Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
Samuel 1 , Adam Idris², Bambang Irawan³
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Gerakan  Desa  Membangun  Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pemerintah  Daerah  Kabupaten Malinau  dalam  pengelolaan  Dana  Gerakan  Desa  Membangun  (Dana Gerdema)  menggunakan  asas  diskresi  atau  dengan  kata  lain  membuat kebijakan  yang  dalam  pengelolaannya  berbeda  dengan  kebijakan  yang dikeluarkan  pemerintah  pusat  dengan  berpatokan  pada  kebutuhan masyarakat  desa  di  Kabupaten  Malinau,  dalam  implementasi  kebijakan alokasi  dana  gerakan  desa  membangun  di  Kecamatan  Malinau  Kota Kabupaten Malinau belum berjalan dengan efektif, karena pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan masih belum optimal, hal ini terlihat dari manfaat dan perubahan yang diterima masyarakat belum sesuai  dengan  harapan  yaitu  masih  adanya  angka  kemiskinan  dan perubahan  yang  belum  dirasakan  oleh  masyarakat,  serta  masih rendahnya  SDM  yang  terlibat.  Hal  tersebut  juga  menjadi  faktor penghambat  Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  Membangun  Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Gerdema, Malinau
Pendahuluan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  tentang Pemerintahan  Daerah  telah  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan  tugas  pembantuan.  Tujuannya  tidak  lain  adalah  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Di samping itu,  melalui  otonomi  luas,  daerah  diharapkan  mampu  meningkatkan  daya saing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan, keistimewaan  dan  kekhususan  serta  potensi  dan  keanekaragaman  daerah yang  sangat  heterogen  dan  majemuk  sebagai  modal  untuk  menjadi  bangsa yang  besar  dan  itu  merupakan  bagian  dari  kebhinekaan  yang  dimiliki  oleh bangsa Indonesia.
Alokasi  Dana  Gerakan  Desa  Membangun  yang  disebut  dengan  Dana GERDEMA adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda ² Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda ³ Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
(APBD)  yang  berasal  dari  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima  oleh  Kabupaten  Malinau  dan  sumber-sumber  pemasukan  lainnya yang  sah.  Alokasi  Dana  Gerakan  Desa  Membangun  (Dana  Gerdema) sebagai salah satu sumber pendapatan desa diharapkan mampu membiayai berbagai pembangunan  di  desa  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  setempat.  Peneliti  memiliki  alasan  tersendiri  dalam  memilih program  alokasi  dana  gerakan  desa  membangun  di  bandingkan  dengan program  lain  yang  diprogramkan  oleh  pemerintah  daerah.  Ketertarikan  ini dikarenakan  program  alokasi  dana  gerakan  desa  membangun  memiliki implikasi  yang  sangat  besar  dan  juga  signifikan  terhadap  pembangunan sebuah desa baik secara fisik atau pun non fisik. Kendali dalam program ini juga  sepenuhnya  ditangani  secara  swadaya  oleh  pemimpin  daerah  dan  juga masyarakat  langsung  yang  lebih  dikenal  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk rakyat.  Selain  itu,  peneliti  juga  memiliki  alasan  tersendiri  dalam  memilih lokasi  penelitian  di  Kecamatan  Malinau  Kota  yaitu  sumber  daya  manusia  di Kecamatan  Malinau  Kota  lebih  baik  dibandingkan  kecamatan  lainnya  di kabupaten  malinau  khususnya  dalam  penyediaan  data  untuk  penunjang peneliti melakukan penelitian. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai  program ini  karena jika dana  ini  dikelola secara  jujur, maka  hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas, dan juga sebaliknya.

## Kerangka Dasar Teori
Penelitian Terdahulu
Rondinelli  (1981),  yang  bekerjasama  dengan  Tim  Peneliti  Fisipol Universitas Gajah Mada (1984), menyebutkan bahwa tumbuhnya kesadaran akan pentingnya growth and equality policy dan meningkatnya kompleksitas masyarakat  telah  menyulitkan  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan dari  pusat  secara  efektif  dan  efesien.  Posisi  Pemerintah  Daerah  semakin sentral dalam pelaksanaan pembangunan, decentralization is often justifed as away  of  managing  national  economic  development  more  effectively  and effisiently.  Pemerintah  Daerah  bukan  lagi  semata-mata  menjalankan  fungsi tradisionalnya  yaitu  sebagai  pengumpul  pajak,  penjaga  ketentraman  dan ketertiban  tetapi  juga  dituntut  untuk  mampu  menjadi  partner  Pemerintah Pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari  hasil  penelitian  di  atas  cukup  memberikan  sumbangan  dan kontribusi  yang  berarti  terhadap  penelitian  yang  akan  dilakukan  nantinya. Termasuk mengenai pertimbangan-pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten  Malinau  dalam  menetapkan  kebijakan-kebijakan  alokasi  dana gerakan  desa  membangun.  Sehingga  dapat  dibandingkan  hasilnya  dengan kebijakan  alokasi  dana  gerakan  desa  membangun  yang  sekarang  dengan kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun pada tahun selanjutnya.

## Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  dibuat  dalam  kerangka  untuk  memecahkan  masalah dan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Jika  suatu  kebijakan  tidak  tepat  atau
tidak dapat meminimalkan  masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu  diimplementasikan  dengan  sangat  baik.  Suatu  kebijakan  yang  baik mungkin  juga  akan  mengalami  kegagalan  jika  kebijakan  tersebut  kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.
Kebijakan  publik  merupakan  keputusan  politik  yang  dikembangkan oleh  badan  dan  pejabat  pemerintah.  Karena  itu,  karakteristik  khusus  dari kebijakan  publik  adalah  bahwa  keputusan  politik  tersebut  dirumuskan  oleh apa  yang  disebut  David  Easton  dalam  Agustino  (2008:8)  sebagai  “otoritas dalam  sistem  politik  yaitu  para  senior,  kepala  tertinggi,  eksekutif,  legislatif, para hakim, dan sebagainya”.
Kebijakan  menurut  Harold  Laswell  dan  Abraham  Kaplan  dalam  Syafri dan  Setyoko  (2010:10)  sebagai  “suatu  program  yang  diarahkan  untuk mencapai  tujuan-tujuan,  nilai-nilai  dan  praktek-praktek  yang  telah ditetapkan (... policy as a projected program of goals, values, and practices)”. Pendapat lainnya tentang kebijakan publik diungkapkan Carl Frederich (dalam  Winarno,  2007:17)  ”  Kebijakan  publik  sebagai  suatu  arah  tindakan yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu lingkungan  tertentu  yang  memberikan  hambatan-hambatan  dan  peluang- peluang  terhadap  kebijakan  yang  diusulkan  untuk  menggunakan  dan mengatasi  dalam  rangka  mencapai  suatu  tujuan  atau  merealisasikan  suatu sasaran atau maksud tertentu”.

## Implementasi Kebijakan
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Winarno,  2002:102)  membatasi implementasi kebijakan,  sebagai   tindakan   yang  dilakukan  oleh individu- individu    (atau  kelompok-kelompok)  pemerintah  maupun  swasta  yang diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
Adapun  proses  kebijakan  publik menurut W. Dunn (Winarno 2002:28) meliputi  beberapa  langkah-langkah  yaitu  penyusunan  agenda,  formulasi kebijakan, adopsi  kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

## Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun
Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan  pembangunan  desa  serta  kemandirian  masyarakat  dalam pelaksanaan  pembangunan  perlu  didukung  dengan  pembiayaan  yang bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD)  maka adanya    alokasi  dana  gerakan  desa  membangun  yang  selanjutnya  disebut dana  Gerdema  adalah  dana  yang  di  alokasikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (APBD)  yang  berasal  dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah  yang  diterima  oleh  Kabupaten  dan  sumber-sumber  pemasukan lainnya yang sah.
Sasaran dan Organisasi Pengelola Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun. Sesuai  dengan  lampiran  Peraturan  Bupati  Malinau  Nomor  31  Tahun 2012,  sasaran  Alokasi  Dana  Gerakan  Desa  Membangun  yaitu  “untuk peningkatan  kinerja  aparatur  pemerintah  desa  dalam  rangka  mewujudkan pelayanan prima serta menunjang penguatan fungsi dan peranan BPD  dalam menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  selaku  unsur penyelenggara  pemerintahan  desa”.  Sedangkan  organisasi  pengelola berdasarkan  lampiran  Peraturan  Bupati  Malinau  Nomor  31  Tahun  2012 yaitu, pemerintah Kabupaten Malinau, Kecamatan dan Desa.

## Definisi Konsepsional
Secara umum penelitian ini agak mudah jelas dipahami agar mendapat gambaran tentang penelitian yang akan diteliti maka yang menjadi kerangka konsep  dari  variabel  penelitian  berdasarkan  judul  peneliti  akan mengemukakan, kerangka konsepsional dari penelitian ini sebagai berikut.
Sehubungan  dengan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  tulisan  ini yaitu implementasi kebijakan alokasi dana gerakan Desa membangun dalam mensejaterahkan masyarakat di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi  Kalimantan  Utara  maka  dapat  diartikan  bahwa  Pemberian  Alokasi Dana  Desa  merupakan  wujud  dari  pemenuhan  hak  desa  untuk menyelenggarakan  otonominya  agar  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi  asli,  demokratisasi,  pemberdayaan  masyarakat  dan  meningkatkan peran  Pemerintah  Desa  dalam  memberikan  pelayanan  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa  permasalahan  yang  dapat  diidentifikasi  dalam  penelitian  ini yaitu: Tingginya prosentase Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun sebagai satu-satunya sumber pendapatan desa. Rendahnya sumber daya desa dalam menunjang  kemandirian  untuk  membiayai  rumah  tangganya  sendiri.  Desa- desa di  Kecamatan  Malinau  Kota lebih memprioritaskan  pembangunan  fisik dibandingkan peningkatan program pemberdayaan masyarakat.

## Pembahasan
Hasil Penelitian
Berikut  ini  peneliti  akan  membahas  hasil-hasil  penelitian  mengenai Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Gerakan  Desa  Membangun  Di Kecamatan  Malinau  Kota  Kabupaten  Malinau  Provinsi  Kalimantan  Utara, yang  penulis  peroleh  dari  lapangan  melalui  wawancara  maupun dokumentasi.
Dalam  pengumpulan  data  penulis  memperoleh  data  primer  melalui wawancara  dengan  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Malinau  sebagai penanggung  jawab,  Kepala  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (PMD) sebagai  ketua  tim  pelaksana,  Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah sebagai sekretaris tim pembina, Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Malinau  anggota  tim  pembina,  Camat  Malinau  Kota  sebagai  tim  pengendali
tingkat  kecamatan,  Kepala  Seksi  PMD  Kecamatan  Malinau  Kota  sebagai anggota tim kecamatan, Kepala desa se-Kecamatan Malinau Kota. Sedangkan data  sekunder  diperoleh  melalui  beberapa  sumber  informasi  antara  lain seperti arsip-arsip dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti  diantara  dari  segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  Implementasi Kebijakan  Alokasi  Dana  Gerakan  Desa  Membangun  Di  Kecamatan  Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  mengenai Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Gerakan  Desa  Membangun  Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Gerakan  Desa  Membangun  Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Implementasi  kebijakan  di  Kecamatan  Malinau  Kota  Kabupaten Malinau  merupakan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Kabupaten Malinau yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang diinginkan dalam keputusan pemerintah daerah Kabupaten Malinau.
Alokasi  dana  gerakan  desa  membangun  (Dana  Gerdema)  di Kabupaten Malinau merupakan penentuan dalam penggunaan sejumlah dana yang  diperuntukan  kepada  desa-desa  sebagai  bentuk  dukungan  dalam penyelengaraan  otonomi  daerah  umumnya  dan  otonomi  desa  khususnya yang  bertujuan  untuk  mensejahterakan  masyarkat  desa.  Sebagaimana  telah diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  Tentang  Desa serta  ditindaklanjuti  dengan  Permendagri  Nomor  37  Tahun  2007  Tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  Surat  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  140/640/SJ  Tanggal  22  Maret  2005  perihal  Pedoman  Alokasi  Dana Desa.
Selanjutnya  dalam  lampiran  Peraturan  Bupati  Malinau  Nomor  31 Tahun  2012,  pelaksanaan  alokasi  dana  gerakan  desa  membangun  ini dilakukan  dengan  melalui  fisik  dan  non  fisik  yang  berhubungan  dengan indikator  Perkembangan  Desa.  Indikator  Perkembangan  Desa  yang  tetap mengacu  pada  4  (empat)  pilar  utama  pembangunan  Kabupaten  Malinau meliputi  bidang  peningkatan  Insfrastruktur,  bidang  peningkatan  SDM, Bidang  peningkatan  ekonomi  kerakyatan  dan  bidang  ketatalaksanaan pemerintah atau reformasi birokrasi.

## Isi Kebijakan (content of policy)
1. Interests  Affected  (Kepentingan-kepentingan  yang  dipengaruhi)  yaitu, setiap  kebijakan  yang  dibuat  tentunya  memiliki  tujuan  tertentu  dalam pelaksanaanya  sehingga  akan  mempengaruhi  kepentingan  berbagai pihak baik yang membuat kebijakan  maupun sasaran dari kebijakan itu sendiri,  seperti  halnya  dengan  kebijakan  alokasi  dana  gerakan  desa membangun sebagai salah satu kebijakan unggulan daerah dalam rangka perwujudan  pencapaian  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  serta penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Malinau.  Tentunya  tujuan
utama  dari  kebijakan  tersebut adalah mensejahterakan  masyarakat  dan mengentaskan kemiskinan.
2. Type  of  benefits  (Tipe  manfaat).  Nugroho  (2009;618)  mengemukakan bahwa “Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya”.  Kebijakan  alokasi  dana  gerakan desa  membangun  diimplentasikan  dengan  tujuan  yang  tentunya bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya seperti yang di kemukakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2011  - 2016 dan Renstra Kecamatan Malinau Kota Tahun 2011 – 2016.
3. Extent  of  change  envisioned  (Derajat  perubahan  yang  di  harapkan). Setiap  kebijakan  yang  diimplementasikan  tentu  mengharapkan  suatu perubahan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, dikemukakan oleh Agustino  (2008:155),  “setiap  kebijakan  mempunyai  target  yang  ingin dicapai. Content  of  policy    yang  ingin  dijelaskan  pada  point  ini  adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak dicapai atau ingin dicapai melalui  implementasi  kebijakan  dengan  skala  yang  jelas”.  Kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun memiliki tujuan akhir yang jelas yaitu  terwujudnya  pembangunan  desa,  mempercepat  penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Site  of  decision  making  (kedudukan  pembuat  kebijakan).  Pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan merupakan hal sangat penting dalam suatu  pelaksanaan  kebijakan,  dan  siapa  yang  bertanggung  jawab  atas pengambilan  keputusan  tersebut  harus  jelas  agar  lebih  fokus  dalam pelaksanaannya,  terkait  dengan  kebijakan  alokasi  dana  gerakan  desa membangun  yang  merupakan  bagian  dari  kebijakan  unggulan percepatan  pencapaian  tujuan  pembangunan  dan  penanggulangan kemiskinan  kabupaten  Malinau  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Malinau  Nomor  1  tahun  2011  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Malinau tahun 2011-2016, bahwa kebijakan alokasi  dana  gerakan  desa  membangun  merupakan  tugas  dan  tanggung jawab dari pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang kemudian lebih diperinci  dalam  Renstra  Dinas,  Badan,  Kantor,  Kecamatan  dan  desa. Namun    pada  tataran  kelompok  yang  menjadi  tempat  pelaksanaan kebijakan,  pengambilan  keputusan  terletak  pada  kelompok  itu  sendiri tanpa  adanya  intervensi  dari  pemerintah.  Sehingga  dalam  penelitian ditemukan dua letak pengambilan keputusan yaitu :
a. Pemerintah  (Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Kabupaten Malinau)  yang  berkordinasi  dengan  tim  baik  tim  pelaksana  maupun tim teknis.
b. Pemerintahan  Desa  dimana  didalam  pemerintah  desa  tersebut terdapat BPD, LPMD, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok tani dan ternak,  pengambilan  keputusan  terletak  pada  musyawarah  anggota kelompok,  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku pada  kelompok  tanpa  campur  tangan  pemerintah  sebagai  bentuk kemandirian kelembagaan kelompok tani.
5.    Program  Implementors  (Pelaksana  Program).  Suatu  kebijakan  yang dibuat akan menjadi bermakna jika diimplementasikan dengan baik oleh para  pelaksananya  agar  mencapai  tujuan  yang  diharapkan,  kebijakan alokasi  dana  gerakan  desa  membangun  selain  menjadikan  Kabupaten Malinau sebagai daerah yang maju dan sejahtera  juga hendak mencapai hasil tertanggulanginya masalah kemiskinan, hasil penelitian dilapangan menunjukkan  beberapa  pelaksana  kebijakan  alokasi  dana  gerakan  desa membangun  yang  dibentuk  guna  mensukseskan  kebijakan  tersebut adalah:
a. Tingkat Pemerintah Kabupaten Kebijakan  Alokasi  Dana  Gerakan  Desa  Membangun  merupakan kebijakan  pemerintah  kabupaten  yang  dilaksanakan  di  wilayah Pemerintah  Kabupaten  dengan  mekanisme  desentralisasi  dan  tugas pembantuan,  salah  satunya  adalah  Kecamatan  MalinauKotaa  yang dilaksanakan di 6 desa, maka untuk memperlancar kebijakan tersebut pada  tingkat  kabupaten  dibentuk  tim  Pembina  dan  tim  teknis berdasarkan  Tugas  pokok  dan  fungsi  SKPD  yang  ada  di  kabupaten seperti Badan PMD, BAPPEDA, Inspektorat dan Bagian Keuangan, dan juga semua SKPD yang memiliki kegiatan sektoral yang dilaksanakan di  desa  semua  merupakan  tim  teknis  dan  dalam  pelaksanaan  tugas dilapangan  tim  teknis  Kabupaten  dibantu  oleh  Satgas  Gerdema  yang ditempatkan  pada  setiap  desa.  Tenaga  satgas  ini  sering  juga  disebut sebagai relawan.
b. Tingkat Kecamatan Pada  tingkat  Kecamatan  di  bentuk  tim  teknis  yang  ketuanya  adalah camat di bantu dengan kasi serta staf serta kepala desa.
c. Tingkat desa
Pada  tingkat  desa  adanya  tim  pelaksana  pada  tingkat  desa  yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala desa serta di bantu LPM dan organisasi- organisasi  kemasyarakatan  yang  ada  di  desa. Berbagai  tim  yang  dibentuk  dalam  rangka  pelaksanaan  kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun   menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memperkuat   kelembagaan  dalam mendukung Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku tim teknis pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang   telah ditetapkan.
6.   Resources  commited  (Sumber  daya  yang  dilibatkan).  Sumberdaya manusia  yang  dilibatkan  dalam  kebijakan  alokasi  gerakan  desa membangun  (Gerdema)  bersumber  dari  pemerintah  yaitu  aparatur pemerintah itu sendiri baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa serta sumberdaya masyarakat yang ada di dalam desa sebagai penerima manfaat  dari  kebijakan  alokasi  dana  gerakan  desa  membangun khsususnya di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten  Malinau.

## Konteks Implementasi Kebijakan
Power,  interests  and  strategies  of  actors  involved  (Kekuasaan, kepentingan,  strategi  aktor  yang  terlibat).  Implementasi  suatu  kebijakan dapat  berjalan  dengan  baik  berdasarkan  pendapat  Grindle  tersebut  maka hendaknya  memperhatikan kekuasaan, kepentingan dan strategi  aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan atau program tersebut sehingga dapat mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Pelaksanaan  kebijakan  alokasi  dana gerakan  desa  membangun  mengacu  pada  Peraturan  Bupati  Malinau  Nomor 31  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  Dana  Gerakan  Desa  Membangun (Gerdema).  Dan  terkait  dengan  kelancaran  kebijakan  dibentuk  tim  dari berbagai  kelembagaan  melalui  surat  keputusan  Bupati  Malinau  yaitu  tim pembina,  tim  pelaksana,  tim  pelaksana  teknis  dan  tim  koordinasi  dan evaluasi  yang  di  atur  dalam  Surat  Keputusan  Bupati  Nomor  410/05/K.347 Tahun  2012. Selain  itu  pada  tingkat  Kecamatan  dan  tingkat  desa  juga dibentuk  tim  teknis . Tim  yang  dibentuk  baik  ditingkat  kabupaten,  tingkat kecamatan  dan tingkat desa  memiliki kepentingan yang sangat besar  dalam rangka  mensukseskan  kebijakan  alokasi  dana  gerakan  desa  membangun disamping  peran  masyarakat  sebagai  pelaksana  dilapangan,  untuk  itu perlunya  strategi  yang  baik  dari  aktor-aktor  yang  terlibat  agar  apa  yang menjadi tujuan dalam kebijakan ini dapat tercapai.
Institution  and  Regime  Characteristics  (Karakteristik  Lembaga  dan Penguasa). Lembaga  pelaksana  suatu kebijakan  memiliki peran  yang sangat penting  untuk  mencapai  kesuksesan  dari  kebijakan  itu  sendiri,  seperti  yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya kelembagaan pelaksana kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun dibentuk dalam tim yaitu tim tingkat Kabupaten,  Kecamatan  dan  desa  dalam  hal  ini  adalah  sesuai  dengan  lokasi penelitian adalah Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Tim Pembina yang  anggotanya  terdiri  dari  Bupati,  Wakil  Bupati  sekda  serta  Asisten,  dan kepala  badan,  dinas  kantor  serta  kepala  bagian,  tim  pelaksana  kebijakan alokasi  dana  gerakan  desa  membangun  anggotanya  dari  berbagai  instansi yang ada di pemerintah Kabupaten Malinau, sedangkan untuk masalah teknis pelaksanaan  yang  bertanggung  jawab  adalah  tim  pelaksana  teknis  yaitu Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  (BPMD)  Desa  dan  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang dibantu oleh tim teknis yang ada di kecamatan  dan  desa  sebagai  wilayah  tempat  pelaksanaan  kebijakan  alokasi dana gerakan desa membangun.
Complienceand  Responsiveness  (Kepatuhan  dan  Daya  Tanggap). Kepatuhan  dan  daya  tanggap  dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan  dari aparatur  yang  memiliki  tanggung  jawab  atas  kebijakan  tersebut  dan masyarakat  sebagai  sasaran  pelaksanaan  kebijakan  sangat  penting  untuk memperlancar  segala  kegiatan  yang  telah  direncanakan  sehingga  dapat mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Misalnya,  Badan  Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Malinau yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan teknis  kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun merespon  hal  tersebut  dengan  menyiapkan  berbagai  terobosan  dalam
melaksanakan  tugasnya.  Letak  pengambilan  suatu  keputusan  dalam pelaksanaan  suatu  kebijakan  harus  jelas  agar  unsur-unsur  yang  terlibat dalam  kebijakan  tersebut  jelas  tugas  dan  fungsinya  serta  mengetahui  apa yang harus dilakukan, sehingga kebijakan yang dijalankan dapat terkoordinir dengan  baik.  Kebijakan  Alokasi  Dana  Gerakan  Desa  Membangun  yang merupakan  kebijakan  unggulan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  Kabupaten Malinau  dengan  demikian  bahwa  jelas  setiap  keputusan  terkait  dengan kegiatan  kebijakan  tersebut  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah daerah kabupaten malinau yang dibantu oleh tim yang dibentuk baik tingkat Kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa.
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana Gerakan  Desa  Membangun  di  Kecamatan  Malinau  Kota  Kabupaten  Malinau Provinsi Kalimantan Utara
Faktor - faktor pendukungnya yaitu, adanya visi dan misi Kabupaten Malinau,  adanya  Peraturan  Bupati  Malinau  Nomor  31  Tahun  2012  tentang Besaran  Alokasi  Dana  Gerakan  Desa  Membangun  Dan  Petunjuk  Teknis Pengelolaan  Alokasi  Dana  Gerakan  Desa  Membangun,  terbentuknya  tim pembina,  tim  pelaksana  Pengelola  Kegiatan  Alokasi  Dana  gerakan  desa membangun pada tingkat kabupaten, kecamatan hingga tim pelaksana teknis pada tingkat desa di Kabupaten Malinau Tahun 2012, ketersediaan anggaran yang  cukup  besar  untuk  pelaksanaan  kegiatan  Alokasi  Dana  Gerakan  Desa Membangun,  adanya  dukungan  Pemerintah  Kabupaten  Malinau  dalam Pelaksanaan  kebijakan  alokasi  dana  gerakan  desa  membangun,  pemerintah daerah telah memberikan kebebasan kepada desa untuk menyusun program pembangunan  dan  pemberdayaan  di  desa  sehingga  mengembangkan kreatifitas masyarakat dalam menyusun program sesuai kebutuhan desa.
Sedangkan  faktor-faktor  penghambat  adalah  lemahnya  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  alokasi dana  gerakan  desa  membangun,  masih  rendahnya  kemampuan  atau kompetensi  pada  tingkat  desa  dalam  mengelola  alokasi  dana  gerakan  desa membangun,  kurangnya  pemahaman  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  tim pengelola kegiatan alokasi dana gerakan desa membangun, kondisi ekonomi masyarakat  desa  yang  masih  rendah,  kondisi  sosial  masyarakat  yang  masih berpangku  tangan,  kurangnya  pelatihan  tentang  manajemen  keuanganan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintahan desa.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan maka    penulis  dapat  memberikan  kesimpulkan  beberapa  hal  yaitu  sebagai berikut,  yaitu  Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Gerakan  Desa Membangun di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau belum berjalan efektif,  hal  ini  tampak  pada  isi  kebijakan  yang  masih  bermasalah  dalam  hal kebijakan  Alokasi  Dana  Gerakan  Desa  Membangun  belum  sepenuhnya mengakomodir  kepentingan  kelompok  Mayarakat  yang  ada,  kemudian  tipe
manfaat  dari  kebijakan  alokasi  dana  gerakan  desa  membangun  yang  masih dirasakan  belum  optimal  oleh  masyarakat  dan  kelompok-kelompok  tani, selanjutnya  derajat  perubahan  yang  terjadi  sampai  dengan  saat  ini khususnya di Kecamatan Malinau Kota belum mengurangi penduduk miskind dan  sumberdaya  yang  dilibatkan  masih  rendah  sehingga  partisipasi  dan pembangunan  dalam  kebijakan  alokasi  dana  gerakan  desa  membangun masih rendah.
Dalam  hal  konteks  implementasi  indikator-indikator  yang  masih bermasalah  yaitu  aktor  yang  terlibat  dalam  kebijakan  alokasi  dana  gerakan desa  membangun  khususnya  untuk  Tenaga  teknis  di  Kecamatan  Malinau Kota  masih  Kurang  dan  SDM  Aktor  yang  telibat  dalam  kelompok    masih rendah;  dan  belum  optimalnya  peran  lembaga  pelaksana  dalam memberdayakan masyarakat.
Adapun  faktor  -  faktor  pendukung  dan  penghambat  implementasi kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau adalah adanya visi dan misi Kabupaten Malinau, adanya Peraturan  Bupati  Malinau  Nomor  31  Tahun  2012  tentang  Besaran  Alokasi Dana  Gerakan  Desa  Membangun  Dan  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Alokasi Dana  Gerakan  Desa  Membangun,  terbentuknya  tim  pembina,  tim  pelaksana Pengelola  Kegiatan  Alokasi  Dana  gerakan  desa  membangun  pada  tingkat kabupaten,  kecamatan  hingga  tim  pelaksana  teknis  pada  tingkat  desa  di Kabupaten  Malinau  Tahun  2012,  ketersediaan  anggaran  yang  cukup  besar untuk pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun, adanya dukungan  Pemerintah  Kabupaten  Malinau  dalam  Pelaksanaan  kebijakan alokasi  dana  gerakan  desa  membangun,  pemerintah  daerah  telah memberikan  kebebasan  kepada  desa  untuk  menyusun  program pembangunan  dan  pemberdayaan  di  desa  sehingga  mengembangkan kreatifitas masyarakat dalam menyusun program sesuai kebutuhan desa.
Selain itu, ada juga faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan alokasi  dana  gerakan  desa  membangun  adalah  sebagai  berikut  yaitu lemahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  implementasi kebijakan  alokasi  dana  gerakan  desa  membangun,  masih  rendahnya kemampuan  atau  kompetensi  pada  tingkat  desa  dalam  mengelola  alokasi dana  gerakan  desa  membangun,  kurangnya  pemahaman  tugas  pokok  dan fungsi  dari  tim  pengelola  kegiatan  alokasi  dana  gerakan  desa  membangun, kondisi  ekonomi  masyarakat  desa  yang  masih  rendah,  kondisi  sosial masyarakat  yang  masih  berpangku  tangan,  kurangnya  pelatihan  tentang manajemen  keuangan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kabupaten  kepada pemerintahan desa.
Saran-saran
Adapun  saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  dan  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  bagi  pelaksanaan  kebijakan  alokasi  dana  gerakan desa membangun adalah sebagai berikut yaitu perlu adanya kajian yang lebih dalam lagi oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, mengenai produk  – produk
hukum  tentang  GERDEMA,  terutama  petunjuk  teknis  dalam  pengelolaan anggaran  tersebut. Kemudian  bahwa  dalam  pemberian  dana  ke  setiap  desa, perlu  memperhatikan  jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  tipologi  desa  dan keberhasilan  desa  tersebut  dalam  mengelola  Dana  Gerdema  pada  tahun sebelumnya.  Artinya  perlu  adanya  perhatian  khusus  atau  penghargaan kepada  desa  yang  mandiri  dalam  mengelola  dana  desa  dalam  bentuk pembangunan  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  banyak.  Selanjutnya  agar implementasi  kebijakan  dana  gerakan  desa  membangun  di  Kecamatan Malinau  Kota  Kabupaten  Malinau  Provinsi  Kalimantan  Utara,  perlu memaksimalkan  semua  faktor-faktor  pendukung  untuk  meminimalisir dampak-dampak yang ditimbulkan oleh faktor-faktor penghambat. Dan agar implementasi  kebijakan  alokasi  dana  gerakan  desa  membangun  dapat mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik, hendaknya Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Malinau  terus  memberikan  pemahaman, sosialisasi,  pelatihan  kepada  masyarakat  desa.  Karena  sumber  awal keberhasilan  GERDEMA  ini  terletak  pada  desa,  yang  didalamnya  terdapat masyarakat-masyarakat  yang  bergerak  dalam  menjalankan  Dana  Gerdema tersebut.
Daftar Pustaka Agustino, Leo, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta, Bandung. Amirin, M. Tatang, 2000 , Menyusun Rencana Penelitian, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
Anderson, J.E., 1978. Public Pulicy Making Holt. Rinehart and Winston. New York.
Grindle S, Marilee, 1980 . Politics and policy Implementation in The Third World,
Priceton University Press, New Jersey.
Heindrich  Siedentof,  1989. Decentralization  for  Rural  Development; Government  Approach  and  People  Initiate  in  Asia  and  Pasific. Comperative  Administration  Group.  American  Society  of  Public Administration.
Islamy, Irfan, 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan NEGARA Republik Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.
Lineberry, Robert H, 1978. American Public Policy. North Western University Harper And Row. Publiser, New York.
Mazmanian,  Daniel  and  Paul  A.  Sabatier,  1997. Effectivly  Policy Implementation. Lexington Mass.
Milles  B,  Mathew  dan  A.  Huberman,  1992. Analisis  Data  Kualitatif.  Buku Sumber  Tentang  Metode  –  Metode  Baru.  Diterjemahkan  oleh  TR. Rohidi Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
Moleong, Lexy J, 2007 . Metode Penelitian Kualititatif Edisi Revisi,
PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Nasir, Moh, 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Ndraha, Talizidhu, 1981. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa,
PT. BinaAksara, Jakarta.
Rafni,  AL,  1998. Pergeseran  Kekuasaan  dan  Kepemimpinan  Lokal  Pasca  UU No.5  Tahun  1979,  di  desa  –  desa  Sumatera  Barat  dan  Implikasinya terhadap pembangunan. Tesis, UGM, Yogyakarta.
Ramadhan, Hikmat, dkk, 2003. Pengelolaan Sumber Daya Alamdan Otonomi Daerah,  Perspektif  Kebijakan  dan  Evaluasi  Ekonomi,  Alqaprint,
Sumedang.
Rondinelli,  Dennis,  A.  1981. Government  Decentralization  In  Comparative Perspective:  Theory  and  Practice  In  Developing  Countries.  In International Review of Administration Science. Vol. XL.VII Number 2. Rusidi, 2006. Metodologi Penelitian (Hand-Out), Elaborasi Penulisan Tesis dan Disertasi UNPAD, Bandung.
Samodra  Wibawa,  1994. Implementasi  Kebijakan  Publik,  Balai  Pustaka, Jakarta.
Sugiono, 2005. Memahami Penelitian Kualititatif, CV. Alfabeta, Bandung. Supriatna, Tjahya, Sukiasa, Arjono, 2010. Manajemen, Kepemimpinan, dan Sumberdaya Aparatur, CV. Indra Prahasta, Bandung. Syafri, Wirman, Setyoko, Israwan, 2010. Implementasi KebijakanPublik danEtika Profesi Pamong Praja, Alqaprint, Sumedang. Tachjan, 2008. Implementasi Kebijakan Publik, AIPI, Bandung.
Utomo,  Warsito,  1996. Implementasi  Desentralisasi  dan  Otonomi  Di  Daerah Tingkat II (studi kasus di Kabupaten Cilacap dan Kudus, Disertasi).
Van  Meter,  D.S.  and  Van  Horn,  1975. The  Policy  Implementation  Process: Conceptual Framework. USA. Administration and Society.
Wahab,  Solichin  Abdul,  1997. Kebijakan  Pembangunan  Pedesaan  di Negara- negara  Berkembang  Skala  Permasalahan  dan  Hakekatnya,  Dalam Kebijakan Publik dan Pembangunan, IKIP Malang.
Wasisitiono, Sadu, 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, CV.
Fokusmedia, Bandung.
Wasistiono, Sadu, IrwanTahir, 2007. Prospek Pengembangan Desa,
Fokus media, Bandung.
Winarno,  Budi,  2007. Kebijakan  Publik  :Teori  dan  Proses,  Media  Pressindo, Jakarta .
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Malinau tahun 2011-2016.
Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) Tahun Anggaran 2012.
Peraturan  Bupati  Malinau  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 410/05/K.347 Tahun 2012 tentang tim Pembina,tim pengendali dan tim teknis pengelolaan Dana Gerakan Desa Membangun Kabupaten Malinau