## Literature Study Of Village Funding Program Implementation Evaluation In Indonesia

## Studi Literatur Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Di Indonesia
Kumba Digdowiseiso 1* , Arif Afriyanto 2 Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional 1,2 kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
In Law No. 6 of 2014 concerning Villages, the Government allocates Village Funds as a source of Village income which is used to fund activities based on the authority it carries based on these regulations. This law gives autonomy rights to villages to regulate programs without interference or burdens from various government  agencies.  Based  on  this,  the  writer  intends  to  describe  and  analyze  the  effectiveness  of Village Fund Transfers which are implemented through “village development” programs. This research is using qualitative research methods with a literature study approach. The findings in this study are that the  use  of  Village  Funds  is  still  trapped  in  infrastructure  development  and problems  in  program implementation are still found, such as weak human resources from both the Village Government and Local Government, weak communication between parties and minimal participation from the community. In conclusion, the use of Village Funds does not run effectively, because there are still many problems and have not been able to improve community welfare.
Keywords: Analysis, Village Fund, Program Management

## ABSTRAK
Di  dalam  Undang-undang  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa,  Pemerintah  mengalokasikan  Dana  Desa sebagai sumber pendapatan Desa yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan berdasarkan wewenang yang diembannya berdasarkan peraturan tersebut. Undang-undang ini memberikan hak otonomi kepada Desa untuk mengatur program-progaram tanpa adanya campur tangan ataupun beban dari berbagai instansi  pemerintah.  Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  bermaksud  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis  efektivitas  Transfer  Dana  Desa  yang  diimplementasikan  melalui  program-program “pembangunan  desa”.  Penelitian  ini  adalah  mengunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah penggunaan Dana Desa masih terjebak  pada pembangunan  infastruktur  dan  masih  ditemukan  permasalahan  pada  implementasi program  seperti  lemahnya  Sumber Daya  Manusia  baik  dari  Pemerintah  Desa  maupun  Pemerintah Daerah, lemahnya Komunikasi antar pihak dan minimnya partisipasi dari masyarakat. Kesimpulannya penggunaan Dana Desa tidak berjalan dengan efektif, karena masih banyak ditemukan permasalahan dan belum mampu menaikan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: Analisis, Dana Desa, Pengelolan Program

## 1. Pendahuluan
Titik awal dilaksanakannya Desentralisasi di Indonesia ditandai dengan diterbitkanya Undang- undang No. 22 tahun 1999. Disini Pemerintah pusat mendelagasikan urusan politik, keuangan kepada Pemerintah Daerah; melibatkannya pada penyediaan barang dan jasa publik guna memenuhi tuntutan publik yang pada masa pemerintahan sebelum reformasi cenderung terabaikan.  Kemudian  dikeluarkan  Undang-undang  No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah  yang  memberikan  kewenangan  dan tanggungjawab  kepada  daerah  di  bidang Pendidikan,  Kesehatan,  Pertanian,  Lingkungan,  dan  lain-lain;  terakhir  Undang-undang Pemerintah  Daerah  diperbarui  melalui  Undang-undang  No.  23  tahun  2014  yang  memerinci tanggung jawab pemerintah daerah menjadi sedikit lebih luas.
Undang-undang  yang  terakhir  sekarang  memposisikan  Pemerintah  Daerah  sebagai perpanjangan tangan administrasi pemerintah pusat, mengkoordinasikan dan menyelaraskan
hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah, meskipun mereka memiliki kewenangan terbatas terkait dengan fungsi yang belum dapat dilakukan oleh pemerintah daerah tertentu dalam wilayah hukumnya. Pelimpahan sebagian besar kewenangan dan fungsi pemerintahan ke tingkat lokal mengubah Indonesia menjadi salah satu negara terdesentralisasi terbesar di dunia. 2 Tugas  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  Pemerintah  Daerah  hanya  mencakup penyedian layanan pemerintahan, bukan termasuk urusan absolut seperti Politik Luar Negeri, Agama, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Pertahanan dan Keamanan. Desentralisasi diharapkan dapat memberikan peningkatan pada kemakmuran dan menjangkau pelayanan publik pada seluruh lapisan masyarakat serta daerah dapat meningkat daya saingnya. Untuk mencapai ini, pemerintah di tingkat yang lebih rendah harus memiliki dana yang cukup. Namun, untuk saat ini,  pemerintah  pusat  tetap  memonopoli sebagian  besar  sumber  utama  penerimaan  pajak, sehingga  sebagian  besar  pendanaan  pemerintah  daerah  perlu  dalam  bentuk  transfer  dari pusat.
Secara umum alasan transfer Pusat ke Daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang adil, sebanding dengan hasil pajak yang didapatkan oleh Daerah. 3 Sebaliknya, tujuan transfer  secara  khusus adalah  untuk  memastikan  standar  minimum  layanan  publik  berjalan secara adil dan merata. Ini menyiratkan bahwa transfer harus bersyarat, dimana Pemerintah Daerah mampu menyesuaikan tingkat pengeluaran negara dengan standar minimum yang telah ditetapkan. Pemeberian wewenang ini mendorong daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri, akan tetapi disisi lain karena tingkat kesiapan fiskal setiap daerah yang berbeda malah menjadikan ini sebagai permasalahan baru Desentralisasi.
Dalam rangka meningkatkan pembangunan yang berkeadilan, kemudian dikeluarkan Undang- undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. UU ini diharapkan mampu membangun dan memberdayakan desa secara adil dan merata hingga ke polosok daerah tanpa terkecuali. Dari sini hubungan Fiskal tidak hanya  dari Pusat ke Kabupaten namun juga Pusat ke Desa, yang berkonsekuensi pada transfer Pemerintah Pusat untuk Desa yang disebut sebagai Dana Desa (DD).  DD  dialokasikan  untuk  pembangunan  infrastukur,  pemberdayaan  masyarakat, pengembangan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan Desa. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Transfer Dana Desa yang diimplementasikan melalui program-program “pembangunan desa”.

## 2. Tinjauan Pustaka Desentralisasi dan Transfer Pusat ke Daerah
Khairullah  mengungkapkan  bahwa  desentralisasi  diartikan  sebagai  pengalihan kekuasaan  atau  tanggung jawab dari tingakat pemerintahan yang tinggi dalam hal ini  pusat kepada pemerintahan di tingkat bawahnya atau ke Pemerintah Daerah/ Lokal. 4 Desentralisasi terbatas  pada  dinamika  internal  antara berbagai  tingkat  pemerintahan  dan  mencakup  tiga prinsip  dekonsentrasi,  delegasi,  dan  devolusi.  Desentralisasi  bertujuan  untuk  mencapai penyediaan publik yang lebih efektif sambil mengkooptasi suara penduduk lokal. Kemudian konsep  pemerintahan  membuka  kemungkinan  pluralitas  formal  dan  informal  aktor  atau organisasi yang terlibat dalam pengambilan keputusan kolektif. Tata Kelola menjalin hubungan antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta,  dimana  pemerintah  daerah  bertindak  sebagai agen  koordinasi  terdesentralisasi.  Kehadiran  tata  kelola  memperluas  konsep  desentralisasi pemerintahan  menjadi  pemerintahan  desentralisasi,  yang  melibatkan  empat  bentuk: administratif,  politik,  fiskal,  dan ekonomi; Bentuk-bentuk tersebut tidak hanya meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga meningkatkan perekonomian pengembangan.
Pendanaan  dari  Pemerintah  pusat  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  mempelancar desentralisasi  Pusat  ke  Daerah,  hal  ini  dikarenakan  adanya  ketidakseimbangan  antara pengeluaran  dan  pendapatan  dareah.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  transfer  fiskal  atau
pengelolaan  fiskal  dari  pusat  ke  daerah.  Fiskal  transfer  ada dalam berbagai  bentuk, seperti subsidi, hibah, dan hibah khusus, dan penting untuk pendapatan pemerintah daerah. Selain itu, transfer fiskal merupakan bagian yang cukup besar dari nasional anggaran. 6 Di negara industri, transfer  fiskal  bertujuan  untuk  mempromosikan  standar  nasional  penyediaan  publik, menciptakan kapasitas fiskal yang sama di antara unit-unit lokal, dan menciptakan stabilisasi regional. 7 Di negara berkembang, transfer fiskal telah menjadi sumber utama pendapatan lokal pemerintah, yang menghasilkan lebih sedikit pendapatan mereka sendiri dan menjadi sangat bergantung pada pusat pemerintah.
Dengan  menerima  transfer  fiskal,  pemerintah  daerah  atau  entitas  lokal  memiliki kewenangan  fiskal yang  lebih  besar  dengan  peran  mereka  yang  semakin  meningkat. Kekhawatirannya adalah risiko bahwa mereka akan berkinerja buruk karena teknis yang rendah kapasitas.  Desentralisasi  seringkali  gagal  karena administrasi  dan  manajerial  yang  buruk kompetensi. Adaptasi dibutuhkan oleh entitas lokal untuk berperan meningkat peran dapat terhambat  oleh  kapasitas  yang  tidak  memadai  untuk  implementasi  kebijakan  oleh  birokrat lokal,  kurangnya  akuntabilitas  untuk  politisi  lokal,  dan  kapasitas  yang  tidak  memadai  dari komunitas lokal untuk mengawasi. Secara keseluruhan, kompetensi lokal sangat penting untuk keberhasilan desentralisasi.
Beberapa  alasan  yang  menjadi  dasar  diperlukannya  transfer  dana  dari  Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah antara lain:
1. Sebagian  penerimaan  negara,  utamanya  yang  bersumber  dari  pajak  sebagaian  besar dikuasai oleh  pemerintah  pusat.  Mesikipun  pemerintah  daerah  berwenang  memungut pajak,  akan  tetapi  hanya  mendapatkan  bagian  kecil  dari  hasil  tersebut.  Hal  inilah  yang menyebabkan  Daerah  kekurangan  pendapatan,  sehingga  dibutuhkan  transfer  dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah Daerah.
2. Tiap daerah memiliki potensi dan kreatifitas yang dapat mengasilkan pendapatan daerah, misal sumber daya alam seperti pertambangan, minyak dan gas alam, pariwisata ataupun sumber-sumber  lainnya  yang  dapat  menambah  pendapatan  daerah.  Keanekaragaman potensi sangat berdampak pada tingkat tinggi rendahnya pajak yang dapat dihasilkan oleh daerah. Pun juga kebutuhan di tiap-tiap daerah juga bervariasi satu dengan yang lainnya, perbedaan itu terletak pada kondisi geografis, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, sarana dan prasarana transprotasi sehingga menyebabkan kebutuhkan tiap daerah berbeda satu dengan  yang  lainnya.  Inilah  yang  menggambarkan  tinggi  rendahnya  kebutuhan  fiskal  di masing- masing daerah. Adaya kesenjangan antar daerah, seharusnya ditanggulangi melalui transfer dana dari pusat.
3. Daerah  memiliki  kewajiban  untuk  menjalankan  standar  pelayanan  minimum  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  seluruh  daerah  tentu  belum  mampu  untuk memenuhinya  dengan  sempurna.  Untuk  itu  dibutuhkan  bantuan  pendanaan  dari pemerintah  pusat  agara  dapat  mencapai  standar  yang  telah  ditetapkan.  Sehubungan dengan hal tersebut, Musgrave (1983) menyatakan bahwa peran pemerintah pusat dalam redistributif  (pemerataan)  pelayanan  publik  sangat  dibutuhkan  bagi  terlaksanana pelayanan minimum di seluruh daerah.
4. Kadar persebaran dan menumpuknya pelayanan publik memberikan persoalan tersendiri di daerah. Beberapa pelayanan publik di suatu wilayah terkadang menyebar di daerah lainnya seperti Pendidikan tinggi, sarana dan prasarana transportasi seperti jalan penghubung antar wilayah dan rumah sakit. Akan tetapi terkadang pemerintah daerah enggan berinfestasi di proyek-proyek yang tersebut di atas karena tidak memiliki dampak yang signifikan dalam bentuk  pendapatan  daerah.  Maka  dari  itu,  pemerintah  pusat  harus  berperan  untuk menyediakan pelayanan publik yang tidak diadakah pemerintah daerah.
5. Transfer  dana  ke  daerah  merupukan  bentuk  peran  pemerintah  dalam  menciptakan stabilisasi. Besaran transfer dana ke daerah bisa berbeda tiap tahun berdasarkan tingkat
kebutuhan  dan  situasi  dan  kondisi  di  daerah.  Pemerintah  pusat  perlu  cermat  dalam menghitung  kebutuhan  daerah  apakah  perlu  dinaikan  atau  diturunkan  pada  tahun berikutnya  sehingga  tidak  merusak atau  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  keadilan, pemerataan, efektif dan efisien.
Desain tranfer pemerintah menurut Bahl dan Linn 13 perlu memperhatikan beberapa karakteristik umum berikut:
• Kebijakan tranfer pemerintah pusat ke daerah hendaknya ditentukan oleh oleh pemerintah pusat melaui Badan setengah independent atau komite khsusus.
• Untuk  mencapai  kestabilan  dalam  penganggaran  yang  nantinya  dapat  mendorong terjadinya stabilisasi  dalam  pembangunan  daerah,  maka  dalam  hal  ini  pemerintah  pusat mengeluarkan kebijakan transfer sebagai  bagian dalam penerimaan daerah.
• Tiap  daerah  memiliki  jumlah  penduduk  yang  berbeda  satu  dengan  yang  lainnya,  maka diperlukan  formula  tranfer  yang  transparan,  tidak  rumit  yang  berpotensi  pada persengketaan mengenai jumlah alokasi anggaran yang harus ditransfer ke Daerah.
• Bila  poin-poin  di  atas  dapat  diterapkan,  dapat  dipastikan  pengelolaan  keuangan  negara dapat tercapai dengan efektif.

## Dana Desa
Dana Desa (DD) telah diatur melalui Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelakanaan Program Dana Desa ada 3 (tiga) Kementerian dan Pemerintah Daerah yang telibat  menurut  peran dan proporsinya masing-masing mulai  dari  proses awal  hingga akhir (implementasi/penggunaan DD) seperti  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Keuangan dan Kementerian Desa. Kementerian Dalam Negeri berperan dalam penyelenggaraan capacity building aparat desa, penyelenggaraan pemerintahan desa; Kementerian Keuangan berperan menyalurkan  dana  desa  (yang  bersumber  dari  APBN);  dan  Kementerian  Desa  berperan merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pembangunan desa.
Adapun  penggunaan  Dana  Desa  dalam  bidang  pembangunan  yang  teridiri  dari kegiatan  pembangunan,  pengembangan  dan  pemeliharaan  meliputi:  pertama,  infrastuktur, sarana dan prasarana fisik; kedua: sarana dana prasarana kesehatan masyarakat; ketiga, sarana dan prasarana Pendidikan, sosial dan kebudayaan; keempat: sarana dan prasarana produksi dan distribusi (pengembangan ekonomi masyarakat): dan kelima, sarana dan prasarana energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan dalam  pemberdayaan masyarakat dibagi  menjadi  (dua)  tahapan.  Tahap  pertama:  1)  pengadaan  atau  bantuan  alat  produksi, permodalan dan pelatihan; 2) supporting kegiatan Badan Usaha Milik Desa maupun Kelompok Masyarakat;  3)  bantuan  pda  kegiatan  ketehanan  pangan  desa;  dan  4)  pengorganisasian masyarakat  sepeti  pegembangan  community  center,  pembentukan  Kader  Pemeberdayaan Masyarakat Desa. kemudian pada tahap kedua untuk bidang pemberdayan masyarakat melalui: 1)  berhubungan  dengan  kesehatan  masyarakat seperti  Gerakan  hidup  sehat  dan  bersih, peningkatan kapasitas posyandu, polindes tenaga kesehatan di desa; 2) mendukung kegiatan pengelolaan hutan / pantai desa; 3) peningkatan kapasitas pada sketor energi terbarukan dan pelestarian  lingkungan  hidup;  dan  4)  kegiatan  pemberdayaan  lainnya  yang  sesuai  dengaj kebutuhan masyarakat desa.
Menurut Azis (2016), aspek-asepk yang dipertimbangan dalam mengukur keefektifan pengunaan dana desa adalah sebagai berikut 14 :
a. Pencapaian  tujuan.  Penggunaan  Dana  Desa  bisa  dikatakan  efektifitas  bila penggunaanya sesuai dengan prioritas kebutuhan yang dituju.
b. Ketepatan waktu. Mulai dari proses penyaluran hingga penggunaan Dana Desa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
c. Manfaat.  Program  Dana  Desa  barmanfaat,  dapat  dirasakan  dan  hasilnya  sesuai dengan harapan masyarakat.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. studi kepustakaan merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh dari literatur, arsip media massa maupun dokumen-dokumen 15 . Metode kualitatif memainkan peran penting dalam penelitian terapan karena mereka memberikan pemeriksaan yang lebih dalam  terkait  Pelaksanaan  Program  Dana  Desa.  Dalam  pengumplunan  data,  penulis menggunakan teknik dokumentasi dari jurnal penelitian, laporan Kementerian/ Lembaga  dan media  massa  yang  berhubungan  dengan  Progaram  Dana  Desa  (DD).  Adapun  analisis  data penulis  mengutip  dari  Sugiyono  yakni  teknik  Miles  dan  Huberman 16 ,  yang  terdiri  dari  tiga tahapan yang harus dikerjakan yaitu reduksi data (data reduction), Paparan data (data display), penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying).

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Sebagaimana yang tertungan dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 huruf b, untuk mendanai kewenangan yang telah diberikan pemerintah Pusat kepada Desa maka  pemerintah mengalokasikan  anggaran  Dena  Desa  sebagai  sumber  pendapatan  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada awal diimplementasikannya Program  Dana  Desa  dialokasikan  senilai  Rp20.766,2  miliar  yang  selanjutnya  mengalami peningkatan.  Berdasarkan  data  Kementeraian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  tahun  2015  hingga  2019,  transfer  Dana  Desa  telah  mencapai  peningkatan perekonomian  dan  kualitas  hidup  masyarakat  Desa.  Menurut  sumber  yang  sama,  capaian outcome  Dana  Desa  bila  dilihat  dari  indikator  yakni:  a)  terjadi  penurunan  angka  penduduk miskin di desa; pada tahun 2015 dari 17,89 juta dan pada tahun 2019 menjadi 14,94 juta jiwa; dan  b)  pada  tahun  2015  presentase  penduduk  misskin  di  desa  yang  semula  diangka  14,05 persen,  pada  tahun  2019  berubah  menjadi  12,60  persen.  Selanjutnya  menurut  data  Indeks Desa Membangun terkait Desa Mandiri, terjadi peningkatan dari 173 desa pada tahun 2015 meningkat pada tahun 2019 menjadi 824 desa. Sedangkan Desa tertingal dan sangat tertinggal pada tahun 2015 berjumlah 41.315 mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 27.423 desa.
Namun,  angka-angka  keberhasilan  tersebut  masih  bersifat  global  dari  pihak Pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi. Selanjutnya penulis akan melakukan pengggalian dari pelaksanaan Dana Desa di beberapa  Daerah  di  Indonesia.  Bukan  tidak mungkin  keberhasilan  tersebut  hanya  laporan belaka  yang  tampak  sempurna  tanpa  celah.  Pelakanaan  Program  Dana  Desa  akan  dibedah menggunakan teori efektivitas seperti Pencapaian Tujuan, Ketepatan Waktu dan Manfaat dan uraiannya akan dijelaskan berikut:

## Pencapaian tujuan penggunaan dana desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa menyebutkan kegunaannya yakni untuk pembangunan infastruktur dan peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, pelayanan publik di tingkat desa. Sesuai dengan regulasi ini, maka Dana Desa  diharuskan  dikelola  secara  profesional  dan  matang  agar  tepat  sasaran,  membawa manfaat dan tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan.
Secara  teknis  maupun  administrasi  impelementasi  pengelolaan  Dana  Desa  harus berjalan  berdasarkan  koridor  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Pertanggunjawaban pengelolaan Dana Desa dapat dibuktikan dengan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang terdiri dari  Buku  Kas  Umum,  tanda  terima,  SPP dan  NDP.  Ketertiban  dalam  segi  administratif  ini dipraktekkan  di  Desa  Banyuates  Kecamatan  Banyuates Kaupaten  Sampang,  yang  juga merupakan cerminkan keberhasilan pengelolaan Dana Desa di daerah tersebut. Keberhasilan
ini dapat dilihat dari pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan bukti dari perhatian atau keseriusan pemerintah desa dalam meningkatkan sarana prasarana dan kualitas Sumber Daya Manusia.
Tidak semua Pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik, seperti pengelolaan Dana Desa di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung 18 . Berdasarkan penelitian Noverman pada tahun 2018
Sofianto dkk. 2017. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. e – Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen  Fakultas  Ekonomi  Unisma 18 Yudianto  Noverman.  2018.  Analisis  Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual  Kabupaten  Sijunjung).  Jurnal  Analisis  Kebijakan  dan Pelayanan  Publik  Volume  4 No.  2, Desember  2018  pengelolaan  Dana  Desa  di  Nagari  Bukit  Bual  belum  mematuhi  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Selain  itu  juga  ditemuakan  beberapa  hal  seperti: ketidaksesuaian  penyaluran  Dana  Desa  berakibat  pada  keterlambatan  dalam  proses penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dan pembentukan dana cadangan yang tidak sesuai (contohnya pembangunan sanggar kegiatan belajar yan tidak menggunakan dana cadangan). Lemahnya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas perangkat Nagari dan apatur Pemerintah Daerah; yang masih kurang paham menjadi faktor terbesar dari gagalnya pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan prosedur dan ketetapan yang berlaku. Bahkan di Kecamatan  Damau Kabupaten Kepulauan Talaud ditemukan ada bendahara yang mengatur dana desa belum mampu membuat SPJ sesuai dengan SISKEUDES.
Problem  kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  nampaknya  terjadi  banyak  di  wilayah Indonesia, seperti di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman ditunjukkan dengan keterlambatan pelaporan dan perubahan APBDesa. Pada sisi lain ketidaktahuan masyarakat ikut menyuburkan  praktek  ketidaktahuan dan  memperlemah  kontrol  pengelolaan  Dana  Desa. Mengapa demikian? Ini disebabkan oleh adanya bias elit; elit desa menguasai ruang kontrol yang  besar  dalam  perencanaan  kegiatan,  pengambilan  keputusan  hingga  evaluasi  dengan pelibatan yang minimum kelompok masyarakat lainnya dan inilah yang turut mempengaruhi kontrol dan partisipasi masyarkat dalam pengelolaan dana desa  seperti yang terjadi di Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
Ketidakberhasilan juga berakar dari fakor komunikasi yang kurang efektif. Para pembuat kebijakan tidak  cekatan  mengkomunikasikan  kebijakan  kepada  implementator  dalam  hal  ini Pemerintah  Desa.  Hambatan  komunikasi  antar  elit  kebijakan  (pemerintah  pusat  dan pemerintah  kabupaten)  berkonsekuensi  pada  terlambatnya  penyusunan  peraturan  bupati terkait alokasi anggaran dan tata cara serta ploting Dana Desa sehingga APB tidak tepat waktu dalam  penyusunan  dan  penetapannya.  Sebagaimana  pendapat  Digdowiseiso bahwa  setiap siklus anggaran memiliki problem tersendiri. Problem pada fase penyusunan dan pembahasan lebih  banyak  akibat  adanya  campur  tangan  politik.  Sedangkan  pada  pelaksanaan  dan pemeriksaan lebih mengarah pada isu-isu manajemen dan akuntansi. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, kombinasi konflik antara manajemen dan politik perlu diakomodasi secara memadai. Fernomena permasalahan dalam pengalokasian di atas sering kali disebut sebagai Elite  Capture.  Hal  ini  terjadi  karena  ada  sekelompok  atau  individu  dalam  masyarakat mendapatkan  status  politik,  ekonomi,  sosial; dengan  status  yang  melekat  tersebut  dapat mempengaruhi pihak yang memiliki wewenang tertentu atas kebijakan yang menguntungkan diri atau kelompoknya.

## Ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana
Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Desa secara bertahap, pertimbangannya adalah pada  triwulan pertama  (januari-maret)  siklus  kebijakan  masih  pada  tahap  persiapan  dan implementasi diperkiraan akan dimulai pada bulan April sampai dengan agustus. Pun juga pada
awal tahun penerimaan negara belum optimal sehingga tidak mungkin Dana Desa disalurkan sekaligus di awal tahun. Bila penyaluran Dana Desa dipaksakan sekaligus dapat dipastikan akan mengganggu stabilitas keuangan negara bahkan defisit anggaran. Penggunaan Dana Desa oleh pemerintah juga dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; maksudnya tingkat konsumsi rumah tangga, pendapatan masyarakat, inflasi dapat dijaga kestabilannya. Selain itu, dengan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Desa juga ikut meningkatkan konektivitas  yang  akan  mendorong  stabilitas  harga  dan  distribusi  yang  lebih  merata.  Perlu diingat  bersama,  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  60  tahun  2014  Jo.  Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2015 mengatur penggunaan Dana Desa berdasarkan 4 (empat) bidang antara lain: penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan  kemasyarakatan;  dan  prioritasnya  ada  2 (dua)  bidang  yaitu:  pembangunan  desa  dan pemberdayaan masyarakat.
Manajamen waktu menjadi kunci dalam pelaksanaan suatu program, hambatan dalam penyaluran, penggunaan  masih  mewarnai  dilaksanakannya  program  dana  desa.  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Soppeng 24 mengalami  keterlambatan  dalam  penyaluran  Dana  Desa,  ini disebabkan oleh terlambat diterbitkannya Juknis yang merupakan Pokok dalam pelaksanaan Dana Desa. Aparat Desa tidak akan bisa bertindak tanpa adanya petunjuk atau pedoman dalam pengelolaan  Dana  Desa.  Pun  lagi-lagi  masalah  manajemen  waktu  juga  disebabkan  oleh lemahnya  Sumber  Daya  Manusia  yang  diberikan  wewenang  mengelola  Dana  Desa  yakni keterbatasan kemampuan aparat Desa.
Desa  Tegalrejo  Kecamatan  Gedangsari  Kabupaten  Gunungkidul 25 juga  mengalami permasalahan yang hampir sama terkait manajemen waktu yakni pada pelaksanaan program pembangunan infrastuktur belum ada rincian waktu pelaksanaan. Pembangunan infrastruktur memang seringkali mengalami kendala seperti kurang koordinasinya antara penanggungjawab kegiatan, penanggungjawab lapangan dan pelaksana lapangan, ketidaksesuaian pagu pendaaan dengan kebutuhan riil lapangan (disinyalir dari kebocoran anggaran), lambatnya penyusunan perencanaan dan peraturan yang tumpang tindih. Hal ini yang juga berdampak pada kurangnya transparansi  dalam  penyampaian  laporan  penggunaan  anggaran.  Kembali  lagi, lemahnya partisipasi aktif masyarakat dan kurang koordinasinya perangkat desa dengan masyarakat juga turut menjadi penyebab permasalahan pelaksanaan program dana desa.

## Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat
Tujuan Dana Desa adalah untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang  bermuara  pada  kesejahteraan,  kualitas  hidup  dan  mengurangi  angka  kemiskinan  di perdesaan.  Dari  sini  Dana  Desa  dpat  menajadi  motivasi  pemerintah  Desa  untuk  mengejar target  pembangunan  Desa  secara  ekonomis,  efektif  dan  efisien.  Dana  Desa  dapat  menjadi media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dan pelibatan masyarakat secara luas  dan  aktif  dapat  menjadi  ukuran  keberhasilan  kinerja  pemerintah  Desa  dalam pembangunan.
Pun dana desa berpotensi besar untuk dapat digunakan sebagai media pemberdayaan masyrakat sehingga jati diri, harkat dan martabat dapat berkembang secara maksimal, mandiri dan bertanggungjawab. Struktur  ekonomi  masyarakat  dapat  berubah  ketika  pemberdayaan dapat dijalankan dengan baik dan masyrakat mampu memanfaaatkan akses kesempatan usaha dan modal yang telah dibangun oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah desa semestinya mampu menjadi fasilitator dengan mendorong partisipasi masyarakat menjadi lebih aktif. Bagi daerah  yang  bisa  mengelola  Dana  Desa  dengan  baik  akan  menghasilkan  perubahan  bagi masyarakat  seperti  di  Kecamatan  Pineleng  Kabupaten  Minahasa, 26 disini  perekonomian masyarakat  meningkat  karena  program  dapat  berjalan  sesuai  dengan  perencanaan  dan evaluasi serta pertanggungjawaban dapat dijalankan dengan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan. Dengan  peningkatan  infrastuktur  berupa  jalan  pertanian  berdampak  pada
lebih mudahnya akeses penganguktan hasil perkebunan sehingga mempercepat arus jual beli hasil pertanian masyarakat.
Aksi  kolektif  masyarakat  dari  kegiatan  dana  desa  berimplikasi  pada  penguatan hubungan  keterikatan  atau  solidaritas  organik  antar  individu.  Faisal  dan  Nain  dalam penelitiannya  mengenai  Dana  Desa  di  Desa  Tamalate  Kabupaten  Takalar  menyebut pelaksanaan  program  dana  desa  akan  berefek  positif pada  kohesi  sosial 27 .  Secara  empirik masyarakat  akan  terlibat  secara  fisik  dan  batin  mulai  dari  tahap  persiapan  (musyawarah), pelaksanaan  sampai  dengan  pemanfaatan  hasil  pembangunan  sekaligus  pelestariannya. Kohesi sosial terbentuk melalui persamaan rasa diantara masyarakat yang saling berinteraksi, memiliki tujuan yang sama tanpa ada saling mendominasi dan menunggangi satu sama lain.
Namun, tidak semua daerah memperoleh hasil yang positif dari adanya program dana desa. Menurut studi tentang kebijakan Dana Desa di Kabupaten Tulungagung 28 menunjukkan hanya 13 desa  yang bisa  dikatakan  efektif  dalam  pengelolaan  Dana  Desa,  selebihnya  yakni sejumlah 114 desa; peran dana desa tidak efektif dalam mengurangi angka kemiskinan desa. Proporsi yang tidak seimbang antara pembangunan sarana dan prasarana fisik yakni diangka 84% sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat 6,5% menjadi penyebab dari ketidakberhasilan Program  Dana  Desa.  Minimnya  kapasitas  teknis  pengelola  yang  berakibat pada  kurangnya kualitas sarana dan prasarana juga turut menambah kegagalan dari implementasi Dana Desa di Kabupaten Tulungagung. Lain halnya dengan Kabupaten Kediri 29 , penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan  masyarakat  tidak  memiliki  pengaruh  secara  signifikan,  ini  dibuktikan dengan masih tingginya angka kemiskinan di Desa penerima Program.
Pun,  temuan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dalam  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Semester  II  tahun  2019 30 menyebutkan:  permasalahan  utama  Dana  Desa  adalah  pada pengendalian  intern,  Standar  Operasional  Prosedur  belum  berjalan  optimal,  perencanaan kegiatan tidak memadai, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, dan kelemahan Sistem Pengendalian  Intern/  SPI.  Selain  itu,  ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dana desa antara lain kekurangan volume pekerjaan dan/atau  barang,  penerimaan  selain  denda  belum  dipungut/diterima  (mengalami keterlambatan).

## 5. Penutup Kesimpulan
Dana  Desa  idealnya  mampu  dimanfaatkan  sebagai  pendorong  laju  percepatan pembangunan.  Sayangnya  penggunaan  Dana  Desa  masih  terjebak  pada  pembangunan infastruktur,  hal  ini  seolah  mengindikasikan  bahwa  Pemerintah  Desa  tidak  cukup  kreatif sehingga  hanya  melarikan  program-program Dana  desa  pada  pembangunan  fisik  tanpa menyentuh  atau  tidak  serius  menggarap  sektor  pemberdayaan.  Kesimpulan  dari  penulis, penggunaan Dana Desa tidak berjalan dengan efektif, karena dan belum mampu  menaikan kesejahteraan masyarakat dan masih banyak ditemukan permasalahan seperti:
• Keterbatasan Sumber Daya Manusia perangkat Desa dan aparatur Pemerintah Daerah, baik dari segi kualitas dan segi kuantitasnya.
• Komunikasi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Kabupaten  yang  tidak  baik menyebabkan  keterlambatan  dalam  penyusunan  peraturan  bupati  tentang  besaran  dan tata cara pembagian Dana Desa yang menyebabkan penyusunan APB tidak tepat waktu.
• Adanya  bias  elit  turut  mempengaruhi  respon  masyarakat  dalam  mengelola  dana  desa, berakibat  pada  belum  semua  masyarakat  berpartisipasi  aktif  dalam  pelaksanaan pembangunan.
• Pengendalian intern dalam pengelolaan dana desa belum berjalan optimal, perencanaan kegiatan  tidak  memadai,  pencatatan  belum  dilakukan  atau  tidak  akurat,  dan  terdapat
kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern.
• Dalam  pengelolaan  dana  desa  masih  ditemukan  kekurangan  volume  pekerjaan dan/ataubarang,  penerimaan  selain  denda  belum  dipungut/diterima  (mengalami keterlambatan).

## Daftar Pustaka
Alam, M. (Ed.). (2014). Intergovernmental Fiscal Transfers in Developing Countries. London: The Commonwealth
Anshari Khairullah. (2018). Indonesia S Village Fiscal Transfers Policy: Questioning The Village Government Competence.
Aziz  NLT.  (2016).  Otonomi  Desa  Dan  Efektivitas  Dana  Desa. Jurnal  Penelitian  Politik .  13(2) Desember 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Repbulik Indonesia. (2019). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Dzauqy A, Rabb A. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. Akuntansi Peradaban. II(1) Juli 2016
Faisal dan Nain. (2018). Implikasi Pelaksanaan Program Dana Desa Terhadap Kohesi Sosial di Desa  Tamalate  Kabupaten  Takalar. Sosiohumaniora  -  Jurnal  Ilmu-ilmu  Sosial  dan Humaniora. 20(3) : 222 – 230
Handayani  DM.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Penggunaan  Dana  Desa  Terhadap  Kemiskinan  di Kabupaten Kediri. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Hofman, B., Kaiser, K., & Günther, G. (2009). Corruption and Decentralization. In J. C. Holtzappel,
&  M.  Ramstedt  (Eds.),  Decentralization  and  Regional  Autonomy  in  Indonesia  (p.  99). Leiden, The Netherlands: International Institute for Asian Studies.
IICheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). From Government Decentralization to Decentralized Governance.  In  G.  S.  Cheema,  &  D.  A.  Rondinelli  (Eds.),  Decentralizing  Governance: Emerging Concepts and Practices. Washington: Brookings Institutions Press.
James Alm, Robert H. Aten, and Roy Bahl. (2001). Can Indonesia Decentralize Successfully? Plans, Problems, And Prospects.
James Alm, Robert H. Aten, and Roy Bahl. (2001). Can Indonesia Decentralize Successfully? Plans, Problems, And Prospects.
M. Govinda Rao. (2015). Central Transfers To States In India Rewarding Performance While Ensuring Equity (Final Report of a Study Submitted to NITI Aayog).
Mcmillan,  M.  L.  (2007).  Intergovernmental  Transfers  and  Rural  Local  Governments.  In  R. Boadway, & A. Shah (Eds.), Intergovernmental Fiscal Transfers (p. 511). Washington: The World Bank.Mikesell, J. (2007). Fiscal Administration in Local Government: An Overview.
In A. Shah (Ed.), Local Budgeting. Washington: The World Bank. Moleong,  Lexy  J.  (2013).  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Edisi  Revisi.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Nurfisal  MD,  Mutiarin  D.,  Sakir.  (2019).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam Pembangunan  Infrastruktur  di  Desa  Tegalrejo  Kecamatan  Gedangsari  Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan. 05(01), April 2019
Prud homme, R. (2006). Local Government Organization and Finance: France. In A. Shah (Ed.), Local Governance in Industrial Countries (p. 83). Washington: The World Bank. Salindeho dkk. (2017). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Sari IM, Abdullah MF. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung .  Jurnal Ekonomi Pembangunan . 15(01). Juni 2017
Shah,  A.  (2008). Federalism  and  Macroeconomic  Performance.  In  A.  Shah  (Ed.),  Macro
Federalism and Local Finance . Washington: The World Bank.
Shuha,  Khalida.  (2018).  Analisis  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  pada  Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). Universitas Negeri Padang Siddik, Machfud. (2004). Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal. Jakarta : Dirjen Perimbangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia.
Sofianto dkk. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. e– Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma
Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Cv Alfabeta
Tangkumahat dkk. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan  Ekonomi  di  Kecamatan  Pineleng Kabupaten  Minahasa. Agri-SosioEkonomiUnsrat, ISSN 1907– 4298. 13(2A) : 335 -  342
Tisha Alya Arifiani TA, Sja S. (2018). Analisis Respon Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Pedesaan (Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang). Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]. 2(3) : 317- 332
Yudianto  Noverman.  (2018).  Analisis  Kesesuaian  Pengelolaan  Dana  Desa  dengan  Peraturan Perundang- Undangan  (Studi  Kasus  Di  Nagari  Bukit  Bual  Kabupaten  Sijunjung). Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik. 4(2).