## PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI YAYASAN CAKRA SEHATI BERDASARKAN

## UNDANG–UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA
Oleh:
Prayoga Kurnia Sugi Putra 1)
Karli 2)
STIH IBLAM, Jakarta 1,2)
E-mail: Prayoga.kurnia7@gmail.com 1) karli@gmail.com

## ABSTRACT
Narcotics abuse is the use of illegal drugs that are not in accordance with their function. This condition  can  lead  to  addiction  that  can  damage  the  brain  and  cause  death.  While rehabilitation is one of the efforts to save addicts from the shackles of drugs and the dangers that will accompany it. This study aims to determine the suitability of the implementation of rehabilitation  for  narcotics  abuse  at  the  Cakra  Sehati  Foundation  with  the  applicable regulations.  Additionally,  you  should  be  aware  of  the  challenges  and  initiatives  the  Cakra Sehati  Foundation  has  taken  to  execute  drug  misuse  recovery.  Through  interviews, documentation,  and  literature  reviews,  data  gathering  methodologies  were  gathered. Research  of  this  kind  is  qualitative  and  use  descriptive  techniques.  The  findings  of  this research  show  that  the  Cakra  Sehati  Foundation's  execution  of  rehabilitation  programs against drug usage complies with Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics.
Keywords:  Rehabilitation,  Narcotics  Abuse,  Cakra  Sehati  Foundation,  Law  Number  35 Year 2009 concerning Narcotics.

## ABSTRAK
Penyalahgunaan  narkotika  mengacu  pada  konsumsi  obat-obatan  terlarang  dengan  cara  yang tidak  sesuai  dengan  tujuannya.  Kondisi  ini  dapat  menyebabkan  kecanduan  yang  dapat merusak  otak  hingga  menimbulkan  kematian.  Sementara  rehabilitasi  merupakan  salah  satu upaya yang dilakukan untuk membebaskan pecandu dari rantai narkoba dan risiko yang akan mengikutinya,  ada  juga  upaya  lain  yang  dilakukan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk menilai apakah Yayasan Cakra Sehati sudah memenuhi persyaratan pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di fasilitas tersebut. Serta memiliki pengetahuan tentang tantangan dan  upaya  yang  dilakukan  untuk  membawa  pemulihan  bagi  mereka  yang  telah menyalahgunakan  narkoba  di  Yayasan  Cakra  Sehati.  Wawancara,  penelitian  arsip,  dan tinjauan  pustaka  digunakan  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  metode  pengumpulan data.  Jenis  penelitian  kualitatif,  dengan  menggunakan  metodologi  deskriptif,  ialah  jenis penelitian  yang  dilakukan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  rehabilitasi yang  dilakukan  oleh  yayasan  cakra  sehati  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  telah  sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Kata Kunci: Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika, Yayasan Cakra Sehati, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  pesatnya  pertumbuhan masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan  zaman  yang  berbanding lurus  dengan  pola  pikir  dan  perilaku masyarakat  itu  sendiri,  hal  ini  berbanding lurus  dengan  pesatnya  perkembangan masyarakat  Indonesia.  Oleh  karena  itu, masyarakat  membutuhkan  undang-undang yang  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  atau pedoman  sebagai  semacam  kontrol  agar dapat mempengaruhi pertumbuhan masyarakat  itu  sendiri  secara  konstruktif. Dalam  skenario  ini,  hukum  merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan.
Tetapi  faktanya  ialah  bahwa  bahkan ketika  norma  hukum  yang  mengatur kehidupan  masyarakat  telah  dibuat  dan diberlakukan,  masih  ada  orang  atau organisasi  tertentu  yang  tidak  mengikuti hukum  atau  yang  mematuhi  hukum  hanya sebagian.  Inilah  yang  disebut  sebagai kejahatan,  dan  kejahatan  mengonsumsi narkoba merupakan salah satu yang paling mendapat perhatian di Indonesia saat ini.
Maraknya kejahatan narkoba di Indonesia  semakin  menakutkan  dalam kehidupan  masyarakat.  Laju  pertumbuhan penyalahgunaan  narkotika  setiap  tahun berkembang  sangat  pesat,  dengan  adanya penyelundupan,  peredaran,  perdagangan gelap, penyalahgunaan, serta penangkapan dan penahanan penyalahguna dan pengedar narkotika.
Ada  undang-undang  yang  melarang kecanduan  narkoba,  namun  masalah  ini terus  berlanjut  dan  menjadi  perhatian utama  masyarakat  Indonesia.  Penggunaan narkoba  ini  berbahaya  karena  pemakainya akan  ketagihan  dan  hidupnya  akan bergantung padanya. Jika tidak ditanggulangi, jenis narkotika yang digunakan akan semakin kuat dan dosisnya akan semakin tinggi sehingga menimbulkan  luka.  memperburuk  situasi pecandu.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  “Narkotika  mengatur  segala kegiatan  dan/atau  perbuatan  yang  terkait dengan narkotika dan prekursor”.
Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  yang menentukan:  “Pecandu  Narkotika  dan korban  penyalahgunaan  Narkotika  wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi  sosial”.  Pasal  57  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan  “Selain  melalui  pengobatan dan/atau  rehabilitasi  medis,  penyembuhan Pecandu  Narkotika  dapat  diselenggarakan oleh  instansi  pemerintah  atau  masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.
Rehabilitasi  merupakan  perwujudan dari suatu peraturan, oleh karena itu sangat penting  untuk  menentukan  apakah  suatu peraturan  telah  dilaksanakan.  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009
memperlakukan  konsumen, dealer ,  dan produsen secara berbeda. Pengguna narkoba ialah penjahat sekaligus korban.
Sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi hukuman rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang narkotika, tetapi penjara, meskipun undang-undang tersebut menjamin rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna  dan  pecandu  narkotika. Pasal  54,  56,  103,  dan  127  kode  narkoba mengatur  rehabilitasi  pengguna  narkotika. Pasal  103  mengatur  bahwa  pengadilan dapat memerintahkan penyalahguna narkoba untuk berobat. Rehabilitasi narkotika  diperlukan  untuk  mengurangi konsumsi obat.
Rehabilitasi  bagi  pengguna  narkoba merupakan metode terapeutik untuk membebaskan mereka dari ketergantungan,  dan  dihitung  sebagai hukuman.  Rehabilitasi  pecandu  narkotika ialah  semacam  perlindungan  sosial  yang membantu mereka berhenti menyalahgunakan narkoba.
Bersumber  pada  uraian  sebelumnya, penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini dalam bentuk penelitian yang berjudul “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunan  Narkotika  di  Yayasan Cakra Sehati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika”.  Dengan  rumusan  masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana  penerapan  rehabilitasi  yang dilakukan oleh Yayasan Cakra Sehati?
b. Bagaimana  kendala  dan  upaya  dalam proses  penerapan  rehabilitasi  pada Yayasan Cakra Sehati?
Studi ini dimaksudkan untuk berkontribusi  pada  studi  hukum,  terutama dengan rehabilitasi penyalahgunaan opioid. Untuk menghindari kesalahpahaman  tentang  isi teks  ini,  maka penulis  perlu  memberikan  batasan  pada judul, khususnya sebagai berikut:
a. Penerapan  adalah  praktik  teori,  teknik, atau  objek  lain  untuk  mencapai  tujuan dan memenuhi kepentingan kelompok.
b. Rehabilitasi adalah cara untuk melepaskan
pecandu dari ketergantungan, dan itu dianggap sebagai hukuman.
c. Narkotika adalah bahan kimia atau obat yang berasal  dari tumbuhan atau bukan tumbuhan,  baik  sintetik  maupun  semi sintetik,  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa,  pereda  nyeri,  dan ketergantungan. –  Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009.
d. Pengguna  narkotika  ialah  orang  yang menggunakan  narkotika  tanpa  hak  dan melawan hukum.
e. Yayasan  Cakra  Sehati  ialah  salah  satu tempat  rehabilitasi  di  daerah  Jakarta Selatan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Definisi  Narkotika  menurut  Pasal  1 Angka  1  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  bahwa pengertian  “Narkotika  ialah  zat  atau  obat yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan sebagaimana  terlampir  dalam  undang- undang”.  Dalam  undang-undang  tersebut diatur  penggolongan  narkotika  menjadi beberapa  golongan,  yaitu  sebagai  berikut: Narkotika Golongan 1, Narkotika Golongan 2, dan Narkotika Golongan 3.
Untuk  menangkap  tersangka  kriminal narkoba, detektif harus memeriksa barang- barang  di  laboratorium  yang  ditunjuk pemerintah.  Hal  ini  dikarenakan  jenis narkotika  yang  berbeda-beda  berdasarkan golongan  tersebut,  dan  untuk  menentukan narkotika  yang  termasuk  golongan  perlu ditentukan narkotika yang termasuk golongan.
Merupakan praktik umum untuk memberikan narkotika kepada pasien yang membutuhkan  penghilang  rasa  sakit  atau sebagai  anestesi  sebelum  prosedur  bedah. Namun,  dalam  situasi  tertentu,  orang sering  menyalahgunakan  narkotika  untuk
mendapatkan  efek  mabuk  yang  menyertai penggunaan narkotika. Orang yang menggunakan  Narkotika  tanpa  hak  atau melawan  hukum  disebut  sebagai  “Orang yang  menggunakan  Narkotika  tanpa  hak atau  melawan  hukum”  dalam  Pasal  1 Angka  15  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009.
Menurut  penelitian  yang  diterbitkan dalam  jurnal  Indonesia  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  dan  dilakukan  pada Workshop Rehabilitasi  di  Indonesia  pada pecandu  dan  korban  penyalahgunaan narkotika,  berbagai  variabel  menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba tanpa  hak  dan  melanggar  hukum.  Ini termasuk:
a. Faktor Individu
1) Rasa  ingin  tahu  untuk  mencoba tanpa mempertimbangkan risikonya;
2) Keinginan untuk bersenang-senang;
3) Keinginan untuk mengikuti tren atau pola.
4) Ingin menyesuaikan diri;
5) melarikan  diri  kebosanan,  masalah, atau masalah;
6) Keyakinan  bahwa  penggunaan  yang jarang tidak membuat ketagihan;
7) Tidak  mampu  atau  tidak  mau menghadapi tekanan untuk menggunakan Narkotika;
8) Kecanduan narkoba.
b. Faktor Lingkungan
1) Lingkungan keluarga;
2) Lingkungan sekolah;
3) Lingkungan teman sebaya. Rehabilitasi  merupakan  alternatif hukuman  bagi  pengguna  narkoba  dan korban penyalahgunaan. European Monitoring  Center  for  Drugs  and  Drug Addiction  menjelaskan  bahwa  rehabilitasi narkotika  ialah  gerakan  dekriminalisasi. Penggunaan  narkoba  tetap  ilegal  setelah dekriminalisasi. Dekriminalisasi obat- obatan,  terutama  ganja,  meminimalkan hukuman pidana lainnya.
Dalam  “Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan Undang-Undang  No.  5  Tahun  1997 tentang  Psikotropika,  Depenalisasi  tidak termasuk. Undang-undang tersebut mewajibkan pengobatan bagi pecandu dan penderita penyalahgunaan narkoba.
Dengan  wajib,  penegak  hukum  harus mengutamakan kesehatan sebelum hukuman”.  Rehabilitasi  medis  atau  sosial dapat  mengobati  pecandu  dan  korban Narkotika. Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial:
a. Rehabilitasi Medis Pasal  1  Angka  16  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika menjelaskan bahwa “Rehabilitasi  Medis  (detoksifikasi) ialah  suatu  proses  kegiatan  pengobatan secara  terpadu  untuk  membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika”.
Pada  Pasal  56  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  berbunyi  bahwa “Rehabilitasi  medis  bagi  pecandu  atau korban penyalahgunaan Narkotika dilakukan  di  Rumah  sakit  atau  tempat yang  ditunjuk  oleh  Menteri  atau lembaga  Rehabilitasi  tertentu  yang diselenggarakan oleh Instansi pemerintah  atau  lembaga  masyarakat yang  dapat  melakukan  Rehabilitasi medis  yang  mendapatkan  persetujuan oleh Menteri dalam melakukan kegiatan Rehabilitasi Medis”.
b. Rehabilitasi Sosial
Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan  “Rehabilitasi  Sosial  ialah suatu proses kegiatan  pemulihan secara terpadu,  baik  fisik,  mental  maupun sosial,  agar  bekas  pecandu  Narkotika dapat  kembali  melaksanakan  fungsi sosial  dalam  kehidupan  masyarakat”. Rehabilitasi  sosial  merupakan  proses refungsionalisasi  dan  pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu  melaksanakan  fungsi  sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
Penulis  mengutip  Teori  Efektivitas Hukum dan Teori Keadilan dalam penelitian. Dimana, yang menjadi persoalan ialah rehabilitasi penyalahgunaan  narkoba  di  Yayasan Cakra  Sehati,  diharapkan  dapat  menilai
keberhasilan  suatu  peraturan  perundang- undangan  seperti  yang  dicita-citakan dalam undang-undang.
Dalam penelitian ini, penulis mengutip teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai teori  yang relevan untuk mengukur  efektivitas  suatu  peraturan. Soerjono  Soekanto  mengatakan  5  (lima) variabel  yang  mempengaruhi  efektifitas suatu undang-undang:
a. Pertimbangan hukum (undang-undang);
b. Faktor  penegakan  hukum  (pihak  yang mengembangkan  dan  melaksanakan hukum);
c. Faktor sarana penegakan hukum;
d. Pertimbangan  masyarakat,  termasuk lingkungan hukum;
e. Pengaruh  budaya,  termasuk  pekerjaan, kreativitas, dan selera dalam kehidupan sosial.
Manusia  terlibat  secara  sosial.
Setiap  orang  menginginkan  “keadilan” dalam kehidupan bermasyarakat.  Keadilan ( iustitia )  berasal  dari  kata  “adil”,  yang berarti  tidak  memihak,  tidak  memihak, benar, pas, tidak sewenang-wenang.
Dalam  menguji  keadilan  dalam menghukum pecandu dan korban penyalahguna  narkoba,  penulis  mengutip pengertian keadilan Bernard Arief Sidharta,  yang  membedakan  keadilan dalam tiga hal:
a. Keadilan distributif
( Iustitia distributive ),  tanggung  jawab  tokoh
masyarakat untuk mendistribusikan tanggung jawab sosial, fungsi, gaji, dan kehormatan  sesuai  dengan  kemampuan dan pelayanannya.
b. Keadilan komutatif ( Iustitia commutative), kesetaraan antara pencapaian dan kontra-prestasi, layanan dan  imbalan  dalam  hubungan  warga negara  yang  terlepas  dari  keadaan  atau layanan pribadi.
c. Keadilan pembalasan ( Iustitia vindicativa ), yang memberi penghargaan (menghukum) kesalahan
d. Keadilan  protektif  ( Iustitia  protectiva ), yang  memastikan  tidak  ada  orang  yang diperlakukan tidak adil.
Dari  teori  yang  sudah  dijelaskan penulis  menggunakan  Teori  Keadilan Vindikatif  ( Iustitia  vindicativa) Hukuman dan  Rehabilitasi  Narkotika  bagi  Pecandu dan Korban Penyalahgunaan.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam skema penelitian ini ditentukan  tujuan,  baik  itu  tujuan  umum maupun  tujuan  khusus.  Tujuan  umum ialah  untuk  melatih  mahasiswa  dalam menyatakan pikiran ilmiah dan melengkapi  persyaratan  memperoleh  gelar sarjana  hukum.  Sementara  tujuan  khusus ialah untuk mengetahui penerapan rehabilitasi di Yayasan Cakra Sehati dalam menangani  penyalahguna  narkotika  dan untuk  mengetahui  hambatan  rehabilitasi
terhadap penyalahguna narkotika di Yayasan Cakra Sehati.
Studi  lapangan  normatif  deskriptif ini  menggambarkan  data  lapangan  dan menganalisisnya untuk mendapatkan temuan  yang  tepat.  Penelitian  ini  hanya mengevaluasi  fakta  secara  metodis  untuk membuatnya  lebih  mudah  dipahami  dan disimpulkan. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis  data  kualitatif  penelitian  ini mengintegrasikan  data  yang  dapat  diakses dengan undang-undang dan peraturan yang terkait  dengan  subjek  yang  sedang dipertimbangkan, kemudian akan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.
Adapun  lokasi  penelitian  ini  di Yayasan Cakra Sehati Jakarta Selatan yang berlokasi  di  Jl.  Bangka  XI  C  Blok  A  –  B No.  36,  Pela  Mampang,  Mampang Prapatan,  Jakarta  Selatan.  Hal  pertama yang  dilakukan  oleh  penulis  ialah  dengan mencari informasi dengan cara mewawancarai salah satu pegawai rehabilitasi  berdasarkan  data  dan  daftar pertanyaan  yang  sudah  disusun  oleh penulis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai dengan yang telah dirumuskan  dalam  undang-undang,  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  ialah suatu  tindakan  yang  berlawanan  dengan
hukum.  Sehingga,  patut  dipidana  bagi yang  telah  berkaitan  dengan  narkotika golongan I, golongan II, maupun golongan III.  Dikutip  dari  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, kejahatan  narkotika  digolongkan  menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kejahatan penyalahgunaan  dan  kejahatan  peredaran narkotika. Pelaku penyalahgunaan narkotika  biasa  dikenal  sebagai  korban kejahatan narkotika. Sementara itu, pengedar narkotika dikenal sebagai pelaku kejahatan.
Merujuk  dalam  Undang-Undang
(UU) Narkotika,
penggambaran penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai  orang  sakit  yang  dikriminalkan. Namun disisi lain, UU Narkotika memberikan  jaminan  kepada  pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi serupa dengan hukuman  penjara.  Dimana,  mereka  wajib menjalankan  rehabilitasi  medis  dan  sosial (Pasal  54  dan  Pasal  4  huruf  d  UU Narkotika).
Merujuk  pada  Pasal  56  UU Narkotika, rehabilitasi medis dapat dilakukan  di  rumah  sakit  yang  telah diinstruksikan oleh Menteri Kesehatan dan lembaga  rehabilitasi  pemerintah  atau masyarakat. Rehabilitasi dimaksudkan untuk menyembuhkan dan/atau mengembangkan kemampuan sosial, mental, dan fisik penderita terkait.
Rehabilitasi  sosial  adalah  proses pengembalian  kebiasaan  korban  ke  dalam kehidupan  masyarakat.  Yaitu,  dengan melalui pemulihan proses berfikir, berperilaku  dan  beremosi  agar  mampu berinteraksi  di  lingkungan  sosial.  Selain itu,  diharapkan  tidak  terjerat  kembali dalam  lingkup  bahaya  narkotika  di masyarakat.
Yayasan  Cakra  Sehati  ialah  pusat rehabilitasi  yang  dapat  membantu  pasien penyalahgunaan  narkoba  secara  sukarela atau legal. Yayasan Cakra Sehati merupakan  salah  satu  pusat  rehabilitasi yang  disetujui  Menteri  untuk  membantu pecandu di Jakarta Selatan.
Sasaran  dengan  adanya  rehabilitasi yang diberikan kepada korban penyalahgunaan  Narkotika  di  Yayasan Cakra Sehati adalah:
a. Membentuk  identitas  diri  yang  lebih baik bagi setiap orang.
b. Mengubah  dan  memperbaiki  pola kebiasaan  dan  pola  respons  perilaku yang tidak diinginkan.
c. Meningkatkan  pemahaman  individu  ke dalam masalah, hambatan, dan perilaku.
d. Memperbaiki keyakinan salah
seseorang tentang dirinya dan dunia.
e. Merubah  asumsi-asumsi  individu  yan tidak  tepat  tentang  dirinya  sendiri  dan dunia lingkungannya.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara pada  tanggal  11  Juni  2022  dengan  bapak
Oni selaku pegawai administrasi rehabilitasi  di  Yayasan  Cakra  Sehati mengatakan  terdapat  beberapa  tahapan rehabilitasi  yang  dilakukan  di  Yayasan Cakra  Sehati  yang  harus  dilalui.  Berikut beberapa yang harus dilalui:
a. Seorang  dokter  akan  menilai  kondisi fisik  dan  emosional  pecandu  atau korban selama rehabilitasi medis (detoksifikasi). Selanjutnya, dokter memutuskan  apakah  penderita  atau pengguna  memerlukan  obat  untuk meminimalkan  penarikan.  Pemberian obat  tergantung  pada  efek  obat.  Untuk mendiagnosis  tanda-tanda  ini,  dokter membutuhkan  kepekaan,  pengalaman, dan kompetensi.
b. Tahap  pemulihan  non  medis,  korban atau  pengguna  atau  pecandu  mengikuti program rehabilitasi, misalnya di Yayasan  Cakra  Sehati  Jakarta  Selatan. Dalam rehabilitasi ini penderita, pengguna,  atau  pecandu  menjalani pengobatan.  Program  yang  diberikan mulai dari program keagamaan, edukasi, group terapi maupun seminar.
c. Tahap  pasca  rehab,  ialah  tahapan program  kelanjutan  yang  dilakukan oleh  pihak  rehabilitasi  sebagai  upaya pendampingan terhadap korban, pecandu  atau  pengguna  pada  saat berada di lingkungan masyarakat.
Bapak Oni juga memberikan
tambahan  informasi  mengenai  jumlah
korban  atau  pengguna  maupun  pecandu narkotika  yang  ada  di  Yayasan  Cakra Sehati  sejumlah  kurang  lebih  100  orang setiap  bulannya.    Dari  informasi  yang diberikan  bahwa  sebagian  besar  korban atau  pengguna  maupun  pecandu  narkotika diberlakukan  wajib  rawat  inap  yang tingkat kecanduannya sudah parah. Sedangkan selebihnya korban atau pecandu  maupun  pengguna  narkotika dilakukan  rawat  jalan  yang  tingkat kecanduannya belum parah.
Dari  statistik  tersebut,  penulis mengumpulkan  informasi  terkait  korban dari  responden  atau  pengguna  maupun pecandu  narkotika  di  Yayasan  Cakra Sehati.  Berdasarkan  saran  dari  bapak  Oni berjumlah 3 orang yang direkomendasikan untuk  penulis  wawancarai.  Berdasarkan wawancara  secara  langsung  dari  3  orang responden  pada  tanggal  13  Agustus  2022, yakni  mereka  menggunakan  narkotika bermula  dari  faktor  lingkungan  yang membuatnya  tertarik  untuk  menggunakan narkotika.  Selain  itu  rentang  waktu pemakaian  yang  sudah  lama  dan  mereka sempat  mencoba  untuk  berhenti  namun tetap  kembali  menggunakan  narkotika. Karena  penggunaan  yang  cukup  lama  dan tingkat  kecanduannya  yang  sudah  cukup parah, mereka ditetapkan menjalani rehabilitasi  rawat  inap.  Selama  masa rehabilitasi  hal  pertama  yang  cukup dirasakan  oleh  3  responden  tersebut  ialah
rasa bosan, dengan kegiatan-kegiatan yang harus  mereka  ikuti  tanpa  ketergantungan dengan  narkotika.  Hal  ini  memang  biasa terjadi  pada  setiap  pasien  dalam  masa rehabilitasi.  Selanjutnya,  semakin  hari mereka  mulai  menyadari  susah  senang kehidupan  yang  dijalani  bersama.  Selain itu  juga  mereka  menyadari  bahwa  tempat rehab ialah tempat terbaik untuk menghentikan candu terhadap penggunaan narkotika.  Dengan  adanya  rehabilitasi  ini, mereka  dapat  berinteraksi  atau  berbagi pengalaman  antar  satu  sama  lain,  yang dapat  membuat  kepercayaan  diri  mereka meningkat  tanpa  harus  menggunakan narkotika.  Harapan  mereka  semua  sama setelah  menjalani  rehabilitasi  ini,  mereka berharap  agar  menjadi  pribadi  yang  lebih baik lagi, menerapkan hal-hal positif  yang mereka  terima  pada  saat  masa  rehabilitasi dan tidak menggunakan narkotika kembali dalam alasan apapun.
Pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan  narkoba  oleh  Yayasan Cakra Sehati berdasarkan Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  berjalan  dengan sukses dan efektif, walaupun ada beberapa hambatan yang dihadapi. Berikut hambatan  yang  dihadapi  menurut  hasil wawancara  dengan  bapak  Oni  selaku petugas rehabilitasi Yayasan Cakra Sehati.
a. Korban penyalahgunaan narkoba belum sadar.  Setelah  atau  saat  menyelesaikan
pemulihan  di  Yayasan  Cakra  Sehati, penderita penyalahgunaan opioid kambuh  lagi.  Jadi  pecandu  harus memulai  dari  awal  sampai  mereka bersih. Korban penyalahgunaan narkoba biasanya melewatkan tes urine, sehingga  Yayasan  Cakra  Sehati  harus sering menghubungi mereka.
b. Ketidaktahuan masyarakat tentang manfaat  dan  tujuan  rehabilitasi.  Warga Jakarta  takut  melaporkan  pengguna narkoba  ke  klinik  rehabilitasi  karena minimnya informasi.
c. Hanya sedikit orang yang bisa mendekati  penderita  penyalahgunaan narkoba.  Jika  korban  penyalahgunaan tidak  dapat  diyakinkan  tentang  bahaya penggunaan  narkoba  dan  manfaat rehabilitasi,  upaya  pemulihannya  akan sia-sia.  Karena,  mereka  kemungkinan akan memanfaatkan lagi.
Proses  pemulihan  Yayasan  Cakra
Sehati  bisa  berjalan  lancar  meskipun menemui  hambatan.  Oleh  karena  itu, upaya yang  dapat dilakukan  untuk meminimalisir adanya kendala yang dihadapi, diantaranya:
a. Periksa tes urine selama 3 bulan setelah selesai  pemulihan  di  Yayasan  Cakra Sehati untuk memastikan pasien penyalahgunaan narkotika tidak kambuh.
b. Yayasan  Cakra  Sehati  memberikan penyuluhan  kepada  masyarakat  terkait
UU Narkotika dan pentingnya rehabilitasi dibantu dengan tokoh masyarkat sekitar maupun pihak kepolisian.
c. Melakukan  rekrutmen  untuk  personil pada  Yayasan  Cakra  Sehati.  Untuk mengatasi  kendala  dari  kurangnya personil,  maka  setiap  tahunnya  akan melakukan  rekrutmen  untuk  tenaga personil, agar dapat memberikan pendekatan  dan  kesadaran  terhadap korban penyalahgunaan narkotika.
Rehabilitasi  di  Yayasan  Cakra Sehati akan berdampak pada penyalahgunaan  Narkoba  di  kemudian hari,  oleh  karena  itu  rehabilitasi  harus menjadi perhatian utama dalam memperbaiki  kecanduan.  Jika  rehabilitasi berjalan  lancar,  maka  Yayasan  Cakra Sehati akan bangga menyembuhkan penyalahgunaan Narkoba.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan  pembahasan  diatas  maka  didapatkan simpulan sebagai berikut:
a. Penerapan  Rehabilitasi  terhadap
Penyalahgunaan Narkotika
berdasarkan
“Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang
Narkotika  yaitu  wajib  menjalani rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan  Narkotika  yang terdapat  pada  Pasal  54  Undang-
Undang  Narkotika  sudah  sesuai dan  terlaksana  sepenuhnya  di Yayasan Cakra Sehati”.
b. Kendala  yang  dihadapi  oleh  piahk Yayasan Cakra Sehati dalam
penerapan rehabilitasi ialah dimulai dari korban penyalahgunaan
Narkotika belum sadar sepenuhnya dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang-
Undang  Narkotika  sampai  dengan kurangnya  tenaga  personil  untuk mendukung kesadaran korban penyalahgunaan
Narkotika.
Sedangkan,  upaya  Yayasan  Cakra
Sehati  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan
dalam penerapan
rehabilitasi ialah Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap  korban  kekerasan  yang telah  menyelesaikan  rehabilitasi dan masih menjalani proses,
melakukan penyuluhan kepada masyarakat  tentang  UU  Narkotika bersama tokoh masyarakat maupun pihak kepolisian. Selain itu,
Yayasan  Cakra  Sehati  bekerja
untuk meningkatkan tingkat
keberhasilannya
dengan
mempekerjakan sumber daya
manusia untuk memenuhi tujuannya dalam memberikan rehabilitasi  medis  dan  sosial  yang efektif.
Berikut  ialah  beberapa  saran  yang dapat penulis berikan kepada pembacanya: a. Kepada  Yayasan  Cakra  Sehati,  dengan permintaan  agar  tetap  memberikan penyuluhan  tentang  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  guna  mewujudkan  tujuan membebaskan kota Jakarta dari masalah penyalahgunaan narkoba.
b. Mengingat  tantangan  yang  dihadapi Yayasan  Cakra  Sehati,  maka  sangat penting  untuk  melakukan  perubahan secara  menyeluruh,  mulai  dari  seluruh bangunan  dan  infrastruktur  hingga sumber  daya  manusia,  agar  program rehabilitasi dapat terus berfungsi secara optimal.  tingkat  ideal.  Mereka  yang telah  kecanduan  narkoba  dan  saat  ini menerima  perawatan  untuk  kondisi mereka  perlu  didedikasikan  untuk pemulihan mereka agar berhasil berintegrasi  kembali  ke  masyarakat setelah  perawatan  dan  tetap  bersih  dari kecanduan mereka.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Anggrayni, Lysa, Yusliati, 2018;
Efektivitas Rehabilitasi Pecandu
Narkotika  (Studi  di  Loka  Rehabilitasi Badan  Narkotika  Nasional  Batam) : Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
Bambang  Waluyo,  2014;  Pidana  dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika

## Evi Hartanti, 2008; Tindak Pidana Korupsi
Edisi Ke Dua: Jakarta, Sinar Grafika Hardiansyah,  Risya,  Nur  Rochaeti,  2022;
Penerapan Rehabilitasi Terhadap
Anak Penyalahguna Narkotika;
Semarang: Universitas Diponegoro
Hariwangi,  A.P  komang  Ayu,  Simon Nahak,  I  Ketut  Sukadana,  2019;
Implementasi Proses Rehabilitasi
Terhadap  Penyalahguna  Narkotika  di Rehabilitasi  Yayasan  Anargya  Bali: Bali: Universitas Warmadewa Hidayatun,  Siti,  Yeni  Widowaty,  2020; Konsep  Rehabilitasi  Bagi  Pengguna
Narkotika Yang Berkeadilan: Yogyakarta: Universitas
Muhamaddiyah Yogyakarta
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor  143,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2009 Nomor 5062). Peraturan Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2011
Tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor
Bagi Penyalahgunaan Narkotika.
Partodiharjo Subagyo, 2007; Kenali Narkoba dan Musuhi
Penyalahgunaannya. Jakarta: Esensi. Prasetyo, April, 2020;
Penerapan Rehabilitasi  Anak  Penyalahgunaan Narkoba  (Studi  Kasus  di  Wilayah Hukum  Polres  Kediri  Kota);  Jawa Timur; Universitas Islam Kediri Riawan,  Kadek  Okta,  Dewa  Gede  Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, 2021; Implementasi Undang-Undang Nomor 35  tahun  2009  tentang  Narkotika Terhadap  Korban  Penyalahgunaan Narkotika  dalam  Bentuk  Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng; Bali; Universitas
Pendidikan Ganesha. Rosalina, Arin, 2016; Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna
Narkotika  Berdasarkan  Pasal  54 Juncto  Pasal  55  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  Di  Kota  Pekanbaru;  Riau: Universitas Riau
Suhardin, Yohanes, 2007; Peranan Hukum dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan Masyarakat:  Semarang:  Universitas Diponegoro
Wantu,  Fence  M,  2012;  Mewujudkan Kepastian  hukum, Keadilan  dan Kemanfaatan  Dalam  Putusan  Hakim Di  Peradilan  Perdata:  Gorontalo:
Universitas Negeri Gorontalo Windari,  Ratna  Artha,  2017;  Pengantar Hukum  Indonesia,  Depok:  Rajawali Pers.
Badan Narkotika
Nasional,
https://dedihumas.bnn.go.id/read/secti on/artikel/2013/07/23/704/faktor- penyebab-penyalahgunaan-Narkotika