SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue I, January 2024; 113-130 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.43192 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal di Indonesia
Implementation  of  Legal  Aid  for  Marginalized  Communities  in Indonesia
Imam Safawi 1* , Adrial Adam Prasetyo 2 ,
1 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia. E-mail: 1 imamsyaffawi0306@gmail.com, 2 adrialada501@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 03 Desember 2023] [Reviewed: 07 Desember 2023] [Accepted: 03 Januari 2024] [Published: 19 Januari 2024]
How to Cite:
Safawi, Imam, and Adrial Adam Prasetyo. 2024. “Application of Legal Aid for Marginalized Communities”. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 5 (1), 113-30. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.43192.

## Abstrak
Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Mendapatkan bantuan  hukum  bagi  setiap  orang  adalah  perwujudan  akses  terhadap  keadilan  sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai  dengan  tujuan  konsep  bantuan  hukum  yang  dihubungkan  dengan  cita-cita  negara  yang sejahtera.  Bantuan  hukum  juga  merupakan  instrumen  penting  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum.  Bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu,  pemerintah  sudah  menyiapkan  bantuan  hukum secara cuma-cuma atau gratis. Akan tetapi banyak masyarakat Marginal yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah. Kajian ini didasarkan pada penelitian  hukum  normatif  yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  dan menganalisa  bahan-bahan  hukum  dan  isu-isu  hukum  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang diteliti. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang  akan  dicapai  adalah  berupa  deskripsi  mengenai  apa  yang  seyogianya  dilakukan  untuk menjawab  permasalahan  tersebut.  Tulisan  ini  menjelaskan  lebih  jauh  tentang  apa  itu  bantuan hukum, bagaimana cara mengajukan bantuan hukum, dan siapa saja yang bisa mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis.
Kata Kunci: Bantuan Hukum; Masyarakat Marginal.

## Abstract
Legal aid is the constitutional right of every citizen to guarantee protection and equality before the law, as a means of recognizing human rights (HAM). Obtaining legal assistance for everyone is a manifestation  of  access  to  justice  as  an  implementation  of  guaranteed  legal  protection  and guarantee  of  equality  before  the  law.  This  is  in  accordance  with  the  objectives  of  the  legal  aid concept  which  is  linked  to  the  ideals  of  a  prosperous  country.  Legal  aid  is  also  an  important instrument  in  the Criminal Justice System because it  protects human rights for every  individual, including the right to legal aid. For underprivileged people, the government has provided free or free legal assistance. However, many marginalized communities do not know this so they feel the government is not helping them. This study is based on normative legal research, namely research
Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal di Indonesia Imam Safawi, et. al.
carried out by reviewing and analyzing legal materials and legal issues related to the problem under study. Legal research is carried out to solve problems that arise, while the results to be achieved are  in  the  form  of  a  description  of  what  should  be done  to  answer  these  problems.  This  article explains further about what legal aid is, how to apply for legal aid, and who can get free or free legal aid.
Keywords: Legal Aid; Marginalized Communities.

## Pendahuluan
Sistem  hukum  Indonesia  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  menjamin  kesetaraan  di hadapan hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang  menyatakan  "Setiap  warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  dalam  hukum  dan pemerintahan  itu  tanpa  ada  kecualinya." 1 Salah  satu  langkah  untuk  mencapai  keadilan  dan kesetaraan kedudukan dalam hukum adalah dengan melalui pemberian bantuan hukum kepada setiap  warga  negara  yang  terlibat  dalam  suatu  kasus  hukum.  Soerjono  Soekanto  menyatakan bahwa  bantuan  hukum  pada  dasarnya  merujuk  pada  bantuan  yang  diberikan  oleh  para  ahli hukum kepada warga masyarakat yang membutuhkan untuk mewujudkan hak-hak mereka dan memperoleh perlindungan hukum yang semestinya. 2
Jaminan terhadap hak konstitusional belum mendapatkan perhatian yang lebih, sehingga dibentuklah  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  (UUBH)  sebagai dasar negara untuk menjamin warga negara, terutama mereka yang miskin, yang terpinggirkan dalam  memperoleh  akses  keadilan  dan  kesetaraan  di  hadapan  hukum. 3 Selain  itu,  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengamanahkan advokat atau penasihat hukum untuk  memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  Marginal  secara  gratis,  dengan diberlakukan  sanksi  jika  advokat  tidak    memenuhi  kewajibannya  sesuai  ketentuan  Undang- Undang. 4
1 Widiawati  Widiawati  and  Masayu  Robianti,  “Pelayanan  Dan  Pendampingan  Bantuan  Hukum  Gratis  Untuk Masyarakat  Miskin  Di  Provinsi  Lampung,”  in Prosiding  Seminar  Nasional  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat , vol. 1, 2020, 427 – 36, https://doi.org/https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.861.
2 Ni Putu Noni Suharyanti Noni, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, and I Made Nistra, “Efektivitas Peraturan Menteri Hukum  Dan  HAM  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Paralegal  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum  Di  LBH- APIK  Bali,” Jurnal Analisis Hukum 4, no. 1 (2021): 16 – 33, https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2894.
3 La  Sensu  et  al.,  “Kewenangan  Penentuan  Kerugian  Keuangan  Negara  Pada  Program  Pamsimas  Di  Kabupaten Konawe Utara,” Halu Oleo Legal Research 4, no. 2 (2022): 231 – 42, https://doi.org/https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.52.
4 Muhammad  Hendri  Yanova  and  Nifa  Amisya  Siraz,  “Transformasi  Bantuan  Hukum  Kepada  Masyarakat  Sebagai Manifestasi Keadilan,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2023): 258 – 75, https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.113.
Lembaga Bantuan Hukum, atau disingkat LBH, mensubstitusikan salah satu prinsip utama yang diimplementasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau KUHAP, yakni asas  accusatoir.  Asas  ini  menekankan  bahwa  seorang  terdakwa  yang  disidang  tidak  dianggap sebagai  objek,  melainkan  sebagai  subjek.  Prinsip  accusatoir  memastikan  proses  pemeriksaan bersifat  terbuka,  di  mana  setiap  orang  dapat  menghadiri  atau  menyaksikan  jalannya persidangan. 5 Terdakwa  memiliki  hak  yang  setara  dengan  penuntut  umum,  sementara  hakim berperan sebagai pihak netral yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.
Problematika  bantuan  hukum  ini  menjadi  perbedaan  yang  berarti    antara  kelompok ekonomi  atas  yang  mampu  membeli  jasa  advokat  untuk  menegakan  suatu  kasusnya,  dengan kelompok  marginal  yang  tidak  memiliki  kekuatan  dalam  ekonomi  dan  tidak  mempunyai kemampuan materi alhasil tidak mampu memilih advokat seperti yang dilakukan oleh kelompok berpendapatan  tinggi. 6 Menjamin  hak  masyarakat  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum, terutama bagi masyarakat miskin atau masyarakat Marginal, adalah tanggung jawab negara. 7 Hal ini merupakan dampak dan akibat logis dari prinsip dan pengakuan negara bahwa "Segala warga negara  bersamaan  kedudukannya  di  depan  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  tanpa  kecuali."  Selanjutnya,  Pasal  34  ayat  (11)  UUD  1945 menegaskan,  "Fakir  miskin  dan  anak-anak  yang  terlantar  dipelihara  oleh  Negara." 8 Dengan makna yang luas, hal ini menjelaskan bahwa negara memiliki beban di pundak penguasa untuk melindungi dan mengakui hak-hak masyarakat Marginal.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik  mengiyakan  hak  atas  bantuan  hukum  dan  hak  atas  Advokat  dan  memerintahkan pemerintahan untuk memfasilitasi  Advokat yang memberikan bantuan hukum secara  berdaya
5 Fadli Nur Wana Kurniawan, “Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu Dari Segi Ekonomi Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukannya Dalam Proses Peradilan Pidan a),” The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence 1, no. 2 (2020): 105 – 32, https://doi.org/https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48624.
6 Achmad  Al- Muhajir,  “Problematika  Implementasi  Bantuan  Hukum  Di  Indonesia,” LISAN  AL-HAL:  Jurnal Pengembangan Pemikiran
Dan Kebudayaan 13, no. 2 (2019): 341 – 66, https://doi.org/https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.600.
7 Indah Sari and Aminuddin Ilmar, “Regional Government Authority in Fulfilling the Right to Legal Aid for the Poor and  Vulnerable  Groups,” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum 22,  no.  2  (January  11,  2022):  209 – 23, https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.29151.
8 Hamzah  Hasan,  “Implementasi  Nilai - Nilai  Kewajiban  Asasi  Manusia;  Telaah  Hukum  Pidana  Islam,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 92 – 118, https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650.
Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal di Indonesia Imam Safawi, et. al.
guna untuk masyarakat Marginal ketika kepentingan keadilan memerlukan pemenuhan tuntutan konstitusion  hal  tersebut, 9 Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat untuk  berikutnya  dinamai  (UU  Advokat)  telah  mengakomodirnya,  bahwa  advokat  "wajib" menyediakan bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu. 10 Prinsip tersebut merupakan turunan prinsip negara hukum (rechtstaat) dan asas equality before the law dalam  UUD  1945  yaitu  Pasal  27  ayat  (11)  yang  memaparkan  bahwa  setiap  masyarakat  sama posisinya di depan hukum dengan tanpa terkecuali, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi " Setiap orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama didepan hukum ” . 11
Perangkat  global,  keamanan  dan  perlindungan  hukum  beserta  bantuan  hukum  diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang mengakui hak setiap orang untuk  diyakini  di  hadapan  hukum  dimana  saja  ia  bertempat  dan  kemanan  setiap  orang  sama dihadapan hukum dan memiliki hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perlakuan tidak adil. Dalam kongres Hak-Hak Sipil dan politik 1966 Pasal 14 ayat (3)  huruf D disebutkan bahwa kewajiban  bantuan  hukum  secara  gratis  oleh  pemerintahan  yang  menyatakan, "Dalam ditentukannya tindak pidana yang dituduhkan atas dirinya, setiap individu berhak atas jaminan- jaminan berikut, dalam kesamaan yang setara untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela  yarg  dipilihnya  sendiri,  untuk  diberitahukan  tentang  hak  ini  bila  ia  tidak  mempunyai pembela  dan  untuk  mendapatkan bantuan  hukum demi  kepentingan  keadilan,  dan  tanpa membayar jika ia tidak memili ki dana yang cukup untuk membayarnya” . 12
Riset    terkait  tentang  aplikasi  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Merginal  di  Indonesia sudah  banyak  diteliti  oleh  para  penulis  sebelumnya.  berlandaskan  hasil  pencarian  terkait sejumlah  karya  tulis  yang  telah  diterapkan,  maka  sedikitnya  dijumpai beberapa bahan  bacaan yang membahas tentang permasalahan ini, misal Egi Wahyudi, Annisa Triana, Prayoga dengan
9 M. Ilham and Abdul Syatar, “Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya Pembinaan Narapidana: Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Hukum Nasional,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 4, no. 1 (2023): 1 – 14, https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30168.
10 Evi  Risnawati,  M  J  Dewa,  and  G  Tatawu,  “Analisis  Hukum  Penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  Oleh  Pemerintah Daerah,” Halu Oleo Legal Research 3, no. 1 (2021): 68 – 86.
11 Putra Astomo, “Prinsip - Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam UUD NRI Tahun 1945,” Jurnal Hukum Unsulbar 1, no. 1 (2018): 1 – 12, https://doi.org/https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47.
12 Putri Ilmia, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pasal 56 Ayat 1 (1) KUHAP Dihubungkan Dengan Hak Atas Bantuan Hukum,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 11, no. 1 (2023): 16 – 30, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v11i1.9653.
judul Implementasi Bantuan Hukum pada Masyarakat Miskin di Kota Serang pada tahun 2018 yang  dalam  penelitiannya  tersebut  membahas  tentang  pengaplikasian  bantuan  hukum  pada masyarakat Marginal di Kota Serang dan faktor-faktor penghalang penerapan bantuan hukum pada masyarakat Marginal di Kota Serang. Namun hasil investigasi mengemukakan penerapan bantuan  hukum  pada  masyarakat  marginal  di  Kota  Serang  sampai  sekarang  belum  maksimal karena belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Marginal di Serang. 13
Sebab - sebab yang menjadi penghambat penerapan bantuan hukum pada masyarakat marginal  di  Kota  serang  diantaranya  yakni,  (a)  sebab  hukum  sendiri  melingkupi  masih  kurang payung hukum  untuk  masalah  bantuan  hukum, (b)  sebab  SDM tentang kualitas  dan  kuantitas pemberi  bantuan  hukum,  (c)  Faktor  dari  kebudayaan  masyarakat  sendiri  tentang  dengan minimnya pengetahuan warga tentang bantuan hukum dan masih malasnya masyarakat untuk melapor  pada  Lembaga  Bantuan  Hukum  atau  bahkan  tidak  mengetahui  adanya  Lembaga Bantuan Hukum. Meninjau penelitian sebelumnya di atas, maka dapat disebutkan penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas, selain itu hal - hal yang baru dalam karya ilmiah ini bertempat pada kajian isu hukum masing-masing penelitian, yang dalam kajian ini membahas tahap - tahap untuk  meraih  bantuan  hukum  dan  siapa  saja  yang  layak  mendapat  dan  memberikan  bantuan hukum.

## Literatur Review

## 1. Bantuan Hukum
Terminologi bantuan hukum berfungsi sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yakni Legal Aid dan Legal Assistance . Legal Aid biasa difungsikan untuk memperlihatkan bantuan hukum dalam arti sempit, berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang telah terlibat dalam  suatu  perkara  secara  cuma-cuma,  khususnya  kepada  orang  yang tidak  mampu. Sedangkan pengertian " Legal assistance "dipergunakan untuk menunjukan pengertian bantuan hukum  kepada  mereka  yang  tidak  mampu,  maupun  pemberian  bantuan  hukum  oleh  Advokat
13 Ginanjar Rah Adi Fahmi,  Sugeng Setyadi,  and Umayatu Suiro, “Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten,” Jurnal Ekonomi-Qu 8, no. 2 (2018): 227 – 47, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450.
Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal di Indonesia Imam Safawi, et. al.
| 118
yang memp ergunakan honorium. 14 Selain "Legal Aid" dan "Legal Assistance "dikenal pula istilah "Legal  Service",  tetapi  istilah  ini  kurang  tepat  jika  diterjemahkan  dalam  istilah  bantuan hukum,akan tetapi lebih tepat di artikan sebagai pelayanan hukum.

## 2. Bantuan Hukum Secara Yuridis
Secara yuridis, pengertian bantuan hukum dapat ditinjau dalam Undang-Undang Nomor. 18  Tahun  2003  Tentang  Advokat,  Undang-Undang  Nomor.  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  nomor  10  Tahun  2015  Tentang  Peraturan  Pelaksana  Peraturan  Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2013. 15 Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara gratis kepada Klien yang tidak mampu". Pengertian bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah "jasa hukum yang diterima oleh pemberi bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum".
Pasal 1 angka i Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2013 Tentang syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 10 Tahun 2015, juga memberikan pengertian yang sama mengenai bantuan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.
Pengertian  bantuan  hukum  juga  dapat  dilihat  dalam  Peraturan.  Perhimpunan  Advokat Indonesia  Nomor  1  Tahun  2010  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan  Hukum secara  cuma-cuma.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Perhimpunan  Advokat  Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara cuma- cuma,  menyatakan  bahwa,  "Bantuan  Hukum  Secara  cuma-cuma  adalah  "jasa  hukum  yang diberikan  Advokat  tanpa  menerima  pembayaran  honorarium  meliputi  pemberian  konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum
14 Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin,” Arena Hukum 9, no. 2 (2016): 190 – 206, https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3.
15 Akhdiari Harpa, “Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarkat  Miskin Dalam Mewujudkan Akses Keadilan  Terhadap  Masyarakat  Miskin,” Tadulako  Master  Law  Journal 3,  no.  2  (2019):  113 – 24, https://doi.org/https://doi.org/10.22487/tmlj.v3i2.173.
lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu". 16 Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum secara cuma-cuma baik secara litigasi maupun non litigasi.

## 3. Bantuan Hukum Menurut Pakar Hukum
Pengertian  Bantuan  Hukum  Roberto  Concepcion  seorang  advokat  dari  Filipina mengemukakan  pandangannya  tentang  bantuan  hukum,  menurut  ia  bantuan  hukum  adalah " pengungkapan  yang  biasanya  digunakan  untuk  menunjuk  kepada  segala  bentuk  dari  jasa hukum  yang  ditawarkan  atau  diberikan  kepada  masyarakat.  Jasa  hukum  ini  terdiri  dari pemberian  informasi  atau  pendapat  yang  diberikan  mengenai  hak,  kewajiban,  dan  tanggung jawab  dalam  situasi  tertentu,  sengketa,  litigasi,  atau  proses  hukum,  yang  dapat  berupa peradilan,  semi  peradilan  administrasi,  atau  yang  lainnya ". 17 Menurut  Clarence  J.  Dias,  yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah " segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada semua di masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukan hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup ". 18

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  suatu penelitian yang dijalankan dengan meniliti dan menganalisis unsur - unsur hukum dan isu-isu hukum yang menyangkut dengan kendala yang diteliti. Penelitian hukum dijalankan untuk memecahkan soal- soal yang muncul, tetapi hasil yang akan diraih adalah berupa deskripsi terkiat apa yang biasanya doperbuat untuk menjawab kendala tersebut.  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).  Pendekatan  Undang-Undang  ( statute  approach )  diperbuat  dengan  meniliti  semua Undang-Undang  dan  pertauran  yang  saling  berketerkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang
16 Rachmad  Abduh  and  Faisal  Riza,  “Pemberian  Bantuan  Hukum  Kepada  Masyarakat  Miskin  Yang  Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama,” EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial 4, no. 2 (2018): 30 – 39, https://doi.org/https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2274.
17 Andi Tenri Uleng and Irfan Amir, “Politik Setengah Hati Mewujudkan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Sebuah  Tinjauan  Di  Kabupaten  Bone,” Constitutional  Law  Review 1,  no.  1  (2022):  28 – 38,  https://jurnal.iain- bone.ac.id/index.php/colrev/article/view/3550.
18 Dwi Suryantoro, “Konsep Bantuan Hukum Dalam Peradilan Pidana  Di Indonesia,” At- Turost : Journal of Islamic Studies 8, no. 2 (2021): 201 – 17, https://doi.org/10.52491/at.v8i2.71.
Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal di Indonesia Imam Safawi, et. al.
dianalisa. Sumber hukum yang difungsikan dalam penelitian ini berdiri atas Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum tersebut memiliki kewenangan, yang  terdiri  dari  regulasi  perundang-undangan,  catatan  resmi  atau  surat-surat  terkait  dengan pembahasan  suatu  Undang-Undang.  Lalu  Bahan  hukum  sekunder,  menaungi  semua  publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Penerbitan  tentang hukum ini mencakup buku-buku  teks,  skripsi  hukum,  kamus  hukum,  serta  opini  hukum  dari  para  ahli  yang dipublikasikan melalui jurnal, majalah atau internet/website. Cara Pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam kajian hukum ini adalah studi kepustakaan yang terbatas pada penggunaan dokumen dan bahan pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data - data  tertulis  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti. Menganalisa  bahan  hukum  dalam penilitian  ini  menggunakan  penalaran  deduktif,  yaitu  menganalisa  beberapa  premis  hukum dalam kajian ini untuk ditarik pada sebuah satu kesimpulan yang dapat menggambarkan jawaban dari rumusan masalah di atas.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Prosedur Untuk Mengajukan Bantuan Hukum
Bantuan hukum ialah perangkat penting dalam Sistem Peradilan Pidana sebab itu suatu bentuk dari perlindungan HAM bagi setiap masyarakat, mencakup hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan hak terpenting yang dipunya oleh setiap masyarakat  karena dalam tahapan proses hukum, khususnya hukum pidana, pada normalnya setiap orang yang di putuskan  sebagai  tertuduh  dalam  suatu  perkara  pidana,  tidaklah  mungkin  dapat  melakukan pembelaan  sendiri  dalam  proses  hukum  dan  dalam  pemeriksaan  hukum  tersebut. 19 Dengan begitu  mustahil  seorang  tersangka  dalam  suatu  tindak  pidana  memberlakukan  pembelaan terhadap individu sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan nya sementara itu dia ialah seorang tersangka dalam  suatu  tindak pidana  yang  dituduhkan  kepadanya  itu.  Oleh  sebab  itu terdakwa  berhak  memperoleh  bantuan hukum. 20 Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun
19 Putu Sekarwangi Saraswati, “Bantuan Hukum Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa 13, no. 2 (2019): 114 – 20, https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.13.2.2019.114-120.
20 Rico  Yodi  Tri  Utama  and  Retno  Saraswati,  “Independensi  Dan  Urgensi  Restrukturisasi  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia  Berdasarkan  Aspek  Kekuasaan  Kehakiman,” Ajudikasi:  Jurnal  Ilmu  Hukum 5,  no.  1  (2021):  53 – 70, https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.2740.
2011 tentang Bantuan Hukum bisa dinamai dengan (UU Bantuan Hukum), bantuan hukum ialah sebuah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  pemberi  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. 21
Ada dua istilah tentang  bantuan hukum yaitu legal Aid dan Legal Assistance . Istilah legal aid biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara gratis  terkhusus bagi  mereka  yang  tidak  mampu. 22 Sementara  itu pengertian Legal  Assistance difungsikan  untuk  memperlihatkan  pengertian  bantuan  hukum  dalam  arti  luas,  karena  di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang  dilakukan  oleh  para  pengacara  yang  mempergunakan  mendapat  pembayaran  sejumlah uang dari klien. 23
Realisasi penyerahan bantuan hukum yang diberi kepada penerima bantuan hukum ialah upaya  untuk  memimpikan  hak-hak  konstitusi  dan  seketika  sebagai  penerapan  negara  hukum yang  mengakui  dan  melindungi  serta  menjamin  hak  warga  negara  akan  kebutuhan  akses terhadap  keadilan  dan  kesamaan  di  hadapan  hukum. Bantuan  hukum  lagi  pula  merupakan pelayanan hukum yang berkeinginan untuk menyerahkan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap  hak-hak  konstitusi  tersangka  terdakwa  sejak  ia  ditahan  sampai  didapatkan  putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka terdakwa akan tetapi hak tersangka terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak berakhlak atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jadi meskipun tersangka terdakwa memang terbukti bersalah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
Termaktub  Pasal  27  Ayat  (1)  UUD  1945,  dikatakan  bahwa:  “ Segala  warga  negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  serta  wajib  menjunjung  hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya ”.  Sementara  itu  Masyarakat  Marginal merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi: “Fakir
21 Appludnopsanji  Appludnopsanji  and  Pujiyono  Pujiyono,  “Restrukturisasi  Budaya  Hukum  Kejaksaan  Dalam Penuntutan  Sebagai  Independensi  Di  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia,” SASI 26,  no.  4  (2020):  571 – 81, https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.359.
22 Angga  Angga  and  Ridwan  Arifin,  “Penerapan  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Kurang  Mampu  Di  Indonesia,” DIVERSI: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2019): 218 – 36, https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374.
23 Kristina Agustiani Sianturi and Ali Marwan Hsb, “Keberadaan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018),” Mahadi: Indonesia Journal of Law 1, no. 1 (2022): 72 – 95.
Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal di Indonesia Imam Safawi, et. al.
| 122
miskin  dan  anak- anak  yang  terlantar  dipelihara  oleh  Negara”. 24 Peranan  Lembaga  Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi  mereka  yang  tidak mampu  dan tidak mempunyai  penasihat hukum  sendiri  maka  pejabat yang terkait pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, 25 hal tersebut terdapat dalam Pasal 56 Ayat (2) yang menyatakan : “Setiap penasihat  hukum  yang  ditunjuk  untuk  bertindak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  (1), memberikan bantuannya dengan cuma- cuma”.
Pemberian  bantuan  hukum  oleh  Lembaga  Bantuan  Hukum  mempunyai  peranan  yang sangat besar  yaitu untuk  mendampingi  kliennya  sehingga dia tidak  akan  diperlakukan  dengan sewenang-wenang oleh pihak berwenang, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.  Terkait  konteks  penyelenggaraan  pendanaan  untuk  Lembaga  Bantuan  Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum  adalah  wujud kewajiban pemerintah  dan disalurkan  melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum.
Sumber  pendanaan  bantuan  hukum  selain  dari  APBN,dapat  diperoleh  juga  dari Pemerintah Daerah tingkat  I  (Propinsi)  dan  Tingkat  II  (Kabupaten,  Kota),  namun  dalam proses pemberian  akreditas  dan  verifikasi  tetap  mengacu  pada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42  Tahun  2013,  anggaran  bantuan  hukum  diberikan  untuk  litigasi  dan  non-litigasi,  besaran anggaran  bantuan  hukum  di  tentukan  oleh  Menteri  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan  bantuan  hukum  litigasi  untuk  pemberi  bantuan  hukum  dalam  satu  perkara  pidana,
24 Irwin Paat, “Implementasi Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” LEX CRIMEN 11, no. 5 (2022): 1 – 12, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42736.
25 Masayu Robianti, “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Perkara Probono,” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2022): 147 – 53, https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1667.
perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu  bantuan  hukum  juga  diberikan  untuk  perkara  Non  Litigasi  meliputi  penyuluhan  hukum, konsultasi hukum, investiasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum,  mediasi,  negosiasi,  pemberdayaan  masyarakat,  pendampingan  di  luar  pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum. Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  semua  lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dapat terpenuhi  hak-haknya  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia.
Berdasarkan  keputusan  Direktur  Jendral  Badan  Peradilan  Umum  Nomor  :  1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  10  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Bantuan  Hukum  Lampiran  A,  majelis  Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum.
a. Surat Kuasa Khusus.
1) Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  dari  Lurah  atau  Kepala  Desa  setempat  atau  Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan  diketahui  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri.  Berdasarkan  Penetapan  Penunjukan Advokat  untuk  memberikan  jasa  bantuan  hukum  tersebut,  selanjutnya  dikeluarkan pula :
2) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk  membayar  dana  bantuan  hukum  kepada  Advokat  yang  telah  ditunjuk  untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
3) Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat  Keputusan  Pembebanan  Dana  Bantuan  Hukum  tersebut  ke  DIPA  pengadilan. Pencairan  anggaran  Bantuan  Hukum  kepada  Advokat  dilakukan  setelah  perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :
Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal di Indonesia Imam Safawi, et. al.
b. Surat Kuasa Khusus.
1) Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  dari  Lurah  atau  Kepala  Desa  setempat  atau  Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2) Penetapan  Majelis  Hakim  untuk  Penunjukan  Advokat  yang  menjalankan  kuasa penerima bantuan hukum.
3) Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut. Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan  Penerjemah.Saksi  yang  dimaksud  di  dalam  angka  4  adalah  saksi  yang meringankan  Terdakwa.  Anggaran  Dana  Bantuan  Hukum  yang  dialokasikan  untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport. Pengaturan pengeluaran dana Bantuan  hukum  sebesar  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah) untuk empat komponen tersebut  diperinci  masing-masing  sebagai  berikut:  5.1.1.  Advokat  sebesar  Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; 5.1.2. Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
4) Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
5) Penerjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pengeluaran/pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri untuk biaya  Saksi  Adecharge,  atau  Saksi  Ahli  atau  Penterjemah  tersebut  harus  dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim dan/atau berita acara persidangan Saksi Adecharge, atau  Saksi  Ahli,  atau  Penerjemah  serta  menanda  tangani  kwitansi  tanda  bukti pengeluaran.  Bendahara  Pengeluaran  mencatat  dan  membukukan  semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan.

## 2. Subjek Hukum yang Bisa Mengajukan Bantuan Hukum
Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran. Dalam kata lain bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum, layaknya tujuan dari pemberian bantuan hukum itu harus
orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Undang-Undang. 26 Berdasarkan Pasal  5  Undang-Undang  Bantuan  Hukum,  yang  berhak  mendapatkan  bantuan  hukum  yaitu sebagai berikut:
a. Penerima  Bantuan  Hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  mencakup setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
b. Hak  dasar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  hak  atas  pangan,  sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Dalam  undang-undang  bantuan  hukum,  penerima  bantuan  hukum  tidak  disebutkan secara jelas. Namun, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 undang-undang bantuan hukum tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:
1) Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik  litigasi  maupun  non  litigasi  (mengacu  pada  Pasal  4  undang-undang  bantuan hukum)
2) Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
3) Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
4) Orang-orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya. Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.
Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang  bantuan  hukum,  yaitu  yang  mendapatkan  bantuan  hukum  adalah  setiap  orang  atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka  secara  konstitusional  orang  miskin  berhak  untuk  diwakili  dan  dibela  baik didalam  maupun  diluar pengadilan (acces to legal counsel). Bantuan hukum bagi warga miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD'45. Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (pro bono publico) sebagai penjabaran persamaan hak
26 Robert Libra and Wilda Arifalina, “Pelaksanaan Hak Pemberi Bantuan Hukum Litigasi Selain Advokat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” Jurnal Hukum Respublica 17, no. 2 (2018): 264 – 79, https://doi.org/https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1894.
Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal di Indonesia Imam Safawi, et. al.
di  hadapan  hukum.  Pasal  34  ayat  (2)  dan  ayat  (4)  UUD  1945  bahwa  negara  mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam UUBH.

## 3. Pihak yang Memberi Bantuan Hukum
Dalam Undaug-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Sesuai dengan defenisinya, bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UndangUndang. Itu  artinya  bahwa  orang  yang  diperbolehkan  memberikan  bantuan  hukum  adalah  advokat. Sehingga  seorang  advokat  berdasarkan  amanat  Undang-Undang  memiliki  kewajiban  untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkannya. Hal ini didasari pada Pasal 22 Undang-Undang Advokat, yang menyatakan bahwa:
a. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cumacuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
b. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma- cuma  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah.
Namun pada kenyataanya masih banyak advokat yang tidak mau memberikan bantuan hukum  secara  cuma-cuma  karena  peraturan  terkait  pemberian  bantuan  hukum  secara  cuma- cuma  tidak  mengikat  bagi  setiap  advokat.  Seharusnya  kewajiban  untuk  memberikan  bantuan hukum harus memiliki konsekuensi mengikat bagi advokat tersebut. Sehingga apabila seorang advokat  tidak  bersedia  melaksanakan  kewajiban  tersebut,  maka  harus  mendapatkan konsekuensi etik. Meskipun selama ini, kode etik yang belum begitu menekankan pada kewajiban pemberian bantuan hukum oleh setiap advokat, menjadi celah bagi advokat untuk menghindari pemberian  bantuan  hukum.  Mengingat  bantuan  hukum  hanya  boleh  diberikan  oleh  seorang advokat,  sepantasnya  setiap  advokat  harus  menjalankannya  dengan  sebaik  mungkin.  Apalagi mengingat  profesi  advokat  adalah  profesi  yang  terhormat,  sudah  seharusnya  memberikan pelayanan hukum bagi mereka yang membutuhkannya.

## Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan keputusan Direktur  Jendral  Badan  Peradilan  Umum  Nomor:  1/DJU/OT  01.3/VIII/2011  tentang  petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. Penetapan dan penunjukan Advokat di atas wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus serta Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat  atau  Kartu  Keluarga  Miskin  (KKM),  atau  Kartu  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri.  Kemudian  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang memerintahkan  Kuasa  Pengguna  Anggaran  untuk  membayar  dana  bantuan  hukum  kepada Advokat  yang  telah  ditunjuk  untuk  memberikan  jasa  bantuan  hukum  kepada  Terdakwa  untuk selanjutnya Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat  Keputusan  Pembebanan  Dana  Bantuan  Hukum  tersebut  ke  DIPA  pengadilan.    Secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut: (1). Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non- litigasi (mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum) (2). Orangorang yang hak-hak konstitusionalnya  dilanggar  oleh  oknum  penegak  hukum.  (3).  Orang-orang  yang  tidak mendapatkan  akses  untuk  mendapatkan  keadilan.  Serta  (4).  Orang-orang  yang  teraniaya  oleh karena  masalah  hukum  yang  sedang  dihadapinya.  6.3.    Kemudian  mengacu  pada  Pasal  22 Undang-Undang  Advokat,  yang  menyatakan  bahwa:  (1).  Advokat  wajib  memberikan  bantuan hukum  secara  cuma-cuma  kepada  pencari  keadilan  yang  tidak  mampu.  Serta  (2).  Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Daftar Pustaka
Abduh, Rachmad, and Faisal Riza. “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama.” EduTech: Jurnal
Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal di Indonesia Imam Safawi, et. al.
Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial 4,
no. 2 (2018): 30 – 39. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2274.
Al- Muhajir, Achmad. “Problematika Implementasi Bantuan Hukum Di Indonesia.” LISAN AL-HAL: Jurnal  Pengembangan  Pemikiran  Dan  Kebudayaan 13,  no.  2  (2019):  341 – 66. https://doi.org/https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.600.
Angga, Angga, and Ridwan Arifin. “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia.” DIVERSI: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2019): 218 – 36. https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374.
Appludnopsanji,  Appludnopsanji,  and  Pujiyono  Pujiyono.  “Restrukturisasi  Budaya  Hukum Kejaksaan  Dalam  Penuntutan  Sebagai  Independensi  Di  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia.” SASI 26, no. 4 (2020): 571 – 81. https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.359.
Astomo,  Putra.  “Prinsip - Prinsip  Negara  Hukum  Indonesiadalam  UUD  NRI  Tahun  1945.” Jurnal Hukum  Unsulbar 1,  no.  1  (2018):  1 – 12.  https://doi.org/https://doi.org/10.31605/j- law.v1i1.47.
Fahmi, Ginanjar Rah Adi, Sugeng Setyadi, and Umayatu Suiro. “Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan  Di  Provinsi  Banten.” Jurnal  Ekonomi-Qu 8,  no.  2  (2018):  227 – 47. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450.
Harpa,  Akhdiari.  “Analisis  Yuridis  Pemberian  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarkat  Miskin  Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Terhadap Masyarakat Miskin.” Tadulako Master Law Journal 3, no. 2 (2019): 113 – 24. https://doi.org/https://doi.org/10.22487/tmlj.v3i2.173.
Hasan,  Hamzah.  “Implementasi  Nilai -Nilai  Kewajiban  Asasi  Manusia;  Telaah  Hukum  Pidana Islam.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  (2019):  92 – 118. https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650.
Ilmia,  Putri,  Lies  Sulistiani,  and  Agus  Takariawan.  “Implementasi  Pemberian  Bantuan  Hukum Dalam Pasal 56 Ayat 1 (1) KUHAP Dihubungkan Dengan Hak Atas Bantuan Hukum.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 11, no. 1 (2023): 16 – 30. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v11i1.9653.
Indah Sari, and Aminuddin Ilmar. “Regional Government Authority in Fulfilling the Right to Legal Aid for the Poor and Vulnerable Groups.” Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 22, no. 2 (January 11, 2022): 209 – 23. https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.29151.
Kurniawan,  Fadli  Nur  Wana.  “Optimalisasi  Bantuan  Hukum  Demi  Terwujudnya  Keadilan  Bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu Dari Segi Ekonomi Untuk Memperoleh  Bantuan  Hukum  Terhadap  Kejahatan  Yang  Dilakukannya  Dalam  Proses Peradilan  Pida na).” The  Digest:  Journal  of  Jurisprudence  and  Legisprudence 1,  no.  2 (2020): 105 – 32. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48624.
Kusumawati,  Mustika  Prabaningrum.  “Peranan  Dan  Kedudukan  Lembaga  Bantuan  Hukum Sebagai  Access  to  Justice  Bagi  Orang  Miskin.” Arena  Hukum 9,  no.  2  (2016):  190 – 206. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3.
Libra,  Robert,  and  Wilda  Arifalina.  “Pelaksanaan  Hak  Pemberi  Bantuan  Hukum  Litigasi  Selain Advokat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011  Tentang  Bantuan  Hukum.” Jurnal  Hukum  Respublica 17,  no.  2  (2018):  264 – 79. https://doi.org/https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1894.
M. Ilham, and Abdul Syatar. “Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya Pembinaan Narapidana:  Studi  Komparasi  Mazhab  Hanafi  Dan  Hukum  Nasional.” Shautuna:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
4, no. 1 (2023): 1 – 14. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30168.
Noni, Ni Putu Noni Suharyanti, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, and I Made Nistra. “Efektivitas Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  HAM  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Paralegal  Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di LBH- APIK Bali.” Jurnal Analisis Hukum 4, no. 1 (2021): 16 – 33. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2894.
Paat,  Irwin.  “Implementasi  Undang -Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum Dalam  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia.” LEX  CRIMEN 11,  no.  5  (2022):  1 – 12. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42736.
Risnawati, Evi, M J Dewa, and G Tatawu. “Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah.” Halu Oleo Legal Research 3, no. 1 (2021): 68 – 86.
Robianti,  Masayu.  “Eksistensi  Lembaga  Bantuan  Hukum  Dalam  Menangani  Perkara  Probono.”
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2022): 147 – 53. https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1667.
Saraswati, Putu Sekarwangi. “Bantuan Hukum Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM).” Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa 13, no. 2 (2019): 114 – 20. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.13.2.2019.114-120.
Sensu,  La,  Guasman  Tatawu,  Muhammad  Jufri  Dewa,  Oheo  Kaimuddin  Haris,  Muhammad Sabarudin  Sinapoy,  and  Muhammad  Wahyudin  Naskun.  “Kewenangan  Penentuan Kerugian Keuangan Negara Pada Program Pamsimas Di Kabupaten Konawe Utara.” Halu Oleo Legal Research 4, no. 2 (2022): 231 – 42. https://doi.org/https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.52.
Sianturi,  Kristina  Agustiani,  and  Ali  Marwan  Hsb.  “Keberadaan  Paralegal  Dalam  Memberikan Bantuan Hukum (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018).” Mahadi: Indonesia Journal of Law 1, no. 1 (2022): 72 – 95.
Suryantoro,  Dwi.  “Konsep  Bantuan  Hukum  Dalam  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia.” At- Turost : Journal of Islamic Studies 8, no. 2 (2021): 201 – 17. https://doi.org/10.52491/at.v8i2.71.
Uleng,  Andi  Tenri,  and  Irfan  Amir.  “Politik  Setengah  Hati  Mewujudkan  Bantuan  Hukum  Bagi Masyarakat Miskin; Sebuah Tinjauan Di Kabupaten Bone.” Constitutional Law Review 1, no. 1 (2022): 28 – 38. https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev/article/view/3550.
Utama,  Rico  Yodi  Tri,  and  Retno  Saraswati.  “Independensi  Dan  Urgensi  Restrukturisasi  Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman.” Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021): 53 – 70.
Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal di Indonesia Imam Safawi, et. al.
https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.2740.
Widiawati,  Widiawati,  and  Masayu  Robianti.  “Pelayanan  Dan  Pendampingan  Bantuan  Hukum Gratis  Untuk  Masyarakat  Miskin  Di  Provinsi  Lampung.”  In Prosiding  Seminar  Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 1:427 – 36,
2020. https://doi.org/https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.861.
Yanova,  Muhammad  Hendri,  and  Nifa  Amisya  Siraz.  “Transformasi  Bantuan  Hukum  Kepada Masyarakat Sebagai Manifestasi Keadilan.” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2023): 258 – 75. https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.113.