## Analisis distribusi sumber daya manusia kesehatan berdasarkan standar ketenagaan Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang
Analysis of the distribution of health human resources based on health center staffing standards in Deli Serdang Regency
Intan Syahdilla 1* , Susilawati 2

## Abstract
Background :  Health  Human  Resources  (HR)  are  a  key  component  that  drives  health  development  and  play  a  role  in increasing awareness, willingness, and ability to live a healthy life for everyone, as regulated in PERMENKES No.43 of 2019. The number of health workers on duty in Public Health Center (PHC) throughout Indonesia in 2020 was 434,308 people with a total number of PHC of 10.205 units. From the comparison of these numbers, it is possible that there are PHC that have not met the adequacy of health workers.
Objectives: This study aimed to analyze the distribution and equity of the workforce at PHC based on PERMENKES No. 43 of 2019 in Deli Serdang Regency.
Methods: This type of research used the MMR (Mix mode research (MMR) research method with a concurrent triangulation design. It was conducted in November-December 2022 in the Deli Serdang Regency, with a total sample of 34 Puskesmas units. Qualitative data collection with interactive interviews and descriptive statistical analysis of the quantitative data. Results: Based on the data analysis, the accumulation of human resources can be described as the current condition is still experiencing inequality. Based on the distribution, the completeness of the type of health workers is only 17,6% (6 out of 34 PHC units), and 100% or all the PHC units do not have complete types of non-health workers.
Conclusion: All of the PHC in Deli Serdang Regency have vacancies for certain types of staff, or it can be said that they are not available.

## Keywords
Distribution, equity, health human resources

## Abstrak
Latar Belakang: Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan yang berperan dalam meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sebagaimana  telah  diatur  dalam  PERMENKES  No.43  tahun  2019.  Jumlah  tenaga  kesehatan  yang  bertugas  di Puskesmas  seluruh  Indonesia  pada  tahun  2020  sebanyak  434.308  jiwa  dengan  total  jumlah  Puskesmas  sebanyak 10.205  unit.  Dari  perbandingan  jumlah  tersebut,  terdapat  kemungkinan  adanya  Puskesmas  yang  belum  memenuhi jumlah kecukupan tenaga Kesehatan.
Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis distribusi dan pemerataan ketenagaan pada Puskesmas berdasarkan PERMENKES No. 43 tahun 2019 di Kabupaten Deli Serdang.
Metode: Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian MMR  (Mix  Methode  Research) dengan  desain concurrent triangulation. Dilakukan pada November-Desember 2022 di Kabupaten Deli Serdang, dengan total sampel sebanyak 34 unit Puskesmas. Pengumpulan data kualitatif dengan wawancara secara interaktif dan dianalisis statistik deskriptif pada data kuantitatif.
1 Ilmu  Kesehatan  Masyarakat,  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat,  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera  Utara,  Indonesia.  E-mail: syahdilla819@gmail.com
2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: susilawati@uinsu.ac.id
Penulis Korespondensi; Intan Syahdilla: Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. Lap. Golf, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20353, Indonesia. E-mail: syahdilla819@gmail.com
SAGO: Gizi dan Kesehatan 2023, Vol. 4(2) 299-306 © The Author(s) 2023
DOI: http://dx.doi.org/10.30867/gikes.v4i2.1267 https://ejournal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/ gikes Poltekkes Kemenkes Aceh
Hasil: Berdasarkan  analisis  data,  adanya  penumpukan  jumlah  SDMK  dapat  di  deskripsikan  kondisi  saat  ini  masih mengalami ketidakmerataan. Berdasarkan persebarannya, kelengkapan jenis tenaga kesehatan hanya sebesar 17,6% (6  dari  34  unit  Puskesmas)  dan  100%  atau  seluruh  unit  Puskesmas  tidak  memiliki  kelengkapan  jenis  tenaga  non kesehatan.
Kesimpulan: Seluruh  Puskesmas  di  Kabupaten  Deli  Serdang  memiliki  kekosongan  jenis  tenaga  tertentu  atau  dapat dikatakan tidak tersedia.

## Kata Kunci
Distribusi, pemerataan, sumber daya manusia kesehatan

## Pendahuluan
encana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN)  bidang kesehatan tahun 2020-2024 dalam meningkatkan pelayanan kesehatan  menuju  cakupan  kesehatan  semesta melalui  penguatan  pelayan  kesehatan  dasar (Primary Health Care). Dalam penguatan pelayanan tersebut, Pemerintah telah mengatur perencanaan,  pengadaan,  pendayagunaan,  serta pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan dalam  SKN  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  (Kemenkes  RI, 2020).  SDMK  (Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan) adalah  tenaga  kesehatan  yang  termasuk  tenaga kesehatan  strategis  dan  tenaga  pendukung  atau penunjang  kesehatan  yang  terlibat  dan  bekerja serta  mengabdikan  dirinya  dalam  upaya  dan manajemen  kesehatan  (Badan  PPSDM  Kesehatan, 2020).
Dalam upaya pemenuhan SDM Kesehatan di era pelayanan kesehatan semesta harus mencakup pada  empat  faktor:  ketersediaan  jumlah  dan  jenis SDM  Kesehatan,  pemerataan  SDM  Kesehatan, kompetensi/kualitas  SDM  Kesehatan,  dan  kinerja SDM Kesehatan. SDM Kesehatan adalah komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan, di mana standar ketenagaan Puskesmas  telah  diatur  dalam  PERMENKES  No.43 tahun 2019 (Badan PPSDM Kesehatan, 2020). SDM Kesehatan berperan dalam meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal untuk mencapai tujuan pembangunan  kesehatan.  Menurut  Direktorat Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (Dukcapil)  Kementerian  Dalam  Negeri,  pada  akhir tahun  2021  penduduk  Indonesia  dengan  status pekerjaan  tenaga  kesehatan  berjumlah  567.910 jiwa.  Angka  tersebut  hanya  0,21%  dari  total penduduk Indonesia (Dukcapil Kemendagri, 2022).
Jumlah  tenaga  kesehatan  yang  bertugas  di Puskesmas  seluruh  Indonesia  pada  tahun  2020
sebanyak  434.308  jiwa.  Dengan  total  jumlah Puskesmas  sebanyak  10.205  unit  yang  tersebar  di Indonesia  (Kemenkes  RI,  2020).  Maka  dapat diartikan  rata-rata  terdapat  42  SDM  Kesehatan yang  bekerja  di  tiap  Puskesmas.  Namun  fakta  di lapangan tidak demikian adanya, karena persebaran  SDM  Kesehatan  tidak  merata.  Pada Puskesmas  di  beberapa  wilayah  Indonesia mengalami jumlah SDM Kesehatan berlebih, di sisi lain  ada  pula  Puskesmas  yang  mengalami kekurangan  jumlah  SDM  Kesehatan.  Kondisi  SDM Kesehatan yang tidak merata tersebut menunjukkan  semakin  melebarnya  disparitas (Kemenkes RI, 2023)
Berdasarkan  Profil  Kesehatan  Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020, jumlah SDM Kesehatan yang  bertugas  di  Puskesmas  yang  tersebar  di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 adalah sebanyak  1.914  jiwa.  Sebanyak  34  unit Puskesmas  yang  tersebar  di  Kabupaten  Deli Serdang  pada tahun 2020,  dengan  rasio 1 (satu) unit  Puskesmas  melayani  lebih  dari  30.000 penduduk.  Dari  jumlah  ketersediaan  SDM Kesehatan  dan  unit  Puskesmas,  terdapat kemungkinan  adanya  Puskesmas  yang  belum memenuhi  jumlah  kecukupan  tenaga  kesehatan jika  ditinjau  dengan  banyaknya  penduduk  yang dilayani.  Hal  tersebut  menjadi  tantangan  dalam pemerataan  SDM  Kesehatan  pada  Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Dengan latar belakang  tersebut,  maka  tujuan  dari  penelitian ini  adalah  untuk  menganalisis  distribusi  dan pemerataan ketenagaan pada Puskesmas berdasarkan  PERMENKES  No.  43  tahun  2019  di Kabupaten Deli Serdang.

## Metode
Jenis penelitian ini  menggunakan  metode penelitian MMR  (Mix  Methode  Research) dengan desain concurrent triangulation. Metode kombinasi  desain concurrent  triangulation adalah
R
Analisis sumber daya manusia kesehatan berdasarkan standar ketenagaan Puskesmas....
metode  penelitian  yang  menggabungkan  antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan cara  mencampur  kedua  metode  tersebut  secara seimbang.  Metode  tersebut  digunakan  secara bersama-sama  dalam  waktu  yang  sama,  tetapi independen  untuk  menjawab  rumusan  masalah yang  sejenis.  Jenis  penelitian  ini  berfokus  pada pengumpulan,  penganalisaan,  dan  pencampuran antara  data  kuantitatif  dan  kualitatif  yang dilakukan  dalam  satu  atau  serangkaian  penelitian. Fokus penggabungan lebih pada teknik mengumpulkan  data  dan  analisis  data,  sehingga peneliti  dapat  membandingkan  seluruh  data  yang diperoleh dari kedua metode tersebut, selanjutnya dapat  dibuat  kesimpulan  apakah  kedua  data (kuantitatif  dan  kualitatif)  saling  memperkuat, memperlemah, atau bertentangan.
Penelitian dilakukan pada November- Desember  2022  di  Kabupaten  Deli  Serdang, dengan total sampel sebanyak 34 unit Puskesmas. Pengumpulan  data  kualitatif  dengan  wawancara secara  interaktif  dan  dianalisis  statistik  deskriptif pada  data  kuantitatif.  Pada  desain concurrent triangulation, pengumpulan  data  kuantitatif dilakukan  baik  dengan  sumber  data  primer ataupun sekunder. Data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai sumber khususnya data yang di dapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang  beserta  data-data  lain  yang  berkaitan dengan  penelitian.  Data  primer  di  dapatkan  dari hasil wawancara dan observasi terhadap informan.
Penggabungan  antara  data  kuantitatif  dan kualitatif  dianalisis  dan  diolah  menggunakan perangkat lunak (software) SPSS untuk menjabarkan tabel distribusi frekuensi. Kemudian  data  yang  bersifat  naratif  dengan pendekatan kualitatif dianalisis dengan triangulasi  data.  Hasil  dari  pengolahan  data tersebut akan dianalisis agar dapat menginterpretasikan temuan penelitian.

## Hasil
Tabel 1. Standar  ketenagaan  pada  Puskesmas (PMK No.43 Tahun 2019)
Jenis Puskesmas Minimum Kebutuhan Tenaga Puskesmas kawasan perkotaan (non rawat inap) 22 Puskesmas kawasan pedesaan (non rawat inap) 19 Puskesmas kawasan pedesaan (rawat inap) 27
Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil (non rawat inap) 19 Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil (rawat inap) 27
Tabel di  atas menyajikan  jenis Puskesmas dan  jumlah  minimum  kebutuhan  tenaga  yang diperlukan untuk setiap jenisnya. Pada Puskesmas kawasan perkotaan (non rawat inap) memiliki  kebutuhan  minimum  tenaga  sebanyak 22  orang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  di Puskesmas  jenis  ini,  minimal  diperlukan  22 tenaga medis atau paramedis untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat  perkotaan  tanpa  fasilitas  rawat inap.  Sedangkan  pada  Puskesmas  kawasan pedesaan  (non  rawat  inap)  memiliki  kebutuhan minimum tenaga sebanyak 19 orang. Puskesmas jenis  ini  membutuhkan  minimal  19  tenaga medis  atau  paramedis  untuk  memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat pedesaan tanpa fasilitas rawat inap.
Selanjutnya,  pada  puskesmas  kawasan pedesaan  (rawat  inap)  memiliki  kebutuhan minimum tenaga sebanyak 27 orang. Puskesmas jenis  ini  memiliki  fasilitas  rawat  inap,  sehingga membutuhkan  minimal  27  tenaga  medis  atau paramedis untuk memberikan layanan kesehatan dan  perawatan  kepada  masyarakat  pedesaan. Puskesmas kawasan terpencil & sangat terpencil (non  rawat  inap)  memiliki  kebutuhan  minimum tenaga  sebanyak  19  orang.  Puskesmas  jenis  ini berada  di  kawasan  terpencil  atau  sangat terpencil  tanpa  fasilitas  rawat  inap,  dan membutuhkan  minimal  19  tenaga  medis  atau paramedis untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah tersebut.
Begitu  juga  dengan  Puskesmas  kawasan terpencil  &  sangat  terpencil  (rawat  inap) memiliki  kebutuhan  minimum  tenaga  sebanyak 27 orang. Puskesmas jenis ini berada di kawasan terpencil  atau  sangat  terpencil  dengan  fasilitas rawat  inap,  sehingga  membutuhkan  minimal  27 tenaga medis atau paramedis untuk memberikan layanan  kesehatan  dan  perawatan  kepada masyarakat di daerah tersebut.
Dalam  kesimpulannya,  tabel  tersebut memberikan informasi tentang jumlah minimum kebutuhan  tenaga  medis  atau  paramedis  yang diperlukan di setiap jenis Puskesmas, berdasarkan  lokasi  dan  keberadaan  fasilitas rawat  inap.  Informasi  ini  penting  untuk
perencanaan  dan  pengelolaan  sumber  daya manusia  di  Puskesmas  guna  memastikan pelayanan  kesehatan  yang  memadai  sesuai dengan  karakteristik  dan  kebutuhan  masyarakat setempat.
Gambar 1. Distribusi  ketersediaan  SDMK  pada Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang
Jumlah  ketersediaan  tenaga  kesehatan  di Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang paling  banyak  yaitu  tenaga  bidan  (1224  orang), berikutnya  diikuti  oleh  tenaga  perawat  (295 orang),  serta  terdapat  sebanyak  168 orang  dokter layanan  primer.  Jumlah  tenaga  kesehatan  yang paling sedikit yakni tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu  Perilaku  yang  hanya  berjumlah  17  orang.
Jumlah  terbanyak  tenaga  non  kesehatan  adalah tenaga  Administrasi  Keuangan  (4  orang)  dan tenaga  Sistem  Informasi  Kesehatan  (3  orang). Sedangkan jumlah terendah tenaga non kesehatan adalah tenaga ketatausahaan dan pekarya yakni (0) atau tidak tersedia sama sekali.
Tabel  2  menggambarkan  kebutuhan  SDMK
(Sumber Daya Manusia Kesehatan) pada
Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan PMK  No.  43  Tahun  2019.  Tabel  ini  memberikan informasi tentang jumlah kebutuhan tenaga medis dan  non  medis,  serta  selisih  antara  kebutuhan sesuai  standar  dengan  jumlah  yang  tersedia. Sehingga  dapat  terlihat  jumlah  kelebihan  dan kekurangan dari berbagai jenis tenaga, baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan.
Puskesmas  Kabupaten  Deli  Serdang,  jumlah SDMK yang paling signifikan adalah Bidan sebanyak 1224  orang  dengan  kebutuhan  sesuai  standar hanya 186 orang. Artinya terdapat selisih sebanyak 1.038,  angka  tersebut  menunjukkan  bahwa  jenis tenaga  Bidan  mengalami  kondisi  jumlah  yang berlebih.  Hal  yang  serupa  terjadi  pada  tenaga perawat, di mana kebutuhan sesuai standar adalah 216  orang,  tetapi  tersedia  sebanyak  295  orang, sehingga  menghasilkan  selisih  berlebih  sebanyak 79 orang.
Jumlah  SDMK  yang  berlebih  juga  terlihat  pada tenaga  dokter  layanan  primer,  dokter  gigi,  tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, dan ahli
teknologi  laboratorium  medik,  meskipun  dengan selisih  yang  lebih  kecil.  Sedangkan  untuk  jumlah tenaga  yang  kurang  meliputi  tenaga  Promosi
168 65 295 1224 17  23  49  68  42  3 4 0 0 Jumlah Ketersediaan SDMK
Tabel 2 . Kebutuhan  SDMK  pada  Puskesmas  di  Kabupaten  Deli  Serdang  Berdasarkan  PMK  No.  43  Tahun
2019
Jenis Tenaga Keadaan Kebutuhan Sesuai Standar Selisih (+) (-) Dokter dan/atau dokter layanan primer 168 52 116 Dokter Gigi 65 30 36 Perawat 295 216 79 Bidan 1224 186 1038 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 17 31 14 Tenaga Sanitasi Lingkungan 23 30 7 Nutrisionis 49 52 3 Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian 68 30 38 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 42 30 12 Tenaga Sistem Informasi Kesehatan 3 30 27 Tenaga Administrasi Keuangan 4 30 26 Tenaga Ketatausahaan 0 1 1 Pekarya 0 31 31
Analisis sumber daya manusia kesehatan berdasarkan standar ketenagaan Puskesmas....
Kesehatan  dan  Ilmu  Perilaku,  tenaga  sanitasi lingkungan,  nutrisionis,  tenaga  Sistem  Informasi Kesehatan,  tenaga  administrasi  keuangan,  tenaga ketatausahaan, dan Pekarya. Diperlukan upaya untuk mengatasi  kesenjangan  ini  dengan  meningkatkan rekrutmen  dan  penempatan  tenaga  medis  yang memadai sesuai standar. Selain itu, penting juga untuk melakukan  evaluasi  dan  penyesuaian  terhadap kelebihan  tenaga  pada  beberapa  kategori  tertentu guna  mengoptimalkan  pemanfaatan  sumber  daya yang ada.

## Pembahasan

## Regulasi Ketenagaan pada Puskesmas
Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan  yang maksimal  kepada  masyarakat,  agar  masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan  kemampuan  hidup  sehat.  Sehingga  akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai  investasi  bagi  pembangunan  sumber  daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta  sebagai  salah  satu  unsur  kesejahteraan umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan  setiap  individu  dan  masyarakat,  untuk memeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh  masyarakat,  dan  untuk  memberikan pelindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan  dan  masyarakat  penerima  upaya pelayanan  kesehatan,  perlu  pengaturan  mengenai tenaga  kesehatan  terkait  dengan  perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan,  dan  pengawasan  mutu  tenaga Kesehatan (Kemensetneg RI, 2023).
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan  serta memiliki  pengetahuan  dan/atau  keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis  tertentu  memerlukan  kewenangan  untuk melakukan  upaya  kesehatan.  Pengaturan  tersebut telah  diatur  sebagaimana  mestinya  seperti  yang telah  tertuang  pada  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga Kesehatan.  Pada  peraturan  tersebut  ditujukan untuk  pengaturan  hal-hal  terkait  dengan  tenaga kesehatan  secara  keseluruhan,  yakni  tenaga kesehatan  pada  seluruh  fasilitas  pelayanan kesehatan.  Untuk  selanjutnya,  perencanaan,
pengadaan,  pendayagunaan,  pembinaan,  dan pengawasan  mutu  tenaga  Kesehatan  telah  diatur sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Kemenkes, 2020).
Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  adalah  suatu tempat  yang  digunakan  untuk  menyelenggarakan upaya  pelayanan  kesehatan,  baik  promotif, preventif,  kuratif  maupun  rehabilitatif  yang dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah dan/atau  masyarakat  (Kemenkes,  2019).  Pusat Kesehatan  Masyarakat  sebagai  salah  satu  jenis fasilitas  pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional,  khususnya  subsistem  upaya  kesehatan. Pusat  Kesehatan  Masyarakat  yang  selanjutnya disebut  Puskesmas  adalah  fasilitas  pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan  masyarakat  dan  upaya  kesehatan perseorangan  tingkat  pertama,  dengan  lebih mengutamakan  upaya  promotif  dan  preventif  di wilayah  kerjanya.  Puskesmas  mempunyai  tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai  tujuan  pembangunan  kesehatan  di wilayah  kerjanya  dalam  rangka  mendukung terwujudnya  kecamatan  sehat  (Badan  PPSDM Kesehatan,  2020).  Dalam  penyelenggaraannya, segala  sesuatu  pengaturan  Puskesmas  tertuang pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  75  Tahun  2014  Tentang  Pusat Kesehatan Masyarakat.
Namun peraturan tersebut telah di deregulasi  atau  pencabutan,  sebab  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat  Kesehatan  Masyarakat  sudah  tidak  sesuai lagi  dengan  kebutuhan  pelayanan  kesehatan  dan hukum  di  bidang  kesehatan  (Dinkes  Wonogiri, 2022).  Pencabutan  regulasi  tersebut  digantikan dengan  regulasi  yang  baru  dengan  pengaturan yang  lebih  menyesuaikan  kebutuhan  pada  bidang kesehatan,  dalam  hal  ini  terkait  dengan pengaturan  Puskesmas.  Yang  tertuang  pada Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2019  Tentang  Pusat  Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan PMK No. 43 Tahun 2019.

## Distribusi ketersediaan SDMK pada 34 Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang
Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan  (SDMK)  adalah tenaga  kesehatan  yakni  termasuk  juga  tenaga kesehatan  strategis  dan  tenaga  pendukung  atau penunjang  kesehatan  yang  terlibat  dan  bekerja
serta mengabdikan dirinya dalam upaya kesehatan dan manajemen kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di  bidang  kesehatan  yang  adil  dan  merata  bagi seluruh  masyarakat  untuk  memperoleh  derajat kesehatan  yang  setinggi-tingginya  (UU  No.36 Tahun 2014).
Sumber  daya  di  bidang  kesehatan  tersebut meliputi  tenaga  kesehatan,  fasilitas  pelayanan kesehatan,  perbekalan  kesehatan,  serta  teknologi dan  produk  teknologi.  Sumber  Daya  Manusia Kesehatan  menjadi  salah  satu  sumber  daya  di bidang  kesehatan  yang  sangat  strategis.  Menurut Rusdiana (2020) yang mengutip penelitian Daniels, ketersediaan SDM Kesehatan yang tidak mencukupi,  baik  dalam  hal  jumlah,  jenis,  dan kualifikasi  serta  distribusi  yang  tidak  merata, menimbulkan  dampak  terhadap  rendahnya  akses masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang berkualitas.
Khususnya  keadaan  SDM  Kesehatan  pada Puskesmas, di mana Puskesmas sendiri merupakan fasilitas  pelayanan  kesehatan  dasar  yang  memiliki peran penting sebagai penyedia layanan kesehatan masyarakat.  Ketersediaan  SDM  Kesehatan  di  sana juga  menjadi  kriteria  penting  yang  harus diperhatikan.  Menurut  Kepala  Seksi  SDMK  Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (2022), apabila pendistribusiannya  memiliki  standar  yang  merata maka  secara  umum  jumlah  ketenagaan  pada Puskesmas akan cukup. Namun dari keadaan yang ada, SDM Kesehatan tersebar dengan belum cukup merata.  Sebagian  besar  berada  pada  wilayah perkotaan dan didapati pula kemungkinan adanya faktor lain.
Kondisi  ketenagaan  yang  tidak  dimiliki  oleh Puskesmas  menjadi  tugas  Dinas  Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam hal melengkapi dan mencukupi  SDM  Kesehatan.  Fakta  di  lapangan, mengenai jumlah dan jenis ketenagaan Puskesmas sudah  mencukupi  namun  beberapa  di  antaranya yang  masih  terdapat  kekosongan  tersebut dikarenakan beberapa hal. Jenis dan jumlah tenaga yang tidak merata dikarenakan adanya perpindahan  dan  penumpukan  sebagian  besar tenaga  berada  di  wilayah  perkotaan  (Seksi  SDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2022).
Kebutuhan  SDMK  pada  Puskesmas  di  Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan PMK No. 43 Tahun 2019
Keberhasilan  Puskesmas  dalam  menjalankan program-program  kesehatan  ditentukan  oleh
ketersediaan SDM Kesehatan yang seimbang, baik dalam hal jumlah dan jenis ketenagaan.
Mengutip  dari  penelitian  Lestari  (2018), hingga  saat  ini  masih  terdapat  banyak  masalah yang dihadapi terkait pengelolaan SDM Kesehatan, salah satunya tentang distribusi yang tidak merata. Secara  umum,  keadaan  SDM  Kesehatan  pada Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang telah cukup, meskipun  ada  beberapa  jenis  tenaga  yang mengalami  kekurangan.  Hanya  saja  pihak  Dinkes Kabupaten  Deli  Serdang  telah  mendapati  fakta bahwa  kekurangan  jenis  tenaga  tersebut  dapat diatasi  dengan  alih  fungsional  oleh  jenis  tenaga yang  lain.  Meskipun  demikian,  tenaga  yang mengambil  alih  peran  fungsional  tersebut  telah dibekali  dengan  pengembangan  kompetensi melalui  diklat  atau  pelatihan  sejenisnya.  Hal tersebut menjadi salah satu upaya strategis dalam memanfaatkan tenaga yang ada, mengingat untuk melengkapi  tenaga  yang  kurang  harus  melewati proses yang panjang (Seksi SDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2022).
Kepala  seksi  SDMK  Dinas  Kesehatan Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa dalam hal  ketenagaan  Puskesmas,  pihaknya  tidak memiliki wewenang penuh. Karena terkait dengan pengadaan  tenaga  memiliki  tahapan  yang  lebih lanjut  ke  beberapa  lintas  sektor.  Selain  itu, anggaran  yang  terbatas  juga  menjadi  salah  satu kendala dalam pengadaan ketenagaan. Pengadaan tenaga  yang  sesuai  dengan  rencana  kebutuhan juga  mempertimbangkan  keterbatasan  alokasi dana  untuk  upah  SDM  Kesehatan.  Di  mana  harus menyesuaikan  Upah  Minimum  Regional  dan  tidak mungkin  memberi  upah  yang  lebih  rendah  dari ketentuan  yang  berlaku.  Jika  kondisi  tersebut  di paksakan,  maka  di  khawatirkan  nantinya  akan menimbulkan  masalah  yang  baru.  Pihak  Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang hanya memiliki wewenang untuk menyusun perencanaan kebutuhan,  pemetaan,  dan  pengajuan  tenaga  ke pihak  yang  lebih  berwenang  (Seksi  SDMK  Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2022).

## Kelengkapan  Jenis  Tenaga  pada  Puskesmas  di Kabupaten Deli Serdang
Standar  minimum  jumlah  dan  jenis  tenaga  baik tenaga  kesehatan  maupun  tenaga  non  kesehatan, telah  tertuang  dalam  PMK  No.43  Tahun  2019. Kelengkapan  jenis  tenaga  tersebut  berpengaruh terhadap aktivitas dan keberlangsungan
Analisis sumber daya manusia kesehatan berdasarkan standar ketenagaan Puskesmas....
Puskesmas.  Namun  berdasarkan  data  yang  ada, Puskesmas  di  Kabupaten  Deli  Serdang  masih terdapat  jenis  tenaga  yang  kurang  dan  tidak tersedia.  Sehingga  jika  ditinjau  dalam  hal kelengkapan  jenis  tenaga  pada  Puskesmas  di Kabupaten  Deli  Serdang,  dapat  dikategorikan belum  lengkap.  Khususnya  pada  jenis  tenaga  non kesehatan  yaitu  pekarya.  Dimana  jenis  tenaga tersebut tidak tersedia di seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Banyaknya jumlah dari jenis tenaga lainnya, sehingga tugas dan peran jenis  tenaga  tersebut  (pekarya)  di  ambil  alih  oleh tenaga  yang  telah  memiliki  kewenangan  (Seksi SDMK  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Deli  Serdang, 2022).
Puskesmas  di  Kabupaten  Deli  Serdang  tidak memiliki  kelengkapan  jenis  tenaga  kesehatan (Perawat,  Dokter,  Dokter  Gigi,  Bidan,  Apoteker, Tenaga  PKIP,  Sanitasi,  Nutrisionis,  dan  ATLM). Hanya  terdapat  6  unit Puskesmas  atau 17,6%  dari 34  Puskesmas  yang  memiliki  jenis  tenaga kesehatan  yang  lengkap.  Di  antaranya  adalah Puskesmas  Gunung  Tinggi,  Namorambe,  Galang, Hamparan Perak, Labuhan Deli, dan Tanjung Rejo. Dari 34 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang,  keseluruhannya  (100%)  tidak  memiliki jenis  tenaga  non  kesehatan  yang  lengkap.  Jenis tenaga  non  kesehatan  yang  jumlahnya  masih mengalami  kekurangan  adalah  Tenaga  Sistem Informasi Kesehatan, Tenaga Administrasi Keuangan,  dan  Pekarya.  Terdapat  28  Puskesmas kekurangan  Tenaga  Sistem  Informasi  Kesehatan, 26  Puskesmas  kekurangan  Tenaga  Administrasi Keuangan,  dan  34  Puskesmas  atau  keseluruhan Puskesmas tidak memiliki tenaga Pekarya (SISDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2022).
Terkait  tenaga  pekarya  yang  sama  sekali tidak  tersedia,  pihak  Seksi  SDMK  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Deli  Serdang  menyatakan  bahwa tenaga tersebut  tidak  dapat  dikategorikan sebagai tenaga  kesehatan  sesuai  peraturan  yang  berlaku. Pekarya  sendiri  merupakan  tenaga  yang  latar belakang pendidikannya bukan di bidang kesehatan sehingga termasuk dalam tenaga umum atau  penunjang.  Meskipun  demikian,  tenaga tersebut tidak tersedia di wilayah kerja Puskesmas dikarenakan adanya pemanfaatan tenaga yang ada dengan kondisi keterbatasan anggaran melalui alih fungsional  oleh  tenaga  lain  yang  memang  telah tersedia.

## Kesimpulan
Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang tersebar dengan jumlah dan  distribusi  yang  belum  merata.  Berdasarkan tinjauan  peraturan  yang  berlaku  yakni PMK  No.43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, jumlah kebutuhan SDMK  pada  Puskesmas  memiliki  selisih  jumlah berlebih  dan  kurang  dari  standar  kebutuhan. Terdapat  jenis  tenaga  yang  memiliki  selisih berlebih  pada  Puskesmas  di  Kabupaten  Deli Serdang,  di  antaranya  dokter  layanan  primer, dokter  gigi,  perawat,  bidan,  apoteker,  dan  ahli teknologi  laboratorium  medik.  Sedangkan  pada jenis tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, sanitasi  lingkungan,  nutrisionis,  sistem  informasi kesehatan,  administrasi  keuangan,  ketatausahaan, dan  pekarya  masih  mengalami  kekurangan  dari jumlah kebutuhan.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  perlunya bagi  pemangku  kebijakan  dalam  pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Puskesmas guna  tercukupinya  standar  yang  dibutuhkan. Adanya  kebijakan  untuk  mengatur  perpindahan, rekrut,  atau  alih  fungsional  dengan  standar  yang berlaku,  memungkinkan  keberadaan  tenaga  yang merata sesuai standar jumlah kebutuhan.

## Deklarasi Konflik Kepentingan
Dalam  artikel  ini,  penulis  atau  instansi  terkait tidak  memiliki  potensi  konflik  kepentingan  dan penelitian telah berdasarkan nilai publikasi.

## Ucapan Terima Kasih
Penelitian  ini  dapat  diselesaikan  berkat  bantuan dan  dukungan  dari  berbagai  pihak.  Penulis mengucapkan  terimakasih  atas  segala  bentuk partisipasi pihak terkait. Terimakasih kepada dosen pembimbing,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Deli Serdang,  Kepala  Seksi  SDMK  Dinas  Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, dan pihak-pihak lainnya.

## Daftar Rujukan
Beyer,  M.,  Lenz,  R.,  &  Kuhn,  K.  A.  (2006).  Health Information  Systems. IT  -  Information
Technology , 48 (1), 6–11. https://doi.org/10.1524/itit.2006.48.1.6
Dinkes  Deli  Serdang.  (2021). Profil  Kesehatan Kabupaten  Deli  Serdang  Dinas  Kesehatan 2020 . https://dinkes.deliserdangkab.go.id Dinkes  Wonogiri.  (2022). Permenkes  Nomor  43 Tahun  2019  tentan  Pusat  Kesehatan Masyarakat . Dinkes.Wonogirikab.Go.Id. https://dinkes.wonogirikab.go.id/pkm baturetno1/permenkes-nomor-43-tahun- 2019-tentan-pusat-kesehatan-masyarakat/ Dukcapil  Kemendagri.  (2023). Direktorat  Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia . https://dukcapil.kemendagri.go.id/ Fitri,  E.,  Sinaga,  J.  P.,  &  Sinambela,  M.  (2022).
Analisis  Manajemen  Ketenagaan  Kesehatan Terhadap Puskesmas Tanah Pasir Kabupaten Aceh  Utara  Tahun  2021. Jurnal  Inovasi
Kesehatan Masyarakat , 3 (2), 12–24. http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/J IKM Revised:
Hikmah,  N.,  Rahman,  H.,  &  Puspitasari,  A.  (2020). Membandingkan  Ketimpangan  Ketersediaan Tenaga  Kesehatan  Puskesmas  di  Wilayah Indonesia  Timur. Window  of  Public  Health
Journal , 1 (1), 31–37. https://doi.org/10.33096/woph.vi.36 Kemenkes  RI.  (n.d.). Pelatihan  Manajemen Puskesmas . Kemkes.Go.Id. https://ljj- kesehatan2.kemkes.go.id/local/pages/?id=1
2 Kemenkes RI. (2020). Rencana Aksi Program (RAP) BPPSDM kesehatan 2020-2024 . Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kementerian  Sekretaris  Negara  RI.  (2020).
Tingkatkan  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan sebagai  Investasi  Pembangunan  SDM  yang Produktif .
Www.Setneg.Go.Id.
https://www.setneg.go.id/baca/index/tingka tkan_kualitas_pelayanan_kesehatan_sebaga i_investasi_pembangunan_sdm_yang_produ ktif
Lestari,  T.  R.  P.  (2017).  Analisis  Ketersediaan Tenaga  Kesehatan  di  Puskesmas  Kota
Mamuju  Provinsi  Sulawesi  Barat  Tahun 2014. Kajian , 21 (1), 75–88. https://doi.org/10.22212/kajian.v21i1.768
Lestari,  T.  R.  P.  (2018).  Upaya  Peningkatan  Mutu
Pelayanan di Puskesmas Melalui Pendekatan Manajemen Sumberdaya Manusia Kesehatan. Kajian , 23 (3), 157–174. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/art icle/view/1880 Permenkes RI. (2019). Peraturan Menteri
Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun  2019  Tentang  Pusat  Kesehatan Masyarakat (Issue  1335).  Berita  Negara Republik Indonesia.
Presiden  Republik  Indonesia.  (2019).  Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  88 tahun  2019  tentang  Kesehatan  Kerja. Pemerintah RI , 006059 , 24.
Republik  Indonesia.  (2014).  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2014 Tentang  Tenaga  Kesehatan.  In Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia . Rokom.  (2023). Kemenkes  Penuhi  Kebutuhan Nakes  di  Puskesmas  Lewat  Penugasan Khusus . Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id. https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/ rilis-media/20230214/0242408/kemenkes- penuhi-kebutuhan-nakes-di-puskesmas- lewat-penugasan-khusus/
Romadhona, Y. S., &  Siregar, K. N. (2018). Analisis Sebaran  Tenaga  Kesehatan  Puskesmas  di Indonesia  berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  75  Tahun  2014  tentang Puskesmas. Jurnal  Kesehatan  Manarang ,
4 (2),
114–121. https://doi.org/10.33490/jkm.v4i2.99
Rusdiana,  R.,  &  Faisya,  A.  F.  (2020).  Pengaruh
Pemberian  Dana  Kapitasi  dengan  Motivasi
Kerja  Dokter Puskesmas di Wilayah Perkotaan  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Universitas  Batanghari  Jambi , 20 (2),  670. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.998