## EFEKTIFITAS PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh : 
Saut Mulatua 
Ferdricka Nggeboe 

## ABSTRAK
Tindak  pidana  korupsi  telah  menghancurkan  sendi-sendi  agama,  nilai-nilai moral  dan  etika.  Ia  telah  pula  menggadaikan  marwah  bangsa,  menjerumuskan  Indonesia menjadi  bangsa  yang  terbelakang,  miskin  dan  dililit  hutang.  Oleh  karena  itu,  diperlukan kebijakan  hukum  pidana  atau  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  melalui  perundang- undangan  pidana  yang  secara  jelas  dan  tegas  mengatur  tentang  bagaimana  tindak  pidana korupsi  yang  kronis  tersebut  dapat  diberantas  secara  sistemik  dan  komprehensif.  Upaya pemberantasan  secara  luar  biasa  terhadap  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  disebut dalam  dasar  pertimbangan  lahirnya  Undang-undang  Tipikor,  antara  lain  diwujudkan melalui  perumusan  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  jenis  sanksi  pidana  yang  tidak ditemukan  dalam  Undang-undang  pidana  lainnya.  Sanksi  pidana  dimaksud  adalah  sanksi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti, maka diperlukan pengkaijan yang  lebih  mendalam  untuk  mengetahui    faktor-faktor  apa  saja  yang  menyebabkan rendahnya pengembalian uang negara akibat tindak pidana korupsi. Lebih jelasnya, apakah ada  kelemahan  dalam  perumusan  Undang-undang  Pemberantasan  Tipikor  khususnya ketentuan  Pasal  18  mengenai  sanksi  pidana  pembayaran  uang  pengganti,  sehingga ketentuan  Pasal  tersebut  tidak  mampu  menjamin  bahwa  pada  setiap  terjadinya  tindak pidana korupsi akan ada pengembalian uang negara dari pelaku kejahatan korupsi.
Kata Kunci: Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti , Tindak Pidana Korupsi,

## A. Latar Belakang Masalah
Terkait dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini yakni efektifitas sanksi pidana  pembayaran  uang  pengganti  terhadap  pengembalian  uang  negara  dalam tindak pidana  korupsi,  kiranya  penulis  perlu  mengetengahkan  terlebih  dahulu  pemikiran mengenai  tujuan  hukum.  Menurut  Gustav  Radbruch  sebagaimana  dikutip  Bernard Arief Sidharta, terdapat 3 (tiga) asas yang menjadi tujuan hukum yakni asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. 1
 Jaksa di Kejaksaan Negeri Muara Bulian, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
1 Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, , hal. 190.
Berdasarkan  pendapat  ahli  hukum  tersebut  di  atas,  kiranya  dapat  ditarik pengertian bahwa dalam upaya penegakan hukum terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yang harus  dicapai  yakni  terciptanya  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  hukum bagi masyarakat.
Menurut  L.J.  Van  Apeldoorn,  keadilan  sebagai  tujuan  hukum  didasarkan  pada kenyataan  bahwa  dalam  suatu masyarakat  atau  negara,  kepentingan  perseorangan dan kepentingan  golongan-golongan  manusia  selalu  bertentangan  satu  sama  lain. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:
“Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan  perdamaian  dan  menimbang  kepentingan  yang  bertentangan secara  teliti  dengan  mengusahakan  terjadinya  suatu  keseimbangan  di  antara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum dapat mencapai tujuan adil dengan  adanya  keseimbangan  antara  kepentingan-kepentingan  yang  dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam Bahasa  Latinnya adalah: “ ius suum cuique tribuere ”. 2
Mengenai ukuran keadilan itu sendiri, diakui oleh Mochtar Kusumaatmadja dan B.  Arief  Sidharta  sebagai  sesuatu  yang  relatif.    Keduanya  mengemukakan  bahwa definisi tentang apa yang disebut dengan  adil akan  berbeda-beda bagi setiap individu. Selengkapnya dinyatakan bahwa:
“Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.” 3
Tujuan  hukum  selanjutnya  adalah  kepastian  hukum.  Menurut  Bernard  Arief Sidharta  hukum  bertujuan  untuk  mewujudkan  kepastian  dalam  hubungan  antar manusia,  yaitu  menjamin  prediktabilitas,  dan  juga  bertujuan  untuk  mencegah  jangan sampai hak yang terkuat  yang berlaku. Apa  yang telah diatur dalam hukum, itu harus
2 L.J.  van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Jakarta:  PT.  Pradnya  Paramita,  1996  Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino
3 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum,  Suatu  Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 2000, hal. 52-53.
ditaati  dan  menjadi  putusan  pengadilan. Artinya,  tidak  ada  suatu  perbuatan  pun  dapat dihukum  kecuali  atas  kekuatan  peraturan-perundang-undangan  yang  ada  dan  berlaku pada waktu itu. 4
Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa  beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah :
1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
2. Asas  undang-undang  menetapkan  berbagai  perangkat  aturan  tentang  cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
3. Asas  non-retroaktif  perundang-undangan  :  sebelum  mengikat,  undang- undang harus diumumkan secara layak.
4. Asas  non-liquet  :  hakim  tidak  boleh  menolak  perkara  yang  dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
5. Asas peradilan bebas : objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
6. Hak  asasi  manusia  harus  dirumuskan  dan  dijamin  perlindungannya  dalam Undang-Undang Dasar. 5
Asas  terakhir  yang  menjadi  tujuan  hukum  adalah  asas  kemanfaatan.  Menurut Bernard  Arief  Sidharta,  asas  ini  merupakan  asas  yang  mengiringi  asas  keadilan  dan kepastian  hukum  dimana  dalam  melaksanakan  kedua  asas  tersebut  harus mempertimbangkan  asas  kemanfaatan  dari  hukum itu  sendiri    bagi  masyarakat.  Suatu peraturan  yang  tidak  bermanfaat  harus  dihapus,  direvisi,  di-amandemen  dan/atau diganti  dengan  peraturan  yang  baru  sebagai ius  constitutum (hukum  positif  yang berlaku). 6
Untuk  mewujudkan  tujuan  penegakan  hukum  berupa  tercapainya  keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana telah dikemukakan diatas,  diperlukan sebuah  kebijakan  hukum  yang  efektif  dan  efisien.  Terkait  dengan  hal  itu  Mardjono Reksodiputro  menegasskan    bahwa  penegakan  hukum  yang  efektif  dan  efisien,    akan
4 Bernard Arief Sidharta, Op.Cit., hal.  190.
5 Ibid.
6 Ibid.
terjadi  apabila  terdapat  satu  kebijakan  kriminal  yang  benar-benar  dijadikan  tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana.... 7
Kebijakan  kriminal  atau  upaya  melindungi  masyarakat  dari  tindak  kejahatan atau  perbuatan  melawan  hukum  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dari kebijakan pembangunan. Dengan  demikian,  kedua  kebijakan  tersebut  saling  mempengaruhi  dan  melengkapi. Kebijakan  pembangunan  akan  dapat tercapai apabila  didukung  oleh  sebuah  kebijakan kriminal  yang  baik.  Sebaliknya,  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  tidak  akan banyak  artinya  apabila  kebijakan  pembangunan  justru  merangsang  tumbuhnya kejahatan.
Untuk mencapai tujuan kebijakan kriminal diperlukan kebijakan hukum pidana ( penal policy ), yang pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut  kebijakan kriminal, kebijakan  hukum  pidana  identik  dengan  pengertian  “Kebijakan  penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. 8
Pendapat  mengenai  peranan  hukum  pidana,  dikemukakan  antara  lain  oleh Sudarto  bahwa  hukum  pidana  berperan  dalam  usaha  untuk  mewujudkan  peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan sebagai kebijakan dari negara  melalui  badan-badan  yang  berwenang  untuk  menetapkan  peraturan  yang dikehendaki,  yang  diperkirakan  bisa  dipergunakan  untuk  mengekspresikan  apa  yang dikandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 9
Berdasarkan  pendapat  ahli  hukum  pidana  di  atas,  kiranya  dapat  ditarik pengertian bahwa upaya penyusunan peraturan perundang-undangan pidana  yang  baik yang  sesuai  dengan  perkembangan  kehidupan  masyarakat  baik  ditinjau  dari  aspek kebijakan  maupun dari aspek sosial politik  serta terbangunnya sebuah sistem hukum yang  efektif,  memiliki  peran  yang  penting  dalam  konstalasi  politik  pembangunan. Dengan  demikian,  efektivitas  perundang-undangan  akan  menentukan  kualitas pencapaian upaya perlindungan masyarakat dari  berbagai macam tindak pidana yang terus tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan dinamika kehidupan masyarakat.
7 Mardjono  Reksodiputro, Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana,  Kumpulan  Karangan Buku  Kedua, Pusat  Pelayanan  Keadulan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga  Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007hal. 93
8 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Cet.  Ketiga,  Alumni, Bandung, 2005, hal. 11
9 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni Bandung, 1981, hal 159
Salah  satu  tindak  pidana  yang  tergolong  fenomenal  saat  ini  adalah  kejahatan korupsi.  Tindak  pidana  ini  tidak  saja  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.
Hasil  survey  Transparency  International  Indonesia  (TII)  yang  menunjukkan Indonesia  sebagai  negara  paling  korup  keenam  dari  133  negara  di  dunia  pada  tahun 2009, telah menyentakkan kesadaran betapa sudah begitu kronisnya persoalan korupsi di  negeri  kita.  Korupsi  telah  menjadi  semacam  kanker  ganas  yang  menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan kita sebagai sebuah bangsa, yakni sendi-sendi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional.
Korupsi telah menghancurkan sendi-sendi agama, nilai-nilai moral dan etika. Ia telah  pula  menggadaikan  marwah  bangsa,  menjerumuskan  Indonesia  menjadi  bangsa yang terbelakang, miskin dan dililit hutang. Uang rakyat bernilai  ribuan triliun rupiah yang  seyogyanya  dipergunakan  untuk  mengentaskan  kemiskinan  dan  pengangguran, menciptakan  lapangan  kerja,  menggerakkan  sektor  riil  dan  meningkatkan  daya  saing bangsa,  justeru  masuk  ke  kantung-kantung  pejabat  yang  korup.  Mereka  menikmati kehidupan  yang  mewah,  berlimpah  dan  serba  mudah  di  tengah  jeritan  ratusan  juta rakyat yang hidup dalam tekanan ekonomi yang tidak terperikan.
Di  sisi  lain  korupsi  telah  meluluh-lantakkan  budaya  malu  di  kalangan penyelenggara  negara  sehingga  menganggap  korupsi  sebagai  tradisi.    Bila  kondisi  ini terus  berkembang,  dapat  dibayangkan  betapa  seriusnya  akibat  yang  akan ditimbulkannya.  Kesenjangan kehidupan akan terus meningkat dan semakin mencolok dan  pada  gilirannya  dapat  berubah  menjadi  ledakan  kecemburuan  sosial  yang  amat membahayakan stabilitas keamanan negara.
Dengan  demikian,  kiranya  sudah  jelas  bahwa  tindak  pidana  korupsi  tidak  lagi dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan  biasa  yang  dapat  diberantas  dengan  cara-cara yang  konvensional.  Ditinjau  dari  karakteristiknya,  korupsi  telah  menjadi  suatu kejahatan khusus yang bersifat luar biasa ( extra ordinary crime ) sehingga memerlukan upaya pemberantasan secara luar biasa pula.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  kebijakan  hukum  pidana  atau  kebijakan penanggulangan  kejahatan  melalui  perundang-undangan  pidana  yang  secara  jelas  dan tegas  mengatur  tentang  bagaimana  tindak  pidana  korupsi  yang  kronis  tersebut  dapat diberantas secara sistemik dan komprehensif.
Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak  pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang Perubahan atas Undang-undang  Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, lahir dari kesadaran bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara  atau  perekonomian  negara  dan  menghambat  pembangunan  nasional,  sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  akibat  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi selama  ini  selain  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  juga menghambat  pertumbuhan  dan  kelangsungan  pembangunan  nasional  yang  menuntut efisiensi  tinggi  dan  bahwa  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1971  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  baru  sehingga  diharapkan  lebih  efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.
Selanjutnya  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut Undang-undang Pemberantasan Tipikor), diundangkan berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas,  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  telah  merupakan pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas,  sehingga tindak  pidana  korupsi  perlu  digolongkan  sebagai  kejahatan  yang  pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa
Disamping itu,  perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. perlu dilakukan untuk menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Upaya  pemberantasan  secara  luar  biasa  terhadap  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  disebut  dalam  dasar  pertimbangan  lahirnya  Undang-undang  Tipikor, antara  lain  diwujudkan  melalui  perumusan  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  jenis sanksi  pidana  yang  tidak  ditemukan  dalam  Undang-undang  pidana  lainnya.  Sanksi
pidana  dimaksud  adalah  sanksi  pidana  tambahan  berupa  pidana  pembayaran  uang pengganti.
Ketentuan  mengenai  sanksi  pidana  pembayaran  uang  pengganti    termaktub  di dalam  Pasal  18  Undang-undang  Pemberantasan  Tipikor,  yang  selengkapnya menggariskan bahwa :
Pasal 18
(1).  Selain  pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan  milik  terpidana  di mana  tindak  pidana  korupsi  dilakukan,  begitu  pula  dari  barang  yang mengantikan barang-barang tersebut;
b. pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh  atau  sebagian  keuntungan  tertentu,  yang  telah  atau  dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
(2).  Jika  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  huruf  b  paling  lama  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  sesudah putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
(3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
Apabila  ditinjau  dari  sudut  normatif,  ketentuan  tersebut  di  atas  menimbulkan harapan yang cukup besar akan terjadinya pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistemik  dan  komprehensif,    yang  tidak  saja  ditandai  dengan  dijatuhkannya  hukuman terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatannya mengkorupsi uang negara, tetapi juga harapan akan adanya penyelamatan uang negara yang ditandai dengan keharusan untuk mngembalikan  uang  negara  oleh  pelaku  kejahatan  korupsi  untuk    kemudian  dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan nasional.
Dengan demikian kiranya tidak berlebihan kiranya bila dikatakan bahwa secara normatif,  ketentuan  Pasal  18  Undang-undang  Pemberantasan  Tipikor  dapat  menjadi sarana  hukum  yang  efektif  untuk  pemulihan  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana korupsi.
Selanjutnya bila dikaitkan dengan tujuan hukum sebagaimana ditulis pada awal bab  ini,  maka  ketentuan  Pasal  18  Undang-undang  Pemberantasan  Tipikor  tersebut kiranya  tepat  menjadi  sarana  bagi  pencapaian  tujuan  ditegakkannya  hukum  yakni tercapainya asas kemanfaatan, dimana ketentuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi penyelamatan  uang  negara  demi  kepentingan  masyarakat  dalam  arti  yang  seluas- luasnya.
Kita  tentu  saja  tidak  bisa  serta  merta  mengambil  kesimpulan  bahwa  angka pengembalian  uang  negara  yang  sangat  kecil  tersebut,  merupakan  pertanda  atau petunjuk bahwa ketentuan  mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti  tidak efektif sebagai sarana hukum bagi penyelamatan uang negara.
Diperlukan  pengkaijan  yang  lebih  mendalam  untuk  mengetahui    faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya pengembalian uang negara akibat tindak pidana korupsi.  Lebih  jelasnya,  apakah  ada  kelemahan  dalam  perumusan  Undang-undang Pemberantasan  Tipikor  khususnya  ketentuan  Pasal  18  mengenai  sanksi  pidana pembayaran uang pengganti, sehingga ketentuan Pasal tersebut tidak mampu menjamin bahwa  pada  setiap  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  akan  ada  pengembalian  uang negara dari pelaku kejahatan korupsi.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  penulis  paparkan  diatas,  maka  penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut: diperlukan pengkajian
ulang  tentang  ketentuan  Pasal  18  Undang-undang  Pemberantasan  Tipikor  mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti.
Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian  yang memfokuskan permasalahan di atas adalah :
1. Seberapa jauh ketentuan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang- undang  Pemberantasan  Tipikor  dapat  menjamin  efektifitas  pengembalian  uang negara?;
2. Ketentuan  pidana  uang  pengganti  yang  bagaimanakah  yang  sebaiknya  diterapkan agar dapat menjamin pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi?

## C.  Metode Penelitian

## 1.   Metode Pendekatan
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  atau  penelitian hukum  normatif,  atau  yang  sering  disebut  penelitian  hukum  kepustakaan.  Menurut Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji  penelitian  hukum  normatif  mencakup  penelitian terhadap  azas-azas  hukum,  sistematika  hukum,  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal, perbandingan dan sejarah hukum. 10
Pendekatan  yuridis  normatif  diambil  sebagai  pendekatan  utama  dalam penelitian  ini  karena  yang  menjadi  perhatian  utama  adalah  kebijakan  dalam menetapkan atau merumuskan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
2.   Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriftif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau  segala-segala  lainnya. 11 Dalam  penelitian  ini  akan  digambarkan  tentang  hal-hal yang  berkaitan  dengan  efektif  sanksi  pidana  pembayaran  uang  pengganti  terhadap penyelamatan uang negara dalam tindak pidana korupsi.
3.   Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan  bahan  primer  dan  sekunder  dilakukan  melalui  berbagai  sumber hukum, yang terdiri dari :
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  ,  Suatu  Tujuan  Singkat , Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal.15
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1981, hal. 10.
a.    Bahan  hukum  primer,  meliputi  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
b.    Bahan    hukum    sekunder,    meliputi    Rancangan    Undang-undang,  buku- buku literatur yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, hasil-hasil penelitian  bidang  hukum  pidana,  hukum  acara  pidana,  hasil  seminar, makalah-makalah,  jurnal,  majalah  hukum  dan  naskah  lain  yang  ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
c.    Bahan  hukum  tersier,  meliputi  kamus  hukum  dan  ensiklopedia  dan  tulisan non-hukum  lainnya  yang  ada  kaitannya  dengan  masalah  pemidanaan, sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana.
D. Efektifitas  Sanksi  Pidana  Pembayaran  Uang  Pengganti  Terhadap  Penyelamatan Uang Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
1. Analisis  Efektivitas  Ketentuan  Sanksi  Pidana  Pembayaran  Uang  Pengganti  Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor
Sebelum  sampai  pada  analisis  mengenai  efektifitas  ketentuan  sanksi  pidana mengenai  pembayaran  uang  pengganti  dalam  Undang-undang  pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  maka  penulis  akan  memaparkan  terlebih  dahulu  mengenai  indikator efektifitas  mengenai  ketentuan  sanksi  pidananya  pembayaran  uang  pengganti  dapat diukur sebagai berikut:
1. Indikator Perbandingan .
Untuk  melihat  seberapa  efektifitaskah  ketentuan  sanksi  pidana  tentang pembayaran  uang  pengganti  didalam  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dapat dilihat dari penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara  korupsi  yang  terjadi  antara  tahun  2006  sampai  dengan  2009,  telah memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dan  terpidananya  telah  pula  dieksekusi  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi.
Diperoleh  terlihat  bahwa  diantara  17  (tujuh  belas)  putusan  Majelis  Hakim Kasasi  terhadap  perkara  korupsi  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Kejaksaan  Negeri Jambi,  9  (sembilan)  putusan  memuat  penjatuhan  sanksi  pidana  tambahan  berupa pembayaran uang pengganti dan 8 (delapan) putusan lainnya tidak memuat  penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.
Mengenai besaran uang pengganti yang dikenakan Majelis Hakim terhadap pelaku  tindak  pidana  korupsi  dari  tabel  1  (satu)  dapat  dikatakan  bahwa  besaran  uang pengganti tidak sama oleh Majelis Hakim. Bahkan justeru dari tabel diatas juga dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkara yang ada dikenakan uang pengganti.
Minimnya  pengaturan  mengenai  uang  pengganti  pada  akhirnya memunculkan  sejumlah  persoalan  dalam  penerapannya.  Salah  satunya  adalah  dalam hal  menentukan  berapa  jumlah  pidana  uang  pengganti  yang  dapat  dikenakan  kepada terdakwa.
Pasal  34  huruf  c  UU  No.  3/1971  hanya  menetapkan  besarnya  uang pengganti  adalah  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari korupsi.  Rumusan  yang  sama  persis  juga  terdapat  dalam  Pasal  18  UU  No.  31/1999. Dari rumusan yang ‘sangat’ sederhana tersebut, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tipikor yang didakwakan.
Artinya  untuk  menentukan  besarnya  uang  pengganti,  pertama-tama  hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal  dari  tipikor  yang  dilakukannya  dan  mana  yang  bukan.  Setelah  dilakukan pemilahan,  hakim  kemudian  baru  dapat  melakukan  perhitungan  berapa  besaran  uang pengganti yang akan dibebankan.
Pada  prakteknya,  dengan  konsep  ini  hakim  pasti  akan  menemui  kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti. Pertama, hakim akan sulit memilah-milah mana  aset  yang  berasal  tipikor  dan  mana  yang  bukan  karena  pada  perkembangannya kompleksitas  suatu  tipikor  semakin  meningkat.  Selain  itu,  untuk  melakukan  hal  ini jelas  butuh  keahlian  khusus  serta  data  dan  informasi  yang  lengkap.  Belum  lagi  kalau kita  bicara  soal  waktu  yang  tentunya  tidak  sebentar,  apalagi  jika  harta  yang  akan dihitung berada di luar negeri sehingga  membutuhkan birokrasi diplomatik yang  pasti sangat rumit dan memakan waktu.
Kedua,  perhitungan  besaran  uang  pengganti  akan  sulit  dilakukan  apabila aset  terdakwa  yang  akan  dinilai  ternyata  telah  dikonversi  dalam  bentuk  aset  yang berdasarkan  sifatnya  mempunyai  nilai  yang  fluktuatif,  seperti  aset  properti.  Sebagai contoh,  misalnya  si  X  memperoleh  Rp  1  miliar  dari  hasil  tipikor  yang  dilakukannya dan kemudian dengan keseluruhan uang tersebut ia membeli sebidang tanah.
Mengingat  sifat  harga  tanah  yang  fluktuatif  maka  akan  sulit  untuk menentukan  besaran  uang  pengganti  berdasarkan  aset  si  X  apabila  tanah  tersebut setelah  periode  tertentu  harganya  berubah.  Apabila  harganya  menjadi  turun,  negara tentunya akan dirugikan karena target pengembalian keuangan negara tidak terpenuhi. Sebaliknya,  apabila  harganya  naik  maka  si  X  dirugikan  karena  dia  harus  membayar lebih dari yang nilai yang ia korup.
Persoalan  mengenai  bagaimana  sulitnya  menghitung  besaran  uang pengganti  juga  disadari  oleh  salah  seorang  pejabat  Kejaksaan  Agung,  Yoseph  Suardi Sabda.  Yoseph  yang  saat  ini  menjabat  sebagai  Direktur  Perdata  mengatakan pengaturan mengenai besaran uang pengganti dalam UU korupsi yang berlaku saat ini sangat  membingungkan.  Pasalnya,  UU  hanya  menetapkan  besaran  uang  pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tipikor. 12
Sehingga  dapat  disimpulkan  pada  prakteknya,  penentuan  besaran  uang pengganti  diserahkan  sepenuhnya  pada  penafsiran  hakim.  Dalam  beberapa  kasus korupsi,  besaran  uang  pengganti  disamakan  dengan  kerugian  negara  yang  timbul. Sementara,  dalam  beberapa  kasus  lainnya,  besaran  uang  pengganti  sangat  bervariasi walaupun  tidak  melebihi  kerugian  negara  yang  didakwakan.  Besaran  uang  pengganti yang bervariasi dapat disebabkan beberapa faktor seperti hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tipikor dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana uang pengganti dibebankan bersama-sama.
Sanksi  pidana  pembayaran  uang  pengganti  sebagai  bagian  dari  sanksi  pidana tambahan  dalam  Undang-undang  Pemberantasan  Tipikor,  hanyalah  sekedar  menjadi pelengkap  bagi  penjatuhan  pidana  pokok  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi. Dengan kata lain, sanksi pidana pembayaran uang pengganti memiliki kedudukan yang sangat lemah dalam kepastian penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
Terhadap  kesimpulan  di  atas,  pertanyaan  yang  mungkin  timbul  adalah  apakah benar  kedudukan  sanksi  pidana  tambahan  pembayaran  uang  pengganti  tersebut  hanya
12 Yoseph Suardi Sabda. Dalam Artikel Umum. Tanggal 21 Nopember 2009.
sekedar  menjadi  pelengkap  bagi  penjatuhan  pidana  pokok?    Atau  lebih  jelasnya, apakah  benar  karena  sekedar  pelengkap,  Majelis  Hakim  ada  yang  menetapkan  uang pengganti ada pula yang tidak?
Mengacu  pada  fakta  tersebut,  kiranya  jelas  bahwa  kedudukan  sanksi  pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut hanya sekedar menjadi pelengkap bagi penjatuhan  pidana  pokok  dan  karena  sekedar  pelengkap,  Majelis  Hakim  ada  yang menetapkan uang pengganti ada pula yang tidak.
Sementara itu, untuk melihat seberapa efektif pelaksanaan uang pengganti bagi pengembalian  uang  negara  dalam  tindak  pidana  korupsi,    terhadap  putusan  MA tersebut  di  atas  dilakukan  pula  penelitian  mengenai  pembayaran  uang  pengganti terhadap  9  (sembilan)  orang  terpidana  korupsi,  yang  menurut  putusan  MA  harus membayar uang pengganti.
Mengacu  pada  papartan  di  atas,  kiranya  dapat  disimpulkan  bahwa  apabila ditinjau dari ketiadaan ketentuan yang mengatur mengenai besaran kerugian negara dan eksistensi atau kekuatan hukum pidana pembayaran uang pengganti yang tidak bersifat wajib  (imperatif),  penulis  berkesimpulan  bahwa  ketentuan  sanksi  pidana  pembayaran uang  pengganti  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  18  Undang-undang Pemberantasan Tipikor tidak efektif menjadi sarana hukum bagi tercapainya pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
Sebagaimana dikemukan terdahulu, dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Undang-undang  Pemberantasan Tipikor).
Sebelum  sampai  pada  analisis  mengenai  ketentuan  sanksi  pidana  pembayaran uang  pengganti  dalam  Undang-undang  Pemberantasan  Tipikor,  ada  baiknya  terlebih dahulu  ditinjau  latar  belakang  lahirnya    Undang-undang  Pemberantasan  Tipikor sebagai sebuah kebijakan hukum pidana atau kebijakan legislatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  yang  ditetapkan  di  Jakarta  pada  tanggal  16  Agustus  1999  dan  ditempatkan dalam  lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  140  lahir  dari
kesadaran  bahwa  tindak  pidana  korupsi  sangat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara  dan  menghambat  pembangunan  nasional,  sehingga  harus diberantas  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  akibat  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi selama  ini  selain  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  juga menghambat  pertumbuhan  dan  kelangsungan  pembangunan  nasional  yang  menuntut efisiensi  tinggi  dan  bahwa  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1971  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  baru  sehingga  diharapkan  lebih  efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.
Selanjutnya  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  yang selama  ini  terjadi  secara  meluas,  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara,  tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,  sehingga  tindak  pidana  korupsi  perlu  digolongkan  sebagai  kejahatan  yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, maka Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal  21 November 2001 dan ditempatkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2001  Nomor  134 tersebut,  merubah  ketentuan  13  (tiga  belas)  Pasal  dalam  Undang-undang  Nomor  31 tahun  1999.    Diantara  13  Pasal  tersebut,    9  Pasal  merupakan  perubahan  terhadap ketentuan pidana pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Pemberantasan Tipikor.
Disamping itu, perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. perlu dilakukan untuk menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Berdasarkan rumusan mengenai ketentuan pidana dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 Undang-undang Pemberantasan Tipikor tersebut di atas, dapat ditarik ringkasan  mengenai  bentuk-bentuk  tindak  pidana  korupsi.  Bentuk-bentuk  tindak korupsi  dimaksud  dapat  dikelompokkan  menjadi  2  (dua)  bagian,  yakni  korupsi  yang bersifat aktif dan korupsi yang bersifat pasif.
Adapun korupsi yang bersifat aktif adalah sebagai berikut:
1. Secara  melawan  hukum  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau korporasi,  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara;
2. Dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi  menyalahgunakan  kewengan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatannya  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan kepentingan negara atau perekonomian negara;
3. Memberi  janji  atau  hadiah  kepada  pegawai  negeri  dengan  mengingat kekuasaan  atau  wewenang  yang  melekat  pada  jabatan  atau  kedudukannya, atau  oleh  pemberi  hadiah  atau  janji  dianggap  melekat  pada  jabatan  atau kedudukan tersebut;
4. Percobaan,  pembantuan  atau  pemufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak pidana korupsi;
5. Memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  dengan  maksud  supaya  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau  berhubung  dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajibannnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannnya;
7. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
8. Pemborong  atau  ahli  bangunan  yang  pada  waktu  membuat  bangunan,  atau penjual  bangunan  yang  pada  waktu  menyerahkan  bahan  bangunan, melakukan  perbuatan  curang  yang  dapat  membahayakan  keamanan  orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
9. Setiap  orang  yang  bertugas  mengawasi  pembangunan  atau  penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang;
10. Setiap  orang  yang  pada  waktu  menyerahkan  barang  keperluan  Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Indonesia melakukan perbuatan curang  yang  dapat  membahayakan  keselamatan  negara  dalam  keadaan perang;
11. Setiap  orang  yang  bertugas  menguasai  penyerahan  barang  keperluan Tentara  Nasional  Indonseia  atau  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sengaja  membiarkan  perbuatan  curang  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam huruf c;
12. Pegawai  negeri  atau  orang  lain  selain  pegawai  negeri  yang  ditugaskan menjalankan  suatu  jabatan  umum  secara  terus  menerus  atau  sementara waktu,  dengan  sengaja  menggelapkan  uang  atau  surat  berharga  yang disimpan  karena  jabatannya,  atau  membiarkan  uang  atau  surat  berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain,atau membantu dlam melakukan perbuatan tersebut;
13. Pegawai  negeri  atau  selain  pegawai  negeri  yang  diberi  tugas  menjalankan suatu  jabatan  umum  secara  terus  menerus  atau  sementara  waktu,  dengan sengaja  memalsukan  buku-buku  atau  daftar-daftar  khusus  untuk pemeriksaan adsministrasi;
14. Pegawai  negeri  atau  orang  lain  selain  pegawai  negeri  yang  diberi  tugas menjalankan  jabatan  umum  secara  terus  menerus  atau  semntara  waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak  dapat  dipakai  barang,  akta,  surat  atau  daftar  yang  digunakan  untuk meyakinkan  atau  membuktikan  di  muka  pejabat  yang  berwenang,  yang dikuasai  karena  jabatannya,  atau  membiarkan  orang  lain  menghilangkan, menghancurkan,  merusakkan  atau  membuat  tidak  dapat  dipakai  barang, akta, surat atau daftar tersebut.
15. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang :
a.  Dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan  hukum,  atau  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya memaksa  seseorang  memberikan  sesuatu,  membayar,  atau  menerima pembayaran  dengan  potongann,  atau  untuk  mengerjakan  sesuatu  bagi dirinya sendiri;
a. Pada  waktu  menjalankan  tugas,  meminta,  menerima,  atau  memotong pembayaran  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang lain  atau  kepada  kas  umum,  seolah-olah  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  yang  lain  atau  kas  umum  tersebut  mempunyai
utang  kepadanya,  padahal  diketahui  bahwa  hal  tersebut  bukan merupakan utang;
b. pada  waktu  menjalankan  tugas,  telah  menggunakan  tanah  negara  yang diatasnya  terdapat  hak  pakai,  seolah-olah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan,  telah  merugikan  orang  yang  berhak,  padahal diketahuinya  bahwa  perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan  peraturan perudang-undangan;
c. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan,  pengadaan,  atau  pengawasan  yang  pada  saat  dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya..
16. Memberikan  hadiah  atau  janji  kepada  pegawai  negeri  dengan  me-ngingat kekuasaan  atau  wewenang  yang  melekat  pada  jabatan  atau  kedudukannya, atau  oleh  pemberi  hadiah  atau  janji  dianggap  melekat  pada  jabatan  atau kedudukan tersebut
Sementera itu, yang termasuk korupsi pasif adalah sebagai berikut:
1. Pegawai  negri  atau  penyelenggara  negara  dengan  maksud  supaya  pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara  tersebut  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian pemberian atau janji untuk mempengaruhi  putusan  perkara  yang  diserahkan  kepadanya  untuk  diadili atau  untuk  menghadiri  sidang  pengadilan,  menerima  hadiah  atau  janji, padahal  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pegadilan untuk diadili;
3. Orang  yang  menerima  penyerahan  barang  bangunan  atau  yang menyerahkan  barang  keperluan  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  atau Kepolisisan Negara Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang;
4. Pegawai  negeri  atau  penyelenggaran  negara  yang  menerima  hadiah  atau janji,  padahal  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah  atau  janji tersebut diberikan  untuk  menggerakkan  agar  melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal  diketahui  atau  patut  diduga,  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut diberikan  karena  kekuasaan  atau  kewenangan  yang  berhubungan  dengan jabatannya;
6. Hakim  yang  menerima  hadiah  atau  janji,  padahal  diketahui  atau  patut diduga  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan  untuk  mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
7.    Advokat  yang  menerima  hadiah  atau  janji,  untuk  menghadiri  sidang pengadilan,  padahal  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah  atau  janji tersebut  diberikan  untuk  mempengaruhi  nasihat  atau  pendapat  yang  akan diberikan,  berhubung  dengan  perkara  yang  diserahkan  kepada  pegadilan untuk diadili;
8.    Setiap  pegawai  negeri  atau  penyelenggaran  negara  yang  menerima  yang diberikan  berhubungan  dengan  jabatannya  dan  yang  berlawanan  dengan kewajiban atau tugasnya.
Mengacu  pada  paparan  di  atas,  kiranya  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa terdapat  15  (lima  belas)  perbuatan  yang  digolongkan  sebagai  perbuatan  pidana  atau tindak  pidana  korupsi  yang  bersifat  aktif  dan  8  perbuatan  pidana  yang  tergolong korupsi yang bersifat pasif.
Adapun  jenis  pidana  atau  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana mati, pidana penjara antara 1 (satu) tahun sampai dengan  pidana  penjara  seumur  hidup,  pidana  tambahan  dan  gugatan  perdata  kepada ahli waris.
Penjatuhan  pidana  mati  diatur  di  dalam  pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang- undang Pemberantasan Tipikor, yang selengkapnya menggariskan bahwa:
Pasal 2 ayat (1)
Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp.  200.000.000.00  (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 2 ayat (2)
Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2)  digariskan bahwa :
Yang  dimaksud  dengan  “keadaan  tertentu”  dalam  ketentuan  ini  dimaksudkan sebagai  pemberatan  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  apabila  tindak  pidana tersebut  dilakukan  pada  waktu  negara  dalam  keadaan  bahaya  sesuai  dengan undang-undang  yang  berlaku,  pada  waktu  terjadi  bencana  alam  nasional, sebagai  pengulangan  tindak  pidana  korupsi,  atau  pada  waktu  negara  dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Penjatuhan pidana berupa pidana penjara berupa pidana penjara paling singkat selama  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  selama  seumur  hidup,    diatur  dalam  sejumlah Pasal  yakni  Pasal  2  sampai  dengan  Pasal  12,  Pasal  21  sampai  dengan  Pasal  22  dan Pasal 24 Undang-undang Pemberantasan Tipikor.
Sementara  itu,  mengenai  gugatan  perdata  kepada  ahli  waris  dapat  dilakukan apabila tersangka korupsi yang meninggal dunia dalam penyidikan. Ketentuan tersebut diatur  dalam  Pasal  33  Undang-undang  Pemberantasan  Tipikor,  yang  selengkapnya menggariskan bahwa :
Pasal 33 :
Dalam  hal  tersangka  meninggal  dunia  pada  saat  dilakukan  penyidikan, sedangkan  secara  nyata  telah  ada  kerugian  keuangan  negara,  maka  penyidik segera  menyerahkan  berkas  perkara  hasil  penyidikan  tersebut  kepada  Jaksa Pengacara  Negara  atau  diserahkan  kepada  instansi  yang  dirugikan  untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
Dalam  Undang-undang  Pemberantasan  Tipikor  diatur  pula  hak  negara  untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi  dan  baru  diketahui  setelah  putusan  pengadilan  memperoleh  kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut  diduga  berasal  dari  tindak  pidanakorupsi.  Gugatan  perdata  dilakukan  terhadap
terpidana  dan  atau  ahli  warisnya.  Untuk  melakukan  gugatan  tersebut,  negara  dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 38 C,  yang  selengkapnya menggariskan bahwa :
Apabila  setelah  putusan  pengadilan  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, diketahui  masih  terdapat  harta  benda  milik  terpidana  yang  diduga  atau  patut diduga  juga  berasal  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  belum  dikenakan perampasan  untuk  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38  B  ayat  (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.
Disamping  itu,  untuk  menjamin  pengembalian  uang  negara  dari  tindak  pidana korupsi Undang-undang Pemberantasan Tipikor juga mengatur mengenai sanksi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti.
Ketentuan mengenai sanksi pidana tambahan dimaksud termaktub dalam Pasal 18, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

## Pasal 18
(1).  Selain  pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan  milik  terpidana  di mana  tindak  pidana  korupsi  dilakukan,  begitu  pula  dari  barang  yang mengantikan barang-barang tersebut;
b. pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
d. Pencabutan  seluruh atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau  penghapusan seluruh  atau  sebagian  keuntungan  tertentu,  yang  telah  atau  dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
(2).  Jika  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  huruf  b  paling  lama  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  sesudah putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
(3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  18  tersebut  di  atas,  kiranya  dapat  ditarik pengertian bahwa ketentuan pidana tambahan di dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor  merupakan  perluasan  atau  penambahan  dari  ketentuan  pidana  tambahan  yang sebelumnya  telah  menjadi  bagian  dari  stelsel  pidana  Indonesia,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menggariskan bahwa:
Pasal 10
Pidana terdiri atas :
a. pidana pokok yang terdiri:
1.   pidana mati;
2.   pidana penjara;
3.  pidana kurungan;
4.  pidana denda;
5.   pidana tutupan
b.  pidana tambahan yang terdiri:
1.  pencabutan hak-hak tertentu;
2.   perampasan barang-barang tertentu;
3.   pengumuman putusan hakim.
Apabila dibandingkan dengan ketentuan stelsel pidana dalam KUHP tersebut di atas,  terlihat  bahwa  terdapat  4  (empat)  jenis  sanksi  pidana  tambahan  terhadap  tindak pidana  korupsi  yang  tidak  diatur  di  dalam  KUHP.  Sanksi  pidana  dimaksud  adalah perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud  atau  barang tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi, pembayaran  uang  pengganti,  penutupan  seluruh  atau  sebagian  perusahaan  dan pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau  penghapusan  seluruh  atau sebagian keuntungan tertentu dari dari perusahaan dimaksud.
Diantara  4  (empat)  bentuk  sanksi  pidana  tambahan  tersebut,  menurut  hemat penulis  3  (tiga)  diantaranya  merupakan  perluasan  dari  ketentuan  Pasal  10  huruf  b KUHP  mengenai  stelsel  pidana  tambahan  dan  Pasal  39  KUHP  mengenai  ketentuan perampasan barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.
Dengan  demikian,  terdapat  1  (satu)  jenis  sanksi  pidana  tambahan  yang  bukan merupakan perluasan dari ketentuan KUHP  yakni ketentuan yang mengatur mengenai sanksi  pidana  pembayaran  uang  pengganti.  Ketentuan  mengenai  pembayaran  uang pengganti  dalam  Undang-undang  Tipikor  tersebut  merupakan  jenis  sanksi  pidana tambahan yang tidak ditemui dalam KUHP maupun undang-undang pidana lainnya di luar  KUHP,  mengingat  sifat  dari  tindak  pidana  korupsi  sebagai  kejahatan  luar  biasa yang bersifat khusus.
Mencermati  ketentuan  sanksi  pidana  pembayaran  uang  pengganti  dan  bentuk- bentuk sanksi pidana tambahan lainnya dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor, dapat  dirasakan  kehendak  atau  komitmen  yang  kuat    dari  penyusun  Undang-undang atau  penyandang  kebijakan  legislatif  untuk  menyusun  suatu  rumusan  ketentuan  yang dapat  menjamin  bahwa  pada  setiap  kali  terjadinya  tindak  pidana  korupsi,  akan  terjadi pemulihan  kerugian  negara  melalui  perampasan  kekayaan  milik  pelaku  tindak  pidana korupsi  dan  kewajiban  pelaku  tindak  pidana  korupsi  untuk  mengembalikan  uang negara melalui sanksi pidana pembayaran uang pengganti.
Dengan  demikian,  kiranya  dapat  dikatakan  bahwa  secara  normatif  telah  ada upaya dari penyusun kebijakan legislatif untuk menutup peluang penyelesaian perkara korupsi secara parsial. Secara jelas dapat dirasakan kehendak utama lahirnya Undang- undang  Pemberantasan  Tipikor  adalah  penegakan  hukum  yang  bersifat  komprehensif terhadap tindak pidana korupsi.
Penegakan hukum secara komprehensif tersebut ditandai dengan  menjatuhkan pidana  pokok  berupa  pidana  mati  atau  pidana  penjara  atau  kurungan  atau  pidana kehilangan  kemerdekaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dan  menuntut  pelaku untuk  menyerahkan  harta  bendanya  yaitu  berupa  uang  untuk  kepentingan  pemulihan kerugian negara yang bermanfaat bagi  keberlangsungan pembangunan nasional.
Dengan  demikian,  kiranya  dapat  ditarik  pengertian  bahwa  terdapat  3  (tiga) tujuan dari penetapan ketentuan sanksi pidana pembayaran uang pengganti, yaitu untuk memidana  seberat  mungkin    para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  agar  mereka  jera, menakuti  orang  lain  agar  tidak  melakukan  korupsi  dan  untuk  mengembalikan  uang negara yang hilang akibat perbuatan pidana korupsi.
Karena salah satu unsur dari perbuatan pidana korupsi adalah adanya tindakan yang  merugikan  negara,  kiranya  dapat  difahami apabila  kemudian terdapat  komitmen yang  kuat  untuk  mengadakan  pemulihan  kerugian  negara  tersebut  melalui  penetapan kebijakan sanksi pidana pembayaran uang pengganti.
Pertanyaannya  kemudian adalah apakah kehendak normatif tersebut telah dapat dilaksanakan  di  lapangan.  Untuk  mencari  jawaban  terhadap  pertanyaan  tersebut kiranya kita dapat mencermati data kerugian negara akibat tindak pidana korupsi  yang berhasil  diungkap  oleh  institusi  penegak  hukum  yakni  Kejaksaan  dan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sangat kecilnya pengembalian uang negara tersebut, secara sepintas mendorong kita  untuk  sampai  pada  kesimpulan  sementara  bahwa  penerapan  ketentuan  sanksi pidana  tambahan  pembayaran  uang  pengganti  dalam  Undang-undang  Pemberantasan Tipikor,  belum  mampu  secara  efektif  memulihkan  kerugian  negara  akibat  tindak pidana  korupsi,  sebagaimana  yang  menjadi  semangat  utama  dari  lahirnya  Undang- undang Pemberantasan Tipikor.
Kesimpulan  sementara  tersebut  tentu  saja  harus  dielaborasi  lebih  jauh. Diperlukan pengkaijan yang lebih mendalam untuk mengetahui  faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya pengembalian uang negara akibat tindak pidana korupsi.
Lebih  jelasnya,  apakah  hal  itu  terjadi  hanya  sebatas  karena  adanya ketidakjelasan  dan  ketidaktegasan  perumusan  ketentuan  Pasal  18  Undang-undang Pemberantasan Tipikor mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti, atau ada faktor  lain  yang  lebih  besar  daripada  itu  sehingga  ketentuan  Pasal  tersebut  tidak
mampu  menjamin  bahwa  pada  setiap  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  akan  ada pengembalian uang negara dari pelaku kejahatan korupsi.
Mengingat  kedudukan  sanksi  pidana  pembayaran  uang  pengganti  merupakan bagian  dari  ketentuan  sanksi  pidana  tambahan,  penulis  berpendapat  bahwa  untuk melakukan pengkajian mengenai efektifitas ketentuan sanksi pidana pembayaran uang pengganti terhadap penyelamatan uang negara dalam tindak pidana korupsi, tidak dapat dilakukan  hanya  dengan  sekedar  memperbandingkan  jumlah  kerugian  negara  akibat tindak pidana korupsi dengan besaran jumlah uang yang dikembalikan kepada negara. oleh pelaku tindak pidana korupsi semata.
Setidaknya  terdapat  dua  faktor  pokok  yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam pengkajian  terhadap  efektifitas  ketentuan  sanksi  pidana  pembayaran  uang  pengganti, yakni pertama,  proses penetapan besarnya jumlah kerugian negara yang sesungguhnya terjadi pada setiap perkara tindak pidana korupsi dan yang kedua, kekuatan hukum dari sanksi  pidana  pembayaran  uang  pengganti  sebagai  pidana  tambahan  dalam  stelsel pidana Indonesia.
Pengkajian  terhadap  kedua  faktor  tersebut  di  atas,  menulis  hemat  penulis menjadi sangat penting karena akan menetukan keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara komprehensif. Penegakan hukum yang demikian tidak  saja  ditandai  dengan  penyelesaian  perkara  korupsi  berupa  penjatuhan  pidana pokok  dan  tambahan,  tetapi  penjatuhan  pidana  hendaknya  mampu  mencapai  tujuan hukum itu sendiri yakni tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan kepentingan manusia, dan melalui penegakan hukumlah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam  menegakkan  hukum  ada  tiga  unsur  yang  selalu  harus  diperhatikan,  yaitu kepastian  hukum (Rechtssichereit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan  keadilan (Gerechtigkeit) . 13
Mengenai  kepastian  hukum,    Sudino  Mertokusumo  mengemukakan  bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Ia menjelaskan bahwa :
Setiap  orang  mengharapkan  dapat  ditetapkannya  hukum  dalam  hal  terjadinya peristiwa  yang kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya  tidak  dibolehkan  menyimpang:  fait  justitia  et  peeat  munndus
13 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar, Liberty,  Yogyakarta,  207,  hal. 160.
(meskipun  dunia  ini  runtuh  hukum  harus  ditegakkan).  Itulah  yang  diinginkan oleh  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  merupakan  perlindungan  yustisiabel terhadap  tindakan  sewenang-wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.... 14
Sementara mengenai manfaat penegakan hukum, ia menjelaskan bahwa hukum adalah  untuk  manusia,  maka  pelaksanaan  hukum  atau  penegakan  harus  memberi manfaat  atau  kegunaan  bagi  masyarakat.  Selanjutnya,  masyarakat  sangat berkepentingan  bahwa  dalam  pelaksanaan  atau  penegakan  hukum,  keadilan diperhatikan. 15
Berdasarkan  pendapat  mengenai  tujuan  hukum  tersebut  di  atas,  kiranya  dapat ditarik  pengertian  bahwa  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  harus memperhatikan  tujuan  diselenggarakannya  penegakan  hukum  yakni  dicapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
Dengan  demikian,  dalam  penelitian  ini  pengkajian  mengenai  efektifitas ketentuan  sanksi  pidana  pembayaran  uang  pengganti  terhadap  penyelamatan  uang negara dalam tindak pidana korupsi,  dilakukan dalam kerangka apakah tujuan hukum berupa  tercapainya  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  tersebut  telah menjiwai  perumusan  dari  ketentuan  mengenai  sanksi  pidana  pembayaran  uang pengganti dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor.
Sebagaimana  telah  dibahas  sebelumnya,  asas  kemanfaatan  hukum  dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diwujudkan melalui kebijakan sanksi pidana  pembayaran    uang  pengganti  yang  ditujukan  untuk  memulihkan  dan  atau menutupi  kerugian  negara  akibat  terjadinya  perbuatan  pidana  korupsi.  Dengan demikian,  besarnya  uang  pengganti  yang  harus  dikembalikan  oleh  pelaku  korupsi merupakan representasi dari besarnya jumlah kerugian yang dialami oleh negara.
Dalam  Undang-undang  Pemberantasan  Tipikor,  ketentuan  mengenai  besarnya uang pengganti dirumuskan dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b  yang menggariskan bahwa besarnya  uang  pengganti  yaitu  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang diperoleh dari korupsi.
14 Ibid.
15 Ibid., hal. 161.
Penulis berpendapat bahwa ketentuan yang mengatur mengenai besarnya uang pengganti  sebagaimana  termaktub  di  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  tersebut, merupakan  ketentuan  yang  bersifat  multi  tafsir  dan  sama  sekali  tidak  menunjuk  pada besarnya  kerugian  negara  yang  harus  dikembalikan  oleh  pelaku  korupsi  melalui pembayaran uang pengganti.
Apabila uang pengganti tersebut ditafsirkan sebagai sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, maka besarnya uang pengganti harus dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.
Apabila demikian halnya, dalam memutuskan besarnya uang pengganti majelis hakim akan menghadapi pekerjaan yang sangat rumit dalam proses pembuktian secara hukum bahwa harta tersebut benar-benar diperoleh dari hasil korupsi yang didakwakan.
Disamping  itu,  majelis  hakim  boleh  jadi  memerlukan  keahlian  khusus  di  luar kompetensinya sebagai hakim untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap harta kekayaan  pelaku  korupsi.  Hakim  harus  secara  cermat  dengan  dukungan  data  dan informasi  yang  lengkap  memilah-milah  bagian  mana  dari  keseluruhan  harta  terdakwa yang  berasal  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  didakwakan  kepadanya  dan  mana  yang bukan.
Kerumitan  yang  lebih  jauh  akan  dialami  oleh  majelis  hakim  manakala kemudian diketahui apabila harta tersebut telah berpindah tangan atau telah dikonversi dalam bentuk aset yang nilainya fluktuatif atau aset-aset tersebut berada di luar wilayah hukum Indonesia.
Kejaksaan  Agung  selaku  institusi  penyidik  perkara  tindak  pidana  korupsi, tampaknya  juga  memandang  bahwa  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  Undang- undang  Pemberantasan  Tipikor,  merupakan  ketentuan  yang  multi  tafsir.  Oleh  karena itu,  Jaksa  Agung  melalui  Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Tindak  Pidana  Khusus memerlukan untuk mengeluarkan Surat yang memberi petunjuk kepada jajaran bahwa besaran  uang  pengganti  hendaknya  ditafsirkan  adalah  sama  dengan  kerugian  negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang didakwakan. 16
Surat dimaksud, selengkapnya menegaskan bahwa :
1. Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka menyelamatkan kembali uang  negara  maka  terhadap  terdakwa  selain  dituntut  dengan  pidana  pokok
16 Ibid hal. 23
(pidana  penjara  dan  denda)agar  dituntut  juga  pidana  tambahan  membayar uang  pengganti,  kecuali  bilamana  seluruh  keuangan  negara  akan  dapat ditutup  kembali  dengan  tuntutan  perampasan  barang  bukti  yang  dalam tingkat  peyidikan  telah  disita  ataupun  dengan  disetorkannya  uang  ke  keas negara senilai jumlah kerugian negara;
2. Jumlah  pembayaran  uang  pengganti  dalam  ketentuan  tersebut  “sebanyak- banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari  korupsi”,  namun karena  kesulitan  untuk  membuktikan  harta  kekayaan  terdakwa  yang diperoleh  dari  korupsi,  maka  ketentuan  tersebut  hendaknya  ditafsirkan bahwa  pembayaran  uang  pengganti  adalah  sebesar  kerugian  negara  yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa;
3. Apabila  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  terdiri  atas  beberapa  orang terdakwa,  maka  tuntutan  pembayaran  uang  pengganti  yang  dibebankan kepada  masing-masing  terdakwa  sebesar  yang  dinikmati  oleh  masing- masing  terdakwa  dalam  perkara  bersangkutan,  untuk  itu  hendaknya  sudah sejak semula diperhitungkan berapa orang terdakwa yang akan diajukan ke pengadilan  dan  diajukan  dalam  berkas  perkara  sehingga  tuntutan pembayaran  uang  pengganti  semua  terdakwa  tidak  akan  melebihi  jumlah kerugian negara. 17
Efi  Laila  Kholis,  menilai  bahwa  penafsiran  yang  dibuat  oleh  Jaksa  Agung tersebut  mengandung  sisi  positif  dalam  menetapkan  besaran  uang  pengganti  yakni sama  dengan  jumlah  uang  negara  yang  ditimbulkan.  Sisi  positif  dari  penetapan  yang demikian  adalah  menghindari  kerepotan  hakim  dalam  memilah  dan  menghitung  aset terpidana karena besarnya sudah jelas serta memudahkan pengembalian uang negara. 18 Penulis tidak sepenuhnya sependapat dengan Efi Laila Kholis, karena persoalan yang paling krusial dalam pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi justeru terletak pada bagaimana menetapkan besarnya kerugian yang benar-benar dialami oleh negara akibat suatu tindak pidana korupsi. Sementara ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b  tersebut,  sama  sekali  tidak  mengandung  petunjuk  bagaimana  menetapkan  besarnya kerugian yang dialami oleh negara akibat suatu tindak pidana korupsi.
17 Ibid hal 56
18 Evi Laila Kholis, Pembayaran  Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Solusi Publishing, Depok, 2010, hal. 19
Dengan  ketiadaan  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  penetapan  besarnya kerugian  negara  tersebut,  kiranya  dapat  difahami  manakala  dalam  penerapannya  di lapangan, terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh pelaku korupsi.
Perbedaan penafsiran mengenai besarnya uang pengganti tersebut terjadi karena adanya  standar  ganda  dalam  menetapkan  besarnya  kerugian  negara  akibat  tindak pidana  korupsi  oleh  penegak  hukum.  Ada  yang  menggunakan  standar  bahwa  apabila pengadaan  proyek  tidak  sesuai  dengan  prosedur  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku    dan  atau  pengerjaan  proyek  tidak  sesuai  dengan spesifikasi proyek yang ditetapkan, maka besarnya kerugian negara adalah sebesar nilai proyek dimaksud. Ada pula  yang menetapkan kerugian negara adalah kerugian bersih setelah  dipotong  dengan  pengeluaran  yang  benar-benar  terjadi  untuk  pelaksanaan proyek. 19
Selain  itu,  ada  yang  menetapkan  besarnya  kerugian  negara  berdasarkan    hasil audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  ada  pula  yang  menggunakan  hasil  audit Badan  Pengawas  Keuangan  Pembangunan  (BPKP),  dimana  diantara  kedua  lembaga audit  itu  juga  tidak  jarang  memiliki  sudut  pandang  yang  berbeda  dalam  menetapkan besarnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
Terjadinya  sudut  pandang  yang  berbeda  akibat  ketiadaan  ketentuan  mengenai penatapan besarnya kerugian negara yang terjadi pada tindak pidana korupsi, berakibat pada  ketidak  pastian  besaran  uang  pengganti  yang  harus  dibayarkan  oleh  pelaku korupsi.  Ketidak  pastian  tersebut  pada  akhirnya  bermuara  pada  melemahnya pencapaian  tujuan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  ditaandai dengan adanya ketidak-pastian hukum,  ketidak manfaatan dan ketidak adilan baik bagi negara, masyarakat maupun bagi tersangka pelaku korupsi itu sendiri.
Selanjutnya, setelah penetapan besaran kerugian negara, persoalan kedua  yang mempengaruhi  efektifitas  sanksi  pidana  pembayaran  uang  pengganti  terhadap penyelematan uang negara adalah eksistensi atau kedudukan atau kekuatan hukum dari pidana  pembayaran  uang  pengganti  sebagai  sanksi  pidana  tambahan  terhadap  pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia, baik yang diatur di dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor. 20
19 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta,2005. hal.99.
20 Ibid hal 96
Terkait  dengan  hal  itu,  dahulu  kiranya  perlu  dikemukakan  pendapat  sejumlah ahli hukum.  Menurut Roeslan Saleh, pidana tambahan dimaksudkan sebagai tambahan dari  pidana  pokok.  Oleh  karenanya  pidana  tambahan  tersebut    bersifat  fakultatif,  jadi boleh dijatuhkan boleh tidak.  Mengenai perbedaan antara pidana pokok dengan pidana tambahan, Ia menjelaskan bahwa :
1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok. Akan tetapi, inipun  ada  pengecualiannya.  Perampasan  barang-barang  tertentu,  misalnya dapat  dilakukan  terhadap  anak  yang  diserahkan  kepada  pemerintahtetapi hanya  mengenai  barang-barang  yang  disita.  Dalam  hal  ini  ada  pidana tambahan pada suatu tindakan (maatregel) dan bukanlah pidana pokok.
2. Pidana tambahan tidak mempunyai sifat keharusan. Jika Hakim yakin akan perbuatan  pidana  dan  kesalahan  terdakwa,  maka  terdakwa  harus  dijatuhi pidana  pokok.  Akan  tetapi  dalam  menggunakan  pidana  tambahan,  hakim merdeka ia boleh menjatuhkan pidana tambahan dan boleh pula tidak.
3. Mulai  berlakunya  pencabutan  hak  tidak  dalam  suatu  tindakan  eksekusi. Ayat  penghabisan  dari  Pasal  38  KUHP  menentukan  bahwa  pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. 21
Terkait dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor, Efi Laila  Kholis  mengemukakan  bahwa  pidana  tambahan  memiliki  beberapa  perbedaan dengan pidana pokok. Perbedaan tersebut adalah :
1. Penjatuhan  salah  satu  jenis  pidana  pokok  adalah  suatu  keharusan  atau imperatif.  Sedangkan  penjatuhan  pidana  tambahan  bersifat  fakultatif. Apabila dalam suatu persidangan terbukti bahwa terdakwa terbukti bersalah secara  sah  dan  meyakinkan,  maka  hakim  harus  menjatuhkan  salah  satu pidana pokok sesuai jenis dan batas maksimum dari rumusan tindak pidana yang  dilanggar  tersebut.  Sifat  imperatif  dapat  dilihat  pada  rumusan  tindak pidana,  dimana  terdapat  dua  kemungkinan  yaitu  diancamkan  salah  satu pidana  pokok  sehingga  hakim  mau  tidak  mau  harus  menjatuhkan  pidana sesuai  rumusan tersebut    atau  dapat  juga tindak  pidana  yang  diancam  oleh dua atau lebih jenis pidana pokok sehingga hakim dapat memilih salah satu saja. Misalnya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tipikor
21 Roeslan saleh, Stelsel Pidana Indonesia , Aksara baru, Jakarta 1983, hal. 10.
memilih jenis pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu antara empat tahun hingga dua puluh tahun.
Pada  pidana  tambahan  hakim  boleh  menjatuhkan  atau  tidak  pidana tambahan  yang  diancamkan  terhadap  si  pelanggar.  Misalnya,  hakim  dapat menjatuhkan  salah  satu  pidana  tambahan  pada  Pasal  18  Undang-undang Pemberantasan  Tipikor  dalam  hal  terbukti  melanggar    Pasal  3  Undang- undang  Pemberantasan  Tipikor.  Walaupun  prinsipnya  penjatuhan  pidana tambahan adalah fakultatif  tetapi terdapat pengecualian misalnya Pasal 250 bis KUHP;
2. Penjatuhan  jenis  pidana  poko  harus  bersamaan  dengan  pidana  tambahan (beridir  sendiri0  sedangkan  penjatuhan  pidana  tambahan  harus  bersamaan dengan pidana pokok.
3. Jenis  pidana  pokok  yang  dijatuhkan,  bial  telah  mempunyai  kekuatann hukum tetap diperlukan pelaksanaan 9executie) sedangkan pidana tambahan tidak.  Pada  pidana  pokok  diperlukan  eksekusi  terhadap  pencapaian  pidana tersebut  kecuali  pidana  pokok  dengan  bersyarat  (Pasal  14  a  KUHP)  dan syarat yang ditentukan itu tidak dilanggar. Pada pidana tambahan misalnya pidana putusan hakim.
4. Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan komulatif sedangkan pidana tambahan dapat.  Akan  tetapi  dapat  disimpangi  pada  beberapa  UU  termasuk  Undang- undang Pemberantasan Tipikor. 22
Berdasarkan  pendapat  beberapa  ahli  hukum  di  atas,  dapat  ditarik  pengertian bahwa  keberadaan  sanksi  pidana  pembayaran  uang  pengganti  sebagai  bagian  dari pidana  tambahan  dalam  stelsel  pidana  Indonesia,  sesuai  dengan  namanya  merupakan tambahan  terhadap  pidana  pokok  dan  pengenaan  pidana  tersebut  bersifat  fakultatif, sehingga  penerapannya  atau  akan  dijatuhkan  atau  tidaknya  pidana  tambahan  berupa pembayaran uang pengganti tersebut diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim. Dengan  sifatnya  yang  tidak  imperatif tersebut,  tidak  ada  keharusan  bagi  hakim  untuk menerapkan  ketentuan  pidana  pembayaran  uang  pengganti  terhadap  pelaku  tindak pidana korupsi.
22 Efi Laila Kholis, Op. Cit., hal. 14 – 15.

## 2.Konsepsi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Mengenai  Ketentuan  Sanksi  Pidana Pembayaran Uang Pengganti
Berdasarkan  analisis  terhadap  efektifitas  ketentuan  pidana  pembayaran  uang pengganti  yang  dikemukan  di  atas,  jelas  kiranya  bahwa  manakala  kita  menginginkan penegakan  hukum  yang  bersifat  komprehensif  terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang salah  satu  diantaranya  ditandai  dengan  terjadinya  pemulihan  keuangan  negara,    maka setidaknya  diperlukan  pembaharuan  hukum  pidana  terhadap  dua  hal  pokok  di  dalam Undang-undang  Pemberantasan  Tipikor.  Dua  hal  pokok  tersebut  adalah    kepastian mengenai  penetapan  besarnya  kerugian  negara  dan  yang  kedua  kekuatan  hukum  dari sanksi pidana pembayaran uang pengganti.
Dua  hal  pokok  di  atas  menurut  hemat  penulis  merupakan  hal  yang  paling penting dan sangat menentukan keberhasilan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana  korupsi.  Oleh  karenanya,  sangatlah  tidak  memadai  apabila  pengaturan mengenai  ketentuan tersebut,  hanya  dicantumkan  dalam  satu  pasal  sebagaimana  yang termaktub dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor saat ini.
Konsepsi yang dapat diajukan antara lain adalah Undang-undang harus memuat ketentuan  tersebut  dalam  pasal-pasal  yang  terpisah  dan  menyebut  dengan  jelas  dan tegas bagaimana menentukan besaran kerugian negara dari sebuah perkara korupsi dan pihak-pihak  mana  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  menentukan kerugian negara dimaksud. 23
Selanjutnya,  kepastian  mengenai  ketentuan  penetapan  besaran  uang  pengganti belum  akan  menjadi  sarana  hukum  yang  efektif  manakala  ketentuan  tersebut  tidak dibarengi  dengan  upaya  penguatan  hukum  terhadap  kedudukan  pidana  pembayaran uang  pengganti.  Lebih  jelasnya,  sejelas  dan  setegas  apapun  pengaturan  mengenai besaran  kerugian  negara  yang  harus  dikembalikan  oleh  pelaku  korupsi,  sepanjang kedudukan  dari  pidana  pembayaran  uang  pengganti  masih  merupakan  bagian  dari pidana  tambahan  yang  bersifat  fakultatif,  pemulihan  uang  negara  tetap  tidak  akan menjadi efektif. 24
Oleh  karenanya,  penulis  berpendapat  bahwa  kedudukan  pidana  pembayaran uang  pengganti  tersebut  haruslah  diperkuat.  Penguatan  kedudukan  hukum  dari  pidana uang  pengganti  dapat  dilakukan  dengan  merubah  eksistensi  pidana  pembayaran  uang
23 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta,2005. hal.45.
24 Ibid hal 45.
pengganti  sebagaia  bagian  dari  pidana  tambahan  yang  bersifat  fakultatif  menjadi pidana pokok yang bersifat imperatif.
Perubahan  kedudukan  pidana  pembayaran  uang  pengganti  menjadi  pidana pokok  tersebut  akan menghilangkan  perbedaan  persepsi  yang  selama ini  kerap  terjadi antara  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  dengan  Majelis  Hakim.  Menurut  MW.  Patti Peilohy,  dalam  praktek  hakim/pengadilan  yang  putusannya  menolak  dan  atau mengenyampingkan  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  tentang  pembayaran  uang pengganti, umumnya didasarkan pada alasan-alasan berikut:
1. Selama  dalam  persidangan,  JPU  tidak  dapat  membuktikan  berapa  dari kerugian  negara  yang  diambil  atau  dinikmati  terdakwa  atau  terdakwa  ikut menikmati hasil korupsi tersebut.
2. Selama  dalam  persidangan,  JPU  tidak  dapat  membuktikan  dan  pula  tidak terungkap fakta dan dasar dan alasan pendukung sampai sejauh mana patut dibebani pembayaran uang pengganti.
3. Selama  dalam  persidangan  tidak  dapat  diungkapkan  dari  perkara  ini penyitaan apapun dari harta benda milik terdakwa yang dilakukan JPU yang dapat dianggap dihasilkan dari perbuatan korupsi.
4. Uang Pengganti bukanlah merupakan hal yang harus dijatuhkan.
5. Selama  dalam  persidangan  tidak  memperoleh  cukup  alasan  untuk  pidana tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti  dan  tidak  menutup kemungkinan bagi pihak Kejaksaan selaku wakil negara untuk mengajukan gugatan perdata. 25
Berdasarkan  paparan  di  atas,  penulis  yakin  manakala  konsepsi  pembaharuan hukum  pidana  mengenai  kepastian  ketentuan  mengenai  besaran  kerugian  negara  dan penguatan  terhadap  eksistensi  hukum  pidana  pembayaran  uang  pengganti  dapat diterapkan,  fenomena  perbedaan  penafsiran  antara  Hakim  dan  JPU  sebagaimana dilansir oleh MW MW. Patti Peilohy akan dapat diatasi.
Kepastian mengenai mengenai kepastian ketentuan mengenai besaran kerugian negara  dan  penguatan  terhadap  eksistensi  hukum  pidana  pembayaran  uang  pengganti menjadi pidana pokok, tidak saja akan membawa dampak hukum berkelanjutan berupa kepastian  besarnya  pembayaran  uang  pengganti  yang  bermuara  pada  kepastian
25 MW.  Pattipeilohy,  Antara Tuntutan  jaksa  Penuntut  Umum  dan  Putusan  Hakim/Pengadilan Mengenai Pembayaran uang Pengganti (Suatu Catatan), Dipajaya, Ujung Pandang, 1994, hal. 323-324.
pemulihan  uang  negara  dari  tindak  pidana  korupsi,  melainkan  akan  mengantarakan penegakan  hukum  di  bidang  tindak  pidana  korupsi  pada  tujuan  hukum  yang  hakiki yakni  tercapainya  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan  baik  bagi  negara, masyarakat maupun bagi pelaku tindak pidana itu sendiri.

## E.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab  terdahulu,  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.    Ketentuan  sanksi  pidana  pembayaran  uang  pengganti  sebagaimana  di-rumuskan dalam  Pasal  18  Undang-undang  Pemberantasan  Tipikor  belum  efektif  menjadi sarana  hukum  bagi  tercapainya  pemulihan  keuangan  negara  akibat  tindak  pidana korupsi  karena    dua  hal. Pertama, pidana  pembayaran  uang  pengganti  hanyalah merupakan pidana tambahan yang bersifat fakultatif sehingga tidak memiliki daya paksa  untuk  diterapkan. Kedua, Pasal  18  Undang-undang  Pemberantasan  Tipikor tidak memuat ketentuan yang jelas dan tegas mengenai penetapan besaran kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi;
2.  Ketentuan pidana pembayaran uang pengganti yang sebaiknya diterapkan agar dapat menjamin  pengembalian  uang  negara  dari  tindak  pidana  korupsi  adalah  ketentuan pidana  yang  mengatur  secara  jelas  dan  tegas  tentang  penetapan  besaran  kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dan penguatan kedudukan hukum dari pidana pembayaran uang pengganti.

## F. Rekomendasi
1. Agar  sanksi  pidana  pembayaran  uang  pengganti  sebagaimana  dirumuskan  dalam Pasal  18  Undang-undang  Pemberantasan  Tipikor  efektif  menjadi  sarana  hukum bagi  tercapainya  pemulihan  keuangan  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi,  maka harus dilakukan dua hal pokok yaitu, pertama penguaatan hukum berupa perubahan kedudukan pidana pengganti dari pidana tambahan yang bersifat fakultatif menjadi pidana  poko  yang  bersifat  imperatif. Kedua, Undang-undang  Pemberantasan Tipikor harus memuat ketentuan yang jelas dan tegas mengenai penetapan besaran kerugian  negara  yang  terjadi  akibat  tindak  pidana  korupsi  dan  pihak-pihak  yang
berwenang  menetapkan  besaran  kerugian  negara  yang  terjadi akibat  tindak  pidana korupsi.
2. Agar  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dapat  dilakukan  secara komprehensif,  demi  tercapainya  tujuan  hukum  yang  hakiki  yakni  diperolehnya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan baik bagi negara, masyarakat maupun bagi  pelaku  tindak  pidana  itu  sendiri,    maka  seyogyanyalah  perubahan  terhadap Undang-undang Pemberantasan Tipikor dapat dapat segera dilakukan.

## G. Daftar Pustaka
Efi Laila Kholis, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Solusi Publishing, Jakarta, 2010,.
Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku  Kedua, Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arif. Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Alumni,  Bandung, 1992.
Roeslan Saleh. Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana , BPHN, Jakarta, 1984.
Soeryono Soekanto. Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni Bandung, 1981.
Sutan  Remy  Sjahdeini. Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Grafiti  Pers,  Jakarta, 2006.