## KEDUDUKAN SAKSI AHLI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
Khafifah Nuzia Arini
Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo Email: khafifahnuzia@gmail.com
Herman Sujarwo Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo Email: hermansujarwo@unsiq.ac.id

## ABSTRAK
Di  dalam  pedoman  pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  dijelaskan,  bahwa  tujuan  hukum  acara  pidana  untuk  mencari  dan mendapatkan  kebenaran,  setidaknya  mendekati  kebenaran  materil.  Artikel  ini menjelaskan mengenai peran, posisi dan kualifikasi saksi ahli dalam persidangan perkara  pidana.  Saksi  ahli  adalah  orang  yang  memiliki  pengetahuan  dan pengalaman yang khusus sebagai dasar dalam memberikan keterangan yang dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  di  sidang  peradilan  pidana  agar  keterangan  yang diberikannya.  Diharapkan  dapat  membuat  terang  suatu  tindak  pidana  sehingga hakim  bisa  memberikan  keputusan  dengan  seadil-adilnya.  Saksi  ahli  dianggap sebagai  salah  satu  alat  bukti  dalam  persidangan  pidana  sebagaimana  yang  diatur dalam  KUHAP.  Keterangan  ahli  merupakan  suatu  kemajuan  dalam  perkara  di persidangan,  dan  pembuat  Undang-Undang  menyadari  pentingnya  kolaborasi perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tehnologi,  sehingga  keterangan  ahli  sangat memegang  peranan  dalan  peradilan.  Kedudukan  saksi  ahli  dalam  pembuktian tindak  pidana  merupakan  bagian  dari  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dan  diakui  di dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP. Kekuatan pembuktian keterangan ahli menurut Hukum  Pidana  memiliki  dasar  hukum  di  dalam  KUHAP  bahwa  keterangan  ahli bersifat bebas dan tidak mengikat (dikesampingkan). Karena adanya keterbatasan hakim yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, maka hakim dalam persidangan bisa menggunakan keterangan ahli tersebut atau dikesampingkan, sehingga hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya .
Kata kunci : Saksi Ahli, Pidana, KUHAP .

## A. PENDAHULUAN
Penegakan  hukum  merupakan  salah satu  usaha  untuk  menciptakan  ketertiban dan  keamanan,  di  dalam  kehidupan bermasyarakat,  baik  di  dalam  usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun  penindakan  setelah  terjadinya tindak  pidana.  Apabila  Undang-Undang yang  menjadi  dasar  hukum  bagi  gerak
langkah serta tindakan dari para penegak hukum sesuai dengan tujuan dari falsafaah negara  dan  pandangan  hidup  bangsa, maka  dalam  upaya  penegakan  hukum akan lebih mencapai sasaran.
Hukum  pidana  adalah  bagian  dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan
perbuatan mana yang boleh dilakukan dan mana  yang  tidak  boleh  dilakukan  atau yang  dilarang,  yang  biasanya  disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana perbuatan  yang  dilarang.  Di  dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan,  bahwa  tujuan  hukum  acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan  kebenaran  atau  setidaknya mendekati  kebenaran  materil,  yaitu kebenaran  yang  selengkapnya  dari  suatu perbuatan  perkara  pidana  (Sadi  Is,  2014: 27).
Dalam  perkara  pidana,  pembuktian merupakan hal yang mempunyai peranan penting dalam menjatuhkan suatu putusan  terhadap  terdakwa.  Tapi  dalam praktiknya tidak sedikit dijumpai masalah dalam  hal  pembuktian  yaitu  saksi-saksi, korban  maupun  pelaku  diam  (dalam  hal tidak  mau  memberikan  keterangan  (Edy O.S,  2012:  96).  Pembuktian  dijadikan dasar  atau  patokan  bagi  penuntut  umum untuk  mengajukan  tuntutan.  Pembuktian dipandang  sebagai  sesuatu  yang  tidak memihak,  objektif  dan  memberikan informasi yang benar kepada hakim untuk mengambil keputusan yang seadil- adilnya.
Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.  Serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian
ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa  benar  melakukan  perbuatan pidana yang ditentukan pidana yang akan dijatuhkan  kepada  terdakwa  yang  telah benar  terbukti  bersalah.  Karena  apabila pembuktian  dari  alat-alat  bukti  yang ditentukan  undang-undang  tidak  cukup untuk  membuktikan  kesalahan  yang didakwakan,  maka  terdakwa  dibebaskan dari segala hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa akan dinyatakan  bersalah  dan  kepadanya  akan dijatuhkan hukuman pidana.
Hakikat pembuktian adalah penggunaan  alat-alat  bukti  yang  sah sebagaimana  ditentukan  dalam  undang- undang  untuk  membuktikan  ada  atau tidaknya  kesalahan  terdakwa.  Seperti yang  diatur  dalam  Pasal  184  KUHAP. Alat bukti yang sah ialah : (1) Keterangan saksi;  (2)  Keterangan  ahli;  (3)  Surat;  (4) Petunjuk; dan (5) Keterangan terdakwa.
Maksud  penyebutan  urutan  alat  bukti dalam  KUHAP  dengan  urutan  pertama pada  keterangan  saksi,  keterangan  ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukan bahwa pembuktian  dalam  hukum  acara  pidana diutamakan  kepada  kesaksian.  Dalam kemajuan  teknologi  atau  pemikiran manusia di zaman modern ini terdapat alat bukti  yang  sah  dan  sering  digunakan
dalam  pengadilan  hukum  acara  pidana yaitu alat bukti saksi ahli.
Saksi  merupakan  seseorang  yang mempunyai  informasi  mengenai  suatu kejadian  tindak  pidana  yang  ia  lihat, dengar  dan  alami  sendiri    (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan). Keterangan  seorang  saksi  akan  menjadi alat  bukti  apabila  keterangannya  tersebut disampaikan di depan persidangan.
Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Saksi  ahli  merupakan orang yang mempunyai keahlian khusus tentang kasus  yang  akan  disidangkan  menurut keahlian  yang  dimilikinya  melalui  jalan pendidikan  atau  pelatihan  khusus  yang mempunyai sertifikat.
Ketentuan
KUHAP tentang keberadaan keterangan ahli sebagai   alat bukti  pada  prinsipnya  berkedudukan untuk  menguatkan  suatu  elemen  atau unsur suatu tindak pidana, khususnya atas tindakan-tindakan  pidana  yang  untuk memastikan  membutuhkan  keterangan dari  seorang  yang  memiliki  keahlian khusus terkait dengan unsur tindak pidana bersangkutan.  Hal  ini  tentu  berarti  juga, keterangan  ahli  sebagai  alat  bukti  yang sah  tidak  menjadi  alat  bukti  yang  utama. Artinya,  ketika  keterangan  saksi  sebagai
alat  bukti  tidak  ada,  maka  suatu  tindak pidana  bisa  dinyatakan  dengan  hanya berdasarkan keterangan ahli saja. Sekalipun sama-sama berkedudukan sebagai  alat  bukti,  namun  kedudukan keterangan  ahli  sebagai  alat  bukti  tidak dapat menggantikan atau didorong menjadi  alat  bukti  utama  dalam  sebuah perkara  pidana.  Hal  ini  sesuai  dengan keberadaan keterangan ahli dalam lingkup memberikan  keterangan  bukan  mengenai apa  yang  dilihat,  dialami,  dan  dirasakan ahli  atas  terjadinya  suatu  tindak  pidana, melainkan  keterangan  atau  pendapat  ahli berdasarkan keahlianya mengenai hal-hal yang  ada  hubungannya  dengan  perkara tengan berlangsung.
Hakikat  pembuktian  dalam  hukum pidana terlebih dalam hukum acara pidana sangat  urgen  untuk  menentukan  dan menyatakan  apakah  seseorang  bersalah melakukan suatu tindak pidana. Urgensinya  pembuktian  dalam  proses peradilan  pidana  dimulai  sejak  polisi melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan yang kemudian dilimpahkan kepada jaksa untuk melakukan penuntutan yang diawali dengan pembuatan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Pada  tahap  pemeriksaan  di  pengadilan, hakim akan menilai fakta-fakta dan bukti- bukti  yang  diajukan  dalam  persidangan guna membuktikan benar tidaknya seseorang  yang  didakwa  tersebut  telah
melakukan  suatu  tindak  pidana.  serta berpegang  pada  keyakinan  hakim,  pada akhirnya  hakim  akan  menjatuhkan  vonis kepada terdakwa.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian  Pembuktian  dan  Alat Bukti Keterangan Ahli
Kata  pembuktian  berasal  dari  kata “bukti”  yang merupakan terjemahan dari bahasa  Belanda  “ bewijs ”  yang  berarti sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran  suatu  peristiwa,  sedangkan dalam  kamus  hukum “bewijs ”  diartikan sebagai  sesuatu  yang  memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara di pengadilan yang berguna untuk  memberi  bahan  kepada  hakim dalam  memutus  perkaranya  (Hamzah, 1986: 83).
Kata  Pembuktian  mendapat  awalan “pem”  dan  “an”,  dengan  demikian pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan  sesuatu  yang  menyatakan kebenaran  suatu  peristiwa,  pengertian membuktikan  yang  mendapat  awalan “mem”  dan  akhiran  “an”,  membuktikan yang mempunyai makna memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti (Sudarsono, 1992: 345).
Dalam  kosa  kata  bahasa  Inggris,  ada dua  kata  yang  sama-sama  diterjemahkan dalam  bahasa  Indonesia  sebagai  “bukti”, namun  sebenarnya  kedua  kata  tersebut
memiliki  perbedaan yang  cukup  prinsip. Pertama adalah kata “ evidence ” dan yang kedua adalah kata “ proof ”. Kata evidence memiliki  arti  yaitu  informasi  yang memberikan dasar-dasar yang mendukung  suatu  keyakinan  bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar.  Sementara  itu, proof adalah  suatu kata dengan berbagai arti. Dalam wacana hukum,  kata proof mengacu  kepada hasil  suatu  proses  evaluasi  dan  menarik kesimpulan terhadap evidence atau dapat  juga  digunakan  lebih  luas  untuk mengacu  kepada  proses  itu  sendiri  (Edy O.S, 2012: 2).
Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian  sebagai  ketentuan  ketentuan yang  berisi  penggarisan  dan  pedoman tentang  tata  cara  yang  dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan  yang  didakwakan  kepada terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti  yang  dibenarkan  undang  undang dan  mengatur  mengenai  alat  bukti  yang boleh digunakan hakim guna membuktikan  kesalahan  terdakwa  (Edy
O.S, 2012: 4). Menurut J.C.T.
Simorangkir pembuktian  adalah  usaha  dari  yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim  sebanyak  mungkin  hal-hal  yang berkenaan  dengan  suatu  perkara  yang bertujuan  supaya  dapat  dipakai  oleh
hakim  sebagai  bahan  untuk  memberikan keputusan dalam perkara yang didakwakan  kepada  seorang  terdakwa (Andi Sofyan and Abd Azis, 2014: 230).
Pembuktian  sangat  penting  dalam proses  penyelesaian  suatu  tindak  pidana, mulai  dari  tahap  penyidikan  sampai persidangan.  Dengan  pembuktian  akan didapatkan  kebenaran  materiil  yaitu kebenaran  yang  sebenar-benarnya  dari suatu tindak pidana.
Di dalam Pasal 184, Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana memberikan  penjelasan  mengenai  alat bukti  yang  digunakan  untuk  menyatakan kesalahan  terhadap  seorang  terdakwa, yaitu :
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat petunjuk
d. Keterangan terdakwa
Dalam  Pasal  1  butir  28  disebutkan bahwa: “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang  memiliki  keahliah  khusus  tentang hal  yang  diperlukan  untuk  membuat terang  suatu  perkara  pidana  guna kepentingan pemeriksaan”. KUHAP tidak menentukan  secara  jelas  apa  saja persyaratan  seseorang  agar  bisa  diajukan di  persidangan  sebagai  seorang  ahli, mengenai  bagaimana  keahlian  khusus harus dinyatakan, apakah cukup dikatakan
secara  lisan  oleh  ahli  yang  bersangkutan di  muka  sidang,  berdasarkan  penilaian hakim  ataukah  harus  ada  bukti  formal, misalnya  ijazah,  sertifikat  maupun  surat penunjukan  dari  istansi  yang  berwenang (G Widiarmata and Al. Wisnubroto, 2005: 101).  Tentang  isi  keterangan  oleh  saksi ahli serta syarat apa  yang harus dipenuhi agar  keterangan  saksi  ahli  mempunyai nilai  tidak  diatur  dalam  KUHAP.  Tetapi bedasarkan  Pasal  1  angka  28  KUHAP, secara khusus ada 2 syarat dari keterangan saksi ahli yaitu:
a. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup pengetahuannya
b. Bahwa  yang  harus  diterangkan mengenai  keahliannya  itu  adalah berhubungan  erat  dengan  tindak pidana yang sedang diperiksa (Prisco Jeheskiel Umboh, 2013: 120).
Keterangan  seorang  ahli  dapat  pula diberikan  pada  waktu  pemeriksaan  oleh penyidik  atau  penuntut  umum.  Jika  hal tersebut  tidak  diberikan  pada  waktu penyidikan  maupun  penuntutan,  maka pada  saat  memberikan  keterangannya  di sidang pengadilan saksi ahli diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah  di  hadapan  hakim  (Hamzah, 1992: 273).

## 2. Kedudukan  Saksi  Ahli  Dalam Persidangan Perkara Pidana
Keterangan  ahli  merupakan  suatu kemajuan  dalam  perkara  di  persidangan, dan pembuat Undang-Undang menyadari pentingnya  kolaborasi  perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, sehingga keterangan ahli sangat memegang peranan dalan peradilan (Bakhri and Chandranegara, 2014: 123).
Keterangan  ahli  menurut  KUHAP adalah:  “keterangan  yang  diberikan  oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang  hal yang  diberikan  untuk
membuat  terang  suatu  perkara  pidana guna kepentingan pemeriksaan”.
Keterangan  ahli  dinyatakan  sah  sebagai alat  bukti  jika  dinyatakan  di  depan persidangan dan di bawah sumpah.
Seorang  ahli  dalam  memberikan keterangan tidak mesti harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung atau  suatu  tindak  pidana  seperti  saksi biasa.  Keterangan  ahli  tentang  sebab akibat suatu peristiwa pidana tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya, untuk membantu  membuat  terangnya  suatu perkara  pidana.  Adapun  keterangan  ahli yang  diberikan  dalam  persidangan  dapat dilakukan  dengan  cara  lisan  maupun tertulis (Bakhri and Chandranegara, 2014: 246–47).
Keahlian
seseorang yang memberikan  keterangan  ahli  tidak  hanya berdasarkan  pengetahuan  yang  dimiliki melalui pendidikan formal, namun keahlian  itu  dapat  diperoleh  berdasarkan pengalamannya.  Keahlian  tersebut  juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang keahliannya. Karena berdasarkan KUHAP, tidak ada persyaratan kualifikasi seorang  ahli  harus  memenuhi  jenjang akademik tertentu (Bakhri and Chandranegara, 2014: 124).
Patut  diperhatikan  bahwa  KUHAP membedakan  keterangan  seorang  ahli  di persidangan  dan  keterangan  ahli  secara tertulis, yang disampaikan di persidangan. Jika seorang ahli memberikan keterangan secara  langsung  di  persidangan  dan  di bawah  sumpah,  keterangan  tersebut adalah  bukti  keterangan  ahli  yang  sah. Sementara itu, jika seorang ahli di bawah sumpah  telah  memberikan  keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut  dibacakan  di  depan  sidang pengadilan,  maka  keterengan  tersebut merupakan  bukti  surat  dan  alat  bukti keterangan  ahli. Visum  et  refertum , kendatipun isinya berupa keterangan ahli yang  diberikan  di  bawah  sumpah  dan  di luar  persidangan,  namun  kualifikasinya juga termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan  alat  bukti  keterangan  ahli  (Bakhri and Chandranegara, 2014: 124).
Adapun tata cara menilai  keterangan ahli, yakni untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik berhak untuk mengajukan permintaan keterangan seorang ahli, Pasal 133, terhadap ahli kedokteran kehakiman ataupun  ahli  lainnya,  dan  ahli  dapat membuat  keterangan  atau  laporan  sesuai yang dikehendaki penyidik, dan dimasukkan  ke  dalam  berita  acara penyidik  sebagaiman  Pasal  186,  atau dapat  juga  disampaikan  pada  sidang peradilan.  Jenis  dan  tata  cara  pemberian keterangan  ahli  sebagai  alat  bukti  yang sah, yakni diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan, atas permintaan  penyidik,  ahli  membuat laporan, atau visum et revertum dan dibuat oleh ahli yang bersangkutan, yang bernilai sebagai  alat  bukti  yang  sah  menurut undang-undang
(Bakhri and
Chandranegara, 2014: 125)
Keterangan  ahli  ( expert  testimony ) disebut  sebagai  alat  bukti  urutan  kedua oleh  KUHAP,  hal  ini  berbeda  dengan H.I.R. ( Herzien Inlandsc Reglement ) yang tidak  mencantumkan  keterangan  ahli sebagai  alat  bukti.  Keterangan  ahli sebagai  alat  bukti  dikenal  dalam  hukum acara  pidana  modern  di  banyak  negara. Keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu  pemeriksaan  oleh  penyidik  atau penuntut  umum  yang  dituangkan  dalam suatu  bentuk  laporan,  dan  dibuat  dengan mengingat sumpah sewaktu menjadi ahli.
Pada umumnya keterangan ahli itu adalah pendapat  seorang  ahli  yang  berhubungan dengan  ilmu  pengetahuan  yang  telah dipelajarinya tentang sesuatu yang diminta  perimbangannya  (Bakhri  and Chandranegara, 2012: 63)
Keterangan  ahli  biasanya  bersifat umum  berupa  pendapat  atas  pokok perkara  pidana  yang  sedang  disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan  penilaian  terhadap  kasus kongkrit yang sedang disidangkan. Oleh  karena  itu,  pertanyaan  terhadap ahli  biasanya  bersifat  hipotesis  atau pernyataan  yang  bersifat  umum.  Ahli pun tidak dibolehkan memberikan penilaian  terhadap  salah  atau  tidaknya terdakwa  berdasarkan  fakta  persidangan yang ditanyakan kepadanya.
Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang kita anut sekarang/sistem pembuktian dapat diberi  batasan  sebagai  suatu  kebulatan atau                    keseluruhan  dari  berbagai ketentuan  perihal  kegiatan  pembuktian yang  saling  berhubungan  satu  dengan yang  lain  yang  tidak  terpisahkan  dan menjadi  suatu  kesatuan  yang  utuh. Adapun isinya adalah sistem pembuktian terutama  tentang  alat  bukti  apa  yang boleh  digunakan  untuk  membuktikan, cara  bagaimana  alat  bukti  itu  boleh dipergunakan,  dan  nilai  dari  kekuatan
dari alat bukti tersebut serta standar/kriteria  yang  menjadi  ukuran untuk  mengambil  kesimpulan  tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan  (Prisco  Jeheskiel  Umboh, 2013: 112).
Hukum  pembuktian  dalam  hukum acara  pidana  kita  sejak  berlakunya het Herziene  Indonesisch  Reglement (HIR) dahulu dan kini KUHAP adalah menganut sistem  ini  secara  konsekuen.  Pasal  294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa:
“ Tidak  seorangpun  boleh  dikenakan hukuman,  selain  jika  hakim  mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa  benar  telah  terjadi  perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu ”.
Dalam  praktik  alat  bukti  ini  disebut alat bukti saksi ahli. Tentu saja pemakaian istilah  saksi  ahli  tidak  benar.  Karena perkataan  saksi  mengandung  pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan  saksi  adalah  segala  sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26). Pada keterangan  saksi  haruslah  diberikan alasan  dari  sebab  pengetahuannya  itu (Pasal  1  angka  27).  Sedangkan  seorang ahli  memberikan  keterangan  bukan mengenai  segala  hal  yang  dilihat, didengar  dan  dialaminya  sendiri,  tetapi mengenai  hal-hal  yang  menjadi  atau  di bidang keahliannya yang ada
hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa.  Keterangan  ahli  tidak  perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana  pada  keterangan  saksi.  Apa yang  diterangkan  saksi  adalah  hal mengenai  kenyataan  atau  fakta.  Akan tetapi, yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan  dari  kenyataan  dan  atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli (Prisco Jeheskiel Umboh, 2013: 120).
Disamping  itu,  ada  perbedaan  lain apabila  keterangan  saksi  diberikan  pada tingkat penyidikan maka sebelum memberikan keterangan dimuka penyidik ahli harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih  dahulu  (Pasal  120).  Akan  tetapi, seorang saksi yang didengar keteranganya di  tingkat  penyidikan  tidak  wajib  untuk mengucapkan  sumpah  atau  janji  terlebih dulu. Saksi yang memberikan keterangan di  tingkat  penyidikan  dapat  bersumpah atau  berjanji  apabila  ada  keadaan  khusus sebagai  alasan  yang  dapat  diterima penyidik  bahwa  ia  tidak  dapat  hadir  di sidang pengadilan.
Keterangan ahli hukum  diminta oleh penyidik untuk mengambil suatu perimbangan  tentang  fakta  hukum  yang sedang  disidik  dengan  keterangan  yang diberikan  oleh  ahli  hukum  tersebut sehingga dapat membantu penyidik untuk lebih  memastikan  Pasal  yang  dikenakan
terhadap  perkara  yang  sedang  diperiksa. Keterangan  ahli  hukum  juga  berfungsi untuk  memberi  masukan  bagi  penyidik dalam  menempatkan  atau  memperjelas suatu  perkara  pidana  yang  sedang diperiksa  ataupun  untuk  memposisikan fakta perkara apakah sudah terpenuhi atau tidak terhadap Pasal-Pasal yang dikenakan bagi tersangka. Hal ini terlihat jelas  dalam  Pasal  120  KUHAP  yang berbunyi, “Dalam hal penyidik menganggap  perlu,  ia  dapat  minta pendapat  orang  ahli  atau  orang  yang memiliki keahlian khusus”
Ahli  tersebut  mengangkat  sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa  ia  akan  memberikan  keterangan menurut  pengetahuannya  yang  sebaik- baiknya  kecuali  bila  disebabkan  karena harkat  serta  martabat,  pekerjaan  atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberi keterangan yang diminta.
Pembuktian  di  dalam  hukum  positif, kekuatan  pembuktian  atas  suatu  tindak pidana tergantung kepada hasil alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk dapat  membuktikan  suatu  tindak  pidana. Apabila  alat  bukti  yang  diajukan  oleh penuntut  umum  memenuhi  syarat  yang sah  menurut  undang-undang,  baru  alat bukti  tersebut  mempunyai  kekuatan pembuktian,  sehingga  hasil  pembuktian dapat dinyatakan bahwa perbuatan
tersebut  adalah  tindak  pidana  sesuai dengan yang diatur dalam undang- undang (Ash-Shaddiqi, 2001: 98).
Esensi  pokok  dari  keterangan/saksi ahli adalah memberikan pendapat terhadap hal-hal yang diajukan kepadanya sesuai  dengan  keahlian  yang  bertujuan untuk  memperjelas  duduk  perkaranya. Pada keterangan Pasal 154 HIR, Pasal 181 RBg  lebih  detail  mengatur  tentang keterangan/saksi ahli, selengkapnya bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:
a. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan  dengan  suatu  pemeriksaan atau  peninjauan  oleh  seorang  ahli, maka  ia  dapat  atas  permintaan  para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.
b. Dalam hal yang sedemikian, ditetapkan hari sidang di mana para ahli itu akan mengutarakan  laporan  mereka,  baik secara  tertulis,  secara  lisan  dan menguatkan laoran itu dengan sumpah. c. Tidak  boleh  diangkat  sebagai  ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi
d. Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan  mengikuti  pendapat  ahli apabila keyakinanya bertentangan dengan itu.
Dari  visi  Pasal  154  HIR,  Pasal  181 RBg  tersebut  maka  keterangan  ahli didengar  oleh  majelis  hakim  di  depan
persidangan  atas  dasar  permintaan  para pihak  atau  perintah  hakim  karena jabatanya.  Kemudian  keterangan  atau kesaksian ahli tersebut diberikan di bawah sumpah  dengan  lafal  sumpah      dalam praktik lazimnya berbunyi:
“ saya  bersumpah  bahwa  saya  akan memberikan  pendapat  soal-soal  yang dikemukakan  menurut  pengetahuan saya sebaik-baiknya. ”
Menurut  Pasal  154  (3)  HIR  tidak semua  orang  dapat      didengar  sebagai saksi  ahli.  Ada  larangan  tertentu  yang tidak  boleh  didengar  sebagai  saksi  juga berlaku bagi  saksi  ahli ini  dalam praktek umumnya  dipergunakan  agar  hakim memperoleh  pengetahuan  yang  lebih mendalam tentang suatu hal yang bersifat teknis. Jadi kekuatan pembuktian tergantung  kepada  kebijaksanaan  dan keeyakinan hakim (Mulyadi, 2003: 189).
Dalam  penyelesaian  suatu  tindak pidana  peranan  saksi  sangatlah  penting, karena  sebuah  tindak  pidana  harus  ada saksi yang mengetahui peristiwa itu untuk menjadikan  terang  perkara,  sehingga peranan saksi menjadi hal yang utama. Di samping itu juga keterangan ahli diperlukan  untuk  menjernihkan  duduk perkara  yang  terjadi.  Apabila  ada peristiwa
pidana, ada laporan  polisi,  kemudian  terbit  surat perintah  penyidikan  lalu  polisi  baru memeriksa  saksi-saksi  yang  terkait.  Dari penelitian ini, saya menemukan
bagaimana  kedudukan  saksi  ahli  ditinjau dari KUHAP:
a. Saksi Ahli merupakan alat bukti yang sah
Saksi  ahli  merupakan  bagian  dari keterangan saksi yang mempunyai keahlian  khusus  merupakan  alat  bukti yang  sah  di  dalam  KUHAP.  Bahwa  di dalam  Pasal  184  KUHAP  jelas  ditulis adanya  saksi  ahli.  Karena  saksi  ahli sebagai  alat  bukti  yang  sah,  sekaligus meliputi penyataan “saksi” dan menyerahkan penilaian kepada terdakwa. Sehingga hakim tidak langsung memberikan keputusan terlalu cepat. b. Harus mempunyai keahlian khusus Saksi  ahli  haruslah  mempunyai keahlian  khusus  mengenai  kejadian  atau perkara  yang  akan  di  persidangkan,  dan saksi  ahli  harus  mempunyai  lisensi  atau sertifikat khusus melalu pelatihan.
c. Keterangan  itu  dinyatakan  di  sidang pengadilan.
Keterangan  saksi  ahli  tidak  bernilai sebagai  alat  bukti  apabila  keterangan  itu dinyatakan di luar persidangan pengadilan.  Hal  tercantum  dalam  Pasal 189  ayat  (2)  bahwa  “keterangan  yang diberikan di  luar sidang  dapat  digunakan untuk  membantu  menemukan  bukti  di sidang,  asalkan  keterangan  itu  didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.
d. Keterangan  Saksi  ahli  harus  tentang kemampuan yang ia miliki.
Keterangan  saksi  ahli  bernilai  alat bukti  apabila  keterangan  itu  mempunyai izin atau lisensi yang ia miliki. Adapun hal yang diketahui saksi ahli haruslah bersifat sebenarnya,  bukan  berdasarkan  karangan ia  sendiri.  Dan  tidak  kalah  pentingnya bahwa  keterangan  saksi  ahli  tersebut benar-benar  mempunyai  keahlian  khusus dengan peristiwa pidana yang bersangkutan.
Sistem  pembuktian  terdapat  dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi :
“ Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan pidana  kepada  seseorang  kecuali apabila  dengan  sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya ”.
Apabila  melihat  Pasal  183  KUHAP, maka alat bukti yang sah adalah alat bukti yang berhubungan dengan kejadian suatu tindak  pidana.  Jadi  meski  seorang  saksi ahli  tidak  melihat  secara  langsung  atau mendengar  bahkan  mengalami  sendiri
suatu tindak pidana, keterangannya dapat didengar  apabila  ia  mempunyai  keahliah tertentu  untuk  menilai  atau  menjelaskan sesuatu  sesuai  dengan  keilmuanya  dan pengetahuannya  yang  berkaitan  dengan suatu tindak pidana tertentu.

## C. SIMPULAN
Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian  tindak  pidana  merupakan bagian dari sebagai alat bukti yang sah dan diakui  di  dalam  Pasal  184  Ayat  1 KUHAP. Kekuatan pembuktian keterangan  ahli  menurut  Hukum  Pidana memiliki dasar hukum di dalam KUHAP bahwa keterangan ahli bersifat bebas dan tidak mengikat (dikesampingkan). Karena adanya keterbatasan hakim yang berkaitan dengan  ilmu  pengetahuan,  maka  hakim dalam  persidangan  bisa  menggunakan keterangan ahli tersebut atau dikesampingkan,  sehingga  hakim  dapat memberikan  keputusan  yang  seadil- adilnya.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Sofyan and Abd Azis. 2014. Hukum Acara  Pidana  “Suatu  Pengantar . Jakarta: Kencana.
Ash-Shaddiqi,  Hasbi.  2001. Filsafat
Hukum  Islam .  Semarang:  Pustaka Rizki Putra.
Bakhri, Syaiful, and Ibnu Sina
Chandranegara. 2012. Beban Pembuktian Dalam Beberapa
Praktik Peradilan . Depok: Gramata
Publishing.
———.  2014. Sistem  peradilan  pidana Indonesia dalam perspektif
pembaruan,  teori,  dan  praktik peradilan .
Edy O.S, Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian . Jakarta: Erlangga.
G Widiarmata and Al. Wisnubroto. 2005.
Pembaharuan Hukum Acara Pidana .  Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti.
Hamzah,  Andi.  1986. Kamus  Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia.
———.  1992. Kamus  Hukum .  13th  ed.
Jakarta: Rineka Cipta. http://books.google.com/books?id=
sINGAQAAIAAJ.
Mulyadi,  Lilik.  2003. Hukum  Acara
Perdata Menurut Teori dan Praktek
Peradilan Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Prisco  Jeheskiel  Umboh.  2013.  ‘Lex Crimen’, 2, II (June).
Sadi  Is,  Muhammad.  2014. Kumpulan Hukum Acara di Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group.
Sudarsono. 1992. Kamus Hukum . Jakarta:
Rineka
Cipta. http://books.google.com/books?id= sINGAQAAIAAJ.