## PRAKTEK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM WAKALAH
Bahmid I Magi Universitas Ma ’ soem, Indonesia magimid@gmail.com Informasi artikel ABSTRAK Kata kunci: Jual Beli Bahan Bangunan Wakalah Manusia  menjalankan  kehidupan  selalu  membutuhkan  orang  lain.  Aktivitas seperti  jual  beli  sangat  memerlukan  bantuan  agar  segalanya  bisa  terselesai- kan. Wakalah sebagai  bentuk  transaksi  yang  mewakilkan  orang  lain,  meng- alami perubahan-perubahan karena kondisi zaman. Seperti seorang yang me- minta  pembuat  bangunan  untuk  mewakilkan  penyelesaikan  pembangunan rumahnya. Transparansi  harga  yang  tidak  jelas dalam  traksaksi  menjadi  per- soalan dalam penelitian ini. Tujuannya menganalisis jual beli wakalah ini agar sesuai dengan ketentuan akad dan hukum ekonomi syariah. Metode peneliti- an  adalah fielt  resech, yaitu  menelaah  kasus  yang  terjadi  kemudian  dianalisis berdasarkan  literatur  dan  hukum  Islam.  Akad  jual  beli  wakalah  yang  terjadi menjadi batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat berupa ketidakjujuran dan tidak ada transparansi harga dari orang yang diwakilkan.
ABSTRACT Keywords: Buying and Selling Building Materials Wakalah The practice of buying and selling building materials with the wakalah system. Humans run their lives always need other people. Jobs such as buying and selling really need help so that everything can be resolved. Wakalah as a form of transaction that represents other people, undergoes changes due to the conditions of the times. Like someone who  asks a  builder  to  represent  the  completion  of the construction of his house. Unclear price transparency in transactions is a problem in this research. The aim is to analyze the sale and  purchase of this  wakalah  so  that  it  is in  accordance  with  the  provisions of the contract  and  sharia  economic  law.  The  research  method  is  field  research,  which  is examining cases that occur and then being analyzed based on Islamic literature and law. The wakalah sale and purchase contract that occurred was canceled because it did not meet the  pillars  and  conditions  in  the  form  of  dishonesty  and  no  price  transparency  from  the person represented.
Copyright © 2022 (Bahmid I Magi). DOI: https://doi.org/10.52593/mtq.03.1.03 Naskah diterima: 29 Desember 2021, direvisi: 30 Desember 2021, disetujui: 29 Januari 2022

## A. Pendahuluan
Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri. Meski demikian, hidupnya selalu ber- masyarakat,  karena  Allah  Swt  telah  menjadikan  manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang selalu  membutuhkan  orang  lain  agar  bisa  tolong-menolong,  tukar  menukar,  jual  beli, sewa-menyewa,  demi  kemaslahatan  dan  kepentingan  bersama.  Keterangan  di  atas menjadi indikator bahwa manusia sebagai mahkluk sosial yang selalu beriteraksi dengan
makhluk  lainnya  untuk  memenuhi  kebutuhannya  dan  selalu  memerlukan  orang  lain sebagai wakilnya.
Urusan  bermuamalah  dilarang  apabila  terdapat  unsur  yang  mengandung  penindasan, pemerasan atau penganiyaan terhadap orang lain, semisal jual beli tersebut mengandung unsur penipuan dan merugikan orang lain karena pada dasaranya, dalam permasalahan muamalah banyak terjadi spekulasi transaksi dimana hal tersebut bertujuan mengambil manfaat dari transaksi dengan cara yang tidak dibenarkan di dalam Islam.
Dalam kehidupan masyarakat, manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuh- kan bantuan  orang  lain.  Oleh  karena  itu,  didalam  Islam  jual beli yang dilakukan dengan  perantara  orang  lain  yang  diatur  melalui  metode  wakalah,  yaitu  menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain. Namun, pekerjaan saling tolong menolong antara  sesama  manusia  tersebut  tidak  jarang  terdapat  perselisihan.  Kita  sering  sekali berselisih dengan orang lain dalam berbagai masalah. Perselisihan tersebut bisa bersifat kecil bahkan besar.
Islam  telah  mengajarkan  kita  untuk  mengadakan  sebuah  perjanjian  atau  penyelesaian masalah  tersebut  dengan  mengadakan  perdamaian. Sulhu atau  perdamaian  sangatlah penting  agar  manusia  dapat  berdampingan  secara  harmonis.  Adapun  akad  wakalah mempunyai  landasan    hukum,    syarat    maupun    rukun    dalam  pelaksanaannya.  Dari dahulu hingga sekarang, masyarakat membutuhkan akad wakalah untuk menyelesaikan segala  persoalan  hidup  mereka.  Hal  ini  terjadi  karena  unsur  keterbatasan  yang senantiasa melingkupi kehidupan manusia. Untuk itu, syariah memberikan legalitas atas keabsahan akad tersebut.
Akad wakalah sebagai bentuk transaksi yang diwakilkan kepada orang lain bisa menjadi solusi  bagi  setiap  orang  yang  mempunyai  keterbatasan  waktu  dalam  melaksanakan transaksi ekonomi. Keterbatasan itulah yang menyebabkan transaksi itu harus diserah- kan kepada orang lain untuk melakukannya. Hal ini menunjukan bahwa manusia tidak
bisa hidup sendiri seperti yang dikatakan oleh  Aristoteles bahwa manusia sebagai zoon politicon (manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain).
Dalam  banyak  riwayat  yang  tepercaya,  diceritakan  bahwa  Rasulullah  mewakilkan pembayaran  utang,  mewakilkan  penetapan budud dan  pembayarannya,  mewakilkan pemeliharaan  unta,  kandang  dan  kulitnya,  serta  mewakilkan  hal-hal  lain.  Umat    Islam telah  bersepakat  tentang  diperbolehkannya wakalah ,    bahkan    mereka  menganjurkan karena  itu  termasuk  bagian  dari ta ’ awun (tolong-menolong)  atas  dasar  kebaikan  dan taqwa.
Jika  seorang  wakil  terikat  maka  si  wakil  berkewajiban  mengikuti  apa  saja  yang  telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan, ia tidak boleh menyalahi, kecuali kepada yang lebih  baik  buat  orang  yang  mewakilkan,  jika  ia  ditentukan  dengan  harga  tertentu, kemudian ia  menjual  dengan  harga  yang  lebih  tinggi  maka  penjualan tersebut sah karena memberikan kebaikan bagi orang yang mewakilkan.
Kasus yang terjadi pada pemborong dan juga penjual barang bangunan yang melakukan transaksi  jual  beli  dimana  terjadi  perubahan  harga  pada  kwitansi  dibuat  oleh  toko bangunan berdasarkan permintaan dari pemborong. Misalnya harga yang ditawakan Rp. 25.000 rupiah pada item tertentu, namun dalam kwitansi pembayaran bisa terjadi per- ubahan  menjadi  Rp.  30.000  rupiah  atas  permintaan  pemborong  agar  mendapatkan keuntungan. Kasus seperti ini banyak terjadi di masyarakat. Karena proyek pembangun- an yang sudah diserahkan secara keseluruhan kepada pemborong, namun bahan baku masih menjadi tanggung jawab dari pemilik rumah.
Kegiatan  pembangun  di  masyarakat  bentuk  pengerjaannya  berbeda-beda.  pertama: menyerahkan  seluruh  pekerjaan  kepada  pemborong  dengan  perhitungan  estimasi sampai  selesai.  Kedua:  pekerjaan  tidak  secara  keseluruhan  diberikan  kepada  kepada pemborong, namun hanya pekerja harian yang sesuai dengan kesepakatan.
Kedua  model  pekerjaan  itu,  memberi  ruang  yang  sangat  terbuka  bagi  para  pekerja/ pemberong  yang  diwakilkan  untuk  membelanjakan  bahan  bangunan  yang  diperlukan.
Namun,  terjadi  penyelewengan  harga  yang  terjadi  ketika  mereka  ingin  mendapatkan yang lebih dari selisih harga yang sudah direncanakan dengan menaikan harga dari yang sebenarnya. Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di masyarakat sehingga, penulis ingin meneliti  persoalan  dengan  judul:  Praktek  jual  beli  bahan  bangunan  dengan  sistem wakalah . Penelitian ini berupa Studi Kasus di Toko Bangunan HL. Putra 2, kabupaten Bandung.

## B. Teori / Konsep
1. Pengertian Akad
Menurut Bahasa (Hendi Suhendi, 2016 ) ‘Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:
a. Mengikat ( طبّرلا ), yaitu:
آ لْ ِبِ ام ُهُ ُدمحَأ ُّد ُشميمو  ِ ْيْملْبمح ْ مفَ مر مط معْ مجَ مخ ِر
.ٍة مدِحامو ٍةمع ْطِقمك امحِب ْصُيمف ملا ِصَّتمي  آّتّمح
“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepoto ng benda.”
b. Sambungan ( ةدقع ), yaitu:
ُهُك ِسْمُي ىِ َّلَّا ُل ِصْوملمْا مم .اممُهُقِّثموُيمو ا
“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”
c. Janji ( ال دهع ) sebagaimana diperjelas dalam Al- Qur’an : هدْهمعمب  آفٰ ْوما  ْنمم  آلٰمب ىآقَّتامو َّن ِ امف مالل ُّبم ُيُ م ْيِْقَّتُلمْا
“(Bukan  demikian),  sebenarnya  siapa  yang  men epati  janji  (yang  dibuat)nya  dan  ber- takwa,  maka  sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang yang  bertakwa.” (QS.  Ali Imran: 76).
Shalah  Ash-Shawi  dan  Abdullah  Al-Mushlih  (2014)  mendefinisikan  tentang  akad, bahwa secara bahasa ialah akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya  kembali  kepada  bentuk  ikatan  atau  penghubungan  terhadap  dua  hal. Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain  dengan  cara  yang  memunculkan  adanya  komitmen  tertentu  yang  disyariatkan.
Istilah  “perjanjian”  dalam  hukum  Indonesia sedangkan “ aqad ”  dalam  huku m  Islam. Ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):
a. Akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
b. Menurut penulis, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

## 2. Kerja Sama dalam Islam
Kerja sama sangat dianjurkan oleh setiap manusia, sehingga manusia selalu diidentikan dengan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kajian ekonomi  Islam  akad-akad  yang  dibahas  juga  merupakan  bagian  kerja  sama  yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Al-Qur ’a n dan hadits menggambarkan bahwa kerja sama sangat  dianjurkan,  seperti  dalam  hadits  qudsi  yang  menjelaskan  tentang  keikutsertaan Allah diantara dua orang melakukan kerja sama. Seperti Sabda Nabi yang artinya “ Saya (Allah) adalah yang ketiga dari dua orang yang menjalin kerjasama selama tidak saling berkhianat  terhadap  temannya.  Ketika  salah  satu  diantaranya  ada  yang  berkhianat terhadap temannya, maka Saya (Allah) keluar darinya ” .
Inti dari hadits ini adalah Allah menjadi orang ketiga yang ada diantara dua orang yang bertransaksi  dan  memberikan  pertolongan  terhadap  keduanya,  menjaganya,  memberi- kan berkah terhadap hartanya selama tidak ada khianat. Jika terjadi hal yang tidak sesuai dengan perjanjian maka pertolongan Allah akan diangkat darinya.
Dorongan untuk kerja sama yang dianjurkan pada hadits diatas karena ada jaminan yang Allah berikan berupa kerja sama, pertolongan, penjagaan dan keberkahan dalam setiap usaha yang dijalankan. Selain itu, ada peringatan agar setiap orang tidak boleh melaku- kan  kecurangan  antar  sesama.  Allah  dengan  tegas  melarang  praktek  tersebut  dengan lepas  tangan,  tidak  lagi  ikut  dalam  membantu  usahanya.  Di  dalam  Al- Qur’an juga disampaikan perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Kerjasama dalam berbisnis juga bagian dari saling tolong menolong. Saling mendapatkan keuntungan dan memberikan keuntungan kepada yang lain. Seperti yang termaktub dalam firman Allah Swt yang artinya “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran  (QS  Al- Maidah: 02).
Dalil  ini  memberikan  pengertian  adanya  anjuran  agar  manusia  saling  kerjasama  dan tolong menolong. Setiap melakukan suatu bisnis tidak hanya orientasi pada keuntungan semata, akan tetapi harus selalu terpatri dalam diri bahwa tujuan utama dari kerja sama tersebut adalah tolong-menolang dan memberi manfaat kepada sesama karena Allah.

## 3. Jual Beli
Jual beli adalah usaha tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan jalan melepaskan  hak  milik  atas  dasar  kerelaan.  Kata  jual  beli  semakna  dengan  kata  per- dagangan  yang  dalam  kegiatanya  melibatkan  penjual,  pembeli,  dan  barang  yang diperjual belikan. Maka dapat dipahami bahwa kegiatan jual beli merupakan bagian dari kegiatan yang tidak akan pernah hilang selama manusia masih menjalani kehidupan di dunia.  Praktek  jual  beli  dalam  Islam  harus  memenuhi  rukun  dan  syarat  yang  sudah ditetapkan, sehingga tidak merugikan antara satu dengan lainnya.
Menurut Yadi Janwari (2015) bahwa Jumhur ulama telah menetapkan rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:
a. Ada yang berakad (penjual dan pembeli)
b. Ada Shighat
c. Ada barang yang diperjualbelikan
d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)
Syarat  jual  beli  sesuai  dengan  rukun  jual  beli  yang  dikemukakan  di  atas.  Kasus  yang diteliti  secara  umum  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  sudah  memenuhi  rukun  yang ada. Namun, ada beberapa syarat yang perlu untuk di uraikan sehingga promblematika yang terjadi bisa dianalisa sesuai dengan hukum Islam.

## 4. Akad Wakalah
Wakalah adalah al-tafwidh (pendelegasian), al  hifzh (memelihara), al-dhaman (tanggung jawab dan al-kifarat (Penggantian). Pengertiannya demikian karena wakalah merupakan akan  pendelegasian/pemberi  kepercayaan  oleh  pihak  pertama  kepada  pihak  kedua untuk melakukan sesuatu yang akan dikerjakan. Pihak yang menerima tersebut sebagai wakil.  Sedangkan  secara  terminologi wakalah bermakna  mendelegasikan  mandat  atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diperbolehkan secara syari ’i . (Atang Abdul Hakim, 2011)
Sedangkan  Mardani  (2015)  mengatakan  bahwa wakalah pada  dasarnya  dibagi  menjadi dua, yaitu:
a. Wakalah  Muqayyadah :  pendelegasian  terhadap  perkerjaan  tertentu,  dalam  hal  ini seorang wakil tidak boleh keluar dari wakalah yang ditentukan dan akad wakalah ini bersifat umum tanpa adanya penjelasan yang terperinci.
b. Wakalah  Mutlaqah :  Pendelegasian  secara  mutlak,  sebagai  wakil  dalam  berbagai pekerjaan  maka  seorang  wakil  dapat  melaksanakan wakalah secara  luas  dan  wakil tidak dibatasi dengan syarat dan kaidah tertentu.
Akad wakalah dibedakan  menjadi  dua,  yaitu wakalah yang  disertai  upah/imbalan  dan wakalah tanpa  imbalan.  Namun wakalah jenis  pertama  ini  ada  ketentuan ijarah -nya. Artinya, penerima wewenang berkewajiban mengerjakan pekerjaan yang di-limpahkan sampai  selesai.  Hal  ini  pernah  dilakukan  oleh  Rasulullah  Saw  ketika  mengutus karyawannya untuk mengambil shadaqah serta memperlakukannya layak-nya karyawan. Sedangkan dalam wakalah jenis kedua berlaku hukum kebiasaan. Artinya, imbalan jika ada,  disesuaikan  dengan  adat  kebiasaan  dan  tidak  diberlakukan ijarah (Atang    Andul Hakim, 2011).
Pendapat wakalah juga diuraikan dari kalangan ulama Hanafiyah bahwa rukun wakalah adalah  ijab  dan  kabul.  Pernyataan  dari  pemberi  mandat  disebut ijab sedangkan penerima  mandat  sebagai qabul .  Menurut  Yadi  Janwari  (2015)  mayoritas  ulama mangatakan bahwa rukun wakalah ada empat:
a. Orang yang mewakilkan ( Al-Muwakkil ),
b. Orang yang menerima pewakilan ( Al-Wakil ),
c. Objek atau pekerjaan yang diwakilkan ( Muwakkil bih ),
d. Ijab dan kabul ( sighah ).
Pendapat tentang rukun wakalah dikalangan para ulama berbeda, namun maksud dan tujuannya  sama  yaitu  memberikan  pemahaman  dan  kemudahan  kepada  kita  untuk memperhatikan segala sesuatu yang menjadi suatu pokok yang harus dipenuhi dalam bertransaki. Apabila tidak terpenuhi rukun yang disepakati maka akad itu akan menjadi batal.
Sedangkan syarat wakalah akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Orang yang mewakilkan ( Al-Muwakkil)
1) Yang memberi kuasa harus mempunyai wewenang untuk mengurusnya;
2) Pemberi kuasa harus memiliki hak, dan tidak boleh selain dari haknya;
3) Mukallaf (sudah cakap hukum).
b. Orang yang diwakilkan ( Al-Wakil )
1) Memiliki kecakapan hukum;
2) Amanah dalam segala sesuatu yang diperjanjikan
Keberlangsungan  akad wakalah bisa  berkahir  apabila  salah  satu  pihak  dari  orang  yang berakad  meninggal  dunia  atau  pekerjaan  yang  sudah  diwakilkan  selesai  dilakukan.
Apabila  yang  diberi  pelimpahan  akad  tidak  cakap  hukum  dan  tidak  bisa  mengerjakan pekerjaan maka wakalah batal demi hukum.

## 5. Penerapan Akad Wakalah dalam Dunia Bisnis
Dalam pelaksanaan dalam dunia bisnis sudah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 bahwa  akad walakah adalah  akad  pemberi  kuasa  untuk  penitipan  uang  atau  surat  ber- harga,  dimana  bank  mendapatkan  kuasa  dari  yang  menitipkan  uang  untuk  mengelola uang  atau  surat  berharga  tersebut.  Begitu  juga  fatwa  DSN  MU  yang  memberikan pengertian  dengan  maksud  seperti  yang  diuraikan  dalam  undang-undang.  Dunia  per-
bankan sudah diterapkan dengan baik karena diatur dalam regulasi dan fatwa yang men- dukung dalam kegiatannya, akan tetapi penerapan akad wakalah ini  juga sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat dalam hal kaegiatan  infrastruktur, khusus pembangun-an rumah  tempat  tinggal  atau  kontrakan.  Berdasarkan  pembagian wakalah di  atas,  yang menjadi objek penelitian kali ini adalah wakalah bil ujrah.
Perencanaan pembangunan dimasyarakat    baik rumah  atau tempat bisnis, mempunyai pola yang berbeda dalam perjanjian dengan ahli bangunan (mandor). Dalam kasus yang ditemukan penulis, bahwa pendelegasian dalam pembelanjaan barang ditoko bangunan banyak terjadi penyimpangan dalam proses jual belinya. Dimana mandor yang diberikan amanah memanfaatkan  kesempatan untuk mencari keuntungan dari harga yang ditawar kemudian dalam kwitansi pembeliannya tidak ditulis dengan harga beli yang semestinya. Namun diberikan harga yang lebih tinggi.  Kasus seperti  banyak terjadi dimasyarakat, khususnya di kecamatan margaasih kabupaten bandung.
Berdasarkan  rukun  dan  syarat  yang  disebutkan  maka  dalam  transaksi  ini  ada  pemberi kuasa,  ada  penerima  kuasa,  ada  barang/objek  yang  diwakilkan  dan  ada  akad  yang diperjanjikan. Fokus tulisan ini hanya pada proses wakalah dalam hal pembelian barang bangunan  yang  kemudian  dilakukan  perubahan  pada  harga  kwitansi  yang  dibuat  oleh pemilik toko bangunan.
Menurut pemilik toko bangunan bahwa transaksi ini sudah biasa dilakukan dan menjadi kebiasaan bagi setiap pemilik toko untuk memberikan harga dan kwitansi yang diminta oleh  mandor (yang diberi kuasa).  Dalam jual beli keuntungan yang  didapatkan adalah sesuatu  yang  sangat  lumrah,  namun  dalam  hal  pemberian  kuasa  kemudian  mencari keuntungan  dengan  merubahan  kwitansi  yang  dilaporkan  adalah  perkara  yang  perlu diteliti lebih lanjut.

## C. Metode Penelitian
Adapun metode dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan ( field reseach ) dan  juga  literatur  yang  dipadukan  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  secara  deduktif berdasarkan  kaidah-kaidah  serta  syarat  dan  ketentuan  dari  pelaksanaan  akad  jual  beli
dengan  sistem wakalah .  Adapun  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  kepada orang  terkait  dan  juga  dokumentasi  berupa  data  atau  media  cetak  lainnya  yang  bisa mendukung dalam penelitian ini.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Konsep  jual  beli  dengan  sistem wakalah merupakan  suatu  pelimpahan  pekerjakan kepada  orang  lain  karena  sebab  waktu  dan  kemampuan  dalam  suatu  pekerjaan  yang tidak  bisa  dilakukan  sendiri.  Seperti  pembangunan  rumah  yang  dilimpahkan  kepada orang lain. Praktek wakalah ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Cigondewah Hilir kabupaten  Bandung.  Pemilik  Rumah  memberikan  kewenagan  kepada  pemborong sebagai orang yang diwakilkan dengan sistem upah atau ujroh dari pekerjaan yang telah disepakati.
Kasus yang terjadi dalam jual beli ini, misalnya kesepakatan harga yang ditawakan Rp. 25.000 pada item tertentu kepada toko bangunan, namun dalam kwitansi pembayaran bisa terjadi perubahan menjadi Rp. 30.000 atas permintaan pemborong agar mendapat- kan  keuntungan.  Proyek  pembangunan  yang  sudah  diserahkan  secara  keseluruhan kepada pemborong, namun bahan baku masih menjadi tanggungjawab pemilik rumah untuk membayarnya.
Dilihat  dari  hukum  kebiasaan,  maka  bisa  menjadi  boleh  karena  pemilik  dan  pembuat bangunan sama-sama sepakat dalam menjalankan akadnya dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat  setempat.  Apabila  dilihat  dari  rukun  dan  syarat  jual  beli  dengan  sistem wakalah , maka akad ini menjadi batal, karena tidak ada kejujuran dari wakil, ada unsur penipuan,  sehigga  menimbulkan  kecurigaan  yang  berdampak  pada  kerugian  bagi pemilik bangunan. Perjanjian akad wakalah diperbolehkan mengambil keuntungan dari transaksi tersebut apabila ada transparansi serta syarat dan ketentuan diperjanjikan pada awal  akad,  misalnya  segala  sesuatu  diserahkan  kepada  pemborong  bangunan  dalam pembelian barang bangunan dengan ketentuan keuntungan diserahkan sepenuhnya oleh pemilik bangunan.

## E. Penutup
Berdasarkan  kajian  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  maka  dapat  disimpulkan  bahwa jual beli bahan bangunan antara al-muwakkil dan al-wakil dimana dalam prakteknya al- wakil menyertakan  kwitansi  sebagai  bukti  pembiayaan  terhadap al-muwakkil dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu jika dilihat dari kebiasaan, maka bisa menjadi boleh karena al- muwakkil dan al-wakil sama-sama  telah  diikat  dalam  suatu  kesepakatan.  Namun,  jika dilihat  dari  sisi  rukun  dan  syarat  jual  beli  berdasarkan  sistem wakalah ,  maka  akad  ini menjadi  batal,  karena  memiliki  potensi  penyalahgunaan  dari al-wakil ,  hal  ini  termasuk unsur penipuan, sehingga menimbulkan kecurigaan yang berdampak pada kerugian bagi al-muwakkil . Dalam perjanjian akad wakalah diperbolehkan mengambil keuntungan dari suatu  transaksi  apabila  ada  transparansi  serta  syarat  dan  ketentuan  diperjanjikan  pada saat awal akad.
Saran  yang  dapat  diberikan  oleh  penulis terkait  ini  hendaknya  ada  transparansi  antara pihak pemborong dengan pemilik bangunan baik dalam  estimasi pembiayaan maupun dalam  pelaporan  dalam  bentuk  kwitansi  sehingga  akan  tumbuh  sifat  saling  percaya antara pihak satu dengan lainnya. Sehingga dampaknya ke depan bisa menguntungkan kedua  belah  pihak  baik  dari  sisi  pemborong  karena  dengan  diketahuinya  sifat-sifat kejujuran  pemborong  akan  memunculkan  kepercayaan  serta  daya  tarik  pelanggan lainnya,  begitu  pula  dari  sisi  pelanggan  atau  pemilik  bangunan  yang  merasa  puas  dan terkesan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, P.S. 2011. Metodelogi Penelitian Sosial, edisi ke-2 . Jakarta: BumiAksara Ash-Shawi dan Al-Mushlih. 2014. Fikih Ekonomi Islam, Terjemahan Abu Umar . Jakarta: Darul Hak
Dasuqi,  A.H,  dkk.,1990. Al- Qur’an  Al - Karim  Wa  Tarjamatu  Ma’anihi  Ila  Al -Lughoti Al- Indunisiyyah. Jakarta: Mujamma’  Al - Malik  Fahd  Li  Thiba’at  Al -Mush-haf  Asy- Syarif Madinah Al-Munawwarah
Hakim,  A.A.  2011. Fiqih  Perbankan  Syariah,  Transformasi  Fiqih  Muamalah  ke  dalam Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: Reflika Aditama Janwari, Y. 2015. Fiqih Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: Remaja Rosda Karya Mardani. 2014. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Pustaka Kencana Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfaberta Suhendi, H. 2016. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers