Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Analisis Pertanggungjawaban Negara Atas Karya dengan Pencipta tidak diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## INFO PENULIS
Karlina Rahayu Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi rahayu.karlina86@gmail.com
+6285217707119

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307
Vol. 4, No. 2, Agustus 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Rahayu,  K.  (2024).  Analisis  Pertanggungjawaban  Negara  Atas  Karya  dengan  Pencipta  tidak  diketahui berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta. Arus  Jurnal  Sosial  dan Humaniora, 4 (2), 554-561.

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kajian para peneliti terdahulu yang sebagian besar berfokus pada  pembahasan  tentang  warisan  budaya,  lagu,  musik,  dan  karya  seni  tradisional  yang penciptanya  diketahui.  Penelitian  terdahulu  terkait  dengan  karya  yang  tidak  diketahui penciptanya  masih  sedikit  yang  membahas  secara  komprehensif,  khususnya  dalam  kerangka hukum  atau  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Dengan  demikian penelitian  ini  berfokus  pada  dua  hal,  yaitu  tanggung  jawab  negara  terhadap  karya  yang penciptanya tidak diketahui dan bagaimana kepastian hukum atas karya tersebut. Penelitian ini dilakukan  dengan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Dengan demikian  data  diperoleh  melalui  sumber-sumber  tertulis,  seperti  dokumen,  undang-undang, peraturan  dan  diperkaya  dari  berbagai  artikel  ilmiah  yang  relevan.  Penelitian  ini  menemukan bahwa  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  memberikan  kewenangan  dan  tanggung  jawab penuh  kepada  negara  dalam  menjamin  perlindungan  dan  pengakuan  terhadap  karya  yang penciptanya tidak diketahui. Namun, terdapat kekosongan dalam Undang-Undang tersebut yang menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna dan pemegang hak cipta terkait dengan karya yang penciptanya  tidak  diketahui.  Hal  ini  dikarenakan  Undang-Undang  Hak  Cipta  tidak  memiliki peraturan  turunan  yang  berimplikasi  pada  kerentanan  hukum  dan  kesulitan  dalam  penegakan hak  cipta.  Penelitian  ini  merekomendasikan  pentingnya  membuat  peraturan  tentang  hak  cipta atas karya yang tidak diketahui penciptanya pada berbagai ciptaan.
Kata Kunci : Negara, Hak Cipta, Karya Anonim, Undang-Undang

## Abstrak
This  research  is  motivated  by  the  study  of  previous  researchers  mostly  focusing  on  the discussion  of  cultural  heritage,  songs,  music,  and  traditional  works  of  art  whose  creators  are known. There are still few previous studies related to works whose creators are unknown that discuss  comprehensively,  especially  in  the  legal  framework  or  Law  Number  28  of  2014 concerning Copyright. Thus this research focuses on two issues, namely the state's responsibility for works with unknown creators and how the legal certainty of these works. This research was conducted  with  a  normative  juridical  method  with  a  statutory  approach.  Thus  the  data  is obtained  through  written  sources,  such  as  documents,  laws,  regulations  and  enriched  from various  relevant  scientific  articles.  This  research  found  that  Law  Number  28  of 2014  gives  full authority  and  responsibility  to  the  state  in  ensuring  the  protection  and  recognition  of  works whose  creators  are  unknown.  However,  there are  lacunae  in  the  Act  that  cause  uncertainty for users  and  copyright  holders  related  to  works  with  unknown  creators.  This  is  because  the Copyright Act does not have derivative regulations that have implications for legal vulnerability and difficulties in copyright enforcement. This research recommends the importance of making regulations on copyright for works with unknown creators on various creations.
Key Words : Country, Copyright, Anonymous Works, Law

## A. Pendahuluan
Hak  Cipta  memberikan  hak  eksklusif  kepada  pencipta  untuk  menguasai  penggunaan, reproduksi,  pendistribusian,  dan  pemanfaatan  ciptaannya  untuk  jangka  waktu  tertentu  yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, UU Hak Cipta juga melindungi hak-hak moral para pencipta,  termasuk  hak  untuk  diakui  sebagai  pencipta  dan  hak  untuk  melarang  penggunaan ciptaan yang dapat merugikan nama baik atau martabatnya (Manurung, 2021).
Penegakan  hak  cipta  di  Indonesia  diperkuat  dengan  keberadaan  Lembaga  Perlindungan Hak Cipta yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. DJKI bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang hak cipta, memberikan  sertifikat  perlindungan  hak  cipta,  dan  memantau  penyalahgunaan  atau pelanggaran hak cipta (Edi Ribut Harwanto, 2020). Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014  di  Indonesia  diundangkan  untuk  menyelaraskan  peraturan  hak  cipta  negara  tersebut dengan  standar  internasional.  Meskipun  undang-undang  ini  bertujuan  untuk  melindungi  hak kekayaan  intelektual  dan  menumbuhkan  kreativitas,  ada  beberapa  potensi  kelemahan  yang perlu dipertimbangkan (Nurhayati & Dina Andiza, 2022).
Meskipun UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun  2014 di Indonesia bertujuan untuk melindungi pencipta  dan  ciptaannya,  penting  untuk  mempertimbangkan  potensi  dampak  negatif  dari penegakan  hak  cipta  yang  ketat.  Menyeimbangkan  kebutuhan  akan  perlindungan  kekayaan intelektual  dengan  peningkatan  kreativitas,  inovasi,  dan  pertukaran  budaya  sangat  penting untuk  memastikan  sistem  yang  adil  dan  merata  bagi  semua  pemangku  kepentingan  yang terlibat dalam proses kreatif (Wulan, 2022). Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di  Indonesia  merupakan  langkah  signifikan  menuju  harmonisasi  peraturan  hak  cipta  negara dengan  standar  internasional.  Dengan  memperluas  cakupan  karya  yang  dilindungi  dan meningkatkan mekanisme penegakan hukum, undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pencipta dan hak kekayaan intelektual mereka.
Salah  satu  ciri  utama  Undang-Undang  ini  adalah  ketentuannya  untuk  karya  yang penciptanya  tidak  diketahui.  Hal  ini  sangat  penting  di  era  digital  saat  ini  dimana  karya  dapat dengan mudah disebarluaskan dan dibagikan secara online, sehingga sulit untuk melacak asal usulnya.  Penting  untuk  mengatasi  kasus-kasus  ketika  sebuah  karya  tidak  memiliki  informasi yang  memadai  tentang  penciptanya.  Fenomena  ini  semakin  relevan  di  era  digital  dengan mudahnya  penyebaran  melalui  berbagai  platform  online  tanpa  diketahui  asal  usulnya (Riswandi & SH, 2017).
Persoalan  ini  menyangkut  aspek  hukum,  hak  kekayaan  intelektual,  serta  perlindungan kekayaan karya seni dan budaya. Sebagaimana kajian Jonathan, Bab 38 Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  menegaskan  bahwa  lagu  daerah  yang  belum  diketahui penciptanya  masih  memerlukan  pengaturan  lebih  lanjut  seperti  yang  dapat  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  (Jonathan,  2019).  Pencipta  yang  tidak  dikenal  dapat  menjadi  kendala dalam  penerapan  hak  cipta,  termasuk  dalam  hal  perlindungan,  perizinan,  dan  pengelolaan royalti. Dalam hal Pencipta tidak diketahui, maka pengelolaan hak ekonominya dipegang oleh
Negara.  Namun  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  belum  mengatur secara teknis hal tersebut sehingga belum dapat dilaksanakan pelaksanaannya (Damarsasongko & Pandamdari, 2023).
Keadaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan pemenuhan hak pencipta yang sebenarnya. Kasus dimana suatu karya ditemukan tanpa informasi yang memadai tentang penciptanya juga menimbulkan dilema etika. Apakah penggunaan dan pendistribusian karya-karya  tersebut  harus  diatur  secara  ketat  atau  boleh  digunakan  secara  bebas  oleh masyarakat?  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  ingin  mengkaji  tanggung  jawab  negara  terhadap perlindungan  dan  pengelolaan  ciptaan  yang  tidak  diketahui  penciptanya.  Hal  ini  dikaji  untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan efektif dalam menangani kasus  karya yang tidak diketahui penciptanya.

## B. Metodologi
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  yuridis  normatif. Penelitian  ini  akan  mengkaji  norma  hukum  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan turunannya untuk menganalisis tanggung jawab negara  terhadap  ciptaan  yang  tidak  diketahui  penciptanya.  Pendekatan  yuridis  normatif memungkinkan  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  norma  hukum  yang  terkait  dengan permasalahan  tersebut,  termasuk  ketentuan  tentang  kepemilikan  dan  perlindungan  hak  cipta dalam konteks pencipta yang tidak dikenal.
Analisanya akan dilakukan dengan menelaah secara mendalam pasal-pasal dalam UU Hak Cipta  dan  peraturan  terkait,  untuk  memahami  bagaimana  tanggung  jawab  negara  terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya diatur dan dijalankan. Selain  itu, penelitian ini akan melibatkan studi literatur untuk mengidentifikasi putusan pengadilan atau pendapat ahli yang relevan  dengan  topik  penelitian  untuk  memperkuat  analisis  normatif  yang  dilakukan.  Hasil analisis  yuridis  normatif  ini  akan  digunakan  untuk  mengembangkan  argumentasi  dan kesimpulan mengenai tanggung jawab negara atas ciptaan yang tidak diketahui pengarangnya dalam kerangka hukum hak cipta di Indonesia.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Tanggung Jawab Negara dalam Mengakui dan Melindungi Karya Dengan Pencipta Tidak Diketahui
Tanggung  jawab  negara  dalam  mengakui  dan  melindungi  karya  dengan  pencipta  tidak diketahui merupakan bagian integral dari perlindungan hak kekayaan intelektual, yang diatur dalam  berbagai  instrumen  hukum  internasional  dan nasional.  Salah satu prinsip dasar  adalah bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap karya, terlepas dari identitas penciptanya, mendapatkan perlindungan yang layak.
Negara harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan pengakuan dan perlindungan hukum  bagi  karya-karya  tersebut,  termasuk  melalui  pencatatan  dan  registrasi  yang  dapat membantu dalam mendokumentasikan karya dan memastikan hak ekonomi serta moral tetap terlindungi (Oksidelfa Yanto, 2016). Di Indonesia, perlindungan terhadap karya anonim diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak kepada negara  untuk  mewakili  kepentingan  pencipta  yang  tidak  diketahui  dalam  melindungi  karya tersebut.  Selain  itu,  negara  juga  perlu  melakukan  edukasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai  pentingnya  menghormati  hak  cipta  dan  mendorong  upaya  untuk  menemukan pencipta  asli  jika  memungkinkan  (Prabandari,  2013).  Dengan  demikian,  negara  tidak  hanya berperan  sebagai  regulator,  tetapi  juga  sebagai  pelindung  dan  promotor  budaya  yang menghormati hak kekayaan intelektual secara menyeluruh.
Tanggung  jawab  negara  dalam  mengakui  dan  melindungi  karya  dengan  pencipta  tidak diketahui merupakan aspek penting dalam rezim hak kekayaan intelektual yang kompleks dan dinamis. Negara harus memastikan bahwa setiap karya, meskipun penciptanya tidak diketahui, tetap  mendapatkan  perlindungan  yang  sesuai  dengan  standar  internasional  (Jannah,  2018). Salah  satu  landasan  hukum  yang  mengatur  hal  ini  adalah  Konvensi  Bern  untuk  perlindungan karya  sastra  dan  artistik,  yang  menetapkan  bahwa  karya  anonim  atau  pseudonim  harus dilindungi secara penuh. Perlindungan ini mencakup hak moral, yang menjaga integritas karya dan  menghormati  hubungan  pencipta  dengan  karyanya,  serta  hak  ekonomi,  yang  melindungi manfaat finansial yang dapat diperoleh dari eksploitasi karya tersebut.
UU  Nomor  12  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta  yang  kemudian  diperbaharui  menjadi Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  mengatur  bahwa  negara  dapat bertindak sebagai pemegang hak cipta atas karya-karya dengan pencipta yang tidak diketahui hingga  pencipta  sebenarnya  ditemukan  atau  hingga  jangka  waktu  perlindungan  habis. Tanggung  jawab  ini  juga  mencakup  pencegahan  terhadap  eksploitasi  yang  tidak  sah  dan penggunaan  karya  yang  tidak  adil,  melalui  penegakan  hukum  dan  penyediaan  sanksi  yang efektif.
Negara  memiliki  peran  dalam  memfasilitasi  akses  publik  terhadap  karya-karya  tersebut, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak pencipta dilindungi, misalnya melalui institusi budaya dan  pendidikan  yang  dapat  menjaga  dan  mempromosikan  karya-karya  ini.  Selain  itu,  negara juga  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  kampanye  edukasi  kepada  masyarakat  mengenai pentingnya hak cipta, untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap karya-karya yang  penciptanya  tidak  diketahui  (Hayati,  2005).  Dengan  demikian,  tanggung  jawab  negara meliputi berbagai aspek, mulai dari regulasi dan perlindungan hukum hingga promosi budaya dan pendidikan. Hal demikian bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan warisan budaya dan intelektual secara adil dan berkelanjutan.
UU Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Bagian Ketiga Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui dalam Pasal 10 berbunyi:  “(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya  peninggalan  prasejarah,  sejarah,  dan  benda  budaya  nasional  lainnya.  (2)  Negara memegang  Hak  Cipta  atas  folklor  dan  hasil  kebudayaan  rakyat  yang  menjadi  milik  bersama, seperti  cerita,  hikayat,  dongeng,  legenda,  babad,  lagu,  kerajinan  tangan,  koreografi,  tarian, kaligrafi,  dan  karya  seni  lainnya.  (3)  Untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak  Ciptaan tersebut  pada  ayat  (2),  orang  yang  bukan  warga  negara  Indonesia  harus  terlebih  dahulu mendapat  izin  dari  instansi  yang  terkait  dalam  masalah  tersebut.  (4)  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Pasal ini adalah bagian dari regulasi hukum yang mengatur Hak Cipta di Indonesia. Secara perspektif hukum, pasal ini memberikan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana negara mengatur  dan  melindungi  karya-karya  folklor.  Pasal  tersebut  menguraikan  dua  aspek  utama. Pertama,  negara  memegang  hak  cipta  atas  karya  peninggalan  prasejarah,  sejarah,  dan  benda budaya  nasional  lainnya.  Ini  menunjukkan  bahwa  negara  memiliki  kewenangan  untuk mengontrol penggunaan dan penyalinan karya-karya yang dianggap sebagai warisan nasional. Kedua, negara juga memiliki hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang dianggap sebagai  milik  bersama  (Hasan,  2013).  Hal  ini  menekankan  pentingnya  melindungi  dan memelihara kekayaan budaya tradisional yang dimiliki oleh masyarakat secara kolektif.
Selain  itu,  pasal  ini  menetapkan  persyaratan  khusus  bagi  orang  asing  yang  ingin mengumumkan atau memperbanyak ciptaan-ciptaan tersebut. Mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang dalam masalah tersebut. Ini menegaskan bahwa negara  ingin  memastikan  bahwa  penggunaan  dan  penyebaran  karya-karya  budaya  nasional dilakukan  dengan  penuh  penghargaan  dan  pertimbangan  yang  sesuai  dengan  kepentingan nasional.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  hak  cipta  yang dipegang oleh negara akan diatur melalui peraturan pemerintah.  Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut dalam hal perlindungan hak cipta atas karya-karya kebudayaan,  yang  dapat  diatur  dan  diperinci  lebih  lanjut  melalui  peraturan-peraturan  yang lebih spesifik dikeluarkan oleh pemerintah (Dziya’Urrokhman, 2007).
Dalam Pasal 11 disebutkan: “(1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu  belum  diterbitkan,  Negara  memegang  Hak  Cipta  atas  Ciptaan  tersebut  untuk  kepentingan Penciptanya.  (2)  Jika  suatu  Ciptaan  telah  diterbitkan  tetapi  tidak  diketahui  Penciptanya  atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi  tidak  diketahui  Penciptanya  dan/atau  Penerbitnya,  Negara  memegang  Hak  Cipta  atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya”. UU Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tampaknya  tidak  memiliki  kepastian  dan  aturan  detail  terkait  jangka  waktu  yang  dapat dilindungi oleh negara. Hal demikian kemudian diperbaharui melalui UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  Hak  Cipta.  UU  ini  menegaskan  dan  mengatur  secara  detail  dan  luas  daripada  UU sebelumnya.
Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diperluas menjadi ruang lingkup yang diatur  pada  Bab  V  Ekspresi  Budaya  Tradisional  Dan  Ciptaan  Yang  Dilindungi  pada  Bagian Kesatu tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui  Pasal  39  berbunyi:  “1)  Dalam  hal  Ciptaan  tidak  diketahui  Penciptanya  dan  Ciptaan
tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk  kepentingan  Pencipta.  2)  Dalam  hal  Ciptaan  telah  dilakukan  Pengumuman  tetapi  tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas  Ciptaan  tersebut  dipegang  oleh  prhak  yang  melakukan  Pengumuman  untuk  kepentingan Pencipta. 3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan  Pengumuman,  Hak  Cipta  atas  Ciptaan  tersebut  dipegang  oleh  Negara  untuk kepentingan Pencipta. 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut. 5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.
Pasal  ini  memberi  penjelasan  pada  ayat  1  yang  menyebutkan  bahwa  Ketentuan  ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misalnya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk  buku  atau  karya  musik  yang  belum  direkam.  UU  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta,  yang  diperluas dalam Bab  V Ekspresi  Budaya  Tradisional  Dan  Ciptaan  Yang  Dilindungi, pada  Bagian  Kesatu  tentang  Ekspresi  Budaya  Tradisional  dan  Hak  Cipta  atas  Ciptaan  yang Penciptanya  Tidak  Diketahui,  membawa  perubahan  signifikan  dalam  perlindungan  hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dan karya-karya tanpa pencipta yang jelas di Indonesia. Melalui  perluasan  ruang  lingkup  ini,  UU  tersebut  mengakui  pentingnya  melindungi  dan memelihara  kekayaan  budaya  tradisional  Indonesia  serta  memperluas  cakupan  perlindungan hak cipta terhadap karya-karya yang tidak memiliki pencipta yang diketahui  (Kurnianingrum, 2016).
Bagian ini menekankan perlunya  pengakuan dan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari warisan budaya yang penting bagi masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup  berbagai  aspek  kebudayaan seperti  cerita,  hikayat,  dongeng,  lagu,  tarian,  kerajinan tangan, dan lain-lain yang telah menjadi bagian integral dari identitas budaya bangsa (Susanti, 2017). Dengan mengakui dan melindungi ekspresi budaya tradisional ini, UU tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa warisan budaya tersebut tetap terjaga, dipertahankan, dan dinikmati oleh generasi sekarang dan masa depan.
UU  ini  juga  memberikan  perhatian  khusus  terhadap  karya-karya  yang  tidak  memiliki pencipta  yang  jelas.  Dalam  konteks  ini,  UU  tersebut  mengatur  mekanisme  perlindungan  hak cipta atas karya-karya tanpa pencipta dengan lebih terperinci, termasuk dalam hal penggunaan, pengelolaan, dan pengaturan hak-hak terkait (Saidin, 2023). Hal ini mencerminkan kesadaran hukum yang lebih baik terhadap kompleksitas dalam mengelola karya-karya budaya yang tidak memiliki pencipta yang diketahui, sambil juga memastikan bahwa hak-hak pencipta yang tidak diketahui tetap dilindungi secara memadai.
Dengan  demikian,  perluasan  ruang  lingkup  yang  diatur  dalam  Bab  V  Ekspresi  Budaya Tradisional  Dan  Ciptaan  Yang  Dilindungi,  pada  Bagian  Kesatu  tentang  Ekspresi  Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui, dari UU Nomor 28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,  memberikan  landasan  hukum  yang  lebih  kokoh  dan komprehensif dalam perlindungan dan pengelolaan warisan budaya tradisional serta hak cipta atas karya-karya yang tidak memiliki pencipta yang jelas di Indonesia.
Kehadiran Undang-Undang ini, mempertegas tangung jawab negara untuk melindungi hak cipta  atas  karya-karya  tanpa  pencipta  yang  jelas,  dengan  mengakui  nilai  budaya  dan kepentingan masyarakat dalam warisan budaya yang dimiliki secara kolektif. Pertama, negara diharapkan  untuk  mengatur  mekanisme  yang  memungkinkan  pemanfaatan  dan  pengelolaan karya-karya tanpa pencipta tersebut secara adil dan transparan. Hal ini mencakup penyediaan akses  yang  mudah  bagi  masyarakat  untuk  menggunakan  dan  mengapresiasi  karya-karya tersebut, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak pencipta yang tidak diketahui dihormati dan dilindungi.
Negara  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap karya-karya  tanpa  pencipta  dari  penggunaan  yang  tidak  sah  atau  eksploitasi  yang  merugikan kepentingan masyarakat atau hak-hak pencipta yang tidak diketahui. Dengan demikian, UU No 28 Tahun  2014 tentang Hak Cipta menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam menjaga keberlangsungan dan keberadaan karya-karya budaya tanpa pencipta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya suatu bangsa.

## Kepastian Hukum UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Karya Dengan Pencipta Tidak Diketahui
Latar  belakang  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  di Indonesia  dipicu  oleh  kebutuhan  mendesak  untuk  memperbaharui  dan  memperkuat perlindungan  hak  cipta  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  globalisasi.  Sebelumnya, regulasi  hak  cipta  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  yang  dinilai  kurang memadai dalam menghadapi tantangan baru di era digital, seperti maraknya pembajakan digital dan  penggunaan  karya  cipta  tanpa  izin  di  internet.  Selain  itu,  Indonesia  perlu  menyesuaikan undang-undangnya  dengan  standar  internasional  yang  diatur  oleh  berbagai  perjanjian  dan konvensi, termasuk Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang  mengatur  hak  kekayaan  intelektual  dalam  kerangka  Organisasi  Perdagangan  Dunia (WTO).
Peningkatan  perlindungan  hukum  ini  juga  diperlukan  untuk  mendorong  inovasi  dan kreativitas, serta menarik investasi asing dengan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengintroduksi berbagai pembaruan signifikan, termasuk perluasan definisi karya cipta, penegasan hak moral dan  hak  ekonomi,  serta  pengenalan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  efektif (Wulan & Kuswanto, 2020).
Dengan  demikian,  Undang-Undang  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  lingkungan  yang kondusif  bagi  pertumbuhan  industri  kreatif  di  Indonesia,  serta  melindungi  hak-hak  pencipta dan  pemegang  hak  cipta  secara  lebih  komprehensif  dan  adaptif  terhadap  perubahan  zaman. Implementasi ketentuan internasional di bidang Hak Cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dilaksanakan  dengan  memprioritaskan  kepentingan  nasional serta  menjaga  keseimbangan  antara  hak-hak  pencipta,  pemegang  hak  cipta,  atau  pemilik  hak terkait.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  yang  kuat  terhadap  karya  cipta (Akbar et al., 2014).
Perlindungan  terhadap  hak  cipta  atau  hak  terkait  secara  otomatis  berlaku  sejak  pertama kali ide tersebut diwujudkan atau diimplementasikan dalam bentuk nyata. Artinya, apakah hak cipta atau hak terkait tersebut terdaftar atau tidak, keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Pencatatan hanya digunakan untuk mempermudah pembuktian atau sebagai bukti awal jika terjadi sengketa di masa yang akan datang (Christiano, 2021).
Kepastian  hukum  tersebut  tegas  dibunyikan  dalam  Pasal  60  yaitu:  “(1)  Hak  Cipta  atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu. (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang  dipegang  oleh  negara  sebagaimana  dimaksud  Pasal  39  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman. (3) Hak  Cipta  atas  Ciptaan  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  yang  melakukan  Pengumuman sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  39  ayat  (2)  berlaku  selama  50  (lima  puluh)  tahun  sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman”.
Ayat-ayat tersebut mempertegas dan menjadi pertimbangan dalam menganalisis persoalan kepastian  hukum  hak  cipta  karya  yang  tidak  diketahui  penciptanya  (Kilanta,  2017). Pertama , mengenai  hak  cipta  atas  ekspresi  budaya  tradisional  yang  dipegang  oleh  negara  tanpa  batas waktu.  Hal  ini  menunjukkan  komitmen  negara  dalam  melindungi  dan  memelihara  warisan budaya tradisional sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas nasional. Tanpa adanya batas waktu,  hak  cipta  ini  secara  efektif  diberikan  kepada  negara  untuk  selamanya,  memberikan kepastian  hukum  yang  kuat  terhadap  keberlangsungan  dan  keberadaan  ekspresi  budaya tradisional tersebut.
Kedua , terkait hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara,  peraturan  menetapkan  batas  waktu  selama  50  tahun  sejak  ciptaan  tersebut  pertama kali  diumumkan.  Hal  ini  menunjukkan  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  yang  wajar terhadap karya-karya yang mungkin memiliki nilai budaya atau artistik, namun tidak ada yang mengetahui  siapa  penciptanya.  Batas  waktu  50  tahun  ini  seringkali  dianggap  sebagai  periode yang cukup dalam hak cipta untuk memberikan insentif kepada masyarakat untuk menciptakan karya  baru,  sambil  juga  memungkinkan  karya-karya  yang  sudah  lama  beredar  untuk  menjadi bagian dari domain publik.
Ketiga , hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman juga berlaku selama 50 tahun sejak pengumuman pertama kali dilakukan. Ini mengindikasikan perlunya  memberikan  perlindungan  yang  setara  bagi  karya-karya  yang  dihasilkan  oleh  pihak yang  melakukan  pengumuman,  meskipun  mereka  bukanlah  pencipta  asli.  Perlindungan  hak
cipta selama 50 tahun memberikan insentif yang cukup untuk mendorong pihak-pihak tersebut untuk terus berkontribusi dalam menciptakan dan menyebarkan karya-karya budaya.
Secara  komprehensif,  peraturan  ini  mencerminkan  upaya  negara  dalam  menjaga keseimbangan  antara  melindungi  hak-hak  cipta  dengan  mempertahankan  akses  masyarakat terhadap  warisan  budaya  tradisional  dan  karya-karya  yang  tidak  memiliki  pencipta.  Turunan UU  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  telah  mengatur  secara  khusus  pada  royalti  hak cipta lagu dan/atau musik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021  Tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta  Lagu  Dan/Atau  Musik  dan  Peraturan  Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2021  Tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak Cipta  Lagu  Dan/Atau  Musik  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.
Salah satu kontribusi dan implikasi UU No Nomor 28 Tahun 2O14 tentang Hak Cipta ialah lahirnya  Lembaga  Manajemen  Kolektif  (LMK)  dan  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional (LMKN) melalui peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta  Lagu  Dan/Atau  Musik  tersebut.  Namun  Undang-Undang  tersebut  tampaknya  belum memberi  perhatian  serius  pada  perlindungan  karya  yang  tidak  diketahui  penciptanya  secara keseluruhan.  Artinya,  tanggung  jawab  pemerintah  terhadap  karya  yang  tidak  diketahui penciptanya perlu mendapat kajian mendalam.
Dalam era digital, pelanggaran hak cipta semakin mudah dilakukan melalui internet, namun Undang-Undang  ini  belum  memiliki  aturan  yang  jelas  mengenai  pelanggaran  di  ranah  digital seperti streaming ilegal dan distribusi konten melalui platform online . Meskipun ada beberapa ketentuan  yang  mengatur  hak  cipta  di  dunia  digital,  tidak  cukup  kuat  untuk  menangani kompleksitas  masalah  yang  ada.  Lebih  lanjut,  UU  Nomor  28  Tahun  2014  tidak  menyediakan mekanisme yang cukup untuk pengelolaan hak cipta atas karya anonim.
Di beberapa negara, terdapat lembaga atau organisasi yang ditunjuk untuk mengelola hak cipta  dari  karya-karya  yang  penciptanya  tidak  diketahui,  untuk  memastikan  bahwa  hak ekonomi  dari  karya  tersebut  dapat  dimanfaatkan  dan  dikelola  dengan  baik.  Di  Indonesia, absennya mekanisme seperti itu membuat pengelolaan hak ekonomi dari karya anonim menjadi lebih sulit dan tidak teratur. Meskipun demikian, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut telah memberikan kerangka dasar untuk perlindungan hak cipta di Indonesia, namun terdapat banyak area yang perlu diperbaiki dan diperjelas untuk menghadapi tantangan baru di era digital dan untuk memastikan hak pencipta dan pemegang hak cipta terlindungi.

## D. Kesimpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU Nomor 28 Tahun 2014 mempertegas kewenangan dan  tanggung  jawab  kepada negara dalam  memberi  perlindungan  dan  pengakuan  atas  karya- karya  anonim,  sehingga  negara  perlu  mengambil  langkah  proaktif  untuk  menjamin  hak-hak ekonomi  dan  moral  karya  tersebut  tetap  terlindungi.  Kemudian,  kajian  ini  mengidentifikasi adanya  kekosongan  dalam  Undang-Undang  yang  menyebabkan  ketidakpastian  bagi  pengguna dan  pemegang  hak  cipta  terkait  karya  dengan  pencipta  yang  tidak  diketahui.  Tidak  adanya turunan  Undang-Undang  terkait  karya  yang  tidak  diketahui  penciptanya  mengakibatkan kerentanan hukum dan kesulitan dalam penegakan hak cipta. Meskipun demikian UU Nomor 28 Tahun  2014  telah  memberikan  kerangka  dasar  untuk  perlindungan  hak  cipta,  namun penambahan aturan yang lebih rinci pada peraturan pemerintah atau peraturan menteri dapat memastikan karya dengan pencipta tidak diketahui mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

## E. Referensi
Akbar,  F.  A.,  Bachtiar,  M.,  &  Hasanah,  U.  (2014). Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak  Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia . Riau University.
Christiano,  B.  E.  (2021).  Implikasi  Perubahan  Delik  Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia. Padjadjaran Law Review , 9 (1). Damarsasongko, A., & Pandamdari, E. (2023). Pengelolaan Royalti Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik  Atas  Ciptaan  Yang  Tidak  Diketahui  Penciptanya  (Orphan  Works). Jurnal  De  Lege
Ferenda Trisakti , 1 (2), 80–86. https://e-
journal.trisakti.ac.id/index.php/ferenda/article/view/18279 Dziya’Urrokhman,  I.  S.  (2007). Perlindungan  Hukum  Karya  Cipta  Buku  Ditinjau  dari  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta . Universitas Diponegoro.
Edi Ribut Harwanto, S. (2020). Juridical Anomaly; Criminal Provisions on Copyright Law No. 28 of  2014  (Juridical  Anomals  related  to  Determination  of  Qualification  of  Delices, Determination of Criminal Sanctions of Criminal, Criminals of Pregnancy, Complaints and Revocation of Credit Co. Talent Development & Excellence , 12 (1).
Hasan, U. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Jurnal Ilmu Hukum Jambi , 4 (1), 43290.
Hayati, N. (2005). Perlindungan Folklor dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Lex Jurnalica , 3 (1), 17933.
Jannah,  M.  (2018).  Perlindungan  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI) dalam  hak  cipta  di Indonesia. Jurnal Ilmiah Advokasi , 6 (2), 55–72.
Jonathan,  B.  (2019).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Lagu  Daerah  yang  Tidak  Diketahui
Penciptanya. University Of Bengkulu Law Journal , 4 (2), 171–182. https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/7551
Kilanta,  D.  R.  (2017).  Penegakan  Hukum  terhadap  Hak  Cipta  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lex Crimen , 6 (3). Kurnianingrum,  T.  P.  (2016).  Materi  Baru  Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  (The  New  Material  On  Copyright  Act  Number  28  Year  2014). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan , 6 (1), 93–106.
Manurung, E. A. P. (2021). Legal Perspective of Law No. 28 of 2014: About The Moral Aspects on
Digital Works. Journal of Digital Law and Policy , 1 (1), 9–16. https://ejournal.sidyanusa.org/index.php/jdlp/article/view/63
Nurhayati, S., & Dina Andiza. (2022). Legal Review of the Publication of Song Covers to Youtube without  the  Creator’s  Permission  is  Reviewed  from  Law  No.  28  of  2014  on  Copyright.
International Journal of Research and Review , 9 (3).
https://www.ijrrjournal.com/IJRR_Vol.9_Issue.3_March2022/IJRR-Abstract07.html Oksidelfa Yanto. (2016). Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 6 (1).
Prabandari,  A.  P.  (2013).  Komparasi  Pengaturan  Hak  Cipta  di  Indonesia  dan  Amerika  Serikat.
Masalah-Masalah Hukum , 42 (2), 162–171. Riswandi, B. A., &  SH, M. (2017). Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital . Citra Aditya Bakti.
Saidin. (2023). Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta . PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. Susanti, D. I. (2017). Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis . Setara Press.
Wulan, E. R. (2022). Written Approval for Commercialization of Portrai Photography: A Study of Law  No.  28  of  2014  in  the  context  of  Improving  the  Distro  Business  in  Indonesia. IJEBD (International  Journal  of  Entrepreneurship  and  Business  Development) , 5 (4),  759–763. https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/ijebd/article/view/1909
Wulan, E. R., & Kuswanto, H. (2020). Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28  Tahun  2014  Tentang  Delik  Aduan  Pada  Pelanggaran  Hak  Cipta. Lex  Journal:  Kajian Hukum & Keadilan , 4 (2), 151–170.