## Email penulis: syah.hakim@yahoo.com

## Politik Dalam Persepsi Ulama Kota Palangka Raya

## Hakim Syah

## Jurusan Dakwah dan Komunikasi IAIN Palangka Raya
Election  is  manifestation  of  democracy  as  stated  in  constitution.  In  election,  ulama  has played  a  role  urgently  as  opinion  leader  to  direct  moslem  in  voting  the  candidate.  This research aims to know and to describe ulama perception of politic especially Palangka Raya election 2013. The result of research is that ulama has diversity perception on politic and democracy.  Their  perception  is  based  on  attitude,  motive,  interest,  experience,  and expectation
Keywords : perception, ulama, politic
Penyelenggaraan  pemilu  merupakan  wujud  sistem  demokrasi  sebagaimana  menjadi amanat  konstitusi.  Dalam  setiap  pemilu,  posisi  ulama  masih  dipandang  penting  dan strategis  sebagai  opinion  leader  yang  diharapkan  mampu  mendulang  suara  secara signifikan bagi para kandidat. Tidak mengherankan jika dalam setiap hajatan demokrasi para  kandidat  melakukan  sowan  politik  kepada  ulama.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  mendeskripsikan  perspektif  ulama  tentang  politik  dalam  konteks pemilukada Kota Palangka Raya tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama di Kota Palangka Raya berpandangan beragam tentang politik dan demokrasi. Pandangan mereka didasarkan atas sikap, motif, ketertarikan, pengalaman, dan harapan
Kata kunci : persepsi, ulama, politik
Penyelenggaraan  pemerintahan  sebuah  negara  dalam  praktiknya  membutuhkan sebuah  sistem  politik.  Setiap  negara  pada  dasarnya  memiliki  sistem  politiknya sendiri dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Salah satu sistem politik yang banyak  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  penyelenggaraan  negara  adalah  sistem demokrasi.  Sistem  demokrasi  dianggap  sebagai  sistem  politik  yang  terbaik dibandingkan dengan sistem politik yang lainnya.
Bangsa  Indonesia  telah  bersepakat  menjadikan  demokrasi  sebagai  sistem bernegara.  Salah  satu  wujud  demokrasi  adalah  pelaksanaan  pemilu  atau pemilukada.  Dalam  konteks  penyelenggaraan  pemilu  selalu  memberi  ruang persinggungan antara agama dan politik, meskipun keduanya seringkali diposisikan secara  diametral.  Dalam  konteks  politik  Indonesia,  agama  seringkali  dijadikan modal politik bagi para pemburu kekuasaan ( power seekers ). Realitas politik Islam pun tampil dalam kehidupan politik di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh hadirnya partai politik berideologi agama.
Potret sejarah kelahiran bangsa ini tampaknya sarat dengan tampilnya agama dalam ruang politik. Agama tidak sekadar diposisikan secara sakral dengan segala ritualistik  simbolik  di  dalamnya,  namun  juga  diorientasikan  kepada  “nafas” kehidupan berpolitik di Indonesia. Agama dengan demikian menjadi variabel penting yang memengaruhi kehidupan politik di Indonesia.

## Hakim Syah                                                                                                                Politik
Dalam  konteks  pemilukada,  eksistensi  ulama  nampaknya  masih  menjadi “magnet” tersendiri bagi para politisi untuk memperoleh restu sehingga tidak jarang banyak para kandidat pemil ukada sengaja melakukan “sowan politik” kepada para ulama.Secara praktis di kalangan umat Islam sendiri kata ulama memiliki beragam sebutan sesuai dengan kultur umat Islam di masing-masing daerah. Kyai (Jawa), Bendhara  (Madura),  Ajengan  (Sunda),  Syeikh  (Sumatera  Utara/Tapanuli),  Tuan Guru ( Nusa Tenggara dan Kalimantan), dan Tengku (Aceh)(Effendi,1991).
Dalam Ensiklopedi  Indonesia ,  kata  ulama,  sebagaimana  dikutip  oleh  Dawam Rahardjo, adalah mereka yang memiliki ciri-ciri sebagai pengemban tradisi agama, sebagai pelaksana hukum fiqh, dan orang yang paham pengetahuan hukum Islam (Rahardjo,1999,195).
Bagi  para  kandidat,restu  ulama  diyakini  menjadi  salah  satu  instrumen  atau modal politik yang penting untuk merealisasikan “ambisi politik”nya. Dalam studi komunikasi  politik,  ulama  bisa  diposisikan  sebagai opinion  leader yang  bisa memengaruhi sikap dan perilaku pemilih. Kondisi demikian juga diduga kuat terjadi dalam pemilukada yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya tahun 2013.
Pada pemilukada Tahun 2013, KPUD Kota Palangka Raya telah menetapkan 6 (enam)  pasangan  calon  Walikota  dan  Wakil  Walikota.  Dari  enam  pasangan  calon, tiga pasangan merupakan pasangan sesama muslim. Jumlah pasangan calon dalam pemilukada  tahun  2013  lebih  banyak  daripada  pemilukada  tahun  2008. Menariknya,  pemilukada  Kota  Palangka  Raya  tahun  2013  juga  diikuti  oleh  dua pasangan dari jalur independen dimana satu diantaranya adalah perempuan.
Para pasangan calon secara aktif dan intens terus mendekati para ulama untuk memperoleh restu. Pasangan calon sengaja datang dan silaturahim ke para ulama demi memperoleh legitimasi politik. Pada titik inilah ulama seringkali justru terjebak pada kepentingan praktis dan pragmatisme politik.
Sampai saat ini umat Islam masih berpandangan kuat bahwa keterlibatan ulama dalam dunia politik praktis merupakan  hal  tabu dan semestinya  dihindari sebisa mungkin.  Ulama  semestinya  tetap  berkhidmat  sebagai  penjaga  moral,  bukan sebaliknya menceburkan dirinya ke dalam dunia politik praktis.
Potret  politik  umat  Islam  memang  tidak  pernah  menampilkan  wajah  tunggal. Perbedaan  kepentingan  dan  ideologi  diyakini  menjadi  faktor  penyebab  mengapa umat Islam tidak bisa tampil dengan wajah Islam politik yang tunggal. Pada sisi lain, keterlibatan ulama dalam politik praktis sesungguhnya juga merupakan bukan hal baru.  Sejarah  politik  Islam  Nusantara  telah  menampilkan  bagaimana  hubungan ulama dan umara memiliki dinamikanya sendiri.
Palangka Raya merupakan kota yang secara demografis berpenduduk heterogen baik  etnik,  bahasa,  budaya  maupun  agama,  meskipun  mayoritas  penduduknya beragama Islam.

## Tabel 1 Penduduk Kota Palangka Raya Berdasarkan Agama
No Penganut Agama Jumlah 1 Islam 231.323 2 Kristen 91.215 3 Katolik 6.227 4 Hindu 5.294 5 Budha 586 6 Konghucu 18 7 Kepercayaan 2.001
Sumber: Database SIAK Dinas Dukcapil Pemkot Palangka Raya Tahun 2013
Pluralistik penduduk kota Palangka Raya secara filosofis dibalut dengan kearifan lokal Huma  Betang .  Pluralistik  kehidupan  penduduk  Palangka  Raya  merupakan potensi dan modal sosial yang penting dalam mendorong proses pembangunan.
Sebagai ibukota provinsi, suksesi kepemimpinan di Kota Palangka Raya menjadi barometer  politik  bagi  kabupaten  lain  di  wilayah  propinsi  dengan  julukan  “Bumi Tambun  Bungai”  ini.  Suksesi  kepemimpinan  sesungguhnya  tidak  hanya  sekadar dilihat  sebagai  proses  demokrasi  prosedural,  namun  diakui  atau  tidak  juga melibatkan sentimen agama di dalamnya.
Dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilukada, agama pun menjadi variabel penting  yang  memengaruhi  sikap  dan  perilaku  pemilih.  Pada  konteks  inilah eksistensi  dan  peran  ulama  masih  dipandang  penting  untuk  memberikan moral force sebagai bentuk legitimasi politik para pemburu kekuasaan. Suka atau tidak suka,  faktanya  dalam  setiap  momentum  suksesi  kepemimpinan  daerah  melalui pemilukada, ulama justru terlibat atau dilibatkan secara langsung atau pun tidak langsung.
Para  ulama  dan  kiai  yang  sebelumnya  konsisten  dan  sibuk  mengurus  "dalam negeri" pesantren dan umat tiba-tiba menjadi selebriti politik. Ormas Islam, ulama, dan kiai banyak yang tergoda ikut merebut posisi, diperebutkan, bahkan terkadang tampak terseret untuk memasuki gelanggang pertarungan politik yang lebih luas. Mereka berpolitik dan men-cemplungkan diri dalam dunia yang penuh manuver dan intrik.
Secara teoritik, persepsi merupakan aktivitas yang integrated , maka seluruh apa yang  ada  pada  individu  seperti  perasaan,  pengalaman,  kemampuan  berpikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Walgito,2004,54).  Dengan  demikian  penelitian  tentang  persepsi  individu merupakan hal yang menarik karena bisa mengungkap persepsi seseorang dengan kemampuan  melihat  persoalan  secara  kritis,  namun  juga  dipengaruhi  oleh perasaan,  pengalaman,  kemampuan  berpikir,  kerangka  acuan,  dan  aspek-aspek lain dalam diri seseorang tersebut.

## Hakim Syah                                                                                                                Politik

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang pandangan  atau  persepsi  ulama  di  Kota  Palangka  Raya  terhadap  politik  (baca: pemilukada).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  sosial-keagamaan  (teo-sosiologis).  Pendekatan  sosial keagamaan  ini  dipandang  sebagai  pendekatan  yang  tepat  karena  eksistensi  dan peran  ulama  tidak  bisa  lepas  dari  konteks  sosiologis.  Sumber  data  penelitian  ini mencakup  sumber  primer,  yakni  ulama  di  Kota  Palangka  Raya  yang  ditentukan berdasarkan purposive sampling (Sugiyono,2010,54).
Sementara  itu,  sumber  data  sekunder,  yaitu  sejumlah  literatur  dan  dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan topik riset. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui (1) wawancara mendalam ( depth-interview ). Wawancara dilakukan kepada subjek sebagai key informan secara mendalam dengan maksud dapat menggali data berupa  informasi  dan  pandangan  ulama  Kota  Palangka  Raya  tentang  politik  dan data  yang  tersembunyi  pada  informan  dapat  terungkap,  (2)  penelusuran  pustaka dan  dokumentasi.  Teknik  ini  digunakan  untuk  memperoleh  data-data  tertulis terkait topik riset.
Penelitian  ini  dalam  analisis  datanya  adalah  dengan  menggunakan  analisis fenomenologis,  yaitu  analisis  yang  menggambarkan  kondisi  sejelas-jelasnya  dari kondisi yang ada di lapangan. Dalam analisis fenomenologis, data dikelompokkan ke dalam klasifikasi-klasifikasi tertentu menurut perspektif komunitas yang diteliti sebagai folk domain mereka ( emic ). Folk domain ini kemudian dipetakan ke dalam folk  taxonomy .  Dengan folk  taxonomy itu  dapat  diketahui  sistem  pengetahuan mereka tentang politik.

## Temuan dan Bahasan
Pada  bagian  ini  dipaparkan  hasil  temuan  dan  bahasan  tentang  persepsi  para ulama di Kota Palangka Raya terhadap politik. Julia T. Wood mendefinisikan bahwa persepsi adalah suatu proses aktif yang mencakup penyeleksian, pengorganisasian, dan penginterpretasia atau pemaknaan mengenai orang, objek, kejadian situasi dan kreatifitas  (Wood,1997,  45).  Jadi  persepsi  pada  dasarnya  adalah  pola  respon seseorang  tentang  sesuatu  yang  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  kesiapan,  tujuan, kebutuhan, pengetahuan, pengalaman, dan faktor lingkungannya.
Politik  merupakan  bidang  kehidupan  manusia  yang  memiliki  cakupan  luas, tidak  sekadar  berbicara  tentang  kekuasaan.  Dalam  kehidupan  manusia,  politik menjadi  bagian  penting  yang  mewarnai  dan  menyertai  perilaku  manusia.  Pada umumnya orang berpandangan antara agama dan politik merupakan dua hal yang berlawanan dan tidak dapat disatukan. Politik dipandang sebagai produk sekuler, sedangkan agama merupakan sesuatu yang profan.
Ulama  atau  kiai  dan  sebutan  sejenis  lainnya  dianggap  sebagai  figur  penting dalam memengaruhi kehidupan politik. Ada beberapa isu penting terkait politik yang
menjadi pandangan sejumlah ulama atau kiai di Kota Palangka Raya. Isu-isu politik dimaksud, antara lain:

## Sistem Demokrasi dan Kepemimpinan Perempuan
Sistem  demokrasi  seolah  sudah  menjadi  hal  penting  yang  harus  diterapkan dalam  sebuah  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Indonesia  sebagai  sebuah negara yang notabene berpenduduk mayoritas muslim dianggap sebagai salah satu negara  yang  telah  menerapkan  sistem  demokrasi  yang  baik.  Demokrasi  dipilih karena diyakini menjadi sistem yang paling ideal dalam konteks penyelenggaraan kehidupan politik sebuah negara.
Perdebatan tentang hubungan Islam dan demokrasi pun sampai saat ini masih menjadi diskursus tersendiri di kalangan umat Islam. Pandangan bahwa demokrasi merupakan  produk  Barat  dan  tidak  sesuai  dengan  Islam  masih  mewarnai pandangan sebagian kelompok umat Islam. Bahkan secara masif dilakukan agregasi wacana dan gerakan yang menolak demokrasi sebagai pilihan sistem bernegara.
Terkait  hubungan  Islam  dan  demokrasi,  ulama  Kota  Palangka  Raya  memiliki pandangannya sendiri. Menurut Stephen P. Robbin, persepsi seseorang sebenarnya dipengaruhi  oleh  sejumlah  faktor  seperti  faktor  yang  berada  dalam  diri  yang mempersepsi  ( perceiver )  berupa attitude , motive , interest , experience ,  dan expectation (Pujaatmaka dan Molan,2006,73).
Tabel 2

## Persepsi Ulama tentang Demokrasi dan Kepemimpinan Perempuan
No Informan Kunci Persepsi 1 KH. Ahmadi Isa (wawancara 10 Nov 2013) - Demokrasi merupakan produk pemikiran Barat  dan  tidak  sesuai  dengan  Islam. Islam hanya mengenal syura (musyawarah) - Sepanjang  masih  ada  laki-laki  yang  baik dan  berkualitas  maka  tidak  semestinya perempuan  menampilkan  dirinya  dalam suksesi kepemimpinan. Soal kepemimpinan, al-Quran secara jelas dan tegas  menempatkan  laki-laki  sebagai pemimpin  dalam  konteks  kehidupan. “Sesu atu  yang qath’i itu  tidak  bisa
ditafsirkan secara bi-ar rayi 2 KH. Busro Chalid (wawancara 10 Nov 2013) - Demokrasi  itu  merupakan  pilihan  politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Suka  atau  tidak  suka, demokrasi  ya  akan  terus  berjalan  dan
Islam  hanya  menjadi  rambu  moralitas  di dalam menyelenggarakan demokrasi
- Agama  memberikan  batasan  yang  jelas bahwa  laki-laki  adalah  pemimpin,  tidak hanya di rumah tangga. Sepanjang masih
Hakim Syah                                                                                                                Politik
ada laki-laki, semestinya laki-laki lah yang musti menjadi pemimpin 3 KH. Anwar Isa (wawancara 16 Des 2013) - Pada dasarnya demokrasi itu telah diatur dalam  Islam.  Al-Quran  dan  as-Sunnah telah  memberikan  panduan  tentang berdemokrasi. Oleh karena itu, demokrasi itu  semestinya  merujuk  kepada  kedua sumber tersebut
- Perempuan  pada  dasarnya  juga  punya hak  untuk  dipilih  menjadi  seorang pemimpin  sepanjang  perempuan  itu memang cakap dan berakhlak mulia 4 KH. Chairudin Halim (wawancara 16 Des 2013) - Islam  dan  demokrasi  sebenarnya  tidak berhubungan sama sekali. Sebab demokrasi  itu  produk  politik,  produk manusia,  sedangkan  agama  itu  produk Tuhan - Dalam memilih seorang pemimpin khususnya  di  bidang  pemerintahan semestinya  yang  dipilih  adalah  laki-laki. Sebab  kalau  perempuan  yang  dipilih dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian 5 KH. Muhsin (wawancara 12 Nov 2013) - Demokrasi  itu  merupakan  prinsip  yang menjaga  dan  mengangkat  harkat  dan martabat manusia. Penting digarisbawahi bahwa 2/3 kandungan atau isi al- Qur’an itu  berbicara  tentang hablumminannas (hubungan sesama manusia). Jadi sebenarnya  antara  Islam  dan  demokrasi itu tidak bertentangan
- Agama  pada  dasarnya  tidak  melarang perempuan  untuk  menjadi  pemimpin sepanjang  perempuan  mampu  menjaga hak-hak dan kewajibannya. Dengan kata lain,  perempuan  menjadi  pemimpin sebenarnya diperbolehkan. 6 H. Ghazali Rahman (wawancara 12 Nov 2013) -  Demokrasi  sebenarnya  bertentangan dengan  ajaran  Islam.  Demokrasi  itu  hanya menekankan  pada  kebebasan.  Kebebasan itu sering kali justru menzalimi orang lain.
Sementara,  Islam  itu  mengajarkan  untuk tidak menzalimi orang lain atau orang yang dipimpinnya.
-  Demokrasi  yang  memberi  ruang  bagi tampilnya  perempuan  dalam  suksesi kepemimpinan  bukanlah  produk  Islam. Apapun  alasannya,  perempuan  tidak dibenarkan  maju  untuk  tampil  sebagai pemimpin sebuah negara
7 H. M. Al Ghifari (wawancara 12 Nov 2013) - Demokrasi memang bukan produk agama. Agama hanya menjadi rambu moralitas agar demokrasi bisa berjalan dengan baik -  Siapapun  tanpa  membedakan  jenis kelamin  pada  dasarnya  berhak  dicalonkan dan  dipilih  tanpa  harus  terjebak  oleh pandangan sempit apalagi dengan
mempolitisasi ajaran agama
Tabel 2 menunjukkan bahwa pandangan sejumlah ulama Kota Palangka Raya seputar  hubungan  antara  Islam  dan  demokrasi  ternyata  beragam.  Keberagaman pandangan mereka dilatarbelakangi oleh sikap, pengetahuan dan pengalamannya masing-masing.  Beberapa  ulama  berpandangan  bahwa  demokrasi  merupakan sistem politik yang sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung dengan Islam. Salah  seorang  ulama,  KH.  Ahmadi  Isa,  mengemukakan: “ Demokrasi  merupakan produk pemikiran Barat dan tidak sesuai dengan Islam. Harus diingat, Islam hanya mengenal syura (musyawarah)”.
Sementara itu, sejumlah ulama lain berpandangan demokrasi tidak berlawanan dengan  Islam.  Secara  prinsip  demokrasi  sebenarnya  juga  menghargai  nilai-nilai agama  seperti  kesetaraan.  Hanya  saja  dalam  praktiknya,  demokrasi  justru kebablasan  tanpa  mengindahkan  etika  dan  moral.  Konsekuensinya,  demokrasi hanya mendatangkan atau menghadirkan kemafsadatan ketimbang kemaslahatan. Menurut  mereka,  demokrasi  semestinya  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  dan  ajaran agama,  bukan  justru  mereduksinya  melalui  praktik  kehidupan  sosial  yang destruktif dan tidak manusiawi.
Posisi  diametral  antara  agama  dan  demokrasi  memang  selamanya  tidak  akan menemui titik temu manakala paradigma yang ditonjolkan dalam beragama melalui paradigma  legal-formal.  Legalitas  dan  formalitas  beragama  berarti  menempatkan agama  sebagai  “kendaraan  politik”.  Padahal,  pengalaman  sejarah  menunjukkan bahwa politisasi agama selalu membawa kepada distorsi atas agama itu sendiri.
Islam  pada  dasarnya  menaruh  perhatian  yang  serius  terhadap  aplikasi kristalisasi  nilai-nilai  demokrasi.  Misalnya,  prinsip-prinsip  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  yang  menjadi  pilar  demokrasi  juga  tercermin  dari  lima  prinsip  universal ( kulliyatul  khams )  yang  menjadi  tujuan syara’ ,  yakni  menjamin  kebebasan beragama ( hifdz al-din ), memelihara nyawa ( hifdz al-nafs ), menjaga keturunan dan profesi  ( hifdz  al-nasl  wal- ‘irdl ),  menjamin  kebebasan  berekspresi  dan  berserikat ( hifdz al- ‘aql ) dan memelihara harta benda ( hifdz al-mal ).
Bisa dikatakan bahwa mainstream pola ketatanegaraan qur’ani sebenarnya lebih cenderung  kepada  sistem  demokrasi,  jika  ditilik  dari  sistem  kenegaraan  yang berkembang  saat  ini.  Ketidak- sharih -an  al- qur’an  dalam  mengangkat  persoalan bentuk  negara,  justru  memberikan  peluang  kepada  umat  Islam  untuk  berkreasi, sungguh pun dalam kondisi plural yang sarat dengan hal-hal kontradiktif.
Proses  demokratisasi  sebenarnya  merupakan  konsekuensi  logis  dari  upaya pembumian  nilai-nilai  agama.  Hakikat  demokrasi  merupakan  aktualisasi

## Hakim Syah                                                                                                                Politik
interpretasi yang benar atas nilai-nilai pokok agama. Pemberdayaan atas nilai-nilai demokratisasi sama halnya dengan pengukuhan relasi manusia dengan Tuhan.
Sistem politik demokrasi diperlukan terutama bagi Indonesia, karena Indonesia membutuhkan  suatu  perangkat  sistem  yang  dapat  mengoreksi  jalannya  proses pemerintahan  dan  penggunaan  kekuasaan  melalui  kontrol  dari  publik  dengan berlandaskan atas ketentuan-ketentuan konstitusional.
Nurcholis  Majid  menegaskan  bahwa  keberhasilan  pembangunan  ekonomi, tingkat  pendidikan  yang  meningkat  dan  stabilitas  politik  yang  telah  dicapai  oleh Indonesia berkonsekuensi logis pada pentingnya keterbukaan dan partisipasi politik yang  lebih luas  di tingkat  publik,  yang  mana hal  itu dapat  direalisasikan apabila Indonesia mengambil dan mengembangkan demokrasi sebagai suatu pilihan sistem bernegara.
Komitmen umat Islam terhadap ide demokrasi adalah menjadi suatu keharusan. Komitmen  umat  Islam  terhadap  demokrasi  tidak  saja  karena  secara  prinsipil normatif  ide  tentang  demokrasi  itu  sendiri  sesuai  ( compatible )  dengan  nilai-nilai universal  ajaran  Islam,  namun  lebih  dari  itu  demokrasi  secara  fungsional merupakan sistem dengan aturan yang terbuka (Pribadi dan Haryono,2002,295).
Hubungan  antara  agama  dan  demokrasi  sebenarnya  adalah  hubungan  yang kompleks dan rumit, di mana relasi di antara keduanya tidaklah begitu saja bersifat saling  mendukung  satu  sama  lain.  Dalam  hal  ini,  Abdurrahman  Wahid menunjukkan bahwa apabila ditelusuri lebih jauh, ada perbedaan nilai yang bersifat fundamental antara agama dan demokrasi.
Demokrasi  berprinsip  pada  kesetaraan  di  antara  seluruh  warga  negara  tanpa memandang perbedaan agama maupun keyakinan, jenis kelamin, etnik, dan lain- lainnya. Sementara agama justru berprinsip pada pembedaan terutama atas dasar keyakinan maupun agama. Sehingga menurut Abdurrahman Wahid, apabila agama ingin memberi peran di dalam pembentukan masyarakat demokratis, maka agama sudah  seharusnya  melakukan transformasi  ke  dalam terlebih  dulu (Wahid,1999,191).
Apabila  agama  berhasil  melakukan  transformasi  di  dalam  dirinya  dengan memberikan  pemaknaan  baru  terhadap  hubungannya  dengan  prinsip-prinsip kesetaraan  dan  kemanusiaan  sehingga  mampu  menjalankan  tugasnya  secara universal,  maka  agama  berhasil  menjalankan  fungsi  pembebasan  (liberatif)  dan berperan di dalam penciptaan masyarakat demokratis.
Salah satu isu krusial dalam demokrasi yang sampai saat ini masih juga belum menemukan kesepakatan bulat di kalangan ulama dan umat Islam dalam konteks suksesi  kepemimpinan  adalah  soal  perempuan  yang  terlibat  dalam  suksesi kepemimpinan melalui pemilu atau pemilukada. Isu perempuan masih menjadi isu “sexy” setiap kali hajatan demokrasi.Pemilukada Kota Palangka Raya tahun 2013 yang juga memunculkan kandidat dari kalangan kaum hawa menarik untuk diikuti, terutama bagaimana sebenarnya pandangan atau persepsi para ulama terhadap hal itu.  Sejumlah  ulama  Kota  Palangka  Raya  pun  ternyata  memiliki  pandangan  yang beragam soal kepemimpinan perempuan.
Kebanyakan  ulama  di  Kota  Palangka  Raya  yang  menjadi  subjek  penelitian berpandangan  bahwa  Islam  pada  dasarnya  tidak  mengenal  istilah  kepemimpinan perempuan. Hal ini misalnya dikemukakan KH. Ahmadi Isa:
“Sepanjang masih ada laki -laki yang baik dan berkualitas maka tidak semestinya perempuan  menampilkan  dirinya  dalam  suksesi  kepemimpinan.  Soal kepemimpinan, al-Quran secara jelas dan tegas menempatkan laki-laki sebagai pemimpin  dalam  konteks  kehidupan.  “Sesuatu  yang qath’i itu  tidak  bisa ditafsirkan secara bi- ar rayi.”
Kebanyakan ulama atau kiai tersebut tampaknya menyandarkan pandangannya pada firman Allah SWT QS. An-Nisa: 34 dan hadist nabi yang berbunyi lan-yufliha qaumun  wallau  amra- hum  imra’atan yang  berarti  tidak  akan  bahagia  kaum  yang menyerahkan urusannya (memilih/mengangkat pemimpin) seorang perempuan.
Benarkah  dalam  Islam  perempuan  diharamkan  menjadi  pemimpin?.  Secara historis, menurut Imam Abul Hasan Ali ibn Ahmad Al-Wahidi (w. 468 H) asbabun nuzul ayat tersebut bermula dari kisah Sa’ad ibn Rabi’, seorang pembe sar golongan Anshor. Diriwayatkan bahwa istrinya (Habibah bintu Zaid ibn Abi Hurairah) telah berbuat nusyuz lalu ia ditampar oleh Sa’ad. Peristiwa keluarga ini berbuntut dengan pengaduan  Habibah  kepada  Nabi  saw.  Nabi  saw  kemudian  memutuskan  untuk meng qishash terhadap  Sa’ad,  namun  begitu  Habibah  beserta  ayahnya mengayunkan  beberapa  langkah  untuk  melaksanakan qishash ,  Nabi  saw memanggil  keduanya  lagi,  seraya  mengkabarkan  ayat  yang  baru  turun  melalui Jibril,  “ ar- rijaalu  qawwamuuna  ‘alan - nisa’ ,  karenanya qishash pun  dibatalkan (Siradj,1999,7).
Dari sini, dapat dipahami bahwa pemakaian ayat tersebut untuk mengharamkan kepemimpinan  perempuan  di  luar  urusan  “domestik”  jelas  memiliki  validitas argumentasi yang sangat lemah. Perlu digarisbawahi pula bahwa ayat tersebut juga bukan berupa kalimat instruksi ( ‘amar ), namun hanya khabariah (berita), sehingga akurasi hukum wajib atau haram memiliki kadar yang kurang efektif. QS. An-Nisa: 34 tersebut sering kali hanya digunakan untuk mencekal lawan politik atau dengan kata lain  politisasi ayat-ayat  Tuhan.Hal ini juga dikemukakan oleh salah seorang ulama, H.M. Alghifari, yang menjadi subjek penelitian. Ia mengemukakan:
“ Soal  kepemimpinan  perempuan  memang  sensitif.  Seringkali  al-Quran dipolitisasi  untuk  kepentingan  politik  tertentu  oleh  kelompok  tertentu.  Dan tentu ini sangat tidak dibenarkan. Janganlah hanya untuk kepentingan politik tertentu  agama  diperjualbelikan.  Siapapun  pada  dasarnya  berhak  dicalonkan dan  dipilih  tanpa  harus  terjebak  oleh  pandangan  sempit  apalagi  dengan m empolitisasi ajaran agama”.
Hadits  sahih  yang  diriwayatkan  Imam  Bukhari,  “ lan-yufliha  qaumun  wallau amra- hum  imra’atan ”  jika  ditelusuri asbabul  wurudil hadits (sebab-sebab munculnya hadits) menurut Ahmad ibn Ali ibn Hajar al- ‘Asqalani (w. 852 H) dalam karyanya Fathul Bari , hadits tersebut bermula dari kisah Abdullah ibn Hudzafah, kurir Rasulullah saw yang menyampaikan surat ajakan masuk Islam kepada Kisro

## Hakim Syah                                                                                                                Politik
Anusyirwan,  penguasa  Persia  yang  beragama  Majusi.  Ternyata  ajakan  tersebut ditanggapi sinis dengan merobek-robek surat yang dikirimkan Nabi saw.
Dari  laporan  tersebut  Nabi  saw  memiliki  firasat  bahwa  Imperium  Persia  kelak akan terpecah belah sebagaimana Anusyirwan merobek-robek surat. Tidak berapa lama,  firasat  itu  terjadi  hingga  akhirnya  kerajaan  tersebut  dipimpin  puteri  Kisro yang bernama Buran. Mendengar realitas negeri Persia yang dipimpin perempuan, Nabi saw mengomentari: “ lan- yufliha qaumun wallau amrahum imra’atan .”
Komentar nabi ini sangat argumentatif karena kapabilitas Buran yang lemah di bidang  kepemimpinan.  Obyek  pembicaraan  Nabi  bukanlah  kepada  seluruh perempuan, akan tetapi hanya tertuju kepada Ratu Buran, puteri Anusyirwan yang kredibilitas  kepemimpinannya  sangat  diragukan.  Terlebih  di  tengah  percaturan politik Timur Tengah saat itu yang rawan peperangan antarsuku.
Dari aspek substansi nash , hadits tersebut juga bukan berupa kalimat larangan ( nahiy ), tetapi hanya khabariah (berita). Oleh karena itu, hukum haram (larangan) pun  tidak  memiliki  signifikansi  yang  akurat.  Tidak  berlebihan  jika  kemudian  Ibn Jarir  Al-Thabari  menandaskan  bahwa  pemimpin  perempuan  bukanlah mani’ (penghalang) dalam hukum Islam.
Pendapat ini kemudian dikuatkan pula oleh sebagian ulama Malikiyyah dalam memberikan  legitimasi  Ratu  Syajaratud-Dur  di  Mesir.  Realitas  semacam  ini sebenarnya  semakin  melunturkan  larangan  perempuan  untuk  tampil  sebagai seorang pemimpin.

## Partai Politik, Politik Uang, dan Golput
Kehidupan  demokrasi  di  Indonesia  terus  bergerak  dinamis.  Demokrasi meniscayakan  kehadiran  partai  politik.  Sampai  saat  ini  kehadiran  partai  politik menjadi  syarat  mutlak  bagi  sistem  demokrasi  yang  dianut  sebuah  negara.  Fase sejarah Republik ini pun diwarnai dengan wajah partai politik yang beragam mulai dari agamis sampai nasionalis. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa demokrasi telah menjadi pasar bebas partai politik (Heryanto,2011, 10).
Fenomena  berdirinya  partai-partai  politik  baru,  termasuk  di  dalamnya  partai politik dengan ideologi agama (Islam), bisa dicermati sebagai sebuah upaya mencari terobosan  dan  mencairkan  kebekuan  terhadap  aspirasi  umat  Islam.  Kehadiran partai politik Islam untuk sebagian bisa menjadi harapan, meskipun realitas empiris menunjukkan partai politik Islam bukanlah satu-satunya tumpuan aspirasi umat Islam.
Sayangnya, Islam politik yang direpresentasikan melalui kehadiran partai politik “berbaju” agama pada kenyataannya justru kurang diminati oleh umat Islam sendiri yang notabene merupakan mayoritas penduduk negeri ini. Setiap pagelaran politik melalui pemilu di Indonesia, partai politik Islam justru tidak pernah tampil sebagai pemenang.
Meskipun  Islam  menjadi  agama  mayoritas,  di  kalangan  umat  Islam  sendiri terdapat perbedaan pendapat menyangkut keyakinan Islam sebagai sebuah ideologi. Tidak  semua  kalangan  Islam  menerima  keyakinan  Islam  sebagai  ideologi  politik
praktis.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  perilaku  politik  dan  pemilih  Islam  terhadap preferensi partai politik yang sangat beragam.
Setidaknya terdapat dua kelompok yang berbeda dalam hal ini. Pertama , mereka yang percaya bahwa Islam menyediakan visi politik sekaligus memiliki pengalaman politik  yang  bisa  direkonstruksikan  dalam  keyakinan  ideologi  yang  representatif tanpa  meminjam  ideologi  lain. Kedua ,  mereka  yang  meyakini  Islam  bukanlah ideologi alternatif. Islam lebih merupakan sumber ide yang memiliki wawasan politik dan orientasi politik kontekstual dan konstruktif serta inklusif yang menekankan manifestasi substansial nilai-nilai keislaman serta penampilan pada simbol-simbol politik yang terbuka dan diterima oleh semua pihak.
Perjuangan  untuk  mewujudkan  nilai-nilai  dan  moral  Islam  tidak  hanya  dicari dalam tubuh partai politik Islam semata, tetapi juga harus dicari dalam partai-partai lain, karena partai politik Islam tidak bisa mengklaim atau mewakili semua aspirasi umat Islam.
Bagi  partai  politik  Islam,  ulama  atau  kiai  masih  dipercaya  menjadi  ikon  dan mesin pendulang suara melalui kharisma yang dimilikinya. Terkait kehadiran partai politik  Islam,  para  ulama  di  Kota  Palangka  Raya  pun  memiliki  pandangannya masing-masing.
Tabel 3 Persepsi Ulama tentang Partai Politik, Politik Uang, dan Golput No Informan Kunci Persepsi 1 KH. Ahmadi Isa (wawancara 10 Nov 2013) - Semestinya kehadiran partai politik Islam bisa  menjadi  sarana  perjuangan  untuk kepentingan  dan  kemaslahatan  umat. Namun  pada  kenyataannya  jauh  panggang dari  api.  Idealnya  antara  ormas  Islam  dan partai  politik  Islam  memiliki  kesamaan tujuan - Money  politic memang  sangat  potensial terjadi  dalam  setiap  penyelenggaraan pemilu  atau  pemilukada.  Hal  ini  terjadi karena masyarakat tidak bersikap kritis dan cenderung  mengedepankan  kepentingan perutnya ketimbang mengedepankan kejujuran  dalam  berpolitik.  Agama  secara tegas menghukumi bahwa money politic itu haram -  Menggunakan  hak  pilih  dengan  baik merupakan  bagian  dari  ibadah  karena  itu berarti  turut  berpartisipasi  dalam  suksesi kepemimpinan  sepanjang  yang  dipilihnya adalah  pasangan  muslim.  Kalau  tidak menggunakan hak pilihnya itu berarti sama saja  yang  bersangkutan  tidak  turut memperjuangkan  kepentingan  Islam  dan umat Islam 2 KH. Busro Chalid (wawancara 10 Nov 2013) -  Kehadiran  partai  politik  Islam  itu  baik sebab kehadirannya adalah untuk
Hakim Syah                                                                                                                Politik
memperjuangkan  kepentingan  umat  Islam dan idealnya umat Islam semestinya cukup memiliki  satu  partai  saja  yang  mewadahi aspirasinya -  Secara  jujur  harus  diakui  bahwa  praktik money politic masih sering kali terjadi dalam setiap  kali  penyelenggaraan  pemilu  atau pemilukada.  Praktik money  politic sulit dihindari  karena  masyarakat  juga  tidak mau dibodohi -  Setiap  warga  negara  itu  diberikan  hak politik. Semestinya hak politiknya digunakan dengan sebaik-baiknya. Memilih pemimpin  itu  merupakan  bagian  dari ibadah  yang  memiliki  nilai  pahala  dalam agama. Umat Islam semestinya menggunakan hak pilihnya, jangan sampai golput. Golput justru akan merugikan umat Islam sendiri 3 KH. Anwar Isa (wawancara 16 Des 2013) - Kehadiran partai politik Islam sebenarnya sangat bagus untuk umat Islam jika mereka berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan umat. - Money  politic yang  sering  terjadi  dalam setiap pemilu atau pemilukada bertentangan dengan ajaran agama. Money politic hanya menyebabkan kehancuran dan tidak  memberikan  pendidikan  politik  yang baik kepada masyarakat - Dalam demokrasi itu ada hak politik, yakni hak memilih dan hak dipilih. Golput dalam setiap  pemilu  atau  pemilukada  pada dasarnya juga merupakan hak setiap warga negara  atau  individu.  Golput  bisa  terjadi karena  masyarakat  sudah  apatis  atau kehilangan kepercayaan. Sikap golput yang diambil  juga  perlu  mempertimbangkan apakah  pasangan  calon  akan  merugikan agama atau tidak 4 KH. Chairudin Halim (wawancara 16 Des 2013) -  Demokrasi  memang  memberikan  ruang dan kesempatan bagi lahirnya partai politik
Islam. Dan hal ini semestinya bisa dijadikan alat  perjuangan  umat.  Kehadiran  partai politik Islam jangan sampai sekadar menjadi alat  memenuhi  kepentingan  pribadi  atau golongan tertentu saja - Politik uang dalam pandangan agama jelas diharamkan  karena  diibaratkan  seperti suap -Fenomena golput dalam setiap pemilu atau pemilukada memang sulit untuk dihindari. Tindakan  golput  justru  hanya  akan
merugikan  umat  Islam  sendiri,  apalagi kalau calon pemimpinnya muslim. Memilih itu sebenarnya merupakan wujud tanggung jawab kepada agama dan negara. 5 KH. Muhsin (wawancara 12 Nov 2013) -  Partai  politik  Islam  sebenarnya  bagus dalam rangka memperjuangkan kepentingan  umat  Islam.  Namun,  pada kenyataannya  parpol-parpol  Islam  masih belum  mampu  menjadikan  dirinya  sebagai alat  perjuangan  politik  umat  Islam sebagaimana yang diharapkan
- Money  politic bagaimanapun  jelas bertentangan dengan ajaran agama. Memberikan  uang  kepada  pemilih  agar seseorang  terpilih  sama  halnya  tidak memberikan  pendidikan  politik  yang  baik. Oleh  karena  itu,  apapun  alasannya money politic menurut ajaran agama itu diharamkan
-  Golput  sebenarnya  juga  melihat  situasi dan  kondisi.  Jika  golput  sebagai  sikap politik  yang  diambil  tidak  membahayakan atau  menggoyahkan  pemerintahan  suatu daerah  maka  tidak  menjadi  masalah, namun  jika  golput  justru  membahayakan atau  menggoyahkan  pemerintahan  maka sebaiknya tidak dibolehkan. Sebagai warga negara yang baik, semestinya juga menggunakan  hak  politiknya  dengan  baik. Memilih pemimpin yang baik dan berakhlakul  karimah  merupakan  bagian dari ajaran agama 6 H. Ghazali Rahman (wawancara 12 Nov 2013) -  Kehadiran  parpol-parpol  Islam  sudah sangat bagus dalam rangka mewakili suara- suara  masyarakat  Islam  di  Indonesia, namun  pada  saat  ini  oknum-oknum  di parpol-parpol Islam tersebut masih banyak yang bekerja tidak sesuai al-Quran dan As- Sunnah - Money  politic terjadi  disebabkan  oleh oknum  tertentu  dan  masyarakat  masih belum cerdas dalam memilih, bahkan masih tergiur dengan tawaran-tawaran uang. -  Golput  tidak  dibenarkan  karena  dengan tidak memilih umat Islam malah merugi dan yang  diuntungkan  malah  pasangan  non- muslim. Memilih pasangan muslim merupakan  bagian  dari  memperjuangkan kepentingan Islam dan umat Islam 7 H.M. Al Ghifari (wawancara 12 Nov 2013) -  Kepentingan  umat  Islam  memang  harus terus diperjuangkan melalui sarana politik. Oleh  karena  itu,  kehadiran  parpol-parpol
Hakim Syah                                                                                                                Politik
Islam  sebenarnya  penting  dan  baik sepanjang  parpol-parpol  Islam  bekerja sesuai  visi  dan  misinya.  Terlalu  banyak parpol  berideologi  Islam  juga  sebenarnya tidak  terlalu  menguntungkan  bagi  umat Islam sendiri karena suaranya terpecah. -  Praktik money  politic dalam  proses pemilihan  pemimpin  itu  jelas  tidak dibenarkan.  Agama  Islam  secara  jelas  dan tegas mengharamkan praktik money politic -  Golput  sesuatu  yang  tidak  pas. Hubbul wathan  minal  iman .  Cinta  negara  bagian dari iman. Paling tidak di antara para calon ada  yang  lebih  baik.  Kalau  kita  bingung dalam  memilih  pemimpin  bisa  dengan istikharah.  Kita  berharap  pemimpin  kita bisa melakukan perubahan
Politik  sesungguhnya  merupakan  bagian  integral  dari  kehidupan  manusia. Manusia  hidup  sesungguhnya  tidak  bisa  lepas  dari  praktik  berpolitik.  Wajah perilaku  politik  pun  bermacam-macam.  Salah  satu  yang  sampai  saat  ini  masih menjadi warna kental dalam dunia politik di Indonesia adalah praktik atau perilaku politik transaksional.
Politik  transaksional  didominasi  oleh  praktik  politik  uang  ( money  politic) yang berlangsung  setiap  kali  penyelenggaraan  pemilu  atau  pemilukada.  Praktik money politic pun dilakukan baik secara samar maupun terang-terangan dengan dalih yang diciptakan  sedemikian  rupa.  Praktik  politik  uang  dipandang  tidak  mencerminkan pendidikan  politik  yang  baik.  Hal  ini  dinyatakan  oleh  salah  seorang  ulama,KH. Muhsin.
“ Money  politic bagaimanapun  jelas  bertentangan  dengan  ajaran  agama. Memberikan  uang  kepada  pemilih  agar  seseorang  terpilih  sama  halnya  tidak memberikan pendidikan politik yang baik. Oleh karena itu, apapun alasannya money politic menurut ajaran agama itu diharamkan”.
Perilaku politik yang secara umum juga muncul dalam setiap hajatan demokrasi melalui  pemilu  atau  pemilukada  adalah  kurangnya  antusias  warga  untuk memberikan suaranya ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan bahkan cenderung banyak tidak mau menggunakan hak pilihnya (baca: golput). Mencermati fenomena golput  dalam  pemilu  atau  pemilukada,  salah  seorang  ulama,KH.  Anwar  Isa, berpandangan:
“Dalam demokrasi itu ada hak politik, yakni hak memilih dan hak dipilih. Golput dalam setiap pemilu atau pemilukada pada dasarnya juga merupakan hak setiap warga negara atau individu. Golput bisa terjadi karena masyarakat sudah apatis atau  kehilangan  kepercayaan.  Sikap  golput  yang  diambil  juga  perlu mempertimbangkan apakah pasangan calon akan merugikan agama atau tidak”.
Politik  uang  dan  Golput  dalam  pandangan  ulama  Kota  Palangka  Raya merupakan  hal  yang  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  dan  justru  hanya  akan merugikan  umat  Islam  sendiri.  Umat  Islam  semestinya  cerdas  dalam  berpolitik bukan  malah  gampang  untuk  dibodohi.  Praktik-praktik  politik  yang  kotor sesungguhnya  justru  tidak  akan  mendatangkan  kebaikan  bagi  kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, menurut para ulama di kota Palangka Raya,  umat  Islam  dalam  berpolitik  harus  senantiasa  mengedepankan  dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
Politik menjadi baik karena dikelola oleh orang yang baik, sebaliknya politik itu menjadi kotor pun karena orang yang mengelolanya juga kotor. Agama dan politik akan terus berinteraksi dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Agama menjadi kontrol moral agar politik bisa dipraktikkan dengan menjunjung tinggi keadaban.

## Keterlibatan/peran ulama dalam politik praktis
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di setiap hajatan demokrasi melalui pemilu atau pemilukada, ulama selalu hadir dan bahkan tampil secara nyata dalam panggung  politik  praktis.  Ulama  di  Kota  Palangka  Raya  pun  memiliki  pandangan tersendiri terhadap fenomena tersebut.
Tabel 4 Persepsi ulama terhadap Kiprahnya dalam Politik Praktis No Informan Kunci Persepsi 1 KH. Ahmadi Isa (wawancara 10 Nov 2013) Bagaimanapun  ulama  memang  harus terlibat dalam politik untuk memperjuangkan  kepentingan  Islam  dan umat Islam. Ini juga bentuk tanggung jawab ulama kepada umat 2 KH. Busyro Chalid (wawancara 10 Nov 2013) Ulama atau kiai itu perannya dalam politik seperti  pemilukada  sebenarnya  hanya sebatas  penyeru  moral  kepada  umat  agar memilih pemimpin yang baik dan berakhlak mulia.  Benar  bahwa  para  kandidat  sering kali  datang  atau  silaturahim  untuk meminta  restu  dan  tidak  ada  yang  salah atau  keliru  jika  kandidat  meminta  restu kepada ulama atau kiai. 3 KH. Anwar Isa (wawancara 16 Des 2013) Peran  ulama  dalam politik  praktis sebenarnya pilihan individu dan tidak bisa dipaksakan. Kalaupun ulama berpolitik itu dimaksudkan untuk memperjuangkan kepentingan Islam dan umat Islam 4 KH. Chairudin Halim (wawancara 16 Des 2013) Ulama atau kiai perannya dalam
pemilukada  idealnya  sebatas  memberikan saran  atau  himbauan  kepada  umat  untuk memilih pemimpin yang baik dan amanah. Kalau  misalnya,  ada  ulama  atau  kiai terlibat  politik  secara  praktis,  itu  pilihan pribadi.  Ulama  atau  kiai  ya  semestinya bersikap  netral  dan  independen.  Jangan
Hakim Syah                                                                                                                Politik
sampai ulama atau kiai terlalu jauh terlibat dalam dunia politik praktis 5 KH. Muhsin (wawancara 12 Nov 2013) Dalam  politik  seperti  pemilukada,  setiap kandidat  berusaha  mendekati  ulama. Kedudukan  ulama  masih  dipandang penting  untuk  mendulang  suara  pemilih. Tidak  mengherankan  dalam  praktiknya, ada  ulama  atau  kiai  yang  terlibat  sebagai tim sukses kandidat tertentu. Menurut saya secara  pribadi,  idealnya  ulama  atau  kiai semestinya bersikap netral atau independen sebab ulama atau kiai itu kan harus menjadi panutan umat 6 H. Ghazali Rahman (wawancara 12 Nov 2013) Islam  pada  dasarnya  memandang  politik sebagai  hal  yang  baik  dalam  kehidupan manusia. Bagaimana Islam bisa berkembang sampai saat ini sesungguhnya juga  tidak  lepas  dari  strategi  politik.  Nabi sendiri  selain  sebagai  pemimpin  agama, beliau juga sebagai seorang negarawan. Hal ini tidak bisa dibantah karena sejarah telah membuktikan  hal  itu.  Jadi  seorang  ulama atau  kiai  juga  tidak  harus  menjauhkan dirinya dari dunia politik 7 H.M. Al Ghifari (wawancara 12 Nov 2013) Kalau mau jujur bahwa keterlibatan ulama dalam politik seperti pemilu atau pemilukada  hanya  akan  menyebabkan umat  terpecah  dan  hubungan  antarulama sering  kali  juga  menjadi  renggang  karena perbedaan  sikap  dan  pandangan  politik. Jadi  ulama  atau  kiai  memang  idealnya menjauhkan  diri  dari  politik  praktis. Urusan  politik  ya  diserahkan  kepada  para politisi.
Sejumlah ulama di Kota Palangka Raya berpandangan bahwa ulama sebenarnya perlu terlibat dalam politik dan tidak bisa menjauh sama sekali dari dunia politik. Alasannya,  keterlibatan  dalam  politik  diyakini  sebagai  bentuk  perjuangan  bagi kepentingan  Islam  dan  umat  Islam.  Salah  seorang  ulama,  H.  Ghazali  Rahman, mengemukakan:
“Islam  pada  dasarnya  memandang  politik  sebagai  hal  yang  baik  dalam kehidupan  manusia.  Bagaimana  Islam  bisa  berkembang  sampai  saat  ini sesungguhnya juga tidak lepas dari strategi politik. Nabi sendiri selain sebagai pemimpin  agama,  beliau  juga  sebagai  seorang  negarawan.  Hal  ini  tidak  bisa dibantah karena sejarah telah membuktikan hal itu. Jadi  seorang ulama atau kiai juga tidak harus menjauhkan dirinya dari dunia politik”.
Pandangan  berbeda  justru  dikemukakan  oleh  ulama  lainnya.  Secara  tegas  ia tidak  setuju  jika  ulama  terlibat  dalam  politik  praktis.  Alasannya,  hal  itu  justru
menyebabkan ketidakharmonisan di kalangan ulama sendiri dan juga di kalangan umat Islam sendiri.H.M. Alghifari berpendapat:
“Kalau mau jujur bahwa  keterlibatan  ulama  dalam  politik seperti pemilu atau pemilukada  hanya  akan  menyebabkan  umat  terpecah  dan  hubungan antarulama  sering  kali  juga  menjadi  renggang  karena  perbedaan  sikap  dan pandangan politik. Jadi ulama atau kiai memang idealnya menjauhkan diri dari politik praktis. Urusan politik ya diserahkan kepada para politisi”.
Dari  Tabel  4  tergambar  secara  jelas  bahwa  sebagian  ulama  berpandangan keterlibatan atau peran ulama dalam politik praktis merupakan hal yang wajar dan tidak berlebihan karena sebenarnya itu merupakan bentuk tanggung jawab kepada umat.  Terlibat  atau  pun  tidak  terlibat  dalam  politik  praktis  bagi  ulama  hanyalah sebuah  pilihan  individu  yang  tentu  saja  tidak  akan  pernah  bisa  disamakan  atau disatukan.

## Simpulan
Secara  umum  ulama  di  Kota  Palangka  Raya  berpandangan  bahwa  berpolitik harus  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama.  Agama  dan  politik  meskipun  dua  hal yang  bertolak  belakang,  namun  masing-masing  saling  memengaruhi.  Agama  bisa berkembang juga karena politik, politik menjadi baik dan santun juga dipengaruhi oleh  agama.  Ulama  Kota  Palangka  Raya  berpandangan  bahwa  demokrasi  bukan pilihan  ideal  dalam  penyelenggaraan  negara  karena  demokrasi  yang  diterapkan cenderung banyak membawa mudarat ketimbang maslahat bagi rakyat.
Kepemimpinan  perempuan  pun  masih  dipandang  tabu  sebab  secara  eksplisit dan  tegas,  Islam  tidak  mengenal  kepemimpinan  perempuan.  Idealnya  kaum  laki- lakilah yang menjadi pemimpin meskipun demokrasi telah memberikan ruang bagi munculnya  pemimpin  dari  kalangan  perempuan. Money  politic dan  Golput merupakan  praktik  politik  yang  tidak  dibenarkan  dalam  Islam.  Keduanya  justru merusak dan merugikan kepentingan umat Islam sendiri.Keterlibatan ulama dalam politik merupakan keniscayaan dan pilihan bebas dari individu ulama.

## Referensi
Effendi,  Djohan.  1991. Ulama  dalam  Ensiklopedi  Nasional  Indonesia ,  Jilid  XVII. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
Hidayat, Komarudin dan Haryono, Yudhie. 2004. Manuver Politik Ulama . Yogyakarta: Jalasutra.
Heryanto, Gun Gun. 2011. Dinamika Komunikasi Politik. Jakarta: Lasswell Visitama. Madjid, Nurcholish. 1999. Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial-Politik Kontemporer. Jakarta: Paramadina. Pribadi, Airlangga dan R. Haryono, M. Yudhie. 2002. Post Islam Liberal , Membangun Dentuman, Mentradisikan Eksperimentasi. Bekasi: Gugus Press.
Rahardjo,  M.  Dawam.  1999. Intelektual  Inteligensia  dan  Perilaku  Politik  Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim . Bandung: Mizan. Robbin, Stephen P. 2006. Organization Theory: Structure, Design, and Applications , (Penj. Hadyana Pujaatmaka dan Benyamin Molan). Jakarta: Prenhallindo.
Siradj, Said Aqiel. 1999. Islam Kebangsaan. Jakarta: Pustaka Ciganjur. Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif , Cetakan VI.Bandung: Alfabeta. Wahid, Abdurrahman. 1999. Mengurai Hubungan antara Agama dan Negara .Jakarta: Grassindo. Walgito, Bimo. 2004. Pengantar Psikologi Umum . Yogyakarta: Andi. Wood,  Julia  T.  1997. Communication  in  our  Lives .  Washington:  Wadsworth Publishing Company.