## KETERANGAN SAKSI VIA TELECONFERENCE DALAM DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA DI INDONESIA
Oleh : Suisno, SH, M.Hum.

## A. Pendahuluan
Di dalam dunia hukum dan peradilan pada umumnya  dan  pada  saat  penyidikan  serta pemeriksaan di depan persidangan pada khusunya, keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi  merupakan hal yang yang sangat penting karena barang bukti yang berupa obyek materiel ini tidak bernilai jika tidak  diidentifikasi  oleh  saksi 1 dan  tidak  akan dapat  memperkuat  keyakinan  hakim  tanpa didukung  oleh  keterangan  saksi  di  dalam  proses penanganan perkara pidana utamanya pada waktu proses  penyidikan  dan  pemeriksaan  di  depan persidangan.
Pentingnya  keterangan  saksi  ini  tercermin di  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang  terurai  di dalam  pasal  184  KUHAP,  yang  menunjukkan bahwa  keterangan  saksi  menempati  urutan pertama  di  antara  daftar  alat  bukti  sah  yang lainnya.
Dengan  perkembangan  dunia  teknologi seseorang  tidak  hanya  bisa  berkomunikasi  antar muka  tetapi  juga  berkomunikasi  verbal  antar layar,  perkembangan  ini  juga  akan  berpengaruh terhadap  dunia  hokum,  dimana  saksi  dalam memberikan keterangannya melalui data elektronik.
1 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1999, h. 266
Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  uang  yang  didalamnya  juga mengatur  ketentuan  hukum  formil  secara  khusus, telah  menentukan  alat  bukti  elektronik  sebagai salah  satu  alat  bukti  pemeriksaan  tindak  pidana pencucian uang.  Ketentuan  ini diatur dalam pasal 73  UU  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian uang yang menyatakan:
Alat  bukti  yang  sah  dalam  pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
b. alat  bukti  lain  berupa  informasi  yang diucapkan,  dikirimkan,  diterima,  atau disimpan  secara  elektronik  dengan  alat optik  atau  alat  yang  serupa  optik  dan Dokumen.
Perkembangan selanjutnya, muncul terobosan  hukum  baru  dengan  pemanfaatan teknologi,  yaitu  dengan  adanya  keterangan  saksi yang disampaikan via teleconference.
Meskipun  KUHAP  tidak  atau  belum mengatur  mengenai  alat  bukti  elektronik  dan keterangan  saksi via  telekonference  tetapi ketentuan  tentang  alat  bukti  elektronik  paling tidak dianggap mendekati digunakannya teknologi teleconference dalam hal penyampaian keterangan saksi  karena  keduanya  sama-sama  menggunakan teknologi elektronik  dan dan mengenai alat bukti elektronikmsebelumnya pernah dilakukan pengkajian  sehingga  hasilnya  paling  tidak  dapat dijadikan acuan.
Berdasarkan  pemikiran  di  atas,  ada pandangan  yang  menyebutkan  bahwa  keterangan saksi  via  teleconference  dapat  dikualifikasikan sebagai  alat  bukti  elektronik,  yaitu  dengan  alasan apabila  keterangan  saksi  via  teleconference dianggab sebagai satu kesatuan alat bukti (terlepas apakah keterangan saksi tersebut merupakan hasil rekaman atau tidak) dan kekuatan pembuktiannya adalah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kesimpulan tim pengkajian hukum di atas.
Pandangan yang lain menyebutkan pemanfaatan  teknologi  teleconference  hanya sebagai  sarana  penyampaian  keterangan  saksi tanpa  mengurangi  esense  dan  subtansi  dari keterangan  yang  disampaikan  dan  sejatinya  saksi tersebut  dapat  "dihadirkan"  (meskipun  hanya sebatas  visualisasinya  saja)  dalam  pengertian keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi  bukan merupakan hasil rekaman melainkan disampaikan secara  langsung  di  hadapam  Majelis  Hakim. Kekuatan pembuktiannya merujuk pada ketentuan yang  secara  umum  telah  diatur  dalam  KUHAP. Dikatakan  secara  umum  karena  KUHAP  belum mengantisipasi digunakannya teknologi teleforence  dalam  hal  penyampaianketerangan saksi  sehingga  dalam  KUHAP  belum  ada ketentuan  yang  menyebutkan  secara  pasti  nilai dan  bagaimana  kekuatan  pembuktian  keterangan saksi  via  teleconference.  Para  pakar  dan  ahli hukum  banyak  yang  berpandangan  bahwa teleconference  bukan  merupakan  alat  bukti elektronik,  demikian  juga  dengan  saya  alasan yang  telah  diuraikan  di  atas  dan  hal  ini kemungkinanjuga
dikarenakan
kurangnya sosialisasi mengenai alat bukti elektronik.
Istilah  teleconference  mengandung  suatu defenisi yang bersifat stipulatif. Definisi stipulatif dapat  berupa  pengenalan  terminologi  baru  atau memberikan  pengertian  baru  terhadap  term  yang sudah ada. Alasan untuk mengintrodusir term baru adalah beraneka ragam, diantaranya:
a. Convennience,  satu istilah  sudah cukup  menggantikan  satu  uraian  atau kata-kata yang banyak.
b. Secrecy,  ekspresi  itu  hanya  dapat dipahami  oleh  pemberi  pesan  dan penerima pesan.
c. Economy, dengan  menggantikan suatu uraian  cukup  dengan  satu  term  berarti menghemat. 2
Teleconference secara tidak langsung dapat dikatakan  merupakan  bagian  dari  siaran  yang merupakan  produk  dari  penyiaran.  Sebenarnya teleconference  merupakan  media  komunikasi tetapi  karena  dalam  hal  ini  teleconference  lebih ditonjolkan  dari  sisi  pemancarluasan  dalam bentuknya  sebagai  siaran  makna  secara  tidak langsung  masuk  dalam  ruang  lingkup  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1997 yang telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 tentang penyiaran.
Pasal  1  angka  1  UU  penyiaran menyebutkan:
Siaran  adalah  pesan  atau  rangkaian  pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar  atau  yang  berbentuk  grafis, karakter,  baik  yang  bersifat  interaktif  atau
2 Irving  M.,  di  dalam  Philipus  M. Hadjon,  Penalaran  Hukum  (Legal  Reasoning),
h.4.
tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
Pasal 1 angka 2 UU penyiaran menyebutkan: Penyiaran  adalah  kegiatan  pemancarluasan siaran  melalui  sarana  pemancaran  dan/atau sarana  transmisi  di  darat,  di  laut  atau  di antariksa  dengan  menggunakan  spektrum frekuensi  radio  melalui  udara,  kabel, dan/atau  media  lainnya  untuk  dapat diterima  secara  serentadan  bersamaan  oleh masyarakat  dengan  perangkat  penerima siaran.
Dari  dua  definisi  di  atas  dapat  diperoleh sedikit gambaran tentang apa sebenarnya teleconference  itu  karena  teleconference  masuk dalam  definisi  siaran  danitu  paling  tidak  dapat membantu  untuk  mendefinisikan  teleconference secara  terminologi  dalam  bahasa  indonesia. Secara terminologi, dalam ensiklopedia disebutkan  "Teleconference  is  a  meeting  held among  people  in  different  places  by  means  of telecommunications  equipment". 3 Dari  definisi tersebut secara gramatikal dapat diartikan
teleconference adalah pertemuan yang
diselenggarakan  antara  orang-orang  di  tempat yang  berbeda  dengan  menggunakan  sarana telekomunikasi. Definisi tersebut terlalu sederhana  dan  belum  dapat  menjelaskan  makna teleconference secara keseluruhan.
Teleconference  secara  terminologi  dapat diartikan  siaran  yang  terhubung  secara  langsung, berupa  visualisasi  dan  suara  sehingga  terjadi
3 "Interpellation",  "Microsoft  Encarta Encyclopedia",2002.
komunikasi  dua  arah  yang  bersifat  interaktif  dari jarak jauh. Definisi tersebut dapat "menggambarkan" apa sebenarnya yang dimaksud dengan  teleconference  dan  diharapkan  ada persamaan  persepsi  tentang  teleconference.  Poin utama dari teleconference adalah komunikasi dua arah  dari  jarak  jauh  tetapi  tidak  seperti  halnya telepon,  teleconference  mempunyai  akses  dengan pesawat  penerima  siaran  telavisi  yang  dilengkapi dengan  alat  bantu  khusus  sehinggah  juga  dapat dilihat visualisasi dua arah.
Samsul Wahidin mendefinisikan teleconference  dalam  konteks  hukum  sebagai sidang  jarak  jauh. 4 Definisi  tersebut  terlalu sederhana  dan  lebih  bersifat  etimologi  dengan mengartikan conference sebagai sidang sehinggah dapat  dikatakan  belum  mencakup  keseluruhan makna  yang  hendak  dimaksud  meskipun  dengan definisi  itu  orang  sudah  dapat  mengerti  apa maksudnya.

## B. Keterangan Saksi via Telekonference
Definisi  keterangan  saksi  tercantum  dalam pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyebutkan:
Keterangan  saksi  adalah  salah  satu  alat bukti  dalam  perkara  pidana  yang  berupa keterangan  dari  saksi  mengenai  suatu peristiwa  pidanayang  ia  dengar  sendiri,  ia lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri  dengan menyebutkan  alasan  dari  pengetahuannya itu.
Sedangkan siapa yang disebut dengan saksi, pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan:
4 Samsul Wahidin, loc. Cit.
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan  guna  kepentingan  penyidikan, penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
Digunakan teleconference tentunya
mengandung pengertian bahwa saksi tidak berada
dalam  satu  ruang  sidang  dengan  Majelis  Hakim, jaksa  penuntut  umum,  terdakwa  dan  penasehat hukumnya sebagaimana persidangan pada umumnya. Teknologi telekonference dapat "menghadirkan"  saksi  di  hadapan  Majelis  Hakim di  ruang  sidang  tetapi  yang  perlu  ditekankan  di sini  keberadaan  saksi  diruang  sidang  hanya sebatas  visualisasinya  melalui  layar  televisi, secara  fisik  saksi  berada  ditempat  lain  yang dikondisikan  seperti  berada  dalam  satu  ruang sidang.
Majelis  Hakim  yang  menangani  perkara tentunya  sudah  mempertimbangkan  seberapa penting subtansi dari kesaksian dalam dalam suatu perkara yang sedang ditangani sehinggah keterangan  saksi  dapat  disampaikan  dari  jarak jauh  dengan  didukung  teknologi  telecenference, sehinggah  perlu  untuk  dihadirkan  meskipun sebatas  visualisasinya  padahal  dilain  pihak KUHAP  sudah  mengatur  perihal  saksi  yang berhalangan (pasal 162 ayat (1) KUHAP).
"Meski  melalui  (via  teleconference  tetapi secara  jelas  dapat  di  dengar  keteranggannya secara  langsung,  bebas,  dan  diketahui  umum  dan inilah  yang  seharusnya  dapat  dipakai  sebagai bahan  dalam  melakukan  suatu  terobosan  hukum dalam arti hakim senantiasa mengikuti perkembangan".
Hakekat  dari  digunakannya  teknologi teleconference  untuk  mendengarkan  keterangan saksi  adalah  saksi  tersebut  berhalangan  untuk menyampaikan keterangannya sebagaimana dalam persidangan pada umumnya. Digunakannya teknologi  teleconference  tidak  lepas  dari  tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil.
C.   Kualifikasi Keterangan Saksi Via Teleconference Sebagai Alat Bukti

## Keterangan Saksi
Secara  garis  besar  ada  tiga  pandangan berkaitan  dengan  adanya  terobosan  hukum penyampaian keterangan saksi via teleconference. Pandangan  tersebut  mengenai  perbedaan  dalam menilai kualifikasi keterangan saksi via telekonference,  yaitu  apakah  sebagai  alat  bukti keterangan  saksi,  alat  bukti  petunjuk,  atau  hanya sebatas  keterangan  yang  dapat  menguatkan keyakinan hakim.
Meskipun  KUHAP  tidak  atau  belum mengatur keterangan tentang keterangan saksi via teleconference  tetapi  kualifikasi  dan  kekuatan pembuktiannya  tetap  ditinjau  dari  KUHAP  yang merupakan  pedoman  utama  dalam  beracara pidana di indonesia, "apa yang dinamakan hukum baru  pada  hakekatnya  tidak  pernah  sama  sekali baru,  karena  apa  yang  dikatakan  baru  itu  harus sepenuhnya  masuk  kedalam  yang  telah  lama berlaku  agar  serasi  dan  seirama  dengan  proses pertumbuhan tata hukum yang telah ada". 5
5 Paul  Seholten,  di  dalam  Brian  A. Prasetyo,  "Preseden  dari  Mantan  Presiden Tanggapan terhadap Pemeriksaan Habibie", Teropong,  Vol  1  No.  7,  Masyarakat  Pemantau
Dasar
pemikiran dimksudkannya keterangan  saksi  via  teleconference  dalam kualifikasi  sebagai  alat  bukti  keterangan  saksi adalah  digunakannya  metode  interpretasi,  yaitu dengan  menafsirkan  saksi  via  teleconference berada  dalam  satu  ruang  sidang  dengan  Majelis Hakim  seperti  persidangan  pada  umumnya  dan penyampaian  keterangan  saksi  via  teleconference hakekatnya  juga  tidak  mengurangi  subtansi  dari keterangan yang disampaikan.
Sebelum ada terobosan hukum peradilan in absentia  dan  penyampaian  keterangan  saksi  via teleconference,  selama  ini  masyarakat  hanya
mengenal persidangan
pada umumnya
sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Digunakannya  teknologi  teleconference  untuk mendengarkan  keterangan  saksi  menimbulkan suatu wacana baru dalam perkembangan hukum di indonesia  mengingat  hal  ini  tidak  atau  belum diatur dalam KUHAP.
KUHAP  sudah  mengatur  secara  tegas ketentuan  formil  di  persidangan  termasuk  juga ketentuan tentang keterangan saksi. Pasal 185 ayat (1)  KUHAP  menyebutkan:  Keterangan  saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang persidangan
Sebelumnya  harus  dibedakan  terlebih dahulu  antara  keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti dan  alat  bukti  keterangan  saksi.  Berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP diatas, jelas kiranya  apa  yang  dimaksud  dengan  keterangan saksi  sebagai  alat  bukti,  yaitu  apa  yang  saksi nyatakan  di  sidang  pengadilan,  sedangkan  yang
Peradilan  Indonesia  (MaPPI)  –FH  UI,  Jakarta, 2002, h. 27.
dimaksud alat bukti keterangan saksi sebagaimana yang  di  kualifikasikan  asal  184  ayat  (1)  huruf  a KUHAP  adalah  value  dari  keterangan  saksi sebagai  alat  bukti  yaitu  sebagai  satu  alat  bukti yang  sah  dalam  kaitannya  dengan  hakim  dalam menjatuhkan  pidana  (vide  pasal  183  dan penjelasan  pasal  184  KUHAP).  Apa  yang  saksi nyatakan  di  sidang  pengadilan  belum  tentu merupakan alat bukti keterangan saksi karena bisa jadi keterangan tersebut termasuk dalam kualifikasi alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan  saksi  (pasal  171  KUHAP)  atau  hanya sebatas  keterangan  yag  dapat  menguatkan keyakinan hakim (pasal 161 KUHAP).
Pasal  185  ayat  (1)  KUHAP,  untuk  unsur "disidang  pengadilan"  dirasa  cukup  jelas  bahwa keterangan  tersebut  diberikan  secara  langsung  di hadapan  Majelis  Hakim,  logikanya  secara  fisik Majelis Hakim dan saksi berada dalam satu ruang siding,  karena  itulah  dalam  penjelasan  pasal  185 ayat  (1)  KUHAP  hanya  menyebutkan:  Dalam keterangan  saksi  tidak  termasuk  keterangan  yang diperoleh  dari  orang  lain  atau  testimonium  de auditu.
Penjelasan tersebut hanya mengatur batasan  keterangan  saksi  secara  subtansial  yaitu apa yang saksi nyatakan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia  alami  sendiri  dengan  menyebut  alasan  dari pengetahuannya  itu  (pasal  1  angka  27  KUHAP), tidak  termasuk  di  dalamnya  keterangan  yang diperoleh dari orang lain.
Dewasa  ini  Hakim  dituntut  untuk  lebih apresiasif  dalam  menyikapi  hukum  dengan berbagai problematikanya.
Hakim  bukan  lagi  corong  dari  undang- undang,  tapi  pembentuk  hukum  yang memberi  bentuk  pada  isi  undang-undang dan  menyesuaikannya  dengan  kebutuhan- kebutuhab  hukum.  Undang-undang  tidak mungkin  legkap.  Undang-undang  hanya merupakan  satu  tahap  dalam  proses pembentukan  hukum  dan  terpaksa  mencari kelengkapannya dalam praktek hukum dari hakim. 6
Peran  hakim  tidak  cukup  menjadi  corong undang-undang  saja,  tetapi  hendaknya  mampu berpikir  untuk  dapat  menemukan  hukumnya apabila undang-undang belum atau tidak mengaturnya,  sehinngah  nantionya  dalam  proses penegakan  hukum  diharapkan  ada  terobosan hukum yang memberi ciri dinamika hukum dalam masyarakat.
Penemuan  hukum  lazimnya  diartikan sebagai  proses  pembentukan  hukum  oleh  hakim atau  petugas-petugas  hukum  lainnya  yang  diberi tugas  melaksanakan  hukum  terhadap  peristiwa- peristiwa  hukum  yang  konkrit.  Ini  merupakan proses  konkretisasi  dan  individualisasi  peraturan hukum  yang  bersifat  umum  dengan  mengingat peristiwa kokrit. 7
Rechts  vinding  (penemuan  hukum)  untuk hukum  tertulis  yaitu  melalui  rechts  interpretatie atau menafsirkan ketentun hukum tertulis.
6 Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 150.
7 Van  Eikeman  Hommes,  di  dalam ibid., h. 147.
Interpretasi  atau  penafsiran  merupan  salah satu  metode  penemuan  hukum  yang  memberi penjelasan  yang  gamblang  mengenai  teks  undng- undang  agar  ruang  lingkup  kaedah  dapat ditetapkan  sehubungan  dengan  peristiwa  tertentu. Penafsiran  oleh  hakim  merupakan  penjelasan yang  harus  menuju  kepada  pelaksanaan  yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode  interpretasi  ini  adalah  sarana  atau  alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenarannya  terletak  pada  kegunaannya  untuk melaksanakan  ketentuan  yang  dan  bukan  untuk kepentingan metode itu sendiri. 8
Pasal  185  ayat  (1)  KUHAP  mengandung suatu  problematika  yaitu  apakah  kita  dapat langsung  mengartikan  secara  a  contrario  bahwa apa yang saksi nyatakan di luar sidang pengadilan bukan  merupakan  keterangan  saksi  sebagai  alat bukti ?
Penafsiran a contrario di atas mengesampingkan  eksistensi  Majalis  Hakim dengan  adanya  kata  di  luar  sidang  pengadilan, dalam  pengertian  apabila  orang  meskipun  dia termasuk  dalam  kualifikasi  sebagai  saksi  dan  dia menerangkan  suatu  peristiwa  pidana  yang  ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan  menyebut  alasan  dari  pengetahuannya  itu kepada  orang  lain  diluar  sidang  pengadilan, tentunya  itu  bukan  merupakan  keterangan  saksi sebagai  alat  bukti  meskipun  termasuk  dalam kualifikasi  keterangan  saksi  sebagaimana  yang  di atur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP. Lain halnya
8 Ibid., h. 154.
jika  keterangan  tersebut  diberikan  di  hadapa Majelis  Hakim  meskipun    Majelis  Hakim  dan saksi  tidak  berada  dalam  satu  ruang  (sidang)  tapi dikondisikan  seperti  dalanm  satu  persidanhgan (seperti  halnya  teleconference)  maka  hal  tersebut perlu  dianalisis  lebih  lanjut  apakah  keterangan saksi via teleconference termasuk dalam keterangan saksi sebagai alat bukti.
Penafsiran a contrario (menurut peringkara), ialah suatu cara menafsirkan undang- undang yang  didasarkan  pada  perlawanan pengertian  antara  soal  yang  dihadapi  dan  soal yang  diatur  dalam  suatu  pasal  undang-undang. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian (peringkaran)  itu  ditarik  kesimpulan  bahwa  soal yang  dihadapi  itu  tidak  diliputi  oleh  pasal  yang termasuk atau dengan kata lain berada diluar pasal tersebut. 9
Pasal  185  ayat  (1)  KUHAP  tidak  dapat ditafsirkan  secara  sahih  karena  pembentuk undang-undang  tidak  memberikan  penafsiran yang  pasti  terhadap  arti  kata-katadalam  pasal tersebut,  terutama  untuk  kata  "di  sidang pengadilan"  karena  untuk  kata  "apa  yang  saksi nyatakan"  secara  tidak  langsung  merujuk  pada ketentuan  pasal  1  angka  27  KUHAP.  "Penafsiran sahih (autentik, resmi) ialah penafsiran yang pasti terhadap  arti  kata-kata  itu  sebagaimana  yang
diberikan pembentuk undang-undang". 10 Kalaupun
pembentuk
undang-undang
mengartikan  secara  sahih  apa  yang  dimaksud
9 C.S.T.  Kamsil,  Pengantar  Ilmu Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia,  Balai Pustaka, Jakarta. 1983, h. 67.
10 Ibid., h. 65.
dengan  disidng  pengadilan  tentunya  dalam pengertian  saksi  secara  fisik  benar-benar  hadir  di sidang  pengadilan  pengadilan  padahal  dengan semakin  pesatnya  perkembangan  teknologi  tidak tertutup kemungkinan nantinya ketentuan tersebut akan diperkaya dengan adanya teknologi teleconference.
Selain  ini  ketentuan  pasal  185  ayat  (1) KUHAP  ditafsirkan  secara  grammatikal  atau  tata bahasa  sehinggah  diartikan  apa  adanya  sesuai dengan bunyi ketentuan secara tekstual. Pembentuk  undang-undang  tidak  mengantisipasi pesatnya  perkembangan  teknologi  di  bidang telekomunikasi yang memungkinkan saksi memberikan  keterangannya  di luar  sidang pengadilan. Antisipasi pembentuk undang-undang hanya  sebatas  saksi  berhalangan  sebagaimana yang  telah  di  atur  dalam  pasal  162  ayat  (1) KUHAP.
Penafsiran  tata  bahasa  (grammatika)  yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang  dengan  berpedoman  pada  arti perkataan-perkataan  dalam  hubungannya  satu sama  lain  dalam  kalimat-kalimat  yang  dipakai oleh  undang-undang;  yang  dianutialah  semata- mata  arti  perkataan  menurut  tata  bahasa  atau menurut  kebiasaan,  yakni  arti  dalam  pemakaian sehari-hari. 11
Apabila  pasal  185  ayat  (1)  KUHAP diinterpretasi secara grammatikal, maka keterangan saksi via teleconference tidak termasuk  dalam  kualifikasi  keterangan  saksi sebagai alat bukti karena karena saksi memberikan  keterangannya  di luar  sidang
11 Ibid.,
pengadilan sedangkan pasal 185 ayat (1) KUHAP secara grammatikal dengan tegas menyebutkan:
Keterangan  saksi  sebagai  bukti  ialah  apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan Ketentuan  tersebut  diartikan  bahwa  saksi secara  fisik  dan  keseluruhan  benar-benar  hadir dan memberikan kesaksiannya di sidang pengadilan. Dapat dikatakan interpretasi grammatikal berarti tidak menginterpretasi karena ketentuan  yang  diinterpretasi  ditafsirkan  apa adanya  tanpa  bermaksud  mempersempit  atau memperluas  maknanya.  Di  lain  pihak,  ada  yang berpendapat  interpretasi  menurut  bahasa  ini selangkah  lebih  maju  sedikit  dari  hanya  sekedar membaca undang-undang. 12 Penggunaan
teleconference untuk mendengarkan  keterangan  saksi  merupakan  suatu penemuan  hukum,  yaitu  dengan  menafsirkan secara  luas  (interpretasi  ekstensif)  makna  pasal 185 ayat (1) KUHAP terutama untuk kata disidan pengadilan dengan tidak hanya mengartikan saksi secara  fisik  dan  keseluruhan  hadir  dan  berada dalam  satu  ruang  dengan  Majelis  Hakim  tetapi juga  memperluas  maknanya  dengan  mengartikan hadirnya  saksi  hanya  sebatas  visualisasinya melalui  layar  televisi  tanpa  mengurangi  subtansi dari  keterangan  yang  disampaikan  agar  masih dapat  dikualifikasikan  sebagai  keterangan  saksi sebagai  alat  bukti.  Penafsiran  ekstensif  ini melampaui  batas-batas  yang  ditetapkan  oleh interpretasi  grammatikal. 13 "Penafsiran  ekstensif, memberi  tafsiran  dengan  memperluas  arti  kata-
12 Sudikno  Mertokusumo,  op.cit.,  h. 156.
13 Ibid., hal. 160.
kata  dalam  peraturan  itu  sehinggah  sesuatu peristiwa dapat dimaksudkannya". 14
Digunakannya interpretasi ekstensif mengandung  pengertian  pada  pokoknya  saksi "hadir"  dalam  persidangan  meskipun  itu  hanya sebatas  visualisasinya  hal  itu  tidak  mengurangi maknanya  hadirnya  saksi  dan  secara  tidak langsung  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi merupakan  keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti sebagaimana  yang dirumuskan pasal 185 ayat (1) KUHAP.  Hadirnya  saksi  dalam  bentuk  sebatas visualisasinya  juga  harus  diartikan  bahwa  saksi memberikan  keteranggannya  itu  di  hadapan Majelis  Hakim  sebagaimana  persidangan  pada umumnya.
Pasal 185 ayat (1) KUHAP dapat dikatakan menurut  kehadiran  saksi  persidangan  agar keterangan  yang  diberikan  dapat  dikatakan sebagai  alat  bukti.  Meskipun  ada  kemungkinan saksi  berhalangan, KUHAP sudah  mengantisipasi hal  itu,  yaitu  dalam  pasal  162  ayat  (1)  KUHAP yang menyebutkan:
Jika  saksi  sesudah  memberi  keterangan dalam  penyidikan  meninggal  dunia  atau  karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat  tinggalnya  atau  karena  sebab  lain  yang berhubungan  dengan  kepentingan  negara,  maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
Keterangan  saksi  via  teleconference  juga dipandang lebih baik dari pada apabila keterangan tersebut  dibacakan.  Nilai  dari  keterangan  yang dibacakan  disamakan  dengan  keterangan  saksi  di bawah  sumpah  yang  diucapkan  di  sidang  jika
14 C.S.T. Kansil, op.cit., h. 66.
keterangan  itu  sebelumnya  telah  diberikan  di bawah  sumpah  (pasal  162  ayat  (2)  KUHAP). Paling  tidak  dengan  digunakannya  teknologi teleconference,  saksi  dapat  "dihadirkan"  dan masih  dimungkinkan  terpenuhinya  asas  oraal debat atau asas kelangsungan
(ommiddlijkheidsbeginsel)  antara  Majelis  Hakim dan  saksi,  mengingat  dari  asas  ini  hakim  dapat memperkuat
pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan nantinya.
Peradilan  dilakukan  menurut  cara  yang diatur dalam undang-undang ini, Pasal 3 KUHAP menegaskan  kedudukan  KUHAP  sebagai  acuan yang  bersifat  prosedural,  dengan  demikian  para pihak  yang  diatur  dalam  KUHAP  tidak  boleh semuanya  membuat  prosedur  sendiri.  Hal  inilah yang membuat hanya sistem pembuktian berdasarkan  undang-undang  secara  negatif  yang dapat  digunakan,  yaitu  berdasarkan  ketentuan pasal  183  KUHAP  yang  secara  eksplisit mengharuskan  dua  alat  bukti  terpenuhi  terlebih dahulu dan proses terpenuhinya segenap alat bukti tersebut harus sesuai dengan prosedur atau aturan yang ditetapkan dalam KUHAP.
Secara  normatif,  saksi  harus  hadir  secara fisik  diruang  sidang  kecuali  ada  alasan  yang  sah untuk tidak menghadirinya. "Rasio dari ketentuan ini  adalah  hakim  dapat  memastikan  bahwa  saksi tidak  fiktif.  Jika  saksi  tidak  hadir,  maka keterangannya  dapat  digantikan  oleh  berita  acara pemeriksaan  penyidikan.  Tanda  tangan  penyidik dan saksi menjadi bukti bahwa pemeriksaan sudah pernah  dilakukan".  Kondisi  ini  hanya  dapat diterapkan  jika  saksi  sudah  dipanggil  secara  sah dan patut oleh pengadilan, dengan demikian dapat dikatakan  bahwa  yang  prinsipil  dari  prosedur
menghadirkan  saksi  ini  adalah  adanya  kepastian bahwa  saksi  yang  akan  didengar  keterangannya tidak  fiktif  atau  identitasnya  benar.  Tujuannya adalah  agar  keterangan  saksi  tersebut  dapat menjadi  alat  bukti  dan  mempunyai  ketentuan pembuktian, yaitu apabila keterangan ini sebelumnya  telah  diberikan  dibawah  sumpah. Kehadiran  saksi  tersebut  secara  fisik  justru  tidak prinsipil sebagaimana pasal 162 KUHAP mengatur  mengenai  saksi  yang  meninggal  dunia setelah memberikan keterangan pada penyidik.
Permasalahan  teleconference  secara  teknis alat  bukti  mengandung  dua  nilai.  Apakah keterangan  yang  disampaikan  itu  nanti  sebagai sebuah  kesaksian  ataukah  hanya  sebagai  bahan hukum yang (hanya) bermanfaat untuk mendukung keyakinan hakim. Jika untuk kesaksian  dan  asas  legalitas  yang  dijadikan sebagai  pegangan,  keterangan  yang  disampaikan dari  jauh  itu  tidak  bisa  dijadikan  bahan  dengan bobot  alat  bukti  saksi  (vide  pasal  161  ayat  (2) KUHAP).
Sebenarnya  terdapat  kerancuan  dalam menganalisis  digunakannya  asas  legalitas  sebagai pegangan  dalam  pendapat  diatas.  Permasalahan mengenai  keterangan  saksi  via  teleconference termasuk  dalam  ruang  lingkup  hukum  acara pidana, maka asas legalitas yang dimaksud di atas seharusnya  juga  diartikan  asas  legalitas  dalam hukum  pidana  formil  tetapi  apabila  dicermati lebih  jauh,  bisa  jadi asas  legalitas  yang dimaksud adalah dalam arti keterangan saksi via teleconference  tidak  atau  belum  diatur  dalam KUHAP  dan  untuk  ini  secara  tidak  langsung merujuk  pada  ketentuan  pasal  1  ayat  (1)  KUHP yang  sejatinya  untuk  hukum  pidana  materiil.
Banyak pakar dan praktisi hukum yang mengalihkan bahwa keterangan saksi via teleconference  tidak  atau  belum  diatur  dalam KUHAP,  memang  demikian  kenyatannya,  tetapi mereka  tidak  mengatakan  secara  eksplisit  bahwa dasar  yang  digunakan  adalah  pasal  1  ayat  (1) KUHP,  hanya  menyebutkan  asas  legalitas, padahal  pengertian  asas  legalitas  dalam  hukum pidana materiil dan formil berbeda.
Dalam hukum  pidana formil,  "asas legalitas  ialah  asas  yang  mewajibkan  penuntut umum  melakukan  dakwaan  terhadap  seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan  penjelmaan  dari  asas  equality  before the  law". 15 Pendapat  lain  mengenai  asas  legalitas dikemukakan oleh C.S.T. Kansil yang mengemukakan,  "asas  legalitas  adalah  jaksa diwajibkan menuntut setiap orang yang melakukan delik (tindak pidana) tanpa memperhatikan  akibat-akibat  yang  akan  timbul atau  dengan  perkataan  lain  setiap  perkara  yang cukup buktinya harus dituntut". 16
Asas  legalitas  menekankan  pada  kata "kewajiban"  yang  mempunyai  pengetrian  yang berbeda  dengan  kata  "kewajiban"  sebagaimana yang  disebutkan  dalam  pasal  14  KUHAP  yang mengatur ketentuan tentang kewenangan penuntut umum.  Asas  legalitas  berlaku  tentunya  dalam pengertian  telah  ditemukan  bukti  yang  cukup untuk  dilakukan  penuntutan,  dalam  hal  yang
15 M.  Karjadi  dan  R.  Soesilo,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  dengan Penjelasan Resmi dan  Komentar, Politeia, Bogor, 1992, h. 24
16 C.S.T. Kansil, Op.Cit., h. 325.
demikian itulah penuntut umum wajib melakukan penuntutan. Dapat  dikatakan sebenarnya penuntut umum  tidak  serta  merta  wajib  melakukan penuntutan atau dengan kata  lain penuntut umum berwenwng melakukan penuntutan.
KUHAP  secara  tidak  langsung  menganut asas  oportunitas,  yaitu  asas  yang  memberi wewenang penuntut umum untuk tidak melakukan dakwaan  terhadap  seseorang  yang  melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan  perkara  yang  sudah  terang pembuktiannya, dengan tujuan untuk kepentingan negara  dan  atau  umum. 17 Dikatakan  secara  tidak langsung  karena  pasal  14  KUHAP  mengatur ketentuan  tentang  kewenangan  penuntut  umum, penuntutan merupakan kewenangan, bukan merupakan kewajiban, tetapi yang paling mendasar  adalah  pasal  14  KUHAP  tidak  secara eksplisit  menyebutkan  menyampinhkan  perkara demi  kepentingan  umum  yang  merupakan  unsura iutama  asas  oportunitas.  Dalam  perkemangan selanjutnya,  asas  oportunitas  disebutkan    secara eksplisit  dalam  peraturan  perundang-ndangan yang  mengatur  atindak  pidana  khusus  yang  di dalamnya juga mengatur hukum formil tersendiri, seperti  Undang-undang  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kualifikasi keterangan saksi via teleconfrence  sebagai  keterangan  yang  dapat menguatkan keyakinan hakim tetntunya juga tidak lepas  dari  dianutnya  sistem  pembuktian  negatif (nigative  wetteleijke)  secara  ekspilisit  tercantum dalam  pasal  183  dan  penjelasan  pasal  184
17 M.  Karjadi  dan  R.  Soesilo.  Loc. Cit.
KUHAP  yang  mensyaratkan  adanya  keyakinan hakim dlam hal hakim menjatuhkan pidana.
Bagi  mereka  yang  berpendapat  bahwa keterangan
saksi via teleconfrence
dikualifikasikan  sebagai  keterangan  yang  dapat menguatkan  keyakinan  hakim  yaitu  dengan mendasarkan  pada  pemikiran  di  atas  (sistem pembuktian  negatif)  dan  kemudian  benar-benar mengartikannya  secara  kaku  sehingga  alat-alat bukti yang sah pasal 184 ayat (1) KUHAP bersifat sangat  amat  limitatif,  dalam  arti  bahka  tanpa memikirkan  adanya  kemungkinan  menggunakan metode  interpretasi  karena  memang  sejak  awal keterangan  saksi  via  teleconfrence  mereka kualifikasikan  sebagai  keterangan  yang  dapat menguatkan  keyakinan  hakim,  tidak  melakukan interpretasi  terlebih  dahulu  sehingga  nantinya dapat  di  kualifikasikan  sebagai  alat  bukti keterangan  saksi  atau  alt  bukti  petunjuk  (yang diperoleh dari keterangan saksi).
Berdsasarkan  analisis  dan  alasan  yang telah  diuraiakan  di  atas,  perlu  diketahui  bahwa saya sependapat dengan pandangan yang memasukkan  keterangan  saksi  via  teleconference dalam  kualifikasi  sebagai  alat  bukti  keterangan saksi  dan  mendukung  dilakukannya  teroboisan- terobosan hukum baru, terutama dengan kaitannya pemanfaatan kemajuan teknologi dalam usahanya mencari kebenaran (baik  formil  maupun  materiil)
dengan  tetap  memperhatikan  asas  keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban atau kepastian hukum sebagai  pilar  utamanya  sehingga  akan  diperoleh konstribusi positif dari kemajuan teknologi dalam proses penegakan hukum.

## DAFTAR BACAAN
Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia , CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1999
Irving  M.,  di  dalam  Philipus  M.  Hadjon,
Penalaran Hukum (Legal Reasoning)
Paul  Seholten,  di  dalam  Brian  A.  Prasetyo,
"Preseden dari Mantan Presiden Tanggapan terhadap Pemeriksaan Habibie",  Teropong,  Vol  1  No.  7, Masyarakat  Pemantau  Peradilan  Indonesia (MaPPI) –FH UI, Jakarta, 2002, Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999
C.S.T.  Kamsil,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum  Indonesia,  Balai  Pustaka,  Jakarta. 1983,
M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  dengan  Penjelasan Resmi  dan  Komentar,  Politeia,  Bogor, 1992,
Interpellation", "Microsoft Encarta Encyclopedia".