## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 17 No. 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK
PIDANA TENAGA KERJA ASING ILEGAL (PENELITIAN DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

## Oleh :

## Bontor Desmonth Sitorus, Mustamam Abstract
Law  enforcement  against  immigration  crimes, especially  the  problem  of  misuse  of  foreign workers' residence permits by the law enforcement  officers,  especially  Civil  Servant investigators is still very weak. The reality shows that  of  the  many  cases  of  misuse  of  residence permits  only  a  small  number  have  reached  the court  stage.  This  can  be  seen  in  the development  of  the  issue  of  illegal  foreign workers  which  is  being  discussed  in  the community. The number of foreign workers from China  continues  to  increase  and  on  average these foreign workers do not have and meet the requirements  as  foreign  workers.  This  situation needs  serious  attention  from  the  government, especially the law enforcement.
Based  on  the  results  of  the  research  and discussion,  law  enforcement  by  the  police  is based  on  the  authority  of  the  police  as  the investigators  and  conducts  the  investigations  of every  criminal  act  which  is  regulated  in  the Criminal Procedure Code and Law no. 2 of 2002 concerning  the  Police.  The  obstacle  to  law enforcement  against  Illegal  Foreign  Workers  by the  Police  is  the  weak  authority  possessed  by the Police; this is related to the handing over of the  authority  to  investigate  any  criminal  act  in the  field  of  immigration  to  the  Immigration  Civil Servant  Investigators.  Another  obstacle  found was the lack of integrated coordination between the  immigration  civil  servants  investigators  and Republic  of  Indonesia  Police  Investigators. Immigration criminal law policies are implemented by formulating immigration criminal offenses  and  expanding  the  subject  of  criminal acts  and  objects  of  criminal  acts  in  the  field  of immigration.  In  addition,  the  immigration  law criminal policy, namely by qualifying immigration crimes  as  special  crimes,  and  giving  special authority  to  the  Immigration  Civil  Servant Investigators  to  conduct  investigations  on immigration crimes.
Keywords : Law  Enforcement,  Police,  Illegal Foreign Workers.

## Abstrak
Penegakan  hukum  ( law  enforcement )  terhadap tindak pidana keimigrasian, khususnya masalah penyalahgunaan  izin  tinggal  TKA  oleh  aparat penegak hukum, terutama penyidik PPNS masih sangat  lemah.  Realita  yang  ada  menunjukkan bahwa dari sekian banyak kasus penyalahgunaan  izin  tinggal  hanya  sebagian kecil  yang  sampai  ke  tahap  sidang  pengadilan. Hal  ini  dapat  dilihat  berkembangnya  isu  TKA ilegal  yang  menjadi  pembicaraan  di  tengah masyarakat.  Jumlah  TKA  asal  Cina  yang  terus mengalami  peningkatan  dan  rata-rata  dari  TKA tersebut tidak memiliki dan memenuhi persyaratan  sebagai  TKA.  Keadaan  ini  perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, khususya penegak hukum.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan, penegakan hukum oleh kepolisian didasari pada kewenangan Polri sebagai penyidik dan melakukan  penyidikan  terhadap  setiap  tindak pidana  yang  diatur  dalam  KUHAP  dan  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian. Hambatan  penegakan  hukum  terhadap  TKA Illegal  oleh  Polri  adalah  lemahnya  kewenangan yang  dimiliki  oleh  Polri,  hal  ini  terkait  dengan penyerahan  kewenangan  penyidikan  terhadap setiap  tindak  pidana  di  bidang  keimigrasian kepada  PPNS  keimigrasian.  Hambatan  lain yang  ditemukan  adalah  belum  terjalinnya koordinasi yang terintegral antara penyidik PNS keimigrasian  dengan  penyidik  Polri.  Kebijakan hukum pidana keimigrasian dilaksanakan dengan  merumuskan  delik  pidana  keimigrasian dan memperluas subjek tindak pidana dan objek perbuatan pidana di bidang keimigrasian. Selain itu, kebijakan pidana hukum keimigrasian, yakni dengan mengkualifikasi tindak pidana keimigrasian sebagai tindak pidana khusus, dan memberikan kewenangan khusus kepada PPNS keimigrasian untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian.
Kata  Kunci : Penegakan  Hukum,  Kepolisian, Tenaga Kerja Asing Ilegal.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Pembangunan  dalam  segala  bidang yang  sedang  dilaksanakan  oleh  pemerintah untuk  bangkit  dari  keterpurukan  tidak  dapat menutup  kehadiran  pihak  asing,  baik  dalam bentuk  penanaman  modal  (investasi)  maupun penggunaan tenaga profesional dalam mengelola  bidang  pekerjaan  dalam  berbagai sektor  lapangan  kerja  yang  ada  di  Indonesia. Namun,  penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing haruslah  dilakukan  secara  selektif,  mengingat keberadaan  dan  penggunaan  Tenaga  Kerja Asing  secara  berlebihan  dapat  menimbulkan ekses  negatif  terhadap  kehidupan  sosial masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pemerintah menetapkan  beberapa  kebijakan  hukum  dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing yang bertujuan agar  penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  di Indonesia  tidak  sampai  mengganggu  dan menimbulkan  dampak  sosial  bagi  tatanan kehidupan masyarakat.
Kebijakan pemerintah dalam penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (selanjutnya disebut  TKA)  di  Indonesia  pada  dasarnya  tetap konsisten  untuk  mengutamakan  tenaga  kerja yang  ada  dalam  negeri  (Tenaga  Kerja  Dalam Negeri)  dengan  menentukan  kebijakan  selektif terhadap jabatan-jabatan tertentu yang memang belum  memungkinkan  diisi  oleh  tenaga  kerja dalam negeri.
Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan memerintahkan kepada  Menteri  yang  mengurusi  tenaga  kerja (Menakertrans)  untuk  menetapkan  jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA. Perintah tersebut  tertuang  dalam  Pasal  42  ayat  (5)  dan kemudian diulang lagi dalam Pasal 46 ayat (2).
Penggunaan  TKA  untuk  menduduki jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud
tidaklah  bersifat  permanen.  Dengan  kata  lain, jabatan-jabatan  tersebut  hanya  dapat  diduduki oleh  TKA  sepanjang  keahlian  dalam  untuk menduduki  jabatan  tertentu  tersebut  belum dimiliki oleh tenaga kerja dalam negeri.
Meskipun pengaturan tentang penggunaan  TKA  telah  diatur  sedemikian  rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang  berlaku  (hukum  positif),  bukan  berarti penggunaan  TKA  di  Indonesia  telah  berjalan sesuai  dengan  harapan  atau  telah  sesuai dengan  ketentuan  undang-undang.  Berbagai permasalahan  dalam  penggunaan  TKA  di Indonesia masih saja terjadi, misalnya pelanggaran  izin  tinggal,  izin  kerja  serta  dan sampai pada persoalan pemenuhan persyaratan dalam  penggunaan  TKA  oleh  perusahaan. Praktiknya, sering kali dalam paspor TKA tertulis izin  yang  diberikan  pihak  imigrasi  adalah  untuk bekerja  sebagai  TKA  di  Indonesia  dengan jabatan  dan  waktu  tertentu  bahkan  hanya sebagai  wisatawan.  Namun,  tidak  jarang  TKA dan  perusahaan  pengguna  TKA  menyalahi  izin kerja tersebut.
Secara  faktual  harus  diakui  bahwa peningkatan  arus  lalu lintas  orang,  barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong dan  memacu  pertumbuhan  ekonomi  serta proses  modernisasi  masyarakat.  Peningkatan arus orang asing ke wilayah Republik Indonesia tentunya  akan  meningkatkan  penerimaan  uang yang  dibelanjakan  di  Indonesia,  meningkatnya investasi  yang  dilakukan,  serta  meningkatnya aktivitas  perdagangan  yang  akan meningkatkan penerimaan  devisa.  Namun  peningkatan  arus lalu-lintas  barang,  jasa,  modal,  informasi  dan orang  dapat  pula  menimbulkan  pengaruh negatif, seperti:
1.  Dominasi  perekonomian  nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Indonesia (melalui Penanaman Modal  Asing  dan/  atau  Penanaman Modal  Dalam  Negeri,  pembelian saham atau kontrak lisensi). 2.  Munculnya Transnational Organized Crimes (TOC), mulai dari perdagangan  wanita  dan  anak- anak,  pencucian  uang,  narkotika, dan  obat  terlarang,  imigran  gelap, sampai  ke  perbuatan  terorisme internasional. 1
Kondisi yang demikian jelas berdampak pada  aspek  sosial,  budaya  dan  juga  ekonomi bangsa,  bahkan  dapat  pula  berpengaruh  pada aspek  keamanan  dan  ketahanan  nasional. Meminimalisir  dampak  negatif  akibat  mobilitas tenaga  kerja  migran,  yang  keluar  masuk  dan tinggal di wilayah Indonesia maka dituntut peran Keimigrasian untuk lebih intensif dalam melakukan  pengawasan  terhadap  keberadaan warga  negara  asing,  khususnya  TKA  yang bekerja  di  sektor-sektor  industri  yang  ada  di Indonesia.
Keimigrasian sebagai bagian dari institusi  pemerintah  yang  diberi  wewenang untuk  melakukan  penegakan  hukum  ( law enforcement )  terhadap  pelanggaran  dan  tindak pidana  di  bidang  Keimigrasian  harus  mampu bersikap  lebih  proaktif  dalam  melaksanakan berbagai kebijakan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya dalam menerapkan kebijakan  hukum  pidana  terkait  dengan  proses penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana Keimigrasian.
Penegakan  hukum  oleh  Keimigrasian
merupakan
konsekuensi yang harus
dilaksanakan oleh pemerintah. Mengingat negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  yang salah  satu  cirinya  adalah  adanya  penegakan
1 Imam  Santoso, Perspektif  Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan    Nasional ,  Penerbit  Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 2
hukum  ( law  enforcement ).    Negara  Indonesia sebagai  negara  hukum  secara  tegas  tercantum dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV, yang berbunyi:  “Negara  Indonesia  adalah  Negara hukum”.
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  maka penegakan hukum
Keimigrasian oleh Keimigrasian  perlu  mendapatkan  perhatian khusus  dari  seluruh  elemen  bangsa.  Sebab, peningkatan  arus  lalu  lintas  orang  masuk  dan keluar  dari  dan  ke  luar  dapat  memberi  dampak positif  dan  dampak  negatif.  Imam  Santoso menjelaskan bahwa:
Dampak positif antara lain seperti modernisasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Sedangkan  dampak  negatif  adalah  ketika arus  migrasi  ini  dilakukan  dengan  pola ilegal maka akan mendorong meningkatnya  perkembangan  kejahatan seperti  imigran  gelap,  penyelundupan orang,  perdagangan  anak  dan  wanita yang  berdimensi  internasional  dan  juga sindikat-sindikat narkotika, terorisme, pencucian uang dan lain-lain. 2
Penetapan  politik  hukum  Keimigrasian yang bersifat selektif ( selective policy ) merupakan  landasan  atau  konsep  kerja  bagi institusi  Keimigrasian  dalam  menjalankan  tugas dan fungsinya memberikan pelayanan Keimigrasian.  Selain  itu,  kebijakan  selektif merupakan dasar dalam menolak atau mengizinkan  orang  asing,  baik  dari  segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia.
Di  kabupaten  langkat  misalnya,  aparat Kepolisian  dari  jajaran  Polda  Sumut  berhasil menangkap  empat  orang  TKA  ilegal  asal
2 M. Imam Santoso, Perspektif Imigrasi dalam  United  Nation  Convention,  Against Transnational  and  Organized  Crimes ,  Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007, h.1.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tiongkok di Dusun I Lorong Delima, Desa Paya Tampak,  Pangkalan  Susu,  Kabupaten  Langkat. Saat  diringkus  aparat  Subdit  IV/Tindak  Pidana Tertentu  (Tipiter)  Direktorat  Reskrimsus  Polda Sumut, TKA tersebut tengah melakukan penyortiran  di  lokasi  kerja  yaitu,  PT.  Pinang Makmur  Indonesia  Lestari  (PMIL)  yang   berada di  Dusun  I  Lorong  Delima,  Desa  Paya  Tampak, Pangkalan Susu. Kasubdit IV/Tipiter Reskrimsus Polda Sumut, AKBP Robin Simatupang menjelaskan bahwa:
Keempat  TKA  dipekerjakan  sebagai  ahli bidang  sortir  biji  pinang  yang  hendak diekspor  ke  luar  negeri. Keempat  TKA ilegal  asal  Tiongkok  tersebut,  Limao  (34) asal  Hunan-RRC,  Li  Xin  Lin  (42)  asal Guang  Xi  RRC,  Liu  Jianqiang  (29)  asal Hunan-RRC  dan  Zeng  Youfang  (42)  asal Hunan-RRC.  Keempat  TKA  tersebut masuk  ke  Indonesia  dengan  modal  visa wisata.  Namun  oleh  PT  PMIL,  TKA  itu dipekerjakan sebagai tenaga ahli sortir biji pinang kwalitas ekspor ke Tiongkok. Keempat TKA tersebut dinyatakan  ilegal  karena  tidak  dapat menunjukkan  dokumen  ketenagakerjaan asing, seperti Izin IMTA dari Kementerian Tenaga Kerja dan KITAS) yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. 3 Penyidikan lebih lanjut terhadap keempat TKA illegal tersebut kemudian diserahkan  Kasubdit  IV/Tipiter  Reskrimsus Polda  Sumut  kepada  pihak  Keimigrasian. Berdasarkan  undang-undang,  diketahui  bahwa dalam penegakan hukum di bidang Keimigrasian,  meliputi  dua  bentuk  tindakan hukum,  yaitu  secara  administrasi  dan  pidana. Praktiknya,  banyak  kasus  penyalahgunaan  izin tinggal yang telah memenuhi unsur delik pidana hanya  sampai  tahap  tindakan  hukum  secara admistratif.
3 Illiam  Saputra,  “ Jadi  Tukang  Sortir,  4 TKA    Illegal  Ditangkap  Polda  Sumut ”,    diakses melalui: http://www.jawapos.com ,  tanggal  29 Maret 2017. Pukul 15 : 30 WIB.
Penerapan  sanksi  tindakan  dan  sanksi pidana  seharusnya  memiliki  kepastian  hukum dan  digunakan  secara  tepat  serta  proposional, sehingga  sistem  sanksi  dalam  Undang-Undang No.  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  dapat dijalankan  dengan  baik  dan  efektif.  Hal  ini sesuai  dengan  tujuan  dari  Undang-Undang Keimigrasian yang termaktub dalam konsiderans  huruf  b,  yang  menyatakan:  … menjamin  kepastian  hukum  yang  sejalan dengan penghormatan, pelindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis termotivasi  untuk  meneliti  lebih  mendalam masalah penegakan hukum terhadap TKA yang bekerja  secara  illegal  atau  tanpa izin  di  wilayah Sumatera Utara. Dalam kesempatan  ini, permasalahan  tersebut  di  atas  akan  dibahas lebih  konprehensif  melaluii  penelitian  dengan judul: “Penegakan  Hukum  Oleh  Kepolisian Republik  Indonesia  Terhadap  Tindak  Pidana Tenaga  Kerja  Asing  Ilegal”  (Penelitian  Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka ditentukan rumusan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana penegakan hukum oleh Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal?.
2. Bagaimana  hambatan  dalam  penegakan hukum  terhadap  Tenaga  Kerja  Asing Ilegal?.

## C.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang dikemukakan  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan untuk :

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1. Mengetahui penegakan hukum oleh
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal.
2. Menguraikan  hambatan  dalam  penegakan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal.

## D.  Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat  baik  secara  teoritis  maupun  secara praktis adalah sebagai berikut:
1. Secara  teoritis,  hasil  penelitian  ini  dapat dijadikan  sebagai  bahan  kajian  lebih  lanjut untuk melahirkan pemikiran-pemikiran teoritis  terhadap  tindakan  Keimigrasian yang pada gilirannya memberikan
sumbangan bagi pemerintah dalam
penyempurnaan peraturan perundang- undangan,  khususnya  Undang-  Undang No.  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya.
2. Secara  praktis,  hasil  penelitian  ini  dapat digunakan  sebagai  bahan  kajian  bagi aparat  dilingkungan  Keimigrasian  dalam melaksanakan tugas-tugasnya maupun akademisi  untuk menambah  wawasan  ilmu pengetahuan  khususnya  dalam  penelitian hukum normatif.

## E.  Kerangka Teori dan Konsep
1.  Kerangka Teori
Teori  adalah  kerangka  pemikiran  atau butiran-butiran pendapat, dalam penulisan penelitian  ini  teori  dan  pandangan  ahli  hukum menjadi  pertimbangan,  dan  pegangan  teoritas yang mungkin disetujui atau tidak,  setelah butir- butir  pendapat  tersebut  dihadapkan  pada  fakta- fakta  tertentu  yang  dapat  dijadikan  masukan eksternal bagi penulis. 4 Peter. Mahmud Marzuki,
4 M.  Solly  Lubis, Filsafat  Ilmu  Dan Penelitian , Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 80.
menyatakan: “penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskrepsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.” 5
Adapun  teori  hukum ( legal  theory )  yang dijadikan  sebagai  landasan  ( grand  theory ) dalam  menganalisis  permasalahan  penegakan hukum terhadap TKA ilegal digunakan beberapa teori yang akan dijelaskan sebagai berikut :
a.  Teori  Sistem  Hukum  ( legal  system theorie )
Teori dasar menganalisis permasalahan dalam  penelitian  ini  adalah  teori  fungsional ( functional  theory ).  Teori  fungsional  merupakan teori  yang  mengkaji  dan  menganalisis  tentang persoalan-persoalan  yang  berkaitan  dengan berfungsinya  institusi  atau  norma-norma  hukum atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. 6 b.  Teori  Kebijakan  Kriminal  ( Criminal Policy Theorie )
Menganalisis  permasalahan  ketiga  dari peneltiian  ini,  yaitu  mengenai  kebijakan  hukum pidana  dalam  penanggulangan  tindak  pidana Keimigrasian, khususnya dalam mengatasi TKA ilegal  di  Kabupaten  Langkat,  dapat  digunakan teori kebijakan kriminal ( criminal policy theorie ).

## 2.  Kerangka Konsep
Konsepsi merupakan defenisi
operasional  dari  intisari  objek  penelitian  yang akan dilaksanakan. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai.
5 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum ,  Prenada  Kencana  Prenada  Media, Jakarta, 2004, h. 35.
6 Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Desertasi  dan  Tesis ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2014, Jakarta, h. 2.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## F. Metode Penelitian
1.  Spesifikasi Penelitian Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan  yuridis  empiris.  Menurut  Amiruddin &  Zainal  Asikin,  dimaksud  dengan  penelitian deskriptif  bertujuan  menggambarkan  secara tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu gejala dengan gejala lain dalam
masyarakat. 7 Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat,
keadaan, gejala atau  kelompok  tertentu, mengenai  penegakan  hukum  terhadap  tenaga kerja ilegal.
2.  Metode Pendekatan
Penelitian  ini  mengggunakan  metode pendekatan  hukum  normatif  dan  pendekatan hukum  empiris.  Pendekatan  hukum  normatif sering  disebut  dengan  hukum  doktriner,  karena penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan  hanya pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau bahan  hukum  yang  lain. 8 Penelitian  yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan ( statuted
approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ).  Kedua  pendekatan  ini  digunakan untuk  mengetahui  kesesuaian  antara  aturan- aturan  dan  kenyataan-kenyataan  yang  terjadi. Penelitian  yuridis  sosiologis  atau  yang  sering disebut  penelitian  yuridis  empiris  adalah  suatu penelitian  yang  bertitik  tolak  pada  data primer/data  dasar,  yaitu  data  yang  didapat
7 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum .
Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 25-26
8 Fakultas  Hukum, Prosedur  Dan  Tata Cara  Penulisan  Tesis ,  Universitas  Islam Sumatera Utara, Medan, 2017. h. 26.
langsung  dari  masyarakat  sebagai  sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

## 3.  Alat Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilaksanakan  dengan  dua  cara,  yaitu  penelitian lapangan ( field research ) yang didukung dengan penelitian kepustakaan ( library research ). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan  wawancara,  sedangkan  penelitian kepustakaan  dilakukan  dengan  menelusuri berbagai  bahan-bahan  hukum  yang  relevan dengan  permasalahan  dan  pembahasan  dalam penelitian.
4.  Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data Proses pengambilan data dan
pengumpylan  data  dilakukan  dalam  beberapa tahapan, yaitu :
a.  Tahap pertama, adalah tahap persiapan yakni mengumpulkan data  sekunder  yang  kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian.
Setelah itu, untuk selanjutnya dikonsultasikan sebagai penyempurnaan. b.  Tahap kedua, dalam tahap ini dibagi dalam  dua  bagian,  yaitu  penelitian lapangan dan penelitian
kepustakaan. Tahap penelitian lapangan  sebagai  langkah  awal dilakukan  dengan  penetuan  objek penelitian, yaitu kasus ( case )
penggunaan  dan  penyalahgunaan izin  tinggal  oleh  TKA  di  kabupaten langkat  yang  telah  disidik  oleh
Ditreskrimsus Polda Sumut. Pengumpulan data primer dilakukan dengan  metode  wawancara  dalam

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bentuk  wawancara  bebas  yang dilakukan  dengan    Kanit  Tipiter
Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompol Hairil  Sani,  SH,  dan  wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Bapak Petrus Teguh  Aprianto, SH.  Bagian  kedua, yaitu tahapan penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan  untuk  memperoleh  data sekunder yang  meliputi bahan
hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tertier.
c.  Tahap ketiga, yaitu tahap penyelesaian.  Pada  tahap  ini  data primer  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian  kepustakaan  selanjutnya dibuat  dalam  bentuk  laporan  awal yang kemudian dikonsultasikan kepada pembimbing.

## 5.  Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  data  kualitatif.  Analisis data  kualitatif  adalah  upaya  yang  dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola,  mencari dan  menemukan  pola,  menemukan  apa  yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan  apa  yang  dapat  diceritakan kepada orang lain.

## II. BAB  IIPENEGAKAN  HUKUM  OLEH KEPOLISIAN  TERHADAP  TENAGA KERJA ASING ILEGAL
A.  Ketentuan  Hukum  Penggunaan  Tenaga Kerja Asing di Indonesia
1.  Pengertian  Tenaga  Kerja  Asing  dan

## Tenaga Kerja Asing Illegal
Pasal  1  angka  9  Undang-Undang Keimigrasian  disebutkan  bahwa  yang  dimaksu dengan  orang  asing  adalah  orang  yang  bukan warga  negara  Indonesia.  Dalam  Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian tidak dijelaskan mengenai pengertian  dari  tenaga  kerja  asing.  Namun, pengertian  TKA  dapat  dilihat  dalam  rumusan Pasal  1  angka  13  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  yang menyebutkan:  “Tenaga kerja  asing  adalah warga  negara  asing  pemegang  visa  dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”.
Berdasarkan pengertian yang
dirumuskan  dalam kedua  peraturan  perundang- undangan  tersebut,  maka  dapat  diketahui bahwa  yang  dimaksud  dengan  TKA  adalah warga  negara  asing  pemegang  visa  dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Kebijakan pemerintah  dalam  penggunaan  tenaga  kerja asing  hanyalah  bersifat  sementara,  berhubung karena  keterbatasan  atau  kekurangan  tenaga ahli.  Namun,  kebijakan  pemerintah  dalam pembangunan  tetap  diarahkan  pada  perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.
Pengertian  Tenaga  Kerja  Asing  illegal, secara  yuridis  normatif  tidak  dirumuskan  dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pengertian  dari  TKA  illegal  dapat  diartikan sebagai tenaga kerja asing yang tidak memenuhi  ketentuan  hukum  Keimigrasian. Dengan  kata  lain,  Tenaga  Kerja  Asing  Illegal

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
adalah  warga  negara  asing  yang  masuk  ke negara Indonesia dengan tujuan bekerja dengan tidak memenuhi syarat-syarat Keimigrasian.
2.  Ketentuan Hukum

## Penggunaan
Tenaga Kerja Asing di Indonesia Peran  pemerintah  dalam  membuat kebijakan  (regulasi)  mengenai  sistem  hukum Keimigrasian,
termasuk pengaturan penggunaan  TKA  memiliki  kaitan  yang  erat dengan  fungsi  negara  dalam  penataan  dan penyelenggaraan sistem ekonomi yang berpihak kepada  rakyat.  Wolfgang  Friedman  dalam  Lalu Husni  mengemukakan  4  (empat)  fungsi  negara dalam bidang ekonomi, yaitu:
a. Fungsi  negara  sebagai provider (penjamin) kesejahteraan rakyat.
b. Fungsi negara sebagai regulator (pengatur).
c. Fungsi negara sebagai enterpreneur (pengusaha)  atau  menjalankan  sektor- sektor tertentu melalui state owned coporation (BUMN) dan
d. Fungsi  negara  sebagai umpire (pengawas, wasit) untuk merumuskan standar yang adil mengenai  kinerja  sektor  ekonomi termasuk perusahaan negara ( state corporation ). 9
Penggunaan TKA di Indonesia, pemerintah  telah  menentukan  suatu  kebijakan, yakni  dengan  menerapak  kebijakan  selektif ( selective  policy ).  Kebijakan  selektif  ditegaskan dalam  Undang-Undang  Keimigrasian,  yaitu kebijakan  yang  meneliti  setiap  kedatangan, keberadaan dan keluarnya orang asing dari dan wilayah Indonesia. Penerapan kebijakan selektif dapat  dilakukan  dengan  2  (dua)  pendekatan, sebagaimana  dijelaskan  oleh  Imam  Santoso bahwa :
9 Lalu  Husni, Hukum  Ketenagakerjaan Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2000, h. 19- 20
Penerapan kebijakan selektif menggunakan  dua  pendekatan,  yaitu kesejahteraan ( Prossperity Approach ) yang  meneliti  sejauh  mana  orang  asing memberikan  manfaat  keuntungan  bagi bangsa dan Negara. Pendekatan
Keamanan  ( Security  Approach )  yaitu meneliti  sejauh  mana  orang  asing  tidak mengganggu  keamanan  dan  ketertiban masyarakat dan Negara. 10
Kebijakan  selektif  dalam  penggunaan TKA  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  6 Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian,  merupakan amanat  dari  Pasal  42  ayat  (4)  Undang-Undang Negara  Republik  Indonesia  No.  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: “Tenaga  kerja  asing  dapat  dipekerjakan  di Indonesia  hanya  dalam  hubungan  kerja  untuk jabatan tertentu dan waktu tertent u”.
Kebijakan  selektif  dalam  penggunaan TKA di  Indonesia bertujuan  memberikan perlindungan  terhadap  eksistensi  dari  tenaga kerja  dalam  negeri,  sehingga  melalui  kebijakan ini  tercipta  asas  keseimbangan  antara  pencari kerja  dalam  dengan  ketersediaan  lapangan pekerjaan  dalam  negeri.  Dengan  kata  lain, peluang kerja yang ada di Indonesia tidak boleh di isi oleh sebagian besar warga negara asing.
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar  negeri  tidak  lain  merupakan  kebijakan pemerintah  dalam  rangka  untuk  mengurangi angka  pengangguran  di  dalam  negeri  sebagai wujud  pemenuhan  hak  dasar  setiap  warga negara dalam memperoleh pekerjaan sebagaimana  diamanatkan  oleh  konstitusi. Mengingat  ketersediaan  lapangan  pekerjaan yang  tidak  sebanding  dengan  jumlah  para pencari  kerja,  maka  pemerintah  menetapkan kebijakan menempatkan TKI ke luar negeri.
Kondisi  yang  sama  mungkin  juga dialami oleh beberapa negara, tidak
10 Imam Santoso, Op. Cit ., h. 76.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
seimbangnya  ketersediaan  lapangan  pekerja dengan  jumlah  pencari  kerja  menyebabkan beberapa  negara  mau  tidak  mau  harus membuat mencari alternatif lain dalam memenuhi  hak-hak  dasar  warga  negaranya,  di samping  juga  berupa  untuk mengatasi  masalah sosial  yaitu  tingginya  angka  pengangguran  di negara  tersebut.  Salah  satu  cara  yang  dapat dilakukan  adalah  dengan  menempatkan  tenaga kerja ke luar negeri.
Mengingat migrasi tenaga kerja merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat terelakkan  ditengah  globalisasi  saat  ini,  maka pengaturan  penggunaan  TKA  harus  pula memperhatikan prinsip-prinsip HAM. Oleh karena  itu,  larangan  penggunaan  TKA  dan juga pengaturan  penggunaan  TKA  juga  merujuk pada  berbagai  ketentuan  hukum  internasional, yang sebagian diantaranya telah diratifikasi oleh negara Indonesia.
Kedudukan  hukum mengenai  hak  untuk memperoleh  pekerjaan  sebagai  suatu  wujud dari  hak  dasar  manusia  sesuai  dengan pandangan  yang  dikemukakan  oleh  Majda  El Muhtaj, sebagai berikut :
Hak  atas  pekerjaan  dan  hak  dalam bekerja  merupakan  suatu  bentuk  hak dasar  yang  dimiliki  oleh  manusia  (hak asasi manusia). Perlindungan dan pemenuhan  hak  tersebut  memberikan arti  penting  bagi  pencapaian  standar kehidupan  yang  layak,  sebagai  hak dasar yang dijamin oleh konstitusi maka pemerintah
berkewajiban untuk merealisasikan  hak-hak  itu  dengan sebaik-baiknya. 11 Berdasarkan
uraian di atas, penggunaan  TKA  di  Indonesia  didasari  pada kebijakan  selektif  ( selective  policy )  dengan ketentuan  penggunaan  TKA  hanya  untuk
11 Majda  El  Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial  Dan Budaya , Rajawali Pers, Jakarta, 2003, h. 181.
jabatan-jabatan  tertentu.  Kebijakan  selektif merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan  keseimbangan  (proporsionalitas) antara  keberadaan  TKA  dengan  tenaga  kerja dalam  negeri.  Sehingga  kehadiran  TKA  tidak berdampak  negatif  pada  tenaga  kerja  dalam negeri.

## 3.  Pelanggaran  Hukum  Keimigrasian Oleh Tenaga Kerja Asing Ilegal
Pelanggaran  hukum  Keimigrasian  oleh TKA  ilegal  secara  normatif  dapat  terjadi  dalam beberapa bentuk:
a.  Penggunaan  tenaga  kerja  tanpa  izin sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Pasal  42  ayat  (1)  Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Pelanggaran
terhadap  pasal  ini  lebih  lanjut  diatur dalam  Pasal  185  Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diancam
dengan  sanksi  pidana  penjara  paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling sedikit  Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta rupiah).
b.  Penyalahgunaan  izin  tinggal,  hal  mana diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian.  Pelanggaran  terhadap Pasal  ini  diancam  dengan    pidana penjara  paling  lama  5  Tahun  penjara dan  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000,-.  Subjek  pelaku  pada tindak  pidana  ini  adalah  setiap  orang asing  dan  setiap  orang  yang  menyuruh atau  memberikan  kesempatan  kepada orang  asing  menyalahgunakan  atau melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  maksud  dan  tujuan  pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.
Berdasarkan  kedua  ketentuan  pasal yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang
Keimigrasian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa pelanggaran  hukum  Keimigrasian  oleh  tenaga kerja  asing  secara  illegal  dapat  terjadi  dalam dua bentuk :
a.  Pertama, pemberi kerja yang menggunakan  tenaga  kerja  asing  tanpa memiliki  izin  dari  menteri  atau  pejabat tertentu yang ditunjuk untuk itu.
b.  Kedua,  penyalahgunaan  izin  tinggal oleh warga negara asing ataupun orang yang memberi kesempatan untuk terjadinya  penyalahgunaan  izin  tinggal yang  dilakukan  oleh  warga  negara asing.
Penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara  asing  yang  ingin  bekerja  di  Indonesia dan  penggunaan  TKA  ilegal,  secara  yuridis normatif  telah  melanggar  ketentuan  undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Undang-
Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian. B.  Kewenangan Keimigrasian Dalam

## Penegakan Hukum Keimigrasian
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditentukan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka  menjaga  tegakya  kedaulatan  negara. Fungsi  Keimigrasian  Indonesia  dilaksanakan oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  sebagai  unsur pelaksana  tugas  dan  fungsi  Kementerian
Hukum  dan  HAM  di  bidang  Keimigrasian  ( vide Pasal  1  angka  6).  Fungsi  Keimigrasian dimaksud adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan  Keimigrasian,  penegakan  hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Hukum  Keimigrasian  mengatur  dua bentuk  penegakan  hukum,  yaitu  penegakan hukum administratif melalui tindakan Keimigrasian  dan  penegakan  hukum  pidana melalui  proses  peradilan  ( pro  justitia ). Tindakan hukum  keadministrasian  meliputi  :  pencegahan atau  penangkalan,  pembatasan  izin  atau pembatalan  izin,  larangan  untuk  berada  disatu atau  beberapa  tempat  tertentu  di  wilayah Indonesia,  Keharusan  untuk  bertempat  tinggal disuatu tempat tertentu, pengenaan biaya beban dan deportasi. 12 Keimigrasian dalam melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya diberikan  kewenangan  oleh  Undang-Undang. Adapun  mengenai  kewenangan  yang  dimiliki Keimigrasian  dalam  menjalankan  tugas  pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :

## 1.  Kewenangan  Pengawasan Keimigrasian
Pengawasan  terhadap  orang  asing merupakan proses kegiatan di bidang Keimigrasian,  yaitu  pengumpulan  data  dan informasi, menganalisa dan menentukan apakah keberadaan orang asing sejak masuknya di wilayah Indonesia dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku baginya.
Menurut Prayudi:  “Pengawasan  adalah suatu  proses  untuk  menetapkan  pekerjaan  apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau
12 Muhammad  Hamdan, Teori  Dan Praktik  Tindakan  Keimigrasian ,  Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2015, h. 15.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki,  direncanakan  atau  diperhatikan”. 13 Sedangkan Saiful Anwar memberikan pengertian “pengawasan sebagai suatu kegiatan  kontrol  terhadap  tindakan  aparatur pemerintah  diperlukan  agar  pelaksanaan  tugas yang  telah  ditetapkan  dapat  mencapai  tujuan dan terhindar dari penyimpangan- penyimpangan”. 14 Sementara  itu,  M.  Manullang mengatakan bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses  untuk  menetapkan  suatu  pekerjaan  apa yang  sudah  dilaksanakan,  menilainya  dan mengoreksi  bila  perlu  dengan  maksud  supaya pelaksanaan  pekerjaan  sesuai  dengan  rencana semula”. 15
Pengawasan  Keimigrasian  dilakukan untuk  mewujudkan  prinsip  selektif,  terhadap orang  asing  yang  keluar  maupun  masuk  ke wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing  dilakukan  selama  berada  di  wilayah Indonesia, pengawasan termasuk pula terhadap kegiatan orang asing yang berada di Indonesia, sebab  keberadaan  orang  asing  tidak  tertutup kemungkinan merugikan kepentingan negara.
Pengawasan orang asing meliputi aspek  yang  menyangkut  keberadaannya  dan aspek  aktivitasnya,  yaitu  proses  kegiatan  di bidang  Keimigrasian  yang  mengumpulkan  data dan  informasi,  menganalisa  dan  menentukan keberadaanorang  sejak  masuknya  di  wilayah Indonesia  serta  kegiatannya  selama  berada  di wilayah  republik  Indonesia.  Pengawasan  dapat dilakukan dengan cara :
a.  Pengawasan administratif
13 Prayudi, Hukum Administrasi
Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, h. 80
14 Saiful  Anwar, Sendi-Sendi  Hukum Administrasi  Negara ,  Glora  Madani  Press, Medan, 2004, h.127
15 M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  1995, h.1
Pengawasan  yang  dilaksanakan  dengan menggunakan  data-data  administratif yang ada pada instansi yang melakukan pengawasan.
b.  Pengawasan koordinatif
Pengawasan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi yang berkaitan dalam pengawasan  dengan  saling  memberi masukan  sesuai  bidangnya  masing- masing.
c.  Pengawasan  di  tempat  dengan  suatu operasi  lapangan  yang  dilaksanakan oleh Imigrasi dan atau bersama dengan instansi  lain  yang  dilakukan  secara koordinatif.
Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap  orang  Asing  khususnya,  Wisatawan Asing,  Kantor  Imigrasi  Medan  mengacu  pada Undang-Undang  No.  6  tahun  2011  Pasal  66 sampai Pasal 73 dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2013. Pasal 173 PP No. 31 tahun 2013 dijelaskan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan Keimigrasian dilakukan oleh :
a. Direktur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di pusat; b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di provinsi; c. Kepala  Kantor  Imigrasi,  untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan; dan d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat  Dinas  Luar  Negeri,  untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di luar Wilayah
Indonesia.
Pasal 202 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 menyebutkan bahwa dalam rangka pengawasan Keimigrasian, pemerintah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
membentuk  Intelijen  Keimigrasian  dari  unsur pejabat Keimigrasian. Dalam rangka melaksanakan  fungsi  Intelijen  Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian  dan  pengamanan  Keimigrasian
serta berwenang: a.  Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah; b.  Mendatangi  tempat  atau  bangunan yang  diduga  dapat  ditemukan  bahan keterangan  mengenai  keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
c.  Melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau d.  Melakukan  pengamanan  terhadap data  dan  informasi  Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian. Pelaksanaan  pengawasan  koordinatif
dapat dilaksanakan dengan melakukan kerjasama  dengan  instansi  terkait,  misalnya koordinasi dengan pemerintah daerah,
Kepolisian dan instansi lainnya. Adanya koordinasi  antara  Keimigrasian  dengan  instansi pemerintah  daerah  dan  instansi  terkait  lainnya serta  kerjasama  dengan  masyarakat,  maka akan  membantu  Keimgrasian  dalam  mencegah dan  menanggulangi  keberadaan  orang  asing, khususnya  mencegah  masuknya  TKA  illegal yang  terus  mengalami  peningkatan  di  wilayah hukum Keimigrasian Sumatera Utara.
Pengawasan admistratif dilakukan sesuai surat perintah pada Pejabat Keimigrasian yang  ditunjuk  untuk  melakukan  pengawasan. Sesuai  petunjuk  pelaksanaan  (juklak)  yang dikeluarkan  oleh  Dirjen  Imigrasi,  bahwa  bentuk pengawasan administratif yaitu:
a.  Melakukan  penelitian,  pemeriksaan setiap  data  atau  laporan masyarakat tentang  keberadaan  dan  aktivitas orang asingm sehingga dapat diketahui  jika  terdapat  pelanggaran Keimigrasian.
b.  Dalam  hal  permintaan  perpanjangan izin  Keimigrasian  terlebih  dahulu diadakan  penelitian  dan  pengecekan terhadap sponsor, bagi sponsor yang dinilai  tidak  layak  maka  permintaan perpanjangan  izin  Keimigrasiannya ditolak.
c.  Setiap  pemberian  atau  penolakan perpanjangan izin Keimigrasian diberitahukan  kepada  pihak  kepala kantor  Imigrasi  yang  memberikan pelayanan sebelumnya. d.  Setiap  pemberian  perpanjangan  izin Keimigrasian dibuat kartu pengawasan.
e.  Menyampaikan  surat  pemberitahuan kepada  sponsor  orang  asing  apabila izin Keimigrasiannya akan berakhir.
Pelaksanaan pengawasan lapangan berdasarkan  petunjuk  dan  pelaksanaannya, meliputi beberapa kegiatan yaitu:
a.  Hasil evaluasi dari sumber data yang ada dan laporan instansi dan masyarakat  dijadikan  bahan  untuk pengawasan lapangan.
b.  Pengawasan dalam mengetahui adanya orang asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian, juga diketahui  berdasarkan  laporan  atau informasi  masyarakat.  Pengawasan ini  juga  dilakukan  melalui  Sistem Pengawasan Orang Asing (SIPORA) yang  melibatkan  masyarakat  melalui RT dan RW.
c.  Dalam  melakukan  pengawasan  di lapangan,  setiap  petugas  harus dilengkapi  dengan  surat  perintah tugas.
d.  Setiap hasil pengawasan di lapangan dilaporkan secara tertulis.
e.  Apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemanggilan terhadap pihak  yang  dianggap  mengetahui informasi tentang orang asing tersebut. Terhadap mereka dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam
Berita Acara Interogasi.
f.  Apabila  patut  diduga  telah  terjadi pelanggaran terhadap Undang- Undang  Keimigrasian  dan  terdapat bukti  permulaan  yang  cukup,  dapat dilakukan penyidikan.
Setelah menerima laporan dari masyarakat  tentang  keberadaan  imigran  illegal, langkah selanjutnya adalah penyidikan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Penyelidikan  dilakukan  oleh  tim  yang  dibentuk berdasarkan  keputusan  Kepala  Kantor  Imigrasi. PPNS  yang melakukan  penyidikan  adalah  yang mempunyai kartu tanda penyidik yang dikeluarkan  oleh  Dirjen  Keimigrasian,  sebelum penyidikan,  PPNS  harus  memberikan  laporan kepada  Koordinator  Pengawas  (KORWAS) tentang mulai dan berkahirnya suatu penyidikan tersebut.

## 2.  Kewenangan  Melaksanakan  Tindakan Hukum Administratif Keimigrasian
Pengaturan  tentang  jenis-jenis  tindakan administrasi Keimigrasian diatur dalam Undang-
Undang No. 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian.  Sebagaimana  dinyatakan  dalam
Pasal 72 ayat (1)  dan (2), yang berbunyi: a.  Pejabat Imigrasi berwenang melakukan  Tindakan  Administratif Keimigrasian  terhadap  Orang  Asing yang  berada  di  Wilayah  Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati  atau  tidak  menaati peraturan perundang-undangan. b.  Tindakan  Administratif Keimigrasian sebagaimana    dimaksud  pada  ayat (1) dapat berupa:
1)  pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
2)  pembatasan,  perubahan,  atau pembatalan Izin Tinggal;
3)  larangan  untuk  berada  di  satu atau  beberapa  tempat  tertentu di Wilayah Indonesia;
4)  keharusan untuk bertempat
tinggal  di  suatu  tempat  tertentu di Wilayah Indonesia; 5)  pengenaan biaya beban; dan/atau 6)  Deportasi dari Wilayah Indonesia.
Tindakan  administratif  adalah  sanksi administratif  yang  ditetapkan  Pejabat  Imigrasi terhadap  Orang  Asing  di  luar  proses  peradilan. Keputusan  mengenai  tindakan  administrasi
Keimigrasian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 75,  harus  dilakukan  secara  tertulis  dan  harus disertai  dengan  alasan.  Oleh  sebab  itu  penting memahami masing-masing tindakan administrasi  yang  diatur  tersebut.  Adapun tindakan  hukum  administatif  oleh  Keimigrasian dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Penangkalan dan pencegahan
Penangkalan  adalah  larangan  yang bersifat  sementara  terhadap  orang-orang tertentu  untuk masuk  ke  wilayah  Indonesia berdasarkan  alasan  tertentu.  Sedangkan pencegahan  adalah  larangan  yang  bersifat sementara  terhadap  orang-orang  tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
Ketentuan  hukum  yang  menjadi  dasar dalam pelaksanaan penangkalan dan pencegahan  terhadap  orang  asing,  yaitu karena adanya alasan Keimigrasian. Pencegahan  terhadap  orang  asing  yang masuk  dalam  daftar  hitam  ( black  lict ).
Penangkalan  dan  pencegahan  merupakan wewenang  dan  tanggung  jawab  menteri, yang  dalam  pelaksanaan  didasarkan  pada berbagai pertimbangan, yang antara lain : 1)  Hasil  pengawasan  Keimigrasian  dan keputusan tindakan administratif
Keimigrasian.
2)  Keputusan  Menteri  Keuangan  dan
Jaksa  Agung  sesuai  dengan  bidang dan  tugasnya  masing-masing  menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.
3)  Permintaan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
4)  Perintah  Ketua  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK).
5)  Permintaan  Kepala  Badan  Narkotika Nasional (BNN).

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
6)  Keputusan,  perintah  atau  permintaan pimpinan Kementerian/ Lembaga berdasarkan  kewenangan  pencegahan yang diatur dalam undang-undang. 16
3.  Kewenangan  Melaksanakan  Tindakan
Hukum Pro  justicia melalui  Peradilan Pidana
Implementasi penegakan
hukum Keimigrasian sesuai dengan aturan hukum yang ada  adalah  berupa  tindakan  yang  bersifat administratif  dan  tindakan  melalui  proses peradilan  ( Pro  Justitia ).  Penegakan  hukum Keimigrasian  melalui  tindakan  administratif, maka pejabat atau PPNS Imigrasi
melaksanakan penegakan hukum secara administrasi dan di luar sistem peradilan.
Ketika  penegakan  hukum  Keimigrasian dilaksanakan melalui proses pro yustitia (proses
peradilan), maka pejabat
Keimigrasian
ditentukan oleh Undang-Undang sebagai Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Keimigrasian (PPNS  Imigrasi).  Kedudukan  pejabat  Imigrasi ataupun  penyidik  pegawai  negeri  sipil  (PPNS)
imigrasi diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian  dan  juga  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Sistem peradilan pidana ( criminal justice system ), terdiri dari komponen-komponen ataupun sub sistem, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan lembaga pemasyarakatan. 17 Oleh  karena  itu,  apabila  di
16 Artikel,  oleh  Herman  Suryokumoro, Nurdin,  kaningtyas, Urgensi  Pengungsi/Migran Ilegal  Di  Indonesia  Sebagai  Negara  Transit
Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi  1951 (Studi  Di  Kantor  Imigrasi  Kota Malang), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ninktyas@ub.ac.id ,  2011.  Hlm,  12, diakses melalui portalgaruda.org.article,php, pada tanggal 23 Mei 2016, Pkl. 21.30 WIB 17 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana  Kontemporer ,  Kencana  Media  Group, Jakarta,  2013, h. 124
dalam penyidikan sebagai suatu sistem terdapat adanya  penyidik  Polri  dan  penyidik  pegawai negeri  sipil  (PPNS),  maka  dapat  dilihat  bahwa PPNS  dalam  hal  ini  adalah  PPNS  Imigrasi sebagai suatu sub sistem atau bagian dari mata rantai dari sistem peradilan pidana.
Pasal  6  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa terdapat 2 (dua) macam penyidik, yaitu penyidik Polri dan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  tertentu yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang. Lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No. 27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  KUHAP, disebutkan:
Bahwa instansi yang berwenang mengusulkan Pengangkatan Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  adalah  departemen yang membawahi Pegawai Negeri tersebut dan yang berwenang mengangkat PPNS adalah menteri kehakiman  dan  HAM  setelah  mendengar pertimbangan  dari  Jaksa  Agung  dan Kapolri.  Pertimbangan  tersebut  berisi suatu  pernyataan  tidak  berkeberatan  jika Pegawai  Negeri  Sipil  yang  dimaksudkan tersebut diangkat menjadi PPNS.
Penegakan  hukum  pidana Keimigrasian adalah  penegakan  hukum  melalui  proses penyidikan  berdasarkan  ketentuan  undang- undang.  Mengenai  keberadaan  syarat  dan ketentuan  orang  asing  untuk memasuki  wilayah negara  Republik  Indonesia  telah  diatur  dalam Pasal  9  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011, yang menyatakan:
a.  Setiap  orang  yang  masuk  atau keluar    Wilayah  Indonesia  wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh  Pejabat  Imigrasi  di  Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
b.  Pemeriksaan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi pemeriksaan  Dokumen  Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
c.  Dalam  hal  terdapatkeraguan  atas keabsahan  Dokumen  Perjalanan dan/atau  identitas  diri  seseorang, Pejabat  Imigrasi  berwenang  untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.
Penyidikan tindak pidana imigrasi dilakukan  berdasarkan  ketentuan  Hukum  Acara Pidana,  hal  ini  jelas  diatur  dalam  ketentuan Pasal  104  UU  No.  6  tahun  2011  Tentang Keimigrasian. Terkait dengan penyidikan Tindak pidana  imigrasi  PPNS  diatur  dalam  Pasal  105 UU.  No.  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian. PPNS Keimigrasian memiliki beberapa kewenangan  dalam  pelaksanaan  penyidikan, yaitu:
a.  Menerima  laporan  tentang  adanya tindak pidana Keimigrasian;
b.  Mencari keterangan dan alat bukti;
c.  Melakukan  tindakan  pertama  di tempat kejadian; d.  Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat  kejadian  perkara  untuk kepentingan penyidikan; e.  Memanggil, memeriksa, menggeledah,  menangkap,  atau menahan  seseorang  yang  disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan; f. Menyuruh  berhenti  orang  yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya; g.  Memeriksa  atau  menyita  surat,
dokumen,  atau  benda  yang  ada hubungannya dengan tindak pidana
Keimigrasian; h.  Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya  sebagai  tersangka atau saksi; i. Mendatangkan  ahli  yang  diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
j. Melakukan  pemeriksaan  di  tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
k.  Mengambil  foto  dan  sidik  jari tersangka;
l. Meminta keterangan dari masyarakat  atau  sumber  yang berkompeten;
m.  Melakukan  penghentian  penyidikan; dan/atau
n.  Mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum.
Kewenangan penyidik oleh PPNS
Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan ketentuan  Hukum  Acara  Pidana,  artinya  bahwa pelaksanaan  harus  sesuai  dengan  ketentuan Hukum  Acara  Pidana  yang  pada  dasarnya adalah  aspek  administratif  yang  berkaitan dengan  pelanggaran  ketentuan  pidana  dalam hukum administrasi.
C.  Kewenangan Kepolisian Negara
Republik  Indonesia  Dalam  Penegakan
Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Asing Ilegal
Pengertian  Keimigrasian  dapat  dilihat dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  No.  6
Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,
menyatakan:
Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah Indonesia  serta  pengawasannya  dalam rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan negara. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi  objek  dari  hukum  Keimigrasian adalah  lalu  lintas  dan  pengawasan
Keimigrasian.
Penegakan hukum kemigrasian,
undang-undang memberikan kewenangan khusus  kepada  PPNS  Keimigrasian  untuk melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana Keimigrasian.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Pasal 105 Undang-Undang Keimigrasian, yang menyatakan:  “Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  Keimigrasian  diberi  wewenang  sebagai penyidik  tindak  pidana  Keimigrasian  yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang”.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pelaksanaan  ketentuan  hukum  pidana
yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian, maka PPNS Keimigrasian
mengacu  pada  KUHAP.  Pasal  107  Undang- Undang  Keimigrasian  menyebutkan  bahwa dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian  berkoordinasi  dengan  penyidik Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Didalam KUHAP,  kewenangan  PPNS  sebagai  penyidik telah  diatur  secara  proporsional,  dan  koordinasi serta  pengawasan  terkait  dengan  kewenangan penyidikan  PPNS  diatur  secara  tegas  dalam Pasal  107  ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa :
(1)  Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  dan  memberikan  bantuan penyidikan yang diperlukan. (2)  Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaporkan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia tentang adanya suatu tindak pidana yang  sedang  disidik,  jika  dari penyidikan  itu  oleh  Pegawai  Negeri
Sipil  ditemukan  bukti  yang  kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum.
(3)  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  jika telah selesai melakukan penyidikan, hasil  penyidikan  tersebut  harus diserahkan  kepada  penuntut  umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
Penyidikan  yang  dilaksanakan  oleh PPNS  Keimigrasian,  maka  PPNS  Keimigrasian bertanggung jawab  secara yuridis atas tindakan penyidikan  yang  dilakukannya  tersebut  sesuai peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan tanggung jawab kedinasan dilaksanakan secara hierarki  dalam  hal  ini  Direktur  Jenderal  Imigrasi dapat  memberikan  petunjuk,  pengarahan,  dan mendukung  kegiatan  penyidikan  dalam  rangka pelaksanaan  tugas  penyidikan  tindak  pidana Keimigrasian.
Politik hukum dalam pelaksanaan hukum  pidana  di  bidang  Keimigrasian  tidak sesuai dengan prinsip harmonisasi dan sinkronisasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan,  akibatnya,  tugas  dan fungsi  Kepolisian  khususnya  sebagai  penyidik menjadi overlapping (tumpang  tindih)  dengan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  instansi  lain, bahkan  diambil  oleh  lembaga  baru  yang dibentuk  oleh  undang-undang  baru  yang melahirkan kewenangan baru.
Kewenangan  Polri  sebagai  penyidik telah  diatur  secara  tegas  dalam  berbagai undang-undang,  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002,
menyebutkan: Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan peraturan  perundang-undangan.  Lebih  lanjut, dalam  Pasal  15  huruf  I,  dinyatakan  Polri melakukan  pengawasan  fungsional  Kepolisian terhadap  orang  asing  yang  berada  di  wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
Berdasarkan ketentuan Pasal 4
KUHAP,  dapat  dilihat  bahwa  yang  dimaksud dengan  penyelidik  adalah  setiap  pejabat  Polri, dengan  demikian  Polri  bertindak  sebagai penyelidik  dan  penyidik  dalam  perkara  pidana, sehingga  Polri  berwenang  untuk  menjadi penyelidik  dan  penyidik  untuk  setiap  tindak pidana.  Lebih  lanjut,  dalam  Pasal  6  KUHAP disebutkan,  penyidik  adalah  pejabat  Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat
Pegawai  Negeri  Sipil  Tertentu  yang  diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
Mengantisipasi timbulnya
ketidaksinkronan  dalam  melaksanakan  tugas penyidikan antara penyidik PNS dengan penyidik  Polri,  KUHAP  telah  memberikan batasan  terkait  kedudukan  dan  kewenangan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masing-masing  dari  penyidik  tersebut.  Pasal  7 ayat  (2)   KUHAP  menegaskan  bahwa  Penyidik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1) huruf  b  (PPNS)  mempunyai  wewenang  sesuai dengan  undang-undang  yang  menjadi  dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri).
Sistem  peradilan  pidana  yang  telah digariskan  dalam  KUHAP,  merupakan,  maka proses  penegakan  hukum  harus  berada  dalam sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated  criminal  justiuce  system) .  Sistem terpadu  tersebut  diletakkan  di  atas  landasan prinsip “diferensiasi fungsional” di antara aparat penegak  hukum  sesuai  dengan  “tahap  proses kewenangan”  yang  diberikan  undang-undang kepada masing-masing.
Sistem peradilan pidana (criminal justice system) terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu,
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang secara keseluruhan berusaha mentransformasikan masukan ( input ) menjadi keluaran ( output ) yang menjadi  tujuan  sistem  peradilan  pidana  yang berwujud  resosialisasi  pelaku  tindak  pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah)  dan  kesejahteraan  sosial  (jangka panjang).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  pelibatan  PPNS  dalam  tugas penyidikan  tidak  pada  tataran  taktis  dan  teknis penyidikan  karena  sudah  sejak  semula  instansi tersebut dibentuk hanya untuk membantu aparat Polri  dalam   melakukan  penyidikan,  sehingga upaya  melembagakan  PPNS  sebagai  lembaga mandiri  dalam  melakukan  tugas  penyidikan dikhawatirkan akan berdampak pada
tercederainya  proses  penegakan  hukum.  Oleh karena  itu,  agar  pada  saat  melaksanakan kewenangan  melakukan  penyidikan  antara PPNS  dan  penyidik  Polri  tidak  terjadi  tumpang tindih  kewenangan,  KUHAP  telah  mengatur hubungan  di  antara  masing-masing  institusi sebagai berikut :
1.  Penyidik pegawai negeri sipil berkedudukan di bawah:
a. Koordinasi penyidik Polri
b. Di bawah pengawasan penyidik Polri
2.  Untuk  kepentingan  penyidikan,  penyidik
Polri  memberikan  petunjuk  kepada penyidik  pegawai  negeri  sipil  tertentu dan  memberikan  bantuan  penyidikan yang  diperlukan  (Pasal  107  ayat  (1) KUHAP)
3.  Penyidik  pegawai  negeri  sipil  tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang  adanya  suatu  tindak  pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu  oleh  penyidik  pegawai  negeri  sipil ditemukan  bukti  yang  kuat  untuk mengajukan  tindak  pidananya  kepada penuntut  umum  (Pasal  107  ayat  (2) KUHAP).
4.  Apabila  penyidik  pegawai  negeri  sipil telah  selesai  melakukan  penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan  kepada  penuntut  umum.
Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan  penyidik  pegawai  negeri  sipil melalui  penyidik  Polri  (Pasal  107  ayat (3) KUHAP).
5.  Apabila  penyidik  pegawai  negeri  sipil menghentikan  penyidikan  yang  telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut  umum  (Pasal  109  ayat  (3) KUHAP).
Berdasarkan  ketentuan  yang  diatur dalam  KUHAP  tersebut,  kewenangan  PPNS dalam  melakukan  penyidikan  tidak  dapat dipisahkan  dari  kedudukan  Polri  sebagai Koordinator  Pengawas  (Korwas)  PPNS  dapat ditinjau  dari  kerangka criminal  justice  system (CJS).  Dalam  kerangka criminal  justice  system , institusi  utama  yang  menjadi  pilar  penopang berjalannya  sistem  tersebut  adalah  Kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.
Penyidik
PNS yang sejatinya
merupakan  subordinasi  dari  lembaga  eksekutif diperkenankan
melakukan tugas-tugas penyidikan  menggantikan  kedudukan  Polri sebagai penyidik, dikhawatirkan proses penegakan  hukum  nasional  yang  selama  ini dibangun  atas  landasan criminal  justice  system akan  tercederai  mengingat  eksekutif  tidak masuk  dalam  kerangka criminal  justice  system . Oleh  karena  itu,  agar criminal  justice  system tidak  tercederai  dengan  masuknya  PPNS sebagai institusi penyidik, KUHAP dengan tegas mengatur  bahwa  PPNS  tidak  diperkenankan untuk  secara  langsung  menyerahkan  hasil pemeriksaan  kepada  jaksa  penuntut  umum, tetapi kepada penyidik Polri.

## D.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tenaga Kerja Asing Ilegal
Peningkatan  arus  migrasi  antar  negara dapat  memberikan  dampak  positif  dan  negatif. Dampak  positif  antara  lain  seperti  modernisasi masyarakat  serta  mendorong  pertumbuhan ekonomi  suatu  negara,  dampak  negatif  arus migrasi  adalah  munculnya  tindak  pidana Keimigrasian  seperti  penyelundupan  orang, pemalsuan dokumen Keimigrasian dan
penyalahgunaan  ijin  Keimigrasian,  bahkan dewasa  ini  kejahatan  di  bidang  Keimigrasian sudah  lebih  berkembang  dari  yang  tidak terorganisasi menjadi yang terorganisasi ( organized crime ). 18
Memaksimalkan  dampak  positif  dan meminimalkan dampak negatif dari arus migrasi ke  dan  dari  wilayah  Indonesia  diperlukan penegakan  hukum  Keimigrasian  yang  baik  dan mampu memberikan  efek jera  bagi  para  pelaku tindak pidana Keimigrasian sehingga mengurangi dampak negatif arus migrasi.
Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari  sistem  hukum  yang    berlaku  di  Indonesia, bahkan  merupakan  sub  sistem  dari  Hukum administrasi negara. Fungsi Keimigrasian adalah  fungsi  penyelenggaraan  administrasi negara  atau  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan,  oleh  karenanya,  sebagai  bagian dari  penyelenggaraan  kekuasaan  eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum Keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun  2011  Tentang    Keimigrasian  disebutkan bahwa : Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang  yang  masuk  atau  keluar  Wilayah Indonesia  serta  pengawasannya  dalam  rangka menjaga  tegaknya  kedaulatan  negara.  Lebih lanjut,  dalam  Pasal  1  angka  3  dinyatakan: Fungsi  Keimigrasian  adalah  bagian  dari  urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan  Keimigrasian,  penegakan  hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Keterangan  yang  diberikan  oleh  Petrus Teguh Aprianto selaku Kepala Bidang
Pengawasan  dan  Penindakan  Keimigrasian
18 M. Imam Santoso, Op. Cit . , h. 2

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Medan,  bahwa Penegakan  hukum  kepada  warga  negara  asing dalam  hukum  Keimigrasian  ditujukan  pada permasalahan sebagai berikut :
1.  Pemalsuan  identitas  Warga  Negara Asing (WNA) 2.  Pendaftaran orang asing dan pemberian    buku  pengawasan orang asing.
3.  Penyalahgunaan izin tinggal.
4.  Masuk  secara  ilegal  atau    berada secara ilegal.
5.  Pemantauan/razia. 19
Petrus  Arianto, lebih  lanjut menjelaskan bahwa  dalam  pelaksanaan  fungsi  penegakan hukum  oleh  Keimigrasian  mencakup  beberapa hal, antara lain:
Penolakan  pemberian  izin  masuk,  izin bertolak, izin Keimigrasian, dan tindakan Keimigrasian, yang kesemuanya merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif.  Sementara  itu,  dalam  hal penegakan  hukum  secara  proyustisia, yaitu  meliputi  kewenangan  penyidikan, yang  di  dalamnya  terkait  dengan pelaksanaan tindakan pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, pemberkasan  serta  pengajuan  berkas perkara ke penuntut umum. 20 Penegakan
hukum Keimigrasian meliputi  2  (dua)  bentuk  tindakan  hukum  ,  yaitu tindakan  administratif  dan  tindakan  hukum pidana.  Tindakan  Hukum  Pidana  berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian  daripada  rangkaian integrated  criminal
justice system , (penyidikan, penuntutan, peradilan).
Sedangkan tindakan hukum
administratif negara berupa tindakan Keimigrasian  adalah  tindakan  administratif
19 Wawancara  dengan  Kepala  Bidang Pengawasan  dan  Penindakan  Keimigrasian Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Medan,  Bapak Petrus  Teguh  Aprianto,  pada  Tanggal  2  Mei 2017.
20 Ibid .
dalam  bidang  Keimigrasian  di  luar  proses peradilan.  Termasuk  bagian  daripada  tindakan Keimigrasian  ini  adalah  diantaranya  deportasi terhadap  orang  asing  untuk  keluar  dari  wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.
Tindakan  Keimigrasian  dapat  dilihat dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang menjelaskan bahwa tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif  dalam  bidang  Keimigrasian  diluar proses  peradilan.  Dengan  demikian,  maka orang asing yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan  tindakan  administratif  di  luar  proses peradilan. Tindakan administratif yang dimaksud diatur dalam Pasal 75 ayat (2), antara lain:
1.  Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin Keimigrasian.
2.  Larangan  untuk  berada  di  suatu atau  beberapa  tempat  tertentu  di wilayah Indonesia.
3.  Keharusan  untuk  bertempat  tinggal di  suatu  tempat  tertentu  di  wilayah Indonesia.
4.  Pengusiran  atau  deportasi  dari wilayah  Indonesia  atau  penolakan masuk ke wilayah Indonesia.
Dengan demikian, segala bentuk tindakan  administratif  di  bidang  Keimigrasian  di luar  tindakan  hukum  pidana  atau  penyidikan, termasuk dalam kategori tindakan Keimigrasian. Selain  mengacu  pada  ketentuan  hukum  positif, pelaksanaan tindakan Keimigrasian juga mengacu kepada ketentuan hukum internasional.  Di  mana  tindakan  Keimigrasian berupa  deportasi,  bukanlah  tindakan  hukum pidana,  dan  ini  berlaku  secara  universal  pada negara-negara lain di dunia.
Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan  tindakan  Keimigrasian  tentunya diperlukan  adanya  suatu  landasan  yuridis maupun administrasi, sebagai dasar operasional dalam  menangani  pelanggaran  Keimigrasian.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Oleh  sebab  tindakan  Keimigrasian  merupakan suatu  tindakan  pengekangan  atau  pembatasan terhadap  kebebasan,  dan  hak  asasi  manusia harus  mendapat  jaminan  serta  dilindungi  oleh undang-undang.
Penegakan hukum Keimigrasian penyalahgunaan  izin  oleh  TKA  yang  dilakukan oleh  Polri,  yakni  Direskrimsus  Polda  Sumut  di lakukan  dengan  melakukan  fungsi  pengawasan terhadap keberadaan orang asing. Hal ini sesuai dengan  keterangan  yang  disampaikan  oleh Hairil  Sani,  selaku  Kanit  Tipiter  Ditreskrimsus Polda Sumut, sebagai berikut :
Polri  memiliki  tanggung  jawab  dalam memelihara  keamanan  dan  ketertiban dalam  masyarakat  dan  penegakan hukum.  Didasari  atas  fungsi  Polri tersebut,  maka  Polri  juga  memiliki tanggung  jawab  penegakan  hukum terhadap pelanggaran Keimigrasian yang  dilakukan  oleh  Warga  Negara Asing,  khususnya  penyalahgunaan  izin tinggal  yang  dilakukan  oleh  TKA  dan penggunaan TKA oleh perusahaan. 21
Pelaksanaan  fungs  pengawasan  dan penegakan  hukum  keimgrasian  oleh  Polri terhadap  TKA  illegal  yang  ada  di  Wilayah jajaran  Polda  Sumatera  Utara,  Hairil  Sani, selaku  Kanit Tipiter  Ditreskrimsus  Polda  Sumut, menjelaskan bahwa :
Meskipun  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  Keimigrasian  sesuai dengan  undang-undang  Keimigrasian telah  menjadi  kewenangan  khusus  dari PPNS Keimigrasian. Oleh karena, pejabat Keimigrasian selain menjalankan  fungsi  pelayanan,  juga melaksanakan  fungsi  lainnya  termasuk fungsi penegakan hukum. Namun bukan  berarti  Polri  lepas  tangan,  Polri tetap  memiliki  tanggung  jawab  untuk
21 Hasil  Wawancara  Dengan  Kompol Hairil  Sani,  selaku  Kanit  Tipiter  Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 2 Mei 2017.
membantu  proses  penegakan  hukum terhadap pelanggaran Keimigrasian. 22
Terkait  dengan  tumpang  tindih  ( over lapping )  kewenangan  penyidikan  yang  dimiliki oleh  Polri  dan  PPNS  Keimigrasian,  Hairil  Sani, selaku  Kanit Tipiter  Ditreskrimsus  Polda  Sumut, menjelaskan :
Ya,  memang  telah  terjadi  reformulasi terhadap  kewenangan  PPNS  sebagai penyidik, tidak hanya dibidang Keimigrasian,  perubahan  kewenangan yang  dimiliki  oleh  PPNS  juga  terjadi dalam berbabagi undang-undang, seperti  dalam  tindak  pidana  lingkungan hidup. Dalam hal ini Polri harus mampu menyikapinya  dengan  berjiwa  besar, sebab  perubahan  tersebut  merupakan tuntutan  dinamika  dalam  penegakan hukum,  meskipun  dalam  kenyataannya menimbulkan permasalahan dan kontroversi.  Kewenangan  penyidikan oleh  Polri  memang  telah  ditentukan dalam berbagai Undang-Undang.
Namun  bukan  bertujuan  menjadikan Polri sebagai lembaga superbodi. Hal ini bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan, dan  kepastian  hukum  dalam  proses penegakan hukum. Karena dalam penegakan  hukum  haruslah  terdapat unsur kepastian hukum, termasuk kepastian  mengenai  lembaga  atau institusi yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum itu sendiri. 23
Berdasarkan keterangan yang diberikan
oleh Hairil Sani selaku Kanit Tipiter Ditreskrimsus  Polda  Sumut,  diketahu  bahwa kedudukan  penyidik  Polri  dalam  melakukan pengawasan  dan  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran  dan  tindak  pidana  di  bidang Keimigrasian sangat lemah. Mengingat substansi  Undang-Undang  Keimigrasian  yang memberikan  kewenangan  secara  khusus  bagi
22 Hasil  Wawancara  Dengan  Kompol Hairil  Sani,  selaku  Kanit  Tipiter  Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 2 Mei 2017.
23 Hasil  Wawancara  Dengan  Kompol Hairil  Sani,  selaku  Kanit  Tipiter  Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 2 Mei 2017.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
PPNS  untuk  melakukan  penyelidikan  terhadap tindak  pidana  Keimigrasian.  Ketentuan  tersebut menyebabkan kewenangan
Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap  berbagai  bentuk  tindak  pidana  bidang Keimigrasian  berada  dalam  posisi  lemah  dan hanya terbatas pada bentuk koordinasi pengawasan,  yang  juga  tidak  diatur  dan terkonsep secara jelas.
Pertimbangan empiris dan yuridis dalam memberikan  wewenang  khusus  bagi  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  penyidik  di  luar Polri  pada  dasarnya  bertujuan  untuk membantu tugas-tugas Kepolisian dalam melakukan penyidikan.  Hal  ini  secara  tegas  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 24 Dengan kata lain, kedudukan PPNS tidak dapat mengesampingkan  kedudukan  penyidik  Polri. Sebaliknya,  keberadaan  PPNS  dalam  sistem peradilan  pidana  bertujuan  untuk  membantu tugas  dan  fungsi  dari  Kepolisian  dalam melakukan penegakan hukum.
Berdasarkan  ketentuan  yang  diatur dalam  KUHAP  dan  Undang-Undang  No.  2 Tahun  2002,  terlihat  jelas  bahwa  eksistensi Penyidik  Pegawai  Negeri  sipil  (PPNS)  dalam proses  penyidikan  ada  pada  tataran  membantu tugas  Kepolisian.  Dengan  demikian, maka  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  kendali  atas  proses penyidikan tetap berada pada Kepolisian.
Kedudukan institusi Polri sebagai koodinator  pengawas  (Korwas),  maka  menjadi hal  yang  kontra  produktif  apabila  muncul pandangan  bahwa  PPNS  dapat  berjalan  sendiri dalam  melakukan  penyidikan  tanpa  perlu
24 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 52.
melakukan  koordinasi  dengan  penyidik  utama, yakni  Penyidik  Polri.  Kedudukan  penyidik  Polri bila  dilihat  dari  sistem  peradilan  pidana merupakan  salah  satu  mata  rantai,  Polri merupakan  salah  satu  sub  sistem  peradilan pidana  yang  terdiri  dari  sub  sistem  Kepolisian (dalam  hal  ini  penyidik  polri),  Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang sejatinya  merupakan  bagian  dari  institusi eksekutif,  dalam  proses  penyidikan  tindak pidana  lebih  di  latarbelakangi  kondisi  faktual  di lingkungan  internal  Polri  yang  masih  memiliki berbagai  kekurangan  dalam  hal  sumber  daya manusia, sarana prasarana, maupun anggaran.
Berdasarkan  ketentuan  undang-undang No.  6  tahun  2011,  maka  Keimigrasian  memiliki tugas  di  bidang  Pengawasan  dan  Penindakan Keimigrasian  yang  memiliki  tugas  melakukan pengawasan  dan  penindakan  Keimigrasian terhadap  orang  asing  dilingkungan  Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Adapun fungsi Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian adalah : 1.  Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan Keimigrasian dan mengadakan  kerjasama  antar  instansi di bidang pengawasan orang asing.
2.  Melakukan  penyidikan  dan  penindakan terhadap pelanggaran Keimigrasian. Adapun bagan proses penyidikan
Tindak Pidana Keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian  berdasarkan  Undang-Undang  No. 6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian joucnto Peraturan  Pemerintah  No.  31  Tahun  2013 Tentang  Peraturan  pelaksana  Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dapat dilihat  pada  skema/bagan  1  sebagai  berikut  di bawah ini :

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Gambar 1.

## Proses Penyidikan Tindak Pidana
Keimigrasian
Sumber: Diolah berdasarkan Undang- Undang  No.  6  Tahun  2011,
Jouncto Peraturan  Pemerintah No. 31 Tahun 2013.
Berdasarkan  gambar  di  atas  terlihat bahwa  koordinasi  dengan  Korwas  PPNS  Polri. Koordinasi  dengan  penyidik  Kepolisian  Negara Republik Indonesia dilakukan sejak
diterbitkannya  surat  pemberitahuan  dimulainya penyidikan,  pelaksanaan  penyidikan  sampai dengan selesainya pemberkasan, dan penyampaian  tembusan  berkas  perkara  kepada penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Koordinasi  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadi tumpang tindih penyidikan.
Mencermati hubungan koordinasi antara PPNS  Keimigrasian  dengan  penyidik  Polri sebagaimana  terdapat  pada  bagan  di  atas, diketahui bahwa
PPNS Keimigrasian seharusnya tetap menjalin koordinasi dengan
Penyidik  Polri  sebagai  penyidik  utama yang ditetapkan dalam KUHAP. Namun, karena kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang- undang Keimigrasian tidak saja sebatas melakukan penyidikan, tetapi juga melimpahkan berkas  perkara  ke  Penuntut  Umum,  maka koordinasi  antara  PPNS  Keimigrasian  dengan Polri menjadi tidak memiliki konsep yang jelas.
Berdasarkan  KUHAP,  hasil  penyidikan yang  telah  dilakukan  oleh  PPNS  harus disampaikan  kepada  Penyidik  Polri  untuk kemudian  diperiksa  kembali.  Setelah  itu,  jika penyidik  merasa  perlu  adanya  penambahan berkas  perkara  yang  harus  dilakukan  oleh PPNS, maka penyidik Polri memberikan
penjelasan
mengenai penambahan
pemeriksaan  atau  penyidikan  yang  harus dilakukan  oleh  PPNS.  Namun,  jika  hasil penyidikan  yang  dilakukan  oleh  PPNS  telah lengkap, maka penyidik Polri kemudian
Laporan Masyarakat Hasil Pemeriksaan & Pengawasan Investigasi awal Proses penyidikan Pemberkasan
Pengiriman berkas perkara Jaksa Penuntut umum Penyerahan tersangka dan barang bukti Pengadilan POLRI Pasal  249  PP.  No.  31.  Thn 2013 Pasal  107  UU  No.  6  Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Sejak dikeluarkannya DPDP Tambahan berkas perkara

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melimpahkan berkasa perkara penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya  dilaksanakan  dilaksanakan  proses penuntutan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dan pemeriksaan  di  muka  persidangan  dengan pelimpahan  berkas  perkara  dari  Penuntut Umum ke Pengadilan.
Pada  dasarnya  hubungan  tata  cara pelaksanaan  koordinasi  antara  penyidik  Polri dengan  Penyidik  PPNS  dalam  pengawasan terhadap  PPNS  dilakukan  dalam  dua  bidang yaitu bidang pembinaan dan bidang operasional.  Di  bidang  pembinaan,  hubungan kerja secara fungsional dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan  dilaksanakan  langsung  oleh  Satuan Reserse Kriminal (Reskrim). Hubungan kerjasama  ini  dilaksanakan  secara  horizontal fungsional  dengan  tidak  menutup  kemungkinan hubungan  yang  bersifat  diagonal  antara  Polri dan  unsur  PPNS.  Pembinaan  dapat  dilakukan melalui  kegiatan  pendidikan terhadap  PPNS.  Di bidang  operasional  pada  hakekatnya  koordinasi dilaksanakan  secara  timbal  balik  antara  PPNS dengan Penyidik Polri.
Pembinaan atau bantuan yang diberikan Polri kepada PPNS, diminta atau tidak diminta,  maka  Polri  wajib  untuk  melaksanakan hal  itu.  Sebab,  berdasarkan  ketentuan  yang diatur dalam KUHAP penyidik itu adalah pejabat Polri. Keberadaan PPNS erat kaitannya dengan perkembangan  organ  dan  fungsi  Kepolisian dalam  masyarakat,  oleh  karena  itu  keberadaan PPNS  harus  dilihat  dalam  keseluruhan  fungsi Kepolisian secara seutuhnya.

## III. HAMBATAN  DALAM  PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING ILEGAL

## A.  Faktor Penyebab Masuknya Tenaga Kerja Asing Illegal Ke Indonesia
Masuknya  tenaga  kerja  asing  ke Indonesia  merupakan  ancaman  bagi  bangsa Indonesia.  Di  tengah  maraknya  masalah pengangguran  di  dalam  negeri,  ditambah keterbatasan  lapangan  pekerjaan,  tenaga  kerja asing  terutama  asal  Cina  malah  berbondong- bondong  datang  ke  Indonesia  untuk  mengadu nasib,  namun  ironinya  rata-rata  dari  TKA  asal Cina  yang  masuk  dan  bekerja  di  Indonesia  itu merupakan pekerja asing ilegal.
Masuknya  tenaga  kerja  asing  terutama yang  berasal  dari  Tiongkok  menjadi  bahan perbincangan  yang  cukup  serius.  Arus  pekerja dari  luar  negeri  ini  mulai  gencar  sejak pemerintah Presiden Joko Widodo memprioritaskan proyek infrastruktur dan energi, keberadaan  TKA  ini  oleh  beberapa  pihak dianggap  sebagai  masalah  dan  tentunya menimbulkan  dampak  sosial  bagi  bangsa  dan negara. 25
Melihat  kenyataan  yang  disampaikan oleh berbagai media lokal dan Nasional tentang keberadaan  ribuan  tenaga  kerja  asing  (TKA) yang  masuk  dan  bekerja  di  berbagai  proyek bersekala  besar  telah  memicu  kerisauan  dan kemarahan rakyat Indonesia.
Di kabupaten Langkat provinsi Sumatera  Utara,  dalam  2  (dua)  tahun  terakhir jajaran  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara berhasil  mengungkap  kasus  penggunaan  TKA asing  ilegal  oleh  beberapa  perusahaan  yang
25 Stanislaus Riyanta, “ Ancaman
Tenaga  Kerja  Asing  Di  Indonesia ”,  diakses melalui: http://www.neraca.co.id tanggal  2  Mei 2017. Pukul. 21 : 30 WIB.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
rata-rata  berasal  dari  negeri  Cina  (tiongkok).  Di tahun 2016 Ditreskrimsus Polda Sumut berhasil menangkap  15  orang  TKA  asal  tiongkok  yang bekerja  di  proyek  pembangunan  pembangkit listrik  tenaga  uap  di  daerah  Pangkalan  Susu tepatnya di desa Tanjung Pasir, Kec. Pangkalan Susu  Kabupaten  Langkat.  Tenaga  Kerja  Asing tersebut bekerja di 3 (tiga) perusahaan, yakni di PT. Bukit Mas Indah, PT. Indo Panshi Bumi dan PT. Hebei Jiankan Indonesia. Kemudian di awal tahun  2017,  jajaran  Ditreskrimsus  Polda  Sumut kembali  berhasil  menangkap  4  (empat)  orang TKA  yang  bekerja  di  PT.  Pinang  Makmur Indonesia Lestari (PT. PMIL). 26
Migrasi TKA di Indonesia pada dasarnya  tidak  terlepas  dari  berbagai  kebijakan yang diterapkan pemerintah di bidang Keimigrasian.  Kemudian  timbul  pertanyaan, apakah  yang  melatarbelakangi  migrasi  tenaga kerja  ke  Indonesia.  Menjawab  pertanyaan tersebut,  maka  dapat  dianalisa  berdasarkan kondisi faktual yang terjadi saat ini.
Saat ini  china  sebagai  investor terbesar di  Indonesia  yang  menduduki  peringkat  ketiga setelah  negara  Singapura  dan  Jepang.  Kepada Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal,  Wisnu Soedibjo, menjelaskan  bahwa:  “Investasi  China sangat  besar  sampai  US$  1,6  miliar   artinya hanya dalam sembilan bulan mencapai peringkat  ketiga,  di  atasnya  ada  Jepang, Singapura. Sementara itu, di tengah merebaknya  isu  tenaga  kerja  asing  ilegal  asal China  di  Indonesia,  BKPM  mengatakan  tidak membatasi  kebebasan  investor  untuk  memilih teknologi berserta tenaga kerjanya.” 27
26 Sumber  Data:  Ditreskrimsus  Polda Sumut 27 Martin Sihombing, Inverstasi China Di Indonesia Capai US$ 1,6 Miliar, diakses melalui : industri.bisnis.co.id ,  tanggal  6  Agustus  2017. Pkl. 13. 45 WIB.
Kebijakan  investasi  tersebut  di  atas, diawali  pada  saat  Presiden  Joko  Widodo menyampaikan  pidatonya  di  KTT  APEC  di Beijing,  8-12  November  2014,  yang  meminta agar  negara-negara  Asia  Pasifik  datang  dan menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Hal  ini ditanggapi serius oleh Tiongkok yang kemudian langsung  membuat  rencana  investasi  besar- besaran  di  Indonesia.  Penjajakan  investasi  itu dikonkritkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  lewat kunjungannya  ke  Beijing  pada  tanggal  25-27 Maret 2015.
Nota kesepahaman itu adalah
kerjasama ekonomi antara Kemenko
Perekonomian  RI  dan  Komisi  Reformasi  dan
Pembangunan Nasional RRT, kerjasama Proyek  Pembangunan  Kereta  Cepat  Jakarta- Bandung antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi  dan  Pembangunan  Nasional  RRT, kerjasama  Maritim  dan  SAR  antara  Basarnas dan  Kementerian  Transportasi  RRT,  Protokol Persetujuan  antara  Pemerintah  RRT  dan  RI dalam  pencegahan  pengenaan  pajak  ganda kedua negara, Kerja Sama Antariksa 2015-2020 antara  LAPAN  dan  Lembaga  Antariksa  RRT, kerjasama  saling  dukung  antara  Kementerian BUMN  dan  Bank  Pembangunan  Tiongkok, kerjasama  antara  pemerintah  RRT  dan  RI dalam  pencegahan  pengenaan  pajak  ganda kedua  negara  dan  kerja  sama  bidang  industri dan infrastruktur antara Kementerian BUMN dan Komisi  Reformasi  dan  Pembangunan  Nasional RRT.
Sebagai tindak lanjut dari
penandatanganan  nota  kesepahaman  itu, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu Yandong, datang ke  Indonesia  pada  tanggal  27  Mei  2015,  dalam sambutannya Yandong mengatakan akan mengirimkan  banyak  warga  negaranya  untuk datang  ke  Indonesia  demi  mencapai  kerjasama

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  ideal  antara  Indonesia  dan  Tiongkok dalam berbagai bidang. 28
Pernyataan  Wakil  Perdana  Menteri Tiongko  Liu  Yandong  tersebut  sebagai  sinyal bahwa  China  tidak  saja  menginvestasikan dananya di Indonesia, tapi juga warga negaranya.  Maka  dari  itu,  tidak  mengherankan jika  setelah  penandatangan  nota  kesepahaman antara  China  dan  Indonesia,  terjadi  migrasi besar-besaran  oleh  warga  negara  Tiongkok  ke Indonesia.  Dengan  demikian,  maka  dapat dikatakan  bahwa  salah  satu  penyebab  migrasi dari  warga  negara  China  ke  Indonesia,  akibat adanya hubungan kerjasama yang dijalin antara China dengan Indonesia.
B.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan  Hukum  Terhadap  Tenaga Kerja Asing Ilegal Pembahasan sebelumnya diketahui bahwa  salah  satu  faktor  pelanggaran  visa adalah lemahnya pengawasan. Hambatan dalam penegakan hukum di bidang Keimigrasian,  apabila  dianalisis  berdasarkan teori  sistem  hukum  ( legal  theorie  system )  yang dikembangkan  oleh  W.  Friedman,  maka  faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana  Keimigrasian, khususnya  penyalahgunaan  izin  tinggal  dan penggunaan  TKA  asing  ilegal,  antara  lain meliputi:  struktur  hukum,  substansi  hukum  dan budaya  hukum,  yang  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
1.  Faktor subtansi hukum ( legal substance )
28 M.  Alvi  Syahrin,  Implikasi  Migrasi Tenaga  Kerja  Tiongkok  ke  Indonesia  (Online), Jakarta,
Agustus 22, 2016, dalam http://politeknikimigrasi.ac.id/berita ,  diakses  4 Agustus 2017. Pkl. 13. 45 WIB.
Undang-Undang  Nomor    6  Tahun  2011 Tentang  Keimigrasian  yang  tidak  menjelaskan secara rinci tentang pelanggaran visa. Pelanggaran  visa  yang  di  maksud  seperti  visa kunjungan di gunakan untuk mencari pekerjaan, visa  diplomatik  digunakan  untuk  berwisata,  dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak di jelaskan secara  rinci  dalam  Undang-undang  Nomor    6 Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian.  Hemat penulis, hal ini dapat dijadikan celah hukum oleh orang  asing  dalam  melakukan  pelanggaran pelanggaran  visa  yang  berimplikasi  kepada kerugian  negara  tempat  tujuan  kunjungan.  Hal ini  penting  kiranya  menjadi  perhatian  para stakeholders terkait untuk memperbaiki peraturan  perundang-undangan  khususnya  di bidang Keimigrasian.
2.  Faktor struktur hukum ( legal structur )
Menurut Lawrence Meir Friedman, yang dimaksud dengan legal strucrur (struktur hukum) adalah kerangka atau rangka, bagian yang tetap bertahan,  bagian  yang  memberi  semacam bentuk batasan terhadap keseluruhan. 29
Pembahasan terhadap struktur sistem hukum di Indonesia,  di  dalamnya  adalah  termasuk struktur  institusi  lembaga  peradilan  di  samping Kepolisian dan kejaksaan.
Struktur hukum mencakup wadah ataupun  bentuk  dari  suatu  sistem,  umpamanya menyangkut  tatanan  lembaga-lembaga  hukum formal,  hubungan  antara  lembaga-lembaga tersebut,  hak-hak  dan  kewajiban-kewajibannya, dan  seterusnya. 30 Struktur  sebuah  sistem yudisial  berkaitan  dengan  yurisdiksi  pengadilan, bagaimana  pengadilan  yang lebih  tinggi  berada di  atas  pengadilan  yang  lebih  rendah,  dan
29 Ahmad  Mujahidin, Peradilan  Satu Atap  Di  Indonesia ,  Refika  Aditama,  Jakarta, 2010, h. 41.
30 Soerjono Soekanto, Op. Cit ., h. 59.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
orang-orang  yang  terkait  dengan  berbagai  jenis pengadilan.
Undang-Undang Keimigrasian
merupakan lex specialist di mana penyidikannya
dilakukan  oleh  penyidik  pegawai  negeri  sipil (PPNS) Keimigrasian, namun tetap berkoordinasi  dengan  penyidik  Polri.  Secara kelembagaan,  penyerahan  tugas  penyidikan kepada  PPNS  Keimigrasian  secara  mandiri telah  menyalahi  aturan  dalam  Hukum  Acara Pidana pranata penegak hukum dalam kerangka criminal justice system .
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  tidak dibenarkan  secara  langsung  menyerahkan  atau mengajukan berkas perkara ke Penuntut Umum. Dalam KUHAP, PPNS hanya diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan, namun setelah  penyidikan  selesai  dilakukan  PPNS menyerahkan  hasil  penyidikan  tersebut  kepada penyidik Kepolisian, lalu kemudian hasil penyidikan  tersebut  diajukan  oleh  penyidik Kepolisian ke Penuntut Umum.
Kedudukan  PPNS  sebagai  penyidik sebagaimana ditegaskan dalam Undang- Undang  No.  6  Tahun  2011,  telah  menimbulkan kontradiksi  karena  PPNS  tidak  termasuk  dalam sub-sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice system ).  Akibatnya,  dalam  proses  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  Keimigrasian tidak terjadi sinkronisasi kelembagaan (struktural),  bahkan  menimbulkan  tumpang tindih  ( over  lapping )  kewenangan  penyidikan antara polisi dan PPNS Keimigrasian.
Tumpang  tindih  kewenangan  dalam penegakan  hukum  selalu  menjadi  kontradiksi, bahkan  menimbulkan  gesekan  antara  lembaga penegak  hukum  yang  ada.  Kondisi  demikian secara  tidak  sadar  telah  berpengaruh  pada
jalannya proses penegakan hukum ( law enforcement ). Berdasarkan pada konsep teori penegakan hukum dan praktik, maka penyerahan  kewenangan  kusus  kepada  PPNS Keimigrasian  dalam  melakukan  penyidikan terhadap tindak pidana Keimigrasian merupakan suatu konsep yang dapat mengganggu jalannya sistem peradilan pidana dan mencederai proses penegakan  hukum  pidana  yang  mengacu  pada ketentuan hukum acara pidana (KUHAP).
Selain  itu,  berharap  penuh  terhadap Keimigrasian  dalam  melakukan  penegakan hukum terhadap pelanggaran dan tindak pidana kemigrasian  adalah  keputusan  yang  tidak mempertimbangkan  kondisi  empiris  dan  yuridis. Fakta menunjukkan bahwa Keimigrasian tidaklah efektif melakukan pengawasan, mengingat  personil  Keimigrasian  yang  akan melaksanakan  fungsi  pengawasan  di  daerah- daerah  yang  ada  di  Sumatera  Utara  masih sangat  minim  dan  dapat  dikatakan  cukup terbatas.
Sementara itu, dalam penegakan hukum Keimigrasian tidak terlepas dari pelaksanaan  fungsi  pengawasan  yang  menjadi fungsi  Keimigrasian  itu  sendiri.  Berbeda  halnya dengan  institusi  Polri,  pelaksanaan  fungsi pengawasan  terhadap  orang  asing  yang  dapat dilakukan oleh Polri akan lebih efektif, mengingat  keberadaan  dari  institusi  ini  dimulai dari tingkat desa/kelurahan sampai pada tingkat paling  tinggi  yakni  Mabes  Polri.  Pada  Tingkat desa  misalnya,  fungsi  pengawasan  dapat dilakukan  dengan  meningkat  fungsi  koordinasi antara Bhabinkamtibmas dengan instasi pemerintahan, khususnya dengan
kelurahan/desa serta warga masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pelanggaran/tindak  pidana  Keimigrasian  belum dalam  efektif,  mengingat  fungsi  penegakan hukum  Keimigrasian  merupakan  kewenangan khusus  yang  dimiliki  oleh  PPNS  Keimigrasian, yang  memiliki  berbagai  keterbatasan  sumber daya  manusia,  baik  itu  dilihat  dari  kuantitas maupun  kualitasnya.  Selain  itu,  sarana  dan prasana  serta  anggaran  yang  ada  belum mendukung  Keimigrasian  dalam  mewujudkan efektivitas dalam penegakan hukum.
3.  Faktor budaya hukum ( legal culture )
Menurut  Lawrence  M.  Friedman  dalam Ahmad  Mujahidin, legal  substance merupakan aturan,  norma  dan  pola  perilaku  nyata manusia yang  berada  dalam  sistem  itu.  Substansi bermakna  pula  sebagai  produk  yang  dihasilkan oleh  orang  yang  berada  dalam  sistem  hukum itu.  Substansi  hukum  mencakup  pula  hukum yang  hidup  ( living  law ),  dan  bukannya  aturan yang  hanya  ada  dalam  kitab  undang-undang ( law book ). 31
Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam Soerjono Soekanto  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi  abstrak  mengenai  apa  yang dianggap  baik  (sehingga  dianuti)  dan  apa  yang dianggap  buruk  sehingga  dihindari.  Nilai –nilai tersebut  lazimnya  merupakan  pasangan  nilai- nilai  yang  mencerminkan  dua  keadaan  ekstrim yang  harus  diserasikan. 32 Sedangkan  Menurut Jimly Asshiddiqie:
Substansi yang tercermin dalam
peraturan  perundang-undangan  atau  pun dalam  putusan-putusan  hakim  selalu berasal  dari  budaya  hukum,  dan  institusi hukum  yang  bekerja  untuk  membuat maupun  menerapkan  dan  menegakkan
31 Ibid ., h. 42 32 Ibid ., h. 59-50
hukum  juga  dipengaruhi  oleh  budaya hukum  yang  hidup  dan  mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann,  budaya  hukum  itulah  yang menjadi  komponen  utama  dalam  setiap sistem hukum. 33
Meskipun reformasi hukum di Indonesia telah  dilaksanakan  namun  belum  mampu merubah  citra  buruk  dari  wajah  hukum  dan penegak  hukum.  Budaya  hukum  penegak hukum dan masyarakat masih pada tingkat yang belum  memiliki  kesadaran  hukum.  Kesadaran hukum itu sendiri dapat diukur dari :
1.  Adanya pengetahuan tentang hukum
2.  Adanya penghayatan fungsi hukum
3.  Adanya ketaatan terhadap hukum. 34
Memperhatikan indikator dari kesadaran hukum  masyarakat  tersebut  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  budaya  hukum  yang  baik dalam  masyarakat  belum  terwujud,  demikian pula budaya hukum dari aparat penegak hukum. Pengetahuan hukum, penghayatan dan ketaatan hukum masyarakat yang masih sangat rendah  menunjukkan  betapa  budaya  hukum masyarakat dan penegak hukum masih buruk.
Pada tataran penegak hukum, buruknya budaya  hukum  aparatur  penegak  hukum  tidak lagi  menjadi  rahasia  publik.  Praktik  suap,  mafia peradilan, senantiasa menghiasi wajah penegakan  hukum  di  Indonesia,  yang  pada akhirnya  menjadi  hambatan  dalam  proses penegakan  hukum  yang  berkeadilan,  sehingga tidak  sesuai  antara  harapan  ( das  saein )  dan kenyataan ( das sollen ).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur dalam
33 Jimlly  Asshiddigie, Teori  Hukum Hens Kelsen , Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22
34 Achmad Ali, Menjelajah Kajian
Empiris  Terhadap  Hukum ,  Prenada  Kencana
Media Group, Jakarta, 2012, h. 141.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penegakan  hukum  tersebut  di  atas  saling mempengaruhi  antara  satu  sama  lainnya. Konsep  sistem  hukum  ( legal  system )  yang dikembangkan  oleh  Lawrence  M.  Friedman, maka  struktur  hukum  ( legal  scruktur )  dapat diilustrasikan  sebagai  mesin,    sedangkan legal subtance adalah  apa  yang  dikerjakan  dan dihasilkan  oleh  mesin  itu,  dan legal  culture adalah  apa  saja  atau  siapa  saja  yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan  mesin  itu,  serta  memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.
C.  Hambatan Penegakan Hukum Oleh
Kepolisian Terhadap Tenaga Kerja Asing
Illegal Di Wilayah Sumatera Utara
Hambatan  Kepolisian  Daerah  Sumatera Utara  dalam  penegakan  hukum  terhadap keberadaan  dan  penggunaan  TKA  illegal menurut  Hairil  Sani,  dapat  dilihat  dari  dua aspek, yaitu hambatan yang muncul dari internal polri dan hambatan eksternal, yaitu suatu faktor dari luar (eksternal) Polri yang dapat mempengaruhi  kinerja  dari  Polri  atau  personel Polri. 35
Secara  umum,  faktor  internal  yang menjadi  mempengaruhi  atau  yang  menjadi hambatan  bagi  Polri  dalam  pelaksanaan  tugas dan  fungsi  Polri  dalam  penegakan  hukum, antara lain adalah :
1.  Masih kurangnya jumlah personel/anggota Polri yang bertugas di wilayah Sumatera Utara. 2.  Kurangnya  anggaran  operasional  untuk melakukan pengawasan dan penindakan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Sumatera Utara. 3.  Kurangnya sarana dan prasana melakukan pengawasan dan penindakan hukum terhadap
35 Hasil  Wawancara  Dengan  Kompol Hairil  Sani,  selaku  Kanit  Tipiter  Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 2 Mei 2017.
keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Sumatera Utara. 36
Kendala  internal lainnya,   yang menjadi hambatan  bagi  Polri  dalam  pelaksanaan  tugas dan  fungsi  Polri  pengawasan  dan  penegakan hukum  terhadap  keberadaan  dan  penggunaan TKA Illegal di Wilayah Sumatera Utara, menurut Hairil Sani, antara lain yaitu :
1.  Korwas  PPNS  Ditkrimsus  Polda  Sumut tidak  menjalankan  fungsinya  seperti yang  diamanatkan  dalam  Peraturan Kapolri  Nomor  20  Tahun  2010  tentang
Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan  Penyidikan  Bagi  Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 2.  Korwas  PPNS  tidak  memiliki  program pertemuan  rutin  antar  PPNS  di  wilayah Sumut dan Korwas PPNS yang membahas  tentang  korodinasi  dan pembinaan terhadap PPNS. 3.  Korwas PPNS tidak melakukan program pembinaan secara berkala dan berkesinambungan  dari  pihak  Korwas PPNS  Polda  Sumut  terhadap  PPNS Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Semarang,31 berpengaruh pada tingkat
profesionalitas  penyidik  pegawai  negeri sipil.  Di  samping  itu,  di  sisi  lain pembinaan yang didasarkan pada program  instansi,  tidak  jarang  terbentur dengan keterbatasan sarana dan prasarana,  salah  satunya  anggaran dana sehingga pembinaan juga dikondisikan pelaksanaanya. 37
Sedangkan kendala ekternal yang menjadi  hambatan  bagi  Polri  dalam  penegakan hukum terhadap TKA illegal, yaitu berkurangnya wewenang  Polri  sebagai  penyidik  dalam  tindak pidana  Keimigrasian.  penyidikan  tindak  pidana Keimigrasian  merupakan  kewenangan  dari PPNS  Keimigrasian,  hal  ini  jelas  diatur  dalam
36 Hasil  Wawancara  Dengan  Kompol Hairil  Sani,  selaku  Kanit  Tipiter  Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 2 Mei 2017.
37 Hasil  Wawancara  Dengan  Kompol Hairil  Sani,  selaku  Kanit  Tipiter  Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 2 Mei 2017.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pasal  105  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian. 38
Lebih  lanjut, Pasal  107  ayat  (1)  dan  (2) disebutkan, dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Kemudian
Setelah selesai melakukan penyidikan,  PPNS  Keimigrasian  menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Kemudian  di  dalam  ketentuan  Pasal  111, dinyatakan  bahwa:  “PPNS  Keimigrasian  dapat melaksanakan  kerja  sama  dalam    penyelidikan dan  penyidikan  tindak  pidana  Keimigrasian dengan  lembaga  penegak  hukum  dalam  negeri …”.
Mencermati  ketentuan  pasal-pasal  di atas,  secara  tidak  langsung  kebijakan  hukum pidana dalam hal penegakan hukum Keimigrasian menyatakan bahwa PPNS
berwenang  mutlak  sebagai  penyidik  dalam tindak pidana Keimigrasian. Sedangkan, koordinasi yang dilakukan dengan penyidik Polri sifatnya bukanlah mandatory (kewajiban) melainkan  bersifat  alternatif,  jika  koordinasi tersebut  dibutuhkan.  Hal  ini  sangat  Kontradiksi dengan  pengaturan  koordinasi  antara  penyidik PPNS  dengan  Penyidik  Polri  yang  diatur  dalam KUHAP.  Dalam  KUHAP,  penyidik  PNS  berada di  bawah  koordinasi  dari  penyidik  Polri, sehingga  PPNS  wajib  melakukan  koordinasi dalam rangka pelaksanaan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu dimana diberikan  kewenangan  bagi  PPNS  untuk membantu melakukan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Polri.
38 Hasil  Wawancara  Dengan  Kompol Hairil  Sani,  selaku  Kanit  Tipiter  Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 2 Mei 2017.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1.  Penegakan  hukum  oleh  Kepolisian  Daerah Sumatera  Utara  dan  jajarannya  terhadap tindak  pidana  Keimigrasian  oleh  TKA Illegal dan  mempekerjakan  TKA  oleh  perusahaan dilaksanakan  sesuai  dengan  kewenangan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  dan ketentuan  yang  diatur  dalam  KUHAP. Namun,  karena  wewenang  pengawasan dan penegakan hukum terhadap keberadaan dan pelanggaran hukum Keimigrasian  oleh  warga  negara  asing merupakan  wewenang  yang  diberikan  oleh undang-undang  secara  khusus  kepada PPNS,  maka  penegakan  hukum  oleh Kepolisian  dalam  penyidikan  tindak  pidana Keimigrasian  hanya  sebatas  koordinasi penyidikan  yang  dilaksanakan  oleh  PPNS Keimigrasian  dengan  penyidik  Polri  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  107  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian  jouncto  Pasal  249  Peraturan Pemerintah  No.  31  Tahun  2013  tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang keimigrasian.
2.  Penegakan  hukum  oleh  Kepolisian  Daerah Sumatera  Utara  terhadap  tindak  pidana  di bidang keimigrasian, antara lain dipengaruhi dua  faktor,  yaitu  faktor  internal  dan eksternal.  Faktor  internal,  diantaranya: masih  kurangnya  jumlah  personel  Polri, masih  belum  mendukungnya  sarana  dan prasana  dan  minimnya  anggaran  dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
keberadaan  orang  asing  dan  pelanggaran hukum    yang  dilakukan  oleh  warga  negara asing di wilayah Sumatera Utara.
Sedangkan  kendala  ekternal  yang  dihadapi Polri  dapat  dilihat  dari  3  (tiga)  aspek,  yaitu:
Substansi  Pengaturan,  Budaya  Organisasi dan dari aspek Aparat Penegak Hukum.

## B.  Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka dapat disarankan sebagai berikut :
1.  Perlu  adanya  revisi  terhadap  Undang-
Undang  No.  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian,  khususnya  pasa-pasal  yang berkaitan  dengan  kewenangan  penyidikan terhadap  tindak  pidana  Keimigrasian  yang memberikan  kewenangan  khusus  terhadap
PPNS Keimigrasian dalam  melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
Keimigrasian.
2.  Perlu untuk melibatkan dan mengembalikan fungsi  penyidik  Polri  dalam  tindak  pidana
Keimigrasian,  serta  mengatur  secara  jelas
arah  koordinasi  antara  PPNS  kemigrasian
dengan penyidik Polri,
sehingga kewenangan  penyidik  Polri  tidak  tumpang tindih  ( over  lapping )  antara  penyidik  PNS Keimigrasian. Dengan demikian, diharapkan proses  penegakan  hukum  Keimigrasian, khususnya  dalam  penanangan  masalah TKA ilegal dapat berjalan secara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku Aloysius  Wisnubroto,  2001, Kebijakan  Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer , Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Agusmidah,  2010, Hukum  Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika  dan  Kajian  Teori, Ghalia Indonesia, Bogor.
Ahmad  Mujahidin,  2010, Peradilan  Satu  Atap Di Indonesia , Refika Aditama, Jakarta.
Abdul  Latif  dan  Hasbih  Ali,  2011, Politik Hukum , PT. Sinar Grafika, Jakarta .
Achmad  Ali,  2012, Menjelajah  Kajian  Empiris Terhadap  Hukum ,  Prenada  Kencana Media Group, Jakarta.
Agus  Santoso,  2015, Hukum , Moral  & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum , Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2014, Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Rajawali Pers, Jakarta. Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta. Barda Nawawi Arief, 2000, Kebijakan formulasi  Ketentuan  Pidana  Dalam Peraturan Perundang-Undangan , Badan Penerbit Undip, Semarang. --------------,  2001, Masalah  Penegakan  Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Semarang.
--------------,  2006, Tindak  Pidana  Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia ,  PT.    RajaGrafindo  Persada,
Jakarta.
--------------,  2010, Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana , PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung .
--------------,  2010, Kapita  Selekta  Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Bambang  Sunggono  dan  Aries  Harianto,  2009, Bantuan  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia , Mandar Maju.
Candra  Irawan,  2015, Dasar-Dasar  Pemikiran Hukum  Ekonomi  Indonesia ,  Mandar Maju, Bandung.
Fakultas  Hukum,  2017, Prosedur  Dan  Tata
Cara  Penulisan  Tesis ,  Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Heri  Tahir,  2010, Proses  Hukum  Yang  Adil Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia , Laskbang
Presindon,
Yokyakarta.
HRT. Sri Soemantri, 2014, Hukum Tata Negara
Indonesia Pemikiran Dan Pandangan, Remaja Rosdakarya, Bandung.
J.G.starke, 1992, Pengantar Hukum Internasional , Aksara Persara Indonesia, Jakarta. Imam  Santoso,  2004, Perspektif  Imigrasi Dalam  Pembangunan  Ekonomi  dan Ketahanan Nasional , Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
------------,  2007, Perspektif  Imigrasi  dalam United  Nation  Convention,  Against Transnational  and Organized  Crimes , Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
Imam  Syaukani  dan  A.  Ahsin  Thoari,  2010, Dasar-Dasar  Politik  Hukum ,  PT.  Raja
Grafindo Persada, Jakarta . Joni Bambang, 2015, Hukum Ketenagakerjaan , Pustaka Pelajar, Yokyakarta.
Lalu  Husni,  2000, Hukum  Ketenagakerjaan Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta.
Jimlly  Asshiddigie,  2006, Teori  Hukum  Hens Kelsen , Komisi Yudisial, Jakarta.
L.  J.  van  Apeldorn,  2004, Pengantar  Ilmu Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta.
Lexy  J.Moleong,  2004, Metode  Kualitatif , Remaja Rosdakarya, Bandung.
Lawrence  W.  Friedman,  2009, Sistem  Hukum Perspektif    Ilmu  Sosial ,  Nusa  Media, Bandung.
Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim,  1998, Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Sinar Bakti.
M.  Solly  Lubis,  1994, Filsafat  Ilmu  Dan Penelitian , Mandar Maju, Bandung.
M. Manullang, 1995, Dasar-Dasar Manajemen , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Moh.  Mahfud  M.D,  1999, Pergulatan  Politik dan Hukum di Indonesia , Gama Media Yogyakarta.
Marlina,  2009, Peradilan  Pidana  Anak  Di Indonesia , Refika Aditama, Jakarta.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  2010, Teori- teori  Dan  Kebijakan  Pidana ,  Alumni, Bandung.
Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2010, Pengantar  Hukum  Internasional ,  PT. Alumni, Bandung.
Mohammad  Taufik  Makarao  dan  Drs.  Suhasril, 2010, Hukum  Acara  Pidana  dalam Teori  dan  Praktek , Ghalia  Indonesia, Bogor.
Munir  Fuady,  2013, Teori-Teori  Besar  (Grand Theori) Dalam Hukum, Prenada Kencana Media Group, Jakarta. Nur Solikin, 2016, Otoritas Negara & Pahlawan  Devisa ,  Pustaka  Pelajar, Yokyakarta.
Oloan  Sitorus  dan  Darwinsyah  Minin,  2003, Cara  Penyelesaian  Karya  Ilmiah  Di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi) , Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
Prayudi,  1981, Hukum  Administrasi  Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Peter  M.  Marzuki,  2008, Penelitian  Hukum , Prenada  Kencana  Prenada  Media, Jakarta.
----------------,  2010, Pengantar  Ilmu  Hukum . Prenada Kencana Media Group,
Jakarta.
Saiful  Anwar,  2004, Sendi-Sendi  Hukum
Administrasi  Negara ,  Glora  Madani Press, Medan.
Sudarto,  1983, Hukum  dan  Hukum  Pidana , Alumni, Bandung.
-------------,  1996, Kapita  Selekta  Hukum Pidana , Alumni, Bandung.
Sutan  Remi  Sjahdeni.  et.  al.  2001, Penegakan Hukum di Indonesia , Prestasi Pustaka, Jakarta.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sihar  Sihombing,  2009, Hukum  Imigrasi , Nuansa Mulia, Bandung.
Syaiful  Bakhri,  2009, Perkembangan  Stelsel Pidana  di  Indonesia ,  Total  Media Yogyakarta.
Soerjono  Soekanto,  2010, Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , Rajawali Pers.
Satjipto  Rahardjo,  2010, llmu  Hukum ,  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Salim  HS,  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  2014,
Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian  Desertasi  dan  Tesis ,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barkatullah, 2005, Politik  Hukum  Pidana  :  Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminilisasi , Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.
Teguh  Prasetyo,  2011, Kriminalisasi  dalam
Hukum Pidana , Nusa Media Jakarta.
Wahyudi  Ukun,  2004, Deportasi  Sebagai Instrumen  Penegakan  Hukum  dan Kedaulatan Negara Di Bidang
Keimigrasian ,  PT.  Adi  Kencana  Aji, Jakarta.
Yesril  Anwar  Adang, Kriminologi ,  PT.  Refika Aditama, Jakarta, 2015.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1946  Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara
Pidana
Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2006  Tentang Keimigrasian
Permen No. 35 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

## C.  Sumber Internet/Jurnal
Ardianti, Kebijakan  Australia  Dalam  Menangani Imigran  Gelap  Di  Bawah  Kepemimpinan Perdana  Menteri  Tony  Abbott  Tahun 2013 ,  Jurnal  Fisip  Universitas  Riau,
Volume 2 No. 2 Tahun 2015.
Artikel,  oleh  Herman  Suryokumoro,  Nurdin, kaningtyas, Urgensi  Pengungsi/Migran Ilegal  Di  Indonesia  Sebagai  Negara Transit  Berdasarkan  Konvensi  Tentang Status  Pengungsi  1951 (Studi  Di  Kantor Imigrasi  Kota  Malang),  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya Email: ninktyas@ub.ac.id , 2011. Hlm, 12, diakses melalui portalgaruda.org.article,php, pada tanggal 23 Mei 2016, Pkl. 21.30 WI
Artikel  oleh  Angelina  Larasati,  “  3  Faktor  Ini Menjadi  Alasan  Masuknya  Tenaga  Kerja Asing Ilegal Ke Indonesia, dimuat diharian Bisnis pada tanggal 26 Juli 2016, diakses melalui http://www.bisnispost.com pada tanggal 2 Mei 2017. Pukul. 21 : 30 WIB.
Banjarmasin.post,  28  Mei  2011,  dipostkan  oleh Alit Amarta  Adi pada tanggal 20 November 2012, diakses melalui http://issuu.com/deny_bpost/docs/bp2011
0528 , pada  tanggal  2  Agustus  2017,  Pkl.
14: 45 WIB.
Bagir  Manan,  “ Hukum  Keimigrasian  dalam Sistem  Hukum  Nasional ”, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian , Jakarta, 14 Januari 2000. Philips Jusario Vermonte, Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya  ,  Jurnal  Analisis  CSIS Isu-isu  Non-Tradisional:  Bentuk  Baru Ancaman Keamanan , No. 1 Tahun 2002.
Makalah  oleh  Jimly  Asshiddiqie,  Penegekan Hukum, diakses melalui: http://www.jimly.com ,  tanggal  27  April 2017. Pukul. 15: 46 WIB.
Martin Sihombing, Inverstasi China Di Indonesia Capai  US$  1,6  Miliar,  diakses  melalui  : industri.bisnis.co.id ,  tanggal  6  Agustus 2017. Pkl. 13. 45 WIB.
M.  Alvi  Syahrin,  Implikasi  Migrasi  Tenaga  Kerja Tiongkok  ke  Indonesia  (Online),  Jakarta, Agustus 22, 2016, dalam http://politeknikimigrasi.ac.id/berita ,
diakses 4 Agustus 2017. Pkl. 13. 45 WIB.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Iliam Saputra, “ Jadi Tukang Sortir, 4 TKA  Illegal Ditangkap  Polda  Sumut ”,    diakses melalui: http://www.jawapos.com ,  tanggal 29 Maret 2017. Pukul 15 : 30 WIB.
Pengertian  “ilegal”  Kamus  Bahasa  Indonesia Online, diakses melalui: http://kbbi.web.id , tanggal 29 April 2017. Pukul 15: 40 WIB.
Anonim,  “Fakta  Keberadaan  TKA  Tiongkok Bukti  Bahwa  China  Ancaman  Serius Bangsa Indonesia, diakses melalui: http://islamviralnews.  blogspot.co.id , pada tanggal 2 Mei 2017, Pukul 12 : 30 WIB.