Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 3 Maret 2021

## ANALISIS  SERAPAN  ANGGARAN  PADA  INSTANSI  BADAN  LAYANAN UMUM

## Yulnaezar Pramudya
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Email: yulnaezarpramudya@gmail.com

## Abstract
Aims  of  this  study  are  to  determine  factors  that  influence  budget  consumption  in government  agencies  especially  of  Public  Service  Board.  This  study  uses  a quantitative  method  with  a  questionnaire  approach  that  is  filled  in  by  individuals who  have  experience  in  financial  management  and  disbursement  of  funds.  This study  examines  three factors  that  influence  the  level  of  budget  absorption  at  BLU and BLUD. These factors include changes in budgets, quality of human resources, and  external  pressures.  After  being  identified  using  data  analysis  techniques,  the results  from  63  respondents  were  only  partially  quality  human  resources  quality that  had  an  effect  on  budget  absorption.  Meanwhile,  simultaneously,  the  three  of them have an effect on budget absorption.
Keyword : budget  consumption;  budget  changes;  quality  of  human  resources;  external pressures; public service board

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi serapan  anggaran  pada  instansi  pemerintah  khususnya  Badan  Layanan  Umum. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kuesioner yang diisi  oleh  individu  yang  memiliki  pengalaman  dalam  pengelolaan  keuangan  dan pencairan anggaran. Penelitian ini mengkaji tiga faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran di instansi BLU dan BLUD. Faktor-faktor tersebut antara lain perubahan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan tekanan eksternal. Setelah diidentifikasi menggunakan teknik analisis data, dari 63 responden didapatkan hasil bahwa  secara  parsial  hanya  kualitas  SDM  yang  berpengaruh  terhadap  penyerapan anggaran.  Sedangkan  secara  simultan  ketiganya  berpengaruh  terhadap  penyerapan anggaran.
Kata  kunci: serapan  anggaran;  perubahan  anggaran;  kualitas  sumber  daya  manusia; tekanan eksternal; badan layanan umum

## Pendahuluan
Anggaran  adalah  rencana  capaian  yang  dirumuskan  dengan  sistematis  yang mencakup  semua  kegiatan  organisasi,  yang  disajikan  dalam  unit  keuangan  ( currency units )  dan  efektif  untuk  masa  depan  (Putri,  2015).  Menurut  (Yulianti,  2019) memberikan  pendapat  bahwa  anggaran  yang  tidak  berdasar  pada  kinerja  dapat
mengacaukan  tujuan  organisasi  sehingga  tahap  perencanaan  anggaran  menjadi  sangat penting.  Anggaran  adalah  rencana  tindakan  yang  dirancang  untuk  mendorong pencapaian tujuan organisasi. Dalam sebuah organisasi, anggaran mencakup gambaran mengenai  situasi  keuangan,  termasuk  pendapatan,  pengeluaran,  dan  kegiatan  yang direncanakan. Agar anggaran dapat berfungsi dengan baik maka rencana anggaran harus meliputi semua kegiatan organisasi.
Rencana  Bisnis  Anggaran  (RBA)  pada  instansi  pemerintah  berbentuk  Badan Layanan Umum (BLU) dapat dikategorikan sebagai bentuk penganggaran dengan basis kinerja  karena  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  yang mengatur  akan  tata  kelola  keuangan  BLU.  RBA  adalah  suatu  bentuk  dokumen perencanaan  usaha  serta  anggaran  didalamnya  memuat  rencana,  jenis  kegiatan,  dan output  kinerja  dari  perencanaan  tersebut.  Dasar  penyusunan  anggaran  berasal  dari perkiraan  pendapatan  yang  diharapkan  diterima  dari  masyarakat.  RBA  yang  telah terbentuk  harapannya  dapat  meningkatkan  akuntabilitas,  fleksibilitas,  efisiensi,  dan transparansi unit dalam pelaksanaan tugas dalam mengelola anggaran.
Salah  satu  cara  kebijakan  fiskal  pemerintah  untuk  mendorong  pembangunan ekonomi adalah melalui konsumsi pemerintah (belanja / pengeluaran pemerintah). Pada dasarnya  belanja  pemerintah  ini  ditujukan  untuk  mengakomodir  barang  dan  jasa  serta pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat  untuk  perputaran  ekonomi  yang  tidak  dapat disediakan  oleh  swasta.  Konsumsi  pemerintah  semacam  ini  disebut  penyerapan anggaran.  Biasanya  penyerapan  anggaran  dilakukan  dengan  membandingkan  realisasi anggaran dengan anggarannya. Melalui tingkat penyerapan anggaran kita dapat melihat kinerja dan kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan  atas  segala  kegiatan  yang  direncanakan  (Mardiasmo  & MBA,  2009).  Semakin  optimal  diserapnya  anggaran  untuk  realisasi  berbagai  kegiatan maka semakin baik fasilitas dan layanan umum yang dapat dinikmati masyarakat.
Telah banyak penelitian tentang penyerapan anggaran. Variabel yang digunakan seperti  perencanaan,  perubahan  anggaran,  pemahaman  karyawan,  pelatihan,  pengaruh eksternal,  dan  komitmen  organisasi.  Namun  hasilnya  banyak  berbeda  antar  peneliti. Penelitian  (Lestari et al., 2014), menyimpulkan bahwa perubahan anggaran berdampak positif  terhadap  penyerapan  anggaran  pemerintah  daerah.  (Yulianti,  2019) mengemukakan  bahwa  perubahan  anggaran  berdampak  negatif  terhadap  penyerapan anggaran  instansi  pemerintah  pusat  (Santoso,  2017).  Bertentangan  dengan  pandangan (Rifai  &  Inapty,  2016)  yang  menemukan  bahwa  sumber  daya  manusia,  regulasi,  dan perencanaan tidak akan mempengaruhi terlambatnya penyerapan anggaran.
Menurut  (Andriati,  2019)  berpendapat  bahwa  keterlambatan  turunnya  dana merupakan alasan untuk tidak melaksanakan atau menunda proyek yang sedang berjalan dan kegiatan yang telah direncanakan. Proyek dan kegiatan yang direncanakan tersebut terutama membutuhkan arus kas, oleh karena itu tanggung jawab pengelolaan keuangan merupakan hal yang penting dan berdampak besar terhadap penyerapan anggaran (Dewi & Purbawangsa, 2018). Menyimpulkan bahwa pengetahuan keuangan dapat membantu individu  terhindar  dari  masalah  keuangan,  terutama  masalah  yang  disebabkan  oleh
pengelolaan keuangan  yang buruk.  Pengetahuan keuangan pribadi tidak hanya sekedar ilmu atau teori, tetapi diharapkan dapat menjadikan individu lebih baik dan bijak dalam mengelola  aset  sehingga  dapat  memberikan  umpan  balik  yang  berguna  untuk mendukung pengelolaan keuangan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Perbedaan  hasil  kajian  sebelumnya  antara  instansi  pusat  dan  daerah  menjadi fokus  utama  kajian  ini.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  faktor-faktor yang  dapat  mempengaruhi  tingkat  penyerapan  anggaran.  Faktor-faktor  tersebut  akan diujikan  pada  instansi  pemerintah  dalam  bentuk  badan  layanan  publik  (berupa  BLU pusat  dan  BLU  daerah  sebagai  badan  pengelola  anggaran).  Instansi  BLU  dinilai memiliki  fleksibilitas  finansial  yang  luas  karena  bisa  langsung  menyesuaikan pendapatan untuk biaya operasional.
Menurut  peraturan  tentang  keuangan  negara  yang  diatur  pada  UU  Nomor  17 Tahun 2003, anggaran merupakan alat pertanggungjawaban, pengelolaan, dan kebijakan ekonomi  (Halim  &  Kusufi,  2007).  Mengemukakan  bahwa  anggaran  publik  adalah dokumen  yang  menyajikan  status  keuangan  suatu  organisasi  berupa  informasi  tentang pendapatan, pengeluaran, dan kegiatan.
Organisasi  sektor  publik  pada  dasarnya  dibentuk  atas  agency  theory. Pertanggungjawaban  dalam  organisasi  sektor  publik  memiliki  arti  bahwa  dalam  tata kelola  pemerintah  daerah  terdapat  hubungan  keagenan  antara  masyarakat  sebagai principal  dan  pemerintah  sebagai  agent,  atau  pemerintah  daerah  sebagai  principal  dan satker  sebagai  agent    (Kusuma  &  Fuad,  2013).  Di  sektor  publik,  hubungan  keagenan juga  terlihat  dalam  penganggaran.  Pemerintah  daerah  mempersiapkan  anggaran, kemudian menyerahkan anggaran ke pusat untuk mendapat persetujuan, dan pemerintah daerah  menjalankan  kegiatan  berdasarkan  anggaran.  Anggaran  yang  telah  disetujui menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (Zelmiyanti, 2016).
Anggaran adalah rencana formal dari suatu kegiatan, dinyatakan dalam nilai unit moneter. Menurut (Shah, 2007), pada sektor publik, penganggaran mencatat pendapatan dan  belanja  pemerintah  selama  periode  tertentu,  menyajikan  kegiatan  yang  akan dilakukan  pemerintah  selama  periode  berjalan  dan  bagaimana  pemerintah  akan mendanai  kegiatan  tersebut.  Lebih  lanjut,    (Shah,  2007)  menjelaskan  proses  anggaran pemerintah yang meliputi empat tahap, yaitu keterlibatan instansi pelaksana pada tahap perencanaan,  keterlibatan  legislatif  dalam  tahap  persetujuan,  lembaga  pelaksana  yang melakukan  tahap  pelaksanaan,  dan  akhirnya  lembaga  audit  yang  terlibat  dalam  tahap pertanggungjawaban.
Pada  setiap  akhir  tahun  anggaran,  penyerapan  anggaran  merupakan  topik perbincangan yang hangat. Baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah  berebut  melaporkan  penggunaan  anggaran  yang  terbaik.  Sebab,  angka penyerapan anggaran masih dianggap sebagai indikator utama bentuk kinerja yang baik dan  tingkat  penyerapan  anggaran  yang  rendah  juga  dapat  berarti  penganggaran  yang tidak  efisien.  Hal  ini  sudah  lazim,  meski  perlu  dilakukan  pengujian  apakah  angka penyerapan  anggaran  yang  tinggi  akan  konsisten  dengan  kinerja  pelayanan  yang memuaskan, (Lestari et al., 2014).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  mengatur  bahwa  instansi pemerintah  yang  berbentuk  BLU  bertujuan  untuk  memberikan  layanan  prima  berupa penyediaan  serta  penjualan  barang  dan  jasa  kepada  masyarakat.  Tujuan  BLU  tidak boleh  semata-mata  untuk  memperoleh  keuntungan  (not-for-profit  organization)  dan mengembangkan  produktivitas  kegiatan  berdasarkan  prinsip  efektifitas  dan  efisiensi. Instansi  BLU  ada  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  pusat,  dan  ada  yang  berupa  BLU Daerah.  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PPK-BLU)  merupakan model tata kelola keuangan yang menyuguhkan fleksibilitas dalam bentuk yang longgar untuk  membentuk  praktik  bisnis  yang  sehat  guna  meningkatkan  kualitas  pelayanan. Peraturan  Pemerintah  ini  mengatur  lebih  rinci  dan  memberikan  tambahan  khusus  dari peraturan pengelolaan keuangan pemerintah lainnya yang bersifat umum.
Menurut  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  yang  mengatur  mengenai  tata kelola  keuangan  daerah,  revisi  atau  perubahan  APBD  dilakukan  karena  capaian  tidak memenuhi  asumsi  Kebijakan  Umum  APBD  (KUA),  dan  dapat  tidak  memenuhi  atau bahkan melebihi perkiraan pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan sumber pendanaan  murni  yang  telah  diatur  dalam  dokumen  KUA  (Asmara,  2010). Menunjukkan  bahwa  revisi  penganggaran  merupakan  kelanjutan  dari  proses penganggaran  tahunan,  dan  sisa  dana  dalam  anggaran  tahunan  dapat  dialokasikan kembali  ke  tahun  anggaran  berjalan.  Realisasi  atau  penyerapan  anggaran  yang  tidak akurat dapat disesuaikan dengan perubahan anggaran. Purwanto (2016) mengemukakan bahwa  perubahan  anggaran  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  instansi pemerintah dalam mengubah rincian dan besaran anggaran pendapatan maupun belanja yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  APBN  atau  APBD  dan  disetujui  dalam  daftar pelaksanaan  anggaran.  Perubahan  anggaran  yang  erat  kaitannya  dan  tidak  bisa dipisahkan  dari  proses  penganggaran  dan  realisasi  anggaran  menjadi  dasar  pengajuan hipotesis pertama yaitu:
H1 = Perubahan anggaran memiliki pengaruh terhadap serapan anggaran
Negara dkk. (2018) menganalisis beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab rendahnya  tingkat  penyerapan  anggaran  SKPD  khususnya  pada  awal  tahun,  dan menunjukkan  bahwa  terdapat  tiga  faktor  yang  berpengaruh  pada  tingkat  serapan anggaran.  Faktor  utama  adalah  kebijakan,  administrasi  dan  sumber  daya  manusia. Ketiga  faktor  tersebut  berdampak  besar  pada  tingkat  penyerapan  anggaran,  tingkat penyerapan  anggaran  seringkali  rendah  pada  awal  tahun  sehingga  terjadi  penumpukan anggaran  pada  akhir  tahun.  Menurut  (Rifai  &  Inapty,  2016)  meyakini  bahwa  satuan kerja  yang  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  baik  dalam  pelaksanaan  rencana  dan kegiatannya,  maka  penyerapan  anggaran  akan  semakin  baik  karena  mereka  sudah memahami  tanggung  jawab  dan  fungsi  utamanya  (Tupoksi).  Besarnya  pengaruh  SDM terhadap kinerja organisasi menjadi dasar hipotesis kedua yaitu:
H2 = Kualitas SDM memiliki pengaruh terhadap serapan anggaran
Pengaruh dari luar individu disebut pengaruh atau tekanan eksternal. Jenis pengaruh ini tidak  dapat  diabaikan,  individu  harus  mencoba  menggunakan  aspek  positif  dari pengaruh  ini  dan  menggunakannya  untuk  memaksimalkan  potensi  diri.  Tekanan eksternal  dapat  berupa  peraturan  perundang-undangan,  budaya  birokrasi,  maupun tuntutan  atau  persyaratan  atasan  atau  pemangku  kepentingan.  Regulasi  adalah seperangkat  peraturan  yang  disajikan  sebagai  pasal  dan  ayat  yang  mengatur  suatu urusan.  Salah  satu  kendala  penyerapan  anggaran  selama  ini  adalah  masalah  regulasi. Semakin jelas peraturan dan semakin banyak diimplementasikan, semakin mudah bagi penerima amanah untuk melaksanakan rencana dan kegiatan pemberi amanah  (Rifai & Inapty,  2016).  Tekanan  eksternal  di  lingkungan  SKPD  akan  mendorong  penerapan transparansi  pelaporan  keuangan  yang  meningkat  di  pemerintah  daerah  (Pradita  dkk, 2019).  Tekanan  eksternal  yang  erat  dengan  hubungan  agen  dan  prinsipal  ini  dapat memotivasi  setiap  individu  untuk  mencapai  tujuan  bersama  (Arifah,  2012).    Dengan adanya  tekanan eksternal  yang  dapat  mendorong  manajemen  untuk  bekerja  lebih baik, maka diajukan hipotesis ketiga yaitu:
H3 = Tekanan eksternal memiliki pengaruh terhadap serapan anggaran

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengadopsi  metode  penelitian  kuantitatif  dengan  melakukan pengujian  hipotesis  untuk  memastikan  adanya  hubungan  variabel  dependen  dengan variabel  independen.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  korelasional two- tailed yang  mengilustrasikan  hubungan  antar  variabel  dependen  dan  variabel independen berdasarkan hipotesis penelitian yang tidak ditentukan arahnya.
Sumber data analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah perorangan yaitu pegawai  yang  menduduki  jabatan  di  bidang  pengelolaan  anggaran  seperti  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK),  Bendaharawan,  Bagian  Perencanaan,  Bagian  Akuntansi, Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP),  panitia  pengadaan  barang  dan  jasa,  dan  yang sejenisnya  yang  bekerja  pada  BLU  dan  BLUD.  Kuisioner  didistribusikan  kepada  para pegawai  di  beberapa  instansi  berbentuk  BLU  dan  BLUD  yang  berada  di  daerah Kabupaten  Banyumas,  Kabupaten  Cilacap,  dan  Kabupaten  Brebes  yaitu  Universitas Jenderal  Soedirman  Purwokerto,  RSUD  Cilacap,  RSUD  Bumiayu  dan  RSUD Majenang.
Jenis data sekunder  yang digunakan adalah data laporan realisasi anggaran dan laporan  yang  terkait  dengan  pelaksanaan anggaran  belanja.  Data  primer  diperoleh dari responden  secara  langsung  dengan  memanfaatkan  aplikasi  Google  Form  untuk pengisian  kuesioner  yang  dibagikan  kepada  para  responden.  Jumlah  responden  yang berpartisipasi dalam pengisian kuisioner tidak dibatasi.
Berdasarkan variabel yang digunakan, kuesioner mencakup 4 bagian pertanyaan. Kuisioner  berupa  susunan  pertanyaan  berjumlah  31  poin  yang  diajukan  kepada  para responden dan diisi berdasarkan persepsi masing-masing individu, lalu hasilnya dinilai dengan  menggunakan  skala  likert.  Penelitian  ini  menggunakan  lima  pilihan  jawaban meliputi:  sangat  setuju  (SS),  setuju  (S),  kurang  setuju  (KS),  tidak  setuju  (TS),  dan
sangat  tidak  setuju  (STS).  Skor  yang  didapatkan  untuk  pilihan  sangat  setuju  (SS) bernilai 5, setuju (S) bernilai 4, kurang setuju (KS) bernilai 3, tidak setuju (TS) bernilai 2, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) bernilai 1.
Setelah tahap pengumpulan hasil kuisioner, proses selanjutnya adalah analisis dan olah  data,  lalu  proses  pengujian  data.  Pertama  yang  dilakukan  adalah  uji  validitas  dan reliabilitas untuk menguji apakah poin-poin dalam kuisioner valid dan reliabel. Dengan menggunakan  pilot  test  telah  diketahui  bahwa  susunan  pertanyaan  adalah  valid  dan reliabel.  Kemudian  dilakukan  uji  normalitas,  uji  multikolinieritas,  dan  uji heteroskedastisitas.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Uji Normalitas
Menurut  (Ghozali,  2018)  menyampaikan  bahwa  model  regresi  yang  hasilnya memunculkan  data  sesungguhnya  mengikuti  garis  miring  atau  diagonal  maka  dapat dikatakan berdistribusi normal.
Gambar 1. Hasil SPSS Uji Normalitas
Dapat  dijelaskan  dari  gambar  1  bahwa  titik-titik  data  seirama  dengan  garis diagonal,  sehingga  berarti  data  sudah  berdistribusi  normal  atau  didapat  dari  populasi yang normal.

## 2. Uji Multikolinieritas Tolerance & VIF
Menurut  (Ghozali,  2018)  menyatakan  gejala  multikolinieritas  tidak  terjadi  jika angka  tolerance  bernilai  diatas  0,100  dan  angka  VIF  berada  dibawah  10,00.  Uji multikolinieritas  berfungsi  untuk  menguji  apakah  ketiga  variabel  independen  yang digunakan  memiliki  keterkaitan  yang  erat  satu  sama  lain.  Jika  terdapat  keterkaitan, maka variabel tidak sah digunakan dalam penelitian.
Gambar 2. Hasil SPSS Uji Multikolinieritas
Gambar  2  menunjukkan  seluruh  nilai  tolerance  dari  ketiga  variable  independen berada  diatas  0,100  dan  seluruh  nilai  VIF  berada  dibawah  10,00.  Artinya  tidak  terjadi gejala multikolinieritas pada model penelitian.

## 3. Uji Heteroskedastisitas Scatterplots
Heteroskedastisitas tidak terjadi jika pola hasil uji tidak ada yang jelas atau tidak membentuk  pola  (membentuk  garis,  bergelombang,  menyempit,  atau  melebar)  pada gambar scatterplots. Pola titik-titik tersebut didistribusikan di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2018). Heteroskedastisitas adalah alat uji yang mengevaluasi apakah terdapat  ketidaksamaan  varian  residual  untuk  semua  pengamatan  penelitian  dalam model regresi linier.

## Gambar 3. Hasil SPSS Uji Heteroskedastisitas
Gambar  3  menunjukkan  bahwa  pola  menyebar  secara  acak  tidak  beraturan.  Hal  ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 4. Uji Autokorelasi Durbin Watson
Autokorelasi  tidak  terjadi  jika  hasil  uji  autokorelasi  berupa  nilai  Durbin  Watson terletak  antara  du  sampai  dengan  4-du  (Ghozali,  2018).  Nilai  du  didapatkan  dari tabel hitung Durbin  Watson. Nilai du dengan responden berjumlah 63 adalah 1,6932 dan 4- 1,6932  adalah  2,3068.  Sehingga  nilai  Durbin  Watson  harus  berada  diantara 1,6932<DW<2,3068.  Didapatkan  hasil  2,074  dari  gambar  4  yang  berarti  model penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.
relasi

## Gambar 4. Hasil SPSS Uji Autoko

## 5. Uji Signifikansi Individual (Uji t Parsial)
Mengacu  pada  (Ghozali,  2018),  apabila  hasil  signifikansi  kurang  dari  0,05 maka artinya variabel independen (X) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Y).
Gambar 5. Hasil SPSS Uji t Parsial
Perubahan  anggaran  (X1)  mendapatkan  signifikansi  0,524,  kualitas  SDM mendapatkan  0,002,  dan  tekanan  eksternal  (X3)  mendapatkan  0,173.  Variabel  X1  dan X3 lebih dari 0,05, artinya H1 dan H3 ditolak karena variabel perubahan anggaran dan tekanan  eksternal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  serapan  anggaran.  Sedangkan kualitas  SDM  (X2)  mendapatkan  0,002  kurang  dari  0,5  berarti  kualitas  SDM berpengaruh signifikan terhadap serapan anggaran dan hipotesis H2 diterima.
Hasil ini sesuai dengan penelitian  (Santoso, 2017). Yang menyebutkan bahwa di dalam  organisasi,  keberadaan  manusia  memiliki  posisi  yang  sangat  vital.  Berhasil tidaknya  organisasi  sangat  bergantung  pada  kualitas  pegawainya.  Sejalan  dengan penelitian (Rifai & Inapty, 2016) mengenai perencanaan dan regulasi terhadap serapan anggaran,  variabel  tekanan  eksternal  yang  didalamnya  terdapat  indikator  kepatuhan terhadap  peraturan  dan  prosedur  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  serapan anggaran.  Variabel  perubahan  anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap  serapan  anggaran, hal  ini  berbeda  hasilnya  dengan  penelitian  (Lestari  et  al.,  2014)  yang  masing-masing menyebutkan  bahwa  perubahan  anggaran  berpengaruh  positif  dan  negatif  terhadap serapan anggaran.
6. Uji model / anova (Uji F simultan)
Menurut  (Ghozali,  2018)  menyebutkan  apabila  nilai  signifikansi  dibawah  0,05, hal  ini  berarti  variabel  independen  (X)  secara  simultan  /  bersama-sama  berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
Gambar 6. Hasil SPSS Uji F simultan
Kesimpulan  dari  hasil  uji  F  pada  gambar  6,  perubahan  anggaran  (X1),  kualitas  SDM (X2),  dan  tekanan  eksternal  (X3)  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap serapan  anggaran  (Y).  Artinya  ketiga  variabel  independen  dapat  digunakan  bersama sebagai model indikator variabel dependen berupa serapan anggaran.

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  yang  pertama  yaitu,  tujuan penelitian  adalah  untuk  menguji  pengaruh  perubahan  angaran,  kualitas  SDM,  dan tekanan  eksternal  terhadap  serapan  anggaran.  Kedua,  penelitian  dilakukan menggunakan  kuisioner  pada  beberapa  instansi  pemerintah  berbentuk  badan  layanan umum dengan responden yang didapatkan sejumlah 63 orang dari empat instansi BLU. Ketiga,  berdasarkan  hasil  uji  statistik,  hanya  kualitas  SDM  yang  seraca  parsial berpengaruh  signifikan  terhadap  serapan  anggaran,  dan  secara  simultan  ketiganya bersama-sama berpengaruh terhadap serapan anggaran. Kesimpulan akhir, bahwa SDM merupakan  aset  berharga  dari  organisasi  yang  dapat  menjadi  penentu  baik  buruknya kinerja  dari  sebuah  organisasi.  Bisa  dikatakan  hampir  semua  permasalahan  yang dihadapi  oleh  sebuah  organisasi  selalu  terkait  dengan  SDM  yang  ada  di  dalamnya. Dengan  adanya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  baik,  tujuan  organisasi  akan mudah tercapai dan hubungan antara prinsipal dan agen terjalin dengan baik.
Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  akses  yang  relatif  sulit  ke  instansi  responden yang  sebagian  besar  membutuhkan  perijinan  yang  lama,  sehingga  peneliti  hanya mendapatkan 63 responden dari empat instansi BLU dan BLUD. Penelitian selanjutnya diharapkan  dapat  memperluas  cakupan  wilayah  penelitian  dan  menggunakan  variabel lainnya.

## Bibliography
Andriati,  R.  (2019).  Factors  Affect  Budget  Absorption  in  Government  Institutions  of Indonesia, 2017. Journal of Governance and Public Policy , 6 (2), 101–109.
Arifah,  D.  A.  (2012).  Praktek  Teori  Agensi  pada  Entitas  Publik  dan  Non  Publik.
PRESTASI , 9 (01).
Asmara,  J.  A.  (2010).  Analisis  perubahan  alokasi  belanja  dalam  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  (APBA)  Provinsi  Naggroe  Aceh  Darussalam. Jurnal  Telaah Dan Riset Akuntansi , 3 (2), 155–172.
Dewi, I. M., & Purbawangsa, I. B. A. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan Serta  Masa  Bekerja  Terhadap  Perilaku  Keputusan  Investasi. E-Jurnal  Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 7 (7), 1867.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23 .
Halim,  A.,  &  Kusufi,  M.  S.  (2007).  Akuntansi  sektor  publik:  Akuntansi  keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat .
Kusuma, M. I. Y., & Fuad, F. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah . Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Lestari,  S.,  Abdullah,  S.,  &  Basri,  H.  (2014).  Pengaruh  Alokasi  Belanja  Murni  Dan Alokasi Belanja Perubahan Terhadap Serapan Anggaran Kabupaten/Kota Di Aceh. Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah , 3 (3).
Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi .
Putri,  N.  W.  (2015). Studi  Eksploratif  Tentang  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi Perubahan  Anggaran  Keuangan  (PAK)  Pada  Dinas  Pengelolaan  Bangunan  Dan Tanah Kota Surabaya . UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Rifai,  A.,  &  Inapty,  B.  A.  (2016).  Analisis  Faktor–Faktor  yang  Memengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Pemprov NTB). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 11 (1).
Santoso,  T.  (2017).  Pengaturan  tindak  pidana  pemilu  di  empat  negara  asia  tenggara. Jurnal Hukum & Pembangunan , 34 (2), 129–142.
Shah, A. (2007). Budgeting and budgetary institutions . World Bank Publications.
Yulianti,  N.  W.  (2019).  Serapan  Anggaran  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta:  Sebelum dan Sesudah Revisi Anggaran. Akuntabilitas , 12 (1), 37–52.
Zelmiyanti,  R.  (2016).  Pendekatan  teori  keagenan  pada  kinerja  keuangan  daerah  dan
belanja  modal  (Studi  pada  Provinsi  di  Indonesia). JRAK:  Jurnal  Riset  Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi , 7 (1), 11–21.