## KAJIAN KESIAPAN MAUMERE MENJADI KOTA OTONOM

## Ardiyanto Maksimilianus Ga’i, Wahyu Hidayat, Endratno Budi Santoso
Jurusan Teknil Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Malang Jl. Bendungan Sigura-Gura Nomor 2 Malang 65145, Indonesia email: ardy_06pl@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Beragam alasan yang disampaikan terkait pelaksanaan kebijakan pemekaran suatu daerah. Dimulai dari alasan  pemerataan  ekonomi,  kondisi  geografis  yang  terlalu  luas,  perbedaan  basis  identitas,  dan  kegagalan pengelolaan  konflik  komunal  Pada  dasarnya  kebijakan  pemekaran  daerah  bertujuan  untuk  merangsang pertumbuhan di semua aspek pembangunan daerah, dan mencegah disparitas daerah inti dan pinggiran. Dalam perkembangannya,  semakin  terlihat  bahwa  sebagian  besar  alasan  pemekaran  daerah  bertujuan  politis  untuk beberapa  partai  politik  dan  elite  lokal  dengan  mengedepankan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan pelayanan publik. Akhirnya banyak daerah pemekaran yang menjadi miskin dan membebani pemerintah pusat sehingga tujuan pemekaran agar suatu daerah menjadi daerah otonom tidak tercapai. Adanya kemauan politik dari pemerintah daerah Kabupaten Sikka khususnya calon Kota Maumere, serta keinginan masyarakat, dengan menilik berbagai pertimbangan sesuai dengan uraian kami di tentang otonomi daerah di atas,  yang mendasari dan  melatarbelakangi  dilakukan  sebuah  kajian  akademis.  Dengan  analisis  evaluatif  dangan  pendekatan kuantitatif, dengan analisis kependudukan, analisis kemampuan ekonomi dan keuangan, serta indeks pelayanan publik,  yang  membandingkan  faktor  dan  indikator  yang  sama  antara  calon  daerah  otonom  dengan  daerah induknya, atau daerah-daerah lain dalam satu provinsi atau dengan daerah-daerah otonom lainnya di wilayah Indonesia  maka  dilakukan  pembobotan.  Untuk  pembobotan  masing-masing  variabel  digunakan  metode Analytical  Hierarchy  Proccess  (AHP)  di  mana  akan  diminta  pendapat  para  ahli yang  berkompeten  di  bidang pengembangan  wilayah  dan  pemekaran  terkait  urutan  bobot  masing-masing  variabel.  Setelah  dilakukan pembobotan dan scoring terhadap nilai setiap indikator, maka diketahui tingkat kesiapan calon Kota Maumere untuk menjadi kota otonom, dengan hasil “Kurang mampu” untuk menjadi kota otonom.
Kata kunci: Pemekaran wilayah, Kota otonom, Kesiapan

## ABSTRACT
Many  reasons  had  been  delivered  for  split  policy  implementation  on  a  regon.  Started  from  economic equity  excuse,  too  large  area  geographically,  the  deference  of  identity  basic,  and  the  failure  of  communal conflict management. Basically, split policy is purposed to stimulate growth in every local development aspects dan to decrease the disparity between core and hinterland. In progress, it’s clearer that most of the split reasons is a political will of some politic party and local elite for sake of people wealth and public service improvement. This caused many of splitted region are poorer than before and weighing on central government. Therefore, the aim of split to be autonomy isn’t reached. The political will from Sikka government, especially the  Maumere municipality aspirant, and people longing, by consider various opinion about region autonomy before will be the background  of  an  academic  study.  Weightiness  analysis  is  used  upon  evaluative  analysis  by  quantitative approach,  population  analysis,  economic  and  finance  capability  analysis,  and  public  service  index  which  is obtained by comparing same factors and indicators between the aspirant and main region or the other region in same  province  or  the  other  autonomous  in  Indonesia.  Analytical  Hierarchy  Process  is  used  to  weighing each variables by asking opinon of the competent expert about the order of the variables. Thereupon, it reveals the capability level of Maumere to be autonomous which is “less capability”.
Keyword: Region split, Autonomy municipality, Capability

## PENDAHULUAN
Dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia tidak  mengenal  adanya  sistem  sentralistik sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pasal  18
Undang-Undang Dasar 1945. Asas penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan
dengan  asas  desentralisasi,  dekonsentrasi  dan tugas  pembantuan,  sehingga  terdapat  pemerintah daerah  dan  daerah  otonom  atau  wilayah  yang bersifat  administratif.  Hal    ini  ditujukan  untuk
mencapai  masyarakat  yang  adil  makmur  baik materil maupun spiritual.
Setelah  diberlakukannya  Undang  Undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah,
pemekaran wilayah administratif menjadi kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan di  Indonesia.  Fenomena  pemekaran  daerah dimulai  sejak  1  Januari  2001,  yang  merupakan babak  baru  bagi  pemerintah  daerah  di  Indonesia yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun  1999  yang  disempurnakan  menjadi undang-undang    Nomor  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan  daerah  yang  menyatakan    “bahwa otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dinyatakan  bahwa  daerah  otonom,  selanjutnya disebut sebagai daerah adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas–batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.”  Pada pasal  2  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai  pemerintahan  daerah.  Selanjutnya, pasal  2  ayat  (3)  samapai  dengan  ayat  (7) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali urusan  pemerintahan  yang  menjadi  urusan pemerintahan,  dengan  tujuan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  pelayanan  umum,  dan daya  saing  daerah”,  dengan  kata  lain  hakekat mendasar otonomi daerah sebagai mana dimaksudkan dalam Undang-Undang  (UU) Nomor  32  Tahun  2004  tentang  otonomi  daerah dapat  diterjemahkan  bahwa  Setiap  daerah  diberi keleluasaan  untuk  mengembangkan  daerahnya dengan  memanfaatkan  potensi  lokal  yang dimiliki.
Beragam  alasan  yang  disampaikan  terkait pelaksanaan  kebijakan  pemekaran  suatu  daerah. Dimulai dari alasan pemerataan ekonomi, kondisi geografis  yang  terlalu  luas,  perbedaan  basis identitas,  dan  kegagalan  pengelolaan  konflik komunal.  Pada  dasarnya  kebijakan  pemekaran daerah bertujuan untuk merangsang pertumbuhan di  semua  aspek  pembangunan  daerah,  dan mencegah  disparitas  daerah  inti  dan  pinggiran. Dalam perkembangannya, semakin terlihat bahwa  sebagian  besar  alasan  pemekaran  daerah bertujuan  politis  untuk  beberapa  partai  politik dan elite lokal dengan mengedepankan
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan  publik.  Akhirnya,  banyak  daerah pemekaran yang  menjadi  miskin  dan  membebani pemerintah  pusat  sehingga  tujuan  pemekaran agar  suatu  daerah  menjadi  daerah  otonom  tidak tercapai.
Data penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa 85%
daerah kabupaten/kota  dan  provinsi  hasil  pemekaran  di Indonesia gagal. Dari 173 daerah kabupaten/kota dan  provinsi  yang  dimekarkan  didapati  data bahwa  76  diantaranya  bermasalah  yang  berarti sekitar 85% persen hasil pemekaran gagal. 1
Dalam rangka pemekaran wilayah tentunya perlu  mempertimbangkan  beberapa aspek  seperti fungsi wilayah, kriteria fisik/lingkungan, ekonomi,  dan  social.  Pertimbangan  tersebut untuk  menghindari  agar  tidak  terjadi  disparitas pada wilayah  yang  dimekarkan,  maupun  wilayah hasil pemekaran. Adapun manfaat dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pertimbangan  fungsi  wilayah  digunakan untuk  mengetahui  tingkat  keseimbangan antara pusat – pusat pelayanan  yang ada  dan distribusi penduduk  di  dalam  masing-masing kecamatan pada wilayah administrasi kabupaten/kota.
2. Pertimbangan kriteria fisik/lingkungan diperlukan  untuk  menilai  potensi  lahan  dan ketersediaan  sumbar  daya  lahan  dalam kaitannya terhadap pembagian wilayah pemekaran  yang  bertujuan  agar  masing- masing  wilayah  hasil  pemekaran  dapat tumbuh dan berkembang.
3. Pertimbangan  kriteria  ekonomi  diperlukan untuk  mengetahui  potensi  ekonomi  masing- masing  wilayah  pemekaran.  Wilayah  induk maupun  wilayah-wilayah  hasil  pemekaran diharapkan  mampu  berperan  sebagai  pusat penggerak pertumbuhan ekonomi bagi daerah di  sekitarnya,  guna  meningkatkan  kegiatan ekonomi  baru,  dan  pendapatan  yang  lebih baik  bagi  masyarakat  untuk  memperbaiki kesejahteraannya.
4. Kriteria  pertimbangan  sosial  diperlukan untuk  mengetahui  rentang  kendali  antar kecamatan, interaksi, dan aktivitas masyarakat.  Bertujuan  agar  kecamatan  yang jauh  dari  jangkauan  fasilitas  pelayanan  dan pusat  pemerintahan  dapat  diatasi  dengan adanya wilayah administratif baru.
1 . Tribun  Kaltim  Online,  26  Desember  2007,  dalam  Zuhro- Peneliti
LIPI. http://www.acehinstitute.org/id/index.php?view=article&catid=22% 3Ademokratisasi-dan-transparansi&id=87%3Amemekarkan-aceh- sebuah- solusikah&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content &Itemid=34. 17 Juni 2010
Dalam konteks pembentukan daerah otonom baru, keinginan dan kemauan masyarakat dari beberapa kecamatan dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota, yang mengusulkan untuk  membentuk  daerah  otonom  baru  di antaranya  didasari  oleh  beberapa  faktor,  antara lain:
1. Pembentukan  Daerah  Otonom  Baru  tersebut dimungkinkan  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang berlaku sepanjang  memenuhi persyaratan  sebagaimana  yang  disebutkan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  78    Tahun  2007  tentang Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan  dan Penggabungan Daerah.
2. Tuntutan  masyarakat  yang  sangat  kuat  di tingkat bawah ( grassroot ) untuk memperoleh pelayanan  yang  lebih  baik  dari  pemerintah daerah  dengan  cara  memperpendek  rentang kendali  dan  birokrasi  yang  harus  dilalui dalam memperoleh pelayanan publik.
3. Keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk  mendapatkan  kewenangan  yang  lebih besar  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam dan  potensi  daerah  yang  dimilikinya  dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
4. Keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk  mendapatkan  kewenangan  yang  lebih besar  dalam  penggalian  potensi  sumber- sumber pendapatan asli daerah dan pengelolaannya secara transparan dan akuntable  untuk  meningkatkan  pelayanan publik  demi  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten  Sikka  sebagai  salah  satu Kabupaten yang secara faktual mempunyai peran penting  dalam  perkembangan  dan  pembangunan Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  khususnya  di daerah-daerah  di  Pulau  Flores,  mengalami perkembangan  dan  kemajuan  yang  cukup signifikan, pertumbuhan dan pertambahan penduduk  dan  peningkatan  infrastruktur  daerah semakin pesat seiring dengan arus perkembangan. Maumere sabagai ibukota kabupaten  yang  menjadi  pusat  kegiatan  di Kabupaten Sikka dan mempunyai pengaruh yang besar  terhadap  daerah-daerah/kabupaten  lain  di Pulau  Flores,  khususnya  dimana  Maumere memiliki pelabuhan laut yang besar dengan skala pelayanan  mencakup  seluruh  daerah  di  Pulau Flores,  dan    bandara  udara  dengan  intensitas penerbangan  tertinggi  di  seluruh  bandar  udara yang  ada  di  Pulau  Flores,  hal  ini  dan  beberapa alasan  lain,  seperti  pertumbuhan  ekonomi, pertumbuhan dan  perkembangan  penduduk
memposisikan  Maumere  sebagai  ibu  kota kabupaten yang mempunyai tingkat perkembangan cukup tinggi.
Beberapa  perihal  di  atas  dan  adanya kemauan  politik  dari  pemerintah  daerah,  serta keinginan  masyarakat,  dengan  menilik  berbagai pertimbangan  sesuai  dengan  uraian  kami  di tentang  otonomi  daerah  di  atas,   yang  mendasari dan  melatarbelakangi  dilakukan  sebuah  kajian akademis  dan  yuridis  untuk  menilai  kesiapan Maumere  menjadi  sebuah  kota  otonom  yang terlepas dari Kabupaten induk, Kabupaten Sikka.
Permasalahan  yang  terkait  dengan  “Kajian Kesiapan  Maumere  Menjadi  Kota  Otonom” adalah :
1. Bagaimana
tingkat kemampuan kependudukan,  ekonomi,  keuangan  daerah, dan  tingkat  pelayanan  publik  di  Calon  Kota Maumere  dalam  penyelenggaraan  otonomi daerah?
2. Bagaimana  klasifikasi    tingkat  kesiapan Maumere menjadi kota otonom?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui dan mengukur tingkat kesiapan Maumere menjadi kota otonom.
Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan  secara  lebih  efektif  dan  efisien  ke seluruh pelosok wilayah negara maka dibentuklah pemerintahan daerah yang menyelenggarakan  urusan-urusan  atau  fungsi- fungsi  pemerintahan  di  daerah,  khususnya  yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di  daerah.  Penyerahan  wewenang  kepada  daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah sesuai dengan kepentingan  masyarakat  itulah  yang  dinamakan dengan desentralisasi atau otonomi daerah.
Pemekaran wilayah
merupakan pembentukan  wilayah  baru  dari  suatu  wilayah administratif, sebagai suatu proses penyelenggaraan  desentralisasi  dan  atau  otonomi daerah,  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat,  dan  pemerintah  daerah  diberi kesempatan untuk mewujudkan keinginan masyarakat  dan  pemerintah  daerah  itu  sendiri untuk  mengelolah  potensi  daerah,  efisiensi ekonomi  dalam  aktivitas-aktivitas  perencanaan, pengambilan  keputusan,  pengadaan  pelayanan masyarakat,  dan  pelaksanaan  pembangunan. Pemekaran  wilayah  berupa  pembentukan  daerah otonom  baru,  yang  mana  menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007  Bab  II, pembentukan  daerah  dapat  berupa  daerah provinsi  atau  daerah  kabupaten/kota,  yang  mana pada Ayat ke (2) pembentukan daerah kabupaten/kota  merupakan  pemekaran  dari  satu
kabupaten/kota  menjadi  dua  kabupaten/kota  atau lebih.
Kata  desentralisasi  seringkali  dianggap sebagai suatu obat mujarab dan malah mengandung suatu nilai dogmatis dalam memecahkan  masalah-masalah  hubungan  antara pemerintah  pusat  dengan  daerah.  Hal  ini disebabkan  karena  sistem  pemerintahan  yang terdesentralisasi dianggap sebagai suatu cara atau sistem  yang  dapat  mengembalikan  kekuasaan pada  bagian  terbawah  dari  suatu  sistem kemasyarakatan. Dengan demikian, desentralisasi sebagai  suatu  sistem  pemerintahan  mengandung makna demokratisasi pemerintahan.
Desentralisasi  merupakan  salah  satu  cara yang  dapat  dilakukan  untuk  membagi  kekuasaan ( division of power ). Pembagian kekuasaan secara teoritis  dapat  dilakukan  melalui  dua  cara,  yaitu: capital  division  of  power dan area  division  of power . Capital  division  of  power ,  merupakan pembagian  kekuasaan  sesuai  dengan  ajaran  trias politica dari Montesque, yaitu membagi kekuasaan  untuk  melaksanakan  undang  -undang (eksekutif),  kekuasaan  untuk  membuat  undang  - undang  (legislatif),  dan  kekuasaan  kehakiman (judikatif),  sedangkan areal  division  of  power dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu: desentralisasi  dan  dekosentrasi.  Desentralisasi merupakan  penyerahan  kekuasaan  secara  legal (yang  dilandasi  hukum)  untuk  melaksanakan fungsi tertentu atau fungsi tersisa kepada otoritas lokal  yang  secara  formal  diakui  oleh  konstitusi (Maddick, 1963 dalam Democrazy, Decentralitation,  and  Development,  Bombay: Asian Publishing House), sedangkan dekosentrasi merupakan  pendelegasian kekuasaan  untuk melaksanakan  fungsi-fungsi  tertentu  kepada  staf pemerintah pusat yang berada di luar kantor pusat (Maddick, 1963). 2
Desentralisasi  melahirkan  penguatan  baik dalam  bidang  finansial  maupun  legal  (dalam  arti mengatur  dirinya  sendiri,  mengambil  keputusan) dari  unit-unit  pemerintahan  daerah.  Dengan desentralisasi  maka  aktivitas-aktivitas  yang sebelumnya  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat secara  substansial  diserahkan  kepada  unit-unit pemerintah  daerah,  dan  dengan  demikian  berada di  luar  kontrol  pemerintah  pusat.  Karakteristik utama dari desentralisasi adalah 3 :
1. Adanya  unit  –  unit  pemerintahan  lokal  yang otonom,  independen,  dan  secara  jelas dipersepsikan  sebagai  tingkat  pemerintahan yang  terpisah  dengan  mana  otoritas  yang diberikan  kepadanya  dengan  hanya  sedikit
2 Maddick,  H.1963, Democrazy,    Decentralitation,  and Development . Bombay: Asian Publishing House.
3 Ibid
atau  malah  tanpa  kontrol  langsung  dari pemerintah pusat.
2. Pemerintah  lokal  yang  memiliki  batas-batas geografis  yang  jelas  dalam  mana  mereka melaksanakan  otoritas  dan  memberikan pelayanan publiik.
3. Pemerintah  lokal  yang  memiliki  status sebagai  koeporat,  dan  memiliki  kekuasaan untuk mengelola sumber daya yang dibutuhkan  untuk  melaksanakan  fungsi- fungsinya .
Dengan
demikian, desentralisasi melahirkan  daerah  otonomi.  Daerah  otonomi  itu sendiri  memiliki  beberapa  ciri,  di  antaranya adalah  berada  di  luar  hirarki  organisasi pemerintah  pusat,  bebas  bertindak,  tidak  berada di  bawah  pengawasan  langsung  pemerintah pusat,  mengandung  integritas  sistem,  memiliki batas-batas  tertentu  ( boundaries ),  serta  memiliki identitas.
Dari tujuan administratif, menurut Maddick (1963)    rasional  keberadaan  pemerintah  daerah adalah  untuk  mencapai  efisiensi  ekonomi  dalam aktivitas-aktivitas perencanaan, pengambilan keputusan, pengadaan pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan melalui desentralisasi. Tidak  ada  pemerintah  pusat  dari  suatu  negara yang besar yang dapat secara efektif menentukan apa  yang  harus  dilakukan  dalam  semua  aspek kebijakan  publik.  Demikian  pula  tidak  ada pemerintah  pusat  yang  dapat  secara  efektif mengimplementasikan  kebijakan  dan  program- programnya  ke  seluruh  daerah  secara  efisien. 4 Karena  itu  diperlukan  unit-unit  pemerintahan  di tingkat lokal yang kemudian diberikan kewenangan  untuk  menyelenggarakan  urusan tertentu  baik  atas  dasar  prinsip  devolusi  (di Indonesia  dikenal  dengan  prinsip  desentralisasi) maupun atas dasar prinsip dekonsentrasi.
Dua  jenis  pilihan  tersebut  (desentralisasi dan  dekonsentrasi)  tersebut  akan  memiliki implikasi  yang  sangat  berbeda  satu  sama  lain dalam penerapannya. Meskipun ada kecenderungan  pemerintah  berbagai  negara  di dunia  untuk  mengkombinasi  kedua  pilihan tersebut  secara  seimbang,  namun  tetap  saja terdapat  kecenderungan  bahwa  prinsip  yang  satu selalu  lebih  besar  dari  prinsip  yang  lain. Pendulum  desentralisasi  atau  dekonsentrasi  akan selalu  bergerak  kedua  sisi  tergantung  dari kebijakan  politik  dari  elit  pemerintah  suatu negara.
Secara  umum  terdapat  berbagai  alasan mengapa  desentralisasi  merupakan  suatu  pilihan dalam  sistem  pemerintahan  negara-negara  di
4 Bowman, M and Hampton, W.1983. Lokal Democraties : A Study in comparative Lokal Government . Melbourne: Longman.
dunia. Pertama, adanya anggapan bahwa desentralisasi pemerintahan mencerminkan pengelolaan  aspek-aspek  pemerintahan  dan kehidupan  sehari-hari  secara  lebih  demokratis. Melalui  desentralisasi  pemerintahan,  rakyat daerah diberi kesempatan yang lebih besar untuk menentukan keinginannya karena mereka memang  dianggap  lebih  mengetahui  apa  yang mereka  inginkan  dan  keadaan  daerahnya  sendiri. Dengan  demikian,  merekalah  yang  dianggap paling  pantas  untuk  menentukan  kebijaksanaan pembangunan daerahnya. Pada negara berkembang, pemerintah daerah dianggap mempunyai  kemampuan  yang  lebih  besar  dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  daerah dalam  proses  pembangunan.  Kedua,  karena adanya  berbagai  alasan  teknis  yang  dapat  dilihat dari  berbagai  segi  seperti  segi  ekonomis, geografis, etnis, budaya, dan sejarah. Panjangnya jalur  birokrasi  yang  harus  ditempuh,  mulai  dari perencanaan pembangunan, maupun pelaksanaan, membuat sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dinilai jauh lebih efisien. Hal ini karena  dengan  desentralisasi  dapat  dilakukan pemotongan  sejumlah  jalur  birokrasi  yang panjang  dan  tidak  perlu.  Dengan  demikian, desentralisasi dapat mengurangi adanya overload (kelebihan  beban)  dan  congestion  (pemusatan) administrasi dan komunikasi di tingkat pusat.
Paradigma  otonomi  daerah  muncul  seiring dikeluarkannya  UU  Nomor  22  Tahun  1999 Tentang Pemerintahan daerah dimana menjatuhkan  era  sentralitas.  Secara  sederhana otonomi  daerah  didefinisikan  sebagai a  freedom which  is  assumed  by  a  local  government  in  both making  and  implementating  its  own  decisions (Manwwod  P  1987  dalam  “Dilema  Otonomi Daerah”  Sudantoko  2003).  Dalam  konteks Indonesia  didefinisikan  sebagai  hak,  wewenang, dan  tanggung  jawab  daerah  untuk  mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagai penyempurnaan  atas  dikeluarkannya  UU  Nomor 22  Tahun  1999    maka  disusunlah  UU  baru  demi melengkapi UU yang telah ada terkait Pemerintahan Daerah yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004  dan  yang  lebih  dikenal  dengan  UU otonomi.  Otonomi  dalam  UU  Nomor  32  Tahun 2004 menggambarkan tenang kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah  diharapkan  mampu  meningkatkan  daya
saing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan  serta  potensi  dan  keanekaragaman daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (Penjelasan  UU  Nomor  32  Tahun 2004).
Otonomi  daerah  adalah  penyerahan  urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi  pemerintah.  Otonomi  daerah  sebagai salah  satu  paradigma  pembangunan  sarat  dengan permasalahan  dalam  setiap  pelaksanaannya. 5 Namun  ditengah  permasalahan  yang  timbul, otonomi  dirasa  memberikan  pemikiran  positif dalam  konteks  pengembangan  wilayah.  Terdapat beberapa dampak positif pemberlakukan otonomi yaitu 6 : 1. Otonomi memungkinkan terlaksananya bottom up planning secara signifikan.
2. Otonomi  daerah  mengikis  rantai  birokrasi yang  dirasakan  menghambat  pelayanan kepada masyarakat.
3. Otonomi  juga  akan  dapat  meberdayakan partisipasi  masyarakat  yang  lebih  besar dalam  pembangunan  sehingga  pembangunan akan  berjalan  sesuai  dengan  kebutuhan  di daerahnya.
Sejalan  dengan  pernyataan  di  atas,  Prof. Drs.  H.  A.  W  .  Widjaja  berpendapat  bahwa tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah 7 : 1. Menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menumbuhkan kemandirian daerahdan meningkatkan  daya  saing  daerah  dalam proses pertumbuhan.
Penerapan  otonomi  membuat  pemerintah daerah  sangat  aktif  dalam  menciptakan  sumber- sumber pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan  di  daerahnya.  Semakin  besar kemampuan  daerah  membiayai  pelaksanaan tugas-tugas  pemerintahan,  maka  daerah  tersebut mempunyai  kapasitas  yang  makin  besar  dalam mengembangkan program-program pembangunan  rakyat  diwilayahnya.  Diharapkan otonomi daerah menjadi langkah demi mewujudkan  kemandirian  wilayah  berbasis pemberdayaan lokal.
Dalam  UU  22/1999  pemberi  kewenangan otonomi  daerah  kepada  daerah  kabupaten,  dan daerah  Kota,  didasarkan  pada  asas  desentralisasi saja  dalam  wujud  otonomi  yang  luas,  nyata,  dan
5 H.  A.  W  .  Widjaja.  1994. Percontohan  Otonomi  Daerah  di Indonesia . Jakarta: PT Rineka Cipta.
6 H. Djoko Sudantoko. 2003. Dilema Otonomi Daerah . Yokyakarta: Penerbit Andi.
7 H.  A.  W  .  Widjaja.  1994. Percontohan  Otonomi  Daerah  di Indonesia . Jakarta: PT Rineka Cipta.
betanggung  jawab.  Kewenangan  otonomi  luas adalah keleluasaan
daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan  di  bidang  politik  luar  negeri, pertahanan,  keamanan,  peradilan,  moneter,  dan fiskal,  agama  serta  kewenangan  bidang  lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.  Di  samping  itu  keleluasaan  otonomi mencakup pula kewenangan  yang utuh dan bulat dalam  penyelenggaraan  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan, dan evaluasi.
Otonomi  nyata  adalah  keleluasaan  daeah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah   di bidang tertentu yang secara nyata ada  dan  diperlukan,  serta  tumbuh,  hidup  dan berkembang  di  daerah,  sedangkan  otonomi  yang bertanggung  jawab  adalah  berupa  perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian  hak  dan  kewenangan  kepada  daerah dalam  wujud  tugas  dan  kewajiban  yang  harus dipikul  oleh  daerah  dalam  mencapai  tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi,  keadian,  dan  pemerataan  serta pemeliharaan  hubungan  yang  serasi  antara  pusat dan  daerah  serta  antar  daerah  dalam  rangka menjaga  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia 8 .
Secara  teoritis,  pemberian  otonomi  kepada daerah  dilatarbelakangi  oleh  tujuan  politik, maupun  administratif  yang  ingin  dicapai  oleh pemerintah  suatu  negara.  Tujuan  politik  dari pemberian otonomi daerah adalah untuk menciptakan  kesadaran  masyarakat  sipil  ( civil consciousness )  dan  kedewasaan  politik  ( political maturity ) masyarakat melalui pemerintah daerah 9 .  Penyebaran  kedewasaan  politik  dapat dilakukan  melalui  partisipasi  masyarakat  dan melalui  pemerintahan  yang  responsif  yang  dapat mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat  lokal  ke dalam  kebijakan  yang  diambil  dan  bertanggung jawab kepada masyarakat.
Indikator  Pemberian  Otonomi  Daerah adalah merupakan variabel-variabel  pokok, penunjang dan khusus seperti berikut 10 :
A. Variabel pokok terdiri dari:
1. Kemampuan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)/Keuangan
8 Deddy  Supriady  Bratakusuma  &  Dadang  Solihin.  2002. Otonomi Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
9 Maddick,  H.  1963. Democrazy,    Decentralitation,  and Development. Bombay: Asian Publishing House.
10 H.  A.  W.  Widjaja.  2003. Titik  Berat  Otonomi  TK  II .  Rajawali Pers.
2. Kamampuan Aparatur
3. Kemampuan Partisipasi
4. Kemampuan Ekonomi 5. Kemampuan Demografi 6. Kemampuan Organisasi dan Administrasi B. Variabel penunjang yang terdiri dari:
1. Faktor Geografis
2. Faktor Sosial Budaya
C. Variabel khusus yang terdiri dari:
1. Sosial Politik
2. Pertahanan dan Keamanan
3. Penghayatan Keagamaan
Variabel-variabel  tersebut  diukur  melalui berbagai  indikator.  Melalui  pengukuran  ini  akan diketahui kemampuan untuk berotonomi masing- masing daerah tingkat II di seluruh Indonesia.
Pengkajian  atau  analisis  berbagai  aspek dalam  pembentukan  daerah  otonom  baru  yang bersifat  otonom  (yang  berasal  dari  pemekaran) didasarkan  pada  kebijakan  pemerintah  yang tertuang  baik  pada  UU  Nomor  22  Tahun  1999 yang  disempurnakan  menjadi  UU  Nomor  32 tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah maupun  PP  Nomor  78  Tahun  2007  tentang  Tata Cara
Pembentukan, Penghapusan, dan
Penggabungan Daerah. Sesuai  dengan syarat teknis, dalam Pasal 3
PP Nomor 78 tahun 2007 mengemukakan bahwa daerah dibentuk berdasarkan syarat-syarat
sebagai berikut:
1. Kemampuan ekonomi
2. Potensi daerah
3. Sosial budaya
4. Sosial politik
5. Kependudukan
6. Luas daerah
7. Pertahanan
8. Keamanan
9. Kemampuan keuangan
10. Tingkat kesejahteraan masyarakat 11. Rentang kendali bagi penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dua hal penting berkaitan dengan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  ialah: pertama ,  bagaimana  pemerintah  melakukannya, dan kedua , bagaimana dampaknya di  masyarakat dan daerah itu sendiri setelah pemekaran tersebut berjalan  selama  lima  tahun.  Untuk  pendekatan pertama  maka  aspek  yang  dikaji  adalah sejauhmana ‘input’ yang dimiliki oleh pemerintah  daerah  pemekaran  dapat  digunakan semaksimal  mungkin  dalam  rangka  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu, indikator  evaluasi  pada  tahap  input  pemerintah daerah ini ialah keuangan pemerintah daerah dan aparatur  pemerintah  daerah.  Kedua  sumberdaya
tersebut  sangat  dominan  pengelolaannya  oleh pemerintah daerah. Upaya peningkatan kesejahteraan  masyarakat  melalui  enam  cara  di atas  akan  sulit  direalisasikan  tanpa  adanya keuangan dan aparatur yang melaksanakannya.
Pendekatan  kedua  ialah  melihat  kondisi yang diterima oleh daerah dan masyarakat secara langsung,  baik  melalui  adanya  dampak  langsung pemekaran  daerah  maupun  adanya  perubahan sistem  pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu, evaluasi  ‘output’  akan  difokuskan  kepada  aspek kepentingan utama masyarakat dalam mempertahankan  hidupnya,  yakni  dari    sisi ekonomi.  Apabila  kondisi  ekonomi  masyarakat yang  terjadi  pada  masa  pemekaran  semakin membaik maka secara tidak langsung berpengaruh  kepada  akses  masyarakat  terhadap pelayanan  publik,  baik  pendidikan  maupun kesehatan.  Di  sisi  lain,  pelayanan  publik  juga mencerminkan sejauhmana kemampuan pemerintah  daerah  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat serta kondisi secara umum daerah itu sendiri.
Dengan  dasar  pemikiran  di  atas  maka dirumuskan kerangka konseptual evaluasi pemekaran  daerah  yang  difokuskan  pada  empat aspek  utama,  yakni  (a)  kependudukan  (b) perekonomian  daerah, (c) keuangan  daerah, serta (d)  pelayanan  publik.  Meskipun  banyak  aspek lain yang penting untuk dievaluasi namun karena keempatnya  sangat  strategis  dalam  penentuan arah  kebijakan  pada  fase  lima  tahun  setelah pemekaran  maka  pembatasan  fokus  evaluasi  ini penting untuk dilakukan. Keempat fokus evaluasi ersebut  saling  terkait  satu  sama  lain.  Secara teoritis,  pemekaran  daerah  mendorong  lahirnya pemerintahan  baru.  Untuk  menggerakkannya, dibutuhkan penduduk sebagai obyek pembangunan  dan  pelaksana  pembangunan, Dalam tugas menjalankan fungsi kepemerintahan,  aparatur  berwenang  untuk mengelola keuangan yang ada agar dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pelayanan publik serta mendorong  perekonomian  daerah.  Hal  ini  harus dilakukan  baik  melalui  belanja  aparatur  maupun belanja  modal.  Pada  akhirnya,  hal  ini  akan kembali  kepada  siklus  keuangan  daerah  melalui penerimaan  pajak  dan  retribusi  maupun  kembali ke  masyarakat  melalui  pelayanan  publik  yang diterimanya.
A. Faktor Kependudukan
Salah  satu  masalah  yang  perlu  mendapat perhatian  dalam  proses  pembangunan  adalah masalah  kependudukan  yang  mencakup  antara lain:    jumlah,  komposisi,  tingkat  kepadatan,  dan laju pertumbuhan penduduk. Penduduk merupakan  faktor  utama  yang  menentukan
ukuran  pemerintah  daerah.  Keadaan  geografis suatu  wilayah  akan  menetukan  karakteristik masyarakat, mata pencaharian maupun budayanya. Pertumbuhan penduduk akan menyebabkan peluasan permukiman yang berimplikasi  pada  aspek  ekonomi,  politik, administrasi,  maupun  cakupan  wilayah  kerja pemerintah daerah.
Sebuah  daerah  dapat  memenuhi  syarat untuk dimekarkan menjadi kota apabila terpenuhi indikator  kependudukan  yang  terbagi  dalam subindikator dengan tolok ukur sebagi berikut: a. Jumlah  penduduk  di  atas  rata-rata  atau  sama dengan  (≥r  positif)  jumlah  penduduk kecamatan  di    kabupaten/kota  yang  ada  di provinsi  yang  bersangkutan  dan  sekitarnya atau jumlah penduduk kota-kota pembanding (PP Nomor 78 Tahun 2007).
b. Kepadatan  penduduk  di  atas  rata-rata  (≥r positif)    kepadatan  penduduk  kecamatan  di kabupaten/kota  yang  ada  di  provinsi  yang bersangkutan  dan  sekitarnya,  atau  kepadatan penduduk  kota-kota  pembanding  (PP  Nomor 78 Tahun 2007)
c. Kepadatan  penduduk  per  kilo  meter  persegi sebanyak  5000  orang  untuk  sebuah  kota (BPS),  dan  atau  ≥  50  jiwa/ha  (Hasil penelitian Universitas Padjajaran (2000)) .

## B. Faktor Kemampuan Ekonomi
Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  digunakan  untuk  melihat  sejauh  mana kemampuan  daerah  (baik  pemerintah  maupun masyarakatnya) dalam menggali dan memanfaatkan  seluruh  sumber  daya  atau  faktor produksi (input) yang  ada  di  daerah  menjadi output (produk-produk barang dan jasa). Besaran PDRB  suatu  daerah  juga  menggambarkan  daya saing  suatu  daerah  terhadap  daerah  lainnya. Angka  PDRB  juga  memberikan  indikasi  tentang sejauh  mana  aktvitas  perekonomian  yang  terjadi pada  suatu  daerah  pada  periode  tertentu  telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat (Susanti dkk, 1995). Indikasi tersebut tersirat  dari  pertumbuhan  out  put  karena  pada dasarnya  aktivitas  ekonomi  adalah  suatu  proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output) yang pada gilirannya  nanti  akan  menghasilkan  aliran  balas jasa  terhadap  faktor  produksi  yang  dimiliki masyarakat. Dengan demikian adanya pertumbuhan output diharapkan akan meningkatkan  pendapatan  masyarakat  selaku pemilik  faktor-faktor  produksi  tersebut.  Suatu perekonomian dinamakan mengalami pertumbuhan  apabila  jumlah  balas  jasa  riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada
tahun  tertentu  lebih  besar  daripada  sebelumnya. Lebih  jauh,  untuk  mengetahui  ada  tidaknya peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  maka pertumbuhan  ekonomi  harus  dihitung  dengan PDRB  per  kapita  atas  dasar  harga  konstan. Sedangkan  PDRB  non  migas  per  kapita  adalah nilai  PDRB  non  migas  atas  dasar  harga  berlaku dibagi  dengan  jumlah  penduduk  di  suatu  daerah. Adapun pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan  nilai  PDRB  non  migas  atas  dasar harga  konstan  dari  suatu  periode/tahun  terhadap periode/tahun sebelumnya.
Sementara itu, kesenjangan atau ketimpangan  ekonomi  antar  wilayah  (daerah) dapat  dianalisis  dengan  menggunakan  metode Indeks  Williamson  (IW).  Untuk  menghitung indeks  kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah didasarkan  atas  PDRB  per  kapita,  atas  dasar harga  konstan  pada  kurun  waktu  tertentu.  PDRB atas  dasar  harga  konstan  dijadikan  variabel perhitungan karena menunjukan nilai riil. Kriteria pengukuran  kesenjangan  ekonomi  antar  daerah berdasarkan  metode  IW  adalah  antara  nol  dan satu.  Jika  nilai  IW  mendekati  nol  berarti  terjadi pemerataan  antar  daerah  (kecamatan).  Hasilnya jika  nilai  IW  mendekati  satu  menunjukan  bahwa terjadi kesenjangan ekonomi antar kecamatan.
Fokus  kinerja  ekonomi  untuk  mengukur mengukur  sejauh  mana  kinerja  ekonomi  daerah dalam  mendukung  penyelenggaraan  otonomi daerah  atau  pembentukan  daerahotonom  baru. Indikator  yang  akan  digunakan  sebagai  ukuran kinerja ekonomi daerah adalah:
1. Pertumbuhan PDRB non-migas (ECGI)
Indikator ini mengukur gerak
perekonomian  daerah  yang  mampu  menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.  Pertumbuhan  ekonomi  dihitung dengan menggunakan PDRB harga konstan 2000.
2. PDRB per kapita (WELFI)
Indikator ini mencerminkan tingkat
kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.
3. Rasio  PDRB  kabupaten  terhadap  PDRB propinsi (ESERI)
Indikator ini melihat seberapa besar tingkat perkembangan ekonomi di satu daerah dibandingkan  dengan  daerah  lain  dalam  satu wilayah  propinsi.  Semakin  besar  perannya dikorelasikan  dengan  perbaikan  pada  kinerja ekonomi.
4. Angka kemiskinan (POVEI) Pembangunan ekonomi seyogyanya
mengurangi tingkat kemiskinan yandiukur
menggunakan  head-count index, yaitu persentase jumlah orang miskin terhadap total penduduk.
Untuk mengetahui secara umum perkembangan  ekonomi  daerah  maka  dibuat Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator di atas. Untuk kabupaten/kota otonomi di tahun t.

## C. Faktor Kinerja Pelayanan Publik
Pembentukan  suatu  daerah  otonom  salah satunya perlu mempertimbangkan kriteria potensi daerah.  Setiap  daerah  memiliki  berbagai  potensi yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  bagi  upaya mempertahankan  standar  kesejahteraan  yang telah dicapai warganya maupun dapat dikembangkan untuk
meningkatkan kesejahteraan  atau  kehidupan  pada  taraf  yang lebih  baik.  Potensi  daerah  dalam  hal  ini  dapat berupa  penduduk  sebagai  sumber  tenaga  kerja, potensi  berupa  sarana  dan  prasarana  fisik, maupun  potensi  yang  berupa  kelembagaan  yang tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat. Keberadaan  potensi-potensi  tersebut  saat  ini (existing  condition) dapat  dianggap  sebagai modal dasar bagi daerah yang akan dibentuk.
Potensi  daerah  dapat  dibedakan  menjadi potensi  yang  bersifat  alamiah,  dan  potensi  yang bersifat  buatan.  Potensi  alamiah  terdiri  potensi sumber  daya  alam  (SDA),  dan  potensi  sumber daya  manusia (SDM). Potensi sumber  daya alam meliputi seluruh bumi, air, dan seluruh kekayaan alam  lainnya  beserta  apa  yang  terkandung  di dalamnya.  Sedangkan  potensi  sumber  daya manusia  meliputi  seluruh  aspek  yang  berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, baik aspek fisik  maupun  nonfisik.  Sementara,  potensi sumber  daya  buatan  meliputi  seluruh  hasil  usaha dan  kemampuan  manusia  baik  berupa  teknologi, sarana,  dan  prasarana,  produk  maupun  yang berupa  institusi  atau  organisasi  yang  hidup  di tengah-tengah masyarakat.
Atas  dasar  itu  identifikasi  potensi  daerah memiliki  cakupan  yang  sangat  luas,  meliputi potensi  tanah  beserta  seluruh  kandungan  isinya termasuk  letaknya,  kesuburannya,  serta  bahan- bahan  tambang  dan  mineral  yang  terdapat  di dalam  dan  di  atasnya,  potensi  sumber  daya manusia  yang  mencakup  seluruh  aspek  yang menetukan  kualitas  sumber  daya  manusia  itu sendiri,  baik  dari  segi  fisik,  maupun  non  fisik, serta  potensi  sumber  daya  buatan  yang  berupa berbagai  sarana  dan  prasarana,  teknologi,  dan organisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat.
Pelayanan publik  merupakan satu hal  yang erat  kaitannya  dengan  pemekaran  daerah. Diharapkan  dengan  pemekaran  daerah  dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat salah satunya
melalui  peningkatan  dan  pemerataan  pelayanan publik termasuk bidang kesehatan dan pendidikan.  Dari  sini  jelas  bahwa  pembangunan fasilitas  publik  di  satu  sisi  seyogyanya  dibarengi oleh peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan  itu  sendiri  sehingga  dapat  secara optimal dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

## D. Faktor kemampuan keuangan
Aspek  keuangan  merupakan  salah    satu dasar  kriteria  untuk  dapat  mengetahui  secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Kaho, 1998: 124). Kemampuan  daerah  yang  dimaksud  adalah sampai  seberapa  jauh  daerah  dapat  menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai  kebutuhan  daerah  tanpa  harus  selalu menggantungkan  diri  pada  bantuan  dan  subsidi dari  pemerintah  pusat.  Selain  itu,  salah  satu kriteria  penting  untuk  mengetahui  secara  nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga adalah kemampuan  self- supporting    dalam  bidang  keuangan.  Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keuangan merupakan  faktor  penting  dalam  mengukur tingkat  kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan otonominya.
Kemampuan  keuangan  suatu  daerah  dapat dilihat  dari  besar  kecilnya  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  diperoleh  daerah  yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian  otonomi  daerah  yang  lebih  besar kepada  daerah.  PAD  selalu  dipandang  sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada  pusat. Pada prinsipnya  semakin  besar  sumbangan  PAD kepada  APBD  maka akan  menunjukkan semakin kecil  ketergantungan  daerah  kepada  pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab.
Insukindro  dkk.  (1994:  1)  mengemukakan bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dapat dipandang  sebagai  salah  satu  indikator  atau kriteria  untuk  mengukur  tingkat  ketergantungan suatu    daerah  kepada  pemerintah  daerah.  Pada prinsipnya,  semakin  besar  sumbangan  PAD kepada  APBD  akan  menunjukkan  semakin kecilnya  tingkat  ketergantungan  daerah  kepada pemerintah daerah.
Parameter keuangan daerah yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
1. DOF (Derajat Otonomi Fiskal)
DOF  adalah  Besar  kecilnya  kemampuan keuangan  suatu  daerah  dalam  memberikan  suatu kontribusi terhadap realisasi penerimaan daerah.
2. RDAU (Rasio Dana Alokasi Umum) RDAU  adalah  Tingkat  penyaluran  dana yang  harus  di  alokasikan                pemerintah  pusat kepada suatu daerah guna menunjukan kemandirian  keuangan  daerah  dalam  membiayai urusan pemerintah.
3. Indek Kemampuan Rutin (IKR) IKR adalah Suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan keuangan  dalam  potensi    suatu  daerah  dalam membiayai belanja rutin.
4. Rasio Ketergantungan
Rasio  ketergantungan  adalah    Tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap alokasi  dana  bantuan  dari  pemeritah  pusat memperlihatkan kesiapan daerah dalam menggali sumber  dana  potensi  lokal  yang  terkandung  di dalamnya.
Rumus  perhitungan  untuk  parameter- parameter  di  atas  berdasarkan  pada  Manual Administrasi  Keuangan  Daerah  dari  Departemen Dalam Negeri tahun 1991.
Jadi pemekaran wilayah merupakan kesiapan  suatu  daerah  untuk  menyelenggarakan desentralisasi  atau  otonomi  daerah  melalui pembentukan  derah  administratif  baru  yang mempuang kemampuan dalam bidak kependudukan,  bidang  ekonomi,  keuangan,  dan memiliki  potensi  daerah  yang  berimbas  pada kualitas pelayanan publik.

## METODE PENELITIAN
Ruang lingkup lokasi kajian dalam penelitian  ini  adalah  lokasi  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, yang  direncanakan masuk dalam calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kota  Maumere  yang  direncanakan  terdiri  dari lima kecamatan antara lain:
1. Kecamatan Alok
2. Kecamatan Alok Barat
3. Kecamatan Alok Timur
4. Kecamatan Nelle, dan
5. Kecamatan Kangae
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam kajian  ini  adalah  evaluatif  dangan  pendekatan kuantitatif,  yang  membandingkan  faktor  dan indikator  yang  sama  antara  calon  daerah  otonom dengan  daerah  induknya,  dan  daerah-daerah  lain dalam  satu  provinsi  atau  dengan  daerah-daerah otonom lainnya di wilayah Indonesia.
Pengkajian  terhadap  berbagai  faktor  dan indikator-indikator  menggunakan  macam  metode analisis, yaitu:
A. Analisis Kepadatan Penduduk
Kepadatan penduduk, yaitu jumlah
penduduk  yang  menempati  tiap  satuan  luas
wilayah.  Satuan  luas  wilayah  yang  umumnya digunakan adalah kilometer persegi (Km 2 ).
Kepadatan penduduk aritmatik, yaitu jumlah  rata-rata  penduduk  yang  menempati wilayah  seluas  satu  kilometer  persegi  (1  Km 2 ).
Angka  kepadatan  penduduk  inilah  yang  sering kita  jumpai  dan  hanya  disebut  kepadatan penduduk saja.
Kemuadian  dari  hasil  perhitungan  tersebut akan  dikaji  apakah  kepadatan  penduduk  calon daerah otonom memenuhi syarat untuk membentuk kota otonom. Dengan cara membandingkan  tingkat  kepadatan  penduduk calon  kota  dengan  kabupaten  induk  atau kota/kabupaten  seprovinsi,  dan  atau  dengan daerah otonom baru yang sejenis.

## B. Pertumbuhan Penduduk
Analisis  tingkat  pertumbuhan  penduduk  di sini untuk melihat sejauh mana laju pertumbuhan penduduk  di  calon  Kota  Maumere,  dan Kabupaten  Induk.  Pertumbuhan  penduduk  akan menyebabkan peluasan permukiman yang berimplikasi  pada  aspek  ekonomi,  politik, administrasi,  maupun  cakupan  wilayah  kerja pemerintah daerah.
Setelah
melakukan perhitungan pertumbuhan  penduduk,  kemudian  dilakukan perbandingan  dengan  rata-rata  pertumbuhan provinsi.

## C. Analisis Kemampuan Ekonomi
Dalam  analisis  pola  spasial  berdasarkan kriteria ekonomi adalah:
1. Indeks Williamson
Untuk  mengukur  ketimpangan  ekonomi dilakukan  analisis  dengan  menggunakan  Indeks Williamson (Bappenas, dan UNDP) Rumus untuk menghitung Indeks Williamson adalah: 2. Kinerja Ekonomi Daerah Untuk mengetahui secara umum
perkembangan  ekonomi  daerah  maka  dibuat Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator di atas (Bappenas, dan UNDP) .
3. Indeks  Pelayanan  Publik    ( Bappenas,  dan UNDP)
Untuk  mengetahui  secara  komprehensif kinerja pelayanan publik ini maka dibuat  Indeks Pelayanan  Publik  (PPI)    yang  pada  prinsipnya adalah  rata-rata  dari  keempat  indikator  di  atas. Untuk  kabupaten  i  di  tahun  t,  indeks  ini  secara formal dirumuskan sebagai berikut:
Keterangan : PPI :  Indeks Pelayanan Publik
BEFI  :  Rasionya  dibedakan  antara  tingkat pendidikan dasar SD dan SMP AEFI  :  Rasionya  dibedakan  antara  tingkat pendidikan tingkat lanjutan SLTA BETI  :  Rasio  siswa  per  guru  tingkat pendidikan  dasar SD dan SMP
AETI  :  Rasio siswa per guru tingkat lanjutan SLTA. PHOI  :  Ketersediaan tenaga kesehatan
dinyatakan  dalam  rasio  terhadap  10 ribu penduduk (jumlah ini digunakan untuk mendekatkannya dengan skala kecamatan).  Tenaga  kesehatan  yang dimaksud  adalah  dokter,  tenaga paramedis dan pembantu paramedis. PRQI  :  Indikator  ini  menyangkut  besarnya persentase  panjang  jalan  dengan kualitas  baik,  terhadap  keseluruhan panjang ruas jalan di kabupaten yang bersangkutan.
4. Analisis Ratio Keuangan Daerah Dalam analisis ini dilakukan perhitungan:
a. Mengukur  tingkat  pertumbuhan  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Untuk menghitung pertumbuhan nilai PAD dan  APBN  dilakukan  melalui  metode  rata-rata tahunan (Widodo, 1990: 30).
Keterangan : TP PADt  : Tingkat  pertumbuhan  pendapatan Asli Daerah. PADt : Pendapatan  Asli  Daerah  tahun berjalan. PADt-1 : Pendapatan  Asli  Daerah  tahun sebelumnya.
b. Mengukur  Derajat  Ekonomi  Fiskal  (DOF)
Kabupaten Sikka (Depdagri, 1991) PADt DOF = x 100% TPDt Keterangan : DOF :  Derajat Otonomi Fiskal
PADt  :  Pendapatan Asli Daerah tahun t TPADt  :  Total Pendapatan Asli Daerah tahun t
Mengukur  besarnya  Ratio  Dana  Alokasi Umum  (RDAU)  terhadap  APBD  Kabupaten Sikka (Depdagri, 1991).
Keterangan :
RDAU : Ratio Dana Alokasi Umum
DAU : Dana Alokasi Umum APBD : Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah
c. Menghitung Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Sikka untuk  mengukur  kontribusi
PAD terhadap belanja rutin dan pembangunan (Depdagri, 1991).
d. Menghitung  Ratio  Ketergantungan  keuangan daerah  terhadap  dana  dari  pusat  membiayai belanja daerah (Depdagri, 1991).
Skoring  dan  pembobotan  merupakan  tahap akhir  dari  analisis  yang  akan  dilakukan  dalam studi  ini.  Skoring  dan  pembobotan  dilakukan berdasarkan  masing-masing  variable  yang  telah dilakukan  pada  awal  penelitian.  Skoring  yang diberikan  pada  setiap  indicator  menggunakan Rating  Scale. Skala  ini  mengukur  data  mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif (Sugiyono, 2008).  Pemberian  score  dilakukan  dengan interval 1-5 di mana skor 5 masuk dalam kategori sangat  mampu,  skor  4  untuk  kategori  mampu, skor  3  untuk  kurang  mampu,  skor  2  untuk kategori tidak  mampu, dan skor 1 untuk kategori sangat tidak mampu. Pembagian skoring menjadi 5 kelas dilakukan dengan tujuan untuk memperketat  interval  nilai  titik  di  atas  dan  titik bawah agar jarak antar nilai tidak terlalu jauh.
Untuk  kriteria  skoring  ini  menggunakan metode  perbandingan  dengan  persentase  total sebesar  100%  maka  nilai  persentase  tersebut disesuaikan  dengan  jumlah  kelas  yang  ada dengan  selisih  persentase  pada  masing-masing skor  sama.  Dengan  melihat  kesamaan  skor  yang diberikan   maka parameter besaran/nilai rata-rata
pembanding  dan  besaran  jumlah  kuota  sebagai dasar untuk pemberian skor.
Untuk pembobotan masing-masing variabel digunakan metode Analytical Hierarchy Proccess (AHP)  di  mana  akan  diminta  pendapat  para  ahli yang  berkompeten  di  bidang  pengembangan wilayah  dan  pemekaran  terkait  urutan  bobot masing-masing  variabel.  Pendapat  para  ahli terkait  tingkatan  sub-sub  variabel  yang  dirasa mempunyai  pengaruh  terhadap  studi  kesiapan pembentukan kota otonom Maumere.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  analisis  kepadatan  penduduk  dapat diketahui  bahwa  tingkat  kepadatan  penduduk calon Kota Maumere berada di urutan ketiga dari kota-kota  pembanding  sejenis,  dengan  tingkat kepadatan  penduduk  sebesar  450,2  Jiwa  /  km, atau 100,5 % di atas rata-rata kota otonom sejenis yang  ada  di  Indonesia,  atau  dengan  kata  lain, calon  Kota  Maumere  masih  memiliki  tingkat kepadatan  penduduk  yang  seimbang  dan  efektif dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Sesuai  dengan  data  Bank  Dunia    rata-rata pertumbuhan  penduduk  di  Indonesia  sampai dengan  tahun  2009  adalah  1%.  Hal  ini menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk  di  calon  Kota  Maumere  di  atas  rata- rata pertumbuhan penduduk di Indonesia.
Dari  analisis  pertumbuhan  penduduk  , dapat  diketahui  bahwa  pertumbuhan  penduduk calon  Kota  Maumere  adalah  3%  pada  tahun 2009,  jadi  sedangakan  total  pertumbuhan Provinsi NTT, yaitu 2% maka dapat disimpulkan bahwa  pertumbuhan  penduduk  calon  Kota Maumere  adalah  150%  dari  pertumbuhan provinsi.
Dari  analisis  indeks    kemampuan  ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat kita lihat bahwa, calon Kota Otonom Maumere menempati urutan  kedua  dari  21  kabupaten/kota  dengan kategori  sedang.  Hal  ini  menunjukan  bahwa kinerja  ekonomi  daerah  calon  Kota  Maumere cukup baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota  lainnya  yang  ada  dalam  satu provinsi, dimana tingkat PDRB nonmigas, PDRB per kapita, dan ratio PDRB calon Kota Maumere terhadap  PDRB  Provinsi  NTT  cukup  tinggi dengan angka penduduk miskin yang rendah.
Bentuk  kemandirian  daerah  dapat  pula dilihat  dari  kemampuan  keuanan  daerah  dalam hal  ini  adalah  APBD.  APBD  menggambarkan secara  lengkap  tentang  tingkat  kemampuan daerah  dari  aspek  keuangan,  baik  itu  sektor pendapatan, maupun pengeluaran.
Pengukuran  pertumbuhan  PAD  dalam analisis  ini  dilakukan  perhitungan  pertumbuhan
PAD  dari  calon  Kota  otonom  Maumere,  melalui data kontribusi penerimaan dari setiap kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere terhadap keseluruhan  PAD  Kabupaten  Sikka  sebagai kabupaten induk.  Untuk lebih jelasnya dapat kita perhatikan dari tabel analisis berikut.
Penurunan dan kenaikan yang tidak merata tiap tahunnya dikarenakan adanya krisis ekonomi secara  makro  dimana  tingkat  inflasi  menjadi tinggi sehingga harga barang dan jasa melambung  tinggi.  Daya  beli  masyarakat  relatif rendah  yang    berakibat  kegiatan  ekonomi menjadi  tidak seimbang.
Hasil  perhitungan  DOF  di  calon  Kota Maumere  menunjukan  pertumbuhan    DOF  pada tahun  2005  mengalami  peningkatan,  yaitu sebesar  66,78%    kemudian  pada  tahun  2006 mengalami  peningkatan  sebesar  72,77%  akan tetapi  pada  tahun  2008  terjadi  penurunan  yaitu menjadi    66.21%,  kemudian  pada  tahun  2008 kembali mengalami peningkatan menjadi 67,80%,  setelaha  itu  kembali  menurun  pada tahun  2009  menjadi  41,40%.  Hal  ini  terjadi karena  peranan  PAD  sangat  kecil,  sementara TPD terus mengalami kenaikan untuk mengimbangi  belanja  daerah.  Akan  tetapi  secara keseluruhan  DOF  dari  tahun  2005-2009  masih dalam  kategori sangat baik,kemudian pada tahun 2009  yang  menurun  menjadi  baik.  Akan  tetapi rata-rata  pertumbuhan  pertahun  masih  dalam kategori  sangat  baik  dengan  nilai  rata-rata 62,99%.
Berdasarkan  analisis  dapat  kita  perhatikan bahwa nilai IKR Kabupaten calon Kota Maumere mengalami  kenaikan  pada  tahun  2005-2006 ,yaitu pada tahun 2005 IKR berjumlah 453.12% , kemudian pada tahun 2006 mengalami peningkatan  menjadi  480,77%,  yang  selanjutnya terus  menurun  dari  tahun  2008  sampai  dengan tahun  2009  mencapai  288,  32%.  Apabila  secara keselururuhan dapat dinyatakan bahwa Kabupaten  Sikka  mampu  menambah  indeks Kemampuan  rutin  dengan  rata  –rata  sebesar 370.28%    pertahunnya.  Sehingga  masuk  dalam kategori  “Sangat  Baik”  :  Karena  IKR  membuat kemampuan dan potensi daerah dalam membiayai belanja rutin berkembang pesat.
Dari  hasil  analisis    pada  menunjukkan bahwa  Rasio  Ketergantungan  (RK)  calon  Kota Maumere  pada  tahun  2005-2006  semakin menurun dari 85,15% menjadi 85,15%, kemudian menjadi
160,97% karena tingkat ketergantungannya semakin besar. Namun, setelah  itu  mengalami  peningkatan  lagi,  yaitu terjadi penurunan besaran prosentasi ketergantungan pada tahun 2008 sebesar 149,89%,  dan    pada  tahun  2009  menjadi
146,05%,  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  140  % pertahunnya.  Namun  demikian,  jika  melihat kecendrungan  di  atas  maka  pemerintah  daerah mempunyai potensi yang besar untuk memperkecil  tingkat  ketergantungan  dengan pemerintah pusat. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah  daerah  sudah  dapat  mengelola dananya dengan baik jadi tidak terlalu tergantung dengan pemerintah pusat.
Indeks Pelayanan Publik merupakan perhitungan  tingkat  pelayanan  publik  di  setiap kecamatan dengan menggunakan tolok ukur yang telah dijabarkan atau dianalisis di atas seperti:
a. Ratio  Siswa  Sekolah  Dasar  Per  Sekolah (BEFI)
b. Ratio Siswa Sekolah Menengah Per Sekolah (AEFI)
c. Ratio Siswa Sekolah Dasar Per Guru (BETI)
d. Ratio  Siswa  Sekolah  Menengah  Per  Guru (AETI)
e. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan (PHFI)
f. Ketersediaan Tenaga Kesehatan (PHOI)
Indeks  pelayanan  publik  digunakan  untuk melihat  sejauh  mana  tingkat  pelayanan  publik kecamatan-kecamatan  dalam  Kabupaten  Sikka, dan  melihat  posisi  kecamatan-kecamatan  yang masuk  dalam  calon  Kota  Maumere  di  antara kecamatan-kecamatan lainnya.
Analisis  menunjukan  posisi  kecamatan- kecamatan  yang  masuk  dalam  calon  Kota Maumere  menepati  posisi  atau  kedudukan dengan  indeks  pelayanan  publik  yang  tinggi  ada dua  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Alok  dan  Alok Timur, sedangkan yang memiliki indeks pelayanan publik sedang  yaitu Kecamatan Nelle, sedangkan  dua  kecamatan  memiliki  indeks pelayanan  publik  rendah  dan  cukup.  Hal  ini menunjukan  belum  meratanya  dan  optimalnya tingkat pelayanan publik di calon Kota Maumere.
Setelah  melakukan  analisis  kesiapan  setiap indikator,  serta  pembobotan  dengan  AHP  makan selanjutnya adalah penilaian tingkat kemampuan/kesiapan  maumere  menjadi  kota otonom.
Dari  hasil  penilaian  kesiapan  Maumere menjadi kota otonom di atas total nilai akhir dari kesemua  indikator  adalah  289,9    sehingga  Kota Maumere dinilai “kurang mampu” untuk menjadi kota otonom.

## KESIMPULAN
Kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan, demikianpun  berkaitan  dengan  penyelenggaraan otonomi  daerah.  Dalam  analisis  sub  indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan Maumere  menjadi  kota  otonom  adalah  tingkat
kepadatan penduduk  dan pertumbuhan penduduk di  mana  tingkat  kepadatan  penduduk  calon  Kota Maumere  dalam  kurun  waktu  tiga  tahun mengalami  peningkatan  dan  di  tahun  2009 menempati urutan ke-2 jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain dalam  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  (NTT)  setelah  Kota  Kupang sebagai  Kota  Administrasi  satu-satunya  di  NTT yang merupakan ibu kota provinsi NTT.
Kepadatan  penduduk  calon  Kota  Maumere (jika  dibandingkan  dengan  kota-kota  otonom baru yang sejenis di Indonesia (Kota Bima, Kota Palopo,  dan  Kota  Tual)  tingkat  kepadatan penduduknya  berada  di  atas  rata-rata.  Berarti, jika  ditinjau  dari  tingkat  kepadatan  penduduk, kepadatan penduduk calon Kota Maumere berada pada  posisi  105  %    jika  dibandingkan  dengan rata-rata  kota/kabupaten  kota  -kota  otonom  baru sejenis.
Selanjutnya,  jika  ditinjau  dari  aspek pertumbuhan penduduk, hasil analisis menunjukan bahwa pertumbuhan penduduk calon Kota  Maumere  jika  dibandingkan  dengan pertumbuhan  penduduk  kota/kabupaten  lain  di NTT  berada  di  urutan  kedua  dengan  total pertumbuhan positif (3%) dan berada di atas rata- rata  pertumbuhan  Provinsi  NTT  (2%)  dalam kurun  waktu 3 tahun terakhir. Maka jika ditinjau dari  aspek  pertumbuhan  penduduk  calon  Kota Maumere  masih  berada  pada  prosentasi  150% jika  dibandingkan  dengan  kota/kabupaten  dalam satu provinsi.
Dari prosentasi tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk calon Kota Maumere  diketahui  bahwa  aspek  kependuduk Kota  Maumere  sangat  siap  dalam  mendukung terbentuknya kota otonom.
Kemampuan  ekonomi  merupakan  salah satu  faktor  penting  dan  berpengaruh  terhadap arah dan kesuksesan dalam pembangunan daerah. Dalam  analisis  kemampuan  ekonomi  dilakukan penilaian  terhadap  ketimpangan  ekonomi  dan kinerja  ekonomi  daerah.  Dimana  peran  PDRB sangat  besar.  PDRB  menjadi  tolok  ukur ketimpangan  maupun  kinerja  ekonomi  suatu wilayah.
Tingkat  ketimpangan  antar  kecamatan  di Kabupaten  Sikka  tidak  ada  ketimpangan  yang signifikan, dilihat dari pendapatan per kapita dan penduduk  kecamatan,  rata-rata  setiap  kecamatan mempunyai  tingkat  kemampuan  yang  sama, demikian pun dengan kecamatan-kecamatan yang masuk  dalam  calon  Kota  Maumere.    Nilai  dari tingkat ketimpangan calon Kota Maumere adalah 0,188  maka  dianggap  tingkat  ketimpangan rendah, sehingga mampu mendukung
penyelenggaraan otonomi daerah, atau pemekaran wilayah.
Selanjutnya,  kinerja  ekonomi  daerah  yang menjadi salah satu sub indikator dalam mengukur kemampuan  ekonomi  daerah.  PDRB  nonmigas (ECGI), PDRB per kapita (WELFI), ratio PDRB kabupaten terhadap provinsi (ESERI), dan angka kemiskinan  (POVEI)  sangat  mempengaruhi tingkat  kinerja  ekonomi  wilayah.  Hasil  analisis menunjukan kinerja ekonomi kecamatan di calon Kota  Maumere  menempati  urutan  teratas  dan masih  berada  di  atas  rata-rata  kinerja  ekonomi Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk.
Sedangkan,  jika  dibandingkan  dengan kota/kabupaten  dalam  satu  provinsi,  indeks  atau tingkat  kinerja  ekonomi  daerah  calon  Kota Maumere  berada  pada  urutan  keempat  dari  21 kota/kabupaten  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur,  bahkan  berada  di  atas  Kabupaten  Sikka sebagai kabupaten induk.
Bentuk  kemandirian  daerah  dapat  pula dilihat  dari  kemampuan  keuanan  daerah  dalam hal  ini  adalah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD).  APBD  menggambarkan  secara lengkap  tentang  tingkat  kemampuan  daerah  dari aspek  keuangan,  baik  itu  sektor  pendapatan, maupun pengeluaran.
Dalam analisis kemampuan keuangan calon Kota  Maumere,  dilakukan  analisis  tingkat pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  (TP  PAD), pertumbuhan  APBD,  Derajat  Otonomi  Fiskal (DOF),  Ratio  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) terhadap  APBD,  Indeks  Kemampuan  Rutin (IKR), dan ratio ketergantungan.
Tingkat  pertumbuhan  PAD  menunjukan sejauh  mana  kemampuan  keuangan  suatu  daerah dari aspek pendapatan, dan bagaimana peningkatan  kemampuan  tersebut.  Jika  meninjau hasil  analisis  dapat  diketahui  bahwa  bahwa pertumbuhan  PAD  calon  Kota  Maumere  dari tahun  2006  mengalami  peningkatan  dan  masuk kategori  “sangat  baik”,  namun  semenjak  tahun 2007  sampai  2009,  pertumbuhannya  relatif menurun  dan  pada  tahun  terakhir  masuk  dalam kategori  “kurang”.  Sama  halnya  dengan Kabupaten  Sikka  sebagai  kabupaten  induk. Artinya  jika  ditinjau  dari  pertumbuhan  PAD calon Kota Maumere kurang mampu, atau kurang siap.
Selanjutnya,  pertumbuhan  APBD,  dapat kita  ketahui  bahwa  calon  Kota  Maumere memiliki tingkat pertumbuhan  APBD  yang  sama dengan  Kabupaten  Sikka,  sebagai  kabupaten induk,  yaitu  pada  tahun  2006  (61,48%)  masuk kategori  “sangat  baik”,  dan  turun  drastis  pada tahun 2007 (14,86 %) masuk kategori “ kurang”, dan  kembali  naik  pada  tahun  2008  (22,86%)
dengan  kategori  “cukup”,  dan  menurun  drastis pada  2009  (5,90%),  dengan  kategori  “sangat kurang”. Artinya dari aspek pertumbuhan APBD, calon Kota kurang siap.
DOF  adalah  besar  kecilnya  kemampuan keuangan  suatu  daerah  dalam  memberikan  suatu kontribusi  terhadap  realisasi  penerimaan  daerah. Jika  dilihat  dari  analisis  DOF  calon  Kota Maumere  dapat  kita  lihat  bahwa  Kota  Maumere memiliki  DOF  dari  2005  samapai  2008  dengan kategori  “sangat  baik”  dan  pada  tahun  2009 sedikit menurun menjadi “baik” tapi dengan rata- rata masih dalam kategori “sangat baik”.
Selanjutnya,  Ratio  Dana  Alokasi  Umum terhadap  APDB  (RDAU)  yang  adalah  tingkat penyaluran  dana  yang  harus  dialokasikan pemerintah  pusat  kepada  suatu  daerah  guna menunjukan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai  urusan  pemerintah.  Analisis  RDAU Kota  Maumere  selama  lima  tahun  dari  tahun 2005 sampai 2009 menunjukan bahwa calon kota memiliki  RDAU  yang  masuk  dalam  kategori “sangat kurang”. Namun, grafik menunjukan dari tahun  ke  tahun  mengalami  penurunan.  Hal  ini memberi  nilai  positif  terhadap  perkembangan tingkat  kemandirian  calon  Kota  Maumere  ke depan.
IKR merupakan  suatu  ukuran  yang menggambarkan sejauh mana kemampuan keuangan  dalam  potensi  suatu  daerah  dalam membiayai  belanja  rutin.  Di  mana  IKR  ini dipengaruhi  oleh  PAD,  DAU,  bagi  hasil  dan belanja rutin. Untuk Kota Maumere, analisis IKR menunjukan  nilai  positif  dan  dari  tahun  2005- 2009  masuk  dalam  kategori  “sangat  baik”, walaupun  terjadi  sedikit  penurunan  demikianpun jika  dibandingkan  dengan  Kabupaten  Sikka sebagai kabupaten induk.
Yang paling terakhir dari analisis kemampuan keuangan adalah
Ratio
Ketergantungan  (RK)  yang  merupakan  tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap lokasi  dana  bantuan  dari  pemerintah  pusat, memperlihatkan kesiapan daerah dalam menggali sumber  dana  potensi  lokal  yang  terkandung  di dalamnya.  Adapun  dari  analisis  dapat  diketahui bahwa ratio ketergantungan calon Kota Maumere terhadap pemerintah pusat tinggi sehingga masuk dalam kategori “sangat kurang”.
Aspek utama keempat  yang menjadi fokus evaluasi  ini  adalah  kinerja  pelayanan  publik pemerintah daerah. Analisis akan dibagi ke dalam tiga bagian: pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Tingkat
Pelayanan Publik
merupakan  faktor  yang  mempunyai  peranan cukup  besar  dalam  mempengaruhi  tingkat
kesiapan  suatu  daerah  dalam  penyelenggaraan otonomi daerah atau pemekaran.
Dari  hasil  analisis  diketahui  bahwa  tingkat pelayanan  publik  dari  aspek  pendidikan  yang terdiri  dari  ratio  jumlah  siswa  terhadap  jumlah sekolah  diketahui  bahwa  calon  Kota  Maumere jika  dibandingkan  dengan    Kabupaten  Sikka memiliki ratio siswa terhadap sekolah yang lebih tinggi.  Tingginya  ratio  menunjukan  rendahnya efektifitas  daya  tampung  sekolah.  Selanjutnya ratio  jumlah  siswa  terhadap  ketersediaan  tenaga pengajar,  efektifnya  adalah  semakin  sedikit jumlah siswa per guru menunjukan proses belajar mengajar  berjalan  secara  efektif.  Dari  analisis diketahui  bahwa  ratio  jumlah  siswa  per  guru  di calon  Kota  Maumere  memilki  ratio  yang  lebih tinggi  jika  dibandingkan  dengan  Kabupaten induk,  sehingga  kurang  efektif  proses  belejar mengajar  jika  di  bandingkan  dengan  kabupaten induk.
Selain  pendidikan  yang  menjadi  ukuran pelayanan  publik  adalah  ketersediaan  tenaga kesehatan  dan  fasilitas  kesehatan.  Evaluasi terhadap ketersediaan tenaga kesehatan menggunakan  rasio  tenaga  kesehatan  termasuk dokter,  paramedis  dan  tenaga  non  paramedis untuk setiap 10.000 penduduk. Analisis menunjukan  bahwa  tingkat  ketersediaan  fasilitas kesehatan  di  calon  Kota  lebih  tinggi  dari Kabupaten  Sikka  sebagai  kabupaten  induk. Demikian  pun  dengan  ketersediaan  fasilitas kesehatan.
Selanjutnya  untuk  kualitas  infrastruktur yang  ditinjau  dari  prosentasi  jalan  dengan kualitas  baik,  data  menunjukan  60%  jalan  di calon  kota  berkondisi  baik,  artinya  kualitasnya baik.
Dari  semua  analisis  per  indikator,  proses akhir  penilaian  kesiapan  Maumere  menjadi  kota otonom,  adalah  dengan  proses  analisis  hirarki (AHP). AHP ini digunakan untuk melihat tingkat prioritas setiap indikator dan sub indikator, sesuai dengan  masukan  para  ahli  yang  telah  dinilai konsistensinya.
Dari  hasil  penilaian  kesiapan  Maumere menjadi kota otonom di atas total nilai akhir dari kesemua  indikator  adalah  289,9    sehingga  Kota Maumere dinilai “kurang mampu” untuk menjadi kota otonom.

## SARAN
Bertolak  dari  kesimpulan  yang  ada  maka saran yang perlu diperhatikan antara lain:
a. Bagi Pemerintah
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui bahwa Maumere kurang siap untuk  menjadi kota otonom,  namun pemerintah  diharapkan agar bisa
berusaha  meningkatkan  segala  kekurangan, khususnya dalam bidang keuangan perlu dilakukan  upaya  peningkatan  pendapatan  asli daerah  agar  pertumbuhannya  meningkat  dan berimbas  pada  pertumbuhan  APBD  yang  positif yang  berimbas  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  dan  penyelenggaraan  pembangunan di Kota Maumere.
Selain  itu,  tingkat  pelayanan  pelayanan publik  melalui  peningkatan  penyediaan  fasilitas pendidikan  dan  tenaga  pengajar,  sehingga  lebih efektif  dalam  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat.
b. Bagi Masyarakat
Masyarakat  diharapkan  aktif  dalam  setiap sosialisasi dan kontrol terhadap kesiapan pemerintah  dalam  merealisasikan  kebijakan pemekaran.  Selain  itu,  aktif  dalam  memberikan ide, atau gagasan terkait dengan keinginan untuk menjadi  satu  daerah  otonom  karena  masyarakat merupakan objek dari pembangunan.
c. Bagi Akademisi
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  hanya mengkaji  beberapa  aspek  dengan  menggunakan beberapa pendekatan teori dengan tidak didominasi  oleh  regulasi  atau  aturan.  PP  Nomor 78  Tahun  2007  hanya  dijadikan  sebagai  dasar, atau  patokan  pemberian  skor,  sedangkan  untuk pemilihan  variabel  lebih  didomonasi  oleh penggunana  teori-teori  dan  penelitian  terdahulu yang berkaitan  dengan otonomi  daerah, sehingga diharapkan  di  penelitian  selanjutnya  dapat dikembangkan  variabel-variabel  baru  yang  lebih komprehensif.  Selain  itu,  diharapkan  lebih  peka dalam  menanggapi  isu-  isu  pemekaran  daerah  di Indonesia  yang  mulai  menjauh  dari  konsep desentralisasi  dan  otonomi  daerah  serta  mencari solusi  atau  pendekatan  lain  dalam  menentukan perlu tidaknya dilakukan pemekaran

## DAFTAR PUSTAKA
Bowman,  M  dan  Hampton,  W.1983. Local Democratie : A Study in comparative Lokal Government, Melbourne: Longman.
Deddy  Supriady  Bratakusuma  dan  Dadang Solihin.  2002. Otonomi  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah . Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Departemen  Dalam  Negeri.  1991. Manual Administrasi Keuangan Daerah dari Tahun
1991.
H.  A.  W  .  Widjaja.  1994. Percontohan  Otonomi Daerah  di  Indonesia. .  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta.
H. A. W. Widjaja. 2003. Titik Berat Otonomi TK II. Rajawali Pers.
H.  Djoko  Sudantoko.  2003. Dilema  Otonomi
Daerah . Yokyakarta:  Penerbit Andi. Maddick, H.. 1963. Democrazy, Decentralitation, and Development. Bombay: Asian Publishing House. .Tribun  Kaltim  Online,  26  Desember  2007, dalam Zuhro-Peneliti LIPI.
http://www.acehinstitute.org/id/index.php? view=article&catid=22%3Ademokratisasi- dan-transparansi&id=87%3Amemekarkan- aceh-sebuah- solusikah&tmpl=component&print=1&pag e=&option=com_content&Itemid=34. 17
Juni 2010.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007
Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.