PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, MONEY ETHICS , DAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI TAX EVASION (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA LANGSA)
Razif 1 razifishak@gmail.com
Alqonitur Rasyidah 2 rasyidah12man@gmail.com
1 Dosen FEB Akuntansi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
2 Program Studi Akuntansi FEB Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  influence  of  self-assessment  system,  money  ethics,  and  technology and tax information on corporate taxpayer perception of tax evasion in KPP Pratama  Langsa. The data used in this  study  is  the  primary  data.  The  sample  of  this  study  is  taken  using  purposive  sampling.  The  sample  in  this research is 45 taxpayer of the construction agency registered in KPP Pratama Langsa. Data analysis method used is multiple linear regression analysis and processed using statistical program SPSS 22.0. The results showed that the self-assessment system has a negative and significant effect on corporate taxpayer perception of tax evasion, money  ethics  and  technology  and  taxation  information  have  a  positive  and  significant  effect  on  the  corporate taxpayer perception of tax evasion in KPP Pratama Langsa.
Keywords: Self-assessment System, Money Ethics, Technology and Tax  Information, Tax Evasion.

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  utama pendapatan  negara  yang  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran  negara  baik  rutin maupun  pembangunan  (Resmi,  2013). Sebagai sumber keuangan negara,
pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan uang sebanyak-banyaknya melalui sektor pajak.
Peningkatan penerimaan kas negara melalui sektor pajak tersebut diperuntukkan
untuk meningkatkan kesejahteraan.
Penerimaan  pajak  dalam  beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun,  namun realisasi  penerimaan  pajak  dengan  target penerimaan  pajak  yang  telah  ditetapkan oleh  pemerintah  masih  belum  sepenuhnya tercapai. Pada tahun 2017 target penerimaan pajak  yang  telah  ditetapkan  pemerintah adalah  Rp.  1.472,7  triliun  sedangkan realisasi  penerimaan  pajak  mencapai  Rp. 1.339,8 triliun dengan persentasi penerimaan pajak sebesar 91%.
Wajib  pajak  adalah  individu  atau orang  atau  suatu  badan  usaha  yang merupakan  subyek  pajak  yang  menurut peraturan  perundang-undangan  dalam  hal perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan kewajiban perpajakan termasuk di dalamnya pemotong pajak atau pemungutan pajak tertentu. Wajib Pajak Badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011). Badan adalah sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang merupakan  kesatuan  baik  yang  melakukan usaha.  Badan  meliputi  Perseroan  Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan  lainnya,  Badan  Usaha  Milik Negara maupun Daerah (BUMN/D) dengan nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik, atau organisasi lainnya.
Tax  Evasion (penggelapan  pajak) merupakan  usaha  yang  digunakan  oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan  merupakan perbuatan  yang  melanggar  undang-undang pajak.  Misalnya  wajib  pajak  tidak melaporkan  pendapatan  yang  sebenarnya, Siahaan  dalam  Rachmadi  (2014).  Tindakan tax  evasion (penggelapan  pajak)  adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan,  dengan  menyampaikan  Surat Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  dengan jumlah  penghasilan  yang  lebih  rendah daripada  yang  sebenarnya  ( understatement  of income )  di  satu  pihak  dan  atau  melaporkan biaya  yang  lebih  besar  dibandingkan  yang sebenarnya ( overstatement  of  the  deductions )  di lain pihak. Tindakan tax evasion dapat dilihat dari  beberapa  kriteria  yaitu  wajib  pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar  beban  pajak  terutang  tidak sesuai  yang  telah  dibebankan,  dan  yang lebih  parah  adalah  tidak  melaporkan  SPT (Sari, 2015).
Penggelapan pajak dapat diakibatkan oleh sistem perpajakan (McGee et  al.,  2008).  Sunarsip  (Ipotnews,  2012) mengungkapkan,
adanya perbedaan penafsiran  antara  wajib  pajak  (WP)  yang menerapkan Self  Assessment  System dengan Direktorat Jenderal Pajak mengenai besaran nilai  pajak  yang  harus  dibayar  menjadi pemicu utama terjadinya kejahatan perpajakan.  Keberhasilan Self  Assessment System tidak  akan  tercapai  tanpa  adanya kerja  sama  antara  petugas  pajak  dengan wajib  pajak.  Sistem  ini  akan  berjalan  baik bila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan  secara  sukarela  ( voluntary  tax compliance )  yang  tinggi.  Apabila  tingkat kesadaran  wajib pajak  masih  rendah,  dapat menimbulkan  berbagai  macam  masalah perpajakan, salah satunya yaitu penggelapan
pajak  ( tax  evasion )  (Suminarsasi  dan Supriyadi, 2014). Tujuan atau alasan para wajib pajak melakukan tax  evasion tersebut  dapat dipengaruhi  oleh  kecintaan  terhadap  uang yang  tinggi  karena  menurut  Sloan  (2002) kecintaan  terhadap  uang  atau “the  love  of money” adalah  keinginan  manusia  terhadap uang  atau  keserakahan.  Alasan  lain  yang mendukung  adalah  ketika  seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam  kehidupan  sehari-harinya,  mereka akan  merasa  bahwa tax  evasion adalah tindakan  yang  dapat  diterima  (Lau,  Choe, dan Tan, 2013). Orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi secara  mental  lebih  banyak  terlibat  dalam perilaku  tidak  etis  dalam  organisasi  (Tang &  Chiu,  2003)  karena  mereka  termotivasi untuk  mendapatkan  lebih  banyak  uang. Menurut  Tang  (2002) money  ethics berhubungan  secara  langsung  dengan perilaku  tidak  etis.  Hal  ini  dapat  diartikan bahwa semakin seseorang memprioritaskan uang  sebagai  hal  yang  penting  ( high  money ethics ),  orang  tersebut  lebih  cenderung untuk  melakukan  tindakan tax  evasion yang tidak  etis  daripada  orang  yang low  money ethics . Ditjen  Pajak  telah  melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modenisasi administrasi perpajakan. Modernisasi  lebih  lanjut  ditandai  dengan penerapan  teknologi  informasi  terkini dalam  pelayanan  perpajakan  seperti online payment,  e-SPT,  e-filling,  e-registration,  e-billing . Modernisasi  layanan  perpajakan  yang dilakukan  pemerintah  diharapkan  dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meminimalisasi tindakan tax evasion . Berikut ini contoh beberapa fenomena  yang  pernah  terjadi  dalam  hal kasus tax  evasion (Penggelapan  Pajak). Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh
Santana,  dkk  (2015)  yang  menjelaskan adanya  kasus  pengusaha  retail  yang melakukan penggelapan pajak di Bukittinggi.  Berdasarkan  data  dari  Dirjen Pajak, pada tahun 2011 ditemukan 23 kasus dengan kerugian Rp 194 miliar, pada tahun 2012 terdapat 12 kasus dengan kerugian Rp 326 miliar serta pada tahun 2013 ditemukan 20 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 239 miliar ( www.beritasatu.com ). Selain  itu  tindakan  penggelapan pajak  juga  pernah  dilakukan  oleh  mantan manajer  pajak  PT  Asian  Agri  Group  yaitu Suwir  Laut  alias  Liu  Che  Siu  Pada  tahun 2012 yang terbukti melakukan penggelapan pajak dengan tindak pidana menyampaikan surat  pemberitahuan  dan/atau  keterangan dengan  isi  tidak  benar  atau  tidak  lengkap secara  berlanjut  selama  berturut-turut empat  tahun  yaitu  [ada  tahun  2002  hingga 2005  terhadap  sejumlah  14  perusahaan senilai Rp. 1,259 triliun
(www.mongabay.co.id).
Fenomena  yang  terjadi  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Langsa  umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang  terjadi di  beberapa  wilayah  lain  di  Indonesia. Wajib  pajak  cenderung  untuk  membayar kewajiban  perpajakannya  sekecil  mungkin. Self  assessment  system yang  belum  terlaksana dengan baik seperti masih ada penunggakan pajak  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak, wajib  pajak  yang  tidak  melaporkan kewajiban  pajaknya  dan  ada  yang  tidak menyampaikan  pajaknya  dengan  tidak benar. Masih ada wajib pajak yang memiliki money  ethics  yang  tinggi  sehingga  wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya.  Penerapan  tekonologi  dan informasi  perpajakan  dalam  pelayanan perpajakan  di  KPP  Pratama  Langsa  dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meminimalisasi tindakan tax evasion .  Salah  satu  kasus  di  Langsa  yaitu adanya  PT.  A  yang  bergerak  di  bagian kontruksi melakukan kerja sama dengan PT.
B.  Setelah  semua  kegiatan  belanja  barang kontruksi  itu  selesai,  PT.  A  menerbitkan faktur  dan  diberikan  ke  PT.  B.  Tetapi setelah  diterbitkannya  faktur,  PT.  B  tidak melakukan  kewajibannya  atau  dengan  kata lain  tidak  membayar  kewajibannya  dengan sepenuhnya.  Akibat  dari  tindakan  yang dilakukan  PT.  B,  pastinya  akan  merugikan negara (Deny, 2017).
Adapun  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah:  1.  Apakah Self Assessment  System berpengaruh  terhadap persepsi  wajib  pajak  badan  mengenai Tax Evasion . 2. Apakah Money Ethics berpengaruh terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan mengenai Tax  Evasion .  3.  Apakah  Teknologi dan  Informasi  Perpajakan  berpengaruh terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan mengenai Tax  Evasion .  4.  Apakah Self Assessment System, Money Ethics, dan Teknologi dan  Informasi  Perpajakan  berpengaruh terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan mengenai Tax Evasion . Sedangkan  tujuan  penelitian  adalah 1.  Untuk  menganalisis  pengaruh self assessment  system terhadap  persepsi  wajib pajak  badan  mengenai tax  evasion .  2.  Untuk menganalisis pengaruh money ethics terhadap persepsi  wajib  pajak  badan  mengenai tax evasion .  3.  Untuk  menganalisis  pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan mengenai tax evasion . 4. Untuk menganalisis pengaruh self  assessment  system,  money  ethics, tekonologi  dan  informasi  perpajakan terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan mengenai tax evasion .

## TINJAUAN PUSTAKA
Atribution Theory (Teori Atribusi)
Teori  ini  menggambarkan  suatu komunikasi seseorang yang sedang berusaha untuk menelaah, menilai serta menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian  menurut  persepsi  individu.  Pada dasarnya,  teori  atribusi  ini  menyatakan
bahwa  bila  individu-individu  mengamati perilaku  seseorang  mereka  mencoba  untuk menentukan apakah  ini  ditimbulkan  secara internal  atau  eksternal.  Perilaku  yang disebabkan  secara  internal  adalah  perilaku yang  diyakini  berada  di  bawah  kendali pribadi  individu  itu  sendiri,  misalnya kemampuan,  pengetahuan  atau  usaha. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal  adalah  perilaku  yang  dipengaruhi dari  luar  artinya  individu  akan  terpaksa berperilaku karena situasi, misalnya keberuntungan, kesempatan, dan lingkungan (Robbins dalam Dewinta, 2012).

## DEFINISI PAJAK
Menurut  Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia  DJP  dalam  bukunya Lebih  Dekat  Dengan  Pajak  (2013:2),  yaitu “pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Menurut  Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia  DJP  dalam  bukunya Lebih  Dekat  Dengan  Pajak  (2013:2),  Pajak merupakan  sumber  utama  penerimaan Negara,  tanpa  pajak,  sebagian  besar kegiatan  Negara  tidak  dapat  dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi:
1. Pembayaran  gaji  aparatur  Negara seperti  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS), Tentara  Nasional  Indonesia,  dan Polisi  Negara  Republik  Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
2. Subsidi  Bahan  Bakar    Minyak (BBM),  Subsidi  Listrik,  Subsidi Publik, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya,  Pengadaan  Beras  Miskin (Raskin),
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
3. Pembangunan  sarana  umum  seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi. Pembiayaan  lainnya  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  bagi  seluruh lapisan masyarakat.

## TAX EVASION
Tax  Evasion (penggelapan  pajak) adalah  tindakan  wajib  pajak  yang  selalu berusaha  untuk  membayar  pajak  yang terutang  sekecil  mungkin  dan  cenderung melakukan  penyelundupan  pajak  yang tentunya  melanggar  peraturan  perundang- undangan (Rahayu, 2010:149).
Siahaan  (2010)  mengatakan  bahwa penggelapan  pajak  membawa  berbagai macam  akibat,  meliputi  berbagai  bidang kehidupan  masyarakat,  antara  lain  bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi. Sedangkan,  menurut  Mardiasmo,  (2013) mendifinisikan  penggelapan  pajak  ( tax evasion )  adalah  usaha  yang  dilakukan  oleh wajib  pajak  untuk  meringankan  beban pajak  dengan  cara  melanggar  undang- undang.  Para  wajib  pajak  sama  sekali mengabaikan  ketentuan  formal  perpajakan yang  menjadi  kewajibannya,  memalsukan dokumen,  atau  mengisi  data  dengan  tidak lengkap dan tidak benar.
Menurut Anwar (2013), Penggelapan pajak ( tax evasion ) adalah strategi dan teknik penghindaran  pajak  dilakukan  secara  ilegal dan  tidak  aman  bagi  wajib  pajak  dan  cara penyeludupan  pajak  ini  bertentangan dengan  ketentuan  perpajakan,  karena metode  dan  teknik  yang  digunakan  tidak berada  dalam  koridor  undang-undang  dan peraturan  perpajakan.  Resmi  (2013),  upaya menghindari pajak dengan cara ilegal adalah penggelapan  pajak.  Tindakan  ini  termasuk perbuatan  kriminal,  karena  menyalahi aturan  yang  berlaku  dan  mencakup perbuatan  sengaja  tidak  melaporkan  secara lengkap dan jelas objek pajak.
SELF ASSESSMENT SYSTEM
Self  Assessment  System dikenal  setelah terjadinya reformasi perpajakan pada tahun 1983 dimana sistem yang dipakai sebelumnya  adalah Official  Assessment  System . Menurut  Ilyas  dan  Burton  (2012) Self Assessment System berarti kepada wajib pajak diberikan  kepercayaan  sepenuhnya  untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya  dengan  cara  menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar  ke negara.  Rahayu  (2010) menyatakan  bahwa  tata  cara  pemungutan pajak  dengan  menggunakan Self  Assessment System berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang  tinggi,  dimana  ciri-ciri self  assessment system adalah  adanya  kepastian  hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaanya,  lebih  adil  dan  merata,  dan perhitungan  pajak  dilakukan  oleh  wajib pajak. Menurut  Ilyas  dan  Burton  (2012), Prinsip Self  Assessment  System secara  jelas tampak  dalam  ketentuan  Pasal  12  Undang- Undang  No.  16  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang No.16  Tahun  2009  (Undang-Undang  KUP) pada dasarnya memiliki makna, yaitu:
1. Agar  semua  Wajib  Pajak  bersifat  aktif di  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya  tanpa  perlu  menunggu adanya surat ketetapan pajak yang akan dikeluarkan oleh petugas pajak (fiskus),
2. Perhitungan jumlah pajak yang dibayar untuk  sementara  dianggap  sebagai perhitungan  menurut  ketentuan  yang berlaku,
Fiskus  memiliki  kewenangan  untuk melakukan penghitungan jumlah pajak yang telah  dilaporkan  Wajib  pajak  sepanjanag fiskus  memiliki  data  bahwa  Wajib  Pajak belum  melaksanakan  penghitungan  dengan benar.  Surat  ketetapan  pajak  akan
diterbitkan setelah melalui proses pemeriksaan  dengan  cara-cara  yang  diatur dalam undang-undang pajak.
Penelitian  Suwandhi  (2010)  pada KPP  Pratama  Bandanung  Cibeunying, menemukan pelaksanaan self assessment system berkaitan dengan signifikan dengan tindakan tax  evasion pada  KPP  Pratama
Bandung Cibeunying. Keterkaitan pelaksanaan self  assessment  system dengan tindakan tax  evasion juga  dipengaruhi  oleh faktor  lain  yaitu  kesadaran  yang  kurang tentang kewajiban membayar pajak, kondisi lingkungan, tarif pajak yang semakin tinggi, pelayanan fiskus yang mengecewakan. Artinya,  semakin  baik  pelaksanaan self  asssessment  system maka  tindakan Tax Evasion yang  terjadi  akan  semakin  rendah. Demikian  sebaliknya,  semakin  buruk pelaksanaan self  assessment  system maka tindakan tax  evasion akan  menjaddi  tinggi. Sementara  dalam  persepsi  wajib  pajak  atas pelaksanaan self  assessment  system masih cukup.  Artinya  pelaksanaan  sistem  yang dimulai dari pendaftaran
NPWP, perhitungan pajak, penyetoran dan pelaporan  SPT  oleh  wajib  pajak  pajak sendiri  masih  belum  berjalan  baik.  Akan tetapi ada beberapa pelaksanaan yang sudah dianggap  baik  seperti  proses  pendaftaran dan pelayanan yang diberikan fiskus.
Dianutnya self  assessment  system diharapkan  dapat  menciptakan  kesadaran diri  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak secara sukarela melalui misi dan konsekuensi yang dibawa oleh self assessment system ,  semakin  tinggi  kepatuhan  sukarela maka  semakin  kecil  pula  kebutuhan mengawasi wajib pajak sehingga penggelapan pajak dapat diminimalisir.
H 1 : self assessment system
berpengaruh   terhadap  persepsi  wajib pajak badan   mengenai tax evasion
MONEY ETHICS
Money  Ethics (etika  uang)  adalah pandangan  seseorang  terhadap  uang. Seseorang  yang  memiliki  etika  uang  ( money ethics ) yang tinggi atau disebut juga dengan cinta  uang  maka  mereka  akan  meletakkan kepentingan  yang  lebih  tinggi  terhadap uang  dan  secara  etika  kurang  peka dibandingkan  orang  yeng  memiliki money ethics yang rendah. Menurut  Tang  &  Chiu  (2013) seseorang  yang high  love  of  money atau memiliki  kecintaan  terhadap  uang  yang tinggi  lebih  termotivasi  untuk  melakukan tindakan  apapun  demi  memperoleh  uang yang lebih banyak. Individu high love of money secara  mental  lebih  banyak  terlibat  dalam perilaku  tidak  etis  dalam  organisasi daripada orang-orang yang low love of money . The love of Money memiliki banyak arti secara  subjek.  Tang  dan  Luna-Acrocas (2004) mendefinisikan love of money sebagai: 1) pengukuran terhadap nilai seseorang atau keinginan  akan  uang  tetapi  bukan kebutuhan  mereka;  2)  makna  dan pentingnya  uang  dan  perilaku  personal seseorang  terhadap  uang.  Kemudian  Tang, Chen,  dan  Sutarso  (2008)  mendefinisikan love  of  money sebagai  perilaku  seseorang terhadap  uang;  pengertian  seseorang terhadap  uang;  keinginan  dan  aspirasi seseorang terhadap uang.
Lau,  Choe,  dan  Tan  (2013) menemukan  hubungan  yang  positif  antara money  ethics dengan tax  evasion .  Ketika seseorang  menekankan  pada  pentingnya uang  dan  memperoleh  kekayaan,  mereka akan  merasa  bahwa tax  evasion dapat diterima. Seseorang yang sangat termotivasi oleh  uang  atau  yang  menempatkan  yang sebagai prioritas utama akan percaya bahwa tax evasion adalah tindakan yang etis. Hal ini konsisten  dengan  penelitian  sebelumnya yang  menunjukkan  bahwa money  ethics memiliki  dampak  yang  signifikan  dan langsung  terhadap  perilaku  yang  tidak  etis (Tang, 2002; Tang & Chiu, 2003). Semakin
tinggi tingkat kecintaan seseorang terhadap uang,  maka  semakin  tinggi  peluang seseorang  yang  melakukan  tindakan tax evasion yang tidak etis.
H 2 : money ethis berpengaruh
terhadap persepsi  wajib  pajak  badan mengenai tax
evasion.
TEKNOLOGI

## DAN INFORMASI PERPAJAKAN
Menurut  Ayu    (2009)    dalam Ardyaksa  (2014)  teknologi  dan  informasi perpajakan  merupakan  teknologi  dan informasi  yang  digunakan  fiskus  dalam membantu  proses  perpajakan.  Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah  saat  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  layanan,  sehingga diharapkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  terhutangnya  meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak.
Ditjen  Pajak  telah  melakukan reformasi  perpajakan  dan  modernisasi administrasi  perpajakan  berlandaskan case management . Seiring dengan itu, Ditjen Pajak juga melakukan kampanye sadar dan peduli pajak,  pengembangan  bank  data  dan Single Identification  Number serta  langkah-langkah lainnya yang sedang dan terus dikembangkan. Konsep
modernisasi administrasi  perpajakan  pada  prinsipnya adalah  merupakan  perubahan  pada  sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah  pola  pikir  dan  perilaku  aparat serta  tata  nilai  organisasi  sehingga  dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi  suatu  institusi  yang  profesional dengan citra yang baik di masyarakat.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Permatasari  (2013)  dan  Wahyuningsih (2013)  mengenai  minimalisasi tax  evasion menunjukkan  indikasi  nilai  negatif  yang bersifat  signifikan  untuk  variabel  teknologi dan  informasi  perpajakan.  Semakin  tinggi dan  modern  teknologi  dan  informasi
perpajakan yang digunakan, semakin  tinggi tingkat tax  evasion yang  dilakukan.  Adanya kemudahan teknologi dan  informasi perpajakan  mengakibatkan  adanya  oknum- oknum  yang  ingin  membobol  data-data pajak  ( hacker ).  Sedangkan  dalam  penelitian Utami  (2016)  teknologi  dan  informasi perpajakan  berpengaruh  signifikan  positif terhadap penggelapan pajak.
H 3 : teknologi dan informasi perpajakan   terhadap  persepsi  wajib pajak badan   mengenai tax evasion

## METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib  pajak  badan  yang  terdaftar  di  KPP Pratama  Langsa.  Teknik  pengambilan sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik purposive sampling . Purposive sampling dilakukan  dengan  mengambil  sampel  dari populasi    berdasarkan  pertimbangan ( judgement )  tertentu  atau  jatah  (quota) tertentu  (Jogiyanto,  2013).  Pada  penelitian ini  kriteria  sampel  yang  digunakan  adalah sebagai berikut:
1. Wajib  Pajak  Badan  Kontruksi  yang terdaftar di KPP Pratama Langsa.
2. Wajib  Pajak  Badan  Kontruksi  yang berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT) yang terdaftar di KPP Pratama Langsa.
3. Wajib  Pajak  Badan  Kontruksi  yang telah beroperasi lebih dari 5 tahun.
Sumber  data  dari  penelitian  ini  adalah data  primer  dengan  cara  membagikan kuesioner  kepada  wajib  pajak  badan  yang terdaftar di KPP Pratama Langsa. Kuesioner yang tersebar sebanyak  45. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan rumus:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e
Keterangan:
Y
=Persepsi wajib pajak badan mengenai tax evasion

= Konstanta b 1 =  Koefisien  regresi Self  Assessment System b 2 = Koefisien regresi Money Ethics b 3 =  Koefisien  regresi  Teknologi  Dan Informasi Perpajakan
 1 = Self Assessment System
 2 = Money Ethics
 3
= Teknologi Dan Informasi Perpajakan e =  tingkat  kesalahan  atau  tingkat gangguan
( Error Term )

## DEFINISI  OPERASIONAL  DAN  PENGU KURAN VARIABEL
TAX EVASION (Y)
Menurut Rahayu (2010:149)
penggelapan  pajak  adalah  tindakan  wajib pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak  yang  terutang  sekecil  mungkin  dan cenderung melakuakn penyelundupan pajak yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan.  Variabel  ini  diukur menggunakan  indikator  dari  Irma  (2013) yaitu:
1. Perilaku penggelapan pajak.
2. Diskriminasi perpajakan.
3. Tarif pajak terlalu tinggi.
4. Hukum yang lemah.
5. Manfaat yang dirasakan wajib pajak. Instrumen  variabel  ini  terdiri  dari  5 item pertanyaan yang diukur dengan 5 poin skala  likert,  yaitu  Sangat  Setuju  (5),  Setuju (4),  Netral  (3),  Tidak  Setuju  (2),  Sangat Tidak Setuju (1).
SELF ASSESSMENT SYSTEM (X 1 ) Self  Assessment  System adalah  suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk memenuhi  dan  melaksanakan  sendiri kewajiban  dan  hak  perpajakannya  dengan cara menghitung, memperhitungkan,
menyetor  dan  melaporkan  sendiri  jumlah pajak  yang  dibayar  ke  negara  (Ilyas  dan Burton, 2012). Pengukuran variabel ini menggunakan indikator yang
dikembangkan oleh Friskianti (2014) yaitu:
1. Mendaftar sebagai wajib pajak.
2. Menghitung  pajak  terutang  oleh wajib pajak.
3. Menyetor  pajak  terutang  oleh wajib pajak.
4. Pelaporan  Surat  Pemberitahuan (SPT) dilakukan oleh wajib pajak. Instrumen  variabel  ini  terdiri  dari  4
item pertanyaan yang diukur dengan 5 poin skala  likert,  yaitu  Sangat  Setuju  (5),  Setuju (4),  Netral  (3),  Tidak  Setuju  (2),  Sangat Tidak Setuju (1).
MONEY ETHICS (X 2 ) Money  Ethics adalah    pandangan seseorang  terhadap  uang.  Seseorang  yang memiliki  etika  uang  ( money  ethics )  yang tinggi  atau  disebut  juga  dengan  cinta  uang maka mereka akan meletakkan kepentingan yang  lebih  tinggi  terhadap  uang  dan  secara etika kurang peka dibandingkan orang yang memiliki money ethics yang rendah.
Pengukuran variabel ini menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Basri (2014) yaitu:
1. Faktor penting uang.
2. Memiliki etika uang yang tinggi.
3. Uang akar segala kejahatan.
4. Merasa  rugi  akan  membayar pajak.
5. Kepuasan terhadap gaji.
Instrumen  variabel  ini  terdiri  dari  5 item pertanyaan yang diukur dengan 5 poin skala  likert,  yaitu  Sangat  Setuju  (5),  Setuju (4),  Netral  (3),  Tidak  Setuju  (2),  Sangat Tidak Setuju (1).
TEKNOLOGI DAN INFORMASI
PERPAJAKAN (X 3 ) Teknologi  dan  informasi  perpajakan merupakan  teknologi  dan  informasi  yang
digunakan  fiskus  dalam  membantu  proses perpajakan.
Modernisasi
layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan,  sehingga  diharapkan  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya  cara  pembayaran  dan pelaporan pajak.
Menurut  Ayu  (2009)  teknologi  dan informasi  perpajakan  diukur  menggunakan indikator sebagai berikut:
1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan.
2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak.
3. Akses  informasi  perpajakan  yang mudah
4. Pemanfaatan  fasilitas  teknologi dan informasi perpajakan.
Instrumen  variabel  ini  terdiri  dari  2 item pertanyaan yang diukur dengan 5 poin skala  likert,  yaitu  Sangat  Setuju  (5),  Setuju (4),  Netral  (3),  Tidak  Setuju  (2),  Sangat Tidak Setuju (1).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Responden Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 45 orang responden  yaitu  wajib  pajak  badan kontruksi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Langsa.  Untuk  menghitung  data  tersebut penulis  penggunakan  alat  bantu  Statistical Package  for  Social  Science  (SPSS).  Dengan menggunakan  SPSS,  langkah  pertama  yang dilakukan adalah menghitung frekuensi dari pada  karakteristik  responden  yang  terdiri dari  usia,  jenis  kelamin,  pendidikan terakhir.  Responden  berdasarkan  usia diklasifikasikan  menjadi  4  bagian  yaitu:  1. <25  tahun;  2.  26-35  tahun;  3.  36-45  tahun dan 4. <46 tahun. Responden yang berusia di bawah  25  tahun  berjumlah  2  orang  atau 4,4%,  responden  yang  berusia  antara  26
sampai  35  tahun  sebanyak  19  orang  atau 42,2%,  dan  responden  yang  berusia  antara 36 sampai 45 tahun sebanyak 24 orang atau 53,3%.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa responden  terbanyak  berusia  antara  36 sampai  45  tahun.  Responden  yang  berjenis kelamin  laki-laki  berjumlah  27  orang  atau 60,0% dan responden yang berjenis kelamin perempuan  berjumlah  18  orang  atau  40,0%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari  responden  yang  berjenis  kelamin perempuan.  Pendidikan  terakhir  responden yaitu  sebanyak  21  orang  responden  atau 46,7% berpendidikan Diploma, sebanyak 18 orang responden atau 40,0% berpendidikan S1 dan 6 orang responden atau 13,3% adalah berpendidikan lainnya. Maka dapat disimpulkan  bahwa  responden  terbanyak yaitu lulusan Diploma.

## HASIL PENGUJIAN KUALITAS DATA

## Hasil Uji Validitas
Pengujian  validitas  dari  instrumen penelitian  dilakukan  dengan  menghitung angka  korelasional  atau  rhitung  dari  nilai jawaban  tiap  responden  untuk  tiap  butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan  r tabel .  Nilai  r tabel =  0,2940,  didapat dari  jumlah  DF  (n)  -  2,  atau  45  -  2  =  43, tingkat  signifikansi  5%,  maka  didapat  r tabel 0,2940.  Setiap  butir  pertanyaan  dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari  perhitungan  lebih  besar  atau  sama dengan  rt abel (Ghozali,  2011).  Berdasarkan hasil  pengujian  didapatkan  bahwa  semua pernyataan dikatakan valid, karena koefisien korelasi (r hitung ) > r tabel .
Hasil Uji Reliabilitas Menurut
Ghozali (2011), Uji reliabilitas  digunakan  untuk  mengukur suatu  kuesioner  yang  merupakan  indikator dari variabel atau kontruk. Suatu kuesioner dikatakan  reliabel  jika  jawaban  seseorang
terhadap  pertanyaan  adalah  konsisten  atau stabil. Pengujian reliabilitas dalam penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan rumus alpha sebagai berikut:
1. Jika  nilai  hasil croanbach alpha > 0,60; maka  butir  atau  variabel  tersebut reliabel.
2. Jika  nilai  hasil croanbach alpha < 0,60; maka  butir  atau  variabel  tersebut tidak reliabel. Untuk mengetahui hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dari tabel  di bawah ini:
Tabel 1. Hasil Pengujian Reliabilitas
Variabel Alpha  Batasan  Keterangan
Self Assessment
System (X 1 ) 0,774 0,60 Reliabel
Money
Ethics (X 2 ) 0,807 0,60 Reliabel
Teknologi dan
Informasi Perpajakan (X 3 ) 0,800 0,60 Reliabel Persepsi Wajib
Pajak
Badan Mengenai Tax  Evasion (Y)
0,834 0,60 Reliabel Sumber: Hasil Penelitian, 2018

## HASIL UJI ASUMSI KLASIK Hasil Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  suatu  model  regresi linear  berganda  variabel  bebas  dan  variabel terikat  keduanya  mempunyai  distribusi normal  atau  tidak.  Model  regresi  yang  baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati  normal.  Uji  normalitas  dapat diketahui  dengan  melihat normal  probability
plot .  Distribusi  normal  akan  membentuk satu  garis  lurus  diagonal  dan  ploting  data residual  akan  dibandingkan  dengan  garis diagonal.  Jika  distribusi  data  residual normal, maka titik-titik yang menggambarkan  data  akan  mengikuti  garis diagonalnya.
Gambar 1. Normal P-P Plot Regression
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Uji  kolmogorov-smirnov  merupakan pengujian ststistis non-parametric yang paling mendar dan paling banyak digunakan, uji ini digunakan  untuk  menguji  “ goodness  of  fit ” antar  distribusi  sampel  dan  distibusi lainnya.
Tabel 2. Uji Kolmogorov Smirnov
Unstanda rdized Residual N 44 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.10587276 Most Extreme Differences Absolute .097 Positive .097 Negative -.095 Test Statistic .097 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal. Sumber: Hasil Penelitian, 2018 Berdasarkan
Tabel one-sample kolmogorov-smirnov test , menunjukkan bahwa
nilai asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data berdistribusi normal.

## Hasil Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antara  variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada tidaknya  gejala  multikolinearitas  antara variabel independen, dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance  inflation  factor (VIF).
Kriteria  pengujian  adalah  apabila  nilai tolerance >  0,10  atau  sama  dengan  nilai  VIF <10  maka  ada  indikasi  tidak  terjadi multikolinearitas.
Hasil pengujian
multikolinearitas dari masing-masing variabel independen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3. Uji Multikolinieritas
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka dapat diketahui nilai toleransi dan nilai VIF untuk  masing-masing  variabel  penelitian adalah sebagai berikut:
a. Nilai  VIF  untuk  variabel  (X 1 )  sebesar 2,003  <  10  dan  nilai  toleransi  sebesar 0,499  >  0,10  sehingga  variabel  (X 1 ) dinyatakan  tidak  terjadi  gejala multikolinearitas.
b. Nilai VIF  untuk  variabel  (X 2 )  sebesar 2,842  <  10  dan  nilai  toleransi  sebesar 0,352  >  0,10  sehingga  variabel  (X 2 ) dinyatakan  tidak  terjadi  gejala multikolinearitas.
c. Nilai  VIF  untuk  variabel  (X 3 )  sebesar 3,837  <  10  dan  nilai  toleransi  sebesar
0,261  >  0,10  sehingga  variabel  (X 3 ) dinyatakan  tidak  terjadi  gejala multikolinearitas.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji  heterokedastisitas  digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian. Model regresi  yang  baik  adalah  yang  tidak  terjadi heterokedastisitas. Ghozali (2006:125) mengungkapkan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk
menguji  apakah  terjadi  ketidaksamaan varians  dari  residual  suatu  pengamatan  ke pengamatan  yang  lain  dalam  model  regresi. Untuk
mendeteksi adanya heterokedastisitas  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  scatter  plot.  Apabila  tidak terdapat  pola  yang  teratur,  maka  model regresi  tersebut  bebas  dari  masalah heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas dengan metode scatter plot dapat  di  lihat  pada  gambar  2    sebagai berikut:

## Gambar 2.  Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Dari  gambar  di  atas  terlihat  bahwa titik  yang  terdapat  pada  grafik  scatterplot menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terjadi  heteroskedastisitas  pada  model
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) X1 .499 2.003 X2 .352 2.842 X3 .261 3.837
regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk  memprediksi  variabel  dependen berdasarkan masukkan variabel independen.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Self Assessment System, Money Ethics , dan Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap
Persepsi  Wajib  Pajak  Badan  Mengenai Tax Evasion .  Hasil  analisis  linear  berganda dengan  program  SPSS  versi  22.0  dapat dilihat pada tabel  4. sebagai berikut.
Tabel 4.  Hasil Analisis Regresi Linear

## Berganda
Berdasarkan  tabel  4.  di  atas,  maka dapat  dibentuk  persamaan  regresi  linear berganda sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e Y = 8,309 – 0,218X 1 + 0,238X 2 + 1,150X 3 + e
Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Hipote
sis t hitung t tabel Sig. Al ph a Ket.
H 1 - 2,23
6 1,681 0,031 0.0 5 Diterim a H 3 2,671  1,681  0,011 0.0 5 Diterim a H 3 3,64 9 1,681 0,001 0.0 5 Diterim a
H 1 : self  assessmet  system  berpengaruh terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan mengenai tax evasion
Secara  parsial  (uji  t)  yang  diperoleh dari  nilai  t hitung pada  persamaan  regresi
linear  berganda  menyatakan  bahwa self assessment  system berpengaruh  terhadap persepsi  wajib  pajak  badan  mengenai tax evasion ,  dikarenakan  t hitung sebesar  -2,236 dan t tabel = 1,681  dimana  t hitung > t tabel dengan nilai  signifikansi  0,031  di  bawah  0,05. Sehingga hipotesis pertama (H 1 ) diterima. Dengan  demikian,  dapat  dikatakan bahwa self  assessment  system berpengaruh secara parsial terhadap persepsi wajib pajak badan  mengenai tax  evasion .  Hal  ini membuktikan  bahwa self  assessment  system memiliki  korelasi  terhadap  persepsi  wajib
pajak  badan  mengenai tax  evasion .  Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system dimana wajib pajak dengan sukarela untuk mendaftarkan diri, menghitung,  menyetor  dan  melaporkan jumlah pajak yang terutang, sehingga wajib pajak  dituntut  untuk  bersikap  jujur  dan patuh  dalam  pelaporan  jumlah  kewajiban perpajakannya  dengan  begitu  wajib  pajak tersebut telah berpartisipasi dalam menyukseskan  pelaksanaan self  assessment system .  Di  KPP  Pratama  Langsa  khususnya wajib  pajak  badan  telah  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  dengan  tepat waktu  dan  jujur,  hal  ini  terlihat  dari peningkatan  jumlah  wajib  pajak  yang mendaftarkan  diri  yaitu  pada  tahun  2016
Variabel Coefficien ts Regresi t hitun g t tab el Sig.
Constant 8.309 2.95 7 1.6 81 .00 5 X1 -.218 - 2.23 6 1.6 81 .03 1 X2 .238 2.671  1.6 81 .011 X3 1.150 3.64 9 1.6 81 .00 1 DF= 45-2 = 43 R  = 0.903 R 2 = 0.816 Adjusted R 2 = 0.802 F hitung = 60.484
F tabel = 2.83
berjumlah  8.532  wajib  pajak  badan,  dan pada  tahun  2017  terjadi  peningkatan  yaitu sebanyak  9.179  wajib  pajak  badan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  respon  wajib  pajak badan  terhadap  pelaksanaan self  assessment system sangat baik. Semakin baik pelaksanaan self  assessment  system ,  dimana tingkat  kebenaran  menghitung,  ketepatan menyetor  serta  mengisi  dan  melaporkan SPT  baik,  maka  tindakan tax  evasion dapat dihindari.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan Mira  (2016),  dan  Suwandhi  (2010)  yang menyatakan  bahwa self  assessment  system berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax  evasion .  Semakin  baik  wajib  pajak menerapkan self  assessment  system ,  maka kecenderungan  tindakan  untuk  melakukan tindakan tax  evasion oleh  wajib  pajak    akan semakin  berkurang.  Artinya  apabila  wajib pajak  dapat  menerapkan  self  assessment system  (menghitung,  membayar  dan melaporkan  sendiri  kewajiban  pajaknya) dengan  benar  dan  tepat  waktu  maka pemenuhan  kewajiban  membayar  pajak akan semakin baik juga.
H 2 : money ethhics berpengaruh terhadap persepsi  wajib  pajak  badan  mengenai tax evasion
Secara  parsial  (uji  t)  yang  diperoleh dari  nilai  t hitung pada  persamaan  regresi linear  berganda  menyatakan  bahwa money ethics berpengaruh  signifikan  (nyata) terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan mengenai tax  evasion ,  dikarenakan  t hitung sebesar 2,671 dan t tabel = 1,681 dimana t hitung > t tabel dengan nilai signifikansi 0,011 dibawah 0,05.  Sehingga  hipotesis  kedua  (H 2 ) diterima. Hal ini membuktikan bahwa money ethics korelasi terhadap persepsi wajib pajak badan  mengenai tax  evasion .  Tinggi rendahnya money  ethics pada  dalam  diri seseorang yang akan mempengaruhi seseorang  tersebut  melakukan tax  evasion .
Masih  ada  wajib  pajak  yang  merasa  rugi untuk  melakukan  kewajibannya  membayar pajak  dengan  alasan  mereka  tidak merasakan manfaat ketika sudah membayar pajak.
Hasil penelitian ini mendukung hasi penelitian  Lau,  Choe,  dan  Tan  (2013)  dan Rosianti (2014) menemukan hubungan yang positif antara money ethics dengan tax evasion . Ketika seseorang menekankan pada pentingnya uang dan memperoleh kekayaan mereka akan merasa bahwa tax evasion dapat diterima. Seseorang yang sangat termotivasi oleh  uang  atau  yang  menempatkan  uang sebagai prioritas utama akan percaya bahwa tax  evasion adalah  tindakan  yang  baik. Semakin  tinggi  tingkat  kecintaan  sesorang terhadap  uang,  maka  semakin  tinggi peluang  seseorang  melakukan  tindakan tax evasion .
H 3 :  teknologi  dan  informasi  perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib  pajak  badan  mengenai tax evasion
Secara  parsial  (uji  t)  yang  diperoleh dari  nilai  t hitung pada  persamaan  regresi linear berganda menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh  signifikan  (nyata)  terhadap persepsi  wajib  pajak  badan  mengenai tax evasion, dikarenakan t hitung sebesar 3,649 dan t tabel = 1,681 dimana t hitung > t tabel dengan nilai signifikansi  0,001  dibawah  0,05.  Sehingga hipotesis  ketiga  (H 3 )  diterima.  Hal  ini membuktikan bahwa teknologi dan informasi  perpajakan  memiliki  korelasi terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan mengenai tax evasion . Kesadaran wajib pajak di  Langsa  terhadap  penggunaan  teknologi dan  informasi  perpajakan  sudah  bisa dikatakan  baik.  Hal  ini  ditandai  dengan melihat  sudah  banyak  wajib  pajak  yang menggunakan  fasilitas-fasilitas  perpajakan yang  ditawarkan  oleh  ditjen  pajak.  Dengan
adanya  fasilitas  perpajakan  yang  diberikan oleh  ditjen  pajak  akan  memudahkan  wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.
Hasil  penelitian  mendukung  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Permatasari (2013)  dan  Wahyuningsih  (2015)  bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh  secara  parsial  terhadap tax evasion .  Semakin  tinggi  dan  modern teknologi  dan  informasi  perpajakan  yang digunakan,  semakin  tinggi  tingkat tax evasion yang  dilakukan.  Adanya  kemudahan teknologi dan informasi perpajakan mengakibatkan adanya oknum-oknum yang ingin  membobol  data-data  pajak  (hacker). Kemajuan teknologi dan informasi perpajakan  diharapkan  membantu  wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya,  bukan  untuk  melakukan tindakan-tindakan negatif seperti tax evasion .
Hasil Uji Simultan (Uji F)
H 4 : self assessment system, money ethics, dan teknologi dan informasi perpajakan  berpengaruh  terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai tax evasion
Berdasarkan  Tabel  6  di  atas  dapat dilihat bahwa nilai F hitung > F tabel atau 60,484 >  2,83.  Pengujian  hipotesis  dengan  uji  F
dilakukan  dengan  membandingkan  antara F hitung dengan  F tabel .  Dengan  demikian berarti secara simultan variabel self assessment system (X 1 ), money  ethics (X 2 ),  dan  teknologi dan  informasi  perpajakan  (X 3 )  terhadap persepsi  wajib  pajak  badan  mengenai tax evasion (Y) sehingga hipotesis (H 4 ) diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa ketiga variabel yaitu self  assessment  system (X 1 ), money  ethics (X 2 ), dan  teknologi  dan  informasi  perpajakan (X 3 ),    mampu  memberikan  pengaruh terhadap tax  evasion .  Dengan  demikian self assessment  system (X 1 ), money  ethics (X 2 ),  dan teknologi  dan  informasi  perpajakan  (X3), mempunyai  pengaruh  terhadap  persepsi wajib pajak badan mengenai tax evasion . Hasil  penelitian  sesuai  dengan  yang dilakukan  oleh  Permatasari  (2013)  bahwa self  assessment  system dan  teknologi  dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi  wajib  pajak  badan  mengenai tax evasion .  Sedangkan money  ethics berpengaruh terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan mengenai tax  evasion .  Hal  ini  berarti mendukung  penelitian yang  dilakukan oleh Lau, Choe, dan Tan (2013).

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  pengujian  dan  hasil peenlitian  yang  telah  dilakukan  mengenai Pengaruh Self  Assessment  System,  Money  Ethics , dan  Teknologi  dan  Informasi  Perpajakan Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Badan Mengenai Tax  Evasion ,  maka  peneliti  dapat mengambil keputusan sebagai berikut:
1. Self  assessment  system berpengaruh terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan mengenai tax  evasion .  Dari  hasil  uji  t maka  H 1 diterima  dan  dapat  diartikan bahwa secara parsial self assessment system berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib pajak  badan  mengenai tax  evasion .  Hal ini  berarti  semakin  baik  wajib  pajak
Tabel 6. Hasil Uji F
Model Sum of Square s Df Mean Square F Sig. 1 Regress ion 234,84 7 3  78,282  60,48 4 ,00 0 b Residua l 53,065  41 1,294 Total 287,911  44 a. Dependent Variable: y b. Predictors: (Constant), x3, x1, x2
menerapkan self  assessment  system ,  maka kecenderungan tindakan untuk melakukan  tindakan tax  evasion oleh wajib pajak akan semakin berkurang.
2. Money  ethics berpengaruh  terhadap persepsi  wajib  pajak  badan  mengenai tax  evasion .  Dari  hasil  uji  t  maka  H 2 diterima  dan  dapat  diartikan  bahwa secara  parsial money  ethics berpengaruh terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan mengenai tax  evasion .  Ketika  seseorang menekankan pada pentingnya uang dan memperoleh  kekayaan  mereka  akan merasa  bahwa tax  evasion dapat diterima.  Seseorang  yang  sangat termotivasi  oleh  uang  atau  yang menempatkan  uang  sebagai  prioritas utama  akan  percaya  bahwa tax  evasion adalah  tindakan  yang  baik.  Semakin tinggi  tingkat  kecintaan  sesorang terhadap  uang,  maka  semakin  tinggi peluang seseorang melakukan tindakan tax evasion .
3. Teknologi  dan  informasi  perpajakan berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib pajak  badan  mengenai tax  evasion .  Dari hasil  uji  t  maka  H 3 diterima  dan  dapat diartikan bahwa secara parsial teknologi  dan  informasi  perpajakan berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib pajak  badan  mengenai tax  evasion . Semakin  tinggi  dan  modern  teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan,  semakin  tinggi  tingkat tax
evasion yang dilakukan. Adanya kemudahan  teknologi  dan  informasi perpajakan  mengakibatkan  adanya oknum-oknum  yang  ingin  membobol data-data  pajak  ( hacker ).  Kemajuan teknologi  dan  informasi  perpajakan diharapkan  membantu  wajib  pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, bukan untuk
melakukan  tindakan-tindakan  negatif seperti tax evasion .
4. Self  assessment  system,  money  ethics ,  dan teknologi  dan  informasi  perpajakan berpengaruh  secara  simultan  terhadap persepsi  wajib  pajak  badan  mengenai tax  evasion .  Dari  hasil  uji  F  ini  maka H 4 diterima  dan  dapat  diartikan  bahwa secara  bersama-sama  atau  simultan self assessment  system,  money  ethics ,  dan teknologi  dan  informasi  perpajakan berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib pajak badan mengenai tax evasion .
Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan kesimpulan mengenai pengaruh self assessment  system,  money  ethics ,  dan  teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib  pajak  badan  mengenai tax  evasion , maka  saran  yang  dapat  dikemukakan sebagai berikut:
1. Kepada pihak KPP Pratama Langsa agar meningkatkan  tingkat  pengawasan dalam pelaksanaan Self Assessment System untuk  menekan  tindakan tax  evasion yang dilakukan wajib pajak.
2. Kepada pihak KPP Pratama Langsa agar intensitas pengutipan pajak ditingkatkan lagi.
3. Kepada pihak KPP Pratama Langsa agar lebih sering memberikan pelatihan atau sosialisasi terkait penggunaan teknologi dan informasi perpajakan.
4. Kepada  peneliti  selanjutnya  agar menambah  jumlah  responden  dan wilayah penelitian sehingga menambah sebuah  penelitian  yang  lebih  baik,  dan menambahkan jumlah variabel independen  yang  dapat  mempengaruhi penggelapan  pajak,  seperti  ketepatan pengalokasian, pemeriksaan dan budaya yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardyaksa,  Theo  Kusuma  dan  Kiswanto.
2014. Pengaruh  Keadilan,  Tarif
Pajak,  Ketetapatan  Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi  Perpajakan  Terhadap Tax  Evasion. Accounting  Analysis Journal . Semarang: Universitas Negeri
Semarang. Ayu  R,  Stephan  Dyah  dan  Rini  Hastuti. 2009. Persepsi Wajib Pajak: Dampak  Pertentangan  Diametral Pada Tax  Evasion  Dalam  Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan,  Keadilan,  Ketepatan Pengalokasian,  Teknologi  Sistem Perpajakan,  dan  Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang
Pribadi) .  Dalam  Kajian  Akuntansi, 1(1):  h:1-12.  Semarang:  UNIKA Soegijapranata.
Dewinta, Rinta Mulia dan Syafruddin. 2012.
Pengaruh  Persepsi  Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah Istimewa  Yogyakarta .  Diponegoro Journal of Accounting . Vol. 1. No. 2, Hal: 1-9. Friskianti, Yossi dan Bestari Dwi Handayani.  2014. Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan  Kepada  Pihak Fiskus  Terhadap  Tindakan Tax
Evasion . Accounting  Analysis  Journal . Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Gelapkan  Pajak, Asian  Agri  Dihukum Denda  Rp.  2,5  Triliun .  2012. http://www.mongabay.co.id/2012/12/ 28/gelapkan-pajak-asian-agri- dihukum-denda-rp25-triliun/. Diakses pada 17 Februari 2017.
Khalid,  Ansyarif.  2016. Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Terhadap Tax Evasion  dengan  Moralitas  Pajak
Sebagai  Variabel  Moderat  Pada KPP  Pratama  Makassar  Utara. Akuntansi  Peradaban.  Vol.  II.  No.  1 Juli 2016.
Kiswanto.  2014. Pengaruh  Keadilan,  Tarif Pajak,  Ketetapan  Pengalokasian,
Kecurangan,
Teknologi dan Informasi  Perpajakan  Terhadap Tax  Evasion. Accounting  Analysis Journal , AAJ 3 (4), (2014).
Lau, T. C., Choe, K. L., & Tan, L. P. (2013).
The Moderating Effect of Religiosity  in  the  Relationship
Between  Money  Ethics  and  Tax Evasion . Asian  Social  Science ,  9(11), 213-220.
Mardiasmo.  2013. Perpajakan  Edisi  Revisi 2013. Yogyakarta: Andi.
Martin,  Sony.  2011. Tax  Evasion  VS  Tax Avoidance Studi Kasus Penghindaran  dan  Penggelapan Pajak . Newyork Tax Consulting . Jakarta Mukharoroh, Annisa’ul Handayani dan Nur Cahyonowati. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Persepsi  Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Diponegoro Journal of Accounting , Vol.3, No.3, Hal:1-7
Nurhamidin,  Fransisca  Eprilia  dkk.  2015.
Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Atas  Pelaksanaan Self  Assessment  System  Terhadap Tindakan
Tax  Evasion  Di  Kota
Gorontalo. Jurusan Akuntansi Universitas Gorontalo.
Permatasari,  Inggrid  dan  Harry  Laksito. 2013. Minimalisasi Tax  Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi  Perpajakan,  Keadilan Sistem  Perpajakan,  dan  Ketetapan
Pengalokasian Pengeluaran
Pemerintah .  Diponegoro Journal  of Accounting , Vol. 3, No. 2, Hal: 1-9.
Paramita,  A.A  Mirah  Pradnya  dan  I  Gusti
Ayu. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai Penggelapan Pajak . E-Jurnal Akuntansi Vol. 17. 2. Bali: Universitas Udayana.
Rahayu,  Siti  Kurnia.  2010. Perpajakan Indonesia:Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta:Graha Ilmu.
Rahman,  Irma  S.  2013. Pengaruh  Keadilan, Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan  Terhadap  Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan  Pajak  ( Tax  Evasion) . Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta.
Rachmadi,  Wahyu  dan  Zulaikha.  2014.
Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi  Persepsi  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Atas  Perilaku Penggelapan  Pajak .  Diponegoro Journal of Accounting , Vol. 3, No. 2, Hal: 1-9.
Resmi,  Siti.  2011. Perpajakan:  Teori  dan Kasus .  Edisi  6  Buku  1.  Jakarta: Salemba Empat.
Rosianti,  Camelia  dan  Yenny  Mangoting. 2014. Pengaruh Money  Ethics
Dengan Intrinsic  dan  Extrinsic Religiosity Sebagai Variabel Moderating . Tax & Accounting Review , Vol.  4,  No.  1,  2014.  Surabaya  Barat: Universitas Kristen Petra.
Santana, Rio dkk. 2015. Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi dan Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan  Pajak  ( Tax  Evasion) . Jurnal. Bukittinggi: Universitas Bung Hatta.
Suwandhi, R.S. 2010. Persepsi Wajib Pajak Orang  Pribadi  Atas  Pelaksanaan Self  Assessment  System  Dalam Keterkaitannya  Dengan  Tindakan Tax  Evasion  pada  KPP  Pratama
Bandung Cibeunying . Skripsi.
Bandung:  Universitas  Komputer
Indonesia.
Wahyuningsih, Dian Tri. 2015. Minimalisasi Tax  Evasion  Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi  Perpajakan,  Keadilan Sistem  Perpajakan,  dan  Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah . Jurnal. Semarang: Universitas Dian Niswantoro Semarang.