## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 3
Ario Mulia Maulana Akbar, Sulistyanta E-mail: akbarmulia99@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengidentifikasi pertimbangan hukum yang dilakukan dari berbagai kasus-kasus pencemaran nama baik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif metode penelitian normatif dengan sumber hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa penafsiran norma hukum pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus ditafsirkan dengan norma hukum pada pasal 310 dan 311 KUHP sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008. Pemberatan sanksi pidana pada pasal 45 ayat (1) lebih berat dari pasal 310 KUHP adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif. Pertimbangan hakim pada kasus-kasus pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat (3) telah menafsirkan dengan pasal 310 dan 311 KUHP, walaupun masih terdapat kekhilafan hakim dalam pertimbangan hukumnya.
Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Tindak Pidana, KUHP

## Abstract
This legal writing aims to examine the criminal act of defamation in Article 27 paragraph (3) of Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions  and  identify  legal  considerations  made  from  various  defamation  cases.  This  research is  a  type  of  normative  legal  research  that  is  prescriptive  in  a  normative  research  method  with  legal sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Based on the research conducted, it was found that the interpretation of legal norms in Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions must be interpreted in accordance with the legal norms in articles 310 and 311 of the Criminal Code in accordance with the decision of the Constitutional Court no. 50/PUU-VI/2008. The weighting of criminal sanctions in Article 45 paragraph (1) which is heavier than Article 310 of the Criminal Code is reasonable because the distribution and dissemination of information through electronic media is relatively faster, has a wide reach, and has a massive impact. Judges’ considerations in defamation cases in Article 27 paragraph (3) have interpreted them with Articles 310 and 311 of the Criminal Code, although there are still judges’ mistakes in their legal considerations
Keywords: Defamation, Criminal Act, Criminal Code

## A.  Pendahuluan
Perkembangan kejahatan pencemaran nama baik sampai saat ini semakin meningkat, termasuk adanya kemajuan teknologi tidaklah menyebabkan kejahatan itu semakin bekurang tapi justru sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan makin canggih dan rumit, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dunia maya (cyberspace) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan tata cara
yang berlaku (criminal justice system) (Agus Raharjo, 2009: 419). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut KUHP, merupakan lex generali bagi aturan hukum pidana materiil pada akhirnya tidak dapat lagi digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan mutakhir. Inilah latar belakang munculnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana di luar KUHP (Anton Hendrik, 2011: 1).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut dengan UU ITE, hadir pada masanya sebagai suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Alasan dibentuknya UU ITE adalah karena ada permasalahan hukum ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik (Penjelasan Umum UU No. 19 Tahun 2016).
Sebelum lahirnya UU ITE, pencemaran nama baik di atur di dalam KUHP. Pencemaran nama baik di atur di dalam Bab XVI tentang penghinaan berisi pencemaran nama baik secara lisan dan tertulis,  penghinaan  terhadap  pejabat,  fitnah,  persangkaan  palsu,  dan  pencemaran  nama  baik orang mati. Pencemaran nama baik atau penghinaan menggunakan media siber diatur tersendiri dalam UU ITE karena dampak yang diakibatkan lebih mengglobal dibandingkan pencemaran nama baik konvensional (Anton Hendrik, 2019: 94).
Terdapat dua kasus mengenai pencemaran nama baik dengan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 45 ayat (1) Jo 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 310 KUHP.
Dalam putusan No. 29/Pid.Sus/2020/PN.Lrt dengan terdakwa Fransiskus Olarugi Lamanepa telah dinyatakan bahwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana telah diatur pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dipidana dengan penjara selama 3 (bulan) dan denda Rp 5.000.000,00. Sedangkan dalam putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Sky dengan terdakwa Bernama Sopli bin Abu Hasan bahwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 310 KUHP dan dipidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Dari kedua kasus pencemaran nama baik di atas, munculah pertanyaan penulis mengenai mengapa tindak pidana pencemaran nama baik yang diterapkan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ancaman sanksi pidananya lebih berat dibandingkan pasal 310 ayat (1) KUHP dan bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus kedua kasus tersebut serta apaakah ada perbedaan penafsiran kata pencemarana nama baik menurut pasal 310 ayat (1) KUHP dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Berangkat dari penjelasan dan alasan tersebut, penulis berniat untuk mengkaji penelitian hukum dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERKAIT TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK PASAL 27 AYAT 3 UNDANGUNDANG NO. 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraiakan di atas, maka dari itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut
1.  Mengapa tindak pidana “pencemaran nama baik” yang diterapkan pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ancaman sanksi pidananya lebih berat dibandingkan Pasal 310 ayat (1) KUHP?
2.  Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik dan apakah ada perbedaan penafsiran kata “pencemaran nama baik” menurut pasal 310 ayat (1) KUHP dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE?

## C.  Metode Penelitian
Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doctrinal serta pendekatan yang diguanakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kasus (case approach) . Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134).
Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Merujuk kepada pengertian penelitian hukum sendiri yang merupakan sebiah penelitain yang dilakukan untuk menemukan aturan dan prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan sifat preskriptif ilmu hukum yang menyatakan penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi sebagai konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan bentuk isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35).

## D.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Ancaman  Sanksi  Pidana  “Pencemaran  Nama  Baik”  Pada  Pasal  27  ayat  (3)  Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Lebih Berat Dibandingkan Pasal 310 ayat (1) KUHP
Untuk mengetahui beratnya sanksi pada pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (1) Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu dikaji terlebih dulu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/ PUU-VI/2008.
Mengenai hukum pidana tentang perbuatan/tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi dan telah menghasilkan kesimpulan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008 yang menyatakan menolak permohonan Pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditafsirkan bahwa norma hukum pidana dan ancaman sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Norma hukum pidana tentang “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) bukanlah norma hukum pidana yang berdiri sendiri, melainkan terkait atau bergantung kepada norma hukum pidana lain dalam ketentuan hukum pidana umum sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Kejahatan Penghinaan, Pasal 310-321 KUHP. Oleh sebab itu, makna dan pengertian “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak boleh ditafsirkan dan dimaknai sendiri, yang berbeda dengan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Metode penafsiran yang demikian ini merupakan konsekuensi logik dari penyusunan norma hukum pidana dalam suatu sistem hukum pidana nasional Indonesia, bahwa satu norma hukum pidana menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan norma hukum pidana lain baik dalam sistem hukum pidana atau sub sistem hukum pidana. Norma hukum pidana akan menjadi bermakna apabila dihubungkan dengan kesatuannya dengan norma lain dalam sistem hukum pidana, yakni mengenai landasan filsafat hukum pidana, nilai hukum dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi, asas-asas hukum pidana dan maksud dan tujuan pelarangan dan penjatuhan sanksi pidana (politik hukum pidana dan filsafat pemidanaan).
Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang- undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
Terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan. Pada Penyelarasan Naskah Akademik UU ITE yang pada intinya menjelaskan bahwa Ketentuan penghinaan dalam KUHP merupakan bab tersendiri, sehingga penamaan “penghinaan” dalam pasal 27 ayat 3 yang disepadankan dengan pencemaran nama baik adalah tidak tepat. Penggunaan kata muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dimaknai bahwa penghinaan adalah satu perbuatan tersendiri dan pencemaran nama baik adalah perbuatan tersendiri juga. Kedua kata tersebut berarti menempatkan kata yang tidak seimbang, yaitu penghinaan jika dimaknai sesuai dengan KUHP merupakan bab sedangkan pencemaran merupakan salah satu delik khusus dari penghinaan di bab XVI, karena penghinaan terdiri dari paling tidak 6 delik. Apabila ingin menggunakan kata penghinaan, konsekuensinya seharusnya terdapat 6 ancaman pidana di dalam UU ITE seperti di KUHP, sehingga sebaiknya kata yang digunakan adalah kata pencemaran sebagai delik sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan Bab XVI Penghinaan.
Dengan demikian, dalam perumusan pasal 27 ayat (3) dirumuskan adalah “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan ringan dan/atau pencemaran nama baik”.
Pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tetap dengan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga dalam perubahan Undang-Undang ITE cukup mempertegas dalam penjelasan bahwa yang dimaksud dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 adalah terkait dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Sehingga penjelasan mengenai pasal 27 ayat 3 berbunyi “Ketentuan dalam ayat ini mengacu pada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab UndangUndang Hukum Pidana”
Namun pada UU ITE terbaru, rumusan delik pada Pasal 27 ayat (3) tidak mengganti dari kajian hukum yang terdapat di dalam Penyelarasan Naskah Akademik, sehingga menyebutkan “Ketentuan  Pasal  27  tetap  dengan  perubahan  penjelasan  ayat  (1),  ayat  (3),  dan  ayat  (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini” .
Selain itu, penjelasan pada pasal 27 ayat (3) disebutkan “Ketentuan pada ayat ini mengacu  pada  ketentuan  pencemaran  nama  baik  dan/atau  fitnah  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Akibatnya terdapat hal yang kontra-produktif dalam pasal ini, Norma dalam pasal ingin memiliki lingkup yang luas, sedangkan penjelasan pasalnya justru malah mempersempit. Karena Penghinaan dalam norma pasal 27 ayat (3) menyebutkan ‘penghinaan’ yang merupakan Bab XVI dalam KUHP, namun di bagian penjelasan menyebutkan ‘fitnah’ yang merupakan jenis tindak pidana dari kualifikasi BAB XVI Penghinaan. Jika memang pembentuk undang-undang ingin ruang lingkup normanya hanya pada pencemaran nama baik dan/atau fitnah, lebih baik frasa itu yang digunakan pada normanya (Anton Hendrik: 2019, 102)
Mengenai ancaman sanksi pidana pada pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (3), bahwa salah satu perbedaan antara komunikasi di dunia nyata dengan dunia maya (cyberspace) adalah media yang digunakan, sehingga setiap komunikasi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata. Bahwa pembatasanpembatasan yang dilakukan oleh negara tidak dalam rangka mengurangi hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, melainkan untuk memberikan jaminana kepada orang lain untuk menikmati kebebasan dirinya dari ancaman serangan terhadap kehormatan dirinya, keluarganya, serta merendahkan harkan
dan martabat kemanusiaan yang dapat menyebabkan dirinya tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh Sang Pencipta.
Konsep pemidanaan dalam UU ITE merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsepnya mengacu kepada KUHP namun ancaman pidananya lebih berat. Perbedaan ancaman pidana antara KUHP dengan UU ITE adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif
2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penafsiran Kata “Pencemaran Nama Baik” Pada Pasal 27 Ayat (3) Dengan Pasal 310 Ayat (1) KUHP
Pokok perkara pada kasus Fransiskus Olarugi adalah Fransiskus Olarugi melakukan Postingan poling jajak pendapat pada media social Facebook dengan judul “Rangkap Jabatan Sekda Flores Timur” pada Grup Facebook “Suara Flores Timur”. Akhirnya Fransiskus di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3). Pada pertimbangan hakim, menjelaskan bahwa unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan mempertimbangkan pengertian penghinaan dan pengertian pencemaran nama baik yang dikaitkan dengan pasal 310 KUHP. Hakim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah mengotori atau mencemari nama baik seseorang sehingga orang tersebut merasa malu, stress, tidak nyaman dan merasa dipermalukan. Dengan begitu, Fransiskus Olarugi dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Meskipun hakim dalam pertimbanganya tidak secara konkrit menjelaskan merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008, tapi hakim telah menafsirkan norma hukum pada pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pasal 310 KUHP. Hakim juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik.
Pokok perkara pada kasus Sopli bin Abu Hasan adalah bahwa Pada Bulan Mei 2018 di Balai Desa Lubuk Bintialo, Terdakwa menghadiri acara rapat sosialisasi mengenai lahan tanaman kehidupan yang merupakan program dari pemerintah melalui PT BPP untuk menyelesaikan konflik lahan, serta dalam acara tersebut Terdakwa juga diberi kesempatan berbicara menggunakan alat mikrofon dengan pengeras suara (TOA) dan dalam sambutanya terdakwa menyampaikan bahwa masalah lahan tanaman kehidupan telah diserahkan kepada saksi korban Sunarto yang pada saat itu selaku Kades, Terdakwa menyampaikan hal tersebut karena terdakwa mengerti dengan tanaman kehidupan, dimana menurut Terdakwa dari tahun 2010 masyarakat bertanya-tanya mengenai realisasi tanaman kehidupan dan membahas mengenai jumlah nominal tanaman kehidupan yang apabila dikalkulasikan senilai Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah). Dengan begitu, Sopli bin Abu Hasan di dakwa dengan dakwaan subsidair, yaitu Primair pasal 311 ayat (1) KUHP ;Subsidair Pasal 310 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hukum oleh hakim adalah Bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP berkaitan dengan menyerang kehormatan di muka umum dengan pernyataan yang berdampak pada korban merasa dipermalukan, meskipun pernyataan itu benar adanya. Bahwa “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”, yang diserang ini biasanya merasa “malu”. Kehormatan namun hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil, dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu”. Dengan begiu, Sopli bin Abu Hasan dipidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Dari kedua kasus tersebut penafsiran hakim terkait pasal 27 ayat (3) sama dengan penjelasan yang terdapat pada rumusan delik pasal 310 KUHP sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008. Tidak ada perbedaan penafsiran kata “pencemaran nama baik” dari kedua kasus tersebut, keduanya menghasilkan dampak rasa malu karena nama baiknya telah diserang.

## E.  Penutup
1. Kesimpulan
a.  Norma hukum pidana pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat di pisahkan dari norma hukum yang terdapat di dalam Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai genus delict sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008. Pada Penyelarasan Naskah Akademik, menjelaskan yang pada intinya frasa pencemaran nama baik tidak dapat disetarakan dengan frasa penghinaan, selain itu pada penjelasan bagian penjelasan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan frasa fitnah yang merupakan kualifikasi jenis tindak pidana pada Bab XVI. Pemberatan ancaman sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) lebih berat dari Pasal 310 ayat (1) KUHP terjadi karena terdapat perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Pemberatan sanksi pidana dapat dilakukan apabila terdapat kekhususan waktu, cara, tempat, alat, atau dalam keadaan tertentu.
b.  Penafsiran norma hukum pada kasus-kasus pasal 27 ayat (3) telah menafsirkan dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Pencemaran nama baik menurut pertimbangan hakim pada kasus yang terjadi pada pasal 27 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (1) merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan korban merasa malu, stress, tidak nyaman, dan dipermalukan
2. Saran
a.  Melakukan revisi pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dengan mengganti frasa pada pasal 27 ayat (3) yang awalnya berbunyi “…yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” menjadi “...yang memiliki muatan penghinaan ringan dan atau pencemaran nama baik.” dan mengganti penjelasan pada pasal 27 ayat (3) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 yang menafsirkan dengan norma hukum pada pasal 310 dan 311 KUHP
b.  Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat (3) harus menafsirkan dengan norma hukum yang terdapat pada pasal 310 dan 311 KUHP sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU- VI/2008.

## F.  Daftar Pustaka
Andi Hamzah, 2017. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
Agus Raharjo, 2002. Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi . Citra Aditya Bakti, Bandung,
Anton Hendrik, 2019. Pencemaran  Nama  Baik  dan  Penghinaan  Melalui  Media  Teknologi  Informasi Komunikasi  Di  Indonesia  Pasca  Amandemen  UU  ITE. Vol 50. No 1. Surabaya; Universitas Surabaya.
Edmon Makarim, 2005. Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Peter Mahmud Marzuki, 2008. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Prenamedia Group
Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik