Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri Sunan  Ampel  Street  No.7,  Ngronggo,  City  District,  Kediri  City,  East  Java  Province,  Postal  Code:  64127,  Phone: (0354) 689282 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id Website: http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DI NU-CARE LAZISNU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
Syaiful Anam
STAI Darul Ulum Banyuanyar anamghazalicr7utm@gmail.com Article Abstract Keywords:
Effectiveness, Cash Waqf, NU- Care LazisNU D.I.Y, Alleviation, Poverty

## Article History:
Received: December, 28, 2023 Reviewed: March, 22, 2024 Accepted: June, 6, 2024 Published: June, 30, 2024
DOI:
10.30762/qaw.v8i1.428
This research aims to provide an in-depth understanding of  the  effectiveness  of  cash  waqf  implementation  at  Nu- Care  LazisNU  Yogyakarta  in  alleviating  poverty, according  to  the  legal  effectiveness  theory  proposed  by Soerjono  Soekanto.  Conducted  as  field  research  with  a sociological  legal  approach,  the  study  reveals  that, overall,  the  implementation  of  cash  waqf  at  Nu-Care LazisNU  Yogyakarta  is  ineffective  in  alleviating  poverty. This  ineffectiveness  is  attributed  to  various  factors, including legal, law enforcement, infrastructure, societal, and  cultural  factors.  Although  Nu-Care  LazisNU Yogyakarta has not fully optimized poverty alleviation, at least some of the mauqūf alaih who received capital loans from  NU-Care  LazisNU  D.I.Y  have  managed  to  surpass the absolute poverty threshold, earning above 1.25 dollars per day or above the national and regional poverty lines.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  secara mendalam tentang  efektivitas pelaksanaan wakaf tunai di Nu-Care  LazisNU  Yogyakarta  dalam  mengentaskan kemiskinan  menurut  teori  efektivitas  hukum  yang
dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  lapangan  (field  research)  dengan pendekatan  hukum  sosiologis.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  secara  umum  pelaksanaan  wakaf tunai di Nu-Care LazisNU Yogyakarta tidak efektif dalam mengentaskan  kemiskinan.  Hal  ini  diakibatkan  oleh beberapa  faktor  yaitu  faktor  hukum,  faktor  penegak hukum,  faktor  sarana,  faktor  masyarakat,  dan  faktor budaya.  Meskipun  Nu-Care  Lazisnu  Yogyakarta  belum sepenuhnya dapat mengoptimalkan pengentasan kemiskinan, setidaknya dari sebagian mauqūf alaih yang mendapat  pinjaman  modal  dari  NU-Care  LazisNU  D.I.Y telah mampu melampaui target ambang batas kemiskinan absolut  dengan  mendapatkan  penghasilan  di  atas  1,25 dolar perhari atau di atas garis kemiskinan nasional dan daerah.
©2022;  This  is  an  Open  Access  Research  distributed  under  the  terms  of  the  Creative Commons  Attribution  License  (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0),  which permits  unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original works are properly cited.

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  menjadi  momok  menakutkan  yang  senantiasa  menghantui  semua  negara  di dunia terutama negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah  Indonesia  melakukan  sejumlah  langkah  dan  kebijakan  untuk  mengatasi  kemiskinan yang  telah  lama  mengakar,  diantaranya  adalah  mewujudkan  komitmen  terhadap  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMN)  2020  -  2024  dengan  menetapkan  target  penurunan tingkat  kemiskinan  antara  7%  hingga  6,5%  atau  setara  dengan  18,34  juta  sampai  19,75  juta penduduk pada akhir tahun 2024. 1
Dalam  rangka  mencapai  RPJMN  tersebut,  pemerintah  telah  membuat  beragam  kerangka kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan secara lebih terarah. Pada tingkat global,  Indonesia turut  serta  dalam  mendukung  pencapaian  tujuan Sustainable  Development  Goals (SDGs)  yang terdiri dari 17 tujuan utama sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development . Dari keseluruhan tujuan tersebut, upaya pengentasan kemiskinan menjadi target utama dan program prioritas yang telah dinyatakan secara resmi pada
1 Peraturan Presiden RI, Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, (2020).
sidang PBB yang ke 70 di New York, Amerika Serikat, sehingga pada tahun 2030 segala bentuk kemiskinan harus dihapuskan di muka bumi. 2
Di  tingkat  Nasional,  pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan  yang  berfokus  pada  dua aspek pokok yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan mendorong peningkatan pendapatan.  Langkah-langkah  untuk  menurunkan  beban  pengeluaran  melibatkan  perbaikan  dan perluasan  program  bantuan  sosial,  termasuk  penyaluran  dana  desa,  Program  Keluarga  Harapan (PKH),  Program  Bantuan  Pangan  (Rastra  dan  Bantuan  Pangan  Non-Tunai),  Program  Indonesia Pintar  (PIP),  dan  Program  Indonesia  Pintar  Kuliah  (PIP-K).  Selain  itu,  pemerintah  juga memperkuat  jaminan  sosial  melalui  implementasi  program  Indonesia  Sehat  atau  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta melakukan reformasi kebijakan subsidi energi, termasuk subsidi listrik dan subsidi elpiji. Sementara itu, usaha untuk meningkatkan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, serta ekspansi terhadap akses pekerjaan dengan tujuan jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menjaga stabilitas harga. Upaya ini bertujuan agar target pengurangan kemiskinan dapat tercapai dengan tepat sasaran, khususnya pada masyarakat miskin dan rentan. 3 Serangkaian  kebijakan  yang  telah  diterapkan  di  atas,  nampaknya  memberikan  hasil  yang positif. Merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar  9,36  persen  dan  menunjukkan  tren  penurunan  dari  September  2022  yang  sebesar  9,57. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022. Secara akumulatif, sejak Maret  2021 hingga Maret  2023 tercatat  1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Secara spasial, tingkat  kemiskinan per Maret 2023 menurun baik di perkotaan maupun di pedesaan. 4 Tren positif penurunan kemiskinan secara utuh dapat dilihat pada bagan berikut. 5
2 Sekar Penaluh, Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia , n.d.
3 Kemenkopmk, Menko PMK Akan Koordinasikan Program Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Stunting, Kemenkopmk, 2019.
4 bps, Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023 (Jakarta, 2023), 2.
5 Ibid .

## Gambar 1.

## Angka Kemiskinan
Tren  penurunan  kemiskinan  menjadi  angin  segar  yang  patut  diapresiasi  meskipun  angka penurunannya  sangat  kecil  dan  jauh  dari  target  RPJMN.  Di  sisi  lain  pemerintah  menghendaki target  penghapusan  kemiskinan  yang  lebih  radikal  dari  RPJMN  sebagaimana  Intruksi  Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang menetapkan target pengurangan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024.  Inpres  ini  tentu  saja  menjadi  cambuk  yang  memecut  semangat  Kementerian  Koordinator Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  untuk  melakukan  konsolidasi  nasional  guna mendorong kerja sama berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, civitas akademika, dunia usaha, lembaga philantropi  dan pihak terkait lainnya untuk  memperkuat  keterpaduan dan sinergi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 6
Dalam menindak lanjuti Inpres di atas, dibutuhkan support dan kerjasama yang kuat antara pemerintah  dan  masyarakat.  Dengan  populasi  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia,  maka sebenarnya negara dapat bekerjasama dengan mendayagunakan beberapa instrumen ekonomi yang terdapat  dalam  hukum  Islam  yang  bersifat  sosial  seperti  wakaf.  Wakaf  sangat  potensial  untuk dijadikan  sebagai  salah  satu  perangkat  dalam  mengentaskan  kemiskinan  sebagaimana  tercatat dalam sejarah. Bahkan  Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp188 triliun per tahun.
6 Kemenko PMK, Angka Kemiskinan Ekstrem 2023 Turun 1,12 %, Kemenko PMK, 2023, https://www.kemenkopmk.go.id/angka-kemiskinan-ekstrem-2023-turun-112.
Salah satu lembaga yang ikut andil dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan wakaf tunai adalah NU-Care LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta (untuk selanjutnya ditulis NU-Care LazisNU D.I.Y) dengan dilandasi tiga hal. Pertama, NU-Care LazisNU D.I.Y melihat kemiskinan masih menjadi sumber utama yang mengakibatkan masyarakat belum sejahtera secara ekonomi. Kedua, masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk melepas belenggu kemiskinan yang telah lama menyiksanya tetapi mereka tidak memiliki skiil dalam berusaha dan sokongan modal yang mencukupi. Ketiga, tingkat pengangguran yang cukup tinggi.
Melihat  kondisi  ini,  NU-Care  LazisNU  D.I.Y  terpanggil  untuk  ikut  andil  dalam menanggulangi  permasalahan  yang  dialami  oleh  masyarakat  dengan  cara  mengelola  dan mengoptimalkan potensi wakaf tunai di Yogyakarta. Oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk membahas secara mendalam bagaimana efektifitas pelaksanaan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y  Dalam  mengentaskan  kemiskinan.  Dalam  mengukur  tingkat  efektifitas  pelaksaan  hukum wakaf tunai pada kajian  ini, peneliti memakai  teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dimana  ia  mengemukakan  bahwa  ada  lima  faktor  dalam  mengukur  tingkat  efektifitas  sebuah hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  lapangan (field  research) dengan  pendekatan hukum  sosiologis.  Pendekatan  ini  dipilih  untuk  memahami  dan  menganalisis  fenomena  hukum dalam konteks sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang bertujuan untuk memberikan gambaran  mendalam  tentang  objek  penelitian  tanpa  melakukan  analisis  atau  menyimpulkan temuan  secara  umum.  Metode  ini  mencerminkan  keinginan  untuk  menggambarkan  objek penelitian  sebagaimana  adanya  berdasarkan  data  yang  terkumpul.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan melalui dua pendekatan yaitu wawancara (interviu) dan telaah kepustakaan. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari para pemangku kepentingan atau informan terkait  objek  penelitian.  Sementara  itu,  telaah  kepustakaan  dilakukan  untuk  mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.
Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan pola deskriptif kualitatif. Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  mendalam  tentang  fenomena  yang diamati. Analisis ini menghasilkan temuan yang tepat dan terarah, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek kualitatif dari objek penelitian secara menyeluruh. Dengan demikian,
metodologi  penelitian  ini  mencerminkan  pendekatan  yang  komprehensif  dalam  menggali informasi serta pemahaman mengenai objek penelitian, dengan harapan mendapatkan hasil yang akurat dan relevan.

## PEMBAHASAN
NU-Care LazisNU D.I.Y sebagai lembaga pengelola dana sosial keagamaan termasuk wakaf tentunya memiliki berbagai  agenda maupun program  yang meliputi  penghimpunan, pencatatan, pengembangan,  dan  pendayagunaan.  Dari  masing-masing  program  tersebut  terdapat  program turunan yang berfungsi untuk mengefektifkan dan memaksimalkan target serta tujuan yang telah dicanangkan dari awal dengan menggunakan metode-metode tertentu. Program dan metode yang dimaksud adalah sebagai berikut:

## Penghimpunan Wakaf Tunai di NU-Care LazisNu D.I.Y
Pada awalnya penghimpunan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y dicita-citakan untuk menyentuh  angka  10  miliar  dalam  lima  tahun.  Program  ini  dicanangkan  pada  saat  wakaf  tunai dikelola  oleh  Lembaga  Wakaf  Pertanahan  (LWP)  PWNU  D.I.Y.  Oleh  karena  hal  itu,  guna mensuksekan  program  tersebut  maka  dibuatlah  metode-metode  penghimpunan  dengan mengandalkan  SDM  yang  ada  di  LWP  PWNU  D.I.Y.  Diantara  metode  yang  digunakan  adalah melaksanakan sosialisasi wakaf tunai di lingkup warga Nahdliyin Yogyakarta, meminta para tokoh agama lokal untuk mendorong masyarakat agar mau berwakaf walaupun dalam jumlah yang kecil, menyurati  semua  pengurus  dan  anggota  untuk  mengikuti  program  wakaf  tunai 7 ,  menyediakan kotak wakaf uang kepada semua pengurus lembaga yang ada di PWNU D.I.Y. dan kepada warga Nahdliyyin,  membentukan  tim  pengumpul  wakaf  di  setiap  acara  yang  dilakukan  oleh  PWNU D.I.Y, dan memberdayakan tanah wakaf untuk ditanami pohon sengon. 8
Dari  program  dan  beberapa  metode  yang  telah  digulirkan  di  atas,  nyatanya  dalam pelaksanaan  penhimpunan  wakaf  tunai  di  NU-Care  LazisNU  D.I.Y.  belum  mampu  menyentuh angka  yang  dicita-citakan.  Sejak  tahun  2008  sampai  tahun  2021,  wakaf  tunai  yang  terkumpul sebesar Rp. 350.000.000,-. Besaran nilai ini tentu sangat jauh jika  diukur dengan angka 10 miliar yang  dicita-citakan.  Padahal  jika  penghimpunan  tersebut  sesuai  dengan  target  yang  ditentukan maka dalam kurun waktu 13 tahun (2008-2021) sudah seharusnya terkumpul wakaf tunai sebesar
7 Baiq Ismiati dkk, Tendensi Wakaf Uang Di LWPNU-PWNU Yogyakarta ( Antara Produktif Dan Konsumtif ) , JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Islam, 2021.
8 Ajib Akbar Velayaty, Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Warga DIY (Studi Lembaga Wakaf Dan Pertanahan PWNU Yogyakarta , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
26 miliar. Jika dibandingkan antara angka 26 miliar dengan total wakaf tunai yang terkumpul maka ditemukan  bahwa  dalam  setiap  tahunnya  NU-Care  LazisNU  D.I.Y.  rata-rata  mampu mengumpulkan wakaf tunai sebesar Rp. 26.923.000,- atau sekitar 0.000074% dari jumlah 2 miliar setiap tahunnya. Total ini menunjukkan bahwa penghimpunan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y tidak efektif karena capaian penghimpunan tidak sama dengan target yang ditentukan.
Kendala utama tidak efektifnya kegiatan penghimpunan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y.  adalah  karena  minimnya  daya  juang  anggota  LWP  PWNU  D.I.Y.  dalam  membesarkan program  tersebut,  sehingga  tidak  bisa  merangsang  dan  memprovokasi  golongan  “kaya  dan potensial” untuk melakukan wakaf bersamanya. Kendala berikutnya adalah tidak adanya terobosan baru yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan wakaf tunai bersama LWP PWNU D.I.Y, penghimpunan yang dilakukan lebih difokuskan kepada pengurus dan anggot LWP PWNU D.I.Y. serta jamaah pengajian yang dipimpin oleh masyayikh LWP PWNU D.I.Y. 9

## Pengadministrasian Wakaf Tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y
Praktek  pengadministrasian  atau  pencatatan  wakaf  tunai  penting  untuk  diperhatikan  oleh Nazhir wakaf. Hal ini karena undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf mengamanatkan kepada para Nazhir untuk mencatat perbuatan hukum wakif agar tertib administrasi, sehingga harta wakaf tunai terlindungi dengan aman. Berkaitan dengan proses pencatatan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y sebenarnya telah dilakukan oleh sekertaris lembaga tersebut dan berjalan dengan baik.  Namun  ada  beberapa  data  yang  peneliti  temukan  tidak  lengkap  dalam  mencatat  identatis wakif maupun mauqūf alaih serta jumlah dan peruntukan wakaf tunai.
Maksud data yang tidak lengkap yaitu sejak tahun 2008-2017 tidak ditemukan data mengenai mauqūf alaih  yang mendapat  manfaat dari keuntungan bagi  hasil wakaf  tunai. Kemudian pada tahun 2017-2021 tidak ditemukan data mengenai jumlah wakaf tunai yang dibayarkan oleh wakif dan tanggal pembayarannya serta ada beberapa wakif yang tidak dicatat alamatnya. Padahal jika melihat Akta Ikrar Wakaf setidaknya di dalamnya harus memuat identitas para wakif secara jelas dan  jumlah wakaf tunai serta peruntukan wakaf tunai yang diwakafkan. Pencatatan ini urgen sekali untuk diperhatikan agar harta benda wakaf teradministrasikan dengan rapi dan juga terlindungi, sehingga  masyarakat  dapat  memantau  dan  mengawasi  perkembangan  wakaf  tunai  di  NU-Care LazisNU D.I.Y.
Pengembangan dan Pendayagunaan Wakaf Tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y
9 “Wawancara Dengan Sohib (Sekertaris LWP PWNU DIY), 2021.
NU-Care  LazisNU  D.I.Y  sebagai  lembaga  pengelola  wakaf  tunai  juga  mengambil  peran dalam  mendukung  program  pengentasan  kemiskinan.  Pola  yang  dipraktekkan  oleh  lembaga  ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pemberian pinjaman modal tanpa bunga, tanpa biaya  administrasi,  dan  tanpa  agunan.  Pinjaman  ini  diberikan  kepada  masyarakat  D.I.Y.  yang berprofesi sebagai penjual sayur, es, kerupuk, tukang jahit dan lain sebagainya.
Pinjaman  modal  ini  didapat  dari  imbal  hasil  wakaf  tunai  yang  dikelola  oleh  Bank  BPD Syariah  D.I.Y.  dengan  akad  mudhārabah.  Dari  awal  NU-Care  LazisNU  D.I.Y  meyakini  bahwa keuntungan yang didapatkan dari kerjasama dengan Bank Syariah tersebut sangat sedikit. Hal ini karena Bank BPD Syariah D.I.Y. hanya menginvestasikan wakaf tunai pada instrumen keuangan syariah saja, tidak pada sektor riil. Rata-rata bagi hasil yang didapatkan dari pengembanagan yang dilakukan oleh bank mitra adalah sebesar Rp. 5.000.000 dari total keseluruhan wakaf tunai yang didepositokan. Langkah invenstasi yang dilakukan oleh bank mitra mendapat kritikan dari ketua NU-Care LazisNU D.I.Y karena hanya berkutat pada investasi keuangan syariah yang jumlah bagi hasilnya sangat sedikit, padahal ada investasi yang lebih menguntungkan untuk dilakukan seperti investasi pada sektor ril.
Sebenarnya langkah Bank Syariah BPD D.I.Y. dalam menginvestasikan wakaf tunai pada instrumen keuangan syariah tidaklah menyalahi aturan. Langkah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2006  pasal  48  yang  menjelaskan  bahwa  manajemen  dalam mengembangkan harta benda wakaf uang  hanya dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan pada instrument  keuangan syariah. Namun  Implikasi dari pengelolaan investasi  pada instrumen keuangan  syariah  adalah  imbal  hasil  yang  didapatkan  sangat  sedikit  dan  belum  mampu menanggung untuk membantu masyarakat miskin secara masif dan menyeluruh. Hal ini terbukti dari total jumlah penerima pinjaman modal dari NU-Care LazisNU D.I.Y. yang hanya berkisar ± 100 orang. Besaran total ini sangat sedikit jika diukur dengan angka kemiskinan di Yogyakarta yang mencapai 506,46 ribu jiwa pada Maret 2021. 10
Adapun jumlah lembaga pengelola wakaf tunai di D.I.Y yang telah mendapat izin dari BWI adalah 17 lembaga. 11 Idealya, lembaga pengelola wakaf ini dianggap efektif dalam mengentaskan kemiskinan  apabila  masing-masing  lembaga  mampu  memberikan  kontribusi  sebesar  5.8%  atau setara  dengan  30  ribu  orang  dari  total  masyarakat  miskin  di  Yogyakarta.  Sedangkam  NU-Care
10 Viva Budy Kusnandar, Penduduk Miskin Yogyakarta Meningkat Jadi 506 Ribu Pada Maret 2021 , databoks, 2021.
11 BWI, Update Daftar Nazhir Wakaf Uang Februari 2021 , Badan Wakaf Indonesia, 2021.
LazisNU  D.I.Y  sebagai  lembaga  pengelola  wakaf  tunai  di  D.I.Y  yang  telah  mendapat  izin  dari BWI  hanya  mampu  menyumbang  0,019%  dalam  membantu  mengentaskan  kemiskinan  di Yogyakarta.
Dari ulasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pendayagunaan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y tidak efektif dalam menunjang program pengentasan kemiskinan. Perlu dipahami bahwa target dan indikator pengentasan kemiskinan memang besar, tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Namun setidaknya dari sebagian mauqūf alaih yang mendapat pinjaman modal dari NU- Care  LazisNU  D.I.Y  telah  mampu  melampaui  target  ambang  batas  kemiskinan  absolut  dengan mendapatkan  penghasilan  di  atas  1,25  dolar  perhari  atau  di  atas  garis  kemiskinan  nasional  dan daerah, khusus di Yogyakarta Rp. 16,095 per hari atau Rp. 468.428 per bulan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peminjam modal yang pada awalnya berstatus sebagai mauqūf alaih pada tahap selanjutnya mereka mampu menjadi wakif.
Meskipun pendayagunaan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y belum sepenuhnya bisa menunjang  program  pengentasan  kemiskinan,  tapi  setidaknya  sebagian mauqūf  alaih yang mendapat pinjaman modal tanpa bunga, tanpa agunan, dan tanpa biaya administrasi tersebut telah mampu  meningkatkan  kualitas  ekonominya  dengan  melampaui  target  pengentasan  kemiskinan absolut dan memiliki penghasilan per hari di atas garis kemiskinan.
Sebenarnya pada saat  penelitian ini dilakukan, PBNU baru saja mengeluarkan SK bahwa wakaf  yang  awalnya  dikelola  oleh  Lembaga  Wakaf  dan  Pertanahan  (LWP  NU)  dialihkan pengelolaanya menjadi satu pintu ke Lazisnu. Setelah pengalihan ini, NU-Care LazisNU D.I.Y. memiliki  langkah  berbeda  dalam  menghimpun,  mengelola,  dan  mendistribusikan  wakaf  tunai diantaranya adalah 12 :
a. Melakukan  kerjasama  dengan  78  KUA  di  seluruh  Yogyakarta  yang  mana  KUA menjadi  ujung  tombak  dalam  memberikan  edukasi  dan  mengkampanyekan  wakaf digital.
b. Melakukan kerjasama dengan Dikmad (Pendidikan Madrasah) melalui para siswa di seluruh Yogyakarta.
c. Melakukan  kerjasama  dengan  lembaga-lembaga  non  formal  seperti  Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Yogyakarta.
d. Melakukan kerjasama dengan takmir masjid seluruh Yogyakarta.
12 Wawancara Dengan Mambaul Bahri (Ketua Lazisnu Yogyakarta), 2021.
e. Melakukan  kerjasama  dengan  sekolah  milik  LP  Maarif  dan  RMI  (Robitoh  Ma’had Islamiyah) yang berada di bawah nanungan NU.
Langkah yang akan dilakukan oleh NU-Care LazisNU D.I.Y. menggambarkan antosiasme dan semangat para anggota untuk mengeksplorasi dan menyapu bersih segala potensi wakaf tunai di  Yogyakarta.  Peneliti  meyakini  langkah-langkah  di  atas  akan  memberikan  dampak  yang signifikan terhadap perkembangan wakaf tunai di lembaga tersebut.
Faktor  Yang  Mempengaruhi  Efektivitas  Pelaksanaan  Hukum  Wakaf  Tunai  Di  Nu-Care LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengentaskan Kemiskinan
Seperti pada penjelasan di atas bahwa pelaksanaan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y tidak efektif dalam menunjang program pengentasan kemiskinan. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum (undang-undang), penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Berikut penjelasan lengkapnya:

## 1. Faktor Hukum (Undang-undang)
Dalam  mengelola  wakaf  tunai,  Nazhir  membutuhkan  perangkat  peraturan  atau perundang-undangan  yang  menjadi  landasan  dalam  pengelolaannya.  Hal  ini  penting  untuk dipenuhi agar Nazhir dapat melaksanakan tugasnya dengan aman, legal, dan terlindungi. Lebih dari  pada  itu,  undang-undang  yang  dimaksud  dapat  berpengaruh  terhadap  kepercayaan masyarakat  untuk  menyalurkan  hartanya  agar  dikelola  oleh  Nazhir  wakaf  tunai.  Hukum (undang-undang) menjadi faktor yang paling penting dalam menunjang efektifitas pengelolaan wakaf tunai.
NU-Care LazisNU D.I.Y dalam megelola wakaf tunai berlandaskan pada semua hukum yang  ada,  baik  hukum  positif  (UU  No  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  dan Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) serta turunannya, maupun hukum Islam yang termaktub dalam al-Quran, hadis serta fatwa-fatwa ulama. 13

## 2. Faktor Penegak Hukum
Dalam  menjalankan  hukum  yang  termaktub  pada  undang-undang,  penegak  hukum memiliki  posisi  yang  sangat  vital.  Profesionalisme  penegak  hukum  menjadi  ujung  tombak dalam  menerapkan  hukum  secara  efektif.  Adapun  penegak  hukum  pada  wakaf  tunai  adalah Nazhir. Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf dijelaskan
13 Wawancara Dengan Mambaul Bahri (Ketua Lazisnu Yogyakarta).
bahwa Nazhir merupakan seseorang, sekelempok orang yang tergabung dalam organisasi, atau lembaga yang berbadan hukum yang berperan dalam melaksanakan pengelolaan harta wakaf untuk selanjutnya digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya Nazhir memiliki tugas sebagai berikut:
a. Mengadministrasikan harta benda wakaf;
b. Melakukan  pengelolaan  dan  pengembangan  terhadap  harta  benda  wakaf sebagaimana mestinya;
c. Melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf;
d. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada BWI.
Berkaitan dengan pengadmisitrasian sebagaimana dimaksud pada undang-undang di atas, NU-Care LazisNU D.I.Y melakukannya dengan baik. Data penghimpunan wakaf tunai dari wakif, dan data pengelolaan yang diserahkan kepada LKS PWU (Bank BPD Syariah D.I.Y) serta data mauqūf alaih tersimpan rapi di kantor  NU-Care LazisNU D.I.Y dan bisa diakses oleh pihak yang membutuhkan. Namun ada beberapa data administrasi yang masih belum lengkap yaitu sejak tahun 2008-2017 tidak didapatkan data mengenai mauqūf alaih yang mendapat manfaat dari keuntungan bagi hasil wakaf tunai . Kemudian pada tahun 2017- 2021 tidak didapatkan data mengenai jumlah wakaf tunai yang dibayarkan oleh wakif serta ada beberapa wakif yang tidak dicatat alamatnya.
Selanjutnya pengembangan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y difokuskan untuk dikelola melalui investasi tidak langsung di Bank BPD syariah D.I.Y dengan nomor rekening 500.262.00000.3333-0  dengan  akad  mudharabah  atau  didepositokan  (dalam  istilah  Bank konvensional)  tanpa  diasuransikan  secara  syari’ah.  Sampai  saat  ini  dana  yang  terhimpun sebesar Rp 350.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluj Juta Rupiah) 14 . Pada tahap berikutnya, keuntungan dari pengelolaan uang tersebut digunakan 10% untuk NU-Care LazisNU D.I.Y, 40% untuk operasional  PWNU D.I.Y, dan  50% untuk membantu para warga D.I.Y yang membutuhkan  dalam  bentuk  pinjaman  tanpa  agunan,  bunga  dan  biaya  administratif, kemudian selebihnya diserahkan ke PWNU untuk operasional organisasi PWNU D.I.Y. 15
Langkah investasi yang dijalankan oleh NU-Care LazisNU D.I.Y di atas mengacu pada Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan
14 Wawancara Dengan Sohib (Sekertaris LWP PWNU D.I.Y), 2021)
15 Ibid.
Harta  Benda  Wakaf  Bergerak  Berupa  Uang.  Pada  Pasal  10  sampai  dengan  Pasal  12 disebutkan bahwa kegiatan investasi wakaf uang bisa dilakukan melalui investasi langsung maupun tidak langsung. Investasi langsung adalah aktivitas penanaman modal pada usaha yang  dijalankan  oleh  Nazhir  dengan  memperhatikan  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku. Investasi  tidak  langsung  adalah  aktivitas  penanaman  modal  kepada  bidang  usaha  yang memenuhi  parameter  kelaikan  kelembagaan  dan  bersifat  profitable,  salah  satunya  adalah mendepositokannya di Bank Syari’ah dengan ekspektasi mendapat keuntungan yang besar. 16
Berkaitan  dengan  pengawasan  dan  perlindungan  terhadap  harta  wakaf  maka  Nazhir harus menjamin bahwa harta wakaf yang diserahkan tidak boleh berkurang secara nominal dan secara nilai serta tidak boleh dialih milikkan dengan cara apapun. Dalam hal ini NU- Care LazisNU D.I.Y melakukannya dengan maksimal dimana wakaf tunai yang terkumpul dimasukkan  secara  langsung  ke  dalam  LKS  PWU.  Hal  ini  untuk  menjamin  bahwa  harta wakaf  tersebut  tidak  berkurang  secara  nominal.  Selanjutnya  mengenai  pelaporan pelaksanaan  tugas  ke  BWI,  NU-Care  LazisNU  D.I.Y  belum  pernah  melakukannya,  baik BWI tingkat dareah maupun pusat. Namun laporan keuangan sesuai PSAK 109 pengelolaan dana filantropi sudah dilakukan. 17

## 3. Faktor Sarana Atau Fasilitas
Hal  terpenting  selanjutnya  adalah  sarana  atau  fasilitas  yang  menopang  terhadap pelaksanaan  hukum.  Penegak  hukum  akan  berperan  maksimal  jika  diakomodasi  dengan fasilitas yang cukup. Dalam hal wakaf tunai, Nazhir sebagai pelaksana (penegak) hukum wakaf harus  mendapatkan  akses  fasilitas  yang  baik  untuk  mendukung  aktivitasnya.  Oleh  karena Nazhir  berada  di  bawah  naungan  BWI,  maka  BWI  lah  yang  harus  memenuhi  sarana  dan fasilitas yang dibutuhkan tersebut.
Dalam pasal 53 PP No. 42 tahun 2006 BWI bertugas untuk memberikan pembinaan kepada nazhir wakaf. Bentuk pembinaannya adalah sebagai berikut:
a. Menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan Nazhir;
b. Menyusun peraturan, memberikan stimulus dan akomodasi berupa sinkronisasi terhadap harta benda wakaf;
16 Peraturan BWI No. 1 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang , 2009.
17 Wawancara Dengan Mambaul Bahri (Ketua Lazisnu Yogyakarta).
c. Menyediakan program sertifikasi Wakaf;
d. Bertanggung jawab menyediakan blanko akta ikrar wakaf;
e. Menyiapkan  tim  penyuluh  penerangan  yang  bertugas  khusus  dalam  membina para Nazhir berdasarkan cakupannya;
f. Memberikan akses kemudahan dana yang dikirim dari domestik dan luar negeri dalam upaya mengembangkan dan memberdayakan wakaf.
Dari  beberapa  pembinaan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  BWI  kepada  para  Nazhir wakaf, nyatanya NU-Care LazisNU D.I.Y belum pernah mendapatkannya. 18 Dari pernyataan ini tergambar bahwa BWI dalam hal pembinaan terhadap Nazhir masih kurang optimal dan tidak merata. Akibatnya adap beberapa program yang mendapatkan hasil yang kurang efektif dalam  pelaksanaannya.  Padahal  pada  Pasal  55  PP  No.  42  Tahun  2006  secara  konkrit disebutkan  bahwa  BWI  wajib  malakukan  pembinaan  kepada  Nazhir  setidaknya  satu  kali dalam setahun. Amar perintah dalam pasal ini dijelaskan pada ayat ketiganya yakni memiliki tujuan  guna  meningkatkan  etika,  moralitas  dan  profesionalitas  Nazhir  dalam  mengelola wakaf tunai.
Sebenarnya  NU-Care  LazisNU  D.I.Y  dalam  menguatkan  etika,  moralitas,  dan profesionalismenya  dalam  mengelola  harta  wakaf  tidak  hanya  bergantung  pada  BWI, melainkan  ia  tetap  bergerak  melakukan upgrading kepada  para  pengurus  sesuai  dengan pemahaman yang dimiliki. Begitupula NU-Care LazisNU D.I.Y konsisten dalam berbenah dan mengevaluasi setiap program yang dijalankan. Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan  organisasi  terbesar  di  Indonesia,  tidak  sulit  bagi  NU-Care  LazisNU  D.I.Y  untuk meningkatkan apa-apa yang tertuang dalam PP No. 42 tahun 2006 di atas. Konsolidasi yang kuat antar LAZISNU dapat menjadi alternatif pengganti tugas dan kewajiban BWI. Namun demikian, jika ada sertifikasi dan pembinaan dari BWI tentulah hal ini menjadi nilai tambah tersendiri  dan  pasti  akan  memberikan  dampak  positif  bagi  peningkatan  pemahaman  NU- Care LazisNU D.I.Y dalam mengelola wakaf tunai.

## 4. Faktor Masyarakat
Peran  masyarakat  sangat  krusial  dalam  mempengaruhi  hukum.  Kesadaran  dan kepatuhannya  terhadap  hukum  dan  perundang-undangan  menjadi  pijakan  utama  dalam penegakan  hukum  yang  ada.  Sebagus  apapun  Undang-undang  yang  disusun  tidak  ada
18 Wawancara Dengan Mambaul Bahri (Ketua Lazisnu Yogyakarta).
jaminan  ia  akan  terlaksana  dengan  baik  jika  masyarakat  tidak  memliki  kesadaran  dan kepatuhan terhadap hukum. 19 Undang-undang tentang wakaf serta turunanannya misalnya, dimaksudkan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan wakaf, sehingga potensi wakaf bisa tergali dengan baik.
Indonesia sebagai negara yang mempunyai total populasi penduduk muslim terbanyak di dunia sudah pasti memiliki potensi wakaf tunai sangat besar yang mencapai 188 triliun per tahun. Dalam lingkup daerah seperti Yogyakarta, potensi wakaf tunainya bisa dilihat dari jumlah masyarakat yang berada pada golongan usia produktif (15-64 tahun) yakni sebanyak 68,75% dari total penduduk 3,3 juta jiwa. Berdasarkan besaran UMK yang telah ditetapkan oleh SK Gubernur dengan Nomor 340/KEP/2020 disebutkan bahwa rata-rata UMK di D.I.Y pada  tahun  2021  sebesar  Rp.  1.878.098,-.  Dari  penetapan  besaran  UMK  di  atas  dapat diasumsikan bahwa jika 50% dari total penduduk yang masuk dalam kategori usia produktif memiliki  kesadaran  dan  kepatuhan  terhadap  hukum  wakaf,  sehingga  mau  berwakaf  per orang  sebanyak  2,5%  dari  UMK  atau  Rp.  46.952/bulan,  maka  kapasitas  wakaf  di  D.I.Y menyentuh angka Rp. 62,68 miliar/bulan atau Rp. 752 miliar/tahun. 20
Selanjutnya menurut taksiran Dewan Masjid Indonesia (DMI) Yogyakarta, kapasitas wakaf tunai berbasis masjid di Yogyakarta menyentuh angk Rp. 2,1 miliar per bulan atau setara dengan Rp. 25,38 miliar per tahun dari total 7000 masjid yang ada 21 . Potensi yang lain juga bisa digali melalui instansi pemerintah D.I.Y seperti Kemenag yang mempunyai 71  Madrasah  dan  78  KUA  yang  terpencar  di  5  kabupaten/kota  serta  instansi  pemerintah lainnya.  Jika  jumlah  potensi  tersebut  digabungkan  maka  akan  terhimpun  wakaf  tunai sebanyak Rp. 777,38 miliar per tahun, jumlah yang sangat besar untuk skala daerah.
Undang-undang  tentang  wakaf  tunai  nampaknya  menghendaki  agar  potensi  di  atas terhimpun dengan baik dan maksimal. Namun faktanya wakaf tunai yang berhasil dihimpun di D.I.Y jauh dari potensi yang ada. Adapun jumlah harta wakaf tunai yang terkumpul di NU-Care LazisNU D.I.Y sejak beroprasi menghimpun wakaf tunai pada tahun 2008 hingga 2021 sebesar Rp. 350.000.000. Bisa dipahamin bahwa rerata pengimpunan harta wakafnya sekitar 26 juta pertahun, atau setara dengan 1.700.000-an per bulan. Dari potensi wakaf tunai
19 Ramly Hutabarat, Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) Di Indonesia (Jakarta, 1985).
20 Gerakan Literasi Dan Penggalangan Wakaf Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan , bichange, 2021.
21 Potensi Wakaf Tunai Di DI Yogyakarta Besar , Republika, 2016.
yang ada, NU-Care LazisNU D.I.Y hanya mampu menghimpun sekitar 0,00045%. Sebuah angka yang sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang tersedia.
Salah  satu  kendala  utama  dalam  penghimpunan  wakaf  tunai  di  NU-Care  LazisNU D.I.Y  adalah  terletak  pada  tingkat  kesadaran  masyarakat  dalam  berwakaf  yang  masih rendah. 22 Kesadaran  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  edukasi  dan  sosialisasi,  oleh karena itu guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berwakaf diperlukan penguatan edukasi dan sosialisasi secara massif, sistematis dan terstruktur kepada segenap masyarakat Yogyakarta. Hal ini lah yang mulai gencar dilakukan oleh NU-Care LazisNU D.I.Y dengan melakukan  berbagai  terobosan  baru  seperti  menggandeng  instansi  pemerintahan  dan organisasi  sosial  kemasyarkatan  serta  mengajak  kerjasama  dengan  takmir-takmir  masjid yang ada di wilayah Yogyakarta.

## 5. Faktor Budaya
Sama  halnya  dengan  faktor  yang  lain,  budaya  juga  merupakan  faktor  krusial  yang sangat  berperan  dalam  mendukung  tingkat  efektifitas  pelaksanaan  hukum.  Termenologi budaya  atau  kebudayaan  merupakan  segala  tindak  tanduk  manusia  yang  mencakup  sifat lahiriah  dan  batiniah,  sehingga  budaya  memiliki  arti  dan  cakupan  yang  sangat  luas.  Cara berpikir, berekspresi, dan berprilaku seseorang semuanya dipengaruhi oleh budaya yang ada di  sekitarnya.  Budaya  menciptakan  sistem  maupun  aturan  yang  mengatur  bagaimana seseorang harus bersikap, bertindak, dan berperilaku antar sesama. 23
Berkenaan  dengan  budaya,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  merupakan  kota  yang memilki sejumlah warisan budaya peniggalan nenek moyang sampai ia dijuluki sebagai kota seni dan budaya. Budaya Yoyakarta terbagi menjadi dua bagian yaitu budaya tangible (fisik) dan intangible (non fisik). Unsur budaya yang berupa fisik seperti kawasan cagar budaya dan  benda  cagar  budaya,  sedangkan  unsur  budaya  berupa  non  fisik seperti  bahasa, pengetahuan, religi, ekonomi, karya seni, dan lain sebagainya.
Dalam unsur budaya intangible, masyarakat Yogyakarta mengenal ajaran “Tata Nilai Budaya Yogyakarta” yang mencakup. 24
a. Tata nilai Religo-Spiritual
22 Wawancara Dengan Mambaul Bahri (Ketua Lazisnu Yogyakarta).
23 Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Nilai Budaya Yogyakarta (Yogyakarta, 2011).
24 Beny Suharsono, Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Lihat Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Nilai Budaya Yogyakarta (Yogyakarta, 2011).
Masyarakat  Yogyakarta  identik  sebagai  masyarakat  religius  yang  menerapkan nilai-nilai luhur keagamaannya. Nilai religius merupakan nilai yang berkaitan dengan konsep keagamaan yang mengatur antara manusia dengan tuhannya. Dalam tata nilai ini dikenal semboyan “mulih mulo mulaniro” yang memiliki makna dunia yang luas beserta  segala  isinya  termasuk  manusia  berasal  dari  tuhan  dan  kelak  akan  kembali kepada tuhan.
Sebagai penduduk yang mayoritas pemeluk agama Islam, tentunya masyarakat Yogyakarta  memegang  teguh  tata  nilai  religo-spritual  tersebut.  Sebelum  kembali menghadap  Allah  umat  Islam  dituntut  untuk  mengisi  aktivitas  hidupnya  dengan berbagai  amal  ibadah  dan  amal  jariyah  agar  menjadi  bekal  kelak  ketika  berjumpa dengan Allah.  Islam  menyingkap sebuah peristiwa melalui hadis  nabi  bahwa ketika manusia wafat maka berakhirlah segala pahala dari amal perbuatannya kecuali tiga hal, sedekah  jariyah,  ilmu  yang  bermanfaat,  dan  anak  salih  yang  selalu  mendoakannya. Hadis ini menjelaskan kepada umat muslim untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin sebelum ia meninggalkan dunia yang fana ini, karena kebaikan-kebaikan itu menjadi pasive  income bagi  dirinya  kelak  setelah  berada  di  alam  barzah  dan  alam  akhirat. Sedekah  jariyah  merupakan  asset  dan  investasi  masa  depan  terbaik  bagi  seorang muslim yang tidak akan putus pahalanya meskipun yang memberikan sedekah jariyah sudah meninggal selagi benda yang disedekahkan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam Islam konsep sedekah jariyah ini dikenal dengan istilah wakaf
b. Tata nilai moral
Tata  nilai  ini  erat  kaitannya  dengan  tata  nilai  pendidikan  dan  pengetahuan. Pendidikan tidak hanya diharapkan menjadi instrumen pembentukam manusia cerdas dan terampil dalam melaksanakan tugasnya, namun lebih daripada itu juga diharapkan dapat  membentuk  pribadi  yang  bermoral  tinggi,  sehingga  ia  akan  menghargai kehidupan orang lain, menjadi warga yang mencerminkan tatakrama yang baik. Pada tata nilai moral ini terdapat semboyan “aja ladak lan jail, aja serakah, aja celimut, aja mburu aleman” yang memiliki arti watak manusia harus senantiasa dijaga agar tidak terjerumus pada perangai yang jelek seperti arogan, dzalim, nakal, serakah, dan ujub.
Aja  serakah (jangan  serakah)  menjadi  tata  nilai  moral  yang  ditanamkan  oleh masyarakat Yogyakarta untuk dihindari, diikhtiarkan sebisa mungkin dijauhi. Serakah
dalam arti memiliki keinginan untuk menimbun harta biasanya memiliki sifat turunan berupa kikir (enggan mengeluarkan harta). Dalam Islam sifat ini merupakan penyakit hati yang harus dihindari. Lawan sifat dari serakah adalah dermawan. Sebenarnya di dalam kalimat aja serakah terkandung makna implisit yakni ajaran untuk senantiasa bersikap dermawan terhadap sesama. Bahkan semboyan turunannya adalah “nandar kebecikan,  ndhedher  kautaman” yang  memiliki  arti  segala  tabiat  yang  jelek  harus dijauhi,  dan  ditinggalkan.  Manusia  harus  berikhtiar  untuk  memupuk  kebaikan  dan senantiasa menyemai budi luhur sebagai keutamaan.
c. Tata nilai kemasyarakatan
Masyarakat  diartikan  sebagai  ikata  famili  yang  besar  yang  berada  di lingkungannya. Prinsip dasar suatu keluarga adalah kasih sayang (Sih kinasihan; asih ing sesami) antar para kerabatnya. Tata nilai ini sejalan dengan ajaran Islam dimana dalam Islam dikenal istilah ta’awun (tolong menolong dalam hal kebaikan). Perintah ta’awun dalam agama Islam sering ditampilkan dalam aksi kepedulian sebagai simbol kasih  sayang  antar  sesama.  Di  Indonesia  banyak  beroperasi  lembaga-lembaga filantropi  yang  diwujudkan  atas  dasar  semangat  kepedulian  dan  prinsip  tolong- menolong  yang  tinggi.  Dalam  hadis  disebutkan  pula  bahwa  ukuran  kesempurnaan iman  seorang  muslim  bergantung  pada  tingkat  kepeduliannya  kepada  muslim  yang lain. Tata nilai ini telah lama menyatu dalam pribadi masyarakat Yogyakarta dimana mereka memiliki sikap peduli sosial yang tinggi antar sesama anggota masyarakatnya.
d. Tata nilai pendidikan dan pengetahuan
Pendidikan  adalah  prosedur  alamiah  dalam  pemberadaban  pribadi  seseorang agar  memiliki  kemandirian  dalam  mencukupi  kebutuhannya  yang  berkaitan  dengan kebutuhan religi, kultural, dan sosialnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor  20  tahun  2003  pasal  1  ayat  1  disebutkan  bahwa  pendidikan  adalah  proses terrencana dalam menghasilkan pelajar yang mampu mengembangkan potensi dirinya agar mempunyai kecerdasan, spiritual keagamaan yang kuat, kontrol atas dirinya, budi pekerti yang baik serta kecakapan yang diperlukan untuk pengembangan diri, bangsa dan negaranya.
Berkenaan  dengan  pendidikan,  Yogyakarta  disamping  dikenal  dengan  kota budaya  ia  juga  dikenal  dengan  kota  pendidikan.  Gelar  ini  dicapai  melalui  proses
panjang  dimana  sejak  zaman  nenek  moyang  telah  diperjuangkan  dan  dipertahankan oleh  generasi  penerusnya. 25 Berkaitan  dengan  perewakafan,  pendidikan  memiliki peran penting dalam melatar belakangi ketidak efektifan pengelolaan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini karena pendidikan dan pengetahuan mengenai wakaf tunai belum sepenuhnya merata dan dipahami oleh masyarakat Yogyakarta, akibatnya mereka memiliki mindset dan persepsi yang salah tentang wakaf tunai. 26
Upaya  untuk  mengubah  paradigma  masyarakat  terhadap  wakaf  bukanlah tanggung  jawab  yang  ringan.  Umat  Islam  Indonsia  khususnya  Yogyakarta  selama beberapa  dekade  sudah  terlanjur  memahami  wakaf  hanya  berjenis  tanah,  bangunan, dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang secara kasat mata sifatnya harus ta’bid (kekal).  Walaupun  undang-undang  dan  fatwa  tentang  wakaf  tunai  telah  dikeluarkan dalam  kurun  waktu  yang  sangat  lama,  masyarakat  masih  belum  menyambutnya dengan baik.
Rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai adalah suatu hal yang harus  dimaklumi,  karena  wakaf  tunai  bagi  masyarakat  Indonesia  khususnya Yogyakarta merupakan hal yang baru dan belum mendapat perhatian serius baik dari masyarakat  itu  sendiri  maupun  dari  tokoh  agama  setempat.  Begitu  pula  kurangnya sosialisasi  dan  keterbatasan  akses  informasi  menjadi  faktor  penting  terhadap pemahaman  masyarakat  tentang  wakaf  tunai.  Masyarakat  yang  tidak  memiliki pemahaman tentang wakaf tunai menyebabkan mereka tidak memiliki keinginan untuk berwakaf bahkan cenderung mengabaikannya. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki pemahaman  tentang  wakaf  tunai,  paham  dengan  pahala  dan  manfaat  yang  akan didapat, maka mereka akan berlomba-lomba dalam berwakaf.
Sebenarnya  masyarakat  Yogyakarta  bukan  tidak  mau  berwakaf,  hanya  saja mereka  belum  memahami  keistimewaan  wakaf  tunai  karena  keterbatasan  akses informasi  dan  belum  meratanya  sosialisasi. 27 Seandainya  masyarakat  memiliki pemahaman  yang  merata,  akses  informasi  yang  mudah  dijangkau,  maka  bisa
25 Sugiyanto, Yogyakaria Kota Pendidikan Dan Ekonomi Alternatif , Cakrawala Pendidikan XXIII, no. 3, 2004.
26 Wawancara Dengan Mambaul Bahri (Ketua Lazisnu Yogyakarta).
27 Ibid.
dipastikan potensi wakaf tunai akan tercapai atau setidaknya hampir tercapai. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia dikenal dengan kedermawanannya dalam tolong menolong, semangat berbagi, dan welas asih kepada sesama. Beberapa lembaga survie internasional  mengakui  akan  masifnya  praktek  nilai  kedermawanan  masyarakat Indonesia dalam tolong menolong sesama anak bangsa bahkan antar bangsa sekalipun.
Lembaga survie internasional yang dimaksud adalah Gallup International dan Charity  Aid  Foundation. Menurut  survie  yang  dilakukan  oleh  dua  lembaga  ini, Indonesia dinilai  sebagai negara paling dermawan di dunia melebihi negara-negara yang berada di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Hasil survie ini didasarkan pada rasa  kepedulian  dan  tanggug  jawab  sesama  anak  bangsa  dalam  menyantuni  orang- orang  yang  tidak  dikenal  (asing),  relawan  yang  tergabung  dalam  berbagai  lembaga sosial, dan memberikan donasi uang. 28
Lebih  daripada  itu  wakaf  tunai  akan  sangat  mudah  diterima  oleh  masyarakat karena  sifatnya  yang  terkesan  elastis  dan  fleksibel  dibandingkan  dengan  instrumen pembiayaan Islam yang lain seperti zakat. Zakat terbelenggu dengan aturan tekhnis, misalnya ia harus ditentukan sasarannya untuk 8 ashnāf. Selain itu, zakat juga dibatasi dengan haul yakni 1 tahun, kemudian zakat juga ditentukan dengan nisab atau ukuran seseorang  diwajibkan  untuk  berzakat.  Aturan-aturan  teknis  tersebut  tidak  terdapat dalam wakaf, dimana ia tidak ada batas peruntukan, haul, dan nisabnya, maka dari itu siapapun dan dari golongan apapun bisa melakukan wakaf.
Pada akhirnya dari beberapa tata nilai yang telah dijelaskan di atas setidaknya hal  tersebut  menjadi  faktor  penting  dalam  menentukan  efektif  atau  tidaknya pelaksanaan  wakaf  tunai  di  Yogyakarta.  Adanya  tata  nilai  budaya  religo-spritual menjadi  landasan  dasar  bagi  semangat  perwakafan  di  Yogyakarta  karena  dengan memahami pesan ilahi yang termaktub dalam al-Qur’an, hadis, dan fatwa ulama maka dengan  sendirinya  mereka  akan  terdorong  untuk  meningkatkan  ibadah  spritualnya untuk  dijadikan  bekal  ketika  kembali  kepada  Allah.  Ajaran  tata  nilai  moral menekankan  masyarakat  Yogyakarta  untuk  berbuat  baik  seperti  bersikap  dermawan kepada  sesama.  Tata  nilai  kemasyarakatan  menanamkan  kepada  masyarakat Yogyakarta untuk saling mengasihi dan tolong menolong antar sesama.
28 Biyanto, Ujian Kedermawanan Kita , Republika, 2021.
Selanjutnya tata nilai pendidikan menjadi  ujung  tombak pembentukan budaya dan karakter masyarakat Yogyakarta. Melalui pendidikan mereka akan dengan mudah dan peka terhadap kebutuhan masyarakat sekitarnya dan sadar akan kepatuhan hukum, sehingga  hukum  dapat  terlaksana  dengan  efektif.  Pada  umumnya  tata  nilai  budaya telah menyatu dan menggejala dalam ide-ide, gagasan, bahkan keyakinan tertentu yang menjadi  kerangka  penuntun  cara  berpikir  sekaligus  isi  pikiran  yang  terekspresikan dalam  pola  perilaku  dan  hasil-hasil  konkrit  dalam  kehidupan. 29 Dalam  kaitannya dengan perwakafan, tata nilai budaya ini sudah mengakar dan mendarah daging dalam diri masyarakat Yogyakarta, sehingga jika semua nilai budaya ini telah tertata dengan baik maka tidak sulit bagi para Nazhir mengajak mereka untuk berwakaf.

## Kesimpulan
Dari  pemaparan  yang  telah  dijelaskan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa    secara  umum pelaksanaan  wakaf  tunai  di  Lembaga  Amil  Zakat,  Infaq,  Sadaqah  Nahdlatul  Ulama  Daerah Istimewa Yogyakarta tidak efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Jumlah lembaga pengelola wakaf  tunai  di  D.I.Y  yang  telah  mendapat  izin  dari  BWI  adalah  17  lembaga.  Idealya,  lembaga pengelola  wakaf  ini  dianggap  efektif  dalam  mengentaskan  kemiskinan  apabila  masing-masing lembaga mampu memberikan kontribusi sebesar 5.8% atau setara dengan 30 ribu orang dari total masyarakat  miskin  di  Yogyakarta.  Sedangkam  NU-Care  LazisNU  D.I.Y  sebagai  lembaga pengelola wakaf tunai di D.I.Y yang telah mendapat izin dari BWI hanya mampu menyumbang 0,019% dalam membantu mengentaskan kemiskinan di Yogyakarta.
Adapun faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan wakaf tunai di Lembaga Amil Zakat, Infaq,  Sadaqah  Nahdlatul  Ulama  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  adalah  faktor  hukum,  faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Perlu dipahami bahwa target dan  indikator  pengentasan  kemiskinan  memang  besar,  tidak  bisa  diselesaikan  dengan  mudah. Namun  setidaknya  dari  sebagian mauqūf  alaih yang  mendapat  pinjaman  modal  dari  NU-Care LazisNU  D.I.Y  telah  mampu  melampaui  target  ambang  batas  kemiskinan  absolut  dengan mendapatkan  penghasilan  di  atas  1,25  dolar  perhari  atau  di  atas  garis  kemiskinan  nasional  dan daerah, khusus di Yogyakarta Rp. 16,095 per hari atau Rp. 468.428 per bulan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peminjam modal yang pada awalnya berstatus sebagai mauqūf alaih pada tahap selanjutnya mereka mampu menjadi wakif.
29 Ibid .
Meskipun pendayagunaan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y belum sepenuhnya bisa menunjang  program  pengentasan  kemiskinan,  tapi  setidaknya  sebagian mauqūf  alaih yang mendapat pinjaman modal tanpa bunga, tanpa agunan, dan tanpa biaya administrasi tersebut telah mampu  meningkatkan  kualitas  ekonominya  dengan  melampaui  target  pengentasan  kemiskinan absolut dan memiliki penghasilan per hari di atas garis kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. “Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen.” bps,  2021.  https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk- miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html.
Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. “Construction of Cibest Model As Measurement of Poverty  and  Welfare  Indices  From  Islamic  Perspective.” Al-Iqtishad:  Journal  of  Islamic Economics 7, no. 1 (2015): 87–104. https://doi.org/10.15408/ijies.v7i1.1361. Biyanto. “Ujian Kedermawanan Kita.” Republika, 2021.
https://www.republika.id/posts/15861/ujian-kedermawanan-kita.
bps. Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023 . Jakarta, 2023.
BWI.  “Update!  Daftar  Nazhir  Wakaf  Uang  Februari  2021.”  Badan  Wakaf  Indonesia,  2021. https://www.bwi.go.id/6065/2021/02/24/update-daftar-nazhir-wakaf-uang-februari-2021/. bichange.  “Gerakan  Literasi  Dan  Penggalangan  Wakaf  Produktif  Untuk  Pengentasan Kemiskinan,”  2021.  https://bichange.org/2021/04/04/jogja-berwakaf-gerakan-literasi-dan- penggalangan-wakaf-produktif-untuk-pengentasan-kemiskinan-yogyakarta/.
Handayaningrat, Soewarno. Pengantar Ilmu Administrasi Negara Dan Manajemen . Jakarta, 1996. Haryanto,  Rudy.  “Pengentasan  Kemiskinan  Melalui  Pendekatan  Wakaf  Tunai.” AL-IHKAM: Jurnal  Hukum  &  Pranata  Sosial 7,  no.  1  (2013):  178–200.  https://doi.org/10.19105/al- lhkam.v7i1.323.
Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia , 2002.
Hutabarat,  Ramly. Persamaan  Di  Hadapan  Hukum  (Equality  Before  the  Law)  Di  Indonesia . Jakarta, 1985.
Ismiati,  Baiq,  Ageng  Asmara  Sani,  and  Umi  Saniatun  Diniyah.  “Tendensi  Wakaf  Uang  Di LWPNU-PWNU Yogyakarta ( Antara Produktif Dan Konsumtif ).” JESI (Jurnal Ekonomi … ,
2021, 74–85.
https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1799%0Ahttps://ejournal.almaata.
ac.id/index.php/JESI/article/download/1799/1512.
Kalimah,  Siti.  “Wakaf  Tunai  Sebagai  Solusi  Masalah  Kemiskinan  Di  Indonesia.” SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 1 (2020): 91–111.
https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya.
Kemenko  PMK.  “Angka  Kemiskinan  Ekstrem  2023  Turun  1,12  %.”  Kemenko  PMK,  2023. https://www.kemenkopmk.go.id/angka-kemiskinan-ekstrem-2023-turun-112.
Kemenkopmk. “Menko PMK Akan Koordinasikan Program Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Stunting.” Kemenkopmk, 2019. https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-akan- koordinasikan-program-penurunan-tingkat-kemiskinan-dan-tingkat-stunting.
Kusnandar,  Viva  Budy.  “Penduduk  Miskin  Yogyakarta  Meningkat  Jadi  506  Ribu  Pada  Maret 2021.”  databoks,  2021.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/28/penduduk- miskin-yogyakarta-meningkat-jadi-506-ribu-pada-maret-2021.
Mahkamah  Agung. Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Berkaitan  Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya . Jakarta, 2011. Moeis. Kemiskinan Dan Pemerataan . Yogyakarta, 2009.
Musyafa,
M. “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF DALAM RANGKA MEWUJUDKAN  KESEJAHTERAAN  UMAT  (Studi  Kasus  Badan  Wakaf  Indonesia  Di Kabupaten Jepara),” 2021.
http://repository.unissula.ac.id/24844/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/24844/2/2030170 0082_fullpdf.pdf.
Penaluh,  Sekar.  “Perkembangan  Pelaksanaan  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  Di Indonesia,” n.d.
Peraturan BWI No. 1 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang , 2009.
Peraturan Presiden RI. Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (2020).
Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Nilai Budaya Yogyakarta . Yogyakarta, 2011. Republika. “Potensi Wakaf Tunai Di DI Yogyakarta Besar,” 2016.
https://republika.co.id/berita/oem646/potensi-wakaf-tunai-di-di-yogyakarta- besar#google_vignette.
Rony,  Tommy  K.  “Standar  Garis  Kemiskinan  RI  Sudah  Sesuai  Bank  Dunia,  Begini
Penjelasannya.”  Liputan  6,  2018.  https://www.liputan6.com/bisnis/read/3594463/standar- garis-kemiskinan-ri-sudah-sesuai-bank-dunia-begini-penjelasannya.
Rosalina,  Iga.  “Efektivitas  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Karangrejo Kabupaten Magetan.” Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya 1 (2012): 0– 216.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta, 2008.
Sugiyanto.  “YOGYAKARIA  KOTAPENDIDIKAN  DAN  EKONOMIALTERNATIF  Oleh:
Sugiyanto.” Cakrawala Pendidikan XXIII, no. 3 (2004): 523–47.
Suharsono, Beny. Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Lihat Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Nilai Budaya Yogyakarta . Yogyakarta, 2011.
Tika, Moh. Pabundu. Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan . Jakarta, 2014.
Velayaty, Ajib Akbar. “Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Warga DIY (Studi Lembaga Wakaf Dan Pertanahan PWNU Yogyakarta.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
Wahyuni,  Tri.  “Wakaf  Uang  Terhadap  Program  Pengentasan  Kemiskinan  Di  Kota  Metro.” Al- Qadhi :  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 1 (2019): 25–34. http://journal.iai- agussalimmetro.ac.id/index.php/alqadhi/article/view/12.
“Wawancara Dengan Mambaul Bahri (Ketua Lazisnu Yogyakarta).” 2021.
“Wawancara Dengan Sohib (Sekertaris LWP PWNU DIY).” 2021.