## PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI (STUDI TAHUN 2012-2015)
Ambok Pangiuk

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi ambokpangiuk1975@gmail.com

## Abstract
Studi ini bertujuan untuk menentukan pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi  dari  tahun 2012  sampai  tahun  2015.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan kuantitatif. Sebagai tujuan penelitian diantaranya adalah untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  serta  pengaruh investasi  dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi Provinsi Jambi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan  sebagai  berikut:  pertama,  bahwa  investasi  berpengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi,  kedua pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, ketiga secara simultan investasi dan pengeluaran pemerintah  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi Provinsi Jambi, dengan nilai R Square yang diperoleh 0,492, artinya variabel investasi  dan  pengeluaran  pemerintah  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi  Provinsi  Jambi  sebesar  49,2  %  sedangkan  sisanya  50,8  % pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dipengaruhi oleh faktor lain.

## Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  ukuran atas  perkembangan  atau kemajuan  perekonomian  dari  suatu  negara  atau  wilayah  karena berkaitan  erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi
barang  dan  jasa.  Peningkatan  produksi  tersebut  kemudian  diharapkan  dapat memberikan efek yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1
Pertumbuhan  ekonomi  dalam  sistem  pemerintahan  daerah  biasanya  di indikasikan  dengan  meningkatnya  produksi  barang  dan  jasa  yang  diukur  melalui Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).PDRB  didefinisikan  sebagai  nilai tambah  bruto  seluruh  barang  dan jasa  yang  tercipta  atau  dihasilkan  diwilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. 2 Kegiatan ekonomi dalam suatu negara atau wilayah akan optimal jika  terdapat  aktifitas  pemerintah  didalamnya,  karena  pemerintah  diberikan kewenangan  dalam  mengatur  pendapatan  melalui  penarikan  pajak  pendapatan BUMN,  selain  itu  pemerintah  juga  diberikan  kewenangan  untuk  membelanjakan anggaran  untuk  kepentingan  masyarakat  misalnya  memberikan  subsidi  dan melakukan pembangunan infrastuktur. 3
Pengeluaran pemerintah merupakan indikator besarnya kegiatan pemerintah, apabila semakin banyak kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah  yang  bersangkutan,  namun  ini  bukanlah  berarti  bahwa  pengeluaran pemerintah  harus  selalu  ditingkatkan  tanpa  memperhitungkan  aspek  efisiensinya. Pengeluaran  pemerintah  dapat  mempengaruhi  aktivitas  ekonomi  dikarenakan pengeluaran  pemerintah  ini  akan  dapat  menciptakan  berbagai  prasarana  yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. 4 Pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari bantuan pusat  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).APBD  ini  merupakan  bentuk  dari akumulasi  modal  pemerintah  yang  digunakan  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi  suatu  daerah.  Adapun sasaran  penggunaan  pengeluaran  pemerintah
1 Mohammad  Rizal  Mubaroq dkk ,  “ Pengaruh  Investasi  Pemerintah,  Tenaga  Kerja,  dan  Desentralisasi  Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Di Indonesia Tahun 2007 – 2010”, Jurnal M. Rizal M Met UNPAD, (Januari 2013), hlm. 1
2 BPS Provinsi Jambi, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 2014 , (Jambi, BPS Provinsi Jambi, 2014), hlm. 6 3 Rozalinda, Ekonomi  Islam  Teori  dan  Aplikasinya  pada  Aktivitas  Ekonomi, (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2014),  hlm. 139 4 Moh.Arsjad  Anwar  dkk, Ekonomi Indonesia, Masalah  dan  prosfek  1989/1990,  (Jakarta:  Universitas Indonesia Press, 1989), hlm. 47
adalah untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha dan pemenuhan pelayanan masyarakat.
Selain dari pada pengeluaran pemerintah Investasi yang memadai juga akan berdampak positif terhadap kondisi perekonomian, karena dengan adanya investasi yang  memadai  maka  modal  akan  tersedia,  semakin  banyak  investor  yang menanamkan modalnya tentunya akan meningkatkan produksi yang nantinya akan menghasilkan output yang  tinggi,  serta  akan  menambah  pendapatan  daerah  dari pajak  yang  dibayarkan  kepada  pemerintah. Investasi  merupakan  keputusan mengeluarkan dana pada saat sekarang ini untuk membeli aktiva riil ataupun aktiva keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dimasa yang akan datang. 5 Pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. 6 Adapun Indikator mengenai pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yang  dibahas  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :

## Indikator Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Investasi Pengeluaran Pemerintah Pertumbuhan Ekonomi 1. Sektor Primer :Perkebunan
Kelapa Sawit dan Industri Pengolahan, Pertambangan, Peternakan, Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
2. Sektor
Sekunder :Industri Crumb Rubber, Industri  Kertas,  Industri
Belanja Langsung:
- Belanja Pegawai - Belanja  Barang  & Jasa - Belanja Modal Indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi :
- PDRB  atas  dasar harga konstan
- PDRB  atas  dasar harga berlaku
- Pendapatan Perkapita Belanja
tidak
5 Murdifin  Haming  &  Salim  Basalamah, Studi  Kelayakan  Investasi  Proyek  &  Bisnis, (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2010), hlm. 5 6 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan , (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 257
Makanan, Industri Kimia 3. Sektor Tersier:Perdagangan Jasa Penunjang PertambanganListrik, gas, dan air, Hotel dan Restoran, Jasa Lainnya, Perumahan, Jasa Penyiaran Televisi
Langsung:
- Belanja Pegawai
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja  Bantuan Sosial
- Belanja  bantuan keuangan  kepada Prov/kab/kota dan  pemerintah desa - Belanja
tidak

## terduga
Sumber: BPS Provinsi Jambi & BPMD
Untuk  memberikan  gambaran  mengenai  kondisi  Investasi,  Pengeluaran Pemerintah dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, maka dapat dilihat dalam tabel berikut:

## Data Realisasi Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi
No
Tahun
Investasi
Pengeluaran Pemerintah Pertumbuhan Ekonomi 1 2012 19.950.000,00 1.363.636,00
7,44
2 2013 25.000.000,00 1.740.363,00
7,88
3 2014 26.000.000,00 1.721.517,00
7,93
4 2015 30.000.000,00 1.741.503,00 4,95
Sumber: BPS Provinsi Jambi (data diolah)
Pada tabel tersebut terlihat bahwa realisasi investasi dari tahun 2012 hingga tahun  2015  terus  mengalami  peningkatan,  yang  artinya  investor  memiliki pandangan prospek yang baik terhadap keadaan investasi di Provinsi Jambi hingga banyak investor yang tertarik untuk melakukan penanaman modal atau berinvestasi di Provinsi Jambi.
Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa pengeluaran pemerintah pada tahun 2012  dan  2013  mengalami  peningkatan,  sedangkan  ditahun  2014  pengeluaran pemerintah sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan selanjutnya pengeluaran  pemerintah  kembali  meningkat  pada  tahun  2015.  Data  Realisasi Pengeluaran  pemerintah  yang  kami  sajikan  disini  adalah  pengeluaran  pemerintah yang  berupa  belanja  langsung,  karena  belanja  langsung  merupakan  pengeluaran yang  lebih  menekankan  aspek  efisiensi  dan  efektifitas  dalam  penggunaannya. Semakin  tingginya  pengeluaran  yang  dilakukan  pemerintah  menunjukkan  bahwa pemerintah terus berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya dan untuk melakukan pembangunan agar kondisi perekonomian Provinsi Jambi semakin meningkat.
Sementara itu pada tabel juga terlihat bahwakondisi perekonomian Provinsi Jambi dari tahun 2012 hingga tahun 2015 berfluktuasi, pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012 hingga tahun 2014 terus meningkat, dan peningkatan tertinggi adalah pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,93 % akan tetapi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi kembali melemah pada tahun 2015.
Menurut Harrod dan Domar yang dikutip oleh Sayid syekh mengemukakan bahwa  investasi  merupakan  pengeluaran  yang  mempengaruhi  kegiatan  ekonomi, maka investasi akan menambah jumlah barang modal didalam suatu masyarakat. 7 Begitu  pula  Ibnu  Khaldun  mengatakan  bahwasisi  pengeluaran  keuangan  publik merupakan  hal  yang  sangat  penting,  karena  pengeluaran  pemerintah  memiliki peranan  penting  terhadap  aktivitas  ekonomi.  Semakin  banyak  yang  dibelanjakan oleh pemerintah, semakin baik akibatnya bagi perekonomian. 8
Pada  umumnya  para  ekonom  sepakat  kalau  tingkat investasi  berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, tingkat investasi yang  tinggi  akan  meningkatkan  kapasitas  produksi,  yang  pada  akhirnya  berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Teori juga mengatakan bahwa kenaikan
7 Sayid Syekh, Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam, (Jakarta: GP Press Group, 2013), hlm. 100 8 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2012), hlm. 410
investasi  dapat  mendorong  terjadinya  pertumbuhan  ekonomi. 9 Akan  tetapi  fakta yang terjadi di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa pada saat investasi mengalami pertumbuhan yang tinggi, tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan  begitu  pula  sama  halnya  dengan  pengeluaran  pemerintah  yang  ketika mengalami peningkatan ternyata tidak secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi,  begitu  pula  sebaliknya  ketika  investasi  dan  pengeluaran  pemerintah menurun tidak langsung mengakibatkan kondisi pertumbuhan ekonomi melemah. Hal  ini  terbukti  dengan  adanya  data  investasi  dan  pengeluaran  pemerintah  yang mengalami peningkatan akan tetapi kondisi perekonomian Provinsi Jambi saat ini mulai melemah atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

## KERANGKA TEORI
1. Investasi
Investasi  berasal  dari  kata Invest yang  berarti  menanam  atau menginvestasikan uang atau modal. 10 Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor  25  tahun  2007  tentang  penanaman  modal  disebutkan  bahwa penanaman  modal  diartikan  sebagai  segala  bentuk  kegiatan  penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia.
Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh pihak pribadi ( Natural Person ) maupun badan  hukum  ( Juridical  Person )  dalam  upaya  untuk  meningkatkan  dan/  atau mempertahankan  nilai  modalnya,  baik  yang  berbentuk  uang  tunai  ( Cash Money ), peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian. 11
9 Efrizal  Hasan,  Syamsul  Amar,  Ali  Anis,  “ Pengaruh  Investasi,  Angakatan  kerja  dan  Pengeluaran  Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi diProvinsi Sumatra Barat”, hlm . 1 10 Kamus lengkap 10 Milyar , Djamaries, (Jakarta: Citra Harta Prima) hlm. 171
11 Ana Rokhmatussa’dyah & Suratman, Hukum Investasi & Pasar Modal , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.
Investasi  berdasarkan  pembiayaannya  merupakan  investasi  yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :
1) Investasi  yang  bersumber  dari  modal  asing  (PMA),  merupakan  investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.
2) Investasi  yang  bersumber  dari  modal  dalam  negeri  (PMDN),  merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. 12
2. Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran  pemerintah  ( goverment  expenditure )  adalah  bagian  dari kebijakan  fiskal  yaitu  suatu  tindakan  pemerintah  untuk  mengatur  jalannya perekonomian  dengan  cara  menentukan  besarnya  penerimaan  dan pengeluaran  pemerintah  setiap  tahunnya,  yang  tercermin  dalam  dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan  fiskal  ini  adalah  dalam  rangka  menstabilkan  harga,  tingkat  output, maupun  kesempatan  kerja  dan  memacu  atau  mendorong  pertumbuhan ekonomi. 13
Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang sifatnya habis dipakai dalam proses produksi setelah dikurangi dengan penjumlahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja  barang),  pembayaran  balas  jasa  pegawai  (belanja  pegawai),  dan penyusutan  barang  modal, dikurangi dengan  hasil  penjualan  barang  dan  jasa ( output pasar) pemerintah yang tidak dipisahkan dari kegiatan pemerintah. 14
Adapun  komponen  pengeluaran  pemerintah  ini  terbagi  atas  belanja langsung  dan  belanja  tidak  langsung,  Belanja langsung  adalah  belanja  yang terkait dengan produktivitas kegiatan atau langsung dengan tujuan organisasi,
12 Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 36-38
13 Harry  A.  P.  Sitaniapessy,  “ Pengaruh  pengeluaran  pemerintah  terhadap  PDRB  dan  PAD”, Jurnal  Economia, volume 9, nomor 1, (April 2013), hlm . 40 14 Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jambi, Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Jambi  2013, (Jambi:  BPS Provinsi Jambi, 2013), hlm. 24
misalnya  belanja  pegawai,  honor  yang  merupakan  sesuatu  yang  harus dibayarkan  oleh  pemerintah  kepada  pegawai  tetapi  apabila  pegawai  tidak melakukan pekerjaannya maka upah tidak akan dibayarkan. 15
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan  jasa  serta  belanja  modal. 16 Belanja  tidak  langsung  adalah  belanja  yang secara  tidak  langsung  terkait  dengan  produktivitas  atau  tujuan  organisasi. pengeluaran tidak langsung meliputi: Belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, pembayaran bunga dan cicilan hutang serta pengeluaran rutin lainnya. 17

## 3. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  suatu  ukuran  kuantitatif  yang menggambarkan  perkembangan  suatu  perekonomian dalam  suatu  tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 18 Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi akan selalu digunakan rumus:
g = x 100
Keterangan: g adalah tingkat (persentase) pertumbuhan ekonomi GDP 1 adalah pendapatan nasional riil yaitu pendapatan nasional yang dihitung pada harga tetap yang dicapai dalam suatu tahun GDP 0 adalah pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. 19
15 http://ekaputralamury.blogspot.co.id/2012/12/perbedaan-belanja-pegawai-pada-belanja.html, akses tanggal 21 januari 2016, pukul: 11.04
16 muslimpoliticians.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-pengertian-pada-struktur.html,  akses  tanggal  12 januari 2016, pukul 11.43
17 Moh.Arsjad  Anwar  dkk, Ekonomi  Indonesia, Masalah  dan  prosfek  1989/1990,  (Jakarta:  Universitas Indonesia Press, 1989), hlm. 50
18 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Edisi Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 9
19 Sjahrir, Analisis Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 50
GDP 1 -GDP 0
GDP 0

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini diukur menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, yang  secara  deskriptif  peneliti  menjelaskan  fenomena  atau  fakta  yang  ditemui penulis  dengan  cara  menggambarkan  data  sekunder  mengenai  kondisi  investasi, pengeluaran  pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi  pada  tahun yang bersangkutan dengan bantuan tabel, grafik ataupun diagram.
Sedangkan  secara  kuantitatif  peneliti  akan  melakukan  analisis  statistik dengan  menggunakan  metode  regresi  linier  berganda,  pengujian  statistik  dan  uji asumsi  klasik  yang  akan  menganalisis  data  sekunder  yang telah  diperoleh  dari sumbernya  dengan  menggunakan  bantuan  perangkat  lunak  ( Software ).  Dengan adanya  pengujian  ini  akan  diperoleh  hasil  mengenai  pengaruh  dan  besaran pengaruh  antara  variabel  investasi  dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap  variabel pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.
Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan bantuan perangkat lunak ( softwere ) maka diperoleh hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut :
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic
Prob.
C 7.416.681 0.032554 2.278.241 0.0000
LOG(INV?) 0.095354 0.017309 5.509.091 0.0000 LOG(GE?) 0.003171 0.001414 2.243.193 0.0330
Sumber: Data diolah
Dari hasil output menggunakan softwere tersebut diperoleh persamaan sebagai berikut:
Log Y= Log 7.416.681 + Log 0.095354 * Inv + Log 0.003171 * GE
Nilai koefisien dari masing-masing variabel dapat diartikan sebagai berikut : 1. Nilai  konstanta  (a)  sebesar  7.416.681,  artinya  jika  Investasi  dan  pengeluaran pemerintah = 0 maka pertumbuhan ekonomi sebesar 7.416.681, dengan asumsi cateris paribus.
2. Nilai koefisien elastisitas investasi sebesar 9,53 % yang memberikan arti bahwa setiap  kenaikan  nilai  investasi  sebesar  1  %  akan  direspon  oleh  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  sebesar  9,53  %  dengan  asumsi cateris  paribus .  Hasil  ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Efrizal hasan, Syamsul anwar dan Ali anis dalam jurnal yang berjudul pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Barat.
3. Nilai  koefisien  elastisitas  pengeluaran  pemerintah  sebesar  0,31  %  yang memberikan arti bahwa setiap kenaikan nilai pengeluaran pemerintah sebesar 1 %  akan  direspon  oleh  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,31  % dengan  asumsi cateris  paribus. Hasil  ini  sesuai  dengan  temuan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Sayekti  Suindyah  D  dalam  jurnalnya  yang  berjudul  pengaruh investasi,  tenaga  kerja  dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.
Adapun  untuk  analisis  dari  masing-masing  kabupaten/kota  diperolah output sebagai berikut:

## Analisis Regresi Linier Berganda Perkabupaten
Fixed Effects (Cross)
_KERINCI—C
0.005550 _MERANGIN—C 0.001824 _SAROLANGUN—C 0.001071 _BATANGHARI—C 0.000573 _MUARAJAMBI—C -0.001264 _TANJABTIMUR—C
-0.001600 _TANJABBARAT—C -0.005707 _TEBO—C 0.001790 _BUNGO—C 4.86E-05 _KOTAJAMBI—C -0.002286 Sumber: Data diolah
Dari  tabel  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  Investasi  dan  pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi perkabupaten/kota diProvinsi Jambi dengan besaran pengaruh yang berbeda-beda.
1. Nilai  koefisien  elastisitas  untuk  kabupaten  Kerinci  adalah  sebesar  0,005550 artinya  jika  Investasi  dan  pengeluaran  pemerintah  =  0  maka  pertumbuhan ekonomi  kabupaten  Kerinciakan  naik  sebesar  0,55  %,  dengan  asumsi cateris paribus.
2. Nilai  koefisien elastisitas  untuk  kabupaten Merangin adalah sebesar 0,001824 artinya  jika  Investasi  dan  pengeluaran  pemerintah  =  0  maka  pertumbuhan ekonomi kabupaten Meranginakan naik sebesar 0,18 %, dengan asumsi cateris paribus.
3. Nilai koefisien elastisitas untuk kabupaten Sarolangun adalah sebesar 0,001071 artinya  jika  Investasi  dan  pengeluaran  pemerintah  =  0  maka  pertumbuhan ekonomi kabupaten Sarolangunakan naik sebesar 0,10 %, dengan asumsi cateris paribus.
4. Nilai koefisien elastisitas untuk kabupaten Batanghari adalah sebesar 0,000573 artinya  jika  Investasi  dan  pengeluaran  pemerintah  =  0  maka  pertumbuhan ekonomi kabupaten Batanghari akan naik sebesar 0,05 %, dengan asumsi cateris paribus.
5. Nilai  koefisien  elastisitas  untuk  kabupaten  Muaro  Jambi  adalah  sebesar - 0,001264  artinya  jika  Investasi  dan  pengeluaran  pemerintah  =  0  maka pertumbuhan  ekonomi  kabupaten  Muaro  Jambi  akan  turun  sebesar  0,12  %, dengan asumsi cateris paribus.
6. Nilai  koefisien  elastisitas  untuk  kabupaten  Tanjab  Timur  adalah  sebesar - 0,001600  artinya  jika  Investasi  dan  pengeluaran  pemerintah  =  0  maka pertumbuhan  ekonomi  kabupaten  Tanjab  Timur  akan  turun  sebesar  0,16  %, dengan asumsi cateris paribus.
7. Nilai  koefisien  elastisitas  untuk  kabupaten  Tanjab  Barat  adalah  sebesar - 0,005707  artinya  jika  Investasi  dan  pengeluaran  pemerintah  =  0  maka pertumbuhan  ekonomi  kabupaten  Tanjab  Barat  akan  turun  sebesar  0,57  %, dengan asumsi cateris paribus.
8. Nilai  koefisien  elastisitas  untuk  kabupaten  Tebo  adalah  sebesar  0,001790 artinya  jika  Investasi  dan  pengeluaran  pemerintah  =  0  maka  pertumbuhan ekonomi  kabupaten  Tebo  akan  naik  sebesar  0,17  %,  dengan  asumsi cateris paribus.
9. Nilai koefisien elastisitas untuk kabupaten Bungo adalah sebesar 4,8605 artinya jika  Investasi  dan  pengeluaran  pemerintah  =  0  maka  pertumbuhan  ekonomi kabupaten Bungo akan naik sebesar 4,86 %, dengan asumsi cateris paribus.
10. Nilai  koefisien  elastisitas  untuk  Kota  Jambi  adalah  sebesar -0,002286  artinya jika  Investasi  dan  pengeluaran  pemerintah  =  0  maka  pertumbuhan  ekonomi Kota Jambi akan turun sebesar 0,22 %, dengan asumsi cateris paribus.
Setelah  dilakukan  pengolahan  data  dari  10  kabupaten/kota  tersebut  dapat diketahui  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  kabupaten/kota  yang  paling  tinggi dipengaruhi oleh investasi dan pengeluaran pemerintah adalah kabupaten Tanjung Jabung  Barat,  Kota  Jambi,  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dan  Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam  penelitian  dengan  menggunakan  data  panel,  harus  dilakukan  uji Hausman yang  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  model pengaruh  tetap  atau model pengaruh acak. Statistik hasil uji Hausman dapat dilihat pada tabel berikut:
Hasil Uji Hausman
Model Chi-Square Chi-Square Tabel 5% df=2
Prob.
Fixed dan Random 65,147 5,991 0,0000 Sumber: Data diolah
Hasil  uji Hausman memperoleh  nilai  X 2 hitung  >  X 2 tabel  (65,147  >5,991) pada  taraf  signifikansi  5%  atau  nilai –p  hasil  uji Hausman sebesar  0,000  <  0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa model yang menggambarkan pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah model tetap ( Fixed ). Hasil uji mengindikasikan bahwa analisis data panel dengan pengaruh tetap
lebih baik dibanding dengan model pengaruh acak. Adapun hasil uji perbandingan ketiga model tersebut adalah sebagai berikut:

## Perbandingan Model
Pooled OLS
Fixed Effect
Random Effect F hitung= 247,065 F hitung = 481,688 Hausman Test (X 2 hitung)  = 65,147 F tabel 5% = 3,32 F tabel 5% = 3,32 X 2 tabel = 5,991
F  hitung  >  F  tabel maka signifikan F  hitung  >  F  tabel maka signifikan X 2 hitung > X 2 tabel maka signifikan Hasil  uji  Chow  test  antara Pooled  OLS  dengan Fixed Effect : F hitung = 481,688 F tabel 5% = 3,32 F  hitung  >  F  tabel  maka  signifikan  artinya estimasi model dengan menggunakan fixed effect lebih baik dibandingkan dengan pooled OLS.
Fixed  Effect lebih baik dari Random Effect
Sumber: Data diolah
Setelah  dilakukan  uji  asumsi  klasik  terhadap  data-data  yang  telah dikumpulkan maka diperoleh hasil output sebagai berikut:
1. Uji Normalitas
Uji  normalitas  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  penelitian berdistribusi normal atau tidak. 20 Dasar pengambilan keputusannya adalah nilai Jarque Bera (JB) yang diperoleh harus lebih kecil dari nilai X 2 tabel.
Setelah dilakukan pengujian pada data, maka diperoleh nilai Jarque Bera (JB) yang lebih kecil dari nilai X 2 tabel (0,293 < 5,991), maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.
2. Uji Heteroskedastisitas
Pada uji Heteroskedastisitas diperoleh hasil p value obs*- Square atau biasa disebut  X 2 tabelyang  lebih  besar  daria.  Yaitu  5,991  >  0,05,  artinya  dengan tingkat keyakinan  95%  model  regresi  ini  dikatakan  bebas  gejala
20 Steffi  Sigilipu,  “ Pengaruh  Penerapan  Informasi  Akuntansi  Manajemen  dan  Sistem  Pengukuran  Kinerja  Terhadap Kinerja Manajerial” , Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 (Juni 2013), hlm. 244
heteroskedastisitas.  Dengan  demikian  pada  data  investasi  dan  pengeluaran pemerintah tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

## 3. Uji Multikolinieritas
Tahapan pengujian dengan pendekatan korelasi parsial dengan tahapan sebagai berikut :
a. Persamaan Regresi:
Log Y= Log a 0 + Log * Inv + Log * GE b. Estimasi Regresi :
X1 = b 0 + Log * GE
X2 = b 0 + Log * INV
Untuk persamaan (1) nilai R 2 adalah sebesar 0,4925 selanjutnya disebut  R 2 1 Untuk persamaan (2) nilai R 2 adalah sebesar 0,9900 selanjutnya disebut  R 2 11 Untuk persamaan (3) nilai R 2 adalah sebesar 0,9895 selanjutnya disebut  R 2 12 Diketahui bahwa nilai R 2 1 < R 2 11 , R 2 12 (0,4925 < 0,9900, 0,9895) artinya model ini tidak mengandung gejala multikolinieritas.

## 4. Uji Autokorelasi
Uji  ini  untuk  melihat  terjadinya  anggota-anggota  dari  serangkaian pengamatan  yang  tersusun  dalam  rangkaian  waktu.  Uji autokorelasi dilihat melalui  nilai Durbin-Watson. Nilai  DW  yang  diperoleh  adalah  sebesar  1, 776.Nilai du dengan k = 2 dan n = 40 adalah 1,600, sedangkan nilai 4-du (4- 1,600)  adalah  2,400,  sehingga  klasifikasi  nilai  DW  berada  pada  interval  yaitu 1,600 < 1,776 < 2,400 hal inimenunjukkan bahwa pada model regresi ini tidak terdapat gejala autokorelasi .
Setelah  dilakukan  uji  statistik  terhadap  data  penelitian,  maka  diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien determinasi (R 2 ) bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Dalam penelitian ini koefisien
determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas (investasi dan  pengeluaran  pemerintah)  menjelaskan  variabel  terikat  (pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi).
Nilai Koefisien determinasi (R 2 ) dari hasil regresi linier berganda adalah sebesar 0,492. Artinya 49,2 % keragaman investasi dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi  keragaman  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi. Sedangkan sisanya sebesar 50,8 % dipengaruhi oleh keragaman lain, yang tidak disebutkan dalam model ini.

## 2. Uji Parsial (Uji T)
Uji  parsial dengan  alpha  =  5  %  dan  derajat  kebebasan  n-k-1  (40-2-1) diperoleh  t  tabel  sebesar  2,042. Dari  hasil  perhitungan  dengan  regresi  linier berganda untuk pengujian pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh  nilai  koefisien  regresi  parsial  =  0,095354  sedangkan standar  error diperoleh = 0,017309, sehingga diperoleh nilai t hitung sebesar 5,509 dengan p=0,000.  Nilai  t  tabel  pada  taraf  signifikansi  5  %  adalah  2,042.  Dikarenakan nilai  t  hitung  >  t  tabel  (5,509  >  2,042)  artinya  Investasi  secara  parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.
Sedangkan dari hasil perhitungan regresi linier berganda untuk pengujian pengaruh  pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  diperoleh nilai  koefisien  regresi  parsial  =  0,003171  sedangkan standar  error diperoleh  = 0,001414,  sehingga  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  2,243  dengan  p=  0,033. Nilai t tabel pada taraf signifikansi 5 % adalah 2,042. Dikarenakan nilai t hitung >  t  tabel  (2,243  >  2,024)  artinya  pengeluaran  pemerintah  secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.
3. Uji Simultan (Uji F)
Uji simultan dengan alpha = 5 % dan derajat kebebasan (k, N-k-1) maka (2, 40-2-1) sehingga diperoleh F tabel sebesar 3,32.
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai F hitung sebesar 247,065 dengan p=0,026. Dikarekan F hitung > F tabel (247,065 > 3,32) artinya investasi dan
pengeluaran pemerintah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.
Setelah  dilakukan  pengujian  pada  data  yang  dikumpulkan  maka diperoleh hasil bahwa dalam pengujian secara parsial investasi sebagai variabel X1 berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  hal  ini  menunjukkan bahwa  investasi  yang  selalu  meningkat  tiap  tahunnya  telah  mampu  menopang pertumbuhan  ekonomi,  akan  tetapi  investasi  di  Provinsi  Jambi  masih  harus ditingkatkan  karena  pada  data  investasi  perkabupaten  diprovinsi  Jambi  terlihat penanaman  investasi  yang  dilakukan  belum  merata  keseluruh  kabupaten, penanaman  modal  yang  dilakukan  investor  hanya  ada  pada  beberapa  kabupaten seperti  Tanjung  Jabung  Barat,  Muaro  Jambi  dan  Muaro  Bungo  sementara  pada kabupaten Kerinci dan Muaro Tebo investasi terlihat belum memadai.
Begitupula dengan pengeluaran pemerintah pada 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Jambi yang setiap tahun mengalami peningkatan, hasil yang diperoleh adalah  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, artinya pengeluaran pemerintah telah dapat berkontribusi  terhadap  kondisi  pertumbuhan  ekonomi.  Pengeluaran  pemerintah yang selalu berusaha ditingkatkan pemerintah dengan tetap memperhatikan aspek efisiensinya,  yang  berupa  belanja  langsung  dapat  memicu  meningkatnya kesejahteraan  masyarakat, salah satunya  dengan  pembayaran  gaji pegawai  dengan demikian  pendapatan  perkapita  masyarakat  akan  meningkat  dan  hal  ini  akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## KESIMPULAN
Setelah melakukan uji asumsi klasik maupun uji statistik dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan menganalisis data sekunder mengenai pengaruh investasi  dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi Provinsi Jambi dari tahun 2012-2015, maka dapat disimpulkan bahwa :
a). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.
Analisis mengenai pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi  menunjukkan  hasil  yang  positif  signifikan, sebagaimana  ditunjukkan pada besaran pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel Investasi, Nilai koefisien elastisitasnya  sebesar  0,0953  jika  Investasi  mengalami  kenaikan  1  %  maka pertumbuhan  ekonomi  yang  ditunjukkan  dengan  PDRB  berdasarkan  harga konstan tahun 2000 akan naik sebesar 9,53 % dengan asumsi cateris paribus atau variabel yang lain dianggap tetap.
b).Pengaruh  pengeluaran  pemerintah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi Jambi dalam  analisis  mengenai  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  terhadap pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi  menunjukkan  hasil  yang  positif signifikan.  Diperoleh  hasil  koefisien  elastisitas  sebesar  0,031,  artinya  jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan 1 % maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,31 %  dengan asumsi cateris paribus atau variabel yang lain dianggap tetap.
c).Pengaruh  Investasi  dan  Pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan ekonomi  Provinsi  Jambi. Dari  hasil  analisis  yang  dilakukan  diperoleh  nilai konstanta sebesar 7.416.681 artinya, jika investasi dan pengeluaran pemerintah = 0 maka tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan PDRB atas dasar  harga  konstan  tahun  2000  adalah  sebesar 7.416.681,- dengan  asumsi cateris  paribus atau  variabel  lain  dianggap  tetap.  Setelah  dilakukan  uji  f  (uji simultan) diperoleh nilai signifikan 0,026 yang lebih kecil dari taraf keyakinan 0,05,  yang  artinya  investasi  dan  pengeluaran  pemerintah  secara  simultan (bersama-sama) berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi Provinsi Jambi.
d) .R  square yang  diperoleh  adalah  sebesar  0,492  yang  berarti  bahwa  49,2% keragaman  investasi  dan  Pengeluaran  pemerintah  mempengaruhi  keragaman tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Sedangkan sisanya sebesar 50,8 % dipengaruhi oleh keragaman lain, yang tidak disebutkan dalam model ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Alim  dan  Budi  Sutrisno, Hukum  Investasi  di  Indonesia, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2008
Ana Rokhmatussa’dyah  & Suratman, Hukum Investasi & Pasar Modal , Jakarta: Sinar Grafika, 2011
Adi  Raharjo,  “ Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah,  investasi  swasta  dan  angkatan  kerja terhadap  pertumbuhan  ekonomi  tahun  1982-2003  (studi  kasus  dikota  Semarang)”,
Tesis Universitas Diponegoro Semarang, (2006)
Anton  Hermanto  Gunawan, Anggaran  Pemerintah  dan  Inflasi  di  Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991
Arsjad  Anwar  dkk, Ekonomi  Indonesia, Masalah  dan  prosfek  1989/1990,  Jakarta:
Universitas Indonesia Press, 1989
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jambi, Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Jambi 2013, Jambi: BPS Provinsi Jambi, 2013
Bambang Juanda, Ekonometrika Pemodelan dan Pendugaan, Bogor: IPB Press, 2009 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, Jakarta: Kencana, 2013 BPS  Provinsi  Jambi, Jambi  dalam  angka  Tahun  2012, Jambi:  BPS  Provinsi  Jambi,
2012
BPS, Statistik Daerah Provinsi Jambi 2013 , Jambi, BPS Provinsi Jambi, 2013 BPS  Provinsi  Jambi, Jambi  dalam  angka  Tahun  2014, Jambi:  BPS  Provinsi  Jambi,
2014
BPS Provinsi Jambi, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 2014 , Jambi, BPS Provinsi Jambi, 2014
Djamaries, Kamus lengkap 10 Milyar , Jakarta: Citra Harta Prima Digilib.uinsuska.ac.id/8212/1/BAB%201,%20V,%20DAFTAR%PUSTAKA.pdf. Akses tanggal 09 Nopember 2015, pukul 14.35 Efrizal  Hasan, Syamsul  Amar,  Ali  Anis,  “ Pengaruh  Investasi,  Angakatan  kerja  dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi diProvinsi Sumatra Barat”.
Harry A. P. Sitaniapessy, “ Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan PAD”, Jurnal Economia, volume 9, nomor 1, (April 2013)
http://ekaputralamury.blogspot.co.id/2012/12/perbedaan-belanja-pegawai-pada- belanja.html, akses tanggal 21 januari 2016, pukul: 11.04
http://www.stiualhikmah.ac.id/index.php/kecerdasan-finansial/188-investasi- dalam-pandangan-al-qur-an-sunnah, akses tanggal 11 06 2016, pukul 14.34 Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta: Rajawali Press, 2012 Lailahamkha.blogspot.co.id, Akses tanggal 9 juni 2016, pukul 05.43 Murdifin  Haming  &  Salim  Basalamah, Studi  Kelayakan  Investasi  Proyek  &
Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan, Indonesia, PT. Gelora Aksara Pratama, 2006 Mohammad  Rizal  Mubaroq dkk ,  “ Pengaruh  Investasi  Pemerintah,  Tenaga  Kerja,  dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Di Indonesia Tahun 2007 – 2010”, Jurnal M. Rizal M Met UNPAD, (Januari 2013)
Muslimpoliticians.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-pengertian-pada- struktur.html, akses tanggal 12 januari 2016, pukul 11.43. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 Richard T. Gill, Ekonomi Pembangunan Dulu dan Sekarang, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
Rosmawati  Sinuraya,  “ Analisis  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  terhadap  pertumbuhan ekonomi kabupaten Karo” , Skripsi Universitas Sumatra Utara, (2010)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi tahun 2011-2015 Sadono  Sukirno, Ekonomi  Pembangunan, Edisi  Kedua,  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2006
Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007 Sadono Sukirno, Pengantar Ekonomi Makro, Jakarta: Graha Media, 2010 Sayid Syekh, Pengantar Makro Ekonomi, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014
Sayid Syekh, Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam, Jakarta: GP Press Group, 2013
Sjahrir, Analisis Ekonomi Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991 Sayekti Suindyah D, “ Pengaruh Investasi, tenaga Kerja dan Pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diprovinsi jawa timur, 2009” , Tesis Universitas Darul ‘Ulum Jombang (2009)
Steffi  Sigilipu,  “ Pengaruh  Penerapan  Informasi  Akuntansi  Manajemen  dan  Sistem Pengukuran  Kinerja  Terhadap  Kinerja  Manajerial” ,  Jurnal  EMBA  Vol.  1  No.  3 (Juni 2013)
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, Jambi: Syariah press, 2014 Unit Statistik, Survey dan Liaison, Statistik Ekonomi Keuangan Daerah, Jambi: Bank Indonesia, 2015
Usman Husaini & Purnomo Setiady akbar, Pengantar Statistika, Edisi Kedua Jakarta:
Bumi Aksara, 2012
W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara , Jakarta: Grasindo, 2006.