p–ISSN: 2723 - 6609  e-ISSN : 340-357 Vol. 4, No. 3 Maret 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/
Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia
Anang Sugeng Cahyono 1 , Retno Sari Dewi 2 , Soesilo Zauhar 3 , Tjahjanulin Domai 4 , Siswidiyanto 5
Universitas Tulungagung 1,2 Universitas Brawijaya 3,4,5
Email: akusukambahdi@gmail.com,sariesoegito@gmail.com ,soesilozfia@ub.ac.id , tjahja.ub.jp@g.mail.com , siswidiyantofiaub@yahoo.com
*Correspondence : akusukambahdi@gmail.com INFO ARTIKEL ABSTRAK Diajukan :01-03-2023 Diterima :25-03-2023 Diterbitkan :06-04-2023 Perlu  dipahami  bahwa  anak  sebagai  generasi  bangsa merupakan  aset  yang  berharga.  Kondisi  saat  ini  adalah kasus  anak  yang  merajalela  memiliki  pola  traumatis  yang dapat  mempengaruhi  terbentuknya  karakter  anak  tersebut.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus  fokus  pada  penanganan masalah  sosial  anak  jika  mereka  menginginkan  Indonesia memiliki  generasi  penerus  bangsa  yang  dihormati. Kabupaten  Tulungagung  Provinsi  Jawa  Timur  menjadi kabupaten  pertama  di  Indonesia  yang  benar  –  benar  serius dalam mengadvokasi permasalahan sosial anak. Tata kelola kolaboratif  yang  dilakukan  dalam  pelayana    permasalahan sosial  anak  di  Kabupaten  Tulungagung  diwujudkan  dalam bentuk  Unit  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak Integratif  (ULT  PSAI)  sebagai  model  layanan  terintegrasi dalam  mengadvokasi  masalah  sosial  anak  di  Kabupaten Tulungagung.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  1) mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan model pelayanan integratif untuk menangani  kasus  masalah  sosial  anak  yang  terjadi  di Kabupaten  Tulungagung;  (2)  mengetahui  model  sistem advokasi  anak  yang  dilakukan  oleh  ULT  PSAI,  (3) mengidentifikasi keefektifan kegiatan ULT PSAI Kabupaten Tulungagung dalam mengadvokasi permasalahan  sosial  anak.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Participatory  Action  Research  (PAR) melalui  (FGD)  dengan  ULT  PSAI,  korban  dan  Organisasi Perangkat  Daerah  terkait  untuk  mendapatkan  data.  Data yang  diperoleh  kemudian  diolah  dan  dianalisis  secara deskriptif  kualitatif.  Artikel  ini  membahas:  1)  pemerintah daerah  dalam  mengadvokasi  masalah  sosial  anak  melalui
Kata kunci : Tata Kelola Kolaborasi; Pelayanan Perlindungan Anak;Collaborative
Governance Keywords: Collaboration
Governance; Child Protection Services; Collaborative Governance
ULT  PSAI  adalah  dengan  melibatkan  seluruh  Organisasi Perangkat  Daerah  di  Kabupaten  Tulungagung  sesuai dengan kompetensi dan permasalahan sosial yang dihadapi anak, 2 ) layanan primer), layanan sekunder (penjangkauan terhadap  kelompok  berisiko),  layanan  tersier  (respon terhadap  korban  anak),  3)  Keefektifan  PSAI  ULT  dapat diidentifikasi  dari  jumlah  dan  jenis  kasus  masalah  sosial yang ditangani anak. Melihat keefektifan model layanan ini dapat  digunakan  sebagai  model  percontohan  untuk  daerah lain di Indonesia.

## ABSTRACT
It  should  be  understood  that  children  as  the  nation's generation  are  a  valuable  asset.  The  current  condition  is the case that rampant children have traumatic patterns that can affect the formation of the child's character. Therefore, the  government  must  focus  on  handling  children's  social problems if they want Indonesia to have the next generation of  a  respected  nation.  Tulungagung  Regency,  East  Java Province,  is  the  first  district  in  Indonesia  that  is  truly serious  in  advocating  for  children's  social  issues. Collaborative governance carried out in serving children's social  problems  in  Tulungagung  Regency  is  manifested  in the  form  of  the  Integrative  Child  Social  Protection Integrated  Service  Unit  (ULT  PSAI)  as  an  integrated service model in advocating for children's social problems in Tulungagung Regency. The aims of this research are: 1) to  find  out  the  role  of  the  local  government  in  developing an  integrative  service  model  to  handle  cases  of  social problems  of  children  that  occur  in  Tulungagung  Regency; (2) find out the model of the child advocacy system carried out by ULT PSAI, (3) identify the effectiveness of ULT PSAI Tulungagung  Regency  activities  in  advocating  for children's  social  problems.  The  method  used  in  this research  is  Participatory  Action  Research  (PAR)  through (FGD)  with  ULT  PSAI,  victims  and  related  Regional Apparatus Organizations to obtain data. The data obtained was then processed and analyzed descriptively qualitatively.  This  article  discusses:  1)  the  local government  in  advocating  social  problems  for  children through  ULT  PSAI  is  by  involving  all  Regional  Apparatus Organizations in Tulungagung Regency in accordance with
Anang Sugeng Cahyono 1 , Retno Sari Dewi 2 , Soesilo Zauhar 3 , Tjahjanulin Domai 4 , Siswidiyanto 5
the competencies and social problems faced by children, 2) primary  services),  secondary  services  (outreach  to  at-risk groups)  ,  tertiary  services  (response  to  child  victims),  3) The  effectiveness  of  PSAI  ULT  can  be  identified  from  the number  and  types  of  cases  of  social  problems  handled  by children. Seeing the effectiveness of this service model can be used as a pilot model for other regions in Indonesia.

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan kasus pengaduan yang masuk di KPAI  (Arliman, 2018) , tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus, kemudian tahun 2016  mencapai  4.622  kasus,  tahun  2017  berjumlah  4.579  kasus  dan  tahun  2018 mencapai  4.885  kasus.  Dari  catatan  pelanggaran  hak  anak  di  tahun  2018,  KPAI mendapati dua kasus yang berada diurutan teratas.Tahun 2018, kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus, kemudian disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 857 kasus. Selanjutnya kasus pornografi dan siber mencapai 679 kasus . Berdasarkan catatan KPAI di tahun 2018, setidaknya ada empat kasus  yang  di soroti sebagai pembelajaran terkait perlindungan  anak:  Pornografi,  Perceraian,  Kejahatan  Berbasis  Siber,  Perundungan. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah dasar kebijakan yang menjadi pedoman  utama  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  permasalahan  anak diharapkan  mampu  membentuk  anak  yang  dinantinya  diusia  produktif  menjadi  motor penggerak pembangunan nasional. Didalam Undang  – undang tersebut  dimuat tentang upaya bagaimana meningkatkan koordinasi dan kerjasama berbagai jaringan dari semua pihak  dalam  hal  pelaksanaan,  penegakan  hukum,  harmonisasi  regulasi  yang  telah  ada, peningkatan  kualitas  pendataan  ,perlindungan  kepada  perempuan  dan  anak  dari berbagai  tindak  kekerasan  dan  diskriminasi  dan  lain-lain.  Untuk  itu  peran  kebijakan dalam  mencapai  kesetaraan  gender  menjadi  bagian  yang  penting  sebagai  alat  koreksi yang  dapat  digunakan  oleh  negara  untuk  mengurangi  kesenjangan  gender  di  berbagai aspek pembangunan.
Di  seluruh  dunia,  bidang  perlindungan  anak  dalam  situasi  kemanusiaan  sedang mengalami  perubahan  bersejarah  menuju  penguatan  anak  sistem  perlindungan  pada skala  nasional  (Arliman,  2016)  .  Penelitian  tindakan  di  Sierra  Leone  mewakili pendekatan  baru  berbasis  masyarakat  tindakan  yang  digerakkan  oleh  kepemilikan komunitas,  dibangun  di  atas  aset  dan  sumber  daya  komunitas,  dan  menonjolkan  peran tersebut  dari  anak-anak  dan  remaja  sebagai  agen  perubahan.  Ketika  komunitas  sendiri mendorong proses menghubungkan dengan formal pemangku kepentingan, masyarakat
lokal mengembangkan rasa kepemilikan baru untuk layanan formal dan rasa kemitraan yang kuat dengan resmi pemangku kepentingan (Michael G. Wessells,2015)
Berbagai permasalahan perlindungan anak yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai bidang perlindungan anak, diantaranya:
1. Bidang Hak Sipil Dan Kebebasan
Akta  kelahiran  merupakan  hak  dasar  setiap  anak  yaitu  hak  atas  pengakuan  sah suatu  negara  terhadap  keberadaannya  .  Menurut  UUD  1945,  Pasal  28B  ayat  (2)  : “Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
2. Bidang Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif
Masalah  pokok  perlindungan  anak  bidang  keluarga  dan  pengasuhan  alternatif  di dominasi  oleh  kasus-kasus  yang  berakar  dari  kerentanan  keluarga  baik  rentan  secara ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan religiusitas keagamaan .
3. Bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan Dasar
Beberapa  masalah  yang  terjadi  adalah  Gizi    buruk,  pelayanan  kesehatan,  anak korban HIV/ AIDS,  jumlah perokok anak  –  anak meningkat,  pemberian  ASI dan susu formula.
4. Bidang Pendidikan, Rekreasi Dan Aktivitas Budaya
Beberapa  fenomena  seperti  diskriminasi  pendidikan,  kekerasan  dilingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang belum memadai, tawuran pelajar, akses pendidikan dan kualitas SDM yang tidak merata, keasadaran orang tua rendah .
5. Bidang Perlindungan Khusus
Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH),  pornografi,  human  trafficking, kekerasan  seksual  terhadap  anak  .  (https://www.kpai.go.id/berita/artikel/peta- permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia)
(Michael  G.  Wessells,2015)  dalam  jurnal  yang  berjudul  “Bottom-up  approaches to  strengthening  child protection systems: Placing  children, families, and communities at the Center berpendapat yang dibutuhkan adalah  pendekatan baru untuk memperkuat Community-Based  Child  Protection  Mechanisms  (CBCPM)  dan  memungkinkan kolaborasi dan penyelarasan dengan formal aspek sistem perlindungan anak  (Pramesti, Langelo,  &  Yauri,  2016)  .  Penelitian  tindakan  di  Sierra  Leone  mewakili  pendekatan baru  komunitas  tindakan  didorong  yang  digerakkan  oleh  kepemilikan  komunitas, dibangun di atas aset dan sumber daya komunitas, dan fitur perananak-anak dan remaja sebagai  agen  perubahan.  Ketika  komunitas  sendiri  mendorong  proses  menghubungkan dengan  formal  pemangku  kepentingan,  masyarakat  setempat  mengembangkan  rasa kepemilikan baru untuk layanan formal dan rasa kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan  formal.  (Arliman,  2018)  dalam  jurnal  Demokratizatsiya:  The  Journal  of Post-Soviet  Democratization  yang  berjudul  NGOs,  Policy  Entrepreneurship  and  Child Protection  in  Russia:  Pitfalls  and  Prospects  for  Civil  Society,    membahas  cara  non- pemerintah  organisasi  (LSM)  yang  terlibat  dalam  perlindungananak-anak  yang  tinggal di  lembaga  negara  berinteraksi  dengan  negaraaktor  dalam  jaringan  kebijakan  mereka dan  sejauh  mana  jaringan  semacam  itu  mungkin  menawarkan  ruang  lingkup  kepada
Anang Sugeng Cahyono 1 , Retno Sari Dewi 2 , Soesilo Zauhar 3 , Tjahjanulin Domai 4 , Siswidiyanto 5
LSM-LSM  ini  bertindak  sebagai  "pengusaha  kebijakan"  dengan  beberapa  derajat pengaruh  terhadap  arah  pengembangan  kebijakan  dan  berlatih  di  bidang  keahlian mereka.  Ini  menyajikan  hasil  penelitian  empiris  pada  kegiatan  LSM  bekerja  dengan anak  -  anak  yang  rentan  di  St.  Petersburg  dan  Samara,  yang  mengungkap  interaksi  di antara keduanya organisasi dan otoritas untuk menjadi kompleks, multi-proses berlapis yang,  bagaimanapun,  memungkinkan  mereka  beberapa  ruang  untuk  otonomi  dan pengembangan kebijakan pilihan.
Kabupaten  Tulungagung  adalah  satu  wilayah  produsen  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI)  di  Indonesia  secara  tidak  langsung  memiliki  kerentanan  terhadap  permasalahan anak. Data  angka perceraian menurut  Pengadilan Agama (PA) Tulungagung tergolong tinggi dengan rata-rata kasus talak/gugat cerai rata-rata mencapai 15-20 kasus per hari. Kasus  talak  didominasi  keluarga  TKI,  dengan  latar  belakang  masalah  perselingkuhan serta faktor ekonomi. (https://kabar24.bisnis.com/read/20140125/79/199306/javascript). Beberapa latar belakang tersebut merupakan sumber permasalahan anak sering terjadi di kabupaten  ini.  Untuk  membangun  jaringan  komunitas  yang  kompeten,  kami menggunakan  Participatory  Action  Research  (PAR)  yang  berfokus  pada  perlindungan anak.

## Kajian Teori

## Collaborative Governance
Pelibatan  seluruh  pemangku  kepentingan  akan  mendorong  dan  terbentuk konsensus  bersama  untuk  mencapai  tujuan  oleh  karena  itu  unsur  utama  collaborative governance  disebutkan  adalah:    1)  Pelibatan  stakeholder  inklusif,  2)  Kapasitas Kelembagaan 3) Kepemimpinan kolaboratif 4) Peran pemerintah sebagai  fasilitator. 5) Peran  pendidikan  dan  pelatihan.  6)  Desain  kelembagaan.  (Susianto  &  Suyanto,  2014) mengutarakan  model  Collaborative  Governance  mengacu  pada  prinsip-prinsip  utama sebagai berikut:
a. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
b. Peserta dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik.
c. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan    keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.
d. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan bersama-sama.
e.  Forum  bertujuan  untuk  membuat  keputusan  atas  kesepakatan  bersama  dengan  kata lain forum itu berorientasi pada konsensus.
f. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik dan manajemen publik.
(Susianto  &  Suyanto,  2014)  menyusun  model  Collaborative  Governance  yang terdiri dari kondisi awal (starting condition), institutional design (desain kelembagaan), Collaborative  process  (proses  kolaboratif),  facilitator  leadership  (kepemimpinan fasilitator ) dan outcomes (hasil).
Model Collaborative Governance Sumber : Collaborative Governance in

## Model Collaborative Governance
Sumber : Collaborative Governance in Theory and Practice (Susianto & Suyanto, 2014)
Kolaborasi  diambil dari kata co dan labor,  yang  diartikan sebagai  penggabungan tenaga  untuk  mencapai  tujuan  bersama,  kata  kolaborasi  seringkali  digunakan  untuk pekerjaan  yang  bersifat  lintas  batas,  lintas  sektor,  lintas  hubungan  (Saleh,  2020)  . Kolaborasi merujuk pada proses pengambilan keputusan bersama (Rahayu & Mulyani, 2020)  sehingga  kolaborasi    diartikan  sebagai  kerjasama  antar  organisasi  untuk mendapatkan keuntungan bersama (Ranatiwi & Mulyana, 2018) .
Tata  kelola  Pemerintahan-Governance  yang  menggunakan  prinsip  kolaborasi- Collaborative  governance pada akhir-akhir ini muncul  sebagai konsep alternatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal ketika permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah  daerah  semakin  kompleks  (Zaenuri,  2014)  ,  sementara  birokrasi  sebagai aktor  tunggal  pelaksana  semakin  terseok  dan  terbelenggu  dengan  segala  keterbatasan dan  patologi  yang  menghinggapinya.  Kolaborasi  dalam  governance  diartikan  sebagai proses  fasilitasi  dan  pelaksanaan  terhadap  pengaturan  peran  multi  organisasi  terhadap masalah yang tidak mampu dipecahkan oleh organisasi tunggal.

## Proses  Kolaborasi  Dalam  Membetuk  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI)
Pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  anak. Diatur  dalam  Undang  –  undang  nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak, negara  dituntut  hadir  dalam  melindungi  anak  yang  mengalami  permasalahan  sosial. Melalui konsep Collaborative Governance Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung mencoba  memberikan  alternative  solusi  penanganan  permasalahan  sosial  anak. Collaborative  governance  menurut  (La  Ode  Syaiful  Islamy,  2018)  adalah  serangkaian
Anang Sugeng Cahyono 1 , Retno Sari Dewi 2 , Soesilo Zauhar 3 , Tjahjanulin Domai 4 , Siswidiyanto 5
pengaturan  dimana  satu  atau  lebih  lembaga  publik  yang  melibatkan  secara  langsung stakeholders  non-state  didalam  proses  pembuatan  kebijakan  yang  bersifat  formal, berorientasi  konsensus  dan  deliberatif  yang  bertujuan  untuk  membuat  atau mengimplementasikan  kebijakan  publik  atau  mengatur  program  publik  atau  asset. Menurut  pendapat  Ansell  dan  Gash,  collaborative  governance  merupakan  proses kegiatan  kolaborasi  dengan  mengatur  suatu  keputusan  dalam  proses  kebijakan  yang dilakukan  oleh  beberapa  lembaga  publik  dengan  pihak  lain  yang  terkait  dan  terlibat secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  tujuan  untuk  menyelesaikan  masalah publik.  Konsep  dan  implementasi  collaborative  governance  memiliki  tujuan  utama meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan terhadap anak.
Menggunakan  model  Collaborative  Governance  (La  Ode  Syaiful  Islamy,  2018) menyusun model yang terdiri dari kondisi awal (starting condition), institutional design (desain  kelembagaan), Collaborative process  (proses kolaboratif), facilitator leadership (kepemimpinan fasilitator) dan outcomes (hasil).
Bentuk  /  Jenis  Layanan  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung.
Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor  42 Tahun 2015 tentang SOP ULT  PSAI  Kabupaten  Tulungagung  Pasal  1  mengacu  pada  Unit  Terintegrasi  Terpadu Anak  Terintegrasi  Terpadu,  yang  selanjutnya  disingkat  ULT  PSAI  adalah  lembaga nonstruktural  yang  mengkoordinasikan  pelaksanaan  layanan  kesejahteraan  sosial  anak di  Pemerintah  lokal.  Yang  dimaksud  dengan  anak-anak  yang  mengalami  kasus  adalah anak-anak  yang  mendapat  masalah  terkait  kesehatan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan sosial yang perlu mendapat layanan pendukung untuk tumbuh optimal.
Layanan  pada  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak  Integratif  (ULT PSAI) meliputi:

## 1. Layanan primer (pencegahan)
Pencegahan  difokuskan  pada  berbagai  bentuk  layanan  mencegah  berbagai persoalan  anak  yang ditujukan bagi  semua kalangan mulai  anak, keluarga, masyarakat hingga  para  pemberi  layanan.  Bentuk-bentuk  program  dan  kegiatan  pencegahan  dapat berupa:
a) Pendidikan keorangtuaan.
b) Penguatan dan pemberian ruang partisipasi anak.
c) Penguatan pemahaman masyarakat terkait hak anak.
d)  Penguatan  Organisasi  Perangkat  Daerah  dan  profesi  layanan  anak  terkait  Konvensi Hak Anak dan hak anak.
e) Kampanye dan sosialisasi berbagai bentuk isu anak.
f) Pengembangan Sekolah Ramah Anak.
g) Pendidikan IT sehat bagi anak sekolah.
h)  Berbagai  bentuk  program  lainnya  yang  bertujuan  melakukan  pemenuhan  hak anakdan dukungan lingkungan yang protektof terhadap anak.
Layanan  pencegahan  menjadi  ranah  Organisasi  Perangkat  Daerah  dalam  hal  ini Dinas  Sosial  Keluarga  Berencana  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  adalah  leading
sector  perlindungan  anak  di  Kabupaten  Tulungagung.melakukan  koordinasi  melalui Gugus  Tugas  Kabupaten  Layak  Anak.  Di  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial Anak  Integratif  (ULT  PSAI)  ini  akan  dilakukan  evaluasi  dan  berbagai  rekomendasi terhadap  Gugus  Tugas  Kabupaten  Layak  Anak.    agar  berbagai  kegiatan  penceaghan memberikan  konstribusi  yang  lebih  untuk  meminimalkan  munculnya  kelompok beresiko dan juga korban.

## 2. Layanan sekunder (penjangkauan kelompok beresiko)
Layanan  penjangkauan  kelompok  beresiko  adalah  upaya  penguatan  dan pencegahan  dilakukan  berbasis  database  dari  berbagai  data  pembangunan  yang dikompilasi  oleh  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak  Integratif  (ULT PSAI)  dikaitkan  dengan  data  layanan.  Dari  data  dilengkapi  dengan  data  layanan  anak tersebut  akan  terlibat  beberapa  kecenderungan  kejadian  kasus  anak  atau  terlihat  peta masalah anak.
Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak  Integratif  (ULT  PSAI bekerjasama dengan UNICEF memiliki program penjangkauan ke beberapa wilayah di Kabupaten  Tulungagung  berdasarkan  kepemilikan  Akta  Kelahiran,  penyisiran dilakukan oleh tim yang terdiri dari:
a) Pekerja Sosial (Peksos) di tingkat Kabupaten.
b) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung.
c) Tenaga Kesejahteraan Sosial  Kecamatan (TKSK) di  19 (sembilan belas) kecamatan di Kabupaten Tulungagung.
Dengan  dasar  inilah  maka  bentuk-bentuk  intervensi  pencegahan  atau  penguatan dilakukan  agar  kelompok  yang  dianalisa  dalam  hal  ini  adalah  anak  yang  belum memiliki  akta  kelahiran  sebagai  kelompok  beresiko  tidak  menjadi  korban.  Dengan dikuatkannya  penjangkauan  kelompok  beresiko  diharapkan  dapat  meminimalkan jumlah korban.

## 3. Layanan tersier (bagi korban atau anak dengan kasus tertentu)
Adapun  layanan  yang  tersedia  dan  lembaga  penyedia  dalam  koordinasi  ULT PSAI adalah:
a) Layanan Medis dan Medicolegal
Layanan kesehatan, pemulihan kesehatan dan visum untuk bukti hukum dilakukan oleh  RSUD  dr  Iskak,  RS  Bhayangkara,  Puskesmas  dan  jejaring  di  bawah  koordinasi Dinas  Kesehatan.  Untuk  klien  ULT  PSAI  jika  memerlukan  layanan  di  RS  dr  Iskak masuk  fast  track  dari  program  Layanan  Khusus  RSUD  dr  Iskak  untuk  pasien-pasien khusus  pula  termasuk  pasien  rujukan  dari  ULT  PSAI  Tulungagung.  Layanan  yang masuk fast track mendapatkan prioritas layanan bahkan melebihi pasien IGD.
b) Layanan Hukum
Dalam  bentuk  pendampingan  dan  penegakan  hukum  yang  berprespektif  anak dilakukan oleh UPPA Polres, BKH Kartini, LBH Muhammadiyah, Kejaksanaan Negeri dan  Pengadilan  Negeri  Tulungagung.  Organisasi  Bantuan  Hukum  BKH  Kartini  dan LBH  Muhammadiyah  telah  terakreditasi  oleh  Kemenkum  HAM  untuk  pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.
Anang Sugeng Cahyono 1 , Retno Sari Dewi 2 , Soesilo Zauhar 3 , Tjahjanulin Domai 4 , Siswidiyanto 5
c) Layanan Pendidikan
Pemenuhan dan dukungan pendidikan termasuk mengembalikan anak ke sekolah dan penyelesaian masalah yang dihadapi anak ketika dalam proses belajar.
d) Layanan Kesehatan
Pemenuhan  dan  dukungan  kesehatan  agar  anak  mendapatkan  jaminan  kesehatan dan juga hak-hak dari segi kesehatan yang seharusnya diberikan kepada anak.
e) Layanan Psikososial
Pemenuhan  layanan  psikososial  ketika  anak  memerlukan  penerapan  penanganan sosial  dalam  masyarakat  serta  upaya  pemulihan  kembali  untuk  anak-anak  yang mengalami trauma yang terjadi pada anak. Disamping itu dalam layanan korban dengan tanggapan  terhadap  kasus  kesehatan,  pendidikan  maupun  penyandang  kesejahteraan sosial agar dipenuhi hak-haknya .

## Metode Penelitian
Lokasi  penelitian  Sosial  Humaniora  Pendidikan  ini  adalah  Unit  Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) di Jalan Pahlawan Nomor 1 Kabupaten  Tulungagung  Provinsi  Jawa  Timur  -  Indonesia.  Metodologi  Penelitian dengan  menggunakan  Participatory  Action  Research  (PAR)  maka  lokasi  dapat berkembang  sesuai  dengan  keterlibatan  peneliti  dalam  kegiatan  program  ULT  PSAI Kabupaten  Tulungagung  dimana  terdapat  kasus  masalah  sosial  anak  di  wilayah Kabupaten Tulungagung (Syanas, Saputro, Indriyanti, & Mulyani, 2019) .

## Hasil dan Pembahasan

## A.  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak  Integratif  (ULT  PSAI) Kabupaten Tulungagung.
Sistim  perlindungan  sosial  anak  yang  ada  di  Tulungagung  telah  dilaksanakan  di P2TP2A  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak.  Meskipun pemberian layanan belum dilakukan dalam satu atap namun pelayanan sudah disediakan oleh jejaring layanan yang dimiliki diantaranya adalah:
1) Layanan medis dan medicolegal dilaksanakan di seluruh Puskesmas, RSUD Dr Iskak dan RS Bhayangkara;
2) Layanan hukum dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres (UPPA Polres) hinga ke ranah Kejasaanan Negeri dan Pegadilan Negeri. Untuk pendampingan hukum  dilaksanakan  di  Biro  Konsultasi  Hukum  Kartini  dan  juga  Lembaga  Bantuan Hukum Muhammadiyah;
3) Layanan Psikososial dilakukan pada;
•  Pendampingan  klien  oleh  Lembaga  Penelitian  Anak  (LPA)  dan  Pekerja  Sosial  dari Kementrian Sosial;
• Shelter dilaksanakan oleh Asyiyah Kabupaten Tulungagung
•  Terapis  psikologi  dilaksanakan  oleh  Pusat  Studi  Gender  dan  Anak  IAIN  dan  untuk kasus berat dilaksanakan oleh Psikiatri di RS dr Iskak;
•  Dukungan  dana  klien  diberikan  oleh  PKK  untuk  insidentil  dan  keberlangsungan pembiayaan  anak  diintegrasikan  dengan  Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak  dari Kementrian Sosial.
Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak  Integratif  (ULT  PSAI)  adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak di Pemerintah Daerah. Pengembangan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
•  Program/  pelayanan  yang  ada  saat  ini  masih  terpisah-pisah  belum  terintegrasi  ke dalam “Sistem Perlindungan Sosial”;
•  Kesulitan  sasaran/  penerima  manfaat  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang komprehensif, cepat, tepat dan tuntas, sebab tergantung pada kemauan layanan yang pertama dituju klien;
• Data setiap sektor layana berneda-beda, baik jumlah maupun indikatornya;
• Pengembangan keterpaduan sistem layanan sosial,  sangat  dibutuhkan seiring dengan adanya keijakan Pemerintah ke depan dalam upaya penanggulangan kemiskinan antara KIP (Kartu Indonesia Pintar), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).
Komitmen  pemerintah  Kabupaten  Tulungagung  dalam  membangun  sistem perlindungan anak dan dukungan keluarga diwujudkan melalui:
1. Penegakan hukum dan regulasi.
2. Kebijakan prosedur.
3. Pedoman operasionaldan standar layanan.
4.  Kerjasama  antar  Organisasi  Perangakat  Daerah  atau  layanan  pembangunan  anak  di segala tingkat pemerintahan.
5. Kerjasama dengan masyarakat, LSM dan profit sector.
6.  Internal  dan  ekternal  monitoring  evaluasi,  seperti  yang  telah  dijabarkan  di  atas tentang respon pemerintah.
Bentuk  koordinasi  dari  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak Integratif  (ULT  PSAI)  adalah  dengan  bekerja  sama  dengan  Organisasi  Perangkat Daerah  terkait  pemangku  kebijakan  untuk  pembangunan  anak  dan  penyedia  layanan bagi  anak serta dalam hal pemenuhan hak anak dan pengembangan forum atau bentuk koordinasi  berbasis  masyarakat.  Disamping  hal  tersebut  juga  dilakukan  oleh  semua jejaring  yang  ada  di  tingkat  kecamatan.  Beberapa  jejaring  yang  digunakan  untuk mendukung  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak  Integratif  (ULT  PSAI) meliputi Jejaring Tingkat Kabupaten :
1. RSU dr Iskak Tulungagung
2. RS Bhayangkara
3. Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung
4. Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung
5. Biro Konsultasi Hukum Kartini
6. Organisasi Bantuan Hukum Muhammadiyah
7. Lembaga Bantuan Psikologis PSGA IAIN Tulungagung
8. Panti Asuhan Aisyiyah
Anang Sugeng Cahyono 1 , Retno Sari Dewi 2 , Soesilo Zauhar 3 , Tjahjanulin Domai 4 , Siswidiyanto 5
Sedangkan Jejaring di tingkat Kecamatan :
1. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan
2. UPT PPPA dan KB Kecamatan
3. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kecamatan
4. Tim PATEN Kecamatan
5. Puskesmas
6. Polsek
B.  Bentuk  /  Jenis  Layanan  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung.
Layanan  pada  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak  Integratif  (ULT PSAI) meliputi :

## 1. Layanan primer (pencegahan)
Pencegahan  difokuskan  pada  berbagai  bentuk  layanan  mencegah  berbagai persoalan  anak  yang ditujukan bagi  semua kalangan mulai  anak, keluarga, masyarakat hingga  para  pemberi  layanan.  Bentuk-bentuk  program  dan  kegiatan  pencegahan  dapat berupa:
a) Pendidikan keorangtuaan.
b) Penguatan dan pemberian ruang partisipasi anak.
c) Penguatan pemahaman masyarakat terkait hak anak.
d)  Penguatan  Organisasi  Perangkat  Daerah  dan  profesi  layanan  anak  terkait  Konvensi Hak Anak dan hak anak.
e) Kampanye dan sosialisasi berbagai bentuk isu anak.
f) Pengembangan Sekolah Ramah Anak.
g) Pendidikan IT sehat bagi anak sekolah.
h)  Berbagai  bentuk  program  lainnya  yang  bertujuan  melakukan  pemenuhan  hak anakdan dukungan lingkungan yang protektof terhadap anak.
Layanan  pencegahan  menjadi  ranah  Organisasi  Perangkat  Daerah  dalam  hal  ini Dinas  Sosial  Keluarga  Berencana  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  adalah  leading sector  perlindungan  anak  di  Kabupaten  Tulungagung.melakukan  koordinasi  melalui Gugus  Tugas  Kabupaten  Layak  Anak.  Di  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial Anak  Integratif  (ULT  PSAI)  ini  akan  dilakukan  evaluasi  dan  berbagai  rekomendasi terhadap  Gugus  Tugas  Kabupaten  Layak  Anak.    agar  berbagai  kegiatan  penceaghan memberikan  konstribusi  yang  lebih  untuk  meminimalkan  munculnya  kelompok beresiko dan juga korban.

## 2. Layanan sekunder (penjangkauan kelompok beresiko)
Layanan  penjangkauan  kelompok  beresiko  adalah  upaya  penguatan  dan pencegahan  dilakukan  berbasis  database  dari  berbagai  data  pembangunan  yang dikompilasi  oleh  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak  Integratif  (ULT PSAI)  dikaitkan  dengan  data  layanan.  Dari  data  dilengkapi  dengan  data  layanan  anak tersebut  akan  terlibat  beberapa  kecenderungan  kejadian  kasus  anak  atau  terlihat  peta masalah anak.
Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak  Integratif  (ULT  PSAI bekerjasama dengan UNICEF memiliki program penjangkauan ke beberapa wilayah di Kabupaten  Tulungagung  berdasarkan  kepemilikan  Akta  Kelahiran,  penyisiran dilakukan oleh tim yang terdiri dari:
a) Pekerja Sosial (Peksos) di tingkat Kabupaten.
b) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung.
c) Tenaga Kesejahteraan Sosial  Kecamatan (TKSK) di  19 (sembilan belas) kecamatan di Kabupaten Tulungagung.
Dengan  dasar  inilah  maka  bentuk-bentuk  intervensi  pencegahan  atau  penguatan dilakukan  agar  kelompok  yang  dianalisa  dalam  hal  ini  adalah  anak  yang  belum memiliki  akta  kelahiran  sebagai  kelompok  beresiko  tidak  menjadi  korban.  Dengan dikuatkannya  penjangkauan  kelompok  beresiko  diharapkan  dapat  meminimalkan jumlah korban.

## 3. Layanan tersier (bagi korban atau anak dengan kasus tertentu)
Organisasi  Perangkat  Daerah  dan  layanan  pendukung  Unit  Layanan  Terpadu Perlindungan  Sosial  Anak  Integratif  (ULT  PSAI)  yang  terkait  dalam  Peraturan  Bupati No.  41  Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung menjalankan layanan secara terpadu. Sehingga klien  dilayani  satu  pintu  dan  mendapatkan  perlakuan  yang  lebih  efisien  dan meminimalkan dampak layanan yang dapat memperburuk situasi klien. Adapun layanan yang tersedia dan lembaga penyedia dalam koordinasi ULT PSAI adalah:
a) Layanan Medis dan Medicolegal
Layanan  kesehatan,  pemulihan  kesehatan  dan  visum  untuk  bukti  hukum  dilakukan oleh RSUD dr Iskak, RS Bhayangkara, Puskesmas dan jejaring di bawah koordinasi Dinas  Kesehatan.  Untuk  klien  ULT  PSAI  jika  memerlukan  layanan  di  RS  dr  Iskak masuk fast track dari program Layanan Khusus RSUD dr Iskak untuk pasien-pasien khusus  pula  termasuk  pasien  rujukan  dari  ULT  PSAI  Tulungagung.  Layanan  yang masuk fast track mendapatkan prioritas layanan bahkan melebihi pasien IGD.
b) Layanan Hukum
Dalam  bentuk  pendampingan  dan  penegakan  hukum  yang  berprespektif  anak dilakukan  oleh  UPPA  Polres,  BKH  Kartini,  LBH  Muhammadiyah,  Kejaksanaan Negeri  dan  Pengadilan  Negeri  Tulungagung.  Organisasi  Bantuan  Hukum  BKH Kartini  dan  LBH  Muhammadiyah  telah  terakreditasi  oleh  Kemenkum  HAM  untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.
c) Layanan Pendidikan
Pemenuhan dan dukungan pendidikan termasuk mengembalikan anak ke sekolah dan penyelesaian masalah yang dihadapi anak ketika dalam proses belajar.
d) Layanan Kesehatan
Pemenuhan dan dukungan kesehatan agar anak mendapatkan jaminan kesehatan dan juga hak-hak dari segi kesehatan yang seharusnya diberikan kepada anak.
e) Layanan Psikososial
Anang Sugeng Cahyono 1 , Retno Sari Dewi 2 , Soesilo Zauhar 3 , Tjahjanulin Domai 4 , Siswidiyanto 5
Pemenuhan  layanan  psikososial  ketika  anak  memerlukan  penerapan  penanganan sosial  dalam  masyarakat  serta  upaya  pemulihan  kembali  untuk  anak-anak  yang mengalami  trauma  yang  terjadi  pada  anak.  Disamping  itu  dalam  layanan  korban dengan  tanggapan  terhadap  kasus  kesehatan,  pendidikan  maupun  penyandang kesejahteraan sosial agar dipenuhi hak-haknya.
Pemberian  layanan  tersier  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak Integratif  (ULT  PSAI)  menggunakan  manajemen  kasus  yakni  dengan  melakukan sebuah  proses  penyelenggaraan  bantuan  /  dukungan  bagi  klien  meliputi  perencanaan dan  pengorganisasian  pelaksanaan  layanan  untuk  memenuhi  ragam  kebutuhan  anak (dan  keluarga)  secara  memadai,  sistematik  dan  tepat  waktu.  Manajemen  kasus  dari layanan anak mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
1)  Berpusat  pada  kebutuhan  anak  secara  individu  dan  keluarganya,  dan  memastikan semuanya  dialkukan  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  anak  dan dikembangkan berbasis sumber data anak dan keluarganya.
2) Mengikuti alur manajemen kasus, dalam rangkaian tahapannya melibatkan anak dan dukungan keluarga.
3) Mengkoordinasikan semua layanan dan sistem rujukan.
4)  Mengembangkan  sistem  untuk  menjamin  akuntabilitas  dari  manajemen  kasus  di seluruh bagian layanan (termasuk layanan rujukan dibuat berdasarkan kesepahaman).
5)  Menyediakan  pekerja  sosial  yang  responsif  terhadap  kepentingan  terbaik  anak  dan mampu  mengkoordinasikan  semua  penyedia  layanan  untuk  semua  proses  layanan yang direncanakan bagi anak.

## Pembahasan Hasil Penelitian Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI).
Layanan yang ada di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif:

## 1. Layanan primer (pencegahan)
Pencegahan  difokuskan  pada  berbagai  bentuk  layanan  mencegah  berbagai persoalan  anak  yang ditujukan bagi  semua kalangan mulai  anak, keluarga, masyarakat hingga  para  pemberi  layanan.  Layanan  primer  dilakukan  oleh  Dinas  Keluarga Berencana  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  sebagai  leading  sector  perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung.
Dari rangkaian sosialiasasi yang dilakukan oleh dinas terkait adalah dalam rangka untuk mengenalkan kepada masyarakat luas tentang keberadaan Unit Layanan Terpadu Perlindungan  Sosial  Anak  Integratif  di  Kabupaten  Tulungagung,  harapannya  ketika terjadi  permasalahan  pada  anak  keluarga  dan  juga  masyarakat  dapat  melaporakan  ke unit tersebut supaya anak mendapatkan haknya dan teratasi permasalahannya.
ULT  PSAI  ini  merupakan  awal  perdana  terbentuknya  layanan  bagi  anak  yang terintegratif sehingga banyak dari wilayah-wilayah laian yang melakukan study bunding untuk  melihat  mekanisme  kerja  dari  ULT  PSAI  dan  juga  layanan  yang  diberikan  oleh unit tersebut. Adapun beberapa kunjungan yang telah diterima antara laian adalah:
•  Kunjungan  dari  Bappenas,  UNICEF,  Kemensos  RI,  Depdagri  dan  Kemenko  PMK pada tanggal 10 Nopember 2016.
• Kunjungan kerja dari BPPPA&KB Kabupaten Mojokerto pada tanggal 15 Nopember 2016.
Sedangkan kegiatan yang dilakukan berdasarkan kerjsama RI-UNICEF adalah:
•  Pelatihan  TOF  Aplikasi  e  Kekerasan  dan  Pelatihan  Aplikasi  e  Kekerasan  bagi pengelola data P2TP2A pada tanggal 8-9 November 2016 di Hotel Weta Surabaya.
•  Kunjungan  Lapang  dan  Pertemuan  Koordinasi  Terkait  Pemantauan  Terpadu Kerjasama RI-UNICEF 2016 di ULT PSAI dan Jejaringnya
•  FGD  Pengumpulan  Data  Kegiatan  Diversi  dan  Resotasi  Justice  Pada  Tanggal  22 November 2016 di ULT PSAI
•  Diskusi  Sinkronisasi  Data  Akta  Kelahiran  Yang  Belum  Tercatat  dan  Tidak  tercatat bersama TKSK dan Pekerja Sosial Pada Tanggal 6 Desember 2016 di ULT PSAI
Unit  Layanan  terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak  Integratif  memberikan  layanan kepada  anak  anak  guna  memenuhi  hak-hak  mereka.  Upaya  yang  telah  dilakukan Pemerintah  Kabupaten  Tulungagung  ini  mendapatkan  dukungan  dari  beberapa  OPD terkait  yang mana dalam hal  pemberian layanan  sehingga dapat  diakses  maksimal  dan mudah oleh anak.

## 2. Layanan sekunder (penjangkauan kelompok beresiko)
Layanan  penjangkauan  kelompok  beresiko  adalah  upaya  penguatan  dan pencegahan  dilakukan  berbasis  database  dari  berbagai  data  pembangunan  yang dikompilasi  oleh Unit  Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak  Integratif dikaitkan dengan  data  layanan.  Dari  data  dilengkapi  dengan  data  layana  anak  tersebut  akan terlibat beberapa kecenderungan kejadian kasus anak atau terlihat peta masalah anak.
ULT  PSAI  dalam  kerjasamanya  dengan  UNICEF  memiliki  program penjangkauan  ke  beberapa  wilayah  di  Kabupaten  Tulungagung  berdasarkan kepemilikan Akta Kelahiran, penyisiran dilakukan oleh tim yang terdiri dari:
a. Pekerja Sosial
b. LPA Tulungagung c. TKSK
Jumlah penyisiran  yang telah dilakukan terbanyak dari anak  yang belum  tercatat dokumen  kependudukannya  adalah  di  Kecataman  Besuki  yaitu  sebanyak  33  anak  dan urutan  kedua  di  Kecamatan  Ngantru  sedangkan  urutan  ketiga  adalah  di  Kecamatan Kalidawir. Berbagai persoalan yang menyebabkan dari anak-anak tersbut belum tercatat dokumen kependudukannya dianataranya adalah:
a. Anak hasil nikah siri
b. Dokumen dari orang tua tidak lengkaanak dari ODGJ (orang dengan Gangguan Jiwa)
c. Anak yang dibawa dari luar negeri dan tidak jelas dokumennya
d. Anak dari akses sulit
Anang Sugeng Cahyono 1 , Retno Sari Dewi 2 , Soesilo Zauhar 3 , Tjahjanulin Domai 4 , Siswidiyanto 5
e.  Orang  tua  menjadi  TKI  dan  belum  sempat  mengurus  dokumen  kependudukan untuk  anaknya,  karena  anak  diserahkan  begitu  saja  kepada  kakek,  nenek  ataupun anggota keluarga yang lain.
Kecamatan  Besuki,  Kecamatan  Ngantru  dan  juga  Kecamatan  Kalidawir menduduki posisi dengan jumlah terbanyak hal ini disebabkan karena wilayah tersebut merupakan  sending  pengiriman  TKI  baik  domestik  maupun  luar  negri  terbesar  di wilayah Kabupaten Tulungagung sehingga banyak dari anak-anak mereka  yang belum memiliki dokumen kependudukannya.
Dokumen kependudukan menjadi sangat penting bagi anak karena dari dokumen kependudukan  itulah  menjadi  tolak  ukur  anak  mendapatkan  jaminan  kesehatan, pendidikan  dan  juga  jaminan  sosial  yang  lainnya,  karena  dari  semua  pengurusan dokumen kependudukan sudah berbasis data SIAK.

## 3. Layanan tersier bagi korban atau anak dengan kasus tertentu
Pemberian  layanan  yang  dilakukan  oleh  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan Sosial  Anak  Integratif  dengan  menggunakan  manajamen  kasus,  yakni  dengan melakukan  sebuah  proses  mengelola  penyalenggaraan  bantuan/  dukungan  bagi  klien meliputi  perencanaan  dan  pengorganisasian  pelaksanaan  layanan  untuk  emmenuhi ragam  kebutuhan  anak  (dan  keluarga)  secara  memadai,  sistematik  dan  tepat  waktu. Manajeman kasus dari layanan anak dengan memperitmbangkan beberpa hal berikut:
a.  Berpusat  pada  kebutuhan  anak  secara  individu  dan  keluarganya,  dan memastikan  semuanya  dialkukan  dengan  memeprtimbangkan  kepentingan terbaik anak dan dikembangkan berbasis sumberdata anak dan keluarganya
b.  Mengikuti  alur  manajemen  kasus,  dalam  rangkaian  tahapannya  melibatkan anak dan dukungan kelaurga
c. Mengkoordinasikan semua layanan dan system rujukan
d. Mengembangkan system untuk menjamin akuntabilitas dari manajmen kasus di seluruh  bagian  layanan  (termasuk  layanan  rujkan  dibuat  bedasarkan kesepahaman)
e. Menyediakan pekerja sosial yang responsive terhadap kepentingan terbaik anak dan  mampu  mengkoordinasikan  semua  penyedia  layana  untuk  semua  proses layanan yang direncanakan bagi anak
Tahapan pokok untuk sebuah proses manajemen kasus adalah:
a. Data kasus masuk berasal hasil identifikasi, registrasi dan rujukan Klien dating kemudian dilakukan beberpa langkah yaitu:
• Proses identifikasi dan pendataan awal  (pengisian formulir data anak (korban), identitas pelaku, data assesmen anak, observasi awal, perencaan penanganan
• Intervensi krisis- respon penyelamatan
• Screening assessment awal
• Membangun kedekatan dengan klien
• Menjelaskan  layanan  serta  kejelasana  kewajiban  dan  konsekuensi  atau  inform consent
• Verifikasi kasus
• Penelusuran keluarga melalui database dan atau home visite b. Assesmen kebutuhan dan resiko
Assesmen  adalah  proses  mengumpulkan  dan  menganalisa  informasi  yang  masuk dandigali oleh petugas Unit Layanan terkait situasi anak. Tidak hanya hal yang terkait resiko yang dihadapi anak namun juga terkait kekuatan, sumber daya dan hal-hal  yang dapat  melindungi  anak  seperti  keluarga  dan  lingkungannya.  Tujuannya  adalah  untuk mengidentifikasi  kebutuhan,  mencari  risiko  yang  dihadapi  klien  sehingga  dapat dirumuskan  perencaan  untuk  memnuhi  kebutuhan  layanan  sepanjang  waktu  yang diperlukan.
Tahapan dasar dalam melaksanakan assesmen diantaranya:
• Perencanaan meliputi strategi darimana informasi diperoleh dan pihak yang terlibat
• Pengumpulan informasi, informasi apa yang digali dan bagaimana
•  Verifikasi  informasi,  crosscheck  kesenjangan  informasi,  mencari  fakta  mengapa  ada perbedaan informasi mencari kelengkapa informasi
•  Analisis  melihat  kecenderungan,  perbandingan  dan  koreksi  pada  kasus  untuk menentukan kebutuhan dan risiko
c. Membuat perencanaan kasus
Setelah assesmen dilaksankan maka perencanaan kasus harus segara dilakukan. Kasus pada  resiko  tingi  tidak  boleh  lebih  dari  dua  hari  sedangkan  pada  resiko  ringan  tidak boleh  lebih  dari  dua  minggu.  Perencanaan  berdasarkan  identifikasi  kebutuahn  dalam assesmen,  siapa  yang  menjadi  pelaksana  layanan,  kapan  setiap  layanan  dilakukan hingga kegiatan monitoring atau review kasus dilakukan sesuai tingkat resiko.
d. Melaksanaan perencanaan kasus
Pasca  melakukan  perencanaan  kasus  kemudian  para  pekerja  kasus  memasuki  tahap selanjutnya dengan melaksanakan perecanaan yang telah disusun.
e. Melakukan review kasus secara rutin
Review kasus  yang dilakukan oleh para pekerja kasus penting dilakukan karena hal tersebut  perlu  dilakukan  supaya  dapat  dipahami  seberapa  jauh  kasus  tersebut  telah tertangani.
f. Pendokumentasian kasus
Pendokumentasian kasus sangat diperlukan karena digunakan sebagai bahan laporan para  pekerja  kasus  dan  dapat  digunakan  untuk  pembelajaran  ketika  ada  kasus  yang mungkin serupa.
g. Terminasi atau penutupan kasus
Ketika kasus sudah tertangani dan dirasa sudah tidak ada yang perlu dibutuhkan lagi maka kasus tersebut dinyatakan “terminasi” atau “case closed”. Namun ketika kasus tersebut  sudah  dinyatakan  terminasi  para  pekerja  kasus  masih  memiliki  kewajiban untuk melakukan monev jangka panjang untuk melihat perkembangan selanjutnya.
Kasus yang terlaporkan di ULT PSAI dari tahun 2016  sampai sekarang terdapat 121 kasus. Dari kasus tersebut disebabkan karena berbagai alsan, yaitu:
a. Pendidikan sejumlah 10 anak terdiri dari 4 anak laki-laki dan 6 anak perempuan b. Penelantaran sejumlah 5 anak terdiri dari 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan
Anang Sugeng Cahyono 1 , Retno Sari Dewi 2 , Soesilo Zauhar 3 , Tjahjanulin Domai 4 , Siswidiyanto 5
c.  Kekerasan  seksual  sejumlah  17  anak  terdiri  dari  3  anak  laki-laki  dan  14  anak perempuan
d. Pengasuhan sejumlah 15 anak terdiri dari 4 anak laki-laki dan 11 anak perempuan e. Administrasi kependudukan sejumlah 10 anak terdiri dari 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan
f. ABH (Anak Berhadapan Hukum) sejumlah 27 anak terdiri dari 22 anak laki-laki dan 5 anak perempuan
g.  Kekerasan  fisik  sejumlah  21  anak  yang  terdiri  dari  20  anak  laki-laki  dan  1  anak perempuan
h. Kekerasan psikis sejumlah 3 anak yang dialami oleh anak laki-laki
i.  Kesehatan  sejumlah  10  anak  yang  terdiri  dari  7  anakanak  laki-laki  dan  3  anak perempuan
j. HIV/AIDS sejumlah 3 anak yang dialami oleh anak laki-laki

## Kesimpulan
Bentuk kegiatan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) adalah koordinasi dan bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait pemangku  kebijakan  untuk  pembangunan  anak  dan  penyedia  layanan  bagi  anak  serta dalam  hal  pemenuhan  hak  anak  dan  pengembangan  forum  atau  bentuk  koordinasi berbasis  masyarakat.  Disamping  hal  tersebut  juga  dilakukan  oleh  semua  jejaring  yang ada  di  tingkat  kecamatan.  Beberapa  jejaring  yang  digunakan  untuk  mendukung  Unit Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak  Integratif  (ULT  PSAI)  meliputi  Jejaring Tingkat Kabupaten yakni RSU dr Iskak Tulungagung, RS Bhayangkara, Tim Penggerak PKK  Kabupaten  Tulungagung,  Lembaga  Perlindungan  Anak  Tulungagung,  Biro Konsultasi  Hukum  Kartini,  Organisasi  Bantuan  Hukum  Muhammadiyah,  Lembaga Bantuan  Psikologis  PSGA  IAIN  Tulungagung,  Panti  Asuhan  Aisyiyah  ,  Sedangkan Jejaring di tingkat Kecamatan antara lain Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, UPT PPPA dan  KB  Kecamatan,  Gugus  Tugas  Kabupaten  Layak  Anak  Kecamatan,  Tim  PATEN Kecamatan, Puskesmas, Polsek.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak Integratif  (ULT  PSAI)  Kabupaten  Tulungagung  dalam  mengadvokasi  /  menangani permasalahan sosial anak berbasis sistem dengan rentan layanan Unit Layanan Terpadu Perlindungan  Sosial  Anak  Integratif  (ULT  PSAI)  terdiri  dari  Layanan  pencegahan, Layanan penjangkauan kelompok beresiko, Respon terhadap anak yang manjadi korban atau mengalami kasus tertentu.
Strategi  yang  digunakan  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung untuk mengembangkan model integrasi diantaranya  melakukan  kerjasama  dengan  UNICEF.  Kerjasama  tersebut  menghasilkan program  penjangkauan  ke  beberapa  wilayah  di  Kabupaten  Tulungagung.  PeranTenaga Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK)  di  semua  kecamatan  di  Kabupaten Tulungagung diharapkan mampu bersinergi dengan kaur kesra dimasing – masing desa
pada  setiap  kecamatan  sehingga  penjangkauan  dapat  efektif  tanpa  menunggu  laporan aduan secara langsung oleh klien.

## Bibliografi
Arliman,  Laurensius.  (2016).  Penguatan  Perlindungan  Anak  dari  Tindakan  Human Trafficking di Daerah Perbatasan Indonesia. Jurnal Selat, 4(1), 15–32.
Arliman,  Laurensius.  (2018).  Peran  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  Untuk Mewujudkan  Perlindungan  Anak.  Jurnal  Hukum  Respublica,  17(2),  193–214. https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1932
La  Ode  Syaiful  Islamy,  H.  (2018).  Collaborative  governance  konsep  dan  aplikasi. Deepublish.
Pramesti,  Windy,  Langelo,  Wahyuny,  &  Yauri,  Indriani.  (2016).  Pengetahuan  Dan Sikap  Masyarakat  Pada  Penggunaan  Antibiotika  Tanpa  Resep  Dokter  Di  Desa Lipulalongo Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah. Universitas Katolik De La Salle.
Rahayu, Candra Dewi, & Mulyani, Sri. (2020). Pengambilan keputusan klinis perawat. Jurnal Ilmiah Kesehatan, 10(1), 1–11.
Ranatiwi,  Mitsha,  &  Mulyana,  Mulyana.  (2018).  Dampak  jejaring  kolaborasi  dan kapabilitas inovasi terhadap kinerja. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(1), 49–58.
Saleh, Choirul. (2020). Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. Pustaka Universitas Terbuka, 1.
Susianto,  Tri  Endar,  &  Suyanto,  Suyanto.  (2014).  Bukti  Empiris  Penerapan  Prinsip- Prinsip Good Cooperative Governance pada Kinerja Koperasi di Sukabumi. Jurnal
Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 1(02), 225–237.
https://doi.org/10.35838/jrap.2014.001.02.18
Syanas,  Khusnul  Lusi  Nursyam,  Saputro,  Sulistyo,  Indriyanti,  Nurma  Yunita,  & Mulyani,  Sri.  (2019).  Metode  pertanyaan  socrates  dalam  pembelajaran  materi koloid  menggunakan  participatory  action  research  (PAR).  Jurnal  Kimia  Dan Pendidikan Kimia (JKPK), 4(3), 232–240.
Zaenuri,  Muchamad.  (2014).  Mengelola  Pariwisata-Bencana:  Perlunya  Perubahan Paradigma Pengeloaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance. Unisia, 36(81), 157–168.