## Pengembangan Model Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Upaya Penyebaran Kunjungan Wisatawan Di Kawasan Borobudur
Fachrul Rozi, Diena M. Lemy Universitas Pelita Harapan roziparekraf@gmail.com, diena.lemy@uph.edu

## Abstract
Borobudur as a super priority destination is develop with various problems such as conservation problem in main area of Borobudur Temple . The development of the outer zone including the tourist village has started but not able to unravel the buildup of the main zone and has not received significant tourist visits. It is important to develop a model for disseminating tourists as an effort to protect and conserve the main zone. This research is a qualitative descriptive study with an exploratory study approach by conducting interviews  with  key  stakeholders  in  the  DSP  Borobudur  area.  The  research  was  carried  out  in  the Borobudur area and data validation used the data source triangulation method. The findings in this study are that the management model recommended for the Borobudur area as an effort to spread tourist visits is the single management single destination model. This approach refers to the view that Borobudur is a unified destination managed by an authority body, namely the Borobudur Authority Agency  ( BPOB) by eliminating territorial  and administrative boundaries. The  BPOB  function needs to be sharpened  as  a coordinating body for all organizational components in the Borobudur area. Marketing efforts are carried out  together  with  the  preparation  of  regional  event  calendars  and  implementing  modern  business management in the management of tourist destinations and tourist villages to support business continuity.
Keywords :  Model Tata Kelola, Pariwisata Berkelanjutan, Kunjungan Wisata, Borobudur

## Abstrak
Borobudur  sebagai  destinasi  superprioritas  berkembang  namun  mengalami  berbagai  permasalahan seperti kerusakan akibat penumpukan wisatawan pada zona inti. Pengembangan zona luar teramasuk desa wisata sudah mulai dilakukan namun belum mampu mengurai penumpukan zona inti dan belum mendapatkan  kunjungan  wisatawan  yang  signifikan.  Pentingnya  pengembangan  model  untuk penyebarluasan wisatawan sebagai upaya pelindungan dan konservasi zona inti. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif dengan pendekatan studi eksploratif dengan melakukan wawancara pada pemangku kebijakan inti dikawasan DSP Borobudur. Penelitian diilaksanakan di kawasan DSP Borobudur dan validasi data menggunakan metode triangulasi sumber data. Penemuan pada penelitian ini adalah bahwa model tata  kelola yang direkomendasikan bagi kawasan Borobudur sebagai upaya penyebaran kunjungan wisatawan adalah model single management single destination . Pendekatan ini mengacu pada pandangan bahwa borobudur adalah satu kesatuan destinasi yang dikelola oleh suatu badan otoritas yaitu Badan Pelaksana Otorita Borobudur dengan menghilangkan batas teritori dan administratif kewilayahan. Fungsi BPOB perlu dipertajam sebagai badan koordinasi dari seluruh komponen organisasi di wilayah Borobudur. Upaya pemasaran dilakukan bersama dengan penyusunan calendar of event kawasan serta menerapkan  manajemen  bisnis  modern  pada  pengelolaan  destinasi  wisata  dan  desa  wisata  untuk menunjang keberlangsungan bisnis.
Kata Kunci : Model Tata Kelola, Pariwisata Berkelanjutan, Kunjungan Wisata, Borobudur

## A. PENDAHULUAN
Pariwisata berkelanjutan menjadi salah satu fokus pengembangan wisata yang dilakukan Kemenparekraf  selain  pengembangan  pariwisata  yang  berkualitas  (Kemenparekraf,  2022) Penetapan  pengembangan  wisata  dengan  dibentuknya  Kawasan  Strategis  Pariwisata  Nasional (KSPN),  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  hingga  Destinasi  Super  Prioritas  (DSP)  menunjukkan
bahwa pariwisata menjadi salah satu fokus pembangunan nasional. Terdapat 112 KSPN,  50 KEK dan 5 DSP yang menjadi fokus pengembangan secara nasional. Berbagai destinasi yang merupakan DSP  menjadi  kunci  percepatan  dan  fokus  utama  meliputi  Mandalika,  Labuan  Bajo,  Danau  Toba, Likupang dan Borobudur.
Borobudur  menjadi  DSP  yang  banyak  diperbincangkan  publik  di  tahun  2022.  Bahkan menjadi headline berbagai  media  dan  menjadi  pusat  perhatian  pada  pertengahan  2022  akibat rencana kenaikan tarif masuk. Isu ini menjadi ulasan bukan hanya soal tarif namun terkait dengan tata kelola termasuk kesadaran tentang pariwisata berkelanjutan di wilayah Borobudur. Berbagai perilaku  wisatawan  mendapat  banyak  sorotan,  khususnya  yang  mengakibatkan  berbagai permasalah.  Ditemukan  banyak  kerusakan  yang  bersumber  pada  perilaku  wisatawan  sehingga mengancam kelestarian Borobudur sebagai objek wisata. Selain hal tersebut, dari presurvey dan wawancara dari pengelola desa wisata lingkar Borobudur mengeluhkan bahwa tujuan utama masih terpusat pada zona 1 dan 2, sedangkan pengembangan pada zona 3 saat ini sudah  dilaksanakan (Sahrodin, 2023)
Penetapan  Candi  Borobudur  sebagai  destinasi  super  prioritas  oleh  Presiden  RI  Joko Widodo  melalui  Perpres  No  79  Tahun  2019  menjadikan  Borobudur  sebagai  perhatian  utama pariwisata nasional (Perpres RI, 2019). Meskipun Candi Borobudur telah menjadi saah satu world seven wonder , keberadaannya masih memerlukan perhatian khusus terlebih mengenai tata kelola sebagai destinasi wisata. Saat ini tata kelola Borobudur  sebagai cagar budaya dilaksanakan oleh Balai Konservasi Kemendikbud meliputi kawasan zona inti atau zona satu.  Pada sisi manajemen pariwisata  dilaksanakan oleh Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur  Kementerian Badan Usaha Milik  Negara  (KemenBUMN)  meliputi  zona  dua.  Sebagai  destinasi  wisata  super  prioritas Kemenparekraf melalui Badan Otoritas Borobudur (BPOB) memiliki peran dalam marketing serta pengembangan pada zona tiga dengan dukungan Disporapar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang.
Jumlah kunjungan wisatawan ke Borobudur hingga tahun 2019, 1 tahun sebelum ditutup karena pandemi covid-19 mencapai 3,75juta wisatawan (BPS Kab Magelang, 2020) Jumlah ini terus meningkat  dari  tahun  sebelumnya,  hingga  pasca  pandemi  tren  kenaikan  jumlah  wisatawan  ke Borobudur selalu meningkat. Jumlah wisatawan pada tahun 2022 tidak memenuhi target, jumlah kunjungan tercatat 1,49 juta dari 1,6 juta target (Jawa Pos, 2023). Jumlah wisatawan selalu menjadi perdebatan, dari  sisi kunjungan wisata  diharapkan sebanyak mungkin wisatwan yang hadir dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat dan industri di Borobudur dan sekitarnya. Sedangkan dari  sisi  konservasi  terdapat  berbagai  permasalahan  dengan  banyaknya  wisatawan  yang datang mengingat Borobudur adalah cagar budaya yang memerlukan upaya perlindungan.
Berbagai  upaya  muncul  dalam  menyikapi  hal  tersebut  diantaranya  adalah  mendorong pengembangan destinasi wisata lingkar Candi Borobudur seperti pengembangan desa wisata serta pola perjalanan wisata yang mengakomodir wisata lingkar luar Borobudur. Seiring dengan upaya ini,  dilakukan  penataan  dan  perbaikan  tata  kelola  pada  wilayah  utama  Candi  Borobudur  yang menjadi konsensus pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan. Pariwisata berkelanjutan diyakini  menjadi  faktor  pendorong  utama  dan  jalan  tengah  antara  konsep  kujungan  wisata  dan upaya konservasi yang ada di Borobudur.
Saat  ini  terdapat  17  desa  wisata  di  kecamatan  Borobudur,  54  desa  wisata  di  Kabupaten Magelang  dan  214  desa  wisata  di  Provinsi  D.I  Yogyakarta  yang  menjadi  wilayah  kerja  BPOB sekaligus  berada  pada  kawasan  pengembangan  DSP  Borobudur.  Kunjungan  wisatawan  ke  desa wisata belum optimal,  hanya beberapa desa wisata atau sekitar 10% yang dinilai berhasil dalam melakukan  pemasaran  (Peranginangin,  2023).  Fakta  ini  cukup  menjadi  alasan  mengapa  harus
dilakukan penyebaran wisatawan dan ditemukan pola baru dalam melakukan upaya pemasaran. Pada  wawancara  pra  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  pelaku  wisata  ditemukan  fakta  bahwa belum  semua  desa  wisata  berpromosi  sehingga  informasi  masih  sangat  terbatas  dan  perlu ditingkatkan  (Edward,  2022).  Edward  menambahkan  bahwa  belum  semuanya  mengaplikasikan digital  marketing,  bahkan  jika  ditanya  paket  atau  produk  unggulan  apa  yang  akan  dipasarkan sebagian  masih  merasa  bingung.  Sehingga  dapat  disimpulkan  selain  pemasaran  pengembangan produk  wisata  di  desa wisata masih perlu ditingkatkan dan perlu pembuatan paket wisata yang menarik, berbeda antar desa wisata dan mampu menarik kunjungan wisata.
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model pemasaran bagi DSP Borobudur untuk mendukung  penyebaran  wisatawan  di  wilayah  DSP  Borobudur.  Adapun  model  yang direkomendasikan  sebagai  hasil  penelitian  ini  adalah  hasil  evaluasi  dari  model  yang  berjalan sekaligus rekomendasi berdasarkan wawancara, observasi dan telaah  teori yang relevan tentang tata kelola destinasi wisata.
Pariwisata menurut UU No.10 tahun 2009, adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang  disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha,  pemerintah,  dan industri  (Pemerintah  RI,  2009).  Pariwisata  merupakan  suatu  perjalanan  terencana,  dilakukan secara  individu  maupun  kelompok  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  suatu  bentuk  kepuasan  dan  kesenangan  (Regina  &  Zakariya,  2021).  Pariwisata berkelanjutan didefinisikan oleh UNWTO sebagai kegiatan wisata yang memperhitungkan penuh dampak  saat  ini  dan  masa  depan  ekonomi,  sosial  serta  lingkungan,  menyikapi  kebutuhan wisatawan,  industri  pariwisata,  lingkungan  dan  masyarakat  lokal.  UNWTO  menyatakan  bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan pariwisata yang mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dari pengembangan pariwisata (UNWTO, 2021).
Prinsip  utama  dalam sustainable  tourism adalah environmental  sustainability,  social sustainability dan economic sustainability (Martin Gagnon:2022). Isu lingkungan mencakup waste manajement,  rethingking  of  travel  model dan respect  the  animals. Sedangkan  untuk  sosial  dan ekonomi sustainability dalat dijalankan melalui support local business, eat localy dan respect their local and custom (Martin Gagnon:2022) Pada pengembangan sustainable tourism diperlukan pendekatan product development dan innovation (Gardiner  &  Scott,  2018).  Terdapat  dua  fokus  dalam product  development yaitu entrepreneurship dan passion serta detailed knowledge of customer needs from personal experiens . Lebih  lanjut  Noel  mengatakan  ada  10  elemen  penting  dalam  melakukan  inovasi  produk  wisata berbasis  pariwisata  berkelanjutan  yaitu: define  quality  and  customer  value,  develop  customer orientation,  focus  on  company  business  processed,  develop  customer  and  supply  partners,  take  a preventive approach, adopt an error free attitude, get the fact first, encourage every manager and employe to participate, create and atmosfer of total involvement, strive for continues improvement (Gardiner & Scott, 2018)
Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf) No 9 Tahun 2021 Maka tata kelola destinasi berkelanjutan terdiri atas: Pengelolaan berkelanjutan. Berisi tentang  struktur  dan  kerangka  pengelolaan,  keterlibatan  pemangku  kepentingan  dan mengelola tekanan serta perubahan, Keberlanjutan sosial Ekonomi (Permenparekraf RI, 2021).  Berisi tentang memberi  manfaat  secara  ekonomi  lokal  dan  kesejahteraan  dan  dampak  sosial,  Keberlanjutan budaya. Berisi tentang warisan budaya serta mengunjungi situs budaya, Keberlanjutan lingkungan. Berisi tentang konservasi warisan alam, pengelolaan sumberdaya dan pengolahan limbah emisi.
Tata  kelola  destinasi  wisata  merupakan  aplikasi  konsep  manajemen  kepariwisataan. Pengelolaan  diterjemahkan  sebagai  sebuah  rangkaian  pekerjaan  dan  kegiatan  atau  usaha  yang dijalankan  oleh  sekelompok  orang  untuk  melakukan  rangkaian  kerja  dalam  mencapai  tujuan tertentu.  Secara  teoritis  pola  manajemen  penyelengaraan  pembangunan  kepariwisataan  yang
keberlanjutan dan berwawasan lingkungan akan dapat dengan mudah di kenali melalui berbagai ciri  penyelengaraannya  yang  berbasis  pada  prinsip  sebagai  berikut:  (1)  Partisipasi  Masyarakat Lokal,  (2)  Kemitraan  Kepemilikan  Lokal,  (3)  Keterlibatan  Segenap  pemangku  kepentingan,  (4) Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut, (5) Memberi ruang aspirasi masyarakat lokal, (6) Daya Dukung  Lingkungan,  (7)  Monitor  Dan  Evaluasi  Program,  (8)  Akuntabilitas  Lingkungan  ,( 9)Pelatihan Pada Masyarakat Terkait, (10) Promosi & Advokasi Nilai Budaya Kelokalan.
Terkait DMO, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi destination manajemen  organization,  antara  lain  efisiensi  dan  produktivitas  dalam  proses  operasional,  dan efisiensi  dan  efektivitas  organisasi  (Foris  et  al.,  2020);  keterlibatan  aktif  masyarakat  dan  para pemangku  kepentingan  dalam  penyusunan  kebijakan (Mandić  &  Kennell,  2021) ;  dan  kapabilitas dalam   membangun   jejaring (Volgger & Pechlaner, 2014).
Beberapa model yang akan menjadi referensi pada penelitian ini adalah model Crouch dan Ritchie serta Model Dwyer:
Gambar 1. Model Tata Kelola Destinasi (Crouch & Ritchie, 1999)
Selain  model  pada  gambar  1,  sebagai  upaya  mencari  model  pada  tata  kelola  Borobudur khsuusnya  dalam  penyebaran  wisatawan  pada  berbagai  zona  akan  menggunakan  model  Dwyer pada gambar 2 sebagai berikut:
Gambar 2. Model Manajemen Destinasi Dwyer (Dwyer & Kim, 2003)

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  diskriptif  kualitatif  yang  menjelaskan  dan mendeskripsikan model tata kelola kawasan wisata Borobudur untuk penyebarluasan kunjungan
wisata. Lokasi penelitian berlangsung di kawasan wisata Borobudur meliputi kawasan utama zona 1,  2  dan  3.  Penelitian  ini  memilih  pendekatan  eksploratif  untuk  menunjang  data,  melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan pendukung. Data primer merupakan data wawancara secara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan metode purposive sampling kepada  pengelola  Candi  Borobudur  dengan  informan  kunci  kepala  balai  konservasi  Candi Borobudur  dan  Kepala  TWC  Borobudur  sebagai  penanggungjawab  pengelolaan  di  Zona  inti  dan Zona 2 serta Direktur Utama BPOB selaku peanggungjawab zona 3, dilanjutkan dengan narasumber lainnya berdasarkan informasi narasumber kunci. Selain wawancara peneliti melakukan observasi secara langsung pada penerapan tata kelolapariwisata berkelanjutan di candi Borobudur dengan mengumpulkan  data  melalui  pandangan  secara  langsung  berdasarkan  catatan  catatan  yang dirumuskan  dalam  panduan  observasi  lapangan.  Data  sekunder  berasal  dari  literatur  laporan laporan penelitian terdahulu, media rilis, diskusi diskusi komunitas dan data dari triangulator yang akan menjadi validasi data penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini akan menggunakan reduksi  data  dengan  menggunakan  pendekatan  Miles  dan  Hubberman  dalam  mereduksi  data sehingga muncul generalisasi data dari berbagai sumber yang didapatkan oleh peneliti. Validitas data pada penelitian ini akan diukur menggunakan teknik triangulasi sumber.

## C. HASIL DAN ANALISIS

## HASIL PENELITIAN
Terjadi pergerakan wisatawan nusantara di area kawasan Pariwisata Borobur (Jateng  dan DIY) sebagai  dampak melonggarnya covid pada tahun 2022.  Total  pergerakan wisatawan pada tahun 2022 sebesar  52  juta  naik  dari  tahun  2021  yang  hanya  berjumlah  23  juta  wisatawan.    Jumlah  wisatawan mancanegara  pada  tahun  2022  sebanyak  130.000,  naik  dari  tahun  2021  dengan  jumlah  16.000 wisatawan. Data terkait kawasan Borobudur dan sekitarnya jumlah kunjungan naik menjadi 1,8 juta dari 423.000 di tahun 2021. Perkembangan jumlah akomodasi naik 8 hotel berbintang 4 di jawa tengah dan 4 di Yogyakarta (Peranginangin, 2023)
BPOB telah melakukan penyusunan travel pattern the trail of java dan buku panduan penyusunan travel pattern joglosemar . Jumlah trafic di Bandara YIA dan Ahmad Yani semarang dilaporkan meningkat dari  1,5  juta  menjadi  3,7jt  untuk  YIA  dan  1,3  menjadi  2,4jt  untuk  bandara  Ahmad  Yani  semarang. Sosialisasi telah dilakukan melalui travel experience dan dilakukan ujicoba saat ATF 2022. Berbagai event dilaksanakan dibeberapa titik seperti event olah raga dan budaya (Peranginangin, 2023)
Revitalisasi  362  homestay  dilakukan  oleh  KemenPUPR  terhadap  kamar  homestay  disekitar wilayah borobudur melalui penyediaan furnture dan kelengkapannya. Telah dibentuk paguyuban desa Tuksongo,  Karanganyar dan Karangrejo  sebagai  pengelola homestay.  Desa wisata sekitar lahan otorita yang dibina oleh BPOB menunjukan nilai kunjungan yang signifikan tahun 2022, yaitu  Desa Pandanrejo 8.094  kunjungan,  dan  termasuk  salah  satu  nominasi  Anugerah  Desa  Wisata  Indonesia  (ADWI),  Desa Ngargoretno 9.300 kunjungan, Desa Ngargosari 2.626 kunjungan, Desa Pagerharjo 3.894 kunjungan.
Menurut  Perpres  No.  46  tahun  2017,  Badan  Pelaksana  Otorita  Borobudur  dibentuk  untuk meningkatkan  sektor  kepariwisataan  di  Kawasan  Pariwisata  Borobudur  (Perpres  RI,  2017)  Di  dalam Badan Pelaksana Otorita Borobudur terdapat Dewan Pengarah yang terdiri dari Kemenkomarves sebagai Ketua  dan  Kemenparekraf sebagai  Ketua Pelaksana  Harian,  serta  Badan Pelaksana Otorita Borobudur sebagai satuan kerja yang mengeksekusi arahan dari Dewan Pengarah. Fungsi koordinatif yang diemban oleh BPOB meliputi 35 Kabupaten/ Kota di DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai zona koordinatif Badan Pelaksana Otorita Borobudur.
Pada  skala  lahan  Otorita  BPOB  proses  penguasaan  lahan  Hak  Pengelolaan  Lahan  (HPL)  BPOB seluas 50 Ha telah selesai dan semester I 2023 target penyelesaian PKS antara BPOB dan Perhutani seluas 64 Ha. Pengelolaan dengan format DMO, dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi dan  pengendalian, yang dilakukan secara inovatif  dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring dan teknologi, agar memunculkan commercial value terhadap produk dan jasa yang dihasilkan sehingga kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat meningkat.
Dalam upaya mengembangkan sustainable tourism , BPOB memiliki empat pilar fokus yang dikembangkan.  Di  antaranya  pengelolaan  berkelanjutan  (bisnis  pariwisata),  ekonomi berkelanjutan  (sosio  ekonomi)  jangka  panjang,  keberlanjutan  budaya  (sustainable  culture)  yang harus  selalu  dikembangkan  dan  dijaga,  serta  aspek  lingkungan  (environment  sustainability). Berbekal 4 pilar utama tersebut, tren pariwisata berkelanjutan akan menjadi kegiatan berwisata yang  banyak  diminati  wisatawan.  Tidak  sekadar  berlibur,  setiap  wisatawan  juga  tetap memerhatikan  protokol  berwisata  yang  berkaitan  dengan  kesehatan,  keamanan,  kenyaman,  dan kelestarian alam. Sampai dengan saat ini, pelibatan aktif masyarakat dan pengembangan destinasi pariwisata berbasis komunitas di sekitar daya tarik wisata utama terus didorong oleh Pemerintah. Misalnya dengan melakukan perbaikan kamar homestay, pelatihan dasar pengelolaan daya tarik wisata,  dan  pendampingan  kelompok  sadar  wisata  maupun  BUMDES  untuk  menjaga keberlangsungan usaha pariwisata dan menyebarkan manfaat ekonomi dan sosial bagi lingkungan sekitar daya tarik utama.
Permasalahan  yang  timbul  dalam  hal  tata  kelola  destinasi,  kunjungan  wisatawan, kelestarian dan kebijakan adalah jumlah stakeholders yang banyak dengan kepentingan masing- masing  dalam  pengembangan  kepariwisataan.  Masih  perlunya  sinkronisasi  program  kerja  pusat dan  daerah  terutama  dalam  meningkatkan  infrastruktur  pendukung  dan  kemampuan  SDM pengelola  destinasi  wisata.  Adanya  paradoks  antara  pelestarian  benda  cagar  budaya  dengan pemanfaatannya yang cenderung menimbulkan dampak negative. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan sustainable tourism adalah Penyamaan persepsi para stakehoders di sekitar Borobudur dan yang berkepentingan dengan andi Borobudur sehingga sepakat untuk melakukan pilar-pilar keberlanjutan, Dukungan terutama dari pemerintah daerah untuk implementasi program-program yang  mendukung  ST,  Keterlibatan  akademisi  dan  industri  yang  belum  optimal  dalam mengembangkan paket wisata, kompetensi SDM pariwisata, dan pemasarannya.
Dalam konteks kawasan Borobudur sendiri, penerapan sustainable tourism memberikan dampak pergerakan wisatawan menyebar ke area sekitar Candi Borobudur, misalnya mengidap di homestay atau membeli paket wisata yang ditawarkan oleh komunitas tertentu. Saat ini di Candi Borobudur telah diberlakukan pembatasan pengunjung untuk naik ke candi Borobudur sebanyak 1.200 orang/ hari, sebagai upaya pelestarian candi (Peranginangin, 2023). Di beberapa desa wisata pernah  dilakukan  visitor  management  dan  perhitungan  daya  dukung  lingkungan  terutama  saat pemberlakukan CHSE akibat adanya Pandemik Covid-19. BPOB, TWC, Pemerintah Provinsi Jateng dan DIY juga Kota kabupaten melaksanakan berbagai event baik event pariwisata budaya maupun olahraga. Masing- masing stakeholder juga melakukan pamasaran serta mendukung berbagai akses kolaborasi yang mungkin untuk dilakukan (Husein, 2023).

## ANALISIS
Berbagai data dan paparan diatas menunjukkan bahwa dikawasan DSP Borobudur secara zona  koordinatif  sebetulnya  telah  memiliki  BPOB  yang  memegang  otorisasi  dan  kewenangan. Namun pada tataran framework tujuan pada masing- masing lembaga dan program utama yang dijalankan  perlu  koodinasi  dan  kesepakatan  untuk  menentukan  fokus  pengembangan  dalam rangka  melindungi  zona  inti  sekaligus  melaksanakan  penyebarluasan  wisatawan.  Kepentingan sebagai satu kawasan harus diutamakan dalam menuju single destination joglosemar yang dikelola secara  single  management  oleh  BPOB  sebagai  organisasi  koordinator  lintas  kementerian  dan berada dibawah pembinaan Kemenkomarves (Yahya, 2023).
Peneliti  melihat  adanya  upaya  pemasaran  yang  cukup  massif  dari  berbagai  stakeholder dalam  kawasan  namun  berbagai  travel  pattern  yang  dijual  masih  bersifat  spasial.  Paket-  paket wisata  yang  dipasarkan  banyak  yang  masih  berorientasi  pada  wiayah  administratif  belum menempatkan  Borobudur  sebagai  kawasan  terpadu.  Termasuk  dalam  pengembangan  pola kerjasama  jika  menggunakan  pendekatan single  destinasion maka  akan  memberi  manfaat  yang lebih luas. Bahkan masih terlihat ego sektoral yang melihatkan bahwa terdapat framework sebagai kompetitor antar kabupaten atau provinsi yang seharusnya menjadi single destination .
Pengembangan  desa  wisata  di  kawasan  Borobudur  belum  sepenuhnya  berangkat  dari identitas khusus atau kekhasan produk wisata dari masing- masing desa wisata. Penguatan produk wisata  harus  ditingkatkan  hingga  pada  zona  luar  tidak  hanya  berfokus  pada  lingkar  utama Borobudur  saja.  Model  Dwyer  (Dwyer  &  Kim,  2003)  menyebutkan  bahwa competitiveness  index atau daya saing destinasi menjadi unsur yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan melalui  peningkatan  kunjungan  wisata.  Analogi  ini  memberi  gambaran  dengan  peningkatan kualitas  destinasi  maka  meningkatkan  daya  tarik  wisata.  Indikator  dalam  kualitas  destinasi diantaranya  dapat  ditingkatkan  melalui  perbaikan  hospitality,  penambahan  atraksi,  kemudahan akses, penyediaan amenitas dan juga pemberian nilai tambah bagi wisatawan yang hadir. Peneliti beranggapan perlu peningkatan kualitas desa wisata, memunculkan wahana baru dan penciptaan daya tarik wisata diberbagai wilayah. Hal ini didukung oleh data lapangan dimana dinas pariwisata dan  pelaku  wisata  termasuk  BPOB  mendorong  munculnya  daya  tarik  baru  sebagai  upaya menambah dan menyebarkan kunjungan wisatawan.
Pengembangan  produk  wisata  yang  melibatkan  sektor  privat  perlu  ditingkatkan  sebagai bentuk kolaborasi efektif dengan skema bisnis to bisnis . Pengenalan manajemen professional perlu dilakukan  dan  diterapkan  melalui community  base  tourism dengan  sistem  manajemen  bisnis modern untuk menunjang keberlangsungan jangka panjang bisnis yang dijalankan. Pengembangan dapat melibatkan sektor pemerintah dan swasta sebagai bentuk akselerasi. Pelibatan sektor UMKM menjadi  kunci  dikarenakan  saat  penelitian  ini  dilakukan  terdapat  4500  UMKM  yang  menjadi database  di  lingkar  kawasan  Borobudur.  Konsep  sustainable  tourism  menitik  beratkan  pada masyarakat  ( people )  dan  kesejahteraan  ( prosperity )  dan  pendekatan  ini  sesuai  untuk  konteks Borobudur dimana kelestarian menjadi kunci dari kesejahteraan. Benang merah yang disepakati seharusnya  melindungi  kawasan  inti  dengan  melakukan  pengembangan  pada  zona  luar  secara masih untuk menunjang penyebaran wisatawan.
Pola  single  manajemen  disarankan  untuk  dilaksanakan  dalam  pelaksanaan  even  dengan membuat calendar of event yang mencakup listas wilayah administratif untuk ditingkatkan promosi dan pemasarannya. Fokus pemasaran baik produk dan target market sudah harus bergeser pada quality tourism bukan hanya mengejar entitas jumlah namun kualitas wisatawan dari kaca mata spending dan lama waktu tinggal. Penguatan kebijakan litas sektoral dan lintas wilayah  menjadi kunci utama dalam membangun dan mengelola kawasan wisata Borobudur. Meningkatkan fungsi kelembagaan menjadi kunci selain menciptakan atraksi dan destinasi yang berkualitas diluar zona inti.
Model Dwyer (Dwyer & Kim, 2003) dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan dengan industri dengan melihat permintaan pasar wisatawan  yang  akan  berkunjung.  Pemerintah  dalam  hal  ini  direkomendasikan  satu  pintu  dan koordinatifnya  berada  pada  wilayan  Badan  Pelaksana  Otorita  Borobudur  (BPOB).  Berbagai Lembaga  yang  saat  ini  berjalan  dapat  dikoordinasi  BPOB  agar  lebih  efektif  dan  efisien.  Sebagai mana  data  yang  dipaparkan  saat  ini  tidak  kurang  dari  4  lembaga  pemerintah  yang  saling bersinggungan dalam tata kelola DSP Borobudur. Zona koordinatif satu pintu akan lebih optimal. Dalam hal promosi destinasi, jika melihat model single destination maka upaya pemasaran terpadu menjadi  kunci  dan  peneliti  merekomendasikan  kolaborasi  antar  wilayah.  Pandangan  kompetisi antar  wilayah  dalam  mendatangkan  wisatawan  harus  dirubah  namun  disatukan  dalam  pola perjalanan yang mengakomodir berbagai destinasi tanpa Batasan.
Kawasan BPOB telah menerapkan berbagai indikator dalam model tata kelola versi Crouch dan Richie (Crouch & Ritchie, 1999). Namun berbagai indikator ini harus disesuaikan dengan trend pariwisata dan juga permintaan pasar. Peneliti merekomendasikan  diadakannya evaluasi berkala sebagai upaya penyesuaian berbagai indikator tata kelola. Penerapan dan implementasi kebijakan menjadi konsensus berbagai pihak, keterlibatan dalam membuat perencanaan dan pengembangan menjadi hal penting sebagai dasar pengembangan atraksi dan faktor pendukung.

## D. SIMPULAN
Model  tata  kelola  yang  direkomendasikan  bagi  kawasan  Borobudur  sebagai  upaya  penyebaran kunjungan wisatawan adalah model single management single destination . Pendekatan ini mengacu pada pandangan bahwa borobudur adalah satu kesatuan destinasi yang dikelola oleh suatu badan otoritas yaitu Badan Pelaksana Otorita Borobudur dengan menghilangkan batas teritori dan administratif kewilayahan. Fungsi BPOB perlu dipertajam sebagai badan koordinasi dari seluruh komponen organisasi di wilayah Borobudur.  Perlu  dilakukan  pengembangan  destinasi  sebagai carryng  capacity diluar  zona  inti  yang didukung dengan upaya pemfokusan, pemasaran yang masif, penguatan narasi dan pelibatan masyarakat serta stakeholder  dalam pengelolaan sehingga meningkatkan akses dan perekonomian masyarakat lokal. Pengembangan  destinasi  dapat  bertumpu  pada  desa  wisata  dan  UMKM  dengan  penguatan  kualitas produk dan layanan serta pengembangan daya tarik wisata yang memiliki akses, atraksi dan amanitas yang terstandar. Travel pattern yang dibuat melibatkan wilayah Joglosemar dengan menjadikan unsur sustainable tourism sebagai pendekatan dalam pengembangan kawasan.

## DAFTAR REFERENSI
BPS Kab Magelang. (2020). Pengunjung Candi Borobudur Tahun 2019. In Pengunjung Candi Borobudur 2017-2019 . https://magelangkab.bps.go.id/indicator/16/327/1/pengunjung-candi- borobudur.html
Crouch, G. I., & Ritchie, J. R. B. (1999). Tourism, competitiveness, and societal prosperity. Journal of Business Research , 44 (3), 137 – 152. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(97)00196-3 Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination competitiveness: Determinants and indicators. Current Issues in Tourism , 6 (5), 369 – 414. https://doi.org/10.1080/13683500308667962 Edward, A. (2022). Personal Interview .
Foris, D., Florescu, A., Foris, T., & Barabas, S. (2020). Improving the management of tourist destinations: A new approach to strategic management at the dmo level by integrating lean techniques. Sustainability (Switzerland) , 12 (23), 1 – 22. https://doi.org/10.3390/su122310201 Gardiner, S., & Scott, N. (2018). Destination Innovation Matrix: A framework for new tourism experience and market development. Journal of Destination Marketing and Management , 10 , 122 –
131. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.07.002
Husein. (2023). Personal Interview . Jawa Pos. (2023, January 2). Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Candi Borobudur Tahun 2022 Tak Penuhi Target . https://radarsemarang.jawapos.com/mungkid/721404652/jumlah-wisatawan- yang-berkunjung-ke-candi-borobudur-tahun-2022-tak-penuhi-target Kemenparekraf. (2022). Siaran Pers: Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan Tetap Jadi Fokus Utama Kemenparekraf pada 2023 .
Mandić, A., & Kennell, J. (2021). Smart governance for heritage tourism destinations: Contextual factors and destination management organization perspectives. Tourism Management Perspectives , 39 . https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100862 Pemerintah RI. (2009). Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan . Peranginangin, A. (2023). Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Program Kerja 2023 Badan Pelaksana Otorita Borobudur .
Permenparekraf RI. (2021). Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan .
Perpres RI. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur .
Perpres RI. (2019). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang . Regina, M., & Zakariya. (2021). Strategi Dinas Pariwisata Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Studi pada Wisata Monumen Kapal Selam Surabaya . 1 – 8. https://publik.untag-sby.ac.id/backend/uploads/pdf/40.pdf Sahrodin. (2023). Personal Interview . UNWTO. (2021). Sustainable Development . https://www.unwto.org/sustainable-development Volgger, M., & Pechlaner, H. (2014). Requirements for destination management organizations in destination governance: Understanding DMO success. Tourism Management , 41 , 64 – 75. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.09.001 Yahya, A. (2023). Personal Interview .