Erika Aurellya Eryansyah, Hanafi Tanawijaya (2023) Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar: Analisis Putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT PAL, Volume 8 Issue 6, Juni 2023
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

## Vol. 8, No. 6, Juni 2023
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK TANPA IZIN EDAR: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 190/PID.SUS/2021/PT PAL
Erika Aurellya Eryansyah 1 , Hanafi Tanawijaya 2
Universitas Tarumanagara Email: erickaaurellya@gmail.com , hanafitanawijaya@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik  ilegal  yang  dijual  secara  bebas  dan  menganalisis  pengawasan  yang dilakukan  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  terhadap  produk kosmetik  impor  yang  dijual  tanpa  izin  edar,  serta  sanksi  yang  diberikan  kepada pelaku usaha yang melakukan praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan kepustakaan, dengan menggunakan data dan sumber  hukum  seperti  putusan  kasus,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier lainnya.  Data  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  dan  penelusuran  sumber- sumber  hukum.  Penelitian  ini  akan  membahas  perlindungan  konsumen  terhadap produk  kosmetik  yang  tidak  memiliki  izin  edar  dan  mengacu  pada  Pengadilan Negeri Palu Nomor 190/PID.SUS/2021/PT PAL sebagai acuan. Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan konsumen dalam konteks produk kosmetik ilegal serta memberikan kontribusi pada pengembangan hukum yang lebih baik dalam hal ini.
Kata  kunci :  Perlindungan  Konsumen,  Produk  Kosmetik  Ilegal,  Pengawasan  BPOM, Sanksi Pelaku Usaha

## Abstract
This research aims to understand consumer protection regarding freely sold illegal cosmetic products and analyze the supervision conducted by the Indonesian Food and  Drug  Authority  (BPOM)  on  imported  cosmetics  sold  without  proper distribution  permits,  as  well  as  the  sanctions  imposed  on  businesses  engaged  in such  practices.  The  research  employs  normative  legal  and  literature  review methods,  utilizing  data  and  legal  sources  such  as  case  verdicts,  Consumer Protection Law Number 8 of 1999, and other primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection is conducted through literature studies and legal source exploration.  The  study  will  discuss  consumer  protection  concerning  cosmetic products lacking distribution permits, with reference to Pengadilan Negeri Palu Number 190/PID.SUS/2021/PT PAL. The expected outcome of this research is to provide  a  better  understanding  of  consumer  protection  in  the  context  of  illegal cosmetic products and contribute to the development of improved legislation in this field.
Keywords: Consumer Protection, Illegal Cosmetic Products, BPOM Supervision, Business Sanctions.

## Pendahuluan
Dalam  era  perdagangan  bebas  di  masyarakat  saat  ini,  terdapat  banyak  jenis kosmetik yang beredar di pasaran dengan merek dagang yang berbeda. Namun, seringkali penjual  atau  pedagang  yang  tidak  bertanggung  jawab  memanfaatkan  keinginan masyarakat,  terutama  wanita,  untuk  selalu  tampil  sempurna  dan  cantik.  Mereka memproduksi  dan  menjual  kosmetik  yang  tidak  memenuhi  standar  distribusi  kepada masyarakat luas.
Banyak wanita tertarik untuk membeli produk kosmetik murah yang memberikan hasil  yang  cepat  dengan  harga  yang  terjangkau.  Mereka  tidak  selalu  mengetahui kandungan apa yang terdapat dalam produk tersebut. Akibatnya, banyak pelaku usaha memanfaatkan kesempatan ini dengan menjual produk kosmetik yang tidak sesuai dengan standar  dan  tidak  terdaftar  di  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM).  Produk- produk ini sering disebut sebagai barang ilegal.
Ahmadi  Miru  dalam  bukunya  "Principles  of  Consumer  Repair  in  Indonesia" menjelaskan bahwa hal ini memungkinkan tersebar luasnya produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ini menjadi bidang usaha bagi para penjual atau pengusaha produk kosmetik, baik yang memiliki izin edar dari pemerintah maupun tidak.
Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia merupakan bagian penting dari  pembangunan  hukum  di  Indonesia.(Ghoni  &  Pujiyono,  2020)  Hal  ini  sama pentingnya dengan pertanyaan tentang keadilan,(Nasution, 2014) kepastian hukum, dan hukum yang sering diperbincangkan oleh para ahli teori dan praktisi hukum.(Rangga & Ayuni,  2022)  Salah  satu  tujuan  negara  Indonesia  adalah  melindungi  segenap  bangsa Indonesia, dan perlindungan konsumen menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian pemeri(Suhadi & Fadilah, 2021)ntah.
Hal  ini  terlihat  dari  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur perlindungan  konsumen,(Agus,  2017)  seperti  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen.(Suhadi  &  Fadilah,  2021)  Perlindungan  konsumen sangat  penting  dilakukan  karena  berkaitan  dengan  upaya  mensejahterakan  masyarakat dalam konteks perkembangan transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini.
Produksi  kosmetik  yang  beredar  di  pasaran  memiliki  berbagai  macam jenis.(Dominika & Hasyim, 2019) Pelaku usaha memanfaatkannya untuk memproduksi kosmetik  yang  terdaftar  di  BPOM  dan  sebagian  lagi  tidak  terdaftar.(Nuarini,  2019) Banyak pelaku usaha yang tidak konsisten dalam menjual kosmetik yang tidak efektif atau tiruan. Oleh karena itu, perlindungan konsumen diperlukan untuk melindungi hak- hak konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang memasarkan dan menjual kosmetik yang tidak berkualitas.(Soemarwi & Ridzkia, 2023)
Banyak kosmetik yang beredar saat ini berasal dari produk luar negeri atau impor yang  tidak  terdaftar  di  BPOM  dan  tidak  memiliki  kandungan  yang  jelas.(Sari  &  Tan, 2021)  Produk-produk  ini  dapat  dengan  mudah  ditemukan  di  pusat  perbelanjaan,  toko online, atau penjual di internet yang semakin memudahkan akses untuk mendapatkan alat kosmetik tersebut.
Jika para konsumen membeli produk dari toko resmi dan penjual yang memiliki izin edar dari Food and Drug Administration atau BPOM, maka harga produk tersebut akan tinggi.
v Namun, jika pembeli membelinya dari toko yang tidak resmi dan penjual tidak memiliki  izin  edar,  harganya  bisa  jauh  lebih  murah,  bahkan  setengah  harga.  Hal  ini menggiurkan  para  pembeli  tanpa  mereka  menyadari  bahwa  produk  yang  mereka  beli ilegal  dan  tidak  terjamin  keamanannya.  TERDAFTAR  DI  BPOM".  Proposal  ini  akan membahas  tentang  perlindungan  konsumen  terhadap  produk  kosmetik  yang  belum terdaftar  di  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM).  Fokus  proposal  ini  adalah memberikan  pemahaman  mengenai  pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  konsumen dalam  menggunakan  produk  kosmetik  dan  mendorong  pelaku  usaha  kosmetik  untuk beroperasi secara jujur dan transparan.
Proposal  ini  juga  akan  membahas  pentingnya  informasi  yang  jelas  dan  akurat mengenai produk kosmetik, yang harus disampaikan oleh pelaku usaha secara tertulis. Selain itu, pentingnya memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba produk yang ditawarkan juga akan menjadi bagian dari proposal ini.
Dalam era perdagangan bebas, terdapat dua hal yang menjadi kekhawatiran bagi konsumen. Pertama, meskipun mereka memiliki lebih banyak pilihan produk, kurangnya pengawasan  dalam  hal  standar  kualitas  produk  dan  undang-undang  produk  dapat merugikan  konsumen  di  negara  berkembang.  Kedua,  adanya  pelaku  usaha  yang  tidak jujur yang memanfaatkan keadaan dengan menjual produk kosmetik ilegal atau belum terdaftar di BPOM.
Dalam  bisnis  kosmetik  yang  menjanjikan  keuntungan  besar,  ada  oknum-oknum yang  tidak  bertanggung  jawab  yang  melakukan  kecurangan  untuk  mendapatkan keuntungan maksimal. Kurangnya perlindungan yang memadai untuk melindungi hak- hak konsumen membuat mereka berada dalam posisi yang tidak berdaya. Oleh karena itu, perlindungan yang lebih efektif diperlukan untuk mencegah penjualan produk kosmetik ilegal atau tanpa izin edar.
Proposal  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  permasalahan  tersebut  dan mengusulkan langkah-langkah perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang belum terdaftar di BPOM.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan kepustakaan untuk menganalisis  dan  menyimpulkan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  bentuk perlindungan konsumen terhadap pemakaian produk kosmetik ilegal yang dijual secara bebas.  Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis  yang  mencoba  untuk  meneliti  dan
menganalisis  permasalahan  serta  solusi  yang  dapat  diterapkan.  Data  yang  digunakan meliputi  data  primer  yang  terdiri  dari  putusan  pengadilan  dan  undang-undang perlindungan  konsumen,  serta  data  sekunder  berupa  turunan  perundang-undangan  dan sumber-sumber literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Analisis data dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian  dengan  teori  sebelumnya  dan  membuat  kesimpulan  berdasarkan  studi kepustakaan yang dilakukan.(Sagita & Saputra, 2022)

## Hasil dan Pembahasan Teori
Perlindungan  hukum  merupakan  konsep  universal  dalam  peraturan  perundang- undangan,  yang  terdiri  dari  perlindungan  hukum  preventif  dan  represif.(Gegen  & Santoso,  2022)  Perlindungan  hukum  preventif  berfokus  pada  pencegahan  pelanggaran hukum dan membatasi pemenuhan kewajiban, sedangkan perlindungan hukum represif berperan dalam penyelesaian sengketa melalui penerapan sanksi.(Ramadhan, 2022) Para ahli seperti Satjipto Rahardjo, C.S.T., dan Philipus M. Hadjon mengemukakan pandangan mereka  mengenai  perlindungan  hukum,  termasuk  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia  yang  dilanggar,  jaminan  mental  dan  fisik,  serta  perlindungan  badan  hukum dengan sarana hukum.
Perlindungan hukum bukan hanya berlaku untuk korban, tetapi juga bagi pihak lain yang terlibat dalam suatu tindakan kejahatan. Prinsip praduga tak bersalah dianut oleh Indonesia,  di  mana  pelaku  dianggap  tidak  bersalah  sampai  terbukti  bersalah  di pengadilan. Selain itu, pentingnya perlindungan konsumen ditunjukkan dengan perlunya menjaga kepastian hukum bagi konsumen agar terhindar dari praktik yang merugikan. Pengaturan  perlindungan  konsumen  mencakup  sistem  yang  melibatkan  akses  dan informasi  yang  terbuka,  perlindungan  kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha,  serta peningkatan  kualitas  barang  dan  pelayanan  jasa.  Integrasi  perlindungan  konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya juga diperlukan. .
Perlindungan  hukum  memiliki  dua  bentuk,  yaitu  perlindungan  preventif  dan represif. Perlindungan preventif dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran  dengan  aturan  hukum  yang  memastikan  pemenuhan  kewajiban  dan memberikan  indikasi  atau  tanggapan  terhadap  pelanggaran.  Perlindungan  represif merupakan langkah terakhir yang melibatkan penerapan sanksi seperti denda, penjara, atau  hukuman  tambahan  dalam  menyelesaikan  perselisihan  atau  pelanggaran  hukum. Pemerintah bertindak preventif dan represif dalam perlindungan hukum terhadap rakyat, dengan  tujuan  mencegah  perselisihan  dan  membuat  keputusan  yang  bijaksana  serta menyelesaikan perselisihan melalui pendekatan yudisial.
Dengan  demikian,  teori  perlindungan  hukum  memberikan  dasar  penting  dalam menjaga  kepastian  hukum  dan  melindungi  konsumen.  Perlindungan  hukum  memiliki peran  strategis  dalam  mencegah  pelanggaran,  menegakkan  hak  asasi  manusia,  dan memberikan  perlindungan  kepada  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindakan hukum.
Pengertian  konsumen  dan  pelaku  usaha  memiliki  beragam  definisi.  Konsumen adalah  semua  pengguna  barang  dan  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun transaksi komersial.   Sementara itu, pelaku usaha adalah orang atau perusahaan yang membeli dan menggunakan barang dan jasa untuk keperluan bisnis. Konsumen dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu konsumen  komersial,  konsumen  antara,  dan  konsumen  akhir.  Konsumen  bukan  hanya pembeli,  melainkan  juga  pemakai  yang  mengkonsumsi  barang  dan  jasa  tanpa memerlukan hubungan kontraktual dengan pelaku usaha.
Definisi konsumen dan pelaku usaha berfokus pada peran dan hubungan mereka dalam mengonsumsi atau memproduksi barang dan jasa.   Konsumen melibatkan semua individu  dan  badan  usaha  yang  menggunakan  barang  dan  jasa  untuk  berbagai  tujuan, termasuk untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau komersial. Pelaku usaha, di sisi lain, adalah orang atau perusahaan yang membeli dan menggunakan barang dan jasa untuk keperluan bisnis.
Dalam  pengertian  konsumen,  terdapat  penekanan  pada  pengguna  akhir  yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan pribadi, keluarga, atau orang lain, dan tidak untuk  tujuan  perdagangan.  Sementara  itu,  dalam  pengertian  pelaku  usaha,  fokusnya adalah  pada  pembeli  yang  memanfaatkan  barang  dan  jasa  untuk  kepentingan  bisnis, termasuk upaya mencari keuntungan.
Dalam  hubungan  konsumen  dan  pelaku  usaha,  penting  untuk  memahami  bahwa konsumen  bukan  hanya  pembeli,  tetapi  juga  semua  individu  dan  badan  usaha  yang menggunakan barang dan jasa.   Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak selalu harus bersifat kontraktual, melainkan melibatkan pemakaian barang dan jasa tanpa keterikatan kontrak.
Posisi Kasus Studi  kasus  Putusan  Nomor  190/PID.SUS/2021/PT  PAL  adalah  kasus  yang melibatkan pelaku yang memproduksi, mengedarkan, menjual, dan memperdagangkan produk kosmetik secara ilegal tanpa izin dari BPOM. Pada bulan Juli 2020, berdasarkan informasi yang diterima oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palu tentang penjualan kosmetik tanpa izin dari BPOM Palu oleh Terdakwa, petugas dari BPOM Palu dan petugas kepolisian dari Polda Sulteng mendatangi rumah Terdakwa di Perumahan Durian Mas Blok E No 5 Jalan Durian-Kecamatan Palu Selatan-Kota Palu.
Selama pemeriksaan, petugas dari BPOM Palu dan petugas kepolisian menemukan produksi  kosmetik  yang  tidak  memiliki  izin,  tempat/allat  produksi  kosmetik,  serta kemasan kosmetik dan bahan-bahan kosmetik. Barang-barang tersebut kemudian disita oleh petugas kepolisian dari Polda Sulteng untuk dimusnahkan.
Itulah rangkuman singkat dari barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian dari Polda Sulteng dalam kasus tersebut.
Terdakwa mengakui bahwa produk kosmetik HDSS (Hand Body Super Sofi) yang dia  buat/sendiri  tidak  memiliki  izin  dari  BPOM  Palu.  Terdakwa  membeli  beberapa produk Hand Body dan Cream di beberapa toko kosmetik, lalu membuat produk kosmetik sendiri dengan mencampur campuran Hand Body Vienna dan Cream Quinal dalam satu
wadah kemudian diisi dalam pot kecil berisi 500 gram. Setelah itu, ditempelkan stiker dengan merek kosmetiknya sendiri, yaitu Kosmetik HDSS (Hand Body Super Sofi), dan dijual kepada pembeli.
Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuat dan memproduksi Kosmetik HDSS (Hand Body Super Sofi) dari BPOM Palu. Meskipun demikian, Kosmetik HDSS (Hand Body Super Sofi) yang Terdakwa jual kembali di rumahnya atau melalui penjualan online tidak memiliki izin dari BPOM Palu.
Terdakwa kemudian menjual produk kepada pembeli dengan harga Rp 35.000,- per botol/500 gram baik melalui penjualan online maupun langsung dari rumah terdakwa.
BPOM juga memberikan peringatan terhadap produksi kosmetikal yang dilakukan oleh  terdakwa  namun  tidak  dihentikan.  Informasi  terkait  obat  resep,  obat  bebas,  obat herbal, dan kosmetik harus disediakan. Selain itu, informasi harus sesuai dengan aturan pelabelan, memenuhi standar mutu, keamanan, dan manfaat pembuatan, serta memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dibuat dan didistribusikan. Informasi kosmetik  harus  mencakup:  nama  kosmetik,  penggunaan,  cara  penggunaan,  komposisi, nama dan alamat produsen, nama pemohon pendaftaran dan alamat lengkap, nomor batch, ukuran kosmetik, isi, berat bersih, tanggal kadaluarsa kosmetik, peringatan dan perhatian, serta  informasi  lain  yang  diperlukan  oleh  nomor  Pendaftaran.  Kementerian  Kesehatan harus memberikan izin kepada produsen kosmetik untuk menggunakan Calral Pembuatan Kosmetikal  yang  Baik  (CPKB),  dan  BPOM  harus  memberikan  izin  kepada  sektor kosmetik untuk menggunakan produknya.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap hal-hal yang dihasilkan atau dilakukan  olehnya.      Ketika  terjadi  kerusakan  atau  masalah  terkait  produk  yang dihasilkan,  seperti  produk  yang  cacat  akibat  kesalahan  dalam  proses  produksi,  tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pelaku usaha, pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum.
Berdasarkan Pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ketika terjadi gugatan oleh konsumen terkait produk cacat adalah sebagai berikut:
a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian, pencemaran, atau  kerugian  lain  yang  dialami  konsumen  akibat  mengkonsumsi  atau  menggunakan produk yang cacat dan diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian  barang  yang  setara  nilainya,  serta  perawatan  kesehatan  atau  pemberian sanksi  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang  berlaku.  Pemberian  ganti  rugi dilakukan  dalam  tenggat  waktu  tujuh  hari  setelah  tanggal  transaksi.  Namun  demikian, pemberian  ganti  rugi  tidak  menghapuskan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur kesalahan.
b. Pelaku usaha bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan  oleh  iklan  tersebut.  Pelaku  usaha  yang  bertindak  sebagai  importir  juga memiliki tanggung jawab, yaitu:
- Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
-  Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa apabila penyediaan jasa tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa.
3. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen jika:
a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun terhadap barang dan/atau jasa tersebut.
b. Pelaku usaha lain, dalam transaksi jual beli, tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan tidak sesuai contoh, mutu, dan komposisinya.
4. Pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen jika pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut. 5. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemalsuan berkelanjutan dalam waktu sekurang-kurangnya satu tahun wajib menyediakan suku cadang dan fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan dan garansi sesuai dengan yang dijanjikan.
6. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan garansi yang disepakati dan yang dijanjikan.

## Penerapan UUD Dalam Penelitan ini
Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu di luar pengadilan dan melalui litigasi di pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan mencakup beberapa metode, seperti konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi.
Konsiliasi: Ini adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana pihak- pihak  yang  bersengketa  bertemu  untuk  mencapai  kesepakatan  penyelesaian  dengan bantuan konsiliator. Konsiliasi ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsiliasi  biasanya  bersifat  fleksibel  dan  tidak  mengikat  secara  hukum,  namun kesepakatan yang dicapai dapat menjadi dasar untuk penyelesaian selanjutnya.
Mediasi:  Dalam  mediasi,  BPSK  (Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen) berperan  sebagai  penasehat  dan  penyelesaiannya  diserahkan  kepada  pihak-pihak  yang bersengketa. BPSK bertindak sebagai mediator yang membantu negosiasi antara pihak konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk  mencapai  kompromi  dan  kesepakatan.  Mediasi seringkali  melibatkan  kesepakatan  awal  antara  pihak-pihak  sebelum  proses  mediasi dimulai.  Mediator  berperan  sebagai  fasilitator  dan  membantu  pihak-pihak  untuk menemukan jalan keluar dari sengketa yang sedang mereka hadapi.
Arbitrasi: Arbitrasi melibatkan pihak-pihak yang bersengketa mengajukan sengketa mereka  kepada  BPSK  atau  majelis  arbitrase  yang  ditunjuk.  Arbitrasi  adalah  proses  di mana  satu  atau  beberapa  orang  yang  independen  dan  netral,  yang  disebut  arbiter  atau majelis  arbitrase,  memutuskan  sengketa  tersebut  berdasarkan  hukum  yang  berlaku. Putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Dalam hal
penyelesaian  sengketa  konsumen,  BPSK  berperan  sebagai  badan  arbitrase  yang mengeluarkan putusan akhir.
Pilihan  metode  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  ini  memberikan keuntungan  seperti  waktu  yang  lebih  singkat,  fleksibilitas  dalam  negosiasi,  dan  biaya yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  litigasi  di  pengadilan.  Namun,  penting  untuk dicatat  bahwa  keputusan  untuk  menggunakan  metode  penyelesaian  sengketa  mana tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dan kompleksitas serta kebutuhan penyelesaian kasus yang spesifik.

## Kendala Yang Dihadapi
Kendala  yang  dihadapi  dalam  menerapkan  Undang-Undang  Nomor  08  Tahun 1999 tentang Perlindungan Terhadap Konsumen dalam kosmetik yang tidak memiliki izin edar oleh BPOM antara lain:
Kurangnya  jumlah  sumber  daya  manusia  yang  ada  dapat  mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan oleh BPOM.(Ramadhan, 2022) Terutama dalam hal ini, wilayah kerja yang luas, dengan jumlah sumber daya yang terbatas, dapat menyebabkan ketidaktahuan  yang  dimiliki  oleh  BPOM  tidak  sebanding  dengan  besarnya  jumlah pengawasan yang harus dilakukan, sehingga berpengaruh pada intensitas pengawasan.
Terbatasnya data dan informasi yang digunakan untuk pengawasan menyebabkan fungsi pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik.(Putri & Muid, 2017) Terbatasnya data yang dimiliki oleh BPOM menjadi salah satu kendala efektivitasnya dalam upaya perlindungan dan pengawasan terhadap kosmetik yang tidak memiliki izin edar.
Selain itu, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi penerapan Undang- Undang ini, seperti kesadaran hukum produsen dan konsumen dalam memahami izin edar kosmetik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Terhadap Konsumen. Hasil wawancara dengan konsumen juga mengungkapkan beberapa hal, antara lain:
Beberapa konsumen yang menggunakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar mengeluhkan bahwa harga produk yang legal relatif terlalu tinggi, sehingga konsumen tidak sanggup untuk membelinya.(Wahyuningtyas, 2021)
Beberapa konsumen juga menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk membeli produk tanpa izin edar karena lebih murah. Menurut mereka, produk ilegal tidak terlalu berbeda dengan yang memiliki izin edar, sementara yang memiliki izin edar dihargai lebih mahal dan terkadang tidak sebagus yang tidak memiliki izin.
Konsumen yang menggunakan kosmetik dengan izin edar mengungkapkan bahwa kualitas lebih diutamakan dari pada harga, dan penggunaan produk yang memiliki izin edar dianggap lebih aman dan menarik.
Dari analisis tersebut, kesalahan hukum yang rendah baik dari produsen maupun konsumen  dalam  memahami  Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Terhadap  Konsumen  mempengaruhi  pelaksanaan  hukum.    Tingginya kesalahan hukum tersebut dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan penerapan hukum, baik  dalam  tingkat  pelanggaran  hukum  maupun  tingkat  partisipasi  produsen  dan konsumen dalam pelaksanaan perlindungan hukum.
Adapun  sanksi  yang  dapat  diberikan  sebagai  konsekuensi  dari  pelanggaran Undang-Undang ini adalah:
Sanksi  Administratif:  a.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  penerapan  sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal  26.  b.  Sanksi  administratif  berupa  pembayaran  ganti  rugi  paling  banyak  Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). c. Total besaran pembayaran sanksi administratif ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
Sanksi Pidana: a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah).  c.  Terhadap  pelanggaran  yang mengakibatkan luka berat, sakit berkepanjangan, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. d. Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat diterapkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, berupa: Perampasan barang tertentu;
Pengumuman keputusan hakim; Pembayaran ganti rugi;
Perintah  penghentian  kegiatan  tertentu  yang  menyebabkan  timbulnya  kerugian konsumen;
Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau Pencabutan izin usaha. Sanksi
Bentuk Perlindungan Konsumen Akibat Pemakaian Produk Kosmetik Ilegal yang Dijual  Secara  Bebas  Kosmetik  adalah  kebutuhan  penting  bagi  setiap  orang,  terutama kaum  wanita,  untuk  penampilan  yang  cantik.  Untuk  memastikan  mutu,  manfaat,  dan keamanan  produk  kosmetik,  diperlukan  standar  yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan. Pengawasan produksi dan penjualan kosmetik merupakan upaya perlindungan  terhadap  konsumen  pengguna.  Kosmetik  yang  beredar  harus  memenuhi standar  keamanan,  manfaat,  mutu,  penandaan,  klaim,  dan  dinotifikasi.  Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berakibat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan pengguna.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pengawasan  dan  perlindungan  hukum  terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik ilegal yang berbahaya.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) menjadi landasan  perlindungan  bagi  konsumen.  Tujuan  perlindungan  konsumen  meliputi peningkatan  kesadaran  dan  kemampuan  konsumen  dalam  melindungi  diri, menghindarkan  efek  negatif  produk,  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih  dan menuntut  hak-haknya,  menciptakan  sistem  perlindungan  hukum  yang  pasti,
meningkatkan  kesadaran  pelaku  usaha,  dan  meningkatkan  kualitas  produk  serta kelangsungan usaha produksi yang aman bagi konsumen.
Keamanan produk kosmetik diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan  Makanan  Republik  Indonesia.  Kosmetik  yang  diproduksi  dan  diedarkan  harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat  dan  Makanan.  Namun,  masih  banyak  produk  kosmetik  ilegal  yang  berbahaya beredar  secara  bebas,  melanggar  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang bahan, zat warna, substratum, zat pengawet, dan tabir surya dalam kosmetik.
Untuk meningkatkan pengawasan terhadap keamanan dan mutu produk kosmetik, Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  telah  mengatur  persyaratan  teknis  kosmetik. Kosmetik  yang  beredar  harus  memenuhi  persyaratan  keamanan,  kemanfaatan,  mutu, penandaan, dan klaim. Pengawasan terhadap produk kosmetik berbahaya harus dilakukan dari  produsen  hingga  penjual,  dengan  penekanan  pada  penghentian  produksi  produk kosmetik berbahaya.
Pelaku  usaha  produsen  atau  pabrik  kosmetik  juga  memiliki  kewajiban  untuk menjamin  mutu  barang  yang  diproduksi  dan  memenuhi  standar  mutu  yang  berlaku. Dalam UUPK, pelaku usaha juga dilarang memproduksi atau memperdagangkan produk kosmetik berbahaya semata-mata untuk keuntungan yang besar.
Pengawasan dan penertiban harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pabrik dan penjual, untuk memutus rantai peredaran produk kosmetik.

## Bentuk Perlindungan Konsumen
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  melakukan  pengawasan  terhadap produk  kosmetik  impor  yang  dijual  tanpa  izin  edar  untuk  memastikan  bahwa  produk tersebut aman dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.   Pengawasan dilakukan secara rutin  dan  intensif  untuk  melindungi  konsumen  dari  produk  kosmetik  yang  tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas.
Beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM atas produk kosmetik impor yang dijual tanpa izin edar antara lain:
Pengecekan  Dokumen:  BPOM  memeriksa  dokumen-dokumen  terkait  impor  produk kosmetik, seperti sertifikat keamanan, izin edar, dan label produk. Dokumen-dokumen ini  harus  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  sebelum  produk  kosmetik  diizinkan beredar di pasar.
Pengujian  Laboratorium:  BPOM  melakukan  pengujian  laboratorium  terhadap produk kosmetik impor untuk memastikan bahwa tidak terkandung bahan berbahaya atau bahan yang melanggar aturan. Pengujian dilakukan untuk mendeteksi adanya zat seperti merkuri,  hidrokuinon,  pewarna  yang  dilarang,  atau  bahan-bahan  lain  yang  dapat membahayakan kesehatan konsumen.
Penyelidikan  dan  Pemeriksaan  Lapangan:  BPOM  melakukan  penyelidikan  dan pemeriksaan lapangan untuk mengidentifikasi produk kosmetik impor yang dijual tanpa izin edar. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak berwenang lainnya, seperti aparat penegak hukum, untuk mengumpulkan bukti dan menindak pelanggaran.
Pemberian  Peringatan  dan  Sanksi:  Jika  ditemukan  produk  kosmetik  impor  yang dijual  tanpa  izin  edar  atau  tidak  memenuhi  persyaratan,  BPOM  dapat  memberikan peringatan  kepada  pelaku  usaha.      Pelaku  usaha  tersebut  akan  diminta  untuk menghentikan penjualan produk yang tidak memenuhi persyaratan dan diberikan teguran agar  tidak  mengulangi  perbuatannya.  Jika  pelanggaran  berlanjut,  BPOM  dapat memberlakukan  sanksi  yang  lebih  berat,  seperti  pencabutan  izin  edar  atau  tuntutan hukum.

## Bentuk Pengawasan
Melalui  pengawasan  yang  dilakukan,  BPOM  berupaya  memberantas  peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan melindungi konsumen dari  risiko  yang  ditimbulkan  oleh  produk  kosmetik  yang  tidak  memenuhi  standar.  . Upaya  ini  juga  dilakukan  untuk  memberikan  keadilan  bagi  para  pelaku  usaha  yang beroperasi secara sah dan mematuhi peraturan yang berlaku.
Pelaku  usaha  yang  melakukan  kecurangan  dan  tidak  memenuhi  persyaratan mengenai produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dapat dikenakan Pasal 196,  dengan  ancaman  pidana  penjara  maksimal  10  tahun  dan  denda  maksimal  Rp. 1.000.000.000,00.
Pelaku  usaha  yang  tidak  memiliki  izin  edar  untuk  produk  kosmetik  yang diproduksi, dijual, atau diedarkan dapat dikenakan Pasal 197, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp. 1.500.000.000,00.
Konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh  pemalsuan  produk  kosmetik  berbahaya dapat  mengajukan  pengaduan  melalui  Unit  Layanan  Pengaduan  Konsumen  (ULPK), yang akan ditindaklanjuti oleh Kepala Badan POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK 03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011.
Badan POM melakukan penyelidikan atas pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha yang memproduksi, menjual, dan mengedarkan produk kosmetik yang memiliki legalitas.(Winata, 2022) Badan POM melakukan pengawasan pra-pemasaran dan paska- pemasaran produk kosmetik, termasuk penilaian dan pengujian mutu keamanan, inspeksi sarana  produksi  dan  distribusi,  monitoring  efek  samping,  pengawasan  iklan  produk kosmetik, serta edukasi masyarakat dan public warning.
Produk kosmetik harus mencantumkan tanggal kadaluarsa, kecuali jika digunakan dalam  pengobatan  oleh  dokter  ahli.  Produk  kosmetik  harus  terdaftar  di  Badan  POM sebelum dijual atau dipasarkan secara bebas. Produk kosmetik tanpa izin edar memiliki ciri-ciri seperti pengiriman melalui jasa ekspedisi, pembelian dalam jumlah banyak yang mencurigakan, dan iklan dengan klaim berlebihan.
Pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia.

## Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari informasi tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Undang-undang  Indonesia  mengatur  sanksi  pidana  bagi  pelaku  usaha  yang melakukan kecurangan atau tidak memenuhi persyaratan terkait produk kosmetik yang berbahaya. Sanksi ini meliputi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00.
2.  Pelaku  usaha  yang  tidak  memiliki  izin  edar  untuk  produk  kosmetik  juga  dapat dijerat dengan sanksi pidana, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp. 1.500.000.000,00.
3.  Konsumen yang mengalami kerugian akibat pemalsuan produk kosmetik berbahaya dapat  mengajukan  pengaduan  melalui  Unit  Layanan  Pengaduan  Konsumen (ULPK).  Pengaduan  tersebut  akan  ditindaklanjuti  oleh  Badan  POM  berdasarkan peraturan yang berlaku.
4.  Badan  POM  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaku usaha yang memproduksi, menjual, dan mengedarkan produk kosmetik yang legal. Pengawasan  ini  mencakup  penilaian  mutu  dan  keamanan  sebelum  produk dipasarkan,  inspeksi  sarana  produksi  dan  distribusi,  pemantauan  efek  samping, pengawasan iklan, serta edukasi masyarakat dan pemberian peringatan publik.
5.  Produk kosmetik harus mencantumkan tanggal kadaluarsa, kecuali jika digunakan dalam pengobatan oleh dokter ahli. Produk kosmetik harus memiliki izin edar dari Badan POM sebelum dijual atau dipasarkan secara bebas. Produk kosmetik tanpa izin  edar  memiliki  ciri-ciri  tertentu  seperti  pengiriman  melalui  jasa  ekspedisi, pembelian dalam jumlah besar yang mencurigakan, dan iklan dengan klaim yang berlebihan.
6.  Pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia.
Kesimpulan  tersebut  menekankan  pentingnya  kepatuhan  terhadap  persyaratan  dan regulasi  terkait  produk  kosmetik,  serta  perlindungan  konsumen  dari  produk kosmetik yang berbahaya.

## Bibliografi
Agus,  Panji  Adam.  (2017).  Kedudukan  sertifikasi  halal  dalam  sistem  hukum  nasional sebagai  upaya  perlindungan  konsumen  dalam  hukum  Islam. Amwaluna:  Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 1 (1), 149–165.
Dominika,  Novel,  &  Hasyim,  Hasyim.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya Di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan. Niagawan , 8 (1), 60–67.
Gegen,  Gerardus,  &  Santoso,  Aris  Prio  Agus.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. QISTIE , 14 (2), 25–38.
Ghoni,  Mahendra  Ridwanul,  &  Pujiyono,  Pujiyono.  (2020).  Perlindungan  hukum terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  melalui  implementasi  diversi  di indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (3), 331–342.
Nasution,  Bahder  Johan.  (2014).  Kajian  Filosofis  Tentang  Konsep  Keadilan  Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. Yustisia Jurnal Hukum , 3 (2). Nuarini,  Ni  Nyoman  Pitri.  (2019).  PERLIDUNGAN  HUKUM  BAGI  KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMAKAIAN OBAT PEMUTIH YANG TIDAK
TERDAFTAR DI BPOM. Universitas Udayana, Denpasar .
Putri,  Rowina  Kartika,  &  Muid,  Dul.  (2017).  Pengaruh  good  corporate  governance terhadap kinerja perusahaan. Diponegoro Journal of Accounting , 6 (3), 84–92. Ramadhan,  Fathurian.  (2022). Perlindungan  Hukum  Bagi  Member  Sj  Travel  Pass Terhadap Perjanjian Baku Dalam Program Keanggotaan Khusus Jasa Angkutan Penerbangan (Studi Kasus Sriwijaya Travel Pass)” . Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Rangga, Galih Setyo, & Ayuni, Sinda Eria. (2022). KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN PEMIDANAAN YANG TIDAK BERDASARKAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM. Jurnal Magister Hukum Perspektif , 13 (2), 32–41. Sagita,  Alda  Meydiyana,  &  Saputra,  Arikha.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (1), 73–88.
Sari, Nabila, & Tan, Winsherly. (2021). ANALISIS HUKUM PRODUK KOSMETIKA YANG  DI  IMPOR  UNTUK  DIGUNAKAN  SECARA  PRIBADI  OLEH KONSUMEN. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (3), 959–973.
Soemarwi,  Vera  Wheny  Setijawati,  &  Ridzkia,  Yudith.  (2023).  PERLINDUNGAN HUKUM  KONSUMEN  TERHADAP  PEREDARAN  KOSMETIK  PALSU BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BPOM NOMOR 23 TAHUN 2019. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , 5 (1), 995–1010. Suhadi,  Endi,  &  Fadilah,  Ahmad  Arif.  (2021).  Penyelesaian  Ganti  Rugi  Akibat Wanprestasi  Perjanjian  Jual  Beli  Online  Dikaitkan  Dengan  Pasal  19  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Jurnal  Inovasi Penelitian , 2 (7), 1967–1978. Wahyuningtyas, Adelia. (2021). Analisis Sad Al-Dhari’ah dan Undang-Undang No. 8 Tahun  1999  terhadap  jual  beli  Skincare  Share  In  Jar  di  Online  Shop@ share_skincarekediri . UIN Sunan Ampel Surabaya.
Winata,  Melina  Gabrila.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Pengguna  produk KOsmetik Ilegal Berbahaya. SAPIENTIA ET VIRTUS , 7 (1), 34–43.

## Copyright holder:
Erika Aurellya Eryansyah, Hanafi Tanawijaya (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: