## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 2, (2023), May : 104 - 114
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3296

## PERINSIP LARANGAN BEKERJA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
Ria Sintha Devi 1, Fidelis Pangondian Simamora 2
Universitas Darma Agung 1,2 E-mail: kokriasintha@gmail.com 1, fidelissimamora@gmail.com 2
History: Received  : 25 Februari 2023
Revised : 10 Maret 2023 Accepted  : 23 April 2023
Published  : 25 May 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Pekerjaanak  merupakan  masalah  yang  cukup  kompleks.Halini  dapat  dipengaruhioleh berbagai faktor sepertikemiskinan,kondisianak,keluarga dan budayamasyarakat. Mempekerjakan anak tidak juga selalu berdampak negatif,karena dengan anakbekerja dapat melatih  kemampuanfisik,mental,sosial  sertaintelektualitas  anak.  Meskipun  dalam praktiknya  tidakdapat  dihindari  banya  kterjadinya  diskriminasi  ataupun  eksploitasi  yang dialami  oleh  pekerjaanak  Pekerja  anaktidak  selalu  bekerja  dalam  sektorformal,namun pekerjaanak justru lebih banyak yang berkecimpung diluar sektorformal(informal) sehingga tidakadanya  hubungan  kerja  yangjelas.Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian yuridisnormatif.Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis.Jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitiankepustakaan (library research). Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang berupa  bahan  hukum  primer:KitabUndang-UndangHukumPerdata  BW  (Burgerlijk Wetbook),Udang-undang Republik Indonesia No.13Tahun2003Tentang Ketenagakerjaan,bahan hukumsekunder:yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh buku- bukubacaan  dan  laporan-laporan  hasil  penelitianhukum,  dan  bahan  hukum  tersier.Hak- hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-UndangNomor13Tahun2003Tentang Ketenagakerjaan yangmeliputi:1)Hak Mendapatkan  Gaji  yang  Layak,2)Hak  Mendapatkan  Waktu  Kerja  yangSesuai,3)Hak Mendapatkan  Waktu  Istirahat  dan  CutiyangCukup,4)Hak  MendapatkanPendidikan,5)  Hak Mendapatkan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja.  Mempekerjakan  anak  boleh  dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur didalam ketentuan yang diamanatkan oleh  undag-undang  yang  berlaku  tersebut  dan  juga  hak-hak  pekerjaanak  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Undang-Undang ketenagakerjaan menetapkan sanksi bagipara pelanggarhukum,mereka yang melanggar ketentuan mengenai bentukpekerjaan  terburuk  untuk  anak  dikenaihukuman  penjara  selama2  hingga  5  tahun atau  denda  sedikitnya  200  juta  rupiah  atau  maksimum500  jutarupiah.  Sedangkan pelanggaran  aturanmengenai  pekerjaanringan  akandikenai  hukumanpenjara  selama1 hingga 4 tahun dan/atau denda sedikitnya 100jutarupiah dan maksimum 400 juta rupiah.

## Kata Kunci: Prinsip Larangan Bekerja, Perlindungan Huku, Anak

## Abstract
Child  labor  is  a  fairly  complex  problem.  This  can  be  influenced  by  various  factors  such  as poverty,  condition  of  children,  family  and  community  culture.  Employing  children  does  not always  have  a  negative  impact,  because  working  children  can  train  their  physical,  mental, social  and  intellectual  abilities.  Although  in  practice  it  is  unavoidable  that  there  is  a  lot  of discrimination or exploitation experienced by child workers Child workers do not always work in the formal sector, however, more child workers work outside the formal (informal) sector so that there is no clear working relationship. This type of research is normative juridical research. The nature of the research in this study is analytical descriptive  in nature. The type of data used in this research is library research. The source of the data used in this study is secondary data in the form of primary legal materials: the BW Civil Code (Burgerlijk Wetbook), Republic of Indonesia Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, secondary legal materials: namely legal materials obtained from reading books and reports on the results of legal research, and tertiary legal  materials.  The  rights  that  should  be  obtained  by  child  workers  as  regulated  in  Law Number 13 of 2003 concerning Manpower include: 1) The right to get a decent salary, 2) The
Ria Sintha Devi 1, Fidelis Pangondian Simamora 2, Perinsip Larangan Bekerja Sebagai Bentuk Perlindungan…
right  to  get  appropriate  working  hours,  3)  The  right  to  rest  and  Sufficient  leave,  4)  Right  to Education, 5) Right to Occupational Safety and Health. Employment of children may be carried out as long as the conditions as stipulated in the provisions mandated by the applicable laws are fulfilled as long as the rights of child workers are met in accordance with the applicable laws  and regulations. The labor law stipulates sanctions for violators of the law,  those  who violate provisions regarding the worst forms of child labor are subject to imprisonment for 2 to 5 years or a fine of at least 200 million rupiah or a maximum of 500 million rupiah. Meanwhile, violations of rules regarding light work will be subject to imprisonment for 1 to 4 years and/or a fine of at least 100 million rupiah and a maximum of 400 million rupiah. Keywords: Prohibition of Work Principle, Legal Protection, Children

## PENDAHULUAN
Anak sebagai generasi muda, penerus cita-cita luhur bangsa,calon-calon pemimpin  bangsa  masa  datang,  perlu  mendapat  kesempatan  tumbuh  dan berkembang dengan wajar baik secara rohani,jasmani dan sosial.Perlindungan anak merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat,yang  menyadari  betul  pentingnya  anak  bagi  nusa  dan  bangsa dikemudianhari, bila tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu (Emilda, 2018).
Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab orangtua yang tidakboleh diabaikan.Pasal 45UU No.1Tahun1974tentang Pokok-pokok Perkawinan,menentukan  bahwa  orangtua  wajib  memelihara  danmendidik anak-anak yang belumdewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau  dapat  berdirisendiri  .  Orangtua  merupakan  yang  pertama-tama bertanggungjawab  atas  terwujudnya  kesejahteraan  anakbaik  secararohani, jasmani maupunsosial(Pasal 9 UUNo. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
Perlindungananak  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk menciptakan  kondisi  agar  setiapanak  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajibannya  demi  perkembangan  dan  pertumbuhan  anak  secara  wajar baikfisik,mental  dan  sosial  Perlindungan  anak  merupakan  perwujudan adanya  keadilan  dalam  suatu  masyarakat,dengan  demikian  perlindungan anak  diusahakan  dalam  berbagi  bidang  kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat.
Anak  wajibdilindungi  agar  mereka  tidakmenjadi  korbantindakan siapasaja(individuatau  kelompok,  organisasi  swasta  maupun  pemerintah) baik  secaralangsung  maupunsecara  tidaklangsung,yang  dimaksuddengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok(swastaatau  pemerintah)  baik  langsung  maupun  tidak  langsung. Pada  hakikatnya  anak  tidak  dapat  melindungi  dirisendiri  dariberbagai macamtindakan yang menimbulkan kerugianmental.fisik, sosial dalamberbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harusdibantu oleh oranglain  dalammelindungi  dirinya,mengingat  situasi  dan  kondisinya.Anak perlumendapat perlindungan agartidak mengalamikerugian baikmental,fisik dansosial.
Pekerjaanak merupakan masalah yangcukup kompleks. Halini dapat dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  seperti  kemiskinan,kondisianak,keluarga dan budaya masyarakat. Mempekerjakan anak tidak juga selalu berdampak negatif,karena  dengananak  bekerja  dapat  melatih  kemampuanfisik, mental,sosial  serta  intelektualitas  anak.  Meskipundalam  praktiknya  tidak dapatdihindari  banyak  terjadinyadiskriminasi  ataupun  eksploitasi  yang dialami  oleh  pekerjaanak.  Pekerja  anak  tidakselalu  bekerja  dalam
Ria Sintha Devi 1, Fidelis Pangondian Simamora 2, Perinsip Larangan Bekerja Sebagai Bentuk Perlindungan…
sektorformal,namun  pekerjaanak  justru  lebihbanyak  yang  berkecimpung diluar  sektor  formal  (informal)sehingga  tidakadanya  hubungan  kerja  yang jelas.Kebanyakan  anakyang  bekerjamerupakan  salahsatu  bentukstrategi kelangsunganhidup  rumah  tangga  (Household  Survival  Strategy).Hal  ini terjadi dalam masyarakat yang mengalami transisi ekonomi atau kelompok miskin  diperkotaan.Bila  kondisi  keluarga  dalam  kemiskinan,  mereka  akan memanfaatkan sumber yang tersedia.
1. PengertianAnak
Berdasarkan  Undang-Undang  No.13Tahun2003  Pasal1angka26yang menyebutkan  bahwa  pengertian  anak  dalah  setiap  orang  yang  berumur dibawah  18(delapan  belas)  tahun.  Menurut  Undang-Undang  No.35  Tahun 2014  Pasal  I  angka  1  tentang  Perlindungan  Anak  disebutkan  bahwa pengertian  anak  adalah  seseorang  yangbelum  berusia18  (delapan belas)tahun.  Termasuk  anak  yang  masih  dalain  kandungan".Dijelaskan dalam Pasal 330 KitabUndang-Undang Hukum Perdata mengatakan  orang belumdewasa  adalah  mereka  yang  belummencapai  umur21  tahun  dan tidaklebih  dahulu  telah  kawin.Jadi  anakadalah  setiaporang  yang  belum berusia21tahundan belummenikah. Seandainya seoranganak telah menikahi sebelum umur21tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum  genap  umur  1  tahun,maka  ia  tetap  dianggap  sebagai  orang  yang telah dewasa bukan anak-anak.
2.Pengertian PekerjaAnak
Pengertian pekerjaanak adalah anak-anak yangberusia4hingga18tahun yang bekerja diberbagaibidang pekerjaan yangberkelanjutan dan menyitahampir  seluruhwaktumereka  sebagaianak  sehingga  tidakdapat bersekolah  sepertianak-anak  lainnya  secaranormal.  Definisi  PekerjaAnak menurut  ILO  IPECadalah  anakyangbekerja  padasemua  jenispekerjaan yangmembahayakan atau mengganggufisik, mental, intelektual danmoral.Konsep  pekerjaanak  didasarkan  padaKonvensi  ILONo.138 mengenai usiaminimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisiinternasional  yang  palingkomprehensif  tentangusia  minimum untukdiperbolehkanbekerja.

## METODE PENELITIAN
Untuk  membahas  permasalahan  yang  telahdirumuskan  dandibatasi sebagaimanatersebutdiatas, makadalam metodepenyusunan danpenyelesaian peneliti dalam penelitianini,akan dipergunakanmetode dan teknik  penelitian  sebagaimana  dibawah  ini  (Hamonangan  et  al.,  2021). Jenispenelitian  yangdilakukan  adalah  penelitian  yuridisnormatif.Sifat penelitian  dalampenelitian  iniadalah  bersifatdeskriptif  analitis.Jenisdata yangdigunakan  dalampenelitian  iniadalah  penelitiankepustakaan (library research). Sumberdatayangdigunakan  dalam  penelitianini  adalahdata sekunderyang  berupabahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW (BurgerlijkWetbook), Udang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahan hukumsekunder: yaitu bahan- bahan hukum yang diperoleh buku-buku bacaandan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan  hukumtersier  yaitu  bahan  hukum  yang  pelengkap  sifatnya memberikan  petunjuk  atau  penjelasan  tambahan  terhadapbahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder.Bahan hukum tersier ini terdapat dalam
Ria Sintha Devi 1, Fidelis Pangondian Simamora 2, Perinsip Larangan Bekerja Sebagai Bentuk Perlindungan…
penelitian  misalnya  kamus  hukum,kamus  bahasa,  ensiklopedia  dan lainsebagainya.

## HASIL dan PEMBAHASAN Hak-Hak Pekerja Anak
Bagi  pekerjaanak  sesungguhnyamereka  akan  memilih  untukbersekolah maupun bermain,daripada menjalanihidup sebagaipekerjaanak.
Berkaitan  denganhal  tersebut  adapun  hak-hak  yangdimiliki  ole  anak- anak  yaitudiatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  4Tahun1979  BabIIPasal2 sampai dengan9,mengaturhak-hakanak ataskesejahteraan,  diperkuat dalam Undang-undangNomor35Tahun2014  dalam  Bab  IIIPasai  4sampai18adalah sebagaiberikut:
a.Hak Atas Kesejahteraan, Perawatan. Asuhan dan Bimbingan.
Dimaksud  dengan  asuhan,  adalah  berbagai  upaya  yang  dilakukan  kepada anak  yang  tidak  mempunyai  orang  tua  danterlantar,sebagai  pengganti orangtua  atau  keluargaagar  dapat  tumbuh  danberkembang  denganwajar, baik  secara  rohani,  jasmani  maupun  sosial(Pasal  1angka  32  Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun1988).
b.Hak AtasPelayanan
Anak  berhak  ataspelayanan  untuk  mengembangkan  kemampuandan kehidupan sosialnyasesuai dengan  kebudayaan dan kepribadian bangsauntuk  menjadi  warganegara  yangbaik  dan  berguna  (Pasal  2 ayat(2)Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).
c.Hak Atas Perlindungan Lingkungan Hidup
Anak  berhak  atas  perlindungan  terhadap  lingkunganhidup  yang  dapat membahayakan  atau  menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangannya dengan wajar(Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No4 Tahun 1979).
d.Hak MendapatPertolonganPertama
Anak  berhak  mendapat  pertolongan,  bantuan  dan  perlindungan  (Pasal  3 Undang-undang No.4 Tahun 1979).
e.Hak MemperolehAsuhan
Anak
yangtidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhanolehnegara,  atauorang,  atau  badanlain  (Pasal4ayat  (1).Undang- undangNo.4Tahum1979),  makaanak  yangtidak  mempunyai  orangtua  itu dapat  tumbuhdan  berkembang  secarawajar  baik  jasmani,  rohani  maupun sosial.

## f. Hak Memperoleh Bantuan
Anak  yang  tidak  mampu  berhak  mendapatbantuan,agar  dalam lingkungankeluarganya dapattumbuh dan berkembang dengan wajar(Pasal5 ayat(1)Undang-undangNo.4Tahun  1979).Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  2Tahun1988,bantuan  itubersifat  tidaktetap  dan  diberikan  dalam jangka waktu tertentu bagianak yang tidakmampu sebagaimana diaturdalam
Ria Sintha Devi 1, Fidelis Pangondian Simamora 2, Perinsip Larangan Bekerja Sebagai Bentuk Perlindungan…
Pasal,1ayat(4),  terdapat  juga  hak-haklain  yangseharusnya  didapatkanoleh pekerjaanak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-UndangNomor13 Tahun2003Tentang Ketenagakerjaan yang meliputi:

## 1)Hak MendapatkanGajiyangLayak
Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  90  ayat(  1)  Undang-Undang No.13  Tahun  2003.  Apabila  pengusaha  memperjanjikan  pembayaranupah yang lebihrendah dari upah minimum,maka kesepakatan tersebut batal demi hukum  yang  diatur  dalam  Pasal91ayat(2)  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun2003.

## 2)HakMendapatkanWaktuKerja yangSesuai
Pasal  69  dalam  Undang-Undang  No.13Tahun2003  telah  memberikan ketentuan  pengecualian  yang  membolehkannya  dengansyarat  berusia  13 sampai  dengan  15  tahun,waktukerja  tidak  bolehlebih  dari3jam,  dilakukan pada  sianghari,  tidakmengganggu  waktu  ekolahnya,  adaizin  tertulisdari orangtua  atauwalinya,  ada  perjanjiankerja  dengan  orangtua  atau walinya,dan  diberikan  upahsesuai  aturanperundang-undangan.Apabila pengusaha  melanggar  Pasal  69  dalam  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Pasal185.

## 3).Hak Mendapatkan Waktu Istirahat dan Cutiyan Cukup
Dalam Pasal79ayat(1)telah dijelaskan bahwa Pengusahawajib memberiwaktu istirahat  dancuti  kepadapekerja/buruh.  Selain  halitu,setiap  pekerjawajib memperolehsedikitnya 12hari untukcuti tahunan,namun dengankondisipekerja  tersebut  harussudah  bekerjaminimal  1  tahun atau12bulan  lamanya  disuatu  perusahaan.Pada  Pasal79  ayat  (2)  dalam Undang-UndangNomor 13tahun2003 tentang ketenagakerjaan,pekerja yang berhak  mendapatcuti  tahunan12hari  adalah  pekerjayangsudahbekerja minimum 1tahun diperusahaan.

## 4).Hak Mendapatkan Pendidikan
Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun2014 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  No.23  Tahun  2002  TentangPerlindungan  Anak  telah dijelaskanbahwa setiapanak berhak memperolehpendidikan dan pengajarandalamrangka pengembangan pribadinya dantingkat kecerdasannya  sesuaidenganminat  danbakatnya.  Selainitu  Setiapanak jugaberhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual
dan
kekerasan
yang dilakukan
olehpendidik,tenagakependidikan,sesama pesertadidik,dan/atau pihak lain.Selain  itu,dalam  Pasal  69  ayat  (2)  huruf,d  Undang-Undang  No.13 Tahun2003  telahdijelaskan  pulabahwa  pengusahayang  mempekerjakan anak  pada  pekerjaanringan  harusdilakukan  pada  sianghari  dantidak menggang waktu sekolah.

## 5).Hak Mendapatkan Keselamatan dan KesehatanKerja
Berdasarkan  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  telah  diatur mengenaisegala  halyang  berhubungan  dengan  ketenagakerjaan  mulai dariupah kerja,jamkerja,hakmaternal,cutisampai dengankeselamatan
Ria Sintha Devi 1, Fidelis Pangondian Simamora 2, Perinsip Larangan Bekerja Sebagai Bentuk Perlindungan…
dankesehatan kerja. Berdasarkanpada Pasal 74 didalam Undang-Undangini telah disebutkan secara jelasbahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkananak pada pekerjaan-pekerjaanterburuk yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan,atau moral anak.

## Apakah  boleh  anak  dipekerjakan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia?
Larangan  bagipengusaha,  untuk  mempekerjakan  anak,hal  ini tercantum  didalamketentuan  Pasal  68  UU  Ketenagakerjaan.  Namun demikian, ketentuan Pasal 69 ayat(2) memberikan pengecualian, yaitu bahwa mempekerjakananak  boleh  dilakukan  asalkan  dipenuhi  syarat-syarat sebagaimana  diatur  didalam  ketentuan  Pasaltersebut.  Bentuk-bentuk pelanggaran  terhadap  persyaratan  kerja  bagipenggunaan  pekerjaanak memang tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan pengusahaatau yang mempekerjakan  anak  tersebuttetapi  memangdari  pihakpekerjaanak atauorang  tuanya  atauwalinya  sendiriyang  memang  menghendaki  tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimanadiatur dalamketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebagaimana terurai dibawah ini. Pertama,tidakada izin  terulis  orangtua/wali.Persyaratansebagaimana  ditentukan  dalam ketentuan Pasal 69ayat(2) butira,bahwaapabila anakakanbekerja harusterlebihdahulu memperoleh izinsecara tertulisdari orangtua atauwalinya,izin kerjaterkait dengan hak dankewajiban anak danpengusaha, misalnyamengenai ketentuan jamkerja,pembayaran upah apakah sesuaidengan ketentuanyang berlaku,upah lemburserta orangtua harusmengetahui apakahpekerjaan yang akan dilakukananak tersebuttidak mengganggu perkembangananak baik secarafisik,mental maupunsosialnya, dengan  mengingatanak-anak  masih  memerlukan  waktu  dan  kondisiyang memungkinkananak  dapattumbuh  kembang  secarawajar.Kedua,tidak didasarkanpada perjanjiankerja.
Anak-anakini  bekerja  disektor  informal,tanpa  adanyaaturan  jenis  dan bentukpekerjaan  yangjelas  menjadi  bagian  tugasnya,kondisi-kondisi pekerjaan,upah  yangakanterima,  sebelum  pekerja  mulai  bekerja,danjuga tentang  upah  yangakanmereka  dapatkan  setiap  saatmereka  menerima pembayaran.Pengecualian  dalam  hal  adanya  izin  dari  orangtua,perjanjian kerja,hubungan kerja yangjelas dan menerima upahsesuai denganketentuan yangberlaku adalahjika anakbekerja pada usah keluarganya.
Ironisnyalagi,kondisi  jam  kerja  yangpanjang  sehinggawaktu  istirahat menjadiberkurang,sementara  dalam  kondisi  fisiksebagai  anak-anakyang masih mengalamifase pertumbuhan, memerlukan istirahat yangcukup,serta asupan makananyangmendukung proses pertumbuhannya. Hal ini tertuang dalam  ketentuanPasal69ayat(2)huruf(c)UU  Ketenagakerjaan,yang  mengatur bahwa  pekerja  anak  maksimal  bekerjaselama  3jam,tidakterpenuhi dalanpekerjaan disektor informal.Ketentuan tersebut selalu dilanggar,meskipun  sudahada  ketentuanpembatasan  jamkerja  bagi  anak- anak  yang  bekerja,akantetapi  dalam  kenyataannya  anak-anakbekerja diatas3jam.
Kondisi  tempatkerja  kurang  kondusif  dan  terganggunyakesehatan pekerja  anaksering  dihadapparaanak.  Pekerjaanak  dibawahumur,sering
Ria Sintha Devi 1, Fidelis Pangondian Simamora 2, Perinsip Larangan Bekerja Sebagai Bentuk Perlindungan…
dihadapkan pada resiko-resikopekerjaan yang dilakukannya,terutama yang bekerja  disektorindustri,sepertiresiko  gangguan  kesehatan  akibat  ruangan yang pengap,asap industri yang dapat menyesakannafas, makan danminum yang tidakterjamin dankuranggizi, jugadihadapkan padagangguan psikisseperti  cacimaki,  kata-kata  kasar,dan  gangguan  kehidupansosialnya sepertihubungan  dengan  teman-teman  sebaya,  frekuensi  bertemudengan tetanggamaupun  keluarga  berkurang  atauterbatas  apalagikalau  tempat kerjanya  campur  dengan  orang  dewasa.Pencampuran  tempat  kerjaanak dengan  tempat  kerja  orang  dewasa  tidak  seharusnya  dilakukan,karena halinibertentangan  dengan  Pasal  72  UUKetenagakerjaan  yangsudah  diatur Kondisi-kondisi  diatas  menunjukkan  bahwasecara  yuridis,  negara sudahmelakukan  kewajibannya  dalam  memberikan  perlindungan  hukum bagi  masyarakatnya  terutamauntuk  kelompok  pekerjaanak,  akantetapi nyatanyadalam masyarakat menunjukkan bahwa pelanggaran terhadapaturan  masihsajadilanggar,  yangmemberikan  efeknegatif  bagi pekerjaanak.Lemahnya posisitawar pekerjaanak, serta situasiperekonomian memanta  sianak  untuktidak  memiliki  pilihanlain,sehingga  harusrela menjalani  pekerjaan-pekerjaan  yang  belumpantas  di  lakukanoleh seoranganak  Pihak  berwenang  wajibditunjuk  untuk  melaksanakan ketentuan-ketentuan yang memberlakukankonvensi ini(Pasal 7ayat (3)).
KonvensiNo.138 Tahun 1973, Konvensi ini menetapkan usia minimum diperbolehkanbekerja  atau  usiaminimun  untuk  bekerja  yang  tidak  boleh kurang  dari  usia  wajibbelajar,supaya  perkembangan  fisik  dan  mentalanak tidak terganggu sebelum mereka memasuki angkatan kerja.

## Pengaturan Hukum yang memberikan Perlindungan Bagi Pekerja Anak
Perlindungan  hukum  bagi  pekerjaanak  tidakdapat  dilepaskan  dari hakasasianak,sebab secarakonstitusional
Indonesiatelah mengakuihakuntuk bekerja
dalam PasalUndang-Undang Dasar 1945.Pengaturanterhadap  hakasasi  inidituangkan  dalamUndang-Undang No.39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,Pasal  1  avat(1)  mengatur mengenai pengertian HakAsasiManusia, yaitu Seperangkathak yangmelekat padahakekat dan keberadaanmanusia sebagaimahluk Tuhan Yang Maha Esa danmerupakan anugrahNya yangwajibdihormati, dijunjung tinggi olehnegara.
Demikianhalnya  dalam  Undang-Undang  Nomor13Tahun2003tentang Ketenagakerjaan,serta  dalam  Keputusan  Menteri  TenagaKerja  dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003tentang Jenis-jenisPekerjaan yang Membahayakan  Kesehatan.Bentuk-bentuk  pekerjaanterburuk  untuk  anak, merupakan  bentukpekerjaan  terburuk  yang  tidakbisa  ditolerir  dan  harus segera  dihapuskan  disetiap  negara  yang  meratifikasi  Konvensi  ini sedangkanbentuk  pekerjaan  yang  wajib  ditetapkan  melalui  hukum  atau peraturan nasional di masing-masing Negara.
Konvensi  ILO  No.182ini  mewajibkan  negaraperatifikasi  untuk melakukan pelarangan dan penghapusan bentukbentuk pekerjaan terburuk untukanak sebagai hal yang mendesak. Untukitu pemerintahIndonesia telah menindaklanjuti ratifikasi KonvensiILONo.182dengan pembentukan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk TerburukPekerjaan untuk Anak (KANPBTPA)  yangditetapkanmelalui  Keputusan  PresidenNo.12/2001  yang
Ria Sintha Devi 1, Fidelis Pangondian Simamora 2, Perinsip Larangan Bekerja Sebagai Bentuk Perlindungan…
melibatkan  berbagai  pihak,termasukkepolisian.  Sebagaianggotanya  KAN bertugas menyusun ProgramAksi sertamemantau pelaksanaannya.
Undang-UndangNo.23tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Undang- Undangini  mendefinisikan  anaksebagai  seseorang  yang  berusia  18(delapan belas)  tahun  termasuk  yang  masih  dalam  kandungan(Pasal1.ayat1)dan menetapkan  bahwa  Penyelenggaraan  perlindungan  anakdidasarkan padaprinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak(pasal 2),yakni:
1)Nondiskriminasi
2)Kepentinganyang terbaik bagianak
3)Hakuntuk  hidup,  kelangsungan  hidup.dan  perkembangan,  dan Penghargaan terhadap pendapatanak.
Serikat Pekerja,SerikatBuruh dan PekerjaAnak. salah satu pasal(Pasal 59)  mengatur  perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  beradadalam situasikhusus  yang  menjadi  kewajiban  dantanggungjawab  pemerintah  dan lembaganegara  lainnya  yang  dimaksuddengan  anakdalam  situasikhusus adalah korban perlakuan salah dan penelantaran.
Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkansanksihukum bagimereka  yangtidak  memberikan  perlindungan  bagi  anak-anak  yang dieksploitasi  secaraekonomi  maupun  seksual  sertabagi  mereka  yang melakukan eksploitasi secara ekonomi maupunseksual terhadapanak-anak. Dalam Undang-Undanginipun memuatPasal-pasal yang terkait dengansanksi  hukumyang  terkait  denganmasalah  eksploitasiekonomi. Pengaturanmengenai  PekerjaAnak  dalam  Undang-Undang  Nomor  13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanpun diatur dalam beberapa pasal,diantaranya:Anak  berumur  antara  13  (tigabelas)  tahun  dan15(lima belas)tahundapat,dibawah ketentuan-ketentuantertentu yangketat, melakukan  pekerjaanringan  sepanjang  tidakmenghambat  atau  menganggu perkembanganfisik, mental dan sosialanak yangbersangkutan.
Pengusaha  yangmempekerjakan  anak  padapekerjaan  ringanharus memenuhipersyaratan.
a.Bahwa pengusaha harus mendapatkan izin tertulis dan orangtua atauwali. Harusada perjanjian kerja antara pengusaha denganorangtua atau wali;
b. Pengusaha tidakboleh mengharuskan anak untuk bekerja lebihdari 3(tiga) jamsehari;
c.Pengusaha  hanya  dibenarkan  mempekerjakan  anak  padasiang  hari tanpamenggangguwaktu sekolahanak yangbersangkutan;
d.Dalam mempekerjakan anak, pengusaha harus memenuhi syaratsyaratkeselamatan dan kesehatan kerja,
e. Adanya hubungankerja yangjelas (antarapengusalia dan pekerjaanak yang bersangkutan orangtua atauwalinya);
f.  Anak  berhak  menerimaupah  sesuai  dengan  ketentuan  yangberlaku Beberapa  ketentuan  diatas  dikecualikan  bagianak  yang  bekerja  pala usahakeluarganya.
Pasal 70
Anak dapat diperbolehkan melakukan pekerjaan ditempatkerja sebagaibagian  darikurikulum  pendidikan  atau  pelatihansekolah  yang disahkan oleh pejabat yang berwenang Anaksebagaimana dimaksud dalam ayat(1)palingsedikit  berumur14(empatbelas)  tahun.Pekerjaan  sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dapat diberikan kepada anak dengan syarat: diberi petunjukyang jelastentang cara pelaksanaan pekerjaanserta bimbingan dan
Ria Sintha Devi 1, Fidelis Pangondian Simamora 2, Perinsip Larangan Bekerja Sebagai Bentuk Perlindungan…
pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan diberiperlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Pasal 72 Dalamhal  anak  dipekerjakan  bersamasama  denganpekerja  buruh  dewasa. Maka  tempatkerjaanak  harus  dipisahkan  daritempat  kerjapekerja buruhdewasa.
Pasal 73 Anakdianggap  bekerja  bilamana  berada  ditempat  kerja,  kecuali  dapat dibuktikan sebaliknya.
Pasal 74 Siapapun  dilarang  mempekerjakan  dan  melibatkan  anak  pada  bentuk- bentuk pekerjaan yang terburuk.Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak meliputi:
1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya:
2) Segalapekerjaan  yang  memanfaatkan,menyediakan,atau  menawarkan anak  untuk  pelacuran,produksi  pornografi,pertunjukan  porno,atau perjudian,
3) Segala  pekerjaan  yang  memanfaatkan,menyediakan,atau  melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika.psikotropika,danzatadiktf  lainnya:dan  Semua  pekerjaan  yang membahayakan kesehatan, keselamatan,atau moralanak.
Undang-Undangketenagakerjaan menetapkansanksi bagi para pelanggar  hukum,mereka  yang  melanggar  ketentuan  mengenai  bentuk pekerjaan terburuk untukanak dikenai hukuman penjara selama 2 hingga 5tahun  atau  denda  sedikitnya  200  jutarupiah  atau  maksimum  500  juta rupiah.  Sedangkanpelanggaran  aturan  mengenai  pekerjaanringan  akan dikenaihukuman  penjaraselama  1hingga  4tahun  dan/ataudenda  sedi kitnya100jutarupiah danmaksimum 400jutarupiah.
Perlindungan hukum terhadapanak,dalam ranah internasional,jugatelah  dilakukan  melalui  Konvensi  International  Labour Organization  (10)No.138Tahun  1973  tentang  Usia  Minimum  Untuk  Anak yang diperbolehkan Bekerja dapat dilihatdalam ketentuan Pasal3 khususnya ayat  (1)  danayat(3),staminimum  yang  diperbolehkan  untuk  pekerjaan- pekerjaan  yang  membahayakan  kesehatan,keselamatan,ataumoralanak harus  diupayakan  tidak  bolehkurang  dari  18  tahun  danusia  untuk melakukan pekerjaan yang bersifat ringan yaitu16 tahun.Konvensiini telah diratifikasi
oleh
Indonesia
melalui UUNo.20 Tahun
1999.Selainitu,Perlindungan  hukum  terhadap  anak  menurut  Konvensi International Labour Organisation(ILO) No.182Tahun1999,tentang Pelarangan  dan  Tindakan  Segera  Penghapusan  Bentuk-bentuk  Pekerjaan Terburuk  untuk  Anak,yang  telah  diratifikasi  oleh  Negara  Indonesiamelalui UUNo.1Tahun2000,  secara  khusus  mengatur  pembatasan  danpelarangan untukmelibatkan anak dalam pekerjaan terburuk atau membahayakan.

## SIMPULAN
1.Hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja anak sebagaimana yang telahdiatur  dalamUndang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan yang meliputi:1)Hak Mendapatkan Gaji yang Layak,2)Hak Mendapatkan Waktu Kerjayang Sesuai,3)Hak Mendapatkan Waktu Istirahat dan  Cutiyang  Cukup,  4)  Hak  Mendapatkan  Pendidikan,  5)Hak Mendapatkan Keselamatan danKesehatanKerja.
Ria Sintha Devi 1, Fidelis Pangondian Simamora 2, Perinsip Larangan Bekerja Sebagai Bentuk Perlindungan…
2.  mempekerjakan  anak  boleh  dilakukan  asalkan  dipenuhi  syarat-syarat sebagai  manadiatur  didalam  ketentuan  yang  diamanatkan  oleh  undag- undang yang berlaku tersebut dan juga hak-hak pekerjaanak sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
3.Undang-Undang  ketenagakerjaan  menetapkansanksi  bagipara  pelanggar hukum,  bagimelanggar  mengenai  ketentuan  bentukpekerjaan  terburuk untukanak  dikenaihukuman  penjara  selama2hingga5tahun  ataudenda sedikitnya  200jutarupiah  atau  maksimum  500  jutarupiah.Sedangkan pelanggaran  aturan  mengenai  pekerjaan  ringan  akandikenai  hukuman penjaraselama 1hingga4 tahun dan/atau denda sedi kitnya100 jutarupiah dan  maksimum400juta  rupiah  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak menetapkan  sanksi  hukum  bagimereka  yang  tidak  memberikan perlindungan  bagianak-anak  yang  dieksploitasisecara  ekonomimaupun seksual  sertabagi  merekayang  melakukan  eksploitasi  secaraekonomi maupunseksual  terhadapanak-anak  Dalam  Undang-Undang  inipun memuat Pasal-pasal yang terkaitdengan sanksi hukum yang terkait dengan masalah eksploitasi ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagongsiryanto,2010.Masalahsosial anak,Kencana,Jakarta. Berkas perkara BP/44a/x/2021/Sat Resnarkoba/ Polres Ogan Ilir, 2022 devi,RiaSintha,PerkembanganHukum  Dagang  diIndonesia,CV.Sentosa  Del iMandiri,Medan,2020
Emilda, S. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan pada Anak di PAUD Anak Musi Palembang Tahun 2017. Jurnal Kesehatan Dan Pembangunan , 8 (16), 97 – 108.
Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas. PKM Maju UDA , 2 (1), 20 – 34.
H.  Siswanto  .S,  2019, Politik  Hukum  Dalam  Undang-Undang    Narkotika , Rineka Cipta, Jakarta
H. Siswanto. S, 2019, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 , Jakarta : Rineka Cipta Lawrence M. Friedman, 2017. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , Bandung Nusa Media
M. Yahya Harahap. 2017. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ; Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika Randy,  2022, Bagaimana  Kondisi  Hukum  dan  Penegakan (onlie) http://randyrinaldi.blogspot.co.id/,  diakses pada 13 Oktiober 2022 Sadjijono, 2018, Polri Dalam Perkembangan Hukum di  Indonesia , Laksbang Pressindo, Yogyakarta
Suswantoro  dkk,  2018. Perlindungan  Hukum  Bagi  Tersangka  Dalam  Batas Waktu  Penyidikan  Tindak  Pidana  Umum  Menurut  Hak  Asasi  Manusia , Surabaya, Jurnal Hukum Magnum  Opus, Vol.1 No.1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
UUNo. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak