasi  bisa  merasakan  suasana  kedamaian  dan  kesejukan  yang  didalam ruang tersebut juga dilengkapi dengan tulisan dan ayat-ayat al-Qur’an yang mendorong  para  pihak  untuk  mengakhiri  sengketa  dengan  permaian  dan manfaat  dari  hasil  perdamaian,  termasuk  juga  akibat  dari  perceraian  baik kepada kedua belah pihak juga kepada anak-anak mereka setelah terjadinya perceraian.
f.  Dukungan Kuasa Hukum dalam Proses Mediasi
Dalam Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, orang  yang  mendampingi  para  pihak  disebut  dengan  kuasa  hukum.  Kuasa hukum atau advokat/pengacara  adalah orang yang mendampingi pihak yang berperkara. Tugas utama kuasa hukum adalah untuk memastikan klien yang didampingi  mendapatkan  hak-hak  yang  semestinya  dalam  melakukan tindakan hukum. Namun salah satu kendala pada saat mediasi adalah tidak adanya  dukungan  kuasa  hukum  bagi  para  pihak  untuk  mengikuti  mediasi. Tidak  adanya  dukungan  kuasa  hukum  tersebut  dilatar  belakangi  oleh kepentingan  kuasa  hukum  untuk  memperoleh  materi  atau  honorarium semata.
Kuasa  hukum  cenderung  ingin  melanjutkan  perkara  tersebut  secara litigasi  agar  mendapat  honor  yang  lebih  besar  dari  kliennya.  Masalah pemberian  honorium  kepada  kuasa  hukum  adalah  hubungan  antara  kuasa hukum dan kliennya sehingga tidak perlu dicampuri oleh Mahkamah Agung. Akan  tetapi,  karena  dukungan  atau  penolakan  kuasa  hukum  untuk menganjurkan  kliennya  bermediasi  akan  berpengaruh  pada  pelaksanaan Peraturan  Mahkamah  Agung  ini,  oleh  karena  itu,  Peraturan  Mahkamah Agung  perlu  diperbaharui  dengan  mencantumkan  bahwa  dalam  proses mediasi para pihak tidak perlu didampingi kuasa hukum mereka, walaupun
51 . Ibid , hlm. 205.
52 . Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 110.
hal  itu  tentunya  akan  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  dan  juga kemandirian para pihak. 53
Dalam  hal  melakukan  mediasi,  banyak  kuasa  hukum  yang  merasa kurang yakin terhadap efektifitas dari mediasi, terutama pada segi kekuatan eksekusi  kesepakatan  yang  dicapai  nantinya. 54 Selain  itu  kuasa  hukum terbiasa dengan pola pikir litigasi, apalagi jika posisinya kuat, kemenangan dapat dicapai melalui litigasi walaupun mungkin akan memakan waktu yang lama  tetapi  akan  lebih  pasti  apabila  dijatuhkan  dengan  putusan  akhir. 55
Lamanya  proses  penyelesaian  sengketa  dan  para  pihak  menggunakan  jasa kuasa hukum untuk membelanya akan membayar jasa kuasa hukum tersebut sesuai waktu  penyelesaian sengketa atau setelah selesai menangani sengketa tersebut.
Analisis peneliti menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi hakim mediator  dalam  penyelesaian  sengketa  perceraian  melalui  mediasi  pada Mahkamah  Syar’iyah  di  Aceh,  baik  berasal  dari  faktor  intern  yakni  hakim mediator maupun faktor ekstern yakni para pihak. Dari kedua faktor tersebut hambatan  dominan  yang  dihadapi  hakim  mediator  dalam  penyelesaian sengketa perkawinaan dengan mediasi di Mahkamah Syar’iyah yaitu berasal dari  faktor  ekstern  yaitu  ketidakmauan  para  pihak  untuk  didamaikan  dan rukun  kembali  sebagai  suami  isteri  dan  berpendapat  cerai  merupakan solusinya,  karenanya  upaya  yang  dilakukan  oleh  hakim  mediator  dalam menangani  hambatan  dalam  penyelesaian  sengketa  perceraian  melalui mediasi di Mahkamah Syar’iyah menjadi tidak maksimal.

## Penutup
Mediasi keluarga sebagai upaya perdamaian yang dilaksanakan pada persidangan  Mahkamah  Syar’iyah  sering  gagal  dan  berakhir  dengan perceraian, hal ini diakibatkan karena pihak-pihak yang mengajukan gugatan perceraian  atau  permohonan  cerai  talak  sudah  tidak  mau  lagi  untuk dipersatukan  dalam  suatu  rumah  tangga.    Penerapan  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam proses mediasi pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh, sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun seringkali tidak mencapai hasil yang diharapkan.
53 . Ibid , hlm. 255-261.
54 .  Fatahilah  A.  Syukur, Mediasi  Yudisial  Di  Indonesia  :  Peluang  DanTantangan
Dalam Memajukan Sistem  Peradilan , (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 65.
55 . Ibid , hlm. 64.
Zulkifli Yus, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan
Penyebab  keberhasilan  dan  kegagalan  mediasi  pada  Mahkamah Syar’iyah,  apabila  proses  pendekatan  yang  obyektif  terhadap  sumber sengketa yang lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang menguntungkan, dan juga kemampuaan mediator yang seimbang dalam proses  negosiasi  atau  musyawarah  yang  dibekali  dengan  keterampilan menfasilitasi  perundingan.  Faktor  penghambat  keberhasilan  mediasi  atau kegagalan  mediasi  karena  keinginan  kuat  yang  dimiliki  para  pihak  untuk terlaksananya  perceraian  dan  tidak  mau  untuk  kembali  hidup  bersama. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terdapat faktor yang mempengaruhi  kegagalan  mediasi,  yaitu  ketiadaan  mekanisme  yang  dapat memaksa salah satu pihak atau para pihak yang tidak menghadiri pertemuan mediasi, tidak adanya iktikad baik untuk berdamai, faktor hakim yang juga menjadi mediator dan dari pihak penasehat hukum.

## Daftar Pustaka
Abbas, Syahrizal, 2011, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional , (Jakarta : Kencana 2011). Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum , (Jakarta, Raja Grafinddo Persada, 2006).
Anselm  Strauss  &  Juliet  Corbin, Dasar-dasar  Penelitian  Kualitatif Tatalangkah  dan  Teknik-teknik  Teoritisasi  Data ,  (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009).
A.  Syukur,  Fatahillah, Mediasi  Yudisial  Di  Indonesia  :  Peluang DanTantangan Dalam Memajukan Sistem  Peradilan , (Bandung: Mandar Maju, 2012).
Al-Aynayni, Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad, al-Bidāyah fi Syarh al- Hidāyah , Jilid. 9, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.). Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Gatot  Soemartono ,  Arbitrase  dan  Mediasi  di  Indonesia (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).
J.R  Raco, Metode  Penelitian  kualitatif,  Jenis,  Karakteristik  dan Keunggulannya , (Jakarta, Grasindo, tt) . Jaih Mubarok (ed.), Peradilan Agama di Indonesia , (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
Khairandy,  Ridwan, Itikad  Baik  Dalam  Kebebasan  Berkontrak ,  (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004). Khotibul  Umam, Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010). Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum , (Bandung, Mandar Maju, 2008) .
Nuraningsih, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di
Pengadilan , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) .
Zulkifli Yus, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan
Rahmadi,  Takdir, Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan Mufakat , (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Rifyal  Ka’bah, Penegakan  Syariat  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Khairul Bayan, Sumber Pemikiran Islam, 2004).
Usman,  Rachmadi, Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan ,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).
Qahthan ‘Abdu al Rahman al Duri, ‘ Aqdu al Tahkim fi al Fiqhi al Islami wa al Qanun al Wadl’i , (Yordan; Dar al Furqan, 2002).
Mardani, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah Syar’iyah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
Muhammad Saifullah, “ Mediasi ”,(Semarang: Walisongo Press, 2009). Munawwir,  Ahmad  Warson, Kamus  al-Munawwir  Kamus  Arab-Indonesia , (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) .
Sarwono, Hukum  Acara  Perdata  Teori  dan  Praktik (Jakarta:  Sinar Grafika,2011).
Sayyid Sabiq, fiqh al-Sunnah , (Kairo: Dar al-Fath, 1990), Juz II. Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Universitas Indonesia Press, 2006).
Subekti, Hukum  Perjanjian ,  (Penerbit  PT  Intermasa,  Jakarta,  Cet.  Ke-6, 1979) .
Susanti  Adi  Nugroho, Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa , (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009).
Syaifuddin,  Muhammad,  dkk,  Hukum  Percerian,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,
2013).
Tsalaby, Muhammad Mustafa, Ahkam al-Usrah fi al-Islam , (Beirut: Dar an- Nadhhah al-Arabiyah, 1977).
Yahya Harahap, “ Hukum Acara Perdata ”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Vijay  Malik, Muslim  Law  of  Marriage,  Divorce  and  Maintenance ,  (Delhi: Eastern Book Company, 1988).