Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh
Sulfan Wandi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: sulfanwandi@gmail.com
Abstrak
Di  antara  sumber  hukum  yang  masih  diperselisihkan  fuqaha kredibilitasnya  adalah ‘urf dan  adat  kebiasaan.  Dalam  hal ‘urf dan  adat kebiasaan  sendiri  masih  diperselisihkan,  ada  yang  menyamakan  dan membedakannya.  Penulis  cenderung  membedakanya.  terdapat  tiga argumentasi  mengenai  kehujjahan ‘urf . Pertama ,  bahwa  hukum  Islam banyak  menetapkan ‘urf - ’urf Arab  pra  Islam  seperti  kewajiban  keluarga membayar  diyat  kepada  ahli  waris  yang  terbunuh  dengan  tersalah  dan begitu  juga  aqad  jual  beli salam . Kedua ,  mengamalkan ‘urf pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah “ wa maa ja’alaa ‘alaikum fiddiin man  haraja ”,  karena  meninggalkan  kebiasaan  adalah  merupakan kebiasaan  hal  yang  sulit  bagi  manusia. Ketiga ,  antusias  para  fuqaha menerima ‘urf jauh lebih besar bila dibandingkan dengan al-masadir al- tab’iyah  al-aqliyah lainnya.  Mayoritas  ulama  menjadikan ‘urf sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan ‘urf dalam berhujjah  apabila  tidak  terdapat  hukum  dalam  nash  Qur’an  dan  Hadith, Ijma’  dan  qiyas  dan Istihsan .  Malikiyah  meninggalkan qiyas apabila qiyas itu  berlawanan  dengan ‘urf ,  mentakhshishkan  yang  umum  dan mentaqyidkan  yang  mutlak.  Syafi’i  menerima ‘urf apabila ‘urf tidak berlawanan  dengan  nash.  Dari  segi  kehujjahannya  Malikiyah  membagi ‘urf kepada tiga yaitu pertama ‘urf yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh nash, kedua ‘urf yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara’ atau meninggalkan sesuatu tugas syara’ ( ‘urf ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga ‘urf yang tidak dilarang dan yang  tidak  ditunjuki  untuk  mengamalkannya.  Dan  ulama  Hanabilah menerima ‘urf selama tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Syi’ah menerima ‘urf dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni sunnah.
Kata Kunci: ‘Urf, Adat kebiasaan, Dalil Fiqh
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Sebagaimana diketahui bahwa Islam telah diturunkan selama 14 abad lebih di daerah jazirah Arab telah memuat sejumlah hukum-hukum baik  yang  mengatur  hubungan  dengan  Allah  ( hablum  min  Allah ) hubungan vertikal dan yang mengatur hubungan dengan sesama manusia ( hablum  min  an  nas )  hubungan  horizontal  sebagimana  yang  dalam  al- Qur’an  dan  hadith-hadith  nabi.  Yang  pada  dasarnya  ia  telah  mencakup seluruh  aspek  kehidupan  manusia,  namun  masyarakat  dan  tokoh-tokoh agama  seperti  ulama  ushul  fiqh  masih  merasa  ada  hal-hal  yang  harus disempurnakan  melalui  proses  ijtihad  untuk  menetapkan  hukum  yang secara  jelas  tidak  ditetapkan  dalam  nash-nash  dikarenakan  faktor  situasi dan kondisi yang berbeda (bukan karena keterbatasan al-Qur’an).
Dan  dalam  kehidupan  manusia  di  daerah-daerah  tertentu memiliki  kebiasaan-kebiasaan  baik  kebiasaan-kebiasaan  yang  terjadi pada  pribadi  seseorang  maupun  yang  terjadi  di  dalam  kelompok masyarakat  yang  secara  bahasa  dikenal  dengan  adat  kebiasaan  atau ‘urf .
Hal  ini  menjadi  salah  satu  fokus  perhatian  para  ulama  ushul  fiqh  untuk dipertimbangkannya dalam melakukan ijtihad sehingga dapat mengistinbathkan hukum terhadap persoalan masyarakat Islam.
Berdasarkan permasalah di atas, tulisan ini mencoba membahas eksistensi ‘urf dan  adat  kebiasaan  sebagai  dalil  fiqh  dalam  upaya menyelesaikan  persoalan  hukum  yang  terjadi  di  tengah-tengah masyarakat Islam.

## Pengertian ‘Urf
‘ Urf secara  etimologi  berarti  "yang  baik" 1 ,  juga  berarti perulangan atau  berulang-ulang. 2 Adat  diambil dari  al-mua'awadah  yang berarti mengulang-ulangi. 3
1 Nasrun  Haroen, Ushul  Fiqh  I ,  Cet.  II,  (Jakarta :  Logos  Wacana  Ilmu,  1997), hal. 137.
2 Mustafa  az-Zarqa, Al-Madkhal'ala  al-Fiqh  al-'Am ,  Juz  II,  (Damsyik:  Dar  al- Fikr, 1968), hal. 833.
3 Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash  Shidieqy, Pengantar  Hukum  Islam ,  Cet.  II,
(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 226.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi ‘urf dan  adat  dengan  pemahaman  yang  sama  yaitu  "sesuatu  yang  telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan,  perbuatan  atau  keadaan  meninggalkan"  yang  bersifat perbuatan,  seperti  saling  pengertian  manusia  dalam  jual  beli  tanpa  ada singat  lafdhiah. 4 Begitu  juga  definisi  yang  dirumuskan  oleh  Abi  Hamid Muhammad  ibn  Muhammad  al-Ghazali,  Al-Jurjani,  dan  'Ali  Haidar. 5
Hasbi  Ash-Shiddiqi,  ia  juga  menganggap  bahwa ‘urf dan  adat  adalah sama,  ia  mendefinisikannya  dengan  adat  (kebiasaan)  adalah  sesuatu kebiasaan  yang  telah  dikenal  di  seluruh  masyarakat  atau  sama  dikenal oleh  manusia  dan  telah  menjadi  suatu  kebiasaan  yang  digemari  oleh mereka  lagi  berlaku  di  dalam  peri  kehidupan  mereka,  lebih  lanjut menurut  dia ‘urf dan  adat  adalah  searti  walaupun  berlainan mahfum . 6
Serta  menurut  Mukhtar  Yahya  dan  Facthurrahman ‘urf dan  adat kebiasaan  adalah  apa-apa  yang  telah  dibiasakan  oleh  masyarakat  dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. 7
Sedangkan  menurut  Ahmad  Fahmi  Abu  Sunnah  sebagaimana yang  dikutip  oleh  Nasrun  Haroen  mengatakan  bahwa  ulama  ushul membedakan  pemahaman  antara ‘urf dengan  adat,  sebagaimana ungkapan-ungkapan  bahwa ‘urf adalah: " ل رر   لاررةقلعررمل ارررركتالاررملاا ررةق " artinya  :  Sesuatu  yang  dikerjakan  secara  berulang-ulang  tanpa adanya hubungan rasional. 8
4 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh , Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib,
(Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123. Lihat Juga Abdul Mujib, Qaidah Ilmu Fiqh
( al-Qowa'idul Fiqhiyyah , Cet. I, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hal. 45.
5 Jaih  Mubarok, Kaidah  Fiqh;  Sejarah  dan  Kaidah  Asasi ,  (Jakarta:  PT.
RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 153.
6 Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash  Shidieqy, Falsafah  Hukum  Islam ,  Cet.  II, (Semarang:  PT.  Pustaka  Rizki  Putra,  2001),  hal.  464.  Lihat  juga  Teungku  Muhammad Hasbi  Ash  Shidieqy, Pengantar  Hukum …,  hal.  226-227.  Lihat  juga  Nourouzzaman Shiddiqie, Fiqh  Indonesia;  Penggagas  dan  Gagasannya ,  Cet.  I,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1997), hal. 122.
7 Mukhtar  Yahya  dan  Fatchurrahman, Dasar-dasar  Pembinaan  Hukum  Fiqh Islami , Cet. I, (Bandung: Al-Ma’arfi, 1986), hal. 109.
8 Nasrun  Haroen, Ushul  Fiqh  I ...,  h.  134.  Lihat  Juga  Hasbie  Ash-Shiddieqiy, Pengantar Filsafat Hukum Islam , Cet. II, (Semarang: PT. Pustaka Rizka Putra, 2000), hal. 226-227.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Definisi  ini  menunjukkan  bahwa  apabila  suatu  perbuatan dilakukan  secara  berulang-ulang  menurut  hukum  akal,  tidak  dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan  bahwa adat itu mencakup  persoalan yang  amat  luas,  yang  menyangkut  persoalan  pribadi  seperti  kebiasaan seseorang  dalam  makan,  tidur  dll,  atau  permasalahan  yang  menyangkut umum,  yaitu  yang  menyangkut  hasil  permasalahan  yang  baik  dan  yang buruk,  contoh  adat  yang  baik  berlakunya  rumah  kediaman  orang  tua menjadi milik anak perempuan bungsu dalam sebuah keluarga.
Sedangkan adat adalah: لعفوأ لوق يف موق روهمج ةداع artinya:
Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkara perkataan atau perbuatan. 9
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf , ‘urf harus berlaku  pada  kebanyakan  orang  di  daerah  tertentu,  bukan  pada  pribadi atau  kelompok  tertentu  dan ‘urf bukanlah  kebiasaan  alami  sebagaimana yang  berlaku  dalam  kebanyakan  adat,  tetapi  muncul  dari  pemikiran  dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk menetapkan keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.
Menurut  Wahbah  Az-Zuhaili ‘urf adalah  kebiasaan  manusia melakukan  perbuatan  secara  terus  menerus  sehingga  perbuatan  tersebut menjadi  populer  di  kalangan  mereka  atau  mengartikan  suatu  lafadh dengan  pengertian  khusus  meskipun  makna  asli  dari  lafaz  dimaksud berlainan. 10
'Abd  al-'Aziz  al-Khayyath  sebagaimana  dikutip  oleh  Jaih Mubarok,  juga  mengatakan  bahwa  sebagian  ulama  ushul  fiqh menganggap  adat  berbeda  dengan ‘urf .  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pemahaman yang mereka berikan yaitu adat lebih umum dari ‘urf , karena
9 Ibid . 10 Wahbah Az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islam , Juz II, Cet.  II, (Bayrut: Dar al- Fikr, 1986), hal. 828.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
adat  adalah  kebiasaan  baik  secara  individu  maupun  kolektif,  sedangkan ‘urf adalah kebiasaan kolektif saja. 11
Selanjutnya  al-Jurjani  sebagaimana  dikutip  oleh  Muchlis Usman  juga  berpendapat  bahwa ‘urf berbeda  dengan  adat  yaitu ‘urf adalah  suatu  perbuatan  yang  jiwa  merasa  senang  melakukannya  karena sejalan  dengan  akal  dan  diterima  oleh  tabiat  sejahtera.  Dan  adat  adalah suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara terus menerus. 12
Sabhi  Mahmassani  memberikan  pengertian  Adat  secara  umum ialah sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan. 13 Di sini ia  tidak  membedakan  antara ‘urf dengan  adat,  akan  tetapi  dalam penjelasannya yang lebih lanjut ia membedakan adat yang bersifat umum dengan yang bersifat khusus. Di mana adat yang umum adalah kebiasaan yang  dianut  oleh  seluruh  rakyat  dari  suatu  bangsa  mengenai  perbuatan- perbuatan  yang  termasuk  muamalat;  sedangkan  yang  bersifat  khusus adalah adat yang dianut oleh segolongan rakyat atau sebagian daerah saja dari  satu  negara.  Akan  tetapi  ini  tetap  dianggap  sebagai  ketentuan hukum. 14
Dari  pemahaman ‘urf dan  adat  kebiasaan  sebagaimana  yang telah  dijelaskan  dari  beberapa  definisi  yang  telah  dirumuskan  oleh beberapa  ulama  ushul  fiqh  terlihat  bahwa  pengertian  antara ‘urf dengan adat kebiasaan terbagi menjadi dua bentuk pemahanan yaitu ada sebagian menganggap kedua hal tersebut  sama dan sebagian lagi  menganggapnya tidak  sama  dimana  adat  kebiasaan  sesuatu  yang  berlaku  secara  umum tanpa  membedakan  antara  kebiasaan  individual  dan  kebiasaan  suatu kelompok masyarakat,  seperti  pemahaman  yang  diberikan  oleh  ‘Abd  al- ‘Aziz al-Kayyath, Ahmad Fahmi Abu Sunnah, dan Mustafa az-Zarqa'.
11 Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh …, hal. 153. 12 Muchlis  Usman, Kaidah-kaidah  Ushuliyah  dan  Fiqhiyah;  Pedoman  Dasar dalam Istimbath Hukum , Cet III (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1999), hal. 141.
13 Sabhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam , Terj. Ahmad Sudjono, Cet. I, (Bandung: PT. Alma’arif, 1976), hal. 255.
14 Sabhi Mahmassani, Filsafat Hukum ..., hal. 260.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Namun  Sabhi  Mahmassani  dalam  mendefinisikan  adat  secara umum  namun  ia  hanya  membedakan  dari  segi  cakupannya  akan  tetapi bukan  dari  segi  kebiasaan  individu  atau  kelompok  masyarakat.  Ahmad Fahmi  Abu  Sunnah  dan  Musthafa  Ahmad  al-Zarqa’  sebagaimana  yang dikutip  oleh  Nasrun  Haroen  ia  membedakan  antara  adat  dan ‘urf ,  kalau ‘urf adalah  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  suatu  komunitas  masyarakat sedangkan  adat  yang  berlaku  baik  dari  individu  maupun  dalam  suatu komunitas  masyarakat,  jadi  adat  lebih  umum  dari ‘urf bukan  dari  segi cakupan  maknanya,  tetapi  kalau  dilihat  dari  segi  cakupan  dia membedakan kepada ‘urf ‘am dan ‘urf khas (lihat pada pembagian ‘urf ).
Namun ketika kita melihat dari segi bahasa sebagaimana yang dikatakana oleh Abd ‘Aziz al-Kayyath ‘urf berarti adat dan ‘urf dengan adat sinonim atau identik. 15 Berdasarkan  uraian  tersebut,  penulis  lebih  condong membedakan antara ‘urf dan adat kebiasaan mengingat definisi ini sesuai kalau dilihat dari segi persyaratan ‘urf , hal ini menunjukkan  pembatasan yang diberikan dalam  merumuskan suatu definisi  walaupun hal ini  tidak bersifat mutlak. Hal ini juga bertujuan untuk lebih mempertegas masalah yang  dibahas,  tanpa  bermaksud  untuk  menafikan  kredibilitas  keilmuan tokoh-tokoh ushul fiqh yang merumuskan pemahaman antara ‘urf dengan adat kebiasaan adalah sama

## Pembagian ‘urf
Para  ulama  ushul  fiqh  ada  membagi ‘urf kepada  dua  macam yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid ,  dan  ada  juga  yang  membaginya  kepada tiga macam ‘urf secara garis besar, yaitu :
1. ‘Urf yang berlaku di suatu tempat ( al-’urf al-tabi’i ) atau ‘urf dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam ‘urf yaitu :
a. Uruf  qawli atau lafdhi ,  yaitu  kebiasaan  suatu  kaum  dalam mempergunakan  lafadh  yang  maknanya  berbeda  dari maksna  aslinya  namun  ketika  lafadh  tersebut  diucapkan maka  mereka  langsung  memahaminya  dengan  pengertian
15 Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh …, hal. 153.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang  berlaku  di  tempatnya,  seperti  lafadh al-walad yang menurut  bahasa  bisa  dengan  anak  laki-laki  dan  anak perempuan,  akan  tetapi  berdasarkan ‘urf dipahami  sebagai anak  laki-laki  atau  contoh  lain  tentang  ungkapan daging yang  berarti  daging  sapi;  padahal  kata daging mencakup seluruh daging yang ada.
b. ‘Urf  ‘amali ,  yaitu  kebiasaan  masyarakat  yang  berkaitan dengan  perbuatan  biasa  (perbuatan  masyarakat  dalam masalah  kehidupan  mereka  yang  tidak  terkait  dengan kepentingan  orang  lain,  contoh  libur  kerja  pada  hari-hari tertentu  dalam  satu  minggu)  atau  mu’amalah  keperdataan (kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan  cara  tertentu,  misalnya  kebiasaan  masyarakat  dalam jual  beli  bahwa  barang  yang  dibeli  bahwa  barang-barang yang  dibeli  itu  diantarkan  ke  rumah  pembeli  oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar).
2. ‘Urf universal dan parsial ( al-‘urf min haithu sudurihi min kulli al asykhas ba’dihim ) atau dari segi cakupan makna dan ‘urf ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:
a. ‘Urf  ‘am ,  yaitu  kebiasaan  tertentu  yang  berlaku  secara  luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, misalnya dalam jual  beli  mobil,  seluruh  alat  yang  diperlukan  untuk memperbaiki  mobil  seperti  kunci,  tang  dan  lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan tambahan biaya.
b. ‘Urf  khas ,  yaitu  kebiasaan  yang  berlaku  di  daerah  dan masyarakat  tertentu,  misalnya  di  kalangan  para  pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.
3. ‘Urf yang  disyari’atkan  dan  yang  tidak  disyari’atkan  ( ‘urf  min hyth kawnihi masyu’ah wa ghair masyru’in ) atau ‘urf dilihat dari
segi keabsahan dia juga terbagi kepada dua macam yaitu:
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
a. ‘Urf Shahih ,  yaitu kebiasaan  yang  berlaku  di  tengah-tengah masyarakat  yang  tidak  bertentangan  dengan  nash,  tidak menghilangkan  kemaslahatan  mereka  dan  tidak  pula membawa  kemudharatan  kepada  mereka,  misalnya  dalam pertunangan  pihak  laki-laki  memberikan  hadiah  kepada pihak  wanita  dan  hadiah  ini  tidak  dianggap  sebagai  mas kawin.
b. ‘Urf  safid ,  yaitu  kebiasaan  yang  bertentangan  dengan  dalil- dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar dalam syara’, misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan  riba,  seperti  pinjaman  uang  antara  sesama pedagang  dimana  sepeminjam  harus  membayar  lebih  10% dari uang yang dipinjam. 16
Sedangkan  A.Djazuli  dan  Nurol  Aen,  Abdul  Wahhab  Khallaf, Mukhtar  Yahya  dan  Fatchurrahman  mereka  membagikan  hanya membagikan ‘urf kepada  dua ‘urf yaitu ‘urf shahih  dan ‘urf fasid  (dia menyebutnya  dengan al-‘adat  al-shahihah dan al-‘adat  al-bathilah ) pembagian ‘urf ini menurut pembagian di atas dimasukkan ke dalam ‘urf dari  segi  keabsahannya  atau  yang  disyari’atkan  dan  yang  tidak disyari’atkan.
Kehujjahan ‘urf
Al-Zilmi  mencatat  bahwa  terdapat  tiga  argumentasi  mengenai kehujjahan ‘urf .  Pertama,  bahwa  hukum  Islam  banyak  menetapkan ‘urf - ’urf Arab  pra  Islam  seperti  kewajiban  keluarga  membayar  diyat  kepada ahli  waris  yang  terbunuh  dengan  tersalah  dan  begitu  juga  aqad  jual  beli salam . Kedua, mengamalkan ‘urf pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah  “ wa  maa  ja’alaa  ‘alaikum  fiddiin  man  haraja ”,  karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan hal yang sulit bagi
16 Al-Tayyib  Khudri  al-Sayyid, Al-Ijtihad  fima  la  Nassa  fihi ,  Jilid  II,  Cet.  I, (Bayrut:  Maktabah  al-Haramayn,  1982),  hal.  186-192.  Lihat  juga  Wahbah  Az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh ...,  Jilid  II,  hal.  829-833.  Lihat  juga  Nasrun  Haroen, Ushul  Fiqh  1 …, hal.
139-141.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
manusia. Ketiga, antusias para fuqaha menerima ‘urf jauh lebih besar bila dibandingkan dengan al-masadir al-tab’iyah al-aqliyah lainnya. 17
Mayoritas  ulama  menjadikan ‘urf sebagai  hujjah  dalam menetapkan  hukum.  Imam  Hanafi  menggunakan ‘urf dalam  berhujjah apabila tidak  terdapat  hukum  dalam  nash Qur’an  dan  Hadith,  Ijma’  dan Istihsan baik Istihsan Qiyas (terdapat  pada  masalah  dua  sifat  yang menghendaki  dua qiyas yang  berbeda)  maupun istihsan atsar (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang nyata). 18
Malikiyah  meninggalkan qiyas apabila qiyas itu  berlawanan dengan ‘urf ,  mentakhshishkan  yang  umum  dan  mentaqyidkan  yang mutlak. Syafi’i menerima ‘urf apabila ‘urf tidak berlawanan dengan nash atau  tidak  diberikan  petunjuk  kepadanya  oleh  sesuatu  nash.  Dari  segi kehujjahannya  Malikiyah  membagi ‘urf kepada  tiga  yaitu  pertama ‘urf yang  diambil  oleh  semua  ulama  yaitu  yang  ditunjuki  oleh  nash,  kedua ‘urf yang  jika  diambil  berarti  mengambil  sesuatu  yang  dilarang  oleh syara’  atau  meninggalkan  sesuatu  tugas  syara’  ( ‘urf ini  tidak  ada nilainya),  dan  yang  ketiga ‘urf yang  tidak  dilarang  dan  yang  tidak ditunjuki untuk mengamalkannya. 19 Dan ulama Hanabilah menerima ‘urf selama  tidak  bertentangan  dengan  nash.  Sedangkan  ulama  Syi’ah menerima ‘urf dan  memandangnya  sebagai  dalil  hukum  yang  tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni sunnah. 20
Berbeda  halnya  dengan  mazhab  Imamiyah  yang  tidak menganggap ‘urf hujjah  sama  sekali.  Al-Sanhuri  berpendapat ‘urf tidak dapat  dianggap  sebagai  dalil  dari  dalil-dalil  yang  global  tetapi  hanya sebatas  qaidah  ushul  yang  masih  diperselisihkan  atau ‘urf hanya  sebatas ketetapan  qadhi  dan  mufti  ketika  menetapkan  hukum-hukum  fiqh.
17 Mustafa Ibrahim al-Zilmu, Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw’ Ushul al-Fiqh al-Islami , Baghdad: Matba’ah As’ad, 1983), hal. 59. 18 Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash  Shiddieqy, Pokok-Pokok  Pegangan  Imam
Mazhab ,  Cet. I, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 174-175.
19 Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash  Shiddieqy, Pokok-Pokok  Pegangan ...,  hal.
232-233.
20 Narul  Rusli, Konsep  Ijtihad  al-Syaukani;  Relevansi  bagi  Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia , Cet. I, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 34-35.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Menurut  Abd  Wahhab  Khallaf  bahwa ‘urf bukanlah  dalil  syar’i  yang berdiri  sendiri  akan  tetapi  dia  termasuk  ke  dalam  memelihara  maslahat mursalah.  Menurut  dia  hal  ini  disebabkan  oleh ‘urf dapat mentakhshishkan  yang ‘am dan  mentaqyidkan  yang  mutlak,  dan qiyas dapat ditinggalkan karena ada ‘urf . Oleh karena itulah perjanjian produksi adalah  sah,  karena  berlakunya ‘urf padanya  karena  hal  itu  merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada. 21
Dari  beberapa  pendapat  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pada umumnya ‘urf dapat  dijadikan  landasan  berhujjah  hal  ini  sesuai  dengan firman Allah dalam surat al-A’raf ayat 199
ل ذُخ ل
(َعة ل هاَجْتال عَ ل ْض  اْ َأ َول  ف ْاُعْتا بل ْاُمْأ َول َوْفَعْتا 199 ) ل
Artinya:  “ Ma’afkanlah  dan  suruhlah  (mengerjakan)  ma’ruf  dan
berpalinglah dari orang-orang yang jahil ”.
Hal  ini  juga  didukung  oleh  al-Qur’an  dalam  surat  al-Baqarah ayat 233
لْوَكْتالىَلَ  َو (ل  فو ُاْعَكْتا بلَّعُهُت َوْس ك َولَّعُهُ  ْز   لُهَتل دوُت
233 ) ل
Artinya :  “( Kewajiban ) atas  bapak  memberikan  belanja  kepada  ibu anaknya itu dan pakaian yang ma’ruf ”.
Dan Hadith nabi saw.: مولعمللجألىتالمولعملنزوولمولعمللةكليفلفلسةلفلاكتليفلفلسألعم ل
Artinya : “ Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma hendaklah ditentukan  jumlahnya,  takarannya,  dan  tenggang  waktunya ” (H.R. Bukhari).
Ayat  di  atas  menjelaskan  tentang  memberikan  standar  rezeki dan  pakaian  yang  diberikan  kepada  istri  yang  telah  diceraikan  kecuali hanya  sekadar  memberikan  batasan  global  yaitu al-ma’ruf .  Melalui keglobalan inilah maka peranan ‘urf dalam merinci dan menafsirkan ayat al-Qur’an dan sunnah dianggap perlu.
Berdasarkan  dua  ayat  di  atas,  sekilas  tampaknya ‘urf hanya sebatas  kepada  salah  satu  aspek  yang  dijadikan  untuk  menafsirkan  al- Qur’an  jadi ‘urf di  sini  berfungsi  sebagai  salah  satu  alat  untuk
21 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh , ..., hal. 123
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menafsirkan  ayat  al-Qur’an  yang  masih ‘am dan  ditakhshiskan  oleh ‘urf . 22 Kalau  melihat  kepada  pemikiran  ini  nampaknya  sesuai  dengan pandangan mazhab Imamiyah yang tidak menganggapnya sebagai hujjah. Akan  tetapi  kalau  melihat  kepada  kedua  hadith  Rasulullah  saw.  di  atas nampaknya ‘urf dapat  dijadikan  salah  satu  hujjah  dalam  menetapkan hukum Islam. Hal ini sebagaimana hadith Rasulullah saw.:
عسحلاللهلدن لوهفلانسحلنوكلسكتالهأ لام ل
Artinya : “ Apa yang dipandang baik oleh umat Islam maka baik pula di
sisi Allah ” (H.R. Ahmad dan Ibnu Mas'ud).
Dari  permasalahan-permasalahan  di  atas  para  ulama  ushul  fiqh telah merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf , antara lain adalah: 23
كرحملةداعتا
Artinya: Adat kebiasaan bisa menjadi hukum.
لارنيلا
لنامزللاالاةغربلمارحللاالاةغت
Artinya: Tidak  diingkari  perubahan  hukum  disebabkan  perubahan
zaman dan tempat.
لاطاشلطواشكتااكلافا لفواعكتا Artinya: Yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang dijadikan syarat
menjadi syarat.
لصنتابلتباثتاكلفاعتابلتبلاثتا
Artinya: Yang  ditetapkan  melalui ‘urf sama  dengan  yang  ditetapkan
melalui nash.
لاهبللكعتالبجيل جحلسانت كعرسا
Artinya: Pekerjaan orang (banyak) adalah hujjah yang wajib diamalkan.
لفاعلتالىتالهةفلعجاي غلتالىفللاولهةفلهتلطبلاضلاولاقلطملعاشتالهبلد ولامللك
22 Lihat  metode  penafsirkan  al-Qur’an  dengan  memperhatikan  hermeneutik. Fazlurrahman, Gelombang Perubahan dalam Islam;Studi Tentang Fundamentalis Islam , Cet. I, Terj. Aam Fahmia, (Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada, 2001), hal. 12-232. Lihat juga  Komaruddin  Hidayat, Memahamai  Bahasa  Agama  Sebuah  Kajian  Hermeneutik , (Jakarta,  Yayasan  Paramadina,  1996),  hal.  13-14.  Dalam  Muhammad  Fauzi,  M.Ag, Hukum-hukum  Sosial  Dalam  Ayat  Qath'iy  :  Sebuah  Telaah  Hermenutik ,  (PTA/IAIN Walisongo, Semarang, 2001), hal. 17-18.
23 Nasrun  Haroen, Ushul  Fiqh ,...,  hal.  143.  Jaih  Mubarok, Kaidah  Fiqh ...,  hal.
154-157. Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah …, h. 140.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Artinya: Semua  yang  diatur  oleh  syara'  secara  mutlak  namun  belum ada  ketentuan  dalam  agama  serta  dalam  bahasa  maka  semua itu dikembalikan pada ‘urf .
لمهنةبلطواشكتللكل اجرتالعةبلفواعكتا
Artinya: Sesuatu yang  menjadi  ada  di antara  sesama  pedagang  seperti (telah menjadi) syarat di antara mereka.

## Syarat-syarat ‘Urf
Para  ulama  ushul  fiqh  juga  berbeda  dalam  menentukan  syarat- syarat  yang  dapat  dijadikan  kehujjahannya  dalam  Islam.  Di  antaranya Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:
1. Adat  kebiasaan  harus  diterima  oleh  watak  yang  baik,  yaitu  bisa diterima  oleh  akal  dan  sesuai  dengan  perasaan  yang  waras  atau dengan pendapat umum.
2. Hal-hal  yang  dianggap  sebagai  adat,  harus  terjadi  berulang  kali dan tersebar luas.
3. Yang  dianggap  berlaku  bagi  perbuatan  muamalat,  ialah  adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
4. Suatu  kebiasaan  tidak  boleh  diterima  apabila  dua  belah  pihak terdapat syarat yang berlebihan.
5. Adat  kebiasaan  hanyalah  boleh  dijadikan  alasan  hukum  apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari fiqh. 24
Selanjutnya menurut Masyfuk Zuhdi sebagaimana yang dikutip oleh Muchlis Usman yaitu :
1. Perbuatan dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang,
3. Tidak  mendatangkan  kemadharatan  serta  sejalan  dengan  jiwa akal yang sejahtera.
4. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash. 25
24 Sabhi Mahmassani, Filsafat Hukum ..., hal. 262-264.
25 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah ..., hal. 142.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Mustafa  Ahmad  al-Zarqa’  ia  menentukan  syarat-syarat ‘urf adalah sebagai barikut:
1. ‘Urf itu  berlaku  secara  umum.  Artinya  ia  berlaku  dalam mayoritas  kasus  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. ‘Urf itu  telah  memasyarakat  ketika  persoalan  yang  akan ditetapkan hukumnya muncul.
3. ‘Urf tidak  bertentangan  dengan  diungkapkan  secara  jelas  dalam suatu transaksi.
4. ‘Urf tidak bertentangan dengan nash. 26
Sedangkan  A.  Djazuli  dan  Nurol  Aen  menerangkan  bahwa syarat-syarat ‘urf adalah sebagai berikut:
1. Tidak bertentangan dengan nash.
2. Tidak  menyebabkan  kemafsadatan  dan  tidak  menghilangkan kemaslahatan  termasuk  di  dalamnya  tidak  memberi  kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku  pada  umumnya  kaum muslimin,  dalam  arti  bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
4. Tidak berlaku di dalam ibadah mahdhah . 27
Dan  Mustafa  Ibrahim  al-Zilmi  menetapkan  enam  syarat ‘urf yaitu :
1. Terus  menerus  dan  dikenal  sehingga  pengertiannya  tidak  sulit dipahami.
2. Dilaksanakan pada semua tempat atau dalam setiap kejadian.
3. Dikenal di kalangan penduduk yang bersangkutan dan tidak mesti diketahui oleh penduduk yang lain.
4. Sudah lama berlaku atau bersamaan dengan suatu perbuatan
5. Tidak bertentangan dengan dalil syara’
6. Tidak  menjelaskan  di  antara  dua  orang  yang  bertransaksi  bahwa perbuatan mereka tidak mematuhi ‘urf . 28
26 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 …, hal. 143-145.
27 A.  Djazuli  dan  Nurol  Aen, Ushul  Fiqh;  Metodologi  Hukum  Islam ,  Cet.  I,
(Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada, 2000), hal. 187.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Berdasarkan  syarat-syarat ‘urf yang  telah  dirumuskan  oleh beberapa  tokoh  ushul  fiqh  di  atas  maka  penulis  dapat  menyimpulkan beberapa syarat ‘urf yaitu:
1. Tidak bertentangan dengan nash dari fiqh.
2. Harus  diterima  oleh  akal  yang  baik  dan  sesuai  dengan  perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
3. Kejadian  yang  berulang-ulang  dan  dikenal  dalam  masyarakat tertentu baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.
4. Berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak boleh diterima apabila dua beklah pihak terdapat syarat yang berlebihan.

## Penutup
‘Urf dan  adat  kebiasaan  berbeda  dimana ‘urf hanya  kebiasaan yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat sedangkan adat adalah kebiasaan  yang  ada  pada  pribadi  seseorang  dan  yang  berlaku  di  dalam suatu kelompok masyarakat.
Dimana ‘urf dapat  diibaratkan  seperti  dua  sisi  mata  uang  di samping  berfungsi  sebagai  salah  salah  satu  metodologi  yang dipergunakan  dalam  menafsirkan  nash  al-Qur’an  dan  hadith  juga  dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan ruh syari’at, walaupun ada  ulama  yang tidak  menjadikan ‘urf sebagai  salah  satu  dalil dalam menetapkan hukum.

## Daftar Pustakan
A.  Djazuli  dan  Nurol  Aen, Ushul  Fiqh;  Metodologi  Hukum  Islam ,  Cet.,
(Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada, 2000.
Abdul Wahhab  Khallaf, Ilmu Ushul  Fiqh ,  Terj. Moh.  Zuhri  dan  Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
Al-Tayyib Khudri al-Sayyid, Al-Ijtihad fima la Nassa fihi , Jilid II, Cet. I,
Bayrut: Maktabah al-Haramayn, 1982.
28 Mustafa Ibrahim al-Zilmu, Dilalat al-Nusyusy wa Turuq ..., hal. 58-59.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Fazlurrahman, Gelombang  Perubahan  dalam  Islam;  Studi  Tentang Fundamentalis  Islam ,  Cet.  I,  Terj.  Aam  Fahmia,  Jakarta:  PT.
RajaGrafinso Persada, 2001.
Jaih  Mubarok, Kaidah  Fiqh;  Sejarah  dan  Kaidah  Asasi ,  Jakarta:  PT.
RajaGrafindo Persada, 2002.
Komaruddin  Hidayat, Memahamai  Bahasa  Agama  Sebuah  Kajian Hermeneutik , Jakarta, Yayasan Paramadina, 1996.
Muchlis  Usman, Kaidah-kaidah  Ushuliyah  dan  Fiqhiyah;  Pedoman Dasar  dalam  Istimbath  Hukum ,  Cet.  III,  Jakarta:  PT.
RajaGrafindo, 1999.
Muhammad  Fauzi,  M.Ag, Hukum-hukum  Sosial  Dalam  Ayat  Qath'iy  : Sebuah  Telaah  Hermenutik ,  PTA/IAIN  Walisongo,  Semarang,
2001.
Mukhtar  Yahya  dan  Fatchurrahman, Dasar-dasar  Pembinaan  Hukum
Fiqh Islami , Cet. I, Bandung: Al-Ma’arfi, 1986.
Mustafa az-Zarqa, Al-Madkhal'ala  al-Fiqh  al-'Am , Juz  II,  Damsyik:  Dar al-Fikr, 1968.
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I , Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. Narul  Rusli, Konsep  Ijtihad  al-Syaukani;  Relevansi  bagi  Pembaharuan
Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Cet.  I,  Jakarta:  PT.  Logos  Wacana
Ilmu, 1999.
Nourouzzaman Shiddieqiy, Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya ,
Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Sabhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam , Terj. Ahmad Sudjono, Cet. I, Bandung: PT. Alma’arif, 1976.
Teungku  Hasbie  Ash-Shiddieqiy, Falsafah  Hukum  Islam ,  Cet.  II,
Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
-----------, Pengantar  Filsafat  Hukum  Islam ,  Cet.  II,  Semarang:  PT. Pustaka Rizka Putra, 2000.
-----------, Pokok-Pokok  Pegangan  Imam  Mazhab ,    Cet.  I,  Edisi  II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
Wahbah Az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh  al-Islam ,  Juz II,  Cet. II,  Bayrut:  Dar al-Fikr, 1986.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Mustafa  Ibrahim  al-Zilmu, Dilalat  al-Nusyusy  wa  turuq  Istimbath  al- Ahkam  fi  Daw’  Ushul  al-Fiqh  al-Islami ,  Baghdad:  Matba’ah As’ad, 1983.