POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (1) (2021), 1-13
Analisis Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
M. Zaenul Muttaqin
Universitas Cendrawasih
Corespondence E-mail: mzaenul69@gmail.com

## Abstract
This  paper  aims  to  analyze  the  involvement  of  Non-Governmental  Organizations  (NGOs)  of  forestry  policy  frame  with focus on the Community Forestry program in West Nusa Tenggara. The method in this study is using literature studies. The Data sources uses secondary data such as documents, legislation, articles and books containing the participation of NGOs  in  forestry  programs.  In  the  implementation  of  the  HKm’s  program  is  to  realize  democratization  that  is  very strategic.  It  is  because  NGOs  as  a  representation  the  needs  and  aspirations  of  people  in  forest  areas.  In  the  realm  of policy, Forestry NGOs in NTB region synergized with all stakeholders that involved in the Community Forest program, ranging from  formulation to evaluation. The  involvement of NGOs in the  community of HKm  area is manifested by the assistance  and  business  development  of  the  community  in  the  management  of  Non-Timber  Forest  Products  (HHBK). Monitoring  and  evaluation  efforts  as  a  basis  for  government  policy  advocacy  to  fit  the  community  context  is a  form  of NGO participation in forestry policy.  However, as an independent organization, NGOs rely on the availability of fund in handling the empowerment program.
Keywords: Empowerment, Community Foreststry, Non-Governmental Organizations.

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  keterlibatan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dalam  bingkai  kebijakan kehutanan  dengan  fokus  program  Hutan  Kemasyarakatan  di  Nusa  Tenggara  Barat.  Metode  dalam  penelitian  ini menggunakan kajian literatur. Sumber data  menggunakan sumber data  sekunder berupa dokumen, peraturan perundang - undangan, artikel dan buku yang memuat partisipasi LSM dalam program kehutanan.  LSM dalam pelaksanaan program HKm untuk mewujudkan demokratisasi sangat strategis. Hal ini karena LSM sebagai representasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat kawasan hutan. Pada siklus kebijakan, LSM Kehutanan di wilayah NTB bersinergi dengan semua stakeholder yang terlibat  dalam program  Hutan Kemasyarakatan,  mulai dari formulasi hingga  evaluasi.  Keterlibatan  LSM  di tengah masyarakat  kawasan  HKm  termanfestasikan  dengan  pendampingan  dan  pengembangan  usaha  masyarakat  dalam pengelolaan  Hasil  Hutan  Bukan  Kayu  (HHBK).  Upaya  monitoring  dan  evaluasi  sebagai  dasar  advokasi  kebijakan pemerintah  agar  sesuai  konteks  masyarakat  merupakan  bentuk  partisipasi  LSM  dalam  kebijakan  kehutanan.    Kendati demikian, selaku organisasi independen,  LSM  bergantung pada  ketersediaan sumber dana  dalam  menjalankan program pemberdayaan.
Kata Kunci: Pember dayaan, Hutan Kemasyar akatan, Lembaga Swadaya Masyar akat .
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
How  to  Cite : Muttaqin M, Z. (2021). Analisis Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Hutan Ke- masyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat . POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (1): 1-13

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (1) (2021), 2
Analisis Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

## 1.  PENDAHULUAN
Perhutanan  sosial  menjadi  program  besar  pemerintah  dalam  rangka  mendukung  penghijauan kembali lahan hutan di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan jangka panjang perbaikan kualitas hutan,  tidak  dapat  terealisasi  tanpa  adanya  peran  serta  masyarakat  di  dalamnya.  Faktor  dominan keselarasan antara peran masyarakat dengan ruang ekologi hutan sebagai kunci kelestarian yang ingin digapai program perhutanan sosial. Hal ini telah dimuat dalam Undang - Undang Nomor 41 tahun 1999 yang  secara  tersirat  menyebutkan  aspek  sumber  daya  hutan  dapat  dimanfaatkan  untuk  menyokong kebutuhan  manusia,  terutama  masyarakat  kawasan  hutan, (M.  Zaenul  Muttaqin,  2020). Sehingga program perhutanan sosial melingkupi dua aspek penting yaitu kelestarian hutan dan nilai pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Program  perhutanan  sosial  di  masing - masing  wilayah  memiliki  karakteristik  masalah  yang beragam.  Seringkali  kebijakan  atau  program  pemerintah  terhambat  dalam  proses  implementasinya karena  tidak  sesuai  dengan  konteks  masyarakat  selaku  pemegang  peran  penting  pemulihan  hutan. Kehadiran  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  sangat  memengaruhi  upaya  mediasi  antara pemerintah dengan masyarakat, sekaligus berperan menopang aspirasi masyarakat agar terserap dalam kebijakan.  Posisi  LSM  maupun  pegiat  kehutanan  sebagai  ujung  tombak  masyarakat  selain  dapat mempengaruhi  pengambilan  keputusan  juga  berkesempatan  mengawal  proses  kebijakan  untuk mencapai  tujuan. Di Provinsi Nusa Tenggara  Barat,  pada forum diskusi  Mongabay  Indonesia,  LSM Kehutanan  mencatat  persoalan  kebijakan  yang  masih  belum  menemukan  titik  terang.  Diantaranya, tidak  adanya  rincian  target  maupun  isu  strategis  perhutananan  sosial  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian perijinan kehutanan hanya mencakup 31 hektar dari total 400 hektar perhutanan sosial. Alih fungsi lahan yang eksploitatif menjadikan lahan hutan kritis. Masyarakat kawasan perbatasan hutan terjerat kemiskinan yang memicu imigrasi. Belum ada roadmap jangka panjang untuk mengantisipasi permasalahan kehutanan di lapangan. Peraturan Daerah Nomor 41  Tahun  2019  tidak  secara  eksplisit  mengatur  prosedur,  jangka  waktu  penguruan  ijin  perhutanan sosial.
Kebijakan  publik  ditandai  dengan  penerapan  nilai - nilai  demokratisasi,  menjalin  kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat. Penerapan tersebut dapat terurai pada banyaknya produk kebijakan  yang  berorientasi  pada  proses  pemberdayaan.  Pelaksanaan  kebijakan  pada  umumnya melibatkan  keterlibatan  peran  swasta  maupun  peran  civil  society  untuk  memenuhi  dan  mencapai tujuan.  Salah  satu  civil  society  yang  berkembang  adalah  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM). Hikam  yang  disitir  (Yusron,  2009)  berpendapat  bahwa  konsep  civil  society  dipahami  dengan perspektif yang berbeda - beda di Indonesia. Terdapat tiga perspektif, yaitu Hegelian, Gramscian, dan Tocquevellian.
Mereka  yang bermazhab Hegellian berpendapat kelas menengah dan pemberdayaannya sangat penting  di  sektor  ekonomi.  Kelas  menengah  ini  didominasi  oleh  kaum  terdidik.  Mazhab  Hegellian mengidentifikasi  kelas  menengah  telah  mapan  secara  finansial,  sehingga  berpeluang  menggunakan modal  sosialnya  untuk  berkontribusi  di  tengah  masyarakat.  Mazhab  Gramscian  menekankan  peran penting  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat)  untuk  menghadapi  hegemoni  negara.  Kekuasaan negara,  dalam  perspektif  Gramscian,  bersifat  otoritarian.  Selama  hegemoni  terus  bekerja,  maka kesejahteraan  masyarakat  sekadar  manipulasi.  LSM  hadir  sebagai  representasi  masyarakat  di  akar rumput guna menghalau dominasi negara yang berlebihan. Keberadaan LSM tidak lepas dari inisiasi untuk mengurangi hegemoni negara. Sebagaimana diketahui, hegemoni pernah diterapkan negara ini pada  masa  orde  baru.  Otonomi  daerah  telah  beranjak  meninggalkan  cara - cara  tersebut,  sehingga keberadaan LSM merupakan komponen penting yang menyeimbangkan pengaruh kekuasaan dengan kekuatan yang dimiliki aktor - aktor civil society dalam mengakses kebijakan. Mazhab Tocquevellian melihatnya lebih spesifik. Menurut mazhab Tocquevellian, civil society selaku organisasi independen dapat  melatih  jiwa  demokrasi.  Ketiga  mazhab  tersebut  menganggap  demokratisasi  dalam  bingkai

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (1) (2021), 3
Analisis Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
kebijakan termanifestasi dengan terbukanya saluran - saluran pemberdayaan civil society .
Upaya  partisipasi  akan  terjadi  dengan  diikuti  penguatan  potensi  yang  dimiliki,  sebagaimana pendapat  Miftah (Thoha,  2005) ,  Partisipasi  adakalanya  dilakukan  secara  mandiri  dan  adakalanya dilakukan  dengan  mobilisasi.  Partisipasi  mandiri  adalah  suatu  usaha  berperan  serta  yang  dilakukan sendiri  oleh  pelakunya  untuk  mempengaruhi  kebijakan.  Sedangkan  partisipasi  mobilisasi  adalah keikutsertaan  masyarakat  dalam  berperan  serta  untuk  mempengaruhi  kebijaksanaan  pemerintah dengan  cara  dimobilisasikan  oleh  pihak  lain.  Partisipasi  dengan  menggunakan  mobilisasi memungkinkan  pentingnya  keberadaan  fasilitator.  LSM  sebagai  pihak  lain  merupakan  representasi yang  bertanggung  jawab  memfasilitasi  partisipasi  masyarakat  untuk  mempengaruhi  kebijakan. Dengan  demikian  keterlibatan  semua  pihak  pada  konteks  kebijakan  publik  suatu  daerah  diharapkan akan melahirkan produk kebijakan yang baik dan ideal di tengah - tengah masyarakat.
(Winarno,  2012) menjelaskan  bahwa  produk  kebijakan  sejatinya  memuat  kepentingan pemerintah  dan  masyarakat  sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  berupa  rekomendasi  perbaikan kebijakan.  Berdasarkan  data  terakhir  Bappenas,  pada  2018  ada  6567  LSM  maupun  organisai kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Instruksi Menteri Dalam Negeri  (Inmendagri)  No.  8/1990  merupakan  satu  produk  hukum  yang  menjadi  landasan  berdirinya LSM di Indonesia. Peraturan tersebut sekaligus diarahkan kepada semua Gubernur untuk melakukan pembinaan.  Gerakan  LSM  bersifat  otonom  atau  lepas  dari  campur  tangan  pihak  lain.  Pijakan  LSM mewujudkan  pengabdian  masyarakat,  memastikan  demokratisasi  dalam  kehidupan  bernegara sekaligus  sebagai  lembaga  independen  yang  mengontrol  kebijakan - kebijakan  pemerintah, ((Yusdianto, 2012); (Suradi, 2003); (Ardhian, Adiwibowo, & Ekawati, 2016)).
Peran  strategis  LSM  dalam  kerangka  kebijakan  publik  salah  satunya  terlihat  dalam  kebijakan kehutanan.  Pelbagai  program  kehutanan  hingga  saat  ini  belum  memiliki  formulasi  yang  memadai untuk  diimplementasikan  secara  efektif.  Peraturan  Menteri  LHK  No.  P.83/2016  tentang  Perhutanan Sosial  mengatur  lima  skema  program  kehutanan  yang  memberikan  celah  bagi  masyarakat  untuk mengelola dan memperoleh keuntungan dari hasil hutan. Diantaranya  Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan  Desa/Nagari  (HD/N),  Hutan  Tanaman  Rakyat,  (HTR),  Hutan  Adat,  dan  Kemitraan.  Kendati demikian,  program  Perhutanan  Sosial  yang  bertujuan  untuk  penyelesaian  permasalahan  tenurial, peningkatan  kesejahteraan  dan  pelestarian  hutan  hingga  saat  ini  belum  membawa  perubahan sebagaimana  yang  diharapkan.  Hal  tersebut  terjadi  karena  belum  ada  kajian  mendalam  mengenai dampak  dan  pelaksanaan  program  tersebut,  (Fauzi,  Chandra,  Khatimah,  &  Wicaksono,  2019). Masalah  kebijakan  terjadi  pula  pada  target  izin  kelola  Program  Reforma  Agraria  dan  Perhutanan Sosial (RAPS) kepada masyarakat yang diwacanakan seluas 12,7 juta ha direvisi menjadi 4,3 juta ha.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  LSM  memiliki  kontribusi  positif  mendukung  kebijakan kehutanan  seperti  program  perhutanan  sosial.  Intensitas  LSM  terlibat  dalam  pemberdayaan masyarakat sekitar hutan telah banyak membawa perubahan seperti penguatan kelembagaan kelompok tani  hutan. (Yusdianto,  2012) menyatakan  bahwa  keberadaan  LSM  sangat  bermanfaat  sebagai pengalokasian  ruang  partisipasi  masyarakat  seluas - luasnya.  Sejalan  dengan  prinsip  pembangunan daerah yang berupaya menunjang perencanaan dari bawah dengan pola kemitraan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disitir Riva et al (2013) yang menjelaskan  bahwa  LSM  sebagai  tanda  menggeliatnya  nalar  kritis  masyarakat  dalam  upaya mendapatkan  hak - haknya.  Sehingga  kebijakan  yang  terpusat  pada  pemerintah  sesuai  dengan  fakta yang dialami masyarakat kawasan hutan.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  keterlibatan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dalam bingkai kebijakan kehutanan dengan fokus program Hutan Kemasyarakatan di Nusa Tenggara Barat.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (1) (2021), 4
Analisis Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  menurut (Dunn,  2003) adalah  serangkaian  pilihan  yang  kurang  lebih  saling berhubungan  (termasuk  keputusan - keputusan  untuk  bertindak)  yang  dibuat  oleh  badan  atau  pejabat pemerintah.  Rose  (dalam (Winarno,  2012) )  menyarankan  bahwa  kebijakan  hendaknya  dipahami sebagai  serangkaian  yang  sedikit  banyak  berhubungan  beserta  kosekuensi - konsekuensinya  bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Proses pembuatan kebijakan publik  merupakan  proses  yang  kompleks,  karena  melibatkan  banyak  proses  maupun  variabel  yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik menaruh minat untuk mengakaji kebijakan publik dengan  membagi proses - proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap dengan tujuan untuk memudahkan di dalam mengkaji kebijakan publik. Adapun tahap - tahap yang dimaksud adalah sebagai berikut :

## Tahap penyusunan agenda
Tahap  ini  merupakan  tahap  perumusan  masalah  untuk  kemudian  dikenali  dan  diidentifikasi dengan  baik  yang  digunakan  untun  perumusan  perencanaan  kebijakan.  Masalah - masalah  kebijakan biasanya dikembangkan dari isu kebujakan. Namun, tidak semua isu/masalah masuk ke dalam agenda kebijakan. Menurut (Winarno, 2012) ada beberapa faktor yang mendorong sebuah isu menjadi agenda kebijakan  publik.  Pertama,  isu - isu  publik  akan  mencapai  status  agenda  karena  suatu  krisis  atau perintiwa yang kritis. Kedua, agar suatu masalah menjadi agenda kebijakan adalah dengan melakukan protes. Ketiga, adalah perhatian media massa terhadap isu.

## Tahap formulasi kebijakan
Isu  /  masalah  yang  telah  masuk  ke  agenda  kebijakan  dibahas  dan  didefinisikan  oleh  para pembuat  kebijakan  untuk  selanjutnya  dicari  pemecahan  terbaik  dari  berbagai  alternatif  yang  ada. Dalam  tahap  formulasi  ini,  yang  harus  diperhatikan  adalah  siapa  aktor - aktor  yang  terlibat  dalam perumusan kebijakan. Sebab, hal ini akan berpengaruh terhadap model pendefinisian dan perumusan masalah kebijakan publik.

## Tahap adopsi kebijakan
Pada  tahap  ini,  pembuat  kebijakan  akan  mengadopsi  satu  alternatif  kebijakan  yang  didukung oleh suara mayoritas. Selanjutnya, kebijakan tersebut diimplementasikan dengan melibatkan beberapa pelaku kebijakan.

## Tahap implementasi kebijakan
Tahap implementasi ini merupakan satu tahap di mana satu alternatif yang telah diadopsi oleh pembuat  kebijakan  dilaksanakan.  Tahap  ini  merupakan  proses  yang  rumit  dan  kompleks. Implementasi  ini  melibatkan  unit - unit  administrasi  yang  memobilisasi  sumber  daya  finansial  dan manusia. Namun, berdasarkan definisi implementasi yang dikemukakan oleh Dunn, Meter dan Horn, Mazmania dan Sabatier, implementasi sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan - badan administratif,  melainkan  pula  menyangkut  jaringan  kekuatan - kekuatan  politik,  ekonomi  dan  sosial yang secara langsung atau tidak mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat.

## Tahap evaluasi kebijakan
Evaluasi  merupakan  tahap  akhir  dari  tahapan - tahapan  dalam  sebuah  kebijakan.  Evaluasi kebijakan  menurut  Jones  (dalam  Islamy,  1988:6.13)  adalah  suatu  aktivitas  yang  dirancang  untuk menilai  keberhasilan  program - program  pemerintah  yang  berbeda  secara  tajam  tentang  spesifikasi, teknik - teknik pengukurannya dan metode analisisnya.
Berdasarkan  sudut  pandang  spesifikasi  objek,  evaluasi  diartikan  menilai  pelbagai  macam program  pemerintah  sesuai  dengan  problem - problem  yang  dihadapi  masyarakat.  Dari  sudut  teknik pengukurannya  yaitu  cara - cara  untuk  menilai  program - program  pemerintah  mulai  dari  teknik  yang

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (1) (2021), 5
Analisis Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
bersifat  impresionistis  (kesan - kesan  observatif)  sampai  dengan  teknik  yang  ilmiah  dan  sistematis dengan  segala  macam  patokan - patokan  yang  canggih.  Dari  sudut  metode  analisisnya  yaitu menunjukkan  hasil  akhir  (kesimpulan)  dari  kegiatan  menilai  program  pemerintah  tersebut.  Apakah program  tersebut  efektif  atau  tidak,  memberikan  dampak  positif  yang  lebih  besar  dari  dampak negatifnya atau sebaliknya.

## Program Hutan Kemasyarakatan
Hutan Kemasyarakatan (HKm) dilihat dari perspektif aturan berawal pada tahun 1995 melalui Keputusan  Menteri  Kehutanan  (Kepmenhut)  No.  622/Kpts - II/1995.  Pelaksanaan  keputusan  tersebut menyiratkan dukungan para LSM, Universitas, da Lembaga Internasional dalam merancang proyek uji
Tabel 1.
Aturan mengenai Hutan Kemasyarakatan.

## Aturan
Keterangan Keputusan  Menteri  Kehutanan  (Kepmenhut)  No.  622/Kpts - II/1995  tentang  Pe- doman HKm
Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No. 677/Kpts - II/1997 tentang HKm
UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No. 31/Kpts - II/2001
Peraturan  Pemerintah  No.6  tahun  2007  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/2007 tentang HKm
Peraturan  Menteri  Kehutanan  (Permenhut)  No.  P.18/Menhut - II/2009  tentang  Izin
Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm)
Peraturan  Menteri  Kehutanan  (Permenhut)  No.  P.13/Menhut - II/2010  tentang  Peru- bahan Kedua atas Permenhut Nomor P.37/2007 tentang HKm Peraturan  Menteri  Kehutanan  (Permenhut)  No.  P52/Menhut - II/2011  tentang  Peru- bahan Ketiga atas Permenhut Nomor P.37/2007 tentang HKm Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.88/Menhut - II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No. P.88/Menhut - II/2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial.
Akomodasi keikutsertaan masyarakat mengelola hutan sesuai fungsi produksi Hasil
Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk Hutan Lindung. Perubahan  Keputusan  Menteri  Kehutanan  (Kepmenhut)  No.  622/Kpts - II/1995. Berisi  pemberian  hak  pemanfaatan  hasil  hutan  bukan  kayu,  melalui  Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm).
Penyempurnaan Kepmenhut No. 677/1997 dengan Kepmenhut dan Perkebunan No.
865/1999
Keleluasaan lebih besar bagi masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan. Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No. 31/Kpts - II/2001disempurnakan.
Subtansi  penyelenggaraan  HKm.  Meliputi  tata  cara  penetapan  areal  kerja  HKm,
UPT Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) bersama eselon 1  dan  Pemerintah  Daerah  bekerja  sama  dalam  menentukan  areal  kerja  HKm dan fasilitasi permohonan masyarakat kawasan.
RLPS  sebagai  penanggung  jawab  verifikasi  dan  berwenang  memberi  Izin  Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).
Percepatan alokasi areal dan tindak lanjut permohonan ruang bagi HKm.
Jaminan kepastian calon pemegang izin areal HKm.
Pemberian  kepastian  hukum  serta  mengupayakan  adanya  peluang  lapangan  kerja dan penanggulangan kemiskinan.
Pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal HKm.
Uraian tentang Hutan Desa, HKm, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Hak, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
coba di berbagai wilayah konsesi hutan dengan melibatkan masyarakat setempat. Berikut dijabarkan dalam bentuk tabel berikut ini.
Dalam  peraturan - peraturan  tersebut  dijabarkan  bahwa  tujuan  program  HKm  adalah  untuk memberdayakan  masyarakat  kawasan  hutan  sehingga  dapat  mencapai  kemandirian  secara  ekonomi. Dalam  proses  ini  pula  pemerintah  dengan  LSM  dapat  berkolaborasi  dalam  upaya  pengembangan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (1) (2021), 6
Analisis Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
kapasitas  dan  akses  masyarakat  dalam  memanfaatkan  hasil  hutan  secara  adil  untuk  mencapai kesejahteraan. Sehingga sumberdaya hutan secara simultan tetap terjaga dan lestari.
Penyempuraan mendasar terlihat pada Permen LHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Penentuan Peta Indikatif Areal Pehutanan Sosial (PIAPS) didasarkan pada harmonisasi peta dengan LSM  dan  sumber  lain,  serta  dikonsultasikan  dengan  pemerintah  daerah  provinsi.  Kelompok  Kerja Percepatan  Perhutanan  Sosial  yang  bertugas  memverifikasi  permohonan  pemberian  IUPHKm mengacu pada Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kemudian, pada peraturan - peraturan sebelumnya, pemberian IUPHKm dilakukan oleh Menteri, melalui Permen ini terdapat dinamisasi. Gubernur diberikan keleluasaan memberi IUPHKm dengan syarat perhutanan sosial  masuk  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  atau  melalui Peraturan Gubernur yang mengatur tentang perhutanan sosial.

## Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Kebijakan Kehutanan
Menurut (Nugroho,  2012) ,  Setiap  organisasi  mengemban  satu  tugas  dan  kemudian  menjadi misis atau raison d’etre atau alasan keberadaan. Pembagiannya sebagai berikut:
Tugas  pelayanan  publik  adalah  tugas  memberikan  pelayanan  kepada  umum  tanpa  membeda - bedakan  dan  diberikan  secara  cuma - cuma  atau  dengan  biaya  sedemikian  rupa  sehingga  kelompok paling tidak mampu pun mampu menjangkaunya. Tugas ini di emban oleh negara yang dilaksanakan melalui salah satu lengannya, yaitu lengan eksekutif (pelaksana pemerintah).
Tugas pembangunan adalah tugas meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tugas ini fokus  pada  upaya  membangun  prduktivitas  dari  masyarakat  dan  mengkreasikan  nilai  eknomi  atas produktivitas  ekonomi  tersebut.  Tugas  pembangunan  menjadi  isi  organisasi  ekonomi  atau  lembaga bisnis.
Tugas pemberdayaan adalah membuat setiap warga masyarakat mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas ini adalah tugas yang non for profit. Organisasi - organisasi nirlaba  adalah  organisasi  yang  memiliki  kompetensi  pokok (core  competence) di  bidang pemberdayaan.
Lembaga  Swadaya  Masyarakat  seringkali  diidentikkan  dengan  kelompok  representatif kepentingan  masyarakat.  Seringkali  dalam  perjalanannya,  LSM  berbenturan  dengan  kebijakan  yang terpusat. Basis LSM yang berada di tengah masyarakat cenderung menjalankan program berdasarkan konteks  wilayah  maupun  demografi  masyarakat  sehingga  dengan  posisi  demikian  LSM  memiliki informasi  dan  pola  yang  berbeda  dalam  mengaplikasikan  program.  Dalam  memperjuangkan kepentingan  mereka,  masing - masing,  kelompok - kelompok  ini  dapat  menggunakan  strategi membentuk  koalisi  dengan  kelompok - kelompok  lain  dan  tetap  mengamati  politik  kebijakan  bahwa koalisi - koalisi  besar  dapat  digunakan  untuk  menundukkan  koalisi  kecil.  Kelompok - kelompok  besar dalam politik lebih memusatkan pada lembaga legislatif, ketimbang cabang - cabang pemerintahan lain dan  birokrasi  eksekutif  menduduki  tempat  kedua  sebagai  pilihan - pilihan  untuk  mendapatkan  akses. Dengan posisi independen dan berada dalam ruang yang netral secara struktur, LSM berperan dalam mempengaruhi  pengambilan  keputusan.  Kelompok - kelompok  tersebut  mengetahui  dengan  baik bahwa anggota - anggota  dari lembaga legislatif dapat  mencampuri kegiatan - kegiatan birokrasi  untuk kepentingan mereka, (Winarno, 2012) .

## 3.  METODE
Metode dalam penelitian ini menggunakan kajian literatur. Sumber data menggunakan sumber data  sekunder  berupa  dokumen,  peraturan  perundang - undangan,  artikel  dan  buku  yang  memuat partisipasi LSM dalam program kehutanan.

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (1) (2021), 7
Analisis Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tahun  2009,  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Tengah  menerbitkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Lombok  Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Terbitnya perda ini bertujuan untuk melibatkan kelompok masyarakat setempat dalam rangka menanggulangi  kerusakan  hutan  sehingga  mereka  berpeluang  mengelola  hutan  dan  memanfaatkan hasil hutan secara lestari. Pasal (19) ayat (06) dijelaskan bahwa, “ Pembinaan dalam pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud dapat diberikan oleh (a). Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, (b). Perguruan Tinggi,  dan  (c).  Lembaga  Swadaya  Masyarakat ”. Sesuai  Peraturan  Daerah  tersebut,  Walhi  adalah pihak  yang  bersama - sama  dengan  pemerintah  merupakan  fasilitator  pengelolaan  HKm,  sebagai peluang suatu lembaga dalam proses pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Mawardi  (2009) “ Pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan:  Studi  Kasus  Batukliang  Utara Kabupaten  Lombok  Tengah ” menemukan  bahwa  program  HKm  di  Batukliang  Utara  telah  mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat  setempat dengan adanya peningkatan pendapatan dari hasil hutan non - kayu, terutama buah - buahan, sekaligus telah berhasil dalam pelaksanaan pelestarian hutan melalui kegiatan rehabilitasi hutan (reforestasi). Ada tiga faktor yang berpengaruh dalam program ini yaitu;  1)  akses  menuju  lokasi  (jarak  lahan  dari  jalan  hutan);  2)  modal  (untuk  pengadaan  bibit  dan biaya  operasional);  dan  3)  tingkat  ketergantungan  terhadap  hasil  hutan.  Nurjannah  (2009:  69), penelitiannya  menunjukkan  bahwa  kelembagaan  lokal  ternyata  belum  berperan  secara  nyata  dalam pengelolaan  hutan.  Nurjannah  mencatat  kelembagaan  lokal  lebih  banyak  berperan  dalam  proses distribusi lahan hutan, hal ini terjadi pada kelompok tani HKm di desa Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah.  Nandini (2013:  44) dalam penelitiannya menemukan bahwa, Pelaksanaan HKm  yang telah dilakukan belum juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Menurut WWF dan  ECPE  (2005,  Dinas  Kehutanan  Propinsi  NTB,  2007),  di  NTB  terdapat  ±  200.000  – 400.000 masyarakat  di  sekitar  hutan  yang  masih  miskin,  atau  sekitar  20 - 40  %  penduduk  miskin  di  NTB. Pemanfaatan hutan sebagai HKm yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan penanaman dengan sistem tumpang sari belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
Terdapat pelbagai dinamika dalam kebijakan kehutanan. Pemberlakukan otonomi daerah salah satunya.  Semenjak  diberlakukannya  otonomi  daerah  tahun  2014,  terdapat  revisi  yang  signifikan terkait  kewenangan  kehutanan.  Dengan  diberlakukannya  Undang - undang  Pemerintah  Daerah  Baru (UUPDB) Nomor 23 Tahun 2014 maka menuntut perubahan secara signifikan. Relevansinya, KPHL Tastura sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kehutanan belum memiliki kesiapan dalam menjalankan  fungsinya  dengan  baik  di  tingkat  tapak,  termasuk  Hutan  Lindung.  Perubahan  pada birokrasi  pemerintah  menurut  Undang - undang  Pemerintah  Daerah  yang  Baru  (UUPDB)  akan dijelaskan pada tabel berikut ini:
Pemer intah Undang - undang Pemerintah Daerah Lama Undang - undang Pemerintah Daerah Baru Provin si Pertimbangan  teknis  perubahan  status  dan  fungsi  hutan,  perubahan  status  dari lahan  milik  menjadi  kawasan  hutan,  dan  penggunaan  serta  tukar  menukar kawasan hutan. Pelaksanaan  penyusunan  rancang bangun, pembentukan, dan pengusulan  peneta- pan wilayah pengelolaan  hutan  (KPH)  lindung  dan  hutan  produksi  serta  pertimbangan  teknis institusi wilayah pengelolaan hutan Pelaksanaan  pemanfaatan  hutan  di  kawasan  hutan produksi dan hutan lindung, meliputi : Pemanfaatan kawasan hutan Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu Pemungutan hasil hutan Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaa- tan  penyimpanan  dan/atau  penyerapan karbon Kabu- paten Pengusulan  perubahan  status  dan  fungsi  hutan  dan  perubahan  status  dari  lahan milik menjadi  kawasan hutan,  dan  penggunaan  serta  tukar  menukar  kawasan hutan Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengel- olaan hutan Pelaksanaan pengelolaan
TAHURA Kabupaten/Kota
Tabel 2. Pembagian kewenangan pemanfaatan dan penatagunaan kawasan Provinsi - Kabupaten dalam UUPDB.

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (1) (2021), 8
Analisis Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

## Dinamika Program Hutan Kemasyarakatan
Sebagaimana definisinya, Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan program kehutanan  yang ditujukan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  kawasan  hutan.  dengan  keterlibatan  masyarakat, diharapkan  tujuan  pemenuhan  ekonomi  dapat  tercapai.  Sekaligus  turut  serta  dalam  menjaga kelestarian hutan.
Perkembangan  kondisi  kehutanan  saat  ini  membawa  banyak  perubahan  paradigma pembangunan  yang  pada  awalnya  bertujuan  pada  nilai  ekonomis,  atau  orientasi  hasil  menuju pengelolaan hutan dalam satuan ekosistem utuh atau aspek ekologis. Indikasi ini membawa perubahan realitas pada HKm, dengan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola hutan, masyarakat mendapatkan hasil  untuk  pemenuhan  kebutuhan  sehari - hari  sekaligus  bersama - sama  menjaga  dan  merehabilitasi hutan.
Sebagai salah satu wujud Pembangunan Hutan  Berbasis Masyarakat, legalitas HKm ditunjang oleh  terbitnya  kebijakan  pemerintah  di  tingkat  nasional  maupun  tingkat  daerah.  Dengan  program HKm  masyarakat  mendapat  hak  kelola  dan  mendapatkan  manfaat  di  wilayah  Hutan.  Sejak tumbangnya  orde  baru,  terjadi  perubahan  besar - besaran  dalam  pemerintahan  dan  dikemas  dalam undang - undang  otonomi  daerah,  gerakan social  forestry menurut  (Tangngareng  &  Ridha,  2016) menjadi  salah  satu  pendorong  lahirnya  skema Community  Base  Forest  Management (CBFM)  yang terdiri atas skema Hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan  skema  lain  yang  menjadi  bagian  skema  PHBM  di  bawah  Perhutani.  Secara  umum  (Kagungan, 2012),  pengembangan  Hutan  kemasyarakatan  (Hkm)  adalah  hutan  negara  yang  pemanfaatan utamanya  ditujukan  untuk  memberdayakan  masyarakat  setempat.  Tujuan  penyelenggaraan  hutan kemasyarakatan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  setempat  melalui  pemanfaatan sumberdaya  hutan  secara  optimal,  adil,  dan  berkelanjutan    dipadukan  dengan  upaya  menjaga kelestarian  fungsi  hutan.    Dipokusumo  (2011)    membagi  tujuan  HKm  tersebut  secara  rinci  sebagai berikut:
a) Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat dalam pengusahaan hutan kemasyarakatan b) Mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat kehutanan.
c) Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan hutan.
d) Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha.
Bentuk  pelimpahan  wewenang  dalam  pengelolaan  HKm  adalah  bentuk  devolusi  kehutanan. Devolusi  secara  konseptual  menurut (Tangngareng  &  Ridha,  2016) dapat  diartikan  sebagai  transfer hak  dan  tanggung  jawab  dalam  mengelola  hutan  dari  badan  pemerintah  kepada  para  kelompok pengguna di tingkat lokal. Hasil observasi di Desa Aik Berik menunjukkan bahwa tidak optimalnya kinerja  KPHL  Tastura  dalam  pengelolaan  hutan  melalui  program  HKm  merupakan  bentuk pelimpahan  wewenang  dan  tanggung  jawab  pengelolaan  hutan  dari  pemerintah  kepada  masyarakat pengelola  HKm.  Menurut  Dick  dan  Knox  (2001)  dalam (Tangngareng  &  Ridha,  2016) ,  ada  dua bentuk  devolusi  sumberdaya  hutan,  yakni Community  Based  Resource  Manajement (CBRM)  dan comanagement .  CBRM  yakni  kontrol  atas  sumberdaya  hutan  ditransfer  oleh  negara  kurang  lebih secara  keseluruhan.  Sementara comanagement menurut  Sohibuddin  dalam  (Tangngareng  &  Ridha, 2016)  merupakan  bentuk  kolaborasi  manajemen  dengan  pemerintah  masih  mempertahankan  peran yang  besar  dalam  pengelolaan  sumberdaya,  namun  disertai  dengan  perluasan  peran  dari  para pengguna  lokal.  Apabila  dilihat  dari  kondisi  badan  pemerintah  yang  berwenang  dan  gerakan  sosial HKm di Desa Aik Berik, dapat dibedakan pola antara HKm dengan skema Lembaga Masyarakat Desa Hutan  (LMDH)  dibawah  naungan  Perhutani.  Pada  sisi  lain,  kebijakan  kehutanan  ke  depan  perlu mengacu pada berbagai ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Desa tahun 2014. Sebagaimana

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (1) (2021), 9
Analisis Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
tertera pada Pasal 1 Undang - undang Desa bahwa yang dimaksud Desa adalah,
“ Kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.
Berkaitan dengan masalah hutan, dijelaskan pada Pasal 76 ayat bahwa hutan termasuk salah satu aset  desa.  Sehingga  skema  pengelolaan  hutan  dalam  rangka  pemberian  kepastian  kelola  rakyat  ke depan seharusnya tidak lagi hanya terbatas pada program HKm, HD, dan HTR saja melainkan terbuka skema lain yang sesuai dengan potensi lokal desa. Langkah ini penting dilakukan dalam upaya untuk menjamin  adanya  kepastian  wilayah  kelola  masyarakat  serta  memastikan  bahwa  masyarakat  juga memperoleh manfaat yang adil dari pengelolaan hutan yang berada di dalam wilayah mereka.
Berdasarkan  rencana  jangka  panjang  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Tastura,  hutan  lindung  di wilayah  Tastura  seluas  11.153  hektar.  Luasan  tersebut  agak  berbeda  dengan  hasil  digitasi  yang berkisar 10.162 hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini
Tabel 3: Luas Wilayah KPHL Tastura berdasarkan Fungsi Hutan
No Fungsi Hutan SK Menhut 971/ Menhut - II/2013 (Hektar) Hasil tata Batas (Hektar) Hasil Digitasi 1. Hutan Lindung 11.153 9.710,22 10.162,25 2. Hutan Produksi Terbatas 0 485,11 485,15 3. Hutan Produksi Tetap 5.000 5.632,35 5.180,47 Total 16.153 16.641,82
16.642
Tabel 3.
Luas Wilayah KPHL Tastura berdasarkan Fungsi Hutan
Sumber: Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Tastura 2015 - 2024, diolah.
Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Bingkai Program Hutan Kemasyarakatan Kerangka HKm secara tersirat memberi peluang untuk LSM dalam mengkritisi kebijakan. LSM berperan  sebagai  wadah  organisasi  yang  menampung,  memproses,  dan  melaksanakan  aspirasi masyarakat  dalam  bidang  pembangunan,  terutama  pada  bagian  yang  seringkali  kurang  diperhatikan oleh  pemerintah.  LSM  dapat  berperan  sebagai  wahana  penyalur  aspirasi  hak  dan  kewajiban  warga negara  dengan  tuuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  masing - masing  organisasi.  (Herdiansah  &  Randi, 2017) menjelaskan bahwa LSM seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyalurkan aspirasi dan keluhan  masyarakat  terkait  persoalan  lingkungan  ke  Badan  Pengelola  Lingkungan  Hidup  (BPLH), informasi tersebut menjadi koreksi pelaksanaan kebijakan yang dapat ditindak lanjuti dengan program atau perumusan kebijakan yang efektif.
Sarana  diskusi  atau  hearing  dapat  menjembatani  komunikasi  antara  LSM  dengan  Pemerintah. Pada tanggal 23 Mei 2019, forum diskusi yang difasilitasi Mongabay Indonesia, dihadiri perwakilan dari  pemerintah  provinsi  dan  sejumlah  pegiat  lingkungan  lainnya  mencatat  beragam  polemik kehutanan  di  Nusa  Tenggara  Barat.  Wilayah  Nusa  Tenggara  Barat  memiliki  400.000  hektar  lahan perhutanan  sosial.  Kendati  demikian,  hanya  34.000  hektar  kawasan  yang  telah  mendapatkan  ijin. Kondisi ini terjadi karena prosedur mendapatkan perijinan yang rumit dan berbelit - belit.
Sebelumnya,  pada  tahun  2015  aktifitas  penebangan  ilegal  di  sektor  hutan  di  NTB  mengalami peningkatan  hingga  78  persen.  Walhi  mendorong  agar  Dinas  Kehutanan  mempunyai  perencanaan strategis  dalam  pengelolaan  hutan.  Pengelolaan  tersebut  mesti  melibatkan  masyarakat  secara
Analisis Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
partisipatif  dalam  mengawasi  hutan  dan  memberdayakan  masyarakat  sehingga  bisa  menekan  laju pembabatan hutan, (Cendananews.com, 2020) . Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sebagai salah satu LSM  yang  bergerak  di  bidang  lingkungan  menganggap  perlu  kerjasama  antara  pemerintah  pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam mewujudkan percepatan pengakuan wilayah adat dan perluasan  wilayah  kelola  rakyat.  Konflik  antara  pihak  perusahaan  pengelola  hutan  dengan  warga sekitar hutan seringkali terjadi. Penduduk kawasan sekitar hutan, terutama di Desa Aik Berik Lombok Tengah  dengan  komposisi  penduduk  secara  ekonomi  tergolong  miskin  sebagian  besar menggantungkan hidup mereka dari hasil hutan. Secara teritorial, Aik Berik merupakan desa dengan wilayah  terluas  di  Kecamatan  Batukliang  Utara,  Lombok  Tengah.  Kawasannya  yang  berbatasan dengan hutan lindung menjadikan kelompok masyarakat Desa Aik Berik banyak memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari.
Tifa  (2006)  dalam  Riva  (2013)  menjelaskan  bahwa,  dalam  sektor  kehutanan,  keterlibatan jaringan LSM meliputi hampir seluruh fase kebijakan. Perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan  evaluasi  program.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya,  LSM  sebagai  organisasi  independen senantiasa mengacu pada visi, misi dan program organisasi. Hal ini dapat dijelaskan dalam diagram berikut ini.
Program Hutan Kemasyara-
Rencana pelaksanaan Monitoring Masyarakat Pengel- Kebijakan LSM: agen perubahan dan lembaga pendorong
Analisis kinerja dan pengembangan kelem-

## Gambar 1.

## Kerangka kerja LSM dalam program HKm
Berdasarkan tabel 4 dan Gambar 1, LSM kehutanan dalam program HKm di wilayah NTB saat ini  sebagian  besar  fokus  dalam  implementasi  program,  yakni  pengembangan  kapasitas  dalam pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Hal tersebut karena secara kelembagaan, masyarakat kawasan  hutan  telah  diwadahi  gabungan  kelompok  tani  hutan.  Dalam  perjalanannya,  menurut (Wibowo, 2013); (Dirawan, Suranto, & Sunarto, 2018) , Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) mengalami penurunan  kualitas  dan  kuantitas  sehingga  belum  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  untuk meningkatkan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  pengelolaan  HHBK, (M.Z  Muttaqin,  2017) menjelaskan  bahwa  instansi  pemerintah  seperti  Dinas  Koperasi,  Perindustrian  dan  Perdagangan (Diskoperindag)  belum  efektif  menyedian  inkubator  usaha  untuk  pemanfaatan  produk  hasil  hutan. kemudian,  belum  ada  kesadaran  bahwa  HHBK  cukup  memadai,  masyarakat  kawasan  hutan  belum mendapatkan  manfaat  optimal  HHBK.  Sehingga  LSM  dalam  program  HKm  sekalipun  perlu melakukan koreksi terkait basis pengetahuan, pemahaman dan kompetensi dalam program kehutanan dan meningkatkan sinergitas dengan pihak terkait dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
LSM WWF (World Wide Fund)

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (1) (2021), 11
Analisis Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Salah satu LSM yang terlibat dalam program HKm di Desa Aik Berik ada WWF (World Wide Fund). WWF telah bekerja di  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  sejak 1999,  baik  di  isu  kehutanan dan kebijakan.  Periode  dari  1999  sampai  sekitar  tahun  2002  merupakan  periode  eksplorasi  bagi  WWF. Pada tahun 1999 keterlibatan WWF dimulai dengan aktivitas penelitian keanekaragaman hayati dan sosial  budaya  menggunakan  participatory  methodologies  (khususnya  dalam  penilaian  yang mengikutsertakan desa - desa atau Participatory Rural Appraisal/PRA).
Khusus  untuk  program  HKm,  WWF - Indonesia  berkolaborasi  dengan  pihak  pemerintahan, kelompok masyarakat sipil, serta agen - agen pemerintah internasional dalam rangka mengembangkan pendekatan intervensi strategis logis (Landscape) guna meninjau dan mengimplementasikan metode - metode efektif untuk mencapai pemahaman dan penetapan strategi kebijakan pada manajemen hutan berkelanjutan di wilayah tersebut sebagai pendekatan utama dalam mengelola wilayah hutan Rinjani.

## LSM Walhi (Wahana Lingkungan Hidup)
Walhi terlibat dalam program HKm Desa Aik Berik dalam budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)  dalam  bentuk  buah - buahan  yang  bisa  bermanfaat  dan  memiliki  nilai  konservasi.  seperti manggis,  durian,  pala.  Walhi    mengembangkan  kegiatan - kegiatan  yang  mempunyai  nilai  ekonomi. Pala dipilih menjadi komoditas yang akan di kembangkan, karena pala memiliki banyak manfaat dari akarnya  yang kuat  dan bagus untuk  konservasi  lahan, sedangkan buah dan biji  bisa diolah beragam produk dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Menurut  keterangan  Darmawan  selaku  staf  Pengembangan  Sumberdaya  Manusia  sejumlah sembilan  orang.  Dengan  struktur  organisasi  Direktur  di  puncak  pimpinan,  Departemen  Hukum  dan Advokasi,  Divisi  Kampanye,  Divisi  Penggalangan  Sumberdaya,  Bendahara,  Divisi  Humas,  Staf Pengembangan  Sumberdaya,  Staf  Advokasi,  Staf,  Umum.  Secara  umum  Walhi  NTB  melakukan pengorganisasian  terhadap  masyarakat  dan  membentuk  basis  di  beberapa  wilayah,  yang  menjadi penerus  tujuan  Walhi  NTB  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  masa  mendatang.  Dengan pengorganisasian dan pembentukan basis, Walhi dapat menjalin komunikasi bersama basis terkait dan menjalankan program - program di tengah masyarakat. Selain itu, Walhi juga memanfaatkan kampanye dan  mengungkap  masalah  lingkungan  hidup  melalui  media  internet.  Di  tengah  kemajuan  teknologi saat  ini,  internet  dipandang  sangat  efektif  dalam  menyalurkan  informasi  mengenai  masalah lingkungan hidup.
Proses edukasi mengenai lingkungan hidup ini berlaku dalam jangka waktu yang relatif singkat akibat minimnya dukungan logistik baik dari anggaran Walhi sendiri maupun dukungan pemerintah. Sementara  di  sisi  lain,  adanya  keterbatasan  menyangkut  infrastruktur  dalam  pemberian  edukasi kepada  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pendidikan  ataupun  penyuluhan  yang  menggunakan fasilitas  rumah  warga.  Sehingga  Walhi  NTB  perlu  membenahi  beberapa  faktor  dalam  menghadapi tantangan - tantangan  ke  depannya  untuk  mendukung  edukasi  lingkungan  hidup  kepada  masyarakat HKm di Desa Aik Berik.
Masing - masing  LSM  terlibat  membagi  peran  pendampingan  HHBK  sesuai  dengan  kebutuhan lembaga HKm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Berdasarkan tabel  tersebut,  dalam kerangka kebijakan kehutanan khususnya  program  HKm  di pulau  Lombok,  LSM  terlibat  dalam  pengembangan  kapasitas  masyarakat  kawasan  hutan.  Proses tersebut  meliputi  pemberdayaan,  kelembagaan,  hingga  pemanfaatan  hasil  hutan  non  kayu.  Dengan keterlibatan  LSM  dalam  serangkaian  kegiatan,  akan  memacu  peran  serta  masyarakat  dalam melestarikan  hutan  sehingga  kebijakan  ataupun  program - program  kehutanan  menemukan relevansinya dengan aspek konteks yang ada.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## Kendala dan Hambatan yang dialami LSM dalam Program HKm
Adapun  kendala  yang  dihadapi  LSM  dalam  menjalankan  programnya  dipengaruhi  oleh  dua faktor baik internal maupun eksternal LSM. (Daeli, 2012) menjelaskan bahwa terdapat penyimpangan peran  LSM  yang  disebabkan  ketiadaan  sumber  dana  dan  rendahnya  profesionalisme  sehingga kredibilitas  LSM  di  lapangan  sering  diragukan.  Kemudian  minimnya  pengembangan  kapasitas  dan kelembagaan  di  LSM  sendiri  yang  justru  dapat  menghambat  tercapainya  program.  Kendala  internal umumnya  dilatar  belakangi  belum  adanya  kapasitas  memadai  dalam  organ  LSM.  Hal  tersebut dipertegas  temuan  Riva  (2013)  dalam  program  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM) terdapat dua LSM tidak memiliki program jangka panjang. Situasi tersebut akan berdampak pada daya pengembangan kapasitas dan kelembagaan masyarakat binaan tidak optimal.
Sedangkan  faktor  eksternal  dipengaruhi  oleh  sinergi  dengan  pihak  lain  dalam  program.  Riva (2013)  mencatat  salah  satunya  disebabkan  perbedaan  visi  dan  misi  masing - masing  LSM.  Langkah tersebut  mengacu  pada  rencana  program  internal  serta  menghindari  terjadinya  ketimpangan  antara program  LSM  satu  dengan  LSM  berbeda.  Kemudian  peran  dari  pemerintah  yang  dominan  jadi penghambat  dalam  menjalankan  program.  Sebagaimana  temuan (Kusdamayanti,  2008) bahwa, Perhutani  dan  Pemerintah  Daerah  sebagai  representasi  pemerintah  dalam  kehutanan  belum mewujudkan demokratisasi. Partisipasi masyarakat ataupun melalui LSM dalam formulasi kebijakan tergolong  rendah.  Bahkan  LSM  Paramitra  selaku  pendamping  masyarakat  kawasan  tidak  dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

## 5.  KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan tersebut, selaras dengan tujuan penelitan, maka kesimpulan penelitian ini  adalah,  peran  LSM  dalam  pelaksanaan  program  HKm  untuk  mewujudkan  demokratisasi  sangat strategis. Hal ini karena LSM sebagai representasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat kawasan hutan. Selanjutnya  pada  fase  kebijakan,  LSM  Kehutanan  di  wilayah  NTB  bersinergi  dengan  semua stakeholder  yang  terlibat  dalam  program  HKm,  mulai  dari  formulasi  hingga  evaluasi.  Hal  tersebut terlihat  dari  pendampingan  dan  pengembangan  usaha  masyarakat  dalam  pengelolaan  Hasil  Hutan Bukan  Kayu  (HHBK)  maupun  upaya  monitoring  dan  evaluasi  sebagai  dasar  advokasi  kebijakan pemerintah  yang  dianggap  bertentangan  dengan  konteks  masyarakat.    Kendati  demikian,  selaku organisasi independen,  LSM bergantung pada ketersediaan sumber dana dalam menjalankan program pemberdayaan kepada masyarakat binaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardhian, D., Adiwibowo, S., & Ekawati, S. W. (2016). Peran dan Strategi Organisasi Non Pemerintah dalam Arena Politik Lingkungan Hidup. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan . Retrieved from https://core.ac.uk/ download/pdf/296553886.pdf
No. Fasilitator Rincian Kegiatan 1. WWF Keterampilan dasar dalam pengolahan produk HHBK Pembentukan  Forum  Komunikasi  Masyarakat  Rinjani  (FMKR)  se- bagai wadah budidaya HHBK maupun pemasarannya, menaungi 4 HKm termasuk HKm Desa Aik Berik 2. Samantha Pembibitan Alpukat dan Durian Fasilitasi kebutuhan fisik sekretariat, komputer dan printer 3. Walhi Pelatihan dan pendampingan terkait budidaya hasil tanaman Pala

## Tabel 4
Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program HKm

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (1) (2021), 13
Analisis Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Cendananews.com. (2020). Walhi Kerusakan Parah NTB 10 Tahun Lagi Tidak Miliki Hutan.
Daeli,  S.  P.  (2012).  Eksistensi  Lembaga  Swadaya  Masyakarakat  di  Kalimantan  Barat, 4 (1).  Retrieved  from http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/51
Dirawan, A., Suranto, & Sunarto. (2018). Analisis Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan di Kawasan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Hutan Tropis: , 6 (3). Retrieved from https:// ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jht/article/view/6008
Dunn, W. (2003). Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gajah Mada University.
Fauzi, D., Chandra, A., Khatimah, F. ., & Wicaksono, S. . (2019). Pengembangan Kerangka Evaluasi Program Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Lindung: Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari (HN) . Kertas Kerja WRI Indonesia.
Herdiansah, A. G., & Randi. (2017). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi , 2 (1).
Retrieved from http://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/11185
Kagungan, D. (2012). Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.
Jurnal UBL , 2 (1). Retrieved from http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/publica/article/view/401
Kusdamayanti. (2008). Peran Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan Di Kabupaten  Malang. Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan  Ekonomi  Kehutanan , 5 (2).  Retrieved  from  https:// media.neliti.com/media/publications/29003 - ID - peran - masyarakat - dalam - penyusunan - kebijakan - pola - kemitraan - pengelolaan - hutan - di.pdf
Muttaqin,  M.  Zaenul.  (2020). Program  Hutan  Kemasyarakatan .  (W.  Kurniawan,  Ed.).  Banyumas:  CV.  Pena Persada.
Muttaqin, M.Z. (2017). Optimalisasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Di Desa Aik Berik Kabupaten  Lombok  Tengah. Jurnal  Politico , 17 (2).  Retrieved  from  http://jurnal.unmuhjember.ac.id/ index.php/POLITICO/article/download/978/798
Nugroho, R. (2012). Public Policy . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Suradi. (2003). Kolaborasi LSM dengan Pemerintah: Kajian tentang Pengembangan Kolaborasi LSM dengan Pemerintah  dalam  Pembangunan  Masyarakat. Informasi  Kajian  Permasalahan  Sosial  Dan  Usaha Kesejahteraan Sosial , 8 (3). Retrieved from http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/ download/1009/548
Tangngareng, T., & Ridha, M. (2016). Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Desa Bukit Indah,  Bulukumba:  Batasan  dan  Kemungkinan. Jurnal  Bhumi , 2 (2).  Retrieved  from  http:// jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/71
Thoha, M. (2005). Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Wibowo,  G.  D.  H.  (2013).  Analisis  Kebijakan  Pengelolaan  Hasil  Hutan  Bukan  Kayu  (HHBK)  di  NTB  dan NTT. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 43 (2). Retrieved from http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/ view/1484
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus . Yogyakarta: CAPS.
Yusdianto.  (2012).  Konstruksi  Kerjasama  LSM  dan  Pemerintah  dalam  Pembangunan  Daerah  Perspektif Undang - Undang Keormasan. Fiat Justicia , 6 (2). Retrieved from http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/ article/view/325
Yusron.  (2009). Elite  Lokal  dan  Civil  Society:  Kediri  Di  tengah  Demokratisasi .  Jakarta:  Pustaka  LP3ES Indonesia.