## ThawaliB: Jurnal Kependidikan Islam
Volume 4 (1) (2023) 29-44 e-ISSN 2807-386X https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/thawalib/article/view/189 DOI:  https://doi.org/10.54150/thawalib.v4i1.189
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  MERDEKA  MANDIRI  BELAJAR:  STUDI KASUS DI UPTD SDN PANGILEN 3 SAMPANG
Khusni Alhan 1 , Sari Nusantara Putri 2
1 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tiara Rawamangun
2 Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan
1 alkalam_735@yahoo.com  , 2 sarinusantaraputri@alkhairat.ac.id 

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  implementasi  merdeka mandiri  belajar  di  Sekolah  Dasar  Negeri  Pangilen  3  Sampang  dari  sudut  pandang George  E  Edward  III.  Penelitian  dilakukan  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data:  reduksi,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Teknik  keabsahan  data: triangulasi  sumber,  teknik  dan  konfirmabilitas.  Hasil  penelitian  menunjukkan:  (1) Faktor  Komunikasi:  (a)  transformasi,  tersampaikan  secara  baik.  (b)  kejelasan, memahami  cara  melaksanakan  kebijakan.  (3)  konsitensi,  isi  kebijakan  tidak membingungkan.  (2)  Faktor  sumber  daya:  (a)  manusia:  kepala  sekolah:  memutuskan kurikulum  2013  secara  tatap  muka.  Guru:  pelatihan  pembelajaran  kurikulum  merdeka. Siswa:  mengikuti  pembelajaran  sescara  tatap  muka.  Masyarakat:  mendukung pembelajaran  tatap  muka.  (b)  Keuangan:  Bantuan  Operasional  Sekolah.  (c)  Peralatan: media pembelajaran. (d) Informasi: Menteri Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Kabupaten.  (e)  Kewenangan:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  –  pengawas  –  kepala sekolah  –  Guru.  (3)  Faktor  disposisi:  sekolah  menerima  dan  melaksanakan  kebijakan yang ada. (4) Faktor Struktur Birokrasi: kepala sekolah – guru – siswa.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pendidikan, Merdeka Belajar, Merdeka Mandiri

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  and  describe  the  implementation  of independent learning at Pangilen 3 Sampang Public Elementary School from the point of view of George E Edward III. The research was conducted qualitatively with a case study  approach.  Data  collection  techniques:  interviews;  observation  and documentation.  Data  processing  techniques:  reduction,  data  presentation,  and conclusion.  Data  validation  techniques:  triangulation  of  sources,  techniques,  and confirmability.  The  results  of  the  study  show:  (1)  Communication  Factors:  (a) transformation, well conveyed. (b) clarity,  and understanding of how to implement the policy.  (3)  consistency,  the  contents  of  the  policy  are  not  confusing.  (2)  Resource factors:  (a)  human:  principal:  decides  the  2013  curriculum  face  to  face.  Teacher: independent curriculum learning training. Students: take part in face-to-face learning. Community:  supports  face-to-face  learning.  (b)  Finance:  School  Operational Assistance.  (c)  Equipment:  learning  media.  (d)  Information:  Minister  of  National Education  and  District  Education  Office.  (e)  Authorities:  District  Education  Office  – supervisor – the school principal – Teacher. (3) Disposition factors: schools accept and implement  existing  policies.  (4)  Bureaucratic  Structure  Factors:  school  principals  - teachers - students.
Keywords: Implementation, Policy, Education, Free Learning, Independent Independence

## A. PENDAHULUAN
Dunia  pendidikan  Indonesia  seiring  berjalannya  waktu  banyak  mengalmi perubahan  dan  prkembangan,  baik  dari  sisi  akademis  seperti  proses  pembelajaran ataupun  dari  sisi  non  akdemis  seperti  kerjasama  pendidikan.  Perkembangan  dan perubahan yang terjadi pada pendidikan tidak lain adalah demi terbentuknya sistem pendidikan  yang  bermutu  di  setiap  proses  pendidikannya.  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  untuk  meningkatan  mutu  pendidikan  Indonesia  di  era  4.0  menuju  5.0  ini Kementerian Pendidikan Indonesia terus melakukan pembenahan mutu pendidikan melalui  dikeluarkannya  kebijakan-kebijakan  pendidikan  yang  diharapkan  mampu membawa perubahan dan peningkatan mutu pendidikan.
Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang dikeluarkan khusus bidang pendidikan  dengan  tujuan  tercapainya  tujuan  pendidikan  melalui  langkah  strategis pelaksanaan pendidikan (Alwijaya et al., 2021). Kebijakan pendidikan dikeluarkan terutama  menyangkut  isu-isu  konseptual  dan  teoretik  yang  mampu  memberikan kerangka pemahaman utuh bagi analisis kebijakan pendidikan yang dikembangkan dalam  bentuk  penetapan  tujuan,  rencana  kerja,  program  kerja,  keputusan menghadirkan  pengaruh,  serta  undang-undang  atau  peraturan  yang  mengikat lembga  pendidikan  (Suhelayanti,  2019).  Kebijakan  public  khususnya  bidang pendidikan  ditetapkan  setidaknya  untuk  mengembangkan  potensi  dan  kompetensi guru agar guru dapat memenuhi tantangan global dan perkembangan zaman dalam membentuk siswa yang berkarakter (Disas, 2017).
Kebijakan  pendidikan  yang  paling  baru  setelah  Pandemi  Covid-19  yang dibuat  oleh  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  adalah kurikulum merdeka belajar. Kurikulum  ini dikeluarkan atas dasar keinginan untuk menghasilakn  lulusan  pendidikan  yang  memiliki  mutu  yang  baik  dengan  tujuan tidak membentuk  siswa  yang pintar dalam menghfal  teori saja tetapi lulusan yang memiliki  analisis  yang  baik  terhadap  masalah,  memili  daya  talar  yang  baik  serta memehami suatu konsep yang menyeluruh sehingga siswa mampu mengembangkan potensi dan kompetensinya dengan baik (Saleh, 2020). Kebijakan ini  dilakukan  sebagai  bahan  percepatan  tujuan  pembelajaran  yakni  meningkatkan mutu dari siswa atau lulusan sekolah yang memiliki berbagai keunggulan di bidang akademik dan non akademik, memiliki daya saing yang tinggi dengan negara lain, serta  membentuk  karakter  siswa  yang  berakhlaqul  karimah,  dan  mempunyai  daya nalar yang tinggi di bidang literasi dan numerik (Kemdikbudristek, n.d).
Merdeka  belajar  sendiri  dibuat  agar  siswa  dapat  secara  bebes mengembangkan  potensi  dan    kometensinya  melalui  kegiatan  ilmiah  di  sekolah sehingga  membentuk  siswa  yang  cerdas  tidak  hanya  di  bidang  akademik  tapi  non akademik  yang  wajib  di  kembangkan  di  sekolah  melalui  proses  pendidikan  yang bermutu  dengan  mengutamakan  penerimaan  segala  bentuk  pembelajaran  yang dibutuhkan  oleh  siswa  untuk  mengembangkan  daya  fikirnya  (Suhartono,  2022). Merdeka  belajar  memiliki  beberapa  manfaat  diantaranya:  kepala  sekolah,  tenaga pendidik  dan  kependidikan,  masyarakat  dan  pemerintah  setempat  dapat
bekerjasama  untuk  dalam  menyelesaikan  masalah  sosial  di  masyarakat  dengan efektif dan efisien khususnya terkait proses pembelajaran dan pendidikan siswa di sekolah;  kepala  sekolah,  tenaga  pendidik  dan  kependidikan,  masyarakat  dan pemerintah  setempat  bekerjasama  dengan  baik  dalam  meningkatkan  mutu pengelolaan pendidikan di daerahnya masing-masing (Kemdikbud, n.d).
Kurikulum  merdeka  belajar  yang  diputuskan  oleh  kementerian  ini membebaskan  siswa  untuk  mengembangkan  sikap,  bakat  dan  minatnya  dalam bidang  akademik  atapun  non  akademik  melalui  penerapan  kurikulum  yang digunakan  oleh  sekolah  yang  mana  jika  sekolah  mengimplementasikan  kurkulum merdeka  belajar  ini,  diharapkan  sekolah  mampu  memberikan  perubahan  di  dalam proses  pembelajarannya  yang  lebih  fleksibel  tanpa  mengurasi  mutu  dari pembelajaran  itu  sendiri  (rahayu  et  al.,  2022).  Pelaksanaan  dari  kurikulum  ini, mewajibkan  seluruh  sekolah  agar  selalu  siap  mengembangkan  dan  meningkatkan mutu kepala sekolah, guru dan pengelolaannya dalam mengimplemnetasikan setiap tahaan dari kurikulum merdeka yang telah ditetapkan yang mana dalam setiap tahap implementasi  kurikulum  ini,  sekolah  dapat  memanfaatkan  hasil  dan  evaluasinya untuk  jadikan  bahan  reflkesi  untuk  mengimplementasikan  tahap  kurikulum merdeka selanjutnya sehingga dengan demikian pada pengelola kurikulum merdeka di sekolah dapat menentukan alat ukur yang tepat yang mampu membawa siswa ke dalam  kesiapan  karir  dan  kesejahteraan  mereka  di  sekolah  dan  msyarakat (Kemdikbudristek, 2022).
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Mandiri Belajar di UPTD SDN Pangilen 3  Sampang  yang  di  faktor  pendukung  dan  penghambat  implementasi  kebijakan pendidikan  tersebut  di  lihat  dari sudut pandang  George E. Edward  III yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang  Implementasi  Kebijakan  Merdeka  Mandiri  Belajar:  Studi Kasus Di UPTD SDN Pangilen 3 Sampang ini dilakuan secara kualitatif. Penelitian kualitatif  dilakukan  untuk  menjelaskan  dan  mendeskripsikan  secara  nyata  dan  apa adanya  tentang  pengimplementasian  merdeka  mandiri  belajar  di  UPTD  SDN Pangilen  3  Sampang.  Pendekatan  kualitatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  studi  kasus,  yang  mana  pendekatan  ini  dilakukan  untuk  menggali  secara dalam  dan  rinci  tetang  proses  pengimplementasian  merdeka  mandiri  belajar  di sekolah yang  dilihat  dengan  pendekatan teori  implementasi kebijakan  dari  George E Edward III yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi di UPTD SDN Pangilen 3 Sampang.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu:  pertama  teknik wawancara  dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan  kepada  1  kepala  sekolah,  4 guru,  2  siswa,  1  orang  tua  dan  1  masyarakat  terkait  dengan  faktor  komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam mengimplementasikan merdeka
mandiri  belajar  di  UPTD  SDN  Pangilen  3  Sampang.  Kedua  teknik  observasi, dengan mengamati proses  implementasi merdeka mandiri  belajar yang dilihat dari faktor  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi.  Ketiga  teknik dokumentasi  dengan  mengumpulkan  bukti  dokumentasi  berupa  file  (berkas)  dan foto proses pengimplementasian merdeka mandri belajar.
Teknik pengolahan data: pertama reduksi data, dengan mengelompokkan data hasil  penelitian  sesuai  dengan  faktor  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur  birokrasi  dalam  mengimplementasikan  merdeka  mandiri  belajar  di  UPTD SDN  Pangilen  3  Sampang.  Kedua  penyaian  data,  setelah  data  di  reduksi  maka selanjutnya  peneliti  melakukan  penyajian  data  dalam  bentuk  kalimat,  tabel  dan gambar untuk memudahkan peneliti dalam memahami data hasil penelitian. Ketiga penarikan kesimpulan, data yang ditampilkan dalam bentu tulisan, gambar dan tabel selanjutnya  ditarik  beberapa  kesimpulan  hingga  peneliti  menemukan  data  asli tentang  proses  implementasi  kebijakan  merdeka  mandiri  belajar  di  UPTD  SDN Pangilen  3  Sampang  yang  dilihat  dari  faktor  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi dan sytruktur birokrasi.
Teknik  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  triangulasi teknik, triangulasi sumber dan konfirmabilitas. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengkombinasikan hasil penelitian yang didapat penelitia melalui hasil wawancara, dokumentasi  dan  observasi  hingga  peneliti  mendapatkan  data  penelitian  yang sebenarnya.  Teriangulasi  sumber  dilakukan  dengan  mengkombinasikan  hasil wawancara dari kepala sekolah, guru dan siswa hingga membentuk data yang utuh. Sedangkan  konfirmabilitas  dilakukan  untuk  mengecek  kembali  kebenaran  data yang telah di dapat kepala pihak sekolah atau lokasi penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  tentang  Implementasi  Kebijakan  Merdeka  Mandiri  Belajar: Studi  Kasus  Di  Uptd  Sdn  Pangilen  3  Sampang  yang  dilihat  dari  faktor implementasi  kebijakan  dari  George  E  Edward  III  ini  dijelaskan  dalam  tabel berikut:
Tabel 1. Hasil Penelitian Kebijakan Faktor Edward III Hasil Penelitian Merdeka Mandiri Belajar Komunikasi 1. Tranformasi: informasi kebijakan merdeka  mandiri  belajar  tersampaikan dengan  baik  dan  jelas  kepada  kepala sekolah dan guru
2. Kejelasan:  kepala  sekolah  dan  guru memahami informasi proses pelaksanaan merdeka mandiri belajar 3. Konsitensi: informasi pelaksanaan kebijakan merdeka mandiri belajar tidak membingungkan  kepala  sekolah  dan
guru di sekolah Sumber Daya 1. Sumber  Daya  Manusia:  (a)  Kepala sekolah: memutuskan penggunaan kurikulum 2013 dan proses pembelajaran  berjalan  secara  tatap muka di  sekolah. (b) Guru:  melaksakan proses  pembelajaran  sesuai  kurikulum yang  ditetapkan  kepala  sekolah  dan mengikuti pelatihan pembelajaran kurikulum merdeka. (c) Siswa: mengikuti  proses  pembelajaran  secara tatap muka di sekolah. (d) masyarakat / wali murid: mendukung proses pembelajaran  secara  tatap  muka  dan cenderung tidak tahu tentang kurikulum yang ada. 2. Sumber  Daya  Keuangan:  dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah 3. Sumber  Daya  Peralatan:  menggunakan media  pembelajaran  yang  dimiliki sekolah  melalui  pembelian  dari  dana
BOS 4. Sumber  Daya  Informasi:  Kebijakan merdeka mandiri belajar dan Kurikulum 2013  dari  Medikbudristek  dan  Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 5. Sumber Daya Kewenangan: Mendikbudristek  ke  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Sampang  dilanjutkan  ke pengawas sekolah dilanjutkan ke kepala sekolah  (memanfaatkan  group  kepala sekolah  per  wilayah  kerja)  dan  terakhir kepada guru sebagai pelaksana kebijakan merdeka mandiri belajar. Disposisi Kepala sekolah, guru dan siswa melaksanakan  kebijakan  merdeka  mandiri belajar  melalui  penerapan  kurikulum  2013 dengan baik di sekolah Struktur Birokrasi Implementasi  kebijakan  merdeka  mandiri belajar  dimulai  dari  keputusan  penerapan kurikulum  oleh  kepala  sekolah,  kemudian
dilaksanakan oleh guru dan siswa
Faktor  implementasi  kebijakan  George  E  Edward  III  jika  disandingkan dengan kebijakan merdeka mandiri belajar diapat dijelaskan dalam gambar berikut:
Gambar 1. Implementasi Kebijakan George E Edward III
Berdasarkan tabel 1 dan gambar 1 di atas, maka hasil penelitian dapat dibahas sebagai berikut:
Merdeka  mandiri  belajar  adalah  salah  satu  bagian  dari  kurikulum  merdeka belajar  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Merdeka  mandiri  belajar merupakan kebijakan yang mengharuskan sekolah menerapkan kurikulum merdeka belajar secara mandiri di sekolah. Artinya, sekolah diberi kewenangan penuh untuk menentukan  kurikulum  yang  akan  digunakan  namun  tidak  mengesampingkan karakteristik dari kurikulum merdeka itu sendiri.  Merdeka belajar pada hakikatnya adalah  siswa  bebas  mendapatkan  sains  di  sekolah  melalui  pengalamannya  yang diakui sebagai manusia hingga terbentuk karakter siswa yang memiliki karakteristik baru  (Pangestu  &  Rochmat,  2021).  Di  era  4.0  sekarang  ini,  diharapakan  dengan diterapkannya  kurikulu  ini,  sekolah  diharapkan  mampu  membentuk  siswa  yang memiliki  daya  nalar  yang  tinggi  yang  diimbangi  dengan  karakter  yang  baik  agar mampu  menciptakan  berbagai  inovasi  yang  akan  mampu  bersaing  dengan masyarakat global (Rahmansyah, 2021).
Berdasarkan  hasil  penelitian,  UPTD  SDN  Pangilen  3  Sampang  yang  secara lokasi  yang  berada  di  pedesaan  dan  belum  terpilih  menjadi  sekolah  yang  harus menerapkan  kurikulum  merdeka  secara  penuh,  saat  ini  menerapkan  kurikulum merdeka  mandiri  belajar  sesuai  perintah  dari  Kementerian  dan  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Sampang.  Kurikulum  yang  digunakan  di  UPTD  SDN  Pangilen  3 Sampang  adalah  kurikulum  2013.  Prinsip  merdeka  belajar  yaitu  literasi,  numerik dan  karakter  pancasila  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  UPTD  SDN  pangilen  3 Sampang  melalui  proses  pembelajaran  dalam  kelas  ataupun  di  luar  kelas. Implementasi  kurikulum  merdeka  di  kelas  dilakukan  melalui  proses  pembelajaran dengan  mengacu  pada  RPP  kurikulum  2013  yang  telah  disusun  oleh  guru. Sedangkan  implementasi  kurikulum  merdeka  di  luar  kelas  di  lakukan  dengan memberikan bimbingan kepada siswa oleh kepala sekolah ataupun guru-guru yang lain  jika  terdapat  siswa  yang  melakukan  pelanggaran,  bertengkar  atau bullying
sesame  teman.  Adapun  evaluasi  implementasi  kurikulum  merdeka  di  sekolah dilakukan  setiap  kahir  semester  oleh  kelas  5  secara  online  melalui  penggunaan perangkat  komputer.  Namun  pelaksanaan  evaluasi  ini,  UPTD  SDN  Pangilen  3 Sampang mengirim siswa kelas 5 ke sekolah lain karena keterbatasan kepemilikan perangkat komputer dan jaringan internet kurang mendukung.
Faktor  implementasi  kebijakan  merdeka  mandiri  belajar  di  UPTD  SDN Pangilen Sampang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang peneliti ambil dari teori Goerge E Edward III yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Faktor Komunikasi
Faktor  komunikasi  implementasi  kebijakan  merdeka  mandiri  belajar  di UPTD SDN Pangilen 3 Sampang dilihat dari beberapa faktor berikut:
Pertama,  faktor  tranformasi:  artinya  informasi  mengenai  kebijakan merdeka  mandiri  belajar  tersampaikan  secara  utuh  kepada  sekolah.  Kepala sekolah  dan  guru  menangkap  dengan  baik  dan  jelas  segala  peraturan  yang terdapat  dalam  kebijakan  merdeka  mandiri  belajar.  Trasmini  komunikasi kebijakan  proses  penerimaan  informasi  kebijakan  dengan  baik  oleh  penerima kebijakan, yang mana jika komunikasi dilakukan dengan salah (miskomunikasi) maka isi dari kebijakan tidak akan tersampiakan dengan baik yang  tentu  akan  berakibat  negative  terhadap  proses  pengimplementasian kebijakan itu sendiri (Edward III, Agustino, 2016, p.137). Transformasi adalah proses pemberian informasi yang didalamnya dimungkinkan terjadi perubahan gagasan  karena  faktor  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  memberikan dan menerima informasi (Baidowi, 2021, p.95).
Kedua  faktor  kejelasan  informasi,  infromasi  yang  disampaikan  oleh Kemenetrian Pendidkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten dan dilanjutnya oleh pengawas  sekolah  kepada  kepala sekolah dan guru  tersampaikan dengan baik dan memahami informasi proses pelaksanaan merdeka mandiri belajar di sekolah.  Kejelasan  isi  dari  informasi  menjadi  sangat  penting  keberadaanya agar informasi tersampaikan dengan utuh dan tidak membingungkan pelaksana kebijakan (Edward III, Agustino, 2016, p.137). Berkaitan dengan implementasi kebijakan, yang menjadi perhatian utama oleh implementator kebijakan adalah kejelasan  langkah  pengimplementasian,  kepada  siapa  informasi  harus disampaikan  dan  kapan  waktu  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  harus dikerjakan (Baidowi, 2021, p.97).
Ketida faktor konsitensi: informasi  yang disampaikan dari pusat  kepada seklah  mengenai  pelaksanaan  kebijakan  merdeka  mandiri  belajar  tidak membingungkan  kepala  sekolah  dan  guru  selaku  penerima  utama  informasi merdeka  mandiri  belajar.  Informasi  yang  disampaikan  cukup  konsisten  dan jelas  dan  tidak  terjadi  perubahan  informasi  yang  signifikan  dalam  proses pemberian  informasinya.  Kekonsistenan  isi  dari  informasi  yang  akan dikomunikasikan  mepengaruhi  hasil  dari  implementasi  kebijakan,  oleh  sebab itu  informasi  yang  diberikan  tidak  boleh  berubah  yang  dapat  menimbulkan
kebingungan  pada  pelaku  kebijakan  (Edward  III,  Agustino,  2016,  p.137). Konsistensi isi informasi yang disampaikan pembuat kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri, maka pembuat dan pelaksana kebijakan perlu melakukan komunikasi yang intens dan secara kontinyu agara proses  pengimplementasian  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  tepat  (Baidowi, 2021, p.99).
2. Faktor Sumber Daya
Faktor sumber daya implementasi kebijakan merdeka mandiri  belajar di UPTD SDN Pangilen 3 Sampang dilihat dari beberapa faktor berikut:
Pertama ,  sumber  daya  manusia  impelementasi  kuirkulum  merdeka mandiri  belajar  di  UPTD  SDN  Pangilen  3  Sampang  terdiri  dari  beberapa sumber daya manusia berikut: pertama kepala sekolah: kepala sekolah sebagai pemimpin  membuat  dua  keputusan  untuk  implemnetasi  kebijakan  kurikulum merdeka  mandiri  belajar  yaitu  kepala  sekolah  memutuskan  untuk menggunakan  kurikulum  2013  di  sekolah  dan  proses  pembelajaran  berjalan secara  tatap  muka.  Keputusan  ini  dibuat  atas  dasar  sekolah  masih  belum termasuk  katagori  pengimplementasi  kurikulum  merdeka  secara  keseluruhan dan  lokasi  sekolah  yang  pedesaan  yang  tidak  memungkinkan  pembelajaran secara online atau  daring.  Kepala  sekolah  melakukan  peran  sebagai  pembuat keputusan, keputusan yang dibuat harus dapat mengikat semua warga sekolah melalui peraturan-peratuan yang dapat meningkatkan mutu akademik dan non akademik  di  sekolah (Anam  et  al,  2019).  Hal  yang  dapat  dilakukan  dalam pembuatan keputusan yaitu mengobservasi masalah pendidikan, mengumpulkan  data  terkait  dengan  masalah,  Menyusun  rencana  perbaikan, mengidentifikasi  masalah  sekolah,  melakukan  musyawarah  untuk  mengambil kebijakan,  melakukan  pendekatan  secara  interpersonal  kepada  guru  dan memberikan gagasan yang baik (Murtiningsih & Lian, 2017).
Kedua  guru,  guru  di  lingkungan  UPTD  SDN  Pangilen  3  Sampang  yag berjumlah 8 Guru (6 guru kelas dan 2 guru mata pelajaran) melaksakan proses pembelajaran  sesuai  dengan  keputusan  yang  dibuat  oleh  kepala  sekolah  yaitu melaksankan  pembelajaran  dengan  kurikulum  2013  yang  dilakukan  secara tatap  muka.  Kompetensi  guru  di  bidang  pembelajaran  ditingkatkan  melalui program  pelatihan  pembelajaran  kurikulum  merdeka  secara  daring  yang diwajibkan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sampang  yang  bekerja  sama dengan  Ruang  Guru.  Kinerja  guru  dianggap  baik  jika  mampu  mencipatakan lingkungan  belajar  yang  kondusif,  mampu  memposisikan  diirnya  sebgai fasilitator  pembelajaran  dengan  cara  menjadi  agen  perubahan  pembelajaran, perencana  pembelajaran,  pemimpin  kelas  serta  mampu  membimbing  dan membina  siswa  ke  dalam  proses  pembelajaran  (Zein,  2016).  Komitmen  guru dalam  melaksanakan  tugas  di  sekolah  dapat  dilakukan  dengan  mengajar, mendidik maupun membimbing siswa (Jannah, 2014).
Ketiga  siswa:  siswa  sebagai  sasaran  utama  kebijakan  dan  keputusan
kepala  sekolah  mengenai  implementasi  kurikulum  merdeka  mandiri  belajar telah  mengikuti  proses  pembelajaran  dengan  baik  secara  tatap  muka  di sekolah.  Sementara  itu,  untuk  siswa  kelas  5  yang  mengikuti  evaluasi  proses implementasi  kurikulum  merdeka  setiap  semesternya  juga  memiliki kemampuan  yang  cukup  baik  dalam  memahami  penggunaan  komputer (meskipun  tidak  diajari  di  sekolah).  Hal  ini  terjadi  karena  siswa  menggap komputer  hamper  sama  cara  penggunaannya  dengan Handphone sehingga guru tidak terlalu kewalahan dalam memberikan arahan kepada siswa tentang penggunaan  perangkat  komputer.  Melalui  belajar  kelompok,  siswa  mampu membentuk  dan  membangun  sainsnya  sendiri,  mampu  menemukan  cara penyelesaian  masalah  pembelajaran  yang  sedang  dikerjakan,  serta  mampu meningkatkan  semangat  belajar  mereka  baik  secara  individu  ataupun kelompok (Anwar, 2020).
Keempat  masyarakat  /  wali  murid:  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat yang  yang  notabene  di  bawah  rata-rata  dan  taraf  pendidikan  orang  tua  yang notabene rendah, secara umum mereka mendukung proses pembelajaran secara tatap muka dan cenderung tidak tahu tentang kurikulum yang diterapkan. Hal ini  karena  orang  tua  dan  masyarakat  telah  memasrahkan  dan  percaya  penuh kepada  sekolah  tentang  proses  dan  kurikulum  yang  diterapkan  di  sekolah. Partisipasi  masyarakat  dan wali murid di  sekolah dapat  berupa dukungan dan motivasi  baik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  pada  proses perencanaan,  implementasi  dan  evaluasi  proses  pendidikan  di  sekolah (Pakniany et al., 2020). Dengan adanya partisipasi masyarakat dan wali murid di sekolah, mampu menjadikan sekolah lebih termotivasi untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu proses pendidikan yang terjadi di sekolah ataupun di masyarakat (Nurhasanah, 2017).
Kedua ,  sumber  daya  keuangan:  status  sekolah  yang  negeri,  tidak diwajibkan  untuk  menerima  sumbangan  dalam  bentuk  apapun  di  sekolah, maka  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  kurikulum  merdeka  mandiri belajar sumber pendaannya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  dari  Kementerian  Pendidikan  Pusat.  Pengelolaan  keuangan  sekolah dilakukan  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  jelas  tentang  pendapatan  dan penggunaan  dana  sekolah  untuk  kepentingan  proses  pendidikan  dan pembelajaran  tanpa  melanggar  peraturan  penggunaan  dana  pendidikan  serta pembuatan  laporan  penggunaan  keuangan  yang  transparan  di  sekolah (Syaifullah,  2021).  Pengelolaan  dana  sekolah  adalah  suatu  kegiatan  yang dilakukan  untuk  mengatr  sejauh  mana  perencanaan  penggunaan  dana  sampai pada  bagaimana  pertanggungjawaban  dana  kepada  kepala  sekolah  (Iskandar, 2019).  Manfaat  pengelolaan  kuangan  yang  baik:  sekolah  dapat  memenuhi kebutuan pendidikan, meningkatkan mutu sekolah, mampu memotivasi tenaga pendidik  dan  kependidikan  untuk  terus  bekerja  sesuai  SOP  nya,  sekolah mampu  secara  mandiri  mengelola  dana  yang  ada,  serta  mampu
memberdayakan warga sekolah dan masyarakat (Komariah, 2018).
Ketiga ,  sumber  daya  peralatan:  peralatan  yang  digunakan  oleh  UPTD SDN  Pangilen  3  Sampang  untuk  mendukung  proses  implementasi  kurikulum merdeka  mandiri  belajar  dengan  menggunakan  media  pembelajaran  seperti buku, peralatan kelas, alat tulis kantor, dan media lain di sekolah yang di beli melalui dana BOS.  Peralan pendukung pendidikan dan pembelajaran menajdi hal  yang  sangat  penting  dan  menjadi  kebutuhan  yang  utama  di  sekolah,  oleh karena  itu  setiap  sekolah  selalu  mengupayakan  semaksimal  mungkin  agar perlaatan  pendidikan  tetap  ada  dan  memiliki  kualitas  yang  baik  demi kelancaran  proses  pendidikan  dan  pembelajaran  hingga  membantu menciptakan  prestasi  belajar  siswa  yang  optimal  (Zohriah,  2015).  Oleh  sebab itu,  penggunaan  peralatan  pembelajaran  memiliki  pengaruh  positif  terhadap prestasi  belajar  siswa  di  sekolah,  karena  pada  setiap  pengelolaan  media pembelajaran  yang  dilakukan  hal  itu  mampu  meningkatkan  motivasi  siswa untuk  melajar,  dalam  hal  ini  terbukti  secara  baik  terdapat  hubungan  yang positif  antara  media  pembelajaran  yang  dimiliki  sekolah  dengan  motivasi belajar siswa di kelas (Seprianty, 2018; Jannah & Sontani, 2018).
Keempat ,  sumber  daya  informasi:  sumber  informasi  utama  kebijakan merdeka  mandiri  belajar  melalui  pengimplementasian  Kurikulum  2013  di UPTD  SDN  Pangilen  3  Sampang  adalah  Kementerian  Pendidikan  pusat  dan Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sampang.  Informasi  adalah  suatu  hal  yang memiliki arti penting bagi sipenerima yang biasa digunakan untuk mengambil keputusan tentang suatu masalah yang mana informasi yang disampaikan harus bebas dari kesalahan dan harus mengadung nilai yang akurat, tepat dan sesuai dengan  permasalahan  (Maydianto  &  Ridho,  2021).  Informasi  juga  dapat diartikan  sebagai  data  yang  diolah  hingga  menjadi  suatu  bentuk  data  yang bermanfaat  dan  mampu  menjelaskan  suatu  permaslaahan  yang  memiliki  arti penting  bagi  penerima  informasi  untuk  memutuskan  suatu  tindakan  yang relevan (Hasbiyalloh & Jakaria, 2018).
Kelima ,  sumber  daya  kewenangan:  kewenangan  pengimplementasian kurikulum  merdeka  mandiri  belajar  di  mulai  dari  Kementerian  Pendidikan Pusat  turun  ke  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sampang  dan  diteruskan  kepada pengawas  sekolah  Sekolah  Dasar  (SD)  yang  mana  Dinas  Pendidikan menggunakan dua cara komunikasi yaitu dengan menfaatkan group whatsapp khusus  pengawas  sekolah  dan  raoat  internal  Dinas  Pendidikan  dengan pengawas  sekolah.  Kemudian  kewenangan  diteruskan  kepada  kepala  sekolah masing-masing  sekolah  binaannya  dengan  memanfaatkan group  whatsapp kepala sekolah dan kunjungan ke sekolah. Setelah itu, kewenangan dilanjutkan lagi oleh kepala sekolah kepada masing-masing guru untuk mengimplemnetasikan  merdeka  mandiri  belajar.  Orang  yang  dapat mengeluarkan  perintah  dan  membuat  kebijakan  secara  formal  untuk  dipatuhi oleh  bawahannya  sering  disebut  dengan  orang  pemberi  wewenang
(Kewenangan) (Kaplan, Puasa et al., 2018).
3. Faktor Disposisi
Faktor ini berkaitan dengan kesiapan sekolah dalam
mengimplemnetasikan kebijakan kurikulum merdeka mandiri belajar di UPTD SDN Pangilen 3 Sampang. Secara keseluruhan kepala sekolah, guru dan siswa telah melaksanakan kebijakan merdeka mandiri belajar  sesuai dengan anjuran Kementerian  Pendidikan  serta  arahan  dan  bimbingan  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Sampang  dengan  tetap  menggunakan  kurikulum  2013  sebagai dasar pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Disposisi diartikan sebagai sikap  pelaksana  kebijakan  untuk  menerima  kebijakan  dengan  baik  seperti komitmen,  jujur,  demokratis  terhadap  kebijakan  dengan  harapan  jika  terdapat perbedaan sikap penerima kebijakan dengan oembuat kebijakan maka pembuat dan pelaksana harus menanggung akibat kebijakan tidak akan terimplementasi dengan  efektif  (Edward  III,  Roring,  2021).  Karena  sikap  pelaksana  kebijakan dapat  menentukan  kelancaran  dan  ketidaklancaran  kebijakan  yang  sedang diimplementasikan  dan  bahkan  berakibat  ketidaksesuaian  implementasi dengan pembuat kebijakan (Agustino, Yuanita et al., 2022).
Sikap  adalah  sespon  yang  ditampilkan  oleh  tubuh  yang  terjadi  akibat adanya  rangsangan  dari  luar  dengan  melibatkan  perasaan,  perbuatan  dan psikologi  seseorang  dalam  merespon  suatu  objek  hingga  objek  yang  direspon tersebut  dapat  diterima  dengan  baik  oleh  tubuh  dan  menimbulkan  suatu tindakan  dari  seseorang.  (Maha  &  Fitriani,  2022).  Sikap  posistif  seseorang dalam  organisasi  berdampak  positif  pula  terhadap  rasa  peduli  yang  tinggi terhadap  organisasi,  hal  ini  perlu  untuk  dilakukan  dengan  tujuan  mengurangi dampak  negative  dan  kerusakan  sistem  organisasi  untuk  membentuk  iklim organisasi  yang  kondusif  secara  berkelanjutan  (Palupi  &  Sawitri,  2017).
Fungsi  dari  sikap  itu  sendiri  sebagai  pendorong  penyesuaian  diri  dengan lingkungan, mengatur sikap dan perilaku, dan mengatur pengalaman diri serta media untuk menyampaikan kepribadian diri (Ahmadi, Pakpahan, 2017).
4. Faktor Struktur Birokrasi
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  merdeka  mandiri  belajar  secara struktur birokrasi dijelaskan dalam gambar berikut:
Gambar 1. Alur Struktur Birokrasi Implementasi Merdeka Mandiri Belajar
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  merdeka  mandiri  belajar  secara struktur  birokrasi  di  mulai  dari  kepala  sekolah  sebagai  penanggungjawab keberhasilan  kebijakan  dan  pembuat  keputusan  penggunaan  kurikulum  2013 dan  penetapan  pelaksanaan  pembelajaran  yang  dilakukan  secara  tatap  muka untuk  mendukung  mandiri  belajar  di  UPTD  SDN  Pangilen  3  Sampang. kemudian,  keptusan  yang  dibuat  oleh  kepala  sekolah  tersebut,  kemudian dilaksanakan oleh guru melalui proses pembelajaran dan siswa telah mengikuti pembelajaran  dengan  baik  sesuai  dengan  apa  yang  diberikan  oleh  guru. Dengan  adanya  birokrasi  yang  baik,  seluruh  sumber  daya  manusia  di  dalam organisasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peran dalam struktur birokrasi  dalam  meberikan  pelayan  yang  maksimal,  memahami  kebutuhan organisasi,  mampu  mendesain  pola  kerja  dengan  skala  prioritas  kerja  serta mampu  mengembangkan  program  kerja  sesuai  dengan  karakteristik organisasinya (Firdaus & Oktisari, 2018).
Para  sumber  daya  manusia  yang  terdapat  dalam  tatanan  birokrasi organisasi  harus  mengerti  tugasnya  dalam  stuktur  birokrasi  tersebut diantaranya:  melaksanakan  tugas  administrative  untuk  menetapkan  kebijakan organisasinya, fungsi penasehat kebijakan kepada organisasi,  fungsi artikulasi kepentingan  dengan  memebrikan  pelayanan  yang  berfokus  pada  kepentingan masyarakat  sert  fungsi  stabilitas  politik  yang  mana  pelayanan  tidak mengganggu  stabilitas  kerja  politik (Risnawan,  2017).  Selain  itu,  struktur birokrasi  harus  menetapkan  standar  operasional  prosedur  kerja  sehingga  para pelaksana  kebijakan  dapat  menyemakan  persepsi  mereka  tentang  tindakan yang  akan  diambil  hingga  mampu  menimbulkan  fleksibelitas  kerja  yang  baik dalam organisasi karena kinerja didasarkan pada kepatuhan terhadap kebijakan yang ada (Winarno, Maulidia, 2017).

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembasahan,  maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai  berikut:  pertama,  perilaku  adalah  tindakan  yang  dipengaruhi  oleh rangsangan.  Kedua,  profesionalisme  adalah  orang  yang  bekerja  sesuai  profesinya. Ketiga,  kepala  sekolah  adalah  orang  yang  bertanggungjawab  atas  pengelolaan pendidikan  di  sekolah.  Keempat  perilaku  kepala  sekolah  adalah  tindakan  yang dilakukan  berlandaskan  pada  rangsangan  legalitas  di  sekolah.  Kelima, profesionalisme kepala sekolah adalah orang yang bekerja sesuai Peraturan Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2021.  Keenam,  perilaku profesionalisme kepala sekolah, pertama tindakan mengatur kegiatan pembelajaran di  sekolah.  Kedua,  tindakan  pengembangan  kewirausahaan  sekolah.  Ketiga, tindakan  menilai  kinerja  guru  dan  tenaga  kependidikan.  Keempat,  tindakan membimbing dan membina guru. Dampak penelitian, dapat dijadikan acuan literasi bagi  seluruh  kepala  sekolah  yang  ada  di  Indonesia  dalam  meningkatkan  dan
mengembangkan kualitas kerja di sekolah. Secara garis beras, UPTD SDN Pangilen 3  Sampang  telah  berhasil  mengimplementasikan  dan  menerapkan  karakter kurikulum  merdeka  mandiri  belajar  di  sekolahnya.  Hal  ini  sebabkan  karena beberapa  faktor  dianataranya:  pertama  faktor  komunikasi  yang  tidak  mengalami perubahan isi kebijakan merdeka mandiri belajar di sekolah, informasi yang terima sekolah  sangat  jelas  serta  tidak  membingungkan  sekolah.  Kedua  faktor  sumber daya,  dari  aspek  sumber  daya  manusia:  kepala  sekolah  telah  memutuskan  untuk tetap  menggunakan  kurikulum  2013  dan  pembelajaran  secara  tatap  muka  untuk mengimplementasikan merdeka  mandiri belajar.  Sedangkan  guru telah melaksanakan  pelatihan  implementasi  kurikulum  merdeka  dan  siswa  telah melakukan  pembelajaran  secara  baik  sesuai  dengan  interuksi  kepala  sekolah. Kemudian  masyarakat  mendukung  penuh  terhadap  keputusan  penggunaan kurikulum  2013  dan  pembelajaran  tatap  muka  di  sekolah.  Dari  sumber  daya keuangan,  merdeka mandiri  belajar di  dukung oleh dana pemerintah yaitu melalui BOS.  Sumber  daya  peralatan,  merdeka  mandiri  belajar  menggunakan  media pembelajaran  yang  disediakan  sekolah.  Sumber  daya  informasi,  sekolah memanfaatkan  informasi  dari  Kementerian  Pendidikan  dan  Dinas  Pendidikan setempat.  Sedangkan  sumber  daya  kewenangan,  sekolah  telah  melaksanakan merdeka  mandiri  belajar  yang  di  interukasikan  oleh  Kementerian  Kendidikan kepada Dinas Pendidikan yang disalurkan kepada kepala sekolah dan guru sebagai pelaksana kebijakan.
Ketiga  faktor  disposisi,  UPTD  SDN  Pangilen  3  Sampang  menerima  dan melaksanakan  kebijakan  dengan  senang  hati  tanpa  mengubah  isi  kebijakan  yang telah  ditetapkan.  Keempat  faktor  struktur  birokrasi  sekolah  terdiri  dari  kepala sekolah  selaku  penanggungjawab  dan  pembuat  keputusan  implementasi  merdeka mandiri belajar, guru sebagai pelaksana pembelajaran merdeka mandiri belajar dan siswa sebagai sasaran utama pelaksanaan kebijakan merdeka mandiri belajar.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo.2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik , Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta.
Anam,  M.  K.,  Mustingsih,  &  Sumarsosno,  R.  B.  (2019).  Kepemimpinan  Kepala Sekolah  Dalam  Pembuatan  Keputusan  Di  Sekolah  Berbasis  Pesantren. JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan, 02 (02), 49-55.
Anwar,  K.  (2020).  Pelaksanaan  Tugas  Guru  Dalam  Meningkatkan  Prestasi  Belajar Siswa Melalui Belajar Kelompok. Rausyan Fikr, 16 (02), 76-86
Baidowi,  A.  (2021). Implementasi  Kebijakan  Pendidikan:  Studi  Analisis  Terhadap Tahap  Implementasi  Kebijkan  Charles  O.  Jones  dengan  Faktor  Pendukung George E. Edward III. Banyumas: CV Amerta Media.
Disas,  E.  P.  (2017).  Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Mengenai  Pengembangan  Dan Peningkatan Profesi Guru. Jurnal Penelitian Pendidikan, 17 (02), 158-166.
Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan.
Jurnal Riset Tindakan Indonesia, 06 (01), 67-71.
Firdaus, &  Oktisari, D.  (2018).  Birokrasi  Dan  Implementasi  Program. Jurnal  Ecoment Global, 03 (02), 115-125.
Hasbiyalloh,  M.  &  Jakaria,  D.  A.  (2018).  Aplikasi  Penjualan  Barang  Perlengkapan Hand  Phone  Di  Zildan  Cell  Singaparna  Kabupaten  Tasikmalaya. Jumantika, 01 (01), 61-70.
Iskandar,  J.  (2019).  Implementasi  Sistem  Manajemen  Keuangan  Pendidikan. Jurnal Idaarah, III (01), 114-123
Jannah, W. (2014). Komitmen Guru Dalam Melaksanakan Tugas Di Sekolah Menengah
Atas (SMSA) Kecamatan Rokan IV Koto. Bahana Manajemen Pendidikan|Jurnal Administrasi Pendidikan, 02 (01), 789-796.
Jannah,  S.  N.,  &  Santoni,  U.  T.  (2018).  Sarana  dan  prasarana  pembelajaran  sebagai faktor determinan terhadap motivasi belajar siswa. Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, 03 (01), 63-70. doi: 10.17509/jpm.v3i1.9457
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. (n.d).
Buku Saku Merdeka Belajar: Prinsip dan Implementasi Pada Jenjang Pendidikan SMA.
https://repositori.kemdikbud.go.id/20029/1/Buku%20Merdeka%20Belajar%2020 20.pdf , di akses pada tanggal 20 Maret 2023
Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  Republik  Indonesia.
(2022).  Tahap  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  di  Satuan  Pendidikan. online . https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/07/Tahapan- Implementasi-Kurikulum-Merdeka.pdf , di akses pada tanggal 20 Maret 2023.
Komariah,  N.  (2018).  Konsep  Manajemen  Keuangan  Pendidikan. Jurnal  Al-Afkar, VI (01), 67-94.
Maha, S.  U., &  Fitriani,  F. (2022).  Hubungan Pengetahuandan Sikap  Dengan Perilaku Pencegahan  Covid-19  Terhadap  Siswa/I  UPTD  SPF  SMP  Negeri  2  Singkil. Jurnal Jurmakemas, 02 (02), 450-458.
Maulidia, F. M. (2017). Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Program  Pelayanan  Kesehatan  Peduli  Remaja  (PKPR)  (Studi  di  Puskesmas Kabupaten  Gunungkidul). Jurnal  Ilmiah  Kesehatan  Mediahusada,  06 (02),  183- 192.
Maydianto,  &  Ridho,  M.  R.  (2021).Rancang  Bangun  Sistem  Informasi  Point  Of  Sale Dengan  Framework  Codeigniter  Pada  CV  Powershop. Jurnal  Comasie,  04 (02), 50-59.
Murtinigsih,  &  Lian,  B.  (2017).  Proses  Pengambilan  Keputusan  Kepala  Sekolah Terhadap  Peningkatan  Kinerja  Guru  SMP. JMKSP:  Jurnal  Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, 02 (01), 87-96.
Nurhasanah, N. (2017). Peran Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan. FONDATIA , 1 (1), 61-67. https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.87
Pakpahan,  D.  R.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan  Dan  Sikap  Terhadap  Perilaku Masyarakat  Pada  Bank  Syariah  Di  Wilayah  Kelurahan  Sei  Sikambing. At-
Tawassuth, 03 (03), 345-367.
Pakniany,  N.  S.  L.,  Imron,  A.,  &  Degeng,  I.  N.  S.  (2020).  Peran  Serta  Masyarakat Dalam  Penyelenggaraan  Pendidikan. Jurnal  Pendidikan:  Teori,  Penelitian,  dan Pengembangan, 05 (03), 271-278.
Palupi,  T.,  &  Sawitri,  D.  R.  (2017).  Hubungan  Antara  Sikap  Dengan  Perilaku  Pro- Lingkungan  Ditinjau  dari  Perspektif Theory  Of  Planned  Behavior.  Proceeding Biology Education Conference, 14 (01), 214-217.
Pangestu,  D.  A.,  &  Rochmat,  S.  (2021).  Filosofi  Merdeka  Belajar  Berdasarkan Perspektif  Pendiri  Bangsa. Jurnal  Pendidikan  Dan  Kebudayaan , 6 (1),  78-92. https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.1823
Puasa,  R.  R.,  Lumolos,  J.,  &  Kumayas,  N.  (2018).  Kewenangan  Pemerintah  Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten  Kepulauan  Sitaro. Eksekutif:  Jurnal  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan, 01 (01), 1-10.
Rahayu,  R.,  Rosita  R.,  Rahayuningsih,  Y.  S.,  Hernawan,  A.  H.,  &  Prihatini.  (2022). Implementasi  Kurikulum  Merdeka  Belajar  di  Sekolah  Penggerak. Jurnal Basicedu, 06 (04), 6313-6319. Doi: https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237
Rahmansyah,  M.  F.  (2021).  Merdeka  Belajar:  Upaya  Peningkatan  Mutu  Pembelajaran Di Sekolah/Madrasah. Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 47-52. Risnawan, W. (2017). Fungsi Birokrasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 04 (01), 156-166.
Roring,  A.  D.,  Mantiri,  M.  S.,  &  Lapian,  M.  T.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Pemerintah  Dalam  Penanganan  Virus  Corona  (Covid  19)  Di  Desa  Ongkaw  1 Kecamatan  Sinonsayang  Kabupaten  Minahasa  Selatan. Jurnal  Governance, 01 (02), 1-11.
Seprianty.  (2018).  Penggunaan  Alat  Peraga  pada  Mata  Pelajaran  IPA  sebagai  Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 06 Karang Tinggi. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 11 (2), 128-134.
Suhartono,  O.  (2020).  Kebijakan  Merdeka  Belajar  Dalam  Pelaksanaan  Pendidikan  Di Masa  Pandemi  Covid-19. Ar-Rosikhun:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam, 02 (01), 8-19.
Suhelayanti.  (2019).  Analisis  Kebijakan  Pendidikan. Lentera  Indonesian  Journal  of Multidisciplinary Islamic Studies, 01 (01), 11-26.
Syaifullah  M.  S.  (2021).  Manajemen  Keuangan  Pendidikan. Scolae:  Journal  of Pedagogy, 04 (01), 11-17.
Yuanita, S. K. S., Yaswinda, & Movitaria, M. A. (2022). Evaluasi Model Cipp Program Diklat  Berjenjang  Tingkat  Dasar  Untuk  Meningkatkan  Kompetensi  Pendidik Anak  Usia  Dini  Di  Kota  Payakumbuh. Jurnal  Inovasi  Penelitian,  02 (01),  3427- 3440.
Zein,  M.  (2016).  Peran  Guru  dalam  Pengembangan  Pembelajaran. Jurnal  Idaarah, V (02), 275-285.
Zohriah. A. (2015). Analisis Standar Sarana Dan Prasarana. Tarbawi, 01 (02), 53-6