Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014

## TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS JUAL-BELI KOMPUTER RAKITAN KEPADA KONSUMEN DI KOTA RANTAUPRAPAT
Oleh:
Nimrot Siahaan SH.,MH Dosen Tetap STIH Labuhan Batu

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab pelaku usaha atas produksi  komputer  rakitan  yang  dijual  ke  konsumen  di  kota  Rantauprapat  serta  bagaimana penyelesaiannya jika komputer rakitan yang dijual kepada konsumen terdapat cacat produk.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  metode pendekatan dengan menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini  akan  digunakan  Undang-undang  Nomor  8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan,  bahwa  pada  prinsipnya  konsumen  dalam  mendapatkan perlindungan  hukum  atas  pelaksanaan  jual  beli  komputer  rakitan  di  Kota  Rantauprapat  pada prinsipnya  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen,  yang  didalamnya  mengatur  mengenai  larangan  pelaku  usaha  dalam  menjual  serta menginformasikan produk secara tidak benar dan mengenai upaya penyelesaian jika terjadi sengketa yang  dapat  dilakukan  konsumen  yang  mengalami  kerugian  akibat  cacat  produk  dan  kesalahan informasi  yang  dilakukan  pihak  penjual,  maka  dapat  diselesaikan  melalui  jalan  diluar  pengadilan ataupun melalui pengadilan. Diluar pengadilan melalui proses mediasi dan melalui pengadilan dapat dilakukan dengan menyelesaian tuntutan ganti rugi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Kata Kunci: Jual beli, Perlindungan Konsumen.

## I. PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah
Melihat  fungsi  Komputer  dalam kehidupan  manuisa,  maka  komputer menjadi  lahan  bisnis  antara  produsen dengan  konsumen  yang  di  dapatkan melalui  perjanjian  jual  beli  para  pihak. Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana  pihak  yang  satu  mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
1 R  Surbekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  2004,  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Ctk.
Ketigapuluh empat, Jakarta. Hal. 366
kebendaan,  dan  pihak  yang  lain  untuk membayar harga yang telah dijanjikan 1
Proses perjanjian jual-beli terdapat  dua  subyek  yaitu  penjual  yang kedudukannya  disebut  sebagai  pelaku usaha  dan  pembeli  yang  kedudukannya disebut sebagai konsumen. Jadi hubungan  dasar  atau  hubungan  hukum antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen adalah jual-beli.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
Terkait  dengan  hubungan  hak dan  tanggungjawab  dalam  jual  beli Komputer  antara  konsumen  dengan produsen,  maka  timbul  permasalahan dalam perjanjian jual beli misalnya:
a. Terdapat cacat pada produk,
b. Terhadap ketentuan garansi,
c. Permasalahan kerusakan pada produk yang dijual,
d. Ketentuan ganti kerugian.
Indikasi  permasalahan  tersebut diatas merupakan permasalahan tanggungjawab  dalam  perjanjian  antara penjual dengan pembeli yang merupakan focus penelitian penulis terhadap tanggungjawab penjual terhadap kerusakan atau wanprestasi  yang terjadi dalam  perjanjian  jual  beli  komputer  di Kota Rantauprapat.  Melihat fakta bahwa tidak  semua  toko  komputer  di  Kota Rantauprapat melakukan kewajiban layanan  kepada  konsumen  yang  sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikarenakan para konsumen tidak banyak mengerti akan standart pelayanan  purna  jual  yang  semestinya,
seperti pemberian berupa Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia  dan  batas  waktu  garansi barang elektronik yaitu minimal 1 (satu) tahun  (Keputusan  menteri  perindustrian dan perdagangan Nomor
547/MPP/Kep/7/2002,  Pasal  6  ayat  (1) dan (3)).
Selain  itu  toko  yang  menjual komputer  banyak  yang  memanfaatkan akan ketidaktahuan konsumen berkenaan dengan  komputer  rakitan  yang  akan dibeli,  seperti  memasangkan  komponen komputer  tidak  sesuai  dengan  yang dijanjikan  atau  penjual  memasangkan barang  bekas  dalam  komputer  rakitan tanpa memberitahukan kepada konsumen  untuk  sekedar  memperoleh keuntungan.  Hal  tersebut  jelas  pelaku usaha melanggar Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen khususnya Pasal  8  yang  berisi  ketentuan  larangan bagi  pelaku  usaha.  Dalam  hak-hak konsumen telah diatur didalam Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  antara  lain Pasal  4  huruf  a  dan  c  yaitu  hak  atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkomsumsi barang  dan/atau  jasa  serta  hak  atas informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai  kondisi  barang  dan  jaminan barang dan/atau jasa.
Sedangkan  kewajiban  pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 huruf b dan d adalah  memberikan  informasi  yang benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa,  serta menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan
standar  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang berlaku.
Permasalahan  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  jual  beli  komputer di  Kota  Rantauprapat  yang  menjadi tanggungjawab penjual dalam pelayanan maupun kerusakan barang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS JUAL-BELI KOMPUTER  RAKITAN  KEPADA KONSUMEN DI KOTA
RANTAUPRAPAT”.
1.2 Rumusan Masalah
a. Bagaimana  tanggung  jawab  pelaku usaha atas produksi komputer rakitan yang  dijual  ke  konsumen  di  kota
Rantauprapat?
b. Bagaimana  penyelesaiannya  jika komputer rakitan yang dijual kepada konsumen terdapat cacat produk?
1.3 Tujuan Penelitian
a. Untuk  mengetahui  bagaimanakah tanggung  jawab  pelaku  usaha  bagi konsumen terhadap penjualan komputer rakitan yang telah dijual di Kota Rantaupraat.
b. Untuk  mengetahui  bagaimanakah penyelesaiannya jika komputer yang dijual  kepada  konsumen  terdapat cacat produk.
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian adalah:
a. Bagi  akademis,  penelitian  ini  akan memberikan  temuan-temuan  baru berkait dengan tanggungjawab pelaku usaha bagi konsumen terhadap penjualan komputer rakitan yang telah dijual di Kota Rantaupraat.
b. Bagi  pelaku  usaha  dan  masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengambil kebijakan maupun pegiat hukum di lingkup non akademis baik dari kalangan pemerintahan maupun masyarakat,    yang  berupa  evalusi hukum  dan  kebijakan  dalam  hukum perjanjian jual-beli.

## II. PEMBAHASAN
2.1  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Bagi Konsumen Terhadap Penjualan
Komputer Rakitan yang Telah Dijual di Kota Rantauprapat
a.  Hak dan Kewajiban Penjual
Sesuai  dengan  pelaksanaan perjanjian jual beli komputer rakitan di  kota  Rantauprapat  maka  terdapat hak  dan  kewajiban  penjual  dan pembeli sebagai berikut:
1) Hak  untuk  menerima  uang  atas pembayaran komputer dari pembeli,
2) Hak untuk menarik kembali atau membatalkan  barang  yang  telah
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
dikirim, apabila terjadi gangguan dalam proses pengiriman barang,
Kewajiban  penjual  dalam perjanjian jual-beli komputer elektronik ini adalah:
1) Mengirimkan  komputer  yang telah  dibeli  oleh  pembeli  dan bertanggung jawab apabila terlambat  dan  tidak  sampai kepada pembeli,
2) Menyerahkan  komputer  setelah melakukan pembayaran.
Hak  pembeli  dalam  perjanjian  jual- beli komputer ini adalah:
1) Menerima  Komputer  yang  telah dibayar atau dibeli dari penjual
2) Menerima jaminan atas pembelian tersebut, apabila barang  tersebut  rusak  atau  tidak sampai kepada pembeli.
Dalam  perjanjian  jual-beli komputer,  kewajiban  pembeli  yaitu membayar sesuai dengan harga yang disepakati.
b.  Pelaksanaan  Perjanjian  Jual  Beli Komputer Rakitan di Kota Rantauprapat Berdasarkan hasil
penelitian yang telah penulis lakukan di  beberapa  toko  di  Rntauprapat, ternyata  bentuk  perjanjian  jual  beli komputer dibuat dan lazim dipergunakan  dalam  dunia  bisnis adalah berbentuk perjanjian baku.
Ditinjau  dari  aspek  hukum perjanjian,  perjanjian  baku  yang dibuat  oleh  penjual  dan  pembeli dalam  jual  beli  komputer  rakitan tetap  dianggap  sah  asal  telah memenuhi  ketentuan  persyaratan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1320
KUHPerdata. Dengan ditandatanganinya  nota  jual  beli komputer  antara  penjual  dengan konsumen  maka  terjadi  hubungan hukum antara keduanya.
Berdasarkan  hasil  penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan  perjanjian  jual  beli komputer  antara  penjual  dengan pembeli sebagai upaya perlindungan konsumen  dalam  perjanjian  di  Kota Rantauprapat dapat diketahui bahwa hubungan  hukum  antara  keduanya tertuang dalam bentuk kewajiban dan hak masing-masing pihak. Dari suatu perbuatan  hukum  yang  dibuat  oleh masing-masing pihak sebagai subyek hukum, berdasarkan suatu kesepakatan bersama dapat diwujudkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut
mempunyai  dua  segi,  yaitu  bevoeg herd  atau  kewenangan  yang  disebut hak dan plicht atau kewajiban.
1) Tahapan dalam jual beli komputer
Tahap awal:
a) Kewajiban konsumen.
Kewajiban konsumen dalam  tahap  pendahuluan perjanjian jual beli Komputer dimulai  pada  saat  akan mengajukan permohonan untuk  membeli  komputer. Konsumen  pada  awalnya memperoleh  informasi  dari pihak penjual mengenai beberapa  persyaratan  yang harus dipenuhi oleh
konsumen  dalam  pengajuan pembelian  komputer.  Pada umumnya  persyaratan  awal yang  harus  dipenuhi  oleh calon konsumen adalah sebagai berikut:
1. Mengisi
formulir pembelian jika ada, 2. Melengkapi dengan fotocopy  identitas  diri
(KTP) jika dibutuhkan,
3. Menetukan  barang  atau komputer yang akan
dibeli. Adapun hak bagi calon konsumen dalam
perjanjian jual beli komputer adalah sebagai berikut: 1. Berhak memperoleh
informasi  yang  jelas  dan terbuka berkaitan dengan
pengajuan permohonan
pembelian komputer 2. Berhak memperoleh perlakuan yang sama seperti  calon  konsumen yang lainnya.
b) Kewajiban Penjual Pihak penjual memiliki kewajiban  sebagai berikut:
1. Memberikan  pelayanan atau perlakuan yang sama kepada calon konsumen,
2. Memberikan informasi yang  jelas  dan  terbuka berkaitan dengan penjualan komputer,
3. Memberikan  daftar  yang berisikan syarat-syarat
dalam pengajuan pembelian komputer. Untuk hak penjual adalah menerima dan meminta pembayaran  terhadap  barang yang telah dibeli konsumen.
2) Tahap pelaksanaan
Setelah  melalui  tahap awal,  yaitu  tahap  pengajuan persyaratan  administratif  yang dilakukan  oleh  calon  pembeli, tahap  selanjutnya  adalah  tahap pemeriksaan persyaratan administrasi tersebut. Maka proses pelaksanaan atau penyerahan  barang  komputer
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
yang telah dirakit dapat di ambil oleh  pembeli  sesuai  keinginan masing-masing pihak.
Dalam praktek di
lapangan,  perjanjian  jual  beli komputer  antara  penjual  dengan pembeli didahului oleh perjanjian  pengikatan  jual  beli (PPJB),  yakni  suatu  perjanjian awal  adanya  kesepakatan  jual beli.  Pada  umumnya  format  dan isi dari perjanjian pengikatan jual beli  ini  antara  satu  penjual dengan  penjual  lainya  adalah sama,  namun  demikian  ada  juga beberapa perjanjian yang
memiliki sedikit isi dan redaksionalnya  meskipun  secara substansi tetap sama.
Dalam pelaksanaan perjanjian  jual  beli  komputer rakitan  di  Kota  Rantauprapat pada  dasarnya  suatu  perjanjian yang  telah  dibuat  tidak  dapat ditarik  kembali  kecuali  disetujui oleh kedua belah pihak.
Demikian  pula  halnya  dengan perjanjian pada umumnya antara penjual  dengan  pembeli  juga tidak bisa ditarik kembali. Ditegaskan  dalam  Pasal  1338 KUHPerdata:
a) Semua perjanjian yang dibuat secara  sah  berlaku  sebagai
undang-undang  bagi  mereka yang membuatnya,
b) Perjanjian  itu  tidak  dapat ditarik kembali selain dengan sepakat  kedua  belah  pihak atau  karena  suatu  alasan- alasan  yang  oleh  Undang- undang  dinyatakan  cukup untuk itu,
c) Perjanjian-perjanjian itu harus  dilaksanakan  dengan itikad baik.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut  di atas, setiap perjanjian yang  telah  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  Undang-undang bagi  yang  membuatnya.  Hal  ini berarti perjanjian pengikatan jual beli  komputer  rakitan  yang dibuat  antara  penjual  dengan pembeli  mengikat  kedua  belah pihak. Masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakan  isi  dari  perjanjian tersebut.
Selanjutnya  dalam  ayat (2)  ditegaskan  bahwa  perjanjian yang  telah  dibuat  tersebut  tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Perjanjian dapat dibatalkan dalam hal:
a) Kedua  belah  pihak  sepakat untuk mengakhiri perjanjian
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
b) Isi  dari  perjanjian  tersebut
bertentangan dengan undang- undang. Para pihak dalam perjanjian  jual  beli  komputer harus  melaksanakan  perjanjian dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak memiliki  itikad  buruk  dalam melaksanakan isi perjanjian, maka pihak yang merasa
dirugikan dapat mengajukan pembatalan  perjanjian  kepada Pengadilan Negeri yang tentunya harus ada bukti-bukti yang cukup kuat.
Atas dasar hasil penelitian mengenai isi perjanjian  dapat  dilihat  bahwa jika dalam pelaksanaan
Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli komputer  rakitan  ini  terjadi pembatalan oleh konsumen, maka pihak penjual akan mengenakan penalti sesuai dengan  perjanjian  yang  telah disepakati.  Potongan/atau  biaya administrasi yang dikenakan kepada  konsumen  atau  pembeli yang membatalkan secara
sepihak.  Pada  praktiknya  yang terjadi  dilapangan  jika  ada pembatalan dari pembelian komputer,  maka  pembeli  pada
dasarnya  sering  dikenai  biaya cash  atau  administrasi  atas pembatalan. Namun jika sebaliknya  ada ketentuan  barang yang  rusak  dan  masih  garansi, maka pihak penjual enggan untuk langsung mengganti barang yang baru.  Hal  ini  tentu  saja  dapat merugikan pihak pemebeli, dalam perjanjian jual beli komputer.
Dalam pengamatan
dilapangan,  Secara  legal  formal pelaksanaan perjanjian pengikatan  jual  beli  komputer antara  penjual  dengan  pembeli umumnya  berjalan  dengan  baik. Hal  tersebut  disebabkan  bahwa pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli lebih mengarah pada proses beralihnya hak  kepemilikan  dari  penjual  ke pihak pembeli.
Persoalan biasanya  baru  muncul  manakala objek dalam perjanjian
pengikatan  jual  beli  komputer telah diserahkan ternyata kualitasnya  tidak  sesuai  dengan yang  diharapkan  konsumen  atau pembeli  misalnya  yang  menjadi obyek perjanjian  yaitu komputer tidak sesuai dengan yang dipromosikan atau adanya
kerusakan yang ditanggung pembeli.
Hal  inilah  sebenarnya yang  perlu  dicermati  bersama baik oleh penjual maupun pembeli dalam hal perjanjian jual beli khususnya barang komputer di  kota  Rantauprapat.  Secara normatif Undang-Undang
Nomor  8  tahun  1999  tentang
Perlindungan Konsumen
melarang  pelaku  usaha  menjual barang  dan/atau  jasa  yang  tidak sesuai  dengan  janji  atau  iklan. Hal  ini  dapat  dilihat  dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor  8  tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  yang  menyatakan bahwa  pelaku  usaha  dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan  barang  dan atau  jasa  yang  tidak  sesuai dengan  janji  yang  dinyatakan dalam  label,  etiket,  keterangan, iklan  atau  promosi  penjualan barang dan atau jasa tersebut.
Masalah lain yang terdapat dalam penelitian
mengenai  perjanjian  jual  beli komputer antara pembeli dengan penjual adalah sering muncul dan sangat merugikan konsumen mengenai  booking  fee  (uang
tanda  jadi)  yang  dipersyaratkan kepada konsumen terlebih dahulu  sebelum  mengadakan perjanjian  pengikatan  jual  beli komputer. Konsumen tidak diberi kesempatan untuk mencari informasi  secara  jelas  terlebih dahulu,  tetapi  hanya  diarahkan untuk memesan tanpa ada kesempatan untuk berpikir.
Kondisi ini terjadi biasanya pada saat  ada  acara  pameran  atau promosi yang digelar oleh developer.  Pada  saat  promosi atau  pameran  tersebut  biasanya developer menjanjikan potongan harga  khusus  selama  pameran bagi  konsumen  yang  langsung memesan dan memberikan booking  fee  (uang  tanda  jadi) tersebut.
Dengan alasan unit komputer    terbatas,  konsumen tanpa  mampu  berpikir  panjang tertarik untuk  memesan sebelum mendapatkan  informasi  yang lebih  jelas  mengenai  barang komputer  yang  akan  dibeli, fasilitas dan sebagainya.
Akibatnya  banyak  konsumen yang merasa kecewa setelah tahu dan  melihat  sendiri  benda  yang dibelinya. Konsumen atau pembeli dengan keterpaksaannya
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
tetap  harus  membayar  sisa  uang muka  karena  telah  terlanjur membayar  uang  tanda  jadi  yang jumlahnya  cukup  besar.  Kasus tersebut  diatas  sering  dialami pembeli  dalam  perjanjian  jual beli  komputer  rakitan  di  Kota Rantauprapat.  Dimana  pembeli telah  membayar  uang  muka sebagai  tanda  jadi  membeli komputer  ke  pihak  pembeli. Pengikatan  Jual  beli  komputer telah  disepakati  terlebih  dahulu kemudian para pihak sepakat dan menyetujuinya  dan  konsumen dijanjikan secepatnya akan menikmati barang yang dibelinya.  Berdasarkan  kasus tersebut  maka  dapat  dianalisa bahwa  penjual  telah  melanggar pasal 16 Undang-undang Nomor
8 tahun 1999
tentang Perlindungan  Konsumen  yang isinya kurang lebih menyebutkan bahwa  pelaku  usaha  (developer) dalam  menawarkan  barang/jasa melalui pesanan dilarang untuk:
a) Tidak menepati pesanan atau
kesepakatan waktu penyelesaian  sesuai  dengan
yang dijanjikan;
b) Tidak  menepati  janji  atas suatu pelayanan atau prestasi.
Apabila  ditelusuri  secara lebih  mendalam,  booking  fee
(uang tanda jadi) pada hakekatnya adalah sebagian pembayaran uang muka.
Pembayaran  uang  muka  dapat dimulai setelah adanya kesepakatan antara penjual dengan  pembeli  yang  tertuang dalam perjanjian pengikatan jual beli komputer. Dengan demikian penarikan  booking  fee  (uang tanda  jadi)  kepada  konsumen sebelum adanya perjanjian pengikatan  jual  beli  komputer merupakan  salah  satu  bentuk perbuatan melawan hukum  yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata,  sebab  uang  muka baru bisa diminta setelah konsumen menandatangani perjanjian  pengikatan  jual  beli komputer. Hal ini berarti booking fee  (uang  tanda  jadi)  baru  bisa diminta setelah terjadi penandatanganan perjanjian awal tersebut.  Oleh  karena  itu  bagi konsumen  yang  telah  terlanjur memberikan  booking  fee  (uang tanda  jadi)  dapat  menuntut kembali  kepada  penjual.  Fakta yang sering terjadi setelah melakukan penelitian adalah mengenai rusaknya barang dalam
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
masa  garansi  dan  pihak  penjual tidak  bertanggungjawab  untuk mengganti  barang  yang  rusak melainkan  hanya  service  barang dan  tidak  mengganti  kerusakan barang.  Disini  mengakibatkan kerugian  bagi  pembeli  yang sudah  terlebih  dahulu  membeli barang komputer.
c. Ketentuan Hukum Yang Mengatur  Mengenai  Perjanjian Jual-beli Komputer di Kota
Rantauprapat
Perjanjian
jual-beli
Komputer diatur dalam tiga undang- undang, yaitu KUHPerdata, Undang- undang  No.  11  Tahun  2008  tentang Transaksi  dan  Informasi  Elektronik, dan  Undang-undang  No.  8  Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Perjanjian jual-beli Komputera  masuk  ke  dalam  ranah hukum  perjanjian  jual-beli  yang diatur  dalam  Buku  III  KUHPerdata sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1313 KUHPerdata memberikan
pengertian mengenai perjanjian, Pasal 1457 KUHperdata
memberikan  pengertian  mengenai jualbeli.  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata  menyebutkan  “semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya”. Perjanjian jual-beli Komputer, adalah  hasil  dari  asas  kebebasan berkontrak,  yang  membuat  para pihak  bebas  melakukan  perjanjian asal  tidak  melanggar  hukum.  Syarat sahnya  suatu  perjanjian  agar  dapat diakui  oleh  hukum  harus  memenuhi syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:
Untuk sahnya suatu perjanjian jual beli komputer di kota
Rantauprapat diperlukan empat
syarat: 1) Sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya,
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3) Suatu hal tertentu,
4) Suatu sebab yang halal.”
Sepakat dalam perjanjian jual beli  komputer  di  Kota  Rantauprapat adalah  ketika  pembeli  komputer membeli  atau  memilih  komputer yang  dia  rakit,  lalu  penjual  akan merakit  atau  menentukan  barang yang akan dibeli. Dari hasil wawancara,  para  pembeli  atau konsumen bukan hanya seorang laki- laki  atau  orang  yang  cakap,  banyak juga dari kalangan orang tua maupun wanita  yang  membeli  komputer rakitan  di  Kota  Rantauprapat.  Suatu
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
hal  tertentu  dalam  perjanjian  jual- beli  komputer  adalah  para  pihak melakukan perjanjian jual-beli.
Misalnya, pembelian komputer,
INTEL  atau AMD  yang akan dirakit menjadi unit  komputer. Suatu  sebab yang halal dalam perjanjian jual-beli komputer  yaitu  keinginan  untuk melakukan jual-beli komputer.
Perjanjian jual-beli Komputer  tidak bertentangan dengan undang- undang,  kesusilaan,  dan  ketertiban umum,  karena  perjanjian  jual-beli komputer  objeknya  adalah  benda elektronik,  bukan  barang  yang dilarang oleh Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian jual-beli Komputer juga diatur dalam Undang-undang  No.8  tahun  1999 tentang perlindungan konsumen yang  mengatur  mengenai  tanggung jawab  dalam  jual-beli  komputer  di Kota Rantauprapat yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, yang memberikan pengertian mengenai konsumen.
Pasal  1  angka  (4)  Undang- undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan
Konsumen
memberikan  pengertian  mengenai barang,  barang  yang  diperjual- belikan di dalam perjanjian jual beli
adalah komputer. Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang  dan/atau  jasa,  yang  sejenis atau setara nilainya. Pemberian ganti rugi  dilaksankan  dalam  tenggang waktu  tujuh  hari  setelah  transaksi. Pemberian ganti rugi tidak menghapus  kemungkinan  adanya tuntutan pidana, berdasarkan pembuktian  lebih  lanjut  mengenai adanya  unsur  kesalahan.  Ganti  rugi tidak  berlaku,  apabila  pelaku  usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.  Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 47 Undang-undang No. 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  penyelesaian  sengketa konsumen  dapat  ditempuh  melalui dua  cara,  yaitu  penyelesaian  ganti rugi  seketika  dan  penyelesaian tuntutan ganti rugi.
d. Tanggung Jawab Penjual Atas
Penjualan Komputer Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang
disebutkan  dalam  Pasal  1243  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata. Pasal  19  Undang-  Undang-  No.  8
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  dan  Pasal  21  ayat  (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang perlindungan konsumen dan Transaksi  barang  elektronik,  maka yang  bertanggung  jawab  adalah penjual.
Dari hasil wawancara kepada para  pembeli  komputer  rakitan sebagai  pemilik  komputer  yang sudah dibeli, bahwa sudah diterangkan di dalam nota pembelian apabila  ada  kerusakan  atau  cacat dalam  barang  yang  dibeli,  maka pihak  penjual  akan  bertanggung jawab  dengan  cara  mengganti  unit komputer  yang  rusak  jika  ada ketentuan  garansi.  Secara  normatif tanggung  jawab  pelaku  usaha  diatur dalam  Pasal  18  Undang-Undang Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan
Konsumen. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang  Nomor  8  tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka penjual
bertanggungjawab sebagai berikut:
1. Penjual    bertanggung  jawab memberikan  ganti  rugi  atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian  konsumen  (pembeli) akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau  jasa  yang  dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat berupa  pengembalian  uang  atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis  atau  setara  nilainya atau  perawatan  kesehatan  dan /atau  pemberian  santunan  yang sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan  dalam  tenggang waktu  7  (tujuh)  hari  setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana
berdasarkan  pembuktian  lebih lanjut  mengenai  adanya  unsur kesengajaan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  tidak  berlaku  apabila  pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan  tersebut  merupakan kesalahan konsumen.
Tetapi dalam Pasal 27 poin e Undang-undang  Nomor  8  Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku  usaha  yang  memproduksi barang  dibebaskan  dari  tanggung
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
jawab  atas  kerugian  yang  diderita konsumen,  jika  lewatnya  jangka waktu penuntutan empat tahun sejak barang  dibeli  atau  lewatnya  jangka waktu yang diperjanjikan.
Sebenarnya  pasal  tersebut  memberi peluang  kepada  penjual  yang  tidak mempunyai  itikad  baik  untuk  lepas dari tanggung jawabnya dengan cara mencantumkan  masa  garansi  dalam klausula perjanjin  baku.  Sebenarnya pelaku usaha tahu barang yang ia jual cacat  fisik  dan  baru  akan  kelihatan cacatnya saat jangka waktu garansinya habis.
e. Kasus Serta Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian  Jual  Beli  Komputer  di Kota Rantauprapat
Dalam  kasus  yang  ditemui penulis dilapangan bahwa ada ketentuan para pihak yang
menyebabkan  adanya  permasalahan yang terkait dengan wanprestasi serta ketentuan perlindungan hukum
konsumen. Yang menjadi permasalahan  dalam  kasus  jual  beli komputer  antara  penjual  dengan pembeli  adalah  tentang  adanya kesalahan  informasi  serta  adanya kerusakan  produk  yaitu  komputer sebagai objek perjanjian.
1. Kasus dalam Perjanjian Jual Beli Komputer serta Analisis
Kasus yang terjadi dalam perjanjian  jual  beli  komputer  di Kota Rantauprapat antara pembeli  dengan  penjual  adalah adanya  kesalahan  informasi  dan cacat  objek  yaitu  isi  komponen dalam  komputer  terdapat  barang cacat produk  yang dijual  kepada pihak pembeli yang telah melakukan transaksi pembayaran lunas.  Setelah  beberapa  hari terdapat  kerusakan  pada  unit komputer  yang  telah  dibeli  oleh konsumen. Dalam faktanya ketika  pihak  pembeli  meminta pertanggungjawaban atas rusaknya  unit  komputer  dalam ketentuan  garansi,  namun  pihak penjual  justru  hanya  melakukan garansi servis dan tidak mengganti komponen yang cacat pada  komputer  tersebut,  maka disinilah letak permasalahan dalam perjanjian jual beli komputer.  Dalam  hal  ini  bahwa pihak  pertama  sebagai  penjual telah melakukan wanprestasi.
Menurut Pasal 1234
KUHPerdata,  tentang  ketentuan wanprestasi dalam perjanjian jual beli  komputer  antara  penjual dengan pembeli adalah:
a) Adanya kesengajaan,
b) Adanya kelalaian.
Penulis dapat menganalisis sesuai dengan
kasus  yang  terjadi  dilapangan terkait dengan perjanjian jual beli komputer, bahwa adanya wanprestasi  dari  pihak  penjual berupa:  adanya  kesalahan  dan kelalaian    yang  menyebabkan kerugian  bagi  pihak  pembeli. Adapun  model  dan  bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli komputer adalah:
a) Wanprestasi  berupa  tidak memenuhi prestasi,
b) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi,
c) Wanprestasi  berupa  tidak
sempurna memenuhi prestasi. Melihat bentuk
wanprestasi  diatas,  maka  dapat dikatakan  dalam  kasus  jual  beli komputer  antara  penjual  dengan pembeli  di  Kota  Rantauprapat yakarta  yang  salah-satu  pihak yaitu pihak penjual telah melakukan
wanprestasi.
Mengenai  perlindungan  hukum konsumen,  bahwa  dalam  UUPK Pasal  9  ayat  (1)  menyatakan bahwa  pelaku  usaha  dilarang menawarkan, memproduksi,
mengiklankan  barang  dan  jasa secara  tidak  benar  dan  atau seolah-olah: a) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu
tertentu,  gaya  atau  mode tertentu, karakteristik
tertentu,  sejarah  atau  guna tertentu;
b) Barang tersebut dalam
keadaan baik dan/atau baru; c) Barang tersebut tidak mengandung cacat
tersembunyi;
d) Barang  tersebut  merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
e) Menawarkan  sesuatu  yang mengandung janji yang belum pasti.
Analisis  penulis  terhadap point yang terdapat pada Pasal 9 ayat  (1)  adalah  bahwa  dalam perjanjian  jual-beli  komputer  di kota Rantauprapat antara penjual dengan pembeli adalah mengandung  unsur  kesalahan informasi  serta  cacat  produk. Sementara  disebutkan  bahwa dalam  Pasal  9  ayat  (1)  adanya larangan tentang menjual barang yang cacat produk atau kesalahan
informasi seperti pernyataan yang  menegaskan  barang  atau komputer  dalam  keadaan  baik
dan tidak cacat yang
tersembunyi, namun pada kenyataannya bahwa barang yang  menjadi  objek  perjanjian jual  beli  komputer  mengandung cacat produk.
Berdasarkan  kententuan Pasal  10  dan  11  UUPK  bahwa adanya pelarangan terhadap
penjual dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang
ditujukan untuk
mempromosikan,  mengiklankan atau  membuat  pernyataan  yang tidak  benar  atau  menyesatkan mengenai:
a) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b) Menyatakan  barang  dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu
tertentu;
c) Menyatakan  barang  dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
d) Tidak  berniat  untuk  menjual barang yang ditawarkan
melainkan  dengan  maksud untuk menjual barang lain;
Sementara  melihat  hak konsumen  pada  Pasal  4  UUPK menyatakan bahwa:
a) Konsumen memiliki hak atas kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa;
b) Memiliki hak untuk memilih barang  dan/atau  jasa  serta mendapatkan barang dan/atau  jasa  tersebut  sesuai dengan nilai tukar dan kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan;
c) Memiliki  hak  atas  informasi yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d) Memiliki hak untuk didengar pendapat  dan  keluhannya atas  barang  dan/atau  jasa yang digunakan;
e) Berhak  untuk  mendapatkan advokasi,  perlindungan,  dan upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f) Hak untuk diperlakukan atau dilayani  secara  benar  dan jujur serta tidak diskriminatif; g) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi
dan/atau
penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa yang  diterima  tidak  sesuai dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
h) Hak-hak  yang  diatur  dalam peraturan perundang-
undangan lainnya.
Kemudian terkait dengan adanya  kasus  jual  beli  komputer antara  penjual  dengan  pembeli, maka  terdapat  juga  kewajiban konsumen sebagai berikut:
a) Membaca  atau  mengikuti petunjuk informasi dan
prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa,  demi  keamanan  dan keselamatan; b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian  barang  dan/atau jasa;
c) Membayar  sesuai  dengan nilai tukar yang disepakati;
d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dapat  dianalisis  bahwa dengan adanya ketentuan pasal 4 UUPK, terkait dengan kasus jual beli komputer di Kota
Rantauprapat, maka penulis
menemukan andanya suatu pelanggaran hak konsumen mengenai tentang hak mendapatkan  barang  yang  layak sesuai  yang  diperjanjikan  sesuai dalam  point  (1)  Pasal  4  UUPK, dan  pelanggaran  hak  konsumen terhadap pembeli mengenai informasi  yang  tidak  jelas  yang terdapat  pada  point  (3)  Pasal  4 UUPK.
2.  Bentuk  Perlindungan  Hukum Konsumen
a) Perlindungan hukum dalam perjanjian
Dalam perjanjian jual  beli  komputer  terdapat dokumen pembelian dan penjualan,  seperti  misalnya yang  di  catat  penjual  berupa unit  yang  telah  dijual  dan untuk pembeli adanya kuitansi pemebelian, biasanya  dokumen  tersebut dibuat  oleh  para  pihak  yang berisi  aturan  dan  kondisi yang  harus  dipatuhi  oleh pihak pembeli maupun penjual  tetapi  isinya  tidak memberatkan pembeli.
Aturan  dan  kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan  hukum  bagi kedua belah pihak.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
Perlindungan  hukum  bagi kedua belah pihak adalah:
1) Perlindungan hukum untuk  bagi  pihak  penjual terutama ditekankan dalam  hal  pembayaran, penjual mengharuskan penekanana terhadap pembeli untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi  pembayaran, baru  setelah  itu  akan
dilakukan penyerahan barang  komputer  yang dipesan. 2) Perlindungan hukum untuk  pembeli    terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran  barang  jika barang yang  diterima tidak sesuai dengan  yang dipesan.
3) Privacy.  Data  pribadi harus  dilindungi  secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai  oleh  persetujuan dari  pemilik.  Hal  ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual
beli komputer yang termuat dalam Pasal Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen.
b) Perlindungan  hukum  di luar perjanjian
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
yang  disahkan  pada  tanggal 20 April 1999, telah menjadikan masalah perlindungan konsumen menjadi  hal  yang  penting, yang artinya kehadiran Undang-undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen untuk
menegakkan hak-haknya, melainkan  juga  agar  dapat tercipta  aturan  main  yang lebih  fair  bagi  semua  pihak. Dalam  penjelasan  UUPK disebutkan  bahwa  hukum yang  melindungi  konsumen tidak  dimaksudkan  untuk mematikan  pelaku  usaha, tetapi justru sebaliknya,
karena perlindungan konsumen akan dapat mendorong  iklim  berusaha yang  sehat  serta  lahirnya
perusahaan  yang  tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan  barang  dan/jasa yang berkualitas. Konsumen dan
pelaku  usaha  dalam  jual  beli komputer  merupakan  pihak- pihak  yang  harus  mendapat perlindungan
hukum.
Namun,  posisi  konsumen pada umumnya lemah dibandingkan  dengan  pelaku usaha.  Hal  ini  berkaitan dengan  tingkat  kesadaran akan  haknya,  kemampuan financial,  dan  daya  tawar (bargaining  position)  yang rendah.
Menurut penulis, dalam  melakukan  transaksi jual beli komputer, konsumen juga  harus  jeli,  teliti  serta waspada terhadap penawaran yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha  atau  penjual.  Tidak
jarang pelaku usaha menawarkan  produk  yang fiktif, yang dijual murah agar konsumen tertarik. Konsumen harus memastikan dahulu  sebelum  memesan barang, pastikan penjual mencantumkan
nomor
telepon  yang  bisa  dihubungi dan alamat lengkapnya. Apabila tertarik dengan barang  yang  ditawarkannya, maka  lakukan  komunikasi terlebih  dahulu,  biasanya pembeli langsung menghubungi  lewat  telepon, untuk  memastikan  apakah barang benar-benar ada sesuai dalam perjanjian,
setelah  itu  pembeli  baru menanyakan tentang spesifikasi barang  yang akan dibelinya.  Jika  setuju,  maka pembeli  segera  membayar harga  atas  barang  tersebut, kemudian barang diserahkan. Kegiatan  aktif  konsumen untuk  selalu  berkomunikasi atau bertanya tentang barang yang  akan  dibelinya  kepada pelaku  usaha  atau  penjual akan dapat mengurangi dampak kerugian bagi konsumen. c) Alat bukti sebagai perlindungan hukum
Dalam kasus jual beli, khususnya  komputer  secara perdata  masih  mendasarkan ketentuannya pada KUH Perdata.  Ditentukan  bahwa alat-alat  bukti  yang  dapat
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
digunakan  dan  diakui  di
depan sidang pengadilan perdata masih sangat
limitatif.  Dalam  Pasal  1866 KUH  Perdata  dinyatakan
bahwa  alat-alat  bukti  dalam perkara perdata, terkait
dengan  perjanjian  jual  beli terdiri dari:
1) Bukti tulisan,
2) Saksi-saksi,
3) Persangkaan- persangkaan,
4) Pengakuan, dan
5) Sumpah.
Dalam kasus ini, pada prinsipnya  ada  beberapa  hal yang mengarah kepada
pembuktian  yang  ada  pada perjanjian jual beli komputer sebagai  alat  bukti  yang  sah,
misalnya: 1) Dikenalnya bukti kwitansi  dan  ketentuan garansi, 2) Pengaturan pengaturan dalam transaksi serta
ketentuan para pihak setelah dan sebelum melakukan proses pembayaran terhadap barang dijual. Berkaitan dengan pembuktian  dapat  dilakukan
dengan  cara  apapun,  kecuali Undang-undang yang
menentukan lain. Pada prinsipnya  alat  bukti  sebagai perlindungan hukum di muka pengadilan didapat melalui: 1) Penilaian  terhadap  bukti yang diajukan dalam persidangan  diserahkan kepada kebijaksanaan
hakim, 2) Keabsahan  tanda  tangan dapat  dilakukan  dengan cara apa saja,
3) Bukti bukti dalam perjanjian  yang  terdapat dalam  proses  jual  beli dapat menjadi perlindungan hukum ketika diakui oleh
persidangan. Ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (legally binding) meskipun belum ada konvensi  yang  mengaturnya secara khusus. Artinya kekuatan  hukum  terdapat pada saat perjanjian dilangsungkan.
2.2  Upaya  Penyelesaian  Jika  Terjadi
Sengketa dalam Jual Beli Komputer di Kota Rantauprapat a.  Penyelesaian Para Pihak Terhadap  penyelsaian  dalam permasalahan kasus jual beli komputer  rakitan  para  pihak  pada dasarnya  jarang  sekali  melakukan tuntutan  sampai  ke  jalur  hukum (pengadilan), hal ini melihat jual beli komputer merupakan perjanjian baku  yang  biasa  dialami  oleh masyarakat. Melihat mahalnya biaya dalam  perkara  tidak  sebanding dengan  biaya  pembelian  komputer, maka masyarakat
dalam
menyelesaiakan  kasus  jual  beli komputer adalah dengan cara:
1. Dengan musyawarah,
2. Dengan jalan damai (kekeluargaan),
3. Dengan  meminta  pihak  penjual untuk  memperbaiki  kerusakan atau  cacat  pada  komputer  meski tidak  semua  diganti  dengan barang yang baru.
Berdasarkan  hasil  penelitian mengenai  tanggung  jawab  penjual sebagai  penyelasian  masalah  dalam perjanjian  pengikatan  jual  beli komputer rakitan dapat disrumuskan mengenai penyelesaian melalui tanggungjawab  penjual  yang  secara normatif  tanggung  jawab  pelaku
usaha diatur dalam Pasal 19 Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen. Masalah  tanggung  jawab  ini,  ada beberapa  prinsip  tanggung  jawab yang harus diperhatikan oleh penjual yaitu:
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan,
2. Prinsip  praduga  untuk  selalu bertanggung jawab,
3. Prinsip untuk tidak selalu bertanggung jawab,
4. Prinsip tanggung jawab mutlak,
5. Prinsip  tanggung  jawab  dengan pembatasan.
Berdasarkan  prinsip-prinsip tanggung  jawab  tersebut,  maka tanggung  jawab  penjual  komputer termasuk  tanggung  jawab  dengan pembatasan dalam perjanjian pengikatan jual beli antara produsen dengan  konsumen.  Tanggung  jawab penjual tidak hanya terbatas pada apa yang  tercantum  dalam  perjanjian tersebut, tetapi lebih dari itu, penjual juga harus bertanggung jawab terhadap  cacat  tersembunyi  pada barang  yang  dijual  yaitu  komputer. Pada  prinsipnya  menurut  ketentuan Undang-undang perlindungan konsumen,  bahwa  pihak  penjual yang  melakukan  kecurangan  atau wanprestasi  terhadap  perjanjian  jual
beli komputer, khususnya di Rantaurapat dapat
dikenai pertanggungjawaban  secara  ganti rugi dengan jalan damai.
b. Penyelesaian  Sengketa  Konsumen melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Jika pelaku usaha tidak mau
menyelesaikan  tuntutan  ganti  rugi tersebut atau di antara mereka tidak ada  penyelesaian  alias  menemui jalan buntu, konsumen dapat mengajukan kasus tersebut ke BPSK atau ke pengadilan. Mengenai badan manakah  yang  memeriksa  dan menyelesaikan  sengketa,  apakah BPSK  atau  pengadilan  sepenuhnya bergantung  pada  pilihan  secara sukarela  dari  pihak-pihak  yang bersengketa  (Pasal  45  ayat  (2) UUPK).  Mengikuti  ketentuan  Pasal 23  UUPK  penyelesaian  sengketa konsumen  melalui  BPSK  ini  dapat ditempuh  jika  penyelesaian  secara damai  di  luar  proses  pengadilan tidak  berhasil,  baik  karena  pelaku usaha  menolak  atau  tidak  memberi tanggapan maupun jika tidak tercapai kesepakatan.
BPSK  merupakan  lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan menyelesaikan  sengketa  konsumen, yang  bekerja  seolah-olah  sebagai sebuah  pengadilan.  Karena  itu,
BPSK  ini  dapat  disebut  sebagai peradilan kuasi.
Adapun tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1999 meliputi:
1. Melaksanakan  penanganan  dan penyelesaian
sengketa
konsumen,  dengan  cara  melalui mediasi  atan  arbitrase  atau konsiliasi;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap  pencantuman  klausula baku;
4. Melaporkan  kepada  penyidik umum apabila terjadi pelanggaran  ketentuan  dalam Undang-undang ini;
5. Menerima pengaduan baik tertulis  maupun  tidak  tertulis, dari konsumen tentang terjadinya  pelanggaran  terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa
perlindungan konsumen;
7. Memanggil  pelaku  usaha  yang diduga telah melakukan
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil  dan  menghadirkan saksi,  saksi  ahli  dan/atau  setiap orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini; 9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,  saksi,  saksi  ahli,  atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan  badan  penyelesaian sengketa konsumen; 10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai  surat,  dokumen,  atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atan pemeriksaan;
11. Memutuskan  dan  menetapkan ada  atau  tidak  adanya  kerugian di pihak konsumen;
12. Memberitahukan putusan kepada  pelaku  usaha  yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan
konsumen;
13. Menjatuhkan sanksi adminitratif kepada  pelaku  usaha  yang melanggar  ketentuan  Undang- undang ini.
Dengan  tugas  seperti  ini maka  BPSK  dapat  dengan  segera memberikan putusannya untuk mengakhiri  sengketa  konsumen.
Diharapkan  dengan  penyelesaian sengketa  yang  sederhana,  singkat, tidak  diperlukan  lagi  penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan  yang
cenderung  lama  dan  berbelit-belit. Akan  tetapi,  UUPK  dengan  jelas menyebutkan  bahwa  pemeriksaan perkara  konsumen  oleh  BPSK bukan dengan jalan damai melainkan didasarkan pada ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Ini berarti  pula  bahwa  majelis  BPSK sungguh-sungguh  akan  berusaha menemukan  bukti-bukti  tentang adanya pelanggaran hukum di dalam sengketa  konsumen  tersebut  dan membuat  putusan  sesuai  dengan ketentuan hukum.
Seperti telah disebutkan sebelumnya,  menurut  Pasal  60  UU No.8 Tahun 1999 BPSK berwenang menjatuhkan  sanksi  administratif terhadap  pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha.  Sanksi  administratif  atas pelanggaran  oleh  pelaku  usaha adalah sebagai berikut:
1. Menjatuhkan  sanksi  ganti  rugi atas  produk  yang  merugikan konsumen; memberikan perawatan  kesehatan  dan  atau santunan  kepada  pihak  korban (konsumen)  (Pasal  19  ayat  (2) dan (3) UUPK);
2. Menjatuhkan  sanksi  terhadap perusahaan periklanan yang merugikan individu atau masyarakat (Pasal 20 UUPK);
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
3. Menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya lebih dari satu tahun tetapi tidak atau lalai menyediakan suku cadang (Pasal  25  ayat  (2)  Butir  a UUPK);
4. Menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya lebih dari satu tahun tetapi tidak memenuhi atau gagal
memberikan  jaminan  (garansi) sesuai  perjanjian  (Pasal  25  ayat (2) Butir b UUPK);
5. Menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha  yang  memproduksi  jasa (service)  yang  tidak  memenuhi
jaminan (garansi) sesuai perjanjian (Pasal 26 UUPK). Penyelesaian sengketa melalui  BPSK  diawali  dengan permohonan atau pengaduan korban,  baik  tertulis  maupun  tidak tertulis  tentang  peristiwa  yang menimbulkan kerugian kepada
konsumen. Yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan penggantian kerugian melalui BPSK ini hanyalah seorang konsumen atau ahli warisnya.
III. PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Sesuai  dengan  hasil  penelitian terhadap tanggungjawab penjual terhadap  jual  beli  komputer  rakitan  di Kota Rantauprapat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Tanggungjawab pelaku usaha menurut  Undang-undang  No.  8 Tahun  1999  yang  berisi  pengakuan dan pemberdayaan hak-hak konsumen  menjadi  bagian  penting dan  adanya  kepastian  hukum  bagi konsumen. Tanggung jawab penjual secara normatif diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen yang memuat tentang penjual bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen  terhadap  kelalaian  serta wanprestasi  yang  dilakukan  pihak penjual  dalam  jual  beli  komputer. Akan tetapi Undang-undang tersebut belum berjalan efektif dalam melindungi konsumen dari pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, karena dalam praktik jual beli  komputer  di  Kota  Rantaupraat masih  banyak  pelaku  usaha  yang memeberikan informasi yang kurang jelas mengenai produk yang akan di perjual.
b. Konsumen  yang  merasa  dirugikan oleh  pelaku  usaha  yang  melakukan
wanprestasi dapat melakukan tindakan  hukum  kepada  pelaku usaha. UUPK
memberikan penyelesaian  yang  dapat  ditempuh melalui  proses  mediasi  artinya mengutamakan  jalan  damai  secara kekeluargaan terhadap kasus jual beli komputer.  Pihak  penjual  hanya ditekankan dalam
pertanggungjawaban  terhadap  objek perjanjian  yaitu  komputer  terkait dengan  adanya  kerusakan  pada barang yang  dibeli.  Kemudian apabila  jalan  damai  tidak  dapat tempuh,  maka  dapat  mengajukan sengeketa  tersebut  melalui  BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen).
3.2 Saran Penulis menyarankan:
a. Pelaku Usaha
Kepada  pelaku  usaha  untuk  tidak menjual/memasarkan
produk komputer yang cacat kepada konsumen. Penulis yakin keuntungan yang didapat dari tindakan seperti itu akan merugikan pelaku usaha sendiri,  karena  konsumen  akan berpaling ke toko/distributor
komputer  yang  lain  dan  membuat usaha tersebut kehilangan nama baik
di mata masyarakat (konsumen).
b. Konsumen
Dengan  berkembangnya  teknologi, masyarakat sendiri harus mempunyai sikap  cermat  dan  selektif  dalam memilh produk komputer yang akan dibeli  dan  selalu  mencari  informasi ter-update  mengenai  produk-produk terbaru,  sehingga  kebutuhan  yang diinginkan tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Referensi/Buka:
A.  B  Loebis,  1976,  Jual  Beli  Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

## A.Z.Nasution,  2007,  Hukum  Perlindungan
Konsumen  Suatu  Pengantar,  Jakarta, Diadit Media.

## Abdul  Kadir  Muhammad,  1992,  Hukum
Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

## Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti,  2009,  Hukum
Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.
Endang  sri  Wahyuni,  2003,  Aspek  Hukum
Sertifikat dan Keterikatannya denganPerlindungan Konsumen, Bandung, Citra Aditia.
Herlien  Budiono,  2004,  Artikel  “Pengikat  Jual

## Beli  Dan  Kuasa  Mutlak”  Majalah
Renvoi,  edisi  tahun  I,  No  10,  Bulan Maret.

## Janus  Sidabalok,  2006,  Hukum  Perlindungan
Konsumen  di  Indonesia,  Ctk.  Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
J.  Satrio,  1995,  Hukum  Perikatan,  Perikatan yang  Lahir  dari  Perjanjian,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.

## Kristiyanti  Siwi  Tri  Celina,  2008,  Hukum
Perlindungan  Konsumen,  Jakarta,  Sinar Grafika.
Patrik  Purwahid,  1986,  Asas  Itikad  Baik  dan Kepatutan dalam Perjanjian, Semarang,
Badan Penerbit UNDIP.
R  Surbekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  2004,  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya  Paramita,  Ctk.  Ketigapuluh empat, Jakarta.
R.  Setiawan,  1994.  Pokok-pokok  Hukum
Perikatan, Bina Cipta, Bandung.

## Rutten  dalam  Purwahid  Patrik,  1994,  Dasar- Dasar  Hukum  Perikatan  (Perikatan
Yang  Lahir  Dari  Perjanjian  dan  Dari Undang-Undang), Mandar Maju,
Bandung.
R.  Wiryono  Projodikoro,  1993,  Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung.

## RM. Suryodiningrat, 1982, Perikatan-Perikatan
Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung.
Yahya  Harahap,  1992,  Hukum  Perjanjian  di Indonesia, Djambatan, Jakarta.
Peraturan:
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  8
Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen, Pasal 25 ayat 1.
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan  Republik  Indonesia  No. 547/MPP/Kep/7/2002  tentang  Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual)  dan  Kartu  Jaminan/Garansi Dalam  Bahasa  Indonesia  Bagi  Produk Teknologi  Informasi  dan  Elektronika, Pasal 6 ayat 1 dan 3. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  yaitu  Surat  Keputusan Nomor:  350/MPP/Kep/12/2001  tanggal
10 Desember 2001.
Website:
http://bebibluu.blogspot.com/2009/06/komputer -rakitan-dan-komputer-built-up.html.  Oktober. 27, 2011.
http://www.artikata.com/arti-346500- purnajual.html. Oktober. 27, 2011.
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_komputer. Oktober. 25, 2011.