J-DEPACE, Vol. 1, No. 1, Desember 2018, Hal 22 – 31 Tersedia online di :http://jurnal.lpmiunvic.ac.id/index.php/jpkm

## SOSIALISASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KELURAHAN KLAWUYUK KOTA SORONG
Aram Palilu *
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Victory Sorong arampalilu1015@gmail.com

## ABSTRAK
Konflik  sosial  selalu  ada,  disebabkan  karena  adanya  perbedaan-perbedaan  kepentingan  dari individu-individu  dan  kelompok-kelompok  maupun  persoalan  dibidang  SARA  (Suku,  Agama,  dan Ras); politik, ekonomi serta menyangkut sosial dan budaya. Karena itu, bagaimana dikelola/dikontrol didalam  penanganannya  agar  tidak  berdampak  gejolak  atau  mengarah  pada  kekerasan  fisik, kehilangan  harta  adanya  korban  jiwa.  Penanganan  konflik  yang  efektif  tentu  menetralisir  tingkat intensitas  konflik  ke  arah  terciptanya  suasana  yang  harmonis,  tenteram,  aman  dan  sejahtera.Motode yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  adalah  pendidikan  masyarakat. Tahapan  penyuluhan  terdiri  dari  studi  pendahuluan,  pemaparan  materi,  dan  evaluasi.  Kegiatan penyuluhan melalui sosialisasi tentang penanganan konflik sosial ditujukan kepada khalayak sasaran. Tingkat  keberhasilan  sosialisasi  ini  ditentukan  oleh  adanya  perbedaan  pemahaman  dan  pengetahuan mengenai  penanganan  konflik  yang  belum  baik  dengan  sesudah  pelaksanaan  sosialisasi,  dimana adanya pemahaman dan pengetahuan yang lebih komprehensif dan terintegral.
Kata kunci: Konflik Sosial, Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik.

## ABSTRACT
There is always social conflict, caused by differences in the interests of individuals and groups as well as  problems  in  the  field  of  SARA  (Tribe,  Religion,  and  Race);  politics,  economics,  and  social  and cultural issues. Therefore, how to be managed/controlled in its handling so as not to cause turmoil or lead  to  physical  violence,  loss  of  property  of  casualties.  Effective  conflict  management  certainly neutralizes the intensity of the conflict towards creating a harmonious, peaceful, safe and prosperous atmosphere. The method used in community service activities is community education. The stages of counseling  consist  of  preliminary  studies,  material  presentations,  and  evaluations.  Extension activities through socialization of handling social conflicts are aimed at the target audience. The level of  success  of  this  socialization  is  determined  by  the  existence  of  differences  in  understanding  and knowledge  about  handling  conflicts  that  have  not  been  good  with  after  the  implementation  of socialization, where there are a more comprehensive and integrated understanding and knowledge.
Keyword: Social conflict, Conflict Prevention, Post-Conflict Recovery

## 1. PENDAHULUAN
Sejak  masyarakat  manusia  mulai  dari  bentuknya  yang  primitif  secara  relatif  tidak berbeda  satu  sama  lain,  masyarakat  itu  tetap  mempunyai  perbedaan-perbedaan  fundamental antara  golongan  yang bertikai di  dalam mengejar kepentingan masing-masing  golongannya. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa bergantung pada orang lain dalam memenuhi keperluan hidupnya. Disadari atau tidak, kita semua memiliki sifat saling membutuhkan yang begitu  kuat.  Kebutuhan  manusia  dapat  dipenuhi  ketika  antara  manusia  yang  satu  dan  yang lain memiliki kesadaran dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain.
Menurut  para  pakar  (Giay,  1995),  manusia  dalam  tingkat  sosial  apapun  mewarisi sesuatu  yang  merupakan  pegangan  hidup,  suatu  keprihatinan  yang  mendasar  ( an  ultimate concern ).  Setiap  orang  berusaha  mempertahankan  apa  yang  diyakininya  dan  bersedia  mati demi  keyakinannya  itu  (Fowler,  1976).  Sesungguhnya  sejarah  peradaban  manusia  adalah merupakan  catatan  terhadap  perkembangan  pertumbuhan  dan  perubahan  yang  dicapai manusia dalam menjawab setiap persoalan (konflik) yang dihadapi manusia adalah kehidupan manusia itu sendiri bersama orang dan sesuatu yang lain. Usaha manusia semacam itu, dalam satu segi merupakan proses yang berlangsung terus-menerus, sejalan dengan berlangsungnya proses  keberadaan  manusia.  Proses  itu  merupakan  petunjuk  dan  bukti  sejarah  terhadap kehidupan dan daya kreatif manusia (Baker, 1972).
Di  tengah-tengah  masyarakat  kita  sering  terjadi  kondisi  nyata  yang  menunjukkan adanya  perbedaan  dengan  orang  lain.  Perbedaan-perbedaan  itu  sebenarnya  hal  yang  sangat lumrah. Namun,  perbedaan sering menimbulkan  konflik dalam masyarakat.  Apabila konflik tersebut  tidak  dapat  dikendalikan,  maka  akan  menimbulkan  tindak  kekerasan.  Begitu  pula konflik  yang  terjadi,  pada  mulanya  bersifat  individual,  namun  karena  kepandaian  mereka menghidupkan  solidaritas  atas  ikatan-ikatan  baku,  maka  konflik  berubah  menjadi  massal (Anonim, 2011).
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbagai  jenis  konflik  adalah  suatu  keniscayaan. Suatu  masyarakat  pasti  pernah  mengalami  konflik,  baik  antara  anggotanya  maupun  dengan kelompok  masyarakat  lain.  Istilah  konflik  sering  mengandung  pengertian  negatif,  sebab cenderung dimaknai sebagai lawan kata dari keserasian, kedamaian, dan keteraturan. Konflik sering  pula  diasosiasikan  dengan  ancaman  ataupun  penggunaan  kekerasan.  Padahal  jika dikelola  dengan  baik,  konflik  tidak  selamanya  diakhir  dengan  kekerasan.Penangan  konflik sosial  bagi  yang  berwenang  selama  ini  bersifat  parsial,  sehingga  konflik  biasanya
berkepanjangan/berlarut-larut  dan  pada  kondisi  tertentu  dapat  berakibat  lebih  fatal  bagi keamanan  maupun ketentraman masyarakat.
Hal ini terjadi karena adanya benturan akibat pertemuan antara dua atau lebih nilai-nilai hidup ataupun budaya yang relatif berbeda. Dalam keadaan tertentu maka salah satunya akan muncul  sebagai  nilai-nilai  hidup  yang  menang  dan  bila  tidak  terkontrol    dapat  menciptakan konflik  yang  fatal.Toffler  (1977)    menyebut  konflik  seperti  ini  “ future  shock ”  yakni  suatu tantangan  perubahan  yang  terjadi  di  negerinya  sendiri  yang  merupakan  penyakit  yang  lebih parah  daripada culture  shock. Dan  pada  tataran  tertentu  dapat  menyebabkan  pertikaian sebagai  gejala  yang  tidak  mungkin  dihindari  dalam  masyarakat.  Struktur  sosial  dilihatnya sebagai  gejala  yang  mencakup  berbagai  proses  asosiatif  dan  disosiatif  yang  tidak  mungkin terpisah-pisahkan, namun dapat dibedakan dalam analisis (Bernstein, 1981).
Hal  demikian  dipertegas  oleh  Randall  Collins,  dimana  membagi  apa  yang  mikro  dan apa  yang  makro.  Mikro  sosial  berarti  hubungan  interaksi  antarindividu  dalam  masyarakat, sementara  makrososial  berarti  hasil  dari  interaksi  antarindividu  dalam  masyarakat  tersebut. .Menurutnya,  konflik  merupakan  proses  sentral  dalam  kehidupan  sosial.  Oleh  karena  itu, konflik  tidak  dianggap  baik  maupun  buruk.  Setiap  orang  memiliki  sifat  sosial,  maka kemungkinan  berkonflik  akan  selalu  ada.  Hal  itu  dikarenakan,  setiap  orang  memiliki kepentingan-kepentingan sendiri.
Berkaitan  dengan  itu,  jika  persoalan  dan  pengertian  yang  dihadapi  manusia berhubungan dengan cara hidupnya dan cara beradanya yang tidak terkontrol, maka persoalan itu  akan  menjadi  semakin  kompleks  sehingga  menjurus  kepada  pertentangan  yang  sangat tajam.  Ketajaman  perbedaan  itu,  akan  menjadi  malapetaka  bagi  manusia  jika  memasuki tingkat dan dunia politis. Dalam konteks masyarakat multikultural, upaya mencegah konflik dan  adanya  anggapan  bahwa  berkonflik  merupakan  hal  negatif  adalah  sama  sekali  tidak relevan.  Konflik  bukanlah  sesuatu  yang  dapat  dihindari  atau  disembunyikan,  tetap  harus diakui keberadaannya, dikelola, dan diubah menjadi kekuatan untuk perubahan yang positif.
Umumnya  para  pemerhati  masalah  konflik  sosial  sependapat  bahwa  penanganan konflik  sosial,  ternyata  belum  memberikan  hasil  yang  signifikan,  bahkan  yang  lebih  ironis lagi justru menimbulkan gejolak yang lebih para dan berkepanjangan karena represif. Dengan demikian  Penanganan  konflik  sosial  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  secara sistematis  dan  terencana  dalam  situasi  dan  peristiwa  baik  sebelum,  pada  saat,  maupun
Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Victory Sorong
sesudah  terjadi  konflik  yang  mencakup  pencegahan  konflik,  penghentian  konflik,  dan pemulihan pascakonflik.
Mungkin ada baiknya bila kita mencoba mengkaji dan menelaah topik ini secara lebih komprehensif-terintegral    dan  proporsional,  namun  penangannya  lebih  humanis.  Tulisan  ini mencoba  mendeskripsikan  topik  dimaksud,  yang  pada  akhirnya  diharapkan  dapat menempatkan  pada  proporsi  yang  sebenarnya.  Dengan  adanya  pemaparan  secara  runtut mengenai  konflik  sosial,  maka  kerangka  referensi  dan  eksperiensi  kita  akan  mudah mengidentifikasi  akar  masalah  dari  konflik  itu  sendiri  sehingga  dapat  dimaksimalkan  cara penyelesaiannya  secara  akurat.    Akurasi  dari  pemecahan  yang  tepat  akan  meminimalisir konflik  menjadi  lebih  efisien  dan  efektif.  Oleh  karena  itu,  maka  identifikasi  dari  konflik sosial harus diuraikan khususnya mengenai cara penanganan konflik yang terjadi.

## 2. MASALAH
Berdasarkan  studi  pendahuluan  (berupa  tanya  jawab,  curah  pendapat    disimpulkan bahwa  pemahaman  dan  pengetahuan    para  khalayak  sasaran  masih  sangat  terbatas.  Hal  ini terjadi karena sebelumnya belum pernah ada upaya ataupun sosialisasi tentang konflik sosial. Oleh  karena  itu,  masalah  yang  dirumuskan  dalam  pengambdian  kepada  masyarakat  adalah sebagai berikut:
a. Sejauhmana  pemahaman  dan  pengetahuan  para  aparat  mengenai  konflik  sosial  yang terjadi sebelumnya?
b. Bagaimanakah  upaya  penanganan  konflik  sosial  secara  komprehensif  dan  terintegral, agar  tidak  mengarah  pada  kekerasan  fisik  atau  pun  kerugian  harta  benda  bagi  yang sedang bergejolak?

## 3. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  metode  pendidikan masyarakat.  Metode  yang  digunakan  disini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan pengetahuan  kepada  khalayak  sasaran  (aparat  kelurahan,  aparat  keamanan  dan  Babinsa, Ketua  RT/RW,  tokoh  masyarakat/agama/perempuan/pemuda/mahasiswa,  dan  beberapa perwakilan  masyarakat),  sedangkan  tahapan  yang  ditempuh  dalam  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan  Klawuyuk  adalah sebagai berikut:

## 3.1 Tahap Penjajakan (Studi) Pendahuluan
Sebelum  melakukan  kegiatan  sosialisasi  terlebih  dahulu  dilakukan  penjajakan pendahuluan  berupa  tanya  jawab/curah  pendapat  dengan  beberapa  khalayak  sasaran  upaya untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  tingkat  pemahaman  dan  pengetahuan  terhadap konflik  dan  cara  penyelesaiannya.  Berdasarkan  hasil  penjajakan  pendahuluan  disimpulkan bahwa  pemahaman  dan  pengetahuan  khalayak  sasaran  masih  sangat  rendah,  sehingga diputuskan untuk menyampaikan materi tentang cara penanganan konflik sosial di Kelurahan Klawuyuk.

## 3.2 Tahap Penyampaian Materi Mengenai Penanganan Konflik Sosial
Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan tentang cara penanganan konflik sosial di Kelurahan Klawuyuk, adalah meliputi:
a. Pencegahan konflik,
b. Penghentian konflik,
c. Pemulihan Pasca-konflik.
Adapun jadwal kegiatan penyuluhan mengenai penangan konflik sosial adalah sebagai berikut:
Hari/Tanggal Jam Kegiatan Senin, 07 Mei 2018 08.00 – 08.30 Registrasi Peserta 08.30 – 09.30 Acara Pembukaan 09.30 – 12.00 Ceramah/Penyampaian Materi 12.00 –13.00 Istirahat 13.00 – 15.00 Diskui/Curah Pendapat 15.00 – Selesai Penutupan

## 3.3 Tahap Diskusi (Curah Pendapat)
Adapun  teknik  yang  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  pemahaman  dan  pengetauan dari  khalayak  sasaran  mengenai  cara  penanganan  konflik  sosial  adalah  berupa  penyuluhan, ceramah,  diskusi,  curah  pendapat  ( brain-stormming ),  dan  lain-lain.  Tahap  ini  merupakan upaya membandingkan dengan studi pendahuluan dengan setelah memperoleh penyampaian materi.  Berdasarkan  hasil  pembanding  antara  studi  pendahuluan  dengan  sesudah
penyampaian materi maka dapat diketahui sejauh mana tingkat pemahaman dan pengetahuan dari para khalayak sasaran mengenai penanganan konflik sosial.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyuluhan  mengenai  penanganan  konflik  sosial  yang  dilakukan  di  Kelurahan  adalah sebagai berikut:

## 4.1 Pencegahan konflik
Kegiatan pencegahan konflik dilakukan dengan cara:
4.1.1 MemeliharaKondisi Damai dalam Masyarakat
a. Mengembangkan  sikap  toleransi  dan  saling  menghormati  kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
b. Menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
c. Mengakui  dan  memperlakukan  manusia  sesuai  dengan  harkat  dan martabatnya;
d. Mengakui  persamaan  derajat  serta  persamaan  hak  dan  kewajiban  asasi  setiap manusia  tanpa  membedakan  suku,  keturunan,  agama,  kepercayaan,  jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
e. Mengembangkan  persatuan  Indonesia  atas  dasar  kebhinneka-tunggal-ikaan; dan/atau
f. Menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.
4.1.2 Mengembangkan Sistem Penyelesaian Perselisihan secara Damai
a. Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukansecara damai.
b. Penyelesaian  secara  damai  sebagaimana  dimaksud  adalah  mengutamakan musyawarah untuk mufakat serta mengikat semua pihak yang bertikai.
4.1.3 Meredam Potensi Konflik
a. Melakukan perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan  yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
b. Menerapkan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
c. Melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik;
d. Mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
e. Menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
f. Membangun karakter bangsa;
g. Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
h. Menyelenggarakan  musyawarah  dengan  kelompok  masyarakat  untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.
4.1.4 Membangun sistem peringatan dini.
a. Penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik;
b. Penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
d. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
e. Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.2 Penghentian Konflik
4.2.1 Penghentian Kekerasan Fisik;
a. Penghentian  kekerasan  fisik  harus  dikoordinasikan  dan  dikendalikan  oleh Polri.
b. Penghentian kekerasan fisik harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat.
c. Penghentian  kekerasan  fisik  harus  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.2.2 Penetapan Status Keadaan Konflik
a. Status  keadaan  konflik  terdiri  atas:skala  kabupaten/kota;skala  provinsi; atauskala nasional.
b. Status  keadaan  konflik  skala  kabupaten/kota  aadalah  bila  terjadieskalasi konflik dalam suatu daerah atau wilayahkabupaten/kota dan memiliki dampak hanya pada tingkat kabupaten/kota.
c. Status  keadaan  konflik  skala  provinsi  bila  terjadieskalasi  konflik  dalam suatudaerah  atau  wilayah  kabupaten/kota  dan/atau  beberapa  kabupaten/kota dalamsuatuprovinsi dan memiliki dampak sampai pada tingkat provinsi.
d. Status  keadaan  konflikskala  nasional  bila  terjadi  eskalasi  konflik  mencakup suatudaerah  atau  wilayah  kabupaten/kota  dan/atau  beberapa  provinsi  dan memiliki dampak secara nasional.
4.2.3 Tindakan Darurat Penyelamatan dan Perlindungan Korban
a. Penyelamatan,  evakuasi,  dan  identifikasi  korban  konflik  secara  cepat  dan tepat;
b. Pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik;
c. Pemenuhan  kebutuhan  dasar  pengungsi,  termasuk  kebutuhan  spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
d. Pelindungan terhadap kelompok rentan;
e. Upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik;
f. Penyelamatan sarana dan prasarana vital;
g. Penegakan hukum;
h. Pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan
i. Penyelamatan harta benda korban konflik.
4.2.4 Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI.
a. Dalam  status  keadaan  konflik  skala  kabupaten/kota,  bupati/wali  kota  dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Pemerintah.
b. Dalam status keadaan konflik skala provinsi, gubernur dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Pemerintah.
c. Dalam  status  keadaan  konflik  skala  nasional,  Presiden  berwenang mengerahkan kekuatan TNI setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR.
d. Bantuan  penggunaandan  pengerahan  kekuatan  TNI  sebagaimana  dimaksud diatas  harusdilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## 4.3 Pemulihan Pascakonflik
4.3.1 Rekonsiliasi
a. Perundingan secara damai;
b. Pemberian restitusi; dan/atau
c. Pemaafan.
d. Rekonsiliasi  sebagaimana  dimaksud  diatas  dapat  dilakukan  dengan  Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.
4.3.2   Rehabilitasi
a. Pemulihan psikologis korban Konflik dan pelindungan kelompok rentan;
b. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
c. Perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
d. Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
e. Penguatan  kebijakan  publik  yang  mendorong  pembangunan  lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
f. Pemulihan  ekonomi  danhak  keperdataan,  serta  peningkatan  pelayanan pemerintahan;
g. Pemenuhan  kebutuhan  dasar  spesifik  perempuan,anak-anak,  lanjut  usia,  dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
h. Pemenuhan  kebutuhan  dan  pelayanan  kesehatan  reproduksi  bagi  kelompok perempuan;
i. Peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik.
4.3.2 Rekonstruksi
a. Pemulihan  dan  peningkatan  fungsi  pelayanan  publik  di  lingkungan  dan/atau daerah pascakonflik;
b. Pemulihan  dan  penyediaan  akses  pendidikan,  kesehatan,  dan  mata pencaharian;
c. Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik;
d. Perbaikan  berbagai  struktur  dan  kerangka  kerja  yang  menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
e. Perbaikan  dan  penyediaan  fasilitas  pelayanan  pemenuhan  kebutuhan  dasar spesifik  perempuan,  anak-anak,  lanjut  usia,  dan  kelompok  orang  yang berkebutuhan khusus;
f. Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.
Gambar 1. Suasana Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  perbandingan  antara  hasil  studi  pendahuluan  dengan  pemaparan (pendalaman) materi, nampak bahwa ada perbedaan yang signifikan dari sebelumnya belum ada pemahaman, kini jauh lebih memahami tentang penanganan konflik sosial. Hal ini dapat dilihat  dari  hidupnya  ruang  tanya  jawab  dan  bahkan  lebih  dari  itu  sangat  antusias  dalam forum curah pendapat. Bahkan selama ini, konflik yang muncul itu dianggap sebagai sesuatu keniscayaan (hal yang tidak boleh terjadi) didalam berinteraksi dengan sesama.
Diharapkan  setelah  mengikuti  penyuluhan  dan/atau  penyampaian  materi  dimaksud maka  khalayak  sasaran  memperoleh  pemahaman  dan  pengetahuan  yang  komprehensif  dan terintegral  mengenai  penanganan  konflik  sosial  secara  baik  dan  benar.  Selain  itu,  mereka menyadari  bahwa  konflik  itu  selalu  ada,  karena  adanya  perbedaan  kepentingan  ekonomi, agama, politik,  etnis,  budaya dan lain-lain, sehingga, konflik hanya dapat  dikelola/dikontrol dengan  pendekatan  yang  humanis  namun  tegas  sesuai  intensitas  konflik  yang  ada.  Dengan demikian,  intensitas  konflik  dapat  dikendalikan  agar  tercipta  hubungan  harmonis  diantara pihak  yang  berkonflik.  Adapun  cakupan  materi  dalam  penyuluhan  mengenai  konflik  sosial, adalah meliputi pencegahan konflik; penghentian  konflik; dan pemulihan pascakonflik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. (2011). Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan . Yogyakarta:UGM.
Bakker, Anton.( 1984). Metode-Metode Filsafat. Ghalia Indonesia . Cetakan Pertama. Jakarta. Indonesia.
Bernstein, J. (1981). The Problem of Style, Theory, Culture and Society. Oxford.
Fowler, James W. (1976). Stage of Faith.The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning . San Fransisco. Harper & Row Publishers.
Giay, Benny. (1995). Masyarakat Amungme (Irian Jaya), Modernisasi dan Agama Resmi: Sebuah Pertemuan .Uncen.Jayapura.