Vol. 5 No. 1 (2023) pp. 94-109 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Pertanggungjawaban  Pidana  Peminjam  Kendaraan  yang Melanggar Lalu Lintas Electronic Traffic Law Enforcement (Studi Kasus Polresta Sidoarjo)
Zhafirah Nisa Almira 1* , Yana Indawati 2 *1,2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia *email: zafiraalmira@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2730
Submitted: Desember 2022 Revision: Januari 2023 Accepted: Februari 2023

## ABSTRACT
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Peminjam Kendaraan, ETLE
Pada  era  digital  ini  tilang  menggunakan  sistem Electronic  Traffic
Law  Enforcement (ETLE)  yang  mendeteksi  pelanggaran  dengan kamera  ETLE.  Polresta  Sidoarjo  baru  saja  menerapkan  sistem ETLE  pada  tahun  2022  dengan  kategori  melanggar  marka  atau rambu  lalu  lintas,  muatan  lebih  dari  satu,  dan  tidak  memakai helm. Back  Office akan  mengirim  surat  konfirmasi  ke  alamat kendaraan  yang  terdeteksi  pelanggaran.  Permasalahan  yang terjadi  ketika  kendaraan  tersebut  dipinjam  orang  lain  dan melanggar  lalu  lintas.  Maka  pemilik  akan  tetap  menerima  surat konfirmasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur pasal yang  tepat  dikenakan  pada  peminjam  kendaraan  bermotor  yang melakukan pelanggaran ETLE berdasarkan UU LLAJ, dan bentuk pertanggungjawaban  pidananya.  Metode  pendekatan  penelitian yang  digunakan  Penulis  adalah  pendekatan  penelitian  yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan  merumuskan  bahwa  pelanggar  adalah  setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan bermotor memang harus lebih memperhatikan dan bertanggungjawab atas kendaraan yang dipinjamkan. Sistem ETLE yang  dioperasikan  manusia  hanya  dapat  menyorot  nomor  polisi kendaraan  bukan  klasifikasi  dari  pengemudi  kendaraan.
Vol. 5 No. 1 (2023)
Pertanggungjawaban  pidana  bagi  peminjam  kendaraan  bermotor yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  dalam  ETLE  di  Polresta Sidoarjo  adalah  dengan  menggunakan  pertanggungjawaban vicarious liability . Pemilik kendaraan bermotor memiliki tanggungjawab  untuk  membayar  sanksi  pelanggaran  lalu  lintas ETLE  oleh  orang  lain  yang  meminjam  kendaraannya.  Penerapan vicarious liability harus memiliki hubungan baik hubungan orang yang dikenal maupun hubungan kerja.

## ABSTRAK
Keywords: Criminal Liability, Vehicle Loan, ETLE In  this  digital  era,  fines  use  the  Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE)  system  which  detects  violations  with  ETLE  cameras.  The Sidoarjo Polresta has just implemented the ETLE system in 2022 with the categories  of  violating  traffic  markings  or  signs,  having  more  than  one load, and not wearing a helmet. The Back Office will send a confirmation letter to the address of the vehicle where the violation has been detected. Problems  that  occur  when  the  vehicle  is  borrowed  by  someone  else  and violates  traffic.  Then  the  owner  will  still  receive  a  confirmation  letter. This  study  aims  to  find  out  the  appropriate  elements  of  the  article imposed on motor vehicle borrowers who commit ETLE violations based on  the  LLAJ  Law,  and  the  form  of  criminal  liability.  The  research approach  method  used  by  the  author  is  a  normative  juridical  research approach, namely examining library materials or secondary data through literature  related  to  research.  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation stipulates that an offender is anyone who drives a motorized vehicle. Owners of motorized vehicles  must  pay  more  attention  to  and  be  responsible  for  the  vehicles lent.  The  human-operated  ETLE  system  can  only  highlight  the  license plate  number  of  the  vehicle,  not  the  classification  of  the  vehicle  driver. Criminal  liability  for  motor  vehicle  borrowers  who  commit  traffic violations  in  ETLE  at  the  Sidoarjo  Police  is  to  use  vicarious  liability.
Motorized  vehicle  owners  have  the  responsibility  to  pay  ETLE  traffic violation  sanctions  by  other  people  who  borrow  their  vehicles.  The application  of  vicarious  liability  must  have  a  good  relationship  between known people and work relations.

## 1. PENDAHULUAN
Lalu  lintas  sebagai  hal  yang  sangat  krusial  di  kehidupan  bermasyarakat karena  terjadi  serangkaian  kegiatan  ekonomi  ataupun  aktivitas  masyarakat. Pertumbuhan  masyarakat  di  Indonesia  akan  diiringi  oleh  jumlah  peningkatan penggunaan  kendaraan  bermotor (Tetuko  &  Harjiyatni,  2020) .  Data  dari Korlantas  Porli  hingga  awal  Januari  2022  menyatakan  bahwa  tercatat  jumlah kendaraan  bermotor  di  Indonesia  sebanyak  146.165.956.  Sebanyak  22.443.065
Vol. 5 No. 1 (2023)
adalah  mobil  penumpang,  dan  sebanyak  117.785.637  adalah  sepeda  motor. Pulau  Jawa  termasuk  dalam  60,1%  grafik  dengan  jumlah  kendaraan  bermotor yaitu  87.808.873.  Hasil  menunjukkan  Jawa  Timur  menjadi  peringkat  pertama Provinsi  dengan  kendaraan  bermotor  terbanyak  yakni  23.315.334  kendaraan bermotor (Fikriansyah, 2022) .
Jumlah  kendaraan  bermotor  yang  meningkat  tiap  tahun  di  Indonesia khusunya  di  Provinsi  Jawa  Timur  dapat  memicu  dalam  permasalahan  lalu lintas.  Problematika  lalu  lintas  tersebut  antara  lain  kemacetan  kendaraan karena  lalu  lintas  padat,  kecelakaan  dan  pelanggaran  lalu  lintas  karena kelalaian  pengemudi  saat  mengemudi  atau  berlalu  lintas (Alim  &  Sudaryono, 2013) .  Permasalahan  dalam  lalu  lintas  yang  sering  terjadi  diakibatkan  oleh pelanggaran misalnya melebihi marka jalan, tidak memiliki kelengkapan surat dan  pelanggaran-pelanggaran  lainnya.  Di  era  digitalisasi  ini  Kepolisian Republik  Indonesia  dalam  menerapkan  tilang  terhadap  pelanggar  lalu  lintas dapat melalui sistem elektronik (Utama & Mariadi, 2019) .
Kemajuan teknologi menjadi fasilitas pemerintah untuk mengembangkan sistem  dan  dapat  menyelesaikan  masalah  melalui  hal  tersebut (Leonita  et  al., 2022) .  Pelanggaran-pelanggaran  dalam  lalu  lintas  yang  marak  terjadi  memacu untuk  dikembangkannya  teknologi  berbasis  sistem  informasi  oleh  Kepolisian Republik  Indonesia  dengan  dilengkapi  jaringan  ataupun  website  sebagai perangkat lunaknya atau yang disebut dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) (Abdullah  &  Windiyastuti,  2022) .  Jaringan  tersebut  akan  mendeteksi secara  otomatis  tindakan  yang  menjadi  suatu  pelanggaran  lalu  lintas. Penerapan  ETLE  serentak  di  Indonesia  sejak  tahun  2017  di  33  Kepolisian Daerah  (Polda)  dengan  menggunakan  mekanisme  tersebut.  Namun  pada perkembangannya  penggunaan  metode  ETLE  sudah  banyak  diterapkan. Seperti  Kepolisian  Resor  Kota  Sidoarjo  (Polresta  Sidoarjo)  telah  merekam  150 pengendara  yang  melanggar  lalu  lintas  di  wilayah  Sidoarjo  dengan  kamera ETLE (Korlantas Polri, 2022) .
Polresta Sidoarjo baru saja menerapkan metode ETLE pada Bulan Februari Tahun 2022. Pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi pada kamera ETLE Polresta Sidoarjo  terbagi  menjadi  tiga  kategori  diantaranya  melanggar  lampu  merah, kemudian  pelanggaran  karena  tidak  memakai  helm  baik  pengemudi  ataupun pengemudi  yang  membiarkan  penumpangnya  tidak  memakai  helm,  dan pelanggaran  karena  berboncengan  lebih  dari  1  orang  atau  berbonceng  tiga  . Meski  terbatasnya  fasilitas  kamera  ETLE  yang  tidak  dapat  mendeteksi  semua
Vol. 5 No. 1 (2023)
pelanggaran lalu lintas namun pelanggaran lalu lintas masih meningkat di tiap bulannya (Bidhumas Polda Jatim, 2022) . Berikut Tabel 1. data pelanggaran lalu
lintas dalam sistem ETLE Polresta Sidoarjo 2022.
Tabel 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas dalam Sistem ETLE Polresta Sidoarjo 2022.
Permasalahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  yaitu  ketika  kendaraan bermotor  tersebut  sedang  dipinjamkan  namun  peminjam  kendaraan  telah melanggar  lalu  lintas  maka  berdasarkan  mekanisme  ETLE  Polresta  Sidoarjo yang  akan  dikirimkan  surat  konfirmasi  adalah  pemilik  kendaraan.  Meskipun terdapat surat konfirmasi, dalam sistem ETLE Polresta Sidoarjo hanya terdapat kategori  konfirmasi  ajukan  blokir  kendaraan  yang  sudah  terjual.    Artinya penindakan  surat  konfirmasi  tidak  berfokus  untuk  kendaraan  yang  sedang dipinjamkan. Pemilik kendaraan bermotor akan tetap dibebankan pertanggungjawaban  pidana  atas  kendaraanya  yang  dipinjamkan.  Melihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UU  LLAJ)  maka  dapat  ditarik  kesimpulan penjelasan  subjek  yang  menjadi  pelanggar  yakni  pengemudi  atau  orang  yang sedang  mengemudikan  kendaraan  dan  melanggar  lalu  lintas.  Sehingga  dalam undang-undang  tersebut  memiliki  makna  yang  kabur  jika  dilihat  pada pengimplementasian  ETLE  Polresta  Sidoarjo.  Teori vicarios  liability sebagai pertanggungjawaban  pengganti  yakni  seseorang  bertanggungjawab  atas perbuatan orang lain. Hal ini berkesinambungan dengan kasus bagi peminjam kendaraan bermotor dalam ETLE.
No. Bulan Jenis Pelanggaran Terkonfir masi Website Terkonfir masi Ajukan Blokir Menerobos Lampu Merah Tidak Mengena kan Helm Melanggar Rambu atau Marka 1. Februari 34 31 22 18 6 2. Maret 50 34 5 12 12 3. April 258 89 308 174 19 4. Mei 292 59 74 112 40 5. Juni 754 837 451 294 44 6. Juli 724 92 534 217 26 7. Agustus 2186 151 737 621 214 8. September 1223 181 512 413 111 Total 5521 1474 2643 1861 472

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan yuridis  normatif,  dengan  metode  pendekatan  perundang-undangan (Marzuki, 2009) .  Penelitian  ini  menganalisa  permasalahan  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.    Bahan-Bahan tersebut  kemudian  disusun  dan  dikaji  yang  selanjutnya  ditarik  kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian normatif dilakukan  terhadap  bahan  hukum  utama  seperti  konsep,  asas,  teori  dan peraturan yang relevan dengan penelitian dibahas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pasal-Pasal yang Dapat Dikenakan Bagi Peminjam Kendaraan Bermotor yang  Melakukan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  dalam Electronic  Traffic  Law Enforcement
Lalu  lintas  menjadi  sarana  manusia  untuk  melakukan  aktivitas. Pendefinisian lalu lintas menurut Muhammad Ali bahwa lalu lintas merupakan sebuah perjalanan yang bolak-balik di jalan.  Ramdlon Naning juga memaknai pengertian tentang lalu lintas yakni gerak pindahnya manusia dengan maupun tanpa alat penggerak mulai dari satu  tempat ke tempat yang lain (Nurfauziah & Krisnani, 2021) .
Pengaturan  terkait  penerapan  E-tilang  secara  elektronik  atau  disebut dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement terdapat dalam UU LLAJ. Pasal 272  Ayat  (1)  UU  LLAJ  menjelaskan  bahwa  peralatan  elektronik  digunakan untuk  mendukung  kegiatan  penindakan  pelanggaran  di  bidang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan dalam  Pasal 272 Ayat  (2) menjelaskan bahwa hasil  dari  penggunaan  peralatan  elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dapat  juga  digunakan  sebagai  alat  bukti  di  pengadilan.  Sehingga pengaturan terkait ETLE juga tidak terlepas dari UU LLAJ.
Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam ETLE sendiri tidak sama dengan tilang  biasa.  Hal  tersebut  dikarenakan  terbatasnya scanning dalam  kamera ETLE  sedangkan  tilang  secara  langsung  lebih  banyak  kategori  pelanggaran yang  dapat  dikenakan (Gazali,  2022) .  Biasanya  dalam  sistem  ETLE  yang  ada hanya  dapat  mendeteksi  pelanggaran  seperti  menerobos  lampu    merah, menggunakan handphone saat berkendara, tidak mengenakan sabuk pengaman,
Vol. 5 No. 1 (2023)
melanggar marka jalan, berboncengan lebih dari satu, tidak mengenakan helm, dan melebihi kecepatan maksimum.
Penerapan  kamera  ETLE  di  Polresta  Sidoarjo  dari  belakang  membuat terbatasnya  kamera  untuk  mendeteksi  pelanggaran-pelanggaran  lalu  lintas yang terjadi. Sehingga kategori pelanggaran lalu lintas dalam ETLE di Polresta Sidoarjo  yang  dideteksi  oleh  kamera  hanya  terdapat  tiga  jenis  pelanggaran. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut yakni (Syamsurizal, 2022) :
a. Melanggar lampu merah atau marka jalan
b. Tidak  memakai  helm  baik  pengemudi  ataupun  pengemudi  yang membiarkan penumpangnya tidak memakai helm
c. Pelanggaran  karena  berboncengan  lebih  dari  1  orang  atau  berbonceng tiga.
Kasus  kendaraan  bermotor  yang  sedang  dipinjam  orang  lain  dan  terjadi pelanggaran  lalu  lintas  berdasarkan  subyek  yang  bertanggungjawab seharusnya  adalah  peminjam  kendaraan  bermotor  bukan  pemilik  kendaraan bermotor. Hal tersebut berdasarkan perumusan dalam setiap pasal pelanggaran lalu  lintas  yang  terdapat  di  dalam  UU  LLAJ.  Berikut  adalah  analisa  unsur- unsur pasal pelanggaran lalu lintas ETLE di Polresta Sidoarjo berdasarkan UU LLAJ:
1. Pasal  287  Ayat  (1) jo .  Pasal  106  Ayat  (4)  UU  LLAJ  terkait  pelanggaran menerobos lampu merah dan melanggar marka/rambu lalu lintas, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
(2) Yang  melanggar  aturan  perintah  atau  larangan  yang  dinyatakan dengan rambu lalu lintas;
(3) Dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  2  (dua)  bulan  atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Berdasarkan  unsur-unsur  di  atas  maka  pada  unsur  pertama  yakni  subjek pelanggar  adalah  setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor. Peminjam  kendaraan  bermotor  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas memenuhi  unsur  pertama  sebagai  subjek  pelanggar  karena  ia  sedang mengendarai  kendaraan  bermotor.  Peminjam  kendaraan  bermotor  dapat dikenakan  pasal  287  dikarenakan  ia  telah  memenuhi  unsur  pasal  dua  atau unsur  obyeknya  yaitu  melakukan  pelanggaran  aturan  rambu  lalu  lintas.  Atas tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  maka  dikenakan  sanksi  sebagai  denda peminjam  kendaraan  bermotor  yang  sedang  mengendarai  paling  banyak
Rp.500.000,00 atau pidana kurungan paling lama dua bulan. Berikut Gambar 1. merupakan  contoh  pelanggaran  rambu  lalu  lintas  yang  terdeteksi  ETLE Polresta
Sidoarjo.
Gambar 1. Melanggar Marka Jalan
2. Pasal 292 jo. Pasal 106 ayat (9) UU LLAJ terkait pelanggaran berboncengan lebih dari satu dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor;
(2) Mengangkut penumpang lebih dari 1 orang;
(3) Dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah.
Berdasarkan  unsur-unsur  di  atas  maka  pada  unsur  pertama  yakni  subjek pelanggar adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor. Peminjam  kendaraan  bermotor  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas memenuhi  unsur  pertama  sebagai  subjek  pelanggar  karena  ia  sedang mengendarai  kendaraan  jenis  sepeda  motor.  Peminjam  kendaraan  bermotor dapat  dikenakan  Pasal  292  dikarenakan  ia  telah  memenuhi  unsur  pasal  dua atau unsur obyeknya yaitu mengangkut penumpang lebih dari satu orang. Atas tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  maka  dikenakan  sanksi  sebagai  denda bagi  peminjam  kendaraan  bermotor  yang  sedang  mengendarai  paling  banyak Rp.250.000,00 atau pidana kurungan paling lama satu bulan. Berikut Gambar 2. merupakan muatan lebih dari satu orang.
Vol. 5 No. 1 (2023)

## Gambar 2. Muatan lebih dari 1 orang
3. Pasal  291 jo .  Pasal  106  ayat  (8)  UU  LLAJ  terkait  tidak  mengenakan  helm Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  baik  pengemudi  atau  penumpang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
Bagi Pengendara
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor;
(2) Tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia;
(3) Pidana  kurungan  1  bulan  paling  lama  atau  denda  dua  ratus  lima puluh ribu rupiah paling banyak.
Bagi Penumpang:
(1) Setiap pengemudi yang membiarkan penumpang
(2) Tidak mengenakan helm
(3) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.
Berdasarkan unsur-unsur pasal di atas maka dapat dibedakan dua unsur pada kategori  tindakan  pelanggaran.  Pertama  bagi  pengemudi  yang  tidak mengenakan  helm  SNI.  Unsur  pertama  yakni  setiap  orang  yang mengemudikan  kendaraan  sepeda  motor.  Peminjam  kendaraan  bermotor memenuhi  unsur  subyek  jika  ia  yang  mengemudikan  sepeda  motor.  Unsur kedua  yakni  tidak  mengenakan  helm  SNI  maka  pada  unsur  ketiga  diberikan sanksi paling banyak Rp.50.000,00 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan.
Vol. 5 No. 1 (2023)
Peminjam  kendaraan  memenuhi  unsur  subyeknya  namun  juga  harus memenuhi  unsur  obyeknya  yakni  peminjam  kendaraan  tidak  mengenakan helm.  Sedangkan  pada  Ayat  (2)  peminjam  kendaraan  berdasarkan  unsur pertama maka harus memiliki tanggungjawab atas penumpangnya yang tidak mengenakan  helm  sebagaimana  pada  unsur  kedua.  Tindakan  tersebut  akan dikenakan  sanksi  paling  banyak  denda  Rp.250.000,00  atau  pidana  kurungan paling lama 1 bulan. Berikut Gambar 3. pengemudi dan penumpang yang tidak mengenakan helm tertangkap kamera ETLE.

## Gambar 3. Pengemudi dan Penumpang yang Tidak Mengenakan Helm Tertangkap Kamera ETLE
Peminjam  kendaraan  bermotor  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas telah  memenuhi  unsur-unsur  subyek  pelanggar  yang  dirumuskan  di  setiap pasal  UU  LLAJ  dengan  kalimat “Setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan bermotor” , serta perbuatan yang dilakukan oleh peminjam kendaraan bermotor adalah perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran dalam rumusan pasalnya. Pasal  272  Ayat  (2)  UU  LLAJ  menjelaskan  bahwa  perangkat  elektronik  dapat dijadikan bahan bukti di Pengadilan. Selain itu, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan  Dan  Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  bahwa penindakan tilang salah satunya didasarkan oleh rekaman peralatan elektronik dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Vol. 5 No. 1 (2023)
Elektronik  (UU  ITE)  yakni  peralatan  elektronik  alat  bukti  yang  sah  dalam persidangan.  Sehingga  bukti  pelanggaran  ETLE  memiliki  kekuatan  hukum yang  kuat.  Namun  sistem  ETLE  menangkap  pelanggaran  berdasarkan  nomor polisi dari kendaraan bermotor dan tidak dapat membedakan pemilik dengan peminjam.
3.2 Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Peminjam  Kendaraan  Bermotor  Yang Melakukan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  dalam Elecetronic  Traffic  Law Enforcement di Polresta Sidoarjo
Unsur kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela dalam asas hukum yang  tidak  tertulis  tidak  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan  ( green  straf  zonder schuld, ohne schuld keine strafe ) (Moeljatno, 2011) . Suatu pelanggaran tidak dapat dikatakan  tindakan  melanggar  jika  tidak  ada  unsur  kesalahan  yang  dijadikan sebagai  dasar  untuk  bisa  menjatuhkan  sanksi  bagi  peminjam  kendaraan bermotor  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  ETLE. Pertama ,  suatu tindakan  dapat  dikatakan  sebagai  pelanggaran  ketika  adanya  perbuatan  yang bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pelanggaran  lalu  lintas dapat dikatakan sebagai delik perundang-undangan karena diatur dalam suatu undang-undang  yakni  UU  LLAJ. Kedua, suatu  tindakan  pelanggaran  dapat menimbulkan  akibat  hukum.  Pelanggar  lalu  lintas  melakukan  pelanggaran yang  dapat  membahayakan  orang  lain  sehingga  dalam  peraturan  perundang- undangan  tindakan  melanggar  lalu  lintas  dikenakan  sanksi.  Tanpa  adanya sanksi maka ketertiban lalu lintas tidak akan dapat tercapai (Syafitri, 2022) .
Pelaksanaan  ETLE  mengikuti  mekanisme  yang  telah  ada.  Berdasarkan mekanisme  ETLE  di  Polresta  Sidoarjo  tidak  dijelaskan  dan  diatur  mengenai alur  pembayaran  bagi  peminjam  kendaraan  bermotor.  Sehingga  membuat masyarakat  ambigu  terhadap  alur  tersebut.  Sistem  ETLE  sendiri  tidak mencantumkan  keterangan  subjek  yang  harus  mengisi  data  dalam  surat konfirmasi. Banyak masyarakat keliru memahami akan pengisian data tersebut menjadi  kewajiban  bagi  pemilik  kendaraan  sedangkan  pemilik  kendaraan sedang tidak mengemudikan pada saat terjadinya pelanggaran. UU LLAJ telah merumuskan  pelanggar  adalah  setiap  orang  yang  mengemudikan.  Tidak  ada perbedaan atau pengklasifikasian antara peminjam kendaraan dengan pemilik kendaraan  yang  ada  hanyalah  data  terakit  kendaraan  yang  sudah  terjual. Berikut Gambar  4. konfirmasi  pengemudi  dan Gambar  5. konfirmasi kendaraan.

## Gambar 4. Konfirmasi Pengemudi

## Gambar 5. Konfirmasi Kendaraan
Pada  kolom  pengisian  data  tidak  ada  arahan  untuk  siapa  yang  mengisi. Terdapat uploud  file hanya  untuk  kendaraan  yang  sudah  terjual.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan Back  Office Satuan  Lalulintas  (Satlantas)  Polresta Sidoarjo  bahwa  pihak  petugas  tidak  masalah  siapapun  yang  akan  membayar. Salah  satu  contoh  kasus  yang  ditemukan  dalam  Polresta  Sidoarjo  yakni terdapat  kendaraan pick-up yang  terkena  pelanggaran  ETLE  namun  yang mengisi  data  adalah  pemilik  kendaraannya  bukan  supir  atau  orang  yang sedang mengendarai.
Vol. 5 No. 1 (2023)

## Gambar 6. Konfirmasi Pemilik Kendaraan
Pada  gambar  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  kolom  kendaraan  diisi “benar, milik  saya” dan  kolom  pengendara  diisi  “ bukan  ybs  yang  mengendarai”. Jika dilihat pada identitas yang ada maka yang mengisi adalah pemilik kendaraan bermotor  bukan  supir  dari  pemilik  kendaraan pick-up tersebut.  Maka kelemahan  dari  sistem  ETLE  sendiri  yakni  tidak  adanya  keterangan  dan  alur siapa yang wajib  mengisi data  identitas  serta belum adanya perkapolri terkait penerapan ETLE. Hal ini menjadikan kepastian hukum itu bias.
Menurut  Pitter  Gillies vicarious  liability yakni,  pertanggungjawaban pengganti  adalah  pengenaan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  seseorang berdasarkan  atas  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  lain,  ataupun berkenaan  dengan  kedua  permasalahan  tersebut (Giilies,  1990) .  Sedangkan tokoh  lain  yakni  La-Fave  mendefinisikan vicarious  liability sebagai pertanggungjawaban  dimana  seseorang  dengan  tidak  memenuhi  unsur kesalahan  pribadi,  bertanggungjawab  atas  tindakan  orang  lain (LaFave  & Austin  W.  Scott,  1972) .  Sehingga Vicarious  liability dapat  diartikan  sebagai pertanggungjawaban  pengganti.  Pembebanan  sanksi  ada  pada  pihak  yang sebenarnya  tidak  melakukan  kesalahan  tersebut.  Sebagaimana  yang  telah disampaikan oleh Peter Gillies penerapan vicarious liability dalam pidana yakni pengenaan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  seseorang  berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.
Marcus Fletccher mendasarkan bahwa ada dua persyaratan penting yang harus dipenuhi untuk penerapan vicarious liability .  Syarat-syarat tersebut yakni, harus  terdapat  suatu  hubungan  misalnya  hubungan  pekerjaan  antara  majikan dengan  pegawai  atau  pekerja  ( there  must  be  relationship,  such  as  the  employment relationship between X and Y which is sufficient to justify the imposition of vicarious liability ). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus  berkaitan  dengan  ruang  lingkup  pekerjaannya  ( the  tort  committed  by  Y must  be  referable  in  some  particultular  way  to  the  relationship  between  X  and  Y ) (Flarcher,  1990) .  Teori vicarious  liability jika  dikaitkan  dengan  kasus  pada peminjam  kendaraan  bermotor  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  maka biasanya hubungan, antara lain:
1. Hubungan karena orang yang dikenal.
Hubungan  karena  orang  yang  dikenal  sebagai  contoh  yaitu  saudara, teman,  rekan  kerja,  keluarga,  dan  lain  sebagainya,  sehingga  timbul  rasa kepercayaan  dari  Pemilik  kendaraan  bermotor  untuk  dapat  meminjamkan kepada orang yang dikenalnya. Hal tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh prinsip  pendelegasian  yakni  adanya  rasa  percaya.  Sehingga  dalam  hal  ini memenuhi  seperti  teori vicarious  liability dari  Marchus  Fletcher  yakni  harus adanya  hubungan.  Pemilik  kendaraan  bermotor  dan  peminjam  kendaraan dapat dipastikan saling mengenal sehingga pemilik kendaraan bermotor dapat meminjamkannya  kepada  orang  yang  dikenal.  Secara  logika  kendaraan bermotor  tidak  mungkin  dipinjamkan  ke  orang  yang  tidak  dikenal  bahkan dalam  rental  kendaraan  bermotor  atau  persewaan  kendaraan  bermotor terdapat perjanjian sewa menyewa.
2. Hubungan karena adanya hubungan kerja.
Dalam  hal  ini  hubungan  terbentuk  dikarenakan  dalam  lingkungan  kerja yang sama. Misalnya rental mobil, persewaan kendaraan bermotor, kendaraan untuk  kegiatan  kerja,  supir  kendaraan  bermotor,  dan  lain  sebagainya.  Hal tersebut  sebagaimana  dalam  prinsip  perbuatan  buruh  merupakan  perbuatan majikan yakni jika pekerja yang mengendarai kendaraan bermotor dan terjadi pelanggaran  lalu  lintas  maka  majikan  lah  yang  wajib  mengurus  dan  dibebani pertanggungjawaban  pidana  pelanggaran  lalu  lintas.  Sesuai  dengan  teori vicarious  liability dari Marcus  Flecther  maka  adanya  hubungan  baik  sementara atau  tetap  antara  pemberi  kerja  dan  pekerja  serta  di  dalam  lingkungan  kerja yang  sama  maka  pertanggungjawaban  pengganti  pada  Pemilik  kendaraan bermotor  sebagai  pemberi  kerja.  Persewaan  kendaraan  bermotor  di  dalamnya
Vol. 5 No. 1 (2023)
terdapat perjanjian sewa menyewa yang biasanya mencantumkan kesepakatan kedua  belah  pihak  jika  kendaraan  bermotor  terjadi  pelanggaran  lalu  lintas, pembebanan  sanksi  denda  pelanggaran  lalu  lintas  dapat  beralih  ke  peminjam kendaraan sesuai dengan kesepakatan.
Berdasarkan teori-teori di atas maka peminjam kendaraan bermotor yang melanggar  lalu  lintas  dalam  ETLE  jika  menganut  prinsip vicarious  liability memiliki  keterkaitan  yakni  pemilik  kendaraan  bermotor  yang  melakukan pembayaran  terkait  sanksi  pelanggaran  lalu  lintas  ETLE  oleh  orang  lain  yang meminjam  kendaraannya.  Artinya  ada  peratunggjawaban  pengganti  namun vicarious  liability terdapat  ruang  lingkupnya  yakni  adanya  hubungan  baik hubungan  orang  yang  dikenal  oleh  pemilik  kendaraan  bermotor  maupun hubungan  karena  adanya  hubungan  kerja.  Misalnya  kendaraan  pick  up  yang sedang  dikendarai  oleh  pekerja  atau  supir  yang  mengendarai  seperti  kasus yang telah penulis jelaskan. Maka dalam sistem ETLE yang mengisi data adalah pemilik kendaraan sebagaimana telah cantumkan pada Gambar 6.
Denda  sebagai  bentuk  konsekuensi  pemilik  kendaraan  bermotor  yang telah  meminjamkan  kendaraannya  ke  orang  lain.  Kamera  ETLE  yang  hanya dapat menyorot nopol kendaraan menjadi acuan bagi pemilik kendaraan untuk dapat  bertanggungjawab  penuh  atas  kendaraannya.  Pemilik  kendaraan bermotor  yang  telah  menerima  surat  konfirmasi  ETLE  akibat  orang  lain  yang telah  meminjam  kendaraannya  maka  ia  harus  segera  melakukan  konfirmasi untuk dapat melakukan pembayaran denda atas pelanggaran ETLE. Jika tidak dikonfirmasi  maka  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK)  akan  terblokir sementara. Ketentuan mengenai pemblokiran  STNK terdapat dalam Peraturan Kepala  Kepolisian  Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Pemblokiran  Regident Kendaraan  Bermotor  pada  Pasal  115  Ayat  (5)  yang  menyebut  STNK berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diblokir. Sehingga  selama  masa  pemblokiran,  pemilik  kendaraan  dianggap  tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  unsur-unsur  yang  ada  dalam  pasal  pelanggaran  UU  LLAJ maka dapat dikenakan bagi peminjam kendaraan bemotor di Polresta Sidoarjo dengan  memenuhi  unsur  obyek  delik  pelanggaran  lalu  lintas.  Sehingga Peminjam kendaraan bermotor  telah memenuhi unsur subyek mengemudikan kendaraan  bermotor.  Kelemahan  sistem  ETLE  yakni  tidak  adanya  alur  atau
Vol. 5 No. 1 (2023)
prosedur  bagi  peminjam  kendaraan  bermotor  yang  melakukan  pelanggaran lalu  lintas  kemudian  pengisian  data  data  dilakukan  oleh  siapa  saja.  Bentuk pertanggungjawaban secara vicarious liability membebankan pertanggungjawaban  pidana  tersebut  pada  Pemilik  kendaraan  bermotor dengan  ruang  lingkup  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Marcus  Flecther. Hubungan  dalam  kasus  peminjam  kendaraan  bermotor  dengan  pemilik kendaraan  bermotor  yakni  hubungan  pemilik  dengan  orang  yang  dikenal. Pemilik kendaraan harus memiliki tanggungjawab penuh atas kendaraan yang dipinjamkan.  Artinya  sebagai  konsekuensi  denda  diberikan  kepada  pemilik kendaraan  bermotor  agar  dapat  bertanggungjawab  atas  kendaraan  yang dipinjamkan  ke  orang  lain  dan  melanggar  lalu  lintas.  Kemudian  hubungan kerja  sehingga  pembebanan  pidana  denda  dapat  ditanggung  oleh  pemilik kendaraan bermotor sebagai pemberi kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, F. A., & Windiyastuti, F. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)  sebagai  Digitalisasi  Proses  Tilang. Jurnal  Kewarganegaraan , 6 (2), 3004–3008.
Alim,  M.  M.,  &  Sudaryono,  L.  (2013).  Hubungan  Kondisi  Lingkungan  Fisik dengan  Kemacetan  Lalu  Lintas  di  Kota  Surabaya. Swara  Bhumi , 2 (1),  178– 186.
Bidhumas  Polda  Jatim.  (2022). Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Melalui  Etle dan Mobile . Tribratanews.Sidoarjo.Jatim.Polri.Go.Id. https://tribratanews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/23/10/2022/penindakan- pelanggaran-lalu-lintas-melalui-etle-dan-mobile/
Fikriansyah,  I.  S.  (2022). Populasi  Kendaraan  di  Indonesia  Tembus  145  Juta  Unit, Paling  Banyak  Bukan  di  Jakarta .  DetikOto.  https://oto.detik.com/mobil/d- 5902120/populasi-kendaraan-di-indonesia-tembus-145-juta-unit-paling- banyak-bukan-di-jakarta
Flarcher, M. (1990). A-Level Principle of English Law . HLT Publication.
Gazali,  A.  (2022).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Penegakan  Hukum  Pelanggaran Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  Berdasarkan  Electronic  Traffic  Law Enforcement  (ETLE)  Dalam  Kaitan  Prinsip  Sanksi  Pidana  Hanya  Dapat Dijatuhkan  Melalui  Proses  Peradilan. Al-Adl :  Jurnal  Hukum , 14 (2),  382. https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.5707
Giilies, P. (1990). Criminal Law . The Law Book Company.
Korlantas  Polri.  (2022). Satlantas  Polresta  Sidoarjo  Catat  150  Pelanggar  Terekam ETLE .  Korlantas.Polri.Go.Id.  https://korlantas.polri.go.id/news/satlantas- polresta-sidoarjo-catat-150-pelanggar-terekam-etle/
Vol. 5 No. 1 (2023)
LaFave,  W.  R.,  &  Austin  W.  Scott,  J.  (1972). Handbook  on  Criminal  Law . Publishing.
Leonita,  A.  N.,  Islah,  &  Hisbah.  (2022).  Penegakan  Hukum  terhadap Pelanggaran  Lalu  Lintas  di  Kota  Jambi  Melalui  Tilang  Elektronik  Atau Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (ETLE). Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari Jambi , 22 (3), 1742–1747. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2823 Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum .
Moeljatno. (2011). KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Bina Aksara.
Nurfauziah,  R.,  &  Krisnani,  H.  (2021).  Perilaku  Pelanggaran  Lalu  Lintas  oleh Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 3 (1), 75. https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975
Syafitri,  E.  (2022).  Efektivitas  Implementasi  Program  Electronic  Traffic  Law Enforcement  (ETLE)  Nasional  dalam  Peningkatan  Pelayanan  Publik  di Kota Pekanbaru. Cross-Border , 5 (2), 1322–1337.
Syamsurizal,  A.  (2022). Pelanggaran  Lalu  Lintas  di  Polresta  Sidoarjo  9  September 2022 .
Tetuko,  M.,  &  Harjiyatni,  F.  R.  (2020).  Penerapan  Electronic  Traffic  Law Enforcement (ETLE) dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Wilayah Hukum Polda DIY). Kajian Hasil Penelitian Hukum , 4 (2).
Utama, G. D., & Mariadi, N. N. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggar
Rambu-Rambu Lalu Lintas yang Dibuat oleh Dinas Perhubungan (Studi di Polres Buleleng). Kertha Widya , 7 (1), 71–89. https://doi.org/10.37637/kw.v7i1.403
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License