## DOI: 10.46730/japs.v2i1.21

## Perencanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018-2020 Pada Dinas Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau
Fajarwaty Kusumawardhani, Sri Roserdevi Nasution, Harsini 1
1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Lancang Kuning.
Email : fajarwaty.kusumawardhani@yahoo.co.id , sri.roserdevi@unilak.ac.id ,
harsini@unilak.ac.id Kata kunci Abstrak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau merupakan  salah  satu  organisasi  pemerintah  daerah  (OPD)  di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang ketenagakerjaan dan  transmigrasi  yang  dipimpin  oleh  seorang  kepala  dinas  dan bertanggungjawab  kepada  Gubernur  Riau.  Hal  yang  sangat  krusial dalam  proses  perencanaan  anggaran  adalah  penyusunan  Kebijakan Umum  Anggaran  (KUA)  dan  Plafon  Prioritas  Anggaran  (PPA). Kebijakan  ini  merupakan  dokumen  yang  memuat  kebijakan  bidang pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  dalam  sebuah  OPD. Asumsinya  mencakup  satu  tahun  anggaran.  KUA  disusun berdasarkan  visi  dan  misi  Gubernur  Riau  yang  ditetapkan  di  dalam RPJMD.  Dalam  wawancara  dengan  staf  bagian  perencanaan. Perencanaan  anggaran  pada  faktanya  adalah  hubungan  agen  dan prinsipal dalam sebuah sistem pemerintahan. Agen dalam konteks ini adalah Disnakertrans, dan prinsipal adalah DPRD. Agen  merupakan pihak  yang  tunduk  pada  prinsipal.  Agen  bekerja  berdasarkan anggaran  yang  telah  ditetapkan  secara  politik  oleh  kepala  daerah DPRD.  Oleh  karena  itu,  proses  penyusunan  anggaran  yang melibatkan  partisipasi  OPD  dan  DPRD  menyebabkan  tarik  ulur kepentingan.  Terjadilah  fenomena  paradoks  antara  keinginan prinsipal  memaksimalisasi  anggaran  di  suatu  sektor  strategis  yang berdampak  pada  pengurangan  pagu  anggaran  di  sektor  lain  seperti ketenagakerjaan, namun di sisi lain masyarakat menghendaki banyak program ketenagakerjaan yang terejawantahkan di dalam POKIR. Keywords Abstract Perencanaan, Anggaran, Dinas Tenaga Kerja The  Department  of  Manpower  and  Transmigration  (Disnakertrans) of  Riau  Province  is  one  of  the  regional  government  organizations (OPD)  within  the  Riau  Provincial  Government  in  the  field  of manpower and transmigration which is led by a head of service and is  responsible  to  the  Governor  of  Riau.  Crucial  to  the  budget
Volume 2, Nomor 1 April 2021
P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601 Jurnal JAPS
planning  process  is  the  preparation  of  a  General  Budget  Policy (KUA)  and  a  Budget  Priority  Ceiling  (PPA).  This  policy  is  a document  that  contains  policies  in the  fields  of income,  expenditure and  financing  in  an  OPD.  The  assumption  covers  one  fiscal  year.
The  KUA  is  prepared  based  on  the  vision  and  mission  of  the Governor  of  Riau  as  stipulated  in  the  RPJMD.  In  interviews  with planning  staff.  Budget  planning  is  in  fact  an  agent  and  principal relationship in a government system. The agent in this context is the Manpower  Office,  and  the  principal  is  the  DPRD.  Agent  is  a  party that is subject to the principal. Agents work based on a budget that has  been  determined  politically  by  the  regional  head  of  the  DPRD. Therefore,  the  budget  formulation  process  that  involves  the participation  of  OPD  and  DPRD  causes  a  tug  of  war  of  interests.
There is a paradoxical phenomenon between the principal's desire to maximize  the  budget  in  a  strategic  sector  which  has  an  impact  on reducing  the  budget  ceiling  in  other  sectors such  as manpower, but on the other hand, the community wants a lot of manpower programs which are embodied in POKIR.

## Pendahuluan
Anggaran  memegang  peran  strategis  dalam  kebijakan  pemerintah.  Melalui anggaran  pula,  masyarakat  dapat  mencermati  pilihan  dari  orientasi  kebijakan  yang diambil oleh pemerintah. Dengan kata lain, anggaran adalah instrumen kebijakan sesuai dengan  arah  kebijakan  pemerintah  pada  kurun  waktu  tertentu.  Peran  anggaran  juga adalah  sebagai  sebuah  upaya  untuk  menjaga  keseimbangan  ekonomi,  terutama  dalam hal  stabilitas  ekonomi  makro,  seperti  laju  inflasi,  nilai  tukar,  dan  lain  sebagainya.  Di atas  semua  itu  anggaran  diharapkan  dapat  optimal  di  dalam  penggunaannya  dan  dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.
Anggaran sendiri secara umum terbagi dua,  yaitu berupa Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD). APBD digunakan untuk menganggarkan kegiatan pemerintah di level provinsi maupun kabupaten/kota.  Pengelolaan  keuangan  daerah  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Selanjutnya  ketentuan  Pasal  293  dan  Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat  untuk  mengatur  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dengan  sebuah  Peraturan Pemerintah.
Demikian  pula  halnya  dengan  Provinsi  Riau.  Provinsi  yang  termasuk  dalam kategori  daerah  kaya  di  Indonesia  ini  memiliki  postur  anggaran  yang  pendapatannya didominasi  dari  sektor  pajak  dan  hasil  bumi  seperti  kelapa  sawit  dan  pertambangan minyak dan gas bumi. Pada tahun 2018, APBD Provinsi Riau mencapai Rp 10.3 triliun. Sementara pada tahun 2019 ini, APBD Provinsi Riau berkurang menjadi Rp 9.4 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh target pajak yang tidak terpenuhi sesuai target dan juga
menurunnya  nilai  komoditas  kelapa  sawit  dan  migas  yang  harganya  mengikuti  harga minyak dunia.
Untuk  meningkatkan  pendapatan,  tak  pelak  lagi  pemerintah  harus  menaikkan pencapaian  pajak  dan  menambah  wajib  pajak.  Dengan  demikian,  langkah  yang ditempuh  adalah  bagaimana  mengurangi  tingkat  pengangguran  sehingga  masyarakat memiliki penghasilan dan dengan sendirinya akan meningkatkan penerimaan pajak.
Salah  satu  cara  Pemerintah  Provinsi  Riau  dalam  mengurangi  jumlah pengangguran adalah dengan meningkatkan belanja surplus. Hal ini diwujudkan dalam bentuk  mempersiapkan  angkatan  kerja  untuk  dapat  bekerja  melalui  pembekalan keterampilan  di  Balai  Latihan  Kerja  maupun  kegiatan-kegiatan  padat  karya.  Dalam struktur organisasi pemerintah daerah yang terdapat di Provinsi Riau, kegiatan-kegiatan ini diakomudasi  dalam program  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Disnakertrans) Provinsi Riau.
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  Disnakertrans  memiliki  peran  strategis  dalam menciptakan  angkatan  kerja  yang  unggul  dan  berdaya  saing.  Tentunya  hal  ini  harus diimbangi dengan penganggaran yang kuat di Disnakertrans. Bagaimana mungkin akan terwujud program pembekalan tenaga kerja yang mumpuni jika tidak diimbangi dengan anggaran yang cukup untuk mendanai itu semua.
Namun  jika  dilihat  dari  belanja  daerah  Pemerintah  Provinsi  Riau  untuk  urusan tenaga  kerja,  belum  terlihat  adanya  komitmen  pemerintah  daerah  untuk  memperkuat anggaran  pada  Disnakertrans.  Pada  tahun  2018,  Disnakertrans  memperoleh  pagu anggaran  senilai  Rp  57.8  miliar  dari  total  APBD  yang  sebesar  Rp  10.3  triliun.  Tahun 2019,  penurunan  drastis  terjadi  di  pagu  anggaran  Disnakertrans  sebagai  akibat  dari penurunan  pagu  APBD  secara  keseluruhan,  yaitu  sebesar  Rp  44.2  miliar  dari  total APBD  Rp  9.4  triliun.  Pada  tahun  2020,  rencana  pagu  belanja  langsung  Disnakertrans hanya  senilai  Rp  10  miliar.  Hal  ini  tentunya  sangat  berpengaruh  pada  target Disnakertrans  dalam  penanggulangan  angka  pengangguran  dan  minimnya  akselerasi angkatan kerja untuk mendapatkan dukungan keterampilan dari Disnakertrans.
Berdasarkan  fakta  anggaran  ini,  maka  bagaimana  perencanaan  anggaran  di Disnakertrans  menjadi  pertanyaan  mendasar  yang  dapat  menjawab  kebuntuan  dalam pengangguran  urusan  tenaga  kerja  di  dalam  APBD  Provinsi  Riau.  Perencanaan anggaran  adalah  bagian  yang  sangat  penting  dalam  kebijakan  anggaran  yang dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat Provinsi Riau.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Dalam  penelitian kualitatif,  pihak  yang  dijadikan  informan  adalah  yang  dianggap  mempunyai  informasi (key-informan)  yang  dibutuhkan  di  wilayah  penelitian.Cara  yang  digunakan  untuk menentukan informan kunci tersebut maka penulis menggunakan “purposive sampling” atau  sampling  bertujuan,  yaitu  teknik  sampling  yang  digunakan  oleh  peneliti  jika peneliti  mempunyai  pertimbangan-pertimbangan  tertentu  di  dalam  pengambilan sampelnya  (Arikunto,  2000:128).  Analisis  data  penelitian  merupakan  langkah  yang
sangat kritis dalam melakukan  penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti.  Data  yang  terkumpul  selama  peneliti  melakukan  penelitian,  akan  diklasifikasi, dianalisis  dan  diinterpretasikan  secara  mendetail,  teliti  dan  cermat  untuk  memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian ini akan  dilakukan  secara  mendalam  sebagai  upaya  mencari  dan  menata  secara  sistematis catatan  hasil  observasi,  wawancara  dan  informasi  lainnya  untuk  meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

## Hasil Dan Pembahasan

## A. Proses Normatif Perencanaan Anggaran Disnakertrans
Hal  yang  sangat  krusial  dalam  proses  perencanaan  anggaran  adalah  penyusunan Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA)  dan  Plafon  Prioritas  Anggaran  (PPA).  Kebijakan ini  merupakan  dokumen  yang  memuat  kebijakan  bidang  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan  dalam  sebuah  OPD.  Asumsinya  mencakup  satu  tahun  anggaran.  KUA disusun  berdasarkan  visi  dan  misi  Gubernur  Riau  yang  ditetapkan  di  dalam  RPJMD. Dalam wawancara dengan staf bagian perencanaan, dijelaskan alur penyusunan APBD sebagai berikut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  juga  ketentuan  dari  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri,  didapatkan  informasi  bahwa  setelah  penyusunan  KUA  PPA  sementara,  akan didapatkan  nota  kesepakatan  dengan  DPRD  sebagai  tindak  lanjut  pembicaraan  dari
Sekretaris  Daerah  selaku  Koordinator  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD) dengan  Badan  Anggaran  (Banggar)  DPRD  Provinsi  Riau.  Setelah  nota  kesepakatan tersebut  ditandatangani,  maka  OPD  dalam  hal  ini  Disnakertrans  membuat  Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Pada proses penyusunan RKA ini sepenuhnya adalah wilayah eksekutif. Hal ini berbeda dengan proses penyusunan KUA PPA  yang sangat dipengaruhi oleh legislatif. Dalam  sebuah  wawancara  dengan  staf  Bagian  Perencanaan  DIsnakertrans,  hal  ini disebutkan sebagai berikut.
“Sebelum  menyusun  KUA  PPAS  itu,  kami  menyerap  rencana  program  kegiatan  dari Pak Gubernur  yang sesuai visi misi, dan itu menjadi agenda Dinas. Tapi selain itu ada juga  masukan  lain  yang  berasal  dari  pokok  pikiran  anggota  dewan,  atau  biasa  disebut POKIR.  Itu  harus  masuk  juga,  karena  itu  aspirasi  masyarakat.”  (Wawancara  tanggal  5 Februari 2020)
Pokok-pokok  pikiran  anggota  DPRD  memang  diakomodasi  oleh  Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa aspirasi masyarakat menjadi salah satu dasar  dalam  program/kegiatan  di  sebuah  OPD.  Besaran  dan  banyaknya  program  tidak ditentukan,  sepanjang  memungkinkan  dari  sisi  keuangan,  dan  juga  tidak  bertentangan dengan visi dan misi kepala daerah, hal itu dapat dilaksanakan.
Baik  POKIR  maupun  kegiatan  rutin  Dinas  dan  berbagai  masukan  dari masyarakat  ditampung  dalam  kegiatan  Musrenbang  yang  berjenjang,  mulai  dari  level desa  hingga  provinsi.  Selain  itu  Pemerintah  Provinsi  Riau  mengadakan  kegiatan koordinasi dan juga ekspos untuk melakukan sosialisasi dan penggalian informasi guna memperkaya dan memperdalam sebuah program/kegiatan OPD.
“Biasa kok, tiap tahun pasti ada ekspos. Tahun ini pun ada di bulan Februari ini. Kita mau  menyerap  aspirasi  juga.  Kan  yang  terpenting  kita  ada  niat  baik,  terutama  untuk mengakomodir POKIR.” (Wawancara dengan Kepala Disnakertrans, 5 Februari 2020)
Dari kutipan wawancara tersebut dan beberapa perbincangan dengan Kepala dan para  staf  Disnakertrans,  proses  perencanaan  anggaran  telah  melalui  prosedur  sesuai dengan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga oleh Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini tentunya sebuah keniscayaan, karena jika tidak memenuhi prosedur, maka lembaga hukum seperti KPK akan segera menyelidiki OPD tersebut. Hal ini ditegaskan pula dalam wawancara berikut.
“Kami harus procedural, kalau tidak kan nanti bisa mengundang KPK. Kami mencegah hal-hal yang tidak diinginkan juga.” (Wawancara tanggal 5 Februari 2020)
Dalam perencanaan anggaran secara normatif ini, sekilas semua tidak ada masalah serius  dan  seharusnya  bisa  optimal  dalam  menuju  tujuan  utama  menciptakan kesempatan  kerja.  Namun  pada  realitasnya,  hal  tersebut  belum  terjadi.  Penganggaran tahun  2018  untuk  urusan  ketenagakerjaan  hanya  memperoleh  pagu  senilai  Rp  57,8 miliar  dari  total  APBD  sebesar  Rp  10,3  triliun.  Begitu  juga  di  tahun  2019.  Bahkan  di 2019  terdapat  penurunan  drastis  pada  pagu  anggaran  DIsnakertrans,  dan  hanya memperoleh pagu yaitu sebesar Rp 44,2 miliar dari Rp 9,4 triliun total besaran APBD.
Di tahun 2020, pagu Disnakertrans untuk belanja langsung bahkan hanya mencapai 10 miliar.  Dengan  pagu  yang  demikian  rendah,  adalah  hal  yang  wajar  jika  masyarakat angkatan kerja masih banyak yang belum mendapat kesempatan kerja.

## B. Agency Problems pada Perencanaan Anggaran Disnakertrans
Tahun  2018  hingga  tahun  2020  adalah  tahun-tahun  kritis  karena  konstelasi  politik yang  cukup  fluktuatif  di  Provinsi  Riau.  Hal  ini  terjadi  karena  Pilkada  Gubernur  Riau menjadi  pertimbangan  bagi  setiap  aktor  untuk  mengambil  kesempatan.  Hal  ini  juga dialami pada proses perencanaan anggaran DIsnakertrans. Pola relasi antara aktor-aktor anggaran  memperlihatkan  fenomena agency  problems yang  berdampak  pada  perilaku yang oportunis dalam perencanaan anggaran.
Perilaku  oportunistik  dari  prinsipal  dan  agen  sudah  mulai  terlihat  saat  anggota DPRD  memasukkan  POKIR  ke  dalam  agenda  program/kegiatan  Disnakertrans. Anggota DPRD cenderung untuk mendorong Disnakertrans agar POKIR tersebut dapat diakomodasi  seluruhnya.  Padahal  sejak  awal  pagu  anggaran  yang  disepakati  oleh Gubernur kepada Disnakertrans sangat terbatas.
“Pagu anggaran ya cuma sedikit. Gak mungkin mengcover semua kebutuhan dinas. Ya tapi  apa  boleh  buat.  Kan  itu  yang  memutuskan  juga  Gubernur.    Gubernur  tentu mendahulukan  pendidikan  dan  kesehatan.  Tenaga  kerja  urutan  kesekian.  Dapatnya kecil.  Ini  kan  juga  karena  lobi-lobi  yang  ingin  memperbesar  anggaran  di  satu  sektor strategis. Tenaga kerja belum jadi isu strategis untuk dewan.” (Wawancara tanggal 10 Maret 2020)
Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa di satu sisi DPRD sebagai prinsipal ingin memaksimalkan  anggaran  di  sektor  yang  strategis  menurut  mereka,  namun  saat memasukkan aspirasi yang berasal dari masyarakat, ternyata banyak juga memasukkan POKIR  di  urusan  tenaga  kerja.  Berarti  masyarakat  sebenarnya  mengharapkan  ada banyak program  yang dikelola oleh Disnakertrans  yang dapat  diakses oleh masyarakat agar  mendapat  kesempatan  kerja.  Faktanya,  pagu  anggaran  sangat  minim  untuk  dapat mengakomodasi semua aspirasi dalam POKIR anggota DPRD.

## C. Pola Hubungan Oportunistik Prinsipal dan Agen
Dalam  relasi  antara  DPRD  dan  Disnakertrans,  DPRD  malah  menganggap Disnakertrans  sebagai  kuasa  anggaran  sangat  bisa  melaksanakan  semua  yang  menjadi program  pemerintah.  Di  samping  itu,  Disnakertrans  dapat  langsung  berkomunikasi dengan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  DPRD  mendesak  Disnakertrans  untuk  dapat mengakomodasi program yang didorong pada POKIR.
“Kami tau, Dinas itu pasti bisa melaksanakan, karena itu tupoksinya. POKIR Dewan ini kan  aspirasi  masyarakat,  jadi  apa  salahnya  dilaksanakan.  Apalagi  Dinas  kan  bisa langsung ke masyarakat. Harusnya jangan ada pembedaan, yang punya pemerintah dan yang  POKIR  Dewan.  Ini  kan  juga  amanat  rakyat.  Kalau  masalah  uang  kurang,  itu memang  dari  Kepala  Daerah  sih,  mau  dibawa  ke  mana  Provinsi  ini.  Ada  komitmen
nggak, supaya tidak ada lagi pengangguran. Kan yang pegang anggarannya eksekutif.” (Wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi Riau, 20 Maret 2020).
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  DPRD  selaku  legislatif  meyakini  bahwa eksekutif  memiliki  akses  yang  kuat  kepada  sumber  daya  finansial.  Oleh  karena  itu, eksekutif  dapat  saja  mengatur  program  yang  bisa  masuk  dalam  rencana  anggaran  tiap tahunnya.
Dari  sisi  kepentingan  politik,  DPRD  sebagai  prinsipal  akan  terus  mendesak agennya, dalam hal ini Disnakertrans, untuk dapat memenuhi aspirasi yang tertera pada POKIR. Semua anggota DPRD menagnggap  POKIR sebagai sesuatu  yang sangat vital dan harus terlaksana. Berikut kutipan pernyataan salah seorang pimpinan DPRD. “POKIR itu kan aspirasi warga masyarakat yang harusnya bisa diakomodir. Itu janji kita juga kepada masyarakat. Kami malu jika ada acara reses atau pulang kampong, tak ada yang kami bawa, tak ada janji yang terlaksana. Nanti apa kata masyarakat? Dibilangnya kami ingkar janji.” (Wawancara tanggal 20 Maret 2020)
POKIR  yang  dilaksanakan  akan  menjadi  perwujudan  janji  politik  seorang  anggota DPRD  kepada  para  konstituennya.  Dengan  demikian  konstituen  akan  senang  dan harapannya  akan  dapat  kembali  memilihnya  di  pemilihan  legislatif  yang  berikutnya. Jika  POKIR  terlaksana,  maka bargaining  position seorang  anggota  DPRD  juga  akan menjadi tinggi di mata konstituen dan kemungkinan untuk menang atau terpilih kembali menjadi besar.
Selain  ingin  terpilih  kembali,  POKIR  seringkali  menjadi  ajang  perburuan  rente bagi  anggota  DPRD  untuk  konstituennya.  POKIR  yang  disetujui  akan  menjadi  sebuah proyek  dan  dilelang.  Dengan  sedikit  skenario,  konstituen  dari  anggota  DPRD  yang mengusulkan  POKIR  tersebut  akan  dapat  memegang  proyek  tersebut  tanpa  melalui kesulitan yang berarti. Hal ini diakui oleh Disnakertrans.
“Ya  kami  paham  bahwa  anggota  Dewan  itu  mau  beri  proyek  ke  konstituen  mereka, makanya kami didesaknya untuk memasukkan ke kegiatan kami.” (Wawancara tanggal 25 Maret 2020)
Namun  Disnakertrans  sendiri  juga  memiliki  kepentingan  di  dalam  kegiatan  dinas. Perburuan  rente  yang  terjadi  di  kalangan  ASN  berbagai  OPD  sudah  bukan  menjadi rahasia lagi. Hal ini membuat DPRD kerap menjadi gusar dan kembali menekan OPD. Perebutan kepentingan ini  membuka ruang lobi dan negosiasi  bagi  prinsipal  dan agen. Selanjutnya  terjadi  kesepakatan-kesepakatan  sebagai  jalan  tengah  untuk  dapat mengakomodasi  kepentingan  kedua  belah  pihak.  Hal  ini  berakibat  pada termarjinalkannya  kepentingan  masyarakat,  dan  memunculkan  perilaku  oportunistik baik dari prinsipal maupun agen. Maka tidaklah mengherankan jika dengan APBD yang besar,  program/kegiatan  belum  dapat  menyelesaikan  permasalahan  ketenagakerjaan secara komprehensif .

## Kesimpulan
Perencanaan  anggaran  pada  faktanya  adalah  hubungan  agen  dan  prinsipal  dalam sebuah  sistem  pemerintahan.  Agen  dalam  konteks  ini  adalah  Disnakertrans,  dan
prinsipal  adalah  DPRD.  Agen  merupakan  pihak  yang  tunduk  pada  prinsipal.  Agen bekerja  berdasarkan  anggaran  yang  telah  ditetapkan  secara  politik  oleh  kepala  daerah DPRD. Oleh karena itu, proses penyusunan anggaran yang melibatkan partisipasi OPD dan  DPRD  menyebabkan  tarik  ulur  kepentingan.  Terjadilah  fenomena  paradoks  antara keinginan prinsipal memaksimalisasi anggaran di suatu sektor strategis yang berdampak pada  pengurangan  pagu  anggaran  di  sektor  lain  seperti  ketenagakerjaan,  namun  di  sisi lain  masyarakat  menghendaki  banyak  program  ketenagakerjaan  yang  terejawantahkan di dalam POKIR.
Persoalan  ketenagakerjaan  yang  dijawab  dengan  perencanaan  anggaran  dengan berbagai vested  interest tidak  bisa  menuntaskan  permasalahan.  Dengan  pagu  anggaran yang fluktuatif dan seringkali harus “mengalah” dengan sektor lain yang lebih strategis atau kepentingan yang lebih politis, Disnakertrans cenderung jalan di tempat dan masih jauh dari target kebijakan umum Pemerintah Provinsi Riau di bidang ketenagakerjaan.

## Daftar Pustaka
Bastian.  Indra.  2006. Sistem  Perencanaan  dan  Penganggaran  Pemerintah  Daerah  di Indonesia . Salemba Empat. Jakarta
Ikbar, Yanuar. 2012. Metode Penelitian Sosial Kualitatif, Bandung: Refika Aditama J.  Moleong,  Lexi.  2005.  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya
Mardiasmo. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi: Yogyakarta Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Nordiawan. Deddy. 2007 . Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta Sugiono, 2008, Metode Penelitian Administrasi, Alfa Beta, Bandung
Tahir,      Arifin.      2011.      Kebijakan      Publik      dan      Transparansi      Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : Pustaka Indonesia Press.
Widodo, Joko. 2001. Good Governance. Jakarta: Insan Cendikia.