## PEMAKNAAN KEWENANgAN MENgADILI DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA TENTANg PERMOHONAN PENETAPAN ORANg HILANg PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM KELUARgA ISLAM

## Moch. Choirul Rizal
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri rizal@iainkediri.ac.id.
Abstract
Article 44, paragraph (4) of Law No. 24 of 2013 it is not clear which judicial body has the authority to determine the unclear whereabouts of a person because of missing or dead but his body was not found. For this reason, this research focuses on 2 (two) problems. First, the practice of civil justice regarding applications for the determination of missing persons. Second, the meaning of the authority to adjudicate in the practice of civil justice regarding applications for the determination of missing persons. This research is included in the theoretical research using a statute approach, case approach, and conceptual approach. The results of this study answer 2 (two) problems. First, in examining and adjudicating cases of petition for the determination of missing persons, the general court uses rules regarding the state of absence (afwezig) according to Article 467 and Article 468 of the Civil Code, while religious courts use a legal basis relating to inheritance law. Second, to examine and adjudicate cases for the application of missing persons, the authority of the general court is based on Article 467 and Article 468 of the Civil Code, while the authority of the religious court body still requires interpretation of the judge’s law on the subject matter, namely whether it has a connection with inheritance law or not. The case for appealing the missing person, as long as it is related to inheritance law, can reopen the option for Muslims to choose which judicial body to obtain legal certainty regarding the person’s absence.

## Keywords: Civil Court Practices; Missing person; Authority to Judge.
Kematian  seseorang  akan  membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri  sendiri,  keluarga,  masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Selain itu,  kematian  tersebut  menimbulkan kewajiban  orang  lain  bagi  dirinya  yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. Timbul pula akibat hukum lain secara  otomatis,  yaitu  adanya  hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.
Keadaan sebagaimana tersebut di atas  telah  diatur  dalam  Pasal  44  ayat (4)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
Orang  Hilang  dalam  Hukum  Kewarisan  Berdasarkan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata”, Privat Law 7 , Januari-Juni (2015):137.

## A. Pendahuluan
Bencana  alam  dan  kecelakaan  trans- portasi merupakan 2 (dua) di antara banyak keadaan yang tidak pernah jauh dari kehidupan manusia. Dalam bencana alam, misalnya, tidak sedikit korban yang tidak jelas keadaannya, yaitu apakah masih hidup  atau  meninggal  dunia.Lalu,  dalam kecelakaan transportasi, baik yang di laut maupun udara, juga ditemui ketidakjelasan mengenai keadaan korban. Ketidakjelasan keadaan korban tersebut secara langsung akan berpengaruh terhadap keluarganya, misalnya, menurut hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia.
Lebih  lanjut,  Ahmad  Rofiq  men- jelaskan: 1
1 Ahmad  Rofiq,  “Hukum  Islam  di  Indonesia”, dalam  Joel  Canggayuda,  Hana  Sri  Puji  Rahayu,  dan Anindya  Haswaningrum,  “Analisis  Yuridis  Kedudukan

## 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
yaitu:
Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
Pasal tersebut, pada bagian penjelasan, dinyatakan “Cukup jelas”. Padahal, dalam keadaan demikian, sesungguhnya terdapat ketidakjelasan mengenai pengadilan mana yang  mempunyai  kewenangan  mengadili atas permohonan tersebut.
Jauh  sebelum  UU  No.  24  Tahun  2013 diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013,  beberapa  pasal  dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum  (KUH)  Perdata  telah  mengatur hal-hal sebagai berikut:
Pasal 467 Bila  orang  meninggalkan  tempat ting galnya tanpa memberi kuasa untuk  mewakili  urusan-urusan  dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu,  dan  bila  telah  lampau  lima  tahun sejak kepergiannya. atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan  bahwa  ia  masih  hidup pada  waktu  itu,  sedangkan  dalam  lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya. maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum,  orang  yang  dalam  keadaan  tak hadir  itu,  atas  permohonan  pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan  Negeri  di  tempat  tinggal yang  ditinggalkannya,  boleh  dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan.
Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak
hadir  itu  maupun  orang  lain  untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup,  maka  harus  diberikan  izin  untuk panggilan  demikian  yang  kedua,  dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan.
Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas  akan  ditunjuk  oleh  Pengadilan Negeri pada waktu memberikan izin yang pertama. dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidak hadir itu.

## Pasal 468
Bila  atas  panggilan  tidak  datang menghadap,  baik  orang  yang  dalam keadaan tak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya  orang  itu,  maka  Pengadilan Negeri  atas  tuntutan  jawatan  Kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya, yang harinya secara pasti harus dinyatakan dalam keputusan itu.
Sesuai ketentuan dalam KUH Perdata tersebut,  pada  praktinya  saat  ini,  badan peradilan umum (pengadilan negeri) mempunyai  kewenangan  mengadili terhadap permohonan penetapan orang hilang.  Fakta  demikian  dapat  dijumpai, misalnya,  dalam  Penetapan  Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1170/Pdt.P/2018/ PN.Sby,  tanggal  7  Mei  2019.  Hakim  pada Pengadilan  Negeri  Surabaya  dalam permohonan a quo telah mendapatkan fakta  hukum  yang  salah  satunya  adalah sebagai berikut: 2
Bahwa  benar  maksud  dan  tujuan  Para Pemohon  menetapkan  saudara  kandung Para  Pemohon  yang  bernama  “Saudara
2 “Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1170/Pdt.P/2019/PN.Sby” (2019). H. 11
Kandung  Para  Pemohon”  ( nama sengaja disamarkan oleh peneliti dan untuk selanjutnya cukup disebut “Saudara Kandung Para Pemohon” ) yang telah hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bulan Desember 2010 hingga didaftarkannya  permohonan  ini  dengan tujuan  administratif,  Para  Pemohon tidak dapat melaksanakan proses peralihan kepemilikan tersebut karena membutuhkan kehadiran “Saudara Kandung  Para  Pemohon”  sebagai  salah satu ahli waris “Bapak dan Ibu Kandung Para  Pemohon”  ( nama disamarkan oleh peneliti dan untuk selanjutnya cukup disebut “Bapak  dan  Ibu  Kandung  Para  Pemohon” ) untuk mendapatkan kepastian hukum.
Sebelum sampai pada amar penetapan “ Menetapkan saudara kandung Para Pemohon yang bernama “Saudara Kandung Para Pemohon” telah hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bulan Desember 2010 hingga didaftarkannya permohonan ini ” 3 , Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya yang memeriksa permohonan a quo telah memberikan  pertimbangan  hukum,  di antaranya adalah sebagai berikut: 4
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat bukti  P-23,  P-24,  P-25,  P-26,  dan  P-27, yaitu  Pemberitaan  melalui  Media  Massa dan  Surat  Tanda  Penerimaan  Laporan Kehilangan  Orang,  ternyata  saudara kandung  Para  Pemohon  yang  bernama “Saudara  Kandung  Para  Pemohon” tersebut meninggalkan rumah tanpa pamit sejak tahun 2010 hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tempat tinggalnya dengan pasti dan Para Pemohon telah melakukan pencarian melalui Media Massa hingga laporan Polisi namun hal tersebut tidak berhasil;
Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah  bahwa  Para  Pemohon  ingin
3 “Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1170/Pdt.P/2019/PN.Sby” (2019). H. 12.
4 “Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1170/Pdt.P/2019/PN.Sby” (2019)
mendapatkan kepastian hukum tentang keberadaan terhadap saudara kandung Para  Pemohon  yang  bernama  “Saudara Kandung  Para  Pemohon”  apakah orangnya masih hidup atau sudah meninggal dunia;”
“Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim menilai  bahwa  dengan  sudah  tidak diketahuinya lagi keberadaan saudara kandung  Para  Pemohon  yang  bernama “Saudara  Kandung  Para  Pemohon” tersebut,  maka  dinyatakan  dalam keadaan tidak hadir (AFWEZIG) dan harus dinyatakan  hilang,  dengan  demikian permohonan Para Pemohon pada Petitum angka 2 haruslah dikabulkan.
Apakah  ada  peradilan  lain  di  bawah Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia (MARI)  yang  mempunyai  kewenangan mengadili permohonan penetapan orang hilang?  Ada,  yaitu  peradilan  agama. Fakta demikian dapat dijumpai, misalnya, dalam  Penetapan  Pengadilan  Agama Kediri  Nomor  0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr, tanggal  8  Januari  2015.  Majelis  Hakim pada  Pengadilan  Agama  Kediri  dalam permohonan a quo telah mendapatkan beberapa fakta hukum sebagai berikut: 5 Bahwa  Saudara  Para  Pemohon berstatus  jejaka  sejak  awal  tahun  1980 sampai sekarang kurang lebih 35 tahun tanpa memberitahu keluarga telah pergi meninggalkan rumah tidak diketahui secara pasti keberadaannya meskipun telah dicari oleh keluarganya secara maksimal, tempat tinggal terakhir di Kota Kediri; Bahwa  ahli  waris  dari  Almh.  SA  dan Alm. H akan melakukan pembagian harta warisan  yang  belum  dibagi  atau  belum dituntaskan,  yaitu  berupa  sebidang tanah  sebagaimana  dalam  SHM  76  Desa Manisrenggo,  di  antara  ahli  warisnya
5 “Penetapan  Pengadilan  Agama  Kediri  Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr” (2015). H. 19.
adalah  Saudara  Para  Pemohon  cucu  dari Almh. SA dan Alm. H.
Sebelum sampai pada amar penetapan “ Menetapkan Saudara Para Pemohon telah meninggal dunia menurut hukum karena Mafqud; ” 6 ,  Majelis  Hakim  pada Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa permohonan a quo telah memberikan pertimbangan hukum, di antaranya adalah sebagai berikut: 7
Menimbang,  bahwa  tentang  petitum 2  permohonan  Para  Pemohon,  maka berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti P.1  s/d  P.28  dan  keterangan  saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang/SAUDARA  PARA  PEMOHON yang telah pergi meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan, tanpa alamat yang jelas dan pasti apalagi kepergiannya tersebut  sudah  dalam  waktu  kurun yang sangat lama yaitu kurang lebih 35 tahun dan telah diupayakan pencarian secara  maksimal,  maka  berdasarkan pertimbangan  tersebut  diatas  SAUDARA PARA PEMOHON patut untuk dinyatakan mafqud;
Menimbang,  bahwa  selama  bepergian SAUDARA  PARA  PEMOHON  dalam  kurun waktu  yang  cukup  lama  tersebut  telah banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang menimbulkan banyak korban jiwa  misalnya  karena  bencana  alam (peristiwa tsunami, gempa bumi, gunung meletus,  banjir  bandang,  dan  lain-lain) karena  pertikaian  etnis  (peristiwa  di Sampit,  Sampang,  dan  lain-lain)  wabah penyakit  dan  masih  banyak  lainnya, hal mana merupakan indikasi akan terjadinya kemungkinan-kemungkinan bagi seseorang termasuk SAUDARA PARA PEMOHON yang pergi yang tidak diketahui alamatnya apalagi diera global sekarang ini dengan tehnologi yang serba canggih
6 “Penetapan  Pengadilan  Agama  Kediri  Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr” (2015). H. 21.
7 “Penetapan  Pengadilan  Agama  Kediri  Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr” (2015). H. 19-20.
(alat transportasi, handphone dll.) sangat mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain/keluarga, di samping itu dalam masalah ini juga agar tidak merugikan orang/ahli waris yang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi syarat-syarat menurut syari’ bagi seseorang yang dianggap telah meninggal dunia secara hukum,  oleh  karenanya  patut  kiranya SAUDARA  PARA  PEMOHON  dianggap secara hukum telah meninggal dunia.
Mengingat  Pasal  44  ayat  (4)  UU  No. 24 Tahun 2013 dan dikaitkan dengan 2 (dua) penetapan yang berkuatan hukum tetap  sebagaimana  tersebut  di  atas,  2 (dua)  badan  peradilan  di  bawah  MARI mempunyai  kewenangan  mengadili terhadap pokok permohonan yang sama, yaitu penetapan orang hilang bagi orang- orang  beragama  Islam.  Sampai  di  sini, selain  permasalahan  Pasal  44  ayat  (4) UU  No.  24  Tahun  2013  yang  tidak  jelas menentukan badan peradilan mana yang mempunyai  kewenangan  mengadili terhadap permohonan penetapan orang hilang, terdapat pemaknaan kewenangan mengadili dengan batasan tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  peneliti memandang perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai “ Pemaknaan Kewenangan Mengadili dalam Praktik Peradilan Perdata tentang Permohonan Penetapan Orang Hilang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam ”. Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana praktik peradilan perdata tentang permohonan penetapan orang hilang?
2.  Bagaimana  pemaknaan  kewenangan mengadili dalam praktik peradilan perdata tentang permohonan penetapan orang hilang?

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam theoritical research . 8 Penelitian  ini menggunakan  3  (tiga)  pendekatan,  yaitu pendekatan perundang-undangan ( statute approach ),  kasus  ( case approach ),  dan konseptual ( conceptual approarch ). Dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum primer  yang  digunakan  adalah  KUH Perdata, UU No. 3 Tahun 2006, Inpres No. 1 Tahun 1991, Penetapan Pengadilan Agama Kediri  Nomor:  98/Pdt.P/2014/PA.Kdr, tanggal  8  Januari  2015,  dan  Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1170/ Pdt.P/2018/PN.Sby,  tanggal  7  Mei  2019. Sementara  itu,  bahan  hukum  sekunder yang digunakan adalah pendapat para pakar atau ahli tentang suatu bidang tertentu yang secara khusus untuk menjelaskan isu hukum yang ditentukan dalam penelitian ini.
Peneliti akan membaca dan kemudian melakukan pengorganisasian terhadap setiap bahan hukum yang terkumpul. Selanjutnya,  peneliti  akan  melakukan analisis  terkait  pemaknaan  kewenangan mengadili dalam praktik peradilan perdata tentang permohonan penetapan orang hilang dengan berpijak pada pertimbangan hukum  hakim,  peraturan  perundang- undangan,  konsep,  maupun  gagasan. Pada  akhirnya,  peneliti  memperoleh kesimpulan  sebagai  jawaban  dari  isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini sekaligus memberikan saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan teoritik maupun praktik ilmu hukum dan syari’ah.

## C. Pembahasan
1.  Kajian Konsep a.  Kewenangan Mengadili
Hadirnya kekuasaan kehakiman merupakan salah satu ciri khas dari suatu
8 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2008). H. 32.
negara hukum. 9 Di  Indonesia,  kekuasaan kehakiman  dilakukan  oleh  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  (MARI)  dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia (MKRI) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009). Badan-badan peradilan di bawah MARI mempunyai  kewenangan  masing-masing yang tentunya berbeda dalam menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara. Kewenangan  yang  demikianlah  yang disebut  sebagai  kewenangan  mengadili. M. Yahya Harahap, misalnya, mengartikan kewenangan mengadili sebagai kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang- undangan. 10
Adanya penentuan objectum litis bagi masing-masing badan peradilan yang berada  di  bawah  MARI  menentukan yurisdiksi perkara yang dapat diadili oleh masing-masing badan peradilan. Selain kemudian untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi seseorang yang akan mengajukan suatu permohonan atau gugatan kepada badan peradilan yang benar-benar berwenang untuk menerima, memeriksa,  dan  mengadili  permohonan atau gugatan tersebut. 11
Dalam literatur mengenai hukum acara,  khususnya  hukum  acara  perdata, kewenangan  mengadili  suatu  badan peradilan atau pengadilan dapat
9 Z.A.  Sangadji, Kompetensi  Badan  Peradilan  Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003). H. 1.
10 Pada  umumnya,  istilah  “Kewenangan”  dapat disebut  juga  “Kompetensi”  atau  “Yurisdiksi”.  Lihat selengkapnya, M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). H. 179. 11 Bambang Sugeng A.S. Sujayadi, Hukum Acara Perdata (Dokumen Litigasi Perkara Perdata) , (Jakarta: Kencana, 2011). H. 24.
dibedakan  menjadi  2  (dua).  Pertama, kewenangan  mengadili  secara  absolut, yaitu  kewenangan  badan  peradilan dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang secara mutlak atau absolut tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang  sama  maupun  berbeda.  Kedua, kewenangan  mengadili  secara  relatif, yaitu  kewenangan  dari  badan  peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya. 12
Dalam  literatur  yang  lainnya, kewenangan  mengadili  secara  absolut dapat disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman. Berkaitan dengan kewenangan mengadili secara absolut tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap suatu perkara yang secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah batal demi hukum. 13
b.  Praktik Peradilan Perdata Kata  “praktik”  mempunyai  3  (arti), yaitu (1) pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori; (2) pelaksanaan pekerjaan  (tentang  dokter,  pengacara, dan  sebagainya);  dan  (3)  perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya). 14 Sementara  itu,  menurut istilah,  peradilan  adalah  kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. 15 Cik  Hasan  Bisri menyebut peradilan sebagai suatu proses yang berakhir dengan memberikan suatu
12 Bambang  Sutiyoso, Penyelesaian  Sengketa  Bisnis (Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2006). H. 11-12.
13 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2007). H. 72.
14 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Praktik”, dalam https://kbbi.web.id/praktik ,  diakses  pada  tanggal  10 September 2019.
15 Abdul  Gani  Abdullah, Himpunan Perundang- undangan dan Peraturan Peradilan Agama (Jakarta: Intermasa, 1986). H. 104.
keputusan dengan tata cara yang diatur dengan peraturan hukum acara. 16 Oleh karena  pengertian-pengertian  tersebut, Abdullah Tri Wahyudi menyatakan: 17
Pengertian  peradilan  menitikberatkan pada proses yaitu proses yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan dengan tata cara tertentu yang diatur dalam hukum acara demi tegaknya hukum dan keadilan.
Sementara  itu,  kata  “perdata” mempunyai  arti  sipil  (sebagai)  lawan kriminal atau pidana. 18 Dalam konteks dihubungkan  dengan  praktik  peradilan, kata “perdata” umumnya diawali dengan kata “hukum”, sehingga menjadi “hukum perdata”.  Menurut  Subekti,  hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan per- se  orangan. 19 Dari beberapa pendapat ahli hukum  yang  dikutip,  Riduan  Syahrani menyimpulkan pengertian hukum perdata sebagai berikut: 20
“... hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam
16 Cik  Hasan  Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia (Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 1997). H. 3.
17 Abdullah  Tri  Wahyudi,  “Kewenangan  Absolut Peradilan  Agama  di  Indonesia  pada  Masa  Kolonial Belanda  hingga  Masa  Pascareformasi”, Yudisia 7,  No.  2 (2016): 286.
18 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perdata”, dalam https://kbbi.web.id/perdata , diakses pada tanggal 10 September 2019.
19 Subekti, Pokok-Pokok dari Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1975). H. 2.
20 Menurut  Riduan  Syahrani,  meskipun  hukum perdata  mengatur  kepentingan  perseorangan,  namun tidak berarti semua hukum perdata itu murni mengatur kepentingan perseorangan. Dalam perkembangannya di masyarakat, tidak sedikit bidang-bidang hukum perdata yang  telah  diwarnai  sedemikian  rupa  oleh  hukum publik, misalnya, bidang perkawinan, perburuhan, dan sebagainya. Lihat selengkapnya, Riduan Syahrani, Seluk- Beluk  dan  Asas-Asas  Hukum  Perdata (Bandung:  Alumni, 2013). H. 2.
masyarakat yang titik beratnya mengenai kepentingan perseorangan.”
Berdasarkan  pengertian-pengertian sebagaimana  tersebut  di  atas,  praktik peradilan perdata merupakan pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan dengan tata cara tertentu yang diatur dalam hukum acara demi tegaknya hukum dan keadilan mengenai hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang titik beratnya mengenai kepentingan perseorangan.
c.  Orang Hilang
Kepustakaan hukum perdata menyebut orang hilang dengan menggunakan istilah “Keadaan Tak Hadir atau Ufwesigheid ”. Amir  Syarifuddin  menyatakan,  menurut definisinya,  yang  tidak  dapat  ditentukan keberadaannya adalah orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya apakah masih hidup atau tidak. 21 Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga pembuat undang-undang memandang perlu untuk mengaturnya. 22 Menurut  Pasal  463  KUH  Perdata, untuk dapat dinyatakan dalam keadaan tak hadir harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 23 a.  Meninggalkan tempat kediaman;
21 Amir  Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2005). H. 132.
22 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga (Bandung: Alumni, 1986).  H. 200.
23 Ida Bagus Putra Atmadja, “Pengaturan Hak Waris dari Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya ( Afwezigheid )  dalam  Hukum  Waris  Perdata”  (Laporan Penelitian,  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana, Denpasar,  2017).  H.  9-10.  Lihat  juga,  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000). H. 53.
b.  Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya;
c.  Tidak menunjuk atau memberi kuasa kepada orang lain untuk mengatur pengelolaan kepentingannya;
d.  Bilamana  pemberian  kuasa  telah gugur;
e.  Bilamana  timbul  keadaan  yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan dari harta benda atau seluruhnya atau sebagian; dan
f.  Untuk  mengangkat  seorang  wakil, maka harus diadakan tindakan-tin- dakan hukum untuk mengisi keko- songan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut.
Merujuk  pada  Pasal  463  dan  Pasal 467  KUH  Perdata,  keadaan  tidak  hadir merupakan suatu keadaan tidak hadirnya seseorang di tempat kediaman atau domisilinya, karena meninggalkan tempat tinggalnya,  baik  dengan  meninggalkan kuasa  maupun  tidak,  yang  kemudian keberadaannya tidak diketahui. 24 Selain unsur  yang  disebutkan  di  atas,  keadaan seseorang yang dinyatakan afwezigheid adalah yang bersangkutan telah pergi dalam  jangka  waktu  yang  relatif  lama. Terpenuhinya unsur demikian adalah sebagaimana pendapat J. Satrio yang menyatakan: 25
Walaupun  undang-undang  dalam  Pasal 463 tidak telah menyebutkan secara tegas,  tetapi  kiranya  kita  tidak  boleh menyimpulkan  bahwa  dalam  hal  ini orang yang tidak hadir itu tentunya telah meninggalkan tempatnya untuk suatu jangka waktu yang relatif lama.
Di  dalam  KUH  Perdata,  pengaruh ketidakhadiran di tempat terhadap kedudukan hukum seseorang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) masa, yaitu:
24 Sri  Soesilowati  Mahdi,  Surini  Ahlan  Sjarif,  dan Akhmad  Budi  Cahyono, Hukum Perdata Suatu Pengantar (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005). H. 34.
25 J. Satrio, Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). H. 207-208.
a.  Masa  tindakan  sementara  ( voorlopige voorzieningen ). Ada 2 (dua) syarat untuk menyatakan seseorang dalam masa ini. Pertama, yang bersangkutan tidak  ada  di  tempatnya.  Kedua,  yang bersangkutan tidak melakukan sendiri pengaturan urusan-urusannya atau tindakan yang sudah diambilnya, yaitu kekuatan pemberian kuasa kepada kepercayaannya sudah habis. 26
b.  Masa  mulai  dikeluarkan  peraturan persangkaan mati ( vermoedelijk overleden ). Dasar untuk menyangka bahwa  seseorang  tidak  akan  pulang kembali hingga kemudian dikeluarkan peraturan persangkaan mati adalah ia meninggalkan tempat kediamannya dan ia tidak pulang beberapa lama tanpa memberi kabar sama sekali. Terkait  berapa  lama  waktu  yang dimaksud, Pasal 467 dan Pasal 470 KUH Perdata  telah  menentukan  sebagai berikut: 27 1  Lima  tahun  bila  yang  tidak  hadir tidak mengangkat seorang kuasa untuk mengurusi kepentingannya atau tidak mengatur pengurusannya;
2  Sepuluh tahun bila yang tidak hadir meninggalkan kuasa atau mengatur pengurusannya; atau
3  Satu tahun bila yang tidak hadir ternyata merupakan salah seorang anak buah atau penumpang kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami kecelakaan.
c.  Masa peralihan hak kepada ahli waris secara definitif ( definitive erfopvolging ). Dalam  masa  ini,  persangkaan meninggal dunia terhadap seseorang yang tidak ada di tempatnya dan tidak ada  kabarnya  sedemikian  kuatnya, sehingga terjadi keadaan yang lebih
26 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga . H. 200.
27 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga . H. 201.
definitif atau pasti. Keadaan demikian mengakibatkan  pewarisan  menjadi pasti.
Berkaitan  dengan  tahap  pernyataan barangkali  meninggal  dunia,  ada  2  (dua) cara  yang  dapat  dilakukan.  Pertama, tahap pernyataan barangkali meninggal dunia yang ditentukan setelah melalui tahap  tindakan  sementara,  yaitu  dengan mengangkat seorang bewindvoerder . 28 Kedua,  tahap  pernyataan  barangkali meninggal dunia yang ditentukan tanpa melalui tindakan sementara. Abdulkadir Muhammad menjelaskan cara yang kedua tersebut sebagai berikut: 29
Untuk mengeluarkan ketetapan pernyataan  barangkali  meninggal  dunia, hakim  Pengadilan  Negeri  memberi  izin kepada pihak yang berkepentingan untuk memanggil orang yang tidak hadir itu melalui surat kabar yang ditunjuk oleh Pengadilan  Negeri,  sebanyak  tiga  kali berturut-turut.  Pengeluaran  pernyataan tersebut tidak perlu lebih dulu diadakan tindakan-tindakan sementara menurut Pasal 463 KUH Perdata.
Sementara  itu,  dalam  hukum  Islam, orang hilang disebut dengan kata “ mafqud ”. Sebagaimana ditulis oleh Neneng Desi Susanti yang mengutip Muhammad Yunus, A.W. Munawir, dan M. Ali al-Syabuni, kata “ mafqud ” merupakan bentuk isim maf’ul dari kata faqada-yafqada yang artinya “yang  hilang  atau  yang  meninggal”, “hilang  atau  kehilangan  sesuatu”,  dan “hilang atau kehilangan”. 30 Menurut istilah, mafqud adalah  orang  yang  pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat  tinggalnya,  dan  tidak  diketahui
28 J. Satrio, Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah . H. 216-218.
29 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia . H. 56. 30 Neneng  Desi  Susanti,  “Penggunaan Istishab al- Hal dalam  Menetapkan  Hak  Status  Kewarisan Mafqud menurut  Hanafiyah”, Jurnal  Tamaddun  Ummah 1,  No.  1 (2015): 4.
apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. 31 Orang  yang  dalam  keadaan mafqud diperkirakan  selamat,  tetapi  beritanya tidak  diketahui.  Oleh  karenanya,  ulama tidak berani menetapkan bahwa dia telah meninggal  dunia.  Dengan  demikian, diperlukan  waktu  untuk  menetapkan orang hilang apabila orang yang sebaya dengannya telah meninggal dunia secara hukum. 32 Ada 2 (dua) macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si mafqud , yaitu: 33 a.  Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum sebagaimana dalam kaidah “ Al-thabitu bi al-bayyinati ka al-thabiti bil mu’aayanah ” yang artinya “yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan”.
b.  Berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau berdasarkan kedaluwarsa. Dalam berbagai literatur, para ulama berbeda pendapat perihal tenggang waktu untuk menghukumi dan juga menetapkan kematian bagi si mafqud ,  yaitu  sebagai berikut: 34
31 Amin  Husein  Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). H.
52.
32 Neneng  Desi  Susanti,  “Penggunaan Istishab al- Hal dalam  Menetapkan  Hak  Status  Kewarisan Mafqud menurut Hanafiyah”. H. 5.
33 Asjmuni A Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). H. 63.
34 Lihat,  Neneng  Desi  Susanti,  “Penggunaan Istishab al-Hal dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Mafqud menurut  Hanafiyah”,  H.  7-8;  Sri  Hidayati, “Kewarisan Khuntsa (Kelamin  Ganda), Mafqud (Orang Hilang),  Anak  dalam  Kandungan”,  dalam  Muchit A. Karim ( Ed .), Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia (Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012). H. 389-390; dan Abdul
a.  Imam  Malik  dalam  salah  satu pendapatnya menetapkan waktu yang diperbolehkan bagi si hakim memberi vonis kematian si mafqud ialah 4 (empat) tahun.
b.  Imam  Syafi’i,  Imam  Abu  Hanafi,  Abu Yusuf,  dan  Muhammad  bin  al-Hasan berpendapat  bahwa  si mafqud boleh diputuskan kematiannya oleh hakim bila sudah tidak ada kawan sebayanya yang  masih  hidup.  Secara  pasti,  hal tersebut tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, beliau menyerahkan kepada ijtihad hakim.  Dalam  hal  ini, hakim dapat memberi vonis kematian si mafqud menurut ijtihad -nya demi suatu kemashlahatan.
c.  Abdul Malik Ibnul-Majisyun memberikan  fatwa  agar  si mafqud tersebut  mencapai  umur  90  tahun beserta  umur  sewaktu  kepergiannya. Sebab  menurut  kebiasaan,  seseorang itu  tidak  akan  mencapai  umur  90 tahun.  Beliau  menyatakan  alasan tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW  yang  berbunyi,  “ Umur-umur umatku itu antara 70 dan 60 tahun ”. Dalam menetapkan status hukum bagi si mafqud ,  hakim  harus  melihat  situasi hilangnya  yang  bersangkutan.  Menurut Imam  Ahmad  bin  Hambali,  situasi hilangnya si mafqud itu dapat dibedakan atas: 35 a.  Situasi kepergiannya atau hilangnya itu memungkinkan membawa malapetaka.  Misalnya,  dalam  situasi naik kapal tenggelam yang kapalnya pecah dan sebagian penumpangnya
Manaf,  “Yurisdiksi  Peradilan  Agama  dalam  Kewarisan Mafqud”.
35 Lihat, Sri Hidayati, “Kewarisan Khuntsa (Kelamin Ganda), Mafqud (Orang Hilang), Anak dalam Kandungan”, dalam  Muchit  A.  Karim  ( Ed .), Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia (Jakarta:  Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Kehidupan  Keagamaan Badan  Penelitian,  Pengembangan,  Pendidikan,  dan Pelatihan  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, 2012). H. 389-390.

## telah tenggelam atau dalam situasi
peperangan,  maka  setelah  diadakan penyelidikan oleh hakim secermat- cermatnya, hakim dapat menetapkan kematiannya  setelah  lewat  4  (empat) tahun lamanya.
b. Situasi kepergiannya itu menurut kebiasaan  tidak  sampai  membawa malapetaka.  Misalnya,  pergi  untuk menuntut  ilmu,  ibadah  haji,  dan sebagainya,  tetapi  kemudian  ia  tidak kembali dan tidak diketahui kabar beritanya lagi dan di mana domisilinya, maka dalam hal seperti itu diserahkan kepada hakim untuk menetapkan status bagi si mafqud menurut ijtihad - nya.

## 2.  Praktik Peradilan Perdata tentang
Permohonan Penetapan Orang Hilang
a.  Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 98/Pdt.P/2014/PA.Kdr, tanggal 8 Januari 2015
Para  Pemohon  melalui  surat permohonannya  tertanggal  31  Oktober 2014 telah mengajukan permohonan penetapan orang hilang ( mafqud ) bernama Saudara  Kandung  Para  Pemohon. Permohonan  tersebut  telah  terdaftar  di Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kediri dengan  Register  Perkara  Nomor:  0098/ Pdt.P/2014/PA.Kdr,  tanggal  3  November 2014,  dengan  perubahan  oleh  Para Pemohon tanggal 3 Desember 2014. 36 Sebelum sampai pada penetapan terhadap  permohonan  Para  Pemohon dalam perkara a quo ,  Majelis  Hakim Pemeriksa  Perkara a quo memberikan pertimbangan hukum ( ratio decidendi ),  di antaranya adalah sebagai berikut: 37
•  Menimbang,  bahwa  tentang  petitum 2  permohonan  Para  Pemohon,  maka
36 “Penetapan  Pengadilan  Agama  Kediri  Nomor: 98/Pdt.P/2014/PA.Kdr” (2015). H. 2-6.
37 “Penetapan  Pengadilan  Agama  Kediri  Nomor: 98/Pdt.P/2014/PA.Kdr” (2015). H. 13-21.

## berdasarkan dalil-dalil permohonan
Para  Pemohon  yang  telah  dikuatkan oleh bukti P.1 s/d P.28 dan keterangan saksi-saksi,  maka  Majelis  Hakim berpendapat bahwa seseorang/
SAUDARA PARA PEMOHON yang telah pergi meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan,  tanpa  alamat  yang jelas dan pasti apalagi kepergiannya tersebut  sudah  dalam  waktu  kurun yang sangat lama yaitu kurang lebih 35 tahun dan telah diupayakan pencarian  secara  maksimal,  maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas  SAUDARA  PARA  PEMOHON patut untuk dinyatakan mafqud;
•  Menimbang,  bahwa  dalam  perkara a  quo,  SAUDARA  PARA  PEMOHON berstatus ganda yaitu sebagai ahli waris  dari  Alm.  H  dan  Almh.  SA dan  sekaligus  sebagai  pewaris  dari harta yang menjadi bagiannya tersebut,  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa  untuk  menyederhanakan permasalahan  dalam  perkara  a  quo perlu adanya kepastian hukum yang terpenting adalah untuk menentukan apakah  SAUDARA  PARA  PEMOHON masih hidup atau sudah meninggal bukan apakah ia kedudukan sebagai ahli waris atau sebagai pewaris karena tujuannya  adalah  sama  yaitu  bahwa SAUDARA  PARA  PEMOHON  perlu diberikan  porsi/bagian  atau  tidak, dalam hal ini perlu adanya penetapan Pengadilan/Hakim untuk memastikan apakah  SAUDARA  PARA  PEMOHON masih hidup atau sudah meninggal;
•  Menimbang, bahwa selama bepergian SAUDARA  PARA  PEMOHON  dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut telah banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang menimbulkan banyak korban jiwa misalnya karena bencana alam (peristiwa tsunami, gempa bumi, gunung  meletus,  banjir  bandang,

## dan lain-lain karena pertikaian
etnis  (peristiwa  di  Sampit,  Sampang, dan  lain-lain),  wabah  penyakit  dan masih  banyak  lainnya,  hal  mana merupakan indikasi akan terjadinya kemungkinan-kemungkinan bagi seseorang  termasuk  SAUDARA  PARA PEMOHON  yang  pergi  yang  tidak diketahui alamatnya apalagi diera global sekarang ini dengan tehnologi yang serba canggih (alat transportasi, handphone , dan lain-lain sangat mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain/  keluarga,  disamping  itu  dalam masalah ini juga agar tidak merugikan orang/ahli  waris  yang  lain,  maka dengan demikian telah terpenuhi syarat-syarat menurut syari’ bagi seseorang yang dianggap telah meninggal  dunia  secara  hukum,  oleh karenanya  patut  kiranya  SAUDARA PARA  PEMOHON  dianggap  secara hukum telah meninggal dunia;
•  Menimbang,  bahwa  berdasarkan p e r t i m b a n g a n - p e r t i m b a n g a n tersebut  diatas,  maka  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa,  Para  Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya,  oleh  karenanya permohonan  Para  Pemohon  patut untuk dikabulkan;
•  Menimbang,  bahwa  oleh  karena perkara ini merupakan perkara voluntair maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut untuk  dibebankan  kepada  Para Pemohon;
Majelis  Hakim  Pemeriksa  Perkara a quo telah memberikan penetapan sebagai berikut: 38
1.  Mengabulkan  Permohonan  Para Pemohon;
38 “Penetapan  Pengadilan  Agama  Kediri  Nomor: 98/Pdt.P/2014/PA.Kdr” (2015). H. 21.

## 2.  Menetapkan SAUDARA PARA
PEMOHON  telah  meninggal  dunia menurut hukum karena Mafqud;
3.  Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

## b. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1170/Pdt.P/2018/ PN.Sby, tanggal 7 Mei 2019
Para  Pemohon  melalui  surat permohonannya  tertanggal  15  Oktober 2018 telah mengajukan permohonan penetapan orang hilang yang bernama Saudara  Kandung  Para  Pemohon  (nama disamarkan).  Permohonan  tersebut  telah terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor:  1170/Pdt.P/2018/PN.Sby,  tanggal 15 Oktober 2018. 39
Sebelum sampai pada pemberian penetapan  terhadap  permohonan  Para Pemohon  dalam  perkara a quo ,  Hakim Pemeriksa  Perkara a quo memberikan pertimbangan hukum ( ratio decidendi ),  di antaranya adalah sebagai berikut: 40 •  Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-23, P-24, P-25, P-26, dan P-27, yaitu  Pemberitaan  melalui  Media Massa  dan  Surat  Tanda  Penerimaan Laporan  Orang  Hilang,  ternyata saudara  kandung  Para  Pemohon yang bernama Saudara Kandung Para Pemohon  tersebut  meninggalkan rumah tanpa pamit sejak tahun 2010 hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tempat tinggalnya  dengan  pasti  dan  Para Pemohon telah melakukan pencarian melalui  Media  Massa  hingga  laporan polisi namun hal tersebut tidak berhasil;
39 “Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1170/Pdt.P/2018/PN.Sby” (2019). H. 3-6.
40 “Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1170/Pdt.P/2018/PN.Sby” (2019). H.10-12.

## •  Menimbang,  bahwa  yang  menjadi pokok permasalahan dalam
permohonan  ini  adalah  bahwa Para  Pemohon  ingin  mendapatkan kepastian hukum tentang keberadaan terhadap  saudara  kandung  Para Pemohon  yang  bernama  Saudara Kandung  Para  Pemohon,  apakah orangnya masih hidup atau sudah meninggal dunia;
•  Menimbang,  bahwa  dalam  hal  ini Hakim  menilai  bahwa  dengan  sudah tidak diketahuinya lagi keberadaan saudara  kandung  Para  Pemohon yang bernama Saudara Kandung Para Pemohon  tersebut,  maka  dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (AFWEZIG) dan harus dinyatakan hilang, dengan demikian permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 haruslah dikabulkan;
•  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal- hal  tersebut  di  atas,  permohonan Para  Pemohon  dapat  dikabulkan seluruhnya;
•  Menimbang,  bahwa  karena  per- mohonan  Para  Pemohon  dikabulkan, maka  membebani  Para  Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;
Hakim Pemeriksa Perkara a quo telah memberikan penetapan sebagai berikut: 41
1.  Mengabulkan  Permohonan  Pemohon tersebut;
2.  Menetapkan  saudara  kandung  Para Pemohon  yang  bernama  Saudara Kandung  Para  Pemohon  telah  hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Desember 2010 hingga didaftarkannya permohonan ini;
3.  Membebankan  biaya  permohonan kepada  Para  Pemohon  sebesar Rp6.261.000,-  (enam  juta  dua  ratus enam puluh satu ribu rupiah);
41 “Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1170/Pdt.P/2018/PN.Sby” (2019). H. 12.

## c.  Pemaknaan Kewenangan Mengadili dalam Praktik Peradilan Perdata tentang Permohonan Penetapan Orang Hilang
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia mengenal istilah kekuasaan kehakiman. Dalam  penyelenggaraannya,  kekuasaan kehakiman tersebut diselenggarakan oleh MKRI  serta  MARI  dan  badan  peradilan yang berada di bawahnya secara merdeka. Tujuannya adalah menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini telah diatur dalam Pasal  24  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Selain  disebutkan  dalam  UUD  NRI Tahun 1945, istilah kekuasaan kehakiman juga diatur dalam undang-undang tersendiri, yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (UU  No. 48  Tahun  2009).  Undang-undang  yang disahkan  pada  tanggal  29  Oktober  2009 tersebut  mencabut  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dinilai pengaturannya masih belum komprehensif.
Dalam  penyelenggaraan  peradilan, Pasal  25  UU  No.  48  Tahun  2009  telah menentukan pokok perkara ( objectum litis ) bagi masing-masing badan peradilan yang  berada  di  bawah  MARI.  Adanya penentuan objectum litis bagi masing- masing badan peradilan yang berada di  bawah  MARI  menentukan  yurisdiksi perkara yang dapat diadili oleh masing- masing badan peradilan. Selain kemudian untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi seseorang yang akan mengajukan suatu permohonan atau gugatan kepada badan peradilan yang benar-benar berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan atau gugatan tersebut. 42
42 Bambang  Sugeng  A.S.  Sujayadi, Hukum Acara Perdata (Dokumen Litigasi Perkara Perdata) , H. 24.
Secara  khusus,  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  1986 tentang Peradilan Umum (UU No. 2 Tahun 1986)  yang  telah  diubah  untuk  kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  49  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan Umum telah memberikan batasan-batasan kewenangan  peradilan  umum  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus perkara. Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 telah menentukan,  “ Pengadilan Negeri bertugas dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. ” Di  sisi  yang  lain,  secara  khusus  juga, Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama telah memberikan batasan-batasan kewenangan  peradilan  agama  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus perkara.  Pasal  49  UU  No.  3  Tahun  2006 telah menentukan:
Pengadilan  agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a.  perkawinan;
b.  waris;
c.  wasiat;
d.  hibah;
e.  wakaf;
f.  zakat;
g.  infaq;

## h.  shadaqah; dan
i  ekonomi syari’ah.
Kewenangan  memeriksa,  memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang begitu luas oleh peradilan agama dikuatkan dengan adanya  Keputusan  Ketua  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  026/ KMA/SK/II/2012,  tanggal  9  Februari 2012  (KMARI  No.  26  Tahun  2012). Pertambahan  kewenangan  mengadili yang dimaksud tentunya memberikan perubahan terhadap undang-undang yang sebelumnya,  khususnya  UU  No.  7  Tahun 1989. Di dalam Penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan:
Dalam kaitannya dengan Undang-Undang ini  pula,  kalimat  yang  terdapat  dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama yang  menyatakan:  “Para  Pihak  sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.
Sebelumnya, dalam perkara sengketa waris,  misalnya,  para  pihak  masih mempunyai  hak  opsi.  Menurut  Harijah Damis,  hak  opsi  yang  dimaksud  adalah hak  memilih  hukum  warisan  apa  yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan, yaitu hukum perdata ( burgerlijk wetboek ),  hukum  adat,  atau hukum Islam. 43 Namun  demikian,  sejak terbitnya UU No. 3 Tahun 2006, hak opsi tersebut  dihapus.  Artinya,  tidak  ada  lagi pilihan bagi umat Islam untuk memilih sistem hukum lain kecuali hukum Islam dalam hal pembagian harta warisan yang pembagiannya harus menempuh proses persidangan di badan peradilan agama.
43 Harijah  Damis,  “Konflik  Kewenangan  Absolut Pengadilan  Akibat  Penentuan  Pokok  Sengketa  yang Berbeda (Kajian Putusan Nomor 454/Pdt.G/2015/PA.Lmg dan Nomor 163/Pdt.G/2008/PT.Sby)”, H. 80-81.
Dalam  hal  kewenangan  mengadili tersebut dikaitkan dengan permohonan penetapan  orang  hilang,  maka  2  (dua) badan  peradilan  tersebut,  ternyata, menggunakan dasar hukum yang berbeda ketika menyusun pertimbangan hukum hingga kemudian memberikan penetapan terhadap permohonan tersebut. Pertama, peradilan umum menggunakan aturan mengenai keadaan tidak hadir ( afwezig ) sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang  hilang,  yaitu  sebagaimana  diatur dalam Pasal 467 dan Pasal 468KUH Perdata. Merujuk  pada  Pasal  467  dan  Pasal 468  KUH  Perdata  tersebut,  secara  jelas disebutkan peradilan umum mempunyai kewenangan  secara  absolut  untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang. Dalam  hal  ini,  dapat  dimaknai  bahwa kewenangan  peradilan  umum  untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang telah jelas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Kewenangan mengadili pada peradilan umum terhadap perkara permohonan penetapan  orang  hilang,  misalnya, sebagaimana dapat dilihat dalam Penetapan  Pengadilan  Negeri  Surabaya Nomor:  1170/Pdt.P/2018/PN.Sby,  tanggal 7 Mei 2019, menitikberatkan pada pokok perkara yang dimaksudkan oleh para pemohon  di  dalam  permohonan,  yaitu kepastian hukum mengenai keberadaan seseorang. Walaupun kemudian pokok perkara permohonan a quo berkaitan dengan peralihan harta kepemilikan orang tua para pemohon kepada pihak ketiga dan  kesemuanya  beragama  Islam,  Hakim pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan pertimbangan hukum pada aspek keadaan tidak hadirnya seseorang
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 467 dan Pasal 468 KUH Perdata.
Di sisi yang lain, kedua, peradilan agama menggunakan dasar hukum yang berbeda dengan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan  orang  hilang.  Ambil  contoh, misalnya, di dalam Penetapan Pengadilan Agama  Kediri  Nomor  0098/Pdt.P/2014/ PA.Kdr,  tanggal  8  Januari  2015.  Sebelum sampai  kepada  penetapannya,  Majelis Hakim  pada  Pengadilan  Agama  Kediri dalam permohonan a quo memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
Menimbang, bahwa perkara ini mempunyai kaitan erat dengan masalah kewarisan yang notabene Para Pemohon adalah  orang-orang  Islam,  maka berdasarkan  Pasal  49  UU  No.  7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009,  yang  menganut  asas  personalitas ke-Islam-an diantaranya dalam bidang kewarisan  maka  perkara  a  quo  menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;
Merujuk  pada  pertimbangan  hukum dalam  Penetapan  Pengadilan  Agama Kediri  Nomor  0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr, tanggal  8  Januari  2015,  tersebut,  Majelis Hakim  pada  Pengadilan  Agama  Kediri menggunakan dasar hukum yang berkaitan  dengan  hukum  kewarisan.  Hal ini  mengingat  di  dalam  UU  No.  3  Tahun 2006 tidak menyebutkan secara jelas bahwa permohonan penetapan orang hilang sebagai kewenangan mengadili peradilan agama.  Kewenangan  mengadili  terhadap permohonan penetapan orang hilang baru disebutkan  di  dalam  Keputusan  KMARI No. 26 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui badan peradilan agama adalah “ Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud .” 44
44 Menurut  Amin  Husein  Nasution,  praktik pelaksanaan di badan peradilan agama mengenai ada
Berkaitan dengan hal tersebut, Abdul Manaf 45 dengan jelas menyatakan telah sharih adanya  bahwa  soal  penentuan wafatnya mafqud menjadi yurisdiksi badan peradilan agama. Dasar hukum untuk menyatakan  hal  demikian  adalah  UU No.  3  Tahun  2006  dan  Pasal  171  huruf  b Kompilasi Hukum Islam (KHI) 46 . Bukan  hanya  dalam  kajian  fikih  Islam saja  penentuan  soal  wafatnya mafqud ini  menjadi  kewenangan  hakim.  Para penyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga  menentukan  demikian.  Mari  kita lihat  ketentuan  Pasal  171  huruf  b  yang menyatakan bahwapewaris adalah orang yang  pada  saat  wafatnya  atau  yang dinyatakan  wafat  berdasarkan  putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan
atau  tidaknya  kewenangan  untuk  menetapkan  atau menghukumi status bagi mafqud tersebut (dengan menyatakan  ia  meninggal  atau  belum)  masih  bersifat masih dapat diperdebatkan ( debatable ).  Lihat,  Amin Husein  Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,  2014).  H.  195.  Lihat juga,  Neneng  Desi  Susanti,  “Penggunaan Istishab al- Hal dalam  Menetapkan  Hak  Status  Kewarisan Mafqud menurut Hanafiyah”, H. 8.
45 Abdul Manaf, “Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud”, H. 21.
46 KHI berlaku di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut “Inpres No. 1 Tahun 1991”). Pemberlakuan KHI juga didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, terdapat kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Lihat, Zainuddin, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). H. 100. Sementara itu, landasan fungsional penyusunan hukum Islam dalam KHI di Indonesia didasarkan pada kondisi dan kebutuhan ummat Islam di Indonesia. Lihat, Eka Susylawati, “Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal al-Ihkam VI, No. 1 (2011):137. Lihat juga, Yusuf Somawinata, “Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia”, Jurnal al-Qalam 26, No.1 (2009): 140.
ahli waris dan harta peninggalan. Selain itu, dalam Buku II juga telah secara tegas dinyatakan  bahwa  salah  satu  muatan yurisdiksi voluntair pengadilan agama adalah soal permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud . 47
Pendapat
Abdul Manaf yang menyatakan  bahwa  penentuan mafqud menjadi yurisdiksi badan peradilan agama  berdasarkan  Pasal  171  huruf  b KHI hanya tepat apabila pemohon dalam permohonan penetapan mafqud hendak memohon ditetapkannya seseorang yang  berkedudukan  sebagai  pewaris telah meninggal dunia menurut hukum. Hal  ini  mengingat  rumusan  Pasal  171 huruf  b,  yaitu  “ Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan  beragama  Islam,  meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan. ” 48 Secara a contrario ,  apabila  pemohon  dalam permohonan penetapan mafqud hendak memohon ditetapkannya seseorang yang berkedudukan  sebagai  ahli  waris,  maka penentuan mafqud bukan(hanya) menjadi yurisdiksi badan peradilan agama. Dengan demikian,  badan  peradilan  yang  lain, yaitu  peradilan  umum,  juga  mempunyai kewenangan  untuk  memeriksa  dan
47 Abdul Manaf, “Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud”, H. 21.
48 Menurut Dadang Hermawan dan Sumardjo, kehadiran KHI merupakan alternatif dan tidak harus disepakati oleh para hakim agama dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan padanya. KHI telah mendapatkan legitimasi dari hukum, yaitu KHI merupakan pedoman dalam memutuskan perkara bagi hakim peradilan agama, namun dikatakan masih belum final dengan alasan KHI bukan satu- satunya yang dijadikan sebagai sumber hukum oleh hakim peradilan agama. Pasalnya, apabila kita merujuk pada Inpres No. 1 Tahun 1991, di dalamnya hanya ditekankan pada penyebarluasan KHI tanpa menyebut KHI itu mengikat atau tidak bagi hakim peradilan agama dalam memutus perkara. Lihat, Dadang Hermawan dan Sumardjo, “Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama”, Jurnal Yudisia 6, No. 1 (2015). H. 26-27.
mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang ( mafqud ) yang kedudukannya adalah sebagai ahli waris. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam  hal  ini,  dapat  dimaknai  bahwa kewenangan  badan  peradilan  agama untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang tidak disebutkan secara jelas di dalam undang- undang, namun baru dapat dijumpai pada produk teknis badan peradilan tertinggi melalui  KMARI  No.  26  Tahun  2012. Selain  itu,  kewenangan  badan  peradilan agama untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang  masih  membutuhkan  penafsiran hukum hakim yang sebelumnya harus menentukan pokok perkara permohonan, yaitu apakah mempunyai keterkaitan dengan hukum kewarisan atau tidak. Di samping itu, perkara permohonan penetapan  orang  hilang,  sepanjang dikaitkan  dengan  hukum  kewarisan, membuka kembali hak opsi bagi orang- orang beragama Islam untuk memilih badan peradilan mana dalam hal mendapatkan kepastian hukum mengenai keadaan tidak hadir seseorang. Hal tersebut dapat dijumpai, misalnya, dalam fakta-fakta  yang  didapatkan  oleh  Hakim pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  dalam Penetapan  Pengadilan  Negeri  Surabaya Nomor: 1170/Pdt.P/2018/PN.Sby, tanggal 7 Mei 2019, sebelum memberikan penetapan “ Menetapkan saudara kandung Para Pemohon yang bernama Saudara Kandung Para Pemohon telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya  sejak  bulan  Desember  2010 hingga didaftarkannya permohonan ini ”, yaitu sebagai berikut:
Bahwa  benar  maksud  dan  tujuan  Para Pemohon  menetapkan  saudara  kandung Para  Pemohon  yang  bernama  Saudara Kandung Para Pemohon yang telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Desember 2010 hingga didaftarkannya  permohonan  ini  dengan
tujuan  secara  administratif,  Para Pemohon  tidak  dapat  melaksanakan proses peralihan kepemilikan tersebut karena membutuhkan kehadiran Saudara Kandung Para Pemohon sebagai salah satu ahli  waris  Ayah  Kandung  Para  Pemohon dan  Ibu  Kandung  Para  Pemohon  untuk mendapatkan kepastian hukum;
Para  pemohon  dalam  Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1170/ Pdt.P/2018/PN.Sby,  tanggal  7  Mei  2019, dapat  membuktikan  bahwa  kesemuanya beragama Islam. Lalu, pokok permohonan para pemohon adalah berkaitan dengan proses peralihan kepemilikan harta orang tuanya. 49 Pada  akhirnya,  Hakim  pada Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan para pemohon tersebut. Artinya,  para  pemohon  yang  merupakan orang-orang beragama Islam masih dapat memilih badan peradilan mana untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hilangnya seseorang menurut hukum guna keperluan proses peralihan kepemilikan harta orang tuanya yang merupakan harta waris dari pewaris kepada ahli waris. Hak opsi bagi orang-orang beragama Islam untuk memilih badan peradilan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hilangnya seseorang menurut hukum juga dibenarkan oleh Pasal 44 ayat (4)UU No. 24 Tahun 2013 yang tidak jelas menyebutkan badan peradilan mana yang
49 Proses peralihan harta dari orang tua kepada anaknya selaku ahli waris termasuk ruang lingkup dalam hukum kewarisan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban- kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Lihat, Wirjono Prodjodikoro, “Hukum Warisan di Indonesia”, dalam Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (Edisi Revisi) , (Bandung: PT Refika Aditama, 2018). H. 2. Pasal 171 huruf a KHI juga memberikan pengertian bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan ( tirkah ) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.

## mempunyai  kewenangan  menetapkan
ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya. Dengan demikian, orang-orang beragama Islam masih dapat memilih badan peradilan mana untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hilang atau meninggalnya seseorang menurut hukum.

## D. Penutup
Peradilan umum menggunakan aturan mengenai keadaan tidak hadir ( afwezig ) menurut  Pasal  467  dan  Pasal  468  KUH Perdata  sebagai  dasar  untuk  memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang. Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1170/ Pdt.P/2018/PN.Sby,  tanggal  7  Mei  2019, menitikberatkan pada pokok perkara yang dimaksudkan oleh para pemohon di  dalam  permohonan,  yaitu  kepastian hukum mengenai keberadaan seseorang. Sementara  itu,  dalam  Penetapan Pengadilan  Agama  Kediri  Nomor  0098/ Pdt.P/2014/PA.Kdr,  tanggal  8  Januari 2015,  Majelis  Hakim  pada  Pengadilan Agama Kediri menggunakan dasar hukum yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Hal  ini  mengingat  di  dalam  UU  No.  3 Tahun 2006 tidak menyebutkan secara jelas bahwa permohonan penetapan orang hilang  sebagai  kewenangan  mengadili peradilan agama.
Dalam hal ini, dapat dimaknai bahwa kewenangan  peradilan  umum  untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang telah jelas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.  Di  sisi  yang  lain,  kewenangan badan peradilan agama untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang tidak disebutkan secara jelas di dalam undang-undang. Kewenangan  badan  peradilan  agama
untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan orang hilang  masih  membutuhkan  penafsiran hukum hakim yang sebelumnya harus menentukan pokok perkara permohonan, yaitu apakah mempunyai keterkaitan dengan hukum kewarisan atau tidak. Di samping itu, perkara permohonan pene tapan orang hilang, sepanjang dikait- kan dengan hukum kewarisan, membuka kem bali hak opsi bagi orang-orang ber- agama Islam untuk memilih badan per- adilan mana dalam hal mendapatkan kepas tian hukum mengenai keadaan tidak hadir seseorang. Hak opsi bagi orang-orang beragama Islam untuk memilih badan peradilan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hilangnya seseorang menurut hukum juga dibenarkan oleh Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 yang tidak jelas menyebutkan badan peradilan mana  yang  mempunyai  kewenangan menetapkan ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.
Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  perlu  untuk melakukan revisi terhadap Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013. Dengan demikian, warga negara akan mendapatkan kepastian hukum ketika mengajukan permohonan penetapan mengenai ketidakjelasan kebe- radaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Abdul Gani. Himpunan Perundang- undangan dan Peraturan Peradilan Agama . Jakarta: Intermasa, 1986.

## Atmadja,  Ida  Bagus  Putra,  “Pengaturan
Hak Waris dari Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya ( Afwezigheid ) dalam Hukum Waris Perdata”. Laporan Penelitian , Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017.
Bisri,  Cik  Hasan. Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia . Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
Canggayuda,  Joel,  Hana  Sri  Puji  Rahayu, dan Anindya Haswaningrum, “Analisis Yuridis  Kedudukan  Orang  Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata”, Privat Law 7,  Januari-Juni (2015).
Damis,  Harijah,  “Konflik  Kewenangan Absolut Pengadilan Akibat Penentuan Pokok Sengketa yang Berbeda (Kajian Putusan  Nomor  454/Pdt.G/2015/ PA.Lmg  dan  Nomor  163/Pdt.G/2008/ PT.Sby)”, Jurnal  Yudisial 11,  no.  1 (2018).
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata:
Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Hermawan,  Dadang  dan  Sumardjo,
“Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum  Materiil  pada  Peradilan Agama”, Jurnal Yudisia 6, no. 1 (2015).
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  1991  tentang Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum Islam.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perdata”,
dalam https://kbbi.web.id/perdata , diakses pada tanggal 10 September 2019.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Praktik”, dalam https://kbbi.web.id/praktik , diakses pada tanggal 10 September 2019.
Karim,  Muchit  A.  ( Ed .), Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia .  Jakarta:  Pusat  Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Badan Penelitian, Pengembangan,  Pendidikan,  dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012. Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/ SK/II/2012 (2012).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata
( Burgerlijk Wetboek ).
Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif, dan  Akhmad  Budi  Cahyono. Hukum Perdata Suatu Pengantar . Jakarta:
Gitama Jaya Jakarta, 2005. Manaf, Abdul, “Yurisdiksi Peradilan Agama dalam  Kewarisan  Mafqud”,  dalam https://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/ yurisdiksi%20peradilan%20agama%20 dalam%20kewarisan%20mafqud(12_Feb). pdf , diakses pada tanggal 2 September 2019.
Muhammad,  Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia .  Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti, 2000.
Nasution, Amin Husein. Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam . Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,
2014.
Nasution, Amin Husein. Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam . Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2014.
Penetapan  Pengadilan  Agama  Kediri Nomor
0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr (2015). Penetapan  Pengadilan  Negeri  Surabaya Nomor 1170/Pdt.P/2019/PN.Sby (2019).
Prawirohamidjojo,  R.  Soetojo  dan  Asis Safioedin. Hukum  Orang  dan  Keluarga . Bandung: Alumni, 1986.
Rahman,  Asjmuni  A. Qaidah-Qaidah  Fiqh . Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
Sangadji,  Z.A. Kompetensi  Badan  Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
Satrio,  J. Hukum  Pribadi  Bagian  I  Persoon Alamiah . Bandung: Citra Aditya Bakti,
1999.
Somawinata,  Yusuf,  “Hukum  Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia”, Jurnal al-Qalam 26, no. 1 (2009).
Subekti. Pokok-Pokok dari Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa, 1975.
Susanti,  Neneng  Desi,  “Penggunaan
Istishab al-Hal dalam Menetapkan Hak Status  Kewarisan Mafqud menurut Hanafiyah”, Jurnal  Tamaddun  Ummah 1, no. 1 (2015).
Susylawati,  Eka,  “Landasan  Hukum Positif  Pemberlakuan  Hukum  Islam di Indonesia”, Jurnal al-Ihkam VI, no. 1 (2011).
Sujayadi,  Bambang  Sugeng  A.S. Hukum Acara Perdata (Dokumen Litigasi Perkara Perdata) . Jakarta: Kencana, 2011.
Suparman,  Eman. Hukum Waris Indonesia dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan  BW
(Edisi  Revisi) .  Bandung:  PT  Refika Aditama, 2018.
Sutiyoso,  Bambang. Penyelesaian Sengketa Bisnis . Yogyakarta: Citra Media Hukum,
2006.
Syahrani,  Riduan. Seluk-Beluk  dan  Asas- Asas Hukum Perdata . Bandung: Alumni,
2013.
Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam . Jakarta: Prenada Media, 2005.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

## Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

## Agama.

## Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.

## Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia .  Yogyakarta:  Gama  Media,
2007.
Zainuddin. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Wahyudi,  Abdullah  Tri,  “Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia pada  Masa  Kolonial  Belanda  hingga Masa Pascareformasi”, Yudisia 7, no. 2 (2016).
-