## Journal Riset Mahasiswa xxxxxxx (JRMx) ISSN: 2337-56xx.Volume: xx, Nomor: xx
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014)
Hendra Kurniawan
(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang) e-mail: hendrakurniawan2110@gmail.com
Drs. Anwar Made, M.Si., Ak., CA Doni Wirshandono Yogivaria, SE., Ak., M.Ak., CA
(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan, Malang)
ABSTRAK : Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2014, dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Informan terpilihnya adalah sekretaris desa dan ketua karang taruna Desa Sukowilangun yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara dokumentasi pada obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan di desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, sebagai lokasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penulis akan memaparkan mengenai akuntabilitas  pengelolaan  ADD  (Alokasi  Dana  Desa)  dan  menganalisis  jawaban  yang  telah  dibuat  dari  hasil wawancara  dan  dokumen-dokumen  yang  didapat.  Dari  hasil  analisis  tersebut  akan  ditarik  suatu  kesimpulan dan dikemukakan saran-saran serta perbaikan jika diperlukan.
Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  yakni:  Perencanaan  ADD  di  desa  Sukowilangun  secara bertahap  sudah  melaksanakan  konsep  pembangunan  partisipatif  masyarakat  desa  yang  dibuktikan  dengan penerapan prinsip partisipatif, transparasi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum  Musrenbangdes  (Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa).  Pelaksanaan  program  ADD  di  desa Sukowilangun  telah  menerapkan  prinsip  partisipatif  dan  transparan.  Pertanggungjawaban  ADD  baik  secara teknis  maupun  administrasi  sudah  baik,  namun  dalam  hal  pertanggungjawaban  administrasi  keuangan kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  terbatas  menjadi  kendala  utama.  Dalam  pertanggungjawaban  dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya  pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.
Kata kunci – Alokasi Dana Desa, Transparasi, Akuntabilitas

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Desa  telah  tumbuh  dan  berkembang  jauh  dalam  negara  modern,  yang  sekarang  dikenal dengan  Negara  Republik  Indonesia.  Tetapi  dalam  perjalanannya  desa  justru  terkadang  sebagai  alat untuk menjangkau dan menertibkan rakyatnya.
Pemerintah  pada  tanggal  15  Januari  2014  telah  menetapkan  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Dalam  konsideran  UU  tersebut  disampaikan  bahwa  Desa  memiliki  hak  asal  usul  serta  hak tradisional  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  bahkan  berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kewenangan  desa  diatur  pada  Pasal  18  UU  no  6  Tahun  2014,  Kewenangan  Desa  meliputi kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  Pembangunan  Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  berdasarkan  prakarsa

## Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Sukowilangun  Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)
masyarakat,  hak  asal  usul  dan  adat  istiadat  Desa.  Penyelenggaraan  Pemerintahan  desa  agar terlaksana secara demokratis di desa terdapat forum yang kemudian dinamakan musyawarah desa. Keberhasilan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  sangat  tergantung  dari  berbagai  faktor  antara lain  kesiapan  aparat  pemerintah  desa  sebagai  ujung  tombak  pelaksanaan  di  lapangan,  optimalisasi peningkatan  implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  di  tingkat  desa,  sehingga  perlu pertanggungjawaban  pengelolaan  ADD  yang  benar-benar  dapat  memenuhi  prinsip  akuntabilitas keuangan daerah.
Desa  Sukowilangun  merupakan  salah  satu  desa  pengelola  ADD  di  Kecamatan  Kalipare Kabupaten Malang. Pengelolaan ADD sudah ditentukan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Di dalam RPJMDes sudah diuraikan beberapa rencana pembangunan desa tersebut dalam  periode  tertentu.  Kenyataannya  ada  ketidaksinkronan  antara  pengelolaan  ADD  dengan RPJMDes karena faktor-faktor tertentu.

## Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  yang  akan  dijadikan  bahan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
a. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang?
b. Apakah  pengelola  Alokasi  Dana  Desa  tersebut  melaksanakan  pengelolaan  administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran 2014?

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dan mengetahui kesesuaian pengelolaan administrasi keuangan dengan ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran 2014.

## TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Teoritis Pengertian Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  salah  satu  prinsip  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan yang baik, menurut Triyono (2007) dalam Evayanti (2009), akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk  mempertanggungjawabkan  kinerjanya.  (Abdul  H.  dan  M.S.  Kusufi,  2014:104).  Menurut  Tim Studi  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah-Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP),  seperti  yang  dikutip  oleh  Ihyaul  Ulum  MD  dalam  bukunya  ”Sebuah  Pengantar  Akuntansi Sektor  Publik”  (2004:40)  adalah:  ”Akuntabilitas  adalah  perwujudan  kewajiban  untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  atas  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui  suatu  media pertanggungjawaban secara periodik”.

## Alokasi Dana Desa
Alokasi  Dana  Desa  yang  dikenal  dengan  ADD  adalah  alokasi  dana  ke  desa  dengan perhitungan  dari  Dana  Perimbangan  yang  diterima  oleh  Kabupaten  sebesar  10%  setelah  dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan  maka  sanksi  tegas  dinyatakan  dalam  Pasal  72  ayat  (6),  dimana  Pemerintah  dapat melakukan  penundaan  dan/atau  pemotongan  sebesar  alokasi  Dana  Perimbangan  setelah  dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## Tata Cara Penyaluran
Penyaluran untuk Alokasi Dana Desa ke Desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan yang diamanatkan  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Pasal  99  ayat  (1)  dan  selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati. Penyaluran Alokasi Dana Desa ke Desa harus mempertimbangkan

## Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Sukowilangun  Kecamatan
Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)
estimasi  kemampuan  di  Rekening  Kas  Umum  Daerah  (RKUD).  Khusus  untuk  Alokasi  Dana  Desa, Peraturan  Bupati  yang  mengatur  Tata  Cara  Pengalokasi  Alokasi  Dana  Desa,  harus  mempedomani aturan-aturan  lainnya  seperti  Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  Pelaksanaan  dan Pertanggungjawaban  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  pada  tahun  2015  menggunakan  PMK Nomor 241/PMK.07/2014.

## Tata Cara Pertanggungjawaban
Tata  cara  pelaporan  Alokasi  Dana  Desa  ke  Desa  diatur  dengan  Peraturan  Bupati.  Tata  cara pelaporan dan penggunaan dana diatur sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan keuangan  desa.  Pelaporan  untuk  semester  I  dilakukan  paling  lambat  minggu  keempat  bulan  Juli, Sedangkan untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya.

## Kerangka Berpikir Penelitian
Dalam penelitian ini akan dijelaskan  pengelolaan ADD di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare  Kabupaten  Malang.  Akuntabilitas  pengelolaan  ADD  yang  sesuai  peraturan  akan membantu  pemerintah  dalam  menunjang  perekonomian  dan  mensejahterakan  kehidupan masyarakat. Pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan agar hasilnya bisa optimal dan sesuai  harapan.  Dalam      menentukan      pengelolaan  ADD  pihak  yang  bersangkutan  (desa) harus melakukan  penaksiran dan survey terlebih  dahulu  agar  rencana sesuai dengan realisasinya. Semakin  detail  penaksiran  dan survey -nya    maka  akan  semakin  optimal  hasilnya.  Agar pembiayaan      yang    disalurkan    dapat    digunakan    sebagaimana  mestinya    oleh  pengelola  dan untuk  mengantisipasi  terjadinya  korupsi  maka  harus  melakukan  perencanaan  dan  pengawasan kegiatan. Adapun gambaran dari kerangka berpikir tersebut adalah:

## Kerangka Berpikir

## METODE PENELITIAN Rancangan Penelitian
Peneliti melakukan penelitian dengan memilih jenis studi kasus, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui penelitian sesuai keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian pada saat  berlangsung.  Dalam  judul  yang  peneliti  angkat,  model  penelitian  yang  akan  peneliti  lakukan yaitu model deskriptif kualitatif.

## Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini membatasi permasalahan sebatas akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian  ini  mengambil  akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  karena  peneliti  ingin mengetahui  sejauh  mana  penerapan  dari  akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  tersebut apakah sudah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran 2014.
Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Sukowilangun  Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)

## Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data  yang  tidak  berbentuk  angka  tetapi  tertulis  bisa  pernyataan,  anggapan,  respon  dan  objek.  Data kualitatif  dapat  berupa  sejarah  perusahaan,  struktur  organisasi,  sistem  dan  prosedur.  Sumber  data penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan  data  primer.  Metode  wawancara  mendalam  atau in-depth interview dipergunakan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan narasumber yang  akan diwawancarai.  Data  primer  diperoleh  dari  wawancara  kepada  perangkat  desa  dan  ketua karangtaruna  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa.  Data  sekunder  diperoleh peneliti  berdasarkan  dokumen  yang  berhubungan  dengan  penelitian  di  Desa  Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  memperoleh  data  yang  relevan  dalam  penelitian  ini,  metode  pengumpulan  dan pengolahan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Wawancara/interview
Wawancara  dilakukan  kepada  perangkat  desa  dan  ketua  karangtaruna  yang  berhubungan dengan  Alokasi  Dana  Desa.  Wawancara  yang  dilakukan  peneliti  yaitu  tanya  jawab  melalui lisan  (dialog),  kemudian  oleh  peneliti  ditulis  dan  disimpulkan  dalam  bentuk  deskriptif sebagai data penelitian.
b. Dokumen
Data  ini  diperoleh  peneliti  dari  buku-buku  dan  berdasarkan  catatan-catatan  yang berhubungan  dengan  penelitian  pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  Desa  Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

## Teknik Analisis Data
Analisis data tersebut meliputi:
1. Masa Pengumpulan Data
Proses  pengumpulan  data  dilakukan  pada  saat  wawancara, documenter pada  bagian  mulai dari  perencanaan,  pengelolaan  ADD  hingga  realisasi  kegiatan  di  Desa  Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.
2. Proses Penyajian Data
Merupakan  sekumpulan  informasi  tersusun  yang  diberi  kemungkinan  adanya  penarikan kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan.  Setelah  itu  disajikan  dengan  diberikan  penjelasan, kemudian diberikan kesimpulan dari penyajian data tersebut.
3. Melakukan Analisis Akuntabilitas Pengelolaan ADD Dalam hal ini peneliti melihat kenyataan yang ada di lapangan kemudian menyimpulkannya menggunakan dasar teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut.
4. Proses Menarik Kesimpulan
Proses  menarik  kesimpulan  yaitu  memberikan  pendapat  atau  kesimpulan  mengenai Akuntabilitas Pengelolaan ADD.

## HASIL PENELITIAN
Deskripsi Data
a) Profil Desa Sukowilangun
Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare terdiri dari wilayah pemukiman seluas 23 ha dan lahan pertanian seluas 32 ha lahan pertanian. Luas 170 ha dari lahan pertanian tersebut adalah ladang dengan  curah  hujan  sekitar  300  mm/th  dan  merupakan  daerah  yang  subur  dan  cocok  untuk bercocok tanam. Di bagian utara, Desa Sukowilangun ini berbatasan dengan bendungan Sutami (Desa  Karangkates),  di  bagian  timur  berbatasan  dengan  Desa  Kalipare,  di  bagian  selatan berbatasan  dengan  Desa  Tumpakrejo,  serta  Desa  Arjowilangun  di  bagian  Barat.  Ibukota
Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Sukowilangun  Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)
kecamatan Kalipare dari desa ini berjarak sekitar 1 km, sedangkan ibu kota kabupaten berjarak sekitar 12 km.

## Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukowilangun
b) Visi dan Misi Desa Sukowilangun
Visi: Proses penyusunan RPJM Desa Sukowilangun sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa  Sukowilangun  ini  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  tingkat  Desa  dan  seluruh  warga masyarakat  Sukowilangun  maupun  para  pihak  yang  berkepentingan.  RPJM  Desa  adalah pedoman program kerja untuk masa enam tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang  ingin  dicapai  di  masa  depan  oleh  segenap  warga  masyarakat  Desa  Sukowilangun. Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Sukowilangun, dirumuskan dan ditetapkan  juga Visi Desa Sukowilangun sebagai berikut:
“Terwujudnya  Desa  Sukowilangun  Yang  Rukun  dan  Makmur  serta  Maju  Dalam  Bidang Pertanian” Misi: Hakekat  Misi  Desa  Sukowilangun  merupakan  penjabaran  dari  Visi  Desa  Sukowilangun. Misi  merupakan  tujuan  jangka  lebih  pendek  dari  visi  yang  akan  menunjang  keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Sukowilangun merupakan penjabaran ( break down )  lebih  operatif  dari  Visi.  Penjabaran  dari  visi  ini  diharapkan  dapat  mengikuti  dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan  situasi dan kondisi lingkungan di masa yang  akan datang  dari  usaha-usaha  mencapai  Visi  Desa  Sukowilangun.  Untuk  meraih  Visi  Desa Sukowilangun  seperti  yang  sudah  dijabarkan  di  atas,  dengan  mempertimbangan  potensi  dan
KEPALA DESA
KEPALA DUSUN KAMPUNGBARU KEPALA DUSUN TAWANG KEPALA DUSUN KOPRAL KEPALA DUSUN
SUKOREJO
SEKRETARIS DESA
KAUR UMUM
KAUR KEUANGAN
KEBAYAN MODIN
KUWOWO STAF KEPETENGAN
STAF
BPD

## Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Sukowilangun  Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)
hambatan  baik  internal  maupun  eksternal,  maka  disusunlah  Misi  Desa  Sukowilangun sebagai berikut:
1. Mewujudkan  dan  mengembangkan  kegiatan  keagamaan  untuk  menambah  keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan  dan  mendorong  terjadinya  usaha-usaha  kerukunan  antar  dan  intern warga  masyarakat  yang  disebabkan  karena  adanya  perbedaan  agama,  keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun  dan  meningkatkan  hasil  pertanian  dengan  jalan  penataan  pengairan, perbaikan  jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.
4. Menata  Pemerintahan  Desa  Sukowilangun  yang  kompak  dan  bertanggung  jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debet air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7. Menumbuhkembangkan  Kelompok  Tani  dan  Gabungan  Kelompok  Tani  serta  bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
8. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah (UKM).
9. Bekerjasama  dengan  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  didalam  melestarikan lingkungan hidup.
10. Membangun  dan  mendorong  majunya  bidang  pendidikan  baik  formal  maupun informal  yang  mudah  diakses  dan  dinikmati  seluruh  warga  masyarakat  tanpa terkecuali  yang  mampu  menghasilkan  insan  intelektual,  inovatif  dan enterpreneur (wirausahawan).
11. Membangun  dan  mendorong  usaha-usaha  untuk  pengembangan  dan  optimalisasi sektor   pertanian,  perkebunan,  peternakan,  dan  perikanan,  baik  tahap  produksi maupun tahap  pengolahan hasilnya.

## Data Penduduk
Tabel Jumlah Penduduk Desa Sukowilangun per 31 Desember 2013
No Uraian Jumlah 1. Jumlah penduduk Desa Sukowilangun 6.016 2. Jumlah penduduk laki – laki 3.095 3. Jumlah penduduk perempuan 2.921
Sumber: Desa Sukowilangun Jumlah penduduk KK Miskin = 805 KK
Pemerintah  memberi  dukungan  keuangan  kepada  desa  salah  satunya  adalah  berasal  dari dana  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  minimal  10% diperuntukkan  bagi  desa  yang  disebut  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Maksud  pemberian  ADD sebenarnya  adalah  sebagai  bantuan  stimulan  atau  dana  perangsang  untuk  mendorong  dalam membiayai  program  pemerintah  desa  yang  ditunjang  dengan  partisipasi  swadaya  gotong  royong masyarakat  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan  dan  pemberdayaan  masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, rincian penggunaan ADD  adalah 30% untuk pemerintahan desa  yang  yang digunakan  untuk  biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintahan desa. Sedangkan 70% penggunaan ADD  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dan  penguatan  kapasitas  Pemerintahan  Desa.  Dari  rincian penggunaan  ADD  tersebut,  perlu  adanya  pengelolaan  yang  baik  dari  pemerintah  desa  agar  dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran ADD.
Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Sukowilangun  Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)
LAPORAN PENGGUNAAN DANA ADD 100 % DESA SUKOWILANGUN KEC. KALIPARE KAB. MALANG TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH PENGELUARAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 JUMLAH PENDAPATAN  DARI DANA ADD Rp  143.530.000,- 100% dari Dana ADD I BELANJA APARATUR DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA Rp    43.059.000,- 30% dari Dana ADD II BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp   100.471.000,- 70% dari Dana ADD 2.1 BELANJA LANGSUNG 2.1.1 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp         21.659.000,- 2.1.1.1 Belanja ATK Rp   2.929.000,- 2.1.1.2 Perjalanan  Dinas  Kepala Desa dan Perangkat Rp   2.000.000,- 2.1.1.3 Belanja  Penyenggaraan Rapat – rapat Rp   3.000.000,- 2.1.1.4 Belanja Tukang Kebun Rp   3.000.000,- 2.1.1.5 Belanja  Operator  Profil Desa Rp   2.000.000,- 2.1.1.6 Belanja data profil Desa Rp   4.050.000,- 2.1.1.7 Belanja Kursi Rapat Rp   1.680.000,- 2.1.1.8 Belanja  Tulisan  papan nama  BPD  ,LPMD,  dan PKK Rp   3.000.000,- JUMLAH Rp 21.659.000,- BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.1.2 Belanja Honorarium Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp       17.400.000,- 2.1.2.1 Belanja Honorarium Kepala Desa Rp    1.800.000,- 2.1.2.2 Belanja Honorarium Sekretaris Desa Rp    1.680.000,- 2.1.2.3 Belanja Honorarium Kaur Umum Rp    1.200.000,- 2.1.2.4 Belanja Honorarium Kaur Keuangan Rp    1.200.000,- 2.1.2.5 Belanja Honorarium Kebayan Rp    1.200.000,-
2.1.2.6 Belanja Honorarium Kuwowo Rp    1.200.000,- 2.1.2.7 Belanja Honorarium Kepetengan Rp    1.200.000,- 2.1.2.8 Belanja Honorarium Modin Rp    1.200.000,- 2.1.2.9 Belanja Honorarium Kepala Dusun Sukorejo Rp    1.680.000,- 2.1.2.10 Belanja Honorarium Kepala Dusun Kampungbaru Rp    1.680.000,- 2.1.2.11 Belanja Honorarium Kepala Dusun Tawang Rp    1.680.000,- 2.1.2.12 Belanja Honorarium Kepala Dusun Kopral Rp    1.680.000,- JUMLAH Rp 17.400.000,- 2.1.3 BELANJA OPERASIONAL PENGENDALI,  PTPKD DAN BENDAHARA DESA Rp     4.000.000,- 2.1.3.1 Belanja Operasional Pengendali /Kepala Desa Rp   1.500.000,- 2.1.3.2 Belanja Operasional PTPKD Rp   1.250.000,- 2.1.3.3 Belanja Operasional Bendahara Desa Rp   1.250.000,- JUMLAH Rp   4.000.000,- JUMLAH TOTAL Rp 43.059.000,- 2.2 BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp   100.471.000,- 2.2.1 BELANJA OPERASIONAL LPMD Rp       5.000.000,- 2.2.1.1 Belanja Operasional Anggota Rp 3.850.000,- 2.2.1.2 Belanja ATK Rp    270.000,- 2.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas Rp    480.000,- 2.2.1.4 Belanja  Makan    Minum Rapat Penyuluhan Swadaya Gotong Rp    400.000,-
Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Sukowilangun  Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)
Royong JUMLAH Rp 5.000.000,- 2.2.2 BELANJA OPERASIONAL  BPD Rp         4.500.000,- 2.2.2.1 Belanja Operasional Anggota Rp 3.500.000,- 2.2.2.2 Belanja ATK Rp    255.000,- 2.2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas Rp    200.000,- 2.2.2.4 Belanja Rapat – Rapat Rp    545.000,- JUMLAH Rp 4.500.000,- 2.2.3 BELANJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN Rp        2.500.000,- 2.2.3.1 Belanja  Penanggulangan Raskin 4 Dusun dalam 1 Tahun Rp 2.500.000,- JUMLAH Rp 2.500.000,- 2.2.4 PEMBINANAN ORGANISASI PEMUDA ( Karang Taruna ) Rp        4.000.000,- 2.2.4.1 Belanja tempat pembuatan  bengkel  dan cuci motor Rp 2.000.000,- 2.2.4.2 Belanja  Kegiatan  Bakti Sosial Rp 1.548.000,- 2.2.4.3 Belanja ATK Rp      52.000,- 2.2.4.4 Belanja biaya rapat anggota Rp    400.000,- JUMLAH Rp 4.000.000,- 2.2.5 PENINGKATAN PENGAMALAN KEHIDUPAN KEAGAMAAN Rp         6.500.000,- 2.2.5.1 Bantuan Masjid di Dusun Kopral Rp  6.500.000,- JUMLAH Rp  6.500.000,- 2.2.6. BIAYA PENINGKATAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH Rp       4.000.000,- 2.2.6.1 Bantuan Operasional Guru Paud Rp     670.000,- 2.2.6.2 Bantuan  Operasional  5 Orang Guru TK dan RA Rp   3.330.000,- JUMLAH Rp  4.000.000,-
2.2.7 BANTUAN OPERASIONAL  PKK Rp      8.500.000,- 2.2.7.1 Biaya  Pertemuan  Rutin 12 bulan x 150.000 Rp 1.800.000,- 2.2.7.2 Biaya  Perjalanan  Dinas ke  Kecamatan  untuk  1 Tahun Rp 2.520.000,- 2.2.7.3 Biaya  Pertemuan  Rutin di Kecamatan 2 x 500.000 Rp 1.000.000,- 2.2.7.4 Biaya Kegiatan Pokja I Rp    600.000,- 2.2.7.5 Biaya Kegiatan Pokja II Rp    500.000,- 2.2.7.6 Biaya Kegiatan Pokja III Rp    500.000,- 2.2.7.7 Biaya Kegiatan Pokja IV Rp    500.000,- 2.2.7.8 Belanja ATK Rp    580.000,- 2.2.7.9 Biaya Pertemuan di Kabupaten Malang 2 x 1 Th Rp    500.000,- JUMLAH Rp 8.500.000,-
2.2.8 BANTUAN OPERASIONAL RT/RW Rp     5.600.000,- 2.2.8.1 Honorarium  48  Rt  @  Rp 100.000 Rp 4.800.000,- 2.2.8.2 Honorarium  8  Rw  @  Rp 100.000 Rp    800.000,- JUMLAH Rp 5.600.000,- 2.2.9 BANTUAN OPERASIONAL KIBLA Rp    10.000.000,- 2.2.9.1 Biaya Transport Kader 43 kader x12 bulan x Rp 10.000 Rp  5.160.000,- 2.2.9.2 Biaya  Pembelian  PMT Balita  di  Pos  Yandu  7  x 450.000 Rp  3.150.000,- 2.2.9.3 Biaya Transport Pendataan  Ibu  Hamil oleh Kader 43 x 10.000 Rp     430.000,- 2.2.9.4 Biaya  Pemeriksaan  HB Ibu Hamil 96 x 10.000 Rp     960.000,- 2.2.9.5 Biaya Pembelian ATK Rp     300.000,- JUMLAH Rp 10.000.000,- 2.2.10 PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN Rp    4.850.000,- 2.2.10.1 Biaya Operasional Danton Linmas Rp     250.000,-
2.2.10.2 Biaya  Operasional  wakil Danton Linmas Rp     200.000,- 2.2.10.3 Biaya Operasional 4 Orang  Danru  @  Rp 150.000 Rp     600.000,- 2.2.10.4 Biaya  Operasional  25 Orang  Linmas  @  Rp 128.000 Rp  3.200.000,- 2.2.10.5 Biaya ATK Rp     200.000,- 2.2.10.6 Biaya Rapat Linmas Rp     400.000,- JUMLAH Rp 4.850.000,- 2.2.11 KEGIATAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG Rp      1.962.000,- 2.2.11.1 Beli  Komsumsi    Kerja Bakti di Dusun Sukorejo Rp       490.000,- 2.2.11.2 Beli  Komsumsi  Kerja Bakti di Dusun Kampungbaru Rp       490.000,- 2.2.11.3 Beli  Komsumsi  Kerja Bakti di Dusun Tawang Rp       492.000,- 2.2.11.4 Beli  Komsumsi  Kerja Bakti di Dusun Kopral Rp       490.000,- JUMLAH Rp   1.962.000,- 2.2.12 Belanja Bantuan Pembangunan Infrastruktur Rp   40.000.000,- 2.2.12.1 Belanja  Pejemiran  Jalan di Dusun Kopral Rp   23.747.500,- 2.2.12.2 Belanja Rehap Poskesdus di Dusun Kopral Rp   16.252.500,- JUMLAH Rp  40.000.000,- 2.2.13 Bantuan Pengembangan BUM Des Rp    2.500.000,- Bantuan  Pengembangan BUM  Des    di  Dusun Kampungbaru Rp    2.500.000,- 2.2.14 Foto Dokomentasi kegiatan dan Penggandaan Laporan Rp      559.000,- Rp       559.000,- JUMLAH Rp  143.530.000,- Sumber: Desa Sukowilangun
Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Sukowilangun  Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)

## Analisis Data Penelitian
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa,  bahwa  dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten/Kota  yang  dalam pembagiannya  untuk  tiap  desa  dibagikan  secara  proporsional  yang  disebut  sebagai  Alokasi  Dana Desa (ADD). Penggunaan ADD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang  Alokasi  Dana  Desa  dalam  penjelasan  pasal  10,  yakni  sebesar  70%  untuk  pemberdayaan masyarakat  dan  penguatan  kapasitas  Pemerintahan  Desa  dan  sebesar  30%  untuk  biaya  operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

## PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini  yang  menjadi  lokasi  penelitian  adalah  Desa  Sukowilangun  Kecamatan Kalipare  Kabupaten  Malang,  sedangkan  situs  penelitian  adalah  pemerintah  Desa,  Lembaga Kemasyarakatan  dan  Masyarakat  Desa.  Fokus  dalam  penelitian  ini  pada  akuntabilitas  pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), pengelolaannya terdiri dari:
a. Perencanaan ADD
Perencanaan  ADD  dilakukan  dengan  menjaring  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat  melalui musyawarah  desa  atau  rembug  desa.  Pada  desa  Sukowilangun,  musyawarah  desa  dilakukan pembahasan  mengenai  perencanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa),  serta Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes)  sehingga  dihasilkan  Rencana Penggunaan  Dana  (RPD).  Perencanaan  ADD  pada  desa  Sukowilangun  dilakukan  dengan perencanaan  partisipatif  melalui  musyawarah  desa.  Hasil  penelitian  menunjukkan  tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanakan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat.
b. Penganggaran ADD
Penganggaran ADD dilakukan setelah hasil dari musyawarah desa disetujui oleh seluruh pihak yang  terkait  di  desa,  sehingga  dapat  disusun  Rencana  Penggunaan  Dana  (RPD)  selama  satu tahun  berjalan.  RPD  tersebut  memuat  penggunaan  dana  ADD  Desa  Sukowilangun  sejumlah Rp.143.530.000,  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dan  operasional  pemerintah  desa.  RPD  desa Sukowilangun  apabila  diteliti  sebenarnya  tidak  sesuai  dengan  ketentuan,  dimana  dana  untuk operasional  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  tidak  dimasukkan  dalam  RPD  Operasional Pemerintah  desa.  Namun  dana  operasional  BPD  tersebut  justru  dimasukkan  dalam  RPD pemberdayaan  masyarakat.  Kejadian  tersebut  sebenarnya  bertentangan  dengan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Malang  Nomor  18  Tahun  2006  tentang  Alokasi  Dana  Desa  dan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
c. Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD
Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD, secara teknis ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu  sebagai  berikut:  setelah  semua  berkas  pengajuan  ADD  lengkap  dan  dalam  berkas pengajuan  mengetahui  camat,  kemudian  bersama-sama  dari  9  desa  se-Kecamatan  Kalipare diajukan  ke  Bagian  Tata  Pemerintahan  Desa  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Malang.  Kemudian Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset  (DPPKA).  Apabila  semua  persyaratan  sudah  dipenuhi  maka  DPPKA  segera  mentransfer dana ADD ke rekening PTPKD desa Sukowilangun. Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD pada desa Sukowilangun sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Sukowilangun  Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)
d. Penggunaan ADD
Penggunaan  ADD  untuk  pemberdayaan  masyarakat  pada  desa  Sukowilangun  yaitu  sejumlah Rp.100.471.000, sedangkan belanja aparatur dan pemerintahan desa sebesar Rp.43.059.000. Dana tersebut  digunakan  diantaranya  dalam  bidang  penanggulangan  kemiskinan,  penggunaan  dana digunakan  untuk  biaya  operasional  pendistribusian  raskin  dan  pembinaan  organisasi  pemuda (karangtaruna).  Hal  tersebut  merupakan  pencapaian  pemberdayaan  masyarakat  dengan kecenderungan  primer.  Dalam  hal  peningkatan  pendapatan  desa,  pada  desa  Sukowilangun sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengalokasian ADD juga sudah ada anggaran  untuk  pengembangan  BUMDes.  Dalam  penggunaan  dana  untuk  peningkatan  derajat kesehatan  yaitu  dengan  memberikan  bantuan  kepada  Pos  Pelayanan  Terpadu  (Posyandu). Dimana  biaya  tersebut  diperuntukan  untuk  membiayai  kegiatan-kegiatan  posyandu  balita maupun posyandu lansia. Hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto (2005:59)  yang  menjelaskan  bahwa  pemberdayaan  dapat  dilihat  dari  kemampuan  dalam kaitannya  dengan  proses  kelahiran  dan  perawatan  anak.  Berdasarkan  teori  pemberdayaan masyarakat oleh Ife dalam Suharto (2005:55) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  kemampuan  menjangkau,  mengunakan  dan mempenggaruhi  pranata-pranata  masyarakat,  seperti  lembaga  kesejahteraan  sosial,  pendidikan, kesehatan. Pada bidang pendidikan, penggunaan dana ADD untuk peningkatan pendidikan luar sekolah yaitu dengan memberikan bantuan untuk operasional kegiatan belajar mengajar pada TK dan Paud. Dalam pemanfaatannya sebenarnya sudah sesuai, namun terlalu kecilnya dialokasikan merupakan kelemahan dalam peningkatan kualitas pendidikan.
e. Pengawasan ADD
Pengawasan  dilakukan  terhadap  jalannya  pemerintahan  dan  pembangunan  agar  dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan  terhadap  pelaksanaan  fisik  maupun  pengelolaan  keuangan.  Pengawasan pengelolaan  ADD  secara  fungsional  yakni  pengawasan  oleh  aparat  pengawas  atau  satuan organisasi pemerintah Kabupaten Malang maupun Kecamatan Kalipare yang menyelenggarakan pengawasan.  Berdasarkan  pengamatan  peneliti,  pengawasan  secara  fungsional  pada  desa Sukowilangun  yang  berupa  pelaporan  yang  seharusnya  dilakukan  setiap  bulan  (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu  tahun.  Apabila  dikaitkan  dengan  peraturan  yang  mengatur  mengenai  pengawasan pengelolaan  ADD  yakni  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  pada  pasal  24  menjelaskan  bahwa  pemerintah  Provinsi wajib  mengkoordinir  pemberian  dan  penyaluran  ADD  dari  Pemerintah  Kabupaten.  Sedangkan Pemerintah  Kabupaten  dan  Camat  wajib  membina  dan  mengawasi  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  desa.  Berdasarkan  fenomena  di  lapangan,  pengawasan  oleh  Pemerintah  Provinsi, Kabupaten,  maupun  Camat  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  ADD  pada  desa  Sukowilangun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan  kualitas  pengawasan.  Pengawasan  secara  melekat  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan  oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan  pembagian  tugas  dan  fungsi  beserta  uraian  tugas  pekerjaan  yang  jelas.  Peneliti  melihat bahwa  pengawasan  melekat  pada  desa  Sukowilangun  telah  dilaksanakan  oleh  Kepala  Desa, perangkat  desa  dan  masing-masing  ketua  pelaksana  kegiatan.  Berdasarkan  hasil  penelitian, belum  terjadi  pengawasan  secara  langsung  oleh  masyarakat  dalam  pengelolaan  ADD.  Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pahamnya masyarakat akan adanya program ADD sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.
Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Sukowilangun  Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)
f. Pertanggungjawaban ADD
Pertanggungjawaban  merupakan  bentuk  konsekuensi  atas  penggunaan  dana  publik  yang dipercayakan  kepada  pemerintah  desa.  Dilihat  dari  bentuk  pertanggungjawaban,  pada  desa Sukowilangun  cenderung  bersifat  administratif.  Pertanggungjawaban  administratif  merupakan pertanggungjawaban  pemerintah  desa  atas  kegiatan  pelaksanaan  ADD  secara  administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD atas pengawasan Camat Kalipare kepada Bupati Malang melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,  bahwa  pertanggungjawaban  disampaikan  dalam  bentuk  pelaporan  hasil  pelaksanaan pengelolaan  ADD.  Pelaporan  dilakukan  setiap  bulan  (Laporan  Berkala)  dan  setiap  akhir  tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD pada desa Sukowilangun  hanya  dilakukan  hanya  3  kali  dalam  1  tahun  yakni  pada  saat  untuk  pencairan ADD  tahap  selanjutnya  dan  tahun  selanjutnya  bahkan  pada  awal  diimplementasikan  program ADD pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa  belum  terjadi  pertanggungjawaban  secara  langsung  kepada  masyarakat.  Hal  tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  informasi  penggunaan  dana  ADD.  Hal  tersebut bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Malang  Nomor  18  Tahun 2006  tentang  Alokasi  Dana  Desa  pasal  11,  bahwa  kegiatan  yang  bersumber  dari  ADD  harus dipertanggungjawabkan  secara  langsung  kepada  masyarakat  dan  BPD  serta  pelaksanaan  ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  dari  dana  ADD  untuk  pemberdayaan masyarakat  digunakan  untuk  biaya  operasional  pemerintah  desa  dan  BPD  sehingga  penggunaan ADD  tidak  sesuai dengan  peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan  musyawarah desa cukup tinggi. Dalam penganggaran ADD terjadi ketidaksesuaian dengan  Peraturan  Bupati  Malang  Nomor  18  Tahun  2006  tentang  Alokasi  Dana  Desa.  Dimana  dana ADD  untuk  operasional  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  seharusnya  dimasukkan  dalam RPD  untuk  Operasional  Pemerintah  Desa  akan  tetapi  justru  dimasukkan  pada  RPD  untuk pemberdayaan  masyarakat.  Hal  tersebut  mengurangi  porsi  70%  untuk  pemberdayaan  masyarakat. Mekanisme  pencairan  dan  penyaluran  ADD  sudah  sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  mengatur pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan dan syarat untuk pencairan dan penyaluran ADD belum  terpenuhi  maka  proses  pencairan  dan  peyaluran  tidak  dapat  dilaksanakan.  Secara  umum penggunaan ADD berdasarkan sasaran pemberdayaan sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai  bidang  penggunaan  ADD  masih  belum  optimal.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  program ADD  yang  sudah  dijalankan  mulai  tahun  2007,  namun  belum  menunjukkan  hasil  yang  maksimal seperti  masih  tingginya  kemiskinan,  tingkat  pendidikan  masih  rendah,  rendahnya  tingkat Pendapatan  Asli  Desa  (PADes),  terbentuknya  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dan  juga keswadayaan dari masyarakat belum optimal.
Pengawasan  dalam  pelaksanaan  program  ADD  terjadi  dari  3  jenis  pengawasan.  Pertama, pengawasan fungsional, seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ),  namun  pada  pelaksanaannya  hanya  dilakukan  3  kali  dalam  satu  tahun.  Kedua,  pengawasan secara  melekat  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  atasan  langsung  melalui  struktur  organisasi pemerintah desa. Ketiga, pengawasan langsung oleh masyarakat, faktanya belum terjadi pengawasan secara  langsung  oleh  masyarakat  dalam  pengelolaan  ADD.  Pertanggungjawaban  ADD  terdiri  dari

## Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Sukowilangun  Kecamatan
Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)
dua  jenis  pertanggungjawaban.  Pertama,  Pertanggungjawaban  administratif  sebenarnya  sudah dilakukan  secara  tepat,  yakni  dilaksanakan  3  kali  dalam  1  tahun  yakni  pada  saat  untuk  pencairan ADD  tahap  selanjutnya.  Kedua,  Pertanggungjawaban  secara  langsung  kepada  masyarakat  belum terjadi karena keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD sangat rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim, Abdul dan M.S. Kusufi, 2014, Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga  Laporan  Keuangan,  dari  Pemerintah  hingga  Tempat  ibadah ,  Edisi  2,  Penerbit  Salemba Empat, Jakarta.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014
tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
RPJMDes tahun 2013-2019 Desa Sukowilangun.
Suharto, Edi, (2005), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat , Bandung.
Ulum,  Ihyaul,  MD.,  2004, Akuntansi  Sektor  Publik;  Sebuah  Pengantar ,  Penerbitan  Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.