INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7854-7864 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Dampak Sistem Rujukan Berjenjang dan Solusi Pemecahannya Bagi Pasien Peserta BPJS Kesehatan Di Kota Pekanbaru
Mieke Trisnawati 1 ✉ , Indra Afrita 2
Universitas Lancang Kuning Email: Miketrisnawatij7@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem rujukan berjenjang bagi pasien peserta BPJS Kesehatan dan  solusi  pemecahannya.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  empiris  (yuridis  sosiologis) menggunakan sumber data dan bahan hukum dalam sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan sekunder sedangkan bahan hukum terbagi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dimana bagian-bagiannya sangat penting untuk menjadi dasar penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini menggunakan responden dan narasumber untuk menguatkan dalil-dalil penulisan. Untuk  mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik  pengumpulan data berupa wawancara serta meminta data – data kepada pihak yang terkait. Penelitian yang digunakan adalah penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data-data  sekunder  dan bahanbahan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber.  Hasil penelitian ini mendapatkan tiga rumusan masalah yaitu Upaya yang dapat dilakukan pasien pengguna BPJS Kesehatan, Faktor pendukung dan penghambat dalam mendapatkan perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan.
Kata Kunci: Rujukan Berjenjang, Pemecahannya, Peserta BPJS

## Abstract
This  study  aims  to  protect  BPJS  Health  patients  in  obtaining  legal  protection  and  inhibiting  and supporting factors in legal protection for BPJS Health patients. This study uses an empirical approach (sociological juridical) using data sources and legal materials. The data sources are divided into two parts, namely primary and secondary data, while legal materials are divided into three parts, namely primary, secondary and tertiary legal materials where the parts are very important to be the basis for writing this scientific work. This study uses respondents and informants to strengthen the arguments of writing. To achieve this goal the authors use data collection techniques in the form of interviews and requesting data from related parties. The research used is qualitative research, namely research conducted to obtain secondary data and materials related to research obtained from various sources. The results of this study obtained three formulations of the problem, namely Efforts that can be made by patients using BPJS Kesehatan, supporting and inhibiting factors in obtaining legal protection for BPJS Kesehatan patients.
Keywords: Tiered Referral, Solution, BPJS Participants

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  faktor  utama  bagi  setiap  individu  untuk  melangsungkan kehidupan dan kesehatan merupakan hak asasi manusia (HAM). Hal ini dimuat pada Pasal 25  ayat  (1)  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang menyatakan, “ Setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan  lainnya  yang  mengakibatkan  kekurangan  nafkah,  yang  berada  diluar kekuasaannya”. Diamanatkan pula dalam Undang - Undang Dasar 1945 bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia, hal tersebut dimuat pada Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3). Pada Pasal 28H ayat (1) dinyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera dari lahir dan batin,  bertempat  tinggal  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yag  baik  dan  sehat  serta berhak  memperoleh  pe layanan  kesehatan”.  Pada  Pasal  28H  ayat  (3)  dinyatakan  bahwa, “Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya secara  utuh  sebagai  manusia  yang  bermanfaat”.  Selanjutnya,  pada  Pasal  34  ayat  3 dinyatakan bahwa, “Negara bertangg ung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang  layak”.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  berkewajiban  memelihara  dan memberikan  fasilitas  serta  pelayanan  yang  layak  bagi  setiap  individu  (masyarakat)  pada aspek  kesehatan.  Berdasarkan      Undang-Undang      Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan meyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan
sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis. Dengan demikian, kesehatan selain sebagai hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi (Muhammad Sadi, 2015). Karena kesehatan adalah hak dan investasi, setiap warga negara berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin, untuk itu diperlukan suatu sistem yang mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat.
Kualitas kesehatan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, hal ini disebabkan oleh banyak faktor pula. Faktor- faktor tersebut dapat berupa kurangnya kesadaran dari masyarakat  akan  kesehatannya,  ketidakmampuan  dalam  mendapatkan  pelayanan kesehatan  karena  biaya  yang  mahal  maupun  pelayanan  yang  tidak  memadai.  Dengan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah dapat berpengaruh pada kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan  setiap upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara, serta setiap upaya pembangunan  harus  dilandasi  dengan  wawasan  kesehatan  dalam  arti  pembangunan nasional  harus  memperhatikan  kesehatan  masyarakat  dan  merupakan  tanggung  jawab semua  pihak  baik  pemerintah  maupun  masyarakat  (Muhammad  Sadi,  2015).  Upaya pemerintah  dalam  meningkatkan  kualitas  kesehatan  masyarakat  Indonesia  yaitu  dalah satunya dengan cara
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional menjadikan  jaminan  kesehatan  wajib  melalui  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan  (BPJS  Kesehatan).  Dibentuknya  BPJS  Kesehatan  bertujuan  memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, meski memiliki manfaat,  BPJS  Kesehatan  juga  menghadapi  sejumlah  kendala.  Terutama,  aturan  terbaru terkait  rujukan  berjenjang  membuat  akses  pasien  menjadi  lebih  rumit  dan  tidak  efisien. Sistem  rujukan  memperlambat  proses  perawatan,  mengakibatkan  biaya  tambahan,  dan kurangnya fasilitas di rumah sakit tipe D memengaruhi kualitas layanan kesehatan. Pasien BPJS Kesehatan mengalami kesulitan dalam mendapatkan perawatan yang tepat waktu dan terhambat oleh kebijakan yang kurang efisien.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif  didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.
Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode  pengumpulan data  Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Rujukan Berjenjang Bagi Pasien Peserta BPJS Kesehatan dan Solusi Pemecahannya Khususnya Di Kota Pekanbaru
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  menyatakan  adanya  dua  jenis  program jaminan  sosial,  yaitu  jaminan  kesehatan  dan  jaminan  ketenagakerjaan.  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2011  membentuk  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS),  fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai BPJS Kesehatan (Rizki Imam Hidayat et al., 2016). Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengatur bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi  sosial  menekankan  pada  gotong  royong  antara  berbagai  kelompok  dalam masyarakat  dan  iuran  berdasarkan  penghasilan,  sementara  prinsip  ekuitas  menekankan pada  kesamaan  dalam  mendapatkan  pelayanan  sesuai  kebutuhan  medis,  tanpa memandang  besaran  iuran  yang  telah  dibayarkan.  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2004  yang  mengatur  prinsip  kegotongroyongan  dan  prinsip  nirlaba  telah  sesuai dengan prinsip asuransi sosial (Andi Lala & Tulus Rahayu, 2020). Mekanisme gotong royong ditegaskan dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.. Bahkan pada bagian penjelasan umum telah ditegaskan terkait mekanisme gotong royong dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia antara lain:
1. Peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepersertaan wajib bagi seluruh rakyat;
2. Peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi;
3. Peserta yang sehat membantu yang sakit.
Selanjutnya  sehubungan  dengan  prinsip  ekuitas  disebutkan  bahwa  pelayanan kesehatan  bagi  peserta  yang  akan  diperoleh  disesuaikan  dengan  kebutuhan  medis  dan bukan  berdasarkan  seberapa  besar  iuran  yang  telah  dibayarkan.  Pemenuhan  terhadap prinsip ekuitas kemudian  diterapkan  dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009  tentang  Rumah  Sakit  yang  mengatur  lebih  lanjut  tentang  sistem  rujukan penyelenggaraan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural  dan  fungsional  terhadap  kasus  penyakit  atau  masalah  penyakit  atau permasalahan  kesehatan.  Ketentuan  mengenai  sistem  rujukan  tersebut  kemudian  diatur lebih lanjut  dalam Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, melalui Pasal 2 diatur pembagian 3 tingkatan atau berjenjang pelayanan kesehatan perorangan, yaitu:
1. Pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama  Pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama merupakan  pelayanan  kesehatan  tingkat  dasar  yang  diberikan  di  puskesmas, puskesmas  perawatan,  tempat  praktik  perorangan,  klinik  pratama,  klinik  umum  di balai/lembaga pelayanan kesehatan, dan rumah sakit pratama oleh dokter dan dokter gigi.  Dalam  keadaan  tertentu,  bidan  atau  perawat  dapat  memberikan  pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik.
3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialistik yang  dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter  gigi  sub  spesialis  dengan  menggunakan  pengetahuan  dan  teknologi  sub spesialistik. Perlu dipahami terlebih dahulu, mekanisme sistem rujukan dapat dilakukan secara  vertikal  dan  horizontal  serta  harus  mendapatkan  persetujuan  dari  pasien dan/atau  keluarganya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  sampai  dengan  Pasal  17 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  001  Tahun  2012  tentang  Sistem  Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.
Adapun hal tersebut sehubungan pengecualian dari sistem rujukan berjenjang dapat dilakukan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  001  Tahun  2012  tentang  Sistem  Rujukan  Pelayanan  Kesehatan Perorangan:
1. Terjadi keadaan gawat darurat;
2. Terjadi bencana;
3. Adanya kekhususan permasalahan kesehatan pasien;
4. Pertimbangan geografis;dan
5. Pertimbangan ketersediaan fasilitas.
Pemberlakuan peraturan  sistem rujukan berjenjang  ini memberikan dampak  positif bagi rumah sakit di Kota Pekanbaru sebagaimana keterangan dalam wawancara dengan BPJS Pekanbaru yang menyatakan, “Sehingga seringkali dahulu terjadi penumpukan pasien di  suatu  faskes,  yang  pada  akhirnya  pasien  tersebutpun  mengeluh  karena  antrian  yang panjang  tersebut.”  Pernyataan  serupa juga  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota Pekanbaru  yang  menyatakan,  “Seperti  lebih  mudahnya  peserta/pasien  mengakses pelayanan  kesehatan  dan  tidak  membebankan  suatu  wilayah  atau  rumah  sakit  karena adanya  penumpukan  pasien.Serta  rumah  sakit  lainnya  akhirnya  ada  pasiennya,  sebelum adanya sistem ini rumah sakit tipe D maupun C sepi pasien.”
Hal yang sama juga ditegaskan oleh pihak Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru yang bertipe  B  bahwa,  “Dari  segi  rumah  sakit  sisi  positifnya  rumah  sakit  akan  bekerja  sesuai kompetensinya. Apapun atau pasien yang masuk ke rumah sakit ini sudah tersaring terlebih dahulu dari rumah sakit yang adalah sistem berjenjang tersebut dan sampai pada rumah sakit kami yang memang itu kompetensi dari rumah sakit kami. Jika memang penyakitnya masih bisa ditangani oleh rumah sakit tipenya dibawah kami maka pasien tersebut akan ditangani oleh rumah sakit tersebut. Tidak seperti dahulu yang belum ada sistem rujukan berjenjang tersebut, semua pasien BPJS dapat masuk ke rumah sakit ini untuk mendapatkan pelayanan, sehingga berdampak dari  pelayanan banyak dan panjang. Selain itu dengan adanya  sistem  rujukan  berjenjang  ini  antrian  pasien  menjadi  lebih  cepat,  penanganan pasien  berdasarkan  komptensinya  dan  jika  pasien  tersebut  memang  harus  berobat  ke subspesialis maka dari rujukan berjenjang tersebut pasien langsung dapat ditangani oleh subspesialis.” Dampak  positif lainnya juga  dirasakan  oleh Rumah Sakit Prima Pekanbaru yang bertipe C menyatakan bahwa, “Dengan adanya rujukan berjenjang ini menurut saya menjadi lebih bagus, jadi rumah sakit memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi rumah sakit ini. Jadi kalau pasien tersebut memang kompetensinya di rumah sakit tipe ini cukup diselesaikan di tipe ini dan kalau penyakit pasien butuh level diatas rumah sakit ini maka  harus  di  rujuk  ke  rumah  sakit  tersebut.  Menurut  hemat  penulis  sama-  sama menguntungkan bagi pasien maupun rumah sakit.” Berbeda dengan yang dirasakan oleh pasien  pengguna  BPJS  Kesehatan,  dalam  penelitian  ini  dilakukan  wawancara  dengan  3 pasien pengguna BPJS Kesehatan sebagai sampel, berikut hasil wawancaranya.
1. Mardiani,  seorang  ibu  rumah  tangga  dengan  Nomor  BPJS  0000656214928 menuturkan:  “Sistem  rujukan  tersebut  saya  rasa  kurang  tepat,  seharusnya  sistem pengklasifikasian  rumah  sakit  disesuaikan  dengan  iuran  yang  kita  bayarkan  untuk
pelayanan  BPJS  tersebut.Seharusnya  dalam  klasifikasi  rumah  sakit  pun  harus disesuaikan dari kelas iuran yang sudah dibayarkan.”
2. Wawan  Setiawan,  seorang  karyawan  swasta  dengan  Nomor  BPJS  0000656215266 mengungkapkan:  “M enurut  saya  hal  itu  melelahkan,  membutuhkan  waktu  yang banyak. Intinya terlalu ribet. Saya harus melalui rumah sakit yang tipenya di bawah RS Awal Bross Pekanbaru baru bisa di rujuk ke rumah sakit PKU.Ya seharusnya jangan ribet-ribet. kita menggunakan BPJS juga membayar iuran perbulan dan tepat waktu setiap  bulannya.  Kalau  memang  BPJS  tidak  dapat  meng-cover  seharusnya  pasien diberi pilihan untuk membayar biaya tambahan saja daripada harus ribet-ribet seperti itu.”  Berdasarkan  kedua  keterangan  peserta  BPJS  K esehatan  di  atas  menunjukkan bahwa  pemberlakuan  sistem  rujukan  berjenjang  dinilai  mempersulit  peserta  sebab harus melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat bawah terlebih dahulu baru kemudian dilakukan rujukan ke tingkat lanjutan atau tingkat lebih tinggi. Peserta beranggapan bahwa seharusnya klasifikasi rumah sakit disesuaikan dengan iuran kelas yang  dibayarkan  atau  diberikan  pilihan  untuk  membayar  tambahan  biaya  supaya mendapatkan fasilitas kesehatan yang diinginkan peserta.
3. Budiarso, seorang karyawan swasta dengan Nomor BPJS 0000656214219 menuturkan: “Saya  tidak  tahu  soalnya  dari  klinik  saya  langsung  di  rujuk  ke  rumah  sakit  Prima Pekanbaru.  Saya  hanya  bingung  kenapa  saya  langsung  di  rujuk  ke  rumah  sakit tersebut, padahal ada rumah sakit seperti Awal Bross yang lebih bagus dan jaraknya lebih  dekat  dari  rumah  saya.”  Meninjau  ketiga  keterangan  hasil  wawancara  ketiga peserta  BPJS  Kesehatan  di  atas  dikerucutkan  menjadi  4  permasalahan  atas pemberlakuan  sistem  rujukan  berjenjang.  Keempat  permasalahan  tersebut  yaitu ketidaktahuan  peserta  terhadap  sistem  rujukan  berjenjang,  keluhan  atas  klasifikasi rumah  sakit  tidak  berdasarkan  iuran  BPJS  Kesehatan,  mekanisme  sistem  rujukan berjenjang dan biaya tambahan, dan rujukan rumah sakit yang lebih jauh.
Lebih lanjut analisa atas permasalahan akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Ketidaktahuan peserta terhadap sistem rujukan BPJS Kesehatan sering terkait dengan kurangnya akses informasi terbuka mengenai layanan ini. Prinsip keterbukaan yang diatur  dalam  undang-undang  menyatakan  perlunya  penyediaan  informasi  yang lengkap, akurat, dan jelas bagi peserta. Meskipun Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru telah  melakukan  berbagai  sosialisasi  tentang  BPJS  Kesehatan  melalui  BPJS,  dinas kesehatan, puskesmas, dan media massa, namun kadang-kadang masyarakat kurang tertarik  dengan  informasi  tersebut  kecuali  saat  mereka  membutuhkannya.  BPJS
Pekanbaru  menyatakan  akan  memberikan  edukasi  tentang  aturan  sistem  rujukan kepada peserta yang merasa dirugikan, dilakukan oleh staf Pusat Pelayanan Informasi Penanganan  Pengaduan  (PPIP)  yang  bekerja  sama  dengan  rumah  sakit  dan  BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru juga telah melakukan sosialisasi selama lima tahun melalui media sosial, televisi, radio, puskesmas, dan organisasi masyarakat. Pemerintah daerah Kota Pekanbaru juga terlibat dalam mencatat kepesertaan BPJS untuk  masyarakatnya,  dengan  pendaftaran  bagi  yang  tidak  mampu  menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Keluhan  terkait  klasifikasi  rumah  sakit  yang  tidak  bergantung  pada  iuran  BPJS sebenarnya  telah  diatur  secara  jelas  melalui  prinsip  ekuitas  dalam  sistem  jaminan kesehatan nasional. Prinsip ini menegaskan  bahwa  layanan  kesehatan  bagi  peserta harus disesuaikan dengan kebutuhan medis, bukan berdasarkan besarnya iuran yang dibayarkan.  Klasifikasi  rumah  sakit  didasarkan  pada  fasilitas  dan  kemampuan pelayanan  yang  dimiliki  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 tentang  Rumah  Sakit.  Pasal  42  Undang-Undang  yang  sama  juga  mengatur  sistem rujukan, mempertimbangkan kasus atau masalah kesehatan yang spesifik yang dialami oleh  pasien. Regulasi ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa rujukan harus berdasarkan pada kondisi medis spesifik yang dihadapi oleh pasien.
3. Mekanisme sistem rujukan berjenjang dan biaya tambahan Menurut keterangan dari pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan BPJS Kesehatan Kota  Pekanbaru  mengatakan  mekanisme  sistem  rujukan  berjenjang  yang mengharuskan peserta untuk diperiksa pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau primer  terlebih  dahulu  kemudian  baru  bisa  dirujuk  ke  fasilitas  kesehatan  rujukan tingkat lanjutan telah terdapat dasar hukum yang mengatur yaitu :
a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
b. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  001  Tahun  2012  tentang  Sistem  Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
c. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Sistem rujukan berjenjang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal.  Sebelumnya,  tanpa  sistem  ini,  pasien  menumpuk  di  faskes  tanpa  pengaturan, mengakibatkan antrean panjang dan keluhan dari pasien. Dengan regulasi ini, diharapkan pelayanan menjadi lebih merata dan optimal karena di Kota Pekanbaru terdapat banyak faskes dan rumah sakit berbagai tipe. Terkait biaya tambahan, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memberikan  kelonggaran  bagi  peserta BPJS
Kesehatan, sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (Elmas  Dwi  Ainsyiyah  Suhaidi  et  al., 2015).
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memberikan fleksibilitas bagi peserta BPJS Kesehatan yang ingin tingkatkan perawatan, termasuk rawat jalan  eksekutif.  Mereka  dapat  membayar  selisih  biaya  yang  tidak  dijamin  BPJS  melalui asuransi tambahan atau secara pribadi, kecuali untuk sejumlah peserta tertentu seperti PBI Jaminan Kesehatan, peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, serta peserta PPU yang mengalami PHK dan anggota keluarganya.
Hal  ini  berlaku  dalam  ranah  fasilitas  pelayanan  kesehatan  pada  tingkat  yang  telah disesuaikan dengan kasus dan kompetensi fasilitas kesehatan. Namun apabila peserta atas permintaan  sendiri  untuk  dirujuk  ke  pelayanan  kesehatan  lain  yang  tidak  sesuai  maka pelayanan kesehatan tersebut tidak lagi dijamin oleh BPJS Kesehatan (Hazbullah Tabrany, 2015).  Selain  itu,  pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  bahwa  pasien  yang  ingin meningkatkan kelas perawatan dibagi menjadi 2 jenis:
1. Sampai  dengan  kelas  I,  maka  diberlakukan  urun  biaya  selisih  tarif  kelas  ruang perawatan yang dipilih dengan biaya yang telah dijamin;
2. Jika naik ke kelas perawatan VIP, maka diberlakukan urun biaya sebesar selisih tarif VIP lokal dengan tarif kelas perawatan yang telah dijamin.
Pasal  6  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  001  Tahun  2012  menyatakan  rujukan hendaknya dilakukan ke fasilitas kesehatan terdekat yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Dinas  Kesehatan  Kota  Pekanbaru  menyebut  awalnya  terjadi  kasus  rujukan  ke  luar kabupaten, namun sejak itu tidak terulang. Jika pasien tinggal di daerah perbatasan, akan dipilih  rumah  sakit  yang  dekat  dengan  syarat  tipe  rumah  sakit  sesuai  dengan  penyakit pasien. Panduan praktis rujukan sudah tersedia di situs web BPJS dan diatur dalam Surat Keputusan Gubernur. Langkah antisipatif sudah diambil oleh pemerintah, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit dengan menyediakan wadah bagi peserta BPJS Kesehatan terkait keluhan sistem rujukan (Takdir, 2018).
Dinas  Kesehatan  Kota  Pekanbaru  memfasilitasi  pengaduan  masyarakat  tentang masalah kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi seperti website, pesan WhatsApp, SMS, telepon, dan langsung ke fasilitas kesehatan terkait. Mereka bertanggung jawab untuk menampung semua keluhan yang disampaikan. JSS (Jogja Smart Service) di Kota Pekanbaru juga menyediakan layanan serupa untuk warga. BPJS Kesehatan dan rumah sakit seperti Awal  Bross  dan  Prima  Pekanbaru  memiliki  tempat  khusus  untuk  pengaduan  pasien.  Di
rumah sakit, staf PIPP (Petugas Informasi Pelayanan Peserta) dari rumah sakit atau BPJS Kesehatan menerima keluhan dan memberikan edukasi kepada pasien (Sudjito Atmoredjo, 2016).  Ada  mekanisme  pengaduan  yang  dijelaskan  dalam  diagram  alir,  memungkinkan pasien BPJS Kesehatan mengadukan masalah sistem rujukan langsung ke rumah sakit atau kantor BPJS, baik secara langsung maupun melalui telepon, surat, email, dan media sosial yang menyebut nama BPJS Kesehatan.
Pihak  Dinas  Kesehatan  Kota  Pekanbaru  menyatakan  bahwa  jika  pengaduan  terkait BPJS Kesehatan tidak terselesaikan dalam 5 hari atau melewati batas waktu penanganan, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi selama 30 hari kerja. Jika mediasi berhasil, hasilnya akan final dan mengikat  bagi semua  pihak. Namun,  jika mediasi tidak berhasil, penyelesaian  dapat  dilanjutkan  melalui  pengadilan.  Dalam  prakteknya,  Dinas  Kesehatan cenderung  melibatkan  lembaga  Ombudsman  untuk  membantu  menyelesaikan  masalah yang tidak dapat diatasi oleh rumah sakit atau BPJS Kesehatan.

## SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan bahwa perlindungan hukum yang  dapat dilakukan  oleh pasien  BPJS  berupa yakni  seperti:  Pasien dapat  melakukan pengaduan secara langsung maupu tidak langsung. Pengaduan secara langsung dapat berupa tatap muka langsung dengan pihak terkait dengan datang ke bagian pengaduan rumah  sakit  maupun  kantor  BPJS  Kesehatan  terdekat,  maupun  melalui  media  telepon service  center  atau  hotline  service.  Dan  pengaduan  tidak  langsung  melalui  surat menyurat,  sms  gateway,  email,  website  dan  media  sosial  beratas  namakan  BPJS Kesehatan. Dengan pihaknya rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Namun jika pihak tersebut belum  bisa  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  maka  akan  diselesaikan  dengan bantuan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bekerjasama dengan lembaga Ombudsman. Selain  itu,  jika  pasien  masih  belum  puas  atas  pengaduan  maupun  jangka  waktu penyelesaian  melalui  pengaduan  sudah  lewat,  maka  dapat  dilakukan  penyelesaian sengketa melalui mediasi (non litigasi) maupun penyelesaian melalui pengadilan (litigasi).

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Lala, & Tulus Rahayu. (2020). Rekonstruksi Undang-Undang BPJS Dalam Perspektif Hukum Positif Pada Pasal 27 dan 35 Undang-Undang dasar 1945. Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam, 5(2), 164 – 167.
Elmas Dwi Ainsyiyah Suhaidi, Utary Maharani Barus, & Edy Ikhsan. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Jamkesmas dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD DR.
RM.  DJOELHAM  BINJAI  Terkait  Berlakunya  BPJS  di  Bidang  Kesehatan. USU  Law Journal, 3(3).
Hazbullah Tabrany. (2015). Jaminan Kesehatan Nasional . Rajagrafindo Persada.
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Muhammad  Sadi.  (2015). Etika  dan  Hukum  Kesehatan  (  Teori  dan  Aplikasinya  di Indonesia). Kencana Prenadamedia Group.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Rizki  Imam  Hidayat,  Achmad  Busro,  &  Dewi  Hendrawati.  (2016). Wanprestasi  dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial yang Diselenggarakan oleh BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Kasus di RSUD Cibonong). 5(3).
Sudjito Atmoredjo. (2016). Kajian Yuridis Malpraktik (Tanggung Jawab Dokter, Rumah sakit dan Hak- Hak Pasien). PT. Pradyna Paramita.
Takdir.  (2018). PENGANTAR   HUKUM  KESEHATAN.  Lembaga  Penerbit  Kampus  IAIN
Palopo.