## Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang

## Afif Fathin Muhtadi
Afiffathin21@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Criminal law in Indonesia specifically does not regulate online prostitution. However, in several court decisions, online prostitution is often linked to the crime of human trafficking  because online prostitution involving pimps  fulfills  the  elements  of  the  criminal  act  of  human  trafficking  as stated in Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of human trafficking.  This raises the question of what elements cause a pimp can be said to have fulfilled the element of the criminal act of human trafficking  and whether sexual consent by a commercial sex worker can erase the criminal element of a pimp. Therefore, in this paper, the authors discuss further the elements of sexual exploitation and consent to victims of human trafficking using online prostitution.
Keywords: Online Prostitution; Human Trafficking; Criminal Act.

## Abstrak
Hukum  pidana  di  Indonesia  secara  khusus  tidak  mengatur  terkait prostitusi secara online. Namun, dalam beberapa putusan pengadilan, prostitusi online sering kali dikaitkan kepada tindak pidana perdagangan orang  dikarenakan  prostitusi  online  yang  melibatkan  muncikari memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Hal  tersebut menimbulkan  pertanyaan  mengenai  unsur  apa  yang  menyebabkan seorang muncikari dapat dikatakan telah memenuhi unsur perbuatan tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  apakah  persetujuan  seksual oleh pekrja seks Komersial dapat menghapus unsur pidana seorang muncikari. Oleh karena itu, dalam penulisan ini, penulis membahas lebih  jauh  terkait  unsur  eksploitasi  dan  persetujuan  seksual  (sexual consent)  terhadap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan modus prostitusi online.
Kata Kunci: Prostitusi Online; Perdagangan Orang; Tindak Pidana.

## Pendahuluan
Perdagangan orang (human trafficking) merupakan  tindakan transnasional yang bertentangan  dengan  harkat  dan  martabat  manusia serta melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisir secara sistematis, yang dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk rayu sampai cara-cara  modern.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 6, November 2021
How to cite: Afif Fathin Muhtadi, ‘Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang’ (2021) Vol. 4 No. 6 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 7 April 2021; Diterima  15 Oktober 2021; Diterbitkan 5 November 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i6.31838 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Afif Fathin Muhtadi

## 2126 Afif Fathin: Prostitusi Online Sebagai...
Salah satu modus dalam tindak pidana perdagangan orang adalah prostitusi, Prostitusi sendiri merupakan suatu pekerjaan menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya.
Prostitusi sering dianggap oleh banyak orang sebagai pekerjaan yang dapat menghasilkan banyak uang tanpa harus memikirkan modal dan usaha yang susah. Dikuip dari Liputan6.com, Menurut Havoscope 1 sebuah perusahaan data pencatat pasar ilegal diseluruh dunia yang melakukan survey pada tahun 2019 mengatakan, bahwa  transaksi  prostitusi  di  Indonesia  mencapai  2,25  Miliar  Dollar  Amerika Serikat  atau  apabila  diRupiahkan  setara  dengan  Rp  32.000.000.000.000  (tiga puluh dua triliun rupiah) per tahunnya dimana Indonesia berada di posisi 12 dari seluruh negara di Dunia. angka tersebut bahkan melampaui Taiwan yang mencapai 1,84 Miliar Dollar Amerika Serikat. Di Asia Tenggara sendiri hanya Thailand dan Filipina masing masing diposisi ke 8 dan 9 yang berada di peringkat yang lebih tinggi dari Indonesia, Dilansir dari NET.
Bagi indonesia, sebagai negara berkembang, kasus prostitusi ini tergolong serius, apa lagi dengan diratifikasinya Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, menindak, dan  Menghukum  Perdagangan  Orang,  Terutama  Perempuan  dan  Anak-Anak, Melengkapi  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Menentang  Tindak  Pidana Transnasional yang Terorganisasi.  Instrumen hukum internasional yang mengatur tentang  bentuk  kejahatan  perdagangan  orang  ini  menyatakan  bahwa  prostitusi merupakan suatu bentuk eksploitasi terhadap tubuh manusia. 2 Selain itu penetapan UU No 14 Tahun 2009 itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa pada abad ini jutaan anak, baik laki-laki maupun perempuan, telah menjadi korban kejahatan yang sangat luar biasa yang bertentangkan dengan nurani manusia. Peristiwa tersebut
1 Teddy Tri Setyo Berty, ‘12 Negara dengan Bisnis Prostitusi Terbesar di Dunia,Ada Nama Indonesia’, (liputan6, 2019)< www.liputan6.com> diakses pada tanggal 3 September 2020.
2 Ninik Rahayu, ‘Logika Hukum Prostitusi dan Perdagangan Manusia’ (jalastoria,  2019),<www. jalastoria.id>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2020.
juga menjelaskan bahwa kejahatan perdagangan orang, termasuk prostitusi, tidak boleh dibiarkan dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah
Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia, oleh karena itu banyak sekali platform media sosial yang bermunculan di Indonesia. Media sosial sangat membantu proses komunikasi anatara individu dengan individu lainnya.  Bukan  hanya  membantu  proses  komunikasi  namun  juga  membantu percepatan  pertumbuhan  perekonomian  negara.  Dengan  adanya  media  sosial  ini mempermudahkan  pelaku  bisnis  menjalankan  dan  mengembangkan  bisnisnya. Namun  Pada    prakteknya,  media  sosial  seperti  Whatsapp,  Twitter,  Facebook, Michat, Line dan lain sebagainya, sering disalah gunakan sebagian orang sebagai media yang mempermudah muckari, penyedia layanan seksual serta pekerja seks komersial dalam menjalankan transaksinya.  Ironisnya, sangat banyak para pekerja seks komersial yang menjajalkan diri di dunia maya, mulai dari memasang foto seksi  hingga  memasang  status  terang-terangan  di  profil  pibadi. Tujuannya  jelas, apalagi kalau bukan untuk menarik calon konsumen. Meski bisnis prostitusi online ini  terlihat  lebih  mudah  dalam  melakukan  transaksi,  prostitusi  online  memiliki resiko kriminalitas yang lebih tinggi bagi kedua belah pihak dibandingkan dengan prostitusi model konvensional.
Sebagai  contoh,  pada  tahun  2015,  seorang  pekerja  seks  komersial  online bernama Deudeuh Alfisahrin atau yang lebih dikenal dengan nama Tata Chubby, terbunuh. Polisi menemukan petunjuk kuat yang mengarah pada tindak kekerasan yang berujung pembunuhan wanita yang biasa disapa Mpi itu. Pada kasus tersebut ada 7 orang yang dimintai keterangan guna mengungkap kematian Tata chubby.
Fakta lain mengungkapkan bahwa Dedeuh alias Tata Chubby aktif berkumandang di Twitter. Dengan akun @tataa_chubby, Ia juga rajin memperbarui statusnya di Blackberry Messenger maupun media sosial lain. Hal ini menjadi petunjuk kuat berikutnya. Aktivitas Deudeuh di media sosial terutama Twitter, menguak informasi yang mengherankan. Tata Chubby diduga sebagai pekerja seks komersial (PSK) yang  memanfaatkan  dunia  maya.  Banyak Testimoni  dari  orang  dekat,  ditambah kesaksian seorang penjaga kos dan orang dekat Tata Chubby. Kasus ini membuka

## 2128 Afif Fathin: Prostitusi Online Sebagai...
mata publik mengenai akses negatif yang bisa timbul karena prostitusi dapat dengan mudah diakses lewat internet.  Pada Kasus tersebut mengungkapkan bahwa bisnis gelap ini memiliki resiko terburuk yaitu pembunuhan.
Prostitusi online memang sering kali dikaitkan kepada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang mengenai transaksi elektronik, namun dalam beberapa putusan  pengadilan  banyak  ditemukan  kasus  prostitusi  online  yang  pelakunya dipidana  menggunakan  pasal  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No  21  Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dalam hukum pidana Indonesia, unsur apa yang menyebabkan prostitusi online ini dapat dikaitkan kedalam sebuah tindak pidana perdagangan orang dan apakah  persetujuan  seksual  menjadi  suatu  alasan  hakim  menghapuskan  unsur pidana  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Dalam  penelitian  ini,  penulis melakukan analisis terhadap Putusan  Pengadilan Negeri Surabaya Nomor  1316/ Pid.Sus/2020/PN.Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 205/
Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.  Dalam  melakukan  analisis  pada  penelitian  ini,  penulis hanya  memfokuskan  terhadap  Unsur  eksploitasi  pada  prostitusi online sebagai suatu  kesatuan  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang,  serta  menganalisis  lebih lanjut terkait unsur persetujuan korban atau sexual consent dalam tindak pidana perdagangan orang. Subyek hukum yang penulis bahas dalam analisis ini adalah pihak ketiga yang memfasilitasi bertemunya pelanggan layanan seksual dan pemberi layanan seksual dalam melakukan praktek prostitusi dengan tujuan mendapatkan keuntungan materil atau yang biasa disebut sebagai muncikari dan germo.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitianhukum normatif sebagai  suatu proses  untuk  menemukan  suatu    prinsip-prinsip  hukum,  aturan  hukum,  maupun doktrin  hukum  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian hukum  normatif  dilakukan  untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep
baru  sebagai  preskripsi  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi. 3
Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus ( The Case Approach ). Pendekatan kasus digunakan sebagai upaya mempelajari penerapan norma-norma yang berlaku dalam suatu hukum positif yang dilakukan dalam praktik atau putusan Pengadilan dengan cara menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah tulisan.

## Prostitusi Dalam Hukum Positif Di Indonesia
Prostitusi  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  (KBBI)  diartikan  sebagai pertukaran  hubungan  seksual  dengan  uang  atau  hadiah  sebagai  suatu  transaksi perdagangan atau dengan kata lain disebut pelacuran. Secara etimologi prostitusi berasal  dari  bahasa  latin  yaitu  “pro-stituere”  artinya  membiarkan  melakukan persundalan, melakukan perzinahan, pergerakan, dan pencabulan, sedangkan kata “prostitute” memiliki arti Wanita Tuna Susila (WTS). Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia WTS adalah wanita celaka yang menjual diri atau orang yang sundal atau disebut sebagai persundalan. Prostitusi juga dapat berarti suatu pekerjaan yang berupa penyerahan diri atau penjualan jasa kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan  seksual  dengan  mendapatkan  bayaran  sesuai  perjanjian  yang  telah dibuat. Wanita Tuna Susila sekarang lebih dikenal sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Pada prostitusi dikenal beberapa pihak  yang terkait langsung pada praktek prostitusi, pihak tersebut antara lain:
1. Pekerja Seks Komersial/ PSK
Pekerja Seks Komersial atau biasa disingkat PSK merupakan pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan mendapatkan uang atau upah dari  penerima  jasa  tersebut.  Pada  literatur  lainnya,  disebutkan  pengertian  PSK adalah  seorang  wanita  yang  pekerjaanya  menjual  diri  kepada  banyak  pria  yang membutuhkan  pemuasan  nafsu  seksual,  dan  wanita  tersebut  mendapatkan  uang sebagai  imbalan  yang  dilakukan  diluar  pernikahan.  Pekerja  Seks  Komersial
3 Peter Mahmud Marzuki , Penelitian hukum (Prenada Media 2005).[35].

## 2130 Afif Fathin: Prostitusi Online Sebagai...
sangat identik dengan pengertian pelacuran, pelacuran merujuk pada perbutannya, sedangkan PSK adalah orang yang melakukannya.
2. Muncikari/ Germo
Muncikari  atau  Gemo  (souteneur)  dalam  pengertian  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia diartikan sebagai induk semang bagi perempuan lacur.  dalam pengertian lain  muncikari  adalah  orang  yang  berperan  sebagai  pengasuh,  perantara,  dan pemilik PSK.
3. Pengguna Jasa Seks Komersial
Pelanggan  Pekerja  Seks  Komersial  atau  yang  lebih  dikenal  masyarakat sebagai istilah “pria hidung belang” adalah pria yang menggunakan atau membeli jasa layanan seksual dari Pekerja Seks Komersial. Tujuan dari pria hidung belang ini beragam, mulai dari berhubungan badan, hingga sebagai pasangan paruh waktu. Pelanggan Pekerja Seks Komersial ini akan membayarkan uang imbalan atas jasa yang diberikan oleh Pekerja Seks Komersial.
Persoalan  prostitusi  dalam  KUHP,  diatur  dalam  Pasal  506  dan  Pasal  296. Ketentuan  dalam  pasal-pasal  ini  melarang  siapa  saja  yang  menjadikan  sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain. Pasal ini ditafsirkan oleh ahli hukum sebagai pasal yang ditujukan untuk para germo, mucikari, atau pengelola rumah bordir. Di dalam hukum pidana umum, tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pekerja seks komersial maupun pengguna jasa seks komersial. 4 Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa seks diatur dalam peraturan daerah masing- masing. 5
Maka berdasarkan dua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum pidana  umum  hanya  mengatur    mengenai  muncikari  sebagai  pihak  yang  dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.
4 Heman, ‘Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif ’ (2017) 130 UIN Alauddin Journal.[132].
5 Sovia Hasanah, ‘Pasal Untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK’ (hukum online, 2018)< www. hukumonline.com> diakses pada tanggal 8 Januari 2021.

## Prostitusi Online
Dalam  hukum  pidana  Indonesia  terdapat  istilah  pelacuran  atau  prostitusi, namun tidak terdapat istilah prostitusi online. Prostitusi online merupakan perbuatan seksual  dengan  orang  lain  yang  menggunakan  “transaksi”  dimana  pelaksanaan transaksi  tersebut  dapat  menggunakan  media  elektronik  .  Prostitusi  online  dan Prostitusi  konvensional  sendiri  tidak  memiliki  perbedaan  yang  signifikan,  yang membedakan adalah proses transaksi seksual pada prostitusi online sepenuhnya/ sebagian menggunakan media sosial/elektronik. Pada prostitusi online, PSK akan mempromosikan  diri  mereka  sendiri  melalui  media  sosial  dengan  atau  tanpa muncikari.  pengguna  jasa  seks  kemudian  menemukan  iklan  PSK  tersebut  lalu terhubung  melalui  media  sosial.  Setelah  terjadi  kesepakatan  terkait  waktu  dan tempat, PSK dan pengguna jasa seks pun bertemu untuk selanjutnya melakukan hubungan seksual.

## Pertanggung  Jawaban  Pidana  Prostitusi  Online  Dalam  Hukum  Positif  Di Indonesia
Dalam Kitab Undang-Undang Pidana dinyatakan hanya manusia yang dapat melakukan  suatu  tindak  pidana,  dan  hanya  manusia  sajalah  yang  dapat  menjadi subyek hukum pidana. Hal ini dapat diketahui dari tiap-tiap pasal di KUHP dimulai dengan  kata  barangsiapa.  Dari  kata  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  hanya manusialah yang diakui sebagai subyek tindak pidana, alasan dikatakan demikian karena:
1. Rumusan  delik  dalam  KUHP    selalu  menggunakan    subjek  dengan    istilah barang siapa, warga negara Indonesia, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 2-9 KUHP;
2. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana, terutama pada pasal 44, 45, dan 49 KUHP, yang menggunakan istilah “kejiwaan” dari tindak pelaku;
3. Ketentuan pidana pada pasal 10 KUHP terkait denda, hanya manusialah yang memahami tentang uang.
Selain  sifat  melawan  hukum,  unsur  kesalahan,  yang  dalam  bahasa  Belanda

## 2132 Afif Fathin: Prostitusi Online Sebagai...
disebut  sebagai  schuld,  merupakan  salah  satu  unsur  utama  yang  terkait  dengan pertanggungjawaban  pelaku  atas  perbuatannya,  termasuk  perbuatan  pidana  atau tindak pidana atau sering disebut sebagai delik . Unsur tersebut  dikenal dengan adegium “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.
Dalam Ketentuan hukum pidana di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap prostitusi secara online disinggung dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor  11 Tahun  2008   Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UUITE)  jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  dimana disebutkan bahwa : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Namun pasal tersebut hanya memberi hukuman bagi mereka yang menyebarluaskan gambar atau konten yang bermuatan asusila  saja.  Salah  satu  contoh  kasus  prostitusi  online  yang  dikenakan  pasal  27 Undang-Undang Nomor 27 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kasus aktris Vanessa Angel di Pengadilan Negeri Surabaya dimana Vanessa divonis hukuman lima bulan penjara setelah dinyatakan bersalah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaa n.
Dengan penafsiran sistematis pada KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui  bahwa  ketentuan  dalam  Pasal  27 Ayat  (1)  UUITE  melarang  aktivitas prostitusi yang dilakukan dengan media elektronik. Penulis berpendapat bahwa  pasal 27 ayat 1 UUITE ini mentikberatkan pada  konten yang disebarkan menggunakan media  elektronik    yang  dapat  menjerat  siapa  saja  yang  menyebarluaskannya.
Namun terhadap perbuatan pidana prostitusi online tidak menutup kemungkinan jika prostitusi online ini dapat dikaitkan sebagai sebuah tindak pidana perdagangan orang jika pelakunya adalah pihak ketiga, yaitu muncikari atau germo. Berbeda dengan  Pasal  27    UUITE  jo.  Undang-Undang  19  Tahun  2016,  dalam  halnya prostitusi  online  pada  tindak  pidana  perdagangan  orang,  yang  dapat  diminta pertanggung jawaban hanyalah muncikari atau germo yang melakukan eksploitasi terhadap pekerja seks komersial.

## Keterkaitan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Prostitusi Online
Perdagangan orang menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (UUPTPPO) adalah tindakan prekrutan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan,  penyekapan,  pemalsuan  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang  tereksploitasi.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  adalah  setiap  tindakan  atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam UUPTPPO, subjek meliputi:
1. Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  psikis,  mental,  fisik, seksual, ekonomi,dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
Dalam  kaitannya  dengan  prostitusi  online,  subyek  hukum  yang  penulis angkat  dalam  penelitian  ini  adalah  orang  perseorangan,  yaitu  muncikari  atau germo.  Muncikari  atau  germo  berperan  sebagi  pihak  yang  memfasilitasi  dan sebagai pihak yang turut mendapatkan keuntungan dari praktik prostitusi online dengan  cara  menampilkan  foto-foto  berkonten  seks  korban  serta  melakukan transaksi yang sepenuhnya atau sebagian dilakukan melalui media sosial/ media daring yang kemudian dengan jasa mempertemukan PSK dengan pelanggan seks tersebut, muncikari atau germo memperoleh imbalan atau keuntungan. Mengambil keuntungan  dari  pekerja  seks  komersial  oleh  muncikari    menjadikan  perbutan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan . Unsur pidana yang menjerat pelaku tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPPO, yang berbunyi, setiap orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,

## 2134 Afif Fathin: Prostitusi Online Sebagai...
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,  untuk  tujuan  mengeksplkoitasi  orang  tersebut  di  wilayah  Negara  Republik Indonesia, dipidana dengan pidaan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp  120.000.000.  (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
Unsur  unsur  tersebut  dilakukan  muncikari  untuk  mengekploitasi  korban  dalam hal ini adalah PSK. Perbuatan yang dilakukan muncikari ini juga Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (7) dan (8) Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tentang pengertian eksploitasi dan eksploitasi seksual. 6 Unsur-unsur  pada Pasal 2 Ayat (1) UUPTPPO tersebut bersifat alternatif, yang berarti jika salah satu unsur perbuatan terpenuhi oleh pelaku, maka unsur- unsur dalam pasal tersebut sudah terpenuhi. Apabila kita melihat perbuatan seorang muncikari yang  memajang foto atau video PSK melalui media sosial kemudian memfasilitasi ( sebagaimana unsur perbuatan yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPPO) bertemunya PSK dan pelanggan layanan seksual, penulis berpendapat bahwa  sangat  dimungkinkan  apabila  kasus  prostitusi online yang  dilakukan muncikari dikaitkan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

## Unsur Eksploitasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berkaitan Dengan Prostitusi Online
Berdasarkan  pasal  2  ayat  (1)  UUTPPO,  Suatu  perbuatan  dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana perdagangan orang apabila telah memenuhi tiga  komponen  utama  atau  unsur  yaitu,  tindakan/aktivitas,  cara,  dan  tujuan  atau maksud eksploitasi.
6 Pasal 1 ayat (8) UUPTPPO : eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau percabulan.
1. Tindakan/ Aktivitas
Merupakan unsur-unsur: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang.  Selaras  dengan  ketentuan pasal 1 angka 9, maka yang dimaksud sebagai perekrutan adalah tindakan yang meliputi  mengajak,  mengumpulan,  membawa  atau  memisahkan  seseorang  dari keluarganya,.  Sedangkan  pengiriman  sesuai  dengan  pasal  1  angka  10  diartikan sebagai  tindakan  memberangkatkan  seseorang  atau  melabuhkan  seseoarang  dari suatu tempat ke tempat lain. Seseorang dikatakan telah memenuhi unsur tindakan atau aktivitas tidaklah harus memenuhi semua unsur dan komponen ini, melainkan cukup apabila salah satu unsur dan komponentindakan/ aktivitas telah terpenuhi.
2. Cara
Terdiri  atas  unsur-unsur:  penggunaan  kekerasan,  ancaman  kekerasan penculikan,  penyekapan,  penipuan,  pemalsuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa, tulisan, ucapan, simbol, gambar atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Sedangkan  kekerasaan  berdasarkan  ketetuan  Pasal  1  angka  11  Undang-Undang Nomor:  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang,  diartikan  sebagai  perbuatan  secara  melawan  hukum,  dengan  atau  tanpa menggunakan  sarana  terhadap  fisik  dan  psikis  yang  menimbulkan  bahaya  bagi badan, nyawa atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Penjeratan utang dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  diartikan  sebagai perbuatan  menempatkan  orang  dalam  status  atau  keadaan  menjaminkan  atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi jasa pribadinya atau tanggung jawabnya sebagai bentuk pelunasan hutang. Sedangkan

## 2136 Afif Fathin: Prostitusi Online Sebagai...
penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  diartikan  sebagai  suatu  keadaan dimana  terdapat  ketidakseimbangan  status/kedudukan  antara  dua  pihak  (yaitu pelaku dan korban). Pihak yang lebih tinggi memiliki kekuasaan dibanding pihak lainnya  yang  memiliki  kedudukan  lebih  redah  atau  berada  dalam  posisi  rentan (misal:  majikan  dan  buruh).  Pihak  yang  memiliki  kekuasaan,  menyalahgunakan kekuasaannya agar dapat memegang kendali terhadap kerentanan orang lain agar bisa    mengeskploitasi  orang  tersebut.  Supriyadi  Widodo  Eddyono,  mengartikan penyalahgunaan  kedudukan  rentan  (abuse  of  position  of  vulnerability)  sebagai situasi  dimana  seseorang  tidak  memiliki  pilihan,  kecuali  untuk  pasrah  pada penyalahgunaan yang terjadi.  unsur cara  bersifat alternatif yang berarti Seseorang tidaklah harus memenuhi semua unsur agar unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup apabila salah satu dari komponen cara telah terpenuhi.
3. tujuan/ maksud eksploitasi
Tujuan utama dari tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO maupun Protokol Palermo adalah eksploitasi yang memiliki arti tindakan dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi,  tetapi  tidak  terbatas  pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa ; perbudakan  atau praktik serupa perbudakan, pemerasan, penindasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan  hukum  memindahkan  tenaga  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan kemampuan atau tenaga seseorang, oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun imateriil. Perbudakan menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi  Manusia  adalah  salah  satu  perbuatan  yang  dilakukan  sebagai  bagian  dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan sevara langsung terhadap penduduk sipil.
Didalam Pasal 1 angka 7 UUPTPPO, eksploitasi diartikan sebagai tindakan dengan  dan/atau  persetujuan  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik materiil maupun immateriil. Apabila seorang muncikari telah melakukan unsur Perbuatan  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  pasal  2  Ayat  (1)  UUPTPPO dengan  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  dan  memenuhi  unsur  perbuatan sebagaimana Pasal 1 angka 1 dan 7 UUPTPPO, maka muncikari dapat dikatakan telah  memenuhi  unsur  eksploitasi.  Eksploitasi  sendiri  merupakan    tujuan  dan akibat dari perdagangan orang. Jika unsur eksploitasi ini tidak dapat dibuktikan, seorang muncikari pada prostitusi online tidak dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang .

## Pengaruh Persetujuan Seksual Pada Tindak Pidana Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang
Apabila  kita  melihat  pada  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  27  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, persetujuan korban bukanlah sebuah alasan penghapus pidana tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana tertera pada Pasal 26 UUPTPPO yang berisikan, persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Sejalan dengan  pengertian  eksploitasi  sebagaimana  Pasal  1  angka  7  UUPTPPO  dimana terdapat kalimat, “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban”, dimana pelaku dalam  hal  protitusi  online  adalah  muncikari,  tetap  dapat  dituntut  pidana  atas perbuatan  eksploitasi  yang  dilakukan  walaupun  telah  mendapatkan  persetujuan dari korban.  Persetujuan seksual menjadi tidak relevan apabila dilakukan dengan cara  perekrutan,  pengangkutan,  pengiriman,  penampungan,  atau  penerimaan orang-orang,  dengan  ancaman  atau  penggunaan  kekerasan  atau  bentuk  lain  dari paksaan,  penculikan,  penipuan,  penyesatan,  penyalahgunaan  kekuasaan,  atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Apabila kita kaitkan dengan prostitusi dengan media sosial/ internet, dapat  dikatakan  bahwa  muncikari/germo  telah  mendapatkan  persetujuan  dan

## 2138 Afif Fathin: Prostitusi Online Sebagai...
bekerjasama dengan pekerja seks komersial agar PSK tersebut dieksploitasi secara seksual dengan cara menyebarkan foto dan bertransaksi melalui media sosial untuk mengambil keuntungan dari kegiatan seksual tersebut. Persetujuan atau kesepakatan yang dilakukan oleh mucikari dan PSK ini tidak lah sah menurut hukum. Apabila kita melihat pada konsep persetujuan yang terdapat dalam BW Persetujuan atau kesepakatan yang dimaksud adalah sesuai dengan yang tertera dalam pasal 1320 BW, yang memenuhi empat syarat, yaitu:
1.  kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2.  kecakapan mereka yang mengikatan dirinya;
3.  suatu pokok persoalan tertentu;
4.  suatu sebab yang tidak dilarang.
Menurut  pasal  1355  BW  persetujuan  tersebut  batal  demi  hukum  karena dilaksanakan atas persetujuan tanpa sebab, atau dibuat bedasarkan suatu sebab yang terlarang, tak memilki kekuatan hukum. oleh karena itu persetujuan atau perjanjian  antara  mucikari  dan  pekerja  seks  komersial  dikatakan  batal  demi hukum. kita lihat kembali definisi eksploitasi yang merupakan tindakan dengan atau  tanpa  persetujuan  korban.  Terlepas  dari  tidak  sahnya  perjanjian,  Dapat diketahui bahwa tindakan semacam ini termasuk ke dalam TPPO. Jadi, pelaku tetap dapat dituntut pidana atas perbuatan eksploitasi yang dilakukan walaupun telah mendapatkan persetujuan dari korban.

## Kesimpulan
Tujuan utama dari sebuah tindak pidana perdagangan orang adalah eksploitasi, yaitu dengan mengeksploitasi korban pelaku mendapatkan keuntungan materiel ataupun immateriel. Unsur eksploitasi merupakan penyebab seseorang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Unsur eksploitasi sangat penting dalam  mengaitkan  prostitusi  online  dengan  tindak  pidana  perdagangan  orang. Tindak  pidana  prostitusi  online  dikatakan  sebagai  tindak  pidana  perdagangan orang,  pertama  apabila  transaksi  dilakukan  menggunakan  media  sosial  /media daring. kedua, unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan 7, serta pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang yang meliputi tindakan/aktivitas, cara, dengan tujuan eksploitasi harus terpenuhi walaupun hanya satu perbuatan dalam unsur tindakan  tersebut  yang  dilakukan.  persetujuan  seksual  dalam  tindak  pidana perdagangan  orang  bukan  merupakan  alasan  penghapus  pidana  pelaku  tindak pidana perdagangan orang.

## Daftar Bacaan

## Buku
Marzuki Peter Mahmud, Penelitian hukum (Prenada Media 2005).
Siregar Kondar, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu (Perdana Mitra Handalan 2016).

## Laman
Ninik Rahayu, ‘Logika Hukum Prostitusi dan Perdagangan Manusia’ ( jalastoria, 11  Januari  2019),  <https://www.jalastoria.id/logika-hukum-prostitusi-dan- perdagangan-manusia/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2020.
Nathalia  Naibaho,  prostitusi  online  dan  hukum  pidana,  (  hukum  online,  2019),
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abece7e335/prostitusi- online-dan-hukum-pidana-oleh--nathalina>  diakses  pada  tanggal  4 Septermber 2020.
Sovia  Hasanah,  ‘Pasal  Untuk  Menjerat  Pemakai  Jasa  PSK’  (  hukum  online, 2018),<http://app.hukumonline.com/klinik/detail/lt50d13cca972bc/ hukuman-bagi-pembeli-seks>. dikunjungi pada tanggal 8 Januari 2021.
Teddy Tri Setyo Berty, ‘12 Negara dengan Bisnis Prostitusi Terbesar di Dunia,Ada Nama Indonesia’ (liputan6 2019) < www.liputan6.com>.

## Jurnal
Heman,  ‘Pengaturan  Dan  Sistem  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Prostitusi  Online Menurut Hukum Positif’ (2017) UIN Alauddin Journal.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.

## 2140 Afif Fathin: Prostitusi Online Sebagai...
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  pidana perdagangn Orang.
Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Infrmasi dan Transaksi Elektronik.