DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 6 Mei 2024, Revised: 20 Mei 2024, Publish: 24 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Evaluasi Praktik Hukum Dalam Sistem Administrasi Negara Modern
Endang Setianingsih Susilorini 1 , Reni Sulistyawati 2
1 Universitas Soerjo Ngawi, , Indonesia, setianingsihendang54@gmail.com 2 Universitas Soerjo Ngawi, Indonesia, reniwati1967@gmail.com
Corresponding Author: setianingsihendang54@gmail.com
Abstract: This study discusses the evaluation of legal practice in the context of modern state administrative systems. This study aims to analyze the effectiveness and relevance of applied legal  practices  in  carrying  out  administrative  tasks  in  the  modern  era.  Research  methods used include analysis of legal documents, case studies, and reviews of related literature. The findings  of  this  study  provide  in-depth  insight  into  how  law  plays  a  role  in  regulating  and supervising state administrative activities, as well as the implications of such evaluations on the  improvement  of  the  overall  state  administrative  system.  The  results  of  the  analysis  also identify the main challenges and innovations needed in dealing with complex dynamics in the modern  state  administrative  environment.  In  conclusion,  the  evaluation  of  legal  practice  in the modern state administration system is an important step to ensure effective, transparent, and  compliant  governance  with  the  principles  of  law  and  justice  in  serving  the  public interest.
Keyword: State Administration, Law, State Administrative Law
Abstrak: Penelitian ini membahas evaluasi praktik hukum dalam konteks sistem administrasi negara  modern.  Studi  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektivitas  dan  relevansi  praktik hukum yang diterapkan dalam menjalankan tugas-tugas administratif di era modern. Metode penelitian  yang  digunakan  meliputi  analisis  dokumen  hukum,  studi  kasus,  dan  tinjauan literatur  terkait.  Temuan  dari  penelitian  ini  memberikan  wawasan  mendalam  tentang bagaimana  hukum  berperan  dalam  mengatur  dan  mengawasi  kegiatan  administrasi  negara, serta  implikasi  dari  evaluasi  tersebut  terhadap  perbaikan  sistem  administrasi  negara  secara keseluruhan.  Hasil  analisis  juga  mengidentifikasi  tantangan  utama  dan  inovasi  yang dibutuhkan  dalam  menghadapi  dinamika  kompleks  dalam  lingkungan  administrasi  negara modern.  Kesimpulannya,  evaluasi  praktik  hukum  dalam  sistem  administrasi  negara  modern merupakan  langkah  penting  untuk  memastikan  tata  kelola  pemerintahan  yang  efektif, transparan,  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  serta  keadilan  dalam  melayani kepentingan publik.
Kata Kunci: Administrasi Negara, Hukum, Hukumadministrasi Negara

## PENDAHULUAN
Tantangan  administrasi  negara  modern  semakin  kompleks  seiring  dengan perkembangan zaman dan dinamika global. Globalisasi telah menghubungkan negara-negara secara  lebih  erat  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  mulai  dari  perdagangan  internasional hingga  pertukaran  informasi  dan  teknologi.  Hal  ini  mengakibatkan  tuntutan  baru  bagi pemerintahan  dalam  mengelola  hubungan  internasional,  menjaga  stabilitas  ekonomi,  dan mengatasi  masalah-masalah  global  seperti  perubahan  iklim  dan  migrasi.  Di  samping  itu, regulasi yang semakin kompleks dan berubah-ubah menuntut administrasi negara untuk tetap adaptif  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap  standar  internasional.  Tidak  kalah  pentingnya, tantangan  teknologi  informasi  dan  keamanan  cyber  juga  menjadi  sorotan  utama,  di  mana perlindungan  data  dan  infrastruktur  digital  menjadi  prioritas  yang  mendesak 1 .  Selain  itu, masalah-masalah  sosial  seperti  kesenjangan  ekonomi,  akses  layanan  kesehatan,  dan  isu lingkungan  juga  memerlukan  perhatian  serius  dan  koordinasi  yang  baik  dari  pemerintah dalam  menjalankan  tugas  administratifnya.  Dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  ini, penting  bagi  administrasi  negara  modern  untuk  mengembangkan  strategi  yang  inovatif, berkelanjutan,  serta  mampu  mempertahankan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. 2
Peran  sentral  hukum  dalam  administrasi  negara  memegang  peranan  kunci  dalam menjaga  kedaulatan  hukum  dan  kestabilan  sistem  pemerintahan.  Hukum  menjadi  landasan yang  mengatur  tindakan  pemerintah  dan  menentukan  batasan  kekuasaan  agar  tidak melampaui hak-hak warga negara. 3 Dengan adanya hukum yang jelas dan ditegakkan secara konsisten,  administrasi  negara  dapat  berjalan  dengan  lebih  teratur  dan  dapat  diprediksi, memberikan  kepastian  hukum  yang  penting  bagi  berbagai  pihak,  termasuk  masyarakat, pelaku  bisnis,  dan  investor.  Peran  sentral  hukum  juga  mencakup  aspek  penegakan  hukum yang  adil  dan  transparan,  memastikan  bahwa  setiap  individu  diperlakukan  sama  di  hadapan hukum  tanpa  pandang  bulu.  Selain  itu,  hukum  juga  memainkan  peran  penting  dalam mengatur  kebijakan  dan  program  pemerintah,  serta  dalam  mengelola  sumber  daya  negara dengan  bijaksana  dan  bertanggung  jawab.  Dalam  konteks  globalisasi  dan  kompleksitas zaman modern, peran sentral hukum menjadi semakin penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan.
Perlunya  evaluasi  terhadap  efektivitas  hukum  menjadi  semakin  mendesak  dalam konteks  administrasi  negara  modern  yang  kompleks.  Masyarakat  modern  menghadapi dinamika  sosial,  ekonomi,  dan  teknologi  yang  cepat  berubah,  yang  seringkali  melebihi kerangka hukum yang ada. Evaluasi ini menjadi penting untuk mengukur sejauh mana hukum dapat  mengakomodasi  kebutuhan  dan  tuntutan  baru  masyarakat  serta  menilai  efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, dalam era globalisasi, interkoneksi antara negara-negara  menjadi  semakin  erat,  yang  menuntut  adanya  evaluasi  terhadap  sejauh  mana hukum  nasional  dapat  beradaptasi  dengan  perubahan  lingkungan  global  yang  kompleks. Perkembangan teknologi informasi juga memunculkan tantangan baru terkait keamanan data, privasi,  dan  kejahatan  cyber  yang  memerlukan  evaluasi  terhadap  efektivitas  regulasi  dan mekanisme  penegakan  hukum  yang  ada.  Di  samping  itu,  tuntutan  akan  transparansi, akuntabilitas,  dan  partisipasi  publik  dalam  proses  pengambilan  keputusan  menekankan pentingnya evaluasi terhadap proses hukum dan kebijakan publik untuk memastikan keadilan dan  keberlanjutan  dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Melalui  evaluasi  yang  komprehensif, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dan area-area perbaikan dalam sistem hukum,
1 Philipus  Hadjon,  dkk(  1994)  ,  Pengantar  Hukum  Adminsitrasi  IndonesiaJogyakarta:  Gadjahmada  Press,  hal. 26.
2 Iskratinah, ( 2007) “PelaksanaanFungsi Hukum AdministrasiNegara”, makalah.
3 Chandran Kukathas, A Definition of the State, University of Queensland Law Jornal, Australi, 2014, hal. 357- 366
mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya,  dan  meningkatkan  efisiensi  dalam  penegakan hukum demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Keterkaitan  antara  hukum,  administrasi,  dan  masyarakat  merupakan  fondasi  yang penting  dalam  memahami  dinamika  tata  kelola  pemerintahan  dalam  konteks  sosial  dan hukum  yang  kompleks.  Hukum  berperan  sebagai  kerangka  kerja  yang  mengatur  aktivitas administrasi  negara,  menetapkan  hak  dan  kewajiban  bagi  masyarakat,  serta  menegakkan keadilan  dan  kepatuhan  terhadap  norma-norma  yang  diakui.  Dalam  konteks  administrasi negara, hukum menjadi landasan  yang menentukan batasan kekuasaan pemerintah, prosedur pelaksanaan  kebijakan  publik,  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa.  Keterkaitan  ini menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  hukum  yang adil,  transparan,  dan  akuntabel.  Sementara  itu,  administrasi  negara  sebagai  pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah juga terikat erat dengan hukum. Administrasi yang efektif membutuhkan  kejelasan  aturan  hukum  dalam  setiap  langkahnya,  mulai  dari  proses pengambilan keputusan, penyaluran layanan publik, hingga penegakan hukum dalam kasus- kasus pelanggaran. Dalam hal ini, efisiensi administrasi terkait erat dengan kejelasan hukum yang  mengatur  proses-proses  tersebut,  serta  kemampuan  institusi  pemerintah  dalam menerapkannya secara konsisten.
Sementara  masyarakat  sebagai  penerima  layanan  dan  subjek  hukum  juga  memiliki peran  dalam  keterkaitan  ini.  Masyarakat  berinteraksi  dengan  administrasi  negara  melalui penyediaan  layanan  publik,  partisipasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  dan  ketaatan terhadap aturan hukum  yang berlaku. Keterlibatan aktif masyarakat  dalam  proses-proses ini dapat  memperkuat  legitimasi  pemerintah,  meningkatkan  transparansi,  dan  memperbaiki efektivitas  kebijakan.Dengan  memahami  dan  memperhatikan  hubungan  yang  kompleks antara  hukum,  administrasi,  dan  masyarakat,  pemerintah  dapat  mengembangkan  sistem  tata kelola yang lebih responsif, inklusif, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Kolaborasi yang baik antara  ketiga  entitas  ini  menjadi  kunci  dalam  membangun  tata  kelola  pemerintahan  yang efektif, adil, dan mampu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara holistik.
Tren  dan  inovasi  dalam  administrasi  negara  menandai  perubahan  dinamis  dalam  cara pemerintah mengelola urusan publik dan memberikan layanan kepada masyarakat. Perubahan teknologi, perkembangan ekonomi global, dan tuntutan masyarakat  yang semakin kompleks mendorong  pemerintah  untuk  terus  beradaptasi  dan  berinovasi  dalam  menjalankan  fungsi administratifnya. Salah satu tren utama adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek administrasi, mulai dari pembuatan kebijakan, pengelolaan data, hingga  penyediaan  layanan  publik  secara  digital.  Hal  ini  mencakup  pengembangan  portal pelayanan  online,  sistem  manajemen  data  terintegrasi,  dan  aplikasi  mobile  untuk memudahkan  akses  masyarakat  terhadap  layanan  publik.  Selain  itu,  inovasi  juga  terjadi dalam  pengelolaan  sumber  daya  manusia  dan  kebijakan  publik.  Pemerintah  mulai mengadopsi  pendekatan  baru  dalam  rekruitmen,  pelatihan,  dan  pengembangan  pegawai negeri  serta  mengimplementasikan  kebijakan  inklusif  yang  mengakomodasi  keberagaman masyarakat.  Di  bidang  kebijakan,  terjadi  tren  menuju  kebijakan  yang  lebih  responsif, partisipatif,  dan  berkelanjutan,  yang  melibatkan  kolaborasi  antara  pemerintah,  swasta,  dan masyarakat  sipil.  Selain  itu,  perubahan  demografis,  ekonomi,  dan  lingkungan  juga memengaruhi tren dan inovasi  dalam administrasi  negara. Misalnya, peningkatan urbanisasi memunculkan kebutuhan baru terkait infrastruktur perkotaan, transportasi, dan layanan sosial yang  memerlukan  solusi  inovatif  dari  pemerintah.  Di  sisi  lain,  isu-isu  lingkungan  seperti perubahan iklim mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

## METODE
Metode  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif,  yang mengacu  pada  pemeriksaan  berbagai  aturan  hukum  formal  seperti  undang-undang  dan
literatur yang berisi konsep teoritis. Selanjutnya, konsep-konsep ini dihubungkan dengan isu- isu  yang  menjadi  fokus  penelitian  terkait  dengan  konten  hukum  yang  diteliti.  Tujuan  dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan standar keilmuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif dan ilmiah. 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Negara  Indonesia diatur  sebagai  Negara Hukum sesuai dengan Pasal  1 Ayat  (3) UUD RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Prinsip ini  mengharuskan  bahwa  semua  aspek  penyelenggaraan  negara  dan  kegiatan  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  harus  sesuai  dengan  hukum.  Dalam  konteks  Negara Hukum,  segala  tindakan  pemerintah  dan  aktivitas  masyarakat  harus  berlandaskan  pada ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Hukum  menjadi  komandan  utama  dan  menjadi  panduan dalam tata kelola negara.  Dalam perspektif ilmiah, hukum  memiliki karakteristik  unik  yang tidak dapat disamakan dengan bidang ilmu lainnya.
Hukum  Administrasi  Negara  adalah  bagian  dari  hukum  yang  mengatur  tata  cara, proses,  dan  implementasi  administratif  di  suatu  negara.  Ini  mencakup  hubungan  antara lembaga pemerintah atau pejabatnya dengan individu atau badan hukum lain dalam berbagai aspek  administrasi.  Tujuannya  utamanya  adalah  mengatur  bagaimana  pemerintah menjalankan  tugas  administratifnya,  mengambil  keputusan  administratif,  dan  menegakkan kebijakan publik.
Aspek  kunci  dari  Hukum  Administrasi  Negara  adalah  pengaturan  prosedur administratif yang harus dipatuhi oleh pemerintah dalam melakukan keputusan dan tindakan administratifnya.  Prosedur  ini  umumnya  meliputi  kewajiban  memberikan  pemberitahuan kepada individu yang terdampak, memberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat atau mengajukan  banding,  dan  memastikan  transparansi  dalam  proses  pengambilan  keputusan. Tujuannya adalah untuk  mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dan melindungi hak- hak  individu  dalam  interaksi  mereka  dengan  pemerintah.  Selain  itu,  Hukum  Administrasi Negara  juga  membahas  langkah-langkah  hukum  yang  dapat  diambil  terhadap  tindakan- tindakan  pemerintah  yang  tidak  adil,  melanggar  hukum,  atau  merugikan  pihak  tertentu.  Ini melibatkan  proses  hukum  atau  prosedur  administratif  yang  menilai  keabsahan  tindakan pemerintah.  Hakim  administrasi  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa keputusan atau tindakan  administratif pemerintah berada dalam batas hukum  dan mengikuti prinsip-prinsip keadilan. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga agar pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan tidak menyalahi hak-hak individu atau entitas lainnya. 5
Dalam  konteks  Hukum  Administrasi  Negara,  terdapat  prinsip  tanggung  jawab  negara terhadap  tindakan  pemerintah.  Ketika  tindakan  pemerintah  mengakibatkan  kerugian  atau pelanggaran  terhadap  hak-hak  individu,  individu  tersebut  memiliki  hak  untuk  mengajukan klaim hukum atau permintaan kompensasi. Klaim ini dapat meliputi ganti rugi atas kerugian finansial yang timbul akibat tindakan tersebut, atau permintaan untuk menghentikan tindakan administratif  yang  dianggap  melanggar  hak-hak  individu.  Prinsip  ini  menegaskan  bahwa negara  bertanggung  jawab  untuk  menjamin  bahwa  tindakan  pemerintah  tidak  merugikan individu secara tidak adil atau melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Hukum  Administrasi  Negara  juga  meliputi  studi  tentang  peraturan  administratif,  yang merupakan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  atau  lembaga  administratif  untuk menerapkan  kebijakan  publik.  Peraturan  ini  mencakup  berbagai  aspek  seperti  izin  usaha, regulasi  lingkungan,  standar  keamanan,  dan  lain-lain.  Tujuan  dari  pengaturan  administratif ini adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang teratur di berbagai sektor dan melindungi
4 Peter Mahmud Marzuki,(2008)Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
5 Aditya, Zaka Firma; Muhammad Adiguna Bimasakti; dan Anna Erliyana. 2023. Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia . Depok: Rajawali Pers,
kepentingan  publik. 6 Dengan  adanya  peraturan  administratif  yang  jelas,  diharapkan  dapat tercipta  stabilitas  dan  kepastian  hukum  dalam  pelaksanaan  kebijakan  publik  serta  aktivitas sektor-sektor terkait. Selain itu, Hukum Administrasi Negara terus mengalami perkembangan sejalan  dengan  evolusi  dalam  struktur  administratif  dan  perubahan  dalam  masyarakat. Kemajuan  teknologi  dan  globalisasi  telah  membawa  isu-isu  yang  semakin  relevan,  seperti perlindungan  data  pribadi,  e-Government,  dan  penggunaan  teknologi  dalam  administrasi publik,  menjadi  fokus  utama  dalam  bidang  ini.  Perubahan  ini  mendorong  para  ahli  hukum administrasi  negara  untuk  terus  mengkaji  dan  mengadaptasi  kerangka  hukum  yang  relevan dengan  perkembangan  zaman  dan  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  dinamika yang  terus  berlangsung  dalam  domain  hukum  administrasi  negara  untuk  tetap  relevan  dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul. 7
Setiap  negara  memiliki  sistem  hukum  dan  administrasi  yang  unik,  yang  dapat memberikan pengaruh terhadap regulasi dan praktik dalam Hukum Administrasi Negara. Di era  modern  saat  ini,  peran  Hukum  Administrasi  Negara  menjadi  semakin  penting  dalam menjaga  keseimbangan  antara  kekuasaan  pemerintah  dan  hak-hak  warga  negara  dalam konteks  administrasi  yang  terus  berkembang.  Dengan  semakin  kompleksnya  tantangan  dan perubahan  dalam  lingkungan  administratif,  Hukum  Administrasi  Negara  menjadi  instrumen kunci dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. 8 Hal ini penting untuk menjaga agar kebijakan dan tindakan pemerintah tetap sesuai dengan tujuan-tujuan negara serta kepentingan masyarakat secara  keseluruhan.  Dengan  demikian,  Hukum  Administrasi  Negara  memiliki  peran  yang sangat  signifikan  dalam  mendukung  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  berkelanjutan. Dalam  praktiknya,  Hukum  Administrasi  Negara  memiliki  sejumlah  prinsip  yang  menjadi dasar interaksi antara pemerintah dan warga negara. Salah satu prinsip utama adalah prinsip legalitas, yang mewajibkan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang  berlaku.  Prinsip  ini  memberikan  perlindungan  kepada  individu  dari  tindakan  yang sewenang-wenang  dan  memastikan  bahwa  setiap  tindakan  administratif  didasarkan  pada dasar  hukum  yang  kuat.  Dengan  adanya  prinsip  legalitas,  diharapkan  tercipta  kepastian hukum  dan  keadilan  dalam  pelaksanaan  tugas  pemerintah  serta  perlindungan  terhadap  hak- hak warga negara. 9
Selain  prinsip  legalitas,  prinsip  keadilan  juga  memiliki  peran  penting  dalam  kerangka Hukum  Administrasi  Negara.  Pemerintah  diharapkan  untuk  memastikan  bahwa  setiap keputusan atau tindakan yang diambil bersifat adil dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu tanpa  alasan  yang  jelas.  Prinsip  keadilan  ini  menjadi  jaminan  bagi  perlindungan  hak-hak individu  dalam  proses  administratif.  Sementara  itu,  konsep  transparansi  dan  akuntabilitas juga  menjadi  landasan  utama  dalam  Hukum  Administrasi  Negara.  Pemerintah  diharapkan untuk memberikan informasi yang memadai kepada warga negara terkait kebijakan, tindakan, dan  keputusan  administratif  yang  diambil. 10 Hal  ini  memungkinkan  masyarakat  untuk memahami  serta  mengawasi  tindakan  pemerintah,  sekaligus  memastikan  bahwa  pemerintah bertanggung  jawab  atas  tindakannya.  Dengan  demikian,  prinsip-prinsip  keadilan, transparansi,  dan  akuntabilitas  merupakan  fondasi  yang  kuat  dalam  menjaga  keseimbangan dan integritas dalam pelaksanaan administrasi negara 11 .
6 Gellhorn,  Ernest;  dan  Ronald  M.  Levin. Sekilas  Hukum  dan  Proses  Administratif. St  Paul:  Penerbitan Akademik Barat, 2016.
7 Craig, Paul. Hukum administratif. Mytholmroyd: Manis dan Maxwell, 2008.
8 Koch, Charles H.; dan Richard Murphy. Hukum dan Praktek Administrasi . Eagen: Thomson West, 2010
9 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 23
10 Ridwan, 2011, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Sahya
11 Ridwan, 2014. Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah. Yogyakarta: FH UII Press

## KESIMPULAN
Aspek  kunci  dari  Hukum  Administrasi  Negara  adalah  pengaturan  prosedur administratif yang harus dipatuhi oleh pemerintah dalam melakukan keputusan dan tindakan administratifnya.  Prosedur  ini  umumnya  meliputi  kewajiban  memberikan  pemberitahuan kepada individu yang terdampak, memberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat atau mengajukan  banding,  dan  memastikan  transparansi  dalam  proses  pengambilan  keputusan. Tujuannya adalah untuk  mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dan melindungi hak- hak  individu  dalam  interaksi  mereka  dengan  pemerintah.  Selain  itu,  Hukum  Administrasi Negara  juga  membahas  langkah-langkah  hukum  yang  dapat  diambil  terhadap  tindakan- tindakan pemerintah yang tidak adil, melanggar hukum, atau merugikan pihak tertentu.

## REFERENSI
Aditya,  Zaka  Firma;  Muhammad  Adiguna  Bimasakti;  dan  Anna  Erliyana.  2023. Hukum Administrasi  Negara  Kontemporer:  Konsep,  Teori,  dan  Penerapannya  di  Indonesia . Depok: Rajawali Pers
Craig, Paul. 2008.Hukum administratif. Mytholmroyd: Manis dan Maxwell, Chandran Kukathas, 2014, A Definition of the State, University of Queensland  Law Jornal,
Australi,  hal.  357-366Koch,  Charles  H.;  dan  Richard  Murphy. Hukum  dan  Praktek Administrasi . Eagen: Th
Iskratinah, ( 2007) “PelaksanaanFungsi Hukum AdministrasiNegara”, makalah. Peter Mahmud Marzuki,(2008)Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Philipus  Hadjon,  dkk(  1994)  ,  Pengantar  Hukum  Adminsitrasi  IndonesiaJogyakarta:
Gadjahmada Press, hal. 26.
Ridwan, 2011, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Sahya Ridwan, 2014. Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah. Yogyakarta: FH UII Press Gellhorn,  Ernest;  dan  Ronald  M.  Levin. Sekilas  Hukum  dan  Proses  Administratif. St  Paul:
Penerbitan Akademik Barat, 2016.