Pelaksanaan  Kontrak Kerja Konstruksi Antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Dengan CV. Analis Konstruksi
Rista ristajambi@gmail.com
Dwi Suryahartati dwisurya@unja.ac.id
M. Amin Qodri m_aminqodri@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 04 Juni 2020; Accepted: 07 Desember 2020; Published: 07 Desember 2020

## Abstract
Construction Services explains that what is meant by a Construction Work Contract is the entire  document  that  regulates  the  legal  relationship  between  service  users  and  service providers  in  the  implementation  of  construction  work.  The  New  Classroom  and  Gapura Development  Agreement  at  the  Batanghari  SMKPP  was  made  in  the  form  of  a  standard contract  that  contained  a  chartering  agreement  between  the  Jambi  Provincial  Education Office  and  CV.  Analis  Konstruksi  to  carry  out,  complete  and  maintain  work  The  research objectives to be achieved in this study are as follows: (1) To find out and analyze how the implementation  of  rights  and  obligations  in  the  construction  agreement  between  CV. Analis  Konstruksi  with  the  Jambi  Provincial  Education  Office  going  well?  (2)  To  find  out and  analyze  what  are  the  constraints  in  the  implementation  of  construction  work contracts  between  the  Jambi  Provincial  Education  Office  and  CV.Analis  Konstruksi  The research  method  used  is  a  type  of juridical and  empirical  research, namely research that focuses  on  research  in  the  field  to  obtain  primary data.  The  empirical  juridical  approach method  in  its  task  of  describing  the  facts  and  explaining  with  the  help  of  hypotheses  in accordance  with  the  law.  However,  the  construction  work  experienced  obstacles  which caused  negligence  which  resulted  in  not  fulfilling  the  achievements  as  specified  in  the contract.  on  the  Construction  of  New  Classroom  and  Archway  Work  in  Batanghari Vocational  School  between  CV.  Analis  Konstruksi  with  the  Jambi  Provincial  Education Office.
Keyword : Agreement, Work Contract Implementation

## Abstrak
Jasa  Konstruksi  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Kontrak  Kerja  Konstruksi adalah  keseluruhan  dokumen  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  pengguna  jasa
Volume 1 Nomor 3 Oktober 2020   Halaman 516-528 ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
dan  penyedia  jasa  dalam  penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi.  Perjanjian Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Gapura di SMKPP Batanghari dibuat dalam bentuk kontrak  baku  yang  berisi  perjanjian  pemborongan  antara  Dinas  Pendidikan  Provinsi Jambi  dan  CV.  Analis  Konstruksi  untuk  melaksanakan,  menyelesaikan  dan  memelihara pekerjaan  Tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut  :  (1)Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  dalam  perjanjian  konstruksi  antara  CV.  Analis  Konstruksi  dengan  Dinas Pendidikan  Provinsi  Jambi  sudah  berjalan  dengan  baik?  (2)Untuk  mengetahui  dan menganalisis  apa  saja  kendala  –  kendala  dalam  pelaksanaan  kontrak  kerja  kontruksi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan CV.Analis Kontruksi? Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis dan empiris, yaitu penelitian yang menitik beratkan  pada  penelitian  di  lapangan  untuk  memperoleh  data  primer.  Metode pendekatan yuridis empiris dalam tugasnya memaparkan fakta dan menjelaskan dengan bantuan  hipotesis  yang  sesuai  dengan  hukum.  Namun  pelaksana  pekerjaan  konstruksi mengalami  hambatan  sehingga  menyebabkan  kelalaian  yang  menimbulkan  tidak terpenuhinya  prestasi  sebagaimana  yang    telah  ditentukan  dalam  kontrak.  pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Gapura di SMKPP Batanghari antara CV. Analis Konstruksi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
Kata Kunci : Perjanjian; Pelaksanaan Kontrak Kerja;

## A. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  hukum  perlu  melihat  terciptanya  kehidupan  yang bersendikan pada hukum dan  keadilan  sebagai bagian integral dan  kehidupan bernegara dan  bermasyarakat.  Fungsi  hukum  melalui  pranata-pranata  hukum  yang  bersih  dan berwibawa  akan  mampu  melindungi  manusia  dan  terciptanya  rasa  aman,  damai,  dan tertib.
Jasa  Konstruksi  merupakan  salah  satu  kegiatan  bidang  ekonomi  yang  mempunyai peranan  penting  dalam  pencapaian  berbagai  sasaran,  guna  menunjang  terwujudnya tujuan  pembangunan  nasional.  Bidang  jasa  konstruksi  diatur  dengan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2017,  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  merupakan  salah  satu  bentuk produk  pembangun  hukum  nasional  yang  luar  biasa  karena  substansi  yang  berkenaan dengan segala aspek, jasa konstruksi diatur secara lengkap dan detail baik dalam Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2017  itu  sendiri  maupun  dalam  peraturan  pemerintah  sebagai peraturan pelaksananya. 1
Hukum  jasa  konstruksi  merupakan  bidang  hukum  yang  berstatus  perjanjian  khusus multidimensi. Perjanjian khusus multidimensi diartikan sebagai pedoman atau dapat juga menjadi  payung  terhadap  berbagai  undang-undang  yang  terkait 2 .  Undang-undang  yang terkait dimaksud mulai dari Undang-Undang Lingkungan Hidup, Pertanahan, Tata Ruang,
1 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perusahaan  Indonesia ,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2010 hlm.585.
2 Ibid. hlm.586
Pengangkutan Darat, Hak Kekayaan Intelektual.Di bawah Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut  berlaku  pula  berbagai  jenis  Undang-Undang  yang  secara  langsung  atau  tidak langsung  berkaitan  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi.  Undang-Undang Jasa Konstruksi merupakan sumber hukum berbagai aspek kehidupan manusia. 3
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2017  Tentang  Jasa  Konstruksi (selanjutnya  disebut  UUJK)  dijelaskan  bahwa  Jasa  Konstruksi  adalah  layanan  jasa konsultasi  konstruksi  dan/atau  pekerjaan  konstruksi.  Para  pihak  dalam  suatu  pekerjaan konstruksi terdiri dari pengguna jasa, dalam Artikel ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi  dan  penyedia  jasa  adalah  CV.  Analis  Konstruksi  Pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa merupakan  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  baik  yang  berbentuk  badan  hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum.
Dalam  rangka  mencari  pelaksana  jasa  yang  benar-benar  berbobot  untuk melaksanakan  pembangunan  fisik,  maka  terdapat  beberapa  syarat-  syarat  yang  harus dipenuhi  oleh  pelaksana  jasa/kontraktor  yang  ingin  ikut  serta  dalam  pelaksanaan pekerjaan tersebut, antara lain:
1. Telah  lulus  prakualifikasi  sesuai  dengan  bidang  dan  klasifikasi  yang  telah ditentukan.
2. Tidak termasuk Daftar Hitam Rekanan.
Syarat-syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi penyedia jasa sebelum pelelangan  pekerjaan  dilaksanakan  dan  ini  merupakan  seleksi  pendahuluan  oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan pada kualifikasi yang dinilai adalah kemampuannya dalam menangani proyek, termasuk kemampuan modal yang cukup untuk membiayai pekerjaan selama borongan itu belum diserah terimakan.
CV. Analis Konstruksi merupakan salah  satu penyedia jasa yang sudah beberapa kali melaksanakan  kontrak  konstruksi  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Dalam hal ini Paket Pekerjaan Pembangunan Gapura  SMKPP dengan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKPP yang beralamat di JL. Jambi – Muara Bulian KM 36 Jembatan Mas, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender terhitung sejak tanggal 22 oktober – 20 desember 2018, merupakan salah satu pekerjaan yang telah diserahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kepada CV. Analis Konstruksi melalui penunjukkan langsung,dan harga nilai pekerjaan tersebut senilai RP.199.890.000.00 ( Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah )
3 Ibid. hlm. 586
Sebelum  melaksanakan  pekerjaan  tersebut,  tentunya  ada  beberapa  hal  yang  paling mendasar  dan  terpenting  dalam  merumuskan  tujuan  para  pihak  dalam  suatu  proyek konstruksi  ialah  dengan  dibuatnya  perjanjian.  Para  pihak  yang  telah  sepakat  untuk mengerjakan  suatu  proyek  biasanya  akan  membuat  suatu  perjanjian  atau  biasa  disebut dengan kontrak kerja konstruksi.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  Kontrak  Kerja  Konstruksi  menurut  Pasal  1 Nomor 8 Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  Nomor  2  Tahun  2017  adalah  keseluruhan  dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
Menurut  Abdul  Kadir  Muhammad,  perjanjian  adalah  suatu  persetujuan  dengan  dua orang  atau  lebih  saling  mengikatkan  diri  untuk  melaksanakan  suatu  hal  dalam  lapangan harta  kekayaan. 4 Menurut  Pasal  1313  KUHPerdata  Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.
Dalam pelaksanaannya, kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK). Isi  dari surat  tersebut yang merupakan  butir-butir  kegiatan konstruksi yang harus  ditaati  oleh  kedua  belah  pihak.  Sesuai  Pasal  22  Peraturan  Pemerintah  29  Tahun 2000  tentang  Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi,  Kontrak  Kerja  Konstruksi  sekurang- kurangnya memuat dokumen-dokumen yang meliputi :
a. Surat Perjanjian;
b. Dokumen Lelang;
c. Usulan atau Penawaran;
d. Berita  Acara  berisi  kesepakatan  antar  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa selama proses evaluasi oleh pengguna jasaantara lain klarifikasi atas hal- hal yang menimbulkan keragu-raguan;
e. Surat  Perjanjian  dari  pengguna  jasa  menyatakan  menerima  atau menyetujui usulan penawaran dari penyedia jasa; dan
f. Surat  pernyataan  dari  penyedia  jasa  yang  menyatakan  kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan. 5
Oleh  karena  itu  hal  penting  yang  perlu  diperhatikan  bagi  para  pihak  yang  membuat atau mengadakan suatu perjanjian adalah apapun yang telah diperjanjikannya secara sah berdasarkan  hukum  harus  dilakukan  dengan  iktikad  baik  sebagai  hukum  bagi  mereka, untuk  melaksanakan,  menyelesaikan  dan  memelihara  pekerjaan  termasuk  bagian- bagiannya  serta termasuk denda jika terjadi kelalaian atau tidak sesuai.
Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang mempunyai kekuatan
4 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm.78.
5 http://civil-injinering.blogspot.com/2009/05/dokumen-kontrak.html . diakses pada tangal 28 november 2019.
hukum  yang  mengikat  bagi  para  pihak  yang  mengadakan  suatu  hubungan  hukum. Sebagai  mana  layaknya  suatu  perjanjian  di  mana  si  debitur  sebagai  pihak  harus memenuhi  kewajibannya  atau  memenuhi  prestasinya.  Jika  ada  pihak  yang  tidak melakukan  isi  perjanjian  itu  dinamakan  wanprestasi.  Wanprestasi  adalah  tidak memenuhi  atau  lalai  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. 6
Namun demikian, tentunya dalam melaksanakan suatu pekerjaan kemungkinan akan timbul  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian.  Dalam keadaan  demikian,  berlakulah  ketentuan-ketentuan  yang  wajib  dipenuhi  yang  timbul akibat  wanprestasi,  yaitu  kemungkinan  pemutusan  perjanjian,  penggantian  kerugian atau pemenuhan. 7
Pengguna  jasa  tentunya  menghendaki  kontraktor  pelaksana  bertanggung  jawab untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang dimuat dalam kontrak. Akan tetapi,  dalam  kenyataannya  masih  terdapat  para  pelaksana  jasa  konstruksi  yang  tidak melaksanakan  prestasinya  sebagaimana  yang  telah  ditentukan.  Demikian  dalam  hal Paket  Pekerjaan  Pembangunan  Gapura  SMKPP  Kabupaten  Batanghari  dengan  kegiatan Pembangunan  Ruang  Kelas  Baru  SMKPP,  pihak  pelaksana  kontrak  kurang memperhatikan resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sehingga  menimbulkan  kelalaian  yang  mengakibatkan  wanprestasi  yang  berupa  tidak selesainya  paket  pekerjaan  pembangunan  gapura  SMKPP  Kabupaten  Batanghari  dalam kontrak pembangunan tersebut.
Berdasarkan  Keputusan  Kepala  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jambi  Nomor:  KPTS- 779/DISDIK  1.2/III/  2018  Tanggal  27  Maret  2018  selaku  Panitia  Penerima  Hasil Pekerjaan  (PPHP)  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jambi  dan  telah  memeriksa  Pekerjaan dengan teliti  sebagaimana daftar terlampir yang diserahkan  oleh  CV.  Analis Konstruksi. Berdasarkan  Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  Kontrak  Nomor:  128.A/SPK/DISDIK- 3.2/X/2018  tanggal  22  Oktober  2018  pada  Belanja  Modal  Gedung  dan  Bangunan Pembangunan  (RKB)  SMK  Pembangunan  Gapura  SMKPP  dengan  kesimpulan  bahwa pekerjaan  yang  diserahkan  oleh  CV.  Analis  Kontruksi    telah  diselesaikan  87,85%  serta tidak  dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  Surat  Perintah  Kerja  (SPK) Kontrak  tersebut  dan  kepadanya  dapat/tidak  dapat  dibayarkan  100%  dari  nilai  Surat
6 Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 98.
7 Sri Soedewi Masjchun Sofyan, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 82.
Perintah Kerja (SPK), Dalam kontrak tersebut sudah dijelaskan mengenai denda apabila terjadi keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah :
1) 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi;
2) 1/1000  (satu  per  seribu)  dari  harga  kontrak,  apabila  bagian  pekerjaan  yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
Mengenai  bentuk  pertanggungjawaban  yang  seharusnya  diberikan  oleh  kontraktor, bentuk  tanggung  jawabnya  dapat  berupa  sanksi  mengganti  kerugian  yang  dapat ditimbulkan oleh resiko tersebut, hal itulah yang dimaksud dengan pembayaran denda. 8

## B. Pembahasan
1. Pihak  CV.  Analis  Konstruksi  Terlambat  Melakukan  Pekeriaan  Yang  Ada  Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Sekolah antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Dengan CV. Analis Konstruksi
Hubungan  antara  kontraktor  dengan  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jambi  adalah hubungan  hukum  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  kesepakatan dalam  perjanjian  jasa  konstruksi  dan  sebagai  imbalannya    kontraktor  mendapatkan jumlah pembayaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Selain itu perjanjian jasa konstruksi ini juga memiliki prinsip-prinsip hukum perikatan, diantaranya:
1. Telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnyasuatu perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang HukumPerdata); dan
2. Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya  (  Pasal  1338  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata).
Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yaitu  Pasal  yang  mengatur  tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian. Pasal tersebut menentukan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk menmbuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu; dan
4) Suatu sebab yang halal.
Pasal  1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menentukan:  "Semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  uadang-undang  bagi  mereka  yang
8 Ema Novita , Tanggung Jawab Kontraktor Terhadap Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Di Kota Mataram) mataram, 2017, hlm.8
membuatnya." Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam asas-asas  hukum,  diantaranya:  asas  kebebasan  berkontrak  ( freedom  of  contract )  adalah asas yang membicarakan tentang orang-orang yang ingin membuat suatu perjanjian maka dibebaskan  tentang  isi  perjanjian  sepanjang  tidak  melanggar  suatu  aturan  hukum.  Asas pacta sunt servanda adalah asas yang membicarakan tentang suatu perjanjian yang dibuat secara  sah  akan  menjadi  suatu  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya,  artinya perjanjian ini terikat dengan aturan hukum.
Adapun  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  Syarat  Umum  Surat  Perintah  Kerja Nomor  128.A  /  SPK  /  DISDIK-3.2  /  X  /  2018    tanggal  22  Oktober  2018  pelaksanaan perjanjian  antara  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jambi  dengan  CV.Analis  Konstruksi,  adalah sebagai berikut:
1. Dinas pendidikan Provinsi Jambi mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. KPA/PPK  berhak  membayar  kepada  penyedia  atas  pelaksanaan  pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
b. KPA/PPK  berhak  atas  kepemilikan  semua  barang/bahan  yang  terkait langsung  atau  disediakan  sehubungan  dengan  jasa  yang  diberikan  oleh penyedia kepada KPA/PPK.
c. KPA/PPK  berhak  memeriksa  setiap  hasil  pekerjaan  penyedia  dan memberitahukan  secara  tertulis  penyedia  atas  setiap  cacat  mutu  yang ditemukan KPA/PPK.
d. KPA/PPK  berwenang  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
e. KPA/PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi apabila keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh peristiwa kompensasi.
f. KPA/PPK  berhak  menerima  penyerahan  pertama  pekerjaan  setelah  seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
g. KPA/PPK  dan  penyedia  berkewajiban  membayar  untuk  berupaya  sungguh- sungguh  menyelesaikan  secara  damai  semua  perselisihan  yang  timbul  dari atau berhubungan dengan SPK.
2. CV. Analis Konstruksi mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. Penyedia  yang  ditunjuk  berkewajiban  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  dalam jangka waktu yang ditentukan.
b. Penyedia  berkewajiban  untuk  membayar  semua  pajak,  bea,  retribusi  dan pungutan  lain  yang  sah  yang  dibebankan  oleh  hukum  yang  berlaku  atas pelaksanaan SPK.
c. Penyedia wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Penyedia  wajib  menyediakan  asuransi  sejak  SPMK  sampai  dengan  tanggal selesainya pemeliharaan.
e. Penyedia  berkewajiban  untuk  melindungi,  membebaskan,  dan  menanggung tanpa  batas  KPA/PPK  beserta  instansinya  terhadap  semua  bentuk  tuntutan, tanggung  jawab,  kewajiban,  kehilangan,  kerugian,  denda,  gugatan  atau tuntutan  hukum,  proses  pemeriksaan  hukum,  dan  biaya  yang  dikenakan KPA/PPK.
f. Penyedia  berkewajiban  untuk  memulai  pelaksanaan  pekerjaan  pada  tanggal
mulai kerja.
g. Penyedia  berkewajiban  untuk  membayar  sanksi  finansial  berupa  denda sebagai  akibat  wanprestasi  atau  cidera  janji  terhadap  kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini.
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  terhadap  dokumen  perjanjian  jasa  konstruksi  dapat diketahui  bahwa  pihak  kontraktor  harus  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan kesepakatan pada Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 128.A / SPK / DISDIK-3.2 / X / 2018 namun pada kenyataannya terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kontraktor di dalam kesepakatan tersebut. Wanprestasi yang dilakukan oleh kontarktor, diantaranya :
1. Keterlambatan penyerahan pembangunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang  mana  waktu  pelaksanaannya  60  (enam  puluh)  hari  kalender  terhitung  sejak tanggal 22 Oktober 2018 s/d 20 Desember 2018.
Menurut  Zaidan  Jauhari  mengatakan  bahwa:  "Dalam  keterlambatan  ini  alasan kontraktor adalah bahwa penyebabnya dari faktor cuaca yang hujan terus menerus yang  menyebabkan  kontraktor  kesulitan  untuk  membawa  bahan  material  /  bahan kerja,  dimana  akibat  dari  hujan  tersebut  akses  jalan  menuju  lokasi  menjadi terhambat karena jalannya berupa tanah merah yang harus ditempuh”. 9
Dari  keterlambatan  waktu  tersebut,  maka  pihak  kontarktor  telah  melakukan wanprestasi  pada  perjanjian  Nomor:  128.A  /  SPK  /  DISDIK-3.2  /  X  /  2018    isi perjanjian  yang tidak sesuai adalah  perjanjian nomor 9  bagian C  yaitu:  "Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan”.
Melihat  dari  keterlambatan  penyerahan  bangunan  tersebut  maka  mengakibatkan tahapan-tahapan  pekerjaan  menjadi  tidak  terselesaikan  sesuai  dengan  jadwal pekerjaan.  Menurut  Arifunnathiq  mengatakan  "Ada  beberapa  pekerjaan  yang belum terselesaikan, diantaranya:
a. Pekerjaan pasangan dan plasteran Pada  pekerjaan  pasangan  dan  plasteran  yang  bermasalah  saat  dikerjakan yaitu  kualitas  perekat  yang  kurang  baik  menyebabkan  lepas  atau  pecahnya pasangan bata, hal ini berakibat langsung pada retaknya plasteran dinding yang menutupi pasangan tersebut
b. Pekerjaan kuzen, pintu, jendela dan ventilasi + kunci Pada  pekerjaan  kuzen,  pintu,  jendela  dan  ventilasi  +  kunci  yang  belum dikerjakan yaitu item daun pintu, daun jendela. Pekerjaan ventilasi juga belum terpasang karena bagian pintu dan jendela belum terselsaikan
c. Pekerjaan plafond
9 Wawancara dengan zaidan jauhari, Ketua Merangkap anggota PPHP, tanggal 20 Januari 2020
Pekerjaan  plafond  yang  belum  terselesaikan  adalah  pemasangan  dek  dan lis profil.
d. Pekerjaan instalasi listrik dan huruf akrlic Pekerjaan  instalasi  listrik  yang  belum  terselesaikan  adalah  pemasangan pitting  dan  lampu,  pemasangan  stop  kontak,  pemasangan  saklar  ganda  dan pemasangan mcb. Dan pekerjaan huruf acrylic belum terpasang.
e. Pekerjaan finishing Pada  pekerjaan  finishing  banyak  bagian  yang  belum  dihaluskan  dan  belum  di cat. 10
2. Penggunaan bahan-bahan material yang tidak sesuai
Penggunaan bahan-bahan material yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada isi perjanjian, diantaranya:
a. Untuk  bagian  pengecatan  dinding,  cat  yang  digunakan  adalah  cat  nippon  paint atau  paragon,  namun  sebagian  yang  diberikan  oleh  pihak  kontraktor  adalah  cat avitex.
b. Ketebalan  plafond  triplek  yang  digunakan  adalah  3mm  seharusnya  ketebalan plafond triplek adalah 4mm.
c. Rangka  plafond  kayu  yang  digunakan  adalah  kayu  tawar  kelas  II,  tetapi kontarktor sebagian menggunakan kayu kemper kelas III;
Permasalahan  dalam  penggunaan  bahan-bahan  material  yang  salah  adalah  pihak kontaktor  menggunakan  sebagian  bahan  material  yang  salah  dikarenakan  stok  bahan material  tersebut  sedang  menipis  dan  sebagai  gantinya,  pihak  kontaktor  harus menggantikan  bahan-bahan  material  yang  salah  tersebut  dan  terdapat  penghambatan pada  bagian  pengiriman  bahan  material  ke  lokasi  dikarenakan  bahan  material  harus dipesan terlebih dahulu.
Pembangunan  pada  tahun  2018  masih  ditemukan  adanya  keterlambatan  dalam pekerjaan,  untuk  bagian  keterlambatan  waktu  pekerjaan  yang  seharusnya  selesai  pada tanggal  22  Oktober  2018  s/d  20  Desember  2018.  Akibat  dari  terlambatnya  maka  pihak kontarktor  dikenakan  sanksi  berupa  denda  keterlambatan  pekerjaan  7/1.000  x Rp.199.890.000,- = Rp. 1.419.540,- keterlambatan ini di mulai tanggal 21 Desember 2018 s/d 27 Desember 2018.
Pada  kenyataanrya  pihak  kontaktor  tidak  menyelesaikan  sesuai  dengan  waktunya. Sesuai dengan isi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 128.A / SPK / DISDIK-3.2 / X / 2018 jika pekerjaan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati maka pihak
10 Wawancara dengan Arifunnathiq, Direktur CV. Analis Konstruksi, tanggal 20 Januari 2020
kontraktor dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Sanksi tersebut berisi terhadap setiap  hari  keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan  Penyedia  Jasa  akan  dikenakan  Denda Keterlambatan  sebesar  1/1000  (satu  perseribu)  dari  nilai  kontrak  atau  bagian  tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 128.A / SPK / DISDIK-3.2 / X / 2018  tanggal 22 Oktober 2018.
Pihak kontraktor masih bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan yang belum terselesaikan  penyebabnya  adalah  karena  adanya  kesepakatan  antara  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  dengan  pihak  kontraktor  yang  dituangkan  dalam  Syarat  Umum  Surat Perintah Kerja Nomor 128.A / SPK / DISDIK-3.2 / X / 2018  tanggal 22 Oktober 2018 dan atas  wanprestasi,  PPK  mengenakan  denda  dengan  memotong  angsuran  pembayaran prestasi  pekerjaan  penyedia,  pembayaran  denda  tidak  mengurangi  tanggung  jawab kontraktual penyedia.
Sesuai  dengan  Instruksi  Kepada  Penyedia  atas  Surat  Perintah  Kerja  Nomor 128.A/SPK/DISDIK-3.2/X/2018/  Tanggal  22  Oktober  2018,  maka  Dinas  Pendidikan Provinsi  Jambi  memberikan  waktu  kepada  kontraktor  untuk  menyelesaikan  pekerjaan, yang  mana  waktu tersebut dimulai tanggal 3  Januari 2019 s/d 4 Februari   2019  bila ada ketidaksesuaian  maka  harus  segera  diselesaikan  oleh  kontaraktor,  serta  memberikan sanksi  berupa  denda  keterlambatan  pekerjaan  sebesar7/1.000  x  Rp.199.890.000,-  =  Rp. 1.419.540,- keterlambatan ini di mulai tanggal 21 Desember 2018 s/d 27 Desember 2018. Hal  ini  Sesuai  dengan  Instruksi  Kepada  Penyedia  atas  Surat  Perintah  Kerja  Nomor 128.A/SPK/DISDIK-3.2/X/2018.
2. Upaya-Upaya  dalam  Perjanjian  Jasa  Konstruksi  Pembangunan  Gedung  Sekolah antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Dengan CV. Analis Konstruksi
Bagian  ini  penulis  akan  menyampaikan  upaya-upaya  untuk  menyelesaikan permasalahan pada pembangunan gedung sekolah. Upaya-upaya yang telah dilakukan bila pekerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan dari perjanjian jasa konstruksi pembangunan gedung sekolah, yaitu:
1. Dapat dilihat dalam Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) pada Point 23 bagian Denda yang berbunyi:
Penyedia  berkewajiban  untuk  membayar  sankni  finanslal  berupa  Denda  sebagai akibat  wanprestasi  atau  cidera  janji  terhadap  kewajiban-kewajiban  penyedia  dalam SPK  ini.  KPA/PPK  mengenakan  Denda  dengan  memotong  angsuran  pembayaran prestasi  pekerjaan  penyedia.  Pembayaran  Denda  tidak  mengurangi  tanggurng  jawab kontraktual ponyedia,
Sesuai  dengan  perjanjian  Nomor:  128.A/SPK/DISDIK-3.2/X/2018/  Tanggal  22 Oktober  2018  bahwa  berdasarkan  Syarat  Umum  Surat  Perintah  Kerja  (SPK),terdapat keterlambatan  penyerahan  bangunan  maka  pihak  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jambi mengajukan denda atas keterlambatan penyerahan bangunan tersebut.
2. Dapat dilihat dalam Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) pada Point 24 bagian Penyelesaian Perselisihan yang berbunyi:
KPA/PPK  dan  Penyedia  berkewajiban  untuk  berupaya  sungguh-sungguh menyelesaikan  secara  damai  semua  perselisihan  yang  timbul  dari  atau  berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan  tidak  dapat  diselesaikan  secara  musyawarah  maka  perselisihan  akan diselesalkan melalu pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
Dengan  melihat  isi  Syarat  Umum  Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  pada  point  23  bagian Denda, dan sesuai dengan Instruksi Kepada Penyedia atas Surat Perintah Kerja Nomor 128.A/SPK/DISDIK-3.2/X/2018/  Tanggal  22  Oktober  2018  dimana  dijelaskan bagaimana  cara  besaran  denda  diberikan  dan  cara  pelaksanaan  ganti  rugi  yang pembayarannya,  dengan  melihat  Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  tersebut  maka  Dinas Pendidikan  Provinsi  Jambi  mengajukan  denda  atas  keterlambatan  penyerahan bangunan,  dan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  yang  belum  terselesaikan  Dinas Pendidikan  Provinsi  Jambi  memberikan  waktu  terselesaikan  tersebut  dengan memberikan  konsekuensi  berupa  denda  yang  harus  dibayar  bila  telah  terselesaikan waktu  pekerjaan  tersebut.  Denda  ini sebesar  7/1.000  x  Rp.199.890.000,-  =  Rp. 1.419.540,-  keterlambatan  ini  di  mulai  tanggal  21  Desember  2018  s/d  27  Desember 2018.  Tetapi  bila  pekerjaan  telah  selesai  pada waktunya  maka  belum  ada  pemutasan perjanjian antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan Kontraktor karena ada masa pemeliharaan,  dimana  dalam  waktu  pemeliharaan  tersebut  pihak  kontraktor berkewajiban  untuk  memelihara  atau  menggantikan  konstruksi  bila  ada  kerusakan yang terjadi pada bangunan yang dikerjakan.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  uraian  bab  terdahulu  maka  penulis  mengambil  kesimpulan sebagai berikut:
1. Pihak  kontraktor  telah  melakukan  wanprestasi  dan  keterlambatan  penyerahan bangunan tersebut maka terdapat tahap-tahap pekerjaan yang menjadi terhambat.
2. Penggunaan  bahan-bahan  material  yang  tidak  sesuai  dengan  isi  perjanjian, diantaranya:
a. Penggunaan bahan pengecatan dinding:
b. Ketebalan plafond triplek; dan
c. Penggunaan rangka plafond kayu.
3. Upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat dilakukan yaitu:
a. Jika pelaksanaan tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finanslal berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera  janji  terhadap  kewajiban-kewajiban  penyedia  dalam  SPK  ini.  KPA/PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.  Pembayaran  Denda  tidak  mengurangi  tanggurng  jawab  kontraktual penyedia,
b. Memberi  KPA/PPK  dan  Penyedia  berkewajiban  untuk  berupaya  sungguh- sungguh  menyelesaikan  secara  damai  semua  perselisihan  yang  timbul  dari  atau berhubungan  dengan  SPK  ini  atau  interpretasinya  selama  atau  setelah pelaksanaan  pekerjaan  ini.  Jika  perselisihan  tidak  dapat  diselesaikan  secara musyawarah  maka  perselisihan  akan  diselesalkan  melalu  pengadilan  negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
c. Memberikan  waktu  kepada  kontraktor  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  dengan konsekuensi  mengenakan  denda  keterlambatan  pekerjaan.  Waktu  tersebut dimulai  tanggal  3  Januari  2019  s/d  4  Februari    2019  bila  ada  ketidaksesuaian maka  harus  segera  diselesaikan  oleh  kontaraktor,  serta  memberikan  sanksi berupa denda keterlambatan pekerjaan sebesar 7/1.000 x Rp.199.890.000,- = Rp. 1.419.540,-  keterlambatan  ini  di  mulai  tanggal  21  Desember  2018  s/d  27 Desember  2018.  Hal  ini  Sesuai  dengan  Instruksi  Kepada  Penyedia  atas  Surat Perintah Kerja Nomor 128.A/SPK/DISDIK-3.2/X/2018.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982.
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Adrian  Sutedi, Aspek Hukum  Pengadaan Barang dan Jasa  dan Berbagai  Permasalahannya , Edisi Kedua, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2008.
R. Subekti , Aneka Perjanjian , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.21 , Intermasa,  Jakarta,  2005.
Salim  HS, Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2006.
Sri  Soedewi  Masjchun  Sofyan, Hukum  Bangunan  Perjanjian  Pemborongan  Bangunan, Liberty, Yogyakarta, 1982.

## Jurnal
Departemen  Pertanian  Direktorat  Jenderal  Peternakan  Direktorat  Budidaya  Ternak Ruminansia. Media  Pengembangan  Peternakan  Volume  21  Tahun  VI .  Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta, 2005.
Ema  Novita ,  Tanggung  Jawab  Kontraktor  Terhadap  Pelaksanaan  Kontrak  Konstruksi Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Di Kota Mataram) mataram, 2017.
Siti  Ummu  Adillah, Kontruksi  Hukum  Perjanjian  Build  Operate  Tranfers  (BOT)  Sebagai Alternate Pembiayaan Proyek , Jurnal Hukum, Vol. XIV, No. I, April 2004
Violencia  C.I.  Kondoy,  Grace  B.  Nangoy,  dan  Inggriani  Elim, Analisi  Penerapan  Pajak Penghasilan Jasa Kontruksi pada CV. Cakrawala, Volume 16 No. 04 Tahun 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi , Nomor 2 tahun 2017.
Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerinyah  tentang Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi,
Nomor 29 Tahun 2000.
Internet
http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html, ,  diakses  pada  tanggal 30 Januari 2020 pukul 20.15 WIB.
http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html diakses pada tanggal 14 April 2020 Pukul 20:06 WIB.