## INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAERAH BERDASARKAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS-PK) DI KOTA

## MALANG
M. Fahrudin Andriyansyah
Universitas Islam Malang
Jl MT Haryono Nomor 19, Malang, 65144, 0341 551932, Fax:0341 552249
Email : fahrudin@unisma.ac.id

## Abstrak
Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia adalah korupsi. Korupsi telah menjangkiti seluruh lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah. Untuk  mencegah  terjadinya  korupsi,  pemerintah  menyusun  Strategi  Nasional Pencegaan  Korupsi  (Stranas  PK).  Agar  implementasi  Stranas  PK  dapat  berjalan dengan  baik  sesuai  dengan  harapan,  maka  diperlukan  cara/metode  untuk  melihat sejauh mana implementasi stranas PK, terutama di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif . Penelitian ini pada tahap awal akan menyusun terlebih dahulu  model/bentuk  indeks  persepsi  korupsi  daerah  dan  selanjutnya  mengukur sejauh  mana  tingkat  korupsi  di  Kota  Malang  dengan  menggunakan  indeks persepsi  korupsi  daerah  melalui  survey  persepsi  masyarakat  berdasarkan implementasi  Stranas  PK,  terutama  terkait  sejauhmana  penguatan  partisipasi masyarakat dalam fokus Stranas PK di daerah. Hasilnya indeks  persepsi korupsi kota  malang  memiliki  skor  yang    masuk  dalam  kategori  tinggi  dengan  rata-rata skor 1.5 (buruk). Pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik dan reformasi birokrasi  masing-masing  dengan  skor  1.5  serta  pada  sektor  keuangan  daerah dengan skor 1.4.
Kata Kunci: Persepsi, Korupsi, Malang

## Abstract
Corruption  is  one  of  the  main  challenges  facing  Indonesia.  Corruption  has infected  all  state  institutions,  both  at  the  central  and  regional  levels.  To  prevent corruption,  the  government  has  developed  the  National  Strategy  for  Corruption Prevention (Stranas PK). In order for the implementation of the National Strategy for Corruption Prevention to run well as expected, a method/method is needed to
see  the  scope  of  the  implementation  of  the  National  Strategy  for  Corruption Prevention, especially in the regions. The research method used is quantitative. At the  initial  stage,  this  research  will  first  develop  a  model/form  of  the  regional corruption perception index and then the extent to which the level of corruption in the city of Malang uses the regional corruption perception index through a public perception  survey  based  on  the  implementation  of  the  National  Strategy  for Corruption Prevention, especially related to the extent to which, by strengthening public  participation  in  the  focus  National  Strategy  for  Corruption  Prevention  in the  area.  As  a  result,  Malang  City's  corruption  perception  index  is  in  the  high category with an average score of 1.5 (poor). In the field of licensing and public services  as  well  as  in  the  field  of  bureaucratic  reform,  each  with  a  score  of  1.5 and in the area of regional finance with a score of 1.4
Keywords: Peception, Corruption, Malang

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tantangan  besar  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  adalah  korupsi. Korupsi telah menjangkiti seluruh lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di  daerah.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dari  tahun  2004  sampai  tahun 2019  telah  menetapkan  setidaknya  998  terpidana  tindak  pidana  korupsi  yang terdiri  dari  DPR  dan  DPRD  sebanyak  247  terpidana,  Kepala  lembaga  dan kementerian  sebanyak  26  terpidana,  Gubernur/Walikota/Bupati/wakil  sebanyak 121 terpidana,   Eselon I/II/III sebanyak 199 terpidana, penegak hukum sebanyak 42 terpidana, swasta sebanyak 238 terpidana dan lainnya sebanyak 125 terpidana. 1
Pada  sisi  yang  lain,  revisi  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Undang-Undang-Nomor 19 tahun 2019  dianggap  sebagai  upaya  untuk  mengkerdilkan  dan  mengamputasi kewenangan  yang  dimiliki  oleh  KPK.  Akibatnya  pemberantasan  korupsi  yang dilakukan  oleh  KPK  tidak  berjalan  secara  optimal.  Dalam  istilah  lain  disebut penegakan tindak pidana korupsi dengan kewenangan dan sarana yang terbatas.
Selain  itu,  berdasarkan Corruption  Perception  Index (CPI)  pada  tahun  2022 Indonesia  menempati  peringkat  110  dari  180  Negara  dengan  skor  34/100, menurun 4 poin dari sebelumnya 40 pada tahun 2021. 2 Peringkat ini menunjukan bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah bagi indonesia utamanya dalam agenda pemberantasan  korupsi.  CPI  menjadi  ukuran  tingkat  korupsi  di  negara-negara
1 https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan diakses pada tanggal 9 Oktober 2023
2 https://ti.or.id/cpi-2019-korupsi-dan-pentingnya-integritas-politik/  diakses  pada  tanggal 9 Oktober 2023
dunia,  dan  CPI  juga  dijadikan  rujukan  atau  dasar  oleh  negara-negara  termasuk indonesia  dalam  menyusun  kebijakan  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  di Indonesia.
Banyaknya korupsi yang terjadi di daerah tidak bisa dilepaskan dari pemberian dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat melalui asas desentralisasi dan dekonsentrasi.  Daerah  memiki  hak  dan  kewenangan  untuk  mengurus  urusan pemerintahannya sendiri, utamanya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hak dan kewenangan  itu  dilaksanakan  melalui  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah (APBD),  pelayanan publik dan pemberian izin. Tidak optimalnya kontrol,  monitoring  dan  akuntabilitas  mengakibatkan  pelaksanaan  hak  dan kewenangan menimbulkan penyalahgunaan hak dan kewenangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkap oleh Robert Klitgard  bahwa  korupsi  adalah  kewenangan  yang  dimonopoli    dan  tidak  adanya akuntabelitas  atau  dirumuskan  dengan Corupption = Discreation+Monopoly- Accountabelity. 3
Pemerintah pada dasarnya tidak diam begitu saja melihat realitas korupsi yang begitu masif. Pada tahun 2012 Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun  2012  tentang  Strategi  Nasional  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi jangka panjang Tahun 2012-2015 dan jangka menengah tahun 2012-2014, namun kebijakan  tersebut  pada  akhirnya  dirubah  karena  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan  kebutuhan  pencegahan  korupsi  dan  diganti  dengan  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2018  tentang  Strategi  nasional  pencegahan  korupsi (Strana-PK).
Stranas-PK  merupakan  arah  kebijakan  nasional  yang  memuat  arah  fokus  dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan  korupsi  di  Indonesia.    Pemangku  kepentingan  lainnya  adalah  orang perseorangan,  kelompok  masyarakat,  badan  hukum,  badan  usaha,  organisasi kemasyarakatan,  praktisi,  akademisi,  asosiasi,  mitra  pembangunan,  dan  media massa  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  Stranas-PK.  Fokus  Stranas-PK meliputi  Perizinan  dan  tata  niaga,  keuangan  negara,  dan  penegakan  hukum. Implementasi  Stranas-PK  selanjutnya  dilaksanakan  melalui  aksi  pencegahan korupsi.
Tujuan  dibentuknya  Stranas  PK  adalah  untuk,  Pertama,  memberikan  arahan tentang  upaya-upaya  yang  diperlu  dilakukan  oleh  kementerian,  lembaga, pemerintah  daerah  dan  pemangku  kepentingan  lain  untuk  mencegah  korupsi. Kedua, mendorong  program  pencegahan  korupsi  yang  berorientasi  pada  hasil (outcome)  dan  dampak  (Impact),  buka  hanya  luaran  kegiatan  (output)  dengan
3 Robert Klitgard, Membasmi Korupsi (Jakarta: yayasan obor indonesia, 2001). hal 54

## Jurnal Negara dan Keadilan
capaian  yang  terukur. Ketiga, meningkatkan  sinergi  antara  program  pencegahan korupsi  dengan  kebijakan  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  pemangku kepentingan maupun dengan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi. 4
Aksi  pencegahan  korupsi  (Aksi  PK)  adalah  penjabaran  fokus  dan  sasaran Strans PK dalam bentuk program dan kegiatan. Aksi pencegahan ini dipergunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur sejauh mana capaian terhadap program dan kegiatan  pencegahan  korupsi.  Menteri,  pimpinan  lembaga,  kepala  daerah,  dan pemangku  kepentingan  lainnya  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  aksi  PK kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi (PK) setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Berdasarkan  laporan  pelaksanaan  Stranas  PK  triwulan  VI  Tahun  2020  nilai realisasi  dan  kepatuhan  daerah  kota/kabupaten  masih  cukup  rendah,  artinya realisasi  dan  kepatuhan  daerah  untuk  melaporakan  pelaksanaan  Aksi  PK  kepada Timnas  PK  tidak  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan,  termasuk  di  Kota Malang.  Kota  Malang  memiliki  nilai  kepatuhan  sebesar  50.01%  dan  realisasi laporan  sebesar  50.01%.  Pengukuran  ini  dilakukan  berdasarkan  metode self assestment di mana kepala daerah mengisi atau mengupload laporan pelaksanaan secara  mandiri  ke  dalam  wadah  sistem  informasi  yang  telah  disediakan  oleh Timnas-PK. Model pengukuran seperti ini tentu harus terverifikasi dan tervalidasi secara  langsung,  agar  apa  yang  telah  dilaporkan  benar-benar  sesuai  dengan kenyataan.
Terdapat banyak tantangan dalam dalam fokus Stranas PK, salah satunya pada aspek  minimnya  pelibatan  masyarakat. Pertama, Masih  terbatasnya  pelibatan masyarakat untuk mengawasi perizinan di tingkat pusat dan daerah, Kedua, masih terbatasnya  pelibatan  masyarakat  dalam  pengawasan  pengelolaan  keuangan negara  di  tingkat  pusat  maupun  daerah. Ketiga ,  lemahnya  pengawasan  sistem merit  dalam  menejemen  ASN,  belum  meratanya  kualitas  keterbukaan  informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik. 5
Agar  implementasi  Stranas  PK  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan harapan  dan  agar  tantangan  di  atas  dapat  terselesaikan,  maka  diperlukan cara/metode  tambahan  untuk  melihat  sejauh  mana  implementasi  Stranas  PK dijalankankan  secara  optimal  atau  tidak  oleh  daerah.  Pengukuran  dilakukan dengan  menggunakan  indeks  persepsi  korupsi  daerah  melalui  survey  persepsi masyarakat  berdasarkan  implementasi  Stranas  PK,  terutama  terkait  sejauhmana penguatan  partisipasi  masyarakat  dalam  fokus  Stranas  PK  di  daerah.  Hal  ini didasarkan  pada  posisi  masyarakat  sebagai  stakeholder  yang  dapat  merasakan secara  lansung  ada  atau  tidaknya  perubahan  dari  penerapan  Stranas  PK  di
4 M.  Fahrudin  Andriyansyah, Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Strategi Nasional  Pencegahan  Korupsi  (STRANAS  PK), (Jurnal  Yurispruden,  Volume  4,  Nomor  2,  Juni 2021). Hlm. 130
5 Ibid., Hlm 30
pemerintah  daerah.  Jika  persepsi  masyarakat  terhadap  implementasi  Stranas  PK bernilai baik (nilai besar) maka hal tersebut tentu akan berkolerasi dengan tingkat potensi  korupsi  yang  kecil,  begitupun  sebaliknya.  Jika  persepsi  masyarakat bernilai buruk (nilai kecil) maka tingkat potensi korupsi di daerah itu tinggi.
Indeks  Persepsi  Korupsi  Daerah  dalam  penelitian  ini  akan  diimplementasikan pertama di Kota Malang (pilot project), namun tidak menutup kemungkinan dapat dipakai  di  daerah lain di indonesia. Penerapan  Indeks Persepsi  Korupsi Derah di seluruh indonesia akan dapat dijadikan acuan  atau dasar bagi daerah untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.
Penelitian  ini  akan  menjawab  Bagaimana  Model  Indeks  Persepsi  Korupsi Daerah  berdasarkan  Strategi  Nasioanl  Pencegahan  Korupsi  (Stranas  PK)  dan Bagaimana  Indeks  Persepsi  Korupsi  Daerah  berdasarkan  Strategi  Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Kota Malang.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitaif sebagai  salah  satu  cara  dalam  penelitian  sosiologi  hukum. Populasi  dalam penelitian ini adalah warga Kota Malang. Sampel sasaran untuk survei ini adalah 400  orang  responden  yang  berasal  dari  masyarakat  yang  tersebar  di  5  (lima) kecamatan. Penarikan sampel dilakukan dengan cara probability sampling dengan margin error sebesar 5%.
Pengumpulan data dilakukan pasca penyusunan model indeks persepsi korupsi daerah,  dengan  waktu  selama  kurang  lebih  3  (tiga)  bulan.  Adapun  prosedur pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  Survey. Survey  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner  dengan  tujuan  untuk mengetahui  persepsi  masyarakat  terhadap  implementasi  Stranas  PK.  Sedangkan personal pembantu pengumpulan data berasal dari peneliti dan juga Pengurus atau relawan Malang Corruption Watch.
Indeks  persepesi  korupsi  daerah  skala  numerik  mengukur  tingkat  korupsi dalam  pemerintah  daerah  di  indonesia.  disusun  berdasarkan  jawaban  dari masyarakat  atau  organisasi  masyarakat  sipil.  Rentang  indeksnya  adalah  dari  0 sampai dengan 4, 0 berarti sangat korup, 4 berarti sangat bersih.

## PEMBAHASAN

## Persepsi Korupsi Daerah

## Jurnal Negara dan Keadilan
Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap  stimulus.  Stimulus  didapat  dari  proses  pengindraan  terhadap  objek, peristiwa,  atau  hubungan-hubungan  atar  gejala  yang  selanjutnya  diproses  oleh otak. 6 Istilah  persepsi  digunakan  untuk  mengungkapkan  pengalaman  atas  suatu benda  atau  suatu  kejadian  yang  dialami.  Secara  umum  persepsi  dapat  dibagi menjadi  2  (dua)  yaitu:  persepsi  terhadap  obyek  (lingkungan  fisik)  dan  persepsi terhadap  manusia  atau  sosial.  Persepsi  manusia  atau  sosial  adalah  proses menangkap  arti  obyek-obyek  sosial  dan  kejadian-kejadian  yang  dialami dilingkungan  manusia.  Setiap  manusia  memiliki  gambaran  yang  berbebda-beda mengenai realitas disekelilingnya.
Terdapat beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial, yaitu 7 :
1. Persepsi  berdasarkan  pengalaman  yaitu  persepsi  manusia  terhadpa seseorang,  obyek,  atau  kejadian  dan  reaksi  mereka  terhadap  hal-hal  itu berdasarkan  pengalaman  dan  pembelajaran  masa  lalu  mereka  berkaitan dengan orang, obyke atau kejadian yang serupa.
2. Persepsi  bersifat  selektif.  Setiap  manusia  sering  mendapatkan  rangsangan indrawi. Antensi kita pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan selektifitas kita atas rangsangan tersebut.
3. Persepsi  bersifat  dugaan.  Teradi  karena  data  yang  kita  peroleh  mengenai obyek tidak pernah lengkap sehingga proses persepsi  yang bersifat  dugaan ini memungkinkan kita menafsirkan suatu obyek dengan makna yang lebih lengkap dari suatu sudut pandang manapun.
4. Persepsi bersifat evaluatif. Artinya kebanyakan dari kita mengatakan bahwa apa yang kita persepsikan itu adalah suatu yang nyata akan tetapi terkadang alat-alat indra dan persepsi kita menipu kita sehigga kita juga ragu seberapa dekat persepsi kita dengan realitas sebenarnya.
5. Persepsi  bersifat  kontekstual.  Bahwa  dari  semua  pengaruh  dalam  persepsi kita  konteks  merupakan  salah  satu  pengaruh  yang  paling  kuat.  Ketika  kita melihat  seseorang,  suatu  obyek  atau  suatu  kejadian,  konteks  rangsangan sangat  mempengaruhi  struktur  kognitif,  pengharapan  oleh  karenanya pesepsi kita.
Dalam proses persepsi banyak rangsangan yang masuk ke dalam panca indra, namun tidak semua rangsangan tersebut memiliki daya tarik yang sama. Menurut Rhenald Kasali, Persepsi ditentuan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 8
1. Latar belakang Budaya
6 Sumato, Psikologi Umum, (Yogyakarta: CPAS, 2014) Hlm. 52
7 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi , (Bandung: PT Rosda Karya Ofoset, 2015) Hlm. 191-207
8 Rhenald Kasali, Manajemen Periklanan, Konsep-konsep dan Aplikasinya di Indonesia (jakarta: Grafiti, 2007), Hlm. 23
Persepsi ini terkait oleh budaya. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas.
2. Pengalaman masa lalu
Manusia pad aumumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas obyek yang dibicarakan. Pengalaman masa lalu ini biasaya diperkuat oleh informasi lain, seperti berita dan kejadian yang melanda obyek.
3. Nilai-Nilai yang dianut
Nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut mencakup kegunaan, kebaikan, estetika, dan kepuasan.
4. Berita yang berkembang
Berita yang berkembang merupakan salah satu bentuk rangsangan yang menarik perhatian khalayak. Melalui berita yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi terbentuknya persepsi pada seseorang.
Persepsi Korupsi Daerah merupakan proses pemahaman atau pemberian makna atas  suatu  informasi  korupsi  yang  ada  di  daerah.  Persepsi  ini  dibentuk  melalui pengalaman,  latar  belakang  budaya,  nilai-nilai  yang  dianut,  dan  berita  yang berkembang. Persepsi Korupsi Daerah berdasarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diperoleh dari persepsi masyarakat terhadap pelibatan masyarakat dalam implementasi Startegi Nasional Pencegahan Korupsi di Kota Malang.

## Model Indeks Persepsi Korupsi Daerah Kota Malang
Fokus  Strategi  Nasional  Pencegahan  Korupsi  yang  tertuang  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2018  tentang  Strategi  Nasional  Pencegahan  Korupsi adalah Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan  Hukum  dan Reformasi  Birokrasi.  Model  Indeks  Persepsi  Korupsi  Daerah  Kota  Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor  54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional  Pencegahan  Korupsi  dengan  mengukur  Persepsi  Masyarakat  pada  3 (Tiga) Sektor tersebut yang secara khusus dijalankan oleh pemerintah Daerah.
1. Perizinan Daerah
Pada sektor perizinan daerah terdapat 4 (empat) indaktor yang diukur yaitu:
a. Pelibatan  masyarakat  dalam  forum  konsultasi  Publik  perencanaan kebijakan perizinan
b. Masyarakat dapat mengakses perizinan sesuai dengan regulasi
c. Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan perizinan
d. Masyarakat dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan perizinan
2. Keuangan Daerah
Pada sektor Dalam Keuangan daerah terdapat 9 (sembilan) indaktor yang diukur yaitu:
a. Masyarakat  dilibatkan  dalam  perencanaan  penganggaran  keuangan daerah (Misanya dalam Musrenbang)
b. Masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakss  informasi  pengelolaan keuangan daerah (misalanya: dokumen APBD, RKA, DPA)
c. Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan atau pelaksanaan pendapatan  dan  belanja  keuangan  daerah  (Misalnya:  Pengawasan terhadap  Pendapatan  Pajak,  Retribusi  Daerah  dan  Penggunaan Anggaran)
d. Masyarakat  dilibatkan  dalam  evaluasi  pelaksanaan  keuangan  daerah (Misalnya:  dalam  forum  Laporan  Keternagan  Pertanggung  jawaban (LKPJ)
e. masyarakat  dilibatkan  dalam  perencanaan  kebijakan  pengadaan  barang dan jasa (misalnya: sosialisasi tentang konsolidasi pengadaan, e-catalog, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ))
f. masyarakat  dapat  mengakses  dokumen  pengadaan  barang  dan  jasa (Misalnya: dokumen kontrak dengan pihak ketiga)
g. masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa
h. masyarakat dilibatkan dalam evaluasi pengadaan barang dan jasa
i. masyarakat  dilibatkan  dalam  perencanaan  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah
3. Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Daerah
Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi terdapat terdapat 4 (empat) indikator yang diukur, yaitu:
a. masyarakat  dilibatkan  dalam  penyusunan  kebijakan  pelayanan  publik (Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi Kependudukan)
b. masyarakat  dilibatkan dalam perencanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM),  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP),  dan  Maklumat  Pelayanan (Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi Kependudukan)
c. masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik (Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi Kependudukan)
d. masyarakat  dilibatkan  dalam  evaluasi  kinerja  aparatur  sipil  negara (misalnya: melalui survei kepuasan masyaarakat)
4. Mengukur  sejauhmana  potensi  korupsi  yang  terjadi  di  sektor  perizinan daerah,  keuangan  daerah  dan  pelayanan  publik  dan  reformasi  birokrasi daerah.
5. Mengukur  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  di  kota  Malang. Penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Polres  Kota Malang,  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh Kejaksaan  negeri  Kota  Malang,  Pencegahan  korupsi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Kota  Malang  dan  Pencegahan  korupsi  yang  dilakukan  oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

## Indeks Persepsi Korupsi Daerah berdasarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Kota Malang
Berdasarkan  hasil  Survey  terhadap  400  responden  didapatkan  hasil  Indeks Persepsi  Korupsi  Daerah  Berdasarkan  Strateg  Nasional  Pencegahan  Korupsi sebagai berikut:
1) Perizinan Daerah
a. Prosentase  pelibatan  masyarakat  dalam  forum  konsultasi  Publik perencanaan  kebijakan  perizinan  sebesar  27%  menilai  sangat  buruk, 19%  menilai  buruk,  31%  sedang,  19%  menilai  baik  dan  4%  menilai sangat  baik.  Skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  Daerah  1.6  yang  berarti buruk.
b. Prosentase  Masyarakat  dapat  mengakses  perizinan  sesuai  dengan regulasi  sebesar  20%  menilai  sangat  buruk,  19%  menilai  buruk,  33% menilai  sedang,  20%  menilai  baik  dan  8%  menilai  sangat  baik.  Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.8 yang berarti buruk.
c. Prosentase  Masyarakat  dilibatkan  dalam  pengawasan  perizinan sebesar  28%  menilai  sangat  buruk,  26%  menilai  buruk,  31%  menilai sedang,  11%  menilai  baik,  dan  4%  menilai  sangat  baik.  Skor  Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.4 yang berarti buruk.
d. Prosentase  Masyarakat  dilibatkan  dalam  evaluasi  pelaksanaan perizinan sebesar 31%  menilai sangat  buruk, 26% menilai buruk, 28% menilai  sedang,  12%  menilai  baik,  dan  3%  menilai  sangat  baik.  Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.
Kesimpulan Skor  Persepsi Korupsi disektor  perizinan  adalah  1.5 yang berarti buruk.
2) Keuangan Daerah
a. Prosentase Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan penganggaran keuangan  daerah  (Misanya  dalam  Musrenbang)  sebesar  25%  menilai sangat  buruk,  27%  menilai  buruk,  29%  menilai  sedang,  12%  menilai baik, dan 7% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti buruk.
b. Prosentase  Masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakss  informasi pengelolaan  keuangan  daerah  (misalanya:  dokumen  APBD,  RKA, DPA)  sebesar  26%  menilai  sangat  buruk,  24%  menilai  buruk,  31% menilai  sedang,  14%  menilai  baik,  dan  5%  menilai  sangat  baik.  Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti buruk.
c. Prosentase  Masyarakat  dilibatkan  dalam  pengawasan  pengelolaan atau  pelaksanaan  pendapatan  dan  belanja  keuangan  daerah  (Misalnya: Pengawasan  terhadap  Pendapatan  Pajak,  Retribusi  Daerah  dan

## Jurnal Negara dan Keadilan
Penggunaan Anggaran) sebesar 30% menilai sangat buruk, 27% menilai buruk, 29% menilai sedang, 11% menilai baik,  dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.
d. Prosentase  Masyarakat  dilibatkan  dalam  evaluasi  pelaksanaan keuangan  daerah  (Misalnya:  dalam  forum  Laporan  Keternagan Pertanggungjawaban  (LKPJ),  dapat  mengakses  Laporan  Keuangan Daerah)  sebesar  28%  menilai  sangat  buruk,  28%  menilai  buruk,  30% menilai  sedang,  10%  menilai  baik,  dan  4%  menilai  sangat  baik.  Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.
e. Prosentase  masyarakat  dilibatkan  dalam  perencanaan  kebijakan pengadaan  barang  dan  jasa  (misalnya:  sosialisasi  tentang  konsolidasi pengadaan, e-catalog, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)) sebesar  28%  menilai  sangat  buruk,  27%  menilai  buruk,  31%  menilai sedang,  11%  menilai  baik,  dan  3%  menilai  sangat  baik.  Skor  Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.
f. Prosentase  masyarakat  dapat  mengakses  dokumen  pengadaan barang  dan  jasa  (Misalnya:  dokumen  kontrak  dengan  pihak  ketiga) sebesar  31%  menilai  sangat  buruk,  26%  menilai  buruk,  30%  menilai sedang,  10%  menilai  baik,  dan  3%  menilai  sangat  baik.  Skor  Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.
g. Prosentase  masyarakat  dilibatkan  dalam  pengawasan  pengadaan barang dan jasa sebesar 12% menilai sangat buruk, 37% menilai buruk, 36%  menilai  sedang,  3%  menilai  baik,  dan  12%  menilai  sangat  baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.6 yang berarti buruk.
h. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam evaluasi pengadaan barang dan  jasa  sebesar  30%  menilai  sangat  buruk,  27%  menilai  buruk,  30% menilai  sedang,  10%  menilai  baik,  dan  3%  menilai  sangat  baik.  Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.
i. Prosentase  masyarakat  dilibatkan  dalam  perencanaan  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  (SOTK)  Pemerintah  Daerah  sebesar  29% menilai  sangat  buruk,  27%  menilai  buruk,  32%  menilai  sedang,  9% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.
Kesimpulan  Skor  Persepsi  Korupsi  di  sektor  keuangan  daerah  adalah 1.4 yang berarti buruk.
3) Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
a. Prosentase  masyarakat  dilibatkan  dalam penyusunan  kebijakan  pelayanan  publik  (Pendidikan,  Kesehatan  dan Administrasi  Kependudukan)  sebesar  24%  menilai  sangat  buruk,  25% menilai buruk, 31% menilai sedang, 15% menilai baik, dan 5% menilai sangat  baik.  Skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  Daerah  1.5  yang  berarti buruk.
b. Prosentase  masyarakat  dilibatkan  dalam perencanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Maklumat Pelayanan (Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi  Kependudukan)  sebesar  21%  menilai  sangat  buruk,  28% menilai buruk, 33% menilai sedang, 15% menilai baik, dan 3% menilai sangat  baik.  Skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  Daerah  1.5  yang  berarti buruk. c. Prosentase  masyarakat  dilibatkan  dalam pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik (Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi Kependudukan) sebesar 22%
menilai  sangat  buruk,  28%  menilai  buruk,  31%  menilai  sedang,  16% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti buruk.
d.
Prosentase  masyarakat  dilibatkan  dalam evaluasi  kinerja  aparatur  sipil  negara  (misalnya:  melalui  survei kepuasan masyaarakat) sebesar 25% menilai sangat buruk, 30% menilai buruk, 27% menilai sedang, 14% menilai baik,  dan 4% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.4 yang berarti buruk.
Kesimpulan Skor Persepsi Korupsi di sektor Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi adalah 1.5 yang berarti buruk.
4) Pencegahan dan Pemberantasan koruspi di Kota Malang
a. Prosentase  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan oleh Polres Kota Malang sebesar 20% menilai sangat buruk,
25%  menilai  buruk,  32%  menilai  sedang,  17%  menilai  baik,  dan  6% menilai  sangat  baik.  Skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  Daerah  1.6  yang berarti buruk.
b. Prosentase  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Kota  Malang  sebesar  20%  menilai sangat  buruk,  22%  menilai  buruk,  36%  menilai  sedang,  16%  menilai baik, dan 6% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.7 yang berarti buruk.
c. Prosentase  Pencegahan  Korupsi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  sebesar  19%  menilai  sangat  buruk,  29%  menilai  buruk,  29%
menilai  sedang,  16%  menilai  baik,  dan  7%  menilai  sangat  baik.  Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.6 yang berarti buruk.
d. Prosentase pencegahan korupsi yang dilakukan oleh DPRD sebesar 25%  menilai  sangat  buruk,  32%  menilai  buruk,  25%  menilai  sedang, 13%  menilai  baik,  dan  5%  menilai  sangat  baik.  Skor  Indeks  Persepsi Korupsi Daerah 1.4 yang berarti buruk.
Kesimpulan Skor Persepsi Korupsi pemberantasan dan pencegahan korupsi di kota malang adalah 1.6 yang berarti buruk. Dengan peringkat skor terbesar adalah Kejaksaan dengan skor 1.7, kepolisian dan pemerintah daerah memiliki skor yang sama 1.6 dan yang terendah adalah DPRD dengan skor 1.4
5) Potensi Korupsi
a. Prosentase  potensi  Korupsi  Sektor  Perizinan  sebesar  23%  menilai sangat banyak, 27% menilai banyak, 32% menilai sedang, 18% menilai tidak  ada.  Skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  Daerah  1.5  yang  berarti banyak.
b. Prosentase potensi Korupsi Sektor Keuangan Daerah (APBD) 25% menilai sangat banyak, 26% menilai banyak, 29% menilai sedang, 20% menilai tidak ada. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti banyak.
c. Prosentase  potensi  Korupsi  Sektor  Pelayanan  Publik  sebesar  23% menilai sangat banyak, 25% menilai banyak, 30% menilai sedang, 22% menilai tidak ada. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.6 yang berarti banyak.

## KESIMPULAN
1. Model  Indeks  Persepsi  Korupsi  Daerah  Kota  Malang  yaitu  dengan Mengukur  Persepsi  Masyarakat  pada  3  (Tiga)  Sektor  berdasarkan  Strategi Nasional  Pencegahan  Korupsi  (Stranas  PK):  Perizinan  Daerah,  Keuangan Daerah, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.
2. Indeks  Persepsi  Korupsi  Daerah  Kota  Malang  secara  umum  menunjukan tingkat  korupsi  di  kota  Malang  masuk  dalam  kategori  tinggi  dengan  rata- rata skor 1.5 (buruk), dengan masing-masing skor 1.5 pada sektor perizinan dan  sektor  pelayanan  publik  dan  reformasi  birokrasi  serta  skor  1.4  pada sektor keuangan daerah. Selain itu, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di  Kota  Malang  masuk  dalam  kategori  buruk  dengan  skor  1.6.  Peringkat skor terbesar adalah Kejaksaan dengan skor 1.7, kepolisian dan pemerintah daerah  memiliki  skor  yang  sama  1.6  dan  yang  terendah  adalah  DPRD dengan skor 1.4. Potensi Korupsi

## SARAN
1. Pemerintah  Daerah  Kota  Malang  mengimplementasikan  Starategi  Nasional Pencegahan Korupsi secara lebih baik
2. Pemerintah  Daerah  Kota  Malang  membuka  ruang  partisipasi  publik  dalam implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
3. Indeks  Perspesi  Korupsi  Daerah  dapat  dijadikan  sebagai  alat  ukur  untuk mengukur Korupsi di Daerah lain.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, Bandung: PT Rosda Karya Ofoset, 2015
Klitgard, Robert, Membasmi Korupsi . Jakarta: yayasan obor indonesia, 2001.
Rhenald  Kasali,  Manajemen  Periklanan,  Konsep-konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia Jakarta: Grafiti, 2007
Sugiyono, Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatifdan  R&D ,  Bandung: Alfabeta, 2016
Sumato, Psikologi Umum, (Yogyakarta: CPAS, 2014) Hlm. 52

## Jurnal
M.  Fahrudin  Andriyansyah, Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Strategi Nasional  Pencegahan  Korupsi  (STRANAS  PK), (Jurnal  Yurispruden, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021).

## Internet
https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi- jabatan
https://ti.or.id/cpi-2019-korupsi-dan-pentingnya-integritas-politik/
https://ti.or.id/cpi-2019-korupsi-dan-pentingnya-integritas-politik/

## Peraturan Perundang Undangan
Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang Tahun 2012-2015 dan jangka menengah tahun 2012-2014
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi nasional pencegahan korupsi (Strana-PK).