## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 1 Februari 2022: TheJournalish Hal. 017-027

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  KAWASAN  TANPA  ROKOK  DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
I Gede Yudha Eka Pramana Putra (1), Yuli Setyowati (2)
(1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
(2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Email Korespondensi: yudha@tuta.io
Abstrak: Sesuai  amanah  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  Pemerintah  Kota Yogyakarta telah berupaya untuk melindungi hak asasi setiap manusia terutama yang bukan perokok untuk dapat menghirup udara segar dan bersih atau bebas dari asap rokok, serta dalam upaya menyelamatkan generasi muda bangsa dari resiko kematian di usia muda akibat merokok, dengan membuat kebijakan kawasan tanpa rokok yaitu Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  2  Tahun  2017.  Namun  setelah  peraturan  tersebut  berjalan  masih banyak  terdapat  pelanggaran  terhadap  kawasan  tanpa  rokok  tersebut,  bahkan  banyak  yang  terjadinya  di lingkungan  instansi  Pemerintah  Kota  Yogyakarta.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, faktor-faktor yang menjadi penghambat, serta merumuskan strategi untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan implementasi kawasan tanpa rokok, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan instansi Pemerintah Kota Yogyakarta masih belum maksimal karena masih terdapat 4 (empat) faktor penghambat yaitu (1) komunikasi yang belum  optimal,  (2)  disiplin  para  kelompok  sasaran  yang  masih  rendah,  (3)  intensitas  pengawasan  yang  masih rendah,  dan  (4)  fasilitas  tempat  khusus  merokok  dan  sarana  mobilitas  yang  masih  minim.  Dari  faktor-faktor tersebut,  peneliti  telah  berhasil  merumuskan  2  (dua)  strategi  untuk  mengatasi  hambatan  dan  mengoptimalkan implementasi  yaitu  (1)  meningkatkan  pengawasan  melalui  penambahan  jumlah  personil,  pengadaan  sarana mobilitas  berupa  kendaraan  dan  penggunaan  CCTV  di  setiap  instansi  untuk  mengawasi  kawasan  tanpa  rokok secara intensif. (2) menyediakan fasilitas berupa tempat khusus merokok di setiap instansi agar para pegawai yang merokok dapat memenuhi kebutuhan merokoknya tanpa melanggar kawasan tanpa rokok.
Kata kunci; Implementasi; Kawasan Tanpa Rokok; Strategi.
Abstract: In accordance with the mandate of Law Number 36 of 2009 concerning Health, the Yogyakarta City Government has made efforts to protect the human  rights of every human being, especially non-smokers to be able to breathe fresh and clean air or free from cigarette smoke, as well as in an effort to save the nation's young generation from the risk of death. at a young age due to smoking, by making a policy of a no-smoking area, namely the Yogyakarta City Regulation Number 2 of 2017. However, after the regulation was  implemented, there were still many violations of the no-smoking area, even many of which occurred within the Yogyakarta City Government agency.  This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  a  no-smoking  area  policy  in  the  Yogyakarta  City Government  agencies,  the  factors  that  become  obstacles,  and  formulate  strategies  to  overcome  obstacles  and optimize the implementation of a smoke-free area, using the theory of policy implementation Edward III. This study used descriptive qualitative method. Data collection was done by interview, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the no-smoking area policy in the Yogyakarta City Government  agencies  is  still  not  optimal  because  there  are  still  4  (four)  inhibiting  factors,  namely  (1) communication that is not optimal, (2) discipline of the target group is still low, (3) the intensity of supervision is still low, and (4) facilities for smoking special places and mobility facilities are still minimal. From these factors, researchers have succeeded in formulating 2 (two) strategies to overcome obstacles and optimize implementation, namely (1) increasing supervision through increasing the number of personnel, procurement of mobility facilities in the form of vehicles and the use of CCTV in every agency to supervise non-smoking areas intensively. . (2) provide facilities in the form of a special smoking area in each agency so that employees who smoke can fulfill their smoking needs without violating the no-smoking area.
Keywords: implementation; no-smoking area; strategy.
Informasi Artikel: Disubmit: 26-06-2020; Direvisi 26-07-2020; Disetujui: 2021-08-26

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Setiap  hal  yang  menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar  bagi  negara, dan  setiap  upaya  peningkatan derajat  kesehatan masyarakat juga  berarti investasi bagi pembangunan negara. Demikian dipaparkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan.  Salah  satu  faktor  yang  sangat  mempengaruhi  kondisi  kesehatan  manusia adalah kondisi lingkungan, termasuk di dalamnya udara yang dihirup sehari-hari. Udara sekarang sudah banyak tercemar oleh asap hasil pembakaran, di antaranya asap rokok. Asap rokok sangat berbahaya bagi  kesehatan  karena  mengandung  berbagai  bahan  kimia  yang  berbahaya  bagi  kesehatan.  Kondisi demikian sangat berbahaya bagi Indonesia sebagai negara berkembang karena semakin banyak generasi muda yang tercandu rokok dan pada akhirnya berujung pada kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok.
Dalam penjelasan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dijelaskan sebagai berikut: Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (Perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama ( mainstream ) yang  mengandung  25%  kadar  bahan  berbahaya  dan  asap  rokok  sampingan  ( side stream )  yang mengandung  75%  kadar  berbahaya.  Asap  rokok  mengandung  lebih  dari  4000  jenis  senyawa  kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).
Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok pasal 10 menjelaskan tempat kerja meliputi:
1. kantor pemerintahan;
2. kantor milik pribadi/swasta; dan
3. industri/pabrik.
Dari  penjelasan  diatas  peneliti  memfokuskan  penelitian  ini  di  tempat  kerja  (kantor pemerintahan).  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  di  Lingkungan  Pemerintahan  Kota  Yogyakarta sendiri  sudah  dibentuk  Satuan  Tugas  Kawasan  Tanpa  Rokok.  Satgas  KTR  ini  memiliki  tugas mensosialisasikan kaitannya dengan kawasan tanpa rokok termasuk mengingatkan untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Siti  Lestari  (2016).  Penelitian  ini  berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK se-Kecamatan Wates”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah  Kulon  Progo  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  SMK  Se-Kecamatan Wates, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi tersebut. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah  Kulon  Progo  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  SMK  Se-Kecamatan Wates yaitu pada Pasal 4 tentang larangan penyediaan tempat khusus merokok sesuai Perda, Pasal 5 tentang  petunjuk  pemasangan  rambu  “larangan  merokok”  sesuai  Perda,  Pasal  18  tentang  larangan adanya asbak dan pembentukan satuan tugas pengawas kawasan tanpa rokok tidak sesuai Perda. Faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor  sumber  daya,  faktor  disposisi  dan  faktor  birokrasi.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam implementasi yaitu ketiadaan tim pengawas kawasan tanpa rokok dan kurangnya partisipasi masyarakat sekitar sekolah. Penelitian Siti Lestari ini memiliki kesamaan fokus, metode dan teori yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.
Penelitian  terdahulu  selanjutnya  yaitu  oleh  Lutfiya  Purwantiningtias  (2015).  Penelitian  ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Kasus Kawasan Terbatas Merokok di Samsat Surabaya
Selatan)”. Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambatnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan O. Jones tentang tiga aktivitas utama yang penting dalam implementasi kebijakan, yaitu  organisasi,  interpretasi,  dan  penerapan.  Hasil  penelitian  ini  adalah  pertama,  implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sudah terwujud, tetapi studi kasus kawasan terbatas merokok di Samsat Surabaya Selatan belum terlaksana dengan baik, karena smoking area tidak berfungsi. Kedua, faktor pendukung implementasi  adalah  upaya  sosialisasi  pada  seluruh  instansi  pemerintah  dan  swasta  di  seluruh  Kota Surabaya. Faktor penghambat implementasi adalah tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat dan sikap  tegas  dalam  menangani  perokok  di  tempat  yang  bukan  tempatnya.  Penelitian  Lutfiya Purwantiningtias ini memiliki kesamaan fokus dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tentang implementasi kebijakan KTR, dan kesamaan metode yaitu metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teori yang digunakan berbeda.
Dengan dibuatnya Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah melakukan peran dan fungsinya dalam rangka upaya mewujudkan lingkungan yang sehat dan melindungi  masyarakat  dari  bahaya  asap  rokok.  Secara  khusus  bagi  lingkungan  internal  Pemerintah Kota Yogyakarta, dibuatnya Perda ini juga untuk menciptakan lingkungan kantor instansi pemerintah yang udaranya sehat terbebas dari asap rokok, sehingga sangat nyaman dan kondusif untuk orang-orang yang bekerja di dalamnya, termasuk masyarakat yang datang untuk menerima pelayanan. Namun jika dilihat  dari  fakta  pelanggaran  yang  terjadi,  menandakan  masih  adanya  permasalahan  dalam implementasi  Perda  tersebut.  Berangkat  dari  hal  ini, peneliti  mencoba  meneliti dan  menuangkannya dalam  sebuah  karya tulis ilmiah  yang  berjudul  “Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta”.

## LANDASAN TEORITIS
Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu (Ramdhani dan Ramdhani, 2017). Friedrich (Sulmiah, dkk, 2019:260) menjelaskan bahwa kebijakan publik berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Dari berbagai penjelasan di atas dapat diambil  inti  pengertian  kebijakan  publik  yaitu  suatu  keputusan  yang  diambil  pemerintah  untuk memecahkan masalah publik atau masalah yang terjadi di masyarakat yang menyangkut kepentingan publik, sehingga keputusan yang diambil harus bijak dan tepat. Apabila masalah yang dipecahkan bukan masalah publik maka kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan publik.
Tujuan  kebijakan  publik  adalah  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peraturan pemerintah.  Thomas  R.  Dye  menjelaskan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  apa  saja  yang  dipilih  oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya.
Tahapan dalam melaksanakan kebijakan publik menurut William Dunn (dalam Nopralia, dkk, 2020), antara lain:
1. Tahapan penyusunan agenda,
Digunakan untuk merumuskan masalah, mendefinisikan masalah dan memulai proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda.
2. Tahapan formulasi kebijakan,
Merupakan  tahapan  yang  dilakukan  oleh  para  pejabat  instansi  Pemerintah  untuk  merumuskan alternatif  kebijakan  dalam  mengatasi  masalah.  Dalam  tahap  ini  teknik  peramalan  dapat dipergunakan untuk menyajikan pengetahuan mengenai timbulnya kemungkinan masalah ataupun kendala yang akan terjadi dalam pencapaian di masa mendatang akibat diambilnya suatu alternatif kebijakan.
3. Tahapan adopsi kebijakan,
Merupakan  tahapan  dalam  mengimplementasikan  suatu  kebijakan.  Dalam  tahap  ini  suatu rekomendasi  diperlukan  sebagai  upaya  untuk  memahami  biaya  manfaat  dari  berbagai  alternatif kebijakan dan segala kemungkinan akibatnya di masa mendatang.
4. Tahapan implementasi kebijakan, Merupakan tahapan dalam merealisasikan alternatif kebijakan yang telah dipilih.
5. Tahapan penilaian (evaluasi) kebijakan,
Dengan melakukan suatu evaluasi guna mendapatkan pengetahuan yang relevan mengenai hasil kerja kebijakan.
Menurut  Patton  dan  Sawicki  (dalam  E.  Cristianingsih,  2018)  bahwa:  “implementasi  berkaitan dengan  berbagai  kegiatan  yang  diarahkan  untuk  merealisasikan  program,  dimana  pada  posisi  ini eksekutif  mengatur  cara  untuk  mengorganisir,  menginterpretasikan  dan  menerapkan  kebijakan  yang telah diseleksi”. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi  terhadap  perencanaan  yang telah  dibuat, dan  petunjuk  yang  dapat  diikuti dengan  mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.
Menurut George C. Edward III (dalam Abdul Adim, 2020), “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator, yaitu:

## 1. Komunikasi
Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik diperlukan komunikasi yang baik antara implementor dengan yang menjadi sasaran, dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak tersebut informasi semakin jelas, maka akan tercipta konsistensi dari para implementor dalam menjalankan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan di masyarakat.
2. Sumber daya
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan.  Selain  sumber  daya  manusia,  terdapat  sumber  daya finansial dan waktu yang dapat menjadi hal penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Disposisi
Disposisi adalah sifat dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti kejujuran, komitmen, sifat  demokratis,  dan  apabila  implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  implementor  akan mampu  menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan. Ketika  implementor  memiliki  sikap  dan  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  maka implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi
Terdapat  2 karakteristik  utama  dari  birokrasi yaitu  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dan fragmentasi.  SOP  dibuat  sebagai  respon  interval  terhadap  keterbatasan  waktu  dan  sumber  daya  dari pelaksana  serta  dibuat  agar  memperoleh  keseragaman  dalam  bekerja.  Sedangkan  fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

## MOTEDE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  adalah  suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang atau perilaku yang diamati (Moleong, dalam Barnawi, dkk, 2019:37). Dalam model pendekatan ini, peneliti merupakan instrumen utama yang mengamati secara langsung semua tingkah laku manusia yang menjadi objek penelitian, kemudian mendeskripsikan secara jelas dan mendetail mengenai situasi pengamatan yang diamati sebagaimana adanya.
Lokasi penelitian ini adalah di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi  ini  adalah  karena  dalam  Peraturan  Walikota  Kota  Yogyakarta  No.  68  Tahun  2016  tentang Susunan  Organisasi,  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  dan  Tata  Kerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Yogyakarta  Pasal  3  Ayat  1,  Satpol  PP  merupakan  unsur  pembantu  pemerintah  daerah  dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kemudian pada Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 20 Ayat (1) disebutkan
dalam  melaksanakan  pengawasan,  perangkat  daerah  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan dibidang kesehatan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah.
Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (dalam  Maharani  dan  Bernard,  2018:821) purposive  sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel sumber  data  dengan  pertimbangan tertentu.  Pertimbangan  tertentu  ini, misalnya orang tersebut  yang dianggap  paling  tahu  tentang  apa  yang  kita  harapkan,  atau  mungkin  sebagai  penguasa  sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.
Informan  yang  dipilih  oleh  peneliti  terdiri  dari  dua  unsur  yaitu  dari  unsur  Satpol  PP  Kota Yogyakarta selaku instansi yang diberi kewenangan penegakan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok,  dan  informan  tambahan  dari  unsur  Pegawai  Negeri  Sipil  di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta baik yang perokok maupun tidak perokok sebagai pihak yang tunduk terhadap aturan Perda tersebut.
Teknik  pengumpulan  data  yang  lazim  digunakan  dalam  metode  penelitian  kualitatif  yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus ( Focus Group Discussion ). Menurut Creswell (dalam  Rasyidi,  dkk,  2019:191)  pada  pendekatan  ini,  peneliti  membuat  suatu  gambaran  kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.  Dari  keempat  teknik  tersebut,  peneliti  menggunakan  tiga  teknik  pengumpulan  data  yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model analisis ini terdiri dari tiga komponen analisis yaitu reduksi data ( data reduction ), penyajian data ( data display ), dan  penarikan  kesimpulan  ( conclusion/verifying )  yang  dilakukan  dalam  bentuk  interaktif  dengan pengumpulan data sebagai suatu siklus.

## PEMBAHASAN

## Komunikasi
Komunikasi  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kesuksesan  suatu  kebijakan. Sebagaimana dikemukakan dalam Teori Edward III bahwa keputusan kebijakan dan perintahnya harus disampaikan dengan jelas kepada seluruh jajaran implementor dan kelompok sasaran, agar implementor maupun kelompok sasaran mengetahui dan mengerti dengan jelas apa kewajiban, hak, dan tanggung jawab yang diisyaratkan oleh kebijakan tersebut. Lebih lanjut dalam Teori Edward III dijelaskan bahwa beberapa hal mendorong menentukan baik buruknya komunikasi dalam implementasi suatu kebijakan adalah transmisi, konsistensi dan kejelasan.
Implementasi suatu kebijakan dapat mencapai keberhasilan apabila implementor mengetahui apa yang  harus  dilakukan  secara  jelas  dan  dapat  mengkomunikasikannya  dengan  baik  kepada  seluruh sasaran.  Dalam  hal  implementasi  kebijakan  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok,  peran  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kota  Yogyakarta  beserta  jajarannya  seperti  Dinas  Kesehatan  Kota  Yogyakarta  dan seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sangat penting agar seluruh pegawai di Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta mengetahui aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok, khususnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Dalam proses implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, telah dilakukan penyampaian informasi (transmisi) mengenai isi kebijakan tersebut dari  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Yogyakarta  bersama  timnya  selaku  implementor  kepada  para pegawai  di  seluruh  instansi  sebagai  kelompok  sasaran.  Sejak  dibuatnya  Peraturan  Daerah  Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017, telah dilakukan proses pengundangan. Proses tersebut merupakan proses  baku  dan formal terhadap produk  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Di samping proses  tersebut,  pada  tahun  2018  dilakukan  juga  sosialisasi  dalam  bentuk  pertemuan  bertatap  muka langsung antara implementor dengan kelompok sasaran, yaitu diundang perwakilan dari masing-masing instansi  untuk  diberikan  pemahaman  mengenai  isi  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok,  dan  diharapkan nantinya  para  perwakilan  tersebut  meneruskan  sosialisasi  yang  didapatnya  kepada  seluruh  pegawai yang ada di instansinya masing-masing. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Grindle (dalam Widyanto,  dkk,  2019:16)  menyatakan  bahwa  keberhasilan  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh unsur lingkungan kebijakan yang mencakup tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
Sosialisasi  juga  dilakukan  dengan  media-media  visual,  yaitu  dengan  menempelkan  stiker bertuliskan  “Dilarang  Merokok”,  “Kawasan  Tanpa  Rokok”,  atau  yang  bergambar  simbol  larangan merokok,  di  seluruh  bangunan  kantor  atau  instansi  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  yang  merupakan kawasan tanpa rokok. Tulisan dan simbol tersebut merupakan media komunikasi yang secara intensif dapat memberitahukan dan mengingatkan kepada para pegawai bahwa ada kebijakan kawasan tanpa rokok yang berlaku dan tempat kerjanya itu adalah salah satu kawasannya.

## Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  faktor  penting  dalam  sebuah  implementasi  kebijakan.  Pencapaian tujuan sebuah kebijakan tidak akan berjalan maksimal apabila tidak didukung dengan sumber daya yang memadai, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sebagaimana dijelaskan dalam Teori Edward III, unsur sumber daya dibagi menjadi 4 (empat) indikator yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Pemerintah Kota  Yogyakarta  terdapat  2  (dua)  indikator  yang  masih  mengalami  kendala,  yaitu  fasilitas  dan  staf, sedangkan 2 (dua) indikator lainnya yaitu informasi dan wewenang sudah tergolong baik.
Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja saat ini tidak akan cukup jumlahnya untuk bertugas mengawasi seluruh  pegawai  yang  tersebar  di  seluruh  instansi  agar  tidak  melanggar  kawasan  tanpa  rokok. Pernyataan  tersebut  diperkuat  oleh  pernyataan  para  penyidik  bahwa  dengan  tingginya  kebutuhan intensitas pengawasan dengan lingkup pengawasan yang luas maka akan semakin tinggi pula tingkat kesulitan para penyidik untuk menjamin bersihnya kawasan tanpa rokok dari pelanggaran. Walaupun tanggung jawab pengawasan juga telah diemban oleh pimpinan instansi, namun tetap saja mereka tidak berwenang  untuk  menindak,  tetapi  hanya  melaporkan.  Bahkan  dalam  pengamatan  peneliti,  ada sejumlah  pimpinan  instansi  yang  merupakan  perokok.  Jadi  dapat  ditengarai  akan  adanya  suatu kecenderungan  untuk  tidak  melaporkan  bawahannya  yang  merokok  di  dalam  kantor  karena  dirinya sebagai pemimpin juga merupakan perokok.
Kondisi keterbatasan jumlah personel juga disertai dengan adanya keterbatasan fasilitas. Fasilitas yang  dimaksud  di  sini  adalah  sarana  mobilitas  yaitu  kendaraan  yang  sangat  menunjang  pergerakan implementor,  dan  juga  fasilitas  berupa  tempat  khusus  merokok  yang  sangat  menunjang  aktivitas kelompok sasaran. Seperti disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan para penyidik, jumlah kendaraan operasional masih terbatas. Kendaraan yang ada sering digunakan untuk keperluan patroli, sidak,  pembinaan,  dan  kegiatan  dinas  lainnya  sampai  ke  kabupaten,  sehingga  tidak  bisa  melakukan beberapa kegiatan sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

## Disposisi
Karakteristik  implementor  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  implementasi  kebijakan.  Hal  ini berkaitan  dengan  sikap  implementor  yang  secara  personal  mendukung  atau  tidak  adanya  kebijakan kawasan tanpa rokok. Implementor yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di sini adalah jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, mulai dari yang tertinggi yaitu Kepala Satuan  Polisi  Pamong  Praja  hingga  ke  tingkat  staf.  Tugas-tugas  yang  diemban  adalah  amanah  dari aturan yang dibuat oleh pihak Legislatif bersama Eksekutif, maka dapat dikatakan itu bukan merupakan kehendak  dari  dalam  diri  implementor.  Sehingga  orang-orang  yang  termasuk  dalam  jajaran implementor  haruslah  orang-orang  yang  secara  personal  atau  dari  dalam  dirinya  masing-masing memiliki dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tanggung jawab atas berjalannya kebijakan kawasan tanpa rokok ini  bekerja  sama  dengan  seluruh  jajaran  Kepala  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  melakukan berbagai upaya  untuk mensosialisasikan  isi kebijakan  kawasan  tanpa rokok  kepada  seluruh  pegawai yang merupakan kelompok sasaran, pemasangan media sosialisasi berupa stiker larangan merokok dan tanda kawasan tanpa rokok, hingga tindakan represif berupa sidak dan pemberian sanksi.
Dalam  Teori  Edward  III  dijelaskan  bahwa  disposisi  atau  kecenderungan  para pelaksana/implementor suatu kebijakan dapat dilihat dari 2 (dua) faktor yaitu pengangkatan birokrasi dan  insentif.  Implementasi  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  di  lingkungan  instansi  Pemerintah  Kota Yogyakarta  dilaksanakan  oleh  aparatur  pemerintah  juga  yaitu  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang jajarannya mulai dari Kepala Satuan, Kepala Bidang, Kepala Seksi, hingga Staf. Pengangkatan personel
tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk para pejabatnya (Kepala Satuan, Kepala Bidang dan Kepala Seksi) diangkat oleh Walikota dalam proses mutasi dan promosi pegawai, sedangkan untuk Staf dipilih oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kemudian diajukan kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota. Itu merupakan cara pengangkatan yang sudah baku dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  Teori  Edward  III  bahwa  pengangkatan  dan  pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam memilih penyidik tentu sudah berkoordinasi atau rapat dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi agar orang-orang yang dipilihnya memang benar-benar orang  yang  mempunyai  disiplin  tinggi  dan  berdedikasi  terhadap  tugas-tugas  yang  diberikan.  Dan hasilnya memang benar sebagaimana diungkapkan dalam wawancara bahwa seluruh bawahannya telah melaksanakan  tugas-tugasnya  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  dengan baik dan bertanggung jawab. Ini menunjukkan mereka memiliki dedikasi terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok yang sudah ditetapkan.
Tugas-tugas  yang  dilaksanakan  oleh personel  Satuan Polisi  Pamong  Praja  dalam  menegakkan Peraturan  Daerah,  termasuk  Peraturan  Daerah  Kawasan  Tanpa  Rokok  memang  sudah  merupakan kewajiban. Namun pelaksanaan sebuah tugas tentu sangat dipengaruhi oleh motivasi dari dalam diri pelaksananya. Dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Instansi Pemerintah Kota  Yogyakarta,  para  penyidik  dan  atasannya  telah  mengakui  bahwa  adanya  insentif  telah  sangat membantu meningkatkan semangat dan motivasi mereka dalam melaksanakan tugas.

## Struktur Birokrasi
Dalam Teori Edward disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) karakteristik utama dari birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. SOP atau yang sering disebut sebagai prosedur tetap (protap) sangat penting bagi suatu organisasi, apalagi organisasi pemerintah yang memiliki tugas utama sebagai pelayan masyarakat karena berisi mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa dan dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.
Dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Instansi Pemerintah Kota  Yogyakarta  sudah  terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  dan  fragmentasi.  Namun  Standar Operasional  Prosedur  yang  digunakan  adalah  Standar  Operasional  Prosedur penegakan  Perda  secara umum dan belum ada Standar Operasional Prosedur khusus untuk penegakan kebijakan kawasan tanpa rokok,  sedangkan  fragmentasinya  sudah  jelas  dimana  sudah  ditentukan  tanggung  jawab  dari  para implementor  mulai  dari  Kepala  Satuan,  Kepala  Bidang,  Kepala  Seksi,  hingga  para  Staf.  Tanggung jawab mereka sudah diatur dengan jelas dalam uraian tugas masing-masing.
Setiap  kebijakan  pastinya  dibuat  untuk  mengatur  suatu  hal  tertentu  atau  menangani  masalah tertentu. Walaupun suatu kebijakan ada yang berkaitan dengan kebijakan yang lain, tetapi tentunya isi masing-masing kebijakan itu berbeda. Adanya Standar Operasional Prosedur yang bersifat umum untuk seluruh penegakan beberapa Perda yang dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta mungkin selama ini memang belum menemui masalah ketika diterapkan untuk penegakan kebijakan kawasan tanpa rokok. Akan tetapi alangkah baiknya dibuatkan Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perda atau kebijakan  agar  para  implementor  dapat  dengan  jelas  mengetahui  dalam  koridor  mana  mereka  harus bekerja dan pada dasar yang mana mereka harus berpatokan.

## Faktor  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Lingkungan  Instansi Pemerintahan Kota Yogyakarta
Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta masih menemui  hambatan.  Sesuai  hasil  penelitian,  peneliti  telah  menemukan  berbagai  permasalahan  yang menghambat  kemudian  menginventarisir  permasalahan  tersebut  sehingga  secara  garis  besar  dapat digolongkan menjadi 4 (empat) faktor utama yang menghambat implementasi tersebut, yaitu:

## Komunikasi yang belum optimal
Sosialisasi yang sudah dilakukan pada masa-masa awal kebijakan kawasan tanpa rokok ini dibuat ternyata belum mencapai sasarannya secara sepenuhnya. Walaupun implementor sudah menyampaikan
pesan kepada kelompok sasaran, tetapi itu hanya melalui perwakilan dari beberapa individu dari seluruh kelompok sasaran namun implementor tidak memastikan apakah pesan yang diberikan akan diteruskan kepada seluruh kelompok sasaran oleh para perwakilan itu.
Terjadinya komunikasi yang kurang optimal seperti dipaparkan di atas tentu tidak terlepas dari kondisi-kondisi lain yang menjadi akarnya. Peneliti mengamati dan menganalisis bahwa hal tersebut terjadi karena luasnya rentang kendali Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 yaitu tersebarnya  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  seluruh  wilayah  Kota  Yogyakarta.  Dengan  luasnya  sebaran Kawasan  Tanpa  Rokok  tersebut,  maka  jumlah  kelompok  sasaran  yang  harus  diberikan  sosialisasi mengenai kebijakan juga banyak dan tersebar luas. Maka akan memerlukan waktu yang sangat lama dan biaya yang besar apabila sosialisasi dilakukan secara langsung kepada seluruh kelompok sasaran tanpa melalui perwakilan. Keadaan ini juga tentunya melanda proses sosialisasi kepada para kelompok sasaran di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta.

## Disiplin para kelompok sasaran yang masih rendah
Disiplin secara singkat dapat diartikan sebagai ketaatan atau kepatuhan seseorang secara sadar terhadap  aturan  atau  norma-norma  yang  berlaku.  Disiplin  sangat  menentukan  keberhasilan  suatu kebijakan,  apalagi  kebijakan  yang  sifatnya  mewajibkan,  melarang  dan  berisi  sanksi.  Disiplin  tidak hanya harus dimiliki oleh para implementor, tetapi juga para kelompok sasaran. Seberapapun gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh implementor, sampai mereka betul-betul memahami isi kebijakannya, tetapi apabila disiplin mereka terhadap kebijakan itu rendah maka tentu kewajiban-kewajiban dalam kebijakan itu tidak akan mereka penuhi, larangannya tidak akan mereka hindari.

## Intensitas pengawasan yang masih rendah
Pengawasan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengupayakan  keberhasilan  penegakan  suatu aturan atau kebijakan. Dengan adanya pengawasan maka para kelompok sasaran akan terdorong untuk melakukan  kewajiban  dan  menghindari  larangan  yang  ada  dalam  kebijakan.  Atau  dapat  dikatakan bahwa  pengawasan  ini  merupakan  cara  untuk  menangani  ketidakdisiplinan  para  kelompok  sasaran terhadap suatu aturan atau kebijakan.
Dalam  implementasi  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  di  lingkungan  instansi  Pemerintah  Kota Yogyakarta, intensitas pengawasan yang dilakukan implementor masih rendah. Satuan Polisi Pamong Praja  selaku  implementor  memang  terbatas  jumlah  dan  kemampuannya  untuk  mengawasi  seluruh pegawai  secara  terus  menerus,  karena  selain  tugas  itu  masih  ada  tugas-tugas  yang  lain  yang  wajib dikerjakan.  Para  kepala  instansi  juga  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  sebagai  penanggung  jawab kawasan tanpa rokok di instansinya masing-masing. Namun hal ini juga belum mampu meningkatkan intensitas  pengawasan  karena  penyebab  yang  sama  yaitu  tugasnya  tidak  hanya  untuk  mengawasi bawahannya agar tidak melanggar kebijakan kawasan tanpa rokok.

## Fasilitas tempat khusus merokok dan sarana mobilitas yang masih minim
Pada  pasal  17  ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  2  Tahun  2017  disebutkan bahwa  “Pengelola  atau  penanggung  jawab  KTR  pada  tempat  kerja  dan  tempat  umum  sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus merokok”. Namun selama ini belum  semua  Instansi  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  menyediakan  tempat  khusus  merokok.  Adanya kasus-kasus  pelanggaran kawasan tanpa rokok oleh  oknum pegawai tentu tidak lepas  dari ketiadaan tempat  bagi  mereka  untuk  merokok.  Walaupun  ada  oknum-oknum  pegawai  yang  kurang  disiplin terhadap aturan kawasan tanpa rokok, tetapi jika disediakan tempat khusus merokok tentu mereka akan menggunakan tempat itu untuk merokok. Dengan begitu maka kebiasaan mereka merokok tidak akan menjadi sebuah ketidakdisiplinan dan tidak akan berbuah pelanggaran.
Tempat  khusus  merokok  sebenarnya  tidak  terlalu  sulit  untuk  disediakan  karena  dapat menggunakan halaman kantor di luar gedung. Dalam Pasal 17 ayat (3) Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 sudah disebutkan syarat-syarat tempat khusus merokok yaitu :
1) merupakan  ruang  terbuka  yang  berhubungan  langsung  dengan  udara  luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2) terpisah dengan gedung utama atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas dan dalam persil yang sama;
3) jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4) jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
Selain fasilitas tempat khusus merokok, fasilitas sarana mobilitas yaitu kendaraan dinas juga masih  minim.  Dengan  tersebarnya  kawasan  tanpa  rokok  yang  harus  ditangani  oleh  Satuan  Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, maka sangat dibutuhkan keberadaan kendaraan yang memadai, baik memadai  dari  segi  jumlah  maupun  memadai  dari  segi  kondisi  dan  kapasitas.  Dengan  minimnya kendaraan yang ada maka juga mempengaruhi intensitas pengawasan terhadap seluruh kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

## Strategi untuk Mengatasi Hambatan dan Mengoptimalkan Implementasi
Peneliti  mencoba  merumuskan  strategi  untuk  mengoptimalkan  implementasi  dan  mengatasi faktor-faktor penghambatnya. Perumusan strategi ini dilakukan dengan bantuan Analisis SWOT, yaitu dengan mengidentifikasi kemudian memetakan faktor eksternal peluang ( opportunities ) dan ancaman ( threats )  dengan  faktor  internal  kekuatan  ( strengths )  dan  kelemahan  ( weaknesses ),  sehingga  dapat dirancang strategi dengan memadukan keempat faktor tersebut. Strategi ini nantinya akan dipadukan dengan  langkah-langkah  strategis  yang  sudah  diambil  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Yogyakarta sebagaimana yang sudah disampaikan pada saat wawancara.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti  telah  mengidentifikasi  dan  memetakan  kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta
No. FAKTOR 1 Kekuatan 1) Anggaran memadai 2) Personel Satpol PP berdedikasi tinggi 2 Kelemahan 1) Komunikasi belum maksimal 2) Intensitas pengawasan masih rendah
3) Disiplin pegawai masih rendah
4) Fasilitas masih minim 3 Peluang Kemajuan teknologi CCTV 4 Ancaman Pandangan buruk masyarakat terhadap pegawai

## Sumber: Olahan peneliti
Dari  hasil  identifikasi  di  atas,  dengan  mengacu  pada  penjelasan  mengenai  faktor-faktor  yang menghambat  implementasi  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  di  lingkungan  Instansi  Pemerintah  Kota Yogyakarta  peneliti  menemukan  adanya  hubungan  antara  beberapa  faktor-faktor  tersebut.  Dedikasi personel Satuan Polisi Pamong Praja yang tinggi dalam penegakkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tidak akan mampu mencegah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut oleh para pegawai karena jumlah personelnya terbatas dan tidak adanya dukungan dari faktor lain. Oleh karena  itu  perlu  adanya  penambahan  personel  serta  dibantu  dengan  pengalokasian  anggaran  untuk pengadaan  fasilitas  kendaraan  dinas  dan  penyediaan  tempat  khusus  merokok,  serta  sarana  untuk membantu pengawasan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu CCTV.
Secara  teknis,  CCTV  dapat  membantu  meningkatkan  intensitas  pengawasan.  Dengan pemasangan  CCTV  di  tempat-tempat  yang  merupakan  kawasan  tanpa  rokok,  maka  personel  Satuan Polisi  Pamong  Praja  dapat  melihat  rekamannya  pada  saat  mengadakan  sidak.  Apabila  ditemukan pelanggaran  dalam  rekaman  maka  orang  yang  melanggar  dapat  ditindak.  Dengan  demikian,  oknum pegawai yang biasanya melanggar kawasan tanpa rokok diharapkan tidak lagi melakukan pelanggaran walaupun tidak diawasi secara langsung terus menerus oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu,  keberadaan  CCTV  juga  dapat  membantu  meningkatkan  keamanan  lainnya,  seperti  dokumen, barang-barang inventaris bergerak, dan sebagainya.
Meningkatkan pengawasan tidak akan adil apabila tidak memberikan solusi bagi oknum pegawai yang merokok untuk bisa memenuhi kebutuhannya itu. Maka penyediaan tempat khusus merokok juga
harus  benar-benar  direalisasikan  oleh  semua  instansi  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  agar  ada keseimbangan antara sarana yang memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja selaku implementor dengan sarana  yang  memudahkan  para  pegawai  sebagai  kelompok  sasaran.  Jika  masih  terjadi  pelanggaran terhadap kawasan tanpa rokok yang sudah disertai tempat khusus merokok maka tidak ada pembelaan lagi bagi pelanggarnya.
Terkait dengan faktor komunikasi yang belum maksimal, dengan adanya penambahan personel dan sarana mobilitas, maka sosialisasi akan dapat dilakukan secara lebih intensif serta jangkauannya lebih  mengenai  sasaran.  Kegiatan  sosialisasi  kebijakan  dapat  dilaksanakan  secara  berkala  kepada seluruh  kelompok  sasaran.  Tidak  hanya  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok,  tetapi  juga  kebijakan- kebijakan yang lain.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan suatu strategi untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan instansi Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu:
1) Meningkatkan pengawasan melalui penambahan jumlah personel, pengadaan sarana mobilitas berupa kendaraan dan penggunaan CCTV di setiap instansi untuk mengawasi kawasan tanpa rokok secara intensif.
2) Menyediakan fasilitas berupa tempat khusus merokok di setiap instansi agar para pegawai yang merokok dapat memenuhi kebutuhan merokoknya tanpa melanggar kawasan tanpa rokok.
Kedua  strategi  di  atas  diharapkan  dapat  mengoptimalkan  implementasi  kebijakan  kawasan tanpa rokok di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam artian tidak ada lagi pelanggaran terhadap kawasan tanpa rokok oleh oknum pegawai sehingga dapat mendukung terjaganya nama baik aparatur pemerintah di mata masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok (Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017) di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Unsur-unsur yang mempengaruhi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok, yaitu:
a. Komunikasi
Komunikasi  dalam  Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Lingkungan  Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta masih belum optimal, sosialisasi yang dilakukan selama ini hanya diwakili  dari  beberapa  individu  dari  kelompok  sasaran  dan  implementor  tidak  memastikan apakah  pesan  yang  diberikan  akan  diteruskan  kepada  seluruh  kelompok  sasaran  oleh  para perwakilan itu. Dengan demikian tidak sedikit pegawai yang masih tidak terlalu paham bahkan tidak mengetahui tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut.
b. Sumber Daya
Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki cukup baik namun dari segi kuantitasnya masih belum mencukupi. Demikian juga dengan sumber daya fasilitas, jumlah sarana mobilitas yang dimiliki belum memadai dan tempat khusus merokok masih belum tersebar merata.
c. Disposisi
Dilihat  dari  dedikasi  para pelaksana  dan  dampak  positif  dari insentif  yang  diberikan  kepada para pelaksana, maka variabel disposisi dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan instansi Pemerintah Kota Yogyakarta sudah baik.
d. Struktur Birokrasi Dalam  mengimplementasikan  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  di  lingkungan  Instansi Pemerintah  Kota  Yogyakarta  sudah  terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  dan  fragmentasi. Namun  Standar  Operasional  Prosedur  yang  digunakan  masih  secara  umum,  sedangkan fragmentasinya sudah jelas.
2. Ada 4 (empat) faktor penghambat implementasi yaitu komunikasi yang belum optimal, disiplin para  kelompok  sasaran  yang  masih  rendah,  intensitas  pengawasan  yang  masih  rendah,  serta fasilitas tempat khusus merokok dan sarana mobilitas yang masih minim.
3. Alternatif strategi yang dirumuskan untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu :
a) Meningkatkan pengawasan melalui penambahan jumlah personil, pengadaan sarana mobilitas
berupa kendaraan dan penggunaan CCTV di setiap instansi untuk mengawasi kawasan tanpa rokok secara intensif.
b) Menyediakan fasilitas berupa tempat khusus merokok di setiap instansi agar para pegawai yang merokok dapat memenuhi kebutuhan merokoknya tanpa melanggar kawasan tanpa rokok.

## REFERENSI
Abdul  Adim,  2020. Implementasi  Kebijakan  Standar  Nasional  Pendidikan  Madrasah  Ibtidaiyah Raudlatul Ulum 9 di Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik , Vol. 9, No. 2, Edisi Juni 2020.
Christianingsih,  E.,  2018. Implementasi  Kebijakan  Administrasi  Kependudukan  Di  Kabupaten Bandung, Vol. 12, No. 2.
Maharani, S. dan Bernard, M., 2018. Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Lingkaran , Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif (JPMI), Vol. 1, No. 5, 821.
Nopralia,  S.,  Hermansyah,  Nirmala,  I.,  dan  Waliah,  S.,  2020. Implementasi  Kebijakan  Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No 11 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Musi  Banyuasin ,  Jurnal  Ilmu  Administrasi  dan  Studi  Kebijakan (JIASK), Vol. 3, No. 1, 45.
Ramdhani,  A.,  dan  Ramdhani,  M.A.,  2017. Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan  Publik ,  Jurnal Publik (JP), Vol. 11, No. 01, 10.
Rasyidi,  A.,  Abrar,  A.,  dan  Faruq,  M.,  2019. Potato  Batik  –  Plorotan  Otomatis  Untuk  Batik Denganrotary  System,  Solusi  Efisien  Produksi  Batik  Tulis ,  Jurnal  Penelitian  dan  Penalaran (Jurnal PENA), Vol. 6, No. 2, 191.
Sulmiah,  Sakawati,  H.,  Widyawati,  dan  Rukmana,  N.S.,  2019. Analisis  Kebijakan  Pembangunan Kawasan Metropolitan di Indonesia Timur: Dampak Terhadap Tata Kelola Perkotaan , Jurnal Ilmu Administrasi (JIA), Vol. 16, No. 2, 260.
Undang-Undang Republik Indonesia, 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , 1 dan 43.
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok , 13, 10, dan 11.