Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dalam Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia
(Legal Aspect of Production Sharing Contract on Oil and Natural Gas Mining in Indonesia)
HARIS RETNO SUSMIYATI Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Telp. (0541) 7072549 Samarinda 75123 Email : retno_bahar@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Oil and Natural Gas Mining is strategic commodity which become one of the Indonesian earnings pledge. According to ability of state, there are various model of mining effort, one of mining effort called Production Sharing Contract on Oil and Natural Gas Mining.  Production Sharing Contract is  important  on  Oil  and  Natural  Gas  Mining,  because  according  to  Undang-undang  Nomor  22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, every Oil and Natural Gas Mining must be conducted by an executive body based on cooperation contract. Even if there is Oil and Natural Gas Mining done  without  cooperation  contract  with  executive  body  can  be  told  as  illegal  mining  and punishable.
Key words: kontrak (contract) ; kontrak bagi hasil (production sharing contract), pertambangan (mining) ; minyak (oil) ; gas bumi (natural gas)

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Pertambangan  migas  sejak  dahulu telah  menjadi  perhatian  penting  bahkan sebelum kemerdekaan. Hal ini dipicu juga oleh perkembangan revolusi industri yang merubah wajah  dunia  menjadi  sangat  haus  migas sebagai penopang mesin-mesin industri.
Selama  puluhan  tahun  perekonomian Indonesia  ditopang  dari  hasil  pengerukan Minyak dan Gas Bumi. Pertambangan minyak dan  gas  bumi  merupakan  komoditas  strategis yang  menjadi  salah  satu  andalan  pendapatan bagi  Indonesia.  Posisi  penting  pertambangan minyak  dan  gas  bumi  terlihat  pada  data penerimaan  negara  bukan  pajak  dari  tahun 2004 – 2005. Berdasarkan Nota Keuangan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun  2004  Tentang  Anggaran  Pendapatan Dan  Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2005 Republik  Indonesia  (Tabel  1),  penerimaan sumber daya migas dalam APBN 2004 tercatat sebesar  44.0002,3  trilliun  sedangkan  dalam APBN  Perubahan  sebesar  87.647,4  trilliun. Angka  tersebut  diperoleh  dari  minyak  bumi sebesar  28.247,9  trilliun  dalam  APBN  dan 63.863,9  trilliun  dalam  APBN  Perubahan. Sedangkan Gas Alam menyumbangkan 15.754,4  trilliun  dan  23.783,5  trilliun  masing- masing  dalam  APBN  dan  APBN  Perubahan. Catatan  penerimaan  bukan  pajak  dari  sektor sumber  daya  migas  pada  APBN  tahun  2005 sebanyak  47.121,1  trilliun,  angka  tersebut disumbangkan  oleh  sektor  minyak  bumi sebesar  31.855,7  trilliun  dan  gas  alam sebanyak 15.265,4 trilliun.

## Tabel 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
Uraian 2004 2005 APBN % thd PDB APBN-P % thd PDB RAPBN % thd PDB APBN % thd PDB A. Penerimaan SDA 1. SDA Migas a. Minyak Bumi b. Gas Alam 47.240,5 44.002,3 28.247,9 15.754,4 2,4 2,2 1,4 0,8 92.407,6 87.647,4 63.863,9 23.783,5 4,6 4,4 3,2 1,2 50.941,4 47.121,1 31.855,7 15.265,4 2,3 2,2 1,5 0,7 50.941,4 47.121,1 31.855,7 15.265,4 2,3 2,2 1,5 0,7 2. SDA Non Migas a. Pertambangan Umum - iuran tetap - iuran eksplorasi - iuran eksploitasi (Royalti)
b. Kehutanan
- Iuran IHPH - PSDH - Dana Reboisasi c. Perikanan 3.238,2 1.628,2 46,7 1.581,5 1.010,0 6,0 280,0 724,0 600,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 4.760,2 1,760,2 40,2 1.719,3 2.700,0 6,0 664,4 2.029,6 300,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 3.820,3 2.018,7 44,5 1.974,2 1.101,6 6,0 322,8 772,8 700,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3.820,3 2.018,7 44,5 1.974,2 1.101,6 6,0 322,8 772,8 700,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 B. Bagian Laba BUMN 11.454,2 0,6 9.103,5 0,5 9.424,0 0,4 10.591,3 0,5 C. PNBP Lainnya 18.429,8 0,9 22.313,2 1,1 19.260,9 0,9 20.250,3 0,9 D. Total 77.124,4 3,9 123.824,3 79.626,3 3,6 81.783,0 3,7
Sumber  :  Nota  Keuangan  dan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2004  Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 Republik Indonesia
Menurut  Menteri  Energi  dan  Sumber Daya  Mineral  Purnomo  Yusgiantoro,  realisasi penerimaan  negara  dari  sektor  migas  dan tambang  pada  tahun  2006  diperkirakan  akan naik  menjadi  Rp  220,8  trilliun.  Total penerimaan  dari  sektor  migas  naik  42  persen dibandingkan tahun 2005 yang sebesar 155,36 trilliun.  Peningkatan  penerimaan  tersebut dipicu tingginya harga minyak dunia. (Kompas, 29 Desember 2006).
Tetapi  yang  tidak  dapat  dilupakan bahwa kondisi saat ini Indonesia berada dalam tahapan  akhir  pemanfaatan  minyak  dan  gas bumi  sebagai  pasokan  energi  utama,  sering disebut  dengan  istilah  “net  importer”  dimana produksi minyak dan gas bumi tidak dapat lagi di  ekspor  bahkan  tidak  mencukupi  lagi  untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Eksploitasi sumber daya alam sektor minyak dan gas bumi yang dilakukan secara terus menerus mengakibatkan  cadangan  yang  tersimpan  di perut bumi semakin manipis, untuk Kalimantan Timur diperkirakan
2014
cadangan migasnya diperkirakan habis.
Pertambangan  minyak  dan  gas  bumi merupakan salah satu andalan pendapatan bagi Indonesia,  begitu  pentingnya  kedudukan sektor pertambangan migas, maka pengaturannya  dilakukan  secara  terpisah  dari
pertambangan  umumnya  yaitu  saat  ini  diatur dalam UU No. 22 tahun 2001.
Sesuai  dengan  kemampuan  negara maka model pengusahaan pertambangan migas bervariasi. Hal inilah yang mendasari dilakukannya  kerjasama  dengan  pihak  lain yang  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian pengusahaan  pertambangan  migas.  Salah  satu bentuk  pengusahaan  pertambangan  migas adalah  Kontrak  Bagi  Hasil (Production Sharing Contract) . Tulisan ini ingin mengulas tentang bagaimana aspek hukum Kontrak Bagi Hasil (Production  Sharing  Contract) dalam pengusahaan  pertambangan  Minyak  dan  Gas di Indonesia.

## B.  Perumusan Masalah
Lahirnya  Undang-undang  Nomor  22 tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi, merupakan tonggak penting dalam pengaturan pengusahaan pertambangan migas di Indonesia.  Salah  satu  ketentuan  menarik adalah  tentang  kontrak  bagi  hasil (Production Sharing Contract) . Tulisan ini ingin mengulas tentang permasalahan bagaimana aspek hukum kontrak  bagi  hasil (Production  Sharing Contract) dalam  pengusahaan  pertambangan Minyak dan Gas di Indonesia.
PEMBAHASAN

## A. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di
Indonesia Minyak (Petroleum) berasal  dari  kata Petro yang berarti Rock (batu) dan Leum yang berarti Oil (minyak). Minyak dan gas sebagian besar  terdiri  dari  campuran carbon dan hydrogen sehingga disebut dengan
hydrocarbon yang  terbentuk  melalui  siklus alami  dan  dimulai  dengan  sedimentasi  sisa- sisa  tumbuhan  dan  hewan  yang  terperangkap selama  jutaan  tahun  yang  umumnya  terjadi jauh dibawah dasar lautan dan menjadi minyak dan  gas  akibat  pengaruh  kombinasi  antara tekanan  dan  temperatur  yang  dalam  kerak bumi akhirnya berkumpul membentuk reservoir-reservoir minyak dan gas bumi.(Anonim, 2001). Konsepsi dasar pengusahaan pertambangan migas di Indonesia adalah pasal
33  ayat  3  UUD  1945  dinyatakan  “Bumi,  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Kewenangan Negara selanjutnya dinyatakan  dalam  pasal  2  ayat  2  UUPA  No  5 tahun 1960, yang meliputi : a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
b) Menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
c) Menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air dan ruang angkasa Sedangkan  pada  pasal  2  ayat  3  UUPA No  5  tahun  1960,  menyatakan  bahwa “wewenang  yang  bersumber  pada  Hak Menguasai    dari  Negara  pada  ayat  2  pasal  ini digunakan  untuk  mencapai  sebesar-besar kemakmuran  rakyat  dalam  arti  kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
Pasal  33  UUD  1945,  menjadi  dasar bagi eksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia.  Konteks  “Hak  Menguasai  Negara” menjadi dasar untuk negara memiliki kekuasaan  yang  penuh  untuk  pengelolaan sumber daya Indonesia. Migas sebagai cabang produksi  yang  penting  bagi  negara  dan menguasai hajat hidup orang banyak termasuk sumber daya alam yang dikuasai negara.
Penguasaan  negara  atas  sumber  daya minyak  dan  gas  bumi  kembali  ditegaskan dalam  pasal  4  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  2001,  yaitu  minyak  dan  gas  bumi merupakan  sumber  daya  alam  strategis  tak terbarukan  yang  terkandung  di  dalam  wilayah hukum  pertambangan  Indonesia  merupakan kekayaan  nasional  yang  dikuasai  oleh  negara. Selanjutnya  pasal  2  dan  3  mengatur  bahwa penguasaan
oleh negara tersebut
diselenggarakan  oleh  pemerintah  sebagai pemegang kuasa pertambangan dengan membentuk Badan Pelaksana
Secara  khusus  pertambangan  Minyak dan  Bumi  diatur  dalam  Undang-undang Nomor 22 tahun 2001. Pasal 1 Undang-undang Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  dan Gas Bumi mendefinisikan minyak bumi adalah hasil  proses  alami  berupa  hidrokarbon  yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal,  lilin  mineral  atau  ozokerit  dan  bitumen yang  diperoleh  dari  proses  penambangan, tetapi  tidak  termasuk  batubara  atau  endapan hidrokarbon  lain  yang  berbentuk  padat  yang diperoleh  dari  kegiatan  yang  tidak  berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
Gas  bumi  menurut  Pasal  1  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang Minyak  dan  Gas  Bumi  adalah  hasil  proses alami  berupa  hidrokarbon  yang  dalam  kondisi tekanan  dan  temperatur  atmosfer  berupa  fasa gas  yang  diperoleh  dari  proses  penambangan Minyak dan Gas Bumi.
Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak  dan  Gas  Bumi  berdasarkan  ketentuan Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001  pasal 2,  didasarkan  pada  ekonomi  kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan,
keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama  dan  kesejahteraan  rakyat  banyak,
keamanan,  keselamatan  dan  kepastian  hukum serta berwawasan lingkungan.
Ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun  2001  pasal  4  ayat  1  menyatakan  bahwa Minyak  dan  Gas  Bumi  merupakan  sumber daya  alam  strategis  tak  terbarukan  yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan  Indonesia  merupakan  kekayaan nasional  yang  dikuasai  oleh  negara.  Pasal  2 dari  ketentuan  tersebut  menentukan  bahwa penguasaan  negara  sebagaimana  dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Selanjutnya  ketentuan  ayat  2  menyatakan bahwa  pemerintah  sebagai  pemegang  kuasa pertambangan membentuk badan pelaksana.
Kegiatan  usaha  Minyak  dan  Gas  Bumi yang  diatur  dalam  pasal  5  Undang-undang Nomor  22  Tahun  2001  terdiri  atas  :  (1) Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup
eksplorasi dan eksploitasi; (2) Kegiatan Usaha
Hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga.
B. Pengertian Kontrak Kontrak sering dianggap sebagai perjanjian  yang  dibuat  secara  tertulis.  Dalam pengertiannya  yang  luas,  kontrak  adalah kesepakatan  yang  mendefinisikan  hubungan antara  2  (dua)  pihak  atau  lebih.  Sedang kontrak  komersil  dalam  pengertiannya  yang sederhana  adalah  kesepakatan  yang  dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis. (Hasanuddin Rahman, 2003)
Menurut  Balck,  Henry  Chambell, kontrak  adalah  suatu  kesepakatan  yang diperjanjikan (promissory agreement) diantara 2  (dua)  atau  lebih  pihak  yang  dapat menimbulkan, memodifikasi
atau menghilangkan hubungan hukum (Hasanuddin Rahman, 2003).
Hukum perjanjian dalam bahasa Belanda ”het verbintenissenrecht” yang diatur dalam  Buku  III  Bugerlijk  Wetboek.  Dalam pengertian  ini  termasuk    perjanjian  yang bersumber dari undang-undang. Istilah verbintenissen  dari  Bugerlijk  Wetboek  dapat diterjemahkan  sebagai  ”perikatan-perikatan”. Dalam sistem BW perikatan ini dibagi menjadi
dua  golongan  (Wirjono  Projodikoro,  2000), yaitu :
a. Perikatan-perikatan  yang  bersumber  pada persetujuan (overenkomst);
b. Perikatan-perikatan  yang  bersumber  pada undang-undang (Wet).
Berdasarkan  ketentuan  dalam  pasal 1352 BW, Perikatan yang bersumber pada undang-undang dibagi menjadi dua golongan :
a. Perikatan  yang  bersumber  pada  undang- undang belaka (uit de wet allen);
b. Perikatan-perikatan  yang  bersumber  pada undang-undang  berdasar  atas  perbuatan orang  manusia (uit    de  wet  tengvolge  van s’menschen toeder)
Berdasarkan  ketentuan pasal  1233 BW, bahwa  tiap-tiap  perikatan  dilahirkan  baik karena  persetujuan  baik  karena  undang- undang.  Dari  ketentuan  tersebut  maka  dapat diketahui  sumber  perikatan  adalah  perjanjian dan undang-undang.
Pengertian perjanjian
menurut ketentuan  pasal  1313  BW  ”Suatu  persetujuan adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  1  (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1  (satu)  orang  lain  atau  lebih.  Para  sarjana hukum  perdata  umumnya  menganggap  bahwa definisi  perjanjian  tersebut  tidak  lengkap. (Mariam Darus dkk, 2001)
Perjanjian menurut Wirjono
Projodikoro  adalah  suatu  perhubungan  hukum mengenai  harta  benda  antar  dua  pihak,  dalam mana  suatu  pihak  berjanji  atau  dianggap berjanji  untuk  melakukan  sesuatu  hal  atau untuk  tidak  malakukan  sesuatu  hal,  sedang pihak  lain  berhak  menuntut  pelaksanaan  janji itu. (2000 : 4)

## C.  Kontrak  Pengusahaan  Pertambangan  di Dunia
Menurut Rudi M.
Simamora, perjanjian/kontrak  pengusahaan  pertambangan minyak dan gas bumi yang ada didunia dengan memperhatikan  struktur  kontrak  dan  legal terms yang melingkupinya dapat dibagi dalam 5  bentuk  utama  yaitu  (Rudi  M.  Simamora 2000 :37) : 1. Konsesi (Concession);
2. Kontrak  Production  Sharing (Production Sharing Contract);
3. Kontrak  Jasa  Resiko (Risk  Service Contract);
4. Kontrak Jasa (Service Contract);
5. Usaha Patungan (Joint Venture); Berdasarkan aspek hubungan kontraktual  dan  kepemilikan  sumber  daya mineral  (termasuk  minyak  dan  gas  bumi) sebenarnya  diantara  bentuk-bentuk  perjanjian diatas  hanya  terdapat  dua  model  (Rudi  M. Simamora 2000) yaitu :
1. Bersifat  konsesioner,  yang  termasuk bentuk  ini  adalah  konsesi.  Konsesi bersifat  konsesioner  artinya  pemegang konsesi  bukan  merupakan  kontraktor  dari negara dalam mengusahakan pertambangan  minyak  dan  gas  bumi, tetapi menjalankan sendiri hak pertambangan  minyak  dan  gas  bumi  dan menguasai  hasil  produksinya  berdasarkan konsesi (izin) yang diperolehnya.
2. Bersifat  Kontraktual. contract  production sharing , risk  service  contract dan service
contract termasuk yang bersifat kontraktual, dimana perusahaan penandatangan perjanjian merupakan kontraktor  dari  negara  atau  perusahaan negara
yang menjalankan
usaha pertambangan  minyak  dan  gas  bumi menurut  perjanjian  yang  ditanda  tangani dibawah  kontrol  negara  atau  perusahaan negara.  Status  kontraktor  membawa konsekuensi  bahwa  hasil  produksi  tetap berada pada negara.
Sedangkan untuk perjanjian joint venture dan bentuk-bentuk
perjanjian
modifikasi  lainnya  yang  mungkin  dibuat  akan didasarkan  pada  salah  satu  bentuk  diatas, perjanjian konsensioner atau kontraktual (Rudi M. Simamora 2000).
D.  Kontrak  Bagi  Hasil  ( Production  Sharing Contract ) dalam Pengusahaan Pertambangan Migas di Indonesia Kontrak bagi hasil merupakan terjemahan  dari  istilah production  sharing contract (PSC). Istilah  kontrak  production sharing  ditemukan  dalam  pasal  12  ayat  2 Undang-undang  No.  8  tahun  1971  tentang
pertamina  jo  Undang-undang  nomor  10  tahun 1974  tentang  Perubahan  Undang-undang Nomor  8  tahun  1971  tentang  Pertamina. PERTAMINA menjadi pemegang kuasa pertambangan  atas  seluruh  wilayah  hukum pertambangan  Indonesia,  sepanjang  mengenai pertambangan  migas.  Dalam  pelaksanaannya PERTAMINA  yang  kurang  modal  dan teknologi  dimungkinkan  bekerjasama  dengan pihak  lain  dalam  melakukan  eksplorasi  dan eksploitasi  pertambangan  migas  dalam  bentuk ontrak  production  sharing (pasal  12  UU Pertamina).
Sementara  itu  dalam  pasal  1  angka  19 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, istilah yang digunakan adalah  dalam  bentuk    kontrak  kerjasama. kontrak  kerjasama  ini  dapat  dilakukan  dalam bentuk  kontrak  bagi  hasil  atau  bentuk kerjasama lainnya.
Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing  Contract) merupakan  model  yang dikembangkan  dari  konsep  perjanjian  bagi hasil  yang  dikenal  dalam  hukum  adat Indonesia.  Konsep  perjanjian  bagi  hasil  yang dikenal  dalam  hukum  adat  tersebut  telah dikodifikasikan  dalam  undang-undang  no  2 tahun  1960.  Menurut  undang-undang  tersebut pengertian  perjanjian  bagi  hasil  adalah perjanjian  dengan  nama  apapun  juga  yang diadakan  antara  pemilik  pada  satu  pihak  dan seseorang  atau  badan  hukum  pada  lain  pihak yang  dalam  hal  ini  disebut  penggarap, berdasarkan  perjanjian  mana  diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha  pertanian  di  atas  tanah  pemilik,  dengan pembagian  hasil  antara  kedua  belah  pihak. Konsep  inilah  yang  kemudian  dikembangkan menjadi  Kontrak  Bagi  Hasil (Production Sharing  Contract) untuk  usaha  pertambangan minyak  dan  gas  bumi.(Rudi.  M.  Simamora, 2000).
Istilah  kontrak  kerjasama  menurut ketentuan  Undang-undang  Nomor  22  tahun 2001  tentang  minyak  dan  gas  bumi  adalah kontrak  bagi  hasil  atau  bentuk  kontrak  kerja sama  lain  dalam  kegiatan  eksploitasi  yang lebih  menguntungkan  negara  dan  hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan dalam pasal ini
tidak  khusus  menjelaskan  pengertian  kontrak bagi  hasil (Production  Sharing  Contract), tetapi  difokuskan  pada  konsep  kerjasama dibidang minyak dan gas bumi.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  tidak menjelaskan  pengertian  Kontrak  Bagi  Hasil (Production sharing contract), namun pengertian  kontrak  bagi  hasil (Production sharing  contract) dapat  kita  temukan  dalam pasal  1  angka  1  PP  Nomor  35  Tahun  1994 tentang syarat-syarat dan pedoman  kerja sama kontrak  bagi  hasil  minyak  dan  gas  bumi. Kontrak  bagi  hasil (Production  sharing contract) menurut  ketentuan  tersebut  adalah “kerjasama  antara  Pertamina  dan  kontraktor untuk  melaksanakan  usaha  eksplorasi  dan eksploitasi  minyak  dan  gas  bumi  berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.”
Kontrak bagi hasil (Production sharing contract) dalam  pengusahaan  pertambangan Migas  dirancang  sedemikian  rupa  untuk mengatasi  permasalahan  keterbatasan  modal, teknologi dan sumberdaya manusia khususnya Pertamina  dalam  menjalankan  eksplorasi  dan eksploitasi  pertambangan  minyak  dan  gas bumi. .(Rudi. M. Simamora, 2000).
Berdasarkan  ketentuan  pasal  6  ayat  1 dalam Undang-undang  Nomor 22 tahun 2001, pengusahaan  pertambangan  minyak  dan  gas bumi  khususnya  sektor  kegiatan  usaha  hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerjasama.  Kontrak  kerjasama  yang  dimaksud menurut  ketentuan  pasal  1  ayat  19  Undang- Undang  tersebut  adalah  Kontrak  Bagi  Hasil atau  bentuk  kontrak  kerjasama  lain  dalam kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  yang  lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Berdasarkan  ketentuan tersebut maka kerjasama dalam bidang minyak dan  gas  bumi  dapat  dibedakan  menjadi  dua yaitu:
1. Kontrak  Bagi  Hasil (Production  sharing contract);
2. Kontrak-kontrak bentuk lainnya; Ketentuan  tersebut  dipertegas  dalam pasal  11  ayat  1  yang  mengharuskan  setiap kegiatan  usaha  hulu  dalam  pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh badan
usaha  atau  badan  usaha  tetap  berdasarkan kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana.
Sehingga jika ada pengusahaan pertambangan  migas  tanpa  didasari  Kontrak Kerjasama  dengan  Badan  Pelaksana  maka dapat  dikatakan  sebagai  ilegal.  Ancaman hukumannya  secara  tegas  dituangkan  dalam ketentuan  pasal  52,  yang  manyatakan  bahwa setiap  orang  yang  melakukan  eksplorasi  dan atau  eksploitasi  tanpa  mempunyai  kontrak kerjasama  dengan  Badan  Pelaksana  dapat dikenakan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan  denda  paling  tinggi  Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milliar rupiah).

## 1.  Prinsip  Pokok  Kontrak  Bagi  Hasil
(Production Sharing Contract)
Menurut  pendapat  Salim  HS,  kontrak bagi  hasil (Production  sharing  contract) adalah  perjanjian  atau  kontrak  yang  dibuat antara  badan  pelaksana  dengan  badan  usaha dan  atau  bentuk  usaha  tetap  untuk  melakukan kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  dibidang minyak  dan  gas  bumi  dengan  prinsip  bagi hasil. (2004 : 260).
Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) mempunyai  beberapa  ciri  utama (Rudi. M. Simamora, 2000), yaitu :
a Manajemen ada di tangan negara (perusahaan negara)
Negara ikut serta dan mengawasi jalannya operasi  pertambangan  minyak  dan  gas bumi secara aktif dengan tetap
memberikan kewenangan
kepada
kontraktor untuk bertindak sebagai operator dan menjalankan operasi dibawah  pengawasannya.  Negara  terlibat langsung  dalam  proses  pengambilan keputusan  operasional  yang  biasanya dijalankan dengan mekanisme persetujuan (approval). Inti  persoalan  dalam  masalah ini adalah batasan sejauh mana persetujuan negara atau perusahaan
negara diperlukan dalam proses pengambilan keputusan.
b Penggantian biaya operasi (operating cost
recovery)
Kontraktor  mempunyai  kewajiban  untuk menalangi  terlebih  dahulu  biaya  operasi yang  diperlukan,  yang  kemudian  diganti
kembali  dari  hasil  penjualan  atau  dengan mengambil  bagian  dari  minyak  dan  gas bumi yang
dihasilkan. Besaran penggantian  biaya  operasi  ini  tidak  harus selalu  penggantian  penuh (full  recovery). bisa  saja  hanya  sebagian  tergantung  dari hasil negosiasi.
c Pembagian  hasil  produksi (production
split) Pembagian hasil produksi setelah dikurangi  biaya  operasi  dan  kewajiban lainnya  merupakan  keuntungan  yang diperoleh  oleh  kontraktor  dan  pemasukan dari  sisi  negara.Besaran  pembagian  hasil produksi ini berbeda-beda tergantung dari berbagai faktor.
d Pajak (Tax)
Pengenaan  pajak  dikenakan  atas  kegiatan operasi  kontraktor,  besarannya  dikaitkan dengan besarnya
pembagian hasil produksi antara negara dengan kontraktor. Prinsipnya  adalah  semakin  besar  bagian negara  maka  pajak  penghasilan  yang dikenakan  atas  kontraktor  akan  semakin kecil.
e Kepemilikan  asset  ada  pada  negara (perusahaan negara) Umumnya semua peralatan yang
diperlukan  untuk  pelaksanaan  operasi menjadi  milik  perusahaan  negara  segera setelah  dibeli  atau  setelah  depresiasi. Ketentuan  ini  mengecualikan  peralatan yang  disewa  karena  kepemilikannya memang  tidak  pernah  beralih  kepada kontraktor.
Sebelum dikeluarkannya
Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001, pertambangan minyak dan gas bumi mengacu pada ketentuan Undang-undang  Nomor  44  Prp  tahun  1960. Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  Kontrak Bagi  Hasil (Production  sharing  contract) merupakan  perjanjian  bagi  hasil  dibidang pertambangan  minyak  dan  gas  bumi,  para pihaknya  adalah  Pertamina  dan  Kontraktor. Namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan Gas  Bumi  maka  para  pihaknya  adalah  Badan Pelaksana  dengan  Badan  Usaha  atau  Badan Usaha Tetap.
Tiga  prinsip  pokok  Kontrak  Bagi  Hasil (Production  Sharing  Contract) berdasarkan ketentuan  pasal  6  ayat  2  Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, memuat persyaratan :
a. Kepemilikan  sumber  daya  alam  tetap ditangan  pemerintah  sampai  pada  titik penyerahan;
b. pengendalian  manajemen  operasi  berada pada badan pelaksana;
c. Modal  dan  resiko  seluruhnya  ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Kontrak  Bagi  Hasil (Production Sharing  Contract) berbentuk  tertulis,  yang dibuat  antara  Pelaksana  dengan  Badan  Usaha dan/atau  Badan  Usaha  Tetap.  Substansi  yang harus  dimuat  dalam  Kontrak  Bagi  Hasil (Production Sharing Contract) .
2.    Para  Pihak  dalam  Kontrak  Bagi  Hasil (Production Sharing Contract) Sebelum dikeluarkannya Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001, pertambangan minyak dan gas bumi mengacu pada ketentuan Undang-undang  Nomor  44  Prp  tahun  1960. Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  kontrak bagi  hasil (Production  sharing  contract) merupakan  perjanjian  bagi  hasil  dibidang pertambangan  minyak  dan  gas  bumi,  para pihaknya adalah Pertamina dan Kontraktor.
Tahun  1960  disahkannya  Undang- undang  No.  44  Prp  tahun  1960  yang mengamanatkan  pengusahaan  pertambangan minyak dan gas bumi hanya dilaksanakan oleh perusahaan negara. Oleh karena itu didirikanlah PN Pertamina berdasarkan PP No. 27 Tahun 1968.
Berdasarkan  UU  No.  44  Prp  tahun 1960,  dalam  pasal  6  undang-undang  tersebut menetapkan  apabila  diperlukan  Menteri  dapat menunjuk  pihak  lain  sebagai  kontraktor  untuk perusahaan negara guna melaksanakan pekerjaan  yang  belum  atau  tidak  dapat dilaksanakan  sendiri  oleh  perusahaan  negara. Dengan  demikian  perusahaan  asing  harus berubah  status  menjadi  kontraktor  perusahaan negara.
Berdasarkan  ketentuan  Undang-undang Migas  Nomor  22  tahun  2001  maka  tugas Pertamina  dalam  mewakili  negara  dalam
Kontrak  Bagi  Hasil (Production  Sharing Contract) tidak ada lagi. Peran tersebut beralih kepada  Badan  Pelaksana  yang  merupakan bagian  dari  pemerintah.  Dengan  adanya pengaturan  baru  ini  maka  status  Pertamina menjadi  setara  dengan  perusahaan  minyak swasta domestik maupun asing.
Namun sejak diberlakukannya Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan  Gas  Bumi  maka  para  pihaknya  adalah Badan  Pelaksana  dengan  Badan  Usaha  atau Badan Usaha Tetap.
Undang-undang  nomor  22  tahun  2001 merubah  para  pihak  yang  terkait  dalam Kontrak  Bagi  Hasil (Production  Sharing Contract), kalau sebelumnya adalah Pertamina sebagai  perusahaan  negara  dan  perusahaan migas  sebagai  kontraktor,  maka  setelah berlakunya  UU  Migas  tersebut  maka  para pihak  yang  ada  dalam  Kontrak  Bagi  Hasil (Production  Sharing  Contract), adalah  negara yang  diwakili  badan  pelaksana  sedangkan kontraktornya adalah badan usaha/badan usaha tetap.
Badan  Pelaksana  seperti  yang  diatur dalam pasal 1 ayat 23 adalah suatu badan yang dibentuk  untuk  melakukan  pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.  Sedangkan  menurut  ketentuan  pasal  1 ayat  17  pengertian  badan  usaha  adalah perusahaan  berbentuk  badan  hukum  yang menjalankan  jenis  usaha  bersifat  tetap,  terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja  dan  berkedudukan  dalam  wilayah Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia.
Sedangkan  menurut  pasal  1  ayat  18,  yang dimaksud  Badan  usaha  Tetap  adalah  badan usaha  yang  didirikan  dan  berbadan  hukum  di luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan wajib mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Ketentuan tersebut membawa implikasi dapat  membahayakan  kepentingan  nasional. Hal  ini  disebabkan  jaminan  atas  kontrak Kerjasama dan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) telah diperluas. Jika  berdasarkan  ketentuan  Undang-undang
Nomor 44 Prp Tahun 1960 hanya dijamin oleh aset  BUMN  (Pertamina)  sebagai  pihak penandatangan kontrak di dalam pola hubungan  perusahaan  ke  perusahaan  dengan pihak  perusahaan  minyak  domestik  dan perusahaan
asing. Tetapi berdasarkan ketentuan  UU  Migas  Nomor  22  tahun  2001, kontrak  pengusahaan  migas  diubah  dengan jaminan seluruh aset pemerintah di dalam pola hubungan  negara  dengan  perusahaan.  Karena yang  menandatangani  kontrak  berdasarkan ketentuan tersebut dari pihak Indonesia adalah Badan Pelaksana (BP Migas) yang merupakan bagian pemerintah.
Selain itu tidak ada ketentuan pelibatan Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayah eksplorasi  migas  dalam  proses  kesepakatan Kontrak  Kerjasama  dan  Kontrak  Bagi  Hasil (Production Sharing Contract). Bagian daerah hanya dalam hal mendapat bagian penerimaan negara. Pemerintah Daerah seharusnya dilibatkan  dalam  proses  Kontrak  Kerjasama dan  Kontrak  Bagi  Hasil (Production  Sharing Contract), karena  daerah  dan  masyarakat disekitar wilayah pertambanganlah yang harus menanggung  beban  resiko  dan  menerima dampak  dari  eksplorasi  dan  eksploitasi pertambangan migas.

## 3.  Obyek  dalam  Kontrak  Bagi  Hasil
(Production Sharing Contract)
Kegiatan  usaha  Minyak  dan  Gas  Bumi yang  diatur  dalam  pasal  5  Undang-undang Nomor  22  Tahun  2001  terdiri  atas  :  (1) Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi; (2) Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup
pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga. Berdasarkan ketentuan tersebut nampak bahwa adanya  pemisahan  secara  tegas  dua  sektor dalam pengusahaan pertambangan migas.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun  2001,  Obyek  yang  dapat  diperjanjikan dalam  Kontrak  Bagi  Hasil (Production Sharing  Contract) menurut  ketentuan  Pasal  5 (1), pasal 6 (1) serta pasal 11 (1) adalah khusus kegiatan  usaha  hulu  dalam  pertambangan migas, yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi.  Ketentuan  dalam  Undang-undang ini  khususnya  pasal  1  ayat  8  dan  9,
menerangkan
yang dimaksud dengan eksplorasi  adalah  kegiatan  yang  bertujuan memperoleh  informasi  mengenai  kondisi geologi  untuk  menemukan  dan  memperoleh perkiraan  cadangan  Minyak  dan  Gas  Bumi  di wilayah  kerja  yang  ditentukan.  Sedangkan yang  dimaksud  eksploitasi  adalah  rangkaian kegiatan  yang  bertujuan  untuk  menghasilkan minyak  dan  gas  bumi  dari  wilayah  kerja  yang ditentukan,  yang  terdiri  atas  pengeboran  dan penyelesaian  sumur,  pembangunan  sarana pengangkutan,  penyimpanan,  dan  pengolahan untuk  pemisahan  dan  pemurnian  Minyak  dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
4.   Hak  dan  Kewajiban  Para  Pihak  dalam Kontrak  Bagi  Hasil (Production  Sharing

## Contract)
Kewajiban badan usaha dan atau badan usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha hulu berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production  Sharing  Contract) diatur  dalam pasal  31  Undang-undang  Nomor  22  tahun 2001  tentang  Migas,  yaitu  :  (1)  membayar penerimaan negara yang berupa pajak meliputi pajak-pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor  dan  cukai,  pajak  daerah  dan  retribusi daerah;  (2)  membayar  penerimaan  negara bukan  pajak  yang  meliputi  bagian  negara, pengutan  negara  yang  berupa  iuran  tetap  dan iuran  eksplorasi  dan  eksploitasi  dan  bonus- bonus.  Sedangkan  hak  badan  usaha  dan  atau badan usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha adalah  mendapatkan bagian keuntungan dari  hasil  produksi  setelah  dikurangi  bagian negara.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tidak  diatur  secara  khusus  tentang  komposisi pembagian  hasil  antara  badan  pelaksana dengan  badan  usaha  dan  atau  badan  usaha tetap.  Mengacu  kepada  pasal  66  ayat  2  UU Nomor  22  Tahun  2001,  maka  jelas  di  dalam pasal  ini  disebutkan  bahwa  segala  peraturan pelaksanaan  dari  undang-undang  Nomor  44 Prp Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun  1971  tentang  Pertamina  masih  tetap berlaku.
Berdasarkan ketentuan pasal 16
Peraturan  Pemerintah  35  Tahun  1994  tentang Syarat-syarat  dan  Pedoman  Kerja  Sama Kontrak  Bagi  Hasil  Minyak  dan  Gas  Bumi ditentukan
bahwa yang menetapkan pembagian hasil itu adalah Menteri Pertambangan dan Energi.
Penentuan  bagi  hasil  minyak  dan  gas bumi  jika  mengacu  pada  kontak  bagi  hasil generasi III (Salim H.S : 2004) adalah :
a. minyak  :  85%  untuk  badan  pelaksana; 15%  untuk  badan  usaha  dan  badan  usaha tetap; dan
b. gas : 70% untuk badan pelaksana dan 30% untuk badan usaha atau badan usaha tetap.
Lahirnya  UU  No.  25  tahun  1999  jo Undang-undang  No  32  Tahun  2004,  menjadi tonggak  bagi  daerah  untuk  mendapatkan bagian  dari  penerimaan  negara  dari  hasil minyak  dan  gas  bumi.  Bagian  daerah  dari sumber  daya  alam  secara  khusus  diatur  dalam ketentuan  Undang-undang  Nomor  33  Tahun 2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Salah  satu  bentuk  dana  perimbangan  yang menjadi bagian daerah adalah Dana Bagi Hasil yang  bersumber  dari  pertambangan  minyak bumi  dan  gas  bumi  sebagaimana  diatur  dalam pasal  11  ayat  3  Undang-undang  Nomor  33 Tahun 2004.
Berdasarkan  pasal  19  Undang-undang
Nomor 33 Tahun 2004,
Penerimaan pertambangan  minyak  dan  gas  bumi  yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari  sumber  daya  alam  pertambangan  minyak dan  gas  bumi  dari  wilayah  daerah  yang berangkutan  setelah  dikurangi  komponen pajak dan pungutan lainnya.
Pembagian  penerimaan  berdasarkan pasal  14  (e  dan  f)  dan  19  (2,3,4)  dari pertambangan  minyak  dan  gas  bumi  dibagi dengan imbangan:
a Pembagian  penerimaan  dari  pertambangan minyak  :  84,5%  untuk  pemerintah  pusat; 15,5%  untuk  daerah.  Dari  pembagian sebanyak  15%,  bagian  dari  pemerintah provinsi yang bersangkutan sebanyak 3 %, kabupaten/kota  penghasil  sebesar  6%,  dan
bagian  kabupaten/kota  lainnya  dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 6 %.
b Pembagian  penerimaan  dari  pertambangan
Gas Bumi : 69,5% untuk pemerintah pusat; 30,5  %  untuk  daerah.  Dari  pembagian sebanyak  30,5%,  bagian  dari  pemerintah provinsi  yang  bersangkutan  sebanyak  6%, bagian  kabupaten/kota  penghasil  sebesar 12%,  dan  bagian  kabupaten/kota  lainnya dalam  provinsi  yang  bersangkutan  sebesar 12%.
Prosentase  bagian  daerah  harus  juga memperhitungkan biaya sosial yang ditanggung  akibat  beban  resiko  dan  dampak dari  eksplorasi  dan  eksploitasi  pertambangan migas.  Namun  prakteknya  pembagian  hasil produksi migas tersebut bagi daerah penghasil sering  dirasa  terlalu  kecil,  hal  ini  disebabkan dampak  dan  resiko  eksplorasi  dan  eksploitasi harus ditanggung oleh daerah penghasil migas. Dampak  dan  resiko  yang  harus  ditanggung tidak  sedikit.  Fakta  menunjukkan  bahwa daerah  penghasil  migas  justru  masyarakatnya hidup dalam kemiskinan.

## PENUTUP

## A.  Kesimpulan
Kedudukan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract ) dalam pengusahaan  pertambangan  minyak  dan  gas bumi  sangat  penting,  karena  berdasarkan ketentuan  Undang-undang  Minyak  dan  Gas Bumi  Nomor  22  tahun  2001  mengharuskan setiap kegiatan usaha hulu dalam pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan  oleh  badan  usaha  atau  badan usaha  tetap  berdasarkan  kontrak  kerjasama dengan  Badan  Pelaksana.  Salah  satu  bentuk kontrak  yang  dapat  dibuat  adalah  Kontrak Bagi  Hasil (Production  Sharing  Contract ).
Bahkan  jika  ada  pengusahaan  pertambangan migas  tanpa  didasari  Kontrak  Kerjasama dengan Badan Pelaksana maka dapat
dikatakan  sebagai  ilegal  dan  dapat  dikenakan hukuman pidana dan denda.

## B.  Saran
1. Dilakukan  kaji  ulang  terhadap  ketentuan para  pihak  yang  mewakili  negara  dalam melakukan Kontrak Bagi Hasil
(Production  Sharing  Contract) .  Karena berdasarkan  ketentuan  Undang-undang Nomor  22  tahun  2001  yang  menentukan bahwa  negara  diwakili  Badan  Pelaksana yang  merupakan  bagian  dari  pemerintah, maka akan dapat membahayakan kepentingan  nasional.  Hal  ini  disebabkan jaminan  atas  kontrak  Kerjasama  dan Kontrak  Bagi  Hasil (Production  Sharing Contract) telah  diperluas.    Berdasarkan kontrak  ini,  maka  jaminan  seluruh  aset pemerintah  di  dalam  pola  hubungan negara  dengan  perusahaan.  Karena  yang menandatangai kontrak berdasarkan ketentuan  tersebut  dari  pihak  Indonesia adalah  Badan  Pelaksana  (BP  Migas)  yang merupakan bagian pemerintah.
2. Perlu adanya pelibatan Pemerintah Daerah dan  masyarakat  di  wilayah  eksplorasi migas  dalam  proses  kesepakatan  Kontrak Kerjasama  dan  Kontrak  Bagi  Hasil (Production  Sharing  Contract), karena daerah  dan  masyarakat  disekitar  wilayah pertambanganlah  yang  harus  menanggung beban  resiko  dan  menerima  dampak  dari eksplorasi  dan  eksploitasi  pertambangan migas.
3. Prosentase  bagian  daerah  harus  juga memperhitungkan biaya sosial yang ditanggung  akibat  beban  resiko  dan dampak  dari  eksplorasi  dan  eksploitasi pertambangan migas.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur : Anonim ,  2006, Menguak  Tabir  Perubahan ,  JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), Jakarta HS, Salim , 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Prodjodikoro,  Wirjono, ,  2000, Asas-asas  Hukum Perjanjian , CV Mandar Madju, Bandung.
Rahman, Hasanuddin , 2003, Contract Drafting , PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Saleng,  Abrar ,  2004, Hukum  Pertambangan ,  UII  Press, Yogyakarta. Satrio , J., 1999, Hukum  Perikatan  Perikatan  Pada Umumnya , Penerbit Alumni, Bandung. Simamora,  Rudi  M. ,  2000, Hukum  Minyak  dan  Gas Bumi , Djambatan, Jakarta. Subekti , R., 1995, Aneka  Perjanjian ,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah.