## HUKUM WARIS ISLAM DALAM PELAKSANAAN DAN PANDANGAN MASYARAKAT ENGGANO BENGKULU
Ahmad Dasan, Mikho Ardinata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Jl. Adam Malik, Gading Cempaka, Kota Bengkulu ahmaddasan@umb.ac.id,mikhoardinata@gmail.com
Naskah dikirim : 29 Maret 2020 Naskah diterima untuk diterbitkan : 7 Juni 2020

## Abstrak
Kekerabatan suku bangsa masyarakat pulau Enggano dipertimbangkan melalui keturunan ibu  (matrilineal).  Sistem  kekerabatan  matrilineal  merupakan  sistem  kekerabatan  yang  anggota- anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja terus menerus ke atas karena faktor historis  etnik  Enggano  dahulu  sering  berperang  antar  suku  dan  seringnya  kaum  lelaki  yang merantau meninggalkan kampung halaman, sehingga agar harta tidak hilang dan tetap terjaga harta waris dilimpahkan kepada anak perempuan tertua.
Hukum Waris Islam di dalam Masyarakat Enggano dipahami secara subtanntif, bahwa terdapat nilai-nilai dalam agama Islam yang sudah diadopsi dan mewarnai sistem hukum adat yang mereka  terapkan  dimasyarakat  selama  ini.  Ada  kecenderungan  keengganan  masyarakat menerapkan  hukum  waris  Islam  karena  menganggap  bahwa  hukum  waris  Islam  terlalu  banyak aturan yang pada akhirnya menjauhkan dari rasa keadilan dalam proses pembagian waris. Keadilan yang dipahami oleh masyarakat adalah keadilan yang mendasarkan atas keadilan dalam perspektif hukum  adat;  Masyarakat  Bengkulu  menempatkan  hukum  waris  Islam  dalam  berbagai  dimensi, berdasarkan  pemahamannya  terhadap  pewarisan  yang  sebatas  menggunakan  prinsip  keadilan menurut  perspektif  adat.  Oleh  karena  itu,  hukum  waris  Islam  ditempatkan  dalam  dua  dimensi, yaitu: pertama , menempatkan hukum waris Islam sebagai sebuah tata aturan yang berisi nilai-nilai agama,  yang  bagi  masyarakat  Enggano  nilai-nilai  tersebut  sudah  diterapkan  dalam  hukum  waris adatnya. Kedua, hukum  waris  Islam  ditempatkan  seperti  halnya  hukum  adat.  Pemahaman masyarakat Enggano bahwa apa yang diyakini sebagai hukum waris adat yang sudah mengadopsi hukum  waris  Islam  pada akhirnya  menempatkan  pemahamanya  pada  dimensi  yang  ambigu.  Satu sisi mereka menganggap bahwa hukum waris yang diterapkanya sebagai sebuah tata aturan yang sudah  relavan  dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum  waris  Islam.  Sementara  disisi  yang  lain, implementasi  dari  hukum  waris  adat  tersebut  masih  jauh  dari  prinsip  dasar  hukum  waris  Islam. Dalam perspektif teori konstruksi sosial, bahwa pemahaman dan pelaksanaan masyarakat Enggano terhadap  hukum  waris  Islam  merupakan  bentuk  dari  kristalisasi  nilai-nilai  yang  mereka  yakini sebagai sebuah tata aturan yang merupakan konstruksi dari kebiasaan dan adat budaya masyarakat Rejang  dan  Serawai.  Sehingga  pada  akhirnya  konstruksi  ini  merupakan  perpaduan  antara  nilai- nilai lama yang sudah ada (adat) dengan nilai-nilai agama yang dianutnya (nilai Islam). Meskipun nilai baru yang lahir bukan merupakan bentuk asimilasi, tetapi bentuk dari akulturasi. Kata Kunci : Hukum Waris Islam, Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Enggano

## Pendahuluan
Masyarakat  Engganodi  Provinsi  Bengkulu  Merupakan  salah  satu  suku yang  paling  terisolir  secara  geografiskarena  terpisah  dari  Bengkulu  daratan  dan berada di pulau sebndiri  dan  mayoritas  memeluk agama Islam, Berkaitan dengan pembagian  waris  sebagian  mereka  beranggapan  bahwa  untuk  urusan  pembagian waris berdasarkan adat budaya yang selama ini mereka anut dan mereka sepakati,. Ini  sebuah  fenemomena  menarik,  sebab  disatu  sisi  mereka  merasa  perlu  akan
sebuah  aturan  yang  mengatur  bagaimana  sebenarnya  warisan  itu  dibagi,  disisi lain,  aturan  hukum  waris  yang  selama  ini  dianutnya  merupakan  hasil  dari  turun temurun.
Fenomena  lainya  adalah  dengan  kebijakan  pemerintah  daerah  yang menghidupkan  dan  memfasilitasi  kembali  keberadaan  Badan  Musyawarah  Adat (BMA).  BMA  diharapkan  mampu  melestarikan  budaya  dan  kearifan  lokal  yang menjadi  ciri  khas  etnisitas  masyarakat  Bengkulu. 1 Namun  demikian,  ternyata keberadaan  BMA  tidak  hanya  sebatas  sebagai  garda  terdepan  melestarikan kearifan  lokal  etnisitas  Bengkulu,  tetapi  juga  sudah  menjadi  figur  dan  tokoh panutan masyarakat. Sehingga semua persoalan yang terjadi di masyarakat, semua melibatkan  BMA  untuk  menyelesaikannya,  padahal  mereka  ini  adalah  pimpinan informal,  meski  secara  politik  keberadaannya  dilegalkan  oleh  kebijakan pemerintah  daerah.  Tidak  terkecuali  persoalan  pembagian  warisan,  posisi  BMA juga  menjadi  cukup  penting  untuk  dilibatkan  dalam  proses  pembagian  warisan kelompok  etniknya.  Pergeseran  ini  menjadi  berbahaya,  sebab  nilai-nilai  agama yang sebenarnya sudah mengatur tentang hukum waris seakan sudah bergeser dan tergantikan  kekuatan  adat  budaya.  Fenomena  ini  menarik  untuk  dilakukan pendalaman  tentang  problematika  ini  melalui  penelitian,  sehingga  diperoleh argumentasi yang kuat untuk menjawab persoalan ini.
A. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  di  atas  kemudian  dirumuskan masalah  penelitian,  “Bagaimana  Pandangan  dan  pelaksanaan  Masyarakat Bengkulu  terhadap  Hukum  Waris  Islam”.  Untuk  menjawab  rumusan  masalah tersebut, kemudian disusun pertanyaan-pertanyan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan masyarakat Enggano  terhadap hukum waris Islam?.
2. Seberapa  jauh  masyarakat  Enggano  menempatkan  hukum  waris  Islam  dalam pelaksanaan pembagian waris?.

## B. Kerangka Teori
1. Teori Kesadaran Hukum
Ide  tentang  kesadaran  warga-warga  masyarakat  sebagai  dasar  sahnya hukum  positif  tertulis,  ditemukan  dalam  ajaran-ajaran  Rechtsgefuhl  atau Rechtsbewustzijn  yang  intinya  adalah,  bahwa  tidak  ada  hukum  yang  mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. 2
Di  Indonesia  masalah  kesadaran  hukum  mendapat  tempat  yang  sangat penting  di  dalam  politik  hukum  khususnya,  serta  pembangunan  pada  umumnya yang merupakan suatu perubahan yang direncanakan. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung. 3 Selain  itu kesadaran hukum dapat  merupakan variabel  bebas  yang terletak antara
1 Wawancara dengan Bapak Drs. S. Effendi, MS, Ketua BMA ( Badan Musyawarah Adat) Provinsi Bengkulu, Pemda Bengkulu 4 Januari 2015.
2 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 338.
3 Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah,  ,  Sosiologi Hukum  dalam  Masyarakat (Jakarta : Rajawali Press, 1982), hlm. 208.
hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan  hukum,  namun  hal  itu  tidak  dengan  sendirinya  hukum  mendapat dukungan  sosial,  dukungan  sosial  hanya  diperoleh  apabila  ketaatan  hukum tersebut  didasarkan  kepada  kepuasan,  oleh  karena  kepuasan  merupakan  hasil pencapaian  hasrat  akan  keadilan.  Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa masalah  kesadaran  hukum  di  Indonesia  perlu  dikaji  sercara  mendalam  dengan maksud untuk dapat  menjelaskan aspek-aspek yang terkait dengannya. 4
Kesadaran  hukum  berkaitan  dengan  nilai-nilai  yang  tumbuh  dan berkembang  dalam  suatu  masyarakat.  Dengan  demikian  masyarakat  mentaati hukum  bukan  karena  paksaan,  melainkan  karena  hukum  itu  sesuai  dengan  nilai- nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.
Eugen  Ehrlich,  menganjurkan  terdapatnya  keseimbangan  antara keinginan  untuk  mengadakan  pembaharuan  hukum  melalui  perundang-undangan dengan  kesadaran  untuk  memperhatikan  kenyataan-kenyataan  yang  hidup  dalam masyarakat.  Kenyataan-kenyataan  tersebut  ia  namakan living  law dan just  law , dan  itu  merupakan  kunci  bagi  teorinya.  Lebih  lanjut  Ehrlich  mengemukakan bahwa :
“Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan “living law” atau disebut “inner order” darimasyarakat yang mencerminkan nilai- nilai kehidupan di dalamnya.” 5
Dari  pengertian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  itu  tidak  saja sebagai gejala normatif akan tetapi juga merupakan suatu gejala sosial. 6
Tentang  fungsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat, dikemukakan  suatu  konsepsi  ilmu  hukum  yang  mirip  atau  bersumber  dari  teori Roscoe  Pound  sebagai  pemuka  utama  mazhab  Sosiological  Jurisprudence  dan Pragmatic Legal Realism di Amerika Serikat. Teorinya dikenal sebagai “Law as a tool  of  social  engineering”,  dikembangkan  oleh  Mochtar  di  Indonesia  dalam jangkauan dan ruang lingkup yang lebih luas.
2. Teori asy-Syathibi ( Maqâsid asy-Syari’ah ) Seringkali  dinyatakan  bahwa mashlahah sebagai  prinsip  penalaran  hukum secara  luas,  menyatakan  bahwa  “kebaikan”  adalah  “halal”  dan  bahwa  halal mestilah  baik.  Jauh  sebelum  Syatibi  mengusung  konsep Mashlahah -nya,  pada awal  abad  kedua  belas  Ghazali  dalam  karyanya al-Mustafa mendefinisakan mashlahah sebagai ungkapan untuk mencari sesuatu yang bermanfaat  atau untuk menghilangkan  sesuatu  yang  merugikan  ( madharah )  untuk  memelihara  agama, memelihara  kehidupan,  memelihara  akal,  memelihara  keturunan  dan  memelihara harta benda.   Menurut Ghazali, Mashlahah sendiri terbagi menjadi tiga kategori. Pertama,  jenis Mashlahah yang  memiliki  bukti  tekstual  yang  mendukung pertimbangannya.  Kedua,  adalah  jenis Mashlahah yang  diingkari  oleh  bukti tekstual.Jenis  ketiga  adalah Mashlahah yang  tidak  didukung  ataupun  disangkal oleh  bukti  tekstual.Untuk  kategori  ketiga  tersebut  perlu  diperiksa  lebih  jauh  dari
4 H.R. Otje Salman, KesadaranMasyarakat terhadap Hukum Waris, hlm, 39
5 Mochtar  Kusumaatmadja, Hukum,  Masyarakat  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional, (Bandung : LPHK Fakultas Hukum Unpad-Bina Cipta, 1976), hm. 5.
6 H.R. Otje Salman, Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Waris, hlm, 37.
segi kekuatannya. Dari segi ini ada tiga tingkatan Mashlahah : yaitu daruriyat, al- hajiyat dan tahsiniyat.
Selaras  dengan  konsep Mashlahah Ghazali.Syatibi  mendefinisikan Mashlahah adalah  apa-apa  yang  menyangkut  rizki  manusia,  pemenuhan penghidupan  manusia,  dan  pemerolehan  apa-apa  yang  dituntut  oleh  kualitas- kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.
Sebagaimana  Ghazali,  Syatibi  membagi maqasid atau mashâlih menjadi tiga,  yang  bersifat dhārurị (harus), hajị (diperlukan)  dan tahsinị (dipujikan).
Maqāshid  dhārurị dikatakan  harus  karena  mutlak  diperlukan  dalam  memelihara mashalih din (agama dan akhirat) dan dunya (dunia).Sedangkan mashalih hajiyat dibutuhkan  untuk  memperluas  tujuan maqashid dan  menghilangkan  keketatan makna harfiah yang penerapannya membawa kepada rintangan dan kesulitan dan akhirnya  kerusakan maqasid  as-Syariah .Lalu tahsiniyat berarti  mengambil  apa yang sesuai dengan kebiasaan („ adat ) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijak.
3. Teori Taufik Abdullah
Potret sejarah legislasi hukum Islam di Indonesia sebenarnya dapat dibaca mulai  dari  proses  masuknya  Islam  di  Negeri  ini.  Secara  sosiologis  dan  kultural hukum  Islam  telah  menyatu  dan  menjadi  hukum  yang  hidup.Akulturasinya dengan adat terkadang melahirkan sikap yang ekstrim karena kecintaan terhadap Islam.  Di  beberapa  daerah  seperti  Aceh,  Sulawesi  Selatan,  Minangkabau  dan Riau,  hukum  Islam  diterima  tanpa reserve, sederajat  dengan  hukum  adat setempat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pepatah yang mengatakan adat bersendi  syara‟,  syara‟  bersendi  kitabullah,  dan  syara  mengata  adat  memakai, yang  keduanya  merefleksikan  bagaimana  kental  dan  menyatunya  hubungan antara hukum Islam dengan adat Minangkabau.
Telah  banyak  karya  para  penulis  yang  menyangkal  teori  Snouck Hurgronje termasuk Taufik Abdullah yang menjadi salah satu pelopor penentang teori  Hurgronje  yang  menyimpulkan  bahwa  antara  adat  dan  Islam  di Minangkabau  tidak  ada  pertentangan,  Islam  melengkapi  adat  dan  adat  melebur dengan  Hukum  Islam.  Hamka  mengibaratkan  Perpaduan  Islam  dan  adat  itu diibaratkan  bagaikan  percampuran  dari  air  dan  minyak  dalam  susu 7 sehingga antara  dua  konsep  yang  berbeda  bahkan  sering  dianggap  bertentangan  terbukti dapat  melebur  dan  berpadu  jadi  satu  dan  menciptkan  sebuah  hubungan  yang saling  melengkapi.  Nasrun  berpendapat,  Islam  adalah  kesempurnaan  adat,  tidak hanya dalam aspek supranatural, tetapi juga dalam perumusan adat itu sendiri. 8
Taufik  Abdullah  memberikan  gambaran  tentang  keberagaman  konflik antara  hukum  Islam  dan  adat,  ada  beberapa  konflik  internal  diakui  dan  dijaga demi  terjagannya  sistem  kemasyarakatan  minangkabau  secara  keseluruhan, namun  beberapa  adat  itu  ditoleransi  dan  dilindungi  bahkan  dilembagakan, disamping  itu  masih  ada  sebagian  yang  meminimalkan  konflik  dengan
7 Hamka, Ajahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abd. Karim Amrullah dan perdjuangan Kaum Agama di Sumatera , (Djakarta, 1958). Hlm. 23-24.
8 M. Nasrun, Dasar Falsafah Adat Minangkabau , (Bulan Bintang, Jakarta 1957), hlm. 3.
memperhatikan  potensi  terpecahbelahnya  sistem  kemasyarakatan  secara keseluruhan,  ada  beberapa  kasus  dimana  integrasi  antara  Islam  dan  adat mengikuti  pola  kesukuan  setempat, tetapi  ada  juga  kenyataan  dimana  hubungan antara  Islam  dan  adat  hanya  bertujuan  untuk  memelihara  agar  konflik  tidak terjadi.
4. Teori Konstruksi Sosial L. Berger dan Thomas Luckman
Istilah  konstruksi  sosial  atas  realitas  (social  construction  of  reality) didefinisikan  sebagai  proses  sosial  melalui  tindakan  dan  interaksi  dimana individu  menciptakan  secara  terus-menerus  suatu  realitas  yang  dimiliki  dan dialami bersama secara subyektif.
Berger  dan  Luckman  mengatakan  institusi  masyarakat  tercipta  dan dipertahankan  atau  diubah  melalui  tindakan  dan  interaksi  manusia.  Meskipun masyarakat  dan  institusi  sosial  terlihat  nyata  secara  obyektif,  namun  pada kenyataan  semuanya  dibangun  dalam  definisi  subjektif  melalui  proses  interaksi. Objektivitas  baru  bisa  terjadi  melalui  penegasan  berulang-ulang  yang  diberikan oleh  orang  lain  yang  memiliki  definisi  subyektif  yang  sama.  Pada  tingkat generalitas  yang  paling  tinggi,  manusia  menciptakan  dunia  dalam  makna simbolis  yang  universal,  yaitu  pandangan  hidupnya  yang  menyeluruh,  yang memberi  legitimasi  dan  mengatur  bentuk-bentuk  sosial  serta  memberi  makna pada berbagai bidang kehidupannya.
Proses konstruksinya, jika dilihat dari perspektif teori Berger & Luckman berlangsung  melalui  interaksi sosial  yang dialektis dari tiga bentuk realitas  yang menjadi  entry  concept,  yakni  subjective  reality,  symbolic  reality  dan  objective reality.  Selain  itu  juga  berlangsung  dalam  suatu  proses  dengan  tiga  momen simultan, eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.
a. Objective  reality ,  merupakan  suatu  kompleksitas  definisi  realitas  (termasuk ideologi  dan  keyakinan)  serta  rutinitas  tindakan    dan  tingkah  laku  yang  telah mapan  terpola,  yang  kesemuanya  dihayati  oleh  individu  secara  umum  sebagai fakta.
b. Symblolic  reality ,  merupakan  semua  ekspresi  simbolik  dari  apa  yang  dihayati sebagai  “ objective  reality ”  misalnya teks produk industri  media, seperti berita di media cetak atau elektronika, begitu pun yang ada di film-film.
c. Subjective  reality ,  merupakan  konstruksi  definisi  realitas  yang  dimiliki  individu dan  dikonstruksi  melalui  proses  internalisasi.  Realitas  subjektif  yang  dimiliki masing-masing  individu  merupakan  basis  untuk  melibatkan  diri  dalam  proses eksternalisasi,  atau  proses  interaksi  sosial  dengan  individu  lain  dalam  sebuah struktur  sosial.  Melalui  proses  eksternalisasi  itulah  individu  secara  kolektif berpotensi  melakukan  objectivikasi,  memunculkan  sebuah  konstruksi objektive reality yang baru.
Melalui  sentuhan  Hegel  yakni  tesis-antitesis-sintesis,  Berger  menemukan konsep untuk  menghubungkan antara  yang subjektif dan objektif  melalui konsep dialektika, yang dikenal dengan eksternalisasi-objektivasi-internalisasi.
1. Eksternalisasi ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai  produk manusia. “ Society is a human product ”.
2. Objektivasi ialah  interaksi  sosial  dalam  dunia  intersubjektif  yang  dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. “Society is an objective reality” .
3. Internalisasi ialah  individu  mengidentifikasi    diri  di  tengah  lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. “ Man is a social product ”
C. Analisis
Analisis Pelaksanaan Waris Islam dan Pandangan Masyarakat Enggano
Pelaksanaan   Hukum Waris Adat  etnik Enggano dan Pandanganya tehadap Hukum Waris Islam
Selama  ini  banyak  orang  mengenal  sistem  kekerabatan  matrilineal  hanya terfokus  pada  suku  adat  minangkabau.Suku  Enggano  sebagai  salah  satu  suku  asli Bengkulu  dengan  ciri  khas  adat  dan  budayanya  yang  unik  karena  letak  geografis yang cukup terisolasi yaitu berada di pulau Enggano, sebuah pulau terluar di barat sumatera  bagian  selatan  menganut  sistem  matrilineal  dengan  perempuan  sebagai pewaris  suku.Hal  ini  dikarenakan  dahulu  sering  terjadi  peperangan  antar  suku  di pulau Enggano serta budaya merantau meninggalkan kampung halaman bagi kaum laki-laki  etnik  Enggano,  sehingga  warisan  yang  biasanya  berupa  barang  tidak bergerak  seperti  tanah  diwariskan  kepada  anak  perempuan.Sedangkan  kaum  laki- laki  hanya  menerima  peralatan  pertanian  dan  senjata  tajam.Meskipun  menganut sistem matrilineal, kepala suku tetaplah kaum laki-laki.
Terlalu  seringnya  peperangan  dan  kegiatan  kaum  lelaki  yang  sering merantau  meninggalkan  kampong  halaman  membentuk  sistem  kekerabatan matrilineal pada etnik Enggano yang menetapkan perempuan sebagai pewaris suku dan nama suku pun diwariskan dari nama suku ibu.
Meskipun  garis  matrilineal  yang  diterapkan,  yang  berhak  menjadi  kepala suku  tetap  laki-laki  karena  kerasnya  kehidupan  saat  itu.Menurut  sosiolog Universitas  Bengkulu,  Santoso.sistem  matrilineal  merupakan  sistem  yang  banyak berkembang di Sekitar Sumatera, seperti pada suku Minang di Sumatera Barat dan suku Semendo di Kabupaten Pagar Alam, Sumatera Selatan.
“Sistem  ini  dianut  karena  banyak  lelaki  sering  merantau  sehingga  potensi kehilangan  properti  suatu  suku  sangat  besar.  Kaum  perempuan  ditunjuk  menjadi ahli  waris  dan  penjaga  hak  waris  suku  karena  pergerakan  mereka  relatif  sempit banyak berdiam di kampung halaman” 9 .
Perubahan  besar  terjadi  sekitar  tahun  1866.  Menurut  Alfaret,  perubahan ditandai  dengan  berakhirnya  perang  antarsuku  dan  banyak  penduduk  yang  keluar dari  Pulau  Enggano  untuk  merantau  ke  Jawa  dan  Sumatera.  Terjadi  pengurangan jumlah penduduk yang cukup besar. 10
9 Wawancara dengan: Ramlan, (tokoh adat Enggano), 10 Mei 2014.
10 Wawancara dengan:Santoso, (Dosen Universitas Bengkulu). 11 Maret 2014.
Saat ini, masyarakat suku Enggano sudah cukup berubah.Tidak sedikit dari mereka yang bermigrasi ke Pulau Jawa atau Sumatera. Namun masih banyak juga yang  tetap  menjaga  nilai-nilai  dan  norma  sosial  masyarakat  setempat.  Peperangan pun  sudah  tidak  terjadi  seiring  dengan  cara  musyawarah  yang  kerap  dilakukan setiap adanya konflik.
Perlu ditegaskan kembali  bahwa harta waris yang diserahkan kepada pihak perempuan  dalam  pelaksanaan  waris  etnik  Enggano  tidaklah  kepemilikan  secara mutlak  dimiliki  oleh  seorang,  akan  tetapi  tugasnya  hanya  menjaga  dan  mengelola sebagai  aset  keluarga.  Pandangan  Islam  mengenai  ini  penulis  mengkaitkan pembagian harta waris secara kolektif yang terjadi pada etnik Enggano dengan ayat- ayat  al-Qur‟ān  yang  menjelaskan  tentang  perintah  untuk  menjaga  dan  mengelola harta anak yatim.
Di  sisi  lain  Pemahaman  yang  umum  dari  masyarakat  Bengkulu  berkaitan dengan hukum waris, bahwa sistem waris yang selama ini diyakini dan diterapkan ditengah-tengah masyarakat  pada prinsipnya sudah melaksanakan nilai-nilai dasar yang  sudah  ditetapkan  dalam  hukum  waris  Islam.  Hal  mendasar  yang  menjadi acuan  adalah  prinsip  keadilan  dalam  pembagian  waris  bagi  ahli  waris.  Menurut mereka  hal  ini  sudah  sesuai  dengan  prinsip  dasar  hukum  Islam,  sebab membicarakanhukum Islam  berartiberbicaraIslam  itu sendiri, sebab  memisahkan antara  hukum    Islam    dengan  Islam  adalahsesuatuyangmustahil,selainhukum itubersumberdariagama Islam,hukum Islam jugatidakdapatdipisahkandariimandan kesusilaan.SebabketigakomponenintiajaranIslam adalahiman, hukum, dan akhlak adalah suatu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam itu sendiri.
Setelah      mengkristal  menjadi  Islam    dan  diturunkan  ke  bumi  makaIslam menjadi rahmatanlilalamin yangmencakupseluruhaspek kehidupan, aspek
kehidupan itu sendiri terdiri atas tiga bagian pokok yaituTuhan,manusia,danalam.Kumpulan ajaran-ajaran pokok Islam tersebutterangkum dalam dalam al-Qur‟āndanhadistyangmembentuk sebuahajaran      tentang      Islamyanglazimdisebutaqidah.Akhirnya  aqidah  juga terbagi menjadi tiga bagian, aqidah tentang Tuhan, aqidah tentangmanusiadanaqidahtentang  alam.  pemahaman  tentang  aqidah  tidak hanyadibatasi pada tauhid menyangkut Tuhan, Malaikat, Rasul, kitab,Takdirdanharikiamat,padahalakidahmenyangkuttotalitas  masalah  tentang ke-tuhanan, ke-alaman, dan kemanusiaan.
Dalam pandangan Islam,tujuanakhirhukumadalahkeadilan atau
kemaslahatan.  Kaitanya  dengan  hukum  Islam,  keadilan  harus  dicapai  meski mengacu  pada  pokok  agama  Islam,  yaitu  al-Qur‟ān  dan  Hadis.  Arti  dari  tujuan keadilanmelaluijalurhukum  yangharusberawaldariduasegidan  mengarah  pada keadilan  dua  segi  juga.  Khususnya  yang  berkaitan  dengan  hukum  agar  mampu tampil  sesuai  dengan  prinsip  keadilan  secaraumum.Perpaduanmencarikeadilan menjadistandarhukum  universal  yang  mampu  tampil  dimanapun  dan  kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkanya Islamkemukabumi.
Maksud  dari  muara  keadilan  dua  segi  adalah  tujuan  akhir  berupa  keadilan
yang harus dicapai oleh sebuah sistem  hukum universal mesti berorientasi pada keadilan terhadap  manusia dan keadilan terhadap Tuhan. Keadilan bagi  manusia mengarah  pada  berbagaidefinisikeadilanyang  tidakbukanmungkinantarasatu masyarakatmanusiadengan yanglainya berbedadalammengartikan keadilan hukum.  Artinya  fleksibilitas  produk  keadilan  mutlak  perlu  diperlakukandalam heterogenitasmanusiadanlingkunganya,
sedangkanmuarakeadilanadalahkepadaAllah.Hukum  Allahadalah  produkhukum yangtetapmenempatkan  Allahsesuaidengan  proporsinya  sehingga  perbuatan manusia harus tetap dalam koridor hukumAllah atau dengan istilah lain yaitu hak Allah dan hak hamba, menurut Muhammad Abu Zahrah dalam karyanya Usul al- Fiqh, beliau menjelaskan bahwa hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli  warisnya  yang  meninggal  dunia  termasuk  ke  dalam  kategori  kategori  hak hamba  atau  hak  perorangan  secara  murni.  Beliau  menyejajarkan  hak  untuk mewarisi  dengan  hak  untuk  menagih  atau  menerima  piutang  dan  masalah- masalah  lain  yang  berhubungan  dengan  pemilikan  harta.  Setelah  menegaskan bahwa  hak  mewarisi  adalah  hak  hamba  secara  murni,  Abu  Zahrah  menjelaskan lebih  lanjut  bahwa:  “melanggar  hak  hamba  adalah  sebuah  kedzaliman.  Allah tidak  menerima  taubat  seseorang  yang  memakan  hak  hamba,  kecuali  jika  yang bersangkutan membayar hak itu kepada kepada pemiliknya atau digugurkan oleh pemilik  atau  memaafkannya.  Hak  semacam  ini  tidak  lain  adalah  untuk memelihara kemaslahatan perorangan.
Berdasarkan  keterangan  Abu  Zahrah  tersebut,  pembagian  harta  warisan, bilamana  setiap  pihak  ahli  waris  secara  rela  membaginya  secara  kekeluargaan dengan  kesepakatan  setiap  pihak  yang  terkait.  Bahkan  berdasarkan  hal  tersebut, adalah sah bilamana ada diantara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya  dalam  pembagian  harta  warisan  itu  untuk  diserahkan  kepada  ahli  waris yang lain. Harta warisan boleh dibagi secara kekeluargaan, diakui pula oleh pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.
Pendapat  ini  sejalan  dengan  ungkapan  Freidmenn,  bahwa  selama  standar prinsip  keadilan  tidak  berpegang  pada  agamamaka  pedomanitutidak  akan mencapaiidealprinsipkeadilan.Padahal sebuahprinsipadalahstandaryang tidak akan  berubah.  Perubahan  hanyapadatataranoperasionalsaja.  Sedangkan  prinsip yang utama tidak akan berubah. 11
Mengacu kepada teori Maqashid  as-Syari‟ah Syatibi  bahwa tujuan utama dari Hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan ( mashlahah ).  Adapun dasar konsep  kemaslahatan,  setidaknya  dalam  tradisi  ulama,  diklasifikasikan  menjadi beberapa tingkatan seperti: 12
1. Kemaslahatan dzaruriyat ; yaitu sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia. Kebutuhan-kebutuhan ini yang bersifat esensial (primer) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial ini adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan
11 Friedman,  Jonathan, Cultural  Identity  and  Global  Process. (London:  Sage  Publications, 2001), hal. 123.
12 Syari‟at  diturunkan  bagi  umat  manusia  dalam  rangka  mewujudkan  kemaslahatan (mashlahah)  mereka,  baik  kemaslahatan  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Lihat  Asy-Syathibi, Al- Muwafaqat  fi Usul al-Ahkam (ttp.: Dar al-Rasyad al-Hadisah, t.t.), Jilid I, Juz I,  hlm. 2
dan  harta.  Tidak  terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan  itu  akan  mengakibatkan terancamnya eksistensi kelima hal pokok tersebut.
2. Kemaslahatan al-hajiyat ;  yaitu  sesuatu  yang  dapat  menghindarkan  manusia  dari kesulitan  bagi  subjek  hukum.  Kemaslahatan  ini  tidak  termasuk  kebutuhan  yang esensial:  jika  kemaslahatan  ini  tidak  terpenuhi,  maka  tidak  akan  menimbulkan kerusakan  atau  mengancam  eksistensi  manusia  melainkan  hanya  akan menyebabkan  kesulitan.  Kelompok  maslahat  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan keringanan ( rukhsah ) dalam fikih.
3. Kemaslahatan tahsiniyat ;  yaitu  kemaslahatan  yang  menopang  peningkatan martabat  seseorang  dalam  masyarakat  dan  di  hadapan  Allah  swt.  Namun, meninggalkan  kemaslahatan  ini  tidak  akan  mengancam  eksistensi  manusia  atau menimbulkan kesulitan, karena ia hanya bersifat sebagai pelengkap kehidupan. 13
Dalam kasus penggunaan hukum waris adat di Bengkulu dengan asas waris individual  bilateral  penulis  berpendapat  bahwa  tidak  ada  pertentangan  antara sistem  hukum  waris  Islam  dan  hukum  waris  adat,  keduanya  sama-sama menganut   sistem  kewarisan  individualbilateral  artinya  sejak  terbukanya  waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris  dan  tidak  membedakan  antara  lelaki  dan  perempuan.Dalam  pembagian waris  masyarakat  adat  di  Bengkulu  dilakukan  dengan  mengadakan  musyawarah di  antara  ahli  waris  untuk  menentukan  dan  menetapkan  bagian  masing-masing ahli  waris  dilakukan  dengan  perdamaian  dan  berdasarkan  rasa  saling  rela  dan saling  menerima  sehingga  terwujud  kerukunan  dan  keutuhan  keluarga  serta supaya  tidak  ada  yang  merasa  dirugikan.  Hal  demikian  di  atur  juga  dalam  KHI pasal  183  yang  berbunyi:  “para  ahli  waris  diperbolehkan  bersepakat  melakukan perdamaian  dalam  menentukan  harta  waris  setelah  masing-masing  menyadari bagiannya”. dalam farā‟iḍ untuk menyelesaikan harta waris semacam ini disebut dengan takhāruj atau tasāluh dimana  para  ahli  waris  melakukan  musyawarah dalam pembagian harta waris diluar ketentuan syara‟.
Pembagian harta waris di masyarakat adat Bengkulu yang dibagikan secara merata dan seimbang serta melalui proses musyawarah, hal tersebut mereka rasa cukup  adil  dan  melegakan  bagi  masing-masing  ahli  waris  sehingga  hal  tersebut sudah  menyentuh  tujuan  dari  syari‟at  Islam,  yaitu  kemaslahatan,  lebih  tepatnya kemaslahatan al-hajiyat ;  yaitu  sesuatu  yang  dapat  menghindarkan  manusia  dari kesulitan  bagi  subjek  hukum  (ahli  waris).  Apabila  hukum  kewarisan  Islam dipaksakan untuk digunakan kepada mereka, sementara mereka belum siap untuk melaksanakannya,  bukan  tidak  mungkin  perselisihan,  pertengkaran  dan permusuhan  yang  akan  terjadi.  Dengan  demikian maqashid  as-syari‟ah tidak tercapai,  atau  dalam  kaedah  fiqhiyah  sering  kita  dengar dar‟u  al-mafashid muqodamu alaa jalbu mashalih (menghilangkan kerusakan itu lebih didahulukan dari memunculkan kemaslahatan). Hal ini sejalan pula dengan salah satu metode ijtihād yaitu  a l-Urf (adat  atau  kebiasaan  yang  baik),  jumhur  ulama  memberikan ketentuan mengenai „urf antara lain:
13 Kemaslahatan  makhluk  dapat  tercapai  apabila  lima  hal  primer  dalam  hidupnya  telah terjamin.  Lima  hal  tersebut  antara  lain  agama  ( ad-din ),  jiwa  ( an-nafs ),  akal  ( al-‟aql ),  keturunan ( an-nasl ), dan harta benda ( al-mal ). Ibid ., hlm. 5
a. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan;
b. Tidak berlaku pada umumnya orang muslim;
c. Tidak berlaku pada ibadah mahḍah;
d. „Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya;

## B. Pelaksanaan Hukum waris adat Engganodalam perspektif Teori Kesadaran Hukum
Kesadaran  hukum  berkaitan  dengan  nilai-nilai  yang  tumbuh  dan berkembang  dalam  suatu  masyarakat.  Dengan  demikian  masyarakat  mentaati hukum  bukan karena paksaan,  melainkan karena hukum  itu sesuai dengan  nilai- nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri, sebagaimana pelaksanaan waris adat di  Bengkulu  bahwa  mereka  melaksanakan  pembagian  waris  dengan  kesadaran untuk  mewujudkan  kemashlahatan  dengan  cara  mereka  yaitu  melalui musyawarah mufakat.
Pengertianhukum Islamyangdemikianluasdengan berbagaihalyangterkaitdenganhukummenjadisingkatdalam ungkapan MacDonald, yangmenyebut  hukumIslamadalah„ TheScienceof  allthings,humananddevine”.
PandanganMacDonaldtersebut merupakankristalisasidari sistem hukum yangmampumelihat pluralitassebagairealitasempiris.Pluralritasdisini bukanhanya manusiadalambentukhubungangarishorizontal,tetapipluralyang menyangkut hubungan horizontal dan vertikal.
Berbeda  dengan  prinsip  keadilan  perspektif  agama,  dalam  perspektif hukum  adat,  bahwa  keadilan  merupakan  kristalisasi  nilai-nilai  yang  dipengaruhi oleh  lingkungan  dan  alam  sekitar  yang  bersifat  magis-religius 14 .  Alam pikiranyangmempertautkanantarayangnyatadenganyangtidaknyata. Antaraalam fanadenganalam  baka,antarakekuatanmanusiadengan  kekuatan  tuhan  antara hukum manusia dengan hukum Tuhan.
Pada  umumnya  masyarakat  hukum    adat    sangat    sukar    berfikir  secara rasional    tetapi  lebih  dipengaruhi  oleh  pola  pikir  yang  komunal magisreligius.Alam pikiraninimenempatkankehidupan manusia merupakan
bagian yang tidak dapat terpisahkan dari alam. Kehidupanmanusiatautmenautdengankeadaanalam apabilaalam mengalami kegoncangan  berarti  menusia  melakukan  perbuatan  yang  melanggar    ketentuan hukum alam. Terjadinya bencana bencana merupakanulahdariperbuatanmanusiayangtidakmematuhihukum telah
ditetapkanTuhankepada  manusia,sehinggamanusiamenerimalaknat  dari  Tuhan. Baik buruknya keadan alam ditentukan oleh perbuatan manusia itu sendiri.
Hukum    adat  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Holleman, 15 hukum  adat mempunyai  empat ciri umum  yang dipandang  sebagai dari satu kesatuan    yang tidak dapat dipisahkan.Adapun empat ciri tersebut adalah pertama religius  magis
14 Sarjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, hal. 53
15 Hoffman,  Diane  M.  1990. Beyond  Conflict:  Culture,  Self,  and  Intercultural  Learning Among Iranians in USA . New York: JIR.), hal. 20-21
yaitu perpaduan pikiran yang mengandung logikaanimismeyaitupandanganyangberhubungandenganalam gaib. Kedua adalah Komun  yaitu  sifat  yang  mementingkan  kepentingan  bersama  daripada kepentingan  pribadi.  Sifat  yang  ketiga  adalah  Tunai  yaitu  kebiasaandalam masyarakatdalam jualbelibersifattunaiyaituhakdan kewajibandilakukandalam waktuyangsama.Yangkeempatadalah  kongkrit  yaitu  dalam  melakukan  perbuatan harus bersifat nyata.

## KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian lapangan dan juga telaah teortis, maka  dapat  disimpulakn  bahwa  hukum  waris  Islam  dalam  Pandangan  dan Pelaksanaan masyarakat Rejang dan Serawai dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Masyarakat  Enggano  telah  menempatkan hukum  adat waris sebagai sesuatu yang utama.  Hukum  waris  Islam  hanya  dipahami  secara  substantif,  bahwa  terdapat nilai-nilai  dalam  agama  Islam  yang  sudah  diadopsi  dan  mewarnai  sistem  hukum adat yang mereka terapkan di masyarakat selama ini. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman  masyarakat  tentang  hukum  waris  Islam  ini  disebabkan  karena kurangnya  sosailsisai  dari  para  alim  ulama  dan  pastinya  pemerintah  sebagai pemegang  regulasi  pemerintahan  yang  memiliki  kekuasaan  dan  pendanaan  untuk melaksanakan  sosialisasi  ini,  baik  melalui  majlis-majlis  taklim  maupun  melalui kajian  rutin  secara  kontinyu.  Ada  kecenderungan  keengganan  masyarakat menerapkan  hukum  waris  Islam  karena  menganggap  bahwa  hukum  waris  Islam terlalu  banyak  aturan  yang  pada  akhirnya  menjauhkan  dari  rasa  keadilan  dalam proses pembagian waris. Keadilan yang dipahami oleh masyarakat adalah keadilan yang mendasarkan atas keadilan progresif dalam pelaksanaan waris adat mereka.
2. Masyarakat  Enggano  menempatkan  hukum  waris  Islam  dalam  berbagai  dimensi, berdasarkan  pemahamannya  terhadap  pewarisan  yang  sebatas  menggunakan prinsip  keadilan  menurut  perspektif  adat.  Oleh  karena  itu,  hukum  waris  Islam ditempatkan  dalam  dua  dimensi,  yaitu: pertama ,  menempatkan  hukum  waris Islam  sebagai  sebuah  tata  aturan  yang  berisi  nilai-nilai  agama,  yang  bagi masyarakat  Enggano  nilai-nilai  tersebut  sudah  diterapkan  dalam  hukum  waris adatnya. Kedua, hukum  waris  Islam  ditempatkan  seperti  halnya  hukum  adat. Pemahaman  masyarakat  Enggano  bahwa apa yang diyakini  sebagai  hukum waris adat  yang  sudah  mengadopsi  hukum  waris  Islam  pada  akhirnya  menempatkan pemahamanya  pada  dimensi  yang  ambigu.  Satu  sisi  mereka  menganggap  bahwa hukum  waris  yang  diterapkanya  sebagai  sebuah  tata  aturan  yang  sudah  relavan dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum  waris  Islam.  Sementara  disisi  yang  lain, implementasi dari hukum waris adat tersebut masih jauh dari prinsip dasar hukum waris  Islam.Bagi  para  peneliti  ataupun  ilmuan,  untuk  menindaklanjuti  terhadap fenomena  penafsiran  ayat-ayat  al-Qur‟ān  tentang  waris  yang  terjadi  pada masyarakat  adat  Serawai,  mungkin  hasil  penelitian  Disertasi  ini  bisa  dijadikan pijakan awal terhadap berbagai perseteruan yang terjadi antara pelaksanaan waris adat  di  berbagai  daerah  dengan  berdasarkan  semangat  mereka  (masyarakat  adat) dalam  usaha  untuk  mengamalkan  hukum  waris  Islam  walaupun  tidak  secara
kaffah, akan  tetapi  nilai  kemaslahatan  yang  didapat  yaitu  sesuai  dengan  tujuan hukum Islam ( maqāshid asy-Syari‟ah ).
3. Dalam  perspektif  teori  konstruksi  sosial,  bahwa  pemahaman  dan  kebutuhan masyarakat  Enggano  terhadap  hukum  waris  Islam  merupakan  bentuk  dari kristalisasi  nilai-nilai  yang  mereka  yakini  sebagai  sebuah  tata  aturan  yang merupakan  konstruksi  dari  kebiasaan  dan  adat  budaya  masyarakat  bengkulu. Sehingga  pada  akhirnya  konstruksi  ini  merupakan  perpaduan  antara  nilai-nilai lama yang sudah ada (adat) dengan nilai-nilai agama yang dianutnya (nilai Islam). Meskipun  nilai  baru  yang  lahir  bukan  merupakan  bentuk  asimilasi,  tetapi  bentuk dari akulturasi.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Taufiq (editor), Islam dan Perubahan Sosial, Jakarta : Bharatara, 1973. ________ dan Sharon Shiddieque (editor), Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, Jakarta : LP3ES, 1988.
________ Agama dan Perubahan Sosial, Jakarta : Rajawali, 1971.
________, Adat and Islam, an Examination of Conflict In Minangkabau , Southest Asia Program Publications at Cornell University
________, Islam,  History  and  Sosial  Change  in  Minangkabau .  Dalam  Lyan  L. Thomas  &  Frans  Von  Benda-Beckman  (edt), Continuity  and  Change  in Minangkabau , Ohio: Center for Southeast Asian Studies, 1985 Afandi,  Ali. Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  Hukum  Pembuktian  Menurut  BW . Jakarta : Bina Aksara, 1983.
Ali,  Chidir. Yurisprudensi  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Bandung  :  Al- Maarif, 1979.
Ali, Muhammad Daud dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1985.
__________________ Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama, Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 1997.
_________________ Hukum  Islam  :  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islamdi Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000. Ali, Zainuddin, Sosiologi Hukum ,  Cet-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Anshori,  Abdul  Ghofur, Hukum  Kewarisan    Islam  di  Indonesia  :  Eksistensi  dan Adaptabilitas , Yogyakarta: UGM Press, 2012.
Azhari,  Muhammad  Tahir,  Negara  Hukum :  Suatu  Studi  tentang  Prinsip- prinsipnya  dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada Periode NegaraMadinah dan Masa Kini , Jakarta : Bulan Bintang, 1992. Azra,  Azyumardi  (Penyunting). Persfektif  Islam  di  Asia Tenggara,  Jakarta  : Yayasan Obor Indonesia, 1989.
Azra,  Azyumardi, Renaisans  Islam  Asia  Tenggara  :  Sejarah  Wacana  dan Kekuasaan , Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999. Bogdan,  Robert  C.  &  Baiklen. Qualitative  Research  for  Education  :  An Introduction to Theory and Methods . Boston: Allyn and Bacon Inc. 1982 .
_________________________.. Introduction  To  Qualitative  Research  Methods . Terjemahan Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional. 1992
Daud,  Habibah, Pilihan  Lembaga  Peradilan  Dalam  Menyelasaikan  Masalah Kewarisan Orang-orang Islam di Jakarta, Jakarta : PLPIS, 1977. Daud  Ali,  Muhammad, Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1997.
Departemen  Agama  RI, Kenang-kenangan  Seabad  Peradilan  Agama  di Indonesia , Jakarta : Departemen Agama RI, 1985.
___________________, Himpunan  Fatwa  Peradilan  Agama  di  Jawa,  Madura, Sebagian  Kalimantan  Selatan  dan  Timur, Jakarta  :  Departemen  Agama RI, 1983/1984.
___________________, Al-Qur‟an  danTerjemahnya, Jakarta:  Depag  RI,  cet.  5, 1990.
Efendi,  Satria,  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2010.
Faisal,  Sanafiah. Penelitian  Kualitatif:  Dasar-Dasar  dan  Aplikasi .  Malang: Yayasan Asah-Asih-Asuh. 1990.
Fathurrahman, Ilmu Waris , Bandung : Al-Ma‟arif, 1981. Habiburrahman, Rekonstruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta: Kencana, 2011.
Hajar,  M. Perkembagan  Hukum  Islam  di  Indonesia  (Studi  atas  Keberadaan Hukum Kewarisan,) Yogyakarta : UII, 2002,  tesis tidak diterbitkan. Hanafi, A, Teologi Islam, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1987 Hazairin, Hukum Islam dan Masyarakat, Jakarta : Bulan Bintang, 1981.
________, Hukum Kewarisan Bilateral  menurut  Al-Qur‟an dan Hadist, Jakarta : Tintamas, 1982.
________, Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta : Tintamas, 1963.
________, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Jakarta : Bina Aksara, 1981. Hamka. Studi  Islam  :  Aqidah,  Syari‟ah  dan  Ibadah ,  Jakarta  :  Yayasan  Nurul Islam, 1976.
_________, Islam dan Adat Minangkabau, Pustaka Panjimas, Jakarta,1985 Hoffman, Diane M. Beyond Conflict: Culture, Self, and Intercultural Learning Among Iranians in USA . New York: JIR. 1990. Ichtiyanto, Perkembangan  Teori  Berlakunya  Hukum  Islam  di  Indonesia , Bandung: Rosdakarya, 1991.
Idris,  Taufik, Aliran-aliran  Populer  dalam  Teologi  Islam ,  Surabaya:  Bina  Ilmu, 1980.
Kusumuatmadja,  Mochtar, Pembinaan  Hukum  dalam  Rangka  Pembangunan Nasional cet-1.  Bandung  :  LPHK  Fakultas  Hukum  Unpad-Bina  Cipta, 1975.
_____________________, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam Pembangunan Nasional, Bandung : LPHK Fakultas Hukum Unpad-Bina Cipta, 1976.
______________________, Hukum,  Masyarakat  dan  Pembinaan  Hukum Nasional, Bandung : LPHK Fakultas Hukum Unpad-Bina Cipta, 1976. Khalid Mas‟ud, Muhammad, Filsafat Hukum Islam, Bandung: Pustaka, 1996 Muhammad, Bushar, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Jakarta : Pradnya Paramita, 1981.
Mulyono,  Agus. Kehidupan  Sosial  Pendatang  Asal  Minang  di  Bengkulu . Bengkulu: Lembaga Penelitian Unib. 1992.
Nasrun, M, Dasar Falsafah Adat Minangkabau , Bulan Bintang, Jakarta 1957.
Nasution S. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif . Bandung: Tarsito.  1996. Nasution,  Khoiruddin, Pengantar  dan  Pemikiran  Hukum  Keluarga  (Perdata) Islam Indonesia , Yogyakarta : Academia  Tazzafa, 2010. Nashiruddin,  Muhammad. Kedudukan  Sunnah  dalam  Islam, Yogyakarta  :  PP Muhammadiyah, 1985.
Lincoln,  Y.S.,  &  Guba,  E.G.  1985. Naturalistic  Inquiry .  Baverlay  Hill:  Sage Publications
Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Warisan di Indonesia, Bandung : PT Bale, 1986. __________________, Diktat  Hukum  Waris  Adat ,  Bengkulu  :  Fakultas  Hukum Universitas Bengkulu , 1987.
__________________, Diktat  Hukum  Waris  Perdata, Bengkulu  :  Fakultas Hukum Universitas Bengkulu , 1987.
__________________, Diktat  Referensi  Mata  Kuliah  Hukum  Nasional, Bengkulu : Fakultas Hukum, 1987.
Quraish  Shihab,  M. Tafsir  Al-Misbhah  :  Pesan, Kesan  dan  Kerasian  Al-Qur‟an , Jakarta : Lentera Hati, 2000.
Ramulya, Idris, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta : Ind-Hill-Co, 1984.
Rasyid, Sulaiman. Fiqh Islam, Jakarta : Attahiriyah, 1976. Ramadlan,  Said. Hukum  Islam  Ruang  Lingkup  dan  Kandungannnya, Jakarta  : Gaya Media Pertama, 1986.
Rist  dalam  Goetz  J.P.  &  Le  Compte  M.D.  1984. Etnography  &  Qualitative Design in Educational Research .  San Diego: Academic Press Salman, Otje, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris , cet. Ke-2, Bandung: PT. Alumni, 2007.
Siddik, Abdullah. Asas-asas Hukum Islam, Jakarta : Wijaya, 1980.
______________, Hukum  Waris  Islam  dan  Perkembangannya  di  Seluruh  Dunia Islam, Jakarta : Wijaya, 1980. Siddik, Haji Abdullah. Hukum Adat Rejang . Jakarta: Balai Pustaka. 1980.
Susiyanto, Perubahan  Identitas  Etnik  dalam  Kerangka  Etnisitas  (Studi  Tentang Interaksi  Antar  Etnik  dalam  Masyarakat  Multietnik  di  Kota  Bengkulu) , Bandung : Unpad. Disertasi, 2005. Tidak diterbitkan
Soekanto,  Soerjono Hukum Adat di  Indonesia , Jakarta: Rajawali, 1981.
_________________, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia, Jakarta : Kurnia Esa, 1982.
Soerjono  Soekanto  dan  Soleman  B.  Taneko, Hukum  Adat  Indonesia Jakarta  : Rajawali Press, 1983.
Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah,  Sosiologi Hukum  dalam  Masyarakat Jakarta : Rajawali Press, 1982.
Soepomo, Bab-bab Hukum Adat , Jakarta : Pradnya Paramita, 1983.
Suminto, Aqib, Politik Islam Hindia Belanda , Jakarta : LPES, 1985. Suparman,  Eman, Hukum Waris Indonesia  : Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW Cet-2, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007. Thalib,  Sayuti, Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia, Jakarta  :  Bina  Aksara, 1984.
___________, Recentio  A  Contratio:  Hubungan  Hukum  Adat  dengan  Hukum Islam, Jakarta : Bina Aksara, 1985. Wignjosoebroto,  Soetandyo, Dari  Hukum  Kolonial  Ke  Hukum  Nasional:  Suatu Kajian  Tentang  Dinamika  Sosial  Politik  dalam  Perkembangan  Hukum Selama  Satu  Selengah  Abad  di  Indanesia ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Yahya,  Mukhtar, Dasar-dasar  Pembinaan  Hukum  Islam, Bandung  :  Al-Ma‟arif, 1983.
Yusuf  Musa,  Muhammad, Islam  :  Suatu  Kajian  Komprehensif, .  Terj.  A.  Malik Madany dan Hamim Ilyas. Jakarta: Rajawali, 1988.
Zainuddin, Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di  Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika, 2008
Jurnal Ilmiah :
Jurisdictie,Jurnal Hukum dan Syariah , Volume 3, Nomor 1, Juni 2012. Al-Manahij ,  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam,  Vol.  VIII.  No.  1  2013,  STAIB Purwokerto
Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 02 Februari 2012, Universitas Riau Jurnal Inkoma , Tahun 16, Nomor 2, Juni 2005
Istiqro ‟,  Vol.  VI/No.02/2003.  Perta.  Jurnal  Inovarsi  Pendidikan  Tinggi  Agama
Islam
Jurnal Mimbar Hukum , Nomor 14 tahun 1994.