## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 9, No.1, Desember 2023 │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 106-116 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn

## PERAN LEMBAGA PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK: STUDI KASUS DI KOTA SORONG PAPUA BARAT DAYA
Muhammad Arifin Abd Kadir 1 , Salmawati 2 *, Nurul Fajeriana 3 , Muhammad Ali 4 , Irman Amri 5 1 Program Studi Ilmu Admistrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia
2,4 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia
3 Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia
5 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia *Korespondensi: salmawawati@um-sorong.ac.id
***

## ABSTRAK
Kekerasaan  terhadap  perempuan  dan  anak  masih  menjadi  masalah  yang  serius  di  Kota Sorong karena terjadi peningkatan kasus setiap tahunnya. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil r endahnya pengetahuan yang hanya sekitar 20-25% beberapa lembaga menunjukkan sebagian besar masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang  lembaga  perlindungan  kekerasaan,  Masyarakat  masih  ambingu  tentang masalah dalam  melaporkan  kasus,  menghadapi  hambatan  dalam  mengakses  proses  hukum  untuk melindungi  diri  mereka  atau  orang  lain  dan  Lembaga  perlindungan  memberikan  edukasi kepada  masyarakat  masih  kurang  guna  meningkatkan  kesadaran  masyarakat.  Kesimpulan pada  penelitian  ini  adalah  Lembaga  pemerintah memberikan  perhatian  lebih  seperti penyediaan layanan perlindungan dan bantuan karena Lembaga pemerintah di Kota Sorong, Papua Barat Daya,  memiliki  peran dalam  menyediakan  layanan perlindungan dan  bantuan bagi  korban  kekerasan  perempuan  dan  anak.  Hal  ini  meliputi  tempat  penampungan, konseling,  pendampingan  hukum,  dan  fasilitas  medis.  Pemerintah  memiliki  peran  dalam menegakkan hukum memastikan pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak mendapat sanksi yang setimpal. Pemerintah memiliki peran melakukan advokasi dan pegawasan untuk mendorong kesadaran masyarakat dukungan terhadap perlindungan perempuan dan anak.
Kata kunci: Anak; Kekerasan Perempuan; Pemerintahan; Perlindungan

## ABSTRACT
Violence against women and children is a problem that needs to be taken seriously, especially in  Sorong  City.  The  aim  of  this  research  is  to  examine  the  role  of  protection  institutions  for victims  of  violence  against  women  and  children  in  Sorong  City.  The  method  used  in  this research is a qualitative approach with the results of low knowledge of only around 20-25% for several institutions indicating that the majority of people in Sorong City do not have adequate understanding about violence protection institutions. The community is still confused about the challenges in reporting cases and facing obstacles in accessing the legal process to protect themselves  or  others  and  protection  institutions  providing  education  to  the  public  are  still lacking  in  order  to  increase  public  awareness.The  conclusion  of  this  research  is  that government  institutions  pay  more  attention  to  the  provision  of  protection  and  assistance services  because  government  institutions  in  Sorong  City,  Southwest  Papua,  have  a  role  in providing  protection  and  assistance  services  for  victims  of  violence  against  women  and children.  This  includes  shelter,  counseling,  legal  assistance,  and  medical  facilities.  The government  has  a  role  in  enforcing  the  law  to  ensure  that  perpetrators  of  violence  against women and children receive appropriate sanctions. The government has a role in carrying out advocacy  and  monitoring  to  encourage  public  awareness  and  support  for  the  protection  of women and children.
Keywords: Children; Violence against Women; Government; Protection

## PENDAHULUAN

## Citation (APA):
Kadir,  M.  A.  A.,  Salmawati,  Fajeriana,
N.,  Ali,  M.,  &  Amri,  I.  (2023).  Peran Lembaga Pemerintah Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan
Perempuan  dan  Anak:  Studi  Kasus  di Kota Sorong Papua Barat Daya. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial , 9 (1), 106 –116. https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2925
Email Authors: alifarifin1986@gmail.com salmawawati@um-sorong.ac.id nurulfajeriana@um-sorong.ac.id irmanamri@gmail.com mulisidiq@gmail.com
Submitted: 20 November 2023 Accepted: 06 Desember 2023 Published: 23 Desember 2023
Copyright  (c)  2023  Muhammad  Arifin Abd Kadir, Salmawati, Nurul Fajeriana, Muhammad Ali, Irman Amri
This work  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.
Kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  adalah  masalah  serius  yang  merugikan  dan  merusak masyarakat  di  seluruh  dunia.  Fenomena  ini  meliputi  berbagai  bentuk  kekerasan,  seperti  kekerasan  fisik, kekerasan  seksual,  kekerasan  psikologis,  dan  pelecehan  verbal,  yang  sering  kali  dilakukan  oleh  individu yang  memiliki  kekuatan  atau  posisi  otoritas  atas  perempuan  dan  anak-anak.  Kekerasan  ini  merugikan individu  serta  masyarakat  secara  luas  (Lestari  Suryamizon  et  al.,  2017a).  Perlindungan  terhadap  korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi sebuah prioritas dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman dan adil. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan di seluruh dunia untuk mengatasi masalah ini,  korban  kekerasan  sering  kali  menghadapi  berbagai  tantangan  dalam  mendapatkan  perlindungan, dukungan,  dan  keadilan  yang  mereka  butuhkan  (Hidayat,  2021).  Di  Indonesia,  sebagai  negara  dengan populasi  yang  besar  dan  beragam,  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  masih  menjadi  perhatian utama  dalam  rangka  menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan  adil  bagi  semua  individu  (Praptiningsih  & Tarmini,  2022).  Perempuan  dan  anak-anak  adalah  kelompok  rentan  yang  sering  kali  menjadi  korban kekerasan di berbagai konteks kehidupan, termasuk dalam rumah tangga, tempat kerja, sekolah, maupun di  lingkungan  masyarakat.  Kekerasan  ini  bisa  terjadi  dalam  berbagai  bentuk  hubungan,  mulai  dari pasangan  intim,  anggota  keluarga,  hingga  orang-orang  yang  seharusnya  melindungi  dan  mengasuh mereka (Syawalistiani Putri et al., 2023; Warjiyati, 2017).
Dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sangat luas dan meliputi konsekuensi fisik, psikologis,  dan  sosial.  Selain  luka  fisik  yang terkadang  fatal,  kekerasan  juga  dapat  menimbulkan  trauma emosional yang mendalam, merusak harga diri, dan mempengaruhi kesehatan mental korban dalam jangka Panjang (Lestari Suryamizon et al., 2017). Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan  dan  anak-anak  menjadi  imperatif  dalam  membangun  masyarakat  yang  adil  dan  aman  bagi semua anggotanya (Fitriani & Haryadi, 2021) . Hal ini mencakup meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah  kekerasan  ini,  mendukung  korban,  meningkatkan  sistem  hukum  yang  efektif,  serta  membentuk kebijakan  publik  yang  mendukung  upaya  pencegahan  dan  rehabilitasi.  Selain  itu,  penting  untuk membangun  pendidikan  yang  mempromosikan  kesetaraan  gender,  mengubah (Syariah  &  Sultan  Thaha Jambi, 2015) norma sosial yang membenarkan kekerasan, dan membangun kesadaran tentang pentingnya menghormati  hak-hak  manusia  untuk  semua  individu,  tanpa  memandang  jenis  kelamin  atau  usia (Rosnawati,  2018;  Viezna  leana  furi,  2020).  Hanya  dengan  upaya  bersama  dari  seluruh  masyarakat, pemerintah,  dan  organisasi  terkait,  kita  dapat  mengatasi  dan  mengakhiri  pandemi  kekerasan  terhadap perempuan dan anak-anak (Lestari Suryamizon et al., 2017).
Kota Sorong, sebagai salah satu kota di Provinsi Papua Barat Daya, tidak luput dari permasalahan kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  seperti  ketidaksetaraan gender,  kemiskinan,  ketidakstabilan  sosial,  dan  kurangnya  akses  terhadap  layanan  kesehatan  dan pendidikan yang beragam di Kota Sorong dapat memengaruhi tingkat kekerasan dan kerentanan korban (Khadafie et al., 2020; Kholiq, 2018). Oleh karena itu, penting untuk memahami peran lembaga pemerintah dalam  upaya  perlindungan  dalam  menangani  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di  Kota Sorong (lalu ulung ilham, 2019; Utami et al., 2016).
Dengan  mengutip  pendapat  para  ahli  seperti  yang  dijelaskan  di  atas,  penelitian  ini  menegaskan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah isu serius yang memerlukan peran kuat
Muhammad Arifin Abd Kadir, Salmawati, Nurul Fajeriana, Muhammad Ali, Irman Amri
dari lembaga perlindungan dalam menciptakan perubahan yang positif. Studi kasus di Kota Sorong akan memberikan  wawasan  khusus  tentang  dinamika  dan  tantangan  yang  mungkin  berbeda  dalam  konteks geografis  dan  budaya  yang  unik  ini.  Diharapkan  penelitian  ini  akan  memberikan  sumbangan  berharga dalam  pemahaman  dan  penanganan  masalah  ini  secara  lebih  efektif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji peran lembaga perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong.  Dalam  hal  ini,  lembaga  perlindungan  dapat  mencakup  lembaga  pemerintah,  LSM,  lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai entitas yang bekerja untuk melindungi hak dan kepentingan korban.

## METODE
Untuk  mencapai  tujuan  penelitian  ini,  kami  akan  mengadopsi  metodologi  penelitian  kualitatif  yang melibatkan  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder.  Berikut  adalah  langkah-langkah  yang  akan  diambil dalam penelitian ini: Studi Literatur : Tahap awal melibatkan pencarian literatur terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, peran lembaga perlindungan, serta kasus serupa di wilayah lain. Literatur tersebut akan menjadi dasar teoretis untuk penelitian. Pengumpulan Data Primer: Melakukan wawancara dengan 2 obyek  responden  yakni:  1)  Berbagai  pihak  terkait  di  Kota  Sorong,  termasuk  perwakilan  dari  lembaga perlindungan,  pihak  berwenang,  dan  pengawai  kelurahan.  Wawancara  memberikan  pemahaman  yang mendalam  tentang  peran  dan  tantangan  lembaga  perlindungan;  dan  2)  Masyarakat  di  masing-masing kelurahan yang menjadi obyek penelitian, akan dipilih masing-masing 10 responden wanita dan anak dalam tiap kelurahan yang ada di Kota Sorong. Analisis Data: Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  menggunakan  teknik  analisis  tematik  untuk  mengidentifikasi pola-pola,  tantangan,  dan  peluang  yang  muncul  dari  data.  Studi  Kasus:  Penelitian  ini  memilih  beberapa kasus konkret yang telah ditangani oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kota Sorong. Studi kasus memberikan wawasan tentang cara lembaga perlindungan beroperasi dalam konteks nyata. Validasi Data:  Hasil  penelitian  akan  divalidasi  melalui  data  dari  hasil  wawancara  pada  Lembaga  Pemerintah  dan responden dari perempuan dan anak dari tiap kelurahan di Kota Sorong.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lembaga Pemerintah terhadap Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Sorong Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) SAT Rekskrim Polres Sorong Kota . Dari hasil wawancara  dengan  Kanit  PPA  pada  tanggal  6  Juli  2023  bahwa  terjadi  peningkatan  kekerasan,  tindakan asusila, dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong dari tahun 2021 sampai 2023. Dari data 1 Januari sampai 3 Juli 2023 sudah banyak kasus yang dilaporkan yakni: pencabulan 29 kasus, penganiayaan  13  kasus,  perdagangan  orang  2  kasus,  kekerasan  anak  44  kasus,  kejahatan  terhadap perempuan  49  kasus  (26  kasus  selesai  dan  23  belum  selesai),  1  kasus  penelantaran  istri  dalam  rumha tangga, dan Kekerasan Dalam Rumha Tangga (KDRT) sebanyak 14 kasus. Selain itu, diperoleh juga data bahwa  hampir  setiap  hari  ada  5  kasus  yang  terlapor.  Kelurahan  yang  banyak  terjadi  kasus  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  di  Kota  Sorong  berdasarkan  kasus  yang  terlapor  yakni  Kelurahan  Giwu, Kladufu, Klasabi, Malabutor, Klademak, dan Sorong Kepulauan.
Kasus-kasus  yang  ada  tersebut  berasal  dari  laporan  korban  dan  keluarga,  juga  masyarakat  atau tetangga yang melaporkan langsung ke pihak yang berwajib dan ada pula beberapa kasus yang diperoleh dari hasil tangkap tangan tangan langsung oleh pihak kepolisian. Selama ini Unit PPA Sat Reksrim Polres
Sorong  Kota  juga  sudah  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  korban  dan  melakukan pemdampingan  psikologi  serta  memberi  efek  jera  pada  tersangka  dengan  penahanan  dan  mengajukan berkas-berkas  untuk  persidangan.  Namun,  ada  juga  beberapa  kasus  yang  diberhentikan  ditengah  jalan karena kedua belah pihak setuju untuk berdamai, dan tetap dilakukan pemantauan oleh pihak kepolisian, terkhusus pada Unit PPA.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong. Dari hasil wawancara dengan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Penrlindungan  Anak  pada  tanggal  6  Juli  2023  diketahui bahwa  dari  data  bulan  Januari  hingga  Mei  2023  sudah  banyak  kasus  yang  terlapor.  Tindak  kekerasan terhadap anak  tercatat ada 4 tindak kekekrasan, yakni: secara psikis ada 3 kasus, kekerasan fisik 6 kasus, kekerasan  seksual  13  kasus,  dan  penelantaran  anak  1  kasus.  Sedangkan  tindak  kekerasan  pada perempuan/wanita yang terlapor pada Dinas P3A itu tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 17 kasus. Dari kasus-kasus tersebut nyatanya 52% kasus yang terlapor pelakunya adalah suami, sasarannya  istri,  anak  dan  orang  tua;  30%  dikarenakan  kemiskinan,  16%  dikarenakan  sejak  kecil sering mengalami kekerasan dan 1% dilakukan berulang (bekas narapidana).
Tindak kekerasan terhadap perempuan dan  anak di Kota Sorong banyak terjadi, dan berdasarkan kasus-kasus ini Dinas P3A memetakan menjadi 3 Zona, kelurahan yang paling banyak terdata kasus tindak kekerasannya sampai dengan kelurahan yang menjadi kelurahan aman dari tindak kekerasan yang terjadi. Zona Merah yakni Kelurahan Klasabi, Kladufu, dan Malabutor; Zona Biru yakni Doom Timur, Doom Barat, Kampung Baru, dan Saoka. Zona Hijau (Aman) yakni Kelurahan Malasilen, Matamalagi, dan Malaingkeidi.
Tugas  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perembuan  dan  Perlindungan  Anak  Kota  Sorong  adalah melakukan  konseling  kepada  korban,  mediasi  korban  untuk  ke  Polres  dan  mendampingi  sampai  ke Kejaksaan. Selain itu ada 6 (enam) layanan yang diberikan kepada masyarakat yakni: 1) pengaduan kasus, 2) penjangkauan korban, 3) pengelolaan kasus, 4) penampungan sementara, 5) mediasi, dan 6) integrasi.
Kejaksaan Negeri Sorong. Dari data hasil wawancara dengan Kasi Tipidum (Tindak Pidana Umum) pada tanggal 7 Juli 2023 diketahui bahwa di Kota Sorong Kasus-kasus tindak kekerasan perempuan dan anak  yang  akan,  sedang  dan  selsai  disidangkan  ada  4  kasus,  yakni  2  kasus  pemerkosaan,  1  kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 1 kasus persetubuhan terhadap anak.

## Pengetahuan Responden Mengenai Lembaga Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan
Tabel I. Persentase Pengetahuan Responden Mengenai Lembaga Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan da Anak di setiap Kelurahan di Kota Sorong.
Kelurahan Lembaga Layanan Pemerintah KOMNAS Perempuan KOMNAS Anak/ KPAI Kepolisian Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri P3A Rumah Sakit Y N Y N Y N Y N Y N Y N
Muhammad Arifin Abd Kadir, Salmawati, Nurul Fajeriana, Muhammad Ali, Irman Amri
(%) Saoka 0 100 0 100 20 80 20 80 10 90 10 90 Malabutor 100 0 80 20 40 60 40 60 10 90 10 90 Kladufu 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 Klasabi 60 40 50 50 50 50 50 50 10 90 50 50 Klademak 10 90 10 90 10 90 10 90 0 100  100 0 Giwu 60 40 30 70 60 40 20 80 20 80 50 50 Doom Timur 50 50 50 50 70 30 50 50 40 60 40 60 Doom Barat 40 60 40 60 80 20 40 60 40 60 40 60 Rata-Rata 52,5  47,5 45 55  53,75  46,25  41,25  58,7 5 28,75  71,25  50 50
Keterangan: Y (Masyarakat mengetahui tentang Lembaga yang dimaksud) dan N (masyarakat tidak mengetahui tentang Lembaga yang dimaksud)
Sumber: Data hasil wawancara responden setelah diolah, 2023
Hasil dari tabel mengenai tingkat pengetahuan layanan kekerasan di antara responden memberikan gambaran yang menarik tentang sejauh mana masyarakat memiliki pengetahuan tentang berbagai lembaga yang  bertugas  dalam  perlindungan  korban  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Berikut  adalah beberapa poin penting yang dapat diambil dari hasil tersebut:
Pengetahuan  tentang  Komnas  Perempuan: Lebih  dari  setengah  responden  (52,50%)  pernah mengetahui  tentang  Komnas  Perempuan,  yang  merupakan  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap Perempuan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  memiliki  pengetahuan  tentang lembaga  ini,  yang  merupakan  indikator  positif  dalam  upaya  penanggulangan  kekerasan  terhadap perempuan.
Pengetahuan  tentang  Komnas  Anak/KPAI: Meskipun  tingkat  pengetahuan  tentang  Komnas Anak/KPAI  (45%)  sedikit  lebih  rendah  daripada  pengetahuan  tentang  Komnas  Perempuan,  masih  ada sebagian besar responden yang mengetahuinya. Komnas Anak atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga yang sangat penting dalam melindungi hak anak-anak.
Pengetahuan tentang Layanan Kekerasan dari Kepolisian: Sebagian besar responden (53,54%) memiliki  pengetahuan  tentang  layanan  kekerasan  dari  Kepolisian.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  upaya pemerintah  dalam  menyosialisasikan  peran  polisi  dalam  melindungi  korban  kekerasan  telah  berhasil mencapai sebagian besar masyarakat.
Pengetahuan  tentang  Pengadilan  Agama/Pengadilan  Negeri: Pengetahuan  tentang  lembaga peradilan seperti Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri lebih rendah (40,25%) daripada lembaga lainnya. Ini bisa menjadi area yang perlu diperkuat dalam upaya sosialisasi pemerintah.
Pengetahuan tentang P3A: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) cukup rendah (28,75%). Hal ini mungkin menunjukkan bahwa program sosialisasi dan edukasi tentang peran P3A masih perlu ditingkatkan.
Pengetahuan  tentang  Layanan  Rumah  Sakit:  Hasil  yang  menarik  adalah  bahwa  50%  responden pernah  tahu  tentang  layanan  kekerasan  di  rumah  sakit,  sementara  50%  lainnya  tidak  mengetahui.  Ini mengindikasikan perlunya lebih banyak upaya sosialisasi mengenai peran rumah sakit dalam mendukung korban kekerasan.

## Pihak Penyelenggara Sosialisasi Mengenai Kekerasan Perempuan
Tabel II. Persentase Lembaga yang Pernah melakukan Sosialisasi tentang Tindak Kekerasan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
Kelurahan Pihak Penyelenggara Sosialisasi Pemerinta h Kelurahan/ Distrik KUA Kecamatan/ Kementerian Agama Kepolisian Puskesma s/ Tenaga Kesehatan P3A/ Badan Pemberdayaa n Perempuan Organisasi Masyarakat (Karang Taruna, PKK, Organisasi Keagamaan) Y N Y N Y N Y N Y N Y N (%) Saoka 10 90 10 90 20 80 20 80 0 100 20 80 Malabutor 100 0 30 70 60 40 10 90 30 70 80 20 Kladufu 90 10 90 10 100 0 100 0 100 0 90 10 Klasabi 20 80 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 Klademak 10 90 0 100 10 90 0 100 0 100 10 90 Giwu 40 60 0 100 20 80 30 70 20 80 70 30 Doom Timur 0 100 0 100 10 90 10 90 0 100 0 100 Doom Barat 20 80 20 80 30 70 20 80 20 80 20 80 Rata-rata 36,25  63, 75 18,7 5 81,25  31,25  68,75  23,75  76, 25 21,25 78,75  36, 25 63,75
Keterangan:  Y  (Masyarakat  mengetahui  tentang  Lembaga  yang  dimaksud)  dan  N  (masyarakat  tidak mengetahui tentang Lembaga yang dimaksud).
Sumber: Data hasil wawancara responden setelah diolah, 2023
Dari  data  hasil  penelitian  pada  Tabel  2.  mengenai  lembaga  penyelenggara  sosialisasi  tindak kekerasan pada perempuan, bahwa 6 lembaga yang diketahui warga masyarakat pada 8 Kelurahan yang menjadi obyek penelitian tersebut yang pernah melakukan sosialisasi hanya berkisar 27,92% dan 72,08% tidak  pernah  melakukan  sosialisasi  kepada  warga  masyarakat  dengan  rincian  sebagai  berikut:  1) Pemerintah  Kelurahan/Distrik  hanya  36,25%  yang  pernah  dan  63,75%  tidak  pernah  dengan  persentase tertinggi  yang  pernah  sosialisasi  di  Kelurahan  Malabutor  dengan  persentase  pernah  sosialisasi  100% sedangkan  Pemerintah  Kelurahan/Distrik  yang  tidak  pernah  melakukan  sosialisasi  yakni  di  Kelurahan Doom  100%;  2)  KUA  Kecamatan/Kementerian  Agama  dengan  rata-rata  yang  pernah  18,75%  dan  yang tidak pernah 81,25% dengan perestase tertinggi pernah sosialisasi sebesar 90% di Kelurahan Kladufu dan persentase  tertinggi  tidak  pernah  melakukan  sosialisasi  sama  sekali  yakni  100%  di  Kelurahan  Klasabi, Klademak,  Giwu  dan  Doom  Timur;  3)  Kepolisian,  31,25%  pernah  melakukan  sosialisasi  dan  diketahui
warga  masyarakat  dan  68,75%  yang  tidak  pernah,  Kelurahan  Kladufu  menjadi  kelurahan  yang  memiliki persentase  tertinggi  Kelurahan  yang  pernah  dijadikan  tempat  sosialisasi  oleh  pihak  Kepolisisan  karena 100% responden menyatakan pernah, dan Kelurahan yang tidak pernah dilakukan sosialisasi sama sekali oleh  pihak  Kepolisian  adalah  Kelurahan  Klasabi  dengan  persentase  100%;  4)  Puskesmas/Tenaga Kesehatan,  rata-rata  hasil  wawancara  responden  di  seluruh  Kelurahan  didapatkan  hasil  bahwa  23,75% pernah  dan  76,25%  tidak  pernah,  dengan  kelurahan  dengan  persentase  tertinggi  yang  pernah  menjadi tempat  sosialisasi  yakni  Kelurahan  Kladufu  dengan  persentase  100%  responden  menjawab  pernah, selanjutnya Kelurahan Klasabi dan Klademak dengan persentase 100% menjadi daerah yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Puskesmas/Tenaga Kesehatan ; 5) P3A/Badan Pemberdayaan Perempuan, yang  pernah  menyelenggarakan  sosialisasi  hanya  21,25%  dan  tidak  pernah  78,75  dengan  Kelurahan Kladufu  memiliki  persentase  tertinggi  sebagai  tempat  yang  pernah  menjadi  tempat  diselenggarakannya sosialisasi oleh P3A/Badan Pemberdayaan Perempuan dan ada 4 kelurahan yang sama sekali tidak pernah disosialisasikan tentang kekerasan terhadap perempuan dengan persentase 100% yakni Kelurahan Saoka, Klasabi,  Klademak,  dan  Doom  Timur;  6)  Organisasi  Masyarakat  (Karang  Taruna,  PKK,  organisasi keagamaan)  yang  pernah  menyelenggarakan  sosialisasi  36,25%  dan   63,75%  tidak  pernah ,  adapun kelurahan dengan persentase tertinggi yang pernah dijadikan tempat sosialisasi yakni di Kelurahan Kladufu sebesar 90% dan Kelurahan dengan persentase tertinggi yang tidak pernah yakni Kelurahan Klasabi dan Kelurahan Doom Timur.
Kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  lembaga  ini  sangat  disayangkan  karena  warga masyarakat kurang memiliki pengetahuan akan kegiatan, dampak, serta tempat pengaduan jika mengalami atau  menjadi  korban  dari  tindak  kekerasan.  Ditambah  lagi,  pelaku  tindak  kekerasan  tidak  memiliki  rasa bersalah  karena  masih  bebas  menjalankan  aktifitas  sehari-hari.  Menurut  Utami  (2016),  seharusnya lembaga-lembaga ini melakukan sosialisasi mengenai berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  Pemberantasan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  serta  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang  Layanan  Terpadu  Bagi  Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan.  SPM  merupakan  instrumen penting untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Standar tersebut  adalah  ukuran  standar  pelayanan  minimum  kepada  perempuan  korban  kekerasan,  terutama  di bidang  pengaduan  dan  laporan,  kesehatan,  bantuan  dan  penegakan  hukum,  rehabilitasi  sosial, pemulangan  dan  reintegrasi  sosial.  Keputusan  Menteri  tersebut  mengamanatkan  pembentukkan  Pusat Pelayanan  Terpadu  (PPT)  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten  serta  unit  ini  terdiri  dari  pemerintah  dan masyarakat sipil. Namun implementasi dari standar tersebut yang nampak dalam kinerja Pusat Pelayanan Terpadu belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara lain: adanya variasi aturan daerah,  pendanaan,  koordinasi  antar  stakeholder  yang  terlibat,  sarana  prasarana,  dan  sumber  daya manusia  yang  terlibat,  sehingga  terlihat  bahwa  pengejewantahan  isi  SPM  masih  menghadapi  tantangan untuk perbaikan kedepannya.

## Pengetahuan Responden Anak Terkait Lembaga Pengaduan Tindak Kekerasan
Tabel III. Persentase Lembaga yang Pernah melakukan Sosialisasi tentang Tindak Kekerasan dan
Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Kelurahan Lembaga Layanan Pemerintah KOMNAS Perempuan KOMNAS Anak/ KPAI Kepolisian Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri P3A Rumah Sakit Y N Y N Y N Y N Y N Y N (%) Saoka 20 80 20 80 30 70 30 70 40 60 50 50 Malabutor 10 90 0 100 80 20 30 70 0 100 0 100 Kladufu 30 70 30 70 40 60 40 60 30 70 40 60 Klasabi 50 50 50 50 60 40 50 50 50 50 30 70 Klademak 40 60 40 60 70 30 30 70 30 70 50 50 Giwu 40 60 30 70 30 70 10 90 10 90 40 60 Doom Timur 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 Doom Barat 10 90 10 90 20 80 0 100 0 100 0 100 Rata-Rata 25 75 22,5  77,5  41,25  58,75  23,75 76,2 5 20 80  26,25  73,75
Keterangan: Y (responden Anak mengetahui tentang Lembaga yang dimaksud) dan N (responden Anak tidak mengetahui tentang Lembaga yang dimaksud)
Sumber: Data hasil wawancara responden setelah diolah, 2023
Dari  hasil  wawancara  di  lapangan  pada  8  kelurahan  di  Kota  Sorong  yang  memiliki  pengetahuan terkait  lembaga  KOMNAS  perempuan  rata-rata  25%  yang  tidak  tahu  rata-rata  sebesar  (75%).  Rata-rata yang  mengetahui  lembaga  KOMNAS  anak  /KPAI  sebesar  22,50%  dan  yang  tidak  mengetahui  77,50%. Rata-rata  yang  mengetahui  dapat  melaporkan  ke  kepolisian  sebesar  41,25%  dan  yang  tidak  tahu 58,75%.Rata-rata yang mengetahui  ke pengadilan sebeasar 23,75% dan yang tidak tahu sebesar 76,25%. Rata-rata yang mengetahui unit P2IP2A rata-rata sekitar 20% yang tidak tahu 80%.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  gambaran  yang  cukup  mengejutkan  tentang  tingkat  pengetahuan anak-anak di Kota Sorong terkait lembaga-lembaga yang memiliki peran penting dalam perlindungan anak.
Rendahnya  Pengetahuan: Salah  satu  temuan  utama  dari  hasil  penelitian  adalah  rendahnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga KOMNAS Perempuan, KPAI, kepolisian, pengadilan, dan  unit P3A.  Tingkat  pengetahuan  yang  hanya  sekitar  20-25%  untuk  beberapa  lembaga  menunjukkan  bahwa sebagian besar masyarakat di Kota Sorong tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang lembaga- lembaga ini.
Kekurangan  Informasi: Tingkat  ketidaktahuan  yang  tinggi,  khususnya  tentang  KOMNAS Perempuan  dan  KPAI,  menunjukkan  adanya  kekurangan  dalam  menyebarkan  informasi  kepada masyarakat tentang lembaga-lembaga ini. Ini dapat menghambat upaya perlindungan perempuan dan anak dalam kasus-kasus kekerasan.
Muhammad Arifin Abd Kadir, Salmawati, Nurul Fajeriana, Muhammad Ali, Irman Amri
Tantangan dalam Melaporkan Kasus: Tingkat pengetahuan yang rendah tentang cara melaporkan kasus  ke  kepolisian  dan  pengadilan  menunjukkan  bahwa  masyarakat  mungkin  menghadapi  hambatan dalam mengakses proses hukum untuk melindungi diri mereka atau orang lain dari tindakan kekerasan.
Perlu  Edukasi  dan  Kesadaran: Hasil  ini  menekankan  pentingnya  pendidikan  dan  kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak, serta peran lembaga-lembaga perlindungan. Kampanye pendidikan  dan  penyuluhan  yang  lebih  aktif  dapat  membantu  meningkatkan  pemahaman  masyarakat tentang isu-isu ini.
Peningkatan Akses Informasi: Perlu ada upaya yang lebih besar untuk memberikan informasi yang mudah  diakses  dan  dipahami  oleh  masyarakat  tentang  lembaga-lembaga  ini.  Ini  dapat  melibatkan kampanye  publik,  pelatihan,  dan  kerja  sama  dengan  pemerintah  daerah  dan  organisasi  non-pemerintah untuk  memastikan  bahwa  sumber  daya  perlindungan  tersedia  dan  diakses  oleh  mereka  yang membutuhkannya.

## SIMPULAN
Peran lembaga pemerintah terhadap perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih  rendah  dikota  Sorong,  Maka  perlu  lembaga  pemerintah    memberikan  perhatian  lebih  seperti penyediaan Layanan Perlindungan dan Bantuan karena Lembaga pemerintah di Kota Sorong, Papua Barat Daya,  memiliki  peran  dalam  menyediakan  layanan  perlindungan  dan  bantuan  bagi  korban  kekerasan perempuan dan anak. Hal ini meliputi tempat penampungan, konseling, pendampingan hukum, dan fasilitas medis.  Pemerintah  memiliki  peran  dalam  menegakkan  hukum  untuk  memastikan  pelaku  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  mendapat  sanksi  yang  setimpal.  Keterlibatan  aparat  penegak  hukum  dan pengadilan dalam memproses kasus kekerasan sangat penting untuk memberikan keadilan kepada korban. Pemerintah  memiliki  peran  dalam  melakukan  advokasi  untuk  mendorong  kesadaran  masyarakat  dan dukungan  terhadap  perlindungan  perempuan  dan  anak.  Selain  itu,  mereka  juga  harus  melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan program perlindungan untuk memastikan efektivitasnya. Saran pada penelitian perlu Pemerintah Kota Sorong harus mendorong penyusunan kebijakan terpadu yang mengatasi  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Kebijakan  ini  harus  melibatkan  berbagai  lembaga pemerintah  terkait,  termasuk  kepolisian,  Dinas  Sosial,  Dinas  Kesehatan,  dan  lembaga  lainnya. Mempertahankan  atau  meningkatkan  unit  khusus  polisi  yang  fokus  pada  penanganan  kasus  kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit ini harus dilengkapi dengan personel terlatih dan sensitif gender, serta fasilitas yang memadai.Pemerintah perlu juga melaksanakan kampanye pendidikan dan sosialisasi secara teratur  tentang  pentingnya  melindungi  perempuan  dan  anak  dari  kekerasan.  Ini  dapat  dilakukan  melalui media massa, seminar, lokakarya, dan program-program pendidikan di sekolah dan mendorong pendirian pusat-pusat  krisis  atau  konseling  yang  dapat  memberikan  bantuan  psikologis  dan  hukum  kepada  korban kekerasan.  Pemerintah  dapat  memfasilitasi  kerjasama  dengan  LSM  dan  lembaga  swadaya  masyarakat untuk memberikan dukungan tambahan. Pemerintahan Daerah sering melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dan program perlindungan korban kekerasan. Hasil evaluasi ini harus membentuk dasar untuk perbaikan dan peningkatan kebijakan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima Kasih kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Sorong telah membiayai penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Fitriani, D., & Haryadi, D. R. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  (P2TP2A)  dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban KDRT. In PAMPAS: Journal Of Criminal (Vol. 2). https://ujh.unja.ac.id/index.php
Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (Vol.  8,  Issue  1).  https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa- sejak-
Khadafie, M., Raya Olat Maras, J., Alang, B., Hulu, M., & Sumbawa, kabupaten. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa.
Kholiq, A. (2018). PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI P2TP2A KABUPATEN KARAWANG) (Vol. 3). www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/12/21/oijas2359-kasus-kekerasan-terhadap-
lalu ulung ilham, N. S. (2019). Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam  Mencegah  Tindak  Kekerasan  Pada  Perempuan  dan  Anak  di  kota  Mataran  Provinsi  Nusa Tenggara Barat.
Lestari Suryamizon, A., Perempuan, J., & Dan Jender, A. (2017a). PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP  KEKERASAN PEREMPUAN  DAN  ANAK  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM HAK  ASASI MANUSIA. 16(2), 112–126. https://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/
Lestari Suryamizon, A., Perempuan, J., & Dan Jender, A. (2017b). PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP  KEKERASAN PEREMPUAN  DAN  ANAK  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM HAK  ASASI MANUSIA. 16(2), 112–126. https://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/
Nuradhawati, R. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam  Pendampingan  Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  di Kota Cimahi. In Jurnal Academia Praja (Vol. 1).
Praptiningsih,  N.  A.,  &  Tarmini,  W.  (2022).  PEMBERDAYAAN  RELAWAN  DALAM  ANTISIPASI KEKERASAN  PADA  PEREMPUAN  DAN  ANAK.  JMM  (Jurnal  Masyarakat  Mandiri),  6(1),  131. https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6137
Rosnawati,  E.  (2018).  PERAN  PUSAT  PELAYANAN  TERPADU  PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENGATASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.
Syariah,  F.,  &  Sultan  Thaha  Jambi,  I.  (2015).  PERANAN  PUSAT  PELAYANAN  TERPADU PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  DAN  ANAK  (P2TP2A)  DALAM  MENGHAPUSKAN  KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA BUKITTINGGI Rafikah. In Journal of Islamic & Social Studies (Vol. 1, Issue 2). http://www.institusiperempuan.org.id/statistik
Syawalistiani Putri, M., Maryani, K., & Fatimah, A. (2023). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) terhadap Kasus Kekerasan Anak Usia Dini. Jurnal Ilmiah Potensia, 8(2), 361–370. https://doi.org/10.33369/jip.8.2
Utami, P. N., Penelitian, B., Hukum, P., & Ham, D. (2016). OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU.
Viezna  leana  furi,  R.  I.  (2020).  PERAN  UPTD  PERLINDUNGAN  PEREMPUAN  DAN  ANAK  DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN. Jurnal Kewarganegaraan , 4(2).
Warjiyati,  S.  (2017).  Pemberdayaan  Paralegal  Aisyiyah  Ranting  Sukodono  dalam  Pendampingan  Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. In DIMAS (Vol. 17, Issue 2).

## PROFIL SINGKAT
Muhammad Arifin Abd Kadir, lahir di Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada tanggal 14 April 1986. Menempuh Pendidikan strata satu (S1) di Universitas Hasanuddin dan Pascasarjana (S2) pada Sekolah  Tinggi  Ilmu  Administrasi-Lembaga  Administrasi  Negara  (STIA_LAN)  Makassar.  Saat  ini,  penulis adalah  dosen  tetap  pada  Program  Studi  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  yang telah berstatus Dosen Tersertifikasi pada tahun 2021.