Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Hal: 245 – 263

## Analisis Yuridis Pembinaan Residivis Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak
Gustina Aryani gustinasaburai@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Lenny Nadriana
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Ratna Arum
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Naskah Diterima : 28 Maret 2023 Naskah Revisi : 15 Juni 2023 Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

## Abstract
The  development  of  prisoners  in  Indonesia  is  implemented  in  the  correctional system.  Various  forms  of  guidance  for  correctional  students  at  Special  Child Development Institutions cannot be separated from a change in the correctional system,  which  aims  to  provide  provisions  for  correctional  students  to  face  life after  completing  their  sentence.  The  problems  that  will  be  examined  in  this article  include  how  to  foster  child  recidivism  in  Special  Child  Development Institutions  and  what  are  the  inhibiting  factors  in  the  implementation  of  child recidivism guidance in Special Child Development Institutions.
The method used in this research is Normative Juridical and Empirical Juridical Research Methods, using primary data and secondary data.
Research  Results:  The  Bandar  Lampung  Special  Children's  Development Institute  has  generally  attempted  to  provide  rights  to  children  by  implementing and  providing  guidance  in  accordance  with  what  is  mandated  by  law.  The implementation of coaching for correctional students who are recidivists has so far been the same as other correctional students who are not recidivists, this  is because  the  program  and  coaching  patterns  that  have  existed  so  far  have regulated this. In its implementation, Special Child Development Institutions find it  quite  difficult  to  run  a  coaching  program,  several  inhibiting  factors  in  the implementation  of  recidivist  coaching  for  correctional  students  include:  low level of education, children's skill abilities, lack of community participation and children's  changing  thinking  patterns.  Suggestions  that  can  be  given  by  the author regarding the problems that arise include: for Special Child Development Institutions,  it  is  necessary  to  differentiate  between  the  training  of  ordinary correctional  students  and  recidivist  correctional  students  which  can  have  a deterrent effect on children so that they do not commit crimes again, for example by developing their mental health. children and put more emphasis on spiritual development and for officers at Special Education Institutions for Children to be able to encourage correctional students not to commit criminal acts again.
Keywords: Development of convicts, recidivists, children
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Hal: 245 – 263

## Abstrak
Pembinaan  narapidana  di  Indonesia  diterapkan  dengan  system  pemasyarakatan, berbagai  bentuk  pembinaan  bagi  anak  didik  pemasyarakatan  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  tidak  terlepas  dari  sebuah  perubahan  dalam  sistem pemasyarakatan,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  bekal  bagi  anak  didik pemasyarakatan  dalam  menyongsong  kehidupan  setelah  selesai  menjalani  masa hukuman.  Permasalahan  yang  akan  diteliti  dalam  ini  antara  lain  bagaimana pembinaan  residivis  anak  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  dan  apakah faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  pembinaan  residivis  anak  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Metode  Penelitian  Yuridis Normatif  dan  Yuridis  Empiris,  dengan  menggunakan  data  primer  dan  data sekunder.
Hasil  Penelitian  Bahwa  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Bandar  Lampung secara  umum  telah  berupaya  untuk  memberikan  hak  terhadap  Anak  dengan melaksanakan  dan  memberikan  pembinaan  sesuai  apa  yang  telah  diamanatkan oleh  undang-undang.  pelaksanaan  pembinaan  anak  didik  pemasyarakatan  yang bersatus residivis selama ini sama dengan anak didik pemasyarakatan lainnyanya yang bukan residivis hal ini dikarenakan prigram dan pola pembinaan yang ada selama  ini  memang  mengatur  demikian.  Dalam  pelaksanaannya  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  cukup  sulit  untuk  menjalankan  program  pembinaan, beberapa  faktor penghambat dalam  pelaksanaan  pembinaan  residivis  anak  didik pemasyarakatan  antara  lain  :  rendahnya  tingkat  pendidikan,  faktor  kemampuan keterampilan  anak,  kurangnya  peran  serta  masyarakat  dan  pola  fikir  anak  yang berubah-ubah. S aran-saran  yang  dapat  diberikan  oleh  Penulis  terhadap permasalahan yang muncul antara lain: bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak diperlukan  adanya  pembedaan  pembinaan  terhadap  anak  didik  peasyarakatan biasa  dan  anak  didik  pemasyarakatan  residivis  yang  dapat  menimbulkan      efek jera  bagi  anak  untuk  tidak  kembali  melakukan  kejahatan  misalnya  dengan membagun mental anak dan lebih menitik beratkan pada pembinaan kerohanian dan Bagi petugas di Lembaga Pendidikan Khusus Anak agar dapat memacu anak didik pemasyarakatan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.
Kata Kunci: Pembinaan narapidana, residivis, anak

## I. PENDAHULUAN
Pembinaan  narapidana  di  Indonesia  diterapkan  dengan  sistem  yang dinamakan  sistem  pemasyarakatan.  Sistem  pemasyarakatan  diterapkan  di Indonesia  sejak  tahun  1964  namun  pengaturan  mengenai  sistem  tersebut tersusun dalam sebuah undang-undang baru terwujud ditahun 1995, dengan ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan.  Pasal  2  undang-undang  ini  mengatur  bahwa  “sistem
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk  warga  binaan pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan, memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat diterima  kembali  oleh  lingkungan,  masyarakat,  serta  dapat  aktif  berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab 1 .
Tujuan  memberikan  hukuman  kepada  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan  selain  memberikan  hukuman  kepada  narapidana  selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan  dimasyarakat,  yaitu  dengan  cara  menyadarkan  narapidana dengan  cara  menerapkan  pembinaan  baik  jasmai  maupun  rohani,  dengan demikian tujuan dari pembinaan narapidana selain utuk menimbulkan derita karena  kehilangkan  kemerdekaan,  juga  untuk  membimbing  terpidana  agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masarakat yang baik 2 .
Adanya  berbagai  bentuk  pembinaan  bagi  anak  didik  pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak terlepas dari sebuah perubahan dalam  sistem  pemasyarakatan,  yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan  bekal  bagi  anak  didiki  pemasyarakatan  dalam  menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman. Selanjutnya pembinaan anak didik pemasyarakatan  agar  mereka  lebih dapat  memperbaiki diri  dan tidak  mengulangi  tindak  pidana   yang pernah dilakukannya. Kegiatan didalam  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  bukan  sekedar  untuk menghukum atau menjaga narapidana akan tetapi juga mencakup proses pembinaan  agar  anak  didik  pemasyarakatan  menyadari  kesalahan  dan memperbaiki diri sendiri serta tidak mengulangi perbuatan pidananya lagi 3 .
Lembaga  pemasyarakatan  dan  Lembaga  Pembinaan  Khsus  Anak merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana terdiri dari empat sub sistem yaitu, Kepolisian, Kejaksaan,
1 Toto Sudarman, Tinjuan Sistem Pemidanaan Indonesia , Toga Mas, Jakarta, 2002, hlm 23
2 Ibid , hlm 24 3 Gustiawan Mardani, Tinjauan Tentang Pemidanaan Anak , Utama Press, Surabaya, 2017, hlm 39
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Hal: 245 – 263
Pengadilan,  dan  Lembaga  Pemasyarakatan.  Lembaga  pemasyarakatan sebagai  dan  Lembaga  Pembinaan  Khsus  Anak  subsistem  yang  teakhir mempunyai  tugas  untuk  melaksanakan  pembinaan  terhadap  terpidana khususnya  pidana  pemcabutan  kemerdekaan 4 .  Di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  Lampung  pembinaan  terhadap  anak  didik  pemasyarakatan juga  mengunakan  pola  yang  sama  yaitu  berupa  pembinaan  mental, keterampilan dan kerohanian.
Pembinaan  anak  didik  pemasyarakatan  sebagai  pemenuhan  hak-hak  warga binaan  pemasyarakatan  atau  narapidana  untuk  mendapatkan  perlakukan yang  layak  dan  kesempatan  untuk  memperbaiki  diri,  dalam  rangka pemenuhan  hak-hak  tersebutlah  maka  dilakukannya  berbagai  program- program  pembinaan  di  dalam  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  yang berlaku  untuk  seluruh  warga  binaan  pemasyarakatan  tanpa  terkecuali termasuk  juga  bagi  anak  didik  pemasyarakatan.  Pola  pembinaan  tersebut meliputi  pembinaan  mental,  keterampilan  dan  kerohanian,  yang  bertujuan memperbaiki diri bagi narapidana 5 .
Tujuan  dari  pembinaan  terhadap  anak  didik  pemasyarajatan  adalah  agar kelak jika mereka kembali kemasyarakat menjadi anak yang lebih baik lagi, tidak  memgulangi  kesalahan  yang  sama  dan  dapat  hidup  wajar dimasyarakat.  Meskipun  telah  dibina  dengan  berbagai  pembinaan  di Lembaga  Pembinaan  Khuas  anak  pada  saat  anak  menjalani  pidana  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,  akan  tetapi  tetap  saja  banyak  anak didik  pemasyarakatan  yang  mengulangi  perbuatannya  lagi  dan  kembali menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, hal ini menjadi pekerjaan  berat  tersendiri  bagi  Lembaga  Pembinaan  Khuasa  Anak  untuk kembali melakukan pembinaan terhadap residivis anak pelalu kejahatan. Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan  Khusus  Anak  dilaksanakan  berdasarkan  peraturan  yaitu
4 Rosita Aulia Tengker, Pemidanaan Anak Di Indonesia , Refika Press, Jakarta, 2014, hlm 63
5 Ibid , hlm 64
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Hal: 245 – 263
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan,  dimana ana  didik  baik  fisiK  ataupun  mental.  Diberikan  jadwal  untk  berolahraga, beribadah,  bersekolah,  diberikan  keterampilan  khusus,  didampingi pisikologi  jika  diperlukan  dan  berbagai  hal  yang  berhubungan  dengan pembinaan mental adar dapat melupakan kejahatan yang dilakukannya dan dapat  memuai  hidup  dimasyarakat  dengan  baik.  Permasalahan  yang  akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan  pembinaan  residivis  anak  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  yuridis  empiris 6 .  Pendekatan Yuridis  normatif  adalah  penelitian  perpustakaan  atau  studi  dokumen  yang dilakukan  dengan  cara  menelaah  kaidah-kaidah  atau  norma-nomra,  teori- teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum,  serta  peraturan  perundang- undangan yang berhubungan dengan pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan  Khsus  Anak  Lampung.  Pendekatan  Yuridis  empiris  dilakukan dengan  cara  meneliti  serta  mengumpulkan  data  primer  yang  diperoleh secara  langsung  pada  objek  penelitian  dan  menganalisis  permasalahan dilakukan  dengan  cara  memadukan  bahan-bahan  hukum  yang  berupa  data sekunder  dengan  data  primer  yang  diperoleh  ditempat  penelitian tentangpembinaan  residivis  anak  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Lampung.
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2008, hlm 82
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Hal: 245 – 263

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pembinaan Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Anak Lampung
Berdasarkan  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995,  untuk pelaksanaan  pembinaan  di  Lapas  dilakukan  penggolongan  narapidana berdasarkan:  umur,  jenis  kelamin,  lama  pidana  yang  dijatuhkan,  dan jenis  kejahatan,  serta  kriterialainnya  sesuai  dengan  kebutuhan  atau perkembangan  pembinaan.  Pembinaan  terhadap  anak  pelaku  tindak pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  dilaksanakan  berdasarkan asas-asas  pembinaan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  5  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:
a. Asas Pengayoman,
b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan,
c. Asas Pendidikan,
d. Asas Pembinaan,
e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia,
f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, b
g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu.
Dalam  pasal  1  angka  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  sistem  peradilan  pidana  anak  dijelaskan  bahwa  ”Anak  yang berkonflik  dengan  hukum  yang  selanjutnya  disebut  anak  adalah  anak yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18 (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana”.  Dari penjelasan  anak  tersebut  maka  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana anak  adalah  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  yang  usianya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Berbeda dengan Lapas dewasa yang mementingkan keterampilan yang berorientasi keuntungan untuk  kegiatan  pembinaanya,  Lapas  anak  lebih  menekankan  pada pendidikan,  disebabkan  narapidana  di  sini  masih  dalam  usia  sekolah/di bawah usia 18 tahun 7
7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Hal: 245 – 263
Berikut adalah data jumlah warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan  Kusus  Anak  Klas  II  Bandar  Lampung  berdasarkan umur  pada  tahun  2019  yang  diperoleh  dari  Sub-Registrasi  Lembaga Pemasyarakatan Kusus Anak Klas II Bandar Lampung :
Tabel 1.
Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan  Berdasarkan Umur
No. Kategori Jumlah 1 12 – 16 Tahun 52 2 16  – 18 Tahun 38 Jumlah 90
Sumber : Sub Registrasi LPKA Bandar Lampung 2023
Dari tabel data di atas dapat diketahui rentang usia mayoritas penghuni di  Lembaga  Pemasyarakaan  Kusus  Anak  Klas  II  Bandar  Lampung adalah  berumur  16  -  18  tahun  dengan  sebaran  38  orang  anak  didik, sedangkan  dalam  kategori  umur  12  hingga  16  tahun  terdapat  52  orang anak  didik.  Selain  digolongkan  berdasarkan  umur  Lembaga Pemasyarajatan  Kusus  Anak  Klas  II  Bandar  Lampung  digolongkan menurut lama pidana, Sebagai berikut :
a. B  I  yaitu  untuk  narapidana  yang  dijatuhi  pidana  di  atas  1  (satu) tahun yang dicatat dalam register B I.
b. B  IIa  yaitu  untuk  narapidana  yang  dijatuhi  pidana  kurang  dari  1
(satu) tahun yang di catat dalam register B IIa.
c. B  IIb  yaitu  untuk  narapidana  yang  dijatuhi  pidana  kurang  dari  3 (tiga) bulan.
d. B III yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurungan.
Hak  atas  pendidikan  melingkupi  semua  anak  dengan  berbagai  latar belakang  dan  status  sosial  anak,  tak  terkecuali  yang  menjalani pemidanaan dengan status Anak Didik Pemasyarakatan.Mengingat data tersebut, maka bagi anak perlu dilakukan pembinaan. Pembinaan adalah suatu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, dalam proses pembinaan bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Tujuan  dilakukannya  pembinaan  dengan  harapan  setelah  kembali  ke masyarakat  mendapat  bekal  dan  ilmu  yang  berguna.Mengingat  hal tersebut,  selama  dalam  lembaga  pemasyarakatan  warga  binaan pemasyarakatan  tetap  memperoleh  haknya  dalam  memperoleh pendidikan  dengan  melihat  acuan  penggolongan  atas  pendidikan terakhir  yang  pernah  dienyam.Berikut  adalah  tabel  data  jumlah  warga binaan  atau  anak  didik  pemasyarakatan  berdasarkan  pendidikan terakhir.  Berikut  jumlah  Warga  Binaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kusus Anak Bandar Lampung berdasarkan Pendidikan:
Tabel 3. Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan Pendidikan No Pendidikan Jumlah 1 SD 39 2 SMP 29 3 SMA 14 Jumlah 82
Sumber: Sub. Registrasi LPKA Bandar Lampung 2023
Dari tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa warga binaan atau anak didik pemasyarakatan dengan pendidikan terakhir pada bangku Sekolah Dasar (SD)  berjumlah  39  orang,  pada  bangku  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP)  berjumlah  29  orang,  dan  14  orang  pada  tingkat  Sekolah Menengah Atas (SMA).
Di  dalam  lingkup  hukum,  perbuatan  melakukan  sesuatu  yang dinyatakan  oleh  undang-undang  sebagai  larangan  dan  diancam  dengan pidana  merupakan  salah  satu  bentuk  tindak  pidana,  dan  apabila seseorang  tersebut  telah  melakukan  tindak  pidana  maka  diwajibkan untuk  patuh  mengikuti  prosedur  hukum  positif  yang  ada.Dengan membangun instrument secara efektif, yang berupa penegakkan hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum dapat di tanggulangi secara preventif  maupun  represif.  Berikut  adalah  data  yang  terdiri  dari beberapa  jenis  tindak  pidana/kejahatan  pada  Lemabag  Pemasyarakatan Kusus Anak Kelas II Bandar Lampung :
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Hal: 245 – 263

## Tabel 4.
Jenis Tindak Pidana pada LPKA Klas II Bandar Lampung
No. Jenis Tindak Pidana Perkara Jumlah 1 Terhadap Ketertiban 159 – 181 KUHP 0 2 Kesusilaan 281 – 297 KUHP 0 3 Kesusilaan Psl. 81 – 82/No.23/2002 UUPA 29 4 Pembunuhan Berencana 338 – 340 KUHP 2 5 Penganiayaan 351 – 356 KUHP 0 6 Pencurian 362 – 364 KUHP 22 7 Perampokan 365 KUHP 18 8 Penggelapan 368 KUHP 0 9 Penipuan 372 – 378 KUHP 0 10 Narkotika Psl. 127, Psl. 111 – 114 UU No. 35 Th. 2009 19 11 Pembunuhan Anak Psl. 80/23/02 UUPA 2 12 UU Kesehatan Psl. 196 UU No. 36 Th. 2009 0 13 KDRT Psl. 44/No. 23/2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 0 14 Penadahan 480 KUHP 0 Jumlah 92
Sumber: Sub. Registrasi LPKA Bandar Lampung 2023
Melihat dari tabel di atas, jenis kejahatan berupa kasus Kesusilaan (pencabulan) merupakan jenis kejahatan yang paling  banyak  dilakukan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Hal: 245 – 263
Mei 2023
oleh  anak,  jenis  kejahatan  yang  lainnya  ialah  pencurian,  perampokan, pembunuhan dan narkotika.
Kegiatan  program  pembinaan  atas  anak  didik  di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  Bandar  Lampung  dilaksanakan  secara  rutin  dan sistematis,  kegiatan  pembinaan  dilaksanakan  secara  rutin  dan  juga mengedepankan  pembangunan  karakter,  keterampilan  dan  akademik, sehingga  diharapkan  dapat  diaplikasikan  setelah  Narapidana  Anak kembali  ke  masyarakat 8 .Ketentuantersebut  tercantum  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2012  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan.
Berdasarkan  Direktorat  Bimkemas  dan  Pengentasan  Anak  dalam Pedoman  Perlakuan  Anak  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  salah satu  tugas  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  di  Lembaga  Pembinaan Kusus  Anak  adalah  memberi  saran  dan  pertimbangan  kepada  Kepala Lembaba  Pembinaan  Kusus  Anak  mengenai  bentuk  dan  program  bagi Anak. Dalam melakukan tugas tersebut, Tim Pengamat Pemasyarakatan mempunyai fungsi untuk melakukan sidang Tim Pengamat Pemasayarakatan. Rekomendasi hasil perencanaan program yang sudah dibuat  sebelumnya  wajib  dijadikan  bahan  pertimbangan  oleh  Lembaga Pembinaan  Kusus  Anak  untuk  memutuskan  program  yang  tepat  bagi Anak. Perlu diperhatikan mengenai:
“Anggota sidang Tim Pembina Pemasyarakatan yang terdiri dari: (1) Semua  Kasi,  Ka  Subsi  (Keamanan,  Registrasi  dan  Klasifikasi, Penilaian, Perawatan dan Kesehatan, Dinkemas (2) Anggota adalah:
(a) Pejabat struktural bidang lainnya di Lembaga Pembinaan Kusus Anak  (b)  Pembimbing  kemasyarakatan  (c)  Jabatan  fungsional lainnya  di  bidang  pembinaan  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Lembaga Pembinaan Kusus Anak (d) Wali/pengasuh Anak” 9
8 Wawancara dengan Bapak Siun Samiran, wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023
9 Wawancara dengan Bapak Siun Samiran Kasubsi pendidikan bimkemas, pada tanggal 10
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Hal: 245 – 263
Mei 2023
Hal-hal  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  saat  memberikan  Remisi adalah  berkas  Anak  yang  menjadi  bahan  sidang  Tim  Pengamat Pemasyarakatanmeliputi  :  (1)  Litmas  Anak  dan  (2)  Perencanaan program  Anak.  Mengenai  sidang  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  atau Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  dapat  diadakan  beberapa  sebagai berikut:
“Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan terdiri dari: (1) Sidang Rutin yaitu  sidang  Tim  Pengamata  Pemasyarakatan  yang  dilaksanakan sekurang-kurangnya  2  (dua)  kali  dalam  1  (satu)  bulan  untuk membahas  perkembangan  Anak  (2)  Sidang  Khusus  yaitu  siding  Tim Pengamata Pemasyarakatan yang dilaksanakan dan berlangsung setiap waktu  sesuai  kebutuhan  Anak  dan  membahas  persoalan-persoalan yang  menyangkut  pelaksanan  teknis  pelayanan,  pendidikan  dan pelatihan  keterampilan  maupun  penegakan disiplin  yang memerlukan penyelesaian cepat”.
Untuk  pengambilan  keputusan  dalam  sidang  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  didasarkan  atas  musyawarah  dan  mufakat.  Dalam  hal musyawarah  dan  mufakat  tidak  tercapai,  maka  pengambilan  keputusan dilakukan  dengan  cara  pemilihan  suara  terbanyak  dengan  ketentuan bahwa keputusan diambil lebih dari setengah ditambah 1 (satu). Berikut penjelasan mengenai hal tersebut:
“Selama  persidangan  berlangsung,  proses  pembahasan  dan  masalah yang berkembang dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan harus dicatat  agar  dapat  diketahui  dasar  pengambilan  keputusan  dalam penentuan program pendidikan Anak. Ketentuan lebih rinci mengenai pelaksanaan  sidang  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  merujuk  pada Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Perundang-Undangan  Republik Indonesia  Nomor:  M.02.PR.08.03  Tahun  1999  tentang  Pembentukan Balai Pertimbangan
Pemasyarakatan
dan Tim Pengamat
Pemasyarakatan” 10
Adapun  hal  tersebut  sesuai  dengan  isi  dari  Keputusan  Menteri  Hukum dan  Perundang-Undangan  Republik  Indonesia  Nomor:  M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan
10 Wawancara dengan Bapak Siun Samiran Kasubsi pendidikan bimkemas, pada tanggal 10
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Hal: 245 – 263
dan  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan,  dimana  tugas  pokoknya  adalah sebagai berikut:
Tugas  pokok  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  terdapat  pada  pasal  13 yaitu:
a. Memberikan  saran  mengenai  bentuk,  program  pembinaan, pengamanan  dan  pembimbingan  dalam  melaksanakan  sistem pemasyarakatan;
b. Membuat  penilaian  atas  pelaksanaan  program  pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; dan
c. Menerima  keluhan  dan  pengaduan  dari  Warga  Binaan Pemasyarakatan.
Selanjutnya  dalam  melaksankan  tugas  tersebut,  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  mempunyai  fungsi  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal 15 yaitu:
a. Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan
b. Melakukan administrasi persidangan, inventarisasi dan
dokumentasi
c. Membuat rekomendasi kepada:
1) Direktur Jenderal Pemasyarakatan bagi Tim Pengamat Pemasyarakatan Pusat
2) Kepala Kantor Wilayah bagi Tim Pengamat Pemasyarakatan Wilayah, dan
3) Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  bagi  Tim  Pengamat Pemasyarakatan Daerah.
d. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan, pengamanan dan pembimbinganWali Warga Binaan Pemasyarakatan atau perawatan tahanan.
Dalam  hal  ini  ketentuan  Pasal  14  Keputusan  Menteri  Hukum  dan Perundang-undangan  Republik  Indonesia  Nomor:  M.02.PR.08.03 Tahun  1999  tersebut  menentukan  bahwa  saran  dan  pertimbangan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
pengamatan  yang  dibuat  oleh  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan merupakan  rekomendasi  bagi  kepala  dalam  menyelesaikan  masalah- masalah dan usulan pembinaan dengan tingkatan sebagai berikut:
1. Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Pusat  bertugas  memberikan  saran dan pertimbangan pengamatan kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan  tentang  masalah-masalah  dan  usulan  pembinaan,
pengamatan dan pembimbingan Wali
Warga Binaan
Pemasyarakatan yang diajukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan Wilayah dalam hal:
a. Masalah-masalah  penempatan  dan  pemindahan  Wali  Binaan Pemasyarakatan.
b. Penyelesaian  masalah-masalah  usulan  dari  daerah  tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan remisi
c. Masalah-masalah  lain  yang  dipandang  perlu  oleh  Direktur Jenderal Pemasyarakatan
2. Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Wilayah  bertugas  memberi  saran dan  atau  pertimbangan  pengamatan  kepada  Kepala  Kantor Wilayah tentang  masalah-masalah  dan  usulan  pembinaan,  pengamatan  dan pembimbingan  Wali  Binaan  pemasyarakatakan  yang  diajukan olehUnit  Pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan  Pemasyarakatan  dalam hal:
a. Perkembangan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Wali
Binaan  Pemasyarakatan  atau  perawatan  tahanan  di  semua  Unit
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah
b. Meneliti, menelaah, menilai usulan
Tim Pengamat
Pemasyarakatan  Daerah  sebagai  bahan  pertimbangan  Kepala Kantor  Wilayah  untuk  ditolak  atau  diteruskan  kepada  Direktur Jenderal Pemasyarakatan
c. Masalah-masalah  pembinaan  lain  yang  dianggap  perlu  oleh Kepala KantorWilayah
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Hal: 245 – 263
3. Tim Pengamat Pemasyarakatan Daerah bertugas memberi saran dan atau  pertimbangan  pengamatan  kepada  Kepala  Unit  Pelaksana Teknis Pemasyarakatan mengenai:
a. Bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan
pembimbingan Wali Bembinaan Pemasyarakatan atau perawatan tahanan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan b. Penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan,
pengamanan  dan  pembimbingan  anak  didik  pemasyarakatan atau perawatan tahanan
c. Penerimaan  keluhan  dan  pengaduan  dari  anak  Wali  Binaan
Pemasyarakatan  untuk  diteruskan  kepada  Kepala  Unit
Pelaksana Teknis
d. Pelanggaran  disiplin  dan  pelanggaran  hukum  oleh  anak  didik pemasyarakatan  untuk  diambil  tindakan  cepat  dan  tepat  guna serta lain yang timbul dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
Bahwa  pelaksanaan  pembinaan  anak  didik  pemasyarakatan  yang bersatus  residivis  selama  ini  sama  dengan  anak  didik  pemasyarakatan lainnyanya  yang  bukan  residivis  hal  ini  dikarenakan  program  dan  pola pembinaan yang ada selama ini memang mengatur demikian 11 .
Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis berpendapat bahwadalam pelaksanaan  pembinaan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  bersatus residivis  semestinya  ada  pemberdaan  yang  menitik  beratkan  kepada kesadaran  anak  untuk  tidak  mengulangi  perbuatannya  lagi.  Misanya lebih ditungkatkan kepada membinaan keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan,  karena  langkah  ini  akan  menimbulkan  rasa  taqwa  pada  anak sehingga anak menjadi takut untuk berbuat jahat lagi.
11 Wawancara dengan Bapak Siun Samiran Kasubsi pendidikan bimkemas, pada tanggal 10 Mei 2023
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Hal: 245 – 263
Penulis  juga  berpendapat  bahwa  perlu  adanya  keadaan  yang menimbulkan  efek  jera  bagi  anak  untuk  mengulangi  tindak  pidana. Menurut  wawancara  penulis  dengan  Seren  Bin  Kasim  anak  didik pemasyarakatan pada kasus pencurian yang menyatakan dia mengulangi tindak pidana pencurian diarenakan faktor ekonomi dimana keluarganya termasuk  keluarga  miskin  dan  dia  menyatakan  tidak  takut  jika  harus masuk  lagi  ke  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  karena  di  dalam Lembaga dirinya merasa diurus tetap dapat makan dan pendidikan 12 .
Selanjutnya  penulis  mewawancarai  Mad  Dayan  Bin  Samsu  anak  didik pemasyarakatan  desidivis  dari  kasus  narkotika  menyakan  bahwa  dia mengulangi  tindak  pidana  narkotika  karena  faktor  pergaulan  dimana teman-teman disekitarnya adalah pengguna narkotika. Mad Dayan juga menyatakan  tidak  takut  jika  harus  kembali  masuk  ke  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  karena  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Khsus Anak mendapatkan pelayanan yang baik 13 . Anak didik pemasyarakatan dari  kasusu  perampokan  yang  penulis  wawancarai  adalah  Edo  Wijaya Bin  Yanta  yang  menyatakan  bahwa  melakukan  tindak  pidana perampokan  bersama  dengan  orang-orang  dewasa  karena  terdorong faktor ekonomi dan faktor pergaulan sehingga Edo Wijaya kembali ikut merampok 14 .
Berdasarkan  wawancara  tersebut  penulis  berpendapat  bahwa  memang perlu  adanya  pembinaan  khusus  bagi  anak  didik  pemasyarakatan  yang bersataus  residivis  agar  tidak  kembali  melakukan  perbuatan  pidana kebalidan  menjadi  anak  dengan  pribadi  yang  lebih  baik  lagi.  Karena menurut  penulis  setiap  anak  memiliki  kepribadian  yang  berbeda-beda disi lan ada anak yang mudah menyadari kesalahan dan menyesali
12 Wawancara dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021 di Lembaga Pembinaan khsus Anak tanggal 4 Juni 2023
13 Wawancara dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021 di Lembaga Pembinaan khsus Anak tanggal 4 Juni 2023
14 Wawancara dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021 di Lembaga Pembinaan khsus Anak tanggal 4 Juni 2023
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Hal: 245 – 263
perbuatannya  sehingga  tidak  mau  mengulangi  perbuatan  pidana  lagi. Dilain  sisi  ada  anak  yang  memang  cukup  sulit  untuk  berubah  atau dengan  akat  lain  dapat  dikatan  bandel  sehingga  berpotensi  menjadi residivis.
Penyatuan pembinaan  anak  didik  pemasyarakatan  biasa  dan  anak didik pemasyarakatan  residivis  akibay  yang  ditimbulkan  bukan  menguragi tingkat kejahatan dalam bentuk pengulangan akan tetapi dengan adanya penyamaan  pembinaan  tersebut  justru  akan  mebuat  anak  didik pemasyarakatan residivis untuk melakukan kejahatan lagi karena dalam pelaksanaannya  tidak  ada  pemberatan  dalam  pelaksanaan  pidana  di Lembaga Pembinaan khusus Anak.

## 2. Faktor  Penghambat  Dalam  Pelaksanaan  Pembinaan  Residivis

## Anak Di Lembaga Pembinaan Khsus Anak Lampung
Adapun  tujuan  pemasyarakatan  adalah  membentuk  warga  binaan permasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya, menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat  setelah keluar dari  tahanan.  Namun  demikian  masih  terdapat  beberapa  kendala yang  menghambat  dalam  pelaksanaan  pembinaan  residivis  anak  di Lembaga Pembinaan Khsus Anak.
Pada  dasarnya  pelaksanaan  pembinaan  dan  apa  yang  diberlakukan kepada  anak  didik  pemasyarakatan  merupakan  suatu  proses  yang terintegrasi,  berkesinambungan  dan  kontinyu  sejak  anak  didik pemasyarakatan  masuk  di  Lembaga  Pembinaan  Ksus  Anak  sampai selesainya  masa  pembinaan.  Pelaksanaan  pembinaan  menjadi  prioritas utama  dalam  pelaksanaan  masa  pembinaan  atau  dapat  dikatakan  dalam pelaksanaan hukuman 15 .
15 Wawancara dengan Bapak Siun Samiran Kasubsi pendidikan bimkemas, pada tanggal 13 Mei 2021
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Namun  dalam  pelaksanaannya  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak cukup  sulit  untuk  menjalankan  program  pembinaan,  beberapa  faktor penghambat  dalam  pelaksanaan  pembinaan  residivis  anak  didik pemasyarakatan antara lain:
1. Rendahnya tingkat pendidikan
Faktor  utama  penyebab  kejahatan  adalah  rendahnya  pendidikan dan sumberdaya manusia. Nenurut wawancara dengan Bapak Beri Pangga  menyatakan  kenyataannya  sebgain  besar  anak  didik pemasyarakatan  yang  ada  di  Lembaga  Pembinaan  Khsus  Anak Lampung masih berpendidikan rendah bahkan ada yang tergolong buta  huruf.  Hal  ini  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  petugas dalam membrikan pembinaan. Untuk anak yang buta huruf berarti Lembaga Pembinaan Khusus Anak mebrikan pendidikan agar anak dapat membaca dan menulis.
2. Faktor kemampuan ketrampilan anak
Anak  didik  pemasyarakatan  memiliki  keterampilan  yang  rendah bahkan  tidak  ada  keterampilan  sama  sekali.  Faktor  ini  terkendala dengan tenaga pengajar keterampilan sangat kurang.
3. Kurangnya peran serta masyarakat
Dalam  bimbingan  kerja  anak  didik  pemasyarakatan  dididik  untuk membuat  keterampilan,  akan  tetapi  dalam  pelaksanannya  hasil karya anak didik pemasyarakatan kurang diminati oleh masyarakat sehingga  menimbulkan  presepsi  dalam  diri  anak  bahwa keterampilan  yang  dia  dapatkan  selama  dalam  masa  pembinaan tidak bermanfaat ketika harus kembali ke masyarakat
4. Pola fikir anak yang berubah-ubah
Pola  fikir  anak  yang  cendrung  sering  kali  berubah  menbuat pembimbing  dan  petugas  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak mengalami kesulitan dalam memberikan bimbingan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Hal: 245 – 263

## IV. PENUTUP
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan sebagai  berikut:  Bahwa  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Bandar Lampung  secara  umum  telah  berupaya  untuk  memberikan  hak  terhadap Anak  dengan  melaksanakan  dan  memberikan  pembinaan  sesuai  apa  yang telah diamanatkan oleh undang-undang. pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang bersatus residivis selama ini sama dengan anak didik pemasyarakatan  lainnyanya  yang  bukan  residivis  hal  ini  dikarenakan prigram  dan  pola  pembinaan  yang  ada  selama  ini  memang  mengatur demikian.
Dalam  pelaksanaannya  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  cukup  sulit untuk  menjalankan  program  pembinaan,  beberapa  faktor  penghambat dalam  pelaksanaan  pembinaan  residivis  anak  didik  pemasyarakatan  antara lain:
1. Rendahnya tingkat pendidikan
2. Foaktor kemampuan keterampilan anak
3. Kurangnya peran serta masyarakat
4. Pola fikir anak yang berubah-ubah
Berikut  adalah  saran-saran  yang  dapat  diberikan  oleh  Penulis  terhadap permasalahan yang muncul dalam tulisan ini antara lain:
1 Bagi  Lembaga  Pembinaan  Khsus  Anak  diperlukan  adanya  pembedaan pembinaan  terhadap  anak  didik  peasyarakatan  biasa  dan  anak  didik pemasyarakatan  residivis  yang  dapat  menimbulkan  efek  jera  bagi  anak untuk  tidak  kembali  melakukan  kejahatan  misalnya  dengan  membagun mental anak dan lebih menitik beratkan apada pembinaan kerohanian
2 Bagi petugas di Lembaga Pendidikan Khusus Anak agar dapat memacu anak didik pemasyarakatan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2464 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Hal: 245 – 263

## DAFTAR PUSTAKA
Atmowiloto, Arwendo. 2010. Hak-Hak Narapidana . Elesma: Bandung. Armasasmita, Romli. 2009. Problem Kenakalan Remaja . Armico: Bandung.
Evan.  2012. Privatisasi  Penjara  Upaya  Mengatasi  Krisis  Lembaga
Pemasyarakatan Indonesia . Calpulis: Bandung.
Hamzah, Andi. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi . Rineka Cipta: Jakarta. J. Moleong, Lexy. 1999. Metode Penelitian Kulaitatif , Remaja Rosda Karya: Bandung.
Nawawi  Aief,  Barda.  2002. Bunga  Rampai  Kebijakan  Pidana .  Citra Adityabhakti: Jakarta. Prinst, Darwin. 2003. Hukum Anak Di Indonesia . Bumi Aksara: Jakarta. Sudarsono. 1999. Hukum Acara Pidana Indonesia , Mandar Maju, Jogjaharta. Solehuddin. 2013. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana . Rajawali Press: Jakarta. Sulistiyani, Diah dan Muladi. 2007. Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana
Dan Kebijakan Kriminal . Alumni: Bandung.
Soeknto, Soerjono. 2002, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Sinar Grafik: Jakarta.
2008, Pengantar Penelitian Hukum . UIP Press: Jakarta.