## Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi
Volume 11 Issue  2 2024 Pages 614 - 632 p-ISSN: 1858-005X e-ISSN: 2655-3392 DOI: https://doi.org/10.47668/edusaintek.v11i2.1027 website: https://journalstkippgrisitubondo.ac.id/index.php/EDUSAINTEK

## A REVIEW OF DIY'S DECENTRALIZATION OF THE URBAN SPRAWL PHENOMENON IN THE YOGYAKARTA METROPOLITAN AREA
(KARTAMANTUL)
TINJAUAN DESENTRALISASI DIY TERHADAP FENOMENA URBAN SPRAWL DI KAWASAN METROPOLITAN YOGYAKARTA (KARTAMANTUL)
Vivian Alvianti 1* , Fathurrahman 2 , Iqsal Aryo Syahputra 3 1,2,3 Institut Teknologi Bandung, Indonesia
E-mail: vivianalvianti1@gmail.com
Abstract: Decentralization in Indonesia has led to a shift in responsibilities from the central government to the regions. This has been observed in the distribution of jobs and population  across  metropolitan  areas,  such  as  in  the  Yogyakarta  Metropolitan  Area (Kartamantul). Kartamantul is a secondary metropolitan area in Indonesia where local governments  have  taken  the  initiative  to  jointly  form  a  Joint  Secretariat.  The development of Kartamantul has expanded into the peripheral areas, as evidenced by changes  in  land  use.  This  article  examines  the  impact  of  decentralization  by  the Government of the Special Region of Yogyakarta on the phenomenon of urban sprawl in  the  Kartamantul  Region.  The  analytical  method  used  is  descriptive  analysis,  with secondary data collection from previous research on decentralization and urban sprawl in Yogyakarta. The results of the analysis identify the characteristics of urban sprawl in Kartamantul based on three aspects: land use change, population growth, and economic growth. By 2017, there had been changes in non-built-up land use in the peri-urban areas of Yogyakarta, accompanied by population growth and economic expansion. The Joint Secretariat  of  Kartamantul  has  come  up  with  solutions  to  address  the  urban  sprawl phenomenon, such as the addition of Trans-Jogja routes reaching Bantul and Sleman regencies,  as  well  as  collaborative  management  of  the  Piyungan  Landfill  and  Sewon WWTP. The conclusion of this research is that cooperation among regional governments through  the  Joint  Secretariat  of  Kartamantul  is  an  effective  grassroots  initiative. However, there is a need for the Joint Secretariat to be involved in spatial planning due to the complex development challenges in Kartamantul.
Keywords: Decentralization, Urban Sprawl, Kartamantul
Abstrak: Desentralisasi  di  Indonesia  menyebabkan  pergeseran  tanggung  jawab pemerintah pusat ke daerah. Terindentifikasi pada penyebaran pekerjaan dan populasi di seluruh  wilayah  metropolitan,  seperti  di  Kawasan  Metropolitan  Yogyakarta (Kartamantul). Kartamantul, merupakan kawasan metropolitan sekunder di Indonesia, dimana pemerintah daerah mengambil inisiatif lokal untuk bersama-sama membentuk sekretariat bersama. Perkembangan kartamantul telah meluas kewilayah pinggiran, yang dapat  digambarkan  dengan  perubahan  guna  lahannya.  Artikel  ini  meninjau  pengaruh desentralisasi Pemerintah D.I. Yogyakarta terhadap fenomena urban sprawl di kawasan kartamantul.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  dengan pengumpulan data sekunder dari penelitian sebelumnya tentang desentralisasi dan urban sprawl di  yogyakarta.  Hasil  analisis  mengidentifikasi  karakteristik urban  sprawl di kartamantul  didasarkan  oleh  tiga  aspek  yaitu  perubahan  guna  lahan,  pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Hingga tahun 2017, terjadi perubahan guna lahan
non terbangun  dikawasan peri-urban yogyakarta  dan  diikuti  perkembangan  jumlah penduduk serta pertumbuhan ekonomi. Sekretariat bersama kartamantul memiliki solusi dari  fenomena urban  sprawl seperti  penambahan  rute  Trans-Jogja  yang  menjangkau Kabupaten Bantul dan Sleman, serta kerjasama pengelolaan TPA Piyungan dan IPAL Sewon.  Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  kerjasama  antar  pemerintah  daerah  melalui sekretariat bersama kartamantul merupakan salah satu inisatif efektif yang berasal dari bawah.  Namun  perlu  keterlibatan  sekretariat  bersama  dalam  perencanaan  tata  ruang, karena tantangan pembangunan daerah di karmantul yang kompleks.
Kata Kunci: Desentralisasi, Urban Sprawl , Kartamantul
Copyright (c) 2024 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## PENDAHULUAN
Kota  adalah  mesin  pembangunan  nasional,  mereka  memberikan  skala ekonomi dan aglomerasi, dan memungkinkan banyak barang dan jasa diproduksi dan diperdagangkan secara lebih efisien. Kota-kota menyumbang bagian besar dari output nasional  banyak  negara  Asia.  Pada  tahun  2010,  kawasan  perkotaan menyumbang 80% Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan Asia-Pasifik. Migrasi ke  kota  telah  meningkatkan  produktivitas  bersih  ekonomi  dengan  mengarahkan tenaga kerja ke lokasi di mana kontribusi ekonomi yang lebih besar dimungkinkan. Banyak negara di Asia Tenggara yang berkembang pesat mengalami peningkatan laju migrasi internal karena meningkatnya peluang ekonomi di daerah perkotaan (Unhabitat, 2010). Hal ini menyebabkan terjadinya fenomena urban sprawl hampir di  seluruh  kota  besar  seluruh  dunia. Urban  sprawl didefinisikan  sebagai pertumbuhan kota di sepanjang pinggirannya. Meskipun definisi yang jelas dapat diperdebatkan, urban sprawl diterima secara luas sebagai pertumbuhan yang tidak direncanakan  dan  tidak  merata  yang  didorong  oleh  banyak  proses  yang menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien (Bhatta et al., 2010).
Fenomena  transformasi  yang  terjadi  pada  kawasan  perkotaan  bukanlah sesuatu yang baru, melainkan suatu proses yang berlangsung secara perlahan. Saat ini,  dunia  berada  dalam  era  posmodern  yang  memengaruhi  hampir  semua  aspek kehidupan.  Dalam  kawasan  metropolitan,  ini  menciptakan  perubahan  signifikan dalam  lanskap  perkotaan  melalui  perubahan  spasial,  yang  pada  gilirannya menghasilkan perubahan mendasar dalam struktur perkotaan. Di zaman perkotaan modern, dorongan untuk pertumbuhan dan perubahan telah bergeser dari pusat kota
ke wilayah sekitarnya (Erie Sadewo et al., 2018). Aksesibilitas yang baik dari pusat kota  ke  pinggiran  kota  juga  mendorong  kawasan  pemukiman  berkembang  di pinggiran kota (Rachmawati et al., 2015). Kota yang terus berkembang dibentuk oleh  teknologi  transportasi.  Dimana  moda  transportasi  mobil  telah  mengubah bentuk  kota  secara  radikal  karena  hampir  seluruhnya  menghilangkan  aktivitas berjalan kaki (Glaeser & Kahn, 2003).
Indonesia sendiri merupakan negara tempat gagasan wilayah metropolitan yang diperluas menggabungkan apa yang secara konvensional dipisahkan sebagai fungsi  pedesaan  dan  perkotaan  untuk  pertama  kali  diidentifikasi  (D,  Hudalah,
2003).  Konsep sprawl yang  diperluas  di  Indonesia  dari  konsep  umumnya  yaitu terdapat dua konsep yang menyatu dalam konsepsi populer sprawl : desentralisasi dan densitas. Desentralisasi mengacu pada penyebaran pekerjaan dan populasi di seluruh wilayah metropolitan (Glaeser & Kahn, 2003). Dengan adanya reformasi politik  dan  proses  desentralisasi  yang  sedang  berlangsung,  Indonesia  dianggap sebagai salah satu negara dengan sistem demokrasi yang padat di dunia saat ini. Dimana  konsep  desentralisasi  di  Indonesia  reformasi  kebijakan  desentralisasi Indonesia melibatkan pergeseran besar beberapa fungsi, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat ke daerah (Firman, 2010).
Pemukiman yang dengan berbagai cara disebut ' ex-urbs ' (Soja, 2000), 'kota tepi' (Garreau, 1991), ' technoburbs ' (Fishman, 1987) dan 'kota tanpa tepi' (Lang, 2003) dianggap sebagai sinyal munculnya sesuatu yang berbeda. Beberapa istilah tersebut dapat menginterpretasikan kawasan yang kota yang melebar keluar atau pinggiran  kota  (Phelps  &  Wood,  2011).  Definisi urban  sprawl ,  meskipun kontroversial,  adalah  pola  pertumbuhan  yang  ditandai  oleh  pengembangan  yang tidak terencana dan tidak merata di wilayah perkotaan. Ini disebabkan oleh berbagai faktor dan seringkali mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien (Bhatta et al., 2010). Implikasi langsung dari sprawl adalah perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan di suatu wilayah karena sprawl menginduksi peningkatan area terbangun dan beraspal.
Desentralisasi  kini  dapat  dilihat  sebagai  alat  untuk  mempromosikan pembangunan  ekonomi.  Desentralisasi  fiskal  dipandang  sebagai  peningkatan terhadap  efisiensi  ekonomi:  penyediaan output lokal  yang  dibedakan  menurut
kebutuhan dan keadaan lokal yang akan menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih tinggi  daripada yang ditentukan secara terpusat  dan lebih seragam  di semua tingkatan yurisdiksi (Stansel, 2005). Dari sudut pandang pembangunan kota dan daerah, desentralisasi merupakan prasyarat untuk penyediaan pelayanan publik dan  infrastruktur  yang  efektif  dan  efisien,  karena  sampai  saat  ini  tugas  tersebut sebagian besarnya masih menjadi  tanggung jawab pemerintah pusat  yang belum tentu  memenuhi  kebutuhan  yang  di  butuhkan  oleh  daerah,  dan  seringkali  tidak terorganisir dengan baik (Firman, 2010).
Dalam  artikel  ini,  akan  dibahas  Kawasan  Metropolitan  Yogyakarta (Kartamantul),  yang  merupakan  salah  satu  kawasan  metropolitan  sekunder  di Indonesia.  Di  kartamantul,  pemerintah  daerah  di  wilayah  tersebut  mengambil inisiatif lokal untuk bersama-sama membentuk Sekretariat Bersama Pembangunan Infrastruktur Kartamantul pada tahun 2001. Tugas utama dari sekretariat ini adalah mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan infrastruktur lintas  batas  di  seluruh  wilayah  Kartamantul (Firman,  2010) .  Ada  tiga  pemerintah daerah di wilayah metropolitan Kartamantul: satu kota, yaitu Kota Yogyakarta, dan dua kabupaten (Kabupaten), yaitu Sleman dan Bantul. Ketiga pemerintah daerah ini berada di bawah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY Yogyakarta). Total populasi wilayah  tersebut  sekitar  2,7  juta  pada  tahun  2022,  dimana  sekitar  1  juta  adalah penduduk perkotaan. Aglomerasi perkotaan di kawasan metropolitan ini meliputi area seluas 234 km 2 , termasuk 33 km 2 di Kota Yogyakarta; 93 km 2 dan 108 km 2 masing-masing di Kabupaten Bantul dan Sleman.
Gambar 1. Peta Aglomerasi Kartamantul
Sumber: (Hudalah et al., 2013)
Kota Yogyakarta, yang merupakan pusat  dari wilayah Kartamantul,  telah mengalami perkembangan yang melibatkan perluasan ke daerah sekitarnya. Proses ini mencakup 5 kecamatan yang berada pada Kabupaten Sleman dan 3 kecamatan yang  terdapat  di  Kabupaten  Bantul . Kartamantul,  yang  juga  dikenal  sebagai Kawasan  Perkotaan  Yogyakarta  (KPY),  memiliki  fungsi  sebagai  Pusat  Kegiatan Nasional (PKN) yang dalamnya mencakup wilayah Kota Yogyakarta serta sebagian dari  kecamatan  di  wilayah  Kabupaten  Sleman  serta  sebagian  dari  wilayah  yang terdapat  di  Kabupaten  Bantul (Peraturan  Daerah  (PERDA)  Provinsi  DIY  No.  2 Tahun  2010).  Pembentukan  terhadap  Kawasan  Perkotaan  Yogyakarta  (KPY) adalah salah satu upaya untuk melakukan kegiatan pengendalian terhadap perluasan perkotaan  agar  tidak  terjadi  penambahan  wilayah  yang  dapat  merembet  atau menyinggung ke wilayah yang terdapat sekitarnya. Namun, pada pengembangan KPY  tanpa  disadari  telah  terjadinya  perluasan  kegiatan  hingga  ke  wilayah pinggiran. Ekspansi KPY ini tercermin dalam perubahan fisik penggunaan lahan, yang dikenal sebagai urbanisasi spasial (Magvirah Andira Selang et al., 2018).
Pertanian  masih  menjadi  kegiatan  ekonomi  yang  dominan  di  wilayah Kartamantul,  khususnya  di  Kabupaten  Bantul  dan  Sleman.  Namun  demikian, beberapa  kegiatan  ekonomi  perkotaan  juga  berkembang  pesat,  antara  lain pendidikan tinggi, perdagangan, pariwisata, seni dan industri kerajinan, terutama di Kota  Yogyakarta.  Saat  ini,  Kartamantul  menjadi  tujuan  wisata  domestik  dan mancanegara terbesar kedua di Indonesia setelah pulau Bali. Sekitar 90 perguruan tinggi dari berbagai tingkatan berada di kawasan ini, termasuk Universitas Gajah Mada, yang tertua dan salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia. Faktanya, wilayah ini merupakan salah satu konsentrasi kegiatan pendidikan tinggi terbesar di Indonesia (Firman, 2010).
Pembangunan  perkotaan  di  Indonesia  akhir-akhir  ini  ditandai  dengan tingginya  laju  konversi  lahan,  terutama  di  daerah  pinggiran.  Menurut  data  Bank Dunia  (2000),  tidak  kurang  dari  sepuluh  persen  lahan  pertanian  di  Jawa  telah dikonversi  menjadi  perkotaan  (Pradoto,  2012).  Hal  ini  juga  terjadi  di  Kawasan Kartamantul, yang terlihat dalam data yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Jumlah rata-rata  pertumbuhan  terhadap  penduduk  di  kawasan urban dan peri-urban Yogyakarta telah meningkat sebesar 5,06%. Situasi ini meningkatkan permintaan
akan area perumahan sebagai tempat tinggal, baik di kawasan pusat kota maupun kawasan yang berada di daerah pinggiran kota (Devi et al., 2020). Oleh karena itu, didalam  artikel  ini  akan  dilakukan  peninjauan  tentang  pengaruh  desentralisasi Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  terhadap  fenomena urban  sprawl di kawasan  Kartamantul  melalui  data  penelitian  sebelumnya  yang  membahas mengenai desentralisasi dan urban sprawl di Yogyakarta.

## METODE
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  penelitian  sebelumnya  yang  telah  membahas  desentralisasi  dan urban sprawl di Yogyakarta. Data sekunder ini mungkin mencakup informasi yang relevan mengenai perubahan guna lahan, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi  di  kawasan  Metropolitan  Yogyakarta.  Data  ini  dapat  berupa  statistik, angka-angka, tabel, grafik, dan deskripsi yang ada dalam penelitian sebelumnya. Analisis  data  dilakukan  melalui  metode  analisis  deskriptif.  Dalam  analisis  ini, penelitian  mungkin  akan  menggunakan  statistik,  grafik,  dan  deskripsi  untuk menjelaskan fenomena urban sprawl di kawasan Metropolitan Yogyakarta.
Berdasarkan  hasil  analisis  diidentifikasi  karakteristik urban  spr awl  di kawasan  Metropolitan  Yogyakarta  (Kartamantul)  berdasarkan  tiga  aspek  yaitu perubahan guna lahan, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Hingga tahun 2017 diketahui  telah terjadi perubahan guna lahan non terbangun  menjadi guna lahan terbangun di kawasan peri- urban Yogyakarta dan diikuti perkembangan jumlah penduduk serta pertumbuhan ekonomi.
Gambar 2. Teknik Analisis Data
. Teknik analisis data yang dilakukan meliputi:
a. Identifikasi dan pengumpulan data sekunder yang relevan yang membahas desentralisasi dan urban sprawl di Yogyakarta.
b. Analisis data sekunder untuk mengidentifikasi karakteristik urban sprawl di Kawasan  Metropolitan  Yogyakarta  berdasarkan  aspek-aspek  (perubahan guna lahan, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi).
c. Penyusunan laporan penelitian yang menjelaskan temuan dan kesimpulan mengenai urban  sprawl di  kawasan  tersebut  dengan  merinci  perubahan guna  lahan,  pertumbuhan  penduduk,  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi  Karakteristik Urban  Sprawl di  Kawasan  Metropolitan Yogyakarta (Kartamantul)
Urban  sprawl juga  merambah  ataupun  meluas  ke  kota  Yogyakarta,  yang merupakan pusat perkotaan utama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain menjadi  pusat  seni  dan  budaya  Jawa,  kota  ini  juga  mengalami  pertumbuhan perkotaan  yang  pesat.  Proses  pertumbuhan  perkotaan  di  kota  Yogyakarta dipengaruhi  dari  adanya  beberapa  aspek  transformasi  yang  signifikan  dalam struktur  administrasi  dan  pembangunan  infrastruktur.  Sementara  ekspansi  yang terjadi  di  kawasan  luar  kota  Yogyakarta  sangat  menonjol,  kota  ini  juga  telah memperluas kawasan padat bangunannya di sepanjang pinggirannya (Divigalpitiya
& Nurul Handayani, 2015) . Selama satu dekade terakhir, pertumbuhan penduduk di kawasan urban dan peri-urban Yogyakarta  rata-rata  meningkat  sebesar  5,06%.
Situasi ini meningkatkan permintaan akan lahan pemukiman sebagai lokasi tinggal, baik di kawasan pusat kota maupun di kawasan yang terdapat di wilayah pinggiran kota. Peningkatan populasi berkorelasi positif dengan penggunaan terhadap lahan, membuat perubahan penggunaan terhadap lahan terus menerus terjadi (Devi et al., 2020). Konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun menjadi bukti yang kuat bahwa di dalam proses transformasi semakin jelas bahwa urban sprawl telah terjadi dalam satu decade terakhir. Karakteristik urban sprawl yang terjadi di Kartamantul dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek antara lain adalah aspek perubahan terhadap guna
lahan,  pertumbuhan  penduduk,  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  akan dijabarkan dibawah ini:

## 1. Perubahan Guna Lahan
Dalam artikel ini, kami menggunakan daerah Kartamantul yang mencakup Yogyakarta, sebagian Kabupaten Bantul (Kecamatan Banguntapan, Kasihan, dan Sewon),  dan  Kabupaten  Sleman  (Kecamatan  Depok,  Ngemplak,  Mlati,  Ngaglik, Gamping,  dan  Godean).  Dimana  selanjutnya  diidentifikasi  perubahan  terhadap guna  lahan  yang  terjadi  untuk  Kawasan  terbangun  dan  Kawasan  yang  tidak terbangun. Dilansir dari Devi et al., (2020) berikut merupakan Perubahan luas lahan pertanian di kawasan peri urban Kartamantul:
Tabel 1. Perubahan Luas Lahan Non Terbangun di Peri Urban Kartamantul Desa Luas Lahan Pertanian (Ha) Perubahan Luas Lahan Presentase Perubahan Lahan 2007 2017 2007 2017 Banyuraden 143 82 -61 35,75 20,5 Ambarketawang 264 257 -7 42,04 40,92 Trihango 150 113 -37 26,69 20,11 Nogotirto 100 52 -48 28,65 14,9 Sidoarum 249 84 -165 66,76 22,52 Sidomoyo 129 105 -24 42,72 34,77 Sinduadi 85 78 -7 11,53 10,58 Sendangadi 194 168 -26 36,19 31,34 Minomartani 58 20 -38 37,91 13,07 Sinduharjo 259 132 -127 42,53 21,67 Sariharjo 156 137 -19 22,64 19,88 Catur Tunggal 100 69 -31 9,06 6,25 Condong Catur 132 97 -35 13,89 10,21 Maguwoharjo 487 419 -68 32,45 27,91 Wedomartani 746 565 -181 59,97 45,42 Jagalan 2 1 -1 7,41 3,7 Banguntapan 132 118 -14 15,85 14,17 Singoseran 26 16 -10 38,81 23,88 Baturetno 86 78 -8 21,83 19,8 Wirokerten 155 143 -12 40,16 37,05 Tamanan 153 95 -58 40,8 25,33 Potorono 129 127 -2 33,08 32,56 Ranggungharjo 135 78 -57 24,06 13,9 Bangunharjo 173 146 -27 25,48 21,5 Ngestiharjo 97 60 -37 19,02 11,76 Tamantirto 288 183 -105 42,86 27,23
Desa Luas Lahan Pertanian (Ha) Perubahan Luas Lahan Presentase Perubahan Lahan Tirtonirmolo 187 101 -86 36,45 19,69 Total 4815 3524 -1291 854,59 590,62
Sumber: (Devi et al., 2020)
Selanjutnya,  berikut  adalah  perubahan  penggunaan  lahan  yang  telah dibangun di Yogyakarta, sebagian dari wilayah yang terdapat di Kabupaten Bantul (Kec.  Kasihan,  Kec.  Sewon,  danKec.  Banguntapan),  serta  yang  berada  pada wilayah di Kabupaten Sleman (Kec. Depok, Kec. Ngemplak, Kec. Ngaglik, Kec. Mlati, Kec. Godean, dan Kec. Gamping):
Tabel 2. Perubahan Luas Lahan Terbangun di Peri Urban Kartamantul Desa Luas Lahan Pertanian (Ha) Perubahan Luas Lahan Presentase Perubahan Lahan 2007 2017 2007 2017 Banyuraden 263 324 61 65,75 81 Ambarketawang 423 430 7 67,36 68,47 Trihango 421 457 36 74,91 81,32 Nogotirto 234 281 47 67,05 80,52 Sidoarum 265 286 21 71,05 76,68 Sidomoyo 105 164 59 34,77 54,3 Sinduadi 625 680 55 84,8 92,27 Sendangadi 372 399 27 69,4 74,44 Minomartani 97 135 38 63,4 88,24 Sinduharjo 332 458 126 54,52 75,21 Sariharjo 456 474 18 66,18 68,8 Catur Tunggal 997 1089 92 90,31 98,64 Condong Catur 748 783 35 78,74 82,42 Maguwoharjo 1114 1185 71 74,22 78,95 Wedomartani 551 732 181 44,29 58,84 Jagalan 28 29 1 103,7 107,41 Banguntapan 647 662 15 77,67 79,47 Singoseran 46 57 11 68,66 85,07 Baturetno 300 308 8 76,14 78,17 Wirokerten 278 290 12 72,02 75,13 Tamanan 230 288 58 61,33 76,8 Potorono 261 263 2 66,92 67,44 Ranggungharjo 429 486 57 76,47 86,63 Bangunharjo 536 563 27 78,94 82,92 Ngestiharjo 378 415 37 74,12 81,37 Tamantirto 357 461 104 53,13 68,6 Tirtonirmolo 375 461 86 73,1 89,86 Jumlah 10868 12160 1292 1889 2139
Sumber: (Devi et al., 2020)

## 2. Pertumbuhan Penduduk
Sejalan dengan yang telah dipaparkan di  latar belakang penelitian bahwa selama  satu  dekade  terakhir,  terjadi  peningkatan  rata-rata  terhadap  pertumbuhan populasi  di  wilayah  perkotaan  dan  juga peri-urban Yogyakarta  sebesar  5,06%.
Fenomena ini tentunya  menghasilkan kebutuhan yang semakin besar akan lahan pemukiman yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, baik di kawasan pusat kota maupun  di  kawasan  pinggiran  kota.  Jumlah  penduduk  yang  terdapat  di  wilayah tersebut  akan  terus  meningkat  akibat  adanya  pertumbuhan  penduduk  yang disebabkan  oleh  tingginya  angka  kelahiran  dan  migrasi  masuk.  Pertambahan penduduk  yang  signifikan  terjadi  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  akan berdampak  pada  pengurangan  luas  lahan  kosong  atau  lahan non -terbangun  di kawasan peri-urban di kota  Yogyakarta. Lahan terbuka tersebut akan dimanfaatkan untuk  memenuhi  kebutuhan perumahan dan infrastruktur lainnya sebagai tempat aktivitas bagi para penduduk.
Tabel 3. Pertumbuhan Penduduk Peri Urban Kartamantul Selama 10 Tahun Desa Jumlah Penduduk  Laju Pertumbuhan Kepadatan 2007 2017 (%) 2007 2017 Banyuraden 12692 20349 6,03% 3173 5087 Ambarketawang 18781 24389 2,99% 2991 3884 Trihango 12734 20514 6,11% 2266 3650 Nogotirto 14650 20334 3,88% 4198 5826 Sidoarum 12724 19456 5,29% 3411 5216 Sidomoyo 7536 8178 0,85% 2495 2708 Sinduadi 31792 34435 0,83% 4314 4672 Sendangadi 12075 17624 4,60% 2253 3288 Minomartani 13615 17515 2,86% 8899 11448 Sinduharjo 13808 21899 5,86% 2267 3596 Sariharjo 15144 28834 9,04% 2198 4185 Catur Tunggal 60045 81473 3,57% 5439 7380 Condong Catur 34574 67044 9,39% 2303 4467 Maguwoharjo 26686 42433 5,90% 2809 4467 Wedomartani 20796 30666 4,75% 1672 2465 Jagalan 3449 3790 0,99% 12774 14037 Banguntapan 32771 56270 7,17% 3934 6755 Singoseran 3189 5040 5,80% 4760 7522 Baturetno 11969 19220 6,06% 3038 4878 Wirokerten 10917 15320 4,03% 2828 3969
Desa Jumlah Penduduk  Laju Pertumbuhan Kepadatan 2007 2017 (%) 2007 2017 Tamanan 8590 15030 7,50% 2291 4008 Potorono 10092 14280 4,15% 2588 3662 Ranggungharjo 25505 35660 3,98% 4546 6357 Bangunharjo 18723 31140 6,63% 2757 4586 Ngestiharjo 26265 40720 5,50% 5150 7984 Tamantirto 15421 28950 8,77% 2295 4308 Tirtonirmolo 19107 26850 4,05% 3725 5234 Sumber: (Devi et al., 2020)

## 3. Pertumbuhan Ekonomi
Salah  satu  indikator  penting  yang  dapat  dijadikan  untuk  pengukuran keberhasilan  terhadap  suatu  pembangunan  ekonomi  yang  berada  pada  suatu wilayah  yaitu  tingkat  pertumbuhan  ekonomi.  Tingkat  pertumbuhan  ekonomi mencerminkan hasil yang nyata yang di hasilkan dari kebijakan pembangunan yang telah  diterapkan,  terutama  dalam  konteks  ekonomi.  Indikator  sederhana  yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat nilai PDRB yang ada di daerah. Berikut merupakan tabel PDRB berdasarkan harga konstan dan harga berlaku di Kawasan Kartamantul.
Tabel 4. PDRB Kartamantul Tahun 2017
Lapangan Usaha Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahunan (Juta Rupiah) Harga Berlaku Harga Konstan 2010 2017 2017 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 11932976.30 7930314.50 B. Pertambangan dan Penggalian 615943.00 489349.20 C. Industri Pengolahan 15635872.10 11878962.40 D. Pengadaan Listrik dan Gas 173689.00 151680.90 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 121272.20 90288.80 F. Konstruksi 11310871.10 8828648.00 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 10220359.50 7787541.30 H. Transportasi dan Pergudangan 6783602.20 4976405.70 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 12304098.90 8788711.30 J. Informasi dan Komunikasi 9785905.10 10222383.30 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 4642314.70 3303797.60 L. Real Estat 8368916.80 6708239.40 M,N. Jasa Perusahaan 1209401.70 1086911.80
Lapangan Usaha Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahunan (Juta Rupiah) Harga Berlaku Harga Konstan 2010 2017 2017 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 10213350.40 6956541.30 P. Jasa Pendidikan 9697395.20 8096345.90 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3003721.30 2445240.60 R,S,T,U. Jasa Lainnya 3109029.30 2558881.60 Produk Domestik Regional Bruto 119128718.80 92300243.90
Sumber: Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, 2023
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sektor yang memiliki kontribusi terbesar  pada  PDRB  kota  Yogyakarta  adalah  sektor  Industri  Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.  Hal  tersebut  mengindikasikan    ketiga  sektor  utama  tersebut  adalah sektor yang menyokong perekonomian di  Kawasan Kartamantul khususnya  kota Yogyakarta.
Desentralisasi  DIY  terhadap  Fenomena Urban  Sprawl di  Kawasan  Metropolitan Yogyakarta (Kartamantul)
Kerjasama  Kartamantul  memiliki  tujuan  diantaranya  adalah  untuk  mencapai keseimbangan  dan  harmonisasi  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  terhadap infrastruktur di wilayah perkotaan dan juga di wilayah perdesaan. Koordinasi antara 3 (tiga) kota dan kabupaten tersebut meliputi beberapa tahap yang di dalamnya termasuk perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan  juga  evaluasi  terhadap  pengelolaan infrastruktur  di  daerah  aglomerasi  perkotaan  di  kawasan  Kartamantul.  Desentralisasi yang  dilakukan  melalui  Sekretariat  Bersama  Kartamantul  senantiasa  bertujuan  untuk menjembatani terwujudnya kerjasama yang memiliki nilai kesetaraan, adanya keadilan, bertambahnya  tingkat  partisipatif,  adanya  transparansi,  dan  mengedepankan  kegiatan yang demokratis antara ketiga kota dan juga kabupaten yang terlibat. Tujuan dari adanya hal tersebut adalah untuk menciptakan perkotaan yang nyaman, indah, dan sehat, yang didukung  oleh sarana-prasarana dan pelayanan yang memadai,  serta tingkat  kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam wilayah ini. Melalui tinjauan 3 (tiga) aspek transformasi peri  urban Kartamantul  yang  mengindikasikan  terjadinya urban  sprawl dapat  dilakukan  tinjauan  terhadap  beberapa  elemen  yang  dapat  menjadi  pertimbangan
guna  mengurangi  sekaligus  menjadi  solusi  dari  adanya  fenomena urban  sprawl yang terjadi:

## 1. Transportasi
Penggunaan  dan  kepemilikan  sepeda  motor  di  Asia  mencapai  80%  di  jalanan menurut  ITF  (2008)  dimana  hal  tersebut  mempengaruhi  bentuk  perkotaan  yang  mana turut terjadi di kawasan perkotaan Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian Sotya et. al., (2020) penduduk yang padat secara statistik hubungan yang positif dengan kemungkinan penggunaan terhadap sepeda motor, sementara secara statistik juga memiliki hubungan yang negatif dengan kemungkinan bersepeda dalam perjalanan. Menerapkan aksesibilitas yang mudah dan tarif yang terjangkau dalam sistem angkutan umum adalah faktor penting dalam  upaya  mengurangi  dampak urban  sprawl di  Kartamantul.  Yogyakarta  Raya mendirikan  sistem  bus  baru,  Trans-Jogja,  menyusul  berlakunya  Keputusan  Gubernur Nomor 132 Tahun 2007 yang mengatur jaringan bus Trans-Jogja yang terdiri dari tiga koridor  melingkar.  Berdasarkan  hasil  analisis,  menunjukkan  bentuk  kota  yang  padat, termasuk  kepadatan  penduduk  yang  tinggi  dan  jarak  perjalanan  yang  pendek,  dapat membantu  mengurangi  (pertumbuhan)  penggunaan  sepeda  motor  di  kawasan Metropolitan Yogyakarta melalui penggunaan angkutan umum.
Meninjau  efek urban  sprawl yang  muncul  di  dua  kabupaten  sekitar  yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, dapat menjadi pertimbangan untuk menambah rute Trans-Jogja yang menjangkau sebagian wilayah yang terdapat di Kab. Bantul (Kec. Kasihan, Kec. Sewon, dan Kec. Banguntapan), dan wilayah yang terdapat di Kab. Sleman (Kec.  Depok,  Kec.  Ngemplak,  Kec.  Ngaglik,  Kec.  Mlati,  Kec.  Godean,  dan  Kec. Gamping) sebagai bagian dari Kawasan Metropolitan Yogyakarta (KMY). Desentralisasi melalui Sekretariat Bersama Kartamantul dapat menjembatani perluasan rute Trans-Jogja yang  tidak  hanya  berada  di  kota  Yogyakarta  tetapi  mencakup  Kabupaten  Bantul  dan Sleman.

## 2. Infrastruktur
Sejalan  dengan  percepatan  pertumbuhan  ekonomi  wilayah,  infrastruktur  dasar termasuk listrik untuk industri, telekomunikasi untuk mendukung perdagangan, dan jalan raya,  kereta  api,  dan  pelabuhan  untuk  mengangkut  barang  telah  lama  dikenal  sebagai elemen kunci dari lingkungan pendukung pertumbuhan ekonomi ( Estache, A., 2004) . Hal ini  dapat  berkontribusi  secara  langsung  dengan  menyediakan  dan  mendukung
penyampaian  infrastruktur  dasar,  seperti  layanan  yang  memiliki  upaya  dalam meningkatkan akses rumah tangga terhadap air minum yang dapat dikatakan aman dan memiliki  ketersediaan  terhadap  sanitasi  dasar.  Hal  yang  sama  diterapkan  di  Kawasan Metropolitan Yogyakarta pada beberapa infrastruktur dasar antara lain adalah:

## A. Pengelolaan TPA Piyungan
Pada  tahun  2013  yang  terdapat  didalam  profil  Dinas  Lingkungan  Hidup (DLH)  kota  Yogyakarta  tercatat  ataupun  terdata  bahwa  terdapat  sebagian  besar sampah yang dilakukan pengangkutan ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang  berasal  dari  wilayah  Kota  Yogyakarta,  dengan  persentase  sebesar  34,89% (Mulasari  et  al.,  2016).  Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (DIY)  memiliki  keterlibatan  aktif  didalam  pengelolaan  terhadap sampah  yang  terdapat  di  kota  Yogyakarta  dengan  mamanfaatkan  ketersediaan satuan kerja yang dikenal sebagai  Sekretariat Bersama Yogyakarta, Sleman, dan Bantul  (Sekber  Kartamantul).  Ketersediaan  Sekretaris  Bersama  Kartamantul memiliki  tanggung  jawab  atas  pengawasan  terhadap  pengelolaan  persampahan yang  berada  pada  wilayah  di  tingkat  provinsi  dan  dapat  melakukan  kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang terdapat di wilayah kabupaten/kota terkait. Sumber daya manusia dalam studi kasus ini juga turut terlibat yaitu sumber daya manusia harus memiliki kemampuan dalam menjalankan kewajibannya dalam bekerja,  agar  tugas  tersebut  dapat  dilaksanakan  dan  bisa  memberikan  pelayanan yang terbaik pada masyarakat (Suwardana Malik et al., 2023). Pada tahap proses pengawasan yang akan dilakukan mencakup beberapa tahapan, seperti penarikan ataupun pengumpulan terhadap retribusi, pengumpulan atau pengangkutan sampah dari  beberapa  lokasi  untuk  selanjutnya  akan  di  angkut  ke  Tempat  Pembuangan Sementara  (TPS).  Setelah  itu,  sampah  yang  berada  pada  Tempat  Pembuangan Sementara dilakukan pengangkutan menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Piyungan menggunakan beberapa kendaraan pengangkut sampah seperti truk  atau  kendaraan  yang  digunakan  untuk  melakukan  pengangkutan  terhadap sampah  lainnya  yang  beroperasi  pada  tiga  wilayah  diantaranya,  yaitu  kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Selain itu, Sekber Kartamantul juga bertanggung jawab atas pengoperasian TPA sampah di  Piyungan. Ini  adalah langkah-langkah
penting dalam upaya pengelolaan sampah yang  terintegrasi  dan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Hingga masa saat ini, masih terus dilaksanakan program KDN (Kompensasi Dampak  Negatif)  yang  menjadi  salah  satu  komitmen  bersama  yang  di  bentuk antara  Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Yogyakarta,  Pemerintah  Kabupaten  (Pemkab) Sleman,  dan  Pemerintah  Kabupaten  (Pemkab)  Bantul  untuk  memberikan  dan mendistribusikan kompensasi ataupun ganti rugi kepada masyarakat setempak yang terkena  dampak  dari  adanya  kegiatan  yang  berlangsung  di  Tempat  Pembuangan Akhir  Sampah  (TPA),  dengan  tujuan  untuk  memberikan  suatu  jaminan  agar masyarakat  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  mereka.  Kegiatan  Kompensasi Dampak Negatif (KDN) yang dilakukan pada tahun 2021 di berbagai wilayah yang ada  di  kabupaten  maupun  kota  telah  berhasil  dilaksanakan  dan  dapat  dikatakan sukses (Sekber Kartamantul, 2023).

## B. Pengelolaan IPAL Sewon
Operasional  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  Terpusat  Sewon menjadi  salah  satu  dari  berbagai  macam  aspek  infrastruktur  regional  dalam melakukan  kegiatan  pengelolaan  terhadap  sistem  air  limbah  domestik  yang dilakukan  secara  terpusat.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  bentuk  infrastruktur  yang memiliki  potensi  untuk  memberikan  dampak  ataupun  pengaruh  terhadap lingkungan.  Pemerintah  Provinsi  DIY,  memiliki  rencana  di  dalam  melakukan peningkatan  pelayanan  terhadap  sambungan  ke  rumah  yang  pada  sebelumnya hanya  sebanyak  25.000  pada  tahun  2020  dan  menjadi  50.000  pada  tahun  2040, dengan  melalui  Unit  Pelaksana  Teknis  IPAL  Sewon.  Selain  itu,  peningkatan kapasitas pengolahan IPAL Sewon juga akan dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk  mendukung  peningkatan  jumlah  sambungan  rumah  tersebut.  Jaringan- jaringan  pipa  yang  di  peruntukkan  untuk  air  limbah  yang  terlayani  oleh  IPAL Sewon  mencakup  wilayah  Kota  Yogyakarta,  Kabupaten  Sleman,  serta  sebagian wilayah  Kabupaten  Bantul (Priambodo  &  Herumurti,  2020) .  Sekretariat  Bersama Kartamantul  sebagaimana  halnya  dalam  pengelolaan  TPA  Piyungan  juga  turut berkoordinasi  dengan  UPT  guna  mengatasi  dampak  lingkungan  yang  timbul ataupun  muncul.  Seperti  yang  dikutip  dalam  Pedoman  Penyiapan  Pengelolaan Infrastruktur Regional Bidang PLP tahun 2017 dari Kementerian PUPR, salah satu
pilihan  yang  dapat  menjadi  pertimbangan  untuk  diambil  didalam  pengelolaan infrastruktur regional di bidang Pengelolaan Lingkungan Perkotaan (PLP) adalah memberikan  kompensasi  (Sekber  Kartamantul,  2023).  Pengelolaan  IPAL  Sewon yang  usianya  lebih  muda  dibandingkan  TPA  Piyungan  diharapkan  mampu mencegah  kekeliruan  pengelolaan  bersama  yang  dilakukan  melalui  Sekretariat Kartmantul.  Perbaikan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  penguatan  kapasitas Sekretariat  Bersama  termasuk  kapasitas  manajerial  dan  teknisnya  yang  bekerja sama dengan UPT Pengelolaan IPAL Sewon.

## SIMPULAN
Praktik  kerjasama  antar  pemerintah  daerah  melalui  Sekretariat  Bersama Kartamantul merupakan salah satu inisatif paling efektif yang berasal dari bawah ( bottom up ). Koordinasi dan pengelolaan pembangunan infrastruktur di Yogyakarta menjadi lebih efektif karena pelaksanaannya secara terpadu lintas wilayah administrasi pemerintahan yang  berada  di  daerah,  sehingga  pengelolaannya  menjadi  tidak  terpecah-pecah  oleh masing-masing daerah. Lembaga multi pemerintah daerah yang digagas daerah ini dinilai efektif dalam menangani pengelolaan infrastruktur perkotaan lintas yurisdiksi di kawasan Kartamantul.
Berdasarkan  tinjauan  desentralisasi  tersebut  dapat  menjadi  solusi  dalam mengurangi  dampak  yang  muncul  dari urban  sparwl yang  terjadi  pada  wilayah  yang berada  di  Kawasan  Metropolitan  Yogyakarta.  Ditinjau  dari  perkembangan  jumlah penduduk yang terjadi di  kawasan tersebut  dan adanya peningkatan terhadap kawasan terbangun  serta  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  terus  meningkat  di  Kawasan Metropolitan Yogyakarta ini, maka Sekretariat Bersama Kartamantul dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman untuk  melibatkan  diri  dalam  perencanaan  tata  ruang  yang  berkelanjutan,  serta mengimplementasikan  kebijakan  pengendalian  pertumbuhan  perkotaan  yang  efektif. Sehingga  kerjasama  yang  dilakukan  tidak  terbatas  pada  koordinasi  perencanaan infrastruktur,  karena  tantangan  pembangunan  daerah  di  Kawasan  Metropolitan Yogyakarta  jauh  lebih  besar  dan  lebih  kompleks  terhadap  pembahasan  serta penyelesaiannya daripada masalah infrastruktur.

## SARAN
Pada  ini,  terdapat  beberapa  rekomendasi  yang  dapat  di  tarik  kesimpulannya  dari pembahasan mengenai Tinjauan Desentralisasi DIY terhadap Fenomena Urban Sprawl di Kawasan Metropolitan Yogyakarta (Kartamantul) antara lain adalah:
1. Meskipun pendekatan bottom-up seperti praktik Sekretariat Bersama Kartamantul sangat  efektif  dalam  menjalin  kerjasama  multi  pemerintah  daerah  untuk kepentingan  pembangunan  daerah,  hal  yang  harus  diperhatikan  adalah komunikasi  antar  daerah  untuk  mencegah  terjadinya conflict  of  interest antar daerah yang terlibat.
2. Kerjasama antar pemerintah tidak hanya terbatas pada sektor infrastruktur, namun intervensi  terhadap  faktor  penyebab urban  sprawl seperti  tutupan  lahan  dan perkembangan  ekonomi  juga  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  Sekretariat Bersama  Kartamantul  guna  mengurangi  dampak  negarif  yang  muncul  dari terjadinya urban sprawl di daerah peri urban Yogyakarta.

## DAFTAR RUJUKAN
Bagan,  H.,  &  Yamagata,  Y.  (2012).  Landsat  analysis  of  urban  growth:  How  Tokyo became  the  world’s  largest  megacity  during  the  last  40years. Remote  Sensing  of
Environment , 127 , 210 – 222. https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.09.011
Bhatta,  B.,  Saraswati,  S.,  &  Bandyopadhyay,  D.  (2010).  Urban  sprawl  measurement
from remote sensing data. Applied Geography , 30 (4), 731 – 740. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.02.002
Devi, M. K., Gorman, Y. H., & Hidayati, S. R. (2020). Spatial transformation in urban periphery:  The  case  of  Yogyakarta. IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental Science , 592 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/592/1/012022
Divigalpitiya,  P.,  &  Nurul  Handayani,  K.  (2015).  Measuring  the  urban  expansion process of Yogyakarta City in Indonesia: Urban expansion process and spatial and temporal  characteristics  of  growing  cities. International  Review  for  Spatial Planning and Sustainable Development , 3 (4), 18 – 32.
https://doi.org/10.14246/irspsd.3.4_18
Erie  Sadewo,  Ibnu  Syabri,  &  Pradono.  (2018).  Post-suburbia  dan  Tantangan
Pembangunan  di  Kawasan  Pinggiran  Metropolitan:  Suatu  Tinjauan  Literatur.
Majalah Geografi Indonesia , 32 (2), 115. https://doi.org/10.22146/mgi.33755
Fata Robbany, I., Gharghi, A., & Traub, K.-P. (2019). Land Use Change Detection and Urban Sprawl Monitoring in Metropolitan Area of Jakarta (Jabodetabek) from 2001 to 2015. KnE Engineering . https://doi.org/10.18502/keg.v4i3.5862
Firman, T. (2010). Multi local-government under Indonesia ’s decentralization reform:
The case of Kartamantul (The Greater Yogyakarta). Habitat International , 34 (4),
400 – 405. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2009.11.005
Glaeser,  E.  L.,  &  Kahn,  M.  E.  (2003). Sprawl  and  Urban  Growth .
http://www.nber.org/papers/w9733
Hudalah, D., Zulfahmi, F., & Firman, T. (2013). Regional Governance in Decentralizing Indonesia. Urban and Contemporary Asia .
Laquian, A. A. (2005). Metropolitan governance reform in Asia. Public Administration and Development , 25 (4), 307 – 315. https://doi.org/10.1002/pad.384
Magvirah Andira Selang, Doddy Aditya Iskandar, & Retno Widodo. (2018). Tingkat
Perkembangan  Urbanisasi  Spasial  Di  Pinggiran  KPY  (Kawasan  Perkotaan Yogyakarta) Tahun 2012-2016. Urbanisasi Dan Pengembangan Perkotaan .
Mulasari,  A.,  Husodo,  H.  A.,  &  Muhadjir,  N.  (2016).  Analisis  Situasi  Permasalahan
Sampah  Kota  Yogyakartadan  Kebijakan  Penanggulangannya. Jurnal  Kesehatan Masyarakat , 11 (1), 96. https://doi.org/10.15294/kemas.v11i1.3521
Phelps, N. A., & Wood, A. M. (2011). The new post-suburban politics? Urban Studies ,
48 (12), 2591 – 2610. https://doi.org/10.1177/0042098011411944
Pradoto,  Wisnu.  (2012). Development  patterns  and  socioeconomic  transformation  in peri-urban area (Case of Yogyakarta, Indonesia) . Univ.-Verl. der TU Berlin.
Priambodo,  H.  D.  P.,  &  Herumurti,  W.  (2020).  Perencanaan  Pengambangan  SIstem Penyaluran Air Limbah Terpusat IPAL Sewon. Jurnal Teknik ITS .
Rachmawati, R., Rijanta, R., & Djunaedi, A. (2015). Location decentralization due to the  use  of  information  and  communication  technology:  empirical  evidence  from Yogyakarta,  Indonesia. Human  Geographies-Journal  of  Studies  and  Research  in
Human Geography , 9 (1). www.humangeographies.org.ro
Stansel, D. (2005). Local decentralization and local economic growth: A cross-sectional examination of US metropolitan areas. Journal of Urban Economics , 57 (1), 55 – 72.
https://doi.org/10.1016/j.jue.2004.08.002
Suwardana  Malik,  S.,  Achmad,  M.,  &  Sutiyo,  S.  (2023).  Penerapan  E-Government
Melalui  Sistem Pelayanan Daring Administrasi  Kependudukan Subang (Sipedas)
Pada  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil. EDUSAINTEK:  Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi , 10 (2), 704 – 717. https://doi.org/10.47668/edusaintek.v10i2.826
Winarso, H., Hudalah, D., & Firman, T. (2015). Peri-urban transformation in the Jakarta
metropolitan area. Habitat International , 49 , 221 – 229.
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.05.024