## PERAN BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MANAJEMEN KOMUNIKASI PUBLIK
Oleh: Medi Trilaksono Dwi Abadi Dosen Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta E-mail: meditrilaksono@unisayogya.ac.id

## Abstrak
Kepolisian merupakan organisasi pemerintah yang fungsinya adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di Indonesia. Peran polisi sangat berat dalam melaksanakan fungsinya tersebut, mengingat pelanggaran hukum yang ditangani oleh polisi dari waktu ke waktu semakin meningkat. Dalam kondisi tersebut. Profesionalitas polisi harus lebih ditingkatkan demi menjaga nama baik polisi di mata masyarakat. Banyaknya komitmen pemerintah untuk lebih menstabilkan kondisi bangsa Indonesia berbagai masalah pelanggaran hukum, seperti pembasmian terorisme, ungkap kasus narkoba, penangkapan buronan, dan lain sebagainya, serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan bagian penting dari stabilitas politik adalah bentuk tanggungjawab polisi untuk pemerintah yang harus dijalankan dengan baik. Sebagai pendukung yang berfungsi menjadi jembatan penghubung antara kepolisian dengan khalayak luas maka dibentuk satuan kerja yang khusus menangani hubungan masyarakat yang disebut Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas). Kinerja kepolisian dibagi menjadi beberapa wilayah hukum yaitu dari tingkat tertinggi Mabes Polri, Polda, Polres,d an Polsek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses pengelolaan informasi yang dilakukan Bidhumas Polda DIY yang berkaitan dengan manajemen komunikasi publik. Peran Bidhumas Polda DIY dalam proses pengelolaan informasi dan manajemen komunikasi menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penelitian ini menunjuk Polda DIY melalui satuan kerja Bidhumas sebagai subjek penelitian yang menjadi jembatan penghubung utama antara Polda DIY dengan masyarakat umum DIY dalam mengelola interaksi dan berkomunikasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik wawancara dan observasi langsung digunakan untuk mendapatkan kesesuaian data antara informan dan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bidhumas Polda DIY dalam mengelola informasi terkait proses manajemen komunikasi publik dengan cara memanfaatkan media. Media yang dimaksud adalah media sebagai alat bantu penyebar informasi dan media sebagai lembaga yang mengelola informasi yaitu media pemberitaan. Media sebagai alat bantu oleh Bidhumas Polda DIY dibedakan menjadi dua yaitu media konvensional: media cetak dan media elektronik, serta yang kedua adalah media baru yaitu media yang berbasis pada teknologi internet yang mengutamakan kecepatan dan jangkauan luas dalam penyebaran informasi.
Kata kunci: manajemen komunikasi, peran humas, pemanfaatan media.

## Abstract
In Indonesia, Police is a government organization whose function is as patron, protector, and public servant. The police role is very heavy in carrying out its function, considering the violation of law handled by the police from time to time increasing. Under these conditions, the professionalism of the police should be further enhanced in order to maintain the police's credibility in the public. The number of government commitments to further stabilize the condition of the Indonesian nation various legal problems, such as the eradication of terrorism, drug cases, fugitive
arrests, etc., and the improvement of public order and security which is an important part of political stability is a form of police responsibility for the government which must well executed. As a supporter who serves as a bridge between the police with a wide audience then formed a work unit that specifically handles public relations called the Field of Public Relations (Bidhumas). Police performance is divided into several jurisdictions, namely from the highest level of Police Headquarters, Police, Polres, and Polsek. This study aims to analyze the information management process conducted by Bidhumas Polda DIY related to the management of public communication. The role of Bidhumas Polda DIY in the process of information management and communication management became the main focus in this research. This research takes place in the region of Yogyakarta Special Province, hence this research appoint Polda DIY through work unit of Bidhumas as research subject becoming the main bridge between Polda DIY with DIY public in managing interaction and communicate. This research uses descriptive qualitative analysis method. Interview techniques and direct observation are used to obtain data suitability between informants and research objects. The results of this study indicate that Bidhumas Polda DIY in managing information related to public communication management process by utilizing media. Media in this case is the media as a tool to spread information and media as an institution that manages information such as news media. Media as a tool by Bidhumas Polda DIY is divided into two conventional media: print media and electronic media, and the second is a new media that is based on internet technology that prioritizes speed and wide range in the dissemination of information.
Keywords: communication management, public relations roles, media utilization.

## A. PENDAHULUAN
Kepolisian  merupakan  organisasi  pemerintah  yang  salah  satu  fungsinya  adalah sebagai  pelindung  dan  pelayan  masyarakat  Indonesia.  Peran  polisi  sangat  berat  dalam melaksanakan  fungsinya  tersebut  mengingat  pelanggaran-pelanggaran  hukum  yang ditangani  oleh  polisi  dari  waktu  kewaktu  semakin  meningkat.  Dalam  kondisi  tersebut profesionalitas  polisi  harus  lebih  ditingkatkan  demi  menjaga  nama  baik  Polisi  di  mata masyarakat. Mengingat banyaknya komitmen pemerintah untuk lebih menstabilkan kondisi Bangsa  Indonesia  dalam  berbagai  masalah  pelanggaran  hukum  seperti  pembasmian terorisme,  penangkapan  para  koruptor,  serta  peningkatan  keamanan  masyarakat  yang merupakan bagian penting dari stabilitas politik adalah bentuk tanggungjawab Polisi untuk pemerintah yang harus dijalankan dengan baik.
Sesungguhnya  permasalahan  penegakan  hukum  bukanlah  hal  baru  bagi  polisi, karena  selama  ini  polisi  telah  berusaha  menjalankan  fungsinya.  Diharapkan  adanya kerjasama  yang  baik  antara  polisi  dan  masyarakat  tentang  masalah  penegakan  hukum. Tanpa adanya bentuk kerjasama dari keduanya persoalan penegakan hukum menjadi lebih sulit teratasi, karena itu diperlukan adanya rasa saling mempercayai diantara dua pihak, baik dari Polisi maupun masyarakat sekitar. Namun tingkat kepercayaan masyarakat pada polisi  semakin  lama  semakin  berkurang  disebabkan  adanya  persepsi  negatif  masyarakat pada  tubuh  polisi.  Citra  baik  polisi  di  mata  masyarakat  seringkali  dikotori  oleh  ulah oknumnya  sendiri  sehingga  polisi  didera  vonis  yang  negatif,  sebagai  contoh:  kasus pembunuhan wartawan Udin yang sudah lama bergulir tapi sampai saat ini belum tuntas proses  penyelidikan  dan  investigasinya.  Seringkali  masyarakat  membuat  stereotipe masalah  yang  ada,  kesalahan  pada  salah  satu  oknum  polisi  tapi  kemudian  masyarakat menilai hal itu merupakan kesalahan dalam tubuh organisasi Polisi secara keseluruhan.
Beberapa  kasus  yang  seringkali  menjadi  masalah  adalah  kasus  penyalahgunaan wewenang,  penganiayaan,  ketidak  jelasan  dalam  penyampaian  informasi  suatu  kasus,
pelecehan seksual, perbuatan tidak menyenangkan, pengusutan kasus yang tidak kunjung selesai, dan penyalahgunaan senjata api. Kasus tersebut perlahan-lahan membentuk sebuah opini  negatif  dan  sikap  tidak  percaya  dalam  masyarakat,  karena  opini  yang  seharusnya terbentuk adalah polisi merupakan sebuah figur yang patut untuk dicontoh dan diandalkan, karena  kekuatan  polisi  merupakan  pilar  utama  dalam  masalah  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.  Sehingga  dalam  menjalankan  fungsinya  seringkali  publik  atau  masyarakat meragukan  kemampuan  polisi  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  pelindung  dan penganyom yang dapat dipercaya.
Anggota dari Polisi merupakan anggota masyarakat juga. Keberadaan polisi sangat erat kaitannya dengan masyarakat, karena masyarakat yang memiliki pengaruh paling besar dan merupakan target utama dalam memberikan pelayanan kepada mereka. Oleh karena itu dibutuhkan  peran  aparat  keamanan.  Untuk  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  dalam masyarakat. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dibentuk sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas), penegak hukum (gakkkum) serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi  masyarakat  dalam  rangka  terciptanya  keamanan  dalam  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Keterbukaan  informasi  merupakan  salah  satu  pilar  penting  untuk  mendorong terciptanya  iklim  keterbukaan  dalam  pelaksanaan  tata  pemerintahan  yang  baik  (good governance).  Dengan  diberlakukannnya  Undang-undang  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  sejak  1  Mei  2010  pemerintah  sebagai  penyelenggara program  pembangunan  dan  pelayanan  publik  wajib  membuka  akses  layanan  informasi kepada  masyarakat.  Undang-undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  diatur  mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan informasi  secara  terbuka,  transparan  dan  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat. Berdasarkan Undang- undang, semua lembaga publik berkewajiban membuka akses atas informasi secara wajar terhadap publik. Semua perangkat pemerintah termasuk kepolisian harus siap untuk membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat.
Saat  ini  humas  kepolisian  harus  mengubah  paradigma  kehumasannya.  Humas bukan  lagi  sebagai  lembaga  yang  melakukan  sensor  berita  dan  anti  kritik.  Tapi,  humas harus menganut prinsip keterbukaan yang mampu membangun hubungan yang harmonis dengan  masyarakat.  Berhubungan  dengan  masyarakat,  baik  secara  personal  ataupun melalui forum diskusi adalah cara mewujudkan komunikasi yang bersifat terbuka.
Akibatnya,  banyak  pekerjaan  polisi  yang  semestinya  bisa  diselesaikan  dengan melibatkan  partisipasi  masyarakat,  namun  masyarakat  kurang  memberikan  informasi secara lengkap. Dengan demikian, polisi harus mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap  menangani  persoalan  kamtibmas.  Sebagai  gantinya,  penyelesaian  persoalan kamtibmas dengan pedoman menghargai hak asasi manusia (HAM) perlu dikedepankan. Melalui  cara  demikian,  otomatis  kedekatan  Polisi  dan  masyarakat  dapat  tercipta. Selanjutnya,  harapan  Polisi  dengan  terbentuknya  kemitraan  dan  jaringan  yang  disertai dengan  sikap  keterbukaan  dalam  penyampaian  informasi,  polisi  akan  dapat  pula menciptakan dan membangun citra polisi yang baik.
Berdasarkan  penggambaran  fenomena  permasalahan  diatas,  maka  penelitian  ini rumusan masalahnya adalah Bagaimana peran divisi humas Polda DIY dalam mengelola informasi terkait manajemen komunikasi publik?
Sesuai dengan judul penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui proses pengelolaan informasi yang dilakukan Polda DIY.
2. Mengetahui peran divisi humas Polda DIY dalam menjalani tugasnya di kepolisian.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Kerangka teori adalah berupa uraian tentang dasar teori atau model yang digunakan sebagai  acuan  penelitian.  Setiap  penelitian  selalu  menggunakan  teori.  Berdasarkan  teori yang  pernah  diperoleh  suatu  kerangka  analisis  untuk  menerangkan  hasil  penemuannya. Dengan  teori  pula  dapat  memungkinkan  seseorang  menghubungkan  data-data  yang sebenarnya mempunyai kaitan satu sama lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori yang tentunya terkait dengan masalah penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, teori tersebut adalah:
1. Definisi Humas / Public Relations
Public relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan  atau  kegagalan  organisasi  tersebut  (Cutlip,  Center,  Broom,  2011:6).  Public relations  sebagai  sebuah  fungsi  manajemen,  yang  berarti  bahwa  manajemen  di  semua organisasi harus memperhatikan public relations. Menurut Harlow, Public Relations adalah fungsi  manajemen  yang  membantu  mendirikan  dan  memelihara  hubungan  komunikasi yang saling menguntungkan, keterbukaan dan kerjasama antara organisasi dan publiknya, melibatkan  manajemen  masalah  dan  isu,  membantu  manajemen  untuk  tetap  terinfomasi dan responsive terhadap publik. Menurut Jefkins (2003: 10), public relations adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik yang sifatnya internal (ke dalam) maupun yang sifatnya  eksternal  (ke  luar),  antara  suatu  organisasi  dengan  semua  khalayaknya  dalam rangka  mencapai  tujuan-tujuan  spesifik  yangberlandaskan  pada  saling  pengertian.  Teori tentang  public  relations  sebagai  fungsi  manajemen  dipilih  karena  dalam  organisasi kepolisian yaitu Polda DIY tentunya membutuhkan strategi yang tepat untuk mengelola segala bentuk pesan dan informasi yang ada. Polda DIY melalui divisi humasnya tentunya memiliki  kebijakan  pertimbangan  yang  sudah  disesuaikan  dengan  kepentingan  keter- bukaan  informasi  yang  akan  dipublikasikan  kepada  publik  Polda  DIY yaitu  masyarakat Yogyakarta. Hal utama yang mendasari adalah tidak semua pesan ataupun informasi yang dimiliki Polda DIY harus dipublikasikan kepada khalayak Yogyakarta. Polda DIY memilah pesan atau informasi yang mana yang layak dikonsumsi khalayak Yogyakarta mana yang tidak.
Peran Humas / Public Relations Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang  sesuai  kedudukannya  dalam,  suatu  system.  Peran  profesi  public  relations semakin  bias  tanpa  adanya  spesialisasi  profesi  sehinggadiharapkan  seorang  praktisi  PR memahami perannya dengan baik. Ada beberapa fungsi dominan yang harus dilaksanakan
seorang praktisi PR, antara lain seperti yang dirumuskan oleh Cutlip, Center, dan Broom 2011: 46, yaitu:
 Teknisi komunikasi ( Communication Technician )
 Pakar perumus komunikasi ( Expert Prescriber Communication )
 Fasilitator komunikasi ( Communication Facilitator )
 Pemecah masalah ( Problem Solver)
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  peran  praktisi  public  relations  antara  lain  : pendidikan, pengalaman professional, kepribadian, supervisi, serta kultur dan lingkungan organisasional.  Praktisi  yang  memahami  sebab  dan  akibat  dari  melakukan  peran  yang berbeda-beda  dapat  mengembangkan  strategi  untuk  menghadapi  berbagai  situasi  dan pandangan  peran  praktisi  lainnya.  Pemahaman  ini  mungkin  penting  bagi  wanita  karena adanya  perbedaan  peran  yang  disebabkan  oleh  gaji  dan  partisipasi  dalam  pembuatan keputusan manajemen. Dalam hal ini, sesuai dengan kondisi organisasi Polda DIY yang mana kepala divisi humasnya juga seorang wanita. Public relations dalam fungsi organisasi berperan  sebagai  media  relation,  customer  relation,  community  relation.  Fungsi  public relations adalah sebagai berikut:
1. Manajemen Berita :
 Mengkreasikan  dan  mendistribusikan  pesan  untuk  membangun  publisitas  yang menguntungkan.
 Membangun dan memelihara kontrak dengan wartawan.
2. Hubungan Komunitas :
 Memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah dan kelompok komunitas.
 Menggunakan bantuan dan sponsor korporat.
 Memberikan kontribusi yang bersifat amal pada tingkat lokal dan nasional.
3. Manajemen Krisis :
 Memberikan  citra  klien  di  mata  public  karena  perselisihan  internal,  kesalahan kebijakan atau kecelakaan yang tak disengaja.
 Memberi pedoman bagi korporat dalam merespons pada keadaan mendesak.
 Memulihkan citra di mata public yang menyertai suatu konflik atau krisis.
4. Lobi
 Memonitor aktivitas pemerintah.
 Memelihara hubungan dengan legislator.
 Menyebarkan informasi kepada legislator untuk mendukung hukum atau kebijakan yang menguntungkan klien.
 Mempengaruhi voting legislator melalui hubungan atau kontrol pribadi.

## 3. Manajemen Komunikasi
Manajemen  komunikasi  menurut  (Kaye,  1994:  9)  kelahiran  sub-disiplin  mana- jemen  komunikasi  tidak  terlepas  dari  adanya  tuntutan  untuk  lebih  membumikan  ilmu komunikasi di tataran dunia nyata.  Menurut Cutlip Center Broom, manajemen komunikasi adalah  proses  timbal  balik  pertukaran  sinyal  untuk  memberi  informasi,  membujuk  atau
memberi perintah, berdasarkan makna yang sama dan dikondisikan oleh konteks hubungan para para komunikator dan konteks sosialnya.
Manajemen  komunikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  proses  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi dari suatu pesan atau informasi yang ada  yang  akan  disampaikan  kepada  penerima  pesan  atau  informasi  tersebut.  Rangkaian proses manajemen komunikasi ini dilakukan pada dua lingkup yaitu: eksternal dan internal. Lingkup eksternal adalah pemangku kepentingan yang ada diluar lingkungan Polda DIY atau  pihak  yang  memiliki  kepentingan  dengan  Polda  DIY  tetapi  yang  bukan  termasuk anggota atau jajaran Polda DIY. Sedangkan lingkup internal adalah pihak yang memiliki kepentingan  yang  terkait  langsung  dengan  Polda  DIY  yaitu  anggota  Polda  DIY  beserta seluruh jajarannya di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berdasarkan uraian diatas, maka konsep penelitian ini memposisikan Polda DIY sebagai organisasi keamanan negara di tingkat daerah yang harus menyelaraskan visi, misi, dan  kinerjanya  dengan  situasi  dan  kondisi  yang  ada  di  masyarakat  Propinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan teori manajemen komunikasi, maka Polda DIY dituntut masyarakat  DIY  untuk  mampu  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang  muncul  dari masyarakat  seputar  kasus-kasus  yang  terjadi  di  wilayah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Masyarakat DIY menginginkan adanya keterbukaan informasi dari pihak Polda DIY terkait kasus-kasus  yang  terjadi  di  DIY,  selain  itu  masyarakat  DIY  juga  menginginkan  adanya ketegasan dan kejelasan dari pihak Polda DIY dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di wilayah DIY. Masyarakat DIY tidak ingin memperoleh informasi hanya sebatas jawaban yang dianggap jawaban umum seperti pada ungkapan yang sering disampaikan pihak Polda DIY kepada masyarakat umum yaitu “kasus ini masih ditangani pihak kami, kelanjutannya bagaimana nanti kami sampaikan perkembangannya”.
Masyarakat  DIY  adalah  publik  eksternal  yang  mana  ada  yang  aktif  menuntut keterbukaan informasi dan ada yang pasif menunggu publikasi informasi dari pihak Polda DIY.  Namun  demikian,  dalam  penelitian  ini  titik  tekannya  ada  pada  keselarasan penyampaian informasi dan penyampaian respon antara kedua pihak yaitu Polda DIY dan masyarakat DIY. Penelitian ini ingin mengaplikasikan model komunikasi dua arah yang asimetris,  yaitu  respon  atau  timbal  balik  dari  komunikan  yaitu  masyarakat  DIY  hanya sebatas  bahan  pertimbangan  sekunder  dalam  penentuan  keputusan  publikasi  informasi yang akan dilakukan oleh divisi humas Polda DIY.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif kualitatif.  Pada    penelitian  ini,  setelah  peneliti  mengumpulkan  data  dalam  bentuk  hasil wawancara,  dokumentasi,  dan    observasi  maka  untuk  selanjutnya  data  tersebut  akan dianalisis lebih   mendalam lagi sehingga  membentuk suatu  kesimpulan ilmiah- alamiah yang  dapat  diterima  oleh  berbagai  kalangan,  terutama  dalam  hal  ini  adalah  kepolisian daerah  istimewa  Yogyakarta  sebagai  subyek  penelitian  dalam  tesis.  Kepolisian  Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki lokasi kantor yang beralamatkan di Jl. Ring road Utara  Condong  Catur,  Depok,  Sleman.  Subjek  utama  penelitian  ini  adalah  Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda DIY dengan narasumber utama adalah Kepala
Bidang Hubungan Masyarakat (KaBidhumas) yaitu Ibu AKBP Hj. Anny Pudjiastuti, S.Sos, M.Si  dan  didukung  oleh  narasumber  lain  yaitu  tim  bawahan  Kabidhumas  diberbagai jabatan  sesuai  dengan  struktural  Bidhumas  Polda  DIY.  Pemilihan  narasumber  tersebut bertujuan untuk mewakili baik proses komunikasi, pemahaman serta komitmen di masing- masing jenjang struktural serta masing-masing satuan kerja agar mendapat gambaran yang menyeluruh terkait peran humas di Polda DIY dalam manajemen komunikasi publik.

## D. PEMBAHASAN
Peran  humas  yang  dilakukan  Bidhumas  Polda  DIY  memiliki  titik  tekan  pada pembentukan jalinan hubungan  dengan media sebagai institusi pemberitaan, pemanfaatan media  sebagai  alat  bantu  untuk  mengelola  segala  informasi  yang  ada  agar  mudah disampaikan kepada publik internal dan publik eksternal Polda DIY, serta koordinasi yang berkesinambungan dengan satuan kerja yang lain. Hubungan saling ketergantungan yang bersifat  mutualis  juga  merupakan  kunci  kelancaran  pengelolaan  informasi  antara  Polda DIY  melalui  Bidhumas  dengan  publik  Polda  DIY.  Kepolisian  butuh  untuk mempublikasikan  segala  informasi  yang  ingin  diketahui  berbagai  lapisan  masyarakat Yogyakarta dari akademisi, lembaga pemerintah, masyarakat umum, dan lain sebagainya.
Namun tidak dipungkiri juga terkadang terjadi hal-hal yang mencoreng nama baik dan kredibilitas Polda DIY dari ulah para anggota dan jajaran Polda DIY yang melakukan tindakan melanggar aturan dan etika disiplin kepolisian atau bahkan ada yang melakukan tindak kriminal. Dengan adanya pemberitaan yang negatif tersebut, Polda DIY juga harus cermat  dalam  menyikapinya  agar  bisa  mendapatkan  kembali  simpati  dari  masyarakat Yogyakarta agar bisa mengembalikan nama baik dan kredibilitas Polda DIY. Oleh karena itu, cara yang dilakukan Polda DIY selain mempublikasikan hal yang berhubungan dengan tindakan  kebaikan  kepolisian  juga  sekaligus  mempublikasikan  informasi  mengenai tindakan  yang  buruk  dari  kepolisian,  seperti  mempublikasikan  nama-nama  anggota  dna jajaran Polda DIY yang melakukan tindakan pelanggaran etika dan disiplin kepolisian. Hal ini  dilakukan  agar  masyarakat  Yogyakarta  juga  tahu  bahwa  Polda  DIY  tidak  hanya mendiamkan anggota dan jajarannya yang melakukan pelanggaran etika dan disiplin tetapi juga  menindak  tegas  mereka.  Bentuk  tindakan  tegas  pun  disesuaikan  dengan  tindak pelanggaran yang dilakukan para anggota dan jajaran Polda DIY.
Selain itu, peran humas yang dilakukan Polda DIY adalah bisa dengan menerbitkan laporan atau jurnal sebagai pedoman pegangan bagi publik internal maupun eksternal Polda DIY. Laporan atau jurnal tersebut terbagi menjadi dua yaitu yang diterbitkan setiap bulan sekali dan yang diterbitkan setiap tahun sekali. Laporan atau jurnal yang diterbitkan setiap bulan sekali disebut sebagai majalah Manggala, sedangkan laporan atau jurnal yang terbit setiap tahun sekali disebut Laporan Jumpa Pers Akhir Tahun. Namun demikian, meskipun sudah publik internal dan eksternal Polda DIY sudah diberi pedoman tersebut, kegiatan kehumasan Polda DIY tetap dilakukan karena mereka seringkali dihadapkan pada situasi- situasi tertentu yang mengandung propaganda. Sebagai contohnya seringkali Polda DIY dihadapkan pada situasi yang buruk tetapi Polda DIY dituntut harus mampu memberikan penjelasan yang baik dan detil dengan cara yang tepat.
Contoh peranan teknis kehumasan yang biasa digunakan dalam Polda DIY antara lain  adalah:  layanan  informasi  untuk  masyarakat  umum  ataupun  kalangan  pers,  media publikasi internal, pemutaran film dokumenter, pameran, terbuka menerima tamu siapa saja di kantor Polda DIY khususnya di Bidhumas Polda DIY, mengadakan acara talk show di stasiun televisi dengan para pejabat kepolisian dan pakar kriminal, hingga kunjungan Polisi ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada para pelajar.
Program kehumasan yang menunjang kinerja Polda DIY dalam menjalani tugas sehari-hari  adalah  selalu  mengikuti  pimpinan  tertinggi  yaitu  Kapolda  DIY  kemana  pun pergi  ataupun  saat  memberikan  keterangan  penjelasan  kepada  para  wartawan.  Hal  ini diistilah oleh Bidhumas Polda DIY dengan istilah melekat pada pimpinan. Hal ini selalu dilakukan  hampir  setiap  hari  karena  Bidhumas  Polda  DIY  melalui  pimpinannya  yaitu Kabid  Humas  selalu  berperan  menghadapi  wartawan  dari  berbagai  media  massa  cetak maupun elektronik. Tugasnya adalah memberikan tambahan keterangan penjelas kepada para  wartawan  terkait  isu-isu  atau  kasus  yang  sedang  terjadi  di  seputaran  wilayah Yogyakarta,  Kapolda  hanya  berbicara  singkat  secara  strategis  saja.  Detil  keterangannya secara teknis dilimpahkan kepada Kabid Humas.
Ada  beberapa  tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepada  petugas  humas  sebagai tugas tambahan yaitu harus mampu menciptakan penilaian yang positif terhadap Polda DIY dari mata publik internal maupun eksternal, secara umum humas harus mampu mengelola sirkulasi informasi dengan optimal agar masyarakat juga menilai kinerja Polda DIY baik berdasarkan sikap terbuka dalam informasi yang ada. Selain itu juga humas harus mampu mendidik anggota Polda DIY dan seluruh jajarannya untuk bisa bersikap lebih ramah dan menghilangkan kesan sangar arogan kepada masyarakat umum. Hal ini didukung dengan cara menempatkan figur wanita sebagai pimpinan humas Polda DIY dengan alasan bahwa wanita  bisa  membangun  hubungan  dengan  cara  yang  lebih  humanis  dan  kekeluargaan sebagai dasar dari komunikasi interpersonal untuk mengelola komunikasi dengan publik internal dan publik eksternal Polda DIY.
Penelitian dilakukan dengan tujuan utama untuk mengetahui Bidhumas Polda DIY menyikapi segala kritikan dan tudingan negatif dari masyarakat, penelitian ini dilakukan juga untuk mengetahui cara Bidhumas Polda DIY dalam mengelola infromasi-informasi yang  dimiliki  untuk  disampaikan  kepada  publik  internal  dan  publik  eksternalnya,  dan tujuan terakhir penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui cara Polda DIY melalui Bidhumas menyikapi UU no.14 tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menuntut  pihak  Polda  DIY  harus  terbuka  dalam  menyampaikan  segala  informasi  yang dibutuhkan masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa Polda DIY melalui Bidhumas sudah mengimplementasikan segala aturan-aturan yang ada pada UU no.14 tahun 2008. Meskipun  pada  praktek  di  lapangan  ditemukan  kendala-kendala  dalam  mengimple- mentasikan UU tersebut, Bidhumas selalu berupaya melaksanakannya sebaik mungkin dan selalu melakukan evaluasi kinerja agar menjadi selalu lebih baik.
Salah satu faktor yang menunjukkan bahwa Bidhumas Polda DIY sudah bersikap terbuka sesuai dengan tuntutan dan aturan pada UU KIP tersebut adalah adanya publikasi rutin  tahunan  yaitu  Laporan  Akhir  Tahun  yang  dipublikasikan  kepada  masyarakat Yogyakarta melalui acara Jumpa Pers AKhir Tahun. Laporan akhir tahun tersebut berisi sejumlah data-data terkait berbagai kasus dan peristiwa yang terjadi di seputaran wilayah
Yogyakarta  yang  juga  disertai  data  tentang  proses  tindak  lanjut  Polda  DIY.  Bidhumas Polda DIY berharap dengan adanya laporan tersebut publik internal dan eksternal Polda DIY tidak lagi berpikiran bahwa Polda DIY tidak menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat.

## E. SIMPULAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  memahami  aktifitas  peran  Bidang  Hubungan Masyarakat  Kepolisian  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  dilakukan  untuk mengelola  informasi  terkait  manajemen  komunikasi  publik.  Berikut  ini  penjelasan kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian ini.

## 1. Kesimpulan
Bidhumas  Polda  DIY  dalam  mengelola  informasi  yang  ada  dengan  cara memanfaatka media. Media yang dimaksud dibedakan menjadi dua yaitu: pertama media dalam konteks sebagai alat bantu untuk menyampaikan pesan kepada publik internal dan publik eksternal Polda DIY. Media sebagai alat bantu ini pun dibedakan menjadi dua yaitu pertama  media  konvensional  yaitu  media  yang  cenderung  satu  arah  karena  dala mendapatkan respon dari publiknya membutuhkan waktu yang relatif lama. Media sebagai alat  bantu  yang  kedua  adalah  media  baru  yaitu  media  yang  cenderung  dua  arah  karena proses  pemberian  dan  penerimaan  respon  membutuhkan  waktu  yang  relatif  lebih  cepat. Oleh karena itu pemanfaatan media baru ini disebut sebagai media yang interaktif, hal ini juga dikarenakan media baru menggunakan koneksi internet sebagai pendukung utamanya. Media kedua yang dimanfaatkan oleh Bidhumas Polda DIY adalah media dalam konteks alat lembaga pengelola pesan yang biasa disebut media pemberitaan atau bisa juga disebut pers jurnalis.
Melalui  media  massa,  arah  dan  kebijakan  pemerintah  dapat  tersalurkan  dengan baik  karena  memiliki  fungsi  yang  strategis  dalam  menyampaikan  informasi.  Dari pembahasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Bidang Humas telah melakukan kegiatan  media  relations  dengan  cukup  baik.  Dalam  menjalankan  fungsinya,  Bagian Humas  dan  Informasi  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  telah  melakukan  berbagai  hal  agar keharmonisan  hubungan  dengan  media  dapat  terjaga.  Kegiatan  tersebut  terbagi  menjadi dua yaitu yang bersifat formal dan non formal. Pertama, aktivitas formal media relations di antaranya dengan melakukan press release, jumpa pers, kerjasama penulisan dengan media cetak, kerjasama dengan media elektronik dan mengadakan diskusi forum dengan pihak- pihak tertentu yang bertujuan  mewujudkan keamanan dan  ketertiban di  wilayah Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Kedua,  kegiatan  yang  bersifat  non  formal  diantaranya  berupa, personal  relationship  (hubungan  personal)  dengan  berbagai  elemen  masyarakat  dan kunjungan ke sekolah dalam pemberian edukasi seputar keamanan dan ketertiban.

## 2. Saran
Penulis mengharapkan petugas Bidhumas Polda DIY lebih peduli kepada media yaitu  dengan  mengetahui  dan  memahami  keinginan,  sikap,  reaksi,  hingga  menampung aspirasi  dari  para  jurnalis/wartawan.  Misalnya  berupa  kotak  saran  yang  ditempatkan  di
depan  ruangan  Kabidhumas  Polda  DIY,  sehingga  memudahkan  jurnalis/wartawan  yang ingin menyampaikan saran maupun kritik. Pihak Polda DIY diharapkan lebih tepat waktu pada saat kegiatan atau acara yang akan diselenggarakan, sehingga para wartawan tidak menunggu lama mengingat mereka harus bekerja untuk menunaikan tugas lain. Untuk lebih memudahkan jurnalis/wartawan menulis berita tentang kepolisian, maka pihak Bidhumas Polda DIY wajib menyiapkan naskah press release yang selanjutnya dibagikan kepada para jurnalis/wartawan.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  jurnalis/wartawan  tidak  salah  dalam membuat  tulisan  artikel  berita  yang  dipublikasikan  kepada  masyarakat  umum  melalui koran atau media lainnya sesuai jenis media pemberitaan masing-masing institusi media.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto. Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Rineka Cipta. Yogyakarta. Arko K. Sukatendel. 1990. Public Relations Perusahaan . Fikom Unpad. Bandung. Azwar. Saifuddin. 2003. Metode Penelitian . Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Bogdan and Biklen. 1982. Qualitative Research For Education . Toroto: Alyn and Bacon Boulding  Kenneth  Ewart.  1956. The Image: Knowledge in Life and Society. Michigan.
University of Michigan Press.
Burhan Bungin. 2004. Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Cutlip,  Scott  M,  Center,  Allen  H&Broom,  Glen  M.  2006. Effective Public Relations .
Kencana. Jakarta. Effendy. Onong Uchjana. 2001. Ilmu Komunikasi dan Praktek, PT Remaja Rosdakarya.
Bandung.
Rachmadi.  F.  1994. Public Relations Dalam Teori dan Praktek (Aplikasi dalam Badan Usaha
Swasta dan Lembaga Pemerintah). PT. Pustaka Utama. Jakarta. Frida Kusumastuti. 2002. Dasar-dasar Humas . Ghalia Indonesia dan UMM Press. Jakarta. Goldhaber, Gerald M. 1990. Organizational Communication . Brown & Benchmark. Ibrahim Idi. 2010. Kecerdasan Komunikasi: Seni Berkomunikasi Kepada Publik . Simbiosa Rekatama Media. Jakarta. Jefkin.  Frank. 1996. Public Relations . Erlangga. Jakarta Kriyantono. Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi . Kencana Prenada Group. Jakarta. Moekijat. 1993. Teori Komunikasi . Mandar Maju. Jakarta. Moleong. Lexy. 2006. Metode Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Neuman.  W  Lawrence.  2000. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach 4 th Edition .  Aviacom: Allyn & Bacon. USA. Onong Uchjana. Effendy M A. 1999. Hubungan Masyarakat, Suatu Studi Komunikologis .
PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Pace,  Wayne&Faules,  Don  f.    2000. Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan . Remaja Rosdakarya. Bandung.
Ritonga. Jamiludin M. 2004. Riset Kehumasan . Grasindo. Jakarta.
Robbins, Stephen P.  2003. Perilaku Organisasi 10 th Edition . Prentice Hall. New Jersey. Robbins,  Stephen  P.  2004. Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi .  Elex  Media Komputindo. Jakarta.
Ruslan, Rosady.  2005. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasinya . Rajawali Pers. Jakarta.
Soemirat,  Soleh&Ardianto,  Elvinaro.    2004. Dasar-dasar Public Relations .  Remaja Rosdakarya. Bandung.
Referensi online : www.jogja.polri.go.id www.polri.go.id www.sindonews.com www.krjogja.com www.tribunjogja.com www.harianjogja.com