## Pengelolaan Kawasan Objek Wisata Observatoriun Nasional Timau Menjadi Kawasan Taman Nasional Langit Gelap di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT)

## Management of Timau National Observatory Tourism Area Becomes Dark Sky National Park Area in Kupang, East Nusa Tenggara (NTT)
Yuyun Sahilda 1* , Muhammad Salahuddin 2
Universitas Islam Negeri Mataram yuyunsahilda29@gmail.com, Salahuddin7@uinmataram.ca.id
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengelolaan Kawasan Observatorium Nasional Timau menjadi Taman Nasional Langit Gelap di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT). Metode penelitian menggunakan observasi langsung, wawancara dengan instansi terkait serta studi litetarur. Data-data yang dikumpulkan adalah  data  primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  upaya  pengelolaan  Kawasan Observatorium  Nasional  Timau  menjadi  Taman  Nasional  Langit  Gelap  yang  perlu  dilakukan  adalah pemerintah  harus  memiliki  kebijakan  yang  kuat  untuk  mengambil  tindakan  yang  berkaitan  dengan manajemen Taman Nasional Langit Gelap dengan melihat factor pendukung dan penghambat. Data dan informasi  dapat  digunakan  sebagai  masukan  untuk  membuat  kebijakan  pengelolaan  Kawasan Observatorium  Nasional  Timau.  Dengan  adanya  pembangunan  Oservatorium  Nasional  ini  diharapkan akan menjadi pusat penpenelitian sains dan menjadi pusat ekowisata di Provinsi Nusa tenggara Timur sehingga  Kupang  memiliki  daya  tarik  tersendiri  bagi  turis  lokal  maupun  mancanegara.  Dikarenakan bangunan observatorium termasuk bangunan yang dilindungi dan dipertahankan keberadaannya maka dibutuhkan  pengelolaan  dan  pengembangan  yang  terarah  sehingga  fungsi  utama  dari  observatorium tidak terganggu.
Kata kunci: astronomi, observatorium, taman nasional, Timau, wisata langit gelap.

## ABSTRACT
This study aims to understand the management of the Timau National Observatory Area into a Dark Sky National  Park  in  Kupang,  East  Nusa  Tenggara  (NTT).  The  research  method  uses  direct  observation, interviews  with  related  agencies  and  litetarur  studies.  The  data  collected  are  primary  and  secondary data. The results showed that efforts to manage the Timau National Observatory Area to become a Dark Sky  National  Park  that  need  to  be  done  are  that  the  government  must  have  a  strong  policy  to  take actions related to the management of the Dark Sky National Park by looking at supporting and inhibiting factors. Data and information can be used as input to make management policies for the Timau National Observatory Area. With the construction of the National Observatory, it is hoped that it will become a center for science research and become an ecotourism center in East Nusa Tenggara Province so that Kupang  has  its  own  attraction  for  local  and  foreign  tourists.  Because  the  observatory  building  is  a protected and maintained building, directed management and development are needed so that the main function of the observatory is not disturbed.
Keywords : astronomy, observatories, national parks, Timau, dark sky tours.

## 1. Pendahuluan
Kupang  adalah  salah  kota  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  yang  mengalami perkembangan  pada  sector  pariwisata  yang  mengacu  pada  misi  kedua  RPJMD  tahun  2018- 2023 yakni “membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional ( Ring of Beauty)” . Yang mendongkrak pembangunan NTT menjadi lebih baik adalah pembangunan Observatorium Nasional Timau. Observatorium Nasional Timau menjadi tempat penelitian dan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang sains khususnya astronomi. Secara geografis, Observatorium Timau berada pada lokasi yang cukup strategis yaitu berada pada  jalur  khatulistiwa  dan  lintang  selatan  mengingat  hanya  sedikit  observatorium  di  dunia yang  berada  pada  lintang  selatan.  Dengan  usianya  yang  baru,  Pengelolaan  Observatorium
Timau memiliki banyak ancaman. Ancaman tersebut terutama berasal dari lingkungan sekitar Observatorium Timau yang perkembangannya masih di bawah kendali. Salah satu cara untuk mendukung Observatorium Nasional Timau adalah dengan membuat Taman langit. Kerjasama LAPAN dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang serta Pemerintah Kabupaten Kupang akan membangun sebuah Kawasan taman nasional baru di  sekitar  Observatorium  yang  diberi  nama  Taman  Nasional  Langit  Gelap  ( National  Dark  Sky Park) . Daya tarik utama Kawasan Timau adalah Taman Langit gelap dengan kecerahan langit malam  kawasan  yang  ditunjang  dengan  beberapa  potensi  daya  tarik  wisata  lainnya  seperti keindahan  alam  hutan  Lindung  Timau,  Savana  Padang,  Batu  Basusun,  Bukit Lelogama/Teletubies, Air Terjun dan Air Panas Belerang.
Pengelolaan TNLG ini diharapkan tidak hanya sebagai pusat penelitian dan pendidikan tetapi  juga  sebagai  tempat  edukasi  wisata  yang  mampu  menarik  pengunjung  lokal  maupun asing.  Mengingat  Observatorium  telah  menjadi  bangunan  warisan  budaya,  tidak  dapat dipungkiri jika nanti Taman Nasinal Langit Gelap akan menjadi generasi berikut menjadi Taman warisan  budaya.  Oleh  karena  itu,  sejak  dini  TNLG  harus  dilindungi  dan  dijaga  sehingga  bisa mendatangkan manfaat yang berkeadilan kepada pihak-pihak terkait. Namun, tidak dipungkiri bahwa  masih  dijumpai  kendala-kendala  dalam  pengelolaan  pariwisata  TNLG  misalnya  dari gangguan internal maupun eksternal seperti perkembangan penduduk sekitar observatorium yang  dapat  menyebabkan  fungsi  utama  observatorium  tidak  bekerja  maksimal  dan  kegiatan pembangunan di area bermain pada saat ini dan di masa depan akan mengubah kotoran wajah dan tentu saja berpotensi menimbulkan gangguan seperti polusi cahaya dan udara.
Klaim  objek  wisata  juga  datang  dari  masyarakat  tentang  pelestarian  budaya mempertahankan tradisi seni budaya Timor melalui tenun yang belum dimanfaatkan sebagai salah  satu  objek  daya  Tarik  wisatawan  dikawasan  Timau.  Rencana  pembeda  dengan  tujuan wisata lainnya di lihat dari sudut budaya yang dapat dilakukan dengan penataan fasilitas dan arsitektur bangunan. Bentuk–bentuk arsitektur yang dapat ditampilkan digali dari bantuk lokal setempat  seperti  bangunan  rumah  tradisional  khas  berbentuk  bulat  atau  yang  disebut  Ume Khubu. Kemudian bahan kayu lokal setempat, bebak, daun gewang, daun lontar dan batu yang menjadi ciri khas budaya kultur dari pulau Timor. Pemanfaatan hutan lindung dan wisata alam lain yang masih lebih dikenal oleh wisatawan sebagai objek wisata yang paling menyenangkan termasuk atraksi pendakian puncak gunung Timau untuk melihat keindahan alam hasil ciptaan tuhan.
Sementara untuk bagian kawasan lainnya merupakan kawasan hutan lindung. Fasilitas akomodasi  dan  fasilitas  lainnya  masih  terbatas  khususnya  warung  atau  resto  yang menyediakan  minuman  hangat  dan  makanan  khas  lokal  setempat. Ini  menjadi  potensi  dan tantangan untuk dapat disiapkan secara kolaboratif baik oleh masyarakat maupun pemerintah mulai dari pemerintah desa setempat hingga kabupaten.
Bahkan  mata  pencarian  masyarakat  amfoang  tengah  adalah  bertenun.  Penenun  ini disatukan menjadi sebuah kesatuan dengan harapan mereka dapat bertumbuh dan. Dengan tenun masyarakat dapat mempertahankan hidup dan adat budaya sendiri.
Dari sudut sosial, kegiatan pariwisata akan memperluas kesempatan tenaga kerja baik dari  kegiatan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  maupun  dari  berbagai  sektor  usaha  yang langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan kepariwisataan. Pariwisata akan dapat menumbuhkan  dan  meningkatkan  pengenalan  dan  cinta  terhadap  tanah  airnya,  sehingga dapat  memotifasi  sikap  toleransi  dalam  pergaulan  yang  merupakan  kekuatan  dalam pembangunan  bangsa,  selain  itu  juga  pariwisata  mampu  memperluas  cakrawala  pandangan pribadi  terhadap  nilai-nilai  kehidupan.  Selanjutnya  sesuai  dengan  hasil  observasi  awal  yang dilakukan  oleh  peneliti,  pihak  masyarakat  sebenarnya  sangat  mendukung  wisata  ini  untuk dikelola  lebih  baik  lagi,  agar  dapat  mendukung  perekonomian  masyarakat  lokal.  Masyarakat berharap  mereka  dapat  dilibatkan  dalam  pengelolaan  obyek  Wisata  yang  ada  di  Kawasan
Timau. Mereka juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Pariwisata agar bisa memberikan kontribusi dalam bentuk kerja sama dengan pihak pengelola sekaligus dapat memberikan satu peluang kepada masyarakat demi peningkatan pengelolaan terhadap objek Wisata Taman Nasional Langit Gelap.

## 2. Tinjauan Pustaka Wisata Observatorium  Sebagai Wisata Taman Langit Gelap
Observatorium  adalah  sebentuk  bangunan  tempat  dimana  dilakukan  pengamatan benda-benda langit yang mana pengamatan tersebut tercatat. Observatorium sangat identik dengan  instrumen-instrumen  yang  beragam  disamping  lokasi  tempat  beradanya  yang strategis.  Observatorium  memiliki  asal  kata  dari  bahasa  Latin  observare  atau  observat  yang berarti  melihat,  mengamati,  kemudian  kata  tersebut  menjadi  observatorium  yang  artinya tempat pengamatan. Observatorium memiliki arti “gedung yang dilengkapi alat-alat (teleskop, teropong bintang, dan sebagainya) untuk keperluan pengamatan dan penelitian ilmiah tentang bintang  dan  sebagainya  dalam  konteks  ini,  pengamatan  yang  dimaksud  adalah  pengamatan astronomi. Observatorium berarti tempat melahirkan kegiatan observasi observasi itu sendiri atau  pengamatan  maupun  penelitian.  Pada  mulanya  sebuah  observatorium  didirikan  dekat dengan universitas, akan tetapi perkembangan hari ini pemilihan tempatnya ditentukan oleh faktor cuaca dan meteorologi.
Perkembangan  observatorium  tidak  terlepas  dari  kepentingan  manusia  untuk mengetahui  waktu  dan  musim  yang  lebih  tepatnya  untuk  kebutuhan  pribadi  dan  sosial. Pergantian  siang  dan  malam  pengaruh  kepada  pergantian  hari  dan  tanggal  semakin dibutuhkan  konsep,  formulasi  rumusan  yang  tepat  dan  akurat.  Seiring  perkembangan kemajuan manusia terhadap waktu, musim dan penanggalan yang akurat sehingga dibutuhkan instrumen  dan  media  ilmiah  yang  semakin  canggih.  Perkembangan  instrumen  dan  media tersebut semakin hari semakin moden akurasinya dalam mengamati fenomena benda-benda langit  yang  dikenal  dengan  istilah  observatorium  dengan  berbagai  macam  variasinya  dan akurasinya.
Ideal observatorium menurut Tulloch adalah lokasi berada di puncak tertinggi, tersedia prasarana pendukung fungsi observatorium seperti jalan, listrik, air bersih, juga telepon serta kondisi  cuaca  dan  pengamatan  (seeing).  Kriteria  ideal  observatorium  secara  lebih  lengkap adalah sebagai berikut:
1. Lokasi, observatorium harus berada pada suatu kawasan desa yang jauh dari pencahayaan jalan dan lampu pengatur lalu lintas. Observatorium tidak mungkin berada di pusat kota atau  di  dekat  kota  besar  dalam  kaitannya  dengan  tingginya  polusi  cahaya.  Lokasi observatorium  harus  ditempatkan  pada  puncak  tertinggi,  idealnya  berada  pada  suatu puncak  yang  terisolasi.  Tidak  ditempatkan  pada  suatu  dataran  rendah  atau  lembah pegunungan.  Lokasi  yang  ideal  berada  pada  suatu  lokasi  yang  dapat  ditempuh  dengan berkendaraan dalam waktu dua sampai tiga jam perjalanan dari kota;
2. Prasarana,  pada  lokasi  observatorium  harus  tersedia  jalan,  listrik,  dan  terutama  air  dan juga telpon. Jalan harus dapat dilalui kendaraan untuk menuju ke suatu kota. Penataan prasarana jalan harussekecil mungkin menggunakan anggaran observatorium;
3. Kondisi cuaca, langit malam yang bebas dari awan adalah suatu kriteria paling mendasar dan  yang  sangat  penting  untuk  lokasi  observatorium.  Angin  kencang  juga  dapat mengganggu  pengamatan  oleh  adanya  turbulence  atmosfir  dan  dapat  menimbulkan getaran  pada  teleskop.  Angin  kencang  juga  akan  menimbulkan  dampak  negatif  bagi pengamatan  bintang.  Lokasi  dengan  angin  badai  yang  tinggi  harus  dihindarkan  untuk menempatkan observatorium;
4. Pengamatan  (seeing)  adalah  bentuk  istilah  yang  digunakan  untuk  penetapan  citra astronomi.  Suatu  lokasi  dengan  “pengamatan  tidak  baik”  akan  tidak  jelas  dalam melakukan perekaman, data resolusi rendah.

## Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Pariwisata
Pengelolaan  pariwisata  haruslah  mengacu  pada  prinsip-prinsip  pengelolaan  yang menekankan  nilai-nilai  kelestarian  lingkungan  alam,  komunikasi  dan  nilai  sosial  yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Menurut Dowling dan Fennel, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:
1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan special lokal yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
2. Preservasi,  proteksi  dan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  yang  menjadi  basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengatur pada khasanah budaya lokal.
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
5. Memberikan dukungan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti  memberikan  manfaat  positif  tetapi  sebaliknya  mengendalikan  atau menghentikan  aktivitas  pariwisata  tersebut  jika  melampaui  ambang  batas  lingkungan alam  atau  ekseptabilitas  sosial  walaupun  disisi  lain  mampu  meningkatkan  pendapatan masyarakat.

## Taman Nasional langit Gelap
National Dark Sky Park- Taman adalah ruang milik public atau pribadi yang dilindungi untuk konservasi alam yang menyediakan  Area wisata yang biasanya mengelilingi taman atau observatorium,  yang  membatasi  polusi  cahaya  buatan.  Tujuan  dari gerakan  langit gelap umumnya untuk melestarikan langit malam yang gelap dikaitkan dengan banyak aspek sejarah, filsafat, agama, perkembangan masyarakat, puisi, lagu, matematika, dan sains. Taman Nasional Langit Gelap adalah tanah yang memiliki kualitas malam berbintang yang luar biasa atau  istimewa  dan  lingkungan  nokturnal  yang  secara  khusus  dilindungi  untuk  ilmu pengetahuan, alam, pendidikan, warisan budaya, dan/atau kesenangan publik. Lahan tersebut dapat dimiliki secara publik, atau dimiliki secara pribadi asalkan pemilik lahan menyetujui hak atas akses publik yang permanen dan berkelanjutan ke area tertentu.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitaif  adalah  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-  kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang–  orang  dan perilaku  yang  dapat  diamati  Menurut  Moleong  (2008:  9).  Metodologi  penelitian  ini  disebut penelitian kualitatif karena mempertahankan orisinilitas data dalam bentuknya yang kualitatif. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. adapun sumber data primer  dalam  penelitian  ini  adalah  pengamatan  pada  lapangan  (observasi)  secara  langsung, dokumentasi dan wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi dan mendukung informasi objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan artikel yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian.    Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  dokumentasi.  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini lebih  lanjut  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  kajian  isi  (content  analisis)  atau  sering dikatakan sebagai analisis isi secara kualitatif yaitu suatu teknik sistematik untuk menganalisis pesan dan mengolahnya kemudian menarik kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Model Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Langit Gelap Sistem  pengelolaan  kolaborasi  Dinas  Pariwisata  Provinsi  dengan  Kantor  Kebijakan Lingkungan Hidup, Keantariksaan, kehutanan, Maritim dan Ketenaganukliran BRIN
Taman  Nasional  Langit  Gelap  Timau  adalah  pengelola  kawasan  Taman  Nasional  di bawah naungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan peraturan Menteri kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2007 sehingga sangat berkepentingan terhadap kelestarian kawasan  Taman  Nasional,  Adapun  stakeholder  yang  terkit  dalam  mengeloala  kawasan  salah satunya  Dinas  Kebudayaan  Pariwisata  dalam  hal  ini  berkepentingan  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan  jasa  wisata  yang  terdapat  dalam  kawasan  Taman  Nasional  Langit  Gelap. Informasi  menunjukan  bahwa  Pengelolaan  di  lokasi  Taman  Nasional  Langit  Gelap  dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Provinsi adanya hubungan antara dengan Kebijakan Lingkungan Hidup,  Keantariksaan,  kehutanan,  Maritim  dan  Ketenaganukliran  bekerja  sama  dalam  hal mengelola Kawasan wisata alam yang dimana Taman Nasional ini termaksud dalam kawasan wisata alam. perlunya kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan suatu kawasan wisata alam. Setiap instansi memiliki tanggung jawab dan keahlian unik yang relevan dengan aspek-aspek tertentu  dari  pengelolaan  lingkungan,  kegiatan  antariksa,  kehutanan,  maritim,  dan ketenaganukliran.  Kolaborasi  di  antara  mereka  memungkinkan  pengelolaan  yang komprehensif dan terpadu.
Melibatkan  mereka  dalam  proses  pengambilan  keputusan  kreativitas  dan  partisipasi pengelolaan  objek  wisata  alam  di  dukung  oleh  aspek  yuridis,  segi  kelembagaan,  sarana prasarana,  anggaran  dan  aparatur.  Dapat  memastikan  bahwa  kepentingan  mereka dipertimbangkan untuk mencapai tujuan mengacu pada langkah-langkah konkret yang diambil oleh  pihak  pengelola  wisata  alam  untuk  mengatur  dan  mengelola  kawasan  tersebut.  Hal  ini bisa  termasuk  pembentukan  struktur  organisasi,  penetapan  kebijakan  dan  regulasi, pengembangan  program-program  edukasi  dan  konservasi,  serta  pelaksanaan  kegiatan pemantauan dan evaluasi.
Pengorganisasian  adalah  sebagai  proses  kegiatan  penyusunan  struktur  organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan struktur organisasi pengelola Taman Nasional Langit Gelap, berbagai bentuk terobosan perubahan dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi  dalam  mendukung  efektifitas  pengelolaan,  berikut  adalah  struktur  pengelola  wisata Taman  Nasional  Langit  Gelap,  sebagai  berikut:  kepala  dinas,  Kepala  Seksi  Usaha  Jasa Pariwisata,  Ketua  Pengelola,  Bendahara  (Koordinator  Retribusi,  Tata  Usaha  Administrasi, Koordinator Pelayanan).

## Sistem Pengelolaan Kolaboratif Dinas Pariwisata dengan Masyarakat
Menurut Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No 19 tahun 2004, pengelolaan kolaboratif didefinisikan sebagai pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan secara bersama dan sinergis  oleh  para  pihak  atas  dasar  kesepahaman  dan  kesepakatan  Bersama.  Pengelolaan kolaboratif  dalam  kawasan  Taman  Nasional  dimaksudkan  untuk  mengurangi  dampak kerusakan  ekosistem  kawasan,  keterlibatan  masyarakat  lokal  dan  peserta  didik  dalam meningkatkan  kesejahteraannya  di  sisi  lain.  Dengan  pengelolaan  kolaboratif  maka pemanfaatan  Taman  Nasional  sebagai  kawasan  konservasi  sekaligus  sumber  daya  ekonomi yang ada di dalamnya dapat berjalan secara bersamaan, tetapi dengan pertimbangan bahwa upaya  pemanfaatan  ekonomi  itu  tidak  lepas  dari  tujuan  konservasi.  Dengan  pengelolaan kolaboratif,  yang  disuguhkan  kepada  Masyarakat  lokal  tidak  lagi  hanya  hal-hal  yang  baik tentang  manfaat  Taman  Nasional  apabila  terpelihara  dengan  baik  dengan  mengajak masyarakat  memelihara  kelestarian  kawasan  Taman  Nasional,  tujuan  akan  terwujud  apabila
mereka merasa tidak kehilangan hak-hak sosial dan ekonomi yang diperoleh dari kawasan yang kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional.
Dalam pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya melibatkan 3 yang saling terkait yaitu pemerintah, swasta dan Masyarakat. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsi  yang  berbeda  yang  perlu  dipahami  agar  pembangunan  wisata  di  suatu  daerah  dapat terwujuid  dan  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Peran  pemerintah  dalam  pembangunan pariwisata  bertugas  membuat  kebijakan  dan  perencanaan  yang  sistematis.  Pihak  swasta sebagai  pelaku  bisnis  mempunyai  peran  dalam  menyediakan  sarana  pendukung  pariwisata. Pemerintah  daerah  sebagai  orang  penting  dapat  mempercepat  pembangunan  melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya sehingga target dan tujuan dapat dicapai. Peran ini dapat  meliputi  pengefisienan  proses  pembangunan,  perbaikan  prosedur  perencanaan  dan penetapan  aturan.  Pemerintah  dapat  bertindak  sebagai  kordinator  untuk  menetapkan kebijakan  atau  mengusulkan  strategi-strategi  bagi  pembangunan  di  daerahnya.  Perencanaan pengembangan  pariwisata  daerah  atau  perencanaan  pengembangan  ekonomi  daerah  yang telah  dipersiapkan  di  wilayah  tertentu,  mencerminkan  kemungkinan  pendekatan  dimana sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  daerah  (Dinas  Pariwisata)  memiliki  Badan  Pelaksana Otoritas taman langit gelap.
Pengelolaan  taman  nasional  oleh  pihak  pengelola  Balai  taman  tasional  langit  gelap melakukan pengelolaan kolaboratif dalam hal pengelolaan kawasan wisata alam, pengelolaan kolaboratif  menjadi  salah  satu  jembatan  untuk  menjawab  kebutuhan  masyarakat  lokal, sehingga kehadiran taman nasional menjadi bentuk kehidupan sosial ekonomi mereka. Secara khusus, pengelolaan kolaboratif dipandang sebagai suatu cara untuk memperkenalkan tujuan- tujuan konservasi dan kesejahteraan dengan cara yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Taman nasional langit gelap sebagian besar masih milik Masyarakat sebagai hak ulayat. Keterlibatan pemerintah dengan para pihak suasta seperti PT Pertamina, (Alfamart).

## Manajemen Pengelolaan

## Dinas Pariwisata
Informasi  menunjukan  bahwa  Pengelolaan  di  lokasi  Taman  Nasional  Langit  Gelap dikelola  langsung  oleh  Dinas  Pariwisata  Provinsi  adanya  hubungan  antara  dengan  Kebijakan Lingkungan  Hidup,  Keantariksaan,  kehutanan,  Maritim  dan  Ketenaganukliran  bekerja  sama dalam hal mengelola Kawasan wisata alam yang dimana Taman Nasional ini termaksud dalam kawasan  wisata  alam.  perlunya  kerjasama  lintas  sektor  dalam  pengelolaan  suatu  kawasan wisata alam. Setiap instansi memiliki tanggung jawab dan keahlian unik yang relevan dengan aspek-aspek  tertentu  dari  pengelolaan  lingkungan,  kegiatan  antariksa,  kehutanan,  maritim, dan  ketenaganukliran.  Kolaborasi  di  antara  mereka  memungkinkan  pengelolaan  yang komprehensif dan terpadu.
Melibatkan  mereka  dalam  proses  pengambilan  keputusan  kreativitas  dan  partisipasi pengelolaan  objek  wisata  alam  di  dukung  oleh  aspek  yuridis,  segi  kelembagaan,  sarana prasarana,  anggaran  dan  aparatur.    Dapat  memastikan  bahwa  kepentingan  mereka dipertimbangkan untuk mencapai tujuan mengacu pada langkah-langkah konkret yang diambil oleh  pihak  pengelola  wisata  alam  untuk  mengatur  dan  mengelola  kawasan  tersebut.  Hal  ini bisa  termasuk  pembentukan  struktur  organisasi,  penetapan  kebijakan  dan  regulasi, pengembangan  program-program  edukasi  dan  konservasi,  serta  pelaksanaan  kegiatan pemantauan dan evaluasi.
Pengorganisasian  adalah  sebagai  proses  kegiatan  penyusunan  struktur  organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur  organisasi  organisasi  pengelola  Taman  Nasional  Langit  Gelap,  berbagai  bentuk terobosan  perubahan  dilakukan  melalui  optimalisasi  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dalam
mendukung efektifitas pengelolaan, berikut adalah struktur pengelola wisata Taman Nasional Langit Gelap, sebagai berikut: Kepala Dinas, sekretaris, di bantu oleh 1) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata  2)  Kepala  Bidang  Industri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  3)  Kepala  Bidang Pemasaran Pariwisata 4) Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## Masyarakat
Pengelolaan  oleh  masyarakat  dalam  kawasan  Taman  Nasional  dimaksudkan  untuk mengurangi dampak kerusakan ekosistem kawasan, keterlibatan masyarakat lokal dan peserta didik dalam meningkatkan kesejahteraannya di sisi lain. Dengan pengelolaan kolaboratif maka pemanfaatan  Taman  Nasional  sebagai  kawasan  konservasi  sekaligus  sumber  daya  ekonomi yang ada di dalamnya dapat berjalan secara bersamaan, tetapi dengan pertimbangan bahwa upaya  pemanfaatan  ekonomi  itu  tidak  lepas  dari  tujuan  konservasi.  Dengan  pengelolaan kolaboratif,  yang  disuguhkan  kepada  Masyarakat  lokal  tidak  lagi  hanya  hal-hal  yang  baik tentang  manfaat  Taman  Nasional  apabila  terpelihara  dengan  baik  dengan  mengajak masyarakat  memelihara  kelestarian  kawasan  Taman  Nasional,  tujuan  akan  terwujud  apabila mereka merasa tidak kehilangan hak-hak sosial dan ekonomi yang diperoleh dari kawasan yang kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional.

## Pihak Investor
Informasi  di  atas  menunjukkan  dalam  hal  pengelolan  taman  nasional  bukan  hanya pihak  Dinas  Pariwisata  saja  yang  melakukan  pengelolaan  Kolaboratif  melainkan  stakeholder yang  bekerjasama  dengan  pemerintah  juga  menerapkan  pengelolaan  kolaboratif  yaitu  Dinas pariwisata yang dalam hal ini mengelola wisata alam taman nasional langit gelap, sangat perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan pengelola obyek wisata itu sendiri seperti pihak investor  baik  itu  PT  dan  pertokoan  lainnya  dalam  merencanakan  dan  pengembangan  objek wisata ini ke depannya disamping itu sistem pengelolaan kolaboratif dimasukan dalam upaya pengelolaan  kawasan  wisata  alam.  Taman  nasional  langit  gelap  sebagian  besar  masih  milik masyarakat sebagai hak ulayat. Keterlibatan pemerintah dengan para pihak suasta seperti PT Pertamina, Alfamart untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta untuk meningkat ekonomi masyarakat sekitar lokasi taman langit.

## Zonasi dan Regulasi: Penetapan Zona Langit Gelap:
Menetapkan zona-zona tertentu di dalam taman nasional yang harus dijaga dari polusi cahaya.  Hal  ini  dapat  mencakup  pengaturan  tingkat  pencahayaan  pada  malam  hari  untuk melindungi area yang sangat peka terhadap cahaya buatan. Detail pengaturannya masih perlu dibahas tapi bisa diusulkan misalnya dalam radius 5 km dari Obsnas, tidak boleh ada lampu di luar  rumah/bangunan  kecuali  lampu  jalan  yang  cahayanya  tidak  terlalu  terang  dan menggunakan tudung; lampu teras tidak terlalu terang dan cahayanya tidak melebar jauh ke luar (bisa dibantu dengan tudung lampu); setiap jendela harus dilengkapi dengan gorden yang efektif untuk meredam cahaya ke luar.
Di radius antara 5 dan 10 km, serupa dengan zona sebelumnya namun diperbolehkan memasang  lampu  di  luar  rumah/bangunan  (misalnya  untuk  pekarangan)  dengan  memakai tudung  dan  lampu  yang  tidak  terlalu  terang.  Di  radius  antara  10  dan  15  km,  serupa  dengan zona  sebelumnya  namun  dibolehkan  memakai  lampu  yang  lebih  terang.  Di  semua  zona tersebut,  digunakan  tipe  lampu  khusus  yang  cahayanya  tidak  menyilaukan  (misalnya warm- white  bulbs ).  Zonasi  Taman  Langit  Gelap  ini  akan  digunakan  untuk  pengembangan  wisata astronomi ( astrotourism ) yang dipadukan dengan wisata alam dan budaya sekitar. Regulasi/ undang-undang dan Peraturan Gubernur
a. Surat keputusan Mutis bebergte, zulfbestur nomor: 4/1 tanggal 31 Maret 1928, sebagai hutan  tutupan.   Setelah  kemerdekaan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  mengeluarkan surat  keputusan  Nomor  1  Tahun  1974  tanggal  10  Januari  1974  yang  kemudian
ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um/10/1974 tanggal 10 Oktober 1974 di bawah pengelolaan Dinas Kehutanan Provinsi NTT. Secara administrasi Kawasan hutan Timau terletak di 2 (dua) wilayah pemerintahan yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) seluas 9.888,78 Ha (80,29 %) dan Kabupaten Timor Tengah  Utara  (TTU)  seluas  2.426,83  Ha  (19,71  %),  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT). Kawasan hutan ini tepatnya berada di Kecamatan Fatumnasi dan Tobu di TTS; Kecamatan Miomaffo Barat dan Mutis TTU. Ada 10 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan ini,  yaitu:  Desa  Kuannoel,  Fatumnasi,  Nenas  dan  Nuapin  di  Kecamatan  Fatumnasi;  Desa Tutem, Tune dan Bonleu di Kecamatan Tobu; Desa Noepesu dan Fatuneno di Kecamatan Miomaffo Barat; Desa Tasinifu di Kecamatan Mutis.
b. Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  Nomor  85  Tahun  2019.  (Pedoman Percepatan  Pelaksanaan  Pengembangan  Pariwisata  Estate  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur 2019-2023).
UU  Nomor  9  Tahun  2015  yang  berkaitan  dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2019 tentang Pasal 3 dari Bab 1 Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Tahun  2018-2023  menegaskan komitmen untuk mewujudkan pengembangan sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi  daerah.  Fokus  utama  adalah  meningkatkan  jumlah  kunjungan  wisatawan  di daerah  serta  meningkatkan  kualitas  infrastruktur  fisik  dan  non-fisik  yang  mendukung sektor  pariwisata.  Untuk  mencapai  tujuan  ini,  percepatan  pengembangan  Pariwisata Estate menjadi prioritas
c. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2020 (Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Estate)
Berdasarkan UU Nomor 64 Tahun 1958 merupakan undang-undang yang penting dalam sejarah  pembentukan  entitas  administratif  di  wilayah  Indonesia  pada  tahun  1958. Undang-undang  ini  diterbitkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1958 Nomor 115, dengan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649. Tujuan utama  dari  UU  ini  adalah  untuk  mengatur  pembentukan  daerah-daerah  tingkat  I  di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Salah satu dampak penting dari UU ini adalah peningkatan fokus pada potensi pariwisata di wilayah-wilayah yang tercakup dalam regulasi tersebut. Dengan adanya pembentukan daerah-daerah  baru,  terbuka  peluang  untuk  mengembangkan  sektor  pariwisata  secara lebih  terarah  dan  efektif.  Langkah  ini  sesuai  dengan  upaya  pemerintah  pada  waktu  itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata.
d. Keputusan  Gudernur  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor:  220  /Kep/Hk/2020  (Kawasan  Wisata Sasaran Pengembangan Pariwisata Estate Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021) Peraturan  Gubernur  tahun  2021  yang  menguraikan  tentang  pengembangan  pariwisata ekonomi  kreatif  di  daerah  menggambarkan  komitmen  pemerintah  untuk  memajukan sektor  pariwisata  sebagai  sumber  ekonomi  yang  potensial.  Namun,  upaya  ini  dihadang oleh  berbagai  tantangan,  terutama  terkait  konflik  dengan  masyarakat  asli  dan  masalah pengalokasian  adan  (pembiayaan)  Konflik  dengan  masyarakat  asli  sering  kali  timbul karena  perbedaan  visi  antara  pemerintah  dan  komunitas  lokal  mengenai  pengelolaan tanah adat dan sumber daya alam.
e. Keputusan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor:  27  /Kep/Hk/2022  (Kawasan  Wisata Sasaran Pengembangan Pariwisata Estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahijn 2022 Dengan  demikian,  melalui  penetapan  Kawasan  hutan  lindung  Timau,  yang  kawasannya dikenal  dengan  nama  tempat  Lelogama  sebagai  destinasi  wisata  sasaran  siang/malam bagi  pengunjung  dan  dukungan  terhadap  pengembangan  ekonomi  kreatif,  Pemerintah Provinsi  NTT  menegaskan  komitmennya  untuk  mengembangkan  potensi  pariwisata  dan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan adanya potensi ekonomi yang bisa di manfaatkan
bagi masyarakat setempat, termasuk peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta  memperkuat  identitas  dan  keberlanjutan  budaya  lokal  membuat  Timau  semakin popular di kalangan wisatawan bukan hanya keindahan alam tetapi juga hasil tani, ternak, yang mendukung.

## Faktor Pendukung Dan Penghambat Taman Nasional Langit Gelap Timau Faktor Pendukung
Pariwisata  pada  dasarnya  adanya  factor  pendukung  bagi  sebuah  destinasi.  Factor pendukung  pariwisata  juga  dirasakan  oleh  Taman  Nasinal  Langit  Gelap  setelah  adanya kunjungan wisatawan. Meskipun belum dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, namun  adanya  kunjungan  wisatawan  sudah  berdampak  pada  beberapa  aspek  di  Taman Nasional  itu  sendiri.  Dampak  pariwisata  tersebut  dapat  dilihat  dari  aspek  budaya,  ekonomi, Pertanian (Kebun Kopi, jeruk keprot), Peternakan, Objek Wisata, Sarana dan Prasarana

## Faktor Penghambat
Pariwisata  pada  dasarnya  adanya  factor  penghambat  bagi  sebuah  destinasi.  Factor penghambat  pariwisata  juga  dirasakan  oleh  Taman  Nasional  Langit  Gelap  setelah  adanya kunjungan  wisatawan  yang  menyebabkan  kunjungan  merasa  kurang  nyaman  dan  merasa terganggu. Di lokasi wisata taman langit ini terdapat beberapa factor penghambat yang sering ditemukan antara lain:
a. Sosial  dan  Budaya:  Perubahan  Sosial  berupa  peningkatan  aktivitas  ekonomi  dan pariwisata  dapat  membawa  perubahan  sosial  dan  budaya  dalam  masyarakat  setempat. Masyarakat  setempat  adalah  penduduk  asli  atau  yang  tinggal  di  sekitar  destinasi  atau tempat  wisata.  Integrasi  masyarakat  setempat  mencakup  keterlibatan  mereka  dalam kebijakan, pengembangan, dan pengelolaan destinasi wisata. Sebagai destinasi wisatawan dari  berbagai  penjuru  daerah,  Lelogama  mengalami  pencemaran  lingkungan  akibat sampah yang banyak berserakan di sekitar pinggir jalan dan daerah wisata sebagai akibat dari perilaku wisatawan yang membuang sampah sembarangan.
b. Juru parkir liar: Fenomena juru parkir liar di kota kota besar menjadi masalah yang perlu penanganan secara komprehensif, tidak hanya masalah pendapatan daerah tapi lebih ke penanganan aspek sumber daya manusia seperti juru parkir. Sehingga hal ini menjadikan oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  mengelola  kawasan  parkir  di  badan  jalan, maupun  di  lahan  yang  bukan  merupakan  kawasan  parkir,  dengan  adanya  hal  tersebut menjadikan parkir di tepi jalan umum diminati masyarakat sebab dianggap lebih praktis, namun  hal  ini  memberikan  dampak  kepada  arus  lalu  lintas  di  Kawasan  wisata  ataman langit yang mengakibatkan kemacetan parah dan berakibat terjadi kecelakaan. Juru parkir (jukir) liar selalu diawali pengguna jasa parkir yang ingin mencari kemudahan dalam parkir tanpa memperhitungkan keamanan dan juga ketertiban.

## 5. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa kawasan  taman  langit  gelap  memiliki  sekurangnya  10  (sepuluh)  obyek  berupa  wisata astronomi, tur wisata, hutan lindung, pemandangan padang sabana, air terjun, batu basusun, bukit teletabies, air panas Oe’ham, rumah adat ame kubu, kain adat amfoang yang potensial untuk dijadikan sebagai destinasi wisata sejarah, namun saat ini sebagian besar di antaranya dalam  kondisi  yang  kurang  terawat.    Model  pengelolaan  taman  nasional  langit  gelap  yaitu Kolaborasi  dinas  pariwisata  dan  Kebijakan  Lingkungan  Hidup,  Keantariksaan,  kehutanan, Maritim  dan  Ketenaganukliran  BRIN,  kolaborasi  Pemerintah  dengan  Masyarakat,  Kolaborasi pemerintah dengan investor. Zona taman langit di radius 5 km dari Obsnas, tidak boleh ada lampu di luar rumah/bangunan. Di radius antara 5 dan 10 km, diperbolehkan memasang lampu di  luar  rumah/bangunan  (misalnya  untuk  pekarangan)  dengan  memakai  tudung  dan  lampu
yang  tidak  terlalu  terang.  Di  radius  antara  10  dan  15  km,  serupa  dengan  zona  sebelumnya dibolehkan memakai lampu yang lebih terang dengan tipe lampu khusus yang cahayanya tidak menyilaukan (misalnya warm-white bulbs ). Faktor pendukung dari pengelolaan taman nasional langit gelap yaitu budaya, ekonomi, pertanian, peternakan, objek wisata, sarana dan prasaran sedangkan factor penghambat adalah sosial dan budaya, juru parkir liar
Adapun  beberapa  saran  dari  penelitian  ini,  yakni  pengembangan  pariwisata  taman langit gelap, Kabupaten Kupang berada pada situasi yang sangat menguntungkan. Karena itu, pemerintah diharapkan memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki oleh taman langit gelap Timau untuk kesejahteraan masyarakat sekitar khususnya warga Amfoang. Perlu adanya Branding penataan kawasan taman langit gelap di kawasan Amfoang, sebagai wisata tematik agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

## Daftar Pustaka
Wiguna, Iqbal Prabawa., Dike Nabila Trivinggar, and Kurniawati Gautama. POLUSI Cahaya Dan Sirnanya  Estetika  Alami  Langit  Gelap  di  Kota  Bandung.  Jurnal  e-Proceeding  of  Art  & Design: Vol.6, No.2. 2019
Emanuel Sungging Mumpuni et al., Selayang Pandang: Observatorium Nasional Timau. Jakarta:
PT Gramedia. 2017.
Andriani,  Agustina.  2017. Observatorium  Nasional  Timor,  Angin  Segar  Pengembangan Kawasan Timur Indonesia . Buletin LAPAN Edisi Vol. 4. No. 2. Tahun 2017. Tangerang. Novia Annisa., dkk. Kajian Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Observatorium Astronomi Lampung (OAL): Bagian 3. Journal of Multidisciplinary Academic (JOMA), Vol. 3, No. 2, 2019
Andriani,  Agustina.  2017. Observatorium  Nasional  Timor,  Angin  Segar  Pengembangan Kawasan Timur Indonesia . Buletin LAPAN Edisi Vol. 4. No. 2. Tahun 2017. Tangerang.
Estherlita  Trya  Kawinda,  Pierre  H.  Gosal,  and  Hendriek  H.  Karongkong.  Planetarium  dan Observatorium  Di  Manado  “Konsepsi  Tata  Surya  Dalam  Gubahan  Bentuk  dan  Ruang Arsitektural”. 2017.
Gon,  Martha  Elisa  Kurniaty, Evaluasi  Kelayakan  Pembangunan  Jalan  Bokong-Lelogama  Di Tinjau Dari Aspek Teknik Dan Ekomnomi (Kupang Nusa Tenggara Timur, 2017) Haerani,  Nurul  Ulfa,  Muhammad  Kasnir,  and  Dan  Asbar, Strategi  Pengelolaan  Wisata  Pantai Berbasis  Kesesuaian  Dan  Daya  Dukung  Di  Kampung  Penyu  Kabupaten  Kepulauan Selayar , Journal  of  Indonesian  Tropical  Fisheries  ISSN (Makasar,  2019),  mmdclv https://doi.org/10.33096/joint-fish.v2i2.47
Ilham,  Wahyu,  Dailami,  and  Tirta  Mulyadi,  ‘Pelatihan  Sadar  Wisata  Masyarakat  Desa  Wisata Pandang  Tak  Jemu  Kampung  Bakau  Serip  Kelurahan  Sambau  Kecamatan  Nongsa  Kota Batam’, Jurnal Keker Wisata , 1.1 (2023), 87–98 https://doi.org/10.59193/jkw.v1i1.69
Isdarmanto, Dasar-Dasar  Kepariwisataan  Dan  Pengelolaan  Destinasi  Pariwisata ,  Pertama (Yogyakarta, 2017)
Sariang,  Gidion.  “Analisis  Kepuasan  Wisatawan  Dan  Strategi  Pengembangan  Wisata  Pantai Berkelanjutan  Di  Kabupaten  Mamuju.”  Tesis,  Pascasarjana  Universitas  Hasanuddin Makassar. 2021
Jafron Wasiq Hidayat and Novalanty Dini., Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Taman Nasional  Batang  Gadis,  Kabupaten  Mandailing  Natal,  Provinsi  Sumatera  Utara.  Jurnal Proceeding Biology Education Conference, Vol. 14 No. 1. 2017.
Laiskodat,  Viktor  Bungtilu,  ‘KEPGUB  NTT  NO  220  KEP  HK  2020  Tentang  Kawasan  Wisata Sasaran Pengembangan Pariwisata Estate Di NTT Tahun 2021’ (Kupang Nusa Tenggara Timur, 2021)
Laiskodat,  Viktor  Bungtilu,  ‘PERGUB  NTT  No  30  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Percepatan Pelaksanaan  Pengembangan  Pariwisata  Estate  Di  NTT’  (Kupang  Nusa  Tenggara  Timur, 2020)
Laiskodat, Viktor Bungtilu, ‘PERGUB NTT Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Estate Di NTT Tahun 2019-2023’ (Kupang Nusa Tenggara Timur, 2019)
Laiskodat, Viktor Bungtilu, ‘SK GUB NTT No 27/KEP/HK/2022 Tentang Kawasan Wisata Sasaran Pariwisata Estate Di NTT Tahun 2022’ (Kupang Nusa Tenggara Timur, 2022)
Rares,  Joyce  Jacinta,  ‘Manajemen  Pengelolaan  Taman  Nasional  Bunaken  Oleh  Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara’, MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah , 2.2 (2015), 36–43 http://jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/manajemen-ubhara/article/view/732/pdf
Rengganis,  Ladyes  Dewi,  Faturrahim  Faturrahim,  and  Rizal  Kurniansah,  ‘Peranan  Tokoh  Adat Dalam  Pelestarian  Rumah  Adat  Dusun  Beleq  Desa  Wisata  Gumantar  Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara’, Journal Of Responsible Tourism , 1.2 (2021), 63–74 https://doi.org/10.47492/jrt.v1i1.994 Resnawaty,  Risna,  ‘Strategi  Community  Practice  Dalam  Pengembangan  Pariwisata  Berbasis Masyarakat’, Share: Social Work Journal , 6.1 (2022) https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13152
Rijali,  Ahmad,  ‘Analisis  Data  Kualitatif’, Alhadharah:  Jurnal  Ilmu  Dakwah ,  17.33  (2019),  81 https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374
Ringa, Maria Bernadetha, Maria CB Manteiro, and Enos Kabu, ‘Strategi Pengembangan Wisata Tematik  Taman  Nasional  Langit  Gelap  Pada  Observatorium  Nasional  Timau  Di Kecamatan Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur’, Bisman - Jurnal Bisnis & Manajemen , 8.2 (2023), 12 https://doi.org/10.32511/bisman.v8i2.1191 Riyani,  Eko,  ‘Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengembangan  Obyek  Wisata  Alam  Air  Terjun Jumog  Dan  Dampak  Terhadap  Kondisi  Ekonomi  Masyarakat  (Studi  Di  Desa  Berjo Kecamatan  Ngargoyoso  Kabupaten  Karanganyar  Provinsi  Jawa  Tengah)’, Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi , 8.3 (2019), 218–25 Rorah, Ignatius Rolly Cun, and Ambrosius Markus Loho, ‘Membangun Identitas Budaya Melalui Pendidikan  Pada  Masyarakat  Minahasa,  Demi  Membangun  Identitas  Indonesia’, Jurnal Coltoure: Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu , 4.1 (2023) https://www.dictio.id/t/apa-
Sahil, Jailan, Mimin Henie Irawati Al Muhdar, Fachthur Rohman, and Istamar Syamsuri, ‘Sistem Pengelolaan Dan Upaya Penanggulanga Sampah Di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate’,
BIOeduKASI , 4.2 (2016), 478–87
Singgalen, Yerik Afrianto, and Elly Esra Kudubun, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata :  Studi  Kasus  Kelompok  Museum  Pemerhati  Sejarah  Perang  Dunia  Ke  II  Di’, Jurnal Cakrawala ISSN , 1693 (2019), 6248
Tandilino, Sari Bandaso, and Pasifikus Mala Meko, ‘Penerapan Community Based Tourism Di Desa Wisata Lamalera B Dalam Mendukung Pariwisata Estate Di Nusa Tenggara Timur’,
JUPAR-Jurnal Pariwisata , 3.1 (2020), 14–25 http://www.jurnal.pnk.ac.id/index.php/tourism/article/view/649
Taneo,  Malkisedek,  and  Stevridan  Yantus  Neolaka,  ‘Penguatan  Pemahaman  Tentang  Fungsi Dan Nilai Rumah Adat Lopo Bagi Masyarakat Adat Meto Di Desa Mnelalete Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  Untuk  Memperkuat  Pembelajaran  Sejarah’, Kelimutu  Journal  of Community Service (KJCS) , 2.2 (2022), 64–72 https://doi.org/10.35508/kjcs.v2i2.8999 Whitney, G.G., D.R. Foster, Y. Bozkurt, E. Armağan, G.G. Whitney, and D.R. Foster, ‘Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah’, Ph.D. Thesis, Central-South University of Technology, China , 76.3 (2008), 61–64
Widyarini,  I  Gusti  Ayu,  and  I  Nyoman  Sunarta,  ‘Dampak  Pengembangan  Sarana  Pariwisata Terhadap Peningkatan Jumlah Pengunjung Di Wisata Alam Air Panas Angseri, Tabanan’,
Jurnal Destinasi Pariwisata , 6.2 (2019), 217 https://doi.org/10.24843/jdepar.2018.v06.i02.p03
Wilson, DC, Velis, CA, Rodic, and L, ‘Integrated Sustainable Waste Management in Developing Countries’, Waste and Resource Management , 166 (2013), 52–68 Wood,  Megan  Epler, Ecotourism:  Principles,  Practices  &  Policies  for  Sustainability ,  ed.  by United  Nations  Publication, Travel  Medicine (United  Nations  Publication,  2018) https://doi.org/10.1016/B978-0-323-54696-6.00038-0
Yogaswara,  Herry,  ‘Taman  Nasional  Dalam  Wacana  Politik  Konservasi  Alam:  Studi  Kasus Pengelolaan  Taman  Nasional  Gunung  Halimun  Salak’, Jurnal  Kependudukan  Indonesia , 4.1 (2009), 73–89