DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 13 Juni  2024, Revised: 23 Juli 2024, Publish: 24 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Politisasi Birokrasi dalam Proses Pergantian Jabatan  Birokrasi Pasca Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
Yulvia Alika 1 , Tengku Rika Valentina, Doni Hendrik 3
1 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, yulviaalika@gmail.com 2 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, tengkurika@gmail.com 3 Universitas Andalas, Padang, Indonesia, hendrik_doni@yahoo.com
Corresponding Author: yulviaalika@gmail.com
Abstract: Bureaucratic  politicization  is  a  phenomenon  related  to  creating  bureaucratic reform  in  the  administration  of  regional  government.  Head  positionregional  and  deputy regional  head  is  a  political  position  that  will  head  bureaucratic  positions  in  a  region, therefore political influence cannot be separated from bureaucracy. Dharmasraya Regency is an  area  that  has  indications  This  bureaucratic  politics  occurred,  where  in  Dharmasraya Regency  there  were  vacancies  in  positions  deputy  regent  who  has  an  impact  on  the  many cases  of  non-job  ASN  in  the  government  environment  Dharmasraya  Regency.  This  thesis aims  to  explain  and  look  at  aspects  politics  that  occurred  in  the  process  of  changing bureaucratic  positions  in  Dharmasraya  Regency  and  see  the  process  of  changing bureaucratic  positions  in  Dharmasraya  Regency  post  vacancy  in  the  position  of  deputy regent in Dharmasraya Regency. This research uses qualitative research method with a case study  approach.  In  this  thesis  we  use  the  theory  of  bureaucratic  politicization  initiated  by Barbara Geddes. Results of this research shows an indication of the procedures followed by the regent as PPK in determining bureaucratic positions. There is also the regent's interest in the bureaucracy for wants a loyal bureaucratic machine and to maintain its own power until the end of the term of office. There is no clarity regarding the classification of punishments into severe punishment against ASN proves that the regent did it bureaucratic politicization.
Keyword: Bureaucratic  Politicians,  Vacancies  of  Deputy  Regional  Heads,  Regional Government.
Abstrak: Politisasi  birokrasi  merupakan  suatu  fenomen  yang  berhubungan  dengan terciptanya  reformasi  birokrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Jabatan  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah  merupakan  suatu  jabatan  politik  yang  akan  mengepalai jabatan birokrasi di suatu daerah, oleh karena itu pengaruh politik tidak akan bisa dipisahkan dari  birokrasi.  Kabupaten  Dharmasraya  merupakan  suatu  daerah  yang  memiliki  indikasi terjadinya politik birokrasi ini, dimana di Kabupaten Dharmasraya terjadi kekosongan jabatan wakil bupati yang berimbas pada banyaknya kasus non job ASN dilingkungan pemerintahan
Kabupaten  Dharmasraya.  Skripsi  ini  bertujuan  untuk  untuk  menjelaskan  dan  melihat  aspek politik  yang  terjadi  dalam  proses  pergantian  jabatan  birokrasi  di  Kabupaten  Dharmasraya serta  melihat  proses  pergantian  jabatan  birokrasi  di  Kabupaten  Dharmasraya  pasca kekosongan  jabatan  wakil  bupati  di  Kabupaten  Dharmasraya.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam skripsi ini menggunakan teori  politisasi  birokrasi  yang  digagas  oleh  Barbara  Geddes.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  adanya  indikasi  prosedur  yang  dilangkaui  oleh  bupati  selaku  PPK  dalam penentuan  jabatan  birokrasi.  Terdapat  juga  kepentingan  bupati  terhadap  birokrasi  untuk menginginkan  mesin  birokrasi  yang  loyal  serta  untuk  mempertahankan  kekuasaan  sendiri hingga habis masa jabatan. Tidak adanya kejelasan atas penjatuhan hukuman yang tergolong kedalam  hukuman  berat  terhadap  ASN  membuktikan  bahwasannya  bupati  melakukan politisasi birokrasi.
Kata Kunci: Politisi Birokrasi, Kekosongan Wakil Kepala Daerah, Pemerintahan Daerah.

## PENDAHULUAN
Hubungan  politik  birokrasi  di  Indonesia  tidak  bisa  dipisahkan  dari  konteks sejarahnya.  Hubungan  politik  birokrasi  tidak  lahir  dengan  sendirinya,  akan  tetapi  dibentuk oleh sejarah yang telah mendahuluinya. Kajian politik birokrasi di Indonesia dapat membantu dalam  memahami  fenomena  birokrasi  yang  terjadi,  terutama  fenomena  politisasi  birokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.
Dikotomi  antara  politik  dan  birokrasi  di  Indonesia  tampaknya  sulit  untuk  dihindari. Karena politisi tidak hanya berperanan sebagai aktor pembuatan kebijakan, tetapi juga telah melakukan penetrasi  terhadap  gelanggang kerja birokrasi.  Campur tangan antara politik dan birokrasi  tidak  mungkin  bisa  dihindarkan  terlebih  dalam  konteks  pemilihan  kepala  daerah (Pilkada).  Politik  tidak  hanya  bersaing  dalam  arena  kontrak  sosial  tetapi  juga  berkompetisi dalam  gelanggang  birokrasi.  Keterlibatan  ini  bisa  dirasakan  mulai  dari  menentukan  struktur organisasi  dan  kelembagaan  birokrasi,  mempengaruhi  tujuan,  menetapkan  strategi  dan program hingga menolak atau menerima usulan anggaran. Selain itu, campur tangan politisi juga  terjadi  dalam  proses  rekruitmen  dan  penempatan  kerja  dalam  struktur  birokrasi pemerintahan. Lebih dari itu logika bagi-bagi jabatan setelah pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal sepertinya menjadi kabiasan yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap proses politik.
Dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  kedudukan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah diibaratkan sebagai partner yang tidak terpisahkan, baik sebagai penjabat publik untuk mengelola pemerintahan daerah maupun pemegang tampuk kepemimpinan di daerah. Jabatan politik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini tentunya akan mengepalai jabatan birokrasi di suatu daearah, hal ini membuat dilema bagi birokrasi, sebab disatu sisi birokrasi diharapkan  bersikap  professional  akan  tetapi  karir  birokrasi  dalam  penjenjangan  karirnya sangat  ditentukan  oleh  pejabat  pembina  birokrasi  di  daerah.  Sementara  Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala  Daerah  adalah  pejabat  pengendali  dari  politisasi  birokrasi  karena  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai seperangkat kewenangan yang dapat membuat birokrasi mau tidak mau harus tunduk kepada Kepala Daerah, kecuali bersedia menanggung risiko  terhambat  kariernya  di  birokrasi.  Kewenangan  itu  antara  lain  dalam  hal  penentuan pejabat  eselon,  kewenangan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  daerah  dalam  membuat  SK pengangkatan  birokrasi  dan  kewenangan  dalam  membuat  SK  kenaikan  pangkat  bagi birokrasi.
Mutasi  pejabat  birokrasi  dan  pemberian  promosi  jabatan  pasca  dilantiknya  seorang Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah,  saat  ini  bukan  lagi  dilihat  dari  kompetensi  atau
kapasitas, melainkan lebih dominan dipengaruhi oleh faktor kedekatan dengan penguasa, atau dalam budaya politik sering disebut  dengan pola hubungan patron-client.  Interaksi  di  antara kedua  pihak  tersebut  bersifat  resiprokal  atau  timbal  balik  dengan  mempertukarkan  sumber daya  (exchange  of  resources)  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  pihak.  Hal  ini  tidak  lain disebabkan karena adanya kepentingan politik dari penguasa. Terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil  Kepala  Daerah  yang  dimobilisasi  oleh  birokrasi  tentuakan  memaksa  Kepala  Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut untuk melakukan politik balas jasa kepada birokrat  yang bersangkutan dengan mengamankan atau menaikkan kedudukannya dalam birokrasi.
Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  daerah  dalam  mutasi  jabatan  ini  bukan  tidak mungkin  akan  menimbulkan  perbedaan  terkait  pengisian  jabatan  di  birokrasi  tersebut. Beberapa  perubahan  susunan  jabatan  di  birokrasi  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  dan Wakil Kepala Daerah. Isitilah orang titipan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk bekerja di instansi pemerintahan tentunya memberikan peluang tumbuhnya politisi birokrasi.
Pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  pada  tahun  2020  dilaksanakan  secara  serentak  di 270  wilayah  Indonesia  yang  meliputi  9  pemilihan  Gubernur  di  tingkat  Provinsi,  224 kabupaten  untuk  pemilihan  Bupati  dan  37  Kota  menyelenggarakan  pemilihan  Walikota. Salah  satunya  Provinsi  Sumatera  Barat,  setidaknya  terdapat  13  kabupaten/kota  yang menyelenggarakan  Pilkada  tahun  2020.  Kabupatan  Dharmasraya  merupakan  salah  satu kabupaten  yang  melaksanakan  Pilkada  pada  tahun  2020  tersebut.  Dimana  Sutan  Riska sebagai Bupati pertahana kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Dharmasraya untuk periode 2021-2024.
Pada Pilkada 2020 ini Sutan Riska berpasangan dengan Dasril Panin Dt. Labuan atau yang lebih dikenal dengan sebutan SR-Labuan.  SR-Labuan berhasil memenagkan Pilkada di Kabupaten  Dharmasraya  tersebut.  Berdasarkan  hasil  perolehan  suara  SR-Labuan mendapatkan  63,62%  perolehan  suara  dibandingkan  dengan  pasangan  calon  pesaingnya yakni  Panji  Mursyidan-Yosrisal  (Panji-Yos)  dengan  perolehan  suara  sebanyak  36,38%. Berdasarkan  hal  ini,  pasangan  SR-Labuan  resmi  dikukuhkan  sebagai  Bupati  dan  Wakil Bupati  Kabupaten  Dharmasraya  periode  2021-2024  pada  26  Februari  2021  di  gedung Gubernur Sumatera Barat.
Kemenangan pasangan  SR-Labuan ini tentu tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan kedua pasangan calon dengan bantuan pihak-pihak yang telah berkontribusi, mulai dari  tim  pemenangan,  pengurus  partai  pengusung,  kerabat  dan  juga  seluruh  orang  yang terlibat  sebagai  mesin  politik,  baik  secara  personal  maupun  mereka  yang  berada  dalam organisasi formal dan non formal yang memiliki hubungan dengan kedua kandidat.
Namun  selang  setahun  kepemimpinan  SR-Labuan  sebagai  Bupati  dan  Wakil  Bupati Kabupaten  Dharmasraya,  Dasril  Panin  Dt.  Labuan  selaku  Wakil  Bupati  Kabupaten Dharmasraya meninggal dunia, pada 13 Februari 2021 karena sakit  yang  dideritanya. Pasca wafatnya  Dasril  Panin  Dt.  Labuan  tersebut  membuat    jabatan  Wakil  Bupati  Kabupaten Dharmasraya  mengalami  kekosongan,  terhitung  dari  tanggal  13  Februari  2022.  Jika dikalkulasikan  masa  jabatan  bupati  dan  wakil  bupati  Dhamasraya  sejak  dilantik  pada  26 Februari 2021 lalu, masih tersisa lebih dari 24 bulan masa jabatan terhitung dari kekosongan jabatan  wakil  bupati  tersebut.  Berdasarkan  Pasal  176  Undang  Undang  No.  10  Tahun  2016 mengatur  mengenai  pengisian  kekosongan  jabatan  wakil  kepala  daerah  dilakukan  jika  sisa masa  jabatannya  lebih  dari  18  (delapan  belas)  bulan  terhitung  sejak  kosongnya  jabatan tersebut. Dalam PP Nomor 12 Tahun 2018, pada pasal 23 huruf D juga disebutkan tugas dan wewenang DPRD adalah memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.
Secara konstitusi,  jabatan wakil kepala daerah pada dasarnya tidak dijelaskan secara rinci,  namun  demikian  kedudukan  dari  seorang  kepala  daerah  secara  yuridis  tertera  pada
Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan  bahwa  peran  dan  kedudukan  wakil  kepala  daerah  terbilang  strategis  dengan tugas  dan  tanggungjawabnya  dalam  membantu  kepala  daerah  untuk  memimpin  urusan pemerintahan.[  J.Kaloh,  Kepemimpinan  Kepala  Daerah  :  Pola  Kegiatan,  kekuasaan  dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 4]
Melihat  dari  kedudukan  tersebut,  wakil  bupati  setara  dengan  bupati  dalam menjalankan roda pemerintahan, terkecuali dalam penentuan kebijakan. Dalam melaksanakan tugas  wakil  bupati  bertanggungjawab  kepada  Bupati,  serta  diberikan  wewenang  dan  fungsi untuk  membantu  tugas  dan  fungsi  bupati  selama  masa  jabatannya.  Tugas-tugas  yang  telah diatur menjadi tanggung jawab yang harus dipikul oleh wakil bupati, dimana jika kekosongan pada  jabatan  terjadi  akan  berimbas  kepada  kesinambungan  roda  pemerintahan  daerah  dan juga dalam menentukan kebijakan kedepannya. Fungsi pengawasan menjadi salah satu tugas wakil  bupati  yang  perlu  digarisbawahi.  Dampak  yang  diberikan  akibat  kekosongan  jabatan tidak  hanya  berdampak  kepada  satu  pihak  atas  tidak  terpenuhi  atau  terkendala  dalam pemenuhan  tugas-tugas  yang  diwajibkan  kepada  wakil  tapi  juga  berdampak  kepada keseluruhan sistem yang terlibat.[ Jabarnews, (2021), “Tugas-Tugas Kepala Daerah”, diakses https://www.jabarnews.com/ pada 27 Desember 2022 pukul 15:25 WIB]
Terlebih  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  bupati  dan  wakil  bupati  dalam  melakukan pengangkatan,  pemindahan  dan  pemberhentian  birokrasi.  Jika  tidak  dilakukan  dengan mekanisme dan pengawasan yang jelas makan akan menjadi senjata untuk melakukan praktik politisasi  birokrasi.  Oleh  sebab  itu,  kekosongan  jabatan  wakil  bupati  yang  terjadi  di Kabupaten  Dharmasraya    ini    memberikan  pengaruh  terhadap  kinerja  pemerintahan. Terutama  dalam  hal  mutasi  jabatan  yang  ada  dilingkungan  birokrasi,  kewenangan  yang dimiliki oleh bupati dan wakil bupati ini tentunya sangat berpengaruh dalam pergantian atau rotasi jabatan yang terjadi.
Dengan  adanya  kekosongan  jabatan  politik  yang  berada  pada  ranah  wakil  bupati  ini tentunya  akan  berpengaruh  terhadap  penentuan  pengisian  jabatan  birokrasi.  Dimana keputusan  akhir  untuk  menentukan  mutasi  pegawai  berada  pada  ranah  jabatan  politik  yang dikepalai  oleh  bupati  dan  wakil  Bupati.  Walapun  sebelum  penentuan  keputusan  dalam pelaksanaan  mutasi  pagawai  nagri  sipil  pemerintah  daerah  perlu  melibatkan  Bada Pertimbangan  Jabatan  dan  Kepangkatan  (Baperjakat)  untuk  memberikan  penilaian  dan pertimbangan bagi para pagawai nagri sipil yang akan dimutasi, tetapi keputusan akhir tetap berada pada bupati dan wakil bupati. Oleh sebab itu jabatan politik bupati  dan wakil bupati akan  sangat  mempengaruhi  jabatan  yang  ada  di  lingkungan  birokrasi,  terlabih  jika  jabatan politik bupati dan wakil bupati mengalami kekosongan pada salah satu jabatan tersebut, maka politik birokrasi akan sangat kental terasa.
Dalam hal mutasi pegawai di lingkungan Kabupaten Dharmasraya terdapat fenomena berupa pemindahan jabatan tinggi ke jabatan  yang lebih rendah pada jabatan birokrasi  yang terjadi  pasca  terjadinya  kekosongan  jabatan  wakil  bupati  di  Kabupaten  Dharmasraya. Fenomena pemindahan jabatan tinggi ke jabatan yang lebih rendah ini tentunya menimbulkan sebuah  pertannyaan  terkait  prosedur  penentuan  posisi  jabatan  dan  kepangkatan  serta  tugas dan keahlian yang dimiliki oleh birokrasi. Apakah telah sesuai dengan prosedur yang ada atau ada  unsur  politik  yang  bermain  dalam  pemindahan  jabatan  tersebut,  terlebih  di  kabupaten Dharmasraya saat ini hanya dipimpin oleh bupati tanpa adanya wakil bupati.
Berikut daftar nama  non job pegawai di Kabupaten Dharmasraya
1. Kepala  Bidang  Kesehatan  Masyarakat  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Dharmasraya (IIIb)  menjadi  Pengadministrasi  Kepegawaian  pada  UPT  Puskesmas  Sialang  Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
2. Sekretaris  pada  Dinas  Pangan  dan  Perikanan  Kabupaten  Dharmasraya(IIIa)  menjadi Penyuluhan  Kawasan  Transmigrasi  pada  Bidang  Transmigrasi  Dinas  Transmigrasi  dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya.
3. Kepala  Bagian  Fasilitas  Penganggaran  dan  Pengawasan  pada  Sekretaris  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Dharmasraya(IVa)  menjadi  Pengelola  Bantuan Sosial  dan  Hibah  pada  Seksi  Sosial  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Kantor  Camat  Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
4. Kepala  Seksi  Pemerintahan  dan  Trantib  pada  Kantor  Camat  Pulau  Punjung  Kabupaten Dharmasraya (IVa) menjadi Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada  Seksi  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Nagari  Kantor  Camat  IX  Koto  Kabupaten Dharmasraya.
5. Sekretaris  pada  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsiban  Kabupaten  Dharmasraya(III.a) menjadi  Dokter  Ahli  Muda  pada  UPT  Puskesmas  Sialang  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Dharmasraya.
6. Kepala Biang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya(III.b)  menjadi Bidan  Ahli  Muda  pada  UPT  Puskesmas  Sialang  Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
7. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Dharmasraya  (IV.a)  menjadi  Pengelola  Layanan Operasional  pada  Seksi  Pelayanan  Umum  dan  Kependuduukan  Kantor  Camat  Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.
8. Camat Padang Lawah Kabupaten Dharmasraya(IIIa) menjadi Analis Penempatan Tenaga Kerja  pada  Bidang  Tenaga  Kerja  Dinas  Transmigrasi  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten Dharmasraya.
9. Kepala  Bidang  Pengelolaan  Sampah  dan  Limbah  B3  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Dharmasraya  (IIIb)  menjadi  Pengelola  Kesejahteraan  Sosial  pada  Seksi Kesejahteraan Rakyat Kantor Camat Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
10. Sekretaris pada Kantor Camat IX Koto Kabupaten Dharmasraya (III.b) menjadi Pengelola Program  dan  Laporan  pada  Sekretariat  Dinas  Kebudayaan,  Pariwisata,  Pemuda  dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya.
11. Kepala Bidang Pertahanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Dharmasraya (III.b) menjadi Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa pada  Seksi  Ekonomi  dan  Pembangunan  Kantor  Camat  Koto  Besar  Kabupaten Dharmasraya.
12. Kepala  Bagian  Tata  Usaha  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sungai  Dareh  Kabupaten Dharmasraya (III.b) menjadi Pengadministrasi Kepegawaian pada Sub Bagian Keuangan, kepegawaian, dan Umum Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
13. Kepala  Bidang  Statistik  dan  Persandian  pada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten Dharmasraya (III.b)  menjadi  Pengelola  Layanan  Oprasional  pada  Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kantor Camat Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
14. Kepala  Bagian  Persandian  pada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Dharmasraya  (III.b)  menjadi  Analis  Forum  Kewaspadaan  Dini  Masyarakat  pada  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya.
15. Kepala  Bidang  Perpustakaan  pada  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Kabupaten Dharmasraya(III.b) menjadi Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kantor Camat Pulau Punjung.
16. Suharyo  Kepala  Bidang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  pada  Dinas  Perumahan, Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten  Dharmasraya  (III.b)  menjadi  Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Satuan Polisi Pamoong Praja dan Pemadam Kebakaran.
17. Sekretaris  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Dharmasraya  (III.a)  menjadi Penyuluh  Kawasan  Transmigrasi  pada  Bidang  Transmigrasi  Dinas  Transmigrai  dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya.
18. Kepala  Sub  Bagian  Perencanaan  dan  Keuangan  pada  Bagian  Umum  Sekretariat  Dewan Perwakilan  Rakyat  Derah  Kabupaten  Dharmasraya  (IV.a)  menjadi  Analis  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Dhrmasraya.
19. Kepala  dinas  Kesehatan  Kabupaten  Dharmasraya  (IV.b)  menjadi  Pengadministrasi Kepegawaian  pada  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian  Bagian  Tata  Usaha  RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.
Dari data awal yang peneliti temukan membuat peneliti tertarik untuk melihat apakah perombakan  birokrasi  yang  dilakukan  oleh  bupati  Kabupaten  Dharmasraya  tersebut  telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perundang-undangan ataukah memang terbukti adanya  unsur  politik  yang  melatarbelakangi  terjadinya  perombakan  birokrasi  tersebut. Peneliti  juga  ingin  melihat  seberapa  besar  pengaruh  kekosongan  jabatan  wakil  bupati  di Kabupaten  Dharmasraya  terhadap  mutasi  jabatan  yang  terjadi  di  pemerintahan  Kabupaten Dharmasraya.  Berdasarkan  pemaparan  yang  telah  dijelaskan  maka  rumusan  masalah  dari penelitian  ini  adalah;  Bagaimana  bentuk  politisasi  birokrasi  dalam  pergantian  jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya pasca kekosongan jabatan wakil bupati?
Dalam teori politik birokrasi ini memberi penjelas peran pembuat kebijakan ( making policy) dari  administrasi  dan  birokrasi.  Pemikiran  ini  secara  eksplisit  menolak  dikotomi politik administrasi yang mendasari teori kontrol birokrasi. Secara spesifik dijelaskan bahwa membuat  teori  lebih  bisa  dipahami  dengan  melakukan  pemisahan  administrasi  dari  politik menghasilkan  ketidaktahuan  tentang  peran  utama  birokrasi  dalam  struktur  kekuatan  politik. Hal ini dikarenakan birokrasi dan birokrat terlibat dalam perilaku politik, sehingga kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan peran politik birokrasi secara teori tetap ada.
Birokrasi sangat penting dalam sebuah sistem politik guna menjalankan administrasi pemerintahan.  Birokrasi  sebagai  bagian  penting  yang  mendukung  sistem  politik.  Birokrasi secara terminologi berada dalam kepustakaan ilmu administrasi negara dan ilmu politik yang berati sebagai keseluruhan pejabat negara di bawah politik, atau keseluruhan pejabat negara dalam cabang eksekutif. ( Sitepu P. Anthonius, 2006) Pada jenjang administratif, negara memiliki ketergantungan yang kuat pada birokrasi yang  menjamin  kemampuan  negara  untuk  menanggulangi  akibat-akibat  yang  ditimbulkan oleh  proses-proses diferensiasi sebagai  salah  satu  hasil  dari modernisasi .  Negara membutuhkan  kemampuan  para  birokrat  untuk  merumuskan  kebijakan-kebijakan  yang diperlukan pemerintah.(Sahdan Gregorius, 2004)
Hubungan  antara  pejabat  politik  dan  pejabat  birokrasi  merupakan  suatu  hubungan yang permanen, sehingga senantiasa timbul persoalan. Siapa mengontrol siapa dan siapa pula yang menguasai, memimpin dan mendominasi siapa. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika  dominasi  kepemimpinan  pejabat  politik  atas  birokrasi.  Akhirnya  seiring berkembangnya  dunia  keilmuan  dan  mempengaruhi  paradigma  birokrasi  yang  ikut bertransformasi  pada  paradigma  birokrasi  politik,  menghasilkan  beberapa  pemahaman  baru seperti  apa  yang  dikemukakan  oleh  Graham  T.  Allison  dalam  Syaiful.(Syaiful,  2017) Birokrasi  merupakan  arena  tawar  menawar  politik  dan  tarik  menarik  kepentingan  dari berbagai  aktor  yang  menyangkut  berbagai  isu  dalam  kerangka  berbagi  kekuasaan  dan keseimbangan yang saling menguntungkan.
Kepentingan  politik  yang  bicarakan  oleh  Allison  mengarah  kepada  studi  mengenai bureaucratic politics (perpolitikan birokrasi) atau dapat dikaitkan dengan fenomena politisasi birokrasi, bagaimana secara khusus berbicara mengenai individu aktor politik atau kelompok, organisasi  atau  kebijakan  yang  berhubungan  dengan  pelaksana  birokrasi  di  lingkup
pemerintahan.  Syaiful  dalam  tulisannya  mengatakan  bahwa  kajian  perpolitikan  birokrasi secara  substansial  dibangun  atas  asumsi  bahwa  birokrasi  tidaklah  bersifat  netral,  semua tindakan  dan  keputusan  birokrasi  merupakan  hasil  dari  tawar  menawar  politik  seperti  yang dikatakan oleh Allison.
Menurut  Allison  dalam  Syaiful,  ada  dua  paradigma  yang  menjadi  dasar  pemikiran dalam  studi bureaucratic  politics .  Paradigma  pertama,  kebijakan  sebagai  hasil  dari  tawar menawar politik yang mengarah kepada bentuk kompromi, koalisi, kompetisi dan kekacauan para  aktor  dalam  memandang  sebuah  isu  kebijakan.  Sedangkan  paradigma  kedua,  birokrasi sebagai organisasi merupakan arena persaingan dari para aktor yang menduduki posisi sentral dalam  birokrasi.  Salah  satu  contoh  yaitu  berkaitan  dengan  agenda  posting  jabatan  atau penempatan jabatan struktural yang seringkali dijadikan arena persaingan oleh pejabat politik untuk memenuhi sebuah kepentingan tertentu.
Berbicara mengenai kepentingan, kemudian muncul berbagai konsep yang membahas mengenai kepentingan para aktor dalam konteks hubungan kekuasaan dan kontestasi politik di  Birokrasi.  Mengutip  argumen  Barbara  Geddes  dalam  Syaiful  yang  merupakan  salah  satu ahli  dalam  kajian  ilmu  politik  mencoba  menjelaskan  perihal  keniscayaan  dalam  birokrasi yang  melahirkan  kepentingan  para  aktor  politik  terhadap  persoalan  birokrasi  pemerintah. Setidaknya  terdapat  empat  alasan  yang  mendorong  politisi  untuk  memanfaatkan  birokrasi menurut Geddes. Di antaranya; (1) Birokrasi menjadi sumber keuntungan khusus untuk para konstituennya.  Ketika  pejabat  politisi  mendapatkan  kemenangan  dalam  sebuah  kontestasi politik,  maka  birokrasi  seringkali  dijadikan  sebagai  agen  penyebaran  keuntungan  kepada konstituennya;  (2)  Birokrasi  dijadikan  sebagai  sumber  patronase  dan  keuntungan  bagi  para politisi  lainnya  yang  mendukung  kebutuhan  pejabat  politisi  yang  berkuasa;  (3)  Birokrasi menjadi  sumber  kebutuhan  politisi  yang  berkuasa  dengan  menempatkan  orang-orang  dari partai lain atau organisasi publik di luar birokrasi pada posisi strategis di ranah birokrasi; (4) Birokrasi  dijadikan  sebagai  instrumen  bagi  para  aktor  untuk  melaksanakan  kebijakan  yang menguntungkan  kelompok  kepentingan,  baik  itu  untuk  jangka  pendek  maupun  jangka panjang.
Menyambung  argumennya  di  atas,  Geddes  meyakini  bahwa  empat  alasan  di  atas merupakan  faktor  pendorong  bagi  politisi  yang  berkuasa  untuk  menggunakan  birokrasi dengan tujuan memenuhi tiga kepentingan utama, diantaranya:
1. Melanggengkan kekuasaannya ( current survival ). Dengan melibatkan dan memanfaatkan kelebihan  yang  dimiliki  birokrasi,  tentu  akan  menguntungan  bagi  pejabat  politik, setidaknya mereka mampu bertahan hingga masa jabatannya berakhir.
2. Menciptakan  mesin  politik  yang  loyal  ( creation  of  loyal  political  machine ).  Pejabat politik  sebagai  pembuat  kebijakan,  tentu  akan  sangat  diuntungkan  jika  mampu memanfaatkan  dengan  baik  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  ranah  birokrasi  sebagai pelaksana program kebijakan untuk kepentingan politik.
3. Mewujudkan  efektifitas  pemerintahan  ( effective  government ).  Bertujuan  agar  dapat digunakan  dan  dimanfaatkan  untuk  membeli  dukungan,  baik  dari  kalangan  konstituen maupun lawan politik pada pemilu selanjutnya.
Melihat  dari  apa  yang  disampaikan  Geddes  melalui  karyanya,  menunjukkan  bahwa terdapat  satu  hal  yang  menjadi  perhatian  bagi  Geddes  yaitu  berfokus  pada  kepentingan- kepentingan  dari  sisi  politisi  yang  berkuasa  terhadap  birokrasi.  Hal  inilah  yang  disebut sebagai  fenomena  politisasi  birokrasi,  terdapatkepentingan  aktor  atau  pejabat  politik  yang berusaha  mempengaruhi  atau  memanfaatkan  birokrasi  pemerintah  dengan  berbagai  macam cara  yang  dilakukan  seperti  salah  satunya  mengendalikan  proses  rekrutmen  birokrasi  di lingkungan pemerintahan, dengan tujuan mencapai kepentingan tertentu yang telah dijelaskan oleh Geddes sebelumnya.
Melihat  dari  apa  yang  dijelaskan  Geddes  secara  komprehensif,  akan  sangat mendukung  bagi  penelitian  yang  membahas  atau  mengkaji  tentang  politisasi  birokrasi  pada ranah  pemerintahan.  Berhubungan  dengan  kemunculan  beragam  persoalan  mengenai birokrasi  terkhususnya  di  Indonesia  pada  lingkup  pemerintah  daerah  pasca  reformasi  tentu menjadi  tantangan  hari  ini  bagi  peneliti  dan  ilmuwan  yang  bergerak  dibidang  administrasi dan  politik,  konsep  dan  pemikiran  para  ahli  terdahulu  yang  mengkaji  tentang  politisasi birokrasi,  dapat  dijadikan  sebagai  rujukan  untuk  menjawab  beberapa  persoalan  yang  timbul saat  ini.  Seperti  pemikiran  Barbara  Geddes  yang  masih  relevan  jika  dihubungkan  dengan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya.
Reformasi birokrasi di  Indonesia bertujuan agar menumbuhkan nilai profesionalisme di  tengah  rusaknya  kinerja  birokrasi  akibat  dominasi  politik  yang  berlebihan.  Solusi  yang diberikan  adalah  dengan  penataan  sistem  rekrutmen  birokrasi  yang  dilakukan  secara profesional,  bersih  dan  terbuka.  Agenda  reformasi  ini  akhirnya  dibuktikan  dengan  hadirnya undang-undang  yang  mengatur  terkait  mekanisme  rekrutmen  birokrasi  yaitu  berlandaskan kepada  UU  No.  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Di  Indonesia  jelas  ingin menerapkan sistem merit agar menempatkan posisi pejabat karier birokrasi pada posisi yang tepat,  namun  dengan  adanya  wewenang  yang  diberikan  oleh  kepala  daerah  selaku  pejabat politik. Menyebabkan timbulnya peluang intervensi dan kepentingan  yang bernuansa politik terhadap pelaksanaan rekrutmen birokrasi di dalam lingkup pemerintahan.
Berdasarkan teori dan konsep yang telah peneliti hadirkan dalam penelitian ini, maka peneliti memutuskan menggunakan konsep yang digagas oleh Barbara Geddes untuk melihat fenomena  politisasi  birokrasi  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  mutasi  jabatan  di  Kabupaten Dharmasraya.  Terdapat  relevansi  pemikiran  dari  Geddes  dengan  fenomena  penelitian  yang peneliti  angkat.  Karena  pada  konteks  ini  peneliti  berbicara  mengenai  wewenang  Kepala Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  terhadap  proses  pergantian  jabatan  birokrasi    di  ranah birokrasi  pemerintahan  dan  hal  ini  sejalan  dengan  fokus  konsepsi  Geddes  yang mengutamakan  aspek  kepentingan  pejabat  politik  terhadap  penataan  struktur  birokrasi  di pemerintahan.

## METODE
Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Dalam sebuah  penelitian  kualitatif,  studi  kasus  merupakan  salah  satu  pendekatan  dalam  sebuah penelitian  ilmiah.  Dengan  pendekatan  ini,  peneliti  berusaha  menjelaskan  fenomena  yang menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  yaitu  terkait  hasil  lelang  jabatan  di  lingkungan pemerintahan  Kabupaten  Dharmasraya  yang  terjadi  kekosongan  jabatan  Wakil  Bupati. Sebuah  studi  kasus  penelitian  memiliki  tujuan  untuk  menguji  pertanyaan  dan  masalah penelitian yang tidak dapat dipisahkan, baik itu fenomena dan konteks fenomena itu terjadi.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  tipe  studi  kasus  instrumental. Menjadikan suatu isu dengan menggunakan kasus sebagai instrumen untuk menggambarkan isu tersebut. Studi  kasus  instrumental  merupakan  salah  satu  tipe  kasus  yang  ada  dalam  penelitian kualitatif,  tentu  hal  yang  utama  bagi  peneliti  untuk  memulai  sebuah  penelitian  harus menentukan  tipe  kasus  yang  paling  tepat.  Kasus  tersebut  dapat  merupakan  suatu  kasus tunggal  atau  kolektif,  banyak  tempat  atau  di  dalam  tempat,  berfokus  pada  suatu  kasus  atau suatu isu.
Studi  kasus  instrumental  menekankan  pada  kasus  tunggal  yang  dimaksudkan  untuk mendeskripsikan  secara  detail  sehingga  dapat  membentuk  satu  konstruk  ataupun memperbaiki  teori.  Kasus  mutasi  jabatan  menjadi  satu  hal  yang  umum  di  kalangan pemerintahan  saat  ini,  namun  terdapat  isu-isu  yang  menarik  pada  kasus  mutasi  jabatan  di Kabupaten  Dharmasraya  pasca  terjadinya  kekosongan  Jabatan  Wakil  Bupati,  sehingga peneliti tertarik untuk meneliti fenomena mutasi jabatan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  tentang  pelaksanaan  pergantian  jabatan  birokrasi  di  Kabupaten Dharmasraya  ini  tentu  berangkat  dari  permasalahan  yang  muncul,  kemudian  peneliti berupaya  menghubungkannya  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan  dikaji dengan  fenomena  politisasi  birokrasi  pada  aspek  kajian bureaucratic  politics (perpolitikan birokrasi). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun birokrasi dan politik memiliki perbedaan  substansial,  dalam  praktiknya  keduanya  tidak  dapat  dipisahkan.  Oleh  karena  itu, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dinamika politik selama jalannya pemerintahan.
Berbicara  mengenai  proses  pergantian  jabatan  birokrasi  di  Kabupaten  Dharmasraya peneliti terlebih dahulu menjelaskan mengenai faktor yang menyebabkan kekosongan jabatan wakil bupati di  Kabupaten Dharmasraya. Seperti  yang sudah peneliti uraikan pada rumusan masalah,  kekosongan  jabatan  wakil  bupati  ini  terjadi  karena  meninggalnya  Dasril  Painan selaku wakil bupati Kabupaten Dharmasraya pada 13 Februari 2022.
Dalam hal ini peneliti memintai keterangan dari bupati terkait mengapa jabatan wakil bupati  tersebut  belum  terisi,  mengingat  sudah  lebih  dari  setahun  pasca  kekosongan  jabatan ini.  abatan  wakil  kepala  daerah  selain  bertugas  untuk  mewakili  kepala  daerah  apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wakil kepala daerah juga mempunyai tugas  untuk  membantu  seorang  kepala  daerah  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan terkhusus  pada  aspek  pengawasan,  pengendalian  jumlah  penduduk,  serta  membantu  kepala daerah dalam menyelesaikan pekerjaan kepala daerah yang sangat banyak lingkupnya.
Jabatan  wakil  kepala  daerah  adalah  posisi  yang  berada  tepat  satu  tingkat  di  bawah jabatan  kepala  daerah.  Karena  itu,  jabatan  ini  dianggap  sangat  penting  dan  strategis  dalam konteks pemerintahan daerah. Sebagai jabatan kedua tertinggi secara struktural, wakil kepala daerah  memiliki  peranan  yang  signifikan  di  bawah  kepemimpinan  kepala  daerah.  belum adanya  pengisian  wakil  bupati  di  Kabupaten  Dharmasraya  karena  partai  pengusung  SR- Labuan  belum  memiliki  kesepakatan  untuk  mengajukan  dua  nama  calon  yang  akan  dipilih nantinya untuk menjadi wakil bupati di Kabupaten Dharmasraya. Dalam Pasal 176 Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan mekanismenya pengisian kekosongan wakil bupati.
Proses  pengisian  posisi  wakil  kepala  daerah  yang  kosong  dilakukan  dengan  cara DPRD melakukan pemilihan berdasarkan usulan dari partai politik atau koalisi partai politik pengusung.  Lalu  partai  politik  atau  koalisi  partai  pengusung  mengusulkan  dua  nama  calon wakil kepala daerah tersebut kepada DPRD melalui kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. Namun yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya hingga saat ini kursi wakil bupati  belum  kunjung  diisi,  dengan  kekosongan  jabatan  ini  tentu  membuat  bupati  dalam memimpin daerah berjalan sendiri tanpa ada pengawasan dari wakil.
Hubungan  antara  organisasi  pemerintah  daerah  dalam  menanggapi  kekosongan jabatan Bupati Kabupaten Dharmasraya belum menunjukkan kesepahaman dalam menyikapi masalah  tersebut.  Mengingat  dalam  pengisian  kekosongan  jabatan  ini  melibatkan  koalisi partai politik, namun di lapangan setiap partai memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga terjadi  ketidak  sepahaman  dalam  pengambilan  keputusan  mengenai  kesepakatan  pengajuan calon wakil bupati baru. Selain itu,  yang menjadi pertimbangan adalah masa jabatan Bupati yang  tersisa  hanya  hitungan  bulan  yang  berarti  akan  berakhir  dalam  waktu  dekat,    hal  ini tentu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan  yang harus diambil oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan.
Berangkat dari kekosongan jabatan wakil bupati yang belum kunjung diisi hingga saat ini  tentu  memberikan  tugas  yang  cukup  berat  kepada  Bupati  sendiri,  karena  harus  tetap memimpin  daerah  walaupun  tanpa  didampingi  oleh  sosok  wakil.  Pemerintah  daerah  harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena ada visi dan misi yang harus dicapi oleh kepala
daerah  tersebut.  Dalam  menjalankan  tugasnya  seorang  kepala  daerah  tentunya  tidak  bisa berjalan sendiri, mengingat banyaknya tugas yang harus diselesaikan.
Diketahui  bahwa  sejauh  ini  pemerintah  Kabupaten  Dharmasraya  menjalankan pemerintahan  masih  berjalan  sebagaimana  mestinya  walaupun  tanpa  adanya  wakil  bupati. Hal  ini  tentunya  menjadi  sebuah  tantangan  tersendiri  bagi  bupati  dalam  menjalankan  setiap tugas  dan  kewajiban  sebagai  kepala  daerah.  Bupati  saat  melaksanakan  tugas  dan  fungsi sebagai kepala daerah bukan tidak mungkin memerlukan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak termasuk dalam lembaga pemerintahan itu sendiri. Kekosongan jabatan wakil ini bukan tidak  mungkin  menimbulkan  suatu  permasalahan  dalam  lingkungan  pemerintah  daerah, mengingat  jabatan  wakil  ini  merupakan  jabatan  yang  berada  langsung  dibawah  jabatan bupati.  Walaupun  ada  sekretaris  daerah  yang  saat  ini  mendampingi  Bupati  dalam menjalankan  tugasnya,  namun  tentu  sekretaris  daerah  memiliki  tugas  pokok  tersendiri. Seperti  yang  dijelaskan  dalam  Peraturan  Gubernur  Sumatera  Barat  Nomor  69  Tahun  2018 tentang uraian tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat yang mana sekretaris  daerah  mempunyai  tugas  pokok  merumuskan,  menetapkan,  memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok sekretariat daerah.
Berdasarkan  tugas  pokok  yang  dimiliki  oleh  sekretaris  daerah  tentu  menjadi  suatu tantangan  tersendiri  juga  bagi  sekretaris  daerah  untuk  dapat  membantu  tugas  bupati. Idealnya,  seharusnya  terdapat  wakil  bupati  yang  dapat  membantu  bupati.  Namun,  dengan adanya kekosongan jabatan ini, tugas wakil bupati dijalankan oleh sekretaris daerah.
Terlepas  dari  penjelasan  yang  peneliti  paparkan  mengenai  permasalahan  mengapa jabatan  wakil  bupati  di  Kabupaten  Dharmasraya  belum  kunjung  terisi,  tentu  yang  lebih penting  bagi  peneliti  saat  ini  adalah  untuk  melihat  bagaimana  proses  dalam  pergantian jabatan  birokrasi  di  pemerintahan  Kabupaten  Dharmasraya.  Mengapa  kemudian  peneliti mengatakan  pasca  kekosongan  jabatan  wakil  bupati  terdapat  adanya  indikasi  prosedur  yang dilengkapi  oleh  bupati  selaku  PPK  dalam  pembuatan  keputusan  untuk  melakukan  non  job kepada  beberapa  ASN.  Sehingga  ternyadinya  politik  birokrasi  dan  lebih  mengedepankan faktor suka dan tidak suka atau loyal dan tidak loyal terhadap pejabat birokrasi.
Pernyataan  yang  peneliti  peroleh  dari  ASN  dan  terkena  dampak  non  job  tentu berdasarkan  dari  sudut  pandang  masing-masing  dari  keputusan  bupati  selaku  PPK.  Peneliti kemudian berupaya untuk mengetahui tujuan serta maksud Bupati dalam melakukan non job jabatan  pada  saat  itu.  Karena  dengan  adanya  perbedaan  pendapat,  lalu  juga  terdapat  asumsi peneliti  tehadap  pengaruh  kekosongan  jabatan  terhadap  non  job  jabatan  sebagai  bentuk politis. Asumsi peneliti didukung berdasarkan data yang diperoleh sebelumnya dan didukung dengan beberapa pandangan informan lainnya yang telah peneliti peroleh.
Peneliti  melihat  jika  keputusan  Bupati  selaku  PPK  ini  dihubungkan  dengan  faktor suka atau tidak suka dalam pengambilan keputusan non job ini. Asrinaldi mengatakan bahwa memang  ada  indikasi  politik  birokrasi  yang  dilakukan  oleh  Bupati  namun  harus  di  telusuri lebih  dalam  terkait  penyebab  Bupati  dalam  melakukan  non  job  ini.  Banyak  dijumpai mengenai  penempatan  orang  yang  khusus  diminta  oleh  seorang  kepala  daerah  untuk menduduki  jabatan  tertentu.  Istilah  orang  titipan  terus  berkembang  ditengah-tengah pemerintahan  daerah  di  ranah  birokrasi.  Walaupun  dalam  Undang-undang  dan  Peraturan Pemerintah  sudah  memberi  pedoman  kepada  Kepala  daerah  selaku  PPK,  tetap  saja  hak progresif yang dimiliki Kepala Daerah akan lebih berpengaruh terhadap keputusan akhir.
Hal  ini  tentu  akan  selalu  berhubungan  dengan  apakah  birokrat  harus  netral  terhadap politik  atau  harus  masuk  ke  dalam  politik  untuk  mempertahankan  karirnya.  Suatu pertimbangan  yang  cukup  sulit  yang  harus  dipilih  oleh  birokrat  selaku  pemberi  pelayanan publik. Sangat disayangkan apabila suatu kebijakan tidak diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  ASN  yang  terkena  dampak  dari  kebijakan  yang  diambil  oleh  kepala daerah  yang lebih mempertimbangkan keputusan politik dibandingkan menggunakan sistem
merit sebagai acuan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN, disini ASN yang harus menanggung akibat dari adanya politisasi ini.
Peneliti melihat bahwa proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian birokrat saat  ini  tidak  lagi  mengacu  pada  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  menggunakan rekomendasi  Baperjakat  dan menjadikan sistem  merit sebagai  tolak ukur. Berdasarkan hasil dan temuan  yang peneliti peroleh di lapangan bahwa bupati dalam melakukan non job pada beberapa ASN tidak berdasarkan uji kompetensi terlebih dahulu dan tidak memberikan alasan yang  jelas  terkait  kesalahan  yang  diperbuat  oleh  ASN  yang  bersangkutan  sehingga mendapatkan  pemberlakuan  non  job.  Kemudian  dengan  tidak  adanya  wakil  bupati  sebagai pendamping dan pengawasan membuat ketimpangan dalam urusan pemerintahan.
Dalam  persoalan  adanya  non  job  jabatan  di  lingkungan  pemerintahan    Kabupaten Dharmasraya  saat  ini  melihatnya  dari  sudut  pandang  politik  birokrasi  serta  kepentingan bupati  sebagai  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  terhadap  birokrasi  di  lingkungan pemerintahan  Kabupaten  Dharmasraya.  Karena  putusan  bupati  dalam  non  job  birokrasi tersebut  terkesan  mengambil  keputusan  secara  sepihak  dan  kemudian  menyalahi  beberapa ketentuan yang berlaku.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) memberikan  tugas  kepada    BKPSDM  untuk  melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN serta mewujudkan sistem merit sehingga bupati dengan  mudah  menetapkan  kebijakan  mutasi  jabatan  struktural  ASN  di  lingkungan Pemerintah  Daerah.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  disiplin  pegawai juga memberikan penjelasan mengenai bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.
Sehingga  pada  pembahasan  ini  analisis  data  dan  temuan  akan  dijabarkan  beserta kronologis  bentuk-bentuk  ketika  pelaksanaan  rekrutmen  birokrasi  tidak  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku, tentu ada maksud dan tujuan yang perlu dipahami dan diidentifikasi lebih jelas berdasarkan fakta, data dan juga konsep pemikiran yang digunakan.

## Melanggengkan/ Mempertahankan Kekuasaan
Kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  saat  ini  memegang  kontrol  penuh  terhadap kekuasaan  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Jika  dihubungkan  dengan  politik,  tentu kedudukan  yang  dimiliki  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  ini  sangat  erat  kaitannya dengan  kekuasaan  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Kekuasaan  yang  dipegang  oleh kepala  daerah  sebagai  Pejabat  Pimpinan  Kekuasaan  (PPK)  cenderung  menghasilkan kepentingan  pribadi.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Geddes  yang  dikutip  dalam  Syaiful, bahwa  salah  satu  kepentingan  utama  terhadap  birokrasi  adalah  mempertahankan kekuasaannya,  setidaknya  hal  tersebut  mampu  dipertahankan  hingga  akhir  masa  jabatan maupun untuk periode berikutnya.
Pada  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  di  Kabupaten  Dharmasraya  Sutan  Riska sebagai incumbent yang  berpasangan  dengan  Dasril  Painan  kembali  berhasil  memenangkan Pilkada di  Kabupaten Dharmasraya. Dalam kemenangannya bukan tidak mungkin  pasangan ini  menggunakan  birokrat  sebagai  alat  politiknya,  mengingat  cukup  banyaknya  suara  yang akan  diperoleh  dari  birokrat.  Pemanfaatan  suara  birokrat  pada  saat  Pilkada  tentu  erat kaitannya dengan upaya mempertahankan kekuasaan.
Peneliti menilai berdasarkan keterangan  yang peneliti peroleh dari ASN  yang di non jobkan,  dimana  keterlibatan  birokrat  dalam  politik  nyata  adanya.  Birokrasi  dimanfaatkan untuk  memperoleh  keuntungan  bagi  politisi  dan  kebutuhan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  untuk  mendukung  kepentingannya.  Dapat  dilihat  setelah  terjadinya  kekosongan kekuasaan wakil kepala daerah menjadikan ASN yang bersangkutan kehilangan jabatannya.
Berangkat dari hilangnya jabatan beberapa ASN, peneliti menilai tentu ada orang lain yang  mengisi  jabatan  tersebut,  bukan  tidak  mungkin  diisi  oleh  orang  yang  mendapatkan rekomendasi  dari  bupati.  Mengingat  saat  ini  bupati  menjalankan  roda  pemerintahan sendiri.Terlebih untuk tetap bertahan dalam kepemimpinan sebagai kepala daerah.
Birokrasi  digunakan  sebagai  perpanjangan  tangan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  dalam  menjalankan  kebijakan  menjadikan  faktor  untuk  membangun  relasi  antar pejabat.  Di  satu  sisi,  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  terpilih  akan  memilih  orang- orang  yang  dipercaya  untuk  mengamankan  jalannya  pemerintahan  agar  sesuai  dengan rencana dan tujuan visi dan misi. Di sisi lain, kepentingan birokrat untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dari sebelumnya.
Peneliti melihat sesuatu yang menarik yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya saat ini dimana  permasalahan  banyaknya  kasus  non  job  pasca  kosongnya  jabatan  Wakil  Bupati. Adanya  beragam  pandangan  terkait  persoalan  kekosongan  jabatan  Wakil  Bupati  dengan kasus  non  job  yang  saling  berkaitan  satu  sama  lain.  adanya  penempatan,  pengangkatan  dan pemberhentian ASN dari jabatannya bisa disebabkan oleh dua kemungkinan, pertama karena ASN yang bersangkutan memang tidak memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dan yang kedua adanya permintaan khusus dari kepala daerah. Namun yang saat ini terjadi banyaknya hasil dari intervensi politik terhadap penempatan, pengangkatan dan pemberhentian ASN.
Terlebih  yang  terjadi  di  Kabupaten  Dharmasraya  adanya  permasalahan  kekosongan jabatan  wakil  bupati,  dimana  hal  ini  merupakan  akar  dari  permasalahan  yang  timbul selanjutnya,  karena  dengan  kekosongan  jabatan  wakil  bupati  ini    menyebabkan  terjadinya ketimpangan pada kursi  kepemimpinan, dimana seharusnya bupati dalam memimpin  daerah didampingi  oleh  wakil  bupati  sebagai  pembantu  dan  pengawasan  terhadap  tugas  bupati, namun kemudian harus menjalankan roda pemerintahan sendiri tentu fungsi pengawasan dari wakil menjadi dilupakan.
Pasca  kekosongan  wakil  bupati  banyak  ASN  yang  dinonjobkan    hal  ini  tentu menjadikan  kekosongan  ini  saling  berkaitan  dengan  hak  prerogatif  yang  dimiliki  bupati sebagai  kepala  daerah  jika  tidak  dilakukan  pengawasan  maka  ASN  yang  akan  merasakan dampaknya.    jabatan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  yang  berasal  dari  politik  sangat memungkinkan  untuk  terjadinya  politik  birokrasi  dalam  penempatan,  pengangkatan  dan pemberhentian  ASN  dalam  pemerintahan  daerah.  Ketika  persoalan-persoalan  yang  peneliti temukan dikaitkan satu sama lain, seperti pelaksanaan mutasi jabatan, banyaknya ASN yang dinonjobkan, dan kekosongan wakil bupati. Peneliti menilai apakah kemudian ada keinginan lainnya  seperti  menjaga  eksistensinya  sebagai  bupati  ataupun  memperkuat  dominasinya sebagai bagian dari partai PDIP dan ingin mengecilkan ruang bagi partai-partai lain ini tentu merupakan  satu  kepentingan  yang  saling  berkaitan  dengan  indikator  mempertahankan kekuasaan.
Bersambung  dari  satu  kepentingan  bupati  selaku  PPK  dalam  pemerintahan  yaitu melanggengkan kekuasaan (current survival), tentu harus didorong dengan loyalitas birokrat terhadap  pimpinan.  Setelah  peneliti  menerima  keterangan-keterangan  dari  para  informan terkait,  peneliti  melihat  bahwa  pada  indikator  berikutnya  yang  disampaikan  oleh  Geddes mengenai kepentingan politisi terhadap birokrasi menjadi hal  yang sangat mendominasi dan jelas  dilakukan  dalam  pelaksanaan  non  job  jabatan  di  Kabupaten  Dharmasraya.  Adanya indikasi  bahwa  bupati  selaku  PPK  memutuskan  untuk  melakukan  non  job  jabatan  dengan alasan  ingin  bekerja  dengan  orang-orang  yang  sesuai  dengan  kriterianya  atau  dalam  hal  ini secara garis besar loyal terhadapnya.

## Menciptakan Mesin Politik Yang Loyal
Birokrasi  dijadikan  sebagai  alat  yang  digunakan  untuk  menciptakan  dukungan  yang besar  saat  Pilkada.  Mengingat  jumlah  ASN  yang  sangat  besar  membuat  keinginan  calon
kandidat  menggunakan  birokrasi  sebagai  alat  untuk  menciptakan  kekuatan  politik  berupa dukungan  suara  dalam  Pilkada.  Birokrasi  dimanfaatkan  oleh  kepala  daerah  untuk mempercepat  beberapa  program  yang  akan  dilaksanakan.  Penggunaan  birokrasi  secara efektif,  kepala  daerah  perlu  mempunyai  kriteria  untuk  hal  itu,  seperti  ASN  yang berkompeten,  punya  kapasitas  dalam  pekerjaannya  sebagai  administrator,  impersonal,  dan tentu loyal kepadanya. Kemudian birokrat yang dipercayai ini dapat membantu kepala daerah mendapat  dukungan  lain  dari  politisi  lain  untuk  meningkatkan  peluangnya  dalam melanggengkan kekuasaannya.
Indikasi  dari  adanya  politik  birokrasi  di  Kabupaten  Dharmasraya  pasca  kekosongan jabatan wakil bupati dapat dilihat dari banyaknya ASN yang di non job. Kekosongan jabatan tersebut  memiliki  dampak  yang  memunculkan  pendapat  yang  beragam,  baik  pro  maupun kontra.  Namun,  dalam  pelaksanaannya,  terdapat  beberapa  hambatan  yang  menyebabkan beberapa pihak dalam birokrasi merasakan dampak dari kekosongan tersebut. Indikasi adanya politik birokrasi yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dari cukup banyaknya ASN  yang  dinonjobkan  pasca  kekosongan  jabatan  wakil  bupati  ini.  Dengan  demikian menjadi  suatu  pertanyaan  terkait  bagaimana  proses  pergantian  jabatan  birokrasi  dalam lingkungan  pemerintahan  Kabupaten  Dharmasraya  pasca  terjadinya  kekosongan  jabatan wakil bupati, apakah ada aspek loyal dan tidak loyal yang ditunjukan oleh bupati mengingat saat ini bupati tidak lagi diawasi dan mendapat masukan dari wakil bupati.
Peneliti  melihat  bahwasannya  terdapat  indikasi  politik  dalam  rolling  jabatan  atau mutasi jabatan dalam ranah birokrasi. Biasanya, ketika seorang birokrat diterima oleh kepala daerah,  kecenderungannya  adalah  mengikuti  pola  klientelisme  di  mana  yang  paling  penting adalah kesetiaan kepada pemimpin politik dan kelompok pendukungnya dalam partai politik atau tim kampanye.
Peneliti beranggapan bahwa proses seleksi dan promosi pegawai yang dilakukan oleh kepala  daerah  cenderung  bersifat  subjektif,  dengan  kecenderungan  penilaian  yang  lebih didominasi  oleh  kriteria  politik.  Biasanya  bertujuan  untuk  melakukan  perubahan  dan penggantian pegawai  yang sesuai dengan kepentingan politik. Pergerakan dalam pergeseran posisi  pegawai  ini  dilakukan  oleh  kepala  daerah  dalam  kerangka  sistem  birokrasi,  dengan maksud untuk mengakomodir kepentingan politik tersebut.
Pencopotan  jabatan  merupakan  suatu  bentuk  hukuman  berat  yang  dilakukan  oleh birokrat  dimana  harus  didahului  dengan  evaluasi  atau  sidang  etik.  Hukuman  berat  tersebut dijatuhkan  jika  birokrat  yang  bersangkutan  melakukan  pelanggaran  disiplin  atau  tidak menunjukkan  kinerja  yang  baik.  Sementara  pada  pasal  24  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  tentang  Disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  disebutkan  bahwa  setiap  atasan  wajib memeriksa  lebih  dulu  PNS  yang  dijatuhi  hukuman  disiplin.  Pemeriksaan  dilakukan  secara tertutup  dan  hasilnya  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP).  Peneliti  kembali meminta keterangan kepada Sarbaini selaku ASN yang ikut merasakan non job.
Peneliti melihat sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan mutasi  jabatan  yang telah  peneliti  paparkan  pada  bab  sebelumnya,  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  mutasi jabatan  perlu  terlebih  dahulu  perlu  dipertimbangkan  bersama  Baperjakat  agar  kemudian mampu  menjamin  kualitas  dan  objektivitas  dalam  pengangkatan,  pemindahan,  dan pemberhentian  ASN.  Peneliti  melihat  secara  teori,  penentuan    posisi  jabatan  dan  jenjang karier  bagi  birokrat  seharusnya  juga  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  sistem  merit  yaitu manajemen  kepegawaian  dalam  birokrasi  yang  lebih  memfokuskan  pada  aspek  kompetensi dan  kompetisi  pegawai  sebagai  basis  dalam  melakukan  rekrutmen  dan  promosi  pegawai  di jajaran birokrasi.
Akan  tetapi,  yang  peneliti  temukan  di  Kabupaten  Dharmasraya  sedikit  mengalami persoalan  karena  ada  beberapa  ASN  yang  dinonjobkan  tanpa  alasan  yang  rasional  bahkan tidak  mengetahui  kesalahan  yang  mereka  lakukan.  Hal  ini  tentu  menjadi  pertanyaan  yang
tidak kunjung terjawab oleh ASN yang merasakan non job ini. Peneliti melihat ada prosedur yang dilangkahi dalam penentuan  posisi jabatan dan  jenjang karier bagi birokrat.
peneliti  melihat  ada  prosedur  yang  belum  dipenuhi  terkait  dengan  putusan  bupati mengenai  non  job  jabatan.  Peringatan  yang  seharusnya  diperoleh  terlebih  dahulu  oleh  ASN yang  bersangkutan  tidak  dilaksanakan  secara  jelas  oleh  bupati.  Mekanisme  pengangkatan pejabat  pemerintah  daerah  yang  sepenuhnya  ada  pada  Bupati  sebagai  kepala  daerah  yang memiliki  wewenang  penuh  dalam  menunjuk  dan  mengangkat  pejabat  atau  pembantunya. Oleh sebab itu pembentukan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang  bertugas  menginventarisasi  pegawai  yang  memiliki  kualifikasi  untuk  menduduki jabatan  tertentu  dan  mengusulkan  kepada  kepala  daerah  ini  sangat  dibutuhkan  dalam  hal mutasi pegawai ini.
Peneliti  menemukan  adanya  indikasi  yang  dilangkawi  dalam  proses  penjatuhan hukuman  disiplin  terhadap  birokrat  yang  terjadi  di  Kabupaten  Dharmasraya,  mengingat pembebasan  dari  jabatan  merupakan  suatu  hukuman  berat  yang  mana  berdasarkan  pasal  7 Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  tingkat  dan  jenis  hukuman  disiplin disebutkan  bahwa  terdapat  tiga  tingkatan  hukuman  disiplin  yakni  hukuman  disiplin  ringan, hukuman  disiplin  sedang  dan  hukuman  disiplin  berat.  Dalam  PP  ini  juga  dijelaskan  dengan rinci  jenis  hukuman  disiplin  pegawai  yang  ada.  Berdasarkan  pasal  7  Peraturan  Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  tentang  tingkat  dan  jenis  hukuman  disiplin  dijelaskan  bahwa pembebasan dari jabatan merupakan suatu jenis hukuman disiplin berat.
Dimana  sistem  merit  didefinisikan  sebagai  kebijakan  dan  manajemen  ASN berdasarkan  kualifikasi,  kompetensi,  dan  kinerja,  yang  diberlakukan  secara  adil  dan  wajar tanpa  diskriminasi.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  adalah  dasar  hukum  yang  dengan  tegas  mengamanatkan  bahwa  Instansi  Pemerintah harus menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN.
Peneliti menilai jika penempatan ASN dilakukan berdasarkan sistem merit yang ada, tentu  saja  kinerja  dari  diberikan  ASN  yang  bersangkutan  bisa  dijadikan  tolak  ukur  dalam proses  penentuan  jabatan.  Namun  saat  ini  kompetensi  yang  dimiliki  seakan-akan  tidak  di dihargai,  terjadi  diskriminasi  yang  menyebabkan  hilangnya  peluang  untuk  menata  karir  ke arah  yang  lebih  baik.  Jika  ASN  yang  bersangkutan  terbukti  melakukan  pelanggaran  yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai, maka boleh  jadi  mereka  bisa  menerima,  namun  untuk  mengetahui  kesalahan  apa  yang  mereka lakukan saja tidak diberi tahu oleh pimpinan mereka.
Adanya prosedur yang tidak dilakukan dalam penjatuhan hukuman kepada ASN yang bersangkutan. Dimana kalau merujuk kepada sistem merit yang ada ASN yang bersangkutan tidak harus langsung mendapatkan hukuman yang tergolong kepada hukuman berat. Peneliti menilai  tidak  adanya  pemberitahuan  yang  jelas  terkait  kesalahan  yang  dilakukan  menjadi suatu  kecurigaan  karena  tidak  adanya  pengawasan  terhadap  bupati  dalam  proses pengangkatan, penempatan dan pemberhentian ASN. Indikasi politik juga menjadi suatu yang kuat dilakukan oleh Bupati pasca terjadinya kekosongan jabatan Wakil Bupati ini.
Menciptakan  mesin  politik  yang  loyal  secara  tidak  langsung  dibutuhkan  oleh  kepala daerah.  Permasalahan  yang  terjadi  ada  lingkungan  pemerintahan  Kabupaten  Dharmasraya pasca  kekosongan  wakil  bupati  terlihat  demikian,  Sutan  Riska  yang  kurun  waktu  setahun menjabat harus menjalankan sendiri roda pemerintahan. Dengan demikian melakukan mutasi terhadap  ASN  yang  kurang  loyal  dan  tidak  sesuai  dengan  kriteria  yang  dibangunnya merupakan  suatu  hal  yang  tidak  bisa  dielakkan  karena  fungsi  pengawasan  yang  seharusnya dilakukan wakil saat ini sudah tidak ada lagi.
Hubungan indikator ini dengan indikator sebelumnya, jelas terdapat keberlangsungan untuk mempertahankan kekuasaan, membutuhkan birokrasi yang loyal dan bisa bekerja sama
tidak  hanya  memenuhi  kebutuhan  program  pemerintahan  ke  depannya,  tentu  juga  sebagai pemenuhan kepentingan politik dari pribadi Bupati dan partai politiknya.

## Mewujudkan Efektifitas Pemerintahan
Mengkaji  serta  membahas  mengenai  efektivitas  pemerintah  dalam  menjalankan pemerintahan  sangatlah  penting,  karena  efektivitas  merupakan  salah  satu  tolak  ukur keberhasilan  pemerintah  terhadap  kinerjanya,  karena  adanya  kekosongan  kekuasaan  wakil bupati  Kabupaten  Dharmasraya  tentu  memerlukan  cara  penyelenggaraan  pemerintah  yang efektivitas agar tetap terlaksananya tugas yang diemban dari wakil bupati tersebut.
Geddes  memiliki  teori  bahwasanya  efektivitas  pemerintahan  merupakan  salah  satu faktor  sebagai  dalih  dalam  kepentingan  politik  terhadap  birokrasi.  Efektivitas  yang  menjadi salah  satu  bentuk  perwujudan  pemerintahan  yang  baik  atau  good  governance,  memiliki makna  yang  bernilai  kebaikan  serta  berfungsi  akan  jalannya  suatu  pemerintahan.  selain  itu Geddes  mengungkapkan  makna  efektivitas  pemerintahan  tersebut  juga  bertujuan  untk memperoleh dukungan dari konstituen ataupun lawan politiknya.
Politisi sebagai seseorang yang berkuasa dan berwenang tentu memerlukan dukungan dari  semua  pihak  tidak  lain  juga  termasuk  oposisi  yang  nantinya  akan  memprediksi kemungkinan yang akan terjadi dan dihadapi selama masa pemerintahan berlaku. Hal ini juga menjadi salah satu pendukung terhadap penelitian penulis ini.
Bupati  selaku  kepala  daerah  memiliki  hak  progresif  yang  mana  hal  ini  bisa menjadikan politik bisa bermain bebas di dalam ranah birokrasi. Penempatan posisi strategis yang  dimiliki  oleh  pejabat  birokrasi  sangat  penting  bagi  kepala  daerah,  tidak  hanya  sebagai orang  yang  cukup  dekat  dengan  Bupati  selaku  PPK,  mereka  tentu  merupakan  perpanjangan tangan  Bupati  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan  yang  sesuai  dengan  visi-misi  serta kepentingan lainnya dari bupati secara pribadi maupun dari partai politiknya.
Pelaksanaan  mutasi  jabatan  sebenarnya  memiliki  peraturan  yang  jelas  dan  tegas. Namun, ketika terlibat dalam politik, keputusan tersebut dapat menjadi tidak rasional. Bupati yang  juga  bertindak  sebagai  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK)  juga  merupakan  seorang politisi  yang  berasal  dari  partai  politik  tertentu.  Oleh  karena  itu,  sesuai  dengan  pemahaman Geddes  bahwa  politisi  selalu  memiliki  kepentingan  yang  berusaha  mempengaruhi  atau memanfaatkan  administrasi  pemerintahan,  terutama  jika  politisi  tersebut  memegang kekuasaan.
Berdasarkan  temuan  yang  peneliti  dapatkan,  lalu  dihubungkan  dengan  indikator efektifitas  pemerintahan,  peneliti  belum  dapat  memberikan  penjelasan  secara  rinci  dan memutuskan  bahwa  non  job  jabatan  yang  dilakukan  mampu  menciptakan  efektifitas pemerintahan  atau  tidak.  Karena  penekanan  pada  indikator  tersebut,  bagaimana  efektifitas pemerintahan ini mampu digunakan oleh pemerintahan melalui penyegaran struktur birokrasi dengan  pelaksanaan  non  job  jabatan  yang  dilakukan  oleh  Bupati,  namun  hal  itu  perlu pembuktian  dengan  hasil  riset  secara  mendalam  pada  ASN  yang  mengalami  non  job  dan pengantinnya.
Proses  Pergantian  Jabatan  Birokrasi  di  Kabupaten  Dharmasraya  pasca  Kekosongan Jabatan  Wakil  Bupati  Walaupun  bupati  memiliki  hak  dan  wewenang  dalam  pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian birokrat namun sangat disayangkan apabila hak tersebut akan menguntungkan  satu  pihak  dan  merugikan  banyak  pihak.  ASN  yang  sudah  susah  payah merintis  karirnya  harus  merelakan  karir  tersebut  hilang  tanpa  adanya  pemberitahuan  secara jelas. Setidaknya bupati selaku PPK memberikan surat teguran dan peringatan terlebih dahulu apabila yang bersangkutan memang terbukti melakukan suatu kesalahan dalam pekerjaannya sesuai  dalam  Undang-undang  dan  Peraturan  Pemerintah  yang  berlaku.  Namun  hal  tersebut tidak diterima oleh ASN yang non job, keterangan terkait mengapa di non job tidak diberikan penjelasan secara jelas. Hukuman yang diterima juga langsung tergolong ke dalam hukuman
berat.  Suatu  hal  yang  sangat  disayangkan,  namun  tetap  saja  hak  prerogatif  yang  dimiliki bupati terkesan mengesampingkan ketentuan dalam Undang-undang dan peraturan yang ada.
Peneliti  melihat  dari  pernyataan  Weber  mengenai  birokrasi  sebagai  suatu  mesin birokrasi  yang  independen,  sepertinya  tidak  dijumpai  lagi  dalam  pemerintahan  pada umumnya,  karena  pandangan  tersebut  dihilangkan  oleh  realita  kehidupan  politik  saat  ini. Posisi  birokrasi  yang  pada  awalnya  berada  di  luar  aktor-aktor  politik  yang  saling berkompetisi  satu  sama  lain,  saat  ini  dijadikan  sebagai  mesin  atau  kekuatan  politik  bagi politisi  yang  berkuasa.  Jika  dihubungkan  dengan  fenomena  yang  peneliti  temukan  saat  ini tentu argumentasi Weber mulai terbantahkan, karena pada konteks pemerintahan daerah hari ini  khususnya  di  Indonesia,  kepala  daerah  sebagai  PPK  lebih  cenderung  menentukan  posisi birokrat berdasarkan loyalitas dibandingkan kompetensi secara mendasar.

## KESIMPULAN
Kekosongan  jabatan  wakil  bupati  di  Kabupaten  Dharmasraya  menjadi  awal permasalahan  penelitian  ini  dilakukan,  setelah  rumusan  masalah  yang  dibangun  melalui temuan  data  awal  kemudian  berlanjut  pada  pencarian  data  dengan  menggunakan  metode wawancara  dan  dukungan  data  dokumentasi,  serta  ,menggunakan  analisis  data  berdasarkan konsepsi  pemikiran  Barbara  Geddes  yang  menjadi  pedoman  dalam  penelitian  ini,  maka peneliti  menyimpulkan  bahwa  asumsi  peneliti  yang  menitikberatkan  pada  persoalan  politik birokrasi  yang  terjadi  pasca  kekosongan  jabatan  wakil  bupati  ini  dengan  adanya  pengaruh kekosongan jabatan tersebut  terhadap banyaknya  kasus  non job  pada jabatan birokrasi  yang keputusannya  ada  pada  bupati  sendiri  selaku  pejabat  pembina  kepegawaian  (PPK)  terhadap birokrasi dapat terjawab.
Bupati  selaku  PPK  dalam  struktur  pemerintahan  di  Kabupaten  Dharmasraya  yang hingga  saat  ini  masih  menjabat  sendiri  menimbulkan  terjadinya  politik  birokrasi  yang dilakukannya  pada  persoalan  non  job  jabatan,  walaupun  keputusan  pengangkatan, pemindahan  dan  pemberhentian  berada  pada  bupati  namun  kalau  bupati  didampingi  oleh wakil bupati maka pertimbangan untuk melakukan non job jabatan ini bisa didiskusikan dan bisa mempertimbangkan saran dan masukan dari wakil bupati sendiri yang bertugas sebagai pendamping bupati. Jika bupati hanya sendiri menjabat tentu akan sangat besar kemungkinan muatan  unsur  politik  dalam  hal  non  job  ini.  Kemudian  berangkat  dari  pemikiran  Barbara Geddes,  yang  menyatakan  bahwa  kepentingan  bupati  selaku  pejabat  politik  yang memanfaatkan birokrasi untuk melakukan tiga kepentingan utama yakni, (1) Melanggengkan kekuasaan;  (2)  Menciptakan  mesin  politik  yang  loyal;  dan  (3)  Mewujudkan  efektifitas pemerintahan.  Ketiga  kepentingan  yang  dijelaskan  oleh  Gedds  tersebut  memang  terbukti dilakukan oleh bupati secara tidak langsung pada pelaksanaan non job jabatan di Kabupaten Dharmasraya.
Berdasarkan  tiga  kepentingan  bupati  tersebut  dalam  melakukan  non  job  jabatan, hanya terdapat dua indikator yang peneliti dapatkan dalam mendominasi kepentingan  bupati secara  pribadi.  Pertama,  kepentingan  bupati  untuk  mempertahankan  kekuasaan,  ini  dapat dilihat  dari  belum  adanya  pengisian  jabatan  untuk  wakil  bupati,  mengingat  bupati  hanya didampingi selama setahun oleh wakil bupati, hal ini tentu menjadikan suatu indikasi adanya upaya  untuk  tetap  mempertahankan  kekuasaan  yang  akan  dikuasai  sendiri  hingga  masa jabatan  selesai.  Kedua,  Menciptakan  mesin  politik  yang  loyal,  hal  ini  menjadi  kebutuhan utama  Bupati  agar  dapat  memenuhi  kepentingan  dalam  mempertahankan  kekuasaannya  dan mewujudkan  efektifitas  pemerintahan  karena  sebagai  pejabat  politik  yang  berkuasa  tentu membutuhkan dukungan sumber daya terkhususnya dari dalam birokrasi.
Berdasarkan banyaknya kasus non job jabatan yang dilakukan oleh bupati selaku PPK dan tidak adanya teguran dan keterangan lebih jelas yang diperoleh oleh ASN yang menerima non job, sehingga ada indikasi prosedur dalam penempatan, pengangkatan dan pemberhentian
ASN  tidak  sesuai  dengan  UU  dan  PP  yang  berlaku  serta  tidak  adanya  proses job  fit yang terlebih  dahulu  dilakukan  oleh  bupati.  Hal  tersebut  menjadikan  salah  satu  bentuk  politik birokrasi  yang  dilakukan  oleh  bupati.  Namun  dalam  indikator  mewujudkan  efektifitas pemerintahan,  peneliti  beranggapan  bahwa  kepentingan  ini  belum  dapat  terjawab  secara menyeluruh  berdasarkan  temuan  data  di  lapangan  ataupun  dukungan  data  sekunder mengingat tidak adanya alasan dan penjelasan mengenai nonjob ASN yang diberlakukan.

## REFERENSI
Abas. (2017). Birokrasi Dan Dinamika Politik Lokal . Yogyakarta: Cv. Lontar Mediatama. Alwi, Hasan, dkk. (2003). Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga . Jakarta: Balai Pustaka.
Burhan, Bungin. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
Delly, Mustafa. (2014). Birokrasi Pemerintahan . Bandung: CV. Alfabeta.
Djoni,  Gunanto.  (2020).Politisi  Birokrasi  dalam  Pelaksanaan  Pilkada  di  Indonesia, INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global, Vol. 1, No. 2.
Eko Prastyo Purnomo,dkk. (2020). “Politik Mutasi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir”. Jurnal Kemunting Vol. 1. No. 2.
Frederickson,  G  dan  Smith,  Kevin  B.  (2003). The  Publik  Administration  Theory  Primer . Westview Press: Member of The Perseus Book Group.
Geddes,  Barbara.  (1994).  Politician’s  Dilemma:  Building  State  Capacity  In  Latin  America. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
Gregorius, Sahdan. (2004). Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto . Bantul: Pustaka Jogya Mandiri.
Helaluddin,  Hengki  Wijaya.  (2019).  Analisis  Data  Kualitatif:  Sebuah  Tinjauan  Teori  & Praktik. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
Henry,  Nicholas.  (1988). Administrasi  Negara  dan  Masalah-masalah  Kenegaraan .  Jakarta: Rajawali Pers.
Idrus,  Muhammad.  (2009).  Metode  Penelitian  Ilmu  Sosial  Pendekatan  Kualitatif  Dan Kuantitatif. Yogyakarta: Erlangga.
Irvan,  Setiawan.  (2014.) Rekontruksi  Birokrasi  Pemerintahan  Daerah. Literatur  Institute Pemerintahan Dalam Negeri.
J.Kaloh.  (2009).  Kepemimpinan  Kepala  Daerah  :  Pola  Kegiatan,  kekuasaan  dan  Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
Kumorotomo, Wahyudi. (2005). Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi . Yogyakarta: Kerja sama antara MAP-UGM dan Pustaka Belajar.
Lexy  J.  Moleong.  (2005). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Lexy  J.  Moleong.  (2014).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Malayu Hasibuan. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). Jakarta:  Bumi Aksa.
Miriam, Budiarjo. (2006). Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi . Jakarta: Gramedia Pustaka. Nanang    Martono.  (2011).  Metode  Penelitian  Kuantitatif:    Analisis  Isi  dan  Data  Sekunder. Jakarta:   PT Raja Grafindo Persada.
P. Anthonius, Sitepu. (2006). Sistem Politik Indonesia . Medan: Pustaka Bangsa Press. Purnomo, Eko Prastyo, dkk. (2020). “Politik Mutasi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir”. Jurnal Kemunting Vol. 1. No. 2
Ramli,  dkk.  (2022).  Perilaku  Rasional  Politik  Birokrasi  dalam  Pemilu  2019  di  Kabupaten Bolemo,  PUBLIK:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Adminstrasi  dan Pelayanan Publik, Vol 9. No 3, 2022.
K.Yin Robert . (2009). Studi Kasus: Desain & Metode. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. K.Yin Robert. (2009). Studi Kasus: Desain & Metode. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Rulam Ahmadi. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Syaiful. (Ed). (2017). Kontestasi Politik Dalam Birokrasi . Padang: Erka. Skandar. (2008). Metodologi Peneliti Pendidikan dan Sosial. Jakarta: Gaung Persada Press. Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung Alfabeta.
Suharsimi Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Syafaun, Rozi. (2006). Zaman Bergerak Reformasi di Rombak . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Thoha, Miftah. (2005). Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara . Jakarta: Rajawali Press.
Thoha, Miftah. (2008). Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi . Jakarta: Kencana. Tommy, TRD. (2020). Politisasi Birokrasi pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020. Widya  Wicaksono,  Kristian.  (2006). Administrasi  dan  Birokrasi  Pemerintah ”.  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Yunus. (2017). Politasi Birokrasi  Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Studi  Kasus  di Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Luwu  Utara). Skripsi. Makassar.    FISIP  Universitas Muhamadiah Makassar .