Jurnal Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 Januari 2019 e - ISSN 2622 - 9714

## PROBLEMATIKA KONSINYASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL KRIAN LEGUNDI BUNDER DI KABUPATEN GRESIK
Shelvi Manurung, Rofiq Laksamana, Priyo Katon Prasetyo Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: On  the  Land  acquisition  process,  the  therm  consignment  is  known.If  no  consensus  is reached in the deliberations, then the rightful party may file an objection to the local district court for  14  working  days  after the  consultation  period.  If  the  party  entitled  to  refuse  and  not to  file  a clearance,  by  law  shall  be  deemed  to  receive  the  form  and/or  amount  of  the  indemnity.  The compensation  money  is  deposited  to  the  local  district  court  (consignment).  Based  on  the  above objectives, the objectives of this  research are to (1) identify the consignment causation factor and the consignment reason that is not taken in the local court; (2) to find out the form of settlement of cash compensation money not taken by the party entitled.The research method used is qualitative descriptive research with case study method. This research is intended to describe the factors and causes  of  consignment  that  are  not  taken  by  the  parties  and  the  settlement  of  money  settlement money compensation is not taken by the party entitled.The results of the research showed why the consigment is not taken from the local cout are: (1) Land owner rejects the form and / or amount of compensation,  (2)  The  object  of  land  procurement  is  still  disputed  its  ownership  and  (3)  The entitled party is not known.
Keywords : consignment, compensation, objection, land aquisition
Intisari: Dalam  proses  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dikenal  istilah  konsinya- si.Apabila  dalam  musyawarah  kesepakatan  tentang  ganti  kerugian  tidak  tercapai  kesepakatan, maka  pihak  yang  berhak  dapat  mengajukan  keberatan  ke  pengadilan  negeri  setempat  selama  14 hari  kerja  setelah  musyawarah.  Apabila  tidak  mengajukan  keberatan,  makauang  ganti  kerugian tersebut  dititipkan  ke  pengadilan  negeri  setempat  (konsinyasi).  Berdasarkan  hal  tersebut  maka tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  (1)  mengetahui  faktor  penyebab  konsinyasi  dan  alasan konsinyasi yang tidak di ambil; (2) untuk mengetahui bentuk penyelesaian konsinyasi yang tidak diambil oleh pihak yang berhak. Metode penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini mendeskripsikan faktor penyebab dan alasan konsinyasi yang tidak  di  ambil  oleh  pihak  yang  berhak  serta  upaya  penyelesaian  penitipan  uang  ganti kerugiannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab konsinyasi tidak diambil ada- lah:  (1)  penerima  ganti  rugi  menolak  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti  kerugian,  (2)  bidang tanahnyamasih  dipersengketakan  kepemilikannya  dan  (3)  pihak  yang  berhak  tidak  diketahui keberadaannya.
Kata Kunci: konsinyasi, uang ganti kerugian, keberatan, pengadaan tanah

## A. Pendahuluan
Pengadaan tanah  untuk  pembangunan  bagi  kepentingan  umum merupakan  salah satu  wujud  pelayanan  dari  pemerintah  kepada  masyarakat.  Pembangunan  di  berbagai bidang dan aspek kehidupan adalah demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dengan tetap menjamin kepentingan dari pihak yang berhak.

## 142 Shelvi Manurung, Rofiq Laksamana, Priyo Katon Prasetyo
Menurut  Undang–Undang Nomor  2  Tahun  2012  Pasal 1  poin  2,  pengadaan  tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil  kepada  pihak  yang  berhak.  Dilanjutkan  pada  poin  3,  pihak  yang  berhak  adalah pihak  yang  menguasai  atau  memiliki  objek  pengadaan  tanah.  Masyarakat  atau  pihak yang berhak diartikan melepaskan tanahnya untuk pengadaan tanah dengan menerima ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil.  Kerelaaan  melepaskan  tanahnya  oleh  masyarakat merupakan tindakan ikut serta dalam pembangunan kepentingan umum meskipun tidak seutuhnya manfaat pembangunan ini akan dirasakan oleh masyarakat yang terkena.
Kenyataannya  ada  banyak  kasus  pengadaan  tanah  dimana  masyarakat  menjadi korban  dari  pembangunan  itu  sendiri.  Mereka  tidak  lantas  menjadi  lebih  baik penghidupannya  dari  pembangunan  itu.  Besaran  ganti  rugi  yang  tidak  mencapai  kata sepakat  mewarnai  permasalahan  pengadaan  tanah.  Besaran  ganti  rugi  yang  dianggap tidak  cukup  untuk  mengganti  kerugian  yang  diterima  masyarakat  dianggap  sebagai bentuk penghambat proses pelaksanaan pengadaan tanah (Sumardjono  2015, 56).
Undang–Undang  Nomor 2  Tahun 2012 Pasal 33 menyebutkan  salah  satu  variabel penilaian  besarnya  nilai  ganti  kerugian  oleh  penilai  yaitu  Huruf  f:  kerugian  lain  yang dapat  dinilai,  dirasa  dikesampingkan  oleh  penilai.  Penulis  mengganggap  bahwa kerugian  lain  yang  dapat  dinilai  dikategorikan  dalam  kerugian  non  fisik  ( immateril ). Kerugian  nonfisik  misalnya  hilangnya  mata  pencaharian  dari  pemilik  tanah, kenyamanan lingkungan, faktor psikologis karena pindah jauh dari lingkungannya, dan kerugian nonfisik lainnya.
Besaran nilai ganti rugi yang dihitung oleh penilai dianggap tidak memperhatikan kerugian immateril dari pihak yang terkena. Akibatnya dalam musyawarah, saat besaran nilai ganti rugi disampaikan maka tidak ditemukan kata sepakat. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan  mengenai  bentuk/besaran  ganti  kerugian,  kepada  pihak  yang  berhak  dan menolak  hal  tersebut,  ganti  kerugian  dititipkan  di  pengadilan  (konsinyasi).  Konsinyasi itu  sendiri  bukanlah  respon  dari  itikad  baik  masyarakat  yang  terkena  dampak. Seharusnya  konsinyasi  dapat  dicegah  dengan  melaksanakan  musyawarah  berulang - ulang  untuk  mencapai  kata  sepakat.  Karena  konsinyasi  hanya  akan menambah  deretan masalah dalam pembangunan tersebut.
Kita  ketahui  dalam  musyawarah,  saat  besaran  nilai  ganti  kerugianyang disampaikan  tidak  ditemukan  kata  sepakat  maka  kepada  pihak  yang  berhak  dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri setempat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya  jangka  waktu  musyawarah.  Pengadilan  Negeri  setempat  kemudian memutuskan  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  diterimanya  keberatan tersebut. Uangganti kerugian dititipkan (konsinyasi) di pengadilan negeri setempat bila
Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian... 143 pihak  yang  berhak  tidak  mengajukan  keberatan  maka  dianggap  menerima  bentuk/ besaran ganti kerugian tersebut.
Penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi) tersebut, maka tanahnya jatuh kepada negara  dan  fisik  bidang  tanah  dapat  dieksekusi  untuk  pembangunan  jalan  tol. Konsinyasi  itu  sendiri  bukanlah  respon  dari  itikad  baik  masyarakat  yang  terkena dampak.  Bagaimana  jika  uang  ganti  kerugian  yang  dititipkan  tersebut  tetap  tidak diambil  oleh  pihak  yang  berhak?  Bagaimana  jika  pihak  yang  berhak  tidak  mengetahui tentang  adanya  konsinyasi  tersebut?  Sebaiknya  konsinyasi  dapat  dicegah  dengan melaksanakan  musyawarah  yang  baik  untuk  mencapai  kata  sepakat  mengenai  bentuk dan/  besar  ganti  kerugian.  Konsinyasi  dapat  digunakan  sebagai  jalan  keluar  terakhir, karena dengan konsinyasi tersebut masyarakat dianggap telah menyetujui besaran nilai ganti kerugian yang ia tidak setujui. Pihak yang berhak sudah kehilangan tanahnya serta tidak  mengambil  uang  ganti  kerugian  yang  seharusnya  ia  terima  apabila  ia  tetap menolak besaran tersebut.
Penelitian  dilaksanakan  di  Desa  Lebani  Waras  Kecamatan  Wringinanom,  Desa Belahan Rejo Kecamatan Kedamean, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur,  dan  Pengadilan  Negeri  Gresik.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini, meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen.
Lokasi Penelitian diambil di Kabupaten Gresik dimana terdapat salah satu kegiatan pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  bagi  kepentingan  umum  yaitu  pembangunan jalan  tol.  Kabupaten  Gresik dikenal  sebagai  salah  satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Beberapa industri di Gresik antara lain Semen Gresik, Petrokimia Gresik, Nippon Paint, BHS - Tex  dan Maspion.  Gresik  juga  merupakan  penghasil  perikanan  yang  cukup signifikan,  baik  perikanan laut,  tambak,  maupun  perikanan  darat.  Gresik  juga  terdapat sebuah  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Gas  dan  Uap  berkapasitas  2.200  MW.  Kabupaten Gresik  dan  Surabaya  dihubungkan  oleh  Jalan  Tol  Surabaya  Manyar,  yang  terhubung dengan Jalan Tol Surabaya Gempol (Wikipedia 2018).
Saat  ini  di  Kabupaten  Gresik  sedang  di  bangun  Jalan  Tol  Krian  Legundi  Bunder (KLB)  yang  melewati  2  (dua)  Kabupaten  yaitu  Gresik  dan  Sidoarjo.  Jalan  Tol  KLB  ini memiliki  panjang  29,3  km.  Dengan  dibangunnya  jalan  tol  ini,  diharapkan  bisa mempermudah  akses  jalan  untuk  mobilisasi  manusia  atau  pun  barang  yang  melewati rute tersebut, sehingga bisa mengurangi potensi kemacetan di daerah tersebut. Selain itu jalan  tol  ini  juga  akan  mendukung  akses  keluar  masuk  kawasan  industri  yang  ada  di Sidoarjo  dan  Gresik,  yang  juga  akan  terintegrasi  dengan  pengembangan  kawasan pelabuhan (FDC 2018).
144 Shelvi Manurung, Rofiq Laksamana, Priyo Katon Prasetyo

## B. Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

## 1. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Menurut  Undang - Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Pasal  1,  pengertian  pengadaan tanah  adalah  kegiatan  menyediakan  tanah  dengan  cara  memberi  ganti  kerugian  yang layak  dan  adil  kepada  pihak  yang  berhak.  Menurut  Amin  Tohari,  frasa “ Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan ” sesungguhnya problematis. Frasa ini hanya menampilkan satu sisi dari dua koin yang sama. Jika satu sisi koin disebut “ pengadaan tanah ”, maka sisi satunya adalah “ peniadaan tanah ”. Pengadaan tanah bukan merupakan proses yang tunggal,  dan  berbahaya  jika  ia  dipandang  hanya  dalam  kacamata  satu  dimensi,  yakni hanya  melihat  pada  sisi  pengadaannya  saja.  Ini  karena  dalam  proses  pengadaan  tanah terjadi  dua  hal  sekaligus;  disatu  sisi  pengadaan  dan  di  sisi  lainnya  peniadaan  (Tohari 2014, 564).
Menurut  FX  Sumarja,  pengadaan  tanah dengan  pelepasan  hak adalah  pandangan dari  sisi  pemilik  tanah,  sedangkan  jika  dilihat dari  sisi  pemerintah disebut  pembebasan hak.  Pembebasan  hak  adalah  pelepasan  hubungan  hukum  antara  subjek  dengan  tanah berikut benda - benda yang diatasnya, yang dilakukan atas dasar musyawarah yang dis- ertai dengan pemberian ganti kerugian yang layak (Sumarja 2014, 492).
Menurut  Oloan  Sitorus,  pengadaan  tanah  lahir  karena  keterbatasan  tanah  untuk pembangunan,  sehingga  untuk  memperolehnya  perlu  dilakukan  dengan  memberikan ganti - kerugian  kepada  yang  berhak atas tanah itu.  Singkatnya, istilah  pengadaan tanah pada  prinsipnya  hanya  dikenal  dalamperolehantanah  yang  sudah  dikuasai  seseorang atau badan hukum dengan suatu hak (Sitorus 2004, 5).
Dalam  bahasa  hukum,  kegiatan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum  sering  muncul  permasalahan  karena  adanya  pemutusan  hubungan hukum  antara  orang  dengan  tanahnya,  dimana  orang  harus  rela  kehilangan  akses  atas tanahnya demi pembangunan, walaupun dengan imbalan ganti rugi (Tohari 2014, 546). Penulis  setuju  dengan  pendapat  Oloan  Sitorus  bahwa  pengadaan  tanah  lahir  karena keterbatasan  tanah  untuk  pembangunan,  sehingga  untuk  memperolehnya  perlu  dil- akukan dengan memberikan ganti - kerugian kepada yang berhak atas tanah itu.

## 2. Konsep Kepentingan Umum
Menurut Sumardjono (2015, 8) pemahaman objektif - rasional dari perspektif hukum tentang kepentingan umum diperlukan karena hukum tersebut merupakan sarana utama untuk  menjamin  kepentingan  umum,  sekaligus  kepentingan  individu,  dengan  tujuan agar  keadilan  dapat  terlaksana.  Kekurangtegasan  kriteria  penentu  kepentingan  umum
Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian... 145
yang  bersifat  substansial  mudah  menjurus  kepada  kebebasan  untuk  menafsirkannya sesuai  dengan  kepentingan  atau  segera  sesaat.  Dalam  hal ini,  misalnya  dapat dipertan- yakan kepentingan umum “ siapa ” atau “ yang mana ”?
Yang menjadi masalah ialah : kepentingan umum ‘ siapa ’, bila suatu kegiatan sudah terwujud  dan  ternyata  kemanfaatannya  tidak  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat?  Oleh karena itu, Maria S.W. Sumardjono mengusulkan agar konsep kepentingan umum, selain harus memenuhi “ peruntukkannya ”, juga
harus dapat dirasakan “ kemanfaatannya ” (Sitorus 2004, 7).

## 3. Perencanaan Pengadaan Tanah
Sebagai  langkah  awal  untuk  memperoleh  penetapan  lokasi,  instansi  pemerintah yang  memerlukan  tanah  harus  membuat  perencanaan  pengadaan  tanah  yang  dimuat dalam Dokumen  Perencanaan. Berdasarkan  Pasal 14 Undang - Undang  Nomor 2  Tahun 2012 jo. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pen- gadaan Tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  yang  selanjutnya  disebut dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ditegaskan bahwa instansi yang mem- butuhkan tanah membuat Rencana Pengadaan Tanah yang disusun dalam bentuk Doku- men  Perencanaan  Pengadaan Tanah. Dokumen  perencanaan  Pengadaan  Tanah  disusun berdasarkan studi kelayakan.
Pasal  15  ayat  (1)  Undang - Undang  Nomor  2  Tahun  2012 jo. Pasal  5  ayat  (1)  Pera- turan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  menegaskan  bahwa  Dokumen  Perencanaan  se- bagaimana dimaksud paling sedikit memuat :
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan
b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan
c. letak tanah
d. luas tanah yang dibutuhkan
e. gambaran umum status tanah
f. perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah
g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan
h. perkiraan nilai tanah
i. rencana penganggaran
Pasal 6  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012    menjelaskan  bahwa Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:
a. survei sosial ekonomi
b. kelayakan lokasi
c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat
146 Shelvi Manurung, Rofiq Laksamana, Priyo Katon Prasetyo
d. perkiraan nilai tanah
e. dampak  lingkungan  dan  dampak  sosial  yang  mungkin  timbul  akibat  dari pengadaan tanah dan pembangunan
f. studi lain yang diperlukan
Setelah  dokumen  lengkap,  instansi  yang  membutuhkan  tanah  menyampaikannya kepada Gubernur.

## 4. Persiapan Pengadaan Tanah
Berdasarkan  Pasal  10  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012    tugas  Tim  per- siapan pengadaan tanah adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
b. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
d. menyiapkan peneteapan lokasi pembangunan;
e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;dan
f. melaksanakan  tugas  lain  yang  terkait  persiapan  pengadaan  tanah  bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur.
Ada  4  (empat)  kegiatan  penting  yang  menjadi  titik  tumpu  pada  tahap  persiapan pengadaan  tanah  yaitu  (1)  pemberitahuan  rencana  pembangunan,  (2)  pendataan  awal lokasi rencana pembangunan, (3) konsultasi publik dan (4) penetapan lokasi (Muliawan 2016, 33).

## a. Pemberitahuan Rencana Pembangunan
Pemberitahuan  rencana  pembangunan  disampaikan  kepada  masyarakat  pada rencana  lokasi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  baik  langsung  maupun  tidak langsung. Pemberitahuan rencana pembangunan memuat informasi mengenai :
1) maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2) letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
3) tahapan rencana pengadaan tanah;
4) perkiraan jangka waktu pelaksanan pengadaan tanah;
5) perkiraan jangka waktu pelaksanan pembangunan;
6) informasi lain yang dianggap perlu.

## b. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan
Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal  pihak  yang  berhak  dan  obyek  pengadaan  tanah.  Pendataan  awal  dilaksanakan dalam  waktu  paling  lama  30  (tigapuluh)  hari  kerja  sejak  pemberitahuan  rencana pembangunan.  Hasil  pendataan  awal  lokasi  rencana  pembangunan  tersebut  digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan.
Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian... 147

## c. Konsultasi Publik
Menurut  Muliawan  (2016,38)  konsultasi  publik  dilaksanakan  untuk  mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan masyarakat yang terdanpak  dan  kemudian  kesepakatan  akan  dimuat  dalam  berita  acara  kesepakatan. Konsultasi  publik  dilakukan  secara  bertahap  dan  lebih  dari  1  (satu)  kali  sesuai  dengan kondisi  setempat.  Konsultasi  publik  rencana  pembangunan  dilaksanakan   di  kantor  ke- lurahan/desa  atau  nama  lain  atau  kantor  kecamatan  di  tempat  rencana  lokasi  pem- bangunan atau tempat yang disepakati oleh tim persiapan dengan pihak yang berhak.
Pada  saat  pelaksanaan  konsultasi  publik,  tim  persiapan  menjelaskan  mengenai rencana pengadaan tanah yang meliputi :
1) maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
2) tahapan dan waktu proses penyelanggaraan pengadaan tanah;
3) peran penilai dalam menentukan nilai ganti kerugian;
4) insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak;
5) obyek yang dinilai ganti kerugian;
6) bentuk ganti kerugian; dan
7) hak dan kewajiban pihak yang berhak.

## 5. Penetapan Lokasi Pembangunan
Penetapan  lokasi  adalah  penetapan  atas  lokasi  pembangunan  untuk  kepentingan umum  yang  ditetapkan  dengan  keputusan  gubernur,  yang  dipergunakan  sebagai  izin untuk  pengadaan  tanah,  perubahan  penggunaan  tanah,  dan  peralihan  hak  atas  tanah dalam pengadaan bagi pembangunnan untuk kepentingan umum (Muliawan 2016, 42).

## 6. Panitia Pengadaan Tanah

## a. Satgas A (Data Fisik)
Satgas  A  memiliki  tugas  melakukan  inventarisasi  dan  identifikasi  data  fisik penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah.  Satgas  A  terdiri  dari  1 (satu) orang ketua dan paling kurang 2 (dua) orang anggota. Ketua dan anggota Satgas A terdiri dari Pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kompetensi di bidang survei,  pengukuran  dan  pemetaan, dan ditetapkan  dengan  Keputusan  Ketua  Pelaksana Pengadaan  Tanah.  Dalam  hal  diperlukan  untuk  membantu  Satgas  A,  Ketua  Pelaksana Pengadaan  Tanah  dapat  menggunakan  surveyor  berlisensi  untuk  pelaksanaan pengukuran  dan  pemetaan  sesuai  dengan  ketentuan  perturan  perundang - undangan (Muliawan 2016, 58).
148 Shelvi Manurung, Rofiq Laksamana, Priyo Katon Prasetyo

## b. Satgas B (Data Yuridis)
Satgas B disini bertugas melakukan inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Obyek Pengadaan Tanah. Satgas B terdiri dari 1(satu) orang ketua dan paling kurang 2  (dua)  orang anggota.  Ketua  dan  anggota  Satgas B  terdiri dari  Pegawai Badan Pertanahan  Nasional  yang  mempunyai  kompetensi  di  bidang  pertanahan,  hukum, manajemen  dan  pemetaan,  dan  ditetapkan  dengan  Keputusan  Ketua  Pelaksana Pengadaan  Tanah.  Dalam  hal  diperlukan  untuk  membantu  Satgas  B,  Ketua  Pelaksana Pengadaan Tanah dapat menambah keanggotaan yang berasal dari instansi teknis terkait (Muliawan 2016, 61).

## 7. Ganti Kerugian

## a. Pengertian ganti kerugian
Berdasarkan  Pasal  1  angka  10  Undang - undang  Pengadaan  Tanah,  ganti  kerugian adalah  penggantian  yang  layak  dan  adil  kepada  Pihak  yang  berhak  dalam  proses pengadaan tanah.
Menurut  Limbong  (2013,  30)  Jika  hendak  diperjelas  dapat  dikatakan  bahwa  ganti kerugian adalah imbalan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah sebagai pengganti dari  nilai  tanah,  termasuk  yang  ada  diatasnya,  yang  telah  dilepaskan  atau  diserahkan. Prinsip ganti kerugian adalah bahwa pemilik tanah memiliki hak mendapat Ganti Keru- gian  yang  wajar.  Dasar  penilaian  yang  digunakan  adalah  nilai  penggantian  wajar  ( fair replacement value ) (Sumardjono 2015, 47).

## b. Penerima ganti kerugian
Berdasarkan  Pasal  17  Perpres  71  Tahun  2012,  pihak  yang  berhak  berupa perseorangan,  badan  hukum,  badan  sosial,  badan  keagamaan,  atau instansi  pemerintah yang  memiliki  atau  menguasai  Obyek  Pengadaan  tanah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang - undangan. Pihak yang berhak meliputi:
1) pemegang hak atas tanah;
2) pemegang pengelolaan;
3) nadzir untuk tanah wakaf
4) pemilik tanah bekas milik adat;
5) masyarakat hukum adat;
6) pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
7) pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
8) pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian... 149

## c. Bentuk ganti kerugian
Pada  Pasal  36  Undang - Undang  Nomor  2  Tahun  2012,  penerima  ganti  kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
1) uang;
2) tanah pengganti;
3) permukiman kembali;
4) kepemilikan saham;
5) bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

## 8. Penitipan Ganti Kerugian
Berdasarkan  peraturan  pengadaan  tanah,  apabila  pihak  yang  berhak  menolak bentuk/besaran  ganti  kerugian  maka  uang  ganti  kerugian  dapat  di  titipkan  pada pengadilan  negeri  setempat.  Dengan  penitipan  uang  ganti  kerugian  itu  maka  lepaslah hak atas tanah yang dimiliki/dikuasai oleh pihak yang berhak.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018), konsinyasi adalah 1) larangan bagi tentara untuk meninggalkan kesatrian (dalam keadaan siaga); 2) larangan meninggalkan tempat kerja karena harus siap bertugas sewaktu - waktu atau harus menyelesaikan tugas yang mendesak; 3) berkumpulnya  sejumlah  petugas  di  suatu  tempat  untuk  menggarap pekerjaan  secara  intensif  serta  tidak  dibenarkan  meninggalkan  tempat  kerja  selama kegiatan  berlangsung; 4) Hak penitipan  uang  kepada  pengadilan  (misalnya  apabila penagih  utang  menolak  menerima  pembayaran); 5) Dan penitipan  barang  dagangan kepada agen  atau  orang  untuk  dijualkan  dengan  pembayaran kemudian;  jual  titip.  Da- lam  hal  ini  penulis  memilih  arti  nomor  4  yaitu  penitipan  uang  kepada  pengadilan (misalnya penagih utang menolak menerima pembayaran).
Menurut Pasal 1404 – 1412 KUH Perdata konsinyasi adalah jika si berpiutang me- nolak pembayaran, maka si berutang dapat melaksanakan penawaran pembayaran tunai apa  yang  diutangnya  dan,  jika  si  berpiutang  menolaknya,  menitipkan  uang  atau  ba- rangnya  kepada  Pengadilan.  Penawaran  yang  sedemikian,  diikuti  dengan  penitipan, membebaskan si berutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah  dilakukan  dengan  cara  menurut  undang - undang;  sedangkan  apa  yang  dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang.
Berdasarkan  Pasal  10  ayat  (2)  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  jo.  Pera- turan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, penitipan uang ganti kerugian dilaksanakan kare- na hal :
150 Shelvi Manurung, Rofiq Laksamana, Priyo Katon Prasetyo
“ Apabila  setelah  diadakan  musyawarah  tidak  terjadi  kesepakatan  maka  panitia  penga- daan tanah menetapkan besaran ganti kerugian dan menitipkan uang ganti kerugian di pengadilan negeri yang wilayah hukumya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan ” .
Menurut  Tohari  (2014,  575)  Asumsi  penitipan  ganti  kerugian  ini  adalah  bahwa penetapan  ganti  kerugian  berdasarkan  penilaian  oleh  Penilai  sudah  memenuhi  syarat objektif - rasional  dan  bahwa  kewajiban  pelaksana  Pengadaan  Tanah  dan  instansi  yang memerlukan tanah sudah selesai dengan dititipkannya ganti kerugian di PN; dan bahwa ganti  kerugian  itu  diambil  atau  tidak  oleh  pihak  yang  berkeberatan,  hal  itu  bukan  lagi menjadi  tanggung  jawab  pelaksana  pengadaan  tanah  dan  instansi  yang  bersangkutan (Sumardjono 2015, 62).
Seandainya  pihak  yang  berkeberatan  terhadap  ganti  kerugian  tidak  mengajukan permohonan keberatan Ganti Kerugian ke PN dan/atau kasasi ke MA, tidak mengambil ganti kerugian, tidak menyerahkan bukti kepemilikan tanah, tidak melepaskan tanahnya, dan  tidak  bersedia  meninggalkan  tanahnya,  maka  sebenarnya  secara  hukum  tidak pernah ada pelepasan dari tanah yang bersangkutan walaupun undang - undang menya- takan sebaliknya (Sumardjono 2015, 62).

## 9. Mekanisme Pelaksanaan Konsinyasi di Pengadilan Negeri
Penitipan  ganti  kerugian  di  Pengadilan  Negeri  dilakukan  oleh  Instansi  yang memerlukan  tanah  dengan  surat  permohonan  kepada  ketua  Pengadilan  Negeri.  Dalam mengajukan surat permohonan penitipan uang ganti kerugian, yang dapat dilampirkan adalah:
a. surat  keterangan  dari  Ketua  pelaksana  Pengadaan  Tanah  mengenai  alasan penitipan ganti kerugian;
b. nama pihak yang berhak atas ganti kerugian yang dititipkan;
c. undangan pemberian ganti kerugian;
d. surat - surat:
1) Berita Acara Kesepakatan Musyawarah;
2) Berita  Acara  Pihak  Yang  Berhak  menolak  bentuk  dan/atau  besarnya  Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan;
3) Berita  Acara  Pihak  Yang  Berhak  menolak  bentuk  dan/atau  besarnya  Ganti Kerugian  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri/Mahkamah  Agung  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4) Berita Acara Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;
Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian... 151
5) Berita Acara Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa;
6) Berita  Acara  Obyek  Pengadaan  Tanah  yang  akan  diberikan  Ganti  Kerugian sedang menjadi obyek perkara di pengadilan;
7) Berita  Acara  Obyek  Pengadaan  Tanah  yang  akan  diberikan  Ganti  Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya;
8) Berita  Acara  Obyek  Pengadaan  Tanah  yang  akan  diberikan  ganti  kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
9) Berita  Acara  Obyek  Pengadaan  Tanah  yang  akan  diberikan  Ganti  Kerugian menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya.

## C. Faktor Penyebab Konsinyasi
Faktor  penyebab  konsinyasi  tersebut  akan  diuraikan  peneliti  lebih  dalam  sesuai dengan hasil wawancara dan data yang didapatkan.

## 1. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris  Pelaksana  Pengadaan  Tanah tanggal  17  April  2018,  pihak  yang  berhak  menolak  besaran  dan/atau  bentuk  ganti kerugian sebanyak 153 bidang dari 1.670 bidang. Seiring berjalan waktu, dari 153 bidang hanya terdapat 28 bidang yang belum diambil uang ganti kerugiannya. Dari 153 bidang tersebut,  peneliti  mengambil  sampel  sebanyak  32bidang(5  pihak  yang  berhak)  untuk diteliti.  Adapun  alasan  peneliti  hanya  mengambil  32sampel  tersebut  adalah  karena keterbatasan  waktu  serta  penolakan  untuk  diwawancara  dari  sampel  yang  dipilih sebelumnya.  Pada  akhirnya  peneliti  juga  mengambil  sampel  dari  pihak  yang  berhak menolak besaran ganti kerugian tetapi kemudian mengambilnya. Dari 32bidang tersebut, diketahui28bidang  (2  pihak  yang  berhak)  yang  masih  belum  mengambil  uang  ganti kerugiannya. Lebih rinci 32 bidang tersebut akan diuraikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 1. Daftar Konsinyasi karena Menolak Besaran Ganti Kerugian
No Pihak yang berhak Letak tanah yang akan dilepaskan NIB Luas (m2) Besarnya Ganti Kerugian 1 Toni Desa Belahanrejo, Kec. Kedamean 01230 499 Rp. 211.350.213, - 2 Toni Desa Belahanrejo, Kec. Kedamean 01232 251 Rp.  441.350.213, - 3 Toni Desa Morowudi, Kec. Cerme 02583 5660 Rp.  5.849.744.425, - Bersambung...

## Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Tahun 2017
Adapun alasan menolak uang besaran ganti kerugian adalah sebagai berikut:

## 1. Toni
Berdasarkan hasil wawancara dengan Toni pada tanggal 28 April 2018, alasan beliau menolak uang ganti kerugian karena jumlah besaran ganti kerugian yang ditetapkan oleh appraisal  diperhitungkan  tidak  disesuai.  Toni  berargumen  bahwa  tanah  yang dimilikinya yaitu tanah dengan NIB 02583 seluas 5.660 m² berada di ruas jalan raya kelas I, yang seharusnya memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan appraisal. Toni  beranggapan  bahwa  tanahnya  dinilai  dengan  Rp.  1.018.250/m²    tidaklah  sesuai. Dengan  luas  tanah  5.660  m²  Toni  mendapat  uang  ganti  kerugian  sebesar  Rp. 5.849.744.425.
Argumen lainnya karena penjelasan yang tidak terang, tidak jelas dan tindakan yang tidak kooporatif dari Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah terkait pembebasan tanahnya, sehingga  Toni  tidak  bisa  memahami  persoalan  yang  sedang  terjadi.  Toni  mengatakan beliau sudah bersurat ke Kantor BPN Gresik sebanyak 7 (tujuh) kali untuk meminta pen- jelasan tentang tanahnya yang terkena pembangunan jalan tol. Hasilnya, setelah itu Toni kemudian  diundang  untuk  datang  rapat  ke  Kantor  Pertanahan  Kab.  Gresik.  Toni mengaku bahwa beliau kebingungan atas tanah mana yang terkena pembangunan jalan tol,  karena  beliau  tidak  menghadiri  penyuluhan  dan  musyawarah  dengan  alasan  tidak ada surat undangan yang diterima. Beliau menuntut agar Kantor Pertanahan Kab. Gresik dapat  menerangkan  ukuran  panjang,  dan  lebar  tanah  yang  terkena  pembebasan,  serta memberikan  surat - surat  resmi  yang  berkaitan dengan  pembebasan  tanahnya  baik  surat
No Pihak yang berhak Letak tanah yang akan dilepaskan NIB Luas (m2) Besarnya Ganti Kerugian 4 Astutik Desa Tanjung, Kec. Kedamean 01368 3128 Rp. 2.049.423.560, - 5 Astutik Desa Tanjung, Kec. Kedamean 01368 0 Rp. 4.516.750, - 6 Warniti Desa Belahanrejo, Kec. Kedamean 01106 2577 Rp.  1.691.146.115, - 7 Markip Desa Tanjung, Kec. Kedamean 01272 644 Rp. 297.221.817, - 8 PT. Platinum Ceramics Industry Desa Lebani Waras, Kec. Wringoanom 02987 - 03032 46.793 Rp. 48.767.487.491 , - JUMLAH 59.552 Rp. 59.312.240.584, -
Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian... 153
undangan,  surat  pemberitahuan,  surat  berita  acara,  surat  musyawarah  serta  surat  ket- erangan persil tanah dan nomor petok atas tanah yang dibebaskan tersebut.

## 2. Astuti dan Warniti
Berdasarkan  hasil  musyawarah  yang  dituangkan  dalam  Berita  Acara,  Astuti  dan Warniti  menolak  bentuk  dan/atau  besanya  ganti  kerugian.  Hasil  wawancara  dengan Astuti pada tanggal 17 April 2018, diketahui alasan menolak besaran uang ganti kerugian adalah karena adanya perbedaan penilaian tanah antara tanah Astuti dan Warniti. Kedua tanah  tersebut  berbatasan  langsung  dan  memiliki  keadaan  fisiknya  yangsama  yaitu sawah.  Tanah  Astuti  dan  Warniti  dengan  lokasi  bersebelahan  namun  ternyata  berbeda desa.  Tanah  Astuti  dengan  NIB  01368  seluas  3.128  m²  senilai  Rp.  2.049.423.560  dengan harga tanahRp. 645.504/m² berada di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean yang terlampir pada  Surat  Keputusan  Penetapan  Ganti  Kerugian.  Tanah  Warniti  dengan  NIB  01106 seluas 2.577m² senilai Rp. 2.220.805.790 dengan harga tanah tanah Rp. 848.000/m² berada di Desa Belahan Rejo Kecamatan Kedamean.Akibat adanya perbedaan tanah sekitar Rp. 202.496 maka Astuti keberatan terhadap hal tersebut.
Akibat tanah Astuti dan Warniti yang merupakan tanah warisan orangtua, sehingga Astuti dan Warniti mengajukan permohonan keberatan besaran ganti kerugian ke Penga- dilan  Negeri  Gresik  dengan  Perkara  No.  16/Pdt.P/2017/PN.Gsk.  Astuti  dalam  permo- honannya  meminta  agar  nilai  tanahnya  dinaikan  senilai  dengan  harga  tanah  Warniti. Setelah adanya  permohonan  tersebut,  maka  appraisal  melakukan  peninjauan  ulang  ter- hadap  kedua  bidang  tanah  terkait  perbedaan  harga  tersebut.  Setelah  dilakukan  penin- jauan ulang dan penelitian kembali maka appraisal dengan pertimbangannya melakukan revisi penilaian terhadap tanah Warniti.

## 3. PT. Platinum Ceramics
Tanah  milik  PT.  Platinum  Ceramics  berada  di  Desa  Lebaniwaras  Kecamatan Wrininganom terdapat 25 bidang yang terkena pengadaan tanah. PT. Platinum Ceramics menolak  besaran  ganti  rugi  tanahnya  serta  menolak  konsinyasi  yang  sudah  ditetapkan oleh  Pengadilan  Negeri.  Penolakan  keberatan  ganti  kerugian  tersebut  berujung  ke Pengadilan  Negeri.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kasi  Pengadaan  Tanah  pada tanggal  17  April  2018  diketahui  bahwa  PT.  Platinum  Ceramics  Industry  menolak konsinyasi dari Pengadilan Negeri Gresik dan mengajukan gugatan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  PT.  Platinum  mengajukan  permohonan  gugatan  ke Pengadilan  Negeri  Gresik  dengan  nomor  register  35/Pdt.G/2017/Pn.Gsk  yang  saat  ini sudah  terbit  putusannya.  Adapun  bunyi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Gresik  No  35/ Pdt.G/2017/Pn.Gsk sebagai berikut :
154 Shelvi Manurung, Rofiq Laksamana, Priyo Katon Prasetyo

## a. Pihak yang berperkara

## Tabel 2. Pihak yang Berperkara
Sumber: Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti Tahun 2018

## b. Objek Perkara
Obyek  tanah yang masuk dalam  pengadaan Tanah  untuk  Pembangunan Jalan  tol di desa Lebani Waras sebagaimana NIB Nomor:
1) 02983 dengan luas 33 m²;
2) 02985 dengan luas 297 m²;
3) 02987 dengan luas 1.444 m²;
4) 02988 dengan luas 840 m²;
5) 02989 dengan luas 734 m²;
6) 02998 dengan luas 1.680 m²;
7) 03000 dengan luas 1.537 m²;
8) 03001 dengan luas 2.713 m²;
9) 03002 dengan luas 29 m²;
10) 03003 dengan luas 906 m²;
11) 03005 dengan luas 1.277 m²;
12) 03006 dengan luas 684 m²;
13) 03007 dengan luas 10.530 m²;
14) 03008 dengan luas 622m²;
15) 03009 dengan luas 117 m²;
16) 03011 dengan luas 6.255 m²;
17) 03012 dengan luas 2.527 m²;
18) 03013 dengan luas 3.304 m²;
Penggugat PT. Platinum Ceramics Industry Tergugat I Pemerintah  Republik  Indonesia  Qq  Menteri  Pekerjaan  Umum  Qq Direktur  Jenderai  Bina  Marga  Qq  Ketua  Tim  Pengadaan  Tanah Ruas Jalan Tol Krian Legundi Bunder Tergugat II Pemerintah  Republik  Indonesia  Qq  Menteri  Agaria  dan  Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Qq Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa Timur Qq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Turut Tergugat
PT. Waskita Karya Persero
19) 03015 dengan luas 200 m²;
20) 03016 dengan luas 826 m²;
21) 03021 dengan luas 4.473 m²;
22) 03029 dengan luas 1.804 m²;
23) 03030 dengan luas 1.394 m²;
24) 03031 dengan luas 1.083 m²;
25) 03032 dengan luas 1.484 m²;
Dengan total keseluruhan 46.793 m² (empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang kesemuanya terletak di Desa Lebani Waras.
c. Duduk Perkara

## 1) Dasar Gugatan
a) Penggugat dalam  hal ini  sangat  keberatan  bahkan  menolak  terhadap  proses Pengadaaan  dan/atau  Pembangunan  Jalan  Tol  di  Desa  Lebani  Waras  diatas Tanah  Penggugat  terletak  di  Desa  Lebani  Waras  seluas  46.793  m² sebagaimana NIB yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai Pihak Tergugat II;
b) Bahwa  keberatan  Penggugat  datam  perkara  ini  dikarenakan  atas  tindakan Para  Tergugat dalam  menetapkan  bentuk  dan atau  besarnya ganti kerugian terhadap  tanah  yang  akan  digunakan  untuk  pembangunan  jalan  Tol  Ruas Krian Legundi Bunder di desa Lebani Waras dilakukan dengan prosedur/tata cara  yang  tidak  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang - undangan  dan  nilai ganti kerugian tersebut pun tidak layak;
c) Bahwa  karena  merasa  apapun  langkah  yang  diambil  Penggugat  sia - sia bahkan  pada  saat  musyawarah  juga  tidak  pernah  pihak  yang  mengundang memberikan  penjeiasan  langkah  hukum  yang  bisa  diambil  jika  menolak maka  akhirnya  Penggugat  hanya  bisa  berusaha  mencari  tahu  sekiranya langkah apa yang bisa dilakukan oleh Penggugat;
d) Bahwa  sekalipun  dengan  diterbitkannya  Penetapan  Konsinyasi  oleh Pengadilan  Negeri  Gresik  berdasarkan  permohonan  yang  diajukan  oleh tergugat, namun Penggugat masih tetap menolak pembayaran ganti rugi dan belum  mau  melepaskan  hak  atas  tanah  yang  masih  menjadi  hak  milik Penggugat  oieh  karenanya  penitipan  uang  ganti  rugi  ke  pengadilan  tidak serta merta secara hukum mencabut hak atas tanah atau menghilangkan hak atas tanah yang notabene - nya merupakan hak milik Penggugat;
156 Shelvi Manurung, Rofiq Laksamana, Priyo Katon Prasetyo
e) Sudah  sepatutnya  dan  beralasan  hukum  apabila  terhadap  tanah  sisa pengadaan  tanah  untuk  Jalan  Tol  Ruas  Krian  Legundi  Bunder  yang  masih merupakan  hak  Penggugat  harus  pula  turut  dihitung  dan  diberikan  ganti kerugian yang layak sesuai dengan harga pasaran umum di lokasi tol Sebesar Rp. 4.000.000, - /m²;
Berdasarkan  uraian - uraian  tersebut  di  atas,  maka  Penggugat  mohon  dengan  hor- mat  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  Gresik  c.q  Majelis  Hakim  berkenan  memanggil Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk memeriksa perkara putusan perkara sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:
PRIMAIR
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum (PMH);
3. Menyatakan  Nilai  Pengganti  Wajar  yang  ditetapkan  oleh  tim  pengadaan  tanah adalah salah;
4. Menghukum  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  untuk  membayar  nilai  ganti  rugi pengadaan  tanah  untuk  Jalan  Tol  Ruas  KrianLegundiBunder  kepada  Penggugat sebesar Rp. 4.000.000. - (empat juta rupiah)/m² sesuai harga pasaran umum tanah di sekitar tanah tersebut;
5. Menghukum  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  untuk  juga  membayar  sisa  tanah  yang karena bentuk dan lokasinya sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh pemiliknya dalam hal ini oleh Penggugat yang luasnya ± 141.565m²;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mentaati dan patuh melaksanakan serta memenuhi seluruh isi dan ketentuan dalam putusan;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan,  banding,  kasasi  ataupun  upaya  hukum  lainnya  dari  para  Tergugat atau pihak ketiga lainnya;
8. Menghukum  Tergugat  I,  Tergugat  II  dan  Turut  Tergugat  untuk  secara  langgung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## d. Jawaban Tergugat II
Bahwa  Tergugat  II  menoiak  dengan  tegas  dalil  Penggugat  tersebut denganmenyatakan  bahwa  Pengadilan  Negeri  Gresik  tidak  memiliki  kewenangan dankompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dasar alasansebagai berikut:
Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian... 157
1) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang berkenaan dengan hal pemindahan lokasi (Site Plan) sebagaimana dikemukakan. Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha  Negara  setempat  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak dikeluarkannya penetapan lokasi;
2) Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara mengenai keberatan hasil musyawarah  terhadap  penetapan  besarnya  nilai  ganti  kerugian  yang  ditetapkan oleh Appraisal nyata - nyata telah bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2012 Jo Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :
a) Ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012
Dalam  hal  tidak  terjadi  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan/atau  besamya ganti  kerugian,  pihak  yang  berhak  dapat  mengajukan  keberatan  kepada Pengadilan  Negeri  setempat  dalam  waktu  paling  lama  14  (empatbelas)  hari  kerja setelah musvawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
b) Ketentuan  Pasal  5  Peraturan  Mahkamah  Agung  Rl  Nomor  3  Tahun  2016 menyatakan :
Keberatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  diajukan  paling  lama  14
(empat belas) Hari setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian.
3) Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yaitu hasil musyawarah ganti kerugian yang  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Kesepakatan  No.1007b/PPT - KLB/35.26/ IX/2016  tanggal  21  September  2016  dan  Berita  Acara  Kesepakatan  No.  451a/PPT - KLB/35.25/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 tidak benar, adalah dalil yang menyesatkan dan bertentangan dengan dasar hukum;
4) Bahwa  penggugat  telah  diundang  secara  patut  untuk  menghadiri  musyawarah penetapan  besaran  ganti  kerugian  dan  penggugat  tidak  mengajukan  keberatan, maka  sesuai  dengan  Pasal  39  UU  Nomor  2  Tahun  2012,  Penggugat  demi  hukum dinyatakan menerima besaran ganti rugi hasil musyawarah;
e. Putusan
1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2) Menyatakan  Tergugat  I,  Tergugat  II,  dan  Turut  Tergugat  telah  melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH);
3) Menyatakan  Nilai  Pengganti  Wajar  yang  ditetapkan  oleh  tim  pengadaan  tanah adalah tidak wajar;
4) Menghukum  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  serta  Turut  Tergugat  untuk  melakukan perubahan  gambar  (site  plan)  dan  pemindahan/  penggeserann  trase  rencana
158 Shelvi Manurung, Rofiq Laksamana, Priyo Katon Prasetyo
pembangunan  ruas  jalan  tol  ruas  Krian - Legundi - Bunder  dari  bagian  tengah atau membelah  tanah  milik  Penggugat  menjadi  ke  bagian  pinggir  sebelah  barat  tanah miiik  Penggugat, dengan  ganti kerugian  tanah  tersebut  yang layak  sesuai dengan harga pasaran umum di lokasi yaitu sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) / per meter persegi;
5) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mentaati dan patuh melaksanakan serta memenuhi seluruh isi dan ketentuan dalam putusan;
6) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
f. Pertimbangan Hakim
1) Menimbang, bahwa prinsip dasar bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini  adalah  sebagaimana  ketentuan  Pasal  5  Undang - Undang  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
“ Pemilik  tanah  wajib  melepaskan  tanahnya  pada  saat  pelaksanaan  Pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti Kerugian atau berdasar- kan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ”
2) Dengan  demikian  maka  apabila  ada  sengketa  mengenai  ketidaksepakatan  antara pihak  yang  memiiiki  lahan  dengan  yang  memerlukan  lahan  maka  setelah Pengadilan menjatuhkan putusan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka dapat segera dilaksanakan oleh para pihak;
3) Bahwa  selanjutnya menurut  dalil Tergugat I  dan II,  perbuatan  tersebut  dilakukan karena  telah  melewati  serangkaian  proses  dari  sosialisasi  atau  konsultasi  publik dan diakhiri dengan konsinyasi ganti kerugian atas obyek sengketa ke Pengadilan Negerl  Gresik.  Bahwa  dengan  berdasarkan  hal  tersebut  maka  Tergugat  I,  II  dan Turut Tergugat melaksanakan aktivitas di atas tanah obyek sengketa;
4) Menimbang  bahwa  benar  berdasarkan  bukti  T.1 - 7  dan  T.1 - 8  Tergugat  I  telah mengajukan  konsinyasi  ke  Pengadilan  Negeri  Gresik  namun  hingga  pada  saat gugatan  ini  diajukan  belum  pernah  dilaksanakan  eksekusi  atau  pun  penetapan eksekusi  atau  pun  pemberitahuan  eksekusi  atas  tanah  obyek  sengketa  oleh  pihak Pengadilan  Negeri  Gresik.  Bahwa  justru  pada  tanggal  21  Maret  2017  Tergugat  II menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hukum atas tanah obyek sengketa ;
5) Menimbang  bahwa  dengan  adanya  konsinyasi  tersebut  padahal  para  pihak belumlah  mencapai  kesepakatan  apapun  mengingat  dalam  setiap  tahapan pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  berupa  jalan  tol  aquo  tidak  pernah mampu  dilaksanakan  sesuai  ketentuan.  Konsinyasi  justru  akan  menambah  beban dan kerugian pihak yang terkena proyek jalan tol tersebut;
Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian... 159
6) Menimbang  bahwa  dengan  mempertimbangkan  segala  aspek  baik  NJOP,  nilai pasaran umum, kualitas tanah dan peruntukannya maka nilai ganti kerugian yang layak atau wajar untuk tanah obyek sengketa yang terkena proyek pembangunan jalan  tol  ruas  Krian  Legundi  Bunder  adalah  sejumlah  Rp.  2.000.000, - (dua  juta rupiah)/meter persegi;
7) Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  67  Perpres  Nomor  71  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum;
ayat  (1) “ menyatakan  dalam  hal  terdapat  sisa  dari  bidang  tanah  tertentu  yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagt dapat difungsikan sesuai dengan  peruntukan  dan  penggunaannya,  Pihak  yang  Berhak  dapat  meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya ”
ayat  (2) “ menyatakan  sisa  tanah yang  tidak lagi  dapat  difungsikan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  bidang  tanah  yang  tidak  lagi  dapat digunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaan semula ”

## g. Analisis Peneliti
Dari  putusan  diatas,  kita  lihat  pada  Amar  Putusan  ke  2,  bahwa  Tergugat  I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini tentu sangat berkaitan dengan fakta dan dasar hukum yang ada yaitu:
1) Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, peneliti  mengkaitkan  pada  Pasal 19  Undang - Undang Nomor  12  Tahun  2012  yang berbunyi:
a) Konsultasi  Publik  rencana  pembangunan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  18  ayat  (3)  dilaksanakan  untuk  mendapatkan  kesepakatan  lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak;
b) Konsultasi  Publik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan melibatkan  Pihak  yang  Berhak  dan  masyarakat  yang  terkena  dampak  serta dilaksanakan  ditempat  rencana  pembangunan  Kepentingan  Umum  atau tenpat yang disepakati;
c) Pelibatan  Pihak  yang  Berhak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan;
d) Kesepakatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1) dituangkan  dalam Berita Acara Kesepakatan;
160 Shelvi Manurung, Rofiq Laksamana, Priyo Katon Prasetyo
e) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan  tanah  mengajukan  permohonan  penetapan  lokasi  kepada gubernur;
f) Gubernur  menetapkan  lokasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  dalam waktu  paling  lama  14(empatbelas)  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
Dari  Amar  ke  2  tersebut,  peneliti  berpendapat  bahwa  Tergugat  II  tidak Melakukan  Perbuatan  Hukum  karena  saat  Konsultasi  Publik,  karena  Tergugat  II bukanlah  pihak  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  atas  kegiatan  tersebut. Dalam  Pasal  9  Perpres  Nomor  71  Tahun  2012  sudah  dijelaskan  bahwa  yang melaksanakan tugas Konsultasi Publik adalah Tim Persiapan.
2) Tahapan - tahapan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  yang  dilakukan  oleh  Tim Persiapan  dan  Tim  Pengadaan  Tanah  Jalan  Tol  Krian  Legundi  Bunder  apakah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012.  Secara  garis  peneliti  melihat  ada  kejanggalan  dalam  tahapan  Konsultasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Pasal 10, Pasal 32 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut:
“ Tim persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), bertugas:
a) Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
b) Melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
c) Melaksanakan konsultasi Publik rencana pembangunan;
d) Menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;
e) Mengumumkan  Penetapan  Lokasi  Pembangunan  untuk  kepentingan Umum; dan
f) Melaksanakan  tugas  lain  yang  terkait  persiapan  Pengadaan  Tanah  bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur.
Pasal 32: “ Tim Persiapan menjelaskan mengenai rencana Pengadaan Tanah dalam Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.”
“ Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a) maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
b) tahapan dan waktu proses pembangunan untuk kepentingan umum;
c) peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti kerugian;
d) insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak;
e) objek yang dinilai Ganti Kerugian;
f) bentuk Ganti Kerugian;
g) hak dan kewajiban Pihak yang Berhak. ”
Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian... 161
Dalam konsultasi publik, apakah tahapan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Apabila Konsultasi Publik hanya  menjelaskan  mengenai  garis  besar  bahwa  akan  adanya  rencana pembangunan  dan  mencari  kata  sepakat  mengenai  penetapan  lokasi tersebut  maka  hal  tersebut  adalah  hal  yang  keliru.  Sebaiknya  Konsultasi Publik harus sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Selanjutnya  pada  Amar  Putusan  ke  4,  hal  ini  tentu  sangat  bertentangan  dengan banyak peraturan perundangan yaitu:
1) Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
“ Dalam  hal  setelah  penetapan  lokasi  pembangunan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  19  ayat  (6)  dan  Pasal  22  ayat  (1)  masih  terdapat  keberatan,  Pihak yang  Berhak  terhadap  penetapan  lokasi  dapat  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi ”.
2) Pasal  1  angka  7  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2016  tentang Pedoman  Beracara  Dalam  Sengketa  Penetapan  Lokasi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum:
“ Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  ini  yang  dimaksud dengan: ”
“ 1.
2.
… dst
7. Pengadilan ialah Pengadilan Tata Usaha Negara ”
3) Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2016:
“ Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ”
4) Ketentuan  penetapan  nilai  ganti  rugi  atas  lokasi  tanah  penggugat  diatur  dalam ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :
a) Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2012 menyatakan sebagai berikut:
“ Lembaga  Pertanahan  menetapkan  penilai  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang - undangan. ”
b) Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2012 menyatakan sebagai berikut:
“ Penilai  yang  ditetapkan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  31  ayat  (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan. ”
162 Shelvi Manurung, Rofiq Laksamana, Priyo Katon Prasetyo
c) Pasal 33 UU Nomor 2 tahun 2012 menyatakan sebagai berikut:
“ Penilaian  besarnya  nilai  ganti  kerugian  oleh  Penilai  sebagaimana  dimak- sud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi :
i. tanah
ii. ruang atas tanah dan bawah tanah
iii. bangunan
iv. tanaman
v. benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau
vi. kerugian lain yang dapat dinilai. ”
Menurut peneliti, dalam gugatan hal ini haruslah sudah gugur, karena sudah lewat dari  30  hari.  Peneliti  berpendapat  bahwa  majelis  hakim  tidak  mempertimbangkan gugatan yang sudah melewati batas waktu pengajuan yang berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Un- tuk Kepentingan Umum, yang seharusnya gugatan tersebut sudah daluwarsa.
Selain  penetapan  lokasi,  sama  halnya  dengan  keberatan  besaran  ganti  kerugian yang  dilaksanakan  saat  musyawarah.  Apabila  penggugat  keberatan  akan  besaran  ganti kerugian, maka dapat mengajukan keberatan sesuai ketentuan  Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor  2  Tahun 2012.  Sehingga  gugatan  penggugat  juga  daluwarsa karena  su- dah  lewat  waktunya.  Sesudah  pelaksanaan  musyawarah  seharusnya  Penggugat mengajukan keberatan ke Pengadilan negeri setelah 14 hari setelah musyawarah karena apabila tidak mengajukan keberatan maka demi hukum Penggugat dianggap menerima ganti kerugian tersebut.

## 2. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
Berdasarkan data yang ada, bidang tanah yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya sejumlah 75 bidang tanah dari 1670. Dalam hal ini peneliti membuat sampel pihak yang tidak diketahui keberadaannya seperti tabel dibawah ini:
Tabel 3. Daftar Konsinyasi Pihak yang tidak Diketahui Keberadaannya
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Tahun 2017
No Pihak yang berhak Letak tanah yang akan dilepaskan NIB Luas (m2) Besarnya Ganti Kerugian 1 NN Desa Belahan Rejo, Kec. Kedamean 01054 15 Rp.  5.293.428, - 2 NN Desa Belahan Rejo, Kec. Kedamean 01123 61 Rp. 25.267.512, - 3 NN Desa Belahan Rejo, Kec. Kedamean 01133 35 Rp. 14.497.753, - 4 NN Desa Belahan Rejo, Kec. Kedamean 01141 854 Rp. 353.745.161, -
Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian... 163
Untuk  pihak  yang  tidak  diketahui  keberadaannya,  menurut  Kepala  Seksi Pengadaan Tanah sudah dilakukan pencarian data di desa terkait mengenai keberadaan terbaru dari para pemilik tanah. Yang menjadi masalah adalah No Name alias NN (tidak diketahui  subjeknya),  dalam  pengadaan  jalan  tol  ini  ditemukan  NN  banyak  sekali.  Hal ini  membuat  kepala  desa  dan  Panitia  Pengadaan  Tanah  kesulitan  melakukan  proses musyawarah dan ganti kerugian.
Menurut  Wakil  Ketua  Pengadilan  Negeri  Gresik  berdasarkan  wawancara  tanggal 23  April 2018,  bidang  tanah dimana  pihak  yang  berhak  tidak  diketahui  keberadaannya tidak terlalu bermasalah, karena jelas subjek dan objeknya. Yang menjadi kendala adalah bidang  tanah  yang  tidak  diketahui  pemiliknya  (NN).  Tentu kesulitan  dalam  konsinyasi nya  karena  tidak  ada legal  standing nya.  Dalam  aturan  Perpres  dan  Undang - Undang belum  ada  yang  mengatur  mengenai  mekanismenya.  Berdasarkan  Pasal  25  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, pihak termohon yang uang ganti kerugiannya akan dititipkan di Pengadilan Negeri harus jelas identitas siapa pemiliknya, alamat, dan hubungan  hukum  dengan  tanahnya.  Lalu  apabila  bidang  tanah  yang  didaftarkan  NN, maka Pengadilan Negeri Gresik akan kesulitan, ada bidang tanahnya tapi tidak diketahui siapa pemiliknya, dan bidang tanah tersebut tidak terdaftar dalam buku desa.

## 3. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
Untuk tanah yang masih dipersengketakan pemiliknya biasanya adalah tanah warisan.Misalnya ada penitipan atas nama Budi, tetapi karena ada indikasi sengketawarisan sehingga saat Budi ingin mengambil uang ganti kerugiannya tidak diperbolehkan oleh Panitia Pengadaan Tanah sehingga untuk surat pengantar pengambilan uang ganti kerugiannya ditahan sementara. Dalam Pasal 32 Perma 3 Tahun 2016 berbunyi :
“ Dalam  hal  objek  pengadaan  tanah  sedang  menjadi  objek  perkara  di  pengadilan atau  masih  dipersengketakan,  Ganti  Kerugian  diambil  oleh  pihak  yang  berhak  di kepaniteraan  Pengadilan  setelah  terdapat  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  atau  akta  perdamaian,  disertai  dengan  surat  pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah ”
Pengaturandiatas untuk tanah - tanah sengketa harus ada putusan pengadilan yang telah  berkekuatan  hukum  tetap  atau  akta  perdamaian.  Memang  sertipikat  benar  atas nama  Budi,  namun  karena  tanahnya  adalah  tanah  warisan  dan  ada  insikasi  sengketa waris, maka rekomendasi untuk pengambilan uang ganti kerugian belum diberikan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.

## 164 Shelvi Manurung, Rofiq Laksamana, Priyo Katon Prasetyo
Peneliti  melihat  bahwa  hal  ini  mencegah  terjadinya  kesalahan  pemberian  ganti kerugian  kepada  pihak  yang  tidak  berhak.  Untuk  tanah - tanah  waris  sangatlah  rawan kepemilikannya, peneliti setuju terhadap tindakan Pelaksana Pengadaan Tanah tersebut, karena hal itu untuk menghindari kesalahan pemberian uang ganti kerugian. Karena ini adalah  masalah  waris,  maka  perlu  diselesaikan  secara  kekeluargaan  atau  dengan bantuan hukum.

## D. Penyelesaian Uang Ganti Kerugian yang Belum Diambil oleh Pihak yang Berhak Karena Masih Menolak
Untuk mencari tahu tentang penyelesaian ganti kerugian yang belum diambil oleh pihak  yang  berhak  karena  masih  menolak  besaran  ganti  kerugian,  peneliti  melakukan wawancara dengan beberapa pihak yaitu:
1. Kasi Pengadaan Tanah Kab. Gresik
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik
3. Juru Sita Pengadilan Negeri Gresik
4. Kepala Desa Belahan Rejo.
Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut :

## 1. Kasi Pengadaan Tanah Kab. Gresik
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalan Tol Krian Legundi Bunder sudah sesuai dengan  peraturan  perundang - undangan.  Apabila  pihak  yang  berhak  menolak  besaran ganti kerugian maka dijelaskan bahwa ganti kerugiannya akan dititipkan di pengadilan negeri  setempat.  Upaya  yang  dilakukan  agar  pihak  yang  menolak  tersebut  mau mengambil  konsinyasi  tidak  ada  sama  sekali.  Kita  hanya  menjalankan  sesuai  aturan perundang - undangan  terlepas  dari  pihak  yang  menolak  tersebut  belum  datang  untuk mengambil uang ganti kerugiannya.

## 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik
Pengadilan  negeri  bersifat  pasif  atau  menunggu,  tidak  ada  upaya  yang  dilakukan agar  pihak  yang  menolak  tersebut  mau  mengambil  uang  ganti  kerugian.  Hal  ini  juga tidak  mempengaruhi  kinerja  kantor  karena  konsinyasi  dititipkan  melalui  pihak  ketiga dengan  rekening  khusus  sehingga  tidak  mempengaruhi  rekening  kantor.  Pengaruhnya hanya pada pengawasan, misalnya ada konsinyasi kenapa belum diselesaikan. Konsinya- si  sudah  ditetapkan  kenapa  belum  disahkan  oleh  Pengadilan.  Hal  ini  bisa  menjadi temuan administrasi. Sama halnya dengan eksekusi tetapi tidak dilaksanakan. Wakil Ket- ua  Pengadilan  berpendapat  dalam  pembentukan  Perma  menang  selalu  ada  kelemahan dan kendala - kendala.
Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian... 165

## 3. Juru Sita Pengadilan Negeri Gresik
Tidak  ada  upaya  yang  dilakukan  agar  pihak  yang  berhak  mau  mengambil  uang ganti  kerugiannya.  Pengadilan  hanya  bersifat  menunggu.  Apabila  pihak  yang  berhak yang  sudah  ditetapkan  datang  untuk  mengambil  barulah  akan  diberikan  uang  ganti kerugiannya.  Juru  sita  hanya  melakukan  penawaran  sebanyak  1  (satu)  kali  setelah penetapan  konsinyasi.  Juru  sita  datang  ke  rumah  atau  balai  desa  lokasi  pihak  yang berhak tinggal dengan 2 (dua) orang saksi dan kemudian melakukan penawaran, disini ada sejumlah uang ganti kerugian dari negara apakah pihak yang berhak mau menerima atau tidak. Menerima atau tidak akan dibuatkan berita acara.

## 4. Kepala Desa Belahan Rejo
Menurut  Kepala  Desa  Belahan  Rejo,  beliau  menghimbau  warganya  untuk menerima besaran ganti kerugian yang ditolak. Beliau melakukan mediasi kepada pihak yang  menolak  agar  mau  menerima  besaran  ganti  kerugian  tersebut.  Sehingga  besaran ganti kerugian tidak sampai dititipkan di pengadilan negeri setempat. Berdasarkan Pasal 43 Undang - Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanahuntuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum yaitu:
“ Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana di- maksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian Ganti Keru- gian sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)  kepemilikan  atau  Hak  Atas  Tanah  dari  Pihak  yang  Berhak  menjadi  hapus  dan  alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai lang- sung oleh negara. ”
Berdasarkan penjelasan di atas peneliti berpendapat bahwa apabila ganti kerugian sudah dititipkan di Pengadilan Negeri setempat maka tanahnya menjadi dikuasai lang- sung oleh Negara. Oleh karena itu, saat uang ganti kerugian sudah dititipkan, tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara maka uang ganti kerugiannya tidak perlu menunggu lama untuk diambil oleh pihak yang berhak.
Menurut peneliti, apabila tanahnya sudah jatuh ke negara dan pihak yang berhak belum mengambil uang ganti kerugian karena masih menolak ganti kerugian bukankah hal  tersebut  saling  bertolak  belakang.  Pada  Pasal 49 ayat  (3)Perkaban  No  5 Tahun  2012 berbunyi  apabila  pihak  yang  berhak ingin  mengambil  uang  ganti  kerugian  di  pengadi- lan,  pihak  yang  berhak  tersebut  harus  membawa  bukti  penguasaan  atau  objek  penga- daan  tanah  kepada  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  dan  kemudian  dibuatkan  surat pengantar pengambilan uang ganti kerugian di pengadilan negeri setempat.

## 166 Shelvi Manurung, Rofiq Laksamana, Priyo Katon Prasetyo
Apabila pihak yang berhak menolak besaran ganti kerugian dan tidak kunjung da- tang  untuk  mengambil  uang  ganti  kerugian  di  pengadilan  negeri  setempat  sedangkan tanahnya sudah jatuh ke tanah negara serta pembangunan di atas tanahnya sudah terjadi maka  seharusnya  uang  ganti  kerugian  tersebut  otomatis  diserahkan  kepada  pemilik tanah. Dalam hal ini juru sita datang kembali kepada pemilik tanah untuk menawarkan uang  ganti  kerugian  karena  tanahnya  sudah  dilepaskan  dan  sudah  dilaksanakan  pem- bangunan diatasnya. Bila juru sita yang datang kembali untuk menawarkan uang ganti kerugian  tersebut  kemungkinan  untuk  diterimanya  penitipan  itu  sangatlah  besar.  Na- mun  apabila  menunggu  pihak  yang  berhak  datang  untuk  mengambil  maka  harus menunggu mereka datang sendiri ke pengadilan negeri setempat.
Peneliti  juga  berpendapat  bahwa  apabila  sudah  terjadi  pembangunan  serta  uang ganti kerugiannya sudah dititipkan di Pengadilan, maka dapat diterapkan sistem jangka waktu. Maksudnya disini adalah seperti aturan blokir, pada Pasal 13 Peraturan Menteri ATR/BPN No 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita berbunyi :
“(1) Catatan  blokir  oleh  perorangan  atau  badan  hukum  berlaku  untuk  jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir ”
“(2) Jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan. ”
Peneliti memberi masukan bagaimana jika aturan jangka waktu sita dan blokir ter- sebut diterapkan untuk konsinyasi pihak yang berhak menolak besaran uang ganti keru- gian.  Pembangunan  sudah  dilaksanakan,  tanahnya  sudah  jatuh  ke  negara  namun  uang ganti  kerugiannya  tidak  diambil.  Dengan  adanya  kegiatan  pembangunan  tersebut bukankah  alangkah  baiknya  konsinyasi  tersebut  diberikan  jangka  waktunya.  Misalnya dalam  jangka  waktu  6  (enam)  bulan  setelah  penetapan  konsinyasi  apabila  pihak  yang berhak  khususnya  yang menolak  besaran  ganti  kerugian maka  uang  ganti  kerugiannya akan diberikan kepada pihak yang berhak. Dalam hal alas hak, kita kaitkan dengan Pasal 42 ayat 1 Perkaban No 5 Tahun 2012 yang berbunyi:
“ Pemutusan  hubungan  Hukum  antara  Pihak  yang  Berhak  dengan  Objek  Penga- daan  Tanah  yang  ganti  kerugiannya  sudah  dititipkan  di  pengadilan  negeri  se- bagaimana  diatur  dalam  Pasal  100  sampai  dengan  Pasal  108  Peraturan  Presiden Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pem- bangunan Untuk Kepentingan Umum, kepemilikan atau hak atas tanah dari Pihak yang  berhak  menjadi  hapus  dan  alat  bukti  haknya  dinyatakan  tidak  berlaku  dan tanahnya  menjadi  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  Negara,  sejak  keluarnya penetapan pengadilan mengenai penitipan Ganti Kerugian. “
Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian... 167
Maksudnya apabila penetapan mengenai konsinyasi sudah disahkan oleh Pengadi- lan  Negeri  maka  segala  bentuk  alat  bukti  maupun  kepemilikan  atas  tanah  dari  pihak yang  berhak  menjadi  hapus  dan  tanahnya  menjadi  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh Negara. Maka bukankah dapat dipertimbangkan bahwa pemberian uang ganti kerugian dengan  jangka  waktu dapat  dipertimbangkan.  Hal ini  juga  untuk  menjamin keberlang- sungan  hidup  pihak  yang  berhak  tersebut.  Pengadaan  tanah  harus  bisa  memberikan dampak positif dari segi sosial maupun ekonomi pihak yang terkena pembangunan.
Apabila  konsinyasi  semakin  lama  tidak  diambil,  maka  perekonomian  dan  sosial dari pihak yang berhak akan menurun. Sama halnya dengan besaran ganti kerugian yang diterima,  pasti  akan  berbeda  nilainya  bila  di  terima  saat  musyawarah  berlangsung dengan  yang  sesudah  musyawarah.  Dengan  demikian,  maka  akan  semakin  turunlah nilai dari besaran ganti kerugian yang akan diambil dikemudian hari.
Selain daripada itu, apabila pihak yang berhak menolak konsinyasi tersebut, upaya hukum  yang  dapat  mereka  lakukan  adalah  menggugat  instansi  terkait  melakukan  per- buatan melawan hukum seperti kasus diatas. Walaupun diketahui, untuk membuktikan bahwa  pemerintah melakukan  perbuatan  melawan  hukum adalah  suatu  hal  yang  sulit. Namun apabila hal ini tidak diperhatikan dari sekarang, maka konsinyasi akan berujung pada  permohonan  gugatan  bukan  permohonan  keberatan.  Sampai  kapan  konsinyasi tidak  akan  diambil,  sampai kapan kita  akan  berdiam  diri  terhadap konsinyasi yang  be- lum diambil.

## E. Pendapat Masyarakat tentang Konsinyasi
Seperti  yang  kita  ketahui,  konsinyasi  ini  sendiri  merupakan  polemik  di  lingkup pihak  yang  berhak.  Ada  yang  mengambil  konsinyasi  pada  pengadaan  tanah,  ada  yang tidak.  Saat  wawancara,  peneliti  ingin  melihat  apakah  narasumber/pihak  yang  berhak mengetahui  tentang  apa  itu  konsinyasi.  Dengan  tujuan  untuk  melihat,  bagaimanakah pandangan  mereka  tentang  konsinyasi.  Namun,  hanya  terdapat  tiga  narasumber  yang berhasil penulis wawancara. Adapun pendapat masyarakat tentang Konsinyasi:

## 1. Toni
Berdasarkan  hasil  wawancara,  Toni  mengatakan  beliau  mengetahui  mengenai konsinyasi  setelah  pembangunan  jalan  tol.  Beliau  diberitahukan  oleh  temannya mengenai  tanahnya  ada  yang  terkena  pembebasan  jalan  tol.  Mengenai  bagaimana prosedur  konsinyasi  atau  pun  apa  itu  konsinyasi  beliau  tidak  terlalu  mengerti.  Beliau juga  tidak  membaca  atau  bertanya  tentang  konsinyasi  seperti  apa  karena  merasa  yang perlu difokuskan adalah uang ganti kerugian atas tanahnya.
168 Shelvi Manurung, Rofiq Laksamana, Priyo Katon Prasetyo

## 2. Astuti dan Warniti
Dari  hasil  wawancara,  diketahui  bahwa  Astuti  dan  Warniti  mengetahui  tentang konsinyasi  pada  saat  musyawarah.  Dalam  musyawarah  juga  dijelaskan  bahwa  yang dimusyawarahkan  bukan  besaran  uang  ganti  kerugiannya  namun  bentuk  uang  ganti kerugian mau dibayarkan dalam bentuk apa. Mengenai konsinyasi itu seperti apa, Astuti menjelaskan bahwa itu adalah uang yang dititipkan di Pengadilan Negeri bila menolak uang  ganti  kerugian.  Mengenai  prosedur  pengambilan,  Astuti  menjawab  bahwa  bila ingin  mengambil  uang  harus  ke  Kantor  Pertanahan  untuk  mengambil  surat rekomendasinya. Selebihnya beliau tidak mengetahui lagi.

## 3. Markip
Hasil  wawancara  diketahui  bahwa  Markip  mengetahui  tentang  konsinyasi  saat dilaksanakan musyawarah. Dijelaskan apabila masyarakat menolak uang ganti kerugian, maka  uang  tersebut  dititipkan  di  Pengadilan  Negeri  setempat.  Mengenai  prosedur pengambilan,  beliau  tidak  ingat  apakah  dijelaskan  di  musyawarah  apa  tidak.  Beliau merasa  hal  ini  justru  mempersulit  orang  yang  memiliki  tanah,  hanya  karena  menolak besaran jumlah ganti kerugian, uang nya lantas dititipkan di pengadilan. Beliau merasa kenapa harus berurusan dengan pengadilan padahal uang tersebut adalah hak dari yang melepaskan tanah. Karena adanya kerumitan tersebut maka Markip memutuskan untuk menerima uang ganti kerugian tersebut.
Pendapat  peneliti  yaitu  peneliti  merasa  pentingnya  pemaparan  yang  ringan  dan menarik mengenai konsinyasi ini pada setiap kegiatan musyawarah. Karena arah diskusi ini mengenai hukum, alangkah baiknya saat musyawarah digunakan bahasa yang ringan dan  menarik.  Agar  memancing  perhatian  daripada  masyarakat  untuk  mendengarnya. Mengenai konsinyasi, peneliti setuju konsinyasi terhadap tanah - tanah pihak yang berhak yang  tidak  diketahui  keberadaanya,  tanah  yang  sedang  perkara  di  pengadilan,  tanah yang  masih  dipersengketakan  kepemilikannya,  serta  tanah  yang  masih  dijadikan agunan/sita oleh bank. Untuk pihak yang berhak menolak besaran ganti ganti kerugian dan  tidak  mengajukan  keberatan  ke  pengadilan  sebaiknya  tidak  dilakukan  konsinyasi. Konsinyasi  itu  sendiri  adalah  tindakan  sepihak  dari  instansi  yang  memerlukan  tanah. Kembali kita lihat dalam KUH Perdata 1414 dijelaskan bahwa konsinyasi terjadi karena adanya perjanjian antara debitur dan kreditur, sedangkan di pengadaan tanah tidak ada perjanjian yang terjadi sebelumnya.

## F. Kesimpulan dan Saran

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  kesimpulan  yang  dapat  diambil  oleh  peneliti adalah sebagai berikut:
a. Problematika  konsinyasi  pada  pengadaan  tanah  disebabkan  oleh  banyak  faktor. Faktor  penyebab  konsinyasi  pada  pembangunan  Jalan  Tol  Krian  Legundi  Bunder disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu (1) menolak besaran uang ganti kerugian, (2) pihak yang berhak masih dipersengketakan pemiliknya, dan (3) pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
b. Bidang - bidang tanah NN kesulitan dalam penetapan Konsinyasinya;
c. Konsinyasi  yang  belum  diambil  dikarenakan  kurangnya  transparan  penjelasan mengenai bidang tanah yang terkena pengadaan tanah;
d. Problematika  Konsinyasi  yang  uang  ganti  kerugiannya  belum  diambil  oleh  pihak yang  berhak  menyisakan  permasalahan  tersendiri.  Tidak  ada  upaya  penyelesaian yang dilakukan oleh instansi terkait maupun dari pihak yang berkaitan agar pihak yang berhak tersebut mau mengambil uang ganti kerugian yang dititipkan di Pen- gadilan Negeri.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dijelaskan,  maka  peneliti  mengajukan beberapa saran sebagai berikut:
a. Perlunya  payung  hukum  terhadap  pihak  yang  berhak  menolak  bentuk  dan/atau besarnya  ganti  kerugian  dan  tidak  mengajukan  gugatan  serta  belum  mengambil uang  ganti  kerugian  tersebut,  karena  pihak  yang  berhak  tidak  memiliki  pilihan selain  daripada  menerima  dan  mengambil  konsinyasi  di  pengadilan  negeri  se - tempat;
b. Diperlukan  revisi  penambahan  waktu  pengajuan  permohonan  keberatan  bentuk dan/atau  besarnya  ganti  kerugian,  karena  apabila  waktu  pengajuan  keberatan sudah lewat maka pengajuannya biasanya berubah menjadi permohonan gugatan;
c. Perlunya  diberikan  jangka  waktu  terhadap  konsinyasi  di  pengadilan  negeri setempat  karena  menolak  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti  kerugian.  Menyikapi pihak yang berhak sudah kehilangan tanahnya, pembangunan sudah dilaksanakan sehingga perlu adanya perhatian terhadap kelangsungan hidup pihak yang berhak tersebut agar mau mengambil konsinyasi di pengadilan negeri setempat;
170 Shelvi Manurung, Rofiq Laksamana, Priyo Katon Prasetyo
d. Dalam  kasus  PT.  Platinum  Industry,  perlu  kita  pahami  bersama  bahwa  kasus seperti ini bisa terjadi di tempat lain dengan waktu yang berbeda sehingga menjadi perhatian  bahwa  seharusnya  pada  pelaksanaan  pengadaan  tanah  pada  semua tahapan,  haruslah  sesuai  dengan  amanat  Undang - Undang  No  12  Tahun  2012, bukan sekadar formalitas kegiatan tanpa melihat makna dan tujuan setiap tahapan kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Finance Detik Com 2018, Ditarget Rampung 2019 Manfaat Jalan Tol Kiran Mayar, dilihat pa- da 29 Juni 2018, https://finance.detik.com.
Harsono,  B  2008, Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang - undang pokok agrar- ia, isi dan pelaksanaannya jilid I hukum tanah nasionaledisi revisi , Djambatan, Jakarta.
Limbong, B 2013, Bank tanah , Margaretha Pustaka, Jakarta.
Muliawan,  JW2016, Cara mudah pahami pengadaan tanah untuk pembangunan melalui konsep 3 in 1 in the land acquisition, Buku Litera, Jakarta.
Nazir, M 2005, Metode penelitian , Ghalia Indonesia, Ciawi.
Sitorus, O& Dayat, L 2004, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum , Mitra Kebijakan Per- tanahan Indonesia, Yogyakarta.
Sumardjono,  MSW  2008, Tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial dan budaya ,  Penerbit Bu- ku Kompas, Jakarta.
, 2015, Dinamika pengaturan pengadaan tanah di Indonesia: dari Keputusan Presiden sampai Undang - Undang , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Sumarja,  FX  2014,  'Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan  Infrastruktur  Bersaranakan Bangun Guna Serah', Bhumi , No. 40.
Sutedi,  A  2007, Implementasi prinsip kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pem- bangunan , Sinar Grafika, Jakarta.
Tohari, A 2014, ‘ Pengadaan Tanah untuk Siapa Peniadaan Tanah dari Siapa ’, Bhumi , No.
40.
Wikipedia 2018, Kabupaten Gresik , dilihat pada 7 Juli 2018, https://id.wikipedia.org.

## Peraturan - Peraturan
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.
Undang - Undang  Nomor  20  Tahun  1961  tentang  Pencabutan  Hak  Hak  Atas  Tanah  Dan Benda - Benda Yang Ada Di Atasnya.
Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian... 171 Undang - Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Umum.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.
Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden Nomor 71 Tahun 2012.
Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.
Peraturan  Presiden  Nomor  30  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.
Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.
Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6
Tahun  2015  Tentang  Perubahan    Atas  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor
22  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  136/PMK.05/2016  tentang  Pengelolaan  Aset  Pada Badan Layanan Umum.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pengajuan Keberatan  Dan  Penitipan  Ganti  Kerugian  Ke  Pengadilan  Negeri  Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.