Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021

## SANKSI PIDANA TERHADAP PENOLAK VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA
Oleh:
Jeannifer
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya soewonojeannifer@yahoo.com

## ABSTRAK
Pada  masa  pandemi  Covid-19,  Pemerintah  Indonesia  terus  berupaya  untuk  menangani penyebaran  Covid-19.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  adalah  akan melaksanakan  vaksinasi  massal  yang  akan  diberikan  secara  cuma-cuma  kepada  masyarakat. Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis-normatif  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan,  yaitu  Peraturan  Presiden  No.  14  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Bahwa setiap orang  yang  telah  ditetapkan  sebagai  sasaran  penerima  Vaksin  Covid-19  namun  menolaknya dapat  dikenakan  sanksi  administratif.  Selain  itu  juga  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  karena dianggap menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran Covid-19. Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan konseptual dengan mempelajari asas, prinsip, dan doktrin ilmu hukum yang digunakan sebagai pedoman untuk menjawab dan memberikan argumentasi hukum  terhadap  isu  hukum  terkait.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  mengenai penerapan sanksi pidana terhadap penolak vaksin  covid-19, dengan mengingat bahwa setiap manusia  memiliki  hak  untuk  memilih  bentuk  layanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh pemerintah.
Kata kunci: sanksi pidana, vaksin, pandemi covid-19

## A. PENDAHULUAN
Virus Korona atau Corona Virus Disease (Covid-19) merupakan jenis virus varian baru yang  menyebabkan  infeksi  pada  saluran  pernapasan,  namun  tingkat  penyebaran  atau penularannya lebih tinggi daripada virus lainnya 1 . Covid-19 memiliki tingkat kasus kematian yang  cukup  tinggi,  sehingga  berdampak  terhadap  berbagai  aspek  kehidupan,  baik  aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang dirasakan tidak hanya oleh Indonesia, tetapi hampir seluruh negara di dunia. Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid-19  sebagai  pandemi  global 2 .  Pemerintah  Indonesia  juga  menetapkan  penyebaran bencana non alam Covid-19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020.
1 Ismail Marzuki, dkk., COVID-19: Seribu Satu Wajah (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021)
2 Domenico Cucinotta dan Maurizio Vanelli, WHO Declares COVID-19 a Pandemic, Acta Biomed 2020; Vol. 91, N. 1, 2020.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Merespon  tingkat  penyebaran  Covid-19  yang  tinggi,  Pemerintah  Indonesia  terus melakukan  berbagai  upaya  untuk  menanggulangi  penyebaran  Covid-19.  Upaya-upaya  yang dilakukan  pemerintah  dengan  menerapkan  kebijakan  3M  yaitu  memakai  masker,  menjaga jarak,  dan  mencuci  tangan,  kebijakan  jaga  jarak  sosial  ( social  distancing ),  jaga  jarak  aman ( physical distancing ) , kegiatan pembelajaran dan bekerja secara daring (dalam jaringan), dan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase 2019 (COVID- 19) yang mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada  dasarnya,  upaya  pemerintah  melalui  kebijakan-kebijakan  tersebut  diharapkan  dapat menanggulangi  penyebaran  dan  penularan  Covid-19.  Namun  dalam  kenyataannya,  tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan tersebut masih rendah 3 .
Pada awal tahun 2021, Presiden Joko Widodo telah menandatangani kontrak pengadaan vaksin  Covid-19  dengan  Sinovac,  Novavax,  AstraZeneca,  dan  BioNTech-Pfizer 4 .  Vaksinasi merupakan  upaya  yang  dinilai  paling  efektif  untuk  mengatasi  pandemi  Covid-19.  Melalui vaksinasi,  diharapkan  dapat  terbentuk herd  immunity, yaitu  suatu  kondisi  dalam  masyarakat yang sebagian besar populasinya telah memiliki antibodi  atau kebal  terhadap suatu  penyakit menular 5 .
Oleh  karenanya,  pemerintah  bermaksud  untuk  melaksanakan  vaksinasi  massal  yang akan  diberikan  secara  cuma-cuma  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  Pasal  13A  Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kementerian Kesehatan  akan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang wajib mengikuti kegiatan vaksinasi.
Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 namun menolak  mengikuti  kegiatan  vaksinasi,  maka  dapat  dikenakan  sanksi  administratif.  Sanksi administratif  berupa  penundaan  atau  penghentian  pemberian  jaminann  sosial  atau  bantuan
3 Sylvia Hasanah Thorik, Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 , Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1, 2020.
4 Fitria Chusna Farisa, “ Jokowi: Indonesia Telah Amankan Vaksin Covid-19 Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer ”, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2021/01/01/12031031/jokowi-indonesia- telah-amankan-vaksin-covid-19-sinovac-novavax-astrazeneca?page=all , pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 19.28
5 Haley E. Randolph dan Luis B. Barreiro, Herd Immunity: Understanding COVID-19, Immunity, Volume 52, Issue 5, 2020.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
sosial  atau  layanan  administrasi  pemerintah,  dan/atau  denda.  Selain  itu  dalam  Pasal  13B menetapkan penerapan  sanksi pidana sesuai  dengan ketentuan dalam  Undang-Undang No.  4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Sebab, pelaksanaan vaksinasi merupakan upaya untuk melindungi hak masyarakat Indonesia secara luas, sehingga menolak menerima vaksin dianggap menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan case approach 6 . Statute approach dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang- Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Universal Declaration of Human Rights , Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  dan  Peraturan  Menteri Kesehatan  No.  290/MENKES/PER/III/2008  tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran. Conseptual  approach dengan  mengkaji  prinsip-prinsip,  asas,  dan  doktrin  ilmu  hukum. Sedangkan Case approach merupakan pendekatan yang digunakan penulis untuk memahami lebih  lanjut  dalam  menjawab  rumusan  masalah  dengan  mengkaji  kasus  yang  telah  terjadi berkaitan dengan isu hukum terkait.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden  No.  99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam Rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19).  Pelaksanaan vaksinasi  Covid-19  akan  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  Kementerian  Kesehatan  pada tahun  2020,  2021,  dan  2022.  Berdasarkan  Pasal  13  Peraturan  Presiden  No.  99  Tahun  2020, Kementerian Kesehatan diberi kewenangan untuk menetapkan:
“a. Kriteria dan prioritas penerima vaksin
6 Marzuki, P. M., Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005)
b. Prioritas wilayah penerima vaksin c. Jadwal dan tahapan pemberian vaksin d. Standar pelayanan vaksinasi”
Penetapan sebagaimana disebut diatas dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Setiap  orang  yang  telah  ditetapkan  dan  didata  oleh  Kementerian  Kesehatan  sebagai sasaran  penerima  Vaksin  Covid-19  wajib  mengikuti  vaksinasi  Covid-19.  Hal  ini  ditegaskan dalam Pasal 13A Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 yang menetapkan sanksi, baik sanksi administratif  maupun  sanksi  pidana  bagi  sasaran  penerima  vaksin  Covid-19  yang  telah memenuhi kriteria namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti Vaksinasi Covid- 19.
“Sanksi Administratif dapat berupa:
a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosisal;
b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau
c. Denda”
Berdasarkan  Pasal  13B  Peraturan  Presiden  No.  14  Tahun  2021  menetapkan  selain  dapat dikenakan  sanksi  administratif,  sasaran  penerima  vaksin  Covid-19  yang  menolak  untuk mengikuti vaksinasi dianggap menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran Covid- 19. Oleh karena itu dapat dikenakan sanksi pidana menurut ketentuan pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu:
1. Diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta  rupiah,  bagi  barangsiapa  yang  dengan  sengaja  menyebabkan  terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu kejahatan
2. Diancam  pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atai  denda setinggi-tingginya 500 ribu rupiah, bagi barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu pelanggaran Namun, dalam Pasal 52 huruf (a) dan (d) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan dan menolak tindakan medis atau pengobatan atas dirinya.  Sebagaimana  dideklarasikan  dalam  Deklarasi  Wina  tahun  1993  yang  menyatakan bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri.  Hak  ini  memberi kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  dapat  menentukan  pilihan  politik,  ekonomi,  sosial,  dan budayanya sendiri, serta memilih tindakan yang akan diambil terhadap dirinya sendiri. Artinya, setiap  orang  juga  berhak  untuk  memilih  untuk  menerima  maupun  menolak  suatu  tindakan medis  atau  pengobatan  atas  dirinya.  Selanjutnya  dalam  Artikel  19 Universal  Declaration  of
Human Rights dan Pasal 14 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukannya.
Dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat,  diterapkan  suatu  doktrin yang disebut informed consent . Informed consent adalah persetujuan yang diberikan seseorang terhadap  diagnosa  atau  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  terhadap  dirinya  setelah mendapatkan informasi serta diberikan pilihan untuk memilih atau menolak pelaksanaan suatu tindakan  medis  tersebut 7 .  Pemerintah  Indonesia  juga  menetapkan  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008  tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang pada Pasal 2 menyatakan bahwa setiap tindakan medis yang akan dilakukan harus mendapatkan persetujuan atau informed consent baik secara lisan, maupun tertulis.
Maka,  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  suatu  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan terhadap  seseorang  terdiri  dari  2  macam  hak  asasi  manusia,  yaitu  hak  untuk  mendapatkan informasi  dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Apabila dikaitkan dengan pemberian vaksin Covid-19, maka pada dasarnya setiap orang yang dalam hal ini sasaran penerima vaksin Covid-19 berhak untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya berkaitan dengan vaksin tersebut.  Mulai  dari  jenisnya,  kandungan  zat  dalam  vaksin,  hingga  berbagai  reaksi  yang mungkin terjadi setelah vaksinasi telah dilakukan. Setelah mendapatkan informasi, setiap orang juga  seharusnya  memiliki  hak  untuk  menentukan  sendiri,  baik  untuk  menerima  ataupun menolak pemberian vaksin Covid-19 tersebut.
Menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan  manusia  sebagai  individu  dan  kepentingan  umum 8 .  Selain  itu  hukum  juga berfungsi ganda, yaitu untuk menjamin kebebasan dan kepentingan individu serta kepentingan masyarakat 9 . Sedangkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021, ditetapkan bagi sasaran penerima  vaksin  Covid-19  yang  telah  memenuhi  kriteria  tetapi  menolak  kegiatan  vaksinasi, maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  menurut  UU  Wabah  Penyakit  Menular.  Padahal  tujuan pelaksanaan  vaksinasi  Covid-19  pada  dasarnya  tidak  hanya  bertujuan  untuk  melindungi kepentingan  masyarakat  secara  umum,  melainkan  juga  harus  memperhatikan  tujuan  lainnya yaitu  untuk  melindungi  kepentingan  manusia  secara  individu.  Mengingat  bahwa  jenis-jenis pelayanan kesehatan sifatnya adalah pilihan atau optional .

## D. KESIMPULAN
7 Zulhasmar dan Eric, Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik, Lex Jurnalica Vol. 5 No. 2, April 2008
8 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)
9 Eman Sulaiman, Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat), Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  sanksi pidana dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.  99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  ini  tidak  sejalan  dengan tujuan dari hukum pidana apabila tindakan menolak vaksin dianggap sebagai sebuah kejahatan atau  pelanggaran  yang  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.  Tidak  dapat  dikatakan  bahwa masyarakat, yang dalam hal ini adalah sasaran penerima vaksin Covid-19 yang menolak untuk mengikuti  kegiatan  vaksinasi  dianggap  menyebabkan  terhalangnya  penanggulangan penyebaran Covid-19. Terlebih lagi terhadap sasaran penerima vaksin Covid-19 yang menolak vaksin, namun sangat mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap orang  diberi  perlindungan  atas  hak  asasi  manusianya,  yaitu  berhak  untuk  mendapatkan informasi berkaitan dengan vaksin Covid-19 dan berhak untuk memilih akan mengikuti vaksin ataupun  memilih  untuk  tidak  mengikuti  vaksin  sesuai  dengan  keinginan  pribadinya.  Oleh karenanya, hak asasi manusia setiap orang harus dilindungi dan dihormati sebagai penghargaan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Cucinotta, D., & Vanelli, M. (2020). WHO Declares COVID-19 a Pandemic. Acta Biomed 2020, Vol. 91, N. 1 . Farisa, F. C. (2021, Januari 1). Jokowi: Indonesia Telah Amankan Vaksin Covid-19 Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer . Retrieved 28 Februari 2021, from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2021/01/01/12031031/jokowi- indonesia-telah-amankan-vaksin-covid-19-sinovac-novavax-astrazeneca?page=all Marzuki, I., Bachtiar, E., Zuhriyatun, F., Purba, A. M., Kurniasih, H., Purba, D. H., . . .
Sianturi, E. (2021). COVID-19: Seribu Satu Wajah. Medan: Yayasan Kita Menulis.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Randolph, H. E., & Baerreiro, L. B. (2020). Herd Immunity: Understanding COVID-19. Immunity, Volume 52, Issue 5 .
Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press. Sulaiman, E. (2013). Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013 .
Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 .