Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373

## SHARIA ECONOMIC DISPUTE SETTLEMENT
AT THE SYAR'IYAH COURT OF BANDA ACEH AND LHOKSEUMAWE

## Ida Friatna
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ida.friatna@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
Contracts  that  occur  between  the  parties  often  end  in  disputes  that  result  in  conflicts  and disputes, thus requiring legal settlement. Settlement of sharia economic disputes can be done through  litigation  (religious  court/syar'iyah  court)  or  through  non-litigation  (arbitration). This study wants to find answers to the following questions: what are the reasons behind the occurrence  of  sharia  economic  disputes?;  How  is  the  authority  and  mechanism  of  the syar'iyah court to resolve sharia economic disputes? and are there any obstacles faced by the Syar'iyah  Court  of  Banda  Aceh  and  the  Syar'iyah  Mahkamah  of  Lhokseumawe  in  resolving sharia  economic  cases?.  The  research  method  uses  a  qualitative  approach  and  the  type  of juridical  normative-juridical  empirical  research.  Data  collection  is  done  by  interview.  The results obtained from the research that has been carried out are that there are several factors behind  the  occurrence  of  sharia  economic  disputes,  including  breaking  promises/waning achievements and there are acts against the law/getting out of contracts/agreements between the parties. Regarding the authority of the syar'iyah court, in accordance with Law Number 3 of 2006 amendments to Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts, in which the authority  of  the  Religious  Courts/Syar'iyah  Courts  is  added  to  the  settlement  of  sharia economic  cases.  Regarding  the  mechanism  for  resolving  sharia  economic  disputes,  it  is guided  by  material  law  and  applicable  formal  law.  Furthermore,  in  resolving  sharia economic cases, the Syar'iyah Court of Banda Aceh and the Syar'iyah Court of Lhokseumawe did  not  encounter  significant  obstacles.  Because  sharia  economic  cases  are  still  few compared to cases that are under the authority of other Sharia Courts.
Keywords: Dispute Resolution; Sharia Economics; Mahkamah Syar’iyah.

## ABSTRAK
Akad  yang  terjadi  antara  para  pihak  tersebut  seringkali  berakhir  dengan  perselisihan  yang mengakibatkan terjadinya konflik dan sengketa, sehingga membutuhkan penyelesaian secara hukum. Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dapat  dilakukan  melalui  litigasi  (Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah)  maupun  melalui  non  litigasi  (Arbitrase).  Penelitian  ini  ingin menemukan  jawaban  dari  beberapa  pertanyaan  berikut:  apa  yang  melatarbelakangi  terjadinya sengketa  ekonomi  syariah?;  Bagaimana  kewenangan  dan  mekanisme  mahkamah  syar’iyah menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah?  dan  apakah  ada  kendala  yang  dihadapi  oleh  Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh  dan  Mahakamah  Syar’iyah  Lhokseumawe  dalam  menyelesaikan  perkara ekonomi syariah?. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif-yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian  yang  telah  dilakukan  adalah  ada  beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya sengketa  ekonomi  syariah  antara  lain  ingkar  janji/wanprestasi  dan  ada  perbuatan  melawan
hukum/keluar  dari  kontrak/perjanjian  antara  para  pihak.  Mengenai  kewenangan  mahkamah syar’iyah,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di mana kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah  ditambah  dengan  menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah.  Mengenai  mekanisme penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah,  berpedoman  kepada  hukum  materil  dan  hukum  formil  yang berlaku.  Selanjutnya  dalam  menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah,  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tidak mendapatkan kendala yang berarti. Karena kasus ekonomi  syariah  masih  sedikit  dibandingkan  dengan  perkara  yang  menjadi  kewenangan  Mahkamah Syar’iyah lainnya.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, Mahkamah Syar’iyah.

## A. PENDAHULUAN
Ekonomi  syariah  menjadi  aspek  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  dunia  dewasa ini,  sehingga  banyak  permasalahan  ekonomi  syariah  yang  menimbulkan  sengketa  sehingga kasusnya  masuk  ke  lembaga  penyelesaian  sengketa  baik  melalui  lembaga  litigasi  atau lembaga peradilan maupun lembaga non litigasi atau lembaga arbitrase dan lainnya. Sebagai salah  satu  lembaga  peradilan  di  Indonesia,  Pengadilan  Agama  diberikan  kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh para pihak bersengketa. Seiring perkembangan dan dinamisasi dunia, permasalahan yang muncul juga semakin kompleks, hal ini    membutuhkan  kemampuan  untuk  menganalisis  dan  menelaah  permasalahan  umat termasuk  masalah  ekonomi  syariah.  Mahkamah  syar’iyah  di  Aceh  sebagaimana  pengadilan agama  di  daerah  lain  telah  diberikan  kewenangan  dalam  bidang  ekonomi  syariah  baik  yang telah ditransformasikan ke hukum positif maupun yang belum.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Peradilan Agama di Aceh, Mahkamah Syar’iyah merupakan  lembaga  Pengadilan  Agama  sebagaimana  di  provinsi  lainnya  dengan  beberapa penambahan  kewenangan  sesuai  dengan  regulasi  khusus  Aceh.  Adapun  kewenangan  tingkat pertama  dilaksanakan  di  Mahkamah  Syar’iyah  kabupaten/kota  dan  untuk  tingkat  banding dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh.  Kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Mengenai  kewenangan  di  bidang  ekonomi  syariat  terdapat  dalam  pasal  49  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006:  “Peradilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang
beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariat”.
Pada penjelasan pasal 49 huruf (i) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah antara  lain  meliputi  (a)  bank  syariah;  (b)  lembaga  keuangan  mikro  syari’ah;  (c)  asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksa dana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka  menengah  syariah;  (g)  sekuritas  syariah;  (h)  pembiayaan  syariah;  (i)  pegadaian syariah; (j) dana pensiunan lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah.
Dengan  kewenangan  mahkamah  syar’iyah  dalam  menyelesaikan  sengketa-sengketa ekonomi  syariah,  maka  diperlukan  kesiapan  hakim  dan  semua  pihak.  Di  samping  itu,  juga diperlukan  perangkat  hukum  dan  regulasi  terkait  penyelesaian  perkara  ekonomi  syariah. Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Peradilan  Agama  yang  menyatakan  bahwa  perkara  ekonomi  syariah  menjadi  kewenangan absolut  Pengadilan  Agama.  Akan  tetapi,    para  pihak  dapat  memilih  meneyelesaikan sengketanya tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad. Jika dalam klausul akad, penyelesaian  sengketa  dilakukan  pada  lembaga  atau  badan  arbitrase,  maka  penyelesaian sengketa  akan  dibawa  ke  lembaga  atau  badan  arbitrase.  Kesepakatan  pemilihan  lembaga arbitrase  itu  bisa  dilakukan  sebelum  timbul  sengketa (pactum  de  compromittendo) maupun setelah timbul sengketa (acta compromis). 1
Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  tumbuh  dan  berkembang  dengan  pesat  di Indonesia,  khususnya  di  Aceh  pasca  lahirnya  Qanun  Aceh  tentang  Lembaga  Keuangan Syariah  yaitu  Qanun  Nomor  11  Tahun  2018.  Dengan  banyaknya  lembaga  keuangan  syariah baik  bank  maupun  non  bank,  berimplikasi  pada  kemungkinan  munculnya  perkara  atau sengketa  di  kalangan  para  pihak.  Untuk  mengantisipasi  kemungkinan  munculnya  sengketa dibutuhkan  lembaga  yang  mempunyai  kompetensi  dan  kredibilitas  baik  lembaga  litigasi maupun non litigasi.
Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  merupakan   kompetensi  dan  kewenangan Pengadilan  Agama  yang  didasarkan  pada  Penjelasan   point  (1)  Pasal  49   Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang
1 Reny Hidayati, Eksistensi Klausul Arbitrase dalam Penentuan Penyelesaian Sengketa Syariah , Jurnal Mazahib, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015.
Peradilan  Agama,  serta  ditegaskan  lagi  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  menyatakan  apabila  terjadi  sengketa  dibidang Perbankan Syariah (salah satu bidang ekonomi syariah), maka penyelesaian sengketa diajukan ke  Pengadilan  Agama.  Dalam  hal  ini  Pengadilan  Agama  mempunyai  hak  dan  wewenang untuk menerima, mengadili dan menyelesaikannya.
Khusus  di  Provinsi  Aceh,  untuk  mengimplementasikan  syariat  Islam  secara  kaffah, semua  lembaga  keuangan  baik  bank  maupun  non  bank  yang  beroperasi  di  Aceh  harus berlandaskan  syariat  Islam.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2018 tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS).  Oleh  karena  itu,  tentu  akan  muncul  banyak masalah/sengketa  terkait  ekonomi  syariah  dari  berbagai  transaksi  dan  akad  yang  dilakukan oleh  masyarakat.  Saat  ini,  ada  beberapa  kasus  ekonomi  syariah  yang  masuk  ke  mahkamah syar’iyah  di  Aceh.  Adapun  jumlah  kasus  yang  telah  penulis  identifikasi  dari  seluruh mahkamah  syar’iyah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  adalah  sebagaimana  tabel  di  bawah ini: 2
Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  Wilayah  Provinsi  Aceh Tahun 2020 – 2022:
No Mahkamah Syar’iyah Kab/Kota Jumlah Kasus 1 Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh 5 kasus 2 Mahkamah Syar’iyah Sigli 1 kasus 3 Mahkamah Syar’iyah Bireuen 1 kasus 4 Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 3 kasus 5 Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang 1 kasus 6 Mahkamah Syar’iyah Idi 3 kasus
Berdasarkan  data  kasus  sengketa  ekonomi  syariah  di  mahkamah  syar’iyah  dalam wilayah  Provinsi  Aceh,  terlihat  bahwa  kasus  yang  masuk  ke  mahkamah  syar’iyah  di  mana yang menjadi para pihak adalah salah satunya lembaga keuangan baik bank maupun non bank seperti asuransi dan lain-lain. Sementara di sisi lain regulasi juga memperbolehkan para pihak memilih  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  dalam  penyelesaian  sengketa terkait akad ekonomi syariah yang mereka jalani.
2 Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar’iyah masing-masing Kabupaten/Kota.
Akad  atau  kontrak  dalam  bidang  ekonomi  syariah  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk seperti pembiayaan dari lembaga perbankan, gadai barang, asuransi dan jasa-jasa lainnya dari lembaga keuangan. Ketelitian para pihak dalam melakukan akad tentu mempengaruhi tingkat terjadinya sengketa ekonomi. Transaksi bisnis mengandung resiko jika para pihak yang akan melakukan  bisnis  tidak  cermat  dan  tidak  memahami  secara  jelas  formulasi  akad  serta  tidak teliti  tentang  resiko  akad.  Dengan  bertambahnya  lembaga  keuangan  syariah  di  Aceh, kemungkinan bertambahnya kasus/sengketa ekonomi syariah dalam berbagai bentuk sehingga perkara  yang  diterima  oleh  mahkamah  syar’iyah  dalam  wilayah  Provinsi  Aceh  semakin meningkat.
Dari latar belakang masalah di atas, penulis berupaya menjawab beberapa pertanyaan yang  menjadi  fokus  kajian  yaitu  apa  yang  melatarbelakangi  terjadinya  sengketa  ekonomi syariah?  bagaimana  kewenangan  dan  mekanisme  mahkamah  syar’iyah  menyelesaikan sengketa ekonomi syariah? serta kendala apa yang dihadapi oleh mahkamah syar’iyah dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah?.
Penelitian  adalah  penelitian  kualitatif  yang  menekankan  analisis  proses  dari  proses induktif  yang  berkaitan  dengan  dinamika  hubungan  antar  fenomena  yang  diamati  dan senantiasa  menggunakan  logika  ilmiah.  Penelitian  kualitatif  bertujuan  mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah ( grounded theory ) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau  lebih  dari  fenomena  yang  dihadapi.  Penelitian  kualitatif  merupakan  sebuah  metode penelitian  yang  digunakan  dalam  mengungkapkan  permasalahan  dalam  kehidupan  kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya,  sehingga  dapat  dijadikan  suatu  kebijakan  untuk  dilaksanakan  demi  kesejahteraan bersama. 3 Data  yang  akan  digali  dari  penelitian  ini  yaitu  data-data  tentang  penyelesaian sengketa ekonomi syariah di mahkamah syar’iyah dalam wilayah Provinsi Aceh.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari kasus dan menelaah teori, konsep, asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundangan-undangan  yang  berkenaan  dengan permasalahan  terkait  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  mahkamah  syar’iyah  Banda Aceh dan Lhokseumawe.
3 Imam  Gunawan, Metode  Penelitian  Kualitatif:  Teori  dan Praktik ,  (Jakarta:  PT.  Bumi  Aksara,  2014), hlm. 97.
Untuk  mengumpulkan  data  di  lapangan,  penulis  menggunakan  teknik  wawancara ( interview )  dengan  para  pihak.  Data  dari  lapangan  digali  dengan  cara  wawancara  yang mendalam ( indept interview ), untuk mendapatkan gambaran yang luas dan mendalam tentang kasus sengketa ekonomi syariah. Wawancara ( interview ) dilakukan secara tatap muka ( face to face ) di mana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. 4 Dalam hal ini, akan diwawancarai hakim,  panitera  dan  pihak  yang  ditunjuk  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dan Lhokseumawe.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Landasan Teori tentang Sengketa Ekonomi Syariah
Ekonomi syariah dikenal di Indonesia dan di negara-negara lain yang dikenal dengan nama  ekonomi  Islam (Islamic  economy,  al-iqtishdd  al-islami )  dan  sebagai  ilmu  disebut dengan  ilmu  ekonomi  Islam  ( Islamic  economics,  ‘Urn  al-iqtishadd  alislami ). 5 Ekonomi syariah menjadi terkenal, populer dan digunakan hingga saat ini terutama bagi para pebisnis muslim  yang  mengutamakan  kepastian  dan  kehalalan  transaksi  karena  sistem  ini  memiliki banyak manfaatnya dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional pada umumnya.
Ekonomi  Syariah  adalah  usaha  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  perorang, kelompok  orang,  badan    usaha  yang  berbadan  hukum  atau  tidak  berbadan  hukum  dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  yang  bersifat  komersial  dan  tidak  komersial  menurut  prinsip syariah. 6 Menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di  bidang  ekonomi syariah meliputi  bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi  syariah,  reasuransi  syariah,  reksadana  syariah,  obligasi  syariah,  surat  berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga  keuangan  syariah,  bisnis  syariah,  termasuk  wakaf,  zakat,  infaq,  dan  shadaqah  yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer . 7
4 Amiruddin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 82.
5 Azhari Akmal Tarigan, dkk., Dasar-Dasar Ekonomi Islam , (Bandung: Citapustaka, 2006) hlm. 12.
6 Ketentuan Umum Pasal 1 point 1 Perma Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016.
7 Ketentuan Umum Pasal 1 point 4 Perma Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016.
Poin  terpenting  yang  diatur  dalam  Perma  Nomor  14  Tahun  2016  tersebut  adalah terkait  dengan  tata  cara  pemeriksaan  perkara.  Secara  eksplisit  Perma  ini  mengatur,  perkara ekonomi  syariah  dapat  diajukan  dengan  dua  mekanisme,  yakni  melalui  gugatan  sederhana ( small claim court ) dan gugatan dengan acara biasa (Pasal 2). Pengaturan ini pada prinsipnya membedakan tata cara pemeriksaan perkara dengan nilai objek materil yang nilainya kecil dan besar  dengan  tujuan  supaya  perkara  ekonomi  syariah  dapat  diselesaikan  dengan  cepat, sederhana dan biaya murah.

## 2. Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam
Dalam  hukum  Islam,  dikenal  upaya  perdamaian  dalam  menyelesaiakan  sengketa ekonomi  syariah/muamalah  antara  para  pihak  yaitu  konsep al-shulhu sebagai  sarana mewujudkan  perdamaian/mediasi  antara  pihak  yang  bersengketa  hingga  mereka  dapat menyelesaiakan  masalah  antara  mereka  secara  damai.  Dalam  perdamaian  memerlukan keterlibatan hakam /hakim/pihak  ketiga  sebagai  mediator/fasilitator  dalam  proses al-shulhu tersebut.
Dalam  hukum  Islam,  dikenal  upaya  perdamaian  dalam  menyelesaiakan  sengketa ekonomi  syariah/muamalah  antara  para  pihak  yaitu  konsep al-shulhu sebagai  sarana mewujudkan  perdamaian/mediasi  antara  pihak  yang  bersengketa  hingga  mereka  dapat menyelesaiakan  masalah  antara  mereka  secara  damai.  Dalam  perdamaian  memerlukan ketelibatan hakam /hakim/pihak  ketiga  sebagai  mediator/fasilitator  dalam  proses al-shulhu tersebut.
Al-Shulhu secara  bahasa  berarti  meredam  pertikaian. Shulhu berarti  suatu  jenis  akad atau  perjanjian  untuk  mengakhiri  perselisihan/pertengkaran  antara  dua  pihak  yang bersengketa secara damai. Allah swt menganjurkan penyelesaian sengketa secara damai untuk mengakhiri suatu perkara sesuai dengan firman Allah dalam beberapa ayat berikut:
1. Surat Al-Nisa ayat 35:
ۡ نِإ َو ۡ ۡ ف ِخ ۡ مُت ۡ َۡقاَقِش ۡ ۡ يَب اَمِهِن َۡۡف ٱۡ ب ۡ اوُثَع ۡ ۡ مَكَح ا ۡ ۡ ن ِ م ۡ ۡ هَأ ِۡهِل ۦ ۡ ۡ مَكَح َو ا ۡ ۡ ن ِ م ۡ ۡ هَأ ۡ اَهِل ۡ نِإ ۡ ۡ اَدي ِرُي ۡ ۡ صِإ ۡ َل ۡ ح ا ۡ ِۡقِ ف َوُي ۡٱ َُۡللّ ۡ ۡ يَب ۡ  اَمُهَن ۡ َۡنِإ ۡٱ ََۡللّ ۡ َۡناَك ۡ اًميِلَع ۡ ۡ ريِبَخ اۡ ٣٥ ۡۡ
Artinya: “Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,  maka  kirimlah seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari  keluarga  perempuan.  Jika kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”
2. Surat Al-Nisa ayat 128:
ِۡنِإ َو ۡٱ ۡ م َۡأ َر ۡ ة ۡ ۡ تَفاَخ ۡ ۡ ن ِم ۡ ۡ عَب اَهِل ۡ ا ًزوُشُن ۡ ۡ وَأ ۡ ۡ عِإ ۡ ضا َر ا ۡ َۡلَف ۡ َۡحاَنُج ۡ ۡ يَلَع ۡ اَمِه ۡ نَأ ۡ ۡ صُي اَحِل ۡ ۡ يَب اَمُهَن ۡ ۡ لُص ۡ ح ۡ اۡ َۡوٱ ۡ لُّصل ُۡح ۡ ۡ يَخ ۡ  ر ۡ ۡ حُأ َو ِۡت َر ِض ۡٱ َۡ  ل ُۡ ُفن ۡٱ ۡ َحُّشل ۡ نِإ َو ۡ ۡ حُت ۡ اوُنِس ۡ ۡ اوُقَتَت َو ۡ َۡنِإَف ۡٱ ََۡللّ ۡ َۡناَك ۡ اَمِب ۡ ۡ عَت َۡنوُلَم ۡ ۡ ريِبَخ اۡ ١٢٨ ۡۡ
Artinya: “Dan  jika  seorang  wanita  khawatir  akan  nusyuz  atau  sikap  tidak  acuh  dari suaminya,  maka  tidak  mengapa  bagi  keduanya  mengadakan  perdamaian  yang  sebenar- benarnya,  dan  perdamaian  itu  lebih  baik  (bagi  mereka)  walaupun  manusia  itu  menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari  nusyuz  dan  sikap  tak  acuh),  maka  sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Mengetahui  apa yang kamu kerjakan”

## 3. Surat Al-Hujarat: 9:
نِإ َو ۡ ۡ اَط ِۡناَتَفِئ ۡ َۡن ِم ۡٱ ۡ ل ۡ ؤُم َۡنيِن ِم ۡٱ ۡ ق وُلَتَت ۡ اۡ ۡ صَأَف ۡ اوُحِل ۡ ۡ يَب ۡ اَمُهَن ۡ ۡ نِإَف ۡ ۡ تَغَب ۡ ۡ حِإ ۡ ىَد اَمُه ۡ ىَلَع ۡٱ ُۡ  ل ۡ خ ۡ ى َر ۡ ۡ َقَف ۡ اوُلِت ۡٱ يِتَل ۡ ۡ بَت يِغ ۡ ۡ ىَتَح ۡ ۡ يِفَت َۡء ۡ ۡ  ىَلِإ ۡ ۡ مَأ ِۡر ۡٱ ۡ َِللّ ۡ نِإَف ۡ ۡ اَف ۡ تَء ۡ ۡ صَأَف ۡ اوُحِل ۡ ۡ يَب اَمُهَن ِۡۡب ٱۡ ل ۡ دَع ِۡل ۡ ۡ قَأ َو ۡ وُطِس ۡ  ا ۡ َۡنِإ ۡٱ ََۡللّ ۡ ُّۡب ِحُي ۡ ٱۡ ل ۡ قُم َۡنيِطِس ۡ ٩ ۡۡ
Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain,  hendaklah  yang  melanggar  perjanjian  itu  kamu  perangi  sampai  surut  kembali  pada perintah Allah. Kalau  dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah  kamu  berlaku  adil;  sesungguhnya  Allah  mencintai  orang-orang  yang  berlaku adil”.

## 4. Surat Al-Nisa ayat 114:
۞ َۡلّ ۡ ۡ يَخ َۡر ۡ يِف ۡ ۡ ريِثَك ۡ ن ِ م ۡ ۡ جَن ۡ ى َو ۡ مُه ۡ َۡلِّإ ۡ ۡ نَم ۡ َۡرَمَأ ۡ ۡ ةَقَدَصِب ۡ ۡ وَأ ۡ ۡ عَم ۡ فو ُر ۡ ۡ وَأ ۡ ۡ صِإ ۡ َل ۡ ِح ۡ ۡ يَب َۡن ۡٱ ۡ ِساَنل ۡ نَم َو ۡ ۡ فَي ۡ لَع ۡ ۡ َذ َۡكِل ۡٱ ۡ ب ۡ اَغِت َۡء ۡ ۡ رَم ِۡتاَض ۡٱ َِۡللّ ۡ ۡ وَسَف َۡف ۡ ۡ ؤُن ِۡهيِت ۡ ۡ جَأ ا ًر ۡ ۡ ميِظَع اۡ ١١٤ ۡۡ
Artinya: “Tidak  ada  kebaikan  pada  kebanyakan  bisikan-bisikan  mereka,  kecuali  bisikan- bisikan  dari  orang  yang  menyuruh  (manusia)  memberi  sedekah,  atau  berbuat  ma´ruf,  atau mengadakan  perdamaian  di  antara  manusia.  Dan  barangsiapa  yang  berbuat  demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”
Berdasarkan  ayat-ayat  di  atas,  Allah  swt  memerintahkan  bagi  yang  bersengketa, berselisih,  bertengkar,  dendam  dan  berperang  untuk  berdamai  karena  melalui  perdamaian semua  pihak  akan  merasa  puas.  Segala  bentuk  kekesalan,  dendam,  sikap  egois  dan  merasa benar  akan  hilang  seketika.  Dalam  perdamaian  tidak  ada  istilah  kalah  dan  menang.  Semua
menjadi  pihak  yang  berpegang  pada  kebenaran  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  dan Rasulnya.  Bayangkan  jika  seandainya  manusia  tidak  mau  berdamai  ketika  berselisih  atau bertengkar maka yang terjadi permusuhan yang abadi, saling menyalahkan dan saling marah- marahan  bahkan  tidak  mustahil  jika  terjadi  peperangan  dan  pertumpahan  darah  yang  sangat merugikan.

## 3. Latar Belakang Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah
Sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih dari  pelaku  ekonomi  yang  kegiatan  usahanya  dilaksanakan  menurut  prinsip-prinsip  dan  asas hukum  ekonomi  syariah.  Karena  adanya  persepsi  yang  berbeda  tentang  suatu  kepentingan atau  hak  milik  yang  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  keduanya  dan  dapat  diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.
Secara garis besar dapat dikemukakan ragam dan bentuk serta karakateristik sengketa ekonomi  syariah  karena  adanya  pengingkaran  atau  pelanggaran  terhadap  akad  yang  telah disepakati bersama, contohnya dalam dunia perbankan antara lain: 8
a.  Kelalaian pihak bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah alam akad wadi’ah.
b.  Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad mudharabah.
c.  Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut  syariat  Islam  yang bersumber dari dana  pinjaman bank syariah,  akad qiradh dan lain-lain.
Dalam perkara sengketa, perkara  yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang  wan  prestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum.  Secara  umum,  sengketa  terjadi  karena beberapa faktor, antara lain: 9
a. Adanya penipuan atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan perjanjian;
b. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melakukan apa yang telah disepakati, namun tidak sama dengan yang telah diperjanjikan;
c. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang diperjanjikan, namun terlambat;
8 https://business-law.binus.ac.id/2018/08/09/penyebab-terjadinya-sengketa-ekonomi-syariah/
9 Serlika  Aprita, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis ,  (Bandung:  PT.  Refika  Aditama,  2021),  hlm. 18.
d. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan,  sehingga  menimbulkan  perselisihan  antara  para  pihak  karena  ada  pihak  yang merasa dirugikan.
Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  hakim  mahkamah  syar’iyah  Banda  Aceh  dan Lhokseumawe, dapat dipahami bahwa kasus yang masuk ke dua mahkamah syar’iyah tersebut variasinya ada sengketa bidang asuransi syariah, perbankan syariah dan leasing. Hal tersebut terjadi karena wan prestasi/ingkar janji dan tindakan menyalahi/melanggar akad.
4. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut Perundang-undangan Indonesia
Secara umum, penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa melalui  litigasi  dan  non-litigasi.  Penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  sifatnya  lebih  formal ( very  formalistic )  dan  teknis  ( very  technical ).  Litigasi  merupakan  proses  penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain  untuk  mempertahankan  hak-haknya  di  muka  pengadilan.  Hasil  akhir  dari  penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution. 10
Sedangkan  penyelesaian  sengketa  non  litigasi  merupakan  mekanisme  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  dan  tidak  menggunakan  pendekatan  hukum  formal.  Karena banyaknya  permasalahan  dalam  kehidupan  manusia  yang  berpotensi  terjadinya  sengketa sehingga  lahirnya  aturan  yang  mengatur  cara-cara  menyelesaikan  sengketa  yaitu  pengadilan dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  di  luar  pengadilan.  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. 11

## 5. Kewenangan  dan  Mekanisme  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah
Undang-Undang RI  Nomor 7 Tahun 1989 mengatur tentang susunan, kekuasaan dan hukum  acara  peradilan,  namun  undang-undang  ini  mengalami  perubahan  sesuai  perubahan hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  lingkungan  peradilan  dan  kehidupan  ketatanegaraan UUD 1945. Sebelum amandemen, peradilan agama mempunyai tugas dan kewenangan yaitu memeriksa  dan  memutus  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  tingkat  pertama  antara
10 Ibid. , hlm. 8.
11 Ibid. , hlm. 4.
orangorang  beragama  Islam  di  bidang:  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  dan shadaqah.  Setelah  diamandemen  dengan  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  maka  telah memberi ruang gerak lebih luas lagi bagi peradilan agama. Salah satunya dengan penambahan kompetensi  bagi  peradilan  agama,  tidak  hanya  sebatas  hukum  yang  terkait  dengan  keluarga Islam namun juga sudah mengarah ke transaksi ekonomi syariah.
Sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga), yaitu:
1.  Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  lembaga  keuangan  dan  lembaga  pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
2.  Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  lembaga  keuangan  dengan  pembiayaan syariah.
3.  Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Dalam konteks ekonomi syariah, peradilan agama memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  di  antara  para  pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian  (akad)  ketika  terjadi  sengketa  antara  mereka.  Sengketa  ekonomi  syariah  tersebut dapat terjadi antara lain:
a. Para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi, b. Pihak ketiga dan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan akta  hak  tanggungan,  perlawanan  sita  jaminan  dan/atau  sita  eksekusi  dan  pembatalan lelang.
Dalam  memeriksa  sengketa  ekonomi  syariah  Pengadilan  Agama  harus  meneliti  akta akad yang dibuat oleh para pihak. Jika dalam akta tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama secara ex officio harus menyatakan tidak berwenang.
Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan sederhana  atau  gugatan  dengan  acara  biasa.  Penyelesaian  perkara  ekonomi  syariah  dengan cara sederhana mengacu kepada Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan  Sederhana  atau  biasa  dikenal  dengan  istilah small  claims  court .  Sementara  itu, penanganan  perkara  ekonomi  syariah  dengan  cara  biasa  tetap  mengacu  kepada  perundang- undangan yang berlaku.
Berikut  akan  dipaparkan  matrik  perbedaan  perkara  ekonomi  syariah  gugatan sederhana dengan gugatan biasa menurut Perma Nomor 14 Tahun 2016. 12
Tabel  2.  Matrik  Perbedaan  Perkara  Ekonomi  Syariah  Gugatan  Sederhana  dengan Gugatan Biasa
Aspek Cara Sederhana Cara Biasa Nilai gugatan Paling banyak Rp200 juta Lebih dari Rp200 juta Domisili para pihak Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama Jumlah para pihak Penggugat dan tergugat masing- masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu Alamat tergugat Harus diketahui Tidak harus diketahui Pendaftaran perkara Menggunakan blanko gugatan Membuat surat gugatan Pengajuan bukti-bukti Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara Pada saat sidang beragenda pembuktian Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera siding Paling lama 2 hari Paling lama   hari Pemeriksa dan pemutus  Hakim tunggal Majelis hakim Pemeriksaan pendahuluan Ada Tidak ada Mediasi Tidak ada Ada Kehadiran para pihak Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meski punya kuasa hukum Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal) Konsekwensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah Gugatan dinyatakan gugur Gugatan tidak dinyatakan gugur Pemeriksaan perkara Hanya gugatan dan jawaban Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan Batas waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama 5 bulan
12 https://www.pa-kudus.go.id/berita-pengadilan/254-matrik-perbedaan-perkara-ekonomi-syariah- gugatan-sederhana-dengan-gugatan-biasa.
Penyampaian putusan Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan) Banding (3 bulan), kasasi (3 bulan) dan peninjauan kembali (3 bulan) Batas waktu pendaftaran upaya hukum 7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA Tidak ada Ada
Adapun perkara-perkara ekonomi syariah yang terdaftar di mahkamah syar’iyah Kota Banda Aceh dan mahkamah syar’iyah Lhokseumawe adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut: 13
Tabel 3.   Data  Perkara  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Mahkamah  Syar’iyah  Kota Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
13 Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara (SIPP) Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Banda  Aceh  dan Lhokseumawe.
Proses pemeriksaan perkara ekonomi syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
a.   Pra  Persidangan,  meliputi:  Pendaftaran  Perkara,  Penetapan  Ma  -  jelis  Hakim  (PMH), Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, Penetapan Hari Sidang (PHS), Pemanggilan Para pihak.
b.  Tahapan-Tahapan  Pemeriksaan  Perkara  Ekonomi  Syariah  di  Ruang  Persidangan,  yaitu: Perdamaian,  Pembacaan  Surat  Gugatan,  Jawaban  Tergugat,  Replik,  Duplik,  Pembuktian Perkara Ekonomi Syariah, Kesimpulan, Pembacaan Putusan.
Menurut  Bapak  Amir  Khalis,  Wakil  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Lhokseumawe, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah Provinsi Aceh berpedoman  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Untuk  kasus  sengketa ekonomi syariah sudah ada tata cara penyelesaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung
No Perkara Tanggal Registrasi Para Pihak Jenis Perkara Pokok Perkara 1 2 3 4 5 38/Pdt.G/2020/MS.Bna 20 Januari 2020 Nasabah dan asuransi, pegadaian, notaris Gugatan Biasa Wanprestasi/Perkara dicabut 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna 04 Juni 2020 Perbankan Syariah dan nasabah Gugatan Sederhana Ingkar janji/Wanprestasi 210/Pdt.G/2020/MS.Bna 26 Juni 2020 Ahli Waris Nasabah dengan Perbankan Syariah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gugatan Biasa Lelang Agunan 354/Pdt.G/2020/MS.Bna 13 Oktober 2020 Ahli Waris Nasabah dengan Perbankan Syariah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gugatan Biasa Lelang Agunan 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna 26 November 2020 Perbankan Syariah dan nasabah Gugatan Sederhana Wanprestasi 70/Pdt.G/2021/MS.Lsm 08 Maret 2021 Nasabah dan perusahaan asuransi Gugatan Biasa Ingkar janji/Wanprestasi 1/Pdt.G.S/2021/MS.Lsm 21 September 2021 Perusahaan leasing  dan nasabah Gugatan Sederhana Ingkar janji/Wanprestasi
1/Pdt.G.S/2022/MS.Lsm 18 Januari 2022 Perusahaan leasing  dan nasabah Gugatan Sederhana Ingkar janji/Wanprestasi
II. MS Lhokseumawe
I. MS Banda Aceh
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.  Di  samping  itu,  perkara  ekonomi  syariah  juga  terkadang  menjadi  perkara  yang tergolong  gugatan  sederhana  dan  harus  diproses  sesuai  dengan  katagori  tersebut.  Hal  ini termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan  atas  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana, di mana dibedakan dari jumlah materi yang menjadi objek sengketa. 14
Menurut Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, yang menjadi hakim  terhadap  kasus  sengketa  ekonomi  syariah  diutamakan  hakim  yang  sudah  dididik tentang  perkara  ekonomi  syariah  dibuktikan  dengan  sertifikat  dari  Mahakamah  Agung,  jika tidak ada yang bersertifikat, boleh ditangani oleh hakim lainnya. 15
Mengenai  perkara  ekonomi  syariah  apa  saja  yang  menjadi  objek  sengketa  ekonomi syariah  di  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Banda  Aceh,  Bapak  Asmihan  selaku  Hakim menyebutkan  bahwa  objek  sengketa  bervariasi  antara  lain  wanprestasi  nasabah  bank, penipuan dan lain-lain. 16
Di  Lhokseumawe,  dari  3  (tiga)  kasus  ekonomi  syariah  yang  diselesaikan,  1  (satu) kasus  diselesaikan  dengan  gugatan  sederhana  (G.S)  dan  2  (dua)  kasus  diselesaikan  dengan gugatan  biasa.  Perbedaan  yang  paling  mendasar  dari  penyelesaian  gugatan  sederhana  dan gugutan  biasa  pada  jumlah  hakim,  di  mana  gugatan  sederhana  hana  ditangani  oleh  hakim tunggal  sementara  gugatan  biasa  ditangani  oleh  Majelis  Hakim  yang  terdiri  dari  ketua  dan anggota  sebagaimana  gugatan  biasa  lainnya. 17 Sementara  itu  di  Mahkamah  Syar’iyah  Kota Banda Aceh, dari 5 (lima) kasus yang diselesaikan, 2 (dua) kasus diselesaikan dengan gugatan sederhana dan 3 (tiga) kasus diselesaikan dengan perkara gugatan biasa. 18
14 Wawancara  dengan  Bapak  Amir  Khalis,  Wakil  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Lhokseumawe,  tanggal 20 Mei 2022, pukul 14.00 WIB.
15 Wawancara  dengan  Bapak  Yusri,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Banda  Aceh,  tanggal  22  Mei 2022, pukul 11.00 WIB.
16 Wawancara dengan Bapak Asmihan, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, tanggal 22 Mei 2022, pukul 11.30 WIB.
17 Wawancara  dengan  Bapak  Amir  Khalis,  Wakil  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Lhokseumawe,  tanggal 20 Mei 2022, pukul 14.00 WIB.
18 Wawancara  dengan  Bapak  Yusri,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Banda  Aceh,  tanggal  22  Mei 2022, pukul 11.00 WIB.

## 6. Kendala  Mahkamah  Syar’iyah  Lhokseumawe  dan  Kota  Banda  Aceh  dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga peradilan agama melalui Pasal 49 Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  nomor  3  tahun 2006  dirubah  kedua  kali  dengan  UndangUndang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  peradilan Agama  telah  menetapkan  hal-hal  yang  menjadi  kewenangan  lembaga  peradilan  agama  yaitu dalam  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infak,  sedekah  dan  ekonomi syariah.
Dari  beberapa  kasus  sengketa  ekonomi  syariah  baik  di  Mahkamah  Syar’iyah  Kota Banda  Aceh  maupun  Mahkamah  Syar’iyah  Lhokseumawe,  dapat  diketahui  bahwa  proses penyelesaian sengketa melalui litigasi (mahkamah syar’iyah) dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ada proses mediasi antara pihak dan seterusnya.
Berdasarkan  data  dan  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan,  dapat  diketahui bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa bidang ekonomi syariah karena ketika individu melakukan akad antar individu atau antara individu dengan badan hukum atau antara  badan  hukum  dengan  badan  hukum  akan  ada  peluang  sengketa  yang  menimbulkan konflik sehingga membutuhkan penyelesaian baik secara litigasi maun non litigasi. Jika para pihak mengajukan kasus sengketa ke mahkamah syar’iyah, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai  dengan  proses  dan  aturan  yang  berlaku.  Hingga  saat  ini,  perkara  yang  masuk  ke Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dan  Lhokseumawe sangat  beragam  antara sengketa nasabah dengan perbankan, lembaga pembiayaan, asuransi dan lain-lain.
Dalam  menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah  yang  masuk  ke  mahkamah  syar’iyah Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh, tidak ada kendala yang di hadapi oleh pihak mahkamah syar’iyah karena hukum materil dan hukum formil untuk perkara tersebut sudah sangat jelas. Hal  ini  disampaikan  oleh  Bapak  Amir  Khalis  selaku  Wakil  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah Lhokseumawe.

## C. KESIMPULAN
Sengketa  Ekonomi  Syariah  terjadi  dilatarbelakangi  karena  adanya  pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Faktor terjadinya sengketa antara lain adanya penipuan atau ingkar janji oleh salah satu
pihak  atau  kedua  belah  pihak  yang  berakad,  pihak-pihak  atau  salah  satu  pihak  telah melakukan  apa  yang  telah  disepakati,  namun  tidak  sama  dengan  yang  telah  diperjanjikan, pihak-pihak  atau  salah  satu  pihak  melakukan  apa  yang  diperjanjikan,  namun  terlambat  dan pihak-pihak  atau  salah  satu  pihak  melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh dilakukan,  sehingga  menimbulkan  perselisihan  antara  para  pihak  karena  ada  pihak  yang merasa dirugikan.  Adapun kewenangan dan mekanisme mahkamah syar’iyah menyelesaikan sengketa  ekonomi syariah sesuai  dengan perundangan-undangan  yang berlaku  dan tidak  ada kendala  yang  di  hadapi  oleh  pihak  mahkamah  syar’iyah  karena  hukum  materil  dan  hukum formil  untuk  perkara  tersebut  sudah  sangat  jelas  dan  jumlah  perkara  ekonomi  syariah  yang masuk ke mahkamah syar’iyah tiap tahun tidak banyak.

## DAFTAR PUSTAKAAN
Ahmad, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama , Jurnal IUS, Vol. II, Nomor 6, Desember 2014.
Ahmad Saebani, Beni, Metode Penelitian Hukum , Bandung: Pustaka Setia, 2013.
Amiruddin - H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Akmal Tarigan, Azhari, dkk, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Bandung: Citapustaka, 2006.
Aprita, Serlika, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis , Bandung: PT. Refika Aditama, 2021.
Astanti,  Dhian  Indah,  dkk., Kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  Penyelesaian  Sengketa Perbankan Syariah, Jurnal ADHAPER, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019.
Azis Dahlan, Abdul, dkk. Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: Ichtiar Baru, 2001.
Gunawan, Imam, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik , Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
Hidayati,  Reny, Eksistensi  Klausul  Arbitrase  Dalam  Penentuan  Penyelesaian  Sengketa Syariah , Jurnal Mazahib, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015.
Hidayat , Yusup, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia ,  Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
https://ms-aceh.go.id/
https://www.pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi- syariah-secara-ligitasi.pdf
https://business-law.binus.ac.id/2018/08/09/penyebab-terjadinya-sengketa-ekonomi-syariah/ https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6129e03d97013/menakar-efektivitas-perma- penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah/
Irawan,  Candra,  Hukum  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Indonesia,  Bandung:  CV. Mandar Maju, 2017.
M.  Friedman,  Lawrence, Sistem  Hukum,  Perspektif  Ilmu  Sosial, Bandung:  Penerbit  Nusa Media, 2013.
Muhammad, Metodologi  Penelitian  Ekonomi  Islam:  Pendekatan  Kuantitatif, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
______,  Bisnis  Syariah:  Transaksi  dan  Pola  Pengikatannya,  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2018.
Nasikhin,  Muh, Perbankan  Syariah  Dan  Sistem  Penyelesaian  Sengketanya ,  Kuala  Tunggal: Fatawa, 2010.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
Romsan, Ahmad, Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negoisasi, Mediasi, dan Arbitrase ,  Cet-2,  Inderalaya:  Bagian  Hukum  Internasional,  Fakultas  Hukum Universitas Sriwijaya, 2008.
S.  Lev,  Daniel, Hukum  dan  Politik  di  Indonesia  Kesinambungan  dan  Perubahan, Jakarta: LP3ES , 1990.
Soekanto, Soerjono, PengantarPenelitianHukum , Jakarta : UI Press, 2014.
Syafi’i Antonio, Muhammad, Bank Syari’ah , Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2001