## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana

## Legal Protection of Witness Children in The Criminal Justice System
Suhaema, Syamsuddin Muchtar, Abd. Asis Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia Email: ema_suhaema@yahoo.com
Info Artikel Abstract
Diterima*
22 Juli 2020
Revisi I* 7 September 2020 Revisi II* 20 Oktober 2020 Disetujui* 16 November 2020 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bagaimana  penerapan perlindungan  hukum  terhadap  anak  saksi.  Dalam  Sisem  peradilan  pidana seringkali melibatkan anak saksi, Aparat penegak hukum yang menangani kasus  tentang  anak  harus  berupaya  dengan  sebaik-baiknya  untuk menemukan  kebenaran  materil  dari  setiap  perkara  yang  diadili.  Sama dengan  kesaksian  pada  umumnya,  saksi  anak  juga  harus  mendapatkan perlindungan  dan  jaminan  agar  hak-haknya  dalam  rangka  memberikan kesaksian  di  persidangan  tidak  dilanggar.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  normatif  empiris  dengan  pendekatan  analisis  kualitatif.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  saksi dalam  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  menegaskan  anak  saksi berhak atas semua perlindungan dan haknya seperti jaminan keselamatan, baik  fisik,  mental,  maupun  sosial  dan  kemudahan  dalam  mendapatkan informasi  mengenai  perkembangan  perkara.  Dalam  penerapannya,  dalam hal kemudahan mendapatkan informasi telah terimplementasi dengan baik, sedangkan  mengenai  pelaksanaan  jaminan  keselamatan  fisik,  mental  dan psikis sesuai dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan masih perlu dimaksimalkan khususnya pada tahap penyidikan.
Kata Kunci: perlindungan hukum, sistem peradilan pidana, anak saksi
This  study  aims  to  examine  the  application  of  legal  protection  of  witness childre.    In  the  criminal  justice  system  often  involving  children  as witnesses, law enforcement officials who handle cases about children must make  the  best  effort  to  find  the  material  truth  of  each  case  being  tried. Same as testimony in general, child witnesses must also get protection and guarantees  so  that  their  rights  in  providing  testimony  at  a  trial  are  not violated. This research was conducted at the Makassar City Police Resort, Makassar’s Prosecutor’s Office, and the Makassar District Court with an empirical normative research method with a qualitative analysis approach. The results of this study indicate the legal protection of witnesses 'children in the provisions of the legislation emphasizing that witnesses' children are entitled  to  all  their  protections  and  rights  such  as  guarantees  of  safety, whether physical, mental, or social, and the ease of obtaining information about  case  developments.  In  its  application,  the  ease  of  obtaining information  has  been  well  implemented,  while  the  implementation  of
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Suhaema, Syamsuddin Muchtar, Abd. Asis
physical,  mental  and  psychological  safety  guarantees  in  accordance  with the  provisions  of  the  legislation  still  needs  to  be  maximized,  especially  at the investigation stage.
Keywords: legal protection, criminal justice system, witnesses' children.

## A. PENDAHULUAN
Kehadiran  Hukum  pidana  ditengah  masyarakat  dimaksudkan  untuk  memberikan rasa  aman  kepada  individu  maupun  kelompok  dalam  masyarakat  dalam  melaksanakan aktifitas  kesehariannya. 1 Penegakan  hukum  pidana  di  indonesia  memberikan  peluang untuk  melakukan  proses  hukum  yang  sesuai  dengan  nilai-nlai  kearifan  lokal masyarakat. 2 Pemeriksaan perkara pidana Dalam sistem peradilan pidana, dimulai dari proses  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan.  salah  satunya  berkaitan  dengan keterangan  saksi  khususnya  didepan  persidangan.  Dalam  proses  pengungkapan  suatu proses  pidana  mulai  dari  tahap  penyidikan  sampai  dengan  tahap  pembuktian persidangan, keberadaan dan peran saksi sangat diharapkan. 3
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  184  KUHAP  salah  satu  alat  bukti  sah  adalah keterangan  saksi.  Keterangan  saksi  yang  diberikan  oleh  orang  yang  sudah  dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya sebagai alat bukti, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam suatu perkara pidana, Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu  justru  hanya  disaksikan/dialami  oleh  seorang  anak.  Khusus  terhadap  seorang  anak yang  melihat,  mendengar  ataupun  mengalami  sendiri  suatu  tindak  pidana  dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, dapat memberikan keterangan tanpa sumpah sebagaimana  menurut Pasal 171  KUHAP diantaranya adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. 4
Perlindungan  terhadap  anak  yang  menjadi  saksi  dalam  proses  peradilan  pidana, tidak  dapat  dilepaskan  dari  konteks  hukum  perlindungan  terhadap  anak.  Hukum  yang merupakan  kaidah  tertinggi  harus  diikuti  oleh  masyarakat  dalam  melakukan  interaksi sosial,  dan  juga  penguasa  negara  sebagai  penyelenggara  kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat. 5 Pasal  64  UURI  Nomor  35  Tahun  2014    menentukan  bahwa perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dilakukan  melalui antara  lain  perlakuan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan  kebutuhan  sesuai dengan umurnya dan pemisahan dari orang dewasa.
Dalam  menyelesaikan  kasus  –  kasus  yang  dihadapi  oleh  aparat  penegak  hukum, terkadang mereka kurang memperhatikan kepentingan anak sebagai saksi dalam proses
1 Amir  Ilyas,  2012, Asas-Asas  Hukum  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm:1.
2 Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, Keadilan Retoratif, Litera, Yogyakarta, Hlm: 100.
3 Mamay Komariah, 2015, Perlindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) , Vol 3 No.2, hlm:231.
4 Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar , Prenadamedia Group, Jakarta, hlm:242.
5 Salman  Luthan,  1997, Penegakan  Hukum  dalam  Konteks  Sosiologis,  Jurnal  Hukum  :  Hukum Perubahan Masyarakat, No.7 Vol. 4, hlm.57-58.
peradilan  pidana.  Dalam  fakta  yang  terjadi,  anak  saksi  dalam  proses  pemeriksaan hingga  ke  tahap  persidangan  seringkali  datang  sendiri  tanpa  adanya  pengawalan  dari aparat  penegak  hukum,  juga  tanpa  pendampingan  dari  tenaga  professional  seperti pembimbing  kemasyarakatan  dan  pekerja  sosial  ,  dalam  hal  ini  akan  membuat  anak kembali  berhadapan  dengan  pihak  pelaku  yang  tidak  menutup  kemungkinan  kejiwaan anak  akan  tertekan  dan  akan  berpengaruh  terhadap  psikologi  anak  dan  juga  terutama terhadap  kesaksian  anak  di  persidangan  yang  mana  kesaksian  anak  tersebut  akan berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  kualitatif  dalam  bentuk  proses  inferensi  data deduktif dan  induktif  serta  pada  dinamika  hubungan  antara  fenomena  yang  diamati menggunakan  logika  ilmiah  tentang  perlindungan  hukum  anak  saksi  dalam  sistem peradilan pidana. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh  melalui  wawancara  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  penelitian kepustakaan.
Lokasi  Penelitian  di  wilayah  hukum  kota  Makassar,  adapun  Jenis  Penelitian  ini adalah  penelitian  normatif empiris,  yaitu  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan perundang-undangan dan data yang diambil langsung  dari fakta-fakta yang ada di lapangan.

## C. PEMBAHASAN
Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Saksi  Dalam  Sistem    Peradilan Pidana
1. UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Perlindungan saksi  yang dicantumkan  pada  KUHAP hanya  mencakup  perlindungan hak – hak saksi dalam suatu proses sidang pengadilan. Hal ini bisa dilihat  dari beberapa pasal diantaranya:
Pasal 117 :  saksi tidak boleh dalam keadaan tertekan atau ditekan. Pasal  166:  yang  intinya  mengatakan  bahwa  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  penuntut umum  dan  penasehat  hukum  kepada  terdakwa  maupun  saksi  tidak  boleh bersifat menjerat.
Pasal 177:   saksi berhak mendapat penerjemah
Pasal 229: saksi memiliki hak untuk mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan guna ia datang ke persidangan. 6
2. UURI No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.  13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Pasal  5  ayat  (1)  UURI  No.  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban yang meliputi:
6 Wiwik  Afifah,  2014, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  sebagai  Saksi  dalam  Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.20,Hlm.68.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Suhaema, Syamsuddin Muchtar, Abd. Asis
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan  harta bendanya, serta  bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian  yang  akan,  sedang atau telah diberikannya;
b. Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Dirahasiakan identitasnya;
j. Mendapat identitas baru;
k. Mendapat tempat kediaman sementara;
l. Mendapat tempat kediaman baru;
m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
n. Mendapat nasihat hukum;
o. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu  perlindungan berakhir; dan/atau
p. Mendapat pendampingan.
Dalam  pasal  5  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  hak  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) diberikan kepada saksi dan /atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan  keputusan  lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK).  Penjelasan  dari pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “kasus-kasus tertentu”, antara  lain  tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana  narkotika/psikotropika,  tindak  pidana terorisme  dan  tindak  pidana  lain  yang  mengakibatkan  posisi  saksi  dan  korban dihadapkan  pada  situasi  yang  sangat  membahayakan  jiwanya.  Berdasarkan  ketentuan pasal  5  ayat  (2)  Undang-undang  ini,  tidak  setiap  saksi  atau  korban  yang  memberikan keterangan  (kesaksian)  dalam  suatu  proses  peradilan  pidana,  secara  otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam undang – undang ini. 7
Bentuk  perlindungan  dalam  undang-undang  ini  adalh  sebagai  manifestasi  dari tujuan  dibentuknya  undang-undang  perlindungan  saksi  dan  korban  yang  dalam pertimbangannya dimaksudkan untuk memperlancar jalannya proses peradilan pidana. 8
3.  UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UURI  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur perlindungan  mengenai  jaminan keselamatan anak  yang  menjadi  saksi dalam  Pasal  90 Ayat (1) butir (b) yang menyebutkan “jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial.”
Pasal  18:    Pemberi  bantuan  hukum    wajib  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi Anak  dan  mengusahakan  suasana  kekeluargaan  tetap  terpelihara  Dalam menangani perkara Anak
7 Agus Takariawan, 2016, Perlindungan Saksi dan Korban , Pustaka reka Cipta,Bandung, Hlm.294
8 Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana , Pustaka Pena Pers, Makassar, Hlm: 129 .
Pasal  22:      Dijelaskan  bahwa  dalam  memeriksa  perkara  anak,  Penyidik,  Penuntut Umum,  Pembimbing  Kemasyarakatan  dan  Advokat  tidak  memakai  toga atau atribut kedinasan.
Pasal  23:  Anak  wajib  diberikan  bantuan  hukum  dan  didampingi  oleh  orang  tua/wali pada setiap tahap pemeriksaan
Pasal  58:  Apabila  Anak  korban/  Anak  saksi  tidak  dapat  hadir  di  depan  sidang pengadilan  dapat  didengar  keterangannya  di  luar  persidangan  dengan didampingi  oleh  orang  tua/Wali,  Pembimbing  Kemasyarakatan  atau pendamping lainnya.
Pasal  91:  berkaitan  dengan  keselamatan  yaitu  keamanan  dan  kenyamanan  anak  yang menjadi saksi
Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Saksi  Dalam  Sistem Peradilan Pidana
Jumlah anak saksi tahun 2017-2019: No. Jenis tindak piana Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 jumlah 1 Pencurian 1 4 5 10 2 Narkotika 3 2 4 9 3 Penganiayaan 3 1 1 5 4 Penipuan 1 0 0 1 5 Kekerasa terhadap anak 3 2 2 7 6 Kejahatan terhadap ketertiban umum 0 2 0 2 7 Kejahatan terhadap nyawa 0 3 1 4 Total 11 14 13 38
Sumber: Pengadilan Negeri Kota Makassar
Berdasarkan tabel tersebut, Jumlah kasus yang melibatkan Anak sebagai Saksi dalam  3  tahun  terakhir  berjumlah  38  kasus.  pada  tahun  2017  berjumlah  11  kasus, tahun 2018, 14 kasus dan pada tahun 2019, 13 kasus dengan tindak pidana berbeda. Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  jenis  tindak  pidana  yang  paling  banyak  melibatkan anak  sebagai  saksi  yaitu  pada  tindak  pidana  pencurian  berjumlah  10.  Selanjutnya, pada tindak pidana narkotika berjumlah 9 kasus, Kekerasan terhadap anak berjumlah 7  kasus,  Penganiayaan  berjumlah  5  kasus  yang  setiap  tahun  mengalami  penurunan jumlah  kasus.  Kekerasan  terhadap  nyawa  berjumlah  4  kasus,  pada  tindak  pidana
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Suhaema, Syamsuddin Muchtar, Abd. Asis
kejahatan  terhadap  ketertiban  umum  tidak  terdapat  kasus  di  tahun  2017  dan  2019 sedangkan  di  tahun  2018  terdapat  2  kasus.  kemudian  Terdapat  1  kasus  pada tindak penipuan pada tahun 2017.
1. Penerapan Perlindungan Anak Saksi pada Tahap Penyidikan oleh Kepolisian: Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidi anak dan berlangsung dalam suasana  kekeluargaan,  untuk  itu  penyidik  wajib  meminta  pertimbangan  atau  saran dari pembimbing kemasyarakatan sesuai pasal 64 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu  memeriksa  tersangka  anak,  penyidik  tidak  memakai  seragam/dinas  dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik. Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi, atau sejenisnya selama penyelidikan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  kepada  Kepala  Unit  Perlindungan Perempuan dan Anak  di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Akp. Ismail pada tanggal 15 Januari 2020 mengemukakan bahwa:
a. Seorang  saksi  yang  masih  berstatus  anak,  keterangannya  diambil  dengan pendampingan  oleh  Orang  tua/  Wali/  Tenaga  sosial,  apabila  saksi membutuhkan perlindungan yang maksimal maka kepolisian akan menyurat ke Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK),  karena  oleh  Kepolisian sendiri  belum  disediakan  rumah  perlindungan.Setelah  menyurat  ke  LPSK, pihak dari LPSK akan datang dan menyiapkan tempat perlindungan bagi anak saksi,  dan  kami  dari  pihak  kepolisian  pun  tidak  mengetahui  lokasi perlindungannya,  ketika  dibutuhkan  keterangan  di  persidangan,  maka  kami menghubungi pihak LPSK untuk mendampingi anak ke pengadilan
b. Perlindungan  terhadap  kejiwaan  anak,  kepolisian  menyerahkan  ke  Psikolog dan berkoordinasi kepada pusat layanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) atau ke tenaga pekerja sosial di Dinas sosial
c. Untuk  menjadi  penyidik  anak  harus  dibekali  dengan  pelatihan  khusus, pelaksanaannya di Polda atau Mabes Polri, namun tidak semua penyidik aak di Polrestabes  Makassar  telah  melakukan  pelatihan,  hanya  beberapa  diantara mereka
d. Pengaplikasian atau pelaksanaan yang terjadi di lapangan tidak kaku mengikuti apa  yang  tertulis  di  dalam  Undang-undang,  melainkan  menyesuaikan  dengan keadaan yang terjadi pada saat kejadian, namun tidak melanggar hukum. Sementara  itu,  Muqtamar  selaku  polisi  yang  biasa  menangani  perkara  anak, menambahkan bahwa:
“Perlindungan  terhadap  anak  saksi  diserahkan  kepada  LPSK,  dari  pihak kepolisian perlindungannya sebatas merahasiakan atau menyamarkan identitas anak saksi tersebut dan pada saat pemeriksaan anak saksi tersebut didampingi oleh orang tua dan apabila anak saksi tersebut tidak bersedia datang ke kantor polisi untuk menyampaikan keterangan, maka penyidik yang akan mendatangi rumh  anak  saksi  tersebut.  Perlindungan  lebih  difokuskan  kepada  anak  saksi yang juga sebagai korban.”
Penerapan  ketentuan  perlindungan  terhadap  anak  saksi  di    Polrestabes Makasssar  yang  belum  terimplementasi  dengan  maksimal  dimana  Penyidikan  anak sebagai saksi tidak semua dilakukan oleh penyidik anak, hal ini bertentangan dengan Pasal  26  UURI  Nomor  11  Tahun  2012  bahwa  syarat  untuk  menjadi  penyidik  anak
adalah  telah  mengikuti  pelatihan  teknis  tentang  peradilan  anak,  sedangkan  di Polrestabes Makassar beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai saksi seringkali ditangani  oleh  penyidik  dewasa  yang  belum  pernah  mengikuti  pelatihan  teknis sebagaimana  syarat  yang  dimaksud  untuk  menjadi  penyidik  anak.  Hal  ini dikhawatirkan  penyidik  tersebut  dalam  memeriksa  perkara  anak  karena  kurangnya pemahaman dan dedikasi masalah anak, maka hanya akan mengutamakan bagaimana kasus  tersebut  dapat  terselesaikan  dengan  mengabaikan  kepentingan  –  kepentingan anak. selain itu, penyidik tidak menyarankan secara langsung kepada pihak keluarga anak saksi mengenai pentingnya pendampingan anak saksi oleh pekerja sosial.
Selanjutnya, suasana kekeluargaan pada tahap pemeriksaan terhadap anak saksi di Polrestabes Makassar telah terimplementasi dengan baik, Apabila anak saksi tidak bersedia hadir di kantor polisi, Maka penyidik akan mendatangi dimana tempat  yang dikehendaki oleh anak saksi tersebut.
2. Penerapan  Perlindungan  Anak  Saksi  pada  Tahap  Pemeriksaan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum
Dalam  UURI  Nomor  11  Tahun  2012  Pasal  41  Ayat  (1)  ditentukan  bahwa
“Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan  keputusan  jaksa  agung  atau  pejabat  lain  yang  di  tunjuk  oleh  jaksa agung”.Syarat untuk dapat ditetapkannya menjadi penuntut umum anak dalam UURI Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 41 Ayat (2) yaitu:
a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum
b. Memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Sehubungan  dengan  itu  penulis  melakukan  wawancara  dengan  Rustiani  Muin selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  di  Kejaksaan  Negeri  Makassar  yang  mengemukakan bahwa:
1. Pelatihan  Khusus untuk  menjadi  jaksa anak hanya diikuti oleh  beberapa  jaksa kemudian  pengetahuan  setelah  mengikut  pelatihan  dibagikan  ke  jaksa  lain, untuk  menjadi  jaksa  pendamping  bagi  anak  dilakukan  berdasarkan  surat perintah
2. Anak  korban  wajib  dijadikan  saksi,  kecuali  anak  yang  berumur  dibawah  5 tahun  tidak  dapat  dijadikan  saksi  dalam  berkas  akan  tetapi,  tetap  dihadirkan dalam persidangan dengan wajib didampingi oleh orang tua, wali atau pekerja sosial
3. Sidang  anak  dilakukan  secara  tertutup  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak memakai toga
4. Dalam perkara umum yang melibatkan anak sebagai saksi tidak ditempatkan di ruang khusus anak, kecuali dalam perkara khusus anak
5. Perlindungan mengenai jaminan keselamatan fisik, mental maupun psikis anak saksi  seharusnya  dimaksimalkan  mulai  dari  tahap  penyidikan,  namun pendampingan anak saksi oleh pekerja sosial pada saat menghadiri persidangan belum terlaksana dengan  baik. Banyak anak saksi  yang tidak didampingi oleh pekerja sosial salah satu penyebabnya karena  penyidik kurang memahami dan mengupayakan bahwa anak saksi perlu pendampingan dari pekerja sosial
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Suhaema, Syamsuddin Muchtar, Abd. Asis
6. Anak  saksi  dalam  mendapatkan  informasi  mengenai  perkembangan  perkara diberikan  apabila  keluarga  yang  bersangkutan  meminta,  kecuali  saat  akan dilakukan persidangan maka jaksa yang akan menghubungi langsung. Untuk  menjadi  jaksa  anak,  setiap  jaksa  harus  mengikuti  pelatihan  masing- masing,  pada  setiap  penanganan  tindak  pidana  yang  melibatkan  anak  sebagai  saksi oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  mengupayakan  perlindungan  sejak  tahap  awal pemeriksaan,  pemahaman  mengenai  perlindungan  saksi  merupakan  bagian  penting yang perlu diketahui karena pemahaman tersebut akan mendukung pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dan kepentingan bagi anak.
3. Penerapan  Perlindungan  Anak  Saksi  pada  Tahap  Pemeriksaan  di  Pengadilan  oleh Hakim
Ketentuan mengenai pemeriksaan anak di pengadilan, diantaranya:
- Dilakukan oleh hakim khusus anak dan menggunakan hakim tunggal
- Tidak menggunakan toga
- Persidangan dilakukan secara tertutup
- Anak harus didampingi
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  kepada  Agus  Rusianto  selaku  Hakim Anak  dan  juga  sebagai  wakil  ketua  Pengadilan  Negeri  Makassar  yang mengemukakan bahwa:
a. Pengadilan Negeri Makassar menyiapkan ruang tunggu khusus anak yang akan memberi  keterangan  di  ruang  sidang,  saat  memberikan  keterangan  anak tersebut boleh didampingi oleh orang tua atau walinya
b. Mengenai perlindungan fisik tergantung pada pihak penyidik dan LPSK, dalam menyampaikan  keterangan  anak  boleh  menyampaikan  keterangan  di  luar persidangan,  kebetulan  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  belum  disediakan  alat perekaman  elektronik atau teleconference seperti  yang dijelaskan dalam Pasal 58  UURI  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, seharusnya  disediakan  sebagaimana  di  kota-kota  lain  lebih  dulu  telah menyediakan, namun hal itu tidak menjadi kendala.
c. Berhubung anak yang belum berusia 15 tahun tidak dapat diambil sumpahnya, dalam  hal  ini  keterangan  anak  saksi  yang  juga  sebagai  korban,  kekuatan hukumnya  masuk  dalam  alat  bukti  keterangan  saksi  meskipun  anak  tersebut tidak  disumpah,  berbeda  dengan  keterangan  anak  yang  murni  sebagai  saksi, maka hanya digunakan sebagai alat bukti petunjuk
d. Suatu  perkara  yang  korbannya  bukan  anak,  sangat  dihindari  anak  menjadi saksi,  lebih  baik  tidak  menjadi  saksi  karena  tidak  memiliki  kekuatan  hukum, kecuali apabila tidak ada alat bukti lain.
Pemeriksaan  terhadap  anak  saksi  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  dilakukan oleh  hakim  tunggal  yakni  hakim  anak  yang  telah  melakukan  pelatihan  teknis peradilan  khusus  anak  sebagai  syarat  sesuai  dalam  Pasal  43  Ayat  (2)  UU  SPPA. Hakim tidak  memakai toga dan pemeriksaan dilakukan secara kekeluargaan dengan adanya  pendampingan  oleh  orang  tua  anak  saksi  dan  juga  disediakan  ruang  tunggu khusus  anak.  Pengadilan  Negeri  Makassar  belum  menyediakan    alat  perekaman elektronik  sesuai  dengan  apa  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  58  UURI  No.  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dengan  disediakannya  maka  proses
pemeriksaan  terhadap  anak  saksi  akan  lebih  mudah  terlaksana  apabila  anak  saksi tidak bersedia hadir di persidangan.

## 4. Peran Pekerja Sosial dalam Mendampingi Anak Saksi
Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 1 Ayat (14)  UURI  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  anak  bahwa  pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
Pasal 18  UURI No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa:
“Dalam  menangani  perkara  Anak,  Anak  Korban,  dan/atau  Anak  Saksi, Pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja  Sosial  Profesional  dan  Tenaga Kesejahteraan  Sosial,  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim,  dan  Advokat  atau pemberi  bantuan  hukum  lainnya  wajib  memperhatikan  kepentingan  terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  penulis  melakukan  wawancara  dengan Rabiah  Tul  Adawiyah  selaku  Pekerja  Sosial  yang  mendampingi  anak  yang berhadapan dengan hukum beliau mengemukakan bahwa:
1. Pekerja  Sosial  (peksos)  wajib  memberikan  pendampingan  kepada  Anak saksi/korban,  pendampingan  tersebut  atas  permintaan  kepolisian,  masyarakat atau dari orang tua
2. Pendampingan  oleh  peksos  mulai  dari  awal  penyidikan  hingga  pada  tahap putusan  bahkan  setelahnya,  peksos  tetap  memberikan  pendampingan  dengan mengembalikan kondisi psikis anak
3. Peksos melakukan pendekatan tidak hanya kepada anak melainkan juga kepada keluarga,  hingga  tenaga  pendidik  menyangkut  kehidupan  anak  saksi/korban  di sekolah
4. Peksos  berperan  dalam  menangani  keberfungsian  sosial  agar  kondisi  anak  bisa kembali  seperti  sebelum  terjadinya  peristiwa  pidana,  dalam  mendampingi  anak saksi/korban,  peksos  melakukan  beberapa  metode  agar  anak  dapat  percaya sehingga  lebih  nyaman  dalam  menyampaikan  mengenai  detail  peristiwa  yang disaksikan,  salah  satu  metodenya  dengan  menggambarkan  kejadian  melalui boneka sehingga anak tidak merasa tertekan saat menyampaikan informasi
5. Dalam  proses  pendampingan,  peksos  mempelajari  keseharian  anak  mulai  dari bangun  tidur,  berangkat  sekolah  hingga  kegiatan-kegiatan  lain  yang  dilakukan oleh  anak.  kemudian  menuliskan  dalam  laporan  mengenai  perubahan  pola perilaku  anak  setelah  peristiwa  yang  dialami,  dari  perubahan  perilaku  itulah peksos berperan mengembalikan ke keadaan semula kondisi psikis anak .
Selanjutnya  hasil  wawancara  dari  Ermiyati  selaku  Pekerja  Sosial  yang mendampingi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  mengatakan  bahwa  Pekerja sosial  adalah  sebuah  profesi,  dalam  mendampingi  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  sebelumnya  telah  mengikuti  pelatihan  khusus.  Pendampingan  oleh  peksos tidak hanya melalui ranah hukum tetapi bisa juga berupa pendampingan ke psikolog, anak  saksi sangat perlu didampingi karena  berdasarkan pengalaman,  beberapa  fakta yang  terjadi  anak  saksi  lebih  trauma  dan  lebih  takut  dibandingkan  dengan  korban karena  anak  saksi  merasa  tidak  melakukan  kesalahan  namun  dilibatkan  ke  ranah hukum,  sehingga  apabila  tidak  dilakukan  konseling  bisa  saja  kedepannya  akan berdampak  buruk  bagi  anak  saksi.  Adapun  kendala  yang  dihadapi  diantaranya

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Suhaema, Syamsuddin Muchtar, Abd. Asis
kurangnya  pengetahuan  orang  tua  mengenai  pentingnya  pendampingan  peksos  dan fakta yang terjadi di lapangan, peksos tidak dilibatkan ketika ada saksi anak, banyak anak  saksi  tidak  mendapatkan  pendampingan  oleh  peksos  karena  tidak  adanya laporan  dari  penyidik.  kepolisian  lebih  fokus  kepada  anak  korban  dan  anak  saksi dikesampingkan,  sehingga  dalam  penerapannya  peksos  mengetahui  adanya  saksi anak  apabila  memperoleh  informasi  dari  hasil  wawancara  korban  mengenai  adanya saksi yang menyaksikan saat terjadinya peristiwa.”
kesadaran  aparat  penegak  hukum  khususnya  penyidik  mengenai  pentingnya anak  saksi  didampingi  pada  saat  pemeriksaan  masih  perlu  dimaksimalkan,    Dalam hal  ini,  apabila  anak  saksi  tidak  mendapat  pendampingan  dari  pekerja  sosial,  tidak menutup  kemungkinan  kondisi  psikis  anak  akan  terganggu,  terlebih  lagi  mengenai dampak  sosial  yang  dialami  oleh  anak.  dengan  adanya  pendampingan  oleh  pekerja sosial  dapat  menumbuhkan  kembali  rasa  percaya  diri  anak  seperti  saat  sebelum terjadinya  peristiwa.  Oleh  sebab  itu,  adanya  laporan  dari  penyidik  kepada  pekerja sosial  mengenai  adanya  anak  saksi  sangat  diperlukan,  penyidik  harus  melibatkan pekerja  sosial  dalam  mendampingi  anak  saksi  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  27 Ayat (3) UURI No. 11 Tahun 2012.

## D.   PENUTUP

## Kesimpulan
Perlindungan  hak  terhadap  anak  saksi  pada  proses  peradilan  pidana  diatur  dalam, UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi  dan  UURI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Peraturan-peraturan  tersebut  pada  intinya  mengedepankan  kesejahteraan  dan kepentingan  terbaik  bagi  anak  dengan  pemberian  jaminan  keselamatan  baik  fisik maupun  mental anak saksi. Dalam penerapannya berdasarkan UURI  Nomor 11 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa anak saksi berhak atas semua perlindungan dan haknya seperti  yang diatur dalam Pasal 90 Huruf  b  mengenai  jaminan keselamatan, baik  fisik, mental,  maupun  sosial,  dalam  penerapannya  masih  perlu  dimaksimalkan  khususnya pada  tahap  penyidikan,  seringkali  penyidik  mengenyampingkan  pentingnya pendampingan  anak  saksi  dengan  tidak  melaporkan  kepada  pekerja  sosial.  sedangkan berdasarkan Pasal 90 Huruf c mengenai kemudahan mendapatkan informasi pada setiap tahap pemeriksaan telah terimplementasi dengan baik.

## Saran
Penegak  hukum  diharapkan  telah  mengikuti  pelatihan  khusus  sebelum  menangani perkara  anak  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Dalam  melaksanakan  penyidikan  hingga pemeriksaan  di  pengadilan,  aparat  penegak  hukum  diharapkan  mengedepankan kepentingan  terbaik  bagi  anak,  khususnya  anak  saksi.  Selain  itu,  perlunya  tenaga professional  seperti  Pembimbing  kemasyarakatan  dan  Pekerja  sosial  untuk mendampingi  anak  saksi  selama  proses  pemeriksaan.  Ditambah  lagi  perlunya peningkatan  sarana  dan  prasarana  agar  pemeriksaan  terhadap  anak  saksi  dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah,  Wiwik. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  sebagai  Saksi  dalam  Sistem Peradilan Pidana . Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.20, 2014.
Akub, Syukri, dan Sutiawati. Keadilan Retoratif . Yogyakarta: Litera, 2018. Ilyas,  Amir. Asas-Asas  Hukum  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana . Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
Komariah,  Mamay. Perlindungan  Hukum  Saksi  dan  Korban  oleh  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Vol 3 No.2, 2015. Luthan,  Salman. Penegakan  Hukum  dalam  Konteks  Sosiologis,  Jurnal  Hukum  : Hukum Perubahan Masyarakat . No.7 Vol. 4, 1997. Sofyan,  Andi,  dan  Asis,  Abd. Hukum  Acara  Pidana  Suatu  Pengantar .  Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
Sofyan,  Andi,  dan  Azisa,  Nur. Hukum  Pidana .  Makassar:  Pustaka  Pena  Pers. Makassar, 2016.
Takariawan, Agus. Perlindungan Saksi dan Korban . Bandung: Pustaka reka Cipta,
2016.
UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UURI  No.  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  UURI  No.  13  Tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Wawancara  dengan  Aiptu  Resky  Ospiah.  S.H.,  Paur  Hukum  di  Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Pada tanggal 15 Januari 2020, pada pukul 14.30 Wita.
Wawancara  dengan  Akp.  Ismail,  Kepala  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (PPA)  di  Kepolisian  Resort  Kota  Besar  (Polrestabes)  Makassar, pada tanggal 15 Januari 2020, Pukul 13.00 Wita.
Wawancara dengan Dr. Agus Rusianto, S.H.,M.H., Hakim Anak di Pengadilan Negeri Makassar, Pada tanggal 15 Januari 2020, Pukul 09.00 Wita.
Wawancara  dengan  Ermiyati,  S.Sos.  Pekerja  Sosial  Kementerian  Sosial,  Pada Tanggal 11 Maret 2020, Pukul 13.30 Wita.
Wawancara dengan Muqtamar, S.H., Penyidik Perempuan dan Anak Unit PPA Reskrim Polrestabes Makassar, Pada tanggal 15 Januari 2020, Pukul 14.00 Wita.
Wawancara  dengan  Rabiah  Tul  Adawiyah,  S.Sos.  Pekerja  Sosial  Kementerian Sosial, Pada Tanggal 11 Maret 2020, Pukul 13.00 Wita.
Wawancara dengan Rustiani Muin, S.H.,M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan  Negeri  Makassar,  Pada  Tanggal  6  Maret  2020,  Pukul  10.00 Wita.
Wibowo,  Suryanto  Edi. Implikasi  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap  Kelembagaan  Dan Regulasi Pelaksana . Vol. 13 N0. 02, 2016.