## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Prospek dan Tantangan Investasi Indonesia Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja
Sabaruddin Siagian 1 , Eni Reptiningsih 2 1,2 Universitas Bina Sarana Informatika
E-mail : sabaruddin.sdg@bsi.ac.id

## Article History:
Received: 19 Juni 2024 Revised: 30 Juni 2024
Accepted: 02 Juli 2024
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek dan tantangan investasi Indonesia pasca perberlakuan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Jenis penelitian menggunakan metode analisis deksriptif kualitatif, dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian, prospek investasi Indonesia akan cerah atau meningkat signifikan dalam jangka panjang pasca pemberlakuan Undang- Undang Cipta Kerja serta meningkatkan ranking kemudahan berusaha atau easy of doing business atau EoDB. Prospek investasi yang meningkat signifikan ini selain karena pemberlakuan Undang- Undang-Undang Cipta Kerja, juga dikarenakan pertumbuhan ekonomi tinggi yang konsisten, daya dorong pengeluaran konsumsi tinggi, keunggulan sumber daya alam berlimpah. Tantangan investasi Indonesia, antara lain, ketidakpastian hukum berinvetasi, kurangnya konsistensi implementasi pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, masalah ketenagakerjaan, pengelolaan lahan dan peningkatan risiko sosial-politik pasca pilpres 2024.
Keywords: Investasi, Omnibus law, Undang- Undang Cipta Kerja.
PENDAHULUAN Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bersinambungan, maka peranan sektor investasi langsung ( direct investment ) sangat besar memberi kontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Pertumbuhan ekonomi berkualitas itu dengan mendorong peningkatan investasi tersebut akan menciptakan penciptaan tenaga kerja sangat besar dan mengurangi tingkat kemiskinan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta berkesinambungan dengan menghasilkan tenaga kerja yang sangat besar dengan meningkatkan pertumbuhan investasi signifikan. Idealnya, terus mendorong peranan pertumbuhan investasi yang signifikan dan terus memelihara pertumbuhan konsumsi masyarakat yang tinggi maka dihasilkan pertumbuhan tinggi dan berkesinambungan. Untuk meningkatkan peranan investasi dalam perekonomian, pemerintah sudah membuat banyak kebijakan, mengeluarkan undang-undang dan peraturan-peraturan, antara lain, mengeluarkan (Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal), mengeluarkan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha) , juga mengeluarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal dengan Online Single Submission (OSS)).
Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal bertujuan utama adalah menekankan pemberian perlakuan yang sama antara penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan penanaman modal asing (PMA). Dengan pemberlakuan yang sama ini diharapkan investasi dari luar negeri meningkat signifikan. Perpres No. 91 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha itu diharapkan pelayanan perizinan berinvestasi yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mana juga membuat investor mengurus perizinan investasi mereka tidak lagi terhambat dengan birokrasi yang berbelit-belit dan mengurangi biaya dan waktu dalam mengurus perizinan berusaha.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyangkut mengimplementasikan pelayanan pengurusan izin berusaha yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pengurusan perizinan yang efisien dan efektif yang mana pengurusan perizinan berinvestasi yang meminimalkan birokrasi dan mengurangi waktu dan pembiayaan perizinan.
Keterbatasan kita dalam mendorong peningkatan investasi tercermin pada ranking kemudahan berusaha atau easy of doing business (EoDB) yang kita miliki, masih berada di ranking 72. Dengan melihat ranking kemudahan berusaha atau EoDB itu yang masing ranking 72 harus diakui masih banyak hambatan-hambatan investasi di Indonesia sehingga peningkatan investasi masih belum signifikan bila dibandingkan dengan keunggulan-keunggulan komperatif yang kita miliki.
Menaikkan peringkat kemudahan berusaha atau EoDB kita ini dan secara otomatis meningkatkan investasi dalam mendorong pertumbuhaan ekonomi. Dan menurut Jokowi, tidak bisa hanya membuat kebijakan yang reguler atau yang standar dalam meningkatkan investasi, tapi harus mengeluarkan kebijakan yang progresif dan fundamental dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Untuk mengurangi hambatan-hambatan investasi di Indonesia dan sekaligus meningkatkan ranking kemudahan berusaha atau EoDB, Jokowi mengeluarkan undang- undang “sapu jagat”, omnibus law , dengan tujuan mengubah dan menghapus pasal-pasal di banyak undang-undang yang sudah keluarkan yang menghalangi peningkatan investasi di Indonesia. Undang-undang “sapu jagat” atau omnibus law ini disebut dengan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan ada peningkatan peringkatan kemudahan berusaha atau EoDB dalam jangka panjang dari yang sekarang ini, masih memiliki ranking 72, maka akan meningkat signifikan menjadi ranking 53. Peringkat kemudahan berusaha atau EoDB menjadi ranking 53 ini tertulis dalam target pemerintah sebagai dasar membuat Undang-Undang Cipta Kerja. Diharapkan juga ada peningkatan penciptaan tenaga kerja sekitar 3 juta per tahun, dan bila tidak memberlakukan UU Cipta Kerja ini penciptaan tenaga kerja hanya 2 juta sampai dengan 2,5 juta. Peningkatan tambahan penciptaan tenaga kerja sehingga mampu mengurangi kemiskinan serta memudahkan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 inilah yang memotivasi dengan kuat pemerintahan Jokowi membuat Undang-Undang Cipta Kerja ini kendati banyak pihak, khususnya dari pihak serikat pekerja atau buruh, menolak keras pemberlakuan omnibus law bidang investasi atau Undang-Undang Cipta Kerja ini. Adanya omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja ini, diharapkan akan ada peningkatan signifikan penciptaan tenaga kerja, menjadi 3 juta tenaga kerja per tahun, serta peringkat kemudahan berusaha atau EoDB di Indonesia meningkat menjadi peringkat 53, maka tentu akan meningkatkan investasi Indonesia ke depan atau jangka panjang. Dan harus juga memperhatikan juga pengaruh perkembangan berbagai tantangan-tantangan dalam perekonomian dan sosial- politik Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta kerja ini.
Untuk itu rumusan permasalahan dalam paper ini, antara lain, pertama, bagaimana

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
prospek jangka panjang peningkatan Investasi Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, tantangan-tantangan yang dihadapi Investasi Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja.

## LANDASAN TEORI
A. Undang-Undang Cipta Kerja Dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan omnibus law dalam bidang investasi. Kata omnibus law memiliki pemisahan dua kata, yakni omnibus dan law . Kata omnibus berasal dari bahasa latin yang memiliki arti “semua”, sedangkan arti dari law merupakan hukum (Prasasti, 2021). Omnibus law merupakan hukum yang mengatur keseluruhan aspek. Omnibus law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, omnibus law juga disebut sebagai langkah untuk menerbitkan satu undang-undang yang bisa memperbaiki sekian banyak undang-undang yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha (Putra, 2020). Pada dasarnya omnibus law merupakan sebuah konsep yang sebenarnya tidak berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku, namun substansi dari pada omnibus law yang menjadikan konsep ini sangat tepat untuk dijadikan sebuah solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Arham).
Undang-Undang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional (Winarto, 2020) . Omnibus law bidang investasi ini dalam bentuk Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah 80 undang-undang dengan merivisi 1200 pasal. Jadi dalam satu undang-undang, Undang-Undang Cipta Kerja memiliki 1200 pasal dengan mengubah 80 undang-undang untuk meningkatkan investasi.
B. Investasi
Investasi langsung dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan atau penanaman- modal atau perusahaan membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan berproduksi barang dan jasa (Sukirno, 2002).
Menurut (Tandelilin, 2010) , pengertian investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Pengertian investasi ini menekankan pada penempatan uang atau dana. Tujuan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan.
Pengertian investasi dalam (Ensiklopedia Indonesia) , investasi yaitu penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi dengan membeli gedung-gedung, mesin-mesin, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya.
Investasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan Investasi domestik ialah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri (Sudirman, 2018).
C. Prospek Investasi Dalam kamus besar bahasa Indonesia prospek ialah peluang dan harapan, pemandangan (kedepan), pengharapan (memberi), harapan baik, kemungkinan (Ahmad & Muda, 2006). Dan menurut (Krugman & Maurice, 2004), mendefinisikan prospek adalah segala peluang yang terjadi dari adanya usaha individu maupun perusahaan/organisasi, dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk mendapatkan keuntungan (profit).
Prospek merupakan gambaran umum tentang usaha yang kita jalankan untuk masa yang akan datang. Keberhasilan suatu usaha tergantung dari faktor- faktor pengusaha itu sendiri, baik dari dalam maupun dari luar. Faktor dari dalam seperti pengelolaan, tenaga kerja, modal, tingkat tekhnologi, dan lain sebagainya, sedangkan faktor dari luar, seperti tersedianya sarana transportasi, komunikasi, penggunaan teknologi baru meningkatkan pendapatan memerlukan biaya dan harapan dapat memberikan keuntungan atau manfaat kepada pengusaha (Relona, 2006). D. Tantangan Investasi
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan tantangan merupakan hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Artinya sebuah hal yang membuat kita semakin tekad dalam melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil. Terkait tantangan investasi merupakan permasalahan investasi yang harus diselesaikan untuk menghasilkan pemecahan di bidang investasi terkait khusus tantangan investasi di Indonesia. Dalam paper ini dijabarkan tantangan atau permasalahan dalam bidang investasi di Indonesia dan menyesuaikan dengan prospek Investasi yang dicapai ke depannya..

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah cara kerja untuk mengumpulkan data dan kemudian mengolah data sehingga menghasilkan data yang dapat memecahkan permasalahan (Winarno, 1985). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis dekskriptif. Metode analisis deksriptif ini adalah metode penelitian yang mengkaji atau menggambarkan atau juga menganalisis fenomena-fenomena atau objek saja. Menurut (Sugiyono (2016), metode penelitian analisis deskriptif adalah metode penelitian mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang luas.
Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya (Sudjana & Ibrahim, 1989). Menurut (Ali, 1982), metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan sekaligus menjawab permasalahan yang terjadi pada masa sekarang. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut (Umar, 2013) data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Sedangkan menurut (Indriantoro & Supomo, 2013), data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Prospek Investasi Indonesia Undang-Undang Cipta Kerja menargetkan peringkat kemudahan berusaha atau easy of doing business (EoDB) menjadi peringkat 53, dari yang sekarang masih ranking 73. Akibat perbaikan peringkat kemudahan berusaha atau EoDB ini diharapkan penciptaan tenaga kerja menjadi 3 juta per tahun, dari sekarang ini hanya 2 sampai 2,5 juta per tahun. Terobosan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja ini luar biasa progresifnya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif yang akan memaksimalkan peningkatan investasi. Terobosan dalam Undang- Undang Cipta Kerja ini dalam mendorong peningkatan investasi yang signifikan di mana mengubah dan menghapus pasal-pasal yang menghambat peningkatan investasi di 80 undang- undang yang terkait investasi.
Dengan memperhatikan progresivitas Undang-Undang Cipta Kerja ini dan target yang akan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dicapai yang masih sesuai dengan target Undang-Undang Cipta Kerja ini, di mana menghasilkan peningkatan peringkat kemudahan berusaha atau EoDB menjadi 53 dan pencapaian jangka panjang target pencapaian 3 juta per tahun tenaga kerja, maka sangat dimungkinkan prospek investasi di Indonesia sangat cerah dalam jangka panjang dampak pemberlakuan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja ini.
Dalam mendorong peningkatan investasi yang signifikan untuk mencapai peringkat kemudahan berusaha mencapai peringkat 53 dan serapan tenaga kerja mencapai 3 juta per tahun, maka pemerintah membuat kebijakan secara tuntas terkait pemecahan permasalahan yang mendasar menyangkut hambatan-hambatan investasi ini. Hambatan atau permasalahan investasi di Indonesia menyangkut perizinan berusaha. Dalam perizinan berusaha di Indonesia sangat memiliki masalah besar yang harus dituntaskan, terkait lambat waktu mengurus perizinan, ketidakpastian biaya dan waktu mengurus perizinan investasi dan terlalu birokratisnya pengurusan perizinan berinvestasi di Indonesia.
Terkait klaster penyederhaan perizinan berusaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam meningkatkan investasi yang signifikan mengubah 52 undang-undang yang terkait investasi dan menambahkan 700 pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudahan perizinan sektor di dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengubah 46 undang-undang dan menambahkan 647 pasal supaya memudahkan perizinan berbagai sektor ini. Sektor usaha ini, antara lain, pertanian, pendidikan, kesehatan obat dan makanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, transpotasi, PURR, perdagangan, telekomunikasi dan penyiaran, pariwisata, pertahanan dan keamanan, kehutanan, perindustrian dan keagamaan...
Keunggulan-keunggulan yang kita miliki dalam mendorong peningkatan investasi yang signifikan ke depan, antara lain, konsistensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertumbuh cukup tinggi, kontribusi pengeluaran konsumsi ekonomi Indonesia masih kuat yang didukung jumlah penduduk yang sangat besar dan sumber daya alam kita miliki masih berlimpah. Para investor tertarik menanamkan modal mereka di sebuah negara tergantung juga kinerja pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi negara tersebut kinerja konsisten bertumbuh, maka para investor menarik menanamkan modal mereka di negara tersebut. Sebaliknya, jika negara tersebut pertumbuhan ekonominya tidak memiliki kinerja yang bagus, umumnya para investor enggan menanamkan modalnya atau berinvestasi di negara tersebut. Sejak masa Orde Baru sampai dengan saat ini, masa era Reformasi, kinerja perekonomian kita cukup tinggi. Selama empat dekade pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 5 persen sampai 6 persen. Kinerja pertumbuhan perekonomian Indonesia salah satu pertumbuhan yang tertinggi secara global.
Secara historis data perkembangan ekonomi Indonesia, kekuatan perekonomian konsisten bertumbuh karena didorong tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia. Kontribusi pengeluaran konsumsi masyarakat terhadap perekonomian mencapai 56,82 persen. Kekuatan pengeluaran konsumsi masyarakat ini menjaga konsistensi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kekuatan konsumsi masyarakat Indonesia ini sangat terjaga kekuatannya karena populasi penduduk Indonesia sangat besar, ranking keempat terbesar di seluruh dunia. Berdasarkan data World Population Review, pada tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275 juta orang. Populasi penduduk Indonesia sangat membutuhkan konsumsi yang sangat besar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi konsisten masih bertumbuh cukup tinggi ke depan. Jika melihat konsistensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dorongan kekuatan pengeluaran konsumsi sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, maka sebenarnya prospek
investasi akan meningkat ke depan karena investasi baik dari PMA maupun PMN tersedia pasarnya di Indonesia diakibatkan sangat besarnya daya dorong pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia.
Prospek investasi di Indonesia masih cerah ke depan, selain dorongan pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, konsisten pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya dorong pengeluaran konsumsi masyarakat, juga prospek investasi Indonesia akan cerah kedepannya disebabkan oleh Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku untuk industri. Untuk itu kita diuntungkan atas pemilikan sumber daya alam yang melimpah ini dibanding negara-negara pesaing dalam merebut dana investasi sehingga diperkirakan para investor masing berbondong-bondong menanamkan dana di Indonesia sehingga meningkatkan prospek investasi kita yang cerah.
Dengan memiliki sumber daya alam yang berlimpah untuk dijadikan bahan baku industri, pertumbuhan ekonomi yang konsisten bertumbuh, dan miliki penduduk yang banyak sehingga juga memiliki daya dorong kekuatan pengeluaran konsumsi masyarakatnya serta ditambah juga diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dalam dorong penciptaan iklim investasi yang kondusif dan menghilangkan hambatan-hambatan berusaha atau berinvestasi, maka diperkirakan dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia akan cerah dalam jangka panjang. Prospek investasi di Indonesia akan cerah kedepannya tercermin juga pada data pertumbuhan investasi Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Dan tahun 2022, realisasi investasi meningkat tajam menjadi Rp1.207 triliun, bertumbuh sangat tinggi dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2021, bertumbuh sebesar 34 persen. Realisasi investasi PMDN sebesar Rp552,8 triliun dengan porsi 45,8 persen. Sedangkan realisasi investasi PMA mencapai Rp654,4 triliun dengan porsi 54,2 persen. Tahun 2023, realisasi investasi meningkat juga, menjadi Rp1.418,9 triliun. Dan bertumbuh 17,5 persen dibandingkan tahun 2022. Realisasi investasi PMDN sebesar Rp674,9 triliun dengan porsi 47,6 persen. Sedangkan realisasi investasi PMA sebesar Rp744 triliun dengan porsi 42,4 persen.
Dengan data pertumbuhan investasi kita baik PMA maupun PMDN, terlihat sekali jauh lebih tinggi pertumbuhan investasi kita dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mana tingkat pertumbuhan ekonomi kita hanya sekitar 5-6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan komperatif dalam bidang investasi tercermin juga pada pertumbuhan investasi Indonesia.
Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan tahun 2022 dan berdasarkan data yang dipaparkan di atas, maka pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja itu terlihat jelas ada peningkatan aliran investasi ke Indonesia. Dalam hal ini menunjukan bahwa ada pengaruh kuat pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap peningkatan investasi investasi di Indonesia. Maka, diperkirakan juga bahwa investasi di Indonesia kedepannya cerah dan konsisten meningkat pertumbuhannya. Menguatkan prospek investasi di indonesia akan cerah kedepannya atau jangka panjang pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta kerja tercermin rilis terbaru dari survei daya saing investasi yang dikeluar Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking (WCR) 2024 menemukan dalam survei mereka bahwa daya saing berusaha Indonesia meningkat menjadi ranking 27 dari sebelumnya ranking 34.
2. Tantangan Investasi Indonesia
Sudah dijelaskan prospek investasi di Indonesia dalam jangka panjang memiliki prospek yang cerah karena didukung oleh perekonomian kita yang bertumbuh cukup tinggi dan kita miliki keunggulan komperatif yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara saing kita dan terakhir pemerintah memperkuat daya saing dalam merebut investasi dengan dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 372
Akan tetapi harus diakui ada tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan investasi Indonesia kedepan. Harus akui juga tantangan-tantangan dalam investasi itu sudah diperbaiki dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Hal-hal yang klasik yang menjadi hambatan-hambatan dalam berinvestasi di Indonesia, antara lain, pembuatan perizinan berusaha di Indonesia berbelit-belit dan mahal dan memiliki ketidakpastian hukum yang tinggi, kebijakan tenaga kerja atau buruh yang tidak pro-pasar, infrastruktur dasar yang minim, dan mafia lahan. Dan terakhir ini meningkatnya risiko politik Indonesia pasca pilpres 2024. Tantangan-tantangan dalam meningkatkan investasi di Indonesia yang klasik terkait pengurusan perizinan berinvestasi atau berusaha di Indonesia dan ketidakpastian hukum berinvestasi. Terkait perizinan berinvestasi dan ketidakpastian hukum berinvestasi ini telah mengurangi daya saing yang signifikan ranking kemudahan berusaha di Indonesia atau EoDB. Untuk mengurangi lambatnya pengurusan perizinan berinvestasi dan ketidakpastian hukum berinvestasi ini sudah ada terobosan peraturan-peraturan untuk mengurangi hambatan perizinan dan ketidakpastian hukum ini, antara lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dan peraturan pengurusan perizinan satu atap serta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektonik atau dikenal dengan Online Single Submission (OSS).
Dengan melihat ranking kemudahan berusaha atau EoDB Indonesia yang masih berada di ranking 73, pemerintah Indonesia sadar perlu mengadakan terobosan-terobosan yang fundamental dan tidak cukup mengeluarkan kebijakan-kebijakan peraturan percepatan berusaha, memberlakukan kebijakan pengurusan perizinan satu atap dan memberlakukan kebijakan online atau daring dalam mengurus perizinan atau OSS. Terobosan kebijakan yang fundamental ini berupa memberlakukan undang-undang “sapu jagat”, yakni omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Khususnya terkait tantangan ketenagakerjaan atau buruh ini memang tantangan klasik sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan. Pada masa sebelum pemberlakuan Undang- Undang Cipta, para investor menganggap kebijakan ketenagakerjaan kita pro buruh atau kebijakan ketenagakerjaan kita sangat membebani besar pengeluaran perusahaan -perusahaan. Akan tetapi, setelah pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja itu kebijakan ketegakerjaan kita sudah dianggap pro pasar atau pro peningkatan investasi. Dianggap Undang-Undang Cipta Kerja pro pasar karena pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) dikurangi signifikan, dari pesangon yang paling besar 32 kali gaji, sekarang pengusaha hanya bayar 19 bulan gaji pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja.
Terkait pekerja atau buruh terkait status kontrak dan buruh dengan status alih daya atau outsourcing diberlakukan tanpa batas tertentu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Status pegawai kontrak dan alih daya ini menegaskan bahwa sekarang ini Undang-Undang terkait ketenagakerjaan kita menjadi pro pasar atau pro investasi. Akibat Undang-Undang Cipta Kerja yang pro investasi, maka para buruh dengan berbagai organisasi mereka terus konsisten menolak dan mengadakan demo besar-besaran dari dulu sejak masih rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang masih dibahas pemerintah dan DPR dan sampai diberlakukan undang-undang tersebut..
Terkait persoalan sengketa tanah yang diperhatikan para investor, maka klaster tanah atau lahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah harus konsisten melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang terkait dengan klaster tanah atau lahan. Dan juga pemerintah harus membuat implementasi yang serius dan tegas dalam memerangi para mafia tanah yang
sudah membuat “pusing” para pengusaha dan pemilik tanah atau lahan. Jujur diakui, pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun berhasil membangun infrastruktur dasar. Keuletan dan kegigihan rejim Jokowi dalam membangun infrastruktur dasar ini harus diapresiasi. Pembangunan infrastruktur dasar ini sudah membantu pengurangan hambatan investasi di Indonesia..
Tantangan investasi di Indonesia yang muncul sekarang ini adalah peningkatan risiko stabilitas sosial-politik di Indonesia. Harus diakui pemilihan presiden atau pilpres 2024 sudah meningkatkan risiko politik di Indonesia. Kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pilpres 2024 kurang legitimasinya karena adanya dugaan isu curang dalam pilpres 2024. Dugaan pilpres curang tercantum juga pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mana 3 hakim dari 8 hakim MK membuat disenting opinion , mengakui adanya dugaan kecurangan masif di pilpres 2024.. Dengan peningkatan risiko politik ini dapat membuat stabilitas perekonomian atau pembangunan akan terganggu dalam 5 tahun ke depan, maka dapat berdampak penurunan investasi di Indonesia. Peningkatan risiko politik ini akan tercermin nanti banyak demo terkait demokrasi dan tuntutan keadilan hukum serta isu korupsi pada rejim Prabowo-Gibran sehingga para investor mengurangi portofolio investasinya di Indonesia. Tantangan lain terkait pergantian kepemimpinan nasional ini, yakni kebijakan perekonomian atau pembangunan Prabowo-Gibran adalah kebijakan tidak konservatif mengelola anggaran pembangunan. Program Prabowo yang bersifat populis dan mengangkat elektoral rejim ini adalah melaksanakan program makanan siang gratis. Jika diwujudkan program makan siang gratis bisa menyebolkan APBN kita karena dana program makan siang gratis ini memerlukan dana bisa menjadi Rp250 sampai Rp500 triliun.
Bila program makan siang gratis ini diwujudkan maka potensi risiko APBN defisit meningkat tajam, artinya ada peningkatan defisit APBN di atas 3 persen yang mana pembiayaan dari sumber utang akibat pembiayaan program makan siang gratis ini. Dengan demkian ada potensi pengelolaan APBN kita tidak konservatif sehingga meningkatkan risiko investasi Indonesia. Peningkatan risiko investasi akibat dampak program makan siang gratis ini membuat investor mengurangi portofolio investasinya di Indonesia.
Potensi risiko jebolnya APBN atau APBN tidak dikelola dengan konservatif akibat dampak kebijakan anggaran yang bersifat populis dan kepentingan menaikkan elektoral, maka rating pasar modal kita terkoreksi atau menurun. Institusi keuangan sangat besar di AS, Morgan Stanley, menurunkan rating pasar modal Indonesia. Morgan Stanley menurunkan peringkat pasar saham Indonesia menjadi “underweight” yang berarti dana investasi ke Indonesia akan berkurang, khususnya aliran modal dalam bentuk portofolio. Melihat penurunan rating ini seharusnya pemerintahan Prabowo-Gibran memperbaiki rencana program populis, khususnya anggaran program makan siang gratis, supaya pengelolaan APBN kita konservatif dan tidak “memukul” peningkatan investasi di Indonesia.

## KESIMPULAN
1. Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja akan meningkatkan prospek investasi di Indonesia karena dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja mengurangi hambatan- hambatan dalam menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dan mengurangi ketidakpastian berinvestasi di Indonesia. .
2. Prospek investasi di Indonesia cerah didukung juga karena kita memiliki keunggulan komparatif menyangkut ketersedian sumber daya alam yang melimpah untuk memenuhi bahan baku industeri. Dan Indonesia juga memiliki penduduk yang sangat besar dan daya dorong konsumsi yang sangat besar tentu menjadi faktor pendorong para investor tertarik

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 374
menanamkan modalnya di Indonesia. Serta juga, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil dan bertumbuh kuat menjadikan para investor nyaman karena pasar tersedia di Indonesia untuk mengisi barang-barang dari investasi mereka.
3. Tantangan-tantangan yang utama yang bisa mengurangi prospek investasi di Indonesia adalah kurang seriusnya mengurangi hambatan memperoleh izin berinvestasi dan mengurangi ketidakpastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia dan kurang serius melaksanakan kebijakan fundamental dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Saran 1. Perlu keseriusan pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena muatan-muatan Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah tepat untuk memperbaiki iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Undang-undang ini juga secara fundamental dan komprehensif memperbaiki hambatan-hambatan investasi di Indonesia, khususnya hambatan-hambatan mengurangi ketidakpastian hukum berinvestasi di Indonesia.
2. Kepada pemerintahan baru nanti, Prabowo-Gibran, segeralah mengoreksi rencana pembangunan mereka yang terkait program populis dan yang mengangkat elektoral. Jika mau mengoreksi pogram populis ini, seperti progran makan siang gratis, maka ada pengurangan risiko investasi di Indonesia karena perekonomian kita dikelola dengan hati- hati dan bertumbuh berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI
Ahmad, A., & Muda, K. (2006). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Vol. 1). Reality Publisher. Ali, M. (1982). Penelitian Pendidikan, Prosedur dan Strategi Angkasa . Sinar Baru Algesindo. Arham, S. (n.d.). Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesi (2nd ed., Vol. 7). Ensiklopedia Indonesia. (n.d.). Investasi . Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen . BPFE. Krugman, & Maurice, D. (2004). Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan Harper Collins MSc . PT Indeks Kelompok Gramedia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Atau Dikenal Dengan Online Single Submission (OSS).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Prasasti, A. A. (2021). KAJIAN YURIDIS MENGENAI OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN [Hukum]. Universitas Muhammadiyah Mataram. Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulas. Jurnal Legislasi Indonesia , 17 (1), 222. Relona, M. (2006). Kamus Istilah Ekonomi Popular (Vol. 3). Gorga Media.
Sudirman, M. A. (2018). PENGARUH KONSUMSI RUMAH TANGGA, INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI. EKONOMIS: Jurnal of Economics and Business , 2 (1), 81–91. Sudjana, N., & Ibrahim. (1989). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . Sinar Baru. Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian. Alfabeta . Sukirno, S. (2002). Pengantar Teori Makro Ekonomi . Rajawali Press.
Tandelilin, E. (2010). Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi (1st ed.). Kanisius. Umar, H. (2013). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis . Rajawali. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Winarno, S. (1985). Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Methodologi Teknik . Tarsito.