Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 271-275| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3321.271-275

## TlNJAUAN HUKUM HAK BELI KEMBALI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL
Putra Umbu Sangera, I Nyoman Putu Budiartha Ni Gusti Ketut Sri Astiti putraumbusangera3630@gmail.com, budiarthapuru59@gmail.com, notarisppatsriastiti@yahoo.com Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Perjanjian hak beli kembali yaitu bentuk kesepakatan yang terjadi dan di temui di kehidupan masyarakat, seperti halnya  pedagang  yang  dapat  mengambil  kembali  barangnya  yang  sudah  dijual  dengan  ketentuan-ketentuan tertentu seperti yang tertuang dalam pasal 1519 KUHPerdata. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap tinjauan hukum  hak membeli kembali dalam perjanjian jual beli saham di pasar modal. Tipe kajian yang dipakai dalam meneliti adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan bukum primer seperti teori hukum positif normatif yang berdiri di  atas  doktrin  bahwa  hukum  identik  dengan  norma  murni  dalam  arti  obyektif  bebas  dari  nilai  ideologis,  etis, sosiologis.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  dengan  cara  membaca  dan  mengutip dengan menganalisa perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan catatan kecil yang diambil dari buku, literatur,  dan  sumber  lainnya  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Data  yang  telah  diperoleh kemudian di dianalisis dan disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  hak dan kewajiban para  pihak  jual  beli  saham  di  pasar  modal  harus  setara  dan  adil,  sebelum  hak  dan  kewajiban  setara,  adil,  dan dilaksanakan  pasti  terlebih  dahulu  melakukan  kesepakatan.  Upaya  hukum  yang  dapat  diambil  jika  terjadi pelanggaran kontrak dapat dilakukan melalui pengadilan eksternal (non litigasi) dan pengadilan (litigasi). Kata Kunci : Hak Membeli Kembali, Pasar Modal, Penegak Hukum.

## Abstract
A repurchase right agreement is a form of agreement that occurs and is found in people lives, such as residents who  can  take  back  their  goods  that  have  been  sold  under  certain  provisions  as  set  out  in  article  1519  of  the Civil Code. The aim of this research was to determine the legal review of the right to buy back in the share sale and purchase agreement in the capital market. The type of research used is normative with statutory approach. The source of legal material in this research is primary such as positive normative legal theory which stands on the  doctrine  that  law  is  identical  to  pure  norms  in  an  objective  sense  free  from  ideological,  ethical,  and sociological  values.  The  technique  of  legal  materials  used  is  by  reading  and  quoting  by  analyzing  willing invitations and using small notes taken from books, literature, and other sources related to the issues discussed. The data that has been obtained are then analyzed and analyzed qualitatively. The result shows that the rights and obligations of the parties who sell shares in the capital market must be equal and fair, before the rights and obligations  are  equal,  fair,  and  implemented,  they  must  first  make  an  agreement.  Legal  remedies  that  can  be taken if a contract error occurs can be made through external courts (non-litigation) and courts (litigation). Keywords: Repurchase Agreement, Capital Market, Law Enforcement.

## I. PENDAHULUAN
Ketahanan ekonomi bisa diukur dengan berbagai macam cara, yairu dengan cara melihat ketersedian sumber  daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia,  kelembagaan  ekonomi,  kapasitas  produksi,  dan produksi  tinggi  atau  investasi (Dougall,  2004) .  Penanaman  modal  dalam  hal  ini  dapat  dibedakan menjadi  3  (tiga)  bagian  yaitu  penanaman  modal  finansial,  penanaman  modal  komoditas  dan penanaman  modal  sektor  riil (Sawidji,  n.d.) . Penanaman  modal  komoditas  adalah  penanaman  modal hal yang dilaksanakan melalui barang komoditas yang digantikan dengan komoditas lain dengan  tipe yang sama atau disebut juga dengan perdagangan berjangka. Penanaman modal riil atau sering disebut juga  investasi  langsung  yang  dilakukan  dengan  cara  mendirikan  perusahaan  pada  sektor  usaha tertentu, pembukaan lahan perkebunan, pertambangan dan sebagainya. lnvestasi keuangan dibedakan menjadi dua bagian yaitu investasi pasar uang dan investasi pasar modal.
Berbagai  fakta  membuktikan  bahwa  perusahaan-perusahaan  yang  dianggap  kuat  dan  tidak mampu menahan guncangan ekonorni harus menyerah dalam menghadapi krisis. Guncangan ekonorni di  Amerika  Serikat  dan  perekonomian  di  Eropa  berdampak  cukup  besar  bagi  dunia,  terrnasuk Indonesia.  Maka  daripada  itu  kegentingan  yang  dialami  di  AS  dan  Eropa  berdampak  kecil  bagi lndonesia,  meskipun  telah  banyak  menimbulkan  dampak  yang  merugikan  bagi  perekonomian  dunia dan pasar modal.
Pertumbuhan  ekonomi  dunia  telah  membawa  perubahan  besar  di  semua  lini  kehidupan, diantaranya  adalah  menanamkan  modal  aset  kekayaan  maupun  dananya  yang  berupa  uang  melalui pasar  modal.  Hampir  setiap  negara,  investasi  merupakan  topik  pembicaraan.  Dilihat  dari  segi kematangan pasar modal adalah parameter pembangunan ekonomi di dalam sebuah negara, termasuk perputaran  perekonomian  suatu  negara  yang  merupakan  sumber  dana  bagi  penyelenggaraan  tulang punggung perekonomian suatu negara.
Pembelian kembali saham termasuk istilah corporate litigation yang mengacu pada tindakan perusahaan  tercatat  akan  mengambil  kembali  saham  yang  sudah  diberikan  maupun  sudah  dimiliki oleh  pemegang  saham.  Pada  dasarnya  konsep  repurchase  yang  digunakan  di  Indonesia  adalah perusahaan  dapat  mengontrol  saham  yang  dibeli  kembali  untuk  jangka  waktu  tertentu,  kemudian dapat  membeli  kembali  untuk  jangka  waktu  tertentu,  kemudian  dapat  dibeli  kembali  saham  tersebut dengan cara mengurangi modal. Saham yang dihasilkan dari pembelian kembali tidak akan langsung dibatalkan untuk memangkas modal sebagai yurisdiksi di suatu daerah lainnya. Implementasi rencana beli  kembali  saham  tidak  bisa  dilaksanakan  oleh  PT  atau  perusahaan.  Pembelian  kembali  saham merupakan tujuan dari aturan keterbukaan, dan pembelian kembali dilaksanakan berlandaskan metode penjualan  efek  yang  sudah  disepakati  sebelumnya.  Maka  karena  itu  ada  kelompok  lain  yang bergabung dalam membantu dilaksanakan pembelian kembali saham tersebut.
Kegiatan membeli kembali saham tersebut memasuki pasar modal Indonesia per tahun 2008. Sejumlah PT berharap dapat mengambil lagi sahamnya sebab biaya sahamnya sedang berada di posisi terbawah.  keadaan  pasar  yang  melandai  memang  pemberi  harapan  bagi  PT  atau  perusahaan  publik dalam  upaya  mengambil  lagi  sahamnya.  Berdasarkan  situasi  tersebut  diatas  maka  mendorong Perseroan  Terbatas  atau  perusahaan  publik  guna  menaikkan  nilai  persahamnya  untuk  memperoleh keuntungan jika melakukan pemasaran ulang.
Berawal  dari  banyaknya  kepentingan  perseroan  terbatas  atau  perusahaan  publik  yang membeli  kembali,  dan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  bertentangan,  perlu  dikaji  cara  perlindungan hukum  unruk  melindungi  hak  pemegang  saham  minoritas  dan  pemegang  saham  mayoritas  guna menjaga  kepercayaan  investor  terhadap  pemodal.  Mempertahankan  kelembagaan  pasar  modal  agar dapat dibandingkan dengan peraturan yang sama di negara lain akan memberikan ruang lingkup yang mendukung  perkembangan  pasar  modal  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  yang  diterapkan pemegang  saham  mayoritas  atau  investor  dan  segenap  aktivitas  yang  dilaksanakan  oleh  aparatur penegak keadilan maka akan berada dalam situasi atau kondisi hukum yang sesuai, maka hal tersebut tidak bertolak belakang serta diharapkan bersinergi dengan baik.
Kedudukan  perjanjian  jual  beli  saham  dengan  hak  membeli  kembali  yang  berlaku  di Indonesia telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yakni di dalam Pasal 1532, Pasal 1519 KUHPerdata, Undang-Undang tentang Pasar Modal, Ketentuan Peraturan yang dikeluarkan oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Lembaga  terkait  lainnya (Sandrawati  et  al.,  2018) .  Suatu perjanjian  jual  beli  dengan  hak  membeli  kembali  menjadi  sah  selama  tidak  menjual  barang  atau saham kepada orang lain sesuai ketentuan jangka waktu yang ditetapkan, sebab suatu saat barang atau saham  tersebut  akan  diserahkan  kembali.  Akan  tetapi  kalaupun  barang  itu  dijual  kepada  orang  lain maka si penjual tetap berhak membeli kembali barang tersebut dari pembeli kedua (Tumewu, 2018) . Dalam  hal  ini,  melaksanakan  pembelian  kembali  saham  mengindikasikan  kegiatan  merupakan  salah satu  kebijakan  yang  perlu  diperhatikan  oleh  perusahaan  yang  ingin  meningkatkan  harga  saham  serta ingin memperoleh keuntungan yang lainnya (Mufidah, 2013) .
Maka  berdasarkan  penjelasan  diatas,  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengungkap  tinjauan hukum hak membeli kembali dalam perjanjian jual beli saham di pasar modal.

## II. METODE PENELITIAN
Bentuk  pengkajian  yang  diaplikasikan  untuk  mengungkap  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif  yang  prosedurnya  untuk  menemukan  kebenaran  dari  aspek  normatif menurut logika ilmiah hukum dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pasal-pasal serta pandangan para ahli yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian beli kembali (buyback). Sumber bahan hukum merupakan tempat memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini seperti teori hukum positif normatif yang berdiri di atas doktrin bahwa hukum identik dengan norma murni dalam arti  obyektif  bebas  dari  nilai  ideologis,  etis,  sosiologis (Atmaja  &  Budiartha,  2018) .  Sumber  bahan hukum  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  bukum  primer  seperti  teori  hukum  positif  normatif  yang berdiri di atas doktrin bahwa hukum identik dengan norma murni dalam arti obyektif bebas dari nilai ideologis,  etis,  sosiologis.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  dengan  cara membaca  dan  mengutip  dengan  menganalisa  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  menggunakan catatan  kecil  yang  diambil  dari  buku,  literatur,  dan  sumber  lainnya  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  dibahas.  Data  yang  telah  diperoleh  kemudian  di  dianalisis  dan  disajikan  secara kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan Hukum Hak Membeli Kembali Dalam Perjanjian Jual Beli Saham di Pasar Modal.
Istilah saham sering muncul didalam UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas tahun 2007 dan UU No.
8 tentang pasar modal tahun 1995. Ada 3 pihak lain yang dapat ditemukan di bursa efek, yakni
1) Pemangku emisi daJam pasar modal yang mempunyai tupoksi besar, dikarenakan mempunyai tugas  jika  wanprestasi  dalam  melaksanakan  oleh  emiten  di  bursa  efek,  maka  melihat underwider yaitu bank komersial , investasi bank, atau pun pialang.
2) Betul  masing-rnasing  kegiatan  jual  ataupun  beli  sekuritas  di  bursa  efek,  seorang  broker  atau pialang akan menemukan keberadaan pialang. Tupoksi  utama broker  adalah bertindak untuk menjadi penengah perdagangan, menghubungkan pemodal dan emiten.
3) Administrator  investasi  yaitu  yang  mempunyai  kewenangan  seperti  nasabah  yang  sudah ditunjuk oleh investasi.
Selama  ini  pengaturan  di  Indonesia  belum  melakukan  pengawasan  terhadap  saham,  namun menurut  UU  Nomor  40  Tahun  2007  (UU  Perseroan  Terbatas),  dapat  diketahui  bahwa  saham merupakan  salah  satu  unsur  modal  hukum  suatu  perusahaan.  Menurut  pasal  7  ayat  (2)  UUPT disebutkan  bahwa  setiap  pendiri  perseroan  wajib  memiliki  sebagian  saham  pada  saat  perseroan didirikan. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai bukti adanya kepemilikan saham.
Untuk  mengangkat  direksi  dan  komisaris  perseroan  terbatas,  seseorang  harus  memenuhi persyaratan  RUPS,  namun  tentunya  harus  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  sekalipun  pernegang  sahamnya  mampu  bertindak sebagai  perseroan  lembaga  RUPS  adalah  lembaga  untuk  perusahaan  dengan  kekuasaan  lebih  dari direksi  dan  dewan  komisaris,  peraturan  dan  persyaratan  tertentu  masih  harus  dipenuhi,  termasuk pembatasan kepemilikan saham dan kebutuhan untuk rnenjadi pemegang saham unruk memenuhi.
Pasal  48  ayat  2  anggaran  dasar  perseroan  dapat  rnengatur  ketentuan  tentang  kepemilikan saham,  dan  harus  memenuhi  ketentuan  otoritas  yang  berwenang  yang  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan (Darmadi,  2016) .  Instansi  yang  berwenang  rnengacu  pada  kewenangan  untuk rnengawasi  perusahaan  sesuai  dengan  Undang-undang  dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres)  No.  44 tahun  2016  yang  meliputi  daftar  wilayah  usaha  tertutup  dan  daftar  wilayah  usaha  terbuka  yang diwajibkan  di  departemen  penanaman  modal  Perpres  tersebut  secara  garis  besar  membagi  wilayah usaha  menjadi  tiga  kategori,  yaitu  kawasan  usaha  tertutup,  kawasan  usaha  bersyarat,  kawasan  usaha pencadangan atau kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta kawasan usaha dengan syarat tertentu.
Kedudukan hukum saham minoritas terhadap pelaksanaan hak beli kembali saham (Widjaja, 2009) . Hak Dasar yang dimiliki perusahaan adalah
1) Hak untuk ikut serta dalam pengurusan perseroan, serta pemilihan anggota direksi dengan hak suara  proporsional  dengan  kepemilikan  sahamnya  di  perseroan,  dan  untuk  menentukan kebijakan strategis perseroan.
2) Hak menerima keuntungan dalam bentuk deviden yang dibagikan oleh perusahaan.
3) Hak  untuk  memperoleh  bagian  dari  kekayaan  bersih  dari  perusahaan.  Jika  perusahaan  atau dilikuidasi, termasuk hak untuk membagikan dividen dan hak untuk membayar kembali.
4) Hak untuk merubah kontrak pembentukan perusahaan, AD/ART perusahaan.
Termasuk  asas  untuk  menyetujui  perubahan  pada  kontrak  pembentukan  perusahaan,  AD perusahaan  dan  asas  untuk  mempertahankan  perbandingan  kepemilikan  saharn  di  perusahaan.  Asas untuk  melindungi  jumlah  relatif  saham  yang  dikuasai  oleh  perusahaan  dengan  membeli  saham  baru yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  disebut  prioritas.  Jika  perusahaan  menerbitkan  atau  menerbitkan saham  baru  pemegang  saham  dapat  membeli  banyak  saham.  Oleh  karena  iru,  kecuali  jika  perseroan tidak  menggunakan  hak  pemegang  saham  untuk  membeli  saham  baru,  perseroan  tidak  akan  dapat menurunkan  rasio  kepemilikan  sahamnya  dengan  menerbitkan  saham  baru,  mengenai  kewenangan RUPS, Undang-undang Perseroan Terbatas (Syawali & Imaniyati, 2000) . Menurut Puteri & Muryanto (2019) Repo merupakan kontrak jual atau beli efek dengan janji beli  atau  jual  kembali  pada  waktu  dan  harga  yang  telah  ditetapkan.  Sehingga  sudah  secara  jelas diberikan  secara  jelas  pemahaman  bahwa  transaksi  Repo  didasarkan  pada  kontrak  (perjanjian). Transaksi  repo  berlandaskan  pada  perjanjian  yang  mewajibkan  para  pihak  untuk  melakukan kewajibannya masing-masing dengan baik. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya harus bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  merugikan  oleh  pihak  lain.  Seringkali  kesepakatan  repo saharn  ini  dilakukan  secara  berkesinambungan  atau  di  repokan.  Seandainya  salah  satu  pihak wanprestasi atau gagal serah maka transaksi repo efeknya akan terjadi secara berantai. Pasal 3 ayat (3) PJOK  Tahun  2015  tentang  Repurchase  Agreement  bagi  LJK  menyebutkan  bahwa  apabila  terjadi peristiwa  kegagalan  (event  of  default)  dalam  transaksi  repo,  masing-rnasing  pihak  berkewajiban menyelesaikannya sesuai dengan prosedur penyelesaian peristiwa yang gagal dan hak serta kewajiban yang  tercantum  dalam  perjanjian.  Pembelian  yang  tidak  mampu  kembali  saham,  atau  pembeli  yang biasa  disebut  gagal  serahkan  sahamnya  kepada  pemilik  semula  (seller)  wajib  melaksanakan kewajibannya.
Pada  dasarnya  menurut  kelompok  hukum  yaitu  hukum  publik  dan  hukum  privat,  sengketa pasar  modal  dibedakan  menjadi  dua  jenis.  Asas  hukum  yang  menjadi  landasan  dari  suatu  sistem hukum  positif  sebenamya  merupakan  abstraksi  dari  norma/aturan  yang  lebih  luas  dan  cakupan penerapannnya lebih luas dari ketentuan hukum positif (Atmaja & Budiartha, 2019) . Perbuatan ilegal di  pasar  modal  atau  permasalahan  dalam  hukum  publik  termasuk  dalam  bidang  hukum  pidana  dan hukum administrasi, sedangkan permasalahannya daJam hukum privat berkaitan dengan keperdataan. contohnya yang sering terjadi adalah permasalahan daJam perjanjian  antara satu pihak dengan pihak lain.  Penyelesaian  sengketa  pasar  modal  di  bidang  hukum  publik  oleh  OJK  memiliki  kewenangan untuk  langsung  melakukan  penyelidikan  terhadap  pengaduan  adanya  pelanggaran  di  bidang  hukum pidana  dan  administrasi.  Sanksi  administrasi  yang  diberikan  berupa  memasukan  pihak  yang  terbukti bersalah  ke  daftar  hitam  (blacklist)  yang  berdampak  pihak  tersebut  tidak  dapat  melakukan  lagi aktivitas  di  pasar  modal  Indonesia.  Sedangkan  dalam  hal  terjadinya  sengketa  pasar  modal  maka solusinya  melembutkan  tinjauan  sebelumnya  terhadap  syarat-syarat  memilih  forum  penyelesaian perselisihan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Status  hukum  pemegang  saham  mayoritas  dan  pemegang  saham  mayoritas  (PT)  yang  membeli kembali  saham  diatur  dalam  undang-undang  Nomor  40  tahun  2007  tentang  perseroan  terbatas  dan Undang-undang  Nomor  tahun  1995  tentang  Pasar  Modal.  Sebagaimana  disebutkan  pada  pasal  1457 KUHPerdata  menjelaskan  Jual-beli  adalah  suatu  perjanjian,  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  yang  lain  untuk  membayar harga  yang  telah  dijanjikan.  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas mengatur  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  saham  minoritas  pada  perusahaan  yang  membeli kembali  saham  di  pasar  modal,  mengatur  hak-hak  pemegang  saham  minoritas  agar  dapat berpartisipasi dalam situasi berikut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas merinci  perlindungan  hukum  pemegang  saham  minoritas  pada  perusahaan  yang  membeli  kembali saham  di  pasar  modal  ,yaitu  memberikan  hak  kepada  pemegang  saham  minoritas  untuk  ikut  serta dalam proses pengadilan perusahaan. Perusahaan dinilai telah melakukan tindakan yang tidak sesuai
dengan  peraturan  perundang-undangan  perusahaan  yang  dapat  merugikan  kepentingan  pemegang saham  minoritas  dan  pemegang  saham  mayoritas.  Status  hukum  pemegang  saham  rninoritas  yang ingin  membeli  kembali  saham  perseroan  harus  memaharni  hak  dan  kewenangan  pemegang  saham sebagaimana  diatur  dalam  keputusan  Undang-undang  Nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.

## 2. Saran
Sebagai  perjanjian  hak  membeli  kembali  saham,  maka  dalam  perjanjian  peningkatan  hak  membeli kembali saham dicantumkan secara tegas tentang tanggung jawab pemegang saham dalam melakukan hak  membeli  kembali  untuk  mewujudkan  perseroan  sesuai  ideologi  pancasila  yang  dianut  di Indonesia  perlu  dibuat  ketentuan  khusus  bagi  pemegang  saham  rninoritas  dalam  undang-undang perseroan  terbatas.  Apalagi  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  pemegang  saham  minoritas. Dalam  Rapat  Umum  Pemegang  saham  harus  memiliki  hak  suara  yang  sama  terhadap  pemegang saham  minoritas  dengan  pemegang  saham  mayoritas  karena  berkaitan  dengan  kemajuan  perusahaan serta  kepentingan  rnasing-masing  perusahaan.  Untuk  rnelaksanakan  atau  mengoperasikan  suatu perusahaan  di  Indonesia  untuk  itu  perusahaan  tersebut  diharuskan  untuk  memperhatikan  dan menjalankan  Good  corporate  Governance,  maupun  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap pemegang  saham  minoritas  maupun  pemegang  saham  mayoritas  agar  korban  kepentingan  antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas bisa dikurangi.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmaja, I. D. G., & Budiartha, l N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Setara Press. Malang . Atmaja, I. D. G., & Budiartha, l N. P. (2019). Sistematika Fllsafat Hukum . Setara Press. Malang. Darmadi, T. (2016). Hukum Pasar Modal . Prenada Media Group. Jakarta. Dougall, H. E. (2004). Capital Markets and Institutions . Englewood Cliffs. New Jersey.
Mufidah,  A.  (2013).  Buy  Back  Saham  Sebagai  Sebuah  Alternatif  Kebijakan. Jurnal  Ekonomi Akutansi Dan Manajemen , 12 (1), 25–30.
Puteri,  K.  A.,  &  Muryanto,  Y.  T.  (2019).  Pengaturan  Hukum  Transaksi  Repurchase  Agreement (Repo) di Indonesia. Jurnal Privat Law , 7 (2), 211–215.
Sandrawati,  E.,  Siregar,  M.,  &  Isnaini.  (2018).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Investor  dalam Perjanjian  Jual  Beli  Saham  dengan  Hak  Membeli  Kembali  (Repurchase  Agreement)  yang diperjualbelikan PT. OSO Securities Cabang Medan. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum ,
1 (2), 109–116. Sawidji, W. Cara Sehat Investasi di Pasar Modal . PT Elex Media Computindo. Jakarta. Syawali, H., & Imaniyati, N. S. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen . Mandar Maju. Bandung. Tumewu,  A.  M.  (2018).  Akibat  Hukum  Wanprestasi  tentang  Jual  Beli  Serta  Penyerahan  Hak  Milik Menjadi Terang dan Tunai. Jurnal Lex Privatum , 6 (5), 42–47.
Widjaja,  G.  (2009). Seri  Pengetahuan  Pasar  Modal  Go  dan  Go  Private  di  Indonesia .  Kencana. Jakarta.