## PENINGKATAN MUTU PERGURUAN TINGGI MELALUI STRATEGIC PLANNING

## IMPROVING THE QUALITY OF UNIVERSITY THROUGH STRATEGIC PLANNING
Intan Putri Azhari 1 dan Bustamin 2
1 Universitas Muhammadiyah Riau email: intanputriazhari@umri.ac.id
2 IAIN Batusangkar email: bustamin@iainbatusangkar.ac.id

## Abstrak
Pencapaian Akreditasi bagi perguruan tinggi di Indonesia masih menjadi target utama yang mesti diraih, pada  kampus  negeri  maupun  swasta.  Acapkali  proses  akreditasi  tersebut  menjadi  momok  bagi perguruan tinggi, karena rumitnya memenuhi standar indikator yang ditetapkan oleh BAN-PT. Terlebih lagi bagi perguruan tinggi yang belum memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang baik. Akhirnya untuk memenuhi data-data tersebut acapkali dimanipulatif demi mendapatkan nilai akreditasi yang maksimal, namun sayangnya mengorbankan obyektivitas. Tujuan tulisan ini untuk menganalisis peningkatan mutu perguruan  tinggi  di  Indonesia.  Tulisan  ini  menggunakan library  research dengan  menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif,  dimana  data-data  skunder  berupa  jurnal  dan  dokumen  terkait dikumpulkan  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  Creswell.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengupayakan peningkatan mutu perguruan tinggi di Indonesia melalui Sistem Penjaminan Mutu meliputi SPMI, SPME dan PD Dikti. Inovasi SPME terus dilakukan yang awalnya dari tujuh standar menjadi sembilan kreteria. Kendati untuk mendukung implementasi SPMI dan SPME tersebut harus ada komitmen yang kuat dari masing-masing perguruan tinggi dan didukung  dengan  tersedianya  perencanaan  strategis  yang  baik  karena  dari  kajian  pustakaan menunjukkan pentingnya perencanaan strategis dalam peningkatan mutu perguruan tinggi.
Kata Kunci : rencana strategis, sistem penjaminan mutu

## Abstract
Achieving accreditation for higher education in Indonesia remains the main goal to be achieved in both public and private locations. Due to the complexity of complying with the indicator standards set by BAN-PT, the accreditation process often becomes a nuisance for universities. This is especially true for universities that do not yet have a good strategic plan. To meet these dates, they are often manipulated to get the maximum accreditation rating, but unfortunately, objectivity is sacrificed. The purpose of this paper  is  to  analyze  the  improvement  in  the  quality  of  universities  in  Indonesia.  This  article  uses  a research library that uses a qualitative descriptive approach that collects secondary data in the form of journals and related documents and then analyzes it using Creswell analysis. The results showed that the government has made efforts to improve the quality of universities in Indonesia through the quality assurance system, including SPMI, SPME, and PD Dikti. SPME innovations continue to be
Intan Putri Azhari dan Bustamin/Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/223-248
carried out, ranging from seven standards to nine criteria. To support the implementation of SPMI and SPME, each university needs to show strong commitment and be supported by the availability of good strategic planning, as literature research shows the importance of strategic planning to improve the quality of higher education.
Keywords : strategic planning, quality assurance system

## PENDAHULUAN
Perguruan  Tinggi  (PT)  berperan penting  dalam  upaya  mencapai  kemajuan, meningkatkan daya saing, dan membangun keunggulan bangsa,
melalui pengembangan ilmu pengetahuan, penemuan  ilmiah,  serta  inovasi  teknologi.
(Ristekdikti,  2015).    Bangsa  yang  maju adalah  bangsa  yang  secara  rata-rata penduduknya pernah mengenyam pendidikan  lebih  lama  atau  berpendidikan tinggi.  (Wahyuni,  2018).  Rata-rata  lama sekolah  di  Indonesia  baru  mencapai  8.17 tahun artinya tingkat lama orang Indonesia bersekolah  masih  tergolong  rendah. (kominfo.go.id, 2019).
Kendati,  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  di  Indonesia  terus meningkat  setiap  tahunnya,  data  saat  ini menunjukkan  telah  mencapai  77.39.(BPS, 2018).  Hal  ini  ditopang  dengan  akses pendidikan  Indonesia  semakin  meningkat. Peneliti Lowy  Institute mengatakan  bahwa akses  pendidikan  di  Indonesia  sudah membaik,  namun  belum  dibarengi  dengan peningkatan kualitas. (Folia, n.d.). Sejalan
dengan  pernyataan  dari World  Bank menyatakan  bahwa  mutu  pendidikan Indonesia masih rendah, kendati perluasan akses  pendidikan  meningkat  cukup signifikan.  (Fauzie,  2018).  Rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia  saat  ini  akibat  rendahnya  mutu pendidikan.(Tjalla, 2010). Ditegaskan pula Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia  untuk  Indonesia  bahwa  kualitas pendidikan  yang  rendah  tercermin  dari peringkat  Indonesia  yang  masih  berada  di posisi tertinggi dari negara-negara tetangga. (Fauzie, 2018).
QS  World  Rangking merilis  1.000 universitas  terbaik  dunia,  di  Indonesia hanya  terdapat  delapan  universitas  yang masuk  rangking  tersebut,  diantaranya Universitas Indonesia dengan peringkat ke- 296,  Universitas  Gadjah  Mada  ke-320, Institut Teknologi Bandung ke-331, Institut Pertanian  Bogor  pada  posisi  601-650, Universitas
Airlangga Universitas
Airlangga  rangking  657,  Universitas Padjajaran  Universitas  rangking  751, Universitas  Diponegoro  rangking  8010,
Institut  Teknologi  Sepuluh  November
Institut  Teknologi  Sepuluh  November  ke 801.  (Naufal,  2019).  Sedangkan  dari  data Kementerian Riset
Teknologi dan Perguruan  Tinggi,  jumlah  unit  perguruan tinggi  yang  terdaftar  mencapai  4.504  uni, yang  didominasi  oleh  Perguruan  Tinggi Swasta  (PTS)  dengan  jumlah  mencapai 3.136  unit.  disusul  Perguruan  Tinggi Negeri  (PTN)  dengan  jumlah  122  unit. Selebihnya  perguruan  tinggi  agama  dan perguruan  tinggi  di  bawah  kementerian atau  lembaga  negara  dengan  sistem kedinasan. (PDDIKTI, 2020).
Perguruan  tinggi  didorong  untuk meningkatkan  daya  saing  bangsa  dengan melaksanakan  pendidikan  tinggi  yang bermutu.(Primayana,  2016).  Peningkatan mutu  perguruan  tinggi  merupakan  urgensi yang  mendesak  untuk  segera  dilakukan perbaikan.  Peningkatan  mutu  itu  pada dasarnya  dapat  dilakukan  dengan  strategi merubah salah satu dari subsistem.(Asmawi, 2005). Untuk
menjamin  mutu  perguruan  tinggi  di Indonesia maka lahirlah UU No. 12 Tahun 2012  tentang  Pendidikan  Tinggi.  Pada Pasal  53  dalam  Bab  III  UU  tersebut mengatur bahwa Sistem Penjaminan Mutu (SPM)  meliputi:  (1)  Sistem  Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh  Perguruan  Tinggi;  (2)  Sistem
Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan  melalui  akreditasi  Badan Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi (BAN-PT);  dan  (3)  Pasal  52  ayat  (4)  UU tersebut,  diatur  bahwa  SPM  Dikti didasarkan pada Pangkalan
Data Pendidikan Tinggi.
Realitas  implementasi  SPM  di perguruan  tinggi  lebih  berfokus  pada SPME dibandingkan dengan SPMI. Sejalan pernyataan Dwi Sasongko Sekretaris BAN- PT menyatakan bahwa mayoritas PT lebih mementingkan  akreditasi  (SPME)  namun SPMI  kerap  dilupakan.  Padahal  SPMI  itu mendorong  peningkatan  SPME,  sehingga nantinya penjaminan mutu itu tidak sekedar administratif.(Maulana,  2016).  Selain  itu, telah menjadi rahasia umum bahwa proses pemenuhan standar dalam akreditasi sering kali  data-datanya  dimanipulasi  demi mengejar  pencapaian  nilai  sehingga  rela mengorbankan integritas serta tidak terlalu memetingkan mutu.
Sejalan  pernyataan  Erwan  Agus Purwanto dalam pengukuhan sebagai Guru Besar  Ilmu  Kebijakan  Publik  mengatakan bahwa  dokumen  akreditasi  sembilan standar  saat  ini  membutuhkan  45  jumlah data yang diperlukan untuk mengisi borang Lembar Kinerja Program Studi (LKPS) dan 79  pertanyaan  yang  perlu  dijawab  oleh
setiap  prodi  pada  Laporan  Evaluasi  Diri (LED)  (Purwanto,  2019).  Prodi  dan fakultas  minimal  membutuhkan  waktu enam  bulan  untuk  melengkapi  data-data tersebut  sebelum  masa  akreditasi  sebuah prodi  berakhir.  Kendati  dapat  dikatakan bahwa  seluruh  aktivitas  melengkapi  data tersebut hanyalah kesibukan yang semu dan tidak  banyak  bermanfaat  bagi  upaya peningkatan  kualitas/mutu  pendidikan tinggi  di  Indonesia.  Namun  sayangnya, prosedur  yang  rumit  tersebut  malah melalaikan aspek substantif, yaitu bagaimana  kita  dapat  meningkatkan kualitas/mutu prodi
yang dievaluasi.(Purwanto, 2019).
Realitas  demikian,  diakibatkan perguruan tinggi masih banyak yang belum memiliki sistem perencanaan yang baik dan jika  sudah  memiliki  perencanaan  maka belum mengimplementasikan secara konsisten  perencanaan  yang  telah  dibuat tersebut, baik perencanaan jangka panjang (grand  desain), perencanaan  jangka menengah (strategic  planning), karena acapkali  dokumen  perencanaan  hanya menjadi dokumen formalitas semata .
Padahal
beberapa penelitian
menunjukkan bahwa perencanaan strategis merupakan acuan utama manajemen dalam melaksanakan  kegiatannya  menjadi  lebih
baik,  lebih  berkembang  dan  dapat meningkatkan  keunggulan  bersaing  suatu organisasi.(Natasya  &  Devie,  2013); (Dharyanti et al., 2019). Senada penelitian Ugboro (2011) menyatakan bahwa efektivitas  perencanaan  strategis  menjadi alat yang efektif dari manajemen strategis. Perencanaan  strategis  sangat  dibutuhkan dalam  mencapai  tujuan  pada  organisasi. Selanjutnya  diungkapkan  pula  bahwa perencanaan strategis yang efektif memerlukan peran aktif pimpinan organisasi dalam menentukan arah strategis organisasi.  Peran  aktif  lainnya  adalah menciptakan  lingkungan  yang  mengakui keberadaan  perencanaan  strategis  sebagai alat efektif manajemen strategis.
Perencanaan strategis harus bisa merespon perubahan  lingkungan  yang  terjadi  dan perencanaan strategis harus bisa menghadapi tantangan yang dihadapi.(Ugboro et al., 2011). Merujuk  argumentasi  sebelumnya tentang  urgensi  penggunaan strategic planning bagi  perguruan  tinggi  dalam upaya  meningkatkan  mutu  luaran  yang dihasilkan. Maka pertanyaan penelitian ini yaitu pertama apakah  proses  akreditasi telah menjamin peningkatan mutu perguruan  tinggi  ? kedua bagaimana konsep strategic planning mampu
meningkatkan mutu perguruan tinggi? Dari kedua  pertanyaan  penelitian  tersebut  akan dibahas secara mendalam
dan komprehensif  sehingga  dapat  memberikan gambaran secara utuh bagaimana meningkatkan  mutu  perguruan  tinggi  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan library research dengan  cara  menelusuri  dan mengkaji  karya-karya  terkait,  kemudian dianalisis dan dituangkan dalam penelitian (Zed,  2007).  Pendekatan  yang  digunakan adalah  kualitatif  dengan  metode  diskriptif dan  verifikatif  yaitu  bertujuan  untuk menggambarkan  dan  meringkas  berbagai kondisi,  situasi,  dan  variabel  yang penelitian.(Burhan, 2001)
Data-data kualitatif yang dikumpulkan  dianalisis  menggunakan analisis  data  John  W.  Creswell  dengan langkah  pertama  dimulai  dari  mengolah dan  mempersiapkan  data  untuk  dianalisis. Dimana  data-data  kepustakaan  terkait peningkatan mutu perguruan tinggi (buku- buku,  jurnal,  undang-undang,  juknis, renstra, media online, website ) dikumpulkan, kemudian dilakukan scanning materi  dan  memilah-milah  data yang relevan dengan penelitian ini. Kedua
membaca  keseluruhan  data.  Pada  langkah pertama adalah membangun general sense atas  informasi  yang  diperoleh  dan merefleksikan  maksud  keseluruhannya, maka  langkah  kedua  ini  peneliti  membuat catatan-catatan  khusus  atau  gagasan- gagasan umum tentang data yang diperoleh. Ketiga memulai coding semua data. Coding merupakan  cara  mengorganisasikan  data dengan  mengumpulkan  bagian  teks  atau gambar  dan  menuliskan  kategori  dalam batas-batas tertentu sesuai kajian penelitian peningkatan  kualitas  perguruan  tinggi melalui strategic  planning. Keempat menerapkan  proses coding kemudian dideskripsikan dan analisis data-data yang tersedia,  Kelima  saling  menghubungkan tema  dan  deskripsi,  dan  Keenam mengintrepretasi makna deskripsi sehingga peneliti dalam hal ini dapat menarik suatu kesimpulan dari penelitian.

## HASIL PENELITIAN
Hasil kajian kepustakaan menemukan  fakta  bahwa  saat  ini peningkatan  mutu  pendidikan  telah menjadi prioritas utama, karena persaingan pada  era  revolusi  industri  4.0  tidak  dapat disangkal  melainkan  harus  dihadapin dengan  melalui  cara-cara  yang  cerdas sehingga  tidak  ketinggalan.  Perguruan tinggi  seyogyanya  menjadi  motor  untuk
meningkatkan sumber daya manusia, tentu terus  akan  melakukan  inovasi  kebijakan agar  tidak  hanya  mencetak  para  sarjana dengan  kuantitas  tinggi  namun  tanpa kualitas. Jika demikian terjadi sudah dapat pastikan  bahwa  perguruan  tinggi  tersebut, akan mengalami disrupsi dengan sendirinya.  Apalagi  perguruan  tinggi  saat ini tengah bersaing menunjukkan kemampuannya  untuk  melahirkan  sarjana yang  memiliki  kompentensi  dan  keahlian agar  mampu  bersaing  di  dunia  kerja  dan dunia entrepreneurship .  Oleh  karena  itu, maka kebijakan peningkatan mutu perguruan tinggi menjadi suatu keniscayaan  yang  mesti  dihadirkan dimasing-masing instansi perguruan tinggi dengan pola dan strategi masing-masing.
Berdasarkan hasil penelitian dengan rumusan  masalah pertama apakah  proses akreditasi  telah  menjamin  peningkatan mutu  perguruan  tinggi.  Untuk  menjawab pertanyaan  ini  maka  penulis  telah melakukan  kajian  kepustakaan  sehingga dapat  mengemukkan  bahwa  terdapat berbagai  regulasi  dan  kebijakan  yang dikeluarkan pemerintah dalam mendukung peningkatan  mutu  perguruan  tinggi  yang sebenarnya  saling  mengdukung  satu  sama lainnya.  Namun  kebijakan  regulasi  yang relevan  saat  ini  adalah  UU  No.  12  Tahun
2012  tentang  Pendidikan  Tinggi  yang terdapat pada pasal 52 ayat (3) menyatakan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi  dan  standar  nasional  pendidikan tinggi. kemudian diperkuat Permenristekdikti  No.  62  Tahun  2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan  Tinggi  (SPM  Dikti)  dan Permenristekdikti  No.  44  Tahun  2015 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan
Tinggi (SN-Dikti)  yang kemudian diubah menjadi  Permenristekdikti  No.  50  Tahun 2018. Kebijakan ini sebenarnya memberikan  secara  jelas  bagaimana meningkatkan  mutu  perguruan  tinggi  di Indonesia  melalui  SPM  yang  meliputi SPMI, SPME dan PD Dikti.
SPM  Dikti  merupakan  bagian integral ketiga komponen SPMI, SPME dan PD  Dikti.  Berdasarkan  hasil  penelitian menemukan  fakta  pelaksanaan  SPMI belum  terlaksana  dengan  secara  baik  dan konsisten sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1)  Permenristekdikti  No.  62  Tahun  2016 Tentang SPM Dikti  dimana siklus kegiatan yang  meliputi  Penetapan  Standar  Dikti Pelaksanaan  Standar  Dikti;  Evaluasi Standar Dikti; Pengendalian Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti (PPEPP).
S umber: ( Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Tinggi  Dan Sistem Penjaminan Mutu Internal , 2018)
SPME  pada  penelitian  ini  lebih memfokuskan pada kebijakan  akreditasi 7 standar  karena  ini  sedang  dan  akan disempurnakan menjadi 9 kreteria akreditasi.  Indikator  7  standar  tersebut meliputi:  (1)  Visi,  Misi,  Tujuan  dan
Sasaran, serta strategi (VMTSS), pencapaian  standar;  (2)  Tata  pamong, kepemimpinan,  sistem  pengelolaan,  dan penjaminan  mutu  standar;  (3)  Mahasiswa dan  lulusan  standar;  (4)  Sumber  daya manusia standar; (5) Kurikulum, pembelajaran,  dan  suasana  akademik standar;  (6)  Pembiyaan,  sarana  dan prasarana,  serta  sistem  informasi  standar; dan  (7)  Penelitian  dan  pengabdian  kepada masyarakat, dan kerjasama.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa  implementasi  7 standar demikian terdapat beberapa kendali misalnya pada standar 1 Visi, Misi, Tujuan
dan  Sasaran  (VMTS),  serta  strategi pencapaian  standar.  Permasalah  yang sering dihadapi adalah penyusunan visi dan misi tidak melibatkan stakeholder eksternal,    rumusan  VMTS  kurang  jelas, kurang  spesifik,  kurang  realistik,  tidak menunjukkan  keunggulan  Program  Studi, dan tidak terukur, penjabaran visi menjadi misi,  tujuan,  dan  sasaran  masih  lemah, kurang memperlihatkan prioritas, tidak ada kerangka waktu; Sosialisasi VMTS kurang; Renstra/Renov atau dokumen sejenis tidak tersedia,  atau  kalaupun  ada  isinya  kurang menjelaskan keterkaitannya dengan
VMTS. Begitu juga dengan standar 2 Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu standar terdapat  permasalahan  diantaranya  uraian tata  pamong  untuk  mewujudkan  visi dengan melaksanakan misi dan tujuan tidak jelas,  kepemimpinan  lemah,  terutama kepemimpinan publik, tidak didukung SOP yang  lengkap  sehingga  mutu  proses  sulit dinilai,  penjaminan  mutu  baru  dilakukan secara informal; belum berkelanjutan; atau masih di bidang akademik saja,
pendokumentasian pelaksanaan penjaminan  mutu  tidak  lengkap  atau bahkan tidak ada, monitoring dan evaluasi berkait  dengan  pelaksanaan  penjaminan mutu  tidak  kontinyu,  dan  bukti  dokumen

## Gambar 1 SPMI Dikti
Intan Putri Azhari dan Bustamin/Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/223-248
tidak  ada  dan  tindak  lanjut  dari  evaluasi atau umpan balik tidak ada.
Permasalahan acapkali pada standar 3  yaitu  mahasiswa  dan  lulusan  standar, prodi  belum  menghasilkan  lulusan,  tidak memiliki  pedoman  tertulis  penerimaan mahasiswa  baru,  tidak  memiliki  database mahasiswa  dan  alumni  sehingga  tidak diketahui kinerja pembelajaran dan serapan lulusan  di  masyarakat,  data  prestasi mahasiswa  tidak  ada  atau  data  ada  tetapi tidak sinkron dengan data dari fakultas ada yang  datanya  dinilai  tidak  jujur,  tingkat drop  out  (DO)  tinggi,  peran  alumni  tidak ada  dan  belum  pernah  melakukan  studi pelacakan.  Sedangkan  standar  4  terkait dengan  sumber  daya  manusia  standar permasalahan yang sering dijumpai adalah belum  ada  pedoman  tertulis  pengelolaan SDM,  mulai  dari  rekrutasi,  kualifikasi, pembinaan,  dan  retensi  SDM,  atau  uraian tidak  jelas,  Jumlah  kualifikasi  dan kesesuaian dosen rendah, Sistem perencanaan,  monitoring,  evaluasi,  rekam jejak  kinerja  dosen  tidak  jelas;  tidak berjalan;  tidak  ada  bukti  dokumen, partisipasi dosen dalam kegiatan akademik seperti  publikasi,  seminar,  pelatihan rendah;  keikutsertaan  dalam  organisasi profesi  juga  masih  rendah  sekali,  prestasi dosen  dalam  mendapatkan  penghargaan
hibah,  pendanaan  program  dan  kegiatan akademik tingkat nasional dan internasional  sangat  rendah,  tenaga kependidikan  masih  kurang,  baik  dalam jumlah  maupun  kualifikasi  dan  rendahnya pengembangan  tenaga  dosen  dan  tenaga kependidikan  (studi lanjut, training).
Standar 5 terkait dengan kurikulum, pembelajaran,  dan  suasana  akademik standar  dimana  permasalahannya  adalah kurikulum  belum  menguraikan  profil  dan kompetensi  lulusan  secara  lengkap, orientasi  kurikulum  tidak  sesuai  dengan visi  dan  misi  program  studi,  mata  kuliah tidak  sesuai  dengan  standar  kompetensi, masih banyak dosen yang mengajar dengan sks  yang  banyak,  peninjauan  kurikulum tidak  melibatkan  stakeholders  eksternal. Sedangkan  standar  6  terkait  dengan pembiyaan,  sarana  dan  prasarana,  serta sistem informasi standar. Terdapat beberapa  permasalahan  umum  misalnya penyediaan  sarana  dan  prasarana  masih kurang, ruang dosen tidak memadai bahkan tidak  tersedia,  sumber  pendanaan  masih bertumpu hanya dari mahasiswa, dan dana operasional rendah/tidak mencukupi.
Tidak beda jauh dengan stanadr 7 memiliki permasalahn diantaranya jumlah penelitian dan  Pengabdian  Masyarakat  (PkM)  dosen masih sangat kurang, keterlibatan
mahasiswa dalam penelitian dosen rendah, publikasi  kaya  ilmiah  dosen  rendah  dan kadang  tidak  terdata  dan  tidak  memiliki kerjasama dengan pihak eksternal manapun.
Sedangkan terkait
dengan pangkalan  data  tidak  menjadi  persoalan yang  serius  bagi  perguruan  tinggi  karena relatif  sudah  tersedia  disemua  perguruan tinggi  hanya  saja  pengelolaannya  yang masih  butuh  ditingkatkan.    Pertanyaan penelitian  yang kedua bagaimana  konsep strategic  planning mampu  meningkatkan mutu  perguruan  tinggi.  Berdasarkan  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa strategic planning yang  diterjemahkan  kedalam bahasa  indonesia  menjadi  perencanaan strategis atau dikenal juga dengan rencana strategis  atau  disingkat  menjadi  Renstra. Memiliki  peran  yang  strategis  dalam peningkatan mutu perguruan tinggi, karena sistem  akreditasi  7  standar  dan  9  kreteria menempatkan  Visi,  Misi,  Tujuan  dan Sasaran serta strategi (VMTSS), pencapaian  standar  pada  posisi  pertama.
Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa  Renstra
menjadi  faktor  pendukung  utama  dalam
meningkatkan
perguruan tinggi.
Bagaimana  mungkin    suatu  perguruan tinggi  akan  meningkat  mutunya  jika  tidak memiliki VMTSS yang jelas dan indikator
yang  berbasis Specific,  Measurable, Agreeable,  Realistic,  Time-bounded  and Continously improved (Smart-C).
Berdasarkan  pengalaman  peneliti yang  terlibat  langsung  dalam  proses akreditasi program studi sulit mendapatkan nilai unggul karena tidak memiliki Renstra yang  disusun  secara  sistematis.  Dimana VMTSS    samapai  pada  program  dan kegiatan  tidak  memiliki cascading yang jelas,  dan  jika  punya  Renstra  hanya merupakan dokumen pelengkap administrasi, apa yang dituangkan kedalam Rencana  Kerja  Anggaran  (RKA)  tahun tidak  sesuai  apa  yang  terdapat  di  dalam Renstra.  Sehingga  hal  ini  jika  dilakukan audit  maka  menjadi  temuan  oleh  auditor. Oleh karena itu, maka kondisi ini menjadi tantangan  baru  bagi  perguruan  tinggi, terlebih  lagi  kebijakan  perencanaan pemerintah  saat  ini,  diarahkan  pada perencanaan berbasis kinerja. Dengan kata lain  perubahan  paradigma  dari  konsep perencanaan money  follows  function  to money follows programme.

## PEMBAHASAN
Sebagaimana diungkapkan sebelumnya  bahwa  peningkatan  mutu perguruan tinggi menjadi suatu keniscayaan  yang  harus  dihadirkan
ditengah  persaingan  globalisasi  saat  ini karena  zaman  telah  berubah  begitu  cepat sehingga  mempengaruhi  berbagai  sektor termasuk sektor pendidikan. Pada konteks ini  adalah  perguruan  tinggi  memiliki tantangan  yang  berat  untuk  menghasilkan luaran  yang  jelas  bagi  lulusannya.  Maka mutu  pendidikan  harus  ditingkatkan  agar mampu  bertahan  pada  kondisi  persaingan yang tinggi tersebut. Kendati realitas tidak bisa  disangkal  bahwa  terdapat  banyak faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tinggi rendah, salah satu diantaranya adalah tidak  terlaksananya  penjaminan  mutu pendidikan  tinggi.  (Alawiyah,  2011). Kehadiran  SPM  menjadi  langkah  solutif untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  di Indonesia. Sebab SPM merupakan kegiatan sistemik  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan  tinggi  secara  berencana  dan berkelanjutan.  Untuk  menjamin  kesesuain antara  penyelenggara  pendidikan  tinggi dengan  Standar  Dikti  yang  terdiri  atas Standar  Nasional  Dikti  dan  Standar  Dikti yang  ditetapkan  setiap  perguruan  tinggi. Karenanya tujuan SPM menjamin pemenuhan  standar  dikti  secara  sistemik dan  berkelanjutan  agar  tumbuh  dan berkembang  budaya  mutu  di  setiap perguruan  tinggi.  (Direktorat  Penjaminan Mutu, 2018). SPM perguruan tinggi dibagi
menjadi tiga sistem yaitu: Pertama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan  kegiatan  sistemik  untuk penjaminan  mutu  pendidikan  tinggi  pada setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan  tinggi  secara  berencana  dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan  oleh  setiap  perguruan tinggi. (Direktorat Penjaminan Mutu, 2018)
Dalam menjalankan SPMI UU No.12 Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi Dikti Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa penjaminan  mutu  dilakukan  melalui  5 (lima) langkah utama yang singkat PPEPP yakni  Penetapan,  Pelaksanaan,  Evaluasi, Pendalian dan Peningkatan. SPMI sebenarnya untuk menjamin terlaksananya standar  mutu  pendidikan,  standar  mutu penelitian,  dan  standar  mutu  pengabdian kepada  masyarakat.    urgensi  tugas  SPMI sebenarnya untuk menjamin terlaksananya standar  mutu  pendidikan,  standar  mutu penelitian,  dan  standar  mutu  pengabdian kepada masyarakat.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, n.d.).
Berdasarkan fakta di lapangan  bahwa pelaksanaan  SPMI  di  perguruan  tinggi
Intan Putri Azhari dan Bustamin/Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/223-248
khususnya  perguruan  tinggi  yang  belum populer baik di bawah Kementerian Agama dan Dikti acapkali hanya sebagai formalitas semata.  Meskipun  pencapaian  akreditasi dengan  nilai  A  tapi  sayangnya  tidak dibarengin  dengan  peningkatan  mutu  atau luaran  lulusan.  Sedangkan  hasil  penelitian Sila menunjukkan bahwa SPMI
berpengaruh  signifikan  terhadap  mutu universitas,  karena  mampu  memberikan pelayanan  yang  baik  untuk  meningkatkan kepuasan
pelanggan khususnya mahasiswa.(Sila, 2017).
Tujuan  SPMI  untuk  menjamin pemenuhan  standar  dikti  secara  sistemik dan  berkelanjutan,  sehingga  tumbuh  dan berkembang budaya mutu. tujuan demikian dapat tercapai jika setiap perguruan tinggi menerapkan  SPMI  dengan  baik  dan  benar dan  luarannya  telah  terakreditasi  melalui SPME. selain itu, perwujudan tujuan SPMI meliputi  pencapaian  visi  dan  pelaksanaan misi  perguruan  tinggi  masing-masing  dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholeders) perguruan
tinggi tersebut. sejalan dengan fungsi SPMI
untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi, mewujudkan  visi  dan  melaksanakan  misi perguruan tinggi, sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi
program  studi  dan  perguruan  tinggi,  dan untuk  memenuhi  kebutuhan  pemangku kepentingan perguruan tinggi.
Kedua  Sistem  Penjaminan  Mutu Eksternal  (SPME)  merupakan  kegiatan penilaian melalui akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan/atau BAN- PT  untuk  menentukan  kelayakan  program studi  dan  perguruan  tinggi,  yang direncanakan,  dievaluasi,  dilaksanakan, dikendalikan,  dan  dikembangkan  oleh melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. (Kementerian Pendidikan  Nasional,  2010) . SPME bertujuan  (1)  memberikan  jaminan  untuk perguruan  tinggi/  program  studi  yang terakreditasi  telah  memenuhi  Standar
Nasional
Pendidikan (SNP) yang ditetapkan  oleh  akreditor;  (2)  hasil akreditasi  digunakan  sebagai  bahan pertimbangan  dalam  pengakuan  kredit, pemberian  bantuan  dan  alokasi  dana  atau untuk mendapatkan pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan; dan (3) mendorong  perguruan  tinggi  untuk  terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan  mutu  pendidikan  tinggi serta  peningkatan  mutu  pendidikan  tinggi secara berkelanjutan.(Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dikemukakan
sebelumya bahwa implementasi akreditasi 7 standar terdapat berbagai  persoalan  yang  mesti  menjadi perhatian  bagi  stakeholders  disemua perguruan  tinggi  negeri  dan  swasta. Meskipun  pelaksanaan  7  standar  tersebut belum  terlaksana  dengan  baik  namun pemerintah tetap harus melakukan dengan tujuan untuk meningkatkan capain luarannya.  Senada  pernyataan      Direktur Eksekutif  BAN-PT  Bapak  T.  Basaruddin bahwa  BAN  PT  melakukan  perubahan sistem Instrumen penilaian akreditasi agar lebih  responsif  serta  menyesuaikan perkembangan  zaman  sebab  selama  ini masih  bersifat  umum  namun  saat  ini diarahkan  pada  luaran  perguruan  tinggi atau jurusan. (mediaindonesia.com, 2018). Sejalan pernyataan Ramly mengungkapkan beberapa  kelemahan  dari  BAN-PT  bahwa hasil  penilaiannya  tidak  sepenuhnya menunjukkan  yang  sesungguhnya  tentang kinerja  program  studi  sebab,  banyak program studi yang dinilai baik masyarakat pada umumnya ternyata mendapatkan nilai yang lebih rendah dari mutunya begitupun sebaliknya. (Alawiyah, 2011) . Oleh karena itu,  dibutuhkan  sinergitas  beberapan elemen yaitu adanya: (1) Strong leadership;  (2)    Clear  strategic  planning;
(3)  Good  governance;  (4)  Sufficient resources;  (5)  Good  internal  quality assurance;  (6)  Good  tracer  and  user satisfaction  studies;  and  (7)  Stakeholders involvement.
Urgensi  Inovasi  penilaian  akreditasi seyogyanya  memang  dilakukan  untuk meningkatkan  obyektivitas  penilaian  dan menghasilkan  luaran  perguruan  tinggi maupun  jurusan.  Inovasi  akreditasi  9 (sembilan)  kriteria  meliputi:  (1)  Kriteria pertama yaitu visi, misi, tujuan dan strategi di  fokuskan  pada  tiga  kompenen:  pertama adanya  kejelasan,  kerealistikan,  dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran perguruan tinggi. Kedua adanya pemahaman, komitmen  dan  konsistensi  pengembangan perguruan  tinggi  untuk  mencapai  kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah- langkah  program  yang  terencana,  efektif, dan  terarah  dalam  rangka  pewujudan  visi dan  penyelenggaraan  misi.  Ketiga  adanya kemampuan mengadopsi visi, misi, tujuan dan  sasaran  perguruan  tinggi  sebagai pedoman pengembangan unit-unit di dalam lingkungan perguruan tinggi.
Kriteria kedua yaitu tata pamong, tata kelola, dan kerjasama difokuskan pada: (a) kelengkapan struktur dan organ perguruan tinggi  untuk  dapat  mewujudkan  prinsip-
prinsip tata pamong yang baik dan efektif, (b) kinerja dan keefektifan kepemimpinan,
tata pamong, sistem manajemen
sumberdaya dan program perguruan tinggi, termasuk sistem komunikasi dan teknologi informasi yang digunakan untuk
mendukung  tata  pamong  dan  tata  kelola perguruan  tinggi,  (c)  kelengkapan  dan kejelasan sistem penjaminan mutu internal
serta konsistensi dan keefektifan
implementasinya,  serta  (d)  keberadaan kebijakan  dan  terselenggaranya  kerjasama
dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan  pendidikan  tinggi,  baik akademik  maupun  non  akademik  pada perguruan tinggi secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional,  serta  keefektifannya  untuk mencapai  visi  dan  misi  perguruan  tinggi dan  meningkatkan  daya  saing  perguruan tinggi.
Kriteria  ketiga  yaitu  mahasiswa difokuskan pada: (1) keberadaan kebijakan sistem  penerimaan  mahasiswa  baru  yang memenuhi  prinsip-prinsip  keterbukaan akses  dan  ekuitas  serta  konsistensi pelaksanaannya,  (2)  keefektifan  sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif,  keseimbangan  rasio  mahasiswa dengan  dosen  dan  tenaga  kependidikan  di tingkat  perguruan  tinggi  yang  menunjang
pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien,
(3)
Kebijakan, program, keterlibatan, dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan  minat,  bakat,  dan  keprofesian, serta  (4)  keberadaan  kebijakan  dan penyelenggaraan  sistem  layanan  bagi mahasiswa.
Kriteria  keempat  yaitu  sumber  daya manusia  difokuskan  pada:  (1)  keberadaan kebijakan dan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi  dosen  maupun  tenaga  kependidikan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian kepada  masyarakat  yang  bermutu  sesuai visi  dan  misi  perguruan  tinggi  serta konsistensi pelaksanaannya, (2) keefektifan sistem perekrutan, pengembangan,
pemantauan, penghargaan, dan sanksi pada ketersediaan sumberdaya dari segi jumlah,
kualifikasi  pendidikan  dan  kompetensi, untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian kepada  masyarakat  yang  bermutu  sesuai visi  dan  misi  perguruan  tinggi,  serta  (3) keberadaan  mekanisme  survei  kepuasan, tingkat  kepuasan,  dan  umpan  balik  dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.
Kriteria  kelima  yaitu  keuangan, sarana dan prasarana  difokuskan pada: (1)
keberadaan kebijakan dan sistem
pembiayaan  penyelenggaraan  pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaanya, (2) kecukupan,  keefektifan,  efisiensi,  dan akuntabilitas, serta
keberlanjutan
pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan  pendidikan,  penelitian, dan  pengabdian  kepada  masyarakat,  (3)
keberadaan kebijakan dan sistem penyediaan  serta  pemeliharaan  sarana  dan prasarana  penyelenggaraan  pendidikan tinggi  serta  konsistensi  pelaksanaanya, serta (4) kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan  akuntabilitas,  serta  keberlanjutan penyediaan  serta  pemeliharaan  sarana  dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan  pendidikan,  penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kriteria  keenam  yaitu  pendidikan difokuskan pada: (1) keberadaan kebijakan dan  dukungan  perguruan  tinggi  dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan  mutu  untuk  menunjang tercapainya  capaian  pembelajaran  lulusan dalam  rangka  pewujudan  visi  dan  misi penyelenggaraan perguruan tinggi, dan (2) keberadaan  kebijakan  integrasi  kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat  dalam  proses  pendidikan  dan konsistensi pelaksanaannya.
Kriteria  ketujuh  yaitu  penelitian difokuskan pada: (1) keberadaan kebijakan dan arah pengembangan penelitian tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan  kegiatan  penelitian  di  unit kerja, (2) keunggulan, kesesuaian arah, dan program  penelitian  dengan  visi  perguruan tinggi, dan (3) keberadaan dan keberfungsian kelompok riset dan laboratorium riset. Kriteria kedelapan yaitu pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada:  (1)  keberadaan  kebijakan  dan  arah pengembangan kegiatan pengabdian kepada  masyarakat  di  tingkat  perguruan tinggi  serta  dukungan  perguruan  tinggi pada  pengembangan  dan  pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di unit  kerja,  (2)  keunggulan  dan  kesesuaian program  pengabdian  pada  masyarakat dengan visi dan misi perguruan tinggi, dan (3) keberadaan dan keberfungsian kelompok  pelaksana  pengabdian  kepada masyarakat.
Kriteria kesembilan yaitu luaran dan capaian  tridharma  difokuskan  pada:  (1) produktivitas  program  pendidikan,  dinilai dari  efisiensi  edukasi  dan  masa  studi mahasiswa,  (2)  hasil  penelusuran  lulusan,
umpan  balik  dari  pengguna  lulusan,  dan persepsi  publik  terhadap  mutu  lulusan sesuai  dengan  capaian  pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi, (3)    jumlah  dan  keungggulan  publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian  terhadap  pewujudan  visi  dan penyelenggaraan  misi,  serta  kontribusi pengabdian  kepada  masyarakat  pada pengembangan  dan  pemberdayaan  sosial, ekonomi,  dan  kesejahteraan  masyarakat, dan  (4)  adopsi  hasil  penelitian  dan pelembagaan  hasil  pengabdian  kepada masyarakat  oleh  pemangku  kepentingan dan masyarakat. (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010) .
Inovasi indikator penilaian akreditasi demikian,  akan  berjalan  dengan  baik  jika dibarengin  dengan  perencanaan  strategis perguruan  tinggi.  Sebab  perencanaan strategis  memiliki  peran  sangat  penting untuk mendukung mutu pendidikan karena tidak  mungkin  adanya  pelaksanaan  yang sukses  jika  tidak  ada  perencanaan  yang baik.
Ketiga  Pangkalan  Data  Perguruan Tinggi (PDPT) dimana Dasar pembangunan  PDPT  untuk  memfasilitasi Ditjen  Dikti  dengan  informasi  strategis meliputi
perencanaan, penentuan
kebijakan,  diseminasi  informasi,  dan kegiatan  evaluasi.  Melalui  PDPT  Ditjen Dikti, kegiatan pembinaan perguruan tinggi relatif  lebih  efisien  dan  terfokus.  Melalui PDPT  yang  kuat  dan  lengkap,  seluruh  di lingkungan Depdiknas akan dapat memanfaatkan  data  dan  infromasi  tentang perguruan  tinggi  untuk  kepentingan pelaksanaan tugas secara sistemik. (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). PDPT bertujuan sebagai data warehouse di perguruan  tinggi  bertujuan  menyediakan informasi  yang  cepat,  tepat  dan  akurat untuk  pengambilan  keputusan  di  dalam perguruan tinggi tentang program pengembangan,  perencanaan,  monitoring, evaluasi  atau  kepentingan  manajemen.
(Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).
Berdasarkan  hasil  kajian  analisis kepustakaan  terkait  dengan  penggunaan perencanaan  strategis  pada  perguruan tinggi menunjukkan pengaruh perencanaan strategis terhadap upaya peningkatan mutu perguruan tinggi cukup signifikan misalnya hasil  kajian  Rizanti  dan  Saragih  (2017) dimana  melakukan  perencanaan  strategis pada  Universitas  Bakri  hal  ini  didasarkan bahwa  rencana  yang  tersedia  tidak seluruhya  mengacu  kepada  visi  dan  misi serta  proses  bisnisnya.  Oleh  karena  itu, hasil  perencanaan  strategis  menunjukkan
bahwa  model perencanaan strategis SI/TI Universitas  Bakrie  yang  disusun  dalam penelitian  ini  dapat  dijadikan  acuan  untuk pengembangan SI/TI dalam kerangka kerja tahunan  Universitas  Bakrie.(Rizanti  & Saragih, 2017).
Selanjutnya Rochim (2007) melakukan  kajian  Perencanaan  strategis sistem  informasi  perguruan  tinggi  studi kasus di Universitas Diponegoro Semarang. Metode  menggunakan  alat bantu SPSS dan metode analisa perencanaan strategis menggunakan analisa portofolio (Mc Farlan) untuk merumuskan strategi perencanaan sistem informasi guna mendukung  kinerja  organisasi.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  sistem  informasi akademik dan website Universitas Diponegoro memiliki nilai strategic karena kedua sistem ini memberikan nilai strategis yang  langsung  kepada  instansi  tersebut, tanpa  adanya  sistem  informasi  akademik dan  representasi  profil  di  website universitas  maka  akan  kalah  bersaing dengan universitas yang lainnya.
Organisasi  Universitas  Diponegoro  sangat tergantung  dengan  sistem  informasi akademik  dan  website  jika  tidak  ingin tertinggal dengan universitas yang lainnya.(Rochim, 2007).
Sejalan  dengan  penelitian  di
STMIK  Raharja  bahwa  ditegaskan  untuk dapat membangun dan
mengimplementasikan  sistem  informasi yang  sesuai  dengan  kebutuhan  spesifik  , agar  berfungsi  untuk  kebutuhan  melayani sivitas  akademika,  maka  STMIK  Raharja (termasuk  Pergurun  Tinggi  lainnya)  harus membuat  perencanaan  strategis  sistem informasi,  dengan  memperhatikan  tujuan dan  masalah  Peguruan  Tinggi goal  and problems,  critical  success  factors  (CSFs), technology impact analysis, strategy system vision ,  dan  peninjauan  model  dari  fungsi- fungsi  STMIK  Raharja  sebagai  Perguruan Tinggi.(Henderi,  2009).  Sebab  pada dasarnya  konsep  perencanaan  strategis dipandang berhasil diterapkan pada militer Amerika Serikat pada awal abad 20, lantas sekitar  tahun  1950-an  kalangan  bisnis mengadopsi konsep tersebut untuk diterapkan dalam sistem manajemen bisnis dan  hasil  menunjukkan  sangat  efektif dalam  penerapannya.  selanjutnya  sekitar tahun  1970-an  AS  mengalami  krisis ekonomi maka pemerintah AS pada waktu menerapkan  konsep  perencanaan  strategis di  lingkungan  pemerintahannya,  maka sejak  itu  pula  perencanaan  strategis diterapkan  dan  diadopsi  dikalangan birokrasi pemerintahan.
Strategi planning sangat memperhitungkan  berbagai  kemungkinan, keuntungan  dan  kelemahannya  serta mempertimbangkan  kondisi  real  yang dimiliki, dengan kondisi kekuatannya.(Riyadi  &  Bratakusumah, 2004). Perencanaan strategis sebagai proses menentukan  program-program  yang  akan dijalankan  oleh  perusahaan  dengan sejumlah  sumber  daya  yang  sesuai  untuk dialokasikan  ke  masing-masing  program selama  beberapa  tahun.(Anthony  & Govindarajan,  2005)  Sejalan  pendapat Bruton  dan  Hildreth  mengatakan  bahwa “The  origins  of  strategic  planning  can  be traced to military organizations. In a war an  army  must  determine  its  strengths  and weaknesses. From this informations it then determines  its  adventages  over  its adversary and, thus at what point to attack that  adversary”. (Riyadi  &  Bratakusumah,
2004)
Didasarkan dari beberapa penelitian yang diungkapkan sebelumnya menunjukkan  peran  perencanaan  strategis dalam  membantu  perguruan  tinggi  dalam meningkatkan  kualitas  dan  mutunya  baik pada  perencanaan  penggunaan  system informasi,  peningkatan  SDM  dan  mutu pembelajaran. Misalnya dapat kita lihat dari rencana  strategis  Universitas  Brawijaya
Malang dalam upaya peningkatan mutu di Universitas  Brawijaya  maka  menyusun rencana startegis 2015-2019 dengan empat isu  utama  yang  di  fokuskan  yaitu  (1) peningkatan  kualitas  pendidikan,  (2) peningkatan  kualitas  penelitian  dan pengabdian  kepada  masyarakat,  (3) peningkatan  kualitas  kemahasiswaan  dan alumni,  dan  (4)  peningkatan  kualitas kelembagaan  dan  kerjasama.( Rencana Strategis 2015 – 2019 , 2015).
Ruang lingkup perencanaan strategis  di  perguruan  tinggi  yaitu  bidang akademik, kelembagaan, sumberdaya meliputi  SDM  (sarana/prasarana  dan keuangan),  manajemen.  Dari  beberapa aspek tersebut dapat mudah diimplementasikan  jika  menggunakan konsep  perencanaan  strategis  karena menurut  Bryson  bahwa    perencanaan strategis  dapat  memfasilitasi  komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan  dan  nilai  yang  berbeda,  dan pembuatan keputusan secara tertib maupun keberhasilan  implementasi  keputusan. (Bustamin et al., 2018).
Senada  yang  dikatakan  Olsen  dan Eadie (1982) bahwa perencanaan strategis sebagai  upaya  yang  didisiplinkan  untuk membuat  keputusan  dan  tindakan  penting yang membentuk dan memandu bagaimana
menjadi  organisasi,  apa  yang  dikerjakan organisasi,  dan  mengapa  organisasi mengerjakan  hal  itu (Bryson,  2007) .
Osborne  dan  Gaebler  (1992)  menyatakan bahwa  perencanaan  strategis  merupakan suatu proses untuk menguji situasi sebuah organisasi atau komunitas pada saat ini dan memproyeksikannya  ke  masa  depan, merumuskan tujuan-tujuan, mengembangkan  strategi  untuk  mencapai tujuan  demikian,  dan  mengukur  hasilnya, serta lebih meningkatkan sejumlah tahapan yang  mendasar.(Riyadi  &  Bratakusumah, 2004).
Sedangkan  ruang  lingkup  program peningkatan  mutu  perguruan  tinggi  yaitu (1)  relevansi  kurikulum  dan  kegiatan program  (2)  efisiensi  dan  produktivitas
peningkatan
dititikberatkan pada pemanfaatan  dayaguna  dan  hasilguna terhadap sumber yang tersedia; (3) Suasana
Akademik yang Kondusif Secara universal, suasana akademik yang kondusif merupakan  prasyarat  bagi  berkembangnya hubungan  yang  sehat  dan  bertanggung jawab  antara  seluruh  unsur  yang mengabdikan  diri  pada  perguruan  tinggi;
(4) kesinambungan program keberlangsungan dan keajegan
(sustainability) program  merupakan  unsur yang  penting  dan  perlu  mendapatkan
prioritas  dalam  pengembangan  strategis bagi  perguruan  tinggi;  (5)  organisasi  dan manajemen  internal  berbagai  upaya  untuk meningkatkan mutu dan pencapaian tujuan program,  dengan  cara  antara  lain mengaktualisasikan  layanan  dan  kinerja setiap  unsur  serta  manajemen  internal, terutama  unit-unit  penyelenggara  dan penunjang pendidikan yang secara langsung berhadapan dengan stakeholders; dan  (6)  komitmen  kepemimpinan  dan profesionalitas keberhasilan unit-unit pelaksana pendidikan pada perguran tinggi amat  bergantung  kepada  komitmen pimpinan, dosen, dan komponen pendukung profesional lainnya.
( Penyusunan Rencana Strategis Perguruan Tinggi , n.d.).
Sebagai perencanaan yang diperuntukkan untuk jangka menengah dan panjang. Sehingga keberadaan perencanaan strategis  sudah  tentu  dapat  dijadikan sebagai  sesuatu  yang  dapat  menjelaskan langkah-langkah tindakan organisasi untuk jangka  waktu  yang  menengah  dan  karena dirancang  untuk  menghasilkan  rencana terstruktur dan sistematis digunakan untuk menentukan  tujuan  organisasi  serta mencapai  tujuan  organisasi  tersebut.  Oleh karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa kemampuan membuat perencanaan
strategis  yang  baik  dan  keberhasilan mengimplementasikan perencanaan
strategis  tersebut  memegang  peranan penting  dalam  rangka  mencapai  tujuan organisasi.(Rusniati  &  Haq,  2014) .
Pencapaian yang maksimal pasti
didasarkan  pada  perencanaan  yang  baik pula  yaitu  perencanaan  yang  mampu memprediksi
segala kemungkinan- kemungkinan  yang  akan  terjadi  dimasa depan.  Oleh karenanya peningkatan mutu perguruan  tinggi  mustahil  akan  tercapai secara  cepat  dan  tepat  jika  tidak  memiliki perencanaan  strategis. Why  must  strategic planning? Jawabannya karena perencanaan strategis  memiliki  tahapan-tahapan  yang terstruktur dan sistematis dalam
merumuskan kebijakan-kebijakan strategis orgasasi  sehingga  dapat  implementasikan pada kondisi empiris.
Dalam membuat perencanaan
strategis  perguruan  tinggi  tentu  harus mengikuti  tahap-tahapan  dalam  proses perencanaan  strategis  itu  sendiri  sehingga menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan bener-bener dapat menjadi acuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi  tersebut.  Osborne  dan  Gaebler (1992)  telah mengariskan bahwa tahapan- tahapan dalam proses perencanaan strategis merupakan komponen yang perlu menjadi
perhatian dalam upaya menyusun Renstra.(Riyadi  &  Bratakusumah,  2004). Oleh  karena  itu,  beberapa  pendapat  para ahli terkait tahapan proses dalam membuat Renstra diantaranya (Olsen & Eadie, 1982) perumusan  perencanaan  strategis  terdiri dari (1) pernyataan misi dan tujuan umum, yang dirumuskan oleh pimpinan (eksekutif) manajemen  dan  menekankan  pemikiran strategis  yang  dikembangkan  dengan target-target  ke  depan;  (2)  analisis lingkungan,  dengan  mengidentifikasi  dan menilai  serta  mengantisipasi  faktor-faktor eksternal  dan  kondisi  yang  harus diperhitungkan untuk bahan memformulasikan  strategi  organisasi;  (3) memeriksa  keadaan  sumber  daya  internal, dengan  mengevaluasi  kekuatan  dan kelemahan  organisasi,  sehingga  dapat dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan strategis; (4) memformulasikan,  mengevaluasi,  dan menyeleksi strategi; (5) melaksanakan dan mengawasi rencana strategis. Merchant dan Stede (2012) mengatakan  bahwa  proses  perencanaan strategis meliputi (a) Membangun visi, misi dan  tujuan  perusahaan;  (b)  Memahami posisi  perusahaan  saat  ini,  kekuatan  dan kelemahan yang dimiliki, serta kesempatan dan  tantangan  yang  dihadapi;  (c)
Memutuskan  strategi  diversifikasi  yang mampu  mengidentifikasi  pada  bisnis  apa perusahaan perlu atau tidak perlu dimasuki; (d)  Memutuskan  strategi  pada  setiap  unit usaha  strategis,  langkah  aksi  terbaik  yang dapat  memberikan  keuntungan  dari kesempatan  dan  tantangan  yang  ada;  (e) Menyusun rencana strategis yang merupakan  perwujudan  secara  kualitatif dan  kuantitatif  dari  aksi  strategis  yang hendak  dilakukan  dan  kemungkinan hasilnya;  dan  (f)  Melakukan  monitor  atas kinerja dan memperbarui rencana strategis jika diperlukan. (Anthony & Govindarajan, 2005).  Sedangkan  Arasa  dan  K'Obonyo (2012)    mengatakan  bahwa    dalam mengaplikasikan konsep strategic planning melalui  tahapan (1)  defining  company purpose  and  goal;  (2)  analysis  of  busines environment;  (3)  analysis  of  strategic issues, generation, evaluation and selection;  dan  (4)  development  and implementation,  evaluation,  and  control system. (Natasya & Devie, 2013) .
Kendati Morrisey (1997) membagi tiga  fase  perencanaan  strategis  yakni pertama  fase  pemikiran  strategis  dengan komponen-komponen  utama  merumuskan nilai-nilai strategis
organisasi, mengembangkan
misi
organisasi, merumuskan visi organisasi dan
mengembangkan strategi organisasi.
Strategi  pada  konteks  ini  adalah  untk menentukan arah yang akan ditempuh oleh organisasi,  bukan  cara  untuk  mencapai sesuatu.  Oleh  karena  itu  dapat  pula dimaksudkan  sebagai  strategi  umum  yang mengandung  arah  kebijakan  organisasi. Kedua  fase  perencanaan  jangka  panjang yang terdiri dari proses area strategis kunci, analisis  isu  kritis,  sasaran  jangka  panjang, dan rencana tindakan strategis. Sedangkan terkahir fase ketiga yaitu perencanaan taktis yang meliputi area hasil kunci, analisis isu kritis,  indikator  kinerja  kunci,  sasaran, rencana tindakan dan peninjauan rencana.(Morrisey, 1997). Didasarkan berbagai versi
perumusan  perencanaan  strategis  (renstra) di atas namun ada beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai faktor-faktor yang perlu ada dan dilakukan dalam merumuskan  perencanaan  strategis  adalah (1)  renstra  harus  mengandung  uraian tentang pernyataan visi dan misi organisasi sebagai panduan umum mengenai apa yang ingin  dicapai  dan  bagaimana  cara mencapainya; (2) agar visi dan misi dapat dioperasionalkan  perlu  dirumuskan  tujuan dan sasaran organisasi yang menggambarkan tahapan-tahapan pencapaian  visi  dengan  tahapan-tahapan
kegiatannya;  (3)  analisis  lingkungan strategis perlu dirumuskan sebagai landasan  untuk  mencari  bentuk  upaya bertahap  yang  diperlukan  oleh  organisasi dalam  rangka  melaksanakan  berbagai aktivitasnya. Dalam hal ini arah kebijakan dan  prioritasnya  harus  sudah  bisa tergambarkan;  (4)  nilai-nilai  strategis organisasi  diperlukan  sebagai  landasan filosofi  yang  harus  dianut  oleh  setiap komponen organisasi dan mengikat secara emosional  sebagai  bentuk  komitmen seluruh anggota organisasi; dan (5) strategi operasional  dalam  bentuk  aktivitas- aktivitas  yang  terpolakan  dalam  periode waktu  tertentu  akan  menjadi  landasan operasional  organisasi  untik  bergerak mencapai  arah  yang  ditetapkan.(Riyadi  & Bratakusumah, 2004) .
Adapun Manfaat Rencana Strategis (Renstra)  menurut Morrisey  bahwa pentingnya  perencanaan  jangka  panjang dan  taktis,  meskipun  secara  subtansi menggambarkan  pentingnya  perencanaan strategis  (Riyadi  &  Bratakusumah,  2004). senada  LAN-BPKP  (1999)  menyatakan bahwa  manfaat  perencanaan  strategik meliputi: (a) untuk merencanakan perubahan  dalam  lingkungan  organisasi yang  semakin  kompleks;  (b)  untuk mengelola keberhasilan dengan
berorientasi  pada  pencapaian  hasil;  (c) memberikan  dorongan  terhadap  aktivitas yang  berorientasi  pada  masa  depan;  (d) mengembangkan sikap adaptif dan fleksibilitas dari suatu perencanaan dengan pendekatan jangka panjang; (e) meningkatkan  pelayanan  prima;  (f) meningkatkan  komunikasi  baik  dalam internal  organisasi  maupun  eksternal organisasi,  semua  level  tingkatan  yang memiliki kepentingan.(LAN RI, 1999)
Manfaat  lainnya  dari  perencanaan strategis  adalah:  (a)  sebagai  alat  bagi pimpinan  dan  seluruh  jajaran  organisasi untuk  membangun  arah  tujuan  organisasi dalam  jangka  panjang;  b)  mendorong sistem kerja yang efektif dan efisien dengan membangun acuan kerja yang jelas melalui sistem prioritas dan tahapan-tahapan kerja;
(c)  menciptakan  rasa  tanggung  jawab  dan mendorong komitmen dari seluruh anggota organisasi  dapa  semua  tingkatan;  d) senantiasa  mendorong  organisasi  untuk berorientasi kepada hasil yang harus diraih di  masa  depan,  agar  eksistensi  organisasi tetap  terpelihara  melalui  strategi  yang rasional  dan  logis;  (e)  menjadi  alat komunikasi  dan  koordinasi  kerja  yang diarahkan  pada  pencapain  tujuan;  (f) mengembangkan  sifat  fleksibilitas  dengan menganalisis  perkembangan  lingkungan
strategis  yang  dimungkinan  memberikan pengaruh  da  organisasi.  (g)  memberi jaminan yang konkret, jelas, dan logis, baik kepada  lingkungan  internal  maupun eksternal, yang berkaitan dengan pelayanan:  dan  (h)  membangun  sifat antisipatif  dan  korektif  terhadap  berbagai kemungkinan  yang  akan  terjadi,  sehingga akan  mendorong  sifat  proaktif  dalam bergerak.(Riyadi  &  Bratakusumah,  2004). Senada  menurut  Handoko  mengatakan bahwa  kebaikan  utama  perencanaan strategis dapat memberikan pedoman yang konsisten bagi
kegiatan-kegiatan organisasi. Dengan mempergunakan perencanaan  strategik,  para  manajer  akan memberikan  kepada  organisasi  tujuan- tujuan  yang  dirumuskan  secara  jelas  dan metode-metode  bagi  pencapaian  tujuan- tujuan tersebut. Jadi organisasi mempunyai sasaran  dan  pengarahan  yang  jelas.  Di samping  itu  proses  perencanaan  strategik, membantu manejer mengantisipasi masalah-masalah  sebelum  timbul  dan menanganinya  sebelum  menjadi  lebih berat.  Kebaikan  penting  perencanaan strategik lainnya adalah membantu manajer dalam pembuatan keputusan. Analisis hati- hati dari perencanaan strategik memberikan kepada  para  manajer  lebih  banyak informasi  yang  mereka  perlukan  untuk
membuat  keputusan-keputusan  yang  baik. Perencanaan strategis juga meminimumkan kemungkinan kesalahan, karena tujuan atau sasaran,  dan  strategi  dirumuskan  dengan sangat cermat.(Rusniati & Haq, 2014).
Kemudian  lebih  diperkuat  oleh beberapa ahli tentang manfaat perencanaan strategis dapat membantu organisasi secara langsung diantaranya Steiner (1979);Barry (1986);  Bryson,  Freeman,  dan  Roering (1989);  Van  de  Ven  (1987)  menyatakan bahwa  perencanaan  strategis  berpikir secara  strategis  dan  mengembangkan strategi-strategi  efektif,  memperjelas  arah masa  depan,  menciptakan  keputusan sekarang dengan memperhitungkan konsekuensi masa depan, mengembangkan landasan  yang  koheren  dan  kokoh  bagi pembuatan keputusan, menggunakan keleluasaan  yang  maksimum  dalam bidang-bidang  yang  berada  di  bawah kontrol  organisasi,  membuat  keputusan yang  melintasi  tingkat  dan  fungsi, memecahkan  masalah  utama  organisasi, memperbaiki kinerja organisasi, menangani  keadaan  yang  berubah  dengan cepat secara efektif, dan membangun kerja kelompok dan keahlian.(Bryson, 2007)
Didasarkan  argumentasi  di  atas sehingga  dapat  dikemukakan  bahwa membuat  perencanaan  strategis  (dokumen
renstra) menjadi keharusan bagi organisasi modern,  sebab  dokumen  perencanaan tersebut menjadi panduan dalam mejalankan  organisasi  secara  efisien  dan efektif dalam mencapai tujuannya.
Perguruan  tinggi  sebagai  organisasi modern  seyogyanya  menjadi  tolak  ukur bagi  organisasi-organisasi  lainnya,  dalam konsep  perencanaan  karena  perencanaan menjadi tool mencapain tujuan/luarannya.
Dalam membuat perencanaan strategis tentu terdapat hambatan-hambatan yang  dihadapi  oleh  perumus  kebijakan
strategis tersebut.
Diantaranya (a) komunikasi yang buruk, komunikasi adalah salah  satu  sarana  dalam  mencapai  tujuan, jika komunikasi yang terjalin kurang baik, maka  sudah  bisa  dipastikan  rencana  – rencana tersebut tidak dapat berjalan lancar, dengan  komunikasi  akan  tercipta  sebuah sinergi; (b) leadership, komponen penting dalam  perencanaan. leadership yang kurang  menghasilkan  banyak  dampak buruk, antara lain alokasi sumber daya yang kurang  tepat,  control  yang  kurang,  tidak selarasnya  tujuan/strategi/aksi,  system reward  dan  punishment  yang  tidak  efisien dan  sebagainya.  Sehingga  diperlukan Leader yang mumpuni untuk bisa menjadi motivator,  bijak  dalam  bertindak  dan konsisten; (c) motivation/personal
ownership hal yang membuat perencanaan gagal  adalah  tidak  adanya  rasa  memiliki dalam  strategi  tersebut.  Intinya,  orang hanya  mau  mengimplementasikan  strategi jika  itu  menguntungkan  dirinya,  hindari mengajak  orang–orang  seperti  ini  dalam teamwork ;  (d)  manajemen  Pasif,  jika berpikir  bahwa  segalanya  akan  berjalan dengan  sendirinya  jika  sudah  dimulai. Sebuah  perencanaan  stratejis  merupakan hal yang harus dikelola secara aktif. Karena jika  tidak,  maka  hasilnya  bisa  buruk;  dan (e)  Etika,  ini  yang  terpenting  dalam progress perencanaan dan dalam berkomunikasi,  dalam  melangkah  tentu harus  mengutamakan  etika,  hal  ini  untuk meminimalisir
kekecewaan, ketidaksukaan,  benturan  kepentingan, dalam  sebuah teamwork .(Ekasulistiyana, 2018).

## KESIMPULAN
Pendidikan  yang  bermutu  menjadi suatu kebutuhan untuk melahirkan sumber daya  manusia  yang  berkualitas  secara intelektual dan emosional. Oleh karena itu, untuk mendorong perguruan tinggi memiliki mutu maka Pemerintah menetapkan  Undang-undang  Nomor  12 Tahun  2012  Tentang  Pendidikan  Tinggi. Sistem  Penjaminan  Mutu  (SPMI,  SPME
dan PD Dikti) perguruan tinggi di Indonesia terus  dilakukan  inovasi  sistem,  dimana sebelumnya  BAN-PT  menetapkan  tujuh standar  indikator  penilain  akreditasi, selanjutnya  telah  ditingkatkan  menjadi sembilan  kriteria  dengan  tujuan  sebagai upaya  membangun  budaya  mutu  di perguruan tinggi. Terdapat beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap mutu demikian yaitu pencapaian nilai akreditasi belum  dibarengi  penguatan  internal, komitmen  penerapan  SPMI  perguruan tinggi  masih  bersifat  formalitas,    dan perguruan tinggi belum memiliki perencanaan  strategis  yang  berbasis akreditasi.    Oleh  karena  itu,  maka seyogyanya  perguruan  tinggi  memiliki komitmen dan konsistensi dalam mengimplementasikan  indikator-indikator SPMI,  di  lain  sisi  perguruan  tinggi  harus memiliki  dokumen  perencanaan  strategis yang menjadi panduan dalam menjalankan roda  organisasi  sehingga output dan outcome tercapai  dengan  baik  tanpa mengesampingkan  nilai-nilai  efisiensi  dan efektivitas.
Penulis  menyadari  bahwa  penelitian ini memiliki keterbatasan karena
menggunakan metode pendekatan
kepustakaan  oleh  karena  itu,  harapannya kedepan  ada  peneliti  yang  melakukan
penelitian  secara  empiris  untuk  menguji bahwa  perencanaan  strategis  memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan mutu perguruan tinggi.

## REFERENSI
Alawiyah,  F.  (2011).  Penjaminan  mutu pendidikan  tinggi  di  indonesia.
Aspirasi , 2 (1), 63–78.
Anthony,  R.  N.,  &  Govindarajan,  V.
(2005). Management Control Systems,  12th  edition .  McGraw-
Hill. Asmawi, M. R. (2005). Strategi
Meningkatkan Lulusan Bermutu Di Perguruan  Tinggi. Makara  Human Behavior Studies in Asia , 9 (2), 66. https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.1 24 BPS. (2018). Data Nasional 2018 (Metode Baru) . https://ipm.bps.go.id/data/nasional Bryson,  J.  M.  (2007). Perencanaan Strategis  Bagi  Organisasi  Sosial . Pustaka Pelajar.
Burhan,  B.  (2001). Metodologi  Penelitian Kualitatif  Aktualisasi  Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer . Rajawali Pers. Bustamin, Muluk, M. R. K., & Hermawan. (2018). Receipt System on Coconut
Commodities. Jurnal Aplikasi Manajemen , 16 (4).
Dharyanti, F., Jati, S. P., & Pramukarso, D. T.  (2019).  Implementation  Process of  Strategic  Planning  At  District General Hospital. Jurnal Administrasi  Kesehatan  Indonesia , 7 (2), 123.
https://doi.org/10.20473/jaki.v7i2.2
019.123-131
Direktorat  Penjaminan  Mutu.  (2018).
Sistem Penjaminan Mutu Internal . Ekasulistiyana.  (2018). Mengapa  Gagal,
Intan Putri Azhari dan Bustamin/Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/223-248
Meski Sudah Ada Perencanaan .. ?? https://www.ekasulistiyana.web.id/ motivasi/mengapa-gagal-meski- sudah-ada-perencanaan/
Fauzie, Y. Y. (2018). Bank Dunia: Kualitas Pendidikan Indonesia Masih Rendah . CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/gay a-hidup/20180607113429-284-
304214/bank-dunia-kualitas- pendidikan-indonesia-masih- rendah Folia,  R.  (n.d.). Meski  Akses  Mudah, Kualitas  Pendidikan  di  Indonesia Masih Rendah . Https://Www.Idntimes.Com/.
Henderi.  (2009).  Perencanaan  Strategis Sistem Informasi Perguruan Tinggi.
CommIT , 3 , 74–78.
Kebijakan  Nasional  Sistem  Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal . (2018). https://usd.ac.id/lembaga/lpmai/wp -content/uploads/2019/04/1.- Kebijakan-Nasional-SPM-Dikti- dan-SPMI.pdf Kementerian Pendidikan Nasional. (2010).
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) (Direktorat  Jendral  Pendidikan Tinggi, Ed.; pp. 1–292).
kominfo.go.id.  (2019). BPS:  Indeks
Pembangunan  Manusia  Indonesia Naik Jadi 71,39 . LAN RI. (1999). Modul Diklat Perencanaan Pembangunan Wilayah . DSE Jerman.
Maulana,  A.  (2016). Perguruan  Tinggi Jangan  Hanya  Pentingkan  SPME, Tapi  Harus  Perhatikan  SPMI . Unpad.Ac.Id. http://www.unpad.ac.id/2016/03/pe rguruan-tinggi-jangan-hanya- pentingkan-spme-tapi-harus- perhatikan-spmi/ mediaindonesia.com.  (2018). BAN-PT Ubah
Penilaian Akreditasi
Perguruan Tinggi . Morrisey,  L.  G.  (1997). Pedoman Pemikiran  Strategis,  Membangun Landasan  Perencanaan  Anda: Morrisey dan Perencanaan. Prenhallindo. Natasya,  P.,  &  Devie.  (2013).  Analisa Pengaruh Strategic Planning Terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Perusahaan. Business Accounting Review , 1 (2), 185–196. Naufal,  A.  (2019). 8  Universitas  Negeri Indonesia  yang  Masuk  Peringkat 1.000 Terbaik Dunia . Kompas.Com. https://www.kompas.com/tren/read
/2019/12/14/183500065/8- universitas-negeri-indonesia-yang- masuk-peringkat-1000-terbaik- dunia?page=all Olsen,  J.  B.,  &  Eadie,  D.  C.  (1982). The Game Plan:Governance with Foresight . Council of Stare
Planning Agencies. PDDIKTI. (2020). Grafik Jumlah Perguruan Tinggi . Forlap.Ristekdikti.Go.Id. Penyusunan Rencana Strategis Perguruan
Tinggi . (n.d.).
Primayana,  K.  H.  (2016).  Manajemen
Sumber  Daya  Manusia  Dalam Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Di Perguruan Tinggi. Jurnal Penjaminan Mutu , 1 (2), 7. https://doi.org/10.25078/jpm.v1i2.4
5 Purwanto, E. A. (2019). Kebijakan Publik Yang  Agile  dan  Inovatif  Dalam Memenangkan  Persaingan  di  Era Vuca (Volatile, Uncertain, Complex  and  Ambiguous).  In Universitas Gadjah Mada Yogyakarta . https://doi.org/10.1017/CBO97811
07415324.004 Rencana strategis 2015 – 2019 . (2015). Ristekdikti.  (2015).  Rencana  Strategis
2015-2019.  In Dirjen  Risbang Kemenristek Dikti . https://doi.org/10.1109/AEMC.200 9.5430579 Riyadi,  &  Bratakusumah,  D.  S.  (2004). Perencanaan Pembagunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah .  PT.  Gramedia  Pustaka
Utama.
Rizanti, H. P., & Saragih, H. (2017). IT / IS Strategic  Planning  pada  Sektor Edukasi  Studi  Kasus  Universitas Bakrie. Teknologi  Terpadu , 3 (1),
35–42.
Rochim,  A.  F.  (2007).  Perencanaan Strategis Sistem Informasi Perguruan  Tinggi  (Studi  Kasus  di Universitas Diponegoro Semarang). Seminar Bina Nusantara. Rusniati,  &  Haq,  A.  (2014).  Perencanaan Strategis dalam Perspektif Organisasi. Intekna , 2 (2), 102–209.
Sila,  I.  M.  (2017).  Peranan  Manajemen Mutu  Pendidikan  Tinggi  Berbasis Spmi Dalam Meningkatkan Pelayanan  Untuk  Mewujudkan
Pendidikan  Berkualitas. Jurnal
Kajian  Pendidikan  Widya  Accarya FKIP Universitas Dwijendra , 2085 , 1–10.
Tjalla, A. (2010). Potret Mutu Pendidikan Indonesia  Ditinjau  dari  Hasil-Hail Studi Internasional. Seminar
Nasional FKIP-UT , 3 , 1–22.
Ugboro,  I.  O.,  Obeng,  K.,  &  Spann,  O.
(2011).  Strategic  Planning  As  an Effective Tool of Strategic Management  in  Public  Sector Organizations:  Evidence  From Public Transit Organizations. Administration  and  Society , 43 (1), 87–123. https://doi.org/10.1177/009539971 0386315
Wahyuni ,  A.  (2018).  Kajian  Bauran Promosi Di Perguruan Tinggi “X.”
Liquidity , 1 (2), 175–182. https://doi.org/10.32546/lq.v1i2.14 8 Zed,  M.  (2007). Metode  Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.