## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol. 8, No. 3, Agustus 2022 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.36312/jime.v8i3.3828/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## Kebijakan Dan Implementasi Manajemen Pendidikan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
1 Firmansyah, 2 Arif Budiman, 3 Surip, 4 Firlia Rizkiani STISIP Mbojo Article Info ABSTRAK Article history: Accepted: 27 Agustus 2022 Publish: 29 August 2022 Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat  garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kinerja merupakan kegiatan yang telah dicapai seseorang tenaga kerja dalam melaksanakan  tugas  dan  pekerjaan  yang  diberikan  kepadanya.  Keberhasilan manajemen mutu dalam pendidikan tinggi dapat diukur melalui tingkat kepuasaan pelanggan.  Pendidikan  tinggi  dapat  dikatakan  berhasil  jika  mampu  memberikan layanan  sesuai  harapan  “pelanggan  pendidikan”  dan  menghasilkan  produk  yang memuaskan, khususnya masyarakat pengguna jasa pendidikan
Keywords:
Kebijakan Dan Implementasi Manajemen, Pendidikan Tinggi Mutu Pendidikan
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Firmansyah
STISIP Mbojo

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan  dalam  konsep  pengembangan  masyarakat  merupakan  dinamisasi  dalam pengembangan manusia yang beradab. Pendidikan tidak hanya terbatas berperan pada pengalihan ilmu  pengetahuan  (Transfer  of  knowledge)  saja,  namun  juga  berfungsi  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  mahasiswa  agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab. Dari fungsi dan tujuan pendidikan ini diharapkan manusia Indonesia adalah manusia  yang  berimbang  antara  segi  kognitif,  afektif,  dan  psikomotor  dan  dalam  pencapaian tujuan pendidikan nasional, dunia pendidikan nasional dihadapkan pada satu masalah besar yakni peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.
Masalah ini menjadi fokus yang paling penting dalam pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam peningkatan kualitas  manusia  Indonesia,  pemerintah  tidak  merupakan  satu  sistem  yang  lepas  dengan  pihak swasta  dan  masyarakat.  Hubungan  pemerintah,  masyarakat  dan  swasta  merupakan  hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya dalam meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Untuk  menjamin  mutu  dan  kualitas  pendidikan  diperlukan  perhatian  yang  serius,  baik  oleh penyelenggara  pendidikan,  pemerintah,  maupun  masyarakat.  Sebab  dalam  sistem  pendidikan nasional sekarang ini, konsentrasi terhadap mutu dan kualitas bukan semata-mata tanggung jawab Pendidikan Tinggi dan pemerintah, tetapi merupakan sinergi antara berbagai komponen termasuk masyarakat. Untuk melaksanakan penjaminan mutu tersebut, diperlukan kegiatan yang sistematis dan terencana dalam bentuk manajemen mutu. Manajemen mutu dalam pendidikan merupakan cara  dalam  mengatur  semua  sumber  daya  pendidikan,  yang  diarahkan  agar  semua  orang  yang terlibat  di  dalamnya  melaksanakan  tugas  dengan  penuh  semangat  dan  berpartisipasi  dalam
perbaikan  pelaksanaan  pekerjaan  sehingga  menghasilkan  jasa  yang  sesuai  bahkan  melebihi harapan “pelanggan pendidikan”.
Dengan paradigma kebijakan pemerintah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi  yang  telah  membawa  perubahan  di  hampir  semua  aspek  kehidupan  manusia  di mana berbagai permasalahan dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, namun di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat.  Agar  mampu  berperan  dalam  persaingan  global,  maka  sebagai  bangsa  kita  perlu  terus mengembangkan  dan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusianya.  Peningkatan  kualitas sumber daya manusia merupakan keniscayaan yang harus dilakukan secara “terencana, terarah, intensif, efektif, efisien, dan produktif” dalam proses pembangunan.
Urgensitas  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  menjadikan  pemerintah  bersama kalangan swasta bersama-sama telah dan terus berupaya mewujudkannya melalui berbagai usaha pembangunan  pendidikan  yang  lebih  berkualitas.  Peningkatan  kualitas  merupakan  salah  satu prasyarat agar manusia dapat memasuki era globalisasi yang penuh dengan persaingan yang sehat dan berkualitas. Di mana eksistensi Pendidikan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tidak akan lepas dari persaingan global tersebut. Untuk itu peningkatan kualitas merupakan agenda utama dalam meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi agar dapat survive dalam era global. TQM (Total Quality Management) atau yang biasa kita kenal dengan Manajemen Mutu Terpadu  merupakan konsep peningkatan mutu secara terpadu di bidang manajemen. Faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu pada pendidikan tinggi adalah karena kurang optimalnya manajemen pendidikan tinggi, keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung pembelajaran,  serta masih ada SDM dosen yang belum S2 atau belum memenuhi syarat. Penulis berasumsi bahwa “mainstreamnya” adalah pada  aspek  manajemen  pendidikan  tinggi  itu  sendiri.  Berangkat  dari  asumsi  itulah  kemudian penulis berhipotesis bahwa dengan perbaikan manajemen dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya pada pendidikan tinggi.

## 2. KAJIAN TEORI Kebijakan Dan Implementasi Manajemen
Kebijakan selalu dikaitkan dengan publik (Wikipedia bahasa Indonesia). Kebijakan Publik (Inggris:  Public  Policy)  adalah  keputusan-keputusan  yang  mengikat  bagi  orang  banyak  pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.
Sedangkan  menurut  Nurcholis  kebijakan  sebagai  keputusan  suatu  organisasi  yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam
1.   Pengambilan  keputusan  lebih  lanjut  yang  harus  dilakukan  baik  kelompok  sasaran  ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan.
2.   Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. Kebijakan  dapat  berbentuk  keputusan  yang  dipikirkan  secara  matang  dan  hati-hati  oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

## Manajemen
Kata manajemen menurut asal katanya (etimologis) berasal dari bahasa latin manus+agere. Manus  berarti  tangan,  sedangkan  agere  berarti  melakukan,  digabungkan  menjadi  kata  kerja managere  yang  artinya  menangani.  Managere  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Inggris  dalam bentuk  kata  kerja  to  manage,  dengan  kata  benda  management,  manager  untuk  orang  yang melakukan  kegiatan  manajemen.  Jika  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  menjadi manajemen atau pengelolaan.
Menurut Syafaruddin mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses pengaturan dan  pemanfaatan  sumber  daya  yang  dimiliki  organisasi melalui  kerjasama  para anggota  untuk
mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Secara umum fungsi manajemen terbagi menjadi 4 macam, yaitu:
1.   Perencanaan  (Planning)  Perencanaan  adalah  proses  untuk  menetapkan  tujuan  dan  visi organisasi  sebagai  langkah  awal  berdirinya  sebuah  organisasi.  Fungsi  perencanaan  identik dengan penyusunan strategi, standar, serta arah dan tujuan dalam mencapai tujuan organisasi.
2.   Pengorganisasian (Organizing) Pengorganisasian berhubungan dengan bagaimana mengatur sumber  daya  baik  manusia  maupun  fisik  agar  tersusun  secara  sistematis  berdasarkan fungsinya  masing-masing.  Dengan  kata  lain,  fungsi  organizing  ini  lebih  menekankan  pada bagaimana mengelompokkan orang dan sumber daya agar menyatu.
3.   Pengarahan  (Directing)  Fungsi  manajemen  dalam  hal  pengarahan  lebih  menekankan  pada upaya  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  kinerja  dengan  optimal.  Mulai  dari pemberian bimbingan kerja, motivasi, penjelasan tugas rutin, dan lain sebagainya.
4.   Fungsi  Pengendalian  (Controlling)  Fungsi  pengendalian  lebih  fokus  pada  evaluasi  dan penilaian atas kinerja yang selama ini telah dilakukan dan berjalan. Fungsi pengendalian akan melihat apakah terdapat suatu hambatan atau tidak dalam proses mencapai tujuan organisasi. Oleh  sebab  itu,  untuk  mencapai  tujuan  organisasi,  diperlukan  peningkatan  kinerja  secara optimal.

## Kinerja Dosen
Kinerja  berasal  dari  kata  Job  Performance  atau  Actual  performance  yang  berarti  prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah  hasil  kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh  seorang  pegawai  dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Kinerja merupakan kegiatan yang telah  dicapai  seseorang  tenaga  kerja  dalam  melaksanakan  tugas  dan  pekerjaan  yang  diberikan kepadanya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kemampuan kerja. Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama  satu  periode  waktu.  Menurut  Indra  Bastian  kinerja  adalah  gambaran  mengenai  tingkat pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijaksanaan  dalam  mewujudkan  sasaran, tujuan,  misi  dan  visi  organisasi  yang  tertuang  dalam  perumusan  skema  strategis  (strategic planning)  suatu  organisasi.  Berdasarkan  pendapat  tersebut,  maka  kinerja  dapat  digolongkan menjadi dua yaitu bersifat konkrit dan abstrak:
(1)   Kinerja  yang  bersifat  konkrit  adalah  hasil  kerja  yang  mudah  dan  langsung  dapat dilihat, dibuktikan dan diukur.
(2)   Kinerja  yang  bersifat  abstrak  adalah  hasil  kerja  yang  tidak  dapat  dilihat  dan  diperlukan proses yang rumit untuk mengukurnya, seperti tanggung jawab, loyalitas dan lain-lain. Sedangkan  menurut  Nanang  Fattah  mengemukakan  bahwa:  prestasi  kerja  (Performance) adalah sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan serta  motivasi  dalam  menghasilkan  suatu  kerja.  Dengan  demikian  jabatan  dosen  sebagai  suatu profesi menuntut keahlian dan keterampilan khusus di bidang pendidikan dan pengajaran. Jadi, dosen  adalah  seorang  pendidik,  maka  keberadaan  dosen  bukan  hanya  kepada  kewajiban menyampaikan materi (Transfer of knowledge) kepada mahasiswa, akan tetapi juga berkewajiban skill dan nilai (transfer of skill and transfer of value). Ini berarti bahwa tugas dosen tidak selesai pada  aspek  knowledge  saja,  pandai  ilmu  pengetahuan  dan  dapat  menyampaikan  kepada mahasiswa, namun juga harus dapat menjadi teladan bagi mahasiswanya, perilaku yang dilakukan oleh dosen harus menjadi cermin atau contoh bagi mahasiswanya.
Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja
1.   Efektifitas  dan  efisiensi  Bila  suatu  tujuan  tertentu  akhirnya  bisa  dicapai.  Kita  boleh mengatakan  bahwa  kegiatan  tersebut  efektif  tetapi  akibat-akibat  yang  tidak  dicari  kegiatan menilai  yang  penting  dari  hasil  yang  dicapai  sehingga  mengakibatkan  kepuasan  walaupun
efektif  dinamakan  tidak  efisien.  Sebaliknya,  bila  akibat  yang  dicari-cari  tidak  penting  atau remeh maka kegiatan tersebut efisien.
2.   Otoritas (Wewenang) adalah suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya.
3.   Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi di mana dia bekerja.
4.   Inisiatif  yaitu  berkaitan  dengan  daya  pikir  dan  kreatifitas  dalam  membentuk  ide  untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.
Karakteristik Kinerja Karyawan
Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi adalah sebagai berikut:
1.   Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.
2.   Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi.
3.   Memiliki tujuan yang realistis.
4.   Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya.
5.   Memanfaatkan  umpan  balik  (Feed  back)  yang  konkrit  dalam  seluruh  kegiatan  kerja  yang dilakukannya.
6.   Mencari  kesempatan  untuk  merealisasikan  rencana  yang  telah  diprogramkan.  Selain  itu memiliki  SDM  yang  tinggi  dan  motivasi  kerja  yang  tinggi  juga  merupakan  karakteristik kinerja tinggi.

## Indikator Kinerja Karyawan
Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, yaitu:
1.   Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
2.   Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
3.   Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
4.   Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang teknologi, bahan  baku)  dimaksimalkan  dengan  maksud  menaikkan  hasil  dari  setiap  unit  dalam penggunaan sumber daya.
5.   Kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi  kerjanya  komitmen  kerja.  Merupakan  suatu  tingkat  di  mana  karyawan  mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

## Fungsi Penilaian Kinerja
Menurut  Handoko  mengemukakan  bahwa  fungsi  diadakannya  penilaian  kinerja  di  setiap organisasi antara lain adalah sebagai berikut:
1.   Sebagai dasar untuk menentukan keputusan penggajian.
2.   Sebagai dasar umpan balik atas kinerja yang dilakukan seseorang atau kelompok. 3.   Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan yang dinilai.
4.   Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan promosi.
5.   Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan mutasi dan pemberhentian. 6.   Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan training dan pengembangan. 7.   Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan penghargaan (reward).
8.   Sebagai alat untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja.

## Manfaat Pengukuran Kinerja
Seorang  dosen  dapat  dikatakan  profesional  bilamana  memiliki  SDM  tinggi,  kemampuan tinggi (high level of abstract) dan motivasi kerja tinggi (heigh level of commitment). Dosen yang memiliki  SDM  yang  rendah,  komitmen  yang  rendah,  biasanya  kurang  memberikan  perhatian kepada mahasiswa. Demikian pula waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk meningkatkan mutu
pembelajaran  pun  sangat  sedikit.  “Sebaliknya  seorang  dosen  yang  memiliki  SDM  tinggi,  dan komitmen  tinggi  biasanya  tinggi  sekali motivasi  kerjanya,  maka  waktu  yang  disediakan  untuk peningkatan  mutu  pendidikan  sangat  banyak”.  Faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  dosen meliputi: SDM yang tinggi, pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku pegawai.
Adapun  manfaat  pengukuran  kinerja  berdasarkan  modul  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah lembaga administrasi negara adalah:
(1)  Memastikan  pemahaman  pada  pelaksanaan  dan  ukuran  yang  digunakan  untuk  mencapai kinerja.
(2)  Memastikan tercapainya rencana kerja yang telah disepakati.
(3)  Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kerja serta melakukan tindakan perbaikan kinerja.
(4) Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaannya yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
(5)  Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi.
(6)  Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
(7)  Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
(8)  Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
(9)  Mengungkap permasalahan yang ada.
Sedangkan menurut Irham Fahmi fungsi manajemen kinerja adalah mencoba memberikan suatu pencerahan dan jawaban dari berbagai permasalahan yang terjadi di suatu organisasi baik yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, sehingga apa yang dialami pada saat ini tidak membawa pengaruh yang negatif bagi aktivitas perusahaan pada saat ini dan yang akan datang.
Dengan  demikian,  penilaian  kinerja  merupakan  peninjauan  kembali  atau  evaluasi  yang merujuk pada gambaran sistematik dan peninjauan kembali kinerja pekerjaan seseorang. Selain itu,  memberi  umpan  balik  kepada  dosen  dengan  tujuan  memotivasi  dosen  tersebut  untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau terus bekerja lebih tinggi sehingga terjadi peningkatan kinerja dosen.

## Pengertian Mutu
Kata  “Mutu”  berasal  dari  bahasa  Inggris  “Quality”  yang  berarti  kualitas.  Mutu  berarti merupakan sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri. Sesuai keberadaannya, mutu  dipandang  sebagai  nilai  tertinggi  dari  suatu  produk  atau  jasa.  Mutu  adalah  derajat keunggulan  suatu  produk  atau  hasil  kerja,  baik  berupa  barang  atau  jasa.  Terdapat  banyak pengertian  tentang  mutu.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  mutu  adalah  (ukuran)  baik buruk suatu benda, kadar, taraf, derajat, atau kualitas (kepandaian, kecerdasan, dsb). Sementara pengertian lain tentang mutu dikemukakan oleh para ahli dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Diantaranya  Edward  Deming,  mengatakan  bahwa  mutu  adalah  :“Apredictive  degree  of uniformity  and  dependability  at  a low  cost,  suited  to  the  market”.  Pendapat  lain, seperti  yang disampaikan Joseph M. Juran, mutu adalah:“Fitness for use, as judged by the user”. Kemudian Philip  B.  Crossby,  mengatakan  “Conformance  to  requirements”  dan  Armand  V.  Feigenbaum, mengatakan “Full customer satisfaction”.
Pada  hakikatnya  beberapa  pengertian  mutu  tersebut  adalah  sama  dan  memiliki  elemen- elemen  sebagai  berikut:  pertama,  meliputi  usaha  memenuhi  atau  melebihi  harapan  pelanggan. Kedua, mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Ketiga, merupakan kondisi yang selalu  berubah.  Berdasarkan  elemen-elemen  tersebut  maka  mutu  dapat  didefinisikan  sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang  memenuhi  bahkan  melebihi  harapan.  Sementara  jika  dilihat  dari  sisi  pendidikan,  mutu pendidikan  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  pendidikan  tinggi  dalam  pengelolaan  secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku. Mutu pendidikan juga mengandung pengertian derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan  secara  efektif  dan efisien  untuk  melahirkan  keunggulan  akademis  pada  mahasiswa yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.
Dari beberapa pengertian mutu di atas, dapat penulis simpulkan bahwa secara garis besar, mutu  adalah  keseluruhan  ciri  atau  karakteristik  produk  atau  jasa  dalam  tujuannya  untuk memenuhi  kebutuhan  dan  harapan  “pelanggan  pendidikan”.  Apabila  kata  mutu  digabungkan dengan  kata  pendidikan,  berarti  menunjuk  kepada  kualitas  product  yang  dihasilkan  lembaga pendidikan  atau  pendidikan  tinggi,  yaitu  dapat  diidentifikasi  dari  banyaknya  mahasiswa  yang memiliki  prestasi,  baik  prestasi  akademik  maupun  prestasi  non  akademik,  serta  lulusannya relevan dengan tujuan. Secara umum dapat dikatakan bahwa mutu produk atau jasa itu akan dapat diwujudkan  bila  orientasi  seluruh  kegiatan  organisasi  tersebut  berorientasi  pada  kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Sedangkan menurut Djam’an Satori penjaminan mutu adalah pemikiran yang didasarkan pada perlunya perlindungan terhadap mereka pemakai produk barang atau jasa pelayanan. Konsumen tidak boleh dirugikan dengan mendapatkan barang yang cacat, cepat rusak, atau tidak nyaman digunakan. Penjaminan mutu pendidikan merupakan upaya untuk menyediakan  layanan  pembelajaran  sedemikian  rupa,  sehingga  konsumen  (mahasiswa)  dapat mengembangkan  potensi  dirinya  secara  optimal.  Dari  beberapa  pengertian  mutu  di  atas  dapat penulis  simpulkan  bahwa  secara  garis  besar,  mutu  adalah  keseluruhan  ciri  atau  karakteristik produk atau jasa dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.

## Langkah-Langkah Manajemen Mutu
Ciri-ciri  manajemen  mutu  (sebagai  bentuk  pelayanan  pelanggan),  sebagaimana  yang dikehendaki dalam TQM adalah:
1.   Ketepatan  waktu  pelayanan  Setiap  dalam  melakukan  tentunya  ada  target  waktu  yang ditentukan.  Dalam  mencapai  tujuan  yang  dirumuskan  tentunya  harus  tepat  sesuai  dengan waktu yang ditentukan.
2.   Akurasi  Pelayanan  Dalam  mencapai  mutu  pendidikan  tentunya  ada  ketepatan  dalam pekerjaannya untuk mencapai tujuan tersebut, agar pekerjaannya mempunyai kualitas yang baik.
3.   Kesopanan  dan  keramahan  Dalam  menjaga  minat  dan  kepercayaan  konsumen,  maka  dari Stakeholder  pendidikan  diupayakan  memberikan  keramahan  dalam  memberikan  pelayanan sehingga  akan  membuat  atau  konsumen  selalu  percaya  terhadap  kualitas  atau  mutu  dalam pendidikan tersebut.
4.   Bertanggung jawab atas segala keluhan (Complain) pelanggan. Tanggung jawab atas segala keluhan pelanggan yaitu masyarakat dan lainlain adalah tanggung jawab Stakeholder dalam pendidikan.  Keluhan  sebagai  masukan  dan  motivasi  bagi  Pendidikan  Tinggi  dalam meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan.
5.   Kelengkapan  pelayanan  Kelengkapan  pelayanan ini akan meningkatkan  mutu  atau  kualitas pendidikan. Sarana prasarana yang memadai dan lengkap akan menarik perhatian konsumen, dan  juga  dengan  kelengkapan  sarana  prasarana  tentunya  akan  dapat  meningkatkan  mutu pendidikan.
6.   Kemudahan  mendapatkan  pelayanan  Pendidikan  yang  memberikan  kemudahan  dalam masyarakat  akan  memberikan  daya  tarik  terhadap  masyarakat.  Pelayanan  yang  diberikan kepada  Pendidikan  Tinggi  terhadap  Mahasiswa  atau  masyarakat  ini  akan  memberikan penilaian terhadap konsumen atau mutu di Pendidikan Tinggi.
7.   Variasi  Layanan  Pemberian  layanan  ini  dalam  memberikan  pelayanan  tentunya  terdapat langkah-langkah  yang  variatif  agar  mutu  pendidikan  dapat  tercapai.  Langkahlangkah  yang variasi ini dibutuhkan ketika langkah yang dilakukan kurang berhasil.
8.   Pelayanan pribadi ini adalah pelayanan terhadap pribadi masing-masing personil Pendidikan Tinggi.
9.   Kenyamanan Menciptakan suasana yang nyaman antar personil dalam lembaga pendidikan itu harus dijaga. Karena dengan kenyamanan tersebut akan memberikan keharmonisan dalam hubungannya  dengan  personil  di  Pendidikan  Tinggi  sehingga  kegiatan  dalam  Pendidikan Tinggi dapat berjalan dengan baik.
10.  Ketersediaan  atribut  pendukung  Menciptakan  suasana  yang  nyaman  antar  personil  dalam lembaga pendidikan itu harus dijaga, karena dengan kenyamanan tersebut akan memberikan
keharmonisan dalam hubungannya dengan personil di Pendidikan Tinggi sehingga kegiatan dalam Pendidikan Tinggi dapat berjalan dengan baik.

## Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan
Ada tiga faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan yaitu:
1)   Kebijakan  dan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  menggunakan  educational  production function atau input-input analisis yang tidak konsisten;
2)   Penyelenggaraan dilakukan secara sentralistik;
3)   Peran  serta  masyarakat  khususnya  orang  tua  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  sangat minim.
Untuk  merealisasikan  kebijakan  di  atas  maka  Pendidikan  Tinggi  perlu  melakukan manajemen  peningkatan  mutu.  Manajemen  Peningkatan  Mutu  selanjutnya  disingkat  MPM  ini merupakan suatu model yang dikembangkan di dunia pendidikan, seperti yang telah berjalan di Sedney,  Australia  yang  mencakup:  Quality  Assurance  dan  Quality  Control,  dipadukan  dengan model  yang  dikembangkan  di  Pittsbrurg,  Amerika  Serikat  oleh  Donald  Adams,  dkk.  Semua program  peningkatan  mutu  pendidikan  tinggi  tidak  akan  berjalan  efektif  dan  efisien  tanpa didukung dana yang memadai baik itu yang berasal dari pemerintah, masyarakat, ataupun dunia usaha.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu adalah suatu cara dalam mengelola  suatu  organisasi  yang  bersifat  komprehensif  dan  terintegrasi  yang  diarahkan  dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus- menerus dalam setiap aspek aktivitas organisasi. Sasaran yang dituju dari manajemen mutu adalah meningkatkan mutu pekerjaan, memperbaiki produktivitas dan efisiensi melalui perbaikan kinerja dan  peningkatan  mutu  kerja  agar  menghasilkan  produk  yang  memuaskan  atau  memenuhi kebutuhan  pelanggan.  Dalam  manajemen  produksi,  ada  suatu  mekanisme  penjaminan  agar produk  yang  dihasilkan  dapat  memenuhi  standar  mutu.  Untuk  itu  pengendalian  mutu  harus dilakukan  sejak  awal  perencanaan.  Apabila  pengendalian  mutu  dilakukan  setelah  produk dihasilkan bisa menghadapi resiko terjadinya sejumlah produk yang tidak sesuai dengan standar yang  diharapkan.  Dalam  paradigma  demikian,  tujuan  utama  manajemen  mutu  adalah  untuk mencegah  dan  mengurangi  resiko  terjadinya  kesalahan  dalam  proses  produksi,  dengan  cara mengusahakan  agar  setiap  langkah  yang  dilaksanakan  selama  proses  produksi  dapat  berjalan sebaik-baiknya  sesuai  standar.  Dengan  demikian,  dalam  manajemen  mutu  bukan  sekedar berupaya  agar  produk  yang  dihasilkan  memenuhi  standar  mutu,  tetapi  lebih  difokuskan  pada bagaimana proses produksi bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan.
Dengan proses produksi yang baik, tentu akan dapat menghasilkan produk yang baik pula. Pendidikan  yang  bermutu  dan  berkualitas  merupakan  harapan  dan  dambaan  bagi  setiap  warga negara. Masyarakat, baik yang terorganisir dalam suatu lembaga pendidikan, sangat berharap agar mahasiswa  dan  anakanak  mereka  mendapatkan  pendidikan  yang  bermutu  agar  kelak  dapat bersaing  dalam  menjalani  kehidupan.  Untuk  menjawab  harapan  masyarakat  tersebut,  setiap pendidikan  tinggi  hendaknya  selalu  berupaya  agar  pendidikan  yang  dikelolanya  dapat menghasilkan  produk  yang  berkualitas,  yaitu  produk  yang  dapat  memuaskan  para  pelanggan. Praktek  penyelenggaraan  pendidikan  dapat  dikiyaskan  dengan  proses  produksi  dalam  sebuah perusahaan (industri). Hanya saja, produk yang dihasilkan lembaga pendidikan dalam bentuk jasa. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai perusahaan jasa. Dari perspektif ini, mutu  dan  kualitas  layanan  (jasa)  yang  dihasilkan  merupakan  ukuran  mutu  sebuah  pendidikan tinggi,  yaitu  sejauh mana  kepuasan  pelanggan  terhadap  jasa  yang  dihasilkan.  Untuk  itu  dalam perguruan tinggi bisa dikatakan bermutu jika memang telah memenuhi standar, misi utama dari sebuah  institusi  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  keinginan  pelanggannya.  kepada  para pelanggan sesuai dengan standar mutu tertentu bukan hanya dalam bentuk kualitas lulusannya. Pendidikan yang bermutu tidak dapat hanya dilihat dari kualitas lulusannya, tetapi juga mencakup bagaimana  pendidikan  tinggi  mampu  memenuhi  dan  melayani  kebutuhan  pelanggan  sesuai dengan  standar  mutu  yang  berlaku.  Pelanggan  di  sini  adalah  pelanggan  internal,  dosen  dan
karyawan  lainnya,  dan  pelanggan  eksternal  yaitu  mahasiswa  dan  pihak-pihak  terkait  di  luar pendidikan  tinggi  tersebut.  Dengan  demikian,  pendidikan  tinggi  dikatakan  bermutu  apabila mampu memberi layanan sesuai atau bahkan melebihi harapan dosen, karyawan, mahasiswa dan pihak-pihak  lain  yang  terkait  seperti  penyandang  dana,  pemerintah  atau  dunia  kerja  pengguna lulusan.
Untuk memberikan jaminan terhadap mutu dan kualitas, pendidikan tinggi harus mengetahui dengan  pasti  apa  yang  dibutuhkan  oleh  pelanggannya.  Pendidikan  tinggi  hendaknya  selalu berupaya mensinergikan berbagai komponen untuk melaksanakan manajemen mutu pendidikan yang dikelolanya agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kependidikan. Untuk itu, kerjasama dengan  semua  komponen  pendidikan  tinggi  dalam  manajemen  harus  menjadi  prioritas. Komponen  pendidikan  tinggi  dimaksud  adalah  para  dosen,  karyawan,  mahasiswa  maupun masyarakat. Kerjasama dengan komponen pendidikan tinggi dimaksudkan untuk melibatkan dan memberdayakan  mereka  dalam  proses  organisasi  baik  dalam  pembuatan  keputusan  maupun pemecahan  masalah.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  pembaharuan  pendidikan,  yang memberikan kewenangan penuh kepada pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan lingkungan.
Manajemen mutu menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak, sehingga menjamin partisipasi semua komponen pendidikan yang lebih luas dalam perumusanperumusan keputusan tentang  pendidikan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mendorong  komitmen  mereka  terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang pada akhirnya akan mendukung efektivitas dalam pencapaian tujuan pendidikan tinggi. Keberhasilan manajemen mutu dalam dunia pendidikan dapat diukur tingkat  kepuasaan  pelanggan.  Pendidikan  Tinggi  dapat  dikatakan  berhasil  jika  mampu memberikan layanan sesuai harapan “pelanggan pendidikan”.

## PENTINGNYA MANAJEMEN MUTU DALAM PENDIDIKAN
Otonomi  daerah  membawa  dampak  pada  pengelolaan  pendidikan  di  daerah.  Dengan diberlakukannya otonomi pendidikan, diharapkan akan berpengaruh positif terhadap tumbuhnya lembaga pendidikan yang berkualitas. Setiap lembaga pendidikan diharapkan mampu menggali sumber  daya  dan  potensi  daerah  berbasis  keunggulan  lokal.  Konsekuensi  yang  tidak  bisa dihindarkan  dari  desentralisasi  pendidikan  tersebut,  karena  budaya  dan  potensi  daerah  yang sangat  beragam,  adalah  lulusan  yang  bervariasi.  Oleh  karena  itu,  upaya  standarisasi  mutu  dan jaminan  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  memenuhi  standar  mutu  harus  menjadi  fokus perhatian dalam upaya memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan sesuai dengan standar mutu, diperlukan penilaian secara terus  menerus  dan  berkesinambungan  terhadap  kelayakan  dan  kinerja  yang  dilakukan  dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi.
Menurut Mohammad Ali mengemukakan bahwa penilaian terhadap kelayakan dan kinerja secara  berkesinambungan  tesebut  tidak  dapat  dilepaskan  kaitannya  dengan  manajemen, khususnya  manajemen  mutu  pendidikan  tinggi,  yang  mempunyai  tujuan  utama  mencegah  dan mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam proses produksi, dengan cara mengusahakan agar setiap langkah yang dilaksanakan selama proses produksi dapat berjalan sebaik-baiknya sesuai standar.  Dari  paparan  di  atas,  dapat  ditarik  pemahaman  bahwa  untuk  menjamin  pelaksanaan standarisasi mutu dan kualitas pendidikan, manajemen mutu mempunyai peranan penting. Sebab, kegiatan dalam manajemen mutu bukan sekedar berupaya agar produk yang dihasilkan memenuhi standar  mutu,  tetapi  lebih  difokuskan  pada  bagaimana  proses  produksi  bisa  terlaksana  dengan baik, sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan agar dapat menghasilkan produk yang memuaskan pelanggan, khususnya masyarakat pengguna jasa pendidikan.

## 3. KESIMPULAN
Suatu  kebijakan  selalu  dikaitkan  dengan publik.  Kebijakan  publik  merupakan  keputusan- keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kinerja merupakan kegiatan yang telah dicapai seseorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Keberhasilan
manajemen  mutu  dalam  pendidikan  tinggi  dapat  diukur  melalui  tingkat  kepuasaan  pelanggan. Pendidikan  tinggi  dapat  dikatakan  berhasil  jika  mampu  memberikan  layanan  sesuai  harapan “pelanggan  pendidikan”  dan  menghasilkan  produk  yang  memuaskan,  khususnya  masyarakat pengguna jasa pendidikan.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Aedi, Nur. Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan. Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama, 2012. Ali, Mohammad. Guru dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007. Bastian,  Indra.  Akutansi  Sektor  Publik,  Edisi  Pertama.  Yogyakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas Ekonomi UGM, 2001.
Bendriyanti,  Rita  Prima,  “Manajemen  Mutu  Layanan  Akademik  Dalam  Meningkatkan Kompetensi Lulusan di Perguruan Tinggi Swasta di  Provinsi Bengkulu” TARBAWI , Volume 1. No. 01, (Januari – Juni 2015),
Danim,  Sudarwan.  Visi  Baru  Manajemen  Sekolah;  dari  Unit  Birokrasi  ke  Lembaga  Akademi. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Fahmi, Irham. Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta, 2010. Fattah, Nanang. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
———.  Landasan  Manajemen  Pendidikan.  Bandung:  Remaja  Rosda  Karya,  2010.  Handoko, Hani.  Manajemen  personalia  dan  Sumber  Daya  Manusia.  Yogyakarta:  BPFE,  1994. Mangkunegara,
Anwar Prabu. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002. Nugroho, Rian. Kebijakan Pendidikan yang unggul. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Nurcholis,  dan  Hanif.  Teori  dan  Praktek  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah.  Jakarta:  PT
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.
Nurlaila. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Lep Khair, 2010. Prawirosentono, Suryadi. Kebijakan  kinerja  Karyawan.  Yogyakarta:  BPFE,  1999.  Robbins,  Stephen  P.  Perilaku Organisasi. Jakarta: Gramedia, 2006.
Sallis,  Edward.  Total  Quality  Management  in  Education:Manajemen  Mutu  Pendidikan. Diterjemahkan oleh Ahmad Ali Riyadi. 4 ed. Yogyakarta: IRCiSod, 2006.
Satori, Djam’an. Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2016. Shulhan, Muwahid, dan Soim. Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam. Yogyakarta: Teras, 2013.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta: Balai Pustaka,
2002.
Umiarso, dan Imam Ghozali. Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan. Yogyakarta: IRCISod, 2011.