## PENERAPAN KONSEP HARGA OBAT UNTUK MENETAPKAN POLA TARIF JASA PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK KABUPATEN KUDUS

## THE APPLICATION OF THE DRUG PRICE CONCEPT TO ESTABLISH THE FARE SCHEME OF PHARMACEUTICAL CARE IN DRUGSTORE OF KUDUS REGENCY

## Vinska Adistapramesti dan Marchaban
Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Korespondensi: Vinska Adipramesti <vinskadista@ymail.com>

## ABSTRAK
Apoteker  adalah profesi yang salah satu cirinya adalah memberikan jasa berupa pelayanan kefarmasian kepada pasien di fasilitas pelayanan kefarmasian. Namun  hingga  saat  ini,  belum  diterapkan  penarikan  tarif  jasa  pelayanan kefarmasian  untuk  apoteker  di  apotek.  Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui perkiraan  tarif  jasa  pelayanan  kefarmasian  untuk  obat  non  resep  yang  dapat diambil  oleh  apoteker  di  apotek  tanpa  memberatkan  pasien.  Penelitian mengumpulkan  data  berupa  omzet  dan  jumlah  penjualan  obat  non-resep  dari empat  apotek  di  Kabupaten  Kudus  selama  periode  Januari-Maret  2015,  serta cara  penentuan  harga  obat  pada  tiap-tiap  apotek.  Analisis  dilakukan  dengan mengkonversi laba yang diperoleh dari penjualan obat non resep menjadi tarif jasa  pelayanan  kefarmasian  untuk  apoteker.  Hasil  analisis  kuantitatif  dari keempat apotek menunjukkan bahwa rata-rata tarif jasa pelayanan kefarmasian yang dapat diambil oleh apoteker untuk tiap obat non resep yang dijual adalah sebesar  Rp  1.081,99.  Simulasi  penerapan  tarif  jasa  pelayanan  kefarmasian dengan  metode cost  plus  fixed  fee  pricing membuat  13  dari  30  sampel  obat mengalami  penurunan  harga,  sedangkan  17  obat  lainnya  mengalami  kenaikan harga.
Kata kunci : apotek, apoteker, jasa pelayanan kefarmasian

## ABSTRACT
Pharmacist is a kind of profession. One of the characters of professional is providing services to patients in the service facility. Up to now the professional fee  of  pharmacist  has  not  been  applied  to  apreciate  their  services.  The  study aims to determine the approximate rate of professional fee for non-prescription medications that can be taken by pharmacists in pharmacies without additional charge to the patient. The data such as turnover and number of non-prescription drug  sales  of  four pharmacies  in  Kudus  regency  were  collected  retrospectively during the period of January-March 2015, as well as the method of determining drug  prices  at  each  pharmacy.  Analysis  was  done  by  converting  the  profits derived from the sale of non-prescription drugs into professional fee tariff. The results showed that the average rates of  professional fee that can be taken by pharmacists for each non-prescription medications transaction is IDR 1,081.99. Simulation of professional fees with this method shows that the price of 13 item of 30 selected samples of drug prices are decreased, while 17 other drugs price are increased.
Keywords: pharmacy, pharmacist, professional fee

## PENDAHULUAN
Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker (Depkes RI, 2009). Jadi semestinya masyarakat yang
datang ke  apotek  ditemui  oleh  apoteker,  konsultasi tentang masalah obat yang mereka konsumsi, diberi alternatif solusi dan diakhiri dengan membayar jasa pelayanan.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya,  apotek
yang seharusnya berfungsi sebagai sarana pelayanan kefarmasian,  telah  berubah  fungsi  menjadi  tempat untuk  sekedar  bertransaksi  jual-beli  obat.  Obat dijadikan  sebagai  komoditi  dagang  dengan  adanya Pajak  Pertambahan  Nilai,  Pajak  Penghasilan,  dan margin  keuntungan  atas  kegiatan  jual  beli  obat (Pratomo, 2013).
Apoteker  merupakan  sebuah  profesi  yang salah  satu  cirinya  adalah  memberikan  jasa  berupa pelayanan kefarmasian, tidak hanya menjual produk obat  saja.  Dalam    melaksanakan  pelayanan kefarmasian, apoteker tidak hanya meracik obat saja, melainkan  harus  berinteraksi  secara  langsung dengan  pasien  dan  bertanggung  jawab  atas  terapi yang diberikan kepada pasien. Akan tetapi, tentunya akan timbul biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pasien  sebagai  pengganti  atas  jasa  pelayanan kefarmasian  yang  dilakukan  oleh  apoteker.  Di Indonesia hingga saat ini masih belum diberlakukan penarikan  jasa  pelayanan  kefarmasian  untuk apoteker.  Sebagian  besar  Apoteker  Pengelola Apotek  (APA)  digaji  bulanan  yang  diperoleh  dari margin  keuntungan  obat  yang  berkisar  antara  5- 20%.  Padahal  di  negara-negara  maju,  telah ditetapkan  pola  tarif  jasa  pelayanan  kefarmasian untuk  apoteker  sehingga  para  apoteker  dapat bekerja  secara  professional.  Yusmainita  (2009) menjelaskan  bahwa  di  negara  maju,  penghargaan atas  jasa  profesi  farmasi  terdiri  dari  2  aspek,  yaitu Reimbursement adalah  harga  obat  dan  biaya administrasi,  serta Compensation adalah  biaya  jasa profesi  atas  tanggung  jawab  keilmuan  dan  layanan kefarmasian yang diberikan kepada pasien.
Ikatan  Apoteker  Indonesia  (IAI)  pernah menyampaikan  gagasan  atau  wacana  penerapan konsep  harga  netto  untuk  mengubah  pola pengelolaan apotek. Masyarakat seharusnya membayar  obat  sesuai  harga  netto,  tetapi  sebagai gantinya  apoteker  berhak  mendapatkan fee atas pelayanan kefarmasian yang dilakukannya. Mengenakan  biaya  pada  pasien  untuk  pelayanan manajemen  terapi  obat  adalah  suatu  cara  untuk meningkatkan kesadaran dan merubah cara pandang terhadap  nilai  dari  pelayanan  kefarmasian (Yusmainita,  2008).  Namun  dengan  dikenakannya jasa kefarmasian kepada pasien, apoteker juga harus melakukan  tugasnya  untuk  melakukan  pelayanan kefarmasian kepada pasien dengan baik.

## METODOLOGI
Penelitian  dilakukan  secara  retrospektif  di apotek-apotek  di  Kabupaten  Kudus.  Metode sampling yang  digunakan  adalah purposive  sampling, yaitu  dalam  pemilihan  sampel  dari  populasi dilakukan  secara  tidak  acak  dan  didasarkan  dalam suatu  pertimbangan  tertentu  yang  dibuat  oleh peneliti  sendiri  berdasarkan  ciri  atau  sifat  populasi yang  sudah  diketahui  sebelumnya  (Moleong,  2004). Kriteria  inklusinya  adalah  apotek  swasta  di
Kabupaten  Kudus  yang  bersedia  memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, sedangkan kriteria  eksklusinya  adalah  apotek  waralaba  dan apotek dengan omzet kurang dari Rp 40.000.000 per bulan.
Penelitian  bersifat  observasional  (non eksperimental)  dengan  data  yang diperoleh  bersifat kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan  teknik  wawancara  kepada  apoteker atau  staf  di  apotek  dan  teknik  dokumentasi,  yaitu mengumpulkan  data-data  yang  terkait  dengan penelitian. Data-data yang dikumpulkan berupa cara penentuan  harga  obat,  data  Harga  Jual  Apotek (HJA) dan Harga Netto Apotek (HNA), serta omzet dan  jumlah  penjualan  obat  non-resep  di  apotek selama  bulan  Januari-Maret  2015.  Obat  non-resep yang  dimaksud  pada  penelitian  ini  adalah  semua golongan  obat,  termasuk  suplemen  dan  obat tradisional,  tidak  termasuk  alat  kesehatan, kecantikan, perawatan, produk bayi, dan susu, yang diserahkan  kepada  pasien  tanpa  menggunakan resep.
Setelah  diperoleh  data-data  yang  dipelukan selanjutnya  dilakukan  analisis  data  penelitian. Langkah-langkah  analisis  yang  dilakukan  adalah mendeskripsikan  langkah-langkah  penentuan  harga obat  non-resep  di  apotek. Menghitung  perkiraan laba kotor dari penjualan obat non-resep di apotek. Biaya operasional apotek tidak diperhitungan dalam penelitian ini, karena  dianggap  sama  untuk  metode yang digunakan oleh apotek saat ini dengan apabila tarif jasa pelayanan kefarmasian nantinya diterapkan. Mengkonversi  laba  apotek  ke  tarif  jasa  pelayanan kefarmasian  untuk  obat  non-resep.  Tarif  yang ditentukan  berlaku  per  kemasan  (strip/  blister/ tube/  botol/  vial/  ampul)  obat  yang  dijual, sedangkan untuk obat yang dijual secara eceran, tarif ditentukan  per  transaksi.  Metode  penentuan  harga yang  digunakan  dalam  menerapkan  tarif  jasa pelayanan  kefarmasian  adalah  metode cost plus fixed fee pricing, yaitu obat dijual dengan harga dasar obat, kemudian  apoteker  menerima fee untuk  jasa pelayanan  kefarmasian  yang  telah  dilakukan,  yang besarnya telah ditetapkan. Fee ini nilainya tetap dan tidak  tergantung  dari  harga  obat. Mendeskripsikan HNA+PPN  ditambah  tarif  jasa  pelayanan kefarmasian  untuk  obat  non  resep  yang  telah ditentukan  menggunakan  metode cost  plus  fixed  fee pricing . Menghitung selisih harga obat antara metode yang digunakan oleh apotek saat ini dengan metode cost plus fixed fee pricing . Harga  setelah  ditambah  jasa tidak  boleh  melebihi  harga  jual  yang  berlaku sekarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Penelitian 1. Data  Omzet  Penjualan  Obat  Non  Resep selama Januari-Maret 2015
Data  yang  terdapat  dalam  Tabel  I  adalah data  omzet  penjualan  obat  non  resep  selama  bulan Januari-Maret 2015 dari empat apotek di Kabupaten Kudus.
Dari  data  Tabel  I  dapat  diketahui  bahwa total  penjualan  obat  non-resep  selama  bulan Januari-Maret  2015  di  apotek  A  sebesar  Rp 503.038.600,  apotek  B  sebesar  Rp  99.943.000, apotek  C  sebesar  Rp  273.407.500,  dan  apotek  D sebesar Rp 414.665.200.
2. Data  Jumlah  Obat  yang  Terjual  selama bulan Januari- Maret 2015
Jumlah  obat  non  resep  yang  terjual  selama bulan  Januari-Maret  2015  dapat  dilihat  di Tabel  II. Jumlah obat yang terjual dihitung untuk tiap satuan kemasan obat (strip/ blister/ botol/ tube/ ampul/ vial).
Dari Tabel II dapat diketahui bahwa jumlah obat  non  resep  yang  terjual  selama  bulan  Januari- Maret  2015  di  apotek  A  adalah  sebanyak  60.218,
apotek  B  sebanyak  14.305,  apotek  C  sebanyak 30.225,  sedangkan  apotek  D  sebanyak  47.100 kemasan obat.

## Analisis Hasil Penelitian
Analisis  hasil  penelitian  ini  meliputi perhitungan laba dan konversi laba apotek  menjadi tarif  jasa  pelayanan  kefarmasian  untuk  obat  non resep bagi apoteker di apotek.
1. Perhitungan perkiraan laba apotek
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI),  laba  adalah  selisih  lebih  antara  harga penjualan  yang  lebih  besar  dan  harga  pembelian atau  biaya  produksi.  Dalam  penelitian  ini,  yang dimaksud  laba  apotek  adalah  laba  kotor,  sehingga belum  dikurangi  dengan  biaya  operasional  apotek. Biaya  operasional  apotek  tidak  diperhitungkan karena  dianggap  sama  untuk  kedua  metode. Sehingga, jika penarikan jasa pelayanan kefarmasian
Tabel I. Data Omzet Penjualan Obat Non Resep dari Apotek di Kabupaten Kudus selama bulan  Januari-Maret 2015
Nama Apotek Omzet Penjualan (Rp) Total (Rp) Januari Februari Maret Apotek A 186.320.300 150.933.400 165.784.900 503.038.600 Apotek B 32.768.000 29.500.000 37.675.000 99.943.000 Apotek C 97.867.500 89.770.000 85.770.000 273.407.500 Apotek D 146.859.400 132.942.600 134.863.200 414.665.200
Tabel II. Data Jumlah Penjualan Obat Non Resep di Apotek di Kabupaten Kudus selama bulan Januari-Maret 2015
Nama Apotek Jumlah Obat Terjual (kemasan) Total (kemasan) Januari Februari Maret Apotek A 22.614 17.276 20.328 60.218 Apotek B 4.698 4.196 5.411 14.305 Apotek C 10.853 9.918 9.484 30.255 Apotek D 16.007 15.302 15.791 47.100
Tabel III. Data Perkiraan Laba dari Penjualan Obat  Non-Resep di Apotek di Kabupaten Kudus selama bulan Januari-Maret 2015
Nama Apotek Total Penjualan Obat (Rp) Laba % Rp Apotek A 503.038.600 15 65.613.730 Apotek B 99.943.000 15 13.036.043 Apotek C 273.407.500 15 35.661.847 Apotek D 414.665.200 15 54.086.765
ini  dilakukan,  maka  biaya  operasional  menjadi tanggung jawab dari apoteker yang dalam penelitian ini  diasumsikan  sebagai  Pemilik  Sarana  Apotek (PSA).
Metode  penentuan  harga  obat  yang digunakan  oleh  apotek-apotek  adalah  metode standard  markup  pricing, yaitu  harga  ditentukan dengan menambahkan persentase tambahan di atas total  biaya  tertentu  yang  besarnya  ditentukan  oleh apotek. Margin yang diambil oleh apotek-apotek di Kabupaten  Kudus  berkisar  antara  10-20%. Berdasarkan wawancara dengan apoteker di apotek, diketahui  margin  rata-rata  untuk  obat-obat  non resep yang diambil oleh apotek adalah sebesar 15%. Perkiraan    laba  kotor  untuk  tiap-tiap  apotek  dapat dihitung dengan rumus :
Hasil  perhitungan  perkiraan  laba  apotek selama  tiga  bulan  di  empat  apotek  dapat  dilihat  di Tabel III.
Dari  Tabel  III  dapat  diketahui  bahwa perkiraan total laba untuk penjualan obat non resep selama  tiga  bulan,  yaitu  bulan  Januari-Maret  2015 yang  diperoleh  apotek  A  adalah  sebesar  Rp 65.613.730, apotek B sebesar Rp 13.036.043, apotek C sebesar Rp 35.661.847, dan apotek D sebesar Rp 54.086.765.

## 2. Konversi  laba  ke  tarif  jasa  pelayanan kefarmasian
Tarif  Jasa  Pelayanan  Farmasi  adalah  biaya yang harus dibayar oleh pasien/pengguna jasa akibat perlakuan/  tindakan  profesional  apoteker  terhadap sediaan  farmasi  dan/atau  terhadap  pasien/ pengguna  jasa  sesuai  Standar  Profesi  (IAI,  2003). Sebagian  besar  apotek  di  Indonesia  hingga  saat  ini belum menerapkan tarif jasa pelayanan kefarmasian. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian,  dapat  dilakukan  penarikan  jasa pelayanan  kefarmasian  untuk  apoteker  di  apotek. Selain  lebih  menguntungkan  bagi  apoteker, konsep ini  juga  dapat  menguntungkan  bagi  pasien,  karena pasien  akan  mendapatkan  pelayanan  kefarmasian
dari apoteker.
Tarif jasa pelayanan kefarmasian untuk obat non resep dapat dikonversi dari laba yang diperoleh dari penjualan obat-obat non resep di apotek. Laba yang diperoleh dari penjualan obat non resep selama tiga  bulan  dibagi  dengan  jumlah  obat  yang  terjual selama  tiga  bulan  sehingga  akan  didapat  tarif  jasa pelayanan  kefarmasian  yang  dapat  diambil  oleh apoteker  untuk  tiap  kemasan  obat  non  resep  yang dijual.  Setelah  itu,  dihitung  rata-rata  tarif  jasa pelayanan  kefarmasian  untuk  obat  non  resep  dari keempat apotek sampel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.
Dari  Tabel  IV  dapat  diketahui  bahwa  rata- rata tarif jasa pelayanan kefarmasian untuk obat non resep  yang  dapat  diambil  oleh  apoteker  adalah  Rp 1.081,99  per  satuan    kemasan  obat,  sedangkan untuk  obat-obat  yang  dijual  secara  eceran,  tarif dihitung  untuk  setiap  transaksi  obat.  Dari  hasil  ini, dapat  ditetapkan  harga  batas  untuk  mendapatkan margin  sama  dengan  tarif  jasa  pelayanan kefarmasian yaitu Rp 1.081,99. Harga batas tersebut dapat ditetapkan dengan rumus :
Dari  hasil  perhitungan,  harga  batas  yang diperoleh  adalah  Rp  8.295,26.  Oleh  karena  itu, dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  diterapkannya tarif  jasa  pelayanan  kefarmasian,  obat-obat  dengan harga  dibawah  Rp  8.295,26  akan  menjadi  lebih mahal,  karena  keuntungan  dengan  metode  yang digunakan  oleh  apotek  saat  ini  lebih  nilainya  lebih kecil  dari  tarif  jasa  pelayanan  kefarmasian. Sebaliknya,  obat  dengan  harga  lebih  dari  Rp 8.295,26  akan  menjadi  lebih  murah,  karena keuntungan  dengan metode yang digunakan apotek saat ini nilainya lebih besar dari Rp 1.081,99.

## 3. Contoh  Penerapan  Tarif  Jasa  Pelayanan Kefarmasian di Apotek
Analisis data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tarif jasa pelayanan kefarmasian untuk obat non  resep  yang  dapat  diambil  oleh  apoteker  di apotek  adalah  sebesar  Rp  1.081,99  per  satuan kemasan  obat.  Untuk  memberi  contoh  penerapan tarif  jasa  pelayanan  kefarmasian  di  apotek,  diambil
Tabel IV. Data Perkiraan Tarif Jasa Pelayanan Kefarmasian untuk Obat Non Resep di Apotek di Kabupaten Kudus selama bulan Januari-Maret 2015
Nama Apotek Jumlah Obat (kemasan) Total Laba (Rp) Perkiraan Tarif Jasa Pelayanan Kefarmasian Apotek A 60.218 65.613.730 1.089,60 Apotek B 14.305 13.036.043 911,29 Apotek C 30.255 35.661.847 1.178,71 Apotek D 47.100 54.086.765 1.148,34 Rata-rata 1.081,99
satu  sampel apotek  yaitu  apotek C.  Dari  apotek C, diambil  sampel  sebanyak  30  jenis  obat  yang mewakili  obat  tiga  kelompok.  Tiga  kelompok tersebut  adalah  Kelompok  A  (kelompok  bernilai tinggi), yaitu 15-20% item yang menyumbang dalam
75-80%  total  nilai  tahunan  persediaan.  Karena jumlahnya sekitar 20% dari total penjualan, dari 30 sampel diambil 6 obat dari kelompok A. Kelompok B (kelompok bernilai menengah), yaitu 30-40% item yang menyumbang kira-kira 15% total nilai tahunan
Tabel V. Perbandingan Harga Obat yang Ditetapkan Menggunakan Metode Standard Markup Pricing dan Metode Cost Plus Fixed Fee di Apotek C di Kabupaten Kudus
No Nama Obat Kemasan Kelompok HNA+PPN (Rp) HJA (Rp) Selisih (Rp) Metode A Metode B 1 Diamicron Box @ 30 tablet A 91.700 108.000 92.800 15.200 2 Viostin DS Strip @ 5 kaplet A 28.440 32.700 29.540 3.160 3 Ulsafate suspensi Botol @ 100 ml A 44.800 52.800 45.900 6.900 4 Esperson cream Tube @ 5 gram A 40.600 47.800 41.700 6.100 5 Kandistatin Botol @ 12 ml A 37.600 44.300 38.700 5.600 6 Sofratulle Gauze dressing 10x10cm A 17.850 21.000 18.950 2.050 7 Vicks inhaler Tube B 10.700 12.300 11.800 500 8 Biomega Strip @ 10 kaplet B 4.300 5.000 5.400 -400 9 Simvastatin 20 mg Strip @ 10 tablet B 10.430 12.000 11.530 470 10 Fitkom gummy Box 5 sachet @ 3 gummy B 12.870 14.800 13.970 830 11 Farsifen 400 mg Strip @ 10 kaplet B 4.400 5.000 5.500 -500 12 Panadol Blister @ 10 kaplet B 7.650 9.000 8.750 250 13 Diapet NR Blister @ 6 kapsul B 2.600 3.100 3.700 -600 14 OBH combi plus Botol @ 60 ml B 9.300 11.000 10.400 600 15 Rohto cool Botol @ 7 ml B 12.750 15.000 13.850 1.150 16 Allopurinol 300 mg Blister @ 10 tablet C 3.400 4.000 4.500 -500 17 Paramex Strip @ 4 tablet C 1.740 2.000 2.840 -840 18 Ambroxol sirup Botol @ 60 ml C 2.550 3.000 3.650 -650 19 Bodrex Strip @ 4 kaplet C 1.200 1.500 2.300 -800 20 Antimo anak cair Sachet @ 5ml C 1.275 1.500 2.375 -875 21 OBH Itrasal Botol @ 100 ml C 3.400 4.000 4.500 -500 22 Betadine Botol @ 5 ml C 2.950 3.500 4.050 -550 23 Inzana Strip @ 4 tablet C 1.550 1.800 2.650 -850 24 Salbutamol 4 mg Strip @ 10 kapsul C 1.200 1.500 2.300 -800 25 CTM Strip @ 12 tablet C 1.000 1.200 2.100 -900 26 Komix Sachet @ 7 ml C 1.700 2.000 2.800 -800 27 Etaflusin Botol @ 60 ml C 3.400 4.000 4.500 -500 28 Tropidryl sirup Botol @ 60 ml C 4.200 5.000 5.300 -300 29 Ampicillin Strip @ 10 tablet C 4.300 5.000 5.400 -400 30 Nifedipin Blister @ 10 tablet C 1.450 1.800 2.550 -750 Total 371.305 435.600 404.305 31.295
persediaan. Karena jumlahnya sekitar 30% dari total penjualan,  dari  30  sampel  diambil  sebanyak  9  obat dari  kelompok  A.  Kelompok  C  (kelompok  bernilai rendah), yaitu 40-50% item yang menyumbang kira- kira  10-15%  total  nilai  tahunan  persediaan.  Karena jumlahnya sekitar 50% dari total penjualan, dari 30 sampel diambil sebanyak 15 obat dari kelompok C. Selanjutnya  dilakukan  perbandingan  harga antara  metode yang  digunakan  saat ini  oleh  apotek yang  selanjutnya  disebut  metode  A,  dengan  harga apabila menggunakan metode cost plus fixed fee pricing yang  selanjutnya  disebut  metode  B.  Metode  B berarti  menjual  obat  dengan  harga  dasar  ditambah dengan fixed  fee yaitu  tarif  untuk  jasa  pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker di apotek. Perhitungan  harga  obat  menggunakan  metode  B dilakukan  dengan  cara  menjumlahkan  HNA+PPN dengan tarif jasa pelayanan kefarmasian untuk obat non  resep  yang  sudah  diperkirakan  dalam perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar Rp 1.081,99. Untuk  mempermudah  perhitungan,  maka  tarif  jasa pelayanan kefarmasian untuk obat non resep dalam analisis  ini  dibulatkan  menjadi  Rp  1.100.  Dari perbandingan  harga  obat  yang  ditetapkan menggunakan metode A dan metode B, selanjutnya dapat  dihitung  selisih  harganya.  Selisih  harga  obat antara  metode  A  dan  metode  B  dapat  dihitung dengan  cara  mengurangi  HJA  metode  A  dengan HJA  metode  B.  Dari  perhitungan  selisih  antara kedua  metode,  apabila  selisihnya  bernilai  positif, berarti  penerapan  tarif  jasa  pelayanan  kefarmasian untuk obat non resep membuat harga obat menjadi lebih  murah.  Sebaliknya,  jika  selisihnya  negatif, maka  penerapan  tarif  jasa  pelayanan  kefarmasian untuk obat non resep membuat harga obat menjadi lebih  mahal.  Untuk  lebih  jelasnya,  perbandingan dapat dilihat pada tabel V.
Berdasarkan  data  di  Tabel  V,  sebanyak  13 dari  30  obat  mengalami  penurunan  harga, sedangkan  17  lainnya  mengalami  kenaikan  harga sebagai  akibat  diterapkannya  tarif  jasa  pelayanan kefarmasian.  Obat-obat  yang  mengalami  kenaikan harga  adalah  semua  obat  kelompok C  sejumlah  15 jenis  obat  dan  2  obat  dari kelompok  B,  sedangkan yang  mengalami  penurunan  harga  adalah    semua obat dari kelompok A yang berjumlah 6 obat dan 7 obat dari kelompok B. Walaupun lebih banyak obat yang  mengalami  kenaikan  harga,  tetapi  secara keseluruhan  dari  30  jenis  obat  sampel,  pendapatan apotek  menurun  sebesar  Rp  31.295,  yang menunjukkan bahwa penerapan tarif jasa pelayanan kefarmasian  untuk  obat  non  resep  akan  lebih menguntungkan masyarakat.
Kelompok  C  merupakan  kelompok  bernilai rendah,  obat-obat  yang  termasuk  dalam  golongan ini adalah obat yang itemnya banyak tetapi harganya rendah. Obat kelompok C berjumlah 15 obat (50%) dari  total  item  obat  sampel  dengan  nilai  investasi sebesar Rp 35.315 (9,51%) dari total investasi yaitu
sebesar  Rp  371.305. Penerapan  tarif jasa  pelayanan kefarmasian  membuat  semua  obat  kelompok  C mengalami  kenaikan  harga.  Kelompok  B  adalah kelompok  bernilai  menengah.  Obat  kelompok  B berjumlah 9 obat (30%) dari total item obat sampel dengan  nilai  investasi  sebesar  Rp  75.000  (20,20%) dari  total  investasi.  Penerapan  tarif  jasa  pelayanan kefarmasian  membuat  2  dari  9  obat  kelompok  B mengalami  kenaikan  harga,  sedangkan  7  obat lainnya  mengalami  penurunan  harga.  Kelompok  A adalah  kelompok  bernilai  tinggi.  Obat  dari kelompok A berjumlah 6 obat (20%) dari total item obat  sampel  dengan  nilai  investasi  sebesar  Rp 260.990  (70,29%)  dari  total  investasi.  Penerapan tarif  jasa  pelayanan  kefarmasian  membuat  semua obat  kelompok  A  mengalami  penurunan  harga. Untuk  obat-obat  dengan  harga  mahal,  penerapan tarif  jasa  pelayanan  kefarmasian  akan  membuat harga obat mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu  mulai  dari  Rp  2.050  hingga  yang  terbesar adalah  Rp  15.200.    Untuk  obat-obat  dengan  harga rendah,  penerapan  tarif  jasa  pelayanan  kefarmasian memang  cenderung  menaikkan  harga  obat,  tetapi kenaikan  harga  tidak  terlalu  besar,  yaitu  berkisar antara Rp 300 hingga Rp 900. Kenaikan harga obat yang  terjadi  pada  17  jenis  obat  nilainya  lebih  kecil dari penurunan harga yang terjadi pada 13 jenis obat lainnya.  Faktor  inilah  yang  menjadi  penyebab penurunan  pendapatan  apotek  walaupun  lebih banyak obat yang mengalami kenaikan harga.
Keterbatasan Penelitian Penelitian masih memiliki beberapa keterbatasan  yang  perlu  dipertimbangkan  untuk penelitian  yang  akan  datang.  Keterbatasan  tersebut antara lain :
a. Sampel  yang  diambil  kurang  mewakili  populasi, karena  sedikitnya  apotek  sampel  yang  bersedia untuk memberikan data. Tiga dari empat sampel apotek  terletak  di  satu  kecamatan,  yaitu Kecamatan Kota, dan satu apotek lagi berada di Kecamatan  Kaliwungu.  Seharusnya  apotek sampel  mewakili  Kabupaten  Kudus  bagian utara, selatan, timur, barat, dan tengah.
b. Data  omzet  dan  jumlah  obat  yang  terjual diberikan dalam bentuk data olahan oleh apotek. Akan lebih baik lagi jika peneliti mengumpulkan sendiri  data  yang  dibutuhkan  sehingga  hasilnya lebih akurat.

## KESIMPULAN
Keempat  apotek  sampel  menggunakan metode standard  markup  pricing dalam  menentukan harga  obat  dengan  rata-rata  profit  yang  diambil untuk obat non resep adalah sebesar 15%. Perkiraan rata-rata tarif jasa pelayanan kefarmasian untuk obat non-resep  yang  dapat  diambil  oleh  apoteker  di apotek berdasarkan hasil analisis adalah sebesar Rp 1.081,99. Hasil  simulasi  penerapan  tarif  jasa
pelayanan kefarmasian dengan metode cost plus fixed fee  pricing, sebanyak  13  dari  30  sampel  obat mengalami  penurunan  harga,  sedangkan  17  obat lainnya  mengalami  kenaikan  harga.  Walaupun lebih banyak obat yang mengalami kenaikan harga, tetapi secara  keseluruhan  dari  30  jenis  obat  sampel, pendapatan  apotek  menurun  sebesar  Rp  31.295, yang  menunjukkan  bahwa  penerapan  tarif  jasa pelayanan  kefarmasian  untuk  obat  non-resep  akan lebih menguntungkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Depkes RI, 2009 a , Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Depkes RI, Jakarta ISFI, 2003, Standar Kompetensi Farmasis Indonesia , dalam Firmansyah, Muhamad, 2009, Tata
Cara Mengurus Perizinan Usaha Farmasi &
Kesehatan , Cetakan I, 13, Visimedia, Jakarta
Moleong, L.J., 2004, Metode Penelitian Kualitatif ,  PT Remaja Rosdakarya, Bandung Permana, M.D., Arif D., Retno A.V., 2013, Klasifikasi Obat dengan Menggunakan Metode Klasifikasi ABC- Fuzzy sebagai Pendukung Strategi Pengelolaan Persediaan Obat di Apotek XYZ Surabaya, Paper , Fakultas Teknologi Informasi ITS Pratomo, M.D, 2013, Obat Bukan Komoditi Untuk Mencari Keuntungan, http://www.ikatanapotekerindonesia.net/ pharmacy-news/34-pharmacy- news/2085-jawaban-ketua-umum-iai- tentang-mark-up-obat.html , 14 Januari 2015 Yusmainita, 2008, Jasa Profesi Farmasi di Apotek, Majalah Medisina , 5 (3), 7-11
Yusmainita, 2009, Jasa Profesi Farmasi di Apotek (II), Majalah Medisina , 6 (1), 14-19