## URGENSI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN WONOSOBO (KAJIAN FIQH SIYÂSAH DUSTÛRIYAH)

## Mutho’am
Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo Email: mutho’am@unsiq.ac.id
Aksamawanti
Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo Email: aksamawanti@unsiq.ac.id

## ABSTRAK
Kebijakan  Peraturan  Daerah  terkait  dengan  ketenagakerjaan  di  Kabupaten Wonosobo  merupakan  sesuatu  yang  penting  dalam  rangka  pembenahan  sistem ketenagakerjaan, agar terwujud hak-hak bagi para pekerja. Pembenahan terhadap peraturan  yang  sudah  ada  merupakan  upaya  menyelesaikan  permasalahan ketenagakerjaan,  karena  masih  ditemukan  permasalahan-permasalahan  di lapangan. Salah satu pijakan yang digunakan untuk membenahinya yaitu dengan menggunakan konsep Siyâsah Dustûriyah.  Konsep ini merupakan bagian dari Fiqh Siyâsah  Islam  yang  membahas  perundang-undangan  negara,  termasuk  konsep- konsep  konstitusi.  Mulai  dari  penyusunan  legislasinya,  bagaimana  cara perumusannya  dengan  menggunakan  mekanisme  syuro  atau  demokrasi.  Dalam siyasah  juga  mengurus  persoalan  timbal  balik  hubungan  antara  pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi termasuk didalamnya  adalah  hak-hak  tenaga  kerja.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan kajian kepusatakaan library reseach dan juga  menggunakan  teknik  desk  review  serta  wawancara  untuk  mendapatkan gambaran secara lebih mendalam. Hasil penelitiannya adalah Siyâsah Dustûriyah sebagai salah satu pijakan dalam membuat peraturan ketenagakerjaan maka akan didapatkan  rumusan-rumusan  ketenagakerjaan  yang  berorientasi  pada kemaslahatan umat.
Kata kunci: Kebijakan, tenaga kerja, maṣlaḣat .

## A. PENDAHULUAN
Bekerja  merupakan  ikhtiar  yang dilakukan oleh manusia agar mendapatkan  kehidupan  secara  layak, untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan kemakmuran.  demikianlah  naluri  yang dibangun  manusia  secara  alami.  Islam juga  mengajarkan  tentang  mencari  rizki yang  halal  dan  baik  untuk  bekal kehidupan  di  dunia.  Oleh  karena  itu
mendapatkan  pekerjaan  yang  baik  dan layak merupakan tujuan hidup dari setiap manusia.  Namun  demikian  ada  banyak permasalahan yang muncul dalam kehidupan ini, masih kita jumpai masyarakat  yang  hidup  dibawah  garis kemiskinan,  karena  tidak  mencukupi kebutuhan  pokok  hidupnya.  Diantaranya disebabkan karena belum memiliki pekerjaan  yang  bisa        mencukupi
kebutuhan  hidupnya,  bahkan  ada  yang menganggur.  Hal  ini  akan  memunculkan problem social jika tidak ada solusi untuk mengatasinya.  Maka  yang  terjadi  adanya ketimpangan  dan  kesenjangan  diantara mereka.  Untuk  mengantisipasinya  salah satu  caranya  pemerintah  harus  hadir menjembatani  pemecahan  permasalahan tersebut.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan yaitu  dengan  cara  menyiapkan  tenaga kerja yang memiliki keahlian, berupa skill pada  bidang  yang  di  tekuninya  dan kreatifitas dalam mengembangkan usahanya.  Apalagi  saat  ini  kita  akan menghadapi  bonus  demografi  yaitu melimpahnya  penduduk  dengan  jumlah angkatan  kerja  yang  lebih  banyak. Sehingga  akan  memunculkan  jumlah angkatan  kerja  yang  melimpah  untuk disiapkan menjadi tenaga kerja.
Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara  lain  mereka  yang  sudah  bekerja, mereka  yang  sedang  mencari  pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus  rumah  tangga  (Rionga  and Firdaus,  2007:2).  Sedangkan  menurut pendapat Sumitro Djojohadikusumo (1987) mengenai  arti tenaga kerja adalah semua  orang  yang  bersedia  dan  sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur  meskipun  bersedia  dan sanggup  bekerja  dan  mereka  yang
menganggur  terpaksa  akibat  tidak  ada kesempatan kerja. Tenaga kerja merupakan  sumberdaya  paling  utama dalam siklus perputaran roda perekonomian.  Pada  tahun  2023  jumlah Angkatan  kerja  di  Wonosobo  mencapai 519.797,  yang  bekerja  494.085  dan pengangguran  terbuka  sebanyak  25.712 (BPS Wonosobo 2023).
Dari  494.085  jiwa  angkatan  kerja tersebut,  dengan  proporsi  terbanyak yang  bekerja  pada  sektor  pertanian, kemudian  disusul  mereka  yang  bekerja pada  sektor  Jasa  dan  yang  terakhir adalah  sektor  manufaktur.  Komposisi yang  sama  untuk  tahun  2023  penduduk usia  15  tahun  ke  atas  dapat  ditampung oleh lowongan  kerja yang ada.  sebagian besar  mereka  bekerja  pada  status Berusaha Sendiri, kemudian status Buruh/Karyawan/Pegawai menempati posisi  kedua,  selanjutnya  dengan  status berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja  keluarga/tidak  Tetap  (BPS Wonosobo 2023).
Problem  mendasar  terkait  dengan ketenagakerjaan  di  Wonosobo  berupa adanya disparitas penduduk yang kemudian memuncukan kemiskinan. Kemiskinan menjadi permasalahan utama yang  dihadapi  pemerintah  Wonosobo selama  sepuluh  tahun  terakhir.  Selama lima tahun terakhir, kabupaten Wonosobo menduduki  peringkat  tiga  besar  sebagai
kabupaten  termiskin  di  Jawa  Tengah (Wulandari 2020). Oleh  karena itu untuk mengurai  masalah  kemiskinan  salah  satu upaya  yang  dilakukan  adalah  tentang pembenahan  sistem  ketenagakerjaannya. Agar  tercipta  regulasi  yang  jelas  dan kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah memiliki orientasi pada kemaslahatan.
Pada  penelitian  ini  setidaknya  akan membahas  tentang  tiga  permasalahan. Pertama ,  bahwa  selama  ini  sudah  ada regulasi dan payung hukum terkait dengan ketenagakerjaan  secara  umum.  Seperti Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 tentang tenaga kerja. Ada juga UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta yang terakhir  UU  No.6  tahun  2023  sebagai pengganti  UU  No.  2  tahun  2022  juga tentang  cipta  kerja.  Bahkan  Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga sudah membuat Perda No 8 tahun 2016 tentang penempatan  dan  perlindungan  tenaga kerja. Serta Peraturan Bupati (Perbub) No 18 tahun 2017 berkaitan dengan petunjuk pelaksana  Perda  tersebut,  yang  memiliki fungsi  untuk  melindungi  para  tenaga kerja,  khususnya  yang  bekerja  di  luar daerah.  Adanya  perangkat  perundangan dan  peraturan  daerah  tersebut  ternyata masih  juga  memunculkan  permasalahan- permasalahan  ketenagakerjaan  secara umum.
Kedua , dengan masih adanya permasalahan  ketenagakerjaan  secara
umum  maka  perlu  membuat  rancangan peraturan daerah yang lebih, rinci lengkap dan operasional, untuk mengurai problem ketenagakerjaan,  dan  hal  itu  merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dilakukan.
Ketiga ,  Fiqh  Siyâsah  Dustûriyah digunakan  menjadi  salah  satu  pijakan didalam  membuat  rancangan  kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Wonosobo yang berbasis Maṣlâḣah al-‘Âmmah.
Metode yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif yaitu  dengan  menggunakan  teknik desk review dan wawancara untuk mendapatkan  gambaran  secara  lebih mendalam. Wawancara dilakukan kepada pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan dan pelatihan kerja, perusahaan  atau  dunia  usaha,  angkatan kerja muda dan laki-laki dan perempuan, dan  kelompok-kelompok  terkait  lainnya yang dapat memberikan informasi terkait isu ketenagakerjaan.
Sedangkan pola penulisannya dengan kajian  kepustakaan (library  research) . Oleh  karena  itu  data  utama  (primery sources)  dalam  penulisan  ini  adalah  data kepustakaan  baik  dalam  bentuk  buku, jurnal  ilmiah,  artikel,  opini  maupun dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan Siyâsah Dustûriyah dan Raperda ketenagakerjaan di Kabupaten Wonosobo.
Data  yang  terkumpul  kemudian  ditelaah
dan diolah secara kritis dan komperhensif dengan  tidak  terlalu  mempertimbangkan prosedur  baku  agar  tidak  terjebak  pada nalar  berfikir  yang  bersifat  positivistik, melainkan dengan bergaya diskriptif.
Di  samping  itu  pada  penelitian  ini juga  akan  diurai  dengan  pendekatan  etis yang  ada  dalam  ajaran  Islam.  Dimana Islam  memberikan  nila  ajaran  etiknya, terkait  dengan  pedoman  ketenagakerjaan yang diatur dalam sebuah sistem perundangan  yang  berdasarkan  tasyri’ atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah Siyâsah Dustûriyah.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian  dan  Ruang  Lingkup Siyâsah Dustûriyah
Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang  berarti  seorang  yang  memiliki otoritas  baik  dalam  bidang  politik maupun  agama  (Kantun  2016) . Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan  untuk  menunjukkan  anggota kependetaan  (pemuka  agama) Zoroaster (majusi).  Setelah  mengalami  penyerapan ke  dalam  Bahasa  Arab,  kata dustûriyah berkembang  pengertiannya  menjadi  asas dasar/pembinaan.
Jadi
dustûriyah kemudian  bermakna  sekumpulan  kaidah yang mengatur dasar-dasar dan hubungan  kerja  sama  antar  sesama anggota  masyarakat  yang  berada  dalam sebuah  negara,  baik  yang  tidak  tertulis
(konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).
Siyâsah Dustûriyah merupakan bagian dari Fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga  termasuk  konsep-konsep  konstitusi dan  perundang-undangan.  Mulai  dari penyusunan legislasinya, bagaimana cara perumusannya dengan menggunakan mekanisme  syuro  atau  demokrasi  yang merupakan  pilar  penting  dalam  system perundangan tersebut. Disamping itu juga mengkaji  terkait  dengan  negara  hukum dalam  siyah  termasuk  timbal  balik hubungan  antara  pemerintah  dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Iqbal, 2016: 77) .
Oleh  karena  itu Siyâsah  Dustûriyah yang terpenting adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa  yang  berisi  berbagai  aturan untuk  kehidupan  masyarakat  dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh  pemimpin  atau  penguasa  dapat dikategorikan  sebagai  tasyri’.  Tasyri’ yang artinya menciptakan undang-undang dan  membuat  kaidah-kaidah.  Tasyri’ dalam pengertian tersebut adalah membuat  undang-undang,  baik  undang- undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama  maupun  dari  perbuatan  manusia. Tasyri’  merupakan  proses  pembuatan undang-undang yang diambil dari syari’ah. tasyri diproses melalui
penciptaaan berbagai macam kaidah yang merupakan salah satu Upaya agar syari’ah dapat  dijadikan  undang-undang  yang memudahkan
Masyarakat mengamalkannya.
Adapun ruang lingkupnya mencakup bidang  kehidupan  yang  sangat  luas, diantaranya  mencakup pertama ,  dalil- dalil kullî yang  berisikan  ayat-ayat  Al- Qur’an  maupun  hadist, maqâṣid  as- syarî’ah dan  semangat  ajaran  Islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan  berubah  bagaimanapun  perubahan masyarakat.  Karena  dalil-dalil kullî tersebut  menjadikan  didalam  mengubah masyarakat  dan  menjadikan  sebagai aturan  dasar  dalam  menetapkan  hukum. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena  perubahan  situasi  dan  kondisi termasuk  didalamnya  hasil  ijtihad  para ulama  yakni  yang  disebut  dengan  fiqh. Ketiga adalah kebijakan-kebijakan khulafa’arrashidin didalam mengendalikan  pemerintahan  meskipun mereka  memilki  perbedaan  gaya  dalam memimpin pemerintahannya (Jindan,
1995: 51).
Disamping itu sumber hukum Siyâsah  Dustûriyah  berasal  dari  manusia itu  sendiri  dengan  lingkungannya  seperti pandangan  para  tokoh  politik,  adat kebiasaan ‘Urf, atau kebiasaan masyarakat yang
bersangkutan, pengalaman  masa  lalu  dan  aturan-aturan
yang pernah di buat sebelumnya. Sumber- sumber  tersebut  dapat  berasal  dari  Ijma’ (konsensus  ulama,  keputusan  bersama yang dilakukan menggunakan cara bermusyawarah). Qiyas juga bisa digunakan  untuk  memecahkan  suatu masalah  dengan  logika  yang  berkenaan dengan  legalitas  suatu  bentuk  perilaku sesuatu  yang  berkaitan  dengan  unsur positif  atau  negatif  yang  diambil  dari kemaslahatan umum (Asy- Syarafi, 2022: 9).
2. Urgensi Kebijakan Peraturan

## Daerah Tentang Ketenagakerjaan
di Kabupaten Wonosobo
Terkait  dengan  urgensi  kebijakan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan di  Kabupaten  Wonosobo  setidaknya terdapat tujuh isu/masalah kebijakan. Isu- isu  tersebut  antara  lain  jumlah  Angkatan kerja  yang  banyak,  kualitas  Angkatan kerja  relative  rendah,  kesempatan  kerja masih  terbatas,  gaji  para  pekerja  yang masih  rendah,  pertumbuhan  lapangan kerja  yang  lambat,  jaminan  social  yang kecil,  serta  pengangguran  (Lakpesdam Wonosobo, 2017).
Dari  tujuh  problem  ketenagakerjaan itu, masih ditambah lagi dengan persoalan Upah  Minimum,  Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK)  dan  uang  Pesangon, hubungan  kerja  dan  waktu  kerja,  serta sistem  kerja  outsoursing  (kerja  kontrak). Jika  hal  ini  tidak  ditangani  dengan  baik
oleh  pemerintah  kabupaten  Wonosobo, maka  akan  memunculkan  kesenjangan dan konflik para pekerja. Oleh karena itu perlu  dikaji  secara  inten  terkait  hal tersebut. Setidaknya perlu dikaji oleh para stakhe holder ketenagakerjaan yang nanti untuk  diaspirasikan  agar  dibahas  oleh DPRD  Kabupaten  Wonosobo  bersama pemerintah  daerah  sebagai  rancangan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan  Lakpesdam  Wonoosbo,  Infid dan  Prakarsa  pada  tahun  2017  bahwa angkatan  kerja  Sebenarnya  tidak  ada masalah  dengan  jumlah  yang  banyak. Hanya  saja,  jumlah  perusahaan  terbatas dan  daya  serap  mereka  pun  juga  sedikit. Padahal, pemerintah mengharapkan bahwa setiap perusahaan mampu menjaring  angkatan-angkatan  kerja  yang banyak  serta  berpotensi  menjadi  tenaga kerja.  Berdasarkan  data  dari  Kementrian Tenaga Kerja.
Data Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar dan Penempatan/Pemenuhan  Tenaga  Kerja (Tabel 1) menunjukan bahwa pada tahun 2017  yang  lalu  kesenjangan  data  antara pencari  kerja  dengan  penempatan  kerja sangat  tajam.  Salah  satu  penyebab  dari fenomena tersebut karena jumlah angkatan  kerja  yang  semakin  banyak namun tidak diimbangi dengan penyediaan  lapangan  pekerjaan.  Bila  hal ini  tidak  diatasi,  angka  pengangguran akan terus bertambah dan mengakibatkan pembangunan  ekonomi  di  Indonesia cenderung  stagnan  bahkan  mengalami penurunan.  Pemerintah  perlu  melakukan strategi  yang  tepat  untuk  menangani masalah kuantitas angkatan kerja tersebut.
Kuantitas angkatan kerja yang banyak  tidak  diimbangi  dengan  kualitas setiap  angkatan  kerja  yang  cenderung rendah. Kualitas yang rendah disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah atau
Tahun Pencari kerja Terdaftar Lowongan Kerja Terdaftar Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja 2013 1.051.944 612.699 409.052 2014 1.295.149 816.505 625.187 2015 1.410.428 833.555 742.177 2016 1.440.428 900.671 742.177
Tabel 1. Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja (2013 – 2016). (Olahan Data BPS 2017)
belum  memadai  dengan  jenis  pekerjaan yang  ada.  Berdasarkan  data  dari  BPS tahun  2017  bahwa  tenaga  kerja  di Kabupaten  Wonosobo  berpendidikan  SD ke  bawah  sebanyak  299.806  orang (69,96%); SLTP sebanyak 59.906
(13,98%);  SLTA  sebanyak  52.854  orang
(12,33%);  Universitas  (S1,  S2,  S3) sebanyak  10.557  orang  (2,56%)  dan Diploma  (I/II/III)  sebanyak  5433  orang (1,27%).  Realitas  ini  menunjukan  bahwa sangat  rendahnya  kualitas  SDM  di Kabupaten  Wonosobo.  Disamping  itu mereka yang berpendidikan SD kebawah lebih banyak bergelut di sektor pertanian.
Selain  pendidikan,  kesehatan  juga merupakan faktor kurangnya kualitas para pekerja.  Kesehatan  yang  kurang  fit  akan sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja seorang  tenaga  kerja.  Upaya  yang dilakukan  untuk  mengatasi  masalah rendahnya  kualitas  tenaga  kerja  dapat dilakukan  dengan  cara  sebagai  berikut: (1).  Melakukan  pelatihan  kerja,  (2). Pemagangan,  (3).  Meningkatkan  kualitas pendidikan  masyarakat,  (4).  Membenahi upah  dan  gaji  tenaga  kerja,  (5). Peningkatan Gizi dan Kesehatan.
Kesempatan  kerja  merupakan  suatu keadaan  yang  menggambarkan  adanya ketersediaan  lapangan  kerja  bagi  tenaga kerja.  Kesempatan  kerja  dapat  membuat angkatan kerja menjadi tenaga kerja yang produktif  dan  dapat  menyejahterakan
dirinya dan negara. Sektor pekerjaan yang menjadi kesempatan kerja paling diminati tenaga  kerja  adalah  sektor  pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Sayangnya,  sektor-sektor  tersebut  tidak mampu  memberi  kesempatan  kerja  yang luas  bagi  para  tenaga  kerja  yang berjumlah banyak. Hal ini akan membuat mereka  tidak  mempunyai  penghasilan, sehingga  tingkat  kesejahteraan  hidup mereka kian merendah.
Untuk mengatasi terbatasnya kesempatan  atau  peluang  kerja  ini  dapat dilakukan  dengan  cara  pengembangan industri  padat  karya  yang  mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Usaha lainnya  yang  dapat  dilakukan  dalam mengatasi  masalah  terbatasnya  lapangan kerja  ini  adalah  dengan  pengembangan pekerjaan  umum,  seperti  pengadaan proyek  pembangunan  jalan,  pembuatan saluran  air,  irigasi,  pembuatan  jembatan, dan perbaikan jalan
Masalah  ini  biasanya  terjadi  pada pekerja  kasar  berpendidikan  rendah  dan pekerja  berketerampilan  rendah.  Posisi mereka  yang  tidak  menguntungkan membuat  daya  tawar  mereka  begitu rendah  sehingga  sulit  mendapatkan  gaji yang layak. Bila mereka tidak meningkatkan  kualitas  diri,  maka  tingkat kesejahteraan mereka tidak akan membaik.  Meningkatkan  kualitas  diri adalah  salah  satu  upaya  agar  mendapat
pekerjaan  dan  gaji  yang  layak  serta menaikkan nilai tawar dihadapan perusahaan.
Kurangnya  tenaga  kerja  berkualitas juga berpengaruh kepada pihak perusahaan.  Hal  tersebut  mengakibatkan perusahaan  kurang  berkembang  karena mempunyai  tenaga  kerja  berkualitas yang sangat sedikit. Selain itu, perusahaan juga  tidak  berani  membuka  lapangan pekerjaan  yang  besar  karena  khawatir mendapat  pekerja  berkualitas  rendah. Untuk mengantisipasi hal ini, perusahaan bisa mengadakan pelatihan calon tenaga  kerja.  Hal  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  tenaga  kerja  agar sesuai dengan kualitas yang diinginkan.
Selain itu, pemerintah harus berperan aktif  dalam  meningkatkan  investasi  di Wonosobo.  Hal  ini  berguna  untuk menyerap potensi tenaga kerja yang ada di Wonosobo  dengan  cara  menciptakan iklim  investasi  yang  sehat  seperti pemangkasan birokrasi,  banyak didirikan BUMD yang selalu melibatkan masyarakat  sebagai  tenaga  kerja  utama. Permasalahan  ini  biasanya  terjadi  pada pekerja  kasar  rendahan  yang  tidak diberikan  jaminan  asuransi.  Padahal, sekecil  dan  sekasar  apapun  pekerjaan, pasti  menimbulkan  risiko  dan  kerugian bagi  si  pekerja.  Apabila  ini  dibiarkan, maka  para  pekerja  tidak  akan  merasa aman selama bekerja. Padahal,
permasalahan  ini  sudah  diatur  dalam undang-undang.  Tak  hanya,  jaminan sosial,  kesejahteraan  tenaga  kerja  juga rendah. Gaji yang rendah tidak sebanding  dengan  kebutuhan  hidup  yang kian  hari  kian  bertambah.  Pemerintah juga  terkesan  abai  terhadap  kebutuhan para  pekerja,  baik  itu  kebutuhan  primer maupun  sekunder  dan  tersier.  Tenaga kerja  pun  mau  tak  mau  harus  hidup dengan  gaji  seadanya.  Kesejahteraan yang  rendah  ini  akan  mengakibatkan salah  satu dampak  masalah  sosial,  yaitu kemiskinan.
Pengangguran merupakan istilah yang  umum  untuk  menunjukkan  orang yang  tidak  bekerja  sama  sekali.  Nama lain  pengangguran  adalah  tuna  karya. Muara dari semua masalah ketenagakerjaan  adalah  pengangguran. Tenaga  kerja  yang  banyak  tapi  tidak berkualitas,  lapangan  kerja  yang  sempit, penyebaran  tenaga  kerja  yang  tidak merata, PHK dan ketergantungan angkatan  kerja  pada  lowongan  pekerjaan yang  disediakan  oleh  pemerintah  dan perusahaan,  artinya  angkatan  kerja  lebih suka  menunggu  lowongan  pekerjaan dibuka,  jarang  sekali  angkatan  kerja yang  berkeinginan  untuk  menciptakan lapangan  kerja  sendiri  melalui  kegiatan wirausaha.  Kondisi  ini  juga  menjadi pemicu masalah pengangguran yang dapat mengakibatkan pembangunan negara
terganggu,  baik  secara  ekonomi,  sosial, maupun politik.
Adapun rekomendasi kebijakan yang  dilakukan  dengan  adanya  isu-isu tersebut,  setidaknya  ada  beberapa  hal yang  harus  dilakukan.  Permasalahan ketenagakerjaan yang ada bisa dilakukan  dengan  beberapa  program yang  nanti  menjadi  prioritas  program didalam  penyususnan  raperda.  Adapun
muatan rekomendasinya berupa meningkatkan pelatihan kerja, penempatan  tenaga  kerja,  perluasan kesempatan kerja, menetapkan kebijakan  pengupahan  yang  melindungi pekerja,
memfasilitasi usaha- usaha  produktif  pekerja,  melakukan pengawasan dan penegakan aturan ketenagakerjaan,  memediasi  perundingan dalam  mogok  kerja,  mengantisipasi terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja, melalukan  pembinaan  dan  sosialisasi aturan ketenagkerjaan.
Dari  rancangan  kebijakan-kebijakan itu  maka  perlu  dilakukan  pada  tataran kebijakan yang lebih operasional.
Turunan  dari  kebijakan  itu  berupa langkah-langkah kongkrit yaitu peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga  kerja,  penempatan  tenaga  kerja dan perluasan lapangan kerja, menetapkan kebijakan pengupahan
yang  melindungi  pekerja  (Lakpesdam Wonosobo 2017).
3. Konsep  Fiqh  Siyâsah  Dustûriyah Terkait Urgensi Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan di Wonosobo
Dalam  konsep Siyâsah  Dustûriyah bahwa warga negara harus dilindungi hak- haknya, tidak terkecuali masalah jaminan hidup.  Sesuai  dengan  tujuan syariat bahwa diturunkanya syariat untuk mewujudkan  kemaslahatan  di  dunia  dan akhirat. negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh
masyarakatnya,  maka  negara  memiliki tugas  penting  untuk  merealisasikannya. Tugas  utama  negara  atau  pemerintah pertama menciptakan peraturan perundang-undangan  yang  sesuai  dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kedua, melaksanakan  undang-undang  tersebut. Ketiga,  mempertahankan  hukum  dari Undang-undang yang telah dibuat.
Langkah  yang  dilakukan  untuk merancang  perundangan  yang  berbasis maslahah dalam  hukum  Islam  ( Siyâsah Dustûriyah )  terhadap  problem-problem ketenagakerjaan diatas maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama ,  mengacu  pada  apa yang  telah  ada  dalam maqashid  al- syari’ah ,  dimana maqashid itu  tidak hanya  dilihat  dari  segi  teknis  saja,  tetapi juga dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum-hukum yang disyari’atkan  tuhan  kepada  manusia secara filosofis. Utamanya yaitu
mendatangkan maslahah dan
menghilangkan mafsadah yang  tidak bertentangan dengan nash.
Ada  beberapa  pemikir  muslim  yang menawarkan konsep-konsep kemaslahatan salah  satunya  Thahir  Ibnu Asyur.  Peraturan  atau  undang-undang yang tidak memperhatikan aspek maqâṣid al-syarî’ah akan  menyebabkan  hukum menjadi kaku dan agama akan kehilangan  semangat  kemanusiaanya. Banyaknya  problem-problem  baru  dalam masalah ketenagakerjaan merupakan sesuatu  yang  melanggar  nilai-  nilai kemanusiaan. Maqashid digunakan untuk memecahkan  problem  tersebut  bukan hanya  sebagai  pemuas  nalar  tetapi memiliki  tujuan  praktis  bagi  iklim pemikiran  yang  lebih  praktis  dalam kehidupan  umat,  khususnya  umat  Islam (Ibnu Ashur, 2001: 172)
Dalam Siyâsah  Dustûriyah dikaji hubungan antara rakyat dan pemimpinnya melalui  mekanisme  pembuatan  peraturan perundang-undangan, dimana dalam membuat kebijakannya seorang pemimpin  harus  berorientasi  pada  nilai- nilai kemaslahatan sebagai  mana  kaidah “ kebijakan  seorang  pemimpin  terhadap
rakyatnya bergantung pada kemaslahatan” .  Kaidah  ini  menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi  pada  kemaslahatan  rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa
nafsunya,  atau  keinginan  keluarganya, atau  kelompoknya.  Ungkapan  ini  juga dikuatkan oleh surah An-Nisa ayat 58.
Pembuatan peraturan daerah ketenagakerjaan  di  kabupaten  Wonosobo agar tidak terjadi kesenjangan dan konflik para pekerja, maka didalam merencanakan  peraturan  yang  nantinya menjadi kebijakan haruslah yang mengandung unsur maslahah dan manfaat bagi  rakyat.  Jangan  sebaliknya  membuat kebijakan  yang  mendatangkan  mafsadah atau  kemudharatan,  karena  hal  itu  tentu akan  menimbulkan  gejolak,  produk kebijakan  yang  tidak  pro  rakyat  harus dijauhi dan disingkirkan.
Kedua ,  didalam  membuat  peraturan daerah  seorang  pengambil  kebijakan tidak  boleh  berkhianat.  Sebagaimana kaidah di dalam fiqh “perbuatan khianat itu tidak terbagi-bagi” maksudnya apabila  seseorang  tidak  melaksanakan atau khianat terhadap salah satu  Amanah yang  dibebankan  kepadanya,  maka  dia harus  dipecat  dari  keseluruhan  Amanah yang dibebankan kepadanya.
Ketiga, ada  kaidah  kekuasaan  yang khusus lebih kuat kedudukannya daripada  kekuasaan  yang  umum.  Pada ilmu siyasah ada  pembagian  kekuasaan sejak  zaman  kekhalifahan.  Pembagian kekuasaan  itu  terus  berkembang,  maka muncul  berbagai  Lembaga  kekuasaan dalam  satu  negara.  Ada  khalifah  sebagai
Lembaga  kekuasaan  eksekutif  ( al-hai`ah at-tanfîżiyah) ,  ada  Lembaga  legislative atau ahl al-ḣalli wa al-‘aqdi dan Lembaga yudikatif al-hai`ah  al-qaḍâ`iyah bahkan ada  Lembaga  pengawasan al-hai`ah  al- murâqabah .  Maksud  dari  kaidah  itu bahwa  Lembaga-lembaga  yang  khusus lebih  kuat  kekuasaanya  dari  pada lembaga  yang  umum.  Pada  persoalan ketenagakerjaan  diatas  bahwa  seluruh lembaga memiliki andil didalam merumuskan  kebijakan.  Namun leading sector urusan praktis dan teknis nya ada di eksekutif.  Pemimpin  daerah  memiliki badan  atau  dinas  dibawahnya  yang mengurusi  lebih  detailnya.  Didalam membuat  regulasi  seluruh  pihak  ikut terlibat, namun
implementasi kebijakannya ada disektor eksekutif.
Tiga  qaidah  itu  apabila  digunakan untuk  memecahkan  problem-problem ketenagakerjaan  yang  ada.  Maka  bisa dirumuskan  hal-hal  sebagai  berikut. Pertama ,  dengan  adanya  angkatan  kerja yang  melimpah,  bahwa  Indonesia  pada tahun 2020-2035 kondisi struktur penduduknya  didominasi  oleh  kalangan usia  produktif.  maka  harus  ada  upaya untuk  meningkatkan  program  pelatihan kerja  yang  dilakukan  oleh  pemerintah yang juga didukung oleh sektor swasta.
Kedua, permasalahan mengenai kualitas  angkatan  kerja  yang  rendah  dan kesempatan  kerja  masih  terbatas,  maka
perlu dilakukan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Pemerintah  memberikan  akses  yang cukup  bagi  para  pelaku  usaha  dalam mengembangkan produksinya untuk menambah  peluang-peluang  kerja  bagi masyarakat.
Ketiga ,  berkaitan  dengan  gaji  para pekerja  yang  rendah  dan  pertumbuhan lapangan  kerja  yang  lambat.  Maka  perlu dilakukan penetapan kebijakan pengupahan  yang  melindungi  pekerja serta memfasilitasi usaha-usaha produktif yang dilakukan oleh para pekerja. Dengan demikian  upah  yang  rendah  bisa  ada standar yang diberikan. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pengupahan yang  biasa  kita  kenal  dengan  sebutan Upah  Minimum  Regional  (UMR),  Upah Minimum  Propinsi  (UMP)  dan  Upah Minimum  Kabupaten  (UMK),  sehingga standarisasinya menjadi jelas.
Keempat, jaminan social pekerja dan pengangguran. Jaminan social bisa diperoleh dan didapatkan pekerja apabila adanya pengawasan dan penegakan aturan ketenagakerjaan.  Hal  ini  cukup  riskan manakala peraturan ketenagakerjaan berupan  jaminan  social  tidak  ditegakkan akan memunculkan ketidakpastian layanan  dan  fasilitas  pekerja  yang didapatkan.  Apabila  ini  tidak  ditangani dengan  baik  maka  bisa  jadi  akan memunculkan problem baru yaitu mogok
kerja.  Mogok  kerja  bila  berlanjut  terus menerus  maka  kemudian  akan  ada
pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
Kelima, pemutusan hubungan kerja banyak dilakukan maka yang terjadi adalah memunculkan benih-benih pengangguran.  Oleh  karena  itu  antisipasi terhadap pemutusan hubungan kerja perlu adanya  mediasi  dan  perundingan  saat terjadinya mogok kerja. Iklim
ketenagakerjaan  akan  berjalan  dengan baik  manakala  ada  sosialisasi  aturan ketenagakerjaan yang
kemudian dilanjukan  dengan  program  pembinaan tenaga kerja secara regular agar menghasilkan pemahaman yang utuh dari setiap  pihak,  baik  pekerja,  pelaku  usaha serta  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat oleh pemerintah.
Dengan adanya permasalahan ketenagakerjaaan  diatas  maka,  perlu dirumuskan hal-hal yang penting dilakukan. Pertama ,  Pemerintah  Daerah melalui  instansi  terkait  terlebih  dahulu membuat maping tentang  jumlah  bidang usaha  yang  tersedia  serta  jenis  bidang usaha  di  Kabupaten  Wonosobo  dan bidang  keahlian  yang  dibutuhkan  pada bidang-bidang  usaha  tersebut.  Hal  ini bertujuan untuk menentukan jenis pelatihan  dan  keterampilan  yang  akan diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah. Selain  itu  untuk  meningkatkan  tingkat
kesesuaian  materi  pelatihan  dengan kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan tersebut.
Kedua , Pemerintah
Daerah menyediakan  alat  praktek  pelatihan ketenagakerjaan yang lengkap dan memadai. Selain itu dapat pula bekerjasama  dengan  Perguruan  Tinggi dan  lembaga  swadaya  masyarakat  untuk menanggulangi kekurangan peralatan dan tenaga  ahli  pada  bidang-bidang  tertentu. Pemerintah  daerah  dapat  bekerjasama dengan  perusahaan  swasta,  BUMN, BUMD  untuk  melakukan  pelatihan, sehingga para penyedia lapangan pekerjaan tersebut bisa langsung merekrut calon pekerja pada pelatihan tersebut.
Mendorong masuknya investor- investor  dari  luar  Wonosobo  untuk menciptakan  lapangan  kerja  baru  bagi masyarakat.  Realitanya  bahwa masuknya investor  dari  luar  untuk  mendirikan usaha di Kabupaten Wonosobo merupakan  salah  satu  langkah  yang cukup efektif dalam menciptakan lapangan  kerja  baru  bagi  masyarakat. Yaitu  dengan  cara  melakukan  promosi investasi di luar Wonosobo guna menarik investor,  tentu  saja  Pemerintah  Daerah dengan melakukan seleksi yang komprehensif  terhadap  investor  yang masuk,  namun  memberikan  kelonggaran birokrasi  pada  investor-investor  yang berusaha masuk.
Membuat  pelatihan-pelatihan  yang mendorong masyarakat untuk mendirikan bidang-bidang  usaha  secara  mandiri seperti menejemen pengelolaan pariwisata, pemberdayaan potensi wisata, menejemen industri pertanian, kuliner, dll. Tujuanya  adalah  menciptakan  lapangan pekerjaan baru berbasis lokalitas Wonosobo sehingga tidak menggantungkan  diri  pada  kehadiran investor. Pemerintah Daerah perlu membuat peraturan daerah atau peraturan bupati  yang  mengatur  tentang  penegasan sistem pengupahan pekerja dengan mengacu  pada  hierarki  peraturan  yang sudah ada.
Membentuk  satgas  atau  tim  yang bertugas  untuk  melakukan  pengawasan, advokasi, mediasi terhadap segala bentuk pelanggaran dalam ketenagakerjaan seperti pengupahan, eksploitasi, kepastian kontrak  kerja.  Tim  tersebut  juga  berlaku sebagai mediator apabila terjadi pemutusan  kontrak  kerja  secara  sepihak dan  mencari  solusi  dengan  prinsip  win- win  solution,  atau  50-50  Sehingga  tidak ada pihak yang dirugikan.
Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada bidang-bidang usaha yang dibentuk  oleh  kelompok  pekerja  untuk menopang  kebutuhan  dan  memperlancar sirkulasi  keuangan  sebagai  upaya  untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.  Bekerjasama  dengan  bidang
perbankan  untuk  memberikan  pinjaman lunak untuk penambahan modal produksi sebagai upaya meningkatkan produktifitas bidang-bidang  usaha  serikat  pekerja tersebut.
Dinas  ketenagakerjaan  mengadakan sosialisasi tentang aturan ketenagakerjaan pada  setiap  program  pendidikan  dan pelatihan,  serta  bekerjasama  dengan pemerintah desa terkait dengan sosialisasi peraturan  ketenagakerjaan.  Memasukan materi sosialisasi peraturan ketenagakerjaan  kedalam  kurikulum  di setiap institusi sekolah menengah kejuruan atau SMK. Agar sejak dini siswa sudah  mengetahui  tentang  peraturan ketenagakerjaan. Dengan demikian maka regulasi  tentang  ketenagakerjaan  di kabupaten  Wonosobo  harus  berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya  sehingga tidak  terjadi  lagi  ketimpangan  dan kesenjangan  diantara  mereka.  Tercipta tatanan  pekerjaan  yang maṣlâḣah  al- ‘âmmah.

## C. SIMPULAN
Adanya payung hukum terkait dengan  ketenagakerjaan  secara  umum ternyata  belum  mampu  menyelesaikan persoalan-persoalan ketenagakerjaan secara  menyeluruh,  maka  di  kabupaten Wonosobo ini perlu ada terobosan terkait dengan  regulasi  ketenagakerjaan  yang lebih  baik  dan  dibutuhkan  oleh  para
tenaga  kerja,  dalam  hal  ini  bisa  berupa Perda  ataupun  Perbub  yang  lebih operasional.  Sangat  penting  adanya Peraturan  Daerah  atau  Peraturan  Bupati terkait dengan ketenagakerjaan yang lebih rinci,  operasional  dan  lengka  sesuai kebutuhan para pekerja. Dimana nantinya akan  dikawal  oleh  para stake-holder ketenagakerjaan  di  dalam  menerapkan dan mengimplementasikan peraturan itu,  guna  mengurai  problem-problem ketenagakerjaan  tersebut,  dan  hal  itu
merupakan  sebuah  kebutuhan  yang  perlu dilakukan. Fiqh Siyâsah Dustûriyah dapat digunakan  menjadi  salah  satu  pijakan dalam  membuat  rancangan  kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Wonosobo yang berbasis Maṣlâḣah al-‘Âmmah. Agar tercipta hak-hak para pekerja. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Asy-  Syarafi,  Abdul  Majid.  2022. IJTIHAD  KOLEKTIF  |  Senayan . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
BPS Wonosobo . 2023. Wonosobo.
Ibnu  Ashur,  Muhammad  Tahir.  2001. Maqashid al  Syariah . Yordania: Dar al Nafais.
Iqbal,  Muhammad.  2016. Fiqh  Siyasah Kontekstualisasi Doktrin, Politik Islam . Jakarta: Pranada Media Grup.
Jindan,  Khalid  Ibrahim.  1995. Teori Politik  Islam,  Telaah  kritis  Ibnu
Taimiyah  Tentang  Pemerintahan
Islam . Surabaya: Risalah Gusti.
Kantun, Sri. 2016. “Uji Materiil Undang- Undang  Peradilan  Agama  dalam Prespektif Fikih Siyasah.” Al-Qanun: Jurnal  Pemikiran  dan  Pembaharuan Hukum Islam 19(1).
Lakpesdam  Wonosobo.  2017. Kertas Kebijakan.  Kerja  Layak  untuk  Anak dan Perempuan .
Rionga,  MT,  dan  Yoga  Firdaus.  2007.
Tenaga Kerja . Bandung: Alfabeta.
Wulandari. 2020. Kemiskinan di Kabupaten  Wonosobo .  Wonosobo: BPS.