Analisis Pasal 280 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Kesesuaian dengan Kebebasan Pers
Agnes Floresta Nugraini Nugroho 1 , Slamet Suhartono 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: agnesfioresta2001@gmail.com
Article History : Received: 01 Juli 2024 Revised: 12 Juli 2024 Accepted: 14 Juli 2024
Abstract: Freedom of the press is one thing that cannot be reduced in the slightest. The problem is that freedom of the press has the potential to be hampered by the prohibition on publication of the judicial process as regulated in Article 280 Paragraph (1) Letter d of Law Number 1 of 2023. As a result, this article is being questioned as to its compatibility with press freedom. This research aims to determine the suitability of Article 280 of Law Number 1 of 2023 from the perspective of press freedom and legal protection for people/press who are convicted in Article 280 of Law No. 1 of 2023. This type of research is normative with a statutory approach and conceptual. The results of this research are that Article 280 Paragraph (1) Letter d of Law Number 1 of 2023 has the potential to violate openness, access to information and press freedom. However, this prohibition does not mean limiting press freedom because the press can still attend trials, the press can still release post-trial news, and the press is allowed to do live streaming if permitted by the court. Legal protection for journalists or the press applies when the parties concerned carry out their profession but does not apply absolutely. If journalists commit Article 280 of Law Number 1 of 2023, they will still be subject to criminal penalties for violating the law. For these actions, press companies and press organizations must be held responsible by providing legal protection in the form of legal aid and providing assistance and support to journalists who are experiencing criminal threats.
Keywords : Press Freedom, Publication
Ban,
Press,
Judiciary.

## PENDAHULUAN
Indonesia, sebuah negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum, mengatur kehidupan warga negaranya sesuai dengan berbagai ketentuan hukum yang relevan. Konsep rechtsstaat atau negara hukum Belanda yang menjadi landasan perlindungan hukum rakyat
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
berdasarkan asas legalitas dan menempatkan lembaga legislatif sebagai hukum positif dalam menjamin jaminan perlindungan hukum rakyat, tidak dapat dipisahkan dari gagasan pokok tersebut. supremasi hukum di Indonesia.
Indonesia yang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dan demokrasi. Memastikan terpeliharanya Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan aspek mendasar dari negara hukum yang demokratis. Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak tersebut.
Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 Tahun 1945 menjadim kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis tersebut.
Dalam masyarakat Indonesia, pers sebagai subsistem komunikasi mempunyai peran unik sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah atau antar masyarakat. Oleh karena itu, pers berfungsi sebagai sumber informasi, alat pendidikan, dan alat kontrol terhadap pemerintahan yang pertama kali didirikan pada masa perjuangan melawan kolonialisme. Semangat perlawanan bangsa terhadap penjajah sangat dikobarkan oleh pers. Dalam pidato kenegaraan tahun 1978, Presiden Soeharto menggarisbawahi kolaborasi ini dengan mengatakan bahwa media adalah salah satu kolaborator pemerintah.
Masyarakat kini dapat berinteraksi satu sama lain dengan lebih mudah berkat media sosial. Ini telah berkembang menjadi jenis diskusi, kerja sama, dan komunikasi baru. Ketika ada koneksi data, media sosial bisa digunakan kapan saja dan dari lokasi mana saja. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58), yang juga dikenal dengan Undang-undang UU ITE. Pencemaran nama baik juga diatur dalam UU ITE sesuai KUHAP.
Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis sangat bergantung pada independensi media yang merupakan cerminan kedaulatan rakyat. Media nasional harus menjunjung tinggi standar kebebasan profesional media yang tertinggi dalam melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan fungsinya sebagai sarana pembentukan opini, komunikasi massa, dan penyebaran informasi. Oleh karena itu, harus ada jaminan perlindungan hukum serta independensi dari intervensi dan paksaan dalam bentuk apa pun.
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang kadang disebut Undang- Undang Pers, adalah hukum positif yang mengatur penyelenggaraan pers di Indonesia. Menurut Pasal 2 UU Pers, kebebasan pers merupakan salah satu aspek kedaulatan rakyat yang dilandasi nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, penting untuk disadari bahwa kebebasan pers adalah sebuah konsep yang relatif.
Kendati demikian, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 alias KUHP menuai kontroversi. Undang-undang ini memuat pasal khusus yang membahas gangguan dan distorsi proses peradilan. Menurut Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, orang yang tidak menaati perintah pengadilan dalam sidang pengadilan, menunjukkan perilaku tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, pegawai pengadilan, atau pengadilan meskipun telah diperingatkan oleh hakim, akan melakukan penyerangan. integritas aparat penegak hukum, pejabat pengadilan, atau pengadilan pada saat sidang pengadilan, atau mempublikasikan sidang
pengadilan tanpa izin pengadilan, dapat dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya kategori II.
Dewasa ini sebagian pihak menilai KUHP mengancam dan mencederai kemerdekaan pers juga berbahaya bagi demokrasi. Secara eksplisit terlihat ada upaya pengutamaan mekanisme pemidanaan terhadap karya dan kegiatan jurnalistik. Hal itu bertentangan dengan semangat yang sudah melahirkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan pers beranggapan beberapa pasal krusial yang berpotensi menjadi ancaman bagi pers dan jurnalis. Terutama pada Pasal 280 tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.
Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah ada pasal tertentu yang mengatur pencemaran nama baik terhadap sistem hukum, yang berpotensi menghambat kemampuan jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, timbul perbincangan mengenai rencana penulis untuk menulis tesis tentang ketentuan kebebasan pers Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 280 ayat (1) di kalangan para ahli hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian investigatif adalah jenis yang digunakan dalam penelitian hukum normative. Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan konseptual yang memakai sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini juga digunakan studi kepustakaan yang dikelompokan berdasarkan masalah sehingga interpretasi dilakukan untuk membuat kesimpulan, yang menghasilkan gambaran hasil akhir. (Marzuki 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pers menjadi salah satu bagian yang identik dengan prinsip-prinsip demokrasi. Definisi sempit dari pers merujuk pada komunikasi yang terbatas pada media cetak, sementara definisi luasnya mencakup semua bentuk komunikasi melalui media cetak, radio, televisi, dan internet. Keberadaan pers di Indonesia menjadi realisasi dari Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang- Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat (3) menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Sementara itu, Pasal 28F menegaskan hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, serta mencari, memiliki, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang ada.
Pers di Indonesia diatur secara eksplisit dan jelas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang telah disahkan pada tanggal 23 september 1999. Undang-Undang ini mengatur peran dan kebebasan pers dalam masyarakat Indonesia. Adapun tujuannya yaitu agar pers berfungsi maksimal. Fungsi maksimal pers ini diperlukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.
Pers memiliki unsur yang sangat penting berupa kebebasan pers. Kebebasan pers adalah hak yang fundamental dalam sebuah masyarakat demokratis. Kebebasan pers tidak hanya penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi yang akurat dan beragam, tetapi juga sebagai alat untuk memonitor kekuasaan publik, mempromosikan transparansi, dan mendukung proses demokratisasi. Kebebasan pers juga penting untuk memastikan masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2644
Kebebasan pers menjadi hal yang wajib dijaga salah satunya untuk memastikan tidak adanya kriminalisasi terhadap wartawan sehingga wartawan yang bertugas dapat mengawasi ( social control ), melakukan kritik, koreksi, dan memberikan saran-saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Pers menyatakan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Lebih lanjut, wartawan dimaknai sebagai individu yang bertugas mencari, mengumpulkan, mengolah dan menulis karya jurnalistik, dan tercatat sebagai staff sebuah penerbitan.
Akhir-akhir ini kebebasan pers dianggap terancam dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Kemerdekaan pers dianggap terbelenggu dengan adanya sejumlah Pasal pada KUHP yang berpotensi menjadi ancaman terhadap pers dan wartawan. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers menyatakan bahwa terdapat beberapa Pasal pada KUHP yang baru disahkan dan mengancam kebebasan pers. Salah satu pasal yang dianggap mengancam kebebasan pers ialah Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023. Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan. Pasal ini menyatakan sebagai berikut:
‘’(1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:
a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
b. bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim;
c. menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan; atau
d. tanpa izin pengadilan mempublikasikan proses persidangan secara langsung.’’
Lebih lanjut penjelasan masing-masing poin tersebut sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ialah sebagai berikut:
a. Huruf a
Ungkapan "kegagalan untuk mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk proses peradilan" menggambarkan perilaku yang menentang perintah tersebut dengan cara yang tidak dapat diterima secara moral dan hukum.
b. Huruf b
Bertindak tidak hormat adalah tidak mengikuti peraturan pengadilan atau bertindak dengan cara yang merendahkan martabat aparat penegak hukum, pejabat pengadilan, atau prosedur pengadilan.
c. Huruf c
Menyerang integritas hakim sama saja dengan menyalahkan hakim karena keberpihakannya atau ketidakjujurannya.
d. Huruf d
Live streaming adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan publikasi langsung dari proses pengadilan. Jurnalis dan reporter masih diizinkan untuk
mengarang cerita dan mempublikasikannya setelah sidang pengadilan.
Sebelum membahas lebih lanjut Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa persidangan dalam perkara pidana harus terbuka untuk umum, kecuali jika perkara tersebut menyangkut tindak pidana kesusilaan atau melibatkan terdakwa yang masih di bawah umur. Sedangkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pemeriksaan pengadilan yang pada dasarnya terbuka untuk umum dapat dikecualikan sejauh diatur oleh undang-undang. Dalam konteks ini jika sebuah persidangan tidak dibuka untuk umum tanpa ada dasar hukum yang jelas yang mengatur pengecualiannya, maka dapat mengakibatkan putusan pengadilan tersebut menjadi batal demi hukum. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 280 Ayat 1 Huruf D memperbolehkan acara persidangan digelar secara tertutup sebagaimana ditentukan undang- undang.
Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023 mengenai pelarangan publikasi pada saat persidangan berlangsung tanpa seizin pengadilan inilah yang kemudian dianggap menjadi pembatasan kebebasan pers. Secara teoritis pembatasan kebebasan pers merujuk pada tindakan atau kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah atau otoritas lainnya untuk menghambat, mengatur, atau mengendalikan kegiatan jurnalistik atau media massa. Tujuan dari pembatasan ini dapat bervariasi mulai dari melindungi keamanan nasional, menjaga ketertiban sosial, melindungi privasi individu, hingga mengendalikan informasi yang dianggap sensitif atau merugikan bagi kepentingan umum.
Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023 apabila ditelaah dan dianalisis lebih lanjut dengan merujuk pada penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maksut larangan mempublikasikan proses peradilan secara langsung tanpa izin pengadilan ini ialah larangan melakukan live streaming atau siaran langsung. Live streaming dimaknai sebagai proses mentransmisikan konten audio atau video secara langsung melalui internet. Apabila dikorelasikan dengan Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023, para pihak termasuk wartawan yang menjadi bagian pers dilarang untuk melakukan live streaming pada saat proses persidangan berlangsung tanpa adanya izin pengadilan. Apabila Pasal ini diperluas maknanya, ketika pihak pengadilan mengizinkan tentunya wartawan diperbolehkan untuk melakukan live streaming pada saat proses persidangan berlangsung. Perlu ditekankan bahwa pembatasan yang ada pada Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023 berlaku pada live streaming tanpa izin pengadilan pada saat persidangan berlangsung. Berkaitan dengan pembatasan ini tidak dapat dipungkiri bahwa live streaming pada saat persidangan berlangsung memiliki peran penting sebagai berikut:
a. Transparansi
Live streaming memungkinkan publik untuk melihat langsung proses persidangan tanpa ada penyensoran atau penyuntingan. Ini membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum
b. Aksesibilitas
Dengan live streaming , orang-orang dari berbagai lokasi dapat mengakses dan mengikuti persidangan secara real-time tanpa perlu hadir di tempat persidangan. Ini memungkinkan partisipasi lebih luas dari masyarakat.
c. Pendidikan Masyarakat
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2646
Persidangan yang disiarkan langsung memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk belajar lebih banyak tentang proses hukum, prosedur persidangan, dan isu hukum yang sedang dibahas.

## d. Keamanan dan Efisiensi
Mengurangi kebutuhan untuk pengawalan fisik yang intensif di tempat persidangan, karena masyarakat dapat mengikuti dari jarak jauh. Hal ini juga dapat mengurangi biaya operasional dan logistik yang terkait dengan persidangan. e. Mengurangi Spekulasi dan Kontroversi
Dengan live streaming , informasi yang akurat dan tepat waktu tersedia untuk masyarakat luas. Ini dapat mengurangi spekulasi serta kontroversi yang mungkin muncul dari informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap.
f. Pertanggungjawaban Lebih Tinggi
Hakim, pengacara, dan peserta persidangan lainnya mungkin lebih cenderung untuk mempertimbangkan tindakan mereka dengan lebih hati-hati ketika mereka tahu bahwa tindakan mereka sedang disiarkan langsung ke publik.
Dengan demikian, live streaming memainkan peran penting tidak hanya bagi pers melainkan juga dapat meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan pendidikan masyarakat dalam sistem peradilan.
Hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan ialah dampak negatif dari adanya live streaming pada saat persidangan berlangsung tanpa seizin pengadilan. Live streaming pada saat proses persidangan berlangsung tanpa izin tersebut dapat menimbulkan bahaya atau dampak bagi masyarakat sebagai berikut:
a. Pengungkapan identitas rahasia
Dalam persidangan yang melibatkan saksi atau terdakwa yang memerlukan perlindungan identitas mereka, live streaming dapat secara tidak sengaja mengungkapkan identitas mereka kepada publik luas. Misalnya, dalam kasus perlindungan saksi penting atau saksi yang berada dalam bahaya.
b. Gangguan terhadap keseimbangan psikologis
Live streaming dapat menciptakan tekanan tambahan pada pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, seperti saksi atau terdakwa. Kehadiran kamera dan perhatian publik yang intens dapat mempengaruhi keseimbangan psikologis mereka dan mempengaruhi cara mereka memberikan kesaksian atau bertindak di persidangan.
c. Potensi manipulasi informasi
Ada risiko bahwa live streaming bisa dimanipulasi atau diinterpretasikan secara salah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan secara langsung tanpa kontrol dapat disalahartikan atau digunakan untuk tujuan yang tidak benar, seperti mempengaruhi opini publik atau menciptakan narasi yang tidak akurat tentang kasus tersebut.
d. Ketidakcukupan perlindungan data
Dalam kasus yang melibatkan informasi rahasia atau data pribadi yang sensitif, live streaming yang tidak terkendali dapat mengancam keamanan data dan privasi individu yang terlibat dalam persidangan.

## e. Gangguan terhadap jalannya persidangan
Keberadaan live streaming dapat mengganggu jalannya persidangan dengan adanya reaksi langsung dari penonton atau pemirsa yang mungkin menciptakan ketegangan tambahan atau interferensi tidak diinginkan dalam ruang sidang.
f. Ketidakseimbangan informasi
Informasi yang disampaikan melalui live streaming bisa menjadi tidak seimbang atau tidak lengkap, terutama jika hanya bagian-bagian tertentu dari persidangan yang dipilih untuk disiarkan, tanpa menyajikan konteks atau detail yang diperlukan untuk pemahaman yang lengkap.
Salah satu contoh kasus persidangan yang dilakukan dengan larangan live streaming sekalipun belum diberlakukan Pasal 1 ayat d UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 280 ialah persidangan kasus Kanjuruhan. Humas Pengadilan Negeri Surabaya melarang media untuk melakukan live streaming untuk menjaga psikologis saksi khususnya keluarga korban. Larangan live streaming pada kasus Kanjuruhan ini bukan berarti menghambat kebebasan pers melainkan ketika live streaming diizinkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan trauma tidak baik bagi penonton dan menimbulkan gejolak meluas sampai ke tengah masyarakat. Atas pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk melarang live streaming pada kasus persidangan Kanjuruhan sekalipun dasar hukum dari Ayat 280 (1), huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 belum diberlakukan.
Adanya regulasi mengenai larangan publikasi terhadap proses peradilan sebagaimana Ayat 280 (1), huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 ini tentu membawa dampak bagi kebebasan pers. Adapun dampaknya ialah sebagai berikut:

## a. Keterbatasan akses informasi
Tanpa live streaming pada saat persidangan berlangsung, pihak pers tentu lebih dibatasi dalam mengakses secara langsung atau real-time informasi tentang apa yang terjadi di dalam persidangan. Hal ini tentunya dapat menyulitkan bagi wartawan untuk memberikan liputan yang akurat dan tepat waktu.
b. Kehilangan transparansi
Transparansi proses hukum dapat terganggu karena Pers tidak dapat menginformasikan secara langsung bagaimana jalannya persidangan. Hal ini dapat menciptakan kesempatan untuk spekulasi atau informasi yang tidak benar berkembang.
c. Penurunan kepentingan publik
Ketika akses terhadap informasi dibatasi, minat publik terhadap isu-isu hukum dan persidangan dapat menurun. Hal ini dapat mengurangi kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan proses hukum serta berdampak pada kebebasan pers.
d. Kesulitan dalam mendapatkan saksi mata
Wartawan atau individu yang ingin memberikan laporan langsung dari persidangan mungkin menghadapi hambatan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan terkini.
Larangan publikasi terhadap proses peradilan sebagaimana terdapat pada Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023 ini menurut penulis bukan serta merta pembatasan secara sepihak.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2648
Hal ini dapat diamati dari penjelasan Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023 yang menyatakan bahwa maksut larangan ini tanpa mengganggu kemampuan wartawan atau wartawan dalam memberitakan dan menyebarluaskannya setelah sidang di pengadilan. Artinya setelah persidangan berlangsung, wartawan maupun jurnalis tetap dapat melakukan publikasi atas informasi yang diperoleh selama persidangan. Selain itu poin penting yang tidak boleh terlupakan ialah wartawan masih dapat diperbolehkan melakukan live streaming pada saat persidangan berlangsung dengan syarat mendapatkan izin dari pihak pengadilan.
Hadirnya Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023 menurut analisis penulis juga harus disikapi dari banyak sudut pandang. Hal ini mengingat live streaming pada saat persidangan berlangsung tidak hanya diperuntukkan bagi pihak pers, melainkan bagi seluruh masyarakat. Apabila ditelaah lebih lanjut, tujuan adanya larangan live streaming pada saat proses persidangan berlangsung ialah sebagai berikut:
a. Privasi dan keamanan
Larangan live streaming pada saat proses persidangan berlangsung ini untuk melindungi privasi atau keamanan para pihak yang terlibat, seperti saksi, korban, atau terdakwa. Live streaming dapat mengungkapkan identitas mereka secara tidak sengaja atau memperlihatkan detail pribadi yang seharusnya tidak dipublikasikan.
b. Pengaruh terhadap kesaksian Live streaming pada saat proses persidangan berlangsung berpotensi menyebabkan kekhawatiran bahwa kehadiran kamera dan penonton yang luas. Oleh sebab itu live streaming dapat mempengaruhi kesaksian saksi atau perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Hal ini dapat mengubah cara seseorang berbicara atau bertindak di hadapan pengadilan.
c. Pemeliharaan ketertiban dan kehormatan pengadilan
Pengadilan perlu menjaga ketertiban dan kehormatan dalam ruang sidang. Live streaming bisa memunculkan risiko gangguan atau perilaku yang tidak pantas dari pihak eksternal yang tidak terkendali.
d. Perlindungan informasi rahasia
Beberapa persidangan melibatkan informasi rahasia, seperti dalam kasus keamanan nasional atau bisnis yang sensitif. Live streaming dapat mengancam keamanan informasi ini jika tidak dikontrol dengan ketat.
e. Pengendalian persepsi publik
Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan mungkin khawatir bahwa live streaming bisa digunakan untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan tekanan tambahan yang tidak diinginkan.
Oleh sebab itu, larangan live streaming memiliki dampak positif dengan tujuan untuk menjaga kepentingan tertentu, mempertahankan integritas proses hukum, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan adil dan obyektif. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa larangan live streaming pada saat persidangan berlangsung ini juga berpotensi mengganggu kebebasan pers.
Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023 mengatur mengenai larangan mempublikasikan proses persidangan secara langsung tanpa seizin pengadilan. Publikasi ecara langsung yang dimaksud ialah live streaming . Perlu
ditekankan bahwa aturan ini berlaku bagi seluruh pihak termasuk Pers. Menurut analisis penulis, Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023 tidak sepenuhnya membatasi kebebasan pers. Hal ini atas dasar aturan tersebut tidak dikhususkan terbatas bagi Pers, wartawan masih tetap diperbolehkan melakukan live streaming pada saat persidangan berlangsung dengan syarat mendapatkan izin dari pengadilan, dan dampak positif dari adanya larangan tersebut. Meskipun demikian Pasal ini juga dapat berpotensi menghambat kebebasan pers.
Guna mengantisipasi terjadinya pembatasan atas kebebasan pers akibat adanya larangan mempublikasikan proses persidangan secara langsung tanpa seizin pengadilan, diperlukan pengaturan yang eksplisit dan jelas serta dikhususkan bagi Pers mengenai live streaming pada saat persidangan. Hal ini menurut analisis penulis sangat diperlukan mengingat live streaming pada saat proses persidangan juga penting untuk transparansi dan akses informasi khususnya bagi Pers. Selain itu pengaturan ini juga diperlukan sebagai solusi ketika para pihak lain dibatasi akses dengan Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023, namun khusus untuk Pers diberikan akses dengan syarat dan ketentuan tertentu sebagaimana diatur lebih lanjut melalui peraturan hukum.
Kebebasan pers dapat dimaknai bahwa Pers memiliki kebebasan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat namun tetap dalam batas-batas tanggung jawab sosial. Dalam konteks demokrasi Pancasila, kebebasan Pers mengharuskan adanya keseimbangan yang harmonis antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.
Keterbukaan informasi publik juga sangat penting agar kebebasan pers dapat berfungsi secara efektif. Keterbukaan ini juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa semua informasi publik harus tersedia dan dapat diakses oleh siapa pun.
Standar kebebasan pers di Indonesia didasarkan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang yang mengatur mengenai pers. Beberapa dasar hukum mengenai standar kebebasan pers di Indonesia diantaranya sebagai berikut: a. Pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
b. Pasal 28 F Ayat (3) UUD 1945
Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi serta lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."
c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Undang-Undang ini mengatur tentang kebebasan pers di Indonesia. Beberapa pasal yang relevan antara lain:
1) Pasal 4: Menyatakan bahwa pers bebas dari pengaruh dan tekanan politik, ekonomi, maupun bisnis.
2) Pasal 5: Menjamin kebebasan menyampaikan informasi dan gagasan.
3) Pasal 6: Membahas tanggung jawab pers dalam menyampaikan informasi.
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Meskipun fokus utamanya adalah pada penyiaran, undang-undang ini juga
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
mengatur kebebasan dalam menyampaikan informasi melalui media penyiaran. e. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Undang-Undang ini juga mempengaruhi kebebasan pers terutama dalam konteks media daring.
Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023 dianggap berpotensi menghambat kebebasan Pers. Perlu ditekankan bahwa Pasal tersebut mengatur larangan live streaming bagi siapapun termasuk Pers pada saat persidangan berlangsung yang dilakukan tanpa seizin pengadilan. Di satu sisi Pasal ini tidak serta merta membatasi kebebasan Pers dikarenakan Pers masih dapat menulis berita dan memublikasikannya setelah sidang pengadilan. Selain itu apabila pihak Pengadilan mengizinkan, maka Pers tetap dapat melakukan live streaming pada saat persidangan berlangsung. Oleh sebab itu Pasal ini bukan berarti memberikan batasan terhadap kebebasan Pers dalam menyuguhkan informasi terhadap masyarakat. Hal ini berbeda kondisinya ketika disebutkan secara jelas dan eksplisit bahwa Pers dilarang melakukan live streaming pada saat persidangan berlangsung baik seizin maupun tanpa izin pengadilan.
Kebebasan pers juga dijunjung tinggi oleh Pers Internasional yang dinaungi oleh International Press Institute . Pada tanggal 4 September 2015 di Nairobi telah disahkan Deklarasi Standar Internasional Press yang meliputi bagian pertama tentang prinsip dasar internasional terkait perlindungan wartawan jurnalis pers yang meliput kejadian dalam situasi berbahaya, korban pelanggaran kemanusiaan, dan tanggung jawab Negara terhadap kebebasan pers. Pasal 5 Deklarasi ini menyatakan sebagai berikut:
“Negara-negara berkewajiban untuk menjunjung dan meningkatkan kebebasan berpendapat, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Mereka diharuskan untuk mengikuti semua peraturan dan menerapkan prosedur hukum sesuai dengan keadaan tertentu, sebagaimana disoroti dalam paragraf ketiga Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Negara-negara ini berdedikasi untuk memperkuat mekanisme yang menjaga kebebasan berekspresi dan kebebasan pers sesuai dengan norma-norma global. Selain itu, mereka berkomitmen untuk menetapkan peraturan dan undang-undang yang mendukung penegakan hukum yang mendukung kebebasan pers, memastikan bahwa jurnalis dan profesional media lainnya tidak mengalami pembatasan yang melanggar hukum atau sewenang-wenang ketika mencari, berbagi, atau menyebarkan informasi.’’
Merujuk pada Pasal 5 Deklarasi Standar Internasional Press tersebut, dapat diketahui bahwa kebebasan pers adalah hak asasi yang dijamin oleh berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional Khusus Hak Asasi Sipil dan Politik. Kebebasan pers ini melindungi hak individu untuk menyampaikan pendapat tanpa hambatan atau tekanan dari pemerintah atau pihak lain, menjamin akses yang tidak terhalang terhadap informasi, serta mendorong adanya keragaman pendapat dan sudut pandang dalam media. Negara-negara juga diharapkan untuk menjalankan aturan hukum yang memastikan kebebasan pers dan tidak membatasi akses wartawan atau individu lainnya dalam mendapatkan, memproses, atau menyampaikan informasi secara legal dan tidak sewenang-wenang.
Standar Internasional Kebebasan Pers sebagaimana terdapat pada Pasal 5 deklarasi ini dapat dihubungkan dengan Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023 memberikan larangan untuk
aktivitas live streaming bagi siapapun termasuk Pers pada saat persidangan berlangsung yang dilakukan tanpa seizin pengadilan. Menurut analisis penulis, adanya larangan melalui Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023 ini bukan berarti membatasi kebebasan pers.
Adanya larangan live streaming bagi siapapun termasuk Pers pada saat persidangan berlangsung ini di sisi lain juga memberikan dampak positif seperti menjaga kepentingan tertentu, mempertahankan integritas proses hukum, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan adil dan obyektif. Hal inilah yang sejatinya bukan membatasi kebebasan pers, melainkan selaras dengan Standar Internasional Kebebasan Pers untuk melindungi hak individu untuk menyampaikan pendapat tanpa hambatan atau tekanan dari pemerintah atau pihak lain, menjamin akses yang tidak terhalang terhadap informasi, serta mendorong adanya keragaman pendapat dan sudut pandang dalam media.
Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023 apabila dihubungkan dengan standar kebebasan pers ini juga berhubungan dengan keterbukaan dan akses informasi. Tidak diperbolehkannya live streaming pada saat persidangan berlangsung tanpa seizin pihak pengadilan ini berpotensi melanggar keterbukaan dan akses informasi. Selain itu adanya larangan ini juga berpotensi melanggar kebebasan berekspresi. Namun perlu ditekankan bahwa dengan adanya larangan ini, pihak Pers tetap dapat menulis berita dan memublikasikannya setelah sidang pengadilan. Penjelasan Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023 juga menyatakan secara eksplisit dan jelas bahwa larangan ini tidak mengurangi kebebasan jumalis atau wartawan.
Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023 yang memberikan larangan untuk aktivitas live streaming tanpa seizin pengadilan bagi siapapun termasuk Pers pada saat persidangan berlangsung tentu berhubungan dengan beberapa hal sebagai berikut:
a. Keamanan dan integritas persidangan
Pengadilan mengeluarkan larangan live streaming tentu memiliki pertimbangan seperti untuk menjaga keamanan dan integritas jalannya persidangan. Hal ini bisa termasuk memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa gangguan eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan hakim.
b. Perlindungan terhadap pihak yang terlibat
Larangan live streaming dapat diatur untuk melindungi privasi dan keamanan pihak- pihak yang terlibat dalam persidangan, seperti saksi, korban, atau terdakwa. Memiliki kontrol terhadap penyebaran informasi yang sensitif dapat mencegah potensi ancaman atau intimidasi terhadap mereka.
c. Kewenangan pengadilan
Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengatur prosedur dan tata tertib di dalam ruang sidang, termasuk mengatur penggunaan media dan teknologi. Larangan live streaming bisa menjadi bagian dari upaya untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam proses hukum.
Persidangan dengan larangan live streaming terjadi pada saat pembuktian pada persidangan Bharada Richard Eliezer. Live streaming dilarang khususnya pada persidangan tahap pembuktian namun prinsip keterbukaan tetap terjaga karena media masih dapat mengikuti jalannya sidang secara langsung di ruang sidang utama. Menurut Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, larangan ini diterapkan untuk menjaga integritas proses pembuktian dengan tujuan agar saksi tidak terpengaruh oleh keterangan saksi lain saat memberikan kesaksian
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
dihadapan pengadilan. Berdasarkan salah satu contoh persidangan dengan larangan live streaming ini dapat diketahui bahwa larangan live streaming pada saat persidangan berlangsung sebagaimana ketentuan Perkara 280 UU No. 1 2023 bukan berarti membatasi kebebasan pers, melainkan untuk keamanan dan integritas persidangan.
Oleh sebab itu penting memastikan bahwa larangan sebagaimana terdapat pada Perkara 280 No. 1 2023 bukan berarti bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan pers. Penerapan larangan haruslah proporsional, tidak diskriminatif, dan harus mempertimbangkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang penting bagi kepentingan publik. Pengadilan juga harus mempertimbangkan cara-cara alternatif untuk menyediakan akses informasi yang adil dan transparan kepada media dan masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan yang dilindungi.
Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa adanya ketentuan Perkara 280 UU No. 1 2023 sejalan dengan standar kebebasan pers internasional yaitu untuk melindungi hak individu untuk menyampaikan pendapat tanpa hambatan atau tekanan dari pemerintah atau pihak lain, menjamin akses yang tidak terhalang terhadap informasi, serta mendorong adanya keragaman pendapat dan sudut pandang dalam media. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa larangan live streaming pada saat persidangan berlangsung tanpa seizin pihak pengadilan ini tetap berpotensi melanggar keterbukaan dan akses informasi serta kebebasan berekspresi sebagaimana standar kebebasan pers. Hal yang perlu ditegaskan ialah larangan ini bukan berarti membatasi kebebasan pers mengingat Perkara 280 UU No. 1 2023 juga menyatakan secara eksplisit dan jelas bahwa larangan ini tidak mengurangi kebebasan jumalis atau wartawan. Selain itu larangan ini juga diberlakukan dengan dasar pertimbangan tertentu dan memiliki dampak positif bagi masyarakat.
Larangan penyiaran pada saat persidangan berlangsung tanpa seizin pengadilan hadir pasca disahkannya Perkara 280 UU No. 1 2023. Melalui Pasal tersebut, para pihak yang mengikuti persidangan termasuk Pers dilarang untuk melakukan live streaming pada saat persidangan berlangsung tanpa seizin pengadilan. Meskipun demikian, larangan ini bukan berarti membatasi kebebasan pers. Hal ini dikarenakan jumalis atau wartawan tetap dapat menulis berita dan memublikasikannya setelah sidang pengadilan.
Perlu diketahui bahwa praktik jurnalisme dan kebebasan berekspresi dalam konteks live streaming pada saat persidangan menghadirkan beberapa pertimbangan yang penting seperti akses informasi publik, transparansi hukum, kontrol dan etika, perlindungan privasi dan keamanan, serta regulasi hukum. Hal yang tidak boleh luput diperhatikan ialah meskipun live streaming persidangan dapat meningkatkan transparansi dan akses informasi publik, media tetap perlu mempertimbangkan berbagai faktor etika, privasi, dan keamanan dalam melaksanakan praktik jurnalisme yang bertanggung jawab.
Larangan penyiaran pada saat persidangan berlangsung tanpa seizin pengadilan sejatinya bukan sekali saja muncul pada saat disahkannya Perkara 280 UU No. 1 2023. Pada tahun 2009 juga terdapat regulasi larangan siaran langsung sidanga pengadilan. Menindaklanjuti larangan tersebut, diadakan pertemuan antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers pada 17 November 2009. Dalam hal ini KPI mengemban amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran untuk mengatur dan mengawasi program isi siaran Radio dan TV sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 UU Penyiaran sedangkan Dewan Pers diamanahkan Undang- Undang Pers yang berfungsi melindungi kemerdekaan pers dan menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
Berdasarkan hasil pertemuan tersebut nampak bahwasannya KPI dan Dewan Pers menyadari bahwa keputusan persidangan seperti penyiaran secara langsung menjadi kewenangan hakim.
Perkara 280 UU No. 1 2023 yang memberikan larangan terhadap live streaming pada saat persidangan berlangsung tanpa izin pengadilan tentu berimplikasi pada praktik jurnalisme. Dampak yang ada diantaranya sebagai berikut:

## a. Akses informasi terbatas
Larangan live streaming dapat mengurangi akses jurnalis terhadap informasi secara real-time selama persidangan berlangsung. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk memberikan liputan yang akurat dan tepat waktu kepada publik.
b. Kendala dalam melakukan verifikasi
Jurnalis sering kali menggunakan live streaming untuk memverifikasi informasi yang diperoleh selama persidangan. Tanpa akses langsung, proses verifikasi informasi dapat menjadi lebih sulit dan memungkinkan adanya interpretasi yang berbeda-beda.
c. Pengaruh terhadap pemberitaan
Larangan ini dapat mempengaruhi narasi pemberitaan, terutama jika hanya tersedia informasi yang disediakan secara resmi setelah persidangan berakhir. Hal ini dapat membatasi sudut pandang yang beragam dan mendalam dalam liputan berita.
d. Kemandirian Media
Dalam konteks kebebasan pers, larangan live streaming dapat menimbulkan pertanyaan tentang independensi media dan pengaruh dari pihak berwenang atau kepentingan tertentu yang ingin membatasi akses informasi.
Berdasarkan dampak yang telah dipaparkan tersebut, tentu dapat diketahui bahwa Perkara 280 UU No. 1 2023 berimplikasi pada praktik jurnalisme. Misalnya, ketika informasi seharusnya sudah diterima secara cepat, justru harus menunggu terlebih dahulu mengingat terdapat jeda antara berita yang ditulis wartawan dengan proses persidangan. Kemudian tanpa adanya penyiaran secara langsung, maka berpotensi menjadikan proses verifikasi terkendala dikarenakan perspektif antar jurnalis yang berbeda-beda.
Analisis penulis terhadap Perkara 280 No.1 keterangan d UU No. 1 2023 yang memberikan larangan terhadap live streaming pada saat persidangan berlangsung tanpa izin pengadilan dengan praktik jurnalisme yaitu Pasal tersebut membawa implikasi bagi praktik jurnalisme. Informasi yang seharusnya dapat diterima secara cepat dan akurat tentu berdampak dengan adanya larangan penyiaran tersebut. Meskipun demikian tetap harus dipahami bahwa larangan ini bukan berarti membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi jurnalis. Hal ini dikarenakan penjelasan Pasal 280 UU No. 1 2023 memberikan ketentuan bahwa wartawan tetap dapat mempublikasikan berita pasca persidangan dilakukan, tetap ada potensi bahwa penyiaran secara langsung diizinkan dengan izin pengadilan, serta wartawan tetap diperbolehkan mengikuti proses persidangan sekalipun tidak dibolehkan melakukan live streaming . Oleh sebab itu secara garis besar, diundangkannya Pasal 280 UU No. 1 2023 berimplikasi pada proses jurnalis dalam merilis informasi namun bukan berarti membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi jurnalis.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
1. Pasal 280 Ayat (1) huruf d UU No. 1 2023 mengatur mengenai larangan penyiaran langsung pada saat persidangan tanpa seizin pengadilan. Larangan live streaming melalui Pasal ini berpotensi melanggar keterbukaan, akses informasi, dan kebebasan pers. Meskipun demikian larangan ini bukan berarti membatasi kebebasan pers dikarenakan Pers tetap dapat hadir di persidangan, pers tetap dapat merilis berita pasca persidangan, dan Pers diizinkan melakukan live streaming jika diizinkan oleh Pengadilan. Selain itu adanya larangan penyiaran langsung ini sejalan dengan standar kebebasan pers internasional yaitu untuk melindungi hak individu untuk menyampaikan pendapat tanpa hambatan atau tekanan dari pemerintah atau pihak lain, menjamin akses yang tidak terhalang terhadap informasi, serta mendorong adanya keragaman pendapat dan sudut pandang dalam media. Oleh karena itu, diundangkannya Pasal 280 UU No. 1 2023 berimplikasi pada proses jurnalis dalam merilis informasi namun bukan berarti membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi jurnalis.
2. Perlindungan hukum terhadap wartawan atau pers diberlakukan ketika pihak yang bersangkutan melakukan profesinya sehingga Pers tidak dapat dipidana. Namun perlindungan ini tidak berlaku mutlak. Apabila wartawan melakukan perbuatan sebagaimana daitur Pasal 280 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan diancam pidana maka pihak tersebut tetap dapat dikenakan pidana karena melanggar undang- undang. Atas perbuatan dengan ancaman pidana tersebut, perusahaan pers wajib bertanggung jawab dengan memberikan perlindungan hukum berupa bantuan hukum, konseling, dan dukungan dalam menghadapi proses hukum yang kompleks. Sedangkan organisasi Pers juga wajib bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan dan dukungan kepada wartawan yang sedang mengalami ancaman pidana.

## DAFTAR REFERENSI
3Zulkarimein Nasution, Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm . 23-24
Abdul Rohman, "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." Aktualita: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2020): hlm. 68.
Abdurrakhman Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4.1 (2022): hlm. 93. Abdurrakhman Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia." Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia 4.1 (2022): hlm. 93.
Achmad ZA. Perbandingan Sistem Pers. Lutfansah Mediat. 2014. Adam Ilyas, Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan . PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024, hlm. 31.
Akhmad Efendi, Perkembangan Pers di Indonesia . Alprin, Jakarta, 2020, hlm. 59.
Alex Sobur, Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani, Cetakan Pertama (Bandung: Humaniora Utama Press (HUP), 2001). hlm. 6
Alip Dian Pratama, et al. "Dinamika Independensi Pers di Indonesia: Suatu Tinjauan Hukum." Jurnal Thengkyang 9.1 (2024): hlm. 18.
Andi Setyawan, et al. "Implementasi Penegakkan UU Pers Terhadap Delik Pers dan Kekerasan
Jurnalis di Tahun 2020." Jurnal Ilmu Komunikasi 8.1 (2021).
Andi Setyawan, et al. "Implementasi Penegakkan UU Pers Terhadap Delik Pers dan Kekerasan Jurnalis di Tahun 2020." Jurnal Ilmu Komunikasi 8.1 (2021).
B. Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, (Bandung: Refi ka Aditama, 2009), hlm. 10.
Bambang Eko Muljono, "Perlindungan hukum wartawan terhadap tindak kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik dilapangan, Menurut UU no. 40 tahun 1999 tentang pers." Jurnal Independent 5.2 (2017): hlm. 57.
Betty, Mesra, dkk, Keamanan Informasi Data Pribadi Pda Media Sosial, Jurnal Informatika Kaputama, Vol. 6 No.5, tahun 2022
Budi Suhariyanto, Contermpt Of Court dalam Persfektif Hukum Progresif, Jurnal Yudisial, Vol 9, No. 2, Agustus 2016.
Dahlan Surbakti, "Peran dan fungsi pers menurut Undang-undang Pers tahun 1999 serta perkembangannya." Jurnal Hukum PRIORIS 5.1 (2015): hlm. 79. Dahlan Surbakti, "Peran dan fungsi pers menurut Undang-undang Pers tahun 1999 serta perkembangannya." Jurnal Hukum PRIORIS 5.1 (2015): 77-86 Dedi Sahputra, "Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20.2 (2020): hlm. 260. Dewan Pers, "Profesionalisme, Sejarah, dan Masa Depan Pers Daerah." Jurnal Dewan Pers (Edisi No. 5, Mei 2011) (2011).
Diah Vina Laoka Boru Sitorus, I. Gede Artha, and I. Ketut Sudjana. "Proses Persidangan Penyiaran Secara Langsung (Live) Di Televisi Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia", hlm. 52.
Diah Vina Laoka Boru Sitorus, I. Gede Artha, and I. Ketut Sudjana. "Proses Persidangan Penyiaran Secara Langsung (Live) Di Televisi Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia", hlm. 52.
Enrico Bagus Trispratama, "Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pengawasan Penyiaran Melalui Recording atau Livestreaming pada Media Sosial." UMSIDA (2023). Erwan Efendi, et al. "Peran Pers dalam Membangun Negara dan Daerah." Innovative: Journal Of Social Science Research 3.5 (2023): hlm. 8163. Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional." Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2019): 75. Harahap M.Yahya, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). I Gautama,. I. Wayan Novy Purwanto. "Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi di Indonesia." Jurnal Kertha Semaya 8.10 (2020). Idri Shaffat, "Kebebasan tanggung jawab dan penyimpangan pers." (2008). Indriyanto Seno Adji, Hukum & kebebasan pers , Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 30. Jamhur Poti, "Demokratisasi media massa dalam prinsip kebebasan." Jurnal Ilmu Politik dan
Ilmu Pemerintahan 1.1 (2011): hlm. 23.
Jamhur Poti, "Demokratisasi media massa dalam prinsip kebebasan." Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan 1.1 (2011): hlm. 23
Jimly Asshiddiqie, Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan ( Contempt Of Court), Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4,
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Nomor 2 Juli 2015. Jurnal Dewan Pers, "Era Media Online, New Media." Jurnal Dewan Pres (2011). Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015 : 189-198 Jurnal Kolaboratif Sains et al., “Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Accountability of the Press Against Criminal Acts of Defamation on Social Media ,” Jurnla Kolaboratif Sains 05, no. 11 (2022):
658.
Karuniawan Nurahmansyah, "Pertimbangan Kewajiban Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet." Jurnal Rechtens 8.1 (2019): hlm. 28.
Kolaboratif Sains, Jurnal, Supian Hadi, Fattahul Anjab, and Universitas Sunan Giri Surabaya. “Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Accountability of the Press Against Criminal Acts of Defamation on Social Media .” Jurnla Kolaboratif Sains 05, no. 11 (2022): 657–67. Lukman Hakim, Jurnal Komunikasi Islam, Framing Media Islam Online Atas Konflik Keagamaan Di Indonesia, vol. Volume 03, Nomor 01 (Jurusan Komunikasi & Penyiaran Islam, 2013). hlm 98-99
M Arsyad Daulay, Asep R. Iskandar. "Kebebasan Pers dan Verifikasi Terhadap Media Massa." CoverAge: Journal of Strategic Communication 7.2 (2017): hlm. 56. Manan, Bagir. “PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN VERSUS KEBEBASAN PERS.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 4, no. 2 (2015): 189. https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.189-198.
Moh, Achmad Rochidin Mukhlash, Muhammad Arif Wijaya. "Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik." Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 24.1 (2021): hlm. 198
Mutiara Gita Cahyani, "Sejarah Perkembangan Pers Dan Pemanfaatan Museum Pers Nasional Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Masa Pergerakan Nasional." JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah 3.1 (2023): hlm. 28.