## MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:
Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar

## Wirhanuddin
Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Propinsi Gorontalo
Abstrak :  The  article  raises  three  questions;  first,  how  is  the effectiveness of mediation in resolving the case in the  Religious  High Court of Makassar; second, what barriers affect the implementation of mediation in the Religious High Court of Makassar; and third, how to view  the  application  of  Islamic  law  in  the  Religious  High  Court  of Makassar. This study aims to reveal the effectiveness of mediation  to gain  peaceful  settlement  in  the  Religious  High  Court  of  Makassar,  to detect  barriers  that  affect  the  implementation  of  mediation  in  the Religious  High  Court  of  Makassar,  as  well  as  to  show  the  views  of Islamic  law  on  the  application  of  mediation  in  the  Religious  High Courts.  The  approach  used  to  answer  and  solve  these  problems  is philosophical one by considering shar'i ,  judicial  philosophy,  empirical sociological  analysis,  as  well  as  beneficiaries.  The  result  shows  that mediation has not effectively tackled piles in the Religious High Court cases. The professionalism of the judges as mediators is very weak and it in turn affects the success of mediation in the Religious High Court of Makassar. Though, the application of mediation in the Religious is not  contrary  to  Islamic  law.  People  seeking  justice  in  the  Religious Courts  are  advised  to  obtain  benefits  of  using  mediation  to  resolve their cases, so that the implication for the integrity of the family and the preservation of the disputed property from destruction may occur. There  is  an  urgent  need  for  continuous  training  as  mediators  with regard  to  their  potentials  as  mediators  and  negotiation  experts  from academicians  are  expected  to  participate  by  enrolling  in  the  Religious Courts. Implications for the application of mediation in the Religious Courts present two perspectives; first, considering the global economy in terms of world politics in which Indonesia cannot escape the politics of  international  economics;  and  second,  from  Muslim  family  cases  in Indonesia, the Religious Courts are required to accurately handle and comprehensively settle the cases.
Tulisan  ini  mengangkat  tiga  permasalahan  yaitu:  Bagaimana efektifitas  mediasi  dalam  menyelesaikan  perkara  di  Pengadilan Agama  wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar,  Hambatan  apa yang  mempengaruhi  pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Agama wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar,  Bagaimana  pandangan hukum  Islam  terhadap  penerapan  mediasi  di  wilayah  Pengadilan Tinggi  Agama  Makassar.  Penelitian  ini  bertujuan  mengungkap
efektivitas  mediasi  dalam  penyelesaian  perkara  secara  damai  di Pengadilan  Agama  wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar, hambatan  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, serta pandangan hukum  Islam  terhadap  penerapan  mediasi  di  Pengadilan  Agama. Pendekatan  yang  dipergunakan  untuk  melihat  dan  memecahkan permasalahan  adalah  filosofis  syar'i,  filosofis  yuridis,  analisis sosiologis  sempiris,  serta  maslahat.  Ditemukan  fakta  bahwa  mediasi belum  efektif  menanggulangi  tumpukan  perkara  di  wilayah Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar,  profesionalisme  hakim  yang menjalankan  fungsi  mediator  sangat  lemah  dan  mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, serta penerapan mediasi di Pengadilan Agama tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Masyarakat  pencari  keadilan  di Pengadilan Agama sangat bermanfaat mempergunakan mediasi dalam menyelesaikan  perkaranya  sehingga  berimplikasi  terhadap  keutuhan keluarga  dan  terpeliharanya  harta  yang  dipersengketakan  dari kehancuran.  Perlunya  pelaksanaan  pelatihan  mediator  secara berkesinambungan  dengan  memperhatikan  bakat  sebagai  mediator, para  ahli  negosiasi  yang  ada  dilingkungan  akademisi  diharapkan berpartisipasi dengan mendaftarkan diri di Pengadilan Agama Tingkat Pertama. Implikasi terhadap penerapan mediasi di Pengadilan Agama dikemukakan  dua  sudut  pandang  yaitu  dari  sudut  politik  ekonomi global  dunia  dimana  Indonesia  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari percaturan  politik  ekonomi  internasional,  dari  sudut  kasus  keluarga Islam  di  Indonesia  yang  masuk  di  Pengadilan  Agama  memerlukan penanganan dan penyelesaian secara konprehensif.
Keywords: Mediasi, Maslahah , Pengadilan Agama, Perceraian, Hakim

## I. Pendahuluan
Sejarah  mencatat, 1 bahwa  dalam  kehidupan  manusia  tidak  dapat terhindarkan dari konflik, 2 Al-Qur'an menggambarkan manusia sebagai Khalifah- Nya  di  bumi,  mendapat  tantangan  dari  malaikat.  Malaikat  khawatir  dengan keberadaan  manusia  sebagai khalifah  fil  ‘ardh, karena  manusia  cenderung melakukan  kerusakan  dan  pertumpahan  darah  di  muka  bumi.  Malaikat
1 Kasus Habil dan Qabil yang  dilukiskan  al-Qur'an  merupakan  bukti  sejarah  konflik  dan kekerasan serta pertumpahan darah pertama dilakukan manusia di bumi.
2 Konflik adalah, pertentangan; pertengkaran; pertikaian; perselisihan; percekcokan; keberadaan dua  keinginan/perasaan  yang  tidak  bisa  dipersatukan  dan  saling  bertentangan  satu  sama  lain, yang  menimbulkan  ketegangan  emosi  atau  psikis;  pertentangan  batin,  pertentangan  atau ketegangan.  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi Baru, (Jakarta: PT Media Pustaka Phonix 2009), h.472
mempertanyakan  kenapa  Allah  menjadikan  manusia  sebagai khalifah, dan "bukankah kami yang selalu mengabdi dan menyucikan diri-Mu.” Dialog  malaikat  dengan  Allah,  sebagaimana  Allah  berfirman  dalam  al-
Qur'an Surah Al-Baqarah /Q.S. 2 : 30. Ayat ini dimulai dengan menyampaikan keputusan  Allah  kepada  para  malaikat  tentang  rencana-Nya  menciptakan manusia  di  bumi.  Penyampaian  kepada  mereka  penting,  karena  malaikat  akan dibebani  sekian  tugas  menyangkut  manusia;  ada  yang  akan  bertugas  mencatat amal-amal  manusia,  ada  yang  bertugas  memeliharanya,  ada  yang membimbingnya, dan sebagainya. Kasus  ini menarik  untuk dicermati sebagai awal berpikir memperhatikan peristiwa konflik dalam kehidupan manusia sejak awal sampai kini dan memikirkan di masa yang akan datang.
Konflik di kalangan manusia adalah seumur dengan manusia itu, baik yang terjadi pada diri seseorang seperti terjadinya kesenjangan antara keinginan dan kenyataan dalam diri.  Jika diperhatikan sejarah kehidupan, kita dapat menemukan berbagai macam bentuk konflik, baik yang berbentuk perorangan, kelompok, suku, agama  dan  ras  demikian  pula  konflik  antara  bangsa.  Dalam  suatu  negara banyak pula terjadi konflik, baik yang menyangkut politik, ekonomi dan konflik dalam keluarga yang tidak ada habisnya.
Dalam negara hukum, konflik masyarakat dapat berlanjut menjadi sengketa atau  perkara  di  pengadilan.  Secara  faktual  dapat  disaksikan  konflik  yang meningkat  menjadi  sengketa  di  pengadilan  dan  telah  banyak  menimbulkan problem,  diantaranya  bertumpuknya  perkara  kasasi  di  Mahkamah  Agung, berkurangnya  kepercayaan  masyarakat  pada  lembaga  peradilan  di  Indonesia, banyak  kerusuhan  terjadi  di  pengadilan  dan  telah  menelan  korban  jiwa,  baik dari  pihak  yang  bersengketa  maupun  pihak  pengadilan  serta  pihak pengamanan.
Konflik  selalu  berpasangan  dengan  damai,  karena  segala  sesuatu diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah swt. dalam Q. S. 36 : 36 dan Q. S. 51 :49. Dari ayat tersebut ditegaskan bahwa segala sesuatu  diciptakan  dalam  bentuk  berpasang-pasangan  termasuk  pasangan konflik  dan  damai,  konflik  harus  ditanggulangi  dengan  damai  dan  harus dilestarikan  agar  kemaslahatan  hidup  manusia  dunia  dan  akhirat  dapat terwujud.  Hal itulah yang menjadi salah satu sebab hukum diperlukan untuk menjamin ketertiban hidup manusia.
Konflik  yang  masuk  di  pengadilan  harus  ditangani  secara  profesional terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti kasus perceraian yang digabung dengan kasus harta bersama, pemeliharaan anak, nafkah-nafkah serta sengketa kewarisan. Hal tersebut telah banyak menelan korban, baik berupa materi maupun nyawa. Kenapa konflik keluarga sangat penting ditanggulangi, karena segala masalah dapat dikatakan berawal dari keluarga. Hal ini yang dapat menjadi indikasi mengapa al-Qur'an banyak menampilkan yang menyangkut keluarga, bukan hukum yang mengatur tentang kenegaraan.
Konflik  dapat  berlanjut  menjadi  sengketa  dan  sengketa  perlu  ditangani dengan  baik  agar  terhindar  dari  persoalan  yang  lebih  besar.  Penyelesaian sengketa  dapat  ditempuh  berbagai  cara,  diantaranya  melalui "Alternative
Dispute  Resolution(ADR)" padanannya  dalam  bahasa  Indonesia  dapat  disebut Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  (PPS),  dapat  pula  melalui  negosiasi,  mediasi, arbiterase, dan perdamaian desa.
Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  dapat  dipersamakan  dengan penyelesaian  sengketa  melalui  "hakam"  dan  bentuk  operasionalnya  adalah "tahkim",  hal  tersebut  dikemukakan  dalam  al-Qur'an.  Konflik  yang  berlanjut menjadi  sengketa  di  pengadilan  banyak  terjadi  di  negara  hukum  Republik Indonesia, baik yang bersifat pidana maupun perdata.
Dilihat  dari  subyeknya  konflik  yang  menjadi  sengketa  bersifat  perorangan, kelompok,  dan  dapat  pula  bersifat  keluarga.  Konflik  yang  terjadi  dalam masyarakat  berlanjut  menjadi  perkara  apabila  yang  bersangkutan  merasa  hak- haknya  terganggu  kemudian  memasukkan  atau  mengajukan  gugatan  di pengadilan dan setelah terdaftar resmi menjadi perkara.  Sehubungan dengan hal tersebut penanganan perkara di Indonesia, sekarang telah menimbulkan masalah serius  bertumpuknya  perkara  baik  di  tingkat  pertama,  banding,  maupun tingkat kasasi.
Landasan  filosofis  tentang  penyelesaian  konflik  melalui  mediasi  pernah dilaksanakan  oleh  Muhammad  Rasulullah  saw.,  baik  sebelum  menjadi  rasul maupun  setelah  menjadi  rasul.  Proses  penyelesaian  konflik  (sengketa)  dapat ditemukan dalam peristiwa  peletakan  kembali "Hajar  Aswad (batu  hitam  pada sisi  Ka’bah)  dan  perjanjian Hudaibiyah. Kedua  peristiwa  ini  dikenal  baik  oleh kaum  Muslimin  di  seluruh  dunia,  dan  karena  itu  diterima  secara  umum. Peletakan  kembali Hajar  Aswad dan  perjanjian Hudaibiyah memiliki  nilai  dan strategi  resolusi  konflik  (sengketa)  terutama  mediasi  dan  negosiasi,  sehingga kedua  peristiwa  ini  memiliki  perspektif  yang  sama  yaitu  mewujudkan perdamaian. 3 Kejadian  peletakan Hajar  Aswad tersebut  pada  saat  Muhammad  belum menjadi  rasul  dan  kedudukannya  sebagai  anggota  masyarakat  dan  berfungsi sebagai  mediator,  hasil  pandangan  dan  tindakannya  diterima  oleh  para  pihak yang bersengketa.
Sejarah  mediasi  dalam  Islam  dapat  dilihat  Rasulullah  saw.,  baik  sebelum menjadi  rasul  maupun  sesudah  menjadi  rasul.  Proses  penyelesaian  konflik (sengketa) dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad (batu hitam  pada  sisi  Ka’bah)  dan  perjanjian  Hudaibiyah.  Kedua  peristiwa  ini  dikenal baik  oleh  kaum  Muslimin  di  seluruh  dunia,  dan  karena  itu  diterima  secara umum.  Peristiwa  pertama  kejadian  peletakan  kembali  Hajar  Aswad  (batu hitam)  berlangsung  sebelum  al-Qur'an  diwahyukan  kepada  Muhammad  saw,. Ketika  itu  ia  hanya  dipandang  sebagai  manusia  biasa  yang  tidak  memiliki kekuasaan  politik  apapun.  Kejadian  ini  merupakan  konflik  yang  potensial mengarah  kepada  kekerasan  dan  pertumpahan  darah.  Peristiwa  kedua  berupa
3 Hamadi  Redissi  dan  Jon-Erik  Lane, "Does  Islam  Partivide  a  Theory  of  Violence", dalam  Amelie Blora.  Laetrtia  Bucaille  dab  Luis  Martinez,  The  Enigma  of  Iaslamits  Violence,  (New  York: Columbia University Press, 2007), h. 48. Baca Syahrisal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat. & Hukum Nasional (Jakarta: Kencana,2011),h. 166.
perjanjian  Hudaibiyah  terjadi  ketika  nabi  Muhammad  saw.  kembali  ke  Mekkah sebagai  pemenang  dan  pemimpin  politik  yang  berkuasa,  setelah  bermukim  di Madinah setelah hijrah dari Mekkah. Kejadian ini dapat dipandang sebagai tahap akhir  dari  sebuah  konflik  keras  dan  berkepanjangan  yang  dialami  Nabi Muhammad  saw.  Nilai  dan  strategi  penyelesaian  sengketa  dapat  diidentifikasi dari tindakan Nabi Muhammad saw. pada kedua  peristiwa tersebut. Peristiwa pertama dilakukan Nabi Muhammad saw. dalam kapasitasnya sebagai individu yang tidak memiliki kekuasaan politik, sedangkan dalam peristiwa kedua, Nabi Muhammad saw. bertindak sebagai pemimpin politik yang berkuasa.
Penyelesaian  sengketa  peletakan  kembali Hajar  Aswad dalam pembangunan  kembali  Ka'bah  dilakukan  oleh  Nabi  Muhammad  saw.  dikala  itu belum memiliki kekuasaan politik di Mekah. Nilai positif yang dapat dipetik dari peristiwa  tersebut  adalah  berupa  kesabaran,  penghormatan,  dan  penghargaan terhadap kemanusiaan, berbagi bersama, komitmen, proaktif, dan kreatif, berfikir untuk menyelesaikan sengketa. Nilai tersebut penting artinya diaktualisasikan, mediator  dan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa  (konflik), baik antar individu maupun antar kelompok dalam masyarakat.
Perjanjian Hudaibiyah terjadi  pada  tahun  6  H.  atau  tepatnya  tanggal  13 Maret  628  M.  Muhammad  saw.  memimpin  sekitar  seribu  kaum  Muslimin meninggalkan Madinah berangkat menuju Mekkah untuk menunaikan ibadah umrah, 4 mengikuti perintah Allah (al-Fath: 28/1-3). Karena itu mereka berangkat menggunakan  pakaian  ihram  dan  tanpa  membawa  senjata.  Menjelang memasuki kota Mekkah, Nabi Muhammad saw. dan pengikutnya beristirahat di Hudaibiyah,  suatu  wilayah  dipinggir  kota  Mekkah.  Perkemahan  dilakukan, karena  rasul  mengetahui  bahwa  tidak  mudah  memasuki  kota  Mekkah,  yang merupakan  basis  kaum  kafir  Quraisy . Walaupun  opini  publik  Mekkah  sudah berpihak  kepada  Nabi  Muhammad  saw.,  karena  keberhasilan  dakwah Nabi Muhammad saw. di Madinah. Meskipun demikian para pemimpin kafir Quraisy Mekkah seperti Abu Sofyan, Safwan bin Umayah, Ikrima bin Abi Jahl, Khalid bin Walid yang masih menentang Islam bersikeras untuk tidak mengizinkan kafilah muslim memasuki kota Mekkah.
Dari  tindakan  Nabi  Muhammad  saw.  dalam  perjanjian  Hudaibiyah  dapat dipetik  beberapa  prinsip  mediasi  antara  lain;  sikap  negosiasi,  sikap  kompromi, memposisikan sama para pihak, dan menghargai kesepakatan. Nabi Muhammad saw. telah melakukan negosiasi dengan pimpinan kaum kafir Quraisy agar mereka bersedia dengan kaum muslimin yang diwakili oleh Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw. telah berusaha meyakinkan kaum kafir Quraisy agar bersedia duduk satu meja dengan kaum muslimin, sebelumnya dua kelompok yang selalu bertikai.  Dalam  proses  mediasi,  kemampuan  meyakinkan  para  pihak  yang bersengketa untuk bersedia duduk bersama merupakan langkah yang menentukan keberhasilan proses mediasi selanjutnya.
Sikap  kompromi take  and  give (mengambil  dan  memberikan)  telah
4 W. Montgomery Watt, Muhammad : Nabi dan Negarawan, Terj. Djohan Effendy, (Jakarta Kuning Mas, h. 189
ditunjukkan  oleh  Nabi  Muhammad  saw.  dalam  perjanjian  Hudaibiyah.  Mediator atau para pihak harus memahami bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak mungkin mampu memenuhi seluruh tuntutannya, dan kemudian berusaha untuk  saling  memahami  dan  tolak  tarik  kepentingan  dari  kedua  belah  pihak. Dalam  hal  ini,  ada  unsur  memberi  dan  ada  unsur  menerima  dari  kedua  belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain.
Berkaitan  dengan  permasalahan  tersebut,  muncul  ide  dan  usaha  untuk menyelesaikan sengketa di luar sistem litigasi (diluar pengadilan), mencari cara- cara  yang  lebih  efisien  dan  efektif,  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  serta memuaskan pihak-pihak yang bersengketa.
Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  tertinggi  penyelenggara  kekuasaan kehakiman  di  Indonesia  selalu  mencari  solusi  yang  terbaik  untuk menanggulangi masalah bertumpuknya perkara kasasi, banyaknya keresahan di kalangan pencari keadilan oleh karena lamanya waktu yang dipergunakan serta tingginya  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  mencapai  keadilan,  maka Mahkamah  Agung  RI  memilih  mediasi  sebagai  salah  satu  solusi  yang  terbaik untuk menanggulangi masalah tersebut.
Besarnya  biaya  perkara  apabila  ditempuh  dengan litigasi, mengakibatkan tingginya  biaya  ekonomi,  dan  sia-sianya  waktu  yang  dihabiskan  untuk berperkara, hal   ini  bagi  pengusaha  dimasukkan  sebagai   biaya  cadangan, yang  tentunya 5 dibebankan kepada konsumen dan pengusaha jasa. Kepiawaian hukum  dijadikan  alat  untuk  memanipulasi  klien  dan  sistem  hukum  yang  ada, yang pada  ujungnya  adalah untuk  memperkaya diri  sendiri.  Demikian  sulitnya akhirnya  melahirkan  arus  balik  yang  mengarah  kepada  upaya  menjauh  dari adversary (musuh), dan ADR seolah menjadi solusi yang selama ini terjadi. Metode  penyelesaian  sengketa  paling  konvensional  adalah litigasi (proses pengadilan).  Namun  karena  konfleksitas  dan  sering  disalah  gunakan,  proses pengadilan  menuai  kritik  seperti  sekarang  yang  menunjukkan  pada  kelemahan pada  sistem  peradilan.  Mediasi  yang telah  menjadi  inspirasi  bagi para  pembuat kebijakan  untuk  mengadopsi  dalam  sistem  peradilan,  yang  dikenal  dengan "court connected mediation."
Masyarakat  Indonesia  sejak  dahulu  mengenal  berbagai  model penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  berupa  pengadilan  desa  yang dilakukan kepala desa, tokoh agama  dan adat. Pada suku bangsa tertentu,  juga mempunyai  lembaga  adat  tersendiri  untuk  menyelesaikan  sengketa  atau perselisihan  masyarakat.  Semua  pencari  keadilan  dimanapun  juga,  sangat mendambakan  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  yang  cepat,  sederhana, dan biaya ringan.
Tonggak  sejarah  dimulainya  program  mediasi  di  Indonesia  dapat  ditandai dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia (PERMA  RI)  No.  2  Tahun  2003  tanggal  11  September  2003  tentang  Prosedur
5 Fazturrahman, Islam, terjemahan  Ahsin  Muhammad,  (Bandung:  Pustaka,  1994),  h.  20-21  Lihat Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah , II, (Jakarta : Rajagrafindo, 1996) h. 29- 30
Mediasi  di  Pengadilan.  PERMA  RI  ini  mewajibkan  para  hakim  di  Pengadilan Negeri  pada  hari  sidang  pertama  memerintahkan  para  pihak  yang  berperkara (perdata)  untuk  lebih  dahulu  menempuh  mediasi.  Oleh  karena  ketentuan mediasi  tersebut  masih  relatif  baru,  maka  belum  dapat  terlalu  mengharapkan efektifitas  penggunaan  mediasi  di  Indonesia,  khususnya  pada  jalur  pengadilan (court conneted mediation).
Selama diberlakukan PERMA RI No. 2 Tahun 2003 telah diadakan uji coba dengan menetapkan empat pengadilan sebagai pilot proyek yaitu masing-masing Pengadilan  Negeri  Tingkat  Pertama  Jakarta  Pusat,  Pengadilan  Negeri  Tingkat Pertama  Surabaya,  Pengadilan  Negeri  Tingkat  Pertama  Batu  Sangkar,  dan Pengadilan  Negeri  Tingkat  Pertama  Bengkalis.  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia telah menunjuk Indonesia for Conflic Transformation (ICT) sebagai mitra kerja untuk melaksanakan teknik-teknik mediasi bagi calon-calon mediator dan pelatihan pengadministrasian perkara bagi para panitera bagi pengadilan tingkat pertama tersebut diatas. 6
Sehubung  dengan  hukum  yang  berlaku  di  Pengadilan  Agama,  maka  yang terbaik  segala  aturan  yang  diberlakukan  tidak  boleh  bertentangan  dengan hukum  Islam.  Sebagai  usaha  untuk  menjaga  adanya  hukum  yang  diterapkan  di Pengadilan  agama  bertentangan  dengan  hukum  Islam,  maka  perlu  diadakan pengkajian secara komprehensif, walaupun telah banyak tulisan atau kajian yang telah diadakan oleh para pemerhati, maka peneliti  ingin berusaha  untuk turut menyumbangkan  pemikiran  dalam  hal  pengintegrasian  proses  mediasi  dalam beracara di pengadilan agama.

## II.   Landasan Hukum Mediasi

## A.   Landasan Religius Normatif dalam al-Qur'an dan Hadis
Al-Qur'an  sebagai  kitab  suci  memuat  tata  aturan  yang  mencakup  seluruh dimensi kehidupan manusia. Dimensi yang diatur al-Qur'an tidak hanya dalam konteks kehidupan duniawi tetapi juga dalam konteks kehidupan ukhrawi. Ajaran al-Qur'an  disampaikan  Nabi  Muhammad  saw.  kepada  manusia  dalam  bahasa yang  mudah  dimengerti  masyarakat  ketika  itu.  Bahasa  Arab  yang  dipilih  al- Qur'an sebagai bahasanya bertujuan memudahkan masyarakat memahami pesan dan  kehendak  Allah.  Bahasa  Arab  adalah  bahasa  kultur  yang  digunakan  dalam kehidupan sehari-hari  masyarakat Arab. 7 Meskipun bahasa Arab  adalah  bahasa al-Qur'an,  bukan  berarti  al-Qur'an  hanya  ditujukan  kepada  masyarakat  yang menggunakan  bahasa  Arab,  tetapi  ditujukan  kepada  seluruh  umat  manusia, baik  yang  menggunakan  bahasa  Arab  atau  bukan  bahasa  Arab  dalam interaksinya. 8 Bahasa  al-Qur'an  sangat  sederhana,  lugas,  dan  mudah  dipahami terutama oleh kalangan awam.
Al-Qur'an  hadir  dengan  ajarannya  yang  kental  dengan  nuansa  sosial.
6 Ibid.
7 Mahmud Syaltut, Al-htam; Aqidah wa syariah (Mesir: Maktabah al-Misnyah, 1967), h. 14.
8 Carmela Baffioni, "The History of the Ptophet in the Ikhwan al-Shafa". dalam Binyamin Abrahamov (ed), Studies in Arabic and Islamic Culture (Jerussaiaem: Bar-Ham (Jniversty Press, 2006), h. 17-18.
Kehadiran  al-Qur'an  juga  merupakan  refleksi  urat  nadi  kehidupan  masyarakat Arab  ketika  itu. 9 Kehadiran  Nabi  Muhammad  saw.  dengan  ajaran  al-Qur'an bukan  merombak  total  seluruh  tatanan  kehidupan  masyarakat  Arab,  tetapi  al- Qur'an  hadir  memperbaiki  tatanan  kehidupan  masyarakat  yang  tidak  sesuai dengan nilai peri kemanusiaan, keadilan, sejahtera sesuai dengan penciptaannya yang  suci  dan  asli.  Kehadiran  al-Qur'an  sebagai  pedoman  hidup  manusia berfungsi  memandu,  merespon  realitas  kehidupan,  dan  menyelesaikan problem kehidupan manusia.
Dalam  sejarah turunnya, ayat  spesifik  menjawab pertanyaan sahabat Nabi, menandakan  al-Qur'an  responsif  terhadap  problem  kehidupan  manusia  ketika itu. 10 Kehadiran  al-Qur'an  di  tengah  kehidupan  manusia  juga  merupakan eksplorasi situasi sosial (social setting) yang mengitari masyarakat Arab ketika itu. Sejumlah  ayat  al-Qur'an  turun  menjawab  pertanyaan  masyarakat  Arab  dan sahabat  Nabi  yang  menginginkan  solusi  terbaik  dalam  memecahkan  persoalan mereka.  Ayat  responsif  ini  dikenal  memiliki asbab  al-nuzul yang  menandakan bahwa  ayat  tersebut  memiliki  latar  belakang,  baik  berupa  pertanyaan  untuk memperoleh  jawaban,  problem  untuk  memperoleh  pemecahan,  maupun penetapan  hukum  dalam  urusan  tertentu.  Adanya asbab  al-nuzul jelas menandakan bahwa al-Qur'an hadir dalam rangka memberikan respon terhadap persoalan kehidupan, sekaligus untuk mengisi kekosongan dan kebutuhan hukum masyarakat, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah.
Al-Qur'an,  fokus  utama  ajaran  di  dalamnya  ditujukan  kepada  manusia, karena manusia adalah makhluk Allah yang mendapat tugas memakmurkan bumi. la  menjadi  khalifah  Allah  di  bumi,  karena  memiliki  kelebihan  dan  kemuliaan. Manusia  memiliki  akal  dan  hati  yang  merupakan  dimensi  penting  yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia memerlukan pedoman dalam mengurus bumi dengan segala isinya terutama dalam mengembang tugas kekhalifahan.
Manusia  dalam  menjalankan  tugas  sebagai  khalifah  Allah,  menghadapi sejumlah tantangan berupa konflik dan kepentingan manusia yang berbeda satu sama lain. Manusia tidak dapat mengelak atau menghindar dari perbedaan dan pertentangan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari.  Manusia  harus menghadapi  perbedaan  dan  menyelesaikan  konflik  tersebut.  Perbedaan  dan pertentangan yang dialami manusia merupakan hal alamiah (natural law), karena Allah  menciptakan  manusia  dalam  keragaman,  bersuku-suku  dan  berbangsa- bangsa. Keragaman dan perbedaan manusia terlihat dari perbedaan warna kulit, ras, bahasa, agama, budaya, pola pikir dan perbedaan kepentingan. Keragaman, perbedaan  pandangan  dan  kepentingan  merupakan  potensi  konflik  yang  dapat menjurus  kepada  kekerasan.  Oleh  karena  itu,  manusia  harus  menangani  konflik dan  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  antara  manusia,  sehingga  tidak membawa  kepada  kekerasan  dan  pertumpahan  darah.  Al-Qur'an  memuat
9 Ibid
10 Abdul  Rahim,  The  Principle  Muhammadan  Jurisprudence,  (London  :  Luzac  &  Co,  1991)., h.6971
sejumlah  prinsip  resolusi  konflik  dan  penyelesaian  sengketa  yang  dapat digunakan   manusia   dalam   mewujudkan kehidupan harmoni, damai, adil, dan sejahtera. Nabi Muhammad saw. pernah mewujudkan komunitas yang harmoni, damai, adil, dan sejahtera melalui konsep 'ummah.
Al-Qur’an  mengakui  konflik  dan  persengketaan  di  kalangan  manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Keterlibatan manusia dengan  konflik  sudah  di  informasikan  al-Qur'an  jauh  sebelum  diciptakannya manusia.  Al-Qur'an  menggambarkan  dengan  jelas  bagaimana  keinginan  Allah menjadikan  manusia  sebagai  khalifah-Nya  di  bumi,  mendapat  tantangan  dari malaikat. Malaikat khawatir dengan keberadaan manusia sebagai khalifatullah di bumi, karena manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi.
Al-Qur'an menunjukkan bahwa manusia adalah pelaku utama  konflik dan manusia pula  yang mampu menyelesaikan konflik. Manusia melalui akal dan panduan  al-Qur'an  dapat  menggali,  menyusun  strategi  resolusi  konflik  dan penyelesaian  sengketa,  karena  al-Qur'an  memuat  sejumlah  prinsip  resolusi konflik.  Nabi  Muhammad  saw.  dalam  perjalanan  sejarahnya  cukup  banyak menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan sahabat dan masyarakat ketika itu. Prinsip  resolusi  konflik  yang  dimiliki  al-Qur'an  diwujudkan  oleh  Nabi Muhammad  saw.  dalam  berbagai  bentuk  berupa  fasilitasi,  negosiasi,  ajudikasi, rekonsiliasi,  mediasi,  arbitrase  dan  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga peradilan {litigasi). Prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa ditemukan dalam sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.

## B. Landasan Yuridis Normatif
Dasar hukum yang melandasi penerapan mediasi di pengadilan adalah:
a. Pasal 130 HIR (Het Herzieni Indonesich Reglement, Staatsblad 1941:44), atau Pasal 154 R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatblad, 1927:227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering, Staatblad 1874:52), 11
b. SEMA  RI  No.  1  Tahun  2002  tentang  Pemberdayaan  Lembaga  Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.
c. PERMA RI No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
d. PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
e. Undang-undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
Upaya damai di pengadilan terhadap sengketa keluarga diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 115, 131, 143, dan 144 KHI, serta Pasal 32 PP No. 9 tahun 1975. Ketentuan yang dimuat  dalam  pasal-pasal  ini  meminta  hakim  untuk  berusaha  mendamaikan para  pihak  sebelum  perkara  mereka  diputuskan.  Upaya  damai  tidak  hanya dilakukan  hakim  pada  saat  permulaan  sidang,  tetapi  juga  pada  setiap  sidang. Hakim  dituntut  selalu  menawarkan  upaya  damai  dalam  setiap  proses
11 R. Tresna, Komputer HIR, (Jakarta Prdnya Paramita, 1979), h.298
persidangan, karena  penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai jauh lebih baik,  bila  dibandingkan  dengan  vonis  hakim.  Pentingnya  upaya  damai  dalam penyelesaian  sengketa  keluarga,  mengharuskan  hakim  mengajak  atau menghadirkan pihak terdekat atau keluarganya untuk diminta keterangan. Hakim dapat  meminta  bantuan  dari  keluarga  terdekat  para  pihak,  agar  mereka  dapat menempuh  jalur  damai,  dan  bila  upaya  ini  gagal  maka  hakim  menyelesaikan perkara tersebut melalui putusan.
Penerapan  mediasi  di  pengadilan  Indonesia  dimulai  sejak  dikeluarkannya PERMA RI No. 2 Tahun 2003. Hal-hal yang melatar belakangi dikeluarkannya PERMA  RI  tersebut, tidak  lepas  dari  pengaruh  politik  ekonomi  secara  global. Bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan yang terjadi di dunia sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sengketa dibidang usaha perekonomian  dunia  paling  potensial  muncul  dikalangan  pelaku  ekonomi, penyelesaian sengketa ekonomi yang berlarut-larut sangat merugikan usaha yang pergerakannya begitu cepat akibat pengaruh dari teknologi informasi dewasa ini tidak mempunyai batas lagi baik waktu maupun ruang, karena dapat dijangkau semua sudut kehidupan manusia. Salah satu usaha untuk menyelesaikan sengketa dengan  cepat  adalah  melalui  mediasi,  namun  hal  ini  terkendala  pula  dengan keterampilan mediator yang belum memadai sampai saat ini.
Faktor  mediator  disini  sangat  penting  artinya  dalam  menangani  mediasi untuk menyelesaikan sengketa, utamanya sengketa yang telah menjadi perkara di pengadilan. Mediator dari hakim tidak bersungguh-sungguh menangani proses mediasi. Hal ini terjadi karena tugas hakim menangani perkara sudah cukup berat kemudian  dibebani  lagi  dengan  kewajiban  untuk  menjalankan  fungsi  mediator dalam  menyelesaikan  perkara  secara  damai.  Hakim  yang  melaksanakan  peran mediator  kurang  memiliki  keterampilan,  karena  rata-rata  hakim  yang menjalankan  peran  mediator  belum  pernah  mengikuti  pelatihan  untuk menjalankan fungsi mediator dalam menyelesaikan sengketa. Jangkauan PERMA RI  No.  1  Tahun  2008  hanya  sengketa  yang  telah  terdaftar  di  pengadilan  sebagai perkara.  Mediator  pada  dasarnya  harus  mempunyai  sertifikat  sebagai  bukti bahwa  yang  bersangkutan  adalah  ahli  di  bidang  mediator.  Hakim  yang menjalankan  fungsi  mediator  sangat  kurang  yang  terampil  menjalankan  fungsi mediator,  karena  kurang  yang  terlatih.  Faktor  dukungan  masyarakat  pencari keadilan  kurang,  karena  kurang  pemahaman  tentang  pentingnya  menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa menyelesaikan sengketa  dengan  cara litigasi akibat  sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia selama  ini  sebagai  warisan  sistem  hukum  dari  Belanda  yang  telah  menjajah Bangsa Indonesia.
Mediasi dalam  literatur hukum Islam  dapat dipersamakan dengan tahkim yang  secara  etimologis  berarti  menjadikan  seseorang  atau  pihak  ketiga  yang disebut  hakam  sebagai  penengah  suatu  sengketa.  Bentuk  tahkim  itu  sudah dikenal  orang  Arab  pada  masa  jahiliyah.  Apabila  terjadi  suatu  sengketa,  maka para  pihak  pergi  kepada  hakam. Kebanyakan  sengketa  yang terjadi  di  kalangan orang Arab adalah persoalan siapa yang paling pandai memuji golongannya dan siapa yang pandai menjelekkan golongan lain.
Al-Qur'an  menganjurkan  kepada  manusia  agar  dapat  menyelesaikan sengketa  dengan  musyawarah.  Walaupun  ayat  bersifat  umum,  namun  dalam sebuah  kaidah  ulum  al-Qur'an  yang  masyhur  suatu  pengertian  diambil  karena keumuman lafadh bukan karena kekhususan sebab. Jika kaidah ini diterapkan pada firman  Allah  swt.  dalam  Surah  al-Hujurat  Q.S.  49:9,  maka  akan  sampai  pada kesimpulan  bahwa  hakam tidak  hanya dapat difungsikan pada proses  perkara perceraian saja seperti yang ditujukan secara eksplisit pada ayat tersebut di atas, melainkan dapat bersifat umum pada semua bentuk sengketa. Isyarat yang dapat ditangkap  pada  ayat  tersebut  adalah  bahwa  Allah  swt.  lebih  menghendaki penyelesaian sengketa dengan cara damai.
Pada  zaman  Rasulullah  saw.  peradilan  diformulasikan  sebagai  diri Rasulullah saw. dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai ketangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka beliau akan memutuskan sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  sejalan  dengan  mediasi  yang  tidak memutus (adjudikatif).
Dalam konteks tahkim dapat dipersamakan dengan mediasi, dalam tahkim pihak  ketiga  yang-  berperan  untuk  membantu  pihak-pihak  yang  bersengketa adalah  dikenal  dengan  hakam,  sedangkan  dalam  mediasi  dikenal  dengan mediator.  Kedua  bentuk  penengah  ini  mempunyai  fungsi  yang  sama  yaitu keduanya  membantu  kedua  pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa  di  luar pengadilan.
Sasaran yang akan dicapai adanya mediasi diintegrasikan dalam beracara di pengadilan  adalah  terjadinya  penyelesaian  perkara  secara  damai.  Pencapaian perdamaian  dalam  penyelesaian  sengketa  adalah  penyelesaian  perkara  yang paling  tinggi  nilainya.  Perdamaian  dalam  literatur  Islam  dapat  dipersamakan dengan al-shulhu yang dalam hal ini sangat dianjurkan dalam al-Qur'an.

## III. Maslahat Mediasi (Manfaat Mediasi)
Maslahat  merupakan  bentuk  masdar  yang  bermakna salah, yaitu  suatu perkara  jika  dilihat  dari  segi  penggunaannya,  maslahat  berada  dalam  keadaan yang  sempurna,  seperti  mobil  perfungsi  untuk  mengantar  penumpang  dan sebagainya.  Ketika  dikatakan  maslahat,  berarti  mengandung  makna  menolak mafsadah. Berdasarkan makna ini, maka arti maslahat sama dengan arti manfaat. Ditinjau dari arti yang kedua, maslahah merupakan antonim dari mafsadah dan manfaat merupakan antonim dari dharar . Pemaknaan maslahat menurut arti yang  kedua  termasuk  dalam  bentuk majaz dengan alaqah  sababiyyah dan musabbabiyyah.
Pengertian  menurut  terminologi,  para  pakar  usul  fikih  mendefinisikan maslahat di dalam dua tempat yaitu ketika mereka mengartikan dengan makna munasib,  yaitu  suatu  illat  yang  mengandung  maslahat  dan  ketika  mereka membahas  maslahat  sebagai  dalil  syar’i.  Imam  Al-Gazali  memberikan pengertian  yaitu  menarik  kemaslahatan  dan  menolak dharar (perkara  yang membahayakan)  atau  dengan  kata  lain  menjaga maqasidal-syari'yah. Sementara menurut  Al-Tufi,  memberikan  pengertian  yaitu  sebab  yang  menghantarkan kepada tujuan syara ', baik berbentuk ibadah maupun adat.
Kedua defenisi tersebut membedakan antara tujuan syara' dengan tujuan manusia. Dalam definisi Al-Gazali didasarkan adanya munasib, di samping itu ia juga membagi maslahat menurut pandangan syara' menjadi: maslahat mulghah, mu'tabarah dan mursalah, baik muldimah maupun gharibah. Menurut  Al-Gazali, maslahat  mu'tabarah termasuk  dalam  bab qiyas dan  ia  tidak  mengambil maslahat gharibah sebagai hujjah. Sedangkan maslahat muldimah bisa sebagai hujjah dengan syarat ia termasuk jenis perbuatan syara' yang diperbolehkan.
Sedangkan definisi AJ-Thufi tidak membagi maslahat berdasarkan tujuan syara', sehingga mungkin bisa terjadi pertentangan antara nash syara' dengan maslahat. Berbeda dengan Al-Ghazali yang menjadikan maslahat sebagai dalil hukum  apabila  tidak  ada  nash  yang  berkaitan  dengan  hukum  tersebut.  Oleh karena  itu  Al-Thufi  maslahat  selalu  didahulukan  dari  pada  nash  dan  ijma' dengan cara takhsis dan bayan, bukan dengan cara mengesampingkan keduanya (nasakh). Pembagian maslahat ditinjau dari segi tempat: 1.  Duniawi, seperti memperoleh kenikmatan yang sifatnya mubah.
2. Ukhrawi, seperti melakukan ibadah.
Gabungan antara keduanya, seperti mengeluarkan sedekah. Karena apabila dilihat dari orang yang mengambil, ia merupakan bagian dunia, sedangkan bagi pemberi, ia merupakan bagian dari akhirat.
Pembagian  maslahat  ditinjau  dari  segi  tingkatan  atau  derajat  adalah Dharuriyat,  Hajiyat.  Tahsiniyat .  Sedangkan  pembagian  maslahat  di  bidang tinjauan syara' yaitu Mu'tabarah, Mulghah, Mursalah.
Maslahat adalah yang bersifat tetap, seperti maslahat dalam ibadah dan adat yang  bersifat  kondisional,  seperti maslahat  mudmalat dan  adat.  Disamping  itu maslahat juga terbagi menjadi: maslahat hakiki, yaitu kenikmatan dan kesenangan dan ada maslahat majazi, yaitu perantara yang menghantarkan kepada kenikmatan dan kesenagan.
Perbedaan  antara  darurat  dengan  maslahat  adalah:  Darurat  suatu  tingkat kebutuhan  yang  amat  sangat  penting,  karena  bisa  mengancam  jiwa,  harta  dan lain-lainya. Sedangkan maslahat lebih bersifat umum, karena ia bertujuan untuk menarik manfaat atau menolak kerusakan. Maka maslahat bisa mencakup tiga tingkatan,  yaitu: dharurai,  hajiyat, dan tahsiniyat. Berbeda  dengan darurat, ia merupakan salah satu tingkatan dari ketiga pembagian tersebut.
Imam Al-Ghazali mengemukakan istislah bukan dengan masalih mursalah, karena masalih  murshalah hanya  mengandung  makna mashalat saja,  berbeda dengan istislah, ia merupakan proses pembentukan hukum yang didasarkan pada mashlahat. Diantara nama-nama yang serupa maslahat adalah maslahat-mursalat, maslahat mursal, istislah, istishlah mursal, dan istidlal. Dasar-dasar yang mendorong untuk menggunakan maslahat adalah usaha untuk memperoleh kemaslahatan, menolak  kerusakan, saddu  al-zarai dan  adanya  perubahan  dari  segi  waktu  dan kondisi.
Teori maslahat menurut  Al-Syatibi  yang  dikenal  dengan  sebutan  bapak maqasid termasuk ulama periode akhir. Dengan secara terperinci dan dibuktikan dengan  dalil-dalil.  Al-Syatibi  mampu  menyusun maqasid dengan  baik.  Hal  ini
bukan  berarti maqasid pada  dekade  sebelumnya  belum  muncul,  karena  sejak  al Juwaini dan Al-Ghazali maqasid telah ada.

## IV.  Pelaksanaan   Mediasi   dalam   Penyelesaian   Perkara   Secara   Damai   di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Pelaksanaan mediasi di pengadilan tidak sama cara pelaksanaan mediasi di luar  pengadilan.  Di  pengadilan,  hakim  yang  melaksanakan  fungsi  mediator  di mana  hakim  telah  mempunyai  tugas  yang  sangat  berat,  karena  tugas  pokok hakim  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  yang  diterima  itu sudah  cukup  beban  berat.  Diintegrasikannya  mediasi  dalam  beracara  di pengadilan,  kemudian  hakim  yang  diberi  tugas  tanggung  jawab  menjadi mediator  pada  setiap  perkara  perdata yang masuk di pengadilan, berarti beban hakim  bertambah  berat  lagi.  Hakim  yang  menjalankan  fungsi  mediator  sangat kurang  yang  terlatih.  Jumlah  hakim  dan  jumlah  perkara  yang  masuk  tidak seimbang,  sehingga  pelaksanaan  mediasi  hanya  bersifat  formalitas  untuk menghindari putusan tersebut batal demi hukum. Mediator dari luar pengadilan sampai  saat  ini  belum  ada  yang  terdaftarkan  di  pengadilan.  Keadaan  inilah menjadi  hambatan  yang  mempengaruhi  berhasilnya  mediasi  di  pengadilan Agama.
Perkara  pada  Pengadilan  Agama  wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama Makassar yang diselesaikan melalui proses mediasi pada Pengadilan Agama yang menjadi sampel dalam penelitian tahun 2009-2010 adalah 6.792 damai 25 berarti hanya 0,30%. Namun, proses mediasi di Pengadilan Agama telah berjalan sesuai ketentuan  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2008.  Akan  tetapi,  hasil  yang  diharapkan  yaitu  untuk  mengurangi tumpukan perkara di pengadilan belum berhasil.
Salah  satu  faktor  pendukung  keberhasilan  mediasi  adalah  kemampuan profesionalisme mediator. Keadaan mediator di Pengadilan Agama sampai saat ini masih  didominasi  oleh  hakim  yang  diberi  tugas  untuk  menjalankan  fungsi mediator  di  tempat  tugas  masing-masing  dengan  dasar  penunjukan  Ketua Pengadilan  Agama.  Fakta  di  lapangan  bahwa  tidak  semua  orang  atau  hakim mempunyai  bakat  dan  keterampilan  dalam  melaksanakan  tugas  sebagai mediator  terutama  yang  belum  pernah  mendapatkan  pelatihan  secara profesional.
Mediasi  ditangani  oleh  mediator  yang  tidak  profesional  dapat  dipastikan tidak akan berhasil dengan  baik. 12 Hasil  yang dicapai tidak maksimal,  karena mediator mempunyai peran penting atas keberhasilan perdamaian melalui proses mediasi. Hal ini terlihat pada tabel penerimaan dan menyelesaikan perkara.
Perbandingan hakim yang telah mengikuti pelatihan mediator berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk angket dari 44 informan dan hanya 5 orang atau
12 Mediasi  tidak  berhasil,  karena  hakim  di  Pengadilan  Agama  yang  ditunjuk  oleh  Ketua Pengadilan  Agama  adalah  hakim  yang  tidak  pernah  mengikuti  pelatihan  sehingga  cara-cara penanganan tidak dikuasai, bahkan boleh jadi para pihak merasa tidak puas. Sesuai pengalaman peneliti  dilapangan  hakim  yang  ditunjuk  sebagai  mediator  adalah  hakim-hakim  yunior  yang belum berpengalaman menghadapi orang yang emosional dan tidak ahli dibidang psikolog.
sekitar  11,36%  yang  telah  mengikuti  pelatihan  dan  39  informan  yang  belum mengikuti pelatihan mediator atau sekitar 88,18%.
Secara  nasional,  hakim  Pengadilan  Agama  yang  telah  mengikuti  pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. hanya berjumlah 237 hakim, dan 62 diantaranya itu sudah menjadi HakimTinggi yang berarti tidak berperan  langsung  pada  perkara  di  tingkat  pertama.  Jumlah  hakim  pada Pengadilan  Agama  di  seluruh  Indonesia  adalah  3.687  hakim.  Jadi  hakim  yang telah memiliki sertifikat mediator baru 7,40%. 13
Pengaruh  profesionalisme  hakim  yang  ditunjuk  menjadi  mediator  oleh Ketua Pengadilan Agama sangat besar tergambar dari hasil poling dari informan yaitu  81,81%  menjawab  ada  pengaruhnya  dan  18,18%  menjawab  tidak berpengaruh.
Kemaslahatan  terhadap  mereka  yang  berperkara  apabila  perkaranya diselesaikan secara damai melalui proses mediasi dapat mengurangi  ketegangan dikalangan  keluarga,  dapat  memelihara  harta  yang  dipersengketakan  jika  yang disengketakan  berupa  harta.  Mediasi  berhasil  berarti  penyelesaian  perkara adalah damai dengan demikian jelas kemaslahatannya. 14
Penyelesaian  perkara  melalui  mediasi  sesuai  dengan  hukum  Islam  artinya mediasi dilihat dari teori persamaan dengan tahkim. Penyelesaian sengketa melalui lembaga  tahkim  telah  dipraktekkan  pada  zaman  kekhalifaan  Ali  bin  Abitalib dengan  Muawiyah.  Artinya  sengketa  kedua  pihak  diselesaikan  secara  damai melalui  perundingan  (musyawarah)  kedua  pihak,  atau  negosiasi  kedua  pihak. Kegiatan  musyawarah  merupakan  unsur  yang  sangat  penting  dilakukan  kedua pihak  yang  berperkara  di  pengadilan  ketika  diadakan  mediasi  yang  difasilitasi oleh  mediator  yang  telah  ditetapkan  oleh  Ketua  Majelis  hakim  yang menyidangkan perkara tersebut. Kalangan dunia Islam penyelesaian sengketa melalui  mediasi  cukup  banyak  ditemukan  dalam  praktek,  mediasi  adalah salah-satu metode yangdipergunakan untuk   menemukan  solusi  yang  terbaik dalam  penyelesaian  persoalan,  termasuk  persoalan  perkara  yang  sementara  di mediasi di Pengadilan Agama. Hasil yang dicapai melalui proses musyawarah yang  melibatkan  ahli  dibidang  itu,  maka  hasilnya  jauh  lebih  baik  dibanding dengan hanya dipikirkan satu orang.
Hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa  pengintegrasian  mediasi  dalam proses  beracara  di  pengadilan  termasuk  Pengadilan  Agama  adalah  tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu mediasi harus diberdayakan penggunaannya  di  Pengadilan  Agama  untuk  mencapai  semaksimal  mungkin penyelesaian  perkara  secara  damai,  karena  penyelesaian  sengketa  dengan  cara damai  adalah  penyelesaian  yang  paling  tinggi  nilai  kemaslahatannya  dibanding dengan cara penyelesaian sengketa yang lain di pengadilan (litigasi).
13 Purwo Susilo, Direktur Peradilan Agama di Jakarta.
14 Perkara yang diselesaikan dengan cara damai, ketegangan kedua pihak hilang dan tidak saling benci serta dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan baik melalui upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali serta tidak ada istilah pelaksanaan putusan dengan cara paksa yang sangat menguras biaya yang sangat besar.
Fakta  di  lapangan  ditemukan  bahwa  kasus  hukum  keluarga  utamanya perceraian tetap terjadi, namun harta bersama, nafkah-nafkah atau tuntutan lain seperti pemeliharaan anak berhasil diselesaikan dengan cara damai seperti contoh kasus  di  Pengadilan  Agama  Palopo  yaitu  satu  perkara  dua  kali  diajukan  pada tingkat pertama  setelah  putusan  yang pertama  diajukan  banding  oleh  pemohon. Pada  tingkat  banding,  putusan  Pengadilan  Agama  Tingkat  Pertama  tersebut dibatalkan, kemudian diajukan kembali perkara tersebut. Setelah perkara diputus oleh majelis hakim yang lain, kedua pihak menerima dan melaksanakan putusan tersebut dengan cara sukarela.
Kasus  dimaksud  di  atas  adalah  kasus  perceraian  di  akumulasi  dengan pembagian  harta  bersama  kemudian  digugat  balik  oleh  termohon  dengan mengajukan  tuntutan  pemeliharaan  anak  dan  nafkah  lampau,  nafkah  iddah. Masalah kasus perceraian dan pembagian harta bersama perlu mendapat kajian mendalam untuk mengetahui dengan jelas status dan kedudukannya dilihat dari hukum Islam.
Perceraian  diakui  atas  dasar  ketetapan  hati  setelah  mempertimbangkan secara  matang,  serta  dengan  alasan-alasan  yang  bersifat  darurat  atau  sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syariat. Hal demikian diingatkan Rasulullah saw. bahwa Allah sangat membenci perbuatan itu meskipun halal dilakukan. Dengan demikian, secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslimin sedapat mungkin  menghindarkan  perceraian.  Dibalik  kebencian  Allah  terdapat  suatu peringatan bahwa perceraian sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga.
Dalam  rangka  untuk  menghindari  terjadinya  ketidak  harmonisan  dalam keluarga yang akan membawa kepada perceraian, Islam memberikan beberapa petunjuk  kepada  kedua  belah  pihak.  Sehubungan  dengan  petunjuk-petunjuk syariah  tentang  bagaimana  gambaran  seorang  suami  ideal  menurut  Syekh Abdul-Qadir  Ahmad  al-Atha  dalam  bukunya  al-Liqa  bain  az-Zawjain mengemukakan:  1)  calon  suami  hendaklah  seseorang  yang  telah  mendapat persetujuan  calon  istri.  Maksudnya,  dalam  menentukan  jodoh,  pendapat  calon istri  harus  turut  menentukan.  Rasulullah  mengajarkan  agar  dimintakan  izin seorang  wanita  tentang  siapa  yang  akan  menjadi  jodohnya.  2)  mempunyai kemampuan untuk menunaikan hak nafkah batin istri secara baik. Oleh karena itu,  Rasulullah  mengizinkan  seorang  wanita  menuntut  cerai  dengan  alasan suaminya  tidak  mempunyai  kemampuan  untuk  memenuhi  nafkah  batin  itu. Seorang  wanita  mengajukan  pengaduan  kepada  Rasulullah,  ia  berkata  "Apa yang ada padanya lunak  seperti kain". Maksudnya, alat kelakilakiannya tidak kuat  sehingga  diistilahkan  secarik  kain  yang  tak  mampu  berdiri  dengan sendirinya.  3)  mempunyai  sikap  hormat  terhadap  lawan  jenis  serta  mengerti dengan  kehendaknya.  Pada  suatu  ketika  seorang  sahabat  datang  kepada Rasulullah dan bertanya: "Ya Rasulullah, apa saja hak seorang istri terhadap diri suami.  Rasulullah  menjelaskan:  "Engkau  ajak  isteri  makan  bersama,  engkau belikan  pakaian  yang  disukainya  bila  engkau  dapat  rezeki,  janganlah  engkau bermasam  muka  dihadapannya,  dan  jangan  engkau  sakiti  isteri.  Bagaimana
dianggap  baik  kalau  engkau  sakiti  isteri,  padahal  antara  kalian  berdua  telah terjadi  pergaulan  intim".  4)  suami  hendaklah  mampu  memberikan  kecukupan belanja  hidup  isterinya.  seperti  makanan,  minuman,  pakaian,  dan  rumah kediaman  yang  layak.  5)  suami  hendaklah  mempunyai  rasa  kasih  sayang  dan menyayangi  isterinya,  dan  sabar  bila  suami  membuat  satu  kekeliruan.  Dalam sebuah  hadis  riwayat  Muslim  Rasulullah  bersabda  yang  artinya:  "Janganlah seorang muslim selalu memperlihatkan sikap tidak bersahabat terhadap istrinya. Hendaklah  suami  ingat  bahwa di  samping  mungkin  ada  sisi  yang  tidak  engkau senangi  pada  diri  istrimu  itu  namun  pasti  banyak  pula  hal-hal  yang  baik  pada pihak istri, maka hendaklah ia bersifat dengan sifat-sifat antara lain: 1) hendaklah menjadi  sumber  kebahagiaan  bagi  suami,  bukan  sebaliknya,  istri  sumber kebencian dan malapetaka.  Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i  dari Abu  Huraerah  Rasulullah  ditanya  tentang  wanita  yang  terbaik.  Lalu  Rasulullah menjawab:  "Ialah  istri  yang  bisa  membuat  kamu  gembira  bila  melihatnya".  al- Gazali mengomentari hadis ini dengan mengatakan bahwa wanita bisa membuat suami  gembira  bila  melihatnya  ialah  isteri  yang  penuh  kasih  sayang  terhadap suaminya.  2)  hendaklah  istri  itu  bersifat  jujur,  baik  terhadap  harta  kekayaan bersama maupun terhadap kehormatannya. 3) hendaklah selalu dalam keadaan bersih,  rapi,  lemah  lembut  dalam  berbicara  dan  dalam  bertindak.  Hendaklah mengerti dengan perasaan suami. Janganlah menampakkan kegembiraan di saat suami  dalam  keadaan  sedih,  dan  tempatkanlah  kegembiraan  bilamana  suami dalam  keadaan  gembira.  Anggaplah  banyak  pemberiannya  meskipun  hanya sedikit,  janganlah  meminta  sesuatu  yang  diluar  jangkauannya.  Begitulah beberapa nasehat agama terhadap suami istri yang akan membina rumah tangga yang langgeng agar dapat terhindar dari perceraian  yang dibenci oleh Allah itu dapat  terhindar. 15 Kondisi  tertentu  alternatif  perceraian  menjadi  pilihan  terakhir terpaksa  difungsikan,  karena  hanya  dengan  itu  krisis  rumah  tangga  dapat diselesaikan.
Penyebab  terjadinya  perselisihan  adalah  banyak  hal, 16 sehingga  terjadi pengaduan  di  pengadilan  baik  suami  maupun  isteri  yang  mengajukan  perkara. Perlu  diketahui  bahwa  rumah  tangga  sekarang  yang  berantakan  tidak didominasi  oleh  faktor  ekonomi.  Salah  satu  contohnya  adalah  perkara  yang dianalisis,  karena  kedudukan  ekonomi  keluarga  tersebut  dapat  dikatakan cukup  baik  karena  pemohon/suami  yang  berkedudukan  sebagai  seorang
15 Lihat Satria Effendi M. Zein, Problemtika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana, 20O4), h.48-50.
16 Pengalaman  peneliti  sebagai  praktisi  selama  lebih  30  tahun  di  pengadilan  agama  telah menyaksikan  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  berlanjut  ke  pengadilan  agama  untuk melakukan  perceraian  dtantaranya  suami  tidak  setia,  ditandai  dengan  adanya  hubungan  intim dengan  perempuan,  suami  tidak  jujur  mengenai  penghasilannya  kepada  isteri,  suami meninggalkan  isteri  tanpa  pemberitahuan,  suami  merantau  yang  pada  awalnya  mendapat persetujuan dari isteri, kemudian kawin  lagi dengan perempuan lain di perantauan, demikian pula sebaliknya isteri berbuat serong yaitu mengadakan hubungan gelap dengan laki-laki lain, untuk  mengetahui  hal  ini  biasa  suami  menemukan  SMS  pada  HP  (Handphone)  misteri,  tidak mengurus anak-anak, terlalu boros dalam belanja dan Iain-lain.
pimpinan  perusahaan  yang  cukup  baik  karena  berpenghasilan  sekitar  Rp 20.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupiah)  setiap  bulan  dan  harta  benda  produktif dikelola  oleh  istri  cukup  lumayan  pula  yaitu  empang  lebih  10  hektar  dan perkebunan  cenke  serta  coklat,  tetapi  rumah  tangga  akhirnya  berantakan  juga, disinyalir adanya perempuan pihak ketiga sehingga isteri memperlihatkan sikap tidak  bersahabat  lagi  dengan  keluarga  suami  dan  suami  merasa  tersinggung. Peristiwa  inilah  yang  berkelanjutan  dan  akhirnya  suami  memilih  jalan  untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga berdua. Keluarga ini telah hidup cukup lama ditandai  dengan  adanya  tiga  orang  anak  yang  dilahirkan.  Fakta  di  temukan  di lapangan,  bahwa  kurangnya  perkara  diselesaikan  secara  damai  melalui  proses mediasi  menemui  hambatan  diantaranya  hakim  yang  menjalankan  fungsi mediator  kurang  terampil.  Hal  ini  dibuktikan  kurangnya  yang  memiliki sertifikat, karena hakim yang telah mengikuti pelatihan mediator sangat kurang. Hakim yang telah mengikuti pelatihan belum tentu terampil menangani sengketa dalam  mediasi,  sebab  hal  ini  sangat  dipengaruhi  pula  dari  bakat  yang bersangkutan.
Untuk  mencapai   tujuan  dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah   Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sangat terbuka dengan alasan:
a) Karena  pada  dasarnya  masyarakat  Indonesia  utamanya  orang  Islam  sama- sama  mendambakan  kedamaian  di  antara  saudara-saudaranya  serta  cinta damai.
b) Masyarakat  Indonesia  telah  banyak  memiliki  potensi  tenaga  terdidik,  baik dari  tokoh  masyarakat,  akademisi  dari  segala  disiplin  ilmu  yang  dimiliki, karena  yang  menjadi  sumber  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan persengketaan  dalam  keluarga  adalah  sangat  luas  pula,  maksudnya perselisihan  dalam  keluarga  dapat  bersumber  dari  persoalan  ekonomi, kekerasan, akidah atau agama, akhlak dan sebagainya.
Sejak  lahirnya  Perma  RI  No.  2  Tahun  2003,  yang  berlaku  sejak  30 Desember 2003 dan berlaku efektif sejak tanggal 18 September sampai November 2004  dan  ditunjuk  beberapa  Pengadilan  Negeri  yang  perlu  dibina  dan  diamati secara  khusus  yaitu:  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  Pengadilan  Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Bengkalis, dan Pengadilan Negeri Batusangkar.
Penelitian  ini  adalah  studi  kasus  di  wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama Makassar, dengan mempergunakan sistem sampel yaitu dengan memilih empat Pengadilan  Agama  yaitu  terdiri  dari  satu  Pengadilan  Agama  kelas  IA,  satu Pengadilan Agama kelas IB, dan dua Pengadilan Agama kelas II.
Beberapa kasus diangkat untuk mewakili perkara-perkara yang serupa dan dianalisis  untuk  mengungkap  hubungan  penyelesaian  perkara  harta  baik perkara harta warisan maupun perkara harta bersama yang diselesaikan secara damai  melalui  proses  mediasi.  Kasus/sengketa  harta  yang  diselesaikan  secara damai, berarti mempercepat proses perkara dan mengurangi biaya. Penyelesaian sengketa/perkara  secara  damai  melalui  proses  mediasi  berarti  menutup kemungkinan dilakukan upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali yang demikian itu berarti masih berproses dan memerlukan biaya yang
tidak  sedikit.  Perkara  diselesaikan  secara  damai  berarti  banyak  proses  yang terpangkas, diantaranya proses banding, proses kasasi, proses eksekusi. Dalam proses eksekusi (pelaksanaan putusan) banyak kegiatan yang memerlukan biaya, mulai  dari  teguran/amaning,  proses  sita  eksekusi  barang  untuk  dilelang,  proses pengumuman  di  surat  kabar  untuk  lelang,  permintaan  bantuan  kepada  Kantor lelang Negara untuk mengadakan penjualan barang, proses eksekusi tidak sedikit biaya  yang  dibutuhkan  dalam  pengamanan  dan  Iain-lain.  Penyelesaian  damai berarti terjadi pemeliharaan harta serta memelihara keturunan. Setelah terungkap hubungan  tersebut,  maka  terungkap  pula  manfaat  penyelesaian  perkara  secara damai melalui proses mediasi.
Diketahui  bahwa  tidak  setiap  negara  Islam  terjadi  sengketa  pembagian harta bersama antara suami dan istri seperti halnya di Indonesia. Sengketa harta bersama seperti ini hanya mungkin terjadi dalam masyarakat Indonesia. Harta bersama  dalam  rumah  tangga  pada  mulanya  didasarkan  atas  urf  atau  adat istiadat  suatu  negeri  yang  tidak  memisahkan  antara  harta  suami  dan  harta  istri dalam  sebuah  rumah  tangga.  Harta  bersama  tidak  ditemukan  pada  masyarakat Islam  yang  adat  istiadatnya  memisahkan  antara  harta  suami  dan  harta  istri dalam sebuah rumah  tangga. Masyarakat seperti ini, hak dan  kewajiban dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembelanjaan, diatur secara ketat. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, istri berhak  menerima  nafkah  dari  suami  menurut  tingkat  ekonomi  suami,  Harta pencarian suami selama dalam perkawinan adalah harta suami. Istri berkewajiban memelihara  harta  suami  yang  berada  dalam  rumah.  Bilamana  istri  mempunyai penghasilan,  misalnya  mengambil  upah  menyusukan  anak  orang  lain,  atau sebagai  penjahit  pakaian  atau  profesi  lainnya,  maka  hasil  usahanya  itu  tidak dicampurkan  dengan  harta  suami  tetapi  disimpan  sendiri  secara  terpisah. Andaikan  suatu  saat  suami mendapat kesulitan  dalam  pembiayaan,  maka  jika suami  memakai  uang  istri  untuk  menutupi  pembiayaan  rumah  tangganya, berarti suami telah berutang kepada istri yang wajib dibayar kemudian hari. Dalam kondisi  seperti  ini,  apabila  salah  seorang  meninggal  dunia,  maka  tidak  ada masalah tentang pembagian harta bersama, karena harta masing-masing terpisah dari semula. Harta hasil pencarian suami adalah hak milik suami, dan sebaliknya harta  penghasilan  istri  adalah  hak  milik  istri.  Kelemahan,  jika  istri  sama  sekali tidak mempunyai penghasilan, berarti istri sama sekali tidak mempunyai harta, dan  jika  suami  meninggal  dunia,  yang  menjadi  persoalan  hanyalah  tentang pembagian harta warisan. Demikian pula tidak terjadi permasalahan jika terjadi perceraian. Karena tidak ada yang disebut dengan harta bersama, maka jika terjadi perceraian,  masalah  yang  berhubungan  dengan  harta  yang  menjadi  persoalan adalah, apakah istri berhak menerima nafkah selama masa iddah.
Masyarakat Islam yang adat istiadatnya yang berlaku dalam urusan rumah tangga tidak ada pemisahan antara harta suami dengan harta istri seperti halnya masyarakat Islam di Indonesia. Harta pencarian suami bercampur dengan harta pencarian isteri, Rumah tangga seperti ini, rasa kebersamaan sangat menonjol, dan menganggap  akad  nikah  mengandung  persetujuan  kongsi  dalam  membina kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh setelah
terjadinya  akad  nikah,  dianggap  harta  bersama  suami  istri,  tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih banyak dalam usaha memperoleh harta  itu.  Dalam  rumah  tangga  yang  seperti  ini,  tanpa  mengecilkan  arti  suami sebagai  seorang  kepala  rumah  tangga,  masalah  pembelanjaan  sudah  tidak  lagi dipersoalkan  siapa  yang  harus  mengeluarkan  belanja  untuk  memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika kebetulan suami sakit, maka isteri yang mencari nafkah  tanpa  dihitung  sebagai  utang  yang  harus  dibayar  oleh  suami  di  lain hari. Begitulah sifat kegotongroyongan lebih menonjol dalam masyarakat seperti ini,  jika  salah  satunya  meninggal  dunia,  maka  masalah  pertama  yang  harus diselesaikan  sebelum  pembagian  harta  warisan  adalah  penyelesaian  harta bersama. Setelah itu baru kepada hal-hal lain seperti wasiat, utang, dan ongkos- ongkos lain seperti biaya pemakaman. Demikian halnya jika terjadi perceraian, maka  terjadilah  persoalan  pembagian  harta  bersama.  Di  Indonesia,  ada kebiasaan seperti ini sudah menjadi lebih kuat, karena telah dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam  masyarakat  Indonesia,  .sengketa  pembagian  harta  bersama  telah banyak  yang  terjadi,  sama  halnya  dengan  yang  dibahas  ini.  Persoalan  tersebut akan  dikritisi  untuk  melihat  manfaatnya.  Melalui  analisis  dengan mempergunakan teori maqasid al-Syar'iyah untuk mencapai kemaslahatan dunia akhirat.
Sebagai  antisipasi  timbulnya  berbagai  kemungkinan  sengketa  disebabkan harta,  baik  berupa  sengketa  harta  bersama  maupun  sengketa  harta  warisan, seperti  dapat  dilihat  dari  pembagian  harta  bersama,  pembagian  harta  warisan, serta  sengketa  jual  beli,  utang  piutang,  aturan  hibah,  wakaf,  wasiat,  dan sebagainya.  Silang  sengketa  tidak  dapat  dihindarkan  bilamana  pihak-pihak terkait  tidak  konsisten  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh Allah  swt,  namun,  bilamana  suatu  ketika  silang  sengketa  tidak  terhindarkan, agar  tidak  berakibat  retak  atau  putusnya  hubungan  persaudaraan,  Islam mengajarkan agar supaya pihak-pihak yang bersengketa mampu mengendalikan emosi sehingga bersedia untuk berdamai. Adanya anjuran untuk berdamai agar sengketa  harta  tidak  berujung  pada  jauhnya  jarak  hubungan  persaudaraan. Dalam mewujudkan perdamaian itu  masing-masing  pihak perlu  menampakkan kesediaan untuk mengalah yang pada akhirnya adalah untuk menang melawan hawa nafsu seraka.
Di antara hal-hal yang sangat sering menimbulkan sengketa persaudaraan adalah  harta warisan.  Kematian  seseorang sering  berakibat timbulnya silang sengketa  dikalangan  ahli  waris  mengenai  harta  peninggalannya.        Pembagian harta warisan telah diatur dalam hukum faraid.  Dalam  hukum  itu telah diatur secara  rapi  siapa  saja  yang  berhak  menerima  harta  warisan  dan  berapa bagiannya.  Aturan  mengenai  siapa  saja  yang  akan  mendapat  harta  warisan diantara  keluarga  kerabat  dekat.  Pada  prinsipnya  antara  lain  didasarkan  atas adanya sikap diantara kerabat itu untuk hidup    bersama dalam  keadaan susah dan senang, senasib dan sepenanggungan. Seseorang jika senang menerima harta warisan,  maka  ia  hendaklah  mau  juga  merugi.  Maksudnya  ia  diberi  harta warisan, karena ia rela membantu  sipewaris dimasa hidupnya atau membantu
keluarga  yang  ditinggalkannya.  Dengan  demikian  berarti,  selain  antara  ahli waris  dapat  saling        mewarisi,  juga  saling  memperhatikan  nasibnya.  Inilah yang  merupakan  salah  satu  landasan  filosofis  hukum  waris  dapat  saling mewarisi,  juga  saling  memperhatikan  nasib  temannya.  Seorang  anggota keluarga  ahli  waris  bisa  jadi  hanya  ambisi  untuk  mengeruk  keuntungan  dari kematian saudaranya, tanpa mau memperhatikan    penderitaan saudaranya itu dimasa  hidupnya  atau  nasib  keluarga  yang  ditinggalkannya.  Bahkan  ada  yang bernada  memperebutkan  harta  peninggalan  seseorang.  Akibat  dari  itu pergaulan  yang  dulunya  erat  dapat  berubah  menjadi  renggang,  bahkan  ada yang putus sama sekali. 17
Analisis  ini  mempergunakan  pendekatan  teori  kemaslahatan  dengan  teori dasar maqasid  al-syar’iyah dengan  makna  memelihara  keturunan  dan  harta sebagaimana dalam prinsip dharuriyyah. Menyelesaikan sengketa hukum keluarga berupa  kasus  harta  bersama,  kasus  harta  warisan,  kasus  pemeliharaan  anak bagi  pihak suami istri  yang cerai dengan cara  kesepakatan perdamaian melalui proses  mediasi,  dengan  demikian  berarti  menutup  sebagian  kemungkinan terjadinya kerenggangan hubungan kekeluargaan.
Menggapai  suatu  keadilan  kadang  harus  menempuh  perjalanan  yang panjang,  lama,  dan  berliku-liku.  Hal  ini  terjadi  karena  sistem  peradilan  di Indonesia  terbuka  lebar  peluang  menempuh  perjalanan  panjang  seperti  halnya perkara  yang  dianalisis  ini,  apabila  tidak  mampu  diselesaikan  dengan  cara damai, baik damai dalam persidangan maupun damai dengan mempergunakan sistem mediasi.
Dari  dua  sistem  penyelesaian  perkara  di  Pengadilan  Agama  yaitu penyelesaian  perkara  secara  damai  melalui  proses  mediasi  dan  penyelesaian perkara secara litigasi di Pengadilan Agama. Mencermati keadaan demikian jauh lebih baik dan bermanfaat jika perkara diselesaikan secara damai melalui proses mediasi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.
Penerapan  mediasi  dalam  proses  beracara  di  pengadilan,  terbuka  peluang yang  sangat  luas  untuk  menyelesaikan  sengketa/perkara  dengan  damai melalui  proses  mediasi.  Keberhasilan  menyelesaikan  perkara  dengan  damai, maka  berarti  mempercepat  penyelesaian  perkara,  karena  tidak  ada  lagi  upaya hukum  seperti  banding,  kasasi,  maupun  peninjauan  kembali.  Perkara  selesai dengan  cepat,  berarti  biaya  perkara  tidak  perlu  dikeluarkan  lagi  untuk  upaya hukum  banding,  kasasi,  maupun  peninjauan  kembali.  Perkara  yang  berhasil diselesaikan  secara  damai  melalui  proses  mediasi  berarti  asas  cepat  dan  biaya ringan dapat diwujudkan.
Penyelesaian  perkara  harta,  baik  harta  warisan  maupun  harta  bersama dengan  cara  damai  melalui  proses  mediasi  dapat  menyelamatkan  sebagian besar harta tersebut, Karena proses perkara telah selesai dan dilaksanakan secara
17 Pengalaman  penulis  melihat  kasus  pertikaian  diantara  ahli  waris,  paman  memukul  anak kakaknya sehingga meninggal dunia akibat perselisihan harta warisan.
sukarela. Mediasi adalah sebuah proses perundingan, negosiasi untuk mencari jalan penyelesaian sengketa dengan damai termasuk sengketa harta.
Mediasi dapat dikatakan suatu metode penyelesaian perkara di pengadilan dengan memanfaatkan pihak ketiga yang dianggap mampu untuk memberikan pandangan yang terbaik kepada para pihak dan berusaha untuk mempengaruhi cara berfikir sehingga pandangan yang terpola dalam pemikiran para pihak, yaitu melihat  lawan  masing-masing  secara  negatif  mengubah  menjadi  saling memahami  dan  dapat  melihat  yang  terbaik  dalam  penyelesaian  sengketa  para pihak.
Manfaat  penyelesaian  perkara  secara  damai  melalui  proses  mediasi  dapat memelihara harta dari kehancuran akibat dari proses yang harus dilalui dalam litigasi. 18 Dengan  demikian  teori maqasid  al-syar'iyah dilihat  dari  sifatnya daruriyah,  ajiyah, dan tahsiniyah, maka  persoalan  ini  termasuk daruriyah yaitu memelihara  harta  dari  kehancuran  akibat  pembiayaan  yang  timbul  dari panjangnya proses berperkara dari awal sampai selesai dieksekusi putusan.
Pengintergrasian  mediasi  dalam  proses  beracara  di  Pengadilan  Agama dengan  harapan  untuk  mencapai  penyelesaian  perkara  secara  damai  seperti terlihat dalam praktek, melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator baik  dari  luar  Pengadilan  Agama  maupun  dari  hakim  yang  bertugas  di Pengadilan  Agama  ditempat  perkara  diajukan.  Berdasarkan  teori  persamaan antara  mediasi  dengan  tahkin  yang  terdapat  dalam  al-Quran  dan  hadis, pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan  Agama  dapat  dikatakan  tidak  bertentangan dan bahkan sejalan dengan hukum Islam. Kedua sistem penyelesaian sengketa ini masing-masing melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau sebagai mediator dengan  tugas  membantu  kedua  pihak  mencari  jalan  keluar  yang  terbaik  demi untuk mencapai kesepakatan damai.
Ada  hal  yang  sangat  penting  diperhatikan  oleh  mediator  baik  dari  luar pengadilan,  terlebih  hakim  yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan  fungsi  mediator yaitu  hasil  kesepakatan  yang  telah  diambil  oleh  para  pihak  karena  tidak  semua pencari  keadilan  mengetahui  dengan  sempurna  hukum  Islam  itu  sendiri  dan sering kesepakatan yang telah diambil bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini adalah  kewajiban  para  mediator  terutama  dari  hakim  itu  sendiri  untuk meluruskannya.
Berakhirnya  masa  pembinaan  ternyata  beberapa  hambatan dijumpai dalam pelaksanaan mediasi berdasarkan Perma RI No. 2 Tahun 2003. Kemudian diadakan penyempurnaan dengan Perma RI No. 1 Tahun 2008, tetapi meski peraturan telah diganti,  hambatan  pelaksanaan  mediasi  tetap  ada  hambatannya  di  lapangan.
18 Pengamatan peneliti sebagai praktisi di pengadilan Agama telah menyaksikan kehancuran yang terjadi  bilamana  sebuah  harta  bersama  yang  bergerak  dibidang  usaha  yang,  produktif  dan dipersiapkan sebagian hasilnya untuk membayar kredit di Bank, karena modal yang dipergunakan adalah" pinjaman. Dalam proses penyelesaian sengketa dibidang harta, jelas harus melalui proses penyitaan dan setelah disita otomatis produksi usaha tersebut akan  terganggu dan bahkan dapat mengakibatkan kerugian yang besar, dan kredit akan menjadi tersendak, bahkan dapat berujung akan disita pula dari perbangkan
Hambatan  yang  ditemui  di  lapangan  adalah  Jumlah  hakim  yang  menjalankan fungsi mediator tidak seimbang dengan jumlah perkara yang dihadapi. Sebagai contoh: perkara yang masuk ke pengadilan Agama Makassar kelas IA rata-rata di atas  sebuah  perkara  dengan  jumlah  hakim  yang  menangani  perkara  tersebut sudah  sangat  berat.  Adanya  mediasi  diintegrasikan  dalam  proses  beracara  di pengadilan  berarti  beban  kerja  hakim  bertambah  berat.  Sama  halnya  perkara yang  masuk  ke  Pengadilan  Agama  Watampone  di  atas  seribu  perkara sementara  ditangani  oleh  5  hakim  bersama  dengan  ketua,  menyidangkan  saja perkara hakim bersidang dari jam 9 pagi sampai sore. Kemudian setelah perkara diputuskan hakim harus membuat konsep putusan, inipun bukan pekerjaan yang sederhana.  Lain  lagi  halnya  harus  setiap  hari  menangani  mediasi  yang  secara sederhana  harus  berfokus  pikiran  bagaimana  cara  yang  harus  ditempuh  untuk mempengaruhi  cara  berpikir  orang  yang  sudah  tegang  dan  gusar  menghadapi perkara,  itu  bukan  pekerjaan  yang  gampang.  Keadaan  inilah  yang  menjadikan hakim menangani mediasi seadanya saja dan hasil yang telah dicapai selama ini memperlihatkan hal yang tidak maksimal.
Para  mediator  harus  memiliki  keterampilan  secara  professional  di  bidang mediasi,  kalau  tidak,  bisa  saja  menimbulkan  permasalahan  baru  yaitu melanggengkan  ketidak  adilan. 19 Sejalan  dengan  itu  Prof.  Dr.  Takdis  Rahmadi hakim  agung  juga  anggota  pokja  mediasi  menyatakan  bahwa  mediasi  yang dilakukan  oleh  orang  yang  tidak  pernah  belajar  mediasi  memiliki  efek  samping tersendiri. Kalau mediatornya tidak pernah belajar, yaitu akan sangat berbahaya, Bisa jadi malah diam-diam mediator itu melanggengkan ketidak adilan. Selama ini  yang  menjalankan  fungsi  mediator  adalah  hakim  di  pengadilan  masing- masing  dengan  dasar  penunjukan  Ketua  Pengadilan  Agama.  Perlu  usaha berkelanjutan untuk peningkatan profesionalisme mediator terutama dari hakim. Namun  hal  ini  menemui  pula  tantangan,  menurut  Direktur  Pembinaan  Tenaga Tehnis  Peradilan  Agama,  Drs.  Purwosusilo,  S.H.,  M.H.  menyatakan  bahwa sampai dengan akhir tahun 2011, Pengadilan Agama baru  memiliki 237 hakim mediator  yang  telah  bersertifikat.  Dari  jumlah  tersebut  21  diantaranya  hakim mediator ada pada tingkat banding. Jumlah tersebut masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan jumlah satker (satuan kerja) pengadilan Agama dan perkara yang  ditangani. 42 Salah  satu  ukuran  penilaian  mediator  profesional  adalah memiliki  sertifikat  mediator,  karena  sertifikat  itu  adalah  bukti  bahwa  yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh mahkamah Agung baik yang diselenggarakan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, maupun oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

## V. Penutup
Dari  tulisan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  karena  pentingnya  penyelesaian perkara  secara  damai  dibandingkan  penyelesaian  perkara  melalui  litigasi  atau
19 WWW. Badilag. Net, Berbahaya Bila Mediator Tidak Pemah Belajar Mediasi, diakses tanggal 21 Maret2012.
putusan  hakim,  maka  para  pihak  yang  berperkara  perlu  diberikan  pemahaman dengan  baik  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Oleh  karena penyelesaian  perkara  secara  damai  tidak  meninggalkan  perasaan  benci  diantara para  pihak.  Hal  ini  adalah  merupakan  tantangan  yang  amat  berat  dan  perlu dihadapi  dengan  sungguh-sungguh,  oleh  karena  pada  dasarnya  keadaan  kedua pihak  telah  terjadi  persaingan  yang  sangat  besar  dan  tidak  sehat  sebelum mengajukan  perkara  di  pengadilan,  Oleh  karena  out  perlu  penanganan  secara profesional atau terintegrasi dalam proses mediasi.
Mewujudkan  tujuan  diintegrasikannya  mediasi  dalam  proses  beracara  di pengadilan,  sebenarnya  terdapat  tantangan  yang  cukup  berat,  oleh  karena mediator yang terlatih belum memadai di Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Syahrisal, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat. & Hukum Nasional. Jakarta: Kencana,2011.
Abrahamov,  Bunyamin  (ed), Studies  in  Arabic  and  Islamic  Culture. Jerussaiaem: Bar-Ham (Jniversty Press, 2006.
Blora, Amelie, Laetrtia Bucaille dab Luis Martinez, The Enigma of Islamits Violence. New York: Columbia University Press, 2007.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi Baru .  Jakarta: PT Media Pustaka Phonix 2009.
Fazturrahman, Islam, terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
Rahim, Abdul, The Principle Muhammadan Jurisprudence. London : Luzac & Co, 1991.
Syaltut, Mahmud, Al-Islam; Aqidah wa syariah. Mesir: Maktabah al-Misnyah, 1967.
Tresna R., Komputer HIR. Jakarta Prdnya Paramita, 1979.
Watt W. Montgomery, Muhammad : Nabi dan Negarawan. Terj. Djohan Effendy, Jakarta Kuning Mas, t.th.
WWW. Badilag. Net, Berbahaya Bila Mediator Tidak Pemah Belajar Mediasi , diakses tanggal 21 Maret 2012.
Yatim Badri, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah, II . Jakarta : Rajagrafindo, 1996.
Zein  Satria  Effendi  M., Problemtika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer  Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Kencana, 2004.