## SOSIALIS DEMOKRAT DALAM PRAKTIK DI INDONESIA
Mhd. Alfahjri Sukri

## IAIN Batusangkar
malfahjrisukri@iainbatusangkar.ac.id Diterima: 1 Maret 2021 Disetujui: 5 April 2021 Dipublikasikan: 7 April 2021

## Abstract
This study aims to analyze democratic socialist practices in Indonesia by taking the case of the Indonesian  Socialist  Party  (PSI)  and  also  looking  at  the  compatibility  of  democratic  socialists with democratic practices in Indonesia. The method used is a qualitative method by describing the results of the analysis carried out. The results of the research show, in practice in Indonesia, PSI  with  its  social  democratic  ideology  shows  that  social  democrats  are  different  from communism,  this  can  be  seen  in  the  form  of  struggles  carried  out  by  PSI  who  struggle  in  a persuasive way, evolution, does not use violence (revolution), and struggles with constitutional way  by  participating  in  general  elections.  The  programs  offered  by  PSI  are  characteristic  of social democrats, namely social security programs, human rights, demanding a role for the state to  maintain  the  welfare  of  its  people.  The  failure  of  PSI  in  the  1955  Election  was  caused  by internal  factors  such  as  PSI  having  no  cultural  or  religious  basis,  the  programs  and  language used were not understood by the lower class. From the practice of social democrats in Europe and  Indonesia,  it  can  be  said  that  social  democrats  are  compatible  with  or  compatible  with democracy,  even  social  democrats  have  contributed  to  the  development  of  democracy  for  the welfare of the Indonesian people.
Keywords: Socialism, Social Democrats, Indonesian Socialist Party (PSI).

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengalisis  praktek  sosialis  demokrat  di  Indonesia  dengan mengambil kasus Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan juga melihat  kecocokan sosialis  demokrat dengan  praktek  demokrasi  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan mendeskripsikan  hasil  analisis.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan,  dalam  prakteknya  di Indonesia,  PSI  dengan  paham  sosialis  demokratnya  menunjukkan  sosialis  demokrat  berbeda dengan  komunisme,  hal  ini  terlihat  dalam  bentuk  perjuangan  yang  dilakukan  oleh  PSI  yang berjuang dengan cara persuasif, evolusi, tidak menggunakan kekerasan (revolusi), serta berjuang dengan  cara  konstitusional  dengan  ikut  dalam  pemilihan  umum.  Program-program  yang ditawarkan  PSI  merupakan  ciri  khas  dari  sosialis  demokrat  yaitu  program  jaminan  sosial,  hak asasi  manusia,  menuntut  adanya  peranan  negara  untuk  menjaga  kemakmuran  masyarakatnya. Adapun  kegagalan  PSI  dalam  Pemilu  1955  disebabkan  oleh  faktor  internal  PSI  sendiri  seperti tidak  memiliki  basis  budaya  maupun  agama,  program-program  serta  bahasa  yang  digunakan tidak dimengerti masyarakat bawah. Dari praktek sosialis demokrat di Eropa maupun Indonesia, maka  dapat  dikatakan  bahwa  sosialis  demokrat  sesuai  atau  kompatibel  dengan  demokrasi,
bahkan  sosialis  demokrat  memberikan  kontribusi  untuk  perkembangan  demokrasi  untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Kata Kunci : Sosialisme, Sosialis demokrat, Partai Sosialis Indonesia (PSI).

## Pendahuluan
Sosialis  demokrat  merupakan  salah  satu  variasi  dari  sosialisme  yang  berbeda  dengan komunisme. Gagasan sosialis demokrat ini awalnya berkembang di Eropa yang menganut negara kesejahteraan.  Sosialis  demokrat  muncul  tidak  lepas  dari  protesnya  terhadap  kapitalisme  yang dianggap  menindas  masyarakat  serta  memberikan  perbedaan  besar  antara  yang  miskin  dengan kaya.  Bagi  sosialis  demokrat,  negara  harus  berperan  untuk  menyelesaikan  permasalahan tersebut. 1 Berbeda dengan para penganut kapitalisme yang menginginkan negara hanya sebagai penjaga malam saja atau pengawas yang tidak perlu ikut campur dalam masalah individu.  Bagi kapitalis,  negara  hanya  berfungsi  untuk  melindungi  individu  agar  para  individu  aman  dalam mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya.
Sosialis  demokrat  tidak  bisa  dilepaskan  dari  induknya  yaitu  sosialisme. Sosialisme sebagai suatu kekuatan politik muncul di saat kapitalisme berkembang terutama di saat industri modern  berkembang. 2 Sosialisme  muncul  sebagai  respon  terhadap  kapitalisme  industri  modern yang menciptakan kesengsaraan bagi golongan tertentu serta kesenjangan antara yang kaya dan miskin.  Sosialisme  berkembang  dengan  lahirnya  sosialis  demokrat  dan  sosialisme  yang merupakan awal tahap komunisme.  Sosialis demokrat sendiri kemudian berkembang  di negara- negara  yang  masyarakatnya  juga  pernah  mengalami  industrialisasi,  tetapi  dalam  negara  yang masyarakatnya  relatif  liberal  atau  yang  memiliki  akar  demokrasi  yang  kuat  seperti  Selandia, Amerika Utaraa, Australia dan Eropa Barat. 3 Namun ternyata sosialis demokrat juga berkembang di  Indonesia  dengan  tokohnya  yaitu  Sutan  Sjahrir  dengan  partainya  adalah  Partai  Sosialis Indonesia (PSI).
Berkembangnya sosialis demokrat di Eropa Barat terlihat dengan munculnya partai-partai sosialis  di  Skandanavia  yang  berhasil  menuju  tumpuk  kekuasaan.  Di  Swedia  partai  sosialis berkuasa  selama  44  tahun  (1932-1976),  dan  sesudah  dikalahkan  dalam  pemilihan  umum  1976, kembali  menang  pada  pemilihan  umum  1982.  Di  sini,  negara  kesejahteraan  dianggap  berhasil memberikan  pelayanan  kesejahteraan.  Di  Austria  sendiri,  partai  sosialis  berkuasa  sejak  akhir Perang Dunia II. Di Jerman,  partai sosialis demokrat bersama partai liberal berkuasa dari tahun 1973-1982. 4
Partai  sosialis  sendiri  di  Eropa 5 mulai  menunjukkan  pengaruhnya  dengan  kemenangan- kemenangan pada Pemilihan Umum di berbagai negara. Mereka dapat membentuk pemerintahan
1 Aspin  Nur  Arifin  Rivai,  “Friedrich  Ebert  Stiftung  dan  Sosial  Demokrasi:  Memahami  Aktifitas  Gerakan  Sosial Global  dalam  Penyebarluasan  Diskursus  di  Indonesia,” The  POLITICS:  Jurnal  Magister  Ilmu  Politik  Universitas Hasanuddin , Vol. 2, No. 2, 2016.
2 William Ebenstein, Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia , (Yogyakarta: Narasi, 2006), p. 299.
3 Ibid., hlm. 280.
4 Miriam Budiardjo (ed), Simposium Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi , (Jakarta: PT. Gramedia, 1984), p. 17.
5 Untuk  saat  ini,  partai  yang  beraliran  social  demokrat  di  Denmark  yaitu  Partai  Socialdemokraterne  memenangi pemilu pada 5 Juni 2019 lalu,hal yang sama juga terjadi di Portugal dengan kemenangan Partido Social Democrata (PSD) dan di Spanyol dengan kemenangan Partai Buruh Partido Socialista Obrero Espanol yang menang pada April 2019 lalu. Namun, di beberapa negara lain social democrat juga mengalami kekalahan dan kemunduran seperti yang terjadi  di  Prancis,  Belanda  dan  Swedia.  Lihat,  Christoph  Hasselbach, Perjuangan  Sosialis  demokrat  di  Eropa:
sendiri serta menjalankan program mereka tanpa kekerasan. Sebagaimana yang terjadi di Inggris pada  tahun  1945  dengan  kemenangan  partai  buruh  dan  memimpin  selama  enam  tahun  dengan membangun  pondasi  negara  kesejahteraan  dengan  menasionalisasikan  hampir  semua  alat produksi yaitu air, listrik, transportasi  serta batu bara. Partai juga memberikan pelayanan sosial pada masyarakatnya, khususnya pada bidang kesehatn. 6
Program-program  yang  menjadi  program  unggulan  partai-partai  tersebut  adalah memberikan  jaminan  sosial  yang  luas  bagi  rakyatnya  dengan  tetap  menjaga  surplus  yang kemudian disisakan untuk diinvestasikan kembali, agar industri tetap produktif. Apabila surplus ini  terlampau  banyak  dialihkan  untuk  mewujudkan  negara  kesejahteraan,  industri  menjadi mundur  dan  akhirnya  tidak  akan  dihasilkan  kekayaan  yang  cukup  untuk  memberikan “kesejahteraan”. Banyak partai sosialis demokrat yang berhasil menang di Eropa dan kompatibel dengan  demokrasi.  Sehingga  menarik  untuk  melihat  bagaimana  praktek  partai  denga  aliran sosialis demokrat di Indonesia.  Penelitian ini  mengambil Partai Sosialis Indonesia (PSI) (1948- 1960) sebagai studi kasus serta mengalisis bagaimana praktek partai beraliran sosialis demokrat tersebut dalam kehidupan politik di Indonesia.
Berkaitan  dengan  sosialisme  demokrat  sendiri,  Miriam  Budiardjo  menyebutkan  bahwa memang terdapat banyak tafsiran mengenai sosialisme. Di antara tafsiran tersebut, menyebutkan terdapat  dua  kelompok  besar  yaitu  1)  sosialisme  yang  disebut  dengan  sosialis  demokrat  atau demokrasi sosial, 2) sosialisme yang  menjadi tahapan awal dari komunisme. Dua kelompok ini sangat  bertolak  belakang.  Tahun  1827  menjadi  awal  dipakainya  Sosialisme,  merujuk  pada Robert Owen (1771-1858) yag pada saat itu melihat kesengsaraan rakyat, serta ingin meringankn kesengsaran  tersebut.  Di  sisi  lain,  Karl Marx  memiliki  pandangan  lain  yang ingin  menekankan revolusinernya, karena sistem kapitalis hanya bisa dihancurkan lewat revolusi. Istilah sosialisme kembali  dihidpkan  oleh  Lenin  (1870-1924)  yang  mengartikan  bahwa  sosialisme  adalah permulaan  dari  komunisme.  Sosialisme  yang  merupakan  permulaan  komunisme  disandarkan pada  ajaran  Marxisme-Leninisme.  Perbedaannya  adalah  sosialis  demokrat  melaksanakan  cita- cita  mereka  melalui  evolusi,  persuasi,  dan  tanpa  kekerasan.  Berbeda  dengan  sosialisme  yang dipengaruhi Marxisme-Leinisme yang cita-citanya dicapai dengan cara kekerasan atau revolusi. 7 Peter  L.  Berger  mengatakan,  demokrasi  lebih  dekat  dengan  kapitalisme  dibandingkan sosialisme. Tidak ada suatu demokrasi yang bukan merupakan bagian dari jaringan internasional ekonomi  kapitalis.  Tidak  ada  masyarakat  yang  sepenuhnya  sosialis  yang  bersifat  demokratis. Terdapat  korelasi  positif  antara  kapitalisme  dan  demokrasi,  sedangkan  antara  sosilisme  dan demokrasi  terdapat  korelasi  yang  negatif.  Semua  masyarakat  yang  demokratis  sekaligus merupakan masyarakat yang kapitalis, walaupun ada masyarakat kapitalis yang tidak demokratis. Sosialisme  lebih  dekat  kepada  otoritarisme  dan  totalitarisme.  Berger  juga  mencoba  untuk menjelaskan  bahwa  terdapat  dua  jenis  masyarakat  non-demokratis  (merujuk  pada  Hannah Arend), yaitu jenis totalitarisme dan otoritarisme. Berger menyatakan bahwa semua masyarakat totaliter yang pernah ada bersifat sosialis. Adapun sistem otoriter bisa terdapat dalam masyarakat kapitalis maupun sosialis. Dari sini Berger mengatakan terdapat korelasi positif antara sosialisme dengan  totalitarisme,  dan  korelasi  negatif  antara  sosialisme  dengan  demokrasi. 8 Namun, pendapat  Berger  ini  dibantah  oleh  Kenneth  J.  Arrow  yang  mengatakan,  hanya  sedikit  orang-
Antara Kegagalan dan Keberhasilan , (Deutsche Welle (DW): https://www.dw.com/id/perjuangan-sosial-demokrat- di-eropa-antara-kegagalan-dan-keberhasilan/a-49136828, Diakses pada tanggal 10 desember 2020, 2019).
6 Budiardjo (ed), Simposium , p 14-15.
7 Ibid , p 3-4.
8 Ibid , p. 65.
orang  sosialis  dari  aliran  manapun  yang  sungguh-sungguh  setuju  untuk  membela  otoritarisme yang  permanen,  dan  banyak  di  antara  mereka  yang  tetap  percaya  bahwa  pemerintahan  yang demokratis dapat menyelesaikan masalah. 9
Carl  Gershman  membela  sosialis  demokrat  dengan  mengutip  pendapat  Ravel  dan  Aron yang mengatakan, sosialis demokrat tidak bersifat totaliter, bahkan sistem ini anti totaliter. Ravel mengatakan,  sistem  produksi  kapitalis  secara  sosial  bersifat  netral  yang  tujuannya  semata-mata bersifat ekonomi, sistem ini hanya mengatur soal-soal produksi, laba, dan investasi, tetapi tidak memiliki tujuan sosial. Oleh karena itulah sosialis demokrat melengkapinya dengan suatu tujuan sosial yaitu dengan menggunakan kekayaan yang diproduksi oleh kapitalisme untuk memajukan kehidupan sosial masyarakat. 10
Dalam  melihat  peranan  negarapun,  sosialis  demokrat  berbeda  pandangan  dengan komunisme dan liberalisme. Dalam pandangan sosialis demokrat, negara memiliki peran penting untuk  mengatur  hidup  masyarakat  dalam  bernegara.  Berbeda  dengan  pandangan  liberal  yang menginginkan peranan minimal negara. Dalam pandangan sosialis demokrat juga menempatkan pemilihan umum dalam pandangan mereka sebagai sarana perjuangan secara konstitusional.
Gambar 1. Peran Negara Dalam Masyarakat Sosialis 11
Dalam  teori  awalnya,  kapitalisme  akan  dihancurkan  lewat  revolusi,  namun  dalam prakteknya, kelompok sosialis demokrat melihat ada kemungkinan untuk mencapai tujuan-tujuan sosialisme  setapak  demi  setapak,  yaitu  dengan  cara  kaum  sosialis  demokrat  memanfaatkan kekuatan  yang  dimiliki  di  parlemen,  berjuang  melalui  kebijkan,  berbagai  peraturan,  serta perundang-undangan di bidang sosial dan politik untuk kepentingan kelas pekerja. 12
Kerangka  teori  tersebut  dijadikan  acuan  dalam  menganalisis  bagaimana  pergerakan Partai  Sosialis  Indonesia  (PSI)  dalam  kehidupan  demokrasi  di  Indonesia.  Selain  itu  metode kualitatif  digunaka  dalam  penelitian  ini.  Dalam  pandangan  Sugiyono,  penelitian  kualitatif merupakan metode penelitian yang dipakai untuk meneliti serta menganalisis suatu objek bersifat alamiah.  Menurutnya,  peneliti  merupakan  instrument  kunci  pada  penelitian  ini.  Hasilnya  lebih
9 Ibid , p. 31.
10 Ibid , p. 49.
11 Thomas Meyer, Sosial-Demokrasi Dalam Teori Dan Praktik , (Jakarta: CSDC, 1998), p. 35.
12 Ibid., p. 43.
Negara Tanggungjawab menyeluruh Pengendalian Aktif dan Pembangunan Masyarakat Perekonomian Pemilihan Umum Peran Serta
penekanan  pada  makna  serta  analisis  data  bersifat  kualitatif. 13 Seperti  yang  dikatakan  oleh Cresswell,  metode  kualitatif  digunakan  untuk  memahami  suatu  gejala  sentral  dan  juga mengeksplorasi masalah itu. Analisis dokumen digunakan dalam memperoleh data penelitian ini. Richie  dan  Lewis  menyebutkan,  analisis  dokumen  adalah  menganalisis  serta  mengkaji  pada macam-macam  dokumen,  baik  yang  bersifat  pribadi  dan  umum.  Hal  ini  dilakukan  untuk menangkap  makna  di  dalam  isi  dokumen  serta  memahaminya.  Data  diperoleh  melalui  buku, jurnal, artikel, berita dan dokumen lainnya. 14
Dengan  menggunakan  metode  kualitatif  serta  jabaran  mengenai  sosialis  demokrat tersebut,  penelitian  ini  menganalisis  dan  mendeskripsikan  bagaimana  praktek  aliran  pemikiran sosialis  demokrat  di  Indonesia  dengan  mengambil  kasus  pada  Partai  Sosialis  Indonesia  (PSI) yang beraliran sosialis demokrat. Analisis dilakukan tidak hanya dengan melihat sejarah maupun kiprah PSI dalam panggung perpolitikan di Indonesia,  tetapi juga melihat pada aspek kegagalan partai  tersebut  pada  pemilu  1955,  serta  melihat  kecocokan  atau  kesesuainnya  dengan  iklim demokrasi di Indonesia.

## Pembahasan

## PSI dan Gerakannya di Indonesia
Herbert  Feith  dan  Lance  Castless  membagi  lima  aliran  pemikira  politik  di  Indonesia  dalam rentang tahun 1945 hingga 1965, yaitu (1) Nasionalisme Radikal, (2) Tradisionalisme Jawa, (3) Islam,  (4)  Sosialisme  Demokrat,  dan  (5)  Komunisme.  Aliran  pemikiran  sosialisme  demokrat sendiri  terlihat  dalam  Partai  Sosialis  Indonesia  (PSI)  dengan  program  dan  bentuk  gerakannya, walaupun  Feith  dan  Castles  juga  menyebutkan  bahwa  aliran  pemikiran ini  juga  mempengaruhi golongan  lain  seperti  dari  Islam,  nasionalis,  kristen,  dan  lainnya.  Feith  dan  Castles  juga menjelaskan, PSI banyak terpengaruh oleh gagasan sosialisme demokrat dari Eropa yang terlihat dalam pemikiran Sutan Sjahrir dan pengikutnya. 15
Sebelum lahirnya Partai Sosialis Indonesia (PSI), Sutan Sjahrir membentuk Partai Rakyat Sosialis  (Paras).  Adapun  Amir  Sjarifoeddin  mendirikan  Partai  Sosialis  Indonesia  (Parsi).  Tak lama  kemudian,  kedua  partai  ini  melebur  menjadi  Partai  Sosialis  karena  dianggap  memiliki kesamaan  yaitu  beraliran  sosialis.  Partai  Sosialis  inilah  yang  berhasil  menggaet  kalangan intelektual  khususnya  mahasiswa.  Bahkan,  partai  ini  menjadi  salah  satu  partai  yang diperhitungkan dalam panggung sejarah Indonesia karena memiliki 17,5% kursi (35) dari jumlah 200  kursi  di  Komite  Nasional  Indonesia Pusat  (KNPI).  Selain itu,  Partai  Sosialiis juga  berhasil menempatkan  lima  perwakilannya  pada  Badan  Pekerja  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat.  Dan ketua dari Badan tersebut berasal dari Partai Sosialis yaitu Soepeno. 16
Walaupun sama-sama beraliran sosialis, dalam perjalanannya kemudian partai ini pecah. Perpecahan ini tidak lepas dari cara pandang, visi, serta bentuk perjuangan partai yang berbeda diantara  tokoh-tokoh  PSI.  Perbedaan  pandangan  terjadi  antara  Sutan  Sjahrir  dan  kawan-kawan dengan Amir Sjarifuddin yang dulunya menjabat sebagai wakil ketua PS. 17 Perpecahan tersebut terlihat  sejak  Kabinet  Sjahrir  III  yang  dipimpin  Sjahrir  menyetujui  Perjanjian  Linggarjati  pada
13 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2012).
14 Jane  Ritchie  dan  Jane  Lewis  (ed). Qulitative  Research  Practice:  A  Guide  for  SocialScience  Students  and Researches , (London: Sage Publication, 2003).
15 Herbert Feith dan Lance Castles (ed), Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 , (Jakarta: LP3ES, 1995), p. vii.
16 George McTurnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia , (Depok: Komunitas Bambu, 2013).
17 Jhon D Legge, Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan , (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2003)
1946 yang dianggap merugikan Indonesia. Padahal Partai Sosialis sudah dianggap sebagai salah satu  partai  yang  mampu  menguasai  perpolitikan  Indonesia  di  masa  awal  perjuangan mempertahankan  Indonesia.  Ini  terlihat  dari  orang-orang  dari  Partai  Sosialis  yang  memimpin kabinet dari Noveber 1945 hingga 1947 dengan kabinet diketuai oleh orang Partai Sosialis yaitu Kabint Sjahrir I, II, III dan Kabinet Amir Syarifuddin I serta II. 18
Sutan Sjahrir dan kawan-kawan kemudian mendirikan PSI yang menolak komunisme dan tetap berjuang dengan cara yang halus, sedangkan Amir Sjarifuddin dan pengikutnya membentuk Front  Demokrasi  Rakyat  (FDR)  yang  kemudian  melakukan  pemberontakan  Madiun  pada  1948 yang  dipimpin  oleh  Musso.  Sutan  Sjahrir  sendiri  melawan  ajaran  dan  pengaruh  komunisme  di Indonesia 19 Pendekatan  yang  digunakan  oleh  Amir  Sjarifuddin  lebih  kepada  penggunaan pendekatan dengan cara kekerasan atau revolusi yang menjadi ciri khas dari komunisme.
PSI sendiri menolak cara berjuang yang dilakukan oleh komunisme yang menggunakan cara  kekerasan.  Bagi  PSI,  komunisme  lebih  cenderung  mengarah  pada  totaliter,  adapun  PSI sendiri menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi termasuk kebebasan. PSI merupakan partai yang ketat  dalam  menyeleksi  calon  anggotanya.  Tahun  1952  PSI  mempunyai  3.049  anggota  tetap dengan  14.480  sebagai  calon  anggota  yang  dikelola  dalam  147  cabang.  Jumlah  ini  meningkat menjadi  50.000  orang  pada  Juni  1955  bertepatan  dengan  kongres  kedua  partai.  Hingga  tahun pada  tahun  1959,  jumlah  cabang  PSI  meningkat  dengan  1.057  cabang  di  22  provinsi  dan  185 cabang  di  tingkat  kabupaten/kota.  Tujuan  utama  partai  ini  adalah  pembangunan  kader,  namun tetap aktif dalam berkampanye. 20
Dalam  visi  dan  misi  PSI  sangat  ditekankan  bagaimana  partai  ini  berjuang  demi demokrasi. Tujuan dari PSI terlihat dalam anggaran dasarnya yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat  sosialis  yang  berakar  pada  kerakyatan  yaitu  menghilangkan  penindasan  terhadap rakyat,  menjamin  kesatuan,  kemakmuran,  dan  kemajuan  Indonesia.  Ideologi  sosialisme  yang dikembangkan  oleh  PSI  sendiri  bukan  merupakan  sosialisme  yang  merupakan  tahap  awal menuju  komunisme,  karena  cara-cara  yang  digunakan  oleh  PSI  adalah  cara-cara  yang konstitusional seperti halnya perjuangan yang dilakukan oleh partai sosialis demokrat di Eropa. Mereka tidak melakukan revolusi, tetap berpijak pada demokrasi, serta perjuangannya yang tetap mentaati prosedur atau aturan konstitusi, menjunjung hak-hak asasi, serta pemilihan umum yang bersifat demokratis. 21
Dalam  program-program  yang  ditawarkan  oleh  PSI,  program  yang  diletakkan  pada urutan  pertama  adalah  penjaminan  hak  asasi  manusia  sesuai  termaktum  pada Universal Declaration of Human Rights. Partai beraliran sosialis demokrat ini juga mendorong agar negra menciptakan  keadilan  dan  kemakmuran  bagi  rakyat  Indonesia.  Pencapaian  untuk  mewujudkan kemakmuran  dicapai  dengan  usaha-usaha  yang  datang  dari  negara,  perseorangan,  maupun organisasi  rakyat.  Dalam  bidang  ekonomi,  PSI  berpandangan  bahwa  1)  negara  harus  mengatur proses  ekonomi,  2)  negara  memimpin  dan  mengawasi  proses  ekonomi,  3)  Dalam  memperkuat ddasar  dari  ekonomi  kerakyatan,  maka  negara  harus  mampu  mendorong  dan  membimbing masyarakat,  4)  koperasii  dijadikan  sebagai  dasar  kehidupan. 22 PSI  menekankan  pentingnya jaminan atas pekerjaan dan jaminan sosial lainnya, sehingga partai tersebut mempunyai program
18 Wijanarko Puspoyo, Dari Soekarno Hingga Yudhoyono , (Solo: Era Adicipta Intermedia, 2012)
19 M. Fadjroel Rachman, Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat , (Depok: Koekoesan, 2007), p. 292.
20 P.Y.  Nur  Indro,  “Kontribusi  Soetan  Sjahrir  Terhadap  Pemikiran  Politik  Partai  Sosialis  Indonesia  Tentang Sosialisme Demokratis”, Tesis , (Depok: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997), p. 136.
21 Agus  Mediarta,  “Orientasi  Kader  sebagai  Strategi  Utama  Politik  Kepartaian  di  Indonesia  Studi  Kasus  Partai Sosialis Indonesia (1948-1955)”, Skripsi , (Depok.: Universitas Indonesia, 2001).
22 Gili Argenti, “Kiprah Partai Politik Sosialis Indonesia,” Jurnal Politikom Indonesiana , Vol 2 No. 1, 2017.
di  bidang  perburuhan  yang  menjadi  ciri  khas  negara  kesejahteraan.  Program  itu  adalah  1) mengupayakan  penghilangan  pengangguran  serta  eksploitasi  yang  dilakukan  manusia  terhadap manusia,  2)  penjaminan  atas  hak-hak  dasar  yang  berkaitan  dengan  sosial,  seperti  hak  bekerja, hak  mendapatkan  upah  kerja,  dan  hak  sosial  lainnya,  3)  mengusahakan  asas  kerakyatan  pada perusahan, dan 4) peyempurnaan undang-undang perburuhan dan jaminan sosial  dan peraturan- peraturan lainya. 23
PSI  juga  konsen  dalam  bidang  pendidikan,  ketenagakerjaan,  masalah  gender,  dan pertanian. PSI menuntut, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan negara berkewajiban dalam menjamin hak tersebut terpenuhi. PSI juga memperjuangkan jaminan sosial yang menjadi ciri khas dari sosialis demokrat di Eropa. Jaminan sosial tersebut untuk yatim piatu, kaum cacat, orang  tua,  jaminan  kesehatan,  dan  pendidikan.  Dalam  bidang  internasional  sendiri,  PSI mendorong  agar  penyelesaian  konflik  internasional  diselesaikan  dengan  cara  yang  damai, mendorong pebentukan organisasi-organisasi internasional untuk kesejahteraan dan perdamaian, serta keadilan bagi masyarakat. 24
Sedangkan  dalam  praktek  politiknya,  PSI  ikut  andil  dalam  perpolitikan  di  Indonesia, walaupun peran tersebut kemudian semakin berkurang. Ini tampak dari keikutsertaan PSI dalam Kabinet  Natsir,  Kabinet  Wilopo,  dan  Kabinet  Burhanuddin  Harahap.  Dalam  Kabinet  Natsir terdapat  dua  orang  dari  PSI  yaitu  Tandiono  Manu  sebagai  Menteri  Pertanian  dan  Soemitro Djojohadikusumo  sebagai  Menteri  Perdagangan  dan  Perindustrian  Indonesia.  Kabinet  Natsir tersebut juga kebanyakan di isi oleh tokoh yang dekat dengan PSI seperti Mr Assat, Abdul Halim dan  Hamungku  Buwono  IX.  Pada  Kabinet  Wilopo  terdapat  dua  tokoh  dari  PSI  yang  menjabat yaitu  Lukman  Wiradinata  sebagai  Menteri  Kehakiman  dan  Soemitro  Djojohadikusumo  sebagai Menteri  Keuangan.  PSI  tidak  diikutkan  dalam  Kabinet  Sukiman  dan  Kabinet  Ali Sastroamidjojo. 25
Banyak tokoh-tokoh PSI yang sudah berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia, mulai  sebelum  kemerdekaan  hingga  pasca  Indonesia  merdeka  seperti  Sutan  Sjahrir,  Hamid Algadri,  A.M.  Thalib,  Hamdani,  Makmun  Sumadipraja,  Soemitro  Djojohadikusumo,  Soepeno dan  banyak  tokoh  lainnya.  Tokoh  paling  sentral  dari  PSI  adalah  Sutan  Sjahrir  karena  gagasan Sosialis  Demokrat  atau  lebih  dikenal  dengan  Sosialis  Kerakyatan  merupakan  pikiran  darinya. Dalam  angket  yang  dibuat  oleh  Koran  Abadi  pada  1952  tentang  tokoh-tokoh  terkemuda  di Indonesia,  Sutan  Sjahrir  termasuk  ke  dalam  sepuluh  tokoh  paling  terkemuka  bersama  tokoh minang lainnya yaitu Agus Salim, Muhammad Hatta dan Mohammad Natsir. 26
Dari  gerakan,  pemikiran  dan  tujuan  PSI  di  Indonesia  terlihat  bahwa  partai  ini  memiliki pandangan  sosialis  demokrat  yang  sama  dengan  partai-partai  sosialis  demokrat  yang  ada  di Eropa. Hal ini terlihat dari program yang diperjuangkan oleh PSI, serta bagaimana PSI menolak dan melawan pengaruh komunisme di Indonesia. Sebagai sosialis demokrat, PSI bertujuan untuk membentuk  masyarakat  sosialis  tetapi  tetap  berdasarkan  pada  demokrasi,  sehingga  dalam perjalannya,  PSI  juga  ikut  dalam  pemilihan  umum  1955.  Perjuangan  yang  dilakukan  oleh  PSI dilakukan dengan cara persuasif, evolusi, bukan kekerasan. Bahkan PSI menyatakan sikap tidak sepaham dengan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan menjatuhkan skors
23 Rachman, Demokrasi, p. 293-294
24 Ibid., p. 295-296.
25 Armedyestu  Priyonggo,  Yety  Rochwulaningsih,  Indriyanto,  “The  Indonesian  Socialist  Party  (PSI)  1950-1959: Political Role and Progress during Liberal Democracy,” Indonesian Historical Studies , Vol. 2, No. 1, 2018.
26 Tempo ,  Orang  Minang  Dalam  Elite  Indonesia ,  (Tempo:  majalah.tempo.co/read/nasional/35402/orang-minang- dalam-elite-indonesia, Diakses 15 Desember 2020, 1986.
pada Soemitro, salah satu tokoh PSI yang ikut dalam PRRI. Sehingga pendapat Peter L Berger yang  mengatakan  bahwa  sosialisme  memiliki  korelasi  negatif  dengan  demokrasi  terbantahkan karena  dalam  parkteknya  di  Indonesia,  sosialisme  dalam  bentuk  sosialis  demokrat  memiliki korelasi  yang  positif  dalam  perkembangan  demokrasi  Indonesia,  dan  bahkan  PSI  merupakan salah satu partai yang berkontribusi dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

## Kegagalan dan Bubarnya PSI
Ketika awal kembalinya Indonesia ke dalam bentuk negara kesatuan pada 1950, PSI mempunyai 17  kursi  atau  7,3%  di  dari  total  232  kursi  yang  ada  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Sementara (DPRS). Jumlah ini hanya kalah dari PNI yang memiliki 49 kursi dan Partai Masyumi dengan 36 kursi.  Namun,  dalam  perjalanannya,  di  saat  partai  politik  yang  bercorak  sosialis  demokrat  di Eropa pada masa itu meraup kemenangan, di Indonesia, PSI mengalami kegagalan dalam pemilu 1955.  Walaupun  PSI  dan  tokohnya  telah  memberikan  kontribusi  yang  besar  bagi  Indonesia, namun  ternyata  partai  ini  mengalami  kekalahan  dalam  pemilu  1955. 27 Pada  Pemilu  1955,  PSI hanya  meraup  1,99  persen  suara  dalam  pemilihan  anggota  DPR  dan  1,84  persen  pada konstituante,  hanya  meraih  5  kursi  di  parlemen  dan  10  wakil  di  konstituante.  Berbeda  jauh dengan  partai  lainnya  seperti  Masyumi  yang  memperoleh  57  kursi,  PNI    dengan  57  kursi, Nahdlatul Ulama mendapatkan 45 kursi, dan bahkan lawan PSI yaitu PKI yang berhasil meraih 39 kursi di DPR. Hamid Algadri melihat bahwa salah satu faktor kegagalan dari PSI pada pemilu 1955  adalah  terletak  pada  program-program  PSI  yang  diformulasikan  dengan  cara  yang  terlalu intelektual. 28
Menurut  Rusdi  di  dalam  tesisnya  yang  berjudul  “Partai  Sosialis  Indonesia  dan  Peranan Kepolitikannya  1948-1960”  menyebutkan  beberapa  faktor  kekalahan  PSI  dalam  pemilu  1955 yaitu 1) PSI tidak memiliki basis budaya ataupun agama seperti yang dimiliki oleh Masyumi dan NU,  2)  PSI  tidak  memiliki  symbol-simbol  yang  bisa  menarik  minat  serta  menghimpung  kaum abangan  dalam  mewalan  kaum  santri,  santri,  menghimpun  kaum  petani,  ataupun  yang  bersifat kesukuan,  3)  program-programnya  yang  hanya  dimengerti  oleh  kalangan  intelektual,  sehingga masyarakat  bawah  belum  siap  menerima  program  PSI,  4)  penggunaan  bahasa  yang  tidak dimengerti  oleh  rakyat  bawah,  5)  petinggi  politik  PSI  yang  lebih  banyak  tinggal  di  Jakarta, sehingga tidak menjangkau rakyat kecil, 6) tidak bisa membaca situasi politik di Indonesia. 29 John  D.  Legge  menyebutkan,  salah  satu  faktor  gagalnya  PSI  dalam  meraup  dukungan adalah  tidak  memiliki  basis  massa  yang  kuat  serta  partai  yang  terkesan  hanya  untuk  kalangan intelektual,  sedangkan  bagi  kebanyakan  orang,  arti  intelektual  lebih  kepada  orang-orang  yang terasingkan  dari  masyarakat  atau  lingkungannya.  Hal  ini  semakin  diperkuat  dengan  pandangan Soebadio Sastrosatomo yang menyebutkan, PSI bukan partai massa tetapi ia adalah partai kader. Bahkan,  Sjahrir  menjelaskan  tujuan  PSI  berpolitik  bukanlah  untuk  berkuasa,  namun  untuk mendidik yang nantinya akan melahirkn basis massa PSI. 30
27 Hanif  Setiawan,  “Sutan  Sjahrir,  Sosialisme,  dan  Perjuangan  Kemerdekaan  Indonesia  tahun  1927-1962,” AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah , Vol. 9 No 1, 2020.
28 P.Y. Nur Indro, Kontribusi , p, 138.
29 Rusdi,  “Partai  Sosialis  Indonesia  dan  Peranan  Kepolitikannya  1948-1960”, Tesis ,  (Depok:  Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997), p. 144-152.
30 Fadrik  Aziz  Firdausi, Sejarah  Partai  Sosialis  Indonesia:  Galau  dalam  Kenaifan  Politik ,,  (Tirto: https://tirto.id/sejarah-partai-sosialis-indonesia-galau-dalam-kenaifan-politik-dgq5,  Diakses  25  Desember  2020, 2019).
Berdasarakan  dari  paparan  di  atas,  penelitian  ini  melihat  kegagalan  PSI  dalam  pemilu 1955,  lebih  banyak  disebabkan  oleh  faktor  internal  PSI  itu  sendiri.  Penempatan  diri  yang ekslusif, ketidakmampuan membaca situasi politik dan masyarakat saat itu, serta PSI yang tidak memiliki  basis  yang  kuat  berdasarkan  pada  budaya  maupun  agama.  PSI  tidak  mampu menyesuaikan  diri  dengan  budaya  dan  agama  di  Indonesia.  Terlalu  banyak  orang-orang intelektual  di  dalamnya  sehingga  PSI  tidak  mampu  menghimpun  kekuatan  yang  bersifat primordial.  Hal  ini  juga  terhambat  karena  PSI  sendiri  menolak  hal-hal  yang  berbau  primordial. Padahal  tidak  semua  masyarakat  Indonesia  memiliki  pendidikan  yang  tinggi,  serta  banyak masyarakat Indonesia yang masih terikat dalam ikatan primordial.
Kegagalan PSI sebagai partai politik semakin terlihat dengan terlibatnya beberapa tokoh PSI dalam PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Tokoh-tokoh dan simpatisan PSI  yang  terlibat  seperti  Sumitro  Djojohadikusum,  Sutan  Mohammad  Rasjid,  Des  Alwi, E.S.Pohan  dan  Tan  Po  Goan.  Sebuah  perlawanan  yang  berawal  dari  rasa  tidak  adil  tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta Presiden Soekarno dianggap melanggar konstitusi karena  mengangkat  dirinya  sebagai  formatur  dan  membentuk  kabinet.  Keterlibatan  tokoh  PSI dalam  PRRI  sendiri  sebenarnya  mendapatkan  penentangan  dari  Sutan  Sjahrir  dan  petinggi  PSI lainnya.  Bahkan,  Sjahrir  sudah  berupaya  mengirim  utusan  PSI  untuk  menemui  Soemitro  di Sumatera.  Ia  mengutus  Djoer  Mohammad  dan  partai  juga  mengutus  Djohan  Sjahroezah  selaku sekretaris partai untuk menyampaikan pesa Sjahrir dan Hatta pada PRRI, dan dari PSI khusunya menemui Soemitro. 31
Inti  dari  pesan  yang  disampaikan  oleh  Sjahrir  adalah  partai  mendukung  perjuangan daerah,  namun  menentang  adanya  pemerintahan  tandingan,  hal  ini  dikarenakan  lahirny pemerintah  tandingan  akan  menyebabkan  korban  jiwa  dan  merusak  Indonesia.  Pesan  tersebut sampai  pada  Soemitro,  namun  diabaikannya.  Keterlibatan  Soemitro  yang  terlalu  jauh  dengan PRRI,  pada  akhirnya  membuat  PSI  mengeluarkan  pernyataan  bahwa  PSI  tidak  setuju  dengan PRRI,  namun  mendukung  otonomi  bagi  daerah  sesuai  dengan  amanat  konstitusi.  PSI  juga menskors Soemitro. 32
Keterlibatan  tokoh-tokoh  tersebut  menjadikan  alasan  bagi  Presiden  Soekarno  untuk membubarkan  PSI.  Presiden  Soekarno  setelah  mendengarkan  pendapat  Mahkamah  Agung memberikan  waktu  satu  bulan  bagi  Masyumi  dan  PSI  untuk  membubarkan  diri.  Pembubaran tersebut berdasarkan pada Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960. Kemudian dikeluarkan  Kerpres  No.201  tahun  1960  yang  berisi  tentang  pembubaran  Partai  Sosialis Indonesia.  Alasan  pembubaran  adalah  untuk  keselamatan  bangsa  dan  pemimpin  partai  tersebut ikut dalam PRRI. 33
Penelitian ini melihat, kegagalan dan bubarnya PSI bukan disebabkan oleh aliran sosialis demokratnya. Dalam tataran praktek PSI dengan sosialis demokratnya memberikan sumbangsih pemikiran dan program politik yang memberikan kontribusi positif bagi demokrasi di Indonesia. Kegagalan  PSI  lebih  disebabkan  dari  internal  PSI  sendiri  yang  tidak  bisa menarik  massa,  serta kondisi perpolitikan saat itu, dimana PSI berseberangan dan cenderung menjadi oposisi bersama
31 Martin  Sitompul, Beda  Cara  PSI  dan  Masjumi ,  (Historia:  https://historia.id/politik/articles/beda-cara-psi-dan- masjumi-PKlyp, Diakses 26 Desember 2020, 2019).
32 Hendri  F.  Isnaeni, CIA,  PRRI,  dan  PSI ,  (Historia:    https://historia.id/politik/articles/cia-prri-dan-psi-P0pe7, Diakses 26 Desember 2020, 2019).
33 Sapti Eka Pratiwi, “Pembubaran Partai Politik di Indonesia pada Masa Dmokrasi Terpimpin,” AVATAR, e-Journal Pendidikan Sejarah , Vol. 4 No. 3,  2016.
Partai  Masyumi  terhadap  Presiden  Soekarno.  Pembubaran  PSI,  lebih  disebabkan  oleh  kondisi politik Indonesia saat itu, walaupun petingginya menetang PRRI.

## Kecocokan dengan Demokrasi
Dalam  prakteknya  di  negara-negara  Eropa  maupun  Indonesia,  sosialisme  dalam  bentuk  sosialis demokrat  menunjukkan  bahwa  sosialisme  dalam  versi  ini  kompatibel  atau  sesuai  dengan demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan partai-partai sosialis demokrat di Eropa seperti di Swedia, dimana partai sosialis berkuasa selama 44 tahun (1932-1976) dan kembali berkuasa pada tahun 1982,  kemenangan  partai  sosialis  demokrat  di  Jerman,  Inggris,  dan  negara-negara Skandanavia lainnya.
Sosialis  demokrat  juga  tidak  bertentangan  dengan  demokrasi  dengan  tetap mempertahankan  kebebasan,  tidak  menggunakan  kekerasan,  ikut  dalam  pemilihan  umum, menggunakan  cara  persuasi  bukan  revolusi,  dan  bahkan  memberikan  solusi  penyelesaian terhadap  efek  negatif  yang  timbul  dari  kapitalisme.  Ketika  partai-partai  yang  bercorak  sosialis demokrat  menang  di  negara  Skandanavia,  mereka  tetap  mempertahankan  lembaga-lembaga demokrasi dan kebebasan serta tidak menjadi negara yang otoriter maupun totaliter seperti yang dikatakan oleh Peter L. Berger.
Sosialis  demokrat  sendiri  tidak  menghilangkan  kapitalisme  seperti  yang  dilakukan  oleh komunisme  yang  menginginkan  kapitalisme  harus  dihancurkan.  Andrew  Heywood  mengatakan bahwa sosialis demokrat mendukung keseimbangan antara pasar dan negara dengan penerimaan terhadap kapitalisme sebagai mekanisme untuk membangun kemakmuran dan pendistribusiannya  dengan  prinsip  moral  untuk  kesejahteraan  rakyat. 34 Sehingga  dalam  hal  ini, negara ikut berperan dalam membangun kemakmuran masyarakat.
Dalam  prakteknya,  PSI  memiliki  pandangan  yang  berbeda  dengan  komunisme,  mulai dari  cara  berjuang  dimana  PSI  berjuang  dengan  cara  persuasi  dan  menaati  hukum  yang  ada. Berbeda  dengan  komunisme  yang  menyandarkan  perjuangannya  pada  revolusi.  PSI  juga mengedepankan program-program jaminan sosial, serta menekankan pentingnya peranan negara untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Bahkan  PSI  berkontribusi  dalam  perkembangan  demokrasi Indonesia  melalui  perjuangan  dan  pemikiran  tokoh-tokohnya.  Artinya  sosialis  demokrat  yang diusung  oleh  PSI  tidak  bertentangan  dengan  demokrasi  Indonesia,  bahkan  sebaliknya.  Partai- partai  sosialis  demokrat  di  Eropa  juga  menunjukkan  bahwa  sosialisme  versi  sosialis  demokrat tidak  bertentangan  dengan  demokrasi,  bahkan  sosialis  demokrat  memberikan  kontribusi  dalam perkembangan  demokrasi.  Artinya,  sosialisme  versi  sosialis  demokrat  sesuai  atau  kompatibel dengan  demokrasi.  Sosialis  demokrat  memiliki  hubungan  yang  positif  dengan  demokrasi. Berbeda  dengan  pandangan  Peter  L.  Berger  yang  mengatakan  bahwa  sosialisme  memiliki hubungan negatif dengan demokrasi.

## Kesimpulan
Paham  sosialis  demokrat  memang  terlihat  dalam  perjuangan  PSI  di  Indonesia  yang  banyak dipengaruhi  oleh  pemikiran  dari  Sutan  Sjahrir.  Pandangan  sosialis  demokrat  ini  terlihat  dalam
34 Andrew Heywood, Politik , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2014), p. 75.
perjuangan  serta  program-program  PSI  yaitu  memperjuangkan  hak  asasi  manusia,  kebebasan, jaminan  sosial,  melawan  pengaruh  komunisme,  berjuang  dengan  cara  persuasi,  evolusi,  serta berjuang dengan cara konstitusional. Program-program yang ditawarkan PSI pun merupakan ciri khas  dari  sosialis  demokrat  yaitu  program  jaminan  sosial,  hak  asasi  manusia,  serta  menuntut adanya peranan negara untuk kemakmuran.
Dalam  perjalanan  politiknya,  PSI  mengalami  kegagalan  dalam  Pemilu  1955  serta dibubarkan pada 1960. Adapun kegagalan PSI pada Pemilu 1955 tidak lepas dari faktor internal partai seperti PSI yang tidak memiliki basis budaya maupun agama, PSI yang menempatkan diri ekslusif  yang  tidak  mampu  menjangkau  masyarakat  bawah,  ketidakmampuan  PSI  dalam membahwa  situasi  politik  dan  masyarakat  Indonesia,  program-program  serta  bahasa  yang digunakan  tidak  dimengerti  masyarakat  bawah.  Walaupun  demikian,  PSI  dengan  sosialis demokrat  telah  memperlihatkan  bahwa  sosialis  demokrat  sesuai  atau  kompatibel  dengan demokrasi  dan  bahkan  dapat  memberikan  masukan  untuk  perkembangan  demokrasi.  Praktek oleh partai sosialis demokrat di Eropa dan Indonesia menunjukkan bahwa nilai sosialis demokrat tidak  bertentangan  dengan  demokrasi.  Bentuk  perjuangan  serta  program-program  yang ditawarkan  oleh  partai  sosialis  demokrat  di  Eropa  maupun  Indonesia  bertujuan  untuk kesejahteraan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Argenti,  Gili,  “Kiprah  Partai  Politik  Sosialis  Indonesia,” Jurnal  Politikom  Indonesiana ,  Vol  2 No. 1, 2017.
Ebenstein, William, Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia , Yogyakarta: Narasi, 2006.
Firdausi,  Fadrik  Aziz,  Sejarah  Partai  Sosialis  Indonesia:  Galau  dalam  Kenaifan  Politik,  Tirto: https://tirto.id/sejarah-partai-sosialis-indonesia-galau-dalam-kenaifan-politik-dgq5, Diakses 25 Desember 2020, 2019.
Feith, Herbert dan Lance Castles (ed), Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 , Jakarta: LP3ES, 1995.
Hasselbach,  Christoph,  Perjuangan  Sosialis  demokrat  di  Eropa:  Antara  Kegagalan  dan Keberhasilan, Deutsche Welle (DW): https://www.dw.com/id/perjuangan-sosial-demokrat- di-eropa-antara-kegagalan-dan-keberhasilan/a-49136828, Diakses pada  tanggal 10 desember 2020, 2019.
Heywood, Andrew. Politik , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
Indro,  P.Y.  Nur..  “Kontribusi  Soetan  Sjahrir  Terhadap  Pemikiran  Politik  Partai  Sosialis Indonesia  Tentang  Sosialisme  Demokratis”, Tesis ,  Depok:  Pascasarjana  Universitas Indonesia. 1997.
Isnaeni, Hendri F., CIA, PRRI, dan PSI, Historia:  https://historia.id/politik/articles/cia-prri-dan- psi-P0pe7, Diakses 26 Desember 2020, 2019.
Kahin,  George  McTurnan,  Nasionalisme  dan  Revolusi  Indonesia,  Depok:  Komunitas  Bambu,
2013.
Legge,  Jhon  D,  Kaum  Intelektual  dan  Perjuangan  Kemerdekaan,  Jakarta:  PT.  Pustaka  Utama Grafiti, 2003.
Mediarta, Agus, “Orientasi Kader sebagai Strategi Utama Politik Kepartaian di Indonesia Studi Kasus  Partai  Sosialis  Indonesia  (1948-1955)”, Skripsi ,  Depok.:  Universitas  Indonesia, 2001.
Meyer, Thomas, Sosial-Demokrasi Dalam Teori Dan Praktik . Jakarta: CSDC, 1998.
Miriam Budiardjo (ed), Simposium Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi , Jakarta: PT. Gramedia, 1984.
Pratiwi, Sapti Eka, “Pembubaran Partai Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin,” AVATAR, e-Journal Pendidikan Sejarah , Vol. 4 No. 3,  2016.
Priyonggo, Armedyestu, Yety Rochwulaningsih dan Indriyanto, “The Indonesian Socialist Party (PSI)  1950-1959:  Political  Role  and  Progress  during  Liberal  Democracy,” Indonesian Historical Studies , Vol. 2, No. 1, 2018.
Puspoyo, Wijanarko, Dari Soekarno Hingga Yudhoyono, Solo: Era Adicipta Intermedia, 2012.
Rachman, M. Fadjroel, Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat . Depok: Koekoesan. 2007
Ritchie,  Jane  dan  Jane  Lewis  (ed).  Qulitative  Research  Practice:  A  Guide  for  SocialScience Students and Researches, London: Sage Publication, 2003.
Rivai,  Aspin  Nur  Arifin,  “Friedrich Ebert  Stiftung  dan  Sosial  Demokrasi:  Memahami  Aktifitas Gerakan  Sosial  Global  dalam  Penyebarluasan  Diskursus  di  Indonesia,”  The  POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 2, No. 2, 2016.
Rusdi,  “Partai  Sosialis  Indonesia  dan  Peranan  Kepolitikannya  1948-1960”, Tesis ,  Depok: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997.
Setiawan,  Hanif,  “Sutan  Sjahrir,  Sosialisme,  dan  Perjuangan  Kemerdekaan  Indonesia  tahun 1927-1962,” AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah , Vol. 9 No 1, 2020.
Sitompul, Martin, Beda Cara PSI dan Masjumi, Historia: https://historia.id/politik/articles/beda- cara-psi-dan-masjumi-PKlyp, Diakses 26 Desember 2020, 2019.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2012.
Tempo, Orang Minang Dalam Elite Indonesia , Tempo:
majalah.tempo.co/read/nasional/35402/orang-minang-dalam-elite-indonesia,  Diakses  15 Desember 2020, 1986.