Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang mengharuskan  hukum  sebagai  dasar  utama dalam mengawal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menjadi payung bagi seluruh rakyat Indonesia,  tidak  terkecuali  anak.Negara Indonesia  memiliki  penduduk  mayoritas beragama islam, dimana seperangkat hokum  Islam  menjadi  referensi  dasar  bagi pelaksanaan kehidupan. Berlandaskan hukum  sebagai  dasar  utama,  dan  hukum islam  sebagai  referensi  dasar,  tercipta aturan  yang  dapat  diterapkan  oleh  setiap Warga  Negara  Indonesia  muslim  dalam kesehariannya, salah satunya aturan hukum terkait masalah perkawinan.
Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  dan  dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. I Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI),  suami  istri  dalam  suatu perkawinan mempunyai pertanggung jawaban  secara  vertikal  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa  selain  hak  dan  kewajiban timbal  balik  antara  suami  istri  serta  anak-
anak yang lahir dalam perkawinan. Di lain sisi,dalam  pergaulan  antara  suami  dan istri  tidak  jarang  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  ataupun  sebab  lain  yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.
Kalaupun ternyata pengadilan tidak  dapat  mendamaikan  pihak  yang berselisih  dan  terjadinya  perceraian  tidak dapat dihindarkan, maka pengadilan harus memutuskan  yang  terbaik  dan  seadil mungkin  dari  akibat  yang  ditimbulkan dari  perceraian  tersebut,  karena  setelah perceraian  terjadi,  tidak  berarti  akan mengakhiri segala kewajiban dan tanggung  jawab  dari  pihak  yang  bercerai. Salah  satu  yang  harus  menjadi  perhatian dan  pertimbangan  pengadilan  dalam memutus perkara perceraian adalah terkait perhatian  dan  pertimbanganpara  pihak yang  bercerai  mengenai  nasib  dan  masa depan anak yang lahir dari perkawinantersebut.( Muchsin, 2010,7)
Seperti  halnya  perkawinan  yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum

## Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua
HERTINA 1 ; KHAIRUL AKHYAR 2 ; DESI DEVRIKA DEVRA 3*
UIN Sultan Syarif Kasim
Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293 *E-mail : desi.devrikadevra@gmail.com (korespondensi)
Abstract :  Marriage  is  one  aspect  of  life  that  is  regulated,  both  in  Islamic  law,  aswell  as positive law.On the other hand, there are not a few marriages that cannotbe sustained and lead to divorce. Divorce causes children in marriage to bevictims, where it is very evident that the rights obtained by children are limiteddue to divorce. Children's rights that are not fulfilled by a  father  can  be  sued  in  adivorce  case.  Nevertheless,  many  fathers  are  negligent  and  do  not carry  out  thecontents  of  the  Judicial  Court's  Judgment.  On  the  other  hand,  legal  efforts tofulfill children's rights that are not fulfilled after the divorce have not been clearly regulated. This study uses a descriptive model with the type of library research. Data  collection is done by studying literature from various sources. Data processing is done by checking and setting then content analysis is carried out. These results indicate that children's rights due to divorce regulated  in  laws  and  regulations  are  limited  to  maintenance  rights,  educational  rights,  and rights to both costs; legal efforts to fulfill children's rights after the divorce decision, namely the  execution  of  the  contents  of  the  decision,  civil  claims  outside  the  divorce  case,  and  the displacement of responsibility for the fulfillment of children's rights.
Keywords: Children's Rights, Responsibilities Of Parents To Children, Legal Efforts
120
bagi  kedua  belah  pihak  dan  juga  dampak terhadap  anak-  anak  yang  dilahirkan  dalam perkawinan.  Suatu  perceraian  seharusnya tidak berakibat hilangnya hak-hak anak dari kedua  orang  tuanya,  namun  beberapa peraturan  yang  ada,  hanya  mengatur kewajiban bapak akibat putusnya perkawinan  sebatas  pada  pemberian  biaya hadhanah ,  nafkah  anak,  dan  biaya  untuk pemeliharaan dan pendidikan sesuai kemampuan  bapak  kepada  anak-anaknya sampai  dewasa  atau  sampai  anak  dapat berdiri sendiri.
Pada  kenyataannya,  bukan  hanya hak  yang  bersifat  materi  saja  yang dibutuhkan  dalam  proses  tumbuh  kembang anak,  namun  juga  tanggung  jawab  orang tua  terhadap  anak  yang  telah  dijabarkan secara  hukum,  meliputi  tanggung  jawab mengawasi, tanggung jawab menyelenggarakan  perlindungan  anak,  dan kewajiban
untuk mengasuh, memelihara,mendidik, dan melindungi anak,  menumbuh  kembangkan  anak  sesuai dengan kemapuan bakatdan minatnya, serta mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia anak.(  Soetandyo  Wignjosoebroto,  Hesti Armiwulan, dkk, 2005, 100-101)
Berdasarkan  hal  tersebut,  muncul pertanyaan  mengenai  nasib  kewajiban  dan tanggung  jawab  lain  bapak  terhadap anaknya,  serta  nasib  pemenuhan  hak-hak anak  pasca  putusan  perceraian.  Sejauh ini,peraturan  yang  ada  hanya  memberikan solusi  sebatas  pada  pengalihan  kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada pihak lain.  Belum  ada  peraturan  yang  mengatur dengan  tegas  terkait  pemenuhan  hak-hak anak  lainnya  akibat  perceraian  ataupun upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  untuk memenuhi  hak-hak  anak  yang  tidak dipenuhi oleh bapak pasca putusan perceraian.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  menjabarkan data  yang  diperoleh  secara  deskriptif.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah library
research (kepustakaan).  Penelitian  ini mengumpulkan  data  mengenai  pengertian hak  anak,  kewajiban  orang  tua    terhadap anak,  advokasi  hak  anak  pasca  perceraian dalam keluarga islam. Teknik pengumpulan data  yang  dilakukan  ialah  melalui  proses membaca,  memahami,  dan  mempelajari buku,  maupun  sumber-sumber  lain  yang berkaitan  dengan  isu  terkini,  dilanjutkan dengan analisis. Selanjutnya, teknik analisis data penelitian ini melalui content analysis . Analisis  konten  menjadi media  komunikasi yang  bersifat  objektif  dan  sistematis mengenai  pesan  yang  akan  disampaikan (Darmiyati, 1993).

## HASIL Pengertian Hak Anak
Hak  ialah  sesuatu  yang  mestinya didapatkan  atau  diperoleh  untuk  dirinya dari  orang  lain.  Lawan  dari  kata  hak  ialah kewajiban,  yaitu  sesuatu  yang  harus diberikan  atau  dilakukan  dirinya  untuk keuntungan orang lain.
Jadi yang dimaksud hak anak adalah segala  sesuatu,  baik  itu  berupa  hal  yang konkrit  maupun  yang  abstrak,  yang semestinya  didapatkan  atau  diperoleh  oleh anak  dari  orang  tuanya  atau  walinya.Apa yang  menjadi  hak  anak,  berarti  menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya. Menurut  Undang-Undang  Perlindungan Anak  Nomor  23  Tahun  2002  menguraikan hak  anak  adalah  bagian  dari  hak  asasi manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi, dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara

## Kewajiban  Orang  Tua  terhadap  Anak Dalam perspektif islam
Pada  hakikatnya,  semua  orang  tua sangat  menaruh  harapan  dari  keberhasilan anaknya  ketika  dewasa.  Tidak  seorangpun yang  menginginkananaknya  gagal  dalam pendidikannya. Untuk merealisasikan harapan  tersebut,  orang  tua  senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan  yang  terbaik  yang  mencakup segala  hal,  baik  perhatian,  nutrisi,  dan
pendidikan anaknya.
Dalam  Islam,  anak  yang  sedang tumbuh  dan  berkembang  mempunyai  hak untuk  dicukupi  kebutuhan  akan  makan  dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang  sehat  normal  dan  kelak  menjadi  insan yang cerdas dan kreatif.
Anak  yang sedang berkembang harus diperlakukan  secara  penuh  perhatian  oleh orang  tua  dan  pendidiknya  karena  anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas  sehingga  tidak  sepatutnya  jika  ia harus  mengerjakan  pekerjaan  orang  dewasa dan  anak  tidaklah  boleh  matang  sebelum waktunya.  Tugas  orang  tua  terhadap  anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik. Adapun diantara hak anak  menurut  ajaran  Islam  adalah  sebagai berikut :

## Kewajiban Memberikan Nasab
Secara etimologi nasab berarti hubungan,  dalam  hal  ini  adalah  hubungan darah  antara  seorang  anak  dengan  ayah  dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara’,  yakni  jika  sang  anak  dilahirkan  atas dasar  perkawinan  dan  dalam  kandungan tertentu yang oleh syara’ diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang  lahir  langsung  dinasabkan  pada ayahnya  agar  lebih  menguatkan  perkawinan kedua orang tuanya.
Berkaitan  dengan  hak  nasab  adalah hak  mendapatkan  nama  dari  orang  tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan  sebuah  nama  untuknya,  dengan demikian  ia  dapat  dikenal  oleh  orang-orang di  sekelilingnya.  Islam  telah  menetapkan dasar  hukum  yang  jelas  berkaitan  dengan perkara  nama  tersebut.  Pemberian  nama  itu dapat  dilakukan  pada  haripertama  setelah kelahiran anak, boleh diakhirkan hingga  hari ketiga  atau  hari  ketujuh  (Abdullah  Nashih Ulwan :1995,)
Sesuai  dengan  Hadits  Nabi  SAW: Artinya  : “Kewajiban  orang  tua  terhadap anaknya  adalah  memberi  nama  yang  baik, memberi  tempat  tinggal  yang  baik,  dan
mengajari sopan santun ". (HR. baihaqi)
Kewajiban Memberikan Susu ( rada’ah ) Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan  sebutan  ASI  adalah  nutrisi  terbaik untuk  sang  bayi.  Air  susu  ibu  merupakan makanan bayi yang paling sempurna, sebab tidak  hanya  kaya  akan  zat  pertumbuhan, tetapi  sekaligus  berisi  zat-zat  penangkal atau  melindungi  berbagai  macam  penyakit. Air  susu  ibu  bukan  hanya  merupakan sumber nutrisi bagi seorang bayi saja, tetapi juga  merupakan  zat  anti  kuman  yang  kuat karena adanya beberapa faktor yang bekerja secara  sinergis  membentuk  suatu  system biologis untuk membunuh kuman.
Air  susu  ibu  adalah  makanan alamiah  bayi.  Ia  steril  dan  suhunya  secara alamiah pula sesuai dengan kebutuhan bayi. Cara  memberikan  air  susu  ibu  juga sederhana  dan  jika  diberikan  oleh  ibu kandungnya  sendiri  maka  akan  bermanfaat ganda,  yaitu  untuk  kepentingan  biologis bayi  dan  sekaligus  baik  untuk  membentuk sikap dan kepribadian anaknya kelak, sebab didalam  penyusuan  terdapat  mekanisme emosional yang membuat ibu dekat dengan anaknya. Setiap bayi yang lahir berhak atas susuan  pada  periode  tertentu  dalam kehidupannya, yaitu periode pertama ketika ia  hidup.  Adalah  satu  fitrah  bahwa  ketika bayi  dilahirkan  ia  mebutuhkan  makanaan yang  paling  cocok  dan  paling  baik untuknya,  yaitu  air  susu  ibu.  Secara  klinis, terbukti  bahwa  air  susu  ibu  mengandung unsur-  unsur  penting  dan  vital  yang dibutuhkan  bayi  bagi  perkembangannya. Air susu ibu berdaya guna untuk memberikan  segala  kebutuhan  bayi  untuk tumbuh  dengan  sehat  dan  melindunginya dari  berbagai  penyakit.  dalam(QS.  Al- Baqarah  :  233) Artinya  :  Para  ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama  dua  tahun  penuh,  yaitu  bagi  yang ingin  menyempurnakan  penyusuan.  dan kewajiban  ayah  memberi  makan  dan Pakaian  kepada  para  ibu  dengan  cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah
122
seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila  keduanya  ingin  menyapih  (sebelum dua  tahun)  dengan  kerelaan  keduanya  dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya.  dan  jika  kamu  ingin  anakmu disusukan  oleh  orang  lain,  Maka  tidak  ada dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah  kamu  kepada  Allah  dan Ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  melihat  apa yang kamu kerjakan.
Menurut  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah, ayat  diatas  menunjukan  beberapa  hukum, pertama bahwa  masa  penyusuan  yang sempurna  berlangsung  selama  2  tahun.  Hal ini  di  tunjukkan  dengan  kata  “ kamilaini ” yang  berarti  (penuh/sempurna)  agar  tidak ditafsirkan  satu  tahun  lebih. Kedua ,  jika kedua  orang  tua  ingin  menyudahi  sebelum masa  2  tahun,  maka  hal  itu  harus dimusyawarahkan antara ibu dan bapak serta tidak  boleh  membahayakan  perkembangan anak (Ibnu Qayyim al-Jauziyah : 2001)
Kewajiban Mengasuh ( hadlanah )
Setiap  anak  yang  dilahirkan  oleh orang  tuanya  berhak  mendapatkan  asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode  kehidupan  pertama  (sebelum  ia dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasandan penjagaan terhadap keselamatan  jasmani  dan  rohani  anak  dari segala  macam  bahaya  yang  mungkin  dapat menimpanya  agar  tumbuh  secara  wajar. Anak  juga  membutuhkan  pelayanan  yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan  berupa  tempat  tinggal  dan pakaian.  Oleh  karena  itulah  pada  usia  balita seorang anak belum mempunyai kemampuan,  sehingga  kehidupan  mereka sangat  bergantung  pada  orang  lain  yang dewasa,  yaitu  ibu  dan  bapaknya.  Hak pemeliharaan  anak  yang  dipikulkan  pada orang  tua  adalah  dimaksudkan  agar  anak
terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan tuhan. (Zainuddin : 1994)
Berkaitan  dengan  hak  anak  yang harus  mendapatkan  perawatan  dan  asuhan dengan  penuh  kasih  sayang  rasulullah  saw bersabda: “Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang kecil dan tidak  mengenal  hak  orang  yang  lebih besar,” (H.R.Abu Dawud). Dengan demikian, hak asuh bagi setiap anak adalah agar di rawat dengan penuh ksih sayang,diperhatikan dan dipilihkan makanan  dan  minuman  yang  baik  serta dilindungi  dari  berbagai  penyakit  demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan  hidupnya.  Dengan  kasih sayang, anak akan tumbuh dengan kepribadian  yang  sempurna  dan  sehat sehingga  menghasilkan  manusia-manusia yang baik. Dengan memperhatikan makanan,  minuman,  dan  kesehatannya berarti  akan  menciptakan  manusia-manusia yang sehat dan kuat jasmani dan rohaninya.

## Kewajiban  Memberikan  Nafkah  dan Nutrisi yang Baik
Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan  kebutuhan  pokok.  Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan  hidup  dan  pemeliharaan kesejahteraannya.  Dengan  demikian,  anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena  mendapatkan  kasih  sayang  orang tuanya  melalui  pemberian  nafkah  tersebut. Hak  mendapat  nafkah  merupakan  akibat dari  nasab,  yakni  nasab  seorang  anak terhadap  ayahnya  menjadikan  anak  berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, berdasarkan  firman  Allah  SWT    QS.  al- Baqarah  /2:  233).  : Artnya  :“…  Dan kewajiban  ayah  memberi  makan  dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik …
Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh  gizi  yang  baik  dari  orang
tuanya.  Gizi  mempunyai  peran  yang  sangat besar  dalam  membina  dan  mempertahankan kesehatan  seseorang.  Ini  adalah  kewajiban setiap  manusia  untuk  memelihara  kesehatan baik  kesehatan  fisik  maupun  kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban  seseorang  untuk  memelihara kesehatanjasmani  dan  rohaninya  sehingga dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Di dalam ilmu kesehatan, seorang anak memerlukan  sumber  makanan  yang  bergizi untuk  pertumbuhan  dan  perkembangannya. Gizi  yang  cukup  merupakan  faktor  utama sebagai penunjang bagi perkembangan kecerdasan anak.
Seorang ibu yang sedang mengandung, sangat membutuhkan gizi yang baik,  selain  untuk  kesehatan  si  ibu  sendiri, juga  untuk  kesehatan  calon  bayinya.  Karena bayi  yang  di  kandungnya  sangat  tergantung pada makanan dari ibunya. Bila makanan ibu banyak mengandung gizi, maka kemungkinan besar bayi yang di kandungnya juga  akan  sehat  dan  cerdas.  Perlu  diketahui bahwa  bayi  makan  melalui placenta, yang merupakan media penghubung antara ibu dan anak  yang  mempunyai  fungsi  sebagai penerus zat makanan.
Ketergantungan  bayi  yang  seperti itulah  maka  makanan  yang  di  makanan ibunya  sangat  memegangperanan  dalam pemeliharaan  kesehatan  bayi.  Seorang  ibu yang  memperhatikan  gizi  makanannya  maka kemungkinan  besar  untuk  melahirkan  bayi yang  sehat  dapat  terwujud.  Begitu  juga sebaliknya,  bila  ibu  tidak  memperhatikan makanan,  maka  bayi  yang  dilahirkan  akan tidak sehat. Begitu pentingnya gizi sampai al- Qur’an  menyuruh  kepada  semua  umat manusia untuk selalu memperhatikan makanan  terutama  makanan  yang  baik  dan mengandung  gizi  sebagaimana  firman  Allah QS: Abbasa  /80:  24  :  Artnya  :“Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya”
Dari  penjelasan  mengenai  makanan bergizi  di  atas,  dapat  kita  simpulkan  bahwa keadaan  gizi  bagi  seorang  ibu  semasa kehamilan memiliki pengaruh bagi
pembentukan  kecerdasan,  moral  dan  bakat seorang  anak.  Hal  itu  karena  otak  dan system  saraf  anak  terbentuk  dari  makanan. Jenis  makanan  yangberbeda  memiliki pengaruh  tersendiri  bagi  kesehatan  bayi. Oleh  karena  itu,  Islam  menegaskan  adanya pengaruh  makanan  pada  seorang  apa  lagi terhadap  seorang  ibu  yang  sedang  hamil. Seorang  ibu  yang  sedang  hamil  dianjurkan untuk  selalu  memakan  makanan  yang banyak mengandung  gizi karena disamping untuk kesehatan dirinya juga untuk bayinya.
Berkaitan  dengan  pembahasan  di atas  maka  keadaan  gizi  ibu  yang  baik adalah  dasar  utama  bagi  kesehatan  bayi. Seorang  ibu  yang  ingin  melahirkan  bayi yang  sehat  harus  memperhatikan  apa  yang ia  makan.  Konsumsi  gizi  yang  kurang memadai  dapat  mengakibatkan  gangguan pertumbuhan  bayi  dan  dapat  memberikan dampak  buruk  terhadap  ibu  sendiri.  Dalam pandangan  Islam,  ada  hubungan  langsung antara  makanan  yang  halal  dan  sehat dengan  perbuatan-perbuatan  baik.  Jenis makanan  yang  halal  dan  memiliki  nilai kesehatan yang tinggi mempunyai pengaruhterhadap  fisik  dan  juga  dalam pembentukan  kualitas  kepribadian  anak sebagaimana firman Allah QS: al- Mukminun /23: 51 : Artinya:“Wahai rasul, makanlah  yang  baik  dan  kerjakanlah  amal saleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” ().
Ayat  di  atas  menunjukkan  bahwa Islam  sangat  perduli  sekali  terhadap umatnya  sampai  makan  pun  dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung  gizi  begitu  pentingnya  gizi sehingga  seorang  ibu  yang  sedang  masa hamil dan menyusuhi dianjurkan memperhatikan makanannya terutama yang mengandung  gizi.  Disamping  itu,  nafkah yang  diberikan  orang  tua  terhadap  anak hendaklah  dengan  cara  yang  halal.  Status makanan  yang  disuapkan  ke  dalam  mulut anakakan membuat fisik dan akan mempengaruhi jiwa anak.
124

## Hak Memperoleh Pendidikan
Selain  hak  memperoleh  nafkan  dan nutrisi  yang  baik,  seorang  anak  yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai  kemampuan  dan  dedikasi  hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat.  Berbicara  mengenai  hak  anak bagi orang tuanya, maka sebagai timbal balik pembicaraan  mengenai  kewajiban  anak terhadap  orang  tuanya  merupakan  suatu keharusan.  Hak  pendidikan  anak  mencakup pendidikan  jasmani  dan  rohani.  Pendidikan jasmani  adalah  ajaran  yang  diberikan  agar anak  bisa  merawat  dirinya  sehingga  ia  bisa hidup sehat, terhindar dari penyakit. Pendidikan  rohani  dimaksudkan  agar  anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat.
Pada pendidikan yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga (informal), orang tua  berperan  sebagai  pendidik.  Orang  tua dituntut mengetahui tentang ilmu agama atau ajaran-ajaran agama. Meskipun dalam kenyataannya  masih  banyak  orang  tua  yang belum  mengetahui  tentang  ajaran  agama, bahkan  banyak  pula  yang  tidak  pernah mengamalkannya,  tapi  hal  tersebut  bukan berarti  mereka  terlepas  dari  tanggung  jawab terhadap  pendidikan  agama  bagi  anak- anaknya,  karena  masih  dapat  ditempuh dengan  jalan  lain,  seperti  mamanggil  guru agama  untuk  memberikan  les  secara  private bagi  anaknya.  Dalam  lingkungan  keluarga, pelaksanaan  pendidikan  agama  bagi  anak- anak khususnya pada usia balita sangat tepat dengan  memberikan  contoh  atau  praktek- praktek  pengamalan  ajaran-ajaran  agama, baik  yang  berkaitan  dengan  cara  ibadah, akhlak maupun akidah dan keimanan.
Adapun urgensi penanaman pendidikan  agama  bagi  anak  adalah  agar anak  dapat  tumbuh  dan  secara  berangsur- angsur  menghayati  dan  mengamalkan  ajaran agama,  terutama  yang  berkaitan  dengan akhlak  terhadap  orang  tua.  Begitu  susah payahnya  orang  tua  yang  membesarkan anaknya  sehingga  banyak  ketentuan  agama
yang  mewajibkan  seorang  anak  untuk berbakti  kepada  orang  tua.  Terdapat  dalam QS.  Al  Isra’  23  : Artinya  “Dan  tuhanmu telah  memerintahkan  supaya  kamu  jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat  baik  kepda  ibu  bapakmu  dengan sebaik-baiknya
Ayat  diatas  dengan  jelas  telah mengisyaratkan  bahwa  kewajiban  berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban  kedua  setelah  keimanan.  Betapa tinggi  kedudukan  orang  tua  di  mata  Islam hingga  ungkapan  syukur  yang  sudah seharusnya diberikan seorang hamba hanya kepada khaliqnya. Allah juga menganjurkan agar  diberikan  pula  kepada  kedua  orang tuanya,  sebagai  mana  firman  Allah  : Artinya  :  Dan  kami  perintahkan  kepada manusia  (berbuat  baik)  kepada  dua  orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya  dalam  keadaan  lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam  dua  tahun].  bersyukurlah  kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu .
Kewajiban  Orang  Tua  terhadap  Anak menurut Undang-undang
Hak-hak anak yang menjadi kewajiban  orang  tuanya  setelah  terjadi perceraian,  juga  diatur  pada  perundang- undangan  di  Indonesia.  Pertama,  UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41dan 45. Pada pasal  41  UU  Nomor  1  Tahun  1974 menyatakan  bahwa  “Akibat  putusnya perkawinan karena perceraian, ialah:
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
b. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu, bilamana  bapak  dalam  kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut  pengadilan  dapat  menentukan
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”
Pasal  45  ayat  (1)  menyatakan: “Kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan mendidik anak anak mereka sebaik-baiknya.” Kemudian  pasal  45  ayat  (2)  menjelaskan bahwa  “Kewajiban  orang  tua  dimaksud berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
Kedua, pada tiga norma yang terdapat di  dalam  KHI  yaitu:  1)  pasal  136  ayat  2  a, yang  berbunyi:  “Selama  berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat  atau  tergugat,  Pengadilan  Agama dapat  menentukan  nafkah  yang  harus ditanggung oleh suami;” 2) pasal 156 d yang berisi  “Semua  biaya  ḥaḍānah  dan  nafkah anak  menjadi  tanggung  jawab  ayah  menurut kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai anak  tersebut  dewasa  dapat  mengurus  diri sendiri  (21  tahun);”  3)  pasal  156  f  yakni “Pengadilan  dapat  pula  dengan  mengingat kemampuan  ayahnya  menetapkan  jumlah biaya  untuk  pemeliharaan  dan  pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. (Abdurrahman, : 1992)
Ketiga,  PP  No  9  Tahun  1975. Kehadiran UU Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan  lahirnya  peraturan  pelaksanaannya dengan  PP  No  9  Tahun  1975  tentang pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 yang  terdiri  dari  10  bab  dan  49  pasal.  Di dalam  PP  ini  mengatur  hal  yang  berkaitan dengan nafkah anak ketika terjadi perceraian, yakni  pada  Pasal  24  ayat  2  menerangkan bahwa  “Selama  berlangsungnya  gugatan perceraian  atas  permohonan  penggugat  atau tergugat,  pengadilan  dapat  menentukan nafkah  yang  harus  ditanggung  oleh  suami dan  menentukan  hal-hal  yang  perlu  untuk menjamin  pemeliharaan  dan  pendidikan anak.”
Keempat,  PP  No.  10  yang  lahir  pada tahun 1983 mengatur tentang izin
perkawinan  dan  perceraian  bagi  PNS  yang berisi 23 pasal di tetapkan tanggal 21 April 1983. Di dalam PP No. 10/ 1983, ketentuan mengenai nafkah anak termuat pasal 8 yang berisi:  (1)  jika  perceraian  terjadi  atas kehendak  pria  yang  berstatus  Pegawai Negeri  Sipil  maka  ia  harus  menyerahkan sebagian  gajinya  untuk  penghidupan  bekas istri  dan  anak-anaknya,  (2)  Pembagian  gaji yakni sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria  yang  bersangkutan,  sepertiga  untuk bekas  istrinya,  dan  sepertiga  untuk  anak- anaknya  dan  (3)  Apabila  dari  perkawinan tersebut  tidak  ada  anak  maka  bagian  gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil  pria  kepada  bekas  istrinya  ialah setengah  dari  gajinya  (Muhammad  Amin Summa, 2008).
Kelima,  UU  No  7  Tahun  1989 Tentang Peradilan Agama mengatur tentang ketentuan  nafkah  anak  terdapat  pada:  1) pasal  66  ayat  5  UU  No  7/1989  disebutkan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami  istri  dapat  diajukan  bersamasama dengan  permohonan  cerai  talak  ataupun sesudah ikrar talak diucapkan;” 2) pasal 78 UU  No  7/1989  menyatakan  bahwa  atas permohonan  penggugat,  selama  proses perceraian  berlangsung  di  Pengadilan Agama, dapat ditentukan nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, hal-hal lain yangperlu agar  anak-anak  terjamin  pemeliharaan  dan pendidikannya,  menentukan  jaminan  atas terpeliharanya  barang-barang  yang  menjadi hak  bersama  atau  barang-barang  yang menjadi hak istri atau hak suami.

## PEMBAHASAN
Upaya  hukum  dapat  ditempuh apabila  orang  tua melalaikan  kewajibannya dalam memelihara, dan memberikan nafkah kepada  anak  (menelantarkan  anak).  Upaya hukum  yang  dapat  dilakukan  berdasarkan ada/tidaknyapenegasan kewajiban orang tua terhadap  anak  dalam  putusan  pengadilan perkara perceraian.Upaya yang dapat dilakukan  antara  lain  berupa  pengajuan gugatan, permohonan eksekusiterhadap
126
putusan,  atau  dengan  gugatan  pidana.( Mufidatul Ilmi Kurniawati. 2019)
Upaya  hukum  pemenuhan  hak  bagi anak  yang  tidak  dipenuhi  oleh  bapak  pasca putusan perceraian akan efisien jika dilakukan  oleh  dan  terhadap  orang  tua  yang mampu  secara  ekonomi.  Hal  tersebut dikarenakan  kalau  sudah  ada  putusan  dari pengadilan,  upaya  hukum  sangat  jarang ditempuh  oleh  masyarakat  terutama  yang kurang  mampu  akibat  biaya  yang  harus dikeluarkan  untuk  mengurus  banyak  hal, maka  upaya  hokum  yang  dapat  dilakukan adalah :

## Eksekusi langsung isi putusan.
Menurut Yahya Harahap yang dikutip oleh  Abdul  Manan,  bahwa  dalam  praktik  di Pengadilan  Agama  dikenal  dua  macam eksekusi,  yaitu:  1)Eksekusi  riil  atau  nyata sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  200 ayat  (11)  HIR,  Pasal  218ayat  (2)  R.Bg.  dan Pasal  1033  Rv  yang  meliputi  penyerahan, pengosongan,  pembongkaran,pembagian  dan melakukan sesuatu; dan 2) Eksekusi pembayaran  sejumlah  uang  melalui  lelang sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  200  HIR dan  Pasal  215  R.Bg  yang  dilakukan  dengan menjual  lelang  barang-barang  debitur  atau juga  dilakukan  dalam  pembagian  harta  bila pembagian dengan perdamaian dan persetujuan  pihak-pihak  ( in  natura )  tidak dapat  dilakukanseperti  dalam  perkara  harta bersama dan warisan.( Abdul Manan. 2001) Berdasarkan penjabaran di atas, bahwa pasca putusan  pengadilan,  bapak  tetap  tidak melaksanakan  isi  putusan.  Upaya  hukum yang  dapat  ditempuh,  yaitu  ibu  dapat memohon eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa bapak tersebut  untuk  memberikan  biaya  nafkah anak.
Gugatan perdata di luar perkara perceraian.
Apabila  sejak  awal,  biaya  nafkah tidak  dimintakan  oleh  ibu  pada  saat terjadinya  pemeriksaan  perkara  perceraian dan  ternyata  bapak  tidak  memberi  biaya
nafkah  anak,  maka  ibu  dapat  mengajukan gugatan  biaya  nafkah  anak  terhadap  bapak ke  Pengadilan  Agama  secara  terpisah  dari perkara perceraian sebelumnya. Di sisi lain, ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi  ataupun  gugatan  terhadap  bapak yang  melalaikan  kewajiban  nafkah  anak, tentu hanya jika bapak tersebut mempunyai harta benda yang dapat dieksekusi. Persoalan biaya nafkah ini tidak juga dapat diatasi  melalui  upaya  hukum  jika  ternyata harta  benda  bapak  tidak  ada  sehingga jikapun dimohonkan eksekusi akan menjadi sia-sia.
Hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal  41  huruf  (b)  Undang-undang  No.  1 Tahun1974,  bahwa  apabila  bapak  (bapak) tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  atas semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan yang  diperlukan  anak,  maka  Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
Gugatan pidana. Hak-hak anak pasca putusan perceraian  seyogyanya  tidak  terbatas  pada hak  pemeliharaan,  hak  pendidikan,  dan biaya  keduanya.  Jika  hak-hak  anak  yang tidak  dipenuhi  oleh  bapak  berupa  hak-hak yang bersifat materiil dapat ditempuh upaya hokum  eksekusi  langsung  isi  putusan ataupun  gugatan  perdata  maupun  gugatan pidana,  lantas  bagaimana  dengan  hak-hak anak  yang  bersifat  formil,  seperti  hak mendapat  kasih  sayang,  hak  tumbuh kembang,  dan  lainnya.  Apa  hak-hak tersebut dapat juga ditempuh melalui upaya hukum?  Menurut  Prof.  Dr.  H.  Muchsin, SH.,  bahwa  apabila  eksekusi  dan  gugatan perdata  tidak  dapat  ditempuh  untuk memenuhi  hak-hak  anak  pasca  putusan perceraian tersebut(terutama hak-hak formil),  maka  dapat  dilakukan  gugatan pidana berlandaskan aturan terkait penelantaran  yang  terdapat  dalam  Undang- undang  No.  23  Tahun  2002,  dan  Undang- undang No. 23 Tahun 2004.
Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun  2002  Pasal  77,  bahwa  setiap  orang
yang  dengan  sengaja  menelantarkan  anak sehingga  anak  menderita  (fisik  atau  mental atau  sosial),  diancam  hukuman  pidana penjara  maksimal  5  tahun  dan/atau  denda maksimalRp 100.000.000,00.Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 45 dan Pasal 49,  ancaman  hukuman  bagi  orang yang  melakukan  kekerasan  psikis  dalam lingkup rumah tangga, yaitu berupa hukuman pidana  penjara  paling  lama  3  tahun  atua denda  maksimal  Rp  9.000.000,00.Dan  bagi orang  yang  menelantarkan  orang  lain  dalam lingkup rumah tangganya, mendapatancaman hukuman  pidana  penjarapaling  lama  3  (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp15.000.000,00. Kekerasan psikis
merupakan  perbuatan  yang  mengakibatkan ketakutan,hilangnya rasa percaya diri, hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa tidak  berdaya,dan/atau  penderitaan  psikis berat pada seseorang.
Berdasarkan uraian tersebut, penelantaran anak dan kekerasan psikis yang dapat  di  pidanakan  harus  berefek  seperti yang  tersebut  di  atas,  sedangkan  baik  fisik, sosial,  mental,maupun  psikis  anak  yang terpengaruh  karena  tidak  dipenuhinya  hak formil  anak  umumnya  tidak  kentara  atau tidak banyak terlihat efeknya jika dibandingkan  dengan  kriteria  di  atas.Maka dengan itu, hal tersebut menunjukkan bahwa ancaman  pidana  tidak  cukup  sesuai  berlaku dalam  kasus  ini.Di  lain  sisi,  apakah  dengan dilaksanakannya hukuman pidana atau denda oleh  bapak  yang  lalai  memenuhi  hak-hak anak  yang  bersifat  formil,  dapat  membuat anak  yang  bersangkutan  dapat  menerima kembali  hak-haknya?  Pada  kenyataannya, apabila  bapak  dihukum  pidana  atau  denda akibat tidak dipenuhinya hak-hak anak, anak yang  bersangkutan  akan  semakin  sulit mendapat  hak-haknya  kembali.  Selain  itu, bapak  yang  bersangkutan  bahkan  semakin enggan  untuk  menemuianaknya,  karena dirasa  hanya  akibat  kepentingan  anak  yang menyebabkan  bapak  tersebut  mendapat ancaman hukuman.

## Pengalihan tanggung jawab.
Terkait  pemenuhan  hak-hak  formil anak  pasca  perceraian,  solusi  yang  tersedia kembali pada peraturan perundang- undangan,  dimana  pemenuhan  hak-hak anak  tidak  dibebankan  kepada  pemilik tanggung  jawab  utama  (seperti  bapak), namun  terbatas  pada  pengalihan  demi kepentingan  anak.  Seperti  dalam  Pasal  49 ayat(1) Undang-undang  No. 1 Tahun 1974, bahwa  apabila  salah  satu  atau  kedua  orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap  anaknya  atau  berkelakukan  buruk sekali,  maka  kekuasaannya  terhadap  anak dapat  dicabut  untuk  waktu  tertentu  melalui putusan pengadilan.
Sementara  ini,  solusi  yang  tersedia sebatas  upaya  maksimal  untuk  memenuhi hak  hak  anak  pasca  perceraian  orang tuanya.  Adanya  solusi  tersebut  dengan harapan  anak  tersebut  mendapatkan  hak- hak  yang  sama  dengan  anak-anak  lainnya, meskipun hak-hak tersebut tidak didapatkan dari  kedua  orang  tuanya  secara  langsung dan  utuh,  melainkan  berasal  dari  orang- orang  sekitar  anak-anak  korban  perceraian tersebut,  seperti  keluarga  atau  kerabat.Hal tersebut  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  98  ayat  (3)  Instruksi  Presiden  No.  1 Tahun  1991,  bahwa  Pengadilan  Agama dapat  menunjuk  seorang  kerabat  terdekat yang mampu memelihara anak tersebut jika kedua orang tuanya tidak mampu. Selain itu juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang- undang  No.  23  Tahun  2002,  bahwa  jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang  anak,  atau  anak  dalam  keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

## SIMPULAN
Perceraian merupakan lepasnya ikatan  perkawinan  atau  putusnya  hubungan sebagai suami istri. Akibat perceraian, hak- hak  anak  menjadi  terbatas  bahkan  tidak  di penuhi  oleh  orang  tua.  Padahal  dalam syari’at  islam  telah  di  atur  tentang
128
kewajiban  orang  tua  terhadap  anak  yaitu kewajiban memberi nasab, kewajiban memberi  radha’ah,  kewajiban  hadhonah, kewajiban  nafkah  ,  memberi  pendidikan  dan undang  –  undang  juga  telah  di  atur  tentang kewajiban  anak  terhadap  anak,  di  antaranya UU  Nomor  1  Tahun  1974  pasal  41dan  45, KHI  yaitu:  1)  pasal  136,  PP  No  9  Tahun 1975, PP No. 10 yang lahir pada tahun 1983 dan  UU  No  7  Tahun  1989,  adapun  upaya hukum  yang  dapat  di  tempuh  apabila kewajiban  tersebut  tidak    di  berikan  ayah yaitu eksekusi isi putusan, gugatan perdata di luar  perkara  perceraian,  dan  pengalihan tanggung jawab

## DAFTAR RUJUKAN
Abdurrahman,  1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:
Akademika Pressindo,)
Ali, D. Muhammad. 2011. Konsep Keluarga Sakinah Perspektif UU No. 1 Tahun 1974  dan  PP  No.10  Tahun  1983, Yogyakarta: UII Press.
Anshary,  M.H.  2014. Kedudukan  Hak  Anak dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan Hukum  Nasional, Bandung:  CV. Mandar Maju.
Anshori, G. Abdul. 2011. Hukum Perkawinan  Islam  (Perspektif  Fikih dan Hukum Positif),
Yogyakarta: UII Press,
al-Jauziyah  I.Q  ,(  2001), Mengantar  Balita Menuju  Dewasa ,  Jakarta:  Serambi Ilmu Semesta
Kurniawati  Mufidatul  Ilmi ,  Upaya  Hukum
Pemenuhan Hak Anak Pasca Putusan Perceraian , Vol 25, No.8,
2019 , http://riset.unisma.ac.id/index. php/jdh/article/view/3426
Muchsin  (2010), Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Pasca  Perceraian Orang    Tua ,  Varia  Peradilan: Majalah  Hukum  tahun  XXVI  No. 301 ISSN 0215-0247,
MG.  Endang  Sumiarni  dan  Chandera Halim(2000),
Perlindungan Hukum  terhadap  Anak  dalam
Hukum  Keluarga, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya,)
Ulwan  A.N  (1995), Pendidikan  Anak
Dalam  Islam ,  Jakarta:  Pustaka
Amani Summa M.A  (2008.), Himpunan Undang- Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan  lainnya  di  Negara Hukum Indonesia .., Jakarta:
Rajawali Pers, )
Zainuddin(1994), Anak  dan  Lingkungan Menurut  Pandangan  Islam, :  CV.
Andes Utama Prima,

## Peraturan perundang-undangan
Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Bahan  Penyuluhan  Hukum  UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak