Tanjungpura Law Journal, Vol. 8, Issue 2, July 2024, Page : 164 - 184 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541 0490 DOI: 10.26418/tlj.v8i2.67437
Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj Article Info
Submitted: 31 January 2024 | Reviewed: 16 July 2024 | Accepted: 22 July 2024

## PERLINDUNGAN DAN UPAYA PREVENTIF KEPADA MASYARAKAT TERHADAP POTENSI KEJAHATAN DI KAWASAN PELABUHAN INTERNASIONAL KIJING
Weny Ramadhania 1 , Sandy Kurnia Christmas 2 , Piramitha Angelina 3 ,
Muhammad Fadhly Akbar 4 , Yudith Evametha Vitranilla 5

## Abstract
The presence of the Kijing International Port in Mempawah Regency is a maritime transportation infrastructure that has an important and strategic role for the growth of industry and trade. In fact, the construction of this international port not only has an impact on investors and activities at the port, but also on the local community who live around the port. The community is always the one affected by any development, so there is a need for protection and preventive efforts to protect their rights as well as other things such as the potential for crime to occur in the Kijing international port area. This research was studied using socio-legal research methods which analyze legal studies normatively and the implications of impacts on society empirically, so that the approach taken is based on a statutory approach, a case approach and a social approach. The results of this research analyze studies of cases that often occur in international port areas in Indonesia, such as violent crimes resulting from social conflict, criminal acts of narcotics abuse, and criminal acts of prostitution. Of the several forms of crime, not all crimes have occurred in the Kijing international port area, so it is important to prepare preventive measures for these crimes to occur. So that the construction of this port can have a positive impact on the surrounding community socially, economically and legally.
Keywords: crime; legal protection; port; preventive

## Abstrak
Hadirnya Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah menjadi suatu
5 Fakultas Hukum, Universitas OSO, Jln. Untung Suropati, Pontianak, 78113, Kalimantan Barat, Indonesia, email: utehtersenyum@gmail.com
4 Fakultas Hukum, Universitas OSO, Jln. Untung Suropati, Pontianak, 78113, Kalimantan Barat, Indonesia, email: muhammadfadhlyan@gmail.com
3 Fakultas Hukum, Universitas OSO, Jln. Untung Suropati, Pontianak, 78113, Kalimantan Barat, Indonesia, email: angelinapiramitha@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas OSO, Jln. Untung Suropati, Pontianak, 78113, Kalimantan Barat, Indonesia, email: ch.sandykurnia@gmail.com
1 Fakultas Hukum, Universitas OSO, Jln. Untung Suropati, Pontianak, 78113, Kalimantan Barat, Indonesia, email: wenyrmdhania@gmail.com
infrastruktur transportasi laut yang mempunyai peran penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan. Pembangunan pelabuhan internasional ini nyatanya tidak hanya berdampak pada investor maupun kegiatan aktivitas di pelabuhan tersebut, melainkan masyarakat setempat yang tinggal di sekitar pelabuhan. Masyarakat selalu menjadi yang terdampak pada setiap pembangunan, sehingga perlu adanya perlindungan dan upaya preventif melindungi hak-hak mereka serta hal-hal lain seperti potensi terjadinya kejahatan yang terdapat di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian sosio-legal yang menganalisis kajian hukum secara normatif dan implikasi dampak yang terjadi pada masyarakat secara empiris, sehingga pendekatan yang dilakukan berdasarkan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan sosial. Hasil penelitian ini menganalisis kajian kasus-kasus yang sering terjadi di kawasan pelabuhan internasional di Indonesia, seperti tindak pidana kekerasan akibat konflik sosial, tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta tindak pidana kasus prostitusi. Dari beberapa bentuk kejahatan tersebut, tidak semua kejahatan pernah terjadi di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing, sehingga penting untuk mempersiapkan upaya preventif terjadinya kejahatan tersebut. Sehingga pembangunan pelabuhan ini dapat berdampak baik kepada masyarakat sekitar secara sosial, ekonomi, maupun hukum.
Kata Kunci: kejahatan; pelabuhan; perlindungan hukum; preventif

## I. Pendahuluan
Perkembangan transportasi sangat berperan penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan perdagangan Indonesia, serta meningkatkan terjalinnya hubungan antar negara dan dunia. 6 Indonesia sebagai negara maritim banyak memanfaatkan transportasi laut sebagai media untuk mendistribusikan barang, sehingga peran pelabuhan sangat penting sebagai penunjangnya. Pelabuhan merupakan sebuah infrastruktur yang menjadi pintu masuk gerbang arus perekonomian, baik pengiriman barang maupun manusia yang berasal dari satu tempat ke tempat lain. 7
Keberadaan pelabuhan membawa dampak yang baik bagi perkembangan suatu daerah karena mempermudah aksesibilitas dan efisiensi jalur transportasi yang tidak dapat dilakukan melalui jalur darat. 8 Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, “Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas
8 Putra, A. A., dan Djalante, S. (2016) ‘Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan’, Jurnal Ilmiah Media Engineering , 6(1): 433-443.
7 Rizki, D., Faturachman, D., dan Arifin, M. D. (2022) ‘Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan Berdasarkan Isps Code (Studi Kasus: Pt Pelabuhan X)’, Jurnal Sains dan Teknologi Fakultas Teknik Universitas Darma Persada , 12(1): 98-113.
6 Palguno, N. dan Supangat, U. (2016) ‘Efektivitas Kinerja Bongkar Muat Petikemas Di Terminal Operasi I PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok’, Jurnal Logistik DIII Transportasi UNJ , 9(2): 19-25.
tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.”
Kondisi pelabuhan di Indonesia pada hakikatnya memberikan fungsi yang sangat penting mengingat Indonesia sebagai negara maritim yang terdiri dari berbagai kepulauan, sehingga kehadiran pelabuhan sebagai tempat bersandar dan berlabuhnya kapal-kapal sangat penting. Oleh karena itu, peran Pemerintah Indonesia adalah dengan meningkatkan keterhubungan atau konektivitas antar wilayah yang dilalui. 9 Setidaknya saat ini terdapat 82 pelabuhan di Indonesia, dengan 7 pelabuhan yang terdapat di Pulau Kalimantan. 10 Pengelolaan pelabuhan di Indonesia yang terlihat dari lokasinya yang strategis dan memiliki luas yang besar terkadang membuat beberapa pelabuhan di Indonesia dianggap memiliki tingkat bertaraf internasional.
Pada dasarnya efektifitas sebuah pelabuhan terlihat dari fungsi dan kapasitasnya yang masih dapat memberikan perannya sebagai pelabuhan. Terkadang beberapa pelabuhan sudah tidak bisa menampung kegiatan kepelabuhan karena dianggap sudah tidak efektif dan perlu pengembangan lebih lanjut. Sebagai contoh Pelabuhan Dwikora Pontianak yang dianggap sudah mulai terbatas kapasitasnya, sehingga dapat menghambat operasional distribusi di Kalimantan Barat. Menurut PT. Pelindo II, Pelabuhan Dwikora Pontianak yang berada di sungai saat ini sudah memiliki keterbatasan dari luas yang hanya 10 hektare dan 5 hektare dipakai untuk peti kemas, serta keterbatasan kedalaman yang hanya 4-5 meter yang dianggap tidak bisa menampung kapal besar. Oleh karena itu PT. Pelindo II mempertimbangkan untuk mempercepat proses pembangunan Terminal Kijing di Kabupaten
10 Zulfikar, F. (2021) 82 Nama Pelabuhan di Indonesia, Terbentang dari Sumatera hingga Papua. Tersedia di:
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5679505/82-nama-pelabuhan-di-indonesia-terbentang-d ari-sumatera- hingga-papua/1.
9 Yunianto, I. T., Nur, H. I., Ardhi, E. W., dan Adhitya, B. P. (2019) ‘Optimalisasi Model Jaringan Rute Multiport Tol Laut di Negara Kepulauan: Studi Kasus Evaluasi di Maluku dan Papua Bagian Selatan’, Jurnal Penelitian Transportasi Laut , 21(1): 83-95.

## Mempawah. 11
Pembangunan Terminal Kijing sebagai Pelabuhan Pontianak, yang kemudian dikenal oleh masyarakat sebagai Pelabuhan Internasional Kijing didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat. Penamaan Pelabuhan Internasional Kijing ini dianggap karena potensinya yang dapat menjadi gerbang laut internasional karena lokasinya yang strategis dekat dengan beberapa pelabuhan internasional beberapa negara, serta luasnya yang cukup besar. Panjang dermaga pelabuhan tersebut sepanjang 1 kilometer dengan lebar 100 meter dan trestel sepanjang 3,5 kilometer dengan luas dan lebar area sekitar 200 hektar, ditambah perlengkapan area fasilitas lainnya lebih dari 400 hektar. Area Pelabuhan Internasional Kijing ini juga dijadikan sebagai kawasan industri dan kepelabuhan, dimana akan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di sekitar pelabuhan dan kurang lebih 5.000 hektar akan ditempati oleh beberapa investor. 12
Keberadaan pelabuhan memiliki peran penting yang sangat strategis di suatu daerah karena berdampak dalam menyumbang kemajuan dan pertumbuhan industri, ekonomi, dan perdagangan, serta memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. 13 Kehadiran pelabuhan di sebuah daerah nyatanya tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga terdapat beberapa dampak negatif seperti timbulnya permasalahan sosial masyarakat, sengketa, penyakit masyarakat, serta kejahatan yang mengarah pada bentuk tindak pidana. Oleh karena itu diperlukan adanya bentuk-bentuk perlindungan dan upaya-upaya yang dianggap dapat melindungi hak-hak masyarakat terkait adanya pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing tersebut.
13 Gultom, E. (2017) ‘Pelabuhan Indonesia sebagai Penyumbang Devisa Negara dalam Perspektif Hukum Bisnis’, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 19(3): 419-444.
12 Biro Administrasi Pimpinan Setda. (2022) ‘Pelabuhan Internasional Kijing Dongkrak Perekonomian Kalbar. Tersedia di: https://siap-adpim.kalbarprov.go.id/pelabuhan-internasional-kijing-dongkrak-perekonomian-kalba
r/.
11 Sukarno, P. A. (2019) Pelabuhan Dwikora Makin Macet, Pelido II Percepatan Proyek Terminal Kijing.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190712/98/1123432/pelabuhan-dwikora-makin-macet-pelindo -ii- percepat-proyek-terminal-kijing.
Salah satu hal yang harus diperhatikan dengan adanya pembangunan pelabuhan yang bertaraf internasional yaitu terkait kesiapan suatu daerah untuk menerima hal-hal baru. Meskipun Pelabuhan Internasional Kijing hanya berfokus pada pelabuhan yang diperuntukkan berlabuhnya kapal untuk peti kemas dan bukan sebagai pelabuhan yang membawa kapal orang, akan tetapi potensi-potensi yang dapat terjadi terkait permasalahan sosial masyarakat, penyakit masyarakat, tindakan kriminalitas, mulai dari pasar gelap, penyelundupan narkotika, aksi premanisme, sampai dengan human trafficking , dan kejahatan yang mengarah pada bentuk tindak pidana, perlu diminimalisir dan didukung dengan adanya pencegahan berupa tindakan preventif.
Keamanan di pelabuhan menjadi salah satu faktor penting karena vitalnya fungsi pelabuhan dalam keberlangsungan aktivitas perekonomian secara nasional maupun internasional. Terciptanya kondisi keamanan yang kondusif diperlukan untuk mendukung seluruh aktivitas di pelabuhan agar meningkatkan aktivitas operasional pelabuhan yang berjalan baik. Beberapa pelabuhan besar di Indonesia, contohnya Pelabuhan Internasional Tanjung Priok yang dimana sampai saat ini masih sering terjadi tindakan-tindakan kriminalitas, aksi premanisme dan pasar gelap masih terus terjadi, yang terkadang beberapa aksi premanisme ini berupa pemerasan yang berkedok membuka jasa pengamanan dan mereka memeras perusahaan pengirim barang. Beberapa permasalahan premanisme ini juga terkadang mereka memintai uang kepada perusahaan yang bervariatif, apabila perusahaan membayar mereka, maka para preman ini menempelkan stiker di mobil kontainer sebagai tanda untuk tidak melakukan kejahatan begal hingga bajing loncat kepada sopir truk kontainer. 14 Hal tersebutlah yang diperlukan oleh pelabuhan terkait sistem pengamanannya.
Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat sangatlah berpotensi terjadinya benih baru tindakan kriminalitas di daerah tersebut. Bukan tidak mungkin tindakan kriminal yang terjadi di Pelabuhan Kijing nantinya akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Mempawah. Oleh karena itu tindakan
14 Bustomi, M. I. (2021) 4 Fakta Sindikat Preman di Tanjung Priok, Berkedok Pengamanan Hingga Raup Ratusan Juta Rupiah. Tersedia di: https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/18/06554351/4-fakta-sindikat- preman-di-tanjung-priok-berkedok-jasa-pengamanan-hingga?page=all. Volume 8 Issue 2, July 2024 | Tanjungpura Law Journal 168
preventif kepada masyarakat tampaknya sangat diperlukan. Upaya pencegahan sangat diperlukan senada dengan diperlukannya tindakan after incident . Upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar Pelabuhan Kijing haruslah diupayakan, karena konsekuensi dari negara hukum adalah kewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap warga negaranya. 15
Penelitian mengenai perlindungan dan upaya preventif kepada
masyarakat terhadap potensi kejahatan di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing ini belum pernah dibahas dalam beberapa penelitian. Adapun beberapa penelitian serupa dengan judul “Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Sungai Kunyit Provinsi Kalimantan Barat” oleh Alam Mahadika mengkaji dalam permasalahan sosial terkait potensi kehilangan pekerjaan yang dihadapi masyarakat terdapat di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing. 16 Penelitian oleh Garuda Wiko dkk. berjudul “Tanjungpura Port as an International Hub Port to Improve Economic Competitiveness: an Overview from International Law” mengkaji sistem pengelolaan dan regulasi pelabuhan internasional yang dapat diterapkan di kawasan Pelabuhan Terminal Kijing sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. 17 Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Tentang Pengembangan Pelabuhan di Daerah Sesuai Undang-Undang tentang Pelayaran Kaitannya dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah” oleh Patartua H. Sitompul, mengkaji tentang perlindungan hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang memunculkan permasalahan pengelolaan pelabuhan dan mengantisipasi potensi-potensi konflik. 18
Berdasarkan beberapa penelitian sejenis tersebut, penelitian yang dikaji oleh penulis sekarang memiliki nilai keterbaruan terhadap penelitian, di
18 Sitompul, P. H., Nasution, M., Harianto, D., dan Mubarak, R. (2020) ‘Perlindungan Hukum Tentang Pengembangan Pelabuhan Di Daerah Sesuai Undang-Undang tentang Pelayaran Kaitannya dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah’, ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum , 2(2): 132-147.
17 Wiko, G., Kinanti, F. M., Syafei, M., Darajati, M. R., dan Sudagung, A. D. (2023) ‘Tanjungpura Port as an International Hub Port to Improve Economic Competitiveness: An Overview from International Law’, Indonesia Journal of International Law , 21(1): 75-104.
16 Mahadika, A. (2020) ‘Analisis Konflik Sosial Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Sungai Kunyit Provinsi Kalimantan Barat’, Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial , 4(2): 101-107.
15 Saly, J. N., dan Ekalia, E. (2023) ‘Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang’, Jurnal Kewarganegaraan, 7(2): 1668-1676.
antaranya penelitian ini berupaya untuk mengkaji persoalan pembangunan pemerintah melalui hadirnya Pelabuhan Internasional Kijing dengan
permasalahan masyarakat yang mungkin dapat berpotensi terjadi di kawasan tersebut, sehingga penelitian ini akan menganalisis antara regulasi yang tersedia dengan fakta yang terdapat di lapangan dan secara spesifik membahas mengenai perlindungan dan upaya preventif kepada masyarakat terhadap potensi kejahatan di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing.

## II. Metode
Penelitian ini dikaji dan dianalisis berdasarkan metode penelitian sosio-legal, yang menerapkan analisis normatif hukum terhadap gejala sosial di masyarakat, khususnya pada masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing. 19 Kajian penelitian ini juga dilakukan dengan beberapa pendekatan, di antaranya Pendekatan Perundang-undangan yang akan mengkaji dan menganalisis himpunan hukum yang mengatur mengenai kepelabuhan dan rencana strategisnya di Indonesia, serta hukum mengenai tindak pidana yang berpotensi di kawasan tersebut; Pendekatan Kasus yang akan mengkaji beberapa permasalahan hukum yang terjadi di kawasan pelabuhan, baik permasalahan yang terdapat di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing, serta beberapa contoh kasus yang terjadi di pelabuhan di Indonesia; serta pendekatan sosial yaitu pendekatan kepada masyarakat yang terdampak langsung di kawasan tersebut, dengan mengambil sampel dan wawancara.
Beberapa bahan hukum yang digunakan dalam melakukan proses penelitian diantaranya dibagi menjadi beberapa peraturan, dimana peraturan yang mengatur mengenai pengembangan kawasan pelabuhan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri; Peraturan
19 Suteki dan Taufani, G. (2018) Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik . Depok: Rajawali Pers.
Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034. Kemudian undang-undang yang akan mengkaji analisis tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang didalamnya melibatkan peran serta dari gubernur/bupati/walikota.

## III. Analisis dan Pembahasan
A. Analisis Tindak Pidana di Kawasan Pelabuhan Kijing dan Sekitarnya
Tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang dan dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan. Perilaku menyimpang tersebut dikatakan sebagai ancaman terhadap norma-norma dan dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat serta mengancam ketertiban sosial. 20 Oleh karena itu, hukum pidana hadir sebagai penjaga masyarakat agar terhindar dari kejahatan. 21 Untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana tersebut perlu ditempuh berbagai macam cara dan upaya dalam bentuk pidana juga, dimana upaya penanggulangan tindak pidana dapat mengenakan sanksi pidana yang pada hakikatnya merupakan satu-satunya cara yang sudah sering dilakukan.
Standar keamanan yang tinggi di pelabuhan tidak serta-merta menjamin terhindarnya tindak kejahatan. Berbagai faktor kompleks menyebabkan kejahatan masih terus terjadi. Adapun kejahatan-kejahatan yang berpotensi mengalami peningkatan di kawasan pelabuhan, akibat tingginya mobilitas manusia dan barang, sehingga dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan
21 Harefa, S. (2019) ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam’, University Of Bengkulu Law Journal , 4(1): 35-58.
20 Supriyadi. (2015) ‘Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus’, Mimbar Hukum , 27(3): 389-403.
171 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
kehidupan penduduk sekitar, yaitu konflik sosial antara pendatang dan masyarakat setempat yang dapat berujung pada kerusuhan atau kekerasan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta penyakit masyarakat, seperti prostitusi yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular berbahaya.
Adapun beberapa tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang sudah sering terjadi di masyarakat, namun secara khusus di kawasan pelabuhan dapat berpotensi terjadi, seperti tindak pidana kekerasan secara bersama-sama akibat konflik sosial, misalnya antara pekerja pendatang dengan masyarakat setempat; tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akibat penyelundupan melalui jalur laut; dan tindak pidana mucikari dalam kasus prostitusi.
Berdasarkan kategori tersebut, jika terjadi kerusuhan yang berujung pada kekerasan akibat konflik sosial, misalnya antara pekerja pendatang dan masyarakat setempat, di Kawasan Pelabuhan Internasional Kijing maka Pasal 170 ayat (1) KUHP dapat ditegakkan terhadap para pelaku, yang berbunyi, ”Barang siapa dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”
Selain itu, potensi meningkatnya tindak pidana kekerasan akibat gesekan sosial, masalah peredaran dan penggunaan narkoba juga harus mendapat perhatian serius karena masuknya narkoba ke wilayah Indonesia dapat terjadi melalui berbagai cara. Ada yang masuk ke Indonesia langsung dari negara asalnya, ada pula yang masuk ke Indonesia dengan cara transit lebih dulu ke Malaysia, lalu kemudian dibawa ke Indonesia. Jalur yang ditempuh dari negara transit juga bermacam-macam, bisa melalui jalur udara, sungai, darat melalui wilayah perbatasan, termasuk jalur laut. Jalur laut dan jalur sungai paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengedarkan narkoba ke berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pelabuhan yang tersebar di berbagai provinsi, kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum di daerah tersebut, kurangnya sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai menjadi faktor lemahnya pengawasan terhadap jalur
laut dan sungai. 22
Secara geografis, letak wilayah Indonesia yang begitu strategis justru seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk terjadinya peningkatan kejahatan transnasional oleh sindikat yang terorganisir, seperti peredaran narkoba lewat jalur laut melalui pelabuhan-pelabuhan, seperti yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, pada 24, 28, dan 30 September 2021. Saat itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, menangkap 19 pengedar dan menyita 62,9 kilogram narkotika jenis sabu-sabu. 23 Penyelundupan narkoba melalui pelabuhan juga pernah terjadi pada awal Maret 2021 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Saat itu, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggagalkan penyelundupan dua kilogram narkoba jenis sabu yang dikendalikan oleh jaringan internasional. 24 Selain dua kasus tersebut, ada banyak kejadian serupa yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Agar kejadian serupa tidak terjadi di Pelabuhan Internasional Kijing maka perlu disusun rencana strategis oleh negara melalui kebijakan pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai upaya pencegahan.
Indonesia yang sudah memiliki instrumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika harus menegakkan peraturan hukum tersebut secara tegas sebagai usaha untuk pencegahan dan penanggulangan masalah narkoba, termasuk mencegah dan menanggulangi penyelundupan narkoba melalui pelabuhan. Selain itu, undang-undang tersebut bahkan juga sudah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Instruksi Presiden No 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat,
24 Darmawan, R. A. (2022) Kasus Penyelundupan Sabu 2Kg Via Tj Priok: 1 WNA DPO-Dugaan TPPU Diusut. Tersedia di: https://news.detik.com/berita/d-5624698/kasus-penyelundupan-sabu-2-kg-via-tj-priok-1-wna- dpo-dugaan-tppu-diusut.
23 Marhaenjati, B. (2021) Penyelundupan Narkoba Lewat Pelabuhan Bakauheni, Polisi Tembak 1 Pengedar.
Tersedia di:
https://www.beritasatu.com/news/843747/penyelundupan-narkoba-lewat-pelabuhan-bakauheni-p olisi-tembak-1-pengedar.
22 Hariyanto, B. P. (2018) ‘Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia’, Jurnal Daulat Hukum , 1(1).
bangsa dan negara, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang didalamnya melibatkan peran serta dari gubernur/bupati/walikota.
Masalah penyakit masyarakat seperti prostitusi juga dapat mengakibatkan penyebaran penyakit menular berbahaya, juga rentan mengalami peningkatan di wilayah dengan mobilitas pergerakan orang yang tinggi seperti di pelabuhan. Di Indonesia peraturan hukum tentang prostitusi, khususnya yang dapat menjerat para mucikari, diatur pada Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki peraturan-peraturan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana yang berpotensi mengalami peningkatan di wilayah pelabuhan tersebut, hanya masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan ditegakkan secara tegas oleh aparat penegak hukum untuk mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Mempawah terkait baru mulai beroperasinya Pelabuhan Internasional Kijing, belum ada peningkatan angka kriminalitas sebagaimana yang biasanya terjadi di kawasan pelabuhan Indonesia lainnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu konflik sosial antara pendatang dan masyarakat setempat yang dapat berujung pada kerusuhan atau kekerasan secara bersama-sama, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta penyakit masyarakat, seperti prostitusi. Namun dalam proses pembangunannya, tindak pidana yang sering terjadi justru dilakukan oleh masyarakat yang mencuri kabel dan bahan-bahan pembangunan pelabuhan, sehingga para pelaku dijerat dengan Pasal 362 KUHP. Sedangkan terjadinya potensi kerusuhan atau kekerasan secara bersama-sama memang ada, yang dapat diakibatkan oleh pembebasan dan ganti rugi lahan untuk pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing dan keinginan banyak masyarakat setempat untuk mendapat pekerjaan di pelabuhan tersebut.

## B. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Kawasan Pelabuhan Kijing
Permasalahan tentang bentuk upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat pada dasarnya selalu menjadi persoalan mengenai berfungsinya sebuah sistem hukum. Adanya Pelabuhan Internasional Kijing nyatanya baik disadari maupun tidak disadari akan memunculkan beberapa dampak positif dan negatif dari pembangunan kawasan industri dan kepelabuhan tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan survei dengan instansi-instansi terkait, dan masyarakat sekitar, pembangunan Pelabuhan Kijing Internasional sedikitnya menyebabkan terjadi beberapa permasalahan di masyarakat, seperti:
1. Konflik keperdataan, seperti ganti rugi kepemilikan lahan, dimana terdapat beberapa permasalahan pembebasan lahan terkait ganti rugi bagi masyarakat pemilik dan masyarakat yang hanya bekerja, bukan bertempat tinggal, pengklaiman kepemilikan tanah, serta tidak terima masyarakat dalam ganti rugi;
2. Konflik sosial, seperti adanya tindakan penolakan oleh masyarakat akan pelabuhan;
3. Hilangnya beberapa mata pencaharian masyarakat, secara khusus masyarakat pesisir di Kecamatan Sungai Kunyit sebagai nelayan;
4. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, yang dinilai masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan, di mana sebagian masyarakat tidak terlalu menginginkan tanggung jawab sosial dalam bentuk sosialisasi atau pelatihan;
5. Bentuk-bentuk perbuatan masyarakat yang tidak sesuai hukum, seperti bentuk tindakan pidana.
Berdasarkan permasalahan tersebut, setidaknya menurut hasil wawancara dengan Kepolisian Resor Mempawah adalah memberikan pendampingan dan perlindungan hukum atas proses ganti rugi kepemilikan lahan, dimana berdasarkan hukum proses tersebut mulai dari tahap persiapan dan penentuan letak tanah; inventarisasi dan identifikasi penguasaan dan kepemilikan tanah; penetapan nilai ganti rugi tanah berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012; musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian; pemberian ganti
175 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
kerugian; pelepasan objek pengadaan tanah; pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan tanah objek pengadaan tanah; serta penyerahan hasil pengadaan tanah. 25
Selain itu, bentuk pendampingan lainnya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang berpotensi terjadi dilakukan di Pelabuhan Internasional Kijing. Kehadiran pelabuhan tersebut nyatanya telah menggeser struktur budaya masyarakat terkait yang sebelumnya dalam keluarga dekat tetangga, sekarang tinggal berjauhan karena relokasi atau pindah rumah; yang sebelumnya mata pencaharian mereka dengan mencari ikan di laut, sekarang sedikit berubah atau mencari di tempat lain karena adanya pelabuhan; yang sebelumnya wilayah di masyarakat hanya ada penduduk setempat, sekarang banyak pendatang seperti pekerja pelabuhan yang berasal dari luar, investor dan perusahaan yang masuk; dan mungkin juga berdampak pada kecemburuan sosial di masyarakat terhadap para pekerja pendatang di pelabuhan, sedangkan masyarakat berharapnya dengan kehadiran pelabuhan tersebut mereka yang mendapatkan keuntungan mendapatkan pekerjaan, dimana faktanya masyarakat di sana secara kualitas sumber daya manusianya belum mampu berdaya saing dengan pekerja dari luar. Permasalahan-permasalahan tersebut dirasakan dapat memicu terjadinya potensi terjadinya tindak pidana karena adanya perubahan sosial di masyarakat.
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mencoba untuk mengkaji apakah perlindungan hukum kepada masyarakat dapat berjalan efektif atau tidak. Berdasarkan Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman memandang efektifnya hukum harus melihat pada tiga unsur, yaitu: Substansi Hukum , Struktur Hukum , dan Budaya Hukum . Komponen efektivitas hukum tersebut setidaknya memerlukan harmonisasi dan hubungan timbal balik antar unsur-unsur tersebut. Harmonisasi tersebut harus terdapat kesesuaian peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai ke daerah, harmonisasi antara tujuan hukum terhadap kepastian, keadilan, dan
25 Putra, H. S., Maulana, M. R., dan Saputra, A. D. (2023) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda’, Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum , 5(1): 50-64.
kemanfaatan, serta tidak mengaburkan dan mengorbankan hukum tersebut. Ketika hal tersebut tidak dapat diberlakukan, maka akan menyebabkan disharmonisasi hukum. Beberapa hal yang mungkin menjadi faktor disharmonisasi hukum seperti, jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak diberlakukan; adanya perbedaan kepentingan; terjadinya kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintah yang baik; kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum; serta hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan
peraturan perundang-undangan, yaitu berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan. 26
Efektivitas hukum kemudian menjadi tolak ukur bahwa implementasi dari adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut juga perlu dilihat dari unsur substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai kepada peraturan daerah dibuat harus selaras dan sinkron, sehingga ketika kelembagaan sebagai struktur hukum yang menjalankan, yang terdiri dari Pemerintah, aparatur penegak hukum, kelembagaan terkait, serta pemangku kepentingan dapat menjalankan serta mengimplementasikan substansi hukum tersebut sebagai bagian dari implementasi nilai dan norma yang ada di masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara oleh beberapa responden, seperti Biro Hukum Sekretariat Daerah, dan Kepala Seksi Umum Kejaksaan Negeri Mempawah ditemukan hasil bahwa belum banyak terjadi tindak pidana setelah hadirnya kawasan pelabuhan tersebut. Potensi tindak pidana seperti tindak pidana kekerasan secara bersama-sama akibat konflik sosial; tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akibat penyelundupan melalui jalur laut; dan tindak pidana mucikari dalam kasus prostitusi masih belum ditemukan karena Pelabuhan Internasional Kijing baru beroperasi tahun 2019. Adapun jenis tindak pidana yang terjadi di kawasan pelabuhan tersebut sebatas tindak
26 Maulana, M. F., dan Januarita, R. (2016) ‘Penerapan Pengaturan Dwelling Time Dalam Proses Bongkar Muat Di Pelabuhan Tanjung Priok Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran’, Prosiding Ilmu Hukum , 2(2): 728–735.
pidana pencurian, yakni pencurian berupa material seperti kabel dan besi, dimana penanganannya didasarkan pada Pasal 362 KUHP.
Potensi-potensi tindak pidana tersebut memang secara fakta berdasarkan hasil penelusuran belum pernah terjadi di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing. Namun, berdasarkan pada beberapa fakta terkait di beberapa pelabuhan internasional di Indonesia, tindak pidana tersebut sering terjadi, sehingga dalam penelitian ini bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Mempawah, secara khusus yang berada dekat dengan kawasan Pelabuhan Internasional Kijing adalah upaya pencegahan dan bentuk-bentuk preventif lainnya.
Pada upaya preventif memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat selaras dengan tujuan pidana untuk mencegah agar tindakan pidana tersebut tidak dilakukan. Berdasarkan teori relatif memandang bahwa tujuan pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini tidak hanya memandang bahwa pidana untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Karena tujuan pokok pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan, memperbaiki si pelaku kejahatan, menghukum penjahat, serta mencegah terjadinya kejahatan. 27
Sebagai contoh, terdapat beberapa regulasi pemerintah yang menjadi upaya preventif seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang didalamnya melibatkan peran serta dari Gubernur/Bupati/Walikota. Oleh karena itu penting bagi pemerintah secara khusus mengeluarkan sebuah regulasi yang dapat menjadi kontrol di masyarakat terkait pencegahan potensi-potensi tindak pidana tersebut.
27 Rivanie, S. S., Muchtar, S., dan Muin, A. M. (2022), ‘Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan’, Halu Oleo Law Review , 6(2): 176-188.
Setelah upaya preventif dilakukan, maka untuk melihat bekerjanya hukum di masyarakat perlu adanya keseimbangan antara lembaga pembuat peraturan, lembaga penerap peraturan/sanksi, serta pemegang peran, yang diharapkan mampu untuk harmonis, dimana penggambaran tersebut dianalisis dengan teori bekerjanya hukum di masyarakat. Berdasarkan teori bekerjanya hukum dimasyarakat, perlu adanya sinkronisasi antar elemen lembaga dan masyarakat terkait upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Meskipun keberadaan Pelabuhan Internasional Kijing baru beroperasi, namun upaya-upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat harus dijalankan.
Keberadaan pemerintah sebagai lembaga pembuat peraturan memiliki peran yang sangat penting terkait pembuat kebijakan, yang harus melihat kondisi-kondisi yang ada di masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun dikatakan oleh Kepolisian belum ada tindak-tindak kejahatan yang dilakukan, yang dianggap dapat mengganggu kehidupan di masyarakat, tapi sebagai upaya preventif yang dapat dilakukan. Hal ini disampaikan kemudian berdasarkan hasil Wawancara dengan Wakapolres Mempawah, “sebagai upaya preventif dari aparatur penegak hukum yang dapat dilakukan sekarang kepada masyarakat adalah dengan melakukan pola pembinaan kepada masyarakat. Pola pembinaan tersebut dilakukan sebagai bagian untuk memberikan edukasi dan bimbingan terkait hukum, agar masyarakat dapat memahami apa saja hal-hal yang dapat terjadi terkait persoalan hukum dengan adanya Pelabuhan Internasional Kijing di tempat mereka.”
Untuk selanjutnya, timbal balik dari proses bekerjanya hukum dimasyarakat dengan melihat respon masyarakat terkait adanya aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai lembaga pembuat peraturan dan aparatur penegak hukum sebagai lembaga penerap sanksi. Aktivitas tersebut perlu direspons oleh Masyarakat sebagai bagian dari bekerjanya sistem hukum yang ada di masyarakat. Jika salah satu pihak tidak mengambil perannya, maka akan berdampak tidak terjadinya perputaran dalam pelingkupan bekerjanya hukum.
Upaya perlindungan hukum juga harus memperhatikan sisi penegakan hukumnya. Menurut Soerjono Soekanto, memandang penegakan hukum harus dapat bekerja secara efektif di dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor bekerjanya hukum di masyarakat, yaitu:
179 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak pembentuk dan yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 28
Faktor-faktor tersebut pada dasarnya harus saling berhubungan dan dapat menjadi tolak ukur efektivitas penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlu adanya keselarasan antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparatur penegak hukum dalam mengawasi dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terkait pengadaan regulasi serta penegakan hukumnya.

## IV. Penutup
Kehadiran Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah nyatanya memberikan dampak positif dan negatif dalam penyelenggaraan. Berdasarkan analisa hukum terhadap beberapa permasalahan hukum yang terdapat di beberapa pelabuhan yang bertaraf internasional di Indonesia, masing-masing diantaranya setidaknya pernah terjadi kasus-kasus yang mengarah pada tindak pidana. Tindak pidana yang berpotensi mengalami peningkatan di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing yaitu tindak pidana kekerasan secara bersama-sama akibat konflik sosial, misalnya antara pekerja pendatang dengan masyarakat setempat, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akibat penyelundupan melalui jalur laut, dan tindak pidana mucikari dalam kasus prostitusi. Namun menurut hasil penelitian, sejak beroperasi pada tahun 2020, belum terjadi peningkatan angka kriminalitas untuk tindak pidana-tindak pidana tersebut. Hanya saja potensi kerusuhan atau kekerasan secara bersama-sama memang ada, yang dapat diakibatkan oleh pembebasan dan ganti rugi lahan untuk pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing dan keinginan banyak masyarakat setempat untuk mendapat pekerjaan di
28 Zaidan, M. A. (2015) Menuju P embaruan Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Volume 8 Issue 2, July 2024 | Tanjungpura Law Journal 180
Pelabuhan tersebut, serta banyaknya pendatang yang justru dipekerjakan di Pelabuhan Internasional Kijing.
Upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan adanya
Pelabuhan Internasional Kijing yang berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di Kabupaten Mempawah adalah dengan mempersiapkan substansi, struktur (lembaga pembuat peraturan dan lembaga penerap sanksi), dan budaya hukum (pemegang peran) yang memadai dan baik untuk mencegah hal tersebut. Selain itu, sosialisasi peraturan hukum pidana terkait tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akibat penyelundupan melalui jalur laut, dan tindak pidana mucikari dalam kasus prostitusi, mesti dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, serta pemidanaan atau proses penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut mesti dilakukan secara tegas dan profesional untuk mencapai tujuan relatif pemidanaan yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum bertujuan untuk mencegah agar orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus bertujuan mencegah agar pelaku tidak melakukan pelanggaran lagi.

## Bibliografi
Buku:
Suteki dan Taufani, G. (2018) Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik . Depok: Rajawali Pers.
Zaidan, M. A. (2015) Menuju P embaruan Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.

## Artikel Jurnal:
Gultom, E. (2017) ‘Pelabuhan Indonesia sebagai Penyumbang Devisa Negara dalam Perspektif Hukum Bisnis’, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 19(3).
Harefa, S. (2019) ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam’, University Of Bengkulu Law Journal , 4(1). DOI: https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58
Hariyanto, B. P. (2018) ‘Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia’, Jurnal Daulat Hukum , 1(1). DOI: http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634
Mahadika, A. (2020) ‘Analisis Konflik Sosial Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Sungai Kunyit Provinsi Kalimantan Barat’, Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial , 4(2). DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v4i2.2619
Maulana, M. F., dan Januarita, R. (2016) ‘Penerapan Pengaturan Dwelling Time Dalam Proses Bongkar Muat Di Pelabuhan Tanjung Priok Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran’, Prosiding Ilmu Hukum , 2(2). DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.3585
Palguno, N. dan Supangat, U. (2016) ‘Efektivitas Kinerja Bongkar Muat Petikemas Di Terminal Operasi I PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok’, Jurnal Logistik DIII Transportasi UNJ , 9(2).
Putra, A. A., dan Djalante, S. (2016) ‘Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan’, Jurnal Ilmiah Media Engineering , 6(1).
Putra, H. S., Maulana, M. R., dan Saputra, A. D. (2023) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda’, Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum , 5(1).
Rivanie, S. S., Muchtar, S., dan Muin, A. M. (2022), ‘Perkembangan Teori-Teori
Tujuan Pemidanaan’, Halu Oleo Law Review , 6(2). DOI:
https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4
Rizki, D., Faturachman, D., Arifin, M. D. (2022) ‘Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan Berdasarkan Isps Code (Studi Kasus: Pt Pelabuhan X)’, Jurnal Sains dan Teknologi Fakultas Teknik Universitas Darma Persada , 12(1).
Saly, J. N., dan Ekalia, E. (2023) ‘Status Perlindungan Hukum Kepada
Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang’, Jurnal
Kewarganegaraan , 7(2).
Sitompul, P. H., Nasution, M., Harianto, D., dan Mubarak, R. (2020) ‘Perlindungan Hukum Tentang Pengembangan Pelabuhan Di Daerah
Sesuai Undang-Undang tentang Pelayaran Kaitannya dengan
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah’, ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum , 2(2). DOI: https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i2.129
Supriyadi. (2015) ‘Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Volume 8 Issue 2, July 2024 | Tanjungpura Law Journal 182
Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus’, Mimbar Hukum , 27(3). DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.15878
Wiko, G., Kinanti, F. M., Syafei, M., Darajati, M. R., dan Sudagung, A. D. (2023) ‘Tanjungpura Port as an International Hub Port to Improve Economic Competitiveness: An Overview from International Law’, Indonesia Journal of International Law , 21(1). DOI: https://doi.org/10.17304/ijil.vol21.1.4
Yunianto, I. T., Nur, H. I., Ardhi, E. W., dan Adhitya, B. P. (2019) ‘Optimalisasi Model Jaringan Rute Multiport Tol Laut di Negara Kepulauan: Studi Kasus Evaluasi di Maluku dan Papua Bagian Selatan’, Jurnal Penelitian Transportasi Laut , 21(1). DOI: https://doi.org/10.25104/transla.v21i2.1309
Internet: Biro Administrasi Pimpinan Setda. (2022) ‘Pelabuhan Internasional Kijing Dongkrak Perekonomian Kalbar. Tersedia di: https://siap-adpim.kalbarprov.go.id/pelabuhan-internasional-kijing-dongkrak -perekonomian-kalbar/. Bustomi, M. I. (2021) 4 Fakta Sindikat Preman di Tanjung Priok, Berkedok Pengamanan Hingga Raup Ratusan Juta Rupiah. Tersedia di: https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/18/06554351/4-fakta-sindika t- preman-di-tanjung-priok-berkedok-jasa-pengamanan-hingga?page=all. Darmawan, R. A. (2022) ‘Kasus Penyelundupan Sabu 2Kg Via Tj Priok: 1 WNA DPO-Dugaan TPPU Diusut. Tersedia di: https://news.detik.com/berita/d-5624698/kasus-penyelundupan-sabu-2-kg-v ia-tj-priok-1-wna- dpo-dugaan-tppu-diusut. Marhaenjati, B. (2021) Penyelundupan Narkoba Lewat Pelabuhan Bakauheni, Polisi Tembak 1 Pengedar. Tersedia di: https://www.beritasatu.com/news/843747/penyelundupan-narkoba-lewat-pe labuhan-bakauheni-polisi-tembak-1-pengedar. Sukarno, P. A. (2019) Pelabuhan Dwikora Makin Macet, Pelido II Percepatan Proyek Terminal Kijing. https://ekonomi.bisnis.com/read/20190712/98/1123432/pelabuhan-dwikora- makin-macet-pelindo-ii- percepat-proyek-terminal-kijing.
Zulfikar, F. (2021) 82 Nama Pelabuhan di Indonesia, Terbentang dari Sumatera
183 Tanjungpura Law Journal | Volume 8 Issue 2, July 2024
hingga Papua. Tersedia
di:
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5679505/82-nama-pelabuhan-di-in donesia-terbentang-dari-sumatera- hingga-papua/1.