## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index
Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Atas Kelengkapan Pengisian Informed consent Di Rumah Sakit Rajawali Citra
Indra Narendra 1 , Moh. Syafie’ie 2 , Eddy Kristiyono 3 123 Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia

## ABSTRAK
Keberadaan informed  consent sangat  penting  di  dalam  pelayanan  kesehatan,  sebab  dari penyelenggaraan informed  consent akan  menghasilkan  adanya  perjanjian  atau  kesepakatan diantara tenaga kesehatan dengan pasien atas suatu tindakan medis tertentu. Kelengkapan di dalam pengisian informed consent harus selalu dicermati karena dapat menjadi faktor penentu keberhasilan  atas  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui angka kelengkapan pengisian lembar informed consent pasien bedah di rumah sakit rajawali citra, dan untuk mengetahui efektifitas atas implementasi keputusan menteri kesehatan nomor  129  tahun  2008  dalam  pemenuhan  standar  pelayanan  minimal  atas  kelengkapan pengisian informed consent . Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dalam penelitian  ini  akan  disajikan  secara  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  rancangan penelitian  yang  digunakan  adalah  rancangan case  study. Sampel  subjek  penelitian  ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 2 (dua) petugas rekam medis, 1 (satu) perawat  bedah  dan  1  (satu)  dokter  bedah  di  Rumah  Sakit  Rajawali  Citra.  Sampel  objek penelitian  ini  menggunakan  teknik non  probability  sampling dengan  jenis  sampling  jenuh Sampel  objek  pada  penelitian  ini  adalah  81  lembar  persetujuan  tindakan  persetujuan kedokteran  ( informed  consent ).  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menunjukkan  bahwa kelengkapan  pengisian  lembar informed  consent secara  keseluruhan  belum  dapat  dikatakan optimal, dari 81 lembar informed consent belum tercapai angka persentase kelengkapan 100%. Kelengkapan  pada  komponen  identifikasi  memperoleh  persentase  sebesar  51,50%,  pada laporan penting diperoleh persentase sebesar 71%, dan untuk komponen autentifikasi diperoleh persentase sebesar 40,1%. Pada aspek implementasi maupun efektifitas dari keputusan menteri nomor 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal dapat dikatakan juga belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor masyarakat disebabkan kurangnya kesadaran dan ketaatan di dalam pemberlakuan ketentuan tersebut.
Kata kunci: Implementasi, kelengkapan, informed consent

## ABSTRACT
The  existence  of  informed  consent  is  very  important  in  health  services,  because  the implementation of informed consent will result in an agreement or agreement between health workers and patients for a certain medical action. Completeness in filling out informed consent must always be observed because it can be a determining factor for the success of the health services provided. The purpose of this study was to determine the number of completeness of filling out the informed consent form of surgical patients at the Rajawali Citra Hospital, and to determine the effectiveness of the implementation of the Minister of Health Decree No. 129 of  2008  in  meeting  the  minimum  service  standards  for  the  completeness  of  filling  out  the informed  consent.  The  research  method  used  is  juridical-empirical,  in  this  research  will  be presented descriptively with a qualitative approach, the research design used is a case study design. The sample of this research subject used purposive sampling technique with a total of 2 (two) medical record officers, 1 (one) surgical nurse and 1 (one) surgeon at Rajawali Citra Hospital.  The  object  sample  of  this  study  used  a  non-probability  sampling  technique  with

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index

## Volume 1 No 1, Juni 2019
saturated sampling type. The object sample in this study was 81 sheets of informed  consent. The results of the study and discussion showed that the completeness of filling out the informed consent sheet as a whole could not be said to be optimal, from 81 informed consent sheets the percentage of completeness had not been reached 100%. The completeness of the identification component  gets  a  percentage  of  51.50%,  in  the  important  reports  a  percentage  of  71%  is obtained, and for the authentication component a percentage of 40.1% is obtained. In terms of implementation  and  effectiveness  of  the  ministerial  decree  number  129  of  2008  concerning minimum  service  standards,  it  can  be  said  that  it  is  also  not  optimal.  This  is  influenced  by community  factors  due  to  lack  of  awareness  and  obedience  in  the  implementation  of  these provisions.
Keywords: Implementation, completeness, informed consent

## PENDAHULUAN
Faktor  penunjang  yang  sangat  berpengaruh  didalam  keberhasilan  penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah dengan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas.  Ketersediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  layak  dan  berkualitas  menjadi tugas dan tanggung jawab negara sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang  layak.  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif , preventif , kuratif maupun rehabilatif yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan/atau masyarakat.
Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berwenang dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  luas,  dengan  keadaan  tersebut  rumah sakit  perlu  memperhatikan  pelayanan  kesehatan  yang  ditawarkan  kepada  pasien  sebagai pengguna jasanya. Pelayanan kesehatan yang dilakukan dirumah sakit tidak lepas dari adanya pertemuan  antara  tenaga  kesehatan  dengan  pasien.  Dalam  aspek  hukum  pertemuan  antara keduanya  telah  menciptakan  adanya  suatu  hubungan  hukum,  yang  secara  teknis  hubungan hukum  tersebut  dikenal  dengan  adanya  perikatan  ( verbintenis). Pelayanan  kesehatan  yang diberikan kepada pasien di rumah sakit adakalanya memerlukan suatu tindakan medis tertentu yang perlu dilakukan oleh para tenaga kesehatan. Segala tindakan medis yang akan dilakukan oleh  tenaga  kesehatan  tentunya  perlu  dilandasi  dengan  adanya  kesepakatan  terlebih  dahulu dengan  pasien.  Persetujuan/kesepakatan  atas  suatu  tindakan  medis  dalam  perikatan  antara tenaga kesehatan dan pasien pada dasarnya merupakan pemenuhan hak dasar atas pelayanan kesehatan ( the right to health care,) , hak atas informasi ( the right of information ) dan hak untuk menentukan nasib sendiri ( the right of self determination) dimana hak-hak tersebut adalah hak pasien  atas  kesehatan  yang  harus  diakui  dan  dihormati.  Istilah  umum  didalam  pelayanan kesehatan mengenai persetujuan tindakan medis dikenal dengan istilah informed consent. Persetujuan tindakan kedokteran adalah suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, setelah mendapat informasi dari dokter mengenai upaya  medis  yang  dapat  menolong  dirinya  disertai  informasi  mengenai  segala  resiko  yang mungkin  terjadi  (Veronica,  2002).  Tenaga  kesehatan  berkewajiban  memberikan  informasi mengenai  apa  yang  akan  dilakukan  terhadap  pasien.  Pasien  berhak  menerima  dan  menolak tentang tindakan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya. Mengingat pentingnya data  dan  informasi  yang  harus  tercantum  di  dalam informed  consent ,  maka  kelengkapan  di dalam  pengisian informed  consent harus  selalu  dicermati  pada  saat  pelayanan  kesehatan diberikan.  Kelengkapan  didalam  pengisian informed  consent dapat  menjadi  faktor  penentu keberhasilan  atas  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan.  Dengan  pengisian informed  consent

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index

## Volume 1 No 1, Juni 2019
yang  lengkap  dapat  menumbuhkan  rasa  aman  dan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun bagi dokter atau tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan, terutama bila dikaitkan dengan kemungkinan adanya perselisihan dikemudian hari.
Standar  pelayanan  minimal  dalam  kelengkapan  pengisian informed  consent diatur didalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  129  tahun  2008  tentang  standar  pelayanan minimal rumah sakit, yang menyatakan bahwa untuk standar kelengkapan informed consent harus 100%. Dengan telah diaturnya standar pelayanan minimal yang mengharuskan pengisian kelengkapan informed consent sebesar 100% maka setiap pelayanan kesehatan maupun tenaga kesehatan yang menyelenggarakan informed consent diwajibkan untuk memenuhi ketentuan tersebut. Pemenuhan standar pelayanan minimal  dalam pengisian informed consent acapkali terabaikan  dan  cenderung  kurang  mendapatkan  perhatian  secara  khusus  di  dalam  pelayanan kesehatan.  Pengisian  kelengkapan informed  consent yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan konsekuensi dan tanggung jawab  hukum  yang  dapat  dikenakan  ancaman  berupa  sanksi  hukum  kepada  pelanggarnya. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan, penulis bermaksud untuk menganalisis terhadap  implementasi  dari  keputusan  menteri  kesehatan  nomor  129  tahun  2008  terkait pemenuhan standar pelayanan minimal atas kelengkapan pengisian informed consent .

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis-empiris.  Penelitian  yuridis  adalah penelitian yang dilakukan dalam lingkup ilmu hukum, secara khusus penelitian ini termasuk kedalam ruang lingkup hukum kesehatan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait  dengan  kelengkapan  pengisian informed  consent .  Penelitian  empiris  yaitu  penelitian terhadap  identifikasi  dan  efektifitas  hukum  (peraturan  perundang-undangan).  Penelitian empiris  juga  merupakan  suatu  penelitian  yang  membahas  bagaimana  suatu  hukum diberlakukan.  Dikatakan  yuridis  empiris  merupakan.  Penelitian  yuridis  empiris  adalah penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif secara in  action pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat (Abdulkadir 2004).
Dalam  penelitian  ini  akan  disajikan  secara  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Notoatmodjo, 2012). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan  kualitas  atau  keistimewaan  dari  pengaruh  sosial  yang  tidak  dapat  dijelaskan, diukur  atau  digambarkan  melalui  pendekatan  kuantitatif  (Saryono,  2013).  Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan case study , yaitu meneliti suatu kasus terikat oleh waktu  dan  aktivitas  dan  peneliti  melakukan  pengumpulan  data  secara  mendetail  dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan (Sugiyono, 2017).
Populasi  subjek  pada  penelitian  ini  terdapat  19  petugas  pelayanan  kesehatan  yang berkontribusi dalam pengisian berkas rekam medis yaitu petugas rekam medis, perawat, dan dokter  bedah.  Populasi  objek  pada  penelitian  ini  adalah  lembar  persetujuan  tindakan kedokteran  ( informed  consent )  pada  berkas  rekam  medis  triwulan  4  (empat)  Oktober  – Desember 2017 dengan jumlah berkas rekam medis sebanyak 81.
Sampel subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 2 (dua) petugas rekam medis, 1 (satu) perawat bedah dan 1 (satu) dokter bedah di Rumah Sakit Rajawali  Citra.  Sampel  objek  penelitian  ini  menggunakan  teknik non  probability  sampling dengan jenis sampling jenuh Sampel objek pada penelitian ini adalah 81 lembar persetujuan tindakan persetujuan kedokteran ( informed consent ).
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis terhadap kelengkapan pengisian formulir informed consent di dalam pelayanan kesehatan memiliki tujuan untuk mengamati dan menemukan pengisian suatu formulir/lembar tertulis  dalam  pelayanan  kesehatan  yang  tidak  lengkap  agar  dapat  mengetahui  kekurangan didalam pengisiannya. Dengan melakukan suatu analisis kelengkapan pada formulir informed consent akan dengan mudah memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang ada didalamnya, lembar informed consent yang lengkap dapat digunakan untuk menjalankan asuhan perawatan atau  pengobatan  yang  berkesinambungan,  memberikan  perlindungan  hukum  baik  kepada pasien,  maupun  dokter  dan  rumah  sakit,  memenuhi  persyaratan  lisensi,  akreditasi,  dan sertifikasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal untuk kelengkapan pengisian Informed consent yaitu 100%. Kelengkapan pengisian formulir informed consent pada komponen identifikasi sangat penting  agar  dapat  memudahkan  dalam  mengetahui  kepemilikan  dari  formulir  tersebut. Komponen identifikasi  yang dianalisis kelengkapannya  umumnya terdiri  atas, nomor  rekam medis, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, nomor identitas, nomor telepon, alamat.
Berikut  merupakan  hasil  analisis  kelengkapan  pengisian informed  consent pada komponen identifikasi di rumah sakit umum rajawali citra sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

## Tabel 1. Hasil Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir Informed consent Pada
Komponen Identifikasi No Komponen Analisa Jumlah Sampel Jumlah Persentase Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada AL TL AL TL 1 Nomor Rekam Medis 81 61 0 20 75.3% 0% 24.7% 2 Nama 81 39 22 20 48.1%  27.2%  24.7% 3 Jenis Kelamin 81 58 3 20 71.6% 3.7% 24.7% 4 Tanggal Lahir 81 59 1 21 72.8% 1.3% 25.9% 5 Umur 81 39 2 40 48.1% 2.5% 49.4% 6 No. Identitas 81 40 0 41 49.4% 0% 50.6% 7 No. Telepon 81 0 0 81 0% 0% 100% 8 Alamat 81 38 22 21 46.9%  27.2%  25.9% Persentase Rata-Rata 51.5% 7.8% 40.7%
Dari  tabel  1  diperoleh  hasil  analisis  jumlah  kelengkapan  pengisian  pada  bagian identifikasi  lembar  persetujuan  tindakan  kedokteran  ( informed  consent )  didapatkan  jumlah persentase kelengkapan tertinggi terdapat pada komponen nomor rekam medis sebanyak 75,3% dengan  keterisian  secara  lengkap  sebanyak  61  lembar informed  consent ,  0  untuk  keterisian yang dilakukan tidak secara lengkap, dan terdapat ketidakterisian sebanyak 20 lembar informed consent . Jumlah persentase kelengkapan terendah dapat diketahui pada komponen pengisian

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index

## Volume 1 No 1, Juni 2019
nomor  telepon  penerima  pelayanan  kesehatan  sebesar  0%  yang  diperoleh  dari  81  lembar informed consent yang tidak diisikan bagian nomor teleponnya. Dari seluruh komponen yang terdapat pada bagian identifikasi lembar informed consent , maka hasil rata-rata persentase yang dapat diketahui pada kelengkapan pengisian lembar informed consent dengan pernyataan ada pengisian  dan  dilakukan  secara  lengkap  sebesar  51.5%,  untuk  ada  pengisian  dan  tidak dilakukan secara lengkap sebesar 7.8% dan untuk tidak ada pengisian pada bagian identifikasi sebesar 40.7%.
Bagian  selanjutnya  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  kelengkapan  pengisian  formulir informed  consent dengan  menganalisa  bagian  laporan  penting  khususnya  pada  komponen informasi  atas  tindakan  yang  akan  dilakukan  dan  waktu  dilakukannya  tindakan  medis  yang akan dilakukan.

## Tabel 2. Hasil Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir Informed consent Pada Komponen Laporan Penting
No Komponen Analisa Jumlah Persentase Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada AL TL AL TL 1 Tindakan Yang Akan Dilakukan 58 0 23 71.6% 0% 28.4% 2 Tanggal Dilakukan Tindakan 57 4 20 70.3% 5% 24.7% Rata-Rata 71% 2.5% 26.5%
Dari  tabel  2  diperoleh  data  mengenai  kelengkapan  pada  bagian  laporan  penting persetujuan  tindakan  kedokteran  ( informed  consent )  didapatkan  jumlah  persentase kelengkapan  pada  komponen  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  sebanyak  71.6%  dengan keterisian secara lengkap sebanyak  58 lembar informed consent dan terdapat ketidakterisian sebanyak  23  lembar informed  consent .  Dari  seluruh  komponen  yang  terdapat  pada  bagian laporan penting lembar informed consent , maka hasil rata-rata persentase yang dapat diketahui pada  kelengkapan  pengisian  lembar informed  consent dengan  pernyataan  ada  pengisian  dan dilakukan secara lengkap sebesar 71%, untuk ada pengisian hanya saja tidak secara lengkap sebesar  2.5%  dan  untuk  tidak  ada  pengisian  sama  sekali  sebesar  26.5%.  Komponen  lain selanjutnya yang dilakukan analisis kelengkapan untuk pengisian formulir informed consent adalah  pada  bagian  autentifikasi.  Autentifikasi  merupakan  suatu  tindakan  validasi  atau pembuktian dalam menyetujui atas suatu tindakan medis tertentu yang akan dilakukan. Pada bagian  autentifikasi  umumnya  tercantum  nama  para  pihak  yang  ikut  menandatangani  atau mengesahkan  formulir informed  consent .  Berikut  merupakan  hasil  analisis  kelengkapan pengisian informed consent pada komponen autentifikasi di rumah sakit umum rajawali citra sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Tabel 3. Hasil Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir Informed consent Pada Komponen Autentifikasi
No Komponen Analisa Jumlah Persentase Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada AL TL AL TL 1 Dokter Bedah 38 22 21 46.9%  27.2% 25.9% 2 Pasien 25 37 19 31% 45.6% 23.4% 3 Saksi RS 36 14 31 44.4%  17.3% 38.3% 4 Saksi Pasien 23 39 19 28.4%  48.2% 23.4% Rata-Rata 40.1%  30.3% 29.6%
Dari tabel 3 diperoleh hasil analisis kelengkapan pengisian lembar persetujuan tindakan kedokteran  ( informed  consent )  pada  bagian  autentifikasi  didapatkan  jumlah  persentase kelengkapan tertinggi terdapat pada komponen autentifikasi yang dilakukan oleh dokter bedah sebesar  46.9%  dengan  keterisian  secara  lengkap  sebanyak  38  lembar informed  consent , sebanyak 22 lembar informed consent yang terdapat keterisian tapi tidak lengkap, dan sebanyak 21 lembar informed consent yang tidak diisikan. Jumlah persentase kelengkapan terendah dapat diketahui pada komponen pengisian autentifikasi yang dilakukan oleh saksi dari pihak pasien sebesar 28,4%. Dengan keterisian secara lengkap sebanyak 23 lembar informed consent yang keterisiannya dilakukan secara lengkap, sebanyak 39 lembar informed consent yang keterisian tidak dilakukan secara lengkap, dan sebanyak 19 lembar informed consent yang tidak terisikan. Dari seluruh komponen yang terdapat pada bagian autentifikasi lembar informed consent , maka hasil rata-rata persentase yang dapat diketahui pada kelengkapan pengisian lembar informed consent dengan  pernyataan  keterisian  yang  dilakukan  secara  lengkap  sebesar  40.1%,  untuk keterisian  yang  dilakukan  tidak  secara  lengkap  sebesar  30.3%,  dan  untuk  tidak  ada keterisiannya di tiap-tiap komponen pada bagian autentifikasi sebesar 29.6%.

## Tabel 4. Hasil Rata-Rata Persentase Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir Informed consent Pada Seluruh Komponen
No Komponen Persentase % Ada Tidak Ada L TL 1 Identifikasi 51.5% 7.8% 40.7% 2 Laporan Penting 71% 2.5% 26.5% 3 Autentifikasi 40.1% 30.3% 29.6%
Berdasarkan tabel 4 dan grafik 1 menunjukkan bahwa dari 81 lembar informed consent yang  dianalisis,  menunjukkan  kelengkapan  pengisian informed  consent masih  belum optimalnya dikarenakan tidak mencapai 100% lengkap. Terdapat beberapa dampak bagi rumah

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index
Volume 1 No 1, Juni 2019
sakit jika formulir informed consent tidak terisi lengkap 100%. Dampak pertama ditinjau dari aspek hukum  jika dikemudian hari terjadi sengketa medis setelah dilakukan tindakan medis maka bisa jadi celah hukum bagi pasien untuk menuntut tenaga kesehatan, maupun rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan. Dampak selanjutnya adalah dengan tingginya angka ketidaklengkapan informed consent maka berpengaruh pada mutu rekam medis seperti catatan pasien yang kurang lengkap, riwayat perjalanan pasien terputus, khususnya pada rekam medis formulir informed sehingga Mutu dari formulir informed consent menjadi berkurang. Ketidaklengkapan  dalam  pengisian informed  consent juga  dapat  membawa  kepada konsekuensi, berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Permenkes No 290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan  kedokteran  menyatakan  bahwa  adanya  sanksi  tindakan  administratif  pada pelanggaran  penyelenggaraan informed  consent antara  lain,  teguran  lisan,  teguran  tertulis, maupun  pencabutan  izin  praktek  tenaga  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang berwenang.Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  melalui  proses  wwawancara dengan para subjek penelitian menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan di dalam pengisian informed consent didominasi dari sumber daya manusia yang terlibat dalam pengisiannya.  Penyebab  ketidaklengkapan  pengisian  formulir informed  consent dari  sisi sumber daya manusia dibagi menjadi dua yaitu dari para tenaga kesehatan yang memanfaatkan informed consent maupun dari pihak pasien atau keluarga yang ikut mengisikan bagian tertentu pada informed consent .
Terbatasnya  jumlah  tenaga  kesehatan  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan pengisian informed  consent tidak  mencapai  100%,  secara  khusus  tenaga  kesehatan  yang berprofesi  sebagai  dokter  memiliki  jadwal  kegiatan  yang  padat  dengan  melakukan pekerjaannya  tidak  hanya  dilakukan  disatu  tempat  pelayanan  kesehatan.  sehingga  ketika melakukan  pengisian informed  consent ada  komponen  yang  luput  terisi.  Kurangnya komunikasi  antar  tenaga  kesehatan  juga  menjadi  faktor  lain  yang  menyjadi  penyebab  dari ketidaklengkapan  pengisian  dari informed  consent .  Selain  itu  juga  disebabkan  karena kurangnya  kesadaran  tenaga  kesehatan  dalam  melengkapi  data-data  akibat  dari  padatnya
kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan.
Gambar 1. Grafik kelengkapan formulir informed consent Pihak  pasien  maupun  keluarga  juga  ikut  andil  atas  ketidaklengkapan  pengisian informed  consent khususnya  pada  bagian  autentifikasi  yang  perlu  dilengkapi  dengan  tanda
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Identifikasi Laporan Penting Autentifikasi 51,50% 71% 40,10% 7,80% 2,50% 30,30% 40,70% 26,50% 29,60% Ada Lengkap Ada Tidak Lengkap Tidak Ada

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index

## Volume 1 No 1, Juni 2019
tangan. Terdapat  dua bagian yang harus diisikan oleh  pihak pasien maupun keluarga pasien yaitu bagian pasiennya sendiri atau dapat diwakilkan dari keluarga pasien maupun bagian dari saksi  lain  dari  pihak  pasien  yang  bagiannya  sudah  tercantum  dan  perlu  dilengkapi pengisiannya.
Pada  aspek  hukum  kesehatan  kelengkapan  pengisian informed  consent tidak  dapat dilepaskan dari implementasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sudah sejauh mana  peraturan  tersebut  diketahui  dan  dipahami  oleh  masyarakat  dalam  hal  ini  tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan maupun pasien dan keluarga selaku penerima pelayanan kesehatan. Menurut A. Hamid Attamimi bahwa dalam konteks pembentukan hukum nasional, terdapat 3 fungsi utama Ilmu Perundang-undangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  yang  senantiasa berkembang,  untuk  menjembatani  lingkup  hukum  adat  dengan  hukum  yang  tidak  tertulis lainnya; atau untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum bagi masyarakat (Novianti, 2008).
Ketentuan  yang  mengatur  mengenai  standar  pelayanan  minimal  dalam  pengisian kelengkapan informed  consent akan  terimplementasikan  dengan  baik  dan  terlihat efektivitasnya  jika  peraturan  tersebut  dapat  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  pada  saat pembentukannya.
Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif  yang  mengandung  pengertian  dicapainya keberhasilan dalam mencapai  tujuan yang telah  ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan  antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  hasil  yang  sesungguhnya  dicapai.  Jadi efektivitas  dalam  konteks  hukum  dalam  implementasi  peraturan  perundang-undangan  dapat diartikan  tindakan  atau  realita  hukum  dapat  diketahui  apabila  seseorang  menyatakan  bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya.
Efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh  5  (lima)  faktor,  yaitu  faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk  maupun menerapkan hukum,  faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa  manusia  di  dalam  pergaulan  hidup  (Soekanto,  2008).  Penelitian  ini  hanya mengkhususkan  pada  faktor  hukumnya  dan  faktor  dari  masyarakat.  Efektivitas  keputusan menteri kesehatan nomor 129 tahun 2008 tentang setandar pelayanan minimal pada dasarnya sudah  mengatur  kekhususan  bidang  tertentu  yakni  peruntukkan  pada  paengaturan  di  bidang kesehatan.  Secara  hirarki  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  juga  sudah  tersusun tanpa adanya pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan terkait penerbitannya juga sudah  sesuai  dengan  persyaratan  yang  berlaku  dan  mengikuti  kaidah-kaidah  pembentukan peraturan perundang-undangan.
Faktor  lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  efektivitas  dalam  implementasi  suatu peraturan perundangan adalah faktor dari masyarakatnya. keputusan menteri kesehatan nomor 129  tahun  2008  tentang  standar  pelayanan  minimal  secara  khusus  diberlakukan  pada lingkungan  bidang  kesehatan  yang  perlu  dipatuhi  oleh  para  pemberi  pelayanan  kesehatan (tenaga kesehatan) maupun pada penerima pelayanan kesehatan (Pasien atau keluarga pasien). Pada  dasarnya  tenaga  kesehatan  yang  menyelenggarakan  pelayanan informed  consent telah mengetahui  keberadaan  dari  peraturan  tersebut  akan  tetapi  karena  kurangnya  kesadaran  dan ketaatan  dalam  memenuhi  peraturan  yang  diberlakukan  mengakibatkan  pengisian informed consent tidak terpenuhi 100%. Kesadaran atas peraturan perundang-undangan artinya tindakan dan  perasaan  yang  tumbuh  dari  hati  nurani  dan  jiwa  yang  terdalam  dari  manusia  sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.
Selanjutnya  mengenai  ketaatan  hukum,  sedikit  banyaknya  tergantung  pada  apakah kepentingan-kepentingan  warga  masyarakat  dalam  bidang-bidang  tertentu  dapat  ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
Volume 1 No 1, Juni 2019
target  yang  menjadi  sasaran  ketaatannya,  dapat  dikatakan  bahwa  aturan  hukum  yang bersangkutan adalah efektif.
Pasien  maupun  keluarga  pasien  merupakan  bagian  dari  masyarakat  yang  belum banyaak  mengetahui  akan  keberadaan  keputusan  menteri  kesehatan  nomor  129  tahun  2008 tentang  setandar  pelayanan  minimal  yang  mengatur  pengisian informed  consent harus mencapai  100%.  sehingga  pasien  merasa  tidak  sepenuhnya  bertanggung  jawab  dan  tidak merasakan  dampak  langsung  ketika  terjadi  ketidaklengkapan  dalam  pengisian informed consent .

## KESIMPULAN
Kelengkapan  pengisian  lembar  persetujuan  tindakan  kedokteran  secara  keseluruhan belum  dapat  dikatakan  optimal,  dari  81  lembar informed  consent belum  tercapai  angka persentase  kelengkapan  100%.  Kelengkapan  pada  komponen  identifikasi  hanya  diperoleh 51,50%,  pada  laporan  penting  diperoleh  sebesar  71%,  dan  untuk  komponen  autentifikasi diperoleh sebesar 40,1%. Kelengkapan pengisian informed consent yang belum optimal lebih banyak disebabkan pada faktor sumber daya manusia. Implementasi maupun efektifitas dari keputusan menteri nomor 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal dapat dikatakan juga belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor masyarakat atas kurangnya kesadaran dan ketaatan di dalam pemberlakuan ketentuan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,D.M  &  Saryono.  (2013).  Metodelogi  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif  dalam Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika.
Evi Noviawati, Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, (Ciamis: Universitas Galuh Ciamis, 2018), Vol 6, No 1, 2018.
Muhammad, A., 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti . Saebani, B.A 2007. Sosiologi Hukum, Bandung: Pustaka Setia. Soekanto, soerjono., 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D: Bandung. Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  Lembaran  NegaraRepublik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
Veronica  Komalawati.  2002.  Peranan Informed  consent dalam  Transaksi  Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Bandung: Citra Aditya Bakti.