## KERJA SAMA MULTILATERAL INDONESIA SEBAGAI STRATEGI PERLAWANAN TERHADAP MARITIME PIRACY DI LAUT SULU
Aisyah Jasmine Maulana 1* , Thania Apri Wijaya 2
1,2 Universitas Hasanuddin, Indonesia
*Email: icha.maulana02@gmail.com Email: thaniaavri@gmail.com

## ABSTRACT
This study reviews Indonesia's Multilateral Cooperation as a Counter Strategy Against Maritime Policy in the Sulu  Sea.  This  study  aims  to  describe  Indonesia's  multilateral  cooperation,  and  the  impact  of  Indonesia's multilateral cooperation in the Sulu Sea. This type of research is qualitative research where information and data are collected systematically and contextually, through o nline research, library research, and case study research. This research wants to find out how the trilateral cooperation efforts carried out by the countries of Indonesia, Malaysia and the Philippines are in the face of threats to security stability in th e Sulu Sea. In the efforts made by the three countries to be able to maintain security stability by conducting Maritime Command Centers, Maritime Trilateral Patrols, Trilateral Air Patrols and port visits.
Keyword : Trilateral, maritime piracy, Sulu

## ABSTRAK
Studi ini  mengulas tentang  Kerja Sama  Multilateral  Indonesia sebagai  Strategi Perlawanan  Terhadap  Kebijakan Maritim  di  Laut  Sulu.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  kerjasama  multilateral  indonesia,  dan dampak  kerjasama  multilateral  Indonesia  di  Laut  Sulu.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dimana informasi dan data dikumpulkan secara sistematis dan kontekstual, melalui online research, literature research, dan case study research. Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana  upaya kerja sama trilateral yang dilakukan oleh negara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam menghadapi adanya ancaman stabilitas keamanan di Laut Sulu. Dalam upaya yang dilakukan ketiga  negara tersebut agar dapat menjaga  adanya stabilitas keamanan ini  d engan melakukan  Maritime  Pusat  Komando,  Patrol  Maritime  Trilateral,  Patroli  Udara  Trilateran  dan  kunjungan pelabuhan.
Kata  Kunci :  Trilateral,  maritime  piracy, Laut Sulu

## PENDAHULUAN
Laut menjadi penghubung yang utama terjadi diantara keberadaan dari negara-negara yang berada di dunia ini, meskipun hanya beberapa dari negara yang berada dalam kawasan landlocked , yang mana tentunya tidak akan  menutup adanya  kemungkinan bagi  kebutuhan dari negara  yang ada  di atas  laut. Adanya  fenomena  ini  terjadi  dikarenakan  hampir  90%  dari  seluruh  kegiatan  lintas  batas  negara  ini dijalankan  dengan  menggunakan  jalur  laut  (Conway  &  Woodard,  2020).  Beberapanegara  di  Asia Tenggara,  khususnya  Indonesia  ini  memiliki  adanya  permasalahan  dalam  keamanan  yang  berkaiatan jalur  laut.  Salah  satu  dari  perairan  laut  di  Indonesia  yang  bermalasah  karena  dianggap  mempunyai adanya nilai strategis yakni Laut Sulu. Dalam perairan ini memiliki trek pelayaran yang tentunya padat dan dianggap paling  berbahaya setelah Selat Malaka.
Pada setiap tahunnya sebanyak 3900 kapal yang telah melewati kawasan ini dengan nilai barang bisa  mencapai  US$40  miliar.  Banyak  dari  negara-negara  yang  telah  menggunakan  lalu  lintas  laut  ini guna kepentingannya guna melakukan perdagangan. Hal ini dikarenakan adanya potensi, kuantitas, dan letak  dari  kegiatan  lautnya  yang  sangat  padat.  Tetapi  hal  inii  juga  berpotensi  akan  menyebabkan munculnya  berbagai  macam  ancama  yang  terjadi  yakni  penyelundupan  senjata,  pelanggaran  wilayah dikarenakan  memiliki  posisi  yang  berbatas  dengan  3  negara  yakni  Indonesia,  Malaysia  dan  Filipina, adanya penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal hingga adanya pembajakan atau piracy (Laksmi Saraswati &  Desy Arya  Pinatih, 2020).  Pada dasarnya  Indonesia ini  sebagai negara  kepulauan  yang mengharuskan bagi negara guna dapat menjaga adanya kesatuan dan keutuhan dalam wilayah nasional baik secara darat, udara ataupun laut. Laut Sulu ini tentunya akan berhubungan langsung dengan Laut Sulawesi yang mana menjadi perairan yang akan membentuk sebagai pintu masuk yang ditujukkan ke daerah ALKI II yang mana terhubung ke Selat Makassar,  Laut Flores, dan Selat Lombok yang menuju pada Samudera Hindia.
Laut Sulu ini memiliki nilai strategis yang dikarenakan dengan adanya ribuan dari armada tanker berisi  minyak  dan  dagang  yang  melalui  Laut  Sulu  diakibatkan  karena  letak,  potensi  ataupun  kualitas dari kegiatan laut yang berada pada didaerah  jalur tersebut. Selain itu dikarenakan letaknya berada  di puncak Segitiga Terumbu Karang Dunia yang mana telah mengiris menjadi tiga negara yakni, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Hal ini tentunya menjadi penambahan nilai bagi perairan tersebut (Isman, 2017). Tetapi pada dasarnya adanya keuntungan tersebut bukan hanya menghasilkan dampak yang baik, namun juga  tentunya  menghasilkan  adanya  dampak  yang  buruk  mengenai  ancaman  yang  terjadi  di  lautan seperti penangkapan ikan secara illegal, pelanggaran wilayah yang mana dikarenakan berbatas dengan ketiga  negara, penyelundupan senjata dan human trafficking, bahkan hingga terdapat masalah mengenai perampokan kapal dan upaya penculikan  dari awak kapal ( maritime piracy ).
Adanya pembajakan ini tentunya dianggap pula sebagai salah satu dari ancaman yang sangat kritis dalam  upaya  keamanan  bagi  maritime  di  wilayah Asia  Tenggara.  Seiring  dengan  berjalannya  waktu, adanya kejadian daripiracu  ini tentunya mendapat  ancaman dan adanya  perhatian yang diberikan  dari International Maritime Organisation (IMO) dan the International Maritime Bureau (IMB) yang mana keduanya  berfokus  pada  adanya  isu  terkait  piracy.  IMO  ini  ialah  salah  satu  organisasi  yang  berada dibawah naungan  dari PBB.  Dalam hal  ini piracy  memiliki artian  sebagai tindakan  dengan  memasuki kapal  yang  bertujuan  agar  dapat  melakukan  adanya  pencurian  atau  tindakan  kejahatan  lainnya  yang dilakukan dengan adanya kekerasan dalam melakukan aksi pembajakan kapal. Sedangkan untuk  IMB ialah bagian dari International Chamber of Commerce (ICC) yang mana diperkirakan akan mempunyai adanya  kesamaan  dalam  agenda  yang  telah  mencakup  adanya  aktivitas  mengenai  pembajakan  dan perlawanan pada kapal secara yurisdiksi  maritime  dalam suatu negara.
Adanya kegiatan dari pembajakan yang berada di laut atau maritime piracy yang berada di Asia Tenggara  ini  terus  menerus  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  tentunya  tidak  dapat  terlepas  pula  dari adanya  pengaruh  dari  aksi  teroris  9/11  dalam  dunia  internasioanl.  Adanya  kemunculan  aktivitas pembajakan dan perampokan yang berada di laut ini tentunya dikarenakan adanya beberapa dari faktor yakni kondisi sosial  dan ekonomi yang  dianggap lemah,  pengawasan yang lemah  dari pemerintah  dan adanya kapasitas dari negara. Selain itu  dengan berkembangnya teknologi baru seperti posel,  internet, dan navigasi satelit guna dapat mempermudah untuk  dilakukannya  aksi  kriminal  yang ada di lautan.
Matirime piracy yang telah terjadi di kawasan perasiran Indonesia ini pada dasarnya telah banyak yang terjadi pada beberapa  kawaan yakni, Selat  Malaka, Teluk Thailand, Selat  yang berada di  antara Singapura dan Filipina, termasuk pula Provinsi Riau di Indonesia, Laut China Selatan hingga Laut Sulu yang mana berbatasan secara langsung dengan Malaysia, Filipina Selatan dan Indonesia (SD, 2020). Hal ini tentunya juga akan memberikan adanya ancaman yang serius terhadap kehidupan manusia, adanya perdagangan  kapal  baik  secara  internasional  ataupun  industry  maritime  local  yang  mana  mencakup adanya penangkapan  ikan  dan perdagangan  local.  Dalam kawasan Asia  Tenggara ini  tentunya  harus mengedepankan adanya keamanan metitime yang  dijadikan sebagai fokus dalam keamanan,  ancaman dalam kawasan maritime ini selanjutnya akan menjadi perhatian yang dilakukan secara bersama sebagai transnational  security  issue  yang  mana  tentunya  akan  membuthkan  adanya  perhatian  baik  dilakukan secara internasional ataupun multilateral.
Pembajakan dan perampokan yang dilakukan terhadap kapal ini pada dasarnya seperti yang ada dalam Oceans Beyond Piracy (OBP) di tahun 2016 yang mana telah terjadi adanya 129 insiden baik itu perampokan ataupun  pembajakan yang  ada di Asia,  yang mana  diantaranya mengenai  pencurian  dan pembajakan kapal kargo, adanya kesalahan dalam kegiatan yang mencurigakan lainya. Dalam aktivitas pembajakan ini seringkali  melakukan pemindahan  sandera ke pantai  yang mana  mereka akan  ditahan dalam jangka waktu yang relative lama dibawah adanya paksaan yang eskstrim. Tawanan ini tentunya seringkali  juga  akan  menjadi  korban  dari  pelecehan  yang  mana  akan  hidup  selalu  dalam  ketakutan merasaakan dibunuh  oleh para pelaku.
Indonesia menjadi salah satu dari negara kepulauan terluas yang mana dengan adanya perairan dan panjang garis pantar yang luas dapat menyebabkan adanya limitasi dari kapasitas yang dimiliki oleh TNI  dan  Polri  dalam  upaya  menjaga  seta  menjamin  adanya  pertahanan  dan  keamanan  untuk  setiap daerahnya dari berbagai macam adanya ancaman yang sewaktu-waktu dapat muncul. Kesempatan ini tentunya akan dimanfaatkan oleh para pelaku dari kejahatan transnasional guna bisa melakukan aksinya khususnya maritime piracy. Kelompok redikal yang sering melakukan maritime piracy ialah Abu Sayyaf yang identic dengan terorisme kepada beberapa warga Indonesia. Laut Sulu ini dijadikan sebagai  rute kapal  tongkang  yang  berasal  dari  Indonesia  ke  Filipina  Selatan  yang  mana  biasanya  akan  memiliki muatan  minyak  ataupun  batu  bara.  Adanya  interaksi  inilah  yang  memberikan  kesempatan  bagi kelompokm  Abu  Sayyaf  ini  untuk  dapat  melakukan  adanya  pembajakan  kapal  dan  penculikan  di kawasan perairan Filipina.  Dalam laporan ReCAAP  sepanjang tahun 2016  ini tentunya telah  terdapat sebanyak 16 kali adanya insiden mengenai penculikan kepada kru kapal yang berada di Laut Sulawesi dan  Laut  Sulu.  Melihat  dengan  banyaknya  tindakan  maritime  piracy    yang  telah  dilakukan  oleh kelompok  dari Abu  Sayyaf  kepada  WNI  ini  mendorong  penulis  untuk  menganalisis  bagaimana  kerja sama multilateral yang dilakukan sebagai bagian dari strategi keamanan untuk maritim Indonesia dalam melakukan penanggulangan  perkembangan dari maritime  piracy di Laut sulu.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  (Anggito  &  Setiawan,  2018).  Dimana  informasi dan  data  dikumpulkan  secara  sistematis  dan  kontekstual,  melalui  penelitian  online,  penelitian kepustakaan, dan penelitian studi kasus (Patton, 2009). Adapun tujuan  penelitian  deskriptif yaitu  untuk membuat gambaran, deskripsi, atau  lukisan secara sistematis faktual  dan akurat mengenai fakta,  sifat serta hubungan antar fenomena  yang sedang diselidiki). Sedangkan, analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian  untuk menjawab permasalahan  penelitian. Pendekatan kualitatif  telah  dikembangkan  untuk  mengakses  kualitas  dan  juga  kekuatan  dari  hasil  penemuan  dari berbagai tipe studi dan komparasi (Sugiyono,  2015).

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## 1. Pentingnya keamanan Laut Sulu  Sulawesi
Laut Indonesia ini dijadikan sebagai jalur dari lalu lintas yang digunakan untuk perdagangan kapal baik berasal dari dalam ataupun luar negeri guna bisa melaksanakan adanya kegiatan dalam perdagangan ataupun  ekspor  dan  impor.  Laut  Sulu  ini  menjadi  laut  yang  memiliki  adanya  makna  yang  strategi digunakan dalam perdagangan di Indonesia, negara yang  terletak di Asia Timur dan Pasifik Laut  Sulu yang  dapat  dijadikan  sebagai  jalur  perdangan  dengan  membantu  dalam  pertumbuhan  ekspor  dari Indonesia bagian timur serta tengah yang memiliki rata-rata dilalui oleh 10 kapal cargo pada tiap taunnya. Beberapa kapal tersebut mengangkut komoditas dan batu  bara ke Jepang, Korea, China, dan  Filipina. Bukan hanya itu, wilayah perairan ini juga memiliki nilai yang strategi dikarenakan adanya ribuan armad tanker mintak dan dagang yang melewati jalur  tersebut karena letak, ataupun adanya kuantitas  dalam kegiatan laut yang berada dalam jalur tersebut.
Tetapi pada dasarnya adanya keuntungan tersebut bukan hanya menghasilkan dampak yang baik, namun  juga  tentunya  menghasilkan  adanya  dampak  yang  buruk  mengenai  ancaman  yang  terjadi  di lautan seperti penangkapan ikan  secara illegal, pelanggaran wilayah  yang mana dikarenakan  berbatas
dengan  ketiga  negara,  penyelundupan  senjata  serta  human  trafficking,  bahkan  hingga  permasalahan mengenai perampokan kapal dan penculikan dari awak kapal ( maritime piracy ). Adanya pembajakan ini tentunya dianggap pula sebagai salah satu dari ancaman yang sanagat kritis dalam upaya keamanan bagi maritime  di wilayah Asia Tenggara.
Dalam  laporan  ReCAAP  sepanjang  tahun  2016  ini  tentunya  telah  terdapat  sebanyak  16  kali adanya insiden  mengenai penculikan  kepada  kru kapal  yang  berada di  Laut  Sulawesi dan  Laut  Sulu. Melihat  dari  banyaknya  tindakan  maritime  piracy  telah  dilakukan  oleh  kelompok  dari  Abu  Sayyaf kepada  WNI  ini  mendorong  penulis  untuk  menganalisis  bagaimana  kerja  sama  multilateral  yang dilakukan sebagai bagian  dari strategi dari  upaya keamanan bagi  maritim Indonesia dalam  melakukan penanggulangan perkembangan dalam maritime piracy yang berada di Laut sulu. ASG yang merupakan kelompok  bentukan  dari  Filipina.  Kelompok  ini  tentunya  telah  melakukan  berbagai  adanya  kejahatan diperairan laut yang dilakukan kepada semua orang yang saat itu menjadi targetnya dengan melakukan penculikan  awak  kapal,  memilita  tebusan  yang  besr  kepada  para  keluarga  korban,  perusahan  kapal ataupun pada negara.
2. Upaya Pemerintah Indonesia
Dalam ketentuan United Nations  Convention on  the Law  of the  Sea (UNCLOS)  pasal  101 mendefinisikan perompakan sebagai pembajakan, perampasan, dan penyanderaan kapal yang berada di perairan internasional. Sementara serangan yang berada di perairan teritorial dalam suatu negara dikenal sebagai  perampokan  bersenjata,  itu  diatur  oleh  resolusi  IMO  (Forster,  1986).  Serangan  di  perairan teritorial menjadi kebijakan negara yang bersangkutan, dan penegakannya dilakukan semata-mata sesuai dengan hukum domestik negara tersebut. Perbatasan ini sering digunakan oleh para penjahat di laut guna dapat menghindari kejaran aparat keamanan. Kapal perang asing serta lembaga penegak hukum yang mana  dalam  hal  ini  hanya  diperbolehkan  untuk  memasuki  wilayah  negara  lain  setelah  mendapat  izin dari negara  yang  bersangkutan.  Ini  juga  menjadi salah  satu  dari  tantangan  dalam  upaya  menghadapi ancaman  dari  serangan  kapal  di  sekitar  perairan  Sulu-Sulawesi.  Mengamankan  perairan  Laut  Sulu- Sulawesi ini  tentunya hanya bisa dicapai melalui  adanya kerja sama antarnegara.
Sejak  2015,  serangan  kapal  yang  berada  pada  perairan  Sulu-Sulawesi  meningkat,  mendorong kerja sama Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Indonesia, Malaysia, dan Filipina mulai bertemu pada Mei 2016,  menyepakati  bahwa  dalam  ancaman  pembajakan  di  laut,  upaya  penyanderaan  seseorang,  dan kejahatan secara  transnasional  yang lainnya  dimana  dapat mengurangi  perniagaan,  perdagangan,  dan kepercayaan  di  seluruh  kawasan.  Ketiga  negara  ini  telah  melakukan  adanya  kesepakatan  guna membahas  kerja  sama  pengamanan  Laut  Sulu-Sulawesi.  Dalam  kesepakatan  yang  dikenal  dengan Trilateral Cooperative Arrangement (TCA), dimana ketiga negara berjanji guna melaksanakan adanya patroli  secara  bersama;  meningkatkan  adanya  koordinasi  untuk  memberikan  bantuan  dengan  cepat kepada penduduk serta kapal yang terancam; meningkatkan pula adanya pertukaran dalam hal informasi dan intelijen;  dan membangun hotline  komunikasi.
Saat itu, Komisi I DPR RI turut mendesak pemerintah agar dengan segera melakukan penyusunan Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  guna  dapat  dengan  segera  mengimplementasikan  adanya kesepakatan tersebut. Setelah melanjutkan beberapa adanya perundingan yang lainnya, ketiga negara ini secara resmi telah meluncurkan patroli maritim trilateral “Indomalphi” pada Juni 2017, yang selanjutnya diselesaikan  pada  Oktober  2017  dan  menyepakati  guna  dapat  melakukan  patroli  maritim  trilateral  di Laut Sulu-Sulawesi, patroli udara. Hingga perhelatan September 2018, kerja sama secara trilateral yang dilakukan oleh  Indonesia, Malaysia,  dan  Filipina dapat  dibilang  berhasil meredam  serangan  perompak di Laut Sulu-Celebes. Tetapi, peristiwa September 2018 ini seharusnya menjadi peringatan keras yang ditujukkan untuk ketiga negara tersebut bahwa bahaya keselamatan pelayaran tetap ada di Laut Sulu- Sulawesi. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengkaji kerjasama yang telah terjalin dan bila perlu mempertimbangkan  bentuk kerjasama lain yang melibatkan  lebih  banyak negara.
a. Kerjasama Trilateral Indonesia, Malaysia, Filipina
1) Patroli Maritim Trilateral atau Trilateral  Maritime  Patrol (TMP)
Kehadiran  patroli  maritim  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari  kerjasama  sebelumnya antara  Indonesia,  Malaysia  dan  Filipina.  Penetapan  program  tersebut  merupakan  bentuk urgensi mengingat tingginya angka  kriminalitas di wilayah tersebut,  yaitu Filipina pada  saat
itu. Serangkaian masalah di perairan Sulu mendorong Indonesia, Malaysia, dan Filipina guna dapat  meluncurkan  kerja  sama  dalam  hal  keamanan  di  perairan  tersebut.  Perompakan  di perairan Sulu ini  bukan hanya  bisa mengganggu  keamanan dan  kepentingan ketiga  negara perbatasan itu, tetapi juga mengganggu keamanan dan kepentingan kawasan lain. Situasi ini mendorong  ketiga  negara  untuk  membahas  Join  Declaration  atau  pernyataan  bersama tentang keselamatan maritime  yang mana menyepakati dalam empat hal yakni:
a) membahas  isu  patroli  bersama  di  perairan  Sulu  yang  dilakukan  antara  Indonesia, Malaysia, Filipina.
b) memberikan adanya bantuan kepada para korban yang terkena penyerangan di perairan Sulu.
c) mengidentifikasi  focal  point  di  setiap  negara  untuk  memfasilitasi  jaringan  berbagi informasi  dan pusat koordinasi  darurat.
d) membangun jaringan  komunikasi  darurat.
Pada  20  Juni  2016,  Menteri  Pertahanan  Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina  mengadakan pertemuan untuk melanjutkan  pembahasan rencana patroli bersama.
Secara  garis  besar,  pertemuan  tersebut  menegaskan  kembali  komitmen  negara-negara  di kawasan triborder guna dapat mengatasi adanya ancaman di kawasan Sulu-Sulawesi. Begitu juga dengan pertemuan ini. Ditetapkan, patroli yang dilakukan secara bersama di Laut Sulu-Sulawesi ini tentunya akan mengadopsi moda Malacca Strait Patrol (MSP). Pada 14 Juli 2018, Indonesia, Malaysia,  dan  Filipina  telah  menyepakati  kerangka  perjanjian  kerja  sama  trilateral  antara Malaysia,  Indonesia,  dan  Filipina.  Pertemuan  tersebut  tentunya  akan  membahas  mengenai Standard  Operating  Procedure  (SOP)  patroli  laut  bersama  di  Laut  Sulu-Sulawesi  yang  mana setelahnya akan ditandatangani  pada pertemuan yang terletak di Bali pada 2 Agustus 2018.
Pertemuan  yang  telah  dilakukan  ini  menyepakati  bahwa  Indonesia,  Malaysia  dan  Filipina akan  bekerjasama  dalam  bentuk  patroli  maritim.  Pola  patroli  ini  dapat  digambarkan  sebagai gabungan dari berbagai jaringan dimana setiap aktor yang terlibat saling berhubungan. Pertukaran informasi adalah fokus dari mod  ini, meskipun itu bukan  pengaturan secara utama untuk  patroli ini. Rancangan patrol ini dilakukan secara bersama ini diharapkan akan bisa berkembang menjadi rancangan  yang  lebih  besar  dan  juga  kompleks,  dan  yang  semula  sekadar  berbagi  informasi menjadi model yang lebih terarah. Pusat komando akan berfungsi menjadi pusat pemantauan dan analisis,  mengirimkan  sinyal  ke  patroli  maritim  guna  mengambil  tindakan.  Dapat  pula  untuk diasumsikan bahwa mode patroli yang terkoordinasi ini akan sangat bergantung pula pada pusat informasi. Tentu  saja,  mode ini  berisiko  tumpang tindih  atau  menunda informasi  yang  diterima. Walaupun  demikian,  dengan  menggunakan  model  ini  akan  mampu  untuk  menguatkan  adanya kepekaan dari actor yang akan terlibat tentang situasi dan kondisi  yang saat itu terjadi.
2) Maritime Command Center (MCC)
MCC  ialah  pusat  komando  kerjasama  ini  yang  diluncurkan  bersama  TMP  yang dilakukan  pada  19  Juni  2017,  dan  masing-masing  dari  negara  ini  tentunya  akan  memiliki adanya MCC masing-masing yakni  Indonesia yang terletak  di Tarakan, perbatasan  terjauh pulau Kalimantan, terdekat dengan Malaysia dan  Filipina, Terletak di antara Laut Sulu  dan Laut  Sulawesi.  Malaysia  di  Tawau,  Filipina  di  Zamboanga.  Pengembangan  MCC  ini diharapkan  dapat  meningkatkan  adanya  kemampuan  dalam  hal  komunikasi,  pengawasan, dan komputerisasi ini sehingga mampu  menghasilkan keluaran kemampuan yang di  deteksi dan  analisis  yang  akurat  dan  cepat  dalam  pengambilan  keputusan  komando  dan  kontrol. Seperti  pusat  informasi  yang  mana  informasi  yang  dikumpulkan  akan  digunakan  untuk mendukung  patroli  terkoordinasi  laut  dan  udara.  Melalui  adanya  MCC  juga  diatur  liaison officer dari tiap-tiap negara dan mereka akan hadir secara bergilir setiap kali latihan bersama dilaksanakan. Pusat Komando  Maritim (MCC)  di Tawau menerima  panggilan darurat  dari kapal. Informasi itu kemudian disampaikan kepada dua PKS lainnya di Tarakan dan Venko. Kedua  PKS  tersebut  kemudian  diserahkan  kepada  Tim  Reaksi  Cepat  Indomalphi.  Tim tersebut terdiri dari  pesawat pengintai,  helikopter, dan kapal  yang berasal  dari tiga  negara, masing-masing  bertindak  sebagai  pengintai  dan  penyergap.  Jumlah  kejahatan  di  perairan
Sulu-Sulawesi  terus  menurun  hingga  awal  tahun  2019  setelah  diresmikannya  Trilateral Maritime Patrol  Program, sebuah  program patrol  ini tentunya  telah terkoordinasi  di  antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.
3) Transit Corridor
Transit Corridor tersebut ialah salah satu dari upaya INDOMALPHI untuk mencegah adanya kejahatan yang berada di Laut Sulu yang mana melalui beberapa jalur yang diusulkan Malaysia dan Filipina dalam proses dari upaya pendirian INDOMALPHI. Koridor transit ini dibangun  mengelilingi  sekitaran  kepulauan  Sulu,  dianggap  sebagai  basis  bagi  kelompok- kelompok  yang  mana  akan  melakukan  adanya  kejahatan  yang  berada  di  laut  guna merumuskan  rencana  dan  strateginya.  Koridor  transit  ialah  salah  satu  upaya  dari  untuk memberikan alternatif bagi kapal yang ingin melewati wilayah yang tentunya akan dianggap sebagai zona merah. Bukan hanya sebagai jalur alternatif, tetapi juga berupa bantuan secara maritim bagi kapal-kapal yang ingin melintas dan melanjutkan pelayaran melalui Laut  Sulu.
4) Port Visit
Port  Visit  ialah  bentuk  kerjasama  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  adanya Confidence  Building  Measures (CBM)  yang  terjadi  diantara  negara  yang  telah  terlibat. Kunjungan  pelabuhan  sejauh  ini  telah  dilakukan  pula  sebanyak  5  kali,  yang  pertama dilakukan di  Filipina  pada tanggal  13-15  November  2017, dan  kunjungan  pelabuhan  kedua dilakukan  di  Tarakan  pada  tanggal  4-6 April  2018,  Kunjungan  pelabuhan  ketiga  dilakukan dari 4  hingga  6  September  2018  di  Sandakan,  kunjungan  pelabuhan  keempat  dilakukan  di Zamboanga  pada  28-30  November  2018  dan  kunjungan  kelima  di  Tarakan  pada  25-27 Februari  2019  (Komando  Armada  II,  2019). Acara  berlangsung  secara  rutin  dan  sesuai dengan  adanya  jadwal  acara  yang  telah  disepakati  secara  bersama.  Dalam  kunjungan pelabuhan tersebut, beberapa agenda digelar, seperti latihan bersama, kontak antar personel dan kelompok  kerja bersama yang fokus membahas masalah Laut Sulu.
Pembentukan INDOMALPHI merupakan bentuk upaya tiga negara untuk melawan ancaman Laut Sulu. INDOMALPHI adalah kerjasama sub-regional berdasarkan kepentingan yang sama. Kerjasama ini mencerminkan teori kompleks keamanan regional yang dijelaskan oleh Barry Buzan (dalam Pratama, 2015), yang menjelaskan bagaimana sekelompok negara dengan masalah keamanan saling terkait  dan tidak akan bisa untuk dipisahkan. Indonesia, Malaysia, dan Filipina memiliki masalah keamanan terkait Laut  Sulu  yang  menjadi  tempat  serentetan  kejahatan Abu  Sayyaf  dari  2014-2016  dalam  berurusan dengan  kejahatan  maritim  Kelompok Abu  Sayyaf  antara  ketiga  negara,  dan  Ketiga  negara  tersebut adalah negara pantai berbatasan secara langsung dengan Laut Sulu. Dalam teori ini juga tentunya akan menjelaskan bahwa kedekatan dari wilayah geografis menimbulkan saling ketergantungan, begitu  pula INDOMALPHI,  dimana  dalam  hal  ini  ketiga  negara  akan  saling  membutuhkan  dalam  upaya pengamanan  Laut  Sulu.  Kemitraan  yang  berumur  pendek  ini  menjadi  pola  kekerabatan  yang  terjalin antara ketiga negara, kini diperkuat dengan gencarnya ancaman Abu Sayyaf, dan mengantarkan ketiga negara ini  akan membentuk komunitas  keamanan, INDOMALPHI.
INDOMALPHI, ini dijadikan sebagai bentuk kerjasama antara 3 negara yang telah  disebutkan, menitikberatkan pada ekonomi, keamanan, lingkungan dan masyarakat terlindungi dari adanya ancaman atau  tindakan  berbahaya  di  laut  (Yudistira  et.al,  2022).  Konsep  ini  diasumsikan  dalam  penerapannya dijadikan  pula  sebagai  tindakan  yang  preventif  atau  tanggap  guna  dapat  melindungi  wilayah  maritim suatu negara dari adanya gangguan terutama dalam hal keamanan atau tindakan ilegal (Yudistira, et.al, 2022).  INDOMALPHI  terkait  konsep  ini  hampir  sama  dalam  implementasinya,  INDOMALPHI merespon meningkatnya  kriminalitas  di  Laut  Sulu sambil  melakukan  adanya  upaya  pencegahan  yang dilakukan  terhadap  adanya    kemungkinan  terjadinya  tindakan  serupa.  Adanya  penculikan  dan perompakan yang mana akan dihadapi oleh INDOMALPHI ini tentunya akan sesuai pula dengan yang telah pada  konsep tersebut  sebagai  tindakan yang  akan melanggar  hukum  serta  tentunya  akan  dapat merugikan.

## KESIMPULAN
Laut Sulu ialah perairan yang tentunya sangat penting dalam kawasan Asia Tenggara yang mana terletak di sebelah Selat  Malaka. Perairan ini  dijadikan sebagai wilayah yang  mana dilalui oleh  kapal- kapal  baik  perdagangan  atau  hanya  transportasi  saja.  Karena  letaknya  yang  strategi  inilah  yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok perompak seperti Abu Sayyaf melakukan aksi pembajakan dan penculikan  yang  selanjutnya  akan  meminta  tebusan  baik  kepada  keluarga,  perusahaan  ataupun  pada negara.  Dalam  mengatasi  adanya  permasalah  ini  ketika  negara  yang  berbatasan  langsung  dengan perairan  Sulu  ini  melakukan  kerja  sama  untuk  membebasan  sandera  yang  bersifat  militer  ataupun dengan negosiasi. Kerja sama ini berbentuk Trilateral dari ketiga negara tersebut yang dijadikan sebagai bentuk kerjasama komprehensif yang dilakukan dalam upaya guna dapat menangani kejahatan yang ada di Laut Sulu. Kerja sama  yang dilakukan ini dengan berbentuk  patrol yang akan terkoordinasi  dengan laut  ataupun  udara  dari  INDOMALPHI  dengan  memberikan  adanya  hasil  positif  dengan  berbagai adanya armada kapal dan pesawat yang akan digunakan. Selain itu dengan menggunakan metode MCC dengan menjadi  pusat informasi  patrol  yang akan  terkoordinasi.  Selanjutnya kerjasama  juga  didukung dengan  adanya  Port  Visit  yang  didalamnya  berisi  mengenai  latihan  gabungan,  forum  untuk  bertukar informasi,  dan kerja sama.

## DAFTAR  PUSTAKA
Anggito,  A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi  penelitian  kualitatif.  CV Jejak (Jejak Publisher). Conway,  L.  G.,  &  Woodard,  S.  R.  (2020).  Integrative  complexity  across  domains  and  across  time:
Evidence  from  political  and  health  domains.  Personality  and  Individual  Differences,  155. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.109713
Forster, M. J. (1986). International Maritime Organisation. International Journal of Marine and Coastal Law, 1(2). https://doi.org/10.1163/187529986X00140
Isman, R. (2017).  Kebijakan Keamanan Maritim  Di Perbatasan Indonesia:  Kasus Kejahatan Di  Laut Sulawesi – Laut Sulu  Maritime. Penelitian Politik  LIPI, 14(2).
Laksmi  Saraswati,  A.,  &  Desy  Arya  Pinatih,  N.  K.  (2020).  Strategi  Keamanan  Maritim  Indonesia terhadap  Maritime  Piracy  di  Laut  Sulu  Tahun  2016.  Transformasi  Global,  7(1). https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.01.6
Maya, A. J. (2018). Indonesia dan Rezim United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982: Lika-Liku  Perjuangan  dan  Relevansi  Kepentingan  Maritim  Era  Kekinian. Membangun Kedaulatan Maritim, Memperkuat Hubungan Internasional Indonesia , 23-40.
Patton, M. Q. (2009). Metode evaluasi kualitatif.
Pratama, C. P. (2015). Central Asia as a Regional Security Complex from the Perspectives of Realism, Liberalism and Constructivism. Global: Jurnal Politik Internasional, 15(1). https://doi.org/10.7454/global.v15i1.16
SD,  H.  A.  (2020).  REVIEW  BUKU  DIPLOMASI  DAN  PEMBANGUNAN  KONEKTIVITAS MARITIM INDONESIA  DALAM KONSTELASI  POLITIK GLOBAL.  Jurnal  Penelitian Politik,  17(2).
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In Metode Penelitian  dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif,  Kuantitatif,  dan R&D. Yudhistira, A., Suwarno, P., Aris, T., & Okcavia, S. C. (2022). Pemahaman Terhadap Maritime Security, Maritime  Safety  dan  Maritime  Defense  serta  Perbedaanya  dalam  Konsep  Keamanan Nasional. Jurnal Ilmiah Kemaritiman Nusantara , 2 (1), 1-12.
.