## Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace

## Ratih Widowati
Program Studi Penerbitan, Politeknik  Negeri  Media Kreatif
E-mail: ratih.widowati@polimedia.ac.id Info Artikel Abstract Masuk: Diterima: Terbit: Keywords: Copyright, Marketplace Responsibility, Dispute Resolution The large number  of book piracy and/or unauthorized sellers in the marketplace is a serious legal problem. Book piracy has become  an industry  in Indonesia.  This is due to  the lack of law enforcement that occurs,  consumer  behavior that is not aware of copyright, and business  actors  who seek  profit by illegal means.  Business  actors in this case are not only sellers, but also the marketplace as a digital trading platform provider should also be responsible for selecting the goods to  be sold by the seller.  Unfortunately,  the focus  of law enforcement  on  copyright infringements  is still  focused  only  on piracy actors.  Marketplace  providers as an  important  element  in digital transactions  often  not  charged  with  legal responsibility. Therefore,  this  study  focuses  on  how  the  responsibility  of  the marketplace  and  the mechanism  for resolving copyright disputes that occur  in the marketplace.  This research  uses  normative legal research  methods.  The results  of this study  indicate  that there  is an  agreement  between  the  seller/partner/merchant  and  the marketplace  as  a  digital  trading  platform  provider.  From  this agreement,  the elements  of Article  10 of the  Indonesia  Copyright that  state  “ Managers  of  business  premises  are  prohibited  from allowing  the  sale  and/or  reproduction  of  goods  resulted  from Copyrights and/or  Related  Rights  infringements  in  the  location under  their  management. ” The  dispute  resolution  mechanism regulated  in  the  Copyright Law  consists  of  litigation  (civil and criminal) and non-litigation.

## Abstrak
Kata  kunci: Hak Cipta, Tanggung Jawab Hukum,  Marketplace, Penyelesaian Sengketa.
Corresponding  Author: Ratih Widowati
E-mail: ratih.widowati@polimedia.a c.id
DOI: 10.38043/jah.v5i2.3770
Maraknya  penjualan buku  dan atau  penjual yang tidak resmi  di marketplace  merupakan  masalah hukum.  Pembajakan  buku  pun sudah  seperti  menjadi  industri  di Indonesia.  Penegakan  hukum yang lemah, konsumen  yang abai, dan pelaku usaha yang mencari keuntungan  merupakan  mata  rantai  masalah  terkait  penegakan hak  cipta  pada buku  dan  karya  sastra  yang  lain.  Pelaku  usaha dalam  hal  ini  tidak  hanya  penjual,  namun  juga  marketplace sebagai penyedia lapak usaha juga semestinya  turut  bertanggung jawab  dalam  melakukan  seleksi  barang  yang  akan  dijual  oleh penjual.  Saat  ini  fokus  penegakan  hukum  pelanggar  hak  cipta karya  sastra  masih  terfokus  pada  pelaku  pembajakan  langsung. Penyedia  tempat  perdagangan  (marketplace)  sebagai  unsur penting  dalam  transkasi  elektronik  sering  kali  luput  dari tanggung  jawab  hukum.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini berfokus  pada bagaimana  tanggung jawab  pengelola marketplace
dan mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta pada jual beli karya sastra di marketplace.  Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  hukum  normative.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukan adanya hubungan hukum antara penjual/mitra/merchant  dengan  pengelola  marketplace  sebagai penyedia  platform  jual  beli  online.  Dari  hubungan  hukum  ini maka terpenuhi unsur  Pasal 10 UU Hak Cipta tentang  kewajiban dari pengelola  tempat  perdangan  yang juga  bertanggung  jawab atas  pelanggaran  hak  cipta  yang  terjadi  di  tempat  yang dikelolanya.  Adapun  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang diatur dalam UU Hak Cipta terdiri dari jalur litigasi (perdata dan pidana) dan jalur non litigasi.

## I. Pendahuluan
Era digitalisasi  membawa manusia menuju peradaban baru di mana kegiatan jual  beli  tidak  harus  selalu  bertemu  langsung.  Teknologi  tidak  hanya  memberi kemudahan berinterkasi namun juga menciptakan banyak peluang ekonomi. Tercatat dalam  data  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia,  pada  tahun 2020  terjadi  peningkatan transaksi usaha online sebanyak 24% dibanding tahun sebelumnya. 1 Masyarakat dapat memanfaatkan  situs marketplace sebagai  salah  satu  model  pasar digital untuk bertransaksi sesuai kebutuhan, baik sebagai konsumen maupun penjual. Barang  yang  diperjual-belikan  dalam marketplace pun  beragam,  dari  barang harian, barang mewah hingga barang antik. Seperti jual beli  karya sastra di  dalam - marketplace pun bukan menjadi hal yang asing maupun sulit. Karya sastra merupakan salah satu objek perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Menurut Pasal 40 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta, kategori termasuk  dalam  karya  sastra  adalah  buku,  pamflet,  perwajahan karya  tulis  yang diterbitkan, dan semua  hasil  karya tulis  lainnya. Sebagaimana dalam hak kekayaan intelektual lainnya, dalam hak cipta karya sastra pun terkandung unsur hak moral dan hak ekonomi  yang dilindungi. Untuk itu, segala bentuk  transaksi karya sastra mesti diperketat prosedurnya, apalagi dalam transaksi digital.
Buku merupakan salah satu karya sastra yang banyak ditemukan sebagai objek transaksi di marketplace . Pada satu judul buku yang sama, konsumen dapat menemukan beragam  penjual  dengan  harga  yang  bervariasi  dari  yang  murah  hingga  mahal. Walaupun demikian, tidak semua penjual tersebut mempunyai hak mendistribusikan maupun menjual secara resmi.  Buku  yang  lebih  murah  pun  terkadang berpontensi palsu. Dengan ragam harga yang murah konsumen tentu diuntungkan, namun tindakan pemalsuan  dan  atau  transaksi  karya  sastra  tanpa izin  adalah tindakan  illegal  dan melawan hukum.
Maraknya penjualan buku palsu dan atau penjual yang tidak resmi di marketplace merupakan masalah hukum  serius  yang  perlu  diperhatikan. Pembajakan buku  dari masa cetak hingga era digital  semakin canggih berkembang dan menjadi industri di Indonesia. Penegakan hukum yang lemah, konsumen yang abai, dan pelaku usaha yang mencari keuntungan secara melawan hukum merupakan mata rantai masalah terkait penegakan hak cipta pada buku dan karya sastra yang lain. Pelaku usaha dalam hal ini tidak hanya penjual, Penyedia tempat perdagangan (marketplace) sebagai penyedia lapak
1 Indonesia, BPS. (2021). Statistik  E-commerce  2021. Jakarta : Badan Pusat Statistik,  h. 49.
usaha juga semestinya turut bertanggung jawab dalam melakukan seleksi barang yang akan dijual oleh penjual. Saat ini fokus  penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas karya sastra masih terfokus pada pelaku pembajakan langsung. Marketplace sebagai unsur penting dalam transkasi elektronik sering kali luput dari tanggung jawab hukum. Marketplace seringkali berlindung dibawah perjanjian antara pihaknya dengan mitra penjual yang mengecualikan tanggung jawab terkait hak kekayaan intelektual.
Penelitian sebelumnya dengan tema perlindungan hak cipta pada buku, sudah pernah dilakukan namun berbeda dengan objek penelitian yang dilakukan peneliti pada jurnal ini. Penelitian sebelumnya antara lain :
1. Sulis T, Margo H. P. (2020). Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No.2 . Pada penelitian tahun 2020 ini berfokus pada perlindungan hak cipta terhadap buku elektronik secara teoritis dan yuridis. Selain itu penelitian juga membahas faktor yang mempengaruhi pembelian buku elektronik secara ilegal.
2. Helena L. S., Budi S., Anggita D., L. (2020). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia. Notarius, Vol. 13 No.  1.  Pada  penelitian  yang  diangkat  oleh  Helena,dkk  dibahas  mengenai pembajakan buku dan perlindungan hukum bagi pencipta buku.
Dari dua penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan fokus  penelitian yang diangkat oleh  peneliti.  Pada fokus  penelitian yang  diangkat dalam tulisan  ini  yaitu tentang tanggung jawab marketplace dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta yang terjadi pada  platform  yang  dikelola  oleh  pihak marketplace. Perbedaan  lainnya  mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Berangkat dari latar belakang masalah di atas, peneliti menyusun dua rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana tanggung jawab pengelola marketplace dalam hal  terjadi jual beli karya sastra yang melanggar hak cipta?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta pada jual beli karya sastra di marketplace ?

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Peneliti mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari bahan yang terkumpul akan dianalisis menggunakan variabel yang telah ditentukan. Dalam  menganalisis  penelitian  digunakan  pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pedekatan konseptual (conceptual approach).

## III. Hasil Dan Pembahasan
3.1. Tanggung  Jawab Pengelola Marketplace Dalam Hal Terjadi Jual Beli  Karya Sastra Yang Melanggar Hak Cipta
3.1.1. Hubungan Hukum Pengelola Marketplace dengan Mitra Penjual
Pada hubungan jual beli konvensional hanya dikenal dua pihak saja yaitu penjual dan pembeli  yang secara langsung melakukan transaksi pada suatu tempat tertentu.
Namun, dalam jual beli  secara online penjual dan pembeli  tidak langsung bertemu di suatu tempat dan bisa jadi melibatkan pihak lain yaitu penyedia jasa layanan digital. Dewasa ini, istilah pasar elektronik (Marketplace) dikenal sebagai salah satu bentuk penyedia  layanan transkasi online yang  banyak  digunakan masyarakat. Marketplace adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik. 2 Berbeda dengan jual beli  model e-commerce di mana konsumen berinteraksi langsung dengan penjual pada situs  milik  penjual, sedangkan  pada marketplace ada  pihak  lain  selain  pembeli  dan penjual, yaitu pihak peyedia layanan platform pasar online atau yang sering dikenal dengan  istilah marketplace .  Pihak marketplace mengelola platform  online bagi penjual/mitra/merchant  untuk  dapat  melakukan  transaksi  jual  beli  barang  pada platform milik  mereka  dengan adanya sebuah perjanjian sebagai landasan hubungan hukum keduanya.
Dalam suatu hubungan hukum terdapat adanya perjanjian yang diperlukan untuk menyatakan persetujuan dari para pihak terhadap suatu kontrak. 3 Perjanjian lahir dari kesepakatan yang  dilakukan  dua  atau lebih  orang  atau  kelompok  dan  melibatkan dirinya pada perjanjian tersebut. 4 Perjanjian ini dimaksud untuk menjamin kepastian bagi  para pihak. 5 Menurut  Pasal  1320 KUH  Perdata,  syarat  sah  perjanjian hingga melahirkan sebuah perikatan adalah : (1) Kesepakatan; (2) Kecakapan; (3) Suatu hal tertentu; (4) Kausa yang halal.
Syarat sah perjanjian ini pun diadopsi dalam hal perjanjian dilaksanakan secara elektronik atau online. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa “Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau  bentuk  kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh par a pihak.” Selanjutnya di dalam Pasal 47 ayat (2) PP  No. 82 Tahun 2012 disebutkan bahwa, kontrak elektronik  dianggap sah apabila:
a. Terdapat kesepakatan para pihak;
b. Dilakukan oleh  subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Terdapat hal tertentu; dan
d. Objek  transaksi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang- undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 6
Unsur  subyektif  dalam  perjanjian  yaitu  “kesepakatan”  dan  “kecapakan” merupakan  salah  satu  unsur  yang  harus  dipenuhi,  tidak  terpenuhinya  unsur  ini
2 Pasal 1 angka  3 Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  No.  210/PMK.010/2018 tentang  Perlakukan Perpajakan atas Transkasi Perdagangan Melalui SistemElektronik ( E-commerce ).
3 Meifriday,  J.A.,  (2020).  Hubungan  Hukum  Antara  Bukalapak  Sebagai  Marketplace  Dengan
Penjual Sebagai Merchant. Jurnal Privat Law , 8(2); 274-280 DOI: https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48420, h. 276. 4 Sinaga,  D.  H.,  &  Wiryawan,  I.  W.,  (2020).  Keabsahan Kontrak  elektronik  (E-Contract)  Dalam Perjanjian Bisnis. Jurnal Kertha Semaya, 8(9); 1385-1395 DOI:
https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p09, h. 1386.
5 Putri,  W.  S.,  & Budiana, Nyoman., (2018). Keabsahan Kontrak  Elektronik  Dalam Transaksi E- Commerce  Ditinjau  Dari  Hukum  Perikatan .  Jurnal  Analisis  Hukum ,  1(2);  300-309  DOI: https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.417, h. 302.
6 Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
berakibat perjanjian dapat dibatalkan. Unsur kedua yaitu unsur ojektif tentang “Suatu hal tertentu” dan “kausa yang halal” merupakan unsur objektif perjanjian yang apabila tidak terpenuhi berakibat perjanjian batal demi hukum. Kedua unsur dalam perjanjian ini wajib dipenuhi untuk menjadikan perjanjian sah dan berlaku menjadi hukum bagi para pihak.
Pasal  1338 ayat  (1)  KUHPerdata menyatakakan bahwa setiap  perjanjian yang dibuat  secara sah,  berlaku  sebagai  undang-undang bagi  yang  membuatnya. 7 Maka, keabsahan dari perjanjian ini berimplikasi pada hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Begitu  pula dalam perjanjian mitra   antara pihak penyedia marketplace dan penjual  atau merchant , para  pihak  harus  mematuhi  baik  unsur  subyektif  maupun obyektif dalam perjanjian.

## 3.1.2. Perlindungan Karya Sastra Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Di  dalam artikel berita  online  tahun 2021 yang lalu,  diangkat berita  mengenai kekecewaan dari penulis buku yang karyanya diperjual-belikan secara illegal pada situs jual beli  oline. Dikutip dari laman web portal berita tersebut “ Di sejumlah e-commerce masih ditemukan seller yang menjual  produk-produk ilegal yang salah satunya adalah buku bajakan. Hal ini pun membuat para penulis buku merasa cemas lantaran tidak adanya tindakan yang  tepat  yang  dilakukan  oleh  pihak  e-commerce  untuk  melindungi  hak  atas  kekayaan intelektual.” 8 Sayangnya, kasus demikian bukanlah yang pertama terjadi di  Indonesia dan selalu mejadi momok bagi penulis buku sebagai pelaku bisnis  di industry kreatif dan seni. Tentunya bagi seniman maupun penulis buku kepastian perlidungan atas hasil karyanya oleh hukum merupakan salah satu bentuk-bentuk apresiasi atas prestasi yang telah terwujud dan juga sebagai penghargaan dari sisi ekonomis.
Secara teori, dalam hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi  atas sebuah karya  yang  dapat  diklaim  oleh  pencipta. Batas  waktu  berlakunya  hak  moral  lebih panjang daripada hak ekonomi. Hak moral ini melekat secara abadi pada diri Pencipta dan tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat  dialihkan  dengan  wasiat  atau  ketentuan  lain  sesuai  peraturan  perundang- undangan. Termasuk dalam Hak Moral adalah :
a. Tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  Namanya  pada  Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b. Menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya;
c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi dis torsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi  Ciptaan, atau hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan diri  atau reputasinya. 9
7 Rizky,  A.,  &  Gorda,  A.A.A.N.  Sri  Rahay., (2019). Tinjauan Yuridis  Hukum  Pidana Indonesia Dalam  Mengatur  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Transaksi  Online  (E-Commerce) .  Jurnal Analisis Hukum ,  1(2); 130-147. DOI:  https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2170, h. 134.
8 Kompas.com. " Penulis Tere Liye Keluhkan Buku Bajakan Dijual di E-commerce,  Ini Komentar Lazada". Available  from  https://money.kompas.com/read/2021/05/25/090800226/penulis -tere-liye- keluhkan-buku-bajakan-dijual-di-e-commerce-ini-komentar.  (Diakses 01 Agustus 2022)
9 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak Cipta
Pada ketentuan Pasal 5 UU Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta mempunyai hak atribusi  dan hak integritas. 10 Hak atribusi ini  merupakan hak secara aktif untuk pencipta dapat mengatur mengenai pencantuman nama ataupun nama samaran pada karya ciptanya. Hak integritas ini merupakan hak bagi Pencipta untuk mempertahankan karyanya dan melarang orang lain menggubah baik sebagian maupun seluruhnya. Dari hal tersebut terlihat kedudukan hak moral berada lebih tinggi dari hak ekonomi, karena pencipta memiliki hak untuk menolak ciptannya di modifikasi meski hak ekonominya sudah  dilepaskan  kepada  orang  lain. 11 Namun demikian,  pelanggaran yang  paling sering dilakukan baik dengan sadar atau tidak dalam penggunaan karya sastra adalah pelanggaran terhdap Hak Moral Pencipta.
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, untuk melakukan:
a. Penerbitan Ciptaan;
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
c. Penerjemahan Ciptaan;
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f. Pertunjukan Ciptaan;
g. Pengumuman Ciptaan;
h. Komunikasi Ciptaan; dan
i. Penyewaan Ciptaan.
Dalam sebuah karya sastra tidak hanya bernilai dari  segi  imateriil  namun juga memiliki  nilai ekonomis yang sangat tinggi. Untuk itu pengaturan hak ekonomi dalm UU  Hak  Cipta  dibuat  secara  rinci  dengan  maksud  untuk  melindungi  kepentingan ekonomi dari Pencipta terhadap karya yang dibuat. Semua kegiatan ekonomi yang telah diatur dalam Pasl 9 ayat (1) tersebut perlu perjanjian pengalihan apabila tidak dilakukan secara langsung oleh Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta.
Pada  laman marketplace banyaknya karya  sastra berupa  buku  yang  diperjual- belikan dengan ragam penjual dan harga murah, tentu membuat konsumen menjadi lebih  diuntungkan.  Namun,  penjualan  sebuah  buku  pun  ada  aturannya.  Hanya distributor atau penjual resmi dan memiliki perjanjian dengan pemegang hak cipta atau pemegang hak cipta yang boleh menjualnya. Hal tersebut sebagaimana diatur di Pasal 9  ayat  (2)  UH  Hak  Cipta  “ Setiap Orang  yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.” Pasal 9 ayat (3) “ Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Peng gunaan Secara Komersial Ciptaan.” Pada  dasarnya,  pengakuan  hak  cipta  sebagai  hak  eksklusif  sama  dengan memberikan hak monopoli terhadap pencipta atau pemegang hak cipta.  Hak eksklusif ini memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menikmati sendiri manfaat  ekonomi  pada  ciptaan,  dengan  mengecualikan  orang  lain  yang  tanpa persetujuannya ikut  menikmatinya.  Hukum  melindungi  monopoli  serupa  itu  dan
10 Hawin,  M  &  Riswandi,  B.A.  (2018). Isu-Isu  Penting  Hak  Kekayaan  Intelektual  Di  Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University  Press, h. 21.
11 Pratama, B.  (2016). Prinsip Moral  Sebagai  Klaim Pada Hak Cipta  Dan Hak Untuk  Dilupakan (Right To Be Forgotten). Veritas  et Justitia ,  2, 327-354. DOI:  10.25123/vej.2270, h. 346.
ISSN: 1978-1520
mencegah orang  lain  mengambil  manfaat dari  ciptaannya secara tidak  adil. 12 Oleh karena itu, penjualan buku dan atau karya sastra lainnya tidak bisa dilakukan tanpa izin. Izin yang dimaksud, dalam dunia bisnis lazimnya dalam bentuk perjanjian. Dalam perjanjian pengalihan hak ekonomi atas sebuah ciptaan juga diatur oleh UU Hak Cipta. Perjanjian pengalihan tidak boleh dilakukan secara jual putus atau tanpa batas waktu, maksimal lamanya hanya boleh sampai 25 tahun. 13 Perjanjian jual putus dalam pengelolaan hak ekonomi  atas ciptaan mengharuskan Pencipta menyerahkan karyanya dengan imbalan sejumlah nilai tertentu, sehingga pembeli  berhak atas hak ekonomi ciptaan sepenuhnya dan selama jangka waktu ciptaan dilindungi. Pengaturan mengenai jual beli putus ini baru diatur melalui UU Hak Cipta tahun 2014, sebelumnya hal seperti ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai bukti bahwa  hukum  di  Indonesia  semakin  mendukung  perlindungan  terhadap  hak-hak Pencipta atas karyanya dari niat buruk orang lain.

## 3.1.3. Tanggung Jawab Pengelola Marketplace
Pada era digitalisasi ini, pelanggaran terhadap kekayaan intelektual sebuah karya sastra bukan hal sulit dan malah semakin mudah. Penggandaan buku misalnya, bisa saja dilakukan oleh  siapapun dengan memanfaatkan teknologi. Pemasaran buku bajakan pun lebih mudah, karena oknum penjual tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu pihak berwenang melakukan razia.   Dalam hal jual beli karya sastra yang tidak sesuai dengan UU Hak Cipta seperti buku bajakan maupun oleh penjual yang tidak resmi dilakukan pada marketplace maka pertanggung jawabannya tidak boleh berhenti hanya di penjual. Penjual/mitra/ merchant yang  akan  menggunakan  platform marketplace untuk berjualan tentu  tidak  sekonyong-konyong  membuka  toko  online  dan  menawarkan barang.  Pihak  penjual  dan marketplace sebelumnya  perlu  melakukan  kesepakatan bersama. Ada ketentuan atau aturan yang berlaku pada hubungan bisnis mereka yang mengatur hak dan kewajiban. Tentunya, pihak marketplace perlu mengetahui spesifikasi dari barang dan atau jasa yang akan dijual oleh mitra penjual tersebut. Kesepakatan atau perjanjian inilah yang menjadi dasar hubungan hukum antara penjual/mitra/ merchant dengan pihak marketplace . Perjanjian ini pun berlaku  sebagai hukum bagi  para pihak yang  sepakat,  maka  ketentuan  perjanjian  harus  juga  dipatuhi  bersama.  Apabila penjual/mitra/merchant  menjual  karya  sastra  kemudian  menjualnya  melalui marketplace maka  sudah  sewajarnya pihak marketplace mengetahuinya dan  menjadi kewajibannya pula untuk melihat lebih jauh apakah karya sastra tersebut asli dan resmi atau tidak sama sekali.
Sebagaimana diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  dan  ayat (3)  bahwa kegiatan  hak ekonomi atas ciptaan tidak boleh dilakukan tanpa izin, dan merupakan tindak pidana terhadap hak kekayaan intelektual. Apabila pihak marketplace dan mitra penjual sepakat untuk  menjual barang  tersebut,  maka berdasarkan hubungan hukum  yang  tercipta kedua pihak tersebut bersama-sama dapat dimintakan pertanggung jawaban. Hal ini sejalan dengan ketentuan dari Pasal 10 UU Hak Cipta yang menyatakan sebagai berikut :
12 Labetubun,  M.A.H.  (2018).  Aspek  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Buku  elektronil  (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual . Jurnal SASI ,  24(2); 138-149. DOI:10.47268/sasi.v24i2.128, h. 146.
“ Pengelola  tempat  perdagangan  dilarang  membiarkan  penjualan  dan/atau penggadaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di  tempat perdagangan yang dikelolanya ”
Pengelola  tempat  perdagangan yang  dimaksud  merupakan pengelola  tempat perdagangan yang bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta  dan/atau Hak Terkait  di  pusat tempat  perbelanjaan yang  dikelolanya. 14 Tempat  perdagangan  ini  tidak  boleh  dimaknai  sempit  menjadi  hanya  tempat perdagangan  yang  eksis  secara  fisik  seperti  pasar  tradisional  atau  mall.  Tempat perdagangan di era digital  ini  juga termasuk tempat perdagangan elektronik seperti marketplace . Sehingga pihak marketplace harus tunduk  pada Pasal  10 UU Hak Cipta. Ketentuan atas pelanggaran Pasal 10 UU Hak Cipta juga diatur dalam Pasal 114 UU Hak Cipta, yang diatur sebagai berikut :
“Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan pernjualan dan/atau penggandaan barang hasil  pelanggaran Hak  Cipta  dan/atau  Hak  Terkait  di  tempat perdagangan yang dikelolanya debagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”
3.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Pada Jual Beli Karya Sastra Di Marketplace
Ada beberapa bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta yang diatur dalam UU Hak Cipta. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta “Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengket a berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam imbalan atau Royalti ” Sengketa di atas merupakan ranah keperdataan. Sedangkan penyelesaian sengketa di dalam hukum dibagi menjadi dua yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Pada jalur litigasi ranahnya pun berbeda-beda, namun dalam kasus pelanggaran hak cipta jalur litigasi yang dimaksud melalui jalur pidana dan perdata.
Pada jalur pidana, Pasal 120 UU Hak Cipta menegaskan bahwa tindak pidana terhadap hak cipta merupakan delik  aduan. Artinya hanya pencipta/pemegang hak cipta  atau  ahli  warisnya saja  yang  berhak  untuk  melaporkan  adanya pelanggaran terhadap sebuah karya yang terjadi di marketplace . Pengaturan delik aduan pada UU Hak Cipta ini mempersempit ruang gerak hukum, karena delik aduan baru dapat diproses Ketika si  korban membuat laporan pelanggaran atas hak cipta di kepolisian. 15 Hal ini tentu merugikan untuk perlindungan hak pencipta. Kondisi masyarakat Indonesia saat ini  masih  terbiasa dan bahkan menganggap wajar pembajakan buku, namun aparat hukum  diwajibkan  menunggu  aduan  dari  pihak  yang  dirugikan  untuk  dapat memproses pelanggaran tersebut. 16
14 Bagian umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 15 Rasyid,  F.P.  (2020). Kajian  Relevansi Delik  Aduan  Pada Implementasi Undang-Undang  Hak Cipta. Mimbar  Hukum ,  32(2); 213-227. DOI:  http://dx.doi.org/10.22146/jmh.51060, h. 214.
16 Christiano,  B.E.  (2021). Implikasi Perubahan Delik  Dalam Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 Tentang  Hak  Cipta  Terhadap  Deterrence  Effect  Praktik  Pembajakan  Buku  Akademis  di Indonesia. Padjajaran Law Review , 9 (1).
https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/513.
Jika tujuan yang pencipta adalah mendapatkan kompensasi berupa penggantian biaya dari karya yang dilanggar maka pencipta dapat menempuh jalur perdata. 17 Dalam hal,  para  pihak  memilih  jalur  perdata  maka  pengadilan  negeri  yang  berwenang memeriksa adalah Pengadilan Niaga. Tata cara pengajuan gugatan diatur secara rinci pada Pasal 100 – 105 UU Hak Cipta. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan hanya kasasi.  Pencipta yang  dilanggar  hak  ekonomi  maupun hak  moralnya dapat mengajukan  gugatan  melalui  Pengadilan  Niaga.  Dalam  hal  kasus  pelanggaran dilakukan pada marketplace , Pencipta dapat menggungat pihak penjual yang melanggar dan marketplace berdasarkan hubungan hukum pihak marketplace dengan penjual karya sastra bajakan tersebut. Penyelesaian sengketa secara perdata ini dapat diajukan oleh pemegang hak ciptanya kepada pengadilan niaga, berupa permohonan gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya dengan sendirinya harus masuk akal dan dapat dipertanggung jawabkan. 18
Dalam  hal  ciptaan  sudah  dialihkan  kepada  pihak  kedua,  kondisi  ini  tidak mengurangi hak dari Pencipta untuk dapat mempertahankan hak moral atas karyanya. Pasal 98 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur sebagai berikut  “ Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Prang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)” . Penyelesaian sengketa berikutnya yang juga diatur dalam UU Hak Cipta adalah jalur non litigasi. Pada dasarnya, semangat penyelesaian sengketa pada pelanggaran hak cipta adalah jalur non litigas. Namun upaya penyelesaian non litigasi dalam UU Hak Cipta  tidak  diatur  secara  spesifik  konsep  pelaksanaannya. 19 Hal  ini  terlihat  dari ketentuan UU Hak Cipta yang memberikan banyak pilihan penyelesaian sengketa jalur non litigasi. Pasal 95 ayat (1) UU Hak cipta dikatakan bahwa “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat di lakukan melalui  alternatif penyelesaian sengketa, arbitrasi, atau pengadilan.” Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa dalam hal ini adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur mediasi, negoisasi atau konsiliasi. Bahkan pada Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta jalur mediasi wajib ditempuh sebelum adanya  tuntutan  hukum  dalam  hal  terjadi  pelanggaran  hak  cipta  kecuali pelanggarannya  dalam  bentuk  pembajakan.  Artinya  dalam  penyelesaian  sengketa pelanggaran hak  cipta,  upaya penyelesaian  dengan jalur  pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remidium).

## IV. Kesimpulan
Hubungan  hukum  antara  pihak marketplace dan  penjual/mitra/  merchant berdasarkan perjanjian melahirkan undang-undang yang berlaku sebagai hukum bagi keduanya.  Pihak marketplace sebagai  pengelola  tempat  perdagangan menyediakan platform  jual  beli  digital  untuk  digunakan  seebagai  lapak  transaksi  bagi
17 Simangunsong,  H.L.,  Santoso,  B.,  Lumanraja, A.D.  (2020).  Perlindungan Hak  Cpta  Terhadap Pembajakan  Karya  Sastra  Novel  Versi  E-Book  Di  Tokopedia ,  Notarius ,  13(1);  442-454. DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30504. h.452.
18 Tiawati, S & Pura, M. H. (2020). Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal. Jurnal Ajudikasi,
4(2); 169-180. DOI:
https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930. h.177.
19 Manuba,  I.A.L.N,    Sukihana, I.A.  (2020). Perlindungan  Hak  Cipta  Pada  Buku  Elektronik  (E- Book) Di Indonesia . Jurnal Kertha Semaya, 8(10); 1589-1597. DOI:
https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p01.  h.1595.
penjual/mitra/merchant. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Hak Cipta, bahwa tempat pengelola bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak cipta yang terjadi di  tempat yang dikelolanya.  Maka berdasarkan hal itu  pula  pihak marketplace dapat diminati pertanggungjawaban dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta berupa karya sastra di platform milik marketplace . Dalam hal  terjadi pelanggaran terhadap karya sastra, pencipta/pemegang hak cipta  atuapun  ahli  warisnya  dapat  melaporkan/menggugat  pihak  penjual  dan marketplace melalui jalur litigasi dan non litigasi. Namun demikian, dalam upaya litigasi berupa jalur pidana, berlakunya delik  aduan membuat gerak hukum semakin sempit. Hal ini dikarenakan pelaporan hanya dapat dilakukan oleh Pencipta/ Pemegeng hak cipta ataupun ahli warisnya. Padahal pembajakan karya sastra masih marak beredar di masyarakat dan masih dianggap hal biasa.

## V. Ucapan terima Kasih ( Acknowledgments )
Terimakasih kepada Jurnal Analis Hukum Universitas Pendidikan Nasional yang telah  memberikan  ruang  publikasi  kepada  peneliti,  sehingga  penelitian  ini  dapat bermanfaat bagi sivitas akademika.

## VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Buku: Hawin, M & Riswandi, B.A. (2018). Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Indonesia, BPS. (2021). Statistik E-commerce 2021 . Jakarta : Badan Pusat Statistik.

## Jurnal
Christiano, B.E. (2021). Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia. Padjajaran Law Review , 9 (1). https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/513. Labetubun, M.A.H. (2018). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku elektronil (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. Jurnal SASI , 24(2); 138-149.
DOI:10.47268/sasi.v24i2.128.
Manuba, I.A.L.N,  Sukihana, I.A. (2020). Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book)  Di  Indonesia. Jurnal  Kertha  Semaya, 8(10);  1589-1597.  DOI: https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p01.
Meifriday,  J.A.,  (2020).  Hubungan  Hukum  Antara  Bukalapak  Sebagai Marketplace Dengan  Penjual  Sebagai  Merchant .  Jurnal  Privat  Law ,  8(2);  274-280  DOI: https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48420.
Pratama, B.  (2016). Prinsip  Moral  Sebagai  Klaim  Pada  Hak  Cipta  Dan Hak  Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten). Veritas et Justitia , 2, 327-354. DOI: 10.25123/vej.2270.
Putri,  W.  S.,  &  Budiana,  Nyoman., (2018).   Keabsahan Kontrak  Elektronik  Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan. Jurnal Analisis Hukum , 1(2); 300- 309 DOI: https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.417.
Rasyid, F.P. (2020). Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta. Mimbar Hukum , 32(2); 213-227. DOI: http://dx.doi.org/10.22146/jmh.51060.
Rizky,  A., &  Gorda,  A.A.A.N. Sri  Rahay., (2019).   Tinjauan Yuridis  Hukum Pidana Indonesia  Dalam  Mengatur  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Transaksi  Online  (E- Commerce). Jurnal Analisis Hukum , 1(2); 130-147. DOI:
https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2170.
Simangunsong,  H.L., Santoso,  B.,  Lumanraja, A.D.  (2020). Perlindungan  Hak  Cpta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia, Notarius , 13(1); 442-454. DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30504.
Sinaga, D. H., & Wiryawan, I. W., (2020). Keabsahan Kontrak elektronik (E-Contract) Dalam  Perjanjian  Bisnis. Jurnal  Kertha  Semaya ,  8(9);  1385-1395  DOI: https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p09.
Tiawati, S & Pura, M. H. (2020). Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian  Buku  Elektronik  Secara  Ilegal. Jurnal  Ajudikasi ,  4(2);  169-180.  DOI: https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Peraturan Pemerintah  Nomor  82 Tahun  2012 tentang Penyelenggaraan Sistem  Dan Transaksi Elektronik Peraturan Menteri Keuangan RI No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakukan Perpajakan atas Transkasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-commerce).

## Onlline/World Wide Web:
Kompas.com. (2021). Penulis Tere Liye Keluhkan Buku Bajakan Dijual di E-commerce,
Ini Komentar Lazada. Retrieved from https://money.kompas.com/read/2021/05/25/090800226/penulis-tere-liye- keluhkan-buku-bajakan-dijual-di-e-commerce-ini-komentar. Diakses 01 Agustus 2022.