A vailable at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 01-16

## IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DENGAN INVESTASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DALAM TINJAUAN ISLAM
(STUDI KASUS DESA ULUMAHUAM)
Yungki Akbar 1 , Hendra Harmain 2 , Arnida Wahyuni Lubis 3
1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Medan Email: yungkiakbar90@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Medan Email: hendra.harmain@uinsu.ac.id
3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Medan Email: arnidawahyuni@yahoo.com

## Abstract
In  this  case  it  refers  to  the  village  government  in  an  effort  to  implement  SAP  by  investing  in government  performance.  The  investment  made  greatly  influences  the  image  of  the  community's environmental  assessment  of  the  performance  of  the  village  government,  which  then  becomes  a benchmark  for  considering  the  achievement  of  this  leadership.  This  study  aims  to  find  out  how  the implementation  is  carried  out  by  the  Ulumahuam  Village  Government,  because  there  are  some uniqueness  or  differences  that  occur  in  the  Village  Government  in  general  where  the  hypothesis includes the level of concern, wisdom, creativity and innovation possessed by the Ulumahuam Village Government. This research methodology is quantitative with a qualitative descriptive approach, where the focus of this research is to explore the specific problems of research subjects from all aspects of personality related to the object of research, this research is also often called casuistic research. The results  showed  that  the  significance  value  (0.817)  >  0.05  means  that  there  is  no  effect  of  the application of government accounting standards by investment on government performance or in other words  it can be concluded that the application of  SAP through investment  is  not  in  accordance with government performance.
Kata Kunci: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah Investasi, Kinerja Pemerintah Desa.

## 1. PENDAHULUAN
Seiring berjalannya perkembangan zaman dari masa ke masa mulai dari era 90-an hingga kini terdapat pembaharuan dari berbagai sektor dan  aspek,  salah  satunya  adalah  dari  sektor akuntabilitas. Secara fundamental Akuntabilitas tidak hanya didasarkan sebagai sistem pencatatan dari dan dalam instansi pemerintahan  juga  perusahaan.  Namun,  pada zaman  ini  sudah  mengalami  inovasi  dalam tubuh akuntansi dimana sudah terdapat regulasi dari  pemerintah  Negara  Republik  Indonesia yang  mengatur  tentang  sistem  pencatatan akuntansi, perlakuan, pengakuan dan sebagainya  yang  Validitas  nya  sudah  diakui. Pemeliharaan  barang/produk  dalam  suatu
pemerintahan  juga  bervariasi  dan  terdapat beberapa tingkatan nya masing-masing.
Di
Negara Indonesia terdapat pemerintah  desa,  pemerintah  kabupaten  atau kota,  pemerintah  daerah,  dan  pemerintah pusat.  Meskipun  diatur  dalam  UU  untuk regulasi setiap kepemerintahan, Namun setiap instansi pemerintahan tidak dilarang melakukan  tindakan  konsumtif  selagi  masih diambang  batas  kewajaran.  Dapat  diartikan konsumtif  dalam  hal  ini  adalah  melakukan pembelian/belanja peralatan dan perlengkapan utama maupun pendukung yang dibutuhkan  sesuai  dengan  keadaan  di pemerintahan.
Pengalokasian  dana  di  pemerintahan
juga  dapat  dilakukan  dengan  fleksibel menyesuaikan  karakter  lingkungan  dan  tidak bersifat  stagnan.  Investasi  adalah  salah  satu program yang selalu ada di ranah pemerintahan  baik  tingkat  pusat,  daerah, kabupaten/kota  dan  desa.  Strategi  dalam melakukan  investasi  masing  masing  instansi pemerintahan  juga  variatif  untuk  memenuhi aspek aspek kebutuhan lingkungan masyarakat  dan  kepemerintahan.  Dalam  hal ini merujuk kepada pemerintahan desa dalam upaya Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dengan Investasi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Investasi yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap citra penilaian lingkungan  masyarakat  terhadap  kinerja pemerintah  desa  yang  kemudian  menjadi tolak  ukur  pertimbangan  pencapaian  atau prestasi  atas  kepemimpinan  tersebut.  Kinerja Pemerintah sejatinya akan dipertanggungjawabkan  dan  di  evaluasi apakah  sudah  memenuhi  dan  menjawab permasalahan yang ada atau sebaliknya.
Maka  perlu  adanya  pola  pikir  yang kreatif dan inovatif dalam tubuh kepemerintahan  desa  sebagai  bahan  dalam program  pengalokasian  dana  khususnya terhadap  investasi,  baik  investasi  secara produktif  maupun  normatif  yang  secara akuntabilitas  tercatat  transparan  serta  tidak ada  maksud  dan  tujuan  melakukan  tindakan secara  personal  menguntungkan  beberapa pihak juga merugikan lingkungan masyarakat dan  negara.  Transparansi  dan  Akuntabel dalam  penyajian  data  perihal  investasi  juga diperhatikan dan diharapkan oleh masyarakat setempat  untuk  mengetahui,  mengukur  dan mengevaluasi  kinerja  pemerintah  desa  dalam periode berjalan.
Kendati  demikian,  Investasi  juga  dapat ditemukan dalam ajaran islam yang mengatur kegiatan tersebut dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman nya agar tidak melenceng dari syariat. Telah dijelaskan dan  terdapat  beberapa  sumber  yakni  al- qur’an,  Hadits  dan  menurut  banyak  ahli dalam islam sehingga apapun yang dikerjakan dengan strategi maksimal khususnya investasi tetap  ada  hukum  dan  dasarnya  secara  syariat
dan nilai-nilai keislaman.
Peneliti dalam hal ini menemukan suatu gagasan  yang  terdapat  di  Desa  Ulumahuam Kecamatan
Silangkitang
Kabupaten
Labuhanbatu  Selatan  dalam  upaya  Investasi Pemerintah  Desa  yang  di  proyeksikan  untuk kebutuhan  desa  dan  masyarakat  melalui rancangan  Kepala  Desa  dan  jajarannya.  Jika ditarik dari rumusan masalah yang ditemukan penulis  dari  Pemerintah  Desa  tersebut  dapat diuraikan diantaranya :
a) Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terkait Investasi di Desa Ulumahuam sudah sesuai dengan ketetapan PSAK di Indonesia ?
b) Apakah Investasi yang dilakukan Pemerintah Desa Ulumahuam memberikan manfaat ke seluruh elemen
Desa (Masyarakat Desa, Perangkat Desa dan Pemerintah Desa)
c) Apakah Investasi yang dilakukan Pemerintah Desa Ulumahuam
memberikan keuntungan secara finansial terhadap Desa Ulumahuam?
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui strategi dan cara dari implementasi  yang  dilakukan  Pemerintah Desa  Ulumahuam  yang  menurut  Peneliti terdapat  beberapa  keunikan  atau  perbedaan yang  terjadi  di  Pemerintahan  Desa  pada umumnya  dimana  suatu  hal  tersebut  terbersit oleh  Peneliti  sebagai  sebuah  hipotesis  yang mencakup  tingkat kepedulian,  kearifan, kreatifitas  dan  inovatif  yang  dipunyai  oleh Pemerintah  Desa  Ulumahuam  Kecamatan Silangkitang
Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.
Dalam  upaya  mencari  kebenaran  fakta di  lapangan  di  butuhkan  suatu  interaksi  antar Peneliti  dengan  tempat  lokasi  penelitian  atau dalam  hal  ini  komunikasi  langsung  dengan beberapa Perangkat Desa untuk mendapatkan data  primer  yang  akan  di  sajikan  dalam naskah.  Peneliti  melakukan  observasi  dengan turun langsung ke kantor desa untuk bertanya dan  menjawab  pertanyaan  Kepala  Desa, Sekretaris  Desa,  Bendahara  Desa  dan  Kepala Urusan  Bagian  Umum  Desa  Ulumahuam Kecamatan Silangkitang
Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.
(Endah Christianingsih, 2020) mendefenisikan
implementasi sebagai penerapan sebuah kebijakan yang konseptual,
serta diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan  energi  alam,  manusia  atau berbayar  bersama  dengan  daftar  langkah- langkah  yang  harus  diambil  untuk  mencapai tujuan  kebijakan.  Serta  apa  yang  harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan atau diterapkan.
Dalam  bukunya  “Kondisi  Aplikasi Berdasarkan  Kurikulum”,  Nurdin  Usman menawarkan
pandangan tentang implementasi, dengan alasan bahwa implementasi berpusat pada aktivitas, perilaku,  tindakan  atau  metode  sistem. Implementasi  ini  juga  lebih  dari  sekedar aktivitas  dan  juga  merupakan  kegiatan  yang direncanakan  dan  berguna  untuk  mencapai tujuannya.(Fatimah, 2021)
Defenisi  menurut  (agindawati,  I.  N, 2019),  Implementasi  merupakan  tahapan dalam  proses  pembuatan  kebijakan  publik biasanya  diterapkan  setelah  kebijakan  dibuat. Penerapan  strategi  pada  dasarnya  adalah teknik bagaimana kelihaian mencapai tujuannya dan struktur di balik
pengembangannya
melalui penerapan langsung juga perumusan strategi.
Sedangkan (dian  hardiana,  2021), mendefenisikan implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan sebuah kebijakan dalam  rangka  menanggulangi  sesuatu  hal, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung yang  bertujuan  memberikan  efek  perubahan lebih baik  dari sebelum adanya implementasi kebijakan.
Secara  Umum,  Implementasi  adalah kegiatan atau penggunaan suatu gagasan yang telah  disusun  secara  cermat,  hati-hati  dan tuntas.  Implementasi  dicoba  ketika  ada pemrograman  matang  yang  dikembangkan dengan  baik  atau  konsep  yang  telah dipersiapkan  secara  ekstensif  sebelumnya untuk  memastikan  kejelasan.  Implementasi adalah pengaturan instrumen untuk  mencapai sesuatu yang menyebabkan dampak atau efek pada hal tertentu. Kegiatan yang direncanakan  dan  dilakukan  dengan  cermat dan mencantumkan referensi untuk
memenuhi tujuan kegiatan pada norma-norma tertentu. Penerapan adalah tindakan dari suatu konsep  yang  telah  dipersiapkan  dengan cermat.
Berdasarkan Menurut beberapa pengertian  ahli,  penerapan  adalah  suatu  cara aktif  dimana  pelaksana  kebijakan  melakukan suatu  kegiatan  guna  mencapai  suatu  hasil yang  sejalan  dengan  tujuan  atau  sasaran kebijakan.
Menurut Moenek, Suwanda dan Rachmat  (2020,  hal.  37)  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Prinsip  akuntansi  yang  digunakan  untuk mengelola dan menyajikan informasi keuangan  untuk  otoritas  pusat  atau  daerah. Data  keuangan  harus  mematuhi  standar akuntansi  rezim  hukum  saat  ini.  Standar  ini berfungsi sebagai panduan saat membuat data keuangan untuk setiap wilayah untuk memastikan  tidak  ada  perbandingan  dan semuanya sesuai dengan persyaratan.
Untuk  IPSAS  yang  diuraikan  dalam Sinurat  yang  cerdik  (2018,  hlm.  16)  Premis Akumulasi  adalah  basis  pembukuan  yang melegitimasi  kehadiran  organisasi  moneter dan  peristiwa  keuangan  lainnya  ketika organisasi dan peristiwa ini terjadi. Akibatnya, insiden dan transaksi diidentifikasi  dalam  data  keuangan  dan dicatat dalam memo akuntansi.
Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 mengenai Strategi Pembukuan  Pemerintah  Pusat,  ia  memaknai bahwa sebenarnya Modal merupakan warisan yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan finansial seperti bunga, keuntungan  dan  biaya,  atau  keuntungan  yang berpotensi bersahabat, sehingga dapat membangun  penguasaan  otoritas  publik dalam  jenis-jenis  penawaran  bantuan  kepada daerah  setempat.  Usaha  terbagi  menjadi  2 kelompok, yaitu spekulasi sesaat dan spekulasi jangka panjang. Taruhan sementara adalah  usaha  yang  dapat  dicairkan  dengan cepat  dan  direncanakan  dimiliki  lebih  dari  3 (90 hari) sampai dengan 12  bulan (wikiapbn, 2015).
Investasi jangka pendek harus memenuhi
karakteristik sebagai berikut:
a. Itu  bisa  dijual  atau  diperdagangkan dengan cepat dan bebas;
b. Ditujukan dalam bagan manajemen kas, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat  meningkatkan  kapasitas  produksi warisan  dengan  membeli  modal  atau menjual  investasi  ketika  uang  tunai dibutuhkan;
c. Umumnya aman.
Jenis-jenis Investasi Jangka Pendek Berikut adalah jenis investasi jangka pendek antara lain:
a. Toko  waktu  dengan  jangka  waktu  lebih dari  90  hari  selama  satu  tahun  serta  yang dapat diperluas secara alami (rotasi toko).
b. Permintaan  Uang  Muka  Negara  (SUN) dan Akta Bank Indonesia (SBI) sesaat.
c. Saham dibeli dengan maksud untuk dijual kembali dalam waktu satu tahun atau kurang dari pertandingan di neraca.
d. Saham dan obligasi.
Sumber  kas  yang  dapat  diterima termasuk warisan, pengeluaran kas, pendapatan  kontribusi  dalam  bentuk  modal, dan konversi piutang menjadi modal. Jika UI memenuhi  persyaratan  berikut,  itu  menjadi investasi jangka pendek:
a. Otoritas  dapat  memperoleh  manfaat ekonomi,  sosial,  atau  potensi  jasa  di masa  depan  dari  investasi  ini  untuk jangka  waktu  lebih  dari  tiga  (3)  bulan hingga dua belas (12) bulan; Dan
b. Dimungkinkan untuk mengukur tingkat akuisisi  atau  tingkat  modal  alami dengan  cara  yang  memadai  (dapat diandalkan).  Konsumsi  untuk  akuisisi spekulasi  sementara  dianggap  sebagai pembayaran  tunai  pemerintah  dan  tidak diungkapkan  sebagai  pengeluaran  atau penggunaan pendukung dalam Estimation Acknowledgment Data (LRA). Selisihnya  dicatat  sebagai  pelengkap atau pengurang SILPA dan sebagai informasi  laba  rugi  operasional  jika  terjadi kenaikan  atau  penurunan  dari  angka  yang tercatat  pada  saat  pelepasan  atau  pemasaran modal  jangka  pendek.  Manfaat  dirasakan saat  biaya  pengiriman  atau  promosi  (setelah
dikurangi  biaya  iklan)  lebih  besar  dari jumlah yang tercatat, dan kerugian dirasakan saat  biaya  pengiriman  atau  pemasaran (setelah  dikurangi  biaya  iklan)  tidak  persis sama dengan jumlah yang tercatat.
a. Ada pasar aktif yang bisa menghasilkan  angka  pasar,  dan  ada berbagai  bentuk  modal.  Bilangan alami diterapkan dalam contoh investasi  seperti  itu  berdasarkan  nilai pasar.  Sebaliknya,  angka  nominal, angka  terdaftar  dan  angka  asli  lainnya dapat  digunakan  untuk  modal  tanpa pasar aktif.
b. Kepentingan  sesaat  sebagai  pesan penting,  seperti  saham  dan  kredit (pengaruh)  saat  ini,  dicatat  sebagai biaya  pengamanan.  Harga  perusahaan investasi  itu  sendiri  sudah  termasuk dalam biaya perolehan modal, demikian  pula  komisi  pialang  untuk jual  beli,  layanan  bank,  dan  biaya  lain yang menonjol dalam bagan akuisisi.
c. Jika  bunga  sebagai  pesan  penting diperoleh  tanpa  biaya  jaminan,  maka spekulasi  tersebut  dinilai  berasal  dari nilai  wajar  usaha  dengan  syarat perolehannya  setara  dengan  harga pasar.  Jika  tidak  ada  angka  reguler, proyek  dinilai  berdasarkan  jumlah normal dari warisan lain yang diajukan untuk  spekulasi.  Selain  itu,  jika  pesan berharga  diperoleh  dari  donasi  yang tidak memiliki nilai pasar dan diperkirakan  bersumber  dari  hasil evaluasi sesuai ketentuan.
d. Investasi jangka pendek seperti tabungan jangka pendek atau investasi non saham dicatat sebesar nilai nominal simpanan.
e. Pada saat pelaporan, investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan di neraca dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Esensial.
Di  neraca  investasi  jangka  pendek ditampilkan  sebagai  pos  sederhana.  Namun dalam  Informasi  Realisasi  Perhitungan  dan Informasi Operasional, hasil investasi seperti bunga dilaporkan sebagai pendapatan. Usaha
pengeluaran  uang  tunai  untuk  pengadaan usaha sementara dicatat sebagai penggantian nama  uang  menjadi  spekulasi  sesaat  oleh BUN  dan  Badan  Bantuan  Standar  (BLU), dan tidak diperhitungkan dalam LRA.
Selain  adaptasi  SiLPA  ke  LRA, keuntungan  atau  kerugian  rilis  investasi jangka  pendek  ditampilkan  dalam  informasi operasional.  Dengan  harga  pemasaran  atau pengecualian  yang  berbeda  dan  nomor terdaftar untuk investasi jangka pendek yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap uang tunai,  investasi  jangka  pendek  disajikan sebagai  bagian  tersendiri  di  luar  4  (empat) kegiatan yang terdapat dalam LAK.
a. Keadaan berbeda yang harus diungkapkan dalam data moneter otoritas publik terkait dengan modal sementara.
b. Praktik akuntansi untuk menghitung angka investasi jangka pendek.
c. Jenis modal.
d. Perubahan harga pasar.
e. Angka penyusutan modal penting dan faktor penyebabnya.
f. Kapital yang diperkirakan pada nilai- nilai alami dan alasan untuk menggunakannya.
g. Perubahan posting spekulasi.
Satuan  kerja  tidak  diperbolehkan melakukan  investasi  jangka  pendek,  kecuali satuan  kerja  BLU.  Satker  BLU  dapat menempatkan  sumber  daya  ke  dalam rencana  penyalahgunaan  uang  yang  tidak aktif.  Perdagangan  ganda  uang  tunai biasanya  sebagai  dana  cadangan.  Apabila penggunaan kas operasi BLU untuk investasi jangka  pendek  telah  disetujui  oleh  Daya BUN,  maka  investasi  tersebut  memenuhi syarat  sebagai  investasi  jangka  pendek  dan termasuk  dalam  SiLPA  atau  SAL.  Dengan asumsi  bahwa  uang  yang  digunakan  BLU untuk  usaha  sesaat  dimulai  dari  uang  jajan yang  akan  atau  belum  dikeluarkan,  maka pada saat itu spekulasi tersebut diperkenalkan sebagai warisan lain dan tidak penting bagi SiLPA atau SAL.
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Jenis-jenis Investasi Jangka Panjang
Pemerintah dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu:
a. Investasi Permanen
Investasi  permanen  adalah  investasi untuk  jangka  panjang  yang  dimaksudkan untuk  dimiliki  secara  terus  menerus  atau dimiliki  secara  terus  menerus  tanpa  ada keinginan untuk diperdagangkan atau ditarik kembali.  Yang  dimaksud  dengan  "modal permanen"  adalah  penanaman  modal  yang dilakukan  oleh  pemerintah  yang  tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan melainkan  untuk  menghasilkan  dividen, mempunyai  efek  jangka  panjang  yang signifikan, atau menjaga ikatan kelembagaan berupa:
1) Penyertaan Modal Negara (PMN) pada industri dalam negeri, organisasi global, dan organisasi lainnya. Entah pesan non-nilai atau pembagian nilai dalam perseroan terbatas dapat melibatkan modal berdaulat. Asosiasi modal pemerintah sebagai pesan non- harga adalah kepemilikan modal dalam usaha yang tidak dibatasi tanggung jawab organisasi atau badan atau organisasi luar biasa.
2) Investasi  Permanen  Pihak  berwenang memiliki orang lain untuk
menghasilkan pendapatan atau meningkatkan  layanan  masyarakat. Jenis  modal  permanen  yang  tidak dapat
diklasifikasikan sebagai melibatkan  modal  yang  berkuasa dalam  industri  negara  bagian  atau regional,  organisasi  global  dan  entitas bisnis  lain  yang  bukan  milik  negara dikenal  sebagai  "investasi  permanen lainnya".
b. lnvestasi Non Permanen
Investasi  non  permanen  merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya  berjangka  waktu  lebih  dari 12  bulan  dimaksudkan  untuk  tidak  dimiliki terus  menerus/berkelanjutan  atau  ada  niat untuk  memperjualbelikan  atau  menarik kembali. Investasi nonpermanen dapat berupa:
1) Memperoleh  surat  pinjaman  atau memesan  pinjaman  jangka  panjang
yang  akan  ditahan  sampai  tanggal jatuh tempo.
2) Investasi  keuangan  dalam  cetak  biru pembangunan yang dapat dialihkan.
3) Dengan bergulir pada kelompok warga (anggaran  bergulir),  anggaran  otoritas untuk layanan warga bertindak sebagai semacam stimulus untuk modal aktivitas.
4) Modal tidak tetap lainnya, seperti pengalihan modal yang ditujukan untuk pemulihan atau keamanan ekonomi yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki oleh penguasa dalam jangka panjang.
Investasi  dapat  dianggap  sebagai investasi  jangka  panjang  apabila  memenuhi kriteria  sebagai  berikut:  pengeluaran  tunai dan/atau  warisan,  pendapatan  sumbangan berupa  modal,  dan  perubahan  piutang  atau warisan lainnya:
a. Ada kemungkinan bahwa investasi semacam itu akan menghasilkan manfaat atau layanan sosial dan ekonomi di masa depan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
b. Selanjutnya, Tingkat akuisisi atau tingkat modal alami dapat diukur secara akurat.
Bagan  akuisisi  investasi  jangka panjang  mengakui  pengeluaran  kas  sebagai pengeluaran pembiayaan. Jika tidak, penerimaan  pembiayaan  diakui  sebagai pendapatan  tunai  dari  penjualan  atau pemasaran  investasi  jangka  panjang.  LRA mencantumkan  biaya  dan  keuntungan  yang terkait  dengan  pembiayaan.  Jika  ada perbandingan  antara  angka-angka  yang tercatat dengan hasil pelepasan modal, maka harus  ditimbang  atau  dikreditkan  pada  laba rugi pembebasan modal pada saat pemasaran atau  pelepasan  modal.  LO  menampilkan keuntungan  atau  kerugian  pembebasan modal.
Hasil  investasi  seperti  dividen  tunai ( cash  dividen )  dan  baik  LRA  maupun  LO menghitung  bunga  sebagai  pendapatan.  Di sisi  lain,  keuntungan  modal  dalam  bentuk dividen  saham  diungkapkan  dalam  memo informasi  keuangan  tetapi  tidak  termasuk
dalam  LRA  atau  LO  sebagai  pendapatan yang baik.
Metode yang digunakan untuk menilai investasi pemerintah adalah:
a. Metode Biaya Investasi  dicatat  sebesar  biaya  perolehan dengan  cara  pembayaran,  baik  pada  saat investasi  awal  maupun  sesudahnya.  Biaya modal  ventura  itu  sendiri  dan  setiap  biaya yang  ditunjukkan  pada  bagan  akuisisi  modal sudah termasuk dalam biaya akuisisi. Metode pembayaran digunakan untuk:
1) Investasi permanen dengan kepemilikan kurang dari 20%.
Jumlah  modal  yang  ditanamkan  pada usaha asosiasi atau badan hukum tidak dipengaruhi  oleh  pendapatan  dari modal  tersebut,  yang  diakui  sebesar bagian  dari  hasil  yang  diperoleh. Bagian  keuntungan  pemerintah  dalam bentuk  dividen  tunai  dicatat  sebagai pendapatan  dari  capital  gain  selama proses pembayaran.
2) Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu yang lama seperti letter of credit atau perintah pinjaman jangka panjang.
3) Kepentingan yang tidak bertahan lama seperti kepentingan dalam proyek-proyek perbaikan pemerintah (seperti Diagram untuk Kawasan Inti atau PIR). Biaya pengembangan, seperti biaya pemrograman dan biaya lain yang dikeluarkan dalam bagan penanganan cetak biru hingga cetak biru diberikan kepada pihak ketiga disebut sebagai biaya akuisisi. b. Metode Ekuitas Modal  tetap  dengan  kepemilikan negara  paling  sedikit  20%  (dua  puluh persen) atau kepemilikan negara kurang dari 20% (dua puluh persen) tunduk pada metode ekuitas,  yang  memiliki  dampak  yang signifikan.  Dalam  teknik  nilai,  spekulasi yang mendasari dicatat di dalam memperoleh biaya. Harga perusahaan investasi  itu  sendiri  dan  biaya  lainnya  yang ditunjukkan  dalam  bagan  akuisisi  modal termasuk dalam definisi biaya akuisisi. Rasio
keuntungan  (kerugian)  pemegang  saham setelah kebetulan akuisisi terhadap pendapatan  dividen  tunai  dari  saham pemerintah  digunakan  untuk  mengevaluasi modal  pada  saat  yang  sama  dengan disajikannya cakupan keuangan.
Bagian keuntungan sebagai keuntungan  uang  yang  diperoleh  badan publik  dicatat  sebagai  gaji  dari  spekulasi yang  menghasilkan  Data  Fungsional  dan memotong  angka  modal  badan  publik  yang belum  ditentukan  Lembarnya.  Namun, dividen  yang  diterima  dalam  bentuk  saham tidak berpengaruh terhadap modal penguasa. Laba  tunai  yang  dilaporkan  dalam  RUPS dianggap  sebagai  piutang  laba  dan  turunan dari  modal  pemerintah.  Otoritas  akan mengurangi piutang dividen dengan memperoleh dividen tunai.  Dalam informasi realisasi  perhitungan,  pendapatan  dari  hasil investasi  akan  dicatat  sebagai  pendapatan dari dividen tunai. Variasi angka modal juga diperkirakan akan mengubah porsi kepemilikan  angka  modal  badan  publik, misalnya  ada  perubahan  yang  berdampak karena asingnya perdagangan, kontrak antara badan  publik  dengan  BUMN  dan  revaluasi sumber daya yang sangat tahan lama.
c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan  (netrealizable  value)  Metode nilai  bersih  yang  dapat  direalisasikan diterapkan untuk:
1) Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, misalnya
dana
talangan  dalam  rangka  penyehatan perbankan.
2) Investasi  non  permanen  berbentuk dana bergulir.
Untuk  memastikan  bahwa  angka- angka  investasi  yang  tercantum  di  neraca secara  akurat  mencerminkan  angka  bersih yang  dapat  direalisasikan,  perlu  dilakukan upaya  penyesuaian  terhadap  modal  tidak tetap secara periodik ( net realizable value ).
Pengelolaan  modal  sesuai  dengan jatuh tempo (aging schedule) dapat mengarah  pada  realisasi  angka  tersebut. Jumlah investasi yang tidak dapat
dikumpulkan atau direalisasikan juga investasi  yang  tidak  dapat  ditagih  secara pasti  dan  investasi  yang  dapat  dikumpulkan atau direalisasikan semuanya akan diketahui berdasarkan administrasi ini.
Dengan  mengurangkan  angka  modal tidak  tetap  yang  tidak  pasti  atau  terealisasi dari  angka  modal  tidak  tetap  awal  yang dicatat  pada  harga  perolehan,  angka  yang dapat  direalisasi  digunakan untuk  mengukur modal  tidak  tetap  di  neraca.  Jika  investasi tidak  tetap  benar-benar  tidak  tertagih  atau terealisasi  dan  penghapusannya  mengikuti ketentuan  yang  berlaku,  maka  investasi tersebut dapat dihapusbukukan.
Akun lawan ( contra account ) Pengeluaran  modal  tidak  tetap  yang  belum tentu  dapat  tertagih  atau  terealisasi  adalah dari  modal  tidak  tetap.  Dalam  beberapa kasus,  metode  penilaian  modal  tidak ditentukan  oleh  patokan  besaran  persentase kepemilikan  saham.  sebaliknya,  tingkat pengaruh  atau  regulasi  industri  investee lebih pasti.
Ciri-ciri  adanya  pengaruh  atau  pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
a. kecakapan dalam mempengaruhi susunan dewan komisaris.
b. Keterampilan untuk mendelegasikan atau memegang kendali atas dewan.
c. Kemampuan untuk memilih dan mengatur ulang badan dewan industri investor.
d. Pengetahuan tentang bagaimana mengontrol suara mayoritas dalam rapat dewan.
Jumlah investasi diakui sama dengan nilai  wajar  investasi  yang  diterima  jika investasi  jangka  panjang  diperoleh  dari perubahan warisan penguasa. Dengan asumsi  bahwa  angka  rata-rata  untuk  usaha yang  didapat  tidak  ada,  angka  spekulasi dianggap  setara  dengan  angka  rata-rata untuk  warisan  yang  diberikan  atau  jumlah buku  untuk  warisan  yang  diberikan  jika angka  rata-rata  tidak  diketahui  karena warisan yang sangat tahan lama, angka yang biasanya  diperdagangkan  biasanya  lebih tinggi  dari  angka  aslinya,  jadi  yang  penting lebih dicatat sebagai pembayaran LO.
Dengan  menggunakan  kurs  konversi yang  sah  (kurs  tengah  Bank  Esensial)  pada saat  bisnis,  harga  perolehan  investasi  yang dibayarkan  dalam  mata  uang  asing  yang sama harus diklaim dalam  rupiah. Pada saat pelaporan,  modal  dalam  mata  uang  asing diklaim  dalam  mata  uang  Rupiah  dengan kurs  tengah  yang  ditetapkan  oleh  Bank Sentral.  Di  neraca,  ditampilkan  perbedaan kurs  konversi  mata  uang  asing  ke  Rupiah antara perolehan modal dan pelaporan.
Islam sangat menekankan agar setiap para  investor  berlaku  profesional  dalam mengelola sumber-sumber modal  yang telah dimudahkan  oleh  Allah  Swt  padanya, sehingga  dia  dapat  menggunakannya  pada objek  yang  tepat  serta  menginvestasikan modal  yang  dimiliki  untuk  hal-hal  yang dibolehkan dalam syariah. ” Hai orang-orang yang  beriman,  janganlah  kamu  saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara kamu.  dan  janganlah  kamu  membunuh dirimu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)
Menurut  hasil  penelitian  (Sadjiarto, 2020),  Kinerja  pemerintah  dapat  diukur dengan  menggunakan  tiga  indikator  seperti penanda  untuk menghubungkan  upaya dengan pencapaian, penanda untuk mengukur pencapaian pelayanan, dan penanda  untuk  mengukur  upaya  pelayanan. Di sisi lain, data keuangan seperti pengembalian  investasi  unit,  jumlah  energi yang  digunakan,  atau  rasio  pendapatan terhadap  penggunaan  energi  tidak  dapat digunakan  untuk  mengukur  kinerja  rezim atau unit. Akibatnya, tanggung jawab sistem tidak  dapat  diisi  dengan  informasi  moneter saja.
Kinerja  pemerintah  memiliki  konsep pengukuran  kinerja  yang  dilaksanakan  pada implementasi dengan harapan bisa membawa  perbaikan  secara  publik.  Pada sistem pengukuran kinerja pemerintah akuntabilitas adalah tujuan utama yang harus dicapai.  Maka  dari  itu,  faktor  yang mempengaruhi  sebuah  pengukuran  kinerja pemerintah  adalah  hubungan  pengukuran
kinerja  dan  akuntabilitas.  (Wargadinata, 2019)
Hasil  penelitian  (Novatiani  et  al., 2019), menunjukan bahwa kinerja pemerintah  yang  baik  adalah  yang  sudah memenuhi  indikator  kinerja  pemerintah seperti  adanya  masukan  ( input ),  proses ( process ), keluaran ( output ), hasil ( outcome ), manfaat  ( benefit )  dan  dampak  ( impact ). Selain  itu,  kinerja  pemerintah  juga  bisa dilihat dari berpengaruhnya sebuah transparansi dan akuntabilitas pemerintah ke masyarakat ( publik ).
Mendefinisikan  kinerja  pemerintah yaitu sebuah sejauh mana kegiatan, program, atau  kebijakan  pemerintah  berkontribusi pada  pencapaian  tujuan  lembaga.  Kapasitas penguasa  juga  menggambarkan  konsekuensi dari  latihan  yang  dilakukan  oleh  penguasa dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya  sehubungan  dengan  kemampuan, pengalaman dan keterampilan.
Hasil penelitian (Sunarti et al., 2019), kinerja  pemerintah  akan  lebih  baik  jika pengelolaan dan sistem keuangan pemerintah  sudah  baik.  Kinerja  pemerintah juga  bisa  dilihat  dan  diukur  dengan aturan/prosesdur  dalam  melakukan  latihan dan  mencoba  ketelitian  panjang  dalam pembuatan  barang  dan  administrasi.  Tidak hanya  itu,  dalam  membuat  kemampuan sistem yang baik yayasan dapat menyelesaikan  evaluasi  batas  yang  terkait dengan administrasi keuangan daerah maupun negara.
Kinerja  sebagai  suatu  fungsi  dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang  yang  juga  harus  memiliki  tingkat tekad  dan  kemampuan  tertentu.  Tanpa penjelasan yang valid tentang apa yang harus dilakukan  dan  bagaimana  melakukannya, kemauan  dan  keterampilan  seseorang  tidak cukup untuk mencapai sesuatu. Kemampuan adalah  sikap  yang  jelas  ditunjukkan  oleh setiap  karyawan  melalui  aktivitas  yang mereka  lakukan  sesuai  dengan  posisinya dalam organisasi.
Kapasitas  pekerja  adalah  sesuatu yang  vital  dalam  upaya  asosiasi  untuk
mencapai tujuan. Yayasan biasanya mendasarkan  tujuan  pemrograman  yang akan  dicapai  di  masa  depan  dengan  sikap yang  diharapkan  dari  keseluruhan  fakultas dalam  membuat  tujuan  tersebut.  Tujuan utama  tinjauan  kinerja  karyawan  adalah untuk menginspirasi pekerja untuk memenuhi standar perilaku dan tujuan bedah yang telah ditentukan sebelumnya. Kapasitas dalam  suatu  kantor  merupakan  salah  satu unsur  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam menjalankan  komitmen  kantor,  baik  dalam sistem maupun rahasia kantor.
Definisi kinerja Hal di atas menggambarkan  cerminan  mengenai  tingkat upah pelaksanaan komitmen yang diupayakan oleh seluruh pekerja dalam suatu organisasi atau lembaga administrasi. Dalam hal  optimalisasi  suatu  kegiatan,  badan  dan lembaga  pengatur  harus  berupaya  untuk meningkatkan  kapasitas  dalam  diri  mereka. Dalam konteks pencapaian tujuan, “kapasitas
rezim” mengacu pada sekelompok  individu  dalam  suatu  badan yang masing-masing memegang otoritas dan tanggung jawab untuk melaksanakan manfaat atau  tanggung  jawab  rezim. Pegawai negeri yang merupakan bagian dari badan  atau  badan  pengatur  juga  termasuk. Kesan  tubuh  yang  mendalam  memengaruhi dan mengabaikan tanda peringatan kemampuan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metodelogi  penelitian  ini  adalah kuantitatif  dengan  pendekatan  deskriptif kualitatif,dimana  fokus  penelitian  ini  yaitu mendalami  permasalahan  subjek  penelitian secara spesifik dari seluruh aspek personalitas  yang  berkenanan  pada  objek penelitian,  penelitian  ini  juga  kerap  disebut dengan penelitian observasi kasuistik.(Ulfatin, 2022) Secara sederhana, Metodelogi
penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan deskriptif  kualitatif  adalah  model  penelitian kuantitatif  yang  menawarkan  pendekatan kualitatif.
ilmuwan menyelesaikan eksplorasi  kuantitatif  dengan  memanfaatkan survei atau jajak pendapat untuk
mengumpulkan  data.  Jajak  pendapat  atau survei  ini  merupakan  teknik  pengumpulan data  yang  signifikan  dalam  metodologi kuantitatif  yang  dijadikan  sebagai  bahan dalam  melakukan  pengujian  data,  baik  data terukur  ilustratif  maupun  data  faktual inferensial.  Peneliti  kemudian  melanjutkan ke langkah kedua, yaitu mencoba memberikan informasi statistik yang diperoleh  melalui  instrumen  tanya  jawab makna yang lebih dalam berdasarkan temuan analisis  ini.  ( In-Depth  Interview) terhadap informan  yang  mengetahui  secara  persis obyek penelitian. (tatang parjaman, 2019) Proses memilih atau mengambil sampel pada penelitian  ini  adalah  menggunakan  teknik Simple  random  sampling yaitu  mengambil ilustrasi  tubuh  populasi  yang  diuji  secara acak  tanpa  mempertimbangkan  level  dalam populasi.  Sebab  itu,  sampel  pada  penelitian ini  ditentukan  berdasarkan  kriteria  yang berkesesuaian. (roflin, e, 2021)
Macam-macam  penggambaran  oleh  analis adalah  dengan  menyebarkan  polling  secara online kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pemodal  dan  Kepala  Badan  Usaha.  Penulis mengolah  informasi  dengan  memilih  syarat utama,  meringkas  informasi  dan  melakukan analisis  induksi  setelah  data  terkumpul.
Kegiatan mengumpulkan informasi, mereduksi  informasi,  menyajikan  informasi,
dan menarik kesimpulan dicantumkan sebagai bagian dari kegiatan analisis induksi interaktif. (Firmansyah, 2022).
Pada penelitian ini data yang diambil adalah primer, dimana peneliti mengumpulkan data sendiri  dan  diperoleh  secara  langsung  dari objek penelitian. (Zainuddin, M, 2020).
Penelitian  dilakukan  langsung  ke  kantor desa Ulumahuam untuk mendapatkan keabsahan  data  yang  sesungguhnya  dengan menggunakan 2
teknik penelitian diantaranya  wawancara  secara  langsung dengan  narasumber  utama  yaitu  Kepala Desa,  Sekretaris  Desa,  Bendahara  Desa  dan Kaur Pemerintahan. Adapula data tambahan dengan  melakukan  jajak  pendapat  melalui kuisioner  yang  dibagikan  secara  daring dengan tambahan narasumber Kepala Dusun di desa tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Penelitian
1.1 Uji Kualitas Data
1.1.1 Uji Validitas
Variabel X (Kinerja Pemerintah)
Tabel 1.Uji Validitas Variabel X TOTAL_X Pearson Correlation Sig.(2- tailed) N X1 ,732 ,000 11 X2 ,531 ,000 11 X3 ,667 ,000 11 X4 ,606 * ,000 11 X5 ,652 ,000 11 X6 ,743 ,000 11 X7 ,904 ** ,000 11 TOTAL_ X 1 11
*.Correlation is significant at the 0.05 level (2- tailed).
**.Correlation is significant at the0.01 level (2- tailed).

## Dasar Pengambilan Keputusan:
a. Jika nilai signifikansi <0,05, maka data tersebut valid.
b. Jika nilai signifikansi >0,05, maka data tersebut tidak valid.
Berdasarkan Output SPSS diatas maka dapat dilihat bahwa semua butir pertanyaan tersebut valid karena semua nilai signifikansi (yang di blok kuning) <0,05.

## Variabel Y (Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dengan Investasi)
Tabel 2.Uji Validitas Variabel Y TOTAL_Y Pearson Correlation Sig.(2- tailed) N Y1 ,929 ** ,000 11 Y2 ,901 ** ,000 11 Y3 ,611 * ,046 11 Y4 ,736 ** ,010 11 TOTAL_ Y 1 11
**.Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed). *.Correlation is significant at the 0.05 level (2- tailed).

## Dasar Pengambilan Keputusan:
a. Jika nilai signifikansi <0,05, maka data tersebut valid.
b. Jika nilai signifikansi >0,05, maka data tersebut tidak valid.
Berdasarkan Output SPSS diatas maka dapat dilihat bahwa semua butir pertanyaan tersebut valid karena semua nilai signifikansi (yang di blok kuning) <0,05.

## 1.2 Uji Reliabilitas
Variabel X (Kinerja Pemerintah)
Cronbach's Alpha Nof Items ,816 7

## Variabel Y (Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dengan Investasi)
Tabel 4.Uji Reliabilitas Cronbach's Alpha Nof Items ,805 4
Dasar Pengambilan Keputusan:
a. Jika nilai cronbach alpha >0,60, maka data tersebut reliabel.
b. Jika nilai cronbach alpha <0,60,maka data tersebut tidak reliabel. Berdasarkan  Output  SPSS  diatas  maka  dapat  dilihat  bahwa  nilai  cronbach  alpha (yang di blok kuning) >0,60 maka artinya semua data tersebut reliable dan dapat dilakukan uji selanjutnya.

## 1.3 Analisis Regresi Linear Sederhana
Tabel 5.Analisis Regresi Linear Sederhana Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Model B Std. Error Beta 1 (Constant) 9,227 16,655 ,554 ,593 Implementasi standar Akuntansi pemerintahan dengan investasi ,173 ,729 ,079 ,238 ,817
a. Dependent Variable : Kinerja Pemerintah
b. Predictors: (Constant), Implementasi standar akuntansi pemerintahan dengan investasi
Berdasarkan tabel hasil regresi linear berganda diatas, maka diperoleh persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

## Y= α+ β X Y= 9,227+ 0,137X
Berdasarkan  persamaan  regresi  diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai  konstanta  (a)  sebesar  9,227. Artinya  adalah  apabila  implementasi standar akuntansi pemerintahan
dengan investasi diasumsikan
bernilai  nol  (0),  maka  kinerja pemerintah tetap sebesar 9,227.
2. Nilai  koefesien  regresi  0,137  dan bernilai  positif  menyatakan  bahwa jika  implementasi  standar  akuntansi pemerintahan dengan investasi mengalami  peningkatan  1  satuan, maka kinerja pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar
0,137.

## 1.4 Uji F
Tabel 6.Uji F Model Sumof Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression ,410 1 ,410 ,057 ,817 b Residual 65,227 9 7,247 Total 65,636 10 a. Dependent Variable : Kinerja Pemerintah
b. Predictors : (Constant), Implementasi standar akuntansi pemerintah dengan investasi
Dasar Pengambilan Keputusan:
a. Jika  nilai  signifikansi  <  0,05, maka  terdapat  pengaruh  antara variable  X  terhadap  variabel  Y secara bersamaan.
b. Jika  nilai  signifikansi  >0,05, maka  tidak  terdapat  pengaruh antara  variable  X  terhadap variabel Y secara bersamaan.
Berdasarkan hasil output SPSS  diatas  maka  dapat  dilihat bahwa  nilai  signifikansi  (0,817)  > 0,05  artinya  tidak  terdapat  pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dengan investasi terhadap  kinerja  pemerintah  atau dengan  kata  lain  dapat  disimpulkan bahwa  implementasi  SAP  dengan investasi  tidak  sesuai  dengan  kinerja pemerintah.

## 3.2. Pembahasan
Menguatkan  hasil  penelitian  olah  data diatas,  peneliti  juga  melakukan  penelitian In- Depth  Interview (wawancara  mendalam)  yang Penelitian ini menggunakan format tanya jawab dengan interaksi tatap muka antara pewawancara  dan  responden  (interview)  untuk mendapatkan penjelasan secara detail.).
Dalam jenis penelitian ini pewawancara dan informan secara mendalam  dan  terbuka  membahas  masalah
dan  focus  penelitian  terkait  implementasi standar  akuntansi  pemerintah  (SAP)  dengan investasi  terhadap  kinerja  pemerintah  yang dilakukan oleh Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bapak  Baharuddin  Tambak,  sebagai
Kepala  Desa  Ulumahuam  selaku  informan menjelaskan  pendapatnya  terkait  investasi dan  SAP  yang  dilakukan  oleh  desa. “Investasi  merupakan  suatu  kegiatan  yang melibatkan  investasi,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dengan  harapan memperoleh  keuntungan  di  masa  depan” jelasnya.
Pada pertanyaan terkait implementasi Investasi  yang  dilakukan  apakah  sudah menyesuaikan dengan SAP 06 No.
22/PMK.05/2022.  Informan  menjelaskan
“Pemerintah  desa  berupaya  menyesuaikan hal itu dengan melakukan pencatatan seluruh transaksi yang dilakukan oleh desa
Ulumahuam  dan  berupaya  seluruh  transaksi keuangan  dibuktikan  dengan  bon  ataupun nota  sehingga  dapat  menghasilkan  suatu informasi  yang  dapat  digunakan  oleh  pihak yang  berhubungan  dengan  keuangan  desa” ungkapnya.
Alasan desa
Ulumahuam berupaya melakukan  investasi  dengan  menyesuaikan SAP  06  menurut  informan  adalah  karena Hak peran Desa dalam pengelolaan keuangan dapat diukur dengan uang diharapkan  juga  dapat  dikelola  dengan
transparan dan bertanggungjawab . Informan  juga  mengatakan  bahwa  terdapat kesulitan  dan  kendala  dalam  melakukan investasi  dengan  menyesuaikan  SAP  06, yaitu:
1. Kurang  tepat    waktu  dalam  penyajian laporan keuangan desa
2. Keseluruhan dalam pencatatan laporan keuangan
3. Lupa  dalam  penyimpanan  bukti-bukti transaksi
Selain  berupaya  menyesuaikan  dengan  SAP 06  terkait  investasi,  informan  mengatakan acuan  pemerintah  desa  dalam  melakukan investasi  adalah  dengan  melihat  potensi  di desa  dan  kebutuhan  masyarakat  desa  itu sendiri yang nantinya akan menjadi investasi di desa.
Terdapat  strategi  dan  konsep  lain  yang digunakan desa ulumahuam dalam melakukan investasi, yaitu:
1. Dengan  adanya  potensi  dan  inovasi  di desa  ini  salah  satu  faktor  untuk melakukan investasi.
2. Skala Prioritas yang ada di desa.
Informan menegaskan bahwa “Desa melakukan  investasi  dalam  bentuk  peralatan seperti keyboard, kamera canon desa, teratak desa,  dekorasi  desa  dan  sapi  desa  yang semua merupakan investasi.”
Jika ditinjau dari sisi  keislaman. Oleh sebab itu  dasar  pijakan  dari  aktivitas  ekonomi termasuk  investasi  adalah  Al-Qur’an  dan hadis  Nabi  saw.  Selain  itu,  karena  investasi merupakan  bagian  dari  aktivitas  ekonomi (muamalahmaliyah), sehingga berlaku kaidah  fikih,  muamalah,  yaitu  “pada dasarnya  semua  bentuk  muamalah  termasuk di  dalamnya  aktivitas  ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”(Fatwa  DSN-MUI  No. 07/DSN-MUI/IV/2000). QS. Al-Baqarah [2] 268 ًة َرِفْغَم  ْمُكُدِعَي ُ َّاللَّ َو ۖ ِءاَشْحَفْلاِب  ْمُك ُرُمْأَي َو  َرْقَفْلا ُمُكُدِعَي  ُناَطْيَّشلا ٌميِلَع ٌعِسا َو ُ َّاللَّ َو ۗ  ًلًْضَف َو ُهْنِم
Dalam  Al  Quran  terdapat  beberapa ayat  yang  secara  tidak  langsung  berkenaan dengan  investasi  di  antaranya  pada  QS Yusuf:  46-49  dan  QS  al  Hasyr  :  18  dan  QS Lukman:  34  yang  dipahami  sebagai  usaha
mempersiapkan  dan  menjaga  diri.  Pada  QS al  Isra:  26-27  dan  QS  al  Furqan:67  tentang larangan  berlaku  boros  dan  membatasi pengeluaran  konsumtif.  QS    Annisa:  9 menjaga sikap dengan hat-hati dan perhitungan  terhadap  generasi  yang  akan datang  yang  lebih  baik.  Hadits  riwayat  Abu Daud tentang kebolehan mengadakan perdamaian  selama  tidak  dilakukan  untuk menghalalkan  sesuatu  yang  haram  dan mengharamkan  yang  halal.  Kaidah  fikih yang  menyatakan  kebolehan  pada  semua kegiatan  muamalah  sebelum  ada  larangan yang  mengharamkannya.(Mukrimaa  et  al., 2016)
Penelitian (Rosana & Bharata, 2023), mengemukakan  bahwa  Standar  Akuntansi Pemerintah  (SAP)  merupakan  pedoman  dan prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  pada  saat proses  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan  pemerintahan.  Akuntansi  serta laporan  keuangan  memiliki  makna  sebagai suatu  proses  mengumpulkan,  mengolah sebuah  informasi  untuk  menilai  kinerja organisasi atau bermanfaat pada pengambilan keputusan.
Sedangkan,  berdasarkan  PSAP  06 tentang akuntansi investasi, dijelaskan bahwa desa Ulumahuam belum/tidak menyesuaikan  laporan  keuangan  terkait investasi  seperti  yang  dijelaskan  pada  SAP 06  serta  laporan  keuangan  terkait  investasi juga belum maksimal.
Ibu  Sarini,  sebagai  Sekretaris  Desa Ulumahuam  selaku  informan  menjelaskan bahwa “ Ada  kendala  menerapkan  SAP  06 pada investasi jangka pendek yakni pemerintah desa kurang memahami SAP 06, namun pihaknya melakukan laporan pembukuan keuangan desa dengan dilengkapi  suatu  order  pesanan,  bon  faktur, dokumentasi  dan  berita  serah  terima. Sedangkan  untuk  kendala  menerapkan  SAP 06  pada  investasi  jangka  panjang  adalah kurang  memahami  SAP  06  sehingga  untuk membuat laporan keuangan belum maksimal,” jelasnya. Menurut informan
pengakuan/pengeluaran  untuk  memperoleh dalam investasi  yang telah dilakukan adalah
dengan  melakukan  laporan  keuangan  desa melalui  sistem  keuangan  desa.  Sementara Pengakuan, Pengukuran,
Penyajian/Pengungkapan dan Perlakuan
Khusus  investasi  yang  dilakukan  belum sesuai dengan SAP 06 tentang investasi.
Informan mengatakan,“Jika
diklasifikasikan berdasarkan SAP 06 terdapat  investasi  jangka  panjang  yang dimiliki  pemerintah  desa  ulumahuam  yaitu pembangunan infrastruktur. Serta ada Investasi yang disertakan kedalam infrastruktur desa. Implementasi dari investasi  tersebut  adalah  pemerintah  desa yang dihadapkan pada persoalan terbatasnya anggaran sehingga tidak semua pembangunan bisa di bangunkan.”
Oleh karena itu, peneliti menemukan bahwa  apa  yang  dijelaskan  oleh  pihak  desa terkait  implementasi  Standar  Akuntansi dengan Investasi belum sesuai dengan PSAP 06  tentang  akuntansi  investasi,  karena investasi  yang  dijelaskan  pada  PSAP  06  Ini mengatur  perlakuan  akuntansi  investasi jangka  pendek  dan  jangka  panjang,  yang harus  mencakup  prosedur  akuntansi  modal untuk  pengakuan,  klasifikasi,  pengukuran, dan  pengungkapan  data  keuangan.  Sampai saat  itu,  Modal  untuk  PSAP  06  merupakan warisan yang direncanakan untuk mendapatkan  keuntungan  finansial  seperti bunga, keuntungan dan biaya, atau keuntungan  yang  berpotensi  bersahabat, sehingga  dapat  memperluas  kapasitas  para ahli  dalam  menawarkan  jenis  bantuan  ke daerah setempat. (Sugiyanto, 2020)
Islam  membekali  diri  bagaimana  untuk melaksanakan  sikap  tanggungjawab.  Hal tersebut  sesuai  dengan  ayat-ayat  Al-Quran yang  menjelaskan  konsep  tanggungjawab. Mulai tanggungjawab Umat terhadap Rabbnya,  terhadap  keluarga,  masyarakat  dan juga  terhadap  negara.  Sebagaimana  firman Allah  dalam  Q.S  Al-Mudtastsir  ayar  38  yang artinya  “Tiap-tiap  diri  bertanggungjawab  atas apa yang telah di perbuatnya”
Berdasarkan  temuan  penelitian  dari Ibu  Wila  Sriningsih,  sebagai  Bendahara Umum  Desa  Ulumahuam  selaku  informan,
sepanjang  desa  melakukan  investasi  tidak ada  yang  menyebabkan  kerugian.  “  Tidak ada kerugian karena investasi yang dilakukan secara terbuka dan transparan, jadi tidak  ada  kerugian.  Pernerintah  desa  tidak memperjualbelikan asset, sebab asset investasi  pemerintah  desa  telah  dicatat  dan dilaporkan ke dinas pemberdayaan masyarakat  desa  kab.  Labuhan  batu  selatan (DPM Des).”
Turijan,  sebagai  Kepala  Urusan umum  Desa  Ulumahuam  selaku  informan juga menyampaikan penjelasannya, “Investasi  yang  dilakukan  oleh  desa memberikan  manfaat  keseluruhan  elemen desa.  Manfaat  yang  diterima  elemen  desa yakni  terhindar  dari  inflasi,  kesempatan mendapat  penghasilan  tambahan,  membantu membangun  kesejahteraan  dan  tercapainya tujuan finansial.” jelasnya.
Menurutnya gagasan pemerintah desa  dalam  melakukan  investasi  adalah menciptakan  stabilitas  kondisi  politik,  social dan ekonomi. Kemudian, membangun pemerintah desa yang bebas dari korupsi dan menciptakan  konsistensi,  kejelasan  dan kepastian pemerintah jangka panjang.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat  investasi  yang  dilakukan  diluar rancangan  desa  ulumahuam  yaitu  usaha pembibitan  dan  pembiakan  sapi,  dan  usaha sewa  sound  sistem.  (kepemilikan  desa). Usaha tersebut dikategorikan investasi dalam bentuk barang yang menghasilkan keuntungan atas jasa ( keyboard ) dikategorikan dalam bentuk program ketahanan pangan yang menghasilkan keuntungan  atas  perternakan  sapi.  Misalnya 10  ekor  sapi  menjadi  20  ekor  dalam  jangka waktu  3  tahun  kemudian  Keuntungan  hasil tersebut masuk kedalam kas desa.
Dalam hal ini mencakup pembahasan terkait  perumusan  masalah  pada  poin  ketiga dimana  pada  beberapa  investasi  yang disebutkan diatas nilai guna dan nilai komisi kas  diterima  kemudian  ditambahkan  dan diakumulasikan oleh pemerintah desa. Kemudian nilai guna dan nilai komisi diatas secara  tidak  langsung  dirasakan  masyarakat seperti  adanya  event  dari  desa  tentang
hiburan masyarakat, Kompetisi yang melibatkan pemuda/i setempat dengan kucuran dana dari investasi diatas.

## 4. KESIMPULAN
1. Berdasarkan  hasil  output  SPSS  diatas maka  dapat  dilihat  bahwa  nilai signifikansi (0,817)> 0,05 artinya tidak
terdapat pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan
dengan  investasi  terhadap  kinerja pemerintah atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa implementasi SAP dengan  investasi  belum  dan  tidak sesuai  dengan  kinerja  pemerintah dibuktikan  dengan  tidak  dilakukannya Pengakuan,  Penyajian,  Pengukuran dan Perlakuan Khusus dalam
melakukan Investasi.
2. Peneliti  juga  menemukan  bahwa  apa yang dijelaskan oleh pihak desa terkait manfaat  dari  Investasi  yang  dilakukan dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  desa, perangkat desa hingga pemerintah desa dengan Manfaat  yang diterima elemen desa  yakni  terhindar  dari  inflasi, kesempatan mendapat penghasilan tambahan, membantu membangun kesejahteraan  dan  tercapainya  tujuan finansial.  Dalam  hal  ini  investasi  juga dianjurkan  dalam  islam  dengan  tetap memperhatikan  hukum  sesuai  syariat dan nilai nilai keislaman.
3. Informan  menjelaskan  bahwasanya dari  beberapa  investasi  yang  di jalankan  selain  memberikan  manfaat juga  mendapat  keuntungan  secara
finansial  yang  dapat  dipergunakan untuk keperluan  dan  operasional
elemen desa. 4. Setelah  dilakukan  penelitian  maka terdapat
saran dari peneliti
bahwasanya sebaiknya dan seharusnya sudah  menjadi  pekerjaan  rumah  yang harus  diperbaiki  terkait  Implementasi
SAP  06  (Investasi)  dimulai  dari  hari ini  dan  seterusnya  dengan  mencoba mempelajari  secara  perlahan  oleh Pemerintah Desa Ulumahuam
Kecamatan  Silangkitang  Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  banyak  kepada  kedua orang  tua  yang  telah  mendoakan  sampai sejauh  ini,  Kepada  Bapak  Hendra  Harmain yang  sudah  berkontribusi  dalam  penulisan artikel,  Kepada  Ibu  Arnida  Wahyuni  yang telah  membantu  menyelesaikan  penulisan artikel, Kepada Paman Amrizal Sasmita yang sudah  memotivasi  mental  dan  pikiran  saat pengerjaan kepenulisan artikel. Penulis mengucapkan  Terima  Kasih  banyak  kepada pihak  kampus  Universitas  Islam  Negeri Sumatera  Utara  yang  telah  menjadi  tempat menuntut  ilmu  dan  Terima  Kasih  banyak kepada  pihak  Pemerintah  Desa  Ulumahuam yang telah bersedia menjadi tempat penelitian serta  responden  atau  narasumber  pada kesempatan ini.

## REFERENSI
Agindawati,  I.  N.  (2019).  implementasi kebijakan publik dari perspektif penyelenggaraan  pengawasan. Jurnal Inspirasi .
Dian  Hardiana,  I.  (2021).  implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (Blt) Dana desa bagi masyarakat terdampak covid-19  di  kabupaten  sumedang:isu dan tantangan. Jurnal Inspirasi .
Endah  Christianingsih.  (2020).  Implementasi
Kebijakan Administrasi
Kependudukan Di kabupaten bandung.
Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara ,
18 (2), 22–41. https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.14 1
Fatimah,  F.  (2021).  Implementasi  Budaya Religius  dalam  Membina  Akhlak Siswa di MI Rahmatullah Kota Jambi.
Jurnal  Pendidikan  Guru , 2 (1),  68–78. https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v2 i1.189
Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA  CITRA,  A.,  Schulz,  N.  D., د  ,ناسغ.,  Taniredja,  T.,  Faridli,  E.  M.,
&  Harmianto,  S.  (2016).  PRINSIP- PRINSIP EKONOMI

## ISLAM
DALAM INVESTASI SYARIAH Ina.
Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Guru Sekolah Dasar , 6 (August), 128.
Novatiani,  A.,  Rusmawan  Kusumah,  R.  W.,  & Vabiani,  D.  P.  (2019).  Pengaruh
Transparansi dan Akuntabilitas
Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
Jurnal  Ilmu  Manajemen  Dan  Bisnis ,
10 (1),
51–62. https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15
983
roflin,  e,    i.  (2021).  populasi,  sampel,  variabel dalam  penelitian  kedokteran,  bojong pekalongan. In penerbit nem .
Rosana,  L.,  &  Bharata,  R.  W.  (2023).
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah  Berbasis  Akrual  Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Jurnalku , 3 (1),  23–34. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i1.

## 366
Sugiyanto,  H.  (2020).  Analisis  Investasi Pemerintah  Pusat  Pada  Lembaga Keuangan  Internasional. Financial: Jurnal  Akuntansi , 6 (2),  179–187. https://doi.org/10.37403/financial.v6i2 .162
Sunarti,  N.,  Lestari,  N.  N.  Y.,  Yanti,  P.  P., Asty,  L.  G.  W.,  Uzlifah,  U.,  &
Mayuni, N. K. L. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan  Kinerja Pemerintah Desa Pacung. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 8 (1), 42–50. https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19
860
tatang  parjaman,  D.  .  (2019).  pendekatan penelitian  kombinasi  sebagai  “jalan tengah”  atas  dikotomi  kuantitatif-
kualitatif. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan . Ulfatin, N. (2022). metode penelitian kualitatif di  bidang  pendidikan:  teori  dan aplikasinya. Mnc Publishing .
Wargadinata,  E.  (2019).  PENGUKURAN

## KINERJA  DAN  AKUNTABILITAS
ORGANISASI PUBLIK. Majalah Ilmiah UNIKOM , 17 (1), 77–90.
https://doi.org/10.34010/miu.v17i1.22 26 wikiapbn. (2015). Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah Nomor 06 .