PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 760-767 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGENDARAI KENDARAAN DAN MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS
Fialdy Fredy Lomban* Adi Sujatno** Abunawas***.

## Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450
Email : fialdyfredylomban@gmail.com
Naskah diterima : 11/05/2022, revisi : 26/06/2022, disetujui 28/07/2022

## Abstrak
Pelanggaran  lalu  lintas  pada  anak  di  bawah  umur  di  Indonesia  paling  maksimal dilakukan  diversi  jika  kepolisian  berpedoman  juga  dengan  Undang  Undang  Nomor  11 Tahun  2012,  tidak  perlu  memproses  anak  di  bawah  umur  di  muka  pengadilan.  Hal tersebut  hanya  berupa  pelanggaran  atau  tindak  pidana  ringan  dan  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  disebutkan  dalam  kesepakatan  diversi  yang  berupa pelanggaran  atau  tindak  pidana  ringan  salah  satunya  dilakukan  dengan  cara penyerahan kepada orang tua/wali Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena  yang  umum  terjadi  di  kota-kota  besar  di  Negara-negara  yang  sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala  ketentuan  mengenai  pengemudi.  Pasal  1  angka  23  undang  -  undang  ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi,  diatur  dalam  Bab  VIII,  yaitu  Pasal  7,  pada  pasal  80  bab  yang  sama  juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM  B  I,  SIM  B  II,  SIM  C,  dan  SIM  D.  Melihat  permasalahan  lalu  lintas  yang  kerap  kali menimbulkan  banyaknya  problema  dalam  masyarakat,  diantaranya  banyaknya pelanggaran  -  pelanggaran  yang  dapat  kita  temui  dalam  kehidupan  kita  sehari-hari, mulai  dari  pelanggaran  rambu-rambu  lalu  lintas  sampai  dengan  aturan  yang  ada, sehingga  dapat  menganggu  ketertiban  dalam  masyarakat,  khususnya  terkait  masalah penggunaan alat transportasi.
kata kunci: lalu lintas, kendaraan bermotor, pengemudi

## Abstract
Traffic violations against minors in Indonesia are maximally diverted if the police are also guided by Law Number 11 of 2012, there is no need to process minors in court. This is only in the form of a violation or minor crime and in Law Number 11 of 2012 it is stated in
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 760-767 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
the diversion agreement in the form of a violation or minor crime, one of which is carried out  by  surrendering  to  parents/guardians.  Traffic  attitude  problems  are  already  a common phenomenon. occurs in big cities in developing countries. This problem is often associated with the increasing number of city residents which results in increasing activity and  density  on  the  highway.  In  Law  No.  22  of  2009  concerning  Road  Traffic  and Transportation, all provisions regarding drivers are regulated. Article 1 number 23 of this law stipulates that a driver is “a person who drives a motorized vehicle on a highway who already has a driving license”. As for the driver's requirements, it is regulated in Chapter VIII, namely Article 7, in article 80 the same chapter also regulates the classification of driving licenses (SIM) consisting of SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, and SIM D. Seeing traffic problems that often cause many problems in society, including the many violations that we can encounter in our daily lives, ranging from violations of traffic signs to existing rules, so that they can disrupt  order in society, especially regarding the problem of using the means of transportation.
Keywords: traffic,motor vehicle, driver

## A. Pendahuluan
Saat ini masih banyak orangtua  yang memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk mengendarai sepeda motor maupun mobil. Sadar atau tidak, ternyata anak-anak kecil yang membawa kendaraan bermotor telah melakukan tindakan kejahatan. jika anak-anak di  bawah  umur  mengendarai  tanpa  kejadian,  maka  bisa  tilang.  Tetapi  jika  anak-anak  di bawah umur mengendarai kemudian nabrak orang, lalu orang itu mati, anak-anak di bawah umur  tersebut  bisa  kena  pidana,  tidak  hanya  359  KUHP  tentang  pembunuhan  karena kealpaan, tetapi juga mungkin 338 KUHP karena unsur kesengajaan. Untuk kasus anak-anak di  bawah  umur  yang  sudah  mengendarai  kendaraan  bermotor  dan  menyebabkan kecelakaan hingga timbul korban jiwa, mereka bisa ditindak dengan pedoman pasal 338 KUHP yakni kasus pembunuhan sengaja dengan sadar kemungkinan. 1
Orang tua seharusnya memberikan kesadaran hukum kepada anak sejak kecil. Orang tua atau siapapun harus mendapat hukuman terkait dengan membuat jiwa anak dalam bahaya, termasuk  mengendarai  kendaraan  bermotor  di  jalanan  tanpa  usia  yang  cukup  secara perundang-undangan. 2 Seringkali  dijumpai  permasalahan  yang  berkaitan  dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap  terjadi  dalam  permasalahan  lalu  lintas  adalah  seperti  tidak  memakai  helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang  hari,  dan  berboncengan  tiga  orang  dianggap  sudah  membudaya  dikalangan masyarakat  dan  anak-anak  sekolah.  Pelanggaran  lalu  lintas  seperti  itu  dianggap  sudah menjadi  kebiasaan  bagi  masyarakat  pengguna  jalan,  sehingga  setiap  dilakukan  operasi
1 https://n ews.detik.com/berita/d-2964454/kapolda-anak-di-bawah-umur-bawa-kendaraan-adalah- kejahatan
2 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160907114212-384-156658/komnas-pa-hukum-orang-tua- pemberi-izin-anak-berkendara
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 760-767 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
tertib lalu lintas dijalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus  pelanggaran  lalu  lintas.  Selain  tidak  jarang  juga  pelanggaran  yang  terjadi  kerap menimbulkan  kecelakaan  lalu  lintas  sehingga  perlunya  kehati-hatian  dalam  mengendari kendaraan.  Kecerobohan  pengemudi  tidak  jarang  menimbulkan  korban,  baik  korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.
Beberapa  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi,  sebenarnya  dapat  dihindari  apabila diantara  pengguna  jalan  bisa  berperilaku  disiplin,  sopan  dan  saling  menghormati. Ketentuan-ketentuan  tentang  penggunaan  jalan  raya,  diatur  di  dalam  Undang-undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana  terhadap  seseorang  pembuat  tindak  pidana.  Penentuan  pertanggungjawaban pidana  bukan  hanya  dilakukan  dengan  memperhatikan  kepentingan  masyarakat,  tetapi juga  kepentingan  pembuatnya  itu  sendiri.  Proses  tersebut  bergantung  pada  dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana. 3 Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau  denda  yang  relatif  lebih  ringan.  Namun,  terhadap  pelanggaran  berat  dan  terdapat unsur  kesengajaan  dikenakan  sanksi  pidana  yang  jauh  lebih  berat.  Dalam  aspek  hukum pidana, anak di bawah umur dikenakan sanksi pidana dan tidak dapat diwakilkan kepada orangtuanya. Aspek pidana didasarkan berdasarkan bunyi pasal 310 UU LLAJ. 4 Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas,  registrasi  dan  identifikasi  pengemudi  atau  kendaraan  bermotor,  penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan  hukum  dalam bidang lalu  lintas, guna  memelihara keamanan,  ketertiban  dan  kelancaran  lalu  lintas.  dalam  berlalu-lintas  setiap  orang  yang menggunakan jalan raya harus mematuhi setiap rambu-rambu yang ada seperti yang telah diatur  dalam  perundang-undangan  dan  tidak  memandang  dari  segi  ekonomi,  budaya, jabatan, tingkatan, dan lain sebagainya, termasuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak. Faktor yang terbesar penyebab pelanggaran lalu lintas berasal dari orang tua si anak itu sendiri. Orangtua sebagai penyedia fasilitas kendaraan bermotor anaknya seharusnya pula orangtua yang mendapat sanksi pidana. Selain itu, orangtua juga menjadi orang  yang  paling  bertanggung  jawab  terhadap  keselamatan  anak.  Sistem  hukum  di Indonesia khususnya dan didunia pada umumnya tidak memperkenankan tanggung jawab hukum  dialihkan  kepada  orangtua  jika  anak  yang  masih  di  bawah  umur  melakukan pelanggaran walaupun kelalaian disebabkan orangtua  karena yang memberikan fasilitas kendaraan dan mengizinkan anak di bawah umur untuk mengendarainya. Sehingga Pada hakekatnya  ketika  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas,  maka  secara  hukum  pelakunya  harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau 5 kelalaiannya.
3 Mahfud  Mulyadi  dan  Feri  Antoni  Surbakti,  2010,  Politik  Hukum  Pidana  Terhadap  Kejahatan  Korporasi, Sofmedia, Jakarta, hlm. 35.
4 Republik Indonesia, undang - undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 760-767 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
Pasal  310  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3),  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pasal ini mempunyai makna bahwa siapapun, baik  anak-anak  maupun  orang  dewasa  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  dan mengakibatkan korban, maka dapat dipidana 5 Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka dapat di dapatkan beberapa indentifikasi masalah, yaitu Bagaimana Tinjauan Yuridis tentang  sanksi  bagi  anak  di  bawah  umur  yang  mengendarai  kendaraan  dan  melakukan pelanggaran lalu lintas? Dan Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak di bawah umur yang diberikan ijin untuk mengendarai kendaraan ?

## B. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan  data  sekunder  melalui  studi  pustaka.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
Fenomena anak-anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor kerap kali kita jumpai  di  jalan  raya,  hal  ini  selain  mengganggu  stabilitas  pengguna  jalan  raya  juga mengundang  resiko  lebih  besar  untuk  kecelakaan.  Peran  orang  tua  sangat  diperlukan dalam mengurangi angka  pengendara  bermotor anak dibawah umur, mengingat orang tua sebagai pengendali awal dalam perkembangan anak-anak. 6 Namun penetapan pasal ini  bergantung  pada  penilaian  hakim.  Selain  itu  karena  pelaku  adalah  anak-anak, penetapan  akan  mengacu  pada  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait dengan pertanggungjawaban secara yuridis yang diatur dalam  KUHP,  terdapat  aturan  dalam  pertanggungjawaban  pidana,  bahwa  tidak  semua orang  dikatakan  mampu  bertanggungjawab.Berkaitan  dengan  persoalan  pertanggung jawaban  seorang  anak  yang  masih  dibawah  umur  selain  menyangkut  usia  sebagai  hal penting seorang anak dapat dimintai pertanggung jawaban, namun kedua aspek tersebut juga  merupakan  tolak  ukur  seorang  anak  yang  melakukan  perbuatan  pidana  dapat dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan dilihat dari pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang terdapat diluar KUHP, dalam hal peraturan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa, dalam pemberian hukuman sanksi pidana, tidak hanya dapat dilihat dalam ketentuan hukuman yang terdapat dalam KUHP sebagai hukum materil. 7
5 Republik Indonesia, undang - undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6 https://yuridis.id/aturan-hukum-bagi-pengendara-bermotor-di-bawah-umur/diakses  pada  02  Februari 2022
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 760-767 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
Mengingat  adanya  perbedaan  dalam  pemberian  sanksi  terhadap  seseorang  yang belum  dewasa  dangan  orang  dewasa  yang  melakukan  perbuatan  pidana,  dengan perbedaan  tersebut,  sehingga  dalam  peradilan  pidana  terhadap  seseorang  yang  masih dibawah umur terdapat aturan perbuatan yang oleh undang-undang lainnya yang telah diaturan  mengenai  asas  (lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali)  tindak  pidana  khusus. mengenyampingkan tindak pidana umum yang telah di jelaskan dalam KUHP ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Usia yang tepat untuk menaiki kendaraan bermotor adalah saat usia 17 tahun keatas atau setara SMA kelas 2.
Namun nyatanya sering kita lihat anak  – anak berseragam putih biru bahkan masih sekolah  dasar  sudah  mengendarai  kendaraan  bermotor  sendiri. Pemakaian  kendaraan bermotor,  sepeda  motor  maupun  mobil,  sudah  diatur  dalam  Undang  Undang  No.  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU ini dijelaskan bahwa untuk dapat memiliki SIM A, SIM C, maupun SIM C harus memenuhi syarat, salah satunya adalah berumur 17 tahun. Orang tua perlu mendidik dan menanamkan pada anak untuk menaati apa yang sudah tertulis seperti dalam UU tersebut. Terutama jika anak sudah rewel dan sangat ingin mengendarai kendaraan bermotor sendiri.Kemudahan dalam mendapatkan kendaraan  bermotor  dan  juga  pemakaiannya  (motor/mobil  matic)  membuat  sebagian orang tua berpikir untuk memperbolehkan anak berkendara. Apalagi dengan maraknya motor  –  motor  sport  yang  menggiurkan  kaum  adam.  Orang  tua  pun  kerap  terlena sehingga anak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan sendiri. Namun hal ini akan berimbas negatif pada anak. Kondisi psikis anak untuk menghadapi situasi di jalanan pun belum dapat dipastikan siap atau tidak. Perkembangan yang sangat pesat tidak hanya dari segi  kualitas  tetapi  dari  segi  kuantitasnya.  Meskipun  aturan  berlalu  lintas  telah  diatur secara  jelas  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan, namun pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tetap dilakukan, salah satu pelanggaran yang sedang marak yaitu, banyaknya anak di bawah umur yang belum cukup umur  tetapi  telah  diperbolehkan  mengendarai  kendaraan  bermotor  baik  roda  dua maupun roda empat.
Tidak  jarang  juga  anak  dibawah  umur  terlibat  dalam  suatu  lakalantas.  Upaya  yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah upaya preventif dan upaya reprensif. Dengan adanya permasalahan tersebut diharapkan dalam setiap kasus yang  melibatkan  anak  dibawah  umur  lebih  mengedepankan  proses  mediasi  guna mencegah terganggunya psikologi seorang anak Sebagai negara hukum tentunya setiap warga negara Indonesia hendaklan patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada dan terikat sebagai aturan yang semestinya untuk dipatuhi dan ditaati. Dalam hal  demikin  jika  peraturan  tersebut  tidak  dipatuhi  maka  dapat  diartikan  bahwa  yang bersangkutan  tersebut  telah  melakukan  pelanggaran  Jika  anak  di  bawah  umur mengendarai kendaraan dan melakukan pelanggaran lalu lintas, maka sanksinya  tidak berbeda  dengan  orang  dewasa.  Mereka  dikenakan  sanksi  sesuai  yang  diatur  oleh  UU Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (LLAJ),  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak  termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 760-767 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan pasal 309. Tiadanya pembedaan sanksi  ini  diatur  dalam  Perma  Nomor  12  Tahun  2016  yang  memang  tidak  mengatur penindakan lalu lintas terhadap anak. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk anak di atas usia  14  tahun. 8 Perlakuannya  akan  berbeda  jika  pelanggar  anak  berusia  di  bawah  14 tahun. Dalam UU SPPA pasal 69 dijelaskan bahwa anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai  tindakan.    Artinya,  pelanggar  lalu  lintas  anak  di  bawah  14  tahun  tidak  boleh dikenakan  pidana  atau  didenda.  Tindakan  itu  dapat  berupa  pengembalian  ke  orang tua,Anak-anak di bawah umur mengendarai sepeda motor tidak sepenuhnya salah sang anak  atau  salah  orang  tuanya.  Ada  banyak  faktor  yang  melatarbelakangi  kenapa  anak melanggar aturan lalu lintas ini. Sebagai misal, banyak wilayah di Indonesia yang belum tersentuh angkutan umum.
Padahal, lokasi sekolah sangat jauh dari rumah. Mau tidak mau, anak merasa bahwa berkendara  dengan  sepeda  motor  adalah  pilihan  paling  realistis  dan  mudah dilakukan.Pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  dengan  sengaja  maupun  dengan kealpaannya,  diharuskan  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan baik anak maupun orang dewasa, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal- pasal  yang  mengatur  tentang  perbuatan-perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas masih berpatokan pada Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992 sebagaimana termasuk dalam ketentuan penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 tentang keberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut.  Adapun  peraturan  pelaksanaan  yang  dimaksud  adalah  :  1.  Isi  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan. 2. Isi Peraturan Pemerintah Nomor  42  Tahun  1993  Tentang  Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  di  Jalan.  3.  Isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. 4. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

## D. Simpulan
Tindak  pidana  mengemudikan  kendaraan  bermotor  yang  karena  kelalaiannya mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  tidak  bisa  dialihkan pertanggungjawaban  pidananya  kepada  orang  tuanya.  Hal  ini  didasari  prinsip  tanggung jawab  pidana  dalam  KUHP.  sehingga,  perbuatan  orang  tua  yang  karena  kelalaiannya membiarkan  anaknya  mengendarai  kendaraan  dan  menyebabkan  kecelakaan,  tidak  bisa dikenakan  sanksi  pidana.  Meski  demikian,  orangtua  hanya  dikenakan  hukuman  secara perdata dengan cara membayar ganti rugi atas perbuatan anaknya. pertanggungjawaban pidana  yang dibebankan kepada pelaku jika pelakunya adalah anak di bawah umur atau pelaku melakukan perbuatannya atas dasar ketidaksengajaan.
Terkait dengan petanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan, Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menentukan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 760-767 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan.  Selanjutnya  proses  persidangan  harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2011  tentang  Sistim  Peradilan  Pidana  Anak sedangkan hukumannya adalah ½ (seperdua) dari hukuman yang dijatuhkan pada orang dewasa, hal tersebut semata-mata untuk kepentingan perlindungan anak. Ancaman pidana bagi pelaku yang terlibat kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Pertanggungjawaban  orang  tua  terhadap  tindak  pidana pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang karena kelalaiannya mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  tidak  bisa  dialihkan pertanggungjawaban  pidananya  kepada  orang  tuanya.  Meski  demikian,  orangtua  hanya dikenakan  hukuman  secara  perdata  dengan  cara  membayar  ganti  rugi  atas  perbuatan anaknya. Gagasan terhadap tindak pidana pelanggaran berlalu-lintas yang dilakukan anak di bawah umur sebaiknya dialihkan kepada orangtua anak dengan alasan yaitu penanggung jawab akibat pelanggaran pada anak adalah orangtua si anak. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung  jawab  maka  hanya  seseorang  yang  mampu  bertanggung  jawab  yang  dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
Dalam  aturan  hukumnya  sanksi  yang  dapat  dikenakan  kepada  anak  pelaku  tindak pidana yang tertuang dalam dalam Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Peradilan Anak Tahun 2012 yaitu  dalam  hal  Anak  belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun  melakukan  atau  diduga melakukan  tindak  pidana.  Sesuai  dengan  Deklarasi  PBB  tentang  Hak  Anak,  kepentingan terbaik  anak  akan  menjadi  pertimbangan  terpenting  dalam  pemberlakuan  hukum  yang akan memungkinkan anak untuk menikmati perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari segala bentuk kelalaian, kekejaman dan eksploitasi yang dilakukan oleh orang tuanya.

## E. Ucapan Terimakasih
Terima  kasih  kepada  Orang  tua  dan  sahabat.  atas  seluruh  bantuan  serta  masukan  yang diberikan dalam proses penulisan jurnal ini. Terima kasih juga kepada Tuhan YME, orang tua, adik-adik, dan sahabat-sahabat penulis yang terus memberi dukungan kepada penulis sepanjang pembuatan jurnal ini.

## F. Biodata singkat
Fialdy Fredy Lomban Tempat tanggal lahir  Manado, 14  Agustus 1991  Alamat :  Asrama Polres Serang Jalan Achmad Yani No 64 Cipare Serang Pendidikan : STIH Iblam Pekerjaan : Anggota Polri saat ini telah menyelesaikan tugas akhr yang berkaitan dengan judul dalam tulisan ini.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 760-767 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo. Bisnis E-Commerce Studi System Keamanan dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2006.
Ter Haar, 1977, Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, Bandung, PT. Karya Nusantara
Amriani. A., 2017, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah - masalah Sosial, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989)
Mahfud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Sofmedia, Jakarta
Abiantoro Gautama Adhi, 2017, Analisis Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sebagai Pengendara Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Karanganyar), Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Karanganyar
M Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, 2002, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia,
Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalan Lalu Lintas, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57
https://news.detik.com/ber i ta/d-2964454/kapolda-anak-di-bawah-umur-bawa- kendaraan-adalah-kejahatan/ diakses 20 Maret 2022
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160907114212-384-156658/komnas-pa-
hukum-orang-tua-pemberi-izin-anak-berkendara

## B. Undang-Undang
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## C. Jurnal
Ayu Sania, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak  Terhadap  Anak  Sebagai  Tersangka  Tindak  Pidana  Narkotika”,  JOM  Fakultas Hukum, Volume IV Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 5.
Meinarni. Tinjauan Yuridis mengenai marketplace terkait peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 7 (2), 2019:194-205