Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2024 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.8019

## PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KELUARGA (STUDI KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)
Wahyu Ningati 1 , Yolanda Fiorence Lingga 2
Universitas Nasional 1,2
Senjaraun@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris, selanjutnya pengumpulan bahan hukum yang  digunakan  berupa  studi  kepustakaan,  observasi,  dokumentasi  serta  wawancara dengan sumber bahan  hukum  berupa  bahan hukum  primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian  yang  didapatkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Perlindungan  hukum  yang dilakukan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Musi Rawas  dalam  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  kekerasan  seksual dilakukan melalui proses pendampingan hukum korban serta pendampingan medis dan psikologis.  Pendampingan  dilakukan  oleh  tim  pendamping  yang  datang  langsung  ke rumah korban untuk  melakukan observasi  dan investigasi  dengan korban  dan keluarga korban  serta  memberikan  pendampingan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  korban. Simpulan  penelitian  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  korban  kekerasan  seksual dalam keluarga sudah berjalan dengan baik salah satunya dengan melakukan rehabilitasi.
Kata Kunci: Anak, Pencurian, Tindak Pidana.

## ABSTRACT
This research aims to find out and analyze legal protection for children who are victims of sexual violence in the family at the Musi Rawas Regency Women's Empowerment and Child Protection Service. This research uses normative and empirical juridical research methods,  then  the  collection  of  legal  materials  used  takes  the  form  of  literature  study, observation, documentation and interviews with sources of legal materials in the form of primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  The  research  results  obtained  in  this study are that the legal protection carried out by the Women's Empowerment and Child Protection Service of  Musi  Rawas Regency in  an effort  to  provide legal  protection for child victims  of  sexual  violence is  carried out through a process  of  legal assistance to victims as well as medical and psychological assistance. Assistance is provided by a team of  companions  who  come  directly  to  the  victim's  house  to  carry  out  observations  and investigations with the victim and the victim's family and provide assistance according to the victim's needs. The research conclusion is that legal protection for victims of sexual violence in the family has been going well, one of which is through rehabilitation.
Keywords: Children, Crime, Theft.

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  hukum  Indonesia senantiasa  melakukan  pembangunan dalam  berbagai  bidang  salah  satunya pembangunan  dalam  aspek  bidang hukum.  Secara  konstitusional  telah disebutkan  pada  pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  1945  yang berbunyi  “Negara  Indonesia  adalah Negara yang berdasarkan atas hukum”. Untuk  menegakkan  taat  hukum  di Negara  Republik  Indonesia  masih belum  sejalan  dengan  peraturan  yang telah  ada.  Sehingga  banyak  terjadi ketidakserasian yang menimbulkan permasalahan hukum. Pesatnya perkembangan pembangunan di Indonesia, hukum pun turut berkembang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.  Permasalahan  yang  timbul dalam  masyarakat  baik  sosial  budaya dan  ekonomi.  Permasalahan  mengenai anak  juga  merupakan  sebuah  urgensi dalam  sebuah  negara,  karena  anak adalah sumber yang berpotensi menjadi penerus  perjuangan  bangsa.  Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandung. (Teguh, 2020).
Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi  sebagaimana  tertera  pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2) “Perlindungan  anak  adalah  segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  hak-haknya  agar  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Namun  merebak  nya berbagai  kasus  kekerasan  seksual terhadap anak tentunya memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai pelindung utama  untuk  anak  ternyata  belum
sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, perilaku  ayah  atau  ibu  yang  salah  dan berbagai  permasalahan  lainnya  yang menjadi  salah  satu  pemicu  terabaikan nya  hak-hak  anak  di  dalam  keluarga. Sedangkan seharusnya keluarga merupakan  tempat  paling  utama  untuk memelihara  kelangsungan  hidup  dan tumbuh kembang anak. Orang tua wajib memelihara  dan  mendidik  anak  yang belum  dewasa  sampai  anak-anak  yang bersangkutan  tumbuh  dewasa  dan mampu  berdiri  sendiri.  (Setiawan, 2014).
Kekerasan  seksual  kini  telah menjadi  masalah  sosial  yang  cukup serius  dan  memprihatinkan.  Tindak pidana  ini  tidak  hanya  dialami  oleh orang  dewasa  saja,  tetapi  korbannya juga  banyak  dari  anak-anak.  Peristiwa ini  merupakan  masalah  hukum  yang sangat  penting  untuk  dikaji,  karena dalam  hal  ini  dapat  berakibat  pada korban  yang  bisa  mengalami  trauma, baik  secara  psikis  maupun  fisiknya. Kekerasan  seksual  terhadap  anak  di Indonesia seperti fenomena gunung  es, angka kekerasan seksual terhadap anak bisa  jadi  lebih  besar,  namun  banyak korban yang tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga- lembaga  perlindungan  anak  atau  pihak berwajib.  Penyebabnya  antara  lain adalah adanya ancaman yang didapatkan oleh korban serta takut akan stigma  dan  pandangan  buruk  dari Masyarakat  terhadap  dirinya  sebagai orang  yang  sudah  tercemar.  (Setiawan, 2014).
Melihat  catpersen  tahunan  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI), yang  mencatat  kasus-kasus  kekerasan seksual  terhadap  anak  di  tahun  2020 sampai saat ini, tercatat bahwa kekerasan seksual terhadap anak melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya
sebanyak  1.417  kasus,  kenaikan  dari tahun  lalu  mencapai  65%.  Pada  data tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan  seksual  terhadap  anak  harus ditanggulangi secara lebih serius.
Untuk  mengganti  kerugian  atas penderitaan  akibat  kekerasan  seksual, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bagi anak yang menjadi korban kekerasan  seksual  sebagaimana  yang diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan  Restitusi  bagi  Anak  yang menjadi  Korban  Tindak  Pidana.  Selain itu secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Nomor1 Tahun 2010 tentang  Standar  Pelayanan  Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual  yang  menyebutkan  bahwa pemerintah  daerah  bertanggung  jawab menyediakan  layanan  dan  fasilitas  bagi perempuan  dan  anak  korban  kekerasan seksual.
Sebagai  wujud  dari  peraturan tersebut  setiap  daerah  berwenang  dan bertanggung  jawab  untuk  menyediakan fasilitas  dan  layanan  bagi  korban kekerasan seksual. Dalam
pelaksanaannya, Kabupaten Musi Rawas sudah  menyediakan  lembaga  tersebut yaitu  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.  Salah  satu  tugasnya  yaitu melayani  pendampingan  terhadap  anak sebagai  korban  kekerasan  seksual.  Di sinilah  peran  penting  pendampingan Dinas  Pemberdayaan  dan  Perlindungan Anak  Kabupaten  Musi  Rawas  akan sangat  berpengaruh  dalam  memulihkan kembali  mental  anak  yang  menjadi korban  kekerasan  seksual.  Akan  tetapi dalam realitanya pendampingan terhadap anak  korban  kekerasan  seksual  dirasa masih minim. Banyak kasus yang belum mendapat  pendampingan  dari  Dinas
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan  Anak  (PPPA)  Kabupaten Musi Rawas sebagai badan yang ditunjuk oleh  pemerintah  untuk  mendampingi korban tersebut. Kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas saat ini sangat  mengerikan.  Menurut  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI), Kabupaten  Musi  Rawas  kini  darurat kejahatan seksual terhadap anak. Dengan beruntun  dan  tingginya  angka  kejahatan seksual  di  wilayah  Kabupaten  Musi Rawas, tidaklah berlebihan jika
Kabupaten Musi Rawas masuk ke dalam kategori darurat kejahatan seksual terhadap  anak.  Fakta  yang  tidak  bisa dibantah dalam kurun waktu tahun 2020- 2022 ini, data kekerasan seksual terhadap anak  yang  dilaporkan  dan  dikumpulkan pusat  data  dan  pengaduan  Komnas Perlindungan  Anak,  dari  245  kasus pelanggaran  terhadap  anak  di  wilayah Kabupaten Musi Rawas 52% didominasi oleh kejahatan seksual dan 42% selebihnya  kasus-kasus  pelanggaran, ekonomi, pencurian, perampokan, penculikan  dan  korupsi  serta  kejahatan seksual  dalam  bentuk  lainnya.  Angka kejahatan  seksual  terhadap  anak  terus bertambah  jika  pemerintah  kabupaten Musi  Rawas  tidak  menaruh  perhatian serius terhadap permasalahan ini.
Dengan  membiarkan  kasus  kejahatan seksual  terhadap  anak  terus  menerus terjadi. Tidaklah berlebihan jika pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas gagal  dalam  memberikan  perlindungan khusus  bagi  anak  dan  perlu  dievaluasi ulang.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  yaitu  yuridis empiris.
Tipe penelitian ini
mengimplementasikan  hukum  bukan hanya  dengan  sudut  pandang  normative melainkan  juga  melihat  bagaimana hukum  itu  berjalan  di  tengah-tengah masyarakat yang mana dilakukan dengan
cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data primer, data sekunder dan data tersier.
Pada  penelitian  lapangan  ini penulis  melakukan  penelitian  di  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan  Anak  Kabupaten  Musi Rawas  Jenis  dan  Sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  sebagai berikut:  (1).  Data  Primer  adalah  data pertama  yang  diperoleh  oleh  peneliti melalui  responden  atau  sample.  Dalam hal  ini  penulis  melakukan  observasi  di Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Musi Rawas serta  wawancara  terhadap pihak- pihak  yang  bersangkutan,  seperti  Ketua Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi
Rawas  dan  Tim  Pendamping  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Musi Rawas serta Korban yang bersangkutan;
(2).  Data  Sekunder  adalah  data  yang berasal dari peraturan perundang- undangan  yang  meliputi  kitab  Undang- Undang hukum pidana (KUHP), Undang-Undang  nomor  11  tahun  2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian  penulis.  (3).  Data  Tersier adalah  berupa  bahan  bacaan  lain  yang berupa  karya  ilmiah,  literatur-literatur, hasil penelitian idak mengadakan penghati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk  Perlindungan  Hukum  dari Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Musi Rawas
Bentuk perlindungan Hukum melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi
Rawas  adalah  dengan  dilakukannya sosialisasi pencegahan, penyuluhan, kabupaten layak anak di berbagai tempat seperti  kelurahan,  kecamatan  maupun
sekolah-  sekolah.  Sedangkan  untuk pengaduan  dan  ruang  konseling.  Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan  Anak  Kabupaten  Musi Rawas mempunyai 3 (Tiga) jenis bentuk perlindungan  hukum  untuk  anak  korban kekerasan seksual yaitu:
Pertama,  Pengaduan,  fokus  dalam bentuk.  perlindungan  pengaduan  di Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Musi Rawas bekerjasama dengan pihak kepolisian,  Dinas  Sosial  juga  rumah sakit, dengan ini korban dapat melaporkan  kejadian  tanpa  merasakan takut. Peran rumah sakit dalam menangani  kasus  kekerasan  seksual terhadap  anak  yaitu  antara  lain  untuk pemeriksaan demi kepentingan peradilan serta  tata  laksana  secara  medis  untuk mencegah dampak buruk jangka panjang yang  dapat  ditimbulkan  dari  korban pelecehan seksual.
Kedua,  Pelayanan  Medis,  korban. kekerasan seksual yang melapor selanjutnya diperiksa baik itu visum atau repertum ataupun  pelayanan  psikis  dan kesehatan  lainnya.  Pelayanan  psikis dalam  hal  ini  adalah  untuk  membantu supaya  jiwa  korban  kekerasan  seksual dapat terjaga dengan baik.
Ketiga,  Bantuan  Hukum,  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Musi Rawas memberikan bantuan bagi korban kekerasan  seksual  baik  dari  Kepolisian maupun  Pengacara  yang  bekerjasama dengan Kantor Hukum BBK & Partners
Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan  Seksual  terhadap  Anak dalam Keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Musi Rawas Kekerasan  seksual  terjadi  karena terdapat suatu faktor yang mempengaruhi perbuatan melawan
hukum  tersebut.  Kejahatan  ini  tidak berdiri  sendiri,  penyebabnya  dapat dipengaruhi  oleh  suatu  kondisi  yang mendukung  keberadaan  korban  secara tidak  langsung  mendorong  pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang  mempengaruhi.  (Kabid)  di  Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan  Anak  Kabupaten  Musi
Rawas ibu Hj. Sri Murniasih, SH., M.Si terdapat  beberapa  faktor  lain  juga  yang menjadi  penyebab  timbulnya  kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Musi Rawas yaitu:
Pertama,  Faktor  Keluarga.  Faktor kondisi keluarga termasuk dalam komponen  kurangnya  kontrol  internal yang  wajar  selama  masa  kanak-  kanak, dimana  korban  dari  kecil  berada  dalam keluarga  yang  berekonomi  rendah  atau kurang  sehingga  menyebabkan  pelaku yang  berada  satu  rumah  dengan  korban dengan  bebasnya  melakukan  kekerasan seksual terhadap korban
tanpa pengawasan  orang  tua  bahkan  tanpa sepengetahuan  orang  tua,  karena  orang tua sibuk mencari nafkah untuk keluarga dan  Pelaku  merasa  dirinya  bebas melakukan kekerasan tersebut.
Kedua,  Sumber  Daya  Manusia (SDM).  Pelaku  kekerasan  seksual  di Kabupaten  Musi  Rawas  yang  masih tergolong rendah dan kurangnya pendidikan, karena lebih memilih bekerja daripada sekolah.
Ketiga  Media  Sosial.  Tindak pidana  kejahatan  kekerasan  seksual melalui  media  social  adalah  suatu perbuatan  yang  berhubungan  dengan tindakan  asusila  melalui  sarana  media informasi  dan  transaksi  elektronik  yang dapat  menimbulkan  trauma  fisik  dan psikis.  Tindak  kekerasan  seksual  yang sering  terjadi  di  media  sosial  dapat berupa  rayuan,  godaan,  atau  perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan cara chatting , komentar, Direct  Message ,  mengirim
foto,  video  bermuatan  seksual  atau pornografi  melalui  media  sosial,  seperti WhatsApp , Instagram , Twitter, YouTube , Facebook dan lain sebagainya.
Keempat,  Gadget.  Karena  di dalamnya  bisa  jadi  ada  iklan,  atau aplikasi yang mempunyai unsur seksual, yang  mana  bisa  memicu  kerja  otak  dan bila itu terjadi pada anak, tidak menutup kemungkinan anak akan meniru perbuatan  tersebut.  Namun  jika  terjadi pada orang dewasa, maka tidak menutup kemungkinan  juga  orang  tersebut  akan menjadi pelaku kekerasan seksual.
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan Seksual  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Sri Murniasih, SH., MSi. selaku Kepala Bidang (KaBid)
Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan  Anak  Kabupaten  Musi Rawas,  peneliti  memperoleh  beberapa penjelasan mengenai upaya perlindungan hukum  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Musi Rawas  terhadap  anak  korban  kekerasan seksual yaitu, upaya perlindungan hukum yang  dilakukan  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten  Musi  Rawas  terhadap  anak korban  kekerasan  seksual  dilakukan melalui  proses  pendampingan  pada korban  yang  terdiri  dari  pendampingan yuridis  atau  pendampingan  hukum, medis  dan  psikologis.  Perlindungan hukum atau yuridis yang dilakukan oleh Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Musi Rawas yaitu dengan melakukan
pendampingan dari  awal masuknya data korban ke Dinas Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
Kabupaten  Musi  Rawas,  lalu  korban didampingi mulai dari proses pendampingan  ke  rumah  sakit  apabila terdapat  bukti  adanya  tindak  kekerasan fisik yang dialami korban guna mendapatkan  pertolongan  medis  dan juga  mendapatkan  hasil  visum  at repertum ,  lalu  proses  Berita  Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian, pendampingan ke kejaksaan, pendampingan ke
pengadilan, pendampingan  pada  saat  akhir  putusan, sampai dengan setelah proses di lembaga hukum  tersebut,  Dinas  Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten Musi Rawas masih mendampingi,  hal  tersebut  tidak  lain yaitu  untuk  pemantauan  dan  juga pencegahan  dari  hal-hal  yang  tidak diinginkan. Selanjutnya
yaitu pendampingan  yang  dilakukan  dengan cara  evaluasi  dan  tahap  terakhir  adalah reintegrasi dan pemulangan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-  Undang  Nomor  1 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah
memberikan perlindungan  khusuk  terhadap  anak korban  kekerasan  seksual,  sebagaimana yang  termuat  dalam  Pasal  59  ayat  (1) bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan Lembaga Negara lainnya
berkewajiban  dan  bertanggung  jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada  Anak".  Perlindungan  tersebut dilaksanakan  melalui  upaya  pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan  fisik  dan  psikis.  Proses tersebut  diberikan  bagi  anak  korban kekerasan  seksual  dengan  tujuan  utama mengembalikan  keadaan  korban  seperti semula  atau  untuk  mengembalikan kondisi korban pada keberfungsian sosial yang  siap  untuk  kembali  di  lingkungan
masyarakat  dan  terbebas  dari  segala bentuk kekerasan seksual lainnya.

## SIMPULAN
Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual  dalam  keluarga  di  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Musi Rawas akan mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial profesional pada saat persidangan. Sedangkan bentuk perlindungan rehabilitasi baik fisik/psikis, perlindungan sosial, pendampingan psikososial harus dilakukan terhadap korban sesuai dengan Undang- Undang Perlindungan Anak. Kekerasan  seksual  terhadap  anak
terjadi karena suatu faktor yang mempengaruhi perbuatan melawan hukum  tersebut.  Kejahatan  ini  tidak berdiri  sendiri,  penyebabnya  dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung  keberadaan  korban  secara tidak langsung yang mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur- unsur  lain  yang  mempengaruhi.  Salah satu  faktornya  yaitu  budaya  “patriarki” yang masih banyak terjadi di masyarakat yang  memandang  perempuan  lebih rendah  dari  pada  laki-laki.  Di  samping itu, persepsi yang salah tentang kekerasan  seksual  terhadap  anak  juga masih banyak dijumpai, yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan merupakan hak dari pelaku.
Upaya  perlindungan  hukum  yang dilakukan  oleh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten  Musi  Rawas  terhadap  anak korban  kekerasan  seksual  dilakukan melalui  proses  pendampingan  pada korban  yang  terdiri  dari  pendampingan yuridis  atau  pendampingan  hukum, medis  dan  psikologis.  Perlindungan hukum atau yuridis yang dilakukan oleh Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Musi
Rawas yaitu dengan melakukan pendampingan dari  awal  masuknya data korban ke Dinas Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten  Musi  Rawas,  lalu  korban didampingi mulai dari proses pendampingan  ke  rumah  sakit  apabila terdapat  bukti  adanya  tindak  kekerasan fisik yang dialami korban guna mendapatkan  pertolongan  medis  dan juga  mendapatkan  hasil visum  at
repertum ,  lalu  proses  Berita  Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian, pendampingan ke kejaksaan, pendampingan ke pengadilan,
pendampingan  pada  saat  akhir  putusan, sampai setelah proses- proses di lembaga hukum  tersebut  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten Musi Rawas masih mendampingi,  hal  tersebut  tidak  lain yaitu  untuk  pemantauan  dan  juga pencegahan  dari  hal-hal  yang  tidak diinginkan. Selanjutnya
yaitu pendampingan  yang  dilakukan  dengan cara  evaluasi  dan  tahap  terakhir  adalah reintegrasi dan pemulangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dipayanti,  A.  Z.,  Iksan,  M.  (2024). Implementasi
Perlindungan Hukum  terhadap  Anak  Korban Kekerasan  Seksual  Berdasarkan Hukum  Positif  dan  Perspektif Maqashid Syariah. Rio Law Jurnal. 5( 1). 2722-9602. https://ojs.umb-
bungo.ac.id/index.php/RIO/index
Faida,  N.  N.  (2020).  Perlindungan Hukum  terhadap  Anak  Korban Kekerasan    Seksual  di  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Kota  Bogor  Tahun  2017-201.
Skripsi.  Fakultas  Syariah  dan Hukum  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspa
ce/bitstream/123456789/56050/1/ NANDA%20NURUL%20FAIDA
%20-%20FSH.pdf
Karimah, D. A., Sulatri, K., Ariesta, W.
(2023). Perlindungan Hukum terhadap  Anak  Korban  Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual dalam Perspektif  Perlindungan  Anak.
YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum. 5 (3).
https://doi.org/10.51213/yurijaya. v5i3.115 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2020). Cacatan Tahunan Tentang Kekerasan  Terhadap  Perempuan, Kekerasan  Meningkat:Kebijakan Penghapusan  Kekerasan  Seksual Untuk  Membangun  RuangAman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan.  Komnas  Perempuan.
Jakarta. https://komnasperempuan.go.id/ca tatan-tahunan-detail/catahu-2020- kekerasan-terhadap-perempuan- meningkat-kebijakan- penghapusan-kekerasan-seksual- menciptakan-ruang-aman-bagi- perempuan-dan-anak-perempuan- catatan-kekerasan-terhadap- perempuan-tahun-2019
Lilua,  A.  N.  (2016).  Perlindungan
Hukum  terhadap  Anak    sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia.
Lex  Privatum.    4 (4).  162-171. https://www.neliti.com/publicatio ns/148767/perlindungan-hukum- terhadap-anak-sebagai-korban- kejahatan-seksual-menurut- hukum#cite
Priyambudi,  T.,  Wijaya,  A.  U.  Purwati, A.  (2023).  Perlindungan  Hukum terhadap  Anak  Korban  Kekerasan Seksual  di  Indonesia. Jurnal  Ilmu
Hukum Wijaya Putra. 1 (2). https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i
2.116
Rahayu,  L.  S.  (2023).  Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren. JRIH: Jurnal Riset Ilmu Hukum. 3 (2). https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2. 2768
Rahman,  F.,  Nursiti,  N.  (2020).  Upaya
Perlindungan  Hukum  terhadap Anak  Korban  Kekerasan  Seksual (Suatu  Penelitian  di  Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang  Tiga  Redelong). Jurnal Ilmiha Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. 4 (3). 512-529. https://jim.usk.ac.id/pidana/article /download/16757/7736
Rizqin,  I.  (2020).  Upaya  Perlindungan
Hukum  terhadap  Anak  sebagai Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual  Dikaji  Menurut  Hukum Pidana Indonesia. Journal Justiciabelen. 1 (1). https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.11 15 Setiawan. S. (2014). Keperawatan Anak &  Tumbuh  Kembang  (Pengkajian dan  Pengukuran). Nuha  Medika.
Yogyakarta Setyaan,  D.  (24  mei  2014).  Peta Permasalahan  Perlindungan  Anak di Dinonesia. https://www.kpai.go.id/berita/artik el/peta-permasalahan- perlindungan-anak- di-indonesia
Setyawan, D. (25 Juni 2014). Perlindungan  Hukum  terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa. https://www.kpai.go.id/publikasi/a
rtikel/perlindungan-hukum- terhadap-anak-korban-kejahatan- perkosaan-dalam-pemberitaan- media-massa Subekti,  S.,  &  Tjitrosudibio,  T.  (2002). Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata .  PT.  Pradnya  Paramita. Jakarta Teguh,  H.  P.  (2020). Hukum  Pidana Perlindungan  Anak  di Indonesia . Cetakan  Pertama,  Pustaka  Setia.
Bandung Wulandari,  P.  (2021).  Perlindungan Hukum  terhadap  Anak  korban Kejahatan  Seksual  di  Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Skripsi. Fakultas Hukum. Universtias Islam Riau. https://repository.uir.ac.id/15896/ 1/171010452.pdf Yustiningsih,  I.  (2020).  Perlindungan
Hukum  Anak  Korban  Kekerasan Seksual  dari  Reviktimisasi  dalam Sistem  Peradilan  Pidana. Lex Renaissanee. 2 (5). 287-307. https://journal.uii.ac.id/Lex- Renaissance/article/download/172 06/pdf/45474 Yusyanti,  D.  (2020).  Perlindungan Hukum  terhadap  Anak  Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. 20 (4).
http://dx.doi.org/10.30641/dejure.
2020.V20.619-636