Yinyang Vol. 15 Hlm. 1-148 No. 1 e-ISSN: 2548-5385 Januari-Juni 2020
Strategi pemberdayaan berbasis vocational skill pada perempuan miskin di perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia)

## Nikodemus Niko
Partisipasi politik buruh perempuan: analisis terhadap keterlibatan buruh perempuan dalam serikat pekerja kimia, energi dan pertambangan - serikat pekerja seluruh
Indonesia / SP KEP-SPSI

## Suryani, Ana Sabhana Azmy
Perbedaan perkembangan moral anak laki-laki dan anak perempuan pada usia Sekolah Dasar (analisis psikologi perkembangan)
Aswatun Hasanah
Talak dalam perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan Hemnel Fitriawati, Zainuddin
Ambigiuitas tafsir feminis di indonesia: antara wacana teks dan wacana feminis atas ayat penciptaan manusia
Mahbub Ghozali
Sensitifitas gender dalam pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai pendidikan multikultural di SD al-Irsyad al-Islamiyah 01 Purwokerto
Ahmad Sahnan
Peran keluarga sebagai tempat pertama sosialisasi budi pekerti Jawa bagi anak dalam mengantisipasi degradasi nilai-nilai moral
Amirotun Sholikhah
Layanan pendidikan pada siswa hiperaktif: studi kasus 2 siswa kelas V MI Ma'arif NU 1 Ajibarang Wetan kecamatan Ajibarang kabupaten Banyumas
Reno Rezita Aprilia
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k
Vol. 15 No. 1, Januari-Juni 2020

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
i
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## Daftar Isi
Strategi pemberdayaan berbaSiS vocational skill pada perempuan miSkin di perbataSan entikong (indoneSia- malaySia)
Nikodemus Niko .................................................................................................... 1
partiSipaSi politik buruh perempuan: analiSiS terhadap keterlibatan buruh perempuan dalam Serikat pekerja kimia, energi dan pertambangan - Serikat pekerja Seluruh indoneSia / Sp kep-SpSi Suryani, Ana Sabhana Azmy .............................................................................. 19 perbedaan perkembangan moral anak laki-laki dan anak perempuan pada uSia Sekolah daSar (analiSiS pSikologi perkembangan)
Aswatun Hasanah ................................................................................................ 41
talak dalam perSpektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan
Hemnel Fitriawati, Zainuddin ........................................................................... 59
ambigiuitaS tafSir feminiS di indoneSia: antara wacana tekS dan wacana feminiS ataS ayat penciptaan manuSia Mahbub Ghozali ................................................................................................... 75

## Yinyang
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
SenSitifitaS gender dalam pembelajaran pai berbaSiS nilai-nilai pendidikan multikultural di Sd al-irSyad al-iSlamiyah 01 purwokerto
Ahmad Sahnan ...................................................................................................... 95 peran keluarga Sebagai tempat pertama SoSialiSaSi budi pekerti jawa bagi anak dalam mengantiSipaSi degradaSi nilai-nilai moral
Amirotun Sholikhah ............................................................................................. 111
layanan pendidikan pada SiSwa hiperaktif: Studi kaSuS 2 SiSwa kelaS V mi ma’arif nu 1 ajibarang wetan kecamatan ajibarang kabupaten banyumaS
Reno Rezita Aprilia ............................................................................................. 127
Nikodemus Niko
Partisipasi politik buruh perempuan: analisis terhadap keterlibatan buruh perempuan dalam serikat pekerja kimia, energi dan pertambangan - serikat pekerja seluruh Indonesia / SP KEP-SPSI
Suryani, Ana Sabhana Azmy
Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Email: suryani@uinjkt.aci.id; anashabana.azmi@uinjkt.ac.id
Submitted : 2019-11-05 Revision : 2020-04-13 Reviewed : 2019-11-25 Published : 2020-06-10
Abstrak: This study discusses the political participation of women workers in The Chemical, Energy and Mining Trade Unions of the All Indonesia Workers Union (SP KEP-SPSI). Using qualitative methods, this paper uses theories of women’s  political participation, understanding sex and gender, and explaining socialist feminism as bases of analysis. This research tries to answer two issues namely how the involvement of women workers in the union in the SP KEP-SPSI and why the involvement of women in the union is important. The conclusion of this study is that the political participation of women workers in SP KEP-SPSI has not been actively involved enough in trade unions. Their membership is still very minimal with the indicator that there are only 4 female workers from 46 officials in the structure. However, SP KEP-SPSI has tried to facilitate the involvement of women workers with an indication of the inclusion of a clause on the involvement of women in the Statutes / Statutes of the Union. The involvement of women workers is important in unions, because it signifies a form of active political participation of citizens and is related to the struggle for the rights of women workers.
Keywords: Political Participation, Women Workers, Worker Unions, SP KEP-SPSI.
Abstract: Artikel ini mendiskusikan partisipasi politik buruh perempuan dalam Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP-SPSI). Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini didasarkan pada teori partisipasi politik perempuan, pemahaman seks dan gender, serta penjelasan feminisme sosialis. Kajian ini mencoba menjawab dua persoalan yaitu tentang
[e-ISSN: 2548-5385] [p-ISSN: 1907-2791] https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i1. 3544
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k I Y
Terakreditasi SINTA 4
Vol. 15 No. 1 Januari 2020
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
bagaimana keterlibatan buruh perempuan dalam serikat di SP KEP-SPSI dan mengapa keterlibatan perempuan dalam serikat menjadi hal yang penting. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa partisipasi politik buruh perempuan dalam SP KEP- SPSI belum cukup terlibat secara aktif dalam serikat pekerja. Keanggotaan mereka masih sangat minim dengan indikator bahwa hanya ada 4 orang buruh perempuan dari 46 pengurus dalam struktur. Meski demikian, SP KEP-SPSI sudah mencoba untuk mewadahi keterlibatan buruh perempuan dengan indikasi dimasukkannya klausul keterlibatan perempuan dalam AD/ART Serikat. Keterlibatan buruh perempuan adalah penting dalam serikat, karena menandakan wujud dari partisipasi politik aktif warga negara dan berkaitan dengan perjuangan hak-hak buruh perempuan.
Kata Kunci: Partisipasi Politik, Buruh Perempuan, Serikat Buruh, SP KEP-SPSI.

## Pendahuluan
Keputusan perempuan untuk mengambil peran di berbagai ruang publik, baik sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), karyawan, buruh industri, buruh migran hingga pada level pimpinan dalam sebuah institusi, adalah keputusan yang harus dilindungi dan didukung oleh negara. Sayangnya, keputusan perempuan yang pada akhirnya menjadikan mereka memiliki beban ganda, yaitu dalam ruang domestik dan publik, tetap dianggap oleh sebagian orang merupakan hal yang biasa saja, wajar, tanpa perlu diperjuangkan pengupahannya, jam kerja, aturan perlindungan dan sebagainya. Ranah publik yang biasanya diisi oleh perempuan adalah dalam sektor produksi sebagai buruh perempuan, baik pada bidang industri, pertanian, perikanan dan sebagainya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa masih ada kesenjangan yang tinggi antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan pada Februari 2017. TPAK masih didominasi oleh laki- laki sebesar 83,05 persen, meski turun dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu 83,46 persen. TPAK perempuan pada Februari 2017 hanya 55,04 persen, namun meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 52,71 persen (Tempo, 2019). Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas angkatan kerja masih diisi oleh laki-laki, dan perempuan harus berkompetisi untuk masuk pada ranah publik. Meski setelah perempuan dapat masuk dalam dunia kerja, masalah lain menunggu perempuan, yaitu pengupahan yang adil, pemberian hak cuti dan jam kerja yang jelas.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat perbedaan pemberian upah untuk laki-laki dan perempuan. Hampir di semua bidang kerja, upah laki-laki
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
lebih tinggi dibanding perempuan. Secara rata-rata, upah buruh laki-laki lebih tinggi dibanding buruh perempuan. Laki-laki mendapatkan Rp.2,95 juta per bulan, dan perempuan Rp.2,27 juta per bulan. Lebih lanjut data BPS menjelaskan bahwa pada periode Februari 2017 di sektor pertanian, upah laki-laki sebesar Rp.1,93 juta perbulan dan perempuan Rp.1,14 juta perbulan. Tidak hanya pertanian, pada sektor pertambangan upah laki-laki sebesar Rp.4,5 juta perbulan dan Rp.3,15 juta untuk perempuan per bulannya. Dalam bidang industri, perempuan juga mendapatkan upah yang lebih minim dibanding laki-laki, yaitu Rp.2 juta, sementara laki-laki mendapatkan Rp.2,7 juta per bulan. Pada sektor jasa juga demikian, yaitu Rp.3,4 juta per bulan untuk laki-laki dan Rp.2,4 juta per bulan untuk perempuan (Detik, 2019). Pengupahan yang berbeda ini menunjukkan bahwa ketika perempuan masuk pada dunia kerja, masih dipandang hanya berstatus “membantu” laki-laki (suami) untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, bukan karena memandang perempuan sebagai pribadi yang mandiri dan dapat bekerja di dunia publik.
Bagaimanapun, tidak hanya kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja dan pengupahan yang berbeda sebagai masalah yang dihadapi oleh perempuan, namun implementasi dari aturan/perundangan juga masih menjadi masalah. Meskipun UU No. 13 Tahun 2003 yang berisi 193 pasal tersebut telah mengatur klausul buruh perempuan, yakni pada Pasal 75 yang berisi lima point, namun implementasi di lapangan masih jauh dari peraturan yang ada. Sebagai contoh pada point 2 pasal 76 tertulis “pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannnya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai 07.00” (www.kemenperin. go.id). Pemahaman pasal ini tentu multitafsir. Bagaimana jika sang buruh tidak mempunyai surat izin dokter karena tidak mempunyai uang untuk ke dokter sehingga tidak ada surat keterangan yang dapat menjadi bukti kesehatan dirinya. Pasal yang dapat diartikan secara multitafsir ini dapat digunakan oleh pengusaha untuk membela diri sesuai kepentingan perusahaan.
Robert A Dahl menuliskan bahwa demokrasi memberikan berbagai kesempatan untuk: (1) partisipasi yang efektif, (2) persamaan dalam memberikan suara, (3) mendapatkan pemahaman yang jernih, (4) melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda, (5) pencakupan orang dewasa (Dahl, 2001: 51). Dengan demikian, dalam Negara yang menganut asas demokrasi, harus memberikan yang terbaik bagi warga negaranya, menjamin perlindungan, pemenuhan kewajiban dan
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
hak. Salah satu point yang penting untuk didapat oleh warga negara sebagaimana dijelaskan oleh Dahl, adalah partisipasi yang efektif. Buruh perempuan sebagai pekerja dan juga bagian dari warga negara, berhak untuk berpartisipasi secara politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Pada konteks partisipasi politik, maka buruh perempuan mempunyai hak untuk berserikat, menyalurkan hak pilih, bersuara mengutarakan pendapat dan kepentingannya sebagai buruh perempuan yang bekerja di banyak bidang pekerjaan, terutama sebagai buruh industri.
Ketika masa Orde Baru, buruh tidak mempunyai akses terhadap kegiatan- kegiatan politik, dan dengan sengaja diputus dari aktivitas politik. Hal ini dibuktikan dengan dibubarkannya SOBSI oleh Orde Baru, dimana pada periode awal menuju kemerdekaan, dia mempunyai peran kuat. Pembubaran ini berbarengan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketika Orde Baru, organisasi-organisasi buruh disatukan dalam satu naungan, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Dengan demikian, perjuangan buruh hanya diarahkan pada ranah ekonomi, dan peran buruh dalam ranah politik dihapus. Memasuki masa reformasi, yaitu pasca Orde Baru, Hadiz menyatakan bahwa yang terjadi hanyalah desentralisasi kekuasaan. Sementara relasi kekuasaan-kekuatan seperti partai politik dan lainnya, tetap seperti bagian dari Orde Baru (Hadiz, 2005: 70).
Serikat buruh/organisasi buruh di Indonesia tidak lepas dari keterlibatan perempuan di dalamnya. Kedudukan Serikat Buruh di Indonesia semakin kuat saat SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) diberi 40 kursi di KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) oleh pemerintah. Hadir sebuah nama, yaitu Surastri Karma Trimurti (1912-2008) yang merupakan salah satu figur vital dalam mobilisasi buruh perempuan dalam revolusi Indonesia. Ketika organisasi buruh mampu menuntut kenaikan upah minimum, perlindungan kerja, hak cuti bagi perempuan, bahkan kelonggaran dalam berserikat, menandakan bahwa buruh mempunyai kekuatan dan patut didengar. Robert Dahl melanjutkan paparannya bahwa demokrasi menjamin bagi warga negaranya sejumlah hak asasi yang tidak diberikan, dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis (Dahl, 2001: 65). Mendapatkan upah minimum, mempunyai perlindungan kerja yang baik dan diberi cuti adalah hak asasi yang harus dapat diakses oleh masyarakat. Meski dalam UU Ketenagakerjaan telah menyebutkan tentang cuti haid dan melahirkan serta perlindungan kerja saat hamil, namun harus tetap ada pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Selain tafsiran yang beragam terhadap sejumlah pasal, keberpihakan pemerintah terhadap implementasi kebijakan yang baik juga diperlukan.
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Warouw (2005) dalam AKATIGA yang merupakan sebuah LSM yang berbasis di Bandung terhadap pekerja garmen di Jawa Barat dan Jakarta, berhasil ditemukan bahwa jumlah persentase pengurus perempuan dalam serikat pekerja lebih rendah dibandingkan dengan persentase keseluruhan jumlah anggota. Itupun mereka berada di posisi yang kurang strategis. Dari 64 pengurus perempuan dalam sampel penelitian, 31% nya duduk sebagai bendahara dan 41% nya menjadi sekretaris organisasi yang menjadi stereotip sebagai posisi yang ideal bagi perempuan di serikat buruh. Sekitar 67% atau dua pertiga nya merupakan operator, tetapi 15% bekerja di bidang administrasi dan 11% di bidang kendali mutu. Hal tersebut memberikan indikasi  bahwa karir kerja pengurus perempuan sudah cukup maju.
Namun demikian, sedikit perempuan yang dapat membangun karier sesungguhnya, karena banyaknya jumlah buruh perempuan yang memutuskan untuk berhenti bekerja pada masa produktif mereka yaitu sebelum memasuki usia tiga puluhan dengan alasan urusan domestik seperti mengurus suami, melahirkan dan mengurus anak (ILO, 2006: 30). Dengan demikian, tidak banyak perempuan yang berada lama dalam sebuah serikat, dan keterbatasan waktu bagi perempuan menjadi alasan lain dalam keterlibatan rendah di kegiatan-kegiatan serikat.
Salah satu serikat pekerja yang mempunyai konsen terhadap partisipasi politik buruh perempuan dalam organisasi adalah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan  Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP-SPSI). Serikat ini merupakan kelanjutan dari Serikat Buruh Farmasi dan Kimia Federasi Buruh Seluruh Indonesia (SBFK-FBSI) yang didirikan pada tanggal 20 Februari 1973 dan dikembangkan berdasarkan Munaslub di bulan Juli tahun 2001 dan terakhir pada Munas VI tahun 2012. (SP KEP-SPSI.org, profil organisasi) Meski mempunyai konsen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam organisasi, namun tingkatan partisipasi yang ada di SP KEP-SPSI patut untuk ditelaah dan dianalisa lebih lanjut. SPSI adalah organisasi serikat buruh yang sangat beragam jenisnya, secara umum tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang diketuai oleh Yoris Nuaweya dan Abdul Gani sebagai presidennya. KSPSI sendiri terdiri dari banyak sekali organisasi srikat pekerja yang terbagi per bidang pekerjaan. Karenanya untuk membuat penelitian ini lebih focus maka obyek penelitian dibatasi pada  Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan  Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP-SPSI) yang berlokasi di Cempaka Putih Jakarta Pusat.
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## I Y Terakreditasi SINTA 4
Atas dasar uraian permasalahan tersebut, maka terdapat dua hal yang ingin dijawab oleh penulis sebagai pertanyaan penelitian, yaitu: pertama, bagaimana partisipasi politik buruh perempuan dalam Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP-SPSI)? Kedua, mengapa keterlibatan buruh perempuan dalam organisasi serikat buruh menjadi penting?
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori atau konsep yang dianggap mampu menjelaskan fenomena yang menjadi obyek penelitian penjelasan hasil penelitian dilakukan berdasarkan penilaian subjektif, interpretatif dan data kontekstual. Analisis kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang hal-hal yang diteliti untuk menjawab permasalahan yang ingin dicari jawabannya secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menjadi instrumen utama dalam pencarian dan analisis data sebagai proses utama penelitian (Denzin dan Lincoln, 2005: 443). Dijelaskan juga oleh Aminah dan Roikan, bahwa dalam perspektif penelitian Ilmu politik, “penelitian kualitatif dirancang untuk mengungkapkan makna (memahami) yang menginformasikan tindakan atau hasil yang terukur dari penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif maenyelidiki makna, interpretasi, symbol, dan proses dan hubungan serta relasinya dengan fenomena atau kehidupan politik” (Aminah dan Roikan, 2019:53).
Penelitian ini, keanggotaan dan partisipasi buruh perempuan di Serikat Pekerja Kimia, Enaergi dan Pertambangan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP- SPSI) menjadi obyek penelitian yang fenomenanya akan dijelaskan berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran data dokumen organisasi diharapkan memperoleh pemahaman yang mendalam  tentang bagaimana partisipasi politik buruh perempuan dalam Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP-SPSI)  dan mengapa keterlibatan buruh perempuan dalam organisasi serikat buruh menjadi penting.

## Partisipasi Politik sebagai Implementasi Demokrasi
Dalam buku Participation and Political Equality karya Sidney Verba, Norman H. Nie, Jae On Kim, dinyatakan bahwa  demokrasi telah berkembang dalam dua hal. Pertama, dengan memperluas angka hak politik, dan kedua, angka orang yang mempunyai/memiliki hak. Warga negara datang untuk menggunakan hak
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
politiknya, di mana hak tersebut dibutuhkan untuk pengaruh politik: hak untuk memilih, hak untuk bekerja bagi partai politik atau organisasi, untuk kerja pada pemerintahan, sebagaimana hak untuk bisa secara bebas berbicara. Di sisi lain, semua hak tersebut adalah universal, jadi semua warga negara dapat meraihnya secara sama. Bagaimanapun, hak politik merepresentasikan kesempatan yang datang pada individu. Warga dapat memilih atau tidak memilih keuntungan tersebut (Verba, Nie, Kim, 1978).
Herbert McClosky dalam buku “Political Participation” yang dikutip oleh Miriam Budiarjo, berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (McClosky: 2008). Para sarjana yang mengamati masyarakat demokrasi Barat juga cenderung berpendapat bahwa yang dinamakan partisipasi politik hanya terbatas pada kegiatan sukarela saja, yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Termasuk dalam kelompok ini, Herbert McClosky, Gabriel Almond, Norman Nie dan Sidney Verba.  Namun disamping itu, ada juga beberapa sarjana yang mempelajari negara komunis dan berbagai negara berkembang, cenderung berpendapat bahwa kegiatan yang  tidak sukarela pun tercakup., karena sulit sekali membedakan kegiatan yang benar-benar sukarela, dengan kegiatan yang  dipaksa secara terselubung, baik  oleh penguasa atau kelompok lain (Budiarjo: 2008).
Samuel Huntington dan Joan M Nelson menyatakan bahwa dari sekian pemahaman partisipasi politik yang ada, mereka melihat bahwa partisipasi politik adalah tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar sang pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Yang pertama dinamakan partisipasi otonom dan yang kedua adalah partisipasi mobilisasi.

## Partisipasi Politik Perempuan
Huntington dan Nelson menambahkan penjelasannya dengan, apa yang menimbulkan kesadaran kelompok yang membuat suatu komunitas menjadi komunitas yang berpartisipasi? Untuk menjawab ini ada dua faktor yang memungkinkan, pertama; pengalaman-pengalaman yang menyangkut konflik yang
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
intens atau yang berlangsung lama, atau tantangan terhadap eksistensi kelompok, yang menghadirkan partisipasi politik yang lebih lama. Kedua; isolasi anggota- anggota kelompok dati pengaruh-pengaruh dan kontak dari luar yang dapat menciptakan ikatan dan loyalitas yang saling bersaing. Individu yang mengalami tekanan dari berbagai pihak lebih kecil kemungkinannya untuk memberikan suara, atau berpartisipasi dengan cara lain dalam politik, dibanding mereka yang bebas dari tekanan. Maka apabila suatu komunitas lebih homogen, dan anggota-anggotanya mempunyai kontak antar sesama, maka tingkat partisipasi politik akan lebih tinggi (Huntington & Nelson: 1984). Hal ini dapat dilihat dalam fenomena serikat buruh.
Urgensi partisipasi perempuan dalam sebuah sistem politik dijelaskan oleh Joni Lovenduski dalam bukunya State Feminism and Political Representation . Lovenduski (2005) memaparkan bahwa representasi perempuan adalah contoh yang baik dalam klaim atas demokrasi. Klaim bahwa perempuan melakukan representasi adalah klaim atas keberadaan mereka sebagai warga negara dan keterlibatan hati mereka terhadap politik. Pada akhir abad 20, gerakan perempuan sangat aktif untuk mengamankan kesetaraan representasi di dunia. Gerakan perempuan aktif dalam menuntut negara atas isu representasi politik. Kampanye-kampanye yang dilakukan oleh perempuan ada di sekitar isu pendidikan, upah kerja, kesetaraan upah, martabat personal, otonomi seksual, juga termasuk di dalamnya inklusi perempuan atas pembuatan kebijakan.
Lebih lanjut Lovendusi mengutip paparan Hannah Pitkin (1967), bahwa representasi politik diidentifikasi dalam empat hal. Pertama; memiliki wewenang, dimana representatif secara hukum diberdayakan untuk bertindak bagi orang lain. kedua; deskriptif, dimana perwakilan mewakili suatu kelompok berdasarkan berbagai karakteristik yang serupa, seperti ras, jenis kelamin, etnis atau tempat tinggal. Ketiga; simbolik, dimana seorang pemimpin berdiri untuk ide-ide nasional dan empat; substantif, dimana perwakilan berusaha untuk memajukan preferensi dan kepentingan kebijakan kelompok. Dalam hal ini, ketertarikan kita adalah pada akses perempuan terhadap kebijakan dan efeknya atas akses mereka pada kebijakan (Lovenduski: 2005).

## Pemahaman Seks dan Gender
Mansour Fakih dalam buku “Analisis Gender” menjelaskan bahwa untuk memahami konsep gender harus dibedakan dengan kata gender dengan kata seks
Vol. 15 No. 1 Januari 2020
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
(jenis kelamin biologis). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut melekat pada diri masing-masing, sehingga secara biologis tidak bisa dipertukarkan antara apa yang melekat pada diri perempuan dan apa yang ada di diri laki-laki. Konsep berikutnya adalah gender, yaitu sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sebagai contoh bahwa perempuan itu cantik, lemah lembut, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari sifat-sifat tersebut sebetulnya dapat dipertukarkan, misal ada laki-laki yang lembut, keibuan, emosional. Sementara ada juga perempuan yang perkasa, kuat dan rasional (Fakih: 2008).
Gender sebagai, seperangkat peran yang, seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini (yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya) secara bersama-sama memoles peran gender. Perbedaan gender sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah, tetapi akan menjadi bermasalah ketika peran-peran gender kemudian menempatkan salah satu jenis kelamin (baik laki-laki maupun perempuan) pada posisi yang tidak menguntungkan (Fakih, 2008).

## Feminisme Sosialis
Rosemarie Tong menjelaskan bahwa meski aliran feminisme sosialis setuju dengan feminisme aliran Marxis, bahwa gerakan pembebasan perempuan masih bergantung pada upaya penghapusan kapitalisme, mereka menyatakan bahwa kapitalisme tetap tidak dapat dihindari kecuali patriarki dihancurkan lebih dahulu (Tong:2006). Julie Mitchell sebagaimana dituliskan oleh Tong dalam bukunya, berpendapat bahwa patriarkhi memang memandang perempuan lebih sebagai orang yang bertugas khusus dalam konteks domestik, daripada melihat perempuan di ranah publik. Atas pandangan ini, maka perempuan selalu duduk dalam konteks domestik, daripada publik.
Vol. 15 No. 1 Januari 2020
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y Terakreditasi SINTA 4
Sejumlah literatur review yang digunakan dalam kajian ini adalah: Pertama , dalam Jurnal Review Politik UIN Sunan Ampel Surabaya 2016, Triyono dalam tulisannya “Analisis Prospek Politik Buruh Pasca Pemilu 2014” menyatakan bahwa tatanan politik berpengaruh terhadap suara buruh. Pada masa reformasi, kelompok buruh mulai memasuki ranah politik praktis dengan berkontribusi pada kontestasi politik di Pemilu legislatif, meski belum berhasil mendapatkan kursi legislatif ke parlemen. Organisasi politik buruh pada awalnya menjadi media interaksi dan komunikasi diantara mereka, selain itu juga menjadi mediator yang memperjuangkan hak hak pekerja seperti kenaikan upah, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, organisasi buruh juga difungsikan sebagai fasilitator dari upaya upaya advokasi dalam rangka mengusahakan perlindungan bagi kelompok buruh. Kesadaran politik kelompok buruh pasca reformasi, ditunjukkan dalam bentuk seperti negosiasi antara Tri Patrit, demonstrasi buruh, mogok kerja, membentuk serikat buruh bahkan mendirikan partai politik. Hal tersebut didukung oleh aksi Pemerintahan yang meratifikasi konvensi ILO No.101 pada Tahun 1998 tentang kebebasan buruh untuk berserikat. Meski demikian, kebebasan buruh ini masih diragukan, apakah kebebasannya semakin meningkat perannya dalam tataran kebijakan politik, atau justru memperlemah gerakannya. Lepas dari hal itu, era reformasi telah membawa angin segar bagi buruh untuk dapat berserikat, meski serikat buruh masih harus bekerja keras jika ingin berada di pentas politik nasional (Triyono: 2016).
Kedua , Muhammad Zuhdan dalam tulisannya “Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi” di Jurnal Ilmu Sosial dan Imu Politik (JSP) Universitas Gadjah Mada (UGM) menjelaskan bahwa Post Marxist mengkritik Marxisme klasik yang melihat bentuk kekuasaan kapitalisme sebagai bentuk kekuasaan yang dominasi dengan menggunakan alat-alat produksi yang dimiliki dan memanfaatkan perangkat Negara yang bersifat represif. menurut pengikut Post Marxist, telah terjadi transformasi bentuk kekuasaan kapitalisme menjadi lebih canggih dan abstrak, namun demikian tetap dapat mempengaruhi alam bawah sadar para buruh dan memberikan motivasi atas makin menguatnya daya kritis sekaligus sikap dan tindakan kaum buruh. Hal ini disebut dengan kekuasaan hegemonik. Hasil dialektika dikalangan post Marxist tersebut melahirkan pemikiran kiri baru atau yang lebih dikenal dengan istilah new left. Munculnya New Left sebagai sebuah ideologi, secara langsung meamberikan pengaruh pada perkembangan isu yang diperjuangkan oleh kelompok buruh yang pada kelanjutannya memunculkan  gerakan new labour .
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
Gerakan new labour menjadikan isu gender sebagai fokus utama perjuangannya. Pada masa old labour isu gender tidak terangkat secara spesifik, namun kemudian menjadi gerakan yang masif setelah diangkat oleh gerakan new labour. Kondisi buruh perempuan menjadi perhatian yang sangat serius berkaitan dengan hak-hak kesehatan reproduksi selama bekerja. Selain itu, hak cuti hamil tanpa pemberhentian kerja juga menjadi perhatian penting sampai mendapatkan jaminan kesehatan selama hamil hingga melahirkan. Tuntutan-tuntutan kesehatan serta pengupahan dan kesetaraan dalam lingkungan kerja, tidak hanya ditujukan ke perusahaan, tetapi juga kepada negara agar menjadi kebijakan publik yang berkeadilan gender (Zuhdan: 2014). Hal ini menandakan bahwa isu gender yang diperjuangkan akan lebih efektif dalam perjuangan serikat buruh yang diisi oleh keterlibatan buruh perempuan di dalamnya.

## Partisipasi Politik Buruh Perempuan dalam Serikat Pekerja KEP SPSI
Dalam negara demokrasi, kebebasan, kesetaraan, keadilan dan pemenuhan hak menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Meski kemudian nilai kebebasan seringkali menghasilkan dampak yang tidak baik dalam masyarakat, namun melalui kebebasan tersebut lah masyarakat dapat maju karena mempunyai kesempatan untuk bersuara mengemukakan pendapat, ide dan juga menentukan sikap. Dalam buku Lipson, demokrasi dikatakan bahwa memang bukan pemerintahan yang ideal, namun dapat dikatakan hal baik dari demokrasi adalah merupakan penyimpangan terbaik diantara bentuk pemerintahan lainnya. Demokrasi memperbolehkan warga miskin untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan membangun nilai- nilai kesetaraan, kebebasan serta aturan mayoritas (Leslie, 1964: 17). Partisipasi perempuan dalam serikat hadir untuk menjawab sejumlah masalah-masalah yang ada dalam ruang kerja buruh perempuan. beberapa diantaranya adalah fasilitas kamar mandi yang tidak memenuhi standar kesehatan, fasilitas perorangan tidak baik, petugas kesehatan tidak ramah, fasilitas ruang makan tidak tersedia, fasilitas umum yang diskriminatif.
Sedangkan dalam skup pemenuhan hak buruh dan organisasi, yaitu buruh tidak mendapat perlindungan dari perusahaan, jaminan kesehatan, perlindungan dari pelecehan seksual, peran ganda untuk berorganisasi, representasi buruh perempuan yang masih sangat rendah dalam organisasi serikat pekerja, pertemuan organisasi serikat pekerja yang seringkali malam dan menghambat perempuan untuk masuk di dalamnya. Pada konteks upah kerja, maka masih terdapat mekanisme penghitungan
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
upah lembur yang tidak transparan, tidak ada insentif bagi pekerja yang berhasil memenuhi target, upah tidak sebanding dengan kebutuhan hidup, posisi kerja yang melelahkan (seringkali berdiri dan tidak duduk), menu makan siang yang kurang baik. Pada lingkup kesehatan reproduksi, buruh perempuan seringkali dipermasalahkan cuti hamilnya, seringkali aparatus perusahaan menganggap pelecehan seksual sebagai hal sepele, dan tidak tersedia fasilitas memadai untuk buruh yang hamil (Zuhaena, 2018: 4). Untuk itu, maka serikat pekerja menjadi hal penting yang merupakan alat bagi buruh, khususnya buruh perempuan untuk bisa menyalurkan suara dan kepentingannya.
Salah satu serikat pekerja yang mempunyai konsen pada peningkatan partisipasi politik buruh perempuan adalah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI (SP KEP-SPSI). Dalam wawancara dengan Bidang Organisasi dan Pelatihan SP KEP-SPSI, ia menyatakan bahwa konsen dalam keikutsertaan buruh perempuan di serikat ditunjukkan dengan masuknya klausul partisipasi tersebut dalam AD/ ART. Dimana disebutkan dalam AD/ART organisasi bahwa harus ada keterwakilan perempuan secara proporsional sekurang-kurangnya 1 dalam struktur. Mengapa 1? Tidak adil juga jika kita minta 30% sementara hanya 10% komposisi buruh perempuan dalam ranah kerja kimia, energi dan pertambangan. Terdapat pula kebijakan untuk mendorong perempuan agar masuk dalam struktur serta ada pola pemberdayaan perempuan dalam serikat (Ngatiyem, wawancara 15 Oktober 2019).
Lebih lanjut Ngatiyem memaparkan bahwa organisasi serikat itu berstruktur. Di level perusahaan namanya PUK, di level kabupaten itu pimpinan cabang, di level provinsi itu pimpinan nasional dan di level daerah ada beberapa juga perempuan namun jumlahnya minoritas. Pada konteks dalam pengambilan keputusan penting, maka berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Ngatiyem, pada level perusahaan ada beberapa perempuan yang menjadi pembuat keputusan, namun  itupun masih dengan angka yang rendah. Sebagai bagian dari konsentrasi pada peningkatan partisipasi perempuan, maka SPSI dalam beberapa perangkat sudah membentuk komite perempuan SPSI yang disingkat menjadi KPS. Terdapat dua program, yaitu pertama; bagaimana partisipasi perempuan dalam struktur organisasi dan kedua; partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan dan pemberdayaan. Langkah yang dilakukan oleh SP KEP-SPSI sangat baik, mengingat partisipasi perempuan dalam serikat pekerja sangatlah penting.
Huntington dan Nelson menjelaskan bahwa ada dua faktor yang menghadirkan kesadaran kelompok yang kemudian membuat komunitasnya berpartisipasi.
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
Pertama; pengalaman-pengalaman yang menyangkut konflik yang intens atau yang berlangsung lama, atau tantangan terhadap eksistensi kelompok, yang menghadirkan partisipasi politik yang lebih lama. Kedua; isolasi anggota-anggota kelompok dari pengaruh-pengaruh dan kontak dari luar yang dapat menciptakan ikatan dan loyalitas yang saling bersaing. Dalam kehidupan buruh perempuan, ada sejumlah pengalaman yang menyangkut pemenuhan hak politik mereka dalam bekerja yang tidak kunjung terselesaikan, sebagaimana masalah-masalah yang telah dijelaskan di halaman dua. Berpijak pada permasalahan-permasalahan tersebut, maka partisipasi politik buruh perempuan, khususnya SP KEP-SPSI dalam hal ini, menjadi muncul dan bahkan menjadi bentuk dari perjuangan yang selalu diperjuangkan oleh buruh perempuan melalui partisipasinya dalam serikat pekerja. Huntington dan Nelson menyatakan pula bahwa jika komunitas lebih homogen, dan anggota-anggotanya mempunyai kontak sesamanya, maka tingkat partisipasi politik akan lebih tinggi (Huntington & Nelsen, 1984: 64), dan hal ini memang dapat dilihat dari konteks serikat buruh/pekerja.
Dalam upaya buruh perempuan berpartisipasi dalam serikat, terdapat sejumlah halangan yang terjadi pada buruh perempuan SP KEP-SPSI. Pertama adalah halangan internal dan eksternal. Internal dimaksudkan pada tingkat kesadaran dari buruh perempuan, bahwa ada yang memandang partisipasi aktif dalam serikat organisasi pekerja tidaklah penting. Atau ada pula yang memang membutuhkan waktu agar perempuan dapat melek bahwa berpartisipasi dalam organisasi adalah penting. Hambatannya adalah di sisi waktu, ruang dan peluang. Suka atau tidak suka, perempuan memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan aktifis. Ketika di rumah, perempuan memposisikan diri sebagai  ibu rumah tangga, namun ketika di pekerjaan, maka perempuan memposisikan diri sebagai aktifis atau pejuang hak perempuan (R. Abdullah, Ketua Umum, wawancara 14 Oktober 2019). Sejumlah solusi dilakukan oleh SP KEP-SPSI untuk menghadirkan keikurtsertaan perempuan yang lebih banyak lagi, serta menanamkan pendidikan politik bagi buruh perempuan. Berdasarkan sisi pekerjaan perempuan, itu harus diberdayakan. Buruh perempuan harus bisa meyakinkan pasangannya atau komunitasnya untuk mendukung dia. Dari sisi eksternal di organisasi juga harus diadvokasi agar memberi ruang yang lebih karena memang mulainya tidak sama antara buruh laki-laki dengan buruh perempuan. Selain itu perlu juga ada pelatihan kesetaraan gender agar laki-laki dapat memahami betul persamaan gender. Upaya tersebut dijelaskan oleh Ngatiyem sebagai langkah yang sudah intens dilakukan
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
oleh SPSI sejak menjadi serikat. Meski demikian, intensitas yang dilakukan kapan pun ini, mempunyai tingkat keberhasilan yang tidak sama di tiap tingkatan, namun tetap harus dilakukan terus menerus.
Buruh perempuan SP KEP-SPSI ikut terlibat semua di dalamnya dan tidak ada pembedaan dan pembatasan dari organisasi. Adapun keputusan akhir untuk terlibat atau tidaknya, maka ada di tangan perempuan itu sendiri (R. Abdullah, wawancara 14 Oktober 2019). Sebagai contoh nyata, bahwa pada konteks keadilan, maka agenda besar yang relevan adalah penguatan advokasi. Pada titik ini, maka ada tiga buruh, dan satu diantaranya buruh perempuan yang fokus pada konteks advokasi dan saat ini lulus untuk menjadi hakim. Proses tersebut dilalui oleh buruh perempuan dengan sukses melalui beberapa persyaratan yang ada, seperti berpengalaman di organisasi dan advokasi serta mempunyai latar belakang pendidikan minimal S1 utk menjadi hakim. SP KEP-SPSI saat ini melakukan kerjasama juga dengan pendidikan tinggi untuk membuka jalur pendidikan formal bagi buruh, termasuk di dalamnya buruh perempuan. Untuk mengatasi angka partisipasi buruh perempuan yang masih minim dan menemui sejumlah kendala, maka SP KEP-SPSI menyatakan bahwa dua-duanya harus diberi pemahaman terkait adil gender dan pentingnya partisipasi, baik terhadap buruh perempuan dan laki-laki. Namun pada faktanya, mana yang harus didahulukan. Pemberian pemahaman adil gender memang berproses dan harus ke kedua belah pihak. Saat ini memang pengurus di tingkat PUK mayoritas di isi oleh laki-laki, dan jika kondisi itu terus dibiarkan, maka perempuan tidak akan mendapat kesempatan sama sekali.
Saat ini kami berusaha untuk mendorong perempuan agar mampu menjadi pengurus di berbagai cabang (Ngatiyem, wawancara 15 Oktober 2019). Ketika mayoritas perempuan menjadi pengurus, maka perhatian terhadap isu-isu yang berkenaan dengan perempuan dapat diperjuangkan. Sebagai contoh, kondisi buruh perempuan yang sedang hamil, yang kurang diperhatikan dan dipahami oleh pekerja laki-laki. Dalam hal pelibatan perempuan dalam kebijakan, SP KEP-SPSI mempunyai dua program utama yaitu; 1) memiliki database keberadaan perempuan dan 2) mendorong keterlibatan dalam struktural yang memiliki dua cara, yaitu mendorong dia dalam struktur organisasi dan alternatifnya adalah membentuk wadah perempuan diberbagai tingkatan.
Terdapat dua pembagian atau klasifikasi dalam menyentuh partisipasi politik buruh perempuan dalam serikat. Pertama dari konteks organisasi dan kedua dari konteks rekrutmen. Organisasi merujuk pada sejumlah proses yang mana pekerja
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
mengembangkan tanggapan serikat pekerja yang kolektif dan khusus untuk memperbaiki kondisi kerja. Hal tersebut berfokus pada pekerja sendiri dan posisi mereka di pasar buruh. Sebaliknya, rekrutmen memusatkan perhatian pada aksi serikat pekerja, bukan pada aksi pekerja. Di bawah rekrutmen, fokusnya adalah pada peran serikat pekerja yang secara aktif mendaftarkan anggota perempuan (Anne Munro, 1999: 12). Sedangkan terkait rekrutmen, secara historis beberapa serikat buruh sebenarnya melarang perempuan untuk menjadi anggota dan banyak yang hanya mengakui anggota perempuan dengan enggan. Peningkatan jumlah anggota serikat perempuan paling menonjol di sektor publik, di mana lebih sedikit upaya yang diperlukan dari serikat pekerja itu sendiri. Di sektor publik, kelompok- kelompok pekerja perempuan cenderung lebih besar dan kurang terisolasi daripada banyak orang di sektor swasta, terutama di industri jasa dan manajemen di tahun 1970-an yang menyetujui pertumbuhan serikat. Beale berpendapat bahwa resesi pada awal 1980-an dengan hilangnya anggota, memaksa serikat untuk merekrut perempuan (Anne Munro, 1999: 15).

## Urgensi Keterlibatan Perempuan dalam Serikat
Keterlibatan buruh perempuan dalam berserikat menjadi hal yang sangat penting. Keterlibatan mereka menandakan bahwa dunia publik telah diwarnai oleh perempuan, meski belum tentu bahwa partisipasi buruh perempuan bebas dari kendala dan rintangan. Berbicara serikat pekerja, maka serikat adalah milik laki-laki dan perempuan, karena keduanya terlibat dalam dunia kerja. Sektor KEP (Kimia, Energi dan Pertambangan) memang didominasi oleh laki-laki pada bidang pertimbangan. Namun dalam bidang kimia relatif seimbang antara laki- laki dan perempuan, yaitu 60:40. Keterlibatan keduanya menunjukkan bahwa secara konstitusi dan kemudian itu di praktekkan, maka tiap warga negara berhak untuk berserikat. Dikatakan oleh Ketua Umum SPKEP bahwa mereka tidak pernah mendiskriminasi buruh laki-laki dan perempuan. Bahkan ada upaya mendorong perempuan terlibat atau berpartisipasi dalam serikat. Artinya, keluarga memberi ruang seluas-luasnya dalam hal tersebut. Agenda yang ada disamakan antara laki- laki dan perempuan, termasuk agenda penguatan SDM. Pembinaan juga bukan hanya terfokus pada perempuan, namun laki-laki juga diberi pembinaan agar aktif dalam serikat (R. Abdullah, wawancara 14 Oktober 2019).
Ketika buruh perempuan masuk dalam serikat, maka ia sedang menyuarakan kepentingan-kepentingan dan hak kaum buruh perempuan, yang penting untuk
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
dapat diakses dalam bidang kerja. Sebagai contoh, hak mendapatkan fasilitas kebersihan, makanan yang baik dan pengupahan yang baik. Pentingnya partisipasi perempuan dalam sistem politik atau kehidupan pemerintah di jelaskan oleh Joni Lovenduksi dalam buku State Feminism and Political Representation . Joni menjelaskan bahwa representasi perempuan adalah contoh yang baik dalam klaim atas demokrasi. Fakta bahwa perempuan melakukan representasi adalah menunjukkan keberadaan mereka sebagai warga negara dan keterlibatan mereka dalam politik. Dengan demikian, perempuan melakukan kampanye-kampanye politik berupa isu pendidikan, upah kerja, kesetaraan upah, martabat personal, otonomi seksual dan lainnya (Lovenduski, 2005: 68).
Ketika perempuan terlibat dalam serikat, baik cabang, daerah maupun pusat, maka ia dapat memiliki akses terhadap kebijakan. Sebagai contoh ketika buruh perempuan menghadiri Rapat Dengar Pendapat di DPR RI, dan ia tergabung dalam serikat buruh yang ada, maka ia dapat menuangkan gagasan-gagasan nya untuk sebuah kebijakan. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang berdampak positif terhadap kehidupan perempuan. Melihat kehidupan buruh perempuan, maka tidak bisa dilepaskan dari developmentalisme. Dalam developmentalisme , hubungan antar unsur masyarakat merupakan proses dalam suatu mekanisme yang saling berkaitan tetapi penuh kontradiksi antar berbagai unsur dalam sistem tersebut. Unsur-unsur tersebut dapat dikategorisasikan dalam unsur penting yakni unsur kelas dan non kelas. Hubungan kelas tercermin dalam hubungan antara buruh, majikan dan manager. Hubungan kelas yang dimaksud adalah dimana unsur majikan dengan dibantu para manager mendapatkan nilai lebih dari hasil kerja buruh. Sedangkan unsur non kelas adalah seperti unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga- lembaga pendidikan, lembaga-lembaga keagamaan, media massa dan lain yang saling bergantung dan berkaitan (Mansour Fakih, 2013: 120).
Jika perempuan tidak aktif dalam serikat pekerja, maka mereka pasti kurang memiliki kesadaran kerja yang “layak”. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh studi-studi di atas, para petugas dan aktifis serikat dagang laki-laki serting bertindak dengan cara yang membuat keterlibatan aktif sangat sulit bagi perempuan. Untuk itu, tampaknya mustahil untuk mempertimbangkan kesadaran kerja atau kesadaran persatuan tanpa melihat hambatan yang ditempatkan pada keterlibatan dan aktifitas perempuan. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh Lawrence, aktifisme di dalam serikat pekerja selalu menjadi kegiatan minoritas antara laki-laki dan perempuan. Alasan untuk berpartisipasi harus dipelajari, sebagaimana mempelajari hambatan
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
untuk berpartisipasi (Anne Munro, 1999: 20). Pada konteks keterlibatan perempuan dalam serikat, Ira sebagai representatif dari bidang pemberdayaan perempuan mengatakan bahwa tidak ada halangan dari organisasi untuk perempuan terlibat aktif dalam organisasi serikat pekerja. Partisipasi perempuan dalam aksi termasuk banyak, namun sedikit begitu ke dalam. Belum banyak perempuan ketika dikasih peluang itu mampu untuk melakukan audiensi. Jumlahnya belum mendominasi, tidak seperti tim hore yang banyak jumlahnya (Ira Laila, wawancara 14 Oktober 2019). Dengan melihat pada skema di atas, keterlibatan perempuan perlu digalakkan kembali dan diberi pemahaman bahwa partisipasi mereka sangat penting dalam serikat pekerja.
Kurangnya perempuan dalam angka partisipasi untuk berserikat, menjadikan isu hak-hak perempuan hadir dan hilang. Dalam laporan penelitian yang ditulis oleh ILO, sejumlah responden perempuan mengkonfirmasi adanya stereotip dalam organisasi mereka, bahwa perempuan lebih cocok untuk posisi administrasi dan keuangan. Hal ini dikarenakan perempuan lebih teliti dari laki-laki. Hal ini membuat buruh perempuan cenderung lebih dipilih sebagai bagian keuangan daripada posisi sentral seperti ketua atau sekjen. Sebagai ganti dari itu, perempuan kerapkali ditempatkan di posisi yang kurang penting, dan hanya untuk memperlihatkan ‘lip service’ dalam kesetaraan gender dan seringkali hanya untuk kepentingan adil gender dari pihak donor-donor yang datang dari luar negeri (ILO, 2006: 43). Keterlibatan buruh perempuan dapat mengakomodir kebutuhan perempuan lainnya. Hal ini sama dengan urgensi keterlibatan perempuan dalam parlemen yang oleh Anne Philips dikatakan bahwa ketika perempuan masuk dalam ranah publik, maka ada beberapa hal penting yang mendasarinya.
Pertama, bahwa perempuan menjadi model peran bagi perempuan lainnya; kedua, bahwa hal tersebut merupakan prinsip keadilan antar seks; ketiga, identifikasi kepentingan perempuan secara khusus; dan keempat, penekanan pada hubungan perempuan yang berbeda ke politik dan cara kehadiran mereka yang akan mempertinggi kualitas kehidupan politik. Hal penting yang menjadi penekanan Anne Philips adalah peran model (Anne Philips: 1995). Ibarat jika banyak perempuan terpilih dalam parlemen akan ada semangat penghargaan diri atas perempuan dan mendorong perempuan lain aktif, maka hal ini juga dapat dilihat pada partisipasi buruh perempuan yang tinggi dalam serikat. Jika banyak yang berpartisipasi, maka buruh perempuan lain akan melihat bahwa itu adalah hal penting untuk dilakukan.
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## I Y Terakreditasi SINTA 4
Strategi berikutnya adalah pendidikan dan pelatihan tentang unionisme kerja. Dalam hal ini lebih bermanfaat untuk mendidik perempuan unit dan cabang di tingkat mengenai unionisme dan fungsi para pemimpin serikat. Bahan-bahan atau materi pendidikan juga dibuat menyesuaikan dan agar efektif bagi perempuan dapat memahami mengapa mereka penting untuk masuk dan terlibat dalam organisasi serikat buruh. Strategi berikutnya adalah menjadwalkan pertemuan pada waktu yang tepat bagi kaum perempuan. Salah satu serikat yang diteliti oleh ILO membuat upaya khusus terkait tempat dan waktu agar mudah dijangkau oleh buruh perempuan. Meski demikian, tidak semua serikat buruh melakukan upaya ini. Masalah ke 2) Akses yang berbeda menuju jalan kepemimpinan. Perempuan memiliki akses yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki terhadap pelatihan kepemimpinan resmi dan tidak resmi, yang kemudian mengakibatkan jumlah perempuan sebagai pimpinan serikat minim. Terdapat pula laki-laki yang tidak mempercayai perempuan dan tidak memberikan perempuan untuk dapat membuat keputusan-keputusan penting. Ada pula laporan dari buruh perempuan bahwa laki-laki dalam serikat kerapkali melarang anggota perempuan untuk berpartisipasi dalam beberapa kegiatan internal serikat (ILO, 2006: 49).
Salah satu strategi untuk  menyelesaikan masalah di atas adalah melalui kuota. SP KEP-SPSI termasuk salah satu serikat pekerja yang dalam AD/ART nya mengatur keberadaan perempuan dalam serikat dan memiliki kuota. Sebagaimana dijelaskan oleh Anne Philips bahwa kuota adalah cara yang baik untuk dapat meningkatkan kehadiran perempuan. Hal ini juga ditulis oleh Drude Dahlerup dalam buku Women in Parliament (IDEA) bahwa ide inti dari kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekedar sedikit tanda dalam kehidupan politik. Lebih lanjut, dalam buku Women, Quotas and Politics, Dahlerup menjelaskan bahwa dunia saat ini membutuhkan mekanisme kuota. Bahkan, semangat untuk memastikan keberadaan perempuan dalam politik telah dibahas dalam Beijing World Conference on Women di tahun 1995. Konferensi tersebut sangat mempengaruhi dalam kelanjutan gerakan perempuan di dunia.
Pertama, platform Beijing membahas tentang “prilaku diskriminatif dan praktek-prakteknya” serta “relasi kuasa yang tidak setara” yang kemudian menuntun pada kurangnya kehadiran perempuan dalam arena pembuatan keputusan politik. Ini dapat dilabeli sebagai diskursus eksklusi. Kedua, tuntutan untuk level minimum dari representasi untuk perempuan ditantang oleh diskursus baru atas representasi setara, dan lebih sering diekspresikan dengan bahasa keseimbangan gender. Istilah
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
yang saat ini digunakan adalah partisipasi yang setara, distribusi setara atas kekuasaan dan semua level pembuatan keputusan. Ketiga, tindakan afirmasi disarankan sebagai makna yang memungkinkan untuk meraih partisipasi perempuan yang setara dalam pembuatan keputusan politik, meski kata kontroversial “kuota” tidak digunakan (Drude Dahlerup, 2006: 5). Kebijakan kuota merupakan titik awal yang baik untuk memfasilitasi perempuan guna masuk dalam struktur-struktur pengambilan kebijakan dalam organisasi.
Kebijakan yang khusus mengarah pada keberpihakan terhadap partisipasi perempuan tertulis dalam AD/ART SP KEP-SPSI pasal 39. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Kepengurusan SP KEP-SPSI pada masing-masing struktur dan dalam rangka kesetaraan gender pada masing-masing struktur organisasi wajib menempatkan pengurus perempuan secara proporsional dalam kepengerusan, ditetapkan sebagai berikut: 1) Pengurus Pimpinan Pusat FSP KEP-SPSI, 2) Pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP-SPSI, 3) Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP-SPSI, 4) Pengurus Pimpinan Unit Kerja FSP KEP-SPSI (AD/ART SP KEP-SPSI, Munas 2017). Dalam hal ini, maka SP KEP-SPSI sebetulnya telah melakukan salah satu upaya/langkah agar buruh perempuan dapat turut berpartisipasi dalam struktur kepengurusan dan berpartisipasi dalam serikat. Hal ini juga merupakan bagian dari salah satu strategi yang relevan dengan laporan penelitian ILO, bahwa perlu ada kebijakan-kebijakan yang mengarah pada penyelesaian akses yang berbeda terhadap jalan kepemimpinan bagi perempuan.
Ditempatkannya perempuan dalam porsi kecil angkatan kerja selaras dengan pendapat Young dalam buku Feminist Tought, bahwa kapitalisme sangat menyadari gender dari pekerjaannya. Dalam bidang ketenagakerjaan, penting untuk menjaga upah buruh perempuan agar tetap murah dan rendah. Pada akhirnya, ada fenomena ketidaksetaraan upah antara laki-laki dan perempuan, meski beratnya pekerjaan yang dilakukan sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks pekerjaan yang bias gender dan didominasi oleh laki-laki, maka meminggirkan perempuan dalam skema pengupahan dari dunia kerja adalah hal yang penting bagi kapitalisme (Tong, 2006: 50). Masalah lain yang dilaporkan oleh ILO adalah mengenai buruh perempuan adalah pekerjaan kontrak dan target produksi. Bias gender dalam serikat terhubungan dengan bias gender perempuan dalam pasar kerja. Efek negatif bagi perempuan adalah posisi yang rentan dan kemudian ditempatkan dalam skema buruh-buruh kontrak yang tidak mendapat perlindungan lengkap dari perusahaan. Pada akhirnya perempuan takut bahwa kontrak mereka akan tidak diperpanjang jika mereka masuk dalam keanggotaan serikat.
Vol. 15 No. 1 Januari 2020
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## Simpulan
Meskipun mendapatkan ruang yang lebih terbuka, secara faktual permasalahan buruh terus bergulir seperti tanpa solusi. Bukan hanya yang berkaitan dengan pola hubungan antara tripatrit (Negara, pengusaha dan buruh) tetapi juga persoalan yang sifatnya internal dalam organisasi buruh itu sendiri. Persoalan pemenuhan hak-hak buruh perempuan juga menjadi masalah yang sulit terpecahkan, perbedaan substansial kondisi buruh perempuan menjadi halangan tersendiri bagi upaya pemecahan masalah pemenuhan hak-hak buruh. Karena itulah menjadi sangat penting organisasi buruh melibatkan buruh perempuan untuk bergabung dalam organisasi dan terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan organisasi yang berkaitan dengan bargaining process dalam hubungan tripatrit.
Penelitian ini menganalisis secara dalam keterlibatan buruh perempuan dalam organisasi SP KEP-SPSI (Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), dari data yang didapat dan dianalisis menggunakan teori dan konsep yang dipilih, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, SP KEP-SPSI sebagai wadaah yang menaungi aspirasi buruh kimia, energi dan pertambangan secara struktural belum cukup mengakomodasi buruh perempuan dengan menempatkan beberapa orang buruh perempuan dalam struktur organisasi (4 orang dari 46 orang pengurus) yang ada dalam struktur. Hal ini terjadi bukan karena tidak dibukanya kesempatan bagi buruh perempuan untuk masuk dalam kepengurusan, namun disebabkan oleh faktor faktor yang bersifat personal dari buruh perempuan itu sendiri. Kedua, SP KEP- SPSI membuka ruang yang cukup luas bagi buruh perempuan untuk terlibat dalam kepengurusan dengan mencantumkan hal ini dalam AD ART SP KEP-SPSI Pasal 39 mengenai Susunan Kepengurusan yang berbunyi “Kepengurusan SP KEP-SPSI pada masing masing struktur dan dalam rangka kesetaraan gender pada masing masing struktur organisasi wajib maenempatkan peangurus perempuan secara proporsional dalam kepengurusan”. Namun secara factual, kebijakan organaisasi tersebut tidak disambut baik oleh anggota buruh perempuan karena berbagai macam alasan yang bersifat personal seperti kengganan buruh perempuan itu sendiri dan tidak adanya izin suami. Faktor lain yang mempengaruhi secara eksternal adalah masih kuatnya stereotype dari masyarakat yang menganggap aktifitas perempuan secara publik bukan hal yang penting untuk dilakukan, apalagi kalau sampai terlibat aktif  dalam organisasi di luar jam kerja biasa dan bersentuhan dengan masalah yang dianggap hanya bisa diselesaikan oleh laki-laki. Ketiga, keterlibatan buruh perempuan dalam organisasi menjadi sangat penting. Selain sebagai satu wujud dari partisipasi politik aktif  warga
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
Negara, juga berkaitan langsung dengan upaya memperjuangkan hak hak buruh perempuan secara langsung terutama dalam urusan urusan yang menjadi wilayah perempuan seperti tuntutan cuti hamil dan melahirkan, tuntutan penyediaan fasilitas kebersihan, dan ruang kerja yang ramah perempuan.

## Daftar Pustaka
Fakih, Mansour. (2008). Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Yogyakarta: Insist Press.
ILO. (2006). Laporan Penelitian Isu-isu Perempuan dan Jender di Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Indonesia, ILO, Jakarta.
Laila, Ira. (2019). Wawancara , Ketua Divisi Pemberdayaan Perempuan, 14 Oktober 2019 di Cempaka Putih.
Lipson, Leslie . (1964). The Democratic Civilization , New York: Feiffer and Simons. McClosky, Herbert. (2008). Political Participation dalam Miriam Budiarjo, Dasar- dasar Ilmu Politik , PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Munro, Anne. (1999). Women, Work and Trade Union . New York: Routledge. Ngatiyem. (2019). Wawancara , Sekretaris di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan SP KEP-SPSI, 15 Oktober 2019 di Cempaka Putih.
R. Abdullah. (2019). Wawancara , Ketua Umum SP KEP-SPSI, 14 Oktober 2019 di Cempaka Putih.
SP KEP-SPSI. (2017). Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional VII, Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Munas VII SP KEP-SPSI), Jakarta, Mei 2017.
Tong, Rosemarie. (2006). Feminist Thought , Yogyakarta: Jalasutra.
Verba, Sidney, Norman H. Nie, Jae-On Kim. (1978). Participation and Political Equality , USA: The University of Chicago Press.
Warouw, Nicolaas. (2005). “Pekerja Industri Indonesia, Gerakan Buruh, dan New Social Movement: Merajut Sebuah Kemungkinan”, Jurnal Analisis Sosial - AKATIGA , Vol.8, No 2, Oktober 2005.
Zuhaena, Fatwa. (2016). “Keterwakilan Perempuan dalam Serikat Buruh”, Journal and Proceeding FEB Unsoed , Vol.6, No.1, 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Soedirman, http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/ view/894
Vol. 15 No. 1 Januari 2020
Terakreditasi SINTA 4