## KEWARISAN ISLAM DALAM PERSFEKTIF KEADILAN GENDER

## Syaikhu
IAIN Palngka Raya, Palangka Raya, Indonesia syaikhu@gmail.com
Received:27-11-2018; Revised:15-12-2018; Accepted: 17-12-2018

## ABSTRACT
The  development  of  a  significant  Islamic  economy  in  Indonesia,  demands  a  set  of legislations that can provide legal certainty to practitioners of Islamic economics in carrying out sharia economics. The existence of sharia economic regulation in the Indonesian legal system is colored by legal dynamics. This study examines the background of structuring the regulation of Islamic  economics  in  Indonesia,  and  the  dynamics  of  structuring  the  regulation  of  Islamic economics in Indonesia. The method used in this study uses normative legal research with statute approach,  historical  approach  and  conceptual  approach  that  is  analyzed  qualitatively.  The results of this study indicate that the needs of the Islamic community in carrying out the part of Islamic  Shari'a  in  the  context  of  Islamic  economics  muamalah,  require  compulsory  legal certainty in order to provide assurance and assurance of compliance and fulfillment  of sharia compliance  that  must  be  fulfilled  by the state through  regulation. The dynamics  of  structuring sharia  economic  regulation  in  Indonesia  can  be  seen  in  the  form  of  closed  systems  and  open systems, both from operational regulations, institutions and dispute resolution. The dynamics of structuring  Islamic  economic  regulation  in  a  closed  system  refers  to  the  legal  hierarchy  and legal system through legal politics that undergo a long process from 1992 to 2018. While in an open  system,  the  dynamics  of  regulation  of  sharia  economic  regulation  develops  rapidly, responsively and progressively through jurisprudence decisions court and MUI DSN fatwa. Key Words :Dynamics, Arrangement, Regulation, Sharia Economy

## ABSTRAK
Hukum sebagai kontrusksi sosial, mempunyai lingkup yang sangat luas, meliputi segala aspek  kehidupan  manusia.Pandangan  klasik  mengemukakan  bahwa  hukum  itu  netral adanya.Dengan demikian hukum bersifat otonom dan tidak terkait dengan pengaruh-pengaruh di luar bidang hukum.Demikian juga degan pandangan pengertian dalam hukum murni dari Hans Kelsen bahwa hukum itu hanya melihat kebenaran formal,  yaitu kebenaran  yang tidak melihat kenyataan  sosial  yang  ada.Sehingga  hukum  ini  dikatakana  adil  apabila  mampu  berfungsi netral.Tetapi  ada  yang  berpendapat  berbeda  dengan  pandangan  diatas  bahwa  hukum  itu  dapat dikatakan adil apabila hukum itu melihat kenyataan sosial.Sehingga hukum itu tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh di luar hukum sehingga hukum tidak bersifat netral namun sangat terkait dengan  perilaku  dan  budaya  dalam  masyarakat.Dalam  membicarakan  keadilan  dan  kesetaraan gender, nampaknya pandangan pertama (positivisme hukum) sudah tidak dapat diterima. Karena hukum positip hanya mengejar kebenaran formal yang sudah baku saja tanpa melihat kenyataan yang di inginkan oleh masyarakat. Nilai-nilai keadilan menurut hukum waris Islam kini tela pula mengalami  pergeseran  nilai.  Oleh  karena  ini  dalam  pembagian  warisan  menurut  hukum  waris Islam  dituntut  pula  untuk  memperhatikan  hak  laki-laki  maupun  hak  perempuan  yang  sama
kuatnya. Persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan telah memunculkan isu hangat dalam bias  gender  yang  mengedepankan  keadilan  berdasarkan  akan  hak  dan  kewajiban.  Apabila kewajibannya berubah maka haknya pun sudah barang tentu berubah pula.Menyesuaikan dengan perkembangan  struktur  dalam  masyarakat.Karena  bagaimanapun  masyarakatlah  yang  menjadi subyek dalam hukum.
Kata Kunci :Waris Islam, Keadilan Gender.

## A. Pendahuluan
Warisan merupakan salah satu ajaran atau syari’at Islam  yang sangat penting, bahkan al- Qur’an pun mengatur dengan sedemikian rupa dalam masalah warisan, baik itu mengenai rukun waris,  syarat,  maupun  pembagian  harta  warisan.  Pembagian  harta  warisan  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  terlihat  lebih  mengunggulkan  salah  satu  menimbulkan  suatu  perselisihan, terutama dalam kondisi sosial pada saat ini di mana hukum waris islam yang membedakan porsi untuk anak laki-laki dan perempuan dianggap oleh sebagian masyarakat tidak lagi relevan untuk diaplikasikan.
Secara sosiologis,menurutSatjiptoRahardjo perubahan sosial merupakan ciri yang  melekat dalam  masyarakat.    Hal  ini  disebabkan  karena  masyarakat  itu  mengalami  suatu perkembangan. 1 Oleh  karena  itu  hukum  Islam  sebagai  salah  satu  pranata  sosial  memiliki  dua fungsi,  fungsi  pertama  sebagai  kontrol  sosial  yaitu  hukum  Islam  diletakkan  sebagai  hukum Tuhan  yang  selain  sebagai  kontrol  sosial  sekaligus  sebagai socialengineering terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sedang kontrol yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses  perubahan  sosial  yaitu  hukum  lebih  merupakan  produk  sejarah  yang  dalam  batas-batas tertentu  diletakkan  sebagai  justifikasi  terhadap  tuntutan  perubahan  sosial,  budaya,dan politik. 2 Sehingga dalam  kontek ini hukum  Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. 3
Dinamika hukum Islam terbentuk oleh interaksi antara wahyu dengan rasio.Kombinasi dua paradigma  di  ataslah  yang  mendorong  berkembangnya  tradisi  ijtiijad.Dalam  sejarah perkembangan  hukum  Islam  terdapat  dua  aliran  yang  besar  diantara  para  pendiri madhzab.Madzhab  pertama  adalah  yangdikenal  dengan al  Ra’yu (  yaitumadzhap  yang mengedepankan rasio sebagaipanglima dalam memahami al-Qur’an), sedangkan madzhab yang keduaadalah al-Hadits yaitu  (mereka  yang  mengedepankanHadis  Dalam  Memahamial-Qur’an) yaitu  kelompok  yang  mempertahankan  idealitaswahyu  tanpa  adanya  pemikiran  rasional. Pemahaman  yang  tidak  proporsional  dalam  memandang  hukum  Islam  tersebut  misalnya  yang dipahami  hanya  fikihsaja,maka  kesan  yang  akan  diperoleh  adalah  hukum  Islam  mengalami stagnasi atau jumud dan tidak memiliki kesangupan untuk menjawap tantangan zaman.
Hukum  Islam  mempunyai  dinamika  dan  karakter  sendiri  serta  mempunyai  ruang lingkupnya sendiri.Sistem hukum Islam mempunyai system yang tersendiri yang dikenal dengan hukum  fikih.Hukum  fikih  bukanlah  hukum  yang  sempit  tetapi  hukum  yang  masih  sangat luas.Hukum fikih ini mencakup semua aspek kehidupan umat manusia.Baik yang bersifat ibadah maupun  muamalah.Ibadah  adalah  hukum  mengenai  bagaimana  manusia  berhubungan  dengan
1 Artijo  Alkostar,    M  Sholeh  Amin, Pembangunan  Hukum  Dalam  Perspektif  Politik  Hukum  Nasiona l, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hlm. 35
2 Qurtubi Al Sumanto ,Era baru Figih Indonesia hlm 5 Yogyakarta Cermin 1999 3 Ahmad  Rofiq, Pembaharuan  Hukum Islam di  Indonesia, Gama  Media, Yogyakarta, 2001, Hlm. 98
Allah,  sedang  muamalah  adalah  hukum  yang  mengatur  berbagai  hubungan  antar  sesama manusia.
Hukum Islam dirumuskan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan manusia dengan segala aspeknya. Baik  yang  bersifat  pribadi  maupun  kelompok. Karena    sifatnya    yang    serba  mencakup    inilah    yang    menempatkan    agama    Islam    dalam tatanan kehidupan umat  manusia  yang belum pernah dicapai  oleh agama atau kepercayaan  lain sebelum    Islam.    Dengan    demikian    akan    sangat    sulit  memahami  Islam  tanpa  memahami hukum Islam dengan sepenuhnya. 4
Asas  hukum  dalam  pewarisan  Islam  tidak  memandang  perbedaan  antara  aki-laki  dengan perempuan  semua  ahli  waris  baik  laki-laki  maupun  perempuan  mempunyai  hak  yang  sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandinganya saja yang berbeda. Memang didalam hukum waris  Islam  yang  ditekankan  keadilan  yang  berimbang  dipakai,  bukanlah  keadilan  yang  sama rata  sebagai  sesama  ahli  waris.  Karena  prinsip  inilah  yang  sering  menjadi  polemic  dan perdebatan  yang  kadang  kala  menimbulkan  persengketaan  diantara para  ahli  waris.Begitu  pula gerakan  wanita  yang  memperjuangkan  haknya  untuk  setara  dengan  kaum  laki-laki.  Karena  di zaman  sekarang  peran  perempuan  danperan  laki-laki  hampir  sama  dalam  menjalamkan  roda perekonomian  keluarga.  Perempuan  yang  dahulu  hanya  dikotomikan    hanya  bertugas  dalam urusan rumah tangga telah mengalami pergeseran nilai seiring dengan perubahan zaman.
Dengan majunya kapitalisme telah membuka kesempatan baru bagi perempuan  termasuk kemungkinan  untuk  eksis  di  luar  keluarga  dan menentang dominasi laki-laki dengan budaya patriarki.    Pembagian  kerja  berdasarkan  jenis  kelamin  laki-laki  menjadi  kontrol  kemampuan produksi.  Kesetaraan  penuh  antara  laki-laki    dan  perempuan  akan  tercapai    penuh  melalui tercapainya    kemajuan  teknologi    dimana    pekerjaan  tidak    harus  mengunakan    tenaga    yang besar  tetapi  dapat  dilaksanakan  dengan kemampuan ilmu dan ketrampilan. 5
Kapitalisme  industri  telah  menghancurkan  unit  kerja  suami  dan  istri,awalnya  perempuan setidaknya telah menjadi lebih tergantung kepada laki –laki bagi keberlangsungan ekonominya. Kapitalisme dan patriarki merupakan dua sistem yang saling berkaitan.Karenanya, ada hubungan antara pembagian kerja  dan upah dan kerja domestik, pembagian kerja domestik  yang hirarkis terus  dihidupkan  oleh  keluarga  telah  mengenyampingkan  peranan  produktif  tradisional  bagi keberlangsungan  dan  kebaikan  dalam  masyarakat.Yang  dahulu  wanita  hanya  sebagai pendamping pria dalam mencari nafkah kini telah mengalami pergeseran.Kini perempuan tidak sedikit alah menjadi tulang punggung perekonomian keluarga.Perubahan inilah yang menjadikan perubahan  sosial  yang  dahulu  wanita  merupakan  sebagai  mahluk  kelas  dua  kini  telah mensejajarkankedudukanya  dengan  laki  -laki  begitu  pula  dalam  tuntutan  dalam  pembagian terhadap harta warisan. Sebab didalam istem hukum kewarisan Islam menempatkan pembagian yang tidak sama antara laki-laki dengan perempuan.
Seiring dengan bias  Gender kaum  feminis selalu meminta kedudukan  yang sama dengan laki  -laki,  sebab  pada  prinsipnya  hukum  tidak  membedabedakan  jenis  kelamin  antara  laki-laki dengan  perempuan.  Semakin  banyaknya  tuntutan  kaum  feminis  terhadap  kaum  maskulin mempengaruhi  pula terhadap system hukum  yang berlaku dalam masyarakat. Arti keadilanpun mengalami  perubahan  yang  sangat  berarti  yang  dahulu  laki-laki  merupakan  sebagi  orang  yang
4 Taufik  Adnan Amal, Islam dan Tantangan Moderenitas ,  Mizan,  Bandung, 1994, Hlm. 33
5 Fakih Mansor, Analisis  Gender  dan Tranformasi  Sosial ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Hlm. 50
bertanggung  jawab  terhadap  setiap  permasalahan  dalam  rumah  tangga    tetapi  sekarang  telah mengalami perubahan yang berarti. 6
Pergeseran peran laki-laki dan perempuan  inilah  yang menjadi isu Gender di  masyarakat tuntutan  kaum  perempuan  terhadap  hak-haknya  sesuai  peran  perempuan  dalam keluarga.Sehingga  hukum  waris  Islam  pun  harus  dapat  pula  mengakomodir  kebutuhan masyarakat  terhadap  hukum  yang  dapat  memberikan  keadilan  terhadap  perempuan  dimasa sekarang ini. Dimana terjadi perbedaan perhitungan pembagian dalam hukum waris Islam, yakni laki –laki mendapat bagian yang lebih banyak dari perempuan.
Gender adalah salah satu isu sentral dalam kajian hukum Islam dewasa ini. Oleh sebab itu, mesti  dipahami  bahwa  ketika  membicarakan  sesuatu  dalam  konteks  hukum  Islam  akan  sangat erat kaitannya dengan syari’ah dan fiqih.
Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara  laki- laki dengan perempuan,  semua  ahli  waris  baik  laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai  ahli  waris.  Tetapi  hanyalah  perbandingannya  saja  yang  berbeda.  Memang  di  dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang,  bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang  sering  menjadi  polemik  dan perdebatan  yang  kadang  kala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dianalisis  dengan  pendekatan perundang-undangan (statute  approach) ,pendekatan  sejarah (historical  approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 7 Penelitian hukum normatif menggunakan bahan- bahan  hukum  berupa  peraturan  perundangan,  seperti  Undang-undang,  hingga  Peraturan Pemerintah.  Peraturan  mengenai  Kewarisan  Islam  dalam  Persfektif  Gender  ini  juga menggunakan  sumber-sumber  Hukum  Islam.  Dalam  penelitian  ini  seorang  peneliti  selalu mendasarkan  pemikirannya  pada  aturan  perundangan  sebagai  bahan  hukum  utama  penelitian. Penelitian  atas  bahan-bahan  hukum  seperti  perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan  tidak dapat  dikategorikan  sebagai  sebuah  penelitian  sosial,  mengingat  ia  memisahkan  hukum  dari segala  bentuk  analisis  non  hukum.Bahanhokumnormatif  yang  dijadikan  sebagai  rujukan  dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan, yakni bahan primer, sekunder dan tersier.Bahan primer meliputi  Undang-Undang  Selain  sumber  primer  tersebut,  sebagai  bahan  pendukung  digunakan pula  sumber  sekunder  dan  tersier.Sumber  sekunder  yaitu  karya-karya  atau  teori-teori  yang membahas sumber primer, seperti, peraturan perundang-undangan terkait, serta pemikiran para pakar.  Adapun  sumber  tersier  yaitu  hal-hal  yang  mendukung  sumber  primer  dan  sekunder seperti, kamusdan sebagainya

## C. Pembahasan.

## 1. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam
6 Bambang  Sugiharto, Post  Modern  Tantangan  Bagi  Filsafat ,  Kanisius, Yogyakarta, 1996, Hlm. 100
7 Penelitian  hukum  dalam  level  dogmatik  hukum  atau  penelitian  hukum  untuk  keperluan  praktik  hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Lihat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010, h. 94.
Adapun yang menyangkut  asas-asas hukum kewarisan Islam dapat  digali dari  ayat-ayat hukum  kewarisan    serta    sunnah    Nabi    Muhammad    SAW.  Asas-asas  dapat  diklasifikasikan sebagai berikut : 8
1. AsasIjbari
Secara  etimologi  “Ijbari”  mengandung  arti  paksaan,  yaitu melakukan sesuatu  di  luar kehendak    sendiri.    Dalam  hal    hukum  waris  berarti  terjadinya  peralihan  harta  seseorang yang telah meninggal  kepada yang masih hidup terjadi  dengan sendirinya.  Artinya tanpa adanya  perbuatan  hukum  atau  pernyataan  kehendak  dari    pewaris.  Dengan  perkataan  lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. AsasIjbari ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  segi  yaitu:  1.  Dari peralihan harta; 2. dari segi jumlah harta yang beralih; 3 dari segi kepada siapa harta itu akan beralih. Ketentuan asasIjbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur’an, surat An-Nisa ayat 7 yang menyelaskan bahwa:  bagi  seorang laki-laki  maupun perempuan ada nasib dari  harta peninggalan orang tuanya atau dari  karib kerabatnya,  kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan sipewaris.
2. Asas Bilateral Adapn  yang    dimaksud    dengan    asas    bilateral    dalam  hukum    kewarisan  Islam  adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari  kedua belah  pihak  kerabat,  yaitu  dari garis  keturunan  perempuan  maupun keturunan laki-laki.  Asas bilateral  ini  secara tegas dapat  ditemui dalam ketentuan Al-Qur’an surat  An-Nisa  ayat  7,  11,  12 dan 176,  antara lain dalam ayat  7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki  berhak memperoleh warisan  dari pihak  ayahnya  maupun  ibunya.  Begitu  juga  dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral  ini  juga  berlaku  pula  untuk  kerabat  garis ke  samping  (yaitu melalui ayah dan ibu).
3. Asas Individual
Pengertian  asas  individual  ini  adalah:  setiap  ahli  waris  (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat  kepada ahli waris  lainya.  Dengan  demikian  bagian yang  diperoleh  oleh  ahli  waris secara  individu  berhak  mendapatkan  semua  harta  yang telah    menjadi  bagiannya.  Ketentuan  ini  dapat  dijumpai  dalam  ketentuan  Al-Qur’an  surat An-Nisa  ayat  7  yang  mengemukakan  bahwa  bagian  masing-masing  ahli  waris  ditentukan secara individu.
4. Asas Keadilan Berimbang Asas  keadilan  berimbang  maksudnya  adalah  keseimbangan  antara  hak  dengan  kewajiban dan  keseimbangan  antara  yang  diperoleh  dengan  kebutuhan    dan    kegunaan.    Dengan perkataan    lain    dapat    dikemukakan  bahwa  faktor  jenis  kelamin  tidak  menentukan  dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 179

## 2. Pemikiran tentang Keadilan
Pemahaman    tentang    keadilan    itu    sendiri    tergantung    dari  tuntutan  manusia  pada zamannya  sendiri.    Keadilan  memang  tidak  dapat  dipisahkan  dari    persoalah  hukum  dan persoalan manusia karena manusialah  yang selalu menjadi  subyek dari  segala hukum. Karena
8 Suhardi  K Lubis,  Komis Simanjuntak, Hukum Waris  Islam Lengkap dan Praktis , Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hlm. 37
manusialah  yang  mempunyai  kesadaran  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  baik  yang  baik maupun yang tidak baik, adil maupun yang  tidak  adil,  indah dan buruk. 9
Kesadaran akan keadilan dalam diri  manusia  biasanya  akan timbul  dan tenggelam dalam batin manusia. Timbulnya  keadilan  dalam masyarakat  berarti  timbul  kesadaran  akan makna tatanan kehidupan dalam masyarakat baik secara individu maupun secara komunal.
Menurut John  Rawl  bahwa masyarakat  dapat  dikatakan baik  apabila didasarkan pada dua prinsip, yaitu fairnees ,  yang menjamin bagi  setiap anggota masyarakat terhadap nilai-nilai kebebasan  semaksimal  mungkin  dan veilignorance ,  yang  hanya  membenarkan ketidaksamaansosial  maupun  ekonomi  dan   apabila ketidaksamaan itu  dilihat  dalam jangka panjang  akan menguntungkan bagi  mereka yang kurang beruntung. 10
Di  dalam  pandangan  ini    seakan  disetujui    sebuah    formasi    tatanan    masyarakat    yang netral,    yang    tidak  mendahulukan  harapan-harapan  lain  yang  ada  dalam  masyarakat.  Secara umum utilitiarisme mengajarkan  bahwa  benar  dan  salahnya  manusia  terhadap  peraturan tergantung  pada  konsekuensi  langsung  dari  peraturan  atau  tindakan  tertentu  yang  dilakukan. Dengan  demikian,  baik  buruknya    tindakan    manusia    secara    moral    sangat    tergantung    dari konsekuensi  tindakan tersebut,  apabila akibatnya baik maka hukum itu baik  tetapi  sebaliknya apabila  akibatnya  buruk  maka  hukum itu  juga buruk. 11
Bertolak    dari    itu    dapat    dibangun    teori    tentang    keadilan    yang  mampu    untuk menegakkan    keadilan    bersama    sekaligus    dapat  dipertanggungjawabkan    secara    obyektif, khususnya  dalam  kacamata demokrasi.  Teori  keadilan  dapat  dibangun  dan  dapat  memadai untuk menjawab persoalan apabila  dibentuk  dengan pendekatan kesepakatan bersama.  Dimana prinsip-prinsip    keadilan    yang    dipilih    dipegang    dan  disepakati    bersama  dengan  rasional. Yang  disebut  Rawls  dengan Justice  as  Fairness. Penerapan  yang    konsisten  dalam  hukum sedikitnya dapat  membantu anggota masyarakat  dari  hal-hal  apa boleh dilakukan  atau  yang tidak  boleh  dilakukan  olehnya.  Sehingga  dengan konsep  ini  menurut  Rawl  keadilan  formal adalah  keadilan  yang dipaksakan oleh pihak penguasa untuk mencapai suatu tujuan yang tidak bebas    nilai.    Sedangkan    hukum    yang    mencerminkan    keadilan,    apabila  hukum  itu    dapat diterima oleh semua pihak dan tidak memihak kepada siapapun, baik kepada penguasa maupun kepada yang dikuasai.
Dalam pandangan  Islam,  tujuan  akhir  hukum adalah  keadilan. Kaitannya dengan hukum Islam,  keadilan harus dicapai  meski  mengacu pada pokok agama  Islam,  yaitu Al-Qur’an dan Hadis.  Arti  dari  tujuan keadilan  melalui  jalur  hukum yang  harus  berawal  dari  dua  segi dan  mengarah  pada  keadilan  dua  segi  juga.  Khususnya  yang  berkaitan  dengan  hukum  agar manpu  tampil  sesuai  dengan  prinsip  keadilan  secara  umum.  Perpaduan    mencari    keadilan menjadi  standar  hukum  universal   yang mampu  tampil  dimanapun  dan  kapanpun  sesuai dengan  fitrahditurunkannya Islam ke muka bumi. 12
Keadilan  bagi  manusia  mengarah  pada  berbagai  definisi  keadilan  yang  tidak  bukan mungkin  antara  satu  masyarakat  manusia  dengan  yang  lainnya  berbeda  dalam  mengartikan keadilan  hukum.  Artinya  fleksibilitas  produk  keadilan  mutlak  perlu  diperlakukan  dalam
9 Notohamijojo, Masalah    :Keadilan,    Hakikat    dan    Pengenaannya    dalam  Bidang  Masyarakat, Kebudayaan, Negara dan Antar Negara, Tirta Amerta, Semarang,  1971, Hlm. 21 10 Aristoteles, “The  Ethics  Of  Aristoteles”  Dalam S  Tasrif,Bunga  Rampai Filsafat Hukum, Abardin, Jakarta, 1987, Hlm. 98 11 Andre    Ata    Ulan, Keadilan    dan  Demokrasi , Telaah    Filsafat    Politik    John  Rowls ,  Kanisius, Yogyakarta, 2001, Hlm. 21 12 Abdul  Ghofur  Anshari, Filsafat  Hukum  Kewarisan  Islam ,  UII  Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 153
heterogenitas manusia dan  lingkungannya,  sedangkan  muara  keadilan  adalah  kepada  Allah. Hukum Allah adalah produk hukum yang tetap menempatkan Allah sesuai dengan  proporsinya sehingga  perbuatan  manusia  harus  tetap  dalam koridor hukum Allah.
Selanjutnya dalam keadilan  pandangan masyarakat  hukum   adat  sangat   sukar   berfikir secara  rasional  tetapi  lebih  dipengaruhi  oleh  pola  pikir  yang  komunal magis-religius.  Alam pikiran  ini  menempatkan  kehidupan  manusia merupakan bagian yang tidak dapat  terpisahkan dari  alam.  Kehidupan manusia  taut  menaut  dengan  keadaan  alam,  apabila  alam mengalami kegoncangan  berarti  manusia  melakukan  perbuatan  yang  melanggar ketentuan hukum alam.
Hukum  adat    sebagaimana    dikemukakan    oleh    Holleman,    hukum  adat    mempunyai empat  ciri  umum yang  dipandang  sebagai  dari  satu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Adapun    empat    ciri    tersebut  adalah pertama religius  magis,  yaitu  perpaduan  pikiran  yang mengandung  logika  animisme  yaitu  pandangan  yang  berhubungan  dengan  alam  gaib. Kedua adalah    komunal    yaitu    sifat    yang    mementingkan    kepentingan  bersama    daripada kepentingan  pribadi.    Sifat    yang ketiga adalah  tunai,  yaitu  kebiasaan  dalam  masyarakat  dalam jual  beli  bersifat  tunai  yaitu  hak  dan  kewajiban  dilakukan  dalam  waktu  yang  sama.  Yang keempat adalah konkrit, yaitu dalam melakukan perbuatan harus bersifat nyata. 13
Sejak  negara  Indonesia  merdeka  pembuat  undang-undang  sudah  menyetujui  prinsip kesetaraan  antara  laki-laki  dengan  perempuan  .hal  ini  terbukti  dalam  rumusan  Undang-undang dasar 1945, sebagai mana dinyatakan dengan dengan tegas dalam pasalk 27 ayat (1), juga dalam Undang-undang  perkawinan.  Telah  menjadi  hukum  positip  di  Indonesia  yang  mengandung penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.Bahwa perempuan adalah haknya sejajar dengan laki-laki  agar  tercapai  rasa  keadilan  untuk  semua  pihak.Salah  satu  cirri  hukum  modern  adalah pengunaan  secara  sadar  terhadap  hukum  yang  berlaku  tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak manapun.  Hukum  tidak  hanya  dipakai  dipakai  untuk  menguatkan  pola  kebiasaan  dalam masyarakat,  melainkan  hukum  diarahkan  untuk  tujuan  tujuan  yang  dikehendaki,  penghapusan kebiasaan  yang  dipandang  tidak  sesuai  maka  akan  diganti  dengan  pola  prilaku  baru  yang dikehendaki.  Hukum  sebagai  kontrusksi  sosial,  mempunyai  lingkup  yang  sangat  luas,  meliputi segala  aspek  kehidupan  manusia.Yang  menimbulkan  pola  pengertian  yang  berbeda  terhadap pengertian hukum.
Pandangan  klasik  mengemukakan  bahwa  hukum  itu  netral  adanya.Dengan  demikian hukum  bersifat  otonom  dan  tidak  terkait  dengan  pengaruh-pengaruh  di  luar  bidang hukum.Demikian  juga  dengan  pandangan  pengertian  dalam  huikum  murni  dari  Hans  Kelsen bahwa hukum itu hanya melihat kebenaran formal, yaitu kebenaran yang tidak melihat kenyataan social yang ada.Sehingga hukum ini dikatakana adil apabila mampu berfungsi netral.Tetapi ada yang  berpendapat  berbeda  dengan  pandangan  diatas  bahwa  hukum  itu  dapat  dikatakan  adil apabila hukum itu melihat kenyataan sosial.Sehingga hukum itu tidak bisa lepas dari pengaruh- pengaruh  di  luar  hukum  sehingga  hukum  tidak  bersifat  netral  namun  sangat  terkait  dengan perilaku  dan  budaya  dalam  masyarakat.Dalam  membicarakan  keadilan  dan  kesetaraan  jender, nampaknya pandangan pertama (positivisme hukum) sudah tidak dapat diterima. Karena hukum positip hanya mengejar kebenaran formal yang sudah baku saja tanpa melihat kenyataan yang di inginkan oleh masyarakat.
Kemajuan-kemajuan  yang  telah  dicapai  oleh  bidang  ilmu-ilmu  sosial  member  pengaruh pandangan,  pengaruh  sarjana  hukum  terutama  yang  berpandangan  hukum  bukan  hanya  dilihat
13 Imam  Sudiyat  , Asas-Asas  Hukum  Adat,  Bekal  Pengantar ,  Liberty, Yogyakarta, 1982, Hlm. 30-31
dari legitimasiny, melainkan hukum dipandang juga dari segi efektivitasnya. Hukum tidak hanya mengatur  dalam  prosedur  hukum  saja  tetapi  tetapi  hukum  melihat  apa  yang  dikehendaki  oleh masyarakatnya. Hal yang terpenting dalam hukum yang terpenting adalah bagaimana hukum itu dilaksanakan  di  dalam  masyarakat.Hukum  dibuat  untuk  kepentigan  masyarakat  apabila  hukum itu tidak dilaksanakan oleh masyarakat lagi maka hukum tersebut tidak dapat dikatakan hukum lagi.
Hukum yang adil adalah hukum yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Tetapi konsep mengenai  keadilan  oleh  sebagian  masyarakat  masih  jauh  panggangan  dari  api  yang  artinya hukum itu tidak sesuai dengan apa  yang diinginkan. Sehingga muncul berbagai makna tentang keadilan.  Makna  keadilan  merupakan  pandangan  yang  relative  .pada  sisi  yang  lain  keadilan adalah merupakan hasil hubungan antara harapan dengan kenyataan. Dari aspek tata bahasa kata adil dari bahasa Arab adala yang mengandung arti tengah-tengah.Dari pengertian inilah kata adil adalah orang yang sangup berdiri di tengah tapa harus berpihak kepada salah satu pihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari setiap persoalan yang dihadapinya.sehingga setiap keputusan yang diambilnyaakan menjadi benar pula.
Sementara  itu,  menurut  Murtadha  al  Mutthahari  ada  beberapa  pengertian  pokok  tentang keadilan,  diantaranya  keadilan  mengandung  makna  pertimbangan  atau  keadaan  setimbang  dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun.Keadilan haruslah memperhatikan hak-hak pribadi atau  golongan  dengan  memberikan  hak  itu  kepada  yang  berhak  sedang  loawan  dari  keadilan adalah  kezaliman  yaitu  keadaan  dimana  tidak  menempatkan  hak  pada  mestinya.Dalam memahami keadilan juga dapat dengan lawan katanya yaitu ketidak adilan. Dalam bahasa Arab “ Ketidakadilan” dikenal dengan istilah zalim yang dapat digunakan pengertian kesalahan. Dengan demikian keadilan mengandung arti kebaikan yang tidak mengandung pelanggaran dan berusaha menempatkan  sesuatu  `  pada  teeempatnya  berdasarkan  norma-norma  yang  baik  dan  buruk berdasar kan pada wahyu Tuhan dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat dasar. 14
Kewarisan  bilateral  dalam hukum Islam mengandung  dua  nilai keadilan,  yaitu keadilan Tuhan  dan  keadilan  manusia.    Keadilan  Tuhan  adalah  nilai  keadilan  yang  mendasarkan  pada pengertian  bahwa  keadilan  yang    berasal    dari    yang    transendental.    Artinya    keadilan    dapat tercapai  apabila  melalui  penempatan  Tuhan  secara  proporsional.  Dalam  pengertian  ini  Tuhan adalah titik sentral setiap gerak dan tingkah laku mahluk dari awal  kejadian  sampai  peraturan yang  menjadi  standar  tingkah  laku makluk. Sedangkan keadilan manusia adalah keadilan yang mendasarkan prinsip-prinsip pada nilai keadilan manusiawi.
Hukum  kewarisan  Islam  hasil    ijtihadSyafi’i    oleh  sebagian  besar  umat    Islam  telah dijadikan  sebagai  sumber hukum  normatif  dan harus  diterima sebagai  hukum  yang mengikat dan  terpancar  dari  perintah  Allah  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadis,    sehingga    layak    bagi    setiap muslim untuk merasakan tidak adil  terhadap hukum kewarisan tersebut.  Pemahaman semacam ini    pada    awalnya    dianggap  sebagai    prinsip    keadilan  obyektif  semata  keluar  dari  penilaian keadilan  subyektif,  terutama  bagi  masyarakat  dengan    sistem  kekeluargaan    matrilineal    dan bilateral    sebab    kewarisan  Syafi’ibercorakpatrilinial.    Akan  tetapi    seiring  dengan  perjalanan waktu penilaian  keadilan  subyektif  beradaptasi  dengan  penilaian  keadilan obyektif sebagai warisan  sesuai  dengan  keadilan  dua  segi  sekaligus,  yaitu  keadilan  obyektif  dan  keadilan subyektif.
Keadilan Gender
14 Nurcholis Madjid Islam kemanusiaan dan kemoderenan , Doktrin dan Peradaban, sebuahTelaah Kritis Tentang Masalah Keimaanan, ( Jakarta yayasan Wakaf , Cetakan Ke 2 ,1992 ) h. 513-516
Syari’at I s lam tidak membedakan manusia atas dasar jenis kelamin. Perbedaan peran dan fungsi tidak berarti terjadinya diskriminasi atau degradasi satu sama lain. Manusia memiliki hak- hak umum untuk hidup dalam martabat, hak untuk memiliki bekal hidup dan hak-hak sosial dan sipil.
Gender menurut hukum Islam diletakkan dalam proporsi yang semestinya, karena gender dalam pengertian jenis kelamin, merupakan fitrah ciptaan Allah dan diatur berdasarkan ketentuan Allah.Karena  itu,  laki-laki  dan  perempuan  dapat  berkiprah  sesuai  dengan  fitrahnya  yang mestinya  tidak  dibatasi  oleh  aturan  hukum  buatan  manusia.  Kalau  ada  kalangan  yang berpandangan, ayat Al-Qur’an dan sunnah shahihah bias gender, yang menjadi masalah bukanlah ayat  dan  sunnahnya,  akan  tetapi  pandangan  yang  dimunculkan  oleh  kalangan  tersebutlah  inti permasalahannya. Oleh sebab itu, memunculkan aturan hukum buatan manusia yang berspektif gender  sangat  memungkinkan  sepanjang  tidak  melanggar  rambu-rambu  yang  telah  ditetapkan oleh syari’at Islam.
Konsep  kewarisan  bilateral    adalahmawali.    Konsep  ini    dipandang  memenuhi  standar keadilan  gender.  Mawali  disebut  sebagai  pengurangan  dominasi    laki-laki    dalam  hukum kewarisan  Islam sebelumnya.  Dalam kewarisan Syafi’i, anak perempuan menjadi asabah bukan atas  kedudukan  sendiri    sebagai    asabah    tetapi    disebabkan    adanya    anak    laki-laki    yang menariknya sebagai  asabah, dalam bahasa Syafi’i  disebut asabah bi  alghairi. Konsep kewarisan model  Syafi’i  tersebut  bertolak  belakang  dengan  konsep  yang  ditawarkan  Hazairin,    dalam konsep  Hazairin  anak  laki-laki  dan  perempuan  mempunyai    hak  dan  kedudukan  yang  sama sebagai    ahli  waris,  keduanya  berdiri  sendiri  tanpa  adanya  ketergantungan  antara  satu  dengan yang  lainnya.  Konsep    mawali    bila    dibandingkan    dengan    prinsip NaminemLaederenya Soekanto    akan    menampakkan    keserasian.    Sebab    mawali  menjadikan cucu sebagai ash-habulfaraidl, padakewarisan Syafi’i  yang dirugikan oleh  saudara  pewaris menjadi  ahli  waris  yang  mendapatkan bagian menggantikan kedudukan ayah atau ibunya.
Demikian  pula  dengan  prinsip SuumCuiqueTribuere .    Bila  anak  laki-laki    mempunyai kemampuan menghijab,  maka berikanlah hak yang sama  bagi  anak perempuan.  Hal  ini  sesuai dengan penggantian SuumCuiqueTribuere yaitu “apa yang anda boleh mendapatkannya”.  Begitu juga dalam Al-Qur’an, Allah tidak pernah membedakan laki-laki  dengan perempuan.
Di  samping  itu  konsep  kewarisan  Syafi’i    yang  dinilai    bias  gender  adalah    perbedaan kemampuan  menghijab  antara  laki-laki  dengan perempuan.  Anak  laki-laki  dapat  menghijab para    saudara    dari    segala  jurusan,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  kakek  dan  nenek  dari pewaris mempunyai  kemampuan untuk itu. Sedangkan dalam konsep kewarisan bilateral,  anak laki-laki    dan    perempuan    mempunyai    kemampuan    yang  sama  dalam  urusan hajib-mahjub. Anehnya,  bagi  sebagian  orang  bentuk  ketidaksetaraan  laki-laki dengan perempuan dianggap sebagai sesuatu yang adil. Hal ini bukan saja ada  dalam  kewarisan  Islam,  bahkan  beberapa peneliti  ada  yang menganggap hal itu sebagai bentuk keadilan. Crosby (1982), Feather (1990), Jacson dkk (1992) menemukan bahwa perempuan lebih mudah memberikan penilaian terhadap perbedaan derajat tersebut. Hal semacam ini cenderung menjadi false consciousness yang perlu perhatian  dan  usaha  untuk  memperbaikinya,  sebab  Al-Qur’an  tidak  pernah  membedakan  jenis kelamin dalam keadilan kewarisan.

## Prinsip Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam
Kata adil merupakan bahasa  Indonesia  yang berasalkan dari  kata al-adlu, di dalam Al- Qur’an kata al-adlu atau turunannya disebut lebih dari 28 (dua puluh delapan) kali. Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita.  Kata  al-adlu  itu  dikemukakan  dalam  konteks    yang  berbeda  dan  dalam  arah    yang
berbeda    pula.    Sehingga    akam    memberikan    definisi    yang    berbeda  sesuai  dengan  konteks tujuan penggunaannya. 15 Dalam hubungan dengan  hak  yang  menyangkut  materi,  khususnya yang  menyangkut dengan kewarisan kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban,  keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.
Atas  dasar pengertian  tersebut  di  atas  terlihat  jelas  asas  keadilan  dalam  pembagian  harta warisan  dalam  hukum  Islam.    Secara  mendasar  dapat    dikatakan    bahwa    perbedaan    gender tidak  menentukan  hak kewarisan dalam Islam.  Artinya  sebagaimana  laki-laki  dan perempuan mempunyai  hak  yang  sama  kuatnya  untuk  mendapatkan  warisan.  Hal  ini  secara  jelas    disebut dalam Al-Qur’an dalam surat  an-Nisa   ayat  7  yang menyamakan  kedudukan  laki-laki  dan perempuan  dalam  hak mendapatkan warisan.  Pada  ayat   11-12,  176 surat  an-Nisa  secara rinci  diterangkan  kesamaan  kekuatan  hak  menerima  warisan  antara  anak  laki-laki,  dan  anak perempuan,
Ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176). Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat  dalam dua bentuk. Pertama :  laki-laki  mendapat  jumlah yang sama  banyak  dengan perempuan;  seperti ayah  dengan  ibu  sama-sama mendapatkan    seperenam  dalam  keadaan    pewaris    meninggalkan anak  kandung,    sebagaimana    yang    dinyatakan    dalam  ayat    11    surat    an-Nisa.  Begitu  pula dengan saudara laki-laki  dengan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam.  Apabila seorang pewaris tidak memiliki ahli waris  langsung  seperti  suami/istri,  anak,  bapak dan ibu maka  berlaku surat an-Nisa’  ayat 12. Kedua : laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dua kali  lipat  dari  yang di  dapat  oleh perempuan yaitu:  anak laki-laki dengan  anak  perempuan, suami  dengan  isteri,  sebagaimana  tersebut dalam ayat 12 surat an-Nisa’.
Ditinjau  dari  segi  jumlah  bagian  saat  menerima  hak,  memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena  keadilan  dalam pandangan  Islam tidak hanya  diukur  dengan jumlah  yang  didapat  saat  menerima  hak  waris  tetapi  juga  dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Karena secara umum pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan  dengan  wanita.    Hal    tersebut    dikarenakan  pria    dalam  ajaran  Islam  memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri  dan  terhadap  keluarganya  termasuk  para  wanita; sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 34.
Walaupun  kerabat  garis  ke  atas,  yaitu  orang  tua  dan  kerabat  garis  ke  bawah  yaitu  anak sama-sama berhak atas harta warisan bahkan dalam surat  An-Nisa  ayat  11  menyatakan  bahwa keduanya  mempunyai kedudukan  yang sama,  namun terdapat  perbedaan dalam jumlah  yang diterima.  Anak  rata-rata  mendapatkan  bagian  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  apa yang  diterima  oleh  orang  tuanya.  Adanya perbedaan ini  dapat  dikaji  dari  segi  hak dan kewajiban,    serta  tanggung  jawab,  maka  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  lebih  besar daripada tanggung jawab anak terhadap orang tua.
Hak  warisan  yang  diterima  oleh  ahli  waris  pada  hakekatnya merupakan  kontinuitas tanggung  jawab  pewaris  terhadap  keluarganya atau ahli  waris berimbang dengan perbedaan tanggung  jawab  seseorang  (yang    kemudian    menjadi    pewaris)    terhadap    keluarga    (yang kemudian menjadi  ahli  waris)  bagi  seorang  laki-laki  tanggung  jawab yang utama adalah  istri dan  anak-anaknya  merupakan  kewajiban  yang  harus dipikulnya.
Umur  juga  tidak  menjadi  faktor   yang  menentukan  dalam pembagian harta warisan. Dilihat dari segi kebutuhan sesaat  yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan  antara  yang  besar  dengan  yang  kecil  tidaklah  adil,  tetapi  tinjauan  dari  kebutuhan
15 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Prenada Media,  Jakarta, 2004, Hlm. 24-27
tidak bersifat  saat  dilangsungkannya  pembagian  harta  warisan  tetapi  untuk jangka  waktu yang  lama  sampai  pada  usia  dewasa,  yang  kecil membutuhkan materi  yang sama banyaknya dengan  orang  yang  sudah  dewasa.    Bila    dihubungkan    dengan    besarnya    keperluan    orang dewasa  dengan  lamanya  keperluan  bagi    anak  yang  belum  dewasa  dan  dikaitkan  pula  kepada perolehan yang sama dalam hak kewarisan,  maka hasilnya keduanya  akan mendapatkan kadar manfaat  yang  sama  atas  apa  yang mereka  terima.  Inilah  keadilan  hakiki  dalam pandangan Islam,  yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang sama rata.
Allah  SWT  telah  menetapkan  sesuatu  sesuai  dengan  kehendak-Nya.  Ketetapan  Allah tersebut dilihat pula dampak negatif serta positif yang akan terjadi, begitupun dengan pembagian warisan.  Apabila  pembagian  harta  warisan  tidak  akan  menimbulkan  suatu  dampak  negatif, tentunya pembagian warisan akan diserahkan begitu saja kepada manusia dan Allah SWT tidak akan ikut campur ke dalamnya. 16
Keadilan dalam pembagian warisan tidak dapat diukur dari besarnya atau sedikitnya harta yang didapatkan, tetapi hal tersebut berdasarkan kebutuhan  yang dimilikinya.Sistem yang telah ditetapkan  oleh  al-Qur’an  merupakan  aturan  yang  adil.Hal  ini  telah  diakui  oleh  seluruh  pakar hukum di Eropa.
“Jika  dalam  pembagian  waris  para  ahli  waris  menghendaki  pembagian  yang  bukan berdasarkan  hukum  Islam  dengan  membagi  sama  rata  dan  semua  pihak  telah  menyepakati  hal tersebut,  maka dibenarkan,  selama  pembagian  secara merata  tersebut  bukan  atas  dasar  menilai bahwa kadar pembagian yang ditetapkan oleh Allah tidak adil atau keliru”
Keadilan dalam pembagian warisan dengan kadar 2:1 yang terlihat lebih memihak kepada kaum  laki-laki  karena  jumlah  harta  yang  diterima  lebih  besar,  tidak  bisa  dipandang  menjadi sesuatu  yang  tidak  adil  hanya  karena  kadar  yang  berbeda  antara  keduanya.  Pada  hakikatnya keadilan  tidaklah  harus  sama  besar  dan  bernilai  sama.  Adil  berarti  seimbang  atau sebanding.Perbandingan 2:1 mungkin terlihat tidak adil dan 1:1 yang terlihat lebih adil di mata manusia.Namun  belum  tentu  adil  dalam  pandangan  Allah.Al-Qur’an  mengingatkan  kepada manusia  bahwa sesuatu  yang  terlihat  menyenangkan  belum  tentu  baik,  dan  sesuatu  yang  tidak menyenangkan  mungkin  sebaliknya,  yakni  sesuatu  yang  lebih  baik  yang  telah  ditentukan  oleh Allah.
Dalam Tafsir al-Misbah karya M. QuraishShihab disebutkan pembagian waris antara laki- laki dan perempuan hendaknya berdasarkan al-Qur’an dengan kadar 2:1. Hal ini dengan alasan karena pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan merupakan ketetapan dari Allah yang tidak  bisa  dirubah  oleh  siapapun  dan  tidak  pula  ditentang.  Sedangkan  MunawirSjadzali menghendaki pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan pembagian yang sama besar, yakni dengan kadar 1:1. MunawirSjadzali menghendaki pembagian yang seperti itu karena melihat realitas yang ada dalam masyarakat.
Namun, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana sampai masalah yang sekecil itu pun diaturnya  dengan  sedemikian  rupa.Sehingga  tidaklah  mengherankan  jika  Allah  menggunakan hak  prerogatif-Nya  dalam  pembagian  harta  warisan  tanpa  ada  campur  tangan  manusia sedikitpun, karena pada hakikatnya manusia memiliki sifat tidak puas dan serakah. Terlebih lagi dalam pembagian warisan para ahli waris lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat hak- hak orang lain yang ada di sekitarnya.
16 Muhammad Amin  Suma, Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 83.
Bahwasanya  pembagian  warisan  dengan  perbandingan  2:1  yang  mana  perempuan mendapatkan setengah harta dari laki-laki bukanlah satu- satunya cara pembagian  yang terjadi. Akan  tetapi  hal  tersebut  hanya  salah  satu  dari  berbagai  macam  pembagian  waris. 17 Perempuan mendapatkan  bagian  setengah  dari  laki-laki  terjadi  apabila  ahli  waris  hanya  terdiri  dari  anak perempuan dan anak laki-laki. Maka jika ada ahli waris lain seperti orangtua, saudara sekandung, kerabat jauh, cucu, kakek, dan lain-lain, pembagian waris pun akan berbeda.
Menurut Al-Qaradhawi, ada dua model orang telah tidak adil terhadap perempuan. Model pertama, model kebarat-baratan yang ingin memaksakan tradisi Barat, yang meliputi dekadensi dan  kurang  memiliki  nilai  terutama  nilai  agama,  dan  menyimpang  dari  hal  normal,  yang cenderung menjauh dari  jalan Allah. Sedangkan model kedua termasuk mereka yang memaksa tradisi-tradisi lain pada perempuan, tetapi ini adalah tradisi Timur (bukan tradisi Barat).Tradisi tersebut diberi ‘warna’ agama. Mereka yang membuat klaim tersebut membuat hal-hal yang ada dari sisi mereka sendiri; berdasarkan  apa  yang  mereka pahami, atau pandangan bahwa mereka dimulai  atau  dipilih  karena  sesuai  dengan  pandangan  mereka  terhadap  perempuan  dan  tidak menghormati kaum perempuan, agamanya, otaknya atau perilakunya.
Berkaitan  dengan  hal  di  atas,    bahwa  Islam  mengakui  kesetaraan  antara  pria  dan perempuan  di  mana  Islam  memperhatikan  hak  dan  tanggung  jawab,  dan  dalam  hal  tertentu, terdapat perbedaan, di mana perbedaan itu terkait dengan sifat asal dan fungsi.

## D. Kesimpulan
Perbandingan  antara  suami    dan  istri    dengan  perbandingan  (2:1),  apabila    suami sebagai  satu-satunya  orang  yang  bertanggung  jawab ekonomi  rumah  tangga.  Apabila  suami bukan    sebagai    satu-satunya  yang  bertanggung  jawab  sebagai    pencari    nafkah,  maka perbandingan ini bisa berubah dalam perspektif gender.
Hukum  Waris  Islam  menetapkan  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  ahli    waris    terhadap orang  tua  laki-laki,  orang  tua  perempuan  dan terhadap saudaranya. Pembagian untuk anak- laki laki dan anak perempuan sebagian besar mengunakan sistem hukum waris yang berkeadilan gender  ,  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  tidak  ada  perbedaan  antara  anak  laki-laki maupun  anak  perempuan  mempunyai  hakim  yang  sama  kuatnya,  pada  prinsipnya  menganut sistem  hukum  kewarisan  dari  (2:1)  tetapi  dengan  pertimbangan,  agar  berbandingan  yang  tidak mencolok. Karena jamanya sudah tidak sama dengan awal hukum waris Islam dimana laki-laki sebagai pencari mata pencaharian satu-satunya dalam rumah tangga.
17 Rodiah, dkk, Studi Al-Qur’an Metode dan Konsep , (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 154

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Prenada Media,  Jakarta, 2004
Abdul  Ghofur  Anshari, Filsafat  Hukum  Kewarisan  Islam ,  UII  Press, Yogyakarta, 2005
Artijo  Alkostar,    M  Sholeh  Amin, Pembangunan  Hukum  Dalam  Perspektif  Politik  Hukum Nasiona l, Rajawali Pers, Jakarta, 1986
Ahmad  Rofiq, Pembaharuan  Hukum Islam di  Indonesia, Gama  Media, Yogyakarta, 2001
Aristoteles, “The   Ethics  Of   Aristoteles”  Dalam S   Tasrif,Bunga   Rampai Filsafat Hukum, Abardin, Jakarta, 1987
Andre  Ata  Ulan, Keadilan  dan Demokrasi , Telaah  Filsafat  Politik  John Rowls , Kanisius, Yogyakarta, 2001
Bambang  Sugiharto, Post  Modern  Tantangan  Bagi  Filsafat ,  Kanisius, Yogyakarta, 1996
Fakih Mansor, Analisis  Gender  dan Tranformasi  Sosial ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
Imam    Sudiyat    , Asas-Asas    Hukum    Adat,    Bekal    Pengantar ,    Liberty,  Yogyakarta, 1982
Taufik  Adnan Amal, Islam dan Tantangan Moderenitas ,  Mizan,  Bandung, 1994
Muhammad  Amin  Suma, Keadilan  Hukum  Waris  Islam  dalam  Pendekatan  Teks  dan  Konteks , Jakarta: Rajawali Pers, 2013
Notohamijojo, Masalah  :Keadilan,  Hakikat  dan  Pengenaannya  dalam Bidang Masyarakat, Kebudayaan, Negara dan Antar Negara, Tirta Amerta, Semarang,  1971,
Nurcholis Madjid Islam kemanusiaan dan kemoderenan , Doktrin dan Peradaban, sebuahTelaah Kritis Tentang Masalah Keimaanan, ( Jakarta yayasan Wakaf , Cetakan Ke 2 ,1992
Rodiah, dkk, Studi Al-Qur’an Metode dan Konsep , (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010
Suhardi    K  Lubis,    Komis  Simanjuntak, Hukum  Waris    Islam  Lengkap  dan  Praktis ,  Sinar Grafika, Jakarta, 1995,
Qurtubi Al Sumanto ,Era baru Figih Indonesia hlm 5 Yogyakarta Cermin 1999.