Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 2, (p.90-105) e-ISSN: 2581-1207

## Menelisik Omnibus Law Bidang Perencanaan Anggaran
Irwan Suliantoro Politeknik Keuangan Negara STAN irwans@pknstan.ac.id
Keywords: Budget  Planning,  State Budget, Omnimbus Law .

## ABSTRACT
In the context of budget regulations, in 2023, Government Regulation  Number  6  of  2023  and  Minister  of  Finance Regulation Number 62 of 2023 were issued which have the omnimbus  law  character.  The  aim  of  this  research  is  to examine the omnimbus law in the field of budget planning to  analyze  whether  there  are  substances  that  have  not been regulated, substances that are less in line with other regulations,  and  substances  that  from  a  grammatical perspective  give  rise  to  multiple  interpretations.  The research  method  was  carried  out  through  a  descriptive qualitative approach. The research results show that the mechanism  for preparing the  state  budget  has not  been fully described in accordance with the state budget cycle, the  preparation  of  the  Medium-Term  Development  Plan and the Medium-Term Expenditure Framework (from the funding side) needs to refer to the Medium-Term Budget Framework.  In  addition,  the  mechanism  for  calculating the  Medium-Term Expenditure Framework  has not  been fully  described.  Furthermore,  in  order  to  increase  the efficiency of budget allocation, it is the best to add, reduce, and  or  shift  the  budget  ceiling  not  only  at  the  line ministries level, but also need to be done at the national level.  The  mechanism  is  carried  out  through  national blocking savings, where inefficient allocations are blocked and  savings  are  made,  then  when  preparing  the  Budget Allocation, the figures resulting from the national saving are  redistributed  to  priority  programs/activities  in various line ministries.
Kata  Kunci: Perencanaan  Anggaran,
APBN, Omnimbus Law .

## ABSTRAK
Dalam  konteks  regulasi  bidang  penganggaran,  pada tahun  2023,  telah  dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 yang berkarakter omnimbus law . Tujuan  penelitian  ini  yaitu  menelaah omnimbus  law bidang  perencanaan  anggaran  guna  menganalisis apakah terdapat substansi yang belum diatur, substansi yang kurang selaras dengan regulasi lain, dan substansi yang  dari  sisi  tata  bahasa  menimbulkan  multi  tafsir. Metode  penelitian  dilakukan  melalui  pendekatan
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 2, (p.90-105) e-ISSN: 2581-1207
kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  mekanisme  penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum digambarkan secara utuh  sesuai  dengan  siklus  APBN,  penyusunan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  dan  Kerangka Pengeluaran  Jangaka  Menengah  (dari  sisi  pendanaan) perlu  mengacu  pada  Kerangka  Anggaran  Jangka Menengah. Selain itu, mekanisme perhitungan Kerangka Pengeluaran  Jangka  Menengah  belum  digambarkan secara  utuh.  Selanjutnya  guna  meningkatkan  efisiensi alokasi  anggaran,  maka  sebaiknya  penambahan, pengurangan,  dan  atau  pergeseran  Pagu  Anggaran Kementerian/Lembaga  (K/L)  tidak  hanya  dilakukan pada level K/L, namun juga perlu dilakukan pada level nasional. Mekanismenya dilakukan melalui saving blokir nasional, dimana alokasi yang tidak efisien diblokir dan dilakukan  saving  kemudian  pada  saat  penyusunan Alokasi  Anggaran,  angka  hasil  saving  nasional didistribusikan  ulang  kepada  program/kegiatan prioritas pada berbagai K/L.
JEL CLASSIFICATION: H61
How to cite : Suliantoro, Irwan.  (2023). Menelisik Omnibus Law Bidang Perencanaan Anggaran, 7(2), 90-105.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 2, (p.90-105) e-ISSN: 2581-1207

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pengelolaan  keuangan  negara  diarahkan  untuk  mencapai  kesejahteraan  umum.  Untuk mencapai  hal  tersebut,  diperlukan  pembangunan  nasional  yang  dilakukan  secara berkesinambungan. Untuk menjaga kesinambungan, diperlukan proses perencanaan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Perencanaan merupakan proses untuk  menentukan  tindakan  masa  depan  yang  tepat,  melalui  urutan  pilihan,  dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004). Istilah perencanaan mempunyai dua konteks makna yang saling terkait, yaitu perencanaan pembangunan   dan perencanaan  anggaran.  Perencanaan  pembangunan  diarahkan  untuk menjabarkan visi misi Presiden ke dalam berbagai program atau proyek prioritas nasional, sedangkan  perencanaan  anggaran  merupakan  rencana  keuangan  untuk  mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional, Program Prioritas Kementerian/Lembaga (K/L), dan Program Dukungan Manajemen (Layanan Internal).
Dalam konteks kelembagaan, fungsi perencanaan menjadi domain utama dari Kementerian Perencanaan  Pembangunan  Nasional  /  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (PPN/Bappenas),  sedangkan  fungsi  penganggaran  menjadi  domain  utama  dari Kementerian  Keuangan.  Dalam  konteks  regulasi,  peraturan  yang  terkait  dengan perencanaan  antara  lain  Undang-Undang  (UU)  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang  Sinkronisasi  Proses  Perencanaan  dan  Penganggaran  Pembangunan  Nasional, Peraturan  Menteri  PPN/Kepala  Bappenas  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara Penyusunan,  Penelaahan,  dan  Perubahan  Rencana  Kerja  Kementerian/Lembaga. Sedangkan peraturan yang terkait dengan penganggaran antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003  tentang  Keuangan Negara,  PP  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penyusunan  Rencana Kerja dan Anggaran, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan.
Dalam  konteks  regulasi  bidang  penganggaran,  pada  tahun  2023  telah  dikeluarkan  PP Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L). PP Nomor 90 Tahun 2010 sejatinya  juga  menggantikan  PP  21  Tahun  2004.  Dengan  demikian,  sudah  terdapat  tiga peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2003. Pada level Peraturan Menteri  Keuangan,  telah  dilakukan  integrasi  berbagai  regulasi  terkait  perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,  dan pelaporan keuangan ke dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023.
PP Nomor 6 Tahun 2023 mengintegrasikan regulasi terkait Penyusunan APBN, RKA-K/L, Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Bendahara  Umum  Negara  (RKA-  BUN),  Daftar  Isian Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA),  Perubahan  Anggaran,  Evaluasi  Kinerja,  dan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah.  Sedangkan  PMK  Nomor  62  Tahun  2023  mengintegrasikan regulasi terkait Penyusunan RKA-K/L, penyusunan RKA-BUN, Revisi Anggaran, Tata Cara Pembayaran  Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Anggaran,  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan, Evaluasi Kinerja Anggaran, dan Reward & Punishment kepada K/L. Dengan demikian, dalam
Volume 7, No. 2, (p.90-105) e-ISSN: 2581-1207
batas-batas tertentu, kedua regulasi bidang penganggaran tersebut berkarakter omnimbus law .
Hal-hal baru yang diperkenalkan pada omnimbus law antara lain istilah belanja berkualitas, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Otorita Ibu Kota Nusantara, kompetensi teknis penyusunan RKA, dan Kerangka Anggaran Jangka Menengah (KAJM). KAJM merupakan rencana APBN jangka  menengah  yang  memuat  kerangka  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  untuk menjaga kesinambungan dan disiplin fiskal pemerintah. Istilah KAJM di-adopsi dari Medium Term Budget Framework (MTBF) yang biasanya disajikan pada Nota Keuangan dan APBN.
Mengintegrasikan berbagai peraturan ke dalam satu wadah ( omnimbus law ), membutuhkan energi  dan  upaya  yang  cukup  besar.  Dalam  proses  integrasi  tersebut,  tidak  menutup kemungkinan adanya substansi yang terlewat, atau adanya potensi ketidaksinkronan antar- regulasi, atau adanya potensi multi tafsir. Misalnya pada PP Nomor 6 Tahun 2023 terdapat klausul  bahwa  Kerangka  Anggaran  Jangka  Menengah  (KAJM)  disusun  dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Di lain pihak, RPJM  Nasional  merupakan  dokumen  perencanaan  yang  bersifat  statis,  tidak  mengalami revisi  atau  perbaikan.  Target  dan  kebutuhan  pendanaan  pada  RPJM  Nasional  bersifat indikatif.  Bila  terdapat  perubahan,  maka  perubahan  tersebut  dituangkan  pada  dokumen Rencana  Kerja  Pemerintah  (Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia,  2020).  Dokumen perencanaan yang mengalami revisi yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), bukan RPJM. RKP  setidaknya  mengalami  dua  kali  pemutakhiran,  yaitu  pada  saat  Pembicaraan Pendahuluan  Rancangan  APBN  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  pada  saat penetapan Undang-Undang APBN (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Bila KAJM  disusun  dengan  memperhatikan  RPJM  yang  bersifat  statis,  maka  menjadi  tidak relevan. Lagi pula cakupan anggaran pada KAJM jauh lebih luas dibanding KPJM. Dokumen KPJM  hanya  menyajikan  anggaran  (pendanaan)  kegiatan  atau  proyek  pembangunan, sedangkan KAJM mencakup anggaran (belanja) baik untuk belanja pembangunan maupun belanja gaji dan belanja non-operasional yang bersifat nondiscretionary . Justru yang lebih tepat adalah KAJM menjadi acuan dalam penyusunan KPJM, karena pada KAJM tercantum ketersediaan anggaran jangka menengah yang dibutuhkan datanya untuk pendanaan KPJM. Selain substansi tersebut, terdapat beberapa hal pada omnimbus law bidang perencanaan anggaran yang menimbulkan multi tafsir. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kiranya dilakukan  penelaahan  terhadap omnimbus  law bidang  perencanaan  anggaran  guna menganalisis apakah terdapat inkonsistensi antar-regulasi, multi tafsir, atau substansi yang terlewat.  Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas yaitu menelaah omnimbus  law bidang  penganggaran  guna  menganalisis  apakah  terdapat substansi  yang  belum  diatur,  substansi  yang  kurang  selaras  dengan  regulasi  lain,  atau substansi yang dari sisi tata bahasa (semantik) menimbulkan multi tafsir .

## Studi Literatur

## 1) Perkembangan Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia
Gambaran  perkembangan  perencanaan  dan  penganggaran  berikut  ini  merupakan ringkasan dari artikel Perkembangan Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia (Syafral &  Akbar,  2018).  Dalam  konteks  penyusunan  APBN,  perencanaan  dan  penganggaran
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 2, (p.90-105) e-ISSN: 2581-1207
merupakan  satu  kesatuan  proses  manajemen    yang  dimulai  dari  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan & evaluasi, dan pelaporan. Di Indonesia, fungsi perencanaan dan penganggaran diselenggarakan oleh dua entitas yang berbeda (Bappenas dan Kementerian Keuangan), sementara di negara lainnya perencanaan dan penganggaran dilaksanakan oleh satu entitas yang sama. Reformasi keuangan negara tidak memiliki kaitan atau tidak satu paket dengan reformasi perencanaan pembangunan dan memiliki filosofi sendiri-sendiri.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  pada  2009  dikeluarkan  surat  edaran bersama  antara  Bappenas  dan  Kementerian  Keuangan  mengenai  Pedoman  Reformasi Perencanaan  dan  Penganggaran.  Selanjutnya,  guna  meningkatkan  sinergi  antara  proses perencanaan dan penganggaran, diterbitkan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses  Perencanaan  dan  Penganggaran  Pembangunan  Nasional.  Terdapat  beberapa perubahan  yang  mendasar  dalam  rangka  sinkronisasi  proses  perencanaan  dan penganggaran, yaitu:
- Pergeseran paradigma dari money follow function menjadi money follow program dalam perencanaan  dan  penganggaran  yang  dilaksanakan  melalui  kerangka  pendanaan, kerangka  regulasi,  dan  kerangka  pelayanan  umum  dan  investasi. Dalam  konteks Redesain  Sistem  Perencanaan  dan  Penganggaran  (RSPP), money  follow  program mengarahkan  perencanaan  alokasi  sumber  daya  dengan  mengacu  pada  program pembangunan yang menjadi prioritas nasional.
- Peningkatan  koordinasi  antara  Bappenas  dan  Kementerian  Keuangan  dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Penyusunan Pagu Indikatif K/L.
- Pada  penelaahan  RKA-K/L,  Bappenas  fokus  terhadap  kesesuaian  pencapaian  Sasaran RKA-K/L  dengan  Renja-K/L  dan  RKP,  sedangkan  Kementerian  Keuangan  (Direktorat Jenderal Anggaran) fokus terhadap kesesuaian RKA-K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja K/L.
- Pemutakhiran RKP dilakukan berdasarkan Undang-Undang APBN.
- Perubahan  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  oleh  K/L  diikuti  pemutakhiran Rencana  Kerja  Kementerian/lembaga  (Renja-K/L)  setelah  mendapat  persetujuan Bappenas  dan  Kementerian  Keuangan  yang  meliputi  perubahan  program,  kegiatan, proyek prioritas, output , dan lokasi.
- Kementerian  Keuangan  dan  Bappenas  berbagi  pakai  data    perencanaan  dan penganggaran serta realisasi belanja, menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan dan  Penganggaran  yang  terintegrasi,  dan  menyusun  format,  klasifikasi,  dan  sistem database Renja-K/L dan RKA-K/L.
Melalui  PP  Nomor  17  Tahun  2017,  proses  penyusunan  RKA-K/L  menjadi  lebih terkoordinasi  antara  K/L  dengan  Kementerian  Keuangan  dan  Bappenas.  Substansi  pada RKA-K/L  menjadi  lebih  terkait  dengan  Renja-K/L.  Namun  demikian  masih  terdapat beberapa kelemahan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dokumen perencanaan RPJM  masih  bersifat  statis  dan  tidak  artikulatif  dalam  mengantisipasi  perubahan- perubahan di dalam pelaksanaannya, seperti perubahan strategi pembangunan, perubahan alokasi anggaran perubahan, pemotongan anggaran, dan perubahan besaran dan struktur kelembagaan.  Perubahan  anggaran  tidak  selalu  diikuti  dengan  perubahan  perencanaan yang  berujung  pada  perubahan  target  kinerja  baik  jangka  pendek,  menengah  maupun
Volume 7, No. 2, (p.90-105)
e-ISSN: 2581-1207
jangka  panjang.  Bila  permasalahan  tersebut  belum  teratasi,  maka  perubahan  pada  PP Nomor  17  Tahun  2017  dianggap  belum  memberikan  dukungan  maksimal  terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja yang memiliki filosofi dasar bahwa setiap uang yang dikeluarkan akan memberikan dampak yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

## 2) Praktik Umum dalam Penetapan Pagu Belanja pada Anggaran Negara
Gambaran mengenai praktik umum dalam menetapkan pagu belanja berikut ini merupakan ringkasan  dari  artikel Common  Practices  in  Setting  Expenditure  Ceilings  within  National Budgets (Dorotinsky & Watkins, 2013). Penyusunan anggaran negara (APBN) memerlukan serangkaian negosiasi yang rumit antara prioritas nasional, prioritas K/L, dan ketersediaan anggaran  (ruang  fiskal).  Dalam  banyak  kasus,  banyak  negara  mengontrol  belanja  K/L. Terdapat beberapa inovasi untuk mewujudkan disiplin fiskal pada anggaran negara, salah satunya melalui pagu belanja nasional dan pagu belanja K/L. Adanya pagu belanja nasional dan pagu belanja K/L tersebut memiliki beberapa manfaat:
- Memperkuat disiplin fiskal dan efisiensi belanja di tingkat nasional.
- Meningkatkan alokasi strategis sumber daya publik.
- Menetapkan dasar untuk perbaikan pada masa mendatang.
Pagu  belanja  biasanya  digunakan  ketika  menghadapi  tantangan  tertentu  dalam  proses penganggaran, misalnya kurangnya  disiplin  fiskal,  proses  yang  buruk dalam  penentukan prioritas  anggaran,  dan  kurangnya  ruang  fiskal  kebijakan/program  baru.  Terdapat  lima tahap dalam menetapkan pagu belanja, yaitu: 1) Penyusunan asumsi ekonomi makro dan ketersediaan  anggaran;  2)  Penyusunan  kebijakan  nasional,  termasuk  menyelaraskan kebijakan dengan kendala sumber daya; 3) Memetakan keterkaitan kebijakan, ketersediaan anggaran,  dan  program/kegiatan  menurut  sektor  atau  K/L;  4)  Melakukan  rekonsiliasi sumber  daya  (ketersediaan  anggaran)  dengan  program/kegiatan;  5)  Melakukan rekonsiliasi kebijakan dengan program/kegiatan strategis (Dorotinsky & Watkins, 2013).
Keputusan  tentang  apa  yang  akan  dimasukkan  atau  dikecualikan  pada  pagu  belanja dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  misalnya  jangka  waktu  yang  dipilih,  kapasitas  K/L, belanja  wajib  ( mandatory  spending ),  konteks  politik,  dan  stabilitas  ekonomi.  Penetapan pagu  belanja  dan  peningkatan  efektivitas  belanja  tidak  hanya  memerlukan  serangkaian keputusan  politik  dan  teknis,  tetapi  juga  memerlukan  perubahan  perilaku  baik  di Kementerian  Keuangan  maupun  K/L,  dan  antara  tingkat  pemerintahan  yang  berbeda. Perubahan  perilaku  ini  membutuhkan  kepemimpinan  dan  komitmen  yang  kuat  guna memastikan proses penyusunan pagu belanja yang kredibel.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang dicapai  yaitu  menelaah omnimbus  law bidang  perencanaan  anggaran  guna  menganalisis apakah  terdapat  substansi  yang  belum  diatur,  substansi  yang  kurang  selaras  dengan regulasi lain, atau substansi yang dari sisi tata bahasa (semantik) menimbulkan multi tafsir. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau masukan terkait penyusunan/penyempurnaan regulasi bidang penganggaran pada tahap berikutnya.
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 2, (p.90-105) e-ISSN: 2581-1207

## METODE PENELITIAN
Kegiatan  penelitian  dibedakan  atas  penelitian  laporan  ( reporting ),  penelitian  deskriptif, penelitian eksplanatori, dan penelitian prediktif. Penelitian deskriptif merupakan riset yang ditujukan  untuk  menggambarkan  atau  mendefinisikan  siapa  yang  terlibat,  apa  yang dilakukannya, kapan dilakukan, di mana dilakukan, dan bagaimana melakukannya (Cooper dan  Schindler,  2014).  Selanjutnya,  Creswell  membedakan  pendekatan  penelitian  yang mencakup  penelitian  kuantitatif,  penelitian  kualitatif,  dan  metode  campuran.  Creswell membagi penelitian kualitatif ke dalam penelitian etnografi, grounded theory , fenomenologi, naratif,  dan  studi  kasus.  Penelitian  studi  kasus  merupakan  riset  yang  bertujuan memberikan  deskripsi  dan  analisis intensif dari  satu  individu,  organisasi,  atau  peristiwa berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  (Creswell,  2015).  Metode penelitian  ini  dilakukan  melalui  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan  analisis  studi kasus,  dengan  memberikan  gambaran  suatu  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  objek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Objek penelitian ini adalah regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja  Anggaran  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  62  Tahun  2023  tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Jenis data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  berupa  materi  peraturan terkait  penganggaran,  hasil wawancara  dengan  pihak terkait,  dan  materi  dari  buku  atau artikel  jurnal.  Sedangkan  sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari narasumber terkait. Sedang data  sekunder  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  berupa  buku,  peraturan  terkait perencanaan  dan  penganggaran,  karya  ilmiah,  dan  dokumen  resmi  dari  instansi pemerintah.
Adapun alur penelitiannya tampak pada gambar di bawah. Telaah terhadap omnimbus law bidang  perencanaan  anggaran  dilakukan  karena  adanya  kesenjangan  berupa  potensi substansi  yang  belum  diatur,  substansi  yang  kurang  selaras  dengan  regulasi  lain,  atau substansi yang dari sisi tata bahasa (semantik) menimbulkan multi tafsir. Untuk menguak atau  menelisik  kesenjangan  tersebut,  maka  dilakukan  kajian  berbagai  regulasi  bidang penganggaran. Regulasi yang menjadi kajian antara lain:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran    Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- Peraturan  Menteri  PPN/Kepala  Bappenas  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja K/L.
e-ISSN: 2581-1207
Kajian dilakukan dari sisi eksistensi (apakah terdapat substansi yang belum diatur), dari sisi keselarasan (apakah terdapat substansi yang kurang selaras dengan regulasi lain), dan dari  aspek  semantik  (apakah  secara  tata  bahasa menimbulkan  multi  tafsir).  Hasil  kajian tersebut  dapat  dipertimbangkan  sebagai  masukan  (rekomendasi)  dalam  penyusunan/ penyempurnaan regulasi bidang anggaran pada tahap berikutnya.
Gambar 1. Alur Penelitian
Sumber: Penulis

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Revisi PP 90/2010 menjadi PP 6/2023 patut diapresiasi. Sejatinya, revisi PP 90/2010 sudah diinisiasi  sejak  2014  silam,  yaitu  dengan  dilakukannya  inventarisasi  berbagai  masalah terkait substansi yang ada. Berikut ini beberapa hal yang baru pada PP 6/2023.
- Diperkenalkannya  prinsip  Belanja  Berkualitas  pada  penyusunan  dokumen  Rencana Kerja Anggaran. Prinsip tersebut meliputi: efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas.
- Diperkenalkannya  konsep  Kerangka  Fiskal  Jangka  Menengah  (KFJM),  yaitu  rencana asumsi ekonomi makro dan target/proyeksi fiskal jangka menengah.
- Diperkenalkannya konsep Kerangka Anggaran Jangka Menengah (KAJM), yaitu rencana APBN jangka menengah yang memuat kerangka pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk menjaga kesinambungan dan disiplin fiskal pemerintah.
- Diperkenalkannya istilah Standar Kompetensi Teknis dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.
- Adanya sinkronisasi Penyusunan  RKA  (antara  Kementerian  Keuangan dan  Bappenas) khususnya terhadap belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
- Menteri  Keuangan,  berdasarkan  hasil  penelaahan  RKA-K/L,  dapat  melakukan penyesuaian terhadap Pagu Anggaran K/L. Yang dimaksud dengan "penyesuaian" adalah penambahan, pengurangan, dan atau pergeseran Pagu Anggaran K/L.
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 2, (p.90-105) e-ISSN: 2581-1207

## Analisis Eksistensi
Analisis  eksistensi  merupakan  analisis  terhadap  regulasi  berdasarkan  substansi  yang belum  diatur  pada  PP  6/2023  atau  PMK  62/2023.  Beberapa  hal  yang  perlu  mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut.
- Pada  pasal  5  dan  6  PP  6/2023  disebutkan  mengenai  penyusunan  APBN.  Namun mekanisme penyusunan tersebut tidak secara utuh menggambarkan siklus APBN. Pada PP  tersebut  tidak  dimunculkan  pedoman/aturan  terkait  perencanaan,  penyusunan, pembahasan,  dan  penetapan  (Rancangan)  APBN.  Pada  regulasi  yang  lebih  tinggi (Undang-Undang 17/2003) bahkan mengatur/mencantumkan garis besar mekanisme proses  penyusunan  dan  penetapan  APBN.  Peraturan  Pemerintah  yang  merupakan turunan  dari  Undang-undang,  seyogyanya  memberikan  pedoman  yang  lebih  rinci dibanding regulasi di atas-nya. Pedoman/regulasi yang lebih rinci tidak hanya menjadi panduan bagi unit-unit di Kementerian Keuangan dalam penyusunan APBN, namun juga memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  kepada stakeholder ,  baik  dari kalangan akademisi maupun non-akademisi.
- Pada  pasal  12  PP  6/2023  disebutkan  bahwa  Kerangka  Anggaran  Jangka  Menengah (KAJM)  disusun  dengan  memperhatikan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). KAJM adalah wadah besar APBN  yang  berisi  estimasi  Pendapatan  Negara,  Belanja  Negara,  dan  Pembiayaan Anggaran dalam kurun waktu 5 tahun. RPJM merupakan rencana pembangunan nasional 5 tahunan yang merupakan bagian dari Belanja Negara, sedangkan KPJM adalah rencana tahunan  Belanja  K/L.  Pada  KAJM  dan  KPJM,  belanja  negara  terdiri  dari  belanja operasional  dan  belanja  non-operasional,  sedangkan  pada  RPJM  hanya  berisi  belanja non-operasional yang bersifat belanja pembangunan. Dengan demikian, dari sisi alokasi pendanaan, RPJM merupakan subset dari KAJM. KAJM adalah wadah besar (mencakup estimasi  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan)  dalam  horizon  waktu  5  tahunan, sehingga alokasi pendanaan pada RPJM haruslah mengacu pada wadah besar tersebut. Besaran  alokasi  pendanaan  pada  RPJM  yang  berisi  anggaran  pembangunan,  secara nominal  harus  mengacu  ketersediaan  anggaran  yang  dimuat  pada  KAJM.  Dengan demikian, yang lebih valid adalah bahwa penyusunan RPJM (dari sisi pendanaan) harus mengacu  pada  KAJM,  bukan  malah  sebaliknya  dimana  KAJM  mengacu  pada  RPJM. Demikian  juga  KPJM,  besaran  nominalnya  harus  memperhatikan  besaran  estimasi belanja  pada  KAJM.  Hal  lain  yang  menjadi  perhatian  adalah  bahwa  RPJM  (dokumen perencanaan  5  tahunan)  itu  angkanya  tidak  pernah  direvisi,  yang  direvisi  adalah dokumen RKP (dokumen perencanaan tahunan). Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat  dalam  RPJM  bersifat  indikatif.  Perubahan  target  dan  kebutuhan  pendanaan yang  terjadi  pada  setiap  tahun  pelaksanaan  RPJM  Nasional,  dituangkan  dalam  RKP (Peraturan  Presiden,  2020).  Bahkan  ketika  pasca  covid-19,  RPJM  2020-2024  tidak direvisi  (Muhyiddin,  2020).  Bagaimana  mungkin  dokumen  RPJM  yang  tidak  pernah direvisi menjadi pedoman dalam penyusunan KAJM.
- Pada pasal 12 PP 6/2023 disebutkan bahwa KAJM disusun pada setiap tahun anggaran dan menjadi bagian dari Nota Keuangan dan APBN. Bila KAJM disusun setiap tahun, maka namanya  bukan  “kerangka  anggaran  jangka  menengah”,  tapi  “kerangka  anggaran tahunan”. Seharusnya kata “disusun” diubah menjadi “diperbaharui”, khususnya untuk KAJM  yang  digulirkan.  Pembaharuan  KAJM  (termasuk  juga  KPJM)  diperlukan  guna menampung dinamika perubahan kebijakan di sisi belanja K/L.
- Pada  pasal  30  PP  6/2023  disebutkan  bahwa  Menteri  Keuangan,  berdasarkan  hasil penelaahan  RKA-K/L,  dapat  melakukan  penambahan,  pengurangan,  dan  atau
Volume 7, No. 2, (p.90-105) e-ISSN: 2581-1207
pergeseran Pagu Anggaran K/L. Penambahan, pengurangan, dan atau pergeseran hasil penelaahan  RKA-K/L  tersebut  masih  dalam  batas  satu  Bagian  Anggaran (Kementerian/Lembaga).  Hal  ini  berarti  meningkatkan  efisiensi  alokasi  pada  Bagian Anggaran dimaksud. Namun demikian, guna meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, maka sebaiknya penambahan, pengurangan, dan atau pergeseran Pagu Anggaran K/L tidak hanya dilakukan pada level K/L, namun juga perlu dilakukan pada level nasional. Mekanismenya  dilakukan  melalui saving blokir  nasional,  dimana  alokasi  yang  tidak efisien diblokir dan dilakukan saving kemudian pada saat penyusunan Alokasi Anggaran K/L,  angka  hasil saving nasional  didistribusikan  kepada  program/kegiatan  prioritas pada  berbagai  K/L.  Mekanisme saving blokir  nasional  ini  pernah diterapkan  sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
- Selanjutnya  pada  PMK  62/2023,  tidak  dicantumkan  mekanisme  perhitungan  KPJM. Mekanisme perhitungan KPJM perlu digambarkan secara utuh untuk lebih memberikan pemahaman  yang  komprehensif  mengenai  korelasi  antara  target output jangka menengah terhadap estimasi kebutuhan belanja jangka menengah.
- Selanjutnya pada PMK 62/2023, tidak ada (lampiran) penjelasan mengenai logic model yang  melandasi  eksistensi  dari  implementasi  Penganggaran  Berbasis  Kinerja. Logic model merupakan model yang memberikan gambaran mengenai hubungan logis antara input,  aktivitas, output , outcome , impact . Logic  model digunakan  untuk  memetakan struktur kinerja yang mencakup sasaran strategis ( impact / outcome ), sasaran program (outcome), output , dan indikator kinerja. Level output pada struktur kinerja dibedakan menjadi Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). RO merupakan sub- output dari KRO. Dengan memberikan gambaran mengenai logic model , maka hubungan antara  struktur  anggaran  (fungsi,  subfungsi,  program,  kegiatan,  jenis  belanja,  rincian biaya) dan struktur kinerja dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.
Gambar 2. Hubungan Struktur Anggaran dan Struktur Kinerja
Sumber: Data diolah dari PMK 62 Tahun 2023 dan PP 17 Tahun 2017

## Analisis Keselarasan
Analisis  keselarasan  merupakan  analisis  terhadap  PP  6/2023  atau  PMK  62/2023 berdasarkan keselarasan dengan regulasi lain yang sudah ada dan masih berlaku.
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Volume 7, No. 2, (p.90-105)
e-ISSN: 2581-1207
- Struktur  anggaran  mencakup  fungsi,  subfungsi,  program,  kegiatan,  jenis  belanja,  dan rincian  biaya,  sedangkan  struktur  kinerja  mencakup  sasaran  strategis  ( impact / outcome ), sasaran program ( outcome ), sasaran kegiatan ( outcome ), output (KRO), sub- output (RO),  dan  indikator  kinerjanya.  Indikator  kinerja  merupakan  instrumen  yang digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kinerja.  Indikator  kinerja  mencakup  Indikator Kinerja  Sasaran  Strategis,  Indikator  Kinerja  Program,  Indikator  Kinerja  Kegiatan, Indikator  KRO,  dan  Indikator  RO.  Masing-masing  indikator  tersebut  mempunyai (beberapa) target kinerja, sebagaimana tampak pada Gambar 2. Selain itu, khusus pada level KRO  dan  RO  terdapat target  volume  output yang  akan  dicapai  (Target  KRO  dan Target  RO).  Hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah  bahwa  selama  bertahun-tahun, pengukuran kinerja pada level Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator KRO, dan Indikator RO  tidak  berjalan  optimal.  Banyak  satuan  kerja  (satker)  yang  tidak  mengisi  ketiga indikator tersebut, karena cukup merepotkan dan satker merasa tidak berkepentigan. Satker  hanya  mengisi  Target  RO  (dan  juga  Target  KRO).  Implikasinya,  perangkat monitoring  dan  evaluasi  tidak  berfungsi  maksimal  karena  tidak  adanya  ketiga  data tersebut yang dapat diukur. Berhubung Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator KRO, dan Indikator  RO  tidak  sepenuhnya  dapat  diukur,  maka  evaluasi  kinerja  anggaran  hanya mengukur kinerja pada level capaian volume (target) KRO dan atau (target) RO, bukan pada  level  capaian  indikatornya.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  guna  menjaga konsistensi antara regulasi pada ranah perencanaan anggaran dan regulasi pada ranah evaluasi anggaran, perlu dipertimbangkan eksistensi Sasaran Kegiatan. Pada awal masa restrukturisasi  informasi  kinerja,  Sasaran  Kegiatan  merupakan outcome pada  level kegiatan yang bersifat optional , sehingga sasaran kinerja dianggap sebagai output , bukan outcome . Kegiatan mengacu pada aktivitas yang dilakukan oleh unit eselon II. Outcome pada level Kegiatan dianggap bersifat optional (ditiadakan) karena ruang lingkup kerja unit  eselon  II  dianggap  kurang  relevan  bila  harus  menangani outcome . Outcome mempunyai spektrum yang lebih luas dibanding lingkup kerja unit eselon II.
- Kedudukan  nomenklatur  “proyek”  tidak  secara  gamblang  dijelaskan  baik  pada  PP 6/2023  maupun  PMK  62/2023.  Nomenklatur  “proyek”  memang  tidak  dimunculkan sebagai  implikasi  dari  konsep unified  budget .  Namun  demikian,  istilah  “proyek”  tidak dapat  dihilangkan  khususnya  pada  dokumen  RKP  dan  Renja-K/L.  Dalam  konteks tertentu, istilah “proyek” melekat pada kegiatan, namun pada konteks yang lain melekat pada output . Berhubung output dibedakan menjadi Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian  Output  (RO),  maka  terkadang  istilah  proyek  melekat  pada  RO.  Untuk mengharmonisasikan  istilah  “proyek”  pada  struktur  anggaran  dan  struktur  kinerja, perlu  kiranya  pada  level  PMK  dibuat  secara  lebih  komprehensif  bagan  hubungan struktur    anggaran  dengan  struktur  kinerja  yang  memuat  kedudukan  nomenklatur “proyek”.

## Analisis Semantik
Analisis semantik merupakan analisis berdasarkan tata bahasa terhadap suatu makna yang menimbulkan multi tafsir baik pada PP 6/2023 atau PMK 62/2023.
- Pada pasal 1 PP 6/2023 disebutkan bahwa Keluaran ( output ) adalah barang atau jasa yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran  pembangunan  nasional.  Dalam  praktiknya,  anggaran  belanja  dibedakan  atas belanja operasional  dan belanja non-operasional.  Keluaran ( output ) ada yang bersifat operasional  dan  non-operasional.  Sasaran  pembangunan  nasional  dicapai  melalui keluaran  ( output )  yang  bersifat  belanja  non-operasional.  Dengan  demikian,  terdapat
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 2, (p.90-105) e-ISSN: 2581-1207 output yang ditujukan untuk mencapai target pembangunan nasional dan output yang diarahkan untuk layanan dukungan manajemen. Contoh output yang termasuk layanan dukungan manajemen yaitu: Layanan Perkantoran, Layanan Hukum, Layanan Hubungan Masyarakat  dan  Informasi,  Layanan  Protokoler,  Layanan  Umum,  Layanan  Bantuan Hukum, Layanan Data dan Informasi, Layanan BMN, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.  Jadi  tidak  semua  Keluaran  ( output )  ditujukan  untuk  mencapai  sasaran pembangunan nasional.
- Pada pasal 1 PP 6/2023 disebutkan bahwa Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada K/L dalam rangka penyusunan RKA-K/L, sedangkan Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada  K/L  berdasarkan  hasil  pembahasan  rancangan  APBN  yang  dituangkan  dalam hasil  kesepakatan  pembahasan  Rancangan  APBN  antara  pemerintah  dan  DPR. Persamaan antara Pagu Anggaran K/L dengan Alokasi Anggaran K/L adalah keduanya merupakan dokumen yang menjadi acuan penyusunan RKA-K/L. Perbedaannya adalah, Pagu  Anggaran K/L diterbitkan sebelum masa Pembahasan R-APBN (Juli), sedangkan Alokasi  Anggaran  K/L  ditebitkan  setelah  Pembahasan  R-APBN  (Oktober).  Dengan demikian, definisi yang lebih konsisten yaitu Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran  belanja  yang  dialokasikan  kepada  K/L  dalam  rangka  penyusunan  RKA-K/L sebelum pembahasan R-APBN, sedangkan Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran  belanja  yang  dialokasikan  kepada  K/L  dalam  rangka  penyusunan  RKA-K/L pada masa/setelah pembahasan R-APBN. Kalimat “setelah pembahasan R-APBN” artinya telah terjadi kesepakatan pembahasan Rancangan APBN antara pemerintah dan DPR.
- Pada pasal 18 PP 6/2023, disebutkan bahwa informasi kinerja paling sedikit memuat Hasil,  Keluaran,  indikator  Kinerja.  Istilah  Hasil  belum  didefinisikan,  padahal  istilah Keluaran sudah didefinsikan sebelumnya. Hasil dapat berarti outcome , dapat pula berarti result . Bagi masyarakat awam akan bingung kapan makna Hasil sebagai result dan kapan makna  Hasil  sebagai outcome .  Dengan  demikian,  agar  masyarakat  dapat  lebih memahami  maknanya,  pencantuman  kata  Hasil  sebaiknya  diberikan  tambahan  kata “outcome” menjadi frasa “Hasil (Outcome)”.
- Pada  pasal  28  PP  6/2023  disebutkan  bahwa  Rancangan  Renja  K/L  hasil  penelaahan digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP dan bahan Pembicaraan Pendahuluan  Rancangan  APBN.  Penyempurnaan  Rancangan  Awal  RKP  menjadi Rancangan  RKP  tidak  hanya  mengacu  pada  hasil  penelaahan  Rancangan  Renja-K/L, namun  juga  mengacu  pada  hasil  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023). Dengan demikian, secara redaksional, pada pasal  tersebut  perlu  ditambahkan  frasa  “salah  satu”,  menjadi  “…hasil  penelaahan digunakan sebagai salah satu bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP…”.
- Pada pasal terkait revisi anggaran di PMK 62/2023 disebutkan bahwa Revisi Anggaran belanja (yang bersumber dari PNBP, PLN, PDN, Hibah) dapat bersifat menambah pagu anggaran  atau  mengurangi  alokasi  anggaran.  Pada  pasal  tersebut  dibedakan  istilah “menambah  pagu  anggaran”  dan  istilah  “mengurangi  alokasi  anggaran”.  Istilah  “pagu anggaran”  dikaitkan  bila  anggaran  belanjanya  bertambah,  sedangkan  istilah  “alokasi anggaran” dikaitkan bila anggaran belanjanya berkurang. Istilah tersebut muncul karena adanya pemikiran bahwa “yang ditambah adalah pagunya”, sedangkan “yang dikurangi adalah  alokasinya”.  Istilah  “pagu”  memungkinkan  adanya  alokasi  belanja  yang  belum tentu  digunakan  seluruhnya.  Namun  demikian,  penggunaan  kedua  istilah  tersebut menimbulkan  kerancuan  dengan  istilah  “Pagu  Anggaran  K/L”  dan  “Alokasi  Anggaran K/L”. Terkadang istilah “Pagu Anggaran K/L” hanya ditulis “pagu anggaran” dan istilah “Alokasi Anggaran K/L” hanya ditulis “alokasi anggaran”. Untuk menghindari kerancuan tersebut,  maka istilah “menambah pagu anggaran” dapat diubah menjadi “menambah
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 2, (p.90-105) e-ISSN: 2581-1207
pagu belanja” dan istilah “mengurangi alokasi anggaran” diubah menjadi “mengurangi alokasi belanja”.

## Rekomendasi
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  menelaah omnimbus  law bidang  perencanaan  anggaran  guna menganalisis apakah terdapat substansi yang belum diatur, substansi yang kurang selaras dengan  regulasi  lain,  dan  substansi  yang  dari  sisi  tata  bahasa  (semantik)  menimbulkan multi tafsir. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut dirumuskan alternatif kebijakan terkait penyusunan/penyempurnaan  regulasi  bidang  penganggaran.  Penyempurnaan  regulasi tersebut tentunya melibatkan berbagai unit di Kementerian Keuangan, Bappenas, dan juga K/L. Adapun rekomendasi terkait PP 6/2023 sebagai berikut:
- Bila  suatu  saat  dilakukan  penyempurnaan  regulasi  terkait  PP  6/2023,  perlu dipertimbangkan  pencantuman  secara  utuh    siklus  APBN  khususnya  terkait perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan (Rancangan) APBN.
- Perlu  dipertimbangkan  adanya  klausul  bahwa  Kerangka  Anggaran  Jangka  Menengah (KAJM) merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Hal ini karena KAJM adalah struktur  besar  APBN  yang  berisi  estimasi  Pendapatan  Negara,  Belanja  Negara,  dan Pembiayaan Anggaran dalam kurun waktu 5 tahun. Substansi yang ada pada RPJM dan KPJM merupakan bagian dari KAJM.
- Perlu  dipertimbangkan  klausul  bahwa  KAJM  disusun  setiap  5  tahun  sekali  dan  dapat diperbaharui  pada  setiap  tahun.  Dengan  demikian,  KAJM  tidak  perlu  disusun  setiap tahun.
- Guna  meningkatkan  efisiensi  alokasi  anggaran,  maka  sebaiknya,  penambahan, pengurangan, dan atau pergeseran Pagu Anggaran K/L tidak hanya dilakukan pada level K/L, namun juga perlu dilakukan pada level nasional. Mekanismenya dilakukan melalui saving blokir nasional, dimana alokasi yang tidak efisien diblokir dan dilakukan saving kemudian  pada  saat  penyusunan  Alokasi  Anggaran  K/L,  angka  hasil saving nasional didistribusikan kepada program/kegiatan prioritas pada berbagai K/L.
- Perlu mendefinikan ulang pengertian dari Keluaran (output), yaitu dari kalimat “barang atau  jasa  yang  merupakan  hasil  akhir  dari  pelaksanaan  Kegiatan  dalam  mendukung pencapaian  sasaran  pembangunan  nasional”,  menjadi  kalimat  “barang  atau  jasa  yang merupakan  hasil  akhir  dari  pelaksanaan  Kegiatan  guna  mendukung  pencapaian outcome ”.  Jadi  pada  definisi  Keluaran,  tidak  perlu  menyebutkan  frasa  "sasaran pembangunan nasional".
- Perlu mendefinikan ulang pengertian dari Pagu Anggaran K/L, yaitu dari kalimat "batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada K/L dalam rangka penyusunan RKA-K/L", menjadi kalimat "batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada K/L dalam rangka penyusunan RKA-K/L sebelum pembahasan R-APBN". Adapun definisi Alokasi Anggaran K/L diperbaharui menjadi "batas tertinggi anggaran belanja yang dialokasikan kepada K/L  dalam  rangka  penyusunan  RKA-K/L  pada  masa  pembahasan  R-APBN".  Dengan demikian,  persamaan  antara  Pagu  Anggaran  K/L  dengan  Alokasi  Anggaran  K/L  yaitu keduanya menjadi acuan dalam penyusunan RKA-K/L, sedangkan perbedaannya, Pagu Anggaran K/L disusun sebelum masa Pembahasan R-APBN dan Alokasi Anggaran K/L disusun pada masa Pembahasan R-APBN.
- Perlu  pencantuman  frasa  "Hasil  (outcome)"  berikut  definisinya,  yaitu  "Keadaan  yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu (jangka panjang, menengah, dan pendek)".
Adapun rekomendasi terkait PMK 62/2023 sebagai berikut:
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 2, (p.90-105) e-ISSN: 2581-1207 - Bila suatu saat dilakukan penyempurnaan regulasi terkait PMK 62/2023,  maka perlu dicantumkann gambaran mengenai logic model agar hubungan antara struktur anggaran (fungsi, subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, rincian biaya) dan struktur kinerja dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.
- Perlu  dipertimbangkan  pencantuman  mekanisme  perhitungan  KPJM  untuk  lebih memberikan  pemahaman  yang  komprehensif  mengenai  korelasi  antara  target output jangka menengah terhadap estimasi kebutuhan belanja jangka menengah.
- Perlu  dipertimbangkan  adanya  penyederhanaan  struktur  kinerja,  hal  ini  karena berdasarkan  pengalaman  yang  ada,  banyak  satker  tidak  mengisi  (target)  Indikator Kinerja  Kegiatan,  Indikator  KRO,  dan  Indikator  RO.  Akibatnya,  pengukuran  capaian indikator tersebut menjadi tidak maksimal.
- Untuk  mengharmonisasikan  istilah  “proyek”  pada  struktur  anggaran  dan  struktur kinerja, perlu kiranya pada level PMK dibuat secara lebih komprehensif bagan hubungan struktur  anggaran  dengan  struktur  kinerja  yang  memuat  kedudukan  nomenklatur “proyek”.
- Perlu  dipertimbangkan  redaksional  pasal  28  PP  6/2023  menjadi  “…hasil  penelaahan digunakan sebagai salah satu bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP…”.
- Pada  pasal  126  PMK  62/2023,  untuk  menghindari  kerancuan,  maka  perlu dipertimbangkan istilah “menambah pagu anggaran” diubah menjadi “menambah pagu belanja” dan istilah “mengurangi alokasi anggaran” diubah menjadi “mengurangi alokasi belanja”.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  fokus  pada  bidang  perencanaan  anggaran.  Namun  demikian,  diperlukan penelitian  lebih  lanjut  pada  regulasi  bidang  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  guna menganalisis substansi yang belum diatur, substansi yang kurang selaras dengan regulasi lain, dan substansi yang dari sisi tata bahasa menimbulkan multi tafsir.

## KESIMPULAN
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  menelaah omnimbus  law bidang  perencanaan  anggaran  guna menganalisis apakah terdapat substansi yang belum diatur, substansi yang kurang selaras dengan  regulasi  lain,  dan  substansi  yang  dari  sisi  tata  bahasa  (semantik)  menimbulkan multi tafsir. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, berikut simpulan terkait PP 6/2023:
- Mekanisme  penyusunan  APBN  belum  digambarkan  secara  utuh  sesuai  dengan  siklus APBN.
- Penyusunan RPJM  dan KPJM (dari sisi pendanaan) harus mengacu  pada  KAJM, bukan KAJM yang mengacu pada RPJM.
- Guna  meningkatkan  efisiensi  alokasi  anggaran,  maka  sebaiknya  penambahan, pengurangan, dan atau pergeseran Pagu Anggaran K/L tidak hanya dilakukan pada level K/L, namun juga perlu dilakukan pada level nasional. Mekanismenya dilakukan melalui saving blokir nasional, dimana alokasi yang tidak efisien diblokir dan dilakukan saving kemudian  pada  saat  penyusunan  Alokasi  Anggaran  K/L,  angka  hasil saving nasional didistribusikan ulang kepada program/kegiatan prioritas pada berbagai K/L.
- Definisi Keluaran ( output ) kurang komprehensif secara redaksional.
- Definisi Pagu Anggaran K/L dan Alokasi Anggaran K/L belum mencerminkan konsistensi dari sisi tata bahasa.
- Nomenklatur Hasil tidak didefinisikan secara jelas.
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 2, (p.90-105) e-ISSN: 2581-1207
Adapun simpulan terkait PMK 62/2023 sebagai berikut:
- Mekanisme perhitungan KPJM belum digambarkan secara utuh.
- Mekanisme  penerapan logic  model belum  digambarkan  pada  pembahasan  mengenai Penganggaran Berbasis Kinerja.
- Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator KRO, dan Indikator RO sebaiknya ditiadakan untuk menyederhanakan struktur kinerja.
- Istilah  “menambah  pagu  anggaran”  dan  "mengurangi  alokasi  anggaran"  pada  revisi anggaran  dapat  diubah  menjadi  “menambah  pagu  belanja”  dan  “mengurangi  alokasi belanja”.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  (2018).  Peraturan  Menteri  PPN/Kepala Bappenas Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  (2021).  Peraturan  Menteri  PPN/Kepala Bappenas  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Penyusunan,  Penelaahan,  dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  (2023).  Peraturan  Menteri  Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
Cooper,  D.  R.,  and  Schindler:S.  (2014). Business  Research  Methodes (12 th ed.).  New  York: McGraw-Hill.
Creswell, J. W. (2015). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (3 rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dorotinsky, W., Watkins, J. (2013). Common Practices in Setting Expenditure Ceilings within National Budgets . World Bank  Global Expert Team.
Kementerian  Keuangan.  (2023).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  62  Tahun  2023 tentang  Perencanaan  Anggaran,  Pelaksanaan  Anggaran,  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan.
Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia.
The Indonesian Journal of Development Planning , 4(2), 240-252.
Peraturan Pemerintah. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan.
Peraturan  Pemerintah.  (2017).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2017  tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
Peraturan Presiden. (2020). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Peraturan  Pemerintah.  (2023).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2023  tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
Syafral, M., Akbar, R. (2018). Perkembangan Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia.
Jurnal Akuntansi & Akuntabilitas Publik . Volume 1, Nomor 2, 97-110.
Undang-Undang  Republik  Indonesia.  (2003).  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara.
Volume 7, No. 2, (p.90-105) e-ISSN: 2581-1207
Undang-Undang  Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang  Republik  Indonesia.  (2007).  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.