## INTERNALISASI NILAI KEDAMAIAN MELALUI PENDIDIKAN KEDAMAIAN SEBAGAI PENGUATAN PEMBANGUNAN KARAKTER PADA MASYARAKAT HETEROGEN
Mardan Umar Dosen pada Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Neger Ma- nado Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Umum Sekolah Pasca Sarjana (SPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Surel: mardanumar1980@gmail.com , mardanumar@student.upi. edu

## Abstract
Indonesia has many diversities in many aspects. It is not only about hav- ing various ethnics but also many cultures, languages, as well as reli- gions. The diversity must be framed in the spirit of unity in diversities by internalizing the value of peace as the embodiment of diversity. This review discusses the internalization of peace values through peace educa- tion as a strengthening of character building in heterogeneous societies in Indonesia. This discussion covers the concept of values internalization, peace education, education policy, in heterogeneous societies and the ur- gency of peace education recently. The main issues of this study are how to internalize the value of peace education through peace education in educational institutions and the urgency of peace education in hetero- geneous societies in Indonesia and how to strengthen nation character development through peace education in order to create a peaceful life in this country.
The purpose of this study is to describe the internalization of the peace value through peace education of the urgency of peace education in the context of heterogeneous communities in Indonesia and to describe the strengthening of character building through peace education in heteroge- neous societies in Indonesia to create a peaceful and safe life.
The result of this study shows that the internalization of peace values can be done by integrating the peace value through peace education, both using Religion, and Pancasila and Civil subject. The national education policy has also provided a space for heterogeneity of Indonesian society.
However the policy has not explicitly put forward peace education as an effort to maintain the harmony of national diversity. Therefore the edu- cation of peace should be put forward to strengthen the development of the heterogeneous of Indonesian character.
Keywords: Internalization, Value, Peace, Peace Education, Character Education, Heterogeneous.

## Abstrak
Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman dalam berb- agai aspek, tidak hanya multi etnik, multi kultur, multi bahasa, juga multi agama. Keanekaragaman ini harus dibingkai dengan semangat persatuan dalam perbedaan dengan menginternalisasikan nilai-nilai kedamaian sebagai perwujudan dari kebhinekaan. Kajian ini mem- bahas tentang internalisasi nilai kedamaian melalui pendidikan keda- maian sebagai penguatan pembangunan karakter pada masyarakat heterogen di Indonesia. Pembahasan ini mencakup konsep internalisasi nilai, pendidikan kedamaian, kebijakan pendidikan pada masyarakat heterogen, urgensi pendidikan kedamaian dalam konteks masyarakat heterogen di Indonesia. Permasalahan pokok dari kajian ini adalah bagaimana internalisasi nilai kedamaian melalui pendidikan keda- maian di lembaga pendidikan dan urgensi pendidikan kedamaian pada masyarakat heterogen di Indonesia serta bagaimana penguatan pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan kedamaian pada masyarakat yang heterogen agar tercipta kehidupan yang damai. Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan internalisasi nilai kedamaian melalui pendidikan kedamaian dan urgensi pendidikan kedamaian da- lam konteks masyarakat heterogen di Indonesia serta mendeskripsikan penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan kedamaian pada masyarakat heterogen di Indonesia dalam menciptakan kehidupan yang damai. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai kedamaian dapat dilakukan dengan memanfaat mengintegrasikan nilai kedamaian melalui pendidikan kedamaian, baik dalam mata pelajaran yang ada seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta Pendidikan Multikultural. Di sisi lain, kebijakan pendidikan nasional telah memberikan ruang bagi heterogenitas masyarakat Indonesia, namun kebijakan tersebut belum secara eksplisit mengedepankan pendidikan kedamaian sebagai upaya menjaga harmonisasi dan kedamaian hidup dalam perbedaan bangsa. Oleh karena itu, Pendidikan Kedamaian perlu dikedepankan sebagai penguatan pembangunan Karakter bangsa Indonesia yang heterogen.
Kata Kunci: Internalisasi, Nilai, Kedamaian, Pendidikan Kedamaian, Pendidikan Karakter, Heterogen.

## A. Pendahuluan
1.  Latar Belakang
Kedamaian hidup menjadi harapan semua manusia di berbagai belahan dunia. Dalam konteks global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam The 17 Sustainable Development Goals tahun 2015 menempatkan kedamaian sebagai sa- lah satu agenda universal untuk transformasi dunia baru dengan bertekad untuk mendorong masyarakat damai, adil dan inklusif yang bebas dari rasa takut dan kekerasan. Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa kedamaian dan tidak ada perdamaian tanpa pembangunan berkelanjutan. (The United Nations, Trans- forming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development Goals , The United Nations Summit, 2015). Isu ini sangat penting, mengingat konflik tidak pernah hilang di berbagai negara dengan berbagai alasan, baik konflik antar ne- gara maupun konflik dalam satu negara yang melibatkan kelompok masyarakat. Melalui rumusan di atas, PBB ingin menyampaikan bahwa pembangu- nan dunia tidak akan terwujud tanpa adanya kedamaian hidup, sehingga perlu ada agenda yang mendorong terciptanya kedamaian hidup dalam masyarakat global yang beraneka ragam dan heterogen. Finlandia menjadi salah satu negara yang paling nyaman dan aman untuk hidup. Begitu juga dengan Denmark dan Jerman juga masuk kategori negara yang aman bagi populasi masyarakat yang heterogen. Selain itu, Malaysia dengan keterbukaan pada keragaman etnis telah menjelma menjadi negara yang mampu bersaing di kancah regional. Demikian pula China yang dikenal sebagai negara komunis tapi sangat menghormati per- bedaan termasuk perbedaan keyakinan warga negaranya.
Dalam konteks Indonesia dengan heterogenitas masyarakat perlu dimak- nai sebagai kekayaan bangsa dan bukan menjadi alasan perpecahan. Semakin ba- nyak isu yang bermunculan yang dapat memecah belah persatuan bangsa, mulai dari upaya merusakan tatanan kehidupan dengan isu-isu suku, ras dan golongan sampai dengan benturan-benturan golongan agama. Selain itu, ketahanan sosial masyarakat semakin melemah seiring dengan perkembangan zaman yang makin mengikis rasa persaudaraan dan nilai-nilai kedamaian. Tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi masyarakat Indonesia yang begitu beragam baik dari aspek suku, ras, golongan dan agama. Pendeknya, eksistensi heteroge- nitas masyarakat ini perlu dimaknai sebagai kekayaan bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.
Pada kenyataannya, nilai-nilai karakter yang selama ini melekat sebagai identitas bangsa seakan mulai luntur. Keramah-tamahan, tenggang rasa, hormat menghormati, saling membantu kini mulai tergeser dengan adanya persai ngan kelompok, saling menyalahkan, saling curiga, perselisihan, konflik bahkan pem- bunuhan dan bentrok fisik antar kelompok masyarakat terus bermunculan. Kon- flik dan benturan pada masyarakat Indonesia sudah sering terjadi dalam kurun waktu 10 sampai 20 tahun terakhir. Tentu saja ini menjadi masalah besar bagi
80 ■ Waskita , Vol. 1, No. 1, 2017
bangsa Indonesia yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika. Konflik atas da- sar kelompok, suku, golongan dan agama terus terjadi dan seakan menjadi anca- man laten yang setiap saat bisa terjadi dan mengancam persatuan bangsa. Iqbal (2014: 90) menyebutkan tiga kecenderungan yang sering dihadapi masyarakat multikultural yaitu: 1) mengidap potensi konflik yang kronis di dalam hubu- ngan-hubungan antar kelompok; 2) pelaku konflik melihat sebagai all out war ; 3) proses integrasi sosial lebih banyak terjadi melalui dominasi atas suatu kelom- pok oleh kelompok lain. Tantangan masyarakat yang heterogen seperti Indonesia sudah tentu adalah upaya menciptakan kedamaian hidup, meminimalisir konflik dan benturan antara kelompok, suku, golongan, komunitas, penganut dan pe- meluk agama tertentu.
Oleh sebab itu, setiap warga negara harus dididik, ditanamkan dan dibina dengan semangat kedamaian hidup dalam keragaman, menghormati dan meng- hargai perbedaan, tetap saling bekerja sama dalam urusan sosial, menciptakan ke- hidupan berbangsa dan bernegara yang damai dalam iklim yang kondusif sebagai kekuatan karakter bangsa. Upaya pembinaan itu harus dilakukan secara terstruk- tur, sistematis dan terencana dengan baik, salah satunya melalui pendidikan. Se- bab melalui pendidikan, warga negara dapat ditanamkan nilai-nilai kedamaian, penghargaan dalam perbedaan, menghormati, mencintai sesama sebagai satu ke- satuan bangsa Indonesia. Keberadaan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Pendidikan Multikultural perlu diperkuat dengan Pendidikan Kedamaian. Dengan demikian, proses pendidikan harus diyakini se- bagai sarana yang tepat untuk membina dan menanamkan nilai kedamaian dan nilai-nilai luhur kehidupan bersama dalam perbedaan.
Di sinilah pemerintah dituntut melahirkan kebijakan pendidikan yang lebih futuristik dan antisipatif serta mampu mempertimbangkan aspek heteroge- nitas masyarakat Indonesia. Diawali dengan kebijakan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. Ke- mudian pemerataan pendidikan termasuk mutu dan anggaran pendidikan, ke- bijakan tentang hak dan kewajiban memperoleh pendidikan agama pada semua pemeluk agama, pendidikan yang berbasis kearifan lokal dan lain sebagainya. Semuanya perlu diarahkan pada penciptaan kondisi hidup bermasyarakat, ber- bangsa dan bernegara yang harmonis dan penuh dengan kedamaian.
Berdasarkan hal tersebut, maka kajian ini dianggap penting dan relevan untuk mengedepankan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kedamaian hidup dalam konteks masyarakat Indonesia yang heterogen sebagai penguatan pendidikan karakter. Apakah kebijakan pendidikan di Indonesia sudah memiliki orientasi untuk menjaga persaudaraan, mengantisipasi konflik dan men- jamin kehidupan yang damai atau pendidikan dengan nilai-nilai kedamaian belum menjadi prioritas utama. Menurut hemat penulis, konsep pendidikan kedamaian sangat urgen bagi masyarakat Indonesia yang heterogen. Oleh sebab itu, kajian ini bertujuan untuk mengungkap urgensi nilai kedamaian dan mengkaji kebijakan pendidikan dalam konteks masyarakat heterogen di Indonesia, mendeskripsikan heterogenitas bangsa Indonesia dan memberikan solusi alternatif implementasi pendidikan kedamaian dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan damai.

## Mardan Umar

## B. Kajian Konseptual

## 1.  Internalisasi Nilai
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata internalisasi diartikan seba- gai penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku (Depdiknas, 2008: 543). Selain itu, dalam Ensiklopedi Indonesia (1989: 196-197) disebutkan bahwa internalisasi adalah proses yang dialami seseorang dalam menerima dan menjadi bagian milik dirinya pelbagai sikap, cara mengungkapkan perasaan atau emosi, pemenuhan hasrat, keinginan, nafsu, keyakinan, norma-norma, nilai-nilai sebagaimana yang dimiliki indivi- du-individu lain dalam kelompoknya. Pengertian ini sesuai dengan pandangan Hakam (2015: 7), yang menerjemahkan proses internalisasi merupakan upaya menghadirkan sesuatu (nilai) yang asalnya ada pada dunia eksternal menjadi mi- lik internal baik bagi seseorang atau lembaga. Demikian pula, Bloom et.al (1971: 29) menjelaskan internalisasi adalah: as incorporating something within the mind or body; adopting as one’s own the ideas, practice, standard, or values of another person or society’ atau proses menyatukan sesuatu ke dalam pikiran atau badan; mengadopsi gagasan praktik, standar atau nilai-nilai orang lain atau masyarakat sebagai milik diri sendiri.
Lickona (1992: 53) juga memberikan pengertian bahwa internalisasi ni- lai merupakan proses pemantapan dan penanaman keyakinan, sikap, nilai pada diri individu sehingga nilai-nilai tersebut menjadi perilakunya ( moral beha- viour ). Internalisasi pada dasarnya merupakan proses belajar. Seseorang belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala pengetahuan, sikap-sikap, perasaan, dan nilai-nilai. Sejak lahir hingga meninggal dunia seseorang belajar dari pola pandangan, tindakan dan berinteraksi dengan segala macam individu dan ling- kungan alam yang ada di sekelilingnya. Lingkungan pendidikan baik informal, formal dan nonformal memberikan berbagai pengetahuan, mengembangkan perasaan, emosi, motivasi, kemauan, keterampilan, nilai-nilai untuk menginter- nalisasikan semua itu dalam kepribadiannya. Internalisasi lebih mengarah pada aspek individu.
Proses internalisasi nilai dapat dilakukan melalui tahapan transformasi nilai, transaksi nilai dan tahap trans-internalisasi nilai. Tahap transformasi nilai adalah proses yang dilakukan pendidik untuk menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik melalui proses komunikasi verbal. Sehingga proses ini hanya merupakan proses transformasi pengetahuan (kognitif) tentang suatu nilai tertentu. Sementara tahap transaksi nilai merupakan proses penginternalisasian nilai melalui komunikasi dua arah antara pendidik dengan peserta didik secara timbal balik, sehingga terjadi proses interaksi. Proses ini memungkinkan pendi- dik mempengaruhi nilai peserta didik melalui contoh nilai yang dijalankannya ( modelling ) sedangkan peserta didik dapat menerima nilai baru disesuaikan den- gan nilai dirinya. Selanjutnya, tahap trans-internalisasi yaitu proses penginter- nalisasian nilai melalui proses yang bukan hanya komunikasi verbal tetapi juga disertai komunikasi kepribadian yang ditampilkan oleh pendidik melalui ketela-
danan, melalui pengkondisian serta melalui proses pembiasaan untuk berperilaku sesuai dengan nilai yang diharapkan. Sehingga peserta didik diajak untuk mema- hami nilai, dilatih untuk mengaktualisasikan nilai, mendapat contoh kongkrit dalam mengimplementasikan nilai, membiasakan dan mengaktualisasikan nilai. Dalam konteks ini, internalisasi nilai mencakup ranah kognitif, afektif dan psi- komotor (Hakam, 2015: 13-14).
Dengan demikian, internalisasi nilai tidak hanya mencakup satu arah saja melainkan dua arah bahkan multi arah. Pendidik sebagai agen yang menginter- nalisasikan nilai tertentu kepada peserta didik melalui transformasi pengetahuan (kognitif) kemudian dikomunikasikan bersama termasuk di dalamnya modelling atau pemodean dan selanjutnya melalui proses tran internalisasi yaitu dengan keteladanan, pengkondisian, pembiasaaan sesuai dengan perilaku atau nilai yang diinternalisasikan. Sehingga internalisasi nilai menjadi suatu proses yang komp- rehensif dan meliputi semua ranah dalam pendidikan.
Nilai sebagai suatu ide, konsep dan kepercayaan yang dijadikan patokan untuk menentukan dan memutuskan suatu pilihan yang dijadikan pandangan hidup baik dalam berpikir dan bertindak tentang sesuatu yang pantas atau tidak pantas. Ruang lingkupnya meliputi seluruh sisi kehidupan sebab tidak ada satu wilayah yang bebas nilai, termasuk dalam pendidikan. Semuanya terikat oleh nilai-nilai yang diyakini kebenaran dan disepakati bersama. Sebagaimana dike- mukakan oleh Kneller (1971: 26) bahwa “ Values abound everywhere in education; they are involved in every aspect of school practice; they are basic to all matters of choice and decision making .” Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu- pun yang bebas nilai termasuk dalam pendidikan.

## 2.  Definisi Kedamaian dan Pendidikan Kedamaian
Damai berarti situasi tidak ada perang; tidak ada kerusuhan; aman; ten- teram; tenang; atau keadaan tidak bermusuhan; rukun. Sementara, kedamaian adalah keadaan damai; kehidupan dan sebagainya yang aman tenteram. Sedang- kan perdamaian berarti penghentian permusuhan (perselisihan dan sebagainya); perihal damai (berdamai). Selain itu, ada juga yang mempersyaratkan tercipta- nya kedamaian dengan tegaknya keadilan dalam kehidupan. Menurut Arkinson (1995: 655), damai itu tidak akan ada jika tidak ada keadilan “ No Peace Without Justice ”. Damai tidak dapat diukur dengan nilai nominal, terkadang damai dihu- bungkan dengan penataan kebebasan bagi orang-orang yang tertindas. Damai dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Jika ada damai maka harus ada keadilan, jika tidak ada keadilan, maka damai itu juga tidak ada.
Ada dua istilah yang sering digunakan yaitu perdamaian dan kedamaian . Menurut Galtung (2003: 21) terdapat dua pengertian tentang perdamaian, yaitu perdamaian adalah tidak adanya/ berkurangnya segala jenis kekerasan dan perda- maian adalah transformasi konflik kreatif non-kekerasan. Untuk kedua penger- tian tersebut maka perlu adanya kerja perdamaian yaitu kerja yang mengurangi kekerasan dengan cara-cara damai. Di samping itu, ada juga studi perdamaian adalah studi tentang kondisi-kondisi kerja perdamaian. Zamroni sebagaimana dikutip Wulandari (2010: 71) menyatakan bahwa perdamaian adalah suatu kon-
disi adanya harmoni, keamanan (tidak terjadi perang), serasi, dan adanya saling pengertian. Perdamaian juga bisa diartikan suasana yang tenang dan tidak adanya kekerasan. Sedangkan kedamaian diartikan sebagai kondisi optimum keadaan damai ( state of being peace ) yang dinamis dan berdaya adaptasi secara adekuat ter- hadap perubahan lingkungan. Makna perdamaian menunjukkan proses becoming sedangkan kedamaian merupakan kondisi being melalui proses becoming (Kar- tadinata, 2015: 5). Dalam konteks ini, kedamaian lebih bermakna sebagai hasil yang memberikan dampak luas baik bagi individu, lingkungan sosial, masyarakat bangsa dan negara yang dicapai melalui proses perdamaian.
UNICEF memberikan penekanan bahwa Peace education is an integral part of the UNICEF vision of quality basic education. Sedangkan menurut In- ternational Peace Research Association (IPRA), pendidikan damai adalah proses memberdayakan orang dengan kecakapan, sikap, dan pengetahuan ( skills, attitu- de, and knowledge ) untuk: (1) membangun, memelihara dan memperbaiki hu- bungan di semua level dalam seluruh interaksi manusia ( to build, maintain, and restore relationships at all levels of human interaction ); (2) mengembangkan pende- katan positif terhadap cara untuk menangani konflik, dari level personal sampai tingkat internasional; (3) menciptakan lingkungan yang aman, baik lingkungan fisik maupun emosi yang mengayomi semua individu; (4) menciptakan sebuah dunia yang aman berdasarkan keadilan dan hak asasi manusia; (5) membangun sebuah lingkungan yang lestari dan menjaganya dari eksploitasi dan peperangan (Kartadinata, 2015: 67).
UNESCO dalam Kartadinata (2015: 60) menyatakan bahwa “ peace edu- cation refers to the process of promoting the knowledge, skills, attitude and values needed to bring about behavior change that enable children, youth, adults to prevent conflict and violence, both overt and structural; to resolve conflict peacefully and to create the condition conducive to peace, wheter at an intrapersonal, interpersonal, intergroup, national and international level.” Menurut Laing seperti dikutip Kar- tadinata (2015: 9-10) mendefinisikan pendidikan kedamaian sebagai suatu usaha untuk merespon masalah konflik dan kekerasan pada skala global, nasional, lokal dan personal. Sedangkan Schmidt dan Freidman mengemukakan bahwa pendi- dikan kedamaian merupakan pembentukan keterampilan dan memberdayakan anak-anak untuk menemukan cara yang kreatif dan tidak merusak untuk menye- lesaikan konflik dan hidup selaras dengan orang lain di sekitarnya.
Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa pendi- dikan kedamaian adalah pendidikan yang berupaya mempersiapkan dan membe- kali peserta didik dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk memban- gun kehidupan personal dan sosial yang damai baik pada lokal, nasional maupun internasional, menyelesaikan konflik secara damai dan menciptakan kondisi da- mai dalam hubungan interaksi dengan sesama di berbagai level kehidupan.

## 3.  Kebijakan Pendidikan
Tilaar (2009: 7) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, diwujudkan atau dicapai melalui lembaga-lembaga sosial (social institutions) atau organisasi
sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal, dan in- formal. Sedangkan Sudiyono dan Mustafa seperti dikutip Solichin (2015: 152) menyebut kebijakan merupakan serangkaian proses dari suatu perencanaan dan perumusan oleh suatu kelompok atau lembaga/instansi pemerintah yang berupa peraturan atau program untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Melihat kondisi Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan maka kebijakan pendidikan nasional memberikan acuan pelaksanaan pendidikan seperti yang tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 16 yang menyebutkan pentingnya pendidikan berbasis masyarakat sebagai penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Semua itu ditujukan untuk mengakomodir kepentingan seluruh warga negara Indonesia serta mengantisipasi agar tidak ter- jadi konflik. Hal ini dipertegas dengan aturan kurikulum pada pasal 36 ayat 3 disebutkan bahwa Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya harus memperha- tikan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
Meski demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan belum secara eksplisit menyebutkan pelaksanaan pendidikan yang bertujuan untuk memper- erat hubungan persaudaraan antar sesama anggota masyarakat dan bangsa Indo- nesia yang memiliki perbedaan dalam hal suku, agama, ras, golongan, bahasa dan lain sebagainya. Keberadaan Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Multikultural masih dianggap kurang memberikan kesadaran akan pentingnya kedamaian. Salah satu penyebabnya karena implementasinya hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan tanpa menekankan pada pengembang- an sikap dan melatih peserta didik menjadi pribadi yang damai baik bagi diri sendiri maupun dalam hubungan dengan lingkungan sekitar.
Kebijakan yang dihasilkan mungkin saja telah mempertimbangkan aspek keragaman bangsa Indonesia, namun dalam pelaksanaan atau implementasinya sering terkendala dari pemahaman rumusan kebijakan atau pada pelaksana ke- bijakan yang kurang mampu menerjemahkan maksud dan tujuan kebijakan ter- sebut. Menurut Arif Rohman (2009: 147), ada 3 (tiga) faktor yang yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu:
1.  Perumus dan Hasil Rumusan Kebijakan. Keberhasilan implementasi ke- bijakan ditentukan pada hasil rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kejelasan kalimat, sasarannya, ke- mudahan interpretasi, dan tingkat kesulitan pelaksanaan;
2.  Pelaksana Kebijakan. Pelaksana kebijakan meliputi tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, ke- biasaan, serta kemampuan kerjasama pelaksana kebijakan. Selain itu, latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi akan mempengaruhi cara kerja secara kolektif dalam mengimplementasikan kebijakan; dan 3.  Pengorganisasian. Sistem organisasi pelaksana meliputi jaringan sistem, hierarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organis-
asi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.
Dengan demikian, keberhasilan sebuah kebijakan pendidikan akan san- gat bergantung pada faktor-faktor dalam implementasi kebijakan. Sebab tujuan implementasi kebijakan adalah tindakan yang diarahkan pada pencapai tujuan kebijakan. Sebagaimana pandangan Van Meter dan Van Horn dalam Rohman (2009: 134), bahwa implementasi kebijakan merupakan keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (pejabat-pejabat) atau kelompok-kelom- pok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Sehingga keberhasilan kebijakan ditentukan pada pema- haman dan pelaksanaan pada level operasional.

## C. Heterogenitas: Sebuah Realitas Masyarakat Indonesia
Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman dan heterogenitas masyarakat dalam pelbagai aspeknya. Keragaman suku, agama, ras dan golongan serta bahasa yang begitu bervariasi menempatkan Indonesia sebagai negara yang kaya dengan nilai budaya, nilai religi, dan nilai-nilai luhur lainnya. Hal ini terjadi karena secara geografis, Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke de- ngan deretan pulau-pulau yang kaya akan budaya, adat dan tradisi kultural. Pu- lau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Papua tentu saja memiliki kekhasan masing-masing. Menurut Geertz dalam Iqbal (2014: 89) bahwa masyarakat Indonesia memiliki rentang struktur sosial yang lebar, seperti sistem-sistem Melayu Polinesia di pedalaman Kalimantan dan Sulawesi, ibuko- ta-ibukota provinsi baik kota kecil maupun metropolitan dengan aneka ragam sistem stratifikasi atau aturan-aturan sosial, adat dan tradisi dan aturan religi yang dianut dan dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia.
Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa secara historis, masyarakat Indonesia sejak dahulu hidup dalam lingkungan yang plural. Pluralitas tersebut nampak da- lam bahasa, struktur sosial, tradisi keagamaan dan nilai-nilai luhur yang dianut. Menurut para arkeolog, keragaman ini terwujud dalam tiga aspek kehidupan yai- tu, teknologi, organisasi sosial dan religi (Iqbal, 2014: 90). Dalam hal teknologi terlihat dari penggunaan alat dan media dalam kehidupan sehari-hari. Banyak di antara masyarakat Indonesia mengalami perkembangan dalam penggunaan alat dan media yang berbeda tergantung pada kemajuan peradaban pada wila- yah tersebut, misalnya wilayah Indonesia barat, tengah dan timur. Perkembangan ini menghasilkan perbedaan antara orang di pedalaman Papua atau pedalaman Kalimantan dengan orang yang ada di kota metropolitan. Demikian pula dalam organisasi sosial, dimana terjadi pengelompokan masyarakat Indonesia dalam struktur sosial tertentu yang terbentuk dari interaksi sosial masyarakat. Dalam aspek kehidupan religi, keragaman terlihat dari keyakinan yang dianut. Hal ini bisa berwujud ibadah atau ritual, pakaian atau busana khas, serta kekhasan religi yang memberikan simbol heterogenitass masyarakat Indonesia. Geertz sebagaimana dikutip Iqbal (2014: 89) mengemukakan bahwa In- donesia merupakan negeri tempat arus kultural sepanjang tiga milenia mengalir. Arus kultural yang masuk ke Indonesia diantaranya India, China, Timur Tengah
Internalisasi Nilai Kedamaian Melalui Pendidikan Kedamaian Sebagai Penguatan Pembangunan Karakter Pada Masyarakat Heterogen
dan Eropa. Kultur yang masuk ini teridentifikasi dari komunitas-komunitas yang ada di beberapa daerah di Indonesia seperti komunitas Muslim yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah Nusantara dengan mayoritas komunitas bera- da di pulau Sumatera dan Jawa. Komunitas Hindu di Bali, China di Surabaya, Semarang dan sejumlah komunitas di beberapa daerah lain serta Minahasa dan Ambon yang didominasi komunitas agama Kristen Protestan dan Katolik di Flo- res Nusa Tenggara. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai mega cultural diver- sity atau negara dengan keragaman kultur yang sangat besar. Keragaman dan kekayaan Indonesia ini selayaknya memberi keuntungan bagi pembangunan nasional. Semua golongan, ras, dan penganut agama bersatu padu dengan semangat kebersamaan membangun negeri tercinta. Namun pada kenyataannya, konflik antar suku, golongan, komunitas yang berbeda bahkan konflik bernuansa agama seperti konflik Ambon dan Poso seakan mewarnai Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Lingkaran Survei Indonesia dan Yayasan Denny J.A. seperti dikutip Iqbal (2104: 93) mengung- kapkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasa tidak nyaman jika hidup berdampingan dan bertetangga dengan yang berbeda termasuk berbeda agama. Hal ini juga didukung pada fakta bahwa pada tahun 2014, SETARA Ins- titute mencatat bahwa terdapat 122 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dengan berbagai bentuk tindakan yang menyebar di beberapa pro- vinsi. Demikian pula, laporan versi The Wahid Institute yang mendata 154 kasus peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, sedangkan laporan Komnas HAM menunjukkan ada 67 berkas laporan di tahun 2014 dan catatan Lembaga Study & Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang menemukan 52 peristiwa yang masuk ke pengadilan (http: //elsam.or.id). Belum lagi kasus-kasus yang muncul pada tahun 2015 dan 2016 dimana pelanggaran terhadap kebebasan untuk menjalan- kan ajaran agama yang tertuang dalam kitab suci selalu terjadi dan tidak jarang melibatkan publik figur dan tokoh pemerintahan, seperti kasus dugaan penistaan agama yang ramai menjadi isu nasional pada akhir 2016.
Tentu saja, Indonesia harus segera bergerak untuk merumuskan langkah solutif melalui proses pendidikan. Belajar melakukan kajian komparatif dengan Malaysia dalam menata perbedaan etnik dengan mengedepankan keterbukaan da- lam hubungan lintas etnik dan agama seperti penelitian Tamring pada etnik di Sabah yang dikutip Abdul Rahman (2013: 89). Demikian juga penelitian Jinguang (2003, 205-206), di China yang juga memiliki keragaman. Selain pemeluk Taoism dan Budha sebagai pemeluk agama terbesar, China juga memiliki sekitar 20 juta jiwa pemeluk Islam, lebih dari 20,3 juta pemeluk Protestan dan 5 juta pemeluk Katolik. Mereka dapat hidup dengan rukun dan damai dalam berinteraksi di masy- arakat, karena mereka menghormati perbedaan serta mampu hidup berdampingan secara damai ( harmony but difference, mutual appreciation and peaceful coexistence ). Terkait hal ini, Berry (2005: 698-699) mengusulkan sebuah pola psikologis dalam menjalin relasi kelompok yang memadukan antara akulturasi dan relasi antar etnik. Menurut Berry, psikologi dalam relasi kelompok dipengaruhi oleh faktor kultural, ekonomi, historis, dan politik. Akulturasi dan relasi antar etnik berpotensi meng- hasilkan harmoni kehidupan yang efektif atau juga konflik.
Kondisi bangsa Indonesia yang demikian majemuk dengan berbagai per- bedaan ini seharusnya perlu untuk mengedepankan pentingnya pendidikan ke- damaian sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional. Peserta didik harus ditanamkan sikap saling menghargai dan menghormati per- bedaan yang ada di sekitarnya dan usaha itu harus dimulai dari program pen- didikan yang terstruktur dan terencana dengan baik. Model pendidikan yang menitikberatkan pada kemampuan peserta didik bersikap lebih menghargai se- sama dan mengutamakan musyawarah dibanding tindakan yang berujung pada perpecahan bangsa.

## D. Pembahasan

## 1.  Kebijakan Pendidikan dan Urgensi Kedamaian pada Masyarakat Hete rogen
Dalam melakukan analisis kebijakan, Dunn dalam Suryadi (2009: hlm. 53) membagi analisis kebijakan menjadi dua dimensi besar yaitu dimensi rasional yaitu analisis yang menghasilkan informasi teknis dan dimensi politik yaitu suatu proses penentuan kebijakan melalui suatu interaksi politik dari beberapa kelom- pok kepentingan yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Patton dan Sawacki (Suryadi, 2009: 55) analisis kebijakan ( policy analysis ) adalah suatu proses terjadi yang berkelanjutan yang ditandai dengan proses interaksi antara pembuat kepu- tusan dengan para pemikir atau analis dalam rangka memecahkan masalah-ma- salah yang terjadi secara berkelanjutan pula. Dengan demikian, analisis kebijakan pendidikan ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah dalam pendiddikan. Sehingga kebijakan pendidikan perlu dianalisis dengan berbagai pertimbangan, di antaranya relevansi kebijakan dengan situasi dan kondisi, adanya permasala- han yang menuntut perubahan kebijakan atau juga sebagai bagian dari antisipasi terhadap situasi yang akan terjadi dalam dunia pendidikan.
Dalam kaitan dengan kebijakan pendidikan, pemerintah telah melahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta peraturan lain yang sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak secara eskplisit mengatur tentang pentingnya pendidikan kedamaian dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan mengantisipasi konflik. Pada muatan kurikulum baik pendidikan dasar, menengah dan kurikulum pendidi- kan tinggi juga tidak menyebutkan secara jelas tentang pentingnya pendidikan kedamaian dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Sebagian kalangan menganggap bahwa materi pendidikan kedamaian sudah bisa dimasukkan secara integratif dalam pendidikan Agama, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila dan Pendidikan Multikultural, akan tetapi kenyataannya bidang studi tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak memiliki kesatuan gerak untuk mewujudkan masyarakat heterogen yang damai.
Tilaar seperti dikutip Gonibala (2013: 284) menjelaskan bahwa model pendidikan yang dibutuhkan di Indonesia harus memperhatikan beberapa hal,
88 ■ Waskita , Vol. 1, No. 1, 2017
diantaranya pendidikan multikultural haruslah berdimensi “right to culture” dan identitas lokal. Selain itu, pendidikan multikultural normatif yaitu model pendi- dikan yang memperkuat identitas nasional yang terus menjadi basic tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal yang ada dan menempatkan kebudayaan Indonesia sebagai bagian integral dari proses kebudayaan mikro. Inilah yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang heterogen untuk mem- bangun kehidupan bersama yang harmonis melalui proses pendidikan. Heterogenitas masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras dan golongan dapat memberikan dampak bagi pembangunan, sehingga perlu dikelola dengan baik. Heterogenitas masyarakat Indonesia, dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat pembangunan dan kemajuan bangsa. Ia dapat menjadi faktor pendukung ketika perbedaan-perbedaan tersebut dapat diopti- malkan semaksimal mungkin dalam proses pembangunan bangsa. Misalnya, per- bedaan agama yang ada dalam masyarakat perlu dikelola dengan cara menjalin kerja sama antar pemeluk agama melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan, se- perti kerja sama dalam bidang sosial dan ekonomi, bahkan dalam menjaga ke- tenteraman hidup dan memperkokoh jalinan persaudaraan antar umat beragama dari ancaman konflik dan pertikaian yang sering kali menjadi tantangan dalam masyarakat heterogen. Sebagai contoh, Kota Manado dengan motto “Torang Sa- mua Basudara” telah menjadi perekat hubungan antar masyarakat yang berbeda agama, suku dan budaya yang ada di Sulawesi Utara. Demikian pula di daerah lain, tentu saja memiliki kekhasan tersendiri yang menjadi kekayaan nusantara dalam membangun kehidupan yang damai.
Sebaliknya, heterogenitas masyarakat Indonesia dapat menjadi faktor penghambat pembangunan bangsa ketika perbedaan-perbedaan tersebut me- nimbulkan konflik horizontal antara suku, agama, ras dan golongan. Hal ini pernah dialami Indonesia dan menjadi pengalaman buruk dalam sejarah kehi- dupan bang sa. Bentrokan dan konflik yang berlatar belakang suku, agama, ras dan golongan terjadi beberapa daerah seperti Papua, Ambon, Poso, dan beberapa daerah di Pulau Jawa. Tentu saja hal ini menimbulkan dampak negatif bagi pem- bangunan bangsa di segala bidang.
Oleh karena itu, heterogenitas masyarakat Indonesia yang bisa membe- rikan dampak bagi pembangunan bangsa perlu dikelola dengan baik, termasuk melalui proses pendidikan. Pendidikan merupakan cara yang relevan dalam menanamkan kesadaran hidup yang damai dalam perebedaan. Menurut Yusuf (2013: 225) education is fundamental to peace building, sehingga pendidikan perlu diarahkan untuk membangun kedamaian hidup masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya kebijakan pendidikan yang mem- pertimbangkan aspek heterogenitas.
Kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan aspek heterogenitas bang sa Indonesia dengan mengatur tentang implementasi pendidikan kedamaian dalam menanamkan pengetahuan, sikap dan keterampilan tentang kedamaian bangsa, mengantisipasi konflik dan menangani konflik secara damai. Ada bebe- rapa alasan mengapa Pendidikan Kedamaian ( Peace Education ) mendesak dise- lenggarakan pada lembaga pendidikan formal di Indonesia, di antaranya untuk

## Mardan Umar
mensosialisasikan pentingnya hidup aman dan damai dalam perbedaan. Selain itu, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Multikultural tidak menyentuh aspek-aspek teknis tentang program, proses dan langkah antisipasi serta penanganan konflik. Selanjutnya lingkungan pendidikan terkesan mengabaikan pentingnya membina sikap hidup yang rukun dan damai sejak dari sekolah baik dalam pembelajaran di kelas maupun dalam interaksi di lingkungan sekolah. Dengan alasan tersebut, pendidikan kedamaian perlu di- kedepankan dalam rangka mengantisipasi konflik dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

## 2.  Pendidikan Kedamaian sebagai Penguatan Karakter Bangsa
Dunia pendidikan terus mendapatkan kritik terkait masih terjadinya di- kotomi antara pendidikan pada aspek intelektual dengan pendidikan nilai yang menyangkut aspek afektif. Kecerdasan intelektual lebih dipentingkan dibanding dengan kecerdasan emosional, sosial dan kecerdasan spiritual yang baik. Sehingga seringkali anak Indonesia menjuarai Olimpiade sains, matematika, fisika, kimia dan lain-lain baik di tingkat regional maupun internasional. Padahal aspek afek- tif, pengembangan nilai dan karakter merupakan aspek penting dalam pendidi- kan. Dengan kata lain, pendidikan kita mementingkan supremacy dibanding ca- pacity . Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan masih terfokus pada pengajaran sisi kognitif dibanding membina dan mengembangkan nilai dan karakter agar peserta didik mampu merespon dan menyelesaikan permasalahan sosial yang di- hadapi dalam kehidupan.
Suryadi (2014: 95) menegaskan bahwa solusi terhadap permasalahan ka- rakter bangsa akan terwujud ketika pendidikan memiliki mutu yang tinggi. Pen- didikan yang bermutu menawarkan program dan strategi bagi tumbuhnya karak- ter individu maupun kelompok. Oleh sebab itu, pendidikan harus memiliki visi dan misi pembinaan karakter. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter tidak dapat dilakukan dalam suatu ruang hampa ( vacuum tube ) yang bebas nilai sebab karakter berkaitan erat dengan kehidupan.
Karakter dasar bangsa Indonesia telah dikenal di seluruh penjuru dunia sebagai bangsa yang damai. Semua akan setuju bila menyebut orang Indonesia identik dengan individu yang ramah tamah, murah senyum, peduli, saling to- long menolong, dan lain-lain. Namun perlahan karakter itu mulai luntur sering konflik dan benturan antar kelompok masyarakat yang terjadi beberapa tahun terakhir. Kondisi ini seharusnya menjadi keresahan bersama seluruh komponen bangsa termasuk bagi dunia pendidikan. Sehingg penguatan kembali nilai-nilai karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang damai sangat penting untuk diga- lakkan kembali melalui proses pendidikan.
Mukhibat (2012: 247) menyebutkan bahwa pendidikan karakter menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional karena pendidikan pendidikan karakter telah diposisikan menjadi salah satu langkah untuk menyembuhkan pe- nyakit sosial. Salah satu penyakit sosial yang sering terjadi adalah pelanggaran norma dan aturan yang berujung pada konflik dan perpecahan. Oleh sebab itu, pendidikan karakter perlu diperkuat dengan pengembangan nilai-nilai kemanu-
Internalisasi Nilai Kedamaian Melalui Pendidikan Kedamaian Sebagai Penguatan Pembangunan Karakter Pada Masyarakat Heterogen
siaan yang mendorong terciptanya hidup yang damai dan harmonis.
Pendidikan di Indonesia seharusnya mampu untuk menjadikan peserta didik untuk hidup bersama dalam perbedaan karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Pendidikan perlu menanamkan karakter dan sikap hidup yang baik sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara pada peserta didik. Se- bagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembang- kan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengen- dalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Makna pendidikan di atas, menuntut upaya aktif dalam mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan pengen- dalian diri serta keterampilan penting yang akan digunakan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan perlu mempersiapkan individu untuk hidup bersama dengan individu yang lain dalam kedamaian. Hal ini sejalan dengan salah satu pilar pendidikan UNESCO yaitu learning to live together (belajar untuk hidup bersama). Gonibala (2013: 286) menyebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pendidikan sebagai institusi yang menghormati dan menghargai perbe- daan. Pertama, adanya integrasi pendidikan dalam kurikulum ( content integrati- on ) yang didalamnya melibatkan keragaman dalam satu kultur pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghapus prasangka terutama dalam proses belajar mengajar. Kedua, konstruksi ilmu pengetahuan ( Knowledge construction ) yang diwujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komprehensif keraga- man, kebersamaan, dan kerjasama. Ketiga, pengurangan prasangka ( prejudice reduction ) yang lahir dari interaksi antar keragaman, kebersamaan, dan kerjasama dalam kultur pendidikan yang terbuka. Keempat, pedagogik kesetaraan manusia ( equity pedagogy ) yang memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap elemen yang beragam. Kelima, pemberdayaan budaya sekolah ( empowering school culture ). Kerukunan umat beragama menjadi modal sosial dalam mengimple- mentasikan pendidikan berbasis multikultural.
Selain itu, Kidder (Majid dan Andayani, 2010: 36-37) menyampaikan tu- juh kualitas yang diperlukan dalam pendidikan termasuk didalamnya penguatan karakter, yang diberika nama Seven E’s ( Empowered, Effective, Extended in to the community, Embedded, Engaged, Epistemological, Evaluative ). 1.  Empowered (pemberdayaan). Pendidik harus mampu memberdayakan di- rinya untuk memberikan pendidikan karakter dengan dimulai dari diri sendiri.
2.  Effective, proses pendidikan harus dilaksanakan dengan efektif dalam arti berhasil dan bermanfaat sesuai dengan harapan.
3.  Extended into the community, komunitas harus membantu dan mendukung sekolah dalam menanamkan nilai-nilai.
4.  Embedded, mengintegrasikan seluruh nilai ke dalam kurikulum dan

## Mardan Umar
seluruh rangkaian proses pembelajaran.
5.  Engaged, melibatkan komunitas dan menampilkan topik-topik yang es- ensial.
6.  Epistemological, harus ada koherensi antara cara berpikir makna etik den- gan upaya yang dilakukan untuk membantu peserta didik menerapkannya secara benar.
7.  Evaluative, menilai sikap peserta didik dalam aktifitasnya setelah memaha- mi dan menghayati suatu nilai.
Oleh karena itu, Lickona (Suryadi, 2010: 412) menawarkan enam elemen penting dalam membentuk suatu budaya lingkungan pendidikan yang memung- kinkan untuk terbentuknya nilai, sikap dan perilaku positif, yaitu :
1.  Moral and academic leadership from principal.
2.  Schoolwide discipline that models, promotes, and upholds the school’s values in all school environment.
3.  A schoolwide sense of community.
4.  A moral athmosphere of mutual respect, fairness, and cooperation that per- vades all relationship-those among the adults in the school as well as those between adults and students.
5.  Elevating the importance of morality by spending school time on moral con- cern.
Keenam elemen yang diungkapkan Lickona yaitu, keterlibatan pimpinan lembaga pendidikan, penegakan disiplin dalam lingkungan pendidikan, adanya rasa kekeluargaan dalam sekolah sebagai satu komunitas, penghargaan, keadi- lan dan kerjasama antara peserta didik dan pengelola, serta adanya waktu untuk menangani masalah-masalah moral. Enam elemen ini akan menjadi penopang terbentuknya pembinaan perilaku positif di lingkungan pendidikan jika dilak- sanakan dengan penuh rasa tanggung jawab baik oleh pimpinan dan seluruh elemen di lembaga pendidikan.
Posisi pendidikan sebagai sarana penguatan karakter makin diperkuat de- ngan penelitian Yusuf (2013) dari Department of Educational Foundation and Curriculum Faculty of Education Ahmadu Bello University Zaria , Nigeria, men- gemukakan bahwa Education should “ foster universal and external values, oriented towards the unity and integration of our people” Pendidikan harus “mendorong nilai-nilai universal dan eksternal, berorientasi pada persatuan dan integrasi rak- yat”. Sehingga pendidikan mewadahi proses interaksi dalam perbedaan yang ada dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Pendidikan harus menjadi sarana untuk mendorong nilai-nilai kemanusiaan termasuk nilai kedamaian. Kondisi bangsa Indonesia yang demikian majemuk dengan berbagai per- bedaan ini seharusnya perlu untuk mengedepankan pentingnya internalisasi nilai kedamaian sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional. Peserta didik harus ditanamkan sikap saling menghargai dan menghormati perbe- daan yang ada di sekitarnya dan usaha itu harus dimulai dari program pendidikan yang terstruktur dan terencana dengan baik. Model pendidikan yang menitikbe- ratkan pada kemampuan peserta didik bersikap lebih toleran dan menghargai sesama dalam perbedaan baik suku, agam ras dan golongan.
Bila kita mencermati lingkungan pendidikan (sekolah), masih banyak ke- bijakan dan tindakan yang belum mencerminkan sikap menghargai perbedaan khususnya dalam menjalankan agama. Sebagai contoh, anak yang menggunakan busana muslimah ke sekolah masih ada yang mendapat teguran dari guru dengan alasan tidak sesuai seragam sekolah. Belum lagi hak untuk mendapatkan pelaja- ran agama dari guru yang seagama baik di sekolah negeri maupun swasta. Dalam interaksi di lingkungan pendidikan peserta didik masih mendapatkan perlakuan yang kurang baik terkait pakaian yang mencerminkan ajaran agamanya, ada yang di bully karena menggunakan busana yang berbeda sehingga tidak jarang terjadi benturan antara peserta didik. Bila hal ini dibiarkan maka akan semakin menjadi kebiasaan dan bisa saja berkembang ke lingkungan masyarakat sehingga akan berdampak buruk bagi hubungan antar umat beragama.
Di samping itu, Muhammad (2008: 36) menyatakan bahwa masih ada budaya stigma negatif bagi etnis dan agama tertentu. Perbedaan suku dan golon- gan juga masih melahirkan sikap yang kurang toleran baik secara lisan maupun dalam bentuk tindakan antara sesama peserta didik. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius karena dapat menjadi sumber konflik. Meskipun hanya berupa obrolan ringan, lelucon antara peserta didik dalam pergaulan namun lama kela- maan bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam melahirkan konflik mulai dari lingkup yang kecil sampai lingkup besar.
Di sinilah pentingnya peran pendidikan dalam memberikan pemahaman akan pentingnya hidup bersama secara damai, toleransi beragama, menghargai perbedaan keyakinan, perbedaan suku dan golongan, menghormati keragaman dan heterogenitas masyarakat, serta menghindari terjadinya konflik sejak dini, mengantisipasi terjadinya benturan sekecil apapun sehingga harapan untuk ke- hidupan yang aman dan damai dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya yang terstruktur melalui pendidikan untuk men- gantisipasi konflik antar golongan masyarakat yang berbeda baik suku, agama, ras dan golongan tertentu. Salah satu yang perlu dikedepankan adalah pendidikan yang menanamkan pentingnya hidup secara damai dalam perbedaan agama, hi- dup yang harmonis sesama pemeluk agama, bersahabat dan berinteraksi dengan baik meski berbeda suku dan golongan. Di samping itu, pendidikan juga perlu merumuskan cara mengantisipasi konflik, bagaimana menghadapi konflik dan mengatasinya serta upaya untuk menjaga nilai-nilai kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat yang heterogen.
Uraian di atas mengindikasikan bahwa pendidikan kedamaian yang men- dorong kehidupan bangsa yang aman, tentram dan harmonis perlu diiplemen- tasikan dan dikembangkan dalam sistem pendidikan nasional sebagai bentuk penguatan pada pendidikan karakter. Implementasi pendidikan kedamaian perlu memperhatikan beberapa hal yaitu: (1) Tujuan yang ingin dicapai; (2) Materi apa yang disiapkan; (3) Metode dan Strategi Belajar; (4) Media yang digunakan; dan (5) Evaluasi pembelajaran. Tujuan pendidikan kedamaian di Indonesia seha- rusnya diarahkan pada penanaman pengetahuan, pemahaman, kesadaran, sikap, dan keterampilan peserta didik tentang pentingnya kedamaian hidup. Peserta didik harus mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi, lingkungan

## Mardan Umar
keluarga dan masyarakat. Materi yang disampaikan akan berkisar pada beberapa hal penting seperti: pengertian kedamaian, manfaat kedamaian, dampak buruk konflik, cara membangun kehidupan yang damai dan harmonis, cara menganti- sipasi konflik dan cara menyelesaikan konflik secara damai. Kontennya bersum- ber dari nilai-nilai agama, nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.
Selain itu, implementasi pendidikan kedamaian perlu disampaikan de- ngan metode dan strategi pembelajaran aktif dengan variasi metode dan teknik yang disesuaikan dengan materi dengan berorientasi pada pembelajaran yang ak- tif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Sedangkan media pembelajaran dapat bersumber dari lingkungan sekitar, kemudian dilakukan evaluasi pembelajaran dengan memberikan penekanan pada kemampuan aplikatif peserta didik dalam sikap hidup dan kemampuan untuk merespon situasi dan masalah secara damai. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam mengimplementasikan pen- didikan kedamaian. Pertama , penerapan Pendidikan Kedamaian sebagai bagian dari upaya mensosialisasikan pentingnya hidup aman, rukun dan damai di tengah perbedaan. Salah satu tujuan pendidikan yaitu menciptakan individu yang mam- pu hidup bersama dalam perbedaan masyarakat secara damai ( peaceful co-existen- ce ), sehingga pendidikan kedamaian begitu penting dalam memberikan pemaha- man bagi peserta didik tentang makna hidup bersama dengan orang lain dalam perbedaan ( harmony in diversity ). Meskipun beberapa ahli telah mengemukakan konsep pendidikan kedamaian, seperti Kartadinata (2015: iv) yang mengemuka- kan bahwa penerapan pendidikan kedamaian perlu dikembangkan melalui pesan dan target pembelajaran tersembunyi ( hidden curricullum ). Sungguh tidak me- madai bila pendidikan kedamaian hanya sekedar hidden curriculum , akan tetapi perlu menjadi bagian dari mata pelajaran atau topik bahasan secara khusus. Hal ini penting, sebab salah satu tujuan pendidikan adalah belajar untuk hidup ber- sama ( learning to live together ) sebagaimana yang diamanatkan UNESCO. Selain itu, tujuan pendidikan nasional juga ingin membentuk individu menjadi warga negara yang baik. UNESCO menyatakan bahwa “ peace education refers to the process of promoting the knowledge, skills, attitude and values needed to bring about behavior change that enable children, youth, adults to prevent conflict and violence ...”. Sejalan dengan itu, Galtung (2008: 2) menyatakan bahwa pendidikan ke- damaian harus berusaha untuk menghilangkan kekerasan. Sehingga pendidikan kedamaian akan merupakan suatu langkah preventif bagi penanganan konflik. Indonesia telah mengalami konflik horizontal dengan berbagai isu, sehingga su- dah saatnya untuk merancang suatu strategi pendidikan yang lebih menekankan pada pentingnya kehidupan masyarakat yang damai di tengah heterogenitas dan pluralisme bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Intinya, pendidikan kedamaian perlu diselenggara- kan untuk mengarahkan peserta didik tentang pentingnya kehidupan bersama secara harmonis dalam perbedaan.
Kedua , Pendidikan Agama sejauh ini telah mengajarkan tentang nilai-ni- lai agama dalam perspektif masing-masing agama, demikian pula Pendidikan Kewarganegaraan juga telah mengajarkan bagaiamana menjadi warga negara
Internalisasi Nilai Kedamaian Melalui Pendidikan Kedamaian Sebagai Penguatan Pembangunan Karakter Pada Masyarakat Heterogen
yang baik, serta Pendidikan Multikultural yang mengenalkan peserta didik ten- tang keberagaman kultur masyarakat Indonesia, akan tetapi Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Multikultural belum menyentuh pada aspek teknis “apa itu kedamaian?”, “bagaimana menjaga kedamaian?”, “apa manfaat kedamaian?”, “apa yang dilakukan dalam mengantisipasi konflik dan bagaimana cara mengatasi konflik secara damai?”. Di sinilah pentingnya Pendidi- kan Kedamaian dikedepankan untuk menopang Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Multikultural serta menjadi penguatan Pendi- dikan Karakter di Indonesia.
Ketiga , Sekolah tidak begitu peduli dengan pentingnya pendidikan keda- maian. Nilai-nilai kerukunan yang diajarkan di kelas dalam beberapa materi pela- jaran hanya bersifat informasi semata tanpa ada upaya untuk menjadikan peserta didik menghayati dan bersikap rukun dan damai dalam berinteraksi. Oleh karena itu, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membuat program kegiatan bersama dalam lingkungan sekolah yang menitikberatkan pada penanaman nilai kerukunan dan kedamaian, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Se- lain itu, sekolah dapat membentuk Kelompok Cinta Damai ( Peace-loving Group ) di setiap kelas yang berisikan perwakilan dari suku, agama, golongan atau ko- munitas tertentu. Kelompok ini dapat menjadi miniatur perdamaian di lingku- ngan sekolah serta ikut memberikan pemahaman secara terus menerus tentang pentingnya hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan dan kedamaian kepada sesama peserta didik bahkan ke lingkungan sekitar dalam program ekstra- kurikuler. Mengontrol dan meminimalisir aksi-aksi intoleran di lingkungan se- kolah, menegur, dan menyelesaikan masalah sendiri secara damai. Pendeknya, kelompok pencinta damai ini yang akan berada di garda terdepan dalam men- gantisipasi terjadinya konflik mulai dari lingkungan terkecil.

## E.  Kesimpulan
Heterogenitas masyarakat Indonesia perlu diarahkan dan dikembangkan untuk kemajuan bangsa. Oleh karenanya, semangat kedamaian, menghormati dan menghargai perbedaan, bekerja sama, menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dalam iklim yang kondusif sebagai kekuatan karakter bangsa perlu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan terencana dengan baik melalui pendidikan. Kebijakan Pendidikan nasional telah memberikan ruang bagi heterogenitas masyarakat Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, akan tetapi kebijakan tersebut tidak secara eksplisit mengedepankan pendidikan kedamaian sebagai upaya menjaga harmonisasi dan kedamaian hidup. Oleh karena itu, Pendidikan Kedamaian perlu dikedepankan sebagai penguatan pembangunan Karakter bangsa yang telah dilaksanakan dalam Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Multikultural di Indonesia. Pendidikan Kedamaian dapat diupayakan dengan penanaman ni- lai-nilai agama dan budaya yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran yang lebih aplikatif.
Internalisasi nilai kedamaian melalui pendidikan kedamaian dalam peng- uatan pembangunan karakter bangsa dapat diupayakan dengan beberapa lan-
gkah yaitu. Pertama , penerapan Pendidikan Kedamaian sebagai bagian dari upaya mensosialisasikan pentingnya hidup aman, rukun dan damai di tengah perbedaan serta sebagai sarana untuk mewujudkan salah satu tujuan pendidikan yaitu menciptakan individu yang mampu hidup bersama ( live together ) dalam perbedaan masyarakat secara damai ( peaceful co-existence ). Kedua , menjadikan pendidikan kedamaian sebagai penguatan mata pelajaran/ bidang studi yang su- dah ada seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarga- negaraan, dan Pendidikan Multikultural. Ketiga, perlu adanya program sekolah berupa kegiatan bersama dalam lingkungan sekolah yang menitikberatkan pada penanaman nilai kerukunan dan kedamaian, saling menghormati dan menghar- gai perbedaan. Selain itu, sekolah dapat membentuk Kelompok Cinta Damai ( Peace-loving Group ) di setiap kelas yang berisikan perwakilan dari suku, agama, golongan atau komunitas tertentu, juga dengan menghidupkan budaya sekolah yang toleran dan damai.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rahman, Nur F., Khambali, Khadijah M. 2013. “Religious Tolerance in Malaysia: Problems and Challanges”, International Journal of Islamic Thought, 3: 81-91.
Arkinson. David J. & H. Field. 1995. New Dictionary Of Christian Ethics And Pastoral Theology, England: Intervarcity.
Berry, J.W. 2005 “Acculturation: Living Succesfully in two Cultures”, Internatio- nal Journal of Intercultural Relations, 29: 697-712.
Bloom, Benjamin .S. et.al. 1971. Taxonomy of Education Objective Book 2 Affec- tive Domain, New York: David McKay Company. Inc. Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakar- ta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Galtung, Johan. 2008, Encyclopedia of Peace Education , Teachers College, Co- lumbia University.
Galtung, Johan. 2003. Studi Perdamaian, Surabaya: Pustaka Eureke.
Gonibala, Rukmina. 2013. Pendidikan Berbasis Multikultural Sebagai Modal Sosial Kerukunan Umat Beragama (Konteks Sulawesi Utara). Jurnal Potret Pemikiran, 17 (2): 275-287.
Hakam, Kama Abdul. dan Nurdin, Encep Syarif. 2015. Modul Pelatihan Meto- dologi Pembelajaran Internalisasi Nilai-nilai, Jakarta: Kementerian Ke- sehatan RI, Badan Pengembangan & Pemberdayaan SDM Kesehatan, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta.
Iqbal, Mahathir Muhammad. 2014, “Pendidikan Multikultural Interteligius: Upaya Menyemai Perdamaian dalam Heterogenitas Agama Perspektif Indonesia”, Jurnal Sosio Didaktika, 1 (1): 89-98.
Jinguang, Liu. 2003. “The Tolerance and Harmony of Chinese Religion in the Age of Globalization”, Procedia – Social and Behavioral Sciences (77), 205-209.
Kartadinata, Sunaryo. dkk. 2015. Pendidikan Kedamaian. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Kneller, George F. 1971. Introduction to Philosophy of Education. New York, Chichester, Brisbane, Toronto: John Wiley & Sons.
Lickona, Thomas. 1992. Educating for Character (How Our School can Teach Respect and Responsibility). New York: Bantam Books.
Majid, Abdul. dan Andayani, Dian. 2010. Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam. Bandung: Insan Cita Utama.
Mukhibat. 2012. Reinventing Nilai-nilai Islam, Budaya, dan Pancasila dalam Pengembangan Pendidikan Karakter, Jurnal Pendidikan Islam , 1 (2): 247-265.
Muhammad, F. 2008. Mendidik Anak Berbudaya dan Berperadaban (Online) ( http: //daaruttauhid.multiply.com / journal / item /1/ ) diakses 23 Mei 2016.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kementerian Agama RI.
Rohman, Arif. 2009. Politik Ideologi Pendidikan, Yogyakarta: LaksBang Media- tama.
Solichin, M. 2015. “Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi”,
Religi: Jurnal Studi Islam , 6 (2): 148-178.
Suryadi, Ace & Budimansyah, Dasim. 2009, Paradigma Pembangunan Pendidi- kan Nasional, Bandung: Widya Aksara Press.
Suryadi, Ace. 2014, Pendidikan Indonesia menuju 2025, Outlook: Permasalahan, Tantangan & Alternatif Kebijakan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Suryadi, Ace. 2010. “Sebuah Model Pendidikan Karakter dalam Sistem Perse- kolahan di Indonesia”, dalam Potret Profesionalisme Guru dalam Mem- bangun Karakter Bangsa: Pengalaman Indonesia dan Malaysia. Bandung: UPI Press.
Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
The United Nations, Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development Goals , The United Nations Summit, 2015 (Online) ( htt- ps://sustainabledevelopment.un.org ) diakses 10 Desember 2016. Tilaar, H.A.R. 2009, Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasio- nal dalam Pusaran Kekuasaan, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Wulandari, Taat. 2010. “Menciptakan Perdamaian melalui Pendidikan Perda- maian di Sekolah”, Mozaik. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, 5 (1): 68-83.
Yusuf, H.A. 2013. “Promoting Peaceful Co-Existence and Religious Tolerance through Supplementary Readers and Reading Comprehension Passages in Basic Education Curriculum”. International Journal of Humanities and Social Science, 3 (8) . http: //elsam.or.id). diakses 15 Desember 2016.
98 ■ Waskita , Vol. 1, No. 1, 2017