Volume 1 Issue 3, December 2019: pp. 429-441.
Copyright  ©  2019  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestrict ed use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Hukum Penetapan Tersangka dalam Kasus Pungutan Liar (Pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi
Legal Analysis of The Determination of Suspects with Illegal Levies (Extortion) As A Criminal Act of Corruption

## Darwin Panjaitan
Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Kendari E-mail: darwin.panjaitan.sh@gmail.com
Herman Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: man.herman76@yahoo.com
Oheo K. Haris Pascarjana Universitas Halu Oleo E-Mail: oheokh@gmail.com
Abstract: The witness as the giver of money in the case of illegal levies (extortion) as a Corruption  Crime  as  formulated  in  Article  12  letter  (e)  of  the  Republic  of  Indonesia's Constitution Number 20 of 2001 on Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number  31  of  1999  concerning  Eradication  of  Corruption  Crimes  cannot  be  legally determined be a suspect giving bribes or gifts. This is because the witness as the party who gave money to the suspect (extortion agent) did not have any initiative or malice (mens rea) but because he was forced to. Where the suspect extortion is in a more dominant position by using the position or power he has. In the trial of Public Prosecutors often unable to prove the element of "force" as stipulated in Article 12 letter (e), so in the letter of prosecution the Public Prosecutor ensnares the Suspect / Defendant using Article 11 of the Republic of Indonesia Law Number 20 of 2001 on Amendments to the Law RI Number 31 of 1999 Concerning Eradication of Corruption. Though both of these crimes are 2 (two) different things.
Keyword: Determination of Suspects, Extortion; Forcing; Corruption
Abstrak: Saksi selaku pemberi uang dalam kasus Pungutan Liar (Pungli) sebagai Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  12  huruf  (e)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  Atas  Perubahan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara hukum  tidak  dapat ditetapkan menjadi Tersangka memberi  suap atau hadiah, karena Saksi selaku pihak yang memberikan uang kepada Tersangka (pelaku pungli) sama sekali tidak  punya  inisiatif  atau  niat  jahat  ( mens  rea )  melainkan  karena  terpaksa,  dimana Tersangka  pelaku  pungli  berada  dalam  posisi  lebih  dominan  dengan  menggunakan kedudukan  atau  kekuasaan  yang  ada  padanya.  Dalam  persidangan  Penuntut  Umum
sering kali tidak mampu membuktikan unsur “memaksa” sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 12 huruf (e) tersebut, sehingga dalam surat tuntutannya Penuntut Umum menjerat Tersangka/Terdakwa  dengan  menggunakan  Pasal  11  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20 Tahun  2001  Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal kedua tindak pidana tersebut merupakan 2 (dua) hal yang berbeda.
Kata kunci: Penetapan Tersangka; Pungli; Memaksa, Tipikor

## PENDAHULUAN
Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan  untuk  kepentingan  pribadi  oknum  petugas  secara  tidak  sah  atau  melanggar  aturan. Pungutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk  memudahkan  urusan  atau  memenuhi  kepentingan  dari  pihak  pembayar  pungutan. Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  pungutan liar melibatkan  dua  pihak  atau  lebih, baik  itu pengguna  jasa  ataupun  oknum  petugas  yang  biasa  melakukan  kontak  langsung  untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungutan liar atau pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang 1 .
Pungutan  liar  yang  biasa  disingkat  dengan  pungli  dalam  praktik  penegakan  hukum bukanlah hal baru, namun secara tertulis dalam regulasi dan bahkan dalam literatur-literatur pun yang membahas tentang pungli sebagai bentuk tindak pidana korupsi hampir tidak ada. Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi oleh institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut  konsep  diferensiasi  fungsional  di  antara  komponen  penegak  hukum  yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum pada umumnya. Konsep diferensiasi fungsional yang dianut KUHAP sebagaimana tercermin dari pembagian fungsi dan kewenangan aparat penegak hukum dalam tugas-tugas:
1. Penyelidikan dan penyidikan.
2. Penuntutan.
3. Pemeriksaan disidang Pengadilan, dan
4. Pelaksanaan putusan hakim. 2
1 Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, ” Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang, ”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara , Vol 12 No 2, Januari 2013, hlm. 75.
2 M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP , Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm.
45-46.
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  sebagai  dampak  globalisasi  pada  masa  kini membawa pengaruh yang sangat besar pada kehidupan dan peradaban manusia. Kemajuan yang  telah  membawa  pengaruh  besar  dan  berdampak  pada  tindakan  Pemerintah  untuk membuat regulasi-regulasi baru khususnya pada upaya penanggulangan kasus pungutan liar yang nyata-nyata merupakan tindak pidana korupsi yaitu dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang sering dijadikan sebagai modus operandi oleh para pelaku tindak pidana korupsi, memang harus  diakui  bahwa  jauh  sebelum  itu  telah  banyak  regulasi-regulasi  yang  dihasilkan  oleh pemerintah  bersama-sama  dengan  DPR  sebagai  lembaga  legislatif.  Salah  satu  produk hukumnya adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik  Indonesia Nomor  31 Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi.
Pungutan liar (pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi tersebut sesungguhnya masuk dalam kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut:
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah):
e. Pegawai  Negeri  atau  Penyelenggara  Negara  yang  dengan  maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan  kekuasaannya  memaksa  seseorang  memberikan  sesuatu, membayar,  atau  menerima  pembayaran  dengan  potongan,  atau  untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Dalam  persidangan,  Penuntut  Umum  sering  kali  tidak  mampu  membuktikan  unsur “ memaksa ” seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya yang merupakan salah satu unsur dari Pasal  12  huruf  (e)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, sehingga  untuk mengantisipasi
putusan bebas ( vrijsprak ) sebagaimana Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau putusan lepas ( onslag van recht vervolging ) sebagaimana Pasal 191 ayat (2) KUHAP, maka Penuntut Umum selalu melapis dakwaannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang selanjutnya disebut dakwaan alternatif kedua atau dakwaan subsider.
Berdasarkan uraian singkat  di atas maka rumusan  masalah  dalam  tulisan ini  adalah apakah saksi selaku pemberi uang dalam kasus Pungutan Liar (Pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi dapat ditetapkan menjadi Tersangka? Kemudian, apakah Pelaku Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dapat Dituntut Melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  ( legal  research )  yakni  mencari  dan  menemukan kebenaran koherensi, di dasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan. Peter Mahmud Marzuki mengatakan Penelitian hukum adalah suatu Proses untuk menentukan  antara  hukum,  Prinsip-prinsip  hukum,  maupun  Doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 3

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Penetapan Tersangka Terhadap Saksi Selaku Pemberi Uang Dalam Kasus Pungutan Liar
(Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi
Beranjak  dari  rumusan  Pasal  12  huruf  (e)  (f)  dan  (g)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  maka  salah  satu  syarat  yang  sangat kr usial dalam perbuatan pungutan liar (pungli) adalah harus ada sifat atau unsur “memaksa” yang menjadi karakter khusus dalam pungutan liar (pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi, dimana selain unsur memaksa tentunya juga masih ada unsur-unsur yang lain.
“Memaksa”  artinya melakukan  tekanan  pada  orang,  sehingga  orang  itu  melakukan sesuatu  yang  berlawanan  dengan  kehendak  sendiri 4 .  Memaksa  dalam  hal  ini  haruslah  juga
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. VII , Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm.
47.
4 R.  Soesilo, Pokok-Pokok  Hukum  Pidana  Peraturan  Umum  dan  Delik-delik  Khusus ,  Bogor:  Politea,  1984, hlm.139-140.
dimaknai sebagai “melawan hak” atau sama dengan melawan hukum atau tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.
Dengan terpenuhinya unsur “memaksa” telah membuktikan adanya mens rea atau niat jahat dari si pelaku. Salah satu tolok ukur untuk menilai niat jahat pelaku dapat di hubungkan dengan  teori  kesengajaan  atau Willen  en  Weten .  Menurut  Sathochid  Kartanegara,  yang dimaksud dengan opzet willen en weten (dikehendaki dan diketah ui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki ( willen ) perbuatan itu serta harus  menginsafi  atau  mengerti  ( weten )  akan  akibat  dari  perbuatan  itu”; “Kehendak”  dapat ditujukan terhadap:
a. Perbuatan yang dilarang; dan
b. Akibat yang dilarang. 5
Kata memaksa dalam rumusan pungutan liar tidak bisa dipisahkan dengan kalimat yang ada di belakangnya yang selengkapnya berbunyi “memaksa orang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau dengan mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ”.
Sebelum  menjawab  rumusan  masalah  1  (satu)  di  atas  yaitu: ” Apakah  Saksi  selaku pemberi  uang  dalam  kasus  Pungutan  Liar  (Pungli)  sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi  dapat ditetapkan  menjadi  Tersangka? ” Maka  perlu  kiranya  terlebih  dahulu  menguraikan  definisi Saksi.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 26 menyatakan: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan  guna kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri.
Lebih lanjut Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “ Keterangan saksi sebagai alat bukti  ialah  apa  yang  saksi  nyatakan  di  sidang  pengadilan”. Jika  keterangan  saksi  di  sidang berbeda  dengan  keterangannya  yang  terdapat  dalam  Berita  Acara,  Hakim  ketua  sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang (Pasal 163 KUHAP).
Senada dengan penjelasan di atas, yang dimaksud sebagai Saksi dalam tulisan ini adalah “ Saksi  Selaku  Pemberi  Uang ” dalam  Kasus  Pungutan  Liar  (Pungli)  Sebagai  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  12  huruf  (e)  Undang-Undang  Republik
5 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu , Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2007, hlm. 184-186.
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jadi dalam transaksi pungutan liar tersebut terdapat 2 (dua) pihak yaitu “pemberi uang dan penerima uang” .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi tidak  memberikan  pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan “pemberi uang” atau “memberi sesuatu” atau “memberi  hadiah” .  Bahkan,  pembuat  undang-undang  sendiri  tidak  menjelaskan  makna “memberi sesuatu” yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d hingga Pasal 13, namun hanya disebutkan di dalam penjelasan pasalnya dinyatakan “cukup jelas”. Hal tersebut dapat dimengerti karena perbuatan “memberi” atau “menjanjikan” merupakan perbuatan yang sudah umum dan dapat dipahami maksudnya oleh seluruh masyarakat yang menggunakan Bahasa Indonesia.
Namun  demikian ,  apabila  perbuatan  “memberi  sesuatu”  atau  “memberi  hadiah” dikaitkan dengan pengertian yuridis maka seyogyanya perlu mencari tahu makna yuridis yang terkandung dalam kata memberi sesuatu tersebut. Dalam hal undang-undang tidak memberi penjelasan, maka sesuai dengan prinsip hukum acara pidana, dapat ditelusuri makna yuridis tersebut  melalui  sumber  hukum  yang  dianut  dalam  sistem  peradilan  Indonesia,  antara  lain melalui pendapat ahli hukum (doctrin) ataupun yurisprudensi .
Menurut  Adami  Chazawi 6 ,  Unsur  memberikan  atau  menjanjikan  sesuatu  adalah “Sesuatu yang diberikan atau dijanjikan merupakan obyek tindak pidana ini. Sesuatu itu tidak harus  berupa  benda  (berwujud),  akan  tetapi  boleh  segala  sesuatu  yang  tidak  berwujud, misalnya  pekerjaan,  fasilitas,  bahkan  jasa;  yang penting  sesuatu  itu  bernilai  atau  berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi  penerima.  Logikanya  ialah  dengan  segala  sesuatu  yang  bernilai  dan  berguna  atau menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju (dimaksudkan) oleh si pembuat, yakni pegawai negeri yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya.
6 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia , Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Malang: Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 58-59.
Dengan demikian, jika ditarik kesimpulan dari pendapat di atas dalam hal ini pendapat dari  Adami  Chazawi  tersebut,  maka  pemberian  atau  memberikan  sesuatu  tergolong  tindak pidana suap menyuap, namun konteksnya masih terlalu abstrak. Kalau demikian muncul lagi pertanyaan  suap  itu  sebenarnya  apa?  Karena  tidak  adanya  literatur  yang  secara  eksplisit memberikan definisi tentang suap, sehingga penulis lebih menggunakan pendekatan formal dan akan memberikan esensi suap itu memberi sesuatu untuk berharap sesuatu, suap itu harus ada deal kesepakatan antara dua pihak termasuk kesepakatan jumlah yang diperjanjikan, tetapi kalau kemudian posisinya salah satu lebih dominan dan yang lain tidak seimbang maka inilah yang disebut “Pungutan Liar (Pungli) atau pemerasan” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 huruf (e) (f) dan (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sehingga  kalau  yang  didakwakan  Penuntut  Umum  itu  terhadap  Terdakwa  selaku penerima uang adalah tindak pidana yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “memaksa” seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri {Pasal 12 huruf (e) (f) dan (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi}, yang oleh hakim telah dinyatakan terbukti, lalu apakah Saksi  selaku  Pemberi  Uang  dapat  ditetapkan  menjadi  Tersangka?  Maka  untuk  menjawab pertanyaan ini harus dikaji dulu tentang unsur pertanggungjawaban pidananya.
Menurut  Roeslan  Saleh 7 dalam  bukunya  ” Pidana  dan  Pertanggungan  Jawab  Pidana ” halaman  81,  mengemukakan: ”seseorang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabi la ia mempunyai kesalahan”.
Menurut D. Simons, sebagaimana dikutip oleh Roeslan Saleh 8 dalam bukunya tersebut: “ kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan  yang  dilakukan,  yang  sedemikian  rupa,  sehingga  orang  itu  dapat  dicela  karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah:
1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan tadi,
7 Roeslan Saleh, Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana . Jakarta: Aksara Baru, 2010, hlm. 81.
8 Ibid., hlm. 82.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.
Dari dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan.
Menurut Memorie van Toelichting (MvT) 9 , maka kata ”dengan sengaja” dalam pasal - pasal KUHPidana adalah sama dengan ” willens en wettens ” (dikehendaki dan diketahui).
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Pertanggungjawaban  pidana  selalu  didasarkan  pada  adanya  kesalahan (schuld). Kesalahan  tersebut  menunjuk  kepada  sikap  batin (mens  rea) tertentu  dari Terdakwa  dalam  hubungannya  dengan  perbuatan  pidana  yang  dilakukan sedemikian  rupa  sehingga  Terdakwa  dapat  dicela  karena  melakukan  perbuatan tersebut.
2. Dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan Terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi  psikologis  dari  Terdakwa sendiri,  akan  tetapi  didasarkan kepada bagaimana sikap  batin  tersebut  tercermin  dari  perbuatan  nyata  dan  kemudian  dinilai  oleh pihak lain, terutama oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  perkara tersebut.
Dalam  kaitan “pertanggungjawaban  pidana”  tersebut  apab ila  dihubungkan  dengan perbuatan Saksi selaku yang telah memberikan uang kepada Terdakwa (selaku penerima uang) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tentu saja tidak cukup hanya dengan melihat atau memedomani 2 (dua) alat bukti itu saja, tetapi yang paling penting adalah harus dilihat dari aspek kesalahannya.
Apabila  perbuatan  Terdakwa  (selaku  penerima  uang)  dinyatakan  telah  terbukti melanggar Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penulis berpendapat bahwa Saksi selaku yang pihak yang telah memberikan uang kepada Terdakwa (pelaku pungli) tidak dapat ditetapkan menjadi Tersangka.
9 E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1 , Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1958, hlm. 292.
Penerapan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Pungutan Liar
Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang- Undang Republik  Indonesia Nomor  31 Tahun  1999 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi sering kali dijadikan sebagai dakwaan pelapis atau alternatif Kedua dari Pasal 12 huruf (e)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  Atas  Perubahan  Undang- Undang Republik  Indonesia Nomor  31 Tahun  1999 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi.
Pasal  11  dengan  Pasal  12  itu  subjeknya  memang  sama-sama  pegawai  negeri  atau penyelenggara  Negara,  namun  demikian  terdapat  perbedaan  substansial  dilihat  dari  aspek kesalahan dan pertanggungjawaban pidananya, Pasal 11 itu pendekatannya menerima hadiah atau janji padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan si penerima, kata  hadiah  atau  janji  menunjukkan  ada  2  (dua)  pihak  yang  menghendakinya  maka  dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 11 ada deal kesepakatan, sehingga Pasal 11 adalah merupakan pasal  delik  suap  menyuap  dan  merupakan  pasal  yang  berpasangan,  jika  penerima  hadiah diancam dengan Pasal 11 maka pemberinya diancam dengan Pasal 13 Undang-undang Tipikor. Berbeda dengan Pasal 12 huruf (e) dimana terdapat posisi yang lebih dominan selaku penerima uang sebagai pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan  yang  digunakan  untuk  memaksa  pihak  yang  lain  untuk  memberikan  sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau dengan mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sehingga kalau unsur paksaan atau memaksa tidak terpenuhi maka delik tersebut bukan Pungutan Liar (Pungli).
Ada 3 (tiga) unsur yang terkandung dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau  patut  diduga  bahwa  hadiah  atau janji  tersebut  diberikan karena kekuasaan  atau kewenangan yang berhubungan dengan  jabatannya  atau
yang  menurut  pikiran  orang  yang  memberikan  hadiah  atau  janji  tersebut  ada hubungan dengan jabatannya.
Seseorang  yang  didakwa  melakukan  tindak  pidana  harus  memenuhi  semua  unsur pidana yang disangkakan untuk dijatuhi pidana dan harus ada suatu kesalahan serta tidak boleh ada  alasan  pembenar  atau  alasan  pemaaf,  sedangkan  orang  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana  syaratnya  1)  orang  tersebut  secara  bebas  bisa  menentukan kehendaknya dan merefleksikan dan melaksanakan kehendaknya itu secara bebas, 2) orang tersebut memiliki keadaan jiwa yang mampu menilai dan mengerti tentang nilai-nilai perbuatan yang akan dilakukan itu buruk atau tidak buruk dan 3) dapat menilai apa yang akan terjadi sebagai akibat perbuatannya itu.
Oleh  karena  subjek  Pasal  12  Huruf  (e)  dengan  Pasal  11  adalah  sama-sama  pegawai negeri  atau  penyelenggara  Negara,  maka  dalam  surat  dakwaan  kedua  Pasal  tersebut  boleh diajukan  sekaligus  dengan  bentuk  surat  dakwaan  alternatif  (pilihan),  namun  untuk membuktikan dan membedakan pasal mana yang terbukti haruslah dilihat unsur subjektifnya yaitu dengan melihat sikap batinnya. Dalam Pasal 11 unsur subjektif atau sikap batinnya yaitu pengetahuan (sengaja), culpa (patut menduga) dan yang ketiga yaitu mengetahui atau menduga menurut  pikiran  orang  yang  memberi  hadiah  atau  janji  tersebut  ada  hubungannya  dengan jabatan penerima dan unsur batin ini tidak hanya pada penerima melainkan juga ada pada si pemberi karena niat si pemberi tidak terlepas dari memberi sesuatu untuk berharap sesuatu jadi ada hubungan timbal balik. Berbeda dengan pasal 12 huruf (e), dimana unsur batinnya hanya ada pada si penerima saja yang lebih dominan dengan memanfaatkan kekuasaan atau kewenangannya untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu kepadanya, sehingga orang lain itu memberi bukan karena menghendaki melainkan karena terpaksa.
Maka dengan demikian, Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001  Atas  Perubahan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dalam kasus  Pungutan  Liar (Pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan, karena yang dikategorikan sebagai pungutan liar hanya yang memenuhi unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran  dengan  potongan  atau  untuk  mengerjakan  sesuatu  bagi  dirinya  sendiri” yang menjadi unsur utama dari Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun  2001  Atas  Perubahan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## KESIMPULAN
1. Saksi  selaku  pemberi  uang  dalam  kasus  Pungutan  Liar  (Pungli)  sebagai  Tindak Pidana Korupsi secara hukum tidak dapat ditetapkan menjadi Tersangka memberi suap atau hadiah, karena saksi yang memberikan uang tersebut tidak mempunyai “niat jahat atau mens rea ”, sehingga Saksi yang memberikan uang tersebut kepada si Tersangka/Terdakwa adalah merupakan korban. Unsur “ Memaksa orang untuk memberikan  sesuatu,  membayar  atau  menerima  pembayaran  dengan  potongan atau dengan mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ” adalah merupakan syarat mutlak  yang  harus  dipenuhi  dalam  delik  korupsi  dengan  modus  Pungutan  liar (P ungli),  apabila  Unsur  “m emaksa ” tersebut  tidak  dapat  dibuktikan  sekalipun unsur-unsur  yang  lainnya  terpenuhi,  maka  perbuatan  Tersangka/Terdakwa tersebut  bukan  merupakan  perbuatan  Pungutan  Liar  (Pungli)  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pasal  11  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  Atas Perubahan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun  1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat diterapkan pada kasus korupsi dengan modus Pungutan Liar (Pungli), karena pada hakikatnya Pasal 11 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  Atas  Perubahan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pasal yang berpasangan yang digunakan untuk delik suap menyuap.  Sehingga  apabila  dalam  persidangan  Penuntut  Umum  mengajukan tuntutan  terhadap  Terdakwa  melanggar  Pasal  11  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  Atas  Perubahan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka  Saksi  selaku  Pemberi  Uang  haruslah  ditarik  dan  ditetapkan  menjadi Tersangka memberi suap atau memberi hadiah.

## Daftar Pustaka

## Buku
Chazawi,  Adami, Hukum  Pidana  Materiil  dan  Formil  di  Indonesia ,  Edisi  Pertama,  Cetakan Kedua, Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
Harahap,  M.  Yahya, Pembahasan,  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,  Jakarta:  Pustaka Kartini, 1993.
Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana Bagian Satu , Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2007.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. VII , Jakarta: Prenada Media Group,
2011.
Saleh, Roeslan, Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana . Jakarta: Aksara Baru, 2010.
Soesilo,  R., Pokok-Pokok  Hukum  Pidana  Peraturan  Umum  dan  Delik-delik  Khusus ,  Bogor: Politea, 1984.
Utrecht, E., Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1 , Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1958.

## Jurnal
Wibawa, Samodra , Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, ” Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang, ”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara , Vol 12 No 2, Januari
2013.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.
1 Tahun  1946  Republik  Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana  Untuk Seluruh Wilayah  Republik  Indonesia  dan  Mengubah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2009 Nomor  155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).