## PRINSIP-PRINSIP  PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI WILAYAH PESISIR UTARA JAWA TENGAH

## Need For Poverty Reduction In North Coastal Areas In Central Java

## Arif Sofianto
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Jl. Pemuda 127-133 Semarang, Telp. 024 3515591 *e-mail: areef_sofiant@yahoo.com Diterima 12 April 2014- Disetujui 25 Mei 2015

## ABSTRAK
Masyarakat pesisir merupakan salah satu kelompok termiskin. Kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan  di kawasan  pesisir  sering  mengakibatkan  beberapa  kondisi  berupa  perusakan  ekologi, kesenjangan dan kemiskinan nelayan tradisional, serta ketergantungan masyarakat terhadap pemodal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebutuhan penanggulangan kemiskinan pada wilayah pesisir sesuai  dengan  karakteristik  dan  kebutuhan  masyarakat.  Jenis  penelitian  adalah  deskriptif  kualitatif. Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Kecamatan  Juwana  dan  Margoyoso  di  Kabupaten  Pati,  serta Kecamatan Ulujami di Kabupaten Pemalang. Informan penelitian ini berjumlah 100 orang terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga masyarakat, koperasi, nelayan, petambak, pengolah hasil perikanan dan petani. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, FGD dan Observasi. Teknik analisis data menggunakan model yang dikembangkan oleh Spradley, yang merupakan kesatuan proses linear yang dimulai dari analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema budaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah model penanggulangan kemiskinan pada masyarakat pesisir utara Jawa Tengah berupa konsep pemberdayaan yang mengutamakan prinsip a). Komitmen pada keyakinan, nilai, adat kebiasaan, kepentingan bersama, b). Menciptakan keterbukaan, kejujuran, solidaritas dan pelibatan masyarakat.

## Kata Kunci: kemiskinan, masyarakat pesisir, Jawa Tengah

## ABSTRACT
The coastal communities is one of the main groups of the poorest. The policies that have been implemented in coastal areas often result in some circumstances as ecological destruction, poverty gap and traditional fishing, as well as public dependence on financiers. This study aims to understand the need to reduce poverty in coastal areas according to the characteristics and needs of the community. This type of research is qualitative descriptive. The location of research in the Juwana and Margoyoso sub district in Pati Regency, and the Ulujami Subdistrict in Pemalang Regency. The informants of 100 people consisting of representatives from local government, community organizations, cooperatives, fishermen, farmers, fishpond farmers, and fish processors. The technique of collecting data using interviews, focus group discussions and observation. Data were analyzed using a model developed by Spradley, which is the unity of a linear process that starts from domain analysis, taxonomic analysis, componential analysis and analysis of cultural themes. The conclusion of this study is a model of addressing poverty in the north coast of Central Java community a concept that promotes empowerment principle a). Commitment to the beliefs, values, customs, common interests, b). Create transparency, honesty, solidarity and community involvement.
Keywords: poverty, coastal communities, Central Java

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  permasalahan global  yang  selalu  menarik  untuk  dibicarakan dari berbagai sudut pandang teori, sudut pandang  kewilayahan,  dan  memiliki  beberapa varian  penanggulangan.  Kemiskinan  memiliki dimenasi  yang  luas,  baik  struktural  maupun kultural, individu maupun sosial, relatif maupun absolut,  maupun  dampak  lain  seperti  masalah kewilayahan,  sosial  dan  politik.  Setiap  individu maupun kelompok memiliki ciri khas tersendiri.
Masyarakat pesisir, terutama nelayan lekat dengan  kemiskinan  bahkan  disebut  kelompok miskin  diantara  yang  miskin  (Sipahelut,  2010). Menurut Kusumaningrum (2013) dalam studinya tentang  kemiskinan  masyarakat  pesisir  di Kabupaten  Purworejo,  bahwa  kemiskinan nelayan  terkait  dengan  masalah  kompleks baik secara struktural, kultural maupun natural. Menurut  Kusnadi dalam Sipahelut  (2010) penyebab  kemiskinan  masyarakat  nelayan dapat  dikelompokkan  menjadi  internal  dan eksternal.  Sebab  internal  mencakup:  (1) keterbatasan  kualitas  sumber  daya  manusia (SDM),  (2)  keterbatasan  modal  dan  teknologi, (3) hubungan kerja kurang menguntungkan, (4) kesulitan diversifikasi usaha, (5) ketergantungan terhadap  okupasi  melaut,  dan  (6)  gaya  hidup boros.  Adapun  sebab  eksternal  meliputi:  (1) kebijakan  yang  berorientasi  produktivitas  dan parsial,  (2)  sistim  pemasaran  yang  merugikan, (3) kerusakan ekosistem, (4) peralatan tangkap yang  tidak  ramah  lingkungan,  (5)  penegakan hukum  yang  lemah,  (6)  terbatasnya  teknologi pengolahan,  (7)  terbatasnya  peluang-peluang kerja non perikanan, (8) kondisi alam dan musim, dan (9) isolasi geografis.
Ketimpangan juga merupakan salah satu permasalahan  penyebab  kemiskinan.  Hal  ini, terutama berkaitan dengan keuntungan ekonomi dari  pemanfaatan  sumberdaya  pesisir  dan laut  baru  dinikmati  oleh  kelompok  masyarakat tertentu  seperti  juragan  kapal  dan  pengusaha perikanan,  namun  belum  oleh  masyarakat pesisir dan nelayan. Selain kesenjangan dalam pendapatan,  kesenjangan  dalam  kepemilikan justru  menjadi  permasalahan  yang  lebih  serius (Syarief,  2001).  Akumulasi  sumberdaya  pada
pihak-pihak tertentu mengarah pada deaksesasi oleh  masyarakat.  Misalnya  saja  dalam  hal penangkapan, hanya yang memiliki kapal lebih besar  dan  teknologi  yang  lebih  maju  yang dapat  menguasai  sumberdaya  laut.  Menurut hasil  penelitian  Widodo  (2011)  tentang  faktor penyebab  kemiskinan  masarakat  pesisir  di Kwanyar  Barat,  Kabupaten  Bangkalan  adalah rendahnya  akses  terhadap  modal  terutama modal finansial sehingga menyebabkan nelayan tidak  mampu  mengakses  modal  fisik  berupa teknologi penangkapan yang lebih modern.
Desa-desa  pesisir  yang  sebagian  besar penduduknya  bermata  pencaharian  sebagai nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan, kebudayaan  nelayan  berpengaruh  besar terhadap  terbentuknya  identitas  kebudayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan (Ginkel, dalam Kusnadi,  2010).  Menurut    Wahyudin (2003),  karaktersitisk  masyarakat  pesisir  dapat diidentifikasi berupa tergantung pada lingkungan, tergantung pada musim, tergantung pasar. Masyarakat nelayan/pesisir juga dikenal dengan perilaku:  mengeksploitasi  terus-menerus  tanpa memahami  batas-batasnya  disertai  dengan merusak ekosistem.
Di  sisi  lain  terdapat  juga  yang mengeksploitasi  dengan  tindakan  konservasi, seperti  pelestarian  terumbu  karang,  hutan bakau,  dan  mengoperasikan  jaring  yang ramah  lingkungan  (Kusnadi,  2010).  Perilaku merusak  dianut  oleh  sebagian  besar  nelayan untuk  sumberdaya  yang  sifatnya  terbuka,  dan perilaku konservasi ditunjukkan oleh komunitas- komunitas  adat  atau  komunitas  lokal  yang mengelola  sumber  daya  perikanan  untuk memperkuat  kepentingan  ekonomi  kolektif (Kusnadi, 2010).
Kerentanan  perubahan  secara  ekologis juga  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap usaha  perekonomian  yang  ada  di  wilayah tersebut,  karena  ketergantungan  yang  tinggi dari  aktivitas  ekonomi  masyarakat  dengan sumberdaya  ekologis  tersebut.  Salahsatu contoh  pertambahan  jumlah  penduduk  yang tinggal  di  kawasan  pesisir  menyebabkan tekanan  terhadap  ekosistem mangrove yang ada  (Auliyani et al., 2014).  Ada  tarik  menarik
antara  yang  mengeksploitasi  alam  dan  yang memerlukan kelangsungan nafkah dari alam.
Temuan  lainnya  dari  hasil  penelitian Manumono  (2008)  bahwa abrasi  tambak  dan rob  mengalami  menyebabkan  penurunan pendapatan  petani  tambak  dan  nelayan sehingga mereka mengalami perubahan perilaku yang  bersifat  negatif  yaitu  apriori,  apatis  dan mengalami gangguan jiwa. Sebagian petani dan nelayan yang hilang tambaknya beralih menjadi buruh serabutan, nelayan seser ataupun nelayan tangkap (sampan dan jaring), yang sebelumnya juragan berubah menjadi petani penggarap.
Berdasarkan hasil penelitian Primyastanto et al. (2010) bahwa faktor timbulnya perusakan lingkungan  wilayah  pesisir  tersebut  karena tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan  penduduk  tentang  pentingnya menjaga  lingkungan.  Masalah  yang  terjadi  di pesisir tersebut salahsatunya adalah kurangnya pemberdayaan  masyarakat  dan  pengguna sumberdaya  pesisir  dan  lautan.  LSM  dapat memainkan peran kunci dalam pengorganisasian sosial  dengan  bertindak  sebagai  fasilitator, katalisator, pelopor kepemimpinan dan pemasok kepemimpinan  peralihan  (Pieter,  2001). Sedangkan  Hiariey  (2013)  menemukan  bahwa strategi  meningkatkan  peran  aktif  masyarakat dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir  adalah dengan  pengelolaan  wilayah  pesisir  berbasis masyarakat  ( co-management ).  Dalam  strategi tersebut,  masyarakat  memiliki  kewenangan cukup dalam pengelolaan dan terakomodasinya kepentingan masyarakat dalam proses pengelolaan. Sebagaimana disampaikan Ticoalu et al. (2013)  bahwa  keberhasilan  program karena masyarakat, pemerintah dan pengusaha memiliki  kontribusi  yang  relatif  sama  terhadap moral,  ditinjau  dari  pemberdayaan  masyarakat pesisir.
Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan  suatu  program  pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir adalah kebijakan pemerintah.  Sesuai  hasil  penelitian  Syarief (2001) bahwa kebijakan pembangunan kelautan selama  ini,  cenderung  mengarah  kepada “produktivitas”  memaksimalkan eksploitasi tanpa  ada  pengendalian.  Kebijakan  tersebut
mengakibatkan  beberapa  kondisi  berupa:  a). overfishing,  perusakan ekologi  laut  dan  pantai, b).  kesenjangan  dan  kemiskinan  nelayan tradisional,  c).  ketergantungan  masyarakat nelayan kecil/tradisional terhadap pemodal besar/ modern,  antara  nelayan  dan  pedagang,  antara pherphery terdapat  center,  antara  masyarakat dengan pemerintah.   Menurut Tulungen (2001), pendekatan  pengelolaan  sumberdaya  wilayah pesisir  yang  dapat  menjadi  rujukan  adalah berbasis  pemberdayaan  masyarakat.  Konsep ini  telah  menjadi  pendekatan  utama  dalam pengelolaan  sumberdaya  pesisir  di  Indonesia sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang desentralistis.
Menurut hasil penelitian Fitriansah (2012), keberhasilan  pemberdayaan  di  pesisir  berhasil dengan adanya penyadaran kepada masyarakat bahwa  program  yang  mereka  jalankan  bukan semata ‐ mata program dari pemerintah, tetapi juga menjadi program mereka sendiri. Terdapat tiga  aktor  yang  memainkan  perannya  dengan sempurna  yakni:  pemerintah  daerah  sebagai pembina  dan  pengarah  program,  masyarakat lokal  sebagai  pelaksana  utama  seluruh kegiatan  dan  kelompok  yang  memfasilitasi hubungan kedua aktor secara transparansi dan terbuka.
Selanjutnya  hasil  penelitian  Mardjoeki (2012)  menyatakan  bahwa  pemberdayaan masyarakat  pesisir  perlu  adanya  kerja  sama yang  simultan  dan  lintas  sektoral,  pendekatan yang  paling  sesuai  dengan  kondisi  tersebut adalah dengan cara pendekatan partisipatif yaitu suatu pendekatan yang melibatkan kerja sama antara masyarakat setempat dan pemerintah.
Demikian  juga  dengan  Arviyanthi et al . (2014) bahwa faktor pendukung pemberdayaan adanya komitmen , lingkungan politik yang stabil, perda  yang  tidak  memberatkan,  masyarakat yang ingin berubah, ada kelompok yang peduli lingkungan,  keterpaduan  dengan  visi  dan  misi dinas. Hasil penelitian Indarti et al. (2013) juga menyatakan  bahwa  penguatan  kelembagaan koperasi  nelayan  sebaiknya  diawali  dengan mengorganisir  nelayan  yang  mempunyai kepentingan ekonomi dan komitmen yang sama untuk bergabung dalam organisasi koperasi.
Oleh sebab itu, penanggulangan permasalahan  kemiskinan  di  wilayah  pesisir tidak  mengabaikan  aspek  pemberdayaan, seperti  aspek  sosial  budaya  dan  kebutuhan riil  masyarakat.  Menurut  Kusnadi  (2010) masyarakat nelayan (pesisir) memiliki ciri-ciri  perilaku  sosial  yang  dipengaruhi  oleh karakteristik  kondisi  geografis  dan  mata pencaharian penduduknya, yaitu: (1) Etos kerja tinggi  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan mencapai  kemakmuran;  (2)  Kompetitif  dan mengandalkan kemampuan diri untuk mencapai keberhasilan;  (3)  Apresiasi  terhadap  prestasi seseorang dan menghargai keahlian; (4) Terbuka dan  ekspresif,  sehingga  cenderung  “kasar”; (5)  Solidaritas  sosial  yang  kuat  dalam menghadapi ancaman bersama atau membantu sesama  ketika  menghadapi  musibah;  (6). Kemampuan  adaptasi  dan  bertahan  hidup yang  tinggi;  (7)  Bergaya  hidup  “konsumtif“; (8).  Demonstratif  dalam  harta-benda  (emas, perabotan  rumah,  kendaraan,  bangunan rumah,  dan  sebagainya)  sebagai  manifestasi “keberhasilan  hidup”;  (9).  ”Agamis”,  dengan sentimen  keagamaan  yang  tinggi,  dan;  (10). ”Temperamental”, khususnya jika terkait dengan ”harga diri”.
Provinsi  Jawa  Tengah  memiliki  wilayah yang  disebut  Pantura  (Pantai  Utara)  yang  erat dengan permasalahan kemiskinan dan karakter masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas. Para  sejarawan  umumnya  mengkategorikan pesisir pulau Jawa dibagi ke dalam dua kategori utama  yaitu  Pesisiran  Barat  meliputi  Demak, Kendal,  Batang,  Pekalongan,  Pemalang, Wirodesa, Tegal, dan Brebes, serta Pesisiran Timur meliputi Cengkal Sewu, Surabaya, Gresik, Sedayu,  Tuban,  Lasem,  Juwana,  Pati,  Kudus, dan Jepara (Itha, 2013).
Masyarakat di Kabupaten Pati merupakan stereotip Pantura Jawa Tengah bagian timur dan Kabupaten  Pemalang  dapat  mewakili  karakter masyarakat Pantura Jawa Tengah bagian barat yang  dapat  dianggap  sebagai  contoh  tersebut di atas. Oleh sebab itu, penelitian ini diperlukan dalam  rangka  mengupas  berbagai  karakter kemiskinan  masyarakat  pesisir  untuk  dalam memahami  penanggulangan  kemiskinan  yang
dibutuhkan dalam di wilayah pesisir utara Jawa Tengah.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Pemalang  dan  Kabupaten  Pati.  Di  Kabupaten Pemalang  penelitian  difokuskan  di  Kecamatan Ulujami  meliputi  Desa  Mojo,  Pesantren,  dan Limbangan.  Di  Kabupaten  Pati  difokuskan  di Kecamatan  Juwana,  Desa  Bakaran  Kulon  dan Desa Bajomulyo.

## Responden Penelitian
Responden penelitian ini berjumlah 100 orang  tersebar  di  Kabupaten  Pemalang  dan Kabupaten  Pati.  Kemudian  diambil  sebanyak satu-dua  Kecamatan,  dan  setiap  Kecamatan diambil  sebanyak  dua-tiga  desa.  Responden terdiri  dari  masyarakat  dari  berbagai  kelompok profesi  dan  sosial  ekonomi.  Ditiap  desa  yang menjadi  unit  penelitian,  terdiri  dari  nelayan tangkap  sebanyak  tiga  orang,  pembudidaya tambak  sebanyak  tiga  orang,  pengolah  hasil perikanan/laut  sebanyak  dua  orang,  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menegah  (UMKM)  berbasis perikanan sebanyak dua orang, Perwakilan  HNSI sebanyak dua orang, Pengurus KUD sebanyak satu orang, Pengelola TPI sebanyak  satu orang, Camat, Kepala Desa, Aparat Bappeda sebanyak satu    orang,  Aparat  Dinas  Kelautan  sebanyak satu orang, Aparat Bapermades sebanyak satu orang, Aparat  Dinas  Pariwisata  sebanyak  satu orang,  Tokoh  Budaya  sebanyak  satu  orang, Perwakilan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  (pemberdayaan  nelayan,  lingkungan pantai, UMKM) sebanyak satu orang

## Jenis dan Sumber Data
Data dalam penelitian ini data primer dari hasil wawancara dan data lapangan. Sedang data  sekunder  berupa  peraturan-peraturan, buku-buku  yang  berkaitan  dengan  masyaakat pesisir  dari  dinas  instansi  terkait  serta  hasil- hasil penelitian dari lembaga penelitian majupun perguruan  tinggi  yang  sudah  ada  gtentang masalah dan lokasi penelitian.

## Metode Pengumpulan Data
Beberapa metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah:
•  Teknik  wawancara  dengan  menggunakan daftar pertayaan dan wawancara secara  mendalam/ in-depth  interview dengan  responden.  Sedangkan  daftar pertanyaan (angket) yang digunakan secara terbuka.
• Focussed Group Discussion (FGD) dilakukan  untuk  memeprdalam  penggalian data dari masyarakat.
•  Observasi.  Teknik  ini  untuk  mengamati hasil  program  pemberdayaan  yang  sudah dilakukan,  kelembagaan  masyarakat  serta relasi sosial budaya masyarakat.

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis  yang  dikembangkan  oleh  Spradley seperti  yang  dikutip  Iskandar  (2008)  dan Sugiyono  (2009),  yang  terdiri  dari  Analisis Domain,    Analisis  Taksonomi,  Analisis Komponensial, dan Analisis Tema Budaya

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masyarakat  pesisir  dikenal  lebih  keras dalam  berusaha,  fokus  pada  pekerjaan  yang cepat  menghasilkan  pendapatan,  namun  juga lebih mudah membelanjakan pendapatan yang mereka  terima.  Dalam  pemilihan  pekerjaan, mayoritas  masyarakat  pesisir  lebih  memilih pekerjaan  yang  cepat  menghasilkan  uang. Sebagian besar responden menyatakan bahwa dalam memilih jenis pekerjaan pertimbangannya adalah cepat menghasilkan uang.
Di  Kabupaten  Pati  untuk  menghasilkan uang langsung menjual hasil tangkapan kepada bakul  tidak  diolah  menjadi  hasil  olahan  yang langsung  bisa  dikonsumsi.  Di  Kabupaten Pemalang  cepat  menghasilkan  uang  dengan berusaha berdagang masakan/lauk-pauk, mancing kepiting, ngarad, berjualan ikan segar dan  sejenisnya.  Sebagian  mereka  berusaha karena ingin cepat menjadi kaya
Pekerjaan sampingan merupakan salah  satu  upaya  masyarakat  pesisir  untuk mencukupi  kebutuhan  mereka.  Pada  saat paceklik,  ada  beberapa  upaya  yang  dilakukan oleh  masyarakat  pesisir,  sebagian  memilih mencari pekerjaan tambahan, sebagian lainnya berhutang, sebagian berhemat dan sebagian lagi  yang  pasrah  dengan  kondisi  tersebut. Alternatif    paling  banyak  saat  paceklik  adalah mencari pekerjaan lain, sementara sebagian lagi berhutang dengan harapan ketika musim panen akan  dapat  terbayar.  Para  nelayan  mengaku mereka  terpaksa  memilih  pekerjaan  sebagai nelayan karena merasa cepat menghasilkan.
Tidak semua masyarakat pesisir mengusahakan pekerjaan sampingan, sebagian mereka  tidak  memiliki  pekerjaan  sampingan karena  berbagai  keterbatasan  dan  alasan personal. Separuh lebih responden menyatakan masyarakat pesisir memiliki pekerjaan lain selain di  sektor  utama  (tambak,  tambak,  pengolahan, UMKM). Pekerjaan sampingan menjadi penting ketika  musim  paceklik.  Sementara  sebagian lainnya  tidak  memiliki  pekerjaan  sampingan karena merasa pekerjaan utama sudah mampu mencukupi kebutuhannya, atau karena tiadanya kesempatan  dan  kemampuan  menciptakan pekerjaan lain.
Dalam sektor pengolahan perikanan, jenis ikan/olahan  yang  paling  banyak  dibudidayakan dan diolah adalah ikan bandeng karena modal tidak terlalu besar, mudah diperoleh, dan pasar luas.  Meskipun  paling  banyak  diolah  diwilayah penelitian, namun jumlah bandeng yang diolah hanya  sebagian  kecil  dibanding  jumlah  panen mereka, sebagian besar justru diolah diluar kota.
Di  pesisir  Kabupaten  Pemalang,  selain nelayan  dan  bertambak,  sebagian  masyarakat juga  bertani  hortikultura  baik  sayur  maupun buah-buahan serta bunga melati. Kendala yang dialami m enurut  Wasjud  (petani  di  Ulujami) bahwa:
”selama ini kendala petani adalah harga jual  produk  jauh  dari  biaya  produksi, misalnya  harga  tomat  hanya  200  /  kg. Para petani membentukkelompok, tetapi perlu  bimbingan  pasar,  menyelaraskan
dengan pasar industri. Petani juga kalah  teknologi  dengan  daerah  lain (Jatim) sehingga perlu studi banding dan pelatihan”
Pada  tingkat  penghasilan,  masyarakat pesisir cenderung dipengaruhi oleh musim. Pada saat tidak musim, pendapatan mengalami penurunan yang cukup besar, hampir separuhnya (42%).  Hal  ni  menunjukkan  ketergantungan besar terhadap musim.
Terkait  dengan  gaya  hidup,  masyarakat pesisir dinilai cenderung boros atau “konsumtif“. Mereka  dianggap  sering  mempertontonkan keberhasilan  ekonomi  mereka.  Mereka  juga lebih  mudah  membelanjakan  uang  mereka, terutama saat musim panen. Menurut responden di  Kabupaten  Pemalang,  masyarakat  pesisir karena  merasa  mudah  menghasilkan  uang, dalam  gaya  hidup  berbusana,  pola  makan, tidak  memikikirkan  alokasi  untuk  menabung. Dari  uang  yang  dihasilkan  sebagian  besar dibelanjakan.  Adapun  sebagian  lagi  tidak demikian,  pengeluaran  agak  banyak  jika  ada pendapatan lebih saja.
Baik di Kabupaten Pati maupun Kabupaten Pemalang,  kecenderungan  masyarakat  pesisir terhadap  kegiatan  hiburan  sangat  tinggi. Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Pri  (nelayan Bajulmulyo, Juwana) bahwa setiap tahun warga desa  menyelenggarakan  acara  sedekah  laut yang  diiringi  dengan  hiburan  yang  paling  tidak menghabiskan dana sampai 450 juta rupiah.
Selain  kondisi  sosial  dan  ekonomi  di atas, ada beberapa kendala dan halangan fisik/ infrastruktur serta lingkungan. Kendala minimnya infrastruktur  serta  kerusakan  lingkungan mewarnai kondisi masyarakat pesisir. Minimnya akses  jalan  dan  jembatan,  telekomunikasi, dan  energi  kerap  mewarnai  kondisi  mereka. Sebagai  contoh  jalan  menuju  tambak  bandeng di Bakaran Kulon, Juwana masih kurang lancar dan  mengganggu  rantai  dingin  penjualan  ikan mereka.  Isu  lingkungan  lainnya  berupa  abrasi di tepi pantai serta pengendapan lumpur di saluran  tambak.  Isu  lainnya  terkait  keamanan lingkungan  serta  produk  olahan  pangan  hasil produksi masyarakat pesisir.
Dengan kehidupan yang keras, masyarakat pesisir  memiliki  semangat  kerja  tinggi  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  mencapai kemakmuran.  Sebagian  besar  menyatakan bahwa  masyarakat  pesisir  relatif  memiliki semangat kerja yang tinggi. Di Kabupetan Pati, semangat kerja tinggi terlihat dari banyak yang meninggalkan keluarga untuk mencari ikan di laut, bekerja keras walaupun cuaca ekstrem mereka tetap mencari ikan. Bagi petambak penyewa bisa merangkap pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di Kabupaten Pemalang, ada masyarakat yang  memiliki  semangat  tinggi,  belajar,  kerja keras,  kreatif  membuat  peralatan,  pengolahan dan  budidaya.  Di  sisi  lain  masih  adanya masyarakat  yang  mengharapkan  bantuan  dari pemerintah,  mengharapkan  bantuan  dair  pihak lain.
Sikap  mental  lainnya  adalah  kompetitif, mencapai  keberhasilan  atas  kemampuan sendiri.  Masyarakat  pesisir  memiliki  etos  kerja yang mandiri dan berani mengambil tantangan. Namun ada sebagian yang tidak kompetitif dan lebih  memilih  kompromi.  Di  Kabupaten  Pati, orang  berani  berupaya  untuk  maju,  tidak  takut gagal,  jika  berhasil  akan  menikmati,  tetapi  bila tidak berhasil sudah merasa biasa hidup susah. Mereka sering tukar pengalaman, bekerja keras, berani  berusaha  keras.  Di  sisi  lain  sebagian merasa  hidup  nyaman  apa  adanya,  berusaha semampunya  untuk  menghidupi  keluarga.  Di Kabupaten  Pemalang  masyarakat  kebanyakan memiliki pekerjaan lebih dari satu macam, yang penting  bisa  mencukupi  kebutuhan  sehari- hari. Mereka juga merantau ke luar kota untuk mencari penghasilan tambahan.
Dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya, masyarakat pesisir lebih berani mengambil resiko dalam  berusaha.  Mereka  berani  mengambil resiko  seperti  berhutang,  berganti  komoditas, dan  sebagainya  untuk  keberhasilan  usaha.  Di Kabupaten Pati banyak yang mengambil hutang bank  untuk  menambah  permodalan  sampai miliaran  rupiah,  mereka  berani  berspekulasi dalam usaha. Rata-rata memilki usaha dengan modal besar seperti kapal dan tambak. Mereka juga berani mencoba suatu hal yang baru yang lebih  mendatangkan  untung.  Di  Kabupaten Pemalang berani ambil resiko contoh budidaya
udang vaname dengan modal pinjaman dari bank atau koperasi, tidak mempedulikan berhasil tidaknya usaha. Selama masih ada pihak yang memberikan  hutang,  tetap  berani  berhutang untuk usaha. Para nelayan biarpun cuaca kurang mendukung tetap berani melaut.
Dalam berusaha, persaingan antarmasyarakat  cenderung  lebih  rendah, hanya  terjadi  dalam  kasus-kasus  tertentu  saja, selebihnya  bekerjasama.  Menuurt  penuturan responden baik di Kabupaten pemalang maupun Kabupaten Pati, persaingan tidak terlalu tinggi. Di Kabupaten Pati persaingan terjadi pada warga yang  berlomba-lomba  dalam  meningkatkan hasil  produksi.  Selain  itu  ada  yang  bersaing dalam harga sewa lahan tambak. Tetapi mereka menyatakan  melakukan  persaingan  dengan sehat.  Sebagian  menyatakan  bahwa  tidak terjadi persaingan karena kesenjangan ekonomi tidak  menyolok,  bahkan  para  nelayan  dalam mencari  ikan  mereka  saling  berkomunikasi dengan  memakai  alat  komunikasi  SSB  ( Single Side  Band  Modulation) .  Di  tambak  meraka bahkan  bersama  untuk  mencari  kebutuhan  air tambak.  Pada  umumnya  banyak  yang  bekerja secara kelompok sehingga lebih membutuhkan kerjasama daripada pesaingnya.
Kemudian  Kabupaten  Pemalang  hampir sama,  ada  persaingan  dalam  meningkatkan kesejahteraan, mereka menunjukkan kekayaan dan keberhasilan, melakukan pembelian barang- barang.  Masyarakat  juga  cenderung  bersaing dalam  meningkatkan  produksi  pertanian  baik petani sawah maupun tambak. Namun mereka menyatakan  bersaing  secara  sehat.  Di  sisi lain  ketika  menghadapi  kesulitan  ada  upaya kerjasama.
Masyarakat  pesisir  cenderung  saling bersaing  menunjukkan  keberhasilan.  Ketika panen  mereka  membelanjakan  untuk  berbagai barang,  kendaraan  dan  lainnya,  sehingga  rasa saling  menunjukkan  keberhasilan  (dengan kepemilikan)  beriringan  dengan  rasa  saling membantu  saat  kesulitan.  Meskipun  demikian, solidaritas masih tetap tinggi, ada bantuan berupa  pinjaman  dari  tetangga,  tetapi  hanya untuk mereka yang dipercaya. Hanya 36 persen yang  menyatakan  mendapatkan  bantuan  dari
tetangga saat paceklik.
Sesuai dengan hasil penelitian di atas, ada  beberapa  karakteristrik  yang  bisa  menjadi potensi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan konseep pemberdayaan. Ciri umum masyarakat pesisir adalah komitmen pada nilai adat dan tradisi yang mereka yakini cukup kuat.  Mereka  rela  berkorban  demi  terjaganya nilai  dan  adat  tersebut.    Acara  sedekah  laut, ruwatan,  sedekah  bumi  mislanya,  selalu dilaksanakan  setiap  tahun.  Sumberdaya  dana, tenaga  waktu  yang  dibutuhkan  cukup  besar, namun  masyarakat  sukarela  mendukungnya. Acara  sedekah  kaut  yang  kemudian  diiringi dengan hiburan dananya mencapai ratusan juta rupiah,  namun  dengan  mudah  bisa  didapatkan melalui iuran warga. Dana didapat dari iuran tiap musim  panen  baik  dalam  bentuk  ikan  maupun uang.  Dari  peristiwa  tersebut  Nampak  bahwa adanya swadaya, kepedulian, sukarela tercipta dari komitmen terhadap nilai dan adat.
Karakter  lainnya  adalah  keterbukaan, kejujuran, solidaritas dan pelibatan masyarakat. Dari beberapa contoh keberhasilan pengelolaan program dana perguliran, sifat-sifat tersebut menjadi  pendorongnya.  Sebuah  program haruslah  memuat  kejelasan  sasaran,  prioritas dan  pengelolaan.  Dengan  adanya  kredibilitas tersebut  maka  program  akan  mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Secara  spesifik  lokasi,  berdasarkan tanggapan responden dan hasil pengumpulan data  di  lapangan,  ada  beberapa  karakter  yang menonjol  pada  masyarakat  pesisir.  Karakter tersebut  meliputi  ciri-ciri  umum,  perilaku ekonomi, serta bagaimana merumuskan strategi pemberdayaan yang tepat.
Ciri umum masyarakat pesisir di Kabupaten Pati dikaitkan dengan sifat dan perilaku sehari- hari,  keyakinan  serta  kondisi  sosial  ekonomi. Masyarakat  pesisir  dipandang  memiliki  sifat jujur, amanah, lugas, memegang teguh prinsip dan komitmen, terbuka, suka bergotong royong, berjiwa  sosial,  serta  ekspresif.  Masyarakat pesisir  juga  dikenal  lebih  agamis.  Di  sisi  lain, masyarakat  pesisir  juga  dikenal  mudah  emosi, temperamental, berkarakter keras dan berbicara
tegas.  Masyarakat  pesisir  juga  cenderung berpendidikan  rendah/kurang  memperhatikan pendidikan.
Masyarakat  pesisir  di  wilayah  penelitian memiliki  semangat  kerja  tinggi,  pekerja  keras, ulet,  kompetitif,    berani  ambil  resiko,  tidak mudah  putus  asa.  Sikap  tersebut  didukung oleh  kejujuran,  semangat  kerjasama/gotong- royong,  serta  kemauan  berkelompok.  Karakter tersebut  di  atas,  merupakan  salahsatu penopang  keberhasilan  mereka  dalam  bidang perekonomian.  Semangat  wirausaha  juga tinggi  sehingga  dapat  menciptakan  lapangan pekerjaan.  Di  dalam  melakukan  usaha  mereka juga mau berubah memanfaatkan teknologi/ cara baru dalam meningkatkan bidang usahanya. Di dalam manajemen usaha, berani mengambil resiko dalam permodalan, pinjaman perbankan, pinjaman  koperasi  dan  dana  perguliran  sangat dinamis.
Masyarakat  pesisir  berani  berspekulasi dalam  berusaha.  Kebanyakan  masyarakat pesisir  sangat  tergantung  dari  perbankan  atau lembaga  keungan  lainnya.  Prinsip  masyarakat pesisir  adalah  selama  masih  ada  pihak  yang dihutangi,  mereka  tetap  berusaha  meski dengan hutang yang banyak. Namun sebagian masyarakat  pesisir  juga  mengalami  masalah kurangnya bantuan permodalan.
Selain beberapa karakter yang mendukung perekonomian, beberapa karakter teridentifikasi dapat menghambat perekonomian seperti boros, sulit berubah, dan kurang mempedulikan masa depan.  Masyarakat  sebagian  masih  kurang kompetensi  usaha  serta  kapasitas  pendidikan yang kurang. Masyarakat pesisir juga dianggap kurang memiliki pengetahuan tentang teknologi, agak  sulit  menerima  perubahan  aturan,  sulit menerima  sesuatu  yang  baru.  Biasanya  untuk menerima hal baru, masyarakat pesisir perlu ada pemahaman  terlebih  dahulu  untuk  menerima yang baru, terutama contoh nyata keberhasilan. Masyarakat kebanyakan belum menerapkan cara atau teknik usaha yang baik. Masyarakat pesisir juga  dikenal  keras  dan  tegas,  tetapi  kadang menjurus kepada perilaku yang temperamental serta  sensitif  sehingga  menyebabkan  potensi konflik tinggi.
Sikap  mental  lainnya  yang  kurang mendukung usaha adalah sebagian masyarakat tidak ramah lingkungan. Mereka memanfatakan sumberdaya  alam  tanpa  memperhatikan kelestarian.  Selain  itu,  upaya  untuk  menjaga kelestarian lingkungan agar usaha mereka bisa terus berjalan juga masih kurang. Di Kabupaten Pemalang,  ciri  utama  masyarakat  pesisir  juga terkait  dengan  sifat  dan  perilaku  sehari-hari, keyakinan  dan  kondisi  sosial  masyarakatnya. Masyarakat  pesisir  di  Kabupaten  Pemalang dipandang  memiliki  solidaritas  tinggi.  Selain itu,  mereka  dianggap  lebih  ramah,  masyarakat pesisir dianggap mudah beradaptasi dengan pendatang. Sama dengan kebanyakan masyarakat  pesisir  lainnya,  masyarakat  pesisir Kabupaten  Pemalang  cenderung  berperilaku keras, cenderung berbahasa kasar dan arogan, serta emosional. Seperti masyarakat pesisir pada umumnya,  relatif  lebih  agamis  dibandingkan masyarakat di daerah lain.
Dari beberapa penjelasan di atas, karakter  yang  mendukung  perekonomian pada  masyarakat  pesisir  adalah  cenderung suka  bekerja  keras,  memiliki  semangat  tinggi. Selain itu, mereka memandang baik persaingan sebagai  salahsatu  langkah  memajukan  usaha. Masyarakat  pesisir  juga  memiliki  etos  untuk menjadi  pengusaha  atau  membuka  lapangan kerja.  Sedangkan  karakter  yang  dapat menghambat  perekonomian  antara  lain  etos kerja  menurun  jika  menghadapi  kesulitan, seperti ketika musim badai. Perilaku keseharian masyarakat  pesisir  cenderung  konsumtif,  jika mendapatkan uang lebih langsung dibelanjakan dengan segera.
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  di atas, maka ada beberapa upaya perubahan atau strategi  pemberdayaan  masyarakat  yang  bisa dilaksanakan  dalam  upaya  penanggulangan kemiskinan  di  pesisir.  Strategi  tersebut  berupa peningkatan  kualitas  SDM,  pemberian  insentif serta  akses.  Beberapa  strategi  yang  bisa dilakukan adalah:
1. Meningkatkan  kapasitas  SDM  dengan cara  memberikan  pelatihan,  pencerahan dan  keahlian  sehingga  bisa  berwirausaha. Mengubah mindset dari  jiwa  pekerja
menjadi pengusaha, meningkatkan kemampuan  masyarakat  pesisir  dengan membudidayakan potensi yang ada.
2. Memberikan  penyuluhan  teknologi  yang tepat  dalam  bidangnya  masing-masing, serta  perlu  adanya  pemberdayaan  baik keetrampilan
maupun
permodalan.
Pelatihan-pelatihan terutama pengolahan hasil  produksi  dari  IKM  (Industri  Kecil  dan Menengah),  pelatihan-pelatihan  budidaya tambak  dan  sejensinya  yang  dibutuhkan masyarakat. Pelatihan tersebut perlu disertai dengan contoh dan praktik langsung.
3. Memberdayakan  kelompok  masyarakat (tani, nelayan, dll) sebagai sarana kagiatan sosial  dan  ekonomi,  serta  hubungan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, KUD
(Koperasi Unit Desa) juga bisa dimanfaatkan melalui  sebagai  sarana  pemberdayaan. Meningkatkan apresiasi pemerintah terhadap kelompok yang berprestasi supaya kelompok  saling  bersaing/berlomba  dalam prestasi, tidak hanya peminta bantuan yang menumbuhkan ketergantungan. Pembinaan dan  sosialisasi  peemrintah  perlu  dilakukan melalui lembaga-lembaga yang ada, seperti musyawarah  dusun,  kelompok  pengajian, PKK (Peningkatan Kesejahteraan Keluarga) dan kegiatan pemuda (karang taruna).
4. Pembukaan  akses  permodalan,  seperti pembentukan  dan  penguatan  koperasi, LKM,  dan simpan pinjam. Masyarakat juga perlu  dibantu  dalam  mempermudah  akses perbankan.
5. Transfer teknologi baru dalam mengembangkan usahanya
6.  Adanya  informasi  pemasaran  yang  jelas dari  dinas/instansi  yang  memfasilitasi pemasaran produk.
7. Pemerintah  memfasiltasi  prasarana  yang dibutuhkan pelaku kegiatan usaha (misalnya di  tambak;  prasarana  jalan,  jembatan penghubung).
8.  Adanya  kebersamaan  pemerintah  desa dengan kelompok kurang untuk mewujudkan pembangunan perekonomian desa. Semua bantuan dari instansi manapun diharapkan masuk  ke  rekening  desa  sehingga pemerintah  desa  ikut  bertanggungjawab dalam kemajuan
perekonomian
desa.  Bantuan  bisa  dikembangkan kelompok  masing-masing  dan  desa  ikut bertanggungjawab dalam kegiatan tersebut
Oleh sebab pencerahan atau internalisasi nilai-nilai  pembaharuan  pada  masyarakat pesisir  harus  dilakukan  upaya  pendidikan, pemahaman, penyadaran secara berkelanjutan sehingga  mereka  benar-benar  memahami dan  mendukung  perubahan.  Sebuah  program harus mengandung nilai-nilai pembaharuan yang  yang  harus  diinternalisasi  melalui  proses tersebut. Masyarakat akan sukarela  mendukung keberhasilan  program  jika  mereka  meyakini nilai-nilainya.  Masyarakat  harus  tahu  manfaat dan kegunaan suatu perubahan bagi perbaikan kehidupan mereka.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

## Kesimpulan
Prinsip-prinsip penanggulangan kemiskinan di  kawasan  pesisir  utara  Jawa  Tengah  yang dibutuhkan  dalam  pemberdayaan  masyarakat, yaitu:
1.  Berbasis  pada  kearifan  lokal,  seperti  nilai, adat  kebiasaan,  tata  nilai  dan  norma  yang diyakini  kebenarannya.  Dalam  konteks pemberdayaan,  kondisi  tersebut  dapat ditanamkan  melalui  pencerahan  atau internalisasi nilai-nilai pembaharuan.
Kepada masyarakat pesisir harus dilakukan  upaya  pendidikan,  pemahaman, penyadaran secara berkelanjutan sehingga mereka  benar-benar  memahami  dan mendukung  perubahan.  Sebuah  program harus mengandung nilai-nilai pembaharuan yang  yang  harus  diinternalisasi  melalui proses tersebut. Masyarakat akan sukarela mendukung  keberhasilan  program  jika mereka meyakini nilai-nilainya. Masyarakat harus  tahu  manfaat  dan  kegunaan  suatu perubahan  bagi  perbaikan  kehidupan mereka.
2.  Bersandar  pada  nilai  sosial  keterbukaan, kejujuran,  solidaritas  dan  pelibatan masyarakat. Dari beberapa contoh keberhasilan  pengelolaan  dana  perguliran, sifat-sifat  tersebut  menjadi  pendorongnya. Sebuah program haruslah memuat kejelasan sasaran, prioritas dan pengelolaan.
Dengan  adanya  kredibilitas  tersebut  maka program akan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

## Implikasi Kebijakan
Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan  penting  terkait  pelaksanaan  program- program  pemerintah  di  wilayah  pesisir,  baik  di Kabupaen Pati maupun di Kabupaten Pemalang sebagai berikut:
1.  Kegiatan diharapkan membantu masyarakat pesisir  untuk  meningkatkan  kapasitasnya, baik  keterampilan,  permodalan  maupun pemasaran.
2.  Kegiatan diharapkan
menghasilkan perubahan  dalam  kehidupan  masyarakat, baik  dalam  bentuk  perubahan  cara  kerja termasuk  pemanfaatan  teknologi  dan memanfaatkan waktu luang mereka.
3.  Program  kegiatan  yang  ada  diharapkan memberikan  dampak  sosial  dan  ekonomi melalui pemberdayaan potensi lokal.
4.  Untuk pasca kegiatan pembinaan seyogyanya  terus  dilakukan  agar  terdapat keberlanjutan ( sustainability) .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak atas keterlibatan dan bantuan baik secara material maupun non material sehingga karya  tulis  ini  dapat  diselesaikan  dengan  baik. Untuk  itu  penulis  mengucapkan  terima  kasih yang  sebesar-besarnya  kepada  sekretariat redaksi Buletin Marina Sosial EKonomi Kelautan dan Perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arviyanthi, E. P., M. Suryaningsih dan T. Yuniningsih.
2014. Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat Pesisir Secara Terpadu Di Kota Semarang (Studi  Kasus  Di  Kelurahan  Mangunharjo) . Jurusan  Administrasi  Publik  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. http//www.fisip.undip.ac.id
Auliyani,  D.,  B.  Hendrarto  dan  Kismartini.  2014.
Partisipasi  Masyarakat  dalam  Rehabilitasi Mangrove  di  Beberapa  Desa  Pesisir Kabupaten Rembang: Tinjauan Berdasarkan Tahap Perencanaan . Maspari Journal. Volume 6 Nomor 1 Tahun 2014. Hal. 13-19
Fitriansah,  H.  2012. Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan  Pesisir  Melalui  Pemberdayaan Masyarakat  di  Desa  Kwala  Lama  Kabupaten
Serdang Bedagai . Jurnal Pembangunan Wilaah dan Kota.Volume 8 Nomor 4. Desember 2012. Hal. 360-370
Hiariey, L. S. 2013. Peran Serta Masyarakat Pemanfaat Pesisir Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Ambon Dalam .  Jurnal  Matematika. Sains.  dan  Teknologi.  Volume  14  Nomor  1.
Maret 2013. Hal. 48-61
Indarti,  I.  dan  D.  S.  Wardana.  2013. Metode Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir  Melalui
Penguatan Kelembagaan Di Wilayah Pesisir Kota Semarang .  Benefit;  Jurnal  Manajemen dan  Bisnis  Volume  17.  Nomor  1.  Juni  2013.
Hal. 75-88
Itha.    2013. Budaya  Masyarakat  Pesisir .  http:// ithakelautan.blogspot.co.id. Rabu. 22 Mei 2013 Kusnadi. 2010. Kebudayaan Masyarakat Nelayan.  Makalah  disampaikan  dalam kegiatan JELAJAH BUDAYA TAHUN 2010 . dengan  tema  “Ekspresi  Budaya  Masyarakat Nelayan di Pantai Utara Jawa”. yang diseleng - garakan  oleh  Balai  Pelestarian  Sejarah  dan Nilai  Tradisional.  Kementeian  Kebudayaan dan  Pariwisata.  di Yogyakarta.  tanggal  12-15 Juli 2010
Kusumaningrum, A.  2013. Kebijakan Pembangunan Dalam  Pengentasan  Kemiskinan  Masyarakat Pesisir .  Agriekonomika.  Volume  2.  Nomor  1.
April.2013. Hal 13-26
Manumono, D. 2008. Perubahan Perilaku Masyarakat Kawasan Pesisir Akibat Penurunan Pendapatan Sebagai Dampak Abrasi dan Rob di Kabupaten Demak . Makalah disampakan dalam Seminar Nasional  “Dinamika  Pembangunan  Pertanian dan Perdesaan: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani”. diseleng - garakan  oleh  Pusat  Analisis  Sosial  Ekonomi dan  Kebijakan  Pertanian.  Departemen Pertanian. Bogor. 19 Nopember 2008
Mardjoeki,  H.  2012. Pemberdayaan  Masyarakat Pesisir Pantai Utara Daerah Kabupaten Cirebon .  Jurnal  Ekonomi  Issn:  2302-7169 Vol. 1 No. 1 September-Desember 2012. Hal.
52-57
Pieter, T. 2001. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Praktek Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu . Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah  Pesisir  Terpadu.  Pusat  Kajian Sumberdaya  Pesisir  dan  Lautan  Institut Pertanian  Bogor.  29  Oktober  -  3  November 2001
Primyastanto,  M.,  R.  P.  Dewi  dan  E.  Susilo.  2010.

## Perilaku  Perusakan  Lingkungan  Masyarakat
Pesisir Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Nelayan dan Pedagang Ikan Di Kawasan Pantai Tambak. Desa Tambakrejo. Kecamatan Wonotirto.  Kabupaten  Blitar  Jawa  Timur) . Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari Vol. 1 No.1 Tahun 2010
Sipahelut, M. 2010. Analisis Pemberdayaan Masyarakat  Nelayan  di  Kecamatan  Tobelo Kabupaten Halmahera Utara .  Tesis  Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Syarief,  E.  2001. Pembangunan Kelautan Dalam Konteks  Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir . Majalah PP\Th 2001\Edisi-25
Ticoalu, D.E.B.S., E. Reppie dan A. T. R. Telleng. 2013.
Analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat perikanan  tangkap  di  Kota  Manado . Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap Volume 1 Nomor 3. Juni 2013. 76-80
Tulungen, J. J.  2001. Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu
Dan  Berbasis  Masyarakat:  Telaah  Kasus di  Kabupaten  Minahasa.  Sulawesi  Utara . Prosiding  Pelatihan  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  Terpadu.  Pusat  Kajian  Sumberdaya Pesisir  dan  Lautan  Institut  Pertanian  Bogor. 29 Oktober - 3 November 2001
Wahyudin, Y. 2003. Sistem Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir . Makalah disampaikan pada pelatihan  Pengelolaan  Kawasan  Konservasi Perairan, tanggal 5 Desember 2003 di Kampus Pusdiklat Kehutanan.
Widodo, S. 2011. Strategi Nafkah Berkelanjutanbagi Rumah  Tangga  Miskin  Di  Daerah  Pesisir . Makara. Sosial Humaniora. Vol. 15. No. 1. Juli 2011, Hal. 10-20