INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 6906-6917 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) Di Indonesia
Ronny A. Maramis 1 ✉ , Meylicia Vinolitha Kamagi 2 , Natalia Lengkong 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email: meyliciakamagi06@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Zaman modern mempengaruhi perkembangan kemajuan teknologi dan informasi. Seiring dengan perkembangan  teknologi  informasi  kejahatan  di  dunia  maya  juga  ikut  bertambah,  salah  satunya kekerasan berbasis gender yang dilakukan melalui  media online yang dikenal dengan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Saat ini penegakan kasus KBGS menggunakan aturan yang lebih baru yaitu  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (UU  TPKS) namun karena aturan ini baru saja disahkan, penanganan kasus KBGS masih menggunakan aturan yang lama. Penelitian  ini bertujuan untuk  menganalisis bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) dalam bentuk pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukan bahwa aturan yang lama belum berfokus ke perlindungan korban sehingga UU TPKS hadir sebagai pelengkap aturan yang lama, namun penegakan kasus KBGS masih menemui kendala dikarenakan  beberapa  faktor  yaitu  kurangnya  kapasitas  penyidik,  fasilitas  untuk  kepentingan penyidikan yang belum memadai, kesulitan mengumpulkan barang bukti digital serta korban yang umumnya merupakan perempuan tidak terlalu terbuka dalam memberikan informasi terkait kejadian yang dialami disebabkan adanya perasaan takut juga malu dikarenakan hal ini bersifat sangat intim. Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pelaku; Kekerasan Berbasis Gender Siber
Abstract
Modern times affect  the development of  technological progress and information. Along with the development  of  information  technology,  crime  in  cyberspace  has  also  increased,  one  of  which  is gender-based violence committed through online media known as Cyber Gender-Based Violence (KBGS).  Currently,  the  enforcement  of  KBGS  cases  uses  newer  rules,  namely  Law  no.  12  of  2022 concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS Law), but because this rule has just been passed, the handling of KBGS cases still uses the old  rules. This study aims to analyze how the law regulates criminal  acts  of  Cyber  Gender-Based  Violence  (KBGS)  and  how  the  law  is  enforced  against perpetrators of Cyber Gender-Based Violence (KBGS) in the form of sexual harassment. The results of the study show that the old rules have not focused on victim protection so that the TPKS Law exists as a complement to the old rules, but enforcement of the KBGS case still encounters obstacles due to  several  factors,  namely  the  lack  of  investigator  capacity,  inadequate  facilities  for  investigative purposes, difficulty collecting digital evidence. and victims, who are generally women, are not very open in providing information regarding the events that are experienced due to feelings of fear and shame because this is very intimate.
Keywords: Law enforcement; Perpetrator; Cyber Gender Based Violence

## PENDAHULUAN
Di negara-negara berkembang, teknologi informasi dianggap berperan penting dalam kemajuan sebuah bangsa. Hal ini karena seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi  menjadi sebuah hal penting, baik di masa sekarang maupun di masa  yang  akan  datang. Salah  satu  ciri  gaya  hidup  global  berbasis  teknologi  ditandai  oleh hadirnya internet, yang semakin menjadikan dunia seolah tiada batas serta tanpa hambatan. Melalui  internet  setiap  pengguna  dapat  berkomunikasi  dengan  pengguna  lainnya  di seluruh dunia baik dari segi bertukar informasi, data dan berita serta juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru dengan cara yang cepat dan faktual. Internet  merupakan  kependekan  dari interconnection-networking,    yakni    seluruh    jaringan    komputer    yang    saling    terhubung menggunakan  standar  sistem  global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP)  sebagai  protokol  pertukaran    paket    ( packet    switching    communication    protocol). Fungsi  tersebut  berguna untuk melayani seluruh penggunanya di seluruh dunia. Sedangkan istilah dari cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internetworking (antar jaringan).
Seperti  yang  kita  ketahui,    bahwa    hak    masyarakat    untuk    berkomunikasi    dan memperoleh    informasi    diatur  dalam  produk  hukum  kita.  Dimana  penjaminan  hak  tersebut tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni pada Pasal 28F:
“Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Perlu   diketahui   memang   internet  menyediakan suatu ruangan bagi khalayak untuk bereskspresi, baik melalui tulisan,  video,  gambar,  suara,  ataupun  keseluruhan  unsur  tersebut. Namun  perlu  dilihat pula bahwa tidak semua konten dalam internet memiliki nilai kepentingan untuk  diketahui  oleh  umum.  Tidak  jarang  dalam  penggunaan  sarana  tersebut,  sangat mudah bagi orang melakukan tindak pidana.
Kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi disebut dengan kejahatan siber ( cyber crime).  Kejahatan  siber  merupakan  salah  satu  sisi  gelap  dari  kemajuan  teknologi  yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Cyber crime  atau  kekerasan  berbasis  siber  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  arti perbuatan  yang  melanggar  hukum,  yang  mana  perbuatan  tersebut  dilakukan  lewat    media online atau berbasis siber. Pengertian yang luas mengenai cyber crime yaitu merupakan semua tindakan  illegal  yang  dilakukan  melalui  instrumen  jaringan  komputer  dan  internet  untuk mendapatkan keuntungan maupun untuk menimbulkan kerugian pada orang lain.
Seiring dalam perkembangannya, kekerasan berbasis siber tidak hanya sebatas kejahatan hacking, carding, cracking, tetapi berkembang mejadi kejahatan kekerasan berbasis gender yang dilakukan  melalui  media online. Berdasarkan UNHCR, kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan pada gendernya. Sama halnya dengan Kekerasan Berbasis Gender Siber, di mana yang menjadi pembeda hanyalah Kekerasan Berbasis Gender Siber yang difasilitasi oleh teknologi dengan menggunakan perangkat berupa komputer.
Pada  tahun  2018,  data  Komnas  Perempuan  menunjukkan  bahwa  terdapat  97  laporan kekerasan  yang  diklasifikasikan  sebagai  Kekerasan  Berbasis  Gender  Siber.  Kemudian  kasus tersebut  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2017  sebelumnya  yang  berjumlah  65  laporan. Adapun  contoh  Kekerasan  Berbasis  Gender  Siber adalah  seperti  cyber  harassment,  non- consensual  pornography  atau  yang  secara  umum  disebut  sebagai  revenge  porn  dan  juga sekstorsi.
Sekstorsi  adalah  bentuk  Kekerasan  Berbasis  Gender  Siber yang  dilakukan  dengan memeras korban dengan memanfaatkan foto atau video berbau pornografi milik korban yang didapatkan  baik  secara hacking,  maupun  diberikan  secara  langsung  oleh  korban  atas  dasar kepercayaan  dalam  suatu  hubungan.  Foto  atau  video  tersebut  lantas  disalahgunakan  oleh pelaku sekstorsi dengan memberikan ancaman yang bertujuan untuk memeras materi maupun memanfaatkan korban dalam hal seksual. Setidaknya ada 8 bentuk Kekerasan Berbasis Gender
Siber yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya ( cyber grooming),  pelecehan  online  (cyber  harassment),  peretasan  (hacking),  konten  ilegal  (illegal content), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi ( malicious  distribution),  pencemaran  nama  baik  (online  defamation),  dan  rekrutmen  online ( online recruitment).
Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) adalah salah satu kekerasan yang pada dasarnya sangat banyak terjadi di kehidupan masyarakat, terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19 yang menuntut semua orang harus bertatap muka secara virtual. Perempuan merupakan gender yang lebih  rentan  untuk  menjadi  korban  KBGS  dari  pada  laki-laki.  Studi United  Nation  Entity  for Gender Equality and The Empowerment of Women (UN Women) menyatakan bahwa ada 15% perempuan di Negara Prancis yang mengalami pelecehan seksual secara online serta ada 40% perempuan  di  Negara  Pakistan  yang  pernah  menerima  beberapa  bentuk  pelecehan  ketika menggunakan internet selama masa pandemi Covid-19.
Sedangkan  di  Indonesia,  Catatan  Tahunan  (Catahu)  Komnas  Perempuan  menyatakan bahwa terdapat peningkatan jumlah kasus KBGS sepanjang 2020, yaitu sebesar 510 kasus dari tahun sebelumnya yang berjumlah 126 kasus. Komnas Perempuan menyampaikan, selain kondisi pandemi, penegakan hukum melalui Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi justru  berpotensi over  kriminalisasi  terhadap  korban-korban  perempuan yang menjadi  objek pornografi.  Instrumen  lain  yang  kemudian  juga  bermasalah  dalam  penyelesaian  kasus  KBGS adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang  kenyataannya  malah  memunculkan  konflik  dikarenakan  KBGS  merupakan  tindakan penyerangan terhadap seksualitas dan identitas gender. Namun, UU ITE tidak menjamin adanya keamanan dan perlindungan terhadap korban.
Saat  ini  penegakan  kasus  KBGS  menggunakan  aturan  yang  lebih  baru  yaitu  Undang- Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) namun karena aturan ini baru saja disahkan, penanganan kasus KBGS masih menggunakan aturan yang lama. Kasus-kasus yang diklasifikasikan sebagai KBGS masih sangat sedikit dan tergolong baru untuk ditangani. Adapun diketahui kasus KBGS yang terjadi di Kota Manado dan sedang ditangai oleh pihak Polda Sulut sebanyak 2 (dua) kasus. Penegakan kasus KBGS menggunakan aturan yang lebih baru yaitu UU TPKS.
Penelitian  ini  fokusnya  berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  yaikni  bagaimana pengaturan  hukum  mengenai  tindak  Pidana  Kekerasan  Berbasis  Gender  Siber  (KBGS)  dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) dalam bentuk pelecehan seksual.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Contoh bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Norma dasar atau pembukaan UUD 1945, UU Pornografi (UU No. 44 thn 2008), UU ITE (UU No. 19 thn 2016) dan UU TPKS (UU No.  12 thn 2022). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian yang dituangkan secara tertulis dan sistematis.  Terakhir,  bahan  hukum  tersier  berupa  kamus-kamus  hukum.  Metode  pengelolaan data yang dikumpulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan materi pokok yang ada ditinjau dengan mempertimbangkan rumusan teori-teori hukum dan analisis data dilakukan dengan menganalisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS)
Beberapa produk hukum dan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebenarnya telah  memiliki  sejumlah  dimensi  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  KBGS,  bahkan  telah diterapkan dalam penanganan kasus-kasus KBGS. Namun aturan yang lebih eksplisit mengenai KBGS masih sangat baru yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang resmi diundangkan pada tanggal 9 Mei tahun 2022 lalu.
Jaminan atas rasa aman merupakan hak konstitusional yang diatur dalam dasar Negara Republik  Indonesia  yakni  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 khususnya dalam Pasal 28 G Ayat (1) yang menyebutkan:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi.”
Komnas Perempuan juga sepenuhnya bersepakat dan mendukung rekomendasi untuk mendorong penegakan hukum dan menguatkan regulasi yang melindungi.
KUHP tidak secara eksplisit mengatur mengenai perbuatan KBGS, namun KUHP dapat diterapkan  terhadap  tindak  pidana  terkait  dengan  KBGS,  dengan  merujuk  pada  beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang telah diatur di dalamnya. Sementara itu, ranah pengaturan KBGS dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengakomodir  hukum  acara  yang  sensitif  korban  dan  berspektif  gender.  Bahasa  yang  lebih tepat untuk menjelaskan pelecehan seksual adalah kekerasan seksual. Apabila melihat dalam KUHP,  bentuk  pengaturan  kekerasan  seksual  terbatas  hanya  mengatur  tentang  perkosaan,
pencabulan,  dan  persetubuhan.  Padahal  konteks  pelecehan  seksual  lebih  luas  dibandingkan dengan  perbuatan cabul,  sehingga  ketentuan Pasal 289 KUHP belum  memberikan kepastian hukum bagi korban KBGS.
UU Pornografi memiliki keterkaitan dengan KBGS dalam pengaturan mengenai perbuatan membuat, memiliki  dan menyimpan  konten intim. Namun,  pengaturan dalam UU pornografi juga membawa kerentanan kriminalisasi terhadap korban KBGS. Dalam UU Pornografi terdapat pasal yang dapat menjerat pelaku untuk beberapa perbuatan KBGS.
Perjalanan penegakan hukum  terhadap kasus  KBGS/KBGS di Indonesia,  pada awalnya aparat  penegak  hukum  menggunakan  perangkat  hukum  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun  dalam  perjalanannya,  kedua  undang-undang  ini  dinilai  belum  dapat  memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap korban karena adanya tumpang tindih di beberapa aturan terkait kekerasan berbasis gender dan penyalahgunaan teknologi digital.
Pada tanggal 9 Mei 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi diundangkan melalui lembaran negara Tahun 2022 Nomor 120.  Selama  hampir  sepuluh  tahun,  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  ini  terus  mengalami pasang surut. Beberapa waktu setelah disetujui sebagai Undang-Undang inisiatif DPR yaitu pada tahun 2018, pembahasan RUU ini mulai tersendat yang berujung pada tidak dibahasnya RUU ini selama  satu  periode  DPR  tahun  2014-2019  yang  bermuara  pada  dihapusnya  RUU  ini  dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2020.
Hingga  akhirnya,  UU  TPKS  hadir  sebagai  jawaban  untuk  penyelesaian  kasus-kasus kekerasan  seksual  di  Indonesia.  UU  TPKS  bukan  hadir  tanpa  sebab.  Undang-Undang  ini kemudian dicita-citakan untuk dapat mengakomodir pengaturan hukum soal kekerasan yang menyerang  seksualitas  yang  saat  ini  masih  sangat  terbatas.  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  hanya  mengatur  2  (dua)  jenis  kekerasan  seksual  yaitu  pemerkosaan  dan pencabulan, namun keduanya sama sekali tidak menyebutkan mekanisme perlindungan korban terkhusus jika korbannya perempuan.
Analisis teori mengenai permasalahan ini menggunakan Teori Hukum dan Teori Sistem Hukum yang mana isi kaitannya dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Teori  Hukum.  Teori  hukum  adalah  teori  bidang  hukum  yakni  berfungsi  memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Menurut Hans kalsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Sedangkan menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari
esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingan  dengan ilmu hukum yang  lainnya.  Terkait dalam  penelitian  ini, hukum itu diperlukan untuk bagaimana dapat mengakomodir setiap perbuatan yang masuk dalam kategori pidana ataupun suatu perbuatan yang melanggar hukum, dalam kaitannya dengan  Kekerasan  Berbasis  Gender  Siber,  hukum  nasional  saat  ini  mempunyai  beberapa aturan untuk mengakomodir perbuatan pidana KBGS yang antara lain UUD 1945 khususnya Pasal 28, UU Pornografi, UU ITE, dan juga UU TPKS. Aturan Hukum yang ada saat ini dapat memberikan  dorongan  dan  membantu  aparat  penegakan  hukum  dalam  hal  penegakan terkait kasus KBGS.
b. Teori  Sistem  Hukum.  Lawrence  M.  Friedman  mengemukakan  bahwa  efektif  dan  berhasil tidaknya  penegakan  hukum  tergantung  tiga  unsur  sistem  hukum,  yakni  struktur  hukum ( struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup ( living law) yang dianut  dalam suatu masyarakat. Kaitannya didalam penelitian  saat  ini, terkait teori  sistem hukum secara struktur yang dimaksudkan yakni penegak hukum dalam hal ini, penyidik dari institusi Kepolisian Republik Indonesia. Kaitan sistem hukum substansi dalam penelitian ini yakni aturan – aturan yang dipakai dalam hal penanganan hukum terkait kasus KBGS, sama seperti  penjelasan  Teori  Hukum  yang  diatas  bahwasannya  hukum  nasional  kita  memiliki sejumlah  aturan  yang  mengatur  akan  suatu  perbuatan  kekerasan  seksual  yang  mengacu terhadap Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS), yakni antara lain  UUD 1945 khususnya Pasal 28, KUHP, UU Pornografi, UU ITE dan juga UU TPKS. Kaitan sistem budaya hukum dalam penelitian ini adalah contoh cara penegakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penerapan pasal yang ada untuk memberikan kepastian hukum. Namun meski aturan tentang KBGS telah ada sebelum disahkannya UU TPKS nyatanya dalam penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber, aturan tersebut tidak dapat mengakomodir penyelesaian kasus kbgs, akibatnya pengimplementasian hukum dari penyidik masih sedikit memberikan kepastian hukum.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) dalam Bentuk Pelecehan Seksual
Di  antara platform  sosial  media  yang  di  dalamnya  tidak  jarang  terjadi  KBGS  ialah Instagram. Pengguna Instagram di Indonesia sangat banyak dan didominasi oleh perempuan. Perempuan merupakan korban utama KBGS di Indonesia. Ditambah dengan aturan yang tidak
mengikat seseorang membuat KBGS di Instagram semakin rentan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya  mengenai  penggunaan  sosial  media  di  Indonesia,  penduduk  Indonesia kebanyakan menggunakan sosial media terutama Instagram sebagai sumber hiburan. Mereka cenderung mengikuti  pengguna yang  membagikan konten-konten hiburan atau pengguna yang  merupakan  artis  atau public  figure  yang  menjadi  panutan  di  dunia  hiburan.  Misalnya pemeran film, penyanyi, idol, komedian, atau seniman lain.
Salah satu kasus KBGS di Instagram menimpa salah satu artis yang merupakan mantan idol JKT 48 dan seorang pemeran film yaitu Zara Adhisty. Pada  bulan  Agustus 2020, ramai beredar  video  mesra  Zara  dengan  Zaki  Pohan.  Kejadian  tersebut  diawali  dari  Zara  yang mengunggah sebuah videonya di Instagram storynya yang memperlihatkan keduanya sedang bercanda.  Namun  tanpa  zara  sadari  dalam  video  terdapat  adegan  kekasihnya  memgang bagian dada Zara, kemudian dalam video diketahui Zara menertawakannya. Menyadari ada yang salah dengan video yang diunggahnya, Zara kemudian segera menghapus video tersebut dari Instagram storynya.
Sayangnya,  video  tersebut  telah  dilihat  oleh  sebagian  pengikutnya  dan  direkam  oleh orang yang tidak bertanggung jawab kemudian dishare ke sosial media yang lain. Tindakan tersebut  sangat  merugikan  bagi  Zara  karena  mengakibatkan  orang-orang  memberikan komentar jelek mengenai Zara di media sosial. Hal ini tentunya dapat merusak mental Zara, yang  selanjutnya  membuat  Zara  menonaktifkan  komentar  pada  seluruh  postingannya  di Instagramnya.
Kemudian kasus KBGS lain yang pernah terjadi di media sosial adalah tersebarnya video pornografi Gisella Anastasia bersama dengan Michael Yukinobu. Kasus ini terjadi pada bulan November  2020.  Gisella  menyatakan  bahwa  kejadian  tersebut  berlangsung  pada  2017,  ia mengabadikan videonya melalui smartphone pribadinya dan hanya diberikan pada Michael. Akan  tetapi, smartphone  tersebut  hilang  dan  kemudian  ditemukan  oleh  oknum  yang menyalahgunakannya secara tidak bertanggungjawab. Peristiwa tersebut kemudian diselidiki oleh polisi dan pada Desember 2020, pelisi memutuskan bahwa Gisella dan Michael sebagai tersangka. Keduanya terjerat Pasal 4 Ayat 1 jo Pasal 29 atau Pasal 8 UU No. 44 terkait Pornografi dan terancam 6 bulan penjara atau maksimal 12 tahun penjara. Akhir dari  kasus  ini adalah akhirnya ditemukan dua terdakwa yang menyebarkan video pornografi Gisella dan Michael dan kedua  terdakwa  dijatuhi  hukuman  9  bulan  serta  denda  sebanyak  50  juta  subsider  3  bulan penjara oleh hakim PN Jakarta Selatan pada 13 Juli 2021.
Ketidakjelasan aturan yang menyebutkan peristiwa KBGS sebagai bentuk sexual abuse bisa memperlambat kegiatan pelaporan. Bahkan hingga sexual abuse itu sendiri masih tidak mempunyai aturan yang mengikatnya secara jelas. Tidak hanya itu, minimnya pengetahuan
APH  mengakibatkan  KBGS  tidak  diakui  sebagai  tindakan  kriminal.  Kosongnya  aturan  yang mengatur  peristiwa  tersebut  serta  perspektif  gender  yang  semakin  memburuk  akan menghambat proses penanganan untuk peristiwa KBGS. Apalagi terbatasnya sarana teknologi di tingkat terendah (polres dan polsek) menghambat pihak berwajib dalam melacak pelaku. Pada beberapa kasus, misalnya ada pendistribusian pornografi atau pembobolan data, UU ITE dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum bagi korbannya. Namun, pasal-pasal tersebut dapat menjadi bumerang untuk korban KBGS sebab rawan terjadi kriminalisasi. Misalnya yang ada pada UU ITE pasal 28 ayat 1 terkait pornografi, bisa saja korban dianggap ikut serta dalam proses  pembuatannya.  UU  ITE  bukan  saran  yang  tepat  sebab  adanya  peluang  tersebut. Sementara itu, cyber police belum nampak mengusut kasus KBGS tersebut. Secara umum kasus yang banyak dilayani justru kurang penting misalnya ujaran kebencian pada pemerintah dan jarang jika itu masyarakat biasa.
Peneliti melakukan kegiatan wawancara dan meminta tanggapan kepada 2 (dua) orang penyidik yang ada di Reskrimum Polda Sulut mengenai kasus KBGS yang terjadi di Sulawesi Utara. Dari hasil wawancara peneliti dengan penyidik Reskrimum Polda Sulut khususnya Unit PPA di atas, diketahui bahwa kasus KBGS sendiri masih sulit ditangani karena beberapa kendala yang ditemukan seperti kurangnya kapasitas penyidik khususnya penyidik perempuan yang mengetahui UU TPKS,  kurangnya fasilitas yang memadai untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan,  kesulitan  dalam  pengumpulan  barang  bukti  digital  serta  susahnya  menggali informasi  dari  keterangan  korban  yang  umumnya  adalah  seorang  perempuan  dikarenakan faktor malu atupun takut. Aturan yang baru mengenai KBGS dalam UU TPKS bisa dikatakan masih  sedikit  penanganannya  karena  penegak  hukum  masih  sedikit  yang  mengetahui mengenai pengesahan aturan tentang KBGS.
Analisa teori dalam peneletian pembahasan diatas ini yakni sebagai berikut :
a. Teori  Penegakan  Hukum.  Penegakan  hukum  merupakan  bagian  dari  perilaku  yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Kaitannya di dalam penelitian saat ini, terkait teori penegakan hukum yang dimaksudkan yakni bagaimana para aparat penegak hukum, yang dalam hal ini merupakan penyidik kepolisian mampu menerapkan pasal atau aturan yang berlaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana. Sistem pertanggungjawaban pidana pada hukum yang berlaku saat ini menggunakan asas kesalahan sebagai salah satu asas selain asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan  yang  dilakukannya.  Oleh  karena  itu,  pertanggungjawaban  pidana  terjadi dikarenakan  adanya  kesalahan  yang  merupakan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh
seseorang, dan sudah ada aturan yang terlebih dahulu mengatur tindak pidana tersebut. Kaitannya  teori  Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  penelitian  ini  untuk  memberikan penjelasan  mengenai  tanggung  jawab  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  KBGS. Setiap aturan pidana yang ada mempunyai akibat hukum sendiri berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, atas kesalahan yang telah dia buat.
c. Teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai dasar yang bisa dijadikan acuan  menentukan  kebenaran  berdasarkan  hukum  dengan  pertimbangan  hukum  dan untuk  menemukan  hukum  seperti  halnya  didasari  kajian  ilmiah  dan  fakta  yang  ada sehingga menghasilkan kepastian hukum yang sejati. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang  pasti,  ketentuan  atau  ketetapan. Kaitannya  penelitian  ini  dengan  Teori  Kepastian Hukum  adalah  Undang  –  undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  ini  hadir  untuk mengatur secara eksplisit mengenai KBGS dan sebagai pelengkap aturan yang telah ada sebelumnya  sehingga  dapat  memberikan  kepastian  hukum.  Tinggal  melihat  penerapan kedepan dalam penanganan kasus KBGS di Indonesia.

## SIMPULAN
Pengaturan Di Indonesia, regulasi yang secara khusus membahas KBGS hanya terdapat pada UU TPKS. Namun pengaturan yang sama mengenai KBGS seperti UU Pornografi, dan UU ITE masih digunakan sebagian besar penegak hukum di Indonesia untuk penanganan kasus KBGS pada tahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian. Perbedaann UU TPKS dengan UU ITE dan UU Pornografi yaitu UU ITE dan UU Pornografi dapat menempatkan korban menjadi pelaku sedangkan UU TPKS lebih berfokus pada perlindungan korban. Pengesahan UU TPKS sendiri  masih tergolong baru  dan belum banyak  diketahui  padahal UU TPKS  hadir sebagai pelengkap  aturan-aturan  sebelumnya  yang  belum  mengakomodir  penanganan  kasus kejahatan KBGS khususnya dalam pasal 14 UU TPKS.
Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Kekerasan  Berbasis  Gender  Siber  (KBGS)  dalam Bentuk  Pelecehan  Seksual  di  Indonesia  sebagian  besar  masih  menggunakan  aturan-aturan yang lama sehingga penanganan kasus KBGS masih belum memberikan kepastian hukum. Ada 3  kasus  KBGS  di  seluruh  Indonesia  yang  sementara  ditangani  di  tahap  penyelidikan  dan penyidikan  di  Kepolisian  dan  belum  sampai  ke  tahap  II.  2  kasus  diantaranya  sementara ditangani di Reskrimum Polda Sulut, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Rata-rata korban adalah  perempuan.  Penegakan  hukum  terkait  kasus  KBGS  masih  belum  dapat  menekan peningkatan jumlah kasus dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala.

## DAFTAR PUSTAKA
Adkiras,  Fadillah  Adkiras,  dkk.  Konstruksi  Pengaturan  Kekerasan  Berbasis  Gender  SIber  Di Indonesia. Jurnal Lex Renaissan. No. 4, Vol. 6: 2021.
Arief,  Barda  Nawawi. Masalah  Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana. 2007.
Boy  Achmad  Sofyan.  2022. Masihkah  Ada  Ruang  Aman  Bagi  Perempuan  Di  Indonesia?.
Https://Www.Jalastoria.Id/Masihkah-Ada-Ruang-Aman-BagiPerempuan-Di-Indonesia/ . Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2023.
Christian,  Jordy  Herry.  Sektorsi:  Kekerasan  Berbasis  Gender  SIber  dalam  Paradigma  Hukum Indonesia. Jurnal Binamulia Hukum. Vol 9, No 1: 2020.
Dwi  Putri  Ayu  Wardani.  2020. ‘Kekerasan  Berbasis  Gender  SIber’  (KBGS  2020)  modernis.co. diakses  pada  tanggal  12  November  2022. Https://Theconversation.Com/Kasus-Video- Asusila-Hati-Hati-Menggunakan-Uu-Pornografi-Jangan-Sampai-Justrumenghukum- Korban-152636 . Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2023.
Hikmawati,  Puteri  Hikmawati.  “Pengaturan  Kekerasan  Berbasis  Gender  SIber:  Perspektif  Ius Constitutum dan Ius Constituendum”. Jurnal Negara Hukum. Vol. 12, No. 1: 2021.
Kelsen, Hans. Pengantar Teori Hukum Murni. Bandung: Nusa Media. 2010.
Komnas  Perempuan.  “ Perempuan  dalam  Himpitan  Pandemi:  Lonjakan  Kekerasan  Seksual,
Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19”, Catatan Tahunan. 2021.
Maidina  Rahmawati  Nabillah  Saputri. Jauh  Panggang  Dari  Api  Menilik    Kerangka  Hukum Kekerasan Berbasis Gender Siber Di Indonesia. Safenet.Or.Id. 2022.
Maruli,  Sahat  T.  S.  &  Ira  Maulia  N.  “Kajian  Hukum  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”. Res Nullius Law Jurnal. Vol. 3 No. 2: 2021.
Musyaffa, Rendika Azhar. Sofyan Effendi. Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Interaksi Di Media Sosial. Jurnal Komunikologi. Volume 19 Nomor 2: 2022.
Nenden  S.  Arum,  “Mengenal  Kekerasan  Berbasis  Gender  SIber  (KBGS),” https://medium.com/@nendensan/mengenalkekerasan-berbasis-gender- onlineKBGSa4ec1bd95632 .
Octaria,  Nynda Fatmawati. Pidana Pemberitaan Sosial. Malang:  Setara Press. 2018. Praja, H.
Juhaya S. Teori Hukum dan Aplikasinya. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
Sakinah, Anang Puji Utama, Bayu Setiawan, Pujo Widodo, Herlina, Risma Saragih, Achmed. Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGS) Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Kewarganegaraan. Vol 7 : 2023.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat.
Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
Sujamawardi, L. Heru. Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Ta-hun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Vol. 9 No. 2: 2019. UN  Women,  “Online  and  ICT  Facilitated  Violence  Against  Women  and  Girls  During  COVID
19”https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/public ations/220/briefonline-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls- duringcovid19en.pdf?la=en&vs=2019.