Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.7 No.2: Desember 2021 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181

## Studi Komparasi Jaminan Barang Bergerak Dan Tidak Bergerak Dalam
Gadai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata
Kurniawan Aji UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail: kurniawanaji44@gmail.com
Syaiful Anam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: anamghazalicr7utm@gmail.com
Rahman Ali Fauzi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: ozibhai@gmail.com

## Abstract
This  paper  is  the  result  of  a  comparative  study  to  answer  the  following problem  formulations:  First,  how  is  the  concept  of  guaranteeing  movable and immovable property in pawning the perspective of Islamic law and civil law.  Second,  how  are  the  similarities  and  differences  in  the  concept  of movable and immovable property guarantees in the perspective of Islamic law and civil law pawning.
The type of research used is library. The research data was collected through the  documentary  method,  namely  by  reading,  recording,  and  collecting documents from several legal documents as well as the opinions of scholars and  civil  law  experts  that  had  been  recorded  relating  to  pawning  law, especially to the object of pawn guarantees, which were then collected from the  data.  will  be  discussed  and  carried  out  comparative  and  qualitative analysis.  These  two  methods  are  used  to  find  conclusions  from  the similarities and differences between the two laws.
The results of this study conclude that, the similarities between Islamic law and civil law are in a generality of the permissibility of pawn contracts and the terms of collateral. While the difference between the two laws lies in the object  of  the  pledged  collateral.  In  Islam,  all  goods,  both  movable  and immovable,  are  included  as  collateral  for  pledges.  Whereas  in  civil  law, collateral  for  pledged  goods  is  only  limited  to  movable  goods  that  can  be used as collateral for pledges, in the case of immovable property it is called
215 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
a mortgage, and immovable property, especially land, in civil law is called mortgage.
Keywords: guarantee, pawn, Islam, civil.

## Abstrak
Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  komparatif  untuk  menjawab  rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif  hukum Islam dan hukum perdata. Kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif  hukum Islam dan hukum perdata. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  pustaka.  Data  penelitian  dihimpun melalui  metode  dokumenter  yaitu  dengan  cara  membaca,  mencatat,  dan mengumpulkan  dokumen  dari  beberapa  dokumen  undang-undang  serta pendapat  para  ulama  dan  pakar  hukum  perdata  yang  telah  dibukukan  yang berhubungan  dengan  hukum  gadai  khususnya  terhadap  objek  jaminan  gadai, yang  kemudian  dari  pengumpulan  data  tersebut  akan  dibahas  dan  dilakukan analisis  secara  komparatif  dan  kualitatif.  Kedua  metode  ini  digunakan  untuk menemukan kesimpulan dari persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, persamaan antara hukum Islam dan hukum  perdata  terdapat  pada  suatu  keumuman  diperbolehkannya  akad  gadai dan syarat barang jaminan. Sedangkan perbedaan antara kedua hukum tersebut terletak  pada  objek  barang  jaminan  gadai.  Dalam  Islam  semua  barang  baik bergerak  maupun  tidak  bergerak  termasuk  jaminan  gadai.  Sedangkan  dalam hukum perdata,  terhadap barang jaminan  untuk gadai, hanya dibatasi dengan barang bergerak saja yang dapat dipakai sebagai jaminan gadai, dalam hal barang tidak  bergerak  disebut  dengan  hipotik,  dan  barang  tidak  bergerak  khususnya tanah, dalam hukum perdata disebut hak tanggungan.
Kata Kunci: jaminan, gadai, Islam, perdata.

## Pendahuluan
Manusia diciptakan didunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi,  tidak  mungkin  bagi  siapapun  untuk  memenuhi  seluruh kebutuhannya dengan sendiri tanpa bantuan dan andil dari orang lain. 1 Menurut Ahmad Azhar Basyir, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya,
1 Muhammad  Arifin  bin  Badri, Sifat  Perniagaan  Nabi  ;  Panduan  Praktis  Fiqih  Perniagaan  Islam ,
(Bogor : Darul Ilmi Publising, 2012), 1.
manusia  selalu  berhubungan  satu  sama  lain.  Menurutnya  hubungan  manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam disebut muamalah. 2
Di  dalam  bermuamalah,  agama  Islam  juga  memperbolehkan  umatnya untuk melakukan pinjam meminjam. Bentuk pinjaman ada yang mengharuskan adanya jaminan, hal ini dikenal dengan istilah rahn atau gadai. Menurut istilah syara’, Rahn ialah menjadikan barang  (‘Ain) sebagai jaminan atas hutang  (ad- Dain).  Artinya,  menjadikan  barang  sebagai  garansi  yang  akan  dijual  untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar utang.
Berdasarkan ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 283 dan hadis Nabi SAW yang  diriwayatkan  oleh  al-Bukhari  dan  Muslim  dari  Aisyah  r.a,  maka  ulama sepakat  bahwa  ar-rahn  hukumnya  boleh.  Baik  ketika  ditengah  perjalanan, maupun ketika  menetap, dengan syarat ada barang yang dipegang oleh pihak pemilik  piutang  sebagai  jaminan  atas  hutang  sebagaimana  yang  telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Perihal ar-Rahn atau gadai selain dijelaskan dalam hukum islam, diatur juga dalam  hukum  perdata,  yaitu  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (Burgerlijk Wetboek). Namun dalam hal ini terdapat perbedaan antara hukum islam  dengan  hukum  perdata,  khususnya  dalam  hal  objek  barang  jaminan. Disebutkan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk Wetboek) pasal 1150 yang berbunyi:
“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang  lain  atas  namanya,  dan  yang  memberikan  kekuasaan  kepada  si berpiutang  itu  untuk  mengambil  pelunasan  dari  barang  tersebut  secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk  melelang  barang  tersebut  dan  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk menyelamatkannya  setelah  barang  itu  digadaikan,  biaya-biaya  mana  harus didahulukan.”
Dari  pasal  tersebut,  diketahui  bahwa  dalam  hukum  Islam  dan  hukum perdata disini terdapat perbedaan dalam hal objek jaminan gadai. Dalam Islam, Jaminan gadai dapat dilakukan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan dalam hukum perdata sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 1150, jaminan gadai hanya terbatas  dalam  barang  bergerak  saja,  untuk  barang  tidak  bergerak  tidak  bisa dipakai  jaminan.  Perbedaan  ketetapan  antara  hukum  Islam  dengan  hukum perdata  mengenai  objek  jaminan  gadai  ini  membuat  peneliti  tertarik  untuk
2 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Muamalat, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 11.
mengkaji  lebih  dalam  tentang  objek  jaminan  gadai,  yang  dalam  hal  ini  yaitu berupa jaminan barang bergerak dengan jaminan barang tidak bergerak.
Tinjauan Pustaka 1. Teori Rahn
Jaminan yang berupa harta benda dalam Islam dikenal dengan istilah Rahn (gadai). Secara pengertiannya, Rahn dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari segi bahasa dan istilah. Adapun secara bahasa kata Rahn bisa diartikan sebagai ats- Tsubut dan ad-Dawam yang berarti tetap, atau adakalanya berarti al-Habsu dan al-Luzum,  yang  berarti  menahan. 3 Sedangkan  menurut  istilah,  Rahn  adalah menahan  sesuatu  disebabkan  adanya  hak  yang  memungkinkan  hak  itu  bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan barang sebagai jaminan atas  utang,  sekiranya  barang  itu  memungkinkan  untuk  digunakan  membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. 4
Dalam mengartikan Rahn, terdapat beberapa pengertian dari para Ulama. Menurut  Ulama  Malikiyyah,  Rahn  yaitu  sesuatu  yang  berbentuk  harta  yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Selanjutnya Ulama  Hanafiyyah  mengartikan  Rahn  dengan,  menjadikan  sesuatu  barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak  piutang  itu,  baik  seluhnya  maupun  sebagiannya.  Sedangkan  Ulama Syafi’iyyah dan Ulama Hanabilah mengartikan Rahn dengan, menjadikan materi barang  sebagai  jaminan  utang,  yang  dapat  dijadikan  pembayar  utang  apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya itu. 5
Dari  beberapa  pendapat  Ulama  diatas,  dapat  dipahami  bahwa  pada dasarnya Rahn harus ada barang sebagai jaminan. Adapun dalam Islam, barang jaminan gadai itu disebut dengan istilah Marhun, yaitu barang yang digunakan sebagai jaminan atas hutang, dan sebagai suatu pembayaran hutang jika orang yang berutang tidak membayar hutang tersebut.
Adapun  pengertian  gadai  dalam  hukum  perdata  tercantum  dalam  pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa gadai adalah suatu  hak  yang  diperoleh  seorang  kreditur  atas  suatu  barang  bergerak,  yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas namanya, dan  yang  memberikan  kekuasaan  kepada  si  berpiutang  itu  untuk  mengambil pelunasan  dari  barang  tersebut  secara  didahulukan  daripada  orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu
3 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Waadillatuhu, jilid 6, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 106.
4 Ibid., 107.
5 Nasrun Haroen. Fiqh Muamalah. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 252.
digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. 6 Definisi lain tercantum dalam artikel 1196 vv, titel 19 buku III NBW, yang berbunyi bahwa gadai adalah Hak kebendaan  atas  barang  bergerak  untuk  mengambil  pelunasan  dari  barang tersebut secara didahulukan.”

## 2. Dasar Hukum Rahn
Adapun hukum Rahn dan disyariatkannya jaminan dalam gadai didasarkan pada  al-Quran, hadis, ijma’, dan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).
1. Al-Quran
Dalam  al-Quran  dijelaskan  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  282,  yang berbunyi :
َ اي ۤ َ ا هُّ ي أ َ َ نْيِذَّلا َ اْوُ ن م ا َ ا ذِإ َ َْمُتْ ن  يا د ت َ َ نْي دِب َ ى لِإ َ َ ل ج أ َ ىًّم سُم َ َُ بُ تْكا ف َُُْو (َ. ُرقبلا َ: ۲٢۲ ) Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermuamalah  tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  maka  hendaklah  kamu menuliskannya.” (Al-Baqarah: 282) Kemudian dalam Q.S al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman :
َْنِا و َ َْمُتْ نُك َ ل ع ۤ ى َ َ ر ف س َ َْم ل و َ اًبِتا كاْوُدِج ت َ َ نا هِر ف َ َ ة ضوُبْق م (َ. ةرقبلا َ: َ َ: ۲٢۲ ) Artinya: “Hai orang-o perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).” (Al-Baqarah : 283).
2. Hadis Nabi Selain dalam al-Quran, dijelaskan juga dalam hadith Nabi Saw.
Sebagaimana al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a. :
َ ر  تْشا َ ى َ َُلوُس ر َ َِهللا َ ىلص َ هللا َ هيلع َ ملسو َ َْنِم َ َ  يِدوُه  ي َ ا ع ط َ اًمَ َ ة ئيِس نِب َ َُه ن ه ر و َ َُه عْرِد
Artinya:  “Suatu  ketika,  Rasulullah  Saw,  membeli  makanan  dari  seorang Yahudi tidak secara tunai dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya.” . 7 Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, An-Nasa’i dan Ibnu Majjah dari Anas bnu Malik r.a. :
َ ن ه ر َ َُلوُس ر َ هللا َ ىلص َ هللا َ هيلع َ ملسو َ اًعْرِد ََ ُه ل َ َ دْنِع َ َ  يِدوُه  ي َ َِة نيِد مْلاِب َُهْنِم ذ خ أ ف َ اًرْ يِع س َ َِهِلْه ِلِ
Artinya: “Rasulullah Saw menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi di Madinah untuk mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk memberi nafkah isteri beliau.” 8
6 Subekti  R  dan  R.  Tjitrosudibio. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. (Jakarta:  Pradnya Paramita, 2008), 297.
7 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam ..., 109.
8 Ibid.
219 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Serta  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari  Muslim  dari Muhammad bin Katsir r.a. :
َُهَّن أ َ ىلص َ هللا َ هيلع َ ملسو َ َ ن ه ر َ َُه عْرِد َ َ دْنِع َ َ  يِدْوُه  ي َ َُلا قُ ي ََ ُه ل َ وُب أ َلا َِمْحَّش َ ي ل ع َ َ نْيِث  لَ ث َ اًعا ص َ َْنِم َ َ رْيِع ش َ َِهِلْه ِلِ Artinya :  “Sesungguhnya  Nabi  Saw  menggadaikan  baju  perangnya  kepada seorang Yahudi, Abu Asy-Syahm sebagai jaminan atas 30 sha’ gandum untuk keluarga beliau. (HR. Bukhari Muslim). 9 3. Ijma’
Adapun ijma’, berdasarkan firman Allah dan  Hadis Nabi yang telah  disebutkan  diatas,  para  Ulama  fiqih  sepakat  menyatakan  bahwa Rahn hukumnya boleh, 10 baik itu dilakukan  dalam perjalanan maupun dalam  keadaan  bermukim,  asal  barang  jaminan  itu  bisa  langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi  piutang  secara  langsung,  maka  paling  tidak  ada  semacam pegangan  yang  dapat  menjamin  bahwa  barang  dalam  status Marhu>n (menjadi agunan utang). 11
4. Fatwa DSN Selain dari hukum pembolehan Rahn menurut al-Quran, Hadis, dan ijma’, fatwa DSN juga menetapkan tentang status hukum Rahn dan aturan lain yang terkait didalamnya. Adapun aturannya sebagai berikut: Pertama:  Hukum,  bahwa  pinjaman  dengan  menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Kedua: Ketentuan Umum
a. Murtahin (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk  menahan Marhun (barang)  sampai  semua  hutang Rahin (yang  menyerahkan barang) dilunasi.
b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin . Pada prinsipnya,
Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Rahin kecuali seizin Rahin , dengan  tidak  mengurangi  nilai Marhun dan  pemanfaatannya  itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
9 Tim Pembukuan ANFA’ 2015. Menyikap Sejuta Permasalahan dalam Fath Qarib; Terjemah Ringkas, Dalil, Permasalahan dan Jawaban beserta Referensi Lengkap dengan Makna ala Pesantren . (T.tp: Anfa’ Press, 2015), 367.
10 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam ..., 110.
11 Nasroen Harun, Fiqh Muamalah. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 253.
c. Pemeliharaan  dan  penyimpanan Marhun pada  dasarnya  menjadi kewajiban Rahin ,  namun  dapat  dilakukan  juga  oleh Murtahin, sedangkan  biaya  dan  pemeliharaan  penyimpanan  tetap  menjadi kewajiban Rahin.
d. Besar  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan Marhun tidak  boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e. Penjualan Marhun 1) Apabila  jatuh  tempo, Murtahin harus  memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
2) Apabila Rahin tetap  tidak  dapat  melunasi  hutangnya,  maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan  penyimpanan  yang  belum  dibayar  serta  biaya penjualan.
4) Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. Ketiga: Ketentuan Penutup
a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan  di  antara  kedua  belah  pihak,  maka  penyelesaiannya dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase  Syari’ah  setelah  tidak  tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian  hari  ternyata  terdapat  kekeliruan,  akan  diubah  dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
c. Metode Penelitian
d. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian library  research (telaah  pustaka) dengan  melakukan  kegiatan  membaca,  mengkaji,  dan  menelaah  sumber kepustakaan  yang  relevan  dengan  pembahasan  penelitian  ini.  Dalam  hal  ini peneliti membandingkan antara hukum Islam dengan hukum perdata tentang jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai. Selanjutnya data yang terkumpul akan dikelola menggunakan beberapa langkah berikut :
e. 1.  Organizing  yaitu  suatu  proses  yang  sistematis  dalam  pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.
f. 2.  Editing  yaitu  kegiatan  pengeditan  akan  kebenaran  dan  ketepatan  data tersebut.  serta  memeriksa  kembali  semua  data-data  yang  diperoleh  dengan memilih  dan  menyeleksi  data  tersebut  dari  berbagai  segi  yang  meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta
relevansinya  dengan  permasalahan.  Teknik  ini  digunakan  peneliti  untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh.
g. 3.  Coding  yaitu  kegiatan  mengklasifikasi  dan  memeriksa  data  yang  relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional. 12
h. Selanjutnya  dari  hasil  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dianalisis  secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode ini.  Dan  digunakan  juga  metode  komparasi,  yaitu  metode  yang  digunakan untuk menganalisis data  yang berbeda dengan jalan membandingkan antara sumber  data  yaitu  hukum  Islam  dengan  hukum  perdata  mengenai  jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai, untuk kemudian diambil suatu hukum yang seharusnya diterapkan dalam melaksanakan kegiatan muamalah.

## Objek Jaminan Gadai Dalam Pandangan Islam dan Hukum Perdata
Dari beberapa dasar hukum serta paparan syarat barang jaminan yang diperbolehkan  dalam  kaitannya  tentang  objek  jaminan  barang  bergerak  dan tidak bergerak, dapat diketahui bahwa dalam Islam tidak dibatasi antara jaminan bergerak dan tidak bergerak, pada dasarnya semua barang jaminan berupa harta yang  mempunyai  nilai  dan  dapat  diperjual  belikan  dalam  Islam  itu  boleh digunakan sebagai barang jaminan.
Tentang  barang  bergerak  sebagai  jaminan,  Ulama  menganalogikan (mengkiaskan) dengan perisai dan baju perang yang pernah digadaikan oleh Rasulullah Saw. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Aisyah r.a. di atas. Selanjutnya, diperbolehkannya barang tidak bergerak sebagai  jaminan  dalam  Islam,  dalam  hadis  tidak  dijelaskan  secara  khusus tentang  menggadaikan  jaminan  barang  tidak  bergerak.  Namun,  tentang diperbolehkannya terhadap barang tidak bergerak sebagai jaminan, Ulama memakai kaidah :
َُلْص ْلِ ا َ ىِف َ َِءا يْش لِا َ َُة حا بِلإا َ ىَّت ح َ َُّلُد ي َ ى ل ع َ َِمْيِرْحَّتلا َ Artinya: “Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).” 13
Telah  diketahui  bahwa  tentang  jaminan  barang  tidak  bergerak  tidak  ada larangan  secara  jelas  dalam  al-quran  dan  hadis,  sehingga Ulama  memakai kaidah diatas untuk menetapkan kebolehan barang tidak bergerak sebagai jaminan.  Selanjutnya,  kaitannya  terhadap  penyerahan  barang  jaminan,
12 Sony Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.
13 Mohd Qary Al-Tantawy Mesry Al-Kelantani, Qawaid Fiqhiyah , (Mesir: Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir, 2003), 30.
menurut jumhur, dalam hal ini yaitu Ulama Hanafiyyah, Ulama Syafiiyah, dan Ulama Hanabilah, mereka mengatakan bahwa akad Rahn dalam segala keadaannya belum berlaku mengikat kecuali dengan adanya Qabdhu (serah terima barang jaminan). Jadi, sebelum adanya Qabdhu, maka akad Rahn yang ada  belum  berlaku  mengikat.  Adapun  dalil  yang  mereka  jadikan  dasar pendapat ini adalah ayat,
... َ نا هِر ف َ َ ة ضوُبْق م ... Artinya : “... maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ...” Makna ayat ini adalah “maka hendaklah menyerahkan barang gadaian yang dipegang oleh Rahin (pihak pihak pemilik piutang dan penerima jaminan)”. Kata Rihanun pada  ayat  di  atas  diberi  tambahan fa’ yang  berkedudukan menjadi  jawabnya  syarat  yang  mengandung  arti  perintah  sehingga  artinya adalah,  “maka  gadaikanlah.”  Memerintahkan  sesuatu  yang  disifati menghendaki  sifat  tersebut  menjadi  syarat  sesuatu  tersebut.  Sesuatu  yang disyariatkan  dengan  diberi  sifat,  maka  secara  syara’,  sesuatu  tersebut dianggap  belum  ada  kecuali  dengan  adanya  sifat  tersebut.  Disini  sesuatu tersebut  adalah  kata, farihanun, sedangkan  sifat  yang  dimaksud  adalah, Maqbudhah, (yang dipegang). Oleh karena itu, akad Rahn dianggap belum ada menurut  syara’  dan  belum  memiliki  konsekuensi-konsekuensi  hukum kecuali disertai dengan adanya Qabdhu.
Adapun terhadap penyerahan barang jaminan, fuqaha sepakat bahwa jika marhun berupa  barang  tidak  bergerak,  maka  cara  menyerahkannya  dalam bentuk  penyerahan  yang  sesungguhnya  dan  nyata,  atau  dengan  cara takhliyyah, yaitu menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi Qabdhu atau yang  bisa  menghalangi  mungkinnya  untuk  meletakkan  “tangan”  atau kekuasaan atas marhun dengan tidak adanya hal-hal yang menghalanginya, lalu Rahin membiarkan (takhliyah) antara murtahin dan marhun serta menjadikannya bisa untuk  menetapkan pemegangan terhadap marhun dan meletakkannya dibawah kekuasaannya. Sedangkan Qabdhu terhadap  barang  bergerak,  Abu  Yusuf  mengatakan, apabila marhun berupa  harta  bergerak,  maka  tidak  cukup  dengan  adanya takhliyah .  Akan  tetapi  disyaratkan  harus  ada  tindakan naqlu dan tahwil (memindahkan).  Selama  belum  ada naqlu ,  maka murtahin berarti  belum dianggap  telah  menerima  dan  memegang marhun .  Karena Qabdhu tersebutkan  didalam  ayat  secara  mutlak,  oleh  karena  itu  dipahami  dalam konteks Qabdhu dalam bentuk yang hakiki atau riil, dan Qabdhu dalam bentuk yang nyata tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya unsur naqlu .
223 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Ulama syafiiyah dan Ulama Hanabilah dalam hal ini sependapat dengan Abu Yusuf. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud Qabdhu dalam akad Rahn adalah Qabdhu yang berlaku di dalam akad jual beli. Jika dalam bentuk harta tidak bergerak atau harta yang tidak bisa dipindah seperti rumah dan tanah, maka Qabdhu terhadapnya adalah dengan cara takhliyah , maksudnya Rahin membiarkan  antara murtahin dan marhun tanpa  ada  sesuatu  penghalang. Namun jika harta yang ada berupa harta bergerak atau bisa dipindah, maka Qabdhu terhadapnya  harus  dengan  adanya naqlu atau  mengambilnya  dari Rahin dalam bentuk pengambilan yang sesungguhnya. Selanjutnya mengenai objek jaminan gadai dalam hukum perdata dijelaskan dalam pasal 1150 KUH Perdata dan Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW bahwa objek jaminan gadai adalah benda bergerak. Adapun terhadap benda bergerak  dibagi lagi  menjadi  dua  macam,  yaitu  benda bergerak berwujud (lichamelijke zaken) dan tidak berwujud (onlichamelijke zaken). Benda bergerak yang berwujud merupakan benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Sedangkan  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud  berupa  hak  untuk mendapatkan  pembayaran  uang  yang  berupa  surat-surat  berharga.  Surat- surat  berharga  ini  dapat  berupa  atas  bawa (aan  toonder), atas  perintah (aan order), dan atas nama (op naam).
Persamaaan  antara  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perdata  dalam Mengatur  Objek Jaminan Gadai
Dalam memaknai atau memahami gadai antara hukum Islam dan hukum perdata  terdapat  persamaan.  Adapun  persamaan  tersebut  akan  dipaparkan sebagai berikut:
a. Hukum disyariatkannya jaminan dalam gadai Jika dilihat dari persamaan antara kedua hukum tersebut, pada dasarnya gadai itu diperbolehkan, dan tiap gadai harus ada suatu barang yang  diserahkan  sebagai  jaminan  atas  suatu  hutang.  Atas  hukum  ini, telah diatur dan dijelaskan antara keduanya. Baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata.
Dalam hukum Islam, hal ini didasarkan atas firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :
َ اي ۤ َ ا هُّ ي أ َ َ نْيِذَّلا َ اْوُ ن م ا َ ا ذِإ َ َْمُتْ ن  يا د ت َ َ نْي دِب َ ى لِإ َ َ ل ج أ َ ىًّم سُم َ َُ بُ تْكا ف َُُْو (َ. ُرقبلا َ: ۲٢۲ ) َ Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  maka  hendaklah  kamu menuliskannya.” (Al-Baqarah: 282) Selanjutnya dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman :
Vol.7 No. 2 Desember 2021 | 224
َْنِا و َ َْمُتْ نُك َ ل ع ۤ ى َ َ ر ف س َ َْم ل و َ اًبِتا كاْوُدِج ت َ َ نا هِر ف َ َ ة ضوُبْق م (َ. ةرقبلا َ: َ ۲٢٨ ) Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai),  sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada barang  tanggungan  yang  dipegang  (oleh  orang  yang  berpiutang).” (al-Baqarah  : 283).
Dalam  firman  tersebut, Allah memerintahkan untuk mencatat atas  suatu  hutang  piutang.  Karena  pada  dasarnya  pencatatan  itu merupakan  perangkat  yang  paling  besar  dalam  menjaga  muamalah- muamalah  yang  tertangguhkan  karena  rentan  terjadi  kelupaan  dan kesalahan, dan sebagai tindakan pencegahan terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Selain  itu,  demi  kesempurnaan  dalam  penggadaian,  maka hendaknya  ada  barang  jaminan  yang  dipegang.  Sehingga  dengan terjadinya  serah  terima  barang  tersebut,  antara  pihak  penggadai  dan penerima gadai terjadilah kepercayaan yang sempurna satu sama lain. َ Kemudian dalam hal penggadaian, juga harus disebutkan dengan jelas tempo  pelunasan  hutangnya,  agar  dengan  adanya  kejelasan  waktu pelunasan tersebut antara para pihak tidak bertindak seenaknya sendiri, karena sudah terikat perjanjian.
Selanjutnya, dalam kalimat َْنِا َ َْمُتْ نُك َ ل ع ۤ ى َ َ ر ف س , yang artinya “jika dalam keadaan perjalanan”, bukanlah suatu pembatas, melainkan hanya sekedar penjelasan tentang kondisi. Hal ini diperjelas dalam hadis yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Ahmad,  Bukhari,  An-Nasa’i  dan  Ibnu Majjah dari Anas ibnu Malik r.a. :
َ ن ه ر َ َُلوُس ر َ هللا َ ص َ اًعْرِد ََ ُه ل َ َ دْنِع َ َ  يِدوُه  ي َ َ نيِد مْلاِب َُهْنِم ذ خ أ فِة َ َْ يِع س اًرَ َِهِلْه ِلِ Artinya: َ “Rasulullah Saw menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi  di  Madinah  untuk  mendapatkan  gandum  yang  beliau  gunakan  untuk memberi nafkah isteri beliau.”
Riwayat Anas Ibnu Malik diatas jelas menunjukkan bahwa Nabi Saw melakukan muamalah ar-Rahn di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi perjalanan, melainkan sedang mukim. Kemudian melakukan ar- Rahn juga  boleh  dalam  keadaan  perjalanan.  Hal  ini  sebagaimana  al- Qur’an  surat  al-Baqarah  ayat  283  yang  telah  tersebut  diatas.  Dalam potongan ayat yang berbunyi َْنِا َ َْمُتْ نُك َ ل ع ۤ ى َ َ ر ف س (jika kamu sekalian
dalam keadaan perjalanan), menyebutkan secara jelas tentang kebolehan bermuamalah gadai ketika dalam keadaan perjalanan.
Selanjutnya dalam hukum perdata, diharuskan adanya jaminan dalam  gadai  terdapat  pada  pasal  24  ayat  1  Undang-Undang  No.  14 tentang  Perbankan  tahun  1967  yang  berbunyi  “bank  tidak  akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan.” Maksud jaminan dalam ayat (1) ini adalah jaminan dalam arti luas, yaitu jaminan yang bersifat materiil maupun  yang  bersifat  immateriil.  Dalam  hubungan  ini  perlu  kiranya dikemukakan, bahwa bank-bank dalam menilai suatu permintaan kredit, biasanya berpedoman kepada faktor-faktor antara lain watak, kemampu an, modal, jaminan dan kondisi-kondisi ekonomi
Dari  beberapa  dasar  hukum  diatas,  baik  dalam  hukum  Islam maupun  hukum  perdata,  keduanya  tidak  ada  perbedaan  terhadap disyariatkannya jaminan dalam gadai. Sehingga pada dasarnya gadai itu hukumnya boleh dan tiap gadai juga harus ada barang jaminan sebagai pengikat antar kedua belah pihak.
b. Syarat Jaminan Gadai
Selanjutnya,  persamaan  ada  pada  syarat  jaminan  gadai  antara hukum Islam dan hukum perdata. Adapun syaratnya yaitu jaminan gadai harus  berupa  harta,  memiliki  nilai,  dan  barang  tersebut  bisa  diperjual belikan.  Dalam  artian  barang  tersebut  boleh  digunakan  dan dimanfaatkan  menurut  agama,  dan  sekiranya  utang  yang  ada  bisa terbayar dari barang tersebut.
Mengenai  hal  ini,  dalam  kitab Kifayatul  Akhyar Syaikh  Abu Syujak mengatakan :
َ لْص ف َ َ: َُّلُك و َ َ زا جا م َ َُعْ ي  ب َُهَ َ زا ج َ َُهُنْه ر َ يِف َ َِنوُيُّدلا َ ا ذِإ َ ََّر ق  تْسا َ َوُبُ ث ا هُ ت َ يِف َ َِةَّمِ ذلا . Artinya: “Semua barang yang boleh dijual, boleh pula digadaikan sebagai tanggungan hutang apabila hutang itu telah tetap pada tanggungan.” Makhsud Rahn disini  yaitu  bolehnya  menjual  barang  yang digadaikan  pada  waktu  menuntut  hak  dari  barang  itu.  Sebab  itulah Syaikh Abu Syujak berkata “setiap barang yang boleh dijual, boleh pula digadaikan.
Adapun  dalam  hukum  perdata  diatur  dalam  pasal  1332  Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi hanya barang-barang yang  dapat  diperdagangkan  saja  yang  dapat  menjadi  objek  dari  suatu perjanjian.” Pada intinya, kedua hukum tersebut mengharuskan sesuatu yang digunakan sebagai jaminan itu harus barang yang bernilai dan bisa diperdagangkan.
Perbedaan  antara  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata dalam Mengatur Objek Jaminan Gadai
Selain  memiliki  persamaan,  hukum  islam  dan  hukum  perdata  juga memiliki  perbedaan  dalam  mengatur  objek  jaminan  gadai.  Adapun perbedaannya  yaitu  terletak  pada  batasan  barang  yang  digunakan  sebagai jaminan.  Dalam  hukum  islam,  tidak  membatasi  antara  jaminan  bergerak  dan tidak  bergerak,  pada  dasarnya  semua  barang  jaminan  berupa  harta  yang mempunyai nilai dan dapat diperjual belikan dalam islam itu boleh digunakan sebagai barang jaminan.
Tentang  barang  bergerak  sebagai  jaminan,  ulama  menganalogikan dengan perisai dan baju perangnya yang pernah digadaikan oleh Rasulullah Saw. Kemudian berdasar kaidah:
َُلْص ْلِ ا َ ىِف َ َِءا يْش لِا َ َُة حا بِلإا َ ىَّت ح َ َُّلُد ي َ ى ل ع َ َِمْيِرْحَّتلا َ Artinya: “Asal dari muamalah hukumnya adalah boleh, selama belum ada dalil yang melarangnya.”
Tentang barang tidak bergerak tidak ada larangan secara jelas dalam al- quran  dan  hadis,  sehingga  ulama  memakai  kaidah  diatas  untuk  menetapkan kebolehan barang tidak bergerak sebagai jaminan.
Sedangkan dalam hukum perdata, terhadap barang jaminan untuk gadai, hanya dibatasi dengan barang bergerak saja yang dapat dipakai sebagai jaminan, hal ini sebagaimana pada Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :
“Gadai  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh  kreditur  atas  suatu  barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan  atas  utangnya,  dan  yang  memberi  wewenang  kepada  kreditur  untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur- kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas  tuntutan  mengenai  pemilikan  atau  penguasaan,  dan  biaya  penyelamatan barang  itu,  yang  dikeluarkan  setelah  barang  itu  sebagai  gadai  dan  yang  harus didahulukan.”
Dalam  pasal  ini  jelas  bahwa  barang  jaminan  untuk  gadai  telah dikhususkan  hanya  kepada  barang  bergerak  saja.  Dari  uraian  diatas  tentang perbedaan antara hukum islam dan hukum perdata terletak dalam objek jaminan gadainya.    Dalam  hukum  islam  boleh  barang  bergerak  dan  tidak  bergerak, sedangkan  dalam  hukum  perdata  sebagaimana  pasal  1150  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas  suatu  barang  bergerak.  Adapun  jaminan  terhadap  barang  tidak  bergerak dalam hukum perdata itu termasuk hipotik, sebagaimana dalam pasal 1162 Kitab
Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang  berbunyi  Hipotik  adalah  suatu  hak kebendaan  atas  benda-benda  tak  bergerak,  untuk  mengambil  penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Sedangkan untuk jaminan barang tidak  bergerak  khususnya  tanah,  hal  ini  disebut  dengan  hak  tanggungan, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1996, bahwa hak tanggungan adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah.
Akibat  Hukum  dari  jaminan  barang  bergerak  dan  tidak  bergerak dalam  Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Mengenai  hukum  gadai  terkait  objek  barang  jaminan,  dalam  hukum islam  dan  hukum  perdata  terdapat  beberapa  akibat  hukum.  Adapun  akibat hukum dalam hukum Islam sebagai berikut :
1. Hukum berlaku mengikatnya Akad Rahn Menurut jumhur, dalam hal ini yaitu ulama Hanafiyah, Syafiiyah,
dan  Hanabilah,  mereka  mengatakan  bahwa  akad  Rahn  dalam  segala keadaannya  belum  berlaku  mengikat  kecuali  dengan  adanya Qabdhu (serah terima barang jaminan). Jadi, sebelum adanya Qabdhu , maka akad Rahn  yang  ada  belum  berlaku  mengikat.  Adapun  dalil  yang  mereka jadikan dasar dalam pendapat ini adalah ayat,
... َ نا هِر ف َ َ ة ضوُبْق م ... Artinya: “... maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ...”
Makna  ayat  ini  adalah,  maka  hendaklah  menyerahkan  barang gadaian  yang  dipegang  oleh Murtahin (pemilik  piutang  dan  penerima jaminan).  Karena  kata mashdar, yaitu rihaanun yang  diberi Fa’ yang berkedudukan  menjadi  jawabnya  syarat  didalam  ayat  diatas  adalah mengandung arti perintah, sehingga artinya adalah, “maka gadaikanlah.” Memerintahkan sesuatu yang disifati menghendaki sifat tersebut menjadi  syarat.  Sesuatu  yang  disyariatkan  dengan  diberi  sifat,  maka secara  syara’,  sesuatu  tersebut  dianggap  belum  ada  kecuali  dengan adanya sifat tersebut. Disini sesuatu  tersebut  adalah kata, Fariha>nun, sedangkan  sifat  yang  dimaksud  adalah, Maqbu>dhah, (yang  dipegang). Oleh  karena  itu,  akad Rahn dianggap  belum  ada  menurut  syara’  dan belum memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum serta belum berlaku mengikat kecuali disertai dengan adanya Qabdhu.
2. Hukum Rahn yang Tidak Sah
Rahn  tidak  sah  jika  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditetapkan. Misalnya akad Rahn yang tidak memenuhi salah satu syarat
Vol.7 No. 2 Desember 2021 | 228
yang berkaitan dengan asal akad, seperti tidak adanya obyek akad, atau menggadaikan  sesuatu  yang  tidak  memiliki  sifat  harta  sama  sekali. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh objek barang jaminan dalam gadai yang  tidak  memenuhi  syarat  adalah  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :
a. Dapat dibatalkan
Dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu  para  pihak  yang  melakukan  akad  tidak  memenuhi  syarat kecakapan hukum dan kesepakatan dalam perjanjian.
b. Batal demi hukum Batal  demi  hukum  merupakan  sifat  hukum  yang  tidak bisa dirubah oleh para pihak yang berakad. Dalam hal ini terkait ketentuan untuk menyerahkan barang gadai kedalam kekuasaan kreditor  pemegang  gadai  merupakan  unsur  mutlak  dari  suatu gadai,  sehingga  menjadi  hukum  memaksa (null  and  void) demi hukum. Demikian juga manakala barang gadai beralih kembali ketangan  pemberi  gadai  (debitur)  sewaktu  gadai  masih berlangsung,  maka  gadai  itupun  dianggap    batal (null  and  void) demi  hukum  dengan  sendirinya (by  the  operation  of  law). Dalam konteks ini, pasal 1152 KUH Perdata dengan tegas menyatakan Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.”. 14
Atas  dasar  ini,  otomatis  antara  penerima  dan  pemberi gadai  sudah  saling  terikat  hukum  dan  mempunyai  hak  dan kewajibannya  masing-masing  yang  harus  dipenuhi.  Penerima gadai  mempunyai  kewajiban  menjaga  barang  yang  digadaikan dan  bertanggung  jawab  atas  kerugian  barang  gadai  apabila  itu terjadi  akibat  kelalaiannya.  Dan  apabila  pemberi  gadai  tidak memenuhi  kewajibannya  setelah  lampau  waktu  atau  setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya, penerima gadai berhak menjual barang gadaiannya tersebut.
Sedangkan  pemberi  gadai  mempunyai  kewajiban menyerahkan  barang  gadai  kepada  penerima  gadai  dan membayar  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  penerima  gadai  untuk
14 Subekti  R  dan  R.  Tjitrosudibio. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. (Jakarta:  Pradnya Paramita, 2008), 297.
229 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
menyelamatkan  barang  gadai.  Dan  pemberi  gadai  berhak  atas barang gadai apabila hutangnya telah dilunasinya.
Kesimpulan
Dari pembahasan diatas, mengenai jaminan barang bergerak dan tidak bergerak  dalam  hukum  Islam  dan  hukum  perdata  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut : Dalam hukum Islam, barang yang digunakan sebagai jaminan bisa  berupa  barang  bergerak  dan  tidak  bergerak,  sedangkan  dalam  hukum perdata jaminan gadai hanya sebatas barang bergerak. Dalam konsep jaminan barang  bergerak  dan  tidak  bergerak  antara  hukum  Islam  dan  hukum  perdata terdapat persamaan dan perbedaan.
Adapun persamaannya sebagai berikut; Hukum disyariatkannya jaminan dalam  gadai.  Jika  dilihat  dari  persamaan  antara  kedua  hukum  tersebut,  pada dasarnya gadai itu diperbolehkan, dan tiap gadai harus ada suatu barang yang diserahkan sebagai jaminan atas suatu hutang. Atas hukum ini, telah diatur dan dijelaskan antara keduanya. Baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata.
Selanjutnya,  persamaan  ada  pada  syarat  jaminan  gadai  antara  hukum Islam dan hukum perdata. Adapun syaratnya yaitu jaminan gadai harus berupa harta, memiliki nilai, dan barang tersebut bisa diperjual belikan. Dalam artian barang  tersebut  boleh  digunakan  dan  dimanfaatkan  menurut  agama,  dan sekiranya  utang  yang  ada  bisa  terbayar  dari  barang  tersebut.  Adapun perbedaannya  yaitu  terletak  pada  batasan  barang  yang  digunakan  sebagai jaminan.  Dalam  hukum  Islam,  tidak  membatasi  antara  jaminan  bergerak  dan tidak  bergerak,  pada  dasarnya  semua  barang  jaminan  berupa  harta  yang mempunyai nilai dan dapat diperjual belikan dalam islam itu boleh digunakan sebagai  barang  jaminan.  Sedangkan  dalam  hukum  perdata,  terhadap  barang jaminan  untuk  gadai,  hanya  dibatasi  dengan  barang  bergerak  saja  yang  dapat dipakai  sebagai  jaminan,  dalam  hal  barang  tidak  bergerak  disebut  dengan hipotik,  dan  barang  tidak  bergerak  khususnya  tanah,  dalam  hukum  perdata disebut hak tanggungan.

## Daftar Pustaka
Abubakar, Imam Taqiyuddin. Kifayatul Akhyar; Kelengkapan Orang Shalih, jilid 1,
Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa. Surabaya: Bina Iman, 2007. Al-Kelantani,  Mohd  Qary  Al-Tantawy  Mesry, Qawaid  Fiqhiyah ,  Mesir:
Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir, 2003.
Arifin,  Muhammad  bin  Badri, Sifat  Perniagaan  Nabi  ;  Panduan  Praktis  Fiqih Perniagaan Islam , Bogor : Darul Ilmi Publising, 2012.
Basyir, Ahmad Azhar, Asas-asas Muamalat, Yogyakarta: UII Press, 2000.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Quran  dan  Terjemahnya ,  Surabaya:
CV. Aisyah, t.t.
Fuady, Munir. Hukum Jaminan Utang . Jakarta: Erlangga, 2013.
Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid; Analisa Fiqih para Mujtahid, jilid 3, Imam Ghazali
Said. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2014.
Salindeho,  John. Sistem  Jaminan Kredit  dalam  Era  Pembangunan  Hukum. Jakarta:
Sinar Grafika, 1994.
Sofwan,  Sri  Soedewi  Masjchun. Himpunan  Karya  tentang  Hukum  Jaminan.
Yogyakarta: Liberty, 1982.
Subekti  R  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Jakarta:
Pradnya Paramita, 2008.
Suhendi, Hendi . Fiqh Muamalah . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Tim Pembukuan ANFA’ 2015. Menyikap Sejuta Permasalahan dalam Fath Qarib;
Terjemah Ringkas, Dalil, Permasalahan dan Jawaban beserta Referensi Lengkap dengan Makna ala Pesantren , T.tp: Anfa’ Press, 2015.
Usman, Rachmadi. Hukum Jaminan Keperdataan . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Waadillatuhu, jilid 6, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,
Jakarta: Gema Insani, 2011.