Analisis Prioritas Belanja Desa Pada Dana Desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar
(The Priority Analysis Of Village Expenditures On Village Fund At Kayu Bawang, Banjar Regency)

## Rakhmatullah*, Ruddy Syafruddin
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat *rakhmatullah20@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  (1)  find  out  the  village  expenditure  in  the  Kayu  Bawang village fund in Banjar Regency, and (2) find out the priority of village spending on the right village fund in developing Kayu Bawang Village, Banjar Regency.
The  Respondents  in  this  study  were  six  respondents  who  were  considered influential in determining village spending in Kayu Bawang Village, which was used in data processing by using AHP ( Analytical Hierarchy Process).
This  study's  results  indicate  that  the  alternative  criteria  for  RPJMDes,  Village Potential,  and  Village  Problems  influence  the  determination  of  village  expenditure priorities  in  the  order  of  preference  value  of  54%  RPJMDes,  30%  Village  Problems, and  16%  Village  Potential.  Based  on  these  alternative  criteria,  the  preference  for village  development  priorities  is  42%,  community  empowerment  is  32%,  community development  is  20%,  and  village  administration  is  6%.  With  the  most  dominant conclusion, village development is 42%.
Keywords: Priority,  Village  Expenditure,  Village  Government  Organizers,  Village Development, Community Empowerment, Community Development, AHP ( ( Analytical Hierarchy Process) method.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1)  mengetahui belanja desa pada dana desa Kayu Bawang  Kabupaten  Banjar,  dan  (2)  mengetahui  prioritas  belanja  desa  pada  dana  desa yang tepat dalam membangun Desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar
Responden  dalam  penelitian  ini  ada  6  responden  yang  dianggap  berpengaruh terhadap  penentuan  belanja  desa  di  Desa  Kayu  Bawang  yang  digunakan  dalam pengolahan data menggunakan metode AHP ( Analytical Hierarchy Process).
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kriteria  alternatif  RPJMDes,  Potensi Desa  dan  Permasalahan  Desa  mempengaruhi  penentuan  prioritas  belanja  desa  dengan urutan nilai preferensi 54% RPJMDes, 30% Permasalahan Desa  dan 16% Potensi Desa. Berdasarkan  kriteria  alternatif  tersebut  preferensi  pemilihan  prioritas  belanja  Desa pembangunan Desa 42%, pemberdayaan masyarakat 32%, pembinaan masyarakat 20% dan  penyelenggaraan  pemerintahaan  Desa  6%.  Dengan  kesimpulan  yang  paling dominan adalah  pembangunan desa sebesar 42%.
Kata Kunci: Prioritas, Belanja Desa, Penyelenggarab Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Masyarakat , Metode AHP.

## PENDAHULUAN
Kebijakan    dana    desa    ditetapkan  pemerintah  melalui  peraturan  pemerintah  No. 60  Tahun  2014  tentang  dana  desa  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja    Negara.  Kebijakan    ini    dimaksudkan  untuk    mewujudkan  Desa  kuat,    maju, mandiri, dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi desa harus diberdayakan.
Apatar  Desa  Kayu  Bawang  masih  melakukan  musyawarah  untuk  menentukan prioritas belanja dana desa yang telah disetujui, dalam pelaksanaan tersebut dana desa di desa  Kayu  Bawang  masih  terdapat  permasalahan.  Diantaranya  masih  terdapat keterlambatan dalam hal menentukan prioritas. Dana yang besar tersebut harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi masyarakat desa,  dengan adanya sistem pengelolaan dana desa, maka pemanfaatan dana desa akan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, salah satu permasalahan pengelolaan belanja dana desa Kayu Bawang adalah bagaimana menentukan  prioritas  belanja  desa  yang  akan  dilaksanakan  guna  membuat pembangunan di desa menjadi efisien.
Belanja desa di desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar masih terfokus  pada  pembangunan  desa  sedangkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pemberdayaan  masyarakat  dan  pembinaan  masyarakat  masih  belum  tergerak.  Hal  ini dikarenakan  selama  ini  pengambilan  keputusan  prioritas  belanja  desa  di  desa  Kayu Bawang di ambil dari rapat badan permusyawaratan desa tidak dengan  memperhatikan kriteria-kriteria tertentu.
Penelitian ini difokuskan pada proses penentuan prioritas belanja dana desa pada data  yang  diambil  dari  dana  desa  perubahan  tahun  2019.  Hasil  akhir  yang  diharapkan dengan  adanya  penerapan  sistem  dana  desa  adalah  terciptanya  efisiensi  pembangunan dalam berbagai aspek, baik itu penyelenggraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan  masyarakat  maupun  pembinaan  masyarakat.  Maka  penelitian  ini diharapkan  dapat  menentukan  penetapan  prioritas  penggunaan  dana  desa.  Maka dirancang  sebuah  sistem  penunjang  dalam  membantu  aparat  desa  untuk  menentukan belanja desa dalam pembangunan desa serta bermanfaat untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan bagi para pengambil keputusan prioritas pembangunan yang akan dijalankan. Oleh sebab itu terjadi sebuah gap, sehingga penulis tertarik untuk meneliti “Analisis Prioritas Belanja Desa pada Dana Desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar”.
Pokok-pokok  permasalahan  yang  ingin  dibahas  penelitian  ini  adalah  :  (1) Bagaimana  belanja  desa  pada  dana  Desa  Kayu  Bawang  Kabupaten  Banjar?  (2) Bagaimana  menentukan  prioritas  belanja  desa  pada  dana  Desa  yang  tepat  dalam membangun Desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar?.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui belanja Desa pada dana Desa Kayu  Bawang  Kabupaten  Banjar.  (2)  Untuk  mengetahui  prioritas  belanja  Desa  yang tepat dalam membangun Desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Desa
Desa  memiliki  kewenangan  sesuai  yang  tertuang  dalam  UU  Nomor  06  Tahun 2014 tentang desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan adat  istiadat  desa.Tujuan  pembentukan  desa  adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan  terhadap  masyarakat  sesuai  dengan  tingkat  perkembangan  dan  kemajuan pembangunan. (UU No. 6 2014 Pasal 56)

## Dana Desa
Dana  desa  merupakan  anggaran  yang  bersumber  dari  APBN  yang  diperuntukan bagi  desa  dan  desa  adat  melalui  transfer  APBD  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk penyelenggaraan  pemerintah,  pembangunan,  serta  pemberdayaan  masyarakat,  dan kemasyarakatan..  Fokus  penting  dari  penyaluran  dana  ini  lebih  terkait  pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario  awal  Dana  Desa  ini  diberikan  dengan  mengganti  program  pemerintah  yang dulunya  disebut  PNPM,  namun  dengan  berlakunya  Dana  Desa  ini,  dapat  menutup kesempatan  beberapa  pihak  asing  untuk  menyalurkan  dana  ke  daerah  di  Indonesia dengan  program-program  yang  sebenarnya  juga  dapat  menjadi  pemicu  pembangunan daerah. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017)

## Prioritas Dana Desa
Dana  Desa  Dana  Desa  harus  diprioritaskan  untuk  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19).

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  dari  Erni  Tahir  (2018)  yang  berjudul  “Pengaruh  Alokasi  Dana  Desa Terhadap  Pemberdayaan  dan  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat”  menunjukan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signfikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan  alokasi  dana  desa  berpengaruh  positif  dan  signfikan  terhadap  peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian  dari  Kholida  Shuha  (2018)  yang  berjudul  “Analisis  Pengelolaan  Dana Desa  (Studi  Kasus  Pada  Desa  Selingkungan  Kecamatan  Lubuk  Alung  Kabupaten Padang Pariaman)” menunjukan perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Sedangkan  Pelaksanaan, Penatausahaan,  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban  tidak  sesuai  dengan  Permendagri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  Faktor  penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat.
Penelitian  dari  Okta  Rosalinda  (2014)  yang  berjudul  “Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  Dalam  Menunjang  Pembangunan  Pedesaan  (Studi  kasus  Pada  Desa  Segodorejo Dan  Desa  Ploso  Kerep  di  Kecamatan  Sumobito  Kabupaten  Jombang)”  menunjukan secara  umum  pengelolaan  ADD  di  Desa  Segodorejo  dan  Ploso  Kerep  masih  kurang Efektif,  hal  ini  di  buktikan  dengan  masih  adanya  kegiatan  proses  pengelolaan  yang masih  kurang  peran  masyarakat  dalam  berpartisipasi,  adanya  keputusan  Bupati  dalam keseragaman  perolehan  besaran  ADD  yang  setiap  tahun  sama  besarnya.  Dalam pemanfaatan  dana  ADD  juga  diatur  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Jombang  dimana ada pos-pos  anggaran  dalam  pengalokasiaannya.  Sehingga  pemanfaatan  dana  ADD menimbulkan  kepatenan  penerapan  besaran  nominal  penganggaran  di  setiap  pos-pos anggaran. Padahal pelaksanaan ADD sesungguhnya merupakan proses yang didasarkan atas keadaan masyarakat dan desa.

## METODE PENELITIAN
Ruang  lingkup  penelitian  difokuskan  di  kecamatan    Gambut  kabupaten  Banjar khususnya  desa  Kayu  Bawang  dengan  pertimbangan  bahwa  objek  tersebut  sangat menarik  dan  berpotensi  untuk  dikembangkan.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan penelitian  kuantitatif  dengan  jenis  data  ordinal,  kuantitatif  yaitu  data  yang  berbentuk
angka  atau  bilangan  sedangkan  jenis  data  ordinal  yaitu  data  yang  berasal  dari  suatu objek  atau  kategori  yang  telah  disusun  secara  berjenjang  menurut  besarnya.    sumber data pada penelitian ini adalah data primer.

## Populasi dan Sampel
Peneliti  menggunakan  pengambilan  sampel  Non-Probability  sampling  dengan teknik Purposive  Sampling atau  disebut  sampel  pertimbangan  merupakan  teknik penentuan  sampel  berdasarkan  pertimbangan  khusus  sehingga  layak  dijadikan  sampel (Muhyiddin,  Tarmizi,  &  Yulianita,  2017).  Peneliti  mengambil  sampel  6  responden didasarkan  menggunakan  metode  Saaty  yang  dimana  responden  ialah  orang  yang  ahli atau berpengaruh di Desa Kayu Bawang.

## Definisi Operasional Variabel

## Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penyelengaraan  pemerintahan  desa  merupakan  proses  tahapan  kegiatan  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa  Kayu  Bawang  dengan  melibatkan  Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

## Pembangunan Desa
Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa Kayu bawang baik berupa penunjang masyarakat sekitar seperti sarana dan prasarana.

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  upaya  mengembangkan  kemandirian  dan kesejahteraan masyarakat desa Kayu Bawang dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

## Pembinaan Masyarakat
Pembinaan  masyarakat  adalah  salah  satu  program  pemerintah  dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia didesa Kayu Bawang khususnya agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakat dapat  dilakukan  dengan  berbagai cara  baik  melalui  pelatihan,  rapat,  lomba,  peringatan hari besar dan lain-lain.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  4  (empat)  cara  yaitu  (1)  observasi berupa  pengamatan  langsung  terhadap  objek  yang  diteliti  yang  dilakukan  ke    lokasi penelitian  (2)  wawancara,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  membantu  dan melengkapi  pengumpulan  data  yang  tidak  dapat  diungkap  dengan  Teknik  observasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa Kayu Bawang, Sekretaris  Desa Kayu Bawang,  serta pihak-pihak lain yang terkait (3) kuesioner,  yaitu  alat  pengumpulan  data  yang  berisi  daftar  pertanyaan  secara  tertulis yang diajukan kepada subjek atau responden penelitian berupa seperangkat pertanyaan yang  dikemas  dalam  beberapa  lembar  kertas  yang  diajukan  kepada  responden  (4) Dokumentasi  Lapangan  Dokumentasi  digunakan  untuk  mempermudah  melakukan pengamatan  dilapangan,  mempermudah  dalam  melakukan  pengeditan  dan  kajian  data selanjutnya  serta  memperoleh  gambaran  suasana  di  lapangan.  Selama  penelitian  ini untuk  mendokumentasikan  kondisi  Desa  Kayu  Bawang  dilakukan  dengan  fotografi digital dan handphone.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  penulis  adalah  menggunakan  metode  AHP ( Analiytical  Hierarchy  Proces) atau  bisa  juga  disebut  Proses  Hierarki  Analitik  (PHA) merupakan  teknik  yang  dikembangkan  oleh  profesor  di  Wharston  School  Of  Business pada tahun 1970-an  (M. Firdaus, Harmini, & M.A, 2011).

## HASIL DAN ANALISIS

## Karakteristik Responden
Pada  saat  penelitian  dilapangan  penulis  melakukan  wawancara  dengan  6 responden  yang  telah  ditentukan.  Responden-responden  tersebut  terdiri  dari  (1)  Bapak H.  Ahmad  Fauzi,  SE,  M.Si,    Sekretaris  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Kabupaten  Banjar  yang  merupakan  perwakilan  masyarakat  desa  Kayu  Bawang  yang berperan mendorong masyarakat desa untuk aktif dan partisipatif. (2) Bapak H. Zakaria, Sekretaris  Camat  Kecamatan  Gambut  yang  merupakan  narasumber  dari  perwakilan pemerintahan daerah yang memberikan informasi terkait kondisi ekonomi di Desa Kayu Bawang.  (3)  Bapak  M.  Arsyad, Kepala  Desa  Kayu  Bawang,  narasumber  yang merupakan  pimpinan  tertinggi  yang  ada  di  Desa  Kayu  Bawang,  yang  memberikan informasi    terkait  kondisi  ekonomi  di  Desa  Kayu  Bawang. (4) Bapak  Ilmi  Thalib,
Kepala  RT.02  yang  selaku  ketua  RT  dan  sekaligus  salah  satu  tokoh  masyarakat  yang dihormati  di  Desa  Kayu  Bawang,  dalam  hal  ini  narasumber  terkait  memberikan informasi  kondisi  ekonomi  dan  masyarakat  di  Desa  Kayu  Bawang. (5)  Bapak  Anang Rahmat  Nur, Kepala  RT.03  yang  selaku  ketua  RT  dan  sekaligus  salah  satu  tokoh masyarakat  yang  dihormati  di  Desa  Kayu  Bawang,  dalam  hal  ini  narasumber  terkait memberikan  informasi  kondisi  ekonomi  dan  masyarakat  di  Desa  Kayu  Bawang.  (6) Bapak  Jambrani, Kepala  RT.04  yang  selaku  ketua  RT  dan  sekaligus  salah  satu  tokoh masyarakat  yang  dihormati  di  Desa  Kayu  Bawang,  dalam  hal  ini  narasumber  terkait memberikan informasi kondisi ekonomi dan masyarakat di Desa Kayu Bawang.
Analisis Prioritas Belanja Desa Pada Dana Desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar Rata-Rata Geometrik Kriteria
Tabel 1 Rata-rata Geometriks Kriteria
Sumber : Hasil data diolah
Dapat  dilihat  bahwa  rata-rata  geometrik  RPJMDes  memiliki  rata-rata  tertinggi yaitu sebesar 8,1 yang dibulatkan menjadi 8, Potensi Desa 5,58 yang dibulatkan menjadi 6,  permasalahan  desa  6,65  yang  dibulatkan  menjadi  7.  Dari  6  narasumber  rata-rata kriteria alternatif yang memiliki nilai tertinggi adalah RPJMDes, dalam hal ini menurut pendapat narasumber yang diperoleh peneliti dari lapangan  RPJMDes dianggap sebuah hal  yang  sangat  penting  dalam  membangun  sebuah  desa  sehingga  apabila  sudah memiliki RPJMDes yang baik maka perlu adanya pengelolaan yang baik agar RPJMDes tersebut bisa bermanfaat.

## Rata-Rata Geometrik Untuk Alternatif
Responden RPJMDes Potensi Desa Permasalahan Desa 1 9 7 6 2 8 5 7 3 9 6 7 4 8 6 7 5 7 4 6 6 8 6 7 Jumlah 290.304 30.240 86.436 Rata-rata 8 6 7
Tabel 2
Rata-rata Geometriks Alternatif RPJMDes Responden Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Masyarakat 1 3 8 7 6 2 4 9 8 7 3 5 9 8 7 4 3 9 8 8 5 4 9 8 7 6 4 8 7 6 Jumlah 2.880 419.904 200.704 98.784 Rata-rata 4 9 8 7
Sumber : Hasil data diolah
Pada  tabel  2  menunjukkan  hasil  perhitungan  rata-rata  geometrik  dimana  pada kriteria  alternatif  RPJMDES,  rata-rata  geometrik  tertinggi  yaitu  pada  Pembangunan Desa sebesar: 8,65 dan apabila dibulatkan maka nilainya 9, Pemberdayaan Masyarakat: 7,65 dan apabila dibulatkan menjadi 8, Pembinaan Masyarakat: 6,79 apabila dibulatkan menjadi 7, Penyelenggaraan Pemerintah Desa: 3,77 apabila dibulatkan menjadi 4. Rata- rata  dari  6  responden  memberikan  nilai  yang  tinggi  untuk  pembangunan  desa  karena responden  menganggap  bahwa  memang  pembangunan  desa  tersebut  harus  terlaksana dengan baik , namun beberapa responden yang mewakili masyarakat justru berpendapat dan  memberikan  penilaian  yang  cukup  tinggi  untuk  pemberdayaan  masyarakat karena menurut  mereka  dengan  mengembangkan  pemberdayaan  masyarakat  tersebut  secara beriringan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun bagi pemerintah,  tidak hanya berfokus pada satu bidang saja.
Tabel 3
Rata-rata Geometriks Alternatif Potensi Desa Responden Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Masyarakat 1 3 7 9 8 2 3 6 8 7 3 4 8 7 6 4 3 5 8 6 5 3 6 8 7 6 3 6 7 8 Jumlah 972 60.480 225.792 112.896 Rata-rata 3 6 8 7
Sumber : Hasil data diolah
Kriteria alternatif  potensi  desa,  rata-rata geometrik  tertinggi  yaitu  pemberdayaan masyarakat  dengan  rata-rata  geometrik  sebesar:  7,80  apabila  dibulatkan  menjadi  8, Pembinaan  Masyarakat memiliki  rata-rata  geometrik  sebesar:  6,95  apabila  dibulatkan menjadi  7,  pembangunan  desa  memiliki  rata-rata  geometrik  sebesar: 6,26  apabila dibulatkan  menjadi  6,  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  memiliki  rata-rata geometrik sebesar: 3,14 apabila dibulatkan menjadi 3. Menurut keterangan narasumber yang  di  dapatkan  peneliti  pada  saat  dilapangan  kebanyakan  memberikan  respon  nilai tertinggi  pada  pemberdayaan  masyarakat  dikarenakan  untuk  mengembangkan  suatu potensi  suatu  desa,  masyarakat  harus  memiliki  kualitas  yang  baik,  terlebih  lagi masyarakat  desa  +70%  merupakan  petani  tentunya  masyarakat  setempat  memerlukan sebuah startegi untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusianya.
Tabel 4
Rata-rata Geometriks Alternatif Permasalahan Desa Responden Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Masyarakat 1 3 9 8 6 2 4 8 7 6 3 4 8 6 7 4 3 7 5 4 5 3 8 7 6 6 3 8 7 5 Jumlah 1.296 258.048 82.320 30.240 Rata-rata 3 8 7 6
Sumber : Hasil data diolah
Kriteria  alternatif  permasalahan  desa,  rata-rata  geometrik  tertinggi  yaitu pembangunan desa dengan rata-rata geometrik sebesar: 7,97 apabila dibulatkan menjadi 8,  Pemberdayaan  Masyarakat memiliki  rata-rata  geometrik  sebesar:  6,59  apabila dibulatkan menjadi 7, pembinaan masyarakat memiliki rata-rata geometrik sebesar: 5,58 apabila  dibulatkan  menjadi  6,  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  memiliki  rata- rata  geometrik  sebesar: 3,30  apabila  dibulatkan  menjadi  3  Menurut  respon  dari narasumber  yang  di  dapat  peneliti  saat  turun  ke  lapangan  adalah  rata-rata  seluruh narasumber  menyatakan  bahwa  pembangunan  desa  merupakan  suatu  permasalahan yang harus diselesaikan agar masyarakat merasa nyaman beraktifitas dikarenakan saran dan  prasana  di  desa  Kayu  Bawang  masih  terbiling  minim,  jalan  desa  masih  banyak belum  beraspal  sehingga  menyulitkan  masyarakat  dalam  mobilisasi,  terlebih  lagi  tiap
tahun desa Kayu Bawang mengalami kebanjiran tentu hal ini harus segera dibenahi desa Kayu Bawang.
Tabel 5 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Alternatif KRITERIA RPJMDes Potensi Desa Permasalahan Desa RPJMDes 1 3 2 Potensi Desa 0.33 1 0.5 Permasalahan Desa 0.5 2 1 Jumlah 1.83 6.00 3.50
Sumber: Hasil Data Diolah
Tabel 5 menunjukkan matriks perbandingan berpasangan antara kriteria alternatif untuk memilih potensi mana yang akan dijadikan prioritas belanja desa pada dana desa. Perbandingan  antara  kriteria  alternatif  RPJMDes  dengan  Potensi  Desa  bernilai  3  yang artinya kriteria RPJMDes memiliki prioritas yang sedikit lebih penting daripada kriteria potensi desa. Perbandingan kriteria RPJMDes dengan permasalahan desa memiliki nilai 2 yang artinya  RPJMDes dan permasalahan desa memiliki prioritas yang  hampir sama penting, namun kriteria RPJMDes sedikit lebih penting dibanding kriteria permasalahan desa..  Perbandingan  antara    potensi  desa  dengan  permasalahan  desa  bernilai  2  yang berarti  bahwa  kriteria  kriteria  potemsi  desa  memiliki  prioritas  yang  hampir  sama penting  dengan  kriteria  permasalahan  desa,  tetapi  kriteria  permasalahan  desa  sedikit lebih penting daripada kriteria potensi desa.

## Penentuan Prioritas
Tabel 6 Matriks Bobot Untuk Kriteria

## Sumber: Hasil Data Diolah
Pada  tabel  6 dapat  kita  lihat  bahwa  Eigen  Vector  (bobot)  yang  merupakan  nilai bobot  rata-rata  yang  diperoleh  dari  nilai  rata-rata  bobot  masing-masing  kriteria. Persentase prioritas  atau preferensi untuk kriteria alternatif RPJMDes: 0,54 atau sebesar
KRITERIA RPJMDes Potensi Desa Permasalahan Desa Jumlah baris Rata-rata (Vektor Prioritas) RPJMDes 0.5455 0.5000 0.5714 1.6169 0.54 Potensi Desa 0.1818 0.1667 0.1429 0.4913 0.16 Permasalahan Desa 0.2727 0.3333 0.2857 0.8918 0.30 Jumlah 1.0000
54%,  kriteria  Potensi  desa:  0,16  atau  16%,  kriteria  Permasalahan  desa:  0,30  atau 30%.Untuk  kriteria  prefensi  RPJMDes  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  potensi  desa dan permasalahan desa.
Rasio Konsistensi
Tabel 7
Matriks Rasio Konsistensi Kriteria

## Sumber: Hasil Data Diolah
: = Λmaks = 3.00 + 3.01+ 3.00 = 3.01
3
CI = λmaks – n = 3.01-3 =  0,01  = 0,0050
n-1           3 – 1 2
CR =
= 0,0050 = 0,0086 0,58
Pada  perhitungan  rasio  konsistensi  ( Consistency Ratio) sebesar  0,0086  atau  0,86 yang  berarti  bahwa  jawaban  yang  diberikan  responden  pada  kuesioner  pada  penelitian konsisten, karena nilai Consistency ratio nya kurang dari 10%. Menurut profesor Saaty nilai  rasio  konsistensi  yang  ditetapkan  adalah  sama  atau  lebih  kecil  dari  10%  (≤  0,1) yang berarti bahwa penelitian tersebut layak untuk diterima.
KRITERIA RPJMDes Potensi Desa Permasalahan Desa Jumlah baris RPJMDes 0.538961 0.491342 0.594517 1.624820 Potensi Desa 0.179654 0.163781 0.148629 0.492063 Permasalahan Desa 0.269481 0.327561 0.297258 0.894300
Tabel 8
Perangkingan Alternatif (Hasil Penjumlahan Dari Perkalian Setiap Bobot Alternatif Dengan Bobot
Kriteria Yang Bersesuaian) RPJMDES POTENSI DESA PERMASALAHAN DESA BOBOT KRITERIA VEKTOR PRIORITAS Penyelenggaraan Pemerintah Desa 0.06 0.06
0.06 X 0.54 0.16 0.30
= 0.0600 Pembangunan Desa 0.47 0.18 0.47 0.4236 Pemberdayaan Masyarakat 0.29 0.47 0.29 0.3188 Pembinaan Masyarakat 0.18 0.29 0.18 0.1976 Jumlah 1.000
Sumber : Hasil data diolah
Prioritas keputusan yang diambil adalah: Pembangunan Desa (Preferensi 0,42 atau 42%),  dan  yang  kedua  adalah  Pemberdayaan  Masyarakat (preferensi  0,32  atau  32%), yang  ketiga  adalah  Pembinaan  Masyarakat (Preferensi  0,20  atau  20%),  yang  keempat atau  yang  terakhir  adalah  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  (Preferensi  0,06  atau 6%).  Dengan  demikian  bidang  yang  dipilih  untuk  dijadikan  sebagai  sektor  prioritas untuk  belanja  desa  pada  dana  Desa  Kayu  Bawang  adalah  Pembangunan  Desa  42%, yang  dikuti  oleh  Pemberdayaan  Masyarakat sebesar  32%,  yang  dikuti  Pembinaan Masyarakat sebesar  20%,    dan  yang  terakhir  adalah  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  sebesar 6% .

## PENUTUP

## Implikasi Penelitian
Hasil  penelitian  menunjukkan  pemilihan  belanja  desa  yang  dijadikan  sebagai prioritas  belanja  desa  pada  dana  desa  Kayu  Bawang  yang  paling  dominan  adalah pembangunan  desa,  yang  kedua  adalah  pemberdayaan  masyarakat,  yang  ketiga  adalah pembinaan masyarakat , dan yang terakhir adalah penyelenggaraa pemerintahan desa.

## Keterbatasan Penelitian
Pemahaman  masyarakat  mengenai  pemanfaatan  belanja  desa  masih  bersifat monoton  dan  hanya  memandang  kepada  satu  belanja  desa  saja.  Masyarakat  belum
mampu  untuk  membaca  peluang  kedepan  secara  menyeluruh,  sehingga  hal  tersebut mengakibatkan masyarakat sulit untuk menerima sesuatu hal yang baru.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  Dari  hasil  penelitian  ini  dapat diketahui  bahwa  belanja  desa  didesa  Kayu  Bawang  memang  masih  diperlukan masyarakat  terutama  dibidang  pembangunan  desa  karena  banyak  fasilitas  yang  belum memadai  tetapi  juga  harus  diimbangi  dengan  pemberdayaan  dan  pembinaan masyarakatnya  agar  tercipta  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  (2)  Dari  hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dari  ketiga  kriteria  hasil  perhitungan  menggunakan metode  AHP  ( Analytical  Hierarchy  Process) yang  paling  dominan  berpengaruh terhadap  penentuan  prioritas  belanja  desa  adalah  RPJMDes,  selanjutnya  yaitu  kriteria Permasalahan  desa  dan  yang  ketiga  atau  yang  terakhir  yaitu  kriteria  Potensi  desa. Berdasarkan ketiga faktor atau kriteria tersebut maka hasil data penelitian menunjukkan preferensi pemilihan prioritas belanja desa lebih dominan pembangunan desa.

## Saran
Saran-saran  yang  dikemukakan  penulis  yaitu  (1)  Penelitian  yang  akan  datang lebih  memperbanyak  variabel  atau  kriteria  diluar  dari  variabel  yang  disebutkan  dalam penelitian  ini  .yang  dapat  disertakan  dalam  metode  AHP  ( Analytical  Hierarchy Process) ,  sehingga  dapat  memperluas  hasil  penelitian  selanjutnya  yang  berkaitan.  (2) Pemanfaatan  belanja  desa  tidak  hanya  berfokus  kepada  satu  belanja  desa,  tetapi  lebih memanfaatkan  kepada  kombinasi  belanja  desa  dengan  melibatkan  peran  masyarakat serta  inovasi-inovasi,  sehingga  desa  Kayu  Bawang  menjadi  desa  yang  kuat  dan memiliki  sumber daya manusia yang berkualitas  yang dapat meningkatkan pendapatan desa  dan  perekonomian  masyarakat  juga  turut  meningkat.  (3)  Pemerintah  dan  aparat desa lebih melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait program yang dijalankan, agar  masyarakat  dapat  memahami  serta  memberi  masukan  sehingga  dapat  menerima program yang dijalankan oleh pemerintah.

## Bibliography
Apriliana,  Riska  (2017).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Mewujudkan Good Governance. Retrieved from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/Riska Apriliana
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). Pokok- pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 20 Oktober
Firdaus,  I.  H.,  Abdillah,  G.,  &  Renaldi,  F.  (2016).  Sistem  Pendukung  Keputusan
Penentuan  Karyawan  Terbaik.  Seminar  Nasional  Teknologi  Informasi  Dan Komunikasi 2016 (SENTIKA 2016), 2016(Sentika), 440–445.
https://doi.org/10.1111/gcb.13996
Firdaus,  M.,  Harmini,  &  M.A,  F.  (2011). Aplikasi  Metode  Kuantitatif  Untuk Manajemen Dan Bisnis . Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
Hafid,  Risma  (2017).  Pemanfaatan  Desa  Dalam  Pembangunan  Desa  Mangilu Kecamatan  Bungoro  Kabupaten  Tangkep  Tahun  2016.  Retrieved  from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/SKRIPSI RISMA 135
Kessa, Wahyudin. (2015). Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, Hal 19
Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Pasal 1  Ayat (3) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
Republik  Indonesia.  (2014).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
Republik  Indonesia.  (2014).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  114  Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta.
Republik  Indonesia.  (2014).  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tentang  Dana  Desa  yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi  No.  22  Tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2017. Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
Rosalina,  Okta  (2014).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam  Menunjang Pembangunan Pedesaan. Retrieved from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/ 1209-2377- 1-SM
Saaty,  T.  L.  (2008).  Decision  Making  With  The  Analytic  Hierarchy  Process,  Int.  J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1, 2008
Shuha,  Khalida  (2018).  Analisis  Pengelolaan  Dana  Desa.  Retrieved  from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/ 3787-7391-1-SM
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D .  Bandung:  Cv Alfabeta.
Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi Penelitian . Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
Tahir,  Erni  (2018).  Pengaruh  Alokasi  Dana  Desa  Terhadap  Pemberdayaan  dan Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat.  Retrieved  from  file:///D:/BAHAN SKRIPSI/ B1B114337_sitedi_SKRIPSI_Erni_Tahir
Umar,  M.  H.  (2014). Metode  Penelitian  Untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis (Edisi  2). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada