Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3527
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## ACCENTUATION OF VILLAGE APPARATUS IN PREVENTION AND REDUCTION OF STUNTING IN BANYUWANGI
Aksentuasi Aparatur Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Banyuwangi
Kuni Putri Safinah 1 ; Hary Priyanto 2 ; Safrieta Jatu Permatasari 3
12 Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
a kuniputrisafinah45@gmail.com (*) Corresponding Author kuniputrisafinah45@gmail.com
How to Cite: Rae Tisha Vania, Banung Grahita. (2024).  Aksentuasi Aparatur Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Banyuwangi.                                                                                                                 doi : 10.36526/js.v3i2. 3527 Received: 29-01-2024
Revised  : 01-02-2024 Accepted: 07-05-2024 Keywords: Stunting, Kepatuhan Aparatur, Banyuwangi Abstract In  Banyuwangi  Regency  there  are  4,367  stunted  toddlers  out  of  10,7840  toddlers.  The triggers are couples from early marriages, lack of understanding of child rearing patterns, economic  conditions,  the  quality  of  maternal  nutrition  during  pregnancy,  and  lack  of nutritional intake for babies. The seriousness of the Banyuwangi Regency Government in preventing and reducing stunting is proven by policies in the form of Banyuwangi Regency Regional Regulation number 7 of 2018 and Banyuwangi Regent Regulation number 39 of 2021.  Policies  will  not  be  effective  if  they  are  not  internalized  by  the  apparatus.  This research  aims  to  describe,  analyze  and  interpret  the  efforts  of  government  officials  in implementing stunting prevention and reduction. The method used is based on qualitative descriptive principles. Primary data comes from interviews, and secondary data comes from literature  reviews  and  various  regulations  relevant  to  the  substance  of  the  research. Results:  apparatus  compliance  with  stunting  prevention  and  reduction  policies  has  an impact on: (1) supervision of communities affected by stunting; (2) the formation of social relationships so that the community responds quickly to communities affected by stunting; and (3) the formation of a healthy society from one generation to the next. Conclusions from this research: Community participation in stunting prevention and reduction programs in Banyuwangi needs to be supported by improving the quality of the apparatus in internalizing policies regarding stunting prevention and reduction..

## PENDAHULUAN
Pemerintah  bertugas  memperhatikan  hak  atas  kesehatan  masyarakat  agar  terwujud masyarakat adil dan makmur. Pada era sekarang, stunting merupakan masalah kesehatan serius, yang  disebabkan  meningkatnya  pernikahan  dini,  kondisi  ekonomi,  kualitas  gizi  ibu  hamil,  dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Stunting merupakan masalah gizi kronis pada kesehatan balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding dengan anak seusianya (Anjarwati, et al., 2023). Stunting beresiko pada kehidupan anak sampai tumbuh besar, baik terkait fisik, kognitif, maupun  kualitas hidup anak saat dewasa.
Balita yang tidak stunting punya tingkat kecerdasan lebih baik dan punya daya saing tinggi di bidang pembangunan dan ekonomi. Pertumbuhan balita optimal bisa mengurangi resiko penyakit degenaratif. Penyakit degenaratif tersebut seperti diabetes, hipertensi, jantung, hingga ginjal, yang biaya  pengobatannya  mahal.Jumlah  balita  di  Banyuwangi  10.7840  jiwa.  Bulan  Februari  2022 terdapat balita dengan stunting sejumlah 4.367 jiwa, namun bulan Agustus 2022 meningkat menjadi 3.544 atau 3,6% dari jumlah  balita di Banyuwangi (Dinas Kesehatan Banyuwangi, 2023)
Desa  Kaotan  berada  di  wilayah  administratif  Kecamatan  Blimbingsari  Kabupaten Banyuwangi. Desa Kaotan memiliki 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Krajan dan Dusun Krasak dengan total penduduk 2.800 orang. Desa Kaotan memiliki kasus stunting tertinggi kedua dari 10 Desa di Kecamatan Blimbingsari.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3527
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Di Kecamatan Blimbingsari, jumlah balita stunting per Agustus 2022 sejumlah 78 balita atau prevelensi 2.25% dari 3.462 balita yang ada. Padahal jumlah stunting pada balita di bulan Februari 2022 sejumlah 20 balita (Dinas Kesehatan Banyuwangi, 2023).  Meningkatnya jumlah stunting di Blimbingsari tidak lepas dari kontribusi dari berbagai desa yang ada. Per Agustus 2022, Desa Kaotan memiliki jumlah balita dengan stunting sejumlah 9 atau 5,14% balita dari sebanyak 175 jumlah balita.
Tabel 1.
Jumlah Balita Terindikasi Stunting di Kecamatan Blimbingsari (2022)
Sumber: Pemerintah Kecamatan Blimbingsari (2023)
Desa  Kaotan  peringkat  stunting  kedua  se-Kecamatan  Blimbingsari.  Peningkatan  jumlah stunting sering mengejutkan masyarakat, dan menjadi perhatian serius pemerintah setiap tingkatan. Banyak  masyarakat  tidak  tahu  perihal  stunting,  baik  definisi,  penyebab,  dampak,  hingga penanggulangannya (Saputri & Tumangger, 2019). Ketidaktahuan tentang pola asuh anak sering terjadi karena masyarakat tidak paham tentang bahaya stunting. Pernikahan dini menjadi pemicu utama. Pasangan yang menikah usia dini cenderung belum siap menjadi orang tua. Upaya menekan jumlah stunting menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Terdapat kebijakan dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  nomor  7  Tahun  2018  tentang: Penyelenggaraan  Kabupaten Layak  Anak, serta  Peraturan Bupati  Banyuwangi  Nomor  39  Tahun 2021 tentang: Kewenangan Desa dalam upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Tingkat Desa.
Hakekat  kebijakan  untuk  memberi  kepastian  pada  upaya  pencegahan  dan  penurunan stunting.  Peningkatan  kualitas  berpikir  masyarakat  berpendapatan  rendah  merupakan  tantangan besar  bagi  pemerintah  di  setiap  tingkatan  (Priyanto,  et  al.,  2021).  Masyarakat  pedesaan menganggap Pemerintah Desa dan pihak Puskesmas kurang memberi penyuluhan terkait stunting. Mudahnya  kader  Posyandu  menjustifikasi  balita  terkena  stunting  pada  keluarga  yang  tidak memahami bahaya stunting justru berdampak pada suatu konflik.
Kepatuhan aparatur Pemerintah Desa Kaotan dalam memberikan sosialisasi bahaya stunting pada  masyarakat  merupakan  hal  serius.  Menurut  Adi  (dalam  Permatasari  &  Imaniar,  2022), pemberdayaan masyarakat merupakan cara tepat pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup agar lebih baik lagi. Masyarakat perlu dilibatkan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas  mereka  agar  bisa  mengatasi  masalah  bahaya  stunting  dengan  mandiri.  Kegiatan partisipasi  dan  kegiatan  berbasis  komunitas  dapat  memperkuat  kapasitas  masyarakat  dalam meningkatkan gizi pada anak-anak.
No Desa Stunting Jumlah Balita Presentase Februari Agustus 1  Kaligung 1 59 277 21.3% 2  Kaotan 2 9 175 5.14% 3  Patoman 6 2 320 0.62% 4  Bomo 2 2 360 0.56% 5  Sukojati 2 2 203 0.99% 6  Watukebo 2 1 652 0.15% 7  Karangrejo 1 0 220 0% 8  Gintangaan 0 2 437 0.46% 9  Badean 4 0 478 0% 10  Blimbingsari 0 1 340 0.29% JUMLAH 20 78 3462 2.25%
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3527
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat berkaitan secara simultan. Implementasi suatu kebijakan harus seirama dengan kepentingan masyarakat (Priyanto & Noviana, 2023).  Setiap anak  perlu  mendapat  asupan  gizi  berupa  makanan  dan  suplemen  sejak  dalam  kandungan,  dan Pemerintah  menyediakan  fasilitas  agar  menurunkan  angka  kematian  ibu  melahirkan,  angka kematian  anak,  serta  meningkatkan  usia  harapan  hidup,  standar  gizi,  dan  standar  kesehatan (Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 tahun 2018).
Mewujudkan  balita  dengan  gizi  yang  cukup  harus  ditunjang  dengan  tindakan  konkrit pemerintah dalam bentuk memberi fasilitas memadai sehingga dapat meningkatkan standar gizi dan kesehatan semua balita.  Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi 39 tahun 2021, Pemerintah desa  berwenang  mencegah  dan  menurunkan  stunting  secara  terintegrasi  di  tingkat  desa.  Oleh karenanya perlu sosialisasi terkait bahaya stunting, program gizi yang terintegrasi dan berkelanjutan, pemantauan pada ibu hamil dan pertumbuhan anak secara berkala, dan melakukan indentifikasi dini pada balita beresiko stunting. Artikel ini mengulas tentang upaya aparatur pemerintah desa dalam pencegahan dan penurunan stunting berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 tahun 2021. Analisis dan hasil diperoleh peneliti  dari  upaya  pengumpulan,  pengembangan,  dan  pengelompokan  data  secara  deskriptif, komparatif, dan asosiatif.
METODE Penelitian ini menggunaan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berfungsi memahami realitas sosial dengan memberikan gambaran sistematis, akurat, dan faktual berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Cahyanti, et al., 2023). Tujuannya menganisis kepatuhan aparatur Pemerintah Desa Kaotan pada kebijakan pencegahan dan penurunan stunting di Desa Kaotan Kecamatan Blimbingsari  berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 tahun 2021.
Penelitian dilakukan di Desa Kaotan Kecamatan Blimbingsari pada tahun 2023. Data primer dari hasil wawancara dengan informan ditetapkan sesuai purposive sampling; data sekunder dari studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan subtansi penelitian. Analisis pada data kualitatif agar peneliti dapat melakukan pengelompokan serta dapat melakukan analisis pada data hasil wawancara secara efektif, efisien, dan terstruktur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Pedesaan
Kebijakan  publik  merupakan  produk  yang  disusun,  dirancang  dan  dibuat  pihak  legislatif bersama eksekutif sebagai aktor kebijakan, kemudian di implementasi aparatur pemerintah sebagai implementor dalam rangka upaya mencapai sejumlah sasaran yang ditetapkan sebelumnya sebagai esensi dari produk kebijakan. Kebijakan pemerintah harus relevan dalam menjawab permasalahan yang  terjadi  pada  masyarakat  (Priyanto,  2023).    Pada  suatu  kebijakan,  tahap  implementasi merupakan hal penting. Suatu kebijakan tidak akan ada nilainya jika tidak di implementasi dengan baik,  benar,  mencapai  tujuan  atau  dampak  yang  diinginkan.  Menjalankan  kebijakan  yang  sudah ditetapkan merupakan langkah aparatur Pemerintah Desa Kaotan dalam rangka mengentaskan dan mencegah kasus stunting, dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya penanganan stunting karena berdampak pada perkembangan kognitif anak dan pencapaian  pendidikan  pada  anak-anak  di  masa  depan.  Dengan  melakukan  pencegahan  dan penurunan  stunting  dapat  meningkatkan  akses  dan  kualitas  pedidikan  pada  anak.  Keberhasilan implementasi  kebijakan  berkaitan  dengan  ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  (Triyanto,  et  al., 2023). Implementasi kebijakan dalam mengentas dan mencegah stunting perlu ditunjang dengan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3527
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
sinergitas antara Pemerintah Desa Kaotan, Puskesmas, dan Masyarakat.  Sinergitas tersebut dalam rangka pemberian sosialisasi dan pendampingan pada masyarakat terkait pola hidup sehat secara mandiri dan bersih sebagai upaya pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa.
Stunting tidak hanya disebabkan oleh satu aspek tunggal, tetapi dipengaruhi berbagai aspek yang  saling  berinteraksi,  sehingga  mempengaruhi  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak,  serta berdampak  pada  masalah  ekonomi  dalam  skala  individu,  rumah  tangga,  maupun  masyarakat keseluruhan.  Oleh karenanya implementasi pencegahan dan penurunan stunting harus melibatkan lintas sektor dan berbagai lembaga kepentingan untuk mengatasi semua faktor yang memperngaruhi gizi pada anak. Sebagai implementor, aparatur Pemerintah Desa Kaotan memiliki tanggung jawab mengoptimalkan  perannya  agar  mencapai  keberhasilan  pada  tujuan  yang  ditetapkan,  yaitu pencegahan  dan  penurunan  stunting  disetiap  tahunnya.  Implementasi  program  kegiatan  yang dilakukan aparatur Pemerintah Desa Kaotan untuk meningkatkan gizi, perawatan kesehatan, dan kondisi lingkungan bisa membantu mengurangi angka stunting.
Setiap  balita  punya  kesempatan  tumbuh  dan  berkembang  dengan  secara  sehat.  Peneliti berpendapat bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk Peraturan Bupati Banyuawngi nomor 39 tahun 2021 memiliki efek besar pada kegiatan pencegahan dan penurunan stunting.

## Analisis Komunikasi Aparatur Berdasarkan Pemikiran Lasswell
Pemerintah Desa Kaotan wajib memberi pelayanan kesehatan masyarakat. Isu atau masalah stunting  merupakan  hal  mendasar  dan  menyangkut  tentang  masyarakat.  Pemerintah  di  tiap tingkatan harus memastikan yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan, serta harus memberi dampak kepuasan masyarakat (Rosa, et al., 2023). Aspek penting dalam implementasi kebijakan tentang  stunting  di  Desa  Kaotan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Banyuwangi nomor 7 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 tahun 2021 adalah sinergitas antara aparatur Pemerintah Desa, Puskesmas, dan masyarakat.  Peneliti menggunakan pokok  pikiran  Lasswell  tentang  komunikasi,  yang  terbagi  dalam  5  aspek,  yaitu:  siapa komunikatornya,  apa  pesannya,  menggunakan  media  apa,  siapa  target  sasarannya,  dan  apa dampaknya.
Gambar 1.
Analisis Kepatuhan Aparatur Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting
Sumber: Dikelola dari pemikiran Lasswell (1948)
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3527
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Pertama ,  aspek  Komunikator.  Dalam  pandangan  Lasswell  (dalam  Hardjana,  2013), komunikator bertujuan mempengaruhi sasaran khususnya dalam melancarkan proses komunikasi persuasif, dan pesan yang disampaikan diharapkan memiliki efek tertentu, atau kontribusinya pada efeknya dapat terjadi secara berlebih-lebihan dalam komunikasi massa.
Komunikator menjadi sumber dan kendali semua aktivitas komunikasi. jika suatu komunikasi tidak berhasil, maka kesalahan utama bersumber dari komunikator. Komunikator untuk pencegahan dan  penurunan  stunting  di  Desa  Kaotan  adalah  aparatur  Pemerintah  Desa  Kaotan  dengan melibatkan  pihak  puskesmas  dan  masyarakat.  Aparatur  Desa  Kaotan  dengan  didampingi  pihak puskesmas menjalankan program sosialisasi atau musyawarah desa yang tujuannya memberikan pemahaman pada masyarakat terkait bahaya stunting pada balita, sehingga masyarakat atau ibu hamil dapat memberikan serta menjaga gizi seimbang pada perkembangan anak atau janin.
Implementor  program  merupakan  pihak  penting  dalam  kebijakan,  karena  implementor merupakan penggerak atau alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuat kebijakan. Implementor adalah penyedia dan pemberi layanan bagi masyarakat pada suatu program (Permatasari, 2022).
Hasil penelitian menjelaskan bahwa pola komunikasi kegiatan pencegahan dan penurunan stunting telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kaotan. Tujuan penting dari pola komunikasi oleh komunikator, dalam hal ini Pemerintah Desa Kaotan, bahwa kebijakan yang ada sudah dilaksakan dengan maksimal. Aparatur Pemerintah Desa Kaotan meyakini bahwa Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 tahun 2021 merupakan kebijakan yang bermanfaat dalam pencegahan dan penurunan stunting di tingkat Desa.
Salah  satu  keberhasilan  komunikator  adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam  membantu komunikasi  pada  masyarakat  terdampak  stunting.  Selain  itu,  aparatur  Pemerintah  Desa  Kaotan memperlihatkan  kerja  transparan  dalam  memberi  layanan  kesehatan  pada  masyarakat. Berdasarkan  pantauan  peneliti,  keberhasilan  komunikasi  komunikator  adalah  upaya  Pemerintah Desa Koatan, pihak Puskesmas, dan Kader Posyandu dalam meningkatkan penyuluhan terhadap bahaya  stunting  pada  balita,  pemeriksaan  kehamilan  secara  berkala,  dan  dengan  pemberian imunisasi dan pendampingan gizi pada balita.
Kader Posyandu merupakan unsur masyarakat yang dekat dengan target sasaran, utamanya ibu hamil. Fungsinya melakukan komunikasi antar personal dengan target sasaran. Kader Posyandu dibekali  materi  dan  media  untuk  kegiatan  penyuluhan  pada  masyarakat. Kedua ,  aspek  Pesan. Lasswell (dalam Rachmawati, 2019) menjelaskan suatu model komunikasi tidak hanya fokus pada kajian untuk memahami arti pesan, tetapi terkait dengan semua unsur, proses, saluran, partisipasi, dan bertujuan mencapai maksud tertentu.
Keberhasilan pesan kebijakan terkait stunting bergantung penyampaian implementor pada masyarakat.  Penyampaian  pesan  kebijakan  oleh  implementor  harus  disesuaikan  dengan  target sasaran. Penyampaian pesan terhadap suatu realitas pada target sasaran tertentu bisa ntara satu dengan yang lain, disesuaikan kualitas target sasaran.
Jika masyarakat miskin tidak bisa menjangkau program yang ditetapkan, tentu tidak akan mudah menikmatinya (Nadarsyah & Priyanto, 2022). Jika pesan tidak dipahami dengan baik oleh keluarga  balita  terindikasi  stunting  maka  program  tidak  bisa  berjalan  maksimal.  Pendapat masyarakat  bisa  membentuk keberhasilan suatu  program. Dengan  banyaknya  pendapat  yang  di sampaikan  masyarakat  kepada  aparatur  pemerintah  bisa  memberi  dampak  keberhasilan pencegahan dan penurunan stunting.
Hasil penelitian menjelaskan pesan terkait stunting yang disampaikan aparatur Pemerintah Desa  Kaotan pada sasaran  tidak  sekedar informatif, tetapi  lebih ke  arah  edukatif  dan  persuasif. Sasaran  yang  dimaksud  adalah  anak  usia  24-59  bulan,  wanita  usia  subur,  dan  remaja  putri (Peraturan  Bupati  Banyuwangi  nomor  39  tahun  2021).  Aparatur  Pemerintah  Desa  Kaotan  telah melakukan edukatif terkait cara menyusun dan memenuhi kebutuhan gizi pada balita, cara menjaga kesehatan  ibu  hamil,  menjaga  kesehatan  reproduksi,  dan  menjaga  kebersihan  lingkungan  serta sanitasi.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3527
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Adapun  pola  persuasif  yang  dilakukan  melalui  pengarahan  pada  remaja  putri  untuk memanfaatkan obat tablet tambah darah yang diberikan secara rutin melalui puskesmas. Pemberian obat  tablet  tambah  darah  sebagai  bentuk  pencegahan  sejak  remaja.  Tujuannya  saat  menjadi seorang ibu tidak melahirkan bayi ciri-ciri stunting.
Ketiga ,  aspek  Saluran  atau  Media.  Menurut  Lasswell  (dalam  Perdana,  2021),  komunkasi adalah  proses  penyampaian  pesan  yang  dilakukan  melalui  media  kepada  sasaran  agar menimbulkan efek yang di tuju. Pemilihan dan penggunaan media dalam proses pengiriman pesan agar  penerima  pesan  bisa  mendapatkan  informasi  dalam  pencegahan  dan  penurunan  stunting. Penting dilakukan karena bahaya stunting pada balita bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Kampanye  stunting  merupakan  kegiatan  penyebarluasan  informasi  sebelum  atau  setelah rembuk  stunting  desa  melalui  berbagai  media  lokal  yang  dilakukan  secara  berkelanjutan,  dan kampanye dapat menggunakan media cetak maupun elektronik, serta dapat berupa kegiatan festival desa tentang layanan dasar, bazar pangan lokal, perlombaan bayi atau anak sehat, dan lain-lain (Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 tahun 2021).
Pemilihan  media  di  kalangan  masyarakat  harus  diketahui  dahulu  agar  terhindar  dari pemborosan  biaya,  waktu,  dan  tenaga.  Media  yang  bisa  dimanfaatkan,  seperti:  majalah,  baliho, flayer, stiker, festival desa tentang layanan dasar, bazar pangan lokal dan komunikasi langsung pada masyarakat. Perlu memanfaatkan platform media sosial dalam pemberian informasi, tips dan fakta terkait  gizi  serta  perawatan  anak.  Dalam  menunjang  tersebut,  perlu  membangun  sumber  daya online, seperti aplikasi, yang bermanfaat memberi konseling dan panduan bagi orang tua tentang pola makan anak.
Aparatur Pemerintah Desa Kaotan telah membentuk suatu forum atau pertemuan masyarakat yang  memiliki  balita  dan  ibu  hamil  yang  di  pandu  oleh  Puskesmas  membahas  tentang  nutrisi, kesehatan,  dan  layanan  kesehatan  anak.  Peneliti  berpendapat,  penggunaan  kombinasi  saluran dapat membentuk strategi komprehensif untuk mencapai tujuan pencegahan dan penurunan angka stunting di Desa Kaotan secara efektif.
Keempat ,  aspek  Sasaran.  Implementasi  kebijakan  tidak  akan  mencapai  keberhasilan  jika tidak  diterapkan  atau  dilaksanakan.  Menurut  Lasswell,  proses  komunikasi  mempunyai  efek  atau pengaruh pada khalayak sasaran (Kurniawan, 2018).
Memahamkan target sasaran untuk pencegahan dan penurunan stunting dengan pedoman Peraturan  Bupati  Banyuwangi  nomor  39  tahun  2021  perlu  memunculkan  respon  dari  sasaran kebijakan.  Konsep  pengelolaan  masayarakat  sasaran  harus  didasari  oleh  kepatuhan  terhadap peraturan yang ada (Priyanto, 2018).  Menentukan sasaran yang jelas adalah langkah penting dalam merancang strategi efektif dan terfokus pada kelompok yang dijadikan target sasaran.
Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa sasaran program pencegahan dan penurunan stunting di Desa Kaotan adalah unsur Puskesmas, kader posyandu, stakeholder, dan masyarakat.
Keterlibatan Puskesmas dan kader Posyandu untuk meberi penanganan pada balita stunting, memberi penyuluhan kesehatan, dan memberikan pendidikan gizi pada ibu hamil, balita, dan remaja putri.  Hasil  pementauan  peneliti,  program  yang  tersampaikan  pada  sasaran  berkaitan  dengan peningkatan berat badan pada bayi, peningkatan tinggi badan anak, peningkatan asupan gizi, dan penurunan angka kejadian stunting. Tidak semua masyarakat mendapat bantuan dari pencegahan dan penurunan stunting dari pemerintah, karena harus memenuhi beberapa kriteria. Meski demikian, dengan  program  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Desa  Kaotan,  masyarakat  tetap  bisa meningkatakan taraf hidup dan memperhatikan kesehatan yang berkualitas.
Masyarakat dalam program pencegahan dan penurunan stunting di Desa Kaotan tidak hanya menerima  manfaatnya  saja,  melainkan  dapat  berperan  sebagai  pengawas  dalam  implementasi pemenuhan  kesahatan.  Tujuannya  agar  tidak  ada  penyelewengan.Peneliti  berpendapat,  aktifnya pengawasan  oleh  sasaran  berdampak  pada  implementasi  program  yang  efektif  dan  efisien. Pelayanan tidak adil dan tidak berkualitas menyebabkan ketidak puasaan masyarakat (Nana & Hary, 2023).
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3527
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Kelima , Efek. Lasswell (dalam Perdana, 2021) menyatakan efek adalah perbedaan antara apa  yang  dipikirkan,  dirasakan,  dan  dilakukan  oleh  penerima  sebelum  dan  sesudah  menerima pesan,  sehingga mempengaruhi  pengetahuan,  sikap  dan  tingkah  laku  seorang.  Efek  merupakan tolak  ukur  keberhasilan  strategi  komunikasi,  karena  berdampak  pada  strategi  selanjutnya.  Oleh karenanya  upaya  pencegahan  dan  penurunan  stunting  pada  balita  harus  dengan  menciptakan kesadaran masyarakat tentang bahaya stunting.
Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa tidak pahamnya masyarakat tentang stunting karena komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan bersifat terbatas, baik peserta, waktu, maupun anggaran.  Jika  mayoritas  masyarakat  dapat  mengikuti  program  kegiatan  pencegahan  dan penurunan  stunting,  maka  efek  yang  ditimbulkan  adalah  kualitas  sumber  daya  manusia  dan kemajuan Desa Kaotan.
Peneliti  berpendapat,  efek  positif  sangat  berpengaruh  dalam  mewujudkan  cita-cita  Desa Kaotan  tanpa  stunting.  Oleh  karenanya  implementasi  kebijakan  tentang  stunting  harus  masif sehingga berefek positif pada masyarakat sasaran. Meski demikian, evaluasi terhadap implementasi program merupakan hal penting (Noviana & Priyanto, 2023).

## PENUTUP Simpulan
Kepatuhan aparatur Permerintah Desa Kaotan dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan stunting telah berdampak pada 3 hal, yaitu: (1) pengawasan terhadap lingkungan masyarakat terdampak stunting, (2) terbentuknya hubungan sosial sehingga tiap masyarakat merasa harus memberi respon cepat terhadap keberadaan masyarakat yang terdampak stunting, dan (3) terbentuknya  semangat  masyarakat  dalam  membentuk  lingkungan  sehat  dari  satu  generasi  ke genarasi selanjutnya.

## Rekomendasi
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  nomor  7  tahun  2018  dan  Peraturan  Bupati Banyuwangi nomor 39 tahun 2021 merupakan kebijakan prioritas dalam pencegahan dan penurunan stunting di Banyuwangi. Aparatur harus memahami jika keberhasilan pencegahan dan penurunan stunting berangkat dari kualitas aparatur dalam menafsirkan kebijakan, implementasi yang sesuai, adanya partisipasi publik, dan evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjarwati, Desy Dwi., Hary Priyanto, Niko Pahlevi Hentika. (2023).  Kajian Implementasi Program Banyuwangi Tanggap Stunting Di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono. Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora . 4 (1). Doi: 10.37680/almikraj.v4i1.3568 ; Cahyanti, S. R. D., Priyanto, H., & Vitasari, L. (2023). Tata Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten  Banyuwangi  Dalam  Perspektif  Peraturan  Daerah  7/2020. Nusantara  Hasana Journal , 3 (3), 156-167. Doi: 10.59003/nhj.v3i3.974; Hardjana, A. (2013). Teori Komunikasi: Kisah Pengalaman Amerika. Jurnal Ilmu Komunikasi , 1 (2). Doi: 10.24002/jik.v1i2.161;
Kurniawan,  D.  (2018).  Komunikasi  Model  Laswell  Dan  Stimulus-Organism-Response  Dalam Mewujudkan  Pembelajaran  Menyenangkan. Jurnal  Komunikasi  Pendidikan , 2 (1),  60. Doi:10.32585/jkp.v2i1.65;
Lasswell, Harold D. (19480. The Structure and Function of Communication in Society, in Lyman
Bryson (editor). 1948. The Communication of Ideas. New York: Institute for Religious and Social Studies, Jewish Theological Seminary of America; Nadarsyah, N. N., & Priyanto, H. P. (2022). Decentralization of Policy in Health Services Through the Public and Private Partnership. In Regulating Human Rights, Social Security, and Socio- Economic Structures in a Global Perspective (pp. 108-123). IGI Global. Doi: 10.4018/978-1-
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3527
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 6684-4620-1.ch007;
Noviana,  N.,  &  Priyanto,  H.  (2023).  Proactive  Personality  a  Transformational  is  Consistent  in Maintaining  Organizational  Balance. Partners  Universal  International  Research  Journal ,  2 (02). Doi: 10.5281/zenodo.8051223; Nana  Noviana  Nadarsyah, Hary  Priyanto  Priyanto  (2023).  In  Cultural  Perspektive:  Sexuality  and Gender Performance. Handbook of Research on Diversity and Gender Differences in Spiritual Experiences . Chapter 4, (pp. 12). IGI Global. Doi: 10.4018/978-1-6684-6826-5.ch004;
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  nomor  7  Tahun  2018  tentang:  Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
Peraturan  Bupati  Banyuwangi  Nomor  39  Tahun  2021  tentang:  Kewenangan  Desa  dalam  upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Tingkat Desa;
Perdana, K. (2021). Analisa Model Komunikasi Lasswell Pada Halaman “@aswaja_sunda” Dalam Turut  Mempertahankan  Ajaran  Islam  Ahlussunnah  Wal  Jamaah  di  Media  Instagram. The International  Journal  of  Pegon  :  Islam  Nusantara  Civilization , 5 (01),  25-38.Doi: 10.51925/inc.v5i01.47;
Permatasari, S. J. (2022). Pengembangan Program Desa Wisata Berbasis Jejaring Bisnis Di Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi. Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik) , 12 (2), 133 – 139 .Doi:10.38156/gjkmp.v12i2.107; Permatasari,  S.  J.,  &  Imaniar,  D.  (2022).  Optimalisasi  Peran  Bumdes  Dalam  Meningkatkan Kemandirian  Desa  (Studi  Pada  Bumdes  Ijen  Lestari,  Desa  Tamansari,  Kecamatan  Licin Kabupaten  Banyuwangi). Jurnal  Pendidikan  Sosiologi  Dan  Humaniora , 13 (1),  9. Doi:10.26418/j-psh.v13i1.52074;
Priyanto,  H.  (2018).  Tinjauan  Peraturan  Bupati  Nomor:  45  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Terhadap Perkembangan Prostitusi Kabupaten Banyuwangi. WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial , 7(1). Doi: 10.14421/welfare.2018.071-03;
Priyanto, H. (2023). The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama , 15 (2),
1007-1018. Doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788;
Priyanto,  H.,  Soepeno,  B.,  Wahyudi,  E.,  &  Hara,  A.  E.  (2021).  Public  Services  in  Banyuwangi Regency,  East  Java,  Indonesia  in  a  Just  and  Civilized  Humanity  Perspective. Budapest International  Research  and  Critics  Institute-Journal  (BIRCI-Journal) , 4 (4),  2615 – 3076
.Doi:10.33258/birci.v4i4.3494;
Priyanto, H., & Noviana, N (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. Majalah Ilmiah Dian Ilmu , 22 (2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330; Rachmawati, Ike. (2019). Strategi Komunikator Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pelanggan Air  Minum  PDAM  Kota  Sukabumi. Kebijakan:  Jurnal  Ilmu  Administrasi ,  10(1),  47-61.  Doi: 10.23969/kebijakan.v10i1.1421;
Rosa Amelia Sukma, Harry Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2023). Home Review Program In The Interest Of Poverty Reduction: Towards Success Or The Verse? International Journal of Educational  Review,  Law  And  Social  Sciences  (IJERLAS) , 3(6),  1870 – 1876.  Doi:
10.54443/ijerlas.v3i6.1147;
Saputri, R. A., & Tumangger, J. (2019). Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia. Journal of Political Issues , 1 (1), 1 – 9. Doi:10.33019/jpi.v1i1.2;
Triyanto, Y., Sari, R., Rahayu, S., Lubis, J. R., & Siregar, R. A. (2023). Cegah Stunting Melalui Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di Desa Nagasaribu Kecamatan Padang  Bolak  Tenggara  Kabupaten  Padang  Lawas  Utara. Jurnal  SOLMA , 12 (3),  1161 – 1171. Doi: 10.22236/solma.v12i3.12914.