## PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENYELIDIK KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Fahririn fahririn90@gmail.com Universitas Sahid Jakarta

## ABSTRAK
Kejaksaan  Republlik  Indonesia  merupakan  salah  satu  pilar  utama  pemerintah  dalam melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara merdeka. kewenangan kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tedapat dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  disebutkan  Jaksa  agung  mengkoordinasikan  dan  mengendalikan penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  tindak  pidana  korupsi,  sedangkan  tugas  dan wewenang  Kejaksaan  diatur  dalamPasal  30  Ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang    Nomor 16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  RI. Untuk   mendukung pelaksanaan  wewenang Kejaksaan    RI    dalam    penyelidikan    tindak    pidana    korupsi,  maka    Jaksa    selaku penyelidik    harus    membentuk    Tim  Khusus    yang    terdiri  dari    Penyelidik    Intelijen Yustisial    dan    Penyelidik  Tindak  Pidana    Khusus    dan    dikuatkan    dengan  berbagai kebijaksanaan    yang    diintegritaskan    dalam    bentuk    Surat    Edaran    dan  Keputusan Jaksa  Agung
Kata Kunci : Tugas dan wewenang, penyelidik, kejaksaan, pidana korupsi

## ABSTRACT
The  Republic  of  Indonesia  Prosecutors'  Office  is  one  of  the  main  pillars  of  the government  in  carrying  out  state  power  in  the  field  of  investigation,  investigation  and prosecution  as  well  as  other  authorities  based  on  the  law,  which  are  carried  out independently.  The  authority  of  the  prosecutor's  office  in  eradicating  corruption  is found in Article 39 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, mentioned  that  the  Attorney  General  coordinates  and  controls  the  investigation, investigation  and  prosecution  of  corruption,  while  the  duties  and  authority  of  the Prosecutor's Office are regulated in Article 30 Paragraph (1) ) letter d of Law Number 16  of  2004  concerning  the  Indonesian  Attorney  General's  Office.  To  support  the implementation  of  the  RI  Attorney's  authority  in  investigating  criminal  acts  of corruption,  the Prosecutor  as  the investigator must form a Special Team consisting of the  Judicial  Intelligence  Investigator  and  the  Special  Criminal  Investigator  and
strengthened  with  various  policies  that  are  integrated  in  the  form  of  Circular  and Decree of the Attorney General.
Keyword  :  Duties  and  authorities,  investigators,  prosecutors,  criminal  corruption

## 1. PENDAHULUAN
Kejaksaan  Republlik  Indonesia  merupakan  salah  satu  pilar  utama  pemerintah dalam  melaksanakan  kekuasaan  negara  dibidang  penuntutan,  penyidikan,  dan penyelidikan  serta  kewenangan  lain  berdasarkan  undang-undang,  yang  dilaksanakan secara  merdeka. 1 Keberadaan  kejaksaan  pada  masa  era  reformasi  dipandang  positif dalam  memerangi  korupsi.  Sebelumnya,  upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan terhadap  tindak  pidana  korupsi,  sering  mengalami  kendala.  Hal  itu  tidak  saja  dialami oleh  kejaksaan,  namun  juga  oleh  kepolisian  RI  serta  badan-badan  lainnya.  Penegakan hukum  dan  pemberantasan  korupsi  yang  dilakukan  secara  konvesional    selama  ini terbukti  mengalami  berbagai  hambatan.  Untuk  itu,  diperlukan  metode  penegakan hukum  luar  biasa  melalui  pembentukan  sebuah  badan  negara  yang  mempunyai kewenangan  luas,  independen,  serta  bebas  dari  kekuasaan  manapun  dalam  melakukan pemberantasan korupsi.
Kebaradaan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  tidak  diatur  secara  tegas  (eksplisit) dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  sebelum  perubahan,  melainkan  hanya  tersirat (implisit). Pengaturannya dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :
“Segala badan negara dan peraturan yang masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”
Demikian  juga,  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  sesudah  perubahan  hanya  tersirat dalam Pasal 24 ayat (3), dan Pasal II Aturan Peralihan:
“Badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.
1 Marwan effendi, “Menyon gsong Revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Jejaksaan Inisiatif Legislatif”. Dalam , Jurnal Bina Adhyaksa . Volume III No.1, Juli 2011. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sejalan  dengan  hal  di  atas  dasar  dari  kewenangan  kejaksaan  dalam  melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana berbunyi:
“Jaksa  agung  mengkoordinasikan  dan  mengendalikan  penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer” Pasal  ini  dimaksudkan  jaksa  agung  yang  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  penyelidikan,  penyidikan  dan  melakukan  penuntutan  serta  melakukan eksekusi terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam peraturan yang telah dijelaskan di  atas menunjukan bahwa eksistensi Kejaksaan RI  dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan.
Proses paling awal dalam penanganan tindak pidana korupsi  yakni dimulai dari proses  penyelidikan.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir (5) menyebutkan bahwa :
“Penyelidikan  berarti  serangkaian  tindakan  mencari  dan  menemukan sesuatu  keadaan  atau  peristiwa  yang  berhubungan  dengan  kejahatan  dan pelanggaran  tindak  pidana  atau  yang  diduga  sebagai  perbuatan  pidana, bermaksud  untuk  menentukan  sikap  pejabat  penyelidik,  apakah  peristiwa  yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang ini”
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pernyataan bahwa kegiatan penyelidikan adalah  merupakan  bagian  awal  dari  kegiatan  penyidikan,  artinya  penyelidikan  bukan merupakan  bagian  yang  terpisahkan  dari  fungsi  penyidikan.  Penyelidikan  berfungsi untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan .
Sebagai  penyelidik  dalam  tindak  pidana  korupsi  maka  kejaksaan  berwenang untuk  mengadakan  penyelidikan  dan  penyidikan.  Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  butir  a KUHAP, penyelidik memiliki wewenang yakni :
1. Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya  tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh  berhenti  seseorang  yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta memeriksa tanda pengenal diri
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Dalam penjelasan KUHAP yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
b. Selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  dilakukannya tindakan jabatan
c. Tindakan  tersebut  harus  patut  dan  masuk  akal  dan  termasuk  dalam lingkungan jabatanya
d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
e. Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia.
Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegakan hukum, mempunyai  kedudukan  yang  sentral  dan  peranan  yang  strategis  di  dalam  suatu  negara hukum  karena  institusi  Kejaksaan  menjadi  filter  antara  proses  penyidikan  dan  proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaanya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.
Penyelidik  kejaksaan  mempunyai  peranan  dibidang  penyelidikan  yaitu meninindak  lanjuti  laporan  masyarakat  atau  informasi  instansi  akan  adanya  indikasi terjadinya  penyimpangan  terhadap  keuangan  negara.  Tindak  lanjut  tersebut  disamping untuk  mencari bukti sesuai  dengan acuan  kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  juga  untuk  mengamankan  barang  bukti  dan  tersangka  supaya  tidak  hilang dan melarikan diri. Pengamanan tersebut mutlak diperlukan karena bukti awal tersebut merupakan  dukungan  utama  bagi  bidang  pidana  khusus  dalam  upaya  pemeriksaan  ke tingkat penyidikan.
Pengaturan mengenai tugas dan wewenang kejaksaaan Republik secara normatif dapat  dilihat  dalam  beberapa  ketentuan  Undang-Undang  mengenai  kejaksaan,  salah satunya  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Kejaksaaan Republik dalam Pasal 30 yang berbunyi :
1. Di bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas  dan wewenamg :
a. Melakukan penuntutan
b. Melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap c. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana bersyarat,  putusan  pidana  pengawasan,  dan  putusan  lepas bersyarat
d. Melakukan  penyelidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu berdasarkan undang-undang
e. Melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat melakukan  pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke pengadilan  yang  pelaksanaannya  dikoordinasikan  dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam  bidang  ketertiban  dan  ketentraman  umum,  kejaksaan  turut menyelenggarakan kegiatan :
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
c. Pengamanan peredaran barang cetakan
d. Pengawasan  aliran  kepercayaan  yang  dapat  membahayakan masyarakat dan Negara
e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
Penyelidik  kejaksaan  yang  mempunyai  peranan  dalam  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  adalah  Intelijen  Kejaksaan  dan  Penyelidik  Tindak  Pidana  Khusus, sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) berbunyi :
“Lingkup  bidang  intelijen  Kejaksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) meliputi kegiatan  intelijen  penyelidikan,  pengamanan  dan  penggalangan untuk    melakukan  pencegahan    tindak    pidana    untuk    mendukung    penegakan hukum  baik  preventif maupun  represif  di  bidang  ideologi,  politik,  ekonomi, keuangan,    sosial    budaya,  pertahanan    dan    keamanan,    melaksanakan    cegah tangkal    terhadap    orang-orang  tertentu  dan/atau  turut  menyelenggarakan ketertiban dan  ketenteraman umum .”
Sedangkan  untuk  penyelidik  tindak  pidana  khusus  diatur  dalam  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi :
“Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan,  penyidikan,  prapenuntutan,  pemeriksaan  tambahan, penuntutan,  upaya    hukum,    pelaksanaan    penetapan    hakim    dan    putusan pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  eksaminasi  serta pengawasan    terhadap  pelaksanaan  pidana  bersyarat  dan  keputusan  lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.”
Peran  jaksa  penyelidik  dalam  melakukan  penyelidikan  terhadap  informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi sangat besar. Penyelidik sebagai pencari informasi awal  dalam  menemukan  adanya  dugaan  tindak  pidana  korupsi  dituntut  untuk  dapat menjalankan  fungsi  penyelidikan  dalam  menemukan  dugaan  tindak  pidana  korupsi. Tugas  yang  diemban  oleh    penyelidik  yakni  mengumpulkan  data  serta  bahan  bahan keterangan yang mendukung telah terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan tugas dan  wewenang  penyelidik  kejaksaan  tersebut,  yang  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 22 yang berbunyi :
“Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  sebagaimana  dimaksud dalam    Pasal    21,  Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Tindak  Pidana  Khusus menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus;
b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus;
c. Koordinasi  dan  sinkronisasi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  tindak pidana khusus;
d. Pelaksanaan  hubungan  kerja  dengan  instansi/lembaga  baik  di  dalam negeri maupun di luar negeri;
e. Pemantauan,   analisis,  evaluasi  dan   pelaporan   pelaksanaan  kegiatan di  bidang tindak pidana khusus;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.
Permasalahan  yang  sering  timbul  sejalan  kurangnya  kewenangan  jaksa penyelidik dikarenakan pada tahap penyelidikan yang dilakukan bersifat mengumpulkan data  informasi  dan  data  keterangan.  Hambatan-hambatan  yang  sering  dijumpai  oleh penyelidik  adalah  tidaknya  adanya  peraturan  secara  khusus  terkait  dengan  penyelidik kejaksaan,  undang-undang  hanya  mengatur  secara  keseluruhan  tentang  kejaksaan. Keterbatasan  kewenangan  inilah  yang  sering  kali  dijadikan  alasan  oleh  orang  yang diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi  untuk  tidak  memberikan  bahan  data  ataupun bahan  keterangan  untuk  menunjang  peroses  penyelidikan.  Sehingga  keterbatasan kewenangan  jaksa  penyelidik  dalam  proses  penyelidikan  menuntut  penyelidik  untuk dapat  berinovasi  dan  berinprovisasi  dalam  melakukan  penyelidikan  guna  menemukan indikasi tindak pidana
Pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  penyelidik  Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yaitu telah dilakukannya kegiatan penyelidikan terhadap  tindak
pidana  korupsi  dalam  pelaksanaaan  proyek  5  (lima)  buah  jembatan  di  Kanagarian Salingka  Aur  Kecamatan  Pasaman  Kabupaten  Pasaman  Barat  tahun  2010  pada  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Pasaman  Barat  yang  mana  diperkirakan  negara  telah mengalami  kerugian  sebanyak  239.000.000,-  (  Dua  Ratus  Tiga  Puluh  Sembilan  Juta Rupiah)  dan  telah  dilanjutkan  kasusnya  pada  tingkat  penyidikan  yang  ditangani  oleh bidang  pidana  khusus  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Barat  dengan  Surat  Perintah Penyidikan  pada  tanggal  9  Mei  2011  yaitu  Sprintdik  Nomor  :  Print-190/ N.3/Fd.1/05/2011.  Surat  Perintah  Penyidikan  dikeluarkan  atas  dasar  adanya  laporan penyelidikan  dari  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  penyelidik  sehingga  dapat dilanjutkan  pada  tahap  penyidikan,  hal  ini  menunjukan  penyelidik  menjalankan  tugas dan  wewenangnya  dalam  bentuk  koordinasi  dan  sinkronisasi  dengan  bidang  lain  pada tingkat Kejaksaan Tinggi.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  yang  dilaksanakan,  penulis  mengunakan  pendekatan  Yuridis Sosiologis,  yaitu  penelitian  yang  menggunakan  metode  pendekatan  terhadap  masalah dengan  melihat  norma  atau  Undang-Undang  yang  berlaku  sebagai  ketentuan  positif, berikut  teori  yang  relevan  dengan  karya  tulis  ini  dengan  mengaitkan  implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  penyelidik  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana  Korupsi
Menurut  wakil  kepala  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Barat  yaitu  bapak  DR. Chaerul  amir,  S.H.,  M.H.  mengatakan  kejaksaan    juga  diberi  wewenang  sebagai penyelidik  dan  penyidik  dalam  kasus  tindak  pidana  kasus  korupsi  beradasarkan Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  menegaskan,  bahwa  penyelidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi,  dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
Intelijen  Yustisial  dan  Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Tindak  Pidana  Khusus merupakan  penyelidik  kejaksaan  mengatakan  bahwa  peranan  dari  penyelidik kejaksaan sangat penting sekali untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi  di  Sumatera  Barat.  Kegiatan  penyelidik  ini  memberikan  informasi, mengumpulkan  bukti-bukti,  menemukan  tersangka  dari  dugaan  adanya  perbuatan tindak pidana korupsi untuk selanjutnya diserahkan ke bidang pidana khusus untuk dilakukan  tahap  penyidikan,  tanpa  adanya  kegiatan  Intelijen  Yustisial  yang merupakan  tanggung  jawab  dari  bidang  intelijen  maka  bidang-bidang  lainnya terutama  bidang  pidana  khusus  tidak  akan  dapat  bekerja  dan  berjalan  dalam pengungkapan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  dan  di  sanalah  bentuk koordinasi  dari  intelijen  kejaksaan  dan  bidang  tindak  pidana  korupsi  dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Intelijen  mempunyai  tugas  dan  wewenang supporting  data dan  bidang  tindak  pidana  khusus  yang  akan  memproses  informasi dan keterangan data tersebut. Kita akan berusaha untuk lebih meningkatkan kinerja Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Barat  khususnya  penyelidik  dalam  melaksanakan kegiatan  penyelidikan  secara  profesional  agar  mampu  lebih  banyak  mengungkap kasus korupsi di Sumatera Barat. 2
Tugas  dari  penyelidik  kejaksaan  dalam  melaksanakan  fungsi  penyelidikan tujuan  dan  sasarannya  adalah  untuk  mengumpulkan  indikator-indikator,  petunjuk- petunjuk maupun bukti-bukti awal serta siapa saja yang terlibat kasus korupsi yang terjadi.  Pengumpulan  petunjuk-petunjuk,  data  awal  atau  indikator  telah  terjadinya penyimpangan  atau  tindak  pidana  korupsi  dikumpulkan  melalui  sumber  terbuka maupun  sumber  tertutup,  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  melalui  pola  kerja yang  berlaku,  baik  dalam  kegiatan  Intelijen  Yustisial,  maupun  dalam  kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh bidang tindak pidana khusus
Selama  pelaksanaan  penyelidikan  tersebut  diupayakan  sedapat  mungkin untuk  tidak  menggunakan  tindakan  hukum  atau  upaya  paksa  yang  ditetapkan  oleh ketentuan yang berlaku,  kecuali bila terdapat  petunjuk-petunjuk lain,  bahwa calon tersangka akan melarikan diri, maupun penyelidik akan menggunakan upaya paksa
2 Hasil wawancara Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,  Chaerul Amir, Selasa 24 Maret 2015, Pukul 10.00 WIB
penangkapan,  penyitaan,  penggeledahan  melalui  wewenang  yang  melekat  pada kejaksaan.  Peran  serta  dan  partisipasi  masyarakat  juga  sangat  penting  dalam pelaksanaan  kegiatan  penyelidik  dalam  penyelidikan  kasus  tindak  pidana  korupsi. Masyarakat  berperan  memberikan  informasi  atau  pengaduan  terhadap  adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.
Pembuktian terhadap kasus-kasus korupsi tidak mudah untuk membuktikannya  karena  memerlukan  alat-alat  bukti  dan  pemeriksaan  yang  lama, agar  dapat  berhasil  penuntutannya  dipersidangan  nanti.  Meskipun  perkara  korupsi penyelesaiannya  harus  didahulukan  dari  perkara-perkara  lainnya  untuk  diajukan kepengadilan  guna  diperiksa  dan  diselesaikan  dalam  waktu  yang  sesingkat- singkatnya,  namun  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutannya  harus  tetap berdasarkan  ketentuan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  maupun  berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana Korupsi.
Peranan  Intelijen  Yustisial  kejaksaan  pada  hakikatnya  untuk  secara  tepat, tuntas  dan  lengkap  mendapatkan  petunjuk,  bukti  awal/fakta-fakta  dari  dugaan adanya suatu perbuatan tindak pidana korupsi, Intelijen Yustisial menyerahkan hasil penyelidikannya  untuk  dijadikannya  dasar  penyidikan  dan  penuntutan  selanjutnya oleh bidang pidana khusus kejaksaan. Selain itu harus dipahami bahwa setelah kasus tersebut  dilakukan  penyidikan  dan  penuntutan,  intelijen  yustisal  terus  mendukung tugas  penyidikan  dan  penuntutan  tersebut,  baik  dalam  arti  mengumpulkan  bukti maupun  saksi-saksi  tambahan  yang  diperlukan  maupun  tugas  pengamanan    dan penggalangan lainnya.
Pelaksanaan  Intelijen  Yustisial  sebagai  salah  satu  penyelidik  tindak  pidana korupsi  telah  berjalan  dengan  baik  dan  sampai  saat  ini  kami  telah  menindaklanjuti semua  laporan,  informasi  dari  masyarakat,  lembaga  swadaya  masyarakat,  instansi dan temuan  aparat  intel  Kejaksaan Tinggi  sendiri.  Mekanisme pelaksanaan operasi
Intelijen  Yustisial  khususnya  operasi  penyelidikan  dalam  mengungkap  tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut 3 :
a. Menerima informasi atau pengaduan
b. Melakukan telaahan intelijen
c. Membuat Surat Perintah Tugas atau Surat Perintah Operasi Penyelidikan
d. Membuat rencana penyelidikan
e. Menentukan obyek/sasaran
f. Membuat laporan operasi penyelidikan
g. Tindak lanjut dari perkembangan perkara 4
Perlunya operasi Intelijen Yustisial kejaksaan dilakukan yaitu dalam rangka untuk  mengumpulkan  data  dan  bahan  keterangan  serta  bukti  awal  yang  kuat  dari suatu dugaan terjadinya semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi untuk diteruskan  ke  tingkat  penyidikan  oleh  bidang  pidana  khusus  di  Kejaksaan  Tinggi Sumatera Barat yang merupakan bentuk kerjasama antar bidang. 5
Sejalan  dengan  hal  tersebut  intelijen  kejaksaan  selaku  penyelidik  kejaksaan dalam  melakukan  penyelidikan  melakukan  koordinasi  dengan  penyelidik  tindak khusus  terkait  dengan  dugaan  tindak  pidana  korupsi,  adapun  tahapan  pelimpahan wewenang  antara  penyelidik  intelijen  kejaksaan  dan  bidang  tindak  pidana  khusus adalah :
a. Intelijen  menyerahkan  laporan  matrik  hasil  operasi  Intelijen  Yustisial yang didalamnya terdapat calon tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
b. Menerbitkan  Surat  Perintah  Penyelidikan,  tindak  pidana  khusus melakukan  penyelidikan  terhadapat  dugaan  tindak  pidana  korupsi. Penyelidik  melakukan  pemanggilan  terhadap  pihak-pihak  yang  terkait yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini  dilakukan  karna
3 Hasil wawancara Kepala Seksi II Asisten Intelijen, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,  M. Indra Nasution, Rabu 25 Maret 2015, Pukul 11.00 WIB
4 Hasil  wawancara  Kepala  Seksi  II  Asisten  Intelijen,  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Barat,  M.  Indra Nasution,  Rabu 25 Maret 2015, Pukul 11.00 WIB
5 Hasil wawancara Kepala Seksi II Asisten Intelijen, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, M. Indra Nasution,  Rabu 25 Maret 2015, Pukul 11.00 WIB
intelijen  kejaksaan  tidak  mempunyai  kewenangan  dalam  pemanggilan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang jelas.
Kegiatan  operasi  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  penyelidik  kejaksaan bertujuan  untuk  pengumpulan  bahan  keterangan  dan  pengumpulan  data  yang menggunakan teknik atau strategi yang dapat dilakukan dengan cara 6 :
a. Secara  terbuka  yaitu  apabila  informasi  atau  laporan  sudah  lengkap  data dan  bukti  awalnya  maka  langsung  dilakukan  pemanggilan  bagi  pihak- pihak  terkait  untuk  dimintai  keterangan  dengan  membawa  bahan-bahan yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus.
b. Secara  tertutup  yaitu  apabila  informasi  atau  laporan  belum  jelas  maka dilakukan  pengumpulan  data  secara  tertutup  agar  tidak  diketahui  oleh pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut agar kebenaran informasi atau laporan menjadi terang.
Faktor lain yang mendukung para pelaku memindahkan, menghilangkan/meniadakan  hasil-hasil  kejahatan  korupsi  yang  dilakukan,  karena kemudahan  dan  kecepatan  yang  dilakukan,  karena  kemudahan  dan  kecepatan penggunaan sarana perbankan yang modern yang selama ini mereka gunakan.
Kepala  Seksi  Penyidik  Tindak  Pidana  Korupsi  Kejaksaan  Tinggu  Sumatera Barat Marlinov SH. mengatakan bahwa selain kendala di atas ada kendala lain yang menjadi  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam rangka penyelidikan tindak pidana korupsi yaitu  keterbatasan  wewenang  dalam  penyelidikan  tindak  pidana  korupsi  jika dibandingkan  dengam  Komisi  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK)  yang  tentunya mempunyai  kewenangna  yang  sangat  luas  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah super  power hal  inilah  yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  tugas  dan wewenang  penyelidik,  harapan  ke  depannya  kejaksaan  mempunyai  tugas  dan wewenang  yang  sama  dengan  lembaga-lembaga  lainnya  yang  berwenang  dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  karena  sebagaimana  kita  ketahui  bahwa
6 Hasil wawancara Agen Intelijen, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selass 24 Maret 2015, Pukul 11.00 WIB
kejaksaan  mempunyai  perwakilan  setiap  provinsi,  yang  menandakan  bahwa kejaksaan  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  sebagai  penyelidik  dalam  rangka penyelidikan tindak pidana korupsi.
Hal  yang  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  salah  satu    agen  Intelijen Kejaksaan,  Peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  penyelidik  kejaksaan tidak  diatur  secara  khusus  dan  jelas  bahwa  kejaksaan  mempunyai  kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan hal ini juga merupakan kendala dari pelaksanaan  tugas  dan  wewenang.  Undang-undang  hanya  mengatur  secara keseluruhan  terkait  dengan  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  undang-undang  tidak mengatur  secara  rinci  bagaimana  pelaksanaan  penyelidik  kejaksaan  dalam melakukan penyelidikan pemberantasan tindak pidana korupsi
Kendala lain yang ditemukan pada lapangan terkait dengan teknik dan taktik penyelidikan dan yang dilakukan agen intelijen kejaksaan  adalah adanya intervensi dari  pimpinan  suatu  instansi  terhadap  orang  yang  memberikan  data.  Intervensi pimpinan  dalam  hal  ini  sangatlah  besar  peranannya,  dimana  umumnya    penyelidik melakukan  pengumpulan  data  awal  dari  orang-orang  yang  berada  di second  line yang lebih banyak memberikan bahan keterangan tanpa disertai dengan bahan data yang  mendukung.   Kurang  maksimalnya  tehnik undercover dalam  melakukan penyelidikan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kepercayaan dan keraguan dari informan terhadap agen intelijen . 7
B. Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  penyelidik  Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana  KorupsiNegeri Sipil (PPNS) dalam hal menangani Kecelakaan Pesawat Udara.
Pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  kejaksaan  sebagai penyelidik  dalam  rangka  penyelidikan  tindak  pidana  korupsi  saat  ini  langsung kepada  presiden.  Hal  ini  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  bahwa  kejaksaan  sebagai  lembaga pemerintah dan kedudukan jaksa agung ditetapkan setingkat menteri negara, sebagai pembantu  presiden,  yang  secara  tegas  dinyatakan  diangkat  dan  diberhentikan  serta
7 Hasil wawancara Kepalas Seksi II Asisten Intelijen, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,  M. Indra Nasution, Rabu 25 Maret 2015, Pukul 11.00 WIB
bertanggungjawab  kepada  presiden  begitu  juga  dengan  penyelidik  kejaksaan  baik dibidang intelijen maupun dibidang tindak pidana khusus. 8
Pertanggungjawaban  kejaksaan  RI  dalam  konteks  hukum  admistrasi  negara mengacu  pada  asas  pertanggungjawaban  yang  menghendaki  setiap  tindakan badan/pejabat  administrasi  dapat  dipertanggungjawabkan,  baik  menurut  ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yakni asas-asas umum pemerintahan yang adil dan layak. Jika dikaitkan dengan pelaksanaa tugas dan wewenang penyelidik dalam melakukan  penyelidikan  tindak  pidana  korupsi,  pertanggungjawaban  itu  dilaporan dalam  bentuk  laporan.  Penyelidik  mempunyai  laporan  setiap  ada  dugaan  tindak pidana  korupsi,  baik  itu  laporan  intelijen  maupun  laporan  dari  penyelidik  tindak pidana korupsi.
Laporan  penyelidik  dilaksanakan  secara  harian,  bulan  maupun  tahunan  yang merupakan  wujud  dari  pertanggungjwaban  dari  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang penyelidik dalam rangka penyelidikan tindak pidana korupsi, yang dilaporan kepada kejaksaan  agung  dan  dibawah  koordinasi  Badan  Intilijen  Negara  (BIN). Pertanggungjawaban dari laporan tersebut harus mempunyai dasar hukum dan tidak boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Penyelidik kejaksaan  dalam  melaksanankan  tugas  dan  wewenang  tetap  berada  dalam pengawasan kepala Kejaksaan Tinggi dan peraturan yang mengikatnya.
Selama  dalam  operasi  penyelidikan  sistem  pelaporan  kepada  pimpinan dilakukan dengan menggunakan laporan informasi harian, dengan sistem pelaporan berkala secara tahapan sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 552 Tahun 2002  tentang  Administrasi  Intelijen  Yustisial  Kejaksaan  RI.  Setiap  tindakan penyelidik dalam penyeldikan tindak pidana korupsi dipertanggungjawaban dengan adanya surat perintah penyelidikan berkaitan dengan tugas dan wewenang kejaksaan untuk  kemudian  disampaikan  pimpinan  secara  berjenjang  dalam  waktu  yang ditentukan sesuai dengan undang-undang.
Di  samping  Pelaporan  yang  dilakukan  penyelidik  kejaksaan  dalam  melakukan penyelidikan  tindak  pidana  korupsi  yang  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban
8 Hasil wawancara Kepalas Seksi II Asisten Intelijen, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,  M. Indra Nasution,  Rabu 25 Maret 2015, Pukul 11.00 WIB
dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  koordinasi  dengan  institusi  seperti kepolisian  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dilaksanakan  dengan  baik sesuai  dengan  perjanjian  yang  berisi  kesepakatan  tentang  kasus  korupsi  yang ditangani oleh instansi terkait, sehingga tidak adanya pandangan masyarakat bahwa terjadinya  tarik  ulur  antara  kepolisian,  kejaksaan  dan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  yang  sama-sama  mempunyai  kewenangan  dalam  melalukukan penyelidikan  tindak  pidana  korupsi,  pertanggungjawaban  dalam  bentuk  koordinasi ini  juga  dapat  menghilangkan  pendapat  masyarakt  tentang  adanya  kepentingan- kepentingan  pihak  terkait  dalam  menyelesaikan  penyelidikan  tindak  pidana korupsi. 9

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  permasalahan  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Kegiatan operasi penyelidikan yang dilakukan oleh intel kejaksaan bertujuan untuk  pengumpulan  bahan  keterangan  dan  pengumpulan  data  yang menggunakan  teknik  atau  strategi  yang  dapat  dilakukan  dengan  cara  secara terbuka  yaitu  apabila  informasi  atau  laporan  sudah  lengkap  data  dan  bukti awalnya  maka  langsung  dilakukan  pemanggilan  bagi  pihak-pihak  terkait untuk  dimintai  keterangan  dengan  membawa  bahan-bahan  yang  diperlukan atau  berkaitan  dengan  kasus.dan  secara  tertutup  yaitu  apabila  informasi  atau laporan  belum  jelas  maka  dilakukan  pengumpulan  data  secara  tertutup  agar tidak  diketahui  oleh  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  kasus  tersebut  agar kebenaran  informasi  atau  laporan  menjadi  terang  dan  tindak  lanjuti  oleh penyelidik  tindak  pidana  khusus,  yang  menjadi  bentuk  koordinasi  kinerja dengan  penyelidik  lainnya  dalam  melakukan  penyelidikan  tindak  pidana korupsi.
9 Hasil wawancara Kepalas Seksi II Asisten Intelijen, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,  M. Indra Nasution, Rabu 25 Maret 2015, Pukul 11.00 WIB
2. Selama  dalam  operasi  penyelidikan  sistem  pelaporan  kepada  pimpinan dilakukan  dengan  menggunakan  laporan  informasi  harian,  dengan  sistem pelaporan  berkala  secara  tahapan  sesuai  dengan  Keputusan  Jaksa  Agung  RI Nomor  552  Tahun  2002  tentang  Administrasi  Intelijen  Yustisial  Kejaksaan RI.  Setiap  tindakan  penyelidik  dalam  penyeldikan  tindak  pidana  korupsi dipertanggungjawaban  dengan  adanya  surat  perintah  penyelidikan  berkaitan dengan  tugas  dan  wewenang  kejaksaan  untuk  kemudian  disampaikan pimpinan  secara  berjenjang  dalam  waktu  yang  ditentukan  sesuai  dengan undang-undang.

## B. Saran
Adapun yang menjadi saran dari skripsi ini adalah sebagai berikut :
1) Perlu  diberikan  pendidikan  dan  pelatihan  khusus  intelijen  dan  diklat  teknis terkait  lainnya  bagi  para  jaksa  dan  tata  usaha  agar  mempunyai  kemampuan, kapasitas dan profesional dalam melakukan kegiatan penyelidikan  atau operasi Intelijen Yustisial.
2) Perlu  diberikan  dana  operasional  yang  memadai  untuk  melakukan  dan mendukung  operasional  kegiatan  Intelijen  Yustisial  dalam  melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

## DAFTAR PUSTAKA
Edi Setia dan Rena Yulia, 2010, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta. Elwi  Danil. Korupsi  (Konsep,  Tindak  Pidana,  dan  Pemberantasannya). Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Evi Hartanti. 2007. Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua ). Jakarta:  Sinar Grafika.
Klitgaard Robert. 2001. Membasmi Korupsi . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Krisna  Harahap.  2006. Pemberantasan  Korupsi  Jalan  Tiada  Ujung. Bandung:  PT Grafitri.
Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana . Jakarta: Binacipta.
Soerjono Soekanto. 1978. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Soerjono  Soekanto.  1983 .  Faktor-faktor  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta: Rajawali.
Soerjono Soekanto. 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Soejono. 1995. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU Nomor  16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Keputusan  Presiden  RI  Nomor  86  Tahun  1999  tentang  Susunan  Organisasi  Kerja Kejaksaan RI