## PENUNDAAN PILKADA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE

## POSTPONEMENT OF REGIONAL ELECTION AS AN EFFORT TO PREVENT THE SPREAD OF CORONA VIRUS DISEASE
Jamil 1 , Dian Ferricha 2
1 Dosen Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
2 Dosen Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Jalan Ahmad Yani 114 Surabaya dan Jalan Mayor Sujadi Timur 4 Tulungagung Email: jamiljurist@gmail.com

## Abstract
One  of  the  effects  of  the  spread  of  the  corona  virus  is  the  postponement  of regional  elections  to  December  2020.  This  is  based  on  KPU  Decree  Number  : 179/Pl.02-Kpt/01/KPU/III/2020.  For  this  reason,  this  study  will  examine  the legitimacy  of  the  KPU's  authority  in  postponing  the  elections  and  examine  the considerations and legal basis of the election law whose clause contrasts with the current  state  of  affairs.  Therefore,  with  the  normative  legal  research  method through  the  legislation  and  concept  approach,  the  results  of  this  study  are expected to be able to test the validity of the KPU Decree above so that the results can be used as a reference for the use of electoral authority to realize elections.
Keyword: Corona, decree, postponement of local election, authority

## Intisari
Salah  satu  dampak  penyebaran  virus  corona  atau  covid  19  yakni  tertundanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah menjadi Desember 2020. Hal ini didasarkan pada Keputusan KPU Nomor:179/Pl.02-Kpt/01/KPU/III/2020. Penelitian ini akan mengkaji  tentang  legitimasi  wewenang  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dalam menunda  pilkada  dan  mengkaji  tentang  pertimbangan  dan  dasar  hukum  pilkada yang  klausul  pasalnya  kontras  dengan  kondisi  covid  saat  ini.  Kajian  ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang- undangan  dan  konseptual.  Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  menguji  keabsahan SK  KPU,  sehingga  hasilnya  dapat  menjadi  acuan  penggunaan  wewenang penyelenggara pemilu.
Kata kunci : Corona, surat keputusan, penundaan pilkada, wewenang

## 1. Latar Belakang Masalah
Corona  Virus  Disease  Tahun  2019  (Covid  19)  tidak  hanya  menghentikan agenda-agenda  pemerintah  yang  sudah  terprogram  melalui  Rencana  Kerja Pemerintah  (RKP)  saja  tetapi  juga  menunda  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala Daerah yang seharusnya berdasarkan Pasal 201 UU Nomor 6 Tahun 2016 Juncto lampiran  dalam  PKPU  Nomor  15  tahun  2019  dilaksanakan  pada  tanggal  23 September  2020.  Penundaan  tersebut  dilakukan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  pusat  melalui  surat  Keputusan    Nomor:  179/PL.02-Kpt/01/KPU  /III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati  Dan/Atau  Walikota  Dan  Wakil  Walikota  Tahun  2020  Dalam  Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Konsideran  Surat  Keputusan  di  atas  mengingatkan  KPU  untuk mendasarkan  keputusannya  pada  beberapa  pasal  yaitu  Pasal  120  dan  Pasal  121 Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang  (UU No. 1 Tahun 2015), dan juga Pasal  8,  Pasal  10a  dan  Pasal  122  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  2015 Perubahan  atas  Undang  Undang  No  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No.8 Tahun 2015). Bila dicermati bunyi Pasal 120 dan Pasal 121 UU No. 8 Tahun 2015, maka kedua  pasal  tersebut  menjelaskan  tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada) lanjutan  dan  pilkada  susulan.  Pilkada  lanjutan  adalah  pelaksanaan  pilkada  yang sempat  tertunda  karena  sebagian  atau  seluruh  wilayah  pemilihan  terjadi kerusuhan,  gangguan  keamanan,  bencana  alam,  atau  gangguan  lainnya  yang mengakibatkan  sebagian  tahapan  penyelenggaraan  pemilihan  tidak  dapat dilaksanakan.  Sedangkan  Pilkada  susulan  adalah  pilkada  yang  juga  sempat tertunda  karena  suatu  wilayah  pemilihan  terjadi  bencana  alam,  kerusuhan, gangguan  keamanan,  dan/atau  gangguan  lainnya  yang  mengakibatkan terganggunya  seluruh  tahapan  penyelenggaraan  pemilihan,  dimana  yang membedakan  antara  Pilkada  lanjutan  dan  Pilkada  susulan  adalah  kalau  Pilkada lanjutan  tahapan  yang  terganggu  hanya  sebagian  sedangkan  Pilkada  susulan mengganggu semua tahapan.
Mekanisme  penundaan  pilkada  lanjutan  dan  pilkada  susulan  dijelaskan dalam Pasal 122  UU No. 8 Tahun 2015 yang berbunyi:
1) “Pemilihan  lanjutan  dan  Pemilihan  susulan  dilaksanakan  setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.
2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukanoleh:
a. KPU  Kabupaten/Kota  atas  usul  PPK  dalam  hal  penundaan pelaksanaan  Pemilihan  meliputi  1  (satu)  atau  beberapa  Desa  atau sebutan lain/Kelurahan;
b. KPU  Kabupaten/Kota  atas  usul  PPK  dalam  hal  penundaan pelaksanaan  Pemilihan  meliputi  1  (satu)  atau  beberapa  Kecamatan; atau
c. KPU  Provinsi  atas  usul  KPU  Kabupaten/Kota  dalam  halpenundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Kabupaten/Kota”.
Pasal  122  di  atas,  memberi  atribusi  kewenangan  kepada  KPU kabupaten/Kota  atau  KPU  Provinsi  dalam  melakukan  penundaan  pilkada, sedangkan  untuk  KPU  pusat  tidak  ada  wewenang  yang  diberikan  oleh  undang- undang tersebut untuk melakukan penundaan.
Atas  hal  tersebut,  KPU mendasarkan pada Pasal 8 dan Pasal  10a UU No.8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa:
“Penyelenggaraan  Pemilihan  menjadi  tanggung  jawab  bersama KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota”  (Pasal  8).  “KPU memegang  tanggung  jawab  akhir  atas  penyelenggaraan  Pemilihan oleh  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS,  KPPS,  dan petugas pemutakhiran data Pemilih” (Pasal 10a).
Artinya,  KPU  beranggapan  bahwa  peran  lembaganya  yang  dibebani sebagai  penanggung  jawab  dan  penanggung  jawab  akhir  atas  pelaksanaan pemilihan, menjadikan KPU tidak boleh berdiam diri saja manakala ada gangguan (virus  corona)  yang  dapat  menyebabkan  keselamatan  masyarakat  termasuk penyelenggara  sendiri  tidak  dapat  terjamin  atau  terlindungi.  Atas  dasar argumentasi  tersebut  KPU  mengambil  kebijakan  berupa  pengeluaran  surat keputusan  yang  pada  pokoknya  melakukan  penundaan  terhadap  tahapan  pilkada yang  sedang  berjalan.  Hal  tersebut  tentu  akan  mengalami  perdebatan,  karena tanggung jawab dan wewenang tidak selalu memiliki interpretasi yang sama. Berangkat  dari  hal  tersebut,  maka  tulisan  ini  hendak  mengkaji  keabsahan
SK penundaan Pilkada yang dikeluarkan oleh KPU. Penelitian ini mengangkat isu terkini  yang  dikaji  secara  mendalam  dan  kebaruannya  dapat  dipertanggung jawabkan.  Oleh  karena  itu,  penulis  mengkaji  masalah  sebagai  berikut  yakni: Pertama,  apakah  virus  corona  saat  ini  termasuk  gangguan  yang  disebutkan  pada Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada? Kedua,  apakah  tanggung  jawab  memiliki  makna  sama  dengan  wewenang  yang dimiliki oleh KPU dalam melakukan penundaan pilkada?

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian normative  yaitu  penelitian  yang  bertumpu  pada  data-data  yang  berkaitan  dengan ilmu  hukum  seperti  peraturan  perundang-undangan,  teori  hukum,  kaidah-kaidah hukum dan hal-hal lain yang berkaitan dengan isu-isu hukum. Isu-isu hukum akan dianalisis  melalui  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  dan  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ).

## 3. Pembahasan
a.       Desain Pilkada Serentak
Sebagaimana  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  (Pemilu)  yang dilaksanakan secara serentak antara pemilihan kepala eksekutif dengan Pemilihan anggota  Parlemen,  Pemilihan  Kepala  Daerah  juga  dilaksanakan  serentak  antar berbagai  daerah  hingga  semua  daerah  di  Indonesia.  Pemilihan  serentak  tersebut, didasarkan  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi    Nomor  14/PUU-XI/2013. Keserantakan pilkada yang diamanahkan oleh putusan MK tersebut, diamini oleh Undang-undang Pilkada. (UU No. 1Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No.  10  Tahun  2016)    Desain  pilkada  serentak  dalam  UU  No.  1  Tahun  2015, terjadi tiga kali putaran hingga sampai tahap Pilkada serentak disemua daerah di
Indonesia. Tiga kali putaran tersebut meliputi pilkada serentak tahun 2015, 2018, dan 2020. 1
Namun dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016, desain pilkada serentak dirubah  menjadi  lima  putaran  yaitu:  antara  pilkada  serentak  tahun  2015,  tahun 2017,  tahun  2018,  tahun  2020  dan  tahun  2024. 2 Pilkada  serentak  tahun  2020 merupakan  pilkada  serentak  putaran  keempat  yang  akan  dilasanakan  pada  bulan September  2020  dan  diperjelas  kembali  dalam  Peraturan  KPU  menjadi  Tanggal 23  September  2020. 3 Berdasarkan  Pasal  201  ayat  (8)  UU  No.  10  Tahun  2016 Pilkada  serentak  Nasional  diseluruh  daerah  di  Indonesia  akan  dilaksanakan  pada tahun 2024 yaitu berada ditahun yang sama dengan pemilu serentak.
Secara konseptual setidaknya terdapat enam model pemilu serentak, sebagai berikut: Pertama ,  pemilu  serentak  sekaligus  secara  total,  artinya  pemilu dilaksanakan  satu  kali  dalam  lima  tahun  untuk  semua  posisi  di  tingkat  nasional hingga  kabupaten/kota.  Pemilu  ini  meliputi  pemilihan  legislatif  (Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Pemilu model ini sering kali disebut  dengan  pemilihan  tujuh  kotak  atau  “pemilu  borongan”. Kedua, pemilu serentak hanya untuk jabatan legislative (Pusat dan Daerah) dan kemudian disusul dengan pemilu serentak untuk jabatan sekekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered  concurrent  election ini,  Pemilu  untuk  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi  dan DPRD  Kabupaten/Kota  dilaksanakan  seperti  selama  ini  dilakukan  bersamaan sesuai  waktunya,  dan  kemudian  diikuti  pemilu  Presiden,  Gubernur,  dan  Bupati,
/Walikota beberapa bulan kemudian. 4
Ketiga ,  pemilu  serentak  dengan  pemilu  sela  berdasarkan  tingkatan pemerintahan,  diamana  dibedakan  waktunya  untuk  pemilu  nasional  dan  pemilu daerah/local (concurrent  election  with  mid-term  election ).  Dalam  model  ini, pemilu  anggota  DPR,  dan  DPD  dilaksanakan  secara  bersamaan  dengan  pemilu Presiden. Sementara pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, dua atau tiga tahun setelah pemilu nasional. 5
Keempat, Pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat local yang dibedakan waktunya  secara  interval  ( concurrent  election  with  regional  based  concurrent elections ).  Dalam  model  ini,  pemilihan  Presiden  dan  pemilihan  legislative  untuk DPR  dan  DPD  dilakukan  secara  bersamaan  waktunya.  Kemudian  pada  tahun
1 Pasal  201  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang    Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2 Pasal  201  UU  No.  10  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- undang.
3 Lampiran  PKPU  Nomor  15  tahun  2019  Tentang  Tahapan,  Program,  dan  Jadwal Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020
4 Ni’matul  Huda  dan  Imam  Nasef,” Penataan  Demokrasi  &  Pemilu  di  Indonesia  Pasca Reformasi” , Jakarta:  Kencana, 2017, Hlm. 266.
5 Ibid.
kedua  diselenggarakan  pemilu  serentak  tingkat  local  untuk  memilih  DPRD Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  serta  pemilihan  Gubernur  dan  Bupati/Walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal, tahun kedua  khusus  untuk  wilayah  pulau  sumatera.  Kemudian  disusul  tahun  ketiga untuk  wilayah  pulau  jawa,  dan  tahun  keempat  untuk  wilayah  Bali  dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. 6
Kelima, pemilu  serentak  tingkat  nasional  yang  kemudian  diikuti  dengan pemilu  serentak  di  masing-masing  Provinsi  berdasarkan  kesepakatan  waktu  atau siklus pemilu local di masing-masing Provinsi tersebut.Dengan model concurrent election  with  flexible  concurrent  local  elections ini,  maka  pemilihan  presiden dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan legislative untuk  DPR dan DPD. Kemudian,  setelahnya  tergantung  dari  siklus  maupun  jadwal  pemilu  local  yang telah  disepakati  bersama,  diadakan  pemilu  serentak  tingkat  local  untuk  memilih Gubernur,  Bupati,  dan  walikota  serta  memilih  anggota  DPRD  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  di  satu  provinsi,  dan  kemudian  diikuti  dengan  pemilu  serentak local yang sama di Provinsi-provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa pemilu serentak local di sejumlah Provinsi. 7
Keenam, Pemilu  serentak  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan  pemilu  eksekutif  bersamaan  untuk  satu  Provinsi.  Dalam  pemilu  ini, pemilu  serentak  tingkat  lokal  hanyalah  untuk  memilih  Gubernur,  Bupati  dan Walikota  secara  bersamaan  di  suatu    Provinsi,  dan  jadwalnya  tergantung  dari siklus pemilu local di masing-masing Provinsi berdasarkan hasil kesepakatan. 8
Sedangkan  model  pemilu  serentak  yang  ditawarkan  oleh  Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor  55/PUU-XVII/2019 adalah sebagai berikut:
1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan  umum  serentak  nasional  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD, Presiden/Wakil  Presiden;  dan  beberapa  waktu  setelahnya  dilaksanakan Pemilihan  umum  serentak  lokal  untuk  memilih  anggota  DPRD  Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan  umum  serentak  nasional  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD, Presiden/Wakil  Presiden;  dan  beberapa  waktu  setelahnya  dilaksanakan Pemilihan  umum  serentak  provinsi  untuk  memilih  anggota  DPRD  Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan  umum  serentak  kabupaten/kota  untuk  memilih  anggota  DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga  sifat  keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;
6 Ibid .
7 Ibid .
8 Ibid .
Putusan  MK  di  atas,  memberi  peluang  bahwa  pemilu  dan  pilkada  yang sedianya  dilaksanakan  ditahun  yang  sama  (2024)  masih  bisa  berubah  baik waktunya  maupun  desain  keserentakannya.  Apalagi,  ketika  memperhatikan pengalaman  pemilu  2019  dengan  5  kotak  surat  suara  yang  ternyata  banyak masalah,  diantara  masalah-masalah  tersebut  adalah:  banyak  penyelenggara  yang kecapean hingga jatuh sakit bahkan meninggal dunia dan surat suara banyak yang tidak sah.
Jadwal Pilkada serentak dengan lima putaran sebagaimana telah dijelaskan dalam  paragraph  sebelumnya,  merupakan  siklus  pelaksanaan  pilkada  serentak menuju  pilkada  serentak  nasional  diseluruh  daerah  di  Indonesia.  Pilkada  tahun 2020  adalah  siklus  pilkada  serentak  terakhir  sebelum  pelaksanaan  pilkada serentak  nasional.  Namun  akibat  Covid  19  pelaksanaan  Pilkada  serentak  yang sedianya  dilaksanakan  pada  tanggal  23  September  Tahun  2020  oleh  KPU dihentikan  (ditunda)  dengan  mengeluarkan  surat  keputusan    sebagaimana  yang telah penulis jelaskan dalam paragraph sebelumnya.

## b.       Wewenang Penyelenggaraan Pilkada
Wewenang penyelenggaraan pilkada pada awalnya didesain secara berbeda dengan penyelenggaraan pemilu. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU  32 tahun 2004) meletakkan anggota Komisi Pemilihan Umum  Daerah (KPUD)  tidak bersifat  hierarkis dengan KPU pusat  karena dalam Pasal  57  UU  Pemda  2004  KPUD  harus  bertanggung  jawab  kepada  anggota DPRD.  Berkat  gugatan  dari  para  pemantau  pemilu  ke  mahkamah  konstitusi akhirnya  semua  pasal  dalam  UU  32  tahun  2004  yang  mengatur  tentang pertanggung jawaban KPUD kepada DPRD dibatalkan oleh MK melalui putusan Nomor: 072-073/PUU-II/2004. Berangkat dari pembatalan tersebut, maka KPUD sebagai leading  sector dalam  penyelenggaraan  pilkada  tidak  lagi  dibebani pertanggungjawaban kepada DPRD dan sifat  independensinya tetap kuat  sebagai lembaga  penyelenggara  pemilu.  Atas  dasar  itu  pula  hubungan  struktural (heararkis) antara KPUD dan KPU pusat tetap terjaga dan diperkuat oleh berbagai pasal di UU Pemilu maupun Pilkada seperti Pasal 8 dan 10a UU Nomor 8 Tahun 2015 yang oleh KPU dijadikan dasar dalam penundaan pilkada serentak 2020. Dalam  tataran  teori  wewenang  dibagi  kedalam  tigal  hal  yaitu  Wewenang Atributif,  Wewenang  Delegasi  dan  Wewenang  Mandat.  Wewenang  Atribusi adalah adanya pemberian suatu wewenang (baru) oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen  kepada  pemerintah,  dimana  wewenang  tersebut  sebelumnya  tidak dimiliki  oleh  pemerintah.  Dengan  adanya  pemberian  wewenang  itu  berarti tindakan pemerintah menjadi sah (halal) dan secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat  umum,  karena  telah  memperoleh  persetujuan  dari  rakyat  melalui wakilnya  di  Parlemen  yang  kemudian  dituangkan  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  baik  ditingkat  pusat  maupun  di  tingkat  daerah. 9 Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014  Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan beberapa syarat pada wewenang atribusi yang meliputi:
9 S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia , Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 127.
a. Diatur  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dan/atau undang-undang;
b. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada dan
c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan
Sedangkan  delegasi  dan  mandat  adalah  terjadinya  pelimpahan  wewenang dari  suatu  badan/pejabat  tata  usaha  yang  satu  kepada  badan/pejabat  tata  usaha negara  yang  lainnya  dalam  lingkungan  pemerintahan    (eksekutif).  Wewenang yang  dilimpahkan  tersebut  diperoleh  badan/  pejabat  tata  usaha  negara  yang melimpahkan  wewenang  delegasi  disebut  delegans  dan  yang  menerimanya disebut  delegataris,  sedangkan  bagi  badan/pejabat  tata  usaha  negara  yang melimpahkan  mandate  disebut  mandans  dan  yang  menerimanya  disebut mandataris.  Perbedaan  antara  delegasi  dengan  mandate  terdapat  antara  lain  pada prosedur  pelimpahannya,  tanggungjawab  dan  tanggung  gugatnya,  serta kemungkinan dipergunakannya kembali wewenang-wewenang itu. 10

## c.        Pilkada Lanjutan dan Pilkada Susulan
Sebagaimana  penulis  jelaskan  dalam  paragraph  sebelumnya,  bahwa  salah satu  dasar  yang  digunakan  KPU  dalam  mengeluarkan  SK  Nomor:  179/PL.02- Kpt/01/KPU  /III/2020  Tentang  Penundaan  Tahapan  Pemilihan  Dan  Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun  2020  Dalam  Upaya  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19,  adalah  Pasal  120 dan  Pasal  121  UU  Nomor  1  Tahun  2015.  Pasal  120  UU  Nomor  1  Tahun  2015 mengatur  tentang  Pilkada  Lanjutan  sedangkan  Pasal  121  UU  Nomor  1  Tahun 2015 mengatur tentang Pilkada Susulan.
Rumusan  delik  dalam  Pilkada  Lanjutan  adalah  “dalam  hal  sebagaian  atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau  gangguan  lainya  yang  mengakibatkan  sebagaian  tahapan  penyelenggaraan pemilihan  tidak  dapat  dilaksanakan”.  Sedangkan  rumusan  delik  dalam  Pilkada Susulan adalah “dalam hal di suatu wilayah pemilihan terjadi bencana gangguan lainnya  yang  mengakibatkan  terganggunnya  seluruh  tahapan  penyelenggaraan pemilihan”
Dari  rumusan  Pasal  120  dan  121  di  atas,  dapat  dibedakan  antara  pilkada lanjutan  dan  pilkada  susulan.  Pilkada  lanjutan  factor  gangguannya  dapat  terjadi disebagian  atau  seluruh  wilayah  tetapi  tahapan  yang  terganggu  hanya  sebagian saja artinya tidak sampai menghentikan semua tahapan. Sedangkan untuk Pilkada Susulan adalah foktor gangguannya terjadi hanya di suatu wilayah yang berakibat pada penghentian seluruh tahapan.  Kondisi tersebut dapat dilihat tabel berikut.
10 Ibid .
Tabel 1.
Perbedaan antara Pilkada Lnjutan dan Pilkada Susulan JENIS DELIK FAKTOR GANGGUAN SKALA GANGGUAN Pilkada Lanjutan Terjadi  disebagian  atau seluruh wilayah Mengganggu sebagian tahapan Pilkada Susulan Terjadi  di  suatu  wilayah (tidak seluruh) Mengganggu seluruh tahapan Penundaan Pilkada Karena Covid 19 Terjadi di seluruh wilayah Menggangu seluruh tahapan
Dari  tabel  di  atas,  terlihat  jelas  bahwa  penundaan  pilkada  karena  covid  19 tidak  sesuai  dengan  rumusan  Pasal  120  maupun  121.  Penudaan  pilkada  karena covid 19 ini memiliki karakter sendiri yang tak tercafer oleh rumusan pasal dalam Undang-undang  Pilkada.  Bila  dicermati  bunyi  pasal  selanjutnya  yaitu  Pasal  122, maka menggunakan Pasal 120 dan/atau Pasal 121 UU No. 1 Tahun 2015 sebagai dasar penundaan pilkada dalam mencegah penyebaran covid 19 ini semakin tidak tepat karena dalam Pasal 122 ini, penetapan penudaan dilakukan oleh:
a. KPU  Kabupaten/Kota  atas  usul  PPK  dalam  hal  penundaan  pelaksanaan pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan
b. KPU  Kabupaten/Kota  atas  usul  PPK  dalam  hal  penundaan  pelaksanaan pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau
c. KPU  Provinsi  atas  usul  KPU  Kabupaten/Kota  hal  penundaan  pelaksanaan pemilihan meliputi 1(satu) atau beberapa kabupaten/Kota
Kejadian  terkait  covid  19  ini,  merupakan  kejadian  yang  tak  pernah  ada presedenya  selama  dalam  sejarah  kepemiluan  di  Indonesia  serta  diluar  prediksi pembentuk undang-undang sehingga tidak ada aturan yang dapat  dijadikan dasar bagi penyelenggara pemilu/pilkada untuk meresponya dengan sebuah kebijakan.
Namun demikian penundaan pilkada, bukan kali ini saja kejadiannya, pada Pilkada  serentak  tahun  2015  juga  pernah  ada  penundaan  pilkada  di  lima  daerah yaitu di  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  Kabupaten  Fakfak  di  Papua,  Kabupaten Simalungun  dan  Kota  Pematangsiantar  di  Sumatra  Utara  dan  Kota  Manado  di Sulawesi Utara. 11 Penundaan tersebut dilakukan karena ada perubahan komposisi pasangan  calon  setelah  adanya  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Jenis penundaan  ini  termasuk  Pilkada  lanjutan  karena  terjadi  di  semua  wilayah  satu kabupaten  dan  melanjutkannya  dari  tahapan  yang  terhenti  artinya  tidak  dimulai dari awal kembali.
Penghentian tahapan pemilu juga terjadi pada pemilu tahun 2019 kemaren. Penghentian  tersebut  berkaitan  dengan  adanya  surat  suara  POS  yang  diterima PPLN  Kuala  lumpur  yang  tercoblos  duluan,  sehingga  atas  kejadian  itu  Bawaslu mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: SS-
11 https://republika.co.id/berita/nz2p0j382/pilkada-lima-daerah-ditunda-kpu-ini- menyulitkan diakses pada tanggal 16 mei 2020.
0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019  yang  pada  pokoknya  meminta  KPU menhentikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang sedang berlangsung  untuk  selanjutnya  dilakukan  rekapitulasi  hasil  penghitungan perolehan  suara  ulang  tingkat  nasional  terhadap  surat  suara  POS  yang  diterima PPLN  Kuala  Lumpur  hanya  untuk  sejumlah  22.807  surat  suara  yang  diterima samapi pada tanggal 15 Mei 2019; dan menyatakan surat suara tersebut tidak sah. Penghentian  tahapan  pemilu  ini,  tidak  berkaitan  dengan  pemilu/pilkada  lanjutan maupun susulan tetap masuk pada katagori pemilu ulang.
Berkaitan dengan penundaan pilkada serentak tahun 2020 yang diakibatkan covid  19  ini,  pemerintah  telah  mengeluarkan  Perppu  Nomor  2  Tahun  2020 Tentang Perubahan ke Tiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-undang (Perppu  No.  2  Tahun  2020).    Dalam  Perppu  No.  2  Tahun  2020  tersebut,  delik Pilkada  Lanjutan  mengalami  perluasan  makna  yaitu  :  “Dalam  hal  pada  sebagian wilayah  Pemilihan,  seluruh    wilayah  Pemilihan,  sebagian  besar  daerah,  atau seluruh  daerah  terjadi  kerusuhan,  gangguan  keamanan,  bencana  alam,  bencana nonalam,  atau  gangguan  lainnya  yang  mengakibatkan  sebagian  tahapan penyelenggaraan  Pemilihan  atau  Pemilihan  serentak  tidak  dapat  dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan”.
Aturan dalam Pasal 120 Perppu No.2 Tahun 2020 ini, mengalami perluasan makna  daripada  aturan  dalam  Pasal  120  UU  No.1  Tahun  2015,  karena  dalam Pasal 120 Perppu 2 Tahun 2020 ini, memasukkan bencana nonalam sebagai factor gangguan  dalam  penundaan  pilkada,  selain  itu  dalam  Perppu  ini,  juga  terdapat tambahan  frasa  “sebagaian  besar  daerah”  dan  tambahan  frasa“seluruh  daerah”, juga  ada  frasa  “pemilihan  serentak  lanjutan”.    Rumusan  delik  pilkada  lanjutan sebagaimana  dalam  Pasal  120  Perppu  No.  2  Tahun  2020  menurut  penulis melegitimasi  kesalahan  SK  Penundaan  pilkada.  Menurut  penulis  Penundaan Pilkada oleh KPU yang dsebabkan Covid  19 saat  ini, baru benar (sah) manakala didasarkan  pada  rumusan  Pasal  120  Perppu  No.  2  Tahun  2020  sedangkan  kalau didasarkan  pada  rumusan  Pasal  120  UU  No.  1  Tahun  2015,  maka  tidak  sesuai dengan kasus covid-19 ini.

## d.       Wewenang Penundaan Pilkada
Sebagaimana  yang  telah  penulis  jelaskan  dalam  paragraph-paragraph sebelum ini, bahwa SK penundaan Pilkada juga didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 10a yang pada intinya mengatur tanggung jawab KPU sebagai penanggung jawab akhir atas terselenggaranya pilkda. Berdasarkan Pasal tersebut, KPU  beranggapan  bahwa  tanggung  jawab  akhir  segala  pelaksanaan  pilkada berada di KPU pusat, dapat dimaknai bahwa KPU juga memiliki wewenang untuk melakukan  penundaan  Pilkada  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  KPU  atas pelaksanaan pilkada ini.
Dalam  Pasal  122  Penetapan  penundaan  pelaksanaan  Pemilihan  dilakukan oleh:
a. KPU  Kabupaten/Kota  atas  usul  PPK  dalam  hal  penundaan  pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
b. KPU  Kabupaten/Kota  atas  usul  PPK  dalam  hal  penundaan  pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan; atau
c. KPU Provinsi atas usul
KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu)
atau beberapa Kabupaten/Kota.
Dari ketentuan Pasal 122 UU No. 1 Tahun 2015 tersebut, jelas sekali bahwa KPU  pusat  tidak  memiliki  atribusi  wewenang  dalam  mealkukan  penundaan Pilkada, tetapi atas dasar tanggung jawab yang diberikan oleh Pasal 8 dan 10a UU No. 1 Tahun 2015, KPU menganggap juga memiliki wewenang.
Dalam  istilah  hukum  sitilah  tanggung  jawab  juga  dikenal  dengan  istilah liability ,  dan responsibility .  Menurut  Pinto, liability dan responsibility mengandung  pengertian  berbeda:  istilah responsibility ditujukan  bagi  indicator penentu  atas lahirnya suatu  tanggung jawab, yakni  standar yang telah ditentukan terlebih  dahulu  dalam  suatu  kewajiban  yang  harus  ditaati,  serta  saat  lahirnya tanggungjawab itu, sedangkan istilah liability lebih menunjuk kepada akibat yang timbul  dari  akibat  kegagalan  untuk  memenuhi  satndar  tersebut,  bentuk  tanggung jawab diwujudkan dalam bentuk ganti rugi kerugian dan pemulihan sebagai akibat dari terjadinya kerusakan kerugian. 12
Dari  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  tanggung  jawab  dalam makna responsibility adalah mengacu pada satandart yang telah ditentukan seperti tugas,  wewenang,  maupun  kewajiban.  Artinya,  bila  wewenang  sebagai  standart ukuran  sebuah  tanggung  jawab  sudah  jelas  tidak  diberikan  oleh  undang-undang, maka  lembaga  atau  pejabat  yang  tidak  memiliki  wewenang  juga  terbebas  dari tanggung  jawab.  Sedangkan  tanggung  jawab  dalam  artian liability timbul  dari sebuah  kegagalan  dalam  menjalankan  standart  tanggung  jawab  seperti  gagal menjalan tugas. Adapun bentuk tanggung jawabnya dapat berupa menjalani sanksi yang diberikan. Beranjak dari hal tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa tanggung  jawab  tidak  melahirkan  wewenang  tetapi  wewenang  membutuhkan tanggung  jawab.  Oleh  karenanya  menurut  penulis  KPU  telah  salah  memaknai tanggung jawab dengan makna wewenang.
Dari  aspek  teori  hukum  adminsitrasi,  wewenang  yang  diberikan  oleh undang-undang  adalah  wewenang  atributif,  sedangkan  wewenang  atributif  tidak dapat  diambil  alih  oleh  lembaga  lain  meskipun  bersifat  structural,  karena hakikatnya  wewenang  atributif  itu  merupakan  wewenang  asli  yang  diberikan rakyat  melalui  parlemen  dalam  bentuk  pembuatan  Undang-undang.  Jadi  SK penundaan  Pilkada  oleh  KPU  tidak  sah  secara  hukum  manakal  wewenangnya mengacu pada Pasal 120, 121, UU No. 1 Tahun 2015 dan Mengacu pada Pasal 8 dan Pasal 10a UU No. 8 Tahun 2015.
12 Lukman  Hakim, Filosofi  Kewenangan  Organ  Lembaga  Daerah ,  Malang:  Setara  Press, 2012, hlm 48.
4. Penutup
a.       Kesimpuan
Penundaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  tahun  2020  secara  serentak  akibat covid 19 oleh KPU RI melalui surat Keputusan  Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU /III/2020  Tentang  Penundaan  Tahapan  Pemilihan  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, memiliki problem Hukum sangat serius karena:
a. Tidak sesuai dengan Rumusan delik pilkada lanjutan maupun pilkada susulan sebagaimana tercantum dalam Pasal 120 dan 121 UU No. 1 Tahun 2015.
b. Tidak atribusi wewenang yang diberikan undang-undang kepada KPU. Karena  tidak  ada  yang  mempersoalkan,  bahkan  antara  penyelenmggara pemilu  (KPU,  Bawaslu  dan  DKPP)  dengan  anggota  DPR  (Komisi  II)  dan pemerintah  (mendagri)  sudah  mensepakatinya,  maka  SK  penundaan  tersebut berlaku  efektif.  Namun  demikian  meskipun  berlaku  efektif  secara  hukum  belum tentu benar.

## b.       Rekomendasi
KPU  sebagai  pejabat  publik  harus  berhati-hati  dalam  menggunakan wewenang  karena  hal  yang  paling  berbahaya  dari  pejabat  public  adalah penggunaan wewenang secara sembarangan ( abuse of power ).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hakim, Lukman, Filosofi  Kewenangan Organ Lembaga Daerah , Malang: Setara Press, 2012.
Huda,  Ni’matul  dan  Imam  Nasef,” Penataan  Demokrasi  &  Pemilu  di  Indonesia Pasca Reformasi” , Jakarta:  Kencana, 2017. Marbun,  S.F., Peradilan  Administrasi  dan  Upaya  Administratif  di  Indonesia , Yogyakarta: UII Press, 2003

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah PenggantiUndang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- undang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PERPU  Nomor  2  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  ke  Tiga  Atas  Undang-undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
PKPU  Nomor  15  tahun  2019  Tentang  Tahapan,  Program,  dan  Jadwal Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  55/PUU-XVII/2019.

## Internet
https://republika.co.id/berita/nz2p0j382/pilkada-lima-daerah-ditunda-kpu-ini- menyulitkan diakses pada tanggal 16 mei 2020.