## Implementasi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Umum
Terhadap Manajemen Penyidikan Kasus Tindak Pidana Umum Dalam Mewujudkan Kinerja Penyidik Di Satuan Reserse Dan
Kriminal Polres Garut
Alit Kadarusman Program Pascasarjana Universitas Garut

## Abstrak
Tujuan penulisan artikel ini adalah membahas tentang pengaruh Implementasi kebijakan  penyidikan  tindak pidana  umum  terhadap  manajemen  penyidikan kasus  tindak  pidana  umum  dalam  mewujudkan  kinerja  penyidik  di  satuan reserse  dan  kriminal  Polres  Garut.  Metoda  analisis  yang  digunakan  dalam pembahasan topik utama menggunakan model analisis causal efektual dengan meninjau hubungan rasional yang menganalisa hubungan sebab akibat antara pengaruh Implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum dalam mewujudkan kinerja penyidik di satuan  Reskrim Polres Garut.  Lokasi penelitian adalah, satuan reserse  dan  kriminal  Polres  Garut  dengan  jumlah  responden  sebanyak  66 orang.    Hasil  pembahasan  menunjukkan  bahwa  variabel  independen berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel  intervening  dan  variabel dependen.  Implementasi  kebijakan  penyidikan  tindak  pidana  umum berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  manajemen  penyidikan  kasus tindak  pidana  umum  dalam  mewujudkan  kinerja  penyidik  di  satuan  reserse dan kriminal Polres Garut, implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  manajemen  penyidikan kasus tindak pidana umum. implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  penyidik  dan variabel  manajemen  penyidikan  kasus  tindak  pidana  umum  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyidik di satuan reserse dan kriminal Polres  Garut.  Artikel  ini  berkesimpulan  bahwa  untuk  mewujudkan  kinerja penyidik secara optimal dapat dilakukan dengan meningkatkan implementasi kebijakan dan manajemen penyidikan.
Kata kunci: Implementasi, kebijakan, manajemen

## 1  Pendahuluan
Globalisasi  dan  keterbukaan  informasi  telah  menyebabkan  masuknya  nilai-nilai  dan  budaya- budaya  luar  yang  diserap  masyarakat  tanpa  adanya  filter  sehingga  berimplikasi  menciptakan gejala perubahan sosial baik dalam perilaku individu maupun kelompok. Dinamika itu disebabkan karena daya pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju, namun perkembangan kemajuan  masyarakat  yang  pesat  ini  tanpa  dibarengi  dengan  ketahanan  moral  sehingga mendorong ketidakseimbangan dalam mengadaptasi dan mengadopsi produk budaya luar yang pada  akhirnya  melahirkan  individu  dan  kelompok yang permisif  sehingga  pelangaran  terhadap norma  –  norma  semakin  sering  terjadi  dan  kejahatansemakin  bertambah,  baik  jenis,  modus operandi yang canggih dan polanya semakin kompleks (Arief, 2011);(Iksan, Purnawan, & Hanim,
2017).  Fenomena ini merupakan tantangan bagi para penegak hukum untuk membuat formula – formula strategis dalam mengantisipasi dan menciptakan beragam aktivitas penanggulanganya, khususnya dalam tindak pidana umum. Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan warga negara, terjaminnya  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kebenaran  serta  menghargai  hak  asasi  manusia, sehingga  berbagai  perilaku  kriminal  dan  tindakan  sewenang-wenang  yang  dilakukan  anggota masyarakat  atas  anggota  masyarakat  lainnya  akan  dapat  dihindarkan.  Penegakan  hukum  yang konsisten dapat mewujudkan harapan masyarakat dengan kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. (Sunarto, 2016).
Seiring  dengan  berkembangnya  pemikiran  masyarakat  dalam  pemahaman  hukum  harus berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas lembaga teknis pemerintah melalui pembenahan internal  dan  eksternal.  Satuan  reserse  dan  kriminal  dihadapkan  pada  berbagai  permasalahan internal  antara  lain  yang  paling  esensial  adalah  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan  daya dukung anggaran serta sarana dan prasarana, sedangkan tantangan eksternal sebagai akibat dari pengaruh lingkungan strategis, global, regional dan nasional serta tuntutan masyarakat terhadap peningkatan  kualitas  pelayanan  Polri  secara  transparan,  mudah,  cepat,  tepat  dan  akuntabel (Rucky,  2012).  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  lebih  memahami  keterkaitan  antara  organisasi pemerintah dengan masyarakat serta meningkatkan rensponsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan  publik  dan  juga  melembagakan  konsep  manajerial  pada  suatu  aktifitas  organisasi sehingga  dapat  mempercepat  pencapaian  tujuan  secara  efektif  dan  efesien  (Hartono,  2014). Begitupun pada tataran realitas kinerja penyidik dalam meningkatkan penyelesaian kasus pidana di  Satuan  Reserse  dan  Kriminal  Polres  Garut  dinilai  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  yang diharapkan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  potensi  kelemahan  manajemen  penyidikan  dan  kinerja penyidik.  Sebagai  gambaran  dibawah  ini  berikut  disajikan  data  dokumen  kasus  dalam  proses penyidikan selama tahun periode 2016 - 2017 sebagai berikut:
Tabel 1 Data Rekapitulasi Penyelesaian Kasus di Satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut Periode 2016-2017 NO BULAN Jumlah Kasus Penyelesaian Kasus % se 1 Januari 41 15 37 2 February 42 25 60 3 Maret 25 15 60 4 April 32 13 41 5 Mei 39 16 41 6 Juni 31 13 42 7 Juli 42 18 43 8 Agustus 51 26 51 9 September 49 25 51 10 Oktober 46 24 52 11 November 44 33 75 12 Desember 40 28 70 Jumlah total 482 251 52
Sumber : Satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut 2017
Tabel diatas menunjukan data hasil  penyelesaian kasus di satuan reserse kriminal Polres  Garut selama  periode  2016  –  2017  masih  merefleksikan  lemahnya  kinerja  penyidik  dalam menyelesaikan kasus – kasus tindak pidana umum yang baru menyelesaikan 251 kasus dari total kasus  sebanyak  482  atau  baru  mencapai  52  %.  Berdasarkan  fenomena  diatas  maka  menjadi sebuah  keharusan  adanya  upaya  pembenahan  tata  kelola  yang  dilakukan  oleh  Kasat  Satuan
Reserse dan Kriminal Polres Garut terhadap penyidik yang menangani kasus pidana. Meski dalam kenyataannya Kasat Reskrim sudah melakukan beberapa pembenahan dibeberapa bagian satuan reserse dan kriminal Polres Garut akan tetapi belum efektif, ditandai dengan keterlambatan atau tunggakan  penanganan  kasus  pidana  yang  belum  diselesaikan  selama  periode  tahun  berjalan, sebagaimana gambaran dibawah ini:

## Tabel 2 Data tunggakan Kasus di Satuan Reserse Kriminal Polres Garut Periode 2016-
2017 NO BULAN Jumlah TunggakanKasus % se 1 Januari 26 63 2 February 17 40 3 Maret 10 40 4 April 19 59 5 Mei 23 59 6 Juni 18 58 7 Juli 24 57 8 Agustus 25 49 9 September 24 49 10 Oktober 22 48 11 November 11 25 12 Desember 12 30 Jumlah total 231 48 Sumber : Satuan Resserse dan kriminal Polres Garut 2017
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  masih  belum  optimalnya  efektifitas  dan efesiensiensi kerja para penyidik dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, contohnya tunggakan kasus selama tahun 2016-2017 dapat dirata-ratakan sejumlah 231 kasus (48 %).
Penyidik  secara  intens  telah  melalui  proses  pembinaan  dan  pelatihan,  potensi  ini  seharusnya memperkuat pengelolaan Rekrim, namun realitasnya satuan reskrim ini masih belum menunjukan adanya  perubahan  yang  signifikan  dalam  penaganan  masalah  kasus  pidana  umum,  tingginya angka tunggakan kasus selama periode 2016-2107 merefleksikan lemahnya satuan Rekrim dalam memberdayakan laju gerak organisasinya, hal ini mendorong terjadinya penurunan kinerja baik secara  kualitas  dan  kuantitas  satuan  Reskrim  Polres  kabupaten  Garut.  Satuan  Reskrim  tidak terlepas  dari  beberapa  fenomena  kelemahan  salah  satunya  adalah  kompetensi  sumber  daya manusia.  rasio jumlah personel terhadap total DSP (daftar susunan personel ), sebagai berikut :

## Tabel 3 Kualifikasi Pendidikan Anggota Satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut
No Pendidikan/latihan Jumlah Anggota 1 Bintara Dasar 2 2 Bintara Lanjutan 2 3 Perwira Dasar 4 4 Perwira lanjutan 5 SMA 31 6 Sarjana 27 Jumlah 66 Orang
Sumber : Satuan Reserse dan kriminal Polres Garut 2017
Tabel 4 Jenjang    Pendidikan  Kejuruan  Reskrim  Anggota  Satuan  Reserse  Kriminal Polres Garut No Pendidikan/latihan Jumlah Peserta 1 Pendidikan Kejuruan Reskrim lanjutan perwira 3 Orang 2 Pendidikan Kejuruan Reskrim lanjutan Bintara 1 Orang 3 Pendidikan  Kejuruan Dasar Bintara 13 Orang 4 Latihan Identifikasi 4 Orang 5 Latihan tindak Pidana HAKI 1 Orang 6 Latihan Olah TKP 1 Orang Jumlah 24 Orang
Sumber : Satuan Reserse dan kriminal Polres Garut 2017
Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa upaya meningkatkan kompetensi  lembaga satuan reskrim  masih rendah dimana dari 66 personil anggota  baru 24 anggota yang pernah mengikuti pelatihan/pendidikan kejuruan yang berkorelasi dengan penyidikan sedangkan 42 anggota lainnya belum  mengikuti pelatihan kejuruan bidang penyidikan.
Tabel 5 Rasio jumlah personel  anggota Reserse Kriminal Polres Garut yang memiliki kompetensi terhadap Total Daftar Susunan Personel
No DSP Personel Resikrim Kompetensi Personil % 1 66 24 36.36
Sumber : Satuan Reserse dan kriminal Polres Garut 2017
Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa mayoritas anggota satuan Reskrim membutuhkan program Up grading secara khusus dan mendesak baik peningkatan pengetahuan, skill , attitude , keterampilan  sehingga  memiliki  kemampuan  dalam  mengantisipasi  dinamika  perkembangan masalah  yang  terkait  kasus  tindak  pidana  umum  yang  terus  berkembang  sangat  pesat    yang membutuhkan daya antisipasi anggota yang memiliki kompetensi tinggi.
Selain itu ada fenomenan kelemahan lainnya yakni daya dukung infrastruktur yang masih masih kurang memadai, seperti jumlah kendaraan operasional yang dimiliki satuan reserse dan kriminal tidak berbanding lurus dengan beban kerja yang membutuhkan mobilitas tinggi dan saat ini yang dipergunakan  untuk  mendukung  kelancaran  tugas  banyak  menggunakan  kendaraan  pribadi anggota  satuan  reserse  dan  kriminalyang  belum  tentu  sesuai  dengan  medan  kerja  yang  akan ditempuh.  Juga perangkat  kerja  yang dimiliki  oleh  unit  penyidik dengan  sfesifikasi  yang  tidak layak  pakai,  padahal  yang  dibutuhkan  satu  orang  penyidik  didukung  alat-alat  kerja  dengan sfesifikasi yang canggih.
Tabel 1.6 Rasio jumlah kendaraan operasional roda 6, 4 dan 2 terhadap jumlah Personel Reserse Kriminal Polres Garut
No Kendaraan Operasional Reskrim Jumlah Personil Lapangan % 1 0 54 0%
Sumber : Satuan Reserse dan kriminal Polres Garut 2017
Hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, belum terlaksananya implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum, manajemen penyidikan dan terwujudnya kinerja penyidik yang berkualitas ditunjukkan dengan gejala antara lain sebagai berikut:
Tidak  tercapainya  target  pelaksanaan  kerja  sesuai  dengan  rencana  mencerminkan    hasil  kerja anggota masih belum optimal seperti rendahnya penyelesaian kasus pidana tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.  Jumlah penyelesaian kasus pidana dan yang masih menjadi tunggakan atau belum selesai. Program-program tidak berjalan sebagaimana ketentuan. Pola kerja yang  dikembangkan  dinilai  belum  efektif  dan  efisien,  baik  dilihat  dari  sisi  tepat  waktu  tepat sasaran  seringkali  terjadi.  Target  untuk  program-program  strategis  dan  program  rutin  tidak tercapai.
Pengembangan  manajemen  penyidikan  belum  dilaksanakan  secara  efektif  baik  secara  teknis maupun administrasi. Hal ini terindikasikan dalam beban kerja / frekwensi kasus yang tidak sesuai dengan  jumlah  anggota  ( overload ).  Kapasitas  SDM  yang  belum  merata  ( Skill, attitude,knowledge ). Adanya intervensi baik internal ataupun ekstenal. Peningkatan kompetensi angota  yang  belum  disusun  secara  komprehensif  dan  berkelanjutan.  Penggunaan  media  serta rendahnya pengetahuan psikologi. Sistem dan peralatan (sarana dan prasarana) dalam menunjang kegiatan penyidikan.
Implementasi  kebijakan  manajemen  penyidikan  tindak  pidana  umum  yang  masih  belum direalisasikan  dalam  bentuk  kebijakan  strategis  untuk  menunjang peningkatan  profesionalisme POLRI yang profesional, modern, dan terpercaya (Promoter)
Berdasarkan  studi  pendahuluan  di  atas,  kinerja  penyidik  jelas  merupakan  pioneryang  sangat berpengaruh  terhadap  citra  kepolisian  dalan  menangani  kasus  tindak  pidana  umum  (Hasibuan, 2014).  Oleh  karena  itu  diperlukan  perhatian  khusus  oleh  segenap  unsur  satuan  reserse  dan kriminal  terhadap  tata  kelola  penyidikan  tindak  pidana  umum,  agar  dapat  mendorongnya terciptanya  tatakelola  lembaga  secara  maksimal.Terdapat  dugaan  bahwa  fakta-fakta  pada fenomena masalah tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang harus di teliti lebih jauh.

## 2. Metodologi
Metode  penelitian  yang  digunakan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskripsi  dengan  teknik survey. Adapun  populasi  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  terdiri  dari empat  kelompok responden, yaitu Perwira Menegah, Bintara Tinggi dan Pegawai negeri sipil di Satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut sebanyak 66 orang, perincian sebagai berikut :

## Table 7 Populasi Penelitian
No Populasi Jumlah Populasi 1 Perwira Pertama 7 2 Bintara Tinggi 5 3 Bintara 50 4 PNS 4 Jumlah Total Populasi 66 orang
Sumber : Sat Reskrim Polres  kabupaten Garut 2018
Untuk lebih mendapatkan data yang mewakili dan karena jumlah populasinya sedikit maka dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik penarikan sampel dengan teknik sensus dimana peneliti
langsung menetapkan  seluruh  populasi  sebanyak  66  orang dijadikan  responden  penelitian  atau responden, dalam  hal  ini  objek  yang dijadikan  populasi  adalah  seluruh  seluruh  anggota  satuan Reserse dan Kriminal Garut (Jusman, 2017).

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh Implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana  umum  terhadap  manajemen  penyidikan  kasus  tindak  pidana  umum dalam  mewujudkan kinerja  penyidik.  Secara  skematis  hubungan causal  effectual antara  variabel  dalam  paradigma penelitian ini dapat digambakan sebagai berikut:

## Gambar 3.1
Model paradigma variabel penelitian
Hasil penelitian menyajikan hasil perhitungan statistika, yang dapat diwakili dalam bentuk table, sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :.

## Tabel 8 Hasil perhitungan
Hipotesis Utama Koefisien jalur F hitung F tabel determinan Makna hubungan X → Y → Z 0.9255 257,73 1.5160 0,8565 Signifikan Sub Hipotesis Koefisien jalur t hitung t tabel determinan Makna hubungan X → Y 0.2904 2,4279 1,9990 0,0843 Signifikan X → Z 0.8571 17,4080 1,9990 0,7658 Signifikan Y → Z 0.1400 2.6740 1,9990 0,0552 Signifikan

## Pengujian Hipotesis Utama
Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien jalur X terhadap Y dan Z sebesar 0.7064 . kemudian dilakukan  pengujian  dengan  melihat  nilai F - hitung dan  membandingkannya  dengan  nilai F - tabel . sebagai berikut :
Diketahui : Fhit = 257,73 Ftab = 1.5160
Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai F- hitung = 257,73 > F tabel = 1.5160.  Disimpulkan bahwa H 0 ditolak , artinya variabel Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H 0 ditolak , artinya variabel Implementasi  kebijakan  penyidikan  tindak  pidana  umum  berpengaruh  signifikan  terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum dalam mewujudkan kinerja penyidik di satuan reserse dan kriminal Polres Garut., dilihat dari Koefisien Determinasi (R 2 YZX ) sebesar 0.4490 . Nilai tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :
X Y Z Pyx Pzy
Pzx Pz ẽ 3 ẽ 2 ẽ - 1 Py ẽ 1
2 2 2 1 ZYX Z R P − =  0,1435 0,8565 1 2 2 = − =  Z P
Nilai–nilai  di  atas  menunjukkan  bahwa  pengaruh  total  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa H 0 ditolak , artinya variabel Implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum (X) berpengaruh  signifikan  terhadap  manajemen  penyidikan  kasus  tindak  pidana  umum(Y)  dalam mewujudkan kinerja penyidik di satuan reserse dan kriminal polres Garut (Z) sebesar 85,65 % dan sisanya sebesar 14,35 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.  Sehingga dari perhitungan tersebut  diketahui  bahwa  implementasi  kebijakan  penyidikan  tindak  pidana  umum  melalui berbagai  aktivitas  yang  direncanakan,  disusun,  dilakukan  dan  dievaluasi  oleh  Induk  organisasi yakni kepolosisian resort Garut secara sifinifikan akan berdampak terhadap aktivitas pengelolaan unit organiasasi dibawahnya yaitu anggota, ketika tata kelola organisasi sudah baik serta memiliki kemampuan  yang  merata  dalam  mengembangkan  potensi  –  potensi  internal  maka  dengan sendirinya akan terbangun pula kinerja penyidik

## Pengujian Sub Hipotesis 1
Untuk  menjawab  hipotesis  yang  diajukan  tersebut,  maka  dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan menggunakan pengujian analisis jalur ( path analysis) . Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien  jalur  (P yx )  sebesar 0.2904 .  kemudian  dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan  melihat perbandingan nilai t- hitung dengan t- tabel . Hasil perhitungan diperoleh nilai t- hitung sebesar = 2,4279 sedangkan t- tabel sebesar 1,9990. karena t- hitung > t- tabel maka H 0 ditolak , artinya Implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum di Satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut.  Besarnya pengaruh Implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum di Satuan  Reserse  dan  Kriminal  Polres  Garut  ρyx 2 sebesar 8,43  %, sedangkan  sisanya  91,57 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel kebijakan yang tidak dimasukan kedalam model.
R 2 YX = 0,2904 2 = 0,0843 Sehingga :
Kondisi tersebut secara empirik menunjukkan bahwa kebijakan penyidikan tindak pidana umum memberikan  pengaruh  nyata  terhadap  manajemen  penyidikan  tindak  pidana  umum,  hal  ini dikarenakan keduanya merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam meningkatkan kinerja organisasi yang terefleksikan dalam wujud kualitas penanganan kasus pidana umum (Wibisono, 2011).  Selain  itu  dapat  meningkatkan  perrformance  kerja  penyidik  sehingga  tata  kelola penyidikan yang berjalan on the track di satuan reserse dana kriminal Polres  Garut. Kebijakan penyidikan  tindak  pidana  umum  merupakan  program  reformasi  birokrasi  kepolisian  republik Indonesia  sebagai  induk  organisasi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  profesionalitas  Polri dalam  mengayomi,  melindungi  dan  melayani  masyarakat  yang  terpercaya,  profesional  dan modern (Winarno, 2018). Kinerja kepolisian seperti diatas adalah gambaran mengenai proyeksi kedepan yang tengah dibangun Polri melalui rencana strategis untuk yang akan menjadi roadmap pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  sesuai  dengan  program  dan  kebijakan  yang  ditetapkan.  Upaya perbaikan  kinerja  organisasi  dapat  terwujud  secara  maksimal  bila  tata  laksana  organisasi dilakukan secara konsisten dan sitematis melalui bergam pendekatan manajemen (Lestari, 2013).

## Pengujian Sub Hipotesis 2
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  nilai  koefisien  jalur  ρzx  sebesar 0.8751 kemudian dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan  melihat  perbandingan  nilai  t- hitung dengan  t- tabel .  Hasil perhitungan diperoleh  nilai  t- hitung sebesar  17,3084  sedangkan  t-tabel  sebesar  1,9990  .  Dengan demikian,  karena  t- hitung >  t- tabel maka H 0 ditolak ,  artinya  artinya  implementasi  kebijakan
0,9157 0,0843 1 2 1 = − =  Y P 2 2 1 1 YX Y R P − = 
penyidikan tindak pidana umum berpengaruh secara  signifikan terhadap kinerja penyidik.  Nilai tersebut diatas, diperoleh dari perhitungan sebagai berikut
tzx = 17,4084
Dari  hasil  pengujian  di  atas  diketahui  bahwa  besar  pengaruh  secara  langsung  variabel implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum  terhadap kinerja penyidik adalah 76,58 %    sedangkan  pengaruh  implementasi  kebijakan  penyidikan  tindak  pidana  umum    terhadap kinerja  penyidik  melalui  manajemen  penyidikan  adalah  sebesar  3,56 %. Sehingga  jumlah pengaruh  langsung  tidak  langsung  variabel  implementasi  kebijakan  penyidikan  tindak  pidana umum    terhadap  kinerja  penyidik  sebesar  80,14  %  sedangkan  sisanya  sebesar  19,86 % di pengaruhi  oleh  variabel  lain  diluar  variabel  kinerja  penyidik    yang  tidak  dimasukan  ke  dalam model.Adapun nilai-nilai tersebut dapat dijelaskan melalui tahapan perhitungan sebagai berikut :
Menghitung pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Z : Diketahuibahwa r zx = 0,8751, maka : r zx . r zx = 0,8751 x 0,8751 = 0,7658
Menghitung pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Z : ( P ZY )( r YZ )( P ZX ) = 0,0356 x 0,1400 x 0,2904 = 0,0356
Menghitung jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel Z : ( r ZY ) 2 + ( P ZY )( r YZ )( P ZX ) = 0,7658 + 0,0356 = 0,8014
Dengan  demikian  kondisi  ini  menjukkan  bahwa  Implementasi  kebijakan  penyidikan  tindak pidana umum memberikan pengaruh positif terhadap kinerja penyidik, hal ini dikarenakan banyak faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kebijakan  penyidikan  tindak  pidana  umum  dan  kinerja penyidik,salah satu diantaranya adalah kegiatan pembinaan kompetensi, manajemen sumber daya manusia yang dimiliki (penyidik), kultur organisasi, profesionalisme, dan dukungan infrastruktur (Wahab, 2012).

## Pengujian Sub Hipotesis 3
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  nilai  koefisien  jalur  ρzy  sebesar 0.1400 .  kemudian dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan  melihat  perbandingan  nilai  t- hitung dengan  t- tabel .  Hasil perhitungan  diperoleh  nilai  t- hitung sebesar  2,6740  sedangkan  t- tabel sebesar  1,9990.  Dengan demikian, karena t- hitung >t- tabel maka H 0 ditolak , Dengan demikian, karena t- hitung >t- tabel maka H 0 ditolak ,  artinya  disiplin  kerja  pegawai  berpengaruh  secara  siginifikan  terhadap  Kualitas  data Statistik.Nilai tersebut diatas, diperoleh dari perhitungan sebagai berikut
6740 , 2 = hitung t
t tabel = (0,05; 66-3-1) = 1,9990 ) 1 )( 1 ( 1 2 2 ZY ZYX ZY ZY R k n R P t − − − − = ) 1 )( 1 ( 1 2 2 YX ZYX ZX ZX R k n R P t − − − − = t tabel = (0,05; 66-3-1) = 1,9990
Besarnya pengaruh manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum terhadap kinerja penyidik secara  langsung  adalah  sebesar  sebesar  ρzy 2 sebesar 0,0552 atau  sebesar  5,52  %  Sedangkan sisanya  94,48 %  yang  tidak  dimasukan  kedalam  model.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  melalui persamaan :
Diketahuibahwa: r zy = 0,3941, dan P zy = 0,1400 maka :
r zy . P zy = 0,3941 x 0,1400 = 0,0552
Dengan  demikian  kondisi  ini  menujukkan  bahwa  manajemen  penyidikan  kasus  tindak  pidana umum memiliki pengaruh positif terhadap kinerja penyidik, meskipun tergolong rendah hal ini menunjukan  bahwa  manajemen  penyidikan  kasus  tindak  pidana  umum  belum  secara  optimal diterapkan  oleh  satuan  reserse  dan  kriminal  Polres  Garut.  Rendahnya  persentase  determinasi pengaruh  manajemen  penyidikan  kasus  tindak  pidana  umum  terhadap  kinerja  penyidik mengindikasikan bahwa manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum harus kembali ditata ulang agar menjadi pedoman pelaksaaan kerja bagi seluruh elemen organisasi terutama penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Irham, 2011).

## 4.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Variabel implementasi  kebijakan  penyidikan  tindak  pidana  umum  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum dalam mewujudkan kinerja penyidik di Satuan Reserse dan kriminal Polres Garut , Variabel implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana  umum,  Variabel  implementasi  kebijakan  penyidikan  tindak  pidana  umum  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyidik dan Variabel manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyidik di satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut
Kemudian  disarankan  kepada  pihak  terkait  yakni pertama ,  karena  adanya  latar  belakang permasalahan  pada  Implementasi  kebijakan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Umum,    ditemukan sejumlah permasalahan seperti:  Sikap pelaksana, infrastruktur yang belum optimal, kompetensi personal  dalam  melaksanakan  kebijakan,  maka  disarankan  agar  kepala  di  satuan  reserse  dan kriminal  Polres  Garut  hendaknya  melakukan  upaya  penyeragaman  pemahaan  kebijakan  serta penggalian  anggaran  organisasi, Kedua, karena  adanya  latar  belakang  permasalahan  pada manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum,  ditemukan sejumlah permasalahan seperti: keterbatasan  kemampuan  sumber  daya  manusia  dan  fasilitas  maka  disarankan  kepada    kepala satuan reserse dan kriminal polres Garut agar menyusun agenda pembinaan internal pegawai  di luar pembinaan dan pelatihan resmi yang diselenggarakan oleh Polri., Ketiga, karena adanya latar belakang  permasalahan  pada  kinerja  penyidik  di  satuan  reserse  dan  kriminal  polres  Garut, ditemukan  sejumlah  permasalahan  seperti:    presentase  dalam  hal  motivasi,  kedisiplinan    dan kepatuhan  penyidik  terhadap  SOP  maka  disarankan  kepada  kepla  urusan  pembinaan  dan operasional agar segera merumuskan indeks pengukuran kinerja penyidik berbasis system juga pengembangan  metode  kerja  sumber  daya  manusia melalui  berbagai  pendekatan  yang  paling memungkinkan dilakukan sesuai dengan kemampuan lembaga.

## Daftar Pustaka
Arief, B. N. (2011). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT . Bandung: Citra Aditya Bakti. Badrudin. (2014). Dasar-dasar Manajemen . Bandung: Alfabeta. Hartono. (2014). Statistik Untuk Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hasibuan, M. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi revisi . Jakarta: Bumi Aksara. Iksan, A., Purnawan, A., & Hanim, L. (2017). Unissula Semarang, jurnal ilmiah yang berjudul Proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana fidusia di Polres Demak . Irham, F. (2011). Manajemen Kinerja , cet ke-2 . Bandung, Alphabeta. Iskandar, J. (2014). Teori Sosial. Cet ke-10, Puspaga . Bandung. Jusman, I. (2017). Metodologi Penelitian Administrasi . Bandung: Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Lestari,  R.  (2013). Manajemen  resiko  terhadap  kinerja  organisasi  (studi  pada  dana  pensiun pemberi kerja di wilayah Jabar-Banten . Bandung: Universitas Padjajaran Bandung.
Lubis. (2011). Manajemen, Pengertian dan Masalah . Bandung: PT. Bina Karya. Makmur. (2015). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama. Rucky, A. S. (2012). Sistem Manajemen Kinerja (panduan praktis untuk merancang dan meraih kinerja Prima .
Sunarto.  (2016). Keterpaduan  dalam  Penanggulangan  Kejahtatan,  CV .  Bandar  Lampung: Anugrah Utama Raharja.
Thoha, M. (2012). Kebijakan dan Pelayanan Publik . Jakarta: PT. Grafindo Perkasa. Wahab, S. A. (2012). Analisi Kebijakan dari Formulasi Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta: Bumi Aksara.
Wibisono,  D.  (2011). Manajemen  Kinerja  Koorporasi  dan  Organiasi  (panduan  menyusun indicator . Jakarta: Erlangga.
Winarno,  B.  (2018). Kebijakan  Publik  (teori,Proses  dan  Study  Kasus)edisi  revisi  CAPS . Yogyakarta.

## Dokumen-dokumen
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana PERKAPOLRI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
PERKAPOLRI No.: 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara Pidana di Lingkungan Kepolisisan NegaraRepublik Indonesia
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012    tentang Penyidikan Tindak Pidana;
Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang SOP Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana;
Peraturan  Kepala  Badan  Reserse  Kriminal  Polri  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  SOP Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana;
Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;