Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.385-390 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4948.385-390

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
Putu Kayla Yunita Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia Kaylayunita17@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Pengeroyokan adalah tindakan yang menyebabkan seseorang terluka secara fisik dengan kesengajaan, dengan itu perlunya adanya perlindungan hukum bagi korban pengeroyokan, karena sangat meresahkan masyarakat. Hal ini diatur  dalam  KUHP  buku  II  bab  V.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  membahas  pengaturan  tentang  tindak pidana  pengeroyokan  yang  menyebabkan  kematian  serta  mengkaji  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan sanksi  pidana  terhadap  pelaku  yang  membunuh  dengan  cara  pengeroyokan  sesuai  Putusan  Hakim  Nomor 399/Pid.B/2020/PN  Dps.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  masalah  perundang- undangan dan konseptual. Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Putusan Hukum. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan hukum resmi yang menjadi  penunjang  bahan  sebelumnya  berupa  literatur,  buku,  dan  jurnal  ilmiah.  Teknik  yang  digunakan  dalam membuat penelitian ini menggunakan pengumpulan bahan studi dokumen meliputi pengaturan hukum yang ada Sumber    Hasil  pembahasan  ialah  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  pengeroyokan  yang  menyebabkan  kematian (PUTUSAN NOMOR 399/PID.B/2020/PN DPS) ini sudah jelas terdapat pengaturan hukumnya  sesuai regulasi yang ada, membela diri dengan main hakim sendiri secara bebas dilakukan dengan semena – mena tanpa adanya rasa  bersalah.  Sementara  itu  pengeroyokan  juga  terkait  dengan  Pasal  170  KUHP.  Sarannya  adalah  Pengadilan Negeri  Denpasar  memberikan  penegasan-penegasan  terhadap  masing-masing  putusan  yang  dikeluarkan  hakim agar  sanksi  pidana  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  supaya  nantinya  tidak  tercipta  ketidakadilan  atas kasus yang telah diselesaikan dan diharapkan kedepannya masyarakat bisa lebih bijak dan alangkah baiknya jika masyarakat bisa melapor kasus serupa kepada pihak yang berwenang (aparat penegak hukum), demi melindungi dan menjamin kepastian hukum di masyarakat.
Kata Kunci : Pengeroyokan, Sanksi, Undang-Undang

## Abstract
Beating  is  an  act  that  causes  someone  to  be physically  injured  on  purpose,  with  that  there  is  a  need  for  legal protection  for  victims  of  beatings,  because  it  is  very  disturbing  to  the  community.  This  is  regulated  in  the Criminal Code book II chapter V. The purpose of this research is to discuss the regulation of the criminal act of beating  that  causes  death  and  to  examine  the  judge's  considerations  in  imposing  criminal  sanctions  on perpetrators who kill by beating according to Judge's Decision Number 399/Pid.B/2020 /PN Dps. This research is  a  normative  research  with  a  statutory  and  conceptual  approach.  Primary  legal  sources,  namely  legal materials in the form of legislation, namely: the Criminal Code, and Legal Decisions. Secondary legal sources, namely  official  legal  materials  that  support  previous  materials  in  the  form  of  literature,  books,  and  scientific journals.  The  technique  used  in  making  this  research  uses  the  collection  of  document  research  materials, including existing legal arrangements. existing regulations, self-defense by taking vigilante freely is carried out arbitrarily  without  any  sense  of  guilt.  Meanwhile,  the  beatings  are  also  related  to  Article  170  of  the  Criminal Code. The suggestion is that the Denpasar District Court provides confirmations for each decision issued by the judge  so  that  criminal  sanctions  are  in accordance  with  applicable  regulations  and  so that  in  the  future  there will be no injustice created over cases that have been resolved and it is hoped that in the future the community will  be  wiser  and  it  would  be  better  if  the  public  could  report  similar  cases  to  the  competent  authorities  (law enforcement officers), in order to protect and ensure legal certainty in the community.
Keywords: Beatin, Laws, Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Dalam  undang  –  undang  perbuatan  yang  akan  mendapatkan  sanksi  ditetapkan  sebagai  pelanggaran dalam  tindak  pidana,  delik,  perbuatan,  serta  peristiwa  pidana.  Karena  mengandung  sanksi,  hukum pidana sering juga dikatakan sebagai hukum  yang bersanksi, sekaligus  membedakan  dengan hukum lain, seperti perdata, TUN, maupun administrasi. Dalam mengupayakan ditaatinya hukum keberadaan
dari  saksi  menjadi  pemicu  dan  pemaksa  agar  ditaatinya  hukum  tersebut,  serta  bagi  orang  yang melanggar hukum pidana tersebut membuatnya menerima suatu akibat hukum (Nandang Sambas dan Ade Mahmud, 2019 : 1).
Tidak  terlalu  menunjukkan  perbedaan  dalam  hukum  pidana  dengan  hukum  pada  umumnya, yaitu memuat kaidah – kaidah hukum yang dimuatkan di dalamnya ditaati masyarakat. Dimana adanya tujuan  dari  hukum  yaitu  membuat  lingkungan  masyarakat  dalam  skala  besar  atau  kecil  menjadi  asri dan  mendapatkan  kepastian  hukum.  Dalam  perlindungan  hukum  manusia  sebagai  subyek  hukum sangat dilindungi hak – hak asasi yang mereka miliki atas perlindungan diri, harkat serta martabatnya sesuai  dengan  regulasi  pengaturan  hukum  yang  ada.  Dalam  arti  sempit  perlindungan  hukum  adalah bentuk  perlindungan  yang  berupa  kewajiban  dan  hak  masyarakat.  Menjadikan  interaksi  manusia sesama  masyarakat  hukum  semakin  terjalin,  mereka  diberikan  hak  untuk  tetap  bisa  mendapatkan perlindungan hukum. Dalam negara hukum wajib adanya jaminan hak asasi manusia, jaminan tersebut penting adanya untuk melakukan Analisa terhadap penjatuhan sanksi pidana.
Unsur kriminal adalah salah satu unsur yang  meresahkan  masyarakat, maraknya kriminalitas terjadi  dimanapun  dan  negara  bagian  manapun  salah  satunya  yaitu  pengeroyokan.  Fenomena  ini sangat sulit dihilangkan dari lingkungan masyarakat. Motif dari pengeroyokan ini ada banyak,  mulai dari balas dendam, utang piutang dan lain – lain yang dilakukan oleh anggota kelompok yang secara beramai  –  ramai  main  hakim  sendiri,  yang  membuat  korban  menderita  luka  fisik,  cacat,  dan  bahkan yang  paling  fatal  adalah  kematian.  Adapun  faktor  –  faktor  yang  memicu  pelaku  pengeroyokan  ini melakukan  pengeroyokan,  seperti  dendam  pribadi,  pencemaran  nama  baik,  atau  ganti  rugi  serta banyak motif lainnya. Adapun juga yang berawal dari adu mulut dan kesalahpahaman yang berujung dengan pertengkaran dan perkelahian secara tidak sengaja.
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang membahas mengenai analisis  hukum  tentang  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  pengeroyokan  yang  menyebabkan  hilangnya nyawa orang ( Kurniawan, 2021 ). Selanjutnya, penelitian yang mengkaji sanksi tindakan terhadap anak dfa sebagai  pelaku  pengeroyokan  yang  mengakibatkan  kematian  ditinjau  dari  undang-undang  nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ( Teguh, 2020 ). Selanjutnya, membahas ancaman pidana tindak pengeroyokkan di wilayah kecamatan taman sidoarjo ( Marseno et al., 2019 ). Kemudian, mengkaji penyelesaian tindak pidana anak pelaku pengeroyokan yang berakibat kematian (Setyowati, 2021).

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian bersifat normatif digunakan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian normatif merupakan penelitian  yang  bersifat  berpacu  pada  pedoman  pengaturan  hukum  yang  ada  dan  konkret.  Dengan menggunakan  pendekatan  kajian  pada  undang  –  undang,  kasus,  dan  juga  analisis  hukum.  Jenis penelitian  ini  seringkali  hukum  dikonsepkan  sebagai  segala  sesuatu  yang  tertuang  didalam  Undang- undang  yang  menjadi  pedoman  manusia  ( Amirudin  &  Asikin,  2004 ).  Sumber  hukum  primer,  yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Putusan Hukum.  Sumber  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  resmi  yang  menjadi  penunjang  bahan sebelumnya berupa literatur, buku, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan sumber hukum primer. Teknik  yang  digunakan  dalam  membuat  penelitian  ini  menggunakan  pengumpulan  bahan  studi dokumen meliputi pengaturan hukum yang ada. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan dengan mengobservasi buku yang berkaitan erat dengan topik yang diteliti menurut para ahli mengenai tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Dalam melakukan penelitian hukum, bahan baku yang sistematis akan digabungkan dalam bahan yang diperoleh, dengan berdasarkan umum ke khusus, hal  ini  dilakukan  dengan  upaya  penyampaian  bisa  dengan  baik  sampai  kepada  pembaca  dengan penyajian yang mudah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian
Perbuatan hukum, sangat erat kaitannya dengan peristiwa hukum sehingga terjadinya suatu hubungan hukum,  dalam  hal  tersebut  yang  timbul  dari  perbuatan  hukum  yaitu  akibat  hukum (Soeroso,  2011: 295 ).    Pengeroyokan  adalah  suatu  perbuatan  dalam  pidana,  Apabila  hal  tersebut  sampai  membuat orang  meninggal  dunia,  pelaku  sudah  mendapatkan  sanksi  dari  kejahatan  berat  karena  telah
mengambil  hak  hidup  dari  korban.  Unsur  sengaja  ataupun  tidak  sengaja  sangat  penting  dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.
Kejahatan  adalah  membuat  orang  meninggal  dunia  hal  ini  disebutkan  dalam  KUHP,  dengan itu  harus  jelas  unsur  kesengajaannya  atau  tidak  sengaja.  Dalam  hal  ini  kesengajaan  berarti  luas. Konkritnya perbuatan tersebut dengan sudahnya dilakukan perbuatan tersebut, seperti menghilangkan nyawa seseorang.
Dalam  penganiayaan  berat  yang  membuat  meninggal  dunia  korban,  tujuan  pelaku  disini bukanlah ingin menghabisi nyawa korban, namun adanya faktor sakit hati yang dialami pelaku, tidak untuk benar – benar  membunuh yang maksudnya pelaku sengaja, hal ini dimuat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP bahwa pelaku tidak ada niat untuk membunuh, Dalam KUHP sanksi  yang dikenakan pada pelaku yaitu pidana penjara maksimal 7 Tahun penjara.
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Sanksi  Terhadap  Pelaku  Pengeroyokan  Yang Menyebabkan Kematian Sesuai Putusan Hakim Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

## Dakwaan :
Bahwa terdakwa I I WAYAN MAHENDRA ALS HENDRA bersama-sama dengan terdakwa II  I  WAYAN  WIDARTA,  terdakwa  III  WAYAN  SUDANTA  dan  terdakwa  IV  I  WAYAN  MIASA pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Pos depan Bank Panin Monumen Ground Zero Jl. Legian,  Kel./Ds.  Kuta  Kec.  Kuta,  Kab.  Badung  secara  terang  –  terangan  melakukan  pengeroyokan secara  bersama  terhadap  seseorang  dan  kekerasan  yang  dilakukannya  itu  menyebabkan  mati  nya seseorang, berikut Tindakan yang dilakukan:
Bahwa  berawal  pada  hari  Jumat  tanggal  24  Januari  2020  pukul  12.30  WITA  di  Pos  depan Bank  Panin  Monumen  Ground  Zero  Jll  Legian  Kel./Ds.  Kuta  Kec.  Kuta,  Kab.  Badung,  terdakwa  II dan terdakwa III pada saat berjaga sebagai petugas Jagabaya melihat masyarakat mengamankan saksi MUHAMMAD  LUTFI  yang  diduga  sebagai  pelaku  pencurian  helm,  kemudian  terdakwa  II menanyakan  kepada  saksi  MUHAMMAD  LUTFI  “mengapa  mencuri  helm”  dan  dijawab  saksi MUHAMMAD  LUTFI  “tidak  tahu”,  kemudian  pada  saat  diinterogasi  saksi  MUHAMMAD  LUTFI berusaha  melarikan  diri  kemudian  terdakwa  II  menginjak  paha  saksi  MUHAMMAD  LUTFI  serta memegangi  tangan  saksi  MUHAMMAD  LUTFI  agar  tidak  melarikan  diri,  sedangkan  terdakwa  III mencekik  leher  belakang  dan  melipat  tangan  saksi  MUHAMMAD  LUTFI  sehingga  saksi MUHAMMAD  LUTFI  tidak  dapat  bergerak  sama  sekali  sedangkan  terdakwa  IV  memukul  saksi MUHAMMAD  LUTFI  menggunakan  tangan  kosong  mengenai  kepala  saksi  MUHAMMAD  LUTFI bersama-sama  terdakwa  I  menginjak  paha  saksi  MUHAMMAD  LUTFI,  memukul  saksi MUHAMMAD  LUTFI  menggunakan  tangan  kosong  mengenai  kepala  saksi  MUHAMMAD  LUTFI dan menendang saksi MUHAMMAD LUTFI hingga terjatuh ke lantai sehingga saksi MUHAMMAD LUTFI  pingsan,  kemudian  terdakwa  I  bersama  terdakwa  II  dan  terdakwa  III  menaikkan  saksi MUHAMMAD LUTFI ke mobil Linmas selanjutnya dibawa ke kantor polisi;
Bahwa pada saat kejadian banyak masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut yang terjadi di Pos depan  Bank  panin  di  Jl  Legian,  Kel.  Kuta,  Kec.  Kuta,  Kab.  Badung  dimana  keadaan  pada  saat  itu siang  hari  pukul  12.30  WITA  dan    sekitar  lokasi  mendapat  penerangan  yang  jelas  dan  dapat  dilihat khalayak umum;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

## Unsur – Unsur Pertimbangan
Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum  dengan dakwaan alternatif yaitu : Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan  langsung  memilih  dan  mempertimbangkan  dakwaan  yang  dianggap  tepat  diterapkan  dan mendekati  dalam  perkara  ini,  yaitu  dakwaan  Pertama  yaitu  Pasal  170  ayat  (2)  ke-3  KUHP  yang mengandung unsur-unsur delik yang mana unsur – unsur tersebut dijabarkan sebagai berikut :

## Unsur “Barang siapa” :
Dalam unsur barang siapa dalam tindak pidana ini yaitu subjek, dan yang bisa menjadi subjek adalah manusia  dalam  hal  pelaku  tindak  pidananya,  sesuai  dengan  apa  yang  terdapat  dalam  KUHP,  karena korporasi  atau  badan  hukum  tidak  diterima  sebagai  pelaku  atau  subjek  ( Ali,  2011 )  Yang  dimaksud
barang siapa disini ialah badan hukum atau korporasi yang bertanggung jawab dan cakap akan hukum serta memiliki kesehatan kejiwaan, serta sadar akan perbuatannya yang melanggar hukum. Dalam hal ini  terdakwa  I.  I  WAYAN  MAHENDRA  Als.HENDRA,  Terdakwa  II.  I  WAYAN  WIDARTA, Terdakwa  III.  WAYAN  SUDANTA  dan  Terdakwa  IV.  I  WAYAN  MIASA,  yang  menjadi  terdakwa sudah mengakui dalam persidangan terkait kebenaran identitasnya. Terdakwa juga memiliki kesehatan yang jasmani dan rohani sehingga mampu dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Maka itu, para terdakwa  mampu  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Oleh  karena  itu  Majelis  Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## Unsur “Terang – terangan”
Unsur  ini  artinya  bersama  berarti  harus  terbuka  secara  umum.  Menurut  S.R.  Sianturi  tindakan  dapat dilihat  secara terbuka.  Intinya  dapat  disaksikan  oleh umum.  Karena  pentingnya  dilihat  secara  umum agar tidak hanya delik penganiayaan saja yang dilihat (Bemmelen, 1986: 124-125).
Secara terang – terangan yang dimaksud adalah dilakukan secara di tempat yang terbuka dan terlihat oleh  orang  banyak  tanpa  terhalang  oleh  sesuatu.    Menurut  Prof.  DR.  Wirjono  Prodjodikoro,  tidak secara  sembunyi  dan  wajib  secara  terang  -  terangan,  cukup  apabila  dipedulikan,  dan  apakah  ada kemungkinan  dilihat  oleh  orang  lain.  Sedangkan  dengan  tenaga  bersama  berarti  perbuatan  tersebut dilaksanakan oleh lebih dari seorang yang dilakukan secara bersama-sama.
Berdasarkan  menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  hukum  dipersidangan,  maka  terungkap  hal-hal sebagai berikut;
Benar berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 pukul 12.30 WITA di Pos depan Bank Panin Monumen Ground Zero Jln Legian Kel./Ds. Kuta Kec. Kuta, Kab. Badung, terdakwa II dan terdakwa III  pada  saat  berjaga  sebagai  petugas  Jagabaya  melihat  masyarakat  mengamankan  saksi MUHAMMAD  LUTFI  yang  diduga  sebagai  pelaku  pencurian  helm,  kemudian  terdakwa  II menanyakan  kepada  saksi  MUHAMMAD  LUTFI  “mengapa  mencuri  helm”  dan  dijawab  saksi MUHAMMAD  LUTFI  “tidak  tahu”,  kemudian  pada  saat  diinterogasi  saksi  MUHAMMAD  LUTFI berusaha  melarikan  diri  kemudian  terdakwa  II  menginjak  paha  saksi  MUHAMMAD  LUTFI  serta memegangi  tangan  saksi  MUHAMMAD  LUTFI  agar  tidak  melarikan  diri,  sedangkan  terdakwa  III mencekik  leher  belakang  dan  melipat  tangan  saksi  MUHAMMAD  LUTFI  sehingga  saksi MUHAMMAD  LUTFI  tidak  dapat  bergerak  sama  sekali  sedangkan  terdakwa  IV  memukul  saksi MUHAMMAD  LUTFI  menggunakan  tangan  kosong  mengenai  kepala  saksi  MUHAMMAD  LUTFI bersama-sama  terdakwa  I  menginjak  paha  saksi  MUHAMMAD  LUTFI,  memukul  saksi MUHAMMAD  LUTFI  menggunakan  tangan  kosong  mengenai  kepala  saksi  MUHAMMAD  LUTFI dan menendang saksi MUHAMMAD LUTFI hingga terjatuh ke lantai sehingga saksi MUHAMMAD LUTFI  pingsan,  kemudian  terdakwa  I  bersama  terdakwa  II  dan  terdakwa  III  menaikkan  saksi MUHAMMAD LUTFI ke mobil Linmas selanjutnya dibawa ke kantor polisi;
Benar pada saat kejadian banyak masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut yang terjadi di Pos depan  Bank  panin  di Jln. Legian,  Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab.  Badung  dimana  keadaan  pada  saat  itu siang  hari  pukul  12.30  WITA  dan    sekitar  lokasi  mendapat  penerangan  yang  jelas  dan  dapat  dilihat khalayak umum;
Benar  berdasarkan  Hasil  Rekam  Medis  Kasus  Kekerasan  (Visum  Et  Repertum)  Nomor:    Y.R 02.03/XIV.4.4.7/42/2020, yang ditandatangani oleh dokter atas nama dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM (K),  DFM  terhadap  korban  MUHAMMAD  LUTFI  dengan  kesimpulan  :  pada  jenazah  berjenis kelamin  laki  –  laki  yang  memiliki  umur  dua  puluh  enam  tahun,  terdapat  luka-luka  lecet,  luka-luka memar, pendarahan dibawah selaput otak dan memar otak serta penonjolan bagian pelipis otak akibat kekerasan  tumpul.  Ditemukan  juga  tanda  tanda  mati  lemas  dan  pendarahan  pada  batang  otak. Perdarahan  pada  batang  otak  disebabkan  oleh  penekanan  penonjolan  bagian  pelipis  otak  (bercak kernohan).    Akibatnya  korban  meninggal  dunia  dengan  benda  tumpul  serta  perdarahan  di  bawah selaput  otak,  memar  otak  dan  penonjolan  baga  pelipis  otak  serta  perdarahan  batang  otak.  Kekerasan tumpul  pada  leher  secara  tersendiri  dapat  menyebabkan  kematian  korban  yang  mengakibatkan  mati lemas;
Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 296/FKF/2020 Tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Kepala  Bidang  Laboratorium  Forensik  I  NYOMAN  SUKENA,  S.IK dan pemeriksa ANANG KUSNADI, S.Si. MT, IMAM MARNADI menyimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan  dan  analisa  laboratorium  kriminalistik  terhadap  barang  bukti  dalam  Bab  I  dapat disimpulkan bahwa :
Pada  pemeriksaan  1  (satu)  buah  flashdisk  sandisk  cruzer  blade  warna  merah  hitam  8  Gb  ditemukan informasi yang memiliki hubungan dengan adanya pemeriksaan berupa 2 (dua) file;
Video yaitu file IMG_3337.mov dan file EPAME6314.mov : dari analisa frame pada semua file video sumber (source) ditemukan bahwa peristiwa – peristiwa yang ada di dalam file tersebut adalah normal, dan tidak adanya penyuntingan sama sekali;
Dalam  hal  ini  bahwa  benar  Para  terdakwa  melakukan  pemukulan  dan/atau  penganiayaan  terhadap korban sebagaimana tersebut di atas adalah bersesuaian menggunakan alat bukti hasil dari visum yang diajukan dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan terdakwa serta saksi dapatkah diketahui bahwa perbuatan Para terdakwa memukul dan/atau menganiaya korban adalah dilakukan dalam jarak waktu yang  cepat  dan  bersamaan,  sehingga  dengan  demikian  Para  terdakwa  telah  menggunakan  tenaga bersama untuk memukul dan menganiaya korban tersebut;.
Menimbang, bahwa kenyataan yang ada, dikaitkan dengan pengertian dengan terbuka dan transparan yaitu  tindakan  terdakwa  tersebut  bisa  disaksikan  oleh  orang  banyak,  maka  dengan  demikian  Majelis Hakim  berpendapat  dan  berkeyakinan    bahwa    “unsur    dengan    terang-terangan  dan  dengan  tenaga bersama” telah  terpenuhi pula;

## Unsur “ Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.”
Kekerasan  bukan  merupakan  sarana  tujuan  lain,  pada  masa  kini  dan  kekerasan  tidak  perlu  adanya alasan  tertentu.  Orang  atau  barang  dapat  menjadi  subyek  kekerasan  ( Prodjodikoro,  2002 ).  M.  Van Bemmelen mengatakan,  tidak seharusnya adanya kekerasan yang merugikan. Menimbang, apa yang dimaksudkan  dengan  kekerasan  terhadap  orang  dalam  hal  ini  adalah  menggunakan  tenaga  atau kekuatan jasmani secara tidak legal terhadap orang lain yang tidak bersalah sehingga mengakibatkan orang yang terkena kekuatan jasmani merasa kesakitan ;
Menimbang  berdasarkan  Putusan  Nomor  399/Pid.B/2020/PN  Dps,  bahwa  sesuai  dengan  fakta-fakta hukum  dipersidangan  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi,  keterangan  ahli,  keterangan  terdakwa  dan alat  bukti  serta  barang  bukti  serta  bukti  petunjuk  yang  saling  bersesuaian  satu  dengan  yang  lainnya sebagai berikut :
Bahwa diketahui perbuatan para terdakwa menganiaya korban MUHAMMAD LUTFI. hingga korban mempunyai luka fisik sebagaimana dalam kesimpulan hasil visum terhadap korban tersebut .; Bahwa  hal  ini  berarti  dapat  disimpulkan  pukulan  dan  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  Para terdakwa    secara  bersama-sama  tersebut  pasti  dilakukan  dengan  tenaga  jasmani  yang  tidak  kecil, sehingga  dengan  demikian  perbuatan  terdakwa  memukul  dan  menganiaya  korban  tersebut  adalah merupakan salah satu wujud kekerasan yang disyaratkan dalam unsur ini.;
Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ini telah terpenuhi pula.

## Unsur “ Kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut”
Pasal  170  KUHPidana,  terletak  dalam  Buku  II  (Kejahatan),  Bab  V  (Kejahatan  terhadap  Ketertiban Umum).
Dalam pasal ini akibat – akibat dari perbuatan kekerasan yaitu, berupa luka – luka, luka berat dan  kematian  (maut).  Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  hukum  dipersidangan  yaitu  adanya  saksi yang  memberikan  keterangan,  keterangan  ahli,  alat  – alat  bukti  surat serta  adanya  hubungan  dengan keterangan terhadap terdakwa maka terungkap hal-hal sebagai berikut;
Bahwa  benar  akibat  dari  perbuatan  para  secara  bersama-sama  tersebut  memukul  korban MUHAMMAD LUTFI tersebut telah mengakibatkan korban mengalami luka-luka.;
Bahwa  benar  berdasarkan  Hasil  Rekam  Medis  Kasus  Kekerasan  (Visum  Et  Repertum)  Nomor:  Y.R 02.03/XIV.4.4.7/42/2020,  yang  ditandatangani  oleh  dokter  atas  nama  dr.  Ida  Bagus  Putu  Alit, SpFM(K), DFM, terhadap korban MUHAMMAD LUTFI dengan kesimpulan : pada jenazah laki-laki berusia  sekitar  dua  puluh  enam  tahun  ini,  terdapat  luka-luka  lecet,  luka-luka  memar,  pendarahan dibawah  selaput  otak  dan  memar  otak  serta  penonjolan  baga  pelipis  otak  akibat  kekerasan  tumpul. Ditemukan  juga  tanda  tanda  mati  lemas  dan  pendarahan  pada  batang  otak.  Perdarahan  pada  batang otak  disebabkan  oleh  penekanan  penonjolan  baga  pelipis  otak  (bercak  kernohan).  Akibatnya  korban mengalami  pendarahan  dibawah  selaput  otak,  memar  otak  dan  penonjolan  baga  pelipis  otak  serta perdarahan batang otak. Kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian korban yang mengakibatkan mati lemas;
Bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat  “unsur    kekerasan  yang  digunakan mengakibatkan maut” telah terpenuhi pula ;

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari hasil penelitian dapat ditarik simpulan bahwa: Tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian  adalah  perbuatan  yang  termasuk  dalam  adanya  delik  kesengajaan  dan  hal  ini  merupakan pelanggaran hukum. Kekerasan pengeroyokan ini adalah sesuatu yang yang melanggar norma hukum dan diatur oleh pengaturan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 170 KUHP berisikan bahwa orang yang secara  terbuka  melakukan  tindak  kekerasan  secara  bersama  -  sama  dapat  dijatuhkan  sanksi  berupa penjara  selama  paling  lama  lima  tahun  enam  bulan,  dan  yang  terbukti  bersalah  akan  mendapatkan pidana  penjara  paling  lama  sembilan  tahun  jika  kelompok  tersebut  terbukti  melakukan  dengan kesengajaan,  dan  juga  menimbulkan  luka  berat.  Serta,  pidana  yang  paling  lama  jika  sampai menghilangkan  nyawa  orang  lain.  Menimbang,  bahwa  terdakwa  didakwa  oleh  Penuntut  Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  dalam  Pasal  351  Ayat  (3)  Jo  Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-1  KUHP.  Menimbang,  bahwa  dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dan mendekati dalam perkara ini, yaitu dakwaan Pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang dimana adanya unsur berupa delik yaitu, unsur siapa yang melakukan perbuatan, apakah perbuatan itu secara terang – terangan dan bersama – sama,  adanya  penggunaan  kekerasan  terhadap  orang  atau  benda,  serta  apabila  kekerasan  itu  sampai menghilangkan  nyawa,  Pasal  170  KUHP  ini  menjatuhkan  pidana  terhadap  orang  –  orang  yang melakukan kekerasan, yang dimana akibat dari perbuatannya membuat korban mengalami luka ringan, luka berat, atau sampai menghilangkan nyawa korban.

## 2. Saran
Melalui  kajian  ini  dapat  ditarik  simpulan  bahwa:  Kepada  Pengadilan  Negeri  Denpasar  diharapkan memberikan  penegasan-penegasan  terhadap  masing-masing  putusan  yang  dikeluarkan  hakim  agar sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan supaya nantinya tidak tercipta ketidakadilan atas  kasus  yang  telah  diselesaikan.  Kepada  Masyarakat  sebaiknya  tidak  langsung  menyimpulkan sendiri  tentang  kejadian  yang  belum  tentu  terbukti  kebenarannya  dan  tidak  main  hakim  sendiri, mengingat  bahwa  dalam  hal  ini  menyangkut  nyawa  seseorang,  diharapkan  kedepannya  masyarakat bisa lebih bijak dan alangkah baiknya jika masyarakat bisa melapor kasus serupa kepada pihak yang berwenang (aparat penegak hukum), demi melindungi dan menjamin kepastian hukum di masyarakat.

## DAFTAR BACAAN
Ali, M. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta. Amirudin, & Asikin, Z. (2004). Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Prenamedia Group. Bemmelen, J. . Van. (1986). Hukum Pidana 2 Hukum Penitentier . IKAPI.
Kurniawan,  D.  (2021). Analisis  Hukum  tentang  Sanksi  Pidana  terhadap  Pelaku  Pengeroyokan  yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang [Fakultas Hukum. Universitas Islam Kalimantan].
Marseno,  S.  D.,  Zamroni,  M.,  &  Supangkat,  A.  (2019).  Ancaman  Pidana  Tindak  Pengeroyokkan  di  Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo. Jurnal Reformasi Hukum , Vol.2 (2). Prodjodikoro, W. (2002). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia . Refika Aditama, Bandung. Sambas, N. (2019). Perkembangan Hukum Pidana  dan Asas-Asas Dalam RKUHP . Refika Aditama : Bandung.
Setyowati,  D.  (2021). Penyelesaian  Tindak  Pidana  Anak  Pelaku  Pengeroyokan  Yang  Berakibat  Kematian [Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta].
Soeroso, R. (2011). Pengantar ilmu hukum (Cet 12). Sinar Grafika, Jakarta.
Teguh, M. A. (2020). Sanksi Tindakan terhadap Anak DFA sebagai Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak [Fakultas Hukum. Universitas Surabaya].