Piagam Madinah dan Resolusi Konflik Di Indonesia Mu’adil Faizin
Fakultas Syari`ah Dan Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Muadilfaizin27@gmail.com
Abstract
Indonesia is known as a country which has Muslims of the major society. Unfortunately, getting a lot of conflict cases. When Indonesia gets conflicts, the Gospel of Islam and the Muslims always is blamed as the cause. Although, Islam gets the history of getting peace in  practice  of  The  Constitution  of  Medina.  Consequently,  the  researcher  discusses  The Constitution Of Medina And A Resolution Conflict In Indonesia . The research is library research which uses the analysis method to content analysis. The research discovers that principle  of  The  Constitution  of  Medina  were  Quran  and  Sunnah  as  the  agreement inspiration; social unity; freedom of religion and movement; deliberation and autonomous leadership; helpful; humanity and social justice; and state sovereignty. Then, patterns of a resolution conflict of The Constitution of Medina that can become reference for Indonesia is dialog, tolerance and cooperation
Key Words: The Constitution of Medina, Indonesia, Principle, Resolution Conflict

## Abstrak
Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Mirisnya, terjadi banyak  kasus  konflik.  Ketika  Indonesia  terjadi  konflik,  ajaran  Islam  dan  penganutnya sering dituduh sebagai penyebab. Padahal Islam memiliki sejarah membawa perdamaian dalam  praktik  Piagam  Madinah.  Oleh  karena  itu,  peneliti  mengangkat  isu  Piagam Madinah  Dan  Resolusi  Konflik  Di  Indonesia.  Penelitian  ini  kajian  pustaka  dengan menggunakan  metode  analisis  secara  content  analysis.  Penelitian  menghasilkan  bahwa prinsip  Piagam  Madinah  yaitu:  Al-Quran  dan  Sunnah  sebagai  inspirasi  perjanjian; kesatuan  sosial;  kebebasan  beragama  dan  bergerak;  musyawarah  dan  otonomi kepemimpinan;  saling  membantu;  kemanusiaan  dan  keadilan  sosial;  serta  kedaulatan negara.  Selanjutnya,  pola  resolusi  konflik  dalam  Piagam  Madinah  yang  dapat menjadi acuan bagi Indonesia adalah dialog, toleransi dan kerjasama.
Kata Kunci: Piagam Madinah, Indonesia, Prinsip, Resolusi Konflik

## Pendahuluan
Secara teori, Islam memiliki misi moral yang tinggi, semangat perdamaian dan prinsip saling menghormati. 120 Dapat dilihat dari firman Allah SWT QS. Al- Maidah ayat 2:
                                                                                                                         
                                                                                                            
120 Mustafa As-Siba‘i, Peradaban Islam , (Beirut: Dar Al-Waroq Li Nasyr Wa Tauji‘, 1999), h.24-
                                                                                                            
                                                                                     
2) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan  jangan  melanggar  kehormatan  bulan-bulan  haram,  jangan  (mengganggu) binatang-binatang  had-ya,  dan  binatang-binatang  qalaa-id,  dan  jangan  (pula) mengganggu  orang-orang  yang  mengunjungi  Baitullah  sedang  mereka  mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji,  Maka  bolehlah  berburu.  dan  janganlah  sekali-kali  kebencian(mu)  kepada sesuatu  kaum  karena  mereka  menghalang-halangi  kamu  dari  Masjidilharam, mendorongmu  berbuat  aniaya  (kepada  mereka).  dan  tolong-menolonglah  kamu dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
Diperkuat  oleh  hadist  Rasulullah  Saw:  Seluruh  makhluk-makhluk  adalah keluarga  Allah,  maka  orang  yang  paling  dicintai  Allah  adalah  yang  paling bermanfaat bagi keluarga-Nya. (HR. Al-Bazzar) 121 . Perbedaan, oleh Islam dinilai bukan sebagai penghalang melakukan kebaikan.
Selanjutnya, Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 yang berbunyi sebagai berikut:
                                                                                                   
                                                                                                     
                                                                                               
                              122
8) Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang- orang  yang  tiada  memerangimu  karena  agama  dan  tidak  (pula)  mengusir  kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. 9) Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang- orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Al-Mumtahanah (60): 8-9).
121 Ibid ., h.58
122 QS. al-Mumtahanah (60): 8-9.
Perlakuan  muslim  kepada  non-muslim  yang  berbuat  damai,  maka  Islam menganjurkan sikap ― al-birr ‖ (kebaikan). Kata yang digunakan untuk hak paling besar  setelah  hak  Allah,  seperti  pada  kata  berbakti  kepada  orangtua  ( birr  al- walidain ).  Adapun  kepada  non-muslim  yang  memerangi,  Islam  meresponnya dengan  keadilan. 123 Singkatnya,  Islam  secara  normatif  memiliki  prinsip meminimalisir konflik ataupun perselisihan.
Indonesia  adalah  negara  dengan  penduduk  mayoritas  beragama  Islam, 124 bahkan  juga  negara  Muslim  terbesar  di  dunia  dengan  masyarakat  heterogen yang  rentan  terhadap  konflik. 125 Mirisnya,  telah  terjadi  banyak  kasus  konflik. Sebagai contohnya: kasus Syiah di Sampang, kasus Ahmadiyah di Tasikmalaya, umat  Islam  dengan  Kristen  di  Poso, 126 Ambon 127 ,  pertikaian  etnis  Kalimantan Barat  (Sambas,  Sampit),  Lampung  (Lampung  Tengah,  Lampung  Timur,  dan Mesuji),  Aceh,  Timor-timur,  Tanjung  Priok,  Irian  Jaya,  dan  Medan. 128 Ketika Indonesia  terjadi  konflik  maka  tak  jarang  tudingan  tentu  diarahkan  kepada ajaran Islam dan penganutnya. 129 Pada akhirnya, konflik dan kekerasan acapkali diidentikkan agama Islam.
Padahal periode awal Islam, Rasulullah Saw dengan Piagam madinah telah mampu  merumuskan  sistem  masyarakat  heterogen  dalam  satu  ikatan  sosial. Aturan  yang  dapat  menciptakan  perdamaian,  persatuan  dan  pertahanan. 130 Heterogen madinah telah diramu oleh Rasulullah Saw menjadi masyarakat yang solid. Hal yang masih menjadi polemik bagi Indonesia.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  serta  untuk  memperjelas  obyek penelitian,  maka  peneliti  merumuskan  pertanyaan  bagaimana  prinsip  Piagam madinah dan kaitannya dengan resolusi konflik Indonesia?. Tujuan penelitian ini adalah  memetakan  prinsip  Piagam  madinah,  selanjutnya  mengetahui  model resolusi  konflik  masyarakat  Indonesia.  Adapun,  manfaat  penelitian  ini  adalah menjadi bahan acuan resolusi konflik Indonesia.
123 Yusuf Qardhawi, Fikih Maqashid Syariah , diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, dari judul asli Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syariah: Baina Al-Maqashid Al-Kulliyyah wa An-Nushush Al-Juziyyah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.294.
124 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NKRI 1945 , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.65.
125 Ahsanul Khalikin, Akmal Salim Ruhana, Bashori A.Hakim, M.Yusuf Asyry, Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik Dan Bina Damai Etnorelijius Di Indonesia , (Jakarta: Kementerian Agama RI,  2013), hal. 1.
126 Firdaus M.Yunus, Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya , dalam Jurnal ―Substantia‖ Volume 16 No.02 Oktober 2014, h.217-218
127 Haidlor Ali Ahmad, Resolusi Konflik Keagamaan Di Ambon , (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2014), h.25-30.
128 Muhammad Ali Al Humaidy, Analisis Stratifikasi Sosial Sebagai Sumber Konflik, dalam Jurnal ―Karsa‖ Volume XII No. 02 Oktober 2007, h.186-187
129 Toha Andiko, Melacak Akar Konflik Dalam Islam Dan Solusi Bagi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia , dalam Jurnal ―Madania‖ Volume XVII No. 01 Juni 2013, h.39
130 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah ..., h.42.
Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## Prinsip Piagam Madinah
Piagam  Madinah  diyakini  sebagai  dokumen  yang  ditulis  pada  awal-awal periode hijrahnya Rasulullah Saw. Kandungannya terdiri dari 47 pasal. 21 pasal Piagam  tersebut  membicarakan  tentang  hubungan  antar  sesama  umat  Islam yaitu Ansar dan Muhajirin, selanjutnya pasal-pasal yang membicarakan tentang hubungan  antar  umat  Islam  dengan  Yahudi  dan  kaum  Paganis  (Musyrik)  atau Madinah secara umum.  Ada pendapat lain pula yang menjelaskan bahwa pada awalnya tidak terdapat pemisahan pasal. Pemberian pasal sebanyak 47 tersebut dilakukan  oleh  Wensinck  (1928  M).  Sedangkan  Hamid  Allah  juga menghitungnya  dalam  52  pasal,  meskipun  tidak    beda  jauh  hanya  teknis penambahan kode. 131
Beberapa  komentar  terkait  kandungan  Piagam  Madinah  adalah pertama , Afzal Al-Rahman berpendapat bahwa waktu dibuatnya Piagam tersebut, banyak dari kalangan Yahudi sekitar Madinah, memiliki jaringan dagang dengan kaum Quraisy. Karenanya, untuk melindungi negara Madinah dari serangan luar, dan memutus  jalur  ekonomi  Quraisy  secara  khusus,  maka  Muhammad  Saw mengadakan perjanjian kaum Yahudi. 132
Kedua ,  Husain  Haikal,  Muhammad  Saw  dengan  Piagam  Madinah  telah memberikan  dasar-dasar  pembangunan  relasi  sosial  yang  sebelumnya  tidak pernah  ada  di  dunia  Arab.  Paling  tidak,  ada  enam  prinsip,  yaitu:  pernyataan kebebasan  beragama;  kebebasan  berfikir;  melindungi  kehormatan  manusia; melindungi harta benda; larangan terhadap tindakan kriminal. 133
Ketiga ,  H.R.  Gibb  mengatakan  bahwa  kandungan  Piagam  Madinah  pada hakikatnya  telah  meletakkan  dasar-dasar  sosial  politik  bagi  masyarakat Madinah,  namun  masalah  ini  sama  sekali  tidak  terdapat  dalam  Al-Quran. Melainkan  inisiatif  Muhammad  Saw  sendiri. Keempat ,  Montogomery  Watt, menilai  Piagam  Madinah  cukup  dijadikan  justifikasi  bahwa  dokumen  tersebut menjadi sumber ide yang mendasari pembentukan Negara Islam pertama kali. 134 Kelima ,  Nurcholish  Majid  juga  menyatakan  bahwa  rumusan  tentang prinsip-prinsip  kesepakatan  antara  kaum  Muslim  Yathrib  di  bawah  pimpinan Rasulullah  Saw  dengan  berbagai  kelompok  non-Muslim  adalah  membentuk masyarakat  politik.  Dalam  konstitusi  tersebut  terkandung  ide-ide  yang  kini menjadi  pandangan  modern  yaitu:  kebebasan  beragama,  hak  setiap  anggota untuk  mengatur  hidup  sesuai  dengan  keyakinannya,  kemerdekaan  hubungan ekonomi, serta ketahanan dalam menghadapi musuh dari luar. 135
131 Ainur Rofiq, Tafsir Resolusi Konflik Model Manajemen Interaksi Dan Deradikalisasi Beragama Perspektif Al-Quran dan Piagam Madinah , (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.130-134.
132 Ibid. , h.136
133 Ibid. 134 Ibid.
135 Ibid.., h.137
Keenam ,  Zainal  Abidin  Ahmad  merangkumnya  menjadi  sepuluh  prinsip yang dapat dipetik dari Piagam Madinah: 1) Pernyataan berdirinya negara baru dengan  umat  yang  satu  terdiri  dari  kaum  Muhajirin,  Ansar,  Yahudi  dan penduduk  lokal  lainnya.  2)  Mengakui  hak-hak  asasi  mereka  dan  menjamin keamanan,  perlindungan  dari  segala  bentuk  pembunuhan  dan  kejahatan.  3) Menghidupkan  semangat  kesetiaan  dan  persatuan  di  kalangan  umat  Islam.  4) Toleransi  dalam  keberagaman  agama  dan  etnis.  5)  Mempertahankan  hak-hak kaum minoritas yaitu kaum Yahudi yang menjadi warga negara. 6) Menetapkan tugas setiap warga negara terhadap negaranya, baik terkait dengan ketaatan dan kesetiaannya  maupun  mengenai  soal  finansial.  7)  Mendeklarasikan  wilayah negara  dengan  kota  Madinah  menjadi  ibu  kotanya.  8)  Menetapkan  Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara. 9) Menyatakan politik damai terhadap setiap  orang  dan  setiap  negara.  10)  Menetapkan  sangsi  bagi  orang-orang  yang tidak setia kepada Piagam Madinah. 136
Ketujuh ,  Suyuti  merumuskannya  menjadi  14  prinsip:  1)  Prinsip  umat.  2) Prinsip persatuan dan persaudaraan 3) Prinsip persamaan 4) Prinsip kebebasan 5)  Prinsip  antar  pemeluk  agama  6)  Prinsip  tolong-menolong  7)  Prinsip  hidup bertetangga  8)  Prinsip  perdamaian  9)  Prinsip  pertahanan  10)  Prinsip musyawarah  11)  Prinsip  keadilan  12)  Prinsip  pelaksanaan  hukum  13)  Prinsip kepemimpinan 14) Prinsip ketakwaan, amar makruf dan nahi mungkar. 137
Kedelapan, Ainur Rofiq  menjelaskan terdapat tiga hal penting yang dapat dirumuskan dalam Piagam Madinah: a) Berkenaan dengan kerangka kandungan Piagam  Madinah.  b)  Tujuan  Piagam  Madinah.  c)  Prinsip-prinsip  Piagam Madinah. Kerangka Kandungan Piagam Madinah meliputi: 1) Nabi Muhammad Saw  adalah  pemimpin  negara  bagi  seluruh  penduduk  Madinah,  dan  setiap terjadi konflik hendaklah diserahkan kepadanya. 2) Semua penduduk Madinah dilarang  salig  bermusuhan  atau  saling  dengki  satu  dengan  yang  lainnya, sebaliknya  mereka  harus  bersatu  dalam  satu  bangsa  Madinah.  3)  Semua penduduk  Madinah  bebas  mengamalkan  tradisi  keagamaan  masing-masing (Kebebasan beragama). 4) Semua penduduk Madinah harus bekerjasama dalam masalah  ekonomi,  dan  bertanggungjawab  mempertahankan  Madinah  dari serangan musuh eksternal. 5) Keselamatan orang Yahudi terjamin selama mereka taat dan loyal kepada perjanjian yang termaktub dalam Piagam Madinah. 138
Ainur  Rofiq  melanjutkan  penjelasan  tentang  tujuan  Piagam  Madinah meliputi:  1.  Menghadapi  masyarakat  Madinah  yang  plural.  2.  Membentuk undang-undang  yang  dapat  dipatuhi  bersama.  3.  Menyatukan  masyarakat multikultural.  4.  Mewujudkan  perdamaian  dan  mengikis  permusuhan.  5. Mewujudkan  keamanan  di  Madinah.  6.  Menentukan  hak-hak  dan  kewajiban Nabi Muhammad Saw serta penduduk setempat. 7. Memberikan garis panduan
136 Ibid.
137 Ibid., h.138 138 Ibid.
rehabilitasi  kehidupan  kaum  Muhajirin.  8.  Membentuk  kesatuan  politik  dalam mempertahankan  Madinah.  9.  Membangun  rasa  saling  pengertian  dengan penduduk  non-Muslim,  terutama  Yahudi.  10.  Memberi  bagian  papasan  perang kepada kaum Muhajirin yang kehilangan harta benda dan keluarga di Makah. 139 Selanjutnya,  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  Piagam  Madinah,  Ainur Rofiq  menyebutkan  yaitu:  1.  Al-Quran  dan  Sunnah  adalah  sumber  hukum negara. 2. Kesatuan Ummah dan Kedaulatan Negara. 3. Kebebasan bergerak dan tinggal  di  Madinah.  4.  Hak  dan  tanggungjawab  dari  segi  ketahanan  dan mempertahankan negara. 5. Hubungan baik dan saling membantu antar semua warga negara. 6. Tanggungjawab individu dan  pemerintah dalam menegakkan keadilan  sosial.  7.  Mencatat  undang-undang  seperti  hukuman  Qisas  dan sebagainya.  8.  Kebebasan  beragama.  9.  Tanggungjawab  negara  terhadap  orang non-Islam. 10. Terbinanya perdamaian merupakan kewajiban semua pihak. 140
Berkaitan  dengan  hubungan  prinsip  kemanusiaan  yang  terkadung  dalam Piagam Madinah dan Al-Quran, Ainur Rofiq menjelaskanya sebagai berikut:
1. Asal Penciptaan Manusia
Deskripsi  Al-Quran  dalam  penciptaan  yang  bersumber  dari  Allah SWT telah banyak dijelaskan dengan dua term yaitu insan dan basyar . Berkaitan  dengan  asal  dan  proses  penciptaan  selalu  menggunakan insan .  Berkaitan  dengan  masalah  interaksi  dan  fungsi-fungsi  sosial selalu menggunakan basyar . 141
Manusia    adalah  makhluk  yang  mempunyai  dua  unsur  (tanah  dan roh  yang  ditiupkan  Allah  SWT).  Lumpur,  air,  benih  dan  asas penciptaan  yang  bersifat  material  adalah  simbol  atau  lambang  dari kecenderungan  materialistik.  Sedangkan  roh  adalah  lambang kesucian. Manusia bisa menjelma menjadi watak yang keras lagi hina jika  kecenderugan  lumpur  menguasai.  Sebaliknya,  bisa  menjadi pertapa  yang  tidak  terlibat  urusan  bumi  jika  rohaniahnya  lebih dominan.  Sehingga  dua  unsur  berbeda  ini  harus  mampu diseimbangkan agar memiliki kemuliaan. 142
Dari  sisi  eksistensi  ini,  manusia  ditempatkan  oleh  Islam  sebagai makhluk  paling  mulia  tanpa  melihat  agamanya.  Karenanya  Islam tidak  pandang  bulu  dalam  menindak  pelanggaran  atau  penindasan terhadap hak dan kemormatan manusia. Hal yang modern ini disebut sebagai prinsip kemanusiaan. 143

## 2. Manusia Sebagai Hamba Allah
Posisi  ini  mengisyaratkan  adanya  kesamaan  kedudukan  tanpa melihat  latar  belakang  warna  kulit,  etnik,  budaya,  ideologi  dan
139 Ibid., h.139
140 I bid.
141 Ibid., h.167-169
142 Ibid., h.170-171
143 Ibid., h.172
agama.  Perbedaan  ini  tidak  menjadikan  seorang  terbebas  dari statusnya sebagai hamba Tuhan. Sehingga bentuk keberagaman tidak dapat dijadikan landasan diskriminatif. 144
3. Persaudaraan Kemanusiaan Global
Isyarat persaudaraan universal terletak pada seruan-seruan Al-Quran yang  sering  menggunakan  term yaa  ayuhannas dan yaa  bani  adam . Dipakai  untuk  melukiskan  bahwa  seluruh  manusia  adalah sebenarnya satu entitas, sebelum terjadinya konflik yang banyak latar belakang. 145 Penjelasan yang juga terkandung dalam Al-Hujarat ayat
13.
4. Hak Asasi Manusia
Al-Quran  menggunakan  kalimat walaqad  karramnaa  bani  adam dalam mendeklarasikan  kepentingan  Hak  Asasi  Manusia  dengan  landasan keimanan  pada  Allah  SWT.  Termaktub  pula  dalam  surat  An-Nas. Bahkan  rumusan  Hak  Asasi  Manusia  yang  dideklarasikan  dengan mengatas namakan The Prophet Muhammd (peace and blessings be upon him) sangat komprehensif merincinya. 146
Berdasarkan  pemaparan  komentar  di  atas ,  dapat  dipetakan  beberapa prinsip  Piagam  Madinah  yaitu:  Al-Quran  dan  Sunnah  sebagai  inspirasi perjanjian; kesatuan sosial; kebebasan beragama dan bergerak; musyawarah dan otonomi  kepemimpinan;  saling  membantu  antar  warga;  kemanusiaan  dan keadilan  sosial;  serta  kedaulatan  negara.  Ketujuh  hal  inilah  yang  kemudian berhasil  menggerakkan  penduduk  sekitar  Madinah  untuk  hidup  dalam kedamaian serta memiliki rasa tanggungjawab dalam menjaga stabilitas negara yang masih bermodel kota.

## Resolusi Konflik Indonesia
Konflik  sangat  dipengaruhi  kondisi  sosial  atau  sifat  masyarakat.  Konflik bisa diartikan disfungsi dalam sistem sosial. 147 Secara sosiologis, Madinah waktu itu terdiri dari tiga kelompok besar masyarakat dengan tradisi dan ideologinya masing-masing.  Mereka  adalah  masyarakat  beriman  (Muhajirin  dan  Ansar), kaum  Yahudi,  dan  orang-orang  musyrik  bukan  Quraisy.  Dalam  segi  etnik, mereka  terdiri  dari  Arab  Quraisy,  Arab Madinah,  Yahudi,  Romawi, Persia  dan Ethiopia. 148
Merupakan  prestasi  yang  luar  biasa  bagi  Muhammad  Saw,  berhasil membangun  masyarakat  harmoni  dalam  kemajemukan  seperti  itu,  apalagi sebagai  pendatang  baru.  Sebelum  kedatangannya,  Madinah  sering  dilanda
144 Ibid., h.172-174 145 Ibid., h.177-181
146 Ibid., h.181-189
147 Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Resolusi Damai Konflik Kontemporer , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.102-104
148 Ainur Rofiq, Tafsir Resolusi..., h.206-208
perang  hingga  menelan  banyak  korban.  Karena  itu,  lahirnya  Piagam  Madinah menjadi  resolusi  konflik  bagi  masyarakat  Madinah.  Dalam  Piagam  Madinah, Rasulullah  berhasil  mengembangkan  pola  pengelolaan  interaksi  multikultural secara baik. 149 Di sisi lain, secara sosiologis Indonesia memiliki kemiripan dengan Madinah. Kemiripan komponen masyarakat dari berbagai etnis, keyakinan dan agama. 150
Beberapa  di  bawah  ini  adalah  pola  resolusi  konflik  yang  dapat  dijadikan acuan bagi Indonesia, bersandar praktik Piagam Madinah:
1. Dialog
Masyarakat  yang  multikultural  memang  dominan  diliputi  suasana konflik.  Fenomena  yang  berakar  dari  banyak  latar.  Poin  ini  yang menyebabkan dialog menjadi penting. 151
Dalam  pembukaan  Piagam  Madinah  telah  dikukuhkan  tentang wujudnya  ikatan  persaudaraan,  kebersamaan  antar  kaum,  penganut agama  dalam  masyarakat  Madinah.  Pernyataan  yang  menjadi  satu pijakan  awal  agar  peserta  piagam  senantiasa  melakukan  dialog, komunikasi,  dan  interaksi  secara  konstruktif  yang  memihak  kepada kepentingan  bersama. 152 Dalam  setiap  permasalahan  Rasulullah  Saw selalu  mengawali  proses  penyelidikan  dengan  dialog,  baru memutuskan suatu hal. Ainur Rofiq menyebutkan bahwa paradigma yang  digunakan  dalam  menjalankan  Piagam  Madinah  adalah paradigma yang menyakini bahwa kewujudan iman dan agama yang dianutinya sebagai  pertanggungjawaban di hadapan Khaliq. Namun tetap mengakui eksistensi agama lain yang patut dihormati. 153
Sementara  Indonesia,  sejarah  mencatat  pembentukan  dasar  negara telah diketemukan melalui proses dialog atar elemen bangsa. 154 Atas sejarah  itu  pula  Indonesia  dinilai  benar-benar  lahir  dari  semangat kebangsaan bukan dari satu orang atau satu golongan. Sehingga hal tersebut dipertegas kandungannya lewat sila keempat. 155
Metode penyelesaian dengan dialog semestinya juga dapat digunakan dalam  menyelesaikan  konflik  era  sekarang.  Mengingat  seringnya konflik justru dipupuk oleh sikap perang dingin para pihak. 156 Dalam hal  ini,  media  dan  pemerintah  sangat  mempengaruhi  hasil  dari
149 Ibid.
150 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah ..., h.53-67.
151 Ainur Rofiq, Tafsir Resolusi..., h.209-212
152 Ibid., h.223-226
153 Ibid., h.229-239
154 Ahmad Yani Anshori, Tafsir Negara Islam Dalam Dialog Kebangsaan Di Indonesia, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), h.38-42
155 D.Rini Yuniarti, St.Sularto, Konflik Di Balik Proklamasi , (Jakarta: Kompas, 2010), h.9-46.
156 Agus Rahmat, Suwandi, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konflik Sosial , dalam Jurnal
―Penelitian Komunikasi‖ Volume 16 No. 01 Juli 2013, h.19-20
dialog,  sebab  pola  pikir  dan  prasangka  masyarakat  timbul  dari ungkapan media atau pemerintah. 157

## 2. Toleransi ( Tasamuh )
Diyakini bahwa hubungan toleransi ( tasamuh ) dan dialog sangat erat dalam  konteks  Piagam  Madinah.  Rasulullah  Saw  tidak  pernah mengesampingkan  proses  dialog  walaupun  kepada  musuhnya  atau yang  mengkhianatinya  dalam  kondisi  konflik.  Sikap  yang memperlihatkan toleransi. Tidak dapat dinafikan pula bahwa lahirnya Piagam Madinah adalah cermin dari sikap tasamuh Rasulullah Saw. 158
Piagam Madinah oleh Rasulullah Saw digunakan sebagai jalan untuk menjaga  kehidupan  antara  etnis  dan  budaya  yang  seimbag  serta harmoni pasca konflik berkepanjangan di Madinah. Selanjutnya juga untuk melakukan peace building termasuk degan beberapa negara atau kerajaan yang ada pada masa itu, agar masyarakatnya terhindar dari sikap  tidak  konsisten  yang  melanggar  hak  asasi  manusia  atau menimbulkan kekacauan. 159
Konflik  adalah  interaksi  perilaku  sosial  yang  memiliki  tujuan bertentangan. 160 Alpanya  sikap  toleransi  adalah  momok  yang  selalu menciptakan  konflik  kebanyakan  di  Indonesia.  Membuat  kaum minoritas  tertindas  dan  terabaikan.  Sebut  saja  konflik  Maluku,  telah diawali dengan sikap saling tidak toleransi antar kelompok. Hal yang sama  memicunya  di  belahan  daerah  lain. 161 Padahal  sejak  dahulu Indonesia sudah memiliki nilai toleransi dalam Bhineka Tunggal Ika. Indonesia perlu menjalankan nilai toleransi secara nyata, tidak hanya konsep  saja.  Dorongan  aktif  pendidikan  sejak  dini  tentang  toleransi menjadi penting dalam kaca mata ini.
3. Kerjasama ( Ta‟awun )
Ta‟awun merupakan manifestasi di lapangan dari dialog dan toleransi di atas. Setidaknya ada tiga isu penting yang dijadikan lahan dalam bekerjasama, yaitu: pertama , aspek pertahanan negara. Rasulullah Saw adalah pemimpin yang cerdas. Betapapun Islam selamat dari ancman Quraisy  Mekah,  namun  tidak  cukup  untuk  menjamin  keamanan terhadap  dirinya  dan  negara  baru  yang  dilahirkannya.  Karena  itu Rasulullah  Saw  melakukan  langkah-langkah  strategis  dalam  aspek pertahanan  yakni:  a)  Menjadikan  Quraisy  Mekah  sebagai  musuh
157 Nurani Soyomukti¸ Komunikasi Politik, Kudeta Politik Media, Anaslisa Komunikasi Rakyat &
Penguasa , (Malang: Intrans Publishing, 2013) , h.67-142
158 Ainur Rofiq, Tafsir Resolusi..., h.239-248
159 Ibid., h.248-253
160 Hendry Bakri, Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gadong Di Kota Ambon , dalam Jurnal ―The Politics‖ Volume 1 No.01 Januari 201.
161 Chris Wilson, Ethno Religious Violence In Indonesia , (New York: Routledge, 2008), h.76-77
bersama;  b)  Menjadikan  Madinah  sebagai  wilayah  yang  aman;  c) Stabilitas politik internal. 162
Kedua ,  pemberdayaan  ekonomi.  Termaktub  dalam  pasal  37a  yaitu orang-orang  Yahudi  hendaklah  membiayai  negara,  demikian  juga orang-orang  mukmin,  hendaklah  membiayai  negara  dan  hendaklah merkea  bersama-sama  menentang  siapapun  yang  memerangi  orang- orang  yang  menganggotai  Piagam ini;  dan hendaklah  mereka  saling menasehati dan sama-sama membuat kebajikan bukan berbuat dosa.
Kemudian dipertegas dalam pasal 38 bahwa kaum Yahudi dan orang- orang  Islam  sama-sama  bertanggungjawab  memperkuat  faktor finansial selama peperangan dalam mempertahankan Madinah. 163
Ketiga, penegakan hak asasi manusia yang meliputi masalah keadilan sosial,  jaminan  keamanan  bagi  masyarakat,  melindungi  kebebasan berkeyakinan dan beragama. Ainur Rofiq menyebutkan bahwa pasal yang berkaitan dengan ini terdapat pada: 3-13; 16; 22; 25-35; 37-b; 46; 47. 164
Dalam  perspektif filsafat,  akar  dari  ketidakstabilan negara  Indonesia adalah  akibat  dari  terjadinya  benturan  antar  ideologi.  Benturan tersebut  dalam  perspektif  Barat  disebut The  Clash  of  Civilization atau benturan  antar  peradaban.  Dalam  sejarah  Indonesia,  benturan ideologi  terjadi  ketika  komunisme  berusaha  menyusup  ke  dalam ideologi  Indonesia.  Benturan  di  arena  nasional  berimbas  pada persaingan politik dan persenjataan. 165
Kini  hal  serupa  seperti  dialami  lagi,  ketika  individualisme  yang dibawa  oleh  filsafat  liberal  kapitalisme,  menyusup  dan  berbenturan dengan  kolektivisme  sebagai  tradisi  hidup  Indonesia  yang  gotong- royong,  penuh  dengan  rasa  kekeluargaan.  Individualisme  telah menggiring  masyarakat  dalam  merespon  perbedaan  melalui pertentangan. 166 Menjadi  wajar  ketika  konflik  lebih  mendominasi perbedaan  ketimbang  kerjasama.  Oleh  karena  itu,  budaya  kerjasama ( Ta‟awun ) atau lebih dikenal sebagai gotong-royong adalah salah satu pola yang harus tetap dijaga dalam mengatasi konflik.
Ketiga pola resolusi konflik yang telah dipraktikkan Rasulullah Saw di atas terlihat  memiliki  kecocokan  untuk  digunakan  sebagai  pola  interaksi  konflik Indonesia. Selain merupakan jalan yang paling familiar dalam budaya Indonesia tetapi juga tersebab Indonesia memiliki penduduk mayoritas Islam. Seharusnya penduduk  muslim  Indonesia  adalah  inisiator  dalam  resolusi  konflik,  bukan
162 Ainur Rofiq, Tafsir Resolusi..., h.257-263 163 Ibid., h.263-264
164 Ibid.
165 A.M Hendropriyono, Dari Terorisme Sampai Konflik TNI-Polri , (Jakarta: Kompas, 2013),
h.177-178
166 Ibid.
malah  pembuat  konflik.  Dengan  begitu  prinsip  perdamaian  Islam  yang  telah dibuktikan  oleh  Rasulullah  Saw  dapat  menjadi  landasan  sekaligus  inspirasi muslim  Indonesia  untuk  menjawab  tuduhan  terhadap  Islam  melalui  langkah aplikasi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  Piagam  Madinah Dan Resolusi Konflik Di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
Prinsip  Piagam  Madinah  yaitu:  Al-Quran  dan  Sunnah  sebagai  inspirasi perjanjian; kesatuan sosial; kebebasan beragama dan bergerak; musyawarah dan otonomi  kepemimpinan;  saling  membantu  antar  warga;  kemanusiaan  dan keadilan  sosial;  serta  kedaulatan  negara.  Selanjutnya,  pola  resolusi  konflik Piagam  Madinah  yang  dapat  dijadikan  acuan  bagi  Indonesia  adalah  dialog, toleransi dan kerjasama.

## Rekomendasi
1. Kepada para muslim Indonesia masa kini: Muslim  Indonesia  harus  mampu  menjadi  perwajahan  dari  prinsip perdamaian  Islam,  agar  stigma  buruk  yang  dituduhkan  kepada  Islam  tidak justru diperpuruk oleh praktik sosial penganutnya.
2. Kepada penliti selanjutnya: Peneliti  selanjutnya  harus  mampu  memperkaya  refrensi  dan  mampu membaca kondisi sosial.

## Referensi
Buku: Ahmad  Sukardja, Piagam  Madinah  &  Undang-undang  Dasar  NKRI  1945 ,  Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Ahmad Yani Anshori, Tafsir Negara Islam Dalam Dialog Kebangsaan Di Indonesia, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
Ahsanul  Khalikin,  Akmal  Salim  Ruhana,  Bashori  A.Hakim,  M.Yusuf  Asyry, Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik Dan Bina Damai Etnorelijius Di Indonesia , Jakarta: Kementerian Agama RI,  2013. Ainur  Rofiq, Tafsir  Resolusi  Konflik  Model  Manajemen  Interaksi  Dan  Deradikalisasi Beragama  Perspektif  Al-Quran  dan  Piagam  Madinah ,  Malang:  UIN  Maliki Press, 2011.
A.M  Hendropriyono, Dari  Terorisme  Sampai  Konflik  TNI-Polri ,  Jakarta:  Kompas, 2013.
Chris Wilson, Ethno Religious Violence In Indonesia , New York: Routledge, 2008. D.Rini Yuniarti, St.Sularto, Konflik Di Balik Proklamasi , Jakarta: Kompas, 2010.
Haidlor  Ali  Ahmad, Resolusi  Konflik  Keagamaan  Di  Ambon ,  Jakarta:  Kementrian Agama RI, 2014.
Hugh  Miall,  Oliver  Ramsbotham,  Tom  Woodhouse, Resolusi  Damai  Konflik Kontemporer , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Mustafa  As-Siba‘i, Peradaban  Islam ,  Beirut:  Dar  Al-Waroq  Li  Nasyr  Wa  Tauji‘, 1999.
Nurani  Soyomukti¸ Komunikasi  Politik, Kudeta  Politik  Media,  Anaslisa  Komunikasi Rakyat & Penguasa , Malang: Intrans Publishing, 2013. Yusuf  Qardhawi, Fikih  Maqashid  Syariah ,  diterjemahkan  oleh  Arif  Munandar Riswanto,  dari  judul  asli Dirasah  fi  Fiqh  Maqashid  Asy-Syariah:  Baina  Al- Maqashid  Al-Kulliyyah  wa  An-Nushush  Al-Juziyyah, Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar, 2007.
Jurnal:
Agus  Rahmat,  Suwandi, Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Konflik  Sosial ,  dalam Jurnal ―Penelitian Komunikasi‖ Volume 16 No. 01 Juli 2013.
Firdaus  M.Yunus, Konflik  Agama  Di  Indonesia  Problem  Dan  Solusi  Pemecahannya , dalam Jurnal ―Substantia‖ Volume 16 No.02 Oktober 2014.
Hendry  Bakri, Resolusi  Konflik  Melalui  Pendekatan  Kearifan  Lokal  Pela  Gadong  Di Kota Ambon , dalam Jurnal ―The Politics‖ Volume 1 No.01 Januari 201.
Muhammad  Ali  Al  Humaidy, Analisis  Stratifikasi  Sosial  Sebagai  Sumber  Konflik, dalam Jurnal ―Karsa‖ Volume XII No. 02 Oktober 2007.
Toha Andiko, Melacak Akar Konflik Dalam Islam Dan Solusi Bagi Kerukunan Umat Beragama Di  Indonesia ,  dalam  Jurnal  ―Madania‖  Volume  XVII  No.  01  Juni 2013.