## KETERBATASAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Oleh:

## Eryana
Dosen Tetap Manajemen Bisnis Syariah STIE Syariah Bengkalis Sungai Alam-Bengkalis-Riau Kode Pos 28751
Abstrak
Desa  sebagai  sebuah  entitas  yang  sampai  saat  ini  masih  mengalami ketertinggalan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  dan  saat  ini  mendapat  perhatian yang cukup besar dari berbagai kalangan terutama Pemerintah dengan bantuan dana yang  cukup  besar.  Ruang  lingkup  pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan,  dan  pertanggungjawabanbahwa  tingkat  pemahaman perangkat desa dalam memahami majemen sumber daya manusia maupun kemampuan teknis  perangkat  desa  masih  kurang  Mayoritas  perangkat  desa  belum  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan/bimbingan  teknik  kompetensi,  karena  memiliki  masa  kerja lebih  dari  10  tahun  perangkat  desa  merasa  sudah  memiliki  tingkat  pengetahuan  yang memadai. Sumber  daya  adalah  sebuah  aset  yang  harus  dikelola  dan dimanfaatkan dengan    sebaik-baiknya    untuk    kesejahteraan    masyarakat.Pembangunan    desa    bisa dilakukan    dengan    memberdayakan    dan    mengelola    kekayaan  sumber    daya    yang ada  di  desa.   Pemerintahan   desa tentunya  mempunyai  peran  penting  dan   harus mempunyai    strategi    sebagai    alat    untuk  mencapai    tujuan    instansi,  dengan   tujuan jangka    panjang  yang    matang,    dalam    pengelolaan    sumber    daya.  sehingga  perlu upaya  bersama,  secara  simultan,  dari  berbagai  kalangan  untuk  berbagi  peran  dalam membangun desa.
Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan Desa

## 1. Pendahuluan
Pemerintah  desa  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  terdepan  dalam melaksanakan  urusan  kabupaten/kota  yang  diserahkan  kepada  desa  diperlukan  adanya kapatisitas  perangkat  desa  yang  memadai.  Sedangkan  penyelenggaraan  pemerintahan desa yang baik sulit untuk terwujud bilamana kapasitas aparatur pemerintah desa tidak memadai, tanpa  kapasitas  yang  memadai  mereka  akan  gagal  dalam menjalankan  tugas dan fungsi desa. namun demikian sampai saat ini secara umum kapasitas perangkat desa belum  diketahui  secara  pasti.  Berbagai  permasalahan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) tentang keuangaan pemerintah desa seperti masih rendahnya mutu tenaga akuntansi dan kesesuaian  antara  kompetensi  dengan  tuntutan  pekerjaannya,  juga  kurangnya  jumlah SDM  di daerah pedesaan. Pelaksanaan otonomi daerah harus dipandang sebagai sebuah kesempatan  kewenangan  untuk  mengelola  SDM  tentang  pengelolaan  keuangan pemerintah desa dengan lebih baik.Manajemen SDM Pengelolaan keuangan pemerintah Desa perlu mendapat perhatian mengingat masih rendahnya status pendidikan sementara pengelolaan  dana  desa  hingga  mencapai  1  Miliar,  kualitas  SDM  tentang  pengelolaan keuangan pun masih harus ditingkatkan. Representasi kualitas dan kuantitas SDM yang
berkerja  di  desa  memperlihatkan  bahwa  sebagian  besar  SDM    masih  memiliki  latar belakang pendidikan setingkat SMU.
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  sebagai  pengelola  keuangan  pemerintah desa wajib meningkatkan kualitas. Karena, sesuai dengan Undang-Undang (UU) 6/2014 tentang  Desa,  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  hingga  mencapai  Rp1  miliar  harus dikelola  dengan  professional,  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dan  penyimpangan  yang dilakukan  aparatur  pemerintah  desa. Karena  itu,  pengetahuan  tentanng  pengelolaan keuangan  desa  wajib  dimiliki  aparatur  pemerintah  desa  di  daerah,  sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa terlaksana dengan baik dan tertib administrasi. Melalui  UU  tersebut,  diharapkan  aparatur  pemerintah  desa  akan  bekerja lebih  professional  dalam  mengelola  administrasi  keuangan,  sehingga  penyelenggaraan pemerintahan  desa  bisa  berjalan  lebih  tertib. Termasuk  mengenai  pelaksanaan  proyek pembangunan  di  desa,  diharapkan  pengelolaannya  dapat  dilaksanakan  sesuai  aturan yang  ditetapkan  pemerintah.  Misal,  pembangunan  jalan  desa,pembangunan  jembatan. Diharapkan  pemerintah  desa  harus lebih memahami  pengelolaan  keuangan  yang  benar sehingga pengelolaan keuangan desa betul-betul tertib aturan.

## 2. Pembahasan

## 1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pemerintah  desa  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  terdepan  dalam melaksanakan  urusan  kabupaten/kota  yang  diserahkan  kepada  desa  diperlukan  adanya kapatisitas perangkat desa yang memadai. (Nurmianto, Siswanto, 2010 : 27)Manajemen sumber  daya  manusia  yang  efektif  berkaitan  langsung  dengan  keberhasilan  upaya peningkatan kinerja pegawai, baik pada tingkat individual, tingkat kelompok kerja, dan pada tingkat organisasi. Menurut Hasibuan (2003, h 244) Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu.Keberhasilan manajemen  dalam  suatu  organisasi  sangat  ditentukan  oleh  sumber  daya  manusia  yang ada pada organisasi tersebut, Menurut Abdurrahmat Fathoni  (2006, h 8) Sumber Daya Manusia merupakan modal dan kekayaan  yang terpenting dari setiap kegiatan manusia artinya  manusia  yang  memiliki  daya,  kemampuan  yang  sesuai  dengan  tuntutan kebutuhan dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi sehingga akan terwujud kinerja sebagaimana yang diharapkaSedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang  baik sulit untuk terwujud bilamana kapasitas aparatur pemerintah desa tidak memadai, tanpa kapasitas yang memadai mereka akan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi Desa. dalam  kamus  Hukum  dan  Glosarium  Otonomi  Daerah,  kapasitas  diartikan  sebagai: “kemampuan  seseorang  atau  individu,  suatu  organisasi  atau  suatu  sistem  untuk menjalankan  tugas  dan  fungsi  serta  kewenangannya  untuk  mencapai  tujuannya  secara efektif dan efisien.
Menurut  Abdurrahmat  Fathoni    (2006,  h  8)  Sumber  Daya  Manusia  merupakan modal  dan  kekayaan  yang  terpenting  dari  setiap  kegiatan  manusia.  Manusia  sebagai unsur  terpenting  mutlak  dianalisis  dan  dikembangkan  dengan  cara  tersebut.  Waktu, tenaga  dan  kemampuanya  benar-benar  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  bagi kepentingan  organisasi, maupun  bagi  kepentingan  individu.  Dalam  Kerangka  Nasional Pengembangan  dan  Peningkatan  Kapasitas  Pemerintah  dalam  Rangka  Mendukung Desentralisai,  Kebijakan  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Kepala  Bappenas,  Tahun  2002 disebutkan  bahwa  pengembangan  dan  peningkatan  kapasitas  meliputi  tiga  tingkatan,
yaitu:  1)  Tingkat  sistem,  yaitu  kerangka  peraturan  dan  kebijakan-kebijakan  yang mendukung  atau  membatasi  pencapaian  tujuan-tujuan  kebijakan  tertentu;  2)  Tingkat kelembagaan  atau  entitas,  yaitu  struktur  organisasi,  proses-proses  pengambilan keputusan  dalam  organisasi,  prosedur  dan  mekanisme  kerja,  instrumen  manajemen, hubungan-hubungan  dan  jaringan  antar  organisasi,  3)  Tingkat  individu,  yaitu  tingkat keterampilan,  kualifikasi,  pengetahuan/  wawasan,  sikap  ( attitude ),  etika  dan  motivasi individu yang bekerja dalam suatu organisasi.
2. Pengertian dan Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)
Desa  dalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban ddari  pemegang  manajemen  desa  untuk memberikan informasi tentang  segala  aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa  rencana-rencana  program  yang  dibiayai  dengan  uang  desa.  Dalam  APBDES berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.
1. Fungsi Anggaran Desa
a. Alat perencanaan
Anggaran  merupakan  alat  pengendali  manajemen  desa  dalam  rangka  mencapai tujuan.  Anggaran  desa  digunakan  untuk  merencanakan  kegiatan  apa  saja  yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya  yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan  yang  akan  diperoleh  desa.  Anggaran  sebagai  alat  perencanaan digunakan untuk:
1. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
2. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
3. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
4. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.
2. Alat pengendalian Anggaran  berisi  perencanaan  detail  atas  pendapatan  dan  pengeluaran  desa, dimaksudkan  dengan  adanya  anggaran,  semua  bentuk  pengeluaran  dan pemasukan  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  publik.  Tanpa  adanya anggaran desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.
3. Alat kebijakan fiskal
Dengan  mengunakan  anggaran  dapat  diketahui  bagaimana  kebijaksanaan  fiskal yang  akan  dijalankan  desa,  dengan  demikian  akan  mudah  untuk  memprediksi dan  mengestimasi  ekonomi  dan  organisasi.  Anggaran  dapat  digunakan  untuk mendorong,  mengkoordinasi  dan  memfasilitasi  kegiatan  ekonomi  masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
4. Alat koordinasi dan komunikasi
Dalam  menyusun  anggaran,  pasti  antar  unit  kerja  akan  melakukan  komunikasi dan  koordinasi.  Dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran  harus dikomunikasikan  ke  seluruh  perangkat  desa.  Anggaran  publik  yang  disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya ikonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

## 5. Alat penilaian kinerja
Perencanaan  anggaran  dan  pelaksanaannya  akan  menjadi  penilaian  kinerja perangkat  desa.  Kinerja  perangkat  desa  akan  dinilai  berdasarkan  pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.  Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.
6. Alat motivasi
Anggaran  dapat  digunakan  untuk  memberi  motivasi  kepada  perangkat  desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran  yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai  kinerja  yang  baik.Menurut  Permendagri  No  113  Tahun  2014 Pendapatan  Desa  meliputi  semua  penerimaan  uang  melalui  rekening  desa  yang merupakan  hak  desa  dalam  1  tahun  anggaran  yang  tidak  perlu  dibayar  kembali oleh desaSumber pendapatan desa terdiri atas:
a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil Kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong.
b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa
c. Bagian  dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima oleh  Kabupaten/Kota  untuk  Desa  paling  sedikit  10%,  yang  pembagiannya untuk  setiap  Desa  secara  proporsional  yang  merupakan  Alokasi  Dana  Desa (ADD);  Rasio  penggunaan  dana  ADD  adalah  30%  untuk  biaya  operasional Pemerintahan Desa dan 70% untuk pemberdayan masyarakat.
d. Bantuan  keuangan  dari  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
e. Hibah  dan  sumbangan  dari  pihak  ketiga  yang  tidak  mengikat.  Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
3. Tekhnik Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban keuangan  desa.  Penyelenggaraan  kewenangan  Desa  berdasarkan  hak  asal  usul  dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal  berskala  Desa  selain  didanai  oleh  APB  Desa,  juga  dapat  didanai  oleh  anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program  pemerintah.  Sebagai  unit  penyelenggaraan  pemerintahan  terbawah,  maka profesionalisme  perangkat  desa  mutlak  dibutuhkan,  mengingat  tugas  dan  fungsi  desa yang  harus  diemban  oleh  aparatur  desa  cukup  komplek,  antara  lain  adalah  mengatur pemerintahan, pembangunan dan masyarakat agar tercipta “keteraturan dan ketertiban”, pelayanan:  mengurus  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  guna  mendukung kesejahteraan  serta  meningkatkan  kekuatan  dan  potensi  masyarakat  agar  masyarakat bisa mandiri dan sejahtera.
Tiga  tingkat  kemampuan  yang  harus  dimiliki  oleh  perangkat  desa  yaitu:  1) kemampuan dasar; 2) kemampuan manajemen; dan 3) kemampuan kemampuan teknis. Kemampuan  dasar  yang  harus  dimiliki  perangkat  desa  adalah  meliputi:  pengetahuan
tentang  regulasi  desa,  pengetahuan  tentang  dasar-dasar  pemerintahan  desa,  dan pengetahuan  tentang  tugas  pokok  dan  fungsi.  Kemampuan  manajemen  meliputi: manajamen  SDM,  manajemen  pelayanan  publik,  manajamen  asset,  dan  managemen keuangan.  Sedangkan  Kemampuan  Teknis  meliputi:  penyusunan  administrasi  desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan Perdes, dan pelayanan publik.
4. Azaz Pengelolaan Keuaangan Desa
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik ( good governace ) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu:
a. Transparan
Yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  tentang  pengelolaan keuangan  desa  dalam  setiap  tahapannya,  baik  dalam  perencanaan  dan penganggaran,  pelaksanaan  anggaran,  pertanggung-jawaban,  maupun  hasil pemeriksaan,  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.
b. Akuntabel yakni  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  khususnya  pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemberi mandat kekuasaan kepemerintahan desa.
c. Partisipatif Yakni dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, tidak hanya tanggung jawab  pemerintah  desa  semata,  melainkan  menjadi tanggung  jawab  seluruh masyarakat.  Adapun  tugas  masyarakat  mengawasi  pengelolaan  keuangan desa secara aktif.
d. Tertib dan disiplin anggaran Yakni  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  mengutamakan  kepatuhan  dan kesesuaian  peraturan-perundangan.  Pengelolaan  keuangan  juga  dilakukan secara  berkelanjutan.Pengelolaan  keuangan  desa,  dikelola  dalam  masa  1 (satu)  tahun  anggaran  yakni  mulai  tanggal  1 januari  sampai  dengan  tanggal 31 Desember (Pasal 2, Permendagri No 37 Tahun 2007).
5. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
Siklus  pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban,  dengan  periodisasi  1  (satu)  tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

## Gambar 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
Dalam  proses  perencanaan  anggaran  dikenal  adanya  siklus  anggaran  yang meliputi tiga tahap sebagai berikut:
1.  Tahap Persiapan Anggaran
Pada  tahap  persiapan  anggaran  dilakukan  taksiran  pengeluaran  atas  dasar  taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah  sebelum  menyetujui  taksiran  pengeluaran  hendaknya  terlebih  dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat
2. Tahap Pelaksanaan Anggaran Setelah  APBDes  disetujui,  tahap  berikutnya  adalah  pelaksanaan  anggaran.  Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting  yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen
3. Tahap Pelaporan dan Evaluasi
Tahap  terakhir  dari  siklus  anggaran  adalah  pelaporan  dan  evaluasi  anggaran.Tahap persiapan  dan  pelaksanaan  anggaran  terkait  dengan  aspek  operasional  anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Teknik dasar penganggaran dalam penyusunan APBDesa sebagai berikut:
1. Semua  penerimaan  (baik  dalam  bentuk  uang,  maupun  barang  dan/atau  jasa) dianggarkan dalam APBDesa.
2. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
3. Jumlah  pendapatan  merupakan  perkiraan  terukur  dan  dapat  dicapai  serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum  yang melandasinya.

## A. Penutup
Pengelolaan APBDES membutuhkan dukungan dan Sistem akuntansi dan sistem informasi  manajemen  yang  memadai  agar  pengelolaan  dana  desa  benar-benar  sesuai dengan  fungsinya    pemahaman  yang  berbeda  dalam  penyusunan  program  desa disebabkan  kurang  transparannya  aparat  desa  dalam  pelaksanaan  program  kegiatan alokasi  dana  desa.  Perlunya  mengadakan  pelatihan  dan  sosialisasai  Peraturan, mengadakan  pelatihan  terkait  pelayanan  publik,  management  aset  dan  keuangan  desa. Strategi  yang  dapat  dikembangkan  adalah,  peningkatan  melalui  bimbingan  teknis manajemen  keuangan  desa  yang  mencakup  penyusunan  APBDesa,  Pengelolaan  ADD, Pengelolaan  Kekayaan  Desa,  Pengelolan  BUMDes.  Selain  itu  perlunya  sosialisasi peraturan  kebijakan  keuangan  desa  melalui  pendampingan  maupun  fasilitasi,  misalnya dalam pendirian BUMDes,
Keberhasilan  pelaksanaan  otonomi salah satunya dengan melihat keberhasilan pemerintah    desa    memberikan  pelayanan    kepada    masyarakat,    berhasil memberdayakan    masyarakatnya    untuk  mampu    membawa    masyarakat    desa  kearah kehidupan  yang  lebih  baik  dan sejahtera  dari  sebelumnya.

## DAFTAR PUSTA
Abdurahmat  Fathoni,  2006, SDM  Merupakan  ModalDan  Kekayaan  Yang Terpenting Dari Setiap Kegiatan Manusia. Bandung.
Hasibuan 2003, Sumber Daya Manusia Adalah Kemampuan Terpadu Dari daya Pikir Dan Daya Fisik.
http://www.keuangandesa.com/2017/06/pengertian-anggaran-pendapatan-dan- belanja-desa-apbdes/
http://www.berdesa.com/asas-pengelolaan-keuangan-desa/ Nurmianto,  Eko  dan  Nurhadi  Siswanto.  2010, Perancangan  Penilaian  Kinerja Karyawan  Berdasarkan  Kompetensi  Spencer  dengan  Metode  Analitical  Hierarchy Process (Studi  Kasus  di  Sub  Dinas  Pengairan,  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Kota Probolinggo).
Permendagri No 113 Tahun 2014 Pendapatan Desa Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  35  Tahun  2007  Tentang  Pedoman Umum  Tata  Cara  Pelaporan  Dan  Pertanggungjawaban  Penyelenggaraan  Pemerintah Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Undang-Undang (UU) 6/2014 tentang Desa,