## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 19, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Parameter Menentukan Perbuatan
Wanprestasi Dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian
Oleh:

## Azhari AR.

## Abstract
Agreement  is  made  legally  binding  for  the makers and the parties are obliged to fulfill it. In the  practice  of  daily  life,  it  is  not  uncommon  for contract  actors  who  do  not  carry  out  their obligations;  they  are  being  prosecuted  by creditors  through  criminal  law  by  referring  to article  378  of  the  Criminal  Code  so  that  there seems  to  be  a  similarity  between  the  default legal figure and fraud in an agreement, whereas in  the  regulation  both  of  these  are  governed  by different  laws.  Default  is  regulated  in  the  Civil Code  while  fraud  is  regulated  in  the  Criminal Code.  The  problem  in  this  paper  is  what  is  the parameter  or  measure  to  determine  the  legal acts of default and criminal act of fraud.
Distinguishing  parameter  between  default  and fraud  is  on  the  default  which  is  seen  from  the objective  and  subjective  factors  of  good  faith, while  the  criminal  act  of  fraud  is  motivated  by evil  intentions  (mens  rea)  to  have  an  object (items)  belonging  to  someone  else  with  the parameters of subjective and objective elements.  In  the  future,  law  practitioners  and academics  should  be  able  to  separate  explicitly to  settle  dispute  agreements  that  contain defaults and criminal act of fraud.

## Abstrak
Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  mengikat bagi  para  pembuatnya,  dan  para  pihak berkewajiban untuk memenuhinya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari tidak jarang pelaku kontrak  yang  tidak melaksanakan  kewajibannya oleh  kreditur  dituntut  melalui  hukum  pidana dengan merujuk pasal 378 KUHPidana sehingga  terkesan  ada  kesamaan  figure  hukum wanprestasi  dengan  tindak  pidana  penipuan dalam suatu perjanjian, padahal dalam pengaturannya  kedua  hal  tersebut  diatur  pada hukum  yang berbeda   wanprestasi diatur dalam KUHPerdata sedangkan tindak pidanan
penipuan diatur dalam KUHPidana yang menjadi  permasalahan  dalam  tulisan  ini  adalah apakah  yang  menjadi  parameter  atau  ukuran untuk menentukan perbuatan hukum wanprestasi dan tindak pidana penipuan.
Parameter pembeda wanprestasi dengan tindak pidana  penipuan  adalah  pada  wanprestasi dilihat  dari  factor  itikad  baik  secara  objektif maupun  subjektif,  sedangkan  pada  tindak pidana  penipuan  dilatarbelakangi  niat  jahat (mens  rea)  dalam  memiliki  suatu  benda (barang)  milik  orang  lain  dengan  parameter unsur  subjektif  dan  objektif.  Untuk  kedepan kepada  para  praktisi  hukum  dan  akademisi hendaknya  dapat  memisahkan  secara  tegas untuk  menyelesaikan  sengketa  perjanjian  yang di  dalamnya  mengandung  wanprestasi  dan tindak pidana penipuan

## I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Aristoteles
menyatakan manusia ditakdirkan  sebagai  makhluk  sosial,  atau  yang da lam  bahasa  latinnya  adalah  “ zoon  politicon ”.
Manusia tidak dapat dipikirkan sebagai makhluk yang  hidup  sama  sekali  terasing  dan  terpencil dari  sesama  manusia.  Sebaliknya  manusia harus  selalu  hidup  dalam  ikatan  kelompok, ikatan  golongan,  ikatan  kerukunan 1 .  Manusia sebagai makhluk sosial dan sekaligus merupakan  subjek  hukumsaling  berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Interaksi  minimal  melibatkan  dua  pihak, dalam  arti  masing-masing  pihak  berkeinginan untuk  memperoleh  manfaat  atau  keuntungan. Hal ini menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling terikat karenanya, dengan demikian yang dilakukan  segenap  kelompok  sudah  barang tentu  adanya  suatu  ikatan-ikatan  yang  muncul memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan
1 Achmad Ihsan, Hukum Perdata PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1967, h. 1

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang jelas, akan menimbulkan benturan
kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam
kehidupan berkelompok 2 .    Interaksi  tersebut  menimbulkan ikatan  di  antara  mereka,  jelas  kegiatan  ini bersifat  privat. 3 Untuk  itu  hukum  dibutuhkan untuk  mengatur  interaksi  sesama  manusia dalam kehidupan bermasyarakat
Dalam  kajian  ilmu  hukum  menurut isinya,  hukum  dapat  dibagi  menjadi  hukum privat  (hukum  sipil)  dan  hukum  publik  (hukum negara) 4 .  Hukum  privat  mengatur  antara  orang yang  satu  dengan  orang  yang  lain,  dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan 5 . Dalam  arti  luas,  hukum  privat  meliputi  hukum perdata  dan  hukum  dagang,  sedangkan  dalam arti  sempit,  hukum  privat  hanya  terdiri  dari hukum  perdata. 6 .  Hukum  publik  adalah  hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat  perlengkapan  atau  hubungan  antara negara dengan warganegaranya 7 .Adanya pembedaan  hukum  publik  hukum  dengan hukum  privat  menjadi  permasalahan  dalam praktek di pengadilan khususnya terkait dengan kebebasan sebagai hak asasi manusia.
Lamintang  mensinyalir  sering  terjadi  di kota-kota  besar,  di  tempat  yang  sering diadakan  perjanjian-perjanjian  jual  beli barang,  perjanjian  hutang  piutang,  dan lain-lain,  dimana  para  penjual  atau orang  yang  berpiutang  sering  kali datang  kepada  penyelidik  atau  penyidik melaporkan tentang dilakukan penggelapan  melanggar  Pasal  372
KUHPidana  atau  tentang  dilakukannya suatu frelssentrekkerij melanggar  Pasal 379a  KUHPidana  oleh  seorang  yang
2 Yahman, Karakteristik  Wanprestasi  &  Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan  Kontraktual , Prenadamedia Group, Jakarta 2014, h. 1 3 M. Isnaeni, Makalah Disampaikan Dalam Pelatihan  Hukum  Perikatan  Bagi  Dosen  Praktisi,    Fakultas Hukum  Universitas  Airlangga  Surabaya,  6  -7  September 2006, h. 3
4 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Balai Pustaka, 2002, h. 46
5 Ibid.
6 Ibid. 7 Ibid.
berutang, padahal maksud yang sebenarnya  dari  pelapor  adalah  agar orang  yang  dilaporkan  itu  kemudian mau membayar hutang-hutangnya setelah ia dimasukkan kedalam tahanan oleh penyidik. 8
Hal  senada  Yahman  menerangkan, tidak jarang dalam penyelesaian masalah  yang  berkaitan  dengan  ingkar janji,  yang  pada  dasarnya  merupakan lingkup  hukum  privat  (hukum  perdata), dibawa ke ranah pidana dengan menggunakan Pasal 378 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya disingkat  KUHP)  tentang  penipuan sebagai  penyelesaian  dari  masalah ingkar  janji  tersebut.  Dalam  praktik penegakan  hukum  berkenaan  dengan kontrak,  untuk  segera  mendapatkan haknya  seseorang  kerap  mencari  jalan pintas,  salah  satunya  dengan  cara melaporkan  kepada  pihak    kepolisian (Perkara Pidana). Argumentasi sederhana  yang  dikemukakan,  yaitu supaya  pihak  lawan  “takut”  akan pengenaan sanksi pidana,  dan akhirnya tujuan  untuk  mendapatkan  prestasi akan  segera  diperoleh.Terjadinya  hal yang  demikian  itu  menurut  Yahman karena  masyarakat  tidak  mengerti  dan tidak  memahami hukum,  sehingga setiap permasalahan yang terjadi dilaporkan, apakah masalah yang dihadapi masuk kedalam lingkup hukum perdata  atau  hukum  pidana,  ia  tetap melaporkan  kepada  pihak  Polri  dengan harapan
cepat terselesaikan urusannya. 9
Salah  satu  contoh  kasus    hubungan privat  diselesaikan  melalui  jalur  hukum  pidana dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI No.  449K/Pid/2001,  dimana  dalam  kasus tersebut,  seorang  pengusaha  kayu  menerima sejumlah  uang  pembelian  kayu,  namun  tidak dapat  memenuhi  kewajibannya  untuk  mengirim kayu  kepada  pemesannya  “Yayasan  Baret Jingga” yang telah menyerahkan uang pesanannya  sesuai  isi  kontrak.  Kayu  baru
8 F.A.F
Lamintang,
Theo Lamintang, Pembahassan  KUHAP  menurut  Ilmu  Pengetahuan Hukum Pidana dan Jurisprudensi , Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 51.
9 Yahman, Op.Cit . h. 4-6

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dikirim sebagian, tidak dapat memenuhi pesanan  karena  suatu  hal.  Pada  putusan Tingkat  Pertama  dan  Banding,  pengadilan memutuskan bahwa perbuatan penipuan terbukti  dilakukan,  namun  pada  tingkat  Kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan Tingkat Banding yang amar putusannya  mengatakan  :  perbuatan  terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. 10 Kaidah hukum yang didapat berdasarkan kasus tersebut,  bahwa  perbuatan  tersebut  bukan merupakan  eks-Pasal  378  KUHP,  melainkan wanprestasi atau ingkar janji. 11
Di  lain  kasus,  hubungan  kontraktual yang  terbukti  sebagai  tindak  pidana  penipuan dapat  dilihat  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung RI  No.2674  K/Pid/2006  tanggal  6  Maret  2008. Duduk  perkaranya  adalah  seorang  Terdakwa dengan  nama  Zulkifli    Zainoel  Arifin  mengaku sebagai Direktur Utama PT Inoventura Angkasa bergerak  dalam  usaha  di  bidang  pemasangan AC  di  Sekretariat  Presiden  Republik  Indonesia, bekerja  sama  dengan  saksi  Firza  Achmad Paloh. Dalam
kerja sama dengan saksi,Terdakwa memerlukan modal
Rp.150.000.000,  Terdakwa  akan  memberikan keuntungan  8,75%  dan  akan  dibuatkan  draft perjanjian kerja sama, Terdakwa akan memberikan  surat  perintah  kerja  (SPK)  dari Sekretariat  Negara  jika  uang  sudah  diterima. Ketika  Terdakwa  telah  menerima  uang  sebesar Rp  50.000.000  dari  saksi  Pietra  Paloh,  oleh Terdakwa  dikatakan  uang  tersebut  masih kurang,  kemudian  oleh  saksi  Firza  Achmad Paloh  menyerahkan  uang  yang  kedua  sebesar Rp 30.000.000 pada 2 bulan berikutnya.
Namun  setelah  ditunggu  sampai  waktu yang  disepakati,  Terdakwa  tidak  kunjung memberikan  keuntungan  kepada  saksi  seperti apa  yang  diperjanjikan.  Hingga  pada  saat saksi menelpon  Terdakwa  yang  memerlukan  uang untuk  membeli  cincin  pertunangan,  Terdakwa menyanggupi  untuk  membelikan  cincin  berlian seharga  Rp  18.000.000,  dua  lembar  cek masing-masing Rp 5.000.000 dan Rp 8.000.000.  dan  cek  yang  kedua  tidak  dapat diuangkan  karena  resinya  tidak  ada  dan dikembalikan  kepada  Terdakwa,  cincin  berlian dari  Terdakwa  tidak  ada  sertifikatnya  ketika ditanya  oleh  toko  berlian  “Paris  Jewellery” ternyata  cincin  tersebut  hanya  bernilai  Rp 2.000.000.
Putusan  Tingkat  Pertama  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  tanggal  16  Mei  2005 Nomor : 1782/Pid.B/2004/PN.JKT PST menyatakan  dalam  amar  putusannya  bahwa Terdakwa  Zulkifli  Zainoel  Arifin  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “penipuan  sebagai  perbuatan  berlanjut”.  Pada Putusan  Tingkat  Banding  dan  Tingkat  Kasasi, masing-masing  putusan  menguatkan  Putusan Tingkat Pertama.
Kaidah hukum yang diambil dalam amar putusan  Hakim  dalam  perkara  tersebut  adalah bahwa  terdakwa  terbukti melakukan tipu muslihat,  rangkaian  kata  bohong  sebelum menutup  kontrak,  kerja  sama  pemasangan  AC tidak  pernah  terwujud.  Unsur-unsur  sengaja dalam delik penipuan telah terbukti.
Satu  contoh  kasus  terbaru  yang  cukup menyita  perhatian  publik  dan  menuai  pro  dan kontra  adalah  kasus  yang  menjadi  perhatian publik terkait masalah perjanjian yang dibawa ke jalur  hukum  pidana  yaitu  kasus    First  Travel. Ada  argumentasi  dari  beberapa  sarjana  hukum bahwa kasus First Travel seharusnya

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diselesaikan  melalui  jalur  perdata  dengan mengajukan  gugatan  perdata,  namun  sebagian lagi menganggap jalan  yang penyelesaian  yang ditempuh sudah benar.
Di Indonesia aturanmengenai hubungan perseorangan  tentang  perikatan  diatur  dalam buku  III  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata (selanjutnya  disingkat  KUHPerdata)  tentang perikatan.Pasal  1233  KUHPerdata  dinyatakan bahwa  perikatan  itu  dapat  lahir  dari  Undang- Undang dan Perjanjian.
Berbicara mengenai perjanjian, KUHPerdata  dalam  Pasal  1313  memberikan definisi  mengenai  perjanjian  yang  mengatakan :“Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain atau  lebih”.  Dalam  melaksanakan  suatu perjanjian,  sering  terjadi  di  antara  para  pihak yang  telah  melakukan  perjanjian  melakukan ingkar  janji,  tidak  melaksanakan  hak  dan kewajiban  yang  telah  disepakati  antara  kedua belah pihak,sehingga menimbulkan permasalahan hukum.
Dalam  persepektif  perlindungan  hak asasi  manusia  (selanjutnya  disebut  HAM) dinyatakan bahwa kebebasan berkontrak merupakan  HAM  yang  harus  dihormati  dan dilindungi.  Pasal  11 International  Convenant  on Civil and Political Rights ( ICCPR ) lewat Undang-
Undang No. 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (selanjutnya disebut UU pengesahan  ICCPR),  dinyatakan  :  “dan  bahwa tidak  seorang  pun  boleh  dipenjarakan  hanya atas  dasar  ketidakmampuannya  memenuhi kewajiban  kontraktualnya”.  Hal  senada  juga ditentukan di dalam Pasal  19 ayat (2) Undang- undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi  Manusia  (selanjutnya  disebut  UUHAM)
yang  mengatakan  :    “Tidak  seorangpun  atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban  dalam  perjanjian  utang- piutang”. Ketentuan  norma  dari  kedua  pasal  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa,  seseorang  tidak dapat  dihukum  penjara  karena  tidak  dapat memenuhi kewajiban perjanjiannya.
masalah normatif di atas perlu dilakukan penelitian untuk menentukan parameter normatif antara  perbuatan  wanprestasi  dan  penipuan dalam  hukum  pidana.  Alasan  ini  pula  yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan.
Harapan  dilakukannya  penelitian  ini adalah  agar  dicapainya  kepastian  hukum mengenai  parameter  menentukan  perbuatan wanprestasi dan penipuan, agar setiap hak sipil dapat  dihormati  dan  dilindungi.  Melalui  karya ilmiah ini, diharapkandapat memberikan kontribusi  bagi  para  praktisi  hukum  dalam mengambil  keputusan  terkait  wanprestasi  dan penipuan.  Pada  sisi  lain  agar  dalam  praktik penegakan  hukum  pidana  dipergunakan  pada pada  tahap  akhir  atau ultimum  remedium dan membuka  peluang  bagi  penegak  hukum  untuk menyelesaikan  perkara  pidana  yang  berwatak perjanjian  diselesaikan  secara  perdata  melalui mediasi.
Hal  inilah  yang  mendasari  penulis bahwa  perlu  dilakukannya  penelitian  dalam  hal menentukan  antara  perbuatan  wanprestasi  dan tindak pidana penipuan dari suatu perjanjian.

## B.  Perumusan masalah
Dari latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa perumusan masalah yang antara lain:
1.  Apa  yang  menjadi  ciri-ciri  normatif  dari perbuatan  Wanprestasi  dan  Tindak  Pidana Penipuan?

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Apa faktor penentu Wanprestasi dan Penipuan dari suatu perjanjian?
3.  Bagaimana  pertanggungjawaban  perbuatan wanprestasi  dan  Tindak  pidana  Penipuan dari suatu perjanjian?

## C.  Tujuan Penelitian
Dari  rumusan  masalah  di  atas  dapat dikemukakan tujuan penelitian ini  adalah:
1.  Mengetahui ciri-ciri normatif dari wanprestasi dan penipuan.
2.  MenganalisisFaktor  penentusuatu  perjanjian sebagai  perbuatan  wanprestasi  atau  tindak pidana penipuan.
3.  Menganalisis pertanggungjawaban wanprestasi dan tindak pidana penipuan dari suatu perjanjian.

## D. Manfaat Penelitian

## a. Manfaat teoritis
Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat menambah  pemahaman  ilmu  pengetahuan  di bidang  hukum,  khususnya  mengenai  parameter penentu  perbuatan  wanprestasi  dan  tindak pidana penipuan dari suatu perjanjian.
b. Manfaat praktis
Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai  bahan  masukan  bagi  pihak  pengambi keputusan  /  aparat  penegak  hukum  penegak hukum.  Khususnya  yang  berkaitan  dengan penentu perbuatan wanprestasi dan penipuan

## E. Definisi Operasional
Definisi  Operasional  didalam  sebuah penelitian bertujuan untuk menghindari kesalahan  pemahaman  dalam  menafsirkan istilah  yang  berkaitan  dengan  judul  atau  kajian penelitian.  Untuk  menjawab  permasalahan dalam penelitian penelitian ini perlu didefinisikan
beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi, yaitu sebagai berikut :
1. Perjanjian  adalah  kesepakatan  antara  satu pihak  atau  lebih  untuk  suatu  objek  atau kepentingan  tertentu  yang  berorientasi pada  materi  atau  dapat  dinilai  dengan uang.
2. Kontrak  adalah  perjanjian  yang  diakukan secara tertulis.
3. Wanprestasi  adalah  perbuatan  ingkar  janji yang  merujuk  pada  perjanjian  yang  bisa dinilai dengan uang.
4. Penipuan  adalah  tindak  pidana,  yaitu rangkaian  tipu  muslihat  sedemikian  rupa yang  dilakukan  oleh  seseorang  untuk membujuk orang lain agar sepakat melakukan  suatu  hal  sesuai  dengan kehendak yang diinginkan dan memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.
5. Parameter  adalah  tolak  ukur  atau  ukuran, dalam penelitian penulisan penelitian iniadalah  tolak  ukur  untuk  menentukan wanprestasi dan penipuan.

## II.  METODE PENELITIAN

## A.   Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  norma hukum Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi dan norma hukum Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

## B.  Sifat/Materi Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif tentang  kaedah  hukum  yang  termuat  pada Pasal  1243  KUHPerdata  dan  Pasal  378  KUHP. Sifat  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif analisis  yuridis.  Dikatakan  deskriptif  karena dalam  penelitian  ini  menggambarkan  secara rinci  dan  utuh,  sistematis  dan  menyeluruh tentang  kaedah  hukum  yang  termuat  pada

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pasal  1243  KUHPerdata  dan  Pasal  378  KUHP. Dikatakan analisis karena penelitian ini menguraikan secara lengkap, sistematis, menggunakan  metode  tertentu    dan  rinci tentang  figur  hukum  dari  norma  hukum  Pasal 1243  KUHPerdata  dihubungkan  dengan  Pasal 378  KUHP.  Dikatakan  yuridis  karena  penelitian ini menggambarkan dan menganalisis penerapan norma hukum yang terkandung pada Pasal  1243  KUHPerdata  dan  Pasal  378  KUHP oleh pengadilan.
C.  Metode Pendekatan `Penelitian ini dilakukan  melalui pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian  yang  secara  deduktif  menganalis norma  hukum  tertentu.  Artinya  analisis  data dalam penelitian ini melalui pendekatan berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum  serta  peraturan  perundang-undangan yang berhubungan dengan norma hukum Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 378 KUHP.

## D.  Data dan Teknik Pengumpulan Data
1.  Jenis data
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa literatur hukum, undang-undang, putusan pengadilan,  makalah  dan  atau  artikel    yang termuat di media cetak maupun elektronik. Data sekunder  yang  dipergunakan  dalam  penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat otoritatif  yang  artinya  mempunyai  otoritas, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tertier.
Bahan  hukum  primer  yang  bersifat  otoritatif yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri dari:
a.  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945.
b.  Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
c.  Kitab Undang-undang Hukum Perdata
d.  Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
Bahan  hukum  sekunder  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  doktrin  hukum yang termuat di dalam buku literatur hukum perdata  dan  pidana,  artikel  dalam  jurnal hukum,  atau makalah yang ditulis para ahli yang  materinya  relevan  dengan  penelitian ini.  Sedangkan  bahan  hukum  tertier  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kamus  hukum,  ensiklopedia  hukum  dan kamus bahasa Indonesia.
2.  Sumber data
Data  sekunder  untuk  penelitian  ini diperoleh  melalui  kepustakaan  atau  studi kepustakaan meliputi Buku-buku hukum, Undang-undang,  Putusan  Pengadilan,  dan  lain- lain  baik  yang  termuat  pada  media  cetak maupun media elektronik.

## E. Alat Pengumpulan Data
Dalam  upaya  memperoleh  data  yang akurat,  dalam  penelitian  ini  data  diperoleh dengan  menggunakan  alat  pengumpulan  data menelaah  dan  menginventarisasi  bahan-bahan hukum di kepustakaan ( Library Research ). Yaitu pengumpulan  data  dengan  mengadakan  studi telaah terhadap  buku, literatur,  Undang-Undang yang mempunyai korelasi dengan masalah yang diteliti  yaitu  mengenai  parameter  penentu pebuatan  Wanprestasi  dan  Tindak  Pidana Penipuan dari Satu Perjanjian.

## F. Analisis Data

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  analisis  kualitatif.Data  yang  telah dihimpun  dan  diklasifikasi  sesuai  dengan permasalahan penelitian ini kemudian dilakukan analisis  secara  kualitatif  ( content  analysis ) dengan  melakukan      penafsiran  atas  data  yang ada.
Penafsiran terhadap data yang dianalisis dapat menggunakan penafsiran otentik, gramatika maupun penafsiran teleologis khususnya  terkait  dengan  sifat melawan  hukum dari  Pasal  1243  KUHPerdata  dan  Pasal  378 KUHP  untuk  dapat  membedakan  bentuk perbuatan wanpretasi dengan perbuatan pidana penipuan atas suatu perjanjian.
Hasil  analisis  kualitatif  atau  penafsirkan data  kemudian  diambil  maknanya  sehingga diketahui  inti  dari  isi  norma  hukum  yang  diteliti dan  dari  makna  tersebut  digunakan  untuk menjawab  permasalahan  yang  ada  sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian ini.

## II.  PEMBAHASAN
A.  Ciri-Ciri  Normatif  dari  Wanprestasi  dan

## Penipuan
1.  Ciri Normatif Wanprestasi
Manusia  adalah  makhluk  yang  paling sempurna  di  dunia  ini.  Kesempurnaan  manusia dapat  dipahami  karena  ia  memiliki  akal  dan kehendak.  Manusia  dengan  akalnya  dapat melakukan  penilaian,  penjelasan  dan  pilihan. Oleh  karenanya  manusia,  secara  kodrati, memiliki  hak  fundamental  yaitu  kebebasan,  hak hidup,  dan  keamanan  pribadi.Dalam  realitas kehidupan  manusia,  hakfundamental  itu  saling berinteraksi  antaramanusia  yang  satu  dengan
manusia  lainnya;salah  satunya  dalam  wujud kontrak. 12
ChantalMak menerangkan kontrak mengandung  hak  fundamental  manusia  dapat dilihat daridua kriteria:
Pertama ,  dilihat  dari  sisi  formal; Kedua ,
dari sisi substansi. Secara formal suatuhak  fundamental  adalah  hak  yang ditentukandalam ketentuan konstitusi, sedangkan  secarasubstansi  hak  adalah norma  yang  bertujuanuntuk  menjamin martabat manusia atau hak yang mendasar  bagi  perlindungan  otonomi pribadi.  Kebebasan  berkontrak  adalah hak  dasar  seorang  individu  untuk  masuk ke  dalamperjanjian  Itu  memperoleh  atau menyerahkan  harta,  jasa  atau  mengubah hubungan hukum. 13
Pengaturan kontrak sebagai hak fundamental  manusia  dari  sisi  substansial  di Indonesia  dapat  dilihat  pada  Pasal  1338 KUHPerdata yang di dalamnya terkandung asas kebebasan berkontrak. Secara umum
pengaturan  kontrak  atau  perjanjian  dapat ditemui dalam KUHPerdata pada Buku III titel 2.
Perkataan  “kontrak”  dan  “perjanjian”  itu
sama, dalam praktek-praktek sehari-hari mengartikan  kontrak  itu  sebagai  akta,  tapi sebenarnya kontrak itu perjanjian. 14 Dalam hukum  Islam,  merujuk  pada  istilah  yang berkaitan  dengan  perjanjian,  agama  Islam memiliki beberapa istilah sebagaimana Mashudi mengatakan:
Dalam  Al- Qur’an,  setidaknya  ada  2 (dua)  istilah  yang  berkaitan  dengan perjanjian,  yaitu  kata  akad  ( al- ‘aqdu )
12 Zulfirman, “Kontrak sebagai sarana mewujudkan Kesejahteraan Sosial”, Jurnal Rechtsvinding , Vol. 6 , No 3, (Desember 2017), h. 405
13 Zulfirman, Hak Dasar Manusia Dalam Kontrak dan  Perlindungannya  di  Indonesia ,  Intelegensia,  Malang, 2017, h.274
14 H.Mashdui, et.al,
Pengertian-Pengertian
Elementer  Hukum  Perjanjian  Perdata .  CV.  Mandar  Maju, Bandung, 2001. h. 11

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan  kata  ‘ahd  ( al-ahdu ).  Kata  yang disebut  pertama,  secara  etimologis berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan ( al-ittifaq ). Al- Qur’an memakai  kata  ini  dalam  arti  perikatan dan  perjanjian.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam QS.Al-Maidah ayat (1). Sedangkan kata al- ‘Ahdu , secara etimologis berarti masa, pesan,
penyempurnaan, dan janji atau perjanjian, hal ini dapat dilihat dalam Al- Qur’an  surat  An-Nahl  ayat  (91)  dan  Al-
Isra ayat (34). 15
Kontrak/perjanjian sah apabila memenuhi  syarat-syarat  sahnya  kontrak.  syarat sah  kontrak/perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata, yaitu adanya kata sepakat mereka yang  membuatnya,  kecakapan  untuk  membuat suatu  perikatan,  suatu  hal  tertentu  dan  suatu sebab  yang  halal.  Pengertian  kata  sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yang dimaksud  adalah  izin  kedua  belah  pihak berdasarkan  persetujuan  kehendak  mereka masing-masing,  artinya  pada  waktu  kontrak  itu diadakan  tidak  terdapat  paksaan,  penipuan, atau kekeliruan 16 .
Kontrak/perjanjian yang telah disepakati mengandung  asas pacta  sunt  servanda. Asas ini  mempunyai  arti  bahwa  setiap  kontrak  yang telah  dibuat  secara  sah,  harus  ditepati  dan mengikat  kedua  belah  pihak.  Asas pacta  sunt servanda layaknya  sebuah  undang-undang yang  harus  dipatuhi  sebagaimana  Pasal  1338 ayat (1) BW, yang menyatakan : “kontrak/perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang- undang.”  Janji  harus ditepati,  menepati  janji  merupakan  kodrat manusia. 17
Suatu perjanjiantidak lepas dari masalah  Iktikad  baik  dalam  melaksanakan
15 Taryana. O p.Cit , h. 247 16 Yahman., Op.Cit . h. 72 17 Ibid , h. 76
perjanjian  maupun  saat  membuat  perjanjian. Iktikad  baik  merupakan  unsur  subjektif  dari syarat  sah  suatu  perjanjian.  Iktikad  baik  atau te goeder  trouw (Belanda)  atau in  good  faith (Inggris) sangat erat kaitannya dengan kepatutan  atau  keadilan  dan  ukuran  itikad  baik ini  harus  ada  pada  para  pihak,  baik  itu  kreditur maupun debitur 18 .
Iktikad  baik  dalam  kontrak  merupakan lembaga hukum ( rechtsfiguur ) yang berasal dari hukum  Romawi  yang  kemudian  diserap  oleh civil  law .    Di  beberapa  negara  yang  menganut sistem  hukum common  law ,  seperti  Amerika Serikat,  Australia,  Selandia  Baru  dan  Kanada. 19 Khairandy mengatakan :
Walaupun  iktikad  baik  menjadi  asas penting dalam hukum kontrak di berbagai  sistem  hukum  di  atas,  tetapi asas iktikad baik tersebut masih menimbulkan  sejumlah  permasalahan. Permasalahan  tersebut  di  antaranya berkaitan  dengan  keabstrakan  makna iktikad  baik,  sehingga  timbul  pengertian iktikad  baik  dari  perspektif  waktu, tempat,  dan  orangnya.  Selain  tidak  ada makna  tunggal  iktikad  baik,  dalam praktek timbul pula permasalahan mengenai  tolok  ukur,  dan  fungsi  iktikad baik  tersebut.  akibatnya,  makna  dan tolok  ukur  serta  fungsi  iktikad  baik  lebih banyak  disandarkan  pada  sikap  atau pandangan  hakim  yang  ditentukan secara kasus per kasus 20 .
Mengingat  iktikad  baik  dalam  kontrak merupakan  doktrin  atau  asas  yang  berasal  dari hukum  Romawi,  maka  untuk  mendapatkan pemahaman  yang  lebih  baik  harus  dilacak  ke dalam  doktrin  iktikad  baik  yang  berkembang dalam hukum Romawi tersebut.
18 Hardijan Rusli. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law . Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993 h. 119
19 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan  Berkontrak ,  Universitas  Indonesia,  Fakultas Hukum, Pascasarjana, Jakarta, 2003, h. 128
20 Ibid , h. 129

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Iktikad  baik  dalam  hukum  kontrak Romawi  mengacu  kepada  tiga  bentuk  perilaku para pihak dalam kontrak.
Pertama,  para  pihak  harus  memegang teguh  janji  atau  perkataannya.  Kedua, para  pihak  tidak  boleh  mengambil keuntungan  dengan  tindakan  yang menyesatkan terhadap salah satu pihak,
Ketiga,
para pihak
mematuhi kewajibannya  dan  berperilaku  sebagai orang  terhormat  dan  jujur,  walaupun kewajiban  tersebut  tidak  secara  tegas diperjanjikan. 21
Di  Indonesia,  keharusan  pelaksanaan iktikad  baik  dalam  membuat  suatu  perjanjian tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  suatu perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  iktikad baik. Pasal ini menimbulkan pertanyaan apakah tidak  diperlukan  iktikad  baik  untuk  membuat perjanjian (pra kontrak/perjanjian)?
J.M.Van  Dunne  membagi tahapan kontrak  dalam  tiga  fase,  yakni  fase  pra  kontrak ( precontractuale fase ), fase pelaksanaan kontrak  ( contractuale  fase )  dan  fase  pasca kontrak  ( postcontractuale  fase ).  Iktikad  baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak dimana para  pihak  mulai  melakukan  negosiasi  hingga mencapai  kesepakatan,  dan  fase  pelaksanaan kontrak. 22
Khairandy  berpendapat  bahwa  ruang lingkup  pengaturan  iktikad  baik  dalam  berbagai sistem  hukum  umumnya  hanya  mencakup iktikad  baik  dalam  fase  pelaksanaan  kontrak, belum  mencakup  fase  pra  kontrak 23 .  Mengacu pada  pendapat    Agung  Sujatmiko  mengutip Yohanes  Sogar  Simamora  yang  menerangkan kriteria  perilaku  iktikad  baik  dalam  pelaksanaan perjanjian pengujiannya didasarkan pada norma-norma objektif
yang tidak
21 Ibid , h. 132 22 Ibid , h 190 23 Ridwan Khairandy, Ibid , h 191
tertulis 24 .Zulfirman  berpendapat  iktikad  baik berlaku  pada  fase  pra  kontrak,  sebagaimana dikatakannya:
Paksaan,  tipuan,  dan  kekeliruan  adalah parameter  normatif  terkait  iktikad  baik seseorang  yang  akan  membangun perjanjian; kesemuanya berkaitan dengan  ketidakpatutan,  ketidakjujuran dan  ketidakadilan dalam  membuat perjanjian. Paksaan, tipuan dan
kekeliruan  diambil  alih  dari  norma- norma  objektif  yang  tidak  tertulis  yang berkembang di dalam masyarakat diformalkan  menjadi  norma  hukum tertulis. Itulah sebabnya mengapa Pasal 1338  KUHPerdata  tidak  lagi  ditentukan iktikad  baik  sebagai  dasar  membuat perjanjian. 25
Selain iktikad baik dalam perjanjian juga berlaku  prinsip  mengikatnya  suatu  perjanjian yang  telah  dibuat  secara  sah  oleh  masing- masing  pihak.  Perjanjian  yang  sudah  dibuat tidak  dapat  ditarik  secara  sepihak  kecuali  atas kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Hal  ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (2)
KUHPerdata  yang  merupakan  kelanjutan  dari Pasa 1338 ayat (1) KUHPerdata.
Suatu perjanjian akan melahirkan kewajiban  yang  bersifat  positif  dan  negatif. Kewajiban  yang  bersifat  positif  ( positive  duties ) pada  dasarnya  merupakan  kewajiban  untuk melakukan  sesuatu  ( duty  to  do ),  sedangkan yang  bersifat  negatif ( negative    duties ) merupakan  suatu  kewajiban  untuk  mematuhi larangan ( duty not to do ) 26 . Kewajiban yang lahir dari  suatu  perjanjian  disebut  prestasi.  Jadi, prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. 27
24 Moch.Isnaeni, Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013. h 189
25 Zulfirman, Hak Dasar Manusia Dalam Kontrak dan Perlindungannya di Indonesia, Intelegensi Media, Malang, 2017. h. 235
26 Ibid , h. 79 27 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung, 1992, h. 228

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Prinsip yang terkandung dalam hubungan  kontraktual  yaitu  adanya  jaminan kepastian  pelaksanaan  kontrak.  Apabila  tidak adanya  suatu  keseimbangan  pelaksanaan  hak dan  kewajiban  dalam  hubungan  kontraktual, maka  akan  timbul  pelanggaran  kepentingan atau  hak  salah  satu  pihak,  jika  hal  ini  terjadi maka  timbul  suatu  peristiwa  hukum  yang dinamakan “wanprestasi”. 28
Wanprestasi  harus  didasari  adanya suatu  perjanjian,  baik  perjanjian  tersebut  dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk perjanjian  dibawah  tangan  maupun  dalam  akta autentik.  Seseorang  tidak  dapat  dinyatakan wanprestasi,  jika  ia  tidak  terikat  dalam  suatu hubungan kontraktual 29 .
Ciri normatif wanprestasi dapat
ditemukan dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :
“  Penggantian  biaya,  rugi,  dan  bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan apabila  si  berutang  setelah  dinyatakan lalai  memenuhi  perikatannya,  tetap melalaikannya,  atau  jika  sesuatu  yang harus  diberikan  atau  dibuatnya,  hanya dapat  diberikan  atau  dibuat  dalam tenggang waktu
yang telah dilampauinya.”
Yahman  mengutip  pendapat  Setiawan,
dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji :
a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali b. Terlambat memenuhi prestasi c.  Memenuhi  prestasi  secara  tidak
baik 30 Sedangkan menurut Subekti,
wanprestasi  seorang  debitur  dapat  berupa empat jenis yaitu :
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya b.
Melaksanakan
apa
yang dijanjikannya,  tetapi  tidak  sebagaimana yang dijanjikan. c.  Melakukan  apa  yang dijanjikan  tetapi  terlambat.d.  melakukan
28 Yahman, Loc.Cit 29 Ibid , h. 24 30 Ibid , h. 82
sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak boleh dilakukannya. 31
M.Yahya  Harahap  mengatakan,  secara umum wanprestasi yaitu “pelaksanaan kewajiban  yang tidak tepat pada  waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya” 32 .
Dalam  praktik  di  masyarakat,  untuk menentukan  sejak  kapan  seseorang  dikatakan wanprestasi tidaklah selalu mudah.
Riduan Syahraniberpendapat cukup mudah  menentukan  wanprestasi  untuk
“tidak  berbuat  sesuatu”  ,  namun  lain halnya
dalam perjanjian yang prestasin ya  untuk  “memberi  sesuatu” atau untuk “berbuat sesuatu” yang tidak menetapkan kapan debitor harus memenuhi  prestasi  itu,  maka  untuk pemenuhan  prestasi  tersebut  debitor harus  lebih  dahulu  diberi  tegoran ( sommatie/ingebrekestelling )  agar ia memenuhi kewajibannya. 33 Tentang bagaimana caranya memberikan tegoran
( sommatie/ingebrekestelling) terhadap  debitor agar  jika  ia  tidak  memenuhi  tegoran  itu  dapat dikatakan wanprestasi, diatur dalam Pasal 1238 BW yang menentukan, bahwa tegoran itu harus dengan  “surat  perintah”  atau  dengan  “akta sejenis” 34 .
Yang dimaksud dengan “surat perintah” dalam  Pasal  1238  BW  tersebut  adalah peringatan resmi oleh jurusita pengadilan.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan  “akta  sejenis”  adalah  suatu tulisan  biasa  (bukan  resmi),  surat maupun  telegram  yang  tujuannya  sama yakni untuk memberi peringatan kepada debitor  agar  memenuhi  prestasi  dalam seketika  atau  dalam  tempo  tertentu (arrest Hoge Raad tanggal 9 Desember 1892) 35 .
31 Subekti II, Op.Cit . h. 45
32 M.Yahya Harahap, Op.Cit , h. 60
90 Riduan Syahrani, Op.Cit , 228
34 Ibid , h. 229
35 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dari  uraian  di  atas,  maka  dapat  ditarik
kesimpulan bahwa ciri normatif wanprestasi ialah :
1.  Subjek  norma  dalam  wanprastasi  adalah individu dengan individu.
2.  Wanprestasi  timbul  sebagai  akibat  suatu perjanjian  yang  dibuat  oleh  subjek  hukum dalam lapangan hukum privat.
3.  Wanprestasi identik dengan tidak terpenuhinya  prestasi  dengan  baik  oleh salah satu subjek hukum.
4.  Tidak terpenuhinnya prestasi terdiri dari:
a.  Tidak memenuhi prestasi sama sekali
b.  Terlambat memenuhi prestasi
c.  Melaksanakan  lain  daripada  apa  yang diperjanjikan
d.  Melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
5.  Wanprestasi  senantiasa  diawali  dengan pemberian tegoran atau somasi.
2. Ciri Normatif Penipuan
Di  atas  telah  di  bahas  bahwa  manusia dalam  menjalankan  interaksi  dengan  manusia lainnya  tidak  selamanya  dapat  berjalan  lancar. Adakalanya  ikatan  yang  dicapai  dalam  suatu hubungan  interaksi  tidak  dipenuhi  oleh  salah satu  pihak.  Salah  satu  sebab  tidak  tercapainya ikatan  yang  telah  disepakati  adalah  karena penipuan. Konsep penipuan dalam KUHPerdata dapat  dijumpai  dalam  Pasal  1328,  yaitu  :“ Penipuan  merupakan  suatu  alasan  untuk pembatalan  perjanjian,  apabila  tipu  muslihat, yang dipakai oleh satu pihak, adalah sedemikian rupa  hinga  terang  dan  nyata bahwa  pihak  yang lain  tidak  telah  membuat  perikatan  itu  jika  tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.  Penipuan tidak dipersangkak an, tetapi harus dibuktikan. ”
Lembaga hukum Pasal 1328
KUHPerdata  tentang  penipuan  dalam hukum  perdata,  sama  dengan  Pasal
378  KUHP  tentang  penipuan  dalam hukum  pidana.  Konsep  penipuan  yang terdapat dalam Pasal 1328 KUHPerdata yaitu,  adanya  cacat  kehendak.  Cacat kehendak  diakibatkan  karena  adanya suatu  : kekhilafan  atau  lalai , paksaan dan penipuan . Kemudian konsep penipuan dalam Pasal 378 KUHP,  yaitu adanya  rangkaian  kata  bohong,  tipu muslihat,  keadaan  palsu,  martabat palsu.  Kedua  koridor  hukum  ini  dapat ditempuh atau dijadikan dasar
seseorang  yang  dirugikan  oleh  salah satu pihak dalam menutup kontrak atau perjanjian  melakukan  tuntutan  pidana atau gugatan ganti kerugian 36 .
Penipuan  dalam  hukum  pidana  merupakan pekerjaan. Artinya penipu itu pekerjaannya. 37
Kejahatan  penipuan  ( bedrog )  dimuat dalam  Bab  XXV  Buku  II  KUHP,  dari  Pasal  378 s/d  Pasal  395.  Title  asli  bab  ini  adalah bedrog yang  oleh  banyak  ahli  diterjemahkan sebagai penipuan,  atau  ada  juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang. 38
Perkataan penipuan itu  sendiri mempunyai dua pengertian, yakni :
a.  Penipuan  dalam  arti  luas,  yaitu  semua kejahatan  yang  dirumuskan  dalam  Bab XXV KUHP.
b.  Penipuan  dalam  arti  sempit,  ialah bentuk  penipuan  yang  dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokoknya) dan 379  (bentuk  khususnya),  atau  yang biasa disebut dengan oplichting 39 .
Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam  Bab  XXV  ini  disebut  dengan  penipuan, oleh  karena  dalam  semua  tindak  pidana  di  sini
36 Yahman, Op,Cit , h. 257
37 R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentar Pasal demi Pasal , Politea, Bogor, 1976, h. 225.
38 Adami Chazawi. Kejahatan terhadap harta benda . Media nusantara creative, Malang. 2004. h. 115 39 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terdapatnya  perbuatan-perbuatan  yang  bersifat menipu atau membohongi orang lain 40 . Terjadinya  penipuan  dalam  hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa  diawali  atau  didahului  hubungan kontraktual  ( characteristics  of  fraud  has  always started with a contractual relationship ) 41 . Yahman  berpendapat,  suatu  hubungan hukum  yang  diawali  dengan  kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi,  akan  tetapi  dapat  pula merupakan  suatu  perbuatan  tindak pidana  eks-Pasal  378  KUHP  manakala suatu  kontrak  yang  ditutup  sebelumnya terdapat  adanya  tipu  muslihat,  keadaan palsu  dan  rangkaian  kata  bohong  dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian  pada  orang  lain  atau  korban, hal ini merupakan penipuan. 42
Pasal 378 KUHP, menyatakan : “Barang siapa  dengan  maksud  hendak  menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik  dengan  memakai  nama  palsu  maupun keadaan  palsu,  baik  dengan  akal  dan  tipu muslihat,  maupun  dengan  karangan  perkataan bohong,  membuat  utang  atau  menghapuskan piutang,  dihukum  penjara  karena  penipuan, dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya empat tahun”
Isi  Pasal  tersebut  mempunyai  unsur yang  bersifat  Subjektif  dan  Objektif.  Unsur objektif dari Pasal 378 KUHP meliputi : a.  Perbuatan menggerakkan ( Bewegen ) Kata  menggerakan  dalam  Pasal  378 KUHP  berasal  dari  terjemahan  kata bewegen,
selain diterjemahkan
dengan kata menggerakkan,  ada  juga  sebagian  ahli  dengan menggunakan
istilah
membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan  keterangan  apapun  tentang  istilah bewegen itu. Susilo mengatakan menggerakkan
40 Ibid
41 Yahman. Op.Cit , h. 93 42 Ibid
atau  membujuk  adalah  melakukan  pengaruh dengan  kelicikan  terhadap  orang,  sehingga orang  itu  menurutinya  berbuat  sesuatu  yang apabila  mengetahui duduk perkara yang sebenarnya,  ia  tidak  akan  berbuat  sedemikian itu. 43 Menurut  Chazawi  menggerakkan  dapat didefinisikan  sebagai  perbuatan  mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain. Objek  yang  dipengaruhi  adalah  kehendak seseorang. 44
Chazawi
lebih lanjut
mengatakan,penipuan  dilakukan  dengan  cara menggerakkan  yang  di  dalamnya  mengandung ketidakbenaran, palsu, dan bersifat
membohongi atau menipu 45 . Mengapa
menggerakkan pada penipuan  harus  cara-cara  yang  palsu?  Karena kalau  menggerakkan  dilakukan  dengan  cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban)  akan  menjadi  terpengaruh,  yang  pada ahirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun  menghapuskan  piutang. 46 Di  sinilah letak  adanya mens  rea (niat  jahat)  dari  pelaku penipuan.
b.  Yang Digerakkan adalah Orang Pada umumnya
orang yang menyerahkan  benda,  orang  yang  memberi hutang  dan  orang  yang  menghapuskan  piutang sebagai  korban  penipuan  adalah  orang  yang digerakkan  itu  sendiri.  Tetapi  hal  itu  bukan keharusan,  karena  dalam  rumusan  Pasal  378 tidak  sedikitpun  menunjukkan  bahwa  orang yang  menyerahkan  benda,  memberi  hutang ataupun  menghapuskan  piutang  adalah  orang yang digerakkan.
Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan
43 R.Susilo, Op.Cit , hlm. 225 44 Adami Chazawi, Op.Cit , h. 117 45 Ibid , 46 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
piutang  bisa  juga  oleh  selain  yang  digerakkan, asalkan  orang  lain  (pihak  ketiga)  menyerahkan benda  itu  atas  perintah/kehendak  orang  yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan  dengan  perantaraan  orang  lain  selain orang yang digerakkan 47 . c.  Tujuan Perbuatan 1.  Menyerahkan Benda
Pengertian  benda  dalam  penipuan mempunyai  arti  yang  sama  dengan  benda dalam  pencurian  dan  penggelapan,  yakni sebagai  benda  berwujud  dan  bergerak.  Adami mengatakan bahwa penipuan terjadi bukan oleh sebab telah terjadinya perbuatan menggerakkan,  melainkan  pada  telah  terjadi perbuatan  menyerahkan  benda  oleh  orang lain. 48
Menyerahkan  benda  baru  dianggap terjadi  /selesai  apabila  dari  perbuatan  itu,  telah sepenuhnya  berpindah  kekuasaan  orang  yang menerima.  Dalam  hal  ini  berarti  telah  putusnya hubungan  kekuasaan    (menguasai)  antara orang  yang  menyerahkan  dengan  benda  yang diserahkan.
2.  Memberi hutang dan menghapuskan piutang Perkataan  hutang  disini  tidak  sama artinya  dengan  hitang  piutang,  melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan 49 .  Hoge  Raad  dalam  suatu  arrestnya (30-1- 1928) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jamin an”.
Oleh  karena  itulah  memberi  hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang  belaka,  melainkan  diberi  pengertian  yang lebih  luas  sebagai  membuat  suatu  perikatan hukum yang membawa akibat  timbulnya kewajiban bagi
orang
lain
untuk
47 Ibid , h. 120 48 Ibid , h. 122 49 Ibid , h. 123
menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Perihal membuat hutang atau menghapuskan piutang Chazawi menerangkan : Dalam membuat hutang atau menghapuskan piutang, tidak dipersoalkan,  apakah  perjanjian  seperti itu sah ataukah  tidak  menurut  hukum, walaupun  dari  sudut  hukum  perjanjian dengan  causa  yang  seperti  itu  adalah batal  demi  hukum.  Hoge  Raad  dalam suatu  arrestnya  (14-1-1918)  menyatakan bahwa  “tidak  menjadi  persoalan  apakah hutang  yang  dibuat  itu  mempunyai sebab/causa  yang  sah”.  Maksudnya arrest  itu  ialah  bahwa  untuk  menerapkan penipuan tidak perlu dipersoalkan, artinya tidak  perlu  dibuktikan  dalam  persidangan tentang sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat itu 50 .
Arrest itu sungguh tepat, karena apabila sudah  terbukti  dakwaan  penipuan  terdakwa dipidana  dengan  putusan  berkekuatan  hukum tetap, maka perjanjian itu batal demi hukum 51 . 4.Upaya-Upaya Penipuan
Ada  beberapa  hal  untuk  dapat  melihat upaya-upaya  penipuan  sebagaimana  yang dimaksudkan unsur Pasal 378 KUHP yaitu: a.  Dengan  menggunakan  nama  palsu  ( valsche naam )
Pengertian  nama  palsu  dikenal  dua pengertian  nama  palsu. Pertama ,  diartikan sebagai  suatu  nama  bukan  namanya  sendiri melainkan nama orang lain. Misalnya Abdruchim menggunakan nama temannya yang bernama  Abdullah. Kedua ,  suatu  nama  yang tidak  diketahui  secara  pasti  nama  pemilknya. Misalnya orang yang bernama Gino menggunakan  nama  Kempul.  Nama  Kempul tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara
51 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pasti ada tidaknya orang
yang menggunakannya. 52
Timbul  pertanyaan,  bagaimana  jika seseorang menggunakan nama orang lain  yang sama  dengan  namanya  sendiri,  tetapi  orang yang  dimaksud  itu  berbeda.  Misalnya  seorang penjaga malam bernama Markaban memperkenalkan  diri  sebagai  seorang  dosen bernama  Markaban,  Markaban  yang  terakhir benar-benar  ada  dan  diketahuinya  sebagai dosen.  Adami 53 berpendapat  bahwa  disini  tidak terjadi  penggunaan  nama  palsu,  akan  tetapi menggunakan martabat/kedudukan palsu. b.  Menggunakan  martabat/kedudukan  palsu ( valsche hoedanigheid )
Ada  beberapa  istilah  yang  sering digunakan  sebagai  terjemahan  dari  perkataan valsche hoedanigheid itu, ialah : keadaan palsu, martabat  palsu,  sifat  palsu,  dan  kedudukan palsu.
Kedudukan palsu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang , kedudukan mana menciptakan /mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai  hak-hak  tertentu  itu.  Jadi kedudukan ini jauh lebih luas pengertiannya
daripada sekedar mengaku  mempunyai  suatu  jabatan tertentu,  seperti  dosen,  jaksa,  kepala, notaris,  dan  lain  sebagainya.  Sudah cukup  ada  kedudukan  palsu  misalnya seseorang  mengaku  seorang  pewaris  , yang dengan demikian menerima bagian  tertentu  dari boedel waris,  atau sebagai  seorang  wali,  ayah  atau  ibu, kuasa, dan lain sebagainya. 54
Hoge  Raad  dalam  suatu  arrestnya  (27- 3- 1983) menyatakan bahwa “perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara  menipu  terhadap  orang  ketiga,  misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali,  seorang  kurator  ataupun  yang  dimaksud
52 Ibid , h. 125 53 Ibid , 54 Ibid , h. 126
untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat”.
c.  Menggunakan tipu
muslihat ( listige kunstgrepen )  dan  rangkaian  kebohongan (zamenweefsel van verdichtsels).
Kedua  cara  menggerakkan  orang  lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar  atau  palsu,  namun  dapat  menimbulkan kepercayaan/kesan  bagi  orang  lain  bahwa semua  itu  seolah-olah  benar  adanya.  Namun ada  perbedaan,  yaitu  :  pada  tipu  muslihat berupa  perbuatan,  sedangkan  pada  rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. 55
B.Unsur Subjektif :
Usur  subjektif  dari  suatu  tindak  pidana adalah  unsur  yang  berhubungan  dengan  si pelaku  perbuatan  pidana.  Dalam  tindak  pidana penipuan  sebagaimana  yang  dimaksudkan dalam  Pasal  378  KUHP  unsur  subjektifnya adalah :
1.  Maksud  untuk  menguntungkan  Diri  Sendiri atau orang lain
2.  Dengan melawan hukum
Unsur  subjektif  tentang  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain. Maksud  si  pelaku  dalam  melakukan  perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri, juga ditujukan pada unsur  lain  di  belakangnya,  seperti  unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama  palsu  dan  sebagainya.  Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak,  sebelum  atau  setidak-tidaknya  pada saat memulai perbuatan menggerakkan. 56
Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan  di  atas,  juga  ditujukan  pada  unsur melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan  ditempatkan  sebelum  unsur  melawan
56 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hukum,  yang  artinya  unsur  maksud  itu  juga harus  ditujukan  pada  unsur  melawan  hukum. Oleh  karena  itu,  melawan  hukum  disini  adalah berupa unsur subjektif 57 .
Dalam  hal  ini  sebelum  melakukan  atau setidak-tidaknya  ketika  memulai  perbuatan
menggerakkan,petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya
bahwa menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain dengan  melakukan  perbuatan  menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  dengan  melakukan  perbuatan  itu  adalah melawan hukum 58 .
Perlu  diperhatikan  ketentuan  Pasal  378 KUHP  sebagai  tindak  pidana  penipuan  masuk golongan  tindak  pidana  terhadap  kekayaan orang,  maka  steiap  penipuan  harus  dianggap merugikan  kekayaan  orang  lain,  dan  lagi menguntungkan  diri  dengan  melanggar  hukum sekiranya selau merugikan orang. 59
Dari  uraian  di  atas,maka  dapat  diambil kesimpulan  bahwa ciri  normatif  penipuan antara lain :
1.  Subjek  norma  dalam  penipuan  adalah individu berhadapan dengan negara.
2.  Penipuan terjadi akibat melawan hukum
3.  Pelaku  penipuan  memiliki  kesadaran  untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
4.  Cara  melawan  hukum  yang  dimaksud antara lain :
a.  Memakai  nama  palsu  atau  martabat palsu
b.  Memakai  tipu  muslihat  atau  rangkaian
kebohongan
c.  Menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan  sesuatu  kepadanya  atau
57 Ibid , h. 130 58 Ibid . 59 Wiryono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia , Eresco Djakarta-Bandung, 1967, h. 37.
supaya memberi utang maupun menghapus piutang.
5.  Penipuan adalah kejahatan terahadap harta.
B.  Faktor  Penentu  suatu  Perjanjian  sebagai
Perbuatan  Wanprestasi  atau  Tindak Pidana Penipuan.
Pada pembahasan di atas telah disinggung bahwa perjanjian merupakan bagian dari lapangan hukum privat, karena ikatan  yang lahir dari perjanjian hanya berlaku mengikat bagi masing-masing  pihak  yang  mengikatkan  diri dalam perjanjian tersebut.
Namun  pada  praktiknya,  ketika  muncul masalah yang timbul dari perjanjian, tidak jarang dalam  penyelesaiannya  perjanjian  yang  pada dasarnya  merupakan  lingkup  hukum  privat (hukum  perdata),  dibawa  ke  ranah  pidana dengan menggunakan Pasal 338 KUHP tentang  penipuan    sebagai  penyelesaian  dari masalah yang muncul dari perjanjian tersebut.
Dalam praktik penegakan hukum berkenaan  dengan  kontrak,  untuk  segera mendapatkan  haknya  seseorang  kerap  mencari jalan    pintas,  salah  satunya  dengan  cara melaporkan  kepada  pihak    kepolisian  (Perkara Pidana). Argumentasi sederhana yang dikemukakan,  yaitu  supaya  pihak  lawan  “takut” akan  pengenaan  sanksi  pidana,  dan  akhirnya tujuan untuk mendapatkan prestasi akan segera diperoleh.
Implementasi  kepastian  hukum  yang tidak  tercermin  dengan  baik  dalam  praktik  yang berkaitan  dengan  masalah  perjanjian,  maka perlu kiranya diteliti parameter penentu perbuatan  wanprestasi  dan  penipuan  agar tercapai  kepastian  hukum  bagi  masing-masing pihak yang  melakukan perjanjian.
Berdasarkan uraian ciri normatif wanprestasi  dan  penipuan  yang  telah  analisis

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pada  sub  bab  di  atas,  maka  dapat  dicermati antara  wanprestasi  dan  penipuan  mempunyai ciri  normayang  berbeda  satu  sama  lainya,  dari perbedaan ciri normatif tersebut dapat dianalisis parameter  untuk  menentukan  bedawanprestasi dengan penipuan.
Dengan  berpegang  pada  hasil  analisis pada  sub-bab  di  atas  dan  masing-masing  sub bab  tersebut  dikomparasikan,  maka  dapat dikemukakan parameter penentu antara wanprestasi dan penipuan dapat adalah sebagai berikut :
1.  Wanprestasi  berhubungan  erat  dengan perjanjian  sebagai  hubungan  hukum  antar individu.  Perjanjian  itu  sendiri  dilahir  atas kesepakatan  sebagai  mana  dimaksud  pada Pasal  1320  KUHPerdatayang  mengandung pengertian  para  pihak    saling  menyatakan kehendak  masing-masing  untuk  membuat suatu  kehendak  ;  pernyataan  satu  pihak sudah  disetujui  oleh  pihak  lain 60 .  Tegasnya perbuatan  wanprestasi  adalah  pelanggaran atas hukum yang mereka lahirkan sendiri. Di sini  isi  subjek  normanya  indibidu  dengan individu. Sedangkan penipuan adalah ketentuan  undang-undang  yang  mengatur tentang  kejahatan  terhadap  harta.  Jadi parameter  menentukan  wanprestasi  adalah pelanggaran  terhadap  janji  atau  hukum yang  dibuat  oleh  para  pihak  dalam hubungan  individu.  Di  sini  subjek  normanya negara berhadapan dengan individu. Parameter  menentukan  suatu  tindak  pidana penipuan adalah perbuatan kejahatan ( mens  rea )  terhadap  harta  kekayaan seseorang,  yang  dilakukan  dengan  cara culas  atau  melalui  kebohongan  sehingga seseorang menyerahkan barang atau benda
60 Yahman., Op.Cit , h. 56
tidak  atas  dasar  kesukarelaan.  Pidana penipuan  yang  diatur  di  dalam  KUHP karakter hukumnya berbeda dengan penipuan  sebagai  syarat  sahnya  perjanjian.
Penipuan di sini ditujukan kepada kesepakatan sebagai syarat sahnya perjanjian  bukan  ditujukan  kepada  harta kekayaan  sebagaimana  ditentukan  dalam penipuan dalam KUHP.  Jelasnya, penipuan terkait  dengan  syarat  sahnya  perjanjian, kesepakatan  yang  ditutup  dalam  suatu perjanjian  memberi  cacat  pada  kehendak, sebab salah satu pihak memberikan kesesatan  terhadap  pihak  lain  dalam memberikan gambaran perjanjian. sehingga dalam  penipuan  kedudukan  antara  pihak satu dengan yang lainnya tidak seimbang.
2.  Wanprestasi merupakan tindakan melanggar  kewajiban  pribadi  yang  muncul dari hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak  melalui  suatu  perjanjian.  Sedangkan penipuan  adalah  perbuatan  yang  dilakukan secara  melawan  hukum  terhadap  harta kekayaan seseorang.
Dengan  dicantumkannya  ketentuan  seperti termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka barang  siapa  yang  terbukti  telah  melanggar suatu  ketentuan  pidana,  secara  formal perbuatan dimaksud adalah melawan hukum  karena  perbuatan  termaksud  telah melanggar suatu larangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang
Pidana 61 .  Sedangkan  Hamel  yang  dikutip oleh    R.Achmad  S.  Soema  berpendapat sifat  melawan  hukum  dari  suatu  delik merupakan salah satu bagian dari pengertian umum dari tindak pidana sehingga  menurut  pendapatnya,  dalam  hal dimaksud  itu  tida  dimuat  dalam  rumusan delik, bagian tersebut dianggap selalu ada 62 .
Lewat  pengertian  di  atas,  dapat  dicermati “secara  melawan  hukum”  yang  dimaksud
61 R.Achmad S.Soema di Pradja. Pengertian serta sifatnya melawan hukum bagi terjadinya tindak pidana, Armico, Bandung. 1983, h. 23
62 Ibid , h. 27

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dalam  Pasal  378  KUHP  secara  konkrit ditandai  dengan  memakai  nama  palsu  atau martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya, atau  supaya  memberi  utang  maupun menghapuskan piutang.
3.  Wanprestasi  dilatarbelakangi  oleh  prinsip iktikad  baik.  Artinya  debitor  memiliki  upaya untuk  memenuhi  prestasi  sesuai  apa  yang diperjanjikan
walaupun dalam
pelaksanaannya  berakhir  pada  prestasi buruk.  Pasal  1338  point  ke  3  yang menyatakan :“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”Sedangkan pada penipuan,
dilatarbelakangi  perbuatan  jahat  ( mensrea ) hal  ini  dapat  dilihat  dari  unsur  subjektif tindak  pidana  penipuan,yaitu  :  dengan maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  terdapat  unsur  kesengajaan ( dolus/opzet ), tidak dalam
bentuk ketidaksengajaan.

## C. Bentuk  Pertanggungjawaban Wanprestasi dan Penipuan.
Hukum  secara  garis  besar  dibuat  untuk mengatur  kehidupan  yang  ada  di  masyarakat. Kansilmengutip pendapat J.C.T.Simorangkir dan Woerjono  Sastropranoto  yang  menyatakan bahwa  hukum  adalah  peraturan-peraturan  yang bersifat  memaksa,  yang  menentukan  tingkah laku  manusia  dalam  lingkungan  masyarakat yang  dibuat  oleh  badan-badan  resmi  yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya  tindakan,  yaitu  dengan  hukuman
tertentu. 63 Dapat diambil kesimpulan dari definisi di  atas,  bahwa  pertanggungjawaban  dalam bentuk  sanksi  dibebankan  kepada  siapa  saja yang  melanggar  perbuatan  yang  telah  ada pengaturannya.
Suatu  perbuatan  dikatakan  sebagai perbuatan  hukum  apabila  perbuatan  tersebut mempunyai  akibat  hukum.  Oleh  karenanya, suatu perbuatan hukum mempunyai konsekuensi pertanggungjawaban hukum. Berbicara
persoalan pertanggungjawaban terkait pembahasan tulisan ini, maka wanprestasi  dan  penipuan  termasuk  perbuatan yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan,  yang  apabila  dilanggar  keduanya memiliki sanksi bagi pelanggarnya.
Sanksi  terhadap  suatu  peristiwa  hukum yang  dilakukan  oleh  seseorang  digantungkan dari  jenis  perbuatan  hukumnya    dan  bidang hukum  yang  mengaturnya.  Penulisan  ini  akan membatasi  analisis  terkait  dengan  sanksi  di bidang  hukum  perdata  khususnya  mengenai wanprestasi dan sanksi tindak pidana penipuan.
Pelanggaran  terhadap  suatu  peristiwa pidana  dapat  dijatuhkan  hukuman  sesuai dengan bentuk kesalahan  dari pelakunya. Jenis sanksi  terhadap  pelanggaran  suatu  peristiwa pidana  ditentukan  di  dalam  Pasal  10  KUHP yaitu :
1.  Pidana Pokok
a.  Pidana mati;
b.  Pidana penjara;
c.  Pidana kurungan;
d.  Pidana denda;
e.  Pidana tutupan.
2.  Hukum Pidana Tambahan
63 C.ST.Kansil , Pengantar Ilmu Hukum , Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 8

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
a.  Pencabutan hak-hak tertentu; b.  Perampasan barang-barang tertentu; c.  Pengumunan putusan hakim.
Mengingat  karya  ilmiah  ini  meneliti perbuatan  wanprestasi  dan  tindak  pidana penipuan dimana kedua perbuatan yang berasal dari  lapangan  hukum  yang  berbeda,  maka sudah tentu pula bentuk pertanggungjawabannya  juga  berbeda.  Untuk mengetahui  bentuk  pertanggungjawaban  dari wanprestasi  dan  penipuan,  akan  lebih  baik  jika terlebih  dahulu  dibahas  mengenai  masing- masing bentuk pertanggungjawaban atau sanksi yang akan dikonsentrasikan pada sanksi hukum pidana dan sanksi hukum perdata.
Dalam  hukum  Pidana,  sanksi  hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah : “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang  dijatuhkan  oleh  hakim  dengan  vonis kepada  orang  yang  telah  melanggar  undang- undang hukum pidana.” 64
Bagi  pelangar  Pasal  378  KUHP  atau tindak  pidana  penipuan  ditetagaskan  sanksi yang  dapat  diberikan  bagi  pelaku  tindak  pidana penipuan  adalah  pidana  penjara  paling  lama empat  tahun.  Sanksi  terhadap  pelaku  tindak pidana  peniluan  secara  mutlak  adalah  sanksi pidana  penjara  tidak  ada  sanksi  alternatif berupa denda sebagaimana misalnya Pasal 379 KUHP  yang  mengatakan:  Perbuatan  yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang  diserahkan  itu  bukan  ternak  dan  harga daripada  barang,  utang  atau  piutang  itu  tidak lebih  dari  dua  puluh  lima  rupiah,  diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling  lama  3  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
64 R.Soesilo, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap dengan Pasal demi Pasal , PT.Gita Karya, Jakarta, h. 30
Apabila  hakim  memeriksa,  mengadili dan  memutus  suatu  perkara  pidana  penipuan, hakim  berdasarkan  bukti-bukti  yang  sah  dan berdasarkan  keyakinannya  terdakwa  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP, maka hakim dalam putusannya  akan  memberikan  sanksi  hukuman penjara  yang  dalam  praktiknya  jarang  sekali dikenakan sanksi maksimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP.
Apabila  terdakwa  menerima  putusan hakim  maka  terdakwa  berubah  statusnya menjadi narapidana dan dia menjalami hukuman  penjara  di  lembaga  Pemasyarakatan yang  dijalaninya  selama  waktu  yang  ditentukan hakim  dalam  putusannya.  Menjalani  hukuman dipenjara  adalah  bentuk  pertanggungjawaban pelaku  tindak  pidana  dengan  konsekuensi kebebasannya  dirampas  untuk  jangka  waktu yang telah ditentukan oleh hakim karena ia telah melakukan  penipuan  melanggar  Pasal  378 KUHP. Jadi bentuk pertanggungjawaban terhadap  pelaku  terbukti  melanggar  tindak pidana penipuan adalah perampasan kebebasan  dan  menjalaninya  di  Lembaga Pemasyarakatan.
Oleh  karena  penipuan  berbeda  dengan wanprestasi, di mana masing-masing perbuatan yang  berasal  dari  lapangan  hukum  yang berbeda,  maka  sudah  tentu  pula  bentuk pertanggungjawabannya  juga  berbeda.  Bentuk pertanggungjawaban  dari  wanprestasi  sebagai dan  penipuan,  akan  lebih  baik  jika  terlebih dahulu  dibahas  mengenai  bagian  dari  hukum perdata, untuk
melihat bentuk
pertanggungjawabannya dapat dilihat dari putusan  hakim.  Adapun  sanksi  dalam  hukum perdata  dapat  dilihat  dari  jenis  putusan  hakim yang membedakan putusan dalam 3 jenis, yaitu :

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1.  Putusan condemnatoir ,  yaitu  putusan  yang bersifat menghukum. Hukuman dalam perkara  perdata  berlainan  dengan  hukuman dalam  perkara  pidana.  Dalam  perkara perdata,  hukuman  artinya  kewajiban  untuk memenuhi  prestasi  yang  dibebankan  oleh hakim 65 .
Prestasi itu dapat berwujud memberi ( geven, give ), berbuat sesuatu (doen, do), atau tidak
berbuat sesuatu ( niet doen, not do ).
2.  Putusan declatoir ,  adalah  putusan  yang bersifat menyatakan hukum, atu menegaskan  suatu  keadaan  hukum  hukum tertentu  yang  dimohonkan  itu  ada  atau  tidak ada. 66 Putusan declatoir bersifat  penetapan saja  tentang  keadaan  hukum,  tidak  bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. 67
3.  Putusan constituef
Putusan constitutief adalah  putusan  yang bersifat  menghentikan  atau  menimbulkan keadaan  hukum  baru.  Dalam  putusan  ini suatu  keadaan  hukum  tertentu  dihentikan atau  ditimbulkan  suatu  keadaan  hukum baru. 68 Misalnya, putusan pembatalan perkawinan.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa sanksi dalam hukum perdata adalah :
a.  Kewajiban untuk memenuhi prestasi
b.  Ganti kerugian
c.  Hilangnya  suatu  keadaan  hukum,  yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum yang baru.
Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku wanprestasi  biasanya  diberikan  oleh  hakim berdasarkan  apa  yang  dituntut  pihak  kreditor.
65 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia , Alumni, Bandung, 1978, h. 167 66 Ibid , h. 168 67 Ibid 68 Ibid , h. 169
Pihak  kreditor  biasanya  mengajukan  gugatan yang  pada  petitumnya    mengikuti  ketentuan
Pasal Pasal 1239 KUHPerdata yang menyatakan  bahwa  :  “Tiap-tiap  perikatan  untuk berbuat  sesuatu,  atau  tidak  berbuat  sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya,  mendapatkan    penyelesaiannya dalam  kewajiban  memberikan  penggantian biaya,  rugi  dan  bunga.”  Selain  itu  juga  dipakai Pasal 1243 KUHPerdata sebagai dasar meminta bentuk pertanggungaban pelaku wanprestasi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga    diwajibkan  kepada  si  berutang  karena tidak  terpenuhinya  suatu  perikatan.  Artinya, dalam  perkara  ingkar  janji  atau  wanprestasi menjadi  mutlak  bentuk  pertanggungjawabannya dengan pemenuhan prestasi atau ganti kerugian biasanya  dalam  bentuk  pembayaran  kekayaan atau melakukan suatu perbuatan tertentu.
Pertanggungjawaban pelaku wanprestasi  sebatas  melakukan  sesuatu  atau membayar  sesuatu  dengan  kekayaan  atau sesuatu  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  tidak dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dalam bentuk  merampas  kebebasan  dari  pelaku wanprestasi. Hal  initegas dinyatakan dalam UU pengesahanICCPR dalam Pasal 11 dinyatakanbahwa tidak seorangpun boleh dipenjarakan hanya atas dasar
ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya.
Ketentuan  Pasal  11  UU  pengesahan ICCPR  tersebut,  senada  dengan  Pasal  19  ayat (2)  UUHAM  yang  mengatakan  :    “Tidak seorangpun  atas  putusan  pengadilan  boleh dipidana  penjara  atau  kurungan  berdasarkan atas  alasan  ketidakmampuan  untuk  memenuhi suatu  kewajiban  dalam  perjanjian  utang- piutang”.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Oleh  sebab  itu  jelaslah  bahwasanya setiap prestasi yang tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian,  tidak  dapat  dipidana  karenanya. Melainkan  dengan  cara  ganti  kerugian  sesuai dengan  bentuk  pertanggungjawaban  yang  ada di dalam Hukum Perdata.
Pertanggungjawaban  wanprestasi  dan penipuan mempunyai koridornya masing- masing sehingga dapat dibedakan dengan jelas bentuk pertanggungjawabannya.Pemahaman karakteristik  antara  wanprestasi  dan  penipuan sangat  penting  untuk  diketahui  terutama  oleh para  penegak  hukum  di  Indonesia  agar tercapainya  kepastian  hukum.  Sebab,  apabila kurangnya  pemahaman  karakteristik  antara wanprestasi  dan  penipuan,  disamping  tidak tercapainya tujuan hukum, hal ini juga menyangkut  hak  asasi  manusia.  Seseorang akan terenggut kebebasannya jika para penegak  hukum  salah  dalam  mengambil keputusannya.
Mengutip  satu  adagium  hukum  terkenal yang selaras dengan dengan karya ilmiah ini : “Lebih  baik  membebaskan  1000  orang  yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.

## III.  KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan
1.  Bahwa,  wanprestasi  adalah  perbuatan ingkar  janji  atau  tidak  memenuhinya  suatu prestasi  dan  merupakan  bagian  dari lingkungan  hukum  perdata.  Sedangkan penipuan  merupakan  perbuatan  dalam lingkungan hukum pidana, dimana perbuatan curang dilakukan dengan
maksud  memperoleh  keuntungan  secara sepihak.
2.  Faktor  penentu  antara  wanprestasi  dan penipuan adalah:
a.  Wanprestasi  timbul  akibat  perjanjian yang  dibuat  secara  sah.  Sedangkan dalam  penipuan,  kesepakatan  yang ditutup  dalam  suatu  kontrak/perjanjian yang disepakati mengalami cacat kehendak. b.  Wanprestasi merupakan tindakan melawan perikatan. Sedangkan penipuan adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum.
c.  Wanprestasi dilatarbelakangi oleh prinsip  iktikad  baik..  Sedangkan  pada penipuan,  tidak  ada  upaya  iktikad  baik yang dilakukan.
3.  Bentuk  pertanggungjawaban  Wanprestasi dan Penipuan adalah:
Wanprestasi  merupakan  bagian  dari hukum
perdata,
dimana bentuk pertanggungjawabannya  adalah  berupa  ganti kerugian,  Sedangkan  dalam  penipuan,  sesuai dengan  karakteristik  sanksi  dalam  pidana, bentuk  pertanggungjawaban  yang  dikenakan berupa hukuman penjara.

## B.  Saran
1.  Advokat atau kuasa hukum sebagai
pendamping  klien  atau  pihak-pihak    awam yang  bersengketa  dalam  hal  perjanjian,
diharapkan tidak
gegabah dengan mengutamakan jalur pidana dalam
penyelesaian perkara yang berkaitan dengan  perjanjian  tanpa  melihat  duduk perkara secara substansial.
2.  Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  yang berkaitan  dengan  masalah  perjanjian,  ada baiknya  melihat  terlebih  dahulu  perbuatan yang dilakukan secara substansial khususnya pada mengenai wanprestasi dan penipuan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
3.  Setiap orang yang ingin melakukan perjanjian,  ada  baiknya  terlebih  dahulu mengetahui konsep dasar  perjanjian secara hukum,  agar  tidak  terjadi  kerancuan  dalam membedakan wanprestasi dan penipuan.

## Daftar Bacaan

## A.Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia , Alumni, Bandung, 1978. Achmad Ihsan, Hukum Perdata PT.Pembimbing Masa, Jakarta, 1967, Adami  Chazawi. Kejahatan  terhadap  harta
benda . Media nusantara creative, Malang. 2004.
Agus  Yudha  Hernoko, Asas  Proporsionalitas Dalam  Kontrak  Komersial ,  Laksbag
Mediatama, Yogyakarta, 2008 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum
Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1985.
C.ST.Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
F.A.F Lamintang, Theo Lamintang, Pembahasan  KUHAP  menurut  Ilmu Pengetahuan  Hukum  Pidana  dan Jurisprudensi ,    Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010 H.Mashdui, et.all, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian
Perdata. CV.  Mandar  Maju,  Bandung,
2001.
Hardijan  Rusli. Hukum  Perjanjian  Indonesia dan  Common  Law .  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
Jacob Hans Niewenhuis, Pokok-Pokok Hukum
Perikatan (Terjemahan Djasadin Saragih) , Surabaya,
Komariah  Emong  Sapardjaja, Ajaran  Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum  Pidana  Indonesia ,  Alumni, Bandung, 2002. M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian , Alumni, Bandung, 1986, Mariam Darus Badrulzaman, Asas-Asas Hukum  Perikatan ,  FH  USU,  Medan,
1970
Nindyo  Pramono, Hukum  Komersil ,  Pusat Penerbitan UT, Jakarta; 2003,
P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung,
1997.
R.Achmad  S.Soema  di  Pradja. Pengertian serta  sifatnya  melawan  hukum  bagi terjadinya  tindak  pidana ,  Armico,
Bandung. 1983.
R.Setiawan, Pokok-Pokok  Hukum  Perjanjian , Putra Abadin, Jakarta, 1999,
R.Soesilo, Kitab  Undang-  Undang  Hukum Pidana  serta  Komentar-Komentarnya lengkap  dengan  Pasal  demi  Pasal , PT.Gita Karya, Jakarta,1976.
Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan  Berkontrak ,  Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Jakarta, 2003
Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung, 1992. Satochid-Kartanegara, Kumpulan Kuliah Hukum Pidana dan Pendapat- pendapat para Ahli Hukum Terkemuka  Bagian  satu ,  Balai  Lektur Mahasiswa, Jakarta, Soedjono Dirdjosisworo, Misteri dibalik
Kontrak  Bermasalah ,  Mandar  Maju,
Bandung,  2002,
Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Subekti, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata ,  PT Intermasa, Jakarta, 1980, Taryana  Soenandar,  et.all Kompilasi  Hukum Perikatan PT.Citra Aditya Bakti, Bandung  2016. hlm 65
Wiryono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia , Eresco Djakarta-
Bandung, 1967.
Yahman, Karakteristik  Wanprestasi  &  Tindak
Pidana  Penipuan  yang  lahir  dari
Hubungan Kontraktual ,
Prenadamedia Group, Jakarta 2014,
Zulfirman, Hak Dasar Manusia Dalam Kontrak dan  Perlindungannya  di  Indonesia ,
Intelegensia, Malang, 2017.

## B.Jurnal
Zulfirman,  Kontrak  sebagai  sarana mewujudkan
Kesejahteraan Sosial, Jurnal
Rechtsvinding , Vol.6, No 3, (Desember 2017).
Zulfirman,  Hak  Dasar  Manusia  Dalam  Hukum Kontrak Indonesia: Analisis Kritis Syarat Kontrak, Jurnal De Jure , Vol. 7, Nomor 2, Juni 2017

## C.Kamus
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta  1988
C.Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Convenant Civil and
Political Right.
Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## D.Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Agung RI No.
449K/Pid/2001
Putusan Mahkamah Agung RI No.2674
K/Pid/2006
Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dalam putusan Nomor :
1782/Pid.B/2004/PN.JKT PST