INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4712-4722 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah  Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo
Arwin Dunggio 1 ✉ , Nur Mohamad Kasim 2 , Dolot Alhasni Bakung 3
Fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo Email: dunggioawin@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  temuan-temuan  terkait  pengaturan  nafkah anak, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan pentingnya perlindungan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis dokumen hukum dan studi kasus putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi  dalam  pengaturan  nafkah  anak  dalam  putusan  pengadilan  agama  di  Kota  Gorontalo, ketidakpatuhan  orang  tua,  kesulitan  menentukan  jumlah  nafkah  yang  tepat,  dan  kekurangan mekanisme penegakan hukum. Namun, variasi dalam interpretasi dan penerapan faktor-faktor lain juga  menunjukkan  perlunya  pertimbangan  yang  hati-hati  dan  adil  dalam  menentukan  besaran nafkah  anak.  Dalam  kesimpulannya,  penelitian  ini  menyoroti  kompleksitas  pengaturan  dan pelaksanaan  pemberian  nafkah  anak  setelah  perceraian  orang  tua  dalam  Undang-Undang Perkawinan berdasarkan putusan pengadilan agama Kota Gorontalo. Penting untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum, peningkatan kesadaran orang tua, peningkatan mekanisme penegakan  hukum,  dan  perlindungan  kepentingan  terbaik  anak  sebagai  prioritas  utama. Kolaborasi antara institusi hukum, pemerintah, dan lembaga masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan  implementasi  dan  penegakan  hukum  terkait  pemberian  nafkah  anak  setelah perceraian.
Kata Kunci: Perceraian, Nafkah Anak, Putusan Pengadilan

## PENDAHULUAN
Di dunia ini, setiap manusia dikaruniai keinginan alami untuk hidup bersama dengan pasangan.  Hal  ini  tercermin  dalam  upacara  perkawinan  yang  diadakan  berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing individu. Dalam esensinya, manusia dilahirkan  dengan  naluri  sosial  yang  mengharuskannya  hidup  dalam  kebersamaan dengan orang lain. Perkawinan adalah perwujudan dari persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ia menandai awal dari hidup bersama, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pernikahan diatur dengan cermat dalam hukum yang berlaku, mengikat pria dan wanita yang telah memenuhi kriteria perkawinan.
Santoso, (2016) mengemukakan bahwa perkawinan adalah hubungan hukum yang mengikat seorang pria dan seorang wanita untuk selamanya, dengan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan. Hal ini menegaskan pentingnya komitmen jangka panjang antara pasangan dalam membentuk keluarga yang stabil dan bertanggung jawab.Definisi Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah  oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Perkawinan) adalah “suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang

## Abstract
The purpose of this study is to identify findings related to child income arrangements, challenges faced in its implementation, and the importance of protecting children's best interests. This research uses a qualitative descriptive approach with analysis of legal documents and case studies of religious court  decisions.  The  results  showed  that  there  were  variations  in  child  support  arrangements  in religious  court  rulings  in  Gorontalo  City,  parental  disobedience,  difficulty  determining  the  right amount  of  income,  and  lack  of  law  enforcement  mechanisms.  However,  variations  in  the interpretation and application of other factors also indicate the need for careful and fair consideration in determining the amount of child support. In conclusion, this study highlights the complexity of regulating and implementing child support after parental divorce in the Marriage Law based on the Gorontalo City religious court ruling. It is important to ensure consistency in the application of the law, increased parental awareness, improved enforcement mechanisms, and protection of the best interests  of  children  as  top  priorities.  Collaboration  between  legal  institutions,  government,  and community  institutions  is  also  needed  to  improve  the  implementation  and  enforcement  of  laws related to child support after divorce.
Keywords : Divorce, Child Support, Court Ruling
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuh anan Yang Maha Esa.” Perkawinan bertujuan untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal,  namun  kenyataan  di  masyarakat  suatu hubungan perkawinan tidak bisa selalu berjalan rukun dan harmonis. Untuk pasangan yang  sudah  tidak  rukun  dan  harmonis  lagi  sebagai  pasangan  suami  istri,  serta  tidak dimungkinkan  lagi  atau  sulit  untuk  didamaikan,  maka  hubungan  perkawinan  tersebut dapat diputus dengan cara melakukan perceraian.
Perceraian tidak hanya akan berdampak kepada hubungan antara suami istri, harta benda, tetapi juga terhadap anak hasil hubungan perkawinan tersebut Salah satu akibat terhadap anak dari perceraian tersebut adalah kewajiban dari Bapak/Ibu yang untuk tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Berkenaan dengan hal itu, Ghofur, (2021) menyatakan kurangnya rasa tanggung jawab orang tua pasca cerai untuk menafkahi anak dipengaruhi oleh dua faktor diantaranya; (1) Faktor Ekonomi: Salah satu  faktor  yang  dapat  menyebabkan  ketidakmampuan  dalam  memenuhi  hak  nafkah anak  adalah  kondisi  ekonomi  yang  buruk.  Jika  orang  tua  tidak  memiliki  sumber  daya finansial  yang  memadai,  mereka  mungkin  menghadapi  kesulitan  dalam  memberikan dukungan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian,  tempat  tinggal,  pendidikan,  dan  perawatan  kesehatan.  (2)  Faktor  Pekerjaan: Beberapa  situasi  pekerjaan  juga  dapat  mempengaruhi  kemampuan  seseorang  untuk memenuhi hak nafkah anak. Misalnya, jika seorang orang tua tidak memiliki pekerjaan atau  bekerja  dalam  pekerjaan  yang  tidak  stabil  atau  berpendapatan  rendah,  mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memberikan dukungan finansial yang memadai bagi  anak-anak  mereka.  Faktor-faktor  seperti  pengangguran,  upah  yang  rendah,  atau ketidakstabilan pekerjaan dapat menghambat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan anak.
Putusnya perkawinan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya mengenai pengasuhan anak. Putusnya suatu perkawinan akibat perceraian tidak berarti kedua orang tua  terlepas  dari  kewajiban  untuk  mengurus  anak.  Dalam  hukum  positif  Indonesia, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  untuk  memelihara  dan  mendidik  anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban ini terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Apabila terjadi perceraian  dan  muncul  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  pengadilan memberi keputusannya yang dikenal dengan penetapan hak asuh anak.
Pasca perceraian, seringkali terjadi fenomena perebutan hak asuh anak antara suami dan istri sehingga salah satu solusi untuk meminimalisir munculnya konflik perebutan hak
asuh anak tersebut  adalah  dengan membuat perjanjian hak asuh anak. Perjanjian hak asuh anak berisikan keinginan serta kesepakatan dari orang tua yang berpisah, sehingga nantinya  akan  dapat  adil  bagi  kedua  belah  pihak  baik  ayah  ataupun  ibu.  Selain  itu, perjanjian  hak  asuh  anak  juga  dapat  mempermudah  hakim  dalam  memberikan pertimbangannya untuk memutuskan dan menetapkan kuasa mengasuh anak sehingga meminimalisir lahirnya konflik baru di kemudian hari. Pun telah ada perjanjian hak asuh anak yang dibuat dan disepakati sendiri oleh ayah dan ibu, terkadang masih terjadi pula pihak yang mengingkari perjanjian yang dibuatnya sendiri tersebut, seperti kasus yang terdaftar  di  Pengadilan  Negeri  Gorontalo  yang  berlanjut  hingga  tingkat  kasasi  dan termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2021 K/PDT/2020.
Anak adalah anugerah yang diberikan tuhan kepada manusia untuk kita jaga dan kita lindungi hak-haknya sebagai seorang anak. Karna anak inilah yang akan kita siapkan untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh dan kuat yang akan meneruskan cita-cita keluarga  sekaligus  sebagai  generasi  penerus  bangsa.  Sebagai  penerus  bangsa  karena apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah  dalam  hidupnya  kelak.  Setiap  komponen  bangsa  baik  pemerintah  maupun  non pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  secara  serius  memperhatikan  terhadap pertumbuhan  dan  perkembangan  anak.  Anak  perlu  mendapatkan  perlindungan  agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.
Selain  itu  terdapat  dalam  pasal  26  Ayat  (1)  UU  No.  23  Tahun  2003  Tentang perlindungan Anak yang menyatakan: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab yaitu  :  1)  Mengasuh,  memelihara,  mendidik,  dan  melindungi  anak,  2)  Menumbuhkan, mengembnagkan,  anak  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat  dan  minatnya  dan  3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak Sebagaimana termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 yaitu: kedua or ang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik baiknya”Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu:”kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri.kewajiban  mana  berlaku  terus  meskipun perkawinan antar keduanya putus. (Nisa, 2022).
Dari pengaturan hukum ini, maka perceraian tidak menghapuskan kewajiban orang tua  kepada  anak-anaknya.  Bilamana  terjadi  perceraian,  penentuan  Hak  Asuh  Anak merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa:
“Bila  terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur  pemeliharaannya  seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”.
Ketika kasus perceraian terjadi, anak selalu menjadi korban atau dijadikan korban. Dijadikan korban karena dalam perselisihan orang tua, anak seringkali dilibatkan. Dalam konflik keluarga, anak menjadi bahan tarik menarik antara orang tuanya dengan alasan cinta  yang  menyebabkan  anak  menjadi  bingung  karena  terombang-ambing  oleh keinginan  orang  tua  yang  mengaku  menyayanginya.  Anak  yang  menjadi  korban perceraian  akan  mengalami  tekanan  mental  yang  berat.  Di  lingkungannya,  anak  akan merasa malu dan minder terhadap orang disekitarnya karena masalah orang tuanya.
Konflik orang tua juga dapat berdampak terhadap konsentrasi belajar di sekolahnya karena pikirannya yang terganggu yang mempengaruhi kejiwaannya bahkan terkadang dapat mengakibatkan anak stres dan frustasi, diperparah lagi jika anak menjadi bahan pergunjingan  teman-teman  sekolahnya.  Dalam  beberapa  fakta,  anak-anak  korban perceraian ingin membebaskan diri dari masalah yang dihadapinya. Namun terkadang mereka malah memilih jalan yang tidak baik misalnya melarikan diri dari orang tuanya, bersahabat dengan narkoba, dan hal-hal negatif lainnya. Dalam beberapa kasus, orang tua terkadang menyalahkan anaknya karena  salah memilih pergaulan  dan menambah beban pikiran mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga. Hal  ini  tentunya  menyisakan  beban  penderitaan  tersendiri  bagi  anak-anak  korban perceraian yang berakibat labilnya mental mereka

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  deskriptif  kualitatif  dengan analisis  dokumen  hukum  dan  studi  kasus  dimana,  metode  ini  memungkinkan  peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam dan menggambarkan fenomena yang sedang diteliti.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut  Sugiyono,  (2013)  mengemukakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  instrumen  penelitian  yang berfungsi  mendeskripsikan  atau  memberikan  gambaran  terhadap  objek  yang  diteliti. Untuk fokus penelitian ini yaitu mengkaji Pengaturan dan Tanggung Jawab Hukum terkait Pemberian Nafkah Anak setelah orang tua bercerai, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Perkawinan dan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo.
Undang-Undang  Perkawinan  mewajibkan  orang  tua  untuk  mendidik  dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu sudah dewasa atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidak hilang meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus karena perceraian. Undang-Undang  Perkawinan  memberikan  perlindungan  terhadap  kepentingan  anak untuk tetap dapat dididik dan dipelihara oleh orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah berpisah. Orang tua yang lalai atau sengaja tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk  memelihara  dan  mendidik  anak  dapat  digugat  di  Pengadilan  oleh  pihak  yang merasa dirugikan. (Erzad, 2018).
Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya. Yang dimaksud kekuasaan orang tua adalah kekuasaan ayah dan ibu untuk mendidik dan memelihara anak-anak mereka yang belum dewasa atau belum  menikah.  Hak  asuh  terhadap  anak  setelah  perceraian  dapat  jatuh  kepada  baik bapak  maupun  ibu.  Bagi  yang  beragama  Islam,  ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  105 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  yang  berbuny i:  “Dalam  hal  terjadi  perceraian:  a. Pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak ibunya;  b.  Pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyiz  diserahkan  kepada  anak  untuk memilih  diantara  ayah  atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak  pemeliharaannya;  c.  Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”
Bagi  yang  bukan  beragama  Islam,  dapat  merujuk  kepada  Yurisprudensi  Putusan Mahkamah  Agung  RI  No.  102K/Sip/1973  tanggal  24  April  1975:  “Berdasarkan Yurisprudensi  mengenai  perwalian  anak,  patokannya  ialah  bahwa  ibu  kandung  yang diutamakan,  khususnya  bagi  anak-anak  yang  masih  kecil,  karena  kepentingan  anak menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”  Apabila  terdapat  perselisihan  mengenai  hak  asuh  ana k,  maka  hal  tersebut dapat  diputuskan  oleh  Pengadilan  dengan  berbagai  pertimbangan.  Pertimbangan pertimbangan  hakim  akan  didasarkan  pada  keterangan-keterangan  dan  bukti  dalam persidangan, dengan mengutamakan kepentingan anak supaya kesejahteraannya tidak terganggu akibat perceraian kedua orang tuanya. Berdasarkan yurisprudensi, maka hak asuh bagi seorang anak biasanya akan jatuh kepada pihak ibu, kecuali ada suatu alasan bahwa  bapak  yang  lebih  pantas  untuk  mengasuh  anak.  Faktor-faktor  yang  membuat bapak mendapat hak asuh apabila ibu tersebut berselingkuh, berzina, atau berperilaku tidak baik sehingga tidak bisa memberikan contoh baik bagi anak-anak. (Rofiq, 2016).
Kewajiban orang tua terhadap anak tidak serta merta hilang meskipun kedua orang tua tersebut telah berpisah dan hak asuh anak jatuh kepada salah satu orang tua tersebut. Pasal  41  huruf  a  Undang-Undang  Perkawinan  melindungi  kepentingan  anak  dengan mewajibkan bapak atau ibu dari seorang anak untuk tetap memelihara dan mendidik anak mereka. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai pihak yang menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dalam hal terjadi perceraian, Berdasarkan Pasal 41  huruf  b  Undang-Undang  Perkawinan,  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang diperlukan anak ditanggung oleh bapak. Pengadilan dapat mewajibkan ibu untuk ikut bertanggung  jawab  atas  biaya  tersebut  apabila  terbukti  bahwa  bapak  dalam kenyataannya  tidak  sanggup  untuk  memenuhi  kewajiban  pembiayaan  tersebut  secara sendiri. Penanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak juga diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yaitu hanya oleh bapak.
Hak-Hak Anak diakui baik secara nasional dan internasional. Secara internasional. Konvensi Hak-hak Anak atau UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) mulai berlaku sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Mukadimah Konvensi Hak Anak menyiratkan bahwa umat manusia  berkewajiban  memberikan  yang  terbaik  bagi  anak  anak  Terdapat  lima  puluh empat pasal dalam Konvensi Hak-hak Anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme pelaksanaan hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi.
Ada empat prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak, yaitu:
a. Prinsip Non-Diskriminasi (non-discrimination), artinya setiap anak harus diakui hak-haknya tanpa ada pembedaan apapun.
b. Prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak  (best  interest  of  the  child),  artinya kepentingan  anak  adalah  hal  yang  paling  diutamakan  terhadap  semua tindakan-tindakan yang menyangkut tentang anak.
c. Prinsip  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  anak  (survival  and development), artinya hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangan yang melekat pada setiap anak harus diakui dan dijamin.
d. Prinsip  penghargaan  terhadap  pendapat  anak  (respect  for  the  views  of  the child),  maksudnya  adalah  pendapat  anak  harus  diperhatikan  dalam  setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup dari anak tersebut.
Hak anak secara nasional dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak -hak anak
juga  diatur  lebih  dalam  lagi  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan anak sebagaimana terakhir diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 UU Perlindungan Anak). Diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan anak tidak lepas dari komitmen  Indonesia terhadap Konvensi Hak-hak Anak.  Undang Undang Perlindungan Anak merupakan upaya harmonisasi hukum dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.
Walaupun perceraian mungkin merupakan jalan keluar terbaik bagi kedua orang tua,  hal  ini  biasanya  tidak  berlaku  bagi  anak.  Kerugian  dan  dampak  dari  perceraian terutama  dapat  dirasakan  oleh  anak-anak  pasca  perceraian.  Anak  merupakan  korban yang  paling  dirugikan  akibat  perceraian  dari  kedua  orang  tua,  maka  dari  itu  hak-hak seorang anak sangat penting untuk dilindungi. Hak anak setelah perceraian kedua orang tua ini telah dijamin dan dilindungi oleh hukum di Indonesia, meskipun masih terdapat banyak kekosongan hukum. Pada umumnya standar kehidupan keluarga terutama anak dapat mengalami penurunan yang cukup drastis pasca perceraian.
Pasal  45  Undang-Undang  Perkawinan  mengatur  bahwa  kedua  orang  tua  wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku meskipun perkawinan tersebut telah putus. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa Bapak yang menjadi penanggung jawab atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan  oleh  seorang  anak apabila terjadi perceraian, dan bilamana bapak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, barulah Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dari anak ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan tersebut.
Pasal  105  KHI  mengatur  bahwa  dalam  hal  terjadi  perceraian,  maka  biaya pemeliharaan  ditanggung  oleh  ayah.  Dalam  Pasal  149  KHI,  apabila  perkawinan  putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 156 KHI juga mengatur bahwa salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak  menjadi  tanggung  jawab  ayah  menurut  kemampuannya,  sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pengaturan dan Tanggung Jawab Hukum terkait Pemberian Nafkah Anak setelah perceraian orang tua dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Putusan  Pengadilan  Agama  Kota  Gorontalo; Pertama,  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  terdapat  variasi  dalam  pengaturan  nafkah anak setelah perceraian orang tua dalam putusan pengadilan agama di Kota Gorontalo. Beberapa putusan mengikuti ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang Perkawinan,
sedangkan  yang  lain  mungkin  memiliki  interpretasi  yang  berbeda  atau  memberikan penekanan  pada faktor-faktor tertentu seperti kondisi keuangan orang tua.  Variasi  ini menunjukkan adanya ruang lingkup interpretasi yang lebih luas dalam pengaturan nafkah anak oleh pengadilan agama, yang dapat mempengaruhi tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh orang tua setelah perceraian.
Kedua, Penelitian ini mengungkapkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian  nafkah  anak  setelah  perceraian  orang  tua  berdasarkan  Undang-Undang Perkawinan dan putusan pengadilan agama di Kota Gorontalo. Beberapa kendala yang diidentifikasi  meliputi  ketidakpatuhan  orang  tua  yang  wajib  memberikan  nafkah  anak, kesulitan  dalam  menentukan  jumlah  nafkah  yang  tepat,  dan  kekurangan  mekanisme penegakan hukum untuk menjamin pemenuhan nafkah anak. Temuan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada.
Ketiga,  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  putusan  pengadilan  agama  di  Kota Gorontalo  dalam  menentukan  besaran  nafkah  anak  setelah  perceraian  orang  tua didasarkan  pada  pertimbangan  hukum  yang  mencakup  berbagai  faktor.  Faktor-faktor tersebut mencakup kebutuhan dan kepentingan anak, kondisi keuangan orang tua, dan standar  hidup  yang  layak.  Penelitian  ini  juga  mengungkapkan  bahwa  interpretasi  dan penerapan faktor-faktor tersebut dapat bervariasi di antara kasus-kasus yang berbeda. Temuan  ini  menyoroti  pentingnya  pertimbangan  yang  hati-hati  dan  adil  dalam penentuan  besaran  nafkah  anak  untuk  memastikan  perlindungan  kepentingan  terbaik anak setelah perceraian orang tua.
Secara  keseluruhan,  temuan-temuan  di  atas  memberikan  wawasan  tentang kompleksitas  dalam  pengaturan  dan  pelaksanaan  pemberian  nafkah  anak  setelah perceraian  orang  tua  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  berdasarkan  putusan pengadilan agama Kota Gorontalo. Untuk memastikan perlindungan hak-hak anak yang optimal, perlu dilakukan pemantapan dalam pengaturan hukum, peningkatan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, serta peningkatan mekanisme penegakan hukum yang memastikan pemenuhan nafkah anak secara konsisten dan adil.

## SIMPULAN
Perceraian orang tua adalah situasi yang kompleks dan menghadirkan tantangan yang serius, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan anak. Dalam konteks  ini,  pengaturan  dan  tanggung  jawab  hukum  terkait  pemberian  nafkah  anak setelah  perceraian  memegang  peranan  penting  dalam  memastikan  bahwa  anak-anak
yang terlibat dalam perceraian mendapatkan perlindungan yang tepat dan pemenuhan kebutuhan  yang  memadai.  Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia  dan  putusan pengadilan  agama di Kota Gorontalo  menjadi dasar hukum yang mengatur  aspek  ini, namun, tantangan dan kompleksitas tetap ada dalam implementasinya.
Pada  dasarnya,  Undang-Undang  Perkawinan  memberikan  landasan  hukum  yang jelas tentang kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah anak setelah perceraian. Hal ini  didasarkan  pada  prinsip  perlindungan  kepentingan  terbaik  anak,  yang  menjadi prioritas  utama  dalam  keputusan  pengadilan.  Pengaturan  yang  kuat  dalam  undang- undang  memberikan  kerangka  hukum  yang  penting  untuk  memastikan  hak-hak  anak tetap terlindungi setelah perceraian orang tua.
Namun, dalam implementasinya,  terdapat variasi  dalam pengaturan nafkah anak dalam  putusan pengadilan agama di  Kota Gorontalo. Variasi  ini menunjukkan adanya ruang lingkup interpretasi yang lebih luas dalam pengaturan nafkah anak, yang dapat mempengaruhi  tanggung  jawab  hukum  yang  harus  dipenuhi  oleh  orang  tua  setelah perceraian. Beberapa faktor seperti kondisi keuangan orang tua atau pertimbangan lain yang  dianggap  relevan  dalam  setiap  kasus  perceraian  mungkin  mempengaruhi keputusan  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  memastikan  konsistensi  dan kesamaan dalam penerapan hukum terkait pemberian nafkah anak setelah perceraian.
Selain itu, kendala dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah perceraian juga perlu diperhatikan. Ketidakpatuhan orang tua, kesulitan menentukan jumlah nafkah yang  tepat,  dan  kekurangan  mekanisme  penegakan  hukum  menjadi  tantangan  yang harus diatasi. Penting untuk memastikan bahwa orang tua memahami kewajiban mereka dan  mematuhi  putusan  pengadilan  terkait  pemberian  nafkah  anak.  Dalam  hal  ini, pendidikan  dan  kesadaran  tentang  tanggung  jawab  hukum  orang  tua  dapat  menjadi langkah  penting  untuk  meningkatkan  kepatuhan  dalam  hal  pemberian  nafkah  anak setelah perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA
Erzad,  A.  M.  (2018).  Peran  orang  tua  dalam  mendidik  anak  sejak  dini  di  lingkungan keluarga. ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal, 5(2), 414-431.
Ghofur, A. (2021). Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Lingai Samarinda).
Nisa, H. (2022). Pemahaman Masyarakat Tentang Usia Anak Dalam Pernikahan Ditinjau Menurut Pasal 26 Ayat 1 Huruf c Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak  (Studi  Kasus  di  Kampung  Jerata  Kecamatan  Silih  Nara Kabupaten Aceh Tengah) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Rani.
Rofiq, M. K. (2021). Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad). Journal of Islamic Studies and Humanities, 6(2), 97-106.
Santoso,  S.  (2016).  Hakekat  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  Hukum Islam dan Hukum Adat. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2),
412-434.
Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.