## DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR WILAYAH DI PROVINSI MALUKU UTARA
Aisa Mashud Noortje M. Benu Mex L. Sondakh

## ABSTRACT
The  objective  of  this  research  is  to  assess  the  economic  development  disparities  among districts and cities in North Maluku in 2010 - 2015 period. This research is motivated by the diversity of  natural  resources  and  demographic  conditions,  differences  in  income  per  capita  and  economic growth  contained  in  each  regency  and  town  in  North  Maluku.  As  a  result  of  these  differences,  the ability to increase economic development is different from one region to the other region. The data collected for two months from February to March 2017. The data used are PDRB per  capita data, population  data  and  economic  growth  data  obtained  from  Central  Bureau  of  Statistics  of  North Maluku Province. Analysis of data in the form of descriptive analysis presented in tabular form using Williamson Index analysis tool. The results showed that the economic development district and cities in  the  province  of  North  Maluku  during  the  period  2010  -  2015  continues  to  inequality,  where  the data  is  used  proved  that  there  are  significant  differences  among  the  districts  and  cities  in  North Maluku.  Results  proficiency  level  could  be  seen  clearly  when  analyzed  by  Williamson  Index  which indicates  that  the  rate  of  economic  development  was  still  classified  inequality  on  inequality  of economic  development.  This  was  due  to  the  diversity  of  potential  and  natural  resources  among districts  and  cities  that  led  to  per  capita  income  and  economic  growth  becomes  different  resulting imbalance of economic development.
Keywords: disparity, economic development, North Maluku Province.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  disparitas  pembangunan  ekonomi  antar  Wilayah  di Provinsi  Maluku  Utara  periode  tahun  2010  –  2015.  Penelitian  ini  dilatar  belakangi  oleh  adanya keragaman potensi sumber daya alam dan kondisi demografi, perbedaan pendapatan per kapita dan pertumbuhan  ekonomi  yang  terdapat  pada  masing-masing  daerah  di  Maluku  Utara.  Akibat  dari perbedaan  tersebut,  kemampuan  suatu  daerah  untuk  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  menjadi berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Pengumpulan data berlangsung selama dua bulan sejak  bulan  Februari  sampai  Maret  2017.  Data  yang  digunakan  berupa  data  PDRB  per  kapita,  data jumlah penduduk dan data pertumbuhan ekonomi yang diperoleh  dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku  Utara.  Analisis  data  berupa  analisis  secara  deskriptif  yang  disajikan  dalam  bentuk  tabel dengan  menggunakan  alat  analisis  Williamson  Index.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pembangunan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara selama periode tahun 2010 – 2015 terus mengalami ketimpangan, dimana data yang digunakan membuktikan bahwa adanya perbedaan yang  signifikan  antar  Kabupaten/Kota  di  Maluku  Utara.  Hasil  tesebut  dapat  diketahui  secara  jelas setelah  dianalisis  dengan  Indeks  Williamson  yang  menunjukkan  bahwa  angka  ketimpangan pembangunan  ekonomi  masih  tergolong  pada  ketidak  merataan  pembangunan  ekonomi.  Hal  ini dikarenakan  adanya  keragaman  potensi  dan  sumber  daya  alam  antar  Kabupaten/Kota  yang menyebabkan  pendapatan  perkapita  serta  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  berbeda  sehingga  terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi.
Kata kunci: disparitas, pembangunan ekonomi, Provinsi Maluku Utara.
Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah..................................(Aisa Mashud, Noortje Benu, Mex Sondakh)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pembangunan  daerah  dapat  diartikan sebagai  sebuah  proses  dalam  mencapai kemajuan yang  lebih  baik dari  arah sebelumnya. Dalam konteks ini,
pembangunan  ekonomi  menjadi  prioritas utama. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan  ekonomi  terdapat  usaha  untuk dapat  mencapai  kenaikan  tingkat  pendapatan, menyediakan kesempatan kerja,
mengusahakan pembagian pendapatan supaya lebih  merata  dan  mengurangi  perbedaan dalam tingkat perkembangan dan pembangunan  dan  juga  mengurangi  tingkat ketimpangan  pendapatan  dan  pembangunan antar wilayah (regional) agar proses pembangunan menjadi lebih seimbang.
Pada hakikatnya pembangunan
perekonomian  merupakan  rangkaian  kegiatan melalui perencanaan dalam rangka meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Pembangunan  ditujukan  untuk  peningkatan pendapatan  masyarakat  yang  tidak  lepas  dari keberhasilan  pembangunan  ekonomi  dan diukur  dalam  tingkat  pertumbuhan  ekonomi disuatu wilayah.
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan  ekonomi  dari  suatu  dearah adalah  pertumbuhan  ekenomi.  Pertumbuhan ekonomi  adalah  suatu  proses  peningkatan kapasitas  produktif  dari  suatu  perekonomian secarah  keseluruhan  dan  terus-menerus  atau berkesinambungan sepanjang  waktu  sehingga menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin lama semakin besar (Pradjya, 2010).
Pertumbuhan pendapatan ekonomi harus  di  laksanakan  secara  komperensif dalam  upaya  terciptanya  pemerataan  hasil- hasil pembangunan. Dengan demikian wilayah  yang  awalnya  tidak  produktif menjadi  lebih  produktif,  yang  akhirnya mempercepat pertumbuhan itu sendiri. Pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang  berbeda- beda intensitasnya akan menyebabkan terjadinya ketimpangan atau disparitas
ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  antar daerah (Sirojuzilam, 2008).
Disparitas pembangunan ekonomi terjadi  karena  banyak  faktor-faktor  penyebab diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya  manusia,  pemusatan  kegiatan  ekonomi disuatu  wilayah/daerah,  pertambahan  stok kapital, jumlah penduduk, dan masih terfokusnya  investasi  di  wilayah  tertentu  saja dan  juga  kualitas  infrastruktur  yang  tidak merata antar wilayah. Disamping itu, keadaan geografis  yang  berbeda-beda  antar  daerah juga  merupakan  masalah  yang  menyebabkan disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah (Irawan, 2012).
Provinsi Maluku Utara adalah salah satu Provinsi  di  Indonesia  yang  memiliki  8 Kabupaten  (Kabupaten  Halmahera  Barat, Kabupaten  Halmahera  Timur,  Kabupaten Halmahera  Tengah,  Kabupaten  Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau morotai, Kabupaten
Kepulauan  Sula,  Kabupaten  Pulau  Taliabu) dan  Kota  yaitu  (Kota  Ternate  dan  Kota Tidore).
Perkembangan Perekonomian di Provinsi  Maluku  Utara  tercermin  dengan adanya pola kemitraan antara pemerintah dan sektor  swasta  serta  masyarakat dalam mengelola  sumber  daya  yang  tersedia  untuk merangsang perkembangan kegiatan pembangunan  ekonomi  serta  memperkancar pertumbuhan ekonomi dalam daerahnya  yang tujuannya mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antar Provinsi Maluku Utara (BPS, 2014).
Provinsi Maluku Utara memiliki beragam  potensi  ekonomi,  dari  sumber  daya alam  berbasis  pertanian,  kelautan  dan pariwisata.  Potensi  ini  diharapkan  dapat diberdayakan  secara  maksimal  sehingga meningkatkan perekonomian wilayah. Pertumbuhan  ekonomi  sebagai  sasaran  yang ingin  dicapai  Pemerintah  Provinsi  Maluku Utara  harus  bisa  meningkatkan  pendapatan perkapita dan menurunkan tingkat kemiskinan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka yang menjadi permasalahan  yaitu, bagaimana disparitas (kesenjangan) pembangunan ekonomi  antar  wilayah  di  Provinsi  Maluku Utara  selama  enam  tahun  terakhir  (2010  - 2015) berdasarkan data PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah Provinsi Maluku Utara.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  adalah  mengkaji disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah di Provinsi Maluku Utara.

## Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah:
1. Sebagai  sumber  informasi  kepada  para pengambil  keputusan  yaitu  Pemerintah Provinsi  Maluku  Utara  tentang  daerah yang  berpotensi  perekonomian  tinggi  di Provinsi Maluku Utara.
2. Sebagai penambah wawasan bagi peneliti tentang  cara  menganalisis  potensi  daerah dalam suatu wilayah.
3. Sebagai  bahan  referensi  bagi  penelitian selanjutnya.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  berlangsung  dari  bulan Februari  sampai  Maret  2017.  Penelitian  ini dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara.

## Metode Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari BPS  (Badan  Pusat  Statistik)  dan  BAPPEDA (Badan  Perencanaan  Pemerintah  Dearah) Provinsi  Maluku  Utara  dan  publikasi- publikasi  yang  lain  yang  dapat  menunjang penelitian ini.

## Konsepsi Pengukuran Variabel
Variabel yang diukur dan diteliti adalah: 1. PDRB per kapita Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi  Maluku  Utara  atas  dasar  harga
konstan.  PDRB  per  kapita  yang  diteliti  dan diukur adalah terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 Kota selama 2010-2015.
2. PDRB  per  kapita  rata-rata  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Maluku  Utara  atas  dasar  harga konstan.
PDRB per kapita rata-rata seluruh Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Maluku  Utara adalah  penjumlahan  seluruh  nilai  PDRB Kabupaten/Kota  di  bagi  dengan  jumlah Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi Maluku Utara.
3. Jumlah  Penduduk    Kabupaten/Kota  Provinsi Maluku Utara
Jumlah Penduduk daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi  Maluku  Utara  terdiri  dari  jumlah penduduk  Kabupaten  Halmahera  Barat,
Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera  Timur,  Pulau  Morotai,  Pulau Taliabu dan Kota Ternate dan Kota Tidore.
4. Jumlah Penduduk di Provinsi Maluku Utara Jumlah  Penduduk  Seluruh  Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara adalah penjumlahan  seluruh  jumlah  penduduk  yang ada di Provinsi Maluku Utara.
5. Pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten/Kota  di Provinsi Maluku Utara
Angka Pertumbuhan ekonomi diperoleh  dari persentase nilai PDRB.

## Metode Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam menghitung ketimpangan (disparitas) Pembangunan
ekonomi antar daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Maluku  Utara adalah  analisis  secara  deskriptif  yang  dalam bentuk tabel dengan menggunakan alat Analisis Indeks Williamson.
Ukuran  ketimpangan  pembangunan  antar daerah  atau  antar  wilayah  yang  mula-mula dilakukan adalah Indeks Williamson pada tahun 1966.  Istilah  Williamson  Indeks  sebagai penghargaan  kepada  pengguna  awal  indeks tersebut  dalam  mengukur  ketimpangan  antar wilayah (Sjafrizal, 2012).

## √ ∑
Vw = di mana 0 < Vw < 1
y
Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah..................................(Aisa Mashud, Noortje Benu, Mex Sondakh)
Dimana
yi  =  PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara y   = PDRB per kapita rata-rata seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utar fi   = Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota n   = Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara.
Kab.  Halmahera  Barat,  Kab.  Halmahera Timur, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Utara,  Kab.  Halmahera  Selatan,  Pulau  Morotai, Kepulauan  Sula,  Pulau  Taliabu  dan  Kota  Ternate dan Kota Tidore.
Hasil  dari  Indeks  Williamson  adalah sebagai berikut : bila Vw memiliki angka 1 berarti tingkat  kesenjangan  makin  tinggi  dan  bila  Vw memiliki  angka  0  berarti  tidak  ada  kesenjangan ekonomi antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku  Utara.  Semakin  besar  indeks  yang dihasilkan  maka  semakin  besar  pula  tingkat kesenjangan  antar  daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Maluku Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Lokasi Penelitian
Provinsi  Maluku  Utara  dengan  Ibu  Kota Sofifi  terletak  diantara  3 0 Lintang  Utara  –  3 0
Lintang  Selatan  dan  antara  124 0 –  129 0 Bujur Timur.  Sebelah  Utara  berbatasan  dengan Samudra  Pasifik,  sebelah  Timur  Berbatasan dengan  Laut  Halmaherah,  sebelah  Selatan berbatasan dengan Laut Seram.
Luas  Wilayah  Maluku  Utara  adalah 132.631,09 km 2 yang meliputi delapan Kabupaten dan dua Kota antara lain Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara,  Halmahera  Timur,  Pulau  Morotai,  Pulau Taliabu dan Kota Ternate dan Kota Tidore.

## Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara
Jumlah  penduduk  Maluku  Utara  hasil proyeksi  penduduk  tahun  2015  berjumlah 1.549.872 jiwa. Angka ini merupakan peningkatan  dari  tahun  2014  sebesar  1.535.970 jiwa,  sementara  jumlah  penduduk  pada  tahun 2013  sebesar  1.519.014  jiwa  meningkat  dari tahun  2012  sebesar  1.501.739  jiwa  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  peningkatan  jumlah
penduduk  akan  dapat  berpengaruh  terhadap perekonomian  yang  ada  karena  sejumlah sumber daya penduduk diperlukan dalam proses pembangunan ekonomi (BPS MALUT, 2014).

## Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara
Berdasarkan  data  PDRB  per  kapita  atas dasar  harga  konstan  antar  Kabupaten/Kota MALUT  dapat  tercermin  bahwa  dari  tahun  ke tahun  PDRB  per  kapita  MALUT  terus megalami peningkatan.
Peningkatan  perekonomian  yang  ada  di Maluku  Utara  tidak  lepas  dari  peran  tiap Kabupaten/Kota  yang  ada  melalui  berbagai potensi dan kekayaan alam yang dimiliki di tiap Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara. Perekonomian  Provinsi  Maluku  Utara  dapat dibuktikan  dengan  kinerja  dari  masing-masing daerah Kabupaten/Kota.
Kinerja perekonomian suatu wilayah pada periode  tertentu  bercermin  dari  angka  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  seiring dengan  meningkatnya  perekonomian  Maluku Utara, PDRB per kapita mengalami peningkatan  signifikan,  dimana  untuk  tahun 2014  sebesar  10,311  juta  rupiah  meningkat dibandingkan tahun 2013  yang mencapai 9,705 juta  rupiah.  Sementara  pada  tahun  2015 meningkat  dengan  total  PDRB  per  kapita  yaitu senilai 11,120 juta rupiah (BPS MALUT, 2014).
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Maluku Utara Pertumbuhan
ekonomi antar Kabupaten/Kota di Maluku Utara terjadi karena adanya  kenaikan  pendapatan  masyarakat  yang diperoleh  melalui  kekayaan  sumber  daya  alam, akumulasi  modal,  pertumbuhan  penduduk  dan tenaga  kerja  serta  kemajuan  teknologi.  Sumber daya  alam  yang  melimpah  menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya sumber daya alam tersebut maka hasil-hasil  alam  dapat  diolah  oleh  para  tangan tenaga  kerja  sehingga  menambah  penghasilan bagi daeranya dan berpengaruh pada pertumbuhan  ekonomi  daerahnya.  Akumulasi modal  terjadi  karena  sebagian  pendapatan masyarakat ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan  memperbesar output dikemudian  hari.
Pertumbuhan  penduduk  dan  tenaga  kerja merupakan  faktor  positif  dalam  merangsang terjadinya  kenaikan  pertumbuhan  ekonomi karena jumlah tenaga kerja produktif berpengaruh  dalam  pengelolaan  sumber  daya daerahnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan  ekonomi.  Sedangkan  kemajuan teknologi  dapat  meningkatkan  hasil  produksi suatu daerah (BPS MALUT, 2014).
Pada Tabel 3 disajikan data pertumbuhan ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Maluku  Utara. Berdasarkan angka-angka tersebut dapat terlihat secara  signifikan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi pada  masing-masing  daerah  ini  memiliki keragaman yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Maluku Utara.
Data  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat Statistik  Provinsi  Maluku  Utara  menunjukan angka pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota  dipengaruhi  oleh  ketersedian sumber  daya  alam  yang  ada  pada  masing- masing  daerahnya.  Misalnya  tahun  2014
pertumbuhan ekonomi Halmahera Barat sebesar 6,03% apabila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar  8,57%  menunjukan  kecilnya  kenaikan angka pertumbuhan ekonomi diduga disebabkan  karena  tidak  adanya  panen  untuk komoditi  cengke  yang  berpengaruh  besar terhadap pertumbuhan ekonomi (BPS MALUT, 2014).

## Disparitas Pembangunan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara
Selain  dianalisis  dengan  menggunakan alat  analisis  Indek  Williamson,  maka  diperoleh hasil sebagai beikut:
Tabel  4.  Indeks  Williamson  Pengukur  Ketimpangan Pembangunan  Ekonomi  Antar  Wilayah  di
Provinsi Maluku Utara Tahun Indeks Williamson 2010 0,25 2011 0,25 2012 0,26 2013 0,26 2014 0,27 2015 0,28
Indeks  Williamson  2015  sebesar  0,28 artinya kecenderungan terjadi disparitas pembangunan ekonomi paling tinggi dibandingkan  dengan  tahun-tahun  sebelumnya. Kondisi  ini  jauh  berbeda  atau  hampir  sama dengan  tahun-tahun  sebelumnya.  Kondisi  ini disebabkan  karena  produksi  padi  sawa  dengan jumlah  investasi  dari  tiap  Kabupaten/Kota mengalami  peningkatan  yang  berbeda  yakni dengan  rata-rata  sekitar  1,605  milyar  rupiah sehingga  menyebabkan  terjadinya  disparitas pembangunan  ekonomi  antar  Kabupaten/Kota karena  kesejahtaraan  masyarakat  akan  terlihat apabila  dana  diinvestasikan  untuk  kebutuhan dimasa  yang  akan  datang  maupun  dalam pembangunan  ekonomi  daerahnya.  Selain  itu juga  kecenderungan  terjadinya  disparitas  di tahun  2015  yang  makin  meningkat  dengan angka  0,28  dikarenakan  pertumbuhan  ekonomi antar Kabupaten/Kota di Maluku utara didominasikan sektor pertanian dengan presentase sebesar 16,03% diikuti oleh kontribusi  jasa-jasa  sebesar  14,02%  dan kontribusi  sektor  perdagangan,  hotel  dan parawisata  sebesar  13,44%  (BPS  MALUT, 2015).
Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah..................................(Aisa Mashud, Noortje Benu, Mex Sondakh)
Indeks  Williamson  tahun  2014  sebesar
0,27 artinya kecenderungan terjadinya disparitas pembangunan ekonomi diantaranya karena  produksi  padi  sawah  didominasi  oleh Kabupaten/Kota Halmahera Utara dan Halmahera Selatan (BPS MALUT, 2014).
Indeks  Williamson  tahun  2013  sebesar 0,26  disebabkan  karena  produksi  padi  sawa didominasi  oleh  Kabupaten  Halmahera  Utara dan  Halmahera  Selatan  selain  itu  adanya perbedaan  jumlah  tenaga  kerja  dari  tiap Kabupaten/Kota yang menyebabkan pengelolan  sumber  daya  alam  dari  tiap Kabupaten/Kota mengalami kesenjangan (BPS MALUT, 2013).
Pada  tahun  2012  Indeks  Williamson 0,26  memiliki  angka  relative  sama  dengan tahun  2011  dan  2010  penyebab  dikarenakan perekonomian  yang  diperoleh  dari  tiap Kabupaten/Kota dipengaruhi sektor parawisata  melalui  beragamnya  para  tamu asing yang masuk ke tiap daerah Kabupaten/Kota sehingga menyebabkan pendapatan  daerah  meningkat  melalui  sektor parawisata  dan  berdampak  pada  masalah kesenjangan  pembangunan  ekonomi  (BPS MALUT, 2012).
Indeks  Williamson  tahun  2011  dengan angka  0,25  sama  artinya  kecenderungan terjadinya disparitas dikarenakan oleh produksi  padi  sawah  yang  tinggi  pada Kabupaten  Halmahera  Utara  dan  Halmaheta Selatan (BPS MALUT, 2011).
Indeks  Williamson  tahun  2010  sebesar 0,25  artinya  perekonomian  di  tahun  2010 mengalami kesenjangan karena produksi padi sawah didominasi oleh Kabupaten Halmahera Utara  dan  Halmahera  Selatan  sehingga kecenderungan terjadi disparitas makin nampak (BPS MALUT, 2010).
Terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi  di  Maluku  Utara  disebabkan  karena beberapa faktor di antaranya yakni perbedaan hasil-hasil  alam  seperti  pertanian,  perbedaan kondisi demografi seperti kepadatan penduduk,  pendidikan,  kesehatan  perbedaan kualitas  tenaga  kerja,  perbedaan  nilai  indeks pembangunan  manusia, serta  perbedaan
fasilitas  umum  seperti  transportasi  dan komunikasi,  hotel  dan  parawisata  di  tiap Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.
Ketimpangan  tersebut  misalnya  dari segi ketenagakerjaan pada tahun 2013 tingkat pengangguran  di  Kabupaten  Kepulauan  sula masih  cukup  tinggi  yang  disebabkan  karena tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi  dan  lapangan  kerja  yang  tersedia sementara  di  Kabupaten  Halmahera  Timur pada tahun 2013 mengalami penurunan angka pengangguran karena sebagian besar masyarakat  Haltim  bekerja  pada  lapangan kerja  yang  sesuia  dengan  bidangnya  dengan tenaga  kerja  yang  sesuai  dengan  kualifikasi lapangan kerja yang tersedia.
Indeks Pembangunan Manusia di Kepulauan  Tidore  mengalami  peningkatan selama  tahun  2011-2013  yang  didukung  oleh kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat  yang  ada  meskipun  dearah  ini masih  tertinggal  dengan  Kabupaten/Kota  lain namun tingkat IPM Ternate dikatankan cukup baik  dengan  IPM pada tahun 2012 berjumlah 60,71  meningkat  menjadi  73,30  pada  tahun 2013  sehingga  PDRB  per  kapita  mengalami peningkatan dari tahun 2011-2013, meningkat dari  162,02  milyar  rupiah  menjadi  210,61 milyar  rupiah  dengan  kontribusi  terbesar  dari sektor  pertanian  yaitu  11,42%.  Sementara  di Kabupaten/Kota  Kota  Ternate,  tingkat  IPM lebih  tinggi  dibandikan  Ternate,  dimana  IPM Kota  Ternate  tahun  2012  mencapai  54,13 meningkat  pada  tahun  2014  senilai  64,77. Angka ini didorong oleh angka harapan hidup dari  masyarakat  Ternate.  Seiring  dengan meningkatnya  IPM  Kepulauan  Tidore  maka diikuti  oleh  peningkatan  perekonomian  dari PDRB  ADHK  meningkat  3,72  juta  hingga 5,16  juta  dari  tahun  2013-2014  yang didukung  oleh  kontribusi  terbesar  yakni sektor pertanian.
Fasilitas seperti hotel dan parawisata di Kota Ternate mengalami peningkatan prendapatan  karena  pembangunan  fasilitas seperti  hotel  dan  parawisata  di  kota  ini mampu  menggalakkan  kegiatan  ekonomi karena  merupakan  daerah  tujuan  wisata  di
Maluku  Utara  yang  di  pilih  sebagai  baik dalam skala nasional maupun skala internasional.  Sejak  Tahun  2012  Ternate sukses dalam melaksanakan kegiatan wisatanwan  seperti  digelar  berbagai  event parawisata  seperti  Legu  Gam  di  Ternate menjadi multiplier  effect bagi  sektor-sektor lain  di  mana  dapat  menggerakkan  dan mengembangkan perekonomian sehingga tahun  2013  -  2014  PDRB  ADHB  Kota Ternate  mengalami  peningkatan  13,2  kali lipat  yang  didukung  oleh  kontribusi  terbesar dari  sektor  perdagangan,  restoran,  dan  hotel. Sementara  untuk  fasilitas  hotel  dan  parawisata di  Kepulauan  Tidore  mengalami  peningkatan jumlah  fasilitas  namun  mengalami  penurunan wisman  dimana  pada  tahun  2012  mencapai 1,102  orang  sementara  pada  tahun  2013  hanya 5,46  orang. Hal  ini  menjadi  perhatian pemerintah  Kota  Kepulauan  untuk  lebih menggalakkan program parawisata agar banyak wisatawan  yang  berkunjung  dan  pertumbuhan ekonomi  di  sektor  parawisata  dapat  lebih meningkat  di  bandingkan  Kota  Ternate. Data tersebut  dapat  dilihat  bahwa  potensi  masing- masing  daerah  yang  ada  di  Provinsi  Maluku Utara  memiliki  perbedaan  yang  signifikan sehingga  mempengaruhi  proses  pembangunan ekonomi.
Oleh  karena  itu  adanya  hal-hal  tersebut maka  proses  pembangunan  antar  wilayah  di Provinsi  Maluku  Utara  terus  mengalami ketimpangan  yang  secara  jelas  dapat  tercermin dalam angka PDRB per kapita dan pertumbuhan  ekonomi  yang  terus  mengalami kesenjangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan  bahwa  Disparitas  pembangunan ekonomi  tertinggi  berada  pada  tahun  2015. Disparitas ini karena perbedaan pendapatan per kapita  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  dilatar belakangi  oleh  beragamnya  potensi  dan kekayaan  alam  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Maluku Utara.
Berdasarkan Analisis dengan menggunakan Indeks Williamson bisa diketahui bahwa  kesenjangan  pembangunan  ekonomi  di Provinsi  Maluku  Utara  tidak  terlalu  tinggi, namun ada kecenderungan setiap tahun kesenjangan  pembangunan  ekonomi  terus mengalami  peningkatan.  Selain  itu  terdapat beberapa  Kabupaten/Kota  yang  bisa  dikatakan masih tertinggal karena memiliki nilai indeks di bawah  rata-rata  Kabupaten/Kota  dan  beberapa Kabupaten/Kota  sebagai  daerah  yang  maju karena memiliki nilai indeks di atas rata-rata.

## Saran
1. Diperlukan  kebijakan  dari  Pemerintah Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota guna  menanggulangi  masalah  kesenjangan pembangunan  ekonomi  di  Provinsi  Maluku Utara  agar  proses  pembangunan  antar Kabupaten/Kota lebih berimbang dan pertumbuhan ekonominya lebih merata.
2. Perlu  diadakan  peningkatan  pembangunan ekonomi  yang  berbasis  pada  pemanfatan sumber  daya  alam  yang  ada  pada  masing- masing daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik   MALUT.  2010.  Malut Dalam Angka. Ternate : BPS MALUT.
Badan  Pusat  Statistik  MALUT.  2011.  Malut Dalam Angka. Ternate : BPS MALUT.
Badan  Pusat  Statistik  MALUT.  2012.  Malut Dalam Angka. Ternate : BPS MALUT.
Badan  Pusat  Statistik  MALUT.  2013.  Malut Dalam Angka. Ternate : BPS MALUT.
Badan  Pusat  Statistik  MALUT.  2014.  Malut Dalam Angka. Ternate : BPS MALUT.
Badan  Pusat  Statistik  MALUT  2015.  Malut Dalam Angka. Ternate : BPS MALUT.
Irawan S. 2012. Konsep Disparitas
Pembangunan  Ekonomi.  Yogyakarta  :
Liberty.
Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah..................................(Aisa Mashud, Noortje Benu, Mex Sondakh)
Sirojuzilam.  2008.  Disparitas  Ekonomi  dan
Pengembangan Regional.
Medan :
Pustaka Bangsa Press.
Sjafrizal. 2012. Ekonomi Wilayah dan
Perkotaan.  Padang  :  PT  Rajagrafindo Persada Indonesia.