## PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI CURUP  NOMOR : 4/PID.SUS.AN/2015/PN.CRP)
Rachmat Saputra, SH
Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn
Fakultas Hukum  Universitas  Sahid Jakarta
ylo.lawoffice@gmail.com

## ABSTRAK
Pelaku  tindak  pidana  tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang  dewasa,  melainkan anak-anak  juga  dapat  melakukan  tindak  pidana,  di  Indonesia  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  cukup  banyak  yang  salah  satunya  adalah  kasus penyalahgunaan  narkotika  pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Curup  Nomor  : 4/Pid.Sus.AN/2015/PN.CRP dimana peneliti merumuskan masalah, 1) bagaimana pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  pidana  terhadap  anak  ditinjau  dari  sistem peradilan  pidana  anak  pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Curup  Nomor  : 4/Pid.Sus.AN/2015.PN.CRP  dan  2)  apakah  vonis  pidana  terhadap  anak  pada putusan  Pengadilan  Negeri  Curup  Nomor  :  4/Pid.Sus.AN/2015.PN.CRP  sudah sesuai dengan tujuan sistem pemidanaan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  hukum  normatif,  Merupakan  studi  kepustakaan  dengan  analisis kualitatif
Kata kunci Kejahatan, Narkotika, Pemidanaan Anak

## ABSTRACT
Perpetrators  of  criminal  acts  are  not  only  committed  by  adults,  but children can also commit criminal acts, in Indonesia there are quite a lot of crimes committed  by  children,  one  of  which  is  the  case  of  narcotics  abuse  in  the  Curup District  Court  decision  Number:  4  /  Pid.Sus  AN  /  2015  /  PN.CRP  where  the researcher formulated the problem, 1) how the judge's consideration in imposing crimes  against  children  in  terms  of  the  juvenile  criminal  justice  system  in  the Curup  District  Court  decision  Number:  4  /  Pid.Sus.AN  /  2015.PN.CRP  and  2  ) whether the criminal verdict against children in the decision of the Curup District Court Number: 4 / Pid.Sus.AN / 2015.PN.CRP is in accordance with the objectives of the child penal system. This research uses normative legal research methods, is
a  literature  study  with  qualitative  analysis  Keywords    Crime,  Narcotics,  Child Crime

## A. PENDAHULUAN
Pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak-anak  juga  dapat  melakukan  tindak  pidana.  Mengenai  pengertian  anak  yang melakukan  tindak  pidana  atau  yang  berkonflik  dengan  hukum  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Sistem  Peradilan Pidana Anak juga dikenal  adanya pembatasan umur untuk anak dapat diadili pada sidang anak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  bahwa  anak  yang dapat  diadili  dalam  sidang  anak  yaitu  anak  yang  telah  berumur  minimal  12  (dua belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun
Anak sebagai bagian dari bangsa Indonesia, yang juga merupakan generasi penerus bangsa memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan oleh Negara.  Perlindungan  Negara  terhadap  hak  anak  dalam  konstitusi  negara  ini ditegaskan  dalam  Pasal  28B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945,  yaitu  yang  berbunyi,  “Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Dalam  berbagai  hal  upaya  pembinaan  dan  perlindungan  tersebut, dihadapkan  pada  permasalahan  dan  tantangan  dalam  masyarakat  dan kadangkadang  dijumpai  penyimpangan  perilaku  dikalangan  anak,  bahkan  lebih dari  itu  terdapat  anak  yang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum,  tanpa mengenal  status  sosial  dan  ekonomi.  Disamping  itu,  terdapat  pula  anak,  yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara  fisik,  mental,  maupun  sosial.  Karena  keadaan  diri  yang  tidak  memadai tersebut,  maka  baik  sengaja  maupun  tidak  sengaja  sering  juga  anak  melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.
Kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda dalam golongan yang sama pada  waktu-waktu  yang  berbeda,  dalam  penggunaan  yang  popular,  pengertian kenakalan remaja digunakan digunakan untuk melukiskan sejumlah besar tingkah laku  anak-anak  dan  remaja  yang  tidak  baik  atau  yang  tidak  disetujui.  Dalam pengertian  ini  hampir  segala  sesuatu  yang  dilakukan  oleh  remaja  yang  tidak disukai oleh orang lain disebut kenakalan remaja 1
Hubungan  antara  orang  tua  dengan  anaknya  merupakan  suatu  hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan
1 Sri Widoyati Wiratmo Soekito , Anak Dan Wanita Dalam Hukum , Jakarta : LP3ES, 1989, hlm 1
terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya.  Apabila  karena  hubungan  antara  orang  tua  dan  anak  kurang  baik,  atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu
memisahkan  anak  dari  orang  tuanya,  hendaklah  tetap  dipertimbangkan  bahwa pemisahan  tersebut  semata-mata  demi  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak secara sehat dan wajar.
Di  samping  pertimbangan  tersebut  di  atas,  demi  pertumbuhan  dan perkembangan  mental  anak,  perlu  ditentukan  pembedaan  perlakuan  di  dalam hukum  acara  dan  ancaman  pidananya.  Kriminalitas  atau  kejahatan  itu  bukan merupakan  peristiwa  herediter  (bawaan  sejak  lahir,  warisan)  juga  bukan merupakan  warisan  biologis.5  Bahkan  tindakan  penyimpangan  tersebut  sudah termasuk  sebagai  tindak  kriminal  dan  bukan  lagi  sebagai  kenakalan  anak. Sebagaimana  disebutkan  pada  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  Pasal  16  bahwa  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman  yang  tidak  manusiawi,  berhak  untuk  memperoleh  kebebasan  sesuai dengan  hukum,  penangkapan,  penahanan,  atau  tindak  pidana  penjara  anak  hanya dilakukan  apabila  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  hanya  dapat  dilakukan sebagai upaya terakhir.
Sebagaimana peristiwa yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor  :  4/Pid.Sus.AN/2015.PN.CRP  dimana  terdakwa  febri  wijaya  als  uda  bin firman arianja bersama dengan saksi waras santoso berangkat dari Desa Tabarnah Kec.  Curup  Utara  Kab.Rejang  Lebong  dengan  mengunakan  1(satu)  unit  sepeda motor  menuju  Desa  Apur  Kec.  Sindang  Beliti  Ulu  Kab.  Rejang  lebong  untuk membeli  ganja  seharga  Rp.100.000,-  (seratus  ribu  rupiah)  kepada  sdr  Mojes (DPO),  sampai  di  Simpang  Apur  saksi  Waras  menyuruh  terdakwa  menunggu sedangkan saksi waras dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju desa apur  untuk  membeli  narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  tanaman  jenis  ganja. Tidak lama kemudian saksi waras langsung menjemput terdakwa dan mengatakan “Ganja  uda  di  dapatkan”  selanjutnya  Terdakwa  mengendarai  sepeda  motor tersebut  bersama  dengan  saksi  waras  langsung  pulang  menuju  Curup  dan  saat melintasi jalan umum Kel. Air Duku sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa bersama  saksi  waras  di  berhentikan  oleh  saksi  Udi  Handoko  berserta  anggota Polsek  Curup  yang  telah  mendapat  informasi  dari  masyarakat  bahwa  terdakwa bersama  saksi  waras  memiliki  narkotika  golongan  i  jenis  ganja  dan  pada  saat sepeda  motor  di  berhentikan  saksi  waras  langsung  meloncat  dari  sepeda  motor yang di kendarai terdakwa dan langsung melarikan diri yang langsung dikejar oleh
sebagian polisi berpakaian preman, karena melihat hal tersebut terdakwa langsung berusaha  melarikan  diri  dengan  mengendarai  sepeda  motor  yang  ia  kendarai  dan terdakwa  berhasil  di  amankan  di  jalan  Umum  Kel.  Talang  ulu  oleh  saksi  Udi Handoko berserta anggota Polsek Curup
Setelah  ditangkap  dan  di  proses  hukum  bahwa  anak  tersebut  diputus  oleh Pengadilan Negeri Curup dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun, dimana jika  menggunakan  teori  Kepastian  Hukum  bahwa  anak  tersebut  memang  benar telah memiliki tanpa hak narkotika jenis ganja sehingga dihukum penjara, namum jika  dikaitkan  dengan  Azas  kemanfaatan  apakah  telah  sesuai  bahwa  anak  yang notabene  diajak  oleh  orang  dewasa  membeli  narkotika  kemudian  tertangkap, bermanfaatkah dihukum penjara selama 2 (dua) tahun tersebut, juga jika dikaitkan dengan  teori  keadilan  apakah  adil  anak  tersebut  dihukum  penjara  dimana  anak tersebut tidak mengetahui bahwa diajak membeli narkotika jenis ganja.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  metode penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  kepustakaan,  yaitu  penelitian terhadap  data  sekunder.  Penelitian  hukum  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  belaka  dapat  dinamakan  penelitian  hukum  normatif atau penelitian kepustakaan kualitatif.
C. HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN  Pertimbangan  hakim  dalam penjatuhan  pidana  terhadap  anak  ditinjau  dari  sistem  peradilan  pidana  anak pada putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 4/Pid.Sus.AN/2015.PN.CRP
Ditinjau  dari  Asas  Keadilan  bahwa  tidak  adil  anak-anak  yang  masih memiliki catatan baik sebelumnya dan diajak oleh orang lain tanpa sepengetahuan nya  terlebih  dahulu  ternyata  akan  melakukan  pembelian  narkotika  jenis  ganja untuk  dijual  kembali  dan  kemudian  tertangkap  dan  anak  tersebut  tidak  berusaha melarikan  diri  ketika  dihadang  oleh  polisi  ketika  sedang  mengendarai  motor,  hal tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh saksi waras dimana langsung loncat dari  motor  dan  mencoba  melarikan  diri,  dimana  barang  narkotika  jenis  ganja tersebut dipegang atau dikuasai oleh saksi waras.
Kepastian  hukum  sebagai  perlindungan  yustiable  terhadap  tindakan sewenang-wenang  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu.  Masyarakat  mengharapkan  adanya kepastian  hukum,  karena  dengan  adanya  kepastian  hukum  masyarakat  akan  lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hokum karena bertujuan ketertiban masyarakat.  Radbruch  memberi  pendapat  yang  cukup  mendasar  mengenai kepastian  hukum,  ada  empat  hal  yang  berhubungan  dengan  makna  kepastian
hukum.  Pertama  bahwa  hukum  itu  positif.  Kedua,  bahwa  hukum  itu  didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga,  bahwa  kenyataan  (fakta)  harus  dirumuskan  dengan  cara  yang  jelas sehingga  menghindari  kekeliruan  dalam  pemaknaan  di  samping  mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.
Jadi pada intinya adalah hakim dalam menjatuhkan putusan selain berdasar
pada  fakta  yang  terjadi  juga  harus  memperhatikan  dasar  hukum  yang  menjadi dasar putusannya tersebut yaitu mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku  apakah  telah  sesuai  atau  belum.  Karena  masyarakat  mengharapkan kepastian  hukumnya  agar  mengerti  peraturannya  dan  mengerti  apa  yang diperbuatnya  sehingga  tujuan  daripada  hukum  untuk  menciptakan  ketertiban  dan kedamaian akan tercapai. Sebagaimana penulis berpendapat bahwa putusan hakim yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  melakukan  ”Permufakatan  Jahat  Membeli Narkotika  Golongan  I  Bentuk  Tanaman”  dimana  menurut  pengertian  Pasal  1 Angka  18  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang dimaksud  dengan  pemufakatan  jahat  adalah  perbuatan  dua  orang  atau  lebih  yang bersekongkol  atau  bersepakat  untuk  melakukan,  melaksanakan,  membantu,  turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi  anggota suatu  organisasi  Narkotika  atau mengorganisasikan suatu tindak pidana  Narkotika  tidaklah  sesuai  dengan  kenyataan  bahwa  terdakwa  diajak. pengalaman  penanganan  anak  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  Lembaga  Advokasi  Hak  Anak  (LAHA)  yang  berkedudukan  di Bandung, ternyata 95% anak dikenakan penahanan dan 100% vonis hakim berupa pidana penjara. Banyaknya anak anak yang masuk tahanan dan/atau divonis hakim untuk masuk penjara di samping dapat menimbulkan dampak frustasi pada si anak juga  dapat  menimbulkan  masalah  berat  kelak  di  kemudian  hari  dan  dapat menimbulkan faktor kriminogen 2
Selain itu penjatuhan pidana dimaksudkan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan  tersebut  dan  juga  bagi  masyarakat  merupakan  suatu  shock  therapy. Sekali  lagi  penjatuhan  pidana  bukan  semata-mata  sebagai  pembalasan  dendam tetapi  yang  paling  penting  adalah  pemberian  bimbingan  dan  pengayoman  bagi anak.
Pada  kasus  ini  terdakwa  bukanlah  pengedar  atau  rencana  mengedarkan, juga bukanlah pemakai narkotika jenis ganja yang menjadi barang bukti, juga anak tersebut  hanya  diajak  oleh  saksi  waras.  Sehingga  menurut  penulis  penjatuhan hukuman kepada terdakwa malah akan membuat anak tersebut semakin terjerat di lingkaran  penjahat  narkotika  karena  dijebloskan  ke  penjara,  padahal  sebelumnya anak tersebut adalah anak baik-baik sebagaimana diungkapkan oleh ibu terdakwa.
2 utedjo, W., & Melani, “ Hukum pidana anak edisi revisi ”. Cetakan ke 4, Bandung : PT Refik a Aditama, 2013, hlm 132
Vonis  pidana  terhadap  anak  pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Curup  Nomor  : 4/Pid.Sus.AN/2015.PN.CRP ditinjau dari tujuan pemidanaan anak
Masih  adanya  putusan  pengadilan  anak,  yang  memberikan  pidana  penjara terhadap anak berhadapan hukum, dari pada sebuah tindakan yang
mengedepankan  hak  anak,  sebenarnya  tidak  sesuai  dengan  filosofi  dari pemidanaan dalam hukum pidana anak. Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan  pengaturan  perlindungan,  karena  pemidanaan  anak  seharusnya adalah  jalan  keluar  terakhir  (ultimum  remedium  /  the  last  resort  principle)  dan dijatuhkannya  hanya  untuk  waktu  yang  singkat,  dalam  hukum  dikenal  istilah "ultimum remidium” yang mempunyai makna bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala  sanksi-sanksi  yang  lain  sudah  tidak  berdaya,  sanksi  pamungkas (terakhir). Dimaknakan bahwa dalam sanksi pidana suatu undang-undang sebagai sanksi  terakhir,  setelah  sanksi  perdata,  maupun  sanksi  administratif, 3 sedangkan Dalam  konsep  hukum  progresif  manusia  berada  di  atas  hukum,  hukum  hanya menjadi  sarana  untuk  menjamin  dan  menjaga  berbagai  kebutuhan  manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolute dan ada secara otonom
Hukuman yang terbaik  bagi  anak dalam  peradilan pidana bukan hukuman penjara,  melainkan  tindakan  ganti  rugi  menurut  tingkat  keseriusan  tindak pidananya,  Ganti  Rugi  yang  dimaksud  adalah  sebuah  sanksi  yang  diberikan  oleh sistem  peradilan  pidana/pengadilan  yang  mengharuskan  pelaku  membayar sejumlah uang atau kerja, baik langsung maupun pengganti. 4
Hukuman yang terbaik  bagi  anak dalam  peradilan pidana bukan hukuman penjara,  melainkan  tindakan  ganti  rugi  menurut  tingkat  keseriusan  tindak pidananya,  Ganti  Rugi  yang  dimaksud  adalah  sebuah  sanksi  yang  diberikan  oleh sistem  peradilan  pidana/pengadilan  yang  mengharuskan  pelaku  membayar sejumlah uang atau kerja, baik langsung maupun pengganti. 5
Diversi  untuk  mewujudkan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  wajib diutamakan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Pada  tingkat  penyidikan  di Kepolisian,  tingkat  penuntutan  di  Kejaksaan,  dan  tingkat  pemeriksaan  di
3 Hadi Supeno, “Kriminalisasi Anak ”, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm 53
4 Hukuman yang terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukan hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya, Ganti Rugi yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana/pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja, baik langsung maupun pengganti.
5 Emy Rosna Wati, “Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” Justitia Jurnal Hukum, Vol.1, No.2,
(Oktober 2017) : 285
pengadilan  negeri,  perkara  anak  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  dibawah  7 (tujuh)  tahun  dan  bukan  pengulangan  pidana  wajib  dilakukan  Diversi,  dengan tujuan  tercapainya  perdamaian  korban  dengan  pelaku  (anak),  Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, Penyelesaiaan perkara Anak diluar peradilan, Mendorong  masyarakat  berpartisipasi  dan  Menumbuhkan  rasa  tanggung  jawab terhadap anak hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian terhadap korban, pelaku anak disertakan dalam pendidikan
atau  pelatihan  pada  lembaga  pendidikan  pada  Lembaga  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  (LPKS)  selama  3  (tiga)  bulan,  atau  pelayanan  terhadap masyarakat
Kasus kasus anak yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu  mengutamakan prinsip  kepentingan  terbaik bagi  anak, serta proses  penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum  Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus  kasus  anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses  mediasi  yang  difasilitasi  oleh  penegak  hukum  pada  setiap  tingkat  untuk mencapai  keadilan  restoratif  yang  dapat  diselesaikan  dengan  mewajibkan  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  untuk  mengikuti  pendidikan  atau  pelatihan  pada lembaga  tertentu  seperti  berupa  tindakan  lainnya  yang  dilakukan  dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak  anak  tidak  boleh  diabaikan.  Sehingga  pada  akhirnya  penanganan  nonformal dapat  terlaksana  dengan  baik  jika  diimbangi  dengan  upaya  menciptakan  sistem peradilan yang kondusif.
Keputusan  hakim dengan menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 2  (dua)  tahun  tidaklah  tepat  karena  menurut  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  hakim  masih  memiliki  pilihan  lain dengan  mengedepankan  keadilan  restoratif  yaitu  dapat  melakukan  diversi  pada kasus  ini  sehingga  dimana  anak  yang  notabene  bukanlah  pengguna  maupun pengedar narkoba dapat dibina dengan sesuai dan benar agar tidak kembali terjerat masalah serupa.

## D. PENUTUP
a. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas,  maka  penulis berkesimpulan bahwa:
1. Pertimbangan  hakim  pada  kasus  ini  tidaklah  tepat,  dimana  pada  fakta materiil kasus ini terdakwa bukanlah pengedar atau yang memiliki rencana mengedarkan. Terdakwa juga bukanlah pemakai narkotika jenis ganja yang menjadi barang bukti, terdakwa hanya diajak oleh saksi waras kemudian di iming-imingi  diberikan  bagian  dari  narkotika  tersebut.  Sehingga  menurut penulis penjatuhan hukuman penjara kepada terdakwa tidaklah bermanfaat, padahal  anak  tersebut  adalah  anak  baik-baik  sebagaimana  diungkapkan oleh ibu terdakwa.
2. Vonis  hakim untuk  kurungan penjara selama 2 (dua) tahun tidaklah tepat, ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  karena  hakim  harus  mengupayakan  keadilan restoratif  pada  kasus  pidana  yang  menimpa  anak-anak,  yang  mana  pada fakta  persidangan  tidak  ditemukan  upaya  hakim  untuk  melakukan  diversi dalam  menangani  kasus  ini  atau  dengan  kata  lain  tidak  ada  upaya  hakim untuk  menjalankan  sistem  peradilan  pidana  anak  yang  sesuai  dengan amanah Undang-Undang
b. Adapun saran yang dapat diberikan dari kesimpulan ini adalah :
1. Kepada para Hakim haruslah mempertimbangkan masa depan anak dalam menjatuhkan  hukuman  kepada  anak,  dan  kepada  Pemerintah  haruslah memberikan  sosialisasi  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  dan berkesinambungan  ke  sekolah  –  sekolah  mulai  dari  tingkat  sekolah  dasar sampai  dengan  perguruan  tinggi  tentang  bahaya  serta  dampak  narkotika yang  dapat  merusak  kehidupan  bangsa  dengan  menanamkan  nilai  –  nilai agama  dan  nilai  sosial  di  masyarakat  luas  guna  memerangi  narkotika tersebut.  Agar  tidak  ada  lagi  anak-anak  yang  terseret  kasus  –  kasus narkotika.
2. Kepada  Mahkamah  Agung  agar  dapat  memberikan  sanksi  administratif yang  tegas  kepada  Hakim  yang  terbukti  tidak  menjalankan  praktek keadilan  restoratif  terhadap  kasus-kasus  yang  menimpa  anak-anak, sehingga  pelaksanaan  praktek  keadilan  restoratif  pada  kasus-kasus  yang menimpa  anak-anak  dapat  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  supaya tujuan sistem peradilan pidana anak bisa tercapai..

## DAFTAR PUSTAKA Buku
A  Madjedi  Hasan, Kontrak Minyak  dan  Gas  Bumi  Berazas  Keadilan  dan  Kepastian  Hukum , Jakarta : Fikahati Aneska, 2009.
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I  (Stelsel  Pidana.  Tindak  pidana.  Teori  - Teori  Pemidanaan,  dan  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana) .  Cet.  1.,  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada, 2002. .
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta : Rinneka Cipta, 1994.
B. Simanjuntak, Kriminologi , Bandung : Tarsito, 1984.
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
Beniharmoni  Harefa  dan  Vivi  Ariyanti, Seputar  Perkembangan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, Yogyakarta : Deepublish, 2016.
Jimly  Asshiddiqie, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum ,  Konstutusi  Press  (konpres),  Jakarta, 2012.
Kartini kartono, Patologi Sosial , Jakarta : PT RajaWali pres, 2009.
Laurensius Arliman S, Perlindungan Anak, Yogyakarta : Deepublish, 2016.
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan , Bandung : PT Refika Aditama, 2012.
Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia , Bandung : Refika Aditama, 2008.
Nandang  Sambas,  Pembaruan  Sistem  Pemidanaan  Anak  di  Indonesia,  Yogyakarta  :  Graha Ilmu, 2010.
P.A.F.  Lamintang  dan  Fransciscus  Theojunior  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Di Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
Sri Sutatiek, Hukum Pidana Anak Di Indonesia, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015.
Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum , Cet ke 5, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta : Liberty, 2001.

## Jurnal
Dian Ety Mayasari, “Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency Children's Rights
Protection  In  The  Juvenile  Delinquency  Category,” Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  20, No.3, 2018
Emy Rosna Wati, “Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” Justitia Jurnal Hukum, Vol.1, No.2, 2017
Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.6, no.1, 2016
Setya Wahyudi, “Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No.1, 2009
Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak,” Jurnal Yudisial Vol.8, No.3, 2015
Fence M. Wantu, “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam  Putusan  Hakim  di  Peradilan  Perdata,” Jurnal  Dinamika  Hukum , Vol.12,  No.3, 2012

## Perundang – Undangan
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  /  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Indonesia, Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika