## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
Volume 28, Nomor 3, Oktober - Desember 2015 Halaman 351 - 532

## DAFTAR ISI
DAFTAR ISI  ------------------------------------------------------------------------ i - ii DARI MEJA REDAKSI  ------------------------------------------------------------- iii-iv LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 351 - 360 MODERASI  TEOLOGIS  DAN  SUFISTIK  DI  NUSANTARA  DALAM  NASKAH- NASKAH PUISI KEAGAMAAN ULAMA MINANGKABAU Syofyan Hadi  --------------------------------------------------------------------- 361 - 374 MERAWAT  TRADISI,  MENJAWAB  TANTANGAN:  UPAYA  KONTEKSTUALISASI DALAM KAJIAN DAN PEMBELAJARAN KITAB DI SUMATERA BARAT Agus Iswanto  --------------------------------------------------------------------- 375 - 394
PENANAMAN  NILAI-NILAI  NASIONALISME  MELALUI  PENDIDIKAN  AGAMA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PERBATASAN NEGARA: IMPLEMENTASI
DI SMAN 1 JAGOIBABANG KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT
A.M. Wibowo  --------------------------------------------------------------------- 395 - 412 EFEKTIFITAS  PROSEDUR  PENDAFTARAN  HAJI  MELALUI  REKAYASA  ULANG

## PROSES BISNIS
Achmad Nidjam  ------------------------------------------------------------------ 413 - 426

## SENI SHARAF  AL-ANĀM DAN  RODAT  DI  PALEMBANG  SEBAGAI  SENI BERNUANSA KEAGAMAAN
Zulkarnain Yani  ------------------------------------------------------------------- 427 - 444 MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN

## MINIMAL DI KABUPATEN CIREBON
Abdul Basid  ----------------------------------------------------------------------- 445 - 462 SHAIKH  KEMAS  MUḤAMMAD  AZHARI  (1856-1932):  KARYA-KARYA  DAN PEMIKIRAN ULAMA PALEMBANG Muhamad Rosadi  ----------------------------------------------------------------- 463 - 472 MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DI KOTA BANDUNG: MENUJU PENCAPAIAN

## STANDAR PELAYANAN MINIMUM
Mulyana  -------------------------------------------------------------------------- 473 - 492

## POTRET  KINERJA  DAN  PELAYANAN  PUBLIK  OLEH  PEMBANTU  PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DI KABUPATEN TANGERANG: KASUS KUA KECAMATAN CIKUPA, CURUG, TELUK NAGA, DAN KOSAMBI
Ismail  ----------------------------------------------------------------------------- 493 - 504 PENYELENGGARAAN  KURSUS  PRA  NIKAH  DI  KABUPATEN  PURWAKARTA: KASUS KUA PURWAKARTA, CIBATU, DAN BABAKAN CIKAO Daniel Rabitha  -------------------------------------------------------------------- 505 - 524 INDEKS PENULIS  ----------------------------------------------------------------- 525 - 528 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 529 - 532

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2015 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Jurnal PENAMAS edisi kali menyajikan sebanyak 10 artikel, yang kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan  Kemasyarakatan),  terutama  mereka  yang  memberikan  koreksi  dan  saran  perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 28 Nomor 3 Tahun 2015 ini, yakni: Prof. Dr. M. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Achmad Fedyani Syaifuddin (Departemen Antropologi  Universitas  Indonesia  Depok),  dan  Dr.  Arief  Subhan  (UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta).
Kami  berharap,  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Oktober 2015 Dewan Redaksi

## POTRET KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DI KABUPATEN TANGERANG: KASUS KUA KECAMATAN CIKUPA, CURUG, TELUK NAGA, DAN KOSAMBI
PORTRAITS OF PERFORMANCE AND PUBLIC SERVICE BY THE ASSISTANT MARRIAGE REGISTRARS (P3N) IN TANGERANG REGENCY: A CASE STUDY OF RELIGIOUS AFFAIRS OFFICES (KUA) SUB-DISTRICT CIKUPA, CURUG, TELUK NAGA, AND KOSAMBI

## ISMAIL

## Abstract
Researches on the existence of the assistant marriage registrars have been done by many researchers, academics and students. However, only few studies on performance and public services. This paper presents performance and public service performed by the assistant marriage registrars in Tangerang Regency. Tangerang Regency is one of the regions in Banten province, which has many assistant marriage registrars. After the issuance of Letter of Instruction No.DJ. II/113/2009 on the Use of Funds Non-Tax State Revenue (PNPB) on Marriage and  Reconciliation  and  Structuring  the  Assistant  Marriage  Registrars  (P3N), then the existence of the assistant marriage registrars is not extended. However, community still uses services from the Assistant Marriage Registrars, which has already renamed with “amil”. This study used qualitative methods of interview, study of documents, and observation. The study concluded that the presence of  the  assistant  marriage  registrars  in  Tangerang  district  is  still  required. Their performances are quite good, but services they provided have not met the  standards  for  public  service.  Their  unclear  salaries  become  one  of  the barriers faced by the assistant marriage registrars. Yet, there is a lot of public confidence in them, which makes the barrier disappear. This leads to increase their motivation, and create conducive and harmonious their working climate.
Keywords :  Public  services,  marriage  registrars,  religious  public  services, Tangerang-Banten.

## Abstrak
Penelitian tentang eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sudah banyak  dilakukan  oleh  para  peneliti,  akademisi  maupun  mahasiswa.  Tapi yang meneliti tentang kinerja dan pelayanan publik belum banyak dilakukan. Tulisan  ini  memotret  kinerja  dan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang adalah salah satu wilayah di Provinsi Banten yang memiliki banyak P3N. Setelah keluarnya Surat Instruksi No.DJ.II/113/2009 tentang Penggunaan Dana PNPB Nikah dan Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), maka keberadaan P3N tidak diperpanjang lagi masa tugasnya, namun masyarakat tetap menggunakan jasa P3N yang sudah berganti nama dengan amil.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif  dengan  menggunakan  teknik  wawancara,  studi  dokumen,  dan observasi. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa keberadaan P3N di Kabupaten Tangerang masih dibutuhkan, kinerjanya sudah cukup baik, namun pelayanan yang  diberikan  belum  memenuhi  standar  pelayanan  publik.  Sedangkan honorarium yang belum jelas menjadi salah satu hambatan yang dihadapi oleh P3N, namun hal tersebut ditutupi dengan kepercayaan masyarakat yang masih besar terhadap mereka, sehingga menimbulkan motivasi, iklim kerja yang kondusif dan harmonis.
Kata Kunci :  Pelayanan  publik,  pencatatan  nikah,  pelayanan  publik keagamaan, Tangerang, Banten.

## Ismail
Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta
Jalan Rawa Kuning No. 6, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur email: ismail_balitbang@ yahoo.com Naskah Diterima: Tanggal 5 November 2015. Revisi 6-30 November 2015. Disetujui 1 Desember 2015.

## PENDAHULUAN
Islam diyakini pemeluknya sebagai agama  yang  sempurna,  karena  ajarannya telah  mencakup  semua  kebutuhan  yang diperlukan  bagi  kehidupan  manusia, termasuk  masalah  perkawinan  (Mulia, 2008:  144).  Perkawinan  dalam  Al-Qur'an diistilahkan  dengan  kata  ‘ zawwaja ,’  yang berasal  dari  kata zauwj (pasangan).  Secara umum,  Al-Qur'an  hanya  menggunakan kata  ini  untuk  menggambarkan  terjadinya hubungan suami istri secara sah. Pernikahan atau  berpasangan  merupakan  ketetapan ilahi  atas  segala  makhluk.  Hal  tersebut berulang-ulang  ditegaskan  oleh  Al-Qur'an seperti  dalam  QS. al-Dhāriyāt :  49  dan  QS. Yāsīn: 36 (Shihab, 2007: 253-254).
Dalam  hukum  positif  di  Indonesia, persoalan  perkawinan  telah  diatur  dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan pencatatan perkawinan  bagi  pasangan  pengantin menjadi bagian yang penting di dalamnya. Pasal 2 (ayat 2) menyatakan: untuk menjaga bukti  otentik,  bahwa  pasangan  tersebut telah  melakukan  perkawinan,  maka  setiap pasangan yang melakukan perkawinan harus dicatatkan  sesuai  dengan  Undang-Undang yang  berlaku.  Pencatatan  perkawinan  juga diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) pada Pasal 5 (ayat 1).
Sebelum  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  disahkan menjadi  UU,  RUU  perkawinan  sempat menjadi  polemik  di  masyarakat.  Dalam RUU  Perkawinan  Tahun  1973  menyatakan secara  tegas,  bahwa  perkawinan  yang  sah apabila  dilakukan  di  hadapan  pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar  pencatat  perkawinan  oleh  pegawai pencatat  perkawinan  yang  bersangkutan.
Syarat  tersebut  mendapat  pertentangan dari  berbagai  kalangan  kala  itu,  seperti Fraksi Persatuan Pembangunan, para ulama, Ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muḥammadiyah (Lev, 1986: 347).
Kontroversi tentang pencatatan perkawinan dalam RUU tahun 1973 tersebut, karena dalam fiqih klasik secara eksplisit tidak mengatur  tentang  pencatatan  perkawinan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi muamalat (QS. al-Baqarah : 282). Para imam mazhab  pun  ketika  itu  tidak  membahas persoalan tersebut, karena belum dianggap hal  yang  penting,  kecuali  mereka  sepakat terhadap rukun perkawinan, yaitu: (1) calon mempelai  pria,  (2)  calon  mempelai  wanita, (3)  wali  nikah,  (4)  dua  orang  saksi  dan  (5) sigat ijāb qabūl (Azzam dan Hawwas, 2009; dan Yunus, 1975).
Undang-Undang    No.  1  Tahun  1974 mensyaratkan  dua  hal,  yaitu:  (1)  syarat materil  dan  (2)  syarat  administratif.  Syarat materil  adalah  syarat  yang  melekat  pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fiqih maupun perundang-undangan. Sedangkan syarat administratif adalah syarat yang  berhubungan  dengan  pencatatan perkawinan.  Kaitannya  dengan  pencatatan perkawinan, maka pada Pasal 2 (2) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan, bahwa tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  perundang- undangan yang berlaku.
Kompilasi Hukum Islam pun mensyaratkan, bahwa perkawinan juga harus dicatatkan.  Pada  Pasal  5  (1)  menyatakan, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi  masyarakat  Islam  setiap  perkawinan harus  dicatat.  Ayat  (2)  pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  sebagaimana

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 493 - 504
yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No. 22  Tahun  1946  jo  Undang-Undang  No.  32 Tahun 1954.
Dalam  Undang-Undang  No.  22  Tahun 1946  tentang  Pencatatan  Nikah,  Nikah, Talak  dan  Rujuk  menyatakan,  pasangan yang  melakukan  perkawinan  secara  Islam, harus diawasi oleh  Pegawai Pencatat Nikah. Untuk  memperjelas  dan  memperkuat masalah  pencatatan  perkawinan,  maka dikeluarkanlah  Peraturan  Menteri  Agama (PMA) No. 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pencatatan Nikah.
Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  yang dimaksud  dalam  PMA  No.  11  Tahun  2007 adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan,  pengawasan,  dan  pencatatan peristiwa  nikah/rujuk,  pendaftaran  cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan  dan  PPN  dijabat  oleh  Kepala KUA.  PPN  dalam  menjalankan  tugasnya dibantu oleh penghulu. Sedangkan penghulu adalah  pejabat  fungsional  Pegawai  Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang  untuk  melakukan  pengawasan nikah/rujuk  menurut  agama  Islam  dan kegiatan kepenghuluan.
Keterbatasan  penghulu  yang  tersebar di  seluruh  Indonesia  menjadikan  banyak peristiwa  nikah,  talak,  cerai,  dan  rujuk maupun bimbingan agama Islam yang tidak dapat  dijangkau  dari  segi  geografis,  biaya dan  tingginya  peristiwa  N/R.  Oleh  karena itu, dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) 477  Tahun  2004  tentang  Pencatatan  Nikah dimungkinkan untuk mengangkat pembantu penghulu. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007, Pasal 1 (4) menegaskan, bahwa  Pembantu  Pegawai  Pencatat Nikah  (P3N)  adalah  anggota  masyarakat
tertentu  yang  diangkat  oleh  Kepala  Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.
Pada  tahun  2009,  Direktorat  Jenderal (Dirjen)  Bimas  Islam  mengeluarkan  Surat Instruksi  No.  DJ.II/113/2009  tentang Penggunaan  Dana  PNPB  Nikah  dan  Rujuk dan  Penataan  Pembantu  Pegawai  Pencatat Nikah (P3N). Pada poin kedua diinstruksikan kepada Kanwil Departemen Agama seluruh Indonesia  untuk  melakukan  penghentian pengangkatan  P3N  yang  telah  habis  masa waktunya dan tidak mengangkat P3N baru, kecuali  bagi  daerah-daerah  yang  sangat memerlukan  dengan  persetujuan  tertulis dari Dirjen Bimas  Islam.
Dengan turunnya Surat Instruksi Dirjen Bimas  Islam  di  atas,  maka  Kementerian Agama  kab/kota  otomatis  tidak  lagi mengangkat  P3N  baru  dan  tidak  pula memperpanjang  masa  jabatannya,  kecuali beberapa  wilayah  masih  membutuhkan keberadaan  P3N,  karena  letak  geografis yang  luas,  sehingga  masih  membutuhkan tenaga  P3N  untuk  membatu  penghulu yang  jumlahnya  sangat  terbatas  dalam melaksanakan tugas kepenghuluan.
Salah  satu  Kementerian  Agama kabupaten  yang  tidak  memperpanjang tugas P3N dan tidak mengangkat P3N yang baru  adalah  Kantor  Kementerian  Agama (Kemenag)  Kabupaten  Tangerang.  Namun berdasarkan  data  Kemenag  Kabupaten Tangerang    jumlah  PPN  adalah  22  orang (Kepala  KUA)  merangkap  penghulu, ditambah fungsional penghulu 49 orang = 71  penghulu.  Sedangkan  jumlah  peristiwa nikah  pada  tahun  2013  di  Kabupaten
Tangerang, di 22 kecamatan adalah 27.027 peristiwa.
Penelitian tentang kinerja dan
pelayanan publik yang dilakukan oleh P3N sudah  dilakukan,  di  antaranya  penelitian Nuurul  Kawaakib  (2010).  Tulisan  tersebut membahas tentang pemahaman masyarakat Kecamatan Pasar Rebo terhadap pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N): Studi di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur. Hasil temuannya, bahwa  masyarakat  Kecamatan  Pasar  Rebo mengetahui  keberadaan  P3N  (48.6%), pengetahuan masyarakat tentang tata cara pernikahan  yang  dilakukan  P3N  (60.0%) sangat  tahu,  pengetahuan  masyarakat tentang tugas dan peran P3N (48.6%) sangat tahu, kinerja P3N (48.6%) menjawab sudah maksimal  dan  keberadaan  P3N  menjawab sangat tahu (57.2%).
Polemik tentang keberadaan P3N serta tugas dan fungsinya menjadi menarik untuk diteliti  lebih  lanjut.  Selain  keberadaannya tidak lagi didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Kementerian Agama, nasib P3N semakin tidak jelas, walaupun sebagian sudah beralih sebagai  “amil”  yang  tugasnya  di-SK-kan oleh lurah atau kepala desa. Dengan kondisi geografis  Kabupaten  Tangerang  yang cukup  luas,  tugas  penghulu  semakin  berat jika tidak dibantu oleh P3N, terutama yang berkaitan  dengan  administrasi  perkawinan. Tulisan ini memotret kinerja dan pelayanan publik yang selama ini sudah dilakukan oleh P3N di Kabupaten Tangerang.
Kinerja  dan  layanan  publik  oleh Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah  (P3N) di  Kabupaten  Tangerang  menjadi  menarik untuk diteliti. Selain jumlahnya yang banyak, keberadaannya  sangat  membantu  tugas penghulu  dalam  hal  pengadministrasian
perkawinan. Maka pertanyaan penelitiannya adalah:  (1)  bagaimana  keberadaan  P3N di  Kabupaten  Tangerang?;  (2)  bagaimana kinerja  dan  pelayanan  publik  oleh  P3N  di Kabupaten  Tangerang?;  dan  (3)  faktor  apa saja  yang  mendukung  dan  menghambat kinerja P3N?
Tujuan  dan  signifikasi  penelitian  ini adalah:  (1)  memotret  keberadaan  P3N  di Kabupaten  Tangerang;  (2)  mengetahui kinerja  dan  pelayanan  publik  oleh  P3N  di Kabupaten  Tangerang;  dan  (3)  mengetahui faktor  apa  saja  yang  menjadi  pendukung atau penghambat kinerja P3N.

## Kerangka Konsep
Beberapa ahli mendefinisikan tentang teori kinerja. Menurut Liang The Gie (1999), kinerja sangat ditentukan antara lain oleh dimensi- dimensi: (a) motivasi kerja, (b) kemampuan kerja,  (c)  perlengkapan  dan  fasilitas,  (d) lingkungan eksternal, (e) leadership , (f) misi strategi, (g) fasilitas kerja, (h) kinerja individu dan  organisasi,  (i)  praktik  manajemen,  (j) struktur, dan (k) iklim kerja.
Motivasi  kerja  dan  kemampuan  kerja merupakan  dimensi  yang  cukup  penting dalam  penentuan  kinerja.  Motivasi  sebagai sebuah dorongan dalam diri pegawai akan menentukan kinerja yang dihasilkan. Begitu juga  dengan  kemampuan  kerja  pegawai, di  mana  mampu  tidaknya  pegawai  dalam melaksanakan  tugas  akan  berpengaruh terhadap  kinerja  yang  dihasilkan.  Semakin tinggi  kemampuan  yang  dimiliki  pegawai akan  semakin  menentukan  kinerja  yang dihasilkan.
“Kinerja  pegawai”  menurut  Kusriyanto yang dikutip oleh Harbani Pasolong (2007)

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 493 - 504
adalah  “hasil  kerja  perseorangan  dalam suatu  organisasi”.  Banyak  faktor  yang mempengaruhi kinerja individu dari seorang pegawai,  mengacu  dari  sejumlah  studi empiris.
Tingkat  kinerja  pegawai  akan  sangat tergantung pada dua faktor, yaitu kemampu- an  pegawai  dan  motivasi  kerja  (Robbins, 1996).  Kemampuan  pegawai  dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. Tingkat kemampuan juga akan dapat memengaruhi hasil kinerja pegawai di mana  semakin  tinggi  tingkat  kemampuan pegawai  akan  menghasilkan  kinerja  yang semakin  tinggi  pula.  Faktor  lain  adalah motivasi  kerja,  yaitu  dorongan  dari  dalam pegawai untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan adanya motivasi  kerja yang tinggi, pegawai  akan  terdorong  untuk  melakukan suatu pekerjaan sebaik mungkin yang akan mempengaruhi hasil kinerja. Semakin tinggi motivasi  yang  dimiliki  semakin  tinggi  pula kinerja yang dapat dihasilkan.
Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan  yang  masuk  kategori  sektor publik,  bukan  sektor  privat.  Pelayanan publik  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah,  dan  BUMN/BUMD, seperti  pelayanan  kesehatan,  pendidikan, keamanan, ketertiban, dan lainnya, sehingga pelayanan  publik  adalah  pelayanan  yang diberikan  negara  dan  perusahaan  milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya  (Nurcholis,  2005:  286- 287).
Menurut  Sinambela  (2010:  6),  bahwa tujuan  pelayanan  publik  pada  dasarnya adalah  memuaskan  masyarakat.  Untuk mencapai  kepuasan  itu  dituntut  kualitas pelayanan  prima  yang  tercermin  dari:
1)  transparan,  pelayanan  yang  bersifat terbuka,  mudah,  dan  dapat  diakses  oleh semua  pihak  yang  membutuhkan  dan disediakan  secara  memadai  serta  mudah dimengerti;  2)  akuntabilitas,  pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;  3)  kondisional,  pelayanan  yang sesuai  dengan  kondisi  dan  kemampuan pemberi  dan  penerima  pelayanan  dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;  4)  partisipatif,    pelayanan  yang dapat  mendorong  peran  serta  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat; 5) kesamaan hak, pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat  dari  aspek  apapun  khususnya  suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain- lain;  6)  keseimbangan  hak  dan  kewajiban, pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan  antara  pemberi  dan  penerima pelayanan publik.

## Metode Penelitian
Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan teknik wawancara, pengamatan, serta studi kepustakaan dan dokumentasi.  Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yang dianggap  signifikan  dan  individu-individu yang  terkait  dan  dilakukan  secara  holistik (Bogdan dan Taylor, 1992: 32-33). Informan tersebut  adalah  Kepala  Bidang  (Kabid) Urusan Islam dan Bimbingan Syariah (URAIS dan  BINSYAR)  Kantor  Wilayah  (Kanwil) Kemenag  Provinsi  Banten,  Kepala  Seksi (Kasi)  Bimbingan  Masyarakat  (Bimas)  Islam Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA),  P3N/ Amil, tokoh agama, Calon Pengantin (Catin).
Pertanyaan-pertanyaan  dalam  wawancara ditandai  dengan  jenis  pertanyaan  yang terkait  dengan  permasalahan  penelitian (Mulyana, 2002: 59-60).
Adapun  studi  kepustakaan  dilakukan dengan  menelaah  dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan yang dikaji.  Data  yang  dihasilkan  dikumpulkan kemudian  diolah  secara  deskriptif  analitik, melalui tahapan: coding , editing, klasifikasi, komparasi,  kemudian  interpretasi  untuk memperoleh pengertian baru. Dalam analisis, data dimaknai secara mendalam berdasarkan perspektif emic , yaitu penafsiran data secara alamiah  sebagaimana  adanya  (Bogdan dan  Taylor,  1992:  13).  Hasil  interpretasi  ini selanjutnya  dipergunakan  sebagai  bahan penyusunan  laporan  penelitian.  Karena penelitian  ini  berupa  studi  kasus  ( case study ),  maka  laporan  penelitiannya  berupa deskripsi  atas  suatu  kejadian  atau  situasi yang dikaji (Horton dan Hunt, 1999: 38).
Penelitian  ini  mengambil  lokasi di  Kabupaten  Tangerang.  Penentuan lokasi  penelitian  ini  berdasarkan  pada pertimbangan, bahwa Kabupaten Tangerang adalah salah satu wilayah di Provinsi Banten yang mempunyai geografis yang luas serta memiliki  populasi  penduduk  tertinggi pertama di Banten. Peristiwa nikahnya yang tinggi  dan  mempunyai  personil  P3N  yang banyak.  Beberapa  KUA  menjadi  sampel penelitian,  yaitu  KUA  Kecamatan  Cikupa, Curug, Teluk Naga, dan Kosambi.
KUA  Kecamatan  Cikupa  dan  KUA Kecamatan  Curug  sebagai  presentase  KUA yang berada dekat pusat kota pemerintahan Kabupaten  Tangerang,  yaitu  Tigaraksa. Sedangkan  KUA  Kecamatan  Teluk  Naga dan  KUA  Kecamatan  Kosambi  merupakan
presentase dari KUA di Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan DKI Jakarta.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Kabupaten Tangerang
Hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan, bahwa  jumlah  penduduk  Kabupaten Tangerang  mencapai  2,83  juta  orang, terdiri  dari:  1,45  juta  laki-laki  dan  1,38 juta  perempuan.  Persentase  penduduk Tangerang  pada  tahun  2010  mencapai 27  persen  dari  total  penduduk  Banten yang  berjumlah  10,63  juta  orang.  Bila dibandingkan  dengan  kabupaten  lainnya. Tangerang  adalah  kabupaten  dengan populasi tertinggi pertama di Banten, diikuti Kota  Tangerang  (17%),  Serang  (13%),  Kota Tangerang  Selatan  (12%),  Lebak  (11%), Pandeglang  (11%),  Kota  Serang  (5%),  dan terendah Kota Cilegon (4%).
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang per tahun selama sepuluh tahun terakhir, yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 3,77%  lebih  tinggi,  bila  dibandingkan dengan  rata-rata  pertumbuhan  penduduk Banten  yang  hanya  2,78%  per  tahun. Dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang sekitar  959,61  kilo  meter  persegi  yang didiami  oleh  2.834.376  orang,  maka rata-rata  tingkat  kepadatan  penduduk Tangerang adalah sebanyak 2.954 orang per kilo meter persegi (letak geografis, “Jumlah Penduduk”  http://tangerangkab.  go.id  / letak-geografis/, diakses pada 9 September 2014).  Sedangkan  data  yang  dirilis  oleh Biro  Pemerintahan  Provinsi  Banten,  jumlah penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2013 adalah 2.545.165 juta jiwa (http://www.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 493 - 504
Biro  pemerintahan.bantenprov.go.id/read/ download-detail/informasi-berkala/20/ laporan  kependudukan-tahun-2013.html, diakses pada 9 september 2014).
Secara Topografi, Kabupaten Tangerang berada  pada  wilayah  dataran  rendah  dan dataran  tinggi.  Dataran  rendah  sebagian besar  berada  di  wilayah  utara,  yaitu: Kecamatan  Teluk  Naga,  Mauk,  Kemiri, Sukadiri,  Kresek,  Kronjo,  Pakuhaji,  dan Sepatan.  Sedangkan  dataran  tinggi  berada di wilayah bagian tengah ke arah selatan.
Secara administratif, Kabupaten Tangerang  terdiri  dari:  29  kecamatan,  28 kelurahan,  dan  246  desa.  Sebelah  utara wilayah  ini  berbatasan  dengan  laut  Jawa, sebelah  timur  berbatasan  dengan  Provinsi DKI  Jakarta  dan  Kota  Tangerang,  sebelah Selatan  berbatasan  dengan  Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.

## Potret KUA dan P3N  Kecamatan Cikupa, Curug, Teluk Naga, dan Kosambi
Kecamatan Cikupa terdiri dari 14 Kelurahan/ Desa.  Wilayah  ini  tidak  jauh  dari  pusat pemerintahan  Kabupaten  Tangerang,  yang terletak di Tigaraksa. Kantor Urusan Agama (KUA)  Kecamatan  Cikupa  saat  penelitian ini  berlangsung  dipimpin  oleh  Drs.  H. Hariri.  Jumlah  penghulu  ada  3  (termasuk PPN).  Rasionya  adalah  1  orang  penghulu mempunyai tanggung jawab  terhadap 4/5 Desa/Kelurahan. Jumlah P3N di KUA Cikupa pada tahun 2013 berjumlah 49 orang.
Jumlah peristiwa nikah di KUA Kecamatan Cikupa tahun 2013 berjumlah 1.505 peristiwa.
Per bulan kurang lebih ada 120-an peristiwa nikah. Berdasarkan keterangan Kepala KUA Kecamatan  Cikupa,  semenjak  Surat  Edaran Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBP Nikah dan Rujuk  dan  Penataan  Pembantu  Pegawai Pencatat  Nikah  (P3N),  maka  Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Cikupa otomatis secara de jure sudah tidak diperpanjang  masa  tugasnya  sebagai  P3N. Namun  secara de  facto, keberadaan  P3N atau  yang  sudah  berganti  nama  dengan Amil masih eksis dan dibutuhkan oleh KUA dan masyarakat.
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curug  merupakan  salah  satu  KUA  di Kabupaten Tangerang yang berada tak jauh dari  ibukota  kabupaten,  yaitu  Tigaraksa. KUA  ini  dipimpin  oleh  H.  Ahmad  Phudolli, S.Ag.  Penghulu  di  KUA  ini  berjumlah  4 orang  (termasuk  PPN).  Peristiwa  nikah/ rujuk di Kecamatan Curug pada tahun 2013 berjumlah  1716    peristiwa.  Rasionya  per bulan  kurang  lebih  ada  140-an  peristiwa nikah.  Sedangkan  Jumlah  P3N  di  KUA Kecamatan Curug berjumlah 43 orang.
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk  Naga  adalah  salah  satu  KUA  di Kabupaten  Tangerang  yang  berlokasi berbatasan  dengan  DKI  Jakarta.  KUA Kecamatan  Teluk  Naga  dipimpin  oleh  H. Muslim  Suganda,  S.Ag.  Jumlah  peristiwa nikah di KUA ini termasuk cukup besar, yaitu 1505  peristiwa  di  tahun  2013.  Rasionya perbulan  ada  120-an  peristiwa  nikah  di Kecamatan Teluk Naga. Jumlah P3N di KUA Teluk Naga berjumlah 68 orang.
KUA  Kecamatan  Kosambi  didirikan sejak  tahun  1994  yang  didasari  oleh  UU No. 22 Tahun 1946. Sejak berdirinya, lokasi
Potret dan Kinerja Pelayanan Publik oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ...    (Ismail)
KUA  Kecamatan  Kosambi  telah  beberapa kali  mengalami  pemindahan.  Pertama  kali mengontrak  di  sebuah  rumah  penduduk di  Kampung  Selebaran  Jaya,  kemudian pindah  ke  samping  Kecamatan  Kosambi yang  menjadi  lokasi  saat  ini,  yaitu  Jl.  Raya Selembaran Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Sedangkan  Jumlah P3N/Amil di KUA Kosambi berjumlah 56 orang. Peristiwa nikah/rujuk  tahun  2013  di  KUA  Kecamatan Kosambi berjumlah 1239.
Kinerja dan Pelayanan Publik oleh P3N di KUA Kecamatan  Curug,

## Cikupa, Teluk Naga, dan Kosambi Kabupaten Tangerang
Keberadaan P3N terhenti secara legal formal dengan  keluarnya  Surat  Instruksi  Direktur Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  No: DJ.II/113  Tahun  2009  tentang  Penggunaan Dana PNBP Nikah dan Rujuk dan Penataan Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah  (P3N) kecuali  bagi  daerah-daerah  yang  sangat memerlukan  dengan  persetujuan  tertulis dari Dijen Bimas Islam.
Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah (P3N)  di  Kabupaten  Tangerang  otomatis tidak diperpanjang masa tugasnya dan  tidak  ada  pengangkatan  P3N  baru (Wawancara  dengan  Kasi  Bimas  Islam Kemenag  Kabupaten  Tangerang,  Bapak  H. Dedi Mahfuddin pada Mei 2014). Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pun berganti nama  dengan  Amil.  Amil  diangkat  oleh Kepala Desa/Lurah.
Jabatan Amil menjadi prestisius, karena jabatan tersebut terkadang menjadi jabatan politis.  Bagi  calon  Kepala  Desa  yang  akan mengikuti  Pilkades,  seringkali  menjadikan
tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai bagian  dari  tim  sukses  mereka.  Apabila mereka  menang  dalam  pemilihan  Kepala Desa tersebut, maka bagi tokoh masyarakat/ tokoh agama yang menjadi tim sukses akan memperoleh  jabatan  di  kepengurusan pemerintahan  desa  yang  baru.  Bagi  tokoh agama jabatan yang sering dijanjikan adalah jabatan  Amil.  Amil  mempunyai  tugas  dan fungsi  keagamaan  di  wilayahnya.  Selain mengurusi kegiatan keagamaan ( tasyakuran dan takziyah ), biasanya amil juga merangkap sebagai  P3N  (Wawancara  dengan  Bapak H.Dani  ketua  Pokjaluh  Kab.  Tangerang,  23 Mei 2014).
Dalam  struktur  pemerintah  desa  atau kelurahan,  amil  masuk  dalam  seksi  urusan kesejahteraan  masyarakat  (Kesra)  bidang agama. Di beberapa wilayah Kelurahan/Desa di  Kabupaten  Tangerang,  amil  diberikan tugas secara resmi oleh Kepala Desa/Lurah setempat dengan SK resmi dari pemerintah setempat.
Walaupun P3N sudah berganti nama  dengan  amil,  namun  dalam kesehariannya  amil  masih  menjalankan fungsi  kepenghuluan,  yaitu  memberikan jasa  pelayanan  terhadap  pasangan  calon pengantin  yang  akan  melaksanakan perkawinan.
Pertemuan  secara  berkala  juga  sering dilakukan  oleh  pihak  KUA  terhadap  para amil.  Walaupun  mereka  tidak  lagi  di-SK- kan oleh Kemenag kota/kabupaten, mereka masih di percaya oleh PPN untuk mengurus syarat-syarat  administrasi  bagi  pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.
Pengangkatan  anggota  masyarakat untuk  menjadi  P3N  oleh  Kemenag  kota/ kabupaten, biasanya merupakan usulan dari

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 493 - 504
masyarakat setelah melihat dan menimbang potensi  dari  calon  P3N  tersebut.  Latar belakang  pendidikan,  motivasi,  aktifitas personal, biasanya menjadi dasar pemikiran masyarakat  untuk  mengangkat  seseorang menjadi amil, setelah itu diusulkan menjadi tenaga  P3N  di  KUA.  Misalnya;  lulusan  dari madrasah/pesantren,  tokoh  agama,  tokoh masyarakat,  aktifis  karang  taruna,  dan lainnya.
Dalam  teori  kinerja  Stephen  Robbin (1996),  tingkat  kinerja  pegawai  akan sangat  tergantung  pada  dua  faktor,  yaitu kemampuan  dan  motivasi  kerja.  Apabila P3N merupakan bagian dari pegawai honor di  Kementerian  Agama  atau  pegawai  di pemerintahan  desa,  maka  kemampuan P3N  dapat  dilihat  dari  tingkat  pendidikan, pengetahuan,  dan  pengalaman.  Tingkat kemampuan  akan  dapat  mempengaruhi hasil  kinerja  pegawai,  di  mana  semakin tinggi  tingkat  kemampuan  pegawai  akan menghasilkan  kinerja  yang  semakin  tinggi pula.  Faktor  lain  adalah  motivasi  kerja, yaitu  dorongan  dari  dalam  pegawai  untuk melakukan  suatu  pekerjaan.  Dengan motivasi  kerja  yang  tinggi,  pegawai  akan terdorong untuk melakukan suatu pekerjaan sebaik  mungkin  dan  pada  akhirnya  akan mempengaruhi hasil kinerja. Semakin tinggi motivasi  yang  dimiliki,  semakin  tinggi  pula kinerja yang dapat dihasilkan.
Data P3N di 4 (empat) KUA tersebut (KUA Cikupa,  KUA  Curug,  KUA  Teluk  Naga,  dan KUA  Kosambi)  yang  berjumlah  216  orang pada  tahun  2013,  mayoritas  mereka  sudah masuk  dalam  kategori  yang  digarisbawahi oleh  Stephen  Robbin  tentang  teori  kinerja, walaupun  dari  poin-poin  tertentu  sering juga  menimbulkan  ketidakpuasan  dari masyarakat  yang  berurusan  dengan
pengurusan administrasi perkawinan, seperti sikap  dan  perilaku  oknum  P3N/amil  yang memungut biaya tinggi dalam pengurusan administrasi tersebut (Wawancara dengan H. Dedi Mahfuddin dan Supriyadi, Bimas Islam Kemenag  Kabupaten Tangerang pada Mei 2014). Ini pula yang menyebabkan penghulu tidak lepas dari isu gratifikasi dan dipicu juga oleh  ketiadaan  standar  pembiayaan  ketika proses administrasi perkawinan itu di mulai dari tingkat RT sampai kelurahan.
Mengutip  pendapat  Sinambela  (2010) mengenai pelayanan publik, pada dasarnya setiap  manusia  membutuhkan  pelayanan, bahkan  secara  ekstrim  dapat  dikatakan, bahwa  pelayanan  tidak  dapat  dipisahkan dengan  kehidupan  manusia.  Pencatatan perkawinan  yang  dilakukan  oleh  P3N merupakan  pelayanan  publik  berupa  jasa yang dilakukan oleh aparat negara.
Dalam menjalankan tugas/fungsi kepenghuluan  (pencatatan  perkawinan), P3N  mengalami  kendala  atau  hambatan. Kendala  atau  hambatan  itu  di  antarnya: tidak  adanya  honorarium  yang  jelas  dan resmi dari institusi yang menaunginya. Kalau dahulu ada dana bedolan yang sebagiannya dapat digunakan untuk honor P3N atas jasa pelayanannya,  namun  pada  saat  ini  dana tersebut  sudah  di  hapus  keberadaannya. Sementara P3N yang sudah berganti nama dengan amil, yang keberadaanya di bawah pemerintah  desa,  juga  tidak  mendapat honorarium  yang  resmi,  sehingga  praktik- praktik biaya nikah tinggi masih di dengan di beberapa wilayah di Indonesia.
Selain itu, tidak adanya aturan yang jelas tentang  besaran  honorarium  untuk  P3N, ditambah lagi dengan program pendidikan dan  pelatihan  untuk  P3N  yang  dirasakan
Potret dan Kinerja Pelayanan Publik oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ...    (Ismail)
masih  minim.  Jika  pun  ada  forum  yang mempertemukan  P3N  di  tingkat  provinsi/ kota/kabupaten, itu pun sifatnya koordinasi dan  sosialisasi.  Hal  tersebut  dikarenakan anggaran  yang  diperuntukkan  untuk program  tersebut  minim,  terbatas,  dan hanya ada dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten (Wawancara dengan Kabid  URAIS  dan  Binsyar  Kanwil  Kemenag Provinsi Banten, H. Badri Hasun pada 24 Mei 2014).
Adapun  faktor  pendukung  kinerja P3N  dalam  menjalankan  tugas  pencatatan perkawinan  di  antaranya  kepercayaan/ mandat yang diberikan aparat pemerintahan dan  masyarakat  kepada  mereka,  sehingga menimbulkan  motivasi  kerja,  perlengkapan administrasi  yang  memadai  dari  KUA maupun dari pemerintahan desa/kelurahan, koordinasi  yang  intensif  antara  P3N/Amil dengan  KUA  sehingga  menimbulkan  iklim kerja yang kondusif dan harmonis.

## PENUTUP
Pasca  Surat  Instruksi  Direktur  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  No:  DJ.II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBP Nikah  dan  Rujuk  dan  Penataan  Pembantu Pegawai  Pencatat  Nikah  (P3N),  maka keberadaan  P3N  di  Kabupaten  Tangerang otomatis tidak diperpanjang masa tugasnya dan  tidak  ada  pengangkatan  P3N  baru. Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah  (P3N) pun  berganti  nama  dengan  Amil.  Amil diangkat  oleh  Kepala  Desa/Lurah.  Jabatan Amil  menjadi  prestisius,  karena  jabatan tersebut terkadang menjadi jabatan politis. Bagi calon kepala desa yang akan mengikuti Pemilihan  Kepala  Desa  (Pemilukades), sering  kali  merekrut  tokoh  masyarakat
atau tokoh agama sebagai bagian dari tim sukses  mereka.  Apabila  mereka  menang dalam  pemilihan  Pilkades  tersebut,  maka bagi  tokoh  masyarakat/tokoh  agama  yang menjadi  tim  sukses  mereka,  mendapat tempat yang cukup strategis dalam struktur pemerintahan desa yang mereka susun. Bagi tokoh agama jabatan yang sering dijanjikan adalah jabatan Amil.
Berdasarkan  data  P3N/Amil  di  4  KUA tersebut  (KUA  Kecamatan  Cikupa,  Curug, Teluk  Naga,  dan  Kosambi)  yang  berjumlah 216  orang  pada  tahun  2013,  mayoritas mereka  sudah  masuk  dalam  kategori yang  digarisbawahi  oleh  Stephen  Robbin tentang  teori  kinerja,  walaupun  dari  poin- poin  tertentu  sering  juga  menimbulkan ketidakpuasan  dari  masyarakat  yang berurusan dengan pengurusan administrasi perkawinan, seperti sikap dan perilaku oknum P3N/Amil  yang  memungut  biaya  tinggi dalam  pengurusan  administrasi  tersebut. Ini  pula  yang  menyebabkan  penghulu tidak  lepas  dari  isu  gratifikasi  dan  dipicu juga  oleh  ketiadaan  standar  pembiayaan ketika  proses  administrasi  perkawinan  itu di  mulai  dari  tingkat  RT  sampai  kelurahan. Mayoritas  Amil  di  Kabupaten  Tangerang, terutama di wilayah hukum KUA Kecamatan Cikupa,  Curug,  Teluk  Naga,  dan  Kosambi, belum  memiliki  standar  pelayanan  publik yang  baku.  Walaupun  pada  kenyataannya, proses pengurusan administrasi perkawinan tersebut  tetap  dijalankan  oleh  amil, namun  beberapa  unsur,  seperti  biaya  dan kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan seringkali  menjadi  persoalan  serius  ketika proses pelayanan ini dilakukan.
Beberapa  faktor  yang  menjadi  kendala atau penghambat P3N/Amil dalam menjalankan  tugas  di  antaranya:  tidak

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 493 - 504
adanya  honorarium  yang  jelas  dan  resmi dari institusi yang menaunginya. Selain itu, kurang  intensifnya  program  pendidikan dan  pelatihan  yang  diterima  oleh  P3N/ Amil,  terutama  yang  berkaitan  dengan fungsi  keagamaan  dan  pelayanan  publik. Hal  tersebut  dikarenakan  anggaran  yang diperuntukkan  untuk  program  tersebut minim  dan  terbatas.  Sedangkan  faktor pendukung  kinerja  P3N/Amil  dalam menjalankan  tugas  pencatatan  perkawinan di  antaranya  kepercayaan/mandat  yang diberikan  aparat  pemerintahan  dan masyarakat  kepada  mereka,  sehingga menimbulkan  motivasi  kerja,  perlengkapan administrasi  yang  memadai  dari  KUA maupun dari pemerintahan desa/kelurahan, koordinasi  yang  intensif  antara  P3N/Amil dengan  KUA,  sehingga  menimbulkan  iklim kerja yang kondusif dan harmonis.
Kementerian  Agama  harus  meninjau kembali  Surat  Instruksi  Direktur  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  No:  DJ.II/113 Tahun  2009  tentang  Penggunaan  Dana PNBP  Nikah  dan  Rujuk  dan  Penataan Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah  (P3N), terutama  yang  tidak  memerpanjang  masa tugas P3N dan tidak adanya pengangkatan
P3N  yang  baru,  karena  keberadaan  P3N/ Amil di wilayah Kabupaten Tangerang cukup membantu  tugas  administrasi  pencatat perkawinan  oleh  PPN  atau  Penghulu.  Di samping angka peristiwa nikah di Kabupaten Tangerang  yang  cukup  tinggi,  letak geografisnya  yang  cukup  luas,  sedangkan personel penghulunya tidak memadai.
Para P3N/Amil harus dapat meningkat- kan kinerjanya (pengetahuan, keterampilan, kemampuan,  sikap,  dan  perilaku).  Jika pengetahuan,  kemampuan,  keterampilan, sikap, dan perilaku individual masing-masing pegawai (dalam hal ini P3N/amil) kompeten, maka  mempengaruhi  pencapaian  hasil kinerja.
Hasil  penelitian  ini  merekomendasikan kepada Kementerian Agama Pusat Cq. Bimas Islam, Kanwil Kemenag Kab/Kota Cq. Bidang URAIS  dan  Binsyar,  serta  Kemenag  Kab/ Kota Cq. Bimas Islam untuk menganggarkan dan  mengintensifkan  program  pendidikan dan  pelatihan  bagi  Pembantu  Pegawai Pencatat  Nikah  (P3N/Amil),  dalam  rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan publik P3N/amil.
Potret dan Kinerja Pelayanan Publik oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ...    (Ismail)

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Azzam, Abdul Aziz Muḥammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak . Penerjemah Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah.
Bogdan, Steven J dan Taylor. 1992. Metodologi Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial . Terjemah Arif Furkhan. Surabaya: Usaha Nasional.
Gie, The Liang.1999. Administrasi Perkantoran Modern . Yogyakarta: Liberty.
Horton, Paul B, Chester L, Hunt. 1999. Sosiologi . Terjemah Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Erlangga.
Kawaakib, Nuurul. 2010. “Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 493 - 504
Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003.
KMA 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah.
KMA No. 298 Tahun 2003.
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN).  2003. Penyusunan  Standar  Pelayanan .  Jakarta:  Lembaga Administrasi Negara.
Lev,  Daniel  S.  1986. Peradilan  Agama  Islam  di  Indonesia .  Terjemah  Zaini  Ahmad  Noeh.  Jakarta:  PT Intermasa.
Mulia,  Siti  Musdah.  2008.  “Menuju  Hukum  Perkawinan  yang  Adil:  Memberdayakan  Perempuan Indonesia.”  Dalam Perempuan  dan  Hukum:  Menuju  Hukum  yang  Berspektif  Kesetaraan  dan Keadilan , diedit Sulistyowati Irianto. Jakarta: YOI.
Mulyana, Dedy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya . Bandung: Remaja Rosdakraya.
Nurcholis,  Hanif.  2005. Teori  dan  Praktik  Pemerintah  dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta:  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik . Bandung: CV Alvabeta.
Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No.11 Tahun 2007.
Robbins, Stephent. 1996. Perilaku Organisasi . Jakarta: Prinhalindo.
Shihab, M. Quraish. 2007. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat . Bandung: Mizan Pustaka.
Sinambela, Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1946.
Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Yunus, Mahmud. 1975. Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali . Jakarta: PT Hidayakarya Agung.

## Internet
Letak  geografis,  “Jumlah  Penduduk”  http://tangerangkab.  go.id  /letak-geografis/,  diakses  pada  9 September 2014.
http://www.Biropemerintahan.bantenprov.go.id/read/download-detail/informasi-berkala/20/lapo ran-kependudukan-tahun-2013.html, diakses pada 9 september 2014.