Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 175-180| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2356.175-180

## PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM WISATA BALI
I Wayan Wahyu Wisnanta, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Koperasi sangat berperan positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, agar masyarakat luas  dapat  meningkatkan  kesejahteraan.  Koperasi  memiliki  tugas  yang  sangat  penting  untuk  memajukan  taraf hidup semua anggota masyarakat. Dalam melakukan tugasnya koperasi juga merupakan suatu tempat keuangan yang  punya  tujuan  dalam  memberi  pinjaman  dan  kebutuhan  jasa  uang  lainnya.  Kajian  ini    mengkaji  tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dimaksud apabila debitur wanprestasi di Koperasi Wisata Bali. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian hukum  Empiris.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah  data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari penelitian  yang  dilaksanakan  langsung  di  lapangan  dan  dari  orang  koperasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  di  Koperasi  Simpan  Pinjam  Wisata  Bali  adalah  sesuai  dengan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  dimiliki  oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam  Wisata  Bali  dan  tidak  bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Faktor- faktor yang menjadi penghambat eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi ialah jaminan tidak didaftarkan di lembaga fidusia karena biaya dan waktu. Oleh karena itu,  dalam  mengeluarkan  kredit  dengan  jaminan  fidusia  Koperasi  Wisata  Bali  mesti  membuat  akta  otentik  di hadapan  notaris  dan  didaftarkan  pada  Kementerian  Hukum  dan  HAM  agar  lebih  menjamin  kepastian  hukum atas kelalaian dalam kewajiban merawat benda jaminan fidusia sebagai tanggung jawab debitur fidusia.
Kata Kunci : Eksekusi; Jaminan fidusia; Koperasi

## Abstract
Cooperatives hold a very positive role in the improvement of people’s welfare in Indonesia, so that the welfare of  the  wider  community  can  be  enhanced  significantly.  Cooperatives  perform  a  crucial  task  to  improve  the standard of living of all members of society. In carrying out its duties, the cooperative also acts as a financial place  that  has  the  purpose  of  providing  loans  and  other  money  service  needs.  This  study  examines  the implementation of the fiduciary guarantee execution and the factors that hinder the implementation of the said fiduciary guarantee if the debtor defaults at the Bali Tourism Cooperative. This research was conducted using empirical  legal  research.  The  data  source  of  this  research  is  primary  data,  which  is  data  obtained  from research  carried  out  directly  in  the  field  and  from  cooperatives.  The  results  show  that  the  implementation  of fiduciary  security  at  the  Bali  Tourism  Savings  and  Loans  Cooperative  is  in  accordance  with  the  Standard Operating Procedures (SOP)  owned by the Bali Tourism Savings and Loan Cooperative and does not conflict with existing regulations. Factors hampering the execution of the fiduciary guarantees in the event of defaulting debtors are guarantees that they are not registered at a fiduciary institution due to cost and time. Therefore, in issuing credit with a fiduciary guarantee, the Bali Tourism Cooperative must make an authentic deed before a notary and be registered with the Ministry of Law and Human Rights in order to further ensure legal certainty for negligence in the obligation to treat fiduciary collateral as the responsibility of the fiduciary debtor .
Keywords: Execution; Fiduciary guarantee; Cooperative

## I. PENDAHULUAN
Untuk  mendukung  kemajuan  serta  untuk  pelaksanaan  pembangunan,  tempat  keuangan  seperti koperasi  ini  sudah  mengalami  peningkatan  yang  lumayan  cepat  sejalan  dengan  pertumbuhan pembangunan  ekonomi  dan  berkembangnya  kesejahteraan  dan  untuk  membuat  layanan  aman,  maju ( Kansil & Kansil, 1993: 75 ).
Koperasi  mempunyai  peranan  untuk  melakukan  pembangunan  nasional  di  Indonesia.  Peranan koperasi adalah menaikan taraf hidup untuk anggota dan untuk rakyat. Untuk melaksanakan tugasnya
maka koperasi membentuk salah  satu tempat  keuangan  yang  punya  tujuan  memberi  pinjaman  dan jasa  lainnya.  Koperasi  adalah  badan  usaha  yang  berwujud  badan  hukum  setelah  akta  pendiriannya disahkan  dan  disetujui  oleh  pemerintah,  ini  sudah  ada  di  dalam  peraturan  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun 1992 tentang  koperasi.
Koperasi merupakan salah satu organisasi dengan tujuan bersama yang terdiri atas perorangan yang di haruskan tidak mementingkan diri sendiri, dan mampu melakukan kewajiban sebagai anggota koperasi  dan  mendapatkan  hasil  yang  lumayan  di  organisasi  ( Hendrojogi,  2012:  20 ).  Dengan pandangan  luas  koperasi  adalah  tempat  berkumpulnya  orang  yang  berkumpul  dengan  tujuan  untuk mencari memajukan taraf hidup mereka ( Untung H., 2005: 3 ). Kajian-kajian  tentang  fidusia  telah  dilakukan  oleh Yulinengsih  (2013) bahwa  penyelesaian ketika  ada  nasabah  yang  ingkar  janji  dapat  dilakukan  dengan  hanya  memberi  teguran  saja  dan negosiasi. Eaksekusi jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Bali di Denpasar tidak didaftarkan tetapi  melalui  akta  di  bawah  tangan  saja  ( Jaya  &  Priyanto,  2014 ).  Kajian  lain  tentang  eksekusi jaminan  fidusia  ialah  yang  dilakukan  oleh Hutagalung  (2013) dan Badriyah  dkk.  (2019) .  Namun kajian  serupa  belum  dilakukan  di  Bali.  Walaupun  telah  dilakukan  tidak  ada  kepastian  bahwa  di Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali telah dilaksanakan akta otentik.
Dari  latar  belakang  tersebut  diatas,  masalah  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah:  1) Bagaimanakah  Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  dalam  Hal  Debitur  Wanprestasi  di  Koperasi Wisata Bali? 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Wanprestasi di Koperasi Wisata Bali?
Dalam karya ilmiah hakikatnya mempunyai suatu tujuan, baik dilihat dari segi teoretis maupun segi praktisnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan  pelaksanaan  eksekusi  benda  jaminan  Fidusia  di  Koperasi  Wisata  Bali  dan  untuk  lebih memahami  secara  mendalam  mengenai  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan eksekusi jaminan di Koperasi Wisata Bali.

## II. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode hukum Empiris, metode Hukum tentang pemberlakuan  atau  penerapan  kegunaan  hukum  yang  ada  peristiwa  hukum  tertentu  dimasyarakat. Dengan  menggunakan  sumber  data  yang  didapatkan  di  masyarakat  untuk  memperoleh  data  yang benar,  dengan  secara  langsung  meneliti  di  Koperasi  Simpan  Pinjam  Wisata  Bali,  dengan menggunakan  dua  jenis  data.  Primer  diperoleh  melalui  penelitian  lapangan  yang  bersumber  dari informan, yaitu pengurus dan anggota koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali serta responden, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor  25  Tahun  1992  tentang  koperasi,  Undang-  undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  jaminan fidusia, PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Adapun Teknik  pengumpulan data  dalam  penelitian ini yaitu  data primer teknik pengumpulan data- data  yang  dilaksanakan  melalui  tanya  jawab  dengan  pemilik  dan  para  anggota.  Dalam  memperoleh data juga dengan melakukan pengamatan di koperasi. Teknik data sekunder, dengan cara mempelajari dokumen,  dan  mengumpulkan  data  yang  benar  dengan  masalah  tersebut,  setelah  itu  dibaca  dan dicermati,  dan  setelah  itu  dilakukan  tindakan  secara  sistematis.  Lokasi  yang  dipilih  untuk mendapatkan  data  primer  adalah  di  Koperasi  Wisata  Bali  yang  berkedudukan  di  Jalan  Tohpati Denpasar  yang  beralamat  di  Jalan  WR.  Supratman  334  Tohpati-Kesiman  Kertalangu,  Kecamatan Denpasar  Timur,  Kota  Denpasar  Bali.  Dalam  hal  ini  peneliti  menentukan  sendiri  responden  dan informan  mana  yang  sanggup  mewakilkan  penduduk,  dengan  meneliti  di kantor. Dalam  penelitian ini  metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metode analisis  kualitatif  sesuai dengan  permasalahan. Dimana setelah data terkumpul maka data tersebut diteliti dengan teori-teori yang relevan kemudian mendapatkan kesimpulan untuk menjawab masalah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Eksekusi  Jaminan Fidusia  dalam Hal  Debitur Wanprestasi  di  Koperasi Wisata Bali
Dalam  usaha  menjaga  kesetabilan  dan  pemerataan ekonomi, koperasi ini telah memperlihatkan hasil pertumbuhan  yang  meningkat  sejalan  dengan  pemerataan  ekonomi  di  masyarakat  dan  peningkatan taraf hidup, juga  menjamin kemajuan yang diinginkan banyak orang. Koperasi  adalah  badan  usaha yang  berbentuk  badan  hukum  dinyatakan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang  koperasi.
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Koperasi Indonesia  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-orang,  seseorang,  atau  badan  hukum koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi,  sekaligus  sebagai  gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Di Indonesia, lembaga fidusia lahir karena Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus  1932.  Lahirnya Arrest ini  di  karenakan  terpengaruh  asas  konkordansi,  juga  dipengaruhi  oleh  keperluan  yang mendadak  dari  pedagang  kecil,  pedagang  besar,  pedagang  baru  yang  perlu  kredit  untuk mengembangkan  usahanya.  Perjalanan  perundang-undangan  fidusia  sangat  tidak  cepat  dikarenakan Undang-  undang  yang  mengatur  tentang  jaminan  fidusia  baru  ada  pada  tahun  1999,  dikarenakan lahirnya  era  reformasi.  Jaminan  fidusia  atau  lengkapnya fiduciaire  eigendomsoverdracht juga dibilang  sebagai  jaminan  hak  milik  dengan  cara  kepercayaan,  adalah  wujud  jaminan  untuk  benda bergerak disamping gadai yang dilakukan oleh yurisprudensi.
Jaminan  fidusia  adalah  hak  atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud  maupun tidak berwujud dan  benda  mati  khususnya  tidak  dibebani  hak  tanggungan  seperti  yang  di  sebutkan  dalam  Undang- undang nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan  yang  berada  dalam  kuasa  pemberi  fidusia, sebagai  agunan  untuk  menuntaskan  hutang  untuk  memberikan  hak  yang  utama  pada  penerima fidusia terhadap kreditur lainnya ( Widjaya & Yani, 2000: 54 ). Didaftarkannya objek jaminan fidusia pada  kantor  pendaftaran  fidusia  (KPF)  setempat,  maka  kreditur  atau  penerima  fidusia  memperoleh hak prefensi.
Setiap  perbuatan  manusia  dalam  masyarakat  selalu  terkandung  segala  akibat  yang  akan terjadi.  Akibat  tersebut  ada  yang  menguntungkan  dan  ada  pula  yang  merugikan.  Akibat  yang menguntungkan sudah barang tentu tidak akan menimbulkan masalah, tetapi akibat yang merugikan tentunya  akan  menimbulkan  masalah.  Akibat  yang  merugikan  tersebut  merupakan  suatu  resiko. Begitu pula bila kita membuat suatu perjanjian maka  kita tidak dapat lepas dari resiko yang terjadi, misalnya debitur pailit atau wanprestasi.
Dari hasil  wawancara yang telah  dilakukan  dengan  Bapak  Ketut Sedia  Yasa  (Ketua Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali) dalam 3 tahun terakhir hanya sebagian kecil terjadi kredit macet seperti tabel dibawah ini:
Tabel 2.1 perbandingan kredit macet dan kredit lancar dari tahun 2016-2018
Tahun Jumlah nasabah Kredit macet Kredit lancar 2016 13 3 10 2017 9 4 5 2018 10 1 9
Sumber: Ketua Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali
Yang  menjadi  anggunan  dari  kredit  macet  tesebut  keseluruhannya  menggunakan  BPKB kendaraan bermotor telah dilakukan penyitaan seperti tabel dibawah ini:
Tabel 2.2 Penyitaan anggunan kredit macet dari tahun 2016-2018
Tahun Kredit Macet Jenis anggunan Keterangan 2016 3 BPKB motor Disita 2017 4 BPKB motor Disita 2018 1 BPKB motor Disita
Eksekusi  jaminan  fidusia  diatur  dalam  Pasal  29  sampai  dengan  Pasal  34  Undang-undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia.  Eksekusi  jaminan  fidusia  adalah  penyitaan  dan penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia.  Itu  terjadi  karena  debitur  cidera  janji  atau wanpretasi tepat pada waktunya,  walaupun  mereka  telah  di  somasi ( Sofwan, 1980: 67 ).
Pada  awalnya  Koperasi  Simpan  Pinjam  Wisata  Bali  aktif  pada  tanggal  21  Maret  2012 sebagai  salah  satu  koperasi  yang  ada  di  Banjar  Tohpati.  Pada  awal  pendiriannya,  Koperasi  Simpan Pinjam Wisata Bali didirikan oleh 35 orang antara lain  adalah  anggota  dari  Banjar  Tohpati  terletak di  Jalan  WR.  Supratman  334  Tohpati  Kesiman  Kertalangu,  Kecamatan  Denpasar  Timur,  Kota Denpasar  Bali. Sejak  awal  berdirinya  Koperasi  Simpan  Pinjam Wisata  Bali  menempati  kantor yang berada di Jalan WR. Supratman 334 Tohpati Denpasar.
Berdasarkan penjelasan Bapak Ketut Sedia Yasa (Ketua Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali) bahwa,  proses  pembentukan  Koperasi  Simpan  Pinjam  Wisata  Bali  ini  termasuk  agak  rumit  karena pada  awal  pendiriannya  diawali  oleh  penolakan  dari  beberapa  anggota  Banjar  Tohpati  yang  tidak setuju adanya Koperasi dilingkungan Banjar Tohpati karena biasanya pembentukan Koperasi dipicu iming-iming  atau  keinginan  untuk  memanfaatkan  fasilitas  atau  agar  dapat  kecipratan  rejeki, disetujuinya oleh Kadus Banjar Tohpati. Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali memulai modal awal koperasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saat ini modal koperasi telah menjadi sebesar  Rp.500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah),  serta  jumlah  anggota  sebanyak  43  (empat  puluh tiga)  orang.  Disamping  itu  Koperasi  juga  memiliki  usaha  yang  meliputi  usaha  angkutan  umum, cuci mobil. (Wawancara dengan bapak Sedia Yasa pada tanggal 02 Maret 2019).
Koperasi  Simpan  Pinjam  Wisata  Bali  mempunyai  beberapa  mitra  strategis,  antara  lain,  IKSP (Induk Koperasi Simpan Pinjam) dalam hal likuiditas, dinas koperasi dalam hal pelatihan, informasi dan jaringan usaha, serta LKM lainnya untuk hubungan timbal balik dalam pelatihan, kerjasama dan jaringan  usaha.  Selain  itu  Koperasi  Simpan  Pinjam  Wisata  Bali juga  mempunyai  kerjasama  dengan beberapa  institusi  keuangan  untuk  melakukan  BI checking terhadap  nasabah-nasabahnya. (Wawancara  dengan  Bapak  Sedia  Yasa  pada tanggal  02 Maret 2019).
Mengenai jaminan,  berdasarkan  penjelasan  Bapak  Ketut  Sedia  Yasa  (Ketua Koperasi  Simpan Pinjam Wisata Bali) bahwa, di dalam pemberian pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali yang dapat dijadikan objek jaminan utang atau jaminan adalah benda tidak bergerak seperti tanah dan benda  bergerak  seperti  motor  dan  mobil.  Terkait  dengan  ruang  lingkup  Jaminan  fidusia  yang objeknya  adalah  benda  bergerak  dan  tidak  bergerak  berupa  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebankan Hak Tanggungan, maka yang dapat dijadikan objek jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali hanyalah  benda  bergerak  berupa  kendaraan  bermotor  seperti  mobil  dan  sepeda  motor.  Tanah  yang tanda  buktinya  masih  berupa  pipil,  tidak  dapat  dipakai  sebagai  jaminan  di  dalam  Koperasi  Simpan Pinjam Wisata Bali (wawancara dengan Bapak Gede Ngurah Weda pada tanggal 02 Maret 2019).
Besarnya  dana  yang  diserahkan  untuk  debitor  dilihat  dengan  nilai  jaminan.  Jika  terdapat jaminan yang bisa berpindah tempat seperti kendaraan bermotor, dilakukan dengan pembatasan usia pada  mobil  atau  motor,  di  maksudkan  untuk  membatasi  usia  kendaraan  tersebut  maksimal  6  tahun dengan  pinjaman  paling  mentok  adalah  35%  dari  penetapan  harga  paling  rendah.  Jika  tanah  di jadikan  jaminan,  berarti  batasan  yang  sanggup  diberi  oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam  Wisata  Bali kepada  nasabahnya  yaitu  taksiran  harga  terendah  55%.  Harga  itu  diperoleh  dari  pihak  koperasi menilai secara ekonomi lebih dahulu dengan cara mengetahui  nilai jual tanah tersebut dan pajaknya.
Eksekusi  Jaminan  yang  dilakukan  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  Wisata  Bali  sudah  menurut peraturan perusahaan yang diawasi dalam standar operasional prosedur (SOP), proses eksekusi benda jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut:
1. Apabila  di  layangkan  surat  teguran  debitor  melakukan  wanprestasi  pada  tunggakan  jatuh tempo pada 1 sampai 5 hari.
2. Bila  tidak  mengindahkan  untuk  membayar  tunggakan  tersebut  maka  diberi  kesempatan  6 sampai 14 hari dari Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali.
3. Bila  di  hari  ke  14 tidak  ada  tanggapan  dari  debitor  maka  akan  dikeluarkan  surat  peringatan pertama oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali.
4. Bila  selama  masa  tenggang  15  hari  tidak  ada  tanggapan  dari  debitor  jadi  Koperasi  Simpan Pinjam Wisata Bali  mengirimkan surat  lainya yang berisi peringatan ke 2 rentan waktu dari 16 sampai  21 hari.
5. Bila sudah dikirimkan tidak juga diindahkan maka debitor akan di berikan kesempatan  oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali dengan masa 22 hari sampai dengan 28 hari.
6. Bila  sudah  di  berikan  kesempatan  dan  tetap  debitor  tidak  mengiindahkan  untuk  membayar, pegawai dari Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali  untuk hal ini disebut debt collector akan melakukan system remedial.
7. Sesudah  pihak  Koperasi  Simpan  Pinjam  Wisata  Bali  yaitu debt  collector melakukan system  remedial namun  tetap  tidak  ada  itikad  baik  dari  pihak  debitor  maka  dilakukan penarikan kembali barang tersebut dengan adanya (surat keputusan) SK dan lampiran surat- surat yang dikirimkan.
Lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan Bapak Ketut Sedia Yasa (Ketua Koperasi Wisata Bali) menjelaskan bahwa, akibat hukum yang wanprestasi ialah :
1. Benda  yang  dijadikan  jaminan  harus  segera  di  eksekusi  untuk  menutupi  hutang  dari debitur;
2. Debitur harus membayar biaya perkara apabila kreditur melakukan tuntutan melalui proses pengadilan  dimuka  hakim.  Hal  ini  apabila  debitur  wanprestasi,  dimana  debitur  telah memberikan  kerugian  kepada  koperasi  sehingga  koperasi  melakukan  tuntutan  melalui pengadilan,dan jika debitur terbukti bersalah dan telah diputusankan oleh hakim bersalah, maka  debitur  sebagai  pihak  yang  kalah  dalam  persidangan  harus  membayar  biaya  dalam perkara (wawancara Dengan Bapak Gede Ngurah Weda pada tanggal 10 Maret 2019).
Eksekusi dilakukan dengan membuat perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokoknya, yaitu dengan cara pencantuman klausula dalam perjanjian pinjaman  mengenai penyerahan jaminan secara kepercayaan, dan penguasaan tanda bukti kepemilikan objek jaminan.

## 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Wanprestasi di Koperasi Wisata Bali
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  Koperasi  Simpan  Pinjam  Wisata  Bali  tidak  mendaftarkan jaminan dengan jaminan fidusia adalah karena adanya faktor ekonomi jaminan yang didaftarkan akan memerlukan  biaya  dan  prosesnya  memerlukan  waktu  dan  faktor  budaya  yaitu  dalam  penyaluran kreditnya  Koperasi  Simpan  Pinjam  Wisata  Bali  mengedepankan  sistem  kekeluargaan.  Debitur dikatakan wanprestasi apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pokok dan  bunga  pinjaman  perbulannya,  selama  tiga  kali  maka  Koperasi  Simpan  Pinjam  Wisata  Bali melakukan upaya sebagai berikut:
1. Pemberitahuan  melalui  telepon  kepada  debitur  apabila  pinjamannya  tidak  dibayar  sesuai perjanjian atau melewati waktu pembayaran;
2. Memberikan  surat  peringatan  (SP)  I  pada  debitur  apabila  pinjaman  yang  dipinjamnya mengalami tunggakan selama tiga kali;
3. Memberikan  surat  peringatan  (SP)  II  apabila  (SP)  I  tidak  ditanggapi  oleh  debitur;  APabila surat  peringatan  (SP)  II  tidak  ditanggapi  maka,  akan  dilakukan  pendekatan  pengurus  dan badan  pengawas.  Koperasi  Simpan  Pinjam  Wisata  Bali  akan  melakukan  eksekusi  terhadap objek  jaminan,  pengambil  alihan  mencari  objek  yang  menjadi  jaminan  seperti  benda  yang bisa berpindah tempat seperti otomotif secara dibawah tangan, juga untuk melakukan lelang pada  objek  jaminan  berdasarkan  Surat  Kuasa  Menjual  yang  menjadi  satu  pada  perjanjian pinjaman  yang  tidak  boleh  dihilangkan,  dengan  maksud  menjual  objek secara langsung. Jika  berhasil  menjual  setelah  dikurangi  biaya  untuk  melakukan  penjualan  itu,  mengunakan sisa hasil penjualannya untuk menutupi utang debitur kepada Koperasi Simpan Wisata Bali, dan apabila ada kelebihan hasil penjualan maka Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali wajib mengembalikannya  kepada  debitur.  Hal  itu  telah  sesuai  dengan  perjanjian  pinjaman,  yang telah disepakati antara kreditur dan debitur.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali telah sesuai  dengan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang  dimiliki  oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam Wisata  Bali  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku.  Debitur
tidak  melaksanakan  kewajibannya  membayar  angsuran  pokok  dan  bunga  pinjamannya  ada disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penghambat dalam eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi di koperasi wisata bali di denpasar, bahwa jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dipengaruhi  oleh  faktor  ekonomi  ,  faktor  waktu,  faktor  budaya  (kepercayaan),  dan  faktor kekeluargaan.  Faktor-faktor  tersebut  yang  berpengaruh  tidak  didaftarkannya  jaminan  fidusia  oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar.

## 2. Saran
Bagi  para  prinsipal  atau  yang  berperkara,  sebelum  melakukan  pertemuan  mediasi  sebaiknya  lebih mengetahui aturan yang mengatur tentang Mediasi tersebut. Bagi para penegak hukum seperti Hakim hendaknya  memberikan  penjelasan  yang  lebih  rinci  mengenai  Prosedur  Mediasi  tersebut  karena dalam  prakteknya  masih  banyak  dapat  ditemui  kasus-kasus  seperti  pertemuan  mediasi  yang diwakilkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badriyah,  S.  M.,  Suharto, R.,  Susilowati,  E.,  Haidar, M.,  &  Allam,  F.  (2019).  Execution  of  Fiducia Guarantee  in  Government  Pawnshop  Companies  in  Semarang  City. International  Journal  of Recent Technology and Engineering , 8 (4), 4196–4200. Hendrojogi. (2012). Koperasi Asas-asas, Teori, dan Praktik . PT RajaGrafindo Persada.
Hutagalung, A. S. (2013). Execution of Fiduciary Guarantee Under Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee (A Socio-Juridical Analysis to Anticipate Its Effectiveness). Indonesia Law Review , 3 (3), 204–212.
Jaya, A. A. G. A. K., & Priyanto, I. M. D. (2014). Implementasi Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur  Wanprestasi  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  Wisata  Bali  di  Denpasar. Kertha  Semaya , 02 (04), 1–14.
Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (1993). Hukum Perusahaan Indonesia . PT. Pradnya Paramita . Sofwan,  N.  S.  S.  M.  (1980). Hukum  Jaminan  di  Indonesia  Pokok-Pokok  dan  Jaminan  Perorangan . Liberty. Untung H., B. (2005). Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia . ANDI.
Widjaya,  G.,  &  Yani,  A.  (2000). Jaminan  Fidusia:  Seri  Hukum  Bisnis .  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Yulinengsih, S. (2013). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.