## Abstrak
GCG  adalah  suatu  sistem  pengendalian internal  perusahaan  yang  memiliki  tujuan  utama mengelola  risiko  yang    signifikan  guna  memenuhi tujuan  bisnisnya  melalui  pengamanan  aset  perusahaan dan  meningkatkan  nilai  investasi  pemegang  saham dalam  jangka  panjang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  penerapan  prinsip-prinsip  tata  kelola perusahaan  (GCG)  terhadap  praktik  pelaksanaan  di perusahaan.  Prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik (GCG)  di  dalamnya  terdapat  prinsip  transparansi, akuntabilitas,  responsibilitas,  indenpendensi,  dan kewajaran.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara,  analisis dokumen-dokumen  perusahaan,  dan  kuesioner.  Data yang  diperoleh  di  analisis  dengan  menggunakan metode fenomenologi.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa perusahaan  berkomitmen  untuk  menerapkan  GCG secara  konsisten  dan  menjadikan  prinsip-prinsip  GCG sebagai landasan operasional. Motivasi yang mendorong  perusahaan  untuk  menjalankan  GCG adalah  sebagai  upaya  peningkatan  nilai  perusahaan dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan ini juga  tentu  dapat  meningkatkan  nilai  kompetitif perusahaan  dimata  pemegang  saham  dan  pemangku kepentingan.
Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  PT.  Asuransi Jiwasraya  (Persero)  telah  menerapkan  prinsip-prinsip dari tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

## Pendahuluan
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  istilah Good  Corporate  Governance kian  populer.  Tak hanya populer, tetapi istilah tersebut di tempatkan di  posisi  terhormat.  Isu Corporate  Governance yang  tadinya  hanya  bersifat  marjinal,  dipandang sebelah mata kini telah menjadi isu penting.
Hal  itu  setidaknya  terwujud  dalam  dua keyakinan.  Pertama,  GCG  merupakan  salah  satu kunci  sukses  perusahaan  untuk  tumbuh  dan menguntungkan  dalam  jangka  panjang,  sekaligus memenangkan  persaingan  bisnis  global  terutama bagi  perusahaan  yang  telah  mampu  berkembang sekaligus menjadi terbuka.  Kedua, krisis ekonomi dunia,  di  kawasan  Asia  dan  Amerika  Latin  yang diyakini  muncul  karena  kegagalan  penerapan GCG,  diantaranya  adalah  Sistem Regulatory yang tidak  baik,  Standar  Akuntansi  dan  Audit  yang tidak  konsisten,  praktek  perbankan  yang  lemah, serta  pandangan Board  of  Directors (BOD)  yang kurang  peduli  terhadap  hak-hak  pemegang  saham minoritas.
Survei yang dilakukan oleh McKinsey dan
Co (2002) dalam Ardianingsih (2012)
menunjukkan bahwa corporate governance menjadi  perhatian  utama  para  investor,  menyamai kinerja  keuangan  dan  potensi  pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar yang sedang berkembang  ( emerging  markets ).  Hasil  analisis Hoesada  (2002)  dalam  Ardianingsih  (2012) menyatakan bahwa masalah-masalah kebangkrutan  perusahaan  erat  kaitannya  dengan masalah degradasi moral dikalangan pelaku bisnis,
Tinjauan Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Asuransi Jiwasraya di Kota Palopo
Tadjuddin 1
Suhardi M Anwar 2
Sitti Hadijah 3
No. HP 085255596199 ¹ , 081343513111 ²
¹ Alamat Korespondensi: Email:
masih  lemahnya  atau  tidak  adanya  sistem corporate  governance yang  baik  serta  masih rendahnya  kualitas  laporan  keuangan  yang dipublikasikan kepada publik.
Belum  diterapkannya  mekanisme  GCG yang  baik  pada  perusahaan,  ini  dapat  menjadi penyebab perusahaan atau pihak manajemen untuk memberikan  informasi-informasi  yang  memberi dampak  positif  terhadap  harga  saham  dan  dapat mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan manipulasi akuntansi dengan menyajikan  informasi  tertentu  untuk  menghindari terpuruknya  harga  saham  (Susiana  dan  Herawaty, 2007). Tetapi hal tersebut menyebabkan masyarakat  sebagai  pengguna  data  akuntansi  atau laporan  keuangan  merasa  dirugikan,  karena mereka  tidak  memberikan  informasi  dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya.
GCG  mendapatkan  perhatian  luas  setelah terjadinya  berbagai  krisis  seperti  krisis  ekonomi dan  moneter  di  Indonesia  tahun  1997-1998  yang berkembang  menjadi  krisis  multidimensi  yang berkepanjangan.  Krisis  tersebut  antara  lain  terjadi karena banyak perusahaan yang belum menerapkan  GCG  secara  konsisten,  khususnya belum  diterapkannya  etika  bisnis.  Oleh  karena  itu etika  bisnis  dan  pedoman  perilaku  menjadi  hal yang sangat penting.
Begitu  pula  peristiwa  Worldcom  dan Enron  di  Amerika  Serikat  telah  menambah keyakinan  betapa  pentingnya  penerapan  GCG,  di Amerika  Serikat,  peristiwa  tersebut  ditanggapi dengan perubahan fundamental peraturan perundang-undangan  di  bidang  audit  dan  pasar modal.  Di  negara–negara  lain,  hal  tersebut ditanggapi  secara  berbeda,  antara  lain  dalam
bentuk  penyempurnaan  pedoman  GCG  di  negara yang bersangkutan.
Penerapan GCG dirasa mampu memberikan  kemajuan  terhadap  kinerja  suatu perusahaan khususnya dalam meningkatkan kualitas  laporan  keuangan  dan  mengurangi tindakan  manajer  melakukan  manipulasi  laporan keuangan. Cadbury  Report (UK)  dan Treadway Report (US) secara mendasar menyebutkan bahwa keruntuhan  perusahaan-perusahaan  publik  di Amerika  dan  Eropa  dikarenakan  oleh  kegagalan strategi  maupun  praktik  curang  dari  manajemen puncak  yang  berlangsung  tanpa  terdeteksi  dalam waktu  yang  cukup  lama  karena  lemahnya pengawasan  yang  independen  oleh corporate boards .  Keterlibatan  CEO,  komisaris,  komite audit,  internal    auditor,  sampai  kepada  eksternal auditor,  cukup  membuktikan  bahwa  kecurangan banyak  dilakukan    oleh  orang-orang  dalam perusahaan.
Tuntutan  terhadap  penerapan  GCG  secara konsisten  dan  komprehensif  mulai  datang  secara beruntun,  mereka  yang  menyuarakan  hal  itu  di antaranya  adalah  berbagai  lembaga  investasi  baik domestik maupun mancanegara, termasuk institusi seperti Work  Bank ,  IMF,  OECD,  dan  APEC. Dengan  melontarkan  beberapa  prinsip  umum dalam Corporate  Governance seperti fairness , transparency , accountability , stakeholder concern , dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG diyakini akan  menolong  perusahaan  dan  perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis bangkit menuju ke  arah  yang  lebih  sehat,  maju,  mampu  bersaing, dikelola  secara  dinamis  serta  profesional.  Tujuan akhirnya  adalah  daya  saing  yang  tangguh,  yang diikuti pulihnya kepercayaan investor.

## Metode Penelitian
penelitian  ini  dilakukan  di  PT.  Asuransi Jiwasraya  yang    beralamat  di  jl.  Andi  Kasim  No. 23 Kota Palopo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  kualitatif,  yaitu penelitian  yang  melibatkan  analisis  data/informasi yang  bersifat  deskriptif  dan  belum  dapat dikuantifikasi,  seperti  transkripsi  wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain.  Penelitian  kualitatif  menekankan  pada pentingnya  kedekatan  dengan  orang-orang  dan situasi  penelitian,  agar  peneliti  memperoleh pemahaman  jelas  tentang  realitas  dan  kondisi kehidupan nyata.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Data  primer,  yaitu  data  yang diperoleh  dari  tangan  pertama  untuk  analisis berikutnya  untuk  menemukan  solusi  atau  masalah yang diteliti (Sekaran, 2006:242), dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak PT. Asuransi  Jiwasraya,  maupun  dengan  pemberian kuesioner  kepada  para  staf  karyawan  perusahaan. Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh  para  peneliti,  data  yang  diterbitkan  dalam jurnal  statistik  dan  lainnya  dan  informasi  yang tersedia  dari  sumber  publikasi  atau  nonpublikasi entah  di  dalam  atau  luar  organisasi  (Sekaran, 2006:245).
Untuk memperoleh data sebagai penunjang  dalam  penulisan  penelitian  ini  maka metode  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah penelitian  lapangan  melalui  wawancara  dan kuesioner. Serta penelitian kepustakaan.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis kualitatif dengan melakukan penelusuran informasi  data/  dokumen  melalui interview  secara mendalam mengenai pelaksanaan penerapan Good Corporate  Governance pada  PT.  Asuransi Jiwasraya  Kota  Palopo,  dengan  pendekatan interpretif.  Pendekatan  interpretif  berasal  dari filsafat Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman di dalam ilmu sosial. Pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk  mencari  penjelasan  tentang  peristiwa- peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif  dan  pengalaman  orang  yang  diteliti. Secara  umum  pendekatan  interpretif  merupakan sebuah  sistem  sosial  yang  memaknai  perilaku secara  detail  langsung  mengobservasi  (Neuman dalam Triyuwono, 2013).
Jadi  fokusnya  pada  arti  individu  dan persepsi manusia pada realitas bukan pada realitas independen  yang  berada  di  luar  mereka.  Manusia secara  terus  menerus  menciptakan  realitas  sosial mereka  dalam  rangka  berinteraksi  dengan  yang lain.  Tujuan  pendekatan  interpretif  tidak  lain adalah menganalisis realita sosial semacam ini dan bagaimana  realita  sosial  itu  terbentuk  (Ghozali dalam Diah Febriyanti, 2010).
Alat  analisis  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  fenomenologi.  Menurut Dimyati,  fenomenologi  adalah  suatu  metode  yang secara sistematis berpangkal pada pengalaman dan melakukan pengolahan-pengolahan pengertian (Basrowi  dan  Sukidin,  2002:38).  Menurut  Orlens, fenomenologi  adalah  instrumen  untuk  memahami lebih jauh hubungan antara kesadaran individu dan
kehidupan  sosialnya  (Basrowi  dan  Sukidin,
2002:38).
Fenomenologi berupaya mengungkapkan  bagaimana  aksi  sosial,  situasi, dan masyarakat sebagai produk kesadaran manusia. Manusia adalah makhluk yang melakukan  komunikasi,  interaksi,  partisipasi,  dan penyebab  yang  bertujuan.  Kekhususan  manusia terletak  pada  internasionalitas  psikisnya  yang  ia sadari,  yang  dikaitkan    dengan  dunia  arti  dan makna.  Dunia  makna  manusia  dapat  diteliti dengan metode fenomenologi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Pembahasan
Hasil  wawancara  dan  data  yang  diperoleh penulis,  dalam  rangka  pencapaian  visi  dan  misi perusahaan,  peningkatan  nilai  perusahaan  dan pemenuhan kewajiban perusahaan kepada stakeholders nya,  maka  seluruh  manajemen  dan karyawan  menyadari  bahwa  nilai-nilai  yang  telah ditanamkan  oleh  para  pendahulu  dan    prinsip- prinsip Good Corporate Governance (GCG) harus secara  utuh  dan  berkesinambungan  diterapkan dalam pelaksanaan perusahaan. Keseriusan komitmen  dan  kesungguhan  penerapan  tata  kelola yang  baik  pula  yang  telah  mengokohkan  fondasi bisnis  perusahaan  hingga  tetap  eksis  selama  154 tahun.
Asuransi  Jiwasraya  telah  berperan  dalam memberikan perlindungan jiwa dan keuangan bagi para nasabahnya. Jiwasraya telah mampu bertahan dan  terus  berubah  untuk  menjadi  lebih  baik  di tengah-tengah persaingan industri asuransi melewati  3  (tiga)  kali  tahun  keemasan.  Semua yang telah dilalui ini tidak terlepas dari komitmen perusahaan  yang    telah  menerapkan  GCG  secara
konsisten  dan  menjadikan  prinsip-prinsip  GCG sebagai  landasan  operasional,  sebagaimana  telah diamanatkan  oleh  kementerian  BUMN  dalam Keputusan  Menteri  Negara  BUMN  Nomor:  Kep- 117/M-MBU/2002  tentang  Penerapan  Praktik GCG pada BUMN.
Wawancara  dengan  Bapak  Muh.  Ansar selaku  staff  junior  di  bagian  administrasi  dan logistik,  beliau  mengatakan  awal  dimulainya penerapan  prinsip  GCG  pada  PT.  Asuransi Jiwasraya adalah:
….Landasan atas komitmen tata kelola perusahaan telah dimulai sejak tahun 2001. Prosesnya diawali dengan sosialisasi GCG yang bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan komprehensif  mengenai  GCG dilanjutkan  fase transformasi,  pemetaan,  sosialisasi,  implementasi serta evaluasi. Selanjutnya dalam proses implementasinya,  perusahaan  juga  secara  terus menerus melakukan penyempurnaan untuk pengoptimalan  penyelenggaraan  tata  kelolanya dimasa yang akan datang....
Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Wiwik selaku  staff  senior  administrasi  dan  logistik  PT. Asuransi  Jiwasraya  Palopo,  beliau  mengatakan motivasi  yang  mendorong  Asuransi  Jiwasraya melakukan praktik GCG adalah:
.....Sebagai  upaya  peningkatan  nilai  perusahaan dan  menjaga  pertumbuhan  yang  berkelanjutan. Dan  ini  juga  tentu  dapat  meningkatkan  nilai kompetitif  perusahaan  dimata  pemegang  saham dan pemangku kepentingan...
Dalam  dokumen  PT.  Asuransi  Jiwasraya, visi  dan  misi  perusahaan  dinyatakan  sebagai berikut :
Visi:
Menjadi  perusahaan  yang  terpercaya  dan  dipilih untuk  memberikan  solusi  bagi  kebutuhan asuransi dan perencanaan keuangan.
Misi:
 Selalu  memberikan  rasa aman,  kepastian  dan kenyamanan  melalui  solusi  inovatif  dan kompetitif  bagi  pelanggan  atas  kebutuhan asuransi dan perencanaan keuangan.
 Menciptakan nilai Pemegang Saham
(shareholder  value  creation) yang  atraktif melalui pengelolaan operasional dan investasi perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip good corporate governance.
 Menjadi  tempat  pilihan  untuk  tumbuh  dan berkembangnya karyawan menjadi profesional  yang  memiliki  integritas  dan kompetensi di bidang asuransi dan perencanaan keuangan.
 Berkomitmen  mengembangkan  agen  yang memiliki dedikasi, kemampuan dan integritas sehingga  perusahaan  menjadi  tempat  pilihan bagi agen yang ingin berkarier serta memiliki penghasilan tinggi.
 Berpartisipasi mewujudkan peningkatan kesejahteraan melalui kontribusi dalam
proses pembangunan masyarakat.
 Membangun kemitraan yang saling menguntungkan  serta  menciptakan  sinergi bisnis untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan.
 Meningkatkan  penetrasi  pasar  dan  kualitas pelayanan  kepada  pelanggan  secara  lebih efisien dan efektif melalui multiple
distribution  channel seperti bancassurance, direct marketing dan financial planning.
 Melakukan kerjasama dengan pemasok sesuai prinsip keterbukaan, fairness , saling menguntungkan  dan  berkembang  sebagai
'partner in progres' .
 Mewujudkan  praktek  pengelolaan  bisnis asuransi  dan  perencanaan  keuangan  yang sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang berlaku.
 Menjaga  kemitraan  dengan  penagih  yang memiliki  integritas  dan  kompetensi  dalam penagihan premi.
Penulis  menarik  kesimpulan  PT.  Asuransi Jiwasraya  juga  memberikan  perhatian  kepada seluruh pihak yang berkepentingan,  artinya dalam menjalankan  kegiatannya  PT.  Asuransi  Jiwasraya tidak  sekedar  peduli  pada  pemegang  saham  tetapi juga pada semua pihak yang berkepentingan.
Data yang diperoleh penulis yaitu penerapan  prinsip-prinsip  tata  kelola  Asuransi Jiwasraya diwujudkan dengan 10 poin implementasi  tata  kelola  perusahaan.  10  poin tersebut diantaranya adalah:
1. Membayar deviden tahunan kepada Pemegang Saham.
2. Memberikan bonus kepada karyawan.
3. Membentuk  Tim  Pengadaan  Barang  dan Jasa  untuk  setiap    kali  pelaksanaan pengadaan  barang/jasa.
4. Rapat antar Komisaris dan Direksi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali,  atau lebih yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
5. Memberlakukan  ketentuan  underwriting dalam setiap proses pengakseptasian risiko.
6. Memenuhi  ketentuan  minimal  tingkat kesehatan perusahaan (RBC).
7. Melakukan pengalihan risiko kepada
perusahaan Reasuransi.
8. Memiliki Standard  Operating  Procedure yang jelas untuk semua unit kerja.
9. Menyampaikan segala informasi perusahaan terkait  dengan pelaksanaan tata kelola  perusahaan  dapat  di  akses  melalui web site.
10. Adanya program pengalihan Penagih menjadi Unit Manager.
Peranan Corporate dalam  menerapkan GCG  disampaikan  oleh  Bapak  Udin  selaku  staff senior Pertanggungan, menyampaikan bahwa: .....Perusahaan  telah  melengkapi  pelaksanaan  tata kelola          yang  baik  dengan  struktur  tata  kelola yang baik...
Struktur  tata  kelola  yang  baik  yang  dimaksud adalah:

## 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS)  sebagai  organ  pemegang  kekuasaan tertinggi  dalam  PT.  Asuransi  Jiwasraya (Persero),  dimana  Komisaris  dan  Direksi
menyampaikan
laporan dan mempertanggungjawabkan  segala  tugas  dan kewajibannya dalam hal pengawasan, pelaksanaan  dan  pengelolaan  PT.  Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada pemegang saham, diselenggarakan  satu  kali  dalam  satu  tahun. Disamping  RUPS  Tahunan,  sesuai  dengan kebutuhannya PT. Asuransi Jiwasraya
(Persero)  dapat  menyelenggarakan  RUPS Luar Biasa.
2. Dewan Komisaris
Melakukan pengawasan secara umum
dan/atau  khusus  serta  memberikan  nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan.  Pengawasan  dan  pemberian nasehat  meliputi  antara  lain:  pelaksanaan rencana  jangka  panjang  perusahaan,  rencana kerja dan anggaran perusahaan serta
ketentuan-ketentuan
Anggaran
Dasar
perusahaan,  keputusan  RUPS  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  serta memantau efektifitas praktek GCG perusahaan. Komposisi Dewan Komisaris ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan  pengambilan  keputusan  yang efektif,  tepat  dan  cepat  serta  dapat  bertindak secara  independen  dalam  arti  tidak  memiliki kepentingan yang dapat menggangu kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya  secara  mandiri  dan  kritis  dalam hubungan  satu  sama  lain  terhadap  Direksi. Dewan  Komisaris  perusahaan  saat  ini  terdiri dari  4  (empat)  orang  Komisaris  yang dipimpin  oleh  Komisaris  Utama  yang merangkap  sebagai  Komisaris  Independen, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya adalah para profesional  dengan  latar  belakang  keahlian yang  sesuai  dengan  kebutuhan  perusahaan. Anggota  Dewan  Komisaris  juga  telah mengikuti  proses  penilaian  dan  kepatutan terhadap  kompetensi  dan  integritasnya  oleh Otoritas  Pembina  dan  Pengawas.  Dalam melakukan  pengawasan  terhadap  kebijakan
Direksi  dalam  melaksanakan  pengurusan perusahaan  serta  memberi  nasehat  kepada Direksi,  Dewan  Komisaris  harus  memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan,  Anggaran  Dasar perusahaan dan keputusan-keputusan
RUPS, serta prinsip-prinsip
profesionalisme,  efisiensi,  transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. b. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab  dan  itikad  baik  untuk kepentingan dan usaha perusahaan.
c. Bertindak sewaktu-waktu untuk
kepentingan perusahaan dan bertanggungjawab kepada RUPS. d. Dalam melakukan tindakan kepengurusan,  bagi  Dewan  Komisaris berlaku  semua  ketentuan  mengenai  hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perusahaan dan pihak ketiga.
e. Pengawasan dilakukan tidak hanya
dengan memberikan atau tidak memberikan  persetujuan  atas  tindakan- tindakan Direksi yang memintakan persetujuan  Dewan  Komisaris,    tetapi pengawasan  dilakukan  secara  proaktif yang  mencakup  semua  aspek  bisnis perusahaan.
Penyelenggaraan rapat Dewan
Komisaris paling sedikit setiap 1 (satu)  bulan sekali,  yang terdiri dari : a. Rapat intern Dewan Komisaris.
b. Rapat  antara  Dewan  Komisaris  dengan
Direksi.
c. Rapat  antara  Dewan  Komisaris  dengan

## Komite Audit

## 3. Direksi
Direksi  adalah  organ  Perseroan  yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan  Perseroan  untuk  kepentingan Perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan Perseroan  serta  mewakili  Perseroan  baik  di dalam  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dalam hal pengurusan  perusahaan,  Direksi  bertindak selaku  pimpinan,  serta  wajib  mencurahkan tenaga,  pikiran,  perhatian  dan  pengabdian secara  penuh  pada  tugas,  kewajiban  dan pencapaian tujuan perusahaan. Setiap anggota Direksi  bertanggungjawab  penuh  secara pribadi  apabila  melakukan  kesalahan  atau lalai  dalam  menjalankan  tugasnya  tersebut yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.
4. Komite-Komite
Komite  yang  terdapat  pada  Asuransi Jiwasraya terbagi dua, yaitu:
a. Komite  di  bawah  dewan  komisaris (Komite Audit)
Berdasarkan  Keputusan  Komisaris  PT Asuransi  Jiwasraya  (Persero)  Nomor: 01/KEP.DK.0509  tanggal  29  Mei  2009 tentang  pemberhentian  dan  pengangkatan anggota-anggota
Komite Audit
Perusaahaan  Perseroan  (Persero)  PT. Asuransi  Jiwasraya  dan Audit  Committee Charter tanggal  28  Desember  2009,
Komite Audit mempunyai tugas :
1) Melakukan identifikasi dan evaluasi/pengkajian  atas  hal-hal  yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris.
2) Membantu Dewan Komisaris dalam mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai. 3) Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian  internal  perusahaan  sebagai upaya  penyempurnaan,  pengendalian  dan penciptaan iklim disiplin guna
meminimalisir  terjadinya  penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
4) Meningkatkan  efektivitas  fungsi  audit internal  maupun  audit  eksternal  dengan cara  menilai  pelaksanaan  kegiatan  dan hasil  audit  Divisi  Satuan  Pengawasan Intern  maupun  auditor  eksternal,  sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan  audit  yang  tidak  memenuhi standar.
5) Memberikan rekomendasi mengenai
penyempurnaan sistem pengendalian
internal perusahaan serta implementasinya.
6) Memastikan bahwa prosedur review terhadap segala
informasi yang dikeluarkan  perusahaan  telah  berjalan dengan baik.
7) Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas
transparansi
Laporan Keuangan Tahunan perusahaan.
8) Mengevaluasi  kecukupan  dan  ketepatan kebijakan  investasi  yang  ditetapkan  oleh perusahaan serta menilai pelaksanaannya.
9) Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan Dewan  Komisaris  sepanjang  masih  dalam lingkup  tugas  dan  kewajiban  Dewan Komisaris.
Adapun  peran  dan  tanggungjawab  komite audit yaitu:
1) Terkait  dengan  Laporan  Keuangan ( Financial Reporting ).
a. Melakukan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan dengan  penekanan  pada  kepatuhan terhadap  standar  dan  kebijakan akuntansi yang berlaku.
b. Melakukan  review  atas  laporan- laporan  keuangan  terhadap  standar dan  kebijakan  akuntansi  serta konsistensi terhadap informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.
c. Melakukan  pengawasan  atas  audit eksternal, termasuk melakukan assessment  mengenai  kualitas  jasa audit yang dilakukan dan merekomendasikan  kewajaran  fee yang  dibebankan  oleh  auditor eksternal. 2) Terkait dengan Manajemen
Pengendalian  dan  Risiko  ( Risk  and
Control Management ).
a. Melakukan pengawasan proses manajemen  risiko  dan  evaluasi
pengendalian perusahaan, guna memperkecil
kemungkinan
terjadinya  risiko  dan  dampak  yang ditimbulkan.
b. Melakukan  pengawasan  terhadap cakupan  audit  internal  dan  audit eksternal dalam rangka memastikan bahwa  semua  risiko  utama  dan bentuk pengendaliannya telah dipertimbangkan  secara  seksama oleh  para  auditor,  baik  auditor internal maupun auditor eksternal.
c. Meyakini bahwa jajaran manajemen  telah  melaksanakan
pengendalian  risiko-risiko  sesuai dengan  rekomendasi  dari  para auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal.
3) Terkait dengan Good Corporate
Governance.
a. Memastikan  bahwa  Direksi  telah menetapkan  nilai  dan  sasaran perusahaan
dan mensosialisasikannya  kepada  para
stakeholders .
b. Memastikan  terpenuhinya  aspek akuntabilitas  pada  setiap Business Process perusahaan.
c. Melaksanakan pengawasan terhadap  proses  dan  implementasi GCG di perusahaan.
d. Memonitor kepatuhan terhadap
kebijakan  pendukung  penerapan GCG ( soft structure Good
Corporate Governance ) perusahaan. e. Memonitor kepatuhan
( compliance )  terhadap  peraturan perundang-undangan maupun peraturan  lain  yang  berlaku  bagi perusahaan.
f. Meminta Auditor Internal melaporkan  secara  tertulis  setiap  6 (enam)  bulan  sekali  mengenai cakupan  review  terhadap  praktik GCG di perusahaan dan memberikan laporan.

## 5. Komite Investasi
Dasar pembentukan Komite Investasi adalah Keputusan Direksi Nomor:
087.SK.U.0413  tanggal  29  April  2013 tentang  Pembentukan  Komite  Investasi  PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Tujuan Pembentukan
komite investasi adalah untuk lebih mengoptimalkan hasil  investasi  dengan  tetap  memperhatikan prinsip  prinsip  Investasi  yang  sehat  dan  hati- hati  serta  melibatkan  lintas  sektoral  dalam menetapkan kebijakan Investasi.
Tugas dan Kewajiban Komite Investasi, adalah:
1. Memantau  pelaksanaan  dan  kegiatan investasi berdasarkan batasan-batasan transaksi  secara  umum  dengan  tetap mengacu  pada  pedoman  Investasi  yang telah ditetapkan.
2. Melakukan  monitoring  atas  pelaksanaan Investasi  oleh  Tim  Pengelola  Investasi (Divisi Investasi) berdasarkan
acuan/pedoman  yang  telah  ditetapkan secara tertulis.
3. Mengadakan pertemuan setiap bulan untuk mengevaluasi  pelaksanaan  dan  kegiatan investasi  yang  telah  berjalan  berdasarkan laporan  hasil  dan  posisi  investasi  yang dibuat oleh Divisi Investasi serta program- program yang akan dilaksanakan selanjutnya.
4. Melakukan  review  atas  hasil  investasi setiap bulan.
6. Satuan Pengawasan Intern (SPI)
SPI  merupakan  satuan  unit  kerja dalam  organisasi  PT  Asuransi  Jiwasraya (Persero)  yang  bertugas  membantu  Direktur Utama dan Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan perusahaan yang sehat, tumbuh dan berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.
Tugas audit SPI mencakup: pemeriksaan,  pengkajian  dan  evaluasi  atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian  internal  perusahaan  dan  mutu kerja  dari  pelaksanaan  tanggung  jawab  yang ditetapkan.
Asuransi Jiwasraya senantiasa menekankan  pentingnya  pelaksanaan  GCG secara  efektif.  Menurut  pernyataan  ibu  Ani dari staff senior MA (Marketing Area): ....Untuk  mendukung  implementasi  tata kelola  yang  baik,  Jiwasraya  juga  telah menyusun dan memiliki perangkat lunak (soft structure) sebagai  penyempurnaan  prosedur- prosedur GCG ...
Kebijakan  penyempurna  berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GCG terdiri dari : 1. Code of Corporate Governance .
2. Audit Committe Charter.
3. Board Manual .
4. Code of Conduct.
Perusahaan  telah  memiliki  pedoman perilaku  untuk  memenuhi  standar  perilaku terhadap  semua  pegawai  sebagai  bagian pemenuhan komitmen penerapan GCG perusahaan. Standar perilaku tersebut diharapkan  mampu  menggerakkan  kesadaran seluruh karyawan perusahaan untuk menghindari  praktek-praktek  penyimpangan norma-norma  maupun  pelanggaran  hukum yang bisa berdampak pada penurunan kinerja dan/atau  citra  dan  reputasi  perusahaan. Pedoman perilaku ini juga terus disempurnakan  secara  berkala  sesuai  dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal-hal yang diatur dalam pedoman perilaku menyangkut etika hubungan dengan berbagai pihak  yang  terkait  dengan  operasional perusahaan seperti :
a) Hubungan dengan perusahaan :
 Ketaatan terhadap hukum.
 Benturan kepentingan.
 Kerahasiaan dan pengungkapan informasi.
 Penyimpangan  dan  penyalahgunaan aset.
 Penggunaaan teknologi informasi.
 Kesehatan dan keselamatan kerja.
 Kontribusi dan aktivitas politik.
b) Hubungan dengan sesama pegawai.
c) Hubungan dengan agen.
d) Hubungan dengan penagih.
e) Hubungan dengan pelanggan.
f) Hubungan dengan pemasok.
g) Hubungan dengan mitra bisnis.
h) Hubungan dengan pesaing.
i) Hubungan dengan pejabat negara.
j) Hubungan dengan masyarakat
5. Kebijakan Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Suap. Perusahaan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan praktik pengelolaan
perusahaan  yang  etis,  fair  dan  transparan melalui keputusan Direksi tentang peraturan pemberian  dan  penerimaan  hadiah  di lingkungan perusahaan. Melalui surat keputusan ini perusahaan menegaskan  sikap dan  menetapkan  peraturan  yang  jelas  dan tegas  terhadap  pemberian  dan  penerimaan hadiah  yang  meliputi:  larangan  suap, pemberian  donasi  dan  hadiah,  berikut mekanisme  pelaporan,  pemeriksaan  dan sanksi-sanksinya.
6. Internal Audit Charter .
Internal  Audit  Charter mengatur  dengan jelas tentang kedudukan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, kewenangan, tanggungjawab profesi,  metode  kerja  dan  sistem  pelaporan fungsional  SPI  sebagai  pejabat  yang independen  dan  profesional. Internal  Audit Charter sebagai  pedoman  yang  mendukung fungsi dan misi SPI guna mendorong:
a) Terciptanya tingkat kehematan sumberdaya  manusia  yang  optimal  dan efektivitas hasil yang maksimal (konstruktif).
b) Dimanfaatkannya  rekomendasi  Divisi Satuan  Pengawasan  Internal  sebagai penyempurnaan kebijakan dalam rangka  mencapai  tujuan  organisasi (konsultatif).
c) Terciptanya  ketaatan  pada  kebijakan, ketentuan dan peraturan yang ditetapkan (protektif).
7. Kebijakan Benturan Kepentingan.
Direksi  Perusahaan  juga  telah  menerbitkan keputusan  mengenai  peraturan  penanganan benturan  kepentingan  yang  memuat:  jenis (pertimbangan kepegawaian, proses pengadaan barang/jasa serta aktivitas sampingan),  pengungkapan  dan  pelaporan serta sanksi-sanksinya.
8. Kebijakan Kepatuhan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
Berdasarkan  wawancara  yang  diperoleh peneliti,
Asuransi
Jiwasraya telah mempublikasikan  informasi  dengan  tujuan untuk menjembatani komunikasi serta membuka  akses  seluas-luasnya  bagi  para pemangku  kepentingan,  perusahaan  telah memiliki  website    perusahaan  yakni: http/www.jiwasraya.co.id yang dapat dipergunakan  untuk  mengakses  berbagai informasi penting terkait dengan perusahaan: seperti laporan keuangan perusahaan, informasi terkait dengan polis dan informasi lainnya. Melalui website tersebut juga dapat diakses  informasi  terkait  profil  perusahaan,
produk  dan  kinerja  Jiwasraya  yang  terus menerus  diperbaharui.  Perusahaan  juga menggunakan media-media  lain untuk penyebaran informasi perusahaan dan produknya  seperti  :  t alk  show, iklan  media cetak  dan audio  visual,  billboard,  wall  sign
dan sebagainya. Sedangkan untuk komunikasi dan informasi internal perusahaan,  seluruh  jajaran  insan  Jiwasraya bisa  mendapatkan  informasi  perusahaan melalui  majalah  dinding,  dan  jaringan  situs internal ( corp mail , HCMIS).
Dari hasil wawancara yang dilakukan  peneliti,  PT.  Asuransi  Jiwasraya memiliki
Auditor Eksternal yang bertanggung  jawab  atas  opini  terhadap pemeriksaan laporan Keuangan dan Laporan Manajemen  lainnya  yang  dipersiapkan Direksi,  Auditor  Eksternal  juga  menjadi indikator  bagi stakeholders dalam  menilai kondisi  perusahaan.  Hubungan  perusahaan dengan  Auditor  Eksternal  harus  memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Auditor  Eksternal  yang  ditunjuk  harus memiliki  integritas  dan  reputasi  yang baik, khusus untuk perusahaan Asuransi  yang  sahamnya  tercatat  di bursa, harus menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar  di
Bapepam.
b. Penunjukan KAP dilakukan oleh RUPS berdasarkan  proses  yang  transparan atas rekomendasi Komisaris atau Komite  Audit  setelah  melalui  seleksi berdasarkan  kriteria  dan  ketentuan perusahaan.
c. Auditor  Eksternal  tersebut  harus  bebas dari  pengaruh  Komisaris,  Direksi  dan pihak  yang  berkepentingan  lainnya  di perusahaan.
d. Auditor Eksternal harus memiliki akses atas  semua  catatan  akuntansi  dan  data penunjang  yang  diperlukan  sehingga memungkinkan memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat- azasan, dan kesesuaian laporan keuangan  perusahaan  asuransi    dengan standar akuntansi keuangan Indonesia.
e. Auditor  Eksternal  tidak  diperbolehkan memberikan jasa lain selain jasa audit.
Perusahaan  Asuransi  Jiwasraya pada tahun 2013 telah dilakukan penilaian (assessment)  penerapan  GCG  oleh  pihak assessor  independent untuk  mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan
implementasi  prinsip-prinsip  GCG  telah dijalankan perusahaan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan
metodologi assessment yang  mengacu pada Kerangka Acuan Pelaksanaan Assessment dan Penerapan
Good Corporate  Governance di  BUMN  dengan parameter  baru  sesuai  dengan  Keputusan Sekretaris  Kementerian  BUMN  Nomor: SK-16/S/MBU/2012.  Hasil assessement yang  dilakukan  oleh  pihak  Konsultan Independen  PT.  Titian  Usaha  Kami  pada tahun  2013  selaku  assessor  adalah  87,15 atau mencapai kualifikasi SANGAT BAIK.
Dari hasil wawancara dan kuesioner yang dibagikan kepada
informan,  maka  penulis  memperoleh informasi  mengenai  prinsip-prinsip  GCG yang  diterapkan  di  Asuransi  Jiwasraya yang antara lain :
a. Keterbukaan ( Transparency )
1. Asuransi Jiwasraya mengungkapkan informasi secara  tepat  waktu,  memadai, jelas, akurat dan dapat
diperbandingkan  serta  mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 2. Asuransi jiwasraya telah mengembangkan teknologi informasi manajemen untuk
menyempurnakan kelengkapan informasi, keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyediaan  dan  integrasi  data untuk kebutuhan
bisnis.
Penggunaan teknologi paper less juga  telah  mengubah  sistem penyajian informasi menjadi
lebih  komunikatif,  efektif  dan efisien.
3. Asuransi Jiwasraya
telah
menerapkan  manajemen  resiko dalam tingkatan perusahaan untuk  meminimalkan  berbagai risiko yang dapat menggangu/mempengaruhi kinerja perusahaan. 4. Asuransi Jiwasraya telah mempublikasikan informasi
keuangan yang diterbitkan dalam
annual report tahunan. 5. Asuransi Jiwasraya telah
mempublikasikan  informasi  lain yang material. 6. Asuransi Jiwasraya telah
menetapkan  tujuan  perusahaan dengan jelas.
b. Akuntabilitas ( Accountability )
1. Asuransi  Jiwasraya  sudah  ada pembagian tugas ( job
description )  yang  jelas,  sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing.
2. Asuransi Jiwasraya telah
menetapkan penilaian kerja,
untuk melakukan penilaian secara “ fair ” atas kinerja karyawan,
perusahaan menerapkan  sistem  manajemen kinerja menggunakan
performance  management yang menerapkan
penilaian berdasarkan aspek financial ,
proses bisnis, pelayanan
pelanggan, kompetensi serta inovasi.
Performance Management juga digunakan sebagai acuan penegakan disiplin agar  tercipta  iklim  kerja  yang sehat  dan  kondusif  sehingga kebijakan reward dan punishment bisa diterapkan secara adil dan konsisten kepada seluruh karyawan.
3. Asuransi  Jiwasraya memiliki komite  audit  yang  langsung dibawahi oleh dewan komisaris.
4. Asuransi Jiwasraya telah membentuk  auditor  internal  dan menetapkan  kembali  peran  dan fungsi auditor internal. 5. Asuransi Jiwasraya menggunakan  auditor  eksternal yang berkualitas dan menggunakan  auditor  eksternal yang  independen,  yaitu  auditor eksternal dari KAP yang
terdaftar di Bapepam.
c. Pertanggungjawaban ( Responsibility )
1. Asuransi Jiwasraya mempertimbangkan tanggungjawab sosial dalam setiap  program  dan  prosedur perusahaan,  tidak  semata-mata mencari profit. 2. Asuransi Jiwasraya telah membuat peraturan-peraturan dalam menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dengan membuat pedoman prilaku  bagi  karyawan.  Apabila
ada yang melanggar akan dikenakan sanksi.
3. Asuransi Jiwasraya berusaha menciptakan  lingkungan  bisnis yang baik dan terpercaya.
d. Kewajaran ( Fairness )
1. Asuransi Jiwasraya telah membuat kebijakan untuk
memproteksi  perusahaan  dari
kesalahan-kesalahan  yang  biasa timbul dari dalam perusahaan.
2. Setiap informasi sudah diungkapkan  dan  dipublikasikan secara wajar kepada stakehoders. Informasi  tersebut  dapat  diakses di www.jiwasraya.co.id.
e. Kemandirian ( Independency )
1. Asuransi Jiwasraya dalam pengambilan keputusan tidak ada pengaruh  dan  kepentingan  dari kelompok atau golongan tertentu. 2. Asuransi Jiwasraya
menggunakan  tenaga  ahli  yang bekerja  secara  profesional  dan independen, misalya auditor eksternal dari KAP yang terdaftar di Bapepam.
3. Asuransi Jiwasraya berusaha
untuk menghindari benturan kepentingan dan memiliki peraturan tentang benturan
kepentingan tersebut.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa penerapan Good  Corporate  Governance pada  PT. Asuransi Jiwasraya (persero) telah tercapai, hal ini terlihat dari:
a. Keterbukaan ( Transparency )
Perusahaan  secara  terbuka  menyediakan informasi (secara akurat dengan tepat waktu) mengenai  kinerja  perusahaan,  yang  mana
informasi tersebut dapat diakses oleh stakeholders dengan mudah.
b. Akuntabilitas ( Accountability )
Bentuk pertanggungjawaban perusahaan sudah  diwujudkan  dengan  menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komperhensif  serta  siap  untuk  digugat  sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku.
c. Pertanggungjawaban ( Responsibility )
Perusahaan selalu berusaha untuk menjadikan perusahaan  berkategori  sehat  serta  memiliki nilai tambah bagi masyarakat sekitar perusahaan.
d. Kewajaran ( Fairness )
Informasi  diungkapkan  dan  dipublikasikan secara wajar kepada stakeholders, perusahaan juga  membuat  kebijakan  untuk  memproteksi perusahaan  dari  kesalahan-kesalahan  yang biasa timbul dari dalam perusahaan.
e. Kemandirian ( Independency )
Perusahaan  menggunakan  tenaga  ahli  yang bekerja  secara  profesional  dan  independen, dan  memiliki  peraturan  tentang  benturan kepentingan.

## Saran
Berdasarkan  penelitian  atas  penerapan
Good  Corporate  Governance pada  PT.  Asuransi Jiwasraya (persero) di Kota Palopo, maka peneliti mengajukan  saran  sebagai  bahan  pertimbangan yaitu  agar  PT.  Asuransi  Jiwasraya  (persero)  tetap menerapkan prinsip-prinsip GCG bahkan menyempurnakannya  dengan  kebijakan-kebijakan yang dibuat perusahaan.
Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  agar dapat lebih mengembangkan penelitian yang telah
dilakukan  ini,  yaitu  hasil  dari penelitian ini hanya berasal  dari  satu  perusahaan  saja  dengan  fokus pada  perusahaan  asuransi  yang  termasuk  BUMN dan  tidak  menyangkut  perusahaan  asuransi  selain BUMN.  Penelitian  yang  akan  datang  diharapkan dapat  melibatkan  lebih  banyak  perusahaan asuransi dan dengan berbagai model, baik BUMN maupun swasta.

## Daftar Pustaka
Ardianingsih,  Arum.  2012. Analisis  Mekanisme Corporate  Governance                Pada Pemberian Opini Audit dengan Penjelasan Going  Concern. Jurnal      Ekonomi  dan Bisnis (Online) Vol 11, No 1 (http://portalgaruda.org/download_article),
(diakses 25 Oktober 2013).
Basrowi  &  Sukidin.  2002. Metode  Penelitian Kualitatif  Perspektif  Mikro. Surabaya: Insan Cendekia .
Cahyaningsih & Venty. 2011. Pengaruh Mekanisme  Corporate  Governance  Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap
Pengungkapan  Tanggung  jawab  Sosial .
Jurnal  Siasat  Bisnis  (Online),  Vol  15,  No 2.  ( http://fecon.uii.ac.id ),  (diakses  20 Januari 2013).
Febriyanti, Diah. 2010. Good Corporate
Governance  Sebagai  Pilar  Implementasi Corporate  Social  Responsibility  (Studi
Kasus  pada  PT.Bank  X,  Tbk). Skripsi Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas Diponegoro.
Hery.  2010. Potret  Profesi  Audit  Internal . Bandung : Alfabeta. http://jhohandewangga.wordpress.com. 27 Februari 2012. Makalah Tentang
Asuransi. (diakses 31 Januari 2014).
http://www.jiwasraya.co.id
Jama’an.  2008. Pengaruh  Mekanisme  Corporate Governance, dan Kualitas Kantor Akuntan Publik  Terhadap  Integritas  Informasi
Laporan Keuangan (Studi Pada
Perusahaan Publik di BEJ). Tesis Program  Studi  Magister  Sains  Akuntansi Pascasarjana Universitas Diponegoro,
Semarang.
Keputusan  Menteri  BUMN  No  Kep-117/M-
MBU/2002 tentang  penerapan  praktik
Good Corporate Governance pada BUMN . Jakarta: Kementerian BUMN.
Nuryanah.  2004 .  Analisis  Ketaatan  Emiten terhadap  Board  Governance .  Studi  Kasus
Tahun 2002 , Simposium Nasional
Akuntansi VII , Desember, Hal 246-255.
Oktafia, Yufenti. 2010. Pengaruh Good Corporate Governance  Terhadap  Manajemen  Laba . (Online), (http://ejournal.uin- malang.ac.id), (diakses 25 Oktober 2013).
Pasorong, Andrew Mikha. 2012. Evaluasi Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Pada Lembaga  Perbankan  (Studi  Empiris  Pada PT.  Bank  Central  Asia  (Persero)  Tbk). Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Hasanuddin.
Sekaran,  Uma.  2006. Research  Methods  For Busines . Buku 1, edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
.  2006. Research Methods
For  Busines .  Buku  2, edisi  4,  Jakarta:
Salemba Empat.
Sundayani,  Lilir.  2013. Pengaruh  Audit  Internal Terhadap  Penerapan  Good  Corporate
Governance  (GCG). Skripsi  Jurusan Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas Pasundan Bandung.
Susiana. & Herawaty, A. 2007. Analisis Pengaruh
Independensi, Mekanisme Corporate
Governance  dan  Kualitas  Audit  terhadap Integritas  Laporan  Keuangan,  Simposium Nasional Akuntansi X , Juli, Hal. 1-31.
Tadikapury,  Violetta  Jingga.  2011. Penerapan
Good Corporate Governance .Skripsi Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan
Bisnis Universitas Hasanuddin.
Triyuwono,  Iwan.  2013. Makrifat    Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Mengembangkan Disiplin Akuntansi, Simposium  Nasional  Akuntansi  XVI,
September.
Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa
Keuangan Lainnya . Bandung: Alfabeta.