http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12045 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## ANALISIS DAMPAK  PROGRAM BANTUAN SOSIAL  COVID-19 TERHADAP KESEJAHTERAAN  KELUARGA:  STUDI  KASUS  BELANJA  BANTUAN SOSIAL DKI JAKARTA TAHUN 2021

## Yustina Lita Sari, Riyanto
Magister Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia E-mail: yustina.lita91@ui.ac.id

## Abstrak
Untuk  memutus  penyebaran  Covid-19,  pemerintah  menerapkan  kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Kebijakan tersebut membawa dampak ekonomi bagi masyarakat baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Pemberian bantuan  sosial  Covid-19  diberikan  untuk  memitigasi  dampak  tersebut.  Selama pandemi Covid-19, terdapat peningkatan signifikan belanja bantuan sosial namun angka  kemiskinan  justru  meningkat.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui seberapa  besar  peranan  bansos  Covid-19  dalam  mempertahankan  taraf kesejahteraan  keluarga.  Data  utama  penelitian  diperoleh  melalui  survei  kepada keluarga.  Analisis Difference-in-Difference (DID)  digunakan  untuk  menilai pengaruh  pemberian  dan  pencabutan  bansos  Covid-19  terhadap  kesejahteraan keluarga.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemberian  uang  tunai  sebesar Rp300  ribu  sebanyak  enam  kali  belum  mampu  mempertahankan  taraf kesejahteraan keluarga yang menurun akibat pandemi Covid-19. Peningkatan nilai bantuan  dan  kombinasi  bantuan  dengan  barang  yang  dibutuhkan  masyarakat, efektif dalam meningkatkan kesejahteraan namun hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah  anggota  keluarga.  Pencabutan  bansos  Covid-19  berupa  uang  ditambah barang  signifikan  menurunkan  kesejahteraan  karena  perekonomian  keluarga belum sepenuhnya pulih.
Kata  kunci :  bantuan  sosial  Covid-19;  kesejahteraan  keluarga;  kesejahteraan  anggota keluarga.

## Abstract
Restrictions  policy  on  community  activities  applied  by  DKI  Jakarta  Province  to suppress social activities in order to suppress the spread of Covid-19. That policy has  an  economic  impact  on  the  community  both  working  in  the  formal  and informal  sectors. In response, Covid-19 social assistance  is  provided to  mitigate this  impact.  During  the  Covid-19  pandemic,  there  was  a  significant  increase  in
social  assistance  spending  on  DKI  Jakarta  government  budget,  but  the  poverty rate  actually  increased.  During  the  distribution  of  social  assistance  to  the community, various problems can also arise. The purpose of this study was to find out  how  the  Covid-19  social  assistance  effect  in  maintaining  the  level  of  family welfare  and  how  the  policy  performance  according  to  the  perceptions  of  policy recipients. The main data of the study were obtained through a survey to families. DID  analysis  was  used  to  assess  the  effect  of  giving  and  withdrawing  Covid-19 social assistance on welfare. The results of the study indicate that giving cash of Rp300 thousand six times was able to maintain family welfare the level of family welfare which has decreased due to the Covid-19 pandemic. Increasing the value of  aid  and  the  combination  of  aid  with  goods  needed  by  the  community  are effective  in  improving  welfare,  but  this  is  greatly  influenced  by  the  number  of family members. The withdrawal of the Covid-19 social assistance in the form of money  and  goods  significantly  reduces  welfare  because  the  family  economy  has not fully recovered.
Keywords: Covid-19 social assistance; family welfare; well-being of family members.

## Pendahuluan
Tahun 2020 Covid-19 telah menjadi pandemi dan menyebar di berbagai daerah di  Indonesia.  Untuk  menanganinya,  pemerintah  menghimbau  masyarakat  untuk menerapkan  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  kemudian menjadi  Pemberlakukan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  dengan  tujuan membatasi  aktivitas  masyarakat  guna  memutus  rantai  penyebaran  Covid-19. Pembatasan aktivitas  tersebut  memberikan dampak bagi  masyarakat  baik  yang bekerja di sektor formal maupun informal. Dampak pada sektor formal seperti pemotongan gaji, merumahkan  karyawan,  dan  pemutusan  hubungan  kerja  dengan  tujuan  efisiensi  usaha (Ahmad  et  al.,  2022).  Pada  sektor  informal  seperti  tukang  ojek,  supir  angkot,  warung kelontong,  pedagang  keliling,  dan  lain  sebagainya  akan  terkena  imbas  dari  makin sepinya sekolah, kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, serta tempat keramaian yang lain.
Kondisi  tersebut  sangat  terasa  di  DKI  Jakarta.  Akibatnya,  pengangguran meningkat.  Gambar  1  menunjukkan  bahwa  selama  pandemi  Covid-19,  tingkat pengangguran  terbuka  baik  di  DKI  Jakarta  maupun  secara  nasional  meningkat dibanding tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Peningkatan pengangguran  terbuka  di  DKI  Jakarta  berada  di  atas  tingkat  rata-rata  nasional  yang dapat  mengakibatkan  penurunan  tiba-tiba  dari  pendapatan  dan  konsumsi  bagi masyarakat  yang  kehilangan  pekerjaan  atau  yang  tidak  dapat  bekerja  akibat  adanya PSBB  dan  PPKM  (Muhyiddin,  2020).  Jika  pada  Tahun  2018  dan  2019  pemerintah berhasil  mengurangi  jumlah  masyarakat  miskin,  namun  pada  kedua  tahun  jumlah tersebut  justru  meningkat  dimana  DKI  Jakarta  menunjukkan  peningkatan  signifikan jumlah masyarakat miskin dibanding rata-rata nasional.
-5,02% -8,14% -0,70% 1,35%
-4,78% -7,02% 24,89% 28,23%
2018 2019 2020 2021 Perubahan Jumlah Penduduk Miskin INDONESIA DKI JAKARTA Gambar 1
Tingkat Pengangguran Terbuka  dan  Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Tahun 2017 di DKI Jakarta
Baldwin  dan  Mauro  (2020)  menerangkan  hubungan  antara  upaya  pengendalian Covid-  19  dengan  akibat  ekonomi  dan  langkah  kebijakan  fiskal  untuk  menanganinya. Makin ketat pengendalian Covid-19, makin besar akibat negatifnya bagi perekonomian. Dalam  rangka  menghindari  meluasnya  penyebaran  Covid-  19,  dibutuhkan  kebijakan dengan  mempraktikkan  protokol  kesehatan  berbentuk physical  distancing serta pembatasan  sosial.  Opsi  kebijakan  ini  membawa  konsekuensi  pada  pengurangan kegiatan  warga  serta  bisnis  secara  signifikan.  Output  setelah  itu  terletak  di  dasar tekanan,  mendesak  ekonomi  untuk  terus  melambat  ke  dalam  resesi.  Dalam  .rangka menghindari  resesi  yang  lebih  dalam,  pemerintah  memberikan  kebijakan  stimulus. Prioritas  kebijakan  diberikan  dalam  rangka  memitigasi  akibat  negatif  terhadap kelompok warga rentan serta dunia usaha agar tidak menuju pada kebangkrutan. Selain itu,  kebijakan  stimulus  juga  diberikan  supaya  penurunan  kesejahteraan  yang  dialami mayarakat  tidak  memunculkan  akibat  negatif  di  luar  perekonomian  berupa  gejolak sosial  ataupun  gejolak  politik.    Kebijakan  fiskal  dapat  diarahkan  untuk  meningkatkan permintaan  bagi  mereka  yang  mengalami  penurunan  penghasilan  dan  kehilangan penghasilan.  Jika  orang  yang  menganggur  masih  memiliki  kemampuan  untuk mengkonsumsi,  mereka  akan  mengaktifkan  kembali  sektor  produksi  dan  pekerja  akan memperoleh pendapatan dari industri yang telah menghidupkan kembali produksi.
Penyediaan  bantuan  sosial  (bansos)  ke  masyarakat  menjadi  salah  satu  upaya yang diambil pemerintah dalam memitigasi dampak ekonomi akibat Covid-19 sekaligus menjadi  upaya  pencegahan  penularan  Covid-19  agar  masyarakat  patuh  membatasi aktivitasnya  di  luar  rumah  (Ginting  et  al.,  2021).  Berdasarkan  Tabel  1,  BST  yang diberikan  Pemda  DKI  Jakarta  mengarah  pada  peningkatan  jumlah  cakupan  penerima manfaat.  Hal  ini  karena  Pemda  DKI  Jakarta  bukan  satu-satunya  yang  memberikan bansos  Covid-19  bagi  warga  DKI  Jakarta.  Tahun  2021,  pemerintah  pusat  juga mengalokasikan  BST  kepada  750  ribu  keluarga  di  DKI  Jakarta  senilai  Rp300  ribu  per bulan sebanyak  enam  kali. BST  yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta  melalui dana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Tahun  2021  diperuntukkan  bagi
5,20 5,11 6,01 6,38 6,19 6,02 8,05 8,50 2018 2019 2020 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka INDONESIA DKI JAKARTA
warga yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat dengan nilai bantuan yang sama.  Setelah  itu,  BST  dihentikan  karena  dianggap  oleh  pemerintah  sudah  tidak  ada situasi kedaruratan. Pada saat penyaluran BST Tahap 5 dan 6, Pemda DKI Jakarta juga memberikan bantuan berupa sembako berupa beras 10 Kg selama satu kali per keluarga.

## Tabel 1
Sinergi Kebijakan Penyediaan Bansos Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta dalam Rangka Mitigasi Dampak Covid-19
Tingkat Pemerintah Tahun 2020 Tahun 2021 Pemerintah Pusat Bansos Paket Sembako Sasaran : 1,3 juta KPM di Jabodetabek Durasi : 6 bulan Bantuan Sosial Tunai (BST) Sasaran : 750 ribu KPM Durasi : 6 bulan Nilai : Rp300rb/bln Pemprov DKI Jakarta Bansos Paket Sembako Sasaran : 1,2 juta KPM Durasi : 6 bulan Bantuan Sosial Tunai (BST) Sasaran : 1 juta KPM
Durasi : 6 bulan Nilai : Rp300rb/bln Sembako Beras 10kg Sasaran : 1 juta KPM Durasi : 1 bulan Nilai : Rp300rb/bln
Sumber: TNP2K dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI

## Jakarta
Penyediaan tambahan bansos tersebut menyebabkan pada Tahun 2020 dan 2021 terdapat  peningkatan  yang  signifikan  atas  realisasi  belanja  bantuan  sosial  pada  APBD DKI  Jakarta  sebagaimana  disajikan  pada  Gambar  2.  Namun,  meskipun  terdapat peningkatan  yang  signifikan  atas  realisasi  belanja  bansos  pada  APBD  DKI  Jakarta selama  Tahun  2020  dan  2021,  angka  kemiskinan  pada  kedua  tahun  tersebut  justru meningkat.  Peningkatan  angka  kemiskinan  di  kedua  tahun  tersebut  dapat  dipengaruhi oleh  dua  faktor  yaitu  faktor  pandemi  Covid-19  yang  menambah  jumlah  masyarakat yang jatuh dalam kemiskinan dan faktor lain berupa kemiskinan yang bersifat struktural yang  terjadi  sebelum  pandemi  Covid-19  (Pranizty  &  Septiani,  2021).  Terdapat  dua kemungkinan  permasalahan  bantuan  sosial  yang  seolah  tidak  efektif  mencegah  orang jatuh miskin yaitu bantuan sosial belum merata atau nilai bantuan tidak mencukupi bagi masyarakat untuk meningkatkan konsumsi di atas Garis Kemiskinan.

## Gambar 2
Anggaran Bantuan Sosial dan Angka Kemiskinan DKI Jakarta 2016 s.d. 2021
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta dan BPS, diolah Permasalahan  tersebut  perlu  diidentifikasi  lebih  dalam  untuk  dianalisis  lebih lanjut  seberapa  besar  peranan  bansos  Covid-19  dalam  mempertahankan  taraf kesejahteraan  masyarakat  di  masa  pandemi  Covid-19  dan  apakah  belanja  yang  telah direalisasikan  tersebut  efektif  dalam  mencapai  tujuannya.  Ruang  lingkup  dalam penelitian ini dibatasi pada pemberian bansos Covid-19 berupa  BST dan sembako dari APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dengan membandingkan rata-rata kesejahteraan  keluarga  di  Tahun  2019  terhadap  kondisi  kesejahteraan  keluarga  Tahun 2021  (saat  kebijakan  pemberian  bansos  Covid-19)  dan  Tahun  2022  (saat  kebijakan dicabut) (Djamhari et al., 2022).
Perbedaan  penelitian  ini  dibanding  penelitian-penelitian  sebelumnya  adalah belum  ada  penelitian  terkait  yang  meneliti  terkait  dampak  pemberian  dan  pencabutan bansos  Covid-19  berupa  BST  dan  sembako  terhadap  kesejahteraan  anggota  keluarga khususnya  yang  menggunakan  metode  DID.  Penelitian  sebelumnya  yang  mengukur pengaruh  pemberian  bansos  Covid-19  berupa  BST  dilakukan  pada  Tahun  2020 menggunakan metode berbeda, nilai total BST Tahun 2020 lebih tinggi, dan di wilayah berbeda sehingga diharapkan penelitian ini akan memberikan tambahan literatur terkait belanja bantuan sosial untuk penanganan dampak bencana Covid-19, khususnya di kota besar seperti Jakarta. Alasan mengambil tema ini karena terdapat penambahan anggaran untuk  bansos  Covid-19 yang  cukup  besar  dari  APBD  Provinsi  DKI  Jakarta  disamping anggaran bansos Covid-19 dari pemerintah pusat.

## Tinjauan Pustaka
Fungsi  konsumsi  menurut  Keynes  adalah  fungsi  yang  menunjukkan  hubungan besarnya konsumsi dengan pendapatan yang dinyatakan pada persamaan berikut: C = a + bY dengan keterangan C = konsumsi, a = konsumsi rumah tangga ketika pendapatan adalah  nol,  b marginal  propensity  to  consume ,  dan  Y 0 =  pendapatan  disposabel. Berdasarkan hal tersebut, besarnya konsumsi dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh  dimana  selalu  terdapat  pengeluaran  atau  konsumsi  rumah  tangga  meskipun
2,45 Triliun 3,20 Triliun 4,06 Triliun 4,40 Triliun 8,62 Triliun 6,87 Triliun 3,61% 3,55% 3,57% 3,42% 4,69% 4,67% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Belanja Bantuan Sosial
Kemiskinan
tidak  memiliki  pendapatan,  dan  tingkat  konsumsi  berada  ada  di  bawah  tingkat pendapatan disposabel.
Konsumsi  dapat  menjadi  indikator  kemiskinan  dimana  mereka  yang  miskin adalah  mereka  yang  dianggap  kurang  sejahtera  hidupnya.  Todaro  dan  Smith  (2011) mendefinisikan kemiskinan selaku situasi kehidupan dimana beberapa masyarakat tidak bisa mendapatkan sumber daya yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok ( basic  needs )  minimal  sehingga  mereka  hidup  di  dasar  tingkatan  kebutuhan  minimal. World  Bank  (2004)  mendeskripsikan  warga  miskin  merupakan  mereka  yang  hidup dalam  keluarga  dimana  kemampuan  konsumsinya  terletak  di  bawah  garis  tertentu ataupun di bawah tingkat yang diterapkan pada tiap - tiap negara.
Sementara  itu,  kesejahteraan  suatu  rumah  tangga  dapat  diukur  antara  lain  dari pengeluaran per kapitanya dimana hal ini memberikan petunjuk tentang daya beli aktual rumah tangga atau kemampuannya untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup (Suryahadi et  al.,  2021).  Suryahadi  (2020)  menuliskan  bahwa  susenas  dalam  mengumpulkan  data yang  berkaitan  dengan  indikator  kesejahteraan  rumah  tangga  menggunakan  indikator seperti  pengeluaran  rumah  tangga  serta  demografi  dasar  dan  karakteristik  lain  dari rumah tangga dan anggotanya.
Peranan  bansos  Covid-19  dapat  dijelaskan  melalui  kurva  engel.  Penurunan pendapatan keluarga dengan asumsi harga tetap akan menyebabkan jumlah barang yang diminta turun dan budget line bergeser secara paralel ke bawah serta utility curve terus turun  seiring  dengan  penurunan  kuantitas  barang  yang  dapat  dikonsumsi.  Pemberian bantuan  sosial  akan  memberikan  tambahan  pendapatan  dan  meningkatkan  konsumsi sehingga akan menggeser kembali utility curve ke atas secara paralel.

## Gambar 3

## Efek Pendapatan dan Turunan dari Kurva Engel
Sumber: enotesworld.co-income effect and derivation of the engel curve.
Rook  J.  dan  M.  Czos  (2014)  dalam  penelitiannya  berjudul The  development  of social assistance in Indonesia dikutip dari TNP2K ( National Team for the Acceleration of  Poverty  Reduction )  menunjukkan  alur  pikir  bagaimana  bantuan  sosial  menjadi  alat untuk  penanggulangan  kemiskinan.  Bantuan  sosial  yang  diterima  masyarakat  miskin
akan  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  sehingga  menghindarkan  risiko  bagi  mereka jatuh  ke  jurang  kemiskinan.  Di  sisi  lain,  daya  beli  yang  meningkat  akan  menciptakan multiplier  effect yang  mendorong  peningkatan  permintaan  domestik  dan  peningkatan permintaan    agregat  akan  mendorong  peningkatan  kesempatan  kerja  dan  peningkatan kesempatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan menurunkan  tingkat kemiskinan.
Penelitian  terdahulu  terkait  pengaruh  pemberian  bantuan  sosial  terhadap kesejahteraan adalah sebagai berikut.
Tabel 2 Penelitian Terdahulu terkait Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan No Judul Article Metode Hasil 1 Pengaruh Bantuan Sosial Tunai terhadap    Konsumsi Rumah  Tangga  di Pusat Kota dan Pinggir Kota Palembang    (Fitriana et al., 2021). Menggunakan data primer dengan sampel  sebanyak  84 responden  dengan  uji t pada perbedaan rata-rata sampel berpasangan. Rata-rata  konsumsi  rumah  tangga meningkat setelah menerima bantuan  atau  terjadi  kenaikan sebesar Rp330.000 (24%). 2 Of  safety  nets    and safety  ropes?    An evaluation of Indonesia’s compensatory unconditional cash transfer program, 2005-2006 (Bazzi  et al., 2010) Menggunakan data susenas  2005,  2006, 2007 yang diuji dengan metode DID matching /pencocokan dan reweighting / pembobotan ulang. Penerima BLT menunjukkan penurunan pertumbuhan pengeluaran dibanding yang bukan penerima  BLT  karena  nilainya tidak mencukupi kebutuhan. 3 Bantuan Langsung Tunai dan  Konsumsi Kesehatan Rumah Tangga  di  Provinsi Jawa Tengah (Subanti et al., 2016) Menggunakan data susenas Bulan Februari  2008  dan Februari 2009 Bantuan langsung tunai menurunkan konsumsi kesehatan          rumah        tangga bagi        penerima        bantuan dibandingkan dengan bukan penerima  bantuan  dimana  peneliti kemudian  menyimpulkan  bahwa penurunan  konsumsi  kesehatan rumah  tangga  akan  dialokasikan untuk  memenuhi kebutuhan  dasar rumah tangga  seperti pangan.
4 The  impact    of  the
Bolsa Alimentação Menggunakan data priemer melalui Program memberikan dampak positif  dan  signifikan  terhadap
Program  on  food consumption. In annual    meetings  of the International Association of Agricultural Economists (Olinto et al., 2003) survey  kepada  rumah tangga  penerima  dan bukan penerima menggunakan metode OLS. konsumsi  makanan  rumah  tangga sebesar 0,3%. 5 Social Assistance and  the  Challenges of Poverty and Inequality inAzerbaijan (Habibov & Fan, 2006) Menggunakan hasil survey dari Azerbaijan Household Budget Survey (AHBS) Pemberian  bantuan  sosial  belum cukup mampu mengentaskan kemiskinan    dan  mengurangi ketimpangan  pada  sebuah  negara berpenghasilan rendah  dimana hal ini    disebabkan  karena    nilai manfaat    yang  diterima  sangatlah kecil  dan  masyarakat    miskin hanya  menerima  sebagian    kecil dari  manfaat  bantuan    sosial tersebut 6 The Poverty Reduction    Capacity of Private    and Public  Transfer  in Transition (Verme, 2010) Menggunakan regresi data panel. Bantuan sosial meningkatkan kesejahteraan namun bantuan sosial  hanya  memiliki  pengaruh kecil  dalam  melindungi  orang- orang miskin dari kemiskinan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Difference-In-Differences (DID). Untuk  melihat  pengaruh  kebijakan  bansos  Covid-19,  kita  dapat  membandingkan konsumsi antara keluarga miskin penerima program dengan keluarga miskin yang tidak menerima  bantuan  dengan  melihat  status  konsumsi  sebelum  dan  sesudah  program bansos  Covid-19  dilaksanakan.  Kerangka  analisis  yang  lebih  tepat  digunakan  untuk menganalisis perbandingan tersebut dalam rangka melihat pengaruh kebijakan BST dan sembako adalah kerangka analisis DID. Analisis DID bertujuan untuk mengetahui nilai β3  dimana  jika  menggunakan  metode  regresi  linier  berganda  dengan  data  panel  akan memberikan hasil bahwa pemberian bansos menurunkan kesejahteraan dan pencabutan bansos  meningkatkan  kesejahteraan.  Sementara  itu,  jika  menggunakan  metode propensity  score  matching (PSM)  akan  memberikan  hasil  yang  terlalu  besar  (sebesar perbedaan  kelompok  treatment  dan  kontrol  pada  tahun  intervensi)  karena  ada  bias waktu yang tidak terobservasi.

## Gambar 3 Grafik DID
Dengan  mengacu  ke  teori  konsumsi  yang  mengatakan  bahwa  konsumsi dipengaruhi  oleh  pendapatan,  maka  dalam  konteks  bantuan  sosial,  keluarga  miskin penerima program bantuan sosial akan memperoleh tambahan pendapatan dari bantuan sosial  disamping  pendapatan  dari  bekerja  dan  sumber  lain.  Dengan  demikian,  jika dibandingkan  dengan  keluarga  miskin  lain  yang  tidak  menerima  bantuan,  maka pendapatan  keluarga  miskin  yang  menerima  bantuan  sosial  akan  lebih  tinggi  daripada keluarga  miskin  yang  tidak  menerima  bantuan.  Karena  pendapatan  keluarga  miskin yang menerima bantuan menjadi lebih tinggi, maka konsumsinya seharusnya lebih besar daripada yang tidak menerima bantuan.
Dalam  analisis  terkait  pengaruh  kebijakan  pemberian  dan  pencabutan  bansos Covid-19, penelitian ini melakukan analisis menggunakan dependen variabel konsumsi per  kapita  karena  konsumsi  pada  tingkat  anggota  keluarga.  Hal  ini  karena  bantuan diberikan  oleh  pemerintah  pada  tingkat  keluarga  dimana  nilai  bantuan  untuk  setiap keluarga adalah sama namun, jumlah orang yang mengkonsumsi bantuan tersebut tidak sama  tiap  keluarga.  Akibatnya,  bagi  keluarga  yang  jumlah  anggota  rumah  tangganya sedikit,  konsumsi  per  kapitanya  akan  naik  lebih  besar  dibanding  rumah  tangga  yang anggota  keluarganya  lebih  banyak.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  menganalisisnya menggunakan variabel dependen konsumsi per kapita.
Untuk  memperkuat  analisis,  jika  variabel  interaksi  signifikan  berpengaruh, penelitian  ini  menambahkan  pengujian  menggunakan  variabel  dependen  konsumsi keluarga.  Tujuannya  adalah  untuk  menunjukkan  pengaruh  bansos  yang  bersih  dari pengaruh  banyaknya  anggota  rumah  tangga.  Hal  ini  karena  secara  teori,  konsumsi keluarga  juga  sangat  dipengaruhi  jumlah  anggota  rumah  tangga.  Oleh  karena  itu variabel anggota rumah tangga kemudian dimasukkan sebagai variabel kontrol di dalam model yang menggunakan variabel dependen konsumsi keluarga.
Dalam  penelitian-penelitian  sebelumnya  terkait  seberapa  besar  pengaruh  nilai bantuan  yang  diterima  terhadap  konsumsi  menunjukkan  bahwa  tidak  serta  merta  nilai bantuan  yang  diterima  menjadi  nilai  pada  variabel  konsumsi  karena  terdapat  beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengkonsumsi. Faktor lain yang dapat  mempengaruhi  seperti:  (1)  apakah  nilai  bantuan  mencukupi  bagi  anggota
556.987.7 β2 β3 β1 Intervention After Intervention Konsumsi Tahun Kelompok Treatment Kelompok Kontrol
keluarga.  Jika  nilai  bantuan  tidak  sebanding  dengan  jumlah  anggota  keluarga  dalam memenuhi  kebutuhan  dasar,  maka  keluarga  cenderung  kurang  mengandalkan  bantuan yang diterima dan akan mencari sumber pendapatan lain di luar bantuan sosial sehingga menyebabkan bantuan sosial tersebut hanya memiliki pengaruh kecil terhadap rata-rata konsumsi;  (2)  pengaruh  karakteristik  keluarga  dapat  menyebabkan  perbedaan  pola konsumsi yang perlu dilakukan kontrol dalam model.
Selain itu, terdapat faktor lain yang tidak terobservasi dalam penelitian ini yang masuk dalam error term pada model empiris DID seperti: (1) Faktor perilaku keluarga. Bantuan  senilai  tertentu  bagi  keluarga  yang  berprinsip  hemat  atau  keluarga  dengan kesejahteraan  rendah,  akan  membagi  uang  tersebut  pada  beberapa  bulan  konsumsi sehingga  pengaruh  bantuan  secara  rata-rata  akan  kecil.  Namun,  bagi  keluarga  dengan tingkat  kesejahteraan  yang  lebih  baik,  dapat  menghabiskan  bantuan  yang  diterima tersebut hanya dalam waktu kurang dari satu bulan sehingga pengaruh bantuan terhadap rata-rata konsumsi bulanan menjadi hampir tidak ada; (2) Perkiraan tentang masa depan. Pada  saat  diterapkan  pembatasan  aktivitas  yang  ketat  selama  beberapa  bulan, penghasilan menurun atau bahkan tidak ada serta tidak adanya informasi bahwa bantuan sosial  akan  terus  diberikan,  hal  ini  membawa  konsekuensi  pada  perkiraan  keluarga tentang  masa  depan.  Keluarga  akan  menghemat  bantuan  uang  yang  diterima  sehingga menyebabkan  pengaruh  bantuan  akan  kecil  bagi  rata-rata  konsumsi;  (3)  faktor  apakah bantuan  tersebut  tepat  waktu  diterima.  Konsumsi  dasar  rumah  tangga  tidak  dapat dihindari.  Oleh  karena  itu,  jika  bantuan  tersebut  tidak  tepat  waktu  diterima  maka keluarga  akan  cenderung  kurang  mengandalkan  bantuan  yang  diterima  dan  mencari sumber pendapatan lain di luar bantuan sosial.
Berdasarkan  kerangka  pemikirian  tersebut,  maka  model  empiris  untuk  analisis DID yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Model DID I pada kesejahteraan tiap-tiap anggota keluarga: konsumsi_perkapita_bst = β 0 + β 1 S + β 2 T + β 3 (S*T) + β 4 pendidikan_kepala_keluarga + β 5 usia_kepala_keluarga + β 6 status_pernikahan + β 7 pendapatan_bekerja_perkapita + ε ( 1 )
konsumsi_perkapita_bstsembako  =  β 0 +  β 1 S  +  β 2 T  +  β 3 (S*T)  +  β 4 pendidikan_kepala_keluarga +  β 5 usia_kepala_keluarga + β 6 status_pernikahan + β 7 pendapatan_bekerja_perkapita + ε
( 2 )
Model DID II pada kesejahteraan keluarga: konsumsi_keluarga = β 0 + β 1 S + β 2 T + β 3 (S*T) + β 4 pendidikan_kepala_keluarga + β 5 usia_kepala_keluarga + β 6 status_pernikahan + β 7 pendapatan_bekerja_keluarga + β 7 ART + ε ( 3 )
dimana:
Variabel Dependen konsumsi_pe rkapita_bst
Variabel dependen kesejahteraan per kapita  yang diukur dengan tingkat  rata- rata pengeluaran rumah tangga per bulan dibagi jumlah anggota keluarga jika menerima BST saja.
konsumsi_pe rkapita_bst sembako
Variabel dependen kesejahteraan per kapita  yang diukur dengan tingkat  rata- rata pengeluaran rumah tangga per bulan dibagi jumlah anggota keluarga bagi keluarga jika menerima tambahan bantuan berupa sembako (BST + sembako). konsumsi_
keluarga
Variabel  dependent  kesejahteraan  keluarga  yang  diukur  dengan  tingkat  rata- rata pengeluaran rumah tangga per bulan. Dummy Waktu dan Kebijakan S S adalah variable dummy kelompok treatment dan kelompok kontrol S = 1, jika sampel merupakan kelompok treatment yang mendapatkan bantuan sosial Covid-19
S  =  0,  jika  sampel  merupakan  kelompok  kontrol  yang  tidak  mendapatkan bantuan sosial Covid-19 T T adalah variable dummy waktu T = 1, jika setelah kebijakan
T = 0, jika sebelum kebijakan
Tahun 2019 diberi  nilai  0, Tahun 2021 diberi  nilai  1, dan Tahun 2022 diberi nilai 0
Variabel Kontrol ART Nilai nominal berdasarkan jumlah anggota keluarga. pendidikan_k epala_keluar ga Skala ordinal, 1 jika tidak sekolah; 2 jika tamat SD; 3 jika tamat SMP; 4 jika tamat SMA/SMK; 5 jika tamat perguruan tinggi. usia_kepala_ keluarga Nilai nominal berdasarkan usia kepala keluarga. status_pernik ahan Variabel dummy, 1 jika menikah, 0 jika lainnya (cerai mati, cerai hidup, belum menikah). pendapatan_ bekerja_perk apita Nilai nominal pendapatan keluarga per bulan dari bekerja dibagi jumlah anggota keluarga. pendapatan_b ekerja_keluar ga Nilai nominal pendapatan keluarga per bulan dari bekerja.
Kriteria pengambilan keputusan: β 3 ≠  0    (treatment  berpengaruh)    dan  β 3 =  0  (treatment  tidak  berpengaruh),  dengan signifikansi: p-value < 0,05 maka tolak H 0 dan p-value > 0,05 maka jangan tolak H 0.
Sumber  dan  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan cara survei dan analisis dokumen.  Survei dilaksanakan selama 15 April s.d. 2 Mei 2022 menggunakan kuesioner yang diberikan secara door to door kepada keluarga penerima dan  bukan  penerima  manfaat  program.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  analisis dokumen yang dilakukan sebelum pelaksanaan survei dalam rangka menentukan sampel responden  yang  sesuai  dengan  target  kebijakan.  Data  untuk  analisis  dokumen  berasal dari data Dinas Sosial DKI Jakarta berupa data penerima bansos Covid-19 Tahun 2021
dan  data  terpadu    kesejahteraan    sosial  (DTKS)  DKI  Jakarta,    serta  data  dari Kementerian Sosial berupa data penerima bansos pusat.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  KPM  program  bansos  Covid-19  yang bersumber  dari  APBD  DKI  Jakarta  TA  2021  dan  keluarga  yang  masuk  DTKS  namun tidak  menerima  bantuan  apapun  terkait  penanganan  pandemi  Covid-19.  Sampel  dalam penelitian  ini  adalah  sebanyak  158  keluarga  pada  kelompok  treatment  yang  menerima bansos Covid-19 dan 158 keluarga pada kelompok kontrol yang tidak menerima bansos Covid-19 pada 15 kelurahan yang ada di lima wilayah kota administrasi di DKI Jakarta.

## Hasil dan Pembahasan
A. Analisis Deskriptif
Tabel  3  menjelaskan  bahwa  pada  kelompok  treatment  maupun  kelompok kontrol,  terdapat  penurunan  rata-rata  pendapatan  keluarga  pada  Tahun  2021 dibandingkan  Tahun  2019  sebelum  terjadinya  pandemi  Covid-19.  Hal  ini  diikuti  oleh penurunan tingkat konsumsi dimana rata-rata konsumsi keluarga pada kedua kelompok pada Tahun 2021 lebih rendah dibanding Tahun 2019. Sementara itu, pada Tahun 2022, rata-rata  pendapatan  dan  konsumsi  keluarga  pada  kedua  kelompok  telah  naik  atau mengalami  perbaikan  jika  dibandingkan  Tahun  2021  meskipun  belum  sebaik  Tahun 2019.

## Tabel 3
Statistik Deskriptif Rata-Rata Konsumsi dan Pendapatan Perkapita Keluarga Keterangan Pendapatan perkapita Konsumsi perkapita Tahun 2019 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2019 Tahun 2021 Tahun 2022 A  Kelompok Kontrol Mean 691.740 565.121 665.341      588.650      556.988 619.482 Std. Dev. 428.177       490.077       503.890       468.001       480.802 477.115 Min 40.000                   -         28.571         40.000         30.000         30.000 Max 4.200.000   4.200.000    4.200.000    4.000.000    4.000.000    4.200.000 B Kelompok Treatment Mean 831.762       634.016       779.215       690.134 621.451/ 665.648 700.813 Std. Dev. 520.789       479.331       520.171       428.177 428.418 406.035 Min 62.500 - 62.500 62.500 77.500 62.500 Max 4.000.000   3.000.000   4.000.000   3.000.000   3.120.000   2.500.000 Sumber: hasil penelitian, diolah.
Tabel  3  juga  menunjukkan  bahwa  pendapatan  dan  konsumsi  per  kapita  Tahun 2021, baik kelompok treatment maupun kelompok kontrol, masih berada di bawah rata- rata Garis Kemiskinan  DKI Jakarta  Tahun 2021 (Rp706.345,-)  dengan pendapatan per kapita  terendah  adalah  sebesar  Rp0,-  untuk  kedua  kelompok  dan  konsumsi  per  kapita terendah  adalah  sebesar  Rp77.500,-  pada  kelompok  treatment  dan  sebesar  Rp30.000,- pada  kelompok  kontrol.  Meskipun  begitu,  pada  Tahun  2021,  masih  terdapat  keluarga pada kelompok treatment  yang memiliki pendapatan dan konsumsi per kapita tertinggi sebesar Rp3.000.000,- dan sebesar Rp3.120.000,-.
B. Hasil Analisis Kebijakan Pemberian Bansos Covid-19 terhadap Kesejahteraan Hasil analisis kebijakan pemberian bansos Covid-19 sebagaimana disajikan pada Tabel 4 adalah sebagai berikut.

## Tabel 4
Hasil Analisis DID Pengaruh Pemberian Bansos Covid-19 Variabel Spesifikasi A Pemberian BST dengan Dependent Variabel: Konsumsi per kapita Spesifikasi B Pemberian BST + Sembako dengan Dependent Variabel: Konsumsi per kapita Spesifikasi C Pemberian BST + Sembako dengan Dependent Variabel: Total Konsumsi Keluarga (ART sebagai Variabel Kontrol) S β1 (Treatment) -17574.86 (0.466) -17498.46 (0.468) -14100.5 (0.836) T β2 (Waktu) 70187.42 (0.002) 70732.43 (0.001) 213689.7 (0.002) S*T β3 (Interaksi Treatment dan Waktu) 20191.6 (0.528) 64694.86 (0.045)** 126823.7 (0.172) Variabel Kontrol: β4 pendidikan_kepala_keluarga 8549.842 (0.289) 7970.438 (0.328) 33528.02 (0.176) β5 usia_kepala_keluarga -236.6751 (0.715) -215.6734 (0.743) -1247.921 (0.489) β6 status_pernikahan 58819.33 (0.011)** 51765.84 (0.026)** 205629.2 (0.001)*** β7 pendapatan_bekerja .8043767 (0.000)*** .8086811 (0.000)*** .7465052 (0.000)*** β8 ART 39692.77 (0.029)** Const. -29614.82 -26251.03 -114667.1
(0.570) (0.618) (0.433) Obs. 632 632 632 R-squared 0.8021 0.8020 0.7143 Sumber: hasil penelitian, diolah
1. Pada  spesifikasi  A  atas  pemberian  BST  saja,  hasil  pada  variabel  interaksi menunjukkan  bahwa  pemberian  BST  tidak  signifikan  berpengaruh  terhadap perbedaan  peningkatan  kesejahteraan  atau  konsumsi  antara  keluarga  penerima  dan bukan penerima pada sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19. Pemberian BST hanya  meningkatkan  konsumsi  sebesar  Rp20.191,60  per  kapita  bagi  keluarga penerima  manfaat.  Hal  ini  karena  BST  senilai  Rp300  ribu  sebanyak  enam  kali dengan  total  Rp1,8  juta  harus  dibagi  untuk  beberapa  bulan.  Pemberian  BST berpengaruh  kecil  pada  rata-rata  konsumsi  keluarga  yang  menunjukkan  uang  BST yang  diterima  kurang  dapat  diandalkan  dalam  memenuhi  kebutuhan  konsumsi seluruh  anggota  keluarga  sehingga  keluarga  akan  mengandalkan  pendapatan  dari sumber  lain  selain  BST  dalam  memenuhi  kebutuhan  konsumsinya.  Penyebab  yang dapat melatarbelakangi perilaku tersebut yaitu:
a. BST  tidak  dapat  diandalkan  penerimaannya  karena  berdasarkan  tanggal pencairan BST ke rekening koran Dinas Sosial menunjukkan bahwa  BST  tidak diterima  rutin  pada  tanggal  tertentu  oleh  keluarga  sementara  konsumsi  dasar keluarga  tidak  dapat  ditunda.  Tabel  di  bawah  menunjukkan  bahwa  tanggal pencairan BST tidak rutin dilakukan tiap bulan pada tanggal tertentu.

## Tabel 5
Tanggal Pencairan BST No  Tanggal Pencairan BST Nilai Pencairan BST 1 01/11/2021 16:40:06 316.564.800.000 2 03/12/2021 10:22:32 312.571.500.000 3 03/26/2021 14:46:30 312.571.500.000 4 04/19/2021 13:36:29 312.571.500.000 5 07/12/2021 14:29:00 604.427.400.000 Sumber: Dokumen pencairan BST (SP2D), diolah
b. Faktor  nilai  BST.  BST  diberikan  sebesar  Rp300  ribu  selama  enam  kali  dengan total Rp1,8 juta untuk tiap keluarga sehingga secara rata-rata per keluarga hanya mempunyai  Rp150  ribu  per  bulan  uang  BST  untuk  digunakan.  Selain  itu,  jika jumlah  anggota  keluarga  banyak,  maka  nilai  BST  yang  dapat  dikonsumsi  per kapita  akan  menjadi  lebih  kecil  lagi.    Berdasarkan  hal  tersebut  maka  keluarga menjadi kurang mengandalkan pendapatan dari BST namun akan mengandalkan pendapatan  dari  sumber  lain  seperti  pendapatan  dari  bekerja  sehingga  rata-rata konsumsi  keluarga,  meskipun  menerima  BST,  dapat  berada  di  bawah  rata-rata pendapatan  keluarga  dari  bekerja.  Oleh  karena  itu,  anggota  keluarga  akan
cenderung  untuk  memikirkan  cara  bagaimana  agar  pendapatan  keluarga  dari bekerja  tetap  dapat  memenuhi  kebutuhan  keluarga  di  saat  adanya  pembatasan aktivitas akibat diterapkannya PPKM mikro, PPKM darurat, dan PPKM Level 4.
c. Faktor perilaku  keluarga. Total  nilai  BST  yang diterima sebesar Rp1,8 juta per KPM  tersebut,  konsumsinya  akan  dibagi  untuk  beberapa  bulan  bagi  keluarga yang  berprinsip  hemat  atau  keluarga  dengan  tingkat  kesejahteraan  rendah sehingga  pengaruh  BST  terhadap  rata-rata  konsumsi  akan  kecil  atau konsumsinya  akan  dihabiskan  dalam  satu  bulan  bagi  keluarga  dengan  tingkat kesejahteraan  yang  lebih  baik  sehingga  pengaruh  BST  terhadap  rata-rata konsumsi  bulanan  hampir  tidak  ada.  Hal  tersebut  menyebabkan  pengaruh  BST akan kecil dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
d. Faktor perkiraan keluarga akan masa depan. Pada saat diterapkan PSBB, PPKM Mikro,  PPKM  Darurat,  dan  dilanjut  PPKM  Level  4  selama  Bulan  Januari  s.d. Agustus  2021,  saat  penghasilan  menurun  atau  bahkan  tidak  ada  serta  tidak adanya  informasi  bahwa  bantuan  sosial  akan  terus  diberikan  maka  hal  ini membawa  konsekuensi  pada  perkiraan  keluarga  tentang  masa  depan.  Keluarga akan  menghemat  BST  yang  diterima  sehingga  menyebabkan  pengaruh  bantuan akan kecil bagi rata-rata konsumsi.
2. Pada  spesifikasi  B,  jika  pemerintah  menambahkan  BST  dengan  Sembako,  variabel interaksi  menunjukkan  pengaruh  yang  signifikan  pada  konsumsi  anggota  rumah tangga  atau  konsumsi  per  kapita  pada  tingkat  signifikansi  5%  dengan  memberikan pengaruh sebesar Rp64.694,86 per kapita.
3. Namun,  pada  spesifikasi  C  atas  pemberian  BST  ditambah  Sembako,  variabel interaksi  menjadi  tidak  signifikan  berpengaruh  terhadap  perbedaan  konsumsi keluarga penerima bantuan dibanding bukan penerima bantuan dengan variabel ART atau jumlah anggota keluarga signifikan.  Peningkatan konsumsi  atas adanya  BST + Sembako  hanya  sebesar  Rp126.823,70.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan nilai bantuan berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan anggota keluarga namun hal ini tidak cukup besar pengaruhnya bagi keluarga karena ternyata hal yang sangat berpengaruh  signifikan  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  atau  peningkatan konsumsi adalah jumlah anggota rumah tangga bukan BST + Sembako. Oleh karena itu,  dalam  pemberian  bantuan  bagi  keluarga,  adalah  sangat  penting  untuk mempertimbangkan  jumlah  anggota  keluarga  karena  nilai  bantuan  yang  meningkat tidak  akan  membantu  jika  jumlah  anggota  rumah  tangganya  banyak  yang menyebabkan bantuan yang dikonsumsi per orang menjadi sedikit atau nilai bantuan tidak sebanding dalam memenuhi konsumsi seluruh anggota rumah tangga karena .
4. Pada  spesifikasi  A  dan  B,  jika  BST  ditambah  sembako  menunjukkan  bahwa peningkatan  koefisien  variabel  konsumsi  meningkat  lebih  tinggi  sebesar Rp44.503,26 (Rp64.694,86  - Rp20.191,60)  atas pemberian sembako sebanyak 10kg atau Rp120.000,-  dibanding atas pemberian uang tunai BST sebanyak Rp300.000,-. Hal  ini  juga  membuktikan  bahwa  pemberian  bantuan  berupa  kebutuhan  pokok makanan  di  masa  pembatasan  kegiatan  masyarakat  yang  pada  saat  itu  belum
diketahui  kapan  berakhirnya  pandemi  Covid-19,  akan  sangat  efektif  dalam meningkatkan konsumsi anggota keluarga karena langsung berpengaruh ke konsumsi dan dapat langsung dimanfaatkan oleh keluarga.
5. Sementara itu, kepala keluarga yang berstatus menikah dan pendapatan dari bekerja berpengaruh signifikan terhadap peningkatan konsumsi keluarga.
Hal  ini  sejalan  dengan  temuan  Habibov,  N.,  &  Fan,  L.  (2006)  bahwa pemberian  bantuan  sosial  belum  cukup  mampu  mengentaskan  kemiskinan  pada negara  berpenghasilan  rendah  dimana  hal  ini  disebabkan  karena  nilai  manfaat  yang diterima  sangatlah  kecil,  sejalan  dengan  temuan  Dewi  (2021)  bahwa  pemberian bantuan  langsung  tunai  berdampak  positif  namun  belum  mampu  meningkatkan konsumsi  masyarakat  yang  disebabkan  karena  efek  peningkatan  harga  adalah  lebih tinggi dibandingkan efek nilai bantuan.
C. Hasil Analisis Kebijakan Pencabutan Bansos Covid-19 terhadap Kesejahteraan
Hasil  analisis  kebijakan  pencabutan  bansos  Covid-19  sebagaimana  disajikan pada Tabel 6 adalah sebagai berikut.

## Tabel 6
Hasil Analisis DID Pengaruh Pencabutan Bansos Covid-19 Tahun 2021 dan Tahun 2022 pada Level Individu dan Keluarga
Variabel Spesifikasi A Pemberian BST dengan Dependent Variabel: Konsumsi per kapita Spesifikasi B Pemberian BST + Sembako dengan Dependent Variabel: Konsumsi per kapita Spesifikasi C Pemberian BST + Sembako dengan Dependent Variabel: Total Konsumsi Keluarga (ART sebagai Variabel Kontrol) S β1 (Treatment) -16875.09 (0.442) -16691.89 (0.447) -45615.09 (0.457) T β2 (Waktu) 18435.12 (0.386) 18895.5 (0.374) 22315.62 (0.734) S*T β3 (Interaksi Treatment dan Waktu) 19452.14 (0.524) 63855.87 (0.038)** 165861.2 (0.060)* Variabel Kontrol: β4 pendidikan_kepala_keluarga 8384.31 (0.281) 7754.515 (0.323) 41242.21 (0.086) β5 usia_kepala_keluarga -131.2955 (0.834) -104.7366 (0.869) -67.19371 (0.968) β6 status_pernikahan 59806.59 (0.005)** 52663.29 (0.015)** 210202.1 (0.000)***
β7 pendapatan_bekerja .8075081 (0.000)*** .8121019 (0.000)*** .7722045 (0.000)*** β8 ART 59989.09 (0.000)** Const. 15489.12 (0.743) 18757.11 (0.694) -125979 (0.349) Obs. 632 632 632 R-squared 0.8192 0.8186 0.7609 Sumber: hasil penelitian, diolah
1. Pada spesifikasi  A, atas pencabutan kebijakan pemberian BST menunjukkan bahwa pencabutan BST tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kesejahteraan. Hal ini  sesuai  dengan  hasil  sebelumnya  bahwa  pemberian  BST  juga  tidak  signifikan berpengaruh  terhadap  peningkatan  konsumsi  sehingga  atas  pencabutannya  pun  juga tidak  berpengaruh.  Meskipun  begitu,  terdapat  penurunan  tingkat  kesejahteraan dimana  pencabutan  BST  menyebabkan  penurunan  kesejahteraan  sebesar Rp19.452,14 per kapita.
2. Pada  spesifikasi  B,  atas  pencabutan  kebijakan  pemberian  BST  +  Sembako menunjukkan  bahwa  pencabutan  BST  +  Sembako  berpengaruh  signifikan  terhadap penurunan  konsumsi  per  kapita  sebesar  Rp63.855,87.  Pencabutan  BST  +  Sembako berpengaruh  signifikan  terhadap  penurunan  kesejahteraan  karena  rata-rata  kondisi perekonomian keluarga belum sepenuhnya pulih pada Tahun 2022 yang ditunjukkan dengan  rata-rata  pendapatan  dan  konsumsi  di  Tahun  2022  masih  belum  sebaik  di Tahun 2019.
3. Pada  spesifikasi  C  dengan  variabel  ART  menjadi  variabel  kontrol  yang  terpisah dengan konsumsi, pencabutan kebijakan pemberian BST + Sembako juga signifikan menurunkan  kesejahteraan  sebesar  Rp165.861,20.  Variabel  ART  atau  jumlah anggota  rumah  tangga  juga  tetap  signifikan  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan keluarga  pada  saat  terjadi  pencabutan  bansos  Covid-19  dimana  jumlah  anggota rumah  tangga  berpengaruh  pada  peningkatan  kesejahteraan  sebesar  Rp59.989,08 pada saat pencabutan bansos Covid-19 dilakukan.

## Kesimpulan
Hasil  analisis  DID  atas  pemberian  bansos  Covid-19  menunjukkan  bahwa Pemberian  bansos  Covid-19  berupa  BST  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  anggota keluarga  namun  pengaruhnya  tidak  cukup  signifikan  berbeda  bagi  keluarga  yang menerima dibanding yang tidak menerima BST pada sebelum dan saat pandemi Covid- 19.  Peningkatan  nilai  bantuan  dan  kombinasi  bantuan  dengan  barang  yang  sangat dibutuhkan  keluarga,  efektif  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  namun  hal  ini  sangat dipengaruhi  oleh  jumlah  anggota  rumah  tangga.    Pemberian  bantuan  berupa  barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan keluarga di masa pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 mampu meningkatkan koefisien variabel konsumsi yang lebih tinggi
dibanding pemberian bantuan berupa uang tunai.  Hal ini karena bantuan tersebut dapat langsung dikonsumsi oleh keluarga. Hasil analisis DID atas pemberian bansos Covid-19 menunjukkan  bahwa  Pencabutan  bansos  Covid-19  berupa  BST  menurunkan kesejahteraan  namun  pengaruhnya  terhadap  kesejahteraan  tidak  cukup  berbeda  antara keluarga  yang  menerima  dibanding  yang  tidak  menerima  BST  pada  sebelum  dan  saat pandemi  Covid-19.  Sementara  itu,  pencabutan  BST  +  Sembako  berpengaruh  terhadap penurunan  kesejahteraan  keluarga  penerima.  Hal  ini  karena  rata-rata  kondisi perekonomian keluarga belum sepenuhnya pulih pada Tahun 2022.

## BIBLIOGRAFI
Ahmad, A., Herison, R., Mane, A., Syamsuddin,  I.,  & Karim, A. (2022). Wisata Desa Sapana  dalam  Peningkatan  Ekonomi  di  Desa  Bonto  Salama  Kabupaten  Sinjai.
Celebes Journal of Community Services , 1 (1), 14–21.
Baldwin, R., & Di Mauro, B. W. (2020). Economics in the time of COVID-19: A new eBook. VOX CEPR Policy Portal , 2 (3).
Bazzi,  S.,  Sumarto,  S.,  &  Suryahadi,  A.  (2010). Of  safety  nets  and  safety  ropes?  An evaluation  of  Indonesia’s  compensatory  unconditional  cash  transfer  program, 2005-2006 .
Brych,  M.,  &  Rogosz,  M.  (2014).  Zasoby  i  wydobycie  kopalin  skalnych  w Świętokrzyskiem  w  latach  2009-2013  wraz  z  prognozami  zapotrzebowania. Mining Science , 21 (1), 17–26.
Dewi,  R.,  &  Andrianus,  H.  F.  (2021).  Analisis  pengaruh  kebijakan  bantuan  langsung tunai  (BLT)  terhadap  kemiskinan  di  indonesia  periode  2005-2015. Menara  Ilmu , 15 (2).
Djamhari, E. A., Layyinah, A., Mardhiyyah, M., & Wibowo, E. B. (2022). Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan (Persepsi dan Partisipasi Masyarakat) .
Fitriana, I., Azwardi, A., & Yulianita, A. (2021). Pengaruh Bantuan Sosial Tunai (BST) Terhadap  Konsumsi  Rumah Tangga di  Pusat  Kota  dan Pinggir Kota  Palembang . Sriwijaya University.
Ginting,  A.  M.,  Budiyanti,  E.,  SE,  M.,  Iwan  Hermawan,  S.  P.,  Rafika  Sari,  S.  E.,  SE, M.,  Rasbin,  S.,  SE,  M.,  Permana,  S.  H.,  &  SE,  M.  (2021). Telisik  Daya  Tahan Usaha dan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 . Publica Indonesia Utama.
Habibov,  N.,  &  Fan,  L.  (2006).  Social  assistance  and  the  challenges  of  poverty  and inequality  in  Azerbaijan,  a  low-income  country  in  transition. J.  Soc.  &  Soc. Welfare , 33 , 203.
Muhyiddin,  M.  (2020).  Covid-19,  new  normal,  dan  Perencanaan  Pembangunan  di Indonesia. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of Development Planning , 4 (2), 240–252.
Olinto,  P.,  Flores,  R.,  Morris,  S.,  &  Veiga,  A.  (2003).  The  impact  of  the  Bolsa Alimentação Program on food consumption. Annual Meetings of the International Association of Agricultural Economists .
Organization, I. L., OECD, Bank, T. W., Europe, T. U. N. E. C. for, Communities, S. O. of  the  E.,  &  Luxembourg.  (2004). Consumer  price  index  manual:  Theory  and practice . International Labour Organization.
Pranizty,  T.  P.  I.,  &  Septiani,  Y.  (2021).  Determinasi  Tingkat  Kemiskinan  Provinsi Indonesia  2016-2020. EKOMBIS:  JURNAL  FAKULTAS  EKONOMI , 7 (2),  119– 132.
Smith,  P.  K.,  Shernan,  S.  K.,  Chen,  J.  C.,  Carrier,  M.,  Verrier,  E.  D.,  Adams,  P.  X., Todaro,  T.  G.,  Muhlbaier,  L.  H.,  Levy,  J.  H.,  &  Investigators,  P.-C.  I.  I.  (2011). Effects of C5 complement inhibitor pexelizumab on outcome in high-risk coronary artery  bypass  grafting:  combined  results  from  the  PRIMO-CABG  I  and  II  trials. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery , 142 (1), 89–98.
Subanti,  S.,  Respatiwulan,  R.,  Sukarniati,  L.,  Sulandari,  W.,  &  Hakim,  A.  R.  (2016). Subsidi  Langsung  Tunai  dan  Konsumsi  Kesehatan  Rumah  Tangga  di  Provinsi Jawa  Tengah. Prosiding  Seminar  Nasional  Matematika  Dan  Pendidikan Matematika .
Suryahadi,  A.,  Al  Izzati,  R.,  &  Suryadarma,  D.  (2020).  The  impact  of  COVID-19 outbreak on poverty: An estimation for Indonesia. Jakarta: The SMERU Research Institute , 12 , 3–4.
Suryahadi,  A., Al  Izzati, R., & Yumna, A. (2021). The impact  of Covid-19 and social protection  programs  on  poverty  in  Indonesia. Bulletin  of  Indonesian  Economic Studies , 57 (3), 267–296.
Verme,  P.  (2010).  Relative  labour  deprivation  and  urban  migration  in  Turkey. The Journal of Economic Inequality , 8 , 391–408.

## Copyright holder:
Yustina Lita Sari, Riyanto (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: