Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34

## Efektifitas Qardh Al-Hasan Dalam Kerangka Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM

## Fauzi Rizal
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Corresponding author: fauzidinar05@gmail.com
Abstract: This study aims to determine the potential of productive zakat and the effectiveness of  redistribution  of  productive zakat  funds for  the empowerment  of  MSMEs. This  paper  is  a literature  study  using  a  grounded  teory  approach  with  the  SLR  (Sistetmatic  Literature Review)  method  aimed  at  describing  and  critically  analyzing  productive  zakat  as  an instrument of community empowerment and synthesizing the results of previous research. The results of this study are the effectiveness of productive zakat with qardh al-hasan contracts in each zakat institution is different, some are carried out according to expectations and fostered msmes get a decent life and in some places still do not follow expectations because there are some  obstacles  that  must  be  evaluated.  Finally,  the  efforts  of  qardhul  hasan  contracts  in productive  zakat  to  make  the  lives  of  fostered  MSMEs  better,  the  qardhul  hasan  contract should act as a tatawwu' (please help) contract instead of acting as a repressive commercial contract
Keywords: Productive Zakat, Effectiveness, Qardh al-Hasan, Small Business
Abstrak :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  potensi  zakat  produktif  dan  efektifatas redistribusi  dana  zakat  produktif  untuk  pemberdyaan  UMKM.  Tulisan  ini  merupakan  studi kepustakaan  menggunakan  pendekatan  grounded  teory  dengan  metode  SLR  (Sistetmatic Literatur  Review)  bertujuan  mendiskripsikan  dan  menganalisis  secara  kritis  zakat  produktif sebagai  instrumen  pemberdayaan  masyarakat  serta  mensintesis  hasil-hasil  penelitian terdahulu. Tulisan ini selain mendiskripsikan zakat dari segala demensinya, juga menjelaskan zakat sebagai solusi kemiskinan dengan efektifitas konsep zakat produktif melalui akad qardh al-hasan.  Hasil  dari  penelitian  ini  efektifitas  zakat  produkif  dengan  akad  qardh  al-hasan  di setiap  lembaga  zakat  berbeda-beda,  ada  yang  terlaksana  sesuai  harapan  dan  umkm  binaan memperoleh kehidupan yang layak dan dibeberapa tempat masih belum susuai harapan karena ada beberapa kendala yang harus dievaluasi. Terkahir upaya akad qardhul hasan dalam zakat produktif  untuk  mewujudkan  kehidupan  UMKM  binaan  menjadi  lebih  baik,  akad  qardhul hasan sebaiknya bertindak sebagai akad tatawwu’ (tolong menolong) bukan bertindak sebagai akad komersial yang represif.
Kata Kunci : Zakat Produktif, Efektifitas, Qardh al-Hasan, UMKM
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34

## PENDAHULUAN
Kesenjangan  penghasilan  dan  perbedaan  mata  pencaharian  beserta  perbedaan  sumber pendapatan  merupakan  sebuah  keniscayaan  dalam  kehidupan  karena  ini  merupakan sunnatullah agar kehidupan bisa berjalan dengan seimbang. Untuk mengurangi problematika “kesenjangan”  Allah  memberikan  kewajiban  zakat  dari  orang  yang  mempunyai  kecukupan harta untuk dibagikan kepada fakir miskin sebagai solusi pemerataan perekonomian agar harta tidak  menumpuk  pada  seseorang  malainkan  berputar  dan  terus  mengalir.  Kewajiban  zakat harus tidak dianggap sebagai opsional menggugurkan kewajiban saja malaikan harus ada rasa tanggung  jawab  bersama  untuk  menjalankan  roda  dan  perputaran  perekonomian  untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Zakat  sebagai  instrumen  filantropi  islam  memiliki  potensi  yang  sangat  strategi  dalam mengentaskan  problematikan  ekonomi  masyrakat.  Besarnya  potensi  zakat  secara  tersirat diharapkan  mampu  terealisasi  dengan  baik  meski  yang  tergambar  masih  ada  yang  belum sepenuhnya  beroperasi  karena  beberapa  kendala  yang  dihadapi  seperti  mustahik  mengalih fungsikan  dana  zakat  produktif  menjadi  penemenuhan  keperluan  konsumtif  dan kesehatan.(Wulansari  &  Setiawan,  2014).  Hasil  kasjian  terdahulu  menjabarkan  bahwa beberapa  lembaga  zakat  yang  bekerja  secara  optimal  mampu  menciptakan  siklus perekonomian yang dan memberikan dampak positif (Usman & Sholikin, 2021). Zakat secara inplisit  dan  eksplisit  merupakan  instrumen  fiskal  dan  pendapatan  dalam  islam,  selain  itu fungsi  zakat  merupakan  bentuk  redistribusi  pendapatan.  Peran  zakat  yang  optimal  akan berkontribusi  besar  dalam  mengentaskan  kemiskinan  berupa  kesenjangan  ekonomi, kemiskinan,  pengangguran,  penumpukan  harta  pada  orang  kaya  sehinga  berimplikasi  pada stagnansi siklus perekonomian hingga kriminalitas sosial. Melalui instrumen zakat terciptalah perputaran  ekonomi  yang  berkeadilan  sebagai  implikasinya  dapat  meningkatkan  daya  beli masyarakat  ekonomi  menengah  kebawah  dan  progresfitas  produksi  perusahaan  (Putra  dkk., 2020).  Setidaknya  ada  4  makna  yang  tersirat  dalam  kewajiban  zakat:  pertama,  zakat  dapat menjaga dan memelihara harta dari pencuri. Kedua, zakat merupakan bentuk bantuan humanis kepada  sesama  manusia  agar  terbantu  dan  bekerja  keras  dengan  mandiri  dalam  merubah kehidupannya sendiri dengan layak. Ketiga, zakat dapat menyucikan jiwa muzakki dari sifat inividu  yang  kotor  berupa  sifat  kikir,  rakus  dan  boros.  Keemmpat,  zakat  merupakan  bagian dari  rasa  syukur  yang  telah  Allah  SWT  anugerahkan  kepada  hambanya  (Wahbah  Zuhaiyli,
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
2006). Zakat merupakan bentuk retual Maliyah Ijtimaiyah yakni meterialis dan sosialis yang sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Zakat  mempunyai  manfaar  besar  baik  bagi  Muzakki sebagai  bentuk  penyucian  harta  karena  terdapat  harta  orang  yang  berhak  dalam  harta  orang kaya, juga kepada mustahik untuk kebutuhan dasarnya dan juga bermanfaat kepada masyarakt secara  umum.  Perintah  zakat  mengandung  tiga  hikmah  yaitu  diniyah,  khuluqiyah  dan ijtimaiyah (ritual, moral dan sosial) (Al-Qaradawi, 1993).
Al-ba’ly memaparkan bahwa zakat  adalah salah satu  income yang bisa mempengaruhi terhadap  permintaan  dan  penawaran  pada  pasar.  Di  sektor  produksi  zakat  mampu menciptakan produktivitas lebih efektif sehingga perusahaan mengalami progresifitas bahkan bisa  menciptakan  perusahaan  baru  untuk  memenuhi  permintaan  konsumen.  Disektor  lain modal yang tersalurkan pada perusahaan akan meningkatkan eksistensi perusahaan itu sendiri dan modal yang tersalurkan tetap terjamin. Adanya peningkatan permintaan itu bisa dideteksi dengan adanya harta yang tersalurkan oleh muzakki kepada mustahik. Pemenuhan kebutuhan dasar mustahiq bisa beroperasi dengan aktifnya instrumen zakat (Al-Ba’ly, 2006).
Zakat  menurut  Asnaini mempunyai  makna yang cakupannya sangat  luas yaitu agamis, moral spritual, ekonomis dan sosial politik. Demensi agamis dan moral spritual adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah dengan melaksankan perintah dan kewajibnya, dan interaksi sosial  merupakan  nilai  dari  sosial  ekonomis.  Sosial  merupakan  nilai  kebaikan  dari  individu dan masyarakat secara umum dan ekonomis adalah perputaran ekonomi di tengah masyarakat agar harta benda tidak menumpuk pada beberapa golongan saja (Asnaini, 2008). Dari makna itu tersimpulkan menjadi dua sisi yaitu Hablum Minallah hubungan dengan pencipta dengan bentuk  ketakwaan  yang  dilakukan  oleh  hambanya  dan  hablum  minannas  yaitu  bentuk interaksi sosial antar sesama manusia.
Zakat merupakan bagian fundamental dalam islam hal ini dipertegas dengan disebutkan setelah  shalat  (Zulfikar,  2021).  Zakat  dapat  menciptakan  perekonomian  dengan  seimbang, ketika  persentase  zakat  dikeluarkan  oleh  muzakki  akan  mempengaruhi  ekonomi  secara signifikan  di  tengah  masyarakat.  Selain  itu  zakat  bertujuan  untuk  menyucikan  individu  dari sifat  amoral,  dalam  jangka  waktu  yang  panjang  zakat  bertujuan  untuk  merubah  status mustahik  menjadi  muzakki  (Muhammad  bin  qosim  alghozy). Konsep  redistribusi  zakat mempunya dua pola yaitu penyaluran dana zakat berbentuk  tradisional  dan penyaluran dana modern  (produktif).  Dengan  pola  karitas  menyalurkan  dana  zakat  kepada  mustahiq  tanpa
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
adanya  target  dan  kemandirian  ekonomi  hal  ini  sekedar  konsumsi  mustahik  tanpa pemberdayaan.  Sedangkan  dengan  pola  produktif  menyalurkan  dana  kepada  mustahik  yang disertai visi untuk mengubah kondisi penerima yang asalnya berstatus mustahiq bisa berubah menjadi  muzakki  dengan  bentuk  eksplorasi  skill,  pelatihan  dan  pemberian  wawasan  lainnya (Thoriquddin, 2014).
Hasil  kajian  terdahulu  menjelaskan  efektifatas  alokasi  dana  zakat  produktif  dalam memberdayakan masyarakat melalui usaha kecil berjalan secara maksimal dan sesuai harapan Mohammad  Ridwan,  2019,  sedangkan  lembaga  zakat  dibeberapa  tempat  dalam mengalokasikan  dana  zakat  produktif  untuk  memberdayakan  masyarakat  masih  belum optimal  karena  ada  beberapa  kendala  yang  harus  dibenahim,  Septi  Wahyuningsih,  Makhrus 2016.  Pemberian  dana  bergulir  kepada  masyarakat  diharapkan  memberikan  kesejahteraan pelaku  usaha  mikro  kecil  dan  menengah.  Indonesia  dengan  mayoritas  penduduk  muslim sangat berperan penting dalam kaitannya dengan zakat produktif. Oleh sebab itu urgensi dari pembahasan ini perlu dikembangkan lagi.
Dengan  demikian,  meneliti  konsep  pengelolaan  zakat  produktif  adalah  upaya  penting dan  sangat  relevan  terhadap  lembaga  zakat  sebagai  sebuah  instansi  dalam  mengatasi kesenjangan  ekonomi  di  tengah  masyarakat.  Prosedur  redistribusi  dana  zakat  mencakup berbagai  mekanisme  penyaluran.  Mekanisme  penyaluran  dana  zakat  meliputi  berbagai  cara tergantung  kebijakan  dari  instansi  yang  bersangkutan  seperti  Qardh  al-hasan  dll.(Afif  & Oktiadi, 2018). Peneliti ingin memfokuskan diri pada efektifkitas dana zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui skema Qardh al-hasan.
Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan sebuah masalah: pertama, apa saja sumber pendapatan dana zakat di era kontemporer?, kedua, bagaimana redistribusi dana zakat dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan ekonomi?, dan ketiga bagaimana efektifitas konsep akad qardh  al-hasan  dalam  kerangka  zakat  produktif  dalam  pemberdayaan  UMKM?.  Dengan demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami:  pertama,  sumber pendapatan dana zakat diera kontemporer, kedua, redistribusi dana zakat dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, dan ketiga bagaimana efektifitas konsep akad qardh al-hasan transaksi dalam zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM.
Efektifitas akad qardh al-hasan
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
Efektivitas  Berasal  dari  kata  efektif  yang  berarti  ada  efek  (pengaruh),  membawa  hasil, berhasil  guna  (Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  1990:  219).  Efektivitas  adalah tingkat  dimana  kinerja  yang  sesungguhnya  sebanding  dengan  kinerja  yang  ditargetkan (Sumardji,  2006:  269).  Menurut  Subagyo  (2000)  efektivitas  adalah  kesesuaian  antara  output dengan  tujuan  yang  ditetapkan.  Efektivitas  adalah  suatu  keadaan  yang  terjadi  karena dikehendaki.  Efektifitas  qardh  al-hasan  guna  mengalokasikan  dana  zakat  produktif  untuk menciptakan ekonomi masyarak yang baik dan kehidupan yang layak.
Menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia.  Akad  merupakan  janji,  perjajian  atau  kontrak (KBBI,  2022).  Akad  adalah  sesuatu  yang  diinginkan  seseorang  dan  dikerjakan  dengan kemauan  sendiri,  akad  dapat  dilakukan  dua  orang  maupun  lebih  yang  berumplikasi  pada berubahnya hukum objek transaksi (ma’qud alaih) (Mulyono et al., 2022).
ْيَلَع ىٰلْتُي اَم  َّلِْا  ِماَعْنَ ْلْا ُةَمْيِهَب ْمُكَل  ْتَّل ِحُا ِِۗد ْوُقُعْلاِب ا ْوُف ْوَا ا ْٰٓوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي ْنَا َو ِدْيَّصلا ىِ ل ِحُم  َرْيَغ ْمُك ُح ْمُت اَم ُمُكْحَي َ هاللّٰ َّنِا ِۗ م ُر ُدْي ِرُي
١
Artinya:“wahai  orang-orang  beriman  tepatilah  janji-janji  kalian.  Semua  hewan  halal bagi  kalian  kecuali  yang  haram  dan  yang  sedang  berburu  saat  ihram.  Sesunggunya  Allah menetapkan  terhadap  apa  yang  ia  kehendaki.  Akad  al-Qardh  adalah  memberikan  pinjaman harta terhadap orang lain tanpa ada tambahan saat pengembalian. Dalam literatur fikih klasik al-Qardh  dikategorikan  dengan  akad  tatawwu’  (tolong  menolong)  bukan  sebagai  transaksi komersial (Antonio, 2001). Akad al-Qardh biasanya diimplementasikan di sektor sosial dalam jangka waktu yang pendek atau diterapkan untuk usaha kecil, istilah ini dikenal dengan Qardh al-hasan  (pinjaman  kebajikan).  Qardh  al-hasan  diperlukan  untuk  kepeluan  sosial  dan pemenuhan  usaha  kecil  oleh  karenanya  dana  tersebut  dapat  bersumber  dari  zakat,  infaq  dan sedekah, kemudian jika dipinjamkan kepada pelaku usaha tidak mengharuskan ada tambahan dari pokok pinjaman (Kasdi, 2016)(Kasdi, 2016).

## UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)
UMKM  merupakan  aktivitas  perekonomian  yang  dijalankan  oleh  perorangan  atau  badan usaha  yang  ruang  lingkupnya  kecil,  mikro  atau  menengah  dan  memenuhi  kriteria  usaha (Ariyanto dkk., 2021). Dari definisi tersebut dapat diklasifikasikan bahwa UMKM berkagori usaha  kecil  yang  dilakukan  masyarakat  menengah  kebawah.  Dari  klasifikasi  ini  pemerintah diharapakan  untuk  berpartisipasi  dalam  menumbuh  kembangkan  ekonomi  nasional  dimulai dengan menciptakan desa tematik dan orientasi terhadap pasar. Menurut  UUD No. 20 tahun
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
2008 tentang UMKM pasal 1 bahwa usaha mikro adalah bisnis individu atau berbentuk badan usaha  yeng  mempunyai  kriteria  usaha  mikro.  Usaha  kecil  merupakan  usaha  produktif  yang dimiliki  oleh  individu  atau  badan  usaha  yang  mampu  berdiri  sendiri  bukan  dimiliki  atau dikuasai  oleh  cabang  dari  perusahaan  baik  langsung  maupun  secara  tidak  langsung  yang memenuhi kriteria usaha menengah atau usaha besar (Lubis dkk., 2022).

## METODE
Penelitian  ini  dapat  dikategorikan  dalam  penelitian  library  research  (studi  pustaka). Metodologi  dalam  pendekatan  ini  menggunakan  gounded  theory  (Ayu  &  Budiasih,  2013), yaitu  metode  riset  yang  mencoba  mengembangkan  dan  mengalisis  secara  sistematis  makna yang  tersembunyi  dibalik  data  ketika  dikumpulkan,  kemudian  dilakukan  diskriptis-analisis dengan  komprehensif  menggambarkan  secara  jelas  berkaitan  dengan  masalah  yang  dihadapi kemudian  dianlisis  secara  kritis.  Dan  menggunakan  metode  SLR  (Sistematic  Literature Review) yaitu metode penelitian untuk mensintesis hasil-hasil penelitian, sehingga fakta lebih komprehensif  dan  berimbang  kemudian  dapat  disuguhkan  kepada  penentu  kebijakan (Siswanto,  2010).  Adapun  teknik  pengumpulkan  data  melalui  penelusuran  beberapa  buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkenaan dengan zakat produktif yang menggunakan skema Qardh al-hasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sumber Zakat Di Era Kontemporer
BAZNAS ataupun LAZ memrupakan sebuah instansi  yang beroperasi  dibidang penghimpun dan distribusi zakat, lembaga ini harus berjalan dengan progresif mengingat zakat merupakan instrumen  keuangan  dan  merupakan  bagian  dari  kebijakan  fiskal  guna  untuk  meminimalisir orang-orang  fakir  miskin  dan  merubah  kehidupannya  lebih  layak.  ada  banyak  sumber  zakat untuk mengentaskan kemiskinan seperti berikut ini.
1. Zakat fitrah
Kewajiban zakat fitrah didasari karena ifthar (berbuka dibulan puasa). Zakat fitrah dapat diistilahkan  dengan  sedekah  sesuai  dengan  lafadz  yang  tercantum  dalam  al-Qur’an  dan hadits.  Persamaan  ini  seolah-olah  zakat  dan  sedekah  berasal  dari  satu  peristiwa.  Zakat fitrah  adalah  kewajiban  yang  harus  direalasikan  oleh  setiap  indvidu  yang  muslim  saat menjelang hari raya idul fitri dengan kadar 2.5 kg atu 3.5 liter sesuai dengan komsumsi
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
pokok  didaerah  yang  bersangkutan(Elfadhli,  2016).  Dasar  kewajiban  zakat  fitrah mengacu pada QS: al-Baqarah: 43.
ُمْيِقَا َو َنْيِعِك هرلا َعَم ا ْوُعَك ْرا َو َةوٰك َّزلا اوُتٰا َو َةوٰلَّصلا او

## ٤٣
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”. Asbab al-Nuzul  dari turunya ayat  di  atas yaitu setelah mengajak kaum bani  Israil untuk memeluk  islam  dan  menjauhi  kekufuan.  Setelah  embargo  perintah  pertama  yang  harus dilaksakan  adalah  shalat  untuk  menghambakan  diri  kepada  Allah,  dan  memerintahkan untuk menunaikan zakat guna menyucikan jiwanya dan bentuk rasa syukur kepada Allah atas  segala  nikmat  yang  telah  dianugerhkan.  Kemudian  diperintahkan  untuk  rukuk dengan  orang-orang  yang  rukuk,  yaitu  semua  orang  yang  beriman  yang  mengikuti perintah  Allah  dan  Rasul-Nya.  Penambahan  perintah  rukuk  setelah  perintah  shalat  dan zakat  mengajak  mereka  untuk  bersama  orang-orang  baik,  beriman  dan  selalu  mengikuti ajaran  Nabi  Muhammad.  Hadits  dari  ibnu  Umar  “Rasullah  SAW  menwajibkan  zakat fitrah saat bulan ramadhan dengan porsi 1 sha’ (3,5 liter) kurma atau gandum atas muslim baik merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki atau perempuang” (HR. Bukhari Muslim) pada  hadits  Bukhari  “zakat  fitrah  diwajibkan  menjelang  hari  raya  idul  fitri.Saleh  al- Fauzan.  Fiqih  Sehari-Hari.  Alih  Bahasa  Abdul  Hayyie  Al-Kattani,  Ahmad  Ikhwani, Budiman  Musthofa.  (Jakarta  :  Gema  Insani  Press,  2005),  hlm.  272..  syarat  wajib  zakat fitra  yaitu  muslim,  bayi  yang  lahir  sebelum  terbenamnya  matahari  saat  idul  fitri  dan mempunyai  kecukupan  dalam  memenuhi  kebutuhan  primernya  untuk  dirinya  sendiri beserta yang wajib diberikan nafkah baik manusia ataupun hewan pada malam dan siang hari saat hari raya idul fitri (Muhammad bin qosim alghozy, Fathul Qorib)
2. Zakat Maal (Harta)
Definisi  etimologi,  maal  adalah  harta  yang  ingin  dimiliki  semua  orang,  diambil manfaatnya dan disimpan. Berdasarkan definisi termonologi maal adalah harta yang bisa dimiliki  dan  dimabil  keuntungannya.  Zakat  maal  menuru  Yusuf  Qardhawi  adalah  harta eksklusif yang dianugerahkan Allah SWT kepada hambanya kemudian diwajibkan untuk dibagikan  kepada  yang  berhak.  Arti  harta  eksklusif  adalah  harta  yang  sudah  mencapai kriteria  diwajibkan  zakat  semisal,  sampai  satu  nishab,  haul,  dan  kepemilikan  sempurna dan  berkembang  (Sovia  dkk.,  2020).  Sesuatu  yang  bisa  dianggap  harta  jika  memenuhi dua kriteria diantaranya: pertama, bisa dimiliki, dikuasai,  dihimpun  serta bisa disimpan.
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
Kedua,  bisa  diambil  manfaatnya  sesuai  kebiasaan  (ghalib)  seperti  pakaian,  makanan, motor,  rumah,  hewan  ternak,  dan  benda  berharga  lainnya.  Zakat  Harta  yang  wajib dikeluarkan:  Hewan  ternak  yakni:  kambing,  domba,  kerbau,  sapi  dan  unta,  Emas  dan perak,  Makanan  pokok  berupa  gandum,  beras,  jagung,  dan  sebagainya  sesuai  ghalib (kebiasaan)  makanan  pokok  di  daerah  tersebut,  buah-buahan  berupa  kurma  dan  anggur, harta yang digunakan untuk bisnis atau harta perniagaan (Muhammad bin qosim alghozy, Al-Bajuri Jus 1) .
Masing-masing  dari  harta  diatas  mempunyai  perbedaan  dari  aspek  nishab  yaitu  batas minimmum kuantitas harta yang harus dikeluarkan zakatnya, haul yaitu lingkaran perputaran waktu  selama  satu  tahun,  dan  kadar  zakat  yakni  ukuran  kuantitas  dari  harta  yang  harus dibagikan  kepada  yang  berhak  menerimanya.  Dewasa  ini  sumber  zakat  tidak  hanya  terpaku pada zakat Zuru’  (pertanian), peternakan, emas perak, Tijarah (perniagaan) serta harta rikaz tetapi  diera  kontemporer  ini  bertranformasi  meliputi  zakat  profesi,  dosen,  artis,  instansi berbasis  profit  oriented,  surat-surat  penting,  segala  sesuatu  yang  diperjual  belikan  dan diperdagangkan,  perniagaan  mata  uang  (money  changer),  madu  dan  produk  hewani  serta zakat  sector  kontemporer  lainnya.  Sehingga  timbul  pertanyaan  oleh  berbagai  pihak  tentang perbedaan  antara  zakat  dan  pajak  baik  hukum  ataupun  pelaksanaannya,  khususnya  di Indonesia (Hafidhuddin, 2002).
Ada  dua  pendekatan  yang  dijelaskan  Al-Qur’an  tentang  sumber  pendapatan  zakat.  Pertama dengan  pendekatan  global  (Ijmali)  yaitu  segala  bentuk  harta  yang  mencakup  semua  syarak maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua dengan pendekatan secara mendetai (Tafsily), yaitu memaparkan  kewajiban  zakat  jika  mencakup  semua  persyaratan  berupa  nishab,  haul  dan kadar  ukuran  zakat.  Mengacu  pada  pendekatan  ijmaly  ini,  maka  segala  macam  jenis  harta yang  belum  tampak  contoh  kongkritnya  dimasa  Rasulullah  SAW  seiring  perubahan  zaman dan perkembangan tekhnologi maka semua yang bernilai zakatnya wajib dikeluarkan. Segala bentuk  income  yang  diperoleh  dari  kegiatan  profesional,  jika  sudah  mencapai  satu  nishab maka  hukumnya  wajib  zakatnya  dikeluarkan.  Hal  ini  mengacu  pada  teks  Al-Qur’an  yang Ijmaly. misalnya firman Allah yang terdapat dalam QS. adz-Dzariyat ayat 19
ِف َو ِم ْو ُرْحَمْلا َو ِلِٕىۤاَّسلِ ل ٌّقَح ْمِهِلا َوْمَا ْٰٓي ١٩
“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
Berberapa ulamak berpendapat bahwa teks ini mencakup ruang lingkup hasil usaha manusia yang  Allah  keluarkan  dari  dalam  mampun  dari  atas  bumi  berupa  hasil  olahan  bumi  seperti hasil pertanian ataupun berupa hasil tambang seperti emas, emas dan benda berharga linnya, sebab  teks  Al-Qur’an  mencakup  segala  bentuk  macam  harta  yang  baik  yang  ada  di  era Rasulullah SAW atau di era setelahnya. Segala olahan hasil bumi seperti kelapa sawit, padi, benda-benda  bernilai  yang  diperdagangkan  atau  di  sektor  jasa  yang  basisnya  profesi, semuanya wajib dikeluarkan dengan mekanisme tertentu dan ukuran sebagaimana yang telah didiskripsikan dalam Hadits Nabi baik yang diketahui secara eksplisit ataupun implisit.
Diera  modern  sekarang  ini  menurut  Djakfar  bahwa  sumber  zakat  ada  3  sektor,  yaitu sektor  pertanian,  sektor  perindustrian,  sektor  jasa.  Beberapa  sumber  zakat  menurut  Djakfar mengutip  dari  karya  Didin  Hafiduddin  ketika  diintegrasikan  berupa  zakat  yang  basisnya profesi  seperti  perusahaan  yang  memproduksi  jasa  atau  produk,  profesi  artis,  dosen,  dewan perwakilan  rakyat,  perdagangan  mata  uang,  (money  excanger)  surat-surat  berharga,  segala macam  benda  yang  diperuntukkan  pada  bisnis,  madu  dan  produk  hewani,  investasi  proferti, asuransi  syariah,  dan  sejenis  sektor  mdern  lainnya  (Djakfar,  2014).  Djakfar  menambahkan bahwa  tekhnis  dan  mekanisme  dalam  mengukur  nishab,  ukuran  dan  waktu  ketika mengeluarkan  zakat  profesi  ini  menggunakan  hukum  analogi  (hukum  qiyasy)  yang  dapat dilakukan sebagai salah satu instrumen hukum dan ilmu fiqh berikut ini:(Djakfar, 2014)
1. Jika  di-qiyas-kan  pada  zakat  tijarah  (zakat  perniagaan)  maka  untuk  menentukan nishab,  ukuran,  dan  waktu  diwajibkannya  mengeluarkan  zakat  sama  dengan  emas perak.  Batas  minimalnya  setara  dengan  85  g  emas,  2,5%  ukuran  wajib  mengelurkan zakatnya  dan waktu menegeluarkannya satu kali tiap tahun setelah semunya dikurangi kebutuhan dasar.
2. Jika di-qiyas-kan pada sektor pertanian maka batas nishabnya setarai 653 kg gandum atau  padi,  ukuran  yang  wajib  dikelurakan  zakatnya  sebanyak  5%  dan  waktu dikeluarkan  zakatnya  adalah  saat  mendapatkan  fee  atau  penadapatan,  dikeluarkan setiap masa panen
3. Jika  di-qiyas-kan  pada  zakat  rikaz  (harta  yang  terpendam),  maka  20%  kadar  wajib mengeluarkan zakatnya tanpa nishab dan wajib dikeluarkan saat menerimanya.
Berdasarkan  pernyataan  ketua  BASNAS  No.  KEP.  016/BP/BASNAS/XII/2015  berkaitan dengan  batas  minimal  diwajibkannya  zakat  profesi  bahwa  “  Zakat  pendapatan  atau  zakat
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
profesi  adalah  harta  yang  harus  dizakati  yang  bersumber  dari  penghasilan  profesi  dan dikeluarkan  saat  mendapatkan  gaji  (selanjutnya  dikenal  dengan  zakat  pendapatan),  batas minimal  nishabnya  setara  653  kg  atau  524  kg”.  “Zakat  pendapatan  atau  profesi  tahun  2016 yaitu nilai nishab pendapatan di pulau Jawa adalah Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh  ribu  rupiah)  sedangkan  di  luar  pulau  Jawa  didasarkan  pada  harga  makanan  pokok  di daerah  yang  bersangkutan  seperti  beras  dan  lain  sebagainya,  dan  cara  mengukur  zakat penadapatan yaitu dengan porsi 2,5% dari penghasilan bruto” (Peraturan mentri agama RI No. 52 Tahun 2014,).

## Mekanisme Redistribusi Zakat Era Kontemporer
Isu  ekonomi  ditengah-tengah  masyarakat  dalam  tekhnis  dan  mekanisme  manajemen  zakat sudah  menjadi  pembahasan  tersendiri  oleh  bebagai  pihak.  Hal  ini  dalam  aspek  kontemporer dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif (Anwar, 2018). Manajemen zakat berbasis  kelembagaan  mulai  mengimplementasikan  tata  cara  ini,  deferensiasi  dari  kedua istilah  ini  dilihat  dari  implementasi  pendistribusian  dan  pendayagunaan  dana  zakat. Pendistribusian dana zakat  dapat  diaplikasikan secara langsung (konsumtif) dan secara tidak langsung  (produktif)  (Wartoyo  &  Ernila,  2019).  Zakat  konsumtif  diintegrasikan  menjadi konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Zakat produktif diintegrasikan menjadi produktif tradisional dan produktif kereatif. Penjelasanya berikut ini:
1. Model Zakat Konsumtif tradisional
Implementasi  redistribusi  zakat  yang  berbentuk  konsumtif  tradisional  yaitu  zakat didistribusikan  pada  golongan  yang  berhak  secara  langsung  guna  memenuhi  kebutuhan dasar sehari-hari, berupa pendistribusian zakat fitrah seperti beras, gandum dan makanan pokok  lainnya  kepada  fakir  miskin  sebelum  matahari  terbenam  di  hari  terakhir  bulan puasa.  Pendistribusian  zakat  fitrah  secara  langsung  oleh  muzakki  pada  mustahik  untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dibagikan pada orang yang sangat membutuhkan karena faktor  ketiadaan  pangan.  Pola  distribusi  ini  merupakan  program  yang  berbasis  jangka pendek  dalam  rangka  mengentaskan  problematika  ditengah-tengah  masyarakat  (Fitri, 2017).
2. Model Konsumtif Kreatif.
Implementasi  redistribusi  zakat  yang  berbentuk  konsumtif  kreatif  adalah  program  zakat yang  diaplikasikan  dalam  bentuk  barang  konsumsi  sehari-hari  namun  lebih  berkereasi
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
daripada  model  konsumtif  tradisional.  Umunya  pola  distribusi  ini  tidak  terpaku  pada waktu dengan arti lain bisa didistribusikan kapan saja sesuai dengan desakan kebutuhan mustahik  karena  adanya  faktor  musibah  atau  bencana  alam  lainnya  hal  ini diimplementasikan  guna  membantu  fakir  miskin  dalam  mengentaskan  kondisi  sosial ekonomi  yang  dialaminya.  Ada  beberapa  cara  dalam  pendistribusian  zakat  konsumtif kereatif  yang  dibagikan  untuk  masyarakat  diantaranya  berikut  ini:(Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013)
a. Bantuan kebutuhan primer seperti sandang, papan dan pangan.
b. Bantuan  berbasis  pendidikan  seperti;  Menciptakan  tempat  pendidikan  yang  layak, nyaman  dan  asri  agar  para  pelajar  termotivasi  untuk  mencari  ilmu.  Membangun perpustakaan. Memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi atau karena tidak mampu.
c. Bantua  berbasis  Kesehatan;  Membangun  klinik  bagi  masyarakat  fakir  miskin. Mendirikan tempat bersalin gratis.
d. Sarana  Sosial;  Wakaf  tempat  ibadah  dan  bantuan  sarana  ibadah  berupa  sajadah  dan mukena dll. Bantuan peralatan pertanian. Bantuan gerobak untuk pedagang kaki lima. Membangun rumah bagi disabilitas.
3. Model Produktif Konvensional
Pola  redistribusi  zakat  produktif  konvensional  merupakan  zakat  yang  dibagikan  kepada mustahik  berbentuk  barang  produktif,  pola  redistribusi  zakat  produktif  konvensional hampir  sama  dengan  model  konsumtif  kreatif  hanya  saja  lebih  bernilai  setingkat diatasnya.  Pola  pembagian  ini  menggunakan  barang-barang  yang  sesuai  dengan kemampuan  mustahik,  para  mustahik  diharapkan  mampu  menciptakan  usaha  yang sustainabke  (kontinuitas),  seperti  bantuan  sapi  perahan  ternak  hewan,  mesin  pembajak sawah, mesin jahit, alat pertukangan (Fitri, 2017).
4. Model Zakat Produktif kreatif
Pola  redistribusi  zakat  secara  produktif  kreatif  adalah  zakat  yang  dibentuk  dengan investasi modal bergulir, baik berupa pemodalan proyek sosial, seperti sarana kesehatan, pendirian gedung sekolah, pembangunan sosial, tempat ibadah maupun sebagai investasi modal usaha bergulir usaha untuk membantu yang mempunyai kemampuan dalam bidang entrepreneurship atau sebagai produktivitas usaha para pedagang atau UMKM.
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
Konsep  zakat  produktif  kreatif  merupakan  zakat  yang  dibagikan  kepada  mustahik  sebagai media  produktivitas  mustahik  dengan  tujuan  pemberdayaan  kondisi  perekonomiannya,  atau dana  zakat  diinvestasikan  pada  sektor  ekonomi  yang  mempunyai  nilai  ekonomis.  Zakat produktif  secara  umum  mempunyai  visi  yaitu  merubah  status  mustahik  menjadi  muzakki dengan  beberapa  langkah-langkah  seperti  pembagian  modal  usaha  bagi  mereka  yang mempunyai  skill  dibidang  entrepreneurship  dan  mereka  mampu  mengembangkan  usaha sendiri dengan baik tentunya diimbangi dengan pendampingan optimalisasi managemen dari pihak lembaga terkait.
UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 menjelaskan tentang Pendayagunaan dana zakat: ayat 1  menjelaskan  bahwa  zakat  dapat  memberdayakan  usaha  produktif  dalam  rangka mengentaskan  fakir  miskin  dan  untuk  peningkatan  kualita  umat,  sedangkan  dalam  ayat  2 menjelaskan  bahwa  sebagaimana  dimaksud  ayat  1  pemberdayaan  zakat  produktif  dilakukan apabila  telah  memenuhi  kebutuhan  dasar  mustahik.  Dalam  pendistribuisan  dana  zakat  yang harus  didahulukan  adalah  kebutuhan  dasar  mustahik  karena  berkaitan  dengan  persoalan kebutuhan  primer  mustahik,  jika  semuanya  sudah  terpenuhi  dipersilakan  beralih  pada pembagian  dana  zakat  yang  berbasis  produktif.  Beberapa  contoh  program  yang  dapat diaplikasikan  oleh  lembaga  dalam  pembagian  dana  zakat  produktif  diantaranya  dengan berbentuk  investasi  modal  usaha  pada  pelaku  UMKM  untuk  kemajuan  usaha  mustahik, menciptakan  lapangan  pekerjaan  bagi  mustahik  yang  memiliki  keterampilan  dalam wirausahawan, support kepada mitra binaan agar berpartisipasi dalam beberapa pameran atau event, dalam membentuk lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau LEB (Lembaga Bagi  Hasil).  ketika  mendirikan  perusahaan  seyogianya  melibatkan  mustahik  dalam managemen,  karyawan  atau  pada  aktivitas  yang  sesuai  dengan  kemampuan  mustahik (Direktorat  Pemberdayaan  Zakat,  2013).  Dalam  manajemen  zakat  produktif  harus  visioner guna  untuk  merubah  kondisi  mustahik  menjadi  Muzakki,  dalam  hal  ini  perlu  adanya  etos kerja  yang  tinggi  dari  pihak  lembaga  zakat  dan  efisiensi  kerja  sama  dari  berbagai  pihak terutama mustahik itu sendiri untuk mencapai visi misi yang sudah direncanakan. Salah satu contoh implementasi zakat produktif yaitu aktivitas ekonomi yang sudah dilakukan oleh KH. Sahal Mahfud Mahfudz, beliau mendampingi dan membina msayarakat penerima zakat yang notabeni ‘kurang mampu’ untuk mendayagunakan dana zakat yang diperoleh sebagai modal
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
dalam  berbisnis  guna  meningkatkan  taraf  hidupnya  menjadi  lebih  baik  daripada  sebelum menerima modal dari dana zakat (Anwar, 2018).
Thoriquddin  dalam  karyanya  menjelaskan  bahwa  dewasa  ini  lembaga  zakat  yang mengaplikasikan secara produktif mulai berkembang pesat. salah satunya yang dilakukan oleh KH. Sahal Mahfudz, beliau mendirikan BPMP (Badan Pengembangan Masyarakat Pesantren) dengan pendekatan konsumtif kereatif yaitu jika masyarakt memiliki skill menjahit diberikan mesin  penjahit,  jika  mampu  dalam  mengemudi  becak  diberi  becak  yang  pada  dasarnya masyarakat diharapkan mampu berusahan secara mandiri tanpa mengaharapkan uluran tangan dari orang kaya. Di sisi lain KH. Sahal Mahfudz membentuk lembaga zakat sebagai koperasi yakni  dana  yang  sudah  terkumpul  tidak  langsung  diberikan  kepada  mustahik  dalam  bentuk uang  malainkan  ditarik  kembali  sebagai  bentuk  tabungan  mustahik.  Dengan  cara  ini  secara tidak  langsung  mustahik  telah  menciptakan  lapangan  pekeerjaan  melalui  kapital  yang  sudah dikumpulkan berasaskan harta zakat (Thoriquddin, 2014).  Thariquddin menambahkan, sudah banyak program yang direalisasikan oleh lembaga zakat El Zawa (Sebuah lembaga zakat yang ada di bawah naungan Uin Maulana Malik Ibrahim Malang) antara lain: pembinaan terhadap pelaku  UMKM,  besiswa  berprestasi  bagi  mahasiswa  tidak  mampu  di  Uin  Maulana  Malik Ibrahim,  santunan  fakir  miskin,  santunan  ibnu  sabil,  santunan  anak  yatim,  santunan  pada karyawan  atau  dosen  Uin  Malang  yang  keluarganya  meninggal  dunia,  pembiayaan murabahah,  Qardh  al-Hasan  dll.(Thoriquddin,  2014).  Berikut  adalah  dokumentasi  tabel prosedur pelaksanaan zakat  produktif hasil penelitian oleh Thoriquddin di  lembaga zakat  el- Zawa:

## Tabel Pola Redistribusi Dana Zakat Di El-Zawa
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dicerna  bahwa  siklus  dana  zakat  berasal  dari  Muzakki  yang menyalurkan sebagian hartanya pada lembaga zakat berupa el-Zawa kemudian oleh el-Zawa dalam  programnya  dana  itu  dikelola  dengan  bentuk  penyaluran  dana  produktif  kepada mustahik  atau  bisa  disebut  dengan  Qardh  al-hasan  UMKM(Rahman,  2021).  Mustahik mengelolanya  dalam  kerangka  proyek  usaha  untuk  merubah  kondisi  ekonominya  menjadi
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
lebih baik. el-Zawa melakukan pemantauan dam pendampingan terhadap usaha mustahik agar sesuai  dengan  managemen  yang  sudah  disusun.  Tentunya  dalam  usaha  pasti  mengalami untung dan rugi, apabila usaha mustahik untung maka dananya dikembalikan kepada el-Zawa untuk  gulirkan  kepada  mustahik  lainnya,  apabila  usahanya  rugi  meski  sudah  menjalankan usaha  secara  intensif  maka  mustahik  tidak  harus  mengembalikan  kepada  el-Zawa  dan dianggap sebagai dana hibah saja (Thoriquddin, 2014).

## Efektifitas Konsep Akad Qardh al-Hasan Dalam Kerangka Zakat Produktif
Dalam  islamic  low  tidak  ditemukan  hukum  yang  menganjurkan  umatnya  untuk  melakukan hutang, namun dewasa ini hutang sudah tren, karena hutang selalu berhubungan erat dengan enterpreneurship bahkan ada yang menggambarkan bahwa ekonom yang berani hutang ialah yang  mempunyai  peluang.  Sedangkan  pembiayaan  di  Bank  secara  umum  melakukan pinjaman berbentuk kredit, qard dan hutang yang harus dibayar dengan tambahan bunga yang besar. Dan aplikasi perbankan yang sering digunakan 1. Akad jual beli seperti salam, istisna dan  murabahah.  2.  Akad  sewa  menyewa  seperti  ijarah  atau  IMBT  (ijarah  mumtahiya bittamlik),  3.  Akad  pinjaman  seperti  qardh,  4.  Akad  bagi  hasil  dalam  bentuk  investasi musyarakah dan, mudharabah 5. Akad sewa menyewa atau jasa ijarah untuk akad multi jasa. Di  Indonesia  terdapat  beberapa  lembaga  zakat  yangg  mengaplikasikan  zakat  produktif, diantaranya:  Baitulmaal  Muamalat  (BMM),  DPU  Daarut  Tauhid,  Pos  Kemanusiaan  Peduli Ummat  (PKPU),  Dompet  Dhuafa  (DD),  Yayasan  Dana,  Rumah  Zakat  (RZ),  dan  Sosial  al- Falah (YDSF)(Oktaviani & Bahri, 2018).
Qardh  al-hasan  Menurut  istilah  mempunyai  arti  memberikan  pinjaman  harta  kepada orang lain tanpa adanya margin manfaat dari pinjamannya itu, pinjaman tanpa adanya manfaat apapun waktu dikembalikan atau bisa diungkapkan dengan pinjaman suka rela (Satrio, 2015). Implementasi  Qardh  al-hasan  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  bentuk  pembiayaan  saja malainkan  harus  dibarengi  dengan  model  manjemen  yang  masif  seperti  dalam  mekanisme pendampingan  dan  pembinaan  agar  tujuan  mulia  ini  bisa  terwujud  dengan  baik  (Fitriani, 2021).  Qordh  al-hasan  dapat  dikategorikan  sebagai  akad  tathawwu’  atau  akad  tolong menolong dan bukan merupakan transaksi komersial.
Dana qardh al-hasan berasal dari zakat, infaq, sedekah (ZIS) dan wakaf yang dikelola secara terpisah untuk produktifitas usaha fakir miskin yang mempunyai skill untuk berusaha namun  tidak  mempunyai  modal.  Dengan  skema  qardh  al-hasan  mustahik  penerima  modal
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
dana zakat ini harus mempunyai etos kerja dan kesemangatan yang tinggi agar kehidupannya berubahah  menjadi  lebih  baik  daripada  sebelum  menerima  dana  zakat.  Qardh  al-hasan  yang mengharuskan  ada  tambahan  saat  pengemabalian  itu  tidak  diperbolehkan  oleh  syari’ah (Purwadi,  2014).  Dalam  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sri  Apriliayni  dkk memaparkan bahwa transaksi qardhul hasan yang dilakukan di lembaga tersebut masih tidak seiring  dengan  konsep  Qardh  al-hasan  dalam  ekonomi  islam  (Apriliyani  et  al.,  2021).  Pada dasarnya  transaksi  qardh  dan  qardh  al-hasan  itu  sama  hanya  saja  defrensiasi  dari  keduanya ialah  sumber  dana.  Sumber  dana  dari  qardh  al-hasan  dari  ZIS  sedangkan  qardh  sumber dananya berasal dari dana kapital BMT atau keuntungan yang disisihkan.
Beberapa  penyebab  gagalnya  dalam  produktifitas  dana  zakat  dalam  pemberdayaan UMKM dari berbagai lembaga zakat berbeda-beda, hasil kajian dari (Mufidati, 2016) tentang penyebab  gagalnya  zakat  produktif  melalui  konsep  Qardh  al-hasan.  Pertama  minimnya kuantiatas  SDM  di  lembaga  zakat  yang  menyebabkan  kewalahan  dalam  melakukan produkfitas dana zakat, kedua kurang bersinergi antara BAZNAS dengan lembaga mitra, yang kemudian  menyebabkan  lemahnya  pengawasan  terhadap  UMKM  binaan,  ketiga  BAZNAS tidak  melakukan  sanksi  kepada  lembaga  mitra  ketika  tidak  melakukan  poin-poin  dalam bekerja  sama,  keempat  Lembaga  zakat  tidak  memiliki  kriteria  terhadap  fakir  miskin,  kelima lembaga zakat masih lemah dalam melakukan filterisasi terhadap mustahik sebagai akibatnya UMKM  binaan  kurang  memaksimalkan  usahanya,  keenam  terdapat  alih  fungsi  dana  zakat produktif dari mustahik menjadi konsumtif seperti digunakan pada kebutuhan dasar mustahik, kesehatan  atau  membiayai  putra-putrinya,  Ketujuh  UMKM  binaan  belum  sepenuhnya mengimplementasikan  materi-materi  pelatihan  yang  sudah  dirancang  oleh  lembaga  zakat, alasan  utama  disebabkan  tidak  punya  waktu  untuk  mempraktekkan  skill  baru  yang  telah dipelajari  dan  bila  diterapkan  masih  terkendala  dalam  akses  pasar  (Mufidati,  2016)  . Optimalisasi  alokasi  dana  zakat  produktif  untuk  memberdayakan  pelaku  usaha  agar  sesuai harapan  harus  melakukan  tahapan-tahapan  progresif  berupa  pemberian  modal  usaha, pembinaan  entrepreneurship  dan  pendampingan  usaha  sehingga  usaha  yang  dijalankan  bisa lebih  produktif  dan  dapat  meningkatkan  status  ekonominya,  Pengelolaan  zakat  di  beberapa lembaga  zakat  Kota  Cirebon  memiliki  struktur  dan  manajeman  yang  baik.  Seluruh  lembaga zakat  tersebut  dalam  mengelola  dan  menghimpun  dana  zakat  mengacu  pada  lima  fungsi
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
manajemen  organisasi  yaitu  perencanaan,  pengelompokan,  pelaksanaan,  evaluasi  dan pengawasan (Ridwan, 2019).
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  kegiatan  pendistribusian  zakat produktif  pemberdayaan  UMKM  LAZISMU  Gresik.  Pertama  adalah  tujuan  atau  target, lembaga  zakat  harus  mempunyai  tujuan  untuk  menciptakan  mustahik  menjadi  mandiri  dan bangkit kemudian harus ada target untuk merubah mustahik menjadi muzakki. Kedua adalah pencarian  dan  pemanfaatan  SDM,  keharusan  dalam  integrasi  dan  koordinasi  berbagai subsistem  organisasi  seperti  subsistem  produktif,  pendukung,  pemelihara,  penyesuaian  dan manajemen.  Selanjutnya  adalah  penetapan,  implementasi,  dan  pemeliharaan  pedoman- pedoman  kebijakan.  Dan  terakhir  adalah  adanya  serangkaian  umpan  balik  dan  lingkaran kendali untuk menjamin organisasi tetap pada target dalam pencapaian tujuan. ketiga adalah lingkungan  prestasi  atau  lingkungan  kerja,  hal  ini  ada  dua  yaitu  pertama  lingkungan  fisik. Efektifitas  lembaga  zakat  semakin  biak  jika  mempunyai  lingkungan  fisik  yang  memadai, diantaranya  seperti  LAZISMU  Gresik  memiliki  kantor  cabang  dengan  fasilitas  yang  bagus, kantor  layanan  kecamatan,  mobil  layanan,  serta  para  SDM  yang  ramah  dan  disiplin.  Mobil layanan  pun  tidak  hanya  bagi  para  mustahik.  dan  kedua  lingkungan  kerja  nonfisik  seperti hubungan  kerja  antara  pimpinan  dengan  bawahan  atau  hubungan  kerja  antar  pegawai., Keempat  adalah  proses  komunikasi  yaitu  kerja  sama  yang  baik  dan  jelas  harus  dibentuk melalui komunikasi yang baik antara unsur-unsur dalam organisasi tersebut. Komunikasi yang baik bisa mewujudkan suasana kenyamanan dan sikap pengertian dalam pekerjaan. Sendjaja menambahkan  bahwa  fungsi  komunikasi  dalam  organisasi  adalah  sebagai  fungsi  informasi, fungsi regulasi, fungsi integrasi, dan fungsi persuasi.
Dalam  kegiatan  pendistribusian  zakat  produktif  pemberdayaan  UMKM  lazismu Gresik,  pemimpin  selain  mengarahkan  para  pegawainya,  pemimpin  juga  bertugas  dalam pengambilan  keputusan.  pemimpin  mempunyai  peran  utama  dalam  persetujuan  calon penerima  manfaat.  Tidak  hanya  kepada  pegawai,  pemimpin  dalam  kegiatan  pendistribusian zakat  produktif  pemberdayaan  UMKM  juga  bertugas  untuk  mengarahkan  para  penerima manfaat tentang bagaimana cara untuk mengelola sebuah usaha Kelima adalah kepemimpinan dan  pengambilan  keputusan  kepemimpinan  diartikan  sebagai  sebuah  hubungan  yang  saling berpengaruh  antara  atasan  dan  pegawai  dalam  pencapaian  tujuan.  Kepemimpinan  dan pengambilan keputusan memegang peranan yang sentral dalam organisasi. Dalam organisasi,
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
pemimpin  memiliki  banyak  aktivitas  seperti  perencanaan  kerja  atau  perumusan  kerja, pemecahan  masalah,  dan  solusi  dalam  penyelesaiannya.  Keenam  adalah  inovasi  organisasi yaitu  memberbaiki  suatu  produk  dalam  organisasi,  di  LAZISMU  Gresik  proses  assessment dalam  kegiatan  pendistribusian  zakat  produktif  tidak  lagi  menggunakan  sistem  manual melainkan sistem online. Para volunteer cukup hanya membawa tab ketika survei di lapangan. Hal  tersebut  memudahkan pemimpin untuk memantau meskipun pemimpin berada di  kantor (Ainiyah & Bramayudha, 2021).
Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umi Rosidah dkk tentang distribusi zakat  produktif.  Penelitian  itu  dilakukan  di  LAZIZNU  Jombang  yang  bekerja  sama  dengan BMT-NU  Jombang.  Ia  menjelaskan  bahwa  BMT  NU  melakukan  survei  kepada  pengusaha kecil yang tidak memiliki modal tetapi berpotensi untuk mengembangkan usahanya, kemudia BMT  NU  memfasilitasi  dengan  memberikan  pinjman  modal  dengan  skema  Qardh  al-hasan. Maksud dari dana dari qard al-hasan untuk produtifitas usaha UKMM adalah mustahik tidak harus membayar melebihi pokok pinjmann saja seperti biaya admin atau biaya bagi lainnya, mustahik hanya perlu mebayar pinjaman pokoknya saja (Rosyidah dkk., 2021).
Sistem Transaksi Qardh Al-Hasan Di BMT NU
BMT-NU  diistilahkan  sebagai  Muqridh  (pemberi  pinjaman),  ia  berposisi  sebagai  mediator yang  memberikan  pinjaman  dana  kepada  Muqtaridh  (penerima  pinjaman).  Muqtarid merupakan  mustahik  zakat  produktif  atau  pelaku  usaha  UMKM.  Muqtarid  mengajukan  diri untuk  mendapatkan  dana  zakat  produktif  kemudian  LAZIZNU  Jombang  menyutujui  setelah melalui berbagai  tahap.  BMT-NU menyeleksi berkas-berkas berupa  foto  kopi  KTP dan KK. Setelah kedua balah pihak sepakat maka pencairan dana zakat produktif menggunakan skema qardh al-hasan.(Rosyidah dkk., 2021). Telah terjadi banyak kasus yang mengharuskan pelaku
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
usaha  kecil  ketika  memperoleh  dana  dari  transaksi  qardh-  al-hasan  ini  mewajibkan  untuk dikembalikan  pada  waktu  tertentu  dengan  ada  tambahan,  alasannya  agar  mustahik  itu  tidak lalai dalam menjalankan usahanya dan bagaimanpun caranya mereka harus mengembangkan usahanya dengan optimal. Sedangkan menurut peneliti, SDM yang harus di sorot adalah dari pihak lembaga zakat yang telah melakukan program zakat produktif.
Agar  produktifitas  lembaga  zakat  tetap  berjalan  maka  pelaksana  zakat  produktif  dan pelaku  usaha  kecil  harus  berjalan  searah  dan  progres  hal  ini  diperlukan  adanya  managemen yang  baik  dari  lembaga  zakat  seperti  penelitian  yang  di  lakukan  Rahmat  Hidajat  berupa;  1. Planing yaitu lembaga Amil Zakat PKPU melakukan assesment terhadap kelayakan mustahik, 2.  Organizing yaitu, PKPU melakukan pembagian job discription guna optimalisas tugasnya masing-masing, 3. Actuating yaitu, untuk menghimpun dana zakat PKPU melakukan dakwah dan sosialiasi kepada masyarakat tentang zakat dengan detail. Actuating ini merupakan wujud pelaksanaan dari managemen organizing, 4. Controllig   yaitu, pihak  LAZ PKPU melakukan pengawasan secara langsung dan tertulis yang dilakukan secara periodik setiap 6 bulan sekali terhadap mitra binaan dan silaturrahmi ke masing-masing rumah mustahik (Hidajat, 2017).
Pemberian  modal  yang  dilakukan  oleh  LAZ  PKPU  dibidang  pendayagunaan  dan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  menggunakan  skema  dana  bergulir  atau  Qardh  al-hasan yakni  meminjamkan  modal  usaha  kepada  pengusaha  kecil  untuk  mengembangan  usahanya dan  berdikari  dengan  caranya  sendiri  kemudia  modal  itu  dikembalikan  tanpa  tambahan pinjaman.  Setelah  mustahiq  diberi  dana  bergulir  selanjutnya  mereka  diberikan  motivasi  dan pelatihan manajemen seperti pemasaran, keuangan dll (Hidajat, 2017).
Seyogyanya  lembaga  zakat  hendaknya  konsisten  melakukan  redistribusi  dana  zakat agar lembaga zakat yang bersangkutan eksistensi dan produktifitas keuangannya tetap terjaga salah  satunya  dengan  Qardh  al-hasan,  dimana  konsepnya  yaitu  akad  pinjaman  dengan  suka rela  tanpa  isyarat  mengembalikan  dana  lebih  dari  pokok  pinjaman.  Dana  dibagikan  kepada mustahik  berupa  bentuk  benda    atau  modal  yang  sesuai  dengan  skill  dan  kemampuan mustahik  untuk  berusaha  kemudian  ketika  taraf  kehidupannya  berubah  menjadi  lebih  baik dana  zakat  itu  dikembalikan  oleh  mustahik  kepada  lembaga  zakat  guna  untuk  digulirkan kepada mustahik lainnya dan saat pengembalian sesuai dengan pinjaman awal tanpa ada dana tambahan.  Lembaga  zakat  sebagai  sebuah  institusi  boleh  mengambil  dana  melebihi  pokok pinjaman  dari  mustahik  jika  usahanya  betul-betul  berjalan  dengan  baik  tetapi  bukan
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
merupakan  persyaratan  diawal  akad  karena  akad  qardhul  hasan  berposisi  sebagai  akad tatawwu’  (tolong  menolong)  bukan  sebagai  akad  komersial  yang  represif  dan  pelaku  usaha yang memperoleh dana zakat dan telah mampu mengembangkan usahanya dengan baik sangat dianjurkan  untuk  menyisihkan  sebagian  harta  hasil  usahanya  untuk  di-infaq-kan  ke  lembaga zakat yang bersangkutan (Mufidati, 2016).

## SIMPULAN
Redistribusi zakat bisa dilakukan secara langsung (konsumtif) maupun secara tidak langsung (produktif).  Redistribusi  zakat  yang  berbasis  konsumtif  bisa  dirasakan  dalam  jangka  waktu yang pendek sedangkan redistribusi yang berbasis produktif akan bisa dirasakan dalam jangka panjang  karena  diinvestasikan  pada  modal  usaha  mustahik,  eksplorasi  skill  dan pengembangan  kemampuan  diri  mustahik  dalam  berusaha.  Transaksi  yang  relatif  digunakan dalam lembaga  zakat  adalah akad qordh al-hasan. Dalam alokasi dana zakat produktif untuk pemberdayaan  UMKM  di  setiap  lembaga  zakat  meiliki  manajemen  yang  berbeda  sebagai akibatnya ada yang yang berhasil dan ada yang masih tidak sesuai dengan harapan. Peyebab gagalnya  dalam  produktifitas  dana  zakat  dalam  pemberdayaan  umkm  karena  masih  ada beberapa  kendala  yang  masih  harus  dibenahi,  sedangakan  keberhasilannya  dikarena optimalisasi  yang  baik  dari  manjemen  dan  implementasi  dan  lembaga  zakat  yang bersangkutan.  Lembaga  zakat  jika  ingin  mendapatkan  income  dari  dana  zakat  produktif melalui  skema  Qardh  al-hasan  harus  melakukan  managemen  yang  baik  berupa  motivasi, pelatihan,  pendapingan  dan  manajemen  lainnya  secara  intensif  karena  bagiamanapun  juga aktor utama kesuksesan dari usaha mustahiq adalah dari mangemen lembaga terkait kemudian mustahik  jika  usahanya  sudah  membaik  sangat  dianjurkan  untuk  meyisihkan  sebagian hartanya sebagai infaq tetapi bukan termasuk dalam skema Qard al-hasan.

## REFERENSI
Afif,  M.,  &  Oktiadi,  S.  (2018).  Efektifitas  Distribusi  Dana  Zakat  Produktif  dan  Kekuatan Serta  Kelemahannya  Pada  BAZNAS  Magelang.  Islamic  Economics  Journal,  Vol.  4, No, 2.
Ainiyah,  A.  R.,  &  Bramayudha,  A.  (2021).  Kegiatan  Pendistribusian  Zakat  Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZIZMU. Journal Of Islamic Management, 1(2), 91–108.
Al-Ba’ly,  A.  H.  M.  (2006).  Ekonomi  Zakat  Sebuah  Kajian  Moneter  dan  Keuangan  Syariah, terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim. Pt. Raja Grafindo Persada.
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
Al-Qaradawi, Y. (1993). Fiqh az-Zakat. Muassasah al-Risālah.
Antonio,  M.  S.  (2001).  Bank  syariah:  dari  teori  ke  praktik  -  (Dadi,  Basri,  Farida,  &  Dewi (eds.); cet. 1).
Anwar, A. T. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Umat. ZISWAF, Vol. 5, No, 45–47.
Apriliyani, S., Malik, Z. A., & Surahman, M. (n.d.). Peran Lembaga Amil Zakat , Infaq dan Shadaqah  Muhammadiyah  (  Lazismu  )  Banjarnegara  dalam  Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. 7–12.
Ariyanto, A., Wongso, F., Wijoyo, H.,  Indrawan, I., Musnaini, Akbar, M. F., Anggraini, N., Suherman,  Suryanti,  &  Devi,    iara  S.  G.  R.  (2021).  Strategi  Pemasaran  UMKM  di Masa  Pandemi  (H.  Wijoyo,  D.  Sunarsi,  &  I.  Indrawan  (eds.);  Cet.1).  CV  INSAN CENDEKIA MANDIRI.
Asnaini. (2008). Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Pustaka Pelajar.
Ayu, I. G., &  Budiasih, N. (2013). Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 9 No.(1), 19–27.
Djakfar,  M.  (2014).  Agama,  etika,  dan  ekonomi:  Wacana  menuju  pengembangan  ekonomi rabbaniyah. UIN-Maliki Press, Malang.
Elfadhli.  (2016).  Zakat  Produktif  Sebagai  Salah  Satu  Solusi  Pengentasan  Kemiskinan  Dan
Pengangguran Di Indonesia. JURIS, Volume 14.
https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/300/298
Fitri, M. (2017a). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No, 149–173.
Fitri, M. (2017b). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan
Umat. Economica: Jurnal
Ekonomi Islam, 8(1), 149–173. https://doi.org/10.21580/ECONOMICA.2017.8.1.1830
Fitriani,  H.  (2021).  Kontribusi  Zakat  Sebagai  Solusi  Menghadapi  Krisis  Ekonomi  Dan Keuangan  Sosial  Islam  Di  Masa  Pandemi  Covid-19.  Journal  of  Islamic  Philanthropy and Disaster, Vol 1,No 1. https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joipad/article/view/3226/1806
Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam perekonomian modern. Gema Insani.
Hafidhuddin, D. (2008). Agar Harta Berkah dan Bertambah (B. Hardianto (ed.); Cetakan ke).
Gema Insani.
Haidir,  M.  S.  (2019).  Revitalisasi  Pendistribusian  Zakat  Produktif  Sebagai  Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. Jurnal Muqtasid, 10(1), 57–68.
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
Hasan,  M.  A.  (1996).  Zakat,  pajak  ansuransi  dan  lembaga  keuangan:  masail  fiqhiyah. https://books.google.com/books/about/Masail_fiqhiyah.html?hl=id&id=yrWFAQAAC AAJ
Hidajat,  R.  (2017).  Penerapan  Manajemen  Zakat  Produktif  dalam  Meningkatkan  Ekonomi Umat  di  Pkpu  (  Pos  Keadilan  Peduli  Umat  )  Kota  Makassar.  Millah:  Jurnal  Studi Agama, 17(1), 63–84. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4
Kasdi,  A.  (2016).  Filantropi  Islam  Untuk  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat  (  Model Pemberdayaan  ZISWAF  di  BMT  Se-Kabupaten  Demak  ).  IQTISHADIA,  Vol.  9, No(2), 227–245.
KASIM, M. A. B. (2014). Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Wilayah  Sukabumi  (Studi  Kasus:  Kampoeng  Ternak Dompet Dhuafa). Jurnal Ekonomi
Dan Perbankan Syariah. https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/143/108
Lubis,  N.,  Silalahi,  A.  D.,  &  Irama,  O.  N.  (2022).  Analisis  Dana  Zakat  Produktif  Sebagai Modal  Usaha  Mikro  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  Provinsi  Sumatera Utara. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.1(10), 3303–3310.
Mufidati, K. (2016). Peran Badan Amil Zakah dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakah Produktif di Kota Surabaya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 5(1), 1–16.
Muhammad  bin  qosim  alghozy.  fathu  al  qorib  al  mujib.  In  Nurul  Huda.  Universitas Muhammadiyah Malang. https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16014
Mulyono,  E.,  Darussalam,  H.,  &  Naser,  M.  N.  (2022).  Penghentian  Akad  Gadai  Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dies: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 1, 55–69.
Musman. (2011). BAPERLUZAM : Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Sebagai Sistem Pendidikan Sadar Zakat (H. Setiana (ed.); 2nd ed.). CDAQ Stain Surakarta.
Oktaviani,  R.,  &  Bahri,  E.  S.  (2018).  Original  Research  Article  Zakat  Produktif  Sebagai
Modal Kerja Usaha Mikro. 2(October), 101–120.
https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686
Pratama,  Y.  C.  (2015).  Peran  Zakat  Dalam  Penanggulangan  Kemiskinan  (  Studi  Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional ). 1(1), 93–104.
Purwadi,  M.  I.  (2014).  Al-Qardh  dan  Al-Qardhul  Hasan  sebagai  Wujud  Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah. 21(1), 24–42.
Putra,  F.  R.,  Sisillia,  A.  S.,  &  Fajrina,  A.  N.  (2020).  Optimalisasi  Pengelolaan  Zakat: Implementasi  dan  Implikasinya  dalam  Perekonomiantle.  Jurnal  Of  Islamic  Ekonomc And Finance Studies, Volume 1.
Volume 6 (1), 2022 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/ p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34 Pp 13-34
Rahman,  I.  A.  (2021).  Peran  Zakat  Produktif  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Mustahik  di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah, Vol. 1 No.
http://ejournal.stainumalang.ac.id/index.php/AlMansyur/article/view/25/3
Ridwan,  M.  (2019).  Pengelolaan  Zakat  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Kota  Cirebon. Journal of Syntax Idea, 1(4), 112–123.
Rosyidah, U., Ridlwan, A. A., Studi, P., Islam, E., Ekonomi, F., Kecamatan, C., & Kabipaten, D.  (2021).  Analisis  Pengelolaan  Dana  Zakat  Produktif  Untuk  Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang). 2.
Sartika,  M.  (2008).  Pengaruh  Pendayagunaan  Zakat  Produktif  terhadap  Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, N. https://journal.uii.ac.id/JEI/article/view/163/128
Satrio,  M.  A.  (2015).  Qardhul  Hasan  Sebagai  Wujud  Pelaksanaan  Csr  Dan  Kegiatan
Filantropi  Lembaga  Keuangan  Syariah  Untuk  Pemberdayaan  Masyarakat.  Jurnal Kajian Bisnis, VOL. 23, N. http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/article/view/162/145
Shofiya  Nabila,  N.,  Fistasari,  D.  D.,  Awwaliah,  H.,  &  Wahyudi,  N.  (2021).  Peran  Baznas Sebagai  Filantropi  Islam  Dalam  Menopang  Ekonomi  Masyarakat  Ditengah  Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi Islam, 12(2), 129–147.
http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
Sovia,  A.  K.,  Lubis,  D.  S.,  &  Zein,  A.  S.  (2020).  Digitalisasi  Pemberdayaan  Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif. 1, 62–76.
Thoriquddin, M. (2014). Pengelolaan Zakat Produktif Persepektif Ibnu Asyur. Uin Press.
Usman,  M.,  &  Sholikin,  N.  (2021).  Efektifitas  Zakat  Produktif  Dalam  Memberdayakan UMKM  (Studi  Kasus  Pelaku UMKM di  Pedan,  Klaten, Jawa Tengah). Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 174. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599
Wahbah Zuhaiyli. (2006). Nal-Fiqh al- Islāmiy wa Adilatuh, Jilid III. Dār al-Fikr.
Wartoyo, W., &  Ernila,  N. (2019). Program  Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Umkm Di  Lembaga  Zakat  Center  Kota  Cirebon.  At-Tijaroh:  Jurnal  Ilmu  Manajemen  Dan Bisnis Islam, 5(1), 18–37. https://doi.org/10.24952/tijaroh.v5i1.1629
Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik ( Penerima Zakat ) ( Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang ). 3.
Zulfikar.  (2021).  Pengenalan  Zakat  Produktif  untuk  Pemberdayaan  UMKM  di  Desa Gondangmanis. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 1–6.