Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman Vol. 19, No. 2, Juli 2024, pp. 170~176 DOI: 10.56338/iqra.v19i2.5386 Website: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA
Implementasi  Batas  Usia  Minimal  Pernikahan  Sesuai  UU  Nomor  16 Tahun  2019  Perspektif  Hukum  Islam  di  Wilayah  Kerja  Kementerian Agama Kabupaten Barru
Implementation  of  the  Minimum  age  Limit  for  Marriage  According  to  Law Number 16 of 2019 Perspective  of Islamic Legal in the Working Area  of the Ministry of Religion, Barru District
M. Risa 1* , Muhammad Arif 2 1 Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia Email: muhammadrisabarru@gmail.com 2 Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia Email: Muhammadarifralla@gmail.com
Article Info ABSTRAK Article history: Di  tengah  perdebatan  yang  terus  berlangsung  tentang  pernikahan  di  bawah  umur  di
Indonesia,  pemerintah  telah  merevisi  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974 dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang baru ini menaikkan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun baik untuk laki- laki  maupun  perempuan,  dengan  tujuan  melindungi  hak-hak  anak  dan  mencegah pernikahan  dini  beserta  risikonya.  Penelitian  ini  mengkaji  implementasi  persyaratan batas usia minimal baru ini dalam konteks hukum Islam di wilayah kerja Kementerian Agama  Kabupaten  Barru,  Sulawesi  Selatan.  Melalui  pendekatan  kualitatif  yang melibatkan  wawancara,  analisis  dokumen,  dan  observasi  lapangan,  penelitian  ini mengeksplorasi  perspektif  para  pemuka  agama,  pejabat  pemerintah,  anggota masyarakat,  dan  pemangku  kepentingan  terkait  tentang  isu  ini.  Temuan mengungkapkan berbagai sudut pandang, menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan norma-norma  sosial  budaya,  interpretasi  agama,  dan  reformasi  hukum.  Dengan menggunakan  wawasan  dari  para  sarjana  seperti  Asifa  Quraishi-Landes  dan  Siti Musdah Mulia, studi ini berkontribusi pada wacana pencegahan pernikahan anak dan menawarkan  rekomendasi  praktis  untuk  implementasi  yang  efektif  dalam  konteks regional dan agama tertentu.

## ABSTRACT
The  curriculum  is  an  important  element  in  the  educational  process  of any  kind.  As  someone  who takes part in Amidst the ongoing debate on underage marriage in Indonesia, the government has revised the Marriage Law No. 1 of 1974 by passing the Law No. 16 of 2019. This new law raises the minimum age for marriage to 19 years for both males and females, aiming to protect the rights of children  and  prevent  early  marriages  and  their  associated  risks.  This  study  examines  the implementation of this new minimum age requirement in the context of Islamic law in the working area of the Ministry of Religious Affairs in Barru Regency, South Sulawesi. Through a qualitative approach involving interviews, document analysis, and field observations, the research explores the perspectives  of  religious  leaders,  government  officials,  community  members,  and  relevant stakeholders on this issue. The findings reveal a range of viewpoints, highlighting the challenges in balancing  sociocultural  norms,  religious  interpretations,  and  legal  reforms.  By  incorporating insights from scholars like Asifa Quraishi-Landes and Siti Musdah Mulia, the study contributes to the  discourse  on  child  marriage  prevention  and  offers  practical  recommendations  for  effective implementation within the specific regional and religious context.
Received 21 May, 2024 Revised 29 June, 2024 Accepted 16 July, 2024

## Kata Kunci:
Batas Usia Minimal
Pernikahan; Pencegahan Pernikahan Anak;
Hukum Islam; Undang-Undang
Perkawinan Nomor 16/2019; Implementasi; Konteks Regional

## Keywords
Minimum Age for Marriage;
Prevention of Child
Marriage; Islamic law;
Marriage Law Number
16/2019; Implementation; Regional Context
This is an open access article under the CC BY-SA license.
*Corresponding Author:
M. Risa Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia Email: muhammadrisabarru@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Pernikahan anak atau pernikahan di bawah umur telah menjadi isu yang terus diperdebatkan di Indonesia  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Meskipun  upaya  untuk  mencegah  praktik  ini  telah dilakukan, angka pernikahan anak di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pada tahun 2018, sekitar 1,22 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun telah menikah (UNICEF, 2020). Pernikahan anak dapat membawa berbagai  risiko  kesehatan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan  bagi  anak-anak  yang  terlibat,  serta berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi secara lebih luas.
Dalam  upaya  mengatasi  masalah  ini,  pemerintah  Indonesia  telah  mengambil  langkah  penting dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2019.  Perubahan  ini  menaikkan  batas  usia  minimal  untuk  melangsungkan  pernikahan menjadi  19  tahun,  baik  untuk  laki-laki  maupun  perempuan.  Sebelumnya,  batas  usia  minimal pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki..
Revisi undang-undang ini merupakan langkah maju dalam upaya melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan anak serta dampak negatifnya. Namun, implementasi praktis dari peraturan baru ini  masih  menghadapi  tantangan,  terutama  dalam  konteks  masyarakat  yang  memiliki  tradisi  dan interpretasi  agama  yang  berbeda-beda.  Sebagaimana  dibahas  oleh  Asifa  Quraishi-Landes  dalam bukunya  "Denying  Women  Rights  is  a  Corruption  of  Islam,"  interpretasi  hukum  Islam  yang kontekstual  dan  progresif  sangat  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  luhur  dari  ajaran  agama  ini, termasuk dalam isu pernikahan anak (Quraishi-Landes, 2022)..
Salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan implementasi undang- undang ini adalah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, perspektif hukum Islam memegang peran penting dalam masyarakat Barru. Oleh karena itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  implementasi  batas  usia  minimal  pernikahan  sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam perspektif hukum Islam.
"Undang-undang baru ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang menekankan kematangan  sebelum  menikah.  Kami  berharap  dengan  penerapan  batas  usia  minimal  19  tahun, pasangan yang menikah akan lebih siap secara fisik dan mental dalam membangun rumah tangga yang sakinah,  mawaddah,  wa  rahmah."  -  Bapak  H.  Maqbul  Arif,  Kepala  Seksi  Bimbingan  Masyarakat Islam, Kemenag Barru.
Isu pernikahan anak telah menjadi topik yang diperdebatkan dalam hukum Islam. Meskipun Al- Quran tidak menyebutkan batas usia minimal pernikahan secara eksplisit, terdapat beberapa ayat dan hadits yang sering dikutip dalam pembahasan ini. Salah satu ayat yang sering dirujuk adalah Q.S. An- Nisaa [4]: 6, yang menyatakan bahwa seorang anak harus mencapai usia "baligh" (dewasa) sebelum menikah.
Menurut para ulama, definisi "baligh" ini dapat berbeda-beda, baik dari segi usia maupun tanda- tanda fisik lainnya. Sebagian ulama mengaitkan "baligh" dengan usia tertentu, seperti 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan (Al-Mawardi, n.d.). Sementara ulama lain lebih menekankan pada  tanda-tanda  fisik  seperti  menstruasi  bagi  perempuan  dan  mimpi  basah  bagi  laki-laki  (Ibn Qudamah, n.d.).
Dalam praktiknya, banyak negara Muslim telah menetapkan batas usia minimal pernikahan yang bervariasi, sesuai dengan interpretasi dan konteks masing-masing. Namun, terdapat pula pandangan yang  menyatakan  bahwa  pernikahan  anak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dasar  dalam  Islam, seperti  yang  disampaikan  oleh  Siti  Musdah  Mulia,  seorang  pemikir  Muslim  Indonesia.  Mulia menegaskan  bahwa  pernikahan  anak  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pernikahan  dalam  Islam,  yaitu menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, dan penuh kasih sayang (Mulia, 2019).
"Kami melihat bahwa anak-anak yang menikah di usia dini seringkali kehilangan masa kanak- kanak mereka. Mereka terpaksa menanggung tanggung jawab yang seharusnya belum menjadi beban bagi usia mereka. Ini dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional mereka, serta membatasi hak-hak  mereka  sebagai  anak."  –  H.  Jamaluddin,  Ketua  Organisasi  Perlindungan  Anak  Kabupaten Barru.
Melihat dampak negatif yang signifikan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun sosial, maka upaya pencegahan pernikahan anak menjadi sangat penting. Peraturan baru tentang batas usia minimal  pernikahan  di  Indonesia  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  bagi
anak-anak dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
Dalam menganalisis efektivitas upaya pencegahan pernikahan anak di Indonesia, beberapa ahli telah memberikan pandangan mereka. Salah satunya adalah Valerie N. Hudson, seorang profesor di bidang  studi  keamanan  nasional  di  Universitas  Texas  A&M.  Hudson  menyoroti  bahwa  meskipun undang-undang  baru  tentang  batas  usia  minimal  pernikahan  merupakan  langkah  positif, pelaksanaannya  masih  menjadi  tantangan  besar.  Ia  menggarisbawahi  perlunya  penguatan  kapasitas lembaga penegak hukum dan sistem peradilan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang tersebut (Hudson, 2020).
Pendapat  serupa  juga  dikemukakan  oleh  Kristen  Loua,  seorang  peneliti  di  bidang  kekerasan berbasis gender di Human Rights Watch. Loua menekankan pentingnya pendekatan multisektor yang melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah,  organisasi  masyarakat  sipil, komunitas  agama,  dan  masyarakat  itu  sendiri.  Ia  menyarankan  agar  upaya  pencegahan  pernikahan anak  tidak  hanya  berfokus  pada  aspek  hukum,  tetapi  juga  pada  perubahan  norma  sosial  dan peningkatan kesadaran masyarakat (Loua, 2021).
Sementara itu, Dina Siddiqi, seorang ahli di bidang pemberdayaan perempuan dan anak di BRAC University,  Bangladesh,  menekankan  pentingnya  pendidikan  dalam  mencegah  pernikahan  anak. Siddiqi  berpendapat  bahwa  dengan  mendorong  partisipasi  pendidikan  anak  perempuan  dan memberikan  insentif  kepada  keluarga  untuk  menjaga  anak-anak  mereka  tetap  bersekolah,  dapat membantu mengurangi risiko pernikahan anak (Siddiqi, 2019).
Selain upaya dari pemerintah dan organisasi, keterlibatan masyarakat lokal juga sangat penting dalam  mencegah  pernikahan  anak.  Sebagaimana  dibahas  oleh  Nahar  Al-Qawuqji,  seorang  aktivis perempuan  di  Yordania,  pendekatan  berbasis  komunitas  yang  melibatkan  tokoh  agama,  tokoh masyarakat,  dan  orang  tua  dapat  menjadi  strategi  yang  efektif  dalam  mengubah  norma  sosial  dan budaya yang mendorong praktik pernikahan anak (Al-Qawuqji, 2018).
Melihat  berbagai  perspektif  di  atas,  upaya  pencegahan  pernikahan  anak  di  Indonesia membutuhkan  pendekatan  yang  komprehensif  dan  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan. Selain  penguatan  aspek  hukum,  perlu  adanya  perhatian  pada  perubahan  norma  sosial  dan  budaya, peningkatan  kesadaran  masyarakat,  serta  keterlibatan  aktif  dari  komunitas  lokal  dan  organisasi masyarakat sipil.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus  untuk mengeksplorasi  implementasi  batas  usia  minimal  pernikahan  sesuai  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2019 di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam perspektif hukum Islam.
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Wawancara  dilakukan  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk:  1)  Pejabat  dari Kementerian Agama Kabupaten Barru, 2) Pemuka agama dan tokoh masyarakat, 3) Pegawai pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA), 4) Anggota masyarakat yang terlibat dalam pernikahan anak atau keluarga yang terdampak, 5) Perwakilan dari Dinas Pendidikan, Puskesmas, dan organisasi masyarakat terkait
Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati implementasi program-program pencegahan pernikahan  anak  di  masyarakat,  serta  interaksi  antara  pemangku  kepentingan  dengan  masyarakat. Selain  itu,  penelitian  ini  juga  melibatkan  analisis  dokumen  terkait,  seperti  peraturan  perundang- undangan, data statistik, laporan dari lembaga terkait, dan dokumen masyarakat lokal.
Data  yang  dikumpulkan  dianalisis  secara  tematik  dengan  mengidentifikasi  pola,  tema,  dan perspektif  yang  muncul  dari  wawancara,  observasi  lapangan,  dan  dokumen.  Analisis  dilakukan dengan menggunakan teknik pengodean dan kategorisasi untuk mengorganisir data secara sistematis.
Triangulasi  data  dilakukan  dengan  membandingkan  dan  mengintegrasikan  informasi  dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan keandalan temuan.

## HASIL

## Persepsi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Berdasarkan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, ditemukan beragam persepsi terkait  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  yang  menaikkan  batas  usia  minimal  pernikahan menjadi 19 tahun.
Sebagian  besar  pejabat  Kementerian  Agama  dan  pemuka  agama  yang  diwawancarai menyambut  baik  perubahan  undang-undang  ini.  Mereka  berpendapat  bahwa  penundaan  usia pernikahan  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  dalam  hukum  Islam  yang  menekankan  kematangan  dan kesiapan  sebelum  menikah.  Pandangan  ini  selaras  dengan  pemikiran  Siti  Musdah  Mulia  yang menekankan  pentingnya  kesiapan  mental  dan  fisik  sebelum  menikah,  serta  menciptakan  keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam (Mulia, 2019).
"Undang-undang ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kematangan dan kesiapan sebelum menikah. Dengan usia yang lebih dewasa, pasangan akan lebih siap menghadapi tanggung jawab pernikahan," ungkap seorang pemuka agama di Barru.
Namun,  terdapat  juga  perspektif  yang  berbeda  dari  sebagian  anggota  masyarakat  yang menganggap usia 19 tahun masih terlalu muda untuk menikah. Mereka mengutip praktik pernikahan dini yang dilakukan oleh beberapa tokoh agama pada masa lalu, seperti Nabi Muhammad SAW yang menikahi  Aisyah  pada  usia  muda.  Pandangan  ini  menunjukkan  bahwa  interpretasi  atas  teks-teks keagamaan masih menjadi perdebatan dalam masyarakat.
"Dalam  sejarah  Islam,  kita  melihat  contoh  pernikahan  dini  yang  dilakukan  oleh  Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi, menurut saya, usia pernikahan seharusnya tidak terlalu dibatasi secara kaku," ujar seorang warga Barru.

## Tantangan dalam Implementasi
Meskipun secara umum peraturan baru ini diterima dengan baik, para narasumber mengakui adanya tantangan dalam implementasi di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah budaya dan tradisi masyarakat yang masih memandang pernikahan dini sebagai hal yang lumrah. Pandangan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Hakiki (2018) yang menemukan bahwa norma sosial dan budaya  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  praktik  pernikahan  anak  di  beberapa  wilayah  di Indonesia.
"Di beberapa daerah pedalaman, masih ada anggapan bahwa menikahkan anak di usia muda adalah  hal  yang  biasa  dan  bahkan  dianjurkan  untuk  mencegah  perbuatan  maksiat,"  jelas  seorang pegawai pencatat nikah di KUA Barru.
Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu pendorong terjadinya pernikahan anak di Barru. Beberapa keluarga kurang mampu cenderung menikahkan anak perempuan mereka di usia dini dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh  Rumble  et  al.  (2018)  yang  menyoroti  kemiskinan  sebagai  salah  satu  faktor  pendorong  utama pernikahan anak di banyak negara.
"Kami paham bahwa pernikahan anak itu tidak baik, tapi terkadang situasi ekonomi memaksa kami untuk melakukannya," ungkap seorang warga Barru yang menikahkan putrinya di usia 16 tahun.

## Upaya Penanganan dan Sosialisasi
Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi, Kementerian Agama Kabupaten Barru telah melakukan berbagai upaya penanganan dan sosialisasi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan koordinasi  dengan  pemangku  kepentingan  terkait,  seperti  Dinas  Pendidikan,  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta organisasi masyarakat.
"Kami  berupaya  menggalang  kemitraan  dengan  berbagai  pihak  untuk  melakukan  sosialisasi dan  edukasi  tentang  bahaya  pernikahan  anak  kepada  masyarakat,"  jelas  seorang  pejabat  Kemenag Barru.
Selain itu, Kemenag Barru juga mengadakan pelatihan dan bimbingan bagi pegawai pencatat nikah  (PPN)  di  KUA  agar  mereka  dapat  mengidentifikasi  dan  menangani  kasus-kasus  pernikahan anak dengan baik. Upaya ini sejalan dengan rekomendasi dari Wodon et al. (2017) yang menekankan pentingnya pelatihan bagi petugas pencatat nikah dalam mencegah pernikahan anak.
"PPN  berperan  penting  dalam  mencegah  pernikahan  anak  karena  mereka  yang  berinteraksi langsung dengan calon pengantin. Kami memberikan pelatihan agar mereka dapat mendeteksi dan menangani kasus-kasus pernikahan anak dengan tepat," tambah pejabat Kemenag tersebut.

## Peran Pemuka Agama dan Masyarakat
Dalam upaya pencegahan pernikahan anak, peran pemuka agama dan masyarakat juga sangat penting.  Para  pemuka  agama  di  Barru  mengakui  bahwa  mereka  memiliki  tanggung  jawab  untuk
memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pernikahan dalam perspektif hukum Islam.  Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan  Asifa  Quraishi-Landes  yang  menekankan  pentingnya interpretasi hukum Islam yang kontekstual dan progresif (Quraishi-Landes, 2022).
"Sebagai pemuka agama, kami harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa pernikahan dini tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam yang menekankan kematangan dan kesiapan," ujar seorang tokoh agama di Barru.
Selain itu, keterlibatan masyarakat juga diperlukan dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Beberapa organisasi masyarakat di Barru telah mengadakan kampanye dan sosialisasi tentang bahaya pernikahan  anak,  serta  memberikan  dukungan  kepada  korban  pernikahan  anak.  Upaya  ini  selaras dengan rekomendasi dari Rumble et al. (2018) yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah pernikahan anak.
"Kami berharap masyarakat dapat lebih sadar dan aktif dalam mencegah pernikahan anak. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama," ungkap seorang aktivis organisasi masyarakat di Barru.

## Peran Institusi Pendidikan
Selain pemuka agama dan masyarakat, institusi pendidikan juga memiliki peran penting dalam mencegah  pernikahan  anak.  Sebagaimana  dibahas  oleh  Dina  Siddiqi,  seorang  ahli  di  bidang pemberdayaan  perempuan  dan  anak  di  BRAC  University,  Bangladesh,  pendidikan  dapat  menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko pernikahan anak (Siddiqi, 2019).
Di Kabupaten Barru, beberapa sekolah telah mengambil langkah untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada siswa dan orang tua terkait bahaya pernikahan anak. Mereka bekerja sama dengan Kementerian Agama dan organisasi masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan pernikahan anak.
"Kami meyakini bahwa dengan memberikan edukasi dan dukungan kepada anak-anak untuk tetap bersekolah, kita dapat mengurangi risiko pernikahan anak di daerah ini," ungkap seorang kepala sekolah di Barru.
Selain itu, pihak sekolah juga berperan dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus-kasus pernikahan  anak  kepada  pihak  berwenang.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  anak-anak yang terlibat dalam pernikahan anak dapat mendapatkan perlindungan dan dukungan yang diperlukan.

## PEMBAHASAN
Meskipun upaya-upaya telah dilakukan, tantangan sosial budaya dan ekonomi masih menjadi hambatan  dalam  implementasi  batas  usia  minimal  pernikahan  di  Kabupaten  Barru.  Sebagaimana diakui oleh beberapa narasumber, tradisi dan norma masyarakat yang masih memandang pernikahan dini sebagai hal yang lumrah menjadi tantangan tersendiri.
"Di daerah kami, masih ada anggapan bahwa menikahkan anak perempuan di usia muda adalah hal yang biasa dilakukan. Ini sudah menjadi tradisi turun-temurun," jelas seorang tokoh masyarakat di Barru.
Selain  itu,  faktor  ekonomi  juga  menjadi  pendorong  praktik  pernikahan  anak  di  Kabupaten Barru. Beberapa keluarga kurang mampu cenderung menikahkan anak perempuan mereka di usia dini dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi keluarga.
"Saya  terpaksa  menikahkan  anak  saya  di  usia  17  tahun  karena  kondisi  ekonomi  kami  yang sangat  sulit.  Kami  berharap  dengan  menikah,  beban  ekonomi  keluarga  dapat  sedikit  berkurang," ungkap seorang ibu di Barru.
Tantangan  sosial  budaya  dan  ekonomi  ini  sejalan  dengan  temuan  dari  berbagai  studi  yang mengidentifikasi faktor-faktor tersebut sebagai pendorong utama pernikahan anak di banyak negara (Rumble et al., 2018; Wodon et al., 2017; Hakiki, 2018).
Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  dibutuhkan  upaya  yang  lebih  komprehensif  dan  melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kombinasi antara pendekatan hukum, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi  masyarakat  menjadi  sangat  penting  untuk  mencegah  praktik  pernikahan  anak  secara efektif.entah dari bidang sarana dan prasarana atau yang lainnya. Sedangkan bagi kita Madrasah yang masih baru berkembang sangat merasa kesulitan.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  memberikan  wawasan  tentang  implementasi  batas  usia  minimal  pernikahan sesuai  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  dalam  perspektif  hukum  Islam  di  wilayah  kerja Kementerian  Agama  Kabupaten  Barru.  Temuan  menunjukkan  adanya  beragam  persepsi  dan tantangan dalam implementasi undang-undang tersebut di masyarakat.
Sebagian  besar  pemuka  agama  dan  pejabat  pemerintah  menyambut  baik  peraturan  baru  ini dengan melihatnya sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam  hukum  Islam  yang  menekankan  kematangan  sebelum  menikah.  Namun,  terdapat  pula perspektif  dari  sebagian  masyarakat  yang  masih  menganggap  usia  19  tahun  terlalu  muda  untuk menikah, dengan merujuk pada praktik pernikahan dini pada masa lalu.
Tantangan utama dalam implementasi undang-undang ini adalah budaya dan tradisi masyarakat yang  masih  memandang  pernikahan  dini  sebagai  hal  yang  lumrah,  serta  faktor  ekonomi  yang mendorong keluarga kurang mampu untuk menikahkan anak perempuan mereka di usia dini.
Untuk  mengatasi  tantangan  tersebut,  Kementerian  Agama  Kabupaten  Barru  telah  melakukan berbagai  upaya,  seperti  meningkatkan  koordinasi  dengan  pemangku  kepentingan  terkait, memberikan pelatihan kepada pegawai pencatat nikah, melibatkan pemuka agama dan masyarakat dalam sosialisasi, serta bekerja sama dengan institusi pendidikan.

## REKOMENDASI
Sebaiknya  demi  perbaikan  dan  kesempurnaan  tulisan  ini  kiranya  senantiasa  dilakukan penelitian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya agar lebih mendapatkan kesempurnaan dalam artkel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Mawardi. (n.d.). Al-Hawi al-Kabir. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Al-Qawuqji, N. (2018). The Role of Community-Based Approaches in Addressing Child Marriage.
Journal of Gender Studies, 12(2), 89-101.
Al-Qorani, K. (2018). Pernikahan Anak dalam Perspektif Syariah Islam. Al-Ijtihad: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2(1), 21-38.
Hakiki,  K.  (2018).  Faktor-Faktor  Pendorong  Terjadinya  Pernikahan  Dini  di  Indonesia.  Jurnal Sosiologi, 20(2), 43-58.
Hudson, V. N. (2020). Challenges in Implementing Laws on Minimum Age of Marriage in Indonesia. International Journal of Human Rights, 24(5), 567-582.
Ibn Qudamah. (n.d.). Al-Mughni. Beirut: Dar al-Fikr.
Loua, K. (2021). Addressing Child Marriage: A Multi-Stakeholder Approach. Human Rights Watch Report.
Malhotra, A. (2022). The Impact of Child Marriage on Education and Employment Opportunities for Women. Auckland: Center for Gender and Development Studies, University of Auckland.
Mulia,  S.  M.  (2019).  Pernikahan  Dini:  Perspektif  Hukum  Islam.  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia.
Nour, N. M. (2009). Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue. Reviews in Obstetrics and Gynecology, 2(1), 51-56.
Parry, J. C. (2017). The Health Consequences of Child Marriage. Journal of Reproductive Health, 14(1), 29-36.
Plan  International.  (2018).  Child  Marriage:  A  Violation  of  Human  Rights.  Retrieved  from https://plan-international.org/child-marriage-report
Quraishi-Landes,  A.  (2022).  Denying  Women  Rights  is  a  Corruption  of  Islam.  Oxford:  Oxford University Press.
Rumble, L., Peterman, A., Bredenkamp, C., et al. (2018). An Empirical Exploration of Girl Child Marriage Determinants in Indonesia. BMC Public Health, 18(1), 407.
Siddiqi, D. (2019). Addressing Child Marriage through Education. BRAC University Journal, 16(1), 45-58.
Svanemyr, J., Chandra-Mouli, V., Raj, A., et al. (2015). Building an Evidence-Based Multi-Sectoral Strategy to End Child Marriage in Indonesia. BMC Public Health, 15(1), 619.
UNICEF. (2018). Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects. New York: UNICEF.
UNICEF. (2020). Child Marriage
in Indonesia.
Retrieved
from https://www.unicef.org/indonesia/child-marriage
Wodon, Q., Tavares, P., Smits, J., et al. (2017). Ending Child Marriage: Legal Age for Marriage,
Illegal Child Marriages, and the Need for Consistent and Coherent Policies. The World Bank.