Illat, Hilah, dan Hikmah sebagai Pertimbangan Perubahan Hukum Islam: Sebuah Kajian Pustaka
Abdur Rakib STAI Nurud Dhalam Sumenep abdur.roqib@gmail.com
Zakiyah Muhammad Jamil STAI Al-Barokah Sukabumi zakiyahasan1@gmail.com
ABSTRACT This research is substantively looking for the position of the meaning and benefits of a legal statement in Islamic fiqh. So as to find the root of the problem and the reasons for the stipulation of a law against mukallafin. This of course has to approach and consider asbab and eat the occurrence of an activity that is labeled the law by Shari '. So that the details of the rule of law in the context of the place can be explained and adjusted to the demands of the time. The use of theory in this study is to consider the opinions of the scholars (library research) by looking for details  on  the  reasons  for  the  enforcement  of  a  legal  instrument  in  a  social community as well as the timing and circumstances of the law. The results of this study indicate that understanding the illat of law is a necessity in a consideration of Islamic law. Meanwhile, understanding the law and the wisdom of law, especially in terms of the role of changing a law according to time and place, is also something that cannot be avoided.
Keywords: Illat, Hilah, Islamic Law

## ABSTRAK
Penelitian  ini  secara  substantif  adalah  mencari  posisi  makna  dan manfaat  suatu  statemen  hukum  dalam  fiqh  Islam.  Sehingga  menemukan  akar persoalan serta alasan disyariatkannya suatu hukum tehadap mukallafin. Hal ini tentu  harus  dengan  pendekatan  dan  mempertimbangkan asbab dan makan terjadinya suatu aktifitas yang diberi label hukum tersebut oleh Syari’. Sehingga dengan  detail amar hukum  dalam  kontek  tempat  bisa  dijelaskan  serta disesuaikan dengan tututan zamannya. Penggunaan teori dalam penelitian ini adalah  mempertimbangkan  pendapat  para  ulama  (library  researc)  dengan mencari detail alasan diberlakukannya suatu perangkat hukum di dalam sebuah komunitas sosial serta waktu dan keadaan berlakunnya hokum tersebut. Hasil penelitian      ini  menunjukkan  bahwa  mengerti  terhadap illat  hukum adalah keniscayaan dalam sebuah pertimbangan hukum Islam. Sedangkan memahami hilah hukum dan hikmah hukum utamanya dalam hal peran terhadap perubahan sautu hukum menurut waktu dan tempatnya juga hal yang tidak bisa di hindari.
Kata kunci: Illat, Hilah, Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Berbicara illat tentu  termasuk  bingkai  pembahasan  dari  pertanyaan, mengapa atau apa alasannya? Hal ini di era yang di dalamnya terdapat banyak unsur perilaku manusia telah mengalami perkembangan dan merupakan kehidupan yang jauh  dari  sejak  al  Quran  diwahyukan,  tentu  saja  adalah  bentuk  dari  sebuah keniscayaan  yang  patut – jika  tidak  menggunakan  kata  harus  untuk  terus dikembangkan.  Al  Quran  sebagai  sumber  hukum  utama  dalam  agama  islam  sudah pasti  ia  harus  menjawab  pertanyaan  dan  tantangan  sikap  manusia  yang  kini  sang pelaku tidak bisa lagi mereka bertanya pada Rasulullah langsung.
Memahami illat, hilah, dan hikmah , adalah kepanjangan dari pengembangan dan  sifat  kasih  Allah  yang  selalu  tidak  ingin  membebani  hal  yang  berat  terhadap mahluknya. Memahami al Quran dengan pendekatan ta’liliyah untuk mengantarkan pada  nilai  maslahah  yang  secara  sederhana  digambarkan  dengan  pemenuhan keperluan,  perlindungan  kepentingan,  mendatangkan  kemanfaatan – seperti  yang diurai Prof. Alyasa’ Abu Bakar dalam bukunya 1 juga merupakan tugas suci sebagai kholifah di muka bumi tercinta ini yang sudah pasti membutuhkan tenaga dan otak untuk mencurahkannya.

## METODE PENELITIAN
Naskah  ini  disusun  sebagai  hasil  kajian  dengan  menggunakan  metode penelitian  kualitatif    dengan  pendekatan studi literatur. Referensi yang digunakan adalah sumber rujukan formal seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fiqih, buku, jurnal dan makalah ilmiah  lainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Illat

## a. Pengertian
Dalam  tinjauan  bahasa,  kata illah adalah  merupakan  bahasa  arab  yang berbentuk masdhar dimana kosa kata ini adalah hasil perubahan dari ‘alla ya’illu yang bermakna penyakit. Dalam istilah ushul fiqh, juga dikenal dengan istilah ta’lil . Kata al- ta’lil diambil  dari ‘allala - yu’alilu - ta’lilan ,  yang  mempunyai  kandungan  makna  : sesuatu yang berubah keadaannya karena ada sesuatu yang lain padanya. Sehingga sakit merupakan ‘illat karena tubuh mengalami perubahan dengan adanya sakit. Oleh karena itu, si fulan dikatakan ber- ‘illat apabila keadaanya berubah dari sehat menjadi sakit.
1 Alyasa’ Abu Bakar, Metode Istislahiyah, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. Hlm.35
Volume 2 Nomor 2 (2020) 195-203  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v3i1.236
Terlepas dari berbagai kacamata dan cara pandang illat dalam perspektifnya masing-masing, 2 ulama’  Ushul  fiqh  melihat illat juga  tidak  terhindarkan  dari perbedaan  pendapat.  Muhammad  bin  Ismail  berpendapat  bahwa illat merupakan suatu sifat yang kepadanya hukum syara’ bergantu ng, dan hal ini juga bisa disebut pendorong  munculnya  hukum. 3 Ulama  yang  lain  menyebutkan  bahwa illat adalah nama  untuk  setiap  sifat  yang  mengharuskan  sesuatu  secara  mendesak  (pasti). 4 Sedangkan  menurut  Syaikh  Muammad  al-Khudhari  biek,  salah  satu  dosen  di Universitas  Mesir  berpendapat  tentang illat  : adalah  suatu  hikmah  yang  dapat mendorong  terbentuknya  sebuah  hukum.  Ia  merupakan  maslahat  yang  harus diwujudkan atau disempurnakan, atau mafsadat yang harus dicegah atau dikurangi. Ia juga dapat didefiniskan sebagai sifat yang nampak lagi kokoh ( mundhabith ) dan diyakini  sebagai  hikmah  (dari  sebuah  hukum). 5 Selain  itu  Al  Ghazali,  memberikan definisi illat sebagai : Sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan karena dzatnya, melainkan karena perbuatan syar’i. Menurutnya, ‘ illat bukanlah suatu hukum, akan tetapi tidak lebih dari sebuah penyebab munculnya hukum, dalam arti: adanya suatu ‘illat -lah  yang  menyebabkan  munculnya  suatu  hukum,  namun  pengaruh ‘illat terhadap  hukum  bukan  dengan  sendirinya,  akan  tetapi  karena  adanya  izin  Allah. Maksudnya, Allah-lah yang menjadikan ‘illat itu berpengaruh terhadap hukum. 6
Dari berbagai arti, baik dalam tinjauan bahasa – lebih-lebih dalam perspektif terminologis terkait dengan bahasan illat di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa illat tak ubahnya cikal bakal dari sebuah terjadinya hukum – sekalipun tidak mengesampingkan pendapat yang menyatakan illat itu juga merupakan hikmah dari terbentuknya suatu hukum, karena dari illah- lah ada dan terbentuknya suatu hukum.
b. Pembagian Illat
Menurut  Ushuliyyin,  jika  ditinjau  dari  segi  proses  mendapatkan illat itu terdapat dua bagian :
1. Illah Mansushah, yaitu ’illat yang di kandung langsung oleh nash. Jadi, jika di dalam nash terkandung ‘ illat yang menyatakan begini, atau sebab begini, atau karena begini, maka sifat itu merupakan ‘ illat yang berdasar
2 Ditulis dengan kata “dari perspektifnya masing-masing”  karena yang menggunakan kata illat tidak hanya dalam kajian ilmu fiqh/ushul fiqh saja, tapi juga dalam ilmu hadits bahkan dalam ilmu  gramatik  arab  (nahwu-shorrof).  Dalam  ilmu  hadits  saja,  pendefinisian illat mengalami perbedaan  pendapat  –  sekalipun  secara  garis  besar  yang  digunakan  oleh  ahli  hadits  adalah  : Sebab/cacat yang tersembunyi pada sanad dan matan hadîts , padahal secara zhahir sanad dan matan itu terlihat shahih.
3 Muhammad  bin  Ismail  al-Shan’ânî, Ushul  al-Fiqh  (Ijâbah  al-Sa`il  Syarh  Bughyah  al- Âmil , Beirut: Mu`assasah al-Risalah, cet. I, 1986, jilid 1, hal. 183
4 ‘Ali bin Ahmad bin Hazm, Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm , Cairo: Dâr al-Hadîts, cet. I, 1404 H, jilid 8, hal. 563
5 Muhammad al-Khudharî Bik, Ushûl al-Fiqh , Beirut: Dâr al-Fikr, 1988, hal. 298.
6 Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh 1 . Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1995. hlm.77
Volume 2 Nomor 2 (2020) 195-203  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v3i1.236
nash itu. Seperti dalam Al Quran d imana Allah memberi ‘ illat terutusnya para Rasul, yang disebutkan dalam surat al- Nisa’ ayat 165:
ازي ِّزَع ُ االلَّ َناَك َو ۚ ِّلُس ُّرلا َدْعَب ٌةاجُح ِّ االلَّ ىَلَع  ِّساانلِّل َنوُكَي  الًَئِّل َني ِّرِّذْنُم َو َني ِّرِّ شَبُم  الًُس ُر
ااميِّكَح ا
“(Mereka  kami  Utus)  selaku  Rasul -rasul  pembawa  berita  gembira  dan pemberi peringatan supaya tidak ada alas an bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2. ‘Illah Mustabathah , yaitu ‘ illat yang digali oleh para mujtahid dari nash sesuai  dengan  kaidah-kaidah  yang  ditentukan  dan  sesuai  dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. 7 Misalnya menjadikan perbuatan mencuri
sebagai ‘ illat bagi hukum potong tangan.
c. Syarat – syarat Illat
Adapun  beberapa  sy arat  ‘illat  yang  telah  disepakati,  menurut  Abu  Zahrah, yaitu :
1. Merupakan sifat yang nyata, yakni bersifat material yang bisa dijangkau oleh panca indra. Karena ‘ illat membatasi hukum pada cabang, maka ia harus terdiri atas hal yang nyata dan bisa terjangkau wujudnya pada cabang. Misalnya, memabukan bisa dijangkau oleh rasa pada khamar dan  dengan  rasa  itu  dapat  nyata  wujudnya  pada  arak  lain  yang memabukkan
2. Hendaknya  sifat  yang  pasti  (tertentu  dan  terbatas)  dapat  dibuktikan wujudnya  pada  cabang  dengan  membatasi.  Asas  qiyas  adalah bersamaan  cabang  dengan  ashal  pada  ‘ illat .  Sehinnga  dapat menjatuhkan hukum bahwa kedua kejadian itu adalah sama ‘ illat -nya, seperti  pembunuhan  sengaja  oleh  ahli  waris  kepada  yang mewariskanya.
3. Hendaknya sifat yang sesuai. artinya bahwa hubungan hukum dengan sifat  itu  pada – ada  atau  tidaknya  ‘ illat ,  harus  diwujudkan  apa  yang menjadi tujuan syar’i dalam membentuk hukum.
4. Bukan sifat yang terbatas pada ashal. Harus sifat yang diwujudkan pada beberapa individu dan bisa didapat pada selain asal. Tujuan pemberian ‘illat hukum asal ialah jangkauan hukum asal itu sendiri pada cabang (far’). Bila hukum itu diberi ‘illat dengan yang tidak didapat pada se lain asal, tidak dapat dijadikan asal qiyas. Sifat memabukkan bukan hanya ada pada asal tetapi bisa pada yang lainya.
7 Nasrun Haruoen, Ushul Fiqih 1 , hal. 81
d. Perbedaan Antara Illat Dan Sebab
Abd al-Wahhâb Khallâf mengatakan bahwa sebagian Ushuliyyin menganggap sama antara ‘illat dan sebab , karena pada dasarnya keduanya adalah satu. Pandangan ini  pada  umumnya  terlihat  dalam  pemikiran  Ushul  Fiqh  klasik.  Namun  demikian menurut  Abd  al-Wahhâb  Khallâf ‘illat dan sebab itu  berbeda.  Hal  ini  sebagaimana pernyataannya:
“ Jika sesuatu yang menjadi tambatan hukum itu dapat dinalar oleh akal hubungannya dengan ketentuan hukum yang ditetapkan, maka hal ini dinamakan  dengan ‘illat. Akan  tetapi,  manakala tidak dapat dipahami oleh  akal  kita,  maka  hal  demikian  disebut  dengan  sebab  dan  tidak dinamakan dengan ‘ill at. 8
Khallâf  memberikan  contoh:  “melihat  bulan  pada  bulan  ramadlan  sebagai sebab timbulnya kewajiban untuk melaksanakan ibadah  puasa Ramadhan”. Hal ini tidak  dinamakan ‘illat ,  akan  tetapi sebab ,  karena  tidak  bisa  disimpulkan  bahwa hubungannya antara melihat bulan dengan adanya kewajiban puasa.  Artinya, contoh yang  dikemukakan  oleh  Abd  al-Wahhâb  Khallâf  ini  hanya  bisa  dipahami  dari  segi hubungan sebab-akibat .  Yang  berarti,  degan  menyaksikan  bulan,  maka  timbul kewajiban puasa. Contoh lainnya, misalnya terbenamnya matahari  ( ghurûb al-syams ) di barat, maka timbulnya kewajiban shalat Maghrib adalah sebab , bukan ‘illat . jika sesuatu ketentuan hukum dapat dipahami secara logis hubungannya dengan hal yang melatarbelakangi  penetapannya,  maka  hal  demikian  disebut  dengan ‘illat .  Akan tetapi,  jika  suatu  ketetapan  hukum  tidak  dapat  dipahami   hubungannya  dengan sesuatu yang melatarbelakangi penetapannya – melainkan  hanya sebab akibat- maka hal demikian disebut sebab .
Dari sinilah, Abd al-Wahhâb Khallâf menjelaskan perbedaan ‘illat dengan sebab sebagai berikut:
5 . لكــف ةلــع بـبــس و سـيـل لك بـبـــس
ةلــع
Setiap ‘illat itu adalah sebab, (tetapi) tidaklah semua sebab itu dapat disebut ‘illat

## B. Hilah
Secara  bahasa hilah berarti  segala  cara  yang  mengantarkan  kepada  tujuan dengan  cara  yang  tersembunyi,  baik  dari  yang  halal  menjadi  haram  atau
8 Abd al-Wahhâb Khallâf, ‘Ilm Ushûl al-Fiqh, h. 65.
menghalalkan  hal  yang  haram. 9 Ada  juga  yang  berpendapat  bahwa hilah adalah sebuah  strategi  hukum  untuk  mengelak  dari  ketentuan  syariat  yang  secara  teknik dipandang sebagai tidak melanggar dari ketentuan hukum. 10
Sedangkan dalam tinjauan istilah, al hilah adalah, melakukan suatu amalan yang  zhahirnya  boleh  untuk  membatalkan  hukum  syar’i  serta  memalingkannya kepada hu kum yang lainnya. Namun demikian, dalam paham yang digunakan syara’, al  hilah juga  tidak  lepas  dari  perbedaan  sebagaimana  pengertian  secara  bahasa. Menurut  Jhon  welly hilah didefinisikan  sebagai  :  Asumsi  secara  hukum  bahwa pernyataan  tertentu  adalah  benar – walaupun  mungkin  tidak – untuk  mendukung berfungsinya  aturan  hukum. 11 Menururt  As  Syatibi, hilah pada  hakekatnya mendahulukan perbuatan yang tampaknya boleh untuk menganttikan suatu hukum dan dan mengalihkannya ke hukum lain. 12
Dengan istilah sederhana, hilah adalah pensiasatan hukum agar tidak terjadi pemberlakuan  hukum  asal  dengan  alasan  tertentu.  Sementara  itu,  Ulama  fiqih berkesimpulan tentang adanya 2 jenis hilah secara umum. Pertama, Jenis yang dapat menyampaikan  terhadap  perbuatan  yang  diperintahkan  Allah  SWT  dan meninggalkan  segala  apa  yang  dilarangNya,  meniadakan  perbuatan  yang  haram, memenangkan  yang  haq  dari  sebuah  kezhaliman,  membebaskan  orang  yang dizhalimi dari penindasan orang-orang yang menzhalimi. Jenis ini termasuk baik, dan berarti  seorang  pelaku  jenis  ini  (yang  mengajaknya)  akan  mendapatkan  pahala. Kedua, adalah  jenis hilah yang  bertujuan  untuk  menggugurkan  kewajiban, konsekwensinya  adalah  menghalalkan  perkara  yang  haram,  membolak-balikkan keadaan  dari  orang  yang  teraniaya  menjadi  pelaku  aniaya  dan  orang  yang  zhalim seakan menjadi orang yang terzhalimi, merubah kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan  menjadi  kebenaran.  Jenis hilah inilah  yang  oleh  para  ulama  salaf  telah bersepakat tentang kenistaannya dan keharaman hukumnya.
Jadi  dari  kenyataan hilah yang  diurai  oleh  para  ahli  fiqh,  setidaknya  tetap membuka  ruang  khilaf,  ada  yang  mengharamkan – karena  didalamnya  ada  unsur mensiasati hukum – bahkan as-Syatibi memberikan catatan terhadap hilah yang tidak dibenarkan dengan penjelasan bahwa tujuan ini hanya untuk lepas dari syariat Allah, seperti mensiasati bepergian ketika bulan ramadhan dengan tujuan agar lepas dari kewajiban  berpuasa  karena  diperbolehkannya  bagi  musafir  untuk  tidak  berpuasa. Mengenai pelarangan dan keharaman hilah ini karena merujuk pada Al Quran dalam kisah ashaba assabti Al A’rof : 163 :
9 Ibnu Hajar, Fat-hul Bari, Bairut Libanon. Juz 12. Hlm.326
10 Totok Jumanto, Syamsil Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta : 2005, hlm.85
11 Jhon Wiley & Shon, Inc, legal fiction legal difenition, http/lawdictionary.com/legal- fiction 12 Abu Ishaq As Syatibi, Al Muwafaqot fi Ushul al Syariah, Beirit, Darul Ma’rifah, 1999. juz 4. Hlm. 558
Volume 2 Nomor 2 (2020) 195-203  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v3i1.236
ْمُهُناَتي ِّح ْمِّهيِّتْأَت ْذِّإ ِّتْباسلا يِّف َنوُدْعَي ْذِّإ  ِّرْحَبْلا َة َر ِّضاَح  ْتَناَك يِّتالا ِّةَي ْرَقْلا ِّنَع ْمُهْلَأْسَاو ااع ارُش ْمِّهِّتْبَس َم ْوَي
ِّتْأَت َلا َنوُتِّبْسَي َلا َم ْوَي َو َنوُقُسْفَي اوُناَك اَمِّب مُهوُلْبَن َكِّلَذَك ْمِّهي
“Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut  ketika  mereka  melanggar  aturan  pada  hari  Sabtu,  di  waktu  datang  kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka.
Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik”
Di sisi  lain, melihat maslahah yang terkandung dalam hilah ini cukup kuat, sehingga  para  ulama  menilai  positif  terhadap  praktek hilah – sekalipun  dengan catatan tidak bermaksud mempermainkan hukum Allah. Landasan ini pun para ulama tetap  mengacu  kepada  Al  Quran  dalam  kisah  Nabi  Ayyub ‘alaihissalam yang bersumpah akan memukul istrinya seratus kali dalam surat Shaad : 44
ٌبا اوَأ ُهانِّإ ۖ ُدْبَعْلا َمْعِّ ن ۚ ا ارِّباَص ُهاَنْدَج َو اانِّإ ۗ  ْثَنْحَت  َلا َو ِّهِّ ب ب ِّرْضاَف ااثْغ ِّض َكِّدَيِّب ْذُخ َو
. Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang  yang  sabar.  Dialah  sebaik-baik  hamba.  Sesungguhnya  dia  amat  taat (kepada Tuhan-nya).

## C. Hikmah
Terlepas  dari  bahasan hikmah secara  bahasa – apalagi  kata  ini  tidak disandarkan  dengan  kata  hukum,  maka  akan  mengandung  arti  kebijaksanaan, kearifan, dan beberapa pengetahuan tentang Allah dalam konteks tasawuf – hal ini tidak sedang mengarahkan tujuan kata hikmah ke ranah di luar pengertian hukum islam yang biasanya selalu bersanding dengan kata illat. Hikmah didefinisikan tentang tujuan yang menjelaskan maksud syari’ dari suatu hukum, bukan ‘ illat . Hal ini karena hikmah tidak termasuk perkara yang mendorong disyariatkanya suatu hukum.
Jadi  hikmah  di  sini,  tidak  beda  dengan  sebuah  tujuan  atau  manfaat  yang diperoleh  dari  sebuah  aktivitas  hukum,  dimana  ia  tidak  terlibat  dalam  penetapan hukum. Ada beberapa nash yang menjelaskan tentang hikmah, di antaranya :
1.
َنيِّمَلاَعْلِّل اةَمْح َر  الاِّإ  َكاَنْلَس ْرَأ اَم َو
Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya [21]:107)
2.
ْنَ ْلْا ِّةَميِّهَب  ْنِّم ْمُهَق َز َر اَم ىَلَع ٍتاَموُلْعَم  ٍماايَأ يِّف ِّ االلَّ َمْسا او ُرُكْذَي َو ْمُهَل َعِّفاَنَم اوُدَهْشَيِّل اَهْنِّم اوُلُكَف  ِّماَع
َريِّقَفْلا  َسِّئاَبْلا اوُمِّعْطَأ َو
“supaya  mereka  menyaksikan  berbagai  manfaat  bagi  mereka  dan  supaya mereka  menyebut  nama  Allah  pada  hari  yang  telah  ditentukan[985]  atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak[986]. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (QS. Al-Hajj [22]: 28)

## D. Perbedaan antara Illat dan Hikmah
Pada  pembahasan  ini  diuraikan  tentang  perbedaan  antara Illat hukum  dengan hikmah dari suatu hukum serta hubungan antara illat dan hikmah .
Illat sebagai komponen prinsip dan sangat menentukan ada atau tidak adanya konsekwensi  hukum,  oleh  karena  itu illat dirumuskan  sebagai  suatu  sifat  tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara obyektif (zhahir) , dapat diketahui dengan jelas dan  ada  tolok  ukurnya (mundabith) serta  sesuai  dengan  ketentuan  hukum,  yang eksistensinya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah merupakan hal yang  menjadi  tujuan  atau  maksud  disyariatkannya  hukum,  dalam  wujud kemaslahatan bagi manusia, jadi Illat adalah “tujuan yang dekat” dan dapat dijadikan dasar  penetapan  hukum,  sedangkan hikmah hanya  “tujuan  yang  jauh”  serta  tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.
Al-Syatibi dalam muwafaqotnya berpendapat: bahwa yang dimaksud dengan ‘ illat adalah  hikmah  itu  sendiri,  dalam  bentuk mashlahat dan mafsadat ,  yang berkaitan dengan ditetapkannya perintah, larangan, atau keizinan, baik keduanya itu zhahir atau tidak , mundhabith atau tidak . 13 Jadi  menururtnya  ‘ illat itu  tidak  lain kecuali  adalah mashlahat dan mafsadat itu  sendiri.  Jika  demikian,  maka  baginya hukum dapat ditetapkan berdasarkan hikmah , tidak berdasarkan illat . Sementara itu hikmah dengan  ‘ illat mempunyai  hubungan  yang  erat  dalam  rangka  penemuan hukum. Misalnya, dalam bidang ibadah  (shalat qashar), boleh atau  tidaknya, maka ditetapkan  kebolehannya  itu  illatnya  karena  safar,  sedangkan  musyaqatnya merupakan hikmah.

## KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama,  Memahami illat adalah  keharusan  untuk  produk  hukum  yang menutut di era kekinian lebih-lebih dalam konteks ke Indonesia-an.
13 Al-Syatibi, Al-Muwafakat fi Ushul al-Ahkam , Jilid I, Dar al-Fikr, tt, hlm. 185.
Volume 2 Nomor 2 (2020) 195-203  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v3i1.236
Kedua, Illat dan hikmah adalah  dua  komponen  yang  berhubungan  dengan perbuatan hukum – sekalipun masih ada catatan khilaf dari kaduanya dalam hal yang lebih menentukan terhadap konsekwensi hukum.
Ketiga, Hilah adalah solusi hukum dengan catatan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakar, Alyasa’ Abu. 2016. Metode Istislahiyah. Jakarta: Prenadamedia Group.
Bik, Muhammad al-Khudharî. 1988. Ushûl al-Fiqh. Beirut: Dâr al-Fikr.
Ibnu Hazm, ‘Ali bin Ahmad. 1404 H. Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm. Cairo: Dâr al-Hadîts.
Jumanto, Totok, dan Syamsil Munir Amin. 2005. Kamus Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta
Khallâf, Abd al-Wahhâb.1986. ‘Ilm Ushûl al -Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr
Nasrun, Haroen. 1995. Ushul Fiqh 1 . Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Al- Shan’ânî, Muhammad bin Ismail. 1986. Ushul al-Fiqh (Ijâbah al-Sa`il Syarh Bughyah al-Âmil . Beirut: Mu`assasah al-Risalah.
Al-Syatibi. ttp. Al-Muwafakat fi Ushul al-Ahkam. Beirut: Dar al-Fikr.
As Syatibi. Abu Ishaq. 1999. Al Muwafaqot fi Ushul al Syariah. Beirut: Darul Ma’rifah.
http://lawdictionary.com/legal-fiction diakses tanggal 17 April 2017