ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Relasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala
Desa : Mewujudkan Good Governance di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan
Surfian Rahmat 1, * ; Djuanda Nawawi 2 ; A. Lukman Irwan 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; surfianrahmat06@gmail.com
* Correspondence : surfianrahmat06@gmail.com
Kata kunci BPD, Good Governance Kepala Desa, Relasi
Keywords
BPD, Good Governance Relationships, Village
Head

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  interaksi  antara  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif di Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, serta untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mendukung  dan  menghambat hubungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data yang meliputi reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan  antara  BPD  dan  Kepala  Desa  dibangun  melalui  kerjasama  dalam pengambilan  keputusan  secara  demokratis,  melibatkan  musyawarah  dengan masyarakat  dan  tokoh-tokoh  lokal,  serta  fungsi  pengawasan  BPD  untuk mencegah  penyalahgunaan  dana  dan  korupsi.  Prinsip  kepercayaan  dan  saling menghargai  diterapkan  secara  konsisten,  memungkinkan  pemerintahan  desa berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014. Faktor pendukungnya meliputi tekad kepala desa dan BPD untuk menciptakan perubahan  serta  membangun  hubungan  yang  harmonis  antar  perangkat  desa. Namun,  masih  terdapat  kendala  di  mana  beberapa  anggota  BPD  kurang memahami tugas dan fungsi mereka sepenuhnya.

## ABSTRACT
This study aims to understand the interaction between the Village Consultative Body (BPD) and the Village Head in an effort to create effective governance in Puncak Village, South Sinjai District, as well as to identify factors that support and hinder the relationship. The research method used is descriptive qualitative, with  data  collection  techniques  through  observation,  interviews,  and documentation, as well as data analysis which includes data reduction. The results showed that the relationship between the BPD and the Village Head was built through cooperation in democratic decision-making, involving deliberation with the community and local leaders, as well as the BPD's supervisory function to prevent  misuse  of  funds  and  corruption.  The  principles  of  trust  and  mutual respect  are  consistently  applied,  enabling  village  governance  to  run  well  in accordance with Law No. 6/2014. Supporting factors include the determination of  the  village  head    and  BPD  to  create  change  and  building  harmonious relationships between  village  officials. However, there  are  still  obstacles where some BPD members do not fully understand their duties and functions.

## Pendahuluan
Good  Governance  adalah  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  yang  tidak mencemari  diri  dengan  korupsi,  melainkan  fokus  pada  kesejahteraan  masyarakat dengan  memberikan  informasi  yang  jelas,  menegakkan  aturan  yang  jelas,  dan memastikan pertanggungjawaban kepada publik(Widanti, 2022).Untuk melihat tata kelola  pemerintahan  yang  baik  juga  ditandai  dengan  kemampuan  berdiri  sendiri untuk  melakukan  yang  terbaik  bagi  daerah  dan  bagi  kepentingan  masyarakat. Pemerintahan  yang  baik  berkaitan  dengan  kontribusi,  pemberdayaan, keseimbangan peran antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
Berdasarkan  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  unsur  kelembagaan pemerintah  desa  mulai  diatur  atau  ditata  guna  menyelenggarakan  tata  kelola pemerintahan  desa  yang  baik.  Komponen  yang  terlibat  dalam  kelembagaan pemerintah  desa  bukan  hanya  tanggung  jawab  pemerintah  desa  namun  lebih spesifiknya  adalah  keterlibatan  semua  pemangku  kepentingan  termasuk keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat ditingkat desa. Untuk menjalankan tugas sebagai BPD, UU desa menekankan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara demokratis  (Yunus & Arifin, 2023)
Untuk memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan menguntungkan  bagi  masyarakat,  pentingnya  adanya  mekanisme  check  and balance dalam setiap langkah pelaksanaan  pemerintahan  (Roza & Arliman, 2017). Semua  tahapan,  mulai  dari  pembuatan  kebijakan  hingga  implementasinya,  harus transparan agar dapat diawasi oleh publik dengan mudah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran sentral dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kekuasaan di tingkat pemerintahan desa. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD bertanggung jawab dalam menyampaikan aspirasi masyarakat serta  meningkatkan  kesejahteraan  mereka  (Hajar,  2021).  BPD  diharapkan  dapat menjadi penghubung antara masyarakat desa dan pihak berwenang, serta berperan aktif  dalam  proses  penyusunan  peraturan  desa  dengan  mengadvokasi  aspirasi masyarakat (Sadiyah, 2023).
Kepala  Desa  memiliki  relasi  yang  sangat  dekat dengan lembaga  BPD  dalam menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa  dimana  kehadiran  BPD  ditingkat  desa, hendaknya  diarahkan  pada  membangun  hubungan  yang  sinergis  antar  lembaga legislatif  dan  eksekutif  desa,  tanpa  perlu  menimbulkan  kesalahpahaman  yang menjurus  pada  timbulnya  konflik  yang  dapat  mengganggu  proses  penegakan demokrasi di desa  (DWITA, 2022). Namun juga dalam pelaksanaannya tidak bisa dipungkiri  dualisme  antara  kepala  desa  dan  BPD  masih  sering  ditemukan,  salah satunya dari  proses pembangunan dan perkembangan desa yang mana diketahui
bahwa dalam pembangunan desa membutuhkan Relasi antara Kepala Desa dengan BPD sehingga pemerintahan yang baik pun dapat terealisasikan.
Desa Puncak sebagai salah satu desa yang berada di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten  Sinjai  merupakan  desa  terpencil  dengan  luas  wilayah  ±  615,27  Ha (Sumber:  Profil  Desa  Puncak)  yang  dimana  dalam  penyelenggaraan  urusan pemerintahanannya berupaya menerapkan prinsip – prinsip good governance dalam pemerintahan  desa  di  Desa  Puncak  Kecamatan  Sinjai  Selatan.  Adapun  peranan kelembagan desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sebagian  sudah  berjalan  sesuai  harapan,  namun  masih  banyak  hambatan  dan kendala  di  lapangan  dalam  pelaksanaanya.  Pelaksanaan  atau  penerapan  prinsip- prinsip  good  governance  di  Desa  Puncak  Kecamatan  Sinjai  Selatan  masih  belum sepenuhnya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat, dimana aparat birokrasi desa belum mampu menciptakan suatu sistem pelayanan yang baik seutuhnya bagi masyarakat.
Seperti pada kasus Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang terjadi pada tahun 2020 dimana Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan menjadi salahsatu desa yang sempat diberitakan dengan adanya protes Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  (BLT  DD).  Pembagian  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT  DD). dianggap  tidak  merata  karena  ada  golongan  dari  keluarga  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  mendapatkan  BLT  DD  sedangkan  ada  masyarakat  tergolong tidak mampu tidak  menerima  bantuan  tersebut.  Aliansi  Pemuda  Desa  Puncak  Sinjai  Selatan menganggap bahwa pemerintah Desa Puncak lamban, kurang responsif dan tidak transparan  terhadap  masyarakat  terkait  kriteria  dan  syarat  penerima  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa maupun bantuan penanganan Covid-19.
Merujuk  pada  masalah  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  kurangnya  koordinasi anatara  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dengan  Pemerintah  Desa  sebelum menyalurkan bantuan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat masalah yang sangat krusial dimana penerima bantuan tidak sesuai dengan sasaran awal dari program tersebut.
Sejumlah studi telah memperhatikan relasi antara BPD dan peran kepala desa dalam  menata  pemerintahan  desa  dengan  baik.  Menurut  Azizah  (2016),  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di  Kauneran  berhasil  mengartikulasikan  aspirasi masyarakat  dengan  efektif,  meskipun  respon  pemerintah  terbilang  lamban.  BPD juga  berperan  aktif  dalam  mengontrol  regulasi  desa  dan  menegakkan  otoritas hukum,  bahkan  memberikan  arahan  langsung  pada  pelanggar.  Apabila permasalahan berlanjut, BPD melakukan dialog dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat.
Penelitian  oleh  Yunus  dan  Arifin  (2023)  menemukan  bahwa  BPD  di  Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow belum sepenuhnya memenuhi  peran  dan  fungsi  mereka  secara  optimal.  Hal  ini  disebabkan  oleh keterbatasan  partisipasi  dalam  pembentukan  regulasi  desa  dan  ketidaksesuaian
antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang dijalankan. Selain itu, hubungan personal  antara  anggota  BPD  dan  Kepala  Desa  juga  mempengaruhi  efektivitas pengawasan.Sebaliknya,  Firman  (2020)  menyatakan  bahwa  BPD  Desa  Sidodadi berhasil bekerja sama dengan Kepala Desa dalam menyusun regulasi desa. Mereka juga  berhasil  mengakomodasi  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Pendi (2017), di sisi lain, menyoroti bahwa peran BPD dalam mengawasi Pemerintahan  Desa masih belum optimal.  Kendala  seperti  keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas, partisipasi  masyarakat  yang  rendah  dalam  proses  pembangunan  desa,  dan keterlambatan pencairan dana desa menjadi penghambat utama dalam menjalankan pengawasan secara efektif.
Berawal dari fakta- fakta yang terjadi dan beberapa penelitian relevan, maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  Relasi  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  dengan  Kepala  Desa  dalam  Mewujudkan Good  Governance di  Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Tujuan  penelitian kualitatif  adalah  untuk  mendapat  uraian  mendalam  tentang  ucapan,  tingkahlaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh (Moha, 2019) Subjek yang diteliti dalam hal ini adalah Relasi Badan Permusyawaratan desa dan kepala  desa  dalam  mewujudkan  pemerintahan  di  Desa  Puncak  Kecamatan  Sinjai Selatan.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  merujuk  pada  subjek  yang  menyediakan informasi.  Dalam  metode  wawancara,  mereka  disebut  sebagai  informan,  yaitu individu  yang  merespons  pertanyaan  baik  secara  tertulis  maupun  lisan  yang diajukan  oleh  peneliti  (Haryono,  2020)  dan  informannya  sebagai  berikut  Kepala Desa Puncak, Aparat Desa Puncak, Ketua dan Anggota BPD Desa Puncak dan Toko Masyarakat  Desa  Puncak.  Adapun  teknik  yang  dilakukan  peneliti  untuk mengumpulkan  data  penelitian  yaitu,  teknik  observasi  ,wawancara,  dan dokumentasi  serta  kuisioner  (Alhamid  &  Anufia,  2019).  Analisis  data  merupakan fase yang memiliki peran sangat penting dalam keseluruhan proses penelitian. Hal ini disebabkan karena analisis data mencakup kekuatan analisis dan kemampuan untuk menggambarkan data, situasi, persepsi, dan konsepsi yang merupakan bagian integral dari objek penelitian (Wijaya 2020). Analisis data tidak hanya melibatkan deskripsi  kualitatif,  tetapi  juga  melibatkan  evaluasi  hasil  wawancara  sebagai pendukung data dari observasi dan wawancara. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti  mencapai  kesimpulan  akhir  penelitian.  Kevalidan  data  diperiksa  dengan cara berdiskusi dengan rekan sejawat dan mengulas kembali hasil wawancara. Salah satu aspek yang paling krusial dalam penelitian ini..

## Hasil dan Pembahasan
Demi menjamin terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya check and balance dalam pelaksanaan pemerintahan. Seluruh proses baik perumusan sampai pada pelaksanaan kebijakan dan  pemerintahan  harus  dilakukan  secara  transparan  untuk  diketahui  publik sehingga mudah dalam melakukan pengawasan, yang mana dimaksud dalam hal ini  yaitu  dalam  menjalankan  pemerintahan  lingkup  desa  dimana  kepala  desa memiliki relasi yang sangat dekat dengan lembaga BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Desa  dan Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Untuk  mengukur  bagaimana  relasi  antara  Badan  Permusyawaratan  Desa  dengan Kepala  Desa  di  Desa  Puncak  Kecamatan  Sinjai,  maka  dalam  hal  ini  penulis menggunakan indikator bentuk relasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa melalui Kemitraan.

## 1. Kerja sama
Kerjasama  yang  terjalin  antara  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dengan Kepala  Desa  dalam  mewujudkan  pemerintahan.  Badan  Permusyawaratan  Desa mempunyai  peranan  penting  dalam  menjaga  akuntabilitas  dan  keseimbangan kewenangan  di  tingkatan  pemerintahan  desa.  Salah  satu  tugas  pokok  yang dilaksanakan  lembaga  BPD  adalah  kewajiban  dalam  menyalurkan  aspirasi  dan meningkatkan  kehidupan  masyarakat  desa.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang dikemukakan oleh Ketua BPD Desa Puncak sebagai berikut :
“Peran BPD itu menampung dan menyalurkan aspirasi ma syarakat. Misalnya begini, ada aspirasi dari  masyarakat,  kita  menerima  aspirasi  itu  kemudian  BPD  menyalurkan  Pemerintah  Desa, Pemerintah  Desa  kemudian  menindaklanjuti  itu ke  Kecamatan,  Kecamatan  ke  Kabupaten  begitu polanya.  Jadi  sebelumnya  itu  ada  yang  namanya  musyawarah  dusun,  jadi  BPD  disitu  berperan untuk menampung segala aspirsasi masyarakatnya dan kemudian setelah aspirasi masyarakat telah terkumpul, aspirasi tersebut lah yang kemudian kita bawa ke musyawarah desa atau musrembang, dan dari hasil musrem bang itu kita bawa ke kecamatan lagi” (hasil wawancara Maret 2024).
Terkait dengan peranan Badan Permusyawaratan Desa juga dibenarkan oleh Kepala Desa Puncak sebagai berikut :
“Dalam setiap kegiatan pemerintah Desa BPD terlibat langsung dalam bentuk musyaw arah desa kemudian  pemerintah  memutuskan  menetapkan  segala  sesuatu  yang  terkait  dengan  pemerintah desa” (Wawancara Maret 2024)
Sekretaris  Desa  Puncak  juga  mengutarakan  hal  serupa  dimana  beliau mengemukakan sebagai berikut :
“dengan  adanya  BPD  itu  sangat  me mbantu  bagi  pemerintah  desa,  karena  kan  memang  kita pemerintah  desa  bermitra  dengan  BPD  jadi  BPD  itu  sebagai  perwakilan  untuk  menyampaikan aspirasi masyarakat yang ada di dusun- dusun” (hasil wawancara Maret 2024).
Dari  wawancara  diatas  dapat  dilihat  bahwa  Badan  Permusyawaratan  Desa memiliki  peranan  penting  dalam  menampung  aspirasi  masyarakat  yang  di dapatkan dari proses musyawarah dimulai dari musyawarah dusun, kemudian ke musyawarah  desa,  dan  kemudian  aspirasi  tersebut  dilanjutkan  ke  Kabupaten. Dengan adanya hubungan kerjasama yang baik antara BPD dan Kepala Desa tentu akan  berimplikasi  pada  terwujudnya  sistem  pemerintahan  yang  baik (Good Governance) dimana  menurut World  Bank mendefinisikan good  governance sebagai suatu  penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid  dan  bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan  korupsi baik secara politik maupun administratif  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan  legal  dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Melihat pola kerjasama yang dilakukan antara  BPD  dan  Kepala  Desa  yang  dimulai  dari  pengambilan  keputusan  secara demokrasi  yang  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  dilakukan  melalui kegiatan  musyawarah  yang  melibatkan  masyarakat  ataupun  tokoh  masyarakat, serta dengan adanya fungsi pengawasan dari BPD itu sendiri guna menghindarkan terjadinya salah alokasi dana ataupun korupsi telah berjalan dengan sangat baik.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumen terkait kerjasama maka dapat  disimpulkan  bahwa  BPD  dan  Kepala  Desa  telah  menjalankan  fungsinya sebagaimana mestinya yang berdasarkan regulasi yang ada dan menjalin kerjasama antara  Kepala  Desa  dengan  BPD  yang  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 2014 sehingga terwujudlah sistem pemerintahan yang baik di Desa Puncak.

## 2. Kepercayaan
Kepercayaan sangat penting artinya bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Kepercayaan  adalah  suatu  hubungan  interpersonal  dan  konsep  organisasi  yang kompleks (Nawawi 2012). Dalam hal ini relasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tentu harus terjalin dengan landasasan saling percaya agar jalannya  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Terkait  dengan  kepercayaan yang terjalin antara BPD dan Kepala Desa, kemudian di utarakan oleh Kepala Desa Puncak sebagai berikut :
“Tentu  kita  harus  saling  mempercayai,  karena  kalau  dalam  sistem  pemerintahan  ada  kecurigaan sedikit  saja  sudah  pasti  akan  kacau  pelaksanaannya.  Tapi  kita  disini  di  Desa  Puncak  khususnya untuk  menjaga  hubungan  ataupun  relasi  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  tentunya  kami berupaya untuk bisa saling mempercayai. Dan untuk saling percaya pun tidak hanya melalui kata- kata  tapi  kami  buktikan  dengan  tindakan,  contohnya  kita  senantiasa  berupaya  untuk  bersifat transparansi dalam setiap kegiatan pemerintahan di Desa Puncak jadi tidak ada yang di tutupi” (Wawancara Maret 2024).
Hal senada pun di kemukakan oleh Ketua BPD Desa Puncak sebagai berikut : “Ke percayaan itu dasar yang penting sekali, itu sedari awal sudah kami tanamkan ke semua anggota BPD. karena kita juga selalu berupaya bagaimana sehingga Pemerintahan di Desa Puncak ini bisa berlangsung  baik,  tidak  hanya  antara  BPD  dengan  aparat  Desa  saja  tapi  kami  senantiasa menumbuhkan rasa kepercyaan juga dari masyarakat ke pemerintahnya” (Wawancara Maret 2024)

## Adapun  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu  masyarakat  di  Desa Puncak adalah sebagai berikut :
“kalau selama ini yang saya lihat sudah cukup bagus, dan sudah saling percaya. Masyarakat juga sudah seharusnya mempercayai pemerintahnya, karena selama ini juga kalau kita mengusulkan ke pemerintah  pasti  selalu  di  dengarkan  dan  ada  beberapa  juga  sudah  terealisasikan”  (Wawancara Maret 2024).
Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada  indikator  Kepercayaan  antara  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dengan Kepala Desa di Desa Puncak telah terjalin dengan baik, yang mana hal ini juga dapat dilihat dari bentuk transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa Puncak.
Berdasarkan  hasil  observasi  penulis  kepala  desa  senantiasa  mengadakan koordinasi guna membahas segala hal terkait pembangunan di Desa Puncak dengan melibatkan BPD dan stakeholder terkait lainnya sehingga hal itulah yang kemudian menumbuhkan  rasa  kepercayaan  dianatara  Kepala  Desa  dengan  BPD.  Bentuk koordinasi  tersebut  mencakup  dari  segala  hal  seperti  adanya  bantuan  yang  akan diberikan  pada  masyarakat  Desa  Puncak  dan  juga  dalam  proses  perencanaan pembangunan  Desa  Puncak  juga  di  bahas  bersama  dengan  anggota  BPD.  Hal  ini sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakan  (Asnawi  2016)  dimana  di  dalam  Good Governance  transparansi  adalah  merupakan  salah  satu  prinsip  artinya  segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai korider hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini  juga  mencakup  pengertian  bahwa informasi  tersedia  secara  cuma-cuma  dan  dapat  diakses  secara  mudah  dan langsung, dan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses  pemerintahan,  lembaga-lembaga  dan  informasi  perlu  dapat  diakses  oleh pihakpihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumen  terkait  maka  dapat disimpulkan bahwa BPD dan Kepala Desa telah mengupayakan adanya rasa saling percaya dengan bentuk transparansi yang dilakukan sehingga terwujudlah sistem pemerintahan yang baik di Desa Puncak.

## 3. Saling Menghargai
Tindakan Saling menghargai merupakan salah satu indikator penting sehingga komunikasi  antara  stakeholder  dapat  terjalin  dengan  baik,  dengan  saling menghargai antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa akan memperlancar  dalam  pelaksanaan  pemerintahan.  Terkait  dengan  sikap  saling menghargai antara BPD dan Kepala Desa, kemudian di utarakan oleh Kepala Desa Puncak sebagai berikut :
“Kita  kan  di  desa  itu  menganut  juga  prinsip  kekeluargaan,  jadi  meskupun  terkadang  kita  ada perbedaan  pendapat  dalam  jalannya  sistem  pemerintahan tapi tetap  kita  juga  menyampaikannya dengan cara baik, mendiskusikannya sebagaimana mestinya, dan itu merupakan salah satu contoh sikap saling menghargai yang kita terapkan disini” (Wawancara Maret 2024).
Hal senada pun di kemukakan oleh Ketua BPD Desa Puncak sebagai berikut :
“Alhamdulillah, kalau masalah saling menghargai itu kita junjung tinggi sekali apa di kampung, menghargai itu dasar paling penting memang. Contohnya saja ketika ada rapat-rapat tertentu, pihak dari pemerintah desa pasti akan selalu senantiasa mendengarkan usulan dari siapa saja dan hal yang sama juga berlaku untuk kami di BPD saat mengadakan kegiatan musyawarah dusun misalnya, kami  berusaha  menampung  semua  aspirasi  masyarakat  yang  ada  tanpa  memandang  siapa  dia” (Wawancara Maret 2024).
Adapun  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu  masyarakat  di  Desa Puncak adalah sebagai berikut :
“kalau  sikap  saling  menghargai  itu  sudah  baik,  karena  kalau  ada  pertemuan  juga  semua  usulan kami  ini  pasti  didengarkan,  tidak  penah  kami  di  beda-  bedakan,  biarpun  itu  yang  bicara  dari kalangan  masyarakat  yang  profesinya  seperti  petani  kah  atau  yang  lainnya  pasti  masih  tetap dihargai dan diperlakukan sama” (Wawancara Maret 2024)
Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada  indikator  Saling  Menghargai  antara  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dengan Kepala Desa di Desa Puncak telah terjalin dengan baik, yang mana hal ini juga  dapat  dilihat  dari  segala  kegiatan  pengumpulan  aspirasi  atau  kegiatan musyawarah  lainnya,  segenap  aparat  Pemerintah  Desa  senantiasa  akan mendengarkan segala bentuk usulan baik itu dari BPD maupun dari pihak lainnya. Saling menghargai merupakan salah satu bentuk budaya organisasi yang kemudian akan  menunjang  jalannya  pemerintahan  sehingga  dapat  terwujud  pemerintahan yang  baik  (Good  Governance)  dimana  menurut  Robins  dalam    budaya        kerja terbentuk dalam satuan kerja atau organisasi itu sendiri, dan salah satu ciri-ciri dari budaya kerja adalah saling menghargai dimana menurut Robins dalam (SARI, 2021) saling mengahargai merupakan perilaku yang menunjukan penghargaan terhadap individu,  tugas  dan  tanggung  jawab  orang  lain  sesama  mitra  kerja.  Dan  hal  ini kemudian  diterapkan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  merupakan  mitra dari Pemerintah Desa di Desa Puncak.
Berdasarkan  hasil  observasi  penulis  mendapati  bahwa  masyarakat  secara umum  di  Desa  Puncak  telah  menganut  prinsip  saling  menghargai  secara  turun temurun,  tidak  hanya  dalam  kehidupan  sehari-hari  saja  akan  tetapi  hal  tersebut kemudian  diterapkan  oleh  para  aparat  pemerintahan  yang  ada  di  Desa  Puncak khususnya  antara  Kepala  Desa  Puncak  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa Puncak.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumen  terkait  maka  dapat disimpulkan bahwa BPD dan Kepala Desa menerapkan hal dasar  dalam menjalin relasinya  yaitu  dengan  saling  menghargai  yang  dapat  dilihat  melalui  bagaimana pemerintah  desa  membuka  ruang  untuk  mendengarkan  pendapat-pendapat  dari BPD  sehingga  relasi  antara  Kepala  Desa  dan  BPD  sehingga  terealisasikanlah pemerintahan yang baik di Desa Puncak.

## Kesimpulan
Melihat  pola  relasi  yang  dilakukan  antara  BPD  dan  Kepala  Desa  yang kemudian  ditinjau  melalui  3  (tiga)  indikator  yaitu  kerjasama  yang  dimulai  dari pengambilan  keputusan  secara  demokrasi  yang  dalam  proses  perencanaan pembangunan  dilakukan  melalui  kegiatan  musyawarah  yang  melibatkan masyarakat  ataupun  tokoh  masyarakat,  serta  dengan  adanya  fungsi  pengawasan dari  BPD  itu  sendiri  guna  menghindarkan  terjadinya  salah  alokasi  dana  ataupun korupsi  telah  berjalan  dengan  sangat  baik.  Kemudian  BPD  dan  Kepala  Desa  juga senantiasa  menerapkan  prinsip  Kepercayaan  dan  Saling  Menghargai  sehingga mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa BPD  dan  Kepala  Desa  telah  menjalankan  relasi  yang  baik  sebagaimana  mestinya yang  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  sehingga  terwujudlah sistem pemerintahan yang baik di Desa Puncak . Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain representativitas data yang hanya mencakup Desa Puncak tanpa  perbandingan  dengan  desa  lain  sehingga  hasilnya  tidak  dapat digeneralisasikan, serta kemungkinan akurasi data yang diperoleh bisa terpengaruh oleh  bias  sumber  informasi.  Metodologi  yang  digunakan,  terutama  jika  hanya mengandalkan  pendekatan  kualitatif,  dapat  menghasilkan  temuan  yang  subjektif karena keterbatasan jumlah dan variasi responden. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian mungkin menyebabkan pengamatan terhadap dinamika relasi BPD dan Kepala  Desa  tidak  cukup  mendalam,  sehingga  tidak  sepenuhnya  mencerminkan keberlanjutan atau perubahan dalam jangka panjang.

## Referensi
Alhamid,  T.,  &  Anufia,  B.  (2019).  Resume:  Instrumen  pengumpulan  data. Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) .
Azizah, N. (2016). Ir-perpustakaan universitas airlangga. Ir-Perpustakaan Universitas AIRLANGGA , (2019), 12 – 31.
DWITA,  P.  B.  (2022).  Implementasi  Prinsip  Check  And  Balance  Antara  Badan Permusyawaratan  Desa  Dan  Pemerintah  Desa  Bukit  Kemuning  Dalam Pembuatan  Peraturan  Desa  Berdasarkan  Uu  Nomor  6  Tahun  2014  Dalam Perspektif  Siyasah  Dusturiyah.  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim Riau.
Firman, F. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  di  Desa. Al-Ishlah:  Jurnal  Ilmiah  Hukum , 23 (1),  39 – 52. doi:10.56087/aijih.v23i1.35
Hajar, S. (2021). Pemerintahan desa dan kualitas pelayanan publik (Vol. 1). umsu press.
Retrieved from http://umsupress.umsu.ac.id
Haryono, C. G. (2020). Ragam metode penelitian kualitatif komunikasi . CV Jejak (Jejak Publisher).
Hasanah,  H.  (2017).  Teknik-teknik  observasi  (sebuah  alternatif  metode
pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). At-Taqaddum , 8 (1), 21 – 46. Moha, I. (2019). Resume Ragam Penelitian Kualitatif.
Nasir, M. (2022). Meraih Kinerja Pegawai Melalui Disiplin Jam Kerja, 4 (1), 12 – 25. Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data.
Pendi.  (2017).  Menjalankan  Pengawasan  Terhadap  Pemerintahan  Desa  Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. EJournal Administrasi Negara , 5 , 6119 – 6128.
Roza,  D.,  &  Arliman,  L.  (2017).  Peran  badan  permusyawaratan  desa  di  dalam pembangunan  desa  dan  pengawasan  keuangan  desa. PADJADJARAN  Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 4 (3), 606 – 624.
Sadiyah,  A.  H.  (2023).  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (Bpd)  Dalam Menampung  Dan  Menyalurkan  Aspirasi  Masyarakat  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  (Studi  Kasus  di  Desa  Dawuan Kabupaten Majalengka). FKIP UNPAS.
SARI, T. P. (2021). Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadp Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam  Pemilihan  Badan  Permusyawaratn  Desa  Di  Tinjau  Dari  Fiqh  Siyasah, (July), 4.
Widanti,  N.  P.  T.  (2022).  Konsep  Good  Governance  dalam  Perspektif  Pelayanan Publik:  Sebuah  Tinjauan  Literatur. Jurnal  Abdimas  Peradaban , 3 (1),  73 – 85. doi:10.54783/ap.v3i1.11