: 2022-07-22, Diterima : 2022-08-01, Jurna l Ilmia h Dina mika  Sosia l dilisensika n di ba wa h Lisensi Crea tive Commons Atribusi-NonKomersia l 4.0 Interna siona l. (CC BY-NC  4.0) | 240
VOLUME 6 NUMBER 2, AUG 2022 | pp.240-249 | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |
Website: https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/index
DOI: https://doi.org/10.38043/jids.v6i1. 3612

## UPAYA PENYELESAIAN POLEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESETARAAN DAN
KEADILAN GENDER (RUU KKG) DI INDONESIA
Ariel Nethan* 1 , Ananda Dewin Ikhtiarin 2 ,Viola Marsela Agustin 3
Maria Veri Diana Baun Yuel 4 , Yeyen Subandi 5, Bagus Subekti Nuswantoro 6
1,2,3,4,5,6 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Respati Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia E-mail: 1 nethanariel0@gmail.com, 2 ikhtiarinanandadewin@gmail.com,
3 marselaagustinviola@gmail.com, 4 mrveridiana@gmail.com, 5 yeyensubandi@gmail.com,
6 bagus.subekti@respati.ac.id

## ABSTRAK
Isu kesetaraan gender menjadi kajian penting dalam hubungan internasional. Di Indonesia  sen diri, isu kesetaraan gender masih marak terjadi. Rancangan Undang-Undang Kesetaraa n d an  Keadila n Gender  (RUU  KKG)  merupakan  rancangan  awal  dari  upaya  pemerintah  untuk  menegakkan kesetaraan  dan  keadilan  gender  di  Indonesia,  dan  rancangan  undang -undang  ini  masih membutuhkan masukan dari masyarakat. RUU KKG menuai berbagai respon dari masyarakat, mulai dari respon yang mendukung hingga respon yang menentang rancangan und ang -und ang  tersebu t. RUU KKG ini memiliki urgensi mengingat di Indonesia masih sering terjadi tin d akan d iskrimi na si gender terutama terhadap perempuan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan in fo rma si mengenai polemik yang terjadi dalam Rancangan Uundang -Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa teknik analisis deskriptif. Adapun analisis penelitian ini menggunakan pendekatan konseptu al. Hasil p enelitian  in i a dala h ditemukan informasi mengenai kehadiran RUU KKG di Indonesia yang kemudian menuai banyak pro dan  kontra  dan  menjadi polemik. Polemik RUU KKG kemudian di dasarkan pada pihak yang menyatakan pro dengan alasan pengaruh positif yang di bawa oleh RUU KKG dan pihak yang kontra khususnya golongan muslim dengan alasan adanya pasal-pasal dalam RUU KKG yang bertentanga n dengan agama. Polemik RUU KKG ini tentunya membutuhkan upaya negosiasi integratif guna menemukan resolusi yang dapat disepakati oleh berbagai pihak.

## Kata kunci: Diskriminasi, Ketimpangan, Perempuan, Kesetaraan, Keadilan Gender

## ABSTRACT
The issue of gender equality is an important study in international relations. In Indonesia  itself, th e issue of gender equality is still rife. Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Kea dilan  Gender (RUU KKG) is an initial draft of the government's efforts to enforce gender eq uality a n d ju stice in Indonesia, and this draft law still requires input from the public. RUU KKG h as received va rious responses from the public, ranging from supportive responses to resp onses a g ainst th e b ill. RUU KKG has urgency considering that in Indonesia there are still frequent acts of gender discrimination ,
especially against women. This study aims to provide information about the polemics that occur in the Draft Law on Gender Equality and Justice in Indonesia. This study uses a  qualitative meth od in  th e form of descriptive analysis techniques. The analysis of this research uses a  co nceptu al a pp ro ach. The result of this research is that information was found regarding the presence of the RUU KKG in Indonesia which later reaped many pros and cons and became a polemic. The polemic of  RUU KKG was then based on those who said they were pro on the grounds of the positive influence b rou ght b y the RUU KKG and those who were against it, especially the Muslim group, on the grounds that th ere were articles in RUU KKG that contradicted religion. This polemic of the RUU KKG  certainly requires an integrative negotiation effort to find a resolution that can  b e a greed  u pon  b y va rio us parties.
Keywords: Discrimination, Inequality, Women, Roles, Pros and Cons.

## PENDAHULUAN
Isu kesetaraan gender merupakan salah satu kajian penting dalam fenomena hubungan internasional.  Di  Indonesia itu sendiri, kesadaran kesetaraan gender muncul ditandai dengan perjuangan  R.A  Kartini  dalam  menuntut  hak-hak  kesetaraan  perempuan  dan  laki-laki terutama  dalam  bidang  pendidikan.  Dalam  suratnya,  R.A  Kartini  berpendapat  bahwa  dia ingin  membuang  adat  yang  melebih-lebihkan  laki-laki  di  atas  perempuan.  (Afriyanti,  2019). Namun  diskriminasi  gender  di  Indonesia  masih  menjadi  problematika krusial sehingga perlu dilakukan  banyak  upaya  untuk  memperjuangkan  kesetaraan  gender.  Kaum  perempuan  di Indonesia  telah  lama  terjebak  di  dalam  stigma  patriarki  dan  diskriminasi baik dalam tataran privat  ataupun  secara  struktural  pada  ranah  publik.  Menurut  Komisi  Nasional  Perempuan Indonesia, berbagai perundang-undangan yang ada di Indonesia malah semakin mempertegas diskriminasi  terhadap  perempuan.(Kusumawardhana,  2018)  Rancangan  Undang-undang Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender  yang  kemudian  di  sebut  RUU  KKG  muncul  untuk perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Dalam Pasal 3 poin c pada RUU KKG dijelaskan bahwa  salah  satu  tujuan  penyelengaraan  KKG  adalah  menghilangkan  semua  tindakan Diskriminasi  Gender  dan  Kekerasan  Gender.  Dengan  demikian  RUU  KKG  memiliki orientasi kesetaraan gender dan kebijakannya  di Indonesia.
RUU  Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender  (RUU KKG) yang dirumuaskan oleh Badan Legislatif  Sekretariat  DPR  RI pada dasarnya masih merupakan rancangan asli yang ada saat ini  ada di Komisi VIII DPR, bahkan draf tersebut dianggap belum resmi menjadi rancangan undang-undang yang siap untuk ditinjau dan dibahas dalam rapat komite. Rancangan undang- undang  masih  merupakan draf dalam fase sosialisasi untuk mendaparkan masukan dan saran dari  seluruh  lapisan  masyarakat.  RUU  itu  memicu  reaksi  publik  yang  luas,  terutama  dari kelompok yang mencoba menentangnya. Pihak yang menolak RUU KKG memandang bahwa RUU tersebut tidak hanya berlawanan dengan ajaran Islam, tetapi juga budaya dan nilai-nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia. (Najib, 2012)
RUU  KKG  memiliki  urgensi  yang  sangat  penting  karena  di  Indonesia  masih  terjadi ketimpangan  peran  yang  dialami  oleh  perempuan  terutama  mengenai  kontribusi  perempuan
dalam  pembangunan  negara  yang  terbilang  masih  sangat  kurang.  Meskipun demikian, RUU KKG  tidak  memiliki  maksud  untuk  mengistimewakan  perempuan  dan  melakukan diskriminasi  terhadap  laki-laki.  Kehadiran  RUU  KKG  ini  justru  menguatkan  peraturan terhadap  hak  dan  kewajiban  yang  setara  bagi  laki-laki  dan  perempuan.(Kusumawardhana, 2018).  Namun,  mengapa  RUU  KKG  ini  tidak  kunjung  disahkan?  Padahal  jika  dilihat  dari tujuan  RUU  KKG  itu  sendiripun  bisa  dikatakan  memiliki  potensi  yang  bagus  sebagai kebijakan  yang  tetap  bagi  Indonesia  karena  RUU  KKG  juga  berkaitan  dengan  pemenuhan Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  khususnya  kesetaraan  dan  keadilan.  Tapi  yang  menjadi pertanyaan besar adalah apakah RUU KKG ini dapat diterima oleh masyarakat Indonesia?
Keberadaan  RUU  KKG  mengenai  bisa  diterima  atau  tidaknya  bagi  masyarakat Indonesia  menjadi  salah  satu  faktor  utama  dalam  penelitian  kali  ini  karena  tentunya  hal tersebut  nantinya  akan  menjadi  bagian penting dari perjalanan sejarah perjuangan kesetaraan gender  di  Indonesia.  Di  sisi lain, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  atau  Convention  on  the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984 (UU No.  7/1984).(Kemenppa  RI,  2017)  Berdasarkan  hal  tersebut,  adapun  penelitian  ini memiliki tujuan memberikan informasi mengenai polemik yang terjadi dan upaya penyelesaian polemik dalam Rancangan Uundang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia . . Selain itu, diharapkan juga bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat khususnya tentang hak dalam mengambil berbagai  peran  baik  laki-laki  maupun  perempuan  serta  tujuan  utama  dalam  penelitian  ini adalah  memberikan  informasi  penting  mengenai  bagaimana  kedudukan  RUU  KKG  dan kebijakannya di Indonesia.
RUU  KKG  dan kebijakannya di Indonesia menuai banyak kontroversi. Pasalnya ada beberapa pihak yang pro dengan RUU KKG, namun ada pula pihak yang menyatakan kontra dengan  RUU KKG berdasarkan berbagai prespektif khususnya keyakinan agama.(Anastasia, 2014).    Pihak  yang  pro  dengan  RUU  KKG  ini  menganggap  bahwa  RUU  KKG  memiliki peran  penting  dalam  pelaksanaan  kesetaraan  gender  di  Indonesia  khususnya  pengambilan peran  dalam  pembangunan,  sementara  pihak  yang  kontra  menganggap  bahwa  terdapat ketidaksesuian  dengan  perspektif  keyakinan  suatu  agama.  Pertentangan-pertentangan  inilah yang  kemudian  menghambat  pengesahan  RUU  KKG  karena  pihak  yang  menuai  pro  dan kontra  saling  berpegang  teguh  dengan  argumennya  masing-masing.  Tentu  saja  berbagai kontroversi ini menjadi perhatian penting khususnya bagi para pejuang kesetaraan gender dan menimbulkan  keresahan  bagi  masyarakat.  Berbagai  kontroversi  inilah  pula  yang  kemudian memicu  polemik  keberadaan  RUU  KKG  sebagai  kebijakan yang mengatur tentang keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Lantas bagaimanakah polemik RUU KKG di Indonesia? Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  polemik RUU KKG di Indonesia.
Sejauh  ini  penelitian-penelitian  berbasis  gender,  khususnya  penelitian  yang membahas tentang RUU KKG banyak dilakukan untuk memahami fenomena terkait dengan RUU KKG seperti tentang urgensi dari RUU KKG(Susiana, 2014) mengkaji RUU KKG dari pandangan  hukum  islam  (Najib,  2012).  Sementara  penelitian  tentang  upaya  penyelesaian polemik  RUU  KKG  belum  pernah  dilakukan.  Sehingga  tulisan  ini  dibuat  untuk  mengkaji sejauh  mana  upaya  penyelesaian  perdebatan  yang  terjadi  mengenai  RUU  KKG.  Berbeda dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya,  tulisan  ini  berfokus  pada  upaya  yang  dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meresmikan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender untuk  mengurangi  diskriminasi  dan  perlakuan  tidak  menyenangkan  lainnya  terhadap perempuan di Indonesia.

## KAJIAN TEORI Teori Feminisme
Mary  Wollstonecraft  adalah  seorang  filosofis dari abad ke-18 dan seorang feminis yang argumentasinya  dikategorikan  dalam  kelompok  feminisme  liberal.  Wollstonecraft berpendapat  bahwa  seorang  wanita  harus  berkuasa  jujur,  cerdas  dan  mandiri.  Pendapat Wollstonecraft  tentang  nilai  perempuan  telah  dipandang  rendah  dalam  novel,  sastra,  dan sistem  pendidikan  selama  berabad -abad.  Menurut  Wollstonecraft,  pria  dan  wanita  adalah individu  dengan  mentalitas  yang  sama  ketika  mereka  menerima  pendidikan  yang  sama. Ketimpangan  inilah  yang  menciptakan  kesenjangan  dan  perbedaan  antara  laki-laki  dan perempuan.  Dalam  konteks  filosofis,  menurut  Wollstonecraft,  semua  individu memiliki nilai moral  yang  sama,  tanpa  memandang  jenis  kelamin,  ras,  kepercayaan,  atau  agama.  Individu hanya  dicirikan  oleh  kepribadian,  keterampilan,  dan  kecerd asan  mereka.  Dengan  demikian, hak  dan  kebebasan  setiap  individu,  baik  perempuan  maupun  laki-laki,  adalah  milik  mutlak. Tidak  ada  politik  tanpa  kebebasan.  Menurut  Wollstonecraft  (1989),  kebebasan adalah dasar dari  politik,  perempuan  tanpa  kebebasan  hanya  menyebabkan  kecacatan  dalam masyarakat.(Ilaa, 2021)
Menurut  Moeliono  dalam bukunya yang berjudul Suharti dan Suharto, feminisme adalah gerakan  yang  dilancarkan  oleh  banyak  kaum  perempuan  yang  menginginkan persamaan hak selayaknya  laki-laki.  Ini  merupakan  sebuah  bentuk  kesadaran  kaum  perempuan  atas diskriminasi  yang  mereka  alami.  Pendapat  Bhasin  dan  Khan  juga  sejalan  dengan  pemikiran ini,  bahwasanya  feminisme  adalah  kesadaran  akan  ketidakadilan  yang  dialami  oleh perempuan  di  berbagai  sektor  kehidupan,  serta  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  para perempuan  untuk  mengubah  dan  menghentikan  kondisi  tersebut.  Feminisme  liberal  hadir untuk  menekankan  pentingnya  hak-hak  liberal  seperti  kebebasan,  dan  persamaan  hak  baik bagi  laki-laki  ataupun  bagi  perempuan.  Salah  satunya  dengan  tuntutan  pengesahan  RUU KKG  ini. Sejalan dengan tujuan utama RUU KKG, feminisme juga menjunjung kategorisasi dari subtansi berikut ini:
1. Membahas mengenai diskriminasi  seks
2. Perbedaan gender ( difference  feminism)
3. Konstruksi  budaya  yang  menguntungkan  salah  satu  pihak  saja (postmodern feminism) (Karim,  2014)
Adanya  ketimpangan  ini  tidak  berjalan  begitu  saja,  ada  kondisi  yang mempengaruhi hal ini seperti budaya maskulinitas hingga patriarki yang tertanam di masyarakat. Menurut Alfian Rokhmansyah  pada  tulisannya  yang  berjudul  Pengantar  Gender  dan  Feminisme,  patriarki yaitu  struktur  di  dalam  masyarakat  yang  menaruh  derajat  laki-laki  sebagai  penguasa  dan pusat  di  segala  bidang  kehidupan.  Sistem  patriarki  ini  telah  mendominasi  kebudayaan masyarakat  sejak  dahulu  kala.  Hal  tersebut  menyebabkan  timbulnya  kesenjangan  dan ketidakadilan  gender  di  segala  bidang.  Sistem  patriarki  selama  ini  juga  menimbulkan ketimpangan gender yang dapat berpengaruh besar terhadap peran perempuan di masyarakat. (Irma & Hasanah, 2017) Ketidakadilan gender didukung dengan adanya budaya maskulinitas yang  didefinisikan  sebagai  konstruksi  sosial  yang  diwariskan  kepada  kalangan  pria. Maskulinitas  pragmatis  menganggap  laki-laki  lebih  superior  dibandingkan  perempuan. Budaya maskulinitas ini dikritisi oleh kaum feminisme yang membahas mengangkat privilege dan kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, hadirnya RUU KKG ini juga adalah sebagai wujud dari  kritisme  kaum  perempuan  atas  kondisi  tidak  setimpang  yang  masih  dialami  perempuan karena sistem patriarki dan budaya maskulinitas  di Indonesia.(Hasyim Nur, 2017)

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  untuk  melakukan  penelitian  ini  adalah metode  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  digunakan untuk  mempelajari  objek  alamiah,  dimana  peneliti  menggabungkan  metode  pengumpulan data  sebagai  alat  utama,  analisis  data  bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian  lebih memfokuskan  pada  makna  daripada generalisasi. Metode kualitatif bertujuan untuk menjaga perilaku  manusia  dan  menganalisisnya  berdasarkan berbagai kualitasnya. Adapun tujuan lain dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  menyajikan  informasi  faktual  yang  sesuai  dengan  topik penelitian.(Creswell,  2009)  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan konseptual dan metode deskriptif kualitatif,   Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah  studi  pustaka  dengan  memanfaatkan  buku-buku,  jurnal-jurnal  penelitian  yang dilakukan  oleh  penulis-penulis  sebelumnya,  dan  berbagai  sumber  literatur  yang  berkaitan dengan penulisan ini. Pada metode kualitatif ini lebih menekankan pada proses dibandingkan dengan  hasil.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  akan  lebih  memfokuskan  pada  analisa  tentang upaya  penyelesaian  polemik  RUU  KKG  di  Indonesia  sehingga  penulis  berharap  data  yang didapatkan akan lebih lengkap dan mendalam.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Positif RUU KKG di Indonesia
Perdebatan  mengenai  RUU  KKG  marak  dibahas  dalam  forum-forum  dan  media massa. Kubu  pro  dan  kontra  mempunyai  pendapat  dan  argumentasi  dari  perspektif  masing-masing mengenai RUU KKG. Dari sekian banyak respon  positif mengenai RUU ini, terdapat respon dari  Pusat  Studi  Wanita  yang  dinyatakan  pada sebuah kegiatan yang bernama Focus Group Discussion  yang  diikuti  oleh  hakim,  akademisi,  ormas  dan  LSM  Rifka  Annisa.  PSW menyatakan  bahwa  RUU  KKG  diharapkan  dapat  menjadi  pelindung  hukum  yang  akan menguatkan  hak-hak  perempuan,  baik  dalam  pemanfaatan  hasil  pembangunan  ataupun memunculkan  sikap  positif  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat.  RUU  KKG  dinilai  fokus pada  perlindungan  terhadap  berbagai  kekerasan,  termasuk  kekerasan,  diskriminasi,  dan ketidakadilan yang mengatasnamakan  gender (Martiany, 2012)
RUU  KKG  juga  memberi  ruang  pada  perempuan  di  dunia  politik.  Representasi  politik perempuan  di  sangat  berpengaruh  bagi  arah  demokrasi  Indonesia  yang  lebih  inklusif. Misalnya,  peningkatan  jumlah  anggota  legislatif  perempuan  di  DPR-RI  yang  sekaligus memberikan  peluang untuk membahas  isu isu perempuan sebagai prioritas.(Anastasia,  2014)
Pentingnya  perumusan  kebijakan  yang  berbasis  kesetaraan  dan  keadilan  gender sesungguhnya  mengacu  pada  agenda  kemanusiaan  internasional,  yang  dimana  terdapat perjuangan perempuan untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan yang kini sudah  menjadi  fenomena  global.  Selain  itu,  melalui  kebijakan  ini,  perempuan  juga  dapat mendapatkan  hak-hak  politik,  memajukan  pendidikan,  dan  menghilangkan  tindak diskriminasi  dan kekerasan terhadap kaum perempuan.
Konsep  tentang  gender  bukanlah sebuah konsep yang baru di Indonesia. Konsep gender telah  digunakan  secara  resmi  oleh  pemerintah.  Konsep  gender  mulai  diperkenalkan  pada tahun  1999, dimana dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mencantumkan upaya perwujudan  keadilan  gender  sebagai  salah  satu  kewajiban  yang  tercantum  di  GBHN.  Pada tahun  2000,  Presiden  Abdurrahman  Wahid  mengeluarkan  instruksi  presiden  No.  9  Tahun 2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  dalam  pembangunan  nasional.  Instruksi presiden  tersebut  menyatakan  bahwa  tujuan  dari  PUG  adalah  untuk  merencanakan, mempersiapkan,  melaksanakan,  memantaua,  dan  mengevaluasi  kebijakan  dan  program pembangunan  nasional  dar  perspektif  gender.(Susiana,  2014)  Oleh  karena  itu,  pencantuman RUU  KKG  dalam  program  legislasi  nasional  diakui  sebagai  inisiatif  yang  baik  untuk memperkuat implementasi  dari kebijakan gender yang sudah ada.

## Pandangan Golongan Muslim  terhadap RUU KKG
Feminisme  adalah  gerakan  perempuan  untuk  menolak  segala  marjinalisasi  dan diskriminasi  dari  kaum  berkuasa  ,  baik  di  bidang  politik,  ekonomi,  begitupun  dengan
kehidupan  sosial  bermasyarakat.  Feminisme  ialah kesadaran akan ketidakadilan gender yang dialami  perempuan  di  ranah  privat  dan  publik.  Pada  dasarnya  tujuan  feminisme  ada  untuk menyetarakan  kedudukan  perempuan  dengan  laki-laki,  memperjuangkan  hak  perempuan sebagai  manusia  yang  merdeka.  Akan  tetapi,  gerakan  feminisme  ini  kurang  mendapatkan dukungan  dari  masyarakat  muslim  di  Indonesia.  Mereka  belum  siap  dengan  adanya pembaharuan  terkhusus  dalam  kesetaraan  gender  ini.  Sebetulnya,  penafsiran  agama  yang berkembang di masyarakat adalah struktur yang didirikan dengan tujuan tertentu.
Jika  penafsiran  agama  jatuh  di  masyarakat  patriarkis  maka  akan  adanya  penafsiran bias sesuai dengan kepentingan laki-laki.(Sodik, 2012). Selain itu, feminisme yang tumbuh di dunia  barat  dianggap  bertentangan  dengan  syariat  Islam  serta  melawan  kodrat  perempuan. Perempuan  sebaiknya  dapat  memahami  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  diciptakan  dengan peran  masing-masing  Sehingga  hal  tersebut  menyebabkan  adanya  kendala  atas  pengesahan RUU KKG ini.
Terdapat  pihak  yang  memihak  dan  melawan  terhadap  munculnya  RUU  KKG  ini. Disatu  sisi  terdapat  masyarakat  yang  mendukung  dan  menginginkan  agar  RUU  ini  dapat segera  disahkan.  Mereka  menganggap  bahwa  diskriminasi  dan  pelecehan  terhadap perempuan  di  Indonesia  sudah  sangat  marak terjadi, sehingga mereka menginginkan adanya perlindungan  hukum.  Sedangkan,  kelompok  kontra  menganggap  RUU  ini  telah  menyalahi aturan agama dan budaya Indonesia.(Amilia, 2012.)
Tanggapan  MIUMI  terhadap  pasal  1  ayat 1 RUU KKG “Gender adalah pembedaan peran  dan  tanggung  jawab  laki-laki  dan  perempuan  yang  merupakan  hasil  konstruksi  sosial budaya  yang  sifatnya  tidak  tetap  dan  dapat  dipelajari,  serta  dapat  dipertukarkan  menurut waktu,  tempat,  dan  budaya  tertentu  dari  satu  jenis  kelamin  ke  jenis  kelamin  lainnya.”. MIUMI  menyatakan  bahwa  pembagian  tugas  antara  laki-laki  dengan  perempuan  bukan merupakan  sebuah konstruksi budaya melainkan wahyu Allah yang tertera dalam Al Qur’an. Organisasi  perempuan  Muslimat  Hidayatullah  berargumen  bahwa  laki-laki  yakni  seorang pemimpin  bagi  perempuan.  Sehingga  laki-laki  dengan  perempuan  dalam  pandangan  Islam mustahil disetarakan atau disejajarkan posisinya  (Martiany, 2012).
Beberapa pendapat mengenai RUU KKG:
1. Menurut  Dr.  Adian  Husaini  (Kaprodi  Pendidikan  Islam  Program  Pascasarjana Universitas  Ibn  Khaldun  Bogor),  menyatakan  bahwa  dari  ajaran  agama  Islam,  laki- laki  diamanahi  untuk  menjadi  seorang  pemimpin.  Kedudukan  perempuan  dan  laki- laki  sesungguhnya  tidaklah  sama,  akan  tetapi  laki-laki  dan  perempuan  setara  dalam pandangan Allah. Bentuk kesetaraan dalam RUU KKG dengan Islam memiliki sedikit perbedaan.  Menurut  beliau,  RUU  KKG  memaknai  kesetaraan  sebagai  kesamaan, sedangkan Islam memandang kesetaraan bukan sebagai kesamaan.  (Amilia,  2012)
2. Saharuddin  Amirsyah,  Wakil Sekjen MUI Pusat dan Dosen UIN Syahid Jakarta dan Universitas  Muhammadiyah  Jakarta,  menganggap  bahwa  didalam  RUU  KKG terdapat  pasal  yang  sedikit  berbeda  dengan  fondasi  sosial  dan tidak spesifik. Beliau menganggap jika di Indonesia sudah memiliki banyak Undang-Undang yang sah dan substansinya  menilai  tidak  terdapat  diskriminasi  antara  perempuan  dan  laki-laki. Beliau  juga  menyatakan  adanya  pertentangan  antara  RUU  KKG  dengan  UU No.1/1974 Tentang Perkawinan. (Amilia,  2012)
Menurut  Adian  Husaini,  apabila  RUU  KKG  disahkan,  terdapat  pasal  bisa  menjadi bentuk  penindasan  terhadap  kaum  muslim  yang  taat  akan  peraturan  muslim.  Pasal  yang dimaksud  adalah  pasal  67  yang  mengatur  tentang  pelarangan  untuk  melakukan diskriminasi,  pembatasan,  atau  pengasingan  terhadap  suatu  jenis  kelamin.  Dan  di  pasal tersebut  terdapat  ketentuan  pidana  bagi  orang-orang  yang  melanggar  pasal  tersebut. (Martiany, 2012)

## Negosiasi Integratif sebagai Upaya Penyelesaian Polemik RUU KKG
Polemik  RUU  KKG  harus  segera  mendapatkan  upaya  penyelesaian  yang  serius  dan tepat.  Oleh  karena  itu,  dalam  menyelesaikan  polemik  yang  terjadi,  kaum  feminisme sebagai gerakan  perempuan  dalam  memperjuangkan  kesetaraan  gender  membutuhkan  upaya  yang dilakukan  yakni  dengan  menerapkan  negosiasi  integratif.  Adapun  pengertian  dari  negosiasi integratif  yaitu  negosiasi  dimana  para  pihak  yang  terlibat  sama-sama  menyampaikan kepentingan  yang  kemudian  dapat  dipertimbangkan  untuk  bisa  ditemukan  resolusinya.  Para pihak  yang  terlibat  tentunya  harus  bisa  memahami  konteks  dan  proses  negosiasi  agar  dapat mencapai kerja sama dan komitmen dari semua pihak. Adapun langkah-langkah dalam proses negosiasi  integratif  meliputi  identifikasi  masalah,  memahami  permasalahan  secara  penuh termasuk  kepentingan  yang  ingin  diintegrasikan,  membuat  berbagai  solusi  yang  bersifat alternatif  dan  menciptakan  pilihan  dimana  solusi-solusi  alternatif  yang  sudah  dibuat  perlu dikaji  ulang  berdasarkan  identifikasi  masalah  yang  sudah  dilakukan  sebelumnya.(Gibran  et al., 2019)
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  polemik  RUU  KKG  bisa  diselesaikan  dengan melakukan  negosiasi  integratif  antara  pihak  yang  terlibat  dimana pihak yang pro dan kontra sama-sama  mengintegrasikan  kepentingannya  lalu  dibuatkan  solusi-solusi  alternatif.  Hal tersebut  tentunya  membutuhkan  sinergi  antara  masyarakat,  lembaga  dan  pemerintahan  agar negosiasi  integratif  dapat  berjalan  dengan  baik.  Sinergi  berbagai  pihak  sangat  diperlukan mengingat  permasalahan  yang  terjadi  berkaitan  dengan  isu gender yang bersifat krusial bagi Indonesia.  Indonesia  memiliki  Keputusan  Presiden  Nomor  9  tentang  Pengarusutamaan Gender  dalam  Pembangunan  Nasional  pada  tahun  2000,  yang  mengatur  bahwa    untuk meningkatkan  status,  peran  dan  kualitas  perempuan,  perlu  diterapkan  strategi pengarusutamaan  gender  dalam  semua  proses  pembangunan  nasional  serta  upaya
mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam  keluarga,  masyarakat,  negara  dan bangsa.(Kemenppa RI, 2018)
Pengarusutamaan  Gender  yang  kemudian  disebut  sebagai  PUG  ini  memberikan adanya  akses,  kontrol  dan  manfaat  yang  setara  bagi semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun  perempuan  dimana  hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  dari  gerakan  feminisme.  PUG  ini kemudian  bisa  menjadi  acuan  dalam  pelaksanaan  negosiasi  integratif  dalam  polemik  RUU KKG bagi pihak yang pro dan pihak yang kontra dengan RUU KKG untuk bisa menemukan resolusi yang bisa disepakati oleh berbagai pihak yang terlibat khususnya pihak yang pro dan kontra dengan RUU KKG.

## KESIMPULAN
Upaya  penegakkan  kesetaraan  gender  di  Indonesia  mendapat  banyak  respon  dari berbagai pihak, mulai dari pihak yang pro hingga kontra, Kemunculan RUU KKG yang akan dijadikan  landasan  untuk  mengatasi  isu  tersebut  pun  menuai  kontroversi.  Penegakkan kesetaraan  dan  keadilan  gender  di  Indonesia  sangat  dibutuhkan,  mengingat  banyak  kasus yang  dimana  perempuan  yang  menjadi  mayoritas  korbannya.  Oleh  karena  itu,  demi mewujudkan  penegakkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender,  perlu  adanya  negosiasi  untuk menemukan  solusi  agar  RUU  KKG  tetap  bisa  menjadi  pelindung  hukum  bagi  hak-hak perempuan  di  Indonesia  tanpa  mendapat penolakan dari pihak-pihak tertentu. Adapun saran yang  diharapkan  bisa  bermanfaat  bagi  penelitian  berikutnya,  yaitu  mengkaji  lebih  banyak kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  pro  dan  kontra  rancangan  undang-undang  tentang kesetaraan dan keadilan gender untuk melengkapi  kekurangan dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Creswell,  J.  W.  (2009). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches (Third Edit). Sage Publications.
Artikel Jurnal pada Website :
Afriyanti,  N.  (2019). KESETARAAN  GENDER  DALAM  TULISAN  R.A  KARTINI PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM . Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
Amilia,  Fatma.  "Rancangan  Undang‐undang  Kesetaraan  Dan  Keadilan  Gender (RUU Kkg) Dalam  Tinjauan  Maqashid  Asy‐syari'ah."  Musãwa:  Jurnal Studi Gender dan Islam, vol. 11, no. 2, 2012, pp. 213-228, doi:10.14421/musawa.2012.112.213-228.
Anastasia,  A.  dkk. (2014). Representasi Politik Perempuan : RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender . Women Research Institute.
Gibran,  R.,  Febrianto,  M.  W.,  Frydatama,  P.,  &  Rahayu,  A.  P.  (2019). STRATEGI  DAN TAKTIK NEGOSIASI INTEGRATIF .
Hasyim,  N.  (2017).  Kajian  Maskulinitas  dan Masa Depan Kajian Gender dan Pembangunan
di Indonesia.
JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo), 1(1), 65-78. doi:https://doi.org/10.21580/jsw.2017.1.1.1938
Ilaa, D. T. (2021). Feminisme  dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi. Jurnal Filsafat  Indonesia , 4 (3), 211. https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.31115
Irma, A., & Hasanah, D. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. Social Work , 7 (1), 71–80.
Karim, A. (2014). KERANGKA STUDI FEMINISME (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan) Abdul. Fikrah , 2 (1), 57–74.
Kusumawardhana,  I.  (2018).  Undang-Undang  Kesetaraan  Dan  Keadilan  Gender. Jurnal HAM , 9 (2), 153–174.
Martiany,  D.  (2012).  Pro  dan  Kontra  RUU  Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender. Info  Singkat Kesejahteraan Sosial , 4 (10), 9–11.
Najib, A. M. (2012). Menakar Ruu Kkg Dari Perspektif Kajian Hukum Islam. Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam , 11 (2), 197. https://doi.org/10.14421/musawa.2012.112.197-212
Sodik,  M.  (2012).  Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi. Musãwa  Jurnal  Studi Gender Dan Islam , 11 (2), 167. https://doi.org/10.14421/musawa.2012.112.167-180
Susiana,  S.  (2014).  URGENSI  UNDANG-UNDANG  TENTANG  KESETARAAN  DAN KEADILAN GENDER THE. Jurnal Kajian , 19 (3), 219–234.
Website :
http://en.wikipedia.org/wiki/Gender
Kemenppa  RI.  (2017). PENTINGNYA  KEADILAN  DAN  KESETARAAN  GENDER  DI INDONESIA . Kemenppa RI.
Kemenppa RI. (2018). KESETARAAN  GENDER :  PERLU  SINERGI  ANTAR KEMENTERIAN  /  LEMBAGA,  PEMERINTAH  DAERAH,  DAN  MASYARAKAT . Kemenppa  RI.  https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan- gender-perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat.