Mylana  Anjas  Sari,  Arif  Awangga  (2023) Penempatan  Narapidana  di  Rumah  Tahanan  sebagai  Bentuk Pembinaan  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  Sistem  Peradilan, (8)  10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## PENEMPATAN  NARAPIDANA  DI  RUMAH  TAHANAN  SEBAGAI  BENTUK PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM
PERADILAN
Mylana Anjas Sari, Arif Awangga Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: mylanaas@gmail.com, arifawangga@iblam.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  dan  menganalisa  hukum mengenai  penempatan  narapidana  di  rumah  tahanan  sebagai  bentuk  pembinaan lembaga  pemasyarakatan  dalam  sistem  peradilan  berdasarkan  undang-undang nomor  22  tahun  2022  tentang  pemasyarakatan.  Dengan  menggunakan  Metode pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana  Penempatan Narapidana
Di
Rumah Tahanan  Yang  Sesuai  Dengan  Undang-Undang?  Dan  Bagaimana  Peran Petugas  Lapas  Di  Dalam  Menempatkan  Narapidana,  Agar  Tidak  Terjadi Keributan/Kerusuhan  Sesama  Narapidana?  Bentuk  Pembinaan  Lembaga Pemasyarakatan  dalam  penyelenggaraan  pembinaan  terhadap  Penempatan Narapidana di Rumah Tahanan dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor  Pemasyarakatan  Pemasyarakatan  adalah  subsistem  peradilan  pidana  yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan  warga  binaan.  Sistem  Pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka memberikan  jaminan  perlindungan  terhadap  hak  Tahanan  dan  Anak  serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan  serta  sekaligus  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  dari pengulangan tindak pidana.
Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Narapidana .

## Abstract
This study aims to obtain information and analyze the law regarding the placement of prisoners in detention centers as a form of fostering correctional institutions in the judicial system based on Law No. 22 of 2022 concerning Corrections. By using the  approach  method  in  this  research  is  a  normative  juridical  approach.  The formulation of the problem in this research is How is the Placement of Prisoners in Detention  Centers  in  Accordance  with  the  Law?  and  What  is  the  Role  of  Prison
Officers in Placing Convicts, So There Is No Riots/Riots Among Inmates? The form of  Correctional  Institution  Guidance  in  providing  guidance  on  the  Placement  of Prisoners  in  Detention  Centers  is  grouped  based  on  age  and  gender,  or  other reasons according to the risk and needs assessment carried out by the Correctional Assessor.  Correctional  is  a  criminal  justice  subsystem  that  carries  out  law enforcement  in  the  field  of  treatment  of  prisoners,  children,  and  inmates.  The Correctional System is held in order to provide guarantees for the protection of the rights  of  prisoners  and  children  and  to  improve  the  quality  of  personality  and independence  of  inmates  so  that  they  are  aware  of  their  mistakes,  improve themselves,  and  do  not  repeat the crime,  so  that  it  can  be  accepted  again  by  the community, can live normally as a good citizen, obey the law, be responsible, and can actively play a role in development and at the same time provide protection to the community from repeating criminal acts. When viewed from the point of view of the penal law rules that the prison system in Indonesia is quite good, such as the system contained in Law no. 22 of 2022 concerning Corrections. However, it should be  noted  that  in  the  correctional  process  the  main  thing  is  the  facilities  and infrastructure in the Correctional Institution.
Keywords: Correctional Institutions, Coaching, Prisoners.

## Pendahuluan
Terbentuknya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2022 tentang Pemasyarakatan menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap  tahanan,  anak,  dan  warga  binaan  yang  secara  langsung  mencabut  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan  hukum  masyarakat  dan  belum  sepenuhnya  mencerminkan  kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
Dalam ketentuan lain yang juga mengatur mengenai hak dan kewajiban tahanan dan narapidana sebagaimana dijelaskan di Pasal 7 dan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 22  Tahun  2022  yang  meliputi  hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik  jasmani  maupun  rohani,  mendapatkan  pendidikan,  pengajaran,  dan  kegiatan rekreasional,  serta  kesempatan  mengembangkan  potensi,  mendapatkan  pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi,  mendapatkan  penyuluhan  hukum  dan  bantuan  hukum,  menyampaikan pengaduan  dan/atau  keluhan,  mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan  penyiksaan,  eksploitasi,  pembiaran,  kekerasan,  dan  segala  tindakan  yang membahayakan  fisik  dan  mental,  mendapatkan  pelayanan  sosial  dan  menerima  atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.
Lembaga  pemasyarakatan  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  Lapas  sebagai salah  satu  institusi  penegakan  hukum  merupakan  muara  dari  peradilan  pidana  yang
menjatuhkan  pidana  penjara  kepada  para  terpidana  (HIDAYAT,  2020).  Hal  lain  yang terjadi  adalah  berubahnya  fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan  di  dalam  menempatkan narapidana.  Namun  sekarang  tidak  hanya  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  berfungsi menampung  narapidana.  Rutan  atau  Rumah  Tahanan  juga  difungsikan  sebagai  tempat penampungan narapidana.
Menurut  Dr.  Sahardjo,  S.H.  yang  telah  mengemukakan  rumusan  tujuan  pidana penjara adalah pemasyarakatan, yakni di samping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena  hilangnya  kemerdekaan  bergerak,  penempatan  narapidana  di  rumah  tahanan adalah  sebagai  wujud  membimbing  terpidana  agar  bertobat  serta  mendidik  terpidana menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna (Lamintang, 1997).
Sistem kemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap  kemungkinan  diulanginya  kembali  tindak  pidana  oleh  warga  binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Prinsip-prinsip  untuk  bimbingan  dan  pembinaan  itu  adalah  Rahmat  (2021): 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik  dan  berguna  bagi  masyarakat.  2)  Penjatuhan  pidana  adalah  bukan  tindakan  balas dendam  dari  negara.  3)  Rasa  tobat  tidak  dapat  dicapai  dengan  menyiksa  melainkan dengan bimbingan. 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau  lebih  jahat,  daripada  ia  masuk  ke  penjara.  5)  Selama  kehilangan  kemerdekaan bergerak  narapidana  harus  dikenal  kepada  masyarakat  dan tidak  boleh  diasingkan  dari masyarakat.  6)  Pekerjaan  yang  diberikan pada  narapidana  tidak  boleh  bersifat  mengisi waktu  atau  hanya  diperuntukan  bagi  kepentingan  lembaga  atau  negara  saja  pekerjaan tersebut  harus  ditujukan  untuk  pembangunan  negara.  7)  Bimbingan  dan  didikan  harus berdasarkan  Pancasila.  8)  Tiap  orang  adalah  manusia  dan  harus  diperlakukan  seperti manusia  meskipun  ia  telah  tersesat  tidak  boleh  ditujukan  pada  narapidana  bahwa  itu penjahat. 9) Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan
Menyadari hal itu maka sudah sejak lama sistem kemasyarakatan, Indonesia lebih ditekankan  pada  aspek  pembinaan  narapidana,  anak  didik  pemasyarakatan  atau  klien pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Meskipun  sistem  pemasyarakatan  selama  ini  telah  dilaksanakan.  Pasal  28  I  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  merumuskan  bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi apapun (Rahmat, 2018).
Pelaksanaan  pembinaan  pada  narapidana  dalam  upaya  mengembalikan narapidana  menjadi  masyarakat  yang  baik  sangatlah  penting  dilakukan,  tidak  hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini  merupakan  hal-hal  pokok  yang  menunjang  narapidana  mudah  dalam  menjalani kehidupannya  setelah  selesai  menjalani  masa  pidana.  Bimbingan  Lembaga
Pemasyarakatan  diharapkan  mampu  membentuk  kepribadian  serta  mental  narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.
Di  dalam  pelaksanaan  pembinaan  ini  memerlukan  kerjasama  dari  komponen- komponen  yang  menunjang  keberhasilan  proses  pembinaan  narapidana,  yaitu  petugas Lembaga  Pemasyarakatan,  narapidana,  dan  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.
Menurut Thoha Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan  menjadi  lebih  baik.  Dalam  hal  ini  menunjukan  adanya  kemajuan, peningkatan,  pertumbuhan,  evolusi,  atas  berbagai  kemungkinan,  ber-  kembang,  atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan  dan  yang  kedua  pembinaan  dapat  menunjukkan  kepada  perbaikan  atas  sesuatu (Thoha, 2003).
Pembinaan  dapat  diartikan  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  secara  sadar, teratur,  terarah  dan  terencana  oleh  pembina  untuk  merubah,  memperbaharui  serta meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan  dan  cara  kepada  binaan  dengan  melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulasi dan mengawasi dengan berdasarkan  norma  yang  keseluruhannya  dilakukan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.
Pelaksanaan  pembinaan  narapidana  ini  didasarkan  pada  pola  pembinaan narapidana  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Departemen  Kehakiman  Republik  Indonesia berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  No.  M.  022-PK.04.  10  Tahun  1990. Namun  pembinaan  ini  tentu  akan  tergantung  pada  situasi  dan  kondisi  yang  ada  pada Lembaga Pemasyarakatan, karena latar belakang yang dimilikinya berbeda-beda.
Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal  35  ayat  (1)  Undang-Undang  No  22  Tahun  2022  meliputi:  1)  Penerimaan Narapidana;  2)  Penempatan  Narapidana;  3)  Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana;  4) Pengeluaran Narapidana; 5) Pembebasan Narapidana.
Bentuk Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembinaan terhadap Penempatan Narapidana di Rumah Tahanan dikelompokkan berdasarkan usia dan  jenis  kelamin,  atau  alasan  lain  sesuai  dengan  asesmen  risiko  dan  kebutuhan  yang dilakukan  oleh  Asesor  Pemasyarakatan.  Adapun  yang  menjadi  rumusan  masalahnya adalah: 1) Bagaimana Penempatan Narapidana Di Rumah Tahanan Yang Sesuai Dengan Undang-Undang?  2)  Bagaimana  Peran  Petugas  Lapas  di  Dalam  Menempatkan Narapidana, Agar Tidak Terjadi Keributan/Kerusuhan Sesama Narapidana?

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  Penulis  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  Penempatan Narapidana di Rumah Tahanan Yang Sesuai Dengan Undang- Undang secara sistematis, metodologis, dan konsisten di masa yang akan datang. Melalui proses penelitian tersebut diadakan  analisis  dan  konstruksi  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  diolah
(Soekanto, 1985). Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Sedangkan  pendekatan  normatif  adalah  penelitian  yang  menggunakan  bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, yaitu bahwa Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan. Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dan  untuk  menarik  suatu  kesimpulan  dan  hasil  penelitian,  maka  data  yang  telah dikumpulkan  oleh  Penulis  dalam  penelitian  ini  kemudian  dianalisis  secara  yuridis kualitatif,  dengan  mengacu  pada  data  sekunder  yang  Penulis  peroleh  dari  penelitian kepustakaan,  baik  terhadap  peraturan  perundangan  maupun  terhadap  teori  ataupun pendapat para pakar yang berkaitan dengan Penempatan Narapidana Di Rumah Tahanan Yang  Sesuai  Dengan  Undang-Undang,  yaitu  dengan  menyusun  secara  sistematis  yang bertujuan untuk dianalisis tanpa menggunakan angka-angka.

## Hasil dan Pembahasan
A. Penempatan  Narapidana  Di  Rumah  Tahanan  Yang  Sesuai  Dengan  Undang- Undang
Pemasyarakatan  adalah  subsistem  peradilan  pidana  yang  menyelenggarakan penegakan  hukum  di  bidang  perlakuan  terhadap  tahanan,  anak,  dan  warga  binaan (Waluyo, 2023). Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap pra adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi (Asmawati, 2022).  Penyelenggaraan  Pemasyarakatan  sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan  suatu  tatanan  mengenai  arah  dan  batas  serta  metode  pelaksanaan  fungsi Pemasyarakatan  secara  terpadu  antara  petugas,  Tahanan,  Anak,  Warga  Binaan,  dan masyarakat (Petrus, 1995).
Sistem  Pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka  memberikan  jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan  serta  sekaligus  memberikan  perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.
Sistem  Pemasyarakatan  sebagai  sebuah  sistem  perlakuan  terhadap  Tahanan, Anak,  dan  Warga  Binaan  dilaksanakan  melalui  fungsi  Pemasyarakatan  yang  meliputi Pelayanan,  Pembinaan,  Pembimbingan  Kemasyarakatan,  Perawatan,  Pengamanan,  dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana  telah  diratifikasi  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1998  tentang Pengesahan  Convention  Against  Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman,  or  Degrading
Treatment  or  Punishment  (Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau  Merendahkan  Martabat Manusia).
Penempatan  Narapidana  di  Rumah  Tahanan  harus  berpedoman  kepada  Pasal  8 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang mengatur kewajiban WBP  yaitu  mentaati  peraturan  tata  tertib,  mengikuti  secara  tertib  program  Pelayanan, memelihara  perikehidupan  yang  bersih,  aman,  tertib,  dan  damai  dan  menghormati  hak asasi setiap orang di lingkungannya.
Pada  prinsipnya,  narapidana  yang  dibina  akan  digolongkan  berdasarkan  umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, serta kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan. Petugas Lapas akan memisahkan blok hunian narapidana berdasarkan klasifikasi tersebut, tapi itu pun belum terjadi di semua Lapas karena permasalahan over kapasitas. Berdasarkan observasi dan fakta di lapangan, narapidana  di  beberapa  Lapas  hanya  dipisahkan  berdasarkan  jenis  kelamin  dan  umur, terkecuali  narapidana  kasus  korupsi  dan  narkoba  yang  memang  ditempatkan  di  blok khusus.  Hal  ini  dirasa  kurang  efektif  serta  bisa  menghambat  proses  dan  keberhasilan pembinaan terhadap narapidana.
Oleh  karena  itu,  dalam  melakukan  penataan  dan  pembinaan  manajemen Pemasyarakatan,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  mengeluarkan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor  35  tahun  2018  tentang Revitalisasi  Penyelenggaraan  Pemasyarakatan,  yakni  suatu  upaya  mengoptimalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan  Klien,  serta  perlindungan  atas  hak  kepemilikan  terhadap  barang  bukti.  Salah  satu tujuan  dari  Revitalisasi  Penyelenggaraan  Pemasyarakatan  adalah  meningkatkan objektivitas  penilaian  perubahan  perilaku  narapidana  sebagai  pedoman  dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas.
Pembinaan  narapidana  di  Lapas  berfungsi  meningkatkan  kualitas  pembinaan narapidana  dalam  mendorong  perubahan  perilaku  dan  penurunan  tingkat  risiko narapidana (Dewanti, Sukarno, & Karyati, 2022). Tingkat risiko narapidana menentukan penempatan  pembinaan  narapidana  yang  diklasifikasikan  dalam  beberapa  jenis  Lapas yang  terdiri  dari  Lapas  Super  Maximum  Security,  Lapas  Maximum  Security,  Lapas Medium Security, dan Lapas Minimum Security.
Untuk menentukan penempatan pembinaan narapidana perlu dilakukan skrining menggunakan  instrumen  lima  dimensi  untuk  menentukan  tingkat  risiko,  yaitu  risiko keamanan,  risiko  keselamatan,  risiko  stabilitas,  risiko  kesehatan,  dan  risiko  pada masyarakat.  Tapi,  pada  pelaksanaannya  masih  ada  banyak  kendala  yang  menghambat proses penempatan pembinaan pada Lapas tertentu berdasarkan klasifikasi tingkat risiko.
Penggolongan narapidana berdasarkan lama pidana, terdiri atas: a) Pidana 1 hari sampai dengan 3 bulan (Reister B.II b). b) Pidana 3 Bulan sampai dengan 12 bulan 5 hari (1 tahun) (Register B.II a) c) Pidana 12 Bulan 5 hari (1 tahun ke atas) (Register B.1). d) Pidana Seumur hidup (Register Seumur Hidup). e) Pidana Mati (Register Mati).
Penempatan  Narapidana  di  Rumah  Tahanan  berdasarkan  Pemasyarakatan memiliki banyak resiko juga, utamanya yang termasuk dalam narapidana resiko tinggi. "risiko  tinggi"  maksudnya  Tahanan  atau  Narapidana  yang  menurut  hasil  asesmen memiliki potensi untuk melarikan diri; berbahaya terhadap orang lain; memerlukan upaya pengendalian  khusus  agar  mereka  taat  pada  aturan  dalam  lembaga;  dan  melakukan intimidasi,  mempengaruhi,  atau  mengendalikan  orang  lain  untuk  melakukan  tindak pidana.
Lebih lanjut Dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang  Pemasyarakatan,  mengatur  tentang  Penyelenggaraan  Fungsi  Pemasyarakatan sebagai berikut:
Pasal  19;  (1)  Pelayanan  terhadap  Tahanan  diselenggarakan  di  Rutan.  (2)  Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di kabupaten/kota.
Pasal  20;  (1)  Penyelenggaraan  Pelayanan  terhadap  Tahanan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  meliputi:  a)  penerimaan  Tahanan;  b)  penempatan Tahanan;  c)  pelaksanaan  Pelayanan  Tahanan;  dan  d)  pengeluaran  Tahanan.  (2) Dalam  penerimaan  Tahanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dilakukan pemeriksaan  keabsahan  dokumen  dan  kondisi  kesehatan  Tahanan.  (3)  Dokumen sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  meliputi:  1)  surat  perintah  penahanan  atau penetapan penahanan; dan 2) berita acara serah terima Tahanan.
(3)  Penempatan  Tahanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b dikelompokkan  berdasarkan  usia  dan  jenis  kelamin,  atau  alasan  lain  sesuai  dengan asesmen  risiko  dan  kebutuhan  yang  dilakukan  oleh  Asesor  Pemasyarakatan.  (4) Pelaksanaan Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil Litmas. (5) Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Pembimbing  Kemasyarakatan.  (6)  Pengeluaran  Tahanan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf d terdiri atas: 1) pengeluaran tetap; 2) pengeluaran  sementara;  dan  3) pengeluaran demi hukum.

## B. Peranan  Petugas  Lapas  Di  Dalam  Menempatkan  Narapidana,  Agar  Tidak Terjadi Keributan/Kerusuhan Sesama Narapidana
Pembinaan dilaksanakan sesuai dengan teori pemidanaan, yaitu teori rehabilitasi (Zulfa,  2011). Berhasilnya  proses  pembinaan  narapidana  banyak  tergantung  kepada petugas pemasyarakatan, karena petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan narapidana.  Oleh  sebab  itu  petugas  mempunyai  kedudukan  sentral  dalam  proses pembinaan,  sehingga  kualitas  petugas  akan  mempengaruhi  hasil  pembinaan.  Adapun peranan  petugas  lembaga  Pemasyarakatan  dalam  sistem  pembinaan  narapidana  adalah sebagai berikut Sujatno (2008):
a. Petugas lembaga pemasyarakatan sebagai Pembimbing dan Pendidik
Tugas utama pembina pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. pihak Lembaga Pemasyarakatan disarankan untuk memberikan bimbingan  kepada  para  anak  didik  terkait  dengan  kebutuhan  mereka  terhadap
keterampilan-keterampilan  psikologis.  Untuk  itu  petugas  harus  membuat  perencanaan, langkah-langkah  serta  mampu  mengevaluasi  proses  pembinaan  serta  perkembangan narapidana sebagai anak didik. Sesuai dengan tugas dan tujuan pembinaan tersebut maka dalam hal ini petugas berfungsi sebagai tim pembina di Lembaga Pemasyarakatan dengan segala kemampuannya.
Dalam melaksanakan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kadangkala  pendidik  dan  pembimbing  ada  yang  didatangkan  dari  luar  seperti  dalam melaksanakan  ceramah  agama  yang  didatangkan  dan  bidang  keterampilan mempergunakan  tenaga-tenaga  terampil  dari  Balai  Latihan  Kerja  (BLK).  Dengan demikian petugas Lembaga Pemasyarakatan belum mempunyai keterampilan dan tenaga profesional yang cukup sehingga perlu didatangkan tenaga terampil dari luar Lembaga Pemasyarakatan.
b. Petugas lembaga pemasyarakatan sebagai Pekerja Sosial
Dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pekerja  sosial,  petugas  Lembaga Pemasyarakatan  harus  memperlakukan  narapidana  sebagai  manusia,  menciptakan hubungan  yang  baik  antara  petugas  dengan  narapidana  dan  antara  sesama  narapidana sehingga tercipta kerjasama yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan.Sebagai pekerja sosial  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  Padang,  siap  menerima  dan  membantu narapidana  dalam  memberikan  keterampilan,  memberi  petunjuk,  membimbing narapidana  bagaimana  cara  hidup  yang  baik,  serta  membantu  narapidana  bagaimana menghilangkan rasa minder, bersikap optimis dalam hidup, cemas, takut, ragu-ragu jika kembali ke tengah-tengah masyarakat, hal ini dilakukan dengan tanpa pamrih.
Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pekerja sosial, petugas pemasyarakatan sebaiknya  memperlihatkan  sikap  yang  bisa  dijadikan  contoh  jangan  memperlihatkan sikap  seperti  meminta  atau  mengambil  sebagian  makanan  atau  rokok  narapidana  yang didapat  narapidana  dari  kunjungan  keluarganya  kecuali  narapidana  tersebut  yang memberikan sendiri. Petugas haruslah bersikap adil merata terhadap narapidana jangan pilih kasih.
c. Petugas lembaga pemasyarakatan sebagai Wali atau Orang Tua Dalam bertingkah laku sebaiknya  sebagai  petugas  janganlah  memperlihatkan  sikap  yang  tidak  terpuji, memperlihatkan sikap acuh, adanya oknum petugas yang kurang tanggap dengan keluhan narapidana,  kurang  bersikap  adil  antara  sesama  narapidana,  sehingga  membuat narapidana masih merasa asing dan sering narapidana tersebut memecahkan persoalannya sendiri.
d.  Petugas  lembaga  pemasyarakatan  sebagai  Pemelihara  Keamanan  Salah  satu  fungsi petugas  Lembaga  adalah  pemelihara  keamanan.  Di  sini  petugas  bertindak  menjaga ketertiban  penyelenggaraan  pembinaan  serta  mencegah  dan  mengatasi  kerusuhan  di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat dan  segala  sarana  pembinaan  serta  keamanan  lingkungan  Lembaga  Pemasyarakatan Setiap  kerusuhan  atau  tindakan  mengganggu  keamanan  akan  ditangani  oleh  petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan petugas lainnya
e. Petugas lembaga pemasyarakatan sebagai Komunikator dengan Masyarakat
Untuk melaksanakan tugasnya sebagai komunikator dengan masyarakat petugas pemasyarakatan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu: 1) Mengikutisertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat. 2) Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. 3) Memberikan penerangan kepada masyarakat.
Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  unit  pelaksana  teknis  pemasyarakatan  tidak hanya menampung dan merawat narapidana tetapi juga membina narapidana. Lembaga Pemasyarakatan  sebagai  abdi  masyarakat  dan  abdi  negara  menghayati  serta mengamalkan  tugas-tugas  pembinaan  pemasyarakatan  dengan  penuh  tanggung  jawab. Terhadap  keberhasilan  pembinaan  tersebut,  maka  unsur  yang  sangat  berperan  adalah petugas  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  di  dalam  menempatkan  narapidana  agar  tidak terjadi keributan namun ada kalanya sering terjadi perselisihan antar narapidana di dalam Lapas  bahkan  berujung  pada  suatu  perbuatan  tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan oleh narapidana.
Hal ini terjadi tentunya karena adanya unsur pada proses pembinaan yang belum terpenuhi. Narapidana selain menjalani masa hukuman juga dibina guna memperbaiki diri dan dapat menguasai bidang-bidang tertentu supaya kelak setelah masa hukuman selesai mempunyai  bekal  keterampilan  untuk  mencari  pekerjaan  di  masyarakat.  Inilah merupakan  tanggung  jawab  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  hal  mempersiapkan resosialisasi  narapidana.  Yang  merupakan  peran  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam penanggulangan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  narapidana  adalah  memberikan pembinaan bagi narapidana.
Adapun Upaya-upaya yang dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan  kekerasan  secara  bersama-sama  yang  dilakukan  narapidana  adalah dengan  cara  Penal  dan  Non  Penal  atau  Preventif  dan  Represif,  adalah  sebagai  berikut Bonger (1982):
1. Preventif
Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan  akan  terjadi  kejahatan,  dalam  kaitannya  untuk  melakukan  tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan (Syamsudin & Sumaryono, 1985).

## 2. Represif
Tindakan  represif  adalah  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum  sesudah  terjadinya  tindakan  pidana.  Tindakan  ini  dapat  dipandang  sebagai pencegahan  untuk  masa  yang  akan  datang.  Tindakan  ini  meliputi  cara  aparat  hukum dalam melakukan  penyidikan,  penyidikan  lanjutan,  penuntutan  pidana,  pemeriksaan  di pengadilan,  eksekusi,  dan  seterusnya  sampai  pembinaan  narapidana. Tindakan  represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki pelaku yang berbuat kejahatan.
Jika dilihat dari segi aturan hukum pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia sudah cukup baik, seperti sistem yang termuat dalam Undang-Undang No. 22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan.  Namun  perlu  diperhatikan  pada  proses pemasyarakatan  yang  utama  adalah  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini karena banyaknya terjadi kekerasan antar narapidana . di dalam Lembaga Pemasyarakatan sering disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang ada di dalam Lapas itu sendiri, narapidana yang melebihi kapasitas di dalam Lapas, sebagai contoh yang seharusnya di dalam satu kamar sel berisi 15 orang narapidana namun diisi dengan 30 orang narapidana.
Selain  itu,  ketidaksesuaian  jumlah  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  yang menjaga narapidana juga berperan sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan antar narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa tindak kekerasan yang dilakukan antar narapidana dipengaruhi yang paling utama dari unsur sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Apabila terjadi kekerasan  antar  narapidana  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  maka  peran  Lembaga Pemasyarakatan adalah sesuai dengan ketentuan SOP (Standar Operasional) yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.
Misalnya  melakukan  penyelidikan  terhadap  pelaku  dan  korban,  melakukan penempatan pada sel khusus bagi pelaku, melakukan mediasi antara pelaku dan korban, melakukan pemberian sanksi terhadap pelaku. Namun apabila perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan suatu perbuatan pidana dan pihak korban merasa tidak terima atau merasa perlu adanya keadilan dan tidak dapat di mediasi maka korban dapat melakukan pelaporan ke pihak kepolisian. Jika perkara tersebut dilanjutkan kepada pihak kepolisian maka  dalam  hal  ini  peran  Lembaga  Pemasyarakatan  hanyalah  memberikan  hasil penyidikan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan memfasilitasi pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan.

## Kesimpulan
Bahwa  Pembinaan  narapidana  di  Lapas  berfungsi  meningkatkan  kualitas pembinaan  narapidana  dalam  mendorong  perubahan  perilaku  dan  penurunan  tingkat risiko  narapidana.  Tingkat  risiko  narapidana  menentukan  penempatan  pembinaan narapidana  yang  diklasifikasikan  dalam  beberapa  jenis  Lapas  yang  terdiri  dari  Lapas Super Maximum Security, Lapas Maximum Security, Lapas Medium Security, dan Lapas Minimum Security.
Untuk menentukan penempatan pembinaan narapidana perlu dilakukan skrining menggunakan  instrumen  lima  dimensi  untuk  menentukan  tingkat  risiko,  yaitu  risiko keamanan,  risiko  keselamatan,  risiko  stabilitas,  risiko  kesehatan,  dan  risiko  pada masyarakat.  Tapi,  pada  pelaksanaannya  masih  ada  banyak  kendala  yang  menghambat proses penempatan pembinaan pada Lapas tertentu berdasarkan klasifikasi tingkat risiko.
Bahwa Peranan dan Fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  sebagai  pembimbing  dan  pendidik, pekerja  sosial,  wali  atau  orang  tua,  pemeliharaan  keamanan,  dan  sebagai  komunikator
dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat  dan  tepat  menurut  program  yang  telah  ditetapkan.  Adapun  Upaya-upaya  yang dilakukan  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  penanggulangan  kekerasan  secara bersama-sama yang dilakukan narapidana adalah dengan cara Penal dan Non Penal atau Preventif dan Represif.

## BIBLIOGRAFI
Asmawati, Hermi. (2022). Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial. Jurnal Mengkaji Indonesia , 1 (2), 172–186.
Bonger,  W.  A.  (1982).  Pengantar  Tentang  Kriminologi,  PT. Pembangunan  Ghalia Indonesia, Jakarta .
Dewanti,  Yuvana,  Sukarno,  Sukarno,  &  Karyati,  Sri.  (2022).  Pelaksanaan  Keputusan Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-10. Ot. 02.02 Tahun 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan  Narapidana  Di  Lapas  Perempuan  Kelas  III  Mataram. UNIZAR  RECHT JOURNAL (URJ) , 1 (2).
HIDAYAT, TAUFIK. (2020). PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH WARGA  BINAAN  LEMBAGA  PEMASYARAKATAN  KLAS  IA  CIPINANG . UNIVERSITAS BOSOWA.
Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
Petrus,  Irwan  Panjaitan.  (1995).  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  Perspektif  Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan .
Rahmat, Doris. (2018). Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan. Pranata Hukum , 13 (2), 522069.
Rahmat,  Doris,  NU,  Santoso  Budi,  &  Daniswara,  Widya.  (2021).  Fungsi  lembaga pemasyarakatan  dalam  pembinaan  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum , 3 (2), 134–150.
Soekanto,  Soerjono.  (1985). Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Cet.
Sujatno,  Adi,  &  Dalmeri.  (2008). Pencerahan  di  balik  penjara:  dari  sangkar  menuju sanggar untuk membangun manusia mandiri . Teraju
Syamsudin,  A.  Qiram,  &  Sumaryono,  E.  (1985).  Kejahatan  Anak  Suatu  Tinjauan  dari Psikologi dan Hukum. Yogyakarta: Liberty .
Thoha, M. (2003). Pengembangan Organisasi, Proses Diagnosa dan Intervensi . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Waluyo, Bambang. (2023). Sistem Pemasyarakatan di Indonesia . Sinar Grafika.
Zulfa, Eva Achjani. (2011). Pergeseran paradigma pemidanaan .

## Copyright holder:
Mylana Anjas Sari, Arif Awangga (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: