## Post Islamisme Turki Studi Praksis Politik Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP)
Oleh : Gili Argenti
Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) Jalan HS. Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang,
Jawa Barat, 41361 Indonesia Email : gili.argenti@fisip.unsika.ac.id

## ABSTRACT
Political  Islam  in  Turkey  is  considered  by  several  circles  to  be  the  ideal  form  of  Islamic  political praxis  in  a  democratic  system.  The  socio-political  phenomenon  becomes  an  antithesis  regarding  the labeling  that  Islam  cannot  go  hand  in  hand  with  democracy.  The  political  praxis  of  post  Islamism represented  by  the  Adalet  Ve  Kalkinma  Partition  (AKP)  is  proof  that  Islam  is  able  to  adapt  and participate  in  a  democratic  system.  Post  Islamism  is  a  new  model  of  a  political  Islam  group  that  is very aspirational with the values of openness, freedom and equality. This paper is a literature study on the political practices of AKP that take a pragmatic and non-ideological approach, so they are able to attract constituents from other communities outside their traditional groups. The post Islamism model developed by the  AKP can be a reference for other political Islamic  groups about how to adapt to a system of democratic systems that has become a global trend.
Keyword: Political Islam, Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP), Post Islamism.

## ABSTRAK
Islam  politik  di  Turki  dinilai  beberapa  kalangan  merupakan  bentuk  ideal  dari  praksis  politik  umat Islam  dalam  sistem  demokrasi.  Fenomena  sosial-politik  tersebut  menjadi  sebuah  antitesis  mengenai pelabelan  selama  ini  bahwa  Islam  tidak  bisa  beriringan  dengan  demokrasi.  Praksis  politik  kalangan post  Islamisme  yang  direpresentasikan  Adalet  Ve  Kalkinma  Partisi  (AKP),  menjadi  bukti  Islam mampu  beradaptasi  dan  berpartisipasi  dalam  sistem  demokrasi.  Post  Islamisme  merupakan  model baru  dari  kelompok  Islam  politik  yang  sangat  aspiratif  dengan  nilai  keterbukaan,  kebebasan  dan kesetaraan.  Tulisan  ini  merupakan  sebuah  studi  kepustakaan  mengenai  praksis  politik  AKP  yang menempuh  pendekatan  pragmatis  dan  non-ideologis,  sehingga  mampu  menarik  konstituen  dari komunitas  lain  diluar  kelompok  tradisionalnya.  Model  post  Islamisme  yang  dikembangkan  AKP  ini bisa  menjadi  rujukan  kelompok  Islam  politik  lain  mengenai  bagaimana  beradaptasi  dalam  sistem demokrasi sebuah sistem yang telah menjadi trend global.
Kata Kunci : Islam politik, Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP), Post Islamisme

## PENDAHULUAN
Dalam  studinya  M.  Muhsin  Jamil  (2005:119-120),  membagi  gerakan  Islam politik di dunia menjadi dua bentuk gerakan. Pertama , gerakan politik partisan yang berusaha  menempuh  jalur  politik  resmi,  bersinergi  secara  baik  dengan  cara melakukan lobi-lobi politik dan kekuasaan. Termasuk dalam gerakan politik partisan ini diantaranya partai Islam dan organisasi massa Islam. Kedua, gerakan sosial yang lebih menekankan proses Islamisasi dengan menciptakan basis-basis sosial baru demi penegakan  syariat  Islam  di  tengah-tengah  masyarakat,  umumnya  mereka  tidak menggunakan  mekanisme  sistem  demokrasi  dalam  memperjuangkan  agenda politiknya, mereka bergerak diluar sistem pemerintahan dengan membentuk berbagai komunitas-komunitas  Islam.  Gerakan  yang  pertama  berorientasi  kepada  terciptanya tatanan politik dan kekuasaan berdasar spirit serta nilai subtansi Islam dalam konteks sistem  demokrasi,  sedangkan  gerakan  kedua  bertujuan  untuk  membentuk  dukungan sosial bagi masyarakat  yang Islami, menyatukan secara sempurna antara agama dan negara, dengan merujuk penciptaan tatanan sosial seperti masa keemasan peradaban Islam ( Islamic golden age ).
Pasca  musim  semi  demokrasi  di  Timur  Tengah  Islam  politik  yang  awalnya diharapkan  banyak  kalangan  akan  memberikan  konstribusi  besar  dalam pembangunan politik dan demokrasi mengalami kegagalan, partai-partai  Islam  yang didirikan terbukti tidak mampu beradaptasi  dengan iklim demokrasi,  konflik politik dengan kelompok nasionalis-sekuler  tidak berujung pada konsensus politik. Padahal sistem demokrasi merupakan sistem politik yang membuka ruang cukup lebar untuk terjadinya konsensus atau kompromi, ketika konflik politik terjadi.  Justru dibeberapa negara  Timur  Tengah  konflik  politik  itu  tidak  menemukan  titik  temu,  konflik menaun  akhirnya  mengundang  militer  melakukan  intervensi  berupa  aksi  kudeta. Tetapi, sikap pesimis dan kecewa akan terobati, ketika melihat perkembangan Islam politik  di  negara  Turki,  dimana  Islam  politik  dapat  beriringan  dengan  konsep demokrasi sekuler barat.
Dunia Islam saat ini dikejutkan dengan fenomena AKP ( Adalet Ve Kalkinma Partisi ) di Turki  yang berkali-kali memenangkan pemilu di negara sekuler tersebut. Menurut  Ahmad  Dzakirin  (2012:76-77),  AKP  merupakan  partai  yang  didirikan
kalangan  Islamis  Turki,  meskipun  didirikan  dengan  spirit  kebangkitan  Islam,  partai ini  di  desain  sebagai  partai  terbuka  dan  modern,  bahkan  AKP  menerima  nilai-nilai sekularisme  dengan  interpretasi  baru.  Sekulerisme  menurut  AKP  dipahami  bukan menegasikan  (memusuhi)  agama,  sekulerisme  AKP  ini  mirip  yang  dipraktekan negara  Amerika  Serikat,  dimana  negara  menjamin  kebebasan  setiap  individu  dalam mengekspresikan keyakinan agama, negara tidak turut campur mengurusi keyakinan agama warga negaranya, tetapi negara  juga tidak menjadikan agama sebagai musuh yang harus dikurangi peran sosialnya dimasyarakat.
Konsep  sekulerisme  AKP  (dalam  Syarif  Taghian,  2011:45),  memberikan definisi baru dengan menjaga agama, menjamin kebebasan menjalankan agama bagi tiap-tiap warga negaranya. Menurut Erdogan, salah seorang pendiri AKP, partai yang dipimpinnya  bukan  partai  Islam,  tetapi  partai  moderat  yang  senantiasa  menjaga demokrasi,  tidak  memfokuskan  pada  dasar-dasar  agama  maupun  kesukuan,  AKP menurutnya  merupakan  partai  yang  terbebas  dari  pendekatan-pendekatan  ideologis. Sedangkan Arya Sandhiyudha (2013), salah satu kesuksesan AKP ialah kemampuan partai  ini  membumikan  nilai-nilai  Islam  secara  elegan,  AKP  tidak  menjual  simbol- simbol  keagamaan  kepada  masyarakat  Turki,  seperti  mengampanyekan  isu  syari’at Islam.  Program  politik  AKP  lebih  mengangkat  isu-isu  bersifat  solutif  dari permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat,  jargon-jargon  ideologis  “Islamis”  sudah ditinggalkan  AKP.  Sehingga  banyak  pengamat  Islam  politik,  menyebutkan  AKP telah  membawa  “gerbong  baru”  dalam  politik  Islam  kontemporer,  yaitu  gerbong post Islamisme.
Menurut  Ahmad  Dzakirin  (2012)  post  Islamisme  adalah  pemikiran  serta gerakan politik  yang tidak lagi  memperjuangkan formalisasi  syariat  Islam ke dalam ideologi negara, tetapi mengaplikasikan nilai Islam kedalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.    Formalisasi  syariat  Islam  (negara  Islam)  bukan  menjadi  tujuan  dari gerakan  ini,  tujuan  utama  post  Islamisme  adalah  mensejahterakan  masyarakat  serta mencari  solusi  dari  problem-problem  yang  muncul  di  masyarakat.  Wacana  post Islamisme merupakan salah satu bukti bahwa telah terjadi pergeseran orientasi Islam politik  dinegara  tersebut.  Solusi  Islam  yang  mereka  tawarkan  tidak  lagi  berdimensi simbolis-ideologis,  tetapi  bersifat  subtansi-pragmatis.  Program  politik  kelompok Islam di Turki  yang terepresentasikan  AKP, menjadi salah satu tema yang menarik
untuk  dikaji,  karena  selama  ini  terdapat  tesis  dari  ilmuan  sosial-politik  Barat,  yang mengatakan  bahwa  Islam  tidak  bisa  beriringan  dengan  konsep  demokrasi.  Wajah politik  di  Turki  tentunya  meruntukan  pendapat  itu,  negara  dengan  penduduk mayoritas  Islam,  AKP  mampu  membuktikan  bahwa  Islam  sejalan  serta  selaras dengan  demokrasi.  Tulisan  ini  ingin  menjelaskan  konsep  politik    post  Islamisme yang  dikembangkan  AKP,  melalui  orientasi  ideologi  serta  program  politik  yang mereka  tawarkan  dan  laksanakan.  Selain  itu  post  Islamisme  AKP,  diharapkan  bisa menjadi  model  baru  relasi  Islam  politik  dengan  demokrasi  yang  ideal,  ditengah kegagalan  kelompok-kelompok  Islam  politik  di  Timur  Tengah  dalam  membangun hubungan yang baik dengan sistem demokrasi.
Berdasarkan  pendahuluan  diatas,  ada  pertanyaan  pokok  yang  menjadi  fokus dalam tulisan ini :
1. Bagaimana  langkah  pragmatisme  politik  yang  dilakukan  kelompok  post Islamisme  di  Turki  (AKP)  ketika  menghadapi  realistas  politik  yang heterogen?
2. Bagaimana strategi non platfrom ideologis kelompok post Islamisme di Turki (AKP) ketika menghadapi pemilihan umum?

## KERANGKA TEORI
Post  Islamisme  merupakan  terminologi  baru  untuk  menggambarkan  sebuah fenomena  dalam  gerakan  Islam  politik,  berupa  keikutsertaan  serta  berpartisipasinya mereka  ke  dalam  sistem  politik  modern,  yang  sebelumnya  mereka  anggap  sebagai sistem politik yang tidak Islami. Partisipasi politik mereka dalam politik modern itu berupa peningkatan hak suara dalam pemilu, afiliansi terhadap partai politik tertentu, bahkan  bisa  pula  membentuk  partai  politik  baru.  Artinya  telah  terjadi  perubahan paradigma dan gerakan politik Islam dikalangan umat Islam, dari garis keras, militan, eksklusif,  dogmatis,  ke  arah  paradigma  dan  gerakan  yang  menghargai  inklusivitas, pluralitas dan toleransi.
Post Islamisme merupakan antitesis wacana Islamisme, paradigma kelompok moderat  ini  memiliki  prinsip  melakukan  reformasi  bidang  ekonomi  dan  demokrasi, tanpa  mengubah  dasar  ideologi  negara,  dengan  tetap  mengakui  dan  menghormati nilai-nilai  keragaman  bernegara.  Isu  formalisasi  syari’at  Islam  nyaris  tidak
digaungkan  sebagai  prinsip  perjuangan  politik,  kelompok  post  Islamisme menawarkan  isu  politik  yang  lebih  populis  seperti  perbaikan  pelayanan  publik,  anti korupsi, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesetaraan gender.
Post  Islamisme  berbeda  dengan  Islamisme  (dalam  Anthony  Bubalo,  Greg Fealy,  Whit  Mason,  2012: 73-74)  untuk  yang  kedua  senantiasa  mengaitkan kemunduran  dunia  Islam  saat  ini  dengan  kurangnya  komitmen  menjalankan  ajaran Islam  secara  ketat,  dalam  hal  ini  kalangan  Islamis  melihat  Islam  sebagai  sebuah ideologi  dan  basis  gerakan  untuk  melakukan  reformasi  masyarakat  secara menyeluruh,  dengan  menolak  nilai-nilai  dunia  Barat,  serta  memperjuangkan formalisasi  syari’at  Islam  dalam  kehidupan  bernegara.  Sedangkan  menurut  Bassam Tibi  (2016:7),  terdapat  isu-isu  mendasar  yang  selalu  diusung  kelompok  Islamisme. Pertama ,  interpretasi  Islam  sebagai  sistem  tatanan  negara. Kedua ,  persepsi  akan Yahudi  sebagai  musuh  utama  yang  berkonspirasi  melawan  Islam. Ketiga ,  evolusi dari  jihad  klasik  ke  jihadisme  teroris. Keempat ,  kemurniaan  pandangan  Islam  akan penolakan atas sekulerisme.
Menurut  Asef  Bayat  (2011),  post  Islamisme  bercirikan  serangkaian  gerakan sosial  dan  intelektual  yang  digerakan  oleh  generasi  muda,  mahasiswa,  perempuan dan  intelektual  agama,  dengan  mengkompromikan  iman  dengan  kebebasan,  agama dan HAM, atau mentransendenkan pemerintahan Islam dengan mensyaratkan adanya kebebasan atas pilihan individu, pluralisme dan etika agama. Gerakan post Islamisme berawal dari gerakan reformasi di negara Islam Iran, seiring kemenangan kelompok reformasi  di  bawah  Presiden  Khatami.  Gerakan  post  Islamisme  di  Iran  ditunjukan dengan  trend  terbukanya  ruang  publik  kota  yang  bebas  dan  modern,  pembentukan karakter  kota  ditunjukan  estetika  baru  dengan  konfigurasi  ruang,  simbolisasi komersialisme yang besar dan mall-mall menyerupai kota Madrid atau Los Angeles. Slogan-slogan  Revolusi  Islam  sebelumnya  mendominasi  hiasan  kota,  tergantikan dengan  poster-poster  bersifat  komersil,  dipusat  kota  juga  didirikan  pusat-pusat budaya  yang  menyediakan  kesenian-kesenian,  musik  dan  teknologi  modern.  Selain terbukanya  ruang  publik  kota,  gerakan  post  Islamisme  banyak  digerakan  oleh  para pemuda  dan  mahasiswa,  mereka  mengasosiasikan  diri  dengan  sifat  idealisme, individualisme  dan  spontanitas,  dengan  menciptakan  model  pemahaman keberagamaan yang komprehensif antara iman, kebebasan dan kesenangan.
Menurut Sitaresmi Soekanto (2016:212) post Islamisme adalah sebuah paham tentang  kembali  kepada  prinsip-prinsip  orisinil  agama  Islam,  yang  juga  sama-sama mengajurkan Syumuliyatul  Islam yakni  ajaran  agama  Islam  meliputi  semua  aspek kehidupan.  Post  Islamisme  juga  merupakan  gerakan  global  menekankan  aspek subtantif sehingga menganggap clean government dan good governance merupakan perwujudan  nilai-nilai  kebaikan  dalam  Islam  yang  universal.  Post  Islamisme mengusung  konsep  masyarakat  madani,  kelompok  ini  menekankan  secara  implisit pesan-pesan  moral  Islam  melalui  moralitas  yang  ditunjukan  oleh  para  aktifisnya, serta mengusung sikap inklusif dan toleran terhadap perbedaan serta keragaman yang terdapat dimasyarakat.
Menurut Wan Ahmad Fahmi (2016), post Islamisme merupakan tred terbaru yang  timbul  dalam  gerakan  Islam  politik  global,  kemunculannya  selaras  dengan tuntutan  untuk  memenuhi  kehendak  demokrasi.  Sebelum  kemunculan  post Islamisme, menurutnya gerakan Islam politik mengadopsi ideologi  Islamisme, yaitu gerakan  politik  yang  berkehendak  membentuk  pemerintahan  dengan  tafsiran  Islam yang holistik ,  sedangkan  post  Islamisme  merupakan  sebuah  strategi  baru  dari kelompok  Islam  politik  untuk  bisa  melangsungkan  keberadaanya,  dengan  cara menempuh perubahan strategi gerakan dari idealisme negara Islam kepada ide politik Islam  yang  lebih  realistik-pragmatis.  Kelompok  post  Islamisme  menyatakan  diri bahwa  ideologi  tidak  lagi  penting,  bagi  mereka  pengamalan  corak  pemerintahan autokrasi tidak  banyak  memberi  manfaat  kepada  sistem  ekonomi,  sosial kemasyarakatan  dan  pembangunan  negara.  Perlu  adanya  langkah  berbeda  dalam melaksanakan  pemerintahan  dengan  penciptaan  ruang  sosial  terbaru  yang  sesuai dengan  budaya  masyarakat.  Bagi  post  Islamisme  penciptaan  ruang  sosial  baru  ini dapat dipraksiskan oleh gerakan Islam politik dengan cara melakukan penghormatan yang tinggi terhadap keadilan, demokrasi dan hak asasi manusia.
Post  Islamisme  menurut  Wasisto  Raharjo  Jati  (2017:78-79)  bentuk  adaptasi dan akulturasi nilai modernis dengan Islam. Menurutnya post Islamisme merupakan fenomena  kritik  terhadap  berbagai  kemunduran  pembangunan  masyarakat  muslim yang  dilakukan  oleh  kelompok-kelompok  Islam  formalis.  Gerakan  politik  post Islamisme  memperjuangkan  transformasi  dari  pembentukan  negara  Islam  ke pembentukan  sikap  atas  kesalehan  sosial  secara  individu  atau  kolektif,  sikap  atas
humanitarian  dan  deradikalisasi  agama.  Post  Islamisme  sendiri  merupakan  antitesis dari  pembangunan  masyarakat  ala salafi yang  tidak  menghendaki  modernitas  atau kemajuan,  dengan  kata  lain  post  Islamisme  menekankan  pembangunan  kepada masyarakat  muslim  yang  berbasis  pada  tiga  aspek,  yaitu  (1)  menekankan  hak  dari pada  kewajiban.  (2)  pro  terhadap  pluralitas  dari  pada  otoriter  dan  (3)  lebih  melihat masa depan dari pada masa lalu. Gagasan utama post Islamisme sendiri menekankan sinergitas  Islam  dengan  modernitas,  demokrasi  dan  pluralisme.  Memaknai  post Islamise dalam  kaitanya  dengan wacana  Islam politik lebih dikaitkan dengan upaya membentuk wajah Islam yang inklusif dan adaptif sesuai dengan kebutuhan zaman. Diseminasi post Islamisme sendiri sebenarnya untuk melakukan perlawanan terhadap ortodoksi yang menginginkan pembentukan negara Islam.
Dari  paparan  diatas  tentang  post  Islamisme  dapat  disimpulkan  beberapa dimensi  teori,  diantaranya  : Pertama, bersikap  pragmatis,  realistis,  serta kesediaannya untuk berdamai dengan realitas politik yang ada saat ini, realitas yang tidak  sepenuhnya  ideal  dan  sebangun  dengan  cita-cita  ideologis.  Post  Islamisme sama sekali tidak sekular, bahkan tetap menunjukkan sentimen negatif kepada setiap bentuk  sekularisme,  tetapi  dia  juga  menolak  teokrasi  dan  penerapan  platform ideologis-keagamaan. Kedua ,  kecenderungan  yang  kompromistik  dengan  kenyataan politik.  Adanya  proses  adaptasi  yang  mendorong  beberapa  gerakan  Islamis  mampu menjadi  kekuatan  alternatif  bagi  permasalahan  demokratisasi  di  negara-negara muslim.

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dalam  tulisan  ini,  sebuah metode  menganalisis  data  ditunjukan  atau  disajikan  bukan  dalam  bentuk  statistik, tetapi berupa menggambarkan atau menarasikan suatu fenomena politik yang terjadi. Penulis juga menggunakan data kepustakaan, yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek kajian yang sedang diteliti. Seperti buku, koran, artikel dan jurnal.
Untuk proses mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan beberapa tahapan. Pertama, dalam  pengumpulan  data  ini  peneliti  menggunakan  teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari literatur dengan  cara menelaah isinya melalui buku-buku, catatan, manuskrip  dan  dokumen-
dokumen yang ada. Kedua , menguji dan menganalisa data secara kritis, dengan kritik ini  diharapkan  dapat  mendapatkan  validitas  sumber  data  (baik  sumber  primer, sumber  sekunder,  sumber  sejarah  dan  sumber  teoritik)  yang  digunakan  dalam penelitian. Ketiga, menghubungkan  peristiwa  yang  satu  dengan  peristiwa  lain sehingga menjadi satu rangkaian politik yang utuh.

## PEMBAHASAN
I. Sejarah AKP ( Adalet Ve Kalkinma Partisi )
Kelahiran AKP dalam panggung politik nasional Turki tidak bisa dilepaskan dari  peristiwa  kudeta  militer  terhadap  kemenangan  Partai  Kesejahteraan  (Refah Partisi)  ditahun  1997.  Partai  Refah  didirikan  cendikiawan  muslim  “Bapak Pergerakan  Islam”  Necmettin  Erbakan  pada  tahun  1981,  partai  ini  didukung  oleh kalangan ulama, ilmuan, industrialis dan masyarakat Turki.
Menurut  Asep  Syamsul  M.  Romli  (2000:80),  sebelum  mendirikan  Partai Refah  pada  tahun  1970,  Erbakan  mendirikan  Partai  Sistem  Nasional  (SN).  Karena dianggap  membahayakan  sistem  sekuler  Turki,  penguasa  kemudian  membubarkan partai  ini.  Dua  tahun  kemudian,  Erbakan  kembali  mendirikan  partai  politik  yang bernama  Partai  Keselamatan  Nasional  (PKN),  partai  inipun  mengalami  nasib  sama dengan  Partai  Sistem  Nasional  yang  dibubarkan  penguasa  sekuler,  bahkan  Erbakan sendiri  masuk  penjara,  karena  dianggap  mengecam  sekulerisme  Turki.  Dalam program politiknya PKN sangat kental sebagai partai Islam dengan menjadikan spirit Khilafah  Islamiyah sebagai  warisan  nasional  bangsa  Turki  yang  harus  direbut kembali.
Necmettin  Erbakan  tentu  tidak  bisa  dilepaskan  sebagai  simbol  kelompok Islamisme di Turki  saat itu, ia merupakan pendiri dari Gerakan Pandangan Nasional ( Milli  Gorus  Hareketi )  pada  tahun  1960-an.  Kelompok Milli  Gorus ini  memiliki banyak  karakteristik  yang  sama  dengan  gerakan  Islamis  lain  di  dunia,  yang senantiasa  mengaitkan  kemunduran  dunia  Islam  akibat  dari  kurang  komitmennya umat Islam terhadap agamanya, serta tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dalam bernegara. Mereka juga memandang Islam sebagai ideologi serta basis untuk melakukan perubahan di masyarakat secara menyeluruh. Pendukung kelompok Milli Gorus umumnya  berasal  dari  mahasiswa,  para  pedagang  dan  kelas  menengah  saleh yang selama ini tidak terwakili oleh partai-partai sekuler
Kehadiran Milli Gorus dalam panggung politik Turki yang melahirkan Partai Refah,  diawali  ketika  ditutupnya  madrasah  dan  sekolah  keagamaan  di  Turki  pada tahun 1924 oleh rezim sekuler. Peristiwa ini mengakibatkan banyak pemuda-pemudi Turki  pergi  ke  Mesir  untuk  menempuh  pendidikan  agama,  terutama  pendidikan agama  di  Universitas  Al-Azhar,  setelah  mereka  lulus,  mereka  kemudian  kembali mengambil  peran  sebagai  " transmitter "  gerakan  Islam  politik  di  Turki.  Selama mereka  kuliah  di  Mesir,  para  mahasiswa  Turki  ini  bersentuhan  dengan  pemikiran Ikhwanul  Muslimin  (IM),  maka  tidak  heran  ditahun  1960-an,  karya  terjemahan penulis  orisinil  IM  banyak  diterbitkan  di  Turki.  Misalnya  karya  Hasan  Al-Banna mulai diterjemahkan dan diterbitkan, juga karya terjemahan Sayyid Qutb. Serta tidak dapat  dinafikan  bahwasanya  karya-karya  Al-Banna  dan  Qutb  sangat  mempengaruhi generasi muda yang menjadi pendukung dan anggota Milli Gӧrüs Harekati. Erbakan muncul  sebagai  saluran  penting  dari  Ikhwanul  Muslimin  ke  Turki.  Erbakan  sangat terinspirasi oleh tulisan-tulisan Sayyid Qutb, khususnya tulisan tentang seruan Quthb untuk pendidikan pedesaan dalam rangka untuk mengatur dirinya sendiri dan secara bertahap mendapatkan kontrol pemerintahan dari elit perkotaan (https://www.qureta.com/post/erdogan-akp-dan-ikhwanul-muslimin, diakses 1 September 2017).
Pada  tahun  1995  Partai  Refah  menjadi  pemenang  pemilu  nasional,  sehingga mengantarkan  Necmettin  Erbakan  menjadi  Perdana  Menteri  (PM)  Turki,  saat menjadi  perdana  menteri  Turki,  Erbakan  berusaha  mengembangkan  hubungan  baik dengan  negara-negara  Arab,  agar  kesejahteraan  ekonomi  negara-negara  Arab  itu dapat dikembangkan pula ditengah masyarakat Turki. Selain itu, pemerintahan Turki berusaha untuk  melaksanakan pendekatan politik multi dimensional dengan negara- negara  tentangga.  Pandangan  politik  luar  negerinya  memiliki  dua  pilar,  hubungan kerja sama yang erat dan persatuan diantara negara-negara Islam. Langkah persatuan diantara negara-negara Islam diwujudkan dengan mendirikan Developing Eight D-8 yang  bertujuan  membentuk  persatuan  ekonomi  dan  politik  yang  kuat,  dengan anggota Turki, Iran, Malaysia, Indonesia, Mesir, Bangladesh, Pakistan dan Nigeria Menurut  Syahrul  Hidayat  (2015:19-20),  Partai  Refah  dibawah  Erbakan menawarkan  program-program  yang  diharapkan  mampu  mengatasi  berbagai persoalan-persoalan  yang  dihadapi  oleh  Turki,  diantaranya  : Pertama ,  mewujudkan
pemerintahan  yang  bersih  ( clean  goverment ),  program  ini  merupakan  refleksi  dari kekecewaan  rakyat  Turki  terhadap  sistem  pemerintahan  Turki  yang  korup. Kedua , menerapkan  sistem  ekonomi  keadilan  ( just  economic  system )  dengan  menawarkan sistem ekonomi perbankan tanpa bunga yang mereka nilai tidak berdimensi keadilan. Ketiga ,  mengurangi  peranan  barat  ( reduce  the  west  role )  dengan  menyatakan ketidakminatan  mereka  untuk  bergabung  dalam  Masyarakat  Eropa  ( European Community )  sekaligus  mencabut  permohonan  yang  telah  diajukan  pemerintahan sebelumnya, selain itu partai ini mendorong pembentukan lembaga seperti PBB yang khusus  bagi  negara-negara  Islam. Keempat ,  memberantas  kemaksiatan  dan mengakhiri sekulerisasi untuk diganti dengan Islamisasi.
Melihat  haluan  politik  Erbakan  yang  dinilai  memiliki  agenda  Islam,  maka pihak  militer  bersama  kelompok  sekuler  menekan  Erbakan  untuk  mundur  dari jabatanya,  bahkan  Partai  Refah  melalui  pengadilan  berhasil  dibekukan  oleh Mahkamah  Konstitusi,  karena  dianggap  mempromosikan  Islam  fundamentalis  di Turki. Sebelum dibekukan, pada tanggal 23 November 1997, Erbakan membacakan pidato  pembelaan  terkait  tuduhan  dari  pihak  militer  tersebut,  dia  menolak  tuduhan bahwa  Partai  Refah  mengabaikan  konstitusi  negara  sekuler  dan  hendak  mengubah Turki menjadi negara Islam. Pembelaan Erbakan ini tidak berpengaruh banyak.
Setelah  pembubaran  Partai  Refah  pada  bulan  Januari  1998  menurut  Alfan Alfian  (2015:64-65),  para  pendukung  Islam  politik  di  Turki  berinisiatif  untuk mendirikan partai baru, yaitu Partai Kebaikan ( fazilet partisi ). Terdapat hal menarik dari kelahiran Partai Kebaikan ini, kehadirannya ternyata disertai hadirnya dua fraksi penting  dalam  tubuh  partai,  antara  faksi  reformis  ( yenilikciler )  dan  faksi  tradisional ( gelenekciler ).  Kelompok  reformis  menekankan  pentingnya  regenerasi  baru  dalam kepemimpinan  partai,  diantara  tokohnya  diantaranya  Abdullah  Gul,  Melih  Gokcek dan  Recep  Tayyip  Erdogan.  Namun  faksi  ini  terpinggirkan,  karena  kelompok tradisional  yang  dipimpin  oleh  Recai  Kutan  mendominasi  kepengurusan  partai. Tetapi  umur  Partai  Kebaikan  ini  tidak  bertahan  lama,  pada  tanggal  22  Juni  2001, partai  ini  dibubarkan  pemerintah  dengan  tuduhan  membahayakan  ideologi  sekuler Turki. Setelah Partai Kebaikan dibubarkan kelompok Islam politik Turki mengalami perpecahan,  faksi  tradisional  mendirikan  Partai  Kebahagiaan  ( Saadet  Partisi ),
sedangkan  faksi  reformis  mendirikan  AKP  ( Adalet  Ve  Kalkinma  Partisi )  dibawah kepemimpinan Erdogan.
II. Ideologi AKP ( Adalet Ve Kalkinma Partisi )
Menurut Erdogan (dalam Syarif Taghian,2011:18) partainya bukanlah partai keagamaan  melainkan  partai  yang  menjaga  kebersamaan,  dia  menjelaskan  bahwa AKP  tidak  mengeksploitasi  isu  agama  demi  ambisi  politik  meraih  kekuasaan, baginya partai AKP mengikuti arah politik yang jelas untuk mencapai tujuan politik yang telah dicanangkan  oleh Attaruk,  yaitu mendirikan masyarakat  yang berbudaya modern dalam keIslaman. AKP selalu berpihak kepada keputusan orang banyak serta tidak  menginginkan  perselisihan  dengan  militer  Kemalis.  AKP  memiliki  keyakinan bahwa  sistem  demokrasi  bisa  kompatibel  dengan  umat  Islam,  istilah  muslim- demokrat atau religius-demokrat lazim diletakan dengan partai ini. Tetapi AKP tidak seperti kaum Islamis lain yang memiliki visi untuk mendirikan pemerintahan syariat atau  merestorasi  kembali  sistem  kekhalifahan,  mereka  melihat  kehidupan  politik dengan  kaca  mata  pragmatis.  Dalam  konteks  inilah,  AKP  sebagai  fenomena  post Islamis,  mengklaim  diri  serupa  dengan  Partai  Uni  Demokrat  Kristen  ( Christlich Demokratische  Union  Deutschlands ,  CDU)  di  Jerman  dan  Partai  Republik  di Amerika Serikat.
AKP  mengidentifikasi  dalam  dirinya  sebagai  partai  konservatif  demokrat. Istilah konservatif ini tidak harus diasosiasikan sebagai partai politik yang memiliki agenda  untuk  menjauhkan  diri  dari  kebijakan  progresif.  Konservatif  yang  dimaknai AKP  tidak  lebih  sebagai  upaya  mentaati  nilai-nilai  spiritual  keagamaan,  tetapi dengan  tetap  menghargai  perubahan  (Miftahul  Amin,  2014:  150-151).  Artinya ideologi  AKP  berada  pada  posisi  ekspektasi  perbaikan  kesejahteraan  sosial  serta pertumbuhan  ekonomi  yang  kemudian  menggabungkanya  dengan  ketertiban  moral, tradisional  dan  religiusitas.  Intinya  AKP  (dalam  Sitaresmi  S.  Soekanto,2016:120) merupakan  partai  politik  yang  secara  formal  tidak  menyebut  dirinya  sebagai  partai Islam,  namun  secara  substantif  nilai-nilai  Islam  tercermin  dalam  kebijakannya. Pidato  Erdogan  yang  mengutip  hadist  Nabi  Muhammad  SAW  : “sayyidul  qaumi khadimuhum” yakni pemimpin suatu negara adalah pelayan bagi rakyatnya. Aplikasi spirit  keIslaman  ini  membuat  AKP  terkategori  sebagai  partai  post  Islamis  yang mencita-citakan  masyarakat  diilhami  nilai-nilai  Islam,  tetapi  tidak  memaksakan
berdirinya negara Islam. Partai AKP secara tegas menolak dimasukan sebagai partai agama,  tetap  saja  kalangan  sekuleris  Turki,  mereka  sering  melemparkan  isu  bahwa Erdogan  bersama  AKP  memiliki  agenda-agenda  politik  tersembunyi  akan mendirikan negara berasas agama seperti di Iran. Erdogan dengan tegas membantah semua  hal  itu,  dengan  berkata  AKP  tidak  akan  mengubah  prinsip-prinsip  dasar negara, program politik AKP akan fokus melakukan reformasi dibidang ekonomi dan demokrasi,  serta  AKP  sangat  menghormati  nilai-nilai  kenegaraan  republik  dan sekulerisme.
III. Relasi Gerakan Gulen Dengan AKP (Adalet Ve Kalkinma Partisi)
Terdapat  dua  gerakan  Islam  terpopuler  di  Turki  saat  ini,  yaitu Gulen Movement dan Milli Gorus . Kedua gerakan ini mengambil jalan berbeda. Milli Gorus gerakannya  fokus  mengambil  jalan  Islamisme  politik,  yang  kemudian  banyak melahirkan  partai-partai  Islam  diantaranya  Partai  Refah,  sedangkan  fokus  gerakan Gulen lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Gerakan  Gullen  (dalam  Muhammad  Pizaro, Harian  Republika,  Tanggal  21 Juli 2016) merupakan gerakan sosial yang terinspirasi pemikiran Islam moderat dari Muhammad Fethulleh Gullen atau akrab disapa Hocaefendi oleh para pendukungnya. Fethulleh  Gulen  lahir  di  Korucuk,  Erzurum  wilayah  Turki  bagian  Timur  pada  11 November  1938,  sejak  belia  beliau  sudah  menghapal  Al-Qur’an  serta  belajar  ilmu agama disejumlah madrasah.  Ia juga menimba ilmu  keIslaman dari beberapa ulama besar, salah satunya Osman Bektasi, seorang ahli fikih paling terkemuka dimasanya, dari  gurunya  ini,  Gulen  mempelajari  ilmu nahu , balaghah,  fikih , ushulul  fiqh dan akaid . Sosok Gulen bisa diterima diberbagai lapisan masyarakat serta agama, karena pemikirannya  moderat,  sehingga  mampu  menjadi  penyeimbang  para  pemikir  Islam yang dianggap ekstrem dan radikal. Hal menarik lain, Fethulleh Gulen tidak menolak sekulerisme,  tetapi  baginya  Turki  sekuler  tidak  boleh  menghalangi  kemajuan  dunia Islam,  Gulen  banyak  menuangkan  pemikiran  tentang  pembaharuan  dunia  Islam,  ia mengedepankan  dialog  serta  perdamaian  antar  sesama  umat  beragama  dalam menyebarkan  ajaran  dan  nilai-nilai  Islam.  Pemikiran-pemikirannya  ini  kemudian menginspirasi  pengikutnya  dalam  mewujudkan  lembaga-lembaga  pendidikan, lembaga amal, media massa baik cetak dan elektonik.
Fethulleh  Gulen  menurut  Zulfahmi  (2014:70-71)  memiliki  corak  pemikiran menggabungkan  agama  dengan  ilmu  pengetahuan,  tradisional  dengan  modernitas, spiritual  dengan  intelektual,  rasio  dengan  wahyu,  serta  akal  pikiran  dengan  hati. Gulen mengkritik pandangan hidup materialis, ia menegaskan bahwa harmoni sosial dengan  alam,  serta  dengan  manusia  dapat  diraih  jika  materi  dan  spiritual  dapat dipadukan.  Menurut  Gulen,  agama  dapat  menjadi  benteng  pencegah  kehancuran yang  ditimbulkan  oleh  materialisme  sains,  baginya  sains  harus  ditempatkan  pada tempatnya yang tepat. Pemikiran Gulen lainnya, ia tidak mengusung kembali kepada masa  lalu  yang  mengagungkan  romantisme  masa  awal  Islam,  tetapi  menyegarkan modernitas  dengan  nilai-nilai  tradisional.  Beliau  memimpikan  generasi  muda  yang akan mengkombinasikan pencerahan intelektual dengan spiritual murni, kebijaksanaan  dan  aktifisme  yang  berkesinambungan.  Salah  satu  keyakinan  Gulen adalah  bahwa  jika  umat  Islam  ingin  menguasai  peradaban  dunia,  maka  jangan pisahkan  mereka  dari  ilmu  pengetahuan,  sebab  hanya  melalui  ilmu  pengetahuan tirani kebatilan dapat digulingkan.
Menurut Muhammed Cetin (2013), gerakan Gulen atau Hizmet ini memiliki beberapa  karateristik  gerakan  diantaranya :  Pertama ,  gerakan  Gulen  secara sistematis  telah  menghindari  tindakan  bermusuhan  (konfrontasi)  politik  dengan militer  sekuler,  gerakan  ini  mengambil  tindakan  non  kekerasan  secara  prinsip  dan praktis,  dengan  menerima  sekulerisme  Turki,  serta  tidak  mempromosikan  sistem politik Khilafah  Islamiyah .  Pencerahan  Gulen  menghendaki  terbentuknya keterbukaan informasi diruang publik, dengan tujuan merevitalisasi proses demokrasi partisipatoris  dengan  upaya  konstruktif  untuk  menarik  individu  dan  kelompok  agar berkolaborasi dalam membangun semangat pelayanan publik. Kedua , gerakan Gulen membuat  kondisi  modern  menjadi  lebih  bermakna  melalui  percampuran  yang mendalam  antara  pemikiran  konservatif  dan  toleransi  liberal.  Kelompok  Hizmet  ini mendorong reintegrasi simbolik untuk melakukan penyembuhan atas kerusakan dan menata  kembali  dunia. Ketiga, kesukarelaan  menjadi  dimensi  penting  dari  gerakan pencerahan  Gulen.  Individu  dengan  bebas  bisa  bergabung  dengan  asosiasi  atas pilihan  mereka  sendiri,  serta  mereka  juga  bebas  keluar  tanpa  dipungut  biaya sedikitpun.
Fethulleh  Gulen  memiliki  hubungan  baik  dengan  Erdogan,  bahkan  dibulan Februari tahun 2000, koran Zaman media milik Hizmet mempublikasikan pandangan politik  Erdogan,  isinya  menjelaskan  sikap  politik  Erdogan  yang  mengadopsi sekulerisme  pasif,  bahkan  dalam  koran  itu  dijelaskan  bahwa  Erdogan  merupakan penerus  Islam  politik  Erbakan.  Menariknya  meski  memiliki  kaitan  politik  dengan Erbakan, pemikiran politik Erdogan dan AKP sebenarnya lebih dekat dengan ide-ide pembaharuan moderat Gulen yang tidak memusuhi dunia barat serta menerima nilai- nilai sekulerisme Turki.
Hubungan  antara  Gulen  dengan  Erdogan  mengalami  perpercahan  setelah tahun 2013, ketika itu Erdogan dan AKP menuding Gulen serta Hizmet  merancang tuduhan  korupsi  yang  menjerat  sejumlah  pejabat  senior  AKP  dan  putra  Erdogan. Menyusul  dugaan  kasus  korupsi  itu,  pemerintahan  Erdogan  kemudian  melakukan pembersihan  untuk  menyingkirkan  para  pendukung  Gulen  dari  posisi  kemiliteran, polisi dan kehakiman. Bahkan para jurnalis dan media massa yang diduga memiliki keterkaitan  dengan  Gulen  juga  menjadi  sasaran.  Perpecahan  kembali  meruncing terkait  resolusi  konfik  antara  Turki  dengan  suku  Kurdi  (PKK),  kelompok  Gulen mendukung  gagasan  membuka  diri  serta  dialog  terhadap  PKK,  namun  ia  keberatan mengenai  kebijakan  Erdogan  tentang  hal  ini.  Gulen  cenderung  pada  gagasan rekonsiliasi  politik,  namun  di  sisi  lain  Erdogan  membuat  konsesi  yang  tidak  perlu dengan  PKK,  yang  akan  mendorong  kelompok  tersebut  untuk  melanjutkan propagandanya  dan  semakin  menolak  untuk  menarik  diri  dari  wilayah  Turki. Kemudian perbedaan sikap Fethullah Gulen dengan Erdogan, kembali terjadi, ketika perahu Mavi  Marmara yang  berbendera  Turki  tergabung  dalam Freedom  Flotilla berlayar  ke  Gaza  dalam  rangka  menembus  barikade  Israel  pada  tahun  2010.  Gulen menyatakan  bahwa  pihak  penyelenggara  (termasuk  negara  pendukungnya)  harus berkoordinasi  dan  tunduk  dengan  kekuatan  dan  aturan  pemerintahan  lokal,  hal  ini mereferensikan  pada  Israel  dan  bukan  pada  pemerintahan  Gaza.  Hal  ini  sejalan dengan filosofi Gulen yang menyatakan bahwa tidak ada yang berhak bekerja diluar kerangka kekuatan penguasa
lokal
(http://internasional.kompas.com/read/2016/07/19/11591911/fethullah.gulen.bekas.se kutu.yang.menjadi.musuh.erdogan?page=all , diakses 12 Agustus 2017)
Peseteruan  AKP  dengan  Gerakan  Gulen  mencapai  puncaknya  ketika kegagalan  kudeta  militer  tahun  2016,  Erdogan  dan  AKP  menunding  Gulen  sebagai aktor  dibelakang  layar  merencanakan  aksi  kudeta  yang  gagal  tersebut.  Pasca kegagalan  kudeta  militer,  kelompok  Gulen  (Hizmet)  mengalami  tekanan  sistematis dari pemerintahan Erdogan, bahkan Erdogan memasukan Hizmet sebagai salah satu kelompok  teroris  yang  sama  berbahanya  dengan  kelompok  negara  Islam  Iraq  dan Suriah  (ISIS).  Menariknya  tidak  hanya  Erdogan    yang  meyakini  Hizmet  sebagai gerakan  berbahaya  bagi  Turki,  seorang  intelektual  Islam  Moderat  Mustafa  Akyol yang  selama  ini  kerap  mengkritik  Erdogan  menyakini  hal  sama,  dalam  artikelnya berjudul Should  Gulen  Face  Trial  For  Tukish  Coup  Attempt?, ia  menjelaskan kebenaran teori persekongkolan kudeta. Mustafa Akyol menjelaskan gerakan Gulen yang memiliki ratusan ribu anggota ini, ternyata mempercayai sosok Gulen memiliki sejumlah bimbingan serta kearifan keTuhanan. Pengikut gerakan Hizmet menyakini Gulen  sebagai  seorang  yang  terpilih  (Imam  Mahdi),  kepercayaan  ini  menjadikan komunitas  Gulen  menjadi  sangat  ketat  dengan  ketaatan  penuh  kepada  Gulen,  tidak ada  ruang  sedikitpun  untuk  perbedaan  pendapat,  apalagi  melakukan  kritik.  Bagi Mustafa Akyol, sekiranya pengikut  Gulen hanya  semata-mata membangun sekolah, lembaga-lembaga amal dan organisasi LSM tentu tidak ada masalah, pengikut Gulen justru  menurutnya  sedang  membangun  struktur  kendali  birokrasi  atas  negara. Terakhir dalam tulisannya Akyol sangat mendukung Fethulleh Gulen dihadapkan ke meja  pengadilan  (Ahmad  Syafii  Maarif, Erdogan  Vs  Gulen  :  Bencana  Politik  Bagi Turki Bagian II , Harian Umum Republika, Tanggal 9 Agustus 2016).

## IV. Pragmatisme Politik Dan Strategi Non Platfrom Ideologis
Semenjak  dideklarasikan  AKP  mengklaim  diri  bukan  sebagai  partai  Islam, tetapi partai konservatif demokrat. Dengan mendeklarasikan diri sebagai partai kanan tangah,  AKP  membuat  demarkasi  perbedaan  yang  jelas  dengan  partai-partai  Islam pendahulunya.  Partai  yang  didirikan  Erdogan  ini,  ingin  menjadi    wadah  yang  bisa menampung  berbagai  kelompok  sosial  di  Turki,  seperti  para  konservatif  taat, kelompok nasionalis, reformis liberal dan pebisnis yang beriman.
Selama  enam  belas  tahun  AKP  berhasil  menancapkan  kekuasaan  politiknya di  Turki,  tercatat  beberapa  keberhasilan  yang  telah  dicapai  partai  ini.  Di  tahun pertama  kekuasaanya  AKP  berhasil  meningkatkan  tiga  kali  lipat  pendapatan
perkapita  warga  Turki  yang  awalnya  3.000  menjadi  13.000  dolar  AS.  Tentu  untuk mencapai  keberhasilan  ekonomi  ini  tidak  mudah,  terlebih  ditahun  pertama  AKP berkuasa,  Turki  dikenal  sebagai  “negara  sakit”  di  Eropa.  Terdapat  tiga  penyakit kronis  sebelum  AKP  berkuasa,  yaitu  adanya  dominasi  kuat  militer  disegala kehidupan  masyarakat,  korupsi  merajarela  dan  peperangan  dengan  suku  Kurdi. Erdogan  serta  AKP  paham  betul  bahwa  untuk  memperbaiki  ekonomi  Turki diperlukan  langkah-langkah  pragmatis  politik. Pertama ,  terkait  peran  militer, Erdogan  menempuh  kebijakan  mendekatkan  Turki  menjadi  anggota  Uni  Eropa  dan Pakta  Pertahanan  Atlantik  Utara  (NATO).  Karena  syarat  utama  menjadi  anggota kedua organisasi tersebut, negaranya harus demokratis dan tidak ada campur tangan militer  dalam  segala  urusan  politik,  artinya  Turki  harus  bisa  menciptakan  militer profesional  dari  pada  militer  pretorian. Kedua ,  untuk  memberantas  korupsi,  diawal pemerintahannya,  Erdogan  sangat  keras  terhadap  dirinya  serta  partainya  terkait korupsi,  ia  tidak  segan-segan  menghukum  orang  di  dalam  partainya  apabila  terlibat korupsi.  Hasilnya,  pemerintahan  Erdogan  dikenal  sangat  bersih  serta  berhasil memangkas  alur  birokrasi  yang  panjang  warisan  pemerintah  sebelumnya. Ketiga , terkait  suku  Kurdi  pemerintahan  AKP  mengakui  hak-hak  suku  ini  dengan memberikan kesempatan menggunakan bahasa dan budaya mereka di  ruang publik, terlebih  Erdogan  berhasil  menjamin  keterwakilan  politik  suku  Kurdi  di  dalam parlemen  (Ikhwanul  Kiram  Mashuri, Ketika  Rakyat  Turki  “Menegur”  Tuan Erdogan , Harian Umum Republika, Tanggal 15 Juni 2015).
Dalam  bidang  hubungan  politik  internasional  pemerintahan  Turki  dibawah AKP, menempuh strategi politik pragmatis dengan membangun komunikasi dengan semua  pihak  dan  menjauhkan  Turki  dari  konfrontasi  langsung  dengan  negara  lain. Ahmat  Davutoglu  salah  satu  petinggi  AKP,  yang  pernah  menjabat  sebagai  Mentri Luar  Negeri  (Menlu)  dan  Perdana  Mentri  (PM)  Turki,  menjelaskan  politik  luar negeri  Turki  mengambil  kebijakan  “nol  persoalan  dengan  negara-negara  tetangga”. Kebijakan nol persoalan perlu diambil Turki lantaran posisi dan geografis negara ini berada  di  Eropa,  Asia,  Balkan,  Kaukasia  dan  Timur  Tengah.  Sebuah  posisi  yang menjadikan  Turki  sebagai  zona  transit  antar  kawasan  (Ikhwanul  Kiram  Mashuri, Kedigdayaan Turki Erdogani Sedang Diuji Para Teroris , Harian Umum Republika, Tanggal 9 Januari 2017).
Politik luar negeri AKP juga menempuh konsep Strategic Depth , yaitu upaya transformasi  kepentingan  luar  negeri  Turki  setelah  tidak  lagi  menjadi  palang  pintu kebijakan  anti  komunisme  dunia  barat  pasca  perang  dingin,  Davutoglu menerjemahkan kepentingan tersebut dalam cakrawala lebih luas dengan menjadikan Turki sebagai model negara Islam demokratis yang bisa memainkan peran positifnya di  Eropa,  Timur  Tangah  dan  Asia  Tengah  (Ahmad  Dzakirin,  2012:159).  Maka implikasi  doktrin Strategic Depth terletak pada independensi  dan keleluasaan Turki dalam  memformulasi  kepentingan  dan  kebijakan  luar  negerinya,  artinya  orientasi kebijakan  politik  luar  negeri  Turki  tidak  dimaksudkan  sebagai  antagonisme  bagi kepentingan  Dunia  Barat  dan  Amerika  Serikat.    Politik  luar  negeri  Turki  telah bergeser dari startegi isolasi menuju keterlibatan aktif di panggung politik global.
Menurut  Ziya  Onis  (  dalam  M  Alfan  Alfian,  2015:85-86),  dia  menjelaskan beberapa  kebijakan  pragmatisme  politik  yang  ditempuh  AKP  selama  berkuasa, diantaranya  (1)  Program  politik  AKP  dalam  bidang  ekonomi  sangat  menekankan ekonomi  liberal,  investasi  asing,  privatisasi  dan  regulasi  ekonomi  pasar  terbuka. Tetapi  meskipun  pro  liberalisasi  ekonomi,  AKP  tetap  mensepakati  anggaran  negara untuk social  services. Artinya  program  ekonomi  Turki  sangat  mendukung  sistem pasar terbuka atau kapitalisme, dengan tetap memberikan subsidi bagi rakyat miskin. (2)  Dalam  bidang  demokratisasi,  AKP  sangat  menekankan  konsolidasi  demokrasi, melalui reformasi terkait hak-hak asasi manusia, serta terlibat dalam penguatan civil society. (3)  Bidang  keagamaan  dan  nilai  moral  AKP  menekankan  tatanan  sekuler, nilai  moral  diserahkan  pada  norma  yang  berkembang  dalam  masyarakat,  dari  pada nilai-nilai Islam. Kebebasan beragama merupakan bagian dari sistem demokrasi. (4) AKP  sangat  menekankan  pada  desentralisasi  dan  peningkatan  kapasitas  pembuatan kebijakan  pemerintahan  lokal.  (5)  Kebijakan  politik  luar  negeri,  AKP  memiliki orientasi  politik  ke  barat,  dengan  komitmen  memperjuangkan  Turki  masuk  sebagai anggota  Uni  Eropa.  Selain  itu  bersikap  terbuka  serta  kompromistis  dalam menyelesaikan  berbagai  masalah  krusial,  termasuk  kasus  Siprus.  (6)  Gaya  politik AKP  menekankan  proses  dialog  serta  upaya  mencapai  konsensus,  serta  memiliki kecederungan menempatkan diri sebagai partai kanan tengah.
Terakhir pragmatisme AKP ditunjukan dengan menawarkan platform politik yang  berbeda  dengan  kelompok  Islamis,  AKP  mendorong  perempuan  Turki
berpartisipasi  dalam  kehidupan  politik.  Erdogan  mencabut  peraturan  diskriminasi terhadap  kaum  perempuan,  serta  fokus  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi perempuan, sesuai  dengan kondisi  kerja dan kebutuhan perempuan.  Bahkan dari 71 pendiri  AKP  pada  tahun  2001,  12  orang  diantaranya  adalah  perempuan  separuhnya berjilbab  dan  separuhnya  tidak.  AKP  juga  menjadi  sponsor  utama  terhadap amandemen konstitusi yang berhasil merumuskan pernyataan bahwa perempuan dan laki-laki  memiliki  hak  sama,  serta  negara  bertanggungjawab  mengambil  tindakan untuk  mewujudkan  persamaan  laki-laki  dan  perempuan.  AKP  menjalankan  upaya pertama  untuk  memperbaharui  hukum  perdata  yang  diimpor  dari  Swis  pada  tahun 1926.  Hukum  yang  sudah  diperbaharui  itu  memberikan  hak-hak  baru  kepada perempuan  yang sudah menikah setelah tahun 2003, termasuk pembagian aset  yang adil serta proses perceraian yang mudah. Pasal 41 dalam hukum baru tersebut, tertera menurunkan  posisi  suami  sebagai  kepala  keluarga,  dimana  sebelumnya  istri  harus meminta  persetujuan  suami  untuk  bekerja  (  Anthony  Bubali,  Greg  Fealy  dan  Whit Mason,  2012:91-92).  Selain  reformasi  hukum,  AKP  juga  menargetkan  pendidikan anak perempuan, kira-kira sejuta anak perempuan Turki berusia sekolah dasar tidak bersekolah.  Dengan  bekerjasama  dengan  UNICEF  dan  sukarelawan,  pemerintah Turki  meluncurkan  kempanye  “Pemudi,  Ayo  Bersekolah”  untuk  meningkatkan partisipasi  perempuan  di  sekolah,  kampanye  ini  dimasukan  dalam  siaran  TV  yang dibintangi  para  selebritis.  Itulah  beberapa  program  politik  AKP  yang  memiliki nuansa  pragmatis,  tidak  menjadikan  isu  ideologis  Islam  sebagai  program  politik partai.
Erdogan  menegaskan  bahwa  AKP  adalah  partai  konservatif  demokrat, sehingga  AKP  memiliki  pandangan  lebih  rasional,  empiris  dan  pragmatis.  Ideologi konservatif  lebih  bersifat  pragmatis  alih-alih  ideologis,  konservatif  AKP  tercermin pada  kebijakan  publik  yang  dihasilkan  misal  bersikap  ketat  menentang  tindakan- tindakan  amoral  di  masyarakat,  namun  permisif  terhadap  kebebasan  swasta diantaranya  meringankan  pajak  bagi  pengusaha  besar  dan  membatasi  peran  negara terkait masalah ekonomi dan investasi (Sitaresmi S. Soekanto, 2016:107-109).
Pilihan  AKP  menjadi  partai  kanan  tengah,  merupakan  upaya  AKP  untuk menjauhkan  diri  dari  identitas  Islamis.  Doktrin  konservatif  sendiri  tidak  harus diasosiasikan  dalam  agenda  kebijakan  partai  politik  yang  mengibarkan  bendera
“konservatifisme” menjauhkan diri dari kebijakan progresif.  Nilai konservatif AKP tidak lebih dari menghargai serta mentaati nilai-nili spiritual dan religius, konservatif AKP menghargai perubahan. Artinya jika latar belakang ideologi spektrum kanan di Turki  meliputi  gabungan  ekspektasi  peningkatan  mobilitas  sosial  keatas,  perbaikan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi, maka AKP menggabungkan dengan ketertiban  moral  dalam  masyarakat  agrikultur  beserta  nilai-nilai  tradisionalnya, dimana religiusitas memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding parokialisme dan nasionalisme.  AKP  tampil  dengan  menggabungkan  dua  konsep  yang  menggiring kemunculan demokrasi  dan konservatisme. Di Turki, konservatif itu menitiberatkan pada ketaatan religius, adat sosial dan tradisi keIslaman (Tiara Sarah Putri Sumantri, 2012:213-214).  Kemenangan AKP  secara berturut-turut  setiap kali pemilu di  Turki, tentu  menjadikan  partai  ini  sebagai  partai  fenomenal  dipanggung  politik  Turki  dan dunia  Islam.  Tentu  kemenangan AKP banyak ditentukan faktor internal  partai  yang mampu  mengemas  program-program  politik  yang  cerdas  dan  dibutuhkan  oleh masyarakat Turki.

## V. Kesimpulan
Langkah pragmatisme politik dilakukan AKP karena kegagalan kaum Islamis Turki  selama  ini,  ketika  menghadapi  kelompok  sekuleris,  lewat  intervensi  militer kerap  kemenangan  partai  Islam  tidak  diakui,  bahkan  dikudeta  pemerintahnya ditengah jalan.
Strategi  non platfrom  ideologis  AKP dengan mengidentifikasikan diri bukan sebagai partai Islamis, tapi partai konservatif demokrat (kanan tengah). Strategi AKP fokus mengusung isu-isu subtansi terkait kesejahteraan ekonomi dan integrasi Turki ke Uni Eropa.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Alfian,  M  Alfan, Militer  dan  Politik  Turki  :  Pergeseran  Politik  dan  Terpinggirnya Militer  Pasca  AKP (Bekasi  :  Penerbit  PT  Penjuru  Ilmu  Sejati, 2015)
Bayat, Asef, Pos Islamisme . (Yogyakarta : LKIS, 2011)
Bubalo,  Anthony,  Greg  Fealy,  Whit  Mason, PKS  dan  Kembarannya  :  Bergiat  jadi
Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki . (Jakarta : Komunitas Bambu, 2012)
Cetin,  Muhammed, Pencerahan  Gulen  Gerakan  Sosial  Tiada  Batas (Jakarta  : Penerbit Universitas Indonesia Press, 2013).
Dzakirin,  Ahmad, Kebangkitan  Post-Islamisme  :  Analisis  Strategi  AKP  Turki Memenangkan Pemilu. (Solo : Era Intermedia, 2012).
Hidayat, Syahrul, Mengislamkan Negara Sekuler : Partai Reffah, Militer dan Politik Elektoral di Turki. (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2015)
Jamil, M. Muhsin, Membongkar Mitos Menegakan Nalar : Pergulatan Islam Liberal
Versus Islam Literal. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).
Romli,  Asep  Syamsul  M, Demonologi  Islam  :  Upaya  Barat  Membasmi  Kekuataan Islam . (Jakarta : Gema Insani Press, 2000)
Sumantri,  Tiara  Sarah  Putri, Demokratisasi  Turki  :  Hubungan  Sipil-Militer  Tahun 2003-2011. (Jakarta  :  Penerbit  Universitas  Indonesia  Press,
2012)
Sandhiyudha,  Arya ,    Renovasi  Negara  Madani  :    Inspirasi  Turki  Untuk  Indonesia (Bekasi : Duta Media Tama, 2013).
Soekanto,  Sitaresmi  S., Strategi  Pemenangan  Pemilu  AKP  di  Turki  dan  PKS  di Indonesia  Studi  Perbandingan (Depok  :  Universitas  Indonesia Press, 2016).
Taghian,  Syarif  Taghian, Erdogan  :  Muadzin  Istanbul  Penakluk  Sekulerisme  Turki . (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2011).
Tibi, Bassam, Islam dan Islamisme . (Bandung : Mizan, 2016).
Jati, Wasisto Raharjo, Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia ( Jakarta : LP3ES,
2017)
Zulfahmi, Fethullah  Gulen  :  Sang  Inspirator  Gerakan  Damai  Masyarakat  Sipil  di
Turki .  (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 2014).

## 2. Artikel dan Koran
Ahmad  Syafii  Maarif, Erdogan  Vs  Gulen  :  Bencana  Politik  Bagi  Turki  Bagian  II (Harian Umum Republika, Tanggal 9 Agustus 2016).
Muhammad Pizaro, Balada Erdogan dan Gulen (Harian Republika, Tanggal 21 Juli 2016)
Ikhwanul  Kiram  Mashuri, Ketika  Rakyat  Turki  “Menegur”  Tuan  Erdogan (Harian Umum Republika, Tanggal 15 Juni 2015).
Ikhwanul Kiram Mashuri, Kedigdayaan Turki Erdogani Sedang Diuji Para Teroris . (Harian Umum Republika, Tanggal 9 Januari 2017).
3. Websiet
https://www.qureta.com/post/erdogan-akp-dan-ikhwanul-muslimin, diakses 1 September 2017 http://internasional.kompas.com/read/2016/07/19/11591911/fethullah.gulen.bekas.se kutu.yang.menjadi.musuh.erdogan?page=all , diakses 12 Agustus 2017.\
4. Jurnal.
Amin,  Miftahul, Pengaruh  Adalet  Ve  Kalkinma  Partisi  (AKP)  Dalam  Trasformasi Peta  Politik Di Turki (Jurnal  In Right  :  Jurnal  Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 4, No.1, November 2014).
Fahmi, Wan Ahmad, Pemikiran Pasca Islamisme Dalam Konteks Gerakan Islam di Malasyia. (UMRAN-International  Journal  of  Islamic  and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204)