## Legalitas

## Penegekan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal di Wilayah Hukum Polda Jambi

## Ruslan Abdul Gani dan Retno Kusuma Wardani
Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084 Correspondence email: ruslan.gan09@yahoo.com
Abstrak. Minyak  yang  ada  di  Kabupaten  Batanghari  sehingga  timbulnya  Illegal  drilling  yakni  aktivitas  penambangan  minyak yang dilakukan secara ilegal dengan mengeksplorasi dan mengolah minyak dari sumur tua  maupun membuat sumur baru tanpa izin.  Setidaknya  terdapat  3000  (tiga  ribu)  titik  sumur  ilegal  yang  ironisnya  telah  masuk  ke  dalam  kawasan  hutan  lindung  dan hutan  restorasi  yang  dilindungi  oleh  negara.  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,melarang dilakukanya  penambangan  minyak  secara  illegal  hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  52.  “Setiap  orang  yang  melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  denda  paling  tinggi  Rp.60.000.000.000,00  (enam  puluh  miliar  rupiah). Penegakan  hukum terhadap  pelaku Tindak Pidana penambangan  minyak diwilayah hukum Polda Jambi khususnya yang terjadi di Batanghari, kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini yakni tahun  2018 s/d 2020 telah dilakukan dimana ada 16. Permasalahan yang  ditemui  oleh  Kepolisian  Daerah  Jambi  antara  lain,  Masalah  penegakan  hukum,  masih  terbatas,  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum masih kuran, dilihat dari faktor masyarakat dan budaya Masyarakat, dimana penambang minyak ilegal sudah menjadi kebiasaan masyarakat, sehingga  sulit untuk  di cegah .
Kata kunci : Penegakan hukum, Tambang minyak ilegal
Abstract. The oil in Batanghari Regency has resulted in the emergence of illegal drilling, namely oil mining activities carried out illegally by exploring and processing oil from old wells or constructing new wells without a permit. There are at least 3000 (three thousand) illegal wells which, ironically, have entered the protected forest area and restoration forest protected by the state. Law Number  22  of  2001  concerning  Oil  and  Gas,  prohibits  the  illegal  mining  of  oil  as  regulated  in  Article  52.  “Everyone  who conducts Exploration and/or Exploitation without having a Cooperation Contract as referred to in Article 11 paragraph (1 ) shall be  sentenced  to a  maximum  imprisonment  of  6  (six)  years and a  maximum  fine  of  Rp.  60,000,000,000.00  (sixty  billion  rupiah). Law  enforcement  against  perpetrators  of  oil  mining  crimes  in  the  jurisdiction  of  the  Jambi  Regional  Police,  especially  what happened in Batanghari, for the last 3 (three) years, namely 2018 to 2020, has been carried out where there are 16. Problems encountered by the Jambi Regional Police include, The problem of law enforcement is still limited, the facilities or facilities that support  law  enforcement are still  lacking,  judging  from  the  community  and  cultural  factors  of  the  community,  where illegal  oil mining has become a habit of the community, making it difficult to prevent.

## Keywords : law enforcement, Illegal oil mines

## PENDAHULUAN
Sebagaimana   diketahui  minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak  terbarukan yang dikuasai oleh  negara  serta  merupakan  komoditas  vital  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dan  mempunyai  peranan penting  dalam  perekonomian  nasional  sehingga  pengelolaannya  harus  dapat  secara  maksimal  memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, untuk terciptanya suatu tujuan pembangunan nasional maka diperlukan suatu pemberdayaan  sumber  daya  alam,  baik  yang  di  kelola  oleh  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah,  maupun  oleh masyarakat swasta. 1
Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelolah dan menguasainya yang akan digunakan untuk  kepentingan  dan  kemakmuran  masyarakat  banyak.  Hal  ini  sudah  tertuang  di  dalam  Pasal  33  Undang-Undang Dasar 1945 yang terfokus hanya pada ayat 2 dan ayat 3 yaitu:   Ayat  2  berbunyi  :  Cabang  –  cabang  produksi  yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat  3  berbunyi:  Bumi,  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar  –  besar kemakmuran rakyat.

## Ruslan  Abdul  Gani  dan  Retno  Kusuma  Wardani.  Pegekan  Hukum  Terhadap  Tambang  Minyak  Ilegal  di  Wilayah  Hukum
Polda Jambi
Kekayaan alam hasil  tambang   yang  dimiliki  Indonesia melimpah sangat melimpah, karena  itu dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaaatan dari hasil sumber daya alam tambang yang ada  di  Indonesia.  Pengaturan  atau  regulasi  di  dunia  pertambangan  ini  dibutuhkan  untuk  menjaga  kekayaan  sumber daya  alam  Indonesia  agar  tidak  cepat  habis,  karena  hasil  tambang  adalah  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat diperbaharui. 2
Sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  diperbaharui  itu  maksudnya  adalah  sumber  daya  alam  yang  apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Biasanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berasal dari hasil tambang  minyak  bumi,  batu  bara  dan  bahan  galian  emas,  perak,  timah,  besi,  nikel  dan  lain-lain,  pengaturan  atau regulasi tentang pertambangan ini disebut juga dengan istilah hukum pertambangan.
Kabupaten Batang  Hari  yang  merupakan  salah  satu wilayah   yang  ada  di Propinsi Jambi  yang  berada   di wilayah      hukum    Polda   Jambi,  di  Kabupaten  Batang  Hari   terdapat      Kepolisian    Resor  Batang  Hari      atau  sering disebut  Polres   Batang Hari,  dikawasan  wilayah  Hukum Batang  Hari ditemukan  potensi kandungan  minyak  bumi yang  cukup  besar  antara  lain :
1. Kawasan Hutan Lindung Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Taha Saifudin.
2. Desa Bungku  Kec.Bajubang
3. Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang.
4. Dusun IV Laman Teras Desa Pompa Air
5. Desa Bungku Areal  Bajubang.
6. Bambu Kuning Kawasan Tanaman Hutan Rakyat (Tahura) Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari Banyaknya   sumber  minyak  yang  ada  di Kabupaten Batang Hari  sehingga  berpotensi  timbulnya Illegal drilling yakni  aktivitas  penambangan  minyak  yang  dilakukan  secara  ilegal  dengan  mengeksplorasi  dan  mengolah minyak dari sumur tua maupun  membuat sumur baru tanpa izin.
Mengenai    kasus illegal  drilling di  Kecamatan  Bajubang  Kabupaten  Batang  Hari  Jambi  setidaknya  terdapat 3000  (tiga ribu) titik sumur ilegal yang ironisnya telah masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan hutan  restorasi yang dilindungi oleh negara. Bahkan aktivitas pengeboran juga telah memasuki wilayah kerja aktif Pertamina. 3 Banyaknya  kandungan  minyak   di Kabupaten  Batang  Hari  terutama    di Desa  Kecamatan Bajubang Desa Bungku dan Desa Pompa Air membuat masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak  kerja  sama (illegal  drilling) ,  padahal  secara  subtansi  eksploitasi  minyak  bumi  tanpa  kontrak    kerja  sama merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana,
Selanjutnya      mengenai    norma  hukum      yang    mengatur   larangan   melakukan   Eksplorasi    dan    Eksploitasi Minyak  dan  Gas  Bumi,    hal  ini    di  datur    dalam    Pasal    52    Undang-Undang    Nomor    22    Tahun    2001    tentang Minyak dan  Gas  Bumi, “Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja  Sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Kabid Humas Polsa  Jambi,  menjelaskan  terhitung dari 26 November sampai dengan 15 Desember 2019 Tim satgas Gabungan illegal drilling Polda  Jambi berhasil memberantas ribuan lobang minyak ilegal. Kebanyakan sumur yang  ditutup  yaitu  di  wilayah  Kabupaten  Batanghari  dengan  total  1.658  sumur.  "155  Sumur  Ilegal  di  Sarolangun, kedepannya  dilokasi-lokasi  Ilegal  Drilling  akan  dibangun  Pos  Pemantauan  yang  akan  diisi  oleh  Satgas  Ops  Ilegal drilling gabungan sebagai tindak lanjutnya. 4
Sesuai    dengan    tugas  wewenang    yang    diberikan  kepada  Kepolisian  Repubik  Indonesia    dalam  rangka penegakan hukum, Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain;
1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit msyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
2 Lioty,  Riyandani  Rahmadiah Penanganan  Illegal  Tapping,  Illegal  Drilling  dan  Penyelewengan    Bahan  Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di  Indonesia Tahun 2016-2017 , Journal of International Relations , Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017
3 https://jamberita. com/read/2019/12/17/5955570/1813-sumur-minyak-ilegal-berhasil-ditutup-terbanyak-di- kabupaten-batanghari-jambi
4 https://jamberita. com/read/2019/12/17/5955570/1813-sumur-minyak-ilegal-berhasil-ditutup-terbanyak-di- kabupaten-batanghari-jambi.
Ruslan  Abdul  Gani  dan  Retno  Kusuma  Wardani.  Pegekan  Hukum  Terhadap  Tambang  Minyak  Ilegal  di  Wilayah  Hukum Polda Jambi
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan  bantuan  pengamanan  dalam sidang  dan pelaksanaan  putusan  pengadilan,  kegiatan  instansi  lain, serta kegiatan msyarakat;
13. menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian    Republik  Indonesia    khususnya    Polda    Jambi  yang  dalam  tugas operasionalnya  dikendalikan  Polres Batang  hari  dalam  rangka  penegakan  hukum dalam kaitannya  sebagai mana yang tercantum  pada  poit  1  tersebut  di atas yakni  menerima  laporan dan/atau pengaduan   khususnya  dari  warga masyarakat   di  wilayah  hukum  Polres  Batanghari,  salah satu laporan  yang diberikan  oleh masyarakat  ke Polres Batanghari yakni tentang kebakaran sumur minyak di Desa Pompa Air, Bajubang, Batanghari, Sabtu  pada tanggal 16 Pebruari 2019  dan  bulan September  2021 menyebabkan seorang pekerja tambang, Herdam (45), warga Desa Bayunglincir,  Kabupaten  Musi  Banyuasin  (Muba),  Provinsi  Sumatera  Selatan  tewas.  penyebab  meninggalnya dikarenakan kebakaran sumur minyak ilegal yang  mereka  kerjakan.

## METODE
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah penulis  kemukakan  di atas,  dapat  diambil perumusan  masalah  yang akan diteliti nantinya   antara  lain:
1. Bagaimana    Penegakan  Hukum    Terhadap  Pelaku    Tambang  Minyak    Ilegal  Di    Wilayah    Hukum  Polda Jambi  dilakukan  ?
2. Permasalahan apa  saja  yang  ditemui  oleh Kepolisian Daerah   Jambi  dalam upaya  melakukan Penegakan Hukum  Terhadap  Tambang Minyak  Ilegal Di  Wilayah  Hukum Polda  Jambi?

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penegakan  Hukum    Terhadap  Pelaku    Tambang  Minyak    Ilegal  Di    Wilayah    Hukum  Polda    Jambi dilakukan.
Sebagaiman  telah  di jelaskan terdahulu penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Ditinjau  dari  sudut  subjeknya,  penegakan  hukum  itu  dapat  dilakukan  oleh  subjek  yang  luas  dan  dapat  pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan  normatif  atau  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dengan  mendasarkan  diri  pada  norma  aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. 5
Dalam  arti  sempit,  dari  segi  subjeknya  itu,  penegakan  hukum  itu  hanya  diartikan  sebagai  upaya  aparatur penegakan  hukum  tertentu  untuk  menjamin  dan  memastikan  bahwa  suatu  aturan  hukum  berjalan  sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 6
Norma  hukum  yang  hendak  ditegakkan  mencakup  pengertian  hukum  formal  dan  hukum  materiel.  Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Penegakan  hukum juga tidak  terlepas dari  dari aparatur  penegak  hukum.  Aparatur  penegak  hukum mencakup pengertian  mengenai  institusi  penegak  hukum  dan  aparat  (orangnya)  penegak  hukum.  Dalam  arti  sempit,  aparatur penegak  hukum  yang  terlibat  dalam  proses  tegaknya  hukum  itu,  dimulai  dari  saksi,  polisi,  penasehat  hukum,  jaksa, hakim,  dan  petugas  sipir  pemasyarakatan.  Setiap  aparat  dan  aparatur  terkait  mencakup  pula  pihak-pihak  yang bersangkutan  dengan  tugas  atau  perannya  yaitu  terkait  dengan  kegiatan  pelaporan  atau  pengaduan,  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  pembuktian,  penjatuhan  vonis  dan  pemberian  sanksi,  serta  upaya  pemasyarakatan  kembali (resosialisasi) terpidana. 7
Bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat  3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak  hukum beserta  berbagai  perangkat  sarana  dan  prasarana  pendukung  dan  mekanisme  kerja kelembagaannya,budaya  kerja  yang  terkait  dengan  aparatnya,  termasuk  mengenai  kesejahteraan  aparatnya,  dan perangkat  peraturan  yang  mendukung  baik  kinerja  kelembagaannya  maupun  yang  mengatur  materi  hukum  yang
5 H. Mastra Lira., 14 Kendala  Penegakan  Hukum , Yayasan  Annisa, 2012, hal. 76
6 Ibid ., hal 77.
7 Mardjono  Reksodiputro, Hak    Asasi  Manusia    Dalam    Sistem  Peradilan  Pidana ,  Jakarta,    Pusat    Pelayanan Keadilan  Dan  Pengabdian   Hukum (d/h Lembaga  Kriminologia  Universitas  Indonesia), 2007. hal. 67.
Ruslan  Abdul  Gani  dan  Retno  Kusuma  Wardani.  Pegekan  Hukum  Terhadap  Tambang  Minyak  Ilegal  di  Wilayah  Hukum Polda Jambi
dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. 8 Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.
Kabupaten  Batang Hari  merupkan  salah  satu  Kabupaten   penghasil minyak  terbesar    di Provinsi Jambi. Aktivitas   penambangan minyak     yang     di  Kabupaten    Batang  hari    sudah  lama   dilakukan    diperkirakan    dimulai sejak  2015,  asal  mulai    terjadinya    penambangan  minyak    di  Desa  Pompa  Air    menurut      Junaidi  selaku  Sekretaris Desa Pompa Air bermula  dari Sukirto  salah seorang peternak ayang potong sewaktu  mengali sumur untuk keperluan kandang ayamnya sewaktu  anak buahnya  melakukan pengalian  sumur  kurang lebih  5 (lima meter) dimana  muncul minyak,  lama-lama    minyak  yang  keluar  dari  lubang    galian  sumur    tersebut  semakin    banyak,  setelah    di  selidiki ternyata  lubang sumur tersebut menggeluarkan  minyak. 9
Bermula  dari  kejadian tersebut  di atas  menyebar dari mulut kemulut sehingga  banyak  orang berdatangan  ke daerah  Pompa Air  bahkan  sampai   orang yang   biasa  melakukan tambang miyak   di Banyulincir  berdatangan ke daerah  Pompa.  Penambangan  minya    ilegal    tampaknya    tidak  cukup    hanya      dilakukan    di  Desa  Pompa  Air  saja, akhirnya menyebar  sampau   ke Daerah    Bungku. Juga  tidak  luput   dari   kegiatan Tambang minyak ilegal.
Marak    terjadi    penambangan  minyak    secara   ilegal      di  Kabupaten  Batang  Hari,   dari    wawancara     penulis dengan  salah seorang   yang pernah melakukan  kegiatan  tambang minya ilegal   ( Illegal Drilling )   dalam  hal ini Fauzi,    menjelaskan,    Keuntungan      yang    didapat    dari    bisnis  minyak  ilegal  cukup    mingiurkan  karena      dengan modal  30.000.000,. (tiga puluh juta) keuntungan  yang  diperoleh  lebih  besar karena  satu  drum  minyak mentah isi 200 (dua ratus) liter  dari  hasil  penambang   dibeli  dari  penambang dengan  harga  Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah  kemudian  bila  dijual kepenampung/pendah  hanganya bisa  mencapai 1.500.000 (satu juta  lima ratus  ribu) rupiah.  Sedangkan  untuk mereka    yang  melakukan   penambang   (molot),  perhari     sebesar   Rp.  100   (seratus ribu) rupiah.
Terkait   masalah  penegakan hukum  yang  telah  dilakukan   oleh  Kepolisian  Polda  Jambi terhadap  pelaku tambang minyak illega  yang  ada   di  wilayah  hukum  Kepolisian Batang  Hari   dari  wawancara   penulis  dengan S igit Dany Setiyono, 10
Aktivitas    penambangan    minyak  yan  dilakukan    oleh  warga    masyarakat    tersebut    disamping      ilegal  dapat pula  membahayakan  keselamatan  jiwa  karena   dapat  menimbulkan  ledakan  dan kebakaran. Hal ini sebagaimana pada  tanggal  16 Februari  2019   dimana terbakarnya sumur minyak pada kegiatan pemboran di lahan masyarakat di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, yang mengakibatkan satu orang kritis pada Sabtu.
Apapun alasan perbuatan yang  dilakukan masyarakat  melakukan aktivitas  penambangan minyak   merupakan tindakan  pidana.  Kegiatan  tersebut  merupakan  kegiatan  mengeksploitasi  migas  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundangan yang berlaku atau dalam hal ini, sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (migas), kegiatan tersebut merupakan perbuatan pidana,"
Didalam    Pasal  85    Setiap  Orang  yang  melakukan  penambangan  minyak    secara    ilegal  tanpa  mempunyai Kontrak  Kerja  Sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  79  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
Mengenai  Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  Tindak Pidana penambangan  minyak  illegal  di Batang Hari, dari  data  yang penulis  peroleh  di Polres Batanghari,  selama  3 (tiga)  tahun   terakhir  ini  yakni tahun  2018 s/d 2020  ada  16  Kasus    dengan  rincian    tahun    2018    ada    4    (empat)  kasus,    tahun  2019  sebanyak  6  (enam)  kasus kemudian  tahun 2020  sebanyak 8 (delapan)  kasus. Untuk lebih jelasnya  dapat  dilihat  pada  tabel  berikut  di bawah ini.
Tabel  1 Tindak Pidana Tambang Minyak Illegal   Yang Masuk  di Polres Batanghari  Tahun  2018 s/d 2020 No Jenis  Tindak Pidana Tahun Jumlah 2018 2019 2020 1 Tindak Pidana Tambang Minyak Illegal 4 6 8 18 J  u  m  l  a  h 4 6 8 18
Sumber  Data : Kepolisian Resor   Batang hari 2021.
Dari   18  kasus  Tindak pidana penambangan minyak secara  illegal  yang  masuk   di Wilayah  Hukum Polres Batanghari,  setelah  dilakukan  penyidikan  dan  penyilidikan   ke  18 (delapan belas)  kasus  tersebut  oleh  Kejaksaan
8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum , PT. Raja  Grafindo Persada: Jakarta, 2013. hal . 13
9 Junaidi, Sekretaris  Desa Pompa, Wawancara  Penulis   13 September  2021.
10 S igit Dany Setiyono, Direktur   Kriminal Khusus  Polda  Jambi , Wawancara  Penulis, 6 September  2021.
Ruslan  Abdul  Gani  dan  Retno  Kusuma  Wardani.  Pegekan  Hukum  Terhadap  Tambang  Minyak  Ilegal  di  Wilayah  Hukum Polda Jambi
Negeri   Muara buliah   dinyatakan  lengkap  atau  P.21,  akhirnya    kasus  tersebut   dilimpahkan    penyidik  Polres Batanghari.
Menurut    Kasat    Reskrim  Polres    Batanghari dengan    dilimpahkannya      berkas      perkara  Tindak  pidana penambangan minyak secara  illegal  oleh penyidik Polres Batanghari, maka   penegakan  hukum  pidana   terhadap kasus  yang  ditangani  oleh  aparat   kepolisian  Polres  Batanghari  dinyakatakan  selesai. Dan  penegakan  hukum selanjutnya   menjadi  tugas  dan  tanggung jawab  pihak  Kejaksaan  Negeri Muara  Bulian. 11
Dari    wawancara    penulis      dengan    Jaksa  Penuntut    Umum  Kejaksaan  Negeri    Muara  Bulian  yakni    Bapak Faisal, S.H  menjelaskan :  Bahwa  benar  dengan  dinyatakannya   berkas  perkara yang dilimpahkan oleh   Penyidik ke    Kejaksaan  bila    berkas  perkara    tersebut    dinyatakan    sudah    lengkap  atau    P.21  maka      kewajiban    penyidik selanjutnya  adalah  menyerahkan   barang   bukti   serta   terdakwanya  ke Jaksa  Penuntut  Umum  yang  menangani perkara  tersebut. Dengan  selesai pelimpahan  berkas  perkara  tersebut   maka penegakan  hukum  untuk penanganan perkara   dianggap selesai  dan  penegakan hukum selanjutnya   menjadi  kewenangan  kejaksaan  untuk  melimpahkan berkas perkara ke pengadilan  negeri. 12
Kemudian    dijelaskan    pula      oleh  Bapak    Faisal,  S.H,    dengan      Berkara    Perkara      yang  dinyatakan    sudah lengkap  atau P.21 berdasarkan  BAP  tersebutlah  pihak  Jaksa Penuntut  Umum   membuat  Surat  Dakwaan. Apabila surat    Dakwaan    tersebut      telah    selesai,  maka  selanjutnya        Jaksa  Penuntut    Umum    akan    melimpahkannya    ke Pengadilan  sebagai  dasar  pemeriksaan  terhadap   terdakwa. 13
Dari    data    yang    penulis    peroleh    di  Kejaksaan  Negeri    Muara    Bulian    mengenai      berkas    perkara  Tindak Pidana penambangan  minyak  illegal  yang   telah  dilimpahkan  oleh  Penyidik  Reskrim  Polres  Batanghari   ke Kejaksaan Negeri  Muara  Bulian  selama  3 tahun terakhir   yakni tahun 2018/s/d 2020  dapat  dlihat  pada  Tabel 2 berikut   di bawah   ini:
Tabel  2
Tindak Pidana Penambangan  Minyak  Illegal   Yang Di Kejaksaan Negeri Muara Bulian
Tahun  2018 s/d 2020 No Jenis   Tindak Pidana Tahun Jumlah 2018 2019 2020 1 Tindak Pidana Tambang Minyak Illegal 4 6 8 18 J  u  m  l  a  h 4 6 8 18
Sumber  Data : Kejaksaan   Negeri Muara  Bulian   2021.
Dari  Tabel 2  tersebut   di atas  dapat  diketahui   dimana  tindak pidana  yang masuk   di Kejaksaan Negeri Muara  Bulian  selama 3 (tiga)  tahun  terakhir  yakni  tahun 2018 s/d 2020  yang  masuk   sebanyak  18 kasus   dengan rincian  tahun 2018  ada  4  kasus, tahun 2019  sebanyak 6  kasus,  sedangkan  tahun 2020 sebanyak  8  Kasus.
Begitu  pula   bila  dilihat  dari  perkara  tindak pidana penambangan minyak illegal yang  masuk  di wilayah hukum Pengadilan Negeri  Muara  Buliah  selama 3  (tiga)  tahun   terakhir  yakni  2018 s/d 2020  yang masuk  di Pengadilan Negeri  Muara  Bulian, lebih jelasnya   dapat  dilihat pada  Tabel 3 (tiga)  berikut  di bawah  ini.

## Tabel  3
Tindak Pidana Penambangan  Minyak  Illegal   Yang Masuk di Pengadilan Negeri  Muara Bulian
Tahun  2018 s/d 2020 No Jenis   Tindak Pidana Tahun Jumlah 2018 2019 2020 1 Tindak Pidana Tambang Minyak Illegal 4 6 8 18 J  u  m  l  a  h 4 6 8 18
Sumber  Data : Pengadilan  Negeri Muara  Bulian   2021.
Dari  Tabel 3  tersebut   di atas  dapat  diketahui   dimana  tindak pidana tambang  minyak illegal   yang masuk di Pengadilan Negeri  Muara  Bulian  selama 3 (tiga)  tahun  terakhir  yakni  tahun 2018 s/d 2020  sebanyak  18 kasus dengan  rincian  tahun 2018  ada  4  kasus, tahun 2019  sebanyak 6  kasus,  sedangkan  tahun 2020 sebanyak  8  Kasus.
12 Faisal, Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan Negeri Muara  Bulian ,  Wawacara 4 September     2021.
13 Heru  Duwi   Admojo, Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan Negeri Muara  Bulian ,  4 September  Wawacara 2021.
Ruslan  Abdul  Gani  dan  Retno  Kusuma  Wardani.  Pegekan  Hukum  Terhadap  Tambang  Minyak  Ilegal  di  Wilayah  Hukum Polda Jambi
2. Permasalahan        yang    ditemui    oleh  Kepolisian  Daerah      Jambi    dalam  upaya    melakukan  Penegakan Hukum  Terhadap  Tambang Minyak  Ilegal Di  Wilayah  Hukum Polda  Jambi
Dari    hasil    penilitian    yang    penulis    peroleh    di  lapangan    mengenai  kendala    yang  ditemui    oleh  aparat penegak    hukum    dalam    hal  ini    pihak    kepolisian    Polda    Jambi  dalam  melakukan    penegakan    hukum    terhadap penambangan minyak  illegal  yang  ada  di  wilayah hukum  Polda  Jambi  dalam  hal  ini  di  Desa Pompa  Air  dan Desa  Bungku  Kabuppaten Batang  hari dari  hasil wawancara   penulis   dengan Direktur Kriminal  Khusus  Polda Jambi, adapun  permasalahan  yang  ditemui   antara  lain:
1. Masalah  penegakan hukum
2. Masalah sarana  atau fasilitas yang  mendukung penegakan hukum
3. Masyarakat
4. Masalah   budaya Masyarakat. 14
Lebih  jelasnya   mengenai  ke 4 (empat)   permasalahan    Penegakan Hukum  Terhadap  Tambang Minyak Ilegal di  Wilayah  Hukum Polda  Jambi, dapat  dilihat   pembahasan  berikut   di bawah  ini:

## 1. Masalah Penegakan Hukum.
Dilihat   dari   sumur  minyak  yang  ada   di wilayah  hukum Polres Batang hari   lebih  kurang  ada  3.000 (tiga ribu) sumur  yang tersebar   di beberapa  Desa  yang  jaraknya  jauh  dari  pemukiman penduduk, hal ini  tentunya sulit bagi anggota   Kepolisian  Polda  Jambi maupun Polres  Batang Hari untuk  melakukan  razia terlebi  lagi  jumlah Anggota  Kepolisian  yang  ada   di Uniit Kriminal Khusus Polda  Jambi Krimsu hanya 30 (tiga puluh)  orang.  Hal  ini tentunya   menjadi kendala  bagi aparat  penegak hukum  dalam  melakukan tugasnya  dalam  pemberantasan  tindak pidana penambangan minyak illegal, untuk  itu  dipelukan  anggota  tambahan. 15
Sedangkan    dari  anggota/unit  Tipiter yang  ada  di Polres  Batang Hari yang  menangani masalah  Tindak Pidana  penambangan   minyak    secara    illegal    di  Polres    Batanghari    menurut     M.  Dimas    Irfan    Hartono    dimana hanya ada  6 orang  Personil  yang  meliputi  1 (satu) Kanit  dan 5  (lima) orang anggota  idealnya   untuk anggota  10 (sepuluh)  orang jadi kurang  5 (lima)  orang  hal ini  tentunya  menjadi  kendala   bagi  aparat penegak  hukum Polda Jambi    maupun  Polres    Batanghari      dalam  melakukan  penanganan    terhadap  perkara    penambangan minyak  illegal yang  terjadi   di wilayah  hukum  Batanghari. 16

## 2. Masalah Sarana  atau Fasilitas yang  Mendukung  Penegakan Hukum
Sarana     dan  prasana    merupakan   pendukung      dalam  penegakan    hukum    yang    dilakukan.    Tampa   sarana dan prasarana  yang   mendukung, maka   penegakan  hukum  yang  dilakukan  menjadi terhambat. Termasuk  juga yang  terkait    dengan  sarana    prasana      dalam    melakukan  penyelidikan  kasus  penambangan  minyak  illegal.  Karena saksi  ahli tersebut  hanya  ada   di Jakarta, sehingga  memerlukan
Dalam  melakukan penegakan hukum  pidana terhadap  pelaku  tindak pidana penambangan  minyak  illegal di Wilayah    Hukum  Polres  Batanghari    yang  masuk    dalam    wilayah    Polda    Jambi    menurut    Kabag    OPS    Polres Batanghari  :    dimana    kendala    yang    ditemui    adalah    masalah    kendaraan  operasional    yang    dimilki,  mengingat wilayah  operasional  masyarakat  razia ketempat-tempat sumur  bor  diperlukan  kendaraan  Double Gardan  sedang Polres Batang Hari  tidak memiliki, karena lokasi  pengeboran  minyak   ilegal  yang  pelaku  lakukan letaknya    di dalam kawasan   hutan  yang jaraknya  kurang  lebih mencapai 10 Km dari jalan utama, ditambahlagi  kondisi  jalan yang sempit  bila  hujan ban mobil sering  terbenam  inilah yang menjadi kendala. 17

## 3. Faktor Masyarakat
Bila  dilihat   dari   masyarakat   yang  melakukan  aktifitas tambang minyak  illegal   di Desa Pompa Air   dan Desa  Bungku yang masuk  dalam  wilayah  hukum  Batang hari, menurut  Bapak  Amri  Harun,  umumnya  mereka yang melakukan  kegiatan  dalam  istilah masyarakat  kampung menyebutnya   dengan  istilah molot  atau mengambil minyak   bumi  di lokasi  sumur  yang  ada   dikawasan  Desa  Bungku  benar  masyarakat  setempat  namun   pemilik modalnya/tokenya   berasal  dari  luar   desa  bungku  yang  saya  ketahui, kemudian  hasil minyak  tersebut  dibawak keluar   desa   ada  pihak  ketiga  yang  menampungnya. Masyarakat  desa  umumnya   hanya  sebagai pekerja  yang mendapat  upah Rp. 30.000 (dua puluh  ribu)  rupiah  per  Derumnya. 18
Terkait  Kendala   yang    ditemui   dari  faktor  masyarakat,  selama  dalam  penanganan   perkara  Eksplotasi dan Eksploitasi  menurut  Kanit Tipidter  antara  lain:
a. Masyarakat  kurang koopratif, sehingga  membiarkan atau  tidak melaporkan ketika  melihat  adanya   kegiatan Eksplotasi  dan Eksploitasi   minyak  di desa  mereka.
14 S igit Dany Setiyono, Direktur   Kriminal Khusus  Polda  Jambi , Wawancara  Penulis, 6 September  2021.
15 S igit Dany Setiyono, Direktur   Kriminal Khusus  Polda  Jambi , Wawancara  Penulis, 6 September  2021.
16 M. Dimas  Irfan  Hartono, Kanit  Tipidter  Polres  Batanghari ,  wawancara  penulis  7 September  2021.
17 Andi  Zulkifli, Kabag OPS   Polres  Batanghari, Wawancara  Penulis  7 September   2021
18 Amri  Harun, Salah Seorang  Warga  Masyarakat Desa  Pompa  Air, Wawancara  Penulis  3 September  2021.

## Ruslan  Abdul  Gani  dan  Retno  Kusuma  Wardani.  Pegekan  Hukum  Terhadap  Tambang  Minyak  Ilegal  di  Wilayah  Hukum
Polda Jambi
b.  Sebagain  besar    masyarakat    juga    kurang    peduli    dan    bersikap  masa  bodoh    terhadap    adanya    perusakan hutan   akibat    Eksplotasi  dan Eksploitasi  minyak   bumi yang  terjadi.
c.  Sebagaian  besar   pekerjaan masyarakat  yang  ada   di Desa  tersebut  bergantung  pada   kegiatan  Eksplotasi dan Eksploitasi   Minya   dan dan Bumi. 19

## 4. Faktor Budaya  Masyarakat
Bila  dilihat  dari  faktor  budaya  masyaraat tentunya  yang menjadi  pertanyaaan  adalah  mengapa  masyarakat banyak  yang  melakukan  aktifitas  pengeboran  minyak  tnampa  izin /melakukan penambangan minyak illegal   di Kabupaten  Batang hari khususnya   di  desa  Bungku  dan Desa  Pompa.
Dari    wawancara    penulis      dengan    Kepala    Desa    Pompa    yakni    Bapak    Indra    menjelaskan:    Penyebab masyarakat    melakukan      kegiatan  molot/  mengambil      minyak    bumi,    karena      di  desa    ini    dahulunya      menjadi kawasan  tempat  pengeboroan  minyak yang  terbesar  di Kabupaten  Batang hari  termasuk  juga   di Desa  Bungku, karena  Pihak    Pertamina        tidak    tidak    melakukan    operasioal    lagi,  akhirnya      banyak    sekali    subur  bor    bekas pertamina yang ditinggalkan, akhirnya sumur bor  tersebut  dikelolah  oleh warga  masyarakat dengan menggunakan mesin  tradisional    berupa  canting    yang  diikat  di  rolling  tali    ke    sepeda    motor    kemudian    mesin  sepeda  motor dihidupkan    lalu  minyak  disedot    keatas  dengan    menggunakan  canting    yang  telah    dimodifikasi,  akhirnya  minyak dapat  dianggat  keatas. 20
Bla  dilihat    dari    budaya    masyarakat    tersebut    maka    dapatlah    diketahui    bahwa      aktivitas    molot/atau mengambil minyak  bumi  di wilayah  hukum  Polres Batanghari  sudah  merupakan  kebiasaan  masyarakat  bahkan merupakan  mata  pencarian masyarakat  di   desa  tersebut hal ini  dikarenakan   banyaknya  sumur  bor peninggalan milik  pertamina    yang  tidak    beroperasional  lagi    akhirnya      dimamfaatkan  oleh    warga    masyarakat  ternyata menghasilkan menggeluarkan  minyak, sehingga  mendatangkan   uang dan membuka  lapangan pekerjaan baru  bagi masyarakat  setempat,  dan  ternyata  bisnis    tambang minyak illegal tersebut  menghasilkan uang  ketimbang mereka berkebun kelapa  sawit  atau  sebagai  penyadap karet.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang telah  penulis   kemukakan  di atas,  dapat   ditarik  kedalam beberapa  keismpulan sebagai   berikut:
1. Penegakan Hukum  Terhadap Pelaku  Tambang Minyak  Ilegal Di  Wilayah  Hukum Polda  Jambi  dilakukan sudah  dilakukan dimana  dalam  hal ini  sudah  dilakukan  penutupan  terhadap sumur-sumur  minyak  illegal yang  ada    di    Desa    Bungku    dan  Desa  Pompa  dan  melakukan    razia    di  lokasi    tempat    dijadikannya penambangan    minya    illegal.  Selain  itu  terhadap  pelaku    yang  melakukan    tambang  minyak  illegal    yang terbukti   bersalah melakukan  aktifitas  penambangan minyak illegal diproses  secara   hukum, hal ini  dapat dilihat  dari  kasus  yang sudah dilimpahkan  ke pengadilan dimana  sejak 3 (tiga)  tahun  terakhir  yakni 2018 s/d  2021    sudah  ada  18  kasus    yang    dilimpahkan  ke  pengadilan  dan  terhadap  pelakunya    sudah    di  jatuhi hukuman pidana.
2. Permasalahan    yang  ditemui  oleh Kepolisian Daerah   Jambi  dalam upaya  melakukan Penegakan Hukum Terhadap  Tambang Minyak  Ilegal Di  Wilayah  Hukum Polda  Jambi  antara   lain::
1. Masalah  penegakan hukum;
2. Masalah sarana  atau fasilitas yang  mendukung penegakan hukum;
3. Masyarakat ;
4. Masalah   budaya Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
H. Mastra Lira., 14 Kendala  Penegakan  Hukum , Yayasan  Annisa, 2012. Junaidi, Sekretaris  Desa Pompa, Wawancara  Penulis   13 September  2021. Lioty, Riyandani Rahmadiah Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan  Bahan Bakar Minyak (BBM)  Bersubsidi  di  Indonesia  Tahun  2016-2017 , Journal  of  International  Relations ,  Volume  3,  Nomor  4, Tahun 2017.
Mardjono Reksodiputro, Hak  Asasi Manusia  Dalam  Sistem Peradilan Pidana , Jakarta,  Pusat  Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga  Kriminologia  Universitas  Indonesia), 2007. Salim HS, Hukum Pertambangan Indonesia , PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2005.
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor    Yang    Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  PT.  Raja    Grafindo  Persada:  Jakarta, 2013.
19 M. Dimas  Irfan  Hartono, Kanit  Tipidter  Polres  Batanghari ,  wawancara  penulis   7 September  2021.
20 Bapak  Indra, Kepada  Desa  Pompa, Wawancara   Penulis   3  September   2021.
Ruslan  Abdul  Gani  dan  Retno  Kusuma  Wardani.  Pegekan  Hukum  Terhadap  Tambang  Minyak  Ilegal  di  Wilayah  Hukum Polda Jambi

## Internet
https://jamberita.  com/read/2019/12/17/5955570/1813-sumur-minyak-ilegal-berhasil-ditutup-terbanyak-di-kabupaten- batanghari-jambi.

## Wawancara
Andi  Zulkifli, Kabag OPS   Polres  Batanghari, Wawancara  Penulis  7 September   2021. Faisal, Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan Negeri Muara  Bulian ,  Wawacara 4 September     2021. Heru  Duwi   Admojo, Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan Negeri Muara  Bulian ,  4 September  Wawacara   2021. S igit Dany Setiyono, Direktur   Kriminal Khusus  Polda  Jambi , Wawancara  Penulis, 6 September  2021. M. Dimas  Irfan  Hartono, Kanit  Tipidter  Polres  Batanghari ,  wawancara  penulis  7 September  2021. Amri  Harun, Salah Seorang  Warga  Masyarakat Desa  Pompa  Air, Wawancara  Penulis  3 September  2021. Bapak  Indra, Kepada  Desa  Pompa, Wawancara   Penulis   3  September   2021.