INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7187-7204 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan
Agustia Gafar 1 ✉ , A Zarkasi 2 , Hartati 3
Universitas Jambi
Email: agustiagafarjbi@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengkritisi  fungsi  pengawasan  DPRD  terhadap  pelaksanaan  APBD sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan. Oleh karena itu penulis membuat permasalahan tesis im pada dua hal, pertama bagaimana pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia,  yang  kedua  bagaimana kewenangan  DPRD  untuk  mewujudkan  prinsip  pengawasan  terhadap  pengelolaan  APBD  oleh Pemerintah  Daerah  ditinjau  dari  perspektif  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia Dan  untuk memecahkan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan Pengawasan DPRD Terhadap APBD dan juga dalam penelitian ira dibantu dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) berdasarkan teori- teori yang dipakai oleh para ahlı Hasil Penelitian  yang  diperoleh  berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  ditemukan  adanya  Permasalahan hukum yaitu Pengawasan yang dilaksanakan olch DPRD masih terdapat kendala untuk pelaksanaannya. Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungiawaban,  dan  pengawasan Keuangan  Daerah.  Untuk  yang  kedua  dalam  pembahasan  Prinsip  yang  bisa  dilakukan  DPRD  ialah pengawasan  langusng  dan  tidak  langsung  dan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (RAPBD) dapat dilakukan oleh DPRD melalui klarifikasi, uji validitas, uji relevansi, dan uji effectiveness dan  kompromi  penetapan  APBD  Berkaitan  dengan  hasil  penelitian  tersebut,  maka  penulis  dapat memberikan rekomendasi, yaitu penulis mengharapkan ada realisasi penetapan APBD maka bila perlu melibatkan tim Ahli sehingga anggaran yang diajukan oleh legislatif.
Kata Kunci: Fungsi Pengawasan DPRD, APBD, Presfektif Hukum

## Abstract
The purpose of this research is to criticize the supervision of DPRD on the management of APBD by local governments in accordance with the Laws and Regulations in Indonesia. Therefore, the authors make this thesis problem in two ways, first how the DPRD's supervision of the APBD management by the Regional Government is in accordance with the Laws and Regulations in Indonesia, secondly, how is the authority of DPRD to realize the principle of supervision of APBD management by the Regional Government  from  the  perspective  of  the  Regulation.  Legislation  in  Indonesia.  And  to  solve  these problems,  the  author  uses  a  normative  juridical  research  method  by  collecting  and  examining  the applicable  laws  and  regulations  relevant  to  the  issues  discussed.  especially  those  related  to  DPRD Supervision  of  the  Regional  Budget  and  also  in  this  study  aided  by  a  statutory  approach  (statute) approach and a conceptual approach (conceptual approach) based on the theories used by experts. The results of the research obtained based on the analysis and discussion found that there are legal problems, namely that the supervision carried out by the DPRD still has obstacles to its implementation. To answer these problems, all activities include planning, budgeting, implementation, administration, reporting,  accountability  and  supervision  of  regional  finances.  For  the  second,  in  the  discussion  of principles that can be carried out by the DPRD, namely direct and indirect supervision and the Draft Regional Budget (RAPBD) can be carried out by the DPRD through clarification, validity testing, relevance testing, and testing the effectiveness and compromise of APBD determination. In connection with the results of this study, the authors can provide recommendations, namely the authors hope there will be realization  of  the  determination  of  the APBD, so  if  necessary, involve a team  of  experts  so  that  the budget submitted by the legislature.
Keywords: Supervisory Function of DPRD, APBD, Legal Prespective

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kesatuan,  dimana  tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Juga dijelaskan Di dalam Pancasila pada sila ke tiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia”. Artinya  bahwa bentuk Negara  Kesatuan Indonesia telah  dinyatakan  secara  bulat  dan  konstitusional  tertuang  dalam  Dasar  Negara  Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengamanatkan bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  adalah  negara  yang  berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Pemerintah  Daerah  diberi  pelimpahan  wewenang  pemerintahan  umum  dari  pusat. Urusan  pemerintahan  umum  berangsur-angsur  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah
sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.
Pemerintah  Daerah  mempunyai  badan  perwakilan  daerah  sebagai  penyelenggara daerah  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  DPRD  merupakan  lembaga perwakilan  rakyat  yang  memiliki  tugas  pengawasan,  legislasi  dan  anggaran.  Pemerintah Daerah  dan  DPRD  merupakan  mitra  kerja  dalam  membuat  kebijakan  dan  aturan-aturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sehingga hubungan antara kedua Lembaga tersebut adalah saling mendukung satu sama lain.” Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
Kedudukan  dan kewenangan  dalam pengawasan keuangan  daerah  yang dilakukan oleh  Pemerintah  Daerah  serta  DPRD  berdasar  pada  standar  yang  efisien,  ekonomis, transparan,  akuntabilitas  dan  berkeadilan.  Penyelenggaraan  keuangan  daerah  yang  baik merupakan  gambaran  pemerintah  daerah  guna  memahami  pelaksanaan  standar good governance.
Dalam hal ini pengawasan yakni sesuatu yang sangat penting dengan tujuan akhir guna  menjamin  pelaksanaan  latihan  yang  sudah  direncanakan  dari  awal  serta  ingin mencapai suatu tujuan. Pengawasan ini menentukan kinerja aktual kepada standar yang diberikan, menentukan apakah ada ketidaksesuaian, membuat langkah restoratif mendasar, serta semua aset layak serta mahir dalam mencapai tujuan. Ini merupakan salah satu upaya yang  sistematis  guna  mengkonfirmasi  jika  pengawasan  ini  sudah  dijalankan  sesuai peraturan perundang-undangan.
Lembaga  yang  berwenang  mengawasi  pelaksanaan  APBD  adalah  DPR/DPRD  yang dipertegas dalam Pasal 20A ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legistrasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Dipertegas dalam pasal 69 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan undang-undang nomor 14 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan "DPR mempunyai fungsi (a) legistasi. (b) anggaran dan (c) pengawasan. Dan Ayat (2) "Ketiga fungsi legislasi. pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya pemerintah  dalam  melaksanakan  politik  luar  negeri  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan Di dalam Pasal 70 ayat (3) bahwa "Fungsi
pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN"
Oleh karena itu, Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah tidak bisa dipisahkan dari bagian yang tidak bisa dipisahkan guna mengawasi administrasi pemerintah serta publik. Tugas mendasar dari penyelenggaraan pemerintah serta administrasi publik bukan hanya keinginan guna mendesentralisasikan kekuasaan serta pendanaan atas pemerintah pusat ke pemerintah  daerah,  melainkan  lebih  penting  lagi  kemauan  untuk  meningkatkan kemampuan serta kelayakan dalam mengawasi aset keuangan daerah sehubungan dengan pembangunan pemerintah lebih lanjut, bantuan serta administrasi publik.
Bagi  pemerintah,  anggaran  adalah  instrumen  terpenting  dalam  kebijakan  atau anggaran dapat diartikan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tak terbatas. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa APBD merupakan perwujudan  amanat  rakyat  kepada  pihak  eksekutif  dan  legislatif  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Maka dalam pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan anggaran diperlukan adanya pengawasan yang kuat.
Fungsi  pengawasan  DPRD  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dengan  fungsi  legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut dan pelaksanaan dari kebijakan yang telah tertulis dalam Peraturan Daerah. Pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap APBD yang merupakan suatu rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan keuangan dalam waktu 1 tahun yang berkaitan dengan kepentingan rakyat yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik, seharusnya dilaksanakan  sejak  tahap  perencanaan  bukan  hanya  pada  tahap  pelaksanaan  dan pelaporannya saja karena hal tersebut sangat penting dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran.
APBD  merupakan  perencanaan  dalam  bidang  keuangan  daerah  yang  menentukan besarnya pengeluaran maupun penerimaan daerah untuk membiayai keperluan-keperluan daerah dalam satu tahun anggaran. Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran yang baru, Kepala Daerah wajib menyampaikan kepada DPRD Rancangan APBD lengkap disertai dengan nota keuangan serta penjelasan-penjelasan lainnya. Terhadap penyampaian Rancangan APBD, kemudian DPRD melakukan pembahasan. Pembahasan inilah salah satu bentuk langkah pengawasan oleh DPRD.
Pembahasan  APBD  oleh  DPRD  adalah  bagian  dari  melaksanakan  tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang  perubahan  kedua  atas  undang-undang  nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, dimana DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
a. Membentuk Perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota
b. Membahas  dan  memberikan  persetujuan  rancangan  Perda  mengenai  APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota Fungsi  pengawasan  tidak  hanya  menjadi  monopoli  DPRD,  Secara  umum  sistem pengawasan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  meliputi  pengawasan  fungsional, legislatif  dan  pengawasan  masyarakat.  Pengawasan  fungsional  menjadi  kewenangan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, Pengawasan fungsional bersifat  represif  dilakukan  terhadap  kebijakan  yang  berupa  Peraturan  Daerah  dan  atau peraturan Kepala Daerah, dalam Pasal (20) dan (21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan  bahwa  “.  Dari  redaksi  Pasal  20  dan  21  tersebut  unsur  c heck  and  balances. Maksudnya,  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Iaporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Menurut  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  tahun  2019  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan  Daerah  yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai pasal 23 ayat 4 yaitu : “APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perutndang- undangan”.  Anggaran  keuangan  dalam  satu tahun  kerja  yang  terdiri  atas  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah,  yang  mencerminkan RKPD  (Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah)  dan  bagi  satuan  kerja  perangkat  daerah, anggaran satuan kerjanya merupakan bagian dari pelaksanaan Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Renja SKPD nya.
APBD dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap  pelayanan  sosial  dasar,  kesehatan  dan  pendidikan  agar  dapat  terjamin  secara layak,  termasuk  juga  bagaimana  pemerintah  daerah  menyiapkan  pelayanan  dibidang transportasi, pemukiman dan akses pengelolaan sumber daya alam.
Dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah menempatkan Pemerintah Daerah  dan  DPRD  selaku  penyelenggara  Pemerintahan  di  Daerah.  Sesama  unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sama, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta
hak  dan  kewajibannya.  Karena  itu  hubungan  yang  harus  dibangun  antara  Pemerintah Daerah  dan  DPRD  mestinya  adalah  hubungan  kemitraan  dalam  rangka  mewujudkan pemerintahan daerah yang baik ( good local governance ).
Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, posisi DPRD ditempatkan pada posisi yang  sangat  strategis  dan  menentukan  dalam  pelaksananaan  otonomi  daerah  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Posisi  tersebut  memberikan  kewenangan  bagi DPRD untuk bersikap, baik itu dalam bentuk tindakan dilapangan maupun dalam bentuk tindakan  secara  kelembagaan.  Hal  tersebut  bukan  tanpa  sebab,  karna  posisi  secara kelembagaan dengan fungsi yang melekat secara kelembagaan menempatkan DPRD juga memiliki power dalam menentukan arah kabijakan pengelolaan anggaran belanja daerah yang tertuang dalam APBD.
Bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  adalah  pengawasan  politik,  yaitu pengawasan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  legislatif  (DPRD)  terhadap  lembaga  eksekutif (Kepala  Daerah,Wakil  Kepala  Daerah  besarta  perangkat  daerah)  yang  lebih  bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga  politik  seperti  penggunaan  anggaran  yang  telah  dialokasikan  disalah  gunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara.
Dilihat dari sifatnya, pengawasan pemerintah  ada yang bersifat preventif dan yang bersifat represif, yaitu:
Pengawasan  yang  bersifat  preventif  adalah  pengawasan  yang  ditujukan  untuk mencegah terjadinya perbuatan atau sikap tindak pemerintah yang melanggar hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pengawasan yang bersifat represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menindak perbuatan pemerintah yang sudah dilakukan dengan cara melanggar hukum.
Pengawasan  preventif  sebaiknya  diperlukan  untuk  sebagai  saran  dari  DPRD  untuk pemerintahan  agar  tetap  berjalan  sesuai  procedural  sedangkan  pengawasan  represif  ini pada dasarnya adalah suatu tindakan penegakkan hukum.
Fungsi  pengawasan  DPRD  seharusnya  memberikan  suatu  tujuan  tercapainya pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kepala daerah untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah  menetapkan  peraturan  kepala  daerah  dan  atau  keputusan  kepala  daerah.  DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya jika ada suatu peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan Perda, DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membatalkan peraturan kepala daerah tersebut. Dengan kata lain fungsi pengawasan tidak didukung dengan tindakan penegakan hukum. Seharusnya fungsi pengawasan DPRD juga
harus  bersifat  pengawasan  represif,  sebagai  pengawasan  yang  menggunakan  cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya sebagaimana yang tidak  diatur  didalam  Undang-Undang  9  Tahun  2015  Tentang  Pemerintahan  daerah  dan Undang-Undang 13 tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Terbukti bahwa parameter pemerintahan yang baik yang berupa pelayanan kepada masyarakat  dan  pembangunan,  pemberdayaan  warga  masyarakat  dan  pembangunan, belum sepenuhnya dicapai oleh kinerja pemerintah daerah. Hal itu menandakan lemahnya fungsi pengawasan DPRD selama ini.
Penelitian  ini  memberikan  penjelasan  mengenai  pengawasan  DPRD  terhadap pelaksanaan  APBD  oleh  pemerintah  daerah  dalam  rangaka good  governance.  Secara normatif, mekanisme tersebut dinilai kesesuaiannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang  baik,  khususnya  asas  akuntabilitas  dan  asas  kepastian  hukum.  Dengan  memenuhi prinsip transparansi atau keterbukaan sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka menjadi alasan bagi peneliti guna melakukan penelitian  lebih  mendalam  terkait  pengawasan  pelaksanaan  APBD  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan terselenggaranya pengelolaan keuangan daearah yang baik, Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan membahasnya lebih  jauh  kedalam  tesis  yang  berjudul  “FUNGSI  PENGAWASAN  DPRD  TERHADAP PELAKSANAAN APBD DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN” .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini    adalah yuridis  normatif. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach), pendekatan  perundang-undangan  digunakan  untuk  mengetahui  keseluruhan  peraturan hukum khususnya hukum di indonesia. Penulisan tesis ini dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan sistem kartu ( card system) dan melalui penelusuran kepustakaan  dengan  memfokuskan  kepada  bahan-bahan  hukum  yang  relevan  dengan objek penelitian. Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara interventarisasi, sestematisasi, dan interpretasi sesuai kebutuhan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme  Pengawasan  DPRD  Terhadap  APBD  dalam  Prespektif  Peraturan  Perundang- Undangan

## 1. Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap APBD
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  merupakan  pengawasan  legislatif  yang mengharuskan  anggota-anggota  DPRD  melakukan  langkah-langkah  nyata  untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah atas nama masyarakat yang telah memilihnya. Ruang lingkup pengawasannya meliputi seluruh siklus angaran, mulai dari tahap  perencanan,  pelaksanaan,  dan  pertangungjawaban.  Fungsi  pengawasan  DPRD bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus angaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Pengawasan DPRD bukan merupakan bentuk pemeriksaan (auditor) pengeloalaan dan pertanggungjawaban APBD namun lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
Terkait fungsi pengawasan secara jelas dalam ketentuan Pasal 153 Undang-Undang 23 tahun 2014 disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi:
a. Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota;
b. Pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  terkait  dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan
c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  DPRD  kabupaten/kota  tidak memiliki  kewenangan  terhadap  pengawasan  lembaga  vertikal  dilingkup  kabupaten/kota. Fungsi  pengawasan  dilaksanakan  terhadap  pelaksanaan  peraturan  daerah  maupun peraturan  bupati  dan  Walikota  terhadap  Anggaran  Pendapat  Belanja  Daerah  (APBD). Sedangkan  fungsi  pengawasan  lembaga  vertikal  lainnya  yang  bukan  dibentuk  atau dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Derah  Kabupaten/Kota  atau  Peraturan  Bupati/Wali Kota dan tidak dibiayai oleh APBD, maka DPRD Kabupten/Kota tidak memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang diatur sesuai Pasal 153 tersebut.
DPRD  Kota  atau  Kabupaten  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  APRD  belum memiliki prosedur pemeriksaan yang jelas, DPRD hanya mengikuti mekanisme dan prosedur pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketidak adanya mekanisme dan prosedur yang jelas dimiliki oleh DPRD, menyebabkan pelaksanaan fungsi DPRD kurang berjalan dengan maksimal. DPRD dalam melakukan pemeriksaan serta laporanlaporan dari
setiap SKPD yang ada pada masing-masing kemitraan yang ada didalam komisi masing- masing  DPRD  dalam  mempelajari  laporan  kegiatan  dari  hasil  pelaksanan  hanya  dapat mempelajari laporan hanya dianggota kemitraan dimasing-masing komisi. Menyebabkan fungsi pengawasan DPRD kurang berjalan dengan efektif. Bentuk- bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu sebagai berikut: Bentuk-bentuk pengawasan, yaitu: a. Audit, b. Pengujian, c. Pengusutan dan penilaian."

## 2. Pengawasan DPRD Terhadap APBD
a. Preventif
DPRD  dalam  tahap  pengawasan  preventif  kurang  adanya  kinerja  yang  maksimal, dalam  pengawasan  preventif  yang  dilakukan  oleh  DPRD  hanya  mengesahkan  anggaran yang  sudah  disusun  oleh  setiap  SKPD  dalam  1  (satu)  tahun  yang  akan  datang  sesauai dengan  plafon-plafon  yang  ada.  Disni  yang  melakukan  pengawasan  preventif  banyak dilakukan oleh BANGGAR (Badan Anggaran) yang mempunyai wewenang dalam menyusun anggaran  pemerintah.  DPRD  memiliki  kemitraan  didalam  komisi  masing-masing.  fungsi DPRD hanya mengawasi SKPD yang ada didalam Kemitraannya saja. Akan menimbulkan pengawasan yang sangat kurang efektif dikarenakan DPRD hanya mengawasi anggaran di kemitraannya saja. Apabila ada SKPD yang menganggarkan anggarannya diluar dari plafon- plafon  yang  ada  maka  dari  komisi  lain  tidak  boleh  atau  berhak  mencampuri  dalam melakukan penganggaran kebutuhan SKPD tersebut.
Dalam masa inilah tindakan preventif oleh DPRD dimulai. DPRD dapat bekerjasama dengan  masyarakat  dengan  cara  menjaring  aspirasi  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat sebagai  kunci  sukses  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  karena  dalam  partisipasi  yaitu menyangkut  tentang  aspek  pengawasan  dan  aspirasi.  Menyadari  pentingnya  aspirasi masyarakat,  maka  diperlukan  langkah  strategis  agar  partisipasi  masyarakat  bisa  berjalan secara kondusif. Salah satu "upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran dari lembaga  institusi  lokal  non  pemerintahan  seperti  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM), media masa, organisası kemasyarakatan dan partai politik" .

## b. Represif
Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD masih belum terlihat jelas dalam melakukan pengawasan APBD. Dikarenakan DPRD belum mempunyai dan menentukan peraturan yang jelas  dengan  prosedur  sistem  pengawasan  APBD,  DPRD  dalam  melakukan  pengawasan APBD  hanya  menaati  tata  tertib  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  tahun  2019  tentang Pengeloaan  Keuangan  Daerah.  DPRD  menurut  pendapat  peneliti,  belum  memiliki
kedudukan,  tugas,  wewenang  dan  tanggungjawab  yang  jelas  dalam  melakukan pengawasan.
Buktinya  masih  banyak  permasalahan  yang  terdapat  didalam  pemerintahan,  dari pembuatan  drainase,  pembuatan  lampu  jalan  dan  pengadaan  barang  maupun  jasa mengalami hambatan dan sampai sekarang permasalahan dalam penyimpangan anggaran belum ada penyelesaian. Tidak ada tanggungjawaban pengawasan DPRD, menyebabkan pengawasan itu sangatlah kurang efektif dan tidak memiliki sanksi yang dapat menjerahkan aparat yang melakukan penyelewengan anggaran.
George  R.  Terry  dalam  Winardi  mengemukakan  bahwa  "prinsip  pengawasan  yang efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana". Sedangkan menurut Ulbert Silalahi prinsip-prinsip pengawasan adalah:
(1) Pengawasan harus berlangsung terus  menerus bersamaan  dengan pelaksanaan atas pekerjaan.
(2) Pengawasan  bukan  semata-mata  untuk  mencari  kesalahan  tetapi  juga  mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
(3) Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
(4) Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan definisi (hasil guna).
(5) Pengawasan harus fleksibel.
(6) Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (Plan and Objective Oriented).
(7) Pengawasan  dilakukan  terutama  pada  tempat-tempat  strategis  atau  kegiatan- kegiatan yang sangat menentukan atau control by exeception.

## 3. Pripnsip-Prinsip Pengawasan Yang dilakukan Oleh DPRD
a. Pengawasan Langsung
Penjaringan aspirasi masyarakat dapat membantu proses pengawasan DPRD dalam pelaksanan  APBD.  Penjaringan  aspirasi  masyarakat  dilakukan  untuk  memperoleh  data informasi  dari  masyarakat  sebagai  bahan  masukkan  dalam  perencanan  APBD.  Informasi tersebut  digunakan  untuk  menjamin  agar  penentuan  Arah  dan  Kebijakan  Umum  APBD
sesuai  dengan  aspirasi  masyarakt  yang  meliputi  kebutuhan  dan  keinginan  rill  dari masyarakat  bukan  aspirasi  politik  semata,  disamping  itu  aspirasi  masyarakat  merupakan aspek  yang  penting  sebelum  arah  dan  kebijakan  umum  APBD  ditetapkan.  Kemampuan anggota  DPRD  dalam  menjaring  aspirasi  masyarakat  akan  mampu  menghasilkan serangkaian data/informasi mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat secara riil.
Pengawasan  oleh  DPRD  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  sangat  penting untuk menjaga adanya keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang  efektif  dan  efisien.  Pengawasan  tersebut  sebagai  upaya  preventif  dan  mengatasi segala  bentuk  penyelewengan  yang  dapat  merugikan  atau  membahayakan  hak  dan kepentingan negara, daerah dan masyarakat.
Dalam Undang-undang tersebut, pasal 96 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 149 (untuk DPRD Kabupaten/kota), pasal (3) dalam melaksanakan fungsi DPRD (Pembentukan perda, anggaran,  dan  pengawasan),  DPRD  menjaring  aspirasi  masyarakat.  Penjaringan  aspirasi masyarakat ini dapat dilakukan sebagai tindakan preventif untuk melakukan pengawasan terhadap APBD. Tindakan preventif dapat diartikan sebagai tindakan pencegahan. Tindakan yang dilakukan  untuk  mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak  diinginkan  di  masa  mendatang.  Hasil  penjaringan  masyarakat  dilakukan  sebelum pembahasan, sebagai upaya preventif penyelewengan perencanaan APBD dari pemenuhan hak-hak masyarakat. Hasil penjaringan saat masa reses sebagai upaya preventif terhadap penyelewengan  pelaksanaan  APBD  agar  tetap  sesuai  dengan  perencanaan  semula.  Dan membantu anggota DPRD dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanan APBD. DPRD sering melakukan inpeksi langsung ke suatu wilayah atau SKPD yang bermasalah, tetapi dalam  penyeleseaian  inpeksi  kurang  ada  hasilnya  dan  dampak  positif  terhadap  wilayah maupun  SKPD  yang  bermasalalı  tersebut.  Kelemahan  itulah  yang  menyebabkan pengaawasan yang ada di dalam DPRD tidak berjalan dengan efektif. Harus ada perbaikkan sistem, prosedur dalam melakukan pengawasan langsung DPRD, agar dalam melaksanakan pengawasan langsung DPRD tidak sia-sia.

## b. Pengawasan Tidak Langsung
SKPD yang ada di dalam kemitraan setiap komisi, selalu melaporkan kepada DPRD hasil yang positif tanpa melaporkan hasil yang negatif. Menyebabkan pengawasan yang dilakukan  oleh  DPRD  kurang  begitu  nampak  hasilnya.  DPRD  selalu  telat  melakukan pengawasan  penyelewengan  anggaran  disetiap  SKPD  maupun  disetiap  program  yang dijalankan oleh SKPD tersebut. DPRD selalu bertindak jika ada pelaporan dari masyarakat
maupun  lembaga  swadaya  masyarakat  mengenai  penyelewengan  anggaran  maupun penyelewengan kegiatan anggaran  dilapangan.  Terlalu lama kinerja  yang dilakukan oleh Pemerintah menyebabkan penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan tersebut bisa dapat terjadi penyalahgunaan dilapangan.
Pada saat dilakukan pengawasan oleh DPRD selalu tidak ditemukan bukti yang akurat sehingga menyebabkan pengawasan yang ada di DPRD tidak berjalan. Maksudnya adalah DPRD mempunyai kewenangan dan hak dalam melakukan pengawasan, tetapi DPRD tidak digunakan  haknya  tersbut  yang  ada  dalam  melakukan  pengawasan.  Maka  menciptakan pengawasan terhadap pelaksanan anggaran kurang berjalan dengan maksimal. Sehingga DPRD dalam melakksanakan pengawasan anggaran mengalami kendala Kendala Di dalam Pengawasan DPRD, yaitu:

## (1) Individu/ Pribadi
Terdapat dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan  individu.  Lemahny.  peran  DPRD  dalam  kesalahan  pada  keuangan  daerah  (APBD) mungkin  dikarenakan  oleh  lemahnya  sistem  politik  atau  individu  sebagai  aktor  politik. Sumber  daya  manusia  merupakan  pilar  penyangga  utama  sekaligus  penggerak  roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat  penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi Adanya para anggota dewan sedikit banyaknya memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
Anggota  DPRD  yang  dipilih  dan  diangkat  dari  partas-partai  pemenang  pemilu mempunyai  individu/pribadai  dan  pekerjaan  yang  berbeda  sebelum  menjadi  anggota DPRD. Ada beberapa hal yang meliputi uraian tersebut:
a) Jenis Kelamin Anggota dewan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah anggota dewan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan. Anggota dewan dipilih dari partai- partai politik pemenang pemilu. Keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif diatur dalam Pasal 52 Ayat (3) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,  dan  DPRD  yang  menyebutkan.  Setiap  partai  politik  peserta  pemilu  dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap  daerah  pemilihan  gan  memperhatikan  keterwakilan  anggota  perempuan sekurang-  dengan  kurangnya  30%.  Undang-Undang  ini  juga  akan  meminimasi
kemungkinan praktek diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam menentukan kapabilitas seseorang untuk menjadi kandidat dalam pemilu.
b) Usia  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 50 Ayat (1) (a) menyatakan Anggota DPRD me-rupakan warga Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
c) Tingkat  Pendidikan  Tingkat  pendidikan  anggota  dewan  sangat  penting diperhatikan  karena  tingkat  pendidikan  yang  dimiliki  seseorang  akan mempengaruhi pola fikir, sikap dan tingkah laku mereka dalam melakukan suatu aktivitas.
d) Latar Belakang Pendidikan Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD terpilih terdiri dari bidang pendidikan ekonomi, hukum, sosial politik, ilmu agama dan jurusan lainnya. Bahkan sebagian besar tidak berasal dari pendidikan yang  berhubungan  dengan  administrasi  pemerintahan  dan  bertolak  belakang dengan situasi pekerjaan sebagai dewan.
e) Latar Belakang Pekerjaan Pekerjaan atau profes terakhir ini umumnya terdiri dari wiraswasta, karyawan swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
f) Pengalaman  Organisasi  Pengalaman  organisasi  anggota  DPRD  sebelum  terpilih menjadi  anggota  dewan  pada  umumnya  terdiri  dari  LSM,  non-LSM,  organisasi politik, akademisi, organisasi masyarakat, dan lainnya."

## (2) Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran
Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada  tahap  pertanggungjawaban  serta  pengetahuan  dewan  tentang  peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD. Pengetahuan anggota DPRD  tentang  anggaran  berkaitan  erat  dengan  fungsi  penganggaran  dan  fungsi pengawasan  yang  dimiliki  oleh  anggota  dewan.  Fungsi  penganggaran  menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam  pelaksanaan  APBD.  Dalam  situasi  demikian  anggota  DPRD  dituntut  memiliki keterampilan dalam membaca angga.an serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran  di  daerah  sehingga  DPRD  dapat  bekerja  secara  efektif  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  anggaran.  Untuk  meningkatkan  kapabilitas  dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD harus  menguasai keseluruhan struktur dan proses
anggaran.  Untuk  itu,  pengetahuan  dasar  tentang  ekonomi  dan  anggaran  daerah  harus dikuasai oleh anggota DPRD.
Pengetahuan  dewan  tentang  mekanisme  anggaran  ini  berasal  dari  kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan. Pelatihan/seminar mengenai  keuangan  daerah  yang  diikuti  oleh  anggota  dewan  akan  meningkatkan pemahaman  anggota  dewan  bahwa  proses  alokasi  anggaran  bukan  sekedar  proses administrasi, tetapi juga politik.
Memastikan anggaran sesuai prioritas harus dilakukan oleh DPRD sejak penyusunan rencana jangka menengah daerah hingga proses penentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah Pasal 34 ayat (3 dan 4) yang menyatakan bahwa Kepala  Daerah  menyampaikan  rancangan  kebijakan  umum  APBD  (KUA)  kepada  DPRD. Rancangan kebijakan umum APBD (KUA) tersebut selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umunı APBD (KUA).
Berdasarkan kebijakan umum APBD (KUA) yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD nembahas prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Pada tahap inilah peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan harus dioptimalkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas alokasi dana dalam anggaran pemerintah daerah dengan harapan agar tidak terjadi penyelewengan pada saat pelaksanaan anggaran. Untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam pengawasan keuangan daerah/APBD, anggota dewan  harus  membekali  dirinya  dengan  pengetahuan  tentang  anggaran  secara keseluruhan  serta  menarabah  pengetahuan  tentang  mekanisme  pengawasan  terhadap pelaksanaan keuangan daerah/APBD.

## (3) Pemahaman Dewan terhadap Peraturan, Prosedur dan Kebijakan
Adanya peraturan, prosedur dan kebijakan tentang keungan daerah ditujukan untuk membantu anggota dewan dalam melaksanakan perannya dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan  keuangan  daerah  Peraturan,  prosedur  dan  kebijakan  ini  berfungsi  sebagai pedoman  untuk  memastikan  apakah  pelaksanaan  keuangan  daerah  (APBD)  telah  sesuai dengan  tujuan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan.  Adanya  undang- undang juga berpengaruh terhadap perilaku organisasional karena besarnya eksistensi dari organisasi  dan  hal  tersebut  berhubungan  dengan  kegiatan  harian  dalam  kerangka peraturan yang akan mempengaruhi peraturan pusat dan peraturan daerah. Pemahaman anggota  DPRD  tentang  peraturan,  kebijakan  dan  prosedur  juga  berkaitan  dengan
pemahaman  anggota  DPRD  tentang  Undang-Undang  atau  peraturan-peraturan  yang mengatur  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 dan 133  yang  menyatakan  bahwa  DPRD  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan peraturan  daerah  tentang  APBD.  Selanjutnya  dalam  Pasal  133  menyebutkan  bahwa pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  melaksanakan pengawasan terhadap APBD, DPRD harus mengacu kepada peraturan yang berlaku. Hal ini juga mengindikasikan bahwa anggota dewan harus mempunyai bekal pemahaman yang cukup mengenai peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku. Peraturan, kebijakan dan prosedur  yang  digunakan  sebagai  untuk  mengetahui  tingkat  pemahaman  dewan  dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) terdiri dari:
a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
c) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
d) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
e) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2017  Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaman Pemerintahan Daerah.
Persoalan  yang  dihadapi  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  terhadap pengelolahan APBD dalam jurnal hukum oleh Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai, Suwondo yaitu:
1) Kendala Internal
a. Kurang  keahlian  anggota  DPRD  dibidang  tertentu  yang  menjadu  objek pengawasan.
b. Sumber Daya Manusia DPRD yang tidak memiliki kemampuan.
c. Adanya Komunikasi yang tidak sejalan dengan fraksi lain.
2) Kendala Eksternal
a. Sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksanan proyek.
b. Kurangnya data-data pelengkap untuk melakukan proses pengawasan di DPRD.
3) Kendala Administratif
a. DPRD tidak mempunyai dasar hukum yang mengatur tentang fungsi pengawasan.
b. Tidak adanya wewenang untuk memberi sanksi atas tindakan kepada eksekutif jika terjadi penyimpangan.

## SIMPULAN
1. Berdasarkan  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungiawaban,  dan  pengawasan Keuangan  Daerah.  Konsepsi  pengawasan  DPRD  meliputi  pemahaman  tentang makna  dan  arti  penting  pengawasan,  ruang  lingkup  dan  proses  pengawasan pengawasan  DPRD  bertujuan  untuk  memastikan  seluruh  kebijakan  publik  yang terkait  dengan siklus angaran dilaksanakan sesuai dengan  peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik.
2. Kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan merupakan serangkaian hak yang berdasarkan hak mengajukan pernyataan pendapat dan hak mengadakan penyelidikan. Tata cara penggunaan hak-hak DPRD diatur dalam tata tertib DPRD. Bentuk-bentuk kewenangan DPRD dalam pengawasan penge APBD. Dimulai dari audit, pengujian, pengusutan dan penilaian. Dalam Prinsip Pengawasan DPRD bisa melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dapat dilakukan oleh DPRD melalui kiarifikasi, uji validitas, uji relevansi, dan uji effectiveness dan kompromi penetapan APBD.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Sukardja,Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Jakarta Timur: Perancang Kulit, Pena Grafika, 2012
Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta : Salemba Empat, 2012) Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia,
(Jakarta PT. Raja Grafindo, 2002)
Ahmad  Yani,  Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia (Jakarta:Rajawali Pers, 2013)
Angger Sigit Pramukti, Meylani Cahyaningsih, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara,
(Yogyakarta, Media Press Digital, 2018)
Arif Hidayat et al., Panduan Pengawasan Keuangan Daerah, (Jakarta, Pena Grafika, 2005)
Arsyad  Mawardi,  Pengawasan  Keseimbangan  antara  DPR  dan  Presiden  dalam  Sistem Ketatanegaraan RI (Semarang,Rasail Media Group),
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cv Mandar Maju: Bandung, 2008.
Devas dkk, Keuangan Pemerintah Indonesia.Terjemahan Marsi Maris (Jakarta: UI-Press, 1987)
Hans Kelsen, Teori Hukum Murni. Terjemahan Somardi, Rindi Press, Jakarta, 1995.
Hernold Ferry Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Media, Semarang, 2014 HAW Widjaja,Otonomi Daerah serta Daerah Otonom,Jakarta,2007 Hendra  Karianga, Hukum  Politik  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group,2013
Irfan  Fachrudin, Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan  Pemerintah,  Alumni, Bandung, 2004
Indra dan Siswandi, Aplikasi Manajemen, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2007)
Indra Iman dan Siswandi, Aplikasi Manajemen Perusahaan (Jakarta, Mitra Wacana Media,2007),
Irawan Soejito, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah, (Jakarta, Bina Aksara, 1983),
Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative, Malang: Bayumedia, 2006. Mardiasmo, Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta:Andi,2002
Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta:ANDI, 2004)
Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen (Semarang, Pena Grafika,
2001)
Miriam Budiarjo, Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Lyberty, Yogyakarta, 2007
Nurfaidah, Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah (Semarang, 2015)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta,2011
Philipus M Hadjon, ”Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)”. Dalam Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, No 6 Tahun IX, November-Desember 1994
Revrisond baswir, Akuntansi Pemerintahan Indonesia, BPEE, Yogyakarta, 1997 Sarjono Soekanto, Penelitian Hukum Normative, Jakarta:Rajawali Pers,1990,
Soekarwo, Berbagai Masalah Keuangan Daerah,Surabaya: Airlangga University Press, 2003 Sudikmo mertokusomo. Penemuan hukum. Liberty, Yogyakarta. 1996.
Taliziduhu Ndraha, Ilmu Pemerintahan II, Jakarta,2000 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas  undang-undang nomor 23   tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah
Keputusan  Presiden  nomor  74  tahun  2001  tentang  Tata  Cara  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Mahkamah  Konstitusi  RI,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Jakarta:Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,2011
A. Zarkasi. Jurnal Ilmu Hukum. 2011. Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 1. Jambi.
Ad Basniwat 2017. Pengawasan Dprd Dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Hukum Jatiswara. Universitas Mataram. Mataram.
Franklin  Asido  Rossevelt.  2019.  Tjahjanulin  Domai.  Suwondo.  Engawasan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanan Apbd Di Kota Malang (Studi Di Dprd Kota Malang).
Jurnal Administrasi Publik (Jap). Vol. 2. No. 3. Universitas Brawijaya. Malang.
Joharm dan Umar 2016 Model Pengawasan Dped Terhadap Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sinjar. Jurnal Administrare. Vol 3 No. 1. Gorontalo
Lis Setiyowatil & Budi Ispravarso 2019 Upaya Prevenef Dalam Rongka Pengawasan Terhadap Aphd Melalsa  Penjaringan  Aspiran  Masyarakat  Oleh  Dprd  Jumal  Pembangunan  Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1. Nomor 2 Tahun 2019 Semarang Philipus M.  Hadjon.  1994.  "Pengkajian Ilmu  Hukam  Dogmatik (Normatif) dalam  Yuridika  Jumal Hukum Universitas Airlangga No. 6 Tahun IX. November - Desember 1994 Surabaya https://kbbi.web.id