SOSIALISASI PENTINGNYA ZAKAT DI LINGKUNGAN BONTOPARANG KELURAHAN BONTOKADATTO KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR SULAWESI SELATAN
Ismawati * , Sumarlin, Samsul, Nasrullah Bin Sapa dan Supriadi
1 Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
*Email: Ismaabbas@uin.ac.id

## Abstrak
Hadirnya undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat, menjadikan zakat di Indonesia semakin berkembang secara baik. Telah hadir banyak lembaga yang fokus dan konsen dalam mengolah  zakat,  baik  kegiatan  penghimpunan  dan  pendistribusian  zakat  dengan  profesional. Zakat  memberi  peran  penting  dalam  mengembangkan  kegiatan  sosial  kepada  masyarakat. Zakat  merupakan  pemenuhan  kewajiban  bagi  ummat  muslim,  serta  memiliki  potensi  yang cukup  besar  yang  harus  dikelolah  secara  maksimal.  Pemerintah  juga  memberikan  perhatian terhadap  keberadaan  zakat,  agar  dapat  terus  dikembangkan  karena  memberi  kontribusi kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema  Sosialisasi  Zakat  yang  dilaksanakan  oleh  program  studi  perbankan  syariah  fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Desa Bontokadatto Kecamatan  Polongbangkeng  Kabupaten  Takalar.  Sebelumnya  dilakukan  kegiatan  observasi untuk  meninjau  lokasi  kegiatan  sosialisasi  dan  mengajukan  untuk  izin  pelaksanaan  kegiatan. Pada  saat  kegiatan  dilaksanakan  menggunakan  metode  ceramah,  dengan  pemaparan  dari pihak Lembaga Amil Zakat yaitu Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)  Wilayah Makassar. Pemateri mnguraikan  tentang  zakat,  peran  dan  fungsi  zakat,  serta  pola  penghimpunan  dana  dan penyaluran  zakat.  Hasil  dari  kegiatan  ini  yaitu  warga  desa  Bontokadatto  yang  mengahdiri sosialisasi  ini  meperoleh  pengetahuan  tentang  zakat,  dasar-dasar  zakat,  jenis-jenis  zakat, penghimpunan zakat, serta menyaksikan dokumentasi bentuk pendistribusian zakat yang telah dilakukan oleh IZI Kota Makassar.
Kata Kunci : Sosialisasi Zakat, Kelurahan Bontokadatto

## PENDAHULUAN
Zakat adalah kekayaan yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau entitas bisnis untuk diberikan  kepada  siapa  yang  berhak  menerimanya  sesuai  dengan  Syariah  Islam.  Lembaga  Amil Zakat, selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu  pengumpulan,  pendistribusian  dan  pemanfaatan  zakat.  Manajemen  zakat  adalah perencanaan,  implementasi,  dan  kegiatan  koordinasi  dalam  pengumpulan,  distribusi  dan pemanfaatan zakat. (UU Zakat Nomor 23, 2011).
Secara etimologis, makna filantropi (filantropi) adalah kedermawanan, kedermawanan, atau kontribusi sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, philos (cinta) dan antropos (manusia), yang secara harfiah berarti konseptualisasi praktik memberi, melayani, dan berserikat secara sukarela untuk membantu orang lain yang membutuhkan sebagai  ungkapan  cinta.  Islam  sebagai  agama  syāmil  dan  kāmil  dan  rahmatan  lil'alamin menampilkan  dirinya  sebagai  agama  berwajah  filantropis.  Realitas  filantropis  ini  diambil  dari doktrin agama yang berasal dari al-Qur'an dan Hadits yang dimodifikasi oleh mekanisme perantara ijtihad sehingga muncul institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuannya adalah agar harta itu tidak boleh diedarkan di antara orang kaya saja. Filantropi Islam juga dapat diartikan sebagai amal berdasarkan  pandangan  untuk  mempromosikan  keadilan  sosial  dan  maslahat  untuk  masyarakat umum. (Kholis.dkk,2013)
Dalam  sejarah  zakat  di  zaman  Nabi  Muhammad  dan  pemerintah  setelah  masa  Nabi, ditemukan  bahwa  pemerintah  menangani  langsung  pengumpulan  zakat  dan  distribusinya.  Negara memiliki kewenangan untuk melantik seseorang atau mendirikan lembaga dalam mengelola zakat. Manajemen  zakat  semacam  itu  adalah  perwujudan  dan  pelaksanaan  firman  Allah  SWT sebagaimana diatur dalam surah al-Taubah, ayat 9: 103. Ayat ini secara eksplisit menuntut Negara untuk hadir secara langsung dalam memastikan bahwa kewajiban zakat dapat dipenuhi dengan baik
dan  tepat.  Atas  dasar  ayat  itu  para  ulama  fiqih  menyimpulkan  bahwa  wewenang  untuk  membuat zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang memiliki wewenang dan kuasa yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dalam  perbendaharaan  yurisprudensi  Islam,  ada  beberapa pandangan tentang otoritas pengelolaan zakat oleh negara. Pertama : zakat hanya bisa dikelola oleh negara. Kedua :  zakat  harus  diserahkan  kepada  amil  yang  ditunjuk  oleh  negara. Ketiga : pengumpulan  zakat  dapat  dilakukan  oleh  badan  hukum  swasta  di  bawah  pengawasan  negara. Keempat: zakat adalah kewajiban individu seorang Muslim yang harus dia selesaikan tanpa perlu intervensi  negara.  Seiring  dengan  perkembangan  sistem  pemerintahan  di  berbagai  negara  Islam, pengelolaan  zakat  memiliki  berbagai  bentuk,  ada  badan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah,  ada lembaga  yang  dijalankan  oleh  masyarakat  secara  langsung,  ada  lembaga  yang  didirikan  oleh masyarakat  dan  diakui  oleh  pemerintah.  Keragaman  tersebut  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari sejarah pengelolaan zakat. (Outlook Zakat, 2018).
Di  Indonesia,  praktik  filantropi  Islam  telah  mengakar  kuat  dalam  tradisi  masyarakat Indonesia dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Apalagi dengan situasi krisis moneter yang  masih  terasa  dan  berbagai  bencana  alam  yang  datang  dan  pergi  telah  merangsang  dunia filantropi  di  Indonesia.  Kegiatan  lembaga  sosial  merajalela  luar  biasa,  aliran  bantuan  uang  dan barang  tercatat  hingga  triliunan.  Khusus  untuk  filantropi  Islam,  lembaga  filantropi  Islam  selama hampir  tiga  dekade,  hadir  untuk  menjawab  masalah  kemiskinan.  Namun,  beberapa  mencoba memecahkan  masalah  ini  dari  akarnya.  Akar  masalahnya  ada  dua.  Pertama,  pemahaman masyarakat tentang filantropi Islam masih tradisional dan berorientasi pada amal. Studi CSRC telah mengkonfirmasi  bahwa  90%  lebih  banyak  zakat  dan  dana  amal  diberikan  langsung  kepada penerima  ( mustahik ).  Di  mana  sebagian  besar  ditakdirkan  untuk  tujuan  konsumtif  dan  jangka pendek. Kedua, lembaga filantropis yang ada (Lembaga Amil Zakat atau LAZ/Badan Amil Zakat atau  BAZ)  tidak  sinergis  dan  tidak  menekankan  pemberdayaan  masyarakat  yang  terintegrasi  dan berkelanjutan. Kita bisa membayangkan jika semua lembaga filantropi di tanah air ini bersatu dan bersinergi  dalam  bentuk  program  pengumpulan  dan  distribusi  dengan  menetapkan  skala  prioritas bersama.  Ini  akan  menjadi  dampak  yang  prestisius  dan  luar  biasa  yang  akan  diterima  oleh masyarakat.( imz.or.id)
Bersamaan  dengan  itu,  semangat  kebangkitan  zakat  juga  didorong  oleh  Ketua  Baznas  saat ini, Prof Bambang Sudibyo, yang juga menjabat sebagai menteri ekonomi dan menteri pendidikan nasional  saat  itu.  Estimasi  potensi  zakat  saat  ini  di  Indonesia  adalah  Rp  240  triliun  (naik  dari sebelumnya  'Rp  217  triliun').  Para  pengelola  dana  filantropi  Islam  (zakat,  infak,  shadaqah,  dan wakaf)  muncul  di  mana-mana  dan  dikelola  lebih  terstruktur  dan  beberapa  di  antaranya  sangat profesional.  Lembaga  filantropi  yang  berkembang,  terutama  sejak  akhir  1990-an,  mampu mengelola dana dalam program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang lebih terpola  dan  terukur.  Dibandingkan  dengan  lembaga  amil  zakat  informal  di  masjid,  lembaga filantropi  modern  lebih  greget  karena  penampilan  dan  visibilitasnya  di  mata  publik  lebih  kuat, walaupun  dilihat  dari  tingkat  keberhasilan  pengentasan  kemiskinan  masih  bisa  diperdebatkan ( republika.co.id ).
Objek zakat bukan hanya jenis-jenis barang atau harta benda kekayaan tertentu seperti yang dipahami  oleh  kebanyakan  muslim  selama  ini,  akan  tetapi  semua  jenis  barang  kepemilikan seseorang, tergolong objek zakat. Semua hasil jenis usaha apapun bentuknya menjadi objek zakat. Setiap pekrjaan, baik bersifat profesi maupun bukan bersifat profesi, dan baik bersifat jasa maupun bukan bersifat jasa, tergolong objek zakat. Pekerjaan apapun yang menjadi profesi orang muslim, jika penghasilan yang diperoleh dari padanya memenuhi semua syarat wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan  zakatny.  Ia  dihukum  berdosa  bila  tidak  menunaikan  zakat  atasnya.  Syarat-syarat zakat,  mayoritas  fukaha  menetapkan  syarat-syarat  zakat  sebagai  berikut:  Mukallaf,  Muslim  yang disyaratkan menunaikan zakat ialah yang telah mukallaf (balig dan berakal).
Menurut Nashi Ulwan (15-16) dalam Salim dan Munawwir (2018) mengkonfirmasikan, para fuqaha  dan  mujtahid  telah  sepakat,  bahawa  zakat  itu  diwajibkan  atats  setiap  muslim  yang  telah mukallaf serta memenuhi syarat-syarat lain yang telah dimaklumi. mereka hanya berbeda pendapat tentang  masalah  harta  anan  kecil  dan  orang  gila,  wajibkah  atau  tidak  wajibkah  dipungut    zakat atasnya.  Mengenai  masalah  terakhir  ini,  Nashi  Ulwan  (17)  dalam  Salim  dan  Munawwir  (2018) berpandangan, bahwa apabila harta anak kecil atau orang gila beku atau tidak dikembangkan dan hanya  berada  dibawah  kekuasaan  orang  yang  diberi  wasiat  berdasarkan  titipan  (amanah),  maka
sebaiknya berpegang pada pendapat Ubaid, al-hasan, mujahid, abu hanifah dan pengikutnya, yang menyatakan  tidak  wajib  zakat.  Hak  milik  penuh,  harta  yang  terkena  wajib  zakat  ialah  harta  yang menjadi hak milik Penuh atau dalam penguwasaan yang sempurna. Nashi Ulwan (17) dalam Salim dan Munawwir (2018)  mengatakan, yang dimaksud harta dalam penguasaan yang sempurna ialah harta  yang  tidak  ada  sangkut  paut  dengan  hak-hak  orang  lain,  dan  karenanya  pemiliknya  bebas melakukan tasharruf atasnya,  yaitu  menggunakannya  atau  memfungsikannya  menurut kehendaknya sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari padanya.
Peran  zakat  bagi  masyarakat  luas  sangat  dibutuhkan  dan  dapat  membantu  dalam tercapaicanya pembangungan secara berkelanjutan (SDGs). Pemerintah sangat memberi perhatian tentang perlunya zakat sebagai kontribusi untuk pengembangan ekonomi.  Kepala Kantor Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Lampung,  menjelaskan  secara  kelembagaan,  pemerintah  memiliki empat  peran  dalam  pengelolaan  zakat  dan  wakaf.  Peran  pertama  menurutnya  adalah  sebagai Regulator. Dalam peran ini pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan  yang  mengatur  tata  cara  pengelolaan  zakat  dan  wakaf  sebagai  penjabaran  dari ketentuan syari’ah maupun undang-undang. Yang kedua lanjutnya adalah peran sebagai motifator yakni  melaksanakan  berbagai  program  sosialisasi  dan  orientasi  baik  secara  langsung  maupun melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  terkait.  Hal  ini  dijelaskannya  saat  menyampaikan materi pada Workshop Literasi Zakat, Wakaf dan Launching Akselerasi Pengamanan Aset Wakaf Kanwil  Kemenag  Provinsi  Lampung.  Adapun  peran  pemerintah  yang  ketiga  lanjutnya  adalah sebagai fasilitator yakni menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional zakat baik perangkat lunak  maupun  perangkat  keras.  Pemerintah  berupaya  menfasilitasi  pengelolaan  zakat  dan  wakaf agar  dapat  melaksanakan  pengelolaan  secara  optimal. “Peran  yang  terakhir  adalah  sebagai koordinator  yakni  mengkoordinasikan  semua  lembaga  pengelola  zakat  dan  wakaf  disemua tingkatan  serta  melaksanakan  pemantauan  dan  pengawasan  terhadap  lembaga-lembaga  tersebut,” jelasnya. Peran-peran ini lanjutnya terus disesuaikan dengan kondisi kekinian dengan membangun paradigma  baru  pemberdayaan  zakat  dan  wakaf  sesuai  tantangan  zaman  dan  arus  baru pengembangan ekonomi syariah Indonesia. ( www.nu.or.id ).
Pemanfaatkan  teknologi  untuk  mobilisasi  dan  penyaluran  zakat.  Sehingga  rekening  zakat untuk  menampung  dana  zakat  dari  nasabah  perbankan.  Jadi  nantinya,  dari  penghasilan  nasabah yang telah mencapai nishab (batas terendah harta dikenai zakat) dapat secara otomatis disisihkan ke rekening.  "Perlu  juga  dikembangkan  platform  teknologi  yang  memudahkan  muzakki  dalam membayarkan  zakat  ataupun  menerima  bantuan  zakat,"  Ketiga,  mendorong  pemanfaatan  zakat yang  mendukung  pengurangan  kemiskinan  dan  peningkatan  kesejahteraan.  Pengelola  zakat  harus menyalurkan  dana  zakat  pada  kegiatan-kegiatan  yang  memiliki  korelasi  yang  jelas  dengan  upaya mengatasi  kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  mustahik.  Perlu  indeks  yang  dapat mengukur  tingkat  dampak  zakat  dalam  mengatasi  kemiskinan,  sehingga  dapat  meningkatkan kepercayaan para muzakki kepada pengelola zakat. Keempat, mewujudkan database zakat nasional yang terintegrasi. Dengan database terintegrasi dapat diperoleh data muzakki, mustahik, pengelola zakat,  jumlah  zakat  terkumpul,  jumlah  mustahik  yang  terbantu  dengan  zakat,  ataupun  jumlah mustahik  yang  berubah  menjadi  muzakki.  Hal  ini  juga  mencegah  penumpukan  bantuan  zakat  di suatu  daerah,  sekaligus  menyelaraskan  program  pembangunan  nasional  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Kelima,  memanfaatkan zakat untuk  mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Nantinya, Bambang berharap, zakat sebagai salah satu komponen penting dalam arsitektur keuangan syariah harus terintegrasi dengan pengembangan keuangan dan ekonomi  syariah.  Beberapa  kebijakan  yang  perlu  dikembangkan  antara  lain  adalah  penggunaan rekening  syariah  dalam  penerimaan  dan  penyaluran  zakat.  Jika  semua  pengelola  zakat menggunakan  rekening  bank  syariah,  maka  mau  tidak  mau  setiap  muzakki  akan  membayarkan zakat  melalui  rekening  syariah.  Begitu  pun  apabila  semua  mustahik  membuka  rekening  zakat, maka semua penyaluran bantuan zakat juga akan melalui rekening syariah.( kontan.co.id ) Sri  Mulyani  Ingin  Zakat  Dikelola  Seperti  ‘Pajak’  ini  menimbulkan  beragam  reaksi.  Pada kolom tersebut, 80% reaksi yang terekam adalah reaksi marah dan ada 73 komentar sampai tulisan ini  ditulis  dalam  nada  yang  beragam.  Pokok  persoalannya  bermula  pada  judul  yang  menyatakan bahwa  ada  keinginan  pemerintah,  diwakili  oleh  Menteri  Keuangan,  untuk  mengelola  zakat sebagaimana  pajak.  Sederhananya,  pengelolaan  zakat  ingin  diambil  alih  oleh  pemerintah.  Ini
seakan  menjadi  jalur  lanjutan  perdebatan  dalam  isu  dana  haji  di  mana  sebagian  masyarakat menganggap pemerintah ingin mengambil dana umat.
Padahal,  jika  dicermati,  tidak  ada  sama  sekali  keinginan  itu.  Kalimat  yang  dikutip  secara langsung dalam berita itu menyatakan dengan jelas bahwa Ibu Sri Mulyani hanya menyampaikan “Harapan  kepada  pihak  pengelola  zakat  yang  hadir  di  acara  AIFC  2017  agar  dana  zakat  bisa dikelola  dengan  lebih  baik.  Kemudian  beliau  membandingkan  dengan  pengelolaan  pajak.  Itu  saja yang beliau sampaikan dan ini perlu diluruskan. Lalu jika ini sebuah harapan, apakah kita biarkan menjadi  harapan  saja?  Ini  menarik.  Sejatinya  masyarakat  memang  merindukan  dana  zakat,  infaq, sedekah, dan wakaf (ziswaf) dikelola oleh lembaga penyalur yang kredibel”
Hal ini dibuktikan dengan munculnya lembaga-lembaga penyalur ziswaf yang cukup dikenal dan dipercaya masyarakat, meskipun kita sudah memilik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Bahkan  bila  Hari  Raya  Idul  Adha  tiba,  lembaga-lembaga  tersebut  dipercaya  masyarakat menyalurkan  hewan  kurban.Fenomena  ini,  sekali  lagi,  menunjukkan  bahwa  masyarakat  kita memang merindukan dan membutuhkan lembaga penyalur ziswaf yang bisa mereka percaya. Apa yang  membuat  lembaga-lembaga  ini  dipercaya  masyarakat?  Adakah  yang  bisa  dipelajari pemerintah  dari  tata  kelolanya?Poin  utama  keberhasilan  lembaga-lembaga  ziswaf  ini  yakni  pola pertanggungjawaban  yang  baik.  Mereka  melaporkan  setiap  kegiatan  penyaluran  dan terdokumentasi  dengan  baik,  melalui  media-media  sosial.  Mereka  berinteraksi  dengan  para donatur.  Bahkan  ada  pola  pertanggungjawaban  personal  kepada  donatur  rutin  berupa  laporan pelaksanaan  kegiatan  yang  dikirim  khusus  ke  alamat  ( email )  donatur.  Ini  pula  yang  menjadi tantangan  utama  pemerintah  jika  ingin  mendapat  kepercayaan  masyarakat  dalam  penyaluran ziswaf.( kemenkeu.go.id )
Salah  satu  daerah  yang  memiliki  potensi  dalam  mengambangkan  zakat  yaitu  Kabupaten Takalar  diantaranya  Kelurahan  Bontokadatto  Kecamatan  Polongbangkeng  Selatan  Sulawesi Selatan.  Program  studi  perbankan  syariah  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  Universitas  Islam Negeri  Alauddin  Makassar  telah  melaksanakan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  tema Sosialisasi Zakat dengan melibatkan salah satu Lembaga Amil Zakat yang perpengalaman di Kota Makassar. Lembaga amil Zakat tersebut adalah Inisitif Zakat Indonesia Wilayah Makassar.
Yayasan  Inisiatif  Zakat  Indonesia (IZI)  dilahirkan  oleh  sebuah  lembaga  sosial  yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam  memelopori  era  baru  gerakan  filantropi  Islam  modern  di  Indonesia  yaitu Yayasan  Pos Keadilan  Peduli  Ummat (PKPU).   Dengan  berbagai  konsideran  dan  kajian  mendalam,  IZI dipisahkan (spin-off) dari  organisasi  induknya  yang  semula  hanya  berbentuk  unit  pengelola  zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014. Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang  kuat  untuk  membangun  lembaga  pengelola  zakat  yang  otentik.  Dengan  fokus  dalam pengelolaan  zakat  serta  donasi  keagamaan  lainnya  diharapkan  IZI  dapat  lebih  sungguh-sungguh mendorong  potensi  besar  zakat  menjadi  kekuatan  real  dan  pilar  kokoh  penopang  kemuliaan  dan kesejahteraan  ummat  melalui positioning lembaga  yang  jelas,  pelayanan  yang  prima,  efektifitas program  yang  tinggi,  proses  bisnis  yang  efisien  dan  modern,  serta  100% shariah compliance sesuai sasaran ashnaf dan maqashid (tujuan) syariah. (izi.or.id)

## METODE
Metode  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  digunakan  antara  lain  menggunakan  tahapan- tahapan  pelaksanaan  sosialisasi  pentingnya  Zakat  bagi  Warga  Muslim  di  desa  Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, antara lain:
1. Tahap Persiapan
Pada  tahap  ini  dilaksanakan  observasi  lokasi,  kemudian  mengajukan  ijin  pelaksanaan kegiatan  pengabdian  masyarakat  ke  pemerintah  setempat  lingkup  kelurahan  Bontokadatto. Kemudian  menyiapkan  pemateri  yang  mumpuni  tentang  tema  pengabdian  masyarakat  dan materi  yang  akan  dibagikan  masyarakat.  Kemudian  sebelum  pelaksanaan  pelatihan  maka disiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut.
2. Tahapan Sosialisasi
Adapun metode yang digunakan pada tahapan sosialisasi yaitu;
a. Penyampaian  materi  tentang  zakat,  sebagai  bahan awal  untuk  mengetahui tengtang  zakat, dan  perannya  bagi  perekonomian.  Motivasi  bagi  peserta  untuk  termotivasi  untuk  dapat mengeluarkan  zakat  bagi  yang  sudah  terkena  wajib  zakat.    Selain  itu  dari  pihak  lembaga IZI menyampaikan proses pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat. Kemudian peran zakat bagi perkembangan suatu daerah yang ada disekitar.
b. Penyampaian  tentang  tata  cara  mengeluarkan  zakat,  kriteria  wajib  zakat,  barang-barang yang  wajib  dikeluarkan  zakat,  serta  pihak-pihak  yang  berhak  menerima  zakat  Kabupaten Takalar yang banyak berprofesi sebagai petani.
c. Selanjutnya,  pihak  IZI  juga  menyampaiakan  uraian  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan selama  mengelolah  zakat  di  Kota  Makassar.  Selain itu  IZI  Makassar juga  menyampaikan tentang  program  beasiswa  yang  selama  ini  banyak  diterima  oleh  mahasiswa-mahasiswa yang sedang studi di kota Makassar. IZI Makassar juga memliki program rumah singgah, bagi pasien yang tidak memiliki tempat tinggal saat memeriksa kesehatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  sosialisasi  Zakat  bekerjasama  dengan  IZI  Makassar,  yang  dihadiri  oleh  warga desa  Bontokadatto  Kecamatan  Polongbangkeng  Selatan  Kabupaten  Takalar.  Peserta  yang  hadir mengikuti kegiatan sosialisasi zakat berjumlah 40 orang.  Peserta sangat antusias dalam mengikuti menyimak sosialisasi ini.
Materi tentang zakat yang disampaikan oleh IZI Makassar sebagai jalan untuk mengenalkan zakat  yang  ada  saat  ini.  Materi  yang  disampaikan  tentang  peran  dan  perlunya  zakat  dalam kontribusi  ekonomi  suatu  daerah.  Disampaikan  pula  jenis-jenis  zakat,  proses  penghimpunan zakatnya,  dan  proses  penyaluran  zakat.  Kemudian  disampaikan  tentang  perkembangan  zakat  saat ini,  dan  dapat  menjadi  pengumpulan  zakat  di  daerah.  Peserta  begitu  antusias  dalam  sosialisasi tersebut,  terliha  dalam  kegiatan  tanya  jawab.  Banyak  peserta  yang  bertanya  dan  ingin  mengenal lebih  dalam  tentang  zakat.  Dokumentasi  selama  sosialisasi  zakat  dapat  dilihat  pada  gambar dibawah ini;
Gambar 1. Peserta Sosialisasi Zakat Desa Bontokadatto
Gambar 2. Penyampaian Materi Zakat dari IZI Kota Makassar
Gambar 3. Sosialisasi Zakat dihadiri Dosen Perbankan Syariah

## Gambar 4. Warga menyimak penjelasan tentang Zakat
Sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi zakat adalah warga masyarakat  desa  Bontokadatto  Kecamatan  Polongbangkeng  Selatan  Kabupaten  Takalar  Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dihadiri tidak kurang dari 40 peserta. Bentuk dan metode kegiatan sosialisasi zakat  yang  dilakukan  adalah  didahului  tentang  survei lapangan  dan  mengajukan izin  pelaksanaan kegiatan.  Pada  tahap  pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  zakat  disampaikan  pengenalan  tentang zakat,masyarakat  mengenal  zakat  dan  seluk  beluknya,  terutama  tentang  pengumpulan  dan pendistribusian zakat. Materi tentang pengolaan zakat disampaikan oleh para pemateri dan lembaga zakat  IZI  kota  Makassar.    Kemudian  peserta  dipersilahkan  untuk  tanya  jawab.  Indikator pelaksanaan  kegiatan  disajikan  pada  tabel  1.  Indikator  terdiri  dari  sasaran  dan  keluaran  dari pelaksanaan pengabdian masyarakat.
Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Zakat di Desa Bontokadatto
No Indikator Uraian Renaca/ Target Realisasi 1 Sasaran (Goal) Jumlah Peserta Kegiatan 40 Orang 40 Orang Pengenalan zakat Masyarakat Warga Desa Kadatto Warga Desa Kadatto Materi  Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Adanya respon positif dan keinginan peserta untuk mengenal Pengenalan zakat. Tentang dasar-dasar zakat, jenis-jenis zakat,  dan  tentang
zakat. Khususnya penghimpunan  dan pendistribusian. penghimpunan dan pendistribusian zakat 2 Keluaran (Output) Pengenalan  Peran  dan Pentingnya Zakat Memahami  tujuan dan  perlunya  untuk berzakat. Peserta  antusias  dan mengetahui  perlunya zakat. Penyajian materi tentang  perkembangan zakat Dapat memahami tentang perkembangan zakat Peserta mengetahui perkembangan zakat Penyampaian materi penghimpunan dana zakat. Transfer pengetahuan tentang penghimpunan zakat yang dilakukan IZI Makassar Peserta mengetahui strategi penghimpunan  zakat di masyarakat. Penyampaian materi proses  distribusi  zakat yang terkumpul Mengetahui  bentuk pendistribusian zakat  yang  telah dilakukan IZI Makassar. Peserta mengetahui dan melihat dokumentasi bentuk distribusi Zakat.
Pada  tabel  1.  Menunjukkan  bahwa  kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  dilakukan  dapat berjalan sesuai dengan rencana, dengan pengaturan secara baik. Sehingga kegiatan dapat terealisasi sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Hal  ini  menunjukkan  kegiatan  sosialisasi  zakat  di  desa Bontokadatto kerjasama antara Program Studi Perbankan Syariah dengan Lembaga Zakat IZI Kota Makassar, menjadi salah satu upaya untuk mengenalkan zakat dan perkembangannya, serta peran penting bagi perekonomian suatu daerah. Dalam berzakat dapat menjadi wujud kepedulian sesama dan perkembangan zakat diberbagai daerah.

## KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengangkat tema sosialisasi zakat, yang diadakan oleh  program  studi  perbankan  syariah  dengan  melibatkan  pelaku  lembaga  zakat  yaitu  lembaga Inisiatip  Zakat  Indonesia  (IZI)  Kota  Makassar.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  di  desa  Bontokadatto Kecamatan  Polongbangkeng  Kabupaten  Takalar.  Kegiatan  ini  dapat  berjalan  dengan  baik  dan lancar  dan  mendapat  antusias  yang  baik  dari  warga  yang  mengikuti  kegiatan  ini.  Sebagai  bentuk pengenalan  zakat  dan  perwujudan  dalam  perintah  agama,  pemenuhan  rukun  Islam  yang  kelima. Warga  akan  mengenal  tentang  dasar-dasar  zakat  dan  perkembangannya.  Masyarakat  begitu antusias  dalam  mengikuti  kegiatan  sosialisasi  karena  materi  yang  disampaikan  langsung  oleh pelaksana zakat di lapangan.
Perlu adanya tindak lanjutan untuk kegiatan sosialisasi zakat tidak sebatas pada pemaparan produk,  tetapi  juga  pada  dikembangkan  dalam  bentuk  pelatihan  pengelolah  zakat.  Sehingga sosialisasi zakat dapat berkembang lebih luas tidak hanya di Kabupaten Takalar. Kemudian bentuk kegiatan dibuat yang lebih menarik sehingga dapat menarik minat warga lebih banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Kholis, Nur.dkk. 2013. Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Journal LaRiba  Volume  7,  Nomor  1,  Yogyakarta  :  Departemen  Of  Islamic  Economic,  Universitas Islam Indonesia.
Salim,  Agus  dan  Munawwir  Anwar.  2018.  Analisis  Potensi  ZIS  (Zakat,  Infaq,  Sedekah)  Dalam Pengembangan  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah)  DI  LAZISMU  Kota  Parepare. Jurnal  Al-Ghinaa  Volume  4  Nomor  1.  Parepare:  Prodi  Perbankan  Syariah  Fakultas  Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare . Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Nasional. Outlook Zakat, 2018. http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/08/03/obbhw74-filantropi-islam-dan- kemiskinan, diakses pada tanggal 15 Maret 2017.
http://www.imz.or.id/new/article/42/mengentaskan-kemiskinan-melalui-filantropi-islam-berbasis- pemberdayaan-komunitas/?lang=id, diakses pada tanggal 11 Maret 2017.
https://nasional.kontan.co.id/news/punya-potensi-rp-217-triliun-pemerintah-terus-dorong- penyaluran-zakat-nasional, diakses pada tanggal 23 Januari 2020.
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendudukkan-ide-pengelolaan-zakat-
oleh-pemerintah/, diakses pada tanggal 23 Januari 2020.
https://www.nu.or.id/post/read/96166/empat-peran-pemerintah-dalam-pengelolaan-zakat-dan-
wakaf, diakses pada tanggal 23 Januari 2020.