## KORELASI ANTARA HUKUM ADAT DENGAN ALIRAN POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA

## Afrinald Rizhan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi afrinaldrizhan@gmail.com

## Abstract
The Republic of Indonesia, which is a recht state, we recognize the existence of various laws, both  written  laws  are  regulations  relic  of  the  Dutch  East  Indies,  as  well  as  unwritten  law  which  is customary law that diverse. It's just the problems that arise at this time, when we see that the trend of Indonesia that follows the flow of Positivism will affect the customary law which is an unwritten law that is recognized and developed within the indigenous peoples of Indonesia.
Key words: recht state, unwritten law, and legal positivism

## Abstrak
Negara  Republik  Indonesia,  yang  merupakan  negara  hukum,  kita  mengenal  adanya bermacam-macam  hukum,  baik  hukum  tertulis  yang  merupakan  peraturan-peraturan  peninggalan zaman  Hindia  Belanda,  maupun  hukum  tidak  tertulis  yang  merupakan  hukum  adat  yang  beraneka ragam.  Hanya  saja  permasalahan  yang  timbul  saat  ini,  ketika  kita  melihat  bahwa  kecenderungan Indonesia  yang  mengikuti  aliran  Positivisme  akan  berpengaruh  pada  hukum  adat  yang  merupakan hukum tidak tertulis yang diakui dan berkembang di lingkungan masyarakat adat Indonesia
Kata Kunci: negara hukum, hukum adat, dan positivisme hokum

## A. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  yang  beradab  yang  diproklamasikan  pada  tanggal  17 Agustus  1945  yang  menegaskan  dirinya  sebagai  negara  hukum.  Dalam  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  1945  disebutkan  bahwa  Indonesia  adalah  Negara  Hukum.  Sebagai suatu  negara  hukum,  sudah  selayaknya  prinsip-prinsip  dari  suatu  negara  hukum  harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah setiap tindakan pemerintah selalu harus didasarkan  pada  asas  legalitas  atau  harus  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Artinya tindakan hukum pemerintah dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dalam rangka mengatur dan melayani kepentingan umum yang dikristalisasikan
dalam  ketentuan  undang-undang  yang  bersangkutan.  Ketentuan  undang-undang  ini melahirkan kewenangan tertentu bagi pemerintah untuk melakukan tindakan hukum tertentu. 1 Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas ( legaliteitsbeginsel atau het  beginsel  van  wet  matigheid  van  bestuur ),  maka  berdasarkan  prinsip  ini  bersifat  tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal  dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. 2
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia yang berdiri  pada  tanggal  17  Agustus  1945  adalah  negara  yang  berdasar  atas  hukum  dalam  arti negara pengurus ( Verzorgingsstaat ). Hal ini tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut :
“…..  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi, dan keadilan sosial…..” 3
Dengan  diembannya  tugas  negara  dalam  menyelenggarakan  kesejahteraan  umum tersebut, maka menjadi pentinglah arti pembentukan peraturan-peraturan negara kita, karena campur  tangan  negara  dalam  mengurusi  kesejahteraan  rakyat  dalam  bidang  hukum,  sosial, politik,  ekonomi,  budaya,  lingkungan  hidup,  serta  pertahanan  dan  keamanan  yang diselenggarakan  dengan  pembentukan  peraturan-peraturan  negara  tak  mungkin  lagi dihindarkan. 4 Mengingat hal ini juga merupakan cita-cita bangsa dan Negara Indonesia yang terangkum dalam konstitusi.
Fungsi  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  itu  semakin  terasa  diperlukan kehadirannya karena di  dalam negara  yang berdasar atas hukum  modern ( verzorgingsstaat ), tujuan  utama  pembentukan  undang-undang  bukan  lagi  menciptakan  kodifikasi  bagi  norma- norma  dan  nilai-nilai  kehidupan  yang  sudah  mengendap  dalam  masyarakat,  melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam masyarakat. 5 Hal ini tentunya akan membantu perkembangan hukum yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia, melihat selama ini kita hanya  meniru  peraturan-peraturan  yang  telah  di  warisi  oleh  Penjajah,  tanpa  peduli  apakah
1 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 123.
2 Ibid, hal. 103.
3 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan.
4 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan , Kanisius, Yogyakarta: 1998, Hal. 1
5 T. Koopmans, “De rol van de wetgever”, dalam Honderd Jaar rechtsleven, Zwole, Tjeenk Willink, 1972, Hal. 223, dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ibid.
peraturan  itu  sesuai  atau  tidak  dengan  adat  istiadat  yang  tumbuh  dan  berkembang  di lingkungan masyarakat adat di Indonesia.
Dengan  adanya  pengutamaan  pada  pembentukan  undang-undang  melalui  cara modifikasi, maka diharapkan bahwa suatu Undang-Undang itu tidak lagi berada di belakang dan kadang-kadang terasa ketinggalan, tetapi dapat berada di depan, dan tetap berlaku sesuai dengan  perkembangan  masyarakat.  I.C  Van  Der  Vlies  berpendapat  bahwa  Undang-Undang modifikasi adalah Undang-Undang yang bertujuan mengubah pendapat hukum yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan yang mengubah hubungan-hubungan sosial. 6
Hukum ialah hukum yang berlaku dalam sebuah Negara, hukum semacam ini disebut hukum positif. Asal mula hukum ini ialah penetapan oleh pimpinan yang sah dalam Negara. 7 Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan. Kata keadilan juga digunakan dalam pengertian  hukum,  dari  segi  kecocokan  dengan  hukum  positif,  terutama  kecocokan  dengan Undang-Undang. 8 Karena  hukum  mengikat  semua  orang,  maka  keadilan  hukum  mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. 9 Hukum positif tidak berusaha dipisahkan dengan jelas dari  keadilan,  dan  semakin  baik  usaha  pembuat  undang-undang  agar  hukum  tersebut  juga dianggap  adil  bagaimana  pun  juga,  semakin  banyak  dukungan  terhadap  bias  ideologis  yang merupakan karakteristik teori hukum alam klasik, konservatif. 10
Hukum  nasional  Indonesia  dewasa  ini  masih  dalam  proses  pembentukan.  Beberapa perundang-undangan  nasional  (dalam  arti  perundang-undangan  nasional  yang  dibentuk setelah  Indonesia)  memang  telah  ada,  namun  apakah  perundang-undangan  itu  telah  sesuai dengan  Cita  Hukum  Nasional,  kita  perlu  menelitinya  dengan  cermat. 11 Melihat  betapa banyaknya  Peraturan-peraturan  yang  di  buat,  akan  tetapi  tidak  di  terapkan  sesuai  dengan tujuan  dan  fungsi  dari  peraturan  tersebut,  juga  tumpang  tindih  dengan  kepentingan- kepentingan politik semata yang merugikan beberapa kalangan tertentu.
Oleh  karena  dalam  perkembangannya  kita  tidak  dapat  selalu  mengandalkan  lagi terbentuknya  peraturan-peraturan  negara  dengan  kodifikasi,  yang  memerlukan  waktu  yang lama,  maka  dalam  memenuhi  kebutuhan  kita  membentuk  Hukum  Nasional  tidak  dapat  lain
6 I.C  Van  Der  Vlies,  Handbook  Wetgeving,  Zwole,  Tjeenk  Willink,  1987,  Hal.  9,  dalam  Maria  Farida  Indrati Soeprapto, Ibid.
7 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Kanisius, Yogyakarta: 1982, Hal. 273
8 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum , Nusamedia, Bandung: 2009, Hal. 48
9 Satjipto Rahardjo, Teori Hukum , Genta Publishing, Yogyakarta: 2010, Hal.45
10 Hans Kelsen, op. cit., Hal. 51
11 A.  Hamid  S.  Attamimi. Fungsi  Ilmu  Perundang-Undangan  dalam  Pembentukan  Hukum  Nasional ,  makalah disampaikan pada ceramah ilmiah di fakultas Hukum Universitas Islam Assyafiah, Jakarta 17 Maret 1989, Hal. 5
kecuali  dengan  cara  membentuk  hukum  yang  tertulis,  yang  pembentukannya  relatif  lebih cepat.  Apabila  demikian,  pengembangan  Ilmu  Perundang-Undangan  terasa  semakin  perlu untuk membentuk Hukum Nasional, karena Hukum Nasional yang dicita-citakan akan terdiri dari  hukum  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Selain  itu,  pembentukan  hukum  tertulis  itu  dirasakan sangat perlu bagi perkembangan masyarakat dan negara saat ini. 12
Hukum  tertulis,  selain  merupakan  wahana  bagi  hukum  baru  yang  dibentuk  setelah Indonesia  merdeka  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  kehidupan  kenegaraan,  kebangsaan, dan    kemasyarakatan  yang  senantiasa  berkembang  juga  perlu  untuk  “menjembatani”  antar lingkup  laku  aneka  adat  dan  hukum  tidak  tertulis  lainnya,  atau  untuk  mengatasi  kebutuhan kepastian  hukum  tidak  tertulis  dalam  hal  pihak-pihak  mengkehendakinya. 13 Indonesia  juga merupakan  sebuah  negara  yang  cenderung  mengikuti  aliran  Positivisme,  yakni  aliran  yang mengidentikkan hukum dengan Undang-Undang. Tidak ada hukum di luar Undang-Undang, satu-satunya  sumber  hukum  adalah  Undang-Undang.    Di  Jerman  pandangan  ini  banyak dianut  dan  dipertahankan  oleh  Paul  Laband,  Jellinek,  Rudolf  von  Jhering,  Hans  Nawiasky, Hans Kelsen dan lain-lain. 14
Di  Indonesia  sendiri  pengaruh  pemikiran  legisme  itu  sangat  jelas  dapat  dibaca  pada Pasal  15 Algemene  Bepalingen  van  Wetgeving yang  antara  lain  berbunyi  (dalam  bahasa Indonesia) :
Terkecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan bagi orang-orang Indonesia dan  mereka  yang  dipersamakan  dengan  orang-orang  Indonesia,  maka  kebiasaan bukanlah hukum kecuali jika Undang-Undang menentukannya.
Kalimat-kalimat  tersebut  bila  dikaji  jelas  mencerminkan  pemikiran  hukum  yang  menjadi dasarnya, yaitu dinamakan hukum haruslah bentuknya tertulis. 15
Dengan  berdirinya  Negara  Republik  Indonesia,  kita  mengenal  adanya  bermacam- macam hukum, baik hukum tertulis yang merupakan peraturan-peraturan peninggalan zaman Hindia  Belanda,  maupun  hukum  tidak  tertulis  yang  merupakan  hukum  adat  yang  beraneka ragam.  Hanya  saja  permasalahan  yang  timbul  saat  ini,  ketika  kita  melihat  bahwa kecenderungan  Indonesia  yang  mengikuti  aliran  Positivisme  akan  berpengaruh  pada  hukum adat  yang  merupakan  hukum  tidak  tertulis  yang  diakui  dan  berkembang  di  lingkungan
12 Maria Farida Indrati Soeprapto, op. cit., Hal. 4
13 A. Hamid S. Attamimi, op., cit, Hal. 6
14 Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi, Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung: 2007, Hal. 56
15 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Ibid, Hal. 57
masyarakat  adat  Indonesia.  Dengan  alasan  tersebut  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk mengangkat  sebuah  penelitian  yang  diberi  judul  “ Korelasi  Antara  Hukum  Adat  Dengan Aliran Positivisme Di Indonesia”
Dari  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  Penulis  menyimpulkan  rumusan masalah  yang  akan  di  bahas  dalam  penulisan  ini  adalah  Bagaimanakah  korelasi  antara Hukum Adat dengan Aliran Positivisme di Indonesia?

## B. Metode Penelitian:
Jenis  penelitian  atau  pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara  mengadakan  identifikasi  terlebih  dahulu  terhadap  kaidah-kaidah  hukum  yang  telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.
Sebagai  pendukung,  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendakatan  empiris  yaitu mendapatkan  informasi  yang  akurat  dengan  cara  mengadakan  identifikasi  hukum  dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.
Dalam  konsep  normatif,  hukum  adalah  norma,  baik  yang  diidentikkan  dengan keadilan  yang  harus  diwujudkan  ( ius  constituendum )  ataupun  norma  yang  telah  terwujud sebagai perintah  yang eksplisit dan  yang secara positif telah terumus jelas ( ius  constitutum ) untuk  menjamin  kepastiannya,  dan  juga  berupa  norma-norma  yang  merupakan  produk  dari seorang  hakim  ( judgements )  pada  waktu  hakim  memutuskan  suatu  perkara  dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis.
Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis. 16 Selanjutnya,  penulis  menarik  suatu  kesimpulan  secara deduktif ,  yaitu  menarik  kesimpulan dari  hal-hal  yang  bersifat  umum  kepada  hal-hal  yang  bersifat  khusus.  Dimana  dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori. 17
16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UII Press, Jakarta:1983, hlm 32.
17 Aslim Rasyad, Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hal. 20.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Hukum Adat
Di dalam kehidupan masyarakat,  selalu terdapat  berbagai  macam  norma  yang secara langsung  atau  tidak  langsung  mempengaruhi  tata  cara  kita  berperilaku  atau  bertindak.  Di negara  kita,  norma-norma  yang  masih  sangat  dirasakan  adalah  norma-norma  adat,  norma- norma agama, norma-norma moral, dan norma-norma hukum negara. Oleh karena negara kita terdiri atas berbagai-bagai pulau dan suku bangsa, serta ada kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agama  dan kepercayaannya,  maka  norma-norma  moral,  norma-norma  adat,  dan  norma-norma  agama yang ada dan berlaku juga berbeda-beda satu dengan lainnya.
Norma  adalah  suatu  ukuran  yang  harus  dipatuhi  oleh  seseorang  dalam  hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Suatu norma itu baru ada apabila terdapat lebih  dari  satu  orang,  karena  norma  itu  pada  dasarnya  mengatur  tata  cara  bertingkah  laku seseorang  terhadap  orang  lain,  atau  terhadap  lingkungannya.  Norma  hukum  itu  dapat dibentuk  secara  tertulis  ataupun  tidak  tertulis  oleh  lembaga-lembaga  yang  berwenang membentuknya, sedangkan norma-norma moral, adat, agama, dan lainnya terjadi secara tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. 18
Untuk  timbulnya  Hukum  kebiasaan  itu  diperlukan  syarat-syarat  tertentu,  yaitu  harus ada  perbuatan  atau  tindakan  yang  semacam  dalam  keadaan  yang  sama  dan  harus  selalu diikuti  umum  dan  harus  ada  keyakinan  hukum  daripada  golongan  orang-orang  yang berkepentingan. 19
Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusi yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan  menimbulkan  kebisaan  pribadi.  Apabila  kebiasaan  pribadi  itu  ditiru  orang  lain, maka  ia  akan  menjadi  kebiasaan  orang  lain  itu.  Lambat  laun  dimasyarakat  akan  ikut  pula melaksanakan  kebiasaan  itu.  Kemudian  apabila  seluruh  anggota  masyarakat  melakukan kebiasaan  tadi,  maka  lambat  laun  kebiasaan  tersebut  menjadi  adat  dari  masyarakat  itu.  Jadi adat  adalah  kebiasaan  masyarakat,  dan  kelompok-kelompok  masyarakat  lambat  laun menjadikan  adat  itu  sebagai  adat  yang  seharusnya  berlaku  bagi  semua  anggota  masyarakat
18 Maria Farida Indrati Soeprapto, op., cit, Hal. 6
19 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia , Liberty, Yogyakarta: 1981, Hal. 20-21
dengan  dilengkapi  dengan  sistem  sanksi,  sehingga  menjadi  hukum  adat.  Jadi,  hukum  adat adalah  adat  yang  diterima  dan  harus  dilaksanakan  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan. Untuk  mempertahankan  pelaksanaan  hukum  adat  itu  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  atau pelanggaran,  maka  diantara  anggota  masyarakat  ada  yang  diserahi  tugas  mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi kepala adat. 20
Adat dan hukum adat kemudian secara historis-filosofis dianggap sebagai perwujudan atau  pencerminan  kepribadian  suatu  bangsa  dan  merupakan  penjelmaan  dari  jiwa  bangsa ( volkgeist )  suatu  masyarakat  negara  yang  bersangkutan  dari  zaman  ke  zaman.  Oleh  karena itu,  setiap  bangsa  yang  ada  di  dunia  memiliki  adat  (kebiasaan)  sendiri-sendiri  yang  satu dengan  yang  lainnya  tidaklah  sma.  Dengan  adanya  ketidaksamaan  tersebut,  kita  dapat mengetahui  bahwa  adat  (kebiasaan)  merupakan  unsur  yang  terpenting  dan  memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan di samping bangsa lainnya yang ada di dunia.
Tingkatan peradaban maupun cara hidup yang modern ternyata tidak dapat atau tidak mampu  begitu  saja  menghilangkan  adat  (kebiasaan)  yang  hidup  didalam  peri  kehidupan masyarakat,  kalaupun  ada  yang  terlihat  dalam  proses  kemajuan  zaman  adalah  adat (kebiasaan)  tersebut  selalu  dapat  menerima  dan  menyesuaikan  diri  dengan  keadaan  dan kehendak  zaman  sehingga  oleh  karenanya  adat  (kebiasaan)  itu  tetap  kekal  dan  tetap  segar dalam keadaan dan keberadaannya.
Didalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  adat  yang  dimiliki  oleh  suka  bangsa berbeda-beda  satu  sama  lainnya  meskipun  dasar  dan  sifatnya  adalah  satu  yaitu  ke- Indonesiaannya.  Oleh  karena  itu,  adat  (kebiasaan)  Bangsa  Indonesia  merupakan  suatu Bhineka (berbeda-beda di daerah dan suku yang ada) akan tetapi Tunggal Ika (tetap satu jua) yaitu dasar dan sifat ke-Indonesiaannya. Adat Bangsa Indonesia yang Bangsa Indonesia yang Bhineka  Tunggal  Ika  ini  tidak  bersifat  statis  namun  selalu  berkembang  serta  senantiasa bergerak berdasarkan keharusan tuntutan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban yang ada di dunia.
Adat  (kebiasaan)  istiadat  yang  hidup  serta  yang  berkembang  tersebut  merupakan sumber  bagi  hukum  adat  sebagai  hukum  asli  dari  masyarakat  dan  Bangsa  indonesia dimanapun dan sampai kapanpun.
Dalam  perkembangannya  istilah  hukum  adat  tidak  saja  mengandung  arti  hukum kebiasaan  yang  tradisional,  yang  juga  disebut  hukum  adat  (dalam  arti  sempit)  tetapi  juga
20 Tolib Setiady, Intisari hukum adat Indonesia, Alfabeta, Bandung: 2008, Hal. 1
termasuk  hukum  kebiasaan  yang  modern. 21 Pada  umumnya  hukum  adat  (dalam  arti  luas) tidak  tertulis  dalam  bentuk  perundangan  dan  tidak  dikodifikasi,  jadi  tidak  tersusun  secara sistematis  dan  tidak  dihimpun  dalam  bentuk  kitab  perundangan.  Bentuk  hukum  adat  tidak teratur,  keputusannya  tidak  memakai  konsideran,  pasal-pasal  aturannya  tidak  sistematis  dan tidak mempunyai penjelasan, bahkan kebanyakan tidak tertulis atau dicatat.
Antara  hukum  di  satu  pihak  dengan  nilai-nilai  sosial  budaya  di  lain  pihak  terdapat kaitan  yang  erat.  Hal  ini  telah  dibuktikan  berkat  penyelidikan  beberapa  ahli  antropologi hukum, baik bersifat perintis seperti Sir Henry Maine, A.M Post dan Yosef Kohler maupun Malinowski 22 dan R.H. Lowie 23 Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat  itu  ternyata  bahwa  hukum  yang  baik  tidak  lain  adalah  hukum  yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 24
Indonesia masa kini berada dalam masa transisi, yaitu sedang terjadi perubahan nilai- nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai yang bersifat tradisional ke nilai-nilai yang modern. 25 Namun masih menjadi persoalan nilai-nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru mana yang akan menggantikannya. Sudah barang tentu dalam proses perubahan ini akan banyak  dihadapi  hambatan-hambatan  yang  kadang-kadang  akan  menimbulkan  keresahan- keresahan maupun kegoncangan di dalam masyarakat.
Hukum  adat  adalah  aturan  kebiasaan  manusia  dalam  hidup  bermasyarakat.  Perilaku yang  terus  menerus  dilakukan  perorangan  menimbulkan  “kebiasaan  pribadi”.  Apabila kebiasaan  pribadi  itu  ditiru  orang  lain,  maka  ia  akan  juga  menjadi  kebiasaan  orang  itu. Kemudian  apabila  seluruh  anggota  masyarakat  melakukan  perilaku  kebiasaan  tadi,  maka lambat  laun  kebiasaan  itu  menjadi  “adat”  dari  masyarakat  itu.  Jadi,  adat  adalah  kebiasaan masyarakat,  dan  kelompok-kelompok  masyarakat  lambat  laun  menjadikan  adat  itu  sebagai adat  yang  seharusnya  berlaku  bagi  semua  anggota  masyarakat,  sehingga  menjadi  “hukum adat”. Dan Hukum Adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat
21 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia , Alumni, Bandung: 1992, Hal 31
22 Lihat bukunya : Crime and Custom in Savage Society, 1926
23 Lihat artikelnya: Anthropology and Law dalam The Social Sciences, 1927 dan Incorporated and Law dalam The Social-Sciences , 1927 dan Incorporated Property in Primitive Society dalam Yale Law Journal, 1928.
24 Mochtar Kusumaatmadja: Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Hal. 8.  Lihat  juga  Soejono  Soekanto: Pengantar  Sosiologi  Hukum, Bhratara  Karya  Aksara,  1977,  Hal.  20. Perhatikan: Cairns. Hukum dan Ilmu-Ilmu Sosial Budaya (keduanya terjemahan) pada bagian lain buku ini Hal. 113. Dalam Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi , op.,cit, Hal. 80
25 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1977, Hal. 19
bersangkutan. 26 Karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu telah menjadi budaya dalam masyarakat.
Pada  Hakekatnya  kebudayaan  itu  memiliki  tiga  perwujudan  yaitu  pertama  wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma peraturan dan sebagainya. Kedua, kebudayaan dapat mewujudkan diri sebagai suatu kompleks aktifitas kelakuan  berpola  dari  manusia  dalam  masyarakat.  Dan  ketiga,  kebudayaan  dapat  berwujud sebagai benda-benda hasil karya manusia. Dengan bertitik tolak dari pengertian kebudayaan tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  hukum  adat  salah  satu  perwujudan  dari  kebudayaan. 27
Maka  dapat  disimpulkan  kebiasaan  menjadi  kebudayaan,  lalu  kebudayaan  menjadi  hukum adat.
Mengingat  Indonesia  terdiri  atas  berbagai  golongan  suku  bangsa  dan  memiliki beragam  kebudayaan,  tentunya  kebiasaan  yang  ada  di  dalam  setiap  perbuatan  hukum  yang dilakukan  dalam  lingkungan  masyarakat  adat  akan  berbeda  satu  dengan  lainnya,  dan penggunaaan istilah adat dalam arti kebiasaan dilingkungan masyarakat sangat menonjol dari istilah  lainnya. 28 Hukum  adat  inilah  yang  tetap  tumbuh  dan  berkembang  dalam  lingkungan masyarakat  adat  serta  dipatuhi  dan  diwarisi  ke  penerus  anak  cucu  yang  tersebar  di  seluruh wilayah negara Indonesia.

## 2. Hukum Positif
Positivisme merupakan paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai sesuatu objek,  yang harus dilepaskan dari sembarang  macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. 29 Yakni sebuah mahzab filsafat  yang memiliki orientasi ilmiah pada warsa  30-an  dan  40-an.  Tujuannya  adalah  untuk  menggusur  sebagian  besar  filsafat  dan agama sebagai sesuatu yang tidak bermakna dengan menetapkan kriteria verifikasi, dan untuk menegaskan  kembali  serta  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  tersisa  dengan
26 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , Mandar Maju, Bandung: 2003, Hal. 1
27 I Gusti Ketut Sutha, Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat , Liberty, Jogyakarta: 1987, Hal. 28
28 Zulherman  Idris, Hukum  Adat  dan  Lembaga-Lembaganya  Keberadaan  dan  Perubahannya, UIR-Press, Pekanbaru: 2005, Hal. 2
29 Lihat:  Gordon  Scott,  dalam The  History  and  Philosophy  of  Social  Science ,  Routledge,  London,  1991,  Hal. 301,  yang  diikuti  oleh  Soetandyo  dalam  bukunya Hukum;  Paradigma,  Metode  dan  Pilihan  Masalah ,  Dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung: 2009, Hal. 79-80
menggunakan  bahasa  formal  yang  ketat.  Jadi “Tuhan  ada” dan “Tuhan  tidak  ada” sama- sama tak bermakna karena tidak dapat diverifikasi. 30
Positivisme  hukum  adalah  bagian  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengaruh perkembangan positivisme (ilmu). Dalam definisinya yang paling tradisional tentang hakikat hukum,  dimaknai  sebagai  norma-norma  positif  dalam  sistem  perundang-undangan. 31 Dari segi  ontologinya,  pemaknaan  tersebut  mencerminkan  penggabungan  antara  idealisme  dan materialisme.  Oleh  Bernard  Sidharta  dikatakan,  penjelasan  seperti  itu  mengacu  pada  teori hukum  kehendak  ( the  will  theors  of  law )  dari  Jhon  Austin  dan  teori  hukum  murni  Hans Kelsen. Berbeda dengan pemikiran hukum  kodrat  yang sibuk dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, maka pada positivisme hukum, aktivitasnya justru diturunkan kepada permasalahan  konkret  .  masalah  validitas  (legitimasi)  aturan  tetap  diberi  perhatian,  tetapi standar regulasi yang dijadikan acuannya adalah norma-norma hukum. 32
Menurut  E.  Sumaryono,  positivisme  hukum  paling  tidak  dapat  dimaknai  sebagai berikut:
a. Aliran  pemikiran  dalam  yurisprudensi  yang  membahas  konsep  hukum  secara eklusif,  dan  berakar  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  sedang  berlaku saat ini.
b. Sebagai  sebuah  teori  yang  menyatakan  bahwa  hukum  hanya  akan  valid  jika berbentuk  norma-norma  yang  dapat  dipaksakan  berlakunya  dan  ditetapkan  oleh sebuah instrument didalam sebuah negara. 33
Menurut Lili Rasyidi, prinsip-prinsip dasar positivime hukum adalah:
a. suatu  tata  hukum  negara  berlaku  bukan  karena  mempunyai  dasar  dalam kehidupan  sosial  (menurut  Comte  dan  Spenser),  bukan  juga  karena  bersumber
30 Anthon  F.  Susanto, Ilmu  Hukum  Non  Sistematik  Fondasi  Filsafat  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hal. xiii
31 Darji Darmodihardjo dan Sidharta berpendapat, positivisme hukum (aliran hukum positif) memandang perlu memisahkan  secara  tegas  antara  hukum  dan  moral  (antara  hukum  yang  berlaku  dan  hukum  yang  seharusnya, antara das sein dan das sollen), Lihat Darji Darmodihardjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana  Filsafat  Hukum  Indonesia ,  Gramedia,  Jakarta,  2004,  Hal.  113.  Pengertian  lain  misalnya  dapat dijelaskan  sebagai  berikut:  positivisme  hukum  adalah  aliran  pemikiran  yang  dalam  yurisprudensi  yang membahas konsep hukum secara ekslusif. Kata ekslusif diturunkan dalam bahasa Latin exclusivus yang artinya tidak  menampung  atau  memuat  hal  lain.  Jika  hukum  dan  moralitas  memiliki  otonomi  yang  ekslusif  berarti masing-masing  memiliki  ruang  lingkupnya  sendiri-sendiri,  dan  masing-masing  tidak  berhubungan  satu  sama lain.  Lihat  E.  Sumaryono, Etika Hukum,  Relevansi  Teori  Hukum  Kodrat  Thomas  Aquinas ,  Kanisius, Yogyakarta, 2002, Hal. 183. Dalam Anthon F. Susanto, Ibid, Hal. 70
32 Anthon F. Susanto, Ilmu hukum Non Sistemik Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hal.71
33 Ibid, Hal. 71
pada jiwa bangsa (menurut Savigny), dan juga bukan  karena dasar-dasar hukum alam,  melainkan  karena  mendapatkan  bentuk  positifnya  dalam  instansi  yang berwenang.
b. Hukum  harus  dipandang  semata-mata  dalam  bentuk  fromalnya;  bentuk  hukum formal dipisahkan dari bentuk hukum material.
c. Isi  hukum  (material)  diakui  ada,  tetapi  bukan  bahan  ilmu  hukum  karena  dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum. 34
Seorang  pengikut  Positivisme,  Hart  mengemukakan  berbagai  arti  dari  positivisme tersebut sebagai berikut:
1. hukum adalah perintah
2. Analisis  terhadap  konsep-konsep  hukum  berbeda  dengan  studi  sosiologis, histories dan penilaian kritis.
3. keputusan-keputusan  dideduksi  secara  logis  dari  peraturan-peraturan  yang  sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu merujuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan dan moralitas.
4. Penghukuman  secara  moral  tidak  dapat  ditegakkan  dan  dipertahankan  oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian
5. Hukum  sebagaimana  diundangkan,  ditetapkan,  positum,  harus  senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan 35 .
Salah seorang pengikut positivisme Hukum john Austin, seorang ahli hukum  Inggris yang  terkenal  dengan  ajaran analytical  Jurisprudence menyatakan  bahwa  satu-satunya sumber  hukum  adalah  kekuasaan  yang  tertinggi  dalam  suatu  negara.  Sedangkan  sumber- sumber  lain  hanyalah  sebagai  sumber  yang  lebih  rendah.  Sumber  hukum  itu  adalah pembuatnya  lansung,  yaitu  pihak  yang  berdaulat  atau  badan  perundang-undangan  yang tertinggi  dalam  suatu  negara,  dan  semua  hukum  dialirkan  dari  sumber  yang  sama.  Hukum yang bersumber dari situ harus ditaati tanpa syarat, sekalipun jelas dirasakan tidak adil. 36
Menurut  Austin,  hukum  terlepas  dari  soal  keadilan  dan  terlepas  dari  soal  baik  dan buruk.  Karena  itu,  ilmu  hukum  tugasnya  hanyalah  menganalisis  unsur-unsur  yang  secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif,
34 Ibid , Hal. 73
35 Satjipto Raharjo II, Buku Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum Bagian IV , Karunika, Jakarta, 1985, hlm. 111
36 Muhammad Siddiq Tgk. Armia, Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 6
yaitu  hukum  yang  diterima  tanpa  memperhatikan  kebaikan  atau  keburukannya.  Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. 37
Austin  juga  menegaskan  bahwa  hukum  dipisahkan  dari  keadilan  dan  hukum  tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk, tetapi lebih disarkan kepada kekuasaan dari kekuatan  penguasa.  Austin  membagi  hukum  kedalam  dua  bagian,  yaitu  hukum  yang  dibuat oleh  Tuhan,  dan  hukum  yang  dibuat  oleh  manusia.  Kemudian  hukum  yang  dibuat  oleh manusia  tersebut  dibedakan  lagi  antara  hukum  yang  sebenarnya  dan  hukum  tidak sebenarnya. 38
Hukum yang sebenarnya terdiri atas hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut- pengikutnya  dan  hukum  yang  disusun  oleh  individu-individu  guna  melaksanakan  hak-hak yang  diberikan  kepadanya.  Hukum  yang  sebenarnya  mengandung  empat  unsur  yaitu: perintah,  sanksi,  kewajiban  dan  kedaulatan.  Sedangkan  hukum  yang  tidak  sebenarnya  ialah bukan  hukum  yang  merupakan  hukum  yang  secara  lansung  berasal  dari  penguasa,  tetapi peraturan-peraturan  yang  berasal  dari  perkumpulan-perkumpulan  ataupun  badan-badan tertentu. 39
Menurut  Thomas  Aquino,  hukum  positif    dinamakan  Undang-Undang  Manusia ( Menschelijke  Wet )  adalah  hukum  yang  ada  dan  berlaku.    Menurutnya,  Undang-undang tersebut  tidak  didasarkan  alam,  akan  tetapi  didasarkan  akal.  Undang-undang  tersebut  harus mengabdi kepentingan umum karena undang-undang adalah suatu peraturan tertentu dari akal yang bertujuan untuk mengabdi kepentingan umum dan berasal dari satu “kekuasaan” yang sebagai penguasa tertinggi harus memelihara kesejahteraan masyarakat. Hukum positif aalah sesuatu  yang  perlu  untuk  umat  manusia,  hukum  positif  kebanyakan  ditaati  oleh  manusia dengan  sukarela  dengan  jalan  peringatan-peringatan  dan  tidak  oleh  karena  paksaan  oleh undang-undang.
Kelsen  mengatakan,  jika  hukum  telah  menentukan  pola  perilaku  tertentu,  maka  tiap orang  seharusnya  berperilaku  sesuai  pola  yang  ditentukan  itu.  Singkatnya,  “orang  harus menyesuaikan  diri  dengan  apa  yang  telah  ditentukan”.  Di  sinilah  letak  sifat  normatif  dari hukum. Keharusan dan kewajiban menaati hukum, melulu karena telah ditentukan demikian (secara yuridis-formal), bukan karena nilai  yang dikandung dalam materi hukum itu sendiri. Dari sinilah kita kenal term “yuridis-normatif”. 40 Sumber semua itu adalah dari Grundnorm
37 Ibid
38 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum , Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009  hlm. 149
39 Ibid , hlm. 149-150
40 Satjipto Rahardjo, op., cit, Hal: 127
(norma  dasar). Grundnorm menyerupai  sebuah  pengandaian  tentang  “tatanan”  yang  hendak diwujudkan dalam hidup bersama (dalam hal ini, negara). Kelsen sendiri tidak menyebut isi dari grundnorm tersebut. Ia hanya katakan, grundnorm merupakan syarat transedental-logis bagi  berlakunya  seluruh  tata  hukum.  Seluruh  tata  hukum  positif  harus  berpedoman  secara hirarki  pada grundnorm .  Dengan  demikian,  secara  tidak  langsung,  Kelsen  juga  sebenarnya membuat teori tentang tertib Yuridis. 41
Norma  dasar  hukum  tidak  dapat  di  samakan  dengan  suatu  hukum  alam,  yakni  suatu hukum yang melekat pada hal-hal. Kelsen sama sekali menolak suatu kewajiban hukum yang berasal dari keadaan hal sendiri. Menurut Kelsen satu-satunya hukum adalah hukum positif ; hukum  lain  tidak  ada.  Orang-orang  yang  hidup  bersama  membentuk  hukum  guna  mengatur hidup  bersama  itu.  Dalam  hal  ini  Kelsen  memang  konsekuen.  Bagi  dia  seluruh  hukum terkandung dalam perumusan, yang menggabungkan dua kenyataan tertentu menurut prinsip tanggungan.  Dari  pihak  pribadi  terdapat  tindakan  yang  melawan  hukum,  dari  pihak kekuasaan tindakan balasan menyusul. Jadi hukum tidak ada hubungan dengan suatu subyek yang  mempunyai  suatu  hak.  Hak  dan  kewajiban  dalam  bidang  hukum  hanya  ada  kalau ditentukan hukum positif. Berdasarkan dari pandangan ini Kelsen dapat mengatakan, bahwa binatang dan bunga memiliki hak yang sama kuat dengan manusia, yakni tidak memiliki hak apa pun, tetapi baik binatang maupun bunga dapat dilindungi oleh hukum positif, dan hukum lain tidak ada. Hal ini berarti pula, bahwa norma-norma yang tidak ditaati lagi tidak berlaku. Kalau  dirumuskan  suatu  norma  hukum,  memang  diandaikan  bahwa  pernah  terdapat  suatu pelanggaran. Kalau tidak, norma hukum itu bertepatan dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak usah dibentuk suatu norma. Tetapi kalau pelanggaran-pelanggaran sudah begitu banyak sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  efektivitas  norma  itu  hilang,  maka  norma  itu  kehilangan berlakunya. 42 Begitulah teori dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum itu normatif karena Grundnorm.

## 3. Hukum Adat Dalam Teori Positivisme
Menurut  seminar  hukum  adat  dan  pembinaan  hukum  nasional  pada  tanggal  15-17 Januari  1975  di  Yogyakarta,  hukum  adat  diartikan  hukum  Indonesia  asli  yang  tidak  tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan  Republik  Indonesia  yang  di  sana  sini  mengandung  unsur  agama.
41 Ibid.
42 Theo Huijbers, op, cit., Hal. 158-159
Tentang istilah Indonesia asli menurut Prof. Iman Sudiyat SH pada penataran hukum adat di Aceh  tahun  1981,  dikatakan  yang  benar  bukan  Hukum  Indonesia  Asli  tetapi  Hukum  Asli Indonesia.  Jadi  yang  dimaksud  dengan  istilah  hukum  adat  adalah  hukum  yang  tidak  tertulis dalam bentuk perundangan negara, termasuk pula hukum kebiasaan. 43
Hukum, apabila dibedakan  menurut sumbernya adalah : 44
a. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan;
b. Hukum  kebiasaan  (adat),  yaitu  hukum  yang  terletak  di  dalam  peraturan-peraturan kebiasaan (adat);
c. Hukum  traktat,  yaitu  hukum  yang  ditetapkan  oleh  negara-negara  di  dalam  suatu perjanjian antara negara (traktat);
d. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.
Meskipun di seluruh Indonesia berlaku satu hukum adat, tetapi hukum adat itu sendiri tidak  merupakan  satu  kesatuan.  Tiap-tiap  suku  bangsa  mempunyai  hukum  adat  masing- masing. 45 Menurut isinya, hukum adat mempunyai 4 macam unsur, yaitu:
1. Hukum tidak tertulis (kebiasaan asli);
2. Hukum tertulis (dibentuk oleh pembentuk hukum asli);
3. Hukum yang berasal dari agama;
4. Hukum berasal dari luar
Di dalam hukum adat tidak terdapat pemisahan yang prinsipil antara hukum sipil dan hukum publik.  Ini  disebabkan  karena  susunan  masyarakat  Indonesia  mengandung  siat-sifat  religius dan  mistis.  Penyelenggaraan  dan  pemeliharaan  hukum  adat,  dilaksanakan  di  dalam  suatu masyarakat hukum, khususnya yang berada di desa dan daerah pedalaman yang masih kental dengan adat istiadat dan budaya nenek moyang nya.
Sejauh  hemat  Penulis,  melihat  sudut  pandang  teori  Hans  Kelsen  maka  Mazhab Positivisme tidak dapat di berlakukan di Negara Indonesia, karena Negara Indonesia sendiri yang  terdiri  dari  beribu-ribu  pulau  dan  beragam  suku  bangsa,  ras,  dan  agama  yang  kaya dengan keanekaragaman budaya dan adat yang masih tumbuh dan berkembang dilingkungan masyarakat.  Hal  ini  disebabkan,  para  leluhur  atau  nenek  moyang  yang  akan  terus  mewarisi hukum  adat  yang  berlaku  tersebut  kepada  anak  cucunya.  Yang  mana,  hukum  adat  itu  tidak
43 Hilman Hadikusuma, op, cit , Hal. 31
44 Cansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta: 1983, Hal. 71
45 Wiratmo, Pengantar Tata Hukum Indonesia , Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 1988, Hal. 85
dirangkum,  ditulis  ataupun  dikodifikasi  selayaknya  hukum  positif.  Tetapi  ruh  dari  hukum adat itu akan terus melekat dan tidak akan punah dalam masyarakat adat.
Untuk menjadikan hukum adat itu tertulis sangatlah tidak mungkin, karena adat yang tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbeda-beda di tiap daerahnya dan sangatlah banyak jumlahnya. Kita belum dapat menentukan hukum  adat  mana  yang mampu menjadi pedoman bagi hukum-hukum adat yang ada di Indonesia, karena jika kita pilih salah satu  hukum  adat  tersebut  maka  akan  terjadi  tumpang  tindih  antara  hukum  adat  yang  satu dengan  hukum  adat  lainnya.  Seperti  contoh,  mengenai  hukum  waris  di  Minangkabau  yang menggunakan sistem Matriliakat (sistem keturunan Ibu) akan berbeda dengan hukum waris di adat Melayu yang menggunakan sistem Patriliakat (sistem keturunan Ayah).
Sementara teori Positivisme Hans Kelsen  yang menyatakan bahwa hukum itu adalah hukum positif yakni hukum yang tertulis, jika kita menggunakan teori ini di Indonesia maka Hukum  Adat  yang  tidak  tertulis  itu  tidak  dapat  di  berlakukan  walaupun  dalam  masyarakat adat,  dengan  artian  bahwa  seluruh  masyarakat  yang  ada  di  wilayah  Kesatuan  Republik Indonesia  hanya  harus  menaati  hukum  yang  tertulis  saja,  jadi  hukum  yang  tidak  tertulis bukanlah hukum yang harus ditaati.
Hal  ini  akan  menimbulkan  pengaruh  yang  tidak  baik  dalam  keyakinan  masyarakat adat yang telah lama percaya dan mematuhi hukum adat yang di warisi oleh Para Leluhurnya. Tentunya  akan  menimbulkan  suatu  pertentangan  antara  masyarakat  adat  dengan  aparat Pemerintah. Melihat dari pertentangan teori tersebut mengenai kedudukan hukum adat  yang tidak  diakui  dikarenakan  tidak  bersifat  tertulis.  Jadi,  sudah  semestinya  Indonesia  tidak cenderung mengikuti aliran positivisme dari Hans Kelsen.
Hanya saja, peraturan-peraturan yang ada (hukum positif) dengan peraturan-peraturan yang  diharapkan  ada,  hendaklah  melihat  dari  aspek  sosiologis  yang  terjadi  di  tengah masyarakat adat. Dalam artian, hukum tidak terlepas dari kebudayaan. Karena hukum sebagai salah  satu  manifestasi  dari  pada  kebudayaan  itu  pun  juga  merupakan  suatu  proses,  apabila hukum  itu  hendak  dikatakan  hidup. 46 Sebagai  suatu  manifestasi  daripada  kebudayaan  itu, maka hukum itu juga merupakan lembaga  kemasyarakatan, sebab hukum adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidup kemasyarakatannya.

## D. Kesimpulan
46 Sunarjati Hartono, Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat , Alumni, Bandung: 1986, Hal. 9
Dalam  paradigma  postivisme  sistem  hukum  tidak  diadakan  untuk  memberikan keadilan  bagi  masyarakat,  melainkan  sekedar  melindungi  kemerdekaan  individu  (person). Kemerdekaan  individu  tersebut  senjata  utamanya  adalah  kepastian  hukum.  Paradigma positivime  berpandangan  demi  kepastian,  maka  keadilan  dan  kemanfaatan  boleh  diabaikan. Pandangan  positivistik  juga  telah  mereduksi  hukum  dalam  kenyataannya  sebagai  pranata pengaturan  yang  kompleks  menjadi  sesuatu  yang  sederhana,  linear,  mekanistik  dan deterministik.  Hukum  tidak  lagi  dilihat  sebagai  pranata  manusia,  melainkan  hanya  sekedar media  profesi.  Akan  tetapi  karena  sifatnya  yang  deterministik,  aliran  ini  memberikan  suatu jaminan kepastian hukum  yang sangat  tinggi.  Artinya masyarakat  dapat  hidup  dengan suatu acuan  yang  jelas  dan  ketaatan  hukum  demi  tertib  masyarakat  merupakan  suatu  keharusan dalam positivisme hukum.
Aliran  positivisme  banyak  menuai  kritik  dari  para  ahli  hukum.  Tujuan  dari positivisme hukum  adalah kepastian hukum.  Hukum  terpisah dari norma-norma  yang hidup didalam  masyarakat  karena  yang  dikatakan  hukum  adalah  peraturan  yang  sah  yang dikeluarkan  oleh  penguasa.  Sehingga  terjadinya  deviasi  nilai-nilai  keadilan,  antara  keadilan menurut  hukum  dan keadilan menurut  masyarakat.  Sejatinya hukum  dan masyarakat  adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum harus bersumber dari norma-norma yang hidup dimasyarakat,  karena  tujuan  hukum  adalah  untuk  menciptakan  ketertiban  dan  keadilan ditengah masyarakat.
Teori Positivisme dari Hans Kelsen tidak dapat diterapkan di Indonesia, karena masih tetap berlaku dan di  akuinya hukum  adat  yang tidak tertulis  di  dalam masyarakat  adat  yang ada di Indonesia. Banyaknya suku bangsa, ras, agama, dan beraneka ragam adat serta budaya yang  memiliki  hukum  adat  yang  berbeda  pula,  maka  hukum  adat  di  Indonesia  tidak  dapat dikodifikasi  atau  di  buat  secara  tertulis.  Hukum  adat  yang  walau  tidak  terangkum  dalam bentuk tertulis, tapi tetap harus di akui sebagai hukum yang ada di Indonesia, dan tidak boleh di hilangkan mengingat kedudukan hukum adat yang masih di akui, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat.
Hukum positif di Indonesia ataupun hukum yang diharapkan hadir untuk kedepannya di  Indonesia,  haruslah  melihat  dari  aspek  kebudayaan  atau  hukum  adat  yang  tumbuh  dan berkembang  di  lingkungan  masyarakat  adat.  Mengingat  tujuan  dari  di  bentuknya  suatu peraturan  atau  hukum  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia  dalam  hidup kemasyarakatannya. Jadi yang menikmati hukum adalah masyarakat.

## Daftar Pustaka

## Buku
A. Ahsin Thohari, 2004, Komisi Yudisial dan Reformasi Keadilan , ELSAM, Jakarta. Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Aslim Rasyad, 2005, Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti, UNRI Press,Pekanbaru. Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, 2003, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Burhan Ashshofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda, 2006, Teori  dan  Hukum  Konstitusi , PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Cansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta: 1983
Hadikusuma, Hilman, Bahasa Hukum Indonesia , Alumni, Bandung: 1992 __________, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , Mandar Maju, Bandung: 2003 Hadisoeprapto, Hartono, Pengantar Tata Hukum Indonesia , Liberty, Yogyakarta: 1981 Hartono, Sunarjati, Dari Hukum Antar  Golongan ke Hukum Antar  Adat ,  Alumni, Bandung: 1986 Huijbers, Theo, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Kanisius, Yogyakarta: 1982 Ichlasul Amal, 2004, Sistem Pemerintahan RI, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Idris, Zulherman, Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan dan Perubahannya, UIR-Press, Pekanbaru: 2005 Inu Kencana Syaiie , 2004, Sistem Pemerintahan Indonesia , Gema Insani Press,Jakarta. Kelsen, Hans, Pengantar Teori Hukum , Nusamedia, Bandung: 2009 Kunthi Dyah Wardani, 2007, Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia, UIIPress,
Yogyakarta
Mahfud  MD,  2000, Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia,  Studi  tentang  Interaksi  Politik Kehidupan Ketatanegaraan , PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Miriam Budiardjo, 1991, Dasar- Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta. Rahardjo, Satjipto, Teori Hukum , Genta Publishing, Yogyakarta: 2010 Rahimullah,  2007, Hubungan  Antar  Lembaganegara  Versi  Amandemen  UUD1945 ,  PT. Gramedia, Jakarta.
Rasjidi,  Lili  dan  Ira  Thania  Rasjidi, Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum ,  Citra  Aditya Bakti,
Bandung: 2007 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara , PT. Raja Grafindo Persada. Sarwoto, 2000, Perbandingan Sistem pemerintahan ,Galih Indonesia,Jakarta.
Sobirin Malian, 2001, Gagasan Perlunya Konstitusi  Baru Pengganti UUD 1945 , UII Press, Yogyakarta.
Soehino,  1985, Hukum  Tata  Negara,  Sumber-sumber  Hukum  Tata  Negara  Indonesia , Liberty, Yogyakarta.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Sosiologi Hukum, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1977 Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan , Kanisius, Yogyakarta: 1998
Susanto,  Anthon  F., Ilmu  Hukum  Non  Sistematik  Fondasi  Filsafat  Pengembangan  Ilmu Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010 Sutha,  I  Gusti  Ketut, Bunga  Rampai  Beberapa  Aspekta  Hukum  Adat ,  Liberty,  Jogyakarta: 1987 Sri  Soemantri,  1987, prosedur  dan  Sistem  Perubahan  Konstitusi ,  Disertasi,  Alumni, Bandung.  dalam  Dahlan  Thaib,  Jazim  Hamidi,  Ni’matul  Huda,  2008, Teori  dan Hukum Konstitusi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Wiratmo, Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia ,  Perpustakaan  Fakultas  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta: 1988

## Makalah
Attamimi,  A.  Hamid  S. Fungsi  Ilmu  Perundang-Undangan  dalam  Pembentukan  Hukum Nasional ,  makalah  disampaikan  pada  ceramah  ilmiah  di  fakultas  Hukum  Universitas  Islam Assyafiah, Jakarta 17 Maret 1989

## Kamus:
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2003, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Balai  Pustaka, Jakarta
Undang-undang Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan
Internet: www.wikipediaindonesia.co.id . www.kompas. com. www.okezone.com. www.forum.detik.com .