Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021

## Ida Riyani
Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan | idariyaani23@gmail.com

## Abstrak
Pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  tertua  di  Indonesia  yang berpartisipasi  aktif  dalam  merealisasikan  kemerdekaan  dan  persatuan  Indonesia  dan merupakan indigenous culture masyarakat Islam Indonesia serta berperan penting dalam merealisasikan  kemaslahatan  umat  serta  mencetak  generasi  yang  bermoral  berakhlak Islami. Perlakuan pemerintah Indonesia terhadap pesantren berbanding terbalik dengan mendiskriminasikan  pesantren  dan  enggan  merekognisi  pesantren  serta  menganggap pesantren  hanya  sebagai  lembaga  pendidikan  nonformal.  Dengan  lahirnya  UU  No.  18 Tahun  2019  tentang  pesantren  memberi  cahaya  bagi  pesantren  di  Indonesia  untuk mendapatkan legalitas dan rekognisi serta kesetaraan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang  yang  lebih  tinggi  dan  kesetaraan  kesempatan  kerja.  Penelitian  ini  menggunkan jenis penelitian kualitatif, sumber data berasal dari library research dan online, metode pengumpulan  data  menggunakan  dokumentasi  dan  analisis  datanya  menggunakan analisis  hermeneutics.  Dengan  lahirnya  Undang-Undang  pesantren  memberi  peluang bagi  pesantren  dalam  melakukan  pengembangan  dan  mutu  pesantren  disamping  itu terdapat  tantangan  atau  problem  yang  harus  dihadapi  dan  diselesaikan  oleh  pesantren maupun pemerintah akibat adanya undang-undang tersebut.
Kata Kunci: Pesantren, UU, PERPRES
Volume 07 No. 02, Juli – Desember 2022 p-ISSN : 2527-4082,  e-ISSN : 2622-920X
The Future of Islamic Boarding Schools After the Enactment of Law no. 18 of 2019 and PERPRES No. 82 Year 2021

## Abstract
Islamic boarding school as the oldest Islamic educational institution in Indonesia that actively participates in realizing the independence and unity of Indonesia and is the indigenous  culture of  the  Indonesian  Islamic  community  and  plays  an  important  role  in realizing  the  benefit  of  the  people  and  producing  a  generation  with  moral  Islamic character. The  Indonesian  government's  treatment  of  islamic  boarding  schools  is inversely  proportional  to  discriminating  against  islamic  boarding  schools  and  is reluctant to reconsider islamic boarding schools and considers Islamic boarding school only  as  non-formal  educational  institutions. So  to  get  recognition,  several  Islamic boarding  schools  collaborate  with  foreign  educational  institutions,  especially  in  the Middle East. With the birth of Law No. 18 of 2019 concerning Islamic boarding schools, it gives light to islamic boarding schools in Indonesia to obtain legality and recognition as  well  as  equality  in  continuing  education  to  a  higher  level  and  equal  employment opportunities. The  Islamic  boarding  school  law  provides  opportunities  for  Islamic boarding school in developing and quality Islamic boarding school besides that there are challenges or problems that must be faced and resolved by Islamic boarding school and the government due to the law.
Keywords: Islamic boarding school, Law No, ,Presidential regulation

## PENDAHULUAN
etiap  orang  yang  lahir ke  dunia  memiliki  hak atas  pendidikan  baik pendidikan formal maupun non formal, pendidikan non formal  berbasis Islam pertama  di  Indonesia  disebut  dengan pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang diakui sebagai  lembaga  pendidikan  orisinil dan hidup berkembang pesat ditengah- tengah kehidupan masyarakat Indonesia  pada  umumnya.  Diawal kemunculannya, tujuan utama pendidikan  pesantren  adalah  untuk menyebarkan  dan  mengajarkan  Islam
secara  kafah  tanpa  menghilangkan budaya-budaya  masyarakat  yang  telah ada,  dengan  demikian  agama  Islam diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat yang awal mulanya menganut kepercayaan animisme dan dinamisme.
Ciri  utama  pesantren  yaitu adanya  kiai,  santri  (peserta  didik), mushola atau masjid, pengajaran kitab dan asrama, dimana kiai sebagai tokoh sentral  dalam  segala  kebijakan  dan pelaksanaan  pendidikan  di  pesantren. Model  pesantren  dapat  digolongkan menjadi  tiga  yaitu  sebagai  berikut:  1.) Pesantren  salaf  dengan  sistem  asrama dan  kurikulum  yang  diajarkan  berupa kitab-kitab kuning (kajian kitab kuning)
S
dengan metode sorogan dan bandhongan .  2.)  Pesantren  khalaf (Modern),  pesantren  yang  bertujuan melahirkan  generasi  yang  berkarakter nilai-nilai  pesantren  dan  menguasai ilmu-ilmu modern yang selaras dengan perkembangan zama, dengan menerapkan sistem, metode dan kurikulum modern.  3.) Pesantren semi modern, yang  merupakan  sistem pendidikan  gabungan  antara  sistem pendidikan  pesantren  salaf  (kitab kuning)  dengan  pendidikan  formal (sekolah  umum)  (Nihwan  and  Paisun 2019,  68–79).  Lahirnya  pesantren modern  pertama  di  Indonesia  adalah dengan di dirikannya pondok pesantren  Darussalam  Gontor  yang dilatar  belakangi  keinginan  untuk melahirkan  generasi  yang  unggul menuju  terbentuknya khaira    ummah yang intelek dengan mengajarkan ilmu pengetahuan  agama  dan  umum  secara seimbang (“Selayang Pandang Gontor,” n.d.) sehingga mampu bersaing
didalam maupun luar negeri. Pesantren  memiliki  andil  yang besar dalam terealisasinya kemerdekaan  dan  persatuan  bangsa Indonesia, sehingga sudah sepantasnya pesantren  mendapat  perlakuan  yang
sama  dengan  lembaga  pendidikan umum  (negeri  dan  swasta)  dari pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah.  Partai  politik  Islam  beserta dukungan  para  ulama’  mengusulkan terkait  UU  pesantren  dengan  tujuan agar  pesantren  mendapat  legalitas. Sehubungan  dengan  hal  tersebut, terjadi  perdebatan  dikalangan  anggota parlemen yang pada akhirnya menghasilkan UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren.
Lahirnya  UU  pesantren  tidak luput  dari  adanya  kepentingan  politik sebagai  legitimasi  kekuasaan.  Terkait dengan  politisasi  pesantren,  Gusdur mengatakan  “ soal  akhlak  silahkan mengikuti  ulama’  kalau  soal  politik harus  dipisah  dengan  urusan  agama, jadi  jangan  sampai  ada  politisasi pondok  pesantren  untuk  kepentingan politik ” tegasnya (Nuraeni 2021, 9).
Dengan  adanya  UU  No.  18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pesantren  mendapat  hak  yang  sama dengan  lembaga  pendidikan  umum serta  pesantren  diberi  kewenangan untuk  menerbitkan  syahadah  atau ijazah sehingga para lulusannya memiliki  dokumen  tanda  kelulusan dan mendapat kesempatan
melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan kesempatan kerja kerja.  Sebagaimana  pasal  23  ayat  2 “pendidikan pesantren jalur pendidikan nonformal
dapat menerbitkan  syahadah  atau  ijazah sebagai  tanda  kelulusan”  dan  pasal  23 ayat  4  yang  menyatakan  “lulusan pendidikan  pesantren  jalur  pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan  formal  yang  lebih  tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan kesempatan kerja”.
Setelah UU Pesantren disahkan maka  disusul  dengan  lahirnya  PMA (Peraturan  Menteri  Agama)  No.  30 Tahun  2020  tentang  Pendaftaran Pesantren  Sebagai  Badan  Hukum, syarat-syarat pendaftaran, piagam statistik  pesantren  dan  izin  pendirian pesantren  cabang  serta  mengatur penyelenggaraan  pesantren.  Hal  diatas diperkuat dengan lahirnya perpres No. 82  Tahun  2021  tentang  Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
Disamping  itu  dengan  lahirnya UU  No  18  Tahun  2019  tentang Pesantren,  PMA  (Peraturan  Menteri Agama)  No.  31  tahun  2020  tentang
Pendirian dan
Penyelenggaraan Pesantren  dan  Perpres  No.  82  tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan  Pesantren,  pesantren berada  dibawah  pengawasan  dan pengendalian  pemerintah  RI  baik dalam hal manajemen maupun pelaksanaannya. Jika kebijakan pesantren dalam hal kurikulum maupun  yang  lainnya  dianggap  tidak sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah maka  pesantren  diharuskan  untuk mengikuti kebijakan pemerintah di era tersebut,  sehingga  kebebasan  dan kejayaan pesantren bergantung dengan siapa dan bagaimana penguasa pemerintahan yang sedang berlaku.
Ditilik dari sejarah, hal tersebut pernah  terjadi  pada  pendidikan  islam di  Dunia,  sebagaimana  yang  terjadi  di negara  Turki  (Republik  Turki)  dan Indonesia  pada  masa  pendudukan Jepang. Setelah lengsernya ke-
Khalifahan Turki Utsmani dan menjadi Republik Turki, kepemimpinan diambil alih oleh
Kemal pasha Ataturk seorang
liberalisme  dan  semua  kebijakan berada dibawah kewenangannya, sehingga pada masa itu Islam mendapatkan perlakuan yang
diskriminatif  dalam  hal  pendidikan maupun ibadah. Sedangkan pada masa pemerintahan  Receb  Toyyib  Erdogan seorang  muslim,  Islam  mendapat kejayaannya  kembali  dalam  bidang pendidikan,  sosial  dan  ibadah  bahkan ekonomi.  Dari  kedua  fenomene  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  dengan adanya  UU  No.  18  Tahun  2019 tentang  Pesantren,  PMA  (Peraturan Menteri  Agama)  No.  31  tahun  2020
tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren dan
Perpres  No.  82  Tahun  2021  tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, dapat  menjadi  penentu  keberhasilan atau  kemandekan  bahkan  kemunduran pesantren di Indonesia.
Sampai  saat  ini,  UU  Pesantren hanya  terealisasikan  pada  pesantren yang  sudah  maju,  namun  belum terealisasikan  pada  pesantren  salafiah yang  belum  maju  yang  memiliki keterbatasan  SDM,  sarana  prasarana dan finansial serta pesantren mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan  antara  kurikulum pendidikan  formal  dengan  kurikulum diniyah  (pesantren)  dimana  kurikulum pendidikan  formal  lebih  mendominasi sedangkan pesantren mempunyai
culture dan  karakteristik  tersendiri (Panut,  Giyoto,  and  Rohmadi  2021, 825).
Dari latar belakang diatas, akan menarik  untuk  dikaji  lebih  jauh bagaimana masadepan pesantren pasca diberlakukannya  UU  No.  18  Tahun 2019  tentang  Pesantren  dan  Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk  mengumpulkan  data-data  yang berserakan  yang  kemudian  data-data tersebut disusun atau dikemas menjadi satu kesatuan agar lebih bermakna dan mudah  difahami  (Sugiyono  2018,  13). Sumber  data  berupa  sumber  primer dan sekunder dimana data dikumpulkan lewat dokumen-
dokumen (Sugiyono 2017, 225) seperti UU,  Perpres  dan  PMA. Data  juga dapat diperoleh melalui library Research dan  internet  yang  dapat berupa  buku,  majalah  ilmiah, thesis , jurnal,  arsib,  berita  online  dan  lain sebagainya (J.Moleong 2007, 10).
Teknik pengumpulan data menggunakan  teknik  dokumentasi, dokumen  dapat  berupa  tulisan  seperti life histories , cerita, biografi, peraturan dan  kebijakan  (Sugiyono  2017,  240). Sedangkan  analisis  data  menggunakan analisis hermeneutics yaitu mengartikan  atau  menginterpretasikan serta  menjelaskan  data  yang  telah didapat atau dikumpulkan untuk memahami  data  teks  (Helaudin  and Wijaya 2019, 108).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peluang Pesantren Pasca
Diberlakukannya  UU  No.  18  Tahun
2019  dan  Perpres  No.  82  Tahun 2021
1. Pesantren  memiliki  peluang  yang besar  untuk  perkembangan  dan perlindungan
Setiap  lembaga  pendidikan formal  maupun  nonformal  memiliki hak untuk mengepakkan sayapnya di masyarakat, dengan kata lain pesantren sebagai lembaga pendidikan nonformal memiliki kesempatan yang sama dengan lembaga  pendidikan  formal  dalam hal  mengembangkan  diri  atau  lebih
eksis di masyarakat luas didalam  dan luar negeri.
Agar  dapat  eksis  didalam maupun  luar  negeri  pesantren  harus mampu  bersaing  dengan  lembaga pendidikan  formal  yang  telah  dulu eksis. Untuk mencapai tujuan tersebut  pesantren  harus  mampu mencapai kerjasama yang baik dengan  pihak  lain  didalam  maupun luar  negeri  sebagaimana  yang tertera dalam UU No. 18 tahun 2019 Bab VI pasal  50  ayat  1  &  2  yang  berbunyi “Dalam  meningkatkan  peran  dan mutu,  pesantren  dapat  melakukan kerja  sama  yang  bersifat  nasional atau internasional…kerjasama dapat dilakukan  dalam  bentuk  pertukaran peserta  didik,  olimpiade,  sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan dan peningkatan  kapasitas  atau  bentuk kerja  sama  lainnya” (Kementerian Sekretariat Negara RI 2019, 24) .
Dengan  lahirnya  UU  No.  18 Tahun 2019 yang menandakan legalitas  pesantren  dalam  lembaga hukum,  memberikan  jaminan  dan perlindungan kepada lembaga pendidikan nonformal seperti pesantren  untuk  tidak  berkecil  hati
dan lebih
berani dalam mengembangkan  diri  serta  bersaing dengan  lembaga  pendidikan  formal sebagai  jalur  untuk  meningkatkan mutu serta eksistensi pesantren dalam dunia pendidikan.
Hal  diatas  senada  dengan pertimbangan  lahirnya  UU  No.  18
Tahun 2019 tentang Pesantren poin c yang  menyatakan  “ Bahwa  untuk menjamin penyelenggaraan pesantren  dalam  fungsi  pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat diperlukan pengaturan untuk memberikan  rekognisi,  afirmasi,  dan fasilitasi  berdasarkan  tradisi  dan kekhasannya .”
(Kementerian Sekretariat Negara RI 2019, 1).
2. Legalitas  lulusan  pesantren  dan Kesetaraan  akses  pendidikan  bagi lulusan pesantren
Sebelum
disahkannya undang-undang  pesantren  mulai dari  awal  kemerdekaan,  orde  lama maupun  orde  baru  pesantren    tidak diakui  legalitasnya,  namun  tidak mematahkan  semangat  pesantren untuk  mendapatkan  legalitas  agar dapat lulusannya dapat melanjutkan dan bersaing ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga sebagian
pesantren termotivasi untuk menjalin kerjasama
dengan berbagai  perguruan  tinggi  di  Timur
Tengah.  Adapun  pondok  pesantren yang  menjalin  kerjasama  dengan lembaga  pendidikan  di  Timur Tengah diantaranya: pondok modern Darussalam Gontor mendapat  rekognisi  dari  Menteri pendidikan dan pengajaran Republik  Arab  Mesir  tahun  1957, Kementerian  pengajaran  Kerajaan Saudi  Arabia  tahun  1967  dan University  of  The  Punjab  Lahore Pakistan  tahun  1991.  Adapun  TMI
Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan  mendapat  rekognisi  dari Madinah  University  dan  Ummul Qura Makkah tahun 1982, International  Islamic  University
Islamabad  Pakistan  tahun  1988,
Universitas Az-Zaitun
Tunisia tahun  1994,  Universitas  Al-Azhar Kairo  Mesir  tahun  1997  (Hamzah 2018,  28–31).  Melihat  hal  diatas, kemudian  kedua  pondok  pesantren tersebut  mendapat  pengakuan  atau legalitas  lulusan  dari  pemerintah Indonesia  melalui  dikeluarkannya surat  keputusan    Direktur  Jenderal kelembagaan  Agama  Islam  tahun 1998  No.  E.  IV/PP.032/KEP/80/98 yang  berisi  pengakuan  kesetaraan lulusan pondok Modern
Darussalam  Gontor  Ponorogo  dan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan (Hamzah 2018, 31). Dengan  disahkannya  UU No. 18 tahun 2019 tentang
pesantren, lulusan
pesantren (khususnya  pesantren  yang  telah disetarakan)  yang  telah  dinyatakan lulus  dan  mendapatkan  syahadah maupun ijazah memiliki kesempatan  untuk  melanjutkan  ke jenjang  pendidikan  yang  lebih tinggi sebagai upaya mengembangkan  dan  menambah wawasan keilmuannya dalam
bidang  ilmu  umum  maupun  ilmu agama.  Sebagaiman  yang  tertuang dalam  pasal  23  ayat  2,  3,  dan  4
yang menyatakan bahwa pendidikan pesantren yang merupakan  lembaga  pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah  atau  ijazah  sebagai  tanda kelulusan serta lulusan atau out-put pesantren memiliki kesempatan yang  sama  dalam  melanjutkan  ke jenjang  pendidikan  formal  yang lebih tinggi.
Terkait legalitas lulusan pesantren, ketua umum FKPM Kiai Amal Fathullah Zarkasyi
mengatakan  dalam  acara  dialog masadepan  pondok  pesantren  pasca diundangkannya undang-undang pesantren  No.  18  tahun  2019  di ponpes Al-Amien Prenduan, bahwa walaupun pesantren tidaak mengikuti  kurikulum  Kemdikbud atau  kurikulum  Kemenag,  lulusan pesantren  diakui  diperguruan  tinggi didalam maupun luar negeri (Radar Madura 2021).
Dengan  diakuinya  lulusan pesantren  maka  akan  menjadi tantangan  bagi  pesantren  untuk berkompetisi dengan lembaga pendidikan umum dalam hal mencetak  generasi  unggul  yang mampu  bersaing  didalam  maupun luar negeri.
3. Kesetaraan kesempatan kerja
Dengan  diakuinya  ijazah lulusan  pesantren  atau  sebagai lembaga pendidikan nonformal sebagaimana tercantum dalam pasal 23  ayat  2-4,  out-put  pesantren mendapat  kesempatan  yang  sama untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang layak  sesuai  dengan  skill  masing- masing. Sehingga dengan demikian, orang  yang  memiliki  skill  dibidang tertentu  namun  tidak  memiliki
ijazah  pendidikan  formal  (lulusan pesantren) mereka dapat mengambil hak  mereka  untuk  dipekerjakan tanpa  adanya  diskriminasi  latar belakang pendidikan.
Tantangan Pesantren Pasca
Diberlakukannya  UU  No.  18  Tahun 2019  dan  Perpres  No.  82  Tahun 2021.
Tantangan  dalam  KBBI  adalah suatu hal atau objek yang mengunggah
tekad untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Yang  berarti  tantangan  pesantren pasca  diberlakukannya  UU  pesantren merupakan  lahirnya  problem-problem yang  akan  dirasakan  atau  dialami lembaga  pendidikan  pesantren  akibat disahkannya UU pesantren oleh pemerintah (Rohayana 2019, 9). Adapun problem-problem yang muncul akibat UU pesantren
setidaknya terdiri dari beberapa seperti dibawah: 1. Pengintegrasian kurikulum pesantren dengan kurikulum pendidikan formal
Pengucuran dana pemerintah kepesantren  senantiasa  diikuti  oleh visi  dan  misi  pemerintah  itu  sendiri
sebagaimana  program  pendidikan titipan (Makhdum 2021) yang mengharuskan pesantren untuk menyasuaikan  kurikulum  pendidikan nasional  dengan  pesantren  yang selalu  dipertahankan  sejak  lama. Tidak  semua  pesantren  yang  ada  di Indonesia mau melakukan pengintegrasian  antara  kurikulum pondok dengan kurikulum pendidikan nasional.
Pengintegrasian kurikulum pesantren  dengan  pendidikan  formal telah  diatur  dalam  UU  pesantren pasal 18 dan 20 yang berbunyi
“kurikulum  pendidikan  muadalah terdiri  atas  kurikulum  pesantren  dan kurikulum pendidikan umum…kurikulum pendidikan diniyah formal terdiri atas kurikulum pesantren  dan  kurikulum  pendidikan umum” (Kementerian  Sekretariat Negara RI 2019, 12–13) . Pesantren  di  Indonesia  khususnya pulau jawa didominasi oleh pesantren salaf  yang  hanya  mengajarkan  kitab- kitab  kuning  klasik  karangan  ulama’ abad pertengahan. Sehingga mayoritas  pesantren  salaf  kesulitan dalam  melakukan  pengintegrasian kurikulum  dan  bahkan  menolak kurikulum pendidikan nasional secara  keseluruhan.  Dengan  adanya pengintegrasian kurikulum
Jurnal Tarbawi| Volume 08 No 01 2023| p-ISSN : 2527-4082, e-ISSN : 2622-920X| 41
pendidikan  nasional  dan  pesantren, alhasil  lambat  laun  akan  mengikis otonomi  manajemen  dan  keaslian atau  kekhasan  bahkan  kewibawaan pesantren  itu  sendiri  (Makhdum 2021).
Namun masih banyak juga
pondok  pesantren  di  Indonesia  yang masih mempertahankan ke salafannya diantaranya pesantren langitan  Tuban,  Pesantren  Lirboyo Kediri,  pesantren  al-Anwar  Sarang
Rembang dll.
2. Ketertutupan sebagian pesantren terhadap pemerintah
Kemurnian itu indah, untuk menjaga  kemurnian  dan  kekhasan pesantren  sebagian  dikit  ataupun banyak  dari  pesantren  menolak penerimaan  dana  abadi  pesantren seperti  pesantren  Sidogiri  Pasuruan dan  pesantren  Rudhatut  Thalibin Rembang dengan dalih untuk senantiasa mencari keberkahan Allah dan  menjaga  peserta  didiknya  dan para guru dari barang-barang syubhat (Makhdum 2021). Selain dua pesantren tersebut, penulis mengetahui  ada  beberapa  pesantren
lainnya yang menolak dana
pemerintah seperti pesantren Amanatul  Ummah  Pacet,  pesantren API Tegalrejo Magelang dll.
Dana  abadi  pesantren  merupakan dana yang diperoleh dari pengumpulan uang pajak dari masyarakat  dalam  berbagai  hal seperti pajak tanah, bangunan, pabrik, perusahaan dan lain sebagainya. Dan diantara hasil pajak bangunan berasal dari  bar  (club),  dan  hotel,  serta  di Indonesia juga terdapat pabrik miras. Sehingga  sebagian  pondok  pesantren lebih  memilih  sikap lebih  kehati-hati (waspada)  terhadap  segala  sesuatu yang  dianggap  kurang  jelas  asal usulnya.
3. Keterikatan pesantren dengan pemerintah.
Dengan adanya UU No. 18 Tahun 2019 dan Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang  pesantren  dan  pendanaan pesantren, melahirkan adanya keterikatan  dalam  hal  hukum  antara pesantren  dengan  pemerintah,  dan setiap  keterikatan  dapat  berdampak positif  maupun  negatif.  Undang- undang  diatas  dapat  berdampak positif  maupun  negatif  bergantung pada rezim pemerintah yang
berkuasa di negara tersebut. Pasal 26 ayat  4 berbunyi “sistem  penjamin mutu disusun oleh majelis masyayikh, ayat  5  berbunyi  rumusan  penjamin mutu yang disusun majelis masyayikh ditetapkan oleh menteri dan pasal 28 ayat  2  berbunyi  ketentuan  mengenai cara  pembentukan  masyayikh  diatur dengan  peratutan  menteri .”  Dalam pasal  52  menyatakan  bahwa  UU pesantren  berlaku  sejak  disahkannya sepanjang  tidak  bertentangan  dan belum diganti dengan peraturan baru. Ditinjau  dari  UU  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  pada  intinya secara tidak langsung segala
kebijakan  pesantren  yang  berkaitan dengan penjaminan mutu sebagaimana  yang  terdapat  pada pasal 26 ayat 3 dibawah pengendalian pemerintah. Dengan adanya pendanaan
pemerintah terhadap pesantren
sekilas menggambarkan bahwa adanya  regulasi  pemerintah  dimana pemerintah  menginginkan  campur tangan  dan  ikut  andil  dalam  segala bentuk kebijakan dan pengaturan atas pesantren. Setuju ataupun tidak, bagi pesantren yang menerima dana abadi pendidikan  dari  pemerintah  harus
patuh  dengan  kebijakan  dari  menteri ataupun  pemerintah  pusat  dalam segala  hal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari, jika  pesantren  telah  terdaftar  dalam badan  hukum  dan  menjadi  bagian dari  lembaga  pendidikan  nasional yang  resmi  maka  konsekwensinya regulasi  keuangan  pesantren  harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan  pemerintah  (Rohayana 2019, 10).
Dalam  fungsi  dakwah,  pesantren serta  lulusannya  suatu  saat  akan mengalami  kesulitan  dalam  hal berdakwah.  Dari  sudut  pemerintah, pasal  terkait  dakwah  mengisyaratkan bahwa  seorang  pendakwah  selain mumpuni  dalam  bidang  ilmu  agama ia harus bersetifikasi pendakwah,(Anam  2019)  sertifikasi pendakwah  dapat  diperoleh  dengan berbagai macam syarat dan ketentuan dari pemerintah.
Sebagai  manusia  kita  tidak  dapat mengetahui  bagaimana  masadepan yang  akan  terjadi  kelak  dan  tidak akan  pernah  tahu  apakah  UU pesantren  yang  telah  disahkan  oleh pemerintah  akan  selalu  berdampak positif dan menguntungkan pesantren atau  suatu  saat  akan  berdampak
negatif  dan  merugikan  pesantren  itu sendiri.
Implikasi  UU  No.  18  Tahun  2019 dan  Perpres  No.  82  Tahun  2021 Terhadap Pengelolaan Pesantren 1. Kewajiban  bagi  pesantren  untuk mendaftar sebagai badan hukum
Di  Indonesia,  nampaknya kesadaran dan
ketertarikan
masyarakat dalam hal mendaftarkan lembaga  pendidikan  pesantren  atau yayasan  sangatlah  minim,  hal  ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga  pesantren  yang  belum mendapatkan  izin  operasional  dari pemerintah  atau  belum  terdaftar sebagai  lembaga  pesantren  yang resmi.  Dalam  peraturan  menteri Agama  No.  13  Tahun  2018 menyatakan “bahwa badan, institusi,  dan  organisasi  wajib mendaftar  sebagai  badan  hukum
untuk dapat menerima dana pemerintah” , dan hal ini dipertegas dalam UU No. 18 Tahun 2019 pasal
6 ayat 2d yang berbunyi “mendaftarkan  pesantren  kepada menteri”
kemudian diperjelas
dalam  peraturan  menteri  agama No.30  Tahun  2020  pasal  5,  6,  7,  8
& 9 (Kementerian Agama RI 2020,
5–7). Sedangkan syarat dan
ketentuan pendaftaran lembaga pendidikan pesantren dibahas dalam UU  No.  18  Tahun  2019  tentang pesantren  pasal  6  ayat  2  a,b,dan  c (Kementerian Sekretariat Negara RI 2019,  7)  dan  dipertegas  dalam peraturan menteri Agama RI No. 30 Tahun  2020  tentang  pendirian  dan penyelenggaraan  pesantren  pasal  2, 3  dan  4  (Kementerian  Agama  RI 2020, 4–5).
2. Skema pendanaan pesantren
Disahkannya Perpres No. 82 Tahun  2021  tentang  Pendanaan Penyelenggaraan  Pesantren  akan melahirkan  implikasi  yang  sangat kuat  akibat  dari  adanya  dukungan dana  abadi  dari  pemerintah  kepada lembaga  pesantren.  Dana  abadi pesantren adalah dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren  dan  bersifat  abadi  untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan
pesantren  yang  bersumber  dan merupakan  bagian  dari  dana  abadi pendidikan (Kementerian Sekretariat  Negara  RI,  2021,  Pasal 1 ayat 3, p. 2).
Pendanaan  penyelenggaraan pesantren  sebagaimana  termaktub dalam  Perpres  No.  82  tahun  2021 pasal  3,    4  dan  5,  dana  tersebut digunakan  untuk  pengembangan thre fungsi pesantren yang meliputi fungsi  pendidikan,  fungsi  dakwah
dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan pendanaan penyelenggaraan pesantren bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah,  sumber  lain  yang  sah  dan tidak  mengikat  dan  dana  abadi pesantren, pendanaan tersebut dapat berupa  uang,  barang,  atau  jasa (Kementerian Sekretariat Negara RI 2021, 3–4).
Dalam  fungsi  pendidikan, pendanaan pesantren yang
bersumber  dari  pemerintah  pusat berasal dari alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam anggaran pendapatan  dan  belanja  negara, dalam  fungsi  dakwah  dana  berasal dari alokasi anggaran fungsi agama
sedangkan
dalam fungsi
pemberdayaan  masyarakat  berasal dari  alokasi  anggaran  diluar  fungsi pendidikan  dan  agama,  adapun pendanaan  yang  bersumber  dari
pemerintah daerah, dana dialokasikan  melalui  mekanisme hibah.  Hal  tersebut  diatur  dalam perpres No. 82 Tahun 2021 pasal 8 dan  9  (Kementerian  Sekretariat Negara RI 2021, 5–6).
Dilihat dari skema pendanaan pesantren diatas menjelaskan bahwa pendanaan pesantren  belum  memiliki  sumber pendanaan  tersendiri  dan  masih menompang kepada sumber pendanaan  pendidikan  dan  agama.
Adapun  implementasi  pendanaan terhadap
pesantren belum terlaksana  sebagaimana  mestinya hal  ini  terbukti  dari  hasil  penelitian Siti  Nurrohmah  yang  menyatakan bawa  terdapat  beberapa  pesantren di kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas  yang  telah  terdaftar sebagai badan hukum namun belum pernah mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah
(Nurrohmah 2021, 99).
3. Persyaratan pelaporan keuangan
Ditinjau  dari  skema  sumber
pendanaan pesantren, lembaga
pendidikan formal maupun
nonformal  yang  telah  terdaftar dibadan  hukum  secara  resmi  akan
mendaparkan  dana  BOS-M  sebagai dana  operasional  dan  fasilitas mereka. Sebagai pendidik di pesantren,  guru  akan  mendapatkan tunjangan  profesi  dan  dana  insentif dari  pemerintah,  santri  berprestasi mendapat  dukungan  finansial  dan pesantren mendapat  dana  tambahan dari  pemerintah  daerah  sesuai kebijakan  yang  berlaku  (Azzahra 2020, 20).
Sebagai lembaga pendidikan pesantren yang menerima dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah  daerah  berkewajiban untuk  membuat  laporan  keuangan atau LPJ kepada pemerintah sebagai bentuk
transparansi
penggunaan dana pemerintah,
karena  dalam  perpres  No.  82  tahun
2021  pasal  25  ayat  1  menteri melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap pemanfaatan,
penyelenggaraan
pendanaan pesantren  (Kementerian  Sekretariat Negara RI 2021, 12).
4. Penjaminan mutu pesantren
Pemerintah sebagai ulil amri memiliki  tanggung  jawab  yang besar  terkait  mutu  pendidikan  di negaranya  baik  pendidikan  formal
maupun nonformal, karena pemerintah  mewarisi  Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan  yang  bermutu  tinggi bagi seluruh rakyatnya (Kementrian Agama  RI  2012,  312).  Hal  ini ditegaskan  dalam  Q.S  al-Baqarah: 151,  yang  artinya  “ Sebagaimana kami  telah  mengutus  kepadamu seorang  Rasul  (Muhammad)  dari kalangan  kamu  yang  membacakan ayat-ayat  kami,  menyucikan  kamu, dan  mengajarkan  kepada  kamu Kitab  (Al-Qur’an)  dan  Hikmah (Sunnah),  serta  mengajarkan  apa yang  belum  kamu  ketahui.  ( Q.S  al- Baqarah: 151).
“ yang membacakan ayat-ayat kami” ayat ini
menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah  sebagai  ulil  amri  dalam menghadapi krisis pendidikan seperti kemerosotan moral, rendahnya mutu out-put dan
rendahnya  tingkat  profesionalisme pendidik dilakukan dengan mengembalikan  pendidikan  yang berlandaskan  ajaran  dan  syariat Islam (Kementrian Agama RI 2012, 315).
Dalam  UU  No.  18  Tahun 2019  pasal  26  ayat  3  sistem penjaminan  mutu  diarahkan  pada aspek  kualitas  dan  daya  saing sumber  daya  pesantren,  penguatan pengelolaan pesantren dan meningkatkan  sarana  dan  prasarana pesantren  (Kementerian  Sekretariat Negara  RI  2019,  15).  Untuk meningkatkan  kualitas  dan  daya saing sumber daya pesantren diawali dengan melakukan peninjauan kembali sistem pendidikan,  manajemen,  kurikulum
dan  kualitas  pendidik.  Kualitas pendidik  dapat  diperbaiki  dengan cara melakukan berbagai pengajaran,  pelatihan  KBM  dan pelatihan  IT  dengan  maksud  agar para pendidik mampu mengimbangi kemajuan  teknologi  yang  pesat dalam dunia pendidikan.
Meningkatkan  sarana  dan prasarana  pendidikan  senantiasa berjalan  sejajar  dan  seimbang dalam meningkatkan mutu
pendidikan,  dengan  terpenuhinya
sarana  dan  prasarana  pendidikan seperti  ruang  belajar  yang  nyaman,
pengadaan
buku referensi (perpustakaan),  lab  bahasa,  lab
komputer,  lab  IPA,  lab  IPS,  sarana olahraga  yang  memadai  dan  lain sebagainya  dapat  menjadi  batu loncatan dan
penunjang keberhasilan  pembelajaran  serta tercapainya tujuan pendidikan. Disamping  meningkatkan  kualitas pendidik  dan  sarana  prasarana, untuk  menjamin  mutu  pendidikan pesantren harus melakukan penyusunan kurikulum dan kurikulum  disusun  oleh  dewan Masyayikh (Kementerian
Sekretariat  Negara  RI,  2019,  Pasal
27 ayat 3a p. 16). Dizaman teknologi 5.0, sudah  seharusnya  pesantren  melek akan teknologi untuk merealisasikan thre fungsi pesantren  yakni  fungsi  pendidikan,
fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sehingga dalam  perumusan  kurikulum  tidak luput  dengan  pengintegrasian  IT dalam pelaksanaan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar).
5. Fungsi Dakwah pesantren
Disamping
memegang
fungsi  pendidikan  pesantren  juga memegang  fungsi  dakwah  guna menyebarkan  ajaran  Islam  dan
melakukan pengajaran kepada
masyarakat  luas  tentang  bagaimana dan  mengapa  manusia  beribadah serta memberi nasehat dan pengarahan  atas  problem-problem yang  dialami  masyarakat,  sehingga masyarakat  dapat  menjalani  hidup sesuai syariat Islam. Seorang
pendakwah mayoritas lulusan pesantren  yang  telah  menguasai berbagai  macam  ilmu  agama  dan memahami kondisi sosial masyarakat. Adapun fungsi dakwah
sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang  pesantren  pasal  38 a  dan  b  diantaranya  sebagai  upaya mengajak  masyarakat amal  ma’ruf
nahi munkar , mengajarka pemahaman  dan  keteladanan  nilai- nilai  Islami  seperti  ikhlas,  rendah hati,  toleran,  moderat  dan  nilai
UUD 1945 (Kementerian Sekretariat Negara RI 2019, 20). Dalam pelaksanaannya dakwah  dapat  dilakukan  dengan
keteladanan (dakwah bil hal)
ceramah,  kajian,  diskusi  (dakwah bil lisan) ataupun dengan pendekatan  lainnya  (Kementerian Sekretariat  Negara  RI,  2019,  Pasal
41  p.  21).  Untuk  zaman  sekarang dimana teknologi 5.0 dakwah dapat dilakukan  dengan  memanfaatkan sosmed  (instagram,  tiktok,  snack video,  facebook  dll)  dan  youtube sebagai sarana penyampaian kepada masyarakat, karena mayoritas masyarakat sekarang baik golongan anak-anak, remaja bahkan orang tua aktif di sosmed.
Pelaksanaan dakwah mendapat dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah  daerah  dalam  bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan (Kementerian  Sekretariat  Negara RI,  2019,  Pasal  42  p.  21).  Dari  hal diatas,  fasilitasi  kebijakan  dan pendanaan  mengisyaratkan  kepada para  pendakwah  untuk  memiliki sertifikasi  dakwah  dan  adanya keterikatan  dengan  rambu-rambu yang  ditetapkan  pemerintah.  Jika dalam melakukan dakwahnya menyimpang  dari  rambu-rambu tersebut bahkan menyinggung pemerintahan
menyebabkan ditariknya semua dukungan dan izin dakwah.
6. Manajemen pesantren
Manajemen adalah
pengelolaan sumber daya yanga ada melalui  perencanaan,  pelaksanaan dan  evaluasi  agar  lebih  efektif  dan efisien  dalam  mencapai  tujuan (Misdah  2020,  25).  Objek  kajian manajemen  pendidikan  pesantren meliputi  pengelolaan,  perencanaan dalam  pemberdayaan  santri  dan masyarakat pesantren lainnya, untuk menciptakan masadepan pesantren  yang  maju  diperlukan manajerial  pesantren  yang  baik (Purnomo  2017,  20).  Manajemen pesantren  harus  bertitik  tolak  pada prinsp  kemandirian,  akuntabilitas
dam kredibilitas dengan menggunakan  bentuk  menajemen
modern dengan maksud agar pondok  pesantren  dikelola  dengan lebih  efisien  dan  efektif  (Hamzah 2018, 42). Disamping
itu
manajemen pondok pesantren harus belandaskan pada panca jiwa pesantren yaitu keikhlasan,
kesederhanaan, berdikari dan ukhwah Islamiyah.
Manajemen
pesantren
sabagaimana  dalam  UU  pesantren pasal  27,  28,  29,  30  dan  31  berada dibawah kendali Dewan Masyayikh
dan Majelis Masyayikh serta Majelis  Masyayikh  berada  dibawah arahan menteri (Kementerian Sekretariat  Negara  RI  2019,  16– 18).
Dengan  diaturnya  berbagai
macam  hal  terkait  pesantren  dalam UU pesantren memunculkan kekhawatiran akan
adanya intervensi  pemerintah  yang  terlalu jauh  dalam  mengatur  pesantren sehingga pesantren akan kehilangan independensinya,  kekhasannya  dan indegenous  nya  lambat  laun  akan sirna (Nuraeni 2021, 12).

## PENUTUP
Lahirnya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang diikuti turunannya  seperti  Perpres  No.  82
Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan  Pesantren  dan  PMA No.  30  2020  tentang  Pendirian  dan Penyelenggaraan Pesantren tidak luput akan membawa dampak positif maupun  negatif  bagi  masa  depan pemerintah  maupun  pesantren  itu sendiri. Dengan adanya UU pesantren, alumni  maupun  pesantren  mendapat legalitas dari pemerintah serta mendapat kesempatan dalam
berkompetisi dan mengembangkan diri menuju  lebih  baik  dan  berkualitas.
Pesantren diizinkan untuk mengeluarkan  shahadah  atau  ijazah sendiri  sehingga  lulusan  pesantren mendapat
kesempatan untuk melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang yang lebih tinggi baik didalam maupun luar negeri serta mendapat kesempatan kerja.
Lahirnya  UU  pesantren  juga tidak  luput  dari  membawa  dampak yang  kurang  baik  bagi  pesantren, dengan  adanya  UU  tersebut  pesantren tidak lepas dari politik dan terikat kuat dengan  pemerintah.  Kucuran  dana pemerintah kepada pesantren menuntun  pesantren  untuk  senantiasa mengikuti  regulasi  pemerintah  baik dalam  hal  kurikulum,  manajemen pesantren,  keuangan,  fungsi  dakwah dan kebijakan lainnya, jika tidak maka pesantren  tidak  memenuhi  syarat untuk  menerima  dana  pemerintah. Disamping  itu  kebanyakan  pesantren merasa kesulitan dalam mengintegrasikan kurikulum pesantren dengan  kurikulum  diknas/kemenag karena  setiap  pesantren  memiliki  ciri atau culture masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Anam,  A.  Khoirul.  2019.  “Sembilan
PR Setelah UU Pesantren Disahkan.” NU.or.Id. 2019. https://nu.or.id/opini/sembilan-pr- setelah-uu-pesantren-disahkan- tqDSG. Azzahra, Nadia Fairuza. 2020. “Makalah Diskusi No. 9 Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia-Sebuah Proyeksi,” 20. Bi,  Candra.  2021.  “Macam-Macam
Pondok  Pesantren  Yang  Perlu Dipahami.” Indonesiana.Id. 2021. https://www.indonesiana.id/read/ 145719/macam-macam-pondok- pesantren-yang-perlu-dipahami. Hamzah,  Moh.  2018.  “Transformasi
Pondok Pesantren Muadalah Antara Fakta Historis Dan Tantangan  Masa  Depan.” Jurnal
Reflektika Vol.13, No: 28–31.
Helaudin,  and  Hengki  Wijaya.  2019.
Analisi  Data  Kualitatif:  Sebuah Tinjauan Teori & Praktik . Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray. Isputaminingsih. 2014. “Sejarah Islam: Kasus Sekulerisme Turki.” Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah Vol.3, No.: 20–21.
J.Moleong, Lexy. 2007. Metode Penelitian  Kualitatif .  Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya.
Kementerian  Agama  RI.  2020. PMA No.30  Tahun  2020  Tentang Pendirian  Dan  Penyelenggaraan Pesantren .
Kementerian  Sekretariat  Negara  RI.
2019. UU  No.18  Tahun  2019
Tentang Pesantren . ———.  2021. Perpres  No.  82  Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren . Kementrian Agama RI. 2012. Pendidikan, Pembangunan Karakter Dan Pengembangn Sumber  Daya  Manusia  Tafsir  Al-
Quran Tematik . Jakarta: Aku Bisa.
Mahasiswa  IDIA.  2019.  “Pondok Pesantren  Al-Amien  Prenduan Mengawal Pengesahan RUU Pesantren.” Al-Amien.Ac.Id. 2019. https://al- amien.ac.id/mahasiswa-idia- prenduan-sabet-4-gelar-juara- tingkat-nasional/.
Makhdum,  Muhammad.  2021.  “Titik Rawan  Dana  Abadi  Pesantren.”
Detik.Com.  2021.  Titik  Rawan Dana Abadi Pesantren (detik.com). Misdah.  2020. Manajemen  Sistem Pesantren, Sebuah Kajian Tentang Profil, Dinamika, Lulusan Dan Apresiasi Masyarakat  Pondok  Pesantren Dengan  Basis  Sosial  Berbeda . Pontianak: IAIN Pontianak Press. Nihwan,  Muhammad,  and  Paisun. 2019. “Tipologi Pesantren (Mengkaji  Sistem  Salaf  Dan Modern).” JPIK: Jurnal Keislaman  Dan  Ilmu  Keislaman
Vol.2, No.: 68–79. Nuraeni.  2021.  “Eksistensi  Pesantren Dan  Analisis  Kebijakan  Undang- Undang  Pesantren.” Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan
Penddikan Agama Islam 3 no: 9. Nurrohmah,  Siti.  2021.  “Implikasi Berlakunya  Undang-Undang  No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren  Terhadap  Administrasi Pondok  Pesantren  Di  Banyumas, Studi Kasus Pondok Pesantren Di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.” UIN Prof.
KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
Panut,  Giyoto,  and  Yusuf  Rohmadi. 2021.  “Implementasi  Undang-
Undang  Nomor  18  Tahun  2019
Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan  Pondok  Pesantren.” JIEI:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi
Islam 07 No.2: 825.
“Pendidikan  Berbasis  Keagamaan Menjamur  Di  Turki.”  2014.
CNNIndonesia.Com. 2014. https://www.cnnindonesia.com/in ternasional/20141202190803- 134-15376/pendidikan-berbasis- keagamaan-menjamur-di-turki. Purnomo,  M.  Hadi.  2017. Manajemen Pendidikan  Pondok  Pesantren . Yogyakarta: Bildung Pustaka
Utama. Radar  Madura.  2021.  “350  Pesantren Se-Indonesia Ikut Sosialisasi Pesantren Muadalah.” Radar Madura.Jawapos.Com. 2021. https://radarmadura.jawapos.com/ berita- daerah/sumenep/02/11/2021/350-
pesantren-se-indonesia-ikuti- sosialisasi-pesantren-muadalah/.
Rohayana, Ade Dedi. 2019. “Tantangan Dan Peluang Pesantren  Pasca  Undang-Undang
Pesantren.” IAIN Pekalongan. “Selayang  Pandang  Gontor.”  n.d.
Gontor.Ac.Id. https://www.gontor.ac.id/selayan g-pandang.
Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D .
Bandung: Alfabeta.
———.  2018. Metode  Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung: Alfabeta. Tyana,  Fitri  Ariska.  2017.  “Kebijakan Pendidikan  Islam  Di  Turki  Pada Masa Pemerintahan Mustafa
Kemal  Attaturk.”  UIN  Raden
Intan Lampung.