## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :19, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Upaya Penanggulangan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

## Abstract
Oleh:

## Boby Hartawan*
Police officers who are supposed to be law  enforcers  commit  acts  that  are  contrary  to the  law  for  the  benefit  of  the  narcotics business.The  problem  in this  thesis  is  how  the factors  underlying  the  occurrence  of  criminal acts of narcotics distribution by members of the police  in  Medan  City  Resort  Police,  how  is  the role  of  Medan  City  Resort  Police  in  tackling narcotics  abuse  by  the  police  in  Medan  City Resort  Police,  how  can  effort  be  made  in overcoming criminal acts of narcotics distribution  by  unscrupulous  members  of  the police  and  obstacles  encountered  in  Medan City Resort Police.
This  research  uses  a  descriptive method through an empirical juridical approach that  is  an  approach  to the  problem,  conducted by  doing  interviews  by  connecting with  various aspects of law in terms of applicable regulation.
The  results  showed  that  the  role  of Medan City Resort Police was to carry out law enforcement  against  individual  members  of Medan  City  Resort  Police  who  had  been proven  to  have  committed  a  crime,  especially narcotics  through  general  courts.In  addition  to the  general  court  of  law  for  members  of  the police  who  commit  crimes  there  will  also  be another  addition,  namely  from  the  internal police  itself  in  the  form  of  law  enforcement through  the  trial  of  the  police  code  of ethics.Factors  underlying  the  occurrence  of criminal acts narcotics distribution by unscrupulous  members  of  the  police  in  Medan City  Resort  Police  are  mental,  economic,  and environmental  factors.  Economic  factors  are the  dominant  factors  that  cause  impetus  to commit  drug  trafficking  crimes  because  by trafficking  narcotics  the  result  can  be  directly used to meet the needs of daily life. Efforts that can be made in tackling the crime of narcotics
distribution  by  unscrupulous  members  of  the police  and  the  obstacle  faced  in  Medan  City Resort  Police  is  to  make  efforts  to  overcome the Non Penal through pre-emptive, preventive efforts.  This  effort  was  made  to  prevent narcotics  trafficking  through  direct  control  and supervision  with  the  aim  that  the  potential  for crime  would  not  develop  into  a  factual  threat. Another effort is to carry out legal proceedings if the police carry out criminal acts of narcotics abuse and distribution.
Key-Words: Prevention, Circulation, Narcotics.

## Abstrak
Oknum Polisi yang seharusnya menjadi penegak hukum melakukan perbuatan yang  bertentangan  dengan  hukum  demi keuntungan  bisnis  narkotika.  Permasalahan dalam tesis ini adalah  bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana peredaran  narkotika  oleh  oknum  anggota Kepolisian  di  Polrestabes  Medan,  bagaimana peran Polrestabes Medan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang  dilakukan  oleh  aparat  Kepolisian  di Polrestabes  Medan,  bagaimanakah  upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika  oleh  oknum  anggota  Kepolisian  dan kendala yang dihadapi di Polrestabes Medan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  melalui  pendekatan  yuridis  empiris yaitu  pendekatan  terhadap  permasalahan, dilakukan  dengan  melakukan  wawancara dengan menghubungkan denganberbagai aspek  hukum  dari  segi  peraturan-peraturan yang berlaku.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa peran  Polrestabes  Medan  adalah  melakukan penegakan  hukum  terhadap  oknum  anggota Polrestabes Medan yang telah terbukti melakukan  tindak  pidana  khususnya  tindak pidana  narkotika  melalui  peradilan  umum. Selain  peradilan  umum  anggota  polisi  yang melakukan  tindak  pidana  juga  akan  ada tambahan  lain  yaitu  dari  internal  Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang  kode  etik  polisi.  faktor-faktor  yang melatarbelakangi  terjadinya  tindak  pidana peredaran  narkotika  oleh  oknum  anggota Kepolisian di Polrestabes Medan adalah faktor mental,  ekonomi,  faktor  lingkungan.  Faktor ekonomi  merupakan  faktor  dominan  yang menyebabkan  atau  menimbulkan  dorongan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
untuk melakukan kejahatan peredaran narkotika  sebab  dengan  melakukan  peredaran narkotika  hasilnya  dapat  langsung  digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari. Upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika  oleh  oknum  anggota  Kepolisian  dan kendala  yang  dihadapi  di  Polrestabes  Medan adalah  melakukan  upaya  penanggulangan secara  Non  Penal  melalui  upaya  pre-emtif, preventif  Upaya  ini  dilakukan  untuk  mencegah terjadinya  perdagangan  narkotika  melalui pengendalian dan pengawasan langsung dengan  tujuan  agar  potensi  kejahatan itu  tidak berkembang menjadi ancaman faktual.  Upaya lainnya  adalah  melakukan  proses  hukum apabila  aparat  kepolisian  melakukan  tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
Kata  Kunci :  Penanggulangan,  Peredaran, Narkotika

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Perkembangan  era  globalisasi  yang pesat  dimana  masyarakat  lambat  laun  akan berkembang  yang  diikuti  proses  penyesuaian diri  terhadap  kemajuan  teknologi  dan  ilmu pengetahuan,  maka  perilaku  manusia  dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  justru  semakin  kompleks  dan bahkan  sampai  multi  kompleks. 1 Dengan  kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut  semakin  sering  terjadi  dan  kejahatan semakin bertambah baik jenis maupun polanya.
Perilaku  yang  demikian  apabila  di tinjau  dari  segi  hukum  tentunya  ada  pelaku yang  dapat  dikategorikan  tidak  sesuai  dengan norma  (hukum)  yang  berlaku.  Masyarakat sangat  memerlukan  hukum  yang  mengatur sebagai pengatur segala tindak-tanduk manusia  dalam  masyarakat,  dan  dalam menjalankan  fungsi  hukum  itu  pemerintah
1 Hari  Sasangka, Narkotika  dan  Psikotropika dalam  Hukum  Pidana .  Mandar  Maju,  Bandung,  2003, hlm.5.
dapat  menggunakan  alat  paksa  yang  lebih keras  yaitu  berupa  sanksi  atau  penegakan hukum. 2
Persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa lainnya di  dunia  saat  ini  adalah  seputar  maraknya penyalahgunaan  narkotika,  yang  semakin  hari semakin  mengkhawatirkan,  saat  ini  jutaan orang telah terjerumus ke dalam lembah hitam narkotika  dan  ribuan  nyawa  telah  melayang karena  jeratan  lingkaran  setan  bernama narkotika,  banyak  keluarga  yang  hancur karenanya  dan  tidak  sedikit  pula  generasi muda  yang  kehilangan  masa  depan  karena perangkap yang disebut narkotika ini. 3
Sejarah  maraknya  peredaran  dan penyalahgunaan obat terlarang dapat ditelusuri ratusan  tahun  yang  lalu  dimana  obat-obatan psychoactive digunakan untuk keperluan pengobatan keagamaan ( religious ) dan sebagai  hiburan  ( recreational  purpose ),  dan pada  akhir  abad  ke-19,  dengan  semakin berkembangnya  ilmu  kimia  dan  farmakologi masyarakat mulai mensintesakan  berbagai  zat yang  sangat  kuat  dan  bersifat  amat addictive yang  dapat  mengakibatkan  kecanduan  seperti misalnya cocaine dan heroin. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera.  Banyak  kasus  yang  menunjukkan akibat  dari  narkotika  telah  menyebabkan banyak kerugian. 4
Seiring  dengan  kemajuan  zaman, tindak pidana makin sering terjadi dan semakin banyak  jenis  tindak  pidana  yang  dilakukan.
2 Muh.  Taufik  Makarto,  dkk, Tindak  Pidana Narkotika . Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.11.
3 Siswanto  Sunarsono, Politik  Hukum  dalam  UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 27.
4 Ibid ., hlm. 28

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan, untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi  sebagai  pengatur  segala  tindakan manusia  dalam  berperilaku  di  masyarakat. Tindak pidana peredaran narkotika merupakan salah satu tindak kejahatan yang banyak sekali kasus  tindak  pidana  peredaran  narkotika  yang terjadi di Indonesia. 5
Ilmu  Hukum  memiliki  kajian  khusus untuk  menangani  tindak  kejahatan,  salah satunya  adalah  cabang  ilmu  kriminologi  yang mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan  tindak  pidana,  kajian  ilmu  hukum tentang  sebab-sebab  seseorang  melakukan tindak pidana adalah kajian secara
Kriminologis. Menurut E. Sutherland Kriminologi  adalah  seperangkat  pengetahuan yang memandang
kejahatan sebagai fenomena sosial dan termasuk proses pembuatan Undang-Undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. 6
Berbicara  mengenai  tindak  pidana peredaran  narkotika,  maka  selalu  dihadapkan pada  realita  yang  ada  dimana  kejahatan  yang dilakukan oleh orang-perorang hingga melibatkan  kelompok  tertentu  dalam  suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat  kalangan  menengah  keatas  dan bahkan sampai melibatkan kaum perempuan. 7
Peredaran  narkotika menjadi masalah yang  serius  di  berbagai  negara,  baik  negara negara  maju  maupun  di  negara  berkembang,
5 Sofyan  S.  Wilis, Perundangan  Narkotika , Pustaka Yusticia, Jakarta, 2014, hlm. 21.
6 Soerjono Soekanto, Kriminologi, Suatu Pengantar , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.8.
7 Siswanto Sunarsono. Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum . PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm..21.
contohnya  di  Indonesia.  Peredaran    narkotika merupakan  masalah  yang  sangat  menarik perhatian bagi banyak kalangan, baik kalangan masyarakat  maupun  pemerintah,  hal  ini disebabkan karena narkotika merupakan benda  yang  merusak  bagi  para  pemakai  bila digunakan  tidak  sesuai  ketentuan  medis  dan para  pengguna  narkotika  pun  mencakup semua  usia  dan  golongan,  narkotika  juga memberikan  keuntungan  yang  sangat  besar bagi  para  pengedarnya  sehingga  kejahatan  ini lebih sering dilakukan. 8
Pola peredaran narkotika terus berkembang menembus batas negara, dari sisi pengguna  di  seluruh  wilayah  dunia,  tersedia akses  terhadap  begitu  ragam  narkotika  dan disisi  kecenderungan  sosial  khususnya  diantar kaum  muda  (pelajar)  dan  kaum  pekerja, menyebar lebih cepat melalui komunikasi yang semakin  baik.  Globalisasi  peredaran  narkotika memberikan arti kebijakan mereduksi permintaan  yang  dibuatlah  harus  berorientasi global  juga,  demikian  juga  hanya  dengan sistem informasi dimana kebijakan itu bersandar.  Peredaran  narkotika  yang  beredar di  tengah  masyarakat  mempunyai  dampak yang  berbeda-beda,  namun  secara  umum dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu narkotika yang mengakibatkan ketergantungan mental dan narkotika yang melibatkan ketergantungan mental dan fisik. 9
Akhir-akhir  ini  peredaran  narkotika telah  bersifat  transnasional  yang  dilakukan dengan  modus  operandi  yang  tinggi  dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan  moralitas  dan  kualitas  sumber
8 Ibid , hlm.31.
9 Ibid. , hlm.32.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
daya  manusia  di  Indonesia  khususnya  bagi generasi penerus bangsa. 10 Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap,
sedangkan
peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan  yang  makin  meluas  dan berdimensi  internasional.  Oleh  karena  itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika dan  upaya  pemberantasan  peredaran  gelap mengingat
kemajuan perkembangan komunikasi,  informasi  dan  transportasi  dalam era globalisasi saat ini. 11
Penyalahgunaan  narkotika  berkaitan erat  dengan  peredaran  gelap  sebagai  bagian dari  dunia  tindak  pidana  internasional.  Mafia perdagangan  gelap  memasok  narkotika  agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah  permintaan  meningkat.    Terjalinnya hubungan  antara  pengedar  atau  bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan  diri  dari  pengedar/bandar,  bahkan tidak  jarang  korban  juga  terlibat  peredaran gelap  karena  meningkatnya  kebutuhan  dan ketergantungan mereka akan narkotika. 12 Peningkatan peredaran gelap
narkotika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi  kejahatan  transnasional yang  beroperasi  di  berbagai  negara  dalam suatu  jaringan  kejahatan  internasional.  Karena keuntungan  yang  sangat  besar,  organisasi kejahatan  tersebut  berusaha  dengan  segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkotika dengan cara menyusup, mencampuri
10 Ibid , hlm. 22
11 Gatot Supramono , Hukum Narkoba  Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm.11.
12 Lydia  Harlina  Martono  dan  Satya  Joewana, “Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya ”,  melalui http//www.kompas.com, diakses Rabu, 28 November 2018,  Pukul 10. 00 Wib.
dan  merusak  struktur  pemerintahan,  usaha perdagangan  dan  keuangan  yang  sah  dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat. 13
Perkembangan  kualitas  tindak  pidana narkotika  tersebut  sudah  menjadi  ancaman yang  sangat  serius  bagi  kehidupan  umat manusia. Meskipun narkotika sangat bermanfaat  dan  diperlukan  untuk  pengobatan dan  pelayanan  kesehatan,  namun  apabila disalahgunakan  atau  digunakan  tidak  sesuai dengan  standar  pengobatan,  terlebih  jika disertai  dengan  peredaran  narkotika  secara gelap  akan  menimbulkan  akibat  yang  sangat merugikan  perorangan  maupun  masyarakat khususnya  generasi  muda,  bahkan  dapat menimbulkan  bahaya  yang  lebih  besar  bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. 14
Tindak  pidana  narkotika  telah  berada pada  tingkat  yang  membahayakan,  karena  di samping  merusak  fisik  dan  mental  juga mempengaruhi  kehidupan  sosial  masyarakat yang  pada  gilirannya  dapat  mengganggu sendi-sendi  keamanan  nasional  dalam  rangka pembangunan  nasional  menuju  masyarakat yang  adil  dan  makmur  seperti  yang  dicita- citakan  dalam  tujuan  negara  yang  tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. 15
Narkotika  dapat  menjadi  menghambat pembangunan nasional yang beraspek materil- spiritual.  Bahaya  pemakaian  narkotika  sangat besar  pengaruhnya  terhadap  negara,  jika sampai  terjadi  pemakaian  narkotika  secara besar-besaran  di  masyarakat,  maka  bangsa Indonesia  akan  menjadi  bangsa  yang  sakit,
13 Ibid.
14 Siswanto Sunarsono, Op.Cit , hlm.20.
15 Moh.  Zakky, Tindak  Pidana  Narkotika .  Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 28.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
apabila  terjadi  demikian  negara  akan  rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. 16
Sangat beralasan jika kemudian
peredaran  narkotika  harus  segera  dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya,  karena  sudah  jelas  tindak pidana  narkotika  merupakan  problema  sosial yang  dapat  mengganggu  fungsi  sosial  dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan  secara  berdiri  sendiri,  melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan  oleh  sindikat  yang  terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Salah satu  usaha  rasional  yang  digunakan  untuk menanggulangi  peredaran  narkotika  adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.
Pelaku tindak pidana peredaran narkotika  diancam  dengan  pidana  yang  tinggi dan  berat  dengan  dimungkinkannya  terdakwa divonis  maksimal  yakni  pidana  mati  selain pidana  penjara  dan  pidana  denda.  Mengingat tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika termasuk  dalam  jenis  tindak  pidana  khusus maka  ancaman  pidana  terhadapnya  dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan  2  (dua)  jenis  pidana  pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.
Hukuman  yang  berat  juga  tidak membuat pelaku takut untuk melakukan tindak pidana  peredaran  narkotika.  Pelaku  tindak pidana  peredaran  narkotika  tidak  hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga dilakukan  oleh  oknum  Polisi.  Anggota  Polri dalam  bertugas  diharuskan  untuk  memberikan
16 Firman  Widjaya, “ Hukum  Narkotika  Indonesia ”, melalui http://www.e-psikologi/social    detail.asp, Diakses tanggal  09  Maret  2016  Pukul  10. 00 W  diakses  Rabu,  28 November 2018,  Pukul 10. 00 Wib.
contoh  yang  baik  kepada  masyarakat  bahkan ikut  serta  dalam  proses  pemberantasan kejahatan  narkotika,  apabila  oknum  Kepolisian melakukan  tindak  pidana  narkotika,  maka dapat  dipastikan  masyarakat  akan  meragukan kredibilitas  Kepolisian  sebagai  aparat  penegak hukum. 17
Peredaran  narkotika  yang  korbannya mulai anak-anak hingga oknum aparat penegak  hukum,  maka    perbuatan  oknum penegak  hukum  yang  terlibat  dalam  kasus narkotika  menjadi  sangat  memprihatinkan. Oknum  Polisi  yang  seharusnya  menjadi penegak  hukum  melakukan  perbuatan  yang bertentangan dengan hukum demi keuntungan bisnis  narkotika.  Cepat  atau  lambat  oknum- oknum semacam ini akan menularkan kebiasaan  buruknya  kepada  sesama  aparat keamanan  yang  menjadi  rekan  kerjanya. Pemberantasan  peredaran  narkotika  akhirnya menjadi  semakin  sulit  jika  masih  banyak oknum-oknum  aparat  yang  terlibat  menjadi pengguna, pengedar, atau membeking jaringan narkotika.  Semakin  banyak  warga  mengalami kecanduan  narkotika  maka  semakin  besar kerugian  bangsa  dan  negara.  Apalagi  jika korbannya  adalah  generasi  terbaik  bangsa yang  semestinya  sukses  berkiprah  di  berbagai bidang pembangunan. 18
Memerangi peredaran narkotika, maka masyarakat  harus  ikut  turut  berperan  serta karena  peran  aktif  masyarkat  itu  mewujudkan upaya  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran  narkotika.  Kewajiban  masyarakat ialah  melaporkan  tentang  terjadinya  tindak pidana  narkotika  kepada  aparat  penegak
17 Subagyo  Partodiharjo, Kenali  Narkoba  dan Musuhi  Penyalahgunaanya ,  Erlangga,  Jakarta,  2014,  hlm. 8
18 Ibid ., hlm. 11.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hukum.  Di  samping  kewajiban  itu  masyarakat mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  jaminan perlindungan  hukum  dari  aparat  penegak hukum.  Namun  demekian  hak  dan  kewajiban masyarakat  sangat  terbatas,  khususnya  dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut. 19
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di Kepolisian  Resort  Kota  Besar  Medan,  bahwa anggota kepolisian yang terlibat dalam peredaran narkotika adalah sebagai  berikut :
Tabel 1 Anggota Kepolisian Yang Terlibat Dalam Peredaran Narkotika Tahun 2016-2018 No Tahun Personil yang Terlibat 1 2016 11 2 2017 15 3 2018 21 Sumber : Polrestabes Medan Tahun 2019 Melihat fenomena, terjadinya peredaran narkotika oleh penegak hukum yaitu Polisi jelas menandakan
bahwa pemberantasan  peredaran  narkotika  secara tuntas sulit diwujudkan secara maksimal.
.
B.  Perumusan Masalah.
Adapun permasalahan
adalah:
Bagaimana  peran  Polrestabes  Medan  dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang  dilakukan  oleh  aparat  Kepolisian  di Polrestabes Medan ?

## C.  Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  penelitian  dalam  tesis ini adalah sebagai berikut:
1.  Untuk  mengetahui  peran  Polrestabes Medan dalam
menanggulangi penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan
19 Siswanto Sunarso, Op.Cit , hlm 158
oleh  aparat  Kepolisian  di  Polrestabes Medan.
2.  Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi  terjadinya  tindak  pidana peredaran  narkotika  oleh  oknum  anggota Kepolisian di Polrestabes Medan.
3.  Untuk  mengetahui  upaya-upaya  yang dapat  dilakukan  dalam  menanggulangi tindak  pidana  peredaran  narkotika  oleh oknum  anggota  Kepolisian  dan  kendala yang dihadapi di Polrestabes Medan.

## D.  Kegunaan/Manfaat Penelitian
Kegunaan/manfaat  penelitian  dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:
Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1.  Secara  teoritis  manfaat  penelitian  ini adalah :
a.  Memberikan  masukan  tentang  faktor timbulnya  tindak  pidana  kejahatan pengedaran  narkotika  yang  dilakukan oleh oknum polisi.
b.  Sebagai bahan pengembangan wawasan  dan  kajian  lebih  lanjut  bagi para  teoritis  yang  ingin  mengetahui dan  memperdalam  tentang  tindak pidana kejahatan pengedaran narkotika  yang  dilakukan  oleh  oknum polisi.
2.  Secara praktis adalah :
a.  Bagi diri sendiri yaitu dapat menambah wawasan  dan  pengetahuan  penulis tentang tindak pidana kejahatan pengedaran  narkotika  yang  dilakukan oleh oknum polisi. b.  Bagi penegak hukum yaitu memberikan informasi ilmiah mengenai kejahatan  pengedaran  narkotika  yang dilakukan  oleh  oknum  polisi  sehingga

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dapat  dijadikan  bahan masukan  dalam upaya  memberantas  tindak  pidana kejahatan  pengedaran  narkotika  yang dilakukan oleh oknum polisi.
c.  Bagi  pembuat  undang-undang  yaitu
memberikan  sumbangan  pikiran  dan masukan  agar  dalam  menentukan perbuatan yang dapat dihukum apakah dikenakan  dan  dijatuhkan  pidana  atau sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana mengedarkan narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi.

## E.  Keaslian Penelitian
Berdasarkan  pemeriksaan  yang  telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas  Islam  Sumatera  Utara  diketahui bahwa  penelitian  tentang  “Kajian  Kriminologi Terhadap  Anggota  Kepolisian  Yang  Terlibat Tindak  Pidana  Peredaran  Narkotika  (Studi Kasus  Di  Kepolisian  Resort  Kota  Besar Medan) ”  belum  pernah  dilakukan  dalam pendekatan  dan  perumusan  masalah  yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang  tindak  pidana  peredaran  narkotika tetapi jelas berbeda yaitu :
1.  A.  Purnanama  Sri  P  (Program  Magister
Hukum  Universitas  Hasanuddin)  dengan judul tesis : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan  Klas  I  Kota  Makassar. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah : a.  Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana  peredaran  narkotika  di  dalam Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I Kota
Makassar ?
b.  Bagaimanakah upaya-upaya yang dapat  dilakukan  untuk  menanggulangi tindak  pidana  peredaran  narkotika  di dalam  Lembaga Pemasyarakatan  Klas
I Kota Makassar ? c.  Bagaimana kendala dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar
?
2.  Joseph  Jogitua  Parlinggoman  Sidabalok (Skripsi  Universitas  Hasanuddin)  dengan judul  :  Analisis  Kriminologis  Oknum  Polri Sebagai Bandar Narkotika (Studi Kasus Di Polresta  Bandar  Lampung). Permasalahan dalam skripsi tersebut adalah :
a.  Apakah faktor-faktor yang menyebabkan  oknum  Polri  menjadi bandar narkotika ? b.  Bagaimana penegakan hukum
terhadap  oknum  Polri  menjadi  bandar narkotika ?
c.  Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap  oknum  Polri  yang  menjadi bandar narkotika ?
3.  Rosmawati (Program Magister Ilmu Hukum Universitas  Sumatera  Utara)  dengan  judul tesis : Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Polisi Republik Indonesia Berdasarkan  Undang-Undang  Narkotika
Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Permasalahan dalam tesis ini adalah :
a.  Faktor apakah yang menjadi penyebab
anggota Polisi melakukan penyalahgunaan narkotika ? b.  Bagaimana  proses  peradilan  terhadap terhadap anggota Polisi dan
penerapan sanksinya ?

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
c.  Bagaimana  kendala  dan  upaya  dalam
mencegah olisi melakukan penyalahgunaan narkotika ? Berdasarkan penelitian
yang dikemukakan  di  atas,  maka  penelitian  ini adalah  asli  karena  sesuai  dengan  asas-asas keilmuan  yaitu  jujur,  rasional,  obyektif  dan terbuka.  Sehingga  penelitian    ini  dapat dipertanggungjawabkan  kebenarannya  secara ilmiah  dan  terbuka  atas  masukan  serta  saran- saran  yang  membangun  sehubungan  dengan pendekatan  dan  perumusan  masalah.  Dengan demikian  penelitian  ini  asli  baik  dari  segi subtansi maupun dari segi permasalahan.

## F.  Kerangka Teori dan Konsep

## 1.  Kerangka Teori
Teori  digunakan  untuk  menerangkan dan  menjelaskan  gejala  spesifik  untuk  proses tertentu  terjadi,  dan  suatu  teori  harus  diuji dengan  menghadapkannya  pada  fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. 20
Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir  pendapat,  teori,  tesis  mengenai suatu  kasus  atau  permasalahan  yang  menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum. 21
Kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk
mengorganisasikan  dan  menginterpretasikan hasil-hasil  penelitian  dan  menghubungkannya dengan  hasil-hasil  penelitian  terdahulu. 22 Kata lain  dari  kerangka  teori  adalah  kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis,
20 JJ M. Wuismen, Penelitian  Ilmu Sosial , Jilid 1, Penyunting  M.  Hisman,  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 203.
21 M.Solly  Lubis, Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian ,
Mandar Maju Bandung 2004, hlm. 27.
22 Burhan  Ashshofa, Metode  Penelitian  Hukum, Rineka Cipta Jakarta, 2008, hlm.  23.
mengenai  suatu  kasus  atau  permasalahan yang  menjadi  bahan  perbandingan  atau pegangan teoritis dalam penelitian. 23
Teori  berfungsi  sebagai  pisau  analisis dalam  penelitian  dan  teori  merupakan  suatu penjelasan  yang  bersifat  rasional  serta  harus sesuai  dengan  obyek  yang  dipermasalahkan dan harus didukung dengan adanya fakta atas permasalahan  yang  diteliti  agar  dapat  diuji kebenarannya. 24 Pedoman  tersebut akan memberi  wawasan  berpikir  untuk  menemukan kebenaran  dan  sesuai  dengan  tujuan  yang ingin  dicapai  dalam  penelitian.  Penelitian hukum  harus  berpijak  pada  teori  hukum, karena teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenan dengan sistem konseptual  aturan-aturan  hukum  dan  putusan- putusan  hukum,  dan  sistem  tersebut  untuk sebagian yang penting dipositifkan. 25
Ada  3  (tiga)  fungsi  utama  dari  teori yaitu:
a.  Teori  memberikan  arah  tentang apa  yang  harus  diteliti  dari  suatu objek, sehingga mampu membahas  fenomena  dan  fakta yang  akan  dipelajari/diamati  dari objek tersebut (yang relevan).
b.  Teori  menyusun  fakta  secara teratur/sistematis  dalam  bentuk generalisasi  atau  prinsip-prinsip, sehingga hubungan fakta-fakta satu  sama  lainnya  mudah  untuk dipahami.
c.  Teori menunjukkan hubungan fakta-fakta,  sehingga  dengan  pola hubungan  itu  dapat  diramalkan fakta/kondisi  yang  belum  pernah diketahui. 26
23 M.Solly Lubis, Op.Cit. hlm. 23.
24 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2012, hlm.. 6
25 HR  Otje  Salman, Teori  Hukum ,    Refika Aditama, Jakarta, 2012, hlm. 60.
26 Abdurrozaq  Hasibuan, Metodologi  Penelitian , Nurinsani, Medan, 2013, hlm. 4

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Teori  hukum  adalah  cabang  ilmu hukum  yang  menganalisis  secara  kritis  dalam perspektif  interdisipliner,  dari  berbagai  aspek perwujudan (fenomena) hukum secara tersendiri atau menyeluruh, baik dalam konsepsi  teoritis  maupun  dalam  pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan  yang  lebih  baik  dan  uraian  yang lebih  jelas  tentang  bahan-bahan  yuridis  ini. 27
Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a.  Teori  kriminologi penyebab kejahatan
Kriminologi  adalah  ilmu  pengetahuan yang  bertujuan  menyelidiki  gejala  kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). 28 Wahju  Muljono,  membagi  kriminologi sebagai  perbuatan  yang  disebut  sebagai kejahatan,  pelaku  kejahatan,  dan  reaksi  yang ditunjukkan  baik  terhadap  perbuatan  maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal  ( criminal  aetiology )  adalah  ilmu  yang menyelidiki  atau  yang  membahas  asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan). 29
Lilik  Mulyadi  mengemukakan  bahwa kriminologi  berorientasi  pada  hal-hal  sebagai berikut:
1)  Pembuatan  hukum  yang  dapat  meliputi telaah  konsep  kejahatan,  siapa  pembuat hukum  dengan  faktor-faktor  yang  harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
2)  Pelanggaran  hukum  yang  dapat  meliputi siapa  pelakunya,  mengapa  sampai  terjadi pelanggaran  hukum  tersebut,  dan  faktor- faktor yang mempengaruhinya.
3)  Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat. 30
27 Sudikno  Mertokusumo, Teori  Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm.87
28 Lilik  Mulyadi, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana Umum dan Khusus , Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.
29 Ibid , hlm. 97
30 Wahju  Muljono, Pengantar  Teori  Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.
Para  ahli  sudah  berusaha  untuk menemukan  apa  yang  menjadi  penyebab munculnya  kejahatan  secara  pasti,  ternyata hasil  dari  usaha  yang  dilakukan  oleh  mereka melahirkan banyak sekali faktor-faktor penyebab  terjadinya  kejahatan.  Mereka  tidak menemukan  faktor  utama  yang  menyebabkan terjadinya  kejahatan,  sehingga  muncul  banyak sekali  teori-teori  menurut  para  kriminolog  dari berbagai  aspek.  Aspek  tersebut  adalah  aspek biologis, psikologis, dan sosiologis. 31
Kriminal  sosiologi  terdapat  beberapa teori-teori  sebab  kejahatan  yang  berkenaan dengan  munculnya  kejahatan  karena  faktor sosial,  berikut  beberapa  teori  yang  terkemuka dalam kriminologi :
1) Teori Anomie
Teori anomie merupakan  teori  struktural tentang penyimpangan yang paling penting  selama  lebih  dari  lima  puluh tahun. Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab
penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya  lebih  ditekankan  daripada  cara- cara yang tersedia untuk mencapai tujuan- tujuan  budaya  itu.  Individu  dan  kelompok dalam  masyarakat  seperti  itu  harus menyesuaikan  diri  dan  beberapa  bentuk penyesuaian  diri  itu  bisa  jadi  sebuah penyimpangan. 32
2) Teori Sub-Budaya Teori  sub-budaya  ( Subculture  Theories ) menurut  Topo  Santoso  dan  Eva  adalah satu  subdivisi  di  dalam  budaya  dominan yang  memiliki  norma-norma,  keyakinan- keyakinan, dan nilai-nilainya sendiri.
31 Teori  dari  aspek  biologis  sering  disebut dengan kriminal biologi, teori ini melihat pengaruh keadaan fisik seseorang  dengan  kejahatan  yang  dilakukannya  atau dengan  kata  lain  teori  ini  mencoba  menemukan  sebab- sebab  kejahatan  dari  segi  fisik  manusia.  Sedangkan  teori dari  aspek  psikologis  merupakan  teori  yang  berupaya melihat  sebab-sebab  kejahatan  karena  adanya  pengaruh psikis  atau  pengaruh  kejiwaan  terhadap  munculnya kejahatan.  Lihat  dalam  buku  IS.  Susanto, Kriminologi , Kriminologi ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 47 7.
32 Yesmil Anwar, Kriminologi , PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 86.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Subculture biasanya  timbul  ketika  orang- orang  dalam  keadaan  yang  serupa mendapati  diri  mereka  terpisah  dari  arus terbesar masyarakat dan mengikatkan diri bersama untuk saling mendukung. 33
3) Teori kontrol sosial.
Teori  ini  menunjuk  kepada  pembahasan kejahatan  dikaitkan  dengan  variabel- variabel  yang  bersifat  sosiologis,  antara lain  struktur  keluarga,  pendidikan,  dan kelompok dominan. Kontrol sosial menfokuskan  diri  pada  teknik-teknik  dan strategi-strategi  yang  mengatur  tingkah laku  manusia  dan  membawanya  kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. 34
4) Teori ekologis
Teori  ini  yang  mencoba  dan  mencari sebab-sebab  kejahatan  dari  aspek-aspek tertentu  baik  dari  lingkungan  manusia maupun sosial seperti: kepadatan penduduk,  mobilitas  penduduk,  hubungan desa  dan  kota  khususnya  urbanisasi,  dan hubungan antara daerah kejahatan dengan perumahan yang kumuh. 35
5) Teori konflik kebudayaan Menurut  T.  Sellin  sebagai  pencetus  teori ini  dalam  bukunya Culture  Conflict  and Crime ,  manjelaskan  bahwa  semua  konflik kebudayaan  adalah  konflik  dalam  nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. 36
6) Teori faktor ekonomi
Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi  memang  telah  menjadi  hal  yang sering disandarkan atas terjadinya
kejahatan dan dianggap  mempunyai pengaruh  yang  besar  terhadap  terjadinya kejahatan.
7) Teori asosiasi diferens ial
Menurut  Edwin  H.  Sutherland  sebagai pengemuka  teori  ini,  perilaku  kriminal merupakan  perilaku  yang  dipelajari  di dalam  lingkungan  sosial,  dan  semua perilaku dipelajari dengan berbagai cara. 37 I.S.  Susanto  kemudian  mengatakan  teori ini lebih melihat  kejahatan  yang  dilakukan adalah dengan berlandaskan pada proses
33 Topo  Santoso  dan  Eva  Achjani  Zulfa, Kriminologi , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 80
34 Romli  Atmasasmita, Teori  dan  Kapita  Selekta Kriminologi , Eresco, Bandung, 2002, hlm. 31.
35 Ibid., hlm. 81
36 Ibid., hlm. 85
37 Made  Darma  Weda, Kriminologi , Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 28..
belajar,  intinya  perilaku  kejahatan  adalah perilaku yang dipelajari. 38
Kriminologi  merupakan  suatu  ilmu yang  berdiri  sendiri  di  samping  ilmu  hukum pidana.  Ilmu  hukum  pidana  dan  kriminologi merupakan dwitunggal yang saling melengkapi satu  sama  lain.  Objek  kriminologi  adalah kejahatan termasuk mengetahui dan mempelajari kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap  tindakan  kejahatan.  Dengan  dapat dipelajarinya  kejahatan  melalui  kriminologi, maka  penyebab  kejahatan  akan  diketahui sehingga  sebagai  tindakan  pencegahan  dari kejahatan di masyarakat.
b.  Teori Kebijakan Kriminal
Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan termasuk  bidang  kebijakan  criminal (criminal policy) . Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial
(social policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya  untuk  kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan
kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan
masyarakat (social defence policy) . 39
Usaha penanggulangan kejahatan dengan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  juga merupakan  bagian  dari  usaha  pencegahan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga  sering  dikatakan  bahwa  politik  atau kebijakan  hukum  pidana  merupakan  bagian pula  dari  kebijakan  penegakan  hukum (law enforcement policy) . 40
Usaha mencegah tindak pidana adalah bagian  dari  politik  kriminil.  Politik  kriminil  ini
38 IS. Susanto, Op.Cit ., hlm. 44.
39 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan  Kejahatan. Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 77.
40 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum  Pidana, Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2008, hlm. 24.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dapat  diberi  arti  sempit,  lebih  luas  dan  paling luas.  Dalam  arti  sempit  politik  kriminil  itu digambarkan  sebagai  keseluruhan  asas  dan metode  yang  menjadi  dasar  dari  reaksi terhadap  pelanggaran  hukum  yang  berupa pidana.  Dalam  arti  yang  luas  ia  merupakan keseluruhan  fungsi  dari  aparatur  penegak hukum,  termasuk  di  dalamnya  cara  kerja  dari pengadilan  dan  polisi,  sedang  dalam  arti  yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan  yang  dilakukan  melalui  perundang- undangan  dan  badan-badan  resmi,  yang bertujuan  untuk  menegakkan  norma-norma sentral dalam masyarakat.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  upaya penanggulangan  kejahatan  dapat  ditempuh dengan:
1)  Penerapan hukum pidana (criminal law application) .
2)  Pencegahan  tanpa  pidana (prevention without punishment) .
3)  Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/ mass media). 41
Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur  penal  (hukum  pidana)  dan  lewat  jalur nonpenal  (bukan/di  luar  hukum  pidana). 42
Upaya  penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur penal  lebih  menitik  beratkan  pada  sifat repressive (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal  lebih  menitik beratkan  pada  sifat preventive (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.
Mengingat upaya penanggulangan kejahatan  lewat  jalur  nonpenal  lebih  bersifat
41 Ibid. hlm. 40.
42 Ibid.
pencegahan  untuk  terjadinya  kejahatan,  maka sasaran  utamanya  adalah  menangani  faktor- faktor  kondusif  penyebab  terjadinya  kejahatan. Faktor-faktor  kondusif  antara  lain  berpusat pada  masalah-masalah  atau  kondisi-kondisi sosial  yang  secara  langsung  atau  tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Densgan  demikian  dilihat  dari  sudut  politik kriminal secara makro dan global, maka upaya- upaya  non  penal  menduduki  posisi  kunci  dan strategis  dalam  menanggulangi  sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan kejahatan  secara  preventif  sebenarnya  bukan hanya bidang dari kepolisian saja.
Penanggulangan  kejahatan  dalam  arti  yang umum  secara  tidak  langsung  juga  dapat dilakukan  tanpa  menggunakan  sarana  pidana (sarana non penal ) atau hukum pidana (sarana penal ).  Untuk  sarana non  penal misalnya usaha-usaha  yang  dilakukan  departemen sosial  dengan  karang  tarunanya  tempat kegiatan  para  remaja  untuk  mengisi  waktu luangnya dengan hal-hal yang positif, ini dapat menghindarkan  dari  hal-hal  yang  bersifat negatif.
Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan Integral,  ada  keseimbangan  sarana  penal  dan non  penal.  Dilihat  dari  sudut  politik  kriminal kebijakan  paling  strategis  melalui  sarana  non penal  karena  lebih  bersifat  preventif  dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan.
c.  Teori Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  merupakan  suatu usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  keadilan, kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  sosial menjadi  kenyataan.  Jadi  penegakan  hukum

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pada  hakikatnya  adalah  proses  perwujudan ide-ide.  Penegakan  hukum  adalah  proses dilakukannya upaya
tegaknya atau berfungsinya  norma-norma  hukum  secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara. 43 Penegakan hukum  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan ide-ide  dan  konsep-konsep  hukum  yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses yang melibatkan banyak hal. 44 Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan  didalam  kaidah-kaidah/pandangan nilai  yang  mantap  dan  mengejewantah  dan sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan hidup. 45
Penegakan  hukum  menurut  Ilhami Bisri  adalah  usaha  semua  kekuatan  bangsa, menjadi  kewajiban  kolektif  semua  komponen bangsa,  dan  merupakan  ralat  bahwa  hukum hanya  boleh  ditegakkan  oleh  golongan- golongan tertentu saja, antara lain:
a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan  diarahkan  untuk  itu  seperti  polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut  secara  ideal  sebagai the  three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang  berbeda-beda  akan  tetapi  bermuara pada  terciptanya  hukum  yang  adil,  tertib dan  bermanfaat  bagi  semua  manusia. Polisi  menjadi  pengatur  dan  pelaksana penegakan  hukum  di  dalam  masyarakat, hakim  sebagai  pemutus  hukum  yang  adil
43 Sudikmo  Mertokusumo, Bab-Bab  Tentang Penemuan  Hukum ,  Citra  Aditya  Bhakti,  Bandung,  2001, hlm. 1.
44 Shanti  Dellyana, Konsep  Penegakan  Hukum , Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 32 45 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Rajawali  Press, Jakarta, 2004, hlm. 3.
sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan  negara  bagi  para  pelanggar hukum yang diajukan polisi;
b. Pengacara  yang  memiliki  fungsi  advokasi dan  mediasi  bagi  masyarakat  baik  yang bekerja  secara  individual  ataupun  yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga  bantuan  hukum,  yang menjadi  penuntun  masyarakat  yang  awam hukum,  agar  dalam  proses  peradilan  tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki  kehormatan,  hak  dan  kewajiban, sehingga  putusan  hakim  akan  mengacu pada  kebenaran,  keadilan  yang  dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan  pengabdian  sejak  dari  pegawai pemerintah  yang  memiliki  beraneka  fungsi dan  tugas  kewajiban  sampai  kepada  para penyelenggara  yang  memiliki  kekuasaan politik (legislatif);
d. Masyarakat  pengguna  jasa  hukum  yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan. 46
Berkaitan  dengan  penegakan  hukum ini,  Barda  Nawawi  Arief  menjelaskan  bahwa penegakan  hukum  adalah  suatu  usaha  untuk menanggulangi  kejahatan  secara  rasional, memenuhi  rasa  keadilan  dan  berdaya  guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana  sebagai reaksi yang dapat  diberikan  kepada  pelaku  kejahatan, berupa  sarana  pidana  maupun  non  hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang  lainnya.  Apabila  sarana  pidana  dipanggil untuk  menanggulangi  kejahatan,  berarti  akan dilaksanakan  politik  hukum  pidana,  yakni mengadakan  pemilihan  untuk  mencapai  hasil perundang-undangan  pidana  yang  sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu  waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 47
Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui  bahwa  penegakan  hukum  adalah
46 Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip- Prinsip  dan  Implementasi  Hukum  di  Indonesia ,  Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 128.
47 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
proses  dilakukannya  upaya  tegaknya  atau berfungsinya  norma-norma  hukum  secara nyata  sebagai  pedoman  atau  hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan  dalam  penegakan  hukum  tidak hanya  memberikan  hukuman  saja  melalui pidana,  tetapi  juga  melakukan  penegakan hukum  yang  bersifat  pencegahan  agar  tidak terjadi kejahatan yang serupa.
Penegakan  hukum  dapat  menjamin kepastian  hukum,  ketertiban  dan  perlindungan hukum  pada  era  modernisasi  dan  globalisasi saat  ini  dapat  terlaksana,  apabila  berbagai dimensi  kehidupan  hukum  selalu  menjaga keselarasan,  keseimbangan  dan  keserasian antara  moralitas  sipil  yang  didasarkan  oleh nilai-nilai  actual  di  dalam masyarakat  beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai  pihak  termasuk  masyarakat  dalam rangka  pencapaian  tujuan  adalah  keharusan untuk  melihat  penegakan  hukum  pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. 48
Joseph Goldstein membedakan
penegakan  hukum  pidana  menjadi  3  bagian yaitu :
1) Total  enforcement, yakni  ruang  lingkup penegakan  hukum  pidana  sebagaimana yang  dirumuskan  oleh  hukum  pidana substantif  ( subtantive  law  of  crime ). Penegakan  hukum  pidana  secara  total  ini tidak  mungkin  dilakukan  sebab  para penegak  hukum  dibatasi  secara  ketat  oleh hukum  acara  pidana  yang  antara  lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan  ( klacht  delicten ).  Ruang  lingkup yang  dibatasi  ini  disebut  sebagai area  of no enforcement .
48 Ibid ., hlm. 110.
2) Full  enforcement ,  setelah  ruang  lingkup penegakan  hukum  pidana  yang  bersifat total  tersebut  dikurangi area  of  no enforcement dalam  penegakan  hukum  ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3) Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a  realistic  expectation, sebab  adanya keterbatasan-keterbatasan  dalam  bentuk waktu,  personil,  alat-alat  investigasi,  dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan  keharusan  dilakukannya discretion dan  sisanya  inilah  yang  disebut dengan actual enforcement . 49
Sebagai  suatu  proses  yang  bersifat sistemik,  maka  penegakan  hukum  pidana menampakkan  diri  sebagai  penerapan  hukum pidana ( criminal law application ) yang
melibatkan  pelbagai  sub  sistem  struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan  dan  pemasyarakatan  termasuk  di dalamnya  tentu  saja  lembaga  penasehat hukum.
1. Landasan Konsep.
Konsep  adalah  salah  satu  bagian terpenting  dari  teori.Konsepsi  diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi  suatu  yang  konkrit,  yang  disebut dengan operational  definition . 50 Pentingnya definisi operasional adalah untuk
menghindarkan  perbedaan  pengertian  atau penafsiran  mendua  ( dubius )  dari  suatu  istilah yang  dipakai. 51 Oleh  karena  itu,  untuk menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini harus  didefinisikan  beberapa  konsep  dasar agar  secara  operasional  diperoleh  hasil penelitian  yang  sesuai  dengan  tujuan  yang telah ditentukan, yaitu:
49 Shanti Dellyana, Op.Cit ., hlm. 40.
50 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkeontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  Bagi  Para Pihak  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  Indonesia ,    Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 10
51 Tan  Kamello, Perkembangan  Lembaga Jaminan  Fiducia:  Sutau Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara , Disertasi,: PPs-USU, Medan, 2002, hlm. 15

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1.  Upaya    adalah  sebagai  usaha  kegiatan yang  mengarahkan  tenaga,  pikiran  untuk mencapai  suatu  tujuan.  Upaya juga  berarti usaha,  akal,  ikhtiar  untuk  mencapai  suatu maksud,  memecahkan  persoalan  mencari jalan keluar. 52
2.  Penanggulangan  menghadapi,  mengatasi yaitu proses,
cara,
perbuatan menanggulangi. 53
3.  Kepolisian  menurut  Pasal  1  butir  1
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang  Kepolisian,  bahwa  Kepolisian adalah  segala  hal-ihwal  yang  berkaitan dengan  fungsi  dan  lembaga  polisi  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.  Tindak  Pidana  adalah  perbuatan  yang dilarang  dan  diancam  dengan  pidana, terhadap  siapa  saja  yang  melanggar larangan  tersebut.  Perbuatan  tersebut harus  juga  dirasakan  oleh  masyarakat sebagai  suatu  hambatan  tata  pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. 54
5.  Peredaran  menurut  Pasal  1  ayat  (6)
Undang-Undang  Nomor  35  Tahuun  2009 Tentang  Narkotika  adalah  setiap  kegiatan atau  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan secara  tanpa  hak  atau  melawan  hukum yang  ditetapkan  sebagai  tindak  pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
6.  Narkotika  merupakan  salah  satu  jenis psikotropika yang termasuk dalam golongan  I  stimulansia  bentuknya  seperti kristal  putih    yang  digolongkan  stimulansia adalah  obat-obat  yang  mengandung  zat- zat  yang  merangsang  terhadap  otak  dan syaraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk
52 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum  Bahasa Indonesia , PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 287.
53 Ibid. hlm. 183..
54 Erdianto  Efendi, Hukum  Pidana  Indonesia Suatu  Pengantar, Refika  Aditama,  Bandung,  2011,  hlm. 13.
meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik.

## G.  Metode Penelitian
Metodeologi penelitian merupakan penelitian  yang  menyajikan  bagaimana  cara atau  prosedur  maupun  langkah-langkah  yang harus  diambil  dalam  suatu  penelitian  secara sistematis dan logis sehingga dapat
dipertanggungjawabkan
kebenarannya. 55
Dalam  penelitian  metode  merupakan  unsur paling  utama  dan  didasarkan  pada  fakta  dan pemikiran  yang  logis  sehingga  apa  yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.
Penelitian hukum pada dasarnya dibagi  dalam  2  (dua)  jenis  yaitu  penelitian normatif  dan  penelitian  empiris.  Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula  penelitian  kepustakaan,  sedangkan  yang dimaksud  dengan  penelitian  empiris  adalah penelitian  secara  langsung  di  masyarakat  ada yang  melalui  questioner  (daftar  pertanyaan) ataupun wawancara langsung. 56
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

## 1.  Sifat dan Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah,  menjelaskan  serta  menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada  tujuan  penelitian  ini.  Tujuan  dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau
55 Sutrisno  Hadi, Metodologi  Riset  nasional, Akmil, Magelang, 2007, hlm.  8
56 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Rajawali Pers, Jakarta,  2015, hlm.  1.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penyebaran  suatu  gejala  atau  frekuensi adanya  hubungan  tertentu  antara  gejala  dan gejala lain dalam masyarakat. 57 Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui  makna  yang  dikandung  oleh istilah-istilah  yang  digunakan  dalam  aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus  mengetahui  penerapannya  dalam praktik dan putusan-putusan hukum. 58
Ditinjau  dari  sudut  metode  yang dipakai  maka  penelitian  ini  dapat  digolongkan dalam  jenis  penelitian  hukum  sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat
pengaruh  berlakunya  hukum  positif  terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian  ini  penulis  langsung  melakukan penelitian  pada lokasi  atau  tempat  yang  diteliti guna  memberikan  gambaran  secara  lengkap dan  jelas  tentang  permasalahan  yang  sedang diteliti.  Selain  itu  dalam  penelitian  hukum sosiologis  melihat  korelasi  antara  hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap  efektifitas  berlakunya  hukum dalam masyarakat.
Menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri Manudji  bahwa  penelitian  hukum  sosiologis (empiris) mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap  efektifitas  hukum. 59 Penelitian  hukum sosiologis  atau  empiris  hendak  mengadakan pengukuran  terhadap  peraturan  perundang- undangan  tertentu  mengenai  efektivitasnya, maka  definis-definisi  operasionil  dapat  diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.
57 Kontjaraningrat, Metode-Metode  Penelitian Masyarakat , Gramedia, Jakarta, 2007, hlm.  42.
58 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm.  310
59 Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, Op.Cit , h. 45

## 2.  Sumber Data
Pengumpulan  data  adalah  bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan  data  akan  diperoleh  data  yang diperlukan  untuk  selanjutnya  dianalisis  sesuai kehendak  yang  diharapkan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  pengumpulan  data kepustakaan. 60
Sumber data penelitian ini adalah : a.  Data primer.
Sumber  data  utama,  dalam  penelitian  ini juga  digunakan  data  primer  sebagai  data pendukung yang
diperoleh dari wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak  yang  telah  ditentukan  sebagai informan  atau  narasumber  dikhususkan untuk  pemecahan  masalah  yang  masih memerlukan  informasi  lebih  lanjut  dalam memastikan  validitas  data-data  sekunder yang  telah  diperoleh.  Melalui  wawancara akan  diperoleh  data  dari  sumber  pertama, dalam  hal  ini  adalah  Kepala  Satuan Reskrim Polrestabes Medan.
b.  Data sekunder
Data  sekunder  yang  dimaksud  antara  lain meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tertier berupa norma dasar, perundang- undangan,  hasil  penelitian  ilmiah,  buku- buku, dan lain-lain sebagainya. 61
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  berasal  dari  data sekunder yang diperoleh melalui :
1)  Bahan  hukum  primer  adalah  bahan hukum yang berhubungan dan
60 Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian Hukum,  Suatu  Pengantar ,  PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta,  2013, hlm.10
61 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengikat,  seperti  UUD  1945  Hasil
Amandemen dan Proses  Amandemen
UUD  1945,  Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  dan  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika, Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
2)  Bahan hukum sekunder adalah bahan-
bahan  hukum  dari  buku  teks  yang berisi  mengenai  prinsip-prinsip  dasar ilmu hukum dan pandangan- pandangan  kalsik  para  sarjana  yang memiliki  kalsifikasi  tinggi. 62 Bahan hukum  sekunder  terdiri  dari  semua publikasi  tentang  hukum  yang  bukan merupakan dokumen resmi yang
memberikan penjelasan mengenai bahan  hukum  primer  sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang  dari  bahan  hukum  primer. Bahan  hukum  sekunder  ini  bisa berasal  dari  buku-buku,  hasil-hasil penelitian  dan  hasil  karya  ilmiah  dari kalangan hukum.
3)  Bahan  hukum  tertier,  yaitu  bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder,  seperti  kamus,  ensiklopedia dan  majalah  yang  berkaitan  dengan tema yang diteliti. 63
62 Ibid , Op.Cit , hlm. 41
63 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin ,  Pengantar Metode  Penelitian  Hukum ,  Rajawali  Pers,  Jakarta,  2006, hlm. 31

## 3.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah : a.  Wawancara ( Interview )
Wawancara  atau interview merupakan salah  satu  metode  dalam  mengumpulkan data  dengan  pola  khusus  yaitu  dalam bentuk  interaksi  dimana  pewawancara mengajukan  pertanyaan  seputar  masalah penelitian kepada responden. Dalam melakukan  wawancara  ini,  pewawancara menggunakan metode wawancara terstruktur  yang  merupakan  suatu  metode wawancara  dimana  pewawancara  telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan  yang  hendak  disampaikan kepada responden.
b.  Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan  data  sekunder  melalui pengkajian terhadap peraturan perundang- undangan,  buku-buku  teks,  teori-teori literatur-literatur,  tulisan-tulisan  para  pakar hukum,  dan  bahan  kuliah  yang  berkaitan dengan penelitian ini. 64

## 4.  Alat Pengumpul data
Alat pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  meliputi studi  dokumen  untuk  mendapatkan  konsepsi teori  atau  doktrin,  pendapat  atau  pemikiran konseptual  dan  penelitian  pendahuluan  yang berhubungan  dengan  objek  yang  diteliti  dapat berupa  peraturan  perundang-undangan  dan karya  ilmiah,  dan  kasus-kasus  yang  terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. 65

## a.  Studi dokumen
64 Riduan, Metode  &  Teknik  Menyusun  Tesis , Bina Cipta, Bandung, 2004, hlm. 97.
65 Burham Ashshofa, Op.Cit , hlm.  30

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Memperolah data sekunder perlu dilakukan studi  dokumetasi  yaitu  dengan  cara mempelajari  peraturan-peraturan,  teori- teori  dan  dokumen-dokumen  lain  yang berhubungan dengan upaya penanggulangan terhadap anggota
kepolisian  yang  terlibat  tindak  pidana peredaran narkotika.
b.  Pedoman wawancara
Pedoman  wawancara  adalah  panduan dalam  melakukan  kegiatan  wawancara yang  terstrutur  dan  telah  ditetapkan  oleh pewawancara  dalam  mengumpulkan  data- data  penelitian.  Para  informan  yang  dipilih untuk  mendukung  penelitian  ini  yaitu Kepala  Satreskrim  Kepolisian  Resort  Kota Besar Kota Medan.

## 5.  Analisis Data
Analisis  data  adalah  suatu  proses mengatur,  mengurutkan,  mengelompokkan, memberikan  kode  dan  mengategorikannya hingga  kemudian  mengorganisasikan  dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan  tema  dan  hipotesis  kerja  yang diangkat  menjadi  teori  substantif. 66 Untuk menemukan  teori  dari  data  tersebut  maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian  yang  mengacu  pada  norma  hukum yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  putusan  pengadilan  serta norma-norma  yang  hidup  dan  berkembang dalam masyarakat. 67
Analisis  bahan-bahan  hukum  dalam  penelitian ini  akan  dilakukan  secara  kualitatif  artinya menguraikan  bahan-bahan  hukum  dengan bentuk  kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis,  dan
66 Lexy  J  Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm.  103
67 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.  105
tidak  tumpang  tindih  serta  efektif,  sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann
hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya dilakukan secara mendalam  dan  dari  berbagai  aspek  sesuai dengan  lingkup  penelitian.  Analisis  bahan hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian  berdasarkan  pada  alasan-alasan yang  bersifat  penalaran  hukum,  yaitu  dengan mengemukakan  doktrin  dan  asas-asas  yang ada kaitannya dengan permasalahan

## II.   PEMBAHASAN
A.  Peran Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika  Yang  Dilakukan  Oleh  Aparat Kepolisian Di Polrestabes Medan 1.  Peran  Kepolisian  dalam  Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika oleh Aparat Kepolisian Usaha penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika secara represif, juga merupakan
usaha penaggulangan  kejahatan  dengan  hukum pidana  yang  pada  hakekatnya  merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkotika).  Oleh  karena  itu  sering  pula dikatakan,  bahwa  politik  dan  kebijakan  hukum pidana  juga  yang  merupakan  bagian  dari penegakan hukum ( law enforcement policy ). 68
Pemberantasan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum  narkotika  dalam  hal  ini  adalah  usaha- usaha  yang  dilakukan  penegak  hukum  dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan
68 Barda Nawawi Arief, Op. Cit , hlm.21

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan  peredaran  narkotika,  serta  konsekuensi yuridis  terhadap  pelanggaran  Undang-undang Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika. Memahami  kebijakan  dalam  menanggulangi tindak  pidana  atau  kejahatan  sebagaimana tersebut  di  atas,  yaitu  dengan  menggunakan kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) atau politik hukum pidana, di samping menggunakan  kebijakan  non  penal  atau kebijakan  sosial.  Kebijakan  semacam  ini  juga di  jumpai  dalam  Undang-undang  Nomor  35 tahun 2009 tentang Narkotika. 69
Sebagai  salah  satu  negara  yang memiliki kepadatan penduduk terbesar di dunia dan letak geografis yang strategis, memungkinkan  Indonesia  berpeluang  menjadi negara  produsen,  transit,  bahkan  menjadi negara tujuan lalu lintas perdagangan narkotika.  Narkotika   mempunyai fungsi  yang dapat digunakan sebagai pelayanan kesehatan dan  ilmu  pengetahuan.  Narkotika  juga  rentan untuk  disalahgunakan  oleh  orang  baik  secara individu  maupun  kelompok.  Ketika  narkotika disalahgunakan  oleh  pelaku  maka  perbuatan ini  merupakan  pelanggaran  terhadap  undang- undang  yang  mempunyai  sanksi  pidana  dan pelakunya dapat dihukum.
Pengaruh era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata menjadikan Indonesia semakin rawan peredaran narkotika. Peredaran  narkotika  di  Indonesia  semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus  narkotika  yang  terjadi  di  Indonesia.  Di media massa, baik media cetak maupun media elektronik,  hampir  setiap  hari  ada  saja pemberitaan mengenai narkotika. Aparat penegak  hukum  pun  tidak  segan-segan
69 Ibid.
memburu dan memberantas peredaran narkotika sampai keakar-akarnya.
Peredaran narkotika yang begitu cepat hingga menyentuh  kepada masyarakat  lapisan bawah,  tidak   memandang  status  sosial seseorang  dan  tidak  memilih  siapa  calon korbannya. Narkotika  kini telah mempengaruhi dan  merusak  sendi  kehidupan  masyarakat. Tidak  sedikit  orang  mulai  dari  lapisan  atas, seperti orang kaya, pejabat, elit politik dan lain sebagainya  sampai  pada  lapisan  terbawah sekalipun, yakni rakyat miskin terkena dampak dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Para  pelaku  dan   korbannya  tidak  terbatas pada  usia  tertentu  saja.  Mulai  dari  yang  tua sampai pada yang muda pun bisa jadi mangsa dari peredaran narkotika. 70
Penyalahgunaan dan peredaran narkotika  juga  berakibat  tidak  baik  kepada individu, masyarakat, keluarga, maupun bangsa.  Bagi  individu  akibatnya  adalah menimbulkan ketagihan/ketergantungan, mengganggu  mental,  mengganggu  kesehatan, menjadi  pelaku  kejahatan,  menghancurkan masa  depan  dan  mengakibatkan  kematian. Terhadap  keluarga  akibat  yang  menimbulkan dapat  mengganggu  keharmonisan,  membuat aib,  dan  menghilangkan  harapan.  Terhadap masyarakat  akibatnya  akan  mengganggu ketertiban, menimbulkan rasa takut dilingkungan dan meresahkan. Terhadap bangsa  dan  negara  akibatnya  merugikan harkat  dan  martabat  bangsa  dan  negara, merusak  generasi  muda  dan  ketahanan nasional. 71
Sedemikian parahnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang beredar ditengah-tengah  masyarakat  terhadap  kondisi
70 M Ridha Ma’roef, Op. Cit , hlm. 38.
71 Husein  Alatas, Penanggulangan  Korban Narkoba . FKUI. Jakarta, 2013, hlm. 102.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
fisik  maupun  lingkungan  sosial,  jika  tidak ditangani secara serius semenjak dini, dikhawatirkan  akan  merusak  masa  depan orang-orang  serta  merusak  generasi  penerus suatu  bangsa.  Jika  generasi  penerus  telah hancur,  siapa lagi  yang  akan membangun  dan memimpin  negeri  ini  ke  peradaban  yang  lebih baik.  Oleh  karenanya  perlu  ada  upaya  yang dilakukan secara terus-menerus demi mengontrol dan mencegah peredaran narkotika sehingga Indonesia bisa terlepas dari bahaya  yang  mengancam  generasi  penerus bangsa dari penyalahgunaan narkotika.
Perlu  adanya  peran  serta  masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika. Tiga  komponen  dasar  dalam  penanggulangan kejahatan ini yaitu masyarakat/sekolah, pemerintah  dan  polisi  atau  penegak  hukum. 72
Masyarakat berperan sebagai subyek
sekaligus  obyek  dari  langkah  penanggulangan narkotika,  aparat  penegak  hukum  utamanya polisi  menjadi  fasilitator  dan  pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan penanggulangan narkotika oleh masyarakat.  Penanggulangan  narkotika  oleh masyarakat  didasarkan  pada  pendapat  bahwa setiap  organisasi  atau  kelompok  dalam  suatu daerah  memiliki  sumber  daya  yang  unik  yang dapat di kontribusikan pada usaha penanggulangan narkotika. Usaha  pencegahan  penyalahgunaan
dan peredaran narkotika, tokoh-tokoh masyarakat  diharapkan  untuk  tampil  sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat, terutama para orang tua, para remaja, sekolah, kelompok masyarakat, dan oraganisasi- organisasi  sosial  di  ser  lingkungan  untuk
72 Ibid ., hlm. 104.
mencegah  penyalahgunaan  dan  peredaran narkotika secara terpadu. 73
Potensi  masyarakat  khususnya  tokoh masyarakat sesungguhnya mempunyai kekuatan  strategis  apabila  digerakkan  dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran  narkotika,  karena  pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat  adalah  upaya  untuk  memberi kekuatan  masyarakat  melalui  peningkatan pengetahuan  dan  keterampilan  mereka  dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan
kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan
melakukan upaya-upaya untuk  mencapai kebutuhan  tersebut.  Pendekatan  ini  dianggap relevan dalam mengatasi masalah narkotika di kalangan masyarakat karena:
1.  Masalah  narkotika  adalah  masalah masyarakat yang membutuhkan perhatian  dan  jawaban  dari  masyrakat sendiri;
2.  Masyarakat  setempat  lebih  mengetahui masalah  lingkungan  mereka  sendiri daripada siapapun;
3.  Masyarakat setempat ikut terlibat dalam program-program  yang  mereka  buat dan mereka kembangkan sendiri. 74
Adanya masalah sosial berupa penyalahgunaan dan peredaran narkotika akan mengundang  respon  dari  masyarakat.  Respon itu  berupa  tindakan  kolektif  untuk  melakukan perubahan  alam  bentuk  tindakan  rehabilitatif, atau  bahkan  mengantisipasi  agar  hal  yang tidak diinginkan tidak terjadi. Tindakan penanganan oleh masyarakat lebih merupakan tindakan yang terstruktur dan melembaga yang merupakan bagian dari pola kehidupan sosialnya.  Disamping  itu,  tindakan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  dapat  membantu
73 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.
74 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemerintah dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika. Secara  umum  masyarakat  yang  dapat mengelola
dan mengatasi
masalah
penyalahgunaan  narkotika  memiliki  tingkat kesejahteraan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  masyarakat  yang  lain.  Sebenarnya masyarakat memiliki kapasitas untuk mengelola  masalah  penyalahgunaan  narkotika dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada  dan  menciptakan  atau  memanfaatkan peluang  yang  terbuka.  Semua  itu  akan membuat masyarakat yang sudah menyalahgunakan  narkotika  dapat  segera lepas  dari  ketergantungan  yang  diakibatkan dari penggunaan narkotika tersebut.
Masalah  penyalahgunaan  narkotika akan lebih efektif dipecahkan melalui bekerjanya sistem sosial yang mampu mengolah dan memanfaatkannya untuk melakukan pemecahan masalah secara keseluruhan.  Menurut  pemikiran  tersebut, masyarakat dapat melakukan upaya perbaikan, penyembuhan,  dan  penanganan  masalah penyalahgunaan  narkotika  secara  mandiri melalui  bekerjanya  mekanisme  dalam  sistem sosialnya. 75 Kondisi  penyalahgunaan  obat yang  terjadi  di  masyarakat  dapat  menjadi referensi  untuk  menentukan  dimensi  dan komponen  apa  yang  harus  diperbaiki.  Dalam masyarakat  yang  kondisi  penyalahgunaan obatnya sudah kompleks, identifikasi masalahnya  sangat  sulit  dan  sering  kali menyangkut  struktur  dan  institusi  sosialnya. Walaupun demikian, terlepas dari kompleksitas masalahnya,
sebenarnya masalah
penyalahgunaan narkotika ini dapat dipecahkan, bukan hanya mengobati gejalanya
75 Gatot Supramono, Op. Cit ., hlm. 97.
saja  tetapi  bisa  juga  mengobati  sumber masalahnya dengan  melakukan  langkah- langkah  sistemik  melalui  pengolahan  umpan balik.
Satu  persatu  korban  berjatuhan  baik yang  sekarat  atau  pun  mati  akibat overdosis akibat  penyalahgunaan  narkotik  dan  obat berbahaya  (narkotika),  ditambah  lagi  jenis psikotropika seperti  shabu- shabu dan ectasy . Di  perkirakan  korban  akan  terus  meningkat, seiring dengan semakin meningkatnya peredaran gelap dari barang haram tersebut. 76 Zat-zat  yang  semestinya  di  gunakan untuk kepentingan pelayanaan kesehatan atau ilmu  pengetahuan  telah  disalahgunakan  oleh mereka  yang  tidak  bertanggung  jawab  demi memperoleh  keuntungan  tanpa  menghiraukan akibat  yang  dapat  merugikan  baik  terhadap masyarakat  maupun  bangsa  dan  negara. Penggunaan  narkotika  ini  ternyata   makin banyak  dikonsumsi  oleh  kalangan  remaja, pelajar  dan mahasiswa.  Artinya,  peredarannya sudah  semakin  meluas  ke  sekolah-  sekolah, kampus, maupun ke kampung- kampung, tidak terkecuali tingkat sekolah dasar.
Penggunanan narkotika cenderung oleh  anak-  anak  dari  keluarga  bermasalah, sekarang  ini  tidak  pandang  bulu  anak  dari keluarga  baik-  baik  pun  rentan  terpengaruh terhadap  narkotika.  Sudah  banyak  bukti,  baik karena  dijebak  oleh  temannya  atau  iseng- iseng  mencoba.  Disamping  para  pengedarnya yang begitu pandai mencari konsumen narkotika  tersebut.  Hampir  setiap  hari  media cetak  dan  elektronik  memberitakan   jatuhnya korban dan tertangkapnya tersangka pengedar dan  pemakai  narkotika  di  tengah-  tengah masyarakat.
Meningkatnya  pemakaian  narkotika
76 Hari Sasangka, Op. Cit ., hlm. 98.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tidak  terlepas  dari  peredaran  yang  begitu gencar dan sudah semakin meluas ke sekolah- sekolah,  kampus  dan  pedesaan.  Indonesia bukan  lagi  negara transit tetapi  sudah  menjadi target  pemasaran  narkotika.  Bahkan  sudah terdaftar  sebagai  negara  produsen.  Sejumlah jenis  obat  psikotropika  seperti  pil  ektasi  dan narkotika  sudah  diproduksi  dan  diramu  di negeri. 77
Peredaran dan penyalahgunaan narkotika,  putau,  inex  atau  jenis  lain  memang sudah  sangat  mengkhawatirkan.  Pengedarnya pun  sudah  mulai  beragam.  Mulai  dari pedagang  profesional  hingga  amatiran,  dari kalangan remaja pengangguran, pelacur, mahasiswa  dan  dari  kalangan  lainnya  tanpa memandang status sosial. Lebih memprihatinkan  lagi  narkotika  ini  tidak  hanya beredar  di  daerah  perkotaan  saja,  fakta menunjukkan  bahwa  peredaran  barang  haram tersebut sudah sedemikian terbuka dan meluas hingga  ke  daerah  pinggiran  bahkan  ke  desa- desa yang jauh dari keramainan kota.
Meluasnya  jaringan  peredaran  dan penyalahgunaan  narkotika  dan  yang  menjadi korban  kebanyakan  dari  generasi muda, maka kewajiban  orangtua,  guru,  tokoh  masyarakat adalah  menjaga  dan  melindungi  putra-putri agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan baik menjadi anak yang sholeh, jangan sampai anak-anak terkena penyakit narkotika sehingga layu  sebelum  berkembang  atau  bahkan  mati sia-sia. 78
Pengaruh  narkotika  begitu  hebatnya, orang  bisa  langsung  kecanduan,  karena  sifat narkotika tersebut menimbulkan rasa keinginan yang  luar  biasa.  Makin lama  dikonsumsi maka
77 M Ridha Maroef, Op. Cit ., hlm. 105.
78 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.
makin sering keinginanaya untuk mengkonsumsi  narkotika  itu  dan  dosisnya makin  naik.  Kalau  suplainya  terlambat  akan menyebabkan  gelisah  dan  mengamuk.  Hanya ada  dua  kemungkinan  bagi  orang  yang  tidak mau berhenti, ditangkap polisi karena melangkar  hukum  atau mati  karena  overdosis. 79
Penyembuhan pecandu narkotika hanya dengan terapi medis saja tanpa doa dan zikir  itu  tidak  cukup.  Sebelum  direhabilitasi  di pesantren  atau  lembaga-  lembaga  rehabilitasi, diobati dulu, dihilangkan dulu racun narkotikanya. 80 Pemakai  narkotika    pada umumnya  sangat  beragam,  ada  yang  datang dari  keluarga  baik-  baik  maupun  sebaliknya. Apalagi keluarga broken home, dari anak baik- baik juga bisa kena. Biasanya terjadi malapetaka  tersebut  di  sebabkan  kurangnya informasi  dari  orangtuanya  mengenai  bahaya narkotika.  Mereka  lugu  dan  polos  tidak  tahu kalau dirinya dijebak dan dibujuk, selain itu ada juga yang mula- mula terdorong oleh rasa ingin tahu  lalu  coba-  coba  kemudian  berkembang menjadi kecanduan.
Umumnya  kecanduan  narkotika  tidak pandang  bulu,  semuanya  orang  bisa  kena, orang  kaya,  miskin,  menengah,  anak  dokter, anak  kiayi,  anak  pejabat,  anak  polisi  dan  lain lain.  Sekarang  sudah  campur  aduk.  Narkotika sudah  dijadikan  gaya  hidup,  pada  hal    tahu bahwa  apabila  hubungan  keluarga  tidak   baik maka  resiko  anak  untuk  terkena  narkotika  7-8 kali  lebih  tinggi  daripada  keluarga  yang harmonis,  oleh  karena  itu  perlu  diciptakan
79 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.
80 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
keluarga sakinah. 81
Penanggulangan penyalahgunaan narkotika  tidak  bisa  hanya  diharapkan  peran keluarga  saja,  tetapi  sekolah  dimana  anak menimba  ilmu  harus  juga  aktif  berperan menjauhkan anak dari penyalahgunaan narkotika. Sekolah sangat diharapkan mempunyai  metode  tersendiri  agar  anak  didik jauh  dari  narkotika,  karena  penyalahgunaan narkotika  bukan  saja  didapat  dari  lingkungan rumah  tapi  juga  bsa  di  dapat  dari  lingkungan sekolah.
Mencegah inilah peran sekolah sangat dibutuhkan  dengan  memberikan  berbagai informasi narkotika kepada siswa dan siswinya. Berkenaan  dengan  panggulangan  narkotika ada  sebuah  model  yang  dilaksanakan  khusus bagi  siswa-siswi  untuk  menjauhkan  mereka dari  penyalahgunaan  narkotika,  bisa  saja melalui  pendidikan  di  luar  sekolah . hal  ini dilaksanakan  dengan  melihat  langsung  ke tempat rehabilitasi ketergantungan narkotika, di sana  dilaksanakan  diskusi  dengan  konselor/ petugas, pasien yang dirawat. Kemudian siswa bertugas mencatat dan mempersentasikan apa yang didapatkannya sekembalinya di sekolah.
Pendidikan  di luar sekolah merupakan salah  satu  cara  yang  efektif  dalam  mencegah penyalahgunaan  narkotika  di  kalangan  siswa, ini  disebabkan  siswa  melihat  secara  langsung sebab  akibat  dari  penyalahgunnan  narkotika yang  membawa  petaka  bagi  setiap  ummat. Dengan cara belajar seperti ini membuat siswa lebih  memahami  secara  baik  apa  yang dimaksud dengan narkotika dan penyalahgunaannya. 82
81 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.
82 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.
Siswa  berkunjung  ke  pusat  rehabilitasi narkotika,  mereka  selalu  diberi  materi  tentang apa  itu  narkotika,  dan  sarana  apa  yang  ada  di Pusat  Rehabilitasi  tersebut.  Hal  yang  lebih menarik  adalah  para  pemberi  materi  adalah mantan  dari  penyalahgunaan  narkotika.  Cara ini  membuat  siswa  lebih  leluasa  menanyakan tentang narkotika kepada mantan pemakai dan suasana  keakraban  antar  siswa  dan  pasien, ibarat bertanya seorang adik kepada abangnya.  Sehingga  menambah  wawasan bagi  siswa  dan  mencegah  pennyalahgunan narkotika minimal untuk dirinya dan keluarganya.  Selain  itu  bisa  juga  mengadakan seminar  dan  pelatihan  atau  pendidik  sebaya agar sesama siswa menjadi teman curhat yang memberikan  solusi  terbaik  sesama  mereka, sehingga penyalahgunaan narkotika bisa diminimalisir. 83
Munculnya  berbagai  bentuk  kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan  bahwa  kejahatan  itu  selalu berkembang.  Demikian  juga  dengan  kejahatan narkotika  tidak  lepas  dari  perkembangan tersebut.  Kejahatan  narkotika  merupakan bagian  dari  kelompok  kegiatan  organisasi- organisasi  kejahatan  transnasional.  Kejahatan narkotika yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk  salah  satu  kejahatan  terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan  sosial  yang  menjadi  pusat perhatian  dan  keprihatinan  nasional  dan internasional. Hal  itu sangat beralasan,
83 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengingat  ruang  lingkup  dan  dimensinya begitu luas. 84
Peredaran  narkotika  semakin  marak, bahkan  akhir-akhir  ini  kejahatan  narkotika semakin  meningkat  yang  tadinya  hanya sebagai  daerah  transit  bagi  barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan  daerah  tujuan  operasi  peredaran narkotika  oleh  jaringan  pengedar  narkotika internasional.  Ancaman  dan  akibat  negatif yang  ditimbulkan  dari  peredaran  narkotika tersebut  merupakan  tanggung  jawab  bersama seluruh negara untuk menanggulanginya.
Tanggung  jawab  tersebut  merupakan bagian  integral  dalam  kehidupan  masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan, tidak ada satu  pun  negara  di  dunia  berkehendak melindungi  pelaku  kejahatan,  khususnya  yang melakukan peredaran gelap narkotika sehingga luput dari jangkauan hukum.
Masyarakat internasional sepakat bahwa peredaran gelap narkotika yang telah meresahkan  umat  manusia  dan  bahkan  dapat menjadi  ancaman  bagi  kelangsungan  hidup manusia harus diberantas bersama-sama.
Perkembangan  peredaran  narkotika dengan  berbagai  cara  dan  dampak  negatif yang  ditimbulkan  sudah  harus  dirasakan sebgai  ancaman  yang  serius  bagi  umat manusia  yang  penanganannya  tidak  boleh setengah-setengah, tetapi wajib menjadi gerakan  umat  manusia  secara  bersama-sama untuk  menyadarkan  dan  memerangi  anggota masyarakat  yang  terlibat  dalam  pengedaran narkotika,  meskipun  pelakunya  adalah  kaum perempuan,  dimana  kaum  perempuan  ini sangat  memegang  peranan  penting  dalam
84 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.
suatu  rumah  tangga.  Ketika ia  adalah  seorang ibu  yang  kemudian  dituntut  memberikan  dan mengajarkan  segala  kebaikan  kepada  anak- anaknya,  maka  seketika  kaum  perempuan harus  memiliki  adab  dan  kelakuan  baik  bukan terjebak  dalam  peredaran  narkotika.  Karena intinya,  tidaklah  menjadi  suatu  hal  yang mengherankan jika anak-anaknya kelak mengikuti  perbuatannya  tersebut.  Hal  inilah yang menjadi perhatian khusus dalam
penanggulangan peredaran narkotika. 85 Semakin berkembang pesatnya peredaran  dan  penjualan  narkotika  secara ilegal,  menunjukkan  bahwa  kasus  peredaran gelap narkotika ini perlu mendapat tempat dan perhatian yang khusus dalam rangka menciptakan  masyarakat  yang  bebas  dari penyalahgunaan  narkotika.  Ancaman  bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika  telah  berkembang  pesat  dan  sangat merisaukan  masyarakat  internasional  karena penyalahgunaan narkotika tersebut menimbulkan  dampak  negatif  yang  dapat berakibat  pada  kematian  manusia.  Selain  itu, penyalahgunaan narkotika sangat rentan dilakukan  oleh  generasi  muda  yang  akan menjadi  penerus  bangsa.  Oleh  karenanya, masyarakat  sepakat  bahwa  peredaran  gelap narkotika  merupakan  salah  satu  kejahatan yang  perlu  mendapat  perhatian  serius  dalam penanggulangannya. Upaya penegakan hukum terhadap  peredaran  gelap  narkotika  baik  pada tingkat  internasional  maupun  tingkat  regional merupakan  konsekuensi  logis  perkembangan peredaran  gelap  narkotika  yang  sangat meningkat. 86
85 Hasil  W awancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.
86 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Yang
Melakukan Pengedaran Narkotika.
Secara  garis  besar  sanksi  bagi  tindak
pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika diatur melalui rumusan pada Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika.  Oleh  karena  tindak  pidana narkotika  merupakan  tindak  pidana  yang bersifat  khusus,  maka  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  tidak  mengatur  sanksi  dari perbuatan-perbuatan  melawan  hukum  dalam hal narkotika ini. 46
Sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika  di  atur  didalam  undang-undang narkotika  pada  Bab  XV  tentang  Ketentuan pidana.  Namun  pengaturan  pada  ketentuan pidana tersebut masih berkewajiban melakukan  korelasi  dengan  Bab-bab  lainnya agar  dapat  mengaitkan  antara  hal-hal  yang dimaksudkan  oleh  sebagian  pasal  yang  ada  di dalam ketentuan pidana tersebut.
Ketentuan  tersebut  tidak  hanya  berlaku bagi  anggota  kepolisan,  akan  tetapi  bagi masyarakat  lain  juga  yang  terbukti  telah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta  ancaman  sanksi  pidana  bagi  pelakunya) yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  35 tahun  2009  tercantum  dalam  beberapa  pasal. Pasal-pasal  tersebut  antara  lain  Pasal  111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. 87
Berdasarkan  undang-undang  narkotika, sanksi  bagi  pelaku  tindak  pidana  narkotika
46 Julinus Efendy, ancaman-hukuman-bagi- pengguna-dan pengedar -shabu-shabu.
http://dhon.blogspot.com. Diakses tanggal Senin, 18 Maret 2019 Pukul 20.00 Wib.
87 Rustam,  “Analisis  Yuridis  Penerapan  Sanksi Dari  Instansi  Kepolisian  Terhadap  Anggota  Kepolisian Yang  Menyalahgunakan  Narkotika”,  Fakultas  Hukum Universitas  Riau  Kepulauan,  PETITA,  VOL  3  No.  2 Desember 2016, hlm. 131.
meliputi  pidana  penjara,  rehabilitasi,  pidana denda dan pidana tambahan. 47 Untuk mendapatkan  penjelasan  ruang  lingkup  dari beberapa  sanksi  pidana  yang  diterapkan  pada undang-undang tersebut :
1. Pidana Penjara
Ruang lingkup dari terapan pidana penjara ini  adalah  jika  suatu  tindak  pidana narkotika  dilakukan  oleh  individu  atau korporasi.  Namun  bagi  tindak  pidana narkotika  yang  dilakukan  oleh  korporasi, yang dikenakan pidana penjaranya adalah pimpinan dan atau pengurus dari korporasi tersebut. Terapan pidana penjara  ini  diberlakukan  untuk  seluruh tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan oleh  orang  perseorangan  atau  pengurus dari  suatu  korporasi.  Pidana  penjara dikecualikan  bagi  perseorangan  yang hanya berstatus sebagai pecandu narkotika.
2. Rehabilitasi
Ruang  lingkup  dari  terapan  rehabilitasi  ini adalah  apabila  suatu  tindak  pidana dilakukan  oleh  Individu  dalam  hal  si individu merupakan Penyalah Guna Narkotika  yang  hanya  merupakan  Korban Penyalahgunaan  Narkotika  dan  Pecandu Narkotika. Dalam hal telah dilaksanakannya rehabilitasi, maka secara otomatis pecandu narkotika  maupun korban  penyalahgunaan  narkotika  telah menjalani hukuman sebagai ganti daripada  pidana  penjara,  karena  selama masa  rehabilitasi  berlangsung,  maka dianggap sebagai penjelmaan dari pidana penjara. Berdasarkan alasan tadi, seorang pecandu  yang  telah  selesai  menjalani
47 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masa  rehabilitasi  tidak  lagi  dapat  di pidanakan dengan pidana penjara.
3. Pidana Denda Di dalam undang-undang narkotika,
penjatuhan  pidana  denda  dilaksanakan juga bersamaan dengan penjatuhan
pidana penjara. Secara psikologis
diterapkannya  pidana  denda  ini  adalah untuk  memberikan  rasa  takut  yang  luar biasa  bagi  masyarakat  terhadap  tindak pidana  narkotika,  baik  bagi  yang  belum, sedang  atau  telah  selesai  melakukan tindak  pidana  narkotika  ini.  Kesemuanya itu juga  dilakukan  untuk memberikan  efek jera  bagi  para  pelaku  tindak  pidana narkotika  agar  tidak  lagi  berani  untuk mengulangi  perbuatannya.  Pidana  Denda terhadap  tindak  pidana  narkotika  ini diterapkan  bagi  orang  ataupun  korporasi yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika, sesuai  dengan  ketentuan  pidana  yang terdapat didalam undang-undang narkotika.  Menurut  KUHP,  apabila  pidana denda  tidak  di  bayar,  maka  akan digantikan dengan pidana kurungan.
4. Pidana Tambahan Pidana tambahan merupakan suatu sanksi  yang  diberikan  bagi  pelaku  tindak pidana narkotika dalam hal dilakukan oleh korporasi.  Bentuk  dari  pidana  tambahan ini  seperti  pencabutan  izin  usaha  dan pencabutan  status  badan  hukum.  Seperti halnya  pidana  denda,  penerapan  dari pidana  tambahan  ini  biasanya  juga dilaksanakan  bersamaan  dengan  pidana penjara dan pidana denda.
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan  terhadap  orang  lain  dan  untuk  diri
sendiri.    Tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  terhadap  orang  lain  diatur  dalam Pasal  116  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika :
(1)  Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau melawan  hukum  menggunakan  Narkotika Golongan  I  terhadap  orang  lain  atau memberikan  Narkotika  Golongan  I  untuk digunakan  orang  lain,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima) tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah) dan  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2)  Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang  lain  atau  pemberian  Narkotika Golongan  I  untuk  digunakan  orang  lain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana  mati,  pidana  penjara  seumur hidup,  atau  pidana  penjara  paling  singkat 5  (lima)  tahundan  paling  lama  20  (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal  121  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
(1)  Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau melawan hukum menggunakan
NarkotikaGolongan  II  terhadap  orang lainatau  memberikan  Narkotika  Golongan II  untuk  digunakan  orang  lain,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat 4(empat)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua belas)  tahun  danpidana  denda  paling sedikit  Rp800.000.000,00  (delapan  ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00(delapan miliar rupiah). (2)  Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap  orang  lain  atau  pemberian Narkotika  Golongan  II  untuk  digunakan orang  lain  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  mengakibatkan  orang  lain  mati atau  cacat  permanen,  pelaku  dipidana dengan  pidana  mati,  pidana  penjara seumur  hidup,  atau  pidana  penjara  paling singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling lama  20 (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda maksimum  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pasal  127  Undang-Undang  Nomor  35
Tahun 2009 tentang Narkotika :
(1)  Setiap Penyalah Guna: a.  Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
b.  Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
c.  Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .
(2)  Dalam  memutus  perkara  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  wajib memperhatikan  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  54,  Pasal  55,  dan Pasal 103.
(3)  Dalam  hal  penyalah  guna  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dibuktikan atau terbukti sebagai
korban penyalahgunaan  narkotika,  penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Di  samping  sanksi  pidana  yang tercantum  pada  Undang-Undang  No.35  Tahun
2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan  narkotika  juga  diberikan sanksi administratif yaitu sanksi yang diberikan oleh  instansi  yang  bersangkutan,  sesuai dengan tugas pokok Polri yang tercantum pada Pasal  13  huruf  b  yakni  menegakkan  hukum, maka  setiap  anggota  Polri  dituntut  untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan  terhadap  setiap  bentuk  tindak pidana,  hal  tersebut  akan  sangat  bertolak belakang  jika  anggota  Polri  sendiri  yang melakukan  tindak  pidana,  karena  seharusnya Polri  menjadi  panutan  masyarakat  dalam melaksanakan  hukum  dan  peraturan  yang berlaku.
Hukum  berlaku  bagi  siapa  saja  yang melanggar  tidak  terkecuali  bagi  anggota kepolisian,  sehingga  selain  dikenakan  sanksi yang  tercantum  dalam  UndangUndang  No.  35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif
bagi  aparat  tersebut  dari  instansi  yang bersangkutan.Penerapan hukum selain Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tata cara mengadili  mengacu  pada  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dapat dilihat  pada  ketentuan  dalam  Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Ada  beberapa  tindakan  yang  akan  dikenakan pada oknum polisi tersebut yaitu dijerat dengan Peraturan Kepolisian, dibawa ke sidang profesi atau  sidang  disiplin  di  mana  dalam  hal  ini ancaman  hukuman  dijatuhkan  sesuai  dengan hasil  keputusan  sidang,  pemberhentian  tidak dengan  hormat  (PTDH),  jika  oknum  tersebut dijatuhkan  hukuman  oleh  Hakim  dengan hukuman  5  (lima)  tahun  penjara  atau  lebih, maka  oknum  tersebut  dapat  dipecat  dari instansi  tetapi  jika  hukuman  yang  dijatuhkan kurang  dari  5  (lima)  tahun  maka  oknum tersebut  dapat  dipertimbangkan  lagi  oleh instansi  dan  penurunan  pangkat  serta  jika terbukti  menggunakan  narkotika  maka  oknum polisi  tersebut  dimutasi  ke  tempat  yang  jauh dari narkotika atau tidak ada narkotikanya.
Pidana  yang  diberikan  oleh  aparat kepolisian  apabila  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu dapat berupa:
1.  Diproses  secara  hukum  apabila  aparat kepolisian melakukan penyalahgunaan narkotika;
2.  Pemecatan dari kesatuan. 88
Dasar  hukum  bagi  anggota  Polri  yang melakukan  pelanggaran  dan/atau  melanggar kode etik profesi kepolisian, yaitu :
1.  Pasal  30  ayat  (1)  Undang-undang  No.  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  menyatakan  bahwa anggota Kepolisian Negara Republik
88 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Indonesia  dapat  diberhentikan  dengan hormat atau tidak hormat. 2.  Pasal 11 (a) dan (b) PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian
Anggota
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia menyatakan  bahwa  anggota  Kepolisian Republik  Indonesia  yang  diberhentikan tidak  dengan  hormat  apabila  melakukan tindak pidana dan pelanggaran.
3.  Pasal  13  ayat  (1)  PP  No.  1  Tahun  2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia menyatakan  bahwa  anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan  tidak  dengan  hormat  dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena melanggar sumpah/janji, dan/atau  kode  etik  profesi  Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi yang terbukti
menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik, karena setiap  anggota  Polri  wajib  menjaga  tegaknya hukum  serta  menjaga  kehormatan,  reputasi, dan  martabat  Polri.  Pelanggaran  terhadap aturan  disiplin  dan  kode  etik  akan  diperiksa, bila  terbukti  akan  dijatuhi  sanksi.  Penjatuhan sanksi disiplin atas pelanggaran kode etik tidak menghapus  tuntutan  pidana  terhadap  anggota polisi yang bersangkutan Pasal 12 ayat (1) PP No.  2  tahun  2003  jo.  Pasal  28  ayat  (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkotika, akan  diproses  hukum  acara  pidana  walaupun telah  menjalani  sanksi  disiplin  dan  sanksi pelanggaran kode etik.
Oknum
polisi disangkakan menggunakan  narkotika  diproses  penyidikan tetap  harus  dipandang  tidak  bersalah  sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah
berkekuatan  hukum  tetap  (asas  praduga  tidak bersalah)  sebagaimana  diatur Pasal  8  ayat  (1) Undang  Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana  terhadap  oknum  polisi  tersebut  telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat
berdasarkan  Pasal  12  ayat  (1)  huruf  a Peraturan  Pemerintah  No.  1  Tahun  2003 tentang  Pemberhentian  Anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3.  Proses Hukum apabila
Aparat Kepolisian  Melakukan  Tindak  Pidana Peredaran Narkotika.
Peraturan  perundang-undangan  yang memuat  tindak  pidana  diluar  KUHP  berbeda dengan  KUHP,  dalam  rumusannya  selain mengatur  segi-segi  hukum materil  (perumusan tindak  pidana  dan  macam-macam  pidana) kadang  juga  mengatur  secara  khusus  tentang segi-segi  hukum  pada  formil  yaitu:  bagaimana cara melaksanakan hukum pidana materil yaitu penyelidikan,  penuntutan,  mengadili  perkara dan  lain-lain  tapi  sebagian  besar  masih mengacu  pada  KUHAP.  Adanya  ketentuan mengenai pidana Khusus diluar KUHP
merupakan perluasan secara kuantitatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat”. 89
Prosedur
pemeriksaan oknum kepolisian  yang  melakukan  tindak  pidana peredaran narkotika, yaitusesuai dengan Pasal 29  ayat  (1)  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk  pada  kekuasaan  peradilan  umum,  hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan  warga  sipil  dan  bukan  termasuk
89 Tina  Asmarawati, Delik-Delik  Yang  Berada  Di Luar KUHP, Budi Utama, Yogyakarta, 2004, hlm. 11.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
subjek  hukum  militer.  Meskipun  anggota kepolisian  termasuk  warga  sipil,  namun terhadap  mereka  juga  berlaku  ketentuan peraturan  disiplin  dan  kode  etik  profesi. peraturan  disiplin  Polri  diatur  dalam  PP  No.  2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia,  sedangkan,  kode  etik  kepolisian diatur  dalam  Perkapolri  No.  14  Tahun  2011 tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Oknum  polisi  yang  menggunakan narkotika  berarti  telah  melanggar  aturan disiplin  dan  kode  etik,  oleh  karena  setiap anggota  polri  wajib  menjaga  tegaknya  hukum serta  menjaga  kehormatan,  reputasi,  dan martabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan  Pasal  5  huruf  a  PP  No.  2  tahun  2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri No. 14 tahun 2011.Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi  atas  pelanggaran  kode  etik  tidak menghapus  tuntutan  pidana  terhadap  anggota polisi yang bersangkutan sesuai Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 tahun /2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri  No.  14 tahun  2011,  oleh  karena itu, oknum  polisi  yang  melakukan  tindak  pidana peredaran  narkotika  tetap  akan  diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi  disiplin  dan  sanksi  pelanggaran  kode etik.
Oknum  polisi  disangkakan  melakukan tindak pidana peredaran narkotika dan diproses  penyidikan  tetap  harus  dipandang tidak  bersalah  sampai terbukti melalui  putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap  sebagaimana  diatur  Pasal  8  ayat  (1)  UU No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Proses hukum apabila aparat kepolisian melakukan  tindak  pidana  peredaran narkotika, yaitu :
1.  Pelanggaran  terhadap  aturan  disiplin dan  kode  etik  akan  diperiksa  dan  bila terbukti akan dijatuhi sanksi.
Penjatuhan  sanksi  disiplin  serta  sanksi atas  pelanggaran  kode  etik  tidak menghapus  tuntutan  pidana  terhadap anggota  polisi  yang  bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28  ayat  (2)  Perkapolri  14  tahun  2011), oleh  karena  itu,  oknum  polisi  yang menggunakan  narkotika  tetap  akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin  dan  sanksi  pelanggaran  kode etik. 2.  Oknum polisi disangkakan menggunakan  narkotika  dan  diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga  tidak  bersalah)  sebagaimana diatur  Pasal  8  ayat  (1)  UU  No.  48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. 90
Guna  tercapainya  keadilan  hukum dalam  setiap  pelanggaran  kode  etik  profesi polisi dilaksanakan secara objektif dan menjunjung tinggi keadilan serta memperhatikan  jasa  anggota  polisi  yang melanggar  kode  etik  profesi  Polri  dan  berapa banyak  keterlibatanya  dalam  masalah  hukum yang  menjeratnya.  Pasal  17  ayat  1  Perkap Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik Profesi Polri, yang berhak melakukan penegakan kode etik Polri adalah :
a.  Propam Polri
b.  Komisi kode etik profesi
c.  Komisi banding
d.  Pengembangan fungsi hukum Polri
e.  Sumber  Daya  Manuasia  anggota Polri f. Propram Polri dibidang rehabilitasi. 91
90 Ibid ., hlm. 25.
91 Wisnu  Jati  Dewangga,  “Penegakan  Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan  Pelaku Anggota  Kepolisian  (Studi  Kasus  Di  Wilayah  Hukum Boyolali)”,  Jurisprudence,  Vol.  4  No.  2  September  2014, hal 70

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Proses hukum apabila aparat
kepolisian melakukan  tindak  pidana  peredaran narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polrestabes Medan, sebagai berikut :
1.  Tahap penyidikan Proses  penyidikan  terhadap  anggota Polri yang melakukan tindak pidana berpedoman pada PP No.3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan  Teknis  Institusional  Peradilan Umum  Bagi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yakni  dilakukan  oleh  penyidik sebagaimana  diatur  dalam  hukum  acara pidana  yang  berlaku  di  lingkungan  peradilan umum.  Penyidikan  terhadap  anggota  Polri memperhatikan tempat kejadian perkara TKP), kepada  anggota  Polri  yang  melakukan  tindak pidana  di  wilayah  hukumnya  disidik  oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan oknum polisi bertugas.
Penyidikan  terhadap  anggota  Polri yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan  oleh  penyidik  Polri.  Bagi  tersangka anggota  kepolisian  Polrestabes  Medan  tempat penahanan  dipisahkan  dari  ruang  tahanan tersangka lainnya. Surat perintah yang berkaitan dengan upaya paksa yang dikeluarkan  oleh  penyidik  diberikan  kepada tersangka  dan  tembusannya  diberikan  kepada keluarga  tersangka  dan  pimpinan  kesatuan kerja tersangka. 92
Oknum Polri yang bersangkutan langsung diberhentikan sementara dari jabatan dinas  Polri,  sejak  dilakukan  proses  penyidikan hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan  hukum  tetap  serta  pemeriksaan terhadap anggota kepolisian Polrestabes
Medan  dalam  rangka  penyidikan  dilakukan dengan  memperhatikan  kepangkatan,  yaitu
92 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.
bintara diperiksa oleh anggota Polri berpangkat minimal  bintara  dan  tamtama  diperiksa  oleh anggota  Polri  berpangkat  serendah-rendahnya bintara. 93
b.  Tahap penyelidikan
Oknum  polisi  yang  melakukan  tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota  kepolisian  di  Polrestabes  Medan didasarkan  adanya  laporkan  oleh  masyarakat dan/atau  lembaga  swadaya  masyarakat  hasil tes urin rutin dan hasil sidak serta pengembangan  kasus  yang  sedang  disidik, selanjutnya disampaikan pada pimpinan anggota Polri  yakni Unit Provos dan/atau Unit Pelayanan Kepolisian.
Unit  Provos  selanjutnya  melakukan pemeriksaan  penyelidikan  terhadap  oknum polisi yang disangkakan melakukan penyalahgunaan  narkotika.  Apabila  alat  bukti belum  cukup  dan/atau  lengkap  oleh  Unit Provos, maka kewenangan penyelidikan diambil  alih  oleh  Unit  Paminal,  proses penyelidikan  tidak  hanya  Unit  Paminal  yang melakukan  penyelidikan,  akan  tetapi  juga  Unit Reskrim. 94
Unit  Reskrim  melakukan  penyelidikan guna  mencari  dan  mengumpulkan  alat  bukti yang  berhuhungan  dengan  tindak  pidana narkotika.  Kemudian  unit  Paminal memberikan laporan  kepada  Unit  Provos  untuk  dilanjutkan pada  proses  penyidikan  terhadap  adanya pelanggaran  kode  etik  dan  Unit  Reskrim melanjutkan  pada  proses  penyidikan  terhadap
93 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.
94 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP. 95
Penyidikan  terhadap  anggota  Polri harus  memperhatikan  tingkat  kesalahannya dan  jika  Oknum  Polri  tersebut  sebagai tersangka  dapat  diberhentikan  sementara  dari jabatan  dinas  Kepolisian,  sejak  dilakukan proses  penyidikan  sampai  ada  putusan pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum tetap.
2.  Tahap peradilan umum
Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  dari Kepolisian  Polrestabes  Medan  dan  kejaksaan menyusun dakwaan
dan melakukan
penuntutan  serta  pemeriksaan  oleh  hakim terhadap terdakwa anggota Kepolisian Polrestabes  Medan  di  lingkungan  peradilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.    Tersangka  anggota Polri  mendapatkan  bantuan  hukum  pada semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses peradilan  dan  kepolisian  Polrestabes  Medan menyediakan  tenaga  bantuan  hukum  bagi tersangka  terkecuali  anggota  yang  menunjuk pengacaranya sendiri. 96
2.  Tahap peradilan kode etik
Etika polisi merupakan nilai-nilai Tribrata  yang  dilandasi  dan  dijiwai  oleh Pancasila  serta  mencerminkan  jati  diri  setiap anggota  kepolisian  meliputi  etika  pengabdian, kelembagaan,  dan  kenegaraan,  selanjutnya disusun  ke  dalam  Kode  Etik  Profesi  Polri. Anggota  Polri  itu  tunduk  pada  kekuasaan peradilan  umum  seperti  halnya  warga  sipil pada umumnya hal tersebut diatur dalam Pasal 29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
95 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.
96 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

## 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia,  ini  menunjukkan  bahwa  anggota Polri  merupakan  warga  sipil  dan  bukan termasuk subjek hukum militer.
Setelah  proses  pidana  melalui  jalur peradilan  umum,  maka  selanjutnya  adalah penegakan Kode Etik Profesi Polri
dilaksanakan  oleh  Propam  Polri  bidang Pertanggungjawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polri,  Komisi  Banding,  pengemban  fungsi hukum  Polri,  sumber  daya  manusia  Polri,  dan Propam  Polri  bidang  rehabilitasi  personel, sedangkan  penerapan  Kode  Etik  Profesi  Polri dilaksanakan
melalui pemeriksaan pendahuluan. 97 Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dilaksanakan dengan cara investigasi,  pemeriksaan,  dan  pemberkasan oleh fungsi Propam
Polri bidang pertanggungjawaban  Profesi.  Sidang  Komisi Kode  Etik  Polri.  Sidang  Komisi  Kode  Etik  Polri dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Polri guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar. Sidang Komisi  Banding,  Sidang  Komisi  Banding dilaksanakan  oleh  Komisi  Banding  guna memeriksa  dan  memutus  keberatan  yang diajukan oleh pelanggar. 98
Pelanggar  yang  dikenakan  sanksi mengajukan  banding  kepada  Komisi  Banding melalui atasan Ankum sesuai dengan tingkatannya  paling  lambat  14  (empat  belas) hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  surat keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, akan tetapi  banding,  jika  itu  melakukan  pidana hampir  dapat  dipastikan  akan  keberatannya
97 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.
98 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ditolak,  apalagi  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika.
Penetapan  administrasi  penjatuhan hukuman,  setelah  memperoleh  keputusan  dari Atasan Ankum, penetapan administrasi penjatuhan  hukuman  dilaksanakan  oleh  fungsi sumber daya manusia Polri.Pengawasan pelaksanaan putusan. Pengawasan
pelaksanaan  putusan  dan  rehabilitasi  personel dilaksanakan  oleh  fungsi  Propam  Polri  yang mengemban bidang rehabilitasi personel.
3.  Pemberhentian tidak dengan hormat.
Anggota kepolisian Polrestabes Medan yang terbukti melakukan tindak pidana peredaran  narkotika  dan  telah  berkekuatan hukum  tetap  diberhentikan  dengan  tidak hormat  dari  keanggotaannya  sebagai  anggota Polri  oleh  Kapolri  dan  diwajibkan  untuk memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan serta tidak menyalahgunakan  perlengkapan  perorangan dan  fasilitas  dinas  sesuai  ketentuan  yang berlaku.
4.  Pengawasan pelaksanaan putusan
Pengawasan pelaksanaan putusan sidang  Komisi  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian dilaksanakan  oleh  pengemban  fungsi  Propam Polri  bidang  rehabilitasi  personel  yang  teknis pengawasannya  dilaksanakan  dan  menjadi tanggung jawab Kepala Kepolisian Polrestabes Medan sambil menunggu proses diterbitkannya administrasi  pemberhentian  tidak  dengan hormat  sebagai  anggota  Polri  sebagaimana diatur  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  g,  Peraturan Kapolri  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Kode Etik Profesi Polri.
5.  Tahap penyelesaian perkara di persidangan Tahap pemeriksaan di tingkat
pengadilan,  persidangan  tersangka  tindak
pidana peredaran narkotika diproses pemeriksaan  dengan  menggunakan  acara biasa.  Hakim  yang  memeriksa  kasus  tindak pidana  peredaran  narkotika  yang  dilakukan oleh  anggota  polisi  menyatakan  bahwa  dalam proses persidangan terhadap tersangka semuanya jalannya sidang, proses persidangan  dan  anggota  yang  terlibat  dalam proses  persidangan  semuanya  sama  seperti apabila  terdakwanya  masyarakat  umum,  dari keseluruhannya semua prosesnya sama walaupun  dia  anggota  polisi  semua  di  mata hukum  sama,  tidak  ada  kekhususan  dalam proses pemeriksaannya. 99

## III. KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  diuraikan maka  dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut 1.  Peran Polrestabes Medan dalam menanggulangi  penyalahgunaan  narkotika yang  dilakukan  oleh  aparat  Kepolisian  di Polrestabes  Medan      adalah  melakukan penegakan hukum terhadap oknum anggota  Polrestabes  Medan  yang  telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya  tindak  pidana  narkotika  melalui peradilan  umum.  Selain  peradilan  umum anggota  polisi  yang  melakukan  tindak pidana  juga  akan  ada  tambahan  lain  yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi.
2.  Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkotika  oleh  oknum  anggota  Kepolisian di  Polrestabes  Medan  adalah  faktor mental,  ekonomi, faktor lingkungan.  Faktor
99 Hasil  Wawancara  dengan  Aiptu  JE.  Sianturi, Penyidik  Pembantu  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan Rabu, 20 Maret 2019 Pukul 10.30 Wib.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ekonomi  merupakan  faktor  dominan  yang
menyebabkan atau menimbulkan dorongan  untuk  melakukan  kejahatan peredaran narkotika sebab dengan melakukan  peredaran  narkotika  hasilnya dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

## B.  Saran
Adapun  saran  yang  diberikan  adalah sebagai berikut :
1.  Diharapkan  dengan  adanya  pengaturan
pengaturan hukum tindak pidana narkotika, baik  masyarakat  terutama  bagi  oknum polisi  yang  terlibat  penyalahgunaan  dan peredaran narkotika dan psikotropika harus segera  memproses  pelaku  tindak  pidana sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan  vonis  pidana  penjara  dan pidana  denda  agar  mempunyai  efek  jera terhadap pelaku.
2.  Diharapkan dengan adanya peran Polrestabes  Medan  dalam  menanggulangi
tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika
dapat meminalisir
penyalahgunaan narkotika  oleh  oknum  polisi  terutama  di lingkungan Polrestabes Medan.
3.  Memberikan  hukuman  yang  setimpal  atas perbuatan  oknum  Polri  yang  melakukan penyalahgunaan  narkotika,  karena  selain merusak  nama  baik  diri  sendiri  mereka juga merusak nama baik Institusi
Kepolisian,  yang  seharusnya  sebagai pengayom  dan  pelindung  malah  menjadi pelaku tindak pidana.
Daftar Bacaan A.  Buku
Alatas, Husein, Penanggulangan Korban Narkotika . FKUI. Jakarta, 2013.
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Amiruddin dan Zainal Asikin , Pengantar
Metode Penelitian Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
Anwar, Yesmil, Kriminologi , PT Refika Aditama,  Bandung., 2012.
Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Hukum
Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung,
2002.
-----------; Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
-----------; Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2008.
Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta Jakarta, 2008.
Asmarawati, Tina, Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP, Budi Utama, Yogyakarta, 2004
Asya, F, Narkotika dan Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta, 2009
Atmasasmita, Romli, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , Eresco, Bandung, 2002.
A.W. Wijaya, Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung, 2005
Bisri, Ilhami, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-
Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dellyana, Shanti, Konsep Penegakan Hukum , Liberty, Yogyakarta, 2008.
D. Soedjono, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 2007
Efendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2011.
Firmanzah dkk. Mengatasi Narkotika Dengan Welas  Asih , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
Hadi, Sutrisno, Metodologi Riset nasional, Akmil, Magelang, 2007.
Handoyo, Ida Listryarini, Narkotika Perlukan Mengenalnya, Pakar Raya, Yogyakarta, 2004
Hasibuan, Abdurrozaq, Metodologi Penelitian , Nurinsani, Medan, 2013.
Harifin, A. Tumpa, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,: Sinar Grafika,
Jakarta , 2011.
Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia
Publishing, Malang, 2008.
Kabain, Achmad, Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelematkan Anak dari Pengaruh Napza, Bengawan Ilmu, Semarang, 2010
Kamello, Tan, Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Sutau Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara , Disertasi,: PPs-USU,
Medan, 2002.
Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat , Gramedia, Jakarta, 2007.
Lubis, M.Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian , Mandar Maju Bandung 2004.
Makarto, Muh. Taufik dkk, Tindak Pidana Narkotika . Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
Mappaseng, Erwin, Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan Oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya, Surabaya, Buana Ilmu, 2002
Ma’roef, M. Ridha, Narkotika Masalah dan Bahayanya , Marga Djaya, Jakarta, 2006.
Martono, Lydia Harlina dan Satya Joewana,
Pencegahan dan Penanggulangan
Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah, Balai Pustaka, Jakarta, 2005. Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.
-------------; Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , Citra Aditya Bhakti, Bandung,
2001.
Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian
Kualitatif , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013
Muljono, Wahju, Pengantar Teori Kriminologi,
Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
Mulyadi, Lilik, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus , Alumni, Bandung,
2012.
Nadack, Wison, Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Indonesia Publishing House, Bandung, 2003.
Partodiharjo, Subagyo, Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaanya , Erlangga, Jakarta, 2014.
Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia , PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008
Riduan, Metode & Teknik Menyusun Tesis , Bina Cipta, Bandung, 2004.
Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian , Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010.
Salman, HR Otje, Teori Hukum ,  Refika
Aditama, Jakarta, 2012.
Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa,
Kriminologi , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Sasangka, Hari, Narkotika dan psikotropika dalam Hukum Pidana . Mandar Maju, Bandung, 2003.
Siswanto, HS. Politik Hukum dalam Undang- Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkeontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia ,  Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2013.
Soekanto, Soerjono, Kriminologi, Suatu
Pengantar , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
-------------; Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2012.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
-------------; Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum, Rajawali Press,
Jakarta, 2004.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Rajawali Pers, Jakarta,  2015
Supramono , Gatot, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004 Sunarsono, Siswanto, Politik Hukum dalam UU
Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009),
Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
-------------; Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum . PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar , PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta,  2013
Susanto, IS. Kriminologi , Kriminologi , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
Syamsuddin, Azis, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Weda, Made Darma, Kriminologi , Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
Widharto, Stop Mirasantika, Sunda Kelapa Pustaka, Jakarta, 2007.
Wilis, Sofyan S. Perundangan Narkotika , Pustaka Yusticia, Jakarta, 2014.
Wuismen, JJ M. Penelitian Ilmu Sosial , Jilid 1,
Penyunting M. Hisman, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
Zakky, Moh. Tindak Pidana Narkotika . Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
UUD  1945  Hasil  Amandemen  dan  Proses Amandemen  UUD  1945  secara  lengkap (pertama 2009-keempat 2002).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

## C.  Internet/Karya Ilmiah/Jurnal.
Badan  Narkotika  Nasional,  “Pencegahan Penyalahgunaan  Narkotika  Sejak  Dini”, http//www.  kompas.com. diakses  Senin, 18 Maret 2019 Pukul 21.00 wib.
Dewangga,  Wisnu  Jati,  “Penegakan  Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota
Kepolisian  (Studi  Kasus  Di  Wilayah
Huku m  Boyolali)”,  Jurisprudence,  Vol.  4 No. 2 September 2014.
Efendy, Julinus, ancaman-hukuman-bagi- pengguna-dan  pengedar  -shabu-shabu.
http://dhon.blogspot.com. Diakses
tanggal  Senin,  18  Maret  2019  Pukul 20.00 Wib
Jumnaha,  S.  Freddy,  “Jenis-Jenis  Narkotika Dan  Sifat  Penggunanya”,  melalui www. Elib.unikom.ac.id ,    diakses  Senin,  18
Maret 2019 Pukul 21.00 wib.
Martono,  Lydia  Harlina  dan  Satya  Joewana,
“Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika  dan  Keluarganya ”,  melalui http//www.kompas.com, diakses  Rabu,
28 November 2018,  Pukul 10. 00 Wib.
Rustam,  “Analisis  Yuridis  Penerapan  Sanksi
Dari Instansi Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan  Narkotika”,  Fakultas
Hukum  Universitas  Riau  Kepulauan,
PETITA, VOL 3 No. 2 Desember 2016.
Suyanto.  Bagong,  “Penyalahunaan  Narkotika”, melalui www.inspirasi.com diakses  pada Senin 18 Maret 2019 Pukul 22. 00 Wib.
Tridiningtias, Wika, “Pertanggungjawaban Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh Okum  Polri”, Jurna l  FH.  Universitas Sumatera Utara Medan 2013.
Widjaya, Firman, “ Hukum Narkotika Indonesia ”, melalui http://www.e-psikologi/social detail.asp, Diakses  tanggal  09  Maret 2016  Pukul  10. 00 W  diakses  Rabu,  28
November 2018,  Pukul 10. 00 Wib.