INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3396-3408 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Model Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Daerah
Aslan Hasan 1 , Arisa Murni Rada 2 ✉
Fakultas Hukum Universitas Khairun Email: arisa.murnirada@unkhair.ac.id 2 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi di daerah. Jenis penelitian dalam  penulisan  ini ialah penelitian  yuridis normatif yang menitikberatkan   pada   doktrin-doktrin   atau   asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan peraturan   perundang-undang ( statute approach)  dan  pendekatan    konseptual  (conceptual    approach).  Dalam  konteks  kewenangan, pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  merupakan  salah  sub  urusan  pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada lampiran huruf H. Lebih lanjut UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga  memberikan  penegasan  sebagaimana  Pasal  79  yang  menyebutkan    Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  wajib  menyelenggarakan  Pencegahan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.  berdasarkan hasil riset, upaya pencegahan yang efektif dan terintegrasi dapat diformulasikan melalui beberapa pendekatan di antaranya : pendekatan partisipatif; pendekatan birokratis; pencegahan sosiokultural, pendekatan advokasi dan Pendidikan gender; serta pemantauan dan evaluasi.
Kata Kunci: Daerah, Kekerasan Seksual, Model Pencegahan

## Abstract
Type This research aims to formulate a model for preventing criminal acts of sexual violence in a fast, integrated and integrated manner in the regions. The type of research in this writing is normative juridical research which focuses on doctrines or principles in legal science. The approaches used in this research  are  the  statutory  approach  and  the  conceptual  approach.  According  to  authority, empowering  women  and  protecting  children  is  a  sub-affair  of  the  district/city  government,  as mandated by Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, specifically in attachment letter H.  Furthermore,  Law  No.  12  of  2022  concerning  the  Crime  of  Sexual  Violence  also  provides confirmation as in Article 79 which states that the Central Government and Regional Governments are obliged to carry out the Prevention of Criminal Acts of Sexual Violence in a fast, unified and integrated manner.  Based  on  research  results,  effective  and  integrated  prevention  efforts  can  be  formulated through several approaches including: participatory approach; bureaucratic approach; sociocultural prevention, advocacy approaches and gender education; as well as monitoring and evaluation.
Keywords: Region, Sexual Violence, Prevention Model

## PENDAHULUAN
Pembentukan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  bertujuan  antara  lain  untuk melindungi  segenap  bangsa  Indonesia.  Tujuan  ini  harus  dimaknai  sebagai  perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara, tak terkecuali perempuan. Hak Setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Anwar Hidayat (journal of school counseling, 5(2), 2020 :  57  -  66)  Kekerasan  bisa  menimpa  siapa  saja,  kapan  saja  dan  dimana  saja.Tindakan kekerasan adalah tindakan fisik baik dengan sengaja maupun dalam bentuk lainnya seperti ancaman  ataupun  perbuatan  lainnya  terhadap  orang  yang  dapat  menyebabkan  cidera, depresi,  kerugian  psikologi  bahkan  kematian.  (Niken  Savitri,  2008  :  4)    Dalam  Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) pengaturan kekerasan terhadap perempuan tidak saja kekerasan fisik, namun juga kekerasan psikis dan kekerasan seksual.
Menurut  Ani  Purwanti  kekerasan  seksual  merupakan  jenis  kekerasan  yang  dapat terjadi  baik  di  ruang  public  maupun  domestik.  Subjek  hukum  pelaku  kekerasan  seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang sering dianggap korban lemah. Yonna Beatrix  Salamor  dan  Anna  Maria  Salamor  (Balobe  Law  Journal,  1.2(1),  April  2022  :  5) Kejahatan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan universal. Tidak hanya endemis tetapi juga pervasive dan berulang-ulang terjadi dimana-mana dalam kurun waktu yang sangat Panjang.
Romy  Patra  (Jurnal  Konstitusi,  15(3),  2018  :  3)  Indonesia  telah  berkomitmen  untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dengan  meratifikasi  beberapa  kovenan  internasional,  yang  kemudian  ditegaskan  lagi melalui  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tentang  perempuan  dan  anak. Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di dalam UU No.12 Tahun 2022 memberikan batasan norma tentang kekerasan seksual yang meliputi : a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan  seksual  fisik;  pemaksaan  kontrasepsi;  d.  pemaksaan  sterilisasi;  e.  pemaksaan perkawinan;  f.  penyiksaan  seksual;  g.  eksploitasi  seksual;  h.  perbudakan  seksual;  dan  i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
Namun  demikian,  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Faktor pemicu seperti ekonomi, sosial, budaya serta  Iingkungan  sosial  semakin  kompleks  seiring  dengan  pengaruh  perkembangan teknologi. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian PPA RI (https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login,  diakses tanggal 31 Januari 2023) Data yang dihimpun Kementerian PPA Republik Indonesia terhitung 1 Januari 2022 hingga 31 Januari 2023, menunjukan persentase perempuan sebagai korban kekerasan sebanyak  79,9 % dibanding   laki-laki yang hanya berkisar 20,1 %.  Sedangkan persentase korban kekerasan berdasarkan status usia, kategori anak lebih dominan dengan persentase 56,9 % dibanding orang dewasa 43,1 %. Angka-angka ini menjustfikasi darurat perlindungan perempuan dan anak  sehinga  perlu  menjadi  perhatian  bersama.    Kondisi  ini  termanifestasi  dari  angka kekerasan yang juga tinggi di daerah.
Tingginya  angka kekerasan tersebut menunjukan  sangat perlu  pengaturan tentang perlindungan  perempuan  dari  tindak  kekerasan  pada  level  daerah  disertai  model pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Cepat, Terpadu, dan Terintegrasi di Daerah.  Perlindungan  dan  pencegahan  wajib  diupayakan  oleh  segenap  elemen  Warga Negara  sebagai  kesatuan  dari  masyarakat,  dan  peran  Pemerintah  Daerah  sebagai pengayom bagi warganya dengan berbagai kebijakan dan proram.
Dalam  konteks  kewenangan,  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak merupakan salah sub urusan pemerintah daerah, sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada lampiran huruf H. Lebih lanjut UU No.12 Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  juga  memberikan  penegasan sebagaimana Pasal 79 yang menyebutkan  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana  Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.
Hal ini sejalan dengan konsep pelrindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Muchsin  (Tesis,  2003  :  20)  bahwa  ,  perlindungan  hukum  terdiri  atas  aspek,  yaitu:  a) Perlindungan Hukum Preventif yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang  undangan  dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban; dan b) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Pencegahan yang efektif membutuhkan model pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi  dengan  mempertimbangkan  berbagai  aspek  yang  relevan.  Pranata  regulasi yang  mewadahi  upaya  penanganan  kasus-kasus  kekerasan  seksual  baik  terhadap  anak maupun perempuan sudah cukup banyak jika dilihat dari aspek kuantitatif, namun pada bagian lain jika diperhatikan pada tataran praktek, model implementasi yang dirumuskan melalui kebijakan sektoral baik di Pemerintah Puasat maupun Daerah masih jauh dari apa yang  diharapkan.  Berbagai  bentuk  kelemahan  pada  kebijakan  Pemerintah  dapat temanifestasikan dengan berbagai kekurangan misalnya pada bentuk dan pola pendekatan yang  parsial  dan  tidak  terintegrasi,  Pendekatan  yang  tidak  berbasis  sosiokultural  serta sinergisitas  baik  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  maupun  atara  pemerintah  dan pemangku kepentingan serta kelompok lainnya yang belum berada pada jalur kerjasama yang terarah.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat sebagai berikut  :    bagaimana  model  pencegahan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  secara  cepat, terpadu, dan terintegrasi di daerah?.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam    penulisan    ini  ialah  penelitian    yuridis    normatif  yang menitikberatkan   pada   doktrin-doktrin   atau   asas-asas   dalam   ilmu hukum. Adapun pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah  pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan peraturan   perundang-undang ( statute approach), pendekatan   kasus (case approach)  dan pendekatan  konseptual (conceptual approach).  Jenis   dan  asal bahan   hukum  yang   digunakan   dalam   penelitian  hukum normatif  ini  terdiri dari  Bahan  Hukum  Primer,  Bahan  Hukum  Sekunder  dan  Bahan Hukum Tertier.  Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  tersebut  dilakukan  dengan  studi kepustakaan    dan    studi    dokumen,    yakni  menggunakancara    mengidentifikasi  serta
menginventarisasi  aturan  hukum  positif,  meneliti  bahan  pustaka dan sumber  bahan hukum  lainnya  yang  relevan  dengan  permasalahan  hukum yang  diteliti. Sedangkan teknik  analisis    bahan    hukum    yang    digunakan    dalam  penulisan  penelitian    ini menggunakan    analisis    kualitatif,    yaitu    analisis    yang  menguraikan      bahan      hukum penelitian   menjadi   elemen-elemen   melalui rangkaian kata-kata atau pernyataan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya  pendekatan  pencegahan  yang  cepat,  terpadu  dan  terintegrasi  dapat diformulasikan melalui beberapa pendekatan di antaranya:

## Pendekatan Partisipatif
Pendekatan partsipatif merupakan model pendekatan   yang  berbasis keikutsertaan berbagai kalangan baik   orang perorangan, kelompok masyarakat, lembaga  pendidikan, lembaga keagamaan maupun civil society lainnya. Hal ini sejalan dengan amanat UU No.12 Tahun 2 022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 85 (Ayat 1) “Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual”.  Pola  pendekatan  partsipatif  dibentuk  melalui  upaya membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya peran semua komponen masyarakat dalam  mencegah  tindak  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan.  Pemerintah  daerah merupakan  aktor  utama  dalam    perumusan  strategi  dan  pendekatan  yang  akan diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan konkrit. Pemerintah Daerah dalam konteks ini berperan baik sebagai regulator yang menyediakan instrumen hukum yang mewadahi pelaksanaan  kebijakan  maupun  berperan  sebagai  fasilitator  yang  mengkoordinasikan berbagai rencana kegiatan dengan semua pihak yang dilibatkan.
Kerangka teknis kerja sama dapat diformulasikan kedalam bentuk standar kerja atau pedoman kegiatan yang mempertimbangan latar masing-masing kelompok atau organisasi yang diikutsertakan. Pada lembaga pendidikan misalnya, wujud kerjasama dapat berbentuk kegiatan  riset  dan  kampanye  atau  penyuluhan  mengenai  pentingnya  perlindungan terhadap perempuan serta penguatan isu-isu gender lainnya. Lembaga pendidikan memiliki peran kemitraan yang strategis dalam merumuskan formula pencegahan yang bersumber pada  hasil-hasil  riset  yang  ilmiah  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Selain  itu,  peran lembaga  pendidikan  juga  dapat  berbentuk  sosialisasi  maupun  penyuluhan  terhadap kelompok masyarakat lainnya tentang aspek nilai dan dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Pada bagian yang lain misalnya kerjasama dengan
lembaga-lembaga keagamaan dapat berbentuk penguatan nilai-nilai agama yang memiliki dampak positif dalam pembentukan karakter dan kesadaran masyarakat.
Keberlanjutan  kerja  sama  dengan  pihak  lain  misalnya  kelompok  organisasi perempuan,  penggiat  HAM  maupun  individu-individu  masyarakat  dapat  dikonkritkan berdasarkan kepentingan dan latar belakang msing-masing komunitas. Upaya pencegahan melalui pendekatan partisipatif pada dasarnya akan berlangsung efaktif  jika semua pihak memiliki  kesadaran  dan  visi  yang  sama  serta  terkoneksi  pada  jaringan  kerjasama  yang terarah.  Pelibatan  komponen  masyarakat  pada  kegiatan-kegiatan  pencegahan  dapat memudahkan Pemerintah daerah dalam memperoleh serta menyaring berbagai informasi tentang potensi kekerasan seksual terhadap perempuan sehingga upaya pencegahan dini dapat dilakukan secara efekktif dan benar-benar membawa dapak positif bagi semua pihak. Selain kelompok masyarakat, peran individu baik tokoh masyarakat, pemuda, tokoh adat dan lainnya juga dapat memberikan kontribusi tersendiri kepada pemerintah daerah dalam pemetaan potensi kekerasan seksual terhadap perempuan. Peran kongkrit para tokoh dan pemuka  masyarakat  dalam  memberikan  teladan  serta  penguatan  nilai-nilai  lokal  dapat memperkuat langkah pencegahan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah.
Sinergisitas yang terbangun dalam suatu pola hubungan kerja sama yang terkoordinir diharapkan  mampu  menekan  potensi  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap kaum perempuan. Dalam banyak kasus kekerasan di berbagai daearah, terkadang salah faktor penyebabnya adalah karena  tingkat  keengganan  masyarakat  serta  ketidakpedulian  akan  peristiwa-peristiwa kekerasan  karena  terdapat  anggapan  bahwa  kasus  kekerasan  merupakan  masalah  yang bersifat individu. Anggapan demikian kemudian melahirkan apatisme sehingga kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terkadang tidak terselesaikan dengan baik.  Dari fenomena  yang  demikian,  upaya  pencegahan  melalui  pelibatan  masyarakat  secara  aktif dalam model pencegahan yang bersifat partisipatif sangat diperlukan guna  membentuk kesadaran masyarakat serta memudahkan pemetaan informasi dalam rangka perumusan kebijakan pencegahan yang aktual dan berkelanjutan.

## Pendekatan Birokratis
Abdullah Syukur (1999 : 229)  Konsep birokrasi yang selama ini dikenal salah satunya adalah  birokrasi  pemerintahan  umum,  yakni  rangkaian  organisasi  pemerintah  yang menjalankan  tugas-tugas  pemerintahan  umum  termasuk  memelihara  ketertiban  dan keamanan  dari  pusat  sampai  daerah.  Dalam  konteks  pencegahan  kekerasan  seksual terhadap  perempuan,  secara  fungsional  konsep  birokrasi  ini  relevan  dipakai  untuk
memastikan telah terwujud lingkungan pemerintahan yang tertib dan aman dari kekerasan seksual  melalui  ketersediaan  sistem  yang  telah  terlembaga  dalam  birokrasi  Pemerintah Daerah.  Pola  pendekatan  ini  dapat  diderivasi  kedalam  bentuk  kerja  sama    lintas instansi/lembaga, serta pembentukan komitmen yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa atau inovasi unit layanan atau zona anti kekerasan seksual di masing-masing kantor atau unit  kerja.  Birokrasi  sebagai  sebuah  sistem  yang  teratur  tentunya  memiliki  berbagai kelebihan misalnya ketersedian regulasi, sumberdaya, fasilitas, anggaran  serta budaya kerja yang telah terbentuk dengan baik.
Faktor keunggulan sebagaimana dimaksud dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pencegahan yang efektif. Perumusan kerja sama lintas instansi misalnya dapat dilaksanakan melalui  komitmen  rill,  pada  tiap  lembaga  untuk  berkontribusi  secara  nyata  muali  dari perencanaan  sampai  pada  pelaksanaan  kegiatan.  Dinas-dinas  terkait  seperti  Dinas Perlindungan  perempuan  dan  anak,  Dinas  pendidikan,  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Sosial maupun unit kerja yang memiliki fungsi yang berhubungan langsung dengan perlindungan perempuan dapat dikoordinasikan dalam suatu menagemen program atau kegitan yang terarah dan bekelanjutan sehingga capaian kerja yang efektif bisa terealisasi. Fungsi teknis sektoral  yang  lebih  banyak  diarahkan  pada  kegiatan-kegiatan  penindakan,  pemulihan maupun rehabilitasi terhadap korban  yang selama ini dilaksanakan oleh masing-masing unit  idealnya  digeser  pada  program-program  yang  berkaitan  langsung  dengan  upaya pencegahan.
Pemanfaatan  fasilitas  dan  sumberdaya  yang  dimiliki  masing-masing  unit  kerja tentunya sangat memudahkan upaya pencegahan kekerasan seksual yang telah didesain dalam  bentuk  program  bersama,  Salah  satu  bentuk  pemanfaatan  fasilitas  yang  tersedia adalah  misalnya  dengan  memanfaatkan  sarana  infformasi  dan  teknologi  yang  dimiliki masing-masing  unit  kerja  guna  melaksanakan  sosialisasi  sekaligus  membuka  aksses penerimaan  informasi  tentang  kekersan  seksual  terhadap  perempuan.  Pada  bagian  lain, instansi pendidikan dan kesehatan juga dapat didayagunakan untuk memberi pemahaman baik  kepada  pelajar,  mahasiswa  maupun  tenaga  kependidikan  lainnya  tentang  bentuk kekersan  seksual  serta  dampaknya  baik  bagi  individu  maupun  masyarakat.  Sinkronisasi program dan kegiatan antar instansi teknis tentunya sangat memudahkan upaya koordinasi dalam  rangka  pencegahan  kekkerasan  seksual.  Pada  tataran  praktek,  sangat  diperlukan model kegiatan yang berbasis kerjasama lintas sektor untuk menyellesaikan isu-isu yang aktual  terkait  kekerasan  seksual.  Pengalaman  penanganan  yang  bersifat  parsial  tanpa melibatkan  pihak  lain  yang  selama  ini  dilaksanakan  baik  di  masing-masing  kementrian
maupun  Pemerintah  Daerah  pada  kenyataannya  belum  berjalan  maksimal  karena  tidak terintegrasi pada bentuk kegiatan yang sama dan berkelanjutan.
Pola pencegahan terintegrasi tentunya membutuhkan kerja sama dari semua pihak yang  bersentuhan  langsung  dengan  fungsi  pelayanan  publik  di  bidang  yang  berkaitan dengan  perlindungan  perempuan.  Pendekatan  ini  memudahkan  dalam  hall  sharing informasi,  pemetaan  tingkat  potensi  kekerasan  serta  perumusan  pola  penanganan sekalligus  implementasi  program  sektoral  yang  telah  dirumuskan  dan  distujui  secara bersama. Pada Tingkat Kabupaten/Kota, Bupati  atau Wali kota melalui dinas teknis terkait bertanggungjawab menginfentarisir serta memfasilitasi kegitan yang melibatkan unit kerja di  seluruh  satuan  Kerja  Perangkat  Daerah.    Kegiatan  identifikasi  program  pencegahan kekerasan  seksual  di  tiap  unit  kerja  diperluakn  guna  perumusan  dan  sinkronisasi  yang terarah dan berkesinambungan. Dalam hal pembiayaan setiap sektor pada masing-masing unit kerja berkewajiban menyediakan anggaran yang cukup guna implementasi program yang menjadi tanggungjawab unit kerja pada tiap SKPD.

## Pendekatan Sosiokultural
Umanailo  (Dalam  Fauziyah  Nasution,  Khatulistiwa:  Jurnal  Pendidikan  dan  Sosial Humaniora, 3(2), 2023 : 7) Pendekatan sosiokultural adalah merupakan salah satu bentuk pendekatan  dengan  cara  menggunakan  basis  nilai  sosial  dan  budaya  pada  lingkungan masyarakat tertentu  guna  penanganan suatu masalah yang timbul.  Konsep sosiokultural mengakui  bahwa  kehidupan  sosial  dan  budaya  saling  mempengaruhi  dan  saling  terkait secara  erat.  Pola  pendekaan  pencegahan  yang  berbasis  sosiokultural  dalam  berbagai macam  literatur  dianggap  sebagai  salah  satu  bentuk  pendekatan  yang  paling  efektif. Pendekatan ini menyentuh langsung akar masalah dengan memanfaatkan tatanan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di masyarakat sebagai pijakan dalam resolusi konflik. Masyarakat sebagai entitas budaya memiliki pranata nilai-nilai kultural kolektif yang memadu aktifitas kehidupan sosial di masing-masing wilayah. Prinsip-prinsip nilai yang dapat diidentifikasi sebagai faktor yang bisa digunakan dalam proses pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan  diantaranya  nilai-nilai  moral  kesusilaan,  nilai  kemananusiaan  serta  niali-nilai positif  lainnya.  Kehidupan  kolektif  masyarakat  dapat  berjalan  tentram  jika  dituntun berdasarkan  kesadaran  bersama  yang  terbangu  dari  konsensus  nilia-nilai  budaya  yang positif.
Dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pendekatan sosiokultural sangat diperlukan dalam rangka menyelaraskan pola pendekatan dengan konsep perilaku sosial yang  hidup  dan  dianut  oleh  masyarakat  lokal.  Pada  masyarakat  yang  memiliki  budaya
patriarki  yang  kental,  tentunya  membutuhkan  strategi  pendekatan  khusus  dengan membangun keyakinan akan nilai-nilai sosial lainnya seperti humanisme maupun niali-nilai agama  yang  menjadi  basis  utama  dalam  menjaga  dan  melindungi  harkat  dan  martabat perempuan.  Pendekatan  ini  membutuhkan  relasi  antara  nilai  dari  prilaku  sosial  yang berbeda-beda  di  tiap  daerah.  Dalam  pelaksanaannya,  Pemerintah  Daerah  berkewajiban membangun  pendekatan  dan  kerjasama  dengan  tokoh-tokoh  adat,  tokoh  masyarakat, tokoh agama dan kelompok perempuan yang  ada di tiap komunitas masyarakat adat,
Wujud konkrit kegiatan dimaksud dapat berbentuk sosialisasi, diskusi budaya dengan isu sentral perlindungan perempuan dan kekerasan seksual, serta pembentukan komunitas perempuan adat atau nama lainnya yang menjadi mitra tetap pemerintah Daerah dalam mengkampanyekan  pencegahan  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dengan menggunakan  nilai-nilai  kearifan  lokal.  Implementasi  pendekatan  yang  demikian  sangat efektif  karena  menyentuh  langsung  basis  sosiokultural  dari  etiam  kelompok  masyarakat. Pada  daerah-daerah  yang  memiliki  komunitas  masyarakat  adat  yang  majemuk,  pola pendekatan ini sangat tepat karena  dapat mengakomodasi prulalitas nilai sosial budaya dalam pencegahan sekaligus penyelesaian kekerasan  seksual terhadap perempuan.

## Advokasi dan Pendidikan Gender
Edi Suharto (Dalam Winda Rahma Nely et Al, Prosiding Jurnalistik, 4(1), 2018 : 2) Istilah advokasi  sangat  lekat  dengan  profesi  hukum.  Menurut  Bahasa  Belanda,  advocat  atau advocateur  berarti  pengacara  atau  pembela.  Karenanya  tidak  heran  jika  advokasi  sering diartikan  sebagai  ‘kegiatan  pembelaan  kasus  atau  perkara  di  pengadilan.  Mengingat advokasi dalam perkembangannya digunakan untuk berbagai macam kepentingan, maka advokasi  dalam  pembahasan  ini  tak  lain  adalah  advokasi  yang  bertujuan  mengetahui permasalahan  hukum  yang  dihadapi  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  advokasi.  yang dirumuskan  merupakan  praktek  perjuangan  secara  sistematis  dalam  rangka  mendorong terwujudnya  keadilan  sosial  melalui  perubahan  atau  perumusan  kebijakan  publik. Danialsyah  dan  Zayyan  (Jurnal  Hukum  dan  Kemasyarakatan  Al-Hikmah,  3(1),  2022  :  1) Advokasi juga harus mempersoalkan hal-hal tersembunyi dibalik suatu kebijakan, sehingga secara tidak langsung juga  pelaku  kegiatan advokasi harus (selalu)  “mencurigai” adanya bibit  ketidakadilan  yang  tersembunyi  dalam  suatu  kebijakan  resmi.  Ketidakadilan  yang menimpa  kelompok  perempuan  disebabkan  oleh  tatanan  sosial  yang  tidak  setara (asimetris). Tatanan sosial yang tidak setara melahirkan hubungan kekuasaan yang timpang. Hubungan  kekuasaan  yang  timpang  memproduksi  pengambilan  keputusan  yang  tidak berperspektif gender sehingga menghasilkan berbagai kebijakan yang merugikan hak dan
kepentingan  perempuan.  Gerakan  advokasi  ini  harus  dilakukan  secara  kolaborasi, direncanakan,  dan  disusun  secara  strategis  guna  mencapai  tujuan  mengubah  tata hubungandan  mendorong  kebijakan  yang  baik  dalam  semangat  pencegahan  tindak pidanan kekerasan seksual.  Advokasi dan pendidikan gender sangat penting bagi upaya pencegahan  tindak  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan.  Hal  ini  didasarkan  pada pandangan  tentang penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan yang salah satunya adalah  berkaitan  dengan  faktor  karakter  dan  cara  pandang  sebagian  masyarakat  yang berbasis patriarki. Akar permasalahan tentang karakter dan cara pandang yang cenderung merugikan kepentingan perempuan hanya bisa dirubah dan  disadarkan melalui advokasi dan  pendidikan  gender  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  dan  seluruh  pemangku kepentingan.
Pemerintah  Daerah  sebagai  pihak  yang  bertanggungjawab  dalam  pencegahan kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  memiliki  kewajiban  untuk  mendesain  model pendidikan karakter melalui organisasi pendidikan maupun lembaga lainnya dalam rangka memnumbuh kembangkan nilai-nilai agama, etika dan moral pada setiap generasi.
Selain model pendidikan karakter yang berbasis gender, bentuk kegiatan lain yang dipandang sangat penting adalah kegiatan advokasi yang berbasis kesetaraan gender. Isu- isu  gender  yang  berkaitan  langsung  dengan  posisi  dan  peran  perempuan  harus  intens disosialisasikan  di  masyarakat  maupun  pada  setiap  organisasi  publik  guna  membangun pemahaman tentang pentingnya peran perempuan serta kewajiban melindungi perempuan dari  berbagai  kekerasan  termasuk  kekerasan  seksual.  Posisi  Pemerintah  Daerah  pada kegiatan advokasi lebih kepada fasilitator. Pemerintah Dearah dapat membangun kerjasama dengan oranisasi perempuan, Penggiat HAM dan kelompok kritis lainnya dalam mendesain model advokasi serta imlementasinya di lapangan, Keagiatan advokasi yang berkelanjutan dapat dipastikan akan menumbuh kembangkan kesadaran bersama dari masyarakat untuk berperan dalam mencegah tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Penguatan basis sosial melalui pendidikan karakter dan advokasi berbasis gender diharapkan akan merubah sikap  dan  cara  pandang  masyarakat  guna  kepentingan  pencegahan  kekerasan  seksual secara berkelanjutan.

## Pemantauan dan Evaluasi
Salah  satu  bentuk  upaya  pencegahan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap perempuan yakni melalui proses pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap setiap kegiatan  yang  telah  terimplementasikan  baik  yang  bersifat  sektoral  maupun  kegiatan- kegiatan pencegahan yang bersifat lintas sektor yang terkoordinasikan melalui sinergisitas
program yang terintegrasi. Nugroho (2004 : 355) mengemukakan, monitoring memastikan bahwa  implementasi  kebijakan  dilaksanakan  dalam  sekuensi  manajemen  implementasi kebijakan.  Selanjutnya  Dunn  William  (2004  :  29)  mengatakan  bahwa  evaluasi  memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan  target;  dan  evaluasi  memberi  sumbangan  pada  aplikasi  metode-metode  analisis kebijakan  lainnya,  termasuk  perumusan  masalah  dan  rekomendasi.  Pemerintah  daerah melalui model pemantauan dan evaluasi dimaksud dapat memperoleh  informasi berkala serta  gambaran  kondisi  faktual  mengenai  pencegahan  tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap  perempuan.  Dari  basis  data  melalui  pemantauan  tersebut,  pemerintah  Daerah dapat  melakukan  evaluasi  terhadap  langkah-langkah  pencegahan  yang  telah  dilakukan, serta dapat merumuskan mitigasi pencegahan seiring kondisi  faktual dan progres kegiatan pencegahan yang sedang dilakukan.
Model  Pencegahan    tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap    perempuan membutuhkan  langkah-langkah  yang  terukur,  efektif  serta  berkelanjutan.  Berbagai  pola pendekatan  pencegahan  yang  telah  dibahas  pada  bagian  sebelumnya  pada  tataran imlementasi  memerlukan  evaluasi  secara  periodik  guna  diperoleh  informasi  aktual  yang diperlukan  dalam  rangka  pemetaan  potensi  serta  perumusan  kebijakan  baru  dalam program pencegahan yang akan datang.
Kondisi  lingkungan  sosial,  kemajuan  informasi  dan  teknologi  serta  pergeseran paradigma  generasi muda dalam pergaulan sosial sangat mungkin memunculkan potensi- potensi prilaku negatif termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi. Oleh karena demikian, Peran Pemerintah Daerah baik dalam perumusan regulasi, pelasanaan  kebijakan,  pemantauan  serta  evaluasi  sangatlah  diperlukan  dalam  rangka pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Efektivitas pencegahan dapa terpantau  melalui  berkrangnya  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  baik  dari  aspek kuantitatif maupun kualitatif.

## SIMPULAN
Adapun  simpulan  terhadap  pembahasan  di  atas  yakni  angka  kekerasan  seksual terhadap perempuan di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan. Diperlukan sebuah Upaya strategis pencegahan yang efektif dan terintegrasi terstruktur mulai dari pemerintahan  daerah  hingga  pusat.  Dalam  konteks  kewenangan,  Pemerintah  Daerah dimanatkan  menjalankan  urusan  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak
sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada  lampiran  huruf  H.  Lebih  lanjut  UU  No.12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  juga  memberikan  penegasan  sebagaimana  Pasal  79  yang menyebutkan    Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  menyelenggarakan Pencegahan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  secara  cepat,  terpadu,  dan  terintegrasi. Dengan demikian, berdasarkan hasil riset, upaya pencegahan yang efektif dan terintegrasi dapat diformulasikan melalui beberapa pendekatan di antaranya : pendekatan partisipatif; pendekatan birokratis; pencegahan sosiokultural, pendekatan advokasi dan Pendidikan gender; serta pemantauan dan evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar Hidayat, Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan, SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling (2020), 5(2), 57-66 ISSN (Print): 2548-3234| ISSN (Electronic): 2548-3226  Open  Access  Journal:  https://jurnal.iicet.org/index.php/schoulid  DOI: https://doi.org/10.23916/08702011
Danialsyah  dan  Zayyan,  Advokasi  Terhadap  Permasalahan  Hukum  Yang  Dihadapi Masyarakat, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 1, Maret 2022, file:///C:/Users/msiBR/Downloads/5126-13370-1-SM%20(1).pdf
Dunn,  William  N.,  2004,  Public  Policy  Analysis:  An  Introduction,  Second  Edition,  New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Niken Savitri, 2008, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP, Refika Aditama.
Nugroho, Riant, 2003, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, and  Evaluasi, Jakarta: Elek Media Kamputindo.
Sistem  Informasi  Online  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Kementerian  PPA  RI, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login, diakses tanggal 31 Januari 2023
Umanailo dalam Fauziyah Nasution dkk, Diversitas Sosiokultural: Penjelasan, Faktor, dan Manfaatnya  dalam  Masyarakat,  Khatulistiwa:  Jurnal  Pendidikan  dan  Sosial
Humaniora Vol.3, No.2, Juni 2023, DOI:
https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i2.1893.
Romy Patra, Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia,
Jurnal  Konstitusi,  Volume  15,  Nomor  3,  September  2018,  DOI: https://doi.org/10.31078/jk1536
Winda Rahma Nely et al, Advokasi Anak dalam Media Penyiaran, prosiding Jurnalistik, Vol
4 No.1 Tahun 2018 ,
https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/Jurnalistik/article/viewFile/10221/pdf Yonna Beatrix Salamor1, Anna Maria Salamor2 , Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)  Balobe Law Journal Vol1.2, No 1, April 2022, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/791 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual