Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK
Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa
Umi Pratiwi 1 , Permata Ulfah 2

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED
Abstract. This study aims to determine whether the factors understanding the Government Regulation on Village Fund  Management,  Implementation  of  good  governance  government,  the  quality  of  human  resources  affect  the performance of village government officials in the accountability of village funds. The study was carried out in villages  in  3  Sub-districts  in  Banyumas  District  namely  Sumbang,  Patikraja  and  Rawalo.  Data  were  collected through  questionnaires  sent  to  respondents  who  served  as  village  heads  /  village  secretaries  /  treasurers. Respondents numbered 38 people representing 38 villages in 3 Subdistricts of Banyumas Regency.
Research  results  indicate  that  the  factor  of  understanding  of  the  Government  Regulation  on  Village  Fund Management does not affect the performance of the village government apparatus in the accountability of village funds. Variables in the application of good governance government principles and the quality of human resources influence the performance of village government officials in village fund accountability Keywords: Understanding,  good  governance  government,  quality  of  human  resources,  performance, accountability of village funds
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  faktor-faktor  pemahaman  tentang  Peraturan Pemerintah    Pengelolaan  Dana  Desa,  Penerapan good  governance  government ,  kualitas  sumber  daya  manusia mempengaruhi  kinerja  aparatur  pemerintah  desa  dalam  akuntabilitas  dana  desa.  Penelitian  dilaksanakan  di  desa pada    3  Kecamatan  di  Kabupaten  Banyumas  yaitu  Kecamatan  Sumbang,  Kecamatan  Patikraja,  dan  Kecamatan Rawalo.  Data  dikumpulkan  melalui  kuesioner  yang  dikirim  kepada  respoden  yang  menjabat  kepala desa/sekretaris/bendahara desa. Responden  berjumlah 38 orang yg mewakili 38 desa di 3 Kecamatan Kabupaten Banyumas. Data diolah menggunakan analisa regresi linear berganda.
Hasil Penelitian  menunjukkan bahwa  faktor pemahaman tentang Peraturan Pemerintah  Pengelolaan Dana Desa tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa. Variabel penerapan prinsip-prinsip good governance government dan kualitas  sumber daya  manusia  mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa.
Kata Kunci: Pemahaman , good governance government, kualitas SDM, kinerja, akuntabilitas dana desa
Corresponding author. Email : umipratiwi.feunsoed@gmail.com How  to  cite  this  article. Umi  Pratiwi  ,  Permata  Ulfah.  (2018).  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Aparatur Pemerintah  Desa  Dalam  Akuntabilitas  Dana  Desa. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Keuangan  Program  Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia , 6 (3), 429-440. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4670 History of article. Received: September 2018, Revision: November 2018, Published: December 2018 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v4i3.4670 Copyright©2016. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Kinerja  aparatur  pemerintah  desa merupakan  satu  ukuran  yang  menyatakan seberapa  jauh  target  (kuantitas,  kualitas  dan waktu)  yang  telah  dicapai  oleh    manajemen, dimana  target  tersebut  sudah  ditentukan terlebih  dahulu.  Sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan  oleh  Pemerintah  Desa  dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem Pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Alokasi  Dana  Desa  merupakan  salah satu  bentuk  desentralisasi  guna  mendorong good goverment governance , karena mendekatkan  negara  ke  masyarakat  dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas,  transparansi,  dan  responsivitas pemerintah  lokal. Good  Governance (Aliyah, 2012) sering diartikan sebagai tata kepemimpinan  yang  baik,  dengan  mengikuti kaidah-kaidah  tertentu  sesuai  dengan  prinsip- prinsip dasar good government governance . Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanaakan  secara  periodik  (Stanbury, 2003  dalam  Mardiasmo,  2006).    Dengan digelontorkannya  Alokasi  Dana  Desa  dari APBN  yang  cukup  besar,  maka  pemerintah desa sebagai lembaga publik semakin dituntut atas  akuntabilitasnya  dalam  pengelolaan  dana desa  tersebut.Faktor  yang  mempengaruhi akuntabilitas  keuangan  dana  desa  adalah penyajian  laporan  keuangan,  aksesibilitas laporan  keuangandan  transparansi anggaran (Wahyuni dkk (2014), Fatmawati (2014)),
Kebijakan  pemberian  dan   penentuan besaran  Alokasi   Dana    Desa  (ADD)    di Kabupaten  Banyumas  telah  dilaksanakan sejak tahun 2006, sudah adil dan merata tetapi tidak  mencerminkan  azas  dinamis,  karena besaran  Total  ADD  Kabupaten  dan  besaran
ADD yang diterima oleh masing-masing desa khususnya  sejak  tahun  2008  sampai  dengan 2011  relatip  tetap  dan  tidak  ada  perubahan (dinamis),  walaupun  sumber  dana  ADD  dari dana perimbangan semakin menurun jumlahnya  di  Kabupaten  Banyumas,  bila semula hanya m endapat alokasi dana desa Rp 41  miliar,  setelah  dilakukan  perubahan mengalami  peningkatan  menjadi  Rp  89 miliar.''Dana  sebesar  itu,  nantinya  dibagi untuk  301  desa  yang  ada  di  Kabupaten Banyumas,''  jelas  Kasubag  Bina  Desa  Bagian pemerintah Pemkab Banyumas Parwoto.
Pengelolaan ADD yang efektif menjadi  salah  satu  kriteria  penilaian  kinerja aparatur  pemerintah  desa.    Salah  satu  faktor yang mempengaruhi Kinerja aparatur pemerintah  dalam  hal  akuntabilitas dana desa adalah  pemahaman  Peraturan  Pemerintah PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
Dari pemahaman pegawai pemerintahan
memberikan  dampak  terhadap  penyusunan dan  penyajian  laporan  keuangan  sesuai dengan standar.
Penerapan prinsip-prinsip Good Government Governance yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban  dan  kewajaran  sudah tertuang dalam 9 program Reformasi Birokrasi  Nasional  antara  lain:  Manajemen Perubahan,  Penataan  Peraturan  Perundang- undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi,  Penataan  Tatalaksana,  Penataan Sistem SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja,  Peningkatan  Kualitas.  Berdasarkan kesimpulan penelitian terdahulu dan pencapaian  program  diatas,  diduga  bahwa penerapan  prinsip-prinsip Good  Government Governance berpengaruh  positif  terhadap Kinerja.
Selain  itu,    kualitas  sumber  daya manusia  juga  ikut  mempengaruhi  kinerja aparatur  pemerintah.  Manusia  merupakan pilar  penyangga  utama  sekaligus  penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan  misi  tujuannya  Sudiarianti  dkk  (2015). Untuk  dapat  menghasilkan  kinerja  yang berkualitas dan baik maka diperlukan
kapasitas sumber daya manusia yang memadai  agar  mampu  menjalankan  sistem dengan  baik.  Sumber  daya  manusia  yang dimaksud  adalah  aparatur  desa,  di  mana mereka  inilah yang  menjalankan  roda kegiatan  di  desa  termasuk  juga  dalam pengelolaan  keuangan.  Jika  desa  memiliki aparat yang berkualitas dan memiliki keahlian akuntansi  yang  baik,  akan  lebih  mudah  bagi mereka untuk melaksanakan asas akuntabilitas.  Sebaliknya,  jika  aparat  yang dimiliki desa tidak berkualitas maka akan sulit bagi desa untuk memenuhi prinsip akuntabilitas.  Pernyataan  tersebut  sejalan dengan  hasil  penelitian  Mada et  al .  (2017), Rahmawati  (2015)  yang  menyatakan  bahwa kompetensi  SDM  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  akuntabilitas.  Sedangkan menurut  Widyatama et  al . (2017) kompetensi SDM  tidak  berpengaruh  secara  positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Temuan  dari  penelitian  ini  diharapkan memberikan  manfaat  bagi  desa  atau  pihak pengambil  kebijakan  publik  dalam  rangka peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengetahui  apakah  faktor-faktor  yang  diduga yaitu pemahaman tentang Peraturan Pemerintah    Pengelolaan  Dana  Desa,  prinsip- prinsip good  government  governance , kualitas  sumber  daya  manusia  mempengaruhi kinerja  aparatur  pemerintah  desa  dalam akuntabilitas dana desa.

## KAJIAN LITERATUR
Dana Desa Dana Desa adalah dana yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan  masyarakat.  Dalam PP No 60 tahun  2014,  Dana  Desa  dialokasikan  oleh Pemerintah  Pusat  untuk  Desa  yang  ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Perhitungan Dana Desa setiap kabupaten/kota
dihitung berdasarkan jumlahdesa yang dialokasikan  secara  berkeadilan  berdasarkan alokasi dasar danalokasi yang dihitung dengan memperhatikan  jumlah  penduduk,  angka kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota

## Kinerja Aparatur Pemerintah Desa
Kinerja  merupakan  sebuah  olahan hasil pekerjaan kita di sebuah organisasi yang didasarkan  pada  kebijakan  perusahaan  dan berorientasi  pada  tujuan  organisasi.  Penilaian kinerja  ( performance  appraisal )  merupakan faktor  utama  dalam  mengembangkan  suatu organisasi  secara  efektif  dan  efisien  serta berfungsi  dalam  membantu  manajer  menilai capaian strategi melalui alat ukur finansial dan non  finansial.  Manajemen  dapat  berarti pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial antara lain (Mahoney, 1963) dalam Ambarwati dkk, 2015 yaitu meliputi perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan  staff,  negoisasi  dan  perwakilan. Kinerja
Pemahaman tentang Peraturan Pemerintah  Pengelolaan Dana Desa
Pemahaman  adalah  proses,  cara, perbuatan  memahami  atau  memahamkan (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  2015). Sedangkan menurut Soekidjo (2007) memahami  adalah  suatu  kemauan  untuk menjelaskan  secara  benar  tentang  objek  yang diketahui  dan  dapat  menginterprestasikan materi tersebut secara benar. PERMENDAGRI  No.  113  Tahun  2014 digunakan  sebagai  kriteria  dalam  menilai informasi  yang  disajikan,  dengan  demikian PERMENDAGRI  No.  113  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  menjadi pedoman  untuk  menyatukan  persepsi  antara penyusun, pengguna, dan pemeriksaan. Pemahaman  Permendagri  No.  113  ini menyangkut pemahaman : Rencana Keuangan Desa  ,  Laporan  Realisasi  Anggaran    Desa, Laporan  Keuangan  Desa  ,  Asset  Desa  dan Kewajiban Desa. Pemahaman pegawai pemerintahan  memberikan  dampak  terhadap
penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan sesuai dengan standar.
Penerapan good government governance Konsep governance dapat  digunakan dalam  berbagai  konteks,  seperti corporate governance, international governance, national governance, government governance, dan local  governance . Good governance dapat diartikan sebagai pelayanan publik  yang  efisien,  sistem  pengadilan  yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab ( accountable ) pada publiknya. Good governance adalah, penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab  serta  efisien  dan  efektif dengan  menjaga  kesinergiaan  interaksi  yang konstruktif  diantara  domain-domain  ( state, private  sector  and  society) (Sari,  2013).  Tata kelola  pemerintahan  yang  baik  merupakan serangkaian  proses  interaksi  sosial  politik antara  pemerintahan  dengan  masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. . Dalam sebuah penelitian disebutkan  juga    bahwa  empat  faktor good governance government yang meliputi akuntabilitas,  transparansi,  keadilan  dan partisipasi  berpengaruh  terhadap  kinerja pegawai.(Ambarwati dkk, 2015).

## Kualitas sumber daya manusia
Elemen  yang  terpenting  dalam  suatu organisasi  adalah  sumber  daya  manusia, karena manusialah yang menjalankan program dan  mengatur  serta  melakukan  semua kegiatan dan aktivitas suatu entitas ekonomi.Kualitas  sumber  daya  manusia adalah kemampuan dari pegawai menjalankan proses pemeriksaan yang dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan,  persyaratan  yang  harus  diikuti untuk dapat menjalankan proses pemeriksaan, pelatihan-pelatihan,  dan  sosialisasi  peraturan yang mengalami perubahan (Sari dkk, 2013).
Menurut    Alimbudiono  &  Fidelis  (2004), untuk  menilai  kinerja  dan  kualitas  sumber daya  manusia  dalam  melaksanakan  suatu fungsidapat  dilihat  dari  tingkat  tanggung
jawab  dan  kualitas  sumber  daya  tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan yang merupakan dasar untuk melaksanakan  tugas  dengan  baik.Sedangkan kualitas  dapat  dilihat  dari  latar  belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas (Mendey, 2015). Penelitian Bounder,  dkk  (2011),  Sudiarianti  (2015), Amran  (2009),  Sari,  dkk  (2013)serta  Farid dan  Aryani  (2015)  menyatakan  bahwa kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh signifikan terhadap kinerja
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  dan permasalahan penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H a1 : Pemahaman Peraturan Pemerintah Tentang  Dana  Desa  berpengauh  tehadap kinerja  aparatur  pemerintah  desa  dalam akuntabilitas dana desa.
H a2 :penerapan prinsip-prinsip good governance  government berpengaruh  teradap kinerja  aparatur  pemerintah  desa  dalam akuntabilitas dana desa H a3 :kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah  desa  dalam  akuntabilitas  dana desa

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan survei. Desain survei adalah  prosedur  dalam  penelitian  kuantitatif dimana peneliti mengatur pemeriksaan sampel atau untuk seluruh populasi untuk menggambarkan  sikap,  pendapat,  perilaku atau  karakteristik  populasi  (Creswell,  2012). Penelitian  ini  dilakukan  pada  Desa-desa  di Kecamatan  Sumbang,  Kecamatan  Patikraja dan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah seluruh aparat pemerintahan desa di 19 desa  di  Kecamatan  Sumbang,  12  desa  di Kecamatan Patikraja dan 6 desa di Kecamatan Rawalo  yang  memangku  jabatan  yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  pimer.  Data  primer berupa keterangan yang memberikan gambaran atas suatu keadaan, cara
memperolehnya dengan menyebarkan kuesioner kepada aparat pemerintah desa yang terkait  langsung  dengan  Akuntabilitas  Dana Desa.
Gambar 1. Model Penelitian yang dikembangkan
V ariabel  Kinerja  aparatur  pemerintah desa  adalah  tingkat  pencapaian  sasaran  dan tujuan  organisasi yang  mengidentifikasi tingkat  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu pelaksanaan  kegiatan.  Kinerja  manajerial diukur melalui instrumen kuesioner yangberdasar  pada  penelitian  Mahoney,dkk (1963)  dalam  Indriasari  dan  Nahartyo  (2008) yang  terdiri  dari  delapan  item  petanyaan menggunakan skala likert 1-5.Adanya pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan pemerintah Pengelolaan Keuangan.desa dilakukan  oleh  Kepala  Desa  yang  dituangkan dalam
Peraturan Desa
tentang
AnggaranPendapatan  dan  Belanja  Desa. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada
PERMENDAGRINo. 113 Tahun 2014
tentang  Pengelolaan  Keuangan  DesaVariabel ini  diukur  5  item  dengan  skala  likert  1-5.
Variabel  penerapan  prinsip-prinsip Good
Government
Governance menggunakan indikator pertanyaan sebagai berikut: a).transparansi,
b) kemandirian,c) akuntabilitas,  d).  pertanggungjawaban  dan  e) kewajaran  dengan  masing-masing  indikator  5 petanyaan  yang  diadopsi  dari  penelitian (Ambarwati  dkk,  2015).  terdiri  dari  25  butir pertanyaan  dengan  menggunakan  skala likert 1-5.  Kualitas    sumber  daya  manusia
merupakan kemampuan pegawai dalam menjalankan  tugasnya  sehingga  diperlukan pengembangan  agar  mencapai  kinerja  yang memuaskan. Untuk mengukur kualitas sumber daya manusia digunakan instrumen
pernyataan  Tjiptoherijanto  (2001)  dalam Alimbudiono  &  Fidelis  (2004).  Kuesioner variabel  Kualitas  SDM  terdiri  dari  7  butir pertanyaan.
Instrumen  Penelitian  berupa  kuesioner diuji  validitas  dan  reliabilitas  kepada  38 responden dan menunjukkan semua pertanyaan dalam vaiabel yg diukur dinyatakan  valid  karena  tidak  ada  satupun nilai  yang  berada  dibawah    r tabel sebesar 0,4762. Hasil uji , reliabilitas diketahui bahwa nilai  koefisien Cronbach-Alpha untuk  setiap instrumen  penelitian  lebih  besar  dari  0,60. Kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah seluruh  instrumen  pada  penelitian  ini  dapat dikatakan reliabel.
Selanjutnya  dilakukan  uji  asumsi  klasik sebelum dilakukan uji regresi linear berganda. yakni  uji  normalitas,  uji  heteroskedastisitas, uji  multikolinearitas..  Suatu  data  dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Berdasarkan  hasil  pengujian  menggunakan Kolmogorov-Smirnov pada    diketahui  nilai Asymp.  Sig .  sebesar  0,200  sehingga  dapat dikatakan data berdistribusi normal. Berdasarkan  hasil  uji  multikolinearitas  ,  nilai VIF  dari  masing-masing  variabel  lebih  kecil dari  10  dan tolerance >  0,1  maka  dapat disimpulkan  tidak  terjadi  multikolinearitas. Hasil  uji  heteroskedastisitas    bahwa  nilai  sig. masing-masing  variabel  lebih  besar  dari  α (0,05),  dengan  demikian  dapat  dikatakan dalam regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Banyumas  adalah  salah satu  kabupaten  yang  termasuk dalam  wilayah Provinsi  Jawa  Tengah.  Dengan  luas  wilayah mencapai 1.329,02 km 2 , Kabupaten Banyumas  dibagi  kedalam  27  kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 301. Kabupaten Banyumas  juga  menjadi  penerima  bantuan pendanaan dari pusat untuk desa yang dikenal
Pemahaman
Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa (X1) Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Y)
Good
Government Governance (X1) Kualitas Sumber Daya Manusia
(X3)
dengan  bantuan  Dana  Desa  (DD).  Terhitung mulai  tahun  2015,  nominal  Dana  Desa  yang diterima  selalu  meningkat  mulai  dari  Rp89 Miliar  pada  2015,  Rp200.450.575.000  pada tahun  2016  dan  kembali  meningkat  menjadi Rp255.734.553.000  untuk  tahun  anggaran 2017. Jumlah tersebut harus dibagikan kepada 301  desa  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten Banyumas.  Peraturan  mengenai  dana  desa  di Kabupaten  Banyumas  diatur  dalam  Peraturan Bupati  Nomor  15  Tahun  2015  tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  40 desa  di  3  Kecamatan  Banyumas  yaitu Kecamatan  Sumbang,  Kecamatan  Patikraja dan Kecamatan Rawalo. Kabupaten
Banyumas.  Penentuan  sampel  diharapkan sudah mewakili daerah di wilayah Kabupaten Banyumas  yakni  barat,  utara,  timur  dan selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang dikumpulkan dari jawaban  responden  atas  kuesioner  yang dibagikan.  Sebanyak  40  kuesioner  dibagikan kepada 40 perangkat  desa di  40 desa berbeda yang  dijadikan  sampel.  Dari  jumlah  tesebut hanya 38 kuesioner yang kembali.
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah perangkat  di  desa  yang  menjabat    bagian keuangan  di  masing-masing  desa  .  Data  dari Responden dijelaskan bedasarkan jenis kelamin, usia, lama bekerja, jenjang pendidikan disajikan dalam tabel dibawah ini. Tabel 1. Karakteristik Responden No Informasi Keterangan Jumlah Persentase 1 Jenis Kelamin Laki –Laki Perempuan 31 orang 81,60 7 orang 18,40 Jumlah 38 orang 100,00 2 Usia 20-29 Tahun 1 orang 2,63 30-39 Tahun 6 orang 15,79 40-49 Tahun 20 orang 52,63 >50 Tahun 11 orang 28,95 Jumlah 38 orang 100,00 3 Lama Bekerja ≤ 10 Tahun 17 orang 44,74 11-20 Tahun 16 orang 42,10 21-30 Tahun 4 orang 10,53 > 30 Tahun 1 orang 2,63 Jumlah 38 orang 100,00 4 Jenjang Pendidikan SLTP 2 orang 5,30 SLTA 17 orang 44,70 Diploma 7 orang 18,40 Strata 1 12 orang 31,60 Jumlah 38 orang 100,00 Sumber : Data Pimer diolah, 2018

## Analisis Data
Analisis  statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  mengenai  variabel  penelitian berdasarkan  nilai  minimum,  nilai  maksimum,  rata-rata  ( mean )  dan  simpangan  baku  ( standar deviation ). Statistik deskriptif  selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. Statistik Deskriptif Tanggapan Responden No N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 1 X 1 38 17 35 27,78947 3,84959 2 X 2 38 81 125 102,7105 9,123501 3 X 3 38 19 25 20,552632 1,6390071 4 Y 38 28 40 32,26316 2,321279
Sumber : Data primer diolah, 2018
Setelah  data  penelitian  dinyatakan lolos  uji  asumsi  klasik,  selanjutnya  dilakukan analisis  regresi  berganda  untuk  menguji pengaruh  dua  atau  lebih  variabel  independen
terhadap  satu    variabel    dependen  (Ghozali, 2011).  Berdasarkan  hasil  analisis  regresi linear  berganda    yang  diolah,  ringkasan  hasil analisis adalah sebagai berikut : Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda Variabel Koefisien Regresi Nilai t hitung Nilai t tabel Sig. Konstanta 16.610 4,289 1,672 0,000 X 1 -0,157 -0,558 1,672 0,104 X 2 0,125 2,482 1,672 0,018 X 3 0,216 2,383 1,672 0,028 Adj. R Square = 0,383 F hitung = 8,661 F tabel = 2,54 Sig. F = 0,00 Sumber : Data primer diolah, 2018 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah  Tentang  Akuntabilitas  Dana Desa terhadap Kinerja
Aparatur Pemerintah    Dalam  Akuntabilitas  Dana Desa
Dari  hasil  pengujian  hipotesis,  terlihat secara statistik nilai sig 0,104 > 0,005. Hal ini menunjukkan  bahwa  variabel  Pemahaman Peraturan  Pemerintah  Tentang  Akuntabilitas Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Aparatur pemerintah Desa, Hipotesis 1 ditolak . Jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan  responden  penelitian  yang  telah ditampilkan  pada  tabel  3,  sebagian  besar responden  dalam  penelitian  inihanya  lulusan SLTA  dan  bahkan  masih  ada  beberapa  yang hanya  mengenyam  pendidikan  setingkat SLTP (6,56%). Keadaan ini tentu berkontribusi  terhadap  tingkat  pemahaman perangkat  desa  terhadap  akuntabilitas  dana desa  dan  peaturan  lain.  Padahal  jika  merujuk pada  pendapat  Robins  (2015),  pegawai  yang kompeten  adalah  mereka  yang  memiliki pengetahuan  dan  keterampilan  yang  relevan dengan  pekerjaan.  Jenjang  pendidikan  SLTP dan  SLTA  tentu  tidak  bisa  dikatakan  relevan dengan  pemahaman  peratuan  pemerintah
tentang pengelolaan dana desa yang merupakan bidangnya orang-orang akuntansi.
Selain  latar  belakang  pendidikan  yang kurang relevan dengan bidang pekerjaan, hasil penelitian  juga  menunjukkan  rata-rata  usia responden lebih dari 40 tahun. Usia 40 tahun tentu  tidak  bisa  dikatakan  muda  dan  sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja perangkat  desa.  Sebagaimana  dikatakan  oleh Robbins (2015), bahwa pegawai tua cenderung  lamban  dalam  bekerja  dan  sulit dalam  mengadopsi  atau  menerima  teknologi baru.  Padahal  saat  ini,  hampir  seluruh  proses pengelolaan  administrasi  di  desa  sudah menggunakan  perangkat  komputer.  Sehingga, selain dituntut untuk memiliki pengetahuan di bidang akuntansi, perangkat desa juga dituntut untuk menguasai program-program komputer.
Pengaruh  Penerapan  Good  Goverment Govenance  terhadap  Kinerja  Apaatur Pemerintah  Dalam  Akuntabilitas  Dana Desa
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  2    secara statistik dengan nilai sig. 0,018 < 0,005.menunjukkan bahwa penerapan prinsip- prinsip Good Government Governance berpengaruh positif terhadap Kinerja
Apaatur.pemerintah  Desa.  Dengan  demikian Hipotesis  2  diterima .  Hal  ini  menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Government  Governance telah  meningkatkan Kinerja  Aparatur.  Hal  ini    sejalan  dengan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengambilan  keputusan  dan  mengungkapkan informasi yang materiil dan relevan serta valid mengenai  institusi.  Pada  Pelaksanaan  untuk transparansi dilaksanankan secara baik terlihat dari  jawaban  responden  yang  berkisar menjawab cukup.
Penerapan  prinsip  kemandirian  dalam pengelolaan  anggaran  yang  profesional  tidak banyak  berbenturan  dengan    kepentingan  dan pengaruh  serta  tekanan  dari  pihak  luar, sehinga mendorong pemerintah desa memberikan pelayanan prima kepada stakeholder. Hal ini  didukung  dengan peningkatan  kualitas  pengelola  keuangan dengan diberikan diklat teknis serta bimbingan.
Sedangkan dengan akuntabilitas anggaran  yang baik, maka otomatis informasi keadaan  keuangan  yang  disajikan  sudah  waja dan tepat. Dengan pertanggungjawaban anggaran  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  dapat memastikan  pengelola  keuangan  disiplin dalam bekerja sehingga tidak terjadi pungutan liar  atau  ada  yang  terlibat  KKN.  SOP  yang telah ditetapkan juga sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
Penelitian  ini  mendukung  penelitian (Ambawati  dkk,  2015)  menyebutkan  bahwa Good  Government  Governance berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kinerja  Pemerintah Daerah Kota Banyumas. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa Good Government Governance dijadikan  alat  dalam  upaya meningkatkan  kinerja  terutama  di  sektor publik  dan  penerapan  prinsip-prinsip  tersebut terbukti  memberikan  pengaruh  baik.  Pada penelitian  (Ningsih  &  Indar,  2011)  juga menyimpulkan  bahwa  penerapan  prinsip- prinsip Good  Government  Governance yang meliputi akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.
Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia terhadap  Kinerja  Apaatur  Pemerintah Dalam Akuntablitas Dana Desa
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  yang telah  dilakukan    variabel  kualitas  sumber daya  manusia  terbukti  berpengaruh  positif signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah  desa  dengan  nilai  sig.  0,028  < 0,005.  Jika  dikaitkan  dengan  tanggapan responden rata-rata menyatakan setuju (4,239) pada  instrumen  penelitian  variabel  ini. Jadi Hipotesis 3 diterima.
Secara  umum,  meskipun  sumber  daya manusia  rata-rata  berpendidikan  SLTA  tapi mereka  mendapatkan  pelatihan  yang  cukup sehingga  dapat  meningkatkan  peanannya dalam  masyaakat.  Terlebih  usia  mereka  yang masih  muda.    Jika  menilik  kondisi  desa-desa di Kabupaten Banyumas berdasarkan tanggapan responden penelitian, dapat disimpulkan bahwa desa-desa sudah mempunyai  kmpetensi  sumber  daya  manusia yang  cukup    baik.  Mayoritas  dari  apaatur desa-desa  tersebut  sudah  menyusun Standar Operational  Procedure (SOP)  yang  tertuang dalam  Perdes,  dan  telah  memiliki  tindakan disiplin  atas  penyelewengan.  Hal  ini  tentu dapat  meningkatkan  kemungkinan  bagi  desa untuk  melaksanakan  asas  akuntabilitas  dalam pelaksanaan keuangannya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh,  Suharto (2012),  Sutaryo  dan  Jakawinarna  (2013), Sudiarianti  (2015)  serta  Feriwasa  dan  Talkah (2013)  yang  menyimpulkan  bahwa  kualitas sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif signifikan terhadap kinerja manajerial aparatur  pemerintah  daerah.  Hal  tersebut disebabkan  karena  sumber  daya  manusia merupakan  penentu  keberhasilan  organisasi, jika  suatu  organisasi  memiliki  aparatur  yang berkualitas  maka  akan  meningkatkan  kinerja organisasi tersebut. Oleh karena itu, diharapkan  dengan  adanya  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  akan  meningkatkan kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah.

## SIMPULAN
Pemahaman Peraturan Pemerintah Tentang  Akuntabilitas  Dana  Desa  terhadap Kinerja  Aparatur  Pemerintah  Desa  tidak berpengaruh  terhadap  kinerja    aparatur pemerintah desa. Pemerintah Daerah senantiasa harus melakukan sosialisasi peraturan  pemerintah  yang  bekaitan  dengan akuntabilitas  dana  desa  sehingga  semakin meningkat pemahamannya. Agar kineja aparatur  desa  semakin  baik.  Karena  desa adalah  lingkup  kecil  dalam  meningkatkan kualitas kemajuan negara
Penerapan prinsip-prinsip good government governance berpengaruh terhadap kinerja  aparatur  pemerintah  desa.  Semakin tinggi Penerapan prinsip-prinsip good government  governance semakin  meningkat kinerja  manajerial  aparatur  pemerintah  desa. Penguatan penyempurnaan berkelanjutan dalam penerapan prinsip-prinsip Good
Government Governance supaya dapat meningkatkan Kinerja Aparatur Desa
sehingga  tujuan  mensejahterakan  masyarakat desa tercapai.
Kualitas sumber daya manusia signifikan  berpengaruh  terhadap  kinerja aparatur  pemerintah  desa.  Semakin  tinggi kualitas  sumber  daya  manusia  akan  semakin meningkat kinerja manajerial aparatur
pemerintah desa. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu memperhatikan  sistem  lelang  jabatan  yang terbuka  dan  penerapan  sistem  penghargaan ( reward ) yang berkelanjutan

## DAFTAR  PUSTAKA
Alimbudiono,  Ria  Sandra  &  Fidelis  Arastyo Andono.  (2004) . Kesiapan  Sumber Daya  Manusia  Sub  Bagian  Akuntansi
Pemerintah  Daerah  “XYZ”  dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik . Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik . Vol. 05 No. 02.
Aliyah,  Siti  dan  Nahar,  Aida.  (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan  Daerah  Dan  Aksesibilitas Laporan  Keuangan  Daerah  Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi & Auditing . Vol. 8 No. 2, hal 97-189
Ambarwati,  W.,  Suyono,  E.,  &  Pratiwi,  U.
(2013).  Analisis  Pengaruh  Penerapan Prinsip-Prinsip  Good  Governance  dan Komitmen Organisasi
terhadap
Aparatur  Pemerintahan. SNA  16.
Manado: www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id.
Amran.  (2009).  Pengaruh  Disiplin  Kerja
Terhadap  Kinerja  Pegawai  Kantor Departemen
Sosial Kabupaten
Gorontalo. Jurnal  Ichsan  Gorontalo , Vol.4 No. 2 , hal. 2397-2413
Bounder,  A.,  Bouchard,  C.-D.,  &  Bellemare,
G. (2011). Competency-Based Management-- An Integrated Approach to Human Resource
Management  in  the  Canadian  Public Sector. Public  Personal  Management , Vol.40, No.1 , hal. 1-10
Creswell, J. W. (2012). Educational Research
: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative  Research  Fouth  Edition . Boston: Pearson Education, Inc Farid,  Muhammad  dan  Y  Anni  Aryani. (2015). Persepsi Knowledge Management sebagai Sistem Pengendalian Internal dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Entitas Akuntasni di Indonesia. Simposium Nasional Kauntansi XVIII .
Ferwiasa,  Dhina  dan  Abu  Talkah.  (2013).
Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya Manusia,  Komitmen  dan  Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Tulungagung .Jurnal  Ilmu  Manajemen, REVITALISASI , Vol.2, No.3, hal. 105- 115.
Ghozali,  Imam.  (2011). Aplikasi  Analisis Multivariat  dengan  Program  IBM SPSS  19 .  Badan  Penerbit  Universitas
Diponegoro. Semarang.
Indriasari,  Desi  dan  Ertambang  Nahartyo.
(2008).  Pengaruh  Kapasitas  Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern  Akuntansi Terhadap  Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah  Daerah. Jurnal  SNA . Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  (2015).
http://kbbi.web.id/paham
Mada,  Sarifudin.,  Kalangi,  L.,  Gamaliel,  H.
(2017). Pengaruh Kompetensi Aparat  Pengelola  Dana  Desa, Komitmen  Organisasi  Pemerintah Desa,  Dan  Partisipasi  Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten  Gorontalo .  Goodwill
Vol. 8 No. 2. 2017
Mardiasmo.  (2006).  Pewujud  Transparansi dan  Akuntaabilitas  Publik  Melalui Akuntabilitas  Sektor  Publik:  Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah . Vol. 2, No. 1
Mandey, Billy. (2015). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah
Ningsih.  Nining  Ade;  Indar;  Amran  Razak.
(2011).  Analisis  Hubungan  Prinsip- Prinsip Good Governance dengan Kinerja Pegawai  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten
Luwu Timur. Thesis . Universitas
Hasanuddin.
Makassar. (www.unhas.ac.id) Peraturan  Bupati  Banyumas  No.15.  2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37
Tahun 2007 Tentang edoman
Pengelolaan Keuangan Desa.
Rahmawati,  Hesti  Irna.  (2015). Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi
Penerapan  UU  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa  (Studi  pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman) . The 2nd University Research  Coloquium  2015.  ISSN 2407-9189
Robin,  Stephen  dan  Judge  A.  Timothy. (2015).  Perilaku  Oganisasi,  Edisi 16. Penerbit Salemba Empat, Jakarta Sari,  N.  P.  Y.  M.  M.,  I  Made  Pradana Adiputra, Edy Sujana. (2013). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  Pada Dinas-Dinas  di  Pemerintah  Kabupaten Jembrana). JIMAT (Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Akuntansi S1) , 2 (1).
Sudiarianti,  Ni  Made,  dkk.  (2015).  Pengaruh Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  pada Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  dan  Standar  Akuntansi
Pemerintah  Serta  Implikasinya  pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVIII . Manado Suharto,  Agus  A.  (2012).  Pengaruh  Kualitas
Sumber Daya Manusia, Komitmen dan Motivasi  terhadap  Kinerja  Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Kediri. Jurnal Ilmu Manajemen, REVITALISASI, Vol. 1 Nomor 3 , hal. 67-79. Soekidjo Notoatmodjo. (2007).
Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia .
PT. Rineka Cipta. Jakarta.
Sutaryo  &  Jakawinarna.  (2013).  Karakteristik
DPRD  dan  Kinerja  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Prespektif Teori Keagenan. Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado.
Undang  -  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah
Wahyuni,  Putu  Sri,  Ni  Luh  Gede  Erni
Sulindawati dan Nyoman Trisna Herawati.  (2014).  Pengaruh  Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Badung). e-Journal S1 Ak. Universitas Pendidikan Ganesha . Vol. 2 No. 1.
Widyatama,  Arif.,  Novita,  L.,  Diarespati.
2017. Pengaruh    Kompetensi    dan Sistem    Pengendalian    Internal terhadap    Akuntabilitas    Pemerintah Desa  dalam Mengelola Alokasi Dana Desa  (ADD) .  Berkala  Akuntansi  dan Keuangan  Indonesia,  Vol.  02,  No.  02 Tahun 2017, Hal. 1-20.
www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/1 5/05/06/nnxra0-dana-desa-di- banyumas-meningkat-menjadi-rp-89- m
(www.banyumaskab.go.id/read/15722/kebijak an-alokasi-dana-desa-add-dan-penguatan- otonomi-desa).