Volume 3  Issue 1,  March 2019:  pp.  132-156.  Copyright  ©  2019  HOLREV.
Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at:
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Relasi Kuasa-Pengetahuan dalam Sistem Ketatanegaraan di Kerajaan Konawe Abad Ke-XVII: Telaah Epistemologi Siwole Mbatohu
Power-Knowledge Relation in the Constitutional Law System of Konawe Kingdom at XVII Century: Epistemological Inquiry of Siwole Mbatohu
Idaman Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo E-mail: idam_idea@uho.ac.id
Abstract: Siwole  Mbatohu is  a  political  conceptual  in  the  Konawe  kingdom, primarily in the era of Mokole Tebawo ( Sangia Inato ). The division of several regions into four autonomous regions by means of political and economic resilience over the region of Konawe kingdom. The region of Siwole Mbatohu are: western region as usually called Tambo i Tepuli, ano Oleo (the sunset gate) with positioned in Latoma lead  by Sabandara ,  eastern  region  of  Konawe  kingdom  as  usually  called tambo  i Losoano Oleo (the rising sun gate) with positioned in Ranomeeto lead by Sapati , the right side of Konawe kingdom as usually called Bharata i Hanano Wuta Konawe with positioned in Tongauna lead by Ponggawa , and the left side of Konawe kingdom as usually  called Bharata  i  Moerino  Wuta  Konawe with  positioned  in  Asaki  lead  by Inowa .
Several  manuscripts  of Siwole  Mbatohu merely  struggling  of  analyzing  toward  a security defense. The writers assert that the division of territory by Mokole was mean of security defense of Konawe kingdom. even though, if it is examined, primarily by using of foucault’s power relation (po wer/knowledge), it is clearly visible that the division  of  region  was  done  in  the  frame  of  maintaining  of  power.  It  is  clearly strengthened by historical reasons, that This is reinforced by historical reasons, that before the division of the territory was carried out, there was a complicated problem which  almost  led  to  civil  war  in  the  center  of  the  kingdom  of  Konawe, Inolobunggadue.
In epistemological inquiry, especially political epistemology, the concept of Siwole Mbatohu was produced in order to perpetuate the status quo, strengthen power, and control of power in the four small kingdoms, namely wings and gates. These relations were built to legitimize the power of the Konawe kingdom center as a genealogical entity that had links with other regions in Siwole Mbatohu . The mention of mokole Tebawo, and even the kings of pre-Islamic Konawe as sangia (gods) indicate that
mokole is the embodiment of gods, a symbol of strength, the most authoritative place of rest for all communities in the Konawe kingdom.
Keyword: Siwole Mbatohu; power/knowledge relation; epistemology; status quo
Abstrak: Siwole Mbatohu adalah konseptual politik di kerajaan Konawe, terutama di era Mokole Tebawo (Sangia Inato) . Pembagian beberapa daerah otonom dengan cara ketahanan politik dan ekonomi atas wilayah kerajaan Konawe. Wilayah Siwole Mbatohu adalah:  Wilayah  bagian  barat  kerajaan  Konawe  yang disebut  Tambo  i Tepuli, ano Oleo yang berkedudukan di Latoma dipimpin oleh Sabandara , wilayah bagian Timur kerajaan Konawe yang disebut tambo i Losoano Oleo berkedudukan di Ranomeeto yang dipimpin oleh Sapati , wilayah bagian Kanan (Utara) kerajaan Konawe  yang  disebut Bharata  i  Hanano  Wuta Konawe  yang  berkedudukan  di Tongauna  dipimpin  oleh Ponggawa ,  dan  wilayah  bagian  kiri  (Selatan)  kerajaan Konawe yang disebut Bharata i Moerino Wuta Konawe berkedudukan di Asaki yang dipimpin Inowa .
Beberapa  manuskrip Siwole  Mbatohu hanya  berjuang  untuk  menganalisis pertahanan keamanan. Para penulis menyatakan bahwa pembagian wilayah oleh Mokole adalah  pertahanan  keamanan  kerajaan  Konawe,  walaupun  jika  dikaji, terutama dari penggunaan hubungan kekuasaan ( power/knowledge ), terlihat jelas bahwa pembagian wilayah dilakukan dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Itu adalah alasan historis, yaitu alasan historis, yaitu sebelum pembagian kerajaan Konawe, Inolobunggadue .
Dalam  penyelidikan  epistemologi,  terutama  epistemologi  politik,  konsep Siwole Mbatohu telah diproduksi untuk mengabadikan status quo , memperkuat kekuasaan, dan mengendalikan kekuasaan di empat kerajaan kecil, yaitu sayap dan gerbang. Hubungan  ini  dibangun  untuk  melegitimasi  kekuatan  pusat  kerajaan  Konawe sebagai  entitas  silsilah  yang  terhubung  dengan  wilayah  lain  di Siwole  Mbatohu . Penyebutan  M okole  Tebawo ,  dan  bahkan  raja-raja  Konawe  pra-Islam  sebagai sangia (dewa) menunjukkan bahwa mol adalah perwujudan dewa, simbol kekuatan, tempat  peristirahatan  yang  paling  otoritatif  untuk  semua  komunitas  di  kerajaan Konawe.
Kata  kunci: Siwole  Mbatohu;  hubungan  kekuasaan/pengetahuan;  epistemologi; status quo

## PENDAHULUAN
Sistem nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat lokal selanjutnya menjadi pedoman dalam  perilaku  masyarakat  sehari-hari.  Sistem  nilai  ini  sering  kali  menempati  hierarki tertinggi  dibandingkan  dengan  nilai-nilai  lain.  Hal  ini  disebabkan  oleh  konsepsi masyarakat tentang nilai tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi pengetahuan lokal ( local wisdom ) yang terus menerus dipertahankan. Sistem nilai tersebut misalnya  adat istiadat dan sistem politik tradisional. Sistem terakhir ini hingga saat ini masih terus dipertahankan di dalam rangka mengatur tata hubungan masyarakat lokal. Implikasinya, menguatnya kembali hubungan patron klien antara masyarakat kelas atas,
menengah dan bawah. Hubungan patron klien ini secara embrional berasal dari bangunan sistem  birokrasi  tradisional  pada  masa  kerajaan  pra-kolonial.  Kondisi  ini  menjadi perhatian serius Ahimsa-Putra 1 ketika melakukan penelitian mengenai hubungan patron klien di Sulawesi Selatan. Nilai-nilai tradisional dalam hubungannya dengan birokrasi pra- kolonial ini saat ini diyakini masih layak dipertahankan dan dikontekstualisasikan.
Rekonstruksi  nilai-nilai  kehidupan  masa  lalu,  khususnya  yang  berkenan  dengan hukum dan sistem bernegara tampaknya menjadi penting saat ini. Asumsi ini didasarkan kepada  pandangan bahwa  karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar-dasar  kebangsaan  dan  kenegaraan  di  dalam  konstitusi.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari salah satu konsensus dasar yang termaktub dalam konstitusi, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama ( the general goals of society or general acceptance of the same philosophy  of  government ). 2 Pandangan  ini,  bagi  Asshiddiqie, 3 memiliki  konsekuensi bahwa konstitusi selalu dibuat dan berlaku untuk suatu negara tertentu. Konstitusi dibuat berdasarkan  pengalaman  dan  akar  sejarah  suatu  bangsa,  kondisi  yang  sedang  dialami, serta cita-cita yang hendak dicapai.
Setiap bangsa dan peradaban memiliki karakter yang unik. Bahkan setiap bangsa memiliki  karakter  dan  kualitas  tersendiri  yang  secara  intrinsik  tidak  ada  yang  bersifat superior satu di antara yang lainnya. Dalam hubungannya dengan pembentukan sistem hukum, von Savigny menyatakan bahwa suatu sistem hukum adalah bagian dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (arbitrary act of a legislator) , tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakat. Hukum secara hipotetis dapat  dikatakan  berasal  dari  kebiasaan  dan  selanjutnya  dibuat  melalui  suatu  aktivitas hukum (juristic activity) . 4
1 Shri  Heddy  Ahimsa-Putra, Minawang:  Hubungan  Patron  Klien  di  Sulawesi  Selatan. Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 1988.
2 William G. Andrews, Constitutions and Constitutionalism 3rd edition. New Jersey: Van Nostrand Company, 1968, hlm. 12-13.
3 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hukum Tata Negara Adat. Disampaikan sebagai bahan Keynote Speech pada Seminar Nasional tentang Konstitusi Kesultanan-Kesultanan Islam di Jawa Barat dan Banten. UIN Gunung Djati, Bandung, 5 April 2008.
4 M.D.A. Freeman, L loyd’s Introduction to Juricprudence , Seventh Edition, London: Sweet & Maxweel Ltd, 2001,  hlm.  904-905.  Lihat  juga,  Absori,  Kelik  Wardiono  dan  Saepul  Rochman, Hukum  Profetik:  Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik . Yogyakarta: Genta Publishing, 2015, hlm.104. Hayatul Ismi, “Pengakuan  dan  Perlindungan  Hukum  Hak  Masyarakat  Adat  atas  Tanah  Ulayat  dalam  Upaya Pembaharuan Hukum Nasional”, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2, 2 Februari 2012, hlm. 135- 137. Istilah “bagian dari budaya masyarakat”, bagi von Savigny d isebut sebagai Volksgeist . Istilah ini, Volksgeist ‘ means the general or common consciousness or the popular spirit of the people. Savigny believed that law is the product of the general consciousness of the people and a manifestation of their spirit. The basis of origin of law is to be found in Volksgeist which means people‟s consciousness or will and consists of traditions, habits, practice
Pandangan tersebut di atas bermuara kepada kenyataan, bahwa  akar hukum dan ketatanegaraan  suatu  bangsa  yang  diatur  dalam  konstitusi  dapat  dilacak  dari  sejarah bangsa itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, akar ketatanegaraan Indonesia modern dapat dilacak  dari  Hukum  Tata  Negara  Adat  yang  pernah  berlaku  di  kerajaan-kerajaan  atau kesultanan-kesultanan  yang  pernah  hidup  di  wilayah  nusantara.  Bahkan  hukum  tata negara  adat  juga  masih  dapat  dijumpai  hidup  dan  berlaku  dalam  lingkup  masyarakat hukum adat. 5
Pengakuan  terhadap  nilai-nilai  tradisional  di  dalam  masyarakat  Indonesia tampaknya  terlihat  dalam  proses  pembahasan  UUD  1945  oleh  BPUPK  menunjukkan bahwa UUD 1945 dibuat dengan cita-cita dan spirit yang berakar dari semangat bangsa Indonesia yang khas, serta pengalaman ketatanegaraan adat yang telah dipraktikkan oleh masyarakat  Indonesia.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  pidato  Soekarno,  Soepomo,  bahkan Muhammad Yamin. Spirit bangsa Indonesia dari semua golongan yang ada diungkapkan oleh Soekarno menjadi lima dasar, yaitu Pancasila. Inilah salah satu bentuk kesepakatan mengenai filosofi pemerintahan yang dapat disepakati bersama (general acceptance of the same philosophy of government) . Kesepakatan tersebut terjadi karena Pancasila memiliki akar  dalam  masyarakat  Indonesia  sehingga  disetujui  oleh  para  pendiri  bangsa, sebagaimana dikemukakan dalam pidato Soekarno berikut ini.
Kita  bersama-sama  mentjari  philosophische  grondslag,  mentjari  satu “Weltanschauung”  jang  kita  semuanja  setudju.  Saja  katakan  lagi  setudju!  Jang saudara  Yamin  setudjui,  jang  Ki  Bagoes  setudjui,  jang  Ki  Hadjar  setudjui,  jang saudara Sanoesi setudjui, jang saudara Abikoesno setudjui, jang saudara Lim Koen Jian setudjui, pendeknja kita semua mentjari satu modus. 6
Akar hukum dan ketatanegaraan suatu bangsa yang diatur dalam konstitusi dapat dilacak  dari  sejarah  bangsa  itu  sendiri.  Dalam  konteks  Indonesia,  akar  ketatanegaraan Indonesia  modern  dapat  dilacak  dari  hukum  tata  negara  adat  yang  pernah  berlaku  di kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang pernah hidup di wilayah nusantara.
and  beliefs of  the  people.  The  concept  of  Volksgeist  in  German  legal  science  states that  law  can  only  be understood  as  a  manifestation  of  the  spirit  and  consciousness  of  the  German  people ’.  Lihat,  Mathias Reimann, The Historical School Against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code , 37 AM. J. COMP. L. 95, 97-98 (1989), Doherty Michele, Jurisprudence: The Philosophy of Law , 2nd ed., London: Old Bailey Press, 2001, hlm. 233.
5 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hukum Tata Negara Adat. Disampaikan sebagai bahan Keynote Speech pada Seminar Nasional tentang Konstitusi Kesultanan-Kesultanan Islam di Jawa Barat dan Banten. UIN Gunung Djati, Bandung, 5 April 2008.
6 Muhammad Yamin, Naskah  Persiapan  Undang-Undang Dasar  1945 ,  Djilid  Pertama,  Jakarta:  Siguntang, 1959, hlm. 68
Bahkan  hukum  tata  negara  adat  juga  masih  dapat  dijumpai  hidup  dan  berlaku  dalam lingkup masyarakat hukum adat.  Oleh  karena itu, mempelajari hukum  tata negara adat diperlukan sebagai bagian dari upaya memahami ketatanegaraan Indonesia modern serta mengenali  identitas  bangsa  Indonesia  yang  senantiasa  tumbuh  dan  berkembang  dalam keberagaman. Salah satu hal yang menarik dari pelaksanaan hukum adat, yang selanjutnya disebut dengan Hukum Tata Negara Adat adalah mengenai pelaksanaan sistem demokrasi pada pengisian jabatan atau pemimpin adat dalam masyarakat hukum adat itu sendiri. Di dalam  sistem  demokrasi,  pengisian  jabatan  atau  pemimpin  publik  selalu  di  hubungkan dengan  pelibatan  rakyat  secara  aktif  dan  menyeluruh,  dan  pembukaan  ruang  bagi partisipasi  publik  dalam  penyelenggaraan  negara  adalah  inti  dasar  dari  negara demokrasi. 7
Di  antara  sejumlah  daerah  yang  pernah  memiliki  sistem  pemerintahan  dalam bentuk  kerajaan  adalah  Kabupaten  Konawe.  Di  masa  lalu,  wilayah  ini  pernah  memiliki sebuah sistem kerajaan yang disebut kerajaan Konawe. Kerajaan ini didirikan oleh orang Tolaki yang bermukim di wilayah ini. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa suku Tolaki  merupakan  suku  pendatang  yang  berasal  dari  daratan  Tiongkok.  Sekelompok masyarakat yang kemudian disebut suku Tolaki melakukan migrasi besar-besaran melalui danau Towuti dan Matana di Sulawesi Tengah kemudian menggeser penduduk lokal, suku Moronene, dan selanjutnya menetap di dataran Konawe. Beberapa sumber sejarah juga menyebutkan bahwa suku Tolaki memiliki kedekatan genealogis dengan beberapa etnis lain, seperti To raja , To mori , To Bungku , To kaili dan sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kesamaan dalam bahasa, kepercayaan, tradisi dan perilaku hidup. 8
Migrasi suku Tolaki dalam skala masif di daratan Konawe selanjutnya membentuk kesatuan-kesatuan kelompok yang terdiri dari beberapa Wonua (kampung) yang dipimpin oleh Toono Motuo (tetua atau yang dituakan). Beberapa Wonua yang dipimpin oleh Toono Motuo ini  kemudian  diintegrasikan  ke  dalam  sistem  kerajaan,  yakni  kerajaan  Konawe, khususnya ketika raja ( Mokole ) perempuan berkuasa yakni We Tenriabeng atau We Koila. Wekoila  merupakan  mokole  yang  berhasil  meletakkan  dasar-dasar  pemerintahan
7 Moh. Fadli, dkk, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance) , Malang: UB Press, 2011, hlm. 89.
8 P.  Sarasin  dan  F.  Sarasin,  ‘Reise  von  der  Mingkoka - Bai  nach  Kendari, Sudost  Celebes’  dalam Reisen  in Celebes, Wiesbaden , 1905; A.C Kruijt dan J. Kruijt, ’Reise naar Kolaka’ dalam TNAG, XXXVIII. 1921. ; A.C. Kruijt, ’Een  en  ander  over de  Tolaki  van  Mekongga’, dalam  Tijd.,  LXI. 1922;  F.  Treffers,  ’Drie  verhalen afkomstig van de Tolaki’, dalam Tijd., L.V. 1913.
‘modern’  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  di  beberapa wonua .  Di  masa pemerintahan  Wekoila, Wonua tetap  diakui  eksistensinya  dan  diberikan  kewenangan untuk mengatur wilayahnya masing-masing.
Pada masa pemerintahan Mokole Tebawo atau Sangia Inato , mulai disusun dewan adat atau yang disebut Pitu Dula Batu (tujuh dulang batu). Pitu Dula Batu ini terdiri dari tujuh orang menteri. 9 Dalam rangka mengintegrasikan beberapa wilayah dan selanjutnya mempertahankan  kerajaan  dari  infiltrasi,  maka Sangia  Inato menetapkan  beberapa wilayah  sebagai  kerajaan-kerajaan  kecil  penyangga  pusat  kerajaan  Konawe.  Kerajaan- kerajaan penyangga ini disebut Siwole Mbatohu (empat talang) yang terdiri dari Barata i Hana (sayap  kanan), Barata  i  Moeri (sayap  kiri), tambo  i  losoano  oleo (pintu  gerbang matahari  terbit)  dan Tambo  i  Tepuli,  ano  Oleo (pintu  gerbang  matahari  terbenam). Penentuan wilayah kerajaan penyangga ini dimaksudkan, antara lain, untuk menyangga pusat kerajaan dan pengembangan wilayah.
Penempatan wilayah tersebut sangat strategis untuk dikontekstualisasikan saat ini. Paling tidak, sistem pembagian kekuasaan dengan penempatan wilayah Siwole Mbatohu layak  diinterpretasikan  dan  direkonstruksi  dalam  rangka  memberikan  sumbangan pemikiran ketatanegaraan di Indonesia. Selain itu, konsep Siwole Mbatohu bisa dipahami sebagai bentuk kesatuan, dan harmoni antara kerajaan Konawe sebagai pusat ( center ) dan kerajaan penyangga sebagai pinggir ( pheriphery ).
Siwole Mbatohu sebagai sebuah konsep politik di  kerajaan Konawe  abad  ke  XVII perlu  ditelaah  lebih  mendalam,  khususnya  dengan  memanfaatkan  telaah  filosofis khususnya aspek epistemologi. Telaah  epistemologi diperlukan  dalam rangka menguak akar-akar  kesejarahan,  kebenaran  atau  validitas  dan  orisinalitas  konsep  itu.  Langkah- langka kerja epistemologi akan dilakukan pada pembahasan selanjutnya. Atas dasar itu, tulisan ini hendak menjawab beberapa permasalahan, antara lain: apakah makna falsafah Siwole  Mbatohu sebagai  ekspresi  politik  di  Kerajaan  Konawe  abad  ke  XVII?  Bagaimana memahami  falsafah Siwole  Mbatohu dalam  konteks  relasi  kuasa-pengetahuan  dan perspektif epistemologi?
9 J.Vonk, Verstelg von Sangia Inato dochter von wasangguni & Tawe Niroekoe . 1928.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Relasi Kuasa-Pengetahuan
Micahel  Foucault  dalam Power/Knowledge menyajikan  sebuah  konsep  epistemologi dengan menekankan hubungan-hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Foucault berpendapat 10 :
...truth isn’t outside power, or lacking in power... truth isn’t the reward of free spirits... Truth is a thing of this world. Each society has its regime of truth: that is, the types of discourse which it accepts and makes function as true...
Menurut Foucault, 11 dalam masyarakat seperti (masyarakat) kita, “ekonomi politik” truth dikarakterisasikan oleh empat hal. Pertama , “ truth ” berpusat pada bentuk diskursus ilmiah  dan  institusi-institusi  yang  menghasilkannya. Kedua ,  ia  merupakan  subjek  bagi dorongan  ekonomi  dan  politik  yang  konstan. Ketiga ,  ia  adalah  objek,  dalam  bentuknya yang  beragam. Keempat ,  ia  dihasilkan  dan  ditransmisikan  di  bawah  kendali  aparat ekonomi dan politik tertentu. Terakhir , ia adalah isu dari keseluruhan debat politik dan konfrontasi sosial.
Haryatmoko, 12 dengan  mengutip  Michael  Foucault,  dalam  makalahnya  yang berjudul “ Kekuasaan-Pengetahuan  Sebagai  Rezim  Wacana Sejarah  Seksualitas:  Sejarah Pewacanaan  Seks  &  Kekuasaan  Menurut  Foucault” ,  mengemukakan  bahwa  dengan menekankan  sejarah  instansi-instansi  produksi  kekuasaan,  Foucault  tidak  memisahkan pengetahuan-kekuasaan.  Penelitiannya  tentang  subyek  modern  melalui  bentuk-bentuk pengetahuan, praktik dan wacana terfokus pada kekuasaan-pengetahuan. Pendekatannya ini tidak jauh dari pemikiran Nietzsche yang menyebutkan bahwa semua keinginan untuk mengetahui  kebenaran  sudah  merupakan  bentuk  keinginan  akan  kekuasaan.  Semakin Foucault menggali pengetahuan praktis tentang subyek dan kekuasaan, semakin kelihatan bahwa  konsepsi  kekuasaan  lebih  mengarah  ke  subyektivasi  dari  pada  obyektivasi kekuasaan, artinya bahwa “saya sebagai alat kekuasaan, lebih dipahami sebagai hasil dari
10 Michael  Foucault, Power / Knowledge ( Selected  Interviews  and  Other  Writings  1972 - 1977 ).  Sussex:  The Harvester Press, 1980, hlm. 131.
11 Ibid , hlm. 131-132.
12 Haryatmoko, “ Kekuasaan-Pengetahuan Sebagai Rezim Wacana Sejarah Seksualitas: Sejarah Pewacanaan Seks & Kekuasaan Menurut Foucault” Makalah Seri Kuliah Umum Juni 2010, makalah Disampaikan dalam Seri  Kuliah  Umum  “Tentang  Seksualitas”  di  Komunitas  Salihara,  Sabtu  12  Juni 2010 .  Lihat  juga, J.G.Merquior, Foucault ou le nihilisme de la chaire , Paris: PUF, 1985, hlm. 128.
dominasi  dari  pada  sebagai  sarana  atau  alat  kebebasan  individual”.  Persoalan  ini mengandaikan pendefinisian kembali konsep kekuasaan.
Foucault mendefinisikan strategi kekuasaan sebagai yang melekat pada kehendak untuk  mengetahui.  Melalui  wacana,  kehendak  untuk  mengetahui  terumus  dalam pengetahuan.  Bahasa  menjadi  alat  untuk  mengartikulasikan  kekuasaan  pada  saat kekuasaan  harus  mengambil  bentuk  pengetahuan  karena  ilmu-ilmu  terumus  dalam bentuk  pernyataan-pernyataan.  Kekuasaan  pengetahuan  terkonsentrasi  di  dalam kebenaran pernyataan-pernyataan ilmiah.
Oleh  karena  itu  semua  masyarakat  berusaha  menyalurkan,  mengontrol  dan mengatur  wacana  mereka  agar  sesuai  dengan  tuntutan  ilmiah.  Wacana  macam  ini dianggap mempunyai otoritas. Pengetahuan tidak bersumber pada subyek, tetapi dalam hubungan- hubungan kekuasaan. “Kekuasaan menghasilkan pengetahuan. Kekuasaan dan pengetahuan  saling  terkait.  tidak  ada  hubungan  kekuasaan  tanpa  pembentukan  yang terkait dengan bidang pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang tidak mengandaikan serta tidak membentuk sekaligus hubungan kekuasaan”.
Semua  pengetahuan  adalah  politik,  karena  syarat-syarat  kemungkinannya bersumber  pada  hubungan-hubungan  kekuasaan.  Anatomi  politik  menunjukkan  bahwa teknik  kekuasaan,  produksi  dan  pengetahuan  lahir  dari  sumber  yang  sama.  Memang anatomi  politik  itu  tidak  menciptakan  pengetahuan,  tetapi  genealogi.  Dengan  metode genealogi  ditunjukkan  bahwa  kebenaran  yang  mengambil  bentuk  obyektivitas  ilmu  itu hanya  ilusi.  Metode  yang  sama  memperlihatkan  bahwa  kehendak  untuk  tahu  menjadi proses dominasi terhadap manusia. Setiap pengetahuan terkait dengan obyek kekuasaan seperti orang gila, kriminal, anak remaja, orang sakit, atau buruh. Kaitannya terletak pada kemampuan pengetahuan mendefinisikan realitas obyek tersebut. Dengan mendefinisikan realitas, akibatnya pengetahuan mengubah konstelasi sosial.
F oucault  mengatakan  dengan  kekuasaan  “harus  dipahami  pertama -tama  banyak dan  beragamnya  hubungan-hubungan  kekuatan  yang  melekat  pada  bidang  hubungan- hubungan  tersebut  dan  organisasinya.  Permainannya  akan  mengubah,  memperkuat, membalikkan  hubungan-hubungan  itu  melalui  perjuangan  dan  pertarungan  terus- menerus”. 13
13 M. Foucault, Histoire de la sexualité I. La volonté du savoir, Paris: Gallimard, 1976, hlm. 121-122.
Kekuasaan  berarti  menempatkan  konflik  dalam  berbagai  institusi  sosial,  dalam ketidaksetaraan  ekonomi,  dalam  bahasa,  dan  bahkan  dalam  tubuh  kita  masing-masing. Foucault mencoba mendefinisikan kembali kekuasaan dengan menunjukkan ciri-cirinya: kekuasaan tidak dapat dilokalisasi, merupakan tatanan disiplin dan dihubungkan dengan jaringan,  memberi  struktur  kegiatan-kegiatan,  tidak  represif  tetapi  produktif,  serta melekat pada kehendak untuk mengetahui.
Menurut  Foucault,  ada  lima  cara  bagaimana  kekuasaan  beroperasi. 14 Pertama, kekuasaan tidak diperoleh, diambil atau dibagikan, kekuasaan berjalan dari berbagai titik, dalam permainan hubungan yang tidak setara dan selalu bergerak. Kedua, kekuasaan itu cair karena di mana ada perbedaan terbuka hubungan kekuasaan. Hubungan kekuasaan adalah  imanen,  artinya  hubungan  kekuasaan  adalah  efek  langsung  dari  pembagian, perbedaan, ketidaksetaraan  dan ketidakseimbangan. Ketiga, hubungan  kekuasaan  tidak berada  dalam  posisi  suprastruktur.  Kekuasaan  datang  dari  bawah,  artinya  tidak  ada oposisi biner antara yang didominasi dan yang dominan. Hubungan-hubungan kekuatan itu  banyak  dan  terbentuk  serta  bermain  di  dalam  aparat  produksi  seperti  di  keluarga, kelompok,  institusi,  keseluruhan  tubuh  sosial.  Ke  empat,  hubungan  kekuasaan  itu intensional.  Tidak  ada  kekuasaan  tanpa  serangkaian  sasaran.  Rasionalitas  kekuasaan adalah taktik yang tersurat pada tingkat terbatas.
Orang bisa memahami hubungan kekuasaan dalam kerangka tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran ini tidak dimiliki oleh individu atau suatu kelas, tetapi dalam bentuk anonim, hasil dari situasi-situasi lokal. Strategi adalah anonim bukan kenyataan subyek. Foucault menempatkan wacana tentang seks bukan dalam kerangka kekuasaan tunggal dan  sentral  yang  menindas  atau  sistem  hukum  kedaulatan,  tetapi  dalam  hubungan- hubungan kekuasaan yang sekaligus banyak dan selalu bergerak.
Kelima, di mana ada afirmasi kekuasaan, di situ ada resistensi. Resistensi ini bukan berasal  dari  posisi  di  luar  hubungan  kekuasaan.  Perlawanan  menjadi  bagian  dari kekuasaan  itu  sendiri.  Kekuasaan  melahirkan  anti-kekuasaan.  Di  mana  ada  afirmasi kekuasaan  selalu  ada  perlawanan,  bukan  dalam  arti  kekuatan  dari  luar  atau  yang berlawanan, tetapi karena adanya kekuasaan itu sendiri.

## Kebenaran Pengetahuan
Epistemologi membicarakan antara lain hakikat pengetahuan, yaitu apa pengetahuan itu sesungguhnya.  Juga  membicarakan  sumber  pengetahuan  dan  bagaimana  cara memperoleh  pengetahuan.  Runes  sebagaimana  dikutip  oleh  Tafsir  menjelaskan  bahwa epistemology is the branch of philosophy which investigates the origin, structure, methods and validity of knowledge (epistemologi adalah cabang filsafat yang menginvestigasi asal mula, struktur, metode  dan  validitas  pengetahuan). Di dalam Routledge Encyclopedia of Philosophy dikemukakan  bahwa  epistemologi  mencoba  menjawab  pertanyaan- pertanyaan: (1) apa itu pengetahuan-apakah analisis yang benar itu atau definisi konsep pengetahuan?(2)  bagaimana  keluasan  pengetahuan  kita – mengenai  apakah  jenis-jenis pengetahuan  yang  benar-benar  dimiliki?  (3)  apakah  sumber-sumber  pengetahuan  itu- bagaimana pengetahuan itu diperoleh? dan (4) adakah pengetahuan yang sejati? 15
Diskursus  epistemologi  biasanya  selalu  terkait  dengan  upaya  mencari,  menguak dan membuktikan kebenaran pengetahuan. Pengetahuan lahir dari aktivitas subjek yang sadar terhadap semua informasi yang masuk dalam diri subjek atau yang dikenal dan ingin dikenal oleh subjek. Pengetahuan yang lahir di dalam dirinya sudah terdapat kebenaran, dan  memang  setiap  pengetahuan  yang  di  kuak  oleh  seseorang  di  dalamnya  telah terkandung  kebenaran.  Hospers  menyatakan  pengetahuan  mesti  benar.  Jadi  isi pengetahuan selalu benar, atau dengan kata lain pengetahuan adalah pengetahuan yang benar. Kesalahan terjadi dan hanya terjadi karena informasi yang diterima melalui otoritas sudah  mengandung  kesalahan — misalnya,  informasi  dari  orang  tua  tidak  lengkap,  dari guru kurang memadai, dari pejabat tidak sesuai dengan fakta, dan lain-lain — atau, indera subjek tidak normal — misalnya buta warna, gangguan pendengaran dan lain-lain — . Atau, penalaran  seseorang  itu  tidak  mengikuti  norma-norma  logika  yang  benar — tidak mengikuti hukum penyimpulan logika, dan aturan berpikir runtut lainnya. 16
Terjadinya  pengetahuan  dapat  karena  aktivitas  indera,  rasio,  intuisi,  atau keyakinan,  serta  dari  revelasi  atau  melalui  otoritas  seseorang.  Atau,  dapat  juga  karena subjek sangat terikat pada objek (Empiristik), atau objek yang masuk atau diandaikan ada dalam kesadaran subjek (Rasionalistik), atau menempatkan keseimbangan antara subjek dan  objek  (Fenomenalisme  dan  Fenomenologi).  Masing-masing  cara  memperoleh pengetahuan itu memerlukan cara pembuktian kebenaran yang berbeda pula.
15 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai James . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 21.
16 J. Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1967.
Analisa  epistemologi  SM  dapat  memanfaatkan  beberapa  teori  kebenaran pengetahuan. Mintaredja 17 mengemukakan beberapa teori kebenaran, antara lain adalah:

## Teori Kebenaran Korespondensi
Teori  ini  dikenal  sebagai  salah  satu  teori  kebenaran  tradisional  atau  teori  yang paling tua. 18 Teori ini bertolak dari pernyataan Aristoteles yaitu “..... to say of what is that it is  or  of  what  is  not  that  it  is  not,  is  true ”.  Menurut  teori  ini  pengetahuan  benar  adalah pengetahuan dengan berdasar pada asas logis bahwa “..... that it is true that p, if and only if p ”. Sehingga, menurut teori korespondensi ini sebagaimana dikemukakan White 19 bahwa “..... since  p  is  true  if  and  only  it  p,  then  when  what  is  said  e.g.  p  is  true ’ .  Pernyataan  ini mengikuti  filsafat  Moore 20 bahwa  pengetahuan  terjadi  karena  adanya  pemahaman langsung terhadap objek ( direct apprehension ), maka pengetahuan tentang objek tertentu mesti  dipercaya  keberadaan  dan  kebenarannya.  Hal  demikian  disetujui  pula  oleh Marhenke bahwa “..... to see a physical object is to see ”. 21 . Moore secara tegas menjelaskan bahwa Pengetahuan benar manakala cerapan indera atau data indera memiliki hubungan dan saling berkesesuaian ( correspondence ) dengan objek atau benda-benda material. 22
Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pengetahuan atau yang tercermin dalam proposisi yang benar dapat dibuktikan langsung pada fakta atau objek yang diinderai, atau yang dapat dijabarkan langsung pada dunia empirik atau pengalaman langsung yang dapat diamati indera. Pengetahuan inderawi atau pengetahuan yang berdasar pada pengalaman indera  kebenarannya  dapat  dibuktikan  dengan  mengacu  pada  objek  pengetahuan  itu. Kekhilafan  atau  kesalahan  dapat  terjadi  karena  kesalahan  penginderaan  atau  kurang cermatnya menginderai dan atau indera sudah tidak normal.
17 Abbas  Hamami  Mintaredja,  Abbas  Hamami. Kebenaran;  Suatu  problema  filsafat  pengetahuan .  Bahan kuliah. Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 2009.
18 R.F.A. Hornie, 1952, Studies in Philosophy , George Allen&Unwin Ltd, London 1952). Hornie menyatakan secara  jelas  bahwa  “.... it  affirms  that  our  thoughts  or  ideas  are  true  or  false  according  as  they  agree (correspond), or do not agree, with a fact such as I think it to be ”. Hal demikian juga sesuai dengan pendapat Kattsoff yang menyatakan bahwa, kebenaran atau keadaan benar berupa kesesuaian ( correspondence ) antara makna yang dimaksud oleh suatu pernyataan dengan yang sungguh-sungguh merupakan halnya atau apa yang merupakan faktanya (fakta yang actual being ). Lihat Louis O. Kattsof, Pengantar Filsafat . Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.
19 A.R. White, Truth; Problem in Philosophy , New York: Doubleday & Co, 1970.
20 G.E. Moore, Some Main Problems of Philosophy London: George, Allen and Unwin, 1953.
21 P. Marhenke “ Moore's Analysis of Sense-Perce ption” dalam Schlipp, Logical Positivism, 1953.
22 Moore menyatakan, “ When the belief is true, it certainly does correspond to a fact, and when it corresponds to a fact it certanily true. And similarly when it is false, it certainly does not correspond to any fact; and when it  does not  correspond  to  any  fact,  then  certainly  false ”.  G.E.  Moore, Some  Main  Problems  of  Philosophy London: George, Allen and Unwin, 1953.

## Teori Kebenaran Koherensi
Teori ini dibangun oleh para epistemologi yang bertolak pada sikap ontologis bahwa objek berupa hal abstrak sehingga diandaikan ia hadir dalam kesadaran subjek. Paham ini dianut pula  oleh  mereka  yang  mengembangkan  paham  logika  positivisme.  Menurut  teori  ini bahwa
“.....to say that what is said (ussually called judment, belief, or proposition) is true or false is to say that it cohere with a system of other thing which are said; that it is a member  of  a  system  whose  elements  are  related  to  each  other  by  ties  of  logical implication as the element in a system of pure mathematics are related ’ . 23
Dapat  dikemukakan  juga  bahwa  proposisi  bernilai  benar  bila  proposisi  itu mempunyai hubungan dengan ide-ide atau gagasan-gagasan dari proposisi terdahulu yang bernilai  benar  dalam  suatu  sistem  pemikiran  yang  saling  berhubungan  secara  logik- sistematik. Sebagai contoh jika kita ingin membuktikan bahwa runtuhnya Majapahit pada tahun 1478 atau 1400 Çaka dengan candra sangkala Sirna Ilang Kertaning Bumi, 24 maka dalam pembuktian kebenaran itu kita tak dapat melihat langsung seperti para epistemolog realis  tetapi  harus  melalui  proposisi-proposisi  terdahulu  yang  mewartakan  tentang runtuhnya Majapahit. Proposisi itu dapat ditemukan dalam catatan sejarah atau catatan lain yang menguak kejadian itu. Dengan demikian, kebenaran pengetahuan itu dapat diuji melalui kejadian-kejadian sejarah atau data-data sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Teori Kebenaran Konsensus
Teori  ini  dikembangkan  oleh  Jurgen  Habermas.  Kriteria  kebenaran  menurut  teori  ini adalah  persepakatan  atau  persetujuan  yang  dianggap  rasional  dari  suatu  perbincangan tertentu.  Oleh  karena  itu,  kebenaran  yang  berdasarkan  konsensus  tidak  dapat  berlaku mutlak  satu  kali  perbincangan  untuk  selamanya,  sebab  hasil  perbincangan  mana  pun harus terbuka untuk diperbincangkan kembali.
Untuk  dapat  sampai  pada  suatu  kebenaran  yang  bersifat  kesepakatan  atau konsensus  harus  dipenuhi  syarat-syarat  situasi  perbincangan  yang  ideal.  Untuk menghindarkan  kesulitan  yang  mungkin  timbul  peserta  perbincangan  harus
23 A.R. White, Truth; Problem in Philosophy , New York: Doubleday&Co, 1970.
24 I stilah “candra sangkala Sirna Ilang Kertaning Bumi” Berarti HILANG Lenyap Ditelan Bumi, Begitu Kita Bisa  Memaknai  Ungkapan  'Sirna  Ilang  Kertaning  Bumi'.  Ungkapan  Ini  Sekaligus  Menandakan  Tahun Keruntuhan Majapahit, 1400 Saka Atau 1478 Masehi.
mengandaikan bahwa yang diperbincangkan situasi  empiris yang aktual (dalam bahasa Aristoteles  yang actual  being/factual ).  Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  antara  lain adalah (1) Semua peserta perbincangan harus diberi kesempatan yang sama untuk bicara seperti  apa  yang  diinginkannya.  (2)  Peserta  diberi  kesempatan  yang  sama  untuk menafsirkan,  menganjurkan,  membenarkan,  dan  juga  mempersoalkannya,  (3)  Semua peserta dituntut agar mengambil sikap komunikatif yang wajar yakni mengutarakan apa yang dipikirkannya dan betul-betul bermaksud menyampaikan pikiran-pikirannya kepada peserta  lain;  Dan,  (4)  Di  antara  peserta  perbincangan  tidak  dibolehkan  ada  perbedaan wewenang atau kekuasaan yang dapat mempengaruhi jalannya perbincangan 25
Teori kebenaran konsensus ini pada tataran filsafat politik menjadi basis bagi teori demokrasi pada saat melakukan perbincangan politik. Dengan demikian, tak ada jarak di antara  peserta  perbincangan  dan  hasilnya  dapat  dikoreksi  atau  disaksikan  bersama dengan  tidak  memper-hatikan  sekat  ideologi,  jabatan,  atau  lainnya,  karena  setiap  hasil perbincangan disampaikan secara terbuka kepada publik pada ruang publik yang terbuka.

## Epistemologi Politik kewilayahan Siwole Mbatohu
Berbeda dengan beberapa etnis di Indonesia, khususnya di jazirah Sulawesi yang memiliki aksara dan bahasa tulis, misalnya di Sulawesi Selatan dengan Lontarak sebagai sumber primer dalam pengkajian sejarah dan kebudayaan Sulawesi Selatan, 26 suku Tolaki tidak memiliki  tradisi  tulisan.  Karena  itu,  informasi  tentang  keberadaan  kerajaan  Konawe dengan segala bentuk varian-variannya hanya didapatkan dari sumber-sumber lisan dan laporan-laporan berbahasa Belanda dan sumber-sumber Bugis. Maka, upaya mengungkap sejarah  dan  kebudayaan  Tolaki  didasarkan  dari  tuturan  atau  wawancara  lisan  dengan tokoh-tokoh  masyarakat  dan  adat  yang  memiliki  pengetahuan  mendalam  tentang  hal tersebut.  Dengan  kata  lain,  sumber-sumber  lisan  menjadi  sumber  primer,  sementara sumber-sumber  tertulis  menjadi  sumber  sekunder  dalam  rangka  mendukung  sumber primer tersebut. Karena itu, transmisi pengetahuan budaya Tolaki menemukan ruangnya
25 Jurgen  Habermas, The  Theory  of  Communicative  Action,  volume  2,  System  and  Lifeworld:  A  Critique  of Functionalist  Reason .  Boston, MA: Beacon  Press,  1987;  F.  Budi  Hardiman, Fransisco  Budi, 1990. Kritik Ideologi:  Pertautan  Pengetahuan  dan  Kepentingan ,  Yogyakarta:  penerbit  Kanisius.1990;  F.  Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif: Menimbang ’Negara Hukum’ dan ’Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas , Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
26 J. Noorduyn,”Origins of South Celebes Historical Writing” dalam Soedjatmoko et al., (ed.), An Introduction to Indonesian Historiography . 3 th edition. Ithaca and London: Cornell University Press, 1975; Andi Zainal Abidin,  “Notes  on  the  Lontara’  as  Historical  Sources”. Indonesia,  No.  12 (Oktober),  Ithaca,  New  York: Cornell Modern Indonesia Project, 1971.
melalui  cerita-cerita dari tokoh-tokoh  elit dalam masyarakat Tolaki. Peran  tokoh-tokoh tertentu, dalam hal ini elit tertentu dalam proses transmisi pengetahuan budaya Tolaki dinilai cukup signifikan. Dalam masyarakat Tolaki, cerita-cerita  dari leluhur dan orang- orang tua memegang peran penting dalam proses pemberian pengetahuan dan informasi mengenai budaya Tolaki, serta pelanjut dan penjaga kontinuitas tradisi dan budaya Tolaki. Selain  itu,  melalui  media  pendidikan  formal,  diyakini  merupakan  salah  satu  alat  paling signifikan dalam proses transmisi kultural ini. Terkait  dengan hal ini,  Anthony Giddens menyatakan
“The  transmission  of  cultural  values  and  norms  from  generation  to  generation. Cultural  reproduction  refers  to  the  mechanism  by  which  continuity  of  cultural experience is sustained across time. Cultural reproduction occurs in a more profound way through the hidden curriculum — aspects of behavior which individuals learn in an informal way while at school”. 27
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  sebagian  informasi  mengenai kebudayaan Tolaki didapatkan melalui proses wawancara. Wawancara adalah dasar bagi semua  penelitian  lisan.  Hal  itu  bisa  berupa  wawancara  naratif,  wawancara  elite, wawancara  kelompok,  wawancara  pengalaman  hidup — yang  berarti  merupakan diskursus antara dua orang atau lebih mengenai sebuah masalah, sejumlah masalah atau pertukaran informasi terbuka atau tertutup. Tentu saja hal itu berarti lebih dari sekedar wawancara  untuk  suatu  pekerjaan  atau  pertukaran  informasi  secara  sambil  lalu. Penelitian lisan dengan metode wawancara akan sangat efektif, bila dilangsungkan dalam suatu  dialog  antara  dua  orang  tertentu — pewawancara  dan  informan  (atau  orang  yang diwawancarai).  Pewawancara  harus  berpengetahuan  luas  dan  siap  memperoleh  semua informasi  yang  harus  diberikan  oleh  informan.  Pewawancara  harus  juga  mahir  dalam mengorek  informasi  yang  tidak  dapat  diberikan  oleh  informan  tanpa  mengganggu  alur wacana.  Makna  penelitian  lisan  yang  terkait  dengan  sejarah  bisa  berkurang,  bila pewawancara  tidak  memahami  masalah.  Bila  pewawancara  belum  membaca  sumber- sumber  yang  relevan,  menganalisis  sumber  primer  dan  mempertimbangkan  dengan seksama  pertanyaan-pertanyaan  serta  jawaban-jawaban  yang  dapat  diterimanya,  maka informan tidak akan berfungsi secara maksimal, dan karena itu, informasi yang diperoleh tidak bermutu tinggi. 28
27 Anthony Giddens, Sociology . UK: Polity Press, 1997.
28 James  Morrison ,  “Perspektif  Global  Sejarah  Lisan  Asia  Tenggara”.  Dalam  P.  Lim  Pui  Huen,  James  H. Morrison, dan Kwa Chong Guan. Sejarah Lisan Asia Tenggara: Teori dan Metode . Jakarta: LP3ES Indonesia,
Pemahaman  dan  validitas  tentang  sejarah  dan  falsafah  kebudayaan  suku  Tolaki, khususnya yang terkait dengan Siwole Mbatohu, dapat dilakukan dengan memanfaatkan hermeneutika Dilthey. Dilthey menulis bahwa realitas bagi kita berada dalam kenyataan yang disadari yang ditentukan oleh pengalaman internal. pengalaman terbentuk dengan cara melihat dan menafsirkan peristiwa melalui kesadaran, dan dengan demikian menjadi bagian integral dari pengertian, kesadaran, perasaan, dan harapan. 29
Menurut Dilthey, kesulitan dalam menghadapi pengalaman bisa diatasi kalau kita “mengatasi lingkup yang terbatas dari pengalaman dengan cara menafsirkan ungkapan. Dengan  kata  lain,  mendengarkan  apa  yang  dikatakan  orang  lain,  dalam  kata-kata, gambaran, dan tindakan mereka mengenai hidup mereka. Ungkapan memang mencakup banyak hal. Ungkapan ditampilkan pada kita sebagai cerita-cerita mengenai kehidupan, atau narasi, memoar, etnografi, karya sastra, pertunjukan, teater, ritual, parade, karnaval atau bentuk-bentuk representasi dan kristalisasi lain dari pengalaman manusia. Bentuk- bentuk  ungkapan  yang  berbeda-beda  itu  mengenai  ungkapan  atau  representasi pengalaman  manusia  merupakan  ”teks”  yang  memungkinkan  kita  memahami  diri  kita sendiri dan orang lain. 30
Upaya mengukur manfaat dari penelitian lisan di bagian dunia  mana pun adalah menerapkan  tolok  ukur  yang  digunakan  seorang  peneliti,  apakah  itu  sejarawan,  ahli antropologi,  ahli  folklor,  pada  apa  yang  telah  mereka  pelajari.  Metodologi  wawancara, analisis teks dan sub teks dari catatan, serta membandingkan dengan hasil penelitian lisan lain, semuanya penting. Seperti yang telah disebutkan di atas, ada tiga saringan atas masa lampau dalam penelitian lisan: (1) masa lampau seperti dilihat oleh informan: (2) masa lampau seperti yang didengar dan diinterpretasi oleh informan: (3) masa lampau seperti yang dipahami oleh yang mendengar pita rekaman. 31 .
Beberapa  sumber  sejarah  tertulis  menyebutkan  bahwa  istilah Siwole  Mbatohu merupakan ekspresi politik kewilayahan pada masa kepemimpinan Mokole Tebawo atau Sangia  Inato pada  abad  ke  XVII.  Dokumentasi  DPRD  Tingkat  I  Sulawesi  Tenggara 32
2000. hlm. 3-4. Bandingkan dengan, Reiza D. Dienaputra, Sejarah Lisan: Metode Dan Praktek , Bandung: Penerbit Balatin, 2013.
29 William  Dilthey, Dilthey:  Selected  writings, diedit  oleh  H.P  Rickman, Cambridge:  Cambridge University Press, 1976, hlm. 161.
30 William  Dilthey, Dilthey:  Selected  writings, diedit  oleh  H.P  Rickman, Cambridge:  Cambridge University Press, 1976, hlm. 230. Lihat juga Yos Santasombat, “Sejarah Lisan dan Potret Diri” dalam P. Lim Pui Huen et. Al (ed.), Sejarah Lisan di Asia Tenggara: Teori dan Metode .” Jakarta: LP3ES, 2000, hlm. 128.
31 Morrison, Op. Cit ., hlm 31-32.
32 Abdurrauf Tarimana dkk, Dokumenta Historica DPRD TK I Sulawesi Tenggara . Kendari, 1987.
menyebutkan  bahwa  struktur  pemerintahan Mokole  Tebawo ( Sangia  Inato )  disusun berdasarkan  sistem Siwole  Mbatohu dan Pitu  Dula  Batu . Siwole  Mbatohu merupakan kekuasaan wilayah kerajaan yang dibagi atas:
a. Wilayah bagian barat kerajaan Konawe yang disebut Tambo i Tepuli, ano Oleo yang berkedudukan di Latoma dipimpin oleh Sabandara;
b. Wilayah  bagian  Timur  kerajaan  Konawe  yang  disebut tambo  i  Losoano  Oleo berkedudukan di Ranomeeto yang dipimpin oleh Sapati ;
c. Wilayah bagian Kanan (Utara) kerajaan Konawe yang disebut Bharata i Hanano Wuta Konawe yang berkedudukan di Tongauna dipimpin oleh Ponggawa;
d. Wilayah bagian kiri (Selatan) kerajaan Konawe yang disebut Bharata i Moerino Wuta Konawe berkedudukan di Asaki yang dipimpin Inowa.
Pengibaratan Kerajaan Konawe sebagai suatu Siwole yang bersudut empat dapat dilihat  adanya  pembagian  empat  wilayah  kepemerintahan  atau  pemberian  semacam otonomi  kepada  wilayah-wilayah  tersebut.  Ditinjau  dari  segi  nama  kesatuan  wilayah Tambo dan Bharata yang berarti gerbang dan sayap, di dalamnya terkandung pengertian otonomitas dan unsur pertahanan dan kepentingan perekonomian. 33
Selain itu, dalam menjalankan pemerintahan Mokole Tebawo mengangkat beberapa pejabat kerajaan atau dewan adat yang disebut Pitu Dula Batu yang terdiri dari: (1) aparat keamanan  yang  disebut Tutuwi  Motaha,  rambaha  monggasono  o  Una,  Polapi  wunggu, arono  wuta  Konawe (bendera  merah,  batu  asah  negeri  Una  yang  tajam,  benteng pertahanan  kerajaan  Konawe),  yang  dijabat  oleh  seorang  raja  yang  bergelar anakia ndamalaki, yang  berkedudukan  di  Anggaberi;  (2)  aparat  pertanian  yang  disebut Tusa Wuta,  rome  romeno  wuta  Konawe (tiang  pusat  tanah,  sumber  kemakmuran  rakyat Konawe)  yang  dijabat  oleh  seorang  raja  yang  bergelar Anakia  Ndusawuta yang berkedudukan di Kasupute; (3) aparat peradilan adat yang disebut bite kinalumbi (pohon siri  yang  kokoh  dan  membelit)  dijabat  oleh  seorang  raja  bergelar Anakia  Kinalumbi, berkedudukan  di  Kasupute;  (4)  kotubitara  (pemutus  perkara)  yang  dijabat Anakia
33 Bhurhanuddin  dkk, Sejarah  kebangkitan  Nasional  Daerah  Sulawesi  Tenggara. Jakarta:  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan  Pusat  Penelitian  Sejarh  dan  Budaya  Proyek  Penelitian  dan  pencatatan Kebudayaan  Daerah.  1978/1979;  Asrul  Tawulo  dkk, Pranata  Kepemimpinan  Tusa  wuta  dalam  Sistem Pertanian  Masyarakat  Tolaki  di  Kabupaten  Kendari. Laporan  Penelitian.  Kendari:  Balai  Penelitian Universitas Haluoleo, 1991/1992; Muslimin Su’ud, Peranan Kepemimpinan kelembagaan Adat Kalosara dalam Pembinaan Tertib Sosial dan tertib Hukum untuk Meningkatkan partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan masyarakat Pedesaan di kabupaten daerah Tingkat II kendari Laporan Penelitian. Kendari: Balai  Penelitian  Universitas  Haluoleo,  1992;  Abdurrauf  Tarimana, Kebudayaan  Tolaki. Jakarta:  Balai Pustaka, 1993.
Mbabitara berkedudukan  di  Wonggeduku;  (5)  aparat  penegak  hukum  yang  disebut Petumbu  lara  dati (tiang  agung  rumah  dari  teras  kayu  jati)  yang  dijabat  oleh Anakia Mbetumbu berkedudukan  di  Tudaone;  (6)  aparat  kerukunan  hidup  yang  disebut Bite Metado (daun  sirih  yang  bertulang  buku  paralel)  yang  dijabat  oleh Anakia  Metado berkedudukan di Unaaha, dan (7) aparat mata-mata yang disebut Tusa Lara dati (tiang rumah  dari  teras  kayu  jati)  dijabat  oleh Anakia  Ndusa  Lara yang  berkedudukan  di Lalosabila. 34
Berbeda  halnya  dengan  Bhurhanuddin  dkk.  yang  menyebutkan pitu  dula  batu sebagai kabinet kerajaan Konawe yang terdiri dari:
a. Sulemandara, Perdana menteri dan urusan luar negeri;
b. Kotubitara, urusan hukum/peradilan;
c. Anakia Mombonahuako, urusan rumah tangga istana;
d. Tusawuta, urusan pertanian;
e. Tutuwi Motaha, panglima/keamanan istana;
f. Kapita Anamolepo, pimpinan pemuda/keamanan di darat;
g. Kapitalau, urusan keamanan di laut. 35
Berdasarkan uraian tersebut, maka wilayah kerajaan Konawe pada abad ke XVII terbagi atas: (1) empat wilayah Siwole Mbatohu; (2) tujuh wilayah Pitu dula Batu ; (3) satu wilayah Inea  Sinumo (putra  mahkota,  calon  pengganti  raja  atau  Mokole)  yang berkedudukan di Abuki, dan (4) satu wilayah khusus di Andoolo. Selain hal tersebut, tiap- tiap wilayah terbagi atas Tobu yang dikepalai oleh Puu Tobu. Menurut penuturan Husen A Chalik 36 jumlah Tobu seluruhnya adalah tiga puluh yang masing-masing lagi terbagi atas wilayah yang dipimpin Toono Motuo. Jumlah toono motuo adalah tiga ratus orang.
Penentuan  wilayah  di  Kerajaan  Konawe,  menurut  penulis,  secara  strategis dilakukan dalam rangka memperkuat ketahanan politik dan ekonomi kerajaan Konawe. Secara politis, Mokole Tebawo mengangkat keturunannya dalam jabatan-jabatan strategis pada  empat  wilayah  kerajaan  yang  disebut Siwole  Mbatohu .  Dengan  cara  ini, Mokole Tebawo ingin  mengintegrasikan  seluruh  wilayah  yang  ada  ke  dalam  kerajaan  Konawe. Meski  demikian,  integrasi  wilayah-wilayah  ini  tidak  menafikan  aspek  otonomi  pada masing-masing wilayah. Kerajaan-kerajaan penyangga diberi  kewenangan penuh  untuk
34 Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
35 Bhurhanuddin dkk, loc. Cit . 36 Dalam Bhurhanuddin dkk, ibid .
memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakatnya.  Secara  ekonomis, Siwole  Mbatohu menempatkan  keempat  wilayah  tersebut  ke  dalam  posisi  yang  cukup  strategis  untuk pengembangan  wilayah.  Dengan  dukungan  sektor  pertanian,  maka  keempat  wilayah tersebut mampu mengelola sumber daya ekonominya.

## Siwole Mbatohu : Relasi Kuasa-Pengetahuan
Dalam  epistemologi  Foucault,  pengetahuan  memproduksi  kekuasaan.  Segenap  konsep, wacana  dan  pengetahuan  memiliki  relasi  dengan  kekuasaan.  Pertautan  antara pengetahuan  dan  kekuasaan  ini  mengandaikan  bahwa  pengetahuan  diciptakan  dalam rangka  memproduksi  kekuasaan.  Wacana  macam  ini  dianggap  mempunyai  otoritas. Menurut Foucault, 37 Pengetahuan tidak bersumber pada subyek, tetapi dalam hubungan- hubungan  kekuasaan.  “Kekuasaan  menghasilkan pengetahuan.  Kekuasaan  dan pengetahuan  saling  terkait.  tidak  ada  hubungan  kekuasaan  tanpa  pembentukan  yang terkait dengan bidang pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang tidak mengandaikan serta tidak membentuk sekaligus hubungan kekuasaan”.
Berpijak pada pandangan Foucault tersebut, pengetahuan diproduksi dalam rangka mengokohkan hubungan-hubungan kekuasaan. Atas dasar ini, Haryatmoko menyatakan bahwa  Semua  pengetahuan  adalah  politik  karena  syarat-syarat  kemungkinannya bersumber  pada  hubungan-hubungan  kekuasaan.  Anatomi  politik  menunjukkan  bahwa teknik  kekuasaan,  produksi  dan  pengetahuan  lahir  dari  sumber  yang  sama.  Memang anatomi  politik  itu  tidak  menciptakan  pengetahuan,  tetapi  genealogi.  Dengan  metode genealogi  ditunjukkan  bahwa  kebenaran  yang  mengambil  bentuk  obyektivitas  ilmu  itu hanya  ilusi.  Metode  yang  sama  memperlihatkan  bahwa  kehendak  untuk  tahu  menjadi proses dominasi terhadap manusia. Setiap pengetahuan terkait dengan obyek kekuasaan seperti orang gila, kriminal, anak remaja, orang sakit, atau buruh. Kaitannya terletak pada kemampuan pengetahuan mendefinisikan realitas obyek tersebut. Dengan mendefinisikan realitas, akibatnya pengetahuan mengubah konstelasi sosial. 38
Kaitannya  dengan  SM,  ia  diproduksi  dalam  rangka  melanggengkan status  quo, mengokohkan kekuasaan, dan mengontrol kekuasaan pada empat wilayah kerajaan, yakni sayap  dan  gerbang.  Relasi-relasi  ini  dibangun  untuk  mengabsahkan  kekuasaan  pusat kerajaan Konawe sebagai kesatuan genealogis yang memiliki keterkaitan dengan wilayah-
37 M. Foucault, Surveiller et punir . Naissance de la prison , Paris: Gallimard, 1975, hlm. 36.
38 Haryatmoko, loc. Cit .
wilayah lain dalam SM. Penyebutan Mokole Tebawo , dan bahkan raja-raja Konawe pra- Islam  sebagai sangia (dewa)  mengisyaratkan  bahwa  mokole  adalah  pengejawantahan dewa-dewa,  simbol  kekuatan,  tempat  bersandar  yang  paling  otoritatif  bagi  semua masyarakat  di  wilayah  kerajaan  Konawe.  Dalam  masyarakat  Tolaki,  Mokole  sering  kali digambarkan  sebagai pu ’ uno  o  kasu (induk  pohon,  pohon  besar)  yang  dapat  dipahami sebagai  pelindung  rakyat, mohopulei  wonua (membangun  negeri)  dalam  arti  seluruh wilayah dengan segala apa yang ada di atasnya. Selanjutnya, pengandaian mokole sebagai sangia , mataoleo (matahari), mata  wula (bulan),  dan ana  wula (bintang  gemintang) tampak dalam sapaan terhadap raja: “ ie inggomiu ombu, mberiou sangia, mata oleo, mata wula, ana wula ” (wahai engkau dewa yang disembah, sanghyang yang disanjung, mo yang yang dipuja, matahari, bulan dan bintang- bintang yang ditinggikan….). 39
Relasi  kuasa-pengetahuan  yang  terbangun  dalam  konsep  SM  memperlihatkan sebuah motif penciptaan konsep untuk mengontrol dan melanggengkan kekuasaan. Upaya pelanggengan  kekuasaan,  dan  selanjutnya  dalam  rangka  menjaga  harmoni  atau keseimbangan antara raja dengan rakyatnya,  dengan mengangkat putra  dan  keturunan Mokole  Tebawa menjadi  raja  bawahan  di  keempat  wilayah  tersebut.  Dengan  cara  ini, kekuasaan  akan  tetap  kokoh  dan  tidak  terganggu  oleh  intrik-intrik  politik,  dan pemberontakan dari raja-raja bawahan.

## Validitas Konseptual Siwole Mbatohu
Validitas konseptual SM dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa teori kebenaran, seperti teori koherensi, korespondensi, konsensus, dan otoritarian. Pengujian kebenaran atas  konsep  SM  merupakan  langkah-langka  kerja  epistemologis  yang  pada  prinsipnya hendak menguji kebenaran realitas kesejarahan dan ketersambungan konsep SM dengan konteks saat ini. Dengan mendalami laporan-laporan tertulis, wawancara mendalam serta pengecekan silang ( crosscheck ), dapat diketahui ketersambungan dan ketidaktersambungan ( continuity dan discontinuity ) SM dengan masa kini. Di samping itu, dengan  memnafaatkan  teori  kebenaran  konsensus  dapat  diketahui  konsep  SM  sebagai hasil  kesepakatan  bersama  antara  Mokole  atau  raja  dengan  rakyatnya  dan  bagaimana ’suasana  batin’  ketika  mokole  beserta  rakya tnya  melakukan  kontrak  bersama  ( social contract )  untuk  menentukan  bawah  SM  merupakan  ekspresi  politik  yang  paling  layak
39 Abdurrauf Tarimana, op. cit ., hlm. 188, 191-192.
diterapkan di kerajaan Konawe abad ke XVII. Teori kebenaran otoritarian sesungguhnya ingin menguak aktor-aktor pemegang kebanaran otoritatif dalam SM.
Pada  tataran  teori  korespondensi,  pengetahuan  dapat  dianggap  benar  jika pengetahuan itu berdasar pada asas logis, pengetahuan terjadi karena adanya pemahaman langsung  terhadap  objek  ( direct  apprehension ).  Karena  itu,  pengetahuan  tentang  objek tertentu  mesti  dipercaya  keberadaan  dan  kebenarannya,  Pengetahuan  benar  manakala cerapan  indera  atau  data  indera  memiliki  hubungan  dan  saling  berkesesuaian ( correspondence ) dengan objek atau benda-benda material.
Teori korespondensi didasarkan pada pengalaman empiris. Jika hal ini diterapkan di dalam menguji validitas SM, maka peneliti harus melihat langsung obyek materi dari SM dan melakukan pengecekan silang dengan sumber-sumber tertulis. Langkah-langkah ini dapat dilakukan melalui observasi lapangan untuk melihat tinggalan-tinggalan arkeologis di  keempat  wilayah  SM,  mengecek  kebenarannya  melalui  penelaahan  sumber-sumber tertulis  seperti factum atau  perjanjian  antara Mokole  Tebawo dengan  keempat  raja bawahan di wilayah SM. Tinggalan-tinggalan arkeologis dan sumber tertulis dalam bentuk factum tersebut dapat juga dicek kebenarannya melalui wawancara lisan dengan sejumlah tokoh adat Tolaki dan orang-orang yang mempunyai hubungan genealogis secara langsung dengan raja/ Mokole Tebawo dan raja-raja bawahan di keempat wilayah SM tersebut.
Sampai  sejauh  ini,  belum  ada  penggalian  arkeologis  dalam  skala  masif  terhadap reruntuhan  keraton  di  kerajaan  Konawe  dan  keempat  wilayah  SM.  Bukti-bukti  historis mengenai keberadaan kerajaan Konawe dapat ditemukan dan diketahui melalui situs-situs purbakala seperti makam raja terakhir di kerajaan Konawe yang bernama Raja Lakidende atau  bergelar sangia  Ngginoburu (dewa  yang  dikuburkan)  dan  kuburan  istrinya,  serta perangkat-perangkat kerajaan. Selain itu, keberadaan kerajaan Konawe dapat diketahui melalui  hasil  wawancara  tokoh-tokoh  adat  dengan  beberapa  peneliti  sejarah  dan antropologi.
Pada  tataran  koherensi,  proposisi  bernilai  benar  bila  proposisi  itu  mempunyai hubungan  dengan  ide-ide  atau  gagasan-gagasan  dari  proposisi  terdahulu  yang  bernilai benar  dalam  suatu  sistem  pemikiran  yang  saling  berhubungan  secara  logik-sistematik. Sebagai contoh jika kita ingin membuktikan bahwa runtuhnya Majapahit pada tahun 1478 atau  1400  Çaka  dengan  candra  sangkala  Sirna  Ilang  Kertaning  Bumi.  Maka,  dalam pembuktian kebenaran itu kita tak dapat melihat langsung seperti para epistemologi realis tetapi harus melalui proposisi-proposisi terdahulu yang mewartakan tentang runtuhnya
Majapahit.  Proposisi  itu  dapat  ditemukan  dalam  catatan  sejarah  atau  catatan  lain  yang menguak kejadian itu. Dengan demikian, kebenaran pengetahuan itu dapat diuji melalui kejadian-kejadian sejarah atau data-data sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kaitannya  dengan  SM,  pembuktian  kebenarannya  dapat  dilakukan  melalui proposisi-proposisi  terdahulu  yang  mewartakan  kerajaan  Konawe  dan  SM.  Catatan- catatan sejarah, khususnya laporan-laporan tertulis orang belanda dan orang Indonesia dapat  dimanfaatkan  untuk  membuktikan  kebenaran  SM.  Keberadaan Mokole  Tebawo sebagai raja di Kerajaan Konawe abad ke XVII dapat diketahui melalui laporan Treffers, F. 1913. ’Drie verhalen afkomstig van de Tolaki’, dalam Tijd., L.V. Vonk, J. 1928. Verstelg von Sangia Inato dochter von wasangguni & Tawe Niroekoe . Kruijt A.C. 1922. ’Een en ander over de Tolaki van Mekongga’, dalam Tijd., LXI. Kruijt, A.C dan J. Kruijt. 1921. ’Reise naar Kolaka’ dalam TNAG, XXXVIII. Sarasin, P dan F. 1905. ‘Reise von der Mingkoka -Bai nach Kendari, Sudost  Celebes’  dalam Reisen  in  Celebes, Wiesbaden.  Tarimana,  Abdurrauf,  1993. Kebudayaan Tolaki. Jakarta: Balai Pustaka. Tarimana, Abdurrauf, dkk. 1978. Dokumenta Historica  DPRD  TK  I  Sulawesi  Tenggara .  Kendari.  Juga  dapat  memanfaatkan  lontara’ - lontara’ berbahasa bugis yang menyebutkan bahwa Mokele Tebawo merupakan saudara dari  arumpone  V  Tenri  Sukki  Mappajunge  (1510-1535).  Dalam  silsilah  raja-raja  Bone, Sangia Inato atau Mokole Tebawo diberi nama Tosangngeang dabali (dewa yang dibuatkan rumah).
SM  merupakan  hasil  kesepakatan  bersama  antara  raja/mokole  dengan  raja-raja bawahan  di  keempat  SM.  Pengujian  kebenaran  SM  melalui  perspektif  ini  akan mengungkapkan  lebih  jauh  bahwa  konsep  SM  sendiri  bukanlah  murni  hasil  pemikiran mokole sendiri. Hal ini dibuktikan bahwa selama pemerintahan Mokole Tebawo , raja-raja bawahan di keempat wilayah SM menyetujui konsep tersebut dan pengangkatan mereka sebagai  raja-raja  bawahan.  Selain  itu,  keberadaan  SM  sendiri  dalam  konteks  saat  ini disepakati  kebenarannya  oleh  beberapa  tokoh  adat,  tokoh  masyarakat,  peneliti  dan sejarawan lokal di Kabupaten Konawe. Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa diskusi  atau  pewacanaan  tentang  SM  sebagai  konsep  politik  di  Kerajaan  Konawe  perlu terus  dilakukan  melalui  pertemuan-pertemuan  informal,  dalam  bentuk focus  group discussion (FGD),  yang  melibatkan  sejumlah  tokoh  yang  kompeten  dan  otoritatif  yang dapat  memberi  informasi  valid  tentang  SM.  Selama  ini  pertemuan-pertemuan  yang melibatkan sejumlah tokoh dan intelektual yang kompeten dan otoritatif masih sebatas mendiskusikan  adat  tolaki  secara  umum.  Lembaga  Adat  Tolaki  (LAT)  dalam  sejumlah
pertemuan  formalnya  masih  sebatas  mendiskusikan  reaktualisasi  adat  Tolaki  dalam semua segmen kehidupan di Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara dan Kota Kendari.

## KESIMPULAN
Pada  tataran  epistemologi  politik,  penentuan  wilayah  di  Kerajaan  Konawe  dilakukan dalam  rangka  memperkuat  ketahanan  politik  dan  ekonomi  kerajaan  Konawe.  Secara politis, Mokole Tebawo mengangkat keturunannya dalam jabatan-jabatan strategis pada empat wilayah kerajaan yang disebut Siwole Mbatohu . Dengan cara ini, Mokole Tebawo ingin  mengintegrasikan  seluruh  wilayah  yang  ada  ke  dalam  kerajaan  Konawe.  Meski demikian,  integrasi  wilayah-wilayah  ini  tidak  menafikan  aspek  otonomi  pada  masing- masing  wilayah.  Kerajaan-kerajaan  penyangga  diberi  kewenangan  penuh  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakatnya.  Secara  ekonomis, Siwole  Mbatohu menempatkan  keempat  wilayah  tersebut  ke  dalam  posisi  yang  cukup  strategis  untuk pengembangan  wilayah.  Dengan  dukungan  sektor  pertanian,  maka  keempat  wilayah tersebut mampu mengelola sumber daya ekonominya.
Dalam  konteks  relasi  kuasa-pengetahuan,  konsep  SM  diproduksi  dalam  rangka memperkokoh  relasi-relasi  kekuasaan  dengan  raja-raja  bawahan  di  kerajaan  Konawe. Karena itu,  pengetahuan selalui memiliki hubungan dengan kekuasaan. Terkait dengan teori  kebenaran,  pengujian  validitas  kebenaran  pengetahuan  SM  dilakukan  dengan memanfaatkan  beberapa  teori  kebenaran,  antara  lain,  Teori  Korespondensi,  koherensi, konsensus dan otoritarian. Melalui pemanfaatan bukti-bukti arkeologis, sumber-sumber sejarah tertulis, utamanya laporan tertulis orang-orang belanda dan sejarawan lokal dapat dilihat dan diketahui ekistensi  kerajaan Konawe, mokole Tebawo dan Siwole Mbatohu. Selain itu, pada tataran konsensus, terdapat kesepakatan dari sejumlah tokoh adat dan intelektual yang meneguhkan kebenaran SM sebagai konsep falsafah politik yang pernah dijalankan  oleh  Mokole  Tebawo  atau  Sangia  Inato  di  kerajaan  Konawe  abad  ke  XVII. Sementara pada tataran otoritarian, pengujian kebenaran konsep falsafah politik SM dapat dilakukan melalui wawancara dengan  sejumlah tokoh  yang sangat otoritatif  dan paling mengetahui konsep SM.

## Daftar Pustaka
Abidin,  Andi  Zainal, Kapita  Selecta  Sejarah  dan  Kebudayaan  Sulawesi  Selatan. Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1999.
__________. “Notes on the Lontara’ as Historical Sources”. Indonesia, No. 12 (Oktober) 1971.
Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1971.
Absori, Kelik Wardiono dan Saepul Rochman. Hukum Profetik: Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik . Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
Ahimsa  Putra,  Heddy  Shri. Minawang:  Hubungan  Patron  Klien  di  Sulawesi  Selatan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988.
Andrews,  William  G. Constitutions  and  Constitutionalism 3rd edition.  New  Jersey:  Van Nostrand Company, 1968.
Asshiddiqie, Jimly Konstitusi dan Hukum Tata Negara Adat. Disampaikan sebagai bahan Keynote  Speech  pada  Seminar  Nasional  tentang  Konstitusi  Kesultanan- Kesultanan Islam di Jawa Barat dan Banten. UIN Gunung Djati, Bandung, 5 April 2008.
Bhurhanuddin, B. dkk. Sejarah kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara. Jakarta: Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Pusat  Penelitian  Sejarh  dan  Budaya Proyek Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978/1979.
Dilthey, William. Dilthey: Selected writings, diedit oleh H.P Rickman, Cambridge: Cambridge University Press, 1976
Fadli,  Moh.  dkk, Pembentukan  Peraturan  Desa  Partisipatif  (Head  To  A  Good  Village Governance) , UB Press, Malang, 2011.
Foucault, Michael. Discipline and Punish . Middlesex: Penguin Books, 1985.
__________. Histoire de la sexualité I. La volonté du savoir, Paris: Gallimard, 1976.
__________. Power / Knowledge ( Selected Interviews and Other Writings 1972 - 1977 ). Sussex: The Harvester Press, 1980.
__________. Surveiller et punir . Naissance de la prison , Paris: Gallimard, 1975.
Freeman, M.D.A. Lloyd’s Introduction to Juricprudence , Seventh Edition, London: Sweet & Maxweel Ltd., 2001.
Giddens, Anthony. Sociology . UK: Polity Press, 1997.
Habermas, Jurgen, The Theory of Communicative Action, volume 2, System and Lifeworld: A Critique of Functionalist Reason . Boston, MA: Beacon Press, 1987.
Hardiman,  Fransisco  Budi, Kritik  Ideologi:  Pertautan  Pengetahuan  dan  Kepentingan , Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990.
__________. Demokrasi  Deliberatif:  Menimbang  ’Negara  Hukum’  dan  ’Ruang  Publik’  dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas , Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
Haryatmoko . “ Kekuasaan-Pengetahuan  Sebagai  Rezim  Wacana Sejarah  Seksualitas: Sejarah  Pewacanaan  Seks  & Kekuasaan  Menurut  Foucault”  Makalah  Seri  Kuliah Umum  Juni  2010,  Makalah Disampaikan  dalam  Seri  Kuliah  Umum  “Tentang Seksualitas” di Komunitas Salihara, Sabtu 12 Juni 2010.
Hoernie, R.F.A., Studies in Philosophy , London: George Allen & Unwin Ltd., 1952
Hospers,J., An Introduction to Philosophical Analysis, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1967. Ismi,  Hayatul ,  “ Pengakuan  dan  Perlindungan  Hukum  Hak  Masyarakat  Adat  atas  Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional ”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, 2 Februari 2012.
James H. Morrison. “Perspektif Global  Sejarah Lisan di  Asia tenggara” dalam  P. Lim Pui Huen et. Al (ed.), Sejarah Lisan di Asia Tenggara: Teori dan Metode . Jakarta: LP3ES, 2000.
Kruijt A.C. ’Een en ander over de Tolaki van Mekongga’, dalam Tijd., LXI., 1922.
Kruijt, A.C dan J. Kruijt. ’Reise naar Kolaka’ dalam TNAG, XXXVIII, 1921.
Mattulada,  H.A. Latoa,  Suatu  Lukisan  Analitis  terhadap  Antropologi  Politik  orang  Bugis. Disertasi UI Jakarta, 1975.
Merquior, José-Guilherme, Foucault ou le nihilisme de la chaire , Paris: PUF, 1985.
Michele, Doherty. Jurisprudence: The Philosophy of Law , 2nd ed., London: Old Bailey Press, 2001.
Mintaredja,  Abbas  Hamami. Kebenaran;  Suatu  problema  filsafat  pengetahuan .  Bahan kuliah. Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 2009.
Noorduyn, J. ”Origins of South Celebes Historical Writing” dalam Soedjatmoko et al., (ed.), An  Introduction  to  Indonesian  Historiography .  3 th edition.  Ithaca  and  London: Cornell University Press, 1975.
Reimann,  Mathias. The  Historical  School  Against  Codification:  Savigny,  Carter,  and  the Defeat of the New York Civil Code , 37 AM. J. COMP. L. 95, 97-98. 1989.
Santasombat,  Yos.  ”Sejarah  Lisan  dan  Potret  Diri”  dal am  P.  Lim  Pui  Huen  et.  Al  (ed.),
Sejarah Lisan di Asia Tenggara: Teori dan Metode . Jakarta: LP3ES, 1989
Sarasin, P dan F. ‘Reise von der Mingkoka - Bai nach Kendari, Sudost Celebes’ dalam Reisen in Celebes, Wiesbaden, 1905.
Su’ud, Muslimin. Peranan Kepemimpinan  Kelembagaan Adat Kalosara dalam Pembinaan Tertib  Sosial  dan  Tertib  Hukum  untuk  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat
terhadap  Pembangunan  Masyarakat  Pedesaan  di  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II Kendari . Laporan Penelitian. Kendari: Balai Penelitian Universitas Haluoleo, 1992. Tafsir,  Ahmad, Filsafat  Umum:  Akal  dan  Hati  Sejak  Thales  sampai  James .  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
Tarimana, Abdurrauf, dkk. Dokumenta Historica DPRD TK I Sulawesi Tenggara . Kendari,
1978.
Tarimana, Abdurrauf, Kebudayaan Tolaki. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
Tawulo, Asrul, dkk. Pranata Kepemimpinan Tusa wuta dalam Sistem Pertanian Masyarakat Tolaki  di  Kabupaten  Kendari. Laporan  Penelitian.  Kendari:  Balai  Penelitian Universitas Haluoleo, 1991.
Treffers, F. ’Drie verhalen afkomstig van de Tolaki’, dalam Tijd., L.V. , 1913.
Vonk, J. Verstelg von Sangia Inato dochter von wasangguni & Tawe Niroekoe , 1928.
White, A.R. Truth; Problem in Philosophy , New York: Doubleday&Co, 1970.
Yamin,  Muhammad. Naskah  Persiapan  Undang-Undang  Dasar  1945 ,  Djilid  Pertama, Jakarta: Siguntang, 1959.