## Jurnal Restorative Justice
Vol. 6 No. 1, November 2022 E-ISSN : 2622-2051 , P-ISSN : 2580-4200 doi:
PENAFSIRAN  PASAL 156 KUHP TERHADAP PENGHINAAN ATAS SUATU DAERAH DALAM KASUS “TEMPAT JIN BUANG ANAK”

## INTERPRETATION OF ARTICLE 156 OF THE KUHP AGAINST INSTRUCTION OF A REGION IN THE CASE OF “PHERE OF THE GENISE DISPOSE OF

## CHILDREN ”
Erdianto Effendi 1 , Tri Novita Sari Manihuruk 2 , 1 Fakultas Hukum Universitas Riau, Email: erdianto@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Email: trinovitasarimanihuruk93@gmail.com

## Abstrak
Penghinaan atas suatu daerah dalam kasus ‘’tempat jin buang anak’’ditafsirkan dengan Pasal 156  KUHP.  Melihat  fakta  kasus  yang  terjadi  maka  dapat  diperoleh  gambaran  bahwa memang  benar  ungkapan  “jin  buang  anak”  adalah  merupakan  idiom  atau  ungkapan  yang merendahkan,  namun  yang  menjadi  objek  dalam  ungkapan  tersebut  adalah  suatu  tempat atau  daerah  atau  wilayah  tertentu,  bukan  kelompok  orang  yang  ada  di  situ.  Adapun yang menjadi objek yang dimaksud dalam Pasal 156 yang menjadi objek delik adalah orang atau suku, etnik atau golongan penduduk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa  kasus pernyataan tempat jin buang anak meskipun kata-kata yang bersifat merendahkan, pernyataan tersebut tidak dapat diterapkan sebagai delik penghinaan kepada suatu suku, ras atau golongan, karena pernyataan tersebut ditujukan  kepada  suatu  wilayah  atau  daerah  bukan  kepada  masyarakat  tertentu.  Namun demikian, dapat saja kemungkinan penerapan Pasal 14 ayat (2) atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.

## Kata kunci: Penghinaan, Tempat Jin Buang Anak, Pasal 156 KUHP

## Abstract
Insult to an area in the case of "where the genie throws children" is interpreted by Article 156 of the Criminal Code. Looking at the facts of the case, it can be seen that it is true that the expression "jinn throws  away  children"  is  a  derogatory  idiom  or  expression,  but  the  object  in  that  expression  is  a certain place or area or region, not the group of people who are there. As for the object referred to in Article  156  which  becomes  the  object  of  the  offense  is  a  person  or  ethnicity,  ethnicity  or  population group. The research method used is normative research. The results of the study show that in the case of  the  statement  where  the  genie  disposes  of  the  child,  even  though  the  words  are  demeaning,  the statement  cannot  be  applied  as  an  offense  against  a  tribe,  race  or  class,  because  the  statement  is
addressed to a region or region not to a particular community. However, it is possible to apply Article 14 paragraph (2) or Article 15 of Law Number 1 Year 1946.
Keywords: Insult, Where Jin Throws Children , Article 156 KUHP

## Pendahuluan
Hukum  Pidana  bertujuan  untuk  melindungi  negara,  pemerintah, masyarakat dan ketertiban umum, individu serta harta benda milik individu. Perlindungan terhadap ketertiban umum dalam KUHP diatur dalam Bab V yang berjudul Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Tindak pidana tersebut mulai  dari  Pasal  154,  155  yang  sudah  dihapus  Mahkamah  Konstitusi,  Pasal 154a tentang bendera kebangsaan, Pasal 156, Pasal 156a hingga Pasal 178.
Menurut  Simon,  kejahatan  terhadap  ketertiban  umum  yang  sifatnya kurang  jelas  atau  vaag  atau  yang  menurut  sifatnya  dapat  diartikan  secara lebih  luas  dari  arti  yang  sebenarnya  menurut  membentuk  undang-undang atau yang menurut sifatnya sangat rekbaar oleh pembentuk undang-undang telah dipakai untuk menyebut sekumpulan kejahatan yang menurut sifatnya dapat  menimbulkan  bahaya  bagi  maatschappelijke  orde  en  rust  atau  dapat mendatangkan bahaya bagi ketertiban dan ketentraman umum. 1
Van  Bemellen  dan  Van  Hattum  berpandangan  bahwa  pembentuk Undang-undang  memandang  perlu  mengatur  hal  ini  untuk  mencegah bahaya bagi integritas, kelangsungan, dan keamanan negara berikut fungsi- fungsi dan   alat perlengkapannya.
Perbuatan  berupa  menunjukkan  permusuhan,  kebencian,  penistaan kepada suatu golongan penduduk dipandang perlu diadakan dalam hukum pidana  mengingat  dampaknya  begitu  luas  bagi  masyarakat  khususnya masyarakat Indonesia yang multikultur. Pernyataan-pernyataan semacam itu sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial.
Tiap  kelompok  baik  suku,  agama,  ras  atau  golongan  lain  tentu  saja memupunyai kecenderungan untuk meninggikan kelompoknya  sendiri dan di saat yang sama memandang rendah kelompok yang lain. Kecenderungan semacam  itu  tidak  lah  salah  namun  baru  menjadi  salah  dalam  perspektif hukum  pidana  adalah  jika  hal  itu  dilakukan  di  muka  umum.  Penghinaan terhadap  kelompok  masyarakat  tertentu  lebih  berbahaya  daripada penghinaan  kepada  seseorang  karena  melibatkan  kelompok  masyarakat
1 PAF  Lamintang  dan  Theo  Lamintang,  Kejahatan  Terhadap  Kepentingan  Hukum  Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
dalam  jumlah  yang  tidak  sedikit.  Perseteruan  antara  kelompok  masyarakat akan sangat berpotensi menjadi konflik sosial terbuka.
Karena  itu  jaminan  perlindungan  terhadap  suku,  agama,  ras  dan golongan  penduduk  dipandang  tetap  perlu  ada.  Berbeda  dengan  perasaan kebencian dan permusuhan serta penghinaan terhadap penguasa yang telah dihapus  oleh  Mahkamah  Konstitusi    No.  6/PUU-V/2007,  pernyataan kebencian  dan  permusuhan  terhadap  suku,  agama,  ras  dan  golongan penduduk  tetap  ada  dalam  hukum  pidana  baik  dalam  KUHP  maupun  UU ITE.
Dalam  RUU  KUHP,  delik  ini  tetap  dipertahankan  dengan  diatur dalam Pasal 242 berbunyi:
“Setiap  Orang  yang  di  muka  umum  menyatakan  perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan  atau  kelompok  penduduk  Indonesia  berdasarkan  ras, kebangsaan,  etnis,  warna  kulit,  agama,  jenis  kelamin,  disabilitas mental,  atau  disabilitas  fisik  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”
Beberapa  kerusuhan  sosial  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia  yang bersumber dari isu SARA antara lain kerusuhan Mei 1998, Konflik agama di Ambon dan Poso, Konflik Madura versus Dayak dan lain sebagainya.
Adapun pasal KUHP saat ini yang mengatur delik ini adalah Pasal 156 KUHP yaitu Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian  atau  penghinaan  terhadap  sesuatu  atau  beberapa  golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,–
KUHP  Pasal  156  menjadi  dasar  larangan  ujaran  kebencian.Pasal tersebut  menjelaskan  larangan  di  muka  umum  menyatakan  perasaan permusuhan,  kebencian  atau  penghinaan  terhadap  suatu  atau beberapagolongan    rakyat    Indonesia.  Perkataan  golongan    dalam    pasal tersebut  berarti    tiap-tiap  bagian    dari    rakyat    Indonesia    yang    berbeda dengan    suatu    atau    beberapa    hagian    lainnya    karena    ras,  negeri    asal, agama,  tempat,  asal,  keturunan,  kebangsaan  atau  kedudukan  menurut hukum  tata negara. 2
2 Yayan  Muhammad  Royan,  “ANALISIS  PASAL  156  KUHP  TENTANG  UJARAN KEBENCIAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,”  Jurnal Pemikiran Hukum Islam 1, no. 1 (2019): 49, https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/tawasuth/article/view/37/37.
Selain  dalam  KUHP,  kejahatan  tersebut  juga  diatur  dalam  Pasal  16 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan  Diskriminasi Ras dan Etnis yaitu :
“ Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci  kepada  orang  lain  berdasarkan  diskriminasi  ras  dan  etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Demikian pula ketentuan Pasal 45A juncto Pasal 28 ayat (2)  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan  atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan  (SARA)  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  dipidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dana  atau  denda  paling  banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”
Beberapa  kasus  menonjol  yang  diterapkan  sebagai  pasal  ujaran kebencian  antara  lain  kasus  Ki  Gendeg  Pamungkas  aranormal  Ki  Gendeng Pamungkas  membuat  video  sepanjang  54  detik  yang  yang  memuat  unsur kebencian yang  bersifat rasial. Video itu dibuatnya  pada 2 Mei 2017. Selain video,  Ki  Gendeng  juga  memproduksi  atribut  seperti  kaus,  stiker,  jaket, hingga  kantong  plastik  bermuatan  kebencian  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan (SARA). Bahkan, Ki Gendeng membagikan atribut berkonten SARA itu kepada orang-orang di lingkungannya. 3
Dan  baru-baru  ini  muncul  kasus  penistaan  kepada  calon  ibukota negara  oleh  seorang  tokoh  publik  yang  menyatakan  ibukota  baru  tersebut sebagai tempat jin buang anak. Pernyataan tersebut mengundang kemarahan warga Kalimantan dimana lokasi ibukota baru tersebut terletak.
Dalam  situasi  semacam  ini  lah  penegak  hukum  perlu  mengambil tindakan segera menegakkan hukum pidana agar tidak terjadi konflik sosial terbuka  yang  bersumber  dari  isu-isu  SARA.  Menurut  Mardjono Reksodiputro,  sistem  peradilan  pidana  adalah  suatu  operasionalisasi  atau
3 Kompas.com,  “11  Kasus  Ujaran  Kebencian  Dan  Hoaks  Yang  Menonjol  Selama  2017,” Kompas.Com,  2017,  https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/23245851/11-kasus- ujaran-kebencian-dan-hoaks-yang-menonjol-selama-2017?page=1.
suatu  sistem  yang  bertujuan  untuk  menanggulangi  kejahatan,  salah  satu usaha  masyarakat  untuk  mengendalikan  terjadinya  kejahatan  agar  berada dalam  batas-batas  toleransi  yang  dapat  diterima. 4 Adapun  tujuan  sistem peradilan pidana adalah :
a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
b) menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang  terjadi  sehingga masyarakat  puas  bahwa  keadilan  telah  ditegakkan  dan  yang bersalah dipidana,
c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi. 5
Namun  demikian,  aparat  penegak  hukum  tidak  dapat  asal menegakkan  hukum  saja,  karena  dalam  menegakkan  hukum,  penegak hukum dibatasi oleh  kaedah-kaedah hukum acara pidana  menurut  prinsip due process of law yaitu harus menurut dan berdasarkan Undang-undang.

## Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas  maka  rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah konstruksi hukum delik penghinaan terhadap kelompok masyarakat?
2. Ketentuan  apa  yang  dapat  diterapkan  dalam  kasus  ‘’tempat  jin  buang anak’’?

## Metode Penelitian
Penelitian      ini      merupakan      penelitian      hukum      dengan mengunakan metode   hukum   normatif.      Menurut   Philipus   M   Hadjon dan   Tatiek   Sri  Djatmiati   penelitian   hukum   normatif   beranjak   dari hakekat  keilmuan  hukum. 6 Sejalan    dengan    itu    Peter    Mahmud    Marzuki mengemukan  Legal    Research  adalah          penelitian          hukum          yang mengunakan          pendekatan,  pendekatan    perundang-undangan    (Statute
4 Mardjono  Reksodiputro,  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Peran  Penegak  Hukum  Melawan Kejahatan:  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana),  (Jakarta:  Pusat  Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994).
5 Romli  Atmasasmita,  Sistem  Peradilan  Pidana,  Perspektif  Eksistensialisme  Dan  Abolisionisme, (Bandung: Bina Cipta, n.d.).
6 Philipus  M  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati,  Argumen  Hukum,  7th  ed.  (Surabaya:  Gadjah Mada University Press, 2016).
Aprroach),    pendekatan    konseptual  (Conceptual    Approach). 7 Pendekatan perundang –undangan  ( Statute  Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas –asas dalam peraturan perundang -undangan. 8 Menurut  Pasal  1  angka  2  Undang  –  Undang  No.  12  Tahun  2011,  peraturan perundang-  undangan  adalah  peraturan  tertulis    yang  memuat  norma hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan      oleh lembaga      Negara      atau      pejabat      yang      berwenang      melalui  prosedur yang          ditetapkan          dalam          peraturan          perundang-  undangan. pendekatan    dengan    menggunakan    regulasi. Pendekatan    konseptual (Conceptual   Aprroach),   dengan   beranjak   dari   pandangan -pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

## Pembahasan

## Konstruksi Hukum Delik Penghinaan Terhadap Kelompok Masyarakat
Adapun  bunyi  Pasal  156  adalah  Barangsiapa  dimuka  umum menyatakan  perasaan  permusuhan,  kebencian  atau  penghinaan  terhadap sesuatu  atau  beberapa  golongan  penduduk  Negara  Indonesia,  dihukum penjara  selama-lamanya  empat  tahun  atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp. 4.500,–
Pada  prinsipnya,  konstruksi  delik  Pasal  156  sama  dengan  Pasal  154 dan  Pasal  155  yaitu  melarang  adanya  pernyataan  permusuhan,  kebencian atau  penghinaan.  Bedanya  adalah  yang  menjadi  objek  dalam  Pasal  154  dan 155 adalah pemerintah atau penguasa, sedangkan dalam Pasal 156 objeknya adalah suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.
Pasal  154  dan  155  KUHP  tersebut  dikenal  dengan  nama  “delik pembangkit  permusuhan”  yang  maksudnya  menjaga  ketentraman  dan ketertiban  umum  di  kalangan  khalayak  ramai,  agar  mereka  tidak terpengaruh oleh bermacam-macam hasutan yang mengacau dan memecah- belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar di muka umum atau di dalam surat  kabar,  sedangkan  rumusan  pasal  ini  bersifat  formal  (vide  Penjelasan
7 Johnny  Ibrahim,  Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normati  (Malang:  Banyumedia, 2010).
8 Peter Mahmud Marzuk, Penelitian Hukum, Revisi (Jakarta: Kencana, 2005).
Pasal  154  KUHP).  Sedangkan  menurut  Putusan  Mahkamah  Agung  RI, tanggal  14  Juli  1  976,  Nomor  71K/Kr/1973,  yang  dimaksud  pernyataan permusuhan, kebencian atau merendahkan dalam bentuk penghinaan adalah sebagaimana  dimaksud  dalam  titel  XVI  Buku  Kedua  KUHP  yaitu  tentang Penghinaan.
Pasal ini senada juga dengan konstruksi hukum Pasal 45A juncto Pasal 28  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individu  dan  atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan atas  suku,  agama,  ras  dan  antar  golongan  (SARA)  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  28  ayat  (2)  dipidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dana atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”
Merujuk  Denico  Dely,  ketentuan  Pasal  156  dan  Pasal  157  KUHP  dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, tetap penting diatur. Sebagaimana ketentuan Pasal 28J  UUD  NRI  1945  yang  mengatakan  bahwa  dalam  menjalankan  hak  dan kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang ditetapkan  dengan  UU  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat demokratis. 9
Reda  Mantovani 10 mengaitkan  pengertian  ujaran  kebencian  tersebut meliputi  pasal-pasal  penghinaan  dalam  KUHP  dan  penyebaran  berita bohong dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 sehingga pendefinisian Pasal 45A juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE merujuk kepada :
1. Penghinaan terhadap kepala negara lain (Pasal 142 KUHP)
2. Penghinaan yang dilakukan terhadap bendera dan lambang negara lain (Pasal 142a KUHP)
3. Penghinaan terhadap wakil negara lain (Pasal 143 & 144 KUHP)
9 Denico  Doly,  “Pengaturan  Penyebaran  Ujaran  Kebencian  Dan  Isu  Sara  Ditinjau  Dari Hukum  Konstitusi,”  Majalah  Info  Singkat  Hukum  (Jakarta,  September  2017), https://id.scribd.com/document/394947762/Vol-IX-No-17-September-I-Puslit-2017.
10 Reda Mantovani, “Meluruskan Istilah Kritik, Fitnah Dan Ujaran Kebencian,” HUkumonline,
2019, https://www.hukumonline.com/berita/a/meluruskan-istilah-kritik-fitnah-dan- ujaran-kebencian-lt5cf0a71edb75c/.
4. Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambing negara RI (Pasal 154a KUHP)
5. Penghinaan  terhadap  golongan  penduduk  Indonesia  tertentu (Pasal 156 & 157 KUHP)
6. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a KUHP)
7. Penghinaan  terhadap  petugas  agama  yang  menjalankan  tugasnya dan bendabenda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 KUHP)
8. Penghinaan  terhadap  penguasa  umum  diatur  dalam  Pasal  207 KUHP
9. Penistaan (smaad) diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP
10. Penistaan  dengan  surat/smaadschrift  (diatur  pada  Pasal  310  ayat (2) KUHP 11)
11. Fitnah/laster (Pasal 311 KUHP)
12. Penghinaan ringan/eenvoudige belediging (Pasal 315 KUHP)
13. Pengaduan  untuk  memfitnah/lasterlijke  aanklacht  (Pasal  317 KUHP)
14. Tuduhan  secara  memfitnah/lasterlijke  verdachtmaking  (Pasal  318 KUHP)
15. Penghinaan  mengenai  orang  yang  meninggal  (Pasal  321  ayat  (1) KUHP)
Selanjutnya,  karena  tidak  ada  penjelasan  dalam  KUHP  maupun Undang-undang lain, maka perlu ditelusuri perundang-undangan lain yang lebih  rendah  dalam  hal  ini  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  :  SE/  6  D/2015 tentang  Penanganan  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  yang  menyatakan bahwa  ujaran  kebencian  dapat  berupa  tindak  pidana  yang  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  ketentuan  pidana lainnya  di  luar  KUHP,  yang  berbentuk  antara  Iain:  1)  penghinaan;  2) pencemaran  nama  baik;  3)  penistaan;  4)  perbuatan  tidak  menyenangkan;  5) memprovokasi;  6)  menghasut;  7)  penyebaran  berita  bohong;  8)  dan  semua tindakan  di  atas  memiliki  tujuan  atau  bisa  berdampak  pada  tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.
Keputusan  Bersama  Menteri  Komunikasi  Dan  Informatika,  Jaksa Agung,  Dan  Kapolri  Nomor  229,  154,  KB/2/VI/2021  Tahun  2021  terkait Pasal 28 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi  yang  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  terhadap
individu/kelompok  masyarakat  berdasar  SARA.  Penyampaian  pendapat, pernyataan  tidak  setuju  atau  tidak  suka  pada  individu/kelompok masyarakat  tidak  termasuk  perbuatan  yang  dilarang,  kecuali  yang disebarkan itu dapat dibuktikan.

## Ketentuan yang dapat diterapkan dalam kasus “tempat jin buang anak”
Dalam  hal  yang  terjadi  dalam  kasus  “jin  buang  anak”,  pernyataan “tempat  jin  buang  anak”  adalah  pernyataan  yang  bersifat  merendahkan suatu  daerah  sebagai  daerah  terpencil.  Pakar  Bahasa  Universitas  Islam Negeri (UIN) Jakarta Hilmi Akmal mengatakan tempat jin buang  anak  bisa dimaknai sebagai tempat yang jauh dari pusat kota. Istilah itu populer pada tahun 60-a. "Istilah 'tempat jin buang anak' biasanya memang bisa dimaknai sebagai  tempat  yang  jauh  dari  pusat  kota,  tempat  yang  masih  sangat  sepi, jarang  penduduknya  dan  masih  banyak  semak  belukar  atau  bahkan  hutan. 11 Sejarawan Rd. Muhammad Ikhsan dalam bukunya berjudul 'Palembang dari Waktu  ke  Waktu'  (2018)  mengungkapkan,  istilah  ‘jin  buang  anak’  juga disematkan  pada  tempat-tempat  di  daerah  Palembang,  mengacu  pada tempat-tempat sepi pada saat itu. 12
Melihat  fakta  kasus  yang  terjadi  maka  dapat  diperoleh  gambaran bahwa  memang  benar  ungkapan  “jin  buang  anak”  adalah  merupakan idiom  atau  ungkapan  yang  merendahkan,  namun  yang  menjadi  objek dalam  ungkapan  tersebut  adalah  suatu  tempat  atau  daerah  atau  wilayah tertentu,  bukan  kelompok  orang  yang  ada  di  situ.  Adapun  yang  menjadi objek yang dimaksud dalam Pasal 156 atau Pasal 45A UU ITE dan atau Pasal 16  UU  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi  Ras  dan  Etnik,  yang  menjadi  objek  delik  adalah  orang  atau suku, etnik atau golongan penduduk.
Jika  pernyataan  tersebut  diungkapkan  dalam  suatu  pertemuan terbuka,  maka  unsur  di  muka  umumnya  terpenuhi  dan  jika  dilakukan melalui  sarana  elektronik  maka  dapat  dipersangkakan  dengan  ketentuan Pasal  45A  UU  ITE.  Namun  karena  faktanya  yang  menjadi  objek  adalah
11 Eva  Safitri,  “Membedah  Makna  ‘Jin  Buang  Anak’  Edy  Mulyadi,”  DetikNews,  2022, https://news.detik.com/berita/d-5914688/membedah-makna-jin-buang-anak-edy-mulyadi. 12 “Asal Usul Istilah ‘Jin Buang Anak’, Begini Makna Aslinya,” Kumparan News, January 2022, https://kumparan.com/kumparannews/asal-usul-istilah-jin-buang-anak-begini-makna- aslinya-1xOYGSZLFR2/full.
tempat,  maka  persoalan  ini  semestinya  tidak  dapat  diselesaikan  dengan hukum pidana.
Sungguhpun demikian,
dapat saja pernyataan tersebut dipersangkakan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 yaitu :
Pasal 14 ayat (2) :
“  Barang  siapa  menyiarkan  suatu  berita  atau  mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan  ia  patut  dapat  menyangka  bahwa  berita  atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi- tingginya tiga tahun.”
Pasal 15
“  Barang  siapa  menyiarkan  kabar  yang  tidak  pasti  atau  kabar  yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak- tidaknya  patut  dapat  menduga,  bahwa  kabar  demikian  akan  atau mudah  dapat  menerbitkan  keonaran  dikalangan  rakyat,  dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.”
Seharusnya  pelaku  sudah  dapat  menduga  sebagaimana  dalam  Teori “Pengetahuan/Membayangkan”  (voorstelling-theorie).  Menurut  teori  ini, “sengaja”  berarti  “membayangkan”  akan  timbulnya  akibat  perbuatannya. Dalam  pandangan  teori  ini  orang  tidak  bisa  “menghendaki”  akibat  (suatu perbuatan),  tetapi  hanyabisa  “membayangkan”  (akibat  yang  akan  terjadi) bahwa  pernyataan  “tempat  jin  buang  anak”  akan  dapat  menimbulkan keonaran  di  kalangan  rakyat  sehingga  Pasal  14  ayat  2  lebih  tepat  untuk diterapkan  dibandingkan  denga  Pasal  14  ayat  (1)  dimana  dalam  ayat  1 keonaran memang benar telah terjadi.
Kemarahan  warga  Kalimantan  saat  ini,  menurut  hemat  penulis belum  tepat  untuk  disebut  sebagai  keonaran.  Sedangkan  pernyataan bahwa  ibukota  baru  tersebut  sebagai  tempat  jin  buang  anak,  jelas merupakan  sesuatu  yang  bersifat  informasi  bohong  atau  setidaknya merupakan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap.
Jika  dimaknai  tempat jin  buang  anak  sebagai  mengacu  pada  tempat- tempat sepi, maka pernyataan itu jelas lah suatu pernyataan yang keliru atau setidak-tidaknya berifat tidak pasti atau berkelebihan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kasus  pernyataan  tempat  jin  buang  anak  meskipun  kata-kata  yang  bersifat merendahkan,  pernyataan  tersebut  tidak  dapat  diterapkan  sebagai  delik penghinaan  kepada  suatu  suku,  ras  atau  golongan,  karena  pernyataan tersebut  ditujukan  kepada  suatu  wilayah  atau  daerah  bukan  kepada masyarakat tertentu. Namun  demikian,  dapat  saja  kemungkinan  penerapan Pasal 14 ayat (2) atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.

## Daftar Pustaka
“Asal Usul Istilah ‘Jin Buang Anak’, Begini Makna Aslinya.” Kumparan News, January  2022.  https://kumparan.com/kumparannews/asal-usul-istilah- jin-buang-anak-begini-makna-aslinya-1xOYGSZLFR2/full.
Atmasasmita,  Romli.  Sistem  Peradilan  Pidana,  Perspektif  Eksistensialisme  Dan Abolisionisme,. Bandung: Bina Cipta, n.d.
Doly,  Denico.  “Pengaturan  Penyebaran  Ujaran  Kebencian  Dan  Isu  Sara Ditinjau  Dari  Hukum  Konstitusi.”  Majalah  Info  Singkat  Hukum.  Jakarta, September  2017.  https://id.scribd.com/document/394947762/Vol-IX- No-17-September-I-Puslit-2017.
Ibrahim,  Johnny.  Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normati.  Malang: Banyumedia, 2010.
Kompas.com.  “11  Kasus  Ujaran  Kebencian  Dan  Hoaks  Yang  Menonjol Selama 2017.” Kompas.Com, 2017. https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/23245851/11-kasus- ujaran-kebencian-dan-hoaks-yang-menonjol-selama-2017?page=1.

## Lamintang, PAF Lamintang dan Theo. Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum
Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Mantovani, Reda. “Meluruskan Istilah Kritik, Fitnah Dan Ujaran Kebencian.” HUkumonline,
2019. https://www.hukumonline.com/berita/a/meluruskan-istilah-kritik-

## fitnah-dan-ujaran-kebencian-lt5cf0a71edb75c/.

## Mardjono  Reksodiputro.  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Peran  Penegak
Hukum  Melawan  Kejahatan:  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana),.  Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum Universitas Indonesia, 1994.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.
Philipus  M  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati.  Argumen  Hukum.  7th  ed.
Surabaya: Gadjah Mada University Press, 2016.
Safitri, Eva. “Membedah Makna ‘Jin Buang Anak’ Edy Mulyadi.” DetikNews, 2022.  https://news.detik.com/berita/d-5914688/membedah-makna-jin- buang-anak-edy-mulyadi.
Yayan  Muhammad  Royan.  “ANALISIS  PASAL  156  KUHP  TENTANG
UJARAN  KEBENCIAN  PERSPEKTIF  HAK  ASASI  MANUSIA.”  Jurnal Pemikiran Hukum Islam 1, no. 1 (2019): 49.
https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/tawasuth/article/view/37/3 7.