## IMPLIKASI HUKUM TERJADINYA PERBEDAAN PENGATURAN PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BNN DAN POLRI

## LEGAL IMPLICATIONS OF THE DIFFERENCE OF ARRANGEMENT ARRANGEMENTS ON THE ACTION OF NARCOTIC CRIMINAL ACTS BY BNN AND POLRI
Bruce Anzward, Musjaya
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Email: bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Pentingnya  penyidikan  dalam  pengungkapkan  dan  membuat  terang  dugaan  adanya penyalahgunaan  narkotika,  maka  harus  didukung  dengan  factor  pendukung  yang  dapat memfasilitasi  jalannya  proses  penyidikan.Penegakan  hukum  penyalahgunaan  narkotika memiliki  sedikit  perbedaan  dengan  tindak  pidana  lain  pada  umumnya.  Salah  satu  proses penegakan  hukumnya  dalam  rangka  penyidikan  adalah  dengan  menciptakan  dan/atau menskenariokan suatu kondisi dengan sebuah delik pidana atau peristiwa pidana narkotika tersebut.  Penciptaan  yang  dimaksud  adalah  dalam  rangka  untuk  mengungkap  jalan peredarannya  dengan  kata  lain  siapa  pengendaranya  atau  bahkan  siapa  yang  menjadi produsen  dari narkotika tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyamar membeli kembali  ( under  cover  buy ).  Untuk  dapat  mendukung  penegakan  hukumnya,  maka diperlukan  banyak  biaya  dalam  hal  ini  biaya  operasional  untuk  pengungkapdalam  rangka penyelidikan  dan  penyidikan  penyalahgunaan  narkotika  tersebut.  Metode  pendekatan masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yang  bersifat yuridis  sosiologis (sociological  research) yaitu  suatu  penelitian  dalam  disiplin  hukum berdasarkan  kenyataan  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Implikasi  hukum  terjadinya perbedaan pengaturan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh BNN dan Polri yaitu: dengan adanya perbedaan batas waktu penangkapan yang digunakan oleh BNN dan  Polri  yang  mengakibatkan  adanya  implikasi  yuridis,  maka  untuk  adanya  sinkronisasi atas perbedaan penggunaan dasar hukum tersebut yaitu dengan mengubah atau meniadakan pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan penangkapan dengan memperhatikan asas- asas dalam perundang-undangan dan interpretasi hukum. Kata Kunci :  Implikasi  Hukum,  Penangkapan,  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika

## Abstract
The  importance  of  investigations  in  disclosing  and  making  clear  allegations  of  narcotics abuse,  must  be  supported  by  supporting  factors  that  can  facilitate  the  course  of  the investigation  process.  Law  enforcement  of  narcotics  abuse  has  a  slight  difference  with other criminal acts in general. One of the law enforcement processes in the  context of an investigation is to create and / or approve a condition with a criminal offense or narcotics criminal  event.  The  intended  creation  is  in  order  to  reveal  the  circulation  path  in  other
words  who is the rider or even  who is the producer of the narcotics. This can be done by undercover  buy  back.  To  be  able to  support  law  enforcement,  it  requires  a  lot  of  costs  in this  case  operational  costs for  disclosure  in  the  context  of  investigating  and investigating the abuse of narcotics. The problem approach method used in this study is the sociological research  methodology  approach,  which  is  a  research  in  legal  discipline  based  on  reality that  occurs  in  society.  Legal  implications  of  differences  in  arrest  arrangements  for narcotics  offenders  by  the  National  Narcotics  Agency  and  the  National  Police,  namely: with  differences  in  the  time  limit  of  arrests  used  by  National  Narcotics  Agency  and National Police resulting in juridical implications, to synchronize differences in the use of the legal basis, namely by changing or eliminating the articles relating to the authority of arrest by taking into account the principles in the legislation and interpretation of the law. Keywords: Legal Implications, Arrest, Narcotics Abuse

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Penyalagunaan  Narkotika  merupakan  salah  satu  perbuatan  melawan hukum yang terjadi adalah dengan melanggar Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ( yang selanjutnya disebut dengan UU Narkotika)  yaitu  dalam  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  penyalahguna Narkotika  adalah  orang  yang  menggunakan  Narkotika  tanpa  hak  atau  melawan hukum.  Diratifikasinya  dua  konvensi  tersebut  oleh  Indonesia  yaitu  Convention on Psychtrophic substances 1971 diratifikasi  melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Convention on  Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Sedangkan diratifikasi Convention Against Illicit Traffic  in  Narotic  Drugs  and  Psychotropic  Substances, 1988  melalui  Undang- Undang Nomor 07 Tahun 1997.
Pembangunan  nasional  pada  hakikatnya  adalah  pembangunan  manusia Indonesia  seutuhnya  dengan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasae Negara  Republik    Indonesia  Tahun  1945.  Pengaruh  globalisasi  telah  banyak menimbulkan perubahan-perubahan pada berbagai sektor kehidupan masyarakat.Perubahan  tersebut  tidak  hanya  terbatas  pada  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendapatan  ekonomi semata, tetapi berpengaruh juga  pada  perilaku  menyimpang  dalam  masyarakat  termasuk  penggunaan Narkotika.
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk  mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  oleh Undang-undang.Sedangkan penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia  yang  diberi  wewenang  oleh  Undang-undang  untuk  melakukan pentidikan.  Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  diatur  dalam  Undang-undang  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesuia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian  Penanganan  Perkara  Pidana  di
Lingkungan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  disebutkan  bahwa  kegiatan penyelidikan  dilakukan  guna  memastikan  bahwa  Laporan  Polisi  yang  diterima dan  ditangani  Penyelidik/Penyidik  merupakan  tindak  pidana  yang  perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan.Penyidikan yang merupakan serangkaian tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara,juga  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  untuk  mencari  serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
Efektifitas penyidikan sangatlah bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum termasuk penyidik Polri dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan  narkotika,  untuk  membuat  terang  tindak  pidana  yang  diduga terjadi  proses  penyelidikan  merupakan  yang  sangat  substansi  serta  memiliki kepentingan  yang  sangat  mendasar.Hal  ini  merupakan  bagian  dari  kepolisian khususnya penyidik Polri karena fungsi penyidiklah yang dapat mengungkapkan penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika khususnya di Kota Balikpapan.
Peran  penting  penyidik  Polri  akan  memberikan  sarana,  baik  dalam mengungkapkan hingga menelusuri jalur peredaran narkotika. Di samping itu hal yang  sangat  penting  adalah  perlu  adanya  kesadaran  hukum  dari  seluruh  lapisan masyarakat guna  menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap  UU Narkotika.Oleh karena itu peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang semakin marak dewasa ini. Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Polri berwenang :
(1)  melakukan  penyelidikan  atas  kebenaran  laporan  serta  keterangan  tentang adanya  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;
(2) memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
(3)  meminta  keterangan  dan  barang  bukti  dari  orang  atau  badan  hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
(4) memeriksa  bahan   atau barang bukti perkara penyalaghunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
(5)  menyita  bahan  bukti  atau  barang  bukti  perkara  penyalaghunaan  Narkotika dan Prekursor Narkotika;
(6)  memeriksa  surat  dan/atau  dokumen  lain  tentang  adanya  dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
(7) meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidik penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
(8)  menangkap  orang  yang  diduga  melakukan  penyalahgunaan  Narkotika  dan Prekursor Narkotika;
Penyidik dapat  melakukan kerjasama untuk  mencegah dan  memberantas penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika; Penyidik  Polri  dapat  memberitahukan  secara  tertulis  dimulainya  penyidikan kepada  Penyidik  Badan  Narkotika  Nasional  dan  begitu  sebaliknya.Penyidik
Polri  yang  melakukan  penyitaan  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika;atau  yang diduga  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika,  atau  yang  mengandung  Narkotika dan  Prekursor  Narkotika  wajib  melakukan  penyegelan  dan  membuat  berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan. Penyidik wajib memberitahukan penyitaan  yang  dilakukan  kepada  kepala  kejaksaan  negeri  setempat  dan tembusannya  disampaikan  kepada  ketua  pengadilan  negeri  setempet,  Menteri, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Pentingnya  penyidikan  dalam  pengungkapkan  dan  membuat  terang dugaan adanya penyalahgunaan  narkotika,  maka  harus didukung dengan  factor pendukung  yang  dapat  memfasilitasi  jalannya  proses  penyidikan.Penegakan hukum  penyalahgunaan  narkotika  memiliki  sedikit  perbedaan  dengan  tindak pidana  lain  pada  umumnya.  Salah  satu  proses  penegakan  hukumnya  dalam rangka penyidikan adalah dengan  menciptakan dan/atau  menskenariokan  suatu kondisi  dengan  sebuah  delik  pidana  atau  peristiwa  pidana  narkotika tersebut.Penciptaan  atau  Penskenariokan  yang  dimaksud  adalah  dalam  rangka untuk  mengungkap  jalan  peredarannya  dengan  kata  lain  siapa  pengendaranya atau bahkan siapa yang menjadi produsen dari narkotika tersebut. Hal ini dapat dilakukan  dengan  cara  menyamar  membeli  kembali  ( under  cover  buy ).  Untuk dapat mendukung penegakan hukumnya,  maka diperlukan  banyak  biaya dalam hal  ini  biaya  operasional  untuk  pengungkapdalam  rangka  penyelidikan  dan penyidikan penyalahgunaan narkotika tersebut.
Faktor  biaya  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menghambat  dalam proses  penegakan  hukum  penyalahgunaan  narkotika  pada  tingkat  penyelidikan maupun penyidikan.Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya  penyidikan  dalam  mengungkap  penyalahgunaan  narkotika,  dimana anggaran  yang  dikeluarkan  seringkali  tidak  mencukupi  dalam  menuntaskan penegakan hukum sehingga terkendala dan tidak memuaskan.
Menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa  faktor  yang  turut  mempengaruhi kinerja kepolisian sebagai penyidik, yaitu:
(1)  faktor  internal,yaitu  berkaitan  dengan  SDM  Kepolisian,  kesejahteraan kepolisian, dan anggaran dalam melaksanakan tugas penyidik;
(2)  faktor  eksternal,  yaitu  berkaitan  dengan  adanya  intervensi  dalam tugas,adanya  ketergantungan  dengan  pihak  lain  yaitu  saksi.  Selain  faktor- faktor  tersebut,  secara  sistematik  terdapat  pula  kendala-kendala  yang dialami  petugas  dalam  melaksanakan  sistem  peradilan  pidana,  yaitu penjatuhan  pidana  yang  dirasakan  sangat  jauh  dari  apa  yang  diharapkan oleh penyidik. 1
Menurut Sukardi, dengan adanya sisi kelemahan koordinasi antar aparat penegak  hukum  yang  dapat  menimbulkan  tumpang  tindih  kewenangan  dan kebijakan  masing-masing  pihak,  dari  kewenangan  yang  diamanatkan  itulah terdapat  suatu  konflik  hukum  mengenai  batasan  kewenangan  yang  diberikan. 2
1 Soerjono Soekanto,1996, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, hal.23
2 Sukardi,  Illegal  Logging  dalam  Perspektif  Politik  Hukum  Pidana  (Kasus  Papua), Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hal. 128
Dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan,  Penyidik  BNN  dan  Penyidik Polri  mendapati  dua  perbedaan  pengaturan  waktu  dalam  hal  penangkapan tersangka  tindak  pidana  narkotika.  BNN  secara  tegas  diberikan  kewenangan oleh  Pasal  75  huruf  (g)  jo.  Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009. BNN  diberikan  waktu  penangkapan  paling  lama  3  x  24  jam  dan  dapat diperpanjang  paling  lama  3  x  24  jam.  Sedangkan  dalam  kewenangan  penyidik Polri  yang  tertuang  dalam  Pasal  16  jo.  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu penangkapan dilakukan paling lama satu hari.
Perbedaan  kewenangan  terkait  dengan  batas  waktu  penangkapan tersebut,  menjadi  suatu  pertanyaan  akan  perbedaan  penggunaan  dasar  hukum yang  digunakan  oleh  BNN  dan  Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam menyelesaiakan  suatu  tindak  pidana  narkotika.  Mengingat,  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  adalah Lex  specialis dari  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  penulis  merumuskan permasalahan senagai berikut:
1.  Bagaimanakah implikasi hukum  terjadinya  perbedaan  pengaturan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh BNN dan Polri?
2.  Bagaimana  pengaturan  kewenangan  BNN  dan  Polri  terkait  batas  waktu penangkapan pelaku tindak pidana narkotika kedepan?
3. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  pendekatan  yang  bersifat  yuridis  sosiologis (sociological research) yaitu suatu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menekankan  pada  praktik  dilapangan yang  berkaitan  dengan  aspek  hukum  atau  perundang-undangan  yang  berlaku berkenaan  dengan  objek  penelitian  yang  dibahas  dan  melihat  norma-norma hukum  yang  berlaku  kemudian  dihubungkan  dengan  kenyataan  atau  fakta- fakta  yang terdapat  dalam kehidupan  masyarakat serta membahas  bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. 3
4. Tinjauan Pustaka

## a. Pengertian Narkotika
Terminologi narkotika familiar digunakan oleh aparat penegak hukum; seperti Polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan  petugas  Pemasyarakatan.  Selain  narkotika,  sebutan  lain  yang  menunjuk pada  ketiga  zat  tersebut  adalah  Napza.  Istilah  Napza  biasanya  lebih  banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya
3 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72.
Jurnal De Facto Vol.  5 No. 1 Juli 2018 ISSN : 2356-1939
pemaknaan dari kedua  istilah tersebut tetap merujuk  pada tiga  jenis zat  yang sama.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika disebutkanpengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau  bukan  tanaman  baik  sintetis  maupun  semi  sintetis  yang  dapat menyebakan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa, mengurangi  smapai  menghilangkan  rasa  nyeri  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan.
Menurut 4 Arief Nawawi Barda,  narkotika  adalah zat kimia  yang dapat mengubah  keadaan  psikologi  seperti  perasaan,  pikiran,  suasana  hati  serta perilaku  jika  masuk  kedalam  tubuh  manusia  baik  dengan  cara dimakan,diminum,dihirup,suntik  intravena,  dan  lain  sebagainya.  Selanjutnya menurut 5 Andi Hamzah san Surachman narkotika adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, jika masuk ke dalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum.
Menurut 6 Ikin Gani narkotika berbahaya lainnya adalah bahan/zat yang jika  dimasukan  dalam  tubuh  manusia,  baik  secara  oral/diminum,  dihirup maupun disuntikan,  dapat mengubah pikiran, suasana  hati atau perasaan, dan perilaku  seseorang.Narkotika  dapat  menyebabkan  ketergantungan  (adiksi) fisik dan psikologis. Selanjutnya 7 Gatot Supramono mengemukakan narkotika adalah  setiap  zat  yang  memiliki  efek  samping  bila  digunakan  terus  menerus akan  menimbulkan  ketagihan.  Sehingga  semakin  lama  seseorang  akan mengkonsumsidalam  jumlah  yang  semakin  besar  untuk  memperoleh  khasiat dari zat tersebut.
Menurut 8 Sumarno  Ma’sum  narkotika  adalah  xat  kimia  yang  dapat mengubah  keadaan  psikolog  seperti  perasaan,  pikiran,  suasana  hati  serta perilaku  jika  masuk  kedalam  tubuh  manusia  baik  dengan  cara  dimakan, diminum,  dihirup,suntik  intravena  dan  lain  sebagainya.Selanjutnya 9 Moch Sulchan narkotika adalah bahan zat,baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika  yang  jika  masuk  kedalam  tubuh  manusia  tidak  melalui  aturan kesehatan  berpengaruh  terhadap  otak  pada  susunan  pusat  dan  bila disalahgunakan bertentangan hukum.
4 Arief  Barda  Nawawi,  2001.  Upaya  Non  Penal  Dalam  Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.Bahana Seminar Kriminologi VI,Semarang.
5 Adi
Hamzah dan Surachman,2004.Kejahatan Narkotika dan Psikotropika.Sinar Grafika,Jakarta. 6 Ikin Gani, A, 2006. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya,Sinar Grafika,Jakarta.
7 Gatot Supramono,2008.Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan,Jakarta.
8 Sumarno Ma’Sum,2000.Islam Melawan Narkotika,Pustaka Madani,Yogyakarta.
9 Muh  Sulchan,2001,  Mari  Bersatu  Memberantas  Bahaya  Penyalahgunaan  Narkotika (NAZA). Jakarata:BP.Dharma Bakti.
Jurnal De Facto Vol.  5 No. 1 Juli 2018 ISSN : 2356-1939
Narkotika adalah setiap zat memiliki efek samping bila digunakan terus menerus akan menimbulkan ketagihan.Sehingga semakin lama seseorang akan mengkonsumsi dengan jumlah yang semakin besar untuk memperoleh khasiat dari  zat  tersebut.Dalam  jangka  panjang  akan  menyebabkan  efek  komplikasi yang bisa berbentuk bermacam-macam 10 .
Meskipun demikian penting kiranya diketahui bahwa tidak semua jenis narkotika dilarang penggunaannya.Karena cukup banyak pula narkotika yang memiliki manfaat besar dibidang kedokteran untuk kepentingan pengembangan  pengetahuan.Narkotika  dan  sejenisnya  memang  tidak  akan pernah  ada  habisnya.Masalah  yang  terus  timbul  dikarenakan  sudah  banyak faktanya  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  tempat  yang  strategis  bagi  para Bandar narkotika untuk memasarkan dan menjual narkotika tersebut.
Narkotika  adalah  zat  atau  obat  tanaman  atau  bukan  tanaman, sintetis/semi  sintetis  yang  bisa  meninbulkan  pengaruh  memabukkan  dan kecanduan bagi penggunanya 11
Opioit  atau  opiate  berasala  dari  kata  opium,  jus  dari  bunga  opium, Papaver  somniverum,  yang  mengandung  kira-kira  20  alkaloid  opium, termasuk  morfin.Nama  opioid  juga  digunakan  untuk  opiate,  yaitu  suatu preparat  atau  derivat  dari  opium  dan  narkotika  sintetik  yang  kerjanya menyerupai  opiate  tetapi  tidak  didapatkan  dari  opium.Opiat  alami  lain  atau opiate  yang  sintetis  dari  opiate  alami  adalah  heroin  ( diacethylmorphine ), kodein (3 -methoxymorphine ) dan hydromorphone ( Dilaudid ).
Efek  samping  yang  ditimbulkan  adalah  mengalami  pelambatan  dan kekacauan  pada  saat  berbicara,  kerusakan  penglihatan  pada  malam  hari, mengalami kerusakan pada  liver dan ginjal, peningkatan resiko terkena virus HIV  dan  hepatitis  dan  penyakit  infeksi  lainnya  melalui  jarum  suntik  dan penurunan  hasrat dalam  hubungan sex, kebingungan dalam  identitas seksual, kematian karena overdosis.
Gejala  putus  obat  dari  ketergantungan  opiod  adalah  kram  otot  parah dan  nyeri  tulang,  diare  berat,  kram  perut,  rinorea  lakrimasipiloereksi, menguap, demam, dilatasi pupil, hipertensi takikardia disregulasi temperature, termasuk pipotermia dan hipertemia.Seseorang dengan ketergantungan opioid jarang  meninggal  akibat  putus  opioid,  kecuali  orang  tersebut  memiliki penyakit  fisik  dasar  yang  parah,  seperti  penyakit  jantung.Gejala  residual seperti  insomnia,bradikardia,disregulasi  temperature  ,  dan  kecanduan  opiate mungkin menetap selama sebulan setelah putus zat. Pada setiap waktu selama sidroma abstinesis, suatu suntikan tunggal morfin atau heroin menghilangkan semua gejala.Gejala penyerta putus opioid adalah gelisah, iritabilitas, depresi, kelemahan, mual, dan muntah.
10 Dwi Yanny,2002.Narkotika,Pencegahan dan Penanggulangannya,Elex Media,Jakarta.
11 Hendro Satmoko,2001,Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika,MABES POLRI,Jakarta.

## b. Pengertian Tindak Pidana
Konsep  hukum  indonesia  terdapat  beberapa  perbedaan  dalam menyebutkan  istilah  tindak  pidana.  Ada  yang  menyebutkan  istilah  tindak pidana  tersebut  sebagai  peristiwa  pidana,  perbuatan  pidana  dan  delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “straf baar feit” atau delic t. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana.  Menurut  Roeslan  Saleh,  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang bertentangan  dengan  tata  ketertiban  yang  dikehendaki  oleh  hukum.  Menurut Wirjono  Prodjodikoro,  tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang  terhadap pelakunya  dapat  dikenakan  hukuman  pidana.  Sedangkan  menurut  Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. 12
Kemudian  dari  beberapa  pengertian  tentang  tindak  pidana  tersebut  di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai  arti  straf  baar  feit  perlu  juga  diketahui  pendapat  para  sarjana. Menurut Van Hamel, straf baar feit adalah kelakuan orang  yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan  kesalahan.  Menurut  simon  straf  baar  feit  adalah  kelakuan  atau hendeling  yang  diancam  dengan  pidana  yang  bersifat  melawan  hukum  yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 13 c. Pengertian Penangkapan
Pasal 1  angka 20 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan penangkapan sebagai  suatu  tindakan  penyidik  berupa  pengekangan  sementara  waktu kebebasan  tersangka  atau  terdakwa  apabila  terdapat  cukup  bukti  guna kepentingan  penyidikan  atau  penuntutan  dan  atau  peradilan  dalam  hal  serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Beberapa  hal  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penangkapan. Pertama , pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan. KUHAP  hanya  memberikan kewenangan kepada  penyidik:  untuk  melakukan penangkapan.  Tapi  untuk  kepentingan  penyelidikan,  penyidik  dapat memerintahkan  penyelidik  untuk  melakukan  penangkapan  (Pasal  16  ayat  (1) KUHAP). Jadi, kewenangan penyelidik untuk melakukan penangkapan hanya dalam  tahap  penyelidikan  dan  itu  atas  perintah  penyidik.  Jika  tidak  ada perintah oleh penyidik, penyelidik tidak berwenang melakukan penangkapan.
Kedua , alasan penangkapan. Berdasarkan definisi penangkapan di atas, penangkapan  diperbolehkan  jika  memang  ‘terdapat  cukup  bukti’.  Dengan mengacu  kepada  Pasal  17  KUHAP,  frase  ini  dimaknai  sebagai  ‘seseorang yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  bukti  permulaan yang  cukup’.  Tidak  jelas  apa  yang  dimaksud  dengan  bukti  permulaan  yang
12 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53
13 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,1983, hlm 56
cukup  itu,  sehingga  dalam  praktik  hal  itu  diserahkan  sepenuhnya  kepada penyidik.  Maka,  perlu  ada  definisi  yang  tegas  mengenai  makna  bukti permulaan  yang  cukup,  misalnya  penangkapan  hanya  boleh  dilakukan  oleh penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik jika didasarkan pada minimal dua  alat  bukti  yang  sah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  184  KUHAP. Alasannya,  selain  meminimalisir  penggunaan  subjektifitas  penyidik  atau penyelidik  dalam  melakukan  penangkapan,  juga  agar  penangkapan  yang dilakukan penyidik tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia tersangka/terdakwa. 14
Ketiga, tata  cara  penangkapan.  Penyidik  atau  penyelidik  yang melakukan  penangkapan  memperlihatkan  surat  tugas,  memberikan  kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan  menyebutkan  alasan penangkapan serta uraian  singkat perkara kejahatan yang  dipersangkakan  serta  tempat  ia  diperiksa.  Jika  tertangkap  tangan,  surat perintahpenangkapan  tidak  diperlukan.  Tapi,  penangkap  harus  segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18).
Keempat, jangka  waktu  penangkapan.Pasal  17  KUHAP  menyatakan bahwa  penangkapan  dapat  dilakukan  untuk  paling  lama  satu  hari.Ini  artinya, penyidik  atau  penyelidik  dapat  menangkap  seseorang  kurang  dari  24  jam, tetapi  tidak  boleh  lebih  dari  24  jam.  Penangkapan  yang  dilakukan  lebih  dari 24 jam harus dinyatakan batal demi hukum dan melanggar hak asasi manusia.

## II. Pembahasan
A.  Implikasi  Yuridis  Terjadinya  Perbedaan  Pengaturan  Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh BNN dan Polri
BNN secara tegas diberikan kewenangan oleh Pasal 75 huruf (g) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN diberikan waktu penangkapan paling  lama  3  x  24  jam  dan  dapat  diperpanjang  paling  lama  3  x  24  jam. Sedangkan  dalam  kewenangan  penyidik  Polri  yang  tertuang  dalam  Pasal  16  jo. Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana yaitu  penangkapan  dilakukan  paling  lama  satu  hari.  Hal  ini  menjadi  perhatian manakala  tersangka  tindak  pidana  narkotika  sedang  menjalani  penyidikan  akan menerima perbedaan perlakuan menurut perhitungan waktu penangkapan.
Perbedaan kewenangan terkait dengan batas waktu penangkapan tersebut, menjadi  suatu  pertanyaan  akan  perbedaan  penggunaan  dasar  hukum  yang digunakan  oleh  Penyidik  BNN  dan  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  menyelesaiakan  suatu  tindak  pidana  narkotika.  Mengingat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Lex specialis dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu penyalahgunaan narkotika merupakan  suatu  tindak  pidana  khusus  yang  pengaturannya  dipisahkan  dari
14 Alat bukti yang sah antara lain: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk dan 5) keterangan terdakwa.
KUHAP.Akibat  dari  adanya  perbedaan  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh Penyidik  Polri  dan  Penyidik  BNN  tersebut  mengakibatkan  adanya  suatu implikasi  yuridis  terhadap  terjadinya  perbedaan  penngaturan  penangkapan terhadap  pelaku  tindak  pidana  Narkotika  oleh  Penyidik  BNN  dan  Penyidik Polri. 15
Tindak  pidana  narkotika  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Narkotika berlaku  dengan  mempertimbangkan  aspek  yuridis,  folosofis  dan  sosiologis.. Dalam  undang-undang  Narkotika  yang  mengatur  mengenai  suatu “Extra Ordinary Crime ”dengan macam modus operandi, aparat penegak dan sanksinya banyak  memiliki  implikasi  dalam  menegakan  apa  yang  tertulis  dalam UndangUndang  narkotika.  Implikasi  yang  terjadi  dalam  Undang-Undang Narkotika dapat terlihat yaitu:
1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya
Dalam  pelaksaan  tugas  dan  wewenang  dari  BNN  dan  Polri  yang memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  sama  dalam  hal  pencegahan,  pemberantasan dan peredaran gelap narkotika terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan UndangUndang Narkotika. Dimana dalam pasal 76 ayat (1) jo pasal 75 huruf (g)  yang  menyatakan  bahwa  “Pelaksanaan  kewenangan  penangkapan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  75  huruf  g  dilakukan  paling  lama  3x24 (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam  terhitung  sejak  surat  penangkapan  diterima penyidik”.  Dan  pada  ayat  2  disebutkan  “penangakapan  sebagaimana  yang dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diperpanjang  paling  lama  3x24  (tiga  kali  dua puluh  empat)  jam.  Mengingat  pasal  75  merupakan  pasal  yang  menyebutkan mengenai kewenangan dari penyidik BNN untuk melakukan penyidikan.Kewenangan  terhadap  Polri  tidak  secara  terperinci  disebutkan dalam  Undang-Undang  Narkotika  ini,  melainkan  disebutkan  secara menyeluruh  dalam  Pasal  81  Undang-undang  Narkotika  yang  berbunyi  yang menyatakan bahwa penyidik Polri dan Penyidik BNN berwenang melaksakan penyidikan.
Hal  tersebut  mengakibatkan  adanya  perbedaan  penafsiran  dalam pelaksanaannya  yaitu  Kepolisian  Republik  Indonesia  kurang  memperhatikan keberadaan  dari  Pasal  81  yang  mengatur  mengenai  kewenangan  Penyidik Kepolisian  yang  juga  diatur  dalam  Undang-undang  Narkotika.Dalam pelaksanaannya,  Kepolisian  Republik  Indonesia  masih  menggunakan  dasar hukum  pada  KUHAP  terkait  dengan  hukum  acara  yang  digunakan. Penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Kepolisian  dalam  melakukan penyidikan  kepada  penyalahguna  dan  pengedaran  gelap  narkotika menggunakan Pasal 19 dalam penentuan batas waktu penangkapan.
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokoknya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat  (10)  huruf  g  yang  menjelaskan  bahwa  “Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  bertugas  melakukan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana
15 Soeryono  Soekanto,  Penelitian  hukum  Normatif  (suatu  tinjauan  singkat), Rajawali, Jakarta, 1990, hlm.29.
sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan  perundang-undangan lainnya”.  Terkait  dengan  wewenang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia secara  umum  dijelaskan  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Menurut Pasal 2 ayat (2) PP No 27 Tahun 1983 menjelaskan mengenai syarat  kepangkatan  dan  pengangkatan  Pejabat  Polisi  menjadi  Pejabat Penyidik, yakni Pejabat Polisi tersebut harus:
a) sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi”;
b) atau yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu  sektor  Kepolisian  tidak  ada  Pejabat  Penyidik  yang  berpangkat Pembantu Letnan Dua”;
c) “ditunjuk dan diangkat oleh Kepolisian republik Indonesia”
Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2
Tahun  2002  disebutkan  bawa  Kepolisian  berwenang  untuk  melakukan beberapa tindakan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok Kepolisian  yaitu:melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
Kewenangan  penangkapan  yang  dimiliki  oleh  Kepolisian  Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf a yang  menyebutkan  bahwa  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan penangkapan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Hal  tersebut  mengingatkan  bahwa,  wewenang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  yang  juga  disebutkan  oleh  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  b KUHAP,  menyatakan  bahwa  penangkapan  yang  dilakukan  oleh  penyelidik merupakan perintah dari penyidik. Disini  menekakan  bahwa ada Pejabat dari Kepolisian  yang  memiliki  tugas  dan  kewenangan  berbeda.  Ini  menimbulkan adanya  suatu  ketidaksinkronan  atau  ketidak  jelasan  dalam  Undang-Undang Kepolisian  yang  disebutkan  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  mengenai penyebutan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk melaksanakan penangkapan.
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa penyidik yang  karena  kewajibannya  memiliki  wewenang  melakukan  penangkapan, penahanan,  penggeledahan  dan  penyitaan.  Dari  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  d  ini dikaitkan dengan kewenangan penangkapan, yang juga merujuk pada Pasal 5 ayat  (1)  huruf  b  dan  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  adanya  perbedaan kewenangan  Pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  hal kewenangan melakukan penangkapan.
Jadi,  dari  analisis  tersebut  maka  menyebutkan  bahwa  pada  Undang- undang  Kepolisian  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  harus  ditegaskan  mengenai Pejabat  yang  memiliki  kewenangan  dalam  bidang  penangkapan.  Dari  sinilah akan  lebih  dikerucutkan  mengenai  penangkapan  yang  dilakukan  terhadap tersangka tindak pidana narkotika.
Jika  dikaji  dengan  penafsiran  gramatikal  dan  sistematis  terkait  Pasal yang  menyebutkan  mengenai  kewenangan  penyidikan  yang  terdapat  dalam UndangUndang  Narkotika  yaitu  pada  Pasal  71  dan  Pasal  72.Pasal  71  yang
berbunyi  bahwa  “dalam  melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekusor  narkotika,  BNN  berwenang melakukan  penyidikan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  dan precursor  narkotika”.Sedangkan  dalam  Pasal  72  ayat  (1)  Undang-Undang Narkotika  yang  mengatakan  bahwa  kewenangan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh Penyidik BNN. Jadi dengan arti dari Pasal 71  Jo  Pasal  72  ayat  (1)  tergambar  bahwa  yang  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  narkotika  dalam  rangka pemberanntasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika adalah Penyidik BNN.
2. Timbulnya ketidakpastian hukum;
Kedua  lembaga  yang  berwenang  melakukan  ppenyidikan  terhadap penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  yaitu  BNN  dan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  menggunakan  dasar  hukum  batas  waktu penangkapan yang berbeda.
3. Adanya ketidak konsistennya dari aparat penegak hukum  untuk  menegakkan hukum  sesuai  dengan  perundangundangan  yang  berlaku  baik  dari  BNN ataupun Polri;
4. Adanya  ketidaktegasan  dari  aparat  penegak  hukum  untuk  menentukan penggunaan dasar hukum sebagai aturan pelaksaan dari suatu hukum;
5. Adanya ketidakjelasan dari para penegak hukum untuk memberikan keadilan bagi tersangka tindak pidana narkotika.
6. Penangkapan  yang  dilakukan  oleh  Polri  dengan  menggunakan  dasar  hukum KUHAP yaitu 1x24 jam belum dapat menjamin keakuratan data.
7. Sedangkan  BNN  dengan  menggunakan  dasar  hukum  Undang-Undang Narkotika  diberikan  kewenangan  penangkapan  3x24  jam  dan  dapat diperpanjang 3x24 jam atau selama 6 (enam) hari didasarkan pada pentingnya keakuratan data yang ditunjang oleh hasil pengujian sample pada laboraturium forensik.
8. Dalam  hal  ini  penyidik  Kepolisian  dengan  menggunakan  dasar  hukum  pada KUHAP  menggunakan  waktu  penangkapan  yaitu  1x24  jam  kurang memperhatikan  peran  ilmu  kedokteran  forensik  atau  kriminalistik  dimana kedua  bidang  tersebut  dapat  secara  akurat  membuktikan  ada  tidaknya kandungan zat-zat berbahaya dalam pelaku tindak pidana narkotika.
9. Kepolisian  Republik  Indonesia  menggunakan  dasar  hukum  KUHAP  dalam pelaksaan  tugas  dan  kewenangannya,  yang  dalam  hal  ini  adalah  mengenai penangkapan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  menyebutkan  bahwa penangkapan dilakukan untuk paling lama satu hari.
10. Dalam hal ini, juga ditemukan adanya sudut pandang positif dan negatif dari pemberlakuan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda oleh Polri dan BNN. Sudut pandang negatif penggunaan dasar KUHAP  yaitu 1x24  jam adalah  tersangka  yang  harus  dilepaskan  dapat  menghilangkan  barang  bukti lain  yang  dapat  menunjang  keakuratan  pengumpulan  alat  bukti.  Dikaji  dari sudut  pandang  positif  KUHAP  memberlakukan  asas  Praduga  tak  bersalah sebagai upaya untuk menjamin Hak Asasi Manusia.

## PENGATURAN KEWENANGAN BNN DAN POLRI TERKAIT BATAS WAKTU PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
A.  Pengaturan  Kewenangan  Penyidikan  Badan  Narkotika  Nasional  dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengamanatkan  kepada  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  berupa kekuasaan  untuk  membentuk  undang-undang.  Kekuasaan  bagi  Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undangdiatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-undangDasar Tahun 1945. Pasal 20 berbunyi:
1.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  memegang  kekuasaan  membentuk undangundang.
2.  Setiap  rancangan  Undang-undang  dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
3.  Jika  rancangan  undang-undangitu  tidak  mendapat  persetujuan  bersama, rancangan  undang-undangitu  tidak  boleh  diajukan  lagi  dalam  persidangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
4.  Presiden  mengesahkan  Rancangan  Undang-Undang  yang  telah  distujui bersama untuk menjadi undang-undang
Sejarah  penanggulangan  bahaya  narkotika  dan  kelembagaannya  di Indonesia  dimulai  Tahun  1971  pada  saat  dikeluarkannya  Instruksi  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1971  kepada  Kepala  Badan  Koordinasi Inteligen  Nasional  (BAKIN)  yang  kemudian  membentuk  Badan  Koordinasi Pelaksanaan  Instruksi  Presiden  (Bakolak  Inpres)  Tahun  1971  yang  salah  satu tugas  dan  fungsinya  adalah  menanggulangi  bahaya  narkotika.  BAKOLAK INPRES adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari  Departemen  Kesehatan,  Departemen  Sosial,  Departemen  Luar  Negeri, Kejaksaan  Agung,  dan  lain-lain,  yang  berada  di  bawah  komando  dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Koordinasi Inteligen Nasional. Badan ini  tidak  mempunyai  wewenang  operasional  dan  tidak  mendapat  alokasi anggaran  sendiri  dari  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  melainkan disediakan  berdasarkan  kebijakan  internal  Kepala  Badan  Koordinasi  Inteligen Nasional.  Badan  ini  mengkoordinasikan  (antar  departemen)  semua  kegiatan penanggulangan  terhadap  berbagai  bentuk  yang  dapat  mengancam  keamanan negara, yaitu pemalsuan uang dan peredarannya, penyeludupan, peredaran gelap narkotika,  psikotropika  dan  zat  adiktif  lainnya,  kenakalan  remaja,  kegiatan subversif, dan pengawasan terhadap orang-orang asing.
Pada  Tahun  1976,  Pemerintah  mengeluarkan  Undang-UndangNomor  9 Tahun  1976  tentang  Narkotika  yang  berlaku  sampai  21  Tahun  sebelum dikeluarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika  dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, pemerintah Presiden Abdurahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional, dengan Keputusan Presiden Nomor 116
Tahun  1999.  Badan  Koordinasi  Narkotika  Nasional  adalah  suatu  badan koordinasi  penanggulangan  narkotika  yang  beranggotakan  25  Instansi pemerintah  terkait.  Badan  Koordinasi  Narkotika  Nasional  diketuai  oleh  kepala Kepolisian Republik Indonesia secara Ex-Officio. 16
Lembaga  non-struktural  ini  memiliki  tugas  untuk  mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang  ketersediaan,  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkotika,  psikotropika,  prekursor  dan  zat  adiktif  lainnya. Badan Koordinasi Narkotika Nasional juga bertugas melaksanakan pencegahan dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika, psikotropika, prekursor dan zat (Adiktif) lainnya (P4GN).
Badan  Koordinasi  Narkotika  Nasional  memiliki  kewenangan  dalam membentuk  satuan  tugas-satuan  tugas  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  instansi Pemerintah  terkait  sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya  masing- masing.  Badan  Koordinasi  Narkotika  Nasional  juga  dapat  menerapkan kebijakan dan strategi bidang pencegahan, antara lain mengurangi atau menekan permintaan  narkotika,  mengurangi dan  menekan  dampak  buruk  narkotika serta mengurangi  atau  menekan  pasokan  narkotika.  Keberadaan  Badan  Koordinasi Narkotika  Nasional  ini  didasarkan  pada  konvensikonvensi  internasional  yang telah  diratifikasi,  menjadi  bagian  dari  hukum  di  Indonesia  dan  mengikat Indonesia  untuk  melaksanakan  Single  Convention  on  Narcotic  Drugs  1961, diratifikasi  dalam  Undang-undangNomor  8  Tahun  1976  tentang  Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika dan Convention on Psychotropic Substance 1971, yang  sudah  diratifikasi  dengan  Undang-undangNomor  8  Tahun  1996.  Sebagai bentuk  komitmen  Indonesia  untuk  meningkatkan  penanggulangan  bahaya narkotika  secara  global  semua  negara  di  dunia  sepakat  untuk  membuat  suatu konvensi  baru  yaitu “The  United  Nations  ConventionAgainst  Illicit  Trafic  in Narcotic  Drugs  and  Psychotrophic  Substance  1988”  yang  telah  diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 17
Menurut  Sudhigdo  Adi  ketua  Panitia  Khusus  (PANSUS)  mengatakan bahwa  pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  telah  sepakat  untuk  memperkuat  kewenangan  Badan  Narkotika Nasional dalam menangani kasus narkotika. Mengingat narkotika menjadi salah satu jenis Extraordinary Crime yang perlu penanganan serius dan fokus. Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden  telah  bersepakat  bahwa  Badan  Narkotika Nasional tidak lagi menjadi subordinat Mabes Polri. 18
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  memberikan kewenangan  yang  begitu  luas kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka mencegah  berkembangnya  tindak  pidana  narkotika  yang  semakin  terorganisir
16 Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika, hlm. 9
17 Ujung  Tombak  Pemberantasan  Narkoba  di  Indonesia,  BNN  dari  Waktu  ke Waktu, SINAR BNN, edisi khusus 2010, hlm. 27.
18 http://www.kesimpulan.com/2009/08/rancangan-undangundang-ruu- narkotika.html, diakses 29 Juni 2018  pukul 10.00 WITA
dan mencakup wilayah nasional, regional, internasional. Sehingga kewenangan Badan  Narkotika  Nasional  di  dalam  Undang-UndangNomor  35  Tahun  2099 tentang  Narkotika  mencakup  pencegahan,  pemberantasan  peredaran  gelap narkotika sampai dengan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.
B.  Kewenangan  Penyidikan  Badan  Narkotika  Nasional  dengan  Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasionalberdasarkan Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Diatur  dalam  Pasal  75  dan Pasal  80  Undangundang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Adapun Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :
Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:
1.  Melakukan  penyelidikan  atas  kebenaran  laporan  serta  keterangan  tentang adanya  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4.  Menyuruh  berhenti  orang  yang  diduga  melakukan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  serta  memeriksa  tanda pengenal diri tersangka;
5.  Memeriksa,  menggeledah,  dan  menyita  barang  bukti  tindak  pidana  dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6.  Memeriksa  surat  dan/atau  dokumen  lain  tentang  penyalahgunaan  dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8.  Melakukan  interdiksi  terhadap  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional;
9.  Melakukan  penyadapan  yang  terkait  dengan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  setelah  terdapat  bukti  awal  yang cukup;
10.  Melakukan  teknik  penyidikan  pembelian  terselubung  dan  penyerahan  di bawah pengawasan;
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
15.  Membuka  dan  memeriksa  setiap  barang  kiriman  melalui  pos  dan  alat-alat perhubungan  lainnya  yang  diduga  mempunyai  hubungan  dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
16.  Melakukan  penyegelan  terhadap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  yang disita;
17.  Melakukan  uji  laboratorium  terhadap  sampel  dan  barang  bukti  Narkotika dan Prekursor Narkotika;
18.  Meminta  bantuan  tenaga  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan tugas  penyidikan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan Prekursor Narkotika;dan
19.  Menghentikan  penyidikan  apabila  tidak  cukup  bukti  adanya  dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal  75  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika memberikan  wewenang  kepada  Badan  Narkotika  Nasional  dalam  rangka melakukan proses penyelidikan sampai dengan penghentian penyidikan.
Kewenangan  Penyidikan  Kepolisian  Republik  Indonesia  Berdasarkan Undangundang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  memberikan  kewenangan  kepada Kepolisian  Republik  IndonesiaPasal  81  yang  berbunyi  :  “Penyidik  Kepolisian Republik  Indonesia  dan  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional  berwenang melakukan  penyidikan  terhadap  penyalahguna  dan  peredaran  gelap  narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini”
Kedudukan Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian  yang  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggungjawab  kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan  Narkotika  Narkotika  dipimpin  oleh  seorang  Kepala.  Tugas  Badan Narkotika  Nasionaldalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 2 adalah :
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkoba.
d. Meningkatkan  kemampuan  lembaga  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial  pecandu  Narkotika,  baik  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah maupun masyarakat.
e. Memberdayakan  masyarakat  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
f. Memantau,  mengarahkan,  dan  meningkatkan  kegiatan  masyarakat  dalam pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkoba.
g. Melakukan  kerjasama  bilateral  dan  multilateral,  baik  regional  maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba. h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika.
h. Melaksanakan  administrasi  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
i. Membuat laporan Tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Struktur  organisasi  Badan  Narkotika  Nasional  pada  susunan  struktur organisasi  sebelumnya,  Badan  Narkotika  Nasional  masih  berada  di  bawah
Jurnal De Facto Vol.  5 No. 1 Juli 2018 ISSN : 2356-1939
Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai Ketua. Di bawahnya merupakan Kepala Pelaksana Harian BNN yang membawahi pusat-pusat inti dari program P4GN, yaitu:
1. Pusat Pencegahan.
2. Pusat Penegakan Hukum.
3. Pusat Pengendalian dan Operasi
4. Pusat Terapi dan Rehabilitasi
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, terjadi perubahan di struktur organisasi Badan  Narkotika  Nasional.  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  yang  diangkat dan diberhentikan oleh Presiden mempunyai tugas memimpin Badan Narkotika Nasional  dalam  pelaksanaan  tugas,  fungsi  dan  wewenang  Badan  Narkotika Nasional  serta  mewakili  pemerintah  dalam  melaksanakan  hubungan  kerjasama dengan pemerintah luar negeri dan/atau organisasi di bidang P4GN.
Selanjutnya  Dalam  Pasal  5  dijelaskan  bahwa  Badan  Narkotika  Nasional terdiri dari :
1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Pencegahan;
4. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Deputi Bidang Pemberantasan;
6. Deputi Bidang Rehabilitasi;
7. Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama;
8. Inspektorat Utama;
9. Pusat; dan
10. Instansi Vertikal.
Kewenangan  Penyidikan  Kepolisian  Republik  Indonesia  Berdasarkan Undangundang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  memberikan kewenangan  kepada  Kepolisian  Republik  Indonesia  Pasal  81  yang  berbunyi  : “Penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesia  dan  penyidik  Badan  Narkotika Nasional  berwenang  melakukan  penyidikan  terhadap  penyalahguna  dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini’’.
Kewenangan  penyidikan  Badan  Narkotika  Nasional  dengan  Kepolisian Republik Indonesia, apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yakni sebagai  kesatuan  sistem  yang  integral,  dimana  pembagian  kewenangan penyidikan  harus  jelas  tidak  terjadi  tumpang  tindih,  namun  meskipun  masing- masing  komponen  sub-sistem  memiliki  fungsi  dan  kewenangan  yang  berbeda tetapi  dalam  konsep  sistem  peradilan  pidana  masing-masing  sub-sistem  harus mempunyai  persepsi,  sikap  dan  tujuan  yang  sama.  Penyidik  tindak  pidana narkotika  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika adalah penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik  Kepolisian Republik Indonesia.
Kewenangan penyidikan masing-masing penyidik tersebut tidak memiliki perbedaan terkait obyek penyidikannya. Undang-undang tidak  membagi tindak
pidana  narkotika  dan  prekursor  narkotika  yang  mana  yang  ditangani  penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berpotensi  menimbulkan  overlapping  atau  tumpang  tindih  dalam  penyidikan perkara  tindak  pidana  narkotika.  Andrianus  Meliala  mengatakan  bahwa  antara Kepolisian. Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional perlu pembagian kerja  yang  jelas,  dengan  tujuan  agar  masyarakat  tidak  bingung  sekaligus menjadi  pembeda  terkait  kualitas  kinerja  masing-masing  pihak.  Ke  depan, keduanya  perlu  membuat  diferensiasi  apakah  dalam  bentuk  kekhasan  cara penangkapan,  obyek  tangkapan,  spesialisasi  narkoba  yang  disita  dan sebagainya. 19
Penyidik  tindak  pidana  narkotika  berwenang  dalam  mengungkap penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  tentunya  akan  berdampak  baik dalam  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  yang  semakin  kecenderungan yang  semakin  meningkat  baik  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif  dengan korban  yang  meluas,  terutama  di  kalangan  anak-anak,  remaja,  dan  generasi muda  pada  umumnya.  Walaupun  demikian  di  sisi  lain,  bukan  tidak  mungkin akan menimbulkan dualisme dalam penyelesaian tindak pidana narkotika karena masing-masing  penyidik  merasa  berhak  melakukan  penyidikan  yang  bukan tidak  mungkin  pada  akhirnya  akan  merugikan  ataupun  menghambat  proses pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Sebagai  akibat  adanya  dualisme  tersebut  bukan  tidak  mungkin  terjadi tumpang  tindih (overlapping )  serta  saling  berebut  kekuasaan.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  perebutan  prestasi  masing-masing  Penyidik  karena  tindak  pidana narkotika memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka penitian karier atau  terkait  dengan  tingginya  nilai  ekonomi  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap narkotika.
Oleh  karena  itu,  harus  dibuat  mekanisme  yang  efektif  dan  efisien, sehingga  persaingan  yang  tidak  sehat  dapat  ditekan  seminimal  mungkin. Mekanisme kerjasama antara penyidik Badan Narkotika Nasional dan penyidik Kepolisian  Republik  Indonesia  atau  dengan  penyidik  lainnya,  sudah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesia  memberitahukan  secara  tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional  begitu pula sebaliknya.
Sementara  itu,  dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  penyalahgunaan narkotika penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik Badan Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.
Ketentuan  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  langkah  kerjasama  untuk menghindarkan  penyalahgunaan  wewenang  atau  penyerobotan  wewenang  oleh
19
Republika, Polri dan BNN Perlu Permbagian Kerja Jelas, http://www.republika.co.id/-polri-dan-bnnperlu-pembagian-kerja-jelas,  diakses  29  Juni pukul 11.00 Wita
salah  satu  pihak  ke  pihak  yang  lain,  khususnya  antara  penyidik  Kepolisian Republik  Indonesia  dengan  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional.  Sedangkan untuk penyidik pegawai  negeri sipil, segala upaya penyidikan diarahkan untuk membantu  dan  menyerahkan  hasilnya  kepada  penyidik  Kepolisian  Republik Indonesia maupun penyidik Badan Narkotika Nasional.
Dalam  tahap  penyidikan  permasalahan  tumpang  tindih  dapat  dihindari karena kewajiban saling memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan, tetapi  dalam  tahap  penyelidikan  karena  sifatnya  tertutup  dan  tidak  ada kewajiban  saling  memberitahukan  maka  bukan  tidak  mungkin  ada  kesamaan target  operasi  antara  intel  Badan  Narkotika  Nasional  dan  intel  Kepolisian Republik  Indonesia.  Sejauh  ini  di  tingkat  pimpinan  tidak  ada  permasalahan berarti  dikarenakan  koordinasi  yang  erat  antar  pimpinan  Badan  Narkotika Nasional  dan  Kepolisian  Republik  Indonesia,  tetapi  di  lapangan  pernah  terjadi antara Badan Narkotika  Nasional dan  Kepolisian  Republik Indonesia  memiliki target  operasi  yang  sama  dan  dalam  situasi  ini  sistem  yang  digunakan  siapa cepat dia yang dapat.
Kondisi seperti di atas apabila dibiarkan terus terjadi dapat menimbulkan pergesekan  antara  kedua  lembaga  penyidik  tindak  pidana  narkotika  tersebut mengingat  Badan  Narkotika  Nasional  juga  membentukBadan  Narkotika propinsi  di  tingkat  propinsi  dan  Badan  Narkotika  Kota  di  tingkat  kabupaten yang  juga  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  di  wilayah  masing-masing. Selain  itu  keberadaan  BadanBadan  Narkotika  tersebut  akan  menghamburkan anggaran,  karena  masing-masing  penyidik  akan  mengeluarkan  biaya  dalam kegiatan  intelijen  pengungkapan  kasus  tersebut  tetapi  apabila  tanpa  koordinasi yang  jelas  bisa  jadi  masing-masing  memiliki  target operasi  yang  sama.  Tetapi berbeda  apabila  terdapat  tersangka  dari  kasus  yang  ditangani  penyidik Kepolisian  Republik  Indonesia  merupakan  bagian  dari  jaringan  yang  sama dengan  tersangka  yang  sedang  ditangani  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional dengan  koordinasi  yang  baik  masing-masing  lembaga  dapat  saling  bantu- membantu informasi dalam membongkar suatu jaringan.
Perekrutan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dari kalangan umum mungkin  tidak  efektif  karena  harus  melakukan  pendidikan  dan  pelatihan  yang memakan  waktu  cukup  lama.  Padahal  kejahatan  narkotika  dan  prekursor narkotika cenderung semakin  meluas dan prevalensi penyalahgunaan narkotika cenderung  meningkat.  Dalam  perkembangannya  Badan  Narkotika  Nasional merekrut  Penyidik  dari  kalangan  umum  untuk  dijadikan  penyidik  Badan Narkotika  Nasional  dan  telah  mengikuti  pelatihan  yang  diadakan  Badan Narkotika Nasional untuk turut serta dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Keberadaan  Badan  Narkotika  Nasional  dengan  kewenangannya  telah menjadikan  Badan  Narkotika  Nasional  sebagai  lembaga  superbody  dalam pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika.  Porsi  besar kewenangan  ini  dapat  menimbulkan  kecemburuan  antar  lembaga  Penyidik. Kewenangan Badan Narkotika Nasional yang tertuang dalam Pasal 75 dan Pasal 80  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  melahirkan
Jurnal De Facto Vol.  5 No. 1 Juli 2018 ISSN : 2356-1939
ambigu apakah kewenangan ini juga dimiliki oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang juga berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika.  Pasal-Pasal  yang  dimaksud  di atas  secara  gamblang  menyebutkan  bahwa  kewenangan  tersebut  adalah kewenangan penyidik  Badan Narkotika Nasional  yaitu penyidik  yang diangkat dan  diberhentikan  oleh  kepala  Badan  Narkotika  Nasional  dan  sebagaimana  isi Pasal  41  ayat  (2)  Peraturan  PresidenNomor  23  Tahun  2010  tentang  Badan Narkotika  Nasional  menyebutkan  bahwa  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional berasal dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1.  Implikasi  hukum  terjadinya  perbedaan  pengaturan  penangkapan  terhadap pelaku  tindak  pidana  narkotika  oleh  BNN  dan  Polri  yaitu:  dengan  adanya perbedaan  batas  waktu  penangkapan  yang  digunakan  oleh  BNN  dan  Polri yang  mengakibatkan  adanya  implikasi  yuridis,  maka  untuk  adanya sinkronisasi  atas  perbedaan  penggunaan  dasar  hukum  tersebut  yaitu  dengan mengubah  atau  meniadakan  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  kewenangan penangkapan  dengan  memperhatikan  asas-asas  dalam  perundang-undangan dan interpretasi hukum.
2.  Pengaturan  kewenangan  BNN  dan  Polri  terkait  batas  waktu  penangkapan pelaku tindak pidana  narkotika ke depan  yaitu:  a.  Badan  Narkotika Nasional didalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika merupakan  respon  atas  perkembangan  tindak  pidana  narkotika,  kewenangan yang  begitu  luas  yang  diberikan  kepada  Badan  Narkotika  Nasional  dalam rangka  mencegah  berkembangnya  tindak  pidana  narkotika  yang  semakin terorganisir  dan  mencakup  wilayah  antar  negara  baik  regional,  dan internasional.  b.  Kewenangan  yang  sama  antara  Penyidik  Badan  Narkotika Nasional dan Kepolisan Republik Indonesia Pasal 81 Undang-Undang Nonor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  khususnya  bidang  penyidikan  berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, tumpang tindih kewenangan (overlapping) antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Kepolisan Republik Indonesia.
B. Saran
1.  Meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  para  aparat  penegak  hukum dalam hal ini Penyidik BNN dan Penyidik Polri untuk dapat melaksakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus untuk tindak pidana narkotika.
2.  Tindak  pidana  narkotika  merupakan  jenis  kejahatan  extra  ordinary crimesehingga  dari  perspektif  sistem  peradilan  pidana  diberikannya kewenangan penyidikan tindak pidana  narkotika  berarti  menempatkan Badan Narkotika Nasionalsejajar dengan Kepolisan Republik Indonesia sebagai sub- sistem  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  menangani  kasus  tindak  pidana narkotika,  posisi  yang  sejajar  ini  diperlukan  batasan  dan  pembeda  diantara Badan  Narkotika  Nasional  dan  Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Muh  Sulchan,  2001,  Mari  Bersatu  Memberantas  Bahaya  Penyalahgunaan Narkotika (NAZA). Jakarata:BP.Dharma Bakti.
OC  Kaligis,  dan  Soedjono  Dirdjosisworo,  2002.  Narkotika  dan  Peradilan  di Indonesia ,Alumni, Bandung.
Rusdi  Moslim.  1997,  Penggunaan  Kliniks  Psikotropika,Yayasan  Indonesia,
Jakarta.. Syamsuddin Pasamai,2007,Metodologi Penelitian dan Penulisan Kaerya Ilmiah Hukum (Suatu Pengetahuan Praktis).Umitoha Ukhuwah Grafika,Makassar. Satjipto Rajarjo,2005.Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.BPPHN Departemen Kehakiman,Sinar Baru,Bandung. Siswanto Sunarso,2004.Penegakan Hukum Psikotropika,Dalam Kajian Sosiologi Hukum.RajaGrafindo Persada,Jakarta.
Soeherto.W.A.,2002.Administrasi  Penyidik  Sesuai  Dengan  KUHAP  dan  UU Nomor  2  Tahun  2002.Bogor.Set  Dediklat  POLRI  Pusat  Pendidikan Reserse dan Intel.
Soerjono Soekanto,1996.Penelitian Hukum Normatif.Rajawali Pers,Jakarta. ________,  2002.Polisis  dan  Lalu  Lintas  (Analisis  Menurut  Sosiologi  Hukum).
Bandung:Mandar Maju.
________,  2004.Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,Raja Granfindo Persada,Jakarta.
Soesilo,R.,  1994.  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.Politeia.Bogor.
________,2000.Pokok-pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus,Politiea,Bogor.
Sumarno Ma’Sum,2000.Islam Melawan Narkotika,Pustaka Madani,Yogyakarta.
Warsito Hadi Utomo,2005.Hukum Kepolisian di Indonesia.Prestasi Pustaka,Jakara.
Achmad  Ali,2003.Keterpurukan  Hukum  di  Indonesia  (Penyebab  dan Solusinya).Ghalia Indonesia,Bogor. ________,  2005.Polisi  dan  Efektifitas  Hukum  dalam  Penanggulangan Kriminalitas dalam Menjelajah Kajian empiris terhadap Hukum.Yasif Watampone,Jakarta.
Ade Ramadhani,2003.Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh
Masyarakat Sekolah.Departemen Agama RI.Jakarta.
Adi Hamzah dan Surachman,2004.Kejahatan Narkotika dan Psikotropika.Sinar Grafika,Jakarta. Arief Barda Nawawi,2001.Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.Bahana Seminar Kriminologi VI,Semarang. Bawengan,Gerson W.,2007.Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi,Pradnya, Jakarta. Dwi Yanny,2002.Narkotika,Pencegahan dan Penanggulangannya,Elex Media,Jakarta.
Gatot Supramono,2008.Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan,Jakarta.
Hamza  Baharuddin,2010.Pemikiran  mengenai  Hukum  (Sebuah  Refleksi Kritis).Nala Cipta Literia,Makassar.
Hari  Sasongko,2003,Narkotika  dan  Psikotropika  dalam  Hukum  Pidana  Untuk Mahasiswa  dan  Praktisi  Serta  Penyuluh  Masalah  Narkotika,Mandar Maju,Bandung.
Harun  Husein,M.2001.Penyidikan  dan  Penuntutan  dalam  Proses  Pidana ,Jakarta:Renika Cipta.
Hendro  Satmoko,2001,Penanggulangan  Penyalahgunaan  Narkotika  dan Psikotropika,MABES POLRI,Jakarta.
Ikin Gani,A,2006.Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya,Sinar Grafika,Jakarta.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneasia 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## C. INTERNET
http://www.republika.co.id/-polri-dan-bnnperlu-pembagian-kerja-jelas,  diakses 29 Juni  pukul 11.00 Wita
http://www.kesimpulan.com/2009/08/rancangan-undangundang-ruu, diakses
narkotika.html, diakses 29 Juni 2018  pukul 10.00 Wita