## J-MAS

## Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Kajian

## Mohammad Orinaldi
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Correspondence email: orinaldi@uinjambi.ac.id
Abstract.  This study  aims  to  review  various  policies taken by  the government  when the  government considers  priorities  balance between handling Covid-19, namely by implementing restrictions on community activities and the country's economic conditions. This research is a type of qualitative research with descriptive method. Descriptive method was chosen because the research was conducted with current events related to current conditions. The results of this study indicate that Indonesia has not implemented significant  policies  while  still  implementing  normal  human  inflows  from  abroad.  Either,  a  new  policies’s  the  end  of  PSBB  and changes  to  the  Implementation  of  Community  Activity  Restrictions  (PPKM)  which  was  launched  by  the  Chair  of  KPCPEN  on January 7, 2021 with the first locus in Java and Bali. Observing the economic crisis history that hit Indonesia, many parties will be grateful, considering that the impact of the Covid-19 pandemic on the economy was no more severe than the monetary crisis in 1998.  Currently,  the  government  has  adopted  six  strategies  for  Indonesia's  economic  transformation:  (1)  Competitive  Human Resources; (2) Economic Sector Productivity includes Industrialization, (3) Green Economy includes a low carbon economy, blue economy, and energy transition aimed at meeting increasing energy needs, opening up more sustainable green job opportunities, and supporting the reduction of greenhouse gas emissions;  (4) Digital Transformation; (5) Domestic economic integration; and (6) Relocating the National Capital as a new source of growth and balancing the economy between regions.

## Keywords: Covid-19; Indonesian Economy; PPKM

## Pendahuluan
Pandemi  Covid-19  menghancurkan  sendi-sendi  perekonomian  dunia  pada  tahun  2020,  dan  tampaknya masih  akan  tinggi  pada  tahun  2021.  Worldometer,  per  22  April  2021  merilis  data  kasus  harian  positif  Covid-19 mencapai lebih dari 892 ribu orang, jumlah kumulatif tidak kurang dari 145 juta orang di seluruh dunia terinfeksi, dan  lebih dari 3  juta di  antaranya  meninggal.  Pandemi  ini  telah menjadi  ancaman  signifikan  bagi  kesehatan  fisik dan mental manusia dan secara dramatis mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan implikasi psikososial dalam skala  global.  Dampak  pandemi  SARS-CoV-2  pada  kesehatan  masyarakat  benar-benar  di  luar  imajinasi  semua orang.  Pandemi  telah  melanda  lebih  dari  210  negara,  dan  sebagian  besar  negara  ini  masih  berada  di  bawah berbagai  tindakan  pengendalian  infeksi,  termasuk  penguncian,  karantina,  penggunaan  masker  wajib,  dan  jarak publik (Wang C. dkk, 2021).
Pandemi  Covid-19  telah  membawa  dunia  ke  jurang  resesi  ekonomi  terburuk  dalam  50  tahun  terakhir sejarah  ekonomi  dunia.  Pada  2020  ekonomi  dunia  akan  tumbuh  minus  3,5  persen,  seperti  dikutip  Dana  Moneter Internasional  (IMF)  melalui  publikasinya  “ The  World  Economic  Outlook ”  (2021),  dimana  angka  ini  lebih  buruk dari krisis keuangan global 2009 dan Asia. krisis moneter tahun 1998. Sementara itu, Indonesia merupakan salah satu  negara  yang  terus  berjuang  melawan  Covid-19  dengan  berbagai  kebijakan  yang  menggabungkan penanggulangan  tanpa  mengorbankan  perekonomian.  Sebagaimana  data  Pemerintah  Indonesia  melalui  Komite Penanganan  Covid-19  dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (KPCPEN),  per  22  April  2021,  jumlah  kasus  harian bertambah menjadi 6.243 orang, secara kumulatif jumlah kasus positif mencapai lebih dari 1,6 juta, dan lebih dari 44 ribu di antaranya meninggal. Perekonomian Indonesia sendiri di tahun 2020 tidak kalah suramnya dengan apa yang  terjadi  di  dunia.  Setelah  ekonomi  tumbuh  positif  pada  triwulan  I-2020  sebesar  3  persen,  pertumbuhan ekonomi  turun  terjun  bebas  dalam  3  triwulan  berikutnya  berturut-turut  minus  5,3  persen,  minus  3,5  persen,  dan minus  2,2  persen.  Secara  kumulatif  pada  2020,  Indonesia  akan  tumbuh  minus  2,1  persen  (BPS,  2021).  Sesuatu yang  sangat  disyukuri,  mengingat  pada  tahun  1998,  perekonomian  Indonesia  turun  minus  13,3  persen.  Dari  sisi keuangan  negara,  kondisi  ini  juga  membuat  peta  APBN  berubah  total.  Pada  Juni  2020,  melalui  Menkeu  Sri Mulyani (Putri, 2021), pemerintah memotong anggaran Kementerian dan Lembaga kemudian melakukan realokasi sekitar  Rp695,2  triliun  untuk  penanganan  Covid-19 (Akbar,  2021). Kemudian,  audit  BPK  pada  akhir  tahun  2020 merilis  angka  bahwa  pemerintah  telah  mengalokasikan  Rp  1,035  triliun  untuk  penanganan  Covid-19.  Dana tersebut  berasal  dari  APBN  sebesar  Rp  937,42  triliun,  dan  dana  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  sebesar  Rp  86,36  triliun.  Kemudian  dari  sektor  moneter  Rp.  6,50  triliun.  Menurut  rilis  Kementerian Keuangan, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp1.226,8 triliun sepanjang 2020. Utang baru tersebut meningkat lebih  dari  tiga  kali  lipat  atau  tumbuh  180,4  persen  dari  realisasi  pembiayaan  utang  pada  2019  yang  hanya mencapai  Rp437,5  triliun.  Penarikan  utang  baru  tersebut  juga  jauh  lebih  tinggi  dari  target  APBN  2020  sebesar Rp351,9 triliun. Namun, masih dalam kisaran yang diproyeksikan dalam Perpres 72/2020, yaitu Rp1.220,5 triliun
(Velarosdela, 2020).
Konsekuensi  dari  situasi  ini  memaksa  pemerintah  untuk  merevisi  semua  target  pembangunan  pada  tahun 2020 dan memotong APBN tahun 2020 secara signifikan untuk direlokasi ke penanggulangan pandemi Covid-19. Pemerintah  terpaksa  merevisi  target  yang  telah  ditetapkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  (RPJMN)  2020-2024  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  2020  untuk  dialihkan  dan  direncanakan untuk  mendorong  pencapaiannya.  pada  tahun  2021  dan  sesudahnya.  Artikel  ini  akan  mengupas  beberapa  hal terkait  bagaimana  perkembangan  Indonesia  di  tahun  2020  saat  Covid-19  melanda.  Tujuan  penelitian  untuk mengulas  berbagai  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  ketika  pemerintah  mempertimbangkan  keseimbangan prioritas  antara  penanganan  Covid-19  yakni  dengan  penerapan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  dan  kondisi ekonomi  negara.  Pemerintah  telah  menerapkan  beberapa  kebijakan  untuk  menangani  Covid-19  yang  relatif moderat  melalui  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM),  kemudian  agresif  melalui  program vaksinasi yang sangat longgar melalui deklarasi new normal . Penelitian ini juga akan mengkaji berbagai program prioritas  nasional  dalam  RKP  2021,  di  mana  pencegahan  Covid-19  diprioritaskan  dalam  jangka  pendek.  Dalam jangka menengah, pemerintah akan melanjutkan program-program yang tertunda di tahun pertama RPJMN 2020- 2024  dan  mempercepat  pencapaian  target  yang  telah  ditetapkan  yang  berdampak  pada  perekonomian  negara. Sehingga, peneliti tertarik membahas mengenai, “Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi.”

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Metode  deskriptif  dipilih karena penelitian dilakukan dengan peristiwa-peristiwa yang tengah hangat berlangsung terkait kondisi saat ini. Nazir (2011)  mengungkapkan  bahwa  metode  deskriptif  dilakukan  untuk  meneliti  status  kelompok,  seseorang,  subjek, serangkaian  kondisi,  sistem  berpikir,  atau  acara  dari  semua  kelas  saat  ini.  Tujuan  penelitian  deskriptif  ini  adalah menjelaskan  atau  menggambarkan  hubungan  antara  fenomena  yang  sistematis  dan  yang  diselidiki.  Sehingga, fenomena kelompok sosial tersebut dapat terungkat secara jelas dan akurat.

## Hasil

## Kondisi Selama Pandemi Covid-19
Panji  Hadisoemarto  dalam  Velarosdela  (2020),  saat  Covid-19  kembali  hangat  merebak  ke  seluruh  dunia, pernah  menyatakan  bahwa  masyarakat  dunia  akan  hidup  dengan  Covid,  atau  secara  lugas  hidup  di  bawah  ancaman Covid-19  setiap  saat  (Muhyiddin,  2020).  Seperti  negara  berkembang  lainnya,  Indonesia  sangat  rentan  terhadap pandemi  Covid-19  (Barbier  dkk,  2020).  Hal  ini  antara  lain  karena  adanya  dukungan  internasional  dalam  setiap permasalahan  pembangunan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  17  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  ( Sustainable Development  Goals/SDGs ).  Saat  Covid-19  melanda,  negara-negara  disibukkan  dengan  urusan  dalam  negerinya masing-masing, mengingat pandemi ini juga sangat sulit untuk dibendung. Negara besar seperti Amerika Serikat juga sangat  kewalahan,  sehingga  kasus  positif  dan  kematian  akibat  terinfeksi  Covid-19  termasuk  yang  tertinggi  di  dunia. Sekitar  13  bulan  setelah  ditemukannya  kasus  pertama  Covid-19  di  Indonesia,  kurva  kasus  infeksi  meski  fluktuatif namun terus meningkat. Sebagaimana disampaikan dalam pengantar penelitian ini, kasus Covid-19 terus berkembang seiring dengan kebijakan yang tidak sinkron antara penanggulangan Covid-19, penyelamatan ekonomi, dan kebijakan yang akan berdampak besar pada agenda politik mobilitas penduduk yang melanda. banyak dasar. Protokol kesehatan yang harus dipatuhi semua pihak.
Peningkatan  drastis  kasus  harian  pertama  terjadi  setelah  Idul  Fitri,  sekitar  pertengahan  Mei  2020,  di  mana kasus  harian di bawah 300 kasus langsung berlipat ganda menjadi sekitar 600 kasus (Velarosdela, 2020). Kemudian pada pertengahan Juni 2020, ada sekitar 1.000 kasus harian. Akumulasi ini akibat adanya hari raya (bersamaan dengan kontroversi  mudik  dan  pulang  kampung)  serta  dicanangkannya  era  normal  baru  oleh  pemerintah  (Candra,  2020). Sparrow, Dartanto, dan Hartwig (2020) mencatat bahwa Indonesia kurang tanggap di awal-awal Covid-19. Sementara banyak  negara  di  Asia  dan  Eropa  Barat  telah  memperketat  arus  keluar  masuk  orang  untuk  mencegah  Covid-19, Indonesia  belum  menerapkan  kebijakan  yang  signifikan  dengan  tetap  memberlakukan  arus  masuk  manusia  normal dari luar negeri. Berbeda dengan Singapura, misalnya, ketika mengidentifikasi penyebaran virus, ia merespons dengan melakukan  penyaringan  ketat  terhadap  pelancong  yang  masuk,  pembatasan  perjalanan,  dan  pelacakan  kontak  yang kaku.  Meskipun  langkah-langkah  ini  pada  awalnya  efektif,  pada  bulan  April,  infeksi  mulai  meningkat,  mendorong Singapura  untuk  melakukan  penguncian,  menutup  sekolah,  universitas,  dan  tempat  kerja  untuk  mengurangi  jumlah kasus  harian.  Thailand,  Vietnam,  dan  Malaysia  juga  telah  memberlakukan lockdown dan  berhasil  meratakan  kurva Covid-19  dan  meminimalkan  infeksi  baru.  Namun,  angka  kasus  harian  terus  meningkat  dari  Juni  2020  hingga  awal Februari  2021  dengan  berbagai  akumulasi  alasan.  Antara  lain,  klaster  pasca  mudik  lebaran  (Yuniar,  2020), pelonggaran PSBB, proklamasi new normal , dan klimaks masa  kampanye pemilihan kepala daerah  (Pilkada)  hingga pilkada  serentak  Desember  2020.  Kebijakan  PSBB  terlihat  seperti  kebijakan  yang  hanya  di  atas  kertas,  tetapi  tidak
dilaksanakan. Kasus harian terus meningkat  hingga akhir Januari 2021, dengan kasus  harian mencapai 14.000 orang positif Covid-19.

## Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Sebelum  penerapan  PPKM,  pemerintah  sebelumnya  telah  menegakkan  aturan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB).  Bappenas  (2021)  menerbitkan  buku  berjudul  Studi  Pembelajaran  Penanganan  Covid-19.  Evaluasi pelaksanaan  PSBB  mulai  dari  sisi  regulasi  hingga  penegakannya.  Pelaksanaan  PSBB  diatur  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  PSBB.  Ketentuan  PSBB  tersebut  mensyaratkan  adanya  persyaratan seperti  jumlah  kasus  dan/atau  jumlah  kematian  akibat  penyakit  yang  meningkat  secara  signifikan  dan  menyebar dengan  cepat  ke  beberapa  wilayah  serta  memiliki  keterkaitan  epidemiologis  dengan  kejadian  serupa  di  wilayah  atau negara  lain.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  9/2020  tentang  Pedoman  PSBB  per  3  April  2020 mengatur  lebih  lanjut  penjabaran  PP  tersebut,  yang  meliputi:  1)  libur  sekolah  dan  tempat  kerja;  2)  pembatasan kegiatan keagamaan; 3) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; 4) pembatasan kegiatan sosial budaya; 5) pembatasan  moda  transportasi;  dan  6)  pembatasan  kegiatan  lain  yang  berkaitan  dengan  aspek  pertahanan  dan keamanan.  Permenkes  tersebut  mengutip  standar  dan  kriteria  WHO  dalam  menguraikan  pedoman  pencegahan  dan pengendalian Covid-19. Dalam  hal pelaksanaan  kebijakan PSBB, pemerintah daerah  harus mengajukan permohonan PSBB untuk wilayahnya kepada Menteri Kesehatan.
PSBB  pertama  yang  disetujui  Menteri  Kesehatan  adalah  di  DKI  Jakarta  yang  dimulai  pada  10  April  2020. Pemberlakuan  PSBB  awalnya  hanya  14  hari,  tetapi  kemudian  diperpanjang  beberapa  kali  hingga  Gubernur  DKI Jakarta mengumumkan transisi atau pelonggaran. PSBB pada 5 Juni 2020. Kebijakan PSBB di DKI Jakarta kemudian diikuti  Jawa  Barat  sejak  15  April  2020,  Banten  pada  18  April  2020,  dan  6  provinsi  lainnya.  Dari  18  daerah  yang awalnya  menerapkan  PSBB  (dua  provinsi:  DKI  Jakarta  dan  Sumatera  Barat,  serta  16  kabupaten/kota),  hingga  10 September  2020,  hanya  7  daerah  yang  masih  menerapkan  PSBB.  Pengamatan  dilakukan  oleh  Parady  dkk  (2021) tentang  pelaksanaan  PSBB,  ada  beberapa  hal  yang  perlu  digarisbawahi.  PSBB  merupakan  intervensi  yang  efektif untuk  memperlambat  mobilitas  masyarakat,  yang  secara  langsung  mempengaruhi  angka  reproduksi  (R)  Covid-19. PSBB  juga  dinilai  lebih  mampu  membatasi  pergerakan  masyarakat  dibandingkan  kebijakan  larangan  mudik  ke pemerintah  pusat  pada  21  April  2020  atau  kebijakan  penetapan  status  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  yang ditetapkan.  ditetapkan  pada  31  Maret  2020.  Namun,  pemberlakuan  PSBB  tersebut  dinilai  tidak  efektif.  Salah  satu penyebabnya adalah masih adanya mobilitas sejumlah tenaga kerja, atau mobilitas antar lokasi, dan provinsi di Jawa maupun luar Jawa. Hingga awal Oktober 2020, memasuki pekan ke-41 pandemi, angka kepositifan kawasan Indonesia masih  tergolong  tinggi,  yakni  13,6%  atau  2,7  kali  lipat  dari  target  WHO.  Selain  itu,  meskipun  angka  kematian kumulatif tampaknya telah menurun, hingga minggu ke 41 masih relatif tinggi (3,5%) (Kemenkes, 2020). Analisis tim dari  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Indonesia  (FKM  UI)  menunjukkan  bahwa  dari  April  hingga September 2020, di wilayah Indonesia, penurunan proporsi penduduk yang tinggal di rumah diikuti oleh peningkatan jumlah  penduduk.  perkiraan  kasus  baru  ( onset )  per  hari.  Ketika  proporsi  penduduk  di  rumah  saja  di  atas  40%,  tidak ada peningkatan kasus per hari, bahkan cenderung menurun, yaitu sekitar 500 kasus atau  onset per hari. Namun bila proporsi  penduduk  di  rumah  saja  kurang  dari  40%,  maka  setiap  penurunan  1%  penduduk  di  rumah  saja  akan meningkatkan perkiraan kasus menjadi 500 kasus (Aliansyah, 2020). Oleh karena itu, proporsi orang yang tinggal di rumah  harus  lebih  dari  55%.  Untuk  itu,  direkomendasikan  agar  pembatasan  sosial  diperketat  agar  penerapan  PSBB berhasil menekan laju penyebaran Covid-19. Dari seluruh daerah,  selain DKI Jakarta yang telah menerapkan PSBB, belum ada yang berhasil menekan laju penyebaran atau penularan Covid-19.
Pada  periode  Juni  hingga  September  2020,  kasus  positif  Covid-19  di  Indonesia  meningkat  pesat,  dengan tambahan  50.000  kasus  baru  dalam  waktu  kurang  dari  sebulan  (Velarosdela,  2020).  Akibatnya,  PSBB  kedua  harus diberlakukan  kembali di DKI Jakarta mulai 14 September 2020 hingga 11 Oktober 2020 sesuai dengan Pergub DKI Jakarta  Nomor  959/2020  tentang  Pemberlakuan  Pemberlakuan  PSBB  Dalam  Penanganan  Covid-19.  PSBB dilaksanakan  karena  laju  pertumbuhan  kasus  baru  yang  cepat,  ketersediaan  ruang  rawat  inap  di  rumah  sakit  yang semakin menyusut, kurangnya sumber daya manusia untuk pengobatan, dan hasil angka positif yang lebih tinggi dari angka  yang  ditetapkan  WHO.  Lima  faktor  yang  diatur  dalam  kebijakan  PSBB  kedua  untuk  DKI  Jakarta  adalah:  1) Keterbatasan  kegiatan  sosial,  ekonomi,  agama,  budaya,  pendidikan  dan  lainnya;  2)  Kontrol  mobilitas;  3)  Rencana isolasi  terkendali;  4)  Pemenuhan  kebutuhan  dasar;  dan  5)  Penegakan  sanksi.  Setelah  lebih  dari  sebulan  menerapkan sanksi peraturan progresif, tidak ada dampak yang terlihat terhadap kepatuhan warga DKI Jakarta. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tingkat kepatuhan warga dalam menggunakan masker masih di bawah standar minimal, sebagaimana diungkapkan kajian  FKM UI yang menunjukkan penggunaan masker bagi warga di DKI Jakarta masih sekitar  70  persen.  Sebagai  perbandingan,  standar  minimum  adalah  85  persen.  Penerapan  kebijakan  PSBB  belum efektif  mendorong  perilaku  yang  diinginkan  dari  masyarakat.  Perilaku  masyarakat  merupakan  faktor  penentu  dalam mencapai  tujuan  pelaksanaan  PSBB.  Hal  ini  diperparah  dengan  tidak  adanya  akibat  hukum  yang  jelas  bagi  pelaku, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan tidak tersedianya alternatif kegiatan yang dapat dilakukan (LIPI, 2020).

## Mohammad Orinaldi, Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Kajian
Pergantian  Menteri  Kesehatan  pada  akhir  tahun  2020  juga  membawa  perubahan  terhadap  kebijakan  penanganan Covid-19,  serta  berfungsinya  Komite  Penanganan  Covid-19  dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (KPCPEN)  yang diketuai  oleh  Menko  Perekonomian  yang  dibentuk  pada  Juni  2020.  Salah  satu  kebijakan  baru  tersebut  adalah berakhirnya  PSBB  dan  perubahan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  yang  dicanangkan  oleh Ketua  KPCPEN  pada  7  Januari  2021  dengan  lokus  pelaksanaan  tahap  pertama  di  Jawa  dan  Bali  (Nurdiana,  2021). Pemerintah mulai membatasi aktivitas masyarakat akibat tingginya kasus corona pada 11-25 Januari 2021 di Jawa dan Bali.  Seperti  PSBB,  PPKM  juga  dievaluasi  setiap  2  minggu  dan  diperpanjang  2  minggu.  Pemerintah  terus memperpanjang masa berlaku PPKM hingga April 2021 (Humas Setkab, 2021). Pemerintah menyatakan PPKM cukup berhasil menahan laju penambahan kasus Covid-19. Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Kepala KPCPEN per 18 Maret lalu, angka kasus aktif di Indonesia sebesar 9,12 persen, lebih baik dari rata-rata dunia sebesar 17,23 persen. Angka  kesembuhan  88,16 persen  juga  lebih  baik  dari  angka  kesembuhan  global  80,56 persen.  Sementara  itu,  angka kematian  mencapai  2,71  persen,  sedikit  lebih  tinggi  dari  rata-rata  dunia  sebesar  2,21  persen.  Kebijakan  PSBB  dan PPKM sudah berjalan  kurang lebih satu tahun dan berbagai  kendala muncul di sana-sini.  Mengingat  Indonesia tidak pernah  memberlakukan  kebijakan lockdown ,  otomatis  keberhasilan  penanganan  Covid-19  sangat  bergantung  pada kebijakan PPKM tersebut.

## Perekonomian Indonesia 2020
Mencermati  sejarah  krisis  ekonomi  yang  melanda  Indonesia,  banyak  pihak  akan  bersyukur,  mengingat dampak  pandemi  Covid-19  terhadap  perekonomian  tidak  lebih  parah  dari  krisis  moneter  tahun  1998.  Perekonomian Indonesia  pada  tahun  2020,  yang  berada  di  bawah  tekanan  luar  biasa  akibat  pandemi  Covid-19,  tumbuh  minus  2,1 persen. Ini adalah pertama kalinya sejak krisis ekonomi Asia pada 1997-1998. Bandingkan dengan tahun 1998 dimana pertumbuhan  ekonomi  mencapai  minus  13,3  persen  (gambar  5).  Namun,  pertumbuhan  negatif  ini  dapat  membawa Indonesia  masuk  ke  dalam  kategori Lower  Middle  Income  Countries ,  setelah  sempat  masuk  kategori Upper  Middle Income Countries pada tahun 2019. Selain itu, target Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi berpotensi untuk  dicapai  lebih  lama.  Hal  ini  membutuhkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  tinggi  dari  skenario  dalam  visi Indonesia  2045  (Bappenas,  2021).  Pertumbuhan  ekonomi  pada  triwulan  IV  2020  mengalami  kontraksi  sebesar  2,2 persen.  Meski  masih  terkontraksi,  realisasi  ini  terus  membaik  dibandingkan  triwulan  II  dan  III  2020  yang  masing- masing  terkontraksi  5,3  dan  3,5  persen.  Selanjutnya,  jika  dibandingkan  dengan  negara  lain,  kontraksi  ekonomi Indonesia  juga  relatif  lebih  kecil.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia  saat  ini  berada  di  jalur  yang  benar  menuju pemulihan.  Namun,  masih  diperlukan  upaya  lebih  untuk  mencapai  target  pertumbuhan  ekonomi  tahun  2021  sebesar 5,0 persen.

## Sektor UKM (Usaha Kecil Menengah), Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
Selama pandemi Covid-19, survei yang dilakukan BPS (2020) menunjukkan lebih dari 80 persen perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Penurunan pendapatan dunia usaha sangat terasa, baik  kecil maupun besar, di berbagai sektor. Namun, UKM dan perusahaan dengan nilai tambah rendah merasakan dampak yang paling signifikan. Penurunan pendapatan UKM turun lebih dari 50 persen, dibandingkan perusahaan besar yang turun sekitar 29 persen (= Buana, dkk., 2021). Pembatasan sosial yang diberlakukan menyebabkan lebih dari 60 persen perusahaan menghentikan usahanya  selama pandemi. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia  (Doarest,  dkk, 2020), per Juni 2020, 40  persen  perusahaan  telah  berhenti  sementara,  sekitar  20  persen  masih  tutup  pada  saat  survei,  dan  2-3  persen menghentikan  bisnis  mereka  secara  permanen.  Survei  yang  sama  menunjukkan  9  persen  perusahaan  menyatakan bangkrut.
Penghentian usaha dan penurunan pendapatan mengakibatkan kapasitas produksi di bawah 70 persen. Sekitar 13  persen  pelaku  usaha  dalam  survei  Bank  Dunia  mengurangi  jumlah  pekerja,  baik  dengan  mengurangi  jam  kerja, maupun  merumahkan  pekerja.  Sementara  itu,  penurunan  kinerja  industri  manufaktur  sangat  dipengaruhi  oleh terhentinya pasokan bahan baku impor akibat terhentinya aktivitas perdagangan luar negeri di negara asal. Kondisi ini mengakibatkan beberapa perusahaan tidak dapat melakukan produksi. Industri yang masih dapat menyediakan bahan baku  dan  bahan  penolong  substitusi  baik  yang  berasal  dari  dalam  negeri  maupun  dari  sumber  impor  lainnya  masih menghadapi  kendala  berupa  kenaikan  harga.  Kondisi  yang  sama  juga  terjadi  di  Indonesia,  dimana  jalur distribusi/logistik  terganggu  karena  keterbatasan  mobilitas.  Dampak  yang  dirasakan  berupa  biaya  tambahan  yang menurunkan  tingkat  keuntungan  perusahaan  dan  menjadi  beban  konsumen  akhir.  Penurunan  produksi  juga  berarti bahwa  beberapa  orang  kehilangan  pekerjaan  dan  pendapatan.  Kondisi  ini,  ditambah  dengan  pembatasan  mobilitas selama  PPKM,  menyebabkan  penurunan  pendapatan  dan  minat  belanja  masyarakat.  Akibatnya,  lahirlah  lingkaran setan,  di  mana  melemahnya  konsumsi/permintaan  kemudian  memaksa  industri  untuk  mengurangi  aktivitasnya. Utilisasi kapasitas produksi pada masa pandemi berada pada level kurang dari 50 persen, atau jauh turun dari periode normal  yang  mencapai  80-90  persen.  Penjualan  yang  lebih  rendah  dan  biaya  produksi  yang  lebih  tinggi  selanjutnya menurunkan  kualitas  kondisi  keuangan  pelaku  industri  pengolahan  nonmigas,  dengan  dampak  paling  signifikan

## Mohammad Orinaldi, Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Kajian
terhadap kualitas arus  kas perusahaan.  Sebagian besar perusahaan industri besar dan menengah di subsektor industri pengolahan  nonmigas  padat  karya  menyatakan  bahwa  perusahaan  mengalami  kesulitan  keuangan  untuk  membayar biaya  tetap reguler  seperti pembayaran iuran  BPJS Kesehatan, biaya tunjangan karyawan  dan biaya minimum listrik ke PLN. Banyak perusahaan memutuskan untuk menghentikan produksi di perusahaan pengolahan nonmigas dengan karakteristik penggunaan energi yang tinggi ( energy-intensive ) karena tingginya biaya tetap. Dampaknya adalah pada volume  produksi  yang  jauh  berkurang  dan  pengurangan  jam  kerja  karyawan,  pemutusan  hubungan  kerja  sementara, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.
Sejak pandemi Covid-19, aktivitas pariwisata dunia mengalami penurunan yang signifikan. Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Januari-September 2020 hanya mencapai 3,56 juta orang atau turun 70 persen  dari  tahun  sebelumnya.  Penurunan  kunjungan  wisman  yang  signifikan  terjadi  seiring  dengan  kebijakan pembatasan  kegiatan  masyarakat,  kebijakan  pemerintah  untuk  mengurangi  cuti  bersama  pada  hari  besar  keagamaan, pembatasan  perjalanan,  dan  persepsi  masyarakat  umum  tentang  bahaya  pandemi.  Kondisi  ini  terlihat  dari perkembangan  penumpang  di  berbagai  moda  transportasi  utama.  Total  aktivitas  perjalanan  domestik  moda  pesawat, kereta  api  dan  kapal  laut  selama  Januari-September  2020  mengalami  penurunan  sebesar  53,8  persen.  Jumlah penumpang  pesawat  domestik  hanya  23,5  juta  orang  atau  turun  58  persen  pada  periode  Januari-September  2020. Jumlah  penumpang  kereta  api  dan  penumpang  kapal  pada  periode  yang  sama  juga  turun  signifikan,  masing-masing sebesar -53,8 persen dan -39,5 persen. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menyatakan bahwa 1.642 hotel dan 353 restoran telah ditutup akibat pandemi dan menyebabkan pemutusan  hubungan  kerja (PHK). Secara keseluruhan, sekitar  2,6  juta  pekerja  formal  dan  informal  di  sektor  pariwisata  diperkirakan  terkena  dampak  Pandemi  yang  terdiri dari 1 juta pengangguran penuh/pindah ke sektor lain, 1,2 juta mengalami pengurangan jam kerja/underpaid/underemployed, dan 0,4 juta  pariwisata formal. pekerja telah beralih  ke pekerja pariwisata  informal. Kajian  yang  dilakukan  Kementerian  Ekonomi  Kreatif  pada  April-Mei  2020  terhadap  pelaku  usaha  di  17  subsektor ekonomi  kreatif  juga  menunjukkan  dampak  signifikan  pandemi  Covid-19  bagi  pelaku  ekonomi  kreatif.  Dampak tersebut tampak antara lain: (i) sekitar 90 persen pelaku usaha kreatif mengalami pembatalan kegiatan yang berkaitan dengan  kesibukan  seperti  syuting, talk  show ,  konser  dan  sebagainya;  (ii)  sekitar  70  persen  pelaku  usaha  mengalami penangguhan aktivitas kerja yang sedang berjalan seperti penelitian dan survei lapangan; (iii) sekitar 65 persen pelaku usaha  mengalami  penghentian  kegiatan  di  tempat  kerja  seperti  pelatihan  atau  lokakarya;  dan  (iv)  50  persen  pelaku usaha mengalami pembatalan pertemuan dengan klien. Kondisi ini memerlukan penanganan untuk menjaga ketahanan usaha  kreatif  di  masa  pandemi  Covid-19  dan  meningkatkan  kesiapan  pelaku  usaha  kreatif  untuk  aktif  kembali  pada masa pemulihan.
Serikat  Pekerja  Media  dan  Industri  Kreatif  untuk  Demokrasi  memperkirakan  pendapatan  yang  hilang  akibat pemutusan  hubungan  kerja  pada  Maret  -  Juli  2020  cukup  beragam,  dari  Rp  6  juta  hingga  60  juta  dengan  kelompok terbanyak di kisaran Rp 15 juta. Terlepas dari potensi dampak positif digitalisasi, hanya sekitar 18 persen bisnis kreatif yang  beralih  ke platform  online ,  terutama  di  subsektor  periklanan  dan game .  Pada  saat  yang  sama,  sisanya  harus dibatalkan/ditangguhkan.  Dalam  rantai  nilai  perusahaan  kreatif,  Covid-19  menyebabkan  penurunan  permintaan  dan kapasitas produksi. Subsektor yang membutuhkan interaksi fisik paling banyak mengalami penurunan permintaan dan produksi. Gangguan permintaan dan produksi juga membuat bisnis kreatif sulit mengakses pendanaan. Kabar baiknya, kebijakan Pemerintah terkait pembatasan sosial membuka peluang bagi subsektor ekonomi kreatif yaitu meningkatnya konsumsi konten over-the-top (OTT) pada subsektor film dan video on demand ( streaming film), musik, televisi, dan game .  Selama  periode  awal  pandemi  Covid-19  pada  Maret  2020,  penggunaan  aplikasi  video streaming bagi masyarakat  Indonesia  meningkat  sebesar  15  persen  dan  diprediksi  akan  terus  meningkat.  Selain  itu,  terjadi peningkatan pengunduhan aplikasi belanja online sebesar 10 persen hingga akhir periode Maret 2020. Namun, di sisi lain,  industri  film  juga  mencatatkan  kerugian  pendapatan  sekitar  Rp.  3  triliun  ketika  jumlah  pelanggan  saluran  OTT domestik  terus  meningkat  menggunakan  penyedia  asing,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  peningkatan  15,8  juta pelanggan baru Netflix di seluruh dunia.

## Dampak terhadap Keuangan Pemerintah
Untuk  menghadapi  dampak  pandemi  Covid-19, Pemerintah  telah  mengambil  langkah  cepat,  termasuk  upaya pemulihan  perekonomian  nasional.  Percepatan  penanganan  pandemi  Covid-19  dituangkan  dalam  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPPU)  Nomor  1  Tahun  2020  yang  disahkan  menjadi  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan.  Pemerintah  berwenang melonggarkan  kebijakan  defisit  anggaran  di  atas  tiga  persen  paling  lambat  hingga  akhir  tahun  anggaran  2022. Beberapa  langkah  kebijakan  yang  diambil  Pemerintah  antara  lain  refocusing  dan  realokasi  anggaran  untuk  kegiatan non  prioritas  serta  pemberian  stimulus  untuk  penanganan  dampak  pandemi  dan  pemulihan  ekonomi  nasional. Berbagai stimulus tersebut diberikan melalui insentif pajak, tambahan belanja negara, dan pembiayaan anggaran untuk mengatasi masalah kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepada dunia usaha dan pemerintah daerah. Alokasi yang  diberikan  Pemerintah  untuk  program  PEN  mencapai  Rp695,2  triliun  atau  setara  dengan  4,2  persen  dari  PDB.

## Mohammad Orinaldi, Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Kajian
Namun,  di  sisi  lain,  sebagai  akibat  dari  penurunan  aktivitas  ekonomi  secara  keseluruhan,  penerimaan  negara diperkirakan  akan  mengalami  penurunan  tajam  pada  2020.  Jika  dibandingkan  dengan  2019,  penerimaan  negara  dan hibah diperkirakan turun hingga lebih dari Rp250 triliun. Selain penurunan kegiatan ekonomi, penurunan pendapatan negara  juga  disebabkan  oleh  hilangnya  potensi  pendapatan  karena  adanya  insentif  berupa  relaksasi  pajak.  Akibat penurunan  pendapatan  negara,  sementara  alokasi  belanja  meningkat,  defisit  anggaran  diperkirakan  mencapai  6,3 persen dari PDB. Sejalan dengan meningkatnya defisit, pembiayaan APBN diperkirakan mencapai lebih dari Rp1.000 triliun yang sebagian akan dibayarkan melalui penerbitan surat utang. Stok utang diperkirakan akan meningkat hingga mendekati  40  persen  dari  PDB  pada  tahun  2020.  Pemerintah  bersama  dengan  BI  telah  sepakat  untuk  menerapkan mekanisme  pembagian  beban  untuk  mengurangi  beban  fiskal  di  masa  depan.  Dampak  Terhadap  Sektor  Keuangan  - Perbankan  Belajar  dari  krisis  sebelumnya,  baik  di  Indonesia  maupun  di  negara  lain,  krisis  ekonomi  akan  semakin parah  ketika  sektor  keuangan  terkena  dampaknya.  Oleh  karena  itu,  mencegah  krisis  menyebar  ke  sektor keuangan/perbankan  adalah  kunci  untuk  menahan  resesi  ekonomi  yang  lebih  dalam.  Hingga  triwulan  III  2020, langkah-langkah  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah,  otoritas  moneter,  dan  otoritas  keuangan  untuk  membantu sektor  keuangan,  salah  satunya  restrukturisasi  utang,  dapat  menjaga  sektor  keuangan,  termasuk  perbankan,  dalam kondisi yang relatif aman. Kondisi perbankan saat ini relatif baik, terindikasi dari Capital Adequacy Ratio (CAR) yang masih di atas 20 persen, dan Non Performing Loan (NPL), di bawah 5 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) terus tumbuh positif, sementara pertumbuhan kredit melambat, mengindikasikan likuiditas perbankan yang melimpah.

## Perencanaan Pembangunan dalam RKP 2021
Pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin mencanangkan RKP 2021 sebagai tonggak percepatan pembangunan yang  terganggu  akibat  pandemi  Covid-19  sepanjang  tahun  2020,  tahun  pertama  periode  RPJMN  2020-2024.  RKP 2021  mengusung  tema  “Percepatan  Pemulihan  Ekonomi  dan  Reformasi  Sosial”  dengan  enam  fokus  pembangunan, yaitu: (i) pemulihan sektor industri, pariwisata, dan investasi; (ii) penguatan sistem ketahanan pangan; (iii) reformasi sistem kesehatan nasional; (iv) reformasi sistem perlindungan sosial; (v) reformasi sistem ketahanan bencana; dan (vi) penguatan  sumber  daya  manusia  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  vokasi.  RKP  2021  oleh  pemerintah  ini  juga ditargetkan  menjadi  momentum  untuk  mendorong  reformasi  sosial,  baik  dalam  aspek  perubahan  struktural  maupun perubahan  budaya,  pola  pikir,  dan  paradigma.  Salah  satu  tujuan  pembangunan  tahun  2021  adalah  juga  untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.26 Sementara itu, target pembangunan nasional tahun 2021 ditetapkan untuk mencakup dua komponen utama. Pertama, pemulihan ekonomi dengan target pertumbuhan ekonomi 5,0 persen, tingkat  pengangguran  terbuka  7,7-9,1  persen,  rasio  Gini  0,377-0,379,  dan  penurunan  emisi  gas  rumah  kaca  29,85% menjadi  30,64  persen  pada  2030.  Kedua,  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  menjaga  daya  beli masyarakat dengan target Indeks Pembangunan Manusia 72,78–72,95 dan angka kemiskinan 9,2–9,7 persen.
Upaya  pemulihan  ekonomi  pada  tahun  2021  akan  terus  dilakukan  dengan  mengaktifkan  kembali  mesin penggerak perekonomian yaitu industri, pariwisata, dan investasi melalui pembenahan di berbagai aspek. Pada tahun 2021,  perekonomian  Indonesia  diperkirakan  tumbuh  4,5-5,5  atau  titik  tengah  5  persen  dengan  pemulihan  bentuk-V. Pertumbuhan  ekonomi  ini  membutuhkan  Rp  5.800-5.900  triliun,  dengan  kontribusi  terbesar  adalah  sektor  swasta. Dengan  demikian,  sektor  swasta  memiliki  peran  penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  2021.  Investasi dalam negeri akan terus meningkat, dan sektor pariwisata diperkirakan akan pulih secara bertahap. Sebaliknya, sektor industri  ditargetkan  pulih  dan  tumbuh  lima  persen  sehingga  tenaga  kerja  yang  terserap  sebanyak  18,4  juta  orang. Perhitungan  Bappenas  menunjukkan  bahwa  akibat  pandemi  Covid-19,  hilangnya  daya  beli  masyarakat  disebabkan oleh hilangnya pendapatan sebesar Rp 374,4 triliun, dimana kerugian ini 14 diakibatkan dari penurunan jam kerja di sektor industri dan pariwisata. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan tingkat pemanfaatan industri turun 55,3 persen dari  titik  sebelumnya,  yakni  76,3  persen.  Untuk  mempercepat  perekonomian  Indonesia,  terutama  untuk  keluar  dari jebakan  negara  berpenghasilan  menengah,  diperlukan  transformasi  ekonomi,  karena  tidak  mungkin  mengembalikan produk domestik bruto ke angka sebelum krisis. Kunci transformasi ekonomi adalah mengubah struktur perekonomian dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas tinggi. Terkait kebutuhan investasi, pada 2021, dengan target pertumbuhan ekonomi lima persen, dibutuhkan investasi Rp 5.800-5.900 triliun. Pemulihan ekonomi juga akan ditopang  oleh  pembangunan  infrastruktur  untuk  meningkatkan  stok  infrastruktur  yang  baru  mencapai  43  persen  dari PDB.
Salah  satu  isu  yang  dibahas  adalah  transportasi  yang  menyebabkan  biaya  logistik  Indonesia  menjadi  sangat tinggi  dan  kurang  kompetitif  sehingga  menimbulkan  efek  domino  yang  buruk  di  semua  sektor,  termasuk  kualitas kesehatan  dan  transformasi  ekonomi  nasional.  Pengembangan  pelabuhan  terpadu  dan  jaringan  bandara  terpadu  yang akan  menjadi  penghubung  pembangunan  juga  menjadi  salah  satu  prioritas.  Pembangunan  infrastruktur  yang mendukung  reformasi  struktural  dan  transformasi  ekonomi,  termasuk  transformasi  digital,  sangat  penting  dalam mendorong  perekonomian,  terutama  kegiatan  perdagangan,  pendidikan,  dan  kesehatan.  RKP  2021  juga  dinyatakan sebagai salah satu langkah dalam melakukan transformasi ekonomi untuk membawa  Indonesia menjadi  negara maju sebelum tahun 2045. Untuk itu, pemerintah telah mengadopsi enam strategi transformasi ekonomi Indonesia. Strategi

## Mohammad Orinaldi, Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Kajian
Pertama: Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, yang meliputi sistem kesehatan, pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan  karakter),  serta  penelitian  dan  inovasi.  Strategi  Kedua:  Produktivitas  Sektor  Ekonomi  meliputi Industrialisasi, Produktivitas UMKM, dan Modernisasi Pertanian. Strategi Ketiga: Ekonomi Hijau mencakup ekonomi rendah  karbon,  ekonomi  biru,  dan  transisi  energi  yang  ditujukan  untuk  memenuhi  peningkatan  kebutuhan  energi, membuka peluang kerja hijau yang lebih berkelanjutan, dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Strategi Keempat: Transformasi Digital terdiri dari, infrastruktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan enabler. Strategi kelima: integrasi ekonomi domestik mencakup pusat kekuatan ekonomi yang berfokus pada infrastruktur konektivitas: superhub, hub laut, hub udara, dan rantai nilai domestik. Strategi Keenam: Merelokasi Ibukota Negara sebagai sumber pertumbuhan  baru  dan  menyeimbangkan  perekonomian  antar  daerah.  Untuk  sektor  pertanian  yang  tumbuh  positif pada tahun 2020, akan diterapkan strategi pengembangan sistem pangan nasional, dari hulu hingga hilir. Hilirisasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Ketahanan  energi  pada  tahun  2021  ditargetkan  tetap  berjalan  baik  dalam  ketersediaan,  bauran,  dan  akses energi.  Tiga  dimensi  fokus  pada  ketahanan  energi,  yaitu  ketahanan  energi,  yaitu  bagaimana  negara  menyediakan energi  saat  ini  dan  di  masa  depan,  kemudian  pemerataan  penyediaan  energi,  hingga  kelestarian  lingkungan  terkait transisi  menuju  energi  yang  terjamin  dan  bebas  emisi.  Di  bidang  sosial,  pengurangan  pengangguran  melalui pemulihan  ekonomi  dilakukan  seiring  dengan  pemberlakuan  UU  Cipta  Kerja  dan  peningkatan  investasi.  Jaminan kehilangan  pekerjaan  merupakan  tambahan  dari  skema  jaminan  sosial,  yang  erat  kaitannya  dengan  kemampuan memberikan  pelatihan  dan  pekerjaan.  Pemerintah  juga  memastikan  layanan  penjemputan  di  layanan  Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mendaftarkan penduduk dan memperkuat sistem jaminan sosial yang terintegrasi, termasuk  memastikan  kelas  rawat  inap  dan  jaminan  kerja.  Transformasi  ekonomi  juga  dapat  ditempuh  melalui Sustainable Development Goals (SDGs). Meski pandemi Covid-19 berdampak pada lingkungan, sosial, dan ekonomi, namun  pencapaian  SDGs  Indonesia  patut  diapresiasi  mengingat  Indonesia  merupakan  salah  satu  dari  enam  negara dengan formulasi Voluntary National Review terbaik. Indonesia juga berhasil mencatatkan Goal 16 Report yang terdiri dari perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat sebagai salah satu yang terbaik di dunia.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  penulis  menarik  kesimpulan  sebagai  berikut  Indonesia  belum menerapkan  kebijakan  yang  signifikan  dengan  tetap  memberlakukan  arus  masuk  manusia  normal  dari  luar  negeri. Salah  satu  kebijakan  baru  tersebut  adalah  berakhirnya  PSBB  dan  perubahan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dicanangkan oleh  Ketua KPCPEN pada 7 Januari 2021 dengan lokus pelaksanaan tahap pertama  di  Jawa  dan  Bali.  Mencermati  sejarah  krisis  ekonomi  yang  melanda  Indonesia,  banyak  pihak  akan bersyukur, mengingat dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian tidak lebih parah dari krisis moneter tahun 1998.  Saat  ini,  pemerintah  telah  mengadopsi  enam  strategi  transformasi  ekonomi  Indonesia.  Strategi  Pertama: Sumber  Daya  Manusia  yang  Kompetitif,  yang  meliputi  sistem  kesehatan,  pendidikan  (sistem  pendidikan  dan pendidikan  karakter),  serta  penelitian  dan  inovasi.  Strategi  Kedua:  Produktivitas  Sektor  Ekonomi  meliputi Industrialisasi,  Produktivitas  UMKM,  dan  Modernisasi  Pertanian.  Strategi  Ketiga:  Ekonomi  Hijau  mencakup ekonomi rendah karbon, ekonomi biru, dan transisi energi yang ditujukan  untuk memenuhi peningkatan  kebutuhan energi, membuka peluang kerja hijau yang lebih berkelanjutan, dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Strategi Keempat: Transformasi Digital terdiri dari, infrastruktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan enabler. Strategi  kelima:  integrasi  ekonomi  domestik  mencakup  pusat  kekuatan  ekonomi  yang  berfokus  pada  infrastruktur konektivitas: superhub, hub laut, hub udara, dan rantai nilai domestik. Strategi Keenam: Merelokasi Ibukota Negara sebagai  sumber  pertumbuhan  baru  dan  menyeimbangkan  perekonomian  antar  daerah.  Untuk  sektor  pertanian  yang tumbuh  positif  pada  tahun  2020,  akan  diterapkan  strategi  pengembangan  sistem  pangan  nasional,  dari  hulu  hingga hilir. Hilirisasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

## Daftar Pustaka
Akbar,  Caesar.  (2021). Sri  Mulyani:  Anggaran  Covid-19  Naik  Jadi  Rp  695,2  Triliun .  Diakses  dari https://bisnis.tempo.co/read/1354261/sri-mulyani-anggaran-covid-19-naik-jadi-rp-6952-triliun
pada 14
September 2021
Aliansyah,  Muhammad  Agil.  (2020).
Relaksasi  PSBB,  Babak  Baru  Lawan  Covid-19 .  Diakses  dari https://www.merdeka.com/peristiwa/relaksasi-psbb-babak-baru-lawan-covid-19-hot-issue.html pada 14
September 2021 . Badan Pusat Statistik. (2020). Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha . B. P. Indonesia, 5. Badan Pusat Statistik. (2020). Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen . Jakarta: BPS Bank  Dunia. Indonesia  COVID-19  Observatory  Brief;  No.  4 .  World  Bank,  Washington,  DC.  ©  World  Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34742 License: CC BY 3.0 IGO.
Bappenas.  (2021). Ringkasan  Pertumbuhan  Ekonomi  Q4  2020 .  Jakarta.  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Bappenas.
Barbier,  E.  B.,  & Burgess,  J.  C.  (2020).  Sustainability  and  development  after  COVID-19. World  Development ,  135, 105082.
BPS. (2021). The World Economic Outlook. Buana,  E.  C.,  et  al.  (2021). Bab  7:  Pengelolaan  Ekonomi.  Buku:  Studi  Pembelajaran  Penanganan  Covid-19.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas .
https://www.bappenas.go.id/files/9116/1479/0631/Buku_Studi_Pembelajaran_Penanganan_COVID- 19_BAPPENAS.pdf Candra,  Septo  Andika.  (2020). New  Normal,  Jokowi:  Kita  Ingin  Sehat,  tapi  Juga  Produktif .  Diakses  dari https://republika.co.id/berita/qbwe8r396/new-normal-jokowi-kita-ingin-sehat-tapi-juga-produktif pada 14 September 2021 . Doarest,  Aufa;  Kamphuis,  Bertine.  (2020). How  COVID-19  is  Affecting  Firms  in  Indonesia  :  Results  from  the  1st Round of the COVID-19 Business Pulse Survey , June 15, 2020-June 23, 2020. Humas Setkab. (2021). Pemerintah Perpanjang dan Perluas Pelaksanaan PPKM Mikro Hingga 5 April 2021. Diakses dari https://setkab.go.id/pemerintah-perpanjang-dan-perluas-pelaksanaan-ppkm-mikro-hingga-5-april-2021/
pada 14 September 2021 Kemenkes, (2020). Covid-19 dalam Angka 21 November 2020. Diakses dari https://www.kemkes.go.id/article/view/20112200001/covid-19-dalam-angka-per-21-november-2020.html pada 14 September 2021 LIPI. (2020). Survei Ketahanan Sosial Masyarakat Selama PSBB . Diakses dari http://ipsk.lipi.go.id/index.php/berita/712-survei-ketahanan-sosial-masyarakat-selama-psbb pada 14

## September 2021
Muhyiddin,  M.  (2020).  Covid-19,  New  Normal,  dan  Perencanaan  Pembangunan  di  Indonesia.  Jurnal  Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning , 4(2), 240-252. Nazir, Moh. (2011). Metode Penelitian . Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia Nurdiana,  Titis,  (2021). Bukan  PSBB,  Pemerintah  Pakai  Istilah  Baru  PPKM  dalam  Pembatasan  Kegiatan,  Ini Bedanya. Diakses  dari  https://nasional.kontan.co.id/news/bukan-psbb-pemerintah-pakai-istilah-baru-ppkm- dalam- pembatasan-kegiatan-ini-bedanya pada 14 September 2021 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9/2020 tentang Pedoman PSBB Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Pergub DKI Jakarta Nomor 959/2020 tentang Pemberlakuan Pemberlakuan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 Putri,  Cantika  Adinda.  (2021)  BPK: Anggaran  Penanganan  Covid-19  RI  Tembus  Rp  1.000  T .  Diakses  dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20201230095755-4-212468/bpk-anggaran-penanganan-covid-19-ri- tembus-rp-1000-t pada 14 September 2021
Sparrow,  R.,  Dartanto,  T.,  &  Hartwig,  R.  (2020).  Indonesia  under  the  new  normal:  Challenges  and  the  way  ahead. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 56(3), 269-299. Velarosdela,  Rindi  Nuris.  (2020). Ketika  Angka  Covid-19  Selalu  Naik  Pasca  Libur  Panjang. Diakses  dari https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/28/12001581/ketika-angka-covid-19-selalu-naik-pasca-libur- panjang?page=all pada 14 September 2021
Wang, C., Wang,  Z., Wang, G., Lau, J. Y. N., Zhang, K., & Li, W. (2021). COVID-19 in early 2021: current status and looking forward. Signal Transduction and Targeted Therapy , 6(1), 1-14. Yuniar, Resty Woro. (2020). Rekor kasus Covid-19 di Indonesia karena aktivitas Lebaran', kini kapasitas penumpang transportasi  umum  malah  dinaikkan  jadi  70%. Diakses  dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 53011687 pada 14 September 2021