Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal 9 36 – 943

## ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DIKABUPATEN BENGKALIS
Oleh: Desti Susanti,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau
H.B. Isyandi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau Any Widayatsari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau
.Article Info Abstract Article History : Received  16  July - 2022 Accepted  25 July - 2022 Available Online 31 July - 2022 This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  economic  growth, unemployment  rate,  per  capita  expenditure  and  education  on poverty  in  Bengkalis  Regency.  This  research  is  a  research  using time  series  data  from  2011  to  2020.  By  using  a  qualitative descriptive method of multiple regression models with simple least squares analysis technique (Ordinary Least Square (OLS). Based on the results of the study, it is known that economic growth has a negative  and  significant  effect  on  poverty  in  Bengkalis  Regency. This means that when economic growth increases, it will encourage poverty  reduction.  Unemployment  rate  has  a  positive  and significant effect on poverty in Bengkalis Regency. This means that changes  in  the unemployment  rate  can  affect  changes  in poverty. Expenditure  per  capita  has  a  negative  and  significant  impact  on poverty in Bengkalis Regency. Bengkalis Regency. This means that when  per  capita  expenditure  has  increased  it  will  encourage  a reduction  in  poverty.  Education  has  a  negative  and  significant impact  on  poverty  in  Bengkalis  Regency.  This  means  that  when education has increased, it will encourage poverty reduction Keyword : Economic Growth, Unemployment  Rate,  Per Capita  Expenditure  and Education, Poverty

## 1. PENDAHULUAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN)  2020-2024  memuat  sasaran pembangunan  yakni  mewujudkan  masyarakat Indonesia  yang  mandiri,  maju,  adil,  dan  makmur melalui  percepatan  pembangunan  di  berbagai bidang.  Pembangunan  diharapkan  berlandaskan pada  keunggulan  kompetitif  di  berbagai  wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kualitas SDM menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kemandirian masyarakat  sehingga  mampu  keluar  dari  berbaga persoalan yang menjebak sebagian besar masyarakat di Indonesia terutama berkaitan dengan kemampuan  memenuhi  segala  kebutuhan  untuk menciptakan  penduduk  yang  makmur.  Jika  hal
tersebut  tidak  terwujud  maka  yang  muncul  justru masalah kemiskinan.
Menurut para ahli ekonomi, kemiskinan di Indonesia  bersifat  multidimensial.  Kemiskinan yang  bersifat  multidimensial  dapat  dilihat  dari berbagai    aspek  diantaranya  aspek  primer  dan aspek sekunder.  Aspek primer berupa miskin aset, organisasi  sosial  politik,  dan  pengetahuan  serta keterampilan  yang  rendah.  Sedangkan  aspek sekunder  berupa  miskin  akan  jaringan  sosial, sumber keuangan dan informasi (Arsyad, 2010).
Persoalan  kemiskinan  menjadi  fokus seluruh  wilayah  di  Indonesia  sekalipun  daerah tersebut  memperoleh  pendapatan  yang  tinggi bukan berarti masalah kemiskinan bukan hal yang perlu diabaikan, adapun salah satu daerah dengan
sumbangan  PDRB  yang  besar  untuk  Indonesia yaitu  Provinsi  Riau  yang  mana  memberikan sumbangan  PDRB  masuk  kendala  10  provinsi penyumbang terbesar. Provinsi Riau sendiri terdiri dari  10  kabupaten  dan  2  kota,  dimana  dalam  12 kabupaten/kota tersebut yang merupakan kabupaten  yang  memiliki  PDRB  tertinggi  yaitu Kabupaten Bengkalis. Sebagai daerah dengan pendapatan tertinggi  bukan  berarti  Kabupaten  bengkalis terbebas  dari  masalah  kemiskinan,  dimana kemiskinan  masih  menjadi  prsoalan  utama  yang harus  diatasi  di  daeah  ini.  Untuk  lebih  jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten  Bengkalis, 2011– 2020
No Tahun Jumlah Penduduk Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Persentase penduduk Miskin (%) 1 2011 503.604 349.770 34,96 6,72 2 2012 519.389 367.743 35,25 6,76 3 2013 527.918 388.671 40,11 7,57 4 2014 536.138 405.956 38,82 7,20 5 2015 543.987 420.733 40,00 7,38 6 2016 551.683 455.021 37,49 6,82 7 2017 559.081 496.657 38,19 6,85 8 2018 566.228 508.633 35,11 6,22 9 2019 573.003 533.123 35,83 6,27 10 2020 565.569 581.416 36,96 6,40
Sumber : Badan Pusat Statistik Bengkalis, 2021
Berdasarkan  Tabel  1  diatas  dapat  dilihat bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Bengkalis dilihat  dari  garis  kemiskinan  dari  tahun  2011  – tahun  2019  cenderung  mengalami  peningkatan akan  tetapi  di  tahun  2020  justru  mengalami penurunan. Meskipun ukuran kemiskinan menurun di tahun 2020 tetapi kemiskinan justru mengalami peningkatan, peningkatan tersebut terjadi di tahun 2019  dan  2020  tentunya  hal  ini  menjadi  menarik untuk di bahas mengingat keadaan serta kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Bengkalis, memiliki potensi  yang  sangat  besar  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Jika  dibandingkan kondisi  kemiskinan  Kabupaten  Bengkalis  dengan kemiskinan  Provinsi  Riau  tahun  2020  dengan persentasi  kemiskinan  sebesar  6,82%  meskipun angka  ini  masih  diatas  kondisi  kemiskinan  di kabupaten Bengkalis sebesar 6,40% namun kondisi ini  tidak  jauh  dibawah  kemiskinan  di  Provinsi Riau,  tetapi  jika  dibandingkan  dengan  kondisi kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 10,19%  tentunya  jika  dilihat  dari  angka  tersebut kemiskina  di  Kabupaten  Bengkalis  angat  jauh dibawah  kemiskinan  nasional  meskipun  demikian tetap  perlu  diketahui  bahwa  sumbangan  PDRB Kabupaten  Bengkalis  menyumbang  terbesar  bagi Riau  selain  itu  juga  masuk  kedalam  10  daerah dengan  pendapatan  tertinggi  di  Indonesia. Sehingga  sebagai  daerah  dengan  pendapatan tertinggi  tentunya  melihat  persoalan  kemiskinan
yang masih menjadi persoalan yang menjadi tujuan utaa  perlu  diatasi  maka  pengkajian  terkait kemiskinan  di  Bengkalis  menjadi  menarik  untuk dikaji lebih lanjut.
Kondisi  perekonomian  yang  tergambar dalam  pertumbuhan  ekonomi  tentunya  akan memiliki  keterkaitan  dengan  kemiskinan,  yang menjadi  pertanyaan  ialah  kondisi  perekonomian suatu  wilayah  yang  sangat  baik  terutama  dari pendapatan daerah akankan mendorong penurunan kemiskinan  atau  justru  menjadi  salah  satu pendorong meningkatnya kemiskinan, hal tersebut sejalan  dengan  penjelasan  Todaro  dan  Smith (2011),  bahwasanya  pertumbuhan  ekonomi  akan memiliki berbagai keterkaitan dengan kemiskinan yaitu  dapat  menurunkan  kemiskinan  atau  justru meningkatkan  kemiskinan.  Hal  tersebut  karena pada saat kondisi pertumbuhan ekonomi berkembang pesat maka akan mendorong perekonomian  yang  semakin  modern  yang  terjadi justru akan semakin menekan orang – orang miskin karena  adanya  tekanan  akibat  adanya  perubahan structural dari pertumbuhan ekonomi tersebut.
Tetapi  disisi  lain,  Kuznet  menjelaskan bahwasanya pertumbuhan ekonomi ialah gambaran dari produktivitas penduduk yang mana berdasarkan  pertumbuhan  ekonomi  akan  terlihat kondisi perekonomian per kapita, dengan demikian pada saat kemampuan memperoleh dan menghasilkan  sesuatu  barang  dan  jasa  meningkat
maka  pemenuhan  kebutuhan  hidup  juga  akan mengalami peningkatan.
Kondisi  pengangguran  di  Kabupaten Bengkalis  sendiri  masing  tergolong  tinggi  di bandingkan  daerah  lain  di  Provinsi  Riau  yaitu sebesar 9,31% angka ini justru jauh diatas kondisi Provinsi Riau yang hanya sebesar 6,32%. Dengan kondisi  perekonomian  Kabupaten  Bengkalis tentunya  persoalan  ini  akan  menjadi  sangat menarik  untuk  dibahas  terkait  pengangguran  dan kemiskinan  di  Kabupaten  Bengkalis  yang  dikenal dengan daerah yang kaya.
Dari ketiga komponen tersebut pendidikan dan  pengeluaran  per  kapita  akan  menjadi  erat kaitannya  dengan  kemiskinan  karena  berkaitan dengan kualitas dan kemampuan masyarakat dalam keluar  dari  kemiskinan.  Menurut  Jhingan  (2016), para  ahli  ekonomi  baik  kaum  Merkantilisme, Adam  Smit  hinggga  Marx  dan  Keynes  selalu memperhatikan terkait negara terbelakang, kemiskinan  sendiri  sangat  erat  kaitannya  dengan negara  keterbelakangan.  Sebagaimana  diketahui bahwa  terjadinya  kemiskinan  akan  menjadi  hal yang  sangat  berbahaya  bagi  masyarakat.  Di Indonesia  sendiri  kemiskinan   ialah  kemampuan memenuhi kebutuhan dasar ( basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan  dipandang  sebagai  ketidakmampuan dari  sisi  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar  makanan  dan  bukan  makanan  yang  diukur dari  sisi  pengeluaran.  Penduduk  dikategorikan sebagai  penduduk  miskin  jika  memiliki  rata-rata pengeluaran  per  kapita  per  bulan  di  bawah  garis kemiskinan (BPS, 2022).
Ukuran  dari  kemampuan  tersebut  diukur berdasarkan  garis  kemiskinan,  Garis  Kemiskinan Makanan  (GKM)  merupakan  nilai  pengeluaran minimum  untuk  kebutuhan  makanan  yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari.  Paket  komoditi  kebutuhan  dasar  makanan diwakili  oleh  52  jenis  komoditi  (padi-padian, umbi-umbian,  ikan,  daging,  telur  dan  susu, sayuran,  kacang-kacangan,  buah-buahan,  minyak dan lemak, dll) (BPS, 2022).
Sehingga semakin meningkat pengeluaran per  kapita  maka  akan  mendorong  semakin menurunnya kemiskinan di Kabupaten Bengkalis, sebagaimana  diketahui  bahwa  pada  tahun  2020 garis  kemiskinan  di  Kabupaten  Bengkalis  sebesar Rp581.416  per  bulan  per  kapita  sehingga  dalam setahun harus mampu memenuhi sebesar Rp6.976.992 namun saat ini pengeluaran per kapita per  tahun  rata  –  rata  di  Kabupaten  Bengkalis sebesar Rp11.530.000. jika dilihat angka pengeluaran per kapita rata – rata pada tahun 2020
jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan  garis kemiskinan,  yang  menjadi  persoalan  ialah kemiskinan justru terus mengalami peningkatan.
Persoalan  mendasar  dalam  kemiskinan ialah rendahnya produktivitas sehingga mendorong ketidakmampuan  memenuhi  kebutuhan  hidup, adapun  hal  yang  erat  kaitannya  dengan  kondisi tersebut menurut Jhingan (2016), adanya kelangkaan  modal  sebagaimana  diketahui  bahwa kemiskinan merupakan penyebab sekaligus penyebab  kelangkaan  pembentukan  modal,  tinggi angka  buta  huruf  dan  serta  tidak  terdidik  sebagai salah  hambatan  yang  perlu  diatasi  diantaranya melalui peningkatan kualitas masyarakat.
Menurut  Isyandi  (2009),  sumber  daya manusia  dijadikan  indikator  dalam  mengukur ketersediaan  dan  kualitas  sumber  daya  manusia disetiap  daerah.  sehingga,  dengan  adanya  sumber daya  manusia  yang  berkualitas  hal  tersebut menjadi  salah  satu  potensi  dalam  mewujudkan ekonomi daerah.
Selain  itu,  dengan  meningkatnya  kualitas pendidikan  maka  akan  mendorong  meningkatnya jumlah dari tenaga kerja yang berkualitas sehingga kondisi  tersebut  menjadi  pendorong  pertumbuhan ekonomi.  Dimana  menurut  Druker,  terjadi pergeseran  pengaruh  tenaga  kerja  terhadap produksi,  dimana  tidak  cukup  tenaga  kerja  saja, tetapi  tenaga  kerja  yang  dimiliki  diiringi  dengan kemampuan  knowledge (ilmu  pengetahuan) (Isyandi, 2009).
Pendidikan adalah input (masukan) dalam kegiatan  produksi  yang  memiliki  peranannya sebagai  komponen  modal  manusia  (human capital),  yang  berarti  investasi  produktif  dalam sumberdaya  manusia.  Peningkatan  pendidikan diharapkan  sebagai  upaya  mendorong  terciptanya penduduk  yang  terdidik  (Todaro  &  Smith,  2011). Sehingga  semakin  meningkat  pendidikan  maka mendorong semakin meningkat kualitas penduduk dengan demikian akan memiliki produktivitas yang tinggi.
Sebagaimana diketahui bahwasanya peningkatan  produktivitas  menjadi  yang  yang sangat diharapkan karena produktivitas berkenaan dengan  kegiatan  manusia  untuk  menghasilkan barang  dan  jasa  yang  berguna  dalam  pemenuhan kebutuhan  manusia  (Isyandi  &  Maulida,  2020). Sehingga  dengan  meningkatnya  kualitas  SDM tergambar dari pendidikan maka akan mewujudkan harapan yaitu meningkatnya produktivitas.
Ukuran  pendidikan  itu  yang  dimuat  di dalam BPS ialah rata – rata lama sekolah penduduk di  daerah  tertentu,  semakin  meningkatnya  rata  – rata lama sekolah maka hal tersebut menggambarkan  semakin  meningkatnya  tingkat pendidikan.  Jika  dilihat  perkembangan  rata  –  rata
lama  sekolah  di  Kabupaten  Bengkalis  cenderung meningkat  tentunya  itu  menjadi  hal  yang  baik terkait  kualitas  SDM  yang  dimiliki  yang selanjutnya mendorong peningkatan produktivitas.
Berikut  ini  dapat  dilihat  perkembangan kondisi  kemiskinan,  pertumbuhan  ekonomi, tingkat pengangguran, pengeluaran per kapita dan pendidikan di Kabupaten Bengkalis :
Tabel  2. Persentase  Penduduk  Miskin, Pertumbuhan  Ekonomi,  Tingkat Pengangguran, Pengeluaran Per Kapita Dan Pendidikan di Kabupaten  Bengkalis, 2011–2020
Tahun Persentas e pendudu k Miskin (%) Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Penganggura n (%) Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rp/Tahun) Pendidikan (Tahun) 2011 6,72 7,85 10,78 10.300 8,34 2012 6,76 -0,65 4,40 10.429 8,64 2013 7,57 -3,27 7,02 10.598 8,76 2014 7,20 -3,85 7,30 10.661 8,80 2015 7,38 -2,74 10,08 10.965 8,82 2016 6,82 -2,54 9,87 11.325 8,83 2017 6,85 -1,72 8,62 11.530 8,89 2018 6,22 -1,69 9,76 11.640 9,21 2019 6,27 -1,89 9,28 11.753 9,41 2020 6,40 -3,30 9,31 11.331 9,69
Sumber : Badan Pusat Statistik Riau, 2021
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat kondisi  dapat  dilihat  kondisi  pertumbuhan ekonomi  di  Kabupaten  Bengkalis  tahun  2011  – 2020,  dimana  pada  tahun  2011  sebesar  7,85% tetapi di tahun 2012 pertumbuhan ekonomi minus menjadi -0,65%  dan  hingga tahun 2020 pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Bengkalis terus minus yang tertinggi yaitu di tahun 2014 yaitu sebesar  -3,85%  kemudian  cenderung  mengalami penurunan  hingga  tahun  2018  menjadi  -1,69% meskipun di tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi -3,30%.
Melihat  kondisi  pertumbuhan  ekonomi tentunya  menggambarkan  adanya  penurunan pertumbuhan  PDRB,  jika  dilihat  penyebabnya ialah kondisi penerimaan dari sektor pertambangan dan  penggalian  di  Kabupaten  Bengkalis  yang cenderung  mengalami  penurunan  sehingga  hal tersebut  memiliki  dampak  yang  besar  bagi  laju pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Bengkalis, sebagaimana diketahui bahwa sumber pendapatan terbesar  di  Kabupaten  Bengkalis  ialah  bersumber dari  migas  sehingga  pada  saat  penerimaan  migas menurun maka akan mempenaruhi lau pertumbuhan ekonomi.
Jika dikaitkan antara pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik akan menggambarkan  kemampuan  pendapatan  per kapita  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan sesuai  dengan  kriteria  penentu  penduduk  miskin atau tidak. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi sebesar  -1,72%  tentunya  angka  ini  lebih  baik
dibandingkan tahun 2016 sebesar -2,54%, sehingga seharusnya yang terjadi justru penurunan kemiskinan,  akan  tetapi  yang  terjadi  justru pertumbuhan  penduduk  miskin  di  Kabupaten Bengkalis  justru  mengalami  peningkatan  yaitu sebesar 6,85% pada tahun 2017.
Pengangguran  akan  menjadi  persoalan yang  mendorong  meningkatnya  kemiskinan,  jika pengangguran  mengalami  peningkatan  tentunya yang  akan  terjadi  semakin  tinggi  penduduk  yang tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  karena  tidak memiliki  sumber  pendapatan  yang  terjadi  justru akan  menjadi  beban  di  tanggung  keluarga.  Jika dilihat  kondisi  tingkat  pengangguran  tahun  2019 menurun di bandingkan tahun sebelumnya menjadi 9,28%,  pada  saat  pengangguran  mengalami penurunan  tentunya  yang  terjadi  masyarakat bekerja  dan  memperoleh  pendapatan  akan mengalami  peningatam.  Tetapi  yang  terjadi kemiskinan juga mengalami peningkatan pada saat tersebut  yaitu  6,27%  pada  tahun  2019.  Tentunya kondisi ini berlawanan dengan penjelasan teori.
Pengeluaran  per  kapita  per  tahun  ialah menggambarkan  besaran  rata  –  rata  pengeluaran per  kapita  di  Kabupaten  Bengkalis,  jika  dilihat perkembangan data cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2011 – 2019, tetapi di tahun 2020  mengalami  penuruan  menjadi  Rp11.331 ribuan dari Rp11.753 ribuan di tahun 2019. Namun pertumbuhan  penduduk  miskin  justru  mengalami penurunan  sedangkan  jika  dikaitkan  dengan standard  pemenuhan  kebutuhan  pada  garis
kemiskinan  telah  melebihi  standard  ditetapkan tetapi kemiskinan masih mengalami peningkatan.
Pendidikan  adalah  ukuran  dari  kualitas penduduk yang dapat meningkatkan produktivitas, semakin  meningkat  pendidikan  maka  akan mendorong  peningkatan  kemampuan  penduduk dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Akan  tetapi  jika dilihat perkembangan pendidikan berdasarkan rata –  rata  lama  sekolah  tahun  2011  –  2020  terus mengalami  peningkatan  dari  8,34  tahun  di  tahun 2011  menjadi  9,69  tahun  di  tahun  2020.  Akan tetapi  jika  dibandingkan  dengan  kemiskinan  pada 2  tahun  tertakhir  justru  mengalami  peningkatan tentunya  kondisi  ini  tidak  sesuai  dengann penelasan teori.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Bengkalis, adapun hal yang mendukung pemilihan lokasi  penelitian  ini  adalah  Kabupaten  Bengkalis daerah  dengan  pendapatan  tertinggi  di  Provinsi Riau  akan  tetapi  pertumbuhan  kemiskinan cenderung  meningkat  2  tahun  terakhir,  penelitian ini  menggunakan  data time  series tahun  2011  – 2020.  Data  sekunder  yang  diperlukan  didalam penelitian  ini  meliputi:  persentase  penduduk miskin,  pertumbuhan  ekonomi,  pengangguran, pengeluaran perkapita, pendidikan (rata – rata lama sekolah). Dalam penelitian ini penulis menggunakan  metode  analisis  regresi  berganda teknik  analisis (Ordinary  Least  Square(OLS) dengan bantuan aplikasi Eviews 10.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi
Terhadap  Kemiskinan  Di  Kabupaten Bengkalis
Pertumbuhan  Ekonomi  memiliki  nilai probability  sebesar  0,0085  yang  mana  nilai  ini lebih  besar  dari  0,05,  yang  mana  ini  mnjelaskan bahwa  pada  tingkat  5%  pertumbuhan  ekonomi berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan  di Provinsi  Riau.  Dari  persamaan  regresi  dapat diketahui koefisien variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan  nilai  koefisien  sebesar  -0,13518, yang  mana  artinya  yaitu jika  pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% maka kemiskinan di  Kabupaten  Bengkalis  mengalami  penurunan sebesar 0,13518%.
Kabupaten Bengkalis ialah daerah dengan penyumbang  pendapatan  tertinggi  di  Provinsi Riau,  pada  tahun  2020  PDRB  ADHK  Kabupaten Bengkalis sebesar Rp73 856,11 Milyaran, dimana 15,07%  dari  besarnya  PDRB  di  Provinsi  Riau, sebagai  daerah  dengan  PDRB  yang  memiliki kontribusi yang besar tentunya kondisi ini menjadi hal yang sangat membahagiakan dalam mengatasi kemiskinan  di  Kabupaten  Bengkalis,  hal  tersebut terliha  dari  hasil  analisis  yang  menunjukkan hubungan  negatif  antara  pertumbuhan  ekonomi dengan  kemiskinan,  yang  mana  artinya  yaitu semakin  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi maka  mendorong  semakin  menurunnya  atau semakin  rendahnya  kemiskinan  di  Kabupaten Bengkalis.
Tabel 3. PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan 2010 di Kabupaten Bengkalis Sektor PDB 2018 2019 2020 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8.556.953,80 9.021.967,80 9.554.639,70 B. Pertambangan dan Penggalian 46.343.393,90 43.104.200,40 40.365,.834,80 C. Industri Pengolahan 13.294.035,70 14.096.473,40 14.520.026,70 D. Pengadaan Listrik dan Gas 18.012,90 18.489,70 19.998,50 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 11.636,80 11.907,30 12.000,20 F. Konstruksi 2.307.267,00 2.437.250,60 2.388.261,90 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4.733.215,70 4.974.437,60 4.381.399,10 H. Transportasi dan Pergudangan 231.407,30 240.602,30 178.767,40 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 191.307,20 195.588,00 158.367,10 J. Informasi dan Komunikasi 356.390,20 388.237,70 428.808,60 K. Jasa keuangan dan Asuransi 235.570,90 236.046,00 245.753,10 L. Real Estat 247.041,60 262.531,10 267.230,40 M,N. Jasa Perusahaan 3.284,90 3.393,30 2.607,40 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 816.482,00 846.224,80 827.438,60 P. Jasa Pendidikan 225.729,10 238.624,10 243.086,30 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 67.292,90 71.928,20 79.149,80 R,S,T,U. Jasa Lainnya 209.235,80 229.088,10 182.743,50 PDRB 77.848.257,60 76.376.990,40 73.856.113,00 Sumber : Badan Pusat Statistik Bengkalis, (2022)
Berdasarkan Tabel 3 dapat dlihat perkembangan  PDRB  menurut  lapangan  usaha  di Kabupaten  Bengkalis,  dimana  diketahui  bahwa PDRB Kabupaten  Bengkalis  yang  menjadi  sektor penyumbang  terbesar  yaitu  sektor  Pertambangan dan  Penggalian  akan  tetapi  yang  menyedihkan justru sektor tersebut justru menunjukkan perkembangan yang mengalami penurunan, penurunan  tersebut  memiliki  dampak  bagi  total PDRB  yang  dimiliki  Kabupaten  Bengkalis  yang juga  mengalami  penurunan.  Pada  tahun  2018 PDRB  sebesar  Rp77.848.257,60  mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi Rp76.376.990,40  dan  pada  tahun  2020  kembali mengalami penurunan kembali menjadi Rp73.856.113,00.
Sedangkan  diketahui  bahwa  pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten  Bengkalis,  yang  menjadi  persoalan ialah perekonomian Kabupaten Bengkalis tergantung  pada  sektor  Pertambangan  dan Penggalian  yaitu  migas  yang  mana  di  Kabupaten Bengkalis  memiliki  produksi  migas  yang  besar sehingga memiliki dampak bagi perekonomian.
Penurunan produktivitas yang terlihat dari PDRB pada  sektor  Pertambangan  dan  Penggalian jika  hanya  berfokus  pada  sektor  tersebut  akan memberikan  persoalan  dimasa  depan  jika  tidak mencari  atau  bertransformasi  kepada  sektor  lain yang  dapat  menjadi  sumber  penyerimaan  terbesar di Kabupaten Bengkalis.
b. Pengaruh Tingkat Pengangguran
Terhadap  Kemiskinan  Di  Kabupaten Bengkalis
Tingkat  Pengangguran  memiliki  nilai probability  sebesar  0,1093  yang  mana  nilai  ini kecil sama dengan 0,10, yang mana ini mnjelaskan bahwa  pada  tingkat  10%  tingkat  pengangguran secara  signifikan  mempengaruhi  kemiskinan  di Kabupaten  Bengkalis.  Dari  persamaan  regresi dapat diketahui koefisien variabel tingkat pengangguran menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,105140 yang  artinya  jika  tingkat  pengangguran meningkat  sebesar  1%  maka  kemiskinan  di Kabupaten  Bengkalis  mengalami  peningkatan sebesar  0,105140%  dengan  asumsi  variabel  lain dianggap tetap.
Hal  tersebut  terlihat  dari  perkembangan tingkat  penganguran  di  Kabupaten  Bengkalis menurut pendidikan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel  4  Jumlah  Pengangguran  Berdasarkan Tingkat  Pendidikan  di  Tamat  Di Kabupaten Bengkalis
No Pendidikan Terakhir di Tamatkan Jumlah 1 Tidak Sekolah 0 2 SD/ Sederajat 24 3 SMP/ Sederajat 47 4 SMA/ Sederajat 1.284 5 DIII 219 6 S1 287 7 S2 1 Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Bengkalis,
(2020)
Berdasarkan  Tabel  4  dapat  dilihat bahwasanya  pengangura  di  Kabupaten  bengkalis ustru  didominasi  oleh  masyarakat  dengan  tingkat pendidikan  tinggi  yaitu  SMA  hingga  perguruan tinggi, sedangkan yang terbanyak justru SMA/sederajat  sebanyak  1.284  orang.  Pada dasarnya  seseorang  dengan  pendidikan  tertentu apalagi  tergolong  pendidikan  tinggi  akan  mencari pekerjaan sesuai dengan kualifikasiya, sebagaimana  diketahui  bahwa  di  Kabupaten Bengkalis  masih  didominasi  oleh  sektor  primer sehingga  kualifikasi  pendidikan  tinggi  belum terlalu mendominasi penyerapan tenaga kerja.
c. Pengaruh Pengeluaran Per Kapita Terhadap  Kemiskinan  Di  Kabupaten Bengkalis
Pengeluaran  per  kapita  memiliki  nilai probability  sebesar  0,0702  yang  mana  nilai  ini lebih  kecil  dari  0,10,  yang  mana  ini  mnjelaskan bahwa  pada  tingkat  10%  pendapatan  perkapita secara  signifikan  mempengaruhi  kemiskinan  di Kabupaten  Bengkalis.  Dari  persamaan  regresi dapat  diketahui  variabel  pengeluaran  per  kapita menunjukkan  nilai  koefisien  sebesar  -0.790556, pada  saat  pengeluaran  per  kapita  meningkat sebesar  Rp10.000  maka  kemiskinan  Kabupaten Bengkalis  akan  mengalami  penurunan  sebesar 5,86%  dan  variabel  lain  di  anggap  tetap,  dan sebaliknya.
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semakin  meningkat  pengeluaran  per  kapita  maka mendorong  semakin  menurunya  kemiskinan,  hal tersebut  karena  jika  kemampuan  pengeluaran perkapita  semakin  meningkat  maka  kemamapuan pemenuhan sesuai garis kemiskinan juga mengalami  penngkatan.  Seperti  yang  diketahui bahwasanya penentuan garis kemiskinan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
d. Pengaruh Pendidikan Terhadap

## Kemiskinan Di Kabupaten Bengkalis
Pendidikan  memiliki  nilai  probability sebesar 0,0509 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,10,  yang  mana  ini  mnjelaskan  bahwa  pada tingkat 10% pendidikan secara signifikan mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Dari persamaan regresi dapat diketahui variabel  pendidikan  menunjukkan  nilai  koefisien sebesar -0.790556, pada saat pendidikan meningkat    sebesar  1  tahun  maka  kemiskinan Kabupaten  Bengkalis  akan  mengalami  penurunan sebesar  0.790556%  dan  variabel  lain  di  anggap tetap, dan sebaliknya.
Pendidikan yaitu salah satu indikator yang sangat  krusial  untuk  menciptakan  sumber  daya yang  berkualitas.  Pentingnya  pendidikan  ini  yang mendorong pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah melakukan berbagai kebijakan  untuk  meningkatkan  standard  kualitas pendidikan.  Hal  tersebutlah  yang  mendorong pendidikan  dapat  mengatasi  kemiskinan,  sejalan dengan  hasil  peneitian  yang  menyatakan  bahwa pada  saat  pendidikan  mengalami  peningkatan maka mendorong penurunan kemiskinan.
Sehingga  hal  terkait  dengan  peningkatan pendidikan  menjadi  hal  yang  sangat  penting  di perhatikan, salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah  angka  partisiasi  sekolah  yang  terus ditingkatkan  yang  bertujuan  untuk  menjaga pendidikan  masyarkat  sehingga  tidak  ada  lagi masyaakat berpendidikan rendah. Sehingga Angka Partisipasi  Sekolah (APS)  yang  perbandingan antara jumlah
murid
kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai  jenjang pendidikan dengan  penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak  usia sekolah yang  bersekolah  di  suatu daerah menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Untuk lebih jelas dapat dlihat ada tabel berikut ini :
Tabel  5.  Angka  Partisipasi  Sekolah (APS)  di Kabupaten  Bengkalis  Tahun  2015  -
2020 Umur (Tahun) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7 – 12 98,98 99,20 99,49 99,59 98,77 98,97 13 – 15 93,84 93,75 94,60 94,89 94,35 95,03 16 – 18 78,15 77,08 74,49 81,74 80,90 79,18 Sumber : Badan Pusat Statistik Riau, (2022)
Berdasarkan  Tabel  5  dapat  dilihat  angka partisipasi sekolah (APS) dimana umur 7 – 12 pada tahun  2015  sampai  2018  mengalami  peningkatan teapi  di  tahun  2019  mengalami  penurunan meskipun  di  tahun  2020  meningkat  kembali. Berbeda halnya dengan umur 13  – 15 yang justru
meningkat dari tahun 2015 – 2020. Untuk 16 – 18 justru angka terendah yang mana justru tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : a. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan  signifikan  terhadap  kemiskinan  di Kabupaten  Bengkalis.  Artinya  yaitu  pada saat  pertumbuhan  ekonomi  mengalami peningkatan maka akan medorong penurunan kemiskinan. Hal tersebut karena pada saat prtumbuhan ekonomi mengalami peningkatan  maka  akan  menggambarkan peningkatan perekonomian sehingga kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan akan  meningkat  dengan  demikian  dapat berada  diatas  garis  kemiskinan  maka  akan mendorong penurunan jumlah kemiskinan.
b. Tingkat  Pengangguran  berpengaruh  positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten  Bengkalis.  Artinya  perubahan tingkat pengangguran belum mampu mempengaruhi perubahan kemiskinan.
c. Pengeluaran per kapita berpengaruh negatif dan  signifikan  terhadap  kemiskinan  di Kabupaten  Bengkalis.  Artinya  yaitu  pada saat  Pengeluaran  per  kapita  mengalami peningkatan maka akan medorong penurunan kemiskinan. Pengeluaran perkapita  ialah  ukuran  dari  kemampuan dalam  memenuhi  kebutuhan,  selain  itu pengeluaran  per  kapita  merupakan  salah satu ukuran pembangunan manusia dengan demikian  akan  meningkatkan  kualitas manusia  serta  menggambarkan  besaran pengeluaran  per  kapita  sehingga  semakin tinggi  akan  dapat  semakin  menurunkan kemiskinan.
d. Pendidikan berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap kemiskinan di
Kabupaten  Bengkalis.  Artinya  yaitu  pada saat  pendidikan  mengalami  peningkatan maka akan medorong penurunan kemiskinan.  Pendidikan  adalah  salah  satu investasi  sumber  daya  manusia,  semakin tinggi  pendidikan  maka  semakin  besar investasi  yang  dilakukan  dengan  demikian akan  mendorong  semakin  meningkatnya produktivitas  sehingga  dapat  mendorong terbebas dari kemiskinan.

## 5. REFERENSI
Adhika,  R.,  &  Sentosa,  S.  U.  (2020).  Could Economic  Growth  Moderate  Population, Education  and  Unemployment  to  Poverty
in  Indonesia? dvances  in  Economics, Business and Management Research 152 , 66-71. Arsyad,  L.  (2010). Ekonomi  Pembangunan.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Aristina,  I.,  Budhi,  M.  K.,  Wirathi,  I.  G.,  &
Darsana,  I.  B.  (2017).  Pengaruh  Tingkat Pendidikan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan  Di  Provinsi  Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas
Udayana 6(5) , 677-704.
Atmanti,  D.  H.  (2005).  Investasi  Sumber  Daya Manusia  Melalui  Pendidikan. Dinamika Pembangunan Vol. 2 No. 1, . Basuki,  A.  T.,  &  Prawoto,  N.  (2017). Analisis Regresi  Dalam  Penelitian  Ekonomi  dan Bisnis  Dilengkapi  SPSS  dan  Eviews.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
BPS. (2020). Retrieved from Badan Pusat Statistik. Deffrinica, Situmoran, D. M., Vuspitasari, B. K., &
Hayet.  (2019).  The  Effect  Of  Education, Health, Unemployment And Infrastructure On  Poverty  In  Bengkayang  Regency. MSDJ (1) , 19-25.
Dumairy. (2002). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Ghozali,  I.  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan  Program  SPSS.  . Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gillis, M. (2000). Economic of Development. New York: WW Norton & Company Inc. Gujarati,  D.  N.  (2006). Ekonometrika  Dasar.
Jakarta: Erlangga. Harsono.  (2011). Etnografi  Pendidikan  sebagai Desain  Penelitian  Kualitatif. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Hermawan, A., Istiqomah, & Ahmad, A. A. (2019).
The  Effect  of  Village  Funds  on  Rural Poverty:  Empirical  Evidence  From  Java Island. International Conference on Rural Development  and  Enterpreneurship  5(1) ,
177-183. Isa,  D.  P.,  Arham,  M.  A.,  &  S'Dai,  S.  I.  (2019). Effects of Capital Expenditures,
Development  Index  and  Unemployment on  Poverty  in  Gorontalo  Province.
Jembura Equilibrium Journal 1(1) , 23-30. Ismawan,  B.  (2003). Keuangan  Mikro  Dalam
Penanggulangan Kemiskinan
dan
Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat,. Jakarta:
Penerbit Gema PKM. Isyandi.  (2009). Pertumbuhan  dan  Perubahan Struktur Ekonomi Provinsi Riau. Pekanbaru: Universitas Riau.
Isyandi.  (2017). Manajemen  Sumber  Daya Manusia Dalam Perspektif Global. Pekanbaru: Unri Press. Isyandi, B., & Maulida, Y. (2020). Teori Ekonomi Makro. Pekanbaru: Unilak Press. Jhingan, M. L. (2016). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Kuncoro,  M.  (2006). Ekonomika  Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan,. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Kuncoro,  M.  (2006). Otonomi dan  Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga. Mankiw,  N.  G.  (2006). Makroekonomi  Edisi  Ke enam. Jakarta: Erlangga. Muhammad,  &  Mas'ud,  R.  (2005). Zakat  dan Kemiskinan:  Instrumen  pemberdayaan ekonomi umat,. Yogyakarta: UII Press. Murni,  A.  (2006). Ekonomika  Makro. Jakarta: Refika Aditama. Nanga, M. (2005). Makroekonomi: Teori, Masalah dan  Kebijakan. Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada.
Permana,  A.  Y.,  &  Arianti,  F.  (2012).  Analisis
Pengaruh Pdrb, Pengangguran, Pendidikan,  Dan  Kesehatan  Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-
2009. Diponegoro  Journal  Of  Economics 1(1) , 1-8.
Prathama,  R.,  &  Manurung,  M.  (2008). Teori
Ekonomi Makro. Jakarta: LPFEUI.
Probosiwi, R. (2016). Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan. Jurnal PKS 15(2) , 89 - 100.
Rohmaha,  C.,  Suratno,  &  Kuswanto.  (2021).  The Effect of Education and Unemployment on Poverty  in  Jambi  Province. Jurnal Ekonomi Pembangunan 19(1) , 31-43.
Sajogyo, P. (2002). Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity.
Sufuridar,  &  Damayanti,  M.  (2018).  Analisis Pengaruh  Pendidikan  dan  PDRB  per Kapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Samudra Ekonomi Dan Bisnis 9(2) , 180-187. Sukirno,  S.  (2008). Makro  Ekonomi  Modern, Perkembangan  Pemikiran  dari  Klasik Hingga  Keynesian  Baru. Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Suripto,  &  Subayi,  L.  (2020).  Pengaruh  Tingkat Pendidkan,  Pengangguran,  Pertumbuhan
Ekonomi  Dan  Indeks  Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017. Jurnal
Ilmiah Ekonomi Pembangunan 1(2) , 127-
143.
Suryawati. (2004). Teori Ekonomi  Mikro.
Yogyakarta: UPP. AMP YKPN. Tarigan,  R.  (2015). Ekonomi  Regional, Teori  dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara. Todaro,  M.  P.,  &  Smith.  (2000). 2000, Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga. Jakarta: Erlangga.