## Pengaruh e-Procurement Terhadap Pencegahan
Fraud Di Pemerintah Daerah Sumatera Selatan
Rika Henda Safitri 1* , Umi Kalsum 2 , Vivi Usmayanti 3 , Rosihan Arief HS 4 1,2,3) Universitas Sriwijaya, 4) Kementerian Hukum dan HAM rikahenda@unsri.ac.id 1 , umikalsum@unsri.ac.id 2 , viviusmayanti@unsri.ac.id 3 ,
rosihanariefhs@gmail.com 4
*Corresponding Author
Diajukan : 22 November 2023 Disetujui : 8 Desember 2023 Dipublikasi
: 1 Juli 2024

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  effect  of  implementing  e-procurement  on  fraud prevention in Regional Government. Research has been carried out in several regional agencies in South  Sumatra  Province.  The  research  was  conducted  using  the  questionnaire  distribution method. The variables in this research are the e-procurement stages, namely planning, committee formation,  prequalification,  tender  document  preparation,  bid  evaluation,  announcement, objection. The results of the research state that the implementation of e-procurement has an effect on preventing procurement fraud in the Regency/City Region of South Sumatra. Then, from the results of this research, it was also concluded that of the seven stages of e-procurement, only four stages  of  e-procurement  had  an  effect  on  fraud  prevention  (document  preparation  stage,  offer evaluation  stage,  announcement  stage,  and  rebuttal  stage).  Meanwhile,  the  other  three  stages (planning stage, committee formation stage, and prequalification stage) in e-procurement have no effect on fraud prevention.
Keywords: e-procurement, fraud, south sumatra

## PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  salah  satu  bentuk fraud, dan  merupakan  kejahatan  yang  sangat membahayakan  yang  mengancam  perekonomian  suatu  daerah  bahkan  suatu  negara. Indeks Persepsi  Korupsi  (IPK)  Indonesia  mengalami  penurunan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  gambar  1 tentang  Grafik  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia. Secara  tren,  IPK  Indonesia  cenderung membaik  dibandingkan  periode  dua  dekade  terakhir.  IPK  tertinggi  yaitu  pada  2019  yang mencapai  40  poin,  sedangkan  yang  terendah  pada  2013  yaitu  31  poin. Pada 2022,  skor  CPI Indonesia merosot menjadi 34 dari 2021 yang mencapai skor 38. Menurut Supriyanto, D, (2022) kasus fraud tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan bagi negara serta berpengaruh pada turunnya  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah.  Jumlah  total  kasus  korupsi  dalam  bidang pengadaan barang/jasa di Indonesia adalah yang tertinggi kedua, yaitu 20,8% dari seluruh kasus korupsi menurut jenis kasusnya. Tindak kecurangan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kasus kecurangan terbesar di Indonesia. KPK merilis data mengenai kasus – kasus yang telah ditangani selama beberapa tahun terakhir pada tabel 1.
Gambar 1 Grafik Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa
Sumber : kpk.go.id (diolah peneliti, 2023)
0 20 40 60 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indek Persepsi Korupsi (2010-2022)
Berdasarkan    tabel  1,  kecurangan  atas  pengadaan  barang  dan  jasa  merupakan  kasus terbanyak  kedua  di  Indonesia  dari  tahun  2013  hingga  2022.  Kasus  pengadaan  barang  dan  jasa juga  meningkat  setiap  tahunnya  selama  sepuluh  tahun  terakhir  (2013-2021),  dan  berkurang signifikan di tahun 2022.
Tabel 1 Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara
No.  Instansi 2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 1 Pengadaan barang / Jasa 9 15 14 14 15 17 18 27 30 14 2 Perizinan 3 5 1 1 2 1 0 0 2 0 3 Gratifikasi/ penyuapan 50 20 38 79 93 169 119 55 65 100 4 Pungutan/ Pemerasan 1 6 1 1 0 4 1 0 0 1 5 Penyalahgunaan Anggaran 0 4 2 1 1 0 2 6 3 0 6 TPPU 7 5 3 7 6 5 3 7 5 7 Merintangi Proses KPK 0 3 0 0 2 3 0 0 1 0
Sumber: kpk.go.id/id/statistic Pelaksanaan e-Procurement merupakan  kelanjutan  dari procurement secara  konvensional, seperti  diketahui  oleh  banyak  orang  pelaksanaan procurement terdahulu  menimbulkan  banyak permasalahan  bahkan  tidak  mungkin  mengarah  pada  kecenderungan  untuk  melakukan.  Bentuk tindak korupsi yang ditemukan dalam patologi pengadaan barang dan jasa, yaitu meliputi mark- up harga,  perbuatan  curang,  pemberian  suap,  penggelapan,  pengadaan  fiktif,  pemberian  komisi, pemerasan,  penyalahgunaan  wewenang,  bisnis  orang  dalam,  nepotisme  dan  pemalsuan (Yuwinanto, H.P, 2013). Supriyanto, D, (2022) menyatakan bahwa tindakan fraud banyak terjadi pada  pelaksanaan  pengadaan  Barang/Jasa.  Penerapan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  di Indonesia dianggap masih belum berhasil karena beberapa penyimpangan dan pelanggaran.
Salah satu solusi atas kasus pengadaan barang dan jasa ialah melakukan kegiatan secara elektronik  (Mutangili,  2019).  Adapun  cara  pemerintah  mencegah  kecurangan  atas  pengadaan barang dan jasa ialah e-procurement .  Kecurangan dalam  proses penyediaan barang maupun jasa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pengendalian  internal( Wardhani, I. I., dkk 2021).
Berdasarkan  pengamatan  awal  peneliti,  sistem e-procurement yang  ada  di  Pemerintah masih terjadi fraud. Hal tersebut dilihat dari  lemahnya pengawasan pada fungsi procurement atau fungsi pengadaan. Sedangkan,manfaat dari e-procurement cukup dirasakan di beberapa daerah di Indonesia(Sartika,  D.,  &  Yuliani,  F,    2013).  Kemudian,  dengan  penggunaan e-procurement , proses  pembuatan  laporan  menjadi  lebih  cepat  dan  akurat  (Tuslaela,  2017).  Selanjutnya, pelaksanaan e-procurement telah  membuat  transparansi  dan  akuntabilitas  di  sejumlah  daerah, seperti  di  Gresik  (Mulyono,  2020),  dan  Sumatera  Utara  (Siahaan,  A.  Y.,&  Trimurni,  F,  2016). Selain  itu,  Wicaksono,  A,  P.,  dkk  (2017),    Akbar,  A.  G.,  dkk  (2019),  dan  Primastiwi,  A.,  dkk (2020)  juga  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  sistem e-procurement memiliki  pengaruh  dalam mencegah dan mengurangi fraud dalam tahapan pengadaan. Tetapi berbeda dengan Hidayah, dkk (2017)  dan  (Septiawan  ,  B.,  &  Ningsih,  D.  F,  2020)  yang  menyatakan  bahwa  implementasi e- procurement tidak  memiliki  hubungan  signifikan  dalam  mencegah fraud pengadaan  barang  dan jasa.  Hal  ini  yang  menjadi  variabel  didalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini  juga  dirujuk  dari penelitian  (Faisol,  I.  T.,    &  Musyarofah,  S,  2015)  yang  meneliti  hubungan  antara  penerapan e- procurement dan  pencegahan fraud sebelumnya.    Menurut  Purwanto,  E.,  dkk  (2017)  Fenomena fraud pada pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diamati melalui proses perencanaan, proses pelaksanaan hingga penyelesaian akhir pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Karena adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik meneliti kembali bagaimana Pengaruh E-Procurement  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Di  Pemerintah  Daerah,  terutama  di  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

## STUDI LITERATUR

## Teori Agency
Teori ini dikemukakan pada tahun 1976  oleh Jensen dan Meckling. (Jensen et al., 1976) mendefinisikan  hubungan  keagenan  sebagai  gambaran  dimana  satu  orang  atau  lebih  (Prinsipal) memperkerjakan  orang  lain  ( agent )  untuk  melayani  atas  nama  mereka  yang  melibatkan pendelegasian  beberapa  wewenang  pengambilan  keputusan  kepada  agen.  Ketika  manajemen membuat keputusan berdasarkan kepentingan sendiri, muncul yang dinamakan “ agency problem ” yang  mana  agen  (manajemen)  mengambil  kekayaan  yang  seharusnya  menjadi  milik  Prinsipal (Safari,  2017).  Dalam  hal  pengadaan  barang  dan  jasa,  adanya  hubungan  keagenan  antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Masyarakat menyerahkan wewenang kepada  pemerintah  untuk  melakukan  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  (  Jati,  A.  A.  N.,  dkk 2020). Pemerintah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa dilandaskan adanya Peraturan Presiden  Nomor 16 Tahun 2018.

## Teori Fraud Triangle
Teori  ini  dikemukakan  oleh  Cressey  pada  tahun  1950,  menjelaskan  3  faktor  pemicu fraud yang  saling  berkaitan  satu  dengan  lainnya  yaitu  tekanan,  kesempatan,  dan  rasionalisasi.  Tahun 2015  Mansor  meneliti  teori  ini  secara  lebih  rinci.  Ia  menjelaskan  tekanan  berkaitan  dengan perilaku tidak beretika. Seseorang ketika merasa tertekan maka timbulah keyakinan mereka untuk berbuat  curang  (  Mansor,  R.,  &  Mansor,  N,  2015).  Kesempatan  berkaitan  dengan  kecacatan sebuah sistem yang membuat seseorang untuk berbuat kecurangan. Inilah yang disebut lemahnya pengendalian  internal.  Rasionalisasi  berkaitan  dengan  pembenaran  dan  alasan  perilaku  tidak bermoral  yang  berbeda  dari  aktivitas  kriminal.  Tahun  2004  Wolfe  dan  Hermanson menyempurnakan konsep segitiga menjadi diamond (berlian). Ini dikenal dengan fraud diamond theory . Wolfe menambahkan komponen kemampuan. Kemampuan berkaitan dengan kesempatan yang diubah menjadi tindakan fraud (Danuta, K. S,  2017). Crowe (2010) mengemukakan bahwa teori  ini  harus  disesuaikan  dengan  perkembangan  zaman.  Crowe  menambahkan  komponen arogansi  sehingga  teori  ini  dikenal  dengan  nama Crowe's  fraud  pentagon  theory (Danuta,K.  S, 2017).

## Konsep Pengadaaan Barang dan Jasa Sistem Konvensional
Menurut  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  80  tahun  2003,  pengadaan barang  dan  jasa  dengan  sistem  konvensional  memiliki  enam  belas  tahapan  pengadaan.  Tahap- tahapan  pengadaan  antara  lain  merencanakan  pengadaan,  membentuk  panitia  pengadaan, menyeleksi  perusahaan,  menyusun  dokumen  tender,  mengumumkan  dokumen  tender, pengambilan  dokumen  oleh  peserta  tender,  menentukan  harga  (HPS),  penjelasan,  melakukan tawar  -  menawar  harga  dan  membuka tawar  -  menawar,  mengevaluasi tawaran,  mengumumkan calon  pemenang,  memberikan  wewenang  peserta  untuk  menyanggah,  menunjuk  pemenang, kesepakatan terkait perjanjian, amandemen kontrak dan penyerahan barang dan jasa.

## Konsep E-procurement
Pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  dilakukan  secara  penuh  dengan  adanya Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010.  Peraturan  tersebut  mengharuskan  pemerintahan melakukan  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik.  Adapun  pengertian e-procurement menurut  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia    Nomor  70  Tahun  2012  dalam  pasal  37  yaitu pengadaan  secara  elektronik  atau e-procurement adalah  pengadaan  barang  atau  jasa  yang dilakukan  dengan  menggunakan  aplikasi  berbasis  transaksi  secara  online  sesuai  peraturan  yang berlaku. Secara umum, e-procurement dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu e-tendering dan e-purchasing (Radianto,S.H.,  dkk,  2020). E-tendering merupakan  tender  terbuka  secara elektronik yang memberikan akses kepada penyedia barang dan jasa yang terdaftar dalam sistem untuk  melakukan  penawaran  tender  dengan  kesempatan  sebanyak  satu  kali  sampai  waktu  yang ditetapkan ( Radianto,S.H., dkk,2020).

## Konsep E-procurement Fraud
Tuanakotta dalam bukunya mengemukakan bahwa procurement fraud terbagi dari tiga tahap.  Ketiga  tahapan  yaitu  sebelum  tender,  tahap  penawaran,  dan  tahap  pelaksanaan.  Ketiga tahapan  tersebut  memiliki red  flags yang  berlainan.  (Faisol,  I.  A.,  dkk,  2015)  juga mendeskripsikan red  flags pada  tahapan e-procurement bedasarkan  Oemarmadi  (2009)  dimulai dari  tahap  Perencanaan,  Pembentukan  komite,  Prakualifikasi  perusahaan,  Persiapan  dokumen tender, Evaluasi Penawaran, Pengumuman, dan terakhir adalah tahap Sanggah.

## Tahapan – tahapan e-procurement dan pencegahan procurement fraud
Adanya  sistem e-procurement yang  menggantikan  sistem  pengadaan  barang  dan  jasa konvensional dapat mengatasi tindak fraud dalam pengadaan. E-procurement dapat menciptakan efisiensi,  efektivitas,  dan  transparansi  pengadaan  barang  dan  jasa  sehingga  muncul  tata  kelola yang baik. Penelitian – penelitian sebelumnya (Faisol, I. A., dkk,  2015; Akbar,A.G, dkk,  2019; Oktaviani,  L,    2017;  Wicaksono,  P.,  dkk,  2017;  Supriyanto,  D,  2022)  menjelaskan  bahwa e- procurement memiliki  hubungan  terhadap procurement  fraud .  Tingkat  pelaksanaan e- procurement yang  tinggi  dapat  meningkatkan  kemungkinan fraud dapat  dicegah  (Rahayu,  dkk 2021). Ini mengartikan bahwa tahapan – tahapan e-procurement dapat mencegah terjadinya fraud . Berdasarkan penjelasan tentang teori reformasi birokrasi dan penelitian – penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang disimpulkan adalah:
H 0 : E-procurement dan tahapannya memiliki hubungan dalam mencegah procurement fraud

## Tahap perencanaan dan pencegahan procurement fraud
Supriyanto,  D,  (2022)  menyatakan e-procurement dapat  mengurangi  munculnya  tindak fraud pada  setiap  proses  pengadaan  barang  dan  jasa.  Pengaruh  setiap  tahapan e-procurement terhadap  pencegahan fraud pengadaan  barang  dan  jasa.  Faisol  menemukan  bahwa  tahap perencanaan  berpengaruh  langsung  terhadap  pencegahan procurement  fraud (Faisol,  I.  A.,  dkk, 2015).  Hal  ini  serupa  dengan  penelitian  Oktaviani,  L,  (2017)  yaitu  tahap  perencanaan berpengaruh secara signifikan terhadap mencegah fraud . H 1 : Tahap perencanaan berpengaruh dalam mencegah procurement fraud

## Tahap pembentukan komite dan pencegahan procurement fraud
Tahap  pembentukan  komite  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  pencegahan procurement fraud, panitia pengadaan tidak dapat mencegah kecurangan disebabkan oleh pembentukan panitia pengadaan  yang  tertutup  dan  lemahnya  integritas  panitia (Faisol,  I.  A.,  dkk,    2015). Tetapi (Rahayu  et  al.,  2021)  juga  menjelaskan  bahwa  adanya  pertentangan  antara  pelaksana  kebijakan dengan  perintah  yang  diberikan  menyebabkan  distorsi  komunikasi  sehingga  kecurangan  masih dapat  terjadi.  Hal  ini  serupa  dengan  Oktaviani  yang  menemukan  bahwa  pembentukan  komite pengadaan tidak memiliki hubungan dengan pencegahan fraud . H 2 : Tahap pembentukan komite tidak berpengaruh dalam mencegah procurement fraud

## Tahap prakualifikasi dan pencegahan procurement fraud
Faisol,  I.  A.,  dkk,  (2015)  mengemukakan  bahwa  tahap  prakualifikasi  pada e-procurement dapat  mencegah  tindak  kecurangan.  Faisol  dalam  penelitiannya  menemukan  bahwa  tahap prakualifikasi tidak berpengaruh dalam pencegahan procurement fraud . Hal ini juga sama dengan pernyataan    Oktaviani,  L,  (2017)  yang  menyebutkan  prakualifikasi  tidak  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud . Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan yaitu: H 3 : Tahap prakualifikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan procurement fraud

## Tahap persiapan dokumen tender dan pencegahan procurement fraud
Faisol  mengemukakan  bahwa  tahap  persiapan  dokumen  berpengaruh  pada  pencegahan procurement  fraud Faisol,  I.  A.,  dkk,  (2015).  Tahap  persiapan  dokumen  pada e-procurement dapat membuat masyarakat berpartisipasi secara langsung. Masyarakat bisa mengunduh dokumen yang ada dalam sistem e-procurement serta bisa melakukan koreksi dan pengendalian. Oktaviani
juga  mengemukakan  bahwa  tahap  persiapan  dokumen  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud (Oktaviani, 2017). H 4 : Tahap persiapan dokumen tender berpengaruh dalam mencegah procurement fraud

## Tahap evaluasi penawaran dan pencegahan procurement fraud
Faisol,  I.  A.,  dkk,  (2015)  menemukan  bahwa  tahap  evaluasi  penawaran  tidak  memiliki hubungan  pada  pencegahan procurement  fraud,  dan kriteria  awal  dalam  evaluasi  penawaran dapat dimanipulasi dan mengarah pada pihak tertentu yang telah melakukan penyuapan sehingga evaluasi  penawaran  ini  tidak  bisa  mencegah  terjadinya fraud jika  kecurangan  itu  telah  ada  saat penentuan  awal  kriteria evaluasi.  Sama halnya  dengan    Oktaviani,  (2017)  yang menemukan  hal yang sama yaitu tahap evaluasi penawaran tidak memiliki pengaruh pada pencegahan kecurangan pengadaan.
H 5 : Tahap evaluasi penawaran tidak berpengaruh dalam mencegah procurement fraud

## Tahap pengumuman dan pencegahan procurement fraud
Penelitian – penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pengumuman tidak berpengaruh pada pencegahan procurement  fraud .  Faisol,  I.  A.,  dkk,  (2015)  mengemukakan  menemukan  bahwa pengumuman  belum  sepenuhnya  mencegah  tindak fraud karena  pengumuman  tidak  bisa dibuktikan  kualitas  dan  kebenarannya.  Sama  halnya  dengan    Oktaviani,  (2017)  menemukan bahwa  tahap  pengumuman  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  dalam  mencegah procurement fraud . H 6 : Tahap pengumuman tidak berpengaruh dalam mencegah procurement fraud

## Tahap sanggah dan pencegahan procurement fraud
Faisol, I. A., dkk, (2015) menemukan bahwa tahap sanggahan belum sepenuhnya mencegah tindak fraud karena e-procurement tidak bisa dibuktikan kualitas dan kebenaran dari sanggahan, sama  halnya  dengan    Oktaviani,  (2017)  menemukan  bahwa  tahap  sanggah  tidak  memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan procurement fraud . H 7 : Tahap sanggah tidak berpengaruh terhadap pencegahan procurement fraud

## METODE
Pendekatan  kuantitatif    digunakan  dalam  penelitian  ini,  dengan  objek  Organisasi Perangkat  Daerah  Kabupaten  maupun  Kota  yang  ada  di  wilayah  Provinsi  Sumatera  Selatan. Dengan  Total  36  Instansi  di  tiap  Daerah  kabupaten/kota.  Data  yang  terkumpul  diolah  dengan metode  analisis Structural  Equation  Modelling (SEM),  menggunakan  alat  analisis Smart  PLS 3.2.9.    Jumlah  populasi  yang  ada  didalam  penelitian  ini  adalah  561  intansi  pada  Provinsi Sumatera Selatan, yakni 33 instansi dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sampel yang  ada  didalam  penelitian  ini  diambil  menggunakan  metode purposive  sampling dengan mengecualikan organisasi yang tidak melakukan e-procurement dan organisasi yang tidak terlibat secara langsung dalam proses e-procurement. Dengan menyebarkan kuisioner penelitian  kepada masing  –  masing  sampel  instansi,  sebanyak  1  buah  kuisioner  yakni  pada  KPA  tiap  Organisasi Perangkat daerah yang menjadi sampel.

## Pengukuran Variabel
Variabel penelitian ini diukur berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya (Faisol, I. A.,  dkk,  2015;  Hidayah  dkk,  2017;  dan  Oktaviani,L,  2017),  dengan  menggunakan  skala  likert dalam tiap pertanyaan kuesioner.  Kemudian menganalisis menggunakan regresi berganda dengan tujuan untuk meneliti pengaruh pelaksanaan e-procurement dalam mencegah procurement fraud . Berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya (Adiana & Yasa, 2018), formula analisis regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
𝑌 = 𝛽 1 𝑃𝐸𝑅𝐸+𝛽 2 𝑃𝐸𝑀𝐵 + 𝛽 3 𝑃𝑅𝐴𝐾 + 𝛽 4 𝑃𝐸𝑅𝑆 + 𝛽 5 𝐸𝑉𝐴𝐿 + 𝛽 6 𝑃𝐸𝑁𝐺 + 𝛽 7 𝑆𝐴𝑁𝐺+∈ Keterangan:  Y  =  variabel  dependen  (Pencegahan procurement  fraud );  β 1 dan  seterusnya  = koefisien regresi; PERE = Perencanaan; PEMB = Pembentukan komite; PRAK = Prakualifikasi
perusahaan;  PERS  =  Persiapan  dokumen  tender;  EVAL  =  Evaluasi  penawaran;  PENG  = Pengumuman; SANG = Sanggah; ∈ = kesalahan ( error ).

## HASIL
Hasil  sampel  kuesioner  dari  penelitian  yang  dapat  diolah  berjumlah  446  sampel.  Sampel tersebut  berasal  dari  berbagai  instansi  Perangkat  Daerah  yang  ada  di  tiap  Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam pemilihan sampel, jumlah responden  yang  memenuhi  syarat  penelitian  berjumlah  33  instansi  dari  17  kabupaten/kota  di Provinsi Sumatera Selatan, yakni 561 responden, dan sampe kuesioner yang kembali adalah 446 kuesioner,  atau  79,50%  dari  total  responden.  Hasil  uji  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  uji melalui Warppls 7.0,  didapatkan hasil sebagai berikut:

## Tabel 2  Hasil Rekapitulasi Uji statsitik
Hasil Uji PROC  PERE  PEMB  PRAK  PERS  EVAL  PENG  SANG Uji Validitas 0.866 0.824 0.920 0.892  0.862 0.804 0.848 0.720 Uji Reabilitas Composite Reability 0.899 0.883 0.965 0.921  0.920 0.827 0.884 0.776 Cronbach’s Alpha 0.829 0.806 0.954 0.869  0.883 0.671 0.800 0.616 Uji R -Square 0.617 Uji Q-Square 0.623
Sumber : Data olah peneliti (2023)
Berdasarkan  tabel  2  diatas,  menunjukkan  bahwa  masing  –  masing  variabel  konstruk bersifat konsisten atau reliabel dengan masing – masing nilai telah berada diatas ketentuan, yaitu diatas nilai 0.60. Dimana hasilnya adalah variabel PROC dengan nilai Composite Reability 0.899 dan Cronbach’s  Alpha 0.829,  variabel  perencanaan  (PERE)  dengan  nilai Composite  Reability 0.883  dan Cronbach’s  Alpha 0.806,  variabel  pembentukan  panitia  (PEMB)  dengan  nilai Composite Reability 0.965 dan Cronbach’s Alpha 0.954, variabel prakualifikasi (PRAK) dengan nilai Composite Reability 0.921 dan Cronbach’s Alpha 0.869, variabel persiapan dokumen tender (PERS)  dengan  nilai Composite  Reability 0.920  dan Cronbach’s Alpha 0.883, variabel  evaluasi penawaran  (EVAL)  dengan  nilai Composite  Reability 0.827  dan Cronbach’s  Alpha 0.671, variabel  pengumuman  (PENG)  dengan  nilai Composite  Reability 0.884  dan Cronbach’s  Alpha 0.800, variabel sanggah (SANG) dengan nilai Composite Reability 0.776 dan Cronbach’s Alpha 0.616.  Selain  itu  hasil  uji  R-Square  mengindikasikan  bahwa  variabel  tahapan  –  tahapan e- procurement dapat  menjelaskan  61,7%  pada  Pencegahan Procurement  Fraud (PROC)  dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui pada penelitian ini. Dan nilai Q-Squared memiliki  nilai  sebesar  0.623.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  pada  penilitian  ini memiliki relevansi prediksi.

## Gambar 2
Structural Equation Modeling
Dari  hasil  model  estimasi  regresi  berganda  yang  menggunakan Structural  Equation Modeling pada  gambar  2  diatas,  maka  dapat  diperoleh  persamaan  regresi  data  panel  sebagai berikut:
Y = (0,01) (0,466)+(0,57)(0,001)+(-0,43)(0,001)+(0,51)(0,001)+(0,22)(0,37)+
(-0,16)(0,101)+(0,17)(0,83)+ ∈
PROC = 0,00466 + 0,00057 + (-0,00043) + 0,00051 + 0,00814 +(-0,01616)+0,01411+ ∈
Berdasarkan model persamaan diatas, dapat menggambarkan bahwa konstanta mempunyai nilai  koefisien  0,01,  menggambarkan  jika  Tahap  perencanaan  (PERE)  bernilai  positif  0,00466, Tahap  pembentukan  panitia  (PEMB)  bernilai  positif  0,00057,  Tahap  prakualifikasi  (PRAK) bernilai negatif 0,00043, Tahap persiapan dokumen tender (PERS) bernilai positif 0,00051, Tahap evaluasi  penawaran  (EVAL)  bernilai  positif  0,000814,  Tahap  pengumuman  (PENG)  bernilai negatif 0,01616, dan Tahap sanggah (SANG)bernilai positif 0,01411.

## Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis
No. Hipotesis Variabel Path coefficient P Value Hasil 1 H1 PERE 0.011 0.466  Ditolak 2 H2 PEMB 0.575 <0.001  Diterima 3 H3 PRAK -0.432 <0.001  Diterima 4 H4 PERS 0.513 <0.001  Diterima 5 H5 EVAL 0.221 0.037  Ditolak 6 H6 PENG -0.160 0.101  Ditolak 7 H7 SANG 0.173 0.083  Ditolak
Sumber : data olah peneliti (2023)
Berdasarkan  tabel  uji  hipotesis  dengan  menggunakan  Warppls  7.0,  maka  dari  7  variabel independen yang diuji, 3 variabel diantaranya diterima (H 2 , H 3 , H 4 ) sedangkan 4 variabel lainnya ditolak (H 1 ,  H 5 ,  H 6 ,  H 7 )  dengan  rincian  sebagai  berikut:  H 1 ,  dengan  nilai Path coefficient 0.011 dan  nilai P  Value 0.466  disimpulkan  bahwa  hipotesis  1  ditolak.  Untuk  nilai  H 2 Path  coefficient 0.575 dan nilai P Value <0.001, maka hipotesis 2 diterima. H 3 nilai Path coefficient -0.432 dan nilai P Value <0.001 disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima. Nilai H 4 Path coefficient 0.513 dan nilai P Value <0.001 disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima. H 5 nilai Path coefficient 0.221 dan nilai P  Value 0.037,  maka  hipotesis  5  ditolak.  Selanjutnya  H 6 nilai Path  coefficient -0.160  dan nilai P Value 0.101 disimpulkan bahwa hipotesis 6 ditolak. Dan terakhir H 7 nilai Path coefficient 0.173 dan nilai P Value 0.083 disimpulkan bahwa hipotesis 7 ditolak.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  uji  simultan  dmenunjukkan  bahwa  penerapan e-procurement berpengaruh  terhadap  pencegahan  fraud  di  wilayah  Sumatera  Selatan,  yang  dibuktikan  dengan data  kasus  tindak  korupsi dari  KPK  dari tahun  2020 ada  3  kasus, tahun 2021  ada  30  kasus  dan tahun  2022  ada  1  kasus  ( www.kpk.co.id ).  Hasil  uji  regresi  data,  untuk  hipotesis  pertama menunjukkan bahwa tahap perencanaan memiliki nilai path coefficient 0.011 dan p-value 0.466. Ini  mengartikan  bahwa  hipotesis  1  ditolak.  Hal  ini  sejalan  dengan  Wibowo,  (2015)  yang mengatakan  bahwa  perencanaan  tidak  dapat  mencegah  terjadinya  suatu  kecurangan,  terutama pada  sistem e-purchasing. Ini  juga  berkaitan  dengan  teori fraud  triangle yang  mengemukakan adanya  kecacatan  dalam  suatu  sistem  akan  memberikan  kesempatan  untuk  melakukan  tindak kecurangan.  Selain  itu,  Alexander  Marwata,  wakil  ketua  KPK  mengatakan  kecurangan  dapat terjadi  pada  saat  tahap  perencanaan  ( www.kpk.co.id ).  Perencanaan  tidak  dapat  mencegah terjadinya procurement  fraud pada  Wilayah  Sumatera  Selatan.  Untuk  Hipotesis  kedua,  tahap pembentukan  komite  memiliki  nilai path  coefficient 0.575  dan p-value <0.001.  Hal  ini
menunjukkan  bahwa  hipotesis  2  diterima  yaitu  tahap  pembentukan  komite  tidak  berpengaruh terhadap  pencegahan procurement  fraud ,  yang  artinya  pembentukan  komite  pengadaan  tidak dapat mencegah terjadinya fraud dalam pengadaan barang dan jasa. Fraud tersebut dapat terjadi akibat  pembentukan  komite  yang  tidak  berdasarkan  intergritas,  kejujuran,  dan  profesionalisme, serta  campur  tangan  dari  pemimpin  yang  membentuk  struktur  komite  pengadaan.    Temuan  ini juga  sama  seperti  temuan  penelitian  sebelumnya  yang  juga  menemukan  bahwa  tahap pembentukan komite tidak dapat mempengaruhi pencegahan procurement fraud (Agus Faisol et al., 2015; Oktaviani, 2017; Saptarini, 2020).
Selanjutnya Hipotesis ketiga, menemukan tahap prakualifikasi memiliki nilai path coefficient -0.432  dan p-value <0.001.  Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  hipotesis  ini  diterima.  Tahap prakualifikasi  tidak  dapat  mencegah  munculnya  kecurangan  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa. Tahap  prakualifikasi  bertujuan  untuk  memilih  perusahaan  atau  penyedia  barang  dan  jasa  yang sesuai  dengan  kriteria  mencakup  aspek  teknis  dan  keuangan  badan  pemerintahan.  Tahap prakualifikasi  justru  memiliki  kemungkinan  untuk  berbuat  curang  seperti  yang  dijelaskan  oleh Oemarmadi (2009)  yaitu  dokumen  tidak memenuhi  syarat,  evaluasi tidak  memiliki  kriteria,  dan tidak  adanya  penilaian  lapangan.  (Rahayu  et  al.,  2021)  dalam  penelitiannya  menambahkan kriteria dokumen  yang tidak  sesuai  diakibatkan  oleh ketidakmampuan  para  pelaksana kebijakan dalam  memahami  persyaratan  –  persyaratan.  Adapun  hal  yang  menyebabkan  terjadinya procurement  fraud pada  tahap  prakualifikasi  telah  dijelaskan  oleh    Agus  Faisol  et  al  (2015) bahwa  tahap  prakualifikasi  memiliki  dua  elemen  yang  saling  bersinergi  yaitu  sistem e- procurement dan komite pengadaan.  Sistem dapat menjalankan prosedur pemilihan calon peserta tender dengan sangat baik, tetapi tidak dapat mencegah adanya fraud jika komite pengadaan tidak melakukan  tugas  secara  baik.  Di  Hipotesis  keempat,  tahap  persiapan  dokumen  tender  memiliki nilai path  coefficient 0.513  dan p-value <0.001.  Ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  ini  diterima. Hal  ini  membuktikan  bahwa  adanya  pengaruh  pada  tahap  persiapan  dokumen  tender  terhadap pencegahan procurement fraud di Wilayah Sumatera Selatan. Temuan ini sama dengan penelitian – penelitian sebelumnya (Agus Faisol et al., 2015; Oktaviani, 2017; Saptarini, 2020). Responden telah mengemukakan bahwa penyusunan dokumen tender telah dilakukan secara transparan dan terbuka serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. E-procurement memberikan kemudahan bagi masyarakat  dalam  mengawasi  dan  mengoreksi  dokumen  tender,  yakni  dokumen  yang  ada  pada sistem e-procurement dapat  dilihat  oleh  masyarakat,  sehingga  transparansi  dapat  terjadi,  serta mampu mencegah fraud .
Hipotesis kelima yakni, tahap evaluasi penawaran memiliki nilai path coefficient 0.221 dan p-value 0.037  membuktikan  bahwa  hipotesis  ditolak.  Tahap  evaluasi  penawaran  berpengaruh terhadap pencegahan procurement fraud di Wilayah Sumatera Selatan.  Untuk Hipotesis keenam tahap  pengumuman  yaitu  nilai path  coefficient -0.160  dan p-value 0.101  yang  menunjukkan bahwa  hipotesis  ditolak.  Tahap  pengumuman  berpengaruh  terhadap  pencegahan procurement fraud di  wilayah  Sumatera  Selatan.  Responden  telah  mengemukakan  bahwa  mereka  telah mengumumkan  pengumuman  pemenang  peserta  lelang  secara  luas  melalui  media  massa  dan secara  tepat  waktu.  Responden  juga  menyatakan  setuju  bahwa  pengumuman  telah  dilakukan dengan baik. Dan yang terakhira hipotesis ketujuh, tahap sanggah memiliki nilai path coefficient 0.173  dan  p-value  0.083,  maka  hipotesis  ditolak.  Tahap  sanggah  dapat  berpengaruh  terhadap pencegahan procurement  fraud di  wilayah  Sumatera  Selatan.  Responden  telah  mengemukakan bahwa  mereka  selalu  terbuka  dalam  mengakomodasi  setiap  sanggahan  dan  mereka  telah mempublikasi sanggahan. Pengaruh sanggah terhadap pencegahan procurement fraud.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan e-procurement berpengaruh terhadap  pencegahan procurement  fraud di  Wilayah  Kabupaten/Kota  Sumatera  Selatan. Kemudian  dari  hasil  penelitian  ini  juga  disimpulkan  bahwa  dari  tujuh  tahapan e-procuerment , hanya  empat  tahapan e-procurement yang  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud (tahap persiapan  dokumen,  tahap  evaluasi  penawaran,  tahap  pengumuman,  dan  tahap  sanggah). Sedangkan  tiga  tahapan  lainnya  (Tahap  perencanaan,  tahap  pembentukan  komite,  dan  tahap prakualifikasi) pada e-procurement tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.
Keterbasaan  dalam  penelitian  ini  atas  jumlah  data  yang  didapatkan.  Jumlah  data  yang didapatkan  tidak  sesuai  dengan  jumlah  responden  dikarenakan  responden  tidak  bisa  diminta mengisi kuisioner akibat responden sedang berada di lokasi yang berbeda. Penelitian ini terbatas hanya  menggunakan  metode  kuisioner.  Dan  hanya  mewakili  satu  wilayah  pemerintahan kabupaten/kota  saja.  Saran  untuk  penelitian  selanjutnya  adalah  mengembangkan  metode penelitian dengan menggunakan metode selain kuisioner yaitu wawancara sehingga menghasilkan jawaban yang lebih realistis, dapat dilakukan di beberapa daerah lainnya dan mencakup cakupan wilayah  yang  lebih  luas.  Selain  itu  dapat  menambah  variabel  independen  lainnya  yang  terkait dengan e-procurement .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih pada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang  mendukung pendanaan terhadap  penelitian  ini,  yakni  Penelitian  Sains,  Teknologi  dan  Seni  dengan  SK  Dekan  Fakultas Nomor 2870/UN9.FE/TU.SK/2023.

## REFERENSI
Adiana,  I.  M.  B.,  Yasa,  I.  N.  M.,  &  Wardana,I.G  (2018).  Pengaruh  Electronic  Procurement Terhadap Good Governance Pada Pemerintah Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 5 , 1465. https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i05.p09
Akbar, A. G., Rosidi, & Andayani, W. (2019). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  terhadap  Pencegahan  Fraud  Pengadaan  Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi. Jurnal Economia , 15 (1), 69–81.
Azmi, L. M., Herwanti, T., & Asmony, T. (2017). e-Procurement Fraud In Government Sector : In The Perspective Of Fraud Diamond Theory. E-Proceeding Stie Mandala , 0 (0), 143–163.
Retrieved from http://jurnal.stie-mandala.ac.id/index.php/eproceeding/article/view/131
Banea, A. E., Saerang, D. P. E., & Warongan, J. D. L. (2020). Analisis Implementasi Sistem E- procurement Dalam Pendeteksian Dan Pencegahan Fraud Di PT. Pertamina RU VII Kasim Sorong. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “GOODWILL,” 11 (1), 19–27. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/28630
Danuta,  K.  S.  (2017).  Crowe’s  Fraud  Pentagon  Theory  dalam  Pencegahan  Fraud  pada  Proses Pengadaan melalui E-Procurement. Jurnal Kajian Akuntansi , 1 (2), 161–171. https://doi.org/10.33603/jka.v1i2.826
Dewi,  C.  A.  P.,  &  Sari,  R.  P.  (2022).  Implementation  of  e-procurement  system  and  internal control system for fraud prevention of goods and services procurement in jombang regency. Journal of Economic, Business and Accounting , 6 .
Faisol, I. A., Tarjo, & Musyarofah, S. (2015). The Implementation E-Procurement Towards Fraud Detection In Local Government. Airlangga Accounting International Conference .
Jati,  A.  A.  N.,  Andesto,  R.,  &  Fahria,  R.  (2020).  Effect  Of  Procurement  Ethics,  Procurement Environment  And  Quality  Of  The  Procurement  Committe  On  Goods/Services  Procurement Fraud. Journal of Chemical Information and Modeling , 125–144.
Jensen, M. C., Meckling, W. H., Coase, R., Kim, J., Mahoney, J. T., & Pandian, J. R. (1976). The Resource-Based View Within the Conversation of Strategic Management Author ( s ): Joseph T  .  Mahoney  and  J  .  Rajendran  Pandian  Published  by :  Wiley  Stable  URL : http://www.jstor.org/stable/2486455  The  Resource-Based  View  Within  The  Conversation  Of Str. Strategic Management Journal , 13 (4), 223–242. https://doi.org/10.1002/mde.l218
Mansor,  R.,  &  Mansor,  N  (2015).  Fraud  Triangle  Theory  and  Fraud  Diamond  Theory  . Understanding the Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory . Understanding the Convergent  and  Divergent  For  Future  Research. International  Journal  of  Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences , 5 , 38–45. https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-3/1823
Mutangili, S. K. (2019). Corruption in Public Procurement in Kenya : Causes , Consequences , Challenges  and  Cures  Mutangili  Kyalo  Solomon  ISSN :  2617-  3581  Corruption  in  Public Procurement  in  Kenya :  Causes  ,  Consequences  ,  Challenges  and  Cures. Journal  of Procurement and Supply Chain , 3 (1), 63–72.
Nugroho,  R.  S.,  Wanto,  A.  H.,  Trisnawati.  (2015).  Pengaruh  Implementasi  Sistem  Pengadaan Secara  Elektrinik  (E-Procurement)  Terhadap  Fraud  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Magetan). Jurnal  Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No.1 1, Hal. 1905-1911 | 3 (11), 1905–1911.
Obat, K. G. (2016). E-Procurement in Public Entities in Kisumu County , Kenya Kevin George Obat a Management Research Project Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for  the  Award  of  the  Degree  of  Master  of  Business  Administration  ,  School  of  Business  , University .
Oktaviani, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Dan Pendeteksi Fraud Di Sektor Publik (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Pesisir Selatan). 4 , 9–15.
Pramesti, M. A. D., Sunarsih, N. M., & Dewi, N. P. S. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen  Organisasi  dan  Kompensasi  Dalam  Pencegahan  Fraud  Pengadaan  Barang  Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada. Jurnal Kharisma , 2 (2), 78–95.
Primastiwi, A., Wardani, D. K., & Hanisah, H. (2020). Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan  Pengadaan Barang  dan  Jasa  Di  Sektor  Publik. Jurnal  Sosial  Ekonomi  Dan  Humaniora , 6 (1),  30–36. https://doi.org/10.29303/jseh.v6i1.76
Purwanto,  E.,  Mulyadi.,  Anwar,  C.  (2017).  Kajian  Konsep Diamond  fraud  Theory dalam PeeengadaanBarang/Jasa  di  Pemerintah  Kota  Bogor. Jurnal  Manajemen  Indonesia. Vol 17(3). ISSN: 2502-3703, P-ISSN:1411-7835.
Rahayu, N. K. D., Endiana, I. D. M., & Arizona, I. P. E. (2021). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan  Fraud  Pada  Pengadaan  Barang  /  Jasa  Dengan  Komunikasi  ,  Sumber  Daya  , Disposisi  Dan  Struktur  Birokrasi  Sebagai  Pemoderasi  (  Studi  Kasus  Pada  Biro  Pengadaan Barang / Jasa Setda Provinsi Bali ). JURNAL KARMA ( Karya Riset Mahasiswa Akuntansi ) , 1 (6), 1864–1871.
Romaisah., Imtikhanah, S & Hidayah, R. (2019). Pengaruh Implementasi Sistem E- Procurement Dan  Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Pengadaan  Barang/  Jasa Pemerintah. Jurnal Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan , 15 (2), 65–80.
Radianto,S.H.,  Soekarwo.,  Wijoyo,  S.,  Abrianto,  P.  O.,  Thalib,  P.,    Mulyono,  P.  E.  (2020). Analysis  on  the  implementation  of  goods/services  procurement  electronically  at  District Government Gresik. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol 29(6), 559-568.. https://doi.org/10.20473/adj.v1i1.18010
Sa’adah,  N.  (2020).  The  Implementation  of  E-Procurement  in  Indonesia:  Benefits,  Risks,  and
Problems. INFERENSI:  Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan , 14 (2),  283–304. https://doi.org/10.18326/infsl3.v14i2.283-304
Safari, M. (2017). Article information :Board and audit committee effectiveness in the Post- ASX Corporate Governance Principles and Recommendations era . Managerial Finance. Volume 43(10). DOI 10.1108/MF-07-2015-0185
Salim,  M.,  Syariffudin.,  Syamsuddin.  (2016).  Efek  Moderasi  Komitmen  Organisasi  Pada Pengaruh Implementasi E Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Jurnal Analisis , 5 (2), 178–185.
Sartika, D.,  Yuliani, F. (2013). Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. Kebijakan Publik , 4 , 119–218.
Septiawan, B., Ningsih, D.F. (2020). Penerapan E Procurement Dan Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan  Efektivitas  Pencegahan  Fraud  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa. Jurnal  Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi , 11 , 269–287.
Siahaan, A. Y., Trimurni, F. (2016). E-Procurement Policy Model: Striving towards Transparency in  Goods  and  Services  Procurement  in  North  Sumatera  Indonesia. Public  Policy  and Administration Research , 4 (12), 17–29.
Tuslaela.  (2017).  Kajian  Penerapan  E-Procurement  Dengan  Metode  Kualitatif  Deskriptif Komparatif : Studi Kasus Pada  PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (PJA). Prosisko , 4 (8), 1–8.
Tutu,  S.  O.,  Kissi,  E.,  Osei-Tutu,  E.,  Desmond,  A.  (2019).  Evaluating  critical  factors  for  the implementation  of  e-procurement  in  Ghana. International  Journal  of  Procurement Management , 12 (1), 1–14. https://doi.org/10.1504/IJPM.2019.096994
Wardhani,  I.  I.,  Pratami,  A.,  &  Pratama,  I.  (2021).  E-Procurement  sebagai  Upaya  Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. Jurnal  Akuntansi  Dan  Bisnis :  Jurnal  Program  Studi  Akuntansi , 7 (2),  126–139. https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5293
Wibowo, R. A. (2015). Mencegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa : Apa yang sudah dan yang masih harus dilakukan?(Apa yang sudah dan masih harus dilakukan?). Integritas , 1 (1), 37.
Wicaksono,  A.P.,  Urumsah,  D.,  &  Asmui,  F.  (2017).  The  Implementation  of  E-procurement System: Indonesia Evidence. SHS Web of Conferences , 34 (7), 10004. https://doi.org/10.1051/shsconf/20173410004
https://pkms.lkpp.go.id/detail/infografis/18203/tujuan-pengadaan-barangjasa https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik
https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1204-kpk-tetapkan-bupati-muara-enim-tersangka- kasus-suap-proyek-pada-dinas-pupr
https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2054-kpk-tahan-tersangka-pengadaan-proyek-dinas- pupr-kabupaten-muara-enim