## Telaah Konsep Kepemimpinan dalam literatur
Islam dan Indonesia
Oleh: Ari Arkanudin ariarka09@gmail.com

## Abstrak
Kepemimpinan  adalah  hal  pokok  yang  ada  dalam  setiap  organisasi,  kelompok,  negara bahkan  agama.  Karena  menjadi  faktor  utama  keberhasilan  tujuan  sebuah  organisasi maupun  kelompok.  Kepemimpinan  merupakan  titik  sentral  dan  penentu  kebijakan  dari kegiatan  yang  akan  dilaksanakan.  Kepemimpinan  adalah  aktifitas  untuk  mempengaruhi perilaku orang lain agar  supaya mereka mau diarahkan untuk  mencapai  tujuan tertentu. Dalam Islam merujuk pada kitab suci al-Qurân terdapat dua kata yang digunakan untuk menunjukkan  makna  kepemimpinan.  Pertama,  mengunakan  istilah  khalifah,  dan  kedua memakai istilah imam. Dalam kontek Indonesia kepemimpinan ialah presiden, presiden merupakan  pemegang  kekuasaan  eksekutif  pada  sistem  pemerintahan  presidensial.  Dan mekanisme kontrol dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat.
Kata Kunci: Kepemimpinan, Khalifah, Presiden.

## A. Pendahuluan
Kepemimpinan  adalah  kemampuan  seseorang  mempengaruhi  dan  memotivasi orang  lain  untuk  melakukan  sesuatu  sesuai  tujuan  bersama.  Kepemimpinan  meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk  mencapai  tujuan,  mempengaruhi  untuk  memperbaiki  kelompok  dan  budayanya. Sedangkan  kekuasaan  adalah  kemampuan  untuk  mempengaruhi  orang  lain  untuk  mau melakukan  pap  yang  diinginkan  pihak  lainnya. ”The  art  of  influencing  and  directing meaninsuch  away  to  abatain  their  willing  obedience,  confidence,  respect,  and  loyal cooperation  in  order  to  accomplish  the  mission ”.  Kepemimpinan  adalah  seni  untuk mempengaruhidan  menggerakkan  orang  –  orang  sedemikian  rupa  untuk  memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, dan kerjasama secara royal  untuk  menyelesaikan tugas. Tanembaum  dan  Massarik  menyatakan  bahwa  kepemimpinan  adalah  suatu  proses  atau fungsi sebagai suatu peran yang memerintah. 1
Bennis dan Norma B., 2 menyatakan bahwa terdapat dua pandangan dasar tentang teori  kepemimpinan.  Pertama,  teori  kepemimpinan “great  man” yang  berpandangan
1 Khaerul Umam, Manajemen Organisasi, (Pustaka Setia, Bandung: 2012) hal,122-125.
2 W. Bennis dan Norma B. Kepemimpinan (Jakarta: Erlanga, 1990), hlm. 3.
bahwa  kepemimpinan  adalah  dilahirkan,  bukan  dibuat  atau  diciptakan.  Kedua,  teori kepemimpinan “Big  Bang” ,  yang  berpendirian  bahwa  situasi  dan  pengikut  secara bersama membentuk pemimpin.
B. Kajian Teori
a. Kepemimpinan Dalam Literatur Islam
Dalam  agama  Islam  persoalan  kenegaraan  merupakan  hal  yang  selalu  menarik untuk  dibahas,  mulai  dari  bentuk  pemerintahan  hingga  masalah  kepemimpinan  di dalamnya. 3 Demikian  pula  dalam  Islam,  karena  syariat  Islam  mempunyai  karakteristik yang khas dalam hal cakupannya, 4 maka tidak ada sesuatupun dalam kehidupan ini, yang tidak  ada  hukumnya  dalam  syariat.  Meskipun  demikian  bukan  berarti  bahwa  setiap permasalahan  di  dalam  kehidupan  manusia  telah  diselesaikan  aturannya  untuk  seluruh waktu yang akan datang, melainkan bahwa di dalam syariat telah terdapat prinsip hukum atau  ajaran  yang  tidak  boleh  begitu  saja  diabaikan  atau  ditinggalkan,  dan  pada  akhirnya prinsip-prinsip  tersebut  dijadikan  acuan  untuk  merumuskan  hukum  mengenai  segala  isu maupun permasalahan yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman. 5
Sebelum  berbicara  tentang  kepemimpinan  dalam  Islam  perlu  disinggung  tentang konsep  negara  dalam  Islam.  Konsep  negara  atau  sistem  politik  dalam  Islam  merupakan persoalan (khilâfiyah) yang tidak ada kata sepakat dalam umat Islam. 6 Walaupun sebagian
3 Berdasarkan  pengalaman  tersebut  sejumlah  ilmuwan  Islam  telah  berusaha  untuk  merumuskan konsep-konsep dasar mengenai negara Islam. Ada kecendrungan para pakar Islam, dimasa kontemporer ini, memberikan konsep yang berbeda mengenai negara Islam. Perbedaan itu nampaknya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pandangannya mengenai sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur’ân dan pengalaman sosio- kultural  dan  politik  yang  melingkupinya.  M.  Hasbi  Amiruddin, Konsep  Negara  Islam  Menurut  Fazlur Rahman (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. v. 4 Ciri khas yang paling menonjol dalam agama Islam terletak pada pandangan bahwa Islam adalah keyakinan  akan  kemahakuasaan  Allah  SWT  (penyerahan  diri)  Islam  merupakan  ajaran  yang  menyeluruh, mengatur segala aspek kehidupan secara terpadu. Islam mempunyai hubungan yang terpadu dan terintegrasi dengan  politik,  sosial,  ekonomi,  hukum,  pendidikan,  dan  lain-lain.  Islam  memberikan  konsep  mengenai kehidupan  ini  secara  integral,  di  mana  agama  adalah  integral  dengan  semua  aspek  kehidupan,  sebagai agama  yang  terpadu,  Islam  diyakini  sebagai  pilihan  hidup  yang  paling  baik  dan  agung  untuk  mengatur kehidupannya.  Syarifuddin  Jurdi, Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia:  Pertautan  Negara,  Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 509-510.
5 Mustolah  Maufur,  Pengantar  dalam  Salim  Ali  al-bahansawi, Wawasan  sistem  Politik  Islam (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996) hlm. ii.
6 Apapun  pendapat  para  ilmuwan  Islam  atau  ulama  mengenai  hubungan  sistem  ketatanegaraan Islam (apakah dalam Islam diajarkan atau dituntut untuk mendirikan negara  atau tidak pada kenyataannya umat  Islam  selalu  membutuhkan  sebuah  sistem  kenegaraan  yang  Islami.  Karena,  bagaimanapun,  untuk mengamankan  suatu  kebijakan  diperlukan  suatu  kekuatan  (institusi  politik).  Untuk  menegakkan  keadilan dan  memelihara  kedamaian  dan  ketertiban  misalnya,  diperlukan  suatu  kekuasaan  apakah  itu  organisasi politik atau negara. Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 8-9. T.M. Hasbi  Ash-Shiddiqie, Ilmu  Kenegaraan  dalam  Fiqh  Islam (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1991),  hlm.  41-42. Andaikata  kebijaksanaan  itu  mengacu  pada  tegaknya  ajaran  Islam  maka  perangkat-perangkat  peraturan keamanannya  seharusnya  yang  Islami  pula.  Adalah  suatu  hal  yang  kurang  tepat  bila  inggin  menegakkan
Muslim  menyatakan  bahwa  sistem  politik  dalam  Islam  bukan  saja  ada,  tetapi  sudah menjadi ma’l ȗ m  min  ad-dîn  bi  a ḍ ḍ ar ȗ rah (sesuatu  yang  sudah  jelas  diketahui wajibnya), 7 tetapi  harus  diakui  adanya  pendapat  kelompok  lain  yang  mempunyai pendapat  berbeda.  Faktanya,  penjelasan  yang  terperinci  mengenai  bentuk  negara  dalam al-Qur’ân dan  Sunnah  memang  tidak  ada  sehingga  menimbulkan  perbedaan  pandangan mengenai pola hubungan antara Islam dan negara. 8
Menurut Ahmad Syafi’i Maarif, Islam tidak mempermasalahkan nama dan bentuk pemerintahan,  akan  tetapi  Islam  hanya  menekankan  pentingnya  moral  etik  dalam kehidupan bernegara. 9 Al-Qur’ân menurut Syafi’i, tidak memberikan suatu pola teori atau sistem  yang  pasti  yang  harus  diikuti  oleh  umat  Islam.  Hal  ini  disebabkan  oleh  dua  hal; Pertama ,  al-Qur’ân pada  prinsipnya  merupakan  petunjuk  etika  bagi  umat  manusia,  ia bukan  kitab  ilmu  politik. Kedua ,  institusi-institusi  sosio-politik  dan  organisasi  manusia senantiasa  berubah  dari  masa  ke  masa.  Dengan  kata  lain  diamnya    al-Qur’ân dalam masalah  ini  dapat  diartikan  bahwa  al-Qur’ân memberikan  jaminan  bagi  manusia  untuk mencari sistem yang paling tepat. 10
Negara  Islam  acapkali  didefinisikan  sebagai  sistem  hukum  yang  mengarahkan kualitas  hidup  dalam  masyarakat  politik  dan  organisasi  menuju  pengejawantahan  nilai- nilai  Islam.  Vaenzi  mendefinisikan  pemerintahan  Islam  sebagai  pemerintahan  yang
segala  prinsip-prinsip  Islam  tetapi  mengunakan  sistem  yang  bukan  Islam.  Dari  sudut  inilah  umat  Islam membutuhkan  sebuah  negara  dengan  sistem  yang  Islami.  M.  Hasbi  Amiruddin, Konsep  Negara  Islam Menurut Fazlur Rahman (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 2. Realitas sejarah Islam menunjukkan bahwa negara  itu  dibutuhkan  dalam  rangka  pengembangan  dakwah.  Misalnya,  ketika  Rasul  masih  berada  di Makkah (611-632) tidak banyak yang dapat diperbuat dibidang politik karena kekuatan politik didominasi oleh  kaum  aristokrat  Qurays  yang  memusuhi  Nabi.  Tetapi  setelah  hijrah  ke  Madinah  dimana  Nabi  telah mempunyai  komunitas  sendiri  yang  berjanji  setia  untuk  hidup  bersama  dengan  suatu  kesepakatan mengunakan  aturan  yang  disepakati  bersama  berupa  Piagam  Madinah.  Kehidupan  Nabi  bersama  umatnya pada periode Madinah (622-632), oleh banyak pakar dinilai sebagai kehidupan bernegara. Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Beberapa Aspek , Jilid I (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 92. 7 Ismail Yusanto, Islam Ideologi, Refleksi Cendekiawan Muda (Bangil: t.p., 1998), hlm. 75. 8 Karena  ketidakjelasan  inilah  kita  lihat  praktik  sistem  kenegaraan  dalam  Islam  selalu  berubah- ubah.  Dalam  masa  4  khalifah  awal,  kita  lihat  masing-masing  khalifah  mempunyai  kebijakan  sendiri  yang berbeda dan bervariasi, terutama sekali dalam masalah suksesi. Misalnya Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat. M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 3
9 Senada  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Fazlur  Rahman,  kendatipun  Fazlur  Rahman  tidak mengungkapkan  secara  gamblang  pendapatnya  mengenai  konsep  Islam  mengenai  negara  tetapi  lebih cenderung  berpendapat  bahwa  Islam  tidak  memerintahkan  dan  juga  tidak  mengajarkan  secara  jelas mengenai  sistem  ketatanegaraan,  tetapi  mengakui  terdapatnya  sejumlah  tata  nilai  dan  etika  dalam  Al- Qur’ân. Kendatipun Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemimpin negara tetapi dia telah  menjadikan  negara  sebagai  sebuah  alat  bagi  agama  Islam  untuk  menyebarkan  dan  mengembangkan agama. Namun, Fazlur Rahman lebih tegas lagi menyatakan bahwa “antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan.” M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman …, hlm. 80.
10 Ahmad  Syafi’i  Maarif, Islam  dan  Masalah  Kenegaraan:  Studi  tentang  Percaturan  dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 16.
menerima  dan  mengakui  otoritas  absolut  dalam  Islam.  Pemerintahan  Islam  berupaya membentuk  tertib  sosial  yang  Islami,  pelaksanaan  syari’at,  sembari  terus  menerus mengarahkan keputusan  politik dan fungsi-fungsi  publik sesuai  dengan tujuan dan nilai- nilai Islam. 11
Pasca    Rasulullah  wafat,  umat  Islam  menghadapi  pukulan  berat 12 serta menghadapi  perbedaan    paham  mengenai  beberapa  pokok  agama  yang  kembali  kepada iman  dan  keyakinan  dalam  hatinnya,  sebagaimana  mereka  berbeda  paham  dalam beberapa masalah perincian atau furu’ dan tasyri’ dalam menetapkan sesuatu hukum yang belum  jelas  dalam  agama  mengenai  amal  seseorang,  apakah  wajib,  haram  atau  jaiz. Kemudian  umat  Islam  terbagi  kedalam  beberapa  aliran,  seperti  golongan  Asy’ariah  dan golongan  Mu’tazilah  yang  mempunyai  pandangan  yang  berbeda-beda  mengenai  aqidah dan ushul agama. 13
Wafat  Nabi  Muhammad  menandai  krisis  besar  pertama  dalam  sejarah  politik Islam,  keadaan-keadaan  menuntut  agar  kaum  Muslim  menerangkan  situasi  yang tampaknya  menunjukkan  tidak  terpenuhinya  janji  Ilahi.  Ketegangan  terasakan  dalam kesadaran  akan  kurangnya  suatu  aktualisasi  objektif  cita-cita  Islam  itu  dalam  dunia lahiriyah ini. Tepatnya pada saat inilah paham tentang “penguasa  yang adil” (al-sulthân al-adil), yang  akan  mengemban  kekuasaan  politis  untuk  mewujudkan  tatanan  yang  adil itu, menjadi lebih ditekankan. Segenap masalah tentang pemimpin yang memenuhi syarat untuk  mewujudkan  rencana  Ilahi  itu  untuk  membuat  agama  Allah  berdiri  kukuh,  harus dipandang  dengan  perspektif  janji  Islam  untuk  menciptakan  suatu  tatanan  yang  secara etika adil di bumi. 14
11 Ahmad Vaezi, Agama Politik, Nalar Politik Islam (terj.) Ali Syahab (Jakarta: Citra, 2006), hlm. 8.
12 Ibnu Katsir menukil dalam al-Bidayah wa an-Nihayah, 6/304-305 hadist al-Qasim dan Amrah, dari  Aisyah,  dia  berkata: “Ketika  Rasulullah  meninggal,  seluruh  orang-orang  Arab  pedalaman  (Badui) murtad  dan  kemunafikan  menjalar.  Demi  Allah,  aku  telah  di  timpa  sesuatu  yang  seandainya  ia  turun menimpa gunung yang kokoh niscaya ia berguncang. Sahabat- sahabat Rasulullah menjadi seperti domba yang  kehujanan  di  tempat  kotor  di  malam  yang  hujan  di  tempat  yang  penuh  binatang  buas.  Demi  Allah, mereka  tidak  berselisih  tentang  sesuatu  kecuali  bapakku  menangganinya,  memperhatikannya  dan memutuskannya”. (Muhibbun  al-Khatib).  Lihat  al-Imam  al-Qadhi  Ibnul  Arabi, al-Awashim  min  al- Qawashim,  fi  Tahqiq  Mawaqif  ash-Shahabah  Ba’da  wafat  an-Nabi, di  terjemahkan  oleh  Izzudin  Karimi dengan  judul, Meluruskan  Sejarah,  Menguak  Tabir  Fitnah  (Sejak  Rasulallah  Wafat  hingga  Masa  Bani Umayyah), (Jakarta: Pustaka Sahifa,2012), hlm. 12-13.
13 Abu  Bakar  Aceh, Perbandingan  Mahzab  Syiah  (Rasionalisme  Dalam  Islam) ,  (Semarang: Ramadhani, 1980). Hlm. 6.
14 Abdulaziz  A.  Sachedina, Kepemimpinan dalam  Islam  Perspektif  Syiah, terj. (Bandung:  Mizan, 1991), hlm. 21-22.
Persoalan  terbesar  yang  lantas  muncul  setelah  Rasulullah  wafat,  yakni  tentang siapakah  figur  yang  layak  mengantikan  beliau  sebagai  pemimpin  umat  atau  kepala negara, 15 bagaimanakah  sistem  pemilihannya,  apakah  dengan  cara  pemilihan  langsung atau  melalui  sistem  perwakilan  atau  ada  sistem  lain  di  luar  dua  sistem  tersebut.  Hal  ini telah mengakibatkan perdebatan sengit antara kaum Muhajirin dan Anshar sampai-sampai nyaris terjadi perpecahan umat. 16 Karena selama masa hayatnya Rasulullah tidak pernah menyingung  masalah  suksesi 17 ini  dan  memang  tidak  ada  satupun  ayat  dalam  al-Qur’ân yang menegaskan hal tersebut secara rinci. 18
Bahkan  sebelum  jenazah  Rasulullah  di  kubur  dengan  sempurna  para  sahabat saling  memperdebatkan  siapa  yang  paling  berhak  menjadi  pemimpin.  Dalam  pandangan yang  optimistik  menyatakan  ini  merupakan  bentuk  kepedulian  sahabat  untuk  segera memilih  pemimpin,  agar  tidak  terjadi  perpecahan  dalam  masyarakat  sepeninggal  Rasul. Namun dalam pandangan yang lain, para sejarawan Syiah cenderung menyatakan bahwa kebanyakan  para  sahabat  justru  memiliki  jiwa  opurtunis  dan  pragmatis.  Para  sahabat cenderung  memanfaatkan  momentum  dimana  kandidat  pemimpin,  semisal  Ali  tidak terlibat dalam diskursus kepemimpinan tersebut. 19 Ketidakhadiran Ali ini dijadikan sarana
15 Sebagai  kepala  negara,  posisi  Nabi  harus  segera  dicari  pengantinya  ketika  beliau  meninggal dunia.  Persoalan  ini  merupakan  hal  pokok  yang  sangat  sulit  untuk  dipecahkan,  terlabih  lagi  pada  saat  itu negara  Madinah  baru  berumur  10  tahun.  Persoalan  kedua  inilah  yang  telah  menimbulkan  perdebatan panjang  dikalngan  umat  Islam  bahkan  sampai  saat  ini,  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya  tanpa adanya  tanda-tanda  akan  berakhir.  A.  Syarifuddin  al-Musawi,  Dialog  Sunni  Syiah,  (terj.)  Muhammad  al- Baqir (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 5.
16 Saat Nabi wafat, tejadi kegoncangan. Mulai muncul tanda-tanda perpecahan politik. Antara lain munculnya  pendapat  bahwa  kalangan  Anshar  mengangkat  khalifah  sendiri,  begitupun  dengan  kalangan muhajirin yang juga mengangkat khalifah sendiri. Sementara itu, di sebagian kawasan di jazirah Arab mulai memperlihatkan tanda-tanda memisahkan diri, bahkan muncul sejumlah orang yang mengaku sebagai Nabi. Republika edisi Jum’at, 31 Oktober 2014 (7 Muharram 1436 H), hlm. 28.
17 Tidak  ada  aturan  baku  mengenai  sistem  peralihan  kepemimpinan  umat  Islam  yang  diwariskan Nabi, hal ini dapat terlihat jelas ketika terjadi pergantian  kepimimpinan dari Abu Bakar kepada Umar bin Khatab. Bahkan konvensi Madinahlah yang dijadikan metode pemilihan khalifah baru. Ini tercermin ketika Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk memilih Umar bin Khatab sebagai pengantinya. Dari sini ada dua pelajaran penting  yaitu:  musyarah dan  mencari ide  masyarakat  untuk  menentukan calon pemimpin dan kesepakatan umat atas calon yang terpilih setelah dicalonkan oleh pemimpin terdahulu. Lihat Khairudin Yujah Sawiy, Tathawwuru al-Fikr as-Siyasi ‘Inda ahli as-Sunah, diterjemahkan oleh Asmuni M th dan Imam muttaqien dengan judul, Perebutan Kekuasaan Khalifah (Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni) . (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2005), hlm. 2-3.
18 M.Zuhri, Sejarah Politik Islam, dalam Jurnal Tarjih , edisi ke-3 (Januari 2002), hlm. 4.
19 Reaksi  keras  segera  dimunculkan  oleh  para  pendukung  Ali  yang  mengklaim  bahwa  masalah kepemimpinan adalah hak mutlak Ali dan keturunannya atau Ahlul Bait, yang diyakini para pendukungnya dimana  Ali  telah  menerima  wasiat  pengangkatan  langsung  dari  Nabi  SAW.  Hamid  Enayat, Reaksi  Politik Sunni-Syi'ah, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 6-7.
untuk melakuakan kudeta terhadap hak kepemimpinan Ali  yang sudah dinyatakan Rasul dalam haji wada’ yang dikenal dalam sejarah Syi’ah dengan hadits Ghaidar Khum . 20
Perdebatan dalam majelis yang membicarakan kepemimpinan pertama menyentuh konteks  yang  luas,  yakni  kelompok  yang  mana  yang  berhak  memimpin,  apakah  dari kalangan Muhajirin (Pihak Makkah) atau dari kalangan Anshor (pihak Madinah). Wakil utama dari pihak makkah ada pada tiga tokoh, yakni Abu Bakar, Umar bin Khatab, 21 dan Ali namun Ali tidak bisa menghadirinya. 22 Sedangkan tokoh utama dari kalangan Anshor adalah  Saad  bin  Ubadah.  Pihak  Anshor  merasa  bahwa  merekalah  yang  telah  menolong Rasul,  dan  telah  memberikan  santunan  yang  memadi  kepada  orang  Muhajirin.  Mereka juga  pewaris  asli  kekuasaan  di  Madinah,  sedang  Rasul  telah  memapankan  sistem kemasyarakatan  di  Madinah.  Sedang  dalam  pandangan  kelompok  Makkah,  justru  yang paling  berhak  mengantikan  posisi  publik  Rasul  adalah  orang  yang  menolong  Rasul pertama kali, yang telah mengorbankan apa saja demi tegaknya risalah Islam, baik harta, jiwa,  dan  meninggalkan  tempat  kelahiran  hanya  untuk  membela  Islam.  Pandangan  ini dikemukakan  dengan  sistematis  oleh  seorang  Umar  sehingga  audien  menyatkan  bisa menerima. 23
Namun  bukan berarti  akar konflik kepemimpinan selesai.  Dalam  hubungan antar etnis,  baik  Muhajirin  maupun  Anshor  urusan  kepemimpinan  telah  selesai.  Namum kelompok  yang  tidak  turut  serta  dalam  dialog  kepemimpinan,  belum  menemukan  titik temu  yang  memuaskan.  Bahkan  kecendrungan  posisi  Ali  semakin  termarginalkan.
20 Lihat uraian ini dalam Riza Sihbudi, Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah , (Bandung: Rosda Karya,1994) 21 Pada hari Nabi  wafat, Umar  bersama  Abu Bakar serta  kaum Muhajirin lainnya  menuju  tempat kaum  Anshar  berkumpul  di  Tsaqifah  Bani  Sai’dah.  Saat  tiba  disana,  berdiri  juru  bicara  dari  kalangan Anshar yang menyatakan muncul tanda-tanda kaum Muhajirin akan mendominasi mereka di Madinah, dan mengambil kekuasaan dari kaum Anshar. Saat itu dari kalangan Anshar muncul usulan agar kaum Anshar memilih  khalifah  sendiri  dan  orang-orang  Qurays  (Muhajirin)  juga  memilih  khalifah  sendiri,  yang disampaikan melalui ungkapan: “ Akulah pemimpin yang tertinggi”. Konon  yang  berkata  demikian  adalah al-Hubab bin al-Munzir. Republika, edisi Jum’at, 31 Oktober 2014 (7 Muharram 1436 H), hlm. 28.
22 Berkenaan dengan ketidakhadiran Ali di Tsaqifah Bani Saidah, ada yang menyebutnya sebagai pemboikotan  penetapan  Abu  Bakar,  Namun,  belakangan  isu  pemboikotan  itu  terbantahkan.  Saat pembai’atan terjadi Ali berada di rumah Fatimah. Zubair menuturkan : “Kami tidak merasa marah kecuali karena  kami  tidak  diikutsertakan  dalam  musyawarah  pemilihan  kalian,  tetapi  kami  tetap  berpandangan bahwa  Abu  Bakar  lah  yang  pantas  menjadi  pemimpin.  Dialah  orang  yang  menemani  Rasulullah bersembunyi di dalam gua. Kita telah mengetahui kemulian dan kebaikannya. Dialah yang diperintahkan Rasulullah  menjadi  imam  shalat  umat  Islam  ketika  mengantikan  Rasul  ketika  berhalangan.” Saat  Abu Bakar  di  bai’at  di  masjid,  Abu  Bakar  memerintahkan  mencari  Ali  dan  Zubair,  yang  kemudian  keduanya dating  dan  membai’at  Abu  Bakar.  Ali  tidak  pernah  memisahkan  diri  dari  Abu  Bakar,  dan  selalu  shalat dibelakangnya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i meriwayatkan bahwa Ali memperbaharui bai’at - nya kepada Abu Bakar setelah wafatnya Fatimah, enam bulan setelah Rasul wafat. Republika…, hlm. 28.
23 Lihat  lebih  jauh  dalam  Yusuf  Syo’eb, Sejarah  Khulafaur  Rasyidin ,  (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1980).
Bahkan  kelompok  Syi’ah  sampai  menyatakan  terdapat  kospirasi  yang  sangat  sistematis untuk  menjauhkan  Ali  dari  pangung  kekuasaan.  Menurut  kelompok  Syi’ah,  pasca  Abu Bakar Meninggal, bukan Ali yang mengantikan, karena Abu bakar telah menunjuk Umar sebagai  pengantinya. Demikian pula setelah Umar meninggal  dunia  akibat dibunuh  oleh seorang  munafik,  Abu  Luk  Luk,  juga  bukan  Ali  yang  diangkat  karena  para  sahabat cenderung  memilih  Ustman.  Baru  setelah  Ustman  wafat  maka  Ali  terpilih  menjadi khalifah yang ke empat.
Di dalam Al-Qur’ân hanya terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman  bagi  manusia  dalam  hidup  bermasyarakat  dan  bernegara  secara  global.  Antara lain  ayat  yang  menerangkan  tentang  kedudukan  manusia  di  muka  bumi,  ayat-ayat  yang mengajarkan  tentang  prinsip  musyawarah  atau  konsultasi,  ketaatan  terhadap  pemimpin, keadilan, persamaan serta kebebasan beragama, yang kesemuanya itu merupakan prinsip- prinsip umum yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat. 24
Dalam  pandangan  al-Baqillani,  salah  seorang  ulama  Sunni  yang  berpenggaruh, negara  adalah  rakyat,  yang  kemudian  didukung  oleh  ulama  politik  Sunni  yang  lain, seperti  al-Mawardi  yang  meletakkan  supremasi  rakyat  sebagai  negara  di  atas  kekuasaan lainnya,  seperti  pandangan  Ibn  Taimiyah  dan  Ibn  al-Qayyim  al-Jawziyyah  lebih mencitrakan  negara  pada  kerangka  syariah  dalam  semua  aspek  tuntunan  kemanusian dalam negara itu. Adapun beberapa pendapat lain dari pemikir Islam kontemporer seperti Wahid  Ra’fat  yang  mendefinisikan  negara  adalah  sekumpulan  besar  masyarakat  yang tinggal  pada  suatu  belahan  dunia  ini  yang  tunduk  pada  suatu  pemerintahan  yang  teratur yang  bertangung  jawab  memelihara  eksistensi  masyarakatnya,  mengurus  segala kepentingannya dan kemaslahatan umum berdasarkan norma-norma agama Islam. 25
Alasan  perlunya  negara  Islam  menurut  al-Maududi  berpijak  pada  tesis  bahwa manusia harus berbakti kepada Allah dalam semua bidang kehidupan. 26 Perintah-perintah
24 Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah  dan  pemikiran (Jakarta:  UI  Press, 1993), hlm. 4.
25 Abdurrahman  Mas’ud, Negara  Bangsa  vs  Negara  Syariah (Yogyakarta:  Gama  Media,  2006), hlm. 6.
26 Negara  Islam  penting  sekali  keberadaanya  dalam  rangka  melaksanakan  hukum-hukum  Islam. Bahkan sebagian hukum Islam tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya negara seperti halnya hukum pidana. Oleh  karena  itu,  jumhur  ulama  adanya  pemerintahan  berdasar  Islam  adapun  landasannya:  (1 )  ijma’ para sahabat;  (2)  menolak  bencana  yang  ditimbulkan  oleh  keadaan  yang  kacau  balau  akibat  tidak  adanya pemerintahan;  (3)  melaksanakan  tugas-tugas  keagamaan;  (4)  mewujudkan  keadilan  yang  sempurna.  T.M. Hasbi  Ash-Shiddiqie, Ilmu  Kenegaraan… ,  hlm.  50-57.  Keadilan  yang  sempurna  tidak  terwujud  dan kebahagian  manusia  tidak  terjamin,  baik  di  dunia  maupun  akhirat,  kesatuan  mereka  tidak  sempurna  dan urusan  mereka  tidak  teratur,  melainkan  dengan  adanya  pemerintahan  Islam  yang  ditegaskan  atas  dasar agama,  lantaran  keadilan  yang  sempurna  adalah  keadilan  ketuhanan  yang  dilengkapi  oleh syara’ langit,
Allah  dalam  al-Qur’ân,  yang  terdiri  dari  prinsip-prinsip  etika,  sosial,  politik,  ekonomi, pidana,  dan  sebagainya.  Tidak  dapat  dieksekusi  secara  menyeluruh  kecuali  di  wilayah negara Islam. 27
Menurut  al-Maududi,  negara  Islam  memiliki  tiga  karakteristik  utama. Pertama , Tuhan  adalah  pemegang  kedaulatan,  dan  tidak  ada  seorang  pun  yang  dapat  mengugat kedaulatan Tuhan. Kedua, Tuhan adalah pemberi hukum, manusia tidak dapat melegislasi hukum  secara  sepihak,  dan  juga  tidak  dapat  mengubah  hukum  Tuhan.  Ketiga,  negara Islam harus ditegakkan berdasarkan hukum Tuhan. 28
Mengenai  kepemimpinan  dalam  Islam,  setelah  23  tahun  berjuang  dan  berusaha dijalan keimanan Islam, dan dalam upaya membangun masyarakat madani, Nabi saw pun wafat di awal tahun ke-11 Hijriah. Dengan wafatnya jiwa agung ini, wahyu al-Qur’an dan siklus kenabianpun berakhir. Tidak ada lagi Nabi yang akan muncul, juga tidak aka nada lagi  dispensasi  agama  berikutnya.  Namun,  tangungjawab  yang  diemban  Nabi  (terlepas dari tangungjawab yang berkenaan dengan penyampaian wahyu) tentu saja tidak berakhir. Jelas  penting,  selepas  wafatnya,  agar  setiap  orang-orang  yang  tercerahkan  dan  jujur, memikul  tangung  jawab  ini,  sebagai  penganti  dan  wakil,  sekaligus  imam  dan  pemimpin kaum Muslim. 29
Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah mahdhah dan mu’âmalah yang bersifat terbatas, melainkan berbicara juga tentang kepemimpinan, politik, negara, dan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, atau antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Seorang  pemimpin  harus  memegang  janji,  jujur,  amanah  dan  bertangungjawab  untuk menjalankan kekuasaanya berdasarkan kepentingan umum, 30 itu adalah intisari dari ajaran Islam yang agung. 31
bukan  oleh  Undang-Undang  yang  dibuat  oleh  manusia.  T.M.  Hasbi  Ash-Shiddiqie, Ilmu  Kenegaraan… , hlm. 56.
27 Abul A’la al-Maududi, Sistem Politik Islam (terj.) Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 186-187. Menurut HT, Pemerintahan Islam memiliki empat pilar, yaitu: pertama , kedaulatan (al-siyâdah) di tangan syara’, bukan  di  tangan  umat; kedua, kekuasaan (al-sulthân) di  tangan  umat; keempat ,  hanya khalifah  yang  berhak  men- tabannî hukum syara’ .  Lihat  Zallum, Nizzam  al-Hukm ,  hlm.  42.  Dikutip  oleh oleh Ainur Rofiq, Membongkar Proyek Khilafah… , hlm. 19. 28 Terhadap relasi antara rakyat dan negara Islam yang demikian itu, al-Maududi menyebut politik Islam  sebagai  “teo-demokrasi”  yaitu  sistem  pemerintahan  demokrasi  Ilahi,  karena  kaum  muslim  diberi kedaulatan  rakyat  yang  terbatas  di  bawah  pengawasan  Tuhan.  Al-Maududi, Sistem  Politik  Islam…, hlm. 158-160.
29 Ayatullah  Ja’far  Subhani, Doctrines  of  Shi’I  Islam:  A  Compendium  of  Imami  Beliefs  and Practices (London:  Imam  Sadeq  Institute,  2003),  diterjemahkan  oleh  Ali  Yahya  dan  Heydar  Ali  Azhim, Syiah: Ajaran dan Praktiknya (Nur al-Huda, 2012) hlm.144.
30 Dengan kata lain, seorang pemimpin memiliki konsistensi antara visi kepemimpinan dan tingkah laku  jujurnya,  kesatuan  antara  lisan  dengan  perbuatan.  Itulah  yang  mengatur  dan  melegitimasi  mereka menjadi  pemimpin  sejati.  Mudji  Sutrisno, Mencari  Pemimpin  Sejati,  dalam  Tim  Maula,  Jika  Rakyat
Tidak  ada  aturan  Baku  mengenai system peralihan  kepemimpinan  umat  Islam yang diwariskan nabi,  hal  ini dapat  terlihat  jelas ketika terjadi pergantian kepimimpinan dari  Abu  Bakar  kepada  Umar  bin  Khatab.  Bahkan  konvensi  Madinahlah  yang  dijadikan metode pemilihan khalifah baru. Ini tercermin ketika Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk memilih Umar bin Khatab sebagai pengantinya. Dari sini ada dua pelajaran  penting  yaitu:  musyarah  dan  mencari  ide  masyarakat  untuk  menentukan  calon pemimpin  dan  kesepakatan  umat  atas  calon  yang  terpilih  setelah  dicalonkan  oleh pemimpin terdahulu. 32
Metode  pemilihan  khalifah  pengganti  Umar  pun  berbeda  dengan  sebelumnya. Dimana  untuk  hal  ini  Umar  memilih  6  orang  Muhajirin  dari  suku  Qurays  yang  cerdas untuk  dipilih  menjadi  khalifah,  yang  pada  akhirnya  terpilihlah  Usmant  bin  Affan. Terpilihnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah tidak melalui metode yang telah berjalan sebelumnya,  melainkan  disebabkan  adanya  tragedy  perselisihan  antar  umat  Islam.  Hal tercermin  dari  para  pendukungnya  yang  merupakan  kekuatan  menentang  dan menyebabkan  kematian  Ustman  bin  Affan. 33 Inilah  yang  kemudian  menjadikan kepemimpinan  Islam  penuh  dengan  unsur-  unsur  politik  di  setiap  proses  pemilihannya dan tidak lagi sesuai dengan metode-metode sebelumnya.
Namun  pada  dasarnya,  kekuasaan  pada  masa  Khulafaur  Rasyidin  dijalankan dengan  system  musyawarah  dan  pemilihan,  walaupun  dengan  teori  yang  berbeda-beda. Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  model  pemilihan  Ali  dan  Abu  Bakar,  selain  naiknya  Umar yang  mendahulukan  baiat  daripada  pemilihannya.  Dengan  model  yang  berbeda,  yaitu dengan  memilih  orang-orang  yang  cerdas  dan  dianggap  dapat  mewakili  tokoh-tokoh masyarakat,  terpilihnya  Ustman  juga  masuk  dalam  kategori  ini.  Dengan  demikian,  kita tahu  bahwa  tidak  ada  model  baku  dalam  pemilihan  seorang  khalifah  saat  itu  karena prakteknya memang tidak sama. 34
Berkuasa:  Upaya  Membangun  Masyarakat  Madani  Dalam  Kultur  Feodal (Bandung:  Pustaka  Hidayah, 1999), hlm. 79.
31 Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 59-60.
32 Lihat Khairudin Yujah Sawiy, Tathawwuru al-Fikr as-Siyasi ‘Inda ahli as-Sunah, diterjemahkan oleh  Asmuni  M  th  dan  Imam  muttaqien  dengan  judul, Perebutan  Kekuasaan  Khalifah  (Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni) . (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2005), hlm. 2-3.
33 Al  Imamah  wa  as  Siyasah, Jilid  I,  hlm.  47-50.  Sebagaimana  di  kutip  oleh  Khairudin  Yujah Sawiy,  dalam Tathawwuru  al-Fikr  as-Siyasi  ‘Inda  ahli  as-Sunah, diterjemahkan  oleh  Asmuni  M  th  dan Imam muttaqien dengan judul, Perebutan Kekuasaan Khalifah (Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni) . (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2005), hlm. 3-4.
34 Diriwayatkan secara tsabit dalam ash-Shahihain dari hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Ibnu Umar, bahwasannya ketika Umar bin al-Khatab di tikam, seseorang bertnanya kepada beliau,”tidakkah
Menurut  Fazlur  Rahman,  pemimpin  dalam  Islam  atau  lebih  tepatnya  kepala negara,  haruslah  dipilih  oleh  rakyat  sendiri,  dengan  begitu  kepala  negara  mendapatkan kekuasaan  dari  rakyat.  Kepala  negara  dalam  rumusan  Fazlur  Rahman  ini  nampaknya sekaligus  sebagai  kepala  pemerintahan.  Pemberian  kekuasaan  ini  sering  dengan  tujuan agar  pemerintah  menyelenggarakan  negara  sesuai  dengan  kepentingan  rakyat.  Demikian Fazlur  Rahman  dengan  merujuk  kepada  khutbah  pertama  Abu  Bakar  atas  kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai khalifah –“bahwa dia telah mendapatkan kekuasaanya dari  rakyat  yang  meminta  untuk  menerapkan  Al-Qur’ân  dan  Sunnah  karenanya  selama berpegang  kepada  keduanya,  dia  didukung  tetapi  jika  dia  menyimpangdari  kedua  aturan pokok,  dia  harus  dipecat”-  dapat  disimpulkan  bahwa  kepala  negara  Islam  dapat  dijatuhi sanksi  oleh  rakyatnya,  jika  kepala  negaranya  tidak  sejalan  dengan  ketentuan  Allah  dan Rasul-Nya. 35
Legitimasi  moral  seorang  pemimpin  Islam  sejati  terletak  pada  sejumlah  kualitas Muslim: kesepadanan antara perkataan dan perbuatan, rendah hati, sederhana, jujur, adil dan  meletakkan  sandaran  kepemimpinannya  kepada  wahyu  Allah  dan  sunah  Rasul. Pemimpin  semacam  itu  akan  berorentasi  pada  perbaikan  kehidupan  rakyatnya  dengan mendistribusikan  sebanyak  mungkin  nilai  manfaat  bagi  rakyatnya.  Itulah  pemimpin sejati. 36
Patut  dikedepankan,  Imam  al-Mawardi  (Pengarang al-Ahkâm  as-Sulthâniyah ), menjelaskan  karena  ada  yang  memberi  amanah,  terjalinlah  hubungan  sosial  diantara kedua  belah  pihak.  Ratusan  tahun  setelah  al-Mawardi  wafat,  barulah  muncul  di  Barat teori  kontrak  sosial  yang  embrionya  sebenarnya  telah  dimulai  oleh  penafsiran  al- Mawardi.  Oleh  karena  itu,  dalam  pandangan  al-Qur’ân,  pemimpin  yang  diangkat  oleh masyarakat berada pada posisi menerima amanah, sedangkan masyarakat sebagai pemberi
engkau  menunjuk  penggantimu  wahai  Amirul  Mukminin?”  beliau  menjawab,”Jika  aku  memilih penggantiku  sebagai  khalifah,  maka  sesungguhnya  hal  itu  telah  dilakukan  oleh  orang  yang  lebih  baik dariku,  yaitu  Abu  Bakar.  Dan  jika  aku  tidak  menunjuk  pengganti,  maka  hal  itu  telah  dilakukan  juga  oleh orang  yang  lebih  baik  juga  dariku,  yaitu  Rasulullah.”  Ibnu  Umar  berkata,  “Maka  ketika  itu  aku  ketahui bahwa  Rasulallah  tidak  pernah  menunjuk  penggantinya  (  secara  langsung).” Shahih  al-Bukhari,  Kitab  al- Ahkam , Bab al-Istikhlaf , 13/205 (Fath al-Bari) , dan Muslim Kitab al-Imarat , Bab al-Istikhlaf wa Tarkuhu , 3/1445,  Di  kutip  oleh  al-Hafizh  Ibnu  Katsir  dalam, Tartib  wa  Tahdzib  al-Bidayah  wan  Nihayah, diterjemahkan oleh  Abu Ihsan al-Atsari dengan judul, Perjalan Hidup Empat Khalifah Rasul yang Agung Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali (Lengkap dengan Perjalanan Hidup Khalifah yang Kelima, al-Hasan bin Ali), (Jakarta: Darul Haq, 2012), hlm. 63.
35 M.  Hasbi  Amiruddin, Konsep  Negara  Islam  Menurut  Fazlur  Rahman (Yogyakarta:  UII  Press, 2000), hlm. 92-93.
36 . Mudji Sutrisno, Mencari Pemimpin Sejati …, hlm. 81.
amanah, 37 pada  saatnya  nanti,  harus  memper-  tangungjawabkan  amanahnya  kepada pemberi  amanah,  yaitu  pada  “pengadilan”  masyarakat  didunia,  dan  “pengadilan”  Allah SWT. 38
Kepemimpinan  bukan  suatu  prestise  yang  perlu  dibanggakan,  tetapi  merupakan bentuk  pengabdian  dan  pertangungjawaban  terhadap  prinsip-prinsip  keimanan.  Seorang yang  diangkat  menjadi  pemimpin  harus  memegang  komitmen  untuk  menunaikan kewajiban  kepemimpinannya  dalam  rangka  mewujudkan  kemaslahatan  bersama,  karena pemimpin  adalah  amanah  yang  akan  dipertangungjawabkan  kepada  rakyat  yang  akan dipimpin dan juga kepada Allah. Makna kepemimpinan bersifat  temporal dan parsial,  ia tidak  bersifat  hakiki.  Apabila  kekuasaan  itu  harus  berakhir,  tidak  ada  alat  untuk mempertahankannya. Berakhirnya kekuasaan itu telah menjadi hak otoritatif Allah karena yang berkuasa sejatinya hanyalah Allah seperti dalam firman Allah dalam surat al-Imran ayat 26:
Dari ayat di atas jelas terlihat bahwa sumber segala kekuasaan adalah Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuasaan mutlak. Kekuasaan manusia itu hanya bersifat  temporal,  karena  yang  berkuasa  secara  mutlak  terhadap  segala  yang  ada  adalah Allah  SWT,  tuhan  semesta  alam.  Manusia  hanya  menjalankan  sebagian  kecil  dari kekuasaan  yang  Allah  berikan  kepada  orang  tertentu  untuk  menjalankan  perintah agamanya.  Artinya,  adanya  segelintir  pemimpin  bagi  orang  kebanyakan,  sebetulnya  hal itu bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah.
Berkenaan  dengan  masalah  pemilihan  pemimpin  dalam  Islam,  ada  beberapa ketentuan  umum  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  pemimpin  Islam  dan  proses penyeleksiannya.  Al-Mawardi 39 menyebut  dua  bentuk  seleksi:  pertama, ahl-al-ikhtiar ,
37 Dalam  agama  Islam,  kekuasaan  berada  ditangan  umat  atau  rakyat.  Ketegasan  tersebut  terlihat dari  keengganan  Nabi  membuat  wasiat  menunjuk  pengantinya.  Pemikir  politik  Islam  asal  Palestina Imaduddin  Ahmad,  menyatakan  kisah  itu  memperlihatkan  bahwa  sumber  otoritas  politik  (kekuasaan) ditransfer kepada umat, bukan kepada individu atau sekelompok orang. Republika edisi Jum’at, 31 Oktober 2014 (7 Muharram 1436 H), hlm. 28.
38 Ayi Sofyan, Etika Politik Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.336-337.
39 Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bishry. Lahir dipusat kota peradaban  klasik  yakni  Basrah  (Bagdad)  pada  386  H/975  M.  ia  hidup  pada  masa  dua  pemerintahan Abbasiyah,  yakni  Khalifah  al-Qadir  Billah  (381-422  H)  dan  al-Qo’im  Billah  (422-467  H).  ia  pemikir muslim yang terkenal dari mahzab Syafi’i, terutama dalam fiqh siyasah. Ia juga salah seorang hakim tinggi pada  zaman  Abbasiyah.  Dari  12  buah  kitab  karya  al-Mawardi  yang  diketahui,  salah  satu  karyanya  yang monumental dalam bidang siyasah adalah al-Ahkam al-Sulthaniyah , dan Adab al-Dunya wa ad-Din dalam bidang  etika.  Al-Mawardi  menerima  pendidikan  pertamanya  dikota  kelahirannya.  Ia  belajar  ilmu  hukum dari Abdul Qasim Abdul Wahid as-Saimiri, seorang ahli hukum mahzab Syafi’i yang terkenal. Kemudian, melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa, dan kesustraan dari Abdullah al-Bafi dan syekh Abdul Hamid al- Isfraini. Ayi Sofyan, Etika Politik Islam …, hlm. 264.
atau  mereka  yang  berwenang  untuk  memilih  imam  bagi  umat. 40 Mereka  harus  memiliki tiga  syarat:  adil,  memiliki  ilmu  pengetahuan  yang  memungkinkan  mereka  mengetahui siapa yang memenuhi syarat diangkat sebagai imam, terakhir memiliki wawasan luas dan kearifan  yang  memungkinkan  mereka  memilih  siapa  yang  paling  tepat  untuk  menjadi imam,  dan paling mampu dan pandai  dalam  membuat kebijakan dan dapat  mewujudkan kemaslahatan  umat  serta  mampu  mengelola  kepentingan  umat  diantara  mereka  yang memenuhi  syarat  untuk  jabatan  itu. Kedua,  ahl  al-Imamâh ,  atau  mereka  yang  berhak mengisi jabatan imam. Mereka harus memiliki tujuh syarat: 41
a) Adil dengan segala persyaratannya;
b) Ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad;
c) Panca indranya lengkap dan sehat pendengarannya, penglihatan dan lisannya;
d) Utuh anggota tubuhnya;
e) Memiliki  visi  yang  baiksehingga  dapat  membuat  kebijakan  bagi  kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka;
f) Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengusir musuh;
g) Keturunan Qurays. 42
Dalam  pandangan  Jean  Boudin,  bahwa  kekuasaan  sebagai  sesuatu  “kekuatan tertinggi  yang  abadi,  tidak  diwakilkan  atau  dilegalisasikan,  tanpa  batasan  atau  kondisi, tidak dapat dicabut dan tidak terlukiskan. Karena kekuasaan adalah sumber hukum, maka hukum tentu tidak bisa membatasinya”. 43
Pandangan  Boudin  memiliki  akar  makna  yang  sama  dengan  Islam,  bahwa kekuasaan  Allah  tidak  bisa  dibatasi  oleh  aturan  hukum  yang  ada,  karena  ia  sendiri
40 Lihat Imam al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam (terj.) (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) judul asli Al-Ahkaamus Sulthaniyah wal-Wilayatud diniyyah (Beirut: al- Maktab Islami, 1996), lihat juga Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 63.
41 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara… , hlm. 64.
42 Almawardi  meletakkan  teori  politiknya  secara  realistis  pada  kenyataan  yang  ada.  Kemudian secara  realistis  pula,  ia  menawarkan  solusi  untuk  perbaikan,  misalnya  tetap  mempertahankan status  quo sambil  mengadakan perbaikan disana-sini. Ia  menegaskan  kepala negara harus dari suku Qurays termasuk wazir  tafwidz.  Untuk  pengisian  jabatan  kepala  Negara  dan  pembantunya  diperlukan  persyaratan  tertentu. Hak suku Qurays mempunyai otoritas untuk menentukan kebijakan. Hal tersebut berlandaskan sabda Nabi Muhammad saw. “ Dahulukanlah orang Qurays dan janganlah kalian mendahuluinya”. Ayi Sofyan, Etika Politik Islam …, hlm. 268. 43 George Sabine, A history of Political Theory (Hindsale: Dryden Press, 1973), hlm. 377. Seperti dikutip  oleh  Dr.  Khalid  Ibrahim  Jindan, The  Islamic  Theory  of  Government  According  to  Ibn  Taymiyah (Washington,  D.C.:  Georgetown  University,  1979),  hlm.  59.  Yang  dimaksud  dengan  kekuasaan  dalam pandangan ini, bahwa pemegang mandat berkuasa bukan berasal dari kehendak umum, melainkan bersifat alami.  Atau  kekuasaan  itu  hanya  ada  pada  “Tuhan”  dan  tidak  delegasikan  kepada  manusia,  melainkan dijalankan  oleh  pemegang  kekuasaan.  Lihat  lebih  jelas  dalam  Syarifuddin  Jurdi, Pemikiran  Politik  Islam Indonesia…, hlm. 60-61.
merupakam  sumber  dari  hukum  tersebut.  Kaum  positiftik  yang  memandang  kekuasaan sebagai  representasi  kehendak  mayoritas  berpandangan,  bahwa  eksistensi  kekuasaan alamiahlah  yang berperan sebagai sumber kekuasaan mutlak; kekuasan itu menghendaki kepatuhan mutlak dengan dukungan mesin negara yang berupa kekuasan tidak terbatas.

## b. Pemimpin dalam Konteks Indonesia (Presiden)
Menurut  tata  bahasa,  kata  “Presiden”  adalah derivative dari to  preside (verbum) yang artinya meminpin  atau tampil di  depan. Kalau di  cermati berasal  dari bahasa latin, yaitu prae yang artinya di depan dan sedere yang berarti menduduki. 44
Lebih  jelasnya  presiden  adalah  suatu  nama  jabatan  yang  digunakan  untuk pimpinan  suatu  organisasi,  perusahaan,  perguruan  tinggi,  atau  negara.  Pada  awalnya, istilah  ini  digunakan  untuk  seorang  yang  memimpin  suatu  acara  atau  rapat  (ketua)  tapi kemudian  secara  umum  berkembang  menjadi  istilah  untuk  seseorang  yang  memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah presiden terutama digunakan untuk kepala negara  bagi  negara  yang  berbentuk  republik  baik  dipilih  secara  langsung  atau perwakilan. 45
Sebelum  berbicara  lebih  jauh  tentang  presiden  kita  singgung  terlebih  dahulu mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Sebelum amandemen undang-undang Dasar (UUD)  1945  dimulai,  salahsatu  subtansi  perubahan  yang  disepakati  oleh  Majelis permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  dalam  sidang  istimewa 46 MPR  tahun  1998  adalah memperkuat sistem pemerintahan presidential 47 karena UUD 1945 lama 48 memuat sistem pemerintahan parlementer secara bersamaan.
44 Harun  al  Rasyid, Masalah  Pengisian  Jabatan  Presiden  (Sejak  Sidang  Panitia  Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993), (Desertasi Doktoral, Universitas Indonesia, 1993), hlm. 24.
45 Harun  Alrasyid  mengatakan  bahwa  kedudukan  presiden  dalam  suatu  republik  adalah  kepala negara (head  of  state) seperti  halnya  dalam  kedudukan  raja  atau  ratu  dalam  suatu  negara  yang  menganut sistem  monarki. oleh karena itu, pengisian jabatan presiden diatur didalam peraturan tertinggi  yaitu UUD. Harun al Rasyid, Masalah Pengisian Jabatan Presiden…, hlm. 2. 46 Sidang Istimewa MPR sudah tiga kali dilaksanakan, yaitu; 1) tahun 1967 dalam rangka meminta pertangungjawaban Presiden Sukarno karena diduga terlibat PKI. 2) tahun 1998, dimasa pemerintahan B.J. Habibie  dalam  rangka  memperjelas  agenda  reformasi.  3)  Tahun  2001  dalam  rangka  meminta pertangungjawaban  Presiden  Abdurrahman  Wahid  yang  diduga  terlibat  skandal  Bulag  dan  bantuan  Sultan Brunei Darussalam.
47 Affan  gaffer, Prospek  Reformasi  Politik:  Perdebatan    Tentang  Amandemen  Undang-undang Dasar  Neggara, Makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  yang  diselengarakan  oleh  mahasiswa Pascasarjana Universitas Gajah Mada pada tanggal 27 April 2002, hlm.3.
48 Disebut  UUD  1945  lama  karena  UUD  1945  hasil  amandemen  dipandang  sebagai  UUD  1945 baru. Mengutip Jimly Asshidiqie, perubahan UUd 1945 meliputi materi yang sangat banyak, lebih dari tiga kali  lipat  jumlah  materi  muatan  UUD  1945  asli.  Naskah  UUD  1945  asli  berisi  71  butir  ketentuan, sedangkan  UUD  1945  hasil  amandemen  berisi  199  butir  ketentuan.  Jimly  Asshidiqie  (2003) Struktur Ketatanegaraan  Indonesia  setelah  Perubahan  Keempat  UUD  1945 ,  Makalah  disampaikan  dalam
Dimuatnya  prinsip-prinsip  sistem  pemerintahan presidential dan  prinsip-prinsip sistem parlementer oleh UUD 1945 lama secara bersamaan, minimal telah menimbulkan dua  konsekuensi  logis  yaitu:1)  Perdebatan  dikalangan  masyarakat,  termasuk  dikalangan ahli  ilmu  hukum  dan  ahli  ilmu  politik,  sistem  pemerintahan  apa  yang  dianut  oleh Indonesia  dibawah  UUD  1945  lama?  Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  para  ahli  hukum Tata Negara menyebutnya dengan istilah berbeda-beda, ada yang menyebut dengan nama sistem  MPR,  sistem  campuran,  sistem quasy  presidential ,  sistem presidential dan  semi parlementer.  2)  Menciptakan  konflik  antar  lembaga  negara,  seperti  yang  pernah  terjadi antara  Presiden  Abdurrahman  Wahid  dengan  DPR/MPR  hasil  pemilu  1999. 49 Presiden Abdurrahman  Wahid  memandang  UUD  1945  lama  menganut  sistem presidential, sedangkan  DPR/MPR  masa  itu  bekerja  dengan  cara-cara  sistem  parlementer  karena dilegalkan oleh UUD 1945.
Mengenai  pemilihan  presiden  di  Indonesia,  sejak  ada  amandemen  UUD  1945 pula, tata cara pemilihan presiden di Indonesia ikut berubah. Sebelumnya, presiden dipilih oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  sebagai  lembaga  tertinggi  negara.  Kini setelah  amandemen  terjadi,  MPR  bukanlah  lembaga  tertinggi  negara,  namun  “turun kasta” menjadi lembaga tinggi negara serta tidak lagi berhak untuk memilih. Selanjutnya, pemilihan presiden langsung dilakukan oleh rakyat. Karena dipilih langsung oleh tangan rakyat  langsung,  maka  presiden  pun  lebih  memiliki  ikatan  moral  kepada  rakyat  yang memilihnya. Posisi presiden lebih kuat secara politik karena bertanggung jawab langsung kepada  rakyat,  dan  tidak  bisa  dijatuhkan  oleh  MPR  atau  DPR  seperti  yang  terjadi  pada kasus Presiden KH. Abdurrahman Wahid.
Mengenai  kekuasaan  Presiden,  sejak  kemerdekaan  17  Agustus  1945  sampai sekarang  telah  terjadi  pasang  surut  dalam  kekuasaan  presiden  di  Indonesia,  pada  awal kemerdekaan,  berdasarkan  ketentuan  pasal  IV  aturan  peralihan  Undang-Undang  Dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tahun  1945. 50 Presiden  memiliki  kekuasaan  yang
Simposium  Nasional  yang  diadakan  badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN),  Departemen  kehakiman dan Hak Asasi Manusia, di Denpasar Bali tanggal 14-18 Juli 2003, hlm. 1.
49 Mahmuzar  (2002) Sistem  Pemerintahan  Presidensiil  dan  system  Pemerintahan  parlementer dalam UUD 1945: studi dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara , Tesis S2 pada progam Magister Hukum Kenegaraan Progam Pascasarjana UGM, Yogyakarta, hlm. 115-133.
50 Kekuasaan  yang  diberikan  oleh  pasal  IV  Aturan  Peralihan  Undang-Undang  Dasar  1945  secara formal menyerupai kekuasaan seorang penguasa dalam pemerintahan autokrasi susunan organisi kekuasaan yang  menempatkan  Komite  Nasional  di  bawah  presiden,  dinilai  tidak  layak  diterpakan  pada  negara  yang menganut sistem demokrasi.
cukup besar karena memegang kekuasaan pemerintahan dalam arti luas, ketika itu dalam menjalankan kekuasannya presiden hanya dibantu oleh Komite Nasional. 51
Kekuasaan yang begitu besar itu berakhir dengan dikeluarkannya maklumat no x oleh  wakil  presiden  pada  16  Oktober  1945.  Inti  dari  maklumat  tersebut,  presiden bersama-sama  dengan  Komite  Nasional  menjalankan  kekuasaan  legislatif  dan  berhak untuk ikut serta menetapkan GBHN. 52
Presiden  merupakan  pemegang  kekuasaan  eksekutif  pada  sistem  pemerintahan presidensial. Dan mekanisme kontrol dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat. 53 Tugas Presiden sebagai Kepala Negara tercantum dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :
1. UUD  1945  Pasal  10:  Presiden  memegang  kekuasaan  yang  tertinggi  atas  Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
2. UUD 1945 Pasal 13 ayat 1: Presiden mengangkat duta dan konsul.
3. UUD  1945  Pasal  13  ayat  3:  Presiden  menerima  penempatan  duta  negara  lain  dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu
5. UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya  dua  puluh  persen  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  serta  dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
6. UUD  1945  Pasal  32  Ayat  1:  Negara  memajukan  kebudayaan  nasional  Indonesia  di tengah  peradaban  dunia  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam  memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
7. UUD  1945  Pasal  32  Ayat  2:  Negara  menghormati  dan  memelihara  bahasa  daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
51 Suwoto  Mulyosudarmo,  Kekuasaan  dan  Tangungjawab  Presiden  Republik  Indonesia  (Suatu Penelitian  Segi-Segi  Teoritik  dan  Yuridik  Pertangungjawaban  Kekuasaan),  (Desertasi  Doktoral, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1990), hlm. 2.
52 Abdul  Ghoffar, Perbandingan  Kekuasaan  Presiden  Indonesia  Setelah  Perubahan  UUD  1945 dengan 8 Negara Maju (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 1.
53 Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 2.
8. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
9. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh  rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
10. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 3:  Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
Presiden  Indonesia  jika  dikaitkan  dengan  politik  Islam,  Indonesia  adalah  negara yang  mempunyai  penduduk  beragama  Islam  terbesar  di  dunia.  Posisi  umat  Islam  yang mayoritas,  berpotensi  besar  untuk  digunakan  sebagai  instrument  pembangunan  sosial politik bangsa agar lebih beradab dan bermoral. Namun, dalam kenyataanya, jumlah yang mayoritas  itu  ternyata  belum  dapat  memberikan  warna  bagi  pemunculan  kepemimpinan bangsa  yang  dapat  mencerminkan  semangat  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang bermoral  dan  beradab.  Sejak  Indonesia  merdeka  hingga  mengalami  perkembangan, kepemimpinan  bangsa  selalu  diwarnai  oleh  tarik-menarik  kepentingan  antara  kelompok- kelompok  yang  ada,  tarik-menarik  itu  terjadi  dalam  tempo  yang  padat  setelah  jatuhnya orde  baru.  Pada  masa  kepemimpinan  militer  orde  baru,  pemimpin-pemimpin  dari kalangan sipil sulit muncul dan kontestasi untuk  suatu jabatan publik tidak berlangsung, karena posisi jabatan dibawah presiden sepenuhnya telah menjadi hak presiden. 54

## B. Penutup
Dari  berbagai  paparan  kajian  telaah  teori  diatas,  peneliti  dapat  menyimpulkan  beberapa intisari yang dapat diambil, diantaranya:
1. Kepemimpinan  adalah  kemampuan  seseorang  mempengaruhi  dan  memotivasi  orang lain  untuk  melakukan  sesuatu  sesuai  tujuan  bersama.  Kepemimpinan  meliputi  proses mempengaruhi  dalam  menentukan  tujuan  organisasi,  memotivasi  perilaku  pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan pap yang diinginkan pihak lainnya.
2. Kepemimpinan dalam agama Islam di sebut dengan khilâfah, imâmah, imârah adalah tiga  kalimat  yang  bermakna  satu,  yaitu  kepemimpinan  negara  Islam  yang  meliputi kemaslahatan dunia dan akhirat.
3. Sedangkan  dalam  kontek  Indonesia,  kepemimpinan  tertinggi  di  ampu  oleh  presiden. Presiden  merupakan  pemegang  kekuasaan  eksekutif  pada  sistem  pemerintahan presidensial. Dan mekanisme kontrol dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat.

## Daftar Pustaka
Adair, John, Menjadi Pemimpin Efektif , Jakarta: PT Pustaka Binamar Pressindo, 1988.
Alim,  Muhammad, Asas-Asas  Negara  Hukum  Modern  dalam  Islam  (Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan) , Yogyakarta: LKIS, 2010.
Al-Mawardi, Hukum  Tata  Negara  dan  Kepemimpinan  Dalam  Takaran  Islam (terj.)  (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  2000)  judul  asli  Al-Ahkaamus  Sulthaniyah  wal- Wilayatud diniyyah Beirut: al-Maktab Islami.
Al-  Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran , Jakarta: UI Press, 1993.
Al  Rasyid,  Harun, Masalah  Pengisian  Jabatan  Presiden  (Sejak  Sidang  Panitia Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  1945  samapai  Sidang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat 1993), Desertasi Doktoral, Universitas Indonesia, 1993.
Ash  Shiddiqiey,  T.M.  Hasbi Ilmu  Kenegaraan  dalam  Fiqh  Islam cet.  Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
Bennis dan Norma B. Kepemimpinan , Jakarta: Erlanga, 1990.
Maarif, Ahmad Syafi’i, Islam dan Masalah kenegaraan. Studi tentaang
Percaturan dalam Konstituante , Jakarta: LP3ES, 1985
Suradinata,  E., Pemimpin  dan  Kepemimpinan  Pemerintahan ,  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.