## Jurnal Civic Education:
Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce
2599-1833 (print) 2621-3467 (online )

## Demokrasi pendidikan: menolak UU pelarangan ganja RI dalam pembelajaran
Achmad Busrotun Nufus a,1* , Roro Merry Chornelia Wulandary b,2 , Rizki Wahyuda c,3 a.c Universitas Tidar, PBSI, Magelang, Indonesia
b Universitas Tribhuwana Tunggal Dewi, Administrasi Public, Malang, Indonesia.
1 busro@untidar.ac.id*; merry.chornelia@yahoo.com *korespondensi penulis
Informasiartikel ABSTRAK Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan : : : Pasal  4  di  UU  NRI  No  20  tahun  2003  pada  ayat  1  disebutkan  bahwa pendidikan itu diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak  diskriminatif  dengan  tetap  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia (HAM),  nilai  keagamaan,  nilai  kultural  (budaya),  dan  kemajemukan bangsa  artinya  bahwa  Pendidikan  diharapkan  mampu  melahirkan manusia  yang  demokratis  dengan  cara  melaksanakan  nilai-nilai demokrasi  dalam  aktivitas  dan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan pendidikan.  Penelitian  menunjukkan  bagaimana  penyampaian  gagasan dan minat peserta didik dalam aktivitas pembelajaran ketika topik yang dihadirkan  membahas  tentang  Konstitusi  Indonesia  terkait  dengan larangan ganja dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan Kualitatif  deskriptif,  dimana  data  yang  diperoleh  dan  dikumpulkan  itu berbentuk deskripsi.
Kata kunci: Demokrasi, Pendidikan, UU Narkotika, Pembelajaran ABSTRACT
Keywords: Democracy, Education, Narcotics Act, Learning Educational  Democracy:  Reject  the  Law  of  Indonesian  Marijuana Prohibition in Learning Process . 4th article of the NRI Law No. 20 of 2003 in 1st  paragraph stated that education  is held  in a democratic and fair  manner  and  is  not  discriminatory  while  upholding  human  rights, religious  values,  cultural  values,  and  national  pluralism  it  means Education  is  expected to  be  able  to  give  birth  to  democratic  people  by implementing  democratic  values  in  activities  and  activities  related  to education.  Research  shows  how  the  delivery  of  ideas  and  interests  of students  in  learning  activities  when  the  topic  presented  discussing  the Indonesian Constitution related to the prohibition of cannabis in Law No. 35  of  2009  concerning  Narcotics.  The  method  used  in  this  research  is through a descriptive qualitative approach, where the data obtained and collected is in the form of a description.
Copyright © 2019 (Achmad Busrotun Nufusa, Roro Merry Chornelia Wulandaryb, Rizki Wahyudac). All Right Reserved

## Pendahuluan
Sekiranya  Penting  untuk  memahami bahwa  pendidikan  sangat  berperan  besar dalam  membentuk  watak  serta  karakter warga  negara.  Oleh  sebab  itu,  nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan perlu mendapatkan prioritas perhatian. Berdasarkan  UU  NRI  No  20    tahun  2003 yang  membahas  tentang  pelaksanaan  sistem pendidikan nasional khususnya yang tertuang
dalam  pasal  3  di  sebutkan  dan  dijelaskan secara  lengkap  bahwa  Pendidikan  Nasional Bangsa  Indonesia  mempunyai  fungsi  untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara pengembangan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat,  selain  itu  potensi-potensi  yang dimiliki  peserta  didik  selalu  dikembangkan guna  membentuk  peserta  didik  yang

## JCE
memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Selain  membentuk peserta  didik  yang  memiliki  keimanan  dan ketakwaan,  Pendidikan  Nasional  Bangsa Indonesia mempunyai juga bertujuan membentuk  peserta  didik  menjadi  manusia yang  berakhlak  mulia,  mandiri,  kreatif, cakap,  menjadi  manusia  yang  bertanggung jawab dan juga demokratis.
Suatu  pelaksanaan  pendidikan  yang dilaksanakan tidak lepas dari berbagai proses pembelajaran,  proses  pembelajaran  itulah yang  nantinya  akan  berpengaruh  terhadap tingkat  Kognitif,  Afektif,  dan  Psikomotorik seseorang. Namun sayangnya dalam perkembangannya  tidak  semua  pendidikan yang  ada  itu  sanggup  menyentuh  berbagai aspek    pokok  yang  ada  dalam  pendidikan, sehingga  tujuan  daripada  pendidikan  itu sendiri  tidak  bisa  tercapai  dengan  baik. Ketidakberhasilan  tersebut  tentunya  sangat dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  baik  dari sistem,  proses,  ataupun  peraturan-peraturan akademik yang dijalankan.
Pendidikan diharapkan mampu melahirkan manusia yang demokratis dengan cara  melaksanakan  nilai-nilai  demokrasi dalam aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, hal demikian seyogyanya dilakukan, sebab negara kita juga menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang bertumpu pada demokrasi Pancasila.
Sebagaimana  dijelaskan  Pasal  4  di  UU  NRI No  20  tahun  2003  juga  pada  ayat  1 disebutkan bahwa demokratis, tidak diskriminatif,  serta  berkeadilan  menjadi pedoman  penting  dalam  penyelenggaraan pendidikan, selain itu pendidikan juga harus menjunjung tinggi keberagaman, nilai budaya,  dan  hak  asasi  Manusia  (HAM). Maka  dari  itu  Tujuan  lain  dari  pelaksanaan pendidikan  yang  demokratis  adalah  agar terdapat sinergi antara bangsa, negara dengan warga negaranya. Pendidikan tidak boleh anti demokrasi, sebab jika demikian terjadi maka sangat  mustahil  untuk  melahirkan  manusia yang demokratis.
Penelitian  terdahulu  pernah  dilakukan oleh Mulyadi (2004) dengan judul “membangun  sistem  pendidikan  yang demokratis” menyebutkan bahwa pendidikan
harus  bersifat  demokratis,  artinya  di  dalam pendidikan  harus  ada  unsur  kebebasan, tanggung  jawab  dan  juga  kemandirian, dimana  komponen  pendidikan  termasuk guru/dosen,  siswa,  sarana  dan  prasaran pendidikan,  kurikulum  dan  juga  proses pelaksanaan pendidikan juga harus demokratis. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tidak akan ada nilai demokrasi dalam pendidikan  apabila  komponen-komponen dosen dan siswa tidak mendukung pelaksanaan demokrasi.
Atas  dasar  semua  pernyataan  di  atas, maka  di  dalam  artikel  ini  peneliti  akan membahas bagaimana
pelaksanaan demokrasi  dalam  pembelajaran,  terutama ketika mahasiswa menyampaikan ketidaksetujuannya  dengan  UU  Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang pelarangan ganja di Indonesia. Sehingga berbagai gagasan dan nilai  demokrasi  yang  ada  bisa  dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai bentuk perlindungan HAM  yang  dimiliki  mahasiswa.  Selaras dengan  yang  disampaikan  John  Dewey (dalam  Tilaar,  2003)  bahwa  pembahasan tentang demokrasi sejatinya masuk kedalam wilayah pendidikan, hal ini bermakna bahwa melalui  pendidikan  demokrasi  itu  bisa tumbuh  dan  berkembang.  Oleh  sebab  itu, negara  demokratis  tidak  bisa  melepaskan pendidikan.

## Metode
Penelitian tentang demokrasi pendidikan  ini  menggunakan  pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif, dimana data  yang  diperoleh  dan  dikumpulkan  itu berbentuk deskripsi (kata-kata) atau gambar. Adapun  sumber  data  di  peroleh  dari  subyek penelitian  tunggal,  yaitu  mahasiswa  Biologi di  salah  satu  Universitas  Negeri  di  Jawa Tengah  dan  teknik  pengumpulan  data  pada penelitian ini yaitu dengan metode wawancara beserta angket.  Sugiyono (2011: 9)  menjelaskan  bahwa  Penelitian  dengan pendekatan kualitatif sejatinya adalah penelitan yang berdasarkan filsafat postpositivisne,  penelitian  ini  dilakukan seseorang  ketika  dia  ingin  meneliti  objek yang  sifatnya  alamiah.  Peneliti  berperan sebagai  instrumen  kunci,  triangulasi  juga
dijadikan  teknik  dalam  proses  teknik pengumpulan  data,  data  yang  diperoleh bersifat  kualitatif/induktif,  dan  hasil  yang diperoleh  dari  penelitian  kualitatif  lebih menekankan  pada  makna  ketimbang  pada generalisasi.
Sedangkan  untuk  penelitian  yang sifatnya  deskriptif  merupakan  suatu  bentuk penelitian  yang  yang  memiliki  tujuan menjelaskan/mendeskripsikan, dan menggambarkan  berbagai  fenomena  yang sifatnya rekayasa ataupun (Moeloeng, 2000: 17).  Kemudian  tujuan  daripada  penelitian deskriptif ini sendiri adalah untuk menyampaikan suatu fakta secara sistematis, faktual, dan juga akurat.

## Hasil dan Pembahasan Hasil
Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI  Tahun  1945  menjadi  dasar  dalam pelaksanaan Pendidikan di Indonesia dengan berakar  kepada    nilai-nilai  agama,  dan  juga kebudayaan  nasional  yang  dimiliki  oleh bangsa,  selain  itu  pendidikan  juga  harus bersifat fleksibel yakni mampu menyesuaikan  dengan  tuntutan  perubahan zaman.  Jika  merujuk  pad  Pancasila  sebagai dasar  dan  juga  ideologi  negara  maka  layak bagi kita untuk turut serta melaksanakan dan mengamalkan  nilai-nilai  pancasila  tersebut, baik  dalam  kehidupan  berbangsa,  bernegara ataupun    pelaksanaan  pembelajaran  dalam dunia  pendidikan.  Harapan  serta  impian tentang  adanya  suatu  pendidikan  yang berkualitas    itu  hanya  dapat  diwujudkan melalui kegiatan pendidikan yang demokratis,  selanjutnya  demokrasi  dalam pelaksanaan  pendidikan  itu  hanya  dapat diwujudkan  melalui  berbagai  tatanan  yang ada  kehidupan  demokratis  masyarakat, bangsa,  dan  negara  demokratis  (Mastuhu, 2004: 84).
Dalam penelitian ini, peneliti mencoba  menerapkan  tentang  kegiatan pembelajaran  demokratis.  Siswa  diberikan kesempatan  untuk  menyampaikan  gagasan dan  argumen  tentang  berbagai  kajian  dalam kegiatan  pembelajaran.  Pada  saat  yang bersamaan terdapat mahasiswa yang mencoba  menyangkal  isi  dari  Undang- Undang  tentang    Narkotika  No.35  Tahun
2009  tentang  pelarangan  ganja.  Dia  tidak setuju dengan adanya pelarangan penggunaan ganja pada UU tersebut, dengan alasan  dari  segi  medis  dan  manfaat  ganja memiliki  banyak  manfaat  dari  pada  rokok dan tidak lebih berbahaya daripada tembakau yang  dilegalkan  sebagai  bahan  pokok pembuatan rokok Indonesia.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  peneliti  dengan  melalui  metode wawancara  dan  angket  terhadap  mahasiswa yang  menolak  UU  tentang  Narkotika  No.35 Tahun  2009  diperoleh  banyak  informasi tentang alasan mengapa dia tidak menyetujui UU  tersebut.  Alasan  tersebut  dia  sampaikan berdasarkan sudut pandang Historis Yuridis, Ilmu  Biologi,  dan  Benefit  (Manfaat)  karena mahasiswa  itu  sendiri  juga  berasal  dari Program Studi Biologi.

## Awal Mula Indonesia Mengenal Ganja
Hasil  yang  diperoleh  oleh  peneliti terhadap subyek penelitian melalui wawancara dan angket menunjukkan bahwa alasan  mengapa  perlu  mengkaji  Sejarah Ganja  di  Indonesia,  sebab  hingga  saat  ini masih  sulit  untuk  mengetahui  dari  mana sebenarnya ganja berasal. Para pakar dan ahli dalam botani masih bersepakat bahwa ganja untuk    pertama  kalinya  muncul  di  wilayah asia  tengah,  yaitu  di  sekitar  Afghanistan. Kesulitan  untuk  menemukan  asal  muasal ganja  ini  disebabkan  oleh  sejarah  bercocok tanam ganja di Asia yang sangat kompleks.
Catatan mengenai ganja di Indonesia bisa  dibilang  sangat  kurang  sehingga  sulit untuk  memetakan  peran  tanaman  ini  di Indonesia. Menurut catatan berbahasa belanda,  selain  banyak  tumbuhan  di  bagian utara  Sumatera,  ganja  juga  tumbuh  di wilayah  lainnya  seperti  Jakarta(Batavia), Bogor, dan juga ambon.
Sedangkan  di  wilayah  aceh  sangat sulit  untuk  mengetahui  asal  muasal  ganja. Salah  satu  kitab  rujukan  mengenai  ganja adalah  Mujarabat  dan  Tajul  Muluk  yang memberikan landasan agama untuk memanfaatkan  ganja  untuk  kepentingan medis.  Selain  itu  ganja  juga  dimanfaatkan untuk  kebutuhan  kuliner,  seperti  dicampur kopi  (lako  kopi),  diminum  bersama  tuak,
dijadikan  dodol,  dicampur  dengan  rokok ataupun  dicampur  bersama  sayur-sayuran dan masakan lainnya.

## Hukum Positif Indonesia
Dalam  konteks  kajian  hukum  atau yuridis  Indonesia,  terdapat  beberapa  aturan yang mengatur tentang peredaran Narkotika, baik  dari  golongan  1,  golongan  2,  ataupun golongan 3. Salah satunya yaitu UU Negara Republik  Indonesia  tahun  2009  No  35 tentang  narkoba  dan  psikotropika.  Di  dalam UU  tersebut  menyebutkan  secara  jelas tentang    ganja,  dimana  ganja  digolongkan dalam narkotika golongan 1.
Dari hasil wawancara tentang berlakunya  UU  tersebut,  subyek  Penelitian menyampaikan  bahwa  UU  Narkotika  No.35 Tahun 2009 perlu segera direvisi, karena UU ini  mengatur  secara  spesifik  tentang narkotika  golongan  I,  yang  dimana  ganja termasuk  di  dalam  golongan  itu.  Padahal, manfaat  dan  kegunaan  dari  tanaman  ganja adalah  hal  yang  patut  dipertimbangkan  di Indonesia.
Hal ini sangat disayangkan mengingat  bahwa  ganja  memiliki  manfaat yang  amat  sangat  banyak  daripada  alkohol dan  tembakau.  Dan  seperti  yang  sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hanya dengan konsumsi  300 ml alkohol dapat menciptakan reaksi  overdosis  pada  manusia.  Ini  jelas sangat  berbeda  dengan  ganja  yang  sudah terbukti secara ilmiah bahwa ganja memiliki manfaat bagi bidang medis dan kesehatan.

## Manfaat Ganja dalam Kajian Ilmu Biologi
Subyek penelitian menyampaikan tentang  berbagai  manfaat  ganja  dilihat  dari perspektif ilmiah, subyek penelitian berargumen  tentang  hasil  artikel  yang  di adakan di Prancis. “Dalam pengertian medis yang terukur, marijuana jauh lebih aman dari kebanyakan  makanan  yang  kita  konsumsi. Sebagai  contoh,  memakan  sepuluh  kentang mentah  bisa  meracuni  badan.  Sebagai perbandingan,  adalah  mustahil  secara  fisik untuk  memakan  marijuana  dalam  jumlah yang bisa menyebabkan kematian. Marijuana adalah salah satu zat terapeutik paling aman yang  diketahui  manusia.  Dengan  langkah
analisis  yang  rasional,  marijuana  aman digunakan  dalam  pengawasan  medis  yang rutin.”  (Francis  Young,  “Opinion  and Recommended  Ruling,  Findings  of  Fact, Conclusion  of  Law  and  Decision  of Administrative Law Judge”, Drug Enforcement Administration (DEA) 6 september 1988).

## Manfaat Lainnya
Beberapa  manfaat  menurut  subyek penelitian telah disampaikan secara jelas dan detail,  dia  menyampaikan  bahwa  ganja adalah hal yang memiliki banyak pertanyaan serta  asumsi  lainnya.  Apakah  yang  dapat terjadi jika ganja legal? Tentunya, keuntungan  yang  dapat  kita  peroleh  apabila Indonesia melegalkan ganja tentunya sangat banyak.  Mulai  dari  medis,  industri,  bahan pangan,  pakan  ternak,  produk-produk  dari lemp, CBD oil, bio-diesel dan masih banyak keuntungan di sektor lainnya.
Adanya manfaat-manfaat di atas maka subyek penelitian beranggapan bahwa Perlunya  revisi  ataupun  pengkajian  ulang mengenai  UU  Negara  Republik  Indonesia tentang  narkoba  dan  psikotropika    No.35 Tahun 2009 yang dimana ganja termasuk di dalamnya  menjadikan  ganja  yang  sangat banyak  manfaatnya  ini  ‘terpenjara’  oleh hukum  dan  undang-undang  yang  berlaku. Seminimal  mungkin  adalah  ganja  dapat diturunkan statusnya dari golongan narkotika kelas I ke narkotika golongan III (PERMENKES  No.7  tahun  2018)  ataupun golongan  IV  (walaupun  UU  No.5  Tahun 1997 Tentang Psikotropikayang menyatakan ganja  termasuk  golongan  IV  sudah  tidak berlaku)  agar  manfaatnya  dapat  digunakan dalam  berbagai  sektor.  Terutama  dalam bidang medis.
Subyek  penelitian  dalam  angket  juga menyebutkan  beberapa  manfaat  ganja, dimana  ganja  bisa  mengobati  berbagai penyakit.  Manfaat  yang  dijelaskan  oleh subyek  penelitian  dikaji  dalam  sudut pandangan biologi dan ilmu kesehatan. Data yang diperoleh serta argumen yang disampaikan  oleh  subyek  penelitian  juga memiliki sumber masing-masing.
Ada  beberapa  banyak  manfaat  yang bisa  dihasilkan  ganja  dari  segi  kesehatan, termasuk  diantaranya  adalah  mengobati penyakit  ringan  semacam  Asma  termasuk juga mampu meningkatkan kekebalan tubuh para  penderita  HIV  AIDS.  Subyek  juga menyebutkan  bahwa  fenomena  sosial  yang ada  di  Amerika  menunjukan  penderita HIV/AIDS  ada  yang  menggunakan  ganja untuk meningkatkan kekebalan tubuh
mereka. Data  dari  survey  menunjukkan penyakit HIV/AIDS yang diidap masyarakat Amerika Utara membuat mereka mengonsumsi ganja, dimana tingat perbandingannya bisa mencapai 1berbanding 3  orang.  Artinya  bahwa,  1  dari  3  pengidap HIV/AIDS  mengkonsumsi  ganja,  hal  ini mereka  lakukan  untuk  mengobati  gejals akibat  HIV,  selain  itu  juga  berfungsi  untuk menghilangkan  rasa  sakit  yang  ditimbulkan dari efek samping penggunaan obat retrovirus.  Hal  yang  lebih  umum  diketahui oleh  masyarakat  Amerika  Utara  yang mengidap  HIV/AIDS  bahwa  dengan  cara mengkonsumsi ganja mereka bisa meningkatkan nafsu makan mereka, menghilangkan rasa mual-mual dan mengurangis rasa cemas.
Tabel  1  :  manfaat  ganja  dan  alasannya berdasarkan hasil angket subyek penelitian
No Manfaat Alasan Sumber Rujukan 1 Alzheimer Kerusakan kognisi
dapat  dicegah  dengan pemberian  sintetis  zat aktif yang dimiliki ganja, cara yang digunakan yaitu dengan mengurangi neurotoksitas (sifat racun pada sel saraf).
Journal of Neuroscience ,
Complutense University  dan Cajal Institute di Spanyol, 2005. 2 Amyotrophi c Lateral Sclerosis (ALS) Laju ALS dapat dikurangi dengan menggunakan ganja terutama pad cannabinoid ganja, cannabionid juga efektif  memodernisasi perkembangan penyakit itu. Cannabinoid juga dapat mampu mengurangi  berbagai gejala  yang  menyertai ALS  seperti  depreso, berliur berlebihan,
The American Journal of
Hocspice and Polliative Care21 :95-104, tahun 2004
mengembalikan  nafsu makan dan rasa sakit. 3 Glaukoma Tekanan  cairan  yang terdapat pada bola mata  dapat  diturunkan dengan  pengguunaan ganja,  ganja  dinilai lenih  efektif  daripada berbagai obat glaucoma yang lain. US National Eye Institute pada tahun 1978-1984
4 HIV/AIDS Di Amerika Utara terdapat  fakta  yang unik,  dimana  1  dari  3
Penderita  HIV/AIDS terlah mngkonsumsi
Ganja. Mereka menilai bahwa  dengan  cara mengkonsumsi  ganja gejala yang ditimbulkan  atau  efek samping dari
penggunaan obat- obatan  retrovirus  bisa diobati. Selain itu, ganja bisa menghilangkan  mual- nual,  rasa  sakit,  dan juga meningkatkan nafsu makan para penderita HIV/AIDS tersebut. Fenomena Sosial di Amerika 5 Asma Faktor kelelehan mampu  menimbulkan asma  pada  paru-paru,
namun  ganja  mampu mengobati penyakit tersebut  serta  mampu mengobati  hiperinflasi pada paru-paru. American Review of Respiratory Disease , Vol 112, tahun 1975, dengan judul “ Effects of
Smoked Marijuana In Experimentally Induced Asthma ” 6 Kanker  dan Leukimia cannabinoid memiliki senyawa-senyawa yang mampu menghadang pertumbuhan  berbagai sel  penyakit  seperti tumor,  limfadenoma, prostat dan neuroblastoma. Manuel Guzman, Journal of Nature  Review tahun 2003 7 Diabetes Takaran 5 mg cannabidiol yang disuntikan  setiap  hari pada hewan tikus mampu mengurangi diabetes  yang  dialami tikus. Berdasarkan eksperimen  diperoleh penelitian  bahwa  86% tikus yang tidak disuntik CBN
mengidap diabetes, sedangkan  tikus  yang disuntik  CBD  hanya ada  36%  tikus  yang mengidap diabetes. Dalam studi yang  diterbitkan pada Journal
Autoimmunity
8 Osteoporosi s (degeneratif pada tulang) Hilangnya jaringan pada tulang dapat dikurangi  dengan  cara aktivasi reseptor cannabinoid CB2.
dipublikasikan Annals  of  the New York Academy of Sciences pada tahun 2007,
9 Tuberculosi s (TBC) Asam  lemak  esensial yang  dikandung  biji ganja mampu membantu  pemulihan tubuh dengan cara memperbaik kekebalannya. Studi tahun 1954 yang diterbitkan The HempNut Health and Cookbook oleh Richard Rose dan Bridgette Mars.

## Demokrasi Pendidikan Indonesia
Nilai-nilai agama dan juga kebudayaan bangsa  harus  termuat  dan  terlaksanakan dalam pendidikan di Indonesia, sebagaimana di  jelaskan  juga  bahwa  muatan-muatan tersebut  terkandung  dari  adanya  Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang  dijadikan  dasar  pendidikan  nasional. Selain memuat nilai-nilai agama dan budaya, pendidikan  nasional  juga  harus  bersifat fleksibel  (mampu  mengikuti  perkembangan zaman).    Karena  pendidikan  nasional  kita berdasarkan  pada  Pancasila,  tentunya  nilai- nilai demokrasi yang dijamin pancasila juga bisa  diterapkan  dalam  kegiatan  pendidikan dan pembelajaran. Namun sayangnya Djohar (2003:87)  menyampaikan  bahwa  gambaran pendidikan  di  Indonesia  proses  pendidikan masih  dikuasai  ke  arah  penyampaian Informasi  bukan  ke  arah  pemrosesan informasi,  pelaksanaan  ataupun  proses pendidikan  masih  berpusat  ke  aktivitas listening (mendengarkan), memorizing (menghafalkan), bukan ke arah pembangunan  pengetahuan  dan  interpretasi dan makna apa yang dijadikan pelajaran dan dipelajari.
Secara  historis,  dalam  pertumbuhan pendidikan  manusia  terdapat  penggalan sejarah  yang  mencatatkan  tentang  sebuah perseteruan  dan  konflik  antara  kenyataan pendidikan yang dilaksanakan secara demokratis  (mengedepankan  kebebasan) serta  pendidikan  yang  dilaksanakan  secara otoriter  (paksaan).  Dijelaskan  bahwa  di wilayah barat pendidikan lebih banyak yang dijalankan  secara  demokratis,  sedangkan  di wilayah  timur  pendidikan  lebih  banyak dijalankan secara otoriter (Setyadi, 2009: 80).
Dalam aliran progresivisme dijelaskan bahwa penakanan dan pelaksanaan pendidikan  secara  demokratis  dianggap sangat penting faham filsafat pendidikan ini
selalu  mengutamakan  demokrasi  dalam pendidikan.  merupakan  suatu  aliran  faham filsafat  pendidikan  yang  kehadirannya menekankan. Adanya
penekanan pelaksanaan demokrasi dalam pendidikan ini membuat aliran progresivisme selalu berkonfrontasi  dengan  sistem  pendidikan yang masih menggunakan sistem pendidikan otoriter (paksaan).
John  Dewey  (dalam,  Setiyadi  2009) adalah  tokoh  dari  pendidikan  demokratis, Dewey menyampaikan bahwa secara metode pendidikan,  pendidikan  yang  demokratis  itu merupakan upaya untuk menanamkan kedisiplinan, tetapi bukan suatu otoritas. Hal yang  paling  penting  dalam  pendidikan demokratis  adalah  bagaimana  mengontrol anak dari faktor eksternal. Dewey menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  pengajaran yang  meningkatkan  kedisiplinan  perlu diarahkan  ke  arah  pelajaran  secara  disiplin, metode  yang  digunakan  bisa  dengan menggunakan  metode  pengajaran  disiplin, yakni dengan cara;
1. Adanya  paksaan  dalam  pelaksanaan pendidikan  ataupun  proses  pendidikan harus dibuang
2. Proses  intimisasi  guru  diperlukan  dalam memunculkan minat siswa, proses intimisasi  guru  dilaksanakan  dengan kecakapan dan minat yang dimiliki siswa.
3. Setiap elemen yang ada (baik itu guru dan peserta didik) diharapkan mampu berpartisipasi dalam proses pembelajaran, sehingga  kelas  yang  partisipatif  perlu untuk diciptakan.
Sihono  (2011:5)  juga  menjelaskan bahwa  reformasi di berbagai bidang pendidikan  diperlukan  dalam  menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis,  salah  satunya  yaitu  “Kebebasan Akademik”. Bagaimana Sihono menjelaskan bahwa  pengaruh  dan  pengawasan  dari  luar sekolah  yang  bersifat  indoktrinasi  harus dikurangi  dan  diminimalkan,  sebaliknya pendidikan  harus  mulai  mengembangkan konsep  sekolah  berbasis  menajeman  atau yang  sering  dikenal  dengan  sebutan  School Based  Management.  Dalam  konsep  ini dimana sekolah berkewajiban untuk memiliki kemandirian, dan memiliki
kebebasan  otonomi.  Kebebasan  akademik yang  dikembangkan  dengan  cara  bertumpu pada  kerjasama  sikap,  interaksi,  saling menghormati  satu  dengan  yang  lainnya, saling  peduli  satu  dengan  yang  lainnya, berfikir secara kritis (critical thingking), serta saling  berusaha  untuk  menemukan  solusi dalam  memecahkan  suatu  permasalahan  itu sangat  diperlukan  dalam  mengembangkan prinsip demokrasi di lingkungan sekolah.
Proses pendidikan hendaknya mencerminkan  nilai-nilai  demokrasi,  yaitu pertama menempatkan siswa sebagai seorang individu  yang unik, dan berbeda antara satu dengan  yang  lainnya  baik  dari  segi  minat, kecerdasan  ataupun  bakat  yang  mereka miliki. kedua, demokrasi selalu menempatkan seorang individu dalam keadaan bebas (free) untuk mengekspresikan diri namun tetap menghargai dan berpegang teguh pada norma dan etika yang ada. Ketiga, pelaksanaan  proses  pembelajaran  memberi kesempatan  yang  sama  kepada  siswa  untuk mengekspresikan dirinya secara lisan, tertulis, sikap, dan tindakan.
Pendidikan demokrasi sangat diperlukan demi mewujudkan suatu pendidikan  yang  bermutu,  sehingga  dengan adanya  demokrasi  pendidikan  masyarakat bisa  menjadi  warga  negara  yang  cerdas  dan baik  dalam  perannya  menjalani  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Sebagaimana  di jelaskan  bahwa  kegiatan  demokrasi  dalam pendidikan  diperlukan  dalam  mewujudkan suatu  impian  dan  harapan  tentang  adanya pendidikan Indonesia yang bermutu, sedangkan tatanan dalam kehidupan berbangsa,  bernegara  yang  demokratis  dan bermasyarakat
diperlukan dalam mewujudkan demokrasi pendidikan (Mastuhu,  2004:  84).  Maka  dari  itu  dalam mewujudkan  nilai-nilai  demokrasi  dalam Pancasila  perlu  juga  diadakan  aktivitas demokratis dalam pembelajaran atau pendidikan, hal ini di nilai perlu sebab dunia pendidikan  mempunyai  peran  yang  sangat vital  dalam  menanamkan  berbagai  nilai tersebut  kepada  warganegara.  Michael  W. Aplle  juga  menjelaskan  bahwa  lembaga pendidikan penjadi penyalur politik kebudayaan negara (Tilaar, 2003:145).
Demokrasi  yang  dimaksud  dalam konteks  pendidikan  ialah  sebuah  pengakuan yang diberikan kepada siswa, sesuai dengan harakat  serta  martabat  yang  mereka  miliki, sebab  demokrasi  itu  bersifat  alami  dan manusiawi  (Iskandar,  2001:  2)  Demokrasi yang  ada  dalam  pelaksanaan  pembelajaran dan pendidikan itu sendiri menggunakan asas Persamaan  Kesempatan  (equal  opportunity for  all).dalam  artian  bahwa  seorang  guru ataupun dosen harus dituntut unk memberikan  kesempatan  yang  sama  serta berlaku  secara  adil  terhadap  siswa    dalam mengikuti setiap kegiatan.
Suatu  demokrasi  dalam  pendidikan  dapat terlaksana  dengan  baik  apabila  dalam pelaksanaannya pendidikan mampu melaksanakan  prinsip-prinsip  yang  ada dalam demokrasi. Tujuh butir prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang sifatnya demokratis menurut Sutan (1988: 294).
1. Kepentingan  yang  dimiliki  masyarakat selalu diutamakan
2. Setiap orang memiliki kehendak berbeda- beda  sehingga  dilarang  memaksakan kehendak terhadap yang lainnya
3. Pada  saat  pengambilan  keputusan  demi kepentingan bersama diutamakan menggunakan jalan musyawarah
4. Semangat kekeluargaan menjadi kekuatan dalam  melaksanakan  musyawarah  untuk mencapai kata mufakat
5. Hasil  yang  diputuskan  bersama  harus diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab
6. Pelaksanaan  musyawarah  dilaksanakan sesuai  dengan  hati  nurani  luhur  dan disertai dengan akal sehat
7. Keputusan yang sudah diambil tidak boleh lepas dari prinsip dan nilai keadilan serta kebenaran,  dengan  tetap  menghargai  dan menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat yang  dimiliki  manusia,  serta  mampu dipertanggung  jawabkan  secara  moral  di dadapan Tuhan YME.

## UU Narkotika No 35 tahun 2009 RI
Berdasarkan UU No 35 tahun 2009 RI, tanaman ganja termasuk ke dalam narkotika golongan  1.  Bagian-bagian  seperti  jerami,
biji,  buah,  hasil  olahan  ataupun  berbagai macam  jenis  cannabis  termasuk  juga  damar ganja masuk kedalam golongan 1.
Apabila Berbicara mengenai pelarangan  narkotika,  terdapat  beberapa aturan yang mengatur tentang peredarannya, salah  satu  diantaranya  adalah  UU  NRI No.m35  Tahun  2009  tentang  narkoba  dan psikotropika.  Di  dalam  Undang-Undang tersebut  disebutkan  bahwa  menyimpan, mengedarkan ataupun menggunakan narkotika tanpa pengawasan dan pengendalian  ketat  dan  seksama  serta bertentangan  dengan  aturan-aturan  yang diberlakukan ialah bentuk dari tindak pidana narkotika.  Dalam pasal 12 dijelaskan bahwa Narkotika  yang  masuk  kedalam  golongan  1 diperbolehkan  untuk  diproduksi  ataupun dimanfaatkan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat limit atau terbatas dan  itu  pun  karena  faktor  kepentingan pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Sehingga untuk penyalurannya sendiri pun hanya dapat disalurkan oleh pedagang tertentu saja seperti pedagang  besar  yang  bergerak  di  bidang farmasi  tertentu  kepada  lembaga-lembaga ilmu pengetahuan tertentu juga.
Peraturan tersebut mengikat dan wajib ditaati  oleh  seluruh  warga  negara,  namun dalam  suatu  pembelajaran  suatu  kebijakan pemerintah termasuk juga peraturan- peraturannya  layak  untuk  dikaji.  Bukan berarti warganegara yang mengkritik peraturan tersebut adalah warga negara yang tidak  baik,  namun  subyek  penelitian  yang mengkritik UU tersebut berusaha memandang  dari  sudut  pandang  penelitian tentang kegunaan ganja (Narkotika Golongan 1) tersebut.

## Pembelajaran
Dalam pelaksanaan pembelajaran tentu terdapat  materi  ajar,  maka  dari  itu  setiap kegiatan pembelajaran tentunya membutuhkan materi ajar. Muirah (2015;243) pernah menjelaskan bahwa sifat- sifat  seperti  konsistensi,  integral,  wholistik, holistik,  dan  kontinyuitas  yang  dibutuhkan oleh  siswa  dan  juga  Lembaga  Ilmu
Pengetahuan  diharapkan  bisa  tercakup  serta terpenuhi  dalam  setia  materi  ajar.  Sehingga dengan  terpenuhinya  sifat-sifat  tadi  tidak akan  ada  pemisah  antara  agama  dan  ilmu pengetahuan,  karena  sejatinya  materi-materi yang diajarkan dalam ilmu-ilmu umum tidak bisa  lepas  dari  nilai-nilai  agama  dan berkembang dari metode pembelajaran yang tepat.
Proses  pembelajaran  layak  untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam melaksanakan  pembelajaran  ataupun  saat menyampaikan gagasan yang mereka miliki. sebab  siswa  itu  adalah  individu  yang  khas dan  memiliki  perbedaan  antara  satu  dengan yang  lainnya  (pribadi  unik).  Sebagaimana Mulyadi  (2004)  juga  menyampaikan  bahwa pendidikan  menempatkan  siswa  ataupun peserta didik sebagai individu yang memiliki perbedaan  antara  satu  sama  lainnya  dan memiliki  keunikan  nya  sendiri  serta  mereka mempunyai  potensi  yang  perlu  untuk dikembangkan semaksimal mungkin.
Ki Hadjar Dewantara pernah menyampaikan  tentang  gambaran  sebuah proses  humanisasi  yang  dikutip  oleh  M Yamin,  beliau  menyampaikan,  “berilah kemerdekaan  kepada  anak-anak  didik  kita: bukan kemerdekaan yang leluasa, tetapi yang terbatas  oleh  tuntutan-tuntutan  kodrat  alam yang nyata dan menuju ke arah kebudayaan, yaitu  keluhuran  dan  kehalusan  hidup manusia.  Agar  kebudayaan  itu  dapat menyelamatkan  dan  membahagiakan  hidup dan penghidupan diri dan masyarakat, maka perlulah  dipakai  dasar  kebangsaan,  tetapi jangan  sekali-kali  dasar  ini  melanggar  atau bertentangan  dengan  dasar  yang  lebih  luas yaitu  dasar  kemanusiaan”  (Moh.Yamin, 2009:177)
Artinya  bahwa  kebebasan  merupakan bentuk  dari  kemerdekaan  peserta  didik, sehingga  guru  berhak  untuk  memberikan kemerdekaannya, namun kemerdekaan yang diberikan  tidak  boleh  bertentangan  dengan dasar kebangsaan (Pancasila) atau melanggar dasar kemanusiaan.
Lebih  jelas  lagi  Ki  Hadjar  Dewantara itu  mengatakan  bahwa  sistem  pendidikan ataupun pelaksanaan pendidikan bisa dikembangkan berdasarkan lima asas pokok,
Suratman, (dalam
Noviani, 2017)
menyebutkan  bahwa  lima  asas  pokok  itu meliputi:
1.
Asas kemerdekaan, arti dari merdeka yang  dimaksud  di  sini  ialah  siswa/manusia mampu  berdiri  sendiri  sesuai  dengan kemampuan dan kekuasaan yang dimilikinya.  Merdeka  tidak  selama  identik dengan  kebebasan,  melainkan  memiliki kesanggupan dan juga kemampuan (kekuatan dan  kekuasaan)  terhadap  kontrol  dirinya sendiri  sebagai  asas  kodrat  alam,  dimana manusia  dituntut  untuk  selalu  berkembang secara  wajar  sebagaimana  perannya  sebagai makhluk  yang  satu  kodrat  dengan  alam. Sebagai makhluk yang mampu berdiri sendiri (berdikari) manusia dituntut untuk bisa hidup secara individu atau kelompok dan masyarakat  dengan  dibekalai  kedisiplinan atas dirinya dan hidupnya.
2. Asas kebudayaan, yang berarti budaya  yang dimiliki oleh bangsa indonesia harus dibawa oleh pendidikan, dan pendidikan tidak boleh lepas darinya. Selain daripada  itu,  kebudayaan  kebangsaan  yang dimiliki  oleh  negara  harus  digiring  ke  arah kemajuan  sesuai  dengan  kemajuan  dunia (fleksibel),  kecerdasan  zaman  yang  selalu berubah-ubah, dan kepentingan hidup secara lahiriah  dan  batiniah  yang  dimiliki  oleh warganegara pada setiap keadaan dan zaman. 3. Asas kebangsaan, dalam asas kebangsaan  ini  mengandung  semangat persatuan tanpa unsur permusuhan sehingga asas  kebangsaan  ini  mampu  membuat  suatu bentuk  kemanusiaan  nyata.  Oleh  sebab  itu dengan adanya asas kebangsaan ini kebahagiaan  hidup  secara  laihiriah  dan batiniah suatu bangsa dapat berjalan dengan baik  tanpa  menghadirkan  suatu  permusuhan dengan bangsa lainnya, melainkan yang  ada adalah sikap toleransi dengan rasa bangsa dan satu kehendak.
4. Asas  kemanusiaan,  bahwa  setiap manusia  sebagai  Ciptaan  Tuhan  memiliki darma  dalam  wujud  kemanusiaan  sehingga manusia  dituntut  untuk  menunjukkan  rasa cinta  kasih  dan  kemanusiaan  terhadap  yang lainnya  baik  itu  sesama  manusia  ataupun dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan.
5. Asas kodrat alam, yang berarti bahwa manusia  diciptakan  sebagai  makhluk  juga merupakan dari bagian kodrat alam, sehingga mereka tidak bisa lepas dari kodrat alam dan sebagai  makhluk  yang  bagian  dari  kodrat alam  maka  manusia  akan  mendapatkan kebahagiaan  apabila  dia  bisa  menyatukan dirinya dengan  kodratnya.
Berdasarkan  aliran  humanistic,  Ki  Hajar Dewantara  menyebutkan  bahwa  manusia merupakan  golongan  makhluk  yang  disertai dengan akal budi sehingga mampu meenjadikan mereka sebagai makhluk sejati yang  mampu  bertanggung  jawab  sebagai individu dna terhadap makhluk lain atau juga termasuk masyarakat yang ada disekitarnya. Manusia  sebagai  individu  juga  disertai dengan  cipta,  karsa  dan  rasa,  sehingga mampu  membuat  mereka  sadar  akan keberadaannya  sebagai  makhluk  hidup  baik di  lingkungannya  sendiri  atupun  dimanapun dia  berada.  Manusia  memiliki  kemampuan untuk menentukan, mengontrol, dan menguasai  dirinya  sendiri  dengan  disertai budi  dan  juga  kehendak,  mereka  juga memiliki  keinginan  kuat  untuk  selalu mengembangkan  diri  dan  berusaha  untuk menjadi  lebih  baik  serta  sempurna  (dalam Noviani, dkk. 2017: 162).
Jadi  dengan  demikian  Demokrasi  dalam pendidikan  sangat  penting,  sebab  dengan pelaksanaan demokrasi dalam proses pembelajaran peserta didik mampu meningkatkan  keterampilan  mereka  baik secara intelektual ataupun pribadi sosialnya, sebagaimana  Zamroni  (2003)  menjelaskan bahwa  demokrasi  dalam  pendidikan    setiap keterampilan  intelektual  dan  keterampilan sosial yang dimiliki oleh setiap peserta didik selalu dikembangkan. Keterampilan intelektual  atau  yang  biasa  dikenal  dengan sebutan  (intellectual  skill)  menekankan kepada arah peningkatan dan pengembangan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh siswa,  sedangkan  keterampilan  pribadi  dan sosial atau yang biasa dikenal dengan sebutan (personal and social skill) lebih menekankan siswa ke arah sosialis.
Minat Belajar Siswa Pembahasan  yang  paling  penting  adalah bagaimana  dengan  minat  belajar  peserta
didik terhadap topik pembahasan yang sesuai dengan permasalahan (berlakunya UU no 35 tahun  2009)  yang  ingin  mereka  sampaikan. Sehingga  dari  apa  yang  sudah  dilakukan peneliti  diperoleh  kesimpulan  terdapat perbedaan  minat  belajar  dari  subyek penelitian ketika mahasiswa diberi kesempatan  untuk  menyampaikan  gagasan atau  pandangannya  dalam  menanggapi  UU narkotika  2009.  Hal  ini  dibuktikan  dengan tingkat kerajinan subyek penelitian mengikuti  pembelajaran  dan  tidak  ketika tidak  ada  kesempatan  untuk  menyampaikan gagasannya. Meskipun secara hukum positif Indonesia  tetap  melarang  peredaran  ganja untuk  masyarkat  publik  namun  peneliti sebagai dosen memberikan kesempatan bagi mahasiswa  untuk  menyampaikan  berbagai gagasannya  sebagai bentuk dan pengamalan nilai-nilai demokrasi.

## Simpulan
Di lihat dari Sudut pandang hak asasi manusia  setiap  orang  memiliki  hak  sebagai bagian  dari  hadiah  dari  Tuhannya  sejak manusia  itu  dilahirkan,  tanpa  terkecuali dengan peserta didik. Peserta didik memiliki kebebasan  dan  kemerdekaannya  dalam menyampaikan gagasan yang mereka miliki, selagi  gagasan  tersebut  masih  berada  jalur normatif.  Sebagai  pribadi  yang  unik  kita tidak  bisa  memaksakan  hal  yang  sama terhadap semua peserta didik. Maka dari itu guru ataupun dosen layak untuk memberikan kebebasan  kepada  peserta  didik  dalam menyampaikan gagasan mereka guna meningkatkan keterampilan intelektual (intellectual  skill),  keterampilan  pribadi  dan sosial (personal and social skill) peserta didik mereka.
Sudut  pandang  pendidikan  ataupun pembelajaran  secara  jelas  disebutkan  pada UU  No  20  tahun  2003  tentang  sistem pendidikan  nasional  pada  pasal  3  bahwa pendidikan  Nasional  Bangsa  Indonesia mempunyai  fungsi  untuk  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi peserta  didik  agar  bisa    menjadi  manusia
yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung  jawab.  Maka  dari  itu,  dalam rangka  meningkatkan  potensi  peserta  didik, maka  dunia  pendidikan  harus  memberi kesempatan sebesar-besarnya terhadap aktivitas-aktivitas peserta didik yang menunjang tingkat kemampuan berfikir kritis
(critical thinking) mereka.
Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya  apabila  kajian  terkait  dengan bagaimana  demokrasi  pendidikan  terutama ketika ada peserta didik ingin menyampaikan gagasan  yang  sama  maka  dianjurkan  bagi peneliti  selanjutnya  juga  mengkaji  beberapa negara-negara  yang  melegalkan  ganja  dan alasannya  melegalkan  ganja  namun  tetap dikaji dari sudut pandang pendidikan, sebab pendidikan  adalah  ladang  ilmu  yang  paling luas dan bermanfaat sepanjang hayat.

## Referensi

## Buku
Baharuddin  dan  Makin.  (2007). Pendidikan Humanistik  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi
Praktis dalam Dunia Pendidikan. Jogjakarta: Ar Ruz Media.
DJohar. (2003). Pendidikan Strategik: Alternatif Untuk Pendidikan Masa Depan. Jogyakarta: LESFI
Golman, Daniel. (1999). Working With Emotional Inteliggence , USA and Canada: Bantam Book.
Lexy. J. Moleong. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
Mastuhu,  (2003). Menata  Ulang  Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21. Yogyakarta; Safiria Insani Press.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sukmadinata,  Nana  S.  (2008 ).  Pengembangan Kurikulum:  Teori  dan  Praktek. Remaja Rosdakarya: Bandung.
Sutan  Zanti  Arbi.  (1988). Pengantar  kepada Filsafat  Pendidikan .  Jakarta:  Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Tilaar, H.A.R. (2003). Kekuasaan & Pendidikan: Suatu  Tinjauan  dari  Perspektif  Studi Kultural . Magelang: Indonesiatera.
Yamin,  Moh.  (2009). Menggugat  Pendidikan Indonesia; Belajar dari Paulo Freire dan Ki  Hajar  Dewantara. Yogjakarta:  Ar- Ruzz Media.

## Artikel Jurnal
Alif Cahya Setiyadi. (2009). Konsep Demokrasi Pendidikan Menurut John Dewey. Jurnal
At-Ta’dib Vol. 5. No. 1 Shafar 1430
Armansyah Putra. (2017). Mengkaji & Membandingkan  Kurikulum  7  Negara. File_Perbandingan Kurikulum 2017.
Iskandar Wiryo Kusuma. (2001). Demokratisasi Belajar  dan  Pembelajaran  Ditinjau  dari Pengalaman  Empirik .  makalah  seminar Nasional  Teknologi  Pembelajaran  di Malang tanggal 7 Oktober 2001. Hlm, 2 Mulyadi. (2004). Membangun Sistem Pendidikan yang  Demokratis. Jurnal  Psikologi  dan Psikologi Islam, UIN malang, vol 1 No.1.
Munirah.  (2015).  Sistem  Pendidikan  Di Indonesia:  Antara Keinginan Dan Realita. Jurnal Auladuna, VOL. 2 NO. 2 DESEMBER, hlm. 233-245
Teguh  Sihono.  (2011).  Upaya  Menuju Demokratisasi Pendidikan .  Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 8 Nomor 1, April 2011
Yunita Noviani, (2017).  Pendidikan Humanistik  Ki  Hadjar  Dewantara dalam Konteks Pendidikan Kontemporer di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017, 159-168. Zamroni. (2003). Demokrasi dan Pendidikan dalam Transisi: Perlunya  Reorientasi  Pengajaran
Ilmu  –  Ilmu  Sosial  di  Sekolah Menengah, dalam Jurnal Ilmu dan Kemanusiaan. Jurnal Inovasi , No.2  Th.  XII/2003.  Yogyakarta:

## LP3 UMY

## Undang-Undang
UU No 20 Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No 35 Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkotika