CENDEKIA, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Siswanto, Hadi. 2014. Permasalahan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.
Cendekia , 8(2): 137-150.

## PERMASALAHAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Hadi Siswanto Universitas Islam Balitar Jl. Majapahit No. 2-4 Blitar Email: hadi.siswanto071@gmail.com
Abstract: A  nine-year  compulsory  learning  in  Indonesia  is  a  major  program for  all children. However, several problems seem to be unsolved as the focus of the is bias. This  paper  describes  the  role  of  basic  education  and  its  drawbacks.    The  limitation arises  from  management  and  restricts  conditions  where  teachers  and  facilities  are  in trivialities.    Basic  education  in  Indonesia  is  now  developing  and  three  kinds  of institution exist at present:  Elementary School,  Islamic School, and Boarding School. The  institutions  are  basic  model  of  Indonesian  elementary  school,  but  they  receive different treatments.
Keywords: elementary school, Islamic school, boarding school.
Pendidikan dasar di Indonesia menghapai persoalan yang rumit karena beberapa hal. Pertama,  sejak  zaman  Orde  Baru  yang  memerintah  Indonesia  selama  32  tahun,  pengelolaan pendidikan  dasar  termarginalkan;  aspek  pendidikan  diserahkan  ke  Dinas  Pendidikan, sementara  aspek  kepegawaiannya  diserahkan  ke  Depdagri. Kedua,  terjadi  dualisme pengelolaan sehingga tidak terfokus pengembangan pengelolaan secara padu.  Pengembangan kurikulum  dan  pengajaran  tidak  sejalan  dengan  pengembangan  sarana-prasarana  dan pendukung lainnya.
Secara  empiris,  persoalan  tersebut  menimbulkan  permasalahan  yang  mendasar  di lapangan.    Secara  makro,  anggaran  pendidikan  untuk  sekolah  dasar  tidak  mengalami kemajuan dan peningkatan yang berarti.  Hal ini nampak dalam kebijakan penambahan guru, peningkatan kualitas guru, penambahan gedung baru, penambahan sarana-prasarana baru, dan program  pembelajaran  untuk  anak  didik.  Secara  mikro,  kebijakan  yang  diterapkan  untuk meningkatkan  kualitas  SD  tidak  banyak  berubah.  Kualitas  bias  diukur  misalnya  dari bagaimana  guru  ditingkatkan  kemampuannya  melalui  pelatihan,  berapa  guru  ditingkatkan kualifikasi  pendidikannya  melalui  studi  lanjut,  berapa  subsidi  yang  diberikan  untuk  setiap anak selama sekolah.
Evaluasi  yang  selama  ini  dilakukan  lebih  banyak  mengarah  pada  evaluasi  kuantitatif yang melihat jumlah siswa yang lulus.  Untuk itu, keberhasilan lebih digunakan untuk melihat jumlah  Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  dan  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  siswa  yang menempuh sekolah setiap tahun. Jika APK dan APM bertambah, dikatakan penyelenggaraan pendidikan  SD  berhasil.  Sebaliknya  jika  APM  dan  APK  menurun,  dikatakan  pelaksanaan pendidikan SD gagal sehingga perlu dilakukan langkah-langkah terobosan.
CENDEKIA, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Siswanto, Hadi. 2014. Permasalahan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.
Cendekia , 8(2): 137-150.
Dengan  diberlakukannya  program  Wajar  9  Tahun,  usaha  berbagai  pihak  mendorong agar anak mau sekolah sampai sekurang-kurangnya tamat tingkat SLTP (SD 6 tahun + SLTP 3  tahun  =  9  tahun)  menjadi  begitu  gencar.    Target  ini  di  satu  sisi  mendorong  pelaksanaan pendidikan  secara  baik;  tetapi  di  sisi  lain,  terjadi  kecenderungan  bahwa  pemerintah  lebih mendorong  masyarakat  agar  menyekolahkan  anak-anaknya  sampai  tamat  SLTP  dibanding mencoba mengoptimalkan mutu lulusan.
Persoalan  pendidikan  di  Indonesia  secara  umum  sama.  Namun,  ada  enam  persoalan teknis  yang  bias  berlaku  menyeluruh  di  wilayah  Indoneisa.  Keenam  mpersoalan  tersebut ialah:
Pertama,  koordinasi  pengelolaan  pendidikan  dasar  antarinstansi  (pengelolaan  SD, Depag-Dikbud-Pemda) kurang koorinasi. Sebelum era reformasi, pengelolaan SD diserahkan ke dua instansi: diknas dan depdagri. Untuk urusan akademis, termasuk kurikulum ditangani oleh  Diknas,  sedangkan  untuk  kepegawaian  ditangani  oleh  gubernur/bupati.    Dualisme pengelolaan  ini  secara  substansial  berpengaruh  pada  perencanaan  kurikulum,  penambahan guru,  penambahan  gedung  sekolah.    Kini  pengelolaan  diserahkan  ke  Dinas  Pendidikan. Namun  demikian,  penanganan  secara  spesifik  dan  pengembangan  program  di  SD  masih menjadi  persoalan  berat.    Permasalahan  yang  sampai  saat  ini  amat  kompleks  menyangkut penambahan  jumlah  guru,  peningkatan  kualifikasi  guru,  penambahan  gedung  sekolah,  dan manajemen  sekolah.    Hal-hal  tersebut  merupakan  dampak  dari  persoalan  lama,  tetapi  juga merupakan hambatan yang kompleks karena koordinasi yang lemah.
Kedua,  kebijakan  pendidikan  (visi,  misi)  untuk  SLTP/SLTA  yang  tersentralisasi. Sentralisasi  memang  merupakan  persoalan  yang  muncul  dari  zaman  sebelum  otonomi. Namun  kini,  ketika  otonomi  sudah  dijalankan,  sentralisasi  SLTP/SLTA  juga  masih  cukup kuat.    Tidak  semua  kebijakan  pendidikan  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  daerah.  Rekrutmen guru,  pengadaan  gedung  baru,  dan  peningkatan  kualitas  guru  masih  banyak  menunggu kebijakan pusat.
Ketiga, anggaran pendidikan nasional terkotak-kotak, misalnya anggaran rutin (DIK), anggaran pembangunan (DIP), yang masing-masing memiliki ketentuan pengelolaan sendiri- sendiri.
Keempat,  manajemen  sekolah  tidak  efektif.  Kepala  sekolah  kurang  otonom  karena hanya  sebagai  klerikal.  Kemampuan  manajerial  dan  kepemimpinan  kurang  memadai.    Bank Dunia  mengidentifikasi  (a)  kepala  sekolah  tidak  memiliki  kewenangan  yang  cukup  dalam mengelola  keuangan  sekolah,  (b)  kemampuan  manajemen  kepala  sekolah  umumnya  rendah, terutama di sekolah negeri, (c) pola anggaran tidak memungkinkan guru yang mengajar  baik memperoleh insentif, dan (d) persan serta masyarakat sangat kecil dalam pengelolaan sekolah.
Kelima,  motto  bahwa  pendidikan  adalah  tanggungjawab  pemerintah,  keluarga  dan masyarakat  tampaknya    baru  teknis  ekonomis,  untuk  menarik  dana  dari  orangtua  dan masyarakat, bukan partisipasi dalam aspek tujuan, isi, proses, evaluasi.
Keenam, pembinaan karier dan kesejahteraan  guru tidak konsisten, berikut maraknya pungutan  liar  gaji  guru,  telah  menurunkan  kinerja  pendidikan  dan  rendahnya  pandangan masyarakat terhadap status guru.
CENDEKIA, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Siswanto, Hadi. 2014. Permasalahan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.
Cendekia , 8(2): 137-150.

## PENDIDIKAN DASAR
Berdasarkan  peraturan  pemerintah  nomor  30  tahun  1990  sistem  persekolahan  di Indonesia secara umum dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Tingkat Pendidikan Dasar, Tingkat Pendidikan Menengah, dan Tingkat Pendidikan Tinggi.  Yang termasuk Tingkat Pendidikan Dasar  adalah  Sekolah  Dasar  (SD),  Madrasah  Ibtidaiyal  (MT),  Sekolah  lanjutan  Pertama (SLP),  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs),  dan  yang  sederajat  dengannya.  Sedang  yang  termasuk Tingkat Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan  (SMK),  Madrasyah  Aliyah  (MA),  dan  yang  sederajat  dengannya.    Dan  yang termasuk  Tingkat  Pendidikan  Tinggi  adalah  Universitas,  Institut,  Akademi  Politeknik,  dan Sekolah Tinggi.
Pendidikan  dasar  merupakan  komponen  yang  memerlukan  perhatian  khusus.  Berbeda jauh dari SMU dan PT, Pendidikan Dasar memerlukan pendekatan aspirasi sosial, kesempatan belajar  seluas-luasnya  bagi  semua  anak.  Pendekatan  kerakyatan,  sebutlah  demokrasi, dipancang pertama-tama di Sekolah Dasar. Berbeda dengan jenjang persekolahan lebih tinggi, untuk  masuk  sekolah  dasar  anak  tidak  perlu  diseleksi  dengan  alasan  atau  cara  apapun. Jenjangnya  memang  paling  rendah,  pendidikan  dan  kesejahteraan  gurunya  paling  rendah, mutu  fasilitas  dan  prasarana  paling  rendah,  anggarannya  juga  paling    rendah.  Sensitivitas  di media massa juga paling rendah (Hamijoyo, 2000).
Memang  Pendidikan  Dasar  bukan  ‘selebriti’ di  kalangan  pendidikan.  Karena  itu kesulitan dan kendala struktural dan teknisnya justru paling besar. Menurut Hamijoyo (2000) kesulitan  atau  penghalang  yang  paling  besar  adalah  faktor-faktor  teknis-didaktis.  Di  tengah- tengah  kerumitan  itu,  kita  harus  tetap  konsekuen  pada  missi  pendidikan  dasar  untuk membimbing  anak,  untuk  menghayati  dunia  sekunder  dan  primer,  untuk  membuka  tabir semua rahasia alam dan zaman sesuai dengan rentang pemahamannya (span of apprehension).
Jika Jerome Nruner dan Piaget benar, maka guru Sekolah Dasar  yang peka dan cerdas dapat  mengajak  anak-anak  yang  muda  belia  untuk  belajar  berfikir  kritis,  mencerna pembandingan  dan  analisis.  Yang  paling  penting  bagi  anak  sekolah  dasar  itu  justru  bukan hanya  pemahaman  struktur  pengetahuan  saja,  tetapi  terutama  sensitivitas  pada  dunia sekelilingnya yang menyimpan seribu satu kenyataan, baik yang indah maupun yang bopeng. Maka  itu  secara  jujur  saja,  mengajar  di  Sekolah  Dasar  tidak  kalah  sulitnya  dibandingkan mengajar  dijenjang  lebih  tinggi.  Dasar-dasar  logika  sederhana  sudah  boleh  diajarkan  di Sekolah  Dasar,  tetapi  jangan  dikira  bahwa  pendekatan  logic  bisa  mencapai  hasil  yang diharapkan. Pengetahuan dan pengalaman praktis guru mungkin berpengaruh pada scholastic performance  dan  kemampuan  keterampilan,  tetapi  kepribadian guru  akan  mewarnai  nilai sikap dan perilaku anak mungkin sampai akhir hayatnya (Hamijoyo, 2000).
Kurikulum formal pendidikan dasar tidak perlu banyak diubah, kecuali jumlah mata pelajaran  dan  jam  pelajaran  yang  perlu  ditinjau  kembali  dengan  cermat,  antara  lain  dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial-budaya dan ekonomi rakyat kebanyakan. Yang justru perlu  dicermati  adalah  kurikulum  yang  ‘informal’  yang  tidak  tertulis  atau  ‘intangible’  tetapi dalam kenyataannya ada. Keseluruhan pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan perilaku pedagonis-didaktis  guru  yang  sangat  berdampak  pada  sikap  dan  perilaku  murid  inilah  yang harus  kita  catat,  kita  rekonstruksi  menjadi  kiat-kiat  yang  terkonsolidasi  agar  dapat  menjadi buku pegangan guru yang tak ternilai harganya (Hamijoyo, 2000).
CENDEKIA, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Siswanto, Hadi. 2014. Permasalahan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.
Cendekia , 8(2): 137-150.

## MADRASAH
Uraian  diarahkan  untuk  melihat  posisi  dan  potensi sekolah  madrasah  sebagai  bagian dari pendidikan dasar. Bersama-sama dengan SD, madrasah dipandang sebagai lembaga yang perlu sekali mendapat perhatian dan pengelolaan khusus.
Menurut Hamijoyo (2000) salah satu lembaga pendidikan yang khas adalah Madrasah. Khas  karena  madrasah  selain  bernafaskan  keagamaan  (Islam),  secara  berangsur  melebarkan wawasan  Iptek  dan  kemasyarakatan  yang  makin  menduniawi.  Kecenderungan  yang  makin kuat  ini  tentunya  lebih  mempermudah  para  lulusannya  masuk  ke  mainstream  nasional. Bahkan  mungkin  masuk  dengan  lebih  tegar  karena  ada  nilai  tambah  yaitu  pengetahuan  dan sikap keagamaannya.
Sampai  sekarang  madrasah  (yang  negeri)  dikelola  dan  bertanggung  jawab  kepada Departemen Agama. Hal tersebut bukan masalah, asalkan Departemen Agama melaksanakan tugas-kewajibannya  secara  terkonsentrasi  dan  mempertanggungjawabkannya  secara  publik, tidak  hanya  kepada  orang  tua  murid,  tetapi  juga  kepada  masyarakat  umum.  Untuk menjalankan tugas-kewajiban (responsibility) kekuasaan (authority) dan pertanggungjawabannya (accountability)  secara  penuh,  perlu  dipertimbangkan  berdirinya Direktorat  Jenderal  atau  Badan  Pemberdayaan  Madrasah  di  dalam  lingkungan  Departemen Agama.  Prioritas  utamanya  adalah  perbaikan  mutu  pendidikan  umum  dan  keagamaan  yang merata,  karena cukup  banyak  madrasah  negeri  apalagi  swasta  pada  umumnya  masih  dalam keadaan yang memprihatinkan.
Hamijoyo  (2000)  mengatakan  banyak  kelemahan  pada  keenam  dimensi  belajar- mengajar,  yaitu  mutu  guru,  seleksi  murid,  kurikulum  terutama  struktur,  metode  dan  sistem penilaian,  sarana  dan  prasarana  manajemen  dan  lingkungan  pendukung.  Subsidi  sangat diperlukan,  terutama  sekali  bagi  madrasah  Ibtidaiyah  dan  Tsanawiyah,  yang  harus dialokasikan secara selektif. Dalam hubungan ini madrasah swasta yang umumnya kondisinya sangat  memprihatinkan  perlu  dapat  perhatian  khusus.  Mereka  harus  dibimbing  agar  potensi masyarakat swasta yang kelihatannya cukup kuat bisa direalisasikan dengan tepat.
Status  dan  prestasi  madrasah  pada  umumnya  perlu  dikatrol  agar  masyarakat  tingkat bawah  tidak  ragu-ragu.  Jangan  sampai  golongan  pimpinan  agama  sendiri  tidak menyekolahkan  anaknya  ke  madrasah,  hanya  karena  kurangnya  aksebility  lulusan  madrasah memasuki  perguruan  tinggi  pada  umumnya.  Harus  dicegah  agar  madrasah  tidak  menjadi semacam sekolah ‘kelas dua’.
Dalam  negara  dengan  penduduk  muslim  lebih  dari  87%,  pemerintah  termasuk Depdiknas,  perlu  menunjukkan  komitmen  politik  keuangan  dan  pendidikan  lebih  besar  dari sekarang.  Madrasah  bisa  menjadi  lembaga  yang  bisa  meniupkan  angin  kemajuan  Iptek  dan kemasyarakatan pada masyarakat ‘pinggiran”.
Madrasah  sendiri  harus  menunda  ekspansi,  dan  lebih  mengkonsentrasi  pada  mutu belajar  mengajar  termasuk  seleksi  dan  pendidikan  guru,  sarana  belajar  dan  media  mengajar, struktur kurikulum yang relevan dengan tuntutan nasional dan global. Kerjasama saling tukar pengetahuan,  keterampilan  dan  pengalaman  antara  guru  sekolah  umum  dan  madrasah  yang setara  perlu  digalakkan  dan  dilembagakan.  Kerja  sama  teratur  antara  kantor  pendidikan wilayah  kecamatan  misalnya,  dengan kantor  pendidikan  agama  bisa  diusahakan  dengan bimbingan dan bombongan para pendidik, budayawan dan agamawan.
CENDEKIA, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Siswanto, Hadi. 2014. Permasalahan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.
Cendekia , 8(2): 137-150.

## PESANTREN
Pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan  masyarakat  keagamaan  yang  sangat  unik. Lahir dengan tekad syiar agama yang kuat kemudian tampak menambah wawasan pendidikan umum yang dari masa ke masa menjadi makin kuat. Lulusannya terkenal kuat dalam berbagai ilmu  agama,  seperti  fikih  dan  tauhid.  Banyak  lulusan  yang  sempat  naik  ke  jenjang  tinggi kemasyarakatan  dan  politik.  Mereka  tentu  telah  menambah  sendiri  pendidikannya  secara formal atau non-formal. Namun sebagian besar lulusan pesantren murni tidak dapat beranjak ke posisi yang cukup berbobot.
Kini,  karena  didorong  oleh  kebutuhan  sosial,  ekonomi,  teknologi,  banyak  pesantren yang  sudah  berubah  sosoknya  dengan  kegiatan-kegiatan  pendidikan  yang  cukup  modern, malah  dalam  beberapa  hal  ada  yang  cukup  kreatif.  Umumnya  mereka  lebih  berani  dari sekolah umum untuk berinovasi. Dalam segala kegiatan yang maju dan bervariasi itu namun mereka tetap berpredi kat dan menyandang nama ‘Pesantren’.
Pesantren  juga  unik,  karena  didirikan,  dikelola  dan  ditentukan  perjalanan  ‘hidup’ dengan ciri-cirinya oleh seorang tokoh agama, biasanya seorang Haji atau Kiyai, yang cukup kuat  ekonominya. Kiyai  ini  sebagai  pendiri,  pemilik,  manajer,  kepala  dan  ustadz,  pengurus asrama  dan  lain-lain  kegiatan.  Kiyai  pesantren  tentu  punya  banyak  pembantu,  tetapi  ialah yang menjadi tokoh sentral.
Pengelolaannya  kebanyakan  secara  tradisional  dan  sangat  pribadi  (personal).  Jatuh bangunnya pesantren  sangat  tergantung  pada  kepribadian,  kemampuan  dan  aspirasi  serta wawasan Sang Kiyai. Banyak pesantren yang amat sayang menjadi merana karena salah urus, salah  strategi  usaha,  tekanan  pengaruh  sosial-ekonomi  di  luar  masyarakat  dan  wilayah pesantre n, bahkan pesantren bisa ‘pecah’ karena pertentangan diantara keluarga Kiyai suasana dan kultur yang serba ‘mistik’ bercampur adat -istiadat lokal yang kental, membuat pesantren bagaikan sebuah ‘pulau’ di tengah -tengah gelombang perubahan sosial yang menggelegak. Namun,  betapapun  pesantren  adalah  satu  contoh  atau  specimen  kemandirian,  dan swadaya, dan juga kewiraswastaan yang perlu kita pelajari, dan kita rekonstruksi pengalaman yang ada, agar dapat dijadikan modal untuk membangun sosok pesantren yang lebih dinamis dan maju, menduduki status dan peran  yang compatible dengan persyaratan era industri dan informasi,  namun  tetap  memegang  ciri-cirinya  yang  khas  keagamaan  yang  pantas dipertahankan.  Betapapun,  Pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  swasta  dan  berwirausaha sudah  membuktikan  kebolehannya  sama  dengan  sekolah-sekolah  swasta  lainnya,  sebagai lembaga yang otonom, sudah privazed, salah satu ciri desentralisasi.
Yang  jelas  struktur  dan  gaya  manajemen  perlu  dibuat  lebih  lentur,  lebih  terbuka  lebih profesional  dengan  memanfaatkan  kiat-kiat  ilmu  administrasi  dan  teknologi  yang  cukup modern.  Kurikulumnya  dibuat  lebih  berwawasan  Iptek,  kemasyarakatan,  bahasa,  termasuk bahasa Arab dan asing lainnya, ketrampilan bisnis pertanian, bangunan pertukangan dan lain sebagainya agar peserta didik dan guru serta pengelola pesantren mempunyai wawasan yang lebih  universal.  Mutu  pengajar  pun  perlu  di  tingkatkan,  dengan  menyadap  tenaga  kerja berpengalaman praktis.
Untuk ini diperlukan modal intelektual dan modal finansial yang tidak kecil yang belum tentu dapat didukung oleh satu orang atau keluarga kiyai, Pernah terpikir dalam satu seminar
CENDEKIA, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Siswanto, Hadi. 2014. Permasalahan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.
Cendekia , 8(2): 137-150.
untuk menggabung beberapa pesantren, meskipun agak sulit karena alasan-alasan  yaitu tadi, “kepribadian”  dan  “kemandirian”.  Dengan  modernisas i  manajemen  dan  keterbukaan  dalam organisasi,  kiat-kiat  seperti  merger  atau  aliansi  strategis  dapat  saja  dijelajahi kemungkinannya.  Ini  salah  satu  cara  untuk  menghindari  kecenderungan  sejumlah  pesantren yang  bangkrut  minta  bantuan  finansial  dan  proteksi  dari  pemerintah.  Jika  trend  ini  berlanjut dikhawatirkan  akan  raiblah  ciri  khas  kepribadian  pesantren,  sebagai  salah  satu  modal  dan model pendidikan Indonesia yang berbasis masyarakat (Community Based) dan mandiri.

## PROGRAM WAJIB BELAJAR
UUS PN (1989:2) menyatakan bahwa Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah  program  pemerintah  (1989:2)  yang  merupakan  program  nasional  yang  meliputi sekolah  dasar  6  tahun  ditambah  dengan  sekolah  lanjutan  tingkat  pertama  3  tahun.    Hal  ini dilaksanakan  karena  pemerintah  menyadari  betapa  penting  didalam  meneruskan  cita-cita nasional  yang  telah  dirancang  sesuai  dengan  tujuan  bangsa  Indonesia  sejak  merdeka  tahun 1945.  langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mewujudkan program wajib belajar 9 tahun  tersebut  adalah  dengan  mendirikan  sekolah-sekolah  hampir  keseluruh  desa-desa  dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Sedangkan  untuk  daerah  yang  belum  memungkinkan  didirikan  sekolah  maka pemerintah  melalui  peraturan  pemerintah  (1989:2)  menyelenggarakan  sekolah  yang  sifatnya ksusus diantaranya SD kecil, SLTP kecil maupun SLTP terbuka, serta program wajib belajar paket A dan paket B.
Hal  tersebut  tidak  lain  untuk  memberikan  kesempatan  belajar  terutama  pada  tingkat pendidikan dasar agar semua masyarakat bahkan sampai ke pelosol mendapatkan kesempatan untuk menikmati program pendidikan seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
Karena  pemerintah  berharap  apabila  semua  masyarakatnya  telah  menikmati pendidikan  minimal  pendidikan  dasar  9  tahun  tersebut,  maka  cara  kerja  dan  cara pandang terhadap  bangsa  ini  akan  semakin  bagus  sehingga  pada  saatnya  nanti  akan  mampu meningkatkan  harkat  dan  martabat  bangsa  Indonesia  sendiri  bahkan  diharapkan  mampu bersaing  dengan  bangsa-bangsa  lain  di  dunia.    Program  tersebut  harus  mendapat  dukungan dari  seluruh  warga  negara  Indonesia,  karena  betapa  bagusnya  program  tersebut  tetapi  tidak mendapat dukungan dari masyarakat tentu tidak ada gunanya sama sekali karena program ini ditujuakan  kepada  seluruh  warga  negara  sehingga  partisipasi  aktif  seluruh  warga  negara sangat  menentukan  keberhasilah  program  ini  terutama  untuk  masyarakat  yang  berada  di pedalaman dan perbatasan yang sangat sulit dijangkau oleh sistem persekolahan yang formal seperti yang ada di kota-kota.
Pemasalahan  yang  ada  saat  ini  adalah  kurangnya  partisipasi  dari  masyarakat  yang tinggal  di  daerah  terpencil,  hal  ini  disebabkan  karena  jumlah  penduduka  yang  relatif  sedikit dalam areal yang sangat luas sehingga untuk pergi ke sekolah memerlukan waktu perjalanan yang lama ditambah dengan fasilitas yang kurang dan sulit, sehingga memerlukan biaya yang cukup tinggi.  Padahal masyarakat yang tingga di daerah terpencil rata-rata memiliki tingkat perekonomian rendah dan hal-hal ini menambah suasana semakin tidak menguntungkan.
Masyarakat  di  kota  pada  umumnya  agak  kurang  mengalami  masalah  karena  berkat interaksinya  dengan  lingkungannya  yang  maju  dan  dekatnya  fasilitas  pendidikan  sehingga
CENDEKIA, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Siswanto, Hadi. 2014. Permasalahan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.
Cendekia , 8(2): 137-150.
pada umumnya mudah untuk mendapatkan fasilitas pendidikan formal, tetapi masih ada juga masyarakat di kota yang belum bisa menikmati fasilitas pendidikan yang sewajarnya, hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya himpitan ekonomi, masyarakat yang kehidupan ekonominya dibawah  garid kemiskinan umumnya tidak dapat menikmati fasiltas pendidikan sebagaimana mestinya.
Memang  jumlah  masyarakat  dikota  yang  tergolong  kurang  mampu  presentasenya relatif sedikit namun demikian mengingat jumlah penduduknya yang relatif banyak sehingga secara  hitungan  jumlahnya  juga  menjadi  relatif  besar,  padahal  program  pemerintah  untuk wajib belajar 9 tahun tersebut berlaku bagi umum dimanapun warga negara tersebut tinggal. Yang  menjadi  sasaran  dalam  program  wajib  belajar  9  tahun  ini  terutama  adalah  anak-anak usia sekolah yaitu anak-anak yang berusia 7-15 tahun yang belum mendapatkan kesempatam untuk meraih pendidikan formal di seluruh Indonesia.
Pemerintah  berupaya  memaksimalkan  daya  tampung  sekolah-sekolah  negeri  di seluruh  Indonesia  dengan  memamfaatkan  fasilitas  yang  ada  semaksimal  mungkin. Pemerintah juga mengharapkan peran serta swasta untuk membantu mengatasi permasalahan pendidikan  ini  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  swasta  untuk  membuka  sekolah- sekolah  swasta  terutama  untuk  tingkat  dasar  agar  program  tersebut  bisa  berjalan  lancar meskipun pemerintah sendiri mengalami kekurangan daya tampung.
Karena yang menjadi sasaran adalah anak-anak, maka keterlibatan orang tua sangatlah menentukan  keberhasilannya.    Berdasarkan  pengalaman  selama  ini,    maka  orang  tua  yang tingkat  pendidikannya  cukup  tinggi  akan  juga  berusaha  agar  anaknya  dapat  menikmati pendidikan formal setinggi mungkin sesuai dengan kemampuan ekonominya karena memang untuk menikmati fasilitas sekolah diperlukan biaya yang cukup banyak, sedangkan orang tuan yang tingkat pendidikannya rendah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal biasanya dalam  masyarakat  Indonesia  tergolong  masyarakat  yang  tingkat  perekonomiannya  rendah sehingga kemampuan untuk menyekolahkan anaknya juga rendah.
Namun demikian untuk menunjang program wajib belajar 9 tahun ini pemerintah telah menggerakkan  berbagai  kemampuannya  sehigga  pendidikan  (SPP)  yang  mana  diharapkan dengan  dibebaskan  sumbangan  pembinaan  pendidikan  tersebut  semua  masyarakat  bisa menyekolahkan anak-anaknya terutama di sekolah-sekolah negeri karena memang bianyanya telah disubsidi oleh pemerintah.
Maksud baik pemerintah tersebut diharapkan mendapatkan dukungan dari masyarakat terutama yang menjadi fokus perhatian pemerintah yaitu kalangan orang tua atau masyarakat yang  kurang  mampu,  tetapi  yang  menjadi  permasalahan  yang  mencuat  sekarang  ini  adalah bahwa  masyarakat  yang  kurang  mampu  tersebut  biasanya  memaksa  anak-anaknya  untuk berusaha  mencari  kehidupannya  sendiri,  karena  bukan  hanya  tidak  mampu  menyekolahkan anaknya bahkan tidak mampu membiayai kehidupan anaknya.
Pemerintah tidak hanya sampai disini saja tetapi ada usaha yang lebih maju lagi yaitu dengan  menganjurkan  kepada  masyarakat  ekonomi  atas  untuk  menjadi  orang  tua  asuh kalangan masyarakat ekonomi rendah agar dapat menikmati fasilitas pendidikan paling tidak sampai tingkat pendidikan dasar 9 tahun. Pemerintah berharap apabila suatu saat nanti seluruh masyarakat  telah  mengenyam  pendidikan  9  tahun,  maka  tingkat  kecerdasan  bangsa  secara umum  akan  naik  dan  dengan  demikian  akan  semakin  mampu  bersaing  dalam  tingkat
CENDEKIA, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Siswanto, Hadi. 2014. Permasalahan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.
Cendekia , 8(2): 137-150.
internasional  yang mana mau tidak mau harus kita masuki juga dengan diberlakukannya era globalisasikan. Ini tentu merupakan tugas  yang sangat berat bagi seluruh warga negara  yang mempunyai niat baik untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia.
Proses  belajar  mengajar  di  dalam  kelas  mempunyai  suatu  tujuan  tertentu  yang diharapkan  dicapai  oleh  siswa.    Dalam  kegiatan  tersebut  melibatkan  unsur  guru  dan  siswa secara  langsung.  Guru  berfungsi  sebagai  fasilitator  sedangkan  siswa  berfungsi  sebagai individu yang melakukan dan atau mengalami proses belajar.  Faktor siswa dalam kegiatan ini merupakan  faktor  utama.    Dalam  melihat  faktor  siswa  ini  ternyata  begitu  beragamnya  hasil yang dicapai setelah proses, meskipun dididik oleh guru yang sama dengan bahan yang sama dan  sistem  yang  sama  pula,  karena memang  dimungkinkan  banyak  pula  faktor  yang mempengaruhi kondisi fisik maupun mental siswa.
Seorang  guru  harus  berusaha  betul-betul  untuk  mengetahui  kondisi  siswa-siswanya yang  dididiknya  dan  harus  pula  mengetahui  lingkungan  dimana  siswa  itu  berada  dan bagaimana kondisi mental atau psikologinya  sehingga guru mampu membuat atau memasuki jiwa  anak  didiknya  yang  pada  akhirnya  siswa  merasa  bahwa  dirinya  dan  gurunya  adalah bagian  dari  yang  tidak  terpisahkan  sehingga  dengan  demikian  proses  belajar  mengajar  yang dikerjakan  bersama  antara  guru  dan  siswa  tidak  mengalami  hambatan  dan  pada  akhirnya proses belajar mengajar akan mencapai tujuannya dengan baik.
Namun demikian yang menjadi masalah bahwa pada umumnya di negara Indonesia ini sifatnya  masih  sangat  banyak  keterbatasan  yang  ada  pada  guru,  hal  ini  dikarenakan  banyak hal  diantaranya  begitu  mengenali  siswanya  secara  mendalam  sehingga  proses  transfer pengetahuan  dari  guru  dan  siswa  karena  disamping    keterbatasan  waktu  juga  banyaknya materi  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  di  dalam  Garis-garis  Besar  Program Pengajaran.(1989:5).
Keterbatasan di dalam suatu proses bukanlah suatu hambatan  yang dijadikan sebagai alasan untuk kegagalan proses tersebut karena bagaimanpun situasinya guru dan siswa harus dapat  memanfaatkan  suatu  keadaan  semaksimal  mungkin  agar  keterbatasan  yang  ada  bisa dimamfaatkan  untuk  menunjang  keberhasilan.  Karena  memang  tugas  guru  dan  siswa  untuk bersama-sama memanfaatkan berbagai situasi yang ada dan memamfaatkan lingkungan untuk belajar  dan  tidaklah  ada  suatu  lingkungan  khusus  yang  mewajibkan  untuk  diadakan  suatu tujuan  keberhasilan proses belajar mengajar.
Lingkungan  yang  baikpun  belum  tentu  menjamin  suatu  proses  bisa  berhasil  dengan baik  kondisi  kejiwaan  terutama  kondisi  kejiwaan  anak  didik  tidak  dapat  menerima  atau mengalami  suatu  proses  yang  diadakan  bersama  dengan  guru  untuk  bersama-sama menyamakan  persepsi  terhadap  suatu  materi  yang  sedang  dibahas,  sehingga  tidak  sedikit dengan  fasilitas  yang  begitu  menunjang  ternyata  belum  bisa  dimanfaatkan  oleh  guru  dan siswa untuk mencapai suatu tujuan yang dicanangkan dalam suatu proses belajar mangajar .
Begitu menariknya faktor tersebut sehingga peneliti dalam penelitian ini tertarik untuk meneliti pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan orang tua siswa di dalam menentukan prestasi belajar siswa tersebut, karena memang belum pernah diadakan penelitian tentang hal tersebut.  (Udang-undang Sistem Penididikan Nasional 1989).
CENDEKIA, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Siswanto, Hadi. 2014. Permasalahan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.
Cendekia , 8(2): 137-150.

## PENDIDIKAN UNTUK ANAK USIA DINI DAN ANAK SD
Anak  sebagai  generasi  penerus  perjuangan  bangsa  memiliki  peran  strategis  bagi kemajuan  suatu  bangsa. Kesadaran  bagi  kemajuan  suatu  bangsa  telah  ditunjukkan  oleh berbagai  negara  yang  pada  umumnya  telah  maju  pada  berbagai  sektor  kehidupan.  Negara- negara  maju  telah  melakukan  investasi  besar-besaran  dalam  program  pembinaan, pengembangan dan pendidikan untuk anak, khususnya anak usia dini. Investasi tersebut dapat dilihat  hasilnya  setelah  sepuluh  atau  dua  puluh  tahun  dari  investasi  yang  ditanam.  Dengan kata lain, investasi dalam program pendidikan dan pengembangan anak usia dini merupakan investasi jangka panjang (Rahardjo, 2006).
Setiap  anak  memiliki  kemampuan  tumbuh  kembang  yang  terjadi  dalam  masa  yang relatif  singkat,  sebagian  besar  justru  berlangsung  pada  masa  usia  dini. Usia  dini  (0-5  tahun) merupakan  usia  yang  sangat  menentukan,  dalam  pembentukan  karakter  dan  kepribadian seorang  anak. Rangsangan  setelah  masa  kritis  lewat,  kurang  memberikan  dampak  yang optimal  bagi  perkembangan  anak.  Karena  itu  masa  ini  disebut  sebagai  masa  kritis perkembangan  atau  masa  emas  (golden  age). Pada  usia  itu  kapasitas  kecerdasan  anak mencapai  50  persen,  dan  pada  usia  8  tahun  mencapai  80  persen.  Jadi,  terlihat  betapa  pesat pertumbuhan  anak  pada  masa-masa  itu. Pada  masa  ini  stimulasi  sangat  penting  untuk mengoptimalkan  fungsi-fungsi  organ  tubuh,  sekaligus  juga  memberi  rangsangan  terhadap perkembangan  otak.  Pada  masa  tersebut  terjadi  pembentukan  dasar-dasar  sikap  dan  perilaku serta  perkembangan  berbagai  dimensi  kecerdasan  (inteletual,  emosional,  sosial,  spiritual, kinestetik dan seni)  yang intensif. Periode keemasan tersebut hanya berlangsung satu kali di sepanjang  rentang  kehidupan  manusia.  Jika  potensi-potensi  dasar  pada  periode  tersebut kurang  memperoleh  berbagai  rangsangan  maka  tidak  mustahil  kalau  potensi  anak  akan tenggelam atau tidak berfunsi sama sekali (lost of capacity) ketika ia tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi dewasa (Susanti, Pikiran Rakyat, 11 Feb 2005). . Rangsangan  yang dimaksud adalah sentuhan pendidikan yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan anak. Di samping itu, tumbuh kembang  anak dipengaruhi pula oleh pemeliharaan  gizi dan kesehatan. Apabila  anak  tidak  mendapat  asupan  zat-zat  gizi  yang  dibutuhkan,  dan  keadaan  ini berlangsung  lama  akan  menyebabkan  perubahan  metabolisme  dalam  otak,  yang  akan beraikibat  terjadi  ketidakmampuan  berfungsi  normal.  Pada  keadaan  yang  lebih  berat  dan kronis, kekurangan gizi menyebabkan pertumbuhan badan terganggu, badan lebih kecil dikuti dengan ukuran otak  yang juga kecil. Jumlah sel otak berkurang dan terjadi ketidakmatangan dan  ketidaksempurnaan  organisasi  biokimia  dalam  otak.  Keadaan  ini  berpengaruh  terhadap perkembangan kecerdasan anak (Rahardjo, 2006).
Lebih lanjut dijelaskan bahwa, pada waktu hamil pun, perkembangan otak janin sudah dipengaruhi  oleh  gizi.  Perkembangan  otak  janin  tidak  saja  dibangun  oleh  kontribusi  genetic dari kedua orangtuanya, tetapi juga oleh keadaan gizi ibunya. Perkembangan otak pada waktu dalam kandungan adalah maksimal. Jika ibu kekurangan  gizi, besar kemungkinan bayi yang akan dilahirkan mempunyai berat lahir rendah atau lahir prematur, maka otak bayi juga akan terpengaruh. Bayi  yang lahir dengan berat badan lahir rendah ini dalam perjalanan hidupnya mungkin  akan  menderita  lagi,  bila  diikuti  dengan  pemberian  makan  bayi  yang  tidak memenuhi syarat gizi dan lingkungan yang miskin. Oleh karena itu, program yang terintegrasi (pendidikan, gizi, dan kesehatan) diperlukan untuk mengarah ke semua kebutuhan dasar anak
CENDEKIA, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Siswanto, Hadi. 2014. Permasalahan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.
Cendekia , 8(2): 137-150.
agar  dapat  tumbuh  kembang  dengan  sempurna.  Mengingat  pengembangan  kemampuan sumber daya manusia unggul dimulai sejak anak dalam kandungan, maka seyogyanya seluruh orang tua, calon orang tua dan masyarakat yang melaksanakan pendidikan anak usia dini patut mendapatkan pengayaan tentang pengetahuan tersebut.
Sudah banyak penelitian  yang dilakukan untuk membuktikan, pada usia itu memiliki kemampuan  intelegensi  yang  sangat  tinggi. Susenas  2000  melaporkan  bahwa  sekitar  34,5% penduduk  Indonesia  hanya  tamat  SD  dan  lebih  rendah  (34,6%  tidak/belum  tamat  SD  dan 32,0% tamat SD), dan yang tamat SLTP hanya 15%. Sampai dengan tingkat pendidikan dasar tidak  terlihat  adanya  perbedaan  antara  laki-laki  dengan  perempuan.  Sementara  itu  untuk pendidikan  yang  lebih  tinggi  mulai  terlihat  adanya  bias  gender  (perempuan  tamat  SLTA 12,8%  danm  laki-laki  17,55%).  Lebih  lanjut  terlihat  adanya  kesenjangan  penduduk  yang terdidik  antara  daerah  perkotaan  dan  pedesaan.  Demikian  pula  untuk  angka  buta  huruf penduduk  yang  berusia  10  tahun  ke  atas  juga  terlihat  adanya  perbedaan  antara  daerah perkotaan dan pedesaan dan jenis kelamin (di perkotaan 5,6% dan per desa 13,6%, sedangkan untuk perempuan 14,2% dan laki-laki 6,3%) (Rahardjo, 2006).
Berbagai penelitian di negara maju menunjukkan, pembinaan perkembangan anak usia dini  sangat  menentukan  mutu  hasil  belajar  dan  kemampuan  belajar  anak  di  SD,  SLTP,  dan perjalanan hidup seseorang selanjutnya (Soedijarto, Kompas 22 Juli 2004). Atas dasar itu, di tengah-tengah  upaya  untuk  melaksanakan  program  wajib  belajar  pendidikan  dasar  sembilan tahun,  serta  upaya  meningkatkan  mutu,  relevansi,  dan  efisiensi  pendidikan  nasional, pemerintah mulai memerhatikan perlunya menangani program  yang dapat lebih menyiapkan peserta  didik  untuk  lebih  siap  dalam  mengikuti  pendidikan  dasar,  yaitu  pembinaan pengembangan anak usia dini.
Serangkaian  studi  selama  30  tahun-terutama  di  Amerika  Serikat-telah  menunjukkan bahwa  program  pembinaan  anak  usia  dini  dapat  memperbaiki  prestasi  belajar  serta  dapat meningkatkan  produktivitas  kerja  dan  penghasilan  di  masa  depan.  Juga  bisa  mengurangi ketergantungannya  pada  pelayanan  kesehatan  dan  sosial.  Aspek  yang  menentukan  kualitas manusia  dan  perlu  dibina  sejak  dini  adalah  kesehatan,  nutrisi,  dan  stimulasi intelektual/emosional  anak.  Ketiga  hal  tersebut  perlu  ditangani  secara  serentak  dan  sinergi sejak dini. Bahkan, untuk kesehatan dan nutrisi sudah harus dimulai sejak dalam kandungan (prenatal).  Karena  itu,  memulai  pembinaan  baru  pada  usia  taman  kanak-kanak  (TK)  sudah dipandang terlambat (Rahardjo, 2006).
Selanjutnya  ditemukan  juga  bahwa  50  persen  kemampuan  kognitif  seseorang terbentuk pada usia 0-4 tahun. Karena itu, intervensi perkembangan anak sejak dini dalam tiga hal  yang  telah  disebut  di  atas,  punya  pengaruh  jangka  panjang  terhadap  kemampuan  dan perkembangan  intelektual,  sosial,  dan  kepribadian  seseorang  dalam  perkembangan selanjutnya.
Sebanyak  72  persen  atau  7,2  juta  dari  28  juta  anak  usia  dini  (0-6  tahun)  belum terlayani oleh pendidikan, baik secara formal maupun non-formal. Penyebabnya karena masih kurangnya  sarana  dan  prasarana  pendidikan  khusus  untuk  usia  dini.  Tempat  belajar  yang disediakan  pemerintah  masih  minim  karena  terbatasnya  anggaran  (Bintariadi, Tempo Interaktif,  30  Agustus,  2005) .  Tidak  berbeda  jauh  dengan  data  di  atas, Susanti  (Pikiran Rakyat, 11 Feb 2005) mengetengahkan bahwa pada tahun 2001, dari 26,1 juta anak yang ada
CENDEKIA, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Siswanto, Hadi. 2014. Permasalahan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.
Cendekia , 8(2): 137-150.
di Indonesia baru 7,1 juta atau sekira 28% anak yang telah mendapatkan pendidikan. Terdiri atas  9,6%  terlayani  di  bina  keluarga  bawah  lima  tahun,  6,5%  di  taman  kanak-kanak,  1,4% Raudhatul Athfal, 0,13% di kelompok bermain, 0,05% di tempat penitipan anak lainnya, 9,9% terlayani  di  sekolah  dasar.  Ini  menunjukkan,  pentingnya  pendidikan  usia  dini  belum mendapatkan perhatian dengan baik.
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 jumlah anak usia 0 - 6 tahun sebesar 26,09 juta (12,85%). Dari jumlah tersebut yang telah memperoleh layanan pendidikan anak usia dini baru sekitar 4,5 juta anak (17%). Dalam hal ini kontribusi tertinggi dilakukan melalui program Bina  Keluarga  Balita  (9,5%),  Taman  Kanak-kanak  (6,1%),  dan  Raudhatul  Athfal  (1,5%). Kontribusi  program  Penitipan  Anak  dan  Kelompok  Bermain  masih  sangat  kecil,  yakni masing-masing  baru  sekitar  0,04%  dan  0,02%.  Sedangkan  untuk  anak  usia  4-6  tahun  (12,2 juta  anak),  yakni  di  Taman  Kanak-kanak  1,6  juta  anak  dan  Raudhatul  Athfal  0,4  juta  anak (EFA Indonesia 2001). Dari data tersebut, nampak bahwa pelayanan terhadap anak usia dini belum optimal dan belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat (Rahardjo, 2006).
Selanjutnya dijelaskan bahwa rendahnya jangkauan layanan pendidikan anak usia dini di Indonesia diduga berpengaruh terhadap tingginya angka siswa mengulang kelas (ASMK) di kelas pemula. Hasil penelitian Balitbang Dikbud (1997) mengungkapkan bahwa angka siswa mengulang  kelas  di  kelas  pemula  sebesar  6,5%,  jauh  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan ASMK  di  tingkat  SLTP  (0,51%),  yang  diduga  disebabkan  oleh  kurangnya  stimulasi  yang diterima anak pada usia dini.
Di samping itu, menurut perkiraan UNICEF (dalam Rahardjo, 2006) pada tahun 1997 sebanyak 6,4 juta balita  menderita Kekurangan Energi Protein (KEP) total dan bahkan  yang menderita anemi gizi mencapai 7 juta jiwa. Sementara itu yang berisiko kekurangan yodium dan kekurangan vitamin A (low serum retinol) berturut-turut sebanyak 6 juta jiwa dan 3,2 juta jiwa.  Kekurangan  gizi  ini  sampai  pada  tingkat  yang  akan  secara  tetap  mengurangi  kapasitas mental dan fisik anak, mengingat 90% dari pertumbuhan otak terjadi pada dua tahun pertama kehidupannya dan karenanya sangat bergantung pada gizi yang diperolehnya. Masih tingginya prevalensi anemi gizi ibu hamil yang kita hadapi saat ini sebesar 51% akan berdampak negatif terhadap  kualitas  bayi  yang  dilahirkan.  Sebagai  akibat  dari  masih  rendahnya  status  gizi  dan kesehatan  ibu  hamil,  banyak  bayi  yang  dilahirkan  dengan  berat  badan  yang  rendah dan mengalami  kematian  pada  usia  dini,  bayi  dengan  berat  lahir  rendah  (BBLR)  sebesar  14%; sementara angka kematian bayi (AKB) sebesar 55 per 1000 kelahiran hidup.
Tingginya  prevalensi  ibu  hamil  dan  anak  balita  yang  menderita  gizi  kurang  seperti dipaparkan  di  atas  tidak  terlepas  dari  kegagalan  mereka  untuk  mengkomsumsi  makanan dalam  jumlah  yang  cukup,  baik  kuantitas,  apalagi  kualitas.  Pada  sisi  lain,  rendahnya  status gizi pada anak balita tersebut juga disebabkan oleh seringnya anak menderita penyakit infeksi, sebagai  akibat  dari  buruknya  sanitasi  lingkingan,  berpendapatan  rendah  dimana  kekurangan pangan dan sanitasi lingkungan yang buruk merupakan bagian dari kehidupan mereka sehari- hari (Rahardjo, 2006).
Ketika anak dilahirkan, otak bayi mengandung 100 miliar neuron dan sekitar 1 triliun sel galia yang berfungsi sebagai perekat. Selama tahun-tahun pertama, otak bayi berkembang pesat  dengan  menghasilkan neuron yang  banyaknya  melebihi  kebutuhan.  Sambungan  itu harus diperkuat melalui berbagai rangsangan karena sambungan yang tidak diperkuat dengan
CENDEKIA, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Siswanto, Hadi. 2014. Permasalahan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.
Cendekia , 8(2): 137-150.
rangsangan  akan  mengalami atrohy (menyusut  dan  musnah).  Banyaknya  sambungan  itulah yang  memengaruhi  tingkat  kecerdasan  anak.  Otak  manusia  terdiri  atas  dua  bagian  yang apabila  keduanya  dirangsang  dan  dimanfaatkan  secara  seimbang  akan  menciptakan  suatu sinergi  yang  membuat  kemampuan  otak  mencapai  5-10  kali  kemampuan  sebelumnya. Berdasarkan  hasil  penelitian,  keseimbangan  itu  bisa  dicapai  bila  pemanfaatannya  dibiasakan sedini  mungkin.  Begitu  juga,  sarana  kesehatan  seperti  posyandu,  berpengaruh  terhadap peningkatan  gizi  anak,  gizi  mempengaruhi  tingkat  kecerdasan  anak  atau  IQ.  Jika  anak mendapatkan gizi yang buruk maka berisiko kehilangan IQ 20-13 poin, kini jumlah anak yang kekurangan  gizi  mencapai  1,3  juta,  berarti  potensi  kehilangan  IQ  anak  di  negara  ini  22  juta poin.
Penelitian  di  bidang  kesehatan  dan  psikologi  berkesimpulan  bahwa  sejak  masa kehamilan  hingga  prasekolah  merupakan  masa  yang  sangat  penting  bagi  pembentukan kecerdasan serta karakter anak. Apa yang diterima atau yang terjadi pada anak usia dini akan mendasar  sekaligus  melandasi  kehidupan  anak  pada  usia  dewasa.  Masa  yang  paling  penting dalam  hidup,  yaitu  sejak  mulai  lahir  sampai  usia  6  tahun  karena  masa  ini  kecerdasan  anak dibentuk. Jadi para ahli menamakannya sebagai  "Periode Emas" atau masa penentuan untuk pertumbuhan anak. Asupan  gizi  juga  memengaruhi  kecerdasan  anak.  Setiap  anak  dengan gizi  buruk  berisiko  kehilangan  IQ  hingga  10-13  poin.  Sedangkan  jumlah  anak  yang kekurangan  gizi  di  Indonesia  mencapai  1,3 juta.  Itu  berarti  kita  berpotensi  kehilangan  IQ sekitar 22 juta poin. Karena itulah, pemenuhan kebutuhan gizi anak harus dilakukan sejak dini (Tim Pendidikan untuk Semua, Suara Pembaruan, 10 Oktober 2002)
Dibanding  dengan  Singapura  dan  Korea  Selatan,  Indonesia  terlambat  dalam  hal PAUD.  Di  kedua  negara  itu,  hampir  seluruh  anak-anak  di  sana  sudah  terjangkau  PAUD. Bahkan, di Singapura, masalah penuntasan dua bahasa, yaitu Cina dan Inggris, telah selesai di tingkat TK. Hal itu juga terbukti dengan Human Development Index (HDI) mereka yang jauh di atas Indonesia. Singapura nomor 25, Korea Selatan 27, dan Indonesia 110 dari 173 negara (Tim  Pendidikan  untuk  Semua, Suara  Pembaruan,  10  Oktober  2002).  Skor  indeks pembangunan  perempuan  (GDI)  Indonesia  2002  di  posisi  91,  jauh  di  bawah  negara-negara ASEAN lain seperti Philipina (peringkat 77), Thailand (67), Malaysia (56) Brunei (25), dan Singapore  (22).  Badan  PBB  untuk  Program  Pembangunan  (UNDP)  menambahkan  HDI Indonesia 2002 di Asia Tenggara relatif buruk, berada di posisi tujuh dari 10 negara (Rahadjo, 2006). Dalam kondisi seperti itu tentunya sulit bagi bangsa Indonesia untuk mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.
Carla Shatz (dalam Rahardjo, 2006) mengemukakan bahwa masa kritis perkembangan (windows  of  opportunity)  mencakup  lima  hal  yang  penting  bagi  tumbuh  kembang  anak. Pertama, perkembangan penglihatan. Kemampuan penglihatan harus dirangsang pada empat tahun  pertama.  Rangsangan  yang  diberikan  melewati  masa  kritis  kurang  berfungsi  bagi kemampuan  penglihatan  binokular. Kedua,  perkembangan  perasaan/emosi.  Sejak  umur  dua bulan  sampai  sekitar  empat  tahun  mulau  berkembang  perasaan  stress,  kepuasan,  persaan girang, dan sedih. Sedangkan perasaan iri dan empati baru berkembang pada usia tiga tahun. Hal  ini  terkait  dengan  fungsi  amygdale  sebagai  tempat  menyimpan  emosi  yang  baru berkembang  setelah  usia  1-2  tahun.  Pada  masa  ini  pengasuhan  yang  penuh  kasih  sayang, pemenuhan  nutrisi,  dan  perawatan  kesehatan  merupakan  syarat  mutlak  bagi  pertumbuhan
CENDEKIA, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Siswanto, Hadi. 2014. Permasalahan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.
Cendekia , 8(2): 137-150.
emosi  anak.  Peristiwa  tidak  mengenakkan  (traumatic)  yang  dialami  anak  berpengaruh terhadap  keseimbangan  kematangan  emosi.  Perkembangan  emosi  harus  mendapatkan perhatian  yang  seimbang  dengan  perkembangan  kecerdasan,  dalam  hal  ini  pendidikan  harus memberikan rangsangan positif bagi perkembangan emosi sehingga menghasilkan anak yang cerdas  dan  memiliki  kesadaran  diri,  mampu  menglola  enteraksi  dengan  sesama (interpersonal). Ketiga,  perkembangan  kemampuan  bahasa.  Perkembangan  kemampuan bahasan  dimulai  sejak  dalam  kandungan.  Pada  umur  satu  tahun  sudah  terbentuk  "peta perceptual" sehingga anak bisa membedakan suara yang sudah dikenalnya serta membedakan fonem yang diucapkan. Perkembangan kemampuan bahasa ditentukan seberapa banyak anak diajak  berbicara  dan  mendengarkan.  Anak  yang  kurang  mendapatkan  rangsangan  bahasa, kemampuan  kosakatanya  akan  lebih  sedikit  disbanding  dengan  anak  lainnya,  dan  hal  ini berpengaruh  terhadap  kemampuan  berbahasa  dikemudian  hari.  Pendidikan  yang  diberikan melalui  dongeng,  pembacaan  buku,  dialog,  atau  merangkai  cerita  sendiri  merupakan rangsangan  bagi  perkembangan  bahasa  anak. Keempat,  perkembangan  kemampuan  gerak. Masa  kritis  perkembangan  gerakan  berlangsung  sejak  lahir  sampai  umur  dua  tahun. Sedangkan  perkembangan  motorik  kasar  berlangsung  hingga  umur  empat  tahun.  Pendidikan yang  diberikan  dalam  bentuk  olahraga  rekreasi  merupakan  rangsangan  bagi  perkembangan motorik  kasar,  motorik  halus,  memperbaiki  metabolisme  otak,  sekaligus  meningkatkan jumlah  synapse,  sehingga  mempermudah  anak  mengikuti  pembelajaran  pada  tahap berikutnya. Kelima,  perkembangan  kemampuan  musik  terjadi  antara  umur  3 -  10  tahun, namun demikian rangsangan musik hendaknya telah diberikan sejak dalam kandungan. Hasil penelitian Mozart membuktikan rangsangan musik sejak dini akan membina perkembangan di bidang visiospatial, matematika dan logika.

## PENUTUP
Keadaan  bahwa  pendidikan  dasar  di  Indonesia  belum  mantap  akibat  manajemen  dan pelaksanaannya yang belum tertat, mendorong perlu dipikirkannya tentang upaya mencari dan menemukan  strategi  untuk  membina  dan  membimbing  orang  tua  dalam  keluarga  untuk memberikan stimulasi tumbuh kembang anak usia dini secara benar. Artikel ini menunjukkan hasil  kajian beberapa  permasalahan  mendasar  dalam  pembinaan  keluarga  serta  berbagai bentuk  solusinya  yang  dapat  dilakukan  pemerintah,  akademisi  maupun  tokoh-tokoh masyarakat.
Permasalahan  mendasar  dalam  meningkatkan  dan  mengembangkan  peran  startegis keluarga untuk mendidik tumbuh kembang anak usia dini masih belum ditangani dengan baik. Beberapa  permasalah  mendasar  yang  membutuhkan  alternatif  pemecahannya  adalah:  (1) Kondisi-kondisi  apakah  yang  melatar  belakangi  perlunya  pembinaan  dan  pengembangan keluarga  dalam  mendidik  tumbuh  kembang  anak  usia  dini, (2)  Peran  apakah  yang  perlu dilakukan keluarga dalam mendidik tumbuh kembang anak usia dini, dan (3) Bentuk-bentuk program alternatif manakah yang dapat dipilih dan disosialisaikan oleh pemerintah desa untuk membimbing dan membina orang tua (keluarga) dan calon orang tua dalam mendidik tumbuh kembang anak usia dini.
CENDEKIA, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014 p-ISSN: 1978-2098;  e-ISSN: 2407-8557; Web: cendekia.pusatbahasa.or.id Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Surakarta, Indonesia
Siswanto, Hadi. 2014. Permasalahan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.
Cendekia , 8(2): 137-150.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiharso, Teguh. 1997. Survei Desa Model di Kutai Kartanegara:  Analisis Kebijakan Untuk Gerbang Dayaku.  Tenggarong:  LSM-LP3R. Budiharso, Teguh. 2001.  Kebijakan Makro Pengajaran Bahasa Inggris di Indonesia. DIDAKTIKA, (1)3:138-147.
Bintariadi, B ibin, ”72 Persen Anak Usia Dini tak Terlayani Pendidikan,” Tempo Interaktif, 30

## Agustus 2005
Gutama,  ”Pembangunan  Sumber  Daya  Manusia  Indonesia  di  Era  Otonomi  Daerah  Melalui Program PADU", makalah, Disampaikan dalam Seminar Nasional PADU, Kamis, 17 Oktober 2002.
Hamijoyo, S. 2000. Sistem Pelaksanaan Pendidikan Nasional. Makalah dibacakan pada Konvensi Pendidikan Nasional IV, 19-22 November 2000. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
Rahardjo, Budi, 2006, ”Mempersiapkan SDM yan Unggul: Peranan Keluarga Mendidik Anak Usia Dini,” Kaltim Post, 20 Januari 2006
Rahardjo,  Budi,  2006,  ”Pendidikan  Usia  Dini  Masih  Esklusif: Peranan  Keluarga  Mendidik Anak Usia Dini,” Kaltim Post, 21 Januari 2006
Soedijarto,  ”Pendidikan  Anak  Sejak  Dini  Tentukan  Mutu  Hasil  Belajar,” Kompas,  22  Juli 2004
Sudjana, Nana dkk. 1987. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru.
Susanti, ”Pendidikan Anak Usia Dini,” Pikiran Rakyat, 11 Februari 2005
Syaukani. 2001. Pendidikan Paspor Masa Depan. Jakarta:  Penerbit Nuansa
Madani.
Tim  Pendidikan  Untuk  Semua  (Education  for  All ),  ”80  Persen  Anak  Belum  Tersentuh Pendidikan Usia Dini,” Suara Pembaharuan Daily 10 Oktober 2002 Winkel, W.S. 1984. Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. Jakarta: Gramedia.