## IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

## Mega Fitri
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293 Telp./Fax. (0761) 563323
Abstract: Implementation of the Integrated Administrative Services. This study aims to identify and analyze the factors Implementation of the Integrated Administrative Service in the District Kuantan Singingi. Methods the research method used is descriptive research with a quali- tative approach. Data was collected through interviews with informants consisting of Head, Head Secretary, Administration Section Chief, Section of Government staff and the people who never get a good service that the service licensing and non license in the District Kuantan District Of- fice  Singingi  Singingi  through  observation  and  documentation. The  data  were  analyzed  with descriptive qualitative. The results showed that the factors that affect the implementation of the Integrated Administrative Service in District Kuantan Singingi seen from the communication factor, sources, trends and bureaucratic structures have not been so good. There are still many shortcomings encountered in its implementation in the field.
Keywords: implementation, public services, unified administration.
Abstrak: Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk men- getahui dan menganalisis faktor-faktor Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap informan yang terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, staf Seksi Pemerintahan dan masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan baik itu pelayanan perizinan dan non perizinan di Kantor Camat Singingi Kabupaten Kuantan Singingi melalui observasi dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singingi yang dilihat dari faktor komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi belum begitu baik. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang ditemui dalam pelaksanaanya dilapangan.
Kata kunci : implementasi, pelayanan publik, administrasi terpadu.
PENDAHULUAN Ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan terjadinya pergeseran sistem pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-undang terse- but, maka terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan nasional, dari asas pemer- intahan yang semula bersifat sintralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi. Salah satu tujuan dari desentralisasi terse- but adalah mendekatkan pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dengan ditetapkannya Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah tersebut adalah pemer- intah daerah diberikan kewenangan yang luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, termasuk didalamnya pemberian pelayanan kepada masyarakat didaerahnya. Dalam rangka meningkatkan pelay- anan publik yang berkualitas dan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyara- kat, maka pemerintah merasa perlu mem- buat peraturan yaitu Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Permendagri No. 4 Tahun 2010 tersebut di- jadikan sebagai acuan pemerintah daerah
dalam melaksanakan pelayanan kepada ma- syarakat dengan harapan pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan apa yang di- harapkan. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tersebut dimaksud- kan untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dan men- jadi simpul pelayanan bagi Kantor/Badan Pelayanan Terpadu di Kabupaten/Kota. Berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tersebut bab IV bagian kesatu pasal 5 menyebutkan bahwa kecamatan sebagai pe- nyelenggara PATEN harus memenuhi syarat subtantif, administratif dan teknis. Syarat subtantif sebagaimana dimaksud dalam pas- al 5 ayat a adalah pendelegasian wewenang Bupati/Walikota kepada camat yang ditetap- kan dengan peraturan Bupati/Walikota. Untuk optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)  tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi dan mengacu kepada mengacu pada Permendagri No. 4 Tahun 2010 bab IV pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa standar pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpa- du Kecamatan yang ditetapkan dengan per- aturan Bupati/Walikota, dan Pemerintah Ka- bupaten Kuantan Singingi telah menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Standar Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)  Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu keca- matan yang menerapkan Pelayanan Admin- istrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Akan tetapi pada pelaksanaannya ( implementasi ) dilapangan, hal yang terjadi belum sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Keca- matan Singingi dalam mengimplementasi- kan kebijakan PATEN tersebut.
Permasalahan yang ada adalah men- genai kapasitas, kualitas dan kuantitas per- sonil yang belum sesuai harapan. Pegawai yang ada saat sekarang ini kebanyakan dari pegawai kontrak. Sedangkan untuk pelati- han bagi pelaksana PATEN ini belum per- nah diadakan, hanya ada sosialisasi pada
saat awal PATEN dilaksanakan. Hal ini tentu saja akan dapat menghambat pencapa- ian tujuan pelaksanan PATEN di Kecamatan Singingi . Selanjutnya, berdasarkan observasi awal penulis di lapangan dan wawancara singkat dengan beberapa orang masyarakat yang  sedang  berurusan  di  Kantor  Camat Singingi dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan lain dalam pelaksanaan PAT- EN di Kecamatan Singingi ini, yaitu seperti kurang tanggapnya pegawai dalam peny- elenggaraan PATEN, sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan kurangnya keterbukaan informasi mengenai penye- lenggaraan PATEN di kalangan masyara- kat. Menurut mereka, kurangnya informasi tentang PATEN ini kepada masyarakat me- nyebabkan banyaknya bermunculan praktik percaloan.
Selain dari permasalahan di atas, per- masalahan lainnya yaitu masih ditemui suli- tnya mengubah budaya kerja pegawai seper- ti kurang disiplinnya pegawai Kecamatan dalam masuk dan pulang kantor. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu ”Bagaimanakah Imple - mentasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sing- ingi Kabupaten Kuantan Singingi. Wibawa dalam Tangkilisan (2003) berpendapat implementasi kebijakan adalah untuk menentukan arah agar tujuan kebi- jakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Sedang- kan menurut Jones dikutip oleh Tangkil- isan (2003) implementasi merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan secara ter- us menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan.
Menurut  George  C.  Edwards  III  da - lam dalam Budi Winarno (2012), ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keber- hasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sum- ber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi.
Selanjutnya menurut Edwards dalam Winarno (2012) oleh karena faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebi- jakan bekerja secara simultan dan berinte- raksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka perlu diperhatikan bahwa implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak inte- raksi dari banyak variabel. Oleh karenanya tidak ada variabel tunggal dalam proses im- plementasi, sehingga terdapat keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Berdasarkan fenomena dan paparan teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis fak- tor-faktor  yang mempengaruhi Implemen- tasi Pelayanan Administrasi Terpadu Ke- camatan (PATEN) di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
METODE Jenis penelitian ini adalah peneliti- an deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yaitu informan kunci ( key informan) dan informan pelengkap. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawanca- ra dan dokumentasi. Aktivitas dalam ana- lisa data yaitu data reduction /reduksi data, data display /penyajian data, dan conclusion drawing/verification /verifikasi.
HASIL Komunikasi Komunikasi merupakan faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya selalu memerlukan hubun- gan yang baik. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Edwards bahwa tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Kelancaran komunikasi untuk pe- nyampaian program PATEN hanya sampai pada Kecamatan sebagai pelaksana serta kepala desa dan lurah. Sedangkan untuk
masyarakat sebagai sasaran program tidak mendapatkan informasi yang akurat. Hal ini menunjukkan bahwa kelancaran komunikasi mengenai PATEN dikatakan belum berhasil. Menyangkut kejelasan mengenai PAT- EN, dapat diketahui bahwa instruksi pelak- sanaan PATEN kepada petugas pelaksana cukup jelas, yaitu dengan adanya peraturan Bupati yang mengaturnya. Sedangkan kej- elasan PATEN kepada masyarakat sangat kurang. Konsistensi pelaksanaan PATEN di Kecamatan Singingi dapat dikatakan su- dah sesuai dengan standar pelayanan yang dibuat berdasarkan Peraturan Bupati No. 14 tahun 2012, terutama untuk biaya pelay- anan, dimana hal ini menunjukkan sejak ad- anya PATEN terciptanya transparasi biaya pelayanan
Sumber-Sumber Perintah - perintah implementasi ha- rus diteruskan secara cermat, jelas dan kon- sisten, tetapi jika para pelaksana kekuran- gan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka imple- mentasi kebijakan cenderung tidak efektif. Sumber-sumber disini meliputi sumber daya manusia atau staf, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas. Kemampuan pelaksana dinilai belum begitu baik. Hal ini terlihat dari kurang profesionalnya pelaksana dalam menjalankan PATEN, karena waktu penye- lesaian yang tidak sesuai dengan ketetapan. Banyaknya pegawai kontrak yang direkrut sebagai petugas pelaksana PATEN dan den- gan tidak adanya pelatihan yang diberikan menjadi alasan yang jelas belum begitu bai- knya kemampuan petugas pelaksana dalam melaksanakan PATEN.
Seharusnya, berdasarkan panduan yang telah diberikan, pelaksana PATEN ha- rus mendapatkan peningkatan kapasitas me- lalui lokakarya atau seminar dan pelatihan. Namun selama ini yang dilakukan hanya melalui sosialisasi dan pengarahan-pengara- han yang dilakukan oleh Camat.
Selanjutnya mengenai pelimpahan wewenang yang diberikan kepada petugas pelaksana sudah sesuai dengan tugas dan
fungsi dari masing-masing petugas. Pendel- egasian antar petugas pelaksana pun berja- lan sesuai dengan tugas dan fungsi mereka, pendelegasian wewenang petugas yang ber- halangan akan digantikan oleh rekan kerja dari seklsi yang sama.
Mengenai fasilitas penunjang untuk pelaksanaan PATEN di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dinilai belum memadai. Fasilitas memang ada, namun ti- dak sesuai dengan kebutuhan.
Kecenderungan-Kecenderungan Jika para pelaksana bersikap baik terh- adap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mer- eka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kepu- tusan awal. Begitu juga sebaliknya, bila tingkah laku pelaksana kebijakan berbeda dengan para pembuat pelaksana, maka prosen pelaksanaan kebijakan menjadi se- makin sulit. Kecenderungan-kecenderungan berhubungan dengan sikap dan tingkah laku pelaksana terhadap kebijakan yang ada. Respon dari petugas pelaksana terhadap PATEN sudah baik. Hal ini terlihat den- gan komitmen dari petugas pelaksana un- tuk melaksanakan PATEN lebih baik lagi, dan pelaksanaannya pun sesuai dengan ke- tentuan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan komitmen dari petugas pelaksana untuk melaksanakan PATEN  sesuai dengan ketentuan yang ada dinilai oleh masyarakat juga sudah baik. Hal ini dikarenakan adanya transparasi dalam pengurusan.
Salah satu faktor yang dapat men- gubah personil dalam birokrasi pemerin- tahan adalah dengan memberikan insentif kepada pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa be- lum adanya insentif yang diberikan kepada petugas pelaksana PATEN di Kecamatan Singingi Kabupaten  Kuantan Singingi. Dengan tidak adanya insentif ini juga bisa menyebabkan terjadinya praktik percaloan, karena kurangnya kesejahteraan dari petu- gas pelaksana, dimana kebanyakan petugas pelaksana adalah pegawai kontrak yang me-
miliki penghasilan tidak begitu besar.  Ini juga membuktikan bahwa masih kurangnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten untuk mensukseskan keberhasilan pelaksanaan PATEN khususnya di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
Struktur Birokrasi Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluru- han menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau Standard Operat- ing Procedures (SOP) atau Standar Operasi Prosedur dan Fragmentasi. Berdasarkan hasil penelitian, SOP PATEN yang ada sudah sangat jelas bagi petugas pelaksana, dan diharapkan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan PATEN di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan SOP yang ada, pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat jadi tidak berbelit-belit dan juga adanya transparasi dalam pengurusan.
Selanjutnya koordinasi antara Keca- matan dengan KPPT yang sebelumnya se- bagai tempat pelayanan perizinan dan non perizinan dinilai belum begitu baik. Kurang- nya koordinasi dengan Kecamatan Singingi juga ditunjukkan dengan seringnya terlam- bat pemberian laporan penyelenggaraan pelayanan dari kecamatan ke KPPT.

## PEMBAHASAN
Pelayanan Administrasi Terpadu Ke- camatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilaku- kan dalam satu tempat. Satu tempat disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan. Sistem ini memposisikan ma- syarakat hanya berhubungan dengan petu- gas meja/loket pelayanan di kecamatan. Ketika warga masyarakat datang ke kantor kecamatan untuk melakukan pengu- rusan pelayanan administrasi, tidak perlu lagi mendatangi setiap petugas yang berke-
pentingan, seperti kepala seksi, sekretaris kecamatan dan Camat. Warga cukup meny - erahkan berkas ke petugas meja/loket pelay- anan, duduk, menunggu, kemudian dipang- gil untuk menerima dokumen yang sudah selesai. Setelah itu melakukan pembayaran (bila ada tarif yang perlu dibayar). Pem- bayaran biaya pelayanan pun dilakukan dan dicatat secara transparan. Warga tidak lagi harus terbebani dengan pertanyaan apakah uang yang dibayarkan akan sampai kepada kas daerah atau hilang di perjalanan, karena semuanya tercatat dan dilaporkan. Selain itu persyaratan untuk memperoleh pelayanan, bersarnya biaya dan waktu untuk mem- proses pun ada standarnya dan diumumkan kepada masyarakat. Jika pelayanan yang diberikan petugas tidak sesuai dengan stan- dar, warga dapat mengadukan kepada pen- gambil kebijakan di atasnya. Setiap lembaga publik haruslah mampu menyelenggarakan birokrasi yang singkat dan sebaik mungkin sebagai upaya dalam mewujudkan suatu pelayanan yang baik, cepat, tepat waktu dan memuaskan sehingga masyarakat yang yang melakukan urusan dapat menikmatinya den- gan baik pula.
Implementasi Pelayanan Adminis- trasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Keca- matan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik. Ini dikarenakan masih banyaknya hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya Untuk meli- hat keberhasilan atau kegagalan implemen- tasi dari PATEN di Kecamatan Singingi Ka- bupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari empat faktor, yaitu faktor komunikasi, sum- ber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi.
Faktor-faktor yang menghambat im- plementasi pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Singin- gi Kabupaten Kuantan Singingi adalah ma- sih kurangnya komunikasi yang dilakukan terhaap masyarakat sebagai kelompok sa- saran, yaitu tidak adanya sosialisasi secara khusus kepada  masyarakat mengenai PAT- EN, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai PATEN. Komunikasi
yang kurang ini tidak hanya kepada ma- syarakat, tetapi juga kepada petugaas pelak- sana dimana pernahnya diberikan pelatihan kepada petugas pelaksana PATEN agar petu- gas pelaksana dapat bekerja lebih baik lagi dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka Kekurangan lainnya yaitu, kurang- nya sumber daya manusia yang ada serta fasilitas pendukung pelaksanaan PATEN, seperti ketersediaan komputer. Selain itu masih  kurangnya kesadaran para pegawai untuk mengubah budaya kerja seperti kurang disiplin dalam masuk dan pulang kantor, ini dapat terlihat dalam penyelesaian tidak sesuai dengan yang di tetapkan. Selain itu adalah masalah koordinasi antara BPTPM Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ke- camatan penyelenggara PATEN yang be- lum begitu baik. Kurangnya  dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pelaksanaan PATEN di Kecamatan Singingi juga mempengaruhi pelaksanaan PATEN. Kurangnya dukungan pemerintah daerah ditunjukkan dengan tidak pernahnya dilakukan pelatihan bagi petugas pelaksana maupun studi banding ke Kabupaten lain menyangkut PATEN.
Hasil penelitian ini juga sama den- gan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh  Desman Armando Gurning (2013) mengenai Implementasi PATEN di Kabupa- ten Siak dimana kecamatan memegang pe- ranan penting sebagai pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, terutama daerah yang luas dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, selain adanya kewenangan yang luas sesuai dengan porsinya, maka kecama- tan juga perlu didukung oleh dana, sarana dan prasarana serta aparatur yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya. Begi- tu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Ilham (2013) mengenai PATEN di Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dimana kurang optimalnya  im- plementatif pelayanan administrasi terpadu, dikarenakan tidak dibarengi dengan berba- gai faktor penunjang diantaranya sumber daya aparatur yang profesional, sarana dan
prasarana yang memadai, sikap dan perilaku aparatur yang baik dan kedisiplinan aparatur yang mampu memegang teguh etika profesi.

## SIMPULAN
Dalam rangka meningkatkan pelay- anan publik yang berkualitas dan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah meluncurkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PAT- EN). Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga tujuan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat menjadi terhambat. Kurangnya komunikasi kepada masyarakat menyebab- kan banyaknya masyarakat yang tidak men- getahui mengenai PATEN ini. Tidak ada sosialisasi khusus yang diberikan kepada masyarakat menyangkut PATEN. Sumber daya manusia juga sangat berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan PATEN ini. Namun pelaksanaan PATEN belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan ma- sih kurangnya sumber daya manusia yang ada dalam memberikan pelayanan dan juga tidak adanya pelatihan yang diberikan ke- pada petugas pelaksana mengenai PATEN. Dalam pelaksanaan implementasi PATEN sangat dibutuhkan dukungan dari pemerin- tah terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana serta dana yang ada guna menunjang pelaksanaan PATEN. Pelaksa- naan PATEN di Kecamatan Singingi masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah, yang dapat dilihat dengan tidak ad- anya insentif yang diberikan kepada petu- gas pelaksana untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan PATEN dan juga tidak adanya studi banding yang yang dilakukan mengenai pelaksanaan PATEN ke daerah lain yang telah berhaasil melak- sanakan PATEN. Koordinasi antar instansi
terkait, juga berpengaruh terhadap keber- hasilan pelaksanaan PATEN. Seperti yang diketahui bahwa sebelum adanya PATEN, sebagian besar pelayanan dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Kuantan Sin- gingi. Saat sekarang ini, koordinasi antara BPTPM Kabupaten Kuantan Singingi den- gan Kecamatan penyelenggara PATEN di- mana Kecamatan Singingi adalah simpul pelayanan dari BPTPM masih kurang, kare- na masih terdapatnya tumpang tindih dalam pelayanan yang diberikan kepada masyara- kat. Dengan masih banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan PATEN ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi harus memberikan perhatian lebih kepada pelak- sanaannya dilapangan dengan memberikan dukungan dana, sarana dan prasarana.

## DAFTAR RUJUKAN
Tangkilisan, Hessel Nogi, 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi . Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik : Te- ori, Proses, dan Studi Kasus, CAPS, Yogyakarta Desman Armando Gurniong, 2013. Imple- mentasi Kebijakan Pelayanan Ad- ministrasi Terpadu Kecamatan (PA- TEN) di Kabupaten Siak, Magister Ilmu Administrasi, Universitas In- donesia, Jakarta, Tesis. Ilham, 2013. Pelayanan Administrasi Ter- padu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat  Loa  Janan  Kabupaten  Kutai Kartanegara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Implemen- tasi Peraturan Bupati Kutai Kar- tanegara No. 7 Tahun 2012). eJour- nal Administrative Reform, Volume 1, Nomor 1,  2013: 1-20.