EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.1, No.2, Juni 2022
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Nailis Safaah 1 , Zulfia Syani 2 , Fajaryant Aprilianto 3 , Saiful Anwar 4 1,2,3,4 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia E-mail: Nailissafaah@gmail.com 1 , Zulfisyani28@gmail.com 2 , fajaryantaprilianto@gmail.com 3 , saifulanwarmieta@iainsalatiga.ac.id 4

## Article History:
Received: 23 Maret 2022 Revised: 01 April 2022
Accepted: 12 April 2022
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil  (DBH),  Jumlah  Penduduk  (JP)  terhadap Belanja  Daerah  (BD)  kabupaten/kota  di  Provinsi Kalimantan Barat. Populasi dari penelitian ini yakni delapan  kabupaten  di  Provinsi  Kalimantan  Barat. Sedangkan  untuk  penentuan  sampel  menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan  adalah  analisis  regresi  data  panel. Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  secara  parsial pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan jumlah penduduk  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap belanja daerah. Kemudian secara simultan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan jumlah  penduduk  berpengaruh  signifikan  terhadap belanja daerah. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa  pemerintah  daerah  khususnya  Provinsi Kalimantan Barat agar lebih memaksimalkan potensi sumber  daya  yang  ada  guna  meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan penduduk sehingga dapat  meningkatkan  penerimaan  daerah  dan mengurangi  ketergantungan  dana  transfer  dari pemerintah pusat.
Keywords: PAD, DBH, JP, BD

## PENDAHULUAN
Kebijakan otonomi daerah telah diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan tersebut bertujuan agar tercipta kemandirian otonomi dalam lingkup daerah dan  implikasinya  adalah  terwujudnya  pemerintahan  yang  transparan  dan  akuntabel(Martani  & Fazri, 2011). Pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien (Devita  et  al.,  2014).  Hal  ini  dapat  diwujudkan  melalui  kebijakan  desentralisasi  fiskal.Dengan kebijakan tersebut, pemerintah lebih memahami potensi, kondisi, maupun problematika yang ada pada daerah otonom.
Onofrei & Florin (2017) menggaris bawahi bahwasanya desentralisasi tidak dapat ditafsirkan sebagai tujuan reformasi konstitusi dan administrasi, melainkan untuk meningkatkan fungsi suatu negara dan lebih adilnya sumber daya diantara pemerintah daerah (Bahl & Sally, 2006). Lebih jauh,
Yuang  Jin  dan  Mark  Rider,  menyatakan  bahwa  desentralisasi  fiskal  mendorong  peningkatan efisiensi  alokatif  sektor  publik  sehingga  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  (Jin  &  Mark, 2020).  Pernyataan  tersebut  selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Elsye  (2013)  dalam menganalisis  pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan pendapatan  antar  daerah,hasilnya  menunjukkan  bahwa  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  pada peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  pada  daerah  yang  melimpaj  sumber  daya  alam  dan  sebagai pusat  bisnis  dibandingkan  dengan  daerah  yang  sumber  daya  alamnya  sedikit  dan  bukan  pusat bisnis. Perekonomian daerah dapat  memperoleh  manfaat  yang lebih baik jika dalam pembuatan kebijakan dalam hal ini desentralisasi untuk mengurangi jumlah dana yang telah diarahkan melalui saluran anggaran pemerintah (Krinichansky & Bruno, 2019).
Kewenangan  atau  desentralisasi  yang  dimiliki  suatu  daerah  tentunya  memerlukan  sebuah anggaran.  Anggaran  menjadi  fundamental  dalam  penyusunan  perencanaan,  koordinasi,  serta pengendalian  oleh  suatu  organisasi  maupun  perusahaan(Mooy  &  Yuliastuti,  2019).  Untuk memperlancar  jalannya  perencanaan  tersebut,  pemerintah  menyusun  anggaran  yang  disebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu rencana belanja daerah yang telah disetujui oleh  Pemerintah  Daerah  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  (Dewi  et  al.,  2017).  Secara umum,  APBD  dan  APBN  meliputi  dua  unsur  yaitu  pendapatan  dan  belanja.  Belanja  daerah merupakan salah satu instrumen terpenting dalam kelangsungan pemerintahan sebab menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah(Rusmita, 2016). Belanja daerah penting untuk ditelaah untuk dapat diketahui permasalahan dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Fenomena belanja daerah juga pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2009 hingga 2013. Hal ini diungkapkan oleh Inayati & Doddy (2017), bahwa pada tahun tersebut terjadi fenomena belanja daerah lebih besar  terhadap  transfer  yang  berimbas  pada  ketidakefektifan  pengeluaran  daerah  dari  segi pembiayaan.Lebih jauh, belanja daerah memiliki korelasi positif terhadap perekonomian, artinya semakin tinggi belanja daerah maka semakin maju pula perekenomian di daerah tersebut.
Sebagai  organisasi  nirlaba,  yaitu  organisasi  yang  tidak  beriorientasi  pada  laba  (Andarsari, 2016).  Pemerintah  Daerah  berperan  sebagai  lembaga  pelayanan  publik.  APBD  yang  telah dianggarkan untuk belanja dalam rangka pembangunandan peningkatan layanan fasilitas-fasilitas publik  sehingga  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  dibarengi  dengan  munculnya lapangan  pekerjaan  baru  bagi  masyarakat  daerah  (Putra  &  Dwirandra,  2015).  Anggaran  belanja yang  semakin  meningkat  tentunya  membutuhkan  dana  yang  besar  pula  supaya  hajat  otonomi daerah dapat  dipenuhi.  Belanja daerah dialokasikan untuk  kebutuhan masyarakat  umum dengan memanfaatkan  berbagai  pemasukan  meliputi:  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Bagi  Hasil (DBH). Kemudian belanja daerah juga dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk (JP).
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yaitu  pendapatan  suatu  daerah  dari  berbagai  jenis  usaha pemerintah daerah dalam mengumpulkan sumber dana untuk membiayai kegiatan dan keperluan di daerah tersebut yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya (Ferdiansyah et al., 2018).  UU  no  33  tahun  2004,  Pendapatan  Asli  Daerah  yaitu  pendapatan  yang  didapatkan  oleh daerah  yang  dipungut  dan  didasarkan  pada  peraturan  daerah  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Melalui  PAD,  pemerintah  daerah  memiliki  wewenang  untuk  mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah yang dimilikinya dan menggali potensi- potensi  PAD  di  masing-masing  daerah  (Nasir,  2019).  Selain  itu,  Pendapatan  Asli  Daerah  juga mendorong pemerintah daerah lebih akuntabel  (Mooy & Yuliastuti, 2019). Sumawan & I Made (2016)  mengatakan  bahwa  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  yang  tinggi  berbanding  positif terhadap  sumber  keuangan  yang  dimiliki  daerah.  Secara  teoritis,  pendapatan  asli  daerah berpengaruh pada tingkat tinggi rendahnya belanja daerah. Hal ini selaras dengan penelitian yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dilakukan oleh Dewi et al (2017) ; Putri et al (2020) yang menyimpulkan bahwasanya pendapatan asli  daerah  memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap  belanja  daerah.  Hasil  penelitian  tersebut diperkuat  oleh  Putra  &  Dwirandra  (2015)  dan  Devita  et  al  (2014),  pendapatan  asli  daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat belanja daerah. Tetapi Amalia et al (2015) dan Rusmita  (2016)  dalam  temuannya  menunjukkan  tidak  adanya  pengaruh  pendapatan  asli  daerah terhadap tingkat belanja daerah.
Dalam roda perekonomian, pemerintah daerah mendapatkan modal dari potensi yang ada di daerah  dan  transfer  dari  pemerintah  pusat  atau  biasa  disebut  dengan  istilah  dana  perimbangan (Kusuma, 2013). Dalam penelitian ini, jenis dana perimbangan yang digunakan ialah Dana Bagi Hasil  (DBH)  yaitu  salah  satu  komponen  dari  dana  perimbangan.  Dana  perimbangan  ialah  dana yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  didistribusikan  ke  daerah  untuk  mendanai  hajat daerah dalam ranah desentralisasi (Dewi et al., 2017). Tujuan dari dana perimbangan yakni untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dana bagi hasil berasal dari pendapatan  pajak  maupun  non  pajak  oleh  daerah  dan  pusat  (Masdjojo,  N  &  Sukartono,  2009). Adapun yang berasal dari pajak diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) tepatnya pada Pasal 25, Pasal 29 serta PPh Pasal 21. Sedangkan  yang berasal dari non pajak atau sumber daya alam diperoleh dari hasil kehutanan, perikanan, dan pertambangan yang meliputi pertambangan umum, gas bumi, minyak bumi, dan panas bumi.
Dalam laporan APBD, terdapat hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal ini, Ernayani (2017) dalam risetnya menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh  Masdjojo, N & Sukartono  (2009)  dan  Putra  &  Dwirandra  (2015)  mengenai  dana  bagi  hasil  memiliki  pengaruh positif  yang  signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Lain  halnya  dengan  Dewi  et  al  (2017),  dalam penelitiannya menunjukkan tidak adanya pengaruh dana bagi hasil terhadap tingkat belanja daerah. Fenomena  tentang  dana  bagi  hasil  juga  terjadi  di  Leningrad,  salah  satu  negara  bagian  di  Rusia, pajak bagi hasil tidak didistribusikan untuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah (Bahl & Sally, 2006).
Jumlah  Penduduk  (JP)  bagi  perencana  pembangunan  menjadi  aset  dasar  apabila  mampu meningkatkan  produktivitas  dan  keterampilannya  serta  dapat  menjadi  beban  apabila  tingkat produksi rendah (Devita et al., 2014). Hardati (2013), penduduk ialah keseluruhan penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan telah diakui baik secara de facto maupun de jure . Setidaknya ada tiga sumber yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui jumlah penduduk yaitu dengan registrasi penduduk,  sensus  penduduk  dan  survei  khusus  penduduk  (Mantra,  2003).  Beberapa  sumber mengaitkan bahwa jumlah penduduk erat hubungannya dengan belanja daerah. Temuan dari Putri et  al  (2020)  mengungkapkan  bahwa  Jumlah  Penduduk  memiliki  pengaruh  positif  signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan penelitian dari Devita et al (2014) menghasilkan kesimpulan bahwa Belanja Daerah tidak dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk.

## LANDASAN TEORI

## Belanja Daerah
Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada periode tertentu dan terdiri dari tiga komponen pokok, yakni unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan (Rahmawati, 2010). Selanjutnya, Rahmawati (2010) juga menyatakan bahwa pengukuran Belanja Daerah  dapat  dilakukan  dengan  perhitungan  menjumlahkan  belanja  langsung  dan  belanja  tidak langsung.  Kemudian  belanja  langsung  dapat  dihitung  dengan  penjumlahan  Belanja  Pegawai,
Belanja  Barang  dan  Jasa    Belanja  Modal.  Sedangkan  belanja  tidak  langsung  adalah  dengan menjumlahkan komponen belanja tidak langsung yang meliputi, Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan serta Belanja Tak Terduga.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut UU no 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.Pendapatan asli daerah tentunya harus dioptimalkan supaya terhindar dari permasalahan yang  tak  terduga.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  upaya  Intensifikasi,  Ekstensifikasi,  dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat (Tahar & Maulida, 2011). Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan menjumlahkan Total pajak daerah, total retribusi daerah, total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al (2017) ; Putri et al (2020) ; Mooy & Yuliastuti (2019)  ;  Ernayani  (2017),  mengungkapkan  bahwasanya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) mempengaruhi  Belanja  Daerah    (BD)  secara  positif.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  maka diperoleh hipotesis yaitu PAD berpengaruh positif terhadap BD.

## Dana Bagi Hasil
Dana  Bagi  Hasil merupakan komponen dari Dana Perimbangan  yang berasal  dari transfer pemerintah berupa pajak maupun non pajak yaitu sumber daya alam daerah tersebut. Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Bagi Hasil dapat diketahui dari hasil penjumlahan antara Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil memiliki hubungan erat  dengan  Belanja  Daerah.  Hal  ini  dikarenakan  DBH  dapat  dialokasikan  untuk  pembangunan otonomi daerah dan tentunya berkaitan erat dengan belanja daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan Temuan  oleh  Ernayani  (2017)  ;  Putra  &  Dwirandra  (2015);  Masdjojo,  N  &  Sukartono  (2009) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat Belanja Daerah (BD). Berdasarkan penelitian tersebut, maka diperoleh hipotesis, yaitu DBH berpengaruh positif terhadap BD.

## Jumlah Penduduk
Penduduk adalah orang yang berdomisili pada suatu wilayah geografis dalam waktu enam bulan  atau  lebih  dan  atau  berdomisili  kurang  dari  enam  bulan  namun  memiliki  maksud  untuk menetap (Sudarsono, 2016). Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus penduduk. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Putri et al (2020) dan Mooy & Yuliastuti (2019), menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh secara  positif  terhadap  Belanja  Daerah  (BD).  Berdasarkan  penelitian  tersebut,  maka  diperoleh hipotesis yaitu JP berpengaruh positif terhadap BD

## METODE PENELITIAN
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  data  sekunder  yang bersumber  dari  dokumen  Laporan  APBD  dan  berfokus  pada  Laporan  Realisasi  Anggaran,  serta data jumlah penduduk delapan kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dalam rentang waktu 2015- 2019. Data-data tersebut diperoleh dari instansi terkait dan literatur yang relevan yaitu PPID pusat (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Populasi  merupakan  jumlah  subjek  atau  objek  yang  diteliti  dan  mempunyai  karakteristik
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
tertentu  (Rusmita,  2016).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan  realisasi  APBD  8 Kabupaten  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Sedangkan  sampel  ialah  bagian  dari  jumlah  populasi yang dipilih (Amirullah, 2015). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive  sampling yang  mana  populasi  digunakan  ialah  yang  sesuai  dengan  pertimbangan  dan tujuan  penelitian  (Rasyid,  2018).  Teknik  ini  diambil  dikarenakan  tidak  semua  daerah  populasi memilik laporan secara lengkap pada kurun waktu yang ditentukan dalam model penelitian. Jumlah sampel  penelitian  yaknidelapan  kabupaten  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  dengan  rentang  waktu 2015-2019, meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah,  Kabupaten  Sanggau,  Kabupaten  Ketapang,  Kabupaten  Sintang,  serta  Kabupaten Kapuas Hulu.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu Analisis kuantitatif, teknik  analisis  kuantitatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis  regresi  data  panel. Data panel merupakan gabungan data time series dan cross section yang terdiri dari banyak obyek pada  kurun  waktu  (Ahmaddien  &  Bambang,  2020).  Kemudian  data  tersebut  dianalisis  tentang kaitannya  hubungan  variabel-variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  (Suryowati,2016) untuk mengetahui tingkat signifikansi (Sarwono, 2011) dengan taraf signifikansi 5%. Apabila hasil analisis menunjukkan nilai probabilitas > 5% maka dapat dikatakan tidak ada pengaruh signifikan antara variabel yang dianalisis. Sebaliknya, apabila hasil analisis menunjukkan nilai probabilitas < 5%  maka  dapat  dikatakan  ada  pengaruh  signifikan  antara  variabel  yang  dianalisis.  Adapun pengujian  yang dilakukan meliputi Uji Statistik Deskriptif, Uji Stasioneritas, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL Uji Statistik Deskriptif
Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memperoleh nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum dari masing-masing variabel. Pada riset ini, jumlah data yang digunakan sebanyak 40 sampel  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Barat  dalam  kurun  waktu  2015-2019.  Berikut  hasil  uji statistik deskriptif:
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
PAD DBH JP BD Mean 1.05E+11 4.59E+10 377098.1 1.28E+12 Median 9.31E+10 3.36E+10 386848.5 1.31E+12 Maximum 2.41E+11 1.48E+11 535725.0 1.96E+12 Minimum 3.95E+10 1.48E+10 238611.0 8.28E+11 Std. Dev. 4.93E+10 3.23E+10 108056.6 2.97E+11 Skewness 0.843692 1.742572 0.005046 0.122271 Kurtosis 3.102061 5.381328 1.459558 2.183958 Jarque-Bera 4.762801 29.69493 3.955106 1.209540 Probability 0.092421 0.000000 0.138408 0.546200 Sum 4.19E+12 1.83E+12 15083925 5.11E+13
Sum Sq. Dev. 9.46E+22 4.06E+22 4.55E+11 3.45E+24 Observations 40 40 40 40
Sumber: Data diolah (2021)
Menilik  dari  tabel  di  atas,  diperoleh  hasil  nilai  rata-rata  variabel  dependen  (BD)
Rp1.277.774.855.049,25, nilai maksimum dan minimum masing-masing Rp 1.956.565.070.669,85dan    Rp  828.396.911.368,56.  Nilai  maksimum  belanja  daerah  terdapat  di Kabupaten  Ketapang  pada  tahun  2019,  hal  ini  disebabkan  karena  dana  pada  daerah  tersebut difokuskan pada bidang pembangunan daerah. Sedangkan nilai minimal dipegang oleh Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019. Rendahnya belanja daerah pada kabupaten ini disebabkan karena jumlah  penduduk  yang  tidak  terlalu  tinggi  dengan  daerah  yang  tidak  tergolong  luas  sehingga belanja daerah tidak dapat terdistribusikan dengan besar.
Selanjutnya, untuk variabel PAD rata-ratanya bernilai Rp 205.703.975.906,95 dengan nilai tertinggi Rp 240.581.936.653,27 oleh Kabupaten Sintang tahun 2018 dan mengindikasikan bahwa kemandirian  ekonomi  pada  daerah  ini  sangat  tinggi.  Sedangkan  nilai  terendah  dipegang  oleh Kabupaten Bengkayang  tepatnya pada tahun 2015  yakni  sebesar Rp 39.464.149.235,07. Hal  ini disebabkan  karena  adanya  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat  untuk  membiayai  belanja daerahnya.  Diharapkan,  daerah  ini  mampu  menggali  sumber  daya  yang  ada  di  dalamnya  guna meningkatkan PAD daerah tersebut.
Kemudian  variabel DBH diketahui secara runtut nilai rata-rata, nilai maksimal dan minimal sebesar  Rp  45.851.663.404.63,  Rp  148.397.055.963  Rp  14.774.079.625.  Nilai  maksimal  DBH terdapat di Kabupaten Ketapang tahun 2015 yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, daerah ini  masih  sangat  bergantung  pada  pemerintah  pusat.  Sedangkan  nilai  minimal  terdapat  di Kabupaten  Mempawah  tepatnya  pada  tahun  2019.  Dengan  jumlah  penduduk  yang  tidak  terlalu tinggi, daerah ini bisa mandiri dalam membiayai pembangunan otonomi daerah.
Terakhir  nilai  rata-rata  variabel  JP  sebanyak  377.098.13,  nilai  maksimal    535.725,00  dan nilai minimal 238.611,00. Jumlah penduduk di Kalimantan Barat yang terendah terdapat di daerah bengkayan pada tahun 2015 yaitu berjumlah 238.611 jiwa dan daerah dengan jumlah penduduk tertinggi  yaitu  daerah  Sambas  tahun  2019  dengan  jumlah  penduduk  535.725  jiwa.  Tinggi rendahnya  jumlah  penduduk  dipengaruhi  oleh  laju  pertumbuhan  penduduk  serta  kesejahteraan masyarakat di daerahnya sendiri.

## Uji Stasioneritas
Stasioner merupakan salah satu upaya untuk menghindari spuorius regression (Rizkiyanti, 2016). Sebuah data dapat dikatakan stasioner apabila memiliki nilai rata-rata, ragam konstan secara runtut,  dan  kovarian  antar  data  hanya  bergantung  pada  kelambanan  kedua  periode  tersebut (Setyowati, 2014). Uji stasioneritas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji unit root Levin, Lin  &  Chu  (LLC)  untuk  pengujian  secara  menyeluruh  (Ramadhani  &  Theresia,  2020).  Adapun stasioneritas data dapat dilihat dari nilai probabilitas < α=0,5.Jika data yang digunakanada yang tidakstasioner, makaperludicekkembalivaliditas dan kestabilannya .
Tabel 2. Hasil Uji Stasioneritas
No Variabel Prob.* Keterangan 1 Belanja Daerah (Y) 0,0000 Data Stasioner 2 Pendapatan Asli Daerah (X1) 0,0147 Data Stasioner
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.1, No.2, Juni 2022
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Sumber: Data diolah (2021)
Tabel  2  menunjukkan  hasil  stasioneritas  untuk  variabel  Y  (Belanja  Daerah)  dengan  nilai probability 0,0000 lebih besar dari α=0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel Y memiliki data yang  stasioner.  Selanjutnya,  variabel  X1  (Pendapatan  Asli  Daerah)  ditunjukkan  pada  tabel  3 memiliki nilai probabilitas 0,0147 < α=0,05sehingga data dapat dikatakan stasioner. Begitu halnya dengan  variabel  X2  (Dana  Bagi  Hasil)  lolos  uji  stasioneritas,  hal  ini  dapat  diketahui  dari  nilai probabilitas yang lebih kecildibandingkan nilai alpha (0,0000<0,05. Untuk Jumlah Penduduk (X3) memperoleh  nilai probability 0,0000.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  X3  lolos  uji stasioner atau memiliki data  yang stasioner.

## Uji Model
Tabel 3. Hasil Uji Chow \ Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 11.976913 (7,29) 0.0000 Cross-section Chi-square 54.346432 7 0.0000
Sumber: Data diolah (2021)
Uji  chow  digunakan  untuk  membandingkan  model  regresi  terbaik  antara  CEM  dan  FEM (Utami  &  Arif,  2018).  Penentuan  keputusan  uji  chow  diambil  berdasarkan  nilai cross-section chisquare >α=0,05  maka  CEM  yang  terpilih.  Sebaliknya,  jika  nilai cross-section  chisquare <α=0,05 maka FEM yang terpilih. Berdasarkan (tabel 3) dapat diketahui bahwa nilai cross-section chisquare <α=0,05.Artinya Fixed Effect Model (FEM) yang terpilih dalam pengujian.
Tabel 4. Hasil Uji Hausman
Sumber: Data diolah (2021)
Selanjutnya dilakukan uji hausman. Uji ini digunakan untuk membandingkan model regresi terbaik antara FEM dan REM  (Utami & Arif, 2018). Penentuan keputusan uji hausman diambil berdasarkan nilai cross-section random > α=0,05 maka REM yang terpilih. Sebaliknya, jika nilai cross-section random <α=0,05 maka FEM yang terpilih. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai cross-section random <α=0,05 . Artinya Fixed Effect Model (FEM) yang terpilih dalam pengujian.
3 Dana Bagi Hasil (X2) 0,0000 Data Stasioner 4 Jumlah Penduduk (X3) 0,000 Data Stasioner Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 9.756604 3 0.0208
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Gambar 1. Uji Normalitas
Sumber: Data diolah (2021)
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel residual telah terdistribusi secara normal (Inawati et al., 2021). Hal ini dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dan nilai Jarque-Bera.  Berdasarkan grafik histogram  pada  (gambar 1) menunjukkan titik-titiknya tersebar mengikuti  garis diagonalnya. Artinya data telah terdistribusi secara normal. Tetapi cara tersebut kurang  kuat  untuk  diambil  kesimpulan,  maka  cara  selanjutnya  yaitu  dengan  melihat  nilai probabilitas  dan  jarque-bera.  Nilai  probabilitas  pada  uji  normalitas  penelitian  ini  adalah 0,444857>α=0,5, artinya data telah terdistribusi secara normal.Uji Jarque-Bera dilakukan dengan menggunakan  data  residual  (Gio,  2015).  Pada  gambar  diketahui  nilai  Jarque-Bera  sebesar 1.620006atau lebih besar dari nilai signifikansi α=0,5. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi normal dan dinyatakan lulus uji normalitas.

## Uji Multikolinearitas
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas X3 X2 X JP 1.000000 0.506039 0.686414 DBH 0.506039 1.000000 0.400560 PAD 0.686414 0.400560 1.000000
Sumber: Data diolah (2021)
Penelitian  yang  baik  ialah  penelitian  yang  terhindar  dari  gejala  multikolinearitas.  Uji multikolinearitas  bertujuan  untuk  mendeteksi  korelasi  antara  variabel  independen  satu  dengan lainnya (Purnomo, 2019). Apabila korelasi antar variabel independen tinggi maka dapat dikatakan terdapat masalah atau gangguan pada model regresi. Salah satu asumsi yang digunakan pada regresi linear  berganda  ialah  asumsi  tidak  terdeteksi  multikolinearitas  (Gio,  2015).  Untuk  mendeteksi adanya  gejala  multikolinearitas    dapat  dilihat  dari  nilai  korelasi.  Jika  nilai  korelasi  >  0,8  antar variabel independen, maka terdeteksi terjadi multikolinieritas.
Mengacu pada (tabel 15), nilai korelasi X1 dengan X2 sebesar   0.400560. Kemudian nilai korelasi  X1  dengan  X3  sebesar    0.686414.  Sedangkan  nilai  korelasi  X2  dengan  X3  sebesar 0.506039.  Berdasarkan  masing-masing  nilai  korelasi  antar  variabel  independen  menunjukkan
0 2 4 6 8 10 12 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 Series: Standardized Residuals Sample 2015 2019 Observations 40
Mean -9.97e-18 Median -0.009573 Maximum 0.141570 Minimum -0.210172 Std. Dev. 0.069334 Skewness -0.131671 Kurtosis 3.950081 Jarque-Bera 1.620006 Probability 0.444857
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
angka  lebih  kecil  dari  0,8,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  data  tidak  terindikasi  gejala multikolinear atau dinyatakan lulus uji multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.952738 0.559534 1.702733 0.0993 PAD -5.39E-14 3.09E-13 -0.174362 0.8628 DBH -1.24E-12 9.13E-13 -1.361786 0.1838 JP -2.22E-06 1.44E-06 -1.538711 0.1347 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.223867 Mean dependent var 0.051857 Adjusted R-squared -0.043765 S.D. dependent var 0.045266 S.E. of regression 0.046246 Akaike info criterion -3.081252 Sum squared resid 0.062023 Schwarz criterion -2.616810 Log likelihood 72.62504 Hannan-Quinn criter. -2.913325 F-statistic 0.836472 Durbin-Watson stat 2.520198 Prob(F-statistic) 0.598489

## Sumber: Data diolah (2021)
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terdapat ketidaksamaan varian antara residual satu pengamatan ke pengamatan lain  (Putra & Dwirandra, 2015). Untuk mengetahui  adanyaheteroskedastisitas dapat  dilakukan dengan Uji  Glejser dengan melakukan regresi variabel bebas dan nilai absolut residual (Bawono & Shina, 2018) . Uji Glejser melihat  dari  nilai  probability,  apabila  lebih  tinggi  dari  nilai  α=0,05  maka  tidak  terdapat  gejala heteroskedastisitas.
Berdasarkan  (tabel  6)  dapat  diamati  bahwa  nilai  probabilitas  untuk  variabel  X1  sebesar 0.8628,  untuk  X2  sebesar  0.1838  dan  X3  probabilitasnya  0.1347.  Dari  keseluruhan  nilai probabilitas yang dimiliki oleh variabel-variabel bebas menunjukkan nilai lebih besar dari α=0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau model regresi bersifat homogen.

## Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi yang digunakan dalam riset ini yaitu dengan menggunakan Durbin-Watson atau DW (Rusmita, 2016). Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya gejala autokorelasi antara  periode  yang  diujikan  pada  model  regresi.Nilai  DW  pada  pengujian  regresi  sebesar 2.037449,  dL  1.3384,  dU  1.6589,  4-dL  2,6616,  4-dU  2,3411.  Nilai  dU  dan  dL  diperoleh  dari rujukan tabel Durbin-Watson dengan k=3 dan n=40. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi autokorelasi dikarenakan dU≤DW≤4-dU.
Uji Hipotesis Tabel 7. Uji Hipotesis Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. PAD -0.029095 0.070140 -0.414814 0.6813 DBH 0.126816 0.085947 1.475511 0.1509 JP 6.48E-06 2.42E-06 2.675312 0.0121 C 23.04959 3.287852 7.010531 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.916416 Mean dependent var 27.84874 Adjusted R-squared 0.887594 S.D. dependent var 0.239818 S.E. of regression 0.080404 Akaike info criterion -1.975095 Sum squared resid 0.187478 Schwarz criterion -1.510653 Log likelihood 50.50189 Hannan-Quinn criter. -1.807167 F-statistic 31.79580 Durbin-Watson stat 2.037449 Prob(F-statistic) 0.000000

## Sumber: Data diolah (2021)

## Uji R Square
Uji  R  square  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  pengaruh  variabel  bebas  terhadap variabel terikat (Inawati et al., 2021). Mengacu pada (tabel 7) dapat diamati bahwa nilai R-squared atau  R 2 sebesar  0.916416  atau  91,64%.  Artinya,  besarnya  pengaruh  variabel  bebas  yakni pendapatan  asli  daerah,  dana  bagi  hasil,  dan  jumlah  penduduk  terhadap  variabel  bebas  belanja daerahyakni sebesar 91,64% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terlibat dalam model penelitian. Nilai dari R 2 mendekati angka 1 menunjukkan bahwa model regresi terpilih dapat memprediksi nilai variabel terikat secara sempurna.

## Uji F
Uji  F  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  variabel-variabel  bebas  secara  serentak  atau simultan  terhadap  variabel  terikat  (Bawono  &  Shina,  2018).  Mengacu  pada  di  atas,  nilai signifikansi F < alpha (0,000000  < 0,05). Maka secara simultan, ketiga variabel bebas (PAD, DBH, dan JP) berpengaruh signifikan terhadap BD.

## Uji T
Uji  T  merupakan  pengujian  regresi  secara  parsial  yang  digunakan  untuk  menguji  tingkat pengaruh dari setiap variasi variabel bebas terhadap variabel terikat (Ferdiansyah et al., 2018). Hal ini  dapat  diketahui  dengan  membandingkan  nilai  probabilitas  dari  setiap  variabel  dengan  alpha 0,05.  Menilik  pada  (tabel  7),  untuk  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (X1)  memperoleh  nilai probabilitas sebesar 0.6813 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Selanjutnya, untuk variabel dana bagi  hasil  memiliki  nilai  probabilitas  0.1509  >  0,05.  Artinya,  Dana  Bagi  Hasil  (X2)  memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan, untuk variabel Jumlah Penduduk (X3) nilai probabilitasnya yaitu 0.0121< 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## PEMBAHASAN Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah
Berdasarkan olah analisis data yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa secara individual  pendapatan  asli  daerah  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  belanja  daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2015-2019. Hal ini menandakan, peningkatan pendapatan asli daerah dalam kurun waktu tersebut tidak diikuti oleh kenaikan belanja daerah.  Tidak  signifikannya  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  dikarenakan  belum  optimalnya potensi kekayaan  yang ada di  Kalimantan Barat.  Pada riset  ini, pendapatan asli daerah tertinggi terdapat di Kabupaten Sintang tahun 2018 sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Bengkayang tahun 2015 dengan dominasi pendapatan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Hal tersebut mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan potensi kekayaan di provinsi tersebut baik pada kabupaten dengan pendapatan asli daerah tertinggi maupun terendah.
Selanjutnya, sumber pendapatan asli daerah  yakni  pendapatan pajak daerah diperoleh dari pajak  hotel,  pajak  hiburan,  pajak  restoran,  pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak  parkir, pajak  bahan  galian  golongan  C  serta  lainnya  yang  termasuk  dalam  pajak  daerah.  Kemudian pendapatan  asli  daerah  lain  yang  sah  meliputi  jasa  giro,  pendapatan  bunga,  tuntutan  ganti  tugi, pendapatan dan pengembalian, serta lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah lain yang sah. Dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan dan kesadaran pajak di Kalimantan Barat telah terlaksana dengan sangat baik sehingga mendominasi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
Selain  melalui  pajak,  upaya  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  lain  ialah  dengan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya manusia  maupun  sumber  daya  alam  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Sebagaimana  yang  telah diketahui,  Kalimantan  terkenal  dengan  slogan ‘paru-paru  dunia’ .  Slogan  tersebut  memberikan kesempatan emas bagi penduduk untuk memanfaatkan sumber daya alam sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang ada. Pemanfaatan potensi tersebut tentunya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang produktif dan kreatif yang dapat digali melalui program pemberdayaan dan  pendidikan.  Dengan  demikian,  diharapkan  akan  tercipta  pengaruh  yang  signifikan  dari pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yang dibarengi oleh peningkatan serapan anggaran yang  berhubungan  dengan  tingkat  keefektifan  dan  kedayagunaan  pengalokasian  anggaran  yang belum terdistribusi secara baik melalui APBN maupun APBD.
Hasil  penelitian  ini  selaras  dengan  temuan  Amalia  et  al  (2015)  dan  Rusmita  (2016)  yang menyatakan  pendapatan  asli  daerah  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  tingkat belanja daerah. Lain halnya dengan Putra & Dwirandra (2015) ; Devita et al (2014) ; Masdjojo & Sukartono (2009), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

## Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah
Berangkat  dari  hasil  pengujian,  dapat  diketahui  bahwa  dana  bagi  hasil  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  tingkat  belanja  daerah  di  kabupaten/kota  Provinsi  Kalimantan  Barat  dalam periode  2015-2019.  Dengan  meningkatnya  dana  bagi  hasil  tidak  dibarengi  dengan  peningkatan belanja daerah. Dana bagi hasil merupakan komponen dari dana perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dana bagi hasil berasal dari pendapatan  pajak  maupun  non  pajak  oleh  daerah  dan  pusat  (Masdjojo,  N  &  Sukartono,  2009). Tidak  adanya  signifikansi  dana  bagi  hasil  terhadap  belanja  daerah  disebabkan  oleh  belum terciptanya  keoptimalan  dana  transfer  baik  pajak  maupun  nonpajak  untuk  mendanai  kebutuhan daerah yang telah dianggar dalam RAPBD. Pada penelitian ini, dana bagi hasil tertinggi terdapat
di Kabupaten Ketapang tahun 2015 yakni sebesar Rp 148.397.055.963 dengan tingkat pendapatan Rp  121.939.003.550,84.  Angka  tersebut  menunjukkan  tingkat  dana  bagi  hasil  lebih  tinggi  jika dibandingkan dengan penerimaan. Artinya, pemerintah daerah Kabupaten Ketapang lebih berfokus pada  peningkatan  dana  bagi  hasil  daripada  penerimaan.  Jika  hal  ini  terus-menerus  dilakukan tentunya  akan  menghambat  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Tingginya  tingkat  dana  bagi  hasil menandakan  adanya  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  dalam menjalankan  wilayah  otonomnya.  Seyogyanya,  dengan  adanya  dana  bagi  hasil  menekankan pemerintah  daerah  membangun  wilayah  otonomnya  dan  mensejahterakan  penduduk  melalui pengelolaan  kekayaan  daerah  secara  kompeten  dan  seimbang.  Permasalahan  ketergantungan tersebut  perlu  di  eliminir  dengan  menjalankan  langkah-langkah  strategis  untuk  menggali  dan memaksimalkan  potensi  yang  dimiliki  yakni  dengan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  pendapatan asli daerah.
Penelitian ini didukung oleh Masdjojo, N & Sukartono (2009) dan Putra & Dwirandra (2015) mengenai dana bagi hasil memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah. Akan tetapi  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  Dewi  et  al  (2017),  dalam  pengamatannya menunjukkan  tidak  adanya  pengaruh  yang  positif  dari  Dana  bagi  hasil  terhadap  tingkat  belanja daerah.

## Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah
Hasil  analisis  variabel  terakhir  yakni  jumlah  penduduk  menghasilkan  kesimpulan  bahwa jumlah  penduduk  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  belanja  daerah.  Artinya semakin besar jumlah penduduk di Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat akan semakin besar pula anggaran  belanja  daerah  untuk  menuju  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  yang  lebih  baik.  Pada penelitian  ini,  tingkat  jumlah  penduduk  tertinggi  terdapat  di  Kabupaten  Sambas  dengan  tingkat belanja daerah yang tinggi pula. Hal ini menandakan adanya pengaruh jumlah penduduk terhadap alokasi anggaran belanja daerah dalam membiayai pembangunan fasilitas-fasilitas publik seperti rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan beberapa fasilitas lain. Namun sangat  disayangkan  tingkat  pendapatan  asli  daerah  tidak  menduduki  posisi  tertinggi  jika dibandingkan  kabupaten  lain.  Hal  ini  menandakan  bahwa  perlunya  peningkatan  kreativitas  dan produktivitas penduduk guna menunjang kemandirian ekonomi dan kesejahteraan hidup. Merujuk dari data LKPD Kabupaten Sambas pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni indikator  keberhasilan  pembangunan  kualitas  hidup  manusia,  pada  daerah  ini  tergolong  sedang yaitu  sebesar  67,02  poin.  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat  perlu  melakukan  peningkatan mutu  sumber  daya  manusia  yang  dibarengi  pengendalian  jumlah  penduduk  dan  pembangunan infrastuktur  sehingga  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan  pendapatan  mengalami peningkatan.
Penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putri  et  al  (2020) mengungkapkan bahwa jumlah penduduk memiliki  pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan penelitian dari Devita et al (2014) menghasilkan kesimpulan, belanja daerah tidak dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian  yang telah dilakukan, dapat  ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  bagi  hasil  (DBH)  secara  parsial  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Kedua,  secara  parsial  Jumlah  penduduk  (JP)  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Ketiga,  secara  simultan  Pendapatan  Asli  Daerah
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
(PAD),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  dan  Jumlah  Penduduk  (JP)  berpengaruh  signifikan  terhadap belanja daerah.
Penelitian  ini  memberikan  implikasi  bahwa  pemerintah  daerah  khususnya  Provinsi Kalimantan Barat agar lebih memaksimalkan potensi sumber daya yang ada guna meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan penduduk sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi  ketergantungan  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Hal  ini  dapat  siasati  dengan mengadakan  program  pemberdayaan  keterampilan  manusia,  mutu  pendidikan  yang  tinggi  dan akuntabilitas kebijakan publik.
Terdapat  beberapa  keterbatasan  dalam  penelitian  ini  yaitu  jumlah  sampel  yang  digunakan hanya 8 kabupaten, sedangkan di provinsi Kalimantan Barat terdapat 14 kabupaten/kota. Kemudian variabel bebas yang digunakan untuk riset ini hanya 3 variabel dan masih ada beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat belanja daerah. Rekomendasi bagi peneliti lain, diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dengan variabel bebas yang lebih bervariatif.

## DAFTAR REFERENSI
Ahmaddien, I., & Bambang, S. (2020). Eviews 9 Analisis Regresi Data Panel.  In M. Mirnawati (Ed.), Ideas Publishing . Ideas Publishing.
Amalia,  W.  R.,  Wahyudin,  N.,  &  M,  N.  (2015).  Flypaper  Effect  Pada  Pendapatan  Asli  Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Daerah Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (2009  –  2013). Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 15 (1), 1. https://doi.org/10.20961/jab.v15i1.171
Amirullah.  (2015).  Populasi  dan  Sampel. Bayumedia  Publishing  Malang ,  67–80. https://doi.org/10.1007/BF00353157
Andarsari, P. R. (2016). Laporan keuangan organisasi nirlaba (lembaga masjid) . 143–152.
Bahl,  R., & Sally, W. (2006). Fiscal  decentralization and fiscal  equalization within regions: the case of Russia. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management , 18 (1), 1– 5.
Bawono, A., & Shina, A. F. I. (2018). Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi dan Bisnis Islam Aplikasi dengan Eviews . (LP2M) IAIN Salatiga.
Devita, A., Arman, D., & Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan  Jumlah  Penduduk  terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah , 2 , 63–70.
Dewi,  K.  R.,  Putu,  K.,  &  Ni,  L.  G.  N.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad),  Dana Alokasi  Umum  (Dau),  Dana  Alokasi  Khusus  (Dak)  Dan  Dana  Bagi  Hasil  (Dbh)  Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali. Jurnal Riset Akuntansi JUARA , 7 (1), 180– 188.
Elsye, R. (2013). Desentralisasi Fiskal (1st ed.). ALQAPRINT Jatinagor.
Ernayani,  R.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di  Provinsi  Kalimantan  Timur  Periode  2009-2013). JSHP  (  Jurnal  Sosial  Humaniora  Dan Pendidikan) , 1 (1), 43. https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234
Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana  alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus,  dan  dana  perimbangan  terhadap  belanja  daerah. Inovasi , 14 (1), 44–52. Gio, P. U. (2015). Belajar Olah Data dengan EViews . USU Press.
Hardati, P. (2013). Forum ilmu sosial. Forum Ilmu Sosial , 40 (2), 178–188.
Inawati,  Y.,  Muhammad,  S.  A.,  Pandu,  N.  W.,  Nailis,  S.,  &  Yusvita,  N.  A.  (2021).  Analisis Determinan  Minat  Mahasiswa  Dalam  Berinvestasi  di  Pasar  Modal  Syariah. Adz  Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 5 (1), 1–13. Inayati, N. I., & Doddy, S. (2017). Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah . 1 (80), 220– 239. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i2.2062
Jin, Y., & Mark, R. (2020). Does fiscal decentralization promote economic growth? An empirical approach  to  the  study  of  China  and  India. Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  and Financial Management . https://doi.org/10.1108/JPBAFM-11-2019-0174
Krinichansky,  K.  V,  &  Bruno,  S.  S.  (2019).  Financial  Development  and  Economic  Growth  in Russia. Emerald Publishing , 1–28. https://doi.org/10.1108/978-1-78973-265-820191001 Kusuma, H. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia . 1–11. Mantra,  ida B. (2003). demografi umum . 63–77.
Martani,  D.,  &  Fazri,  Z.  (2011).  Pengaruh  ukuran,  pertumbuhan,  dan  kompleksitas  terhadap pengendalian  intern  pemerintah  daerah  studi  kasus  di  indonesia. Simposium  Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011 , 1–27.
Masdjojo, N, G., & Sukartono. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. TEMA , 6 (ed 1), 32–50. https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936 Mooy, P. C. A., & Yuliastuti, R. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 8 (2), 197. https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936
Nasir,  M.  S.  (2019).  Analisis  Sumber-Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Setelah  Satu Dekadeotonomi Daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 2 (1), 30. https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45
Onofrei, M., & Florin, O. (2017). Fiscal Decentralisation and Self-Government Practices: Southern versus  Eastern  Periphery  of  the  European  Union.  In Core-Periphery  Patterns  Across  the European Union . https://doi.org/10.1108/978-1-78714-495-820171009 Purnomo, A. K. (2019). Pengolahan Riset Ekonomi Jadi Mudah Dengan IBM SPSS. In B. Daz & A. R. Fitri (Eds.), Jakad Publishing . Jakad Publishing.
Putra, I. B. D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 13 (3), 811–827.
Putri,  R.  L.,  Nirwanto,  N.,  Assih,  P.,  &  Darmawan,  W.  (2020). The  Importance  of  Regional Original Income , Balance Fund and Demography on Flypaper Effect through the Regional Government Expenditure . 7 (2), 33–45. Rahmawati,  N.  I.  (2010). Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah ( Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah ) . 1–29.
Ramadhani, F., & Theresia, W. D. (2020). Konvergensi ifrs, kualitas audit, dan manajemen laba. Akuntansi Bisnis & Manajemen , 27 (1), 1–19.
Rasyid, M. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sulawesi Tengah. Katalogis , 6 (5), 68–80.
Rizkiyanti, S. (2016). Pengaruh Ekspor, Investasi, dan Produktivitas Terhadap Pertumbuhan di Sektor  Primer  dan  Sekunder  Indonesia  Periode  2005-2014 .  Digital  Repository  Universitas Jember.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Rusmita, S. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap  Belanja  Daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Barat. Jurnal  Ekonomi  Bisnis  Dan Kewirausahaan , 5 (3), 237. https://doi.org/10.26418/jebik.v5i3.19083 Sarwono,  J.  (2011).  Mengenal  Path  Analysis:  Sejarah,  Pengertian  Dan  Aplikasi. Jurnal  Ilmiah Manajemen Bisnis Ukrida , 11 (2), 98454. Setyowati,  L.  (2014). Kausalitas  Granger  Antara  PDRB  dengan  Tingkat  Kemiskinan  di  Jawa Tengah tahun 1990-2011 . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sudarsono, A. (2016). Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Memprediksi Laju Pertumbuhan Penduduk Menggunakan  Metode  Bacpropagation  (Studi  Kasus  Di  Kota  Bengkulu). Jurnal  Media Infotama , 12 (1), 61–69. https://doi.org/10.37676/jmi.v12i1.273
Sumawan,  W.  I.,  &  I,  M.  S.  (2016).  Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Pada  Kinerja  Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi , 14 (3), 1727–1754. Suryowati,  K.  (2016).  Analisis  Pseudoinvers  dan  Aplikasinya  Pada  Regresi  Linear  Berganda.
Prosiding  Seminar  Nasional  Aplikasi  Sains  &  Teknologi  (SNAST)  Yogyakarta , 1979 - 911X (November), 550–558.
Tahar,  A.,  &  Maulida,  Z.  (2011).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum Terhadap  Kemandirian  Daerah  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah. Jurnal  Akuntansi  Dan Investasi , 12 (1), 88–99.
Utami,  R.  M.,  &  Arif,  D.  (2018).  Pengaruh  DER,  ROA,  ROE,  EPS  dan MVA  Terhadap  Harga Saham  Pada  Indeks  Saham  Syariah  Indonesia. Journal of  Applied Managerial Accounting , 2 (2), 206–218.