## PENDIDIKAN TRADISIONAL SEBAGAI UPAYA PREVENTIF
DALAM PRAKTEK KEKERASAN ANAK

## ASHABUL FADHLI
Email: ashabul_fadhli@yahoo.co.id

## STAIN BATUSANGKAR SUMATERA BARAT

## Abstract
The  Constitution  of  1945  instructs  that  education  essentially  humanize  human beings. Briefly, it means that education on one side should be a source of strength against  any  process  of  dehumanization  without  discriminative  attitude  that  often threatens the education  and future of  children.  On the other hand, the source of power  that  allows  humans  to  develop  the  whole  of  nature  and  its  potential  as  a moral and dignified creature; which in turn became the basis of the formation of a great noble nation.
Keywords: Child, education, traditional, violence.

## A. PENDAHULUAN
Sejak  pendidikan  tidak  lagi  disepakati  sebagai  proses  yang  dilakukan secara  fleksibel  pada  waktu  luang  dalam  sejarahnya  pendidikan  juga  telah kehilangan  aspek  pengetahuan  holistik  (etika  dan  moralitas)  dan  lebih berkepentingan  pada  sisi  kognitif.  Cara  pandang  yang  ditawarkan  di  bangku pendidikan  mulai  terkesanparsial.  Keadaan  ini  tentu  saja  menyebabkan kompleksnya persoalan kemanusiaan pada dunia pendidikan modern. Realitanya, di dalam dan di luar dunia pendidikan terjadi pengerdilan melalui nilai dan sistem yang  dianut.  Porosnya  berjibaku  pada  penghancuran  diri  sendiri.  Lambat-laun manusia mengalami regresi, atrofi, deskrimanasi atau terhalang untuk berkembang sebagai  manusia  dalam  arti  yang  seutuhnya,  terutama  bagi  perkembangan anak.Kekeliruan dalam membina dan mendidik anak, tidak sedikit yang bermuara pada lingkup kekerasan anak.
Dalam  negara  yang  telah  menjamin  hak  konstitutional  anak  pun,  anak masih belum sepenuhnya terlepas dari ancaman yang belakangan familiar dengan sebutan kekerasan. Anak masih dilihat sebagai pihak rentan yang cendrung untuk menerima  perlakuan  fisik,  psikis  dan  seksual.  Akibatnya,  anak  selalu  berpotensi
dihadapkan  denganpraktek  kekerasan.  Pelakunyapun  bervariasi  menurut  usia; mencakup  orang  tua,saudara  kandung,  kerabat,  masyarakat  sekitar  dan  bahkan guru di sekolah. Prinsip pendidikan yang tidak terinternalisasi dalam diri manusia sebagai peserta didik adalah alasan utama mengapa manusia terjebak dan memilih untuk melakukan kekerasan.
Persoalan  fundamental  yang  dihadapi  oleh  masyarakatmodern  di  atas, agaknya  perlu  digeser  dengan  paradigma  keilmuan  yang  tidak  terlalu materialistik.  Sekiranya,  kegelisahan  akademik  tersebut  akan  menjadi  sajian dalam  tulisan  ini.  Dengan  demikian,  persoalan  kemanusian  harus  segeradisikapi dengan  pandangan  empirik  rasional  yang  sebelumnya  pernah  mewarnai  sejarah pendidikan di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Wajah Pendidikan
Pendidikan  merupakan  kegiatan  universal  yang  berlansung  dalam kehidupan  manusia.  Pada  hakikatnya,  pendidikan  merupakan  usaha  manusia untuk  melestarikan  dan  meningkatkan  mutu  kualitas  hidup  yang  didapat  melalui proses belajar yang panjang, yang dimulai sejak prenatal hingga kematian. Pakar pendidikan seperti Langeveld, Brubacher, N. Driarkoro S.J., Ki Hadjar Dewantara pernah  menyebutkan  bahwa  pendidikan  sepanjang  hidup/hayat  ( life  long education ).  Tiada  kehidupan  tanpa  kegiatan  yang  bersifat  pendidikan. Bagaimanapun  sederhanya  peradaban  suatu  masyarakat,  di  dalamnya  terjadi interaksi  sosial  yang  secara  esensial  disebut  pendidikan  (Gunawan,  2000:  107). Tidak  heran  jika  R.S  Peters  dalam  bukunya Philosophy  of  Education menandaskan  bahwa  pada  hakikatnya  pendidikan  tidak  mengenal  akhir  karena kualitas kehidupan manusia terus meningkat (Murtiningsih, 2004: 3).
Melompat  jauh  meninggalkan  potret  peradaban  lama,  dalam  sejarahnya pendidikan  di  Indonesia  juga  memberikan  nilai  historisitas  yang  jauh  berbeda. Sejak  Indonesia  resmi  menyatakan  kemerdekaanya  pada  proklamasi  17  agustus 1945,  selaku  bangsa,  Indonesia  mempunyai  hak  untuk  memnentukan  nasib negaranya  dengan  jalan  menyusun  dan  dan  melaksanakan  sistem  kehidupan bernegara-kebangsaan. Dengan demikian, setiap Negara kebangsaan membangun
sistem  politik  nasional,  sistem  ekonomi  nasional,  sistem  hukum  nasional  begitu juga  dengan  sistem  pendidikan  nasional  yang  disesuaikan  dengan  sejarah nasionalismenya  masing-masing.  Berkenaan  dengan  itu,  pembangunan  sistem pendidikan di setiap Negara kebangsaan merupakan salah satu bentuk perwujudan dari  nasionalisme  Negara-kebangsaan  yang  bersangkutan  dalam  melaksanakan hak menentukan nasib sendiri (Mudyahardjo, 2001:195).
Pendidikan  nasional  Indonesia  merdeka  merupakan  kelanjutan  dari  cita- cita  dan  praktek-praktek  kehidupan  masa  lampau.  Apa  yang  menjadi  landasan historis  pendidikan  nasional  Indonesia  adalah  cita-cita  dan  praktek-praktek pendidikan  masa  lampau  yang  tersurat  dan  tersirat.  Secara  garis  besar,  apabila dilihat dari segi budaya, maka pendidikan masa lampau yang tersurat atau tersirat menjadi  dasar  peyelenggara  pendidikan  nasional  dapat  dibedakan  menjadi pendidikan  tradisional  (penyelenggaraan  pendidikan  di  nusantara  yang dipengaruhi  oleh  agama-agama  besar  di  dunia  seperti  Hindu-Budha,  Islam  dan Nasharani), pendidikan kolonial barat (kolonial Belanda) dan pendidikan kolonial jepang (militer jepang dalam zaman perang dunia II).
Merujuk  pada  sistem  pendidikan  nasional  Indonesia  yang  tertera  dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang fungsi pendidikan, bahwasanya fungsi pendidikan  nasional  adalah  mengembangkan  kemampuan  serta  meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya meujudkan tujuan  nasional.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  fungsi  pendidikan  nasional adalah  (1)  Memerangi  segala  kekurangan,  keterbelakangan  dan  kebodohan  (2) Memantapkan  ketahanan  nasional  (3)Meningkatkan  rasa  persatuan  dan  kesatuan berlandaskan  kebudayaan  bangsa  dan  kebhinekaan  tunggal  ika.  Karena  itu, Pendidikan nasional mempunyai tugas utama agar setiap warga Negara Indonesia berhak  mendapatkan  pengajaran  (UUD  1945  pasal  39).  Untuk  membuka kesempatan penidikan yang seluas-luasnya, baik jalur formal maupun non formal. Sehubungan  dengan  penyediaan  kesempatan  pendidikan  yang  luas,  maka  dianut asas pendidikan seumur hidup.

## 2. Tantangan dalam Dunia Pendidikan
Pada  mulanya,  pendidikan  diartikan  sebagai  proses  mendewasakan  anak (teori lengeveld), maka  pendidikan hanya dapat  dilakukan oleh orang  yang lebih
dewasa  kepada  anak  yang  belum  dewasa.  Konsep  ini  kemudian  mempengaruhi banyak  kalangan  yang  menurut  sebagian  kelompok  pandangan  ini  membentur pada  persoalan  nilai  yang  dianut.  Pada  masyarakat  suku  Jawa  misalnya,  dikenal sebuah  pepatah  yang  disebut ora  ono  kebo  nyusu  gudel, atau  tidak  pernah  ada (induk)  kerbau  menyusu  pada  anak  kerbau.  Jika  disinergikan  dengan  pola pendidikan  keluarga,  dapat  dimaknai  bahwa  orang  tua  tidak  mungkin  berguru kepada  anaknya.  Sehingga  pendidikan  hanya  dapat  diberikan  oleh  orang  yang lebih dewasa kepada anak yang belum dewasa.
Menurut  Jacques  Delors  selaku  ketua  Komisi  Internasional    tentang pendidikan  untuk  abad  ke-21  dari  persekutuan  bangsa-bangsa  (PBB),  dalam laporannya; Learning: The Treasure Within (1996), mengemukakan tujuh macam ketegangan yang akan terjadi serta menjadi ciri dan tantangan abad ke-21 sebagai berikut:
a. Ketegangan antara global dengan local. Orang secara berangsur-angsur perlu menjadi warga Negara dunia tanpa tercabutnya akar-akar budaya mereka dan karenanya  tutur  serta  berperan  aktif  sebagai  bagian  dala  kehidupan  mereka berbangsa dan bermasyarakat.
b. Ketegangan  antara  universal  dan  individual.  Kebudayaan  pasti  menjadi  sifat global.  Manusia  tidak  dapat  mengabaikan  resiko-resiko  dan  menuai  semua kemanfaatan  yang  dilahirkan  oleh  globalisasi.  Dengan  demikian,  manusia harus  cerdas  menentukan  nasib  dan  pilihan-pilihan  hidup  terkaitan  masa depan.
c. Ketegangan  antara  tradisi  dan  kemoderenan.  Ini  masih  menjadi  persoalan yang  sama  dengan  sebelumnya.  Tradisi  dituntut  selektif  untuk  beradaptasi dengan  segala  perubahana  yang  ada.  Globalisasi  dan  kemajuan  teknologi adalah  serangkaian  bentuk  kemoderenan  yang  mesti  dihadapi  dengan  sikap dan mental yang kokoh.
d. Ketegangan  antara  pertumbuhan  jangka  panjang  dan  jangka  pendek. Ketegangan  ini  berkaitan  dengan  pemecahan  masalah.  Pendapat  umum meneriakkan,  perlunya  jawaban  dan  pemecahan  masalah  dengan  segera. Padahal dilain itu, banyak masalah yang memerlukan suatu strategi perbaikan keadaan  yang  harus  dilaksanakan  dengan  sabar,  terencana  dan  musyawarah.
Strategi tersebut akan sangan tepat jika digunakan dalam kasus penyelesaian dan penentuan kebijakan.
e. Ketegangan  antara  perlunya  kompetisi  dengan  kesamaan  kesempatan.  Ini merupakan masalah klasik telah dihadapi oleh ara pengambil keputusan pada abad ke-20. Pemecahan masalah kadang telah diusulkan, namun tidak pernah tahan  uji  dalam  waktu.  Kompetisi  menyebabkan  para  pengambil  keputusan tertekan  dan  kehilangan  misi  saat  melekakukan  kewenangan  dalam  meraih keputusan.  Seharusnya  kompetensi  ini  memberikan  dorongan  kekuatan, solidaritas dan semangat persatuan.
f. Ketegangan  antara  perluasan  pengetahuan  yang  berlimpah  ruah    dengan kemampuan  manusia  untuk  mencernanya.  Ketegangan  ini  erat  kaitannya antara  kebijakan  yang  dihasilkan  di  birokrasi  dalam  hal  implementasinya  di lembaga  pendidikan  (kurikulum).  Pada  prnsipnya,  birokrasi  tidak  dapat mencegah keinginan para praktisi di lembaga pendidikan  untuk mengadakan pelajaran  baru  dari  lintas  pengetahuan  terkait.  Karena  itu  perlu  dirumuskan sebuah  strategi  berkenaan  dengan  penentuan  pilihan  yang  selalu mengutamakan pada hal-hal pokok suatu pendidikan.
g. Ketegangan  spiritual  dan  material.  Kedua  elemen  ini  tidak  jarang bersinggungan  satu  sama  lain  yang  kemudian  bermuara  pada  norma  dan moral.  Sejatinya, dunia  pendidikan bertugas mendorong setiap manusia  agar bertindak  sesuai  nilai-nilai  yang  berlaku.  Serta  memberikan  penghargaan penuh  terhadap  pluralism  untuk  meningkatkan  spirit  pendidikan  dalam tingkat universal (Delors, 1996:17-18)
Berangkat  dari  pandangan  di  atas,  ketegangan  yang  dipengaruhi  oleh faktor  tradisi-modernisasi  dan  spiritual-material  lebih  dekat  dengan  ranah pendidikan  dewasa  ini.  Baik  tradisi  maupun  modernisasi  rupanya  lebih  kental digawangi  oleh  arus  globalisasi  yang  kian  mendesak  perubahan  social. Pertarungan  dan  aturan  persaingan  global  tidak  mustahil  ditentukan  oleh  mental dan  konsep  diri  yang  kuat.  Sehingga  bagi  mereka  yang  lemah,  akan  mudah tersisihkan  dan  menerima  berbagai  konsekuensi  yang  tidak  menguntungkan. Inilah  konsekuensi  logis  yang  akan  muncul  apabila  pendidikan  tidak  mampu memberdayakan  bangsa  untuk  bertarung  secara  obyektif  dan  terbuka.  Sudah
banyak  pertanda  yang  mengindikasikan  bahwa  bangsa  Indonesia,  terutama generasi muda, cendrung terjebak dan tidak siap untuk melangkah jauh ke depan. Tawuran  di  kalangan  pelajar,  penggunaan  akses  internet  yang  tidak  dibatasi, kenakalan remaja hingga praktek kekerasan terhadap anak adalah output atas tidak terinternalisasinya pendidikan dengan baik.
Agar  pendididkan  moral  tidak  bersifat  indoktrinatif,  peserta  didik  perlu didorong  untuk  menemukan  alasan-alasan  yang  mendasari  keputusan  moral. Tujuannya  untuk  mengembangkan  kemampuan  mengontrol  tindakan.  Hal  ini diperlukan agar seseorang benar-benar memahami keputusan moral yang diambil, dapat  mengidentifikasi  alasan  baik  yang  harus  diterima  dan  sebaliknya.  Alasan yang  baik  adalah  ide  yang  memberikan  kontribusi  dalam  mengatasi  situasi  yang bersifat  problematik.  Cara  ini  sangat  memungkinkan  untuk  menstimulasi perkembangan kognisi, menumbuhkan kebebasan berfikir serta dapat memadukan proses dan hasil pendidikan secara harmonis.
Dampak dari semua kemajuan masyarakat modern, kini dirasakandemikian fundamental  sifatnya.  Ini  dapat  ditemui  dari  beberapa  konsepyang  diajukan  oleh kalangan  agamawan,  ahli  filsafat  dan  ilmuan  sosial  untukmenjelaskan  persoalan yang dialami oleh masyarakat.

## 3. Kekerasan Terhadap Anak
Kata  “anak”  dalam  Ensiklopedi  hukum  Islam  didefinisikan  sebagaiorang yang  lahir  dalam  rahim  ibu,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  atau  khunsa  yang merupakan  hasil  persetubuhan  dua  lawan  jenis.  Menurut  sumber  ini,  pengertian anak  semata-mata  dinisbatkan  pada  konteks  kelahiran  dan  posisinya  sebagai seorang laki-laki atau perempuan (Dahlan, 1996: 114).
Definisi yang beragam disebutkan dalam beberapa peraturan dan Undang- Undang  di  Indonesia.  Undang-Undan  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan misalnya,  memberikan  batasan  umur  yang  berbeda  antara  laki-laki  dan perempuan,  yaitu 19 tahun bagi  laki-laki dan 16 tahun bagi  perempuan. Berbeda dengan  UndagUndang  No.4  Tahun  1974  tentang  Kesejahteraan  Anak,  batas  usia anak  adalah  21  tahun.  Sedangkan  menurut  ketentuan  umum  dalam  Undang- Undang  No.23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  mendefinisikan  bahwa
anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Adapun  kekerasan  terhadap  anak  dapat  didefenisikan  seperti  perlakuan yang  dapat  merugikan  fisik,  mental  maupun  seksual  anak.  Sebagian  lain beranggapan kekerasan terhadap anak disebut juga dengan child abuse. Kekerasan dapat  bersifat  penelantaran  terhadap  kesejahteraan  anak.  Bentuk  kekerasan  yang paling  umum  ditemui  adalah  pemukulan  atau  penyerangan  secara  fisik  berkali- kali sampai terjasi luka atau goresan ( scrapes/scratches ).
Namun demikian perlu disadari bahwa child abuse sebetulnya tidak hanya berupa  pemukulan  atau  penyerangan  fisik  saja,  melainkan  juga  bisa  berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, misalnya pornografi dan penyerangan seksual ( sexual  assault ),  pemberian  makanan  yang  tidak  layak  bagi  anak  atau  makanan kurang  gizi  ( malnutrition ),  pengabaian  pendidikan  dan  kesehatan  ( educational and  medical  neglect )  dan  kekerasan-kekerasan  yang  berkaitan  dengan  medis ( medical abuse ) (Suyanto, 2002: 114).
Berbagai literature dalam kajian Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan  merdeka  dan  setara  di  hadapan  Tuhan.  Satu  sama  lain  memiliki keistimewaan dan juga saling melengkapi atas kekurangan masing-masing. Pesan tersebut tersirat dalam lafazh Al Qur’an surat An Nahl (16):97 yang berbunyi:
“Barang  siapa  yang  mengerjakan  amal  saleh,  baik  laki-laki  maupun perempuan  dalam  keadaan  beriman,  maka  sesungguhnya  akan  Kami  berikan kepadanya  kehidupan  yang  baik.  Dan  sesungguhnya  akan  Kami  beri  balasan kepada  mereka  dengan  pahala  yang  lebih  baik  dari  apa  yang  telah  mereka kerjakan.”
Ayat  di  atas  menerangkan  tentang  kesamaan  potensi  yang  dapat dimaksimalkan  oleh  setiap  manusia  untuk  melakukan  kebaikan.  Usaha  tersebut dapat direalisasikan dengan menolak setiap perlakuan deskriminatif.
Memperlakukan  anak  secara  baik,  adil  dan  humanis  adalah  bagian  terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
Secara  substansial,  kekerasan  anak  dapat  diklasifikasikan  dalam    empat kategori yaitu:
a. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan atau  mungkin  mengakibatkan  kerusakan  atau  sakit  fisik  seperti  menampar, memukul,  memutar  lengan,  menusuk,  mencekik,  membakar,  menendang, ancaman dengan benda atausenjata, dan pembunuhan
b. Kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis meliputi perilaku yang ditujukan untuk  mengintimidasi  dan  menganiaya,  mengancam  atau  menyalahgunakan wewenang, membatasi  keluarrumah, mengawasi,  mengambil  hak asuh  anak- anak,  merusakbenda-benda  anak,  mengisolasi,  agresi  verbal  dan  penghinaan konstan
c. Kekerasan  seksual  ( sexual  abuse ).  Kekerasan  seksual  seperti  aktifitas  seks yang  dipaksa  melalui  ancaman,  intimidasi  atau  kekuatan  fisik,  memaksa perbuatan  seksual  yang  tidak  diinginkan  atau  memaksa  berhubungan  seks dengan orang lain.
d. Kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi meliputi tindakan seperti penolakan dana,  penolakan  untuk  berkontribusi  finansial,  penolakan  makanan  dan kebutuhan dasar,sertamengontrol akses ke perawatan kesehatan dan pekerjaan (Kapoor, 2000: 2).
Beberapa  ahli  ilmu  sosial  menyatakan  kekerasan  dalam  konteks  agresi dapat  disebabkan  karena  pelaku  frustasi,  yaitu  tidak  stabilnya  kepribadian seseorang.  Banyaknya  adegan-adegan  kekerasan  yang  ditayangkan  dalam  film- film dan televisi juga mempengaruhi prilaku agresi.
Buss  dan Perry  dalam  karyanya  yang  berjudul The Aggression  Quentions (Buss dan Perry, 1992: 36-37) mengemukakan bahwa agresi meliputi empat jenis:
a. Agresi  fisik  ( phisic  aggression ),  yaitu  bentuk  agresi  yang  dilakukan  untuk melukai  orang secara fisik.  Misalnya memukul,  menendang, membunuh  dan sebagainya.
b. Agresi  verbal  ( verbal  aggression )  yaitu  bentuk  agresi  yang  dilakukan  untuk orang  lain  secara  verbal  dengan  menggunakan  kata-kata.  Misalnya mengumpat, memaki, membentak dan sebagainya.
c. Kemarahan  (a nger )  yaitu  bentuk  agresi  yang  sifatnya  tersembunyi  dalam perasaan  seseorang  terhadap  orang  lain,  tetapi  efeknya  bisa  nampak  dalam perbuatan  yang  menyakiti  orang  lain,  misalnya  menampakkan  sinyal
kemarahan  secara  fisik,  tidak  membalas  sapaan,  mata  melotot  dan sebagainya.
d. Permusuhan  ( hostility )  yaitu  sikap  dan  perasaan  negatif  terhadap  orang  lain yang  muncul  karena  perasaan  tertentu  misalnya  iri,  dengki,  cemburu, memfitnah dan sebagainya.
Bentuk-bentuk  kekerasan  di  atas  mencerminkan  pola  kekerasan  yang dialami  anak  selaku  korban  kekerasan.  Rekam  jejak  yang  menggambarkan tingginya  angka  kekerasan  menunjukkan  bahwa,  anak  kecil    paling  berisiko mendapatkan  kekerasan  fisik,  sementara  kekerasan  seksual  secara  dominan menimpa mereka yang telah mencapai pubertas atau remaja. Anak laki-laki lebih berisiko  mendapatkan  kekerasan  fisik  di  banding  anak  perempuan,  sementara anak perempuan lebih berisiko mendapatkan kekerasan seksual, penelantaran, dan pelacuran paksa ( human trafficking ).
Dari  sejumlah  kasus  yang  penyusun  temukan,  kasus  kekerasan  seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling tinggi secara statistik. Dalam kurun waktu Januari  hingga    April  2014  saja  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  (KPAI) mencatat  telah  terjadi  pelecehan  seksual  sebanyak  85  kasus.  Data  ini  belum termasuk kalkulasi yang korbannya adalah orang dewasa.
Berdasarkan  data  yang  berhasil  dihimpun  oleh  KPAI,  terdapat  2.509 laporan  pada  tahun  2011,  59%  diantaranya  adalah  kasus  kekerasan  seksual. Sementara  pada  tahun  2012,  terdapat  2.637  laporan,  62%  diantaranya  adalah kekerasan  seksual.  Lebih  mencengangkan  lagi  adalah  angka  kekerasan  seksual meningkat  30%  pada  tahun  2012-2013.  Jadi  tidak  berlebihan  jika  KPAI menegaskan  bahwa  tahun  2014  Indonesia  berada  pada  level  darurat  kekerasan seksual terhadap anak (Fadhli, 2014).
Dalam  berbagai  kasus  kekerasan  yang  menimpa  anak  pada  usia  remaja, terutama pada kasus  kekerasan seksual,  anak sering disalahkan. Anak dilekatkan dengan  berbagai  label  negative  oleh  masyarakat  di  lingkungan  sosialnya Ironisnya,  anak  korban  kekerasan  seksual  tidak  mendapatkan  perlindungan  dan dukungan  dari  masyarakat.  Kondisi  ini  disebabkan  karena  masyarakat  cendrung melihat bahwa kasus ini terjadi karena korban sebagai pemicu atau pemancingnya.
Asumsi  di  atas  menjadi  klise  tentang  pentingnya  upaya  perlindungan terhadap  anak  serta  pentingnya  upaya  merubah  cara  pikir.  Pola  pikir  yang mengarah  pada  perlakuan  kekerasan  akan  bermanifestasi  menjadi  konstruksi sosial  yang  kemudian  mengakar  dan  selanjutnya  dijadikan  sebuah  aturan  ( role ) bagi  masyarakat.  Dengan  demikian,  anak  akan  mempunyai  beban  ganda  untuk memerdekakan  dirinya  layaknya  anak-anak  kebanyakan  yang  jauh  dari  lika-liku kekerasan.
Sementara itu, bagi anak yang pernah menerima perlakuan kekerasan pada umumnya enggan untuk  melaporkan peristiwa  yang dialami. Banyak faktor yang melatar  belakangi.  Beberapa  diantaranya  adalah  anak  merasa  malu  karena menganggap  hal  ini  merupakan  aib  sehingga  orang  lain  tidak  boleh  tahu,  faktor usia  anak  membuat  anak  masih  labil  untuk  bisa  menyikapi  persoalannya  secara rasional,  rasa  takut  akan  ancaman  pelaku  ditambah  oleh  rasa  khawatir  karena mendapatkan  tekanan,  sehingga  menyebabkan  kasus  kekerasan  tidak  terdeteksi, karena tidak dilaporkan.Jika keadaan ini terus dibiarkan dan tidak disikapi dengan baik niscaya akan menjadi bencana sosial bagi masa depan anak.
Fenomena ini tentu sangat merugikan anak selaku korban, baik secara fisik maupun  piskis  anak.  Bahkan  anak  kehilangan  hak  dan  kesempatannya  untuk hidup layak seperti anak-anak pada umumnya. Sebagaimana prinsip-prinsip dasar konvensi  hak-hak  anak  yang  tertera  dalam  Undang-Undang  No  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  anak  pasal  2;  (a)  non-deskriminasi,  (b)  kepentingan  yang terbaik bagi anak, (c) hak untuk hidup, kelansungan hidup dan perkembangan, (d) penghargaan terhadap pendapat anak.

## 4. Pendidikan Moral dalam Prinsip Pendidikan Tradisional
Pendidikan  yang  dibumbui  dengan  prinsip  tradisonal  tidak  jarang diterangai  sebagai  bentuk  pendidikan  yang  kuno.  Dalam  arti  sempit,  pendidikan dalam  istilah  ini  disebut  sebagai  pendidikan  yang  dikembangkan  dalam  sekolah konvensional.  Di  dalamnya  hanya  terdapat  guru,  murid,  sistem  administrasi,  alat bantu  atau  media  pembelajaran  yang  baku  (baca:  kurang  canggih).  Pendidikan tradisional  (konsep  lama)  sangat  menekankan  pentingnya  penguasaan  bahan pelajaran.  Menurut  konsep  ini  rasioingatanlah  yang  memegang  peranan  penting dalam  proses  belajar  di  sekolah.  Berbeda  dengan  Konsep  pendidikan  modern
(konsep  baru),  yaitu  ;  pendidikan  menyentuh  setiap  aspek  kehidupan  peserta didik,  pendidikan  merupakanproses  belajar  yang  terus  menerus,  pendidikan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dan pengalaman, baik di dalam maupun di luar situasi sekolah, pendidikan dipersyarati oleh kemampuan dan minat peserta didik, jugatepat  tidaknya  situasi  belajar  dan  efektif  tidaknya  cara  mengajar  (Machmud, 1979 : 3).
Menurut  Smith  (2001:  164-165),  ciri-ciri  umum  dari  sekolah  tradisional antara lain yaitu:
a. Anak-anak biasanya dikirim ke sekolah dalam wilayah geografis tertentu
b. Mereka kemudian dimasukkan yang dibedakan secara kelas dan umur
c. Adanya sistem kenaikan kelas di setiap tahun
d. Prinsip sekolah biasanya otoritarian; anak-anak diharapkan menyesuaikan diri dengan tolak ukur dan ketetatapan yang sudah ada.
e. Guru sebagai penentu kebijakan
f. Kurikulum berpusat pada subjek-subjek akademik
g. Bahan ajar yang paling umu adalah buku dan teks
Prinsip-prinsip  belajar  tentang  bagaimana  cara  belajar  diterima  dan dimengerti,  lalu  ditanamkan  dalam  sistem-sistem  persekolahan,  diturunkan  di sekolah-sekolah  yang  kemudian  diemban  oleh  guru  secara  perorangan.  Inilah yang  dinamakan  teori  elektik  yang  menyokong  pembelajaran  pendidikan radisional. Sementara itu, prinsip-prinsip pengajaran lainnya sebagai berikut:
a. Motivasi didasari hukuman, ganjaran atau hadiah ( punishment and reward )
b. Belajar  dengan  menghafal  dan  menyimpan  informasi  tanpa  bantuan  catatan ditekankan dalam sistem pendidikan tradisional
c. Lebih mementingkan aspek psikologi behavioral tinimbang psikologi kognitif
d. “Kurikulum tersembunyi” memainkan peran kunci dalam kehidupan pelajar
e. Pada umumnya, dalam proses pengajaran tidak diturunkan oleh teori tertentu
f. Modus dominan dalam pengajaran adalah guru bicara
g. Melakukan sistem pengelompokan siswa-siswi
Ketertekanan  dalam  pendidikan  dan  ketidak  mampuan  murid  di  sekolah sering  menjadi  penyebab  psikologis  yang  menyebabkan  mereka  meluapkan ekspresi  dirinya  secara  negative.  Karena  itu,  suasana  pembelajaran  di  kelas,
komunikasi  antra  guru  dan  siswa/siswi,  juga  hubungan  timbal  balik  lainnya menjadi proses penentu bagi terciptanya mental pelajar.
Rasa  tertekan  biasanya  bermula  dari  ketidak  nyamanan  siswa/siswi terhadap situasi kelas, yang mana guru merupakan pihak yang paling berpengaruh di  dalamnya.  Siswa/siswi  yang  merasa  terkekang,  merasa  tidak  tersampaikan aspirasi  atau  karena  beban  pelajaran  yang  tidak  diminati  akan  berimbas  pada perlawanan  yang  dilakukan  di  luar  kelas.  Ketertekanan  membuat  siswa/siswi merasa  tidak  dihargai.  Pada  akhirnya  mereka  mencari  sandaran  eksistensi  diri untuk  mendefenisikan  keberadaan  dirinya  sebagai  “manusia”  yang  dimaknai menurut defenisinya sendiri melalui proses pencarian jati diri. Pencarian identitas biasanya  dilakukan  dengan  cara  mecari  referensi  diri  dengan  cara  yang  beragam seperti  melalui  pergaulan,  media  dan  hal  lain  yang  dianggap  berpihak.  Bahkan tayangan  televisi  yang  luput  sensor  serta  konten  pornografi  menjadi  benih hadirnya kekerasan.
Disorientasi  nilai  juga  menjadi  pemicu  kebanyakan  terjadinya  kekerasan, yakni  kehilangan  arah  dalam  menentukan  pilihan-pilihan  hidup.  Kondisi  yang tidak stabil dan mobilitas yang terlalu berlebihan membuat beban dan fungsi nalar menjadi lebih berat. Indikasinya akan melahirkan pribadi-pribadi yang keluar jalur ( out-reach )  atau  berantakan.  Jika  sudah  begini,  sejumlah  prilaku  yang  bersifat devian atau menyimpang seperti agresi akan lahir sebagai wujud kekerasan
Pada  konteks  ini,  meningkatnya  jumlah  pelaku  kekerasan  terhadap  anak lebih disebabkan oleh kehilangan konsep diri (frustasi) dan lemahnya daya kontrol diri  ( self  protection ).  Keduanya  itu  merupakan  turunan  dari moral.Penanaman nilai-nilai atau yang lebih populis dengan sebutan norma-norma tak ayal menjadi suatu  keharusan.  Tidak  hanya  yang  bersifat  duniawi  semata,  pendidikan  agama yang diterapkan dalam keluarga harus menjadi porsi utama (Fadhli, 2013).
Jika  disenergikan  dalam  konteks  ke-Indonesiaan,  salah  satu  produk  dari bentuk  pendidikan  tradisonal  yang  pernah  diterapkan  di  nusantara  adalah pendidikan  pesantren.Pada  mulanya,  pendidikan  pesantren  sangat  kental  dengan corak  tradional-religius.  Walau  setiap  pesantren  memiliki  metode  yang  berbeda, namun  secara  esensial  kesemuanya  memiliki  pondasi  dan  prinsip  yang sama.Muhammad Sya’ban Ayyub dalam kitab  مهءانبا نوملسملاىبر فيك menyebutkan
bahwa Rasulullah sangat menekankan pendidikan anak dengan cara kasih sayang, sebagaimana  dalam  hadis  yang  diriwiyatkan  oleh  Ahmad  bin  Hanbal  (1992:  23) yaitu:
ك
نايبصل اب سانلا محرا الله لوسر نا
Adapun  hadis  tentang  keutamaan  kasih  sayang  dalam  pendidikan  (Imam al-Bukhori, 1987: 5371) juga disebutkan sebagi berikut:
ةمحرلاو ةفؤرلا اب لاا نوكيلا راغصلا ءلااؤه ةىبرتلا لبسلا لضفا نا Pendidikan  secara  egaliter  dengan  mengedepankan  sikap  lemah-lembut juga dicontohkan oleh Rasulullah. JIka berpijak pada kultur masyarakat arab saat itu, hal ini tentu saja sangat dikotomis dengan kebudayaan Jahiliyah  yang sangat deskriminatif terhadap anak, terutama terhadap anak perempuan.Bagi Rasulullah, anak laki-laki dikasihi, tidak sekedar anak bawang atau pelengkap prajurit perang. Sama  halnya  dengan  anak  perempuan,  dimuliakan  fitrahnya.  Kelahirannya  pun tidak  lagi  menjadi  sebab  yang  menghitamkan  muka  masyarakat  jahiliyah  (malu) karena dipandang sebagai aib dan beban social (Ayyub, 2011:18).
Keberadaan  cara  pandang  di  atas  dalam  system  pendidikan  islam, menopang misi signifikan terkait tujuan menghadirkan pola pendidikan yang lebih humanis.  Meskipun  telah  terjadi  pembaharuan  dan  modernisasi  di  lembaga pesantren dewasa ini, Secara esensial, sisa endapan dari nilai-nilai tradisonalisme tersebut  secara  nyata  masih  terlihat.  Bisa  dipotret  dari  dinamika  yang  dibangun pendidikan pesantren (adab) antara hubungan murid (kyai) dan guru (santri).
Saat  ini,  sebagian  pesantren  sudah  mulai  beranjak  pada  pengembangan pendidikan  yang  canggih,  berisi  peralatan  lengkap,  dikomandani  para  guru berkualitas  akademis  bagus  dan  cerdas  serta  dengan  fasilitas  yang  sangat  maju. Lembaga  ini  mencoba  mendandani  dirinya  dengan  suntikan  kemajuan  yang berbau  kemoderenan  tanpa  harus  mengikuti  arus.  Berusaha  menawarkan  suatu proses  pelatihan  dan  pendidikan  yang  membuat  kecerdasan  anak  melejit  dan tingkat  kecerdasannya  akan  lebih  tinggi  dari  pada  sekolah-sekolah  biasa.  Ini adalah  ekspresi  yang  wajar  dari  bentuk  dialektika  yang  dialami  lembaga pendidikan.  Secara  fisik  pesantren  menunjukkan  ragampendidikan  yang  syarat dengan kemajuan, namun secara implicit ditantang untuk berhadapan dengan era
yang  serba  modern  dan  dianggap  dapat  merusak  moral  kemanusiaan  dari  sudut pemahaman agama.
Karena  itu,  dalam  pendidikan  tradisional  terdapat  banyak  isu  yang  perlu didiskusikan  agar  dipahami  bersama.  Isu  agama,  moral  dan  nilai-nilai  menjadi bagian  yang  paling  dominan.  Agama  dan  moral  sudah  menjadi icon bagi terwujudnya  sistempendidikan  tradisonal.  Keduanya  berjalan  berdampingan. Dibalik  itu,  kesalahan  sering  muncul  menyelimuti  pemaknaan  pendidikan  moral yang dimaksud dalam pendidikan tradisional.
Ahmad Wahib,  melalui pemikirannya dibukukan dalam judul Pergolakan Pemikiran  Islam menulis,“…Moral  adalah  norma  atau  cita-cita  dan  bukan  alat penyelesaian.  Dia  lebih  banyak  sebagai  produk”  (Wahib,  2002).Artinya, pendidikan moral yang dimaksud bukan sebagai alat ketika terjadinya distabilitas social atau kekacauan dalam dunia pendidikan. Moral (moralitas)  juga bukanlah nilai-nilai  yang diperoleh dari lingkungan social  (Suyanto,  2009:  11). Melainkan bahwa moral  dilihat sebagai  tujuan hidup  setelah adanya penerapan alamiah atas nilai-nilai (norma) yang ditanamkan kemudian diperbuat secara sadar da rasional.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pendidikan  moral merupakan  suatu  proses  ajar  yang  hanya  didapatkan  melalui  proses  belajar.  Di dalamnya  terdapat  unsur  pertimbangan  dan  konsekuensi  atas  sebuah  keputusan. Melalui proses  ajar  yang diterapkan melalui prinsip pendidikan tradisonal, setiap individu  akan  diberdayakan  secara  moral  dan  pengetahuan  dalam  pengambilan- pengambilan sikap dan keputusan yang humanis.

## C. KESIMPULAN
Dunia  pendidikan  tidak  dapat  dengan  sendirinya  melakukan  pemecahan masalah  yang  timbul  akibat  persinggungan  hubungan-hubungan  sosial. Pemecahannya  tentu  harus  dilakukan  dengan  sabar  serta  perencanaan  yang terintegrasi.  Kendati  demikian,  pendidikan  merupakan  pintu  utama  atas keberlansungan  dan  keberaturan  budaya.  Pendidikan  yang  baik  akan menghasilkan  pola  pikir  yang  baik.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  pendidikan menjadi komponen dasar dari kohesi/identitas social atau kepribadian nasional.
Karena  itu,  pendidikan  idealnya  disebut  sebagai  proses  memanusiakan manusia secara manusiawi. Proses tersebut tentu harus diiringi dengan situasi dan kondisi  yang  relevan  dengan  perkembangan  zaman.  Sekiranya,  pendidikan  yang kurang manusiawi seperti pendidikan yang menerapkan bentakan, pukulan bahkan terkadang  makian,  kurang  atau  tidak  dapat  diterima  oleh  masyakat  deawasa  ini. Pendidikan yang mengarah pada pelucutan kontak fisik hanya akan menghasilkan manusia pasif, agresif, tertekan dan sebagainya.
Hal  ini  memberi  petunjuk  bahwa  pendidikan  haruslah  bersifat  universal yang mengandung fungsi adaptif dan inovatif dari setiap individu dan masyarakat. Salah satunya dengan keberadaan fungsi pendidikan tradisonal yang menghendaki keterkaitan  antara  dimensi  kognitif  dan  dimensi  holistic  yang  bermuara  pada pendidikan moral. Pendidikan moral menyatu dalam proses dan isi pembelajaran. Kebenaran,  kejujurandan  tanggung  jawab  adalah  inti  penyelenggaraan  sebuah pendidikan.  Dengan  keberadaan  masyarakat,  peranannya  akan  semakin  terbantu, dimulai  ketika  anak  berinteraksi  dengan  lingkungan  sosialnya,  kemudian  terus berlanjut  pada  fungsi  edukatif  secara  komperhensif.  Tujuannya  tentu  untuk mempertahankan  dan  meningkatkan  kualitas  hidup.  Serta  merealisasikan kehidupan yang jauh dari materi-materi kekerasan.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Al-  Bukhori,  Imam.  1987. al-Jami’  al-Shahih  al-Mukhtashar .  Dar  Ibnu  Katsir. Beirut.
Berkowitz,  Leonard.  2006. Emotional  Behavior.  Mengenal  Prilaku  Tindak Kekerasan di   Lingkungan  Sekitar  Kita  dan  Cara  Penanggulangannya. terj. Hartatni Woro Sustiatni. CV Teruna Gravica. Jakarta.
Daradjat, Zakiah. 1992. Pendidikan Islam . Bumi Aksara. Jakarta.
Darmiyati, Zuchdi. 2008. Humanisasi Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta.
Delor, Jacques. dkk.. 1996. Learning. The Thereasure Within. Report to UNESCO of the   International  Commission  on  Education  for  the  twenty  first century. Unesco Publishing. Paris.
Erich Fromm. The Revolution of Hope . Toward a Humanized Technology. New York   . Harper & Raw. 1968. p. 5..dalam Syafi'i Ma'arif. Pengembangan
Pendidikan Tinggi  Post  Graduate Studi  Islam  Melalui  Paradigma Baru Yang Lebih Efektif. 1997.
Fadhli,  Ashabul.  2013. Memutus  Rantai  Kekerasan  Terhadap  Anak. Harian Padang Ekspress. 6 Mei 2013
Fakih, Mansour. 1999. Analisis gender dan Transformasi Sosial. Pustaka   Pelajar.
Yogayakarta.
Gunawan. Ary H. 2000. Sosiologi Pendidikan. Jakarta. PT Rineka Cipta.
Hambal, Ahmad bin. 1992. Kitab al-Zuhdi . Dar al-Fikr. Beirut.
Lickona, Thomas. 1991. Educational for Character. Bantam Books. New York.
Machmud, M. Dimyati. 1990. Psikologi Pendidikan . BPFE. Yogyakarta.
Mudyahardjo,  Redja.  2001. Pengantar  pendidikan.  sebuah  Studi  Awal  tentang Dasar-Dasar  Pendidikan  pada  Umumnya  dan  Pendidikan  di  Indoenesia. Rajawali Press. Jakarta.
Murtiningsih, Siti. 2004. Pendidikan Alat Perlawanan. Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire. . Resist Book. Yogyakarta.
Russel, Bertrand. 1993. Pendidikan dan Tatanan Sosial. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Smith,  Vernon.  2001. Pendidikan  Tradisional. dalam  Omi  Intan  Naomi. Menggugat Pendidikan. Fundamentalis. Konservatif. Liberal dan Anarkis. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Suyomukti, Nurani. 2010. Teori-Teori Pendidikan. Ar Ruzz Media. Yogjakarta.
Sya’ban  Ayub,  Muhammad.  2011. Kaifa  rabba  al-Muslimuna  abna  ahum. Muassasah Iqra’. Kairo.
Syafi'i Ma'arif, Ahmad. 1991. Pemikiran tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di  Indonesia.  Dalam  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  antara  Cita  dan Fakta . ed. Muslih Usa. Tiara Wacana. Yogyakarta.
Wahid, Ahmad. 2002. Pergolakan Pemikiran Islam. LP3ES. Jakarta.