Analisa Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana
Korupsi
Helmi Muammar, Wawan Kurniawan,  Fuad Nur Fauzi, Y Farid Bambang T, Aryo Caesar Tanihatu
Universitas Janabadra Yogyakarta Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta helmimuammar98@gmail.com

## Abstrak
Mahkamah  Agung  telah  menetapkan  Peraturan  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No.1/2020),    tujuannya  adalah  untuk  menghindari  atau  mengatasi  disparitas  masalah pemidanaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya  serupa.  PERMA  No.1/2020  merupakan  perkembangan  hukum  baru  sehubungan dengan pedoman pemidanaan, dan secara langsung mempengaruhi dua sumber utama masalah disparitas  pemidanaan,  yaitu  faktor  hukum/peraturan  dan  hakim.  PERMA  No.1/2020  ini memiliki  dua  peran  penting  utama.  Pertama,  memberikan  penafsiran  dan  penyempurnaan rumusan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menetapkan dan mengkuantifikasi antara lain kategori kerugian negara beserta kerugian ekonomi negara, dan skala  minimal  dan  maksimalnya.  Unsur  kalimat  sebagaimana  ditentukan  dalam  pasal-pasal tersebut. Kedua, memberikan para hakim pedoman yang harus diterapkan oleh mereka dalam proses pengadilan, dan peraturan ini tidak akan bertentangan dengan independensi. PERMA No.1/2020 ini dapat mendukung dan mewujudkan perlakuan yang sama bagi para pelanggar, keseragaman pendapat hakim, serta keseragaman pelaksanaan undang-undang dan konsistensi putusan pengadilan dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum secara keseluruhan.
Kata Kunci: Disparitas, Korupsi, PERMA

## Abstract
The  Supreme  Court  has  stipulated  Regulation  Number  1  of  2020  concerning  Guidelines  for  the Criminalization of Articles 2 and 3 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption (PERMA No.1/2020), the purpose of which is to avoid or overcome the disparity in sentencing problems caused by court decisions, especially in cases corruption of a similar nature. PERMA No.1/2020 is a new legal development in relation to sentencing guidelines, and directly affects the two main sources of the problem of criminal disparity, namely legal/regulatory factors and judges. PERMA No.1/2020 has two main important roles. First, to provide interpretation and refinement of the formulation of articles 2 and 3 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, by determining and quantifying, among others, the categories of state losses and state economic losses, and the minimum and maximum scales. Sentence elements as specified in those articles. Second, it provides judges with guidelines that must be applied by them in court proceedings, and this regulation will  not  conflict  with  independence.  PERMA  No.1/2020  can  support  and  realize  equal  treatment  for violators, uniformity of judges' opinions, as well as uniformity of law implementation and consistency of court decisions in relation to the law enforcement process as a whole.
Keywords: Corruption, Disparity, PERMA

## A. Pendahuluan
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus yang sering  terjadi  di  Indonesia.  Pada  semester  pertama  tahun  2020 Indonesia  Corrupption Watch (ICW) menemukan ada sebanyak 169 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak
hukum. Sejumlah 372 orang dari berbagai jenis latar belakang profesi telah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi. Setelah dikalkulasikan jumlah kerugian negara yang berhasil dihitung akibat tindak pidana tersebut adalah sejumlah Rp 18.100.000.000.000,- (delapan belas triliun satu milyar rupiah) di sisi lain jumlah suap yang berhasil diungkap oleh penegak hukum sebesar Rp 20.200.000.000,- (dua puluh  milyar  dua  ratus  juta  rupiah)  dan  jumlah  pungutan  liar  sebesar  Rp 44.600.000.000,- (empat puluh empat milyar enam ratus juta rupiah.) 1
Dengan  kerugian  yang  sedemikian  besar  yang  diderita  oleh  negara  tidak berlebihan  jika  negara  mengkualifikasi  tindak  pidana  korupsi  sebagai  salah  satu kejahatan yang bersifat luar biasa. Hal tersebut jelas terlihat dari penjelasan umum atas Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam  rangka  menanggulangi  kasus  korupsi  di  Indonesia,  pemerintah melakukan  berbagai  upaya  dan  cara  yang  terbagi  menjadi  2  (dua)  macam  strategi, strategi pertama yaitu strategi preventif atau pencegahan korupsi dan strategi kedua yaitu  strategi  represif  atau  penindakan  kasus  korupsi.  Salah  satu  strategi  represif pemerintah  adalah  dengan  melakukan  proses  penegakan  hukum.  Proses  penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi haruslah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kecermatan dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis serta fakta empirik. Sehingga nantinya putusan yang merupakan salah satu output dari proses penegakan  hukum  dapat  mencerminkan  penegakan  hukum  yang  berkeadilan, berkepastian hukum dan bermanfaat.
Tetapi  belakangan  ini  muncul  persoalan  dalam  tren  vonis  adalah  disparitas putusan. 2 Disaparitas sendiri menurut Black’s Law Dictionary diartikan sebagai inequality or a difference in quantity or quality between two or more things . Terjemahan bebasnya, disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu. 3 “Menurut  Cheang  dalam  Muladi  yang  dimaksud  dengan  disparitas  pidana (dispary of something) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana
1 Wana  Alasyah,  2020, Laporan  Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi  Semester  I  2020 ,  Jakarta:  Indonesia Corruption Watch, h. 10.
2 Antikorupsi.org, https://antikorupsi.org/sites/default/files/narasi_tren_vonis_2018.pdf
3 Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, h. 17.
yang sama (same offences) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya sama atau dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenar”. 4
Disparitas  putusan  menjadi  persoalan  yang  serius  karena  menyangkut  nilai keadilan yang ingin dicapai dari sebuah pemidanaan dalam sebuah peradilan negara. Persolaan  disparitas  putusan  justru  mengisyaratkan  adanya  ketidakadilan  dalam putusan  majelis  hakim  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa.  Adanya  perbedaan  dalam penjatuhan pidana merupakan suatu hal yang lumrah dalam pemidanaan. Hal tersebut dikarenakan  setiap  perkara  memiliki  karakteristiknya  sendiri  atau  tidak  sama  satu dengan lainnya. Persoalan muncul ketika jurang perbedaan menjadi mencolok antara perkara  satu  dengan  yang  lain  ketika  memiliki  variable  yang  sama  seperti  kerugian negara  yang  sama,  actor  yang  terlibat  memiliki  jabatan  yang  sama  sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kecurigaaan-kecurigaan di masyarakat.
Walaupun dalam kenyataan disparitas tidak mungkin dihilangkan namun yang perlu diperhatikan adalah mempersempit adanya disparitas dari sebuah pemidanaan. Pemidanaan  tersebut    memang  merupakan  ranah  dari  kekuasaan  kehakiman  untuk menentukan  berapakah  hukuman  yang  dianggap  setimpal  untuk  masing-masing terdakwa.  Pengaturan  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  saat  ini  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut telah menggariskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada  dalam  masyarakat.  Pasal  tersebut  memberikan  arahan  kepada  hakim  dalam melaksanakan  tugasnya  menyelesaikan  berbagai sengketa  tidak  semata-mata  terpaku kepada law  written  in  the  books saja,  sikap  aktif  dan  kreatif  hakim  untuk  mengadili, memahami  nilai-nilai  di  tengah  masyarakat  merupakan  langkah  untuk    mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai di tengah masyarakat. 5
Salah satu bentuk strategi  untuk menaggulangi disparitas pemidanaan dalam tindak  pidana  korupsi  adalah  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-
4 Muladi dan Barda Nawai Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni, h. 52.
5 Herdjito, 2014, Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum  Pengadilan  Militer  II-08  Jakarta ,  Laporan  Penelitian  Puslitbang  Mahkamah  Agung,  Jakarta:
Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, h. 2.
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut dikeluarkan guna untuk  memberikan  kepastian  dan  proporsionalitas  pemidanaan  untuk  mewujudkan keadilan  dan  juga  untuk  menghindari  disparitas  perkara  yang  memiliki  karakter serupa”. 6 Dalam Perma tersebut diatur berkaitan dengan penjatuhan berat ringannya pidana  dengan  mempertimbangkan  parameter  berikut  ini  secara  berurutan  tahapan sebagai:
1. “Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
3. Rentang penjatuhan pidana;
4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
5. Penjatuhan pidana dan
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana”; 7
Keenam parameter tersebut dikonkritkan dengan pembuatan matrik rentang penjatuhan pidana penjara dan denda dengan mengkualifikasikan berdasarkan kerugian negara, kesalahan dampak dan keuntungan dengan membuat katagorisasi tinggi sedang dan rendah.
Diberikannya katagorisasi yang ketat berkaitan dengan penjatuhan pemidanaan bagi Terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU  PTPK  hal  tersebut  erat  kaitannya  dengan  asas  kebebasan  hakim  dalam menjatuhkan putusan. Asas kebebasan hakim dalam memberikan putusan ini dapat kita  temukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  terkhusus  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  undang-undang  tersebut  yang menyatakan:  “segala  campur  tangan  dalam  urusan  peradilan  oleh  pihak  lain  di  luar kekuasaan  kehakiman  dilarang,  kecuali  dalam  hal-hal  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Untuk itu penting untuk melihat bagaimana prospek Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap pencegahan  disparitas  dalam  pemidanaan  dan  bagaimana  implikasi  Perma  terhadap
6 Lihat bagian menimbang Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-ndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7 Lihat Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
asas kebebasan hakim dalam memutus perkara.

## B. Telaah Konsep

## 1. Tindak Pidana Korupsi
Hingga saat ini belum ada definisi yang secara tegas memberikan arti terhadap tindak pidana korupsi ataupun korupsi itu sendiri. Namun melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) hanya menentukan secara terbatas tindakan-tindakan seperti apa yang termasuk dalam suatu  tindak  pidana  korupsi.  Hal  tersebut  didapat  dari adanya  kalimat  dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut yaitu “Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah...” hal  tersebut  menunjukan  bahwa selain  tindakan-tindakan  yang  diatur  dalam pasal a quo bukan termasuk tindak pidana korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  juga  merumuskan  hal  yang  serupa  namun  dengan  teknis  perumusan  yang berbeda.
“Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dapat dilihat sebagai petunjuk tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yaitu melalui Pasal 16 yang merumuskan  “Setiap  orang  di  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  yang memberikan  bantuan,  kesempatan,  sarana  atau  keterangan  untuk  terjadinya  tindak pidana  korupsi,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagai  pelaku  tindak  pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 samapai dengan Pasal 14”. 8
Meskipun ketentuan yang diatur melalui Pasal 16 ditunjukan bagi setiap orang di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang  memberikan  bantuan,  sarana,  atau keterangan  untuk  terjadinya  tindak  pidana  korupsi,  tetapi  dengan  adanya  kalimat “dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pid ana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14” sudah memberi petunjuk  bahwa  yang  termasuk  tindak  pidana  korupsi  seperti  yang  dimaksud  oleh
8 R. Wiyono, 2016, Pembahasan Undang-Undang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua , Jakarta: Sinar Grafika, h. 10.
Undang-Undang 31 tahun 1999 adalah tindak pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,  Pasal  14.  “Dalam  Undang -Undang  Nomor  20  Tahun  2001  pada  angka  ke  3 kemudian disebutkan antara lain bahwa di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal 12 B maka dengan demikian yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi adalah tindak pidana seperti yang diatur pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 122 B, Pasal 13, Pasal 14”. 9 “ Menurut Transparacy International , korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus / politisi maupun pegawai  negeri  yang  tidak  secara  wajar  dan  tidak  legal  memperkaya  diri  atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan p ublik,  yang  dipercayakan  kepada  meraka”. 10 “Korupsi  juga  sebagai  perilaku  yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, ataupun symbol”. 11
Secara umum bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  dikelompokan  menjadi  7  (tujuh)  berdasarkan rumusannya yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dan jabatan, pemerasan,  perbuatan  curang,  benturan  kepentingan  dalam  pengadaan,  dan gratifikasi”. 12

## 2. Disparitas Putusan
“Disparitas Putusan (disparity of  sentencing) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat  bahayanya  dapat  diperbandingkan  tanpa  dasar  pembenaran  yang  jelas”. 13 Sedangkan menurut Harkristuti Harkkrisnowo disparitas putusan pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:
9 Ibid, h.11. 10 Muhammad  Shoim,  2009, Laporan  Penelitian  Individual  (Pengaruh  Pelayanan  Publik  Terhadap  Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang ), Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, h. 14.
11 Nadiatus Salama, 2010, Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi ), Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, h. 16-17.
12 Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  2006, Memahami  untuk  Membasmi,  Buku  Panduan  untuk  Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Press, h. 15.
13 Muladi \dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., h. 53.
a. “Disparitas antara tindak pidana yang sama.
b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
c. Disapritas pidana yang dijatuhkan oleh majlis hak.
d. Disparitas  antara  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  majelis  hakim  yang  berbeda untuk tindak pidana yang sama”. 14
“Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat  keseriusan  dari  suatu  tindak  pidana  dan  juga  dari  putusan  hakim,  tentu  saja kenyataan  mengenai  ruang  lingkup  tumbuhnya  disparitas  ini  menimbulkan inkonsistensi  di  lingkungan  peradilan”. 15 “Menurut  US Bureau  of   Justice, disparitas pemidanaan dimaknai sebagai pelaku yang melakukan perbuatan dengan kondisi yang mirip  serta  terbukti  melakukan  tindak  pidana  sejenis,  maka  seharusnya  diijatuhi hukuman yang mirip”. 16
“Kemudian disparitas pemidanaan dapat dibenarkan pada tindak pidanaa dapat dibenarkan  terhadap  penghukuman  delik-delik  yang  berat,  namun  disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas dan wajar”. 17

## 3. Asas Kebebasan Hakim
Pengaturan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan pada kemandirian  kekuasaan  kehakiman  yang  secara  konstitusional  yang  diatur  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkhusus dalam Pasal 24 ayat (1) yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Menurut  Ahmad  Kamil  dalam  kerangka  teori  kebebasan  seorang  hakim  di dalam membuat suatu putusan hukum harus mendasarkan pada pertimbanganan yang matang dengan berangkat dari kebebasan yang eksistensialnya yang mendapat tempat dalam  kebebasan  social  yang  diberikan”. 18 Kebebasan  hakim  dalam  memutus  suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-
14 Mahrus Ali, 2011, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia , Yogyakarta: UII Press , h. 57.
15 Kurnia  Dewi  Anggraeny, “ Disparitas  Pidana  dalam  Putuan  Hakim  terhadap  Tindak  Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman ” , Jurnal Hukum Novelty , Yogyakarta, 2016, h. 229-230.
16 William Rhodes, dkk, 2015. “ Federal Sentencing Disparity: 2005-2012 ” , Bureau of Justice Statistics Working Papers Series, 22 Oktober 2015, https: //www.bjs.gov/content/pub/fsd1512.pdf.
17 Mahrus Ali, Op. Cit.., h. 59.
18 Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim , Kencana Pernadamedia, Jakarta, 2016, h. 173-174.
Undang. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman maka tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks  hakim  menegakkan  keadilan  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (4), Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  48  tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman ditentukan,  "peradilan  dilakukan  demi  keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa".
“Konsekuensi aspek ini maka hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar  pada  Undang-Undang  semata,  akan  tetapi  juga  harus  sesuai  dengan  hati nuraninya. Hakim harus dapat mempertimbangkan secara seksama dan adil terhadap penerapan  dimensi  Undang-Undang  di  satu  pihak  dengan  keadilan  yang  bersandar pada  norma-norma  yang  hidup  dalam  suatu  masyarakat  di  pihak  lain.  Hakim  tidak dapat memaksakan suatu norma yang tidak relevan diterapkan dalam suatu masyarakat maka  hakim  harus  dapat  menggali  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  suatu masyarakat.  Apabila  seorang  hakim  dalam  mengadili  suatu  kasus  konkret  tetap memaksakan  menerapkan  suatu  norma  yang  tidak  relevan  maka  akan  timbul ketidakadilan. Kepuasan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para terdakwa yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya”. 19

## 4. Proposionalitas Pemidanaan
“Menurut William W. Berry III proposionalitas pemidanaan adalah hubungan beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuat. Dalam prinsip proposionalitas pemidanaan ini membatasi kekuasaan negara  untuk mengancamkan sanksi  pidana  berdasarkan  kepentingan-kepentingan  individu  dan  pertimbangan- pertimbangan politik. Ancaman pidana yang dianggap tidak proporsional ialah telah ancaman pidana yang telah me lampaui kekuasaan sah Negara”. 20
Menurut Andrew von Hircsh, proporsionalitas pemidanaan didasarkan pada tiga hal yaitu:
a. “Sanksi yang dijatuhkann negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk
19 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hakim , Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 29. 20 Basic Law Bulletin Issue, “ The  Principle of Proportionally and the Concept of Margin of Application in Human Rights Law ” , 15 December, 2013, h. 9, dalam Mahrus Ali, 2018, “ Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana ” , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol.25, UII Yogyakarta, h. 143.
tindakan  menghukum  yaitu  berbentuk  perampasan  yang  mengekrpesikan kutukan atau menyalahkan;
b. beratnya suatu sanksi mengekpresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan;
c. ancaman sanksi pidana harus sepadan dalam beratnya dengan tingkat seriusitas perbutan dan kesalahan pelanggar”. 21

## C. Metode Penelitian
“Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maksudnya penelitian hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum,  prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi”. 22 “Jenis  penelitian  yang diterapkan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada  norma- norma  hukum”. 23 Guna  membahas  permasalahan  ini,  penulis menggunakan  pendekatan  perundang-undangan.  Pendekatan  dilakukan  dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan prakteknya.
Bahan  hukum  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  memberikan  informasi mengenai data. Dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari.
1. Bahan Hukum Primer
“Bahan  hu kum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan mengikat  sebagai  landasan  utama  yang  dipakai  dalam  rangka  penelitian”. 24
Bahan  hukum  primer  meliputi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku serta  studi  kepustakaan  (buku-buku,  jurnal,  karya  ilmuiah)  yang  berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Bahan Hukum Sekunder
21 Andrew  von  Hirsch,  “Proportionality  in  the  Philosophy  of  Punishment:  From  “Why  Punish?”  to “How Much?”, Criminal Law Forum , Vol. 1 No, 2, 1990, h. 271 dan 274, dalam Mahrus Ali , Op.Cit., h. 146.
22 Zainuddin Ali, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, h. 3.
23 Bambang Waluyo, 1996, Metode Penelitian Hukum , Semarang: PT. Ghalia Indonesia, h. 3.
24 Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 53.
“ Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang isinya memperkuat dan memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer” 25 ,  berupa  buku-buku  hukum,
tulisan para ahli, dokumen, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tertier  atau  bahan  hukum  penunjang  yang  mencakup  bahan- bahan  yang  memberikan  petunjuk-petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia.
Teknik  pengumpulan  data  diartikan  sebagai  proses  atau  kegiatan  yang dilakukan  untuk  mengungkap  atau  menjaring  berbagai  informasi  sesuai  dengan lingkup penelitian. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini  adalah  dengan  metode  penelitian  data  yang  diperoleh  dari  sumber  data kepustakaan ( library research ). Penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi serta mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel, tulisan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif artinya dalam penulisan ini hanya berisi uraian-uraian dan tidak menggunakan data statistik.  Sebagai  cara  untuk  menarik  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif-kualitatif normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.  Sedangkan  kualitatif  dimaksudkan  informasi  yang  berhubungan  dengan pokok permasalahan dan hasil analisis tersebut dilaporkan dalam bentuk jurnal. Selain itu  digunakan  juga  metode  deduktif  untuk  memperkuat  argumentasi  yang dikemukakan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik.

## D. Pembahasan
1. Prospek Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi terhadap Pencegahan Disparitas dalam Pemidanaan
Disparitas putusan dalam kasus tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal
25 Ibid .
3  UU  PTPK  menjadi  persoalan  yang    serius  karena  menyangkut  nilai  keadilan, disparitas pemidanaan pada dasarnya merupakan hal yang lumrah dan wajar karena setiap perkara memiliki karakteristik sendiri yang tidak sama antar perkara satu dengan perkara lainnya akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika disparitas pemidanaan tersebut memiliki perbedaan hukuman  yang besar antara perkara satu dengan perkara lain  yang  dapat  menimbulkan  kecurigaan-kecurigaan  dalam  masyarakat  sehingga menimbulkan ketidakadilan.
Mahkamah  Agung  telah  menerbitkan  Perma  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Pedoman  Pemidanaan  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  PTPK  agar  disparitas  putusan diharapkan dapat dihindari atau dapat mempersempit adanya disparitas pemidanaan tersebut. Sebelum adanya Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebaimana diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana (UU PTPK) hakim murni mendasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK akan tetapi banyak ditemukan disparitas pemidanaan yang mencolok antara perkara satu dengan yang lainnya yang memiliki karakteristik yang sama seperti kerugian yang sama atau terdakwa yang memiliki jabatan yang sama akan tetapi penjatuhan pidana yang berbeda sehingga dapat menimbulkan prasangka negatif dalam masyarakat terkait nilai keadilan.
Pedoman  pemidanaan  secara  substansial  merupakan  ketentuan-ketentuan- ketentuan  dasar,  arah atau  pegangan/petunjuk  untuk  menentukan  pemidanaan  atau penjatuhan  pidana.  Dikaji  dari  dimensi  dari  kebijakan  hukum  pidana  pedoman pemidanaan  merupakan  dimensi  legislatif  dalam  menentukan  aturan/norma hukum pidana  materiil.  Oleh  karena  itu,  ketentuan  dasar  pemidanaan  ada  terlebih  dahulu sebelum  penjatuhan  pidana  atau  dapat  diartikan  sebagai  ketentuan  eksplisit  dalam system pemidanaan, sedangkan system pemidanaan dilihat dari normative-substantif (hanya  dilihat  dari  norma  hukum  pidana  substantif)  diartikan  sebagai  keseluruhan aturan  norma  hukum  pidana  materiil  untuk  pemidanaan  atau  keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuham dan pelaksanaan pidana. Barda Nawawi menyatakan bahwa istilah pedoman pemidanaan merupakan suatu  istilah  yang  masih  terbuka  untuk  dikaji  ulang,  karena  bisa  mengandung bermacam-macam  arti.  Istilah  itu  sangat  terkait  erat  dengan  tujuan  atau  aturan
pemidanaan. Bahkan keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan  UU  lainnya  diluar  KUHP,  pada  hakikatnya  merupakan  pedoman  untuk menjatuhkan  atau  menerapkan  pemidanaan  atau  pedoman  penjatuhan/penerapan hukum pidana untuk hakim (pedoman yudikatif/aplikatif). Kemudian dalam praktik peradilan,  juga  dikenal  istilah  pedoman  pemidanaan,  buku  kode  dengan check-point- list ”. 26
“ Strategi untuk menanggulangi disparitas pemidanaan dengan dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut untuk memudahkan hakim dalam mengadili terdakwa perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Selain itu tujuan Perma tersebut untuk mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi  yang  memiliki  karakteristik  yang  serupa  tanpa  disertai  pertimbangan  yang cukup.  Perma  tersebut  mewajibkan  hakim  untuk  mempertimbangkan  alasan  dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dam Pasal 3 UU PTPK dan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3”. 27
Dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK berkaitan dengan berat ringannya pidana. Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:
a. “ kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
c. rentang penjatuhan pidana;
d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
e. penjatuhan pidana; dan
f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana ”. 28
26 Lilik Mulyadi,  2020, Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Kencana, 2020, h. 28.
27 Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
28 Lihat Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Keenam  parameter  tersebut  kemudian  dikonkritkan  dengan  pembuatan  matriks dengan rentang penjatuhan pidana penjara dan denda yang kemudian dikualifikasikan berdasarkan kerugian negara dengan kategorisasi paling berat, berat, sedang, ringan, paling  ringan  sedangkan  kesalahan,  dampak  dan  keuntungan  dengan  membuat kategorisasi tinggi, sedang, dan rendah.
Warren Young  dan Andrea King menyebutkan bahwa ada empat kunci utama dari adanya pedoman pemidanaan. Pertama, pedoman pemidanaan didesain dengan tujuan menutup democratic  deficit yang dapat dilakukan sebagai pihak netral. Kebijakan legislasi membuat minimum dan maksimum, membuat jenis hukuman atau membuat suatu  mandatory  pinalties  untuk  tindak  pidana  tertentu.  Kedua,  sistem  pedoman pemidanaan bertujuan untuk membuat pendekatan rasio pemidanaan yang konsisten (consistency of approach) yang akhirnya menuju kepada konsistensi putusan (consistency of outcomes). Ketiga,  pedoman  pemidanaan  bertujuan  untuk  meningkatkan  transparansi dalam  kebijakan  pemidanaan.  Keempat,  pedoman  pemidanaan  terkait  dengan efektifitas  biaya  yang  perlu  dikeluarkan  dari  tiap-tiap  putusan  yang  berbeda  dan menyeimbangkan  antara  biaya  yang  perlu  dianggarkan  untuk  administration  of sentence dengan area lainnya” . 29
Dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dengan memperhatikan aspek- aspek tertentu secara sistemastis dan memastikan semua hakim dapat menggunakan tahapan yang sama atau kosisten dalam menentukan berat ringannya pidana (Consistency of Approach). Hakim diminta mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditentukan dalam Perma tersebut sehingga diharapkan dapat konsisten dalam penjatuhan hukuman Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang mendorong pencegahan disparitas pemidanaan atau  menghasilkan  putusan  yang  tidak  terlalu  berbeda  antara  perkara  satu  dengan perkara lainnya.
Andrew von Hirch berpendapat bahwa memutuskan suatu pemidanaan bagi hakim para hakim merupakan proses yang sulit karenanya para hakim membutuhkan bantuan untuk memudahkan tugas tersebut. Asas kebebasan hakim melahirkan diskresi yang sedemikian besar melahirkan sentencing disparities karenanya pedoman pemidanaan penting untuk memacu keseragaman pemidanaan dan membatasi kemungkinan hakim
29 Lilik Mulyadi, Op. Cit., h. 63.
menggunakan kewenangan untuk mempidana tidak pada tempatnya. Cessia C. Spohn menyebutkan  disparitas  pemidanaan  sebagai  suatu  perbedaan  perlakuan  atau pemidanaan  bukan  di  dasarkan  oleh  prasangka  bias  yang  sengaja  (misalnya  gender, warna kulit, suku dan sebagainya). Oleh karena itu disparitas terjadi ketika tipologi atau karakteristik perkara sama tetapi dijatuhi hukuman yang berbeda. Akan tetapi, tidak semua  disparitas  pemidanaan  merupakan  disparitas  yang  mendasar (unwarranted disparity). Pada prespektif luas unwarranted disparity dapat terjadi jika suatu negara telah mempunyai  pedoman  pemidanaan  numerik  yang  detail  dan  mempunyai kecenderungan  pendekatan consistency  of  outcomes .  Pendekatan consistency  of  outcomes ini menekankan pada keseragaman besaran pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim. 30
Pasal 7 Perma tersbut mengatur tingkat kesalahan, dampak, keuntungan yang terbagi kedalam 3 (tiga) kategorisasi yaitu tinggi sedang dan rendah. Tingkat kesalahan diukur  dari  drajat  peran  pelaku  misalnya  dalam  penyertaan  yaitu  penganjur  dan penyuruh dengan aspek kesalahan tinggi, turut serta dengan aspek kesalahan rendah, pembantu  atau  orang  yang  membantu  dalam  melaksanakan  tindak  pidana  korupsi dengan  aspek  kesalahan  rendah.  Sedangkan  terdakwa  yang  memiliki  peran  paling signifikan termasuk aspek kesalahan tinggi, peran signifikan termasuk aspek kesalahan sedang,  dan  tidak  signifikan  aspek  kesalaahan  rendah.  Modus  operandi  canggih termasuk kategori tinggi, tidak canggih termasuk kategori sedang, dan kurang paham mengenai  dampak  perbuatan  termasuk  kategori  rendah.  Terdakwa  melakukan perbuatannya  dalam  keadaan  bencana  atau  krisis  ekonomi  dalam  skala  nasional kategori  tinggi,  daerah  atau  lokal  kategori  rendah,  dan  tidak  dalam  keadaan/krisis ekonomi dalam keadaan rendah.
Aspek dampak pada Perma tersebut dilihat dari skala kerugian negara dalam skala nasional kategori tinggi, provinsi kategori sedang, serta kabupaten atau kota dan di bawahnya dengan kategori rendah. Terhadap hasil pekerjaan atau pengadan barang atau  jasa  sama  sekali  tidak  dapat  dimanfaatkan  kategori  tinggi,  tidak  sempurna memanfaatkan  anggaran  kategori  sedang,  dan  bisa  memanfaatkan  tidak  sesuai spesifikasi  kategori  rendah.  Sedangkan  perbuatan    terdakwa  mengakibatkan
30 Ibid., h. 58.
penderitaan bagi kelompok rentan yaitu orang yang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan penyandang disabilitas termasuk dalam kategori tinggi.
Aspek  keuntungan  dalam  Perma  tersebut  nilai  harta  benda  yang  diperoleh tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% masuk dalam kategori tinggi, 10-50% kategoori  sedang,  kurang  dari  10%  masuk  dalam  kategori  rendah  sedangkan  nilai pengembalian  kerugian  keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  besarnya kurang dari 10%  kategori tiggi, 10-50% sedangkan kurang dari 50 % kategori rendah.
Sebelum adanya Perma tersebut sepanjang unsur Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jika  sudah  memenuhi  dan terbukti maka hakim hanya memberikan check list terkait keadaan yang memberatkan dan  meringankan  kemudian  dilakukan  penjatuhan  hukuman,    tetapi  setelah dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanana Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut hakim dalam mengadili suatu kasus tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 dituntut untuk berpikir secara runtut misalnya terdakwa memiliki peran signifikan atau tidak dalam terjadinya tindak pidana korupsi, hakim diberikan pedoman pemidanaan  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Korupsi tersebut  yang  mengatur  hal-hal  yang  spesifik  dan  rinci  yang  diharapkan  dapat mencegah atau meminimalisir disparitas pemidanaan.
2. Implikasi Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi terhadap Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara
Landasan  hukum  bagi  hakim  berkitan  dengan  kekuasaam  kehakiman  diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1)  yang menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada pada masyarakat”. Dengan demikian dalam melakukan suatu penemuan-penemuan hukum wajib bebas, bebas dalam artian lepas dari segala intervensi baik di persidangan yaitu pihak-pihak yang terlibat di persidangan maupun luar persidangan yaitu masyarakat luas itu sendiri. Suatu penemuan hukum yang terpenting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret. “Selain itu tugas hakim bukan untuk menghukum dan menghukum, melainkan untuk membuat putusan yang seadil-adilnya
yaitu: jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dipidana  dengan  pidana  yang  juga  harus  proporsional  sesuai  berat  ringan  tindak pidanan yang dilakukannya”. 31
“ Konsekuensi aspek ini maka hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar  pada  Undang-Undang  semata,  akan  tetapi  juga  harus  sesuai  dengan  hati nuraninya. Hakim harus dapat mempertimbangkan secara seksama dan adil terhadap penerapan  dimensi  Undang-Undang  di  satu  pihak  dengan  keadilan  yang  bersandar pada  norma-norma  yang  hidup  dalam  suatu  masyarakat  di  pihak  lain.  Hakim  tidak dapat memaksakan suatu norma yang tidak relevan diterapkan dalam suatu masyarakat maka  hakim  harus  dapat  menggali  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  suatu masyarakat.  Apabila  seorang  hakim  dalam  mengadili  suatu  kasus  konkret  tetap memaksakan  menerapkan  suatu  norma  yang  tidak  relevan  maka  akan  timbul ketidakadilan. Kepuasan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para terdakwa yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya ” . 32
Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK merupakan hal yang baru dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia karena sebelumnya belum pernah ada yang mengatur mengenai Pedoman Pemidanaan dalam  hukum  pidana  Indonesia.  Perma  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pemidanan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut dalam menentukan berat ringannya pidana,  hakim  harus  mempertimbangkan  secara  berurutan  dengan  tahapan  sebagai berikut:
a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
c. rentang penjatuhan pidana;
d. keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;
e. penjatuhan pidana; dan
f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.
Sebelum  dikeluarkannya  Perma  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman
Pemidanan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tidak ada parameter atau kategori dalam
31 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 481.
32 Suhrawardi K. Lubis, op.cit., h. 29.
pemidanaan  terhadap  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  PTPK.  Ukuran  kebebasan  hakim tersebut  murni  di  dasarkan  pada  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  PTPK.  Diberikannya kategorisasi yang ketat dan rinci yang berkaitan dengan penjatuhan pemidanaan bagi terdakwa perkara tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan asas kebabasan hakim.
“Pe ngaturan kebebasan hakim menjatuhkan pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi belum diatur dalam UU hanya saja pemberian sanksi di bawah minimum  bertentangan  dengan  KUHP  yang  hanya  mengenal  pidana  maksimum. Selama  ini  hakim  hanya  bersandar  pada  asas  kekuasaan  kehakiman  dan  hati  nurani dalam menjatuhkan suatu putusan yang didasari dengan asas keadilan itu sendiri. Lebih dari sekedar alasan secara filosofis, bahwa menerobos batas ketentuan formal pidana minimum khusus sebagai bagian dari kinerja hakim yang bersifat independent atau bebas dalam menemukan suatu norma hukum ” . 33
Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim  sebagai  suatu  prinsip  yang  telah  digunakan  oleh  konstitusi,  ternyata  dalam tataran  implementasi  personal  maupun  sosial  telah  banyak  menimbulkan  berbagai macam  penafsiran.  Ketika  kata  kebebasan  digabungkan  dengan  kata  hakim,  yang membentuk  kata majemuk  “kebebasan  hakim”,  maka  penafsirannya  bermacam - macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak  bersifat  mutlak,  karena  tugas  hakim  adalah  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan yang harus didasarkan terikat kepada dasar Pancasila. 34
Diberikannya  ketegorisasi  yang  ketat  dan  rinci  mengenai  penjatuhan  berat ringannya  pidana    yang  diatur  dalam  Perma  tersebut  dengan  mempetimbangkan parameter atau kategorisasi dalam penjatuhan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK menjadi perdebatan dengan independensi yang dapat mengganggu keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara yang diajukan
33 Rumadan Ismail, “ Penapsiran Hakim Terhadap Pidana minimum khusus Undang-Undang No. 20 Tahun  2001  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  (Suatu  Kajian  Asas,  Teori,  Norma  dan  Praktik Penerapan) ” , Jurnal Mahkamah Agung RI , Jakarta, 2013, h. 126.
34 Miriam Budiarto, 1991, Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa , Jakarta: Sinar Harapan, h. 1.
kepadanya. Dalam mengambil putusan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun (non  interference  from  extra  judicial  bodies) dan  mendasarkan  putusannya  semata-mata kepada hukum, kebenaran dan keadilan.
Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanan Pasal 2 dan  Pasal  3  UU  PTPK  menegaskan  bahwa  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana terhadap tindak pidana Pasa 2 dan Pasal 3 UU PTPK berdasarkan asas:
a. kemandirian Hakim;
b. profesionlaitas;
c. transparansi;
d. proporsionalitas;
e. keadilan;
f. kemanfaatan; dan
g. kepastian hukum.
Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanan Pasal 2 dan  Pasal  3  UU  PTPK  tersebut  menpertegas  asas  kemadirian  hakim  atau  asas kebebasan hakim yang bersifat universal karena  hakim pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan  atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil.
“ Menurut Paulus Effendi Lolutung, kekuasaan kehakiman yang independen tidak  sebebas-bebasnya  tanpa  ada  Batasan  secara  absolut,  melainkan  kekuasaan kehakiman  itu  terutama  diikat  dan  dibatasi  oleh  rambu-rambu  aturan  hukum  itu sendiri,  tidak  melanggar  hukum  dan  bertindak  sewenang-wenang;  sekanjutnya kebebasan  kekuasaan  kehakiman  itu  diikat  pula  dengan  pertanggungjawaban  dan akuntanbilitas,  integritas  moral  dan  etika,  transparasi,  pengawasan  (kontrol), profesionalisme,  dan  imparitas.  Mengacu  pada  konsep  independensi  kekuasaan kehakiman  tersebut,  dapat  diambil  pemahaman  bahwa  independen  kekuasaan kehakiman (independence  of  judiciary) harus  diimbangi  dengan  pertanggungjawaban peradilan (judicial accountanbillity ). Dalam kaitan inilah kemudian melahirkan konsep akuntanbilitas atau pertanggungjawaban pidana (judicial accountanbillity) ” . 35
35 Fahmiron,  “ Independensi  dan  Akuntanbilitas  Hakim  dalam  Penegakan  Hukum  sebagai  Wujud Independensi dan Akuntanbilitas  Kekuasaan Kehakiman ”, Jurnal Litigasi , Vol. 17, Nomor 2, 2016,
Fakultas Hukum Andalas, h. 3483-3484.
Independensi  kekuasaan  kehakiman  harus  berjalan  dengan  akuntanbilitas, hakim tidak bisa semata-mata berlindung terhadap independensinya akan tetapi harus diimbangi  dengan  pertanggungjawaban  peradilan.  Dalam  Perma  Nomor  1  Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK merupakan salah satu cara untuk memastikan sisi dan fungsi aspek akuntanbilitas dalam Perma tersebut diatur  secara  terperinci  melalui  pertimbangan  parameter  dalam  penjatuhan  pidana sehingga para pihak dapat mengetahui pertimbangan dalam putusan itu secara rinci misalnya para pihak dapat mengetahui penjatuhan pidana penjara dan denda dengan rentang  pemidanaan  yang  dijatuhkan  olah  hakim  dengan  perhitungan  yang  telah diatur dalam Perma tersebut sehingga konsep akuntanbilitas itu akan tetap terjaga.
Andi  Andojo  Soejipto  menyebutkan  tujuan  untuk  menciptakan  adanya keserasian  dalam  pertimbangan  ( consonant  of  consideration )  yang  menghasilkan  suatu kesamaan  dalam  pemidanaan  ( parity  in  sentence )  hakikatnya  berkolerasi  erat  dengan independensi  hakim  dalam  memutus  perkara  dimana  soal  pemidanaan  ini  adalah masalah yang sangat pribadi bagi hakim sehingga sulit sekali kiranya kiranya untuk menarik garis yang seragam antara hakim yang satu dengan yang lainnya mengenai berat ringannya hukuman. Dalam hal demikian maka tidak bisa kita berbicara soal keseragaman  pemidanaan  yang  bisa  dicari  adalah  jalan  bagi  hakim  agar  dalam menjatuhkan pidana yang bergerak dalam batas minimum dan maksimum ancaman pidana,  bisa  dicapai  suatu  keserasian  dalam  pertimbangan  yang  menghasilkan kesamaan dalam pemidanaan. Selanjutnya arti arti kata sama adalah berbeda dari kata seragam.  Keseragaman  pemidanaan  cenderung  membuat  seorang  hakim  menjadi tumpul rasa keadilannya sedangkan kesamaan pemidanaan masih tetap didasarkan pada pertimbangan yang serasi, dalam arti serasi adalah putusan-putusan terdahulu yang sudah pernah ada, serasi dengan putusan hakim lain mengenai tindak pidana yang sama/sejenis, serasi dengan rasa keadilan masyarakat dan serasi pula dengan rasa keadilan terpidana. Disini masih ada kebebasan dalam menjatuhkan pidana. 36
Menurut pendapat Mudzakkir Guru Besar Hukum Pidana UII Yogyakarta menilai bahwa pedoman pemidanaan tersebut hanya untuk Pasal 2 dan 3 Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  tepat  dan  tidak  lazim
36 Lilik Mulyadi, Op. Cit., h. 33.
Mudzakkir menilai bahwa pedoman pemidanaan perkara korupsi membuat hakim tidak  independen  (mandiri  dalam  memutus  perkara,  red)  dan  seolah  seperti kalkulator. Sebab hakim harus melihat tabel kategori pemidanaan, kerugian negara dan dampaknya. Dia menilai bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan (korupsi) itu dilatarbelakangi banyak faktor dan hakim bebas mempertimbangkan menjatuhkan putusan.  Baginya  jika  pedoman  penjatuhan  hukuman  seperti  yang  termuat  dalam Perma Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU PTPK menghilangkan ruang pijak hakim untuk mengadili perkara yang bersifat manusiawi. Senada pendapat tersebut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita menilai dalam sistematika peraturan perundang-undangan kedudukan Perma ada dibawah Undang- Undang. Karena materinya di bawah Undang-Undang maka sejatinya Perma tidak boleh melampaui batas Undang-Undang. Menurutnya, Perma Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU PTPK tersebut mengambil alih unsur keyakinan hakim dengan mengatur secara rinci unsur kesalahan yang dihubungkan dengan dampak rendah dan tingginya yang timbul dari perbuatan korupsi tersebut. 37
Berbicara  tentang  prinsip  kebebasan  hakim  atau  kekuasaan  kehakiman (independensi  peradilan)  tidak  boleh  tidak  harus  dikaitkan  dengan  konsep  negara hukum  ( rechtsstaat ). Rechtsstaat adalah  istilah  yang  digunakan  oleh  penganut  sistem hukum Eropa Kontinental ( civil law system ) untuk menyebut negara hukum, sedangkan the rule of law adalah kata lain dari rechtsstaat . Kata tersebut digunakan oleh negara- negara yang menganut sistem hukum common law ( anglo saxon ). Sebab salah satu syarat mutlak negara hukum adalah adanya jaminan akan kemadirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim. F.J. Stahl, pakar hukum dari negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental mengemukakan, ada empat unsur negara hukum, yakni hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan- peraturan ( wetmatigheid van bestuur ), dan peradilan tata usaha dalam perselisihan ” . 38
Selain itu pedoman pemidanaan tersebut mengatur rentang pemidanaan yang dikonkritkan  dalam  matriks  hakim  memilih  rentang  penjatuhan  pidana  yang  telah
37 Hukumonline.com,  https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f2bfe025dc90/dua-profesor-ini- sebut-perma-pemidanaan-perkara-tipikor-batasi-kemandirian-hakim?page=3
38 Oemar  Seno  Adji,  1986, Prasarana  pada  Seminar  Ketatanegaraan  Undang-Undang  Dasar  1945 ,  Jakarta: Seruling Masa, h. 24.
diatur dengan menyesuaikan antara:
a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; dan
b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman
Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK jika dikaitkan dengan asas kebebasan hakim adalah  tidak  membelenggu  kebabasan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  dengan diaturnya  model  rentang  pidana (range) sehingga  masih  ada  ruang  untuk  kebebasan hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  dengan  rentang  penjatuhan  pidana  dan  tidak memkasa hakim untuk menjatuhkan hukuman dengan angka-angka pasti (rigid).

## E. Penutup

## 1. Kesimpulan
Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK merupakan strategi untuk mecegah disparitas pemidanaan dalam Pasal 2 ayat  (1)  dan  Pasal  3  UU  PTPK  dengan  dikeluarkannya  Perma  tersebut  diaturnya rentang penjatuhan pidana penjara dan denda sesuai dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang dilakukan oleh terdakwa yang disusun dalam sebuah tabel atau matriks dengan kategori kerugian negara paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan  sehingga  dengan  adanya  Perma  tersebut  diharapkan  dapat  menghasilkan putusan yang tidak terlalu mencolok atau terlalu berbeda terhadap kasus yang serupa sehingga  hakim  dapat  konsisten  atau  menggunakan  pendekatan  konsistensi  dalam menjatuhkan hukuman dan mewujudkan proporsionalitas pemidanaan.
Dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK terhadap asas kebabasan hakim yaitu tidak mengurangi asas kebebasan hakim atau independensi hakim dalam memutus perkara, dalam Perma tersebut menggunakan model rentang pidana (range) sehingga masih ada ruang untuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan rentang penjatuhan pidana yang diatur dalam Perma Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

## 2. Saran
Diharapkan kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK ntuk mentaati Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut untuk mencegah disparitas pemidanan dan demi untuk mewujudkan kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  proporsional  sesuai  dengan  tujuan pedoman pemidanan tersebut.
Mahkamah  Agung  tidak  hanya  membuat  Peraturan  Mahkamah  Agung mengenai Pasal 2 dan Pasal 3 akan tetapi juga membuat pedoman mengenai pasal-pasal lain  yang  ada  dalam  UU  PTPK    dan  diharapkan  Mahkamah  Agung  untuk  mervisi substansi yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK mengenai tambahan elemen konversi uang pengganti, pemberlakuan  terhadap  subjek  hukum  korporasi  yang  memungkinkan  adanya disparitas karena dalam Perma belum mengatur hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) ,  Kencana  Prenadamedia Group, Jakarta, 2009.
Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim , Kencana Pernadamedia, Jakarta, 2016.
Antikorupsi.org,https://antikorupsi.org/sites/default/files/narasi_tren_vonis_2018.
pdf Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum , PT. Ghalia Indonesia, Semarang, 1996. Fahmiron,  “ Independensi  dan  Akuntanbilitas  Hakim  dalam  Penegakan  Hukum sebagai  Wujud  Independensi  dan  Akuntanbilitas  Kekuasaan  Kehakiman ”, Jurnal Litigasi , Vol. 17 (2), 2016, Fakultas Hukum Andalas. Herdjito, “ Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta ” , Laporan Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, Jakarta, 2014.
Hukumonline.com,  https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f2bfe025dc90/dua- profesor-ini-sebut-perma-pemidanaan-perkara-tipikor-batasi-kemandirian- hakim?page=3
Kees Bertens Sejarah Filsafat Yunani , Kanisius, Yogyakarta, 1999. Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Memahami  untuk  Membasmi,  Buku  Panduan  untuk Memahami  Tindak  Pidana  Korupsi, Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Press, Jakarta, 2006.
Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia, “ Disparitas  Putusan  Hakim  Identifikasi  dan Implikasi ” , Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014. Kurnia Dewi Anggraeny, “ Disparitas Pidana dalam Putuan Hakim terhadap Tindak Pidana  Psikotropika  di  Pengadilan  Negeri  Sleman ” , Jurnal  Hukum  Novelty , Yogyakarta, 2016.
Lilik  Mulyadi, Menggagas  Model  Ideal  Pedoman  Pemidanaan  dalam  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia, Kencan a, Jakarta, 2020.
Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia , UII Press, Yogyakarta, 2011. Mahrus Ali, “ Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana ” , 2018, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol.25, No. 1, UII Yogyakarta.
Miriam Budiarto, Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa , Sinar Harapan, Jakarta, 1991. Muhammad  Shoim, “ Laporan  Penelitian  Individual  (Pengaruh  Pelayanan  Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang) ” , Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang, 2009. Muladi  dan  Barda  Nawai  Arief, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Alumni,  Bandung, 2010.
Nadiatus Salama, “ Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi) ” , Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang 2010. Oemar  Seno  Adji, Prasarana  pada  Seminar  Ketatanegaraan  Undang-Undang  Dasar  1945 , Seruling Masa, Jakarta, 1986.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua , Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Rumadan  Ismail, “ Penapsiran  Hakim  Terhadap  Pidana  minimum  khusus  Undang- Undang  No.  20  tahun  2001  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  (Suatu  Kajian Asas,  Teori,  Norma  dan  Praktik  Penerapan) ” , Jurnal  Mahkamah  Agung  RI , Jakarta, 2013.
Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hakim , Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Wana  Alasyah, “ Laporan  Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi  Semester  I  2020 ” , Indonesia Corruption Watch, Jakarta 2020.
William Rhodes, Ryan Kling, Jeremu Luallen dan Christina Dyous, Federal Sentencing Disparity: 2005-2012, Bureau of Justice Statistics Working Papers Series, 22 Oktober 2015, https: //www.bjs.gov/content/pub/fsd1512.pdf.
Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2006.