Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2

## Kepentingan Nasional Indonesia Menolak Ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)
Agus Subagyo* 1 , Henike Primawanti 2
1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112-116, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Indonesia
e-mail: * 1 agus.subagyo@lecture.unjani.ac.id , 2 henike@email.unikom.ac.id

## Abstract
A  one  of  the  international  agreements  under  WHO  relating  to  publik  health  is  the  FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) which aims to protect people in the world from the threat of the impact of cigarette consumption and the implications of exposure to cigarette smoke. To date, Indonesia is the only country in Asia that has not ratified the FCTC. This study wants to find answers to the question why Indonesia refuses to ratify the FCTC? In answering this question, the theoretical basis  of  James  S  Rosenau's  foreign  policy  is  used.  The  method  used  is  a  qualitative  method  with interview  data  collection  techniques  and  literature  study.  The  results  of  this  study  indicate  that Indonesia  rejects  FCTC  ratification  due  to  systemic  fa c tors  (in  the  form  of  FCTC  being  seen  as  a Western global regime that will dominate the Indonesian tobacco market), governmental faktors (in the form of rejection by the Ministry of Industri and Trade because FCTC is detrimental to the national economy), societal fa c tors (in the form of pressure from tobacco farmer groups towards FCTC), and idiosyncratic factors  (values,  experiences,  and relations  of  parliamentarians  with  tobacco farmers). The novelty found is that the Indonesian government prefers economic interests, compared to publik health interests.
Keywords: National Interest, Ratification, FCTC.

## Abstrak
Salah satu perjanjian internasional dibawah WHO yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat adalah FCTC ( Framework Convention on Tobacco Control ) yang bertujuan melindungi umat manusia di dunia dari ancaman dampak dari konsumsi rokok dan implikasi paparan asap rokok. Sampai dengan saat  ini,  Indonesia  merupakan  satu-satunya  negara  di  Benua  Asia  yang  belum  meratifikasi  FCTC. Penelitian  ini  ingin  mencari  jawaban  atas  pertanyaan  mengapa  Indonesia  menolak  ratifikasi  FCTC? Dalam menjawab pertanyaan ini maka dipergunakan landasan teori politik luar negeri James S Rosenau. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia menolak ratifikasi FCTC disebabkan oleh faktor  sistemik  (berupa  FCTC  dipandang  sebagai  rezim  global  Barat  yang  akan  menguasai  pasar tembakau Indonesia), faktor governmental (berupa penolakan Kementerian Industri dan Perdagangan karena  FCTC  merugikan  ekonomi  nasional),  faktor societal (berupa  tekanan  dari  kelompok  petani tembakau terhadap FCTC), dan faktor idiosinkretik (nilai, pengalaman, dan relasi anggota parlemen dengan  petani  tembakau).  Novelty  yang  ditemukan  adalah  pemerintah  Indonesia  lebih  memilih kepentingan ekonomi ( economic interest ), dibandingkan dengan kepentingan kesehatan publik ( publik health interest ).
Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Ratifikasi, FCTC.
1. Pendahuluan Dalam konteks global, permasalahan  tembakau  dan  rokok  telah
menjadi perhatian global sejak dulu sampai dengan  saat  ini  (Barber,  2008).  Ancaman dari  konsumsi  rokok  dan  paparan  asap rokok  terhadap  kesehatan  masyarakat menjadi perhatian semua kalangan internasional.  Pada  level  dunia,  di  tahun 2020, WHO mencatat bahwa setiap tahun 8 juta  orang  meninggal dunia  akibat penggunaan  tembakau,  yang  terdiri  dari  7 Juta  pengguna  aktif  tembakau  dan  1  Juta orang perokok pasif. Setiap menit 10 orang meninggal  akibat  penggunaan  tembakau dan  konsumsi  rokok.  Di  Indonesia, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa pada tahun 2020, 225.700 orang meninggal dunia  akibat  perilaku  mengkonsumsi rokok.  Bahkan,  WHO  pernah  menyatakan bahwa  dampak  dari  tembakau  dan  rokok telah  menyebabkan  kematian  ratusan  juta orang  di  dunia  sehingga  tembakau  dan rokok dianggap seolah seperti “virus” yang menyebabkan “epidemi” berskala global.
Berbagai  upaya  dilakukan  oleh masyarakat internasional, lembaga kesehatan internasional dan berbagai NGO internasional  untuk  menghilangkan  dan mengurangi  resiko  penggunaan  tembakau dan  konsumsi  rokok  pada  kesehatan masyarakat global (Putri & Paulus, 2014). Hal ini beralasan mengingat sampai dengan tahun  2021,  jumlah  perokok  di  dunia mencapai  1.14  Milyar  orang,  dimana Indonesia  dinobatkan  sebagai  negara dengan  jumlah  perokok  terbesar  di  dunia, yakni  mencapai  58  Juta  perokok  pria  dan 3,46  Juta  perokok  wanita,  diikuti  dengan China,  India,  Amerika  Serikat,  Jepang, Turki, Vietnam, Philipina, dan Bangladesh. Ditambah  dengan  telah  mengguritanya industri  hasil  tembakau  (IHT),  khususnya perusahaan  /  korporasi  rokok  dalam  skala global  yang  telah  berjalin  berkelindan dengan  aspek  ekonomi,  sosial,  dan pembangunan.
Salah  satu  upaya  maksimal  dan mengkristal  yang  telah  dilakukan  oleh
masyarakat  internasional  dalam  kerangka lembaga  kesehatan  internasional  WHO dalam mengurangi dampak pertembakauan dan  perilaku  merokok  adalah  menyusun perjanjian  internasional  yang  diberi  nama Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau
Kerangka Pengendalian  Tembakau  (Ahsan,  dkk,
2018).  FCTC  disepakati  sebagai  sebuah konvensi internasional yang mengikat pada konferensi kesehatan dunia pada tanggal 21 Mei 2003, setelah melalui proses pembahasan  dan  perdebatan  yang  panjang selama kurang lebih 4 tahun (Maba, 2008). Sampai  dengan  saat  ini,  sudah  ada  187 negara  di  dunia  yang  meratifikasi  FCTC dan  masih  ada  9  negara  lagi  yang  belum meratifikasi perjanjian internasional tersebut, salah satunya Indonesia.
Indonesia  merupakan  satu-satunya  negara di  Asia  yang  belum  meratifikasi  FCTC (Sianturi,  2014).  Hal  ini  sangat  ironis karena sejak awal pembahasan terbentuknya FCTC, justru Indonesia yang aktif dan gigih memperjuangkan pentingnya terbentuknya konvensi internasional yang  mengatur  tentang tembakau dan rokok karena merusak masa depan  dunia  (Pambudi,  2021).  Bahkan, Indonesia  disebut-sebut  sebagai  salah  satu inisiator  dari  terbentuknya  FCTC.  Akan tetapi,  setelah  FCTC  disepakati,  terbentuk dan  diratifikasi  oleh  banyak  negara, Indonesia  belum  meratifikasi,  ditengah tekanan internasional agar supaya Indonesia  segera  meratifikasi  FCTC. Negara-negara penghasil tembakau terbesar  di  dunia  dan  pengkonsumi  rokok terbesar  di  dunia,  seperti  China,  India, Amerika  Serikat,  dan  Brazil  meratifikasi FCTC,  namun  Indonesia  malah  menolak ratifikasi FCTC (Rajasa & Adhi, 2021).
Penelitian  ini  akan  menganalisis tentang  penolakan  Indonesia  meratifikasi FCTC. Penelitian ini bertolak dari pertanyaan:  Mengapa  Indonesia  menolak
ratifikasi  FCTC?  Perumusan  masalah  ini tentu harus dijawab secara ilmiah, sistematis,  dan  metodologis  berbasis  pada data, fakta dan informasi yang berdasarkan kajian  ilmiah  agar  supaya  terpetakan alasan,  motif,  dan  latar  belakang  yang mendasari kebijakan luar negeri Indonesia yang  menolak  ratifikasi  FCTC.  Peneliti ingin mengupas apa dibalik keputusan dan sikap  pemerintah  yang  menolak  ratifikasi, yang dilihat dari aspek proses pengambilan keputusan,  khususnya  aktor-aktor  yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya aktor yang dominan mempengaruhi  kebijakan  politik  luar negeri Indonesia menolak ratifikasi FCTC.
Sebenarnya sudah banyak penelitian tentang ratifikasi  FCTC,  namun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,  sejauh  pengamatan  peneliti, belum ada yang mengupas dari aspek teori politik luar negeri versi James S Rosenau. Penelitian  ratifikasi  FCTC  dilakukan  oleh Fajar  Kurniawan  (2020)  tentang  aspek yuridis  dari  urgensi  ratfikasi  FCTC, Trianggraini (2009) yang mengupas faktor internal  dan  eksternal  Indonesia  menolak FCTC,  Yani  Qarin  Zaqiyah  (2016)  yang membahas penolakan ratifikasi FCTC dari aspek proses pengambilan keputusan versi Graham  T  Allison,  dan  Indra  Purnama Rahman (2012) yang menganalisis tentang aspek  kerugian  ekonomi  semata  jika Indonesia  meratifikasi  FCTC.  Urgensi penelitian  ini  adalah  bahwa  sejauh penelusuran  yang  dilakukan  oleh  peneliti, belum  ada  penelitian  lain  yang  mengkaji tentang  kepentingan  nasional  Indonesia menolak  ratifikasi  FCTC  yang  dilihat  dari perspektif  teoritik  politik  luar  negeri  versi James S Rosenau, yang menganalisis aspek sistemik,  governmental,  societal,  dan idiosenkretik,  sehingga  kebaruan  / novelty dari  tulisan  ini  dapat  melengkapi  mozaik pengetahuan  tentang  penolakan  Indonesia terhadap  ratifikasi  FCTC,  sehingga  akan
berkontribusi  dalam  pembuatan  kebijakan pemerintah di masa mendatang, khususnya dalam menata dan mengelola industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia.
2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran
Dalam  menjawab  apa  kepentingan nasional  Indonesia  menolak  ratifikasi FCTC,  maka  dipergunakan  landasan  teori sebagai  pisau  analisis  agar  terpetakan motif,  alasan,  dan  latar  belakang  dibalik keputusan  pemerintah  tersebut.  Landasan teori yang dipergunakan adalah teori politik luar negeri versi James N Rosenau (2000). Menurut Rosenau, politik luar negeri suatu negara selalu diabdikan untuk kepentingan nasionalnya.  Apapun  yang  dilakukan  oleh setiap  negara  akan  selalu  ditujukan  agar terwujud  kepentingan  nasionalnya.  Sikap dan perilaku setiap negara dalam interaksinya  dengan  negara  lain  akan senantiasa  dimuarakan  pada  kepentingan nasionalnya  masing-masing  (Perwita  & Yani,  2006).  Dalam  pandangan  Rosenau, politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh sumber / input, yakni sumber sistemik ( systemic  sources ),  sumber  masyarakat ( societal  sources ),  sumber  pemerintah ( governmental  sources ),  dan  sumber idiosinkratik ( idiosyncratic sources ).
Sumber  sistemik  diartikan  sebagai lingkungan  eksternal  /  diluar  negara  yang mempengaruhi antar aktor di dalam negara dalam  proses  pengambilan  keputusan, khususnya  menyangkut  adanya  sistem, regulasi, aliansi, koalisi, maupun hubungan antar  negara  dalam  konteks  global  dan regional.  Sumber  masyarakat  merupakan lingkungan  internal  mencakup  aspek politik,  ekonomi,  sosial,  sejarah,  budaya, dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat,  khususnya  ormas,  LSM, asosiasi, komunitas, aktivis maupun berbagai  gerakan  non  pemerintah  yang
selalu  berupaya  mempengaruhi  proses pengambilan  keputusan  yang  bersifat publik. Sumber pemerintah adalah lingkungan  internal  yang  meliputi  organ, lembaga dan unit kerja yang ada di dalam organisasi pemerintah, seperti kementerian /  lembaga  pemerintah,  partai  politik, parlemen,  maupun  kementerian,  yang setiap  saat  berupaya  mengambil  bagian dalam  sistem  pengambilan  keputusan. Sumber  idiosinkratik  adalah  nilai-nilai, pengalaman,  bakat,  persepsi,  relasi,  minat dan  tradisi  yang  dimiliki  oleh  para  elit politik,  elit  pemerintah,  elit  pengambil kebijakan  dan  aktor  penentu  kebijakan yang  selalu  mempengaruhi  dalam  proses pengambilan keputusan.
Dalam konteks fenomena Indonesia yang  tidak  meratifikasi  FCTC,  apabila ditinjau dari teori politik luar negeri James N  Rosenau,  maka  dapat  diaplikasikan bahwa  terdapat  faktor  sistemik,  faktor masyarakat,  faktor  pemerintah,  dan  faktor ideosinkretik  yang  mendorong  sikap  dan perilaku politik luar negeri Indonesia yang tidak  meratifikasi  FCTC.  Dugaan  ilmiah sementara  berdasarkan  teori  politik  luar negeri  James  S  Rosenau  ini  akan dibuktikan  melalui  wawancara  terhadap informan  yang  diambil  secara purposive sampling dan  penelusuran  studi  pustaka  / studi  literature  sehingga  akan  teruraikan dan  terpetakan  motif,  alasan,  dan  latar belakang Indonesia yang menolak ratifikasi FCTC.

## 3. Metode Penelitian
Dalam menjawab pertanyaan penelitian di  atas,  dipergunakan  metode  penelitian kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif adalah  metode  riset  yang  berupaya menganalisis  dan  menjelaskan  fenomena apa adanya secara mendalam sehingga akan terungkap  penyebab  dari  lahirnya  suatu peristiwa,  kaitannya  dengan  peristiwa
lainnya  (Creswell,  1998),  dan  bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut, khususnya motif dan alasan yang mendasari sebuah kejadian, yang dianalisis secara  bermakna,  terutama  mengungkap makna  dibalik  data  dan  peristiwa  yang terjadi (Denzin & Lincoln, 2009).
Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  wawancara  mendalam dan studi literature. Wawancara mendalam dilakukan kepada unsur pemerintah (Kementerian  Kesehatan,  Kementerian Perindustrian,  Kementerian  Perdagangan, Kementerian Pertanian), unsur DPR (Komisi  IX),  dan  perusahaan  rokok (Gabungan  Perusahaan  Rokok  Indonesia), dan unsur petani tembakau (Asosiasi Petani Tembakau  Indonesia).  Studi  literature diarahkan  pada  berbagai  dokumen,  jurnal, buku, dan laporan penelitian yang membahas  tentang  ratifikasi  FCTC  agar terpetakan “state of the art” dan “novelty” dari  penelitian  ini  diantara  penelitian sejenis yang dilakukan peneliti sebelumnya.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Apa Itu FCTC?
FCTC  adalah  sebuah  konvensi internasional yang berada dibawah naungan organisasi kesehatan dunia WHO (Nur  Heriyanto,  2016).  FCTC  mulai disepakati  dan  berlaku  mengikat  sejak tahun  2003  dan  sebagian  besar  negara  di dunia  sudah  meratifikasinya.  Tujuan  dari lahirnya  FCTC  adalah  untuk  untuk mengurangi  efek  negative  dari  industri tembakau  dan  dampak  perilaku  aktif merokok dari masyarakat, termasuk paparan  asap  rokok  bagi  perokok  pasif (Mulyana, 2014). Ancaman kesehatan dari efek  yang  ditimbulkan  perilaku  merokok dan paparan asap rokok sangat membahayakan  kesehatan  individu  dan kesehatan  masyarakat.  FCTC  lahir  untuk
melindungi  generasi  saat  ini  dan  generasi masa  mendatang  (generasi  milenial  dan generasi zilenial) dari efek konsumsi rokok dan asap rokok.
FCTC merupakan aturan internasional  yang  terdiri  atas  11  Bab  dan 38  Pasal  yang  mengatur  secara  khusus tentang  bagaimana  mendorong  semua anggota / peserta konvensi untuk mengambil  langkah  yang  tegas  dan signifikan  tentang  tata  kelola  industri tembakau dan pengendalian pasokan rokok serta  perilaku  merokok  (Achadi,  2008). Pasal  13  FCTC  menegaskan  bahwa  setiap negara anggota melakukan pelarangan total terhadap jenis iklan, pemberian sponsorship, dan promosi produk tembakau.  Pasal  8  menekankan  bahwa rokok dapat menyebabkan penyakit, kematian,  dan  kecacatan,  sehingga  harus dilakukan  aturan  berupa  kawasan  tanpa rokok secara menyeluruh. Pasal 6 mewajibkan negara-negara peserta konvensi  untuk  menaikan  pajak  tembakau dan melarang bebas bea cukai untuk produk tembakau.  Pasal  9  dan  10  mewajibkan negara-negara  peserta  konvensi agar mengatur  kandungan  produk  tembakau. Indonesia  sejak  awal  adalah  negara  yang aktif  terlibat  dalam  pembahasan  dan penyusunan  berbagai  isu,  regulasi,  dan pasal-pasal dalam FCTC (Mulyana, 2015). Kendati  demikian,  Pemerintah  Indonesia pada  menit-menit  akhir,  tidak  meratifikasi dan membatalkan penandatanganan dokumen FCTC, hingga batas akhir tanggal 31  Mei  2003.  Sampai  dengan  saat  ini, Indonesia  merupakan  negara  di  Asia Pasifik  dan  OKI  yang  tidak  meratifikasi FCTC.  Padahal,  FCTC  merupakan  suatu hukum internasional yang telah diratifikasi oleh  187  negara,  termasuk  negara-negara yang berpredikat sebagai penghasil tembakau  terbesar  di  dunia.  Inilah  yang merupakan sebuah fenomena ironis,
janggal,  dan  tentunya  perlu  mendapatkan penjelasan ilmiah dalam penelitian ini.

## 4.2 Keuntungan Meratifikasi FCTC
Dalam menganalisis penyebab Indonesia  tidak  meratifikasi  FCTC,  maka terlebih  dahulu  akan  diuraikan  tentang keuntungan  bagi  Indonesia  meratifikasi FCTC. Aspek kesehatan menjadi keuntungan  dari  ratifikasi  FCTC,  dimana melalui  ratifikasi  FCTC  akan  melindungi generasi muda dari efek industri tembakau, dampak  penggunaan  rokok,  dan  efek paparan asap rokok. Konsumsi rokok yang tinggi  pada  masyarakat  Indonesia  akan menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat, dimana banyak sekali penyakit yang  muncul  pada  masyarakat  yang ternyata  disebabkan  oleh  rokok  (Santoso, 2014).  Efek  rokok  dapat  menyebabkan kematian,  kecacatan,  dan  munculnya berbagai  penyakit  kronis.  Ditambah  lagi dengan munculnya fenomena perokok anak dan remaja yang masiff di setiap daerah di wilayah  Indonesia  sehingga  mengancam masa depan sumber daya manusia Indonesia.
Biaya  dan  anggaran  negara  untuk membiayai  orang  yang  sakit  karena merokok melalui jaminan sosial kesehatan, seperti  BPJS  membengkak  dan  berbagai asuransi kesehatan lainnya yang membengkak  karena  banyaknya  penyakit akibat  dari  perilaku  merokok.  APBN  dan APBD  banyak  tersedot  untuk  membiayai BPJS  sehingga  pada  akhirnya  justru  akan mengancam  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat. Indeks
Pembangunan  Manusia  (IPM)  Indonesia berada dalam kondisi stagnasi karena aspek kesehatan  masih  sangat  rendah,  yang tentunya,  salah  satunya,  disebabkan  oleh banyaknya  orang  sakit,  meninggal  dunia, dan  mengalami  kecacatan  karena  perilaku merokok dan paparan asap rokok. Perokok aktif  dan  perokok  pasif  sangat  banyak  di
Indonesia  sehingga  mengancam  kesehatan masyarakat. Ratifikasi FCTC tentu menjadi kebutuhan  agar  supaya  dapat  bermanfaat dalam melindungi masyarakat dari ancaman rokok yang mengancan kesehatan masyarakat.  Keuntungan  ratifikasi  FCTC tentu  awalnya  dari  aspek  kesehatan  agar supaya masyarakat terlindungi dari perilaku  merokok  dan  melahirkan  SDM unggul  untuk  Indonesia  yang  maju  dan sejahtera,  terbebas  dari  konsumsi  rokok maupun  paparan  asap  rokok,  di  tengah masyarakat.

## 4.3 Kerugian Tidak Meratifikasi FCTC
Sementara  itu,  kerugian  Indonesia yang tidak meratifikasi  FCTC adalah : (1) Indonesia  akan  menjadi  tujuan  dan  target pemasaran  industri  rokok  nasional  dan global  yang  tentunya  akan  beresiko merusak stabilitas kesehatan generasi masa depan bangsa dan menghambat peningkatan kualitas SDM yang unggul; (2) Perilaku  konsumsi  rokok  di  tengah masyarakat  Indonesia  diprediksi  akan semakin meningkat khususnya pada kalangan  komunitas  rentan,  seperti  anak, remaja,  ibu  hamil,  dan  penduduk  yang tergolong miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan  angka  penyakit  /  kesakitan dan  kematian  yang  terjadi  akibat  dari konsumsi  rokok;  (3)  Indonesia  dipastikan tidak  akan  memiliki  kesempatan  untuk mengikuti  acara  conference  of  party  atau konferensi  antar  negara-negara  yang  telah meratifikasi  FCTC  guna  memperjuangkan berbagai  kepentingan  dan  ikut  dalam pembahasan  /  negosiasi  implementasi panduan dan juga protokok dalam FCTC.
Berdasarkan  hal  itu,  sebenarnya banyak  sekali  kerugian  yang  dialami  oleh Indonesia  yang  tidak  meratifikasi  FCTC, khususnya berkaitan dengan aspek kesehatan  manusia,  ancaman  kesehatan publik,  dan  berkenaan  dengan  harkat  dan martabat bangsa dalam melindungi
masyarakat,  terutama  anak  dari  ancaman penyakit (Gettari, 2020). Kemajuan bangasa sangat ditopang oleh sumber daya manusia yang unggul dan bermutu. Sumber daya  manusia  yang  bermutu  sangat ditentukan  oleh  aspek  kesehatan.  Tingkat kesehatan  masyarakat,  khususnya  kondisi kesehatan  individu  /  perorangan  sangat menentukan  sistem  kekebalan  kesehatan masyarakat. Bagaimana SDM bisa dikatakan unggul, bermutu, dan berkualitas apabila banyak penyakit yang menjangkiti, banyak yang meninggal dunia, dan banyak yang mengalami kecacatan karena penyakit.  Penyakit  yang  mengancam manusia  ini  disinyalir  banyak  berasal  dari konsumsi  rokok  maupun  paparan  asap rokok.
Melihat fakta keuntungan meratifikasi FCTC dan fakta kerugian tidak meratifikasi  FCTC  tersebut,  menjadi pertanyaan  publik,  mengapa  Pemerintah Indonesia  tidak  meratifikasi  konvensi internasional  dibawah  naungan  WHO tersebut? Peneliti menduga bahwa kebijakan  pemerintah  menolak  ratifikasi FCTC  tentu  ada  alasannya,  ada  motifnya, da nada latar belakangnya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengupas motif, alasan, dan latar  belakang  yang  mendasari  sikap, perilaku,  dan  kebijakan  pemerintah  yang menolak  ratifikasi  FCTC  di  tengah kecaman,  desakan  dan  kritikan  dari berbagai  pihak/kelompok  agar  supaya pemerintah Indonesia meratfikasi FCTC.

## 4.4  Tarik  Menarik  Kepentingan  Dalam Penolakan Ratifikasi FCTC
Untuk  menganalisis  dan  mengupas mengapa  pemerintah  Indonesia  menolak ratifikasi  FCTC,  maka  dipergunakan  teori politik luar negeri versi James S Rosenau, dimana  politik  luar  negeri  suatu  negara selalu  dipengaruhi  oleh  faktor  sistemik, societal,  governmental,  dan  idiosinkretik. Apabila  teori  ini  diaplikasikan  dalam
menjawab  mengapa  Indonesia  menolak ratifikasi  FCTC,  maka  jawabannya  adalah adanya  faktor  sistemik,  faktor  societal, faktor governmental, dan faktor idiosinkretik,  yang  mempengaruhi  proses pengambilan  keputusan  di  dalamnya, khususnya adanya konstelasi tarik menarik antar aktor yang mengusung
kepentingannya masing-masing, mengalami dinamika tarik ulur, pergulatan, negosiasi,  dan  lobi  untuk  meloloskan agendanya
masing-masing.
Untuk menganalisis proses pengambilan
keputusan  dibalik  penolakan  pemerintah Indonesia  dalam  meratifikasi  FCTC,  akan dipetakan aktor-aktor politik beserta agenda  dan  kepentingannya  masing- masing yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yang akan diuraikan sebagai berikut:
a. Faktor Sistemik
Aktor  yang  terlibat  dalam  lingkup sistemik ini adalah organisasi internasional (WHO)  dan  NGO  internasional  yang bergerak  di  bidang  kesehatan,  yang menekan pemerintah Indonesia agar supaya pemerintah  meratifikasi  FCTC  melalui berbagai  forum  internasional,  khususnya tekanan,  desakan,  dan  dorongan  agar Indonesia  secepatnya  meratifikasi  FCTC karena  sudah  sangat  mendesak.  Namun demikian,  tekanan  internasional  baik  dari negara-negara,  organisasi  internasional, dan NGO internasional terhadap Indonesia agar  meratifikasi  FCTC  masih  sangat lemah dan tidak dibarengi dengan tekanan kuat bahkan ancaman, sehingga pemerintah Indonesia  tetap  bersikukuh  untuk  tidak meratifikasi  FCTC.  Ditambah  lagi  dengan persepsi dan keyakinan pemerintah Indonesia yang menganggap bahwa FCTC merupakan rezim  internasional  yang mengikat  setiap  negara  anggota  sehingga apabila Indonesia meratifikasi FCTC maka
akan menjadikan Indonesia terjebak dalam jebakan  rezim  internasional.  Pemerintah Indonesia menilai bahwa FCTC merupakan produk  sistemik  global  Barat  yang  ingin menguasai  pasar  domestik  Indonesia sehingga menjadi pintu masuk bagi produk tembakau  dan  rokok  untuk  membanjiri pasar  domestik  Indonesia  sehingga  akan merugika perekonomian nasional, khususnya industri hasil tembakau.
b. Faktor Sosietal
Aktor  yang  terlibat  dalam  lingkung societal  bersifat  beragam,  baik  yang  pro ratifikasi  FCTC  maupun  yang  kontra ratifikasi  FCTC.  Pihak  yang  pro  ratifikasi FCTC adalah kalangan aktivis dan asosiasi yang berkaitan dengan kesehatan, khususnya  Ikatan  Dokter  Indonesia  dan berbagai  komunitas  kesehatan  masyarakat Indonesia.  Sedangkan  pihak  yang  kontra terhadap  ratifikasi  FCTC  adalah  asosiasi petani  tembakau  di  berbagai  daerah  di seluruh  Indonesia.  Bagi  masyarakat  yang pro ratifikasi, seperti IDI misalnya, sangat getol  dan  gigih  mendesak  pemerintah melalui  berbagai  media  massa  maupun media  sosial  termasuk  menciptakan  opini publik  agar  supaya  pemerintah  segera meratifikasi FCTC. Bahkan, bentuk aspirasi  ini  juga  dilakukan  melalui  aksi unjuk  rasa,  aksi  demonstrasi  dan  berbagai aksi  sosial  lainnya  yang  mengundang perhatian  publik.  Bagi  masyarakat  yang anti  ratifikasi  FCTC  yang  diwakili  oleh Asosiasi  Petani  Tembakau  Indonesia (APTI), ratifikasi FCTC merupakan kesalahan fatal dan akan mengancam petani tembakau lokal sehingga asosiasi ini selalu aktif merespon berbagai isu dan kebijakan yang berhubungan dengan pertembakauan, termasuk  ratifikasi  FCTC.  Berbagai  lobi dilakukan  oleh  asosiasi  petani  tembakau dan  didukung  oleh  korporasi  rokok nasional  yang  berkepentingan  pula  agar
supaya Indonesia tidak meratifikasi  FCTC karena  akan  merugikan  industri  rokok nasional dan mengancam para buruh yang banyak  bekerja  di  sector  industri  rokok nasional selama ini. Salah satu kutipan dari aktivis  kesehatan  dan  pengurus  inti  IDI adalah  Daeng  M  Faqih,  tentang  ratifikasi FCTC,  dalam  salah  satu  webinar  sebagai berikut:
“Yang  paling  penting  adalah  semua  pihak harus mendorong pemerintah untuk meratifikasi  FCTC  sebagai  komitmen  untuk melindungi  generasi  masa  depan  bangsa. FCTC  adalah  bentuk  komitmen  global  dalam penggunaan tembakau. Industri rokok saat ini sudah sangat membahayakan kesehatan masyarakat,  baik  itu  rokok  konvensional maupun  rokok  elektrik  (vape)  yang  harus menjadi  perhatian  semua  pihak.  Oleh  karena itu,  mohon  kepada  pemerintah  untuk  serius memikirkan ratifikasi FCTC”.
c. Faktor Governmental
Aktor  yang  terlibat  dalam  lingkup governmental  ini  terbelah  menjadi  dua, yakni Kementerian Kesehatan yang mendukung ratifikasi FCTC dan Kementerian  Perindustrian,  Kementerian Perdagangan,  serta  Kementerian  Pertanian yang  menolak  ratifikasi  FCTC.  Bagi Kementerian  Kesehatan,  ratifikasi  FCTC merupakan sebuah keniscayaan dan keharusan  apabila  Indonesia  ingin  maju, tangguh,  dan  sejahtera  dengan  SDM  yang unggul, yang ditopang oleh aspek kesehatan masyarakat yang tinggi.
Kementerian  Kesehatan  meyakini  bahwa banyak  sekali  keuntungan  dan  manfaat yang  akan  didapatkan  apabila  Indonesia meratifikasi  FCTC,  khususnya  berkenaan dengan aspek kesehatan manusia, kesehatan  masyarakat,  dan  SDM  yang sehat.  Kementerian  Kesehatan  melakukan berbagai  upaya  agar  supaya  pemerintah melakukan ratifikasi FCTC. Bagi Kementerian  Perindustrian,  Kementerian Perdagangan, dan
Kementerian
Perdagangan,  ratifikasi  FCTC  merupakan kesalahan  besar  karena  akan  merugikan para  petani  tembakau  lokal,  mengancan industri  rokok  nasional,  menghambat pertumbuhan  ekonomi,  dan  mengancam stabilitas ekonomi nasional. Ketiga Kementerian  ini  meyakini  bahwa  industri hasil tembakau dan industri rokok nasional merupakan  tulang  punggung  ekonomi nasional, yang selama ini banyak mendukung pembangunan nasional, khususnya  peningkatan  lapangan  kerja, peningkatan  ekonomi  petani  tembakau, menyumbang  pajak,  dan  mensejahterakan masyarakat.  Ditambah lagi  bahwa industri hasil  tembakau  selama  ini  tidak  hanya sekedar bermanfaat secara ekonomi, namun sudah  menjadi  symbol,  identitas,  budaya, dan  jati  diri  bangsa  dimana  industri  hasil tembakau merupakan warisan bangsa yang lahir secara turun temurun. Oleh karena itu, berbagai  upaya  dilakukan  agar  supaya pemerintah tidak meratifikasi FCTC. Salah satu  kutipan  wawancara  Ketua  Umum Gabungan  Perserikatan  Pabrik  Rokok Indonesia (GAPRI), Henri Najoan, tentang ratifikasi FCTC adalah:
“FCTC  merupakan  perjanjian  internasional yang  akan  merugikan  industri  rokok  nasional apabila  Indonesia  meratifikasinya.  Sebaiknya, pemerintah  Indonesia  tidak  perlu  meratifikasi FCTC  karena  sebenarnya  Indonesia  telah memiliki  aturan  hukum  berupa  PP  No  109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung  Zat  Adiktif  Berupa  Produk Tembakau  Bagi  Kesehatan.  PP  ini  sudah melampui aturan dalam FCTC, dimana PP ini lebih lengkap, lebih detail, dan lebih terperinci dalam  mengatur  industri  hasil  tembakau, sehingga tidak perlu lagi ratifikasi FCTC”.
d. Faktor Idiosinkretik
Aktor  yang  terkait  dengan  lingkup ideosinkretik adalah para pengambil keputusan yang ada di parlemen, khususnya  Komisi  IX  DPR  RI,  yang sebagian  menolak  ratifikasi  FCTC.  Salah
satu  anggota  DPR  yang  sangat  gigih membela  petani  tembakau  dari  ancaman ratfikasi FCTC adalah Misbakhun. Misbakhun selalu menolak ratifikasi FCTC dengan  alasan  akan  merugikan  petani tembakau lokal, mengancam pasar domestik karena akan banjir produk rokok asing,  dan  berpotensi  mematikan  industri rokok nasional yang ada sejak dulu secara turun temurun.
Sikap anggota DPR yang satu ini tidak terlepas  dari  pengalaman,  sejarah,  dan nilai-nilai  yang  ada  dalam  dirinya  sejak lahir  sebagai  anak  petani  tembakau, sehingga mempengaruhi sikap, cara berpikir  dan  perilaku  dalam  memandang industri  hasil  tembakau,  sehingga  sangat wajar  apabila  menolak  ratifikasi  FCTC. Salah  satu  kutipan  wawancara  dengan Misbakhun  dalam  acara  webinar  yang diselenggarakan  oleh  Unjani  Cimahi sebagai berikut:
“Industri  Hasil  Tembakau  (IHT)  merupakan warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dipertahankan  dari  ancaman  global  Barat, khususnya ratifikasi FCTC. Jutaan masyarakat yang  menggantungkan  hidupnya  pada  sector pertembakauan  dan  industri  rokok,  sehingga keputusan meratifikasi FCTC adalah kesalahan besar  dan  tidak  berbasis  pada  kepentingan nasional. FCTC adalah alat global Barat untuk menguasai  industri  tembakau  nasional  dan industri  rokok  nasional,  sehingga  harus diwaspadai dan pemerintah harus cermat serta berpihak pada rakyat dan kepentingan nasional dalam  menyikapi  pro  dan  kontra  ratifikasi FCTC.  sector  tembakau  dan  sector  industri rokok  sudah  banyak  menyumbang  pada pendapatan negara dan juga menjadi identitas sosial,  budaya,  serta  jati  diri  bangsa.  Jangan sampai  rusak  dan  hancur  karena  kebijakan ratifikasi FCTC”.

## 4.4 Aktor  Dominan  Dibalik  Penolakan Ratifikasi FCTC
Sebelum menjelaskan tentang aktor dominan dalam penolakan ratifikasi FCTC, maka  akan  dikelompokan  terlebih  dulu
tentang  pihak  yang  pro  dan  pihak  yang kontra  terhadap  ratifikasi  FCTC  yang kesemuanya mempengaruhi proses pengambilan  keputusan  yang  dibuat  oleh pemerintah  yang  menolak  ratifikasi,  baik aktor  dalam  lingkup  sistemik,  societal, governmental maupun idiosinkretik, sebagai berikut:
Tabel 1. Aktor Pro dan Kontra Ratifikasi FCTC No Aktor Pro Ratifikasi FCTC Kontra Ratifikasi FCTC 1 Kementerian Kesehatan Kementerian Perindustrian 2 Kementerian Keuangan Kementerian Perdagangan 3 Ikatan Dokter Indonesia Kementrian Pertanian 4 Koalisi Warga Untuk Jakarta Bebas Asap Rokok Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) 5 Badan  Eksekutif Mahasiswa (BEM) Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan & Minuman (FSP RTMM) 6 Ikatan Pelajar Indonesia Misbakhun (Anggota  DPR  RI Komisi IX) 7 Tobbaco  Control Support Center (TCSC) Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI)
Berdasarkan  tabel  tersebut,  dapat dikatakan  bahwa  terdapat  banyak  sekali aktor yang pro dan kontra dalam ratifikasi FCTC  yang  bergelut,  tarik  menarik,  dan saling lobi serta saling menekan pemerintah dalam isu ratifikasi FCTC. Pada akhirnya, pemerintah  tidak  bergeming,  menolak ratifikasi  FCTC,  dan  tidak  meratifikasi FCTC  merupakan  hasil  dari  pergumulan, pergulatan, dan tarik  menarik kepentingan antar  aktor.  Keputusan  resmi  pemerintah
sampai  dengan  saat  ini  yang  tidak meratifikasi  FCTC  dapat  diartikan  bahwa pemerintah  lebih  mempertimbangkan  para aktor politik yang kontra terhadap ratifikasi FCTC  dan  kurang  memperhatikan  aktor yang pro terhadap ratifikasi FCTC. Hal ini mencerminkan  bahwa  para  aktor  yang kontra ratifikasi FCTC berhasil mempengaruhi  pemerintah  untuk  menolak ratifikasi dan ini menandakan kemenangan dari aktor yang kontra ratifikasi FCTC serta menjadi  penanda  pula  sebagai  kekalahan dari aktor yang pro ratifikasi FCTC.
Mencermati  berbagai  aktor  yang pro dan kontra dalam isu ratifikasi  FCTC, dapat  ditegaskan  bahwa  pemerintah  lebih memilih  dan  berpihak  pada  aktor  yang kontra  ratifikasi  yang  mengusung  agenda dan  kepentingan  ekonomi,  dibandingkan dengan  aktor  yang  pro  ratifikasi  FCTC yang mengangkat agenda dan kepentingan kesehatan.  Dalam  kaitan  ini,  pemerintah bisa  dikatakan  masih  memprioritaskan kepentingan ekonomi, khususnya perlindungan  petani  tembakau  lokal, pengamanan terhadap tenaga kerja / buruh di sector industri hasil tembakau, peningkatan pajak / bea cukai, pemeliharaan pasar domestik, dan kesejahteraan  ekonomi  nasional.  Aspek kesehatan  yang  diusung  oleh  aktor  pro ratifikasi  FCTC  sebenarnya  dianggap penting bagi pemerintah, namun penyelematan  ekonomi  /  industri  lebih menjadi prioritas.
Dalam tataran ini, sebenarnya, sebelum  memutuskan  untuk  menolak ratifikasi  FCTC,  pemerintah  mengalami dilemma dan berada di persimpangan jalan, apakah  meratifikasi  FCTC  atau  menolak ratifikasi  FCTC.  Pemerintah  mencermati usulan,  masukan,  desakan,  kritikan,  dan tekanan dari para aktor yang pro dan kontra ratifikasi  FCTC.  Namun,  pada  akhirnya pemerintah harus memilih, harus bersikap, dan harus tegas. Ketegasan ini ditunjukkan
dengan menolak ratifikasi dengan pertimbangan  ekonomi  dan  menomor duakan  aspek  kesehatan.  Dilemma  antara keamanan kesehatan dan keamanan ekonomi  ini  ditanggapi,  dicermati,  dan didalami oleh pemerintah dengan mengambil opsi berupa keamanan ekonomi masih  jauh  lebih  penting  saat  ini dibandingkan keamanan kesehatan. Akhirnya,  dapat  dikatakan  bahwa  aktor yang  paling  dominan  dan  dikatakan menjadi  pemenang  ( the  winner )  saat  ini adalah aktor yang kontra ratifikasi FCTC.
5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Permasalahan tembakau dan persoalan  rokok  merupakan  isu  global dalam  konstelasi  hubungan  internasional, sehingga menjadi perhatian global. Ancaman kesehatan yang disebabkan oleh industri hasil tembakau dan industri rokok menjadi  ancaman  non  militer  yang  dapat mengancam jiwa manusia, berupa penyakit,  kematian,  dan  kecacatan.  Jutaan orang  meninggal  dunia  setiap  tahunnya hanya karena konsumsi rokok dan efek dari paparan  asap  rokok.  Maraknya  perokok aktif  dan  perokok  pasif  menjadikan ancaman kesehatan global sehingga WHO mendorong  adanya  regulasi  internasional untuk  mencegah  dan  mengendalikan tembakau  dan  konsumsi  rokok.  Aturan global dalam bentuk perjanjian internasional  itu  adalah  FCTC.Sebagai negara  yang  ikut  menggagas  terbentuknya FCTC  sejak  awal  kelahirannya,  Indonesia membuat  keputusan  yang  mengejutkan masyarakat  internasional  dengan  tidak meratifikasi  FCTC.  Padahal,  selama  ini, Indonesia dianggap oleh banyak negara di dunia  sebagai  negara  yang  paling  aktif untuk  merumuskan  pasal-pasal  dalam FCTC.  Inilah  yang  fenomena  yang  paling ironis  dalam  penelitian  ini,  dimana penelitian ini ingin mencari jawab terhadap
masalah  mengapa  Indonesia  menolak ratifikasi  FCTC,  di  tengah  desakan  dan kecaman  dari  masyarakat  domestik  dan internasional,  agar  pemerintah  Indonesia meratifikasi FCTC.
Dengan menggunakan pisau analisis Teori Politik Luar Negeri James N Rosenau, dapat dikatakan bahwa keputusan pemerintah  Indonesia  menolak  ratifikasi FCTC  dipengaruhi  oleh  sumber  /  input berupa  faktor  sistemik  (persepsi  bahwa FCTC  adalah  rezim  internasional  yang dipergunakan  oleh  negara  Barat  sebagai alat untuk menguasai pasar rokok domestik), faktor societal (adanya tekanan dari kalangan masyarakat petani tembakau dan korporasi industri rokok yang menolak ratifikasi  FCTC  karena  akan  merugikan kepentingan  petani  tembakau  dan  industri rokok),  faktor governmental (kegigihan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian yang menekan dan bersikukuh agar pemerintah tidak
meratifikasi FCTC) , dan faktor idiosinkretik (berupa  nilai,  pengalaman, relasi, persepsi, dan aspek historis dari para aktor,  khususnya  Misbakhun,  Anggota DPR Komisi IX, yang menolak secara tegas ratifikasi FCTC).

## Daftar Pustaka
Acuan dari buku: Achadi, Anhari.
2008. “ Regulasi
Pengendalian  Masalah  Rokok  di Indonesia”, dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat ”. Vol. 2 No. 4 Februari. DOI: http://dx.doi.org/10.21109/ke smas.v2i4.259.
Ahsan,    Abdillah,  dkk.  2018.    Kondisi
Sosial dan Ekonomi Negara-Negara Peratifi kasi Framework Convention  on  Tobacco  Control (FCTC): Sebuah Pembelajaran
untuk Indonesia. Depok: UI
Publishing. Barber S et.al. 2008. Ekonomi Tembakau di Indonesia. Depok: Lembaga
Demografi FEUI.
Creswell,  J.  W.  1998.  Qualitative  Inquiry and  Research  Design:  Choosing Among Five Traditions. California:
Sage Publikations. Denzin, N. & Lincoln, Y. 2009. Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Perwita,  Anak  Agung  Banyu  dan  Yani, Yanyan Mochamad. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung  :  Remaja
Rosdakarya.
Rosenau,  James  N.  2000.  International relations  and  Foreign  Policy:  A Reader  on  Research  and  Theory. Free Press.

## Acuan artikel dalam Jurnal:
Gettari,  Trie  Rahmi. 2022. “ Perlindungan
Hukum Terhadap Anak dari Bahaya Tembakau  di  Tinjau  dari  Hukum Internasional dan Hukum Nasional”, dalam Datin Law Jurnal. Vol 3, No 1. DOI: http://dx.doi.org/10.36355/dlj .v3i1.844.
Ismail,  Achmad  &  Keliat,  Makmur.  2021. Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia dalam  Sengketa  Family  Smoking Prevention  and  Tobacco  Control Act:  Analisis  Two-Level  Game Theory . Jurnal JISPO. Vol. 11, No.
1. DOI: https://doi.org/10.15575/jispo.v11i 1.10844 Kurniawan, Fajar. 2020. Urgensi Meratifikasi Framework Convention  on  Tobacco  Control (FCTC) Dalam Upaya Pengendalian Konsumsi Tembakau
Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2
Di Indonesia, dalam Jurnal Hukum
&  Pembangunan.  Vol.  50  No.  2 (2020).
317-328.
https://scholarhub.ui.ac.id/dharmas isya/vol1/iss1/29/.
Maba,  Gufron.  2008.  Ternyata  Rokok Haram. Surabaya: Java Pustaka. Mulyana, Asep.  2015. Petani Tembakau di Indonesia: Sebuah Paradoks
Kehidupan. Jakarta: Leutikaprio.
Mulyana,  Asep.  2014. “ Kerangka  HAM
Bagi Kebijakan Pengendalian Tembakau”, dalam Jurnal  Wacana Kinerja. Vol. 17, No. 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.31845/jw
k.v17i2.230.
Nur  Heriyanto,  D.  S.  2016.  “Recent Development  on  Tobacco  Control Policy  in  Indonesia:  Analyzing Obstacles  Faced  by  Indonesia  in the  Ratification  of  Framework Convention  on  Tobacco  Control”, dalam Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM, 21 (2),157–174. DOI:
https://doi.org/10.20885/iustum.vo l21.iss2.art1 Pambudi, Aloysius Anandyo. 2021. “Analisis  Keputusan  Indonesia Terhadap  Who  Fctc  Pada  Masa Kepemimpinan Presiden
Joko
Widodo  Tahun 2014-2019”, dalam MANDALA : Jurnal Ilmu Hubungan
Internasional.  Vol.4  No.1  Januari- Juni.
DOI:
http://dx.doi.org/10.33822/mjihi.v4 i1.2455
Putri,  S.  A.,  Priyono,  J.,  &  Paulus,  D.  H. 2014.  Framework  Convention  on Tobacco  Control  Sebagai  Upaya Perlindungan  Kesehatan  Dalam Konteks  GATT.  Diponegoro  Law Review, 3 (2).
Rajasa,  Fitria  Marsha  Qitara  &  Adhi  P., Nugroho. 2021. “Quo  Vadis Perlindungan  Hak  Kesehatan  Bagi Perokok Pasif Di Indonesia”, dalam Mimbar  Hukum.  Vol.  33  No.  2. DOI : https://doi.org/10.22146/mh.
v33i2.2479.
Santoso,  Aditia  Bagus.  2014.  “Analisis
Hukum Dampak Belum Diratifikasi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Conventonon Tobacco Control)  Bagi  Indonesia”,  dalam fiat  Justiisa  Jurnal  Ilmu  Hukum . Vol. 8 No.4. Oktober-Desember.
Sianturi, Sri Ruth Meilina. 2014. “Resistensi  Komunitas  Kretek Dalam Mempertahankan Kesejahteraan Kretek Di Indonesia”,  dalam  Jurnal  Kajian Komunikasi . Vol  2,  No  2.  DOI:
https://doi.org/10.24198/jkk.v2i2.7
382
Acuan dari tugas akhir, laporan penelitian, skripsi, tesis dan desertasi : Purnama,  Indra.  2012. Analisis  Penolakan
Indonesia Terhadap Ratifikasi Framework Convention On Tobacco  Control. Skripsi.  Malang. Universitas Brawijaya.
Trianggraini.  2009.  Alasan  Indonesia
Belum Meratifikasi FCTC. Skripsi. Surabaya. Universitas Airlangga.
Zakiah,
Yani Qarin. 2016. Analisis Ratifikasi  Framework  Convention On Tobacco Control (Fctc) Dengan
Model  Politik  Birokratik  Milik Graham Tillet Allison. Sarjana thesis. Malang.
Universitas Brawijaya.