## SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN MAHKAMAH SYAR’IYAH
(STUDI PADA KECAMATAN CELALA KABUPATEN ACEH TENGAH)

## LEGAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF POLYGAMOUS
MARRIAGES WITHOUT THE PERMISSION OF THE SYAR'IYAH COURT (STUDY IN THE CELALA SUB-DISTRICT OF CENTRAL ACEH DISTRICT)
Baina Sari 1 Jamaluddin 2 Ramziati
3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Indonesia  termasuk  Negara  yang  membatasi  praktik  poligami  yaitu  dengan  menetapkan beberapa  persyaratan  yang  harus  di  tempuh  untuk  dapat  melakukan  poligami,  yaitu persyaratan  alternatif  dan  kumulatif.  UU  No.  1  Tahun  1974  juga  mengatur  prosedur  yang harus  ditempuh  suami  dalam  melakukan  poligami,  yakni  melalui  proses  pada  pengadilan. Meskipun  UU  telah  mengatur  mengenai  poligami  namun  persoalannya  adalah  masih  terjadi kasus-kasus poligami yang dilakukan tanpa izin Mahkamah Syar’iyah. Pernikahan keduanya dilakukan  dengan  cara  nikah  bawah  tangan,  di  mana  proses  pernikahan  kedua  tersebut dilakukan  tanpa  dicatatkan  dan  tanpa  persetujuan  isteri  pertama  yang  sah.  KUHP  mengatur tentang  ancaman  pidana  bagi  suami  yang  melanggar  asas  monogami  yaitu  pada  Pasal  279 KUHP.
Penelitian  bertujuan  untuk  menganalisa  mengapa  sanksi  hukum  terhadap  pelaku perkawinan  poligami  tanpa  izin  belum  mampu  mencegah  terjadinya  perkawinan  poligami tanpa izin di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah serta menganalisa upaya yang dapat dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  tanpa  izin.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologis  yang  secara  khusus mengambil  lokasi  penelitian  di  Kecamatan  Celala  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi wawancara.
Kesimpulan  bahwa  pelaku  perkawinan  poligami  siri  tanpa  izin  di  Kecamatan  Celala belum pernah mendapatkan sanksi hukum, dikarenakan tidak adanya pengaduan atau laporan dari isteri pertama yang sah kepada pihak Kepolisian, sehingga pihak Kepolisian tidak dapat memproses secara hukum,  yang ada hanya upaya hukum  yang dilakukan oleh isteri pertama berupa  sanksi  sosial.  Namun  hal  tersebut  tidak  memberikan  efek  jera  atau  tidak  berimbas kepada  perkawinan  poligami  yang  dilakukan  secara  siri  antara  suami  dan  isteri  kedua. Sedangkan  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  poligami tanpa izin ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi berkenaan dengan mempertahankan  keharmonisan  rumah  tangga,  serta  solusi  yang  juga  harus  dilakukan  oleh pihak-pihak  yang  berwenang  ataupun  pihak  yang  terkait  adalah  harus  dengan  tegas memberlakukan  Undang-undang  yang  sudah  ada,  juga  harus  menanamkan  dalam  jiwa masyarakat yang bahwa pasal 279 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana benar adanya dan dapat diterapkan  jika  suami  melakukan  perkawinan  poligami  tanpa  izin  atau  tanpa  sepengetahuan
dari isteri pertama.
Kata Kunci: Sanksi Hukum, Pelaku Perkawinan, Poligami tanpa izin

## Abstract
Indonesia  is  one  of  the  countries  that  limits  the  practice  of  polygamy,  namely  by  setting several  requirements  that  must  be  followed  to  be  able  to  carry  out  polygamy,  namely alternative and cumulative requirements. UU no. 1 of 1974 also stipulates the procedure that husbands  must  follow  in  carrying  out  polygamy,  namely  through  a  court  process.  Although the  law  has  regulated  polygamy,  the  problem  is  that  polygamy  cases  still  occur  without  the permission  of  the  Syar'iyah  Court.  The  second  marriage  was  carried  out  by  way  of  an underhand marriage, where the second marriage was carried out without being registered and without  the  consent  of  the  first  legal  wife.  The  Criminal  Code  regulates  criminal  threats  for husbands who violate the principle of monogamy, namely Article 279 of the Criminal Code. This study aims to analyze why legal sanctions against perpetrators of polygamous marriages without  permission  have  not  been  able  to  prevent  the  occurrence  of  polygamous  marriages without permission in Celala District, Central Aceh Regency and analyze the efforts that can be made to prevent marriages without permission. This research is a qualitative research using a  sociological  approach  which  specifically  takes  the  research  location  in  Celala  District, Central  Aceh  Regency.  Data  collection  was  also  carried  out  through  interview  studies.  The conclusion is  that the perpetrators of unlicensed  unlicensed polygamous  marriages in  Celala District have never received legal sanctions, due to the absence of complaints or reports from the legal first wife to the Police, so that the Police cannot proceed legally, there are only legal efforts made by the wife. The first is in the form of social sanctions. However, this does not provide  a  deterrent  effect  or  does  not  affect  polygamous  marriages  that  are  carried  out  in  a series between husband and second wife. Meanwhile, efforts that can be taken to prevent the occurrence  of  polygamous  marriages  without  permission  is  to  conduct  legal  counseling  and socialization regarding maintaining household harmony, as well as solutions that must also be carried  out  by  the  competent  authorities  or  related  parties  is  to  strictly  enforce  the  Act.  The existing  laws  must  also  instill  in  the  people's  soul  that  Article  279  paragraph  (1)  and paragraph  (2)  of  the  Criminal  Code  are  true  and  can  be  applied  if  the  husband  performs  a polygamous marriage without permission or without the knowledge of the first wife.

## Keywords: Legal Sanctions, Marriage Actors, Polygamy without permission

## A. PENDAHULUAN
Membangun  masyarakat  yang  mempunyai  kemaslahatan  perlu  adanya  hukum  yang mengaturnya.  Islam  telah  memberikan  ketentuan  hukum  yang  jelas  untuk  kemaslahatan umatnya.  Islam  telah  memberikan  perhatian  yang  besar  terhadap  pembentukan  keluarga, karena  keluarga  adalah  unit  kecil  yang  memiliki  kontribusi  dalam  membangun  suatu masyarakat.  Didalam  Al-Quran  dan  Hadist  banyak  ditemukan  dan  dijelaskan  masalah perkawinan  dan  keluarga.  Perkawinan  adalah  suatu  perjanjian  yang  suci,  kuat,  kokoh  untuk
hidup  bersama  secara  sah  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi. 1
Perkawinan  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  luas  baik  dalam  hubungan kekeluargaan  pada  khususnya  maupun  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  pada umumnya.  Oleh  karena  itu  dalam  hal  ini  perlu  adanya  peraturan  hukum  yang  mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Pemerintah membentuk suatu Undang- undang Perkawinan Nasional yaitu UU No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974) dan penjelasannya terdapat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974.
Perkawinan  tidak  lagi  dipandang  dari  sudut  hubungan  yang  diatur  dalam  hukum perdata  saja  (karena  diatur  dalam  suatu  perundang-undangan  negara)  tetapi  juga  dari  sudut agama.  Sehingga  sah  atau  tidaknya  perkawinan  itu  ditentukan  oleh  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya. Suatu  Negara sebagai  tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2
Permasalahan  dalam  perkawinan  kian  semakin  berkembang,  salah  satu  permasalahan dalam  perkawinan  hingga  saat  ini  masih  banyak  terjadi  dikalangan  masyarakat  adalah masalah  poligami  tanpa  adanya  izin  dari  Mahkamah  Syar’iyah  dan  tanpa  persetujuan  isteri pertama.
Indonesia  termasuk  Negara  yang  membatasi  praktik  poligami  yaitu  dengan menetapkan  beberapa  persyaratan  yang  harus  di  penuhi  untuk  dapat  melakukan  poligami, yaitu  persyaratan  alternatif  dan  kumulatif.  Berdasarkan  hukum  positif  yang  berlaku, perkawinan  pada  dasarnya  menganut  asas  monogami.  Asas  ini  hanya  memberikan  peluang seorang pria mempunyai seorang isteri, dan begitu juga sebaliknya. Hal itu telah diatur secara limitatif  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. 3 Pernikahan monogami  sebagaimana  ketentuan  di  atas  dapat  disampingkan    berdasarkan  syarat  yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2)  UU No. 1 Tahun 1974.
Sementara  dalam  ketentuan  lain  yakni  PP  No.  9  Tahun  1975  tentang  Kompilasi
1 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia , (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 47
2 Ahmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang  Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987),  hlm. 21
3 Rochxy & Bayu Lesmana, Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama Kajian Putusan Nomor 35/Pid.B/2012/PN.MRS, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember 2013, hlm. 251.
Hukum Islam (KHI) pada Bab IX tentang beristeri lebih dari satu orang dari Pasal 55 sampai Pasal  59.  Dalam  rumusan  Pasal  55  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  disebutkan  bahwa  seorang  suami hanya dapat beristeri maksimal empat orang isteri dengan syarat suami tersebut dapat berlaku adil  terhadap  isteri-isteri  dan  anak-anaknya  dan  apabila  syarat  itu  tidak  mungkin  dipenuhi maka suami dilarang berpoligami. 4
Penegasan  Pada  Pasal  55  ayat  (3)  mengandung  makna  apabila  suami  tidak  mampu berlaku  adil,  maka  suami  dilarang  beristeri  lagi  sedangkan  adil  bersifat  relatif  dan  penilaian setiap  orang  berbeda-beda  dan  sifat  adillah  yang  menjadi  faktor  yang  menekan  agar  suami tidak beristeri lagi. KUHP mengatur tentang ancaman pidana bagi suami yang melanggar asas monogami yaitu pada Pasal 279 KUHP berbunyi:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
1e.  barang  siapa  mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui  bahwa  perkawinan  atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2e.  barang  siapa  mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui  bahwa  perkawinan  atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
(2) Jika  yang  melakukan  perbuatan  berdasarkan  ayat  1  butir  1  menyembunyikan  kepada pihak lain bahwa perkawinan  yang telah ada menjadi  penghalang  yang  sah untuk  itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  Pasal  3  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa seorang  suami  diperbolehkan  beristeri  lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak- pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. 5
Hal tersebut di atas juga ditegaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf a dan KHI Pasal 57. Lebih lanjut Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut: “(1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, (2) Adanya kepastian bahwa suami  mampu  menjamin  keperluan-keperluan  hidup  isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka,  (3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”.
Selain  ketentuan  di  atas,  UU  No.  1  Tahun  1974  juga  mengatur  prosedur  yang  harus
4 Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
5 Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan. Lihat: Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta:UII Press, 2007), hlm. 40
ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses pada pengadilan. Meskipun UU telah mengatur mengenai poligami namun persoalannya adalah masih terjadi kasus-kasus poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan. Pernikahan keduanya dilakukan dengan cara nikah tidak tercatat, di mana proses pernikahan kedua tersebut dilakukan tanpa dicatatkan dan tidak mendapat persetujuan dari isteri pertama.
Bila  diperhatikan  praktik  poligami  di  tengah-tengah  masyarakat,  masih  banyak  yang mengabaikan  aturan-aturan  poligami  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  di  atas.  Kebanyakan dari  mereka  melakukan  poligami  hanya  karena  pemenuhan  nafsu  belaka,  sehingga mengabaikan  prinsip-prinsip  pokok  dalam  hukum  Islam,  yakni  terwujudnya  keadilan  dan kemaslahatan. “Akibat poligami ini tidak sedikit para wanita (terutama isteri pertamanya) dan anak-anak  mereka  menjadi  terlantar  karena  diabaikan  begitu  saja.  Tentu  saja  hal  ini  dapat mengakibatkan  perpecahan  keluarga  yang  jauh  dari  tujuan  suci  dari  lembaga  pernikahan dalam Islam”. Oleh sebab itu, setiap orang yang melaksanakan poligami harus dilaksanakan secara sah yaitu terpenuhi syarat dan rukunnya serta mendapat izin dari Mahkamah Syar’iyah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.
Ketentuan-ketentuan  yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berikut aturan pelaksanaannya pada prinsipnya selaras dengan ketentuan dalam hukum Islam, yaitu  dalam  hal  poligami  diperbolehkan  selama  seorang  suami  mempunyai  keyakinan  dapat berlaku  adil,  namun  jika  ia  takut  tidak  dapat  berlaku  adil,  maka  lebih  baik  menikah  dengan satu orang perempuan saja (monogami). 6
Walaupun hukum  Islam  dan Undang-undang maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  telah  banyak  memberi  aturan,  namun  praktek  poligami  tanpa  adanya  izin  dari Mahkamah  Syar’iyah  masih  banyak  terjadi  dikalangan  masyarakat  saat  ini.  Hal  ini  dapat dibuktikan  dengan  data  rekapitulasi  perkara  izin  poligami  yang  masuk/diterima  pada Mahkamah Syar’iyah Takengon dari tahun 2019 sampai 2021 berikut:
TAHUN JUMLAH 2019 - 2020 1 2021 2
6 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 6.
Tabel. 1. Data Rekapitulasi Perkara Izin Poligami Mahkamah Syar’iyah Takengon Tahun 2019-

## 2021
Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah  jumlah  pasangan  yang  melakukan  perkawinan  tanpa  persetujuan  isteri  pertama  atau isteri yang sah dan tanpa izin dari mahkamah syar’iyah yaitu berjumlah 22 orang dari Tahun 2010  sampai  Tahun  2021.  Sedangkan  berdasarkan  data  rekapitulasi  perkara  izin  poligami pada  Mahkamah  Syar’iyah  Takengon  pada  table  di  atas  bahwa  tidak  adanya  masyarakat Kecamatan  Celala  yang  melakukan  sidang  untuk  izin  poligami.  Padahal  di  lapangan  ada perkawinan  poligami  yang  dilakukan  tanpa  izin  dari  Mahkamah  Syar’iyah  bahkan  tanpa adanya  izin  dari  isteri  pertama  yang  dilakukan  secara  tidak  tercatat.  Ada  suatu  kasus  di Kecamatan  Celala  Kabupaten  Aceh  Tengah  dimana  si  A  (isteri)  dan  B  (suami)  adalah sepasang  suami  isteri  yang  telah  mempunyai  5  (lima)  orang  anak,  B  sering  pergi  ke  kebun selama berhari-hari dengan alasan membersihkan kebun, namun ternyata B (suami) menikah lagi dengan D (isteri ke 2) yang juga bertempat tinggal di Kecamatan Celala tersebut namun berbeda  Kampung  dengan  B  (suami),  pernikahan  keduanya  dilakukan  secara  tidak  tercacat, tanpa menceraikan A dan tanpa seizin dari A bahkan sama sekali tidak diketahui oleh A, dan juga tanpa izin dari Mahkamah Syar’iyah. Kebanyakan perkawinan poligami dilakukan tanpa adanya izin dari Mahkamah Syar’iyah dan tanpa izin dari isteri pertama yang dilakukan secara tidak tercatat.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  penulis  ajukan  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.    Penelitian ini tidak berbentuk angka-angka (rumusan statistik) namun dianalisis dengan menggunkan kata-kata atau uraian berupa kalimat-kalimat. 7 Data dalam hal ini peneliti menyajikan data- data dalam bentuk aslinya, dan setiap bagian ditelaah satu demi satu. 8
Penelitian  Kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  lebih  menekankan  pada
7 Safari Imam Asyari, Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Usaha Nasiaonal, 1983), hlm. 31.
8 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  PT  RajaGrafindo, 2006),  hlm. 218
aspek  pemahaman  secara  mendalam  terhadap  suatu  masalah  dari  pada  melihat permasalahan  untuk  penelitian  generalisasi.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis  mendalam  ( in-depth  analysis), yaitu  mengkaji  masalah  secara  kasus  perkasus karena  metode  kualitatif  yakin  bahwa  sifat  suatu  masalah  satu  akan  berbeda  dengan  sifat dari masalah lainnya.
Sesuai  dengan  permasalahan  dan  tujuan  penelitian,  maka  sifat  dan  bentuk  penelitian yang sesuai adalah penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk  memberikan  gambaran  atau  merumuskan  masalah  sesuai  dengan  keadaan  atau  fakta yang  ada. 9 Penelitian  preskriptif  merupakan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan psikologis manusia. Melalui perkawinan, akan  terbangun  hubungan  emosional  antara  dua  orang  yang  disebut  sebagai  keluarga.  Pada dasarnya  perkawinan  bagi  umat  manusia  adalah  merupakan  sesuatu  yang  sakral  dan  tidak terlepas daripada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Agama Islam. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Tujuan  perkawinan  bukan  sebagai  sarana  pelampiasan  nafsu  syahwat,  melainkan  memiliki tujuan  yang  mulia.  Perkawinan  merupakan  cinta,  kasih  sayang  dan  kesenangan,  sarana  bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. 10
Dalam  pandangan  Islam  bahwa  berpoligami  itu  dibolehkan  walaupun  tidak  dalam keadaan  terpaksa,  apabila  bagi  seorang  laki-laki  yang  mampu  dari  segi  seksual  dan  juga mampu  dari  segi  material  dan  mampu  berlaku  adil.  Apalagi  wanitanya  lebih  banyak  dan banyak  yang  belum  menikah,  maka  bagi  laki-laki  yang  mempunyai  kelebihan  dianjurkan untuk  menikah  lebih  dari  satu  demi  terpenuhinya  kebutuhan  batin  bagi  wanita  yang  sangat
9 H.  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.
10 Hayati,  Vivi.  2016. Analisa  Hukum  Terhadap  Anak  Hasil  Perkawinan  Poligami  Pengawai  Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Jurnal Ilmiah Research Sains Vol. 2, No. 2, Juni 2016. hlm. 19
membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dalam perkawinan yang sah dan halal menurut hukum Islam. 11
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)  Kabupaten  Aceh  Tengah  mengatakan  bahwa  dalam  pandangan  Islam,  poligami dibolehkan  bahkan  sampai  memiliki  4  orang  isteri  berdasarkan  Surah  An-Nisa  ayat  (3), namun  seorang  lelaki  yang  ingin  memiliki  isteri  lebih  dari  satu  orang  dibolehkan  apabila mampu dalam segala aspek yang bersangkutan dengan perkawinan dan mampu dalam segala aspek  yang  menyangkut  dengan  keluarga  sehingga  terciptanya  keluarga  yang  sakinah- mawaddah  warahmah  seperti  yang  diinginkan  dalam  Islam.  Kemudian  mampu  dalam  aspek misalnya mampu secara lahir dan batin. Mampu menafkahi atau memenuhi kebutuhan isteri- isteri dan anak-anaknya. Selain hal tersebut, seorang lelaki yang ingin beristeri lebih dari satu harus  mampu  berlaku  adil  terhadap  isteri-isteri  dan  anak-anaknya.  Berlaku  adil  dimaksud yaitu  perlakuan  yang  adil  dalam  memenuhi  kebutuhan  isteri  seperti  halnya  pakaian,  tempat, uang belanja, giliran dan lain-lainnya yang bersifat lahiriyah. Namun sikap adilah yang sangat sulit  untuk  diterapkan  dikarenakan  pendapat  atau  pandangan  orang  dalam  menerima perlakuan adil berbeda-beda. 12
Meskipun  dalam  Islam  dibolehkan  seorang  laki-laki  untuk  menikah  lebih  dari  satu orang,  namun  tentunya  yang  hidup  di  Negara  hukum  memiliki  aturan  yang  harus  dipenuhi atau  dipatuhi.  Sahnya  suatu  perkawinan  selain  didasarkan  atas  agama  dan  kepercayaan  juga harus  terdaftar  di  pegawai  pencatat  perkawinan  yang  berwenang.  Pencatatan  perkawinanan dimaksudkan  untuk  menjadikan  peristiwa  perkawinan  itu  menjadi  jelas  dan  diakui  oleh Negara sehingga mendapat perlindungan hukum. Hal tersebut juga penting untuk menentukan kedudukan  hukum  seseorang,  dimana  kedudukan  hukum  tersebut  membawa  serta  hak  dan kewenangan tertentu untuk bertindak dalam hukum. 13
Menurut Taupik, Hakim di Mahkamah Syar’iyah Takengon, berpendapat bahwa Islam merupakan Jalan Alternatif diperbolehkannya poligami dengan prosedur  yang telah diatur di Indonesia, agar legal dan tidak disalahgunakan. Namun dalam praktiknya ketika menjalankan
11 Ny. Kholilah Marhijanto, Menciptakan Keluarga Sakinah, (Surabaya: CV Bintang Pelajar), hlm. 70- 72.
12 Amry  Jalaluddin,  Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Kabupaten  Aceh  Tengah, Wawancara , Pada Tanggal 02 Juni 2022.
13 Nawawi, Hasyim, Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum dari Perkawinan Tidak Tercatat, Volume 3 No. 1, Tahun 2015, hlm. 113
ajaran Islam khususnya tentang poligami, banyak yang melaksanakannya tidak sesuai dengan tuntunan  agama  maupun  negara.  Seharusnya  konsep  perkawinan  sebagai  ibadah,  namun ternyata tidak dijalankan dengan baik. 14
Pengajuan izin  poligami ke Mahkamah Syar’iyah atau harus melengkapi  persyaratan dan  alasan  tertentu  yang  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Kemudian Hakim akan memberikan putusan berupa izin poligami jika persyaratan dan alasan untuk poligami telah terpenuhi pemohon.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Takengon menyebutkan  bahwa  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkawinan poligami dan prosedur permohonan izin poligami di Mahkamah Syar’iyah Takengon adalah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 sampai dengan 59 KHI dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 89. 15
Pentingnya izin poligami menurut ketentuan Undang-undang bersifat prosedural yang memberikan  jaminan  hukum  atas  terjadinya  perkawinan  itu,  sehingga  eksistensinya  secara yuridis  formil  diakui. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut  ketentuan agama dan  baru  diakui  terjadinya  perkawinan  apabila  dilakukan  memenuhi  ketentuan  formal. Poligami dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan  sudah  memenuhi  hukum  formal  yaitu  dengan  dilakukan  setelah  mendapat  izin  dari Mahkamah  Syar’iyah  atau  Pengadilan  Agama  yang  membolehkan  untuk  melangksungkan perkawinan poligami.
Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Takengon  Taupik  menyebutkan  “dalam  syari’at  Islam memang  poligami  diperbolehkan,  namun  adanya  keharusan  izin  Mahkamah  Syar’iyah  agr tertib.  Adanya  keharusan  izin  dari  Mahkamah  Syar’iyah  bertujuan  untuk  memperoleh kepastian  hukum  untuk  perempuan  dan  anak  dan  perlindungan  pernikahan  keduanya. Perlindungan  hukum  tersebut  meliputi  status,  warisan  dan  harta  bersama  akibat  perceraian. Sebenarnya  kebijakan  dalam  UU  sudah  bagus,  namun  para  pelaku  poligami  saja  yang  tidak memandang jauh ke depan dan tidak sanggup memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ketika seorang isteri dalam keadaan baik saja seorang suami bisa mengajukan izin poligami. Hakim  akan  tetap  melaksanakan  prosedur  yang  ada,  namun  jika  dilihat  dari  adanya  urgensi
14 Taupik, Hakim di Mahkamah Syar’iyah Takengon, Wawancara , Pada Tanggal 14 Juni 2022.
15 Taupik, Hakim di Mahkamah Syar’iyah Takengon, Wawancara , Pada Tanggal 14 Juni 2022.
poligami,  Hakim  tidak  serta  merta  mempersulit  atau  menolak  permohonan  poligami,  hakim tetap bias mengizinkan suami untuk melakukan perkawinan poligami. Di lain kasus mungkin izin  mengizinkan,  namun  dari  ijtihad  Hakim  bisa  saja  menolak  permohonan  poligami  yang diajukan tersebut karena dianggap suami sangat lemah dalam hal ekonomi”. 16
Meskipun sudah diatur oleh Undang-undang, namun realitanya pelaksanaan poligami tidaklah  sesuai  dengan  peraturan,  sebagian  besar  orang  yang  melakukan  poligami  tanpa mendapat  izin  dari  Mahkamah  Syar’iyah  sehingga  perkawinan  yang  terjadi  tersebut  tidak diakui oleh hukum dan tidak tercatat atau dalam bahasa lainnya disebut dengan nikah siri.
Banyaknya  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  mengajukan  permohonan  izin poligami  ke  Mahkamah  Syar’iyah  Takengon  membuat  para  pelaku  poligami  tersebut mengambil  jalan  pintas  yaitu  dengan  menikah  siri  tanpa  mempertimbangkan  maslahat  yang akan  terjadi  kedepannya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Reje  Kampung  di Kecamatan Celala menyatakan banyak faktor yang menyebabkan nikah siri. Salah satu faktor yang  menyebabkan  mudahnya  para  pelaku  melakukan  perkawinan  siri  adalah  mudahnya menemukan orang atau Tengku yang dapat menikahkan pasangan tersebut. 17
Pelanggaran-pelanggaran terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam yang  mengatur  tentang  izin  untuk  melakukan  perkawinan  poligami,  yang  salah  satu pelanggarannya adalah mengenai perkawinan poligami tanpa izin dari Mahkamah Syar’iyah dan  tanpa  persetujuan  istri  yang  sah  tidak  lagi  dipandang  hanya  sebagai  perbuatan pelanggaran  administrasi  semata,  namun  sudah  menjadi  perbuatan  pidana  kejahatan  ringan dengan  ditentukannya  sanksi  hukuman  kurungan  maksimal  6  (enam)  bulan  sebagai  pilihan hukuman atas perbuatan perkawinan poligami tanpa izin, serta dalam Pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana).
Menurut  KUHPidana,  perkawinan  poligami  tanpa  persetujuan  isteri  yang  sah dipandang  sebagai  tindak  pidana  poligami.  Tindak  pidana  poligami  termasuk  kepada  tindak pidana  kejahatan  terhadap  kedudukan  perdata  sebagaimana  dicantumkan  dalam  buku  kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) tentang Kejahatan ( Rechdelicten ), secara
16 Taupik, Hakim di Mahkamah Syar’iyah Takengon, Wawancara , Pada Tanggal 14 Juni 2022.
17 J, Reje Kampung di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara , Pada Tanggal 27 Mei 2022.
spesifik diatur dalam Bab XII tentang Kejahatan terhadap Asal-Usul dan Perkawinan. Passal 279 KUHPidana ayat (1) berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun:
1) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya  yang telah ada menjadi  penghalang  yang sah untuk itu;
2) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
Kemudian Pasal 279 ayat (2) KUHPidana, jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat  (1)  butir  1  menyembunyikan  kepada  pihak  lain  bahwa  perkawinan  yang  telah  ada menjadi  penghalang  yang  sah  untuk  itu  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh tahun.
Dasar  hukum  itu  berdasarkan,  SEMA  Nomor  4  Tahun  2016  tentang  Pemberlakuan Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  MA  2016  sebagai  pedoman  pelaksanaan  tugas,  “bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan”.
Berdasarkan pasal tersebut seorang dapat dipidana ketika salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan dahulunya. Terhalang dimaknakan sebagai  indikator  yang  menyebabkan  perkawinan  kemudian  menjadi  tidak  boleh  dilakukan. Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  Jaksa  Penuntut  Umum  Nazamuddin  di  Kejaksaan Negeri  Takengon  menyatakan  bahwa  Pasal  279  KUHP  tersebut  berlaku  bagi  suami  yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin isteri pertama yang sah yang menjadi penghalang untuk  melakukan  perkawinan  poligami  yang  akan  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  paling lama  lima  sampai  tujuh  tahun,  dan  jaksa  pernah  menuntut  kasus  tersebut  sehingga  dijatuhi hukuman  pidana  penjara  selama  2  bulan  dengan  terdakwa  Abd.  Rahman  bin  Abdul  Majid seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Staf MPD Kabupaten Bener Meriah. 18
Kemudian hal tersebut juga dinyatakan oleh Hakim sekaligus Juru Bicara Pengadilan Negeri Takengon bahwa bagi laki-laki yang ingin beristeri lebih dari satu harus mendapatkan
18 Nazamuddin,  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Takengon, Wawancara ,  Pada  Tanggal 23 Mei 2022
persetujuan dari isteri pertama, adapun yang melakukan poligami tanpa persetujuan dari isteri pertama dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 297 KUHP. 19
Perkara  dalam  putusan  Nomor  04/Pid.Sus/2017/PN-Tkn  dilaporkan  oleh  Yuslita bermula  ketika  terdakwa  tanpa  persetujuan  dari  saksi  Yuslita  binti  M.  Amin  (alm)  yang merupakan  isteri  sah  dari  terdakwa  berdasarkan  Buku  Nikah  Nomor:  127/01/XII/1981 tertanggal 14 Oktober 1981 yang menerangkan bahwa terdakwa Abd. Rahman telah menikah dengan  Yuslita,  telah  melangsungkan  perkawinan  dengan  saksi  Nurmarani  binti  Ibrahim dihadapan  saksi  Muhammad  Kasem  alias  Tgk.  Akbar  bin  Amin  selaku  Wakilah  Wali, terdakwa  melangsungkan  perkawinan  dengan  saksi  Nurmarani  binti  Ibrahim  tanpa persetujuan dari saksi Yulita binti A. Amin (alm) selaku isterinya yang sah, padahal terdakwa mengetahui  bahwa  terdakwa  masih  terikat  perkawinan  dengan  saksi  Yuslita  binti  M.  Amin (alm)  dan  belum  ada  putusan  Pengadilan  yang  membatalkan  dan  memutuskan  perkawinan antara terdakwa dengan saksi Yuslita binti M. Amin (alm) tersebut, atas perbuatan terdakwa tersebut,  kemudian  saksi  Yuslita  binti  M.  Amin  (alm)  melaporkan  perbuatan  terdakwa tersebut  ke pihak kepolisian untuk  di  proses lebih  lanjut.  Memperhatikan Pasal  279 ayat  (1) ke-1  KUHP  dan  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan perundang-undangan  lain  yang  bersangkutan,  Hakim  menyatakan  dalam  putusan  tersebut bahwa  Terdakwa  Abd.  Rahman  bin  Abdul  Majid  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui  bahwa perkawinan  yang  telah  ada  menjadi  penghalang  yang  sah  untuk  itu”,  menjatuhkan  pidanan terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. 20
Berdasarkan putusan di atas maka dapat disimpulkan bahwa laki-laki yang melakukan perkawinan  poligami  tanpa  persetujuan  dari  isteri  pertama  yang  sah  atau  tanpa  izin  dari Mahkamah  Syar’iyah  dapat  dijatuhi  hukuman  sanksi  pidana  sebagaimana  yang  telah disebutkan  dalam  Pasal  297  KUHP  dan  dalam  Draft  RUU  HMPA.  Pada  Putusan  Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN-Tkn  tersebut  hukuman  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku terlalu  rendah,  yang  sangat  tidak  sesuai  pada  Pasal  279  KUHPidana  yaitu  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun.  Dalam  konteks  penjeraan,  hukuman  pidana  penjara
19 Bani  Muhammad  Alif,  Hakim  dan  Juru  Bicara  Pengadilan  Negeri  Takengon, Wawancara, Pada Tanggal 10 Juni 2022.
20 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tkn tertanggal 22 Februari 2017.
dimaksudkan  untuk  menghukum  pelaku  seberat-beratnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  sehingga  dapat  menimbulkan  efek  jera.  Sayangnya  kondisi  tersebut  tidak  berlaku pada  putusan  Nomor  04/Pid.Sus/2017/PN-Tkn  yang  hanya  memberikan  hukuman  pidana penjara selama 2 (dua) bulan sehingga masyarakat memandang sanksi hukum yang diberikan ringan  dan  mudah  dan  tidak  takut  jika  melakukan  perkawinan  poligami  tanpa  persetujuan isteri pertama yang sah karena dengan sanksi pidana penjara yang sangat rendah tersebut bisa saja pelaku tidak dipenjara.
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  pada  Kecamatan  Celala  Kabupaten  Aceh  Tengah bahwa  pelaku  perkawinan  poligami  tanpa  izin  ini  tidak  pernah  mendapatkan  sanksi  pidana apapun. Salah satu Aparat Kampung di Kecamatan Celala juga ikut dalam proses pelaksanaan perkawinan  poligami  tanpa  izin  tersebut  dengan  beralasan  untuk  menghindari  terjadinya perzinaan.  Perkawinan  poligami  tanpa  izin  tersebut  terjadi  antara  masyarakat  kampung  di Kecamatan  tersebut  sehingga  hal  tersebut  diketahui  oleh  seluruh  masyarakat  bahkan  aparat kampung  dan  aparat  kepolisian  di  Polsek  Kecamatan  Celala  juga  mengetahui  hal  tersebut terjadi. Namun walaupun Aparat Kepolisian sudah mengetahui banyak terjadinya perkawinan poligami  tanpa  izin  Mahkamah  syar’iyah  dan  tanpa  persetujuan  isteri  pertama  yang  sah, Aparat  Kepolisian  tidak  bisa  memproses  dikarenakan  tidak  adanya  aduan  atau  laporan  yang diterima oleh Aparat Kepolisian dari isteri pertama yang sah. Dimana Pasal 279 KUHPidana dan Pasal 284 KUHPidana merupakan delik aduan.
Dikarenakan  Pasal  279  KUHPidana  dan  Pasal  284  KUHPidana  merupakan  delik aduan,  maka  Aparat  Kepolisian  tidak  bisa  memproses  tindak  pidana  pelaku  perkawinan poligami  tanpa  izin  tersebut  dikarenakan  isteri  pertama  yang  sah  tidak  ada  yang  membuat pengaduan  atau  laporan  kepada  pihak  kepolisian  pada  Kecamatan  Celala  Kabupaten  Aceh Tengah.
Berdasarkan  data  kasus  perkawinan  poligami  tanpa  izin  Mahkamah  Syar’iyah  dan tanpa persetujuan isteri pertama serta hasil wawancara dengan responden dan informan, juga dari hasil penelitian lapangan pada Kecamatan Celala, dapat  dianalisis bahwa sanksi hukum terhadap pelaku perkawinan poligami tanpa izin Mahkamah Syar’iyah dan tanpa persetujuan isteri  pertama,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  279  KUHPidana  belum  pernah diberlakukan  terhadap  pelaku  poligami  tersebut  pada  masyarakat  Kecamatan  Celala Kabupaten  Aceh  Tengah.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  ada  pihak  yang  keberatan  atas
pelaksanaan  perkawinan  poligami  tanpa  izin  Mahkamah  Syar’iyah  dan  tanpa  persetujuan isteri  pertamanya,  yang  membuat  pengaduan  kepada  pihak  yang  berwajid  atau  pihak kepolisian pada Polsek Kecamatan Celala.
Sehingga  meskipun  sanksi  hukum  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  279 KUHPidana terhadap pelaku perkawinan poligami tanpa izin Mahkamah Syar’iyah dan tanpa persetujuan isteri pertama dipandang relatif berat yaitu memberi sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun, namun belum mampu mencegah terjadinya perkawinan poligami tanpa izin Mahkamah  Syar’iyah  dan  tanpa  persetujuan  isteri  pada  masyarakat  Kecamatan  Celala Kabupaten  Aceh  Tengah.  Para  pelaku  perkawinan  poligami  tanpa  izin  tidak  merasa  takut terhadap  sanksi  yang  terdapat  dalam  Pasal  279  KUHPidana,  karena  belum  pernah diberlakukan terhadap pelaku poligami tanpa izin Mahkamah Syar’iyah dan tanpa persetujuan isteri pada masyarakan Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.
Bila  dilihat  dari  teori  penegakan  hukum  yang  digunakan  dalam  menganalisis  sanksi hukum  terhadap  pelaku  perkawinan  poligami  tanpa  izin  Mahkamah  Syar’iyah  dan  tanpa persetujuan  isteri  pertama,  yang  belum  mampu  mencegah  terjadinya  praktek  perkawinan poligami tanpa izin pada masyarakat dan pelaku poligami pada Kecamatan Celala Kabupaten Aceh  Tengah  sepanjang  ketentuan  tersebut  sebagai  delik  aduan.  Maka  para  penegak  hukum dalam  hal  ini  Polisi  Sektor  Kecamatan  Celala  belum  dapat  menegakkan  ketentuan sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  279  KUHPidana  dalam  wujud  memproses  perkara pidana  terhadap  pelaku  perkawinan  poligami  tanpa  izin  Mahkamah  Syar’iyah  dan  tanpa persetujuan isteri pertama, sepanjang tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan haknya, terutama dari isteri pertama.
Penegakan  hukum  adalah  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  tentang  keadilan, kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  hukum  menjadi  sebuah  kenyataan.  Oleh  karena  tidak adanya  pengaduan  dari  isteri  pertama  kepada  pihak  Kepolisian  pada  Sektor  Kecamatan Celala,  sehingga  pihak  Kepolisian  belum  mampu  menegakkan  ketentuan  yang  diatur  dalam Pasal  279  KUHPidana.  Dengan  demikian  tidak  ada  kepastian  hukum  dalam  kasus pelaksanaan  perkawinan  poligami  tanpa  izin  tersebut  pada  Kecamatan  Celala  Kabupaten Aceh  Tengah.  Selanjutnya  berimbas  pada  ketidak  adilan  bagi  isteri  pertama  terhadap perbuatan poligami tanpa persetujuannya yang dilakukan oleh suaminya.
Upaya  yang dapat dilakukan oleh isteri pertama kepada suami agar memberi efek jera dan dapat mencegah terjadinya perkawinan poligami tanpa izin adalah dengan Pasal 279 KUHPidana. Maka isteri pertama harus membuat pengaduan kepada penegak hukum, dalam hal  ini  Kepolisian  Sektor  Kecamatan  Celala  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Sehingga  dengan adanya  pengaduan  tersebut,  pihak  Kepolisian  dapat  menegakkan  ketentuan  yang  terdapat dalam Pasal 279 KUHPidana. Pasal 279 KUHPidana ini dapat diterapkan sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa persetujuan atau bahkan tanpa sepengetahuan isteri pertama.
Salah satu faktor yang menyebabkan mudahnya para pelaku melakukan perkawinan poligami tanpa izin ini adalah mudahnya ditemukan orang atau Qadi yang dapat menikahkan pasangan tersebut. Orang  yang dapat menikahkan pelaku poligami tersebut banyak dijumpai di  masyarakat,  sehingga  banyak  pelaku  poligami  yang  dengan  sangat  mudah  melakukan pernikahan  poligami  siri.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  ketegasan  dan  kepastian  hukum  dari Pemerintah  untuk  mencegah  hal  tersebut  mungkin  dengan  memberikan  sanksi  hukum  bagi orang atau Qadi yang menikahkan pasangan poligami tersebut, sehingga Para Qadi yang ada enggan  dan  takut  untuk  menikahkan  masyarakat  yang  tidak  memenuhi  syarat  dalam perkawinan poligami. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat.
Selanjutnya  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan poligami  tanpa  izin  yaitu  dengan  melakukan  sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum  kepada masyarakat  dengan  tujuan  memberikan  pengetahuan,  pemahaman  serta  meningkatkan kesadaran  hukum  masyarakat  sehingga  tercipta  masyarakat  berhati  nurani,  berbudaya  dan cerdas  hukum.  Dalam  melaksanakan  sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum,  yang  penting diperhatikan  adalah  terkait  masalah  kesadaran  hukum  dan  budaya  hukum.  Beberapa  faktor seperti kurang tegaknya hukum antara lain dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat, sehingga peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat penting dilakukan.

## D. KESIMPULAN
Praktik  perkawinan  poligami  di  Kecamatan  Celala  Kabupaten  Aceh  Tengah  adalah poligami siri tanpa adanya persetujuan dari isteri pertama bahkan tanpa sepengetahuan isteri pertama, sedangkan salah satu  syarat  untuk  dapat  mengajukan permohonan izin  poligami ke Mahmakah Syar’iyah adalah adanya persetujuan dari isteri pertama secara tulisan dan secara
lisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan poligami siri yang dilakukan adalah sebagai bentuk upaya penyeludupan hukum.
Sanksi hukum terhadap pelaku perkawinan poligami tanpa izin berdasarkan Pasal 279 KUHPidana  belum  dapat  mencegah  terjadinya  perkawinan  poligami  tanpa  izin  dikarenakan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan rasa takut  dan  efek  jera  kepada  pelaku.  Isteri  pertama  yang  sah  dari  pelaku  poligami  tidak membuat  laporan  atau  pengaduan  kepada  pihak  Kepolisian  sehingga  pihak  Kepolisian  tidak bisa  memproses  secara  hukum  walaupun  pihak  kepolisian  mengetahui  adanya  perkawinan poligami  tersebut,  kemudian  Pemangku  Adat  Kampung  memandang  bahwa  perkawinan poligami adalah hak suami dan sah menurut  agama sehingga adanya  Aparat  Kampung  yang ikut serta dalam proses pelaksanaan perkawinan poligami tersebut.
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  untuk  dapat  mencegah  terjadinya  perkawinan poligami tanpa izin yaitu perlu adanya peningkatan terhadap penyuluhan hukum dalam setiap lapisan  masyarakat,  termasuk  juga  oleh  para  tokoh-tokoh  agama  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  serta  untuk  kepahaman  masyarakat  terhadap hukum  itu  sendiri.  Kemudian  juga  perlu  adanya  edukasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai  keharmonisan  rumah  tangga  dan  menghormati  perempuan.  Selanjutnya,  solusi yang  juga  harus  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  berwenang  ataupun  pihak  yang  terkait adalah  harus  dengan  tegas  memberlakukan  Undang-undang  yang  sudah  ada,  juga  harus menanamkan dalam jiwa masyarakat yang bahwa pasal 279 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana benar  adanya  dan  dapat  diterapkan  jika  suami  melakukan  perkawinan  poligami  tanpa persetujuan  atau  tanpa  sepengetahuan  dari  isteri  pertama.  Diharapkan  ketegasan  dan kepastian hukum dari Pemerintah untuk mencegah hal tersebut mungkin dengan memberikan sanksi  hukum  bagi  orang  atau  Qadi  yang  menikahkan  pasangan  poligami  tersebut. Selanjutnya  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  isteri  pertama  adalah  harus  membuat pengaduan  kepada  pihak  Kepolisian,  sehingga  pihak  Kepolisian  dalam  menegakkan  Pasal 279 KUHPidana kepada pelaku perkawinan tanpa izin tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Abdul Manan. 2008. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ahmad Azhar Basyir. 2007. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta:UII Press.
Ahmad  Ichsan.  1987. Hukum  Perkawinan  Bagi  Yang  Beragama  Islam  Suatu  Tinjauan  Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  2006. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  PT RajaGrafindo.
H.  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani.  2013. Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Tesis dan Disertasi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kholilah Marhijanto. 2016. Menciptakan Keluarga Sakinah, (Surabaya: CV Bintang Pelajar). Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Safari Imam Asyari. 1983. Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Usaha Nasiaonal.
Salinan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Tkn tertanggal 22 Februari 2017.
Sayuti Thalib. 1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia . Jakarta: UI Press
Artikel Jurnal :
Hayati,  Vivi.  2016. Analisa  Hukum  Terhadap  Anak  Hasil  Perkawinan  Poligami  Pengawai Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Langsa. Jurnal  Ilmiah  Research  Sains Vol. 2, No. 2, Juni 2016.
Nawawi, Hasyim, Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum dari Perkawinan Tidak Tercatat, Volume 3 No. 1, Tahun 2015.
Rochxy  &  Bayu  Lesmana, Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Perkawinan  Di  Bawah  Tangan Tanpa  Izin  Istri  Pertama  Kajian  Putusan  Nomor  35/Pid.B/2012/PN.MRS, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember 2013.

## Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan.