## “KAJIAN HUKUM AKTIVITAS KEPEMUDAAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL DI KOTA SAMARINDA”
Wahyuni Safitri wahyunibun@uwgm.ac.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Peran  kepemudaan  sangat penting  dalam  proses  pembangunan  yang  sedang berlangsung karena pemuda merupakan segmen yang memiliki energi besar serta inovasi tinggi yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ketidakterlibatan pemuda dalam proses  pembangunan  justru  akan  menimbulkan  dampak-dampak  negatif  yang  akan menghambat proses pembangunan. Diperlukan strategi yang dilakukan secara sistematis untuk  mengatasi  kompleksitas  permasalahan  pemuda  baik  dari  sisi  positif  maupun negatif.  Peningkatan  peran  serta  pemuda  dalam  seluruh  aspek  kehidupan  manusia  dan memperhatikan  serta  melibatkan  pemuda  ke  dalam  perencanaan,  pelaksanaan, pemantauan  dan  evaluasi  dari  seluruh  kebijakan  dan  program  di  berbagai  bidang kehidupan dan  pembangunan  merupakan  strategi  untuk  menjadi  perhatian  dan pengalaman tentang masalah kepemudaan sebagai sebuah dimensi integral. Beberapa hal penting yang melandasi kajian kepemudaan diantaranya adalah aspirasi kaum muda harus ada  yang  memperhatikan,  kesempatan  bagi  kaum  muda  untuk  mengambil  tanggung jawab  yang  lebih  besar, peningkatan  kapasitas  dan  memberdayakan  kaum  muda  serta partisipasi aktif pemuda dalam semua tahap desain program, pelaksanaan dan evaluasi.
Kata kunci : peran pemuda, proses pembangunan, aspirasi pemuda

## ABSTRACT
Very important role of youth in the development  process is ongoing because the youth is a segment that has great energy and innovation high that can be utilized as much as  possible.  Exclusion  of  youth  in  the  development  process  will  only  lead  to  negative impacts that will hinder the development process. Necessary strategies are carried out systematically to address the complexity of youth problems both in terms of positive and negative. Increased youth participation in all aspects of human life and attention as well as  engage  youth  in  the  planning,  implementation,  monitoring  and  evaluation  of  all policies and programs in various fields of life and the development of a strategy for the attention and experience on youth issues as an integral dimension. Some important things that underlie the study of youth which are the aspirations of young people should be no one  noticed,  the  opportunity  for  young  people  to  take  greater  responsibility,  capacity building and empowering youth and active participation of youth in all stages of program design, implementation and evaluation.
Keywords: the role of youth, the development process, the aspirations of youth

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perkembangan jumlah penduduk
Samarinda  dari  tahun  ke  tahun  mengalami peningkatan,  data  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  jumlah  penduduk  kota  samarinda tahun  2015  sejumlah  812.  597  jiwa.    Dari jumlah  tersebut  penduduk  usia  muda (Pemud)  memiliki jumlah  yang  tidak  kecil yaitu sebesar 242.076 jiwa yang merupakan 29,14 persen pada  tahun 2015 orang. Data di atas menunjukan bahwa pemuda merupakan  kelompok  masyarakat  yang memiliki potensi besar jika dapat dimanfaatkan  seoptimal  mungkin.  Namun sebaliknya,  apabila  potensi  tersebut  tidak dikelola dengan baik justru akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung. Harus ada upaya untuk memastikan  agar  potensi  pemuda  dapat tersalurkan dan memberikan manfaat semaksimal  mungkin  bagi pembangunan, pemuda  perlu  dilibatkan  dalam  proses- proses  pembangunan.    Keterlibatan  ini menjadi  penting      karena  apabila  pemuda berada di luar lingkaran proses pembangunan  akan  cenderung  memberikan potens  negatif  dan  akan menjadi  faktor penghambat pembangunan. Angkatan muda tidak  boleh  termarjinalisasi dalam  proses pembangunan, mengingat konsep pembangunan  sendiri  tidak  lain  adalah sebuah drama kolosal yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat tidak terkecuali pemuda dan dilakukan secara berkelanjutan. Pemuda  merupakan  segmen  yang  memiliki energi  besar  serta  inovasi  yang  tinggi,
sehingga apabila mereka termarginalisasikan akan melahirkan
masalah-masalah sosial lainnya.
Melihat  kompleksitas  permasalahan pemuda baik dari sisi positif dan negatifnya serta  pentingnya  peran  pemuda  maka diperlukan    strategi  yang  dilakukan  secara sistematis  untuk  meningkatkan  peran  serta pemuda  dalam  seluruh  aspek  kehidupan manusia dan memperhatikan serta melibatkan  pemuda  ke  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan dan  evaluasi  dari seluruh  kebijakan  dan  program  di  berbagai bidang kehidupan dan pembangunan
Hal  Ini merupakan  suatu  strategi untuk menjadikan perhatian dan pengalaman tentang  masalah  kepemudaan  sebagai sebuah  dimensi integral  mulai  dari desain, pelaksanaan,  pemantauan dan  evaluasi kebijakan  dan  program, di  semua  bidang politik, ekonomi  dan  sosial agar pemuda mendapatkan manfaat yang setara. Beberapa hal penting yang melandasi kajian kepemudaan  diantaranya  adalah aspirasi kaum muda harus ada yang memperhatikan, kesempatan  bagi  kaum  muda  untuk mengambil  tanggung  jawab  yang  lebih besar, peningkatan kapasitas dan memberdayakan
kaum muda serta partisipasi aktif pemuda dalam semua tahap desain program, pelaksanaan dan evaluasi. Sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda mengalami perkembangan kegiatan dan fungsi perkotaan, bahkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan  ekonomi  sekaligus  pusat kegiatan  bagi  kawasan  Timur  Pulau Kalimantan. Pemandangan kala malam, jauh berbeda dengan pemandangan siang hari. Di siang  hari,  kesemrawutan  dan  kemacetan tampak  mewarnai  jalan-jalan  kota.  Seperti halnya  kota-kota  yang  dilewati  sungai, pemukiman  penduduk  pun  sebagian  besar berada  di  tepi  sungai.  Namun,  karena pertumbuhan  penduduk  dan  migrasi  dari luar daerah yang tidak terkendali mengakibatkan daerah di sepanjang bantaran sungai padat dan kumuh.
Secara  geografis,  Kota  Samarinda terletak pada posisi 116 15 36 -117 24 16 BT dan 0 21 18 -1 09 16 LS. Kota ini terbelah oleh  Sungai  Mahakam,  dan  memiliki wilayah dengan luas total 71.800 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 Batas  utara  :  Kec.Muara  Badak  dan Tenggarong
 Batas timur : Kec. Anggana
 Batas selatan : Kec.Sanga-Sanga dan Loa Janan
 Batas barat : Kec.  Loa  Kulu  dan
Tenggarong Dilihat  dari  garis  ketinggiannya,  Kota Samarinda memiliki topografi yang cenderung mendatar dan terletak di dataran
rendah, terbelah oleh Sungai Mahakam.Pola penggunaaan  lahan  di  Kota  Samarinda berkembang  mengikuti  pola  penyebaran penduduk  perkotaan.  Akumulasi  penduduk sebagian besar  terdapat  di  lokasi-lokasi kegiatan yang dikembangkan oleh Pemerintah  Kota  dan  didukung  dengan prasarana  dan  sarana  transpostasi  yang memadai,  seperti  Pusat  perdagangan,  Pusat Industri,  dan  lokasi  Transmigrasi. Kondisi secara  spesifik  berkaitan  dengan  masalah- masalah  kepemudaan  di kota  Samarinda adalah banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan  yang  ada  di  kota  samarinda yang  jika  tidak  dikelola  dengan  baik  akan menimbulkan  potensi  konflik.  Saat  ini tercatan  ada  10  Organisasi  Kepemudaan yang  secara  resmi  terdaftar  di  kantor Kesbangpol  Kota  Samarinda  diluar  dari jumlah Organisasi Masyarakat (ORMAS: 46 orgaisasi), Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM:  37  Organisasi)  dan  Paguyuban sejumlah  25  Paguyuban.    Data  berbeda  di dapat dari Dinas Pemuda dan Olah Raga di mana  jumlah  Organisasi  Kepemudaan. Memiliki  jumlah  yang  lebih  banyak  (98 Organisasi  kepemudaan). Pemerintah Kota
Samarinda melalui institusi yang
membidangi  masalah  kepemudaan selalu berupaya untuk meningkatkan produktifitas pemuda melalui berbagai kebijakan program kepemudaan.  Namun  upaya  yang  telah dilakukan  secara  berkala  dan  menyeluruh masih  belum  menjawab  permasalahan  dan tantangan  yang  dihadapi  oleh  pemuda  di Kota  Samarinda. Kondisi  ini  dipengaruhi oleh  faktor  individu  pemuda  yang  masih labil  secara psikologi  karena  keinginan untuk  mengetahui  hal-hal  yang  baru  dan menantang. Faktor lingkungan juga berpengaruh  kepada  pola  hidup  pemuda karena lingkungan menjadi media pembentuk  pola  pikir dan perilaku  pemuda dalam bersosialisasi di lingkungan sosial.
Perkembangan  pemuda  di    Samarinda dapat  terlihat  dari  dua  sisi  yang  berbeda, dilain  sisi  gejolak  semangat  dan  keinginan terhadap hal-hal yang baru yang
memunculkan kerativitas dan inovasi
berdampak positif bagi produktivitas pemuda.  Namun  disisi  lain,  pemuda  yang
masih  usia  labil  dan  belum  memiliki kesadaran  terhadap  bahaya  dari  perilaku menyimpang  menjadi  hambatan  dalam pembangunan kepemudaan.
Sampai  saat  ini  dinamika  pembangunan kepemudaan di Samarinda masih mengalami berbagai kendala seperti 1. Kebijakan berkitan  dengan wawasan pemuda.
Kebijakan    pembangunan  yang  pro terhadap  wawasan  kepemudaan  masih perlu  ditingkatkan  sebagai  upaya pembentukan  karakter  pemuda  dan pemberdayaan  pemuda. Kondisi  ini dapat  dilihat  dari tingginya  tingkat penggunaan  Narkoba  oleh  kalangan pemuda  di  Kota  Samarinda. Dengan meningkatnya  penggunaan  narkoba yang dilakukan pemuda disetiap tahunnya, maka kualitas hidup pemuda akan  menurun  sehingga  berdampak pada  menurunnya  produktivitas  kerja dan  rendahnya  kreativitas  berfikir. Dilain sisi keberadaan pemuda sebagai motor  penggerak  perubahan  bangsa menjadi anggan-angan belaka mengingat ketidakpercayaan masyarakat  terhadap  pemuda  pada fungsi dan perannya bagi pembangunan bangsa  akibat  rendanya  produktivitas dan  inovasi  yang  dihasilkan  oleh pemuda bagi kemajuan bangsa.
2. Tingkat pendidikan.
Tingkat  pendidikan pemuda  juga berpengaruh  pada  pola  adaptasi  hidup pemuda  terhadap  perubahan    zaman, kemampuan  daya  saing    keterampilan pemuda.sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya  tingkat  pendidikan  pemuda di Samarinda, jika pendidikan pemuda rendah maka tingkat pengetahuaan dan wawasan  pemuda biasanya  juga  akan rendah begitupun sebaliknya. Kompleksitas  permasalahan  sosial, kesehatan  dan  budaya  dikalangan pemuda  menyebabkan  sikap  apatisme dikalangan pemuda untuk ikut berpatisipasi dalam kegitan pembangunan. Melihat  berbagai  fakta  diatas,  perlu sebuah dasar nilai kerangka kebijakan dalam  menanggulangi  permasalahan
kepemudaan.  Permasalahan  pemuda  bukan
hanya dilihat sebatas kebijakan pemenuhan hak  dasarnya  saja,  melainkan  perlu  adanya
terobosan yang komperhensif dengan melihat  pemuda  sebagai floating  signifier dimana  pemuda  pada  dasarnya  dimaknai sebagai  usia  yang  dipengaruhi  oleh  proses sosial-politik  dan  praktik  kultural  yang temporer. Dengan demikian, pemuda
merupakan penanda hidup dengan
maknanya yang bisa tetap maupun berubah sesuai  dengan  kondisi  yang  mempengaruhi di  sekitarnya.  Pendekatan  kebijakan  yang dilakukan  untuk  menangani  permasalahan kepemudaan harus dapat melihat dari aspek proses  yang  mempengaruhi  dari  cara pandang  pemuda  dari  aspek  yang  menjadi kerangka  bersama  yang  dilandasi  wawasan kebangsaan. Melihat  kondisi  pemuda  yang berada  dalam  tahap  masa  proses  transisi dengan  dinamika  yang  pesat,  maka  perlu untuk  menentukan  pilar  pembangunan kepemudaan  yang  menjadikan  sebagai kerangka rencana pembangunan
kepemudaan  di Samarinda sebagai  strategi rencana daerah dalam  membuat  intervensi kebijakan penanganan masalah kepemudaan di masa sekarang dan mendatang. Meningkatnya  produktifitas,  kreatifitas  dan inovasi  pemuda  dalam  percaturan  global mengindikasikan kuatnya ketahanan bangsa yang dipelopori oleh pemuda sebagai motor pergerakan.  Tidak  heran  apabila  pendiri bangsa  mengatakan  “berikan  aku  satu pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia” yang  memiliki  makna  dalam  sebagai tonggak perjuangan bangsa kedepan.
Kontribusi pemuda kian strategis disaat arus globalisasi  telah masuk  kedalam  akar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dibutuhkan  sosok  penerus  bangsa,  filter perkembangan zaman, dan motor penggerak perubahan  kemajuan  dengan  menggunakan potensi lokal sebagai aset yang mendukung kemajuan melalui pembangunan
kepemudaan.

## B. Permasalahan
Berdasar uraian pada Latar Belakang di  atas,  maka  dapat  diidentifikasi  masalah pada  perummusan  dan  kajian  kepemudaan adalah sebagai berikut :
1. Permasalahan apa saja yang dihadapi
Kota Samarinda dalam berkehidupan
sosial terkait dengan masalah kepemudaan?
2. Apakah  diperlukan  sebuah  peraturan sebagai  payung  hukum    aktivitas kepemudaan di kota Samarinda?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  tujuan  dalam  pengkajian Kepemudaan  ini  adalah dapat  merumuskan permasalahan yang dihadapi Kota
Samarinda dalam  berkehidupan  sosial terkait  dengan  masalah  Kepemudaan. Merumuskan  apakah  diperlukan  peraturan khusus  di  waktu  yang  akan  datang  untuk memberikan  payung  hukum  terhadap  tata kelola kepemudaan di kota Samarinda.
Sedangkan Manfaat dalam pengkajian ini adalah sebagai berikut:
Bagi  Pemerintah  Kota  Samarinda, dapat memberikan pemahaman kepada para pihak pengambil kebijakan akan pentingnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan  kota  Samarinda.  Dapat dijadikan pijakan dalam menyusun kerangka hukum  (legal  Framework)  bagi  perumusan ketentuan yang diperlukan.
Bagi  Masyarakat  (Pemuda)  Dapat
dijadikan dasar penataan dan mengembangkan pola harmonisasi pembangunan kepemudaan antara masyarakat dan pemerintah
Kota Samarinda.  Terciptanya  harmonisasi  antar pemuda,  antar  organisasi  kepemudaan  dan antar pemuda dengan pemerintah.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Kajian hukum yang digunakan dalam penulisan  adalah  dengan  menggunakan metode  yuridis  normatif,  yang  dibantu dengan penelitian lapangan. Dimana penelitian diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam  berkenaan  dengan  fenomena sosial  kepemudaan  yang  terjadi  di  Kota Samarinda  serta  diskusi  dengan    kelompok pemuda, pemerintah, dan warga masyarakat secara  umum      untuk  mendapatkan  data
faktor  non  hukum  yang  terkait  dan  yang berpengaruh terhadap kajian  yang diteliti.
Kajian yuridis normatif atau penelitian  hukum  normatif  disebut  juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum  jenis  ini,  hukum  dikonsepkan sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan  (Law  In  Books)  atau hukum  dikonsepsikan  sebagai  kaidah  atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu sebagai  sumber  datanya  hanya  data sekunder, yang terdiri dari:
1. Bahan  hukum  primer,  bahan-bahan hukum  yang  mengikat  yaitu  peraturan perundang-undangan.  Adapun  peraturan perundang-undangan tersebut yang berkaitan dengan Kepemudaan.
2. Bahan  hukum  sekunder, yaitu  bahan yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer,  seperti  rancangan perundang-undangan,  hasil  penelitian, pendapat  para  pakar  hukum,  makalah, dan jurnal ilmiah data statistik.
3. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder,  antara  lain, kamus (hukum), kamus bahasa Indonesia,  ensiklopedia,  artikel-artikel pada surat kabar.

## B. Subjek dan Objek Penelitian
Adapun  yang  menjadi  Subjek  dalam Penelitian  ini  adalah Subyek  penelitian adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota  Samarinda, Kepala  Kantor  Badan Kesbangpol  Kota  Samarinda, Ketua  KNPI Kota  Samarinda, Kantor    Badan  Pusat Statistik Kota Samarinda.
Sedangkan  dalam  penelitian  ini objeknya  adalah Dinas  Pemuda  dan Olah Raga  Kota  Samarinda;  perkembangan organisasi kepemudaan
dan
problematikanya di kota samarinda, Kantor Badan Kesbangpol Kota Samarinda: Potensi konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Samarinda.  Kantor  Badan  Statistik  Kota Samarinda: Samarinda Dalam Angka (Kependudukan),KNPI  Kota  Samarinda: Jumlah  Organisasi  Kepemudaan  di  Kota
Samarinda.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Penulisan  kajian  ini  diawali  dengan pengumpulan  data,  bahan  hukum  dan informasi  yang  berkaitan  dengan  pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian, data bahan hukum dan informasi yang telah terkumpul tersebut akan dianalisis untuk digunakan dalam
pemecahan  terhadap  masalah  yang  akan dibahas dalam penyusunan.

## D. Analisis Data
Analisis  yang  digunakan  dalam Penulisan  penelitian  ini  adalah deskriptif- analitis.  Yang  dilakukan  ialah pertama mendiskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis  tentang  pelaksanaan  dari peraturan  tentang  pembentukan  peraturan perundang- undangan.  Kedua menganalisis urgensi  pembentukan  peraturan  daerah tentang  pembentukan  peraturan  perundang- undangan, dan yang ketiga adalah menawarkan  gagasan  kongkrit  dan  solutif mengenai konsep pengembangan
kepemudaan dan jika dipandang urgen maka merekomendasikan  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  efektif  sebagai sarana  mendorong  terwujudnya  peraturan daerah tentang Kepemudaan.

## PEMBAHASAN
Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan Terkait  masalah kepemudaan
Telah  disepakai  bersama  bahwa Pemuda  adalah  inisiator  dan  pelaku perjuangan  bangsa  mencapai  kemerdekaan, Pemuda  adalah  pewaris  nilai  luhur  budaya dan  penerus  cita ‐ cita  perjuangan  bangsa, Pemuda  memiliki  peran  strategis  dalam perubahan  yang
fundamental dalam pembentukan karakter bangsa,  negara wajib menjamin kelangsungan estafet kepemimpinan bangsa dan negara, negara wajib  melindungi, memberdayakan dan  mengembangkan  pemuda. Besarnya pengaruh  globalisasi  di  negara  ini  memang sepatutnya  mendapatkan  filter  sebagai benteng  untuk  menjaga  identitas  bangsa. Menjaga  identitas  bukan  mengharuskan menutup  diri  dari  interaksi  negara  lain. Tetapi  bagaimana  mengutakan  pengaruh
bagi masyarakat khususnya generasai muda (pemuda)  agar  tidak  kehilangan  jati  diri sebagai anak Indonesia. Kondisi ini perlu di perhatikan  karena  pemuda  memiliki  jiwa dan  karakter  yang  labih  dan  mudah terpengaruh dengan budaya negara lain yang dapat  merusak  dan  menghancurkan  sendi- sendi  karakter  bangsa.  Sampai  saat  ini dampak yang sangat nyata adalah tingginya perilaku  konsumtif  pemuda  dan  perilaku menyimpang  seperti  sex  bebas,  Narkoba,
dan kegiatan patologis
lainnya.
Konsumerisme tidak hanya merusak generasi  penerus  bangsa  tetapi  juga memudarkan  nilai-nilai  kebangsaan dan ketatanegaraan. Seperti  contoh  maraknya perilaku  korupsi  pejabat  negara  akibat tuntutan  ekonomi  yang  semakin  tinggi. Untuk  itu,  tanggung  jawab  pemuda  untuk mengembalikan perannya dalam pembangunan negara harus segera
dilakukan. Tanggung jawab pemuda
Indonesia di era global ini harus mereposisi pemuda menjadi sebuah gerakan yang dapat membangun civil  society sebagai  model penguatan  identitas  bangsa.  Mereposisi gerakan pemuda pada saat ini cukup penting mengingat  pengaruh  budaya  barat  yang menghancurkan moral  pemuda  semakin besar. Selain  itu  reposisi  gerakan  pemuda menjadi sebuah embrio kemunculan pemuda menjadi pemimpin daerah yang  merupakan bagian  dari  semangat  otonomi  daerah. Terdapat  tiga  fokus  arena  pembangunan kepemudaan yang antara lain:
1. Penguatan Kebijakan  dan Penguatan Kelembagaan;
2. Penguatan Ajang dan 3. Penguatan Monev dan Jaringan Stratejik. Penguatan kebijakan dan
kelembagaan  harus  mengarah  pada  upaya penyusunan  kebijakan  program  pemuda jangka  pendek,  menengah  dan  jangka panjang  dari  setiap  institusi  pemerintah di daerah.  Selain  itu,  koordinasi  antar  intitusi program kepemudaan harus menjalin kerjasama dengan lembaga yang membidangi pengembangan kapasitas kepemudaan  sebagai  katalisator  program dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga. Terjalinnya komitmen antar stakeholder yang membidangi pemuda harus
mengarah pada upaya peningkatan kapasitas pemuda di bidang sosial, politik, dan budaya serta partisipasi pemuda di kancah internasional. Output dari  berkolaborasinya institusi pemerintah dan lembaga kepemudaan diharapkan melahirkan kebijakan  yang  pro  terhadap  pembangunan pemuda berbentuk pelatihan pemuda dalam peningkatan  kecapakan  individu  dalam menghadapi persaingan global.
Managemen  kinerja  lebih  diarahkan
pada efektivitas lembaga dalam melaksanakan program dan pencapaian yang telah dilakukan. Dengan demikian, akuntabilitas  kinerja  lembaga  dapat  efektif dan  efesien  sesuai  dengan  visi  dan  misi program pembangunan kepemudaan. Untuk hal di atas maka diperlukan sebuah payung hukum  dalam  setiap  kebijakan  yang berkaitan dengan
pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan di  kota  Samarinda  dengan  memperhatikan hal sebagai berikut:

## A. Pertimbangan Yuridis
1. Pasal  28 C UUD Tahun  1945  ; “ Menjamin  hak  warga  negara  untuk mengembangkan dan memajukan dirinya”,
2. Undang- Undang  No  40  Tahun  2019 tentang Kepemudaan
3. RPJPN 2005 ‐ 2026 4. (UU No. 17/2007) Bagian IV.1.2.A Butir “Pembangunan kepe mudaan  diarahkan  pada  peningkatan kualitas  SDM, pembangunan  karakter bangsa  dan  partisipasi  pemuda  dalam pembangunanekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik berwawasan  kebangsaan  dan  etika bangsa  Indonesia”  (sebelumnya  diatur dalam UU No. 25/2000 : PROPENAS 2000 ‐ 2004);
B. Pertimbangan Sosiologis
1. Jumlah  pemuda  di  Kota  Samarinda yang  cukup  besar  yaitu  242.076 jiwa sebagian  besar  hidup  dengan ekonomi  yang  belum  mapan  dengan tingkat  pendidikan  dan  keterampilan yang perlu ditingkatkan.
2. Pemuda  berada  dalam  lingkaran penyakit  sosial  akibat  kurangnya pemberdayaan, pengembangan  dan perlindungan;
3. Demoralisasi dan dampak negatif arus globalisasi di kalangan pemuda;
4. Minimnya sarana  dan  parasarana dalam pemberdayaan dan pengembangan pemuda. 5. Tingginya  tuntutan  masyarakat  dan pemuda  akan  adanya  Peraturan yang khusus melindungi, memberdayakan  dan mengembangkan pemuda; 6. Masyarakat dan pemuda memandang bahwa Peraturan Tentang Kepemudaan dapat dijadikan instrumen untuk menanggulangi masalah kepemudaan; 7. Peraturan    Tentang  Kepemudaan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemuda dalam
mengembangkan  dan  memajukan dirinya; 8. Pemuda  berpotensi  sebagai  pelaku
dan penggerak ekonomi nasional;
9. Pembangunan ekonomi nasional
memerlukan tumbuhnya jiwa kewirausahaan pemuda; 10. Pembangunan sektorrill membutuhkn pengerahan potensi pemuda sekaligus
sebagai  upaya  penciptaan  lapangan pekerjaan bagi pemuda;
11. Era globalisasi  menuntut  pemuda  di Kota  Samarinda yang memiliki kapasitas dan daya saing.
C. Potensi  Organisasi Kepemudaan 1. Jumlah  pemuda jiwa, merupakan potensi strategis dalam pembangunan;
2. Jumlah  organisasi  kepemudaan terus meningkat;
3. Posisi  dan  peran  pemuda  sebagai agen perubahan;
4. Kapasitas  dan  kualitas  pemuda menjadi  penentu  masa  depan bangsa;
5. Terdapat peluang pemuda sebagai kekuatan sosial ekonomi bangsa;
6. Pengemban  misi  meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
Tabel . 3.1.
Potensi Kepemudaan Berdasarkan  Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Terdaftar Pada Badan Kesbangpol Kota Samarinda
NO NAMA ALAMAT LEGALITAS 1 Himpunan Mahasiswa Pelajar  dan  Pemuda  Kota Samarinda Jl.  Anggur  Gg.  Nonik No.45 RT.056 No.SKT. 00-19- 09/0001/V/2012 2 Gerakan  Isnpiratif  Muda- Mudi Indonesia Jl. Lambung Mangkurat  Gg.03.No. 41. RT. 25 No.SKT. 00-19- 09/0002/V/2012 3 Pemuda Madani Samarinda Jl. A. Yani Gg. Cahaya Baru RT.17. No. 32 No.SKT. 00-19- 09/0003/V/2012 4 Perkumpulan Mahasiswa Kota Samarinda Jl.  S.  Parman.  Gg.4. No.46 RT. 29 No.SKT. 00-19- 09/0004/V/2012 5 Angkatan  Muda  Demokrat Indonesia Kota Samarinda Jl.  Ir.  Juanda  No.  221 C/D RT. 20 No.SKT. 330.OKP.02.2012
6 Badan Komunikasi Pemuda Remaja  Masjid Indonesia Kota Samarinda Jl.  Danau  Semayang RT. 23 No. 76 No.SKT. 197.OSP.12.2010 7 Komunitas  Pemuda  Karang Mumus Kota Samarinda Jl.P. Suriansyah RT.10.No.04 No.SKT. 232.OSP.4.2011 8 Generasi  Muda  Amanah Peduli Rakyat Jl.  Kesejahteraan  No 11 Samarinda No.SKT. 51.OSP.08.2008 9 Himpunan  Angkatan  Muda Kalimantan Timur Jl. Mutiara No.05 Samarinda No.SKT. 271.OKP.12.2011 Sumber Data: Badan Kesbangpol Kota Samarinda
Tabel . 3.2. Potensi Kepemudaan Berdasarkan data pada Dinas Pemuda dan Olah
Raga Kota Samarinda NO NAMA 1 DPK KNPI Kecamatan Samarinda Ilir
2 DPK KNPI Kecamatan Samarinda Ulu
3 DPK KNPI Kecamatan Samarinda Utara
4 DPK KNPI Kecamatan Samarinda Sungai Kunjang
5 DPK KNPI Kecamatan Samarinda Seberang
6 DPK KNPI Kecamatan Samarinda Palaran
7 DPK KNPI Kecamatan Samarinda Kota
8 DPK KNPI Kecamatan Loa Janan Ilir
9 DPK KNPI Kecamatan Sungai Pinang
10 DPK KNPI Kecamatan Sambutan
11 DPD. Angkatan Muda Islam
12 DPD.Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia [BKPRMI]
13 Barisan Muda PAN
14 Gerakan Pemuda Keadilan
15 Ikatan Putra-Putri Al-Wasliyah [IPA]
16 Ikatan Sarjana Al-Wasliyah [ISARAH]
17 PD.Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia [PMKRI]
18 DPC.Gema Mathla’Ul Anwar
19 DPD.Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia [GMKI]
20 DPD.Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia [GAMKI]
21 Gerakan Pemuda Al-Wasliyah [GPA]
22 DPD.Gerakakan Pemuda Nahdatul Ulama [GPNU]
23 PC.Himpunan Mahasiswa Al -Wasliyah [HIMMAH]
24 PC. Ikatan Mahasiswa Darud Dawah Wal Irsad [IMDI]
25 PD.Ikatan Pemuda Darud Da’Wah Wal Irsyad [IP.DDI]
26 PC. Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama [IPNU]
27 PC.Ikatan Remaja Muhammadiyah [IRM]
28 PC.Nasyatul Aisiyah
29 PC. Pemuda Bulan Bintang
30 Gerakan Pemuda Indonesia [GPI]
31 Pemuda Katolik Kota Samarinda
32 PC.Pemuda Muslimin Indonesia [PMI]
33 DPK.Peradah Indonesia
34 Korcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia [PMII]
35 DPC.Wanita Islam
36 DPC. Pemuda Islam
37 PC.Angkatan Putri Al-Wasliyah [APA]
38 DPD.Angkatan Muda Thareqat Islam [AMTI]
39 Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa [DKN.Garda Bangsa]
40 PC. Ikatan Pelajar Putri Nahtadul Ulama [IPPNU]
41 Gerakan Pemuda Ansor [Ansor]
42 PC.Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah [IMM]
43 PC.Pemuda Muhammadiyah
44 PC. Muslimat Nahdatul Ulama
45 PC. Patayat Nahdatul Ulama
46 Serikat Pelajar Muslimin Indonesia [SEPMI]
47 Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia [SEMMI]
48 Angkatan Muda Partai Golkar [AMPG]
49 DPD.Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia [AMPI]
50 BALADHIKA KARYA
51 KD.Banteng Muda Indonesia [BMI]
52 DPD.Barisan Muda Kosgoro [BMK’57]
53 PC.XVIII Generasi Muda Forum Komunikasi Putra -Putri Purnawirawan TNI/
Polri [GM.FKPPI]
54 Badan  Koordinasi  Daerah  Forum  Komunikasi  Mahasiswa  Kekaryaan
[BAKORDA FOKUSMAKER]
55 DPD.Garda Merah Putih
56 DPD. Garuda KPRRI
57 DPD.  Generasi  Mahasiswa  Kesatuan  Organisasi  Serbaguna  Gotong  Royong [GEMA KOSGORO]
58 DPD.  Generasi  Muda  Mahasiswa  Kekeluargaan  Gotong  Royong  [GEMA
MKGR]
59 PC. Gerakan Pemuda Indonesia [GPI]
60 DPC. Gerakan Pemuda Republik [GPR]
61 DPD. Generasi Muda Trikora
62 DPD. Generasi Muda Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong [GM. KOSGORO]
63 Koordinator Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia [GMNI]
64 DPC. Gerakan Pemuda Marhaenis [GPM]
65 DPD. Gabungan Pemuda Pembangunan Indonesia [GPPI]
66 DPC. Gerakan Rakyat Indonesia [GRI]
67 DPC. Himpunan Pemuda Pembangunan Indonesia [HPPI]
68 PD. Ikatan Putera-Puteri Indonesia [IPPI]
69 Dewan Pengurus Cabang Gema Bhinneka Tunggal Ika [GBTI]
70 Karya Peduli Bangsa [KPB]
71 PD. Keluarga Besar Putera-Puteri  Polri [KBPPP]
72 Kokam Muhammadiyah
73 DPD. Mahasiswa Pancasila [MAPANCAS]
74 DPD. Mahasiswa Pembangunan Indonesia [MPI]
75 DPC. Pemuda Demokrat Indonesia
76 PC. Markas Daerah Pemuda Panca Marga [MADA PPM]
77 DPC. Sapma Pemuda Pancasila
78 PC. Srikandi Pemuda Pancasila
79 Wirakarya Indonesia
80 KIM-PG Keluarga Intelektual Muda Partai GOLKAR
81 Pemuda HKTI
82 DPC. Pemuda Pembangunan Indonesia
83 Genersi Muda Sriwijaya [GMS]
84 Pemuda Mandala Trikora [PMT]
85 DPD. Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia [PPAPRI]
86 Korcab Pemuda Antar Etnis Nusantara
87 DPC. Garuda Santri Nusantara [GARSANTARA]
88 DPC. Gerakan Pemuda Nusantara [GPN]
89 DPC. Generasi Muda Kasih Bangsa
90 DPC. Barisan Muda Damai Sejahtera
91 DPC. Generasi Muda Karya Pembangunan
92 AMSI

## D. Realitas Kepemudaan
1. Rendahnya  tingkat  pendidikan  dan keterampilan pemuda;
2. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda; 3. Rendahnya kesempatan dan semangat kewirausahaan pemuda; 4. Tingginya penyakit sosial, kriminalitas  dan  narkoba  di kalangan pemuda; 5. Meredupnya  rasa kebangsaan, nilai budaya  dan  bahasa, solidaritas  dan empati sosial di kalangan pemuda; 6. Minimnyasemangat kepeloporan, kepemimpinan dan kemandirian pemuda.

## E. Realitas  Kebijakan  Pembangunan
Kepemudaan. realitas  yang  dihadapi  di  Kota Samarinda  berkaitan  dengan  pembangunan kepemudaan saat ini adalah:
1. Belum optimalnya pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda (pemuda cenderung sebagai objek bukan sebagai subjek); 2. Belum  adanya  kesatuan  arah, tujuan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah  daerah  dan masyarakat; 3. Terdapat program dan kegiatan di dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Dinas Koperasi dan UMKM dan beberapa lembaga  yang bersentuhan dengan pemuda, sehingga memerlukan leading sector dalam menangani pembangunan kepemudaan;
4. Terdapat tumpang tindih program/kegiatan kepemudaan yang berakibat  terjadinya  inefisiensi anggaran. 5. Kebijakan  pembangunan  kepemudaan selama  ini  belum  optimal mendorong pemerintah kota dan masyarakat dalam mengakselerasi pembangunan kepemudaan; 6. Kebijakan  pembangunan  kepemudaan selama  ini  cenderung  menitikberatkan pada formalisme pembinaan, pengawasan dan pengaturan,  belum  berorientasi  pada perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan;
7. Kebijakan  pembangunan  kepemudaan secara umum belum terintegrasi dengan baik;
8. Kebijakan  pembangunan  kepemudaan cenderung bersifat parsial dan sektoral;
9. Belum adanya perangkat hukum yang secara khusus menata organisasi/lembaga kepemudaan. Perangkat  hukum  sangat  penting dalam upaya memberikan kaidah yang jelas tentang arah pembangunan kepemudaan,tugas, wewenang dan tanggungjawab pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan,  peran  dan  tanggungjawab
pemuda,    perlindungan, pemberdayaan  dan pengembangan pemuda, kemitraan, prasarana dan sarana kepemudaan,  Organisasi kepemudaan serta penghargaan  dan  pendanaan  pembangunan kepemudaan. Perangkat hukum yang dibangun  nantinya  harus  memiliki  subtansi yang  holistik  dan  bukan  mengatur  pemuda tapi  memberikan  jaminan  kepastian  hukum tentang apa yang harus dilakukan
pemerintah dan masyarakat terhadap pemuda  agar pemuda  bisa  memiliki kapasitas dan daya saing; Intinya adalah bagaimana pemberdayaan, pengembangan dan
perlindungan  pemuda  dapat  dilakukan dengan  maksimal.    Perangkat  hukum Kepemudaan  menjamin  sumber  pendanaan bagi  program pembangunan  kepemudaan, payung  hukum  kepemudaan  harus  mampu menjamin  posisi  pemuda  lebih  kepada
subjek  pembangunan, bukan  semata ‐ mata objek, sebab  pemuda  adalah  potensi  dan kader yang harus diberdayakan, dikembangkan dan dilindungi yang bakal  menjadi  pemimpin  di  masa datang. Sehingga pemuda mempunyai masa depan yang jelas.
Meningat  pentingnya  payung  hukum untuk kepastian pengembangan kepemudaan  di  kota  Samarinda  maka beberapa  hal  juga  harus  dituangkan  secara jelas  agar  tidak  menimbulkan  penafsiran yang berbeda beda seperti:
1. Penetapan Rentang Usia Pemuda 2. Fungsi, Tujuan dan Arah Pembangunan Kepemudaan 3. Penguatan Tanggung Jawab Pembangunan Kepemudaan 4. Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pengembangan
5. Kemitraan
6. PemberdayaanOrganisasi Kepemudaan
7. Penyediaan  Prasarana  dan  Sarana Kepemudaan
8. Penghargaan dan Pendanaan

## F. Rentang Usia Pemuda
Rentang  usia  pemuda  yang definitif sebagai sasaran pembangunan kepemudaan. Usia 16 ‐ 30 tahun
yang diasumsikan sebagai potensi dan kader bangsa.    Rentang  usia  pemuda  mendorong lembaga  kepemudaan  untuk  menetapkan sasaran potensial yang tepat dalam pembangunan kepemudaan.
Didalam  Undang- Undang  no  40 tahun  2009  tentang  Kepemudaan  pada  Bab I Pasal 1 Ayat 2 berbunyi: Pemuda adalah orang yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan  30 (tiga  puluh) tahun  Pasal  ini mengatur  tentang  usia  warga  negara Indonesia yang disebut  sebagai  pemuda. Adapun  tujuan  pembangunan  kepemudaan yang utama  adalah  membentuk  pemuda yang  tangguh      yang  memenuhi  kriteria  di bawah ini:
1. Berkahlaq mulia, sehat, cerdas, kreatif,inovatif,  mandiri,  demokratis, bertanggung  jawab,  berdaya  saing, kepemimpinan, kewirausahaan, ke peloporan  dan  berjiwa  kebangsaan
yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Maju, berpartisipasi aktif dalam pembanguan  nasional  dan  mampu menghadapi tantangan global.
Untuk hal di atas maka pola pembangunan Kepemudaan harus dilakukan dengan:
1. Sistemik,  komprehensif,  akseleratif, sinergis, dan integratif.
2. Meliputi  ekonomi,  sosial,  budaya, pertahanan dan keamanan.
3. Melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
4. Menyediakan  wahana  aktualisasi  diri yang  positif  dan  konstruktif,  serta mudah diakses oleh pemuda
5. Penataan Organisasi Kepemudaan
6. Penguatan dan  perlindungan  hak, konstitusional pemuda dalam berserikat dan berkumpul.
7. Perlunya  regulasi  untuk  memperkuat keberadaan  organisasi  kepemudaan dalam
8. Perlunya pemberdayaan organisasi kepemudaan  sebagai  organisasi  yang mandiri, profesional dan modern.
9. Peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Setelah melakukan pengkajian terhadap kepemudaan di Kota Samarinda maka dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pemuda merupakan  kelompok  sosial masyarakat yang memiliki potensi kuat untuk mempertahanan, meneruskan dan mengembangkan pembangunan di kota Samarinda.
2. Masih  terdapat  perbedaan  pandangan berkaitan standarisasi umur pemuda.
3. Masih  terdapat  tumpang  tindih    tugas dan peran  antar  lembaga  dalam pengembangan kepemudaan di Samarinda B. Saran Adapun saran saran yang di kemukakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 1. Perlu adanya pembinaan dan pengembangan  kepemudaan  secara terstruktur, terprogram dan berkesinambungan  agar tidak  lagi terjadi  tumpang  tindih  peran  dalam pengembangan kepemudaan. Pembagian peran dimaksud  seperti:
a. Penguatan  Kualitas  Sumber  Daya Manusia  Pemuda  dengan  Institusi utama  pelaksana  yaitu  dinas pemuda  dan  olah  raga  dengan bergagai kegiatan seperti peningkatan  kesadaran  pemuda pada  bela  negara  dan  ketahanan nasional melalui kegiatan pertukaran pemuda nusantara b. Peningkatan Kapasitas Enterpreneurship dengan koordinasi antara Dinas Perdagangan  dan  Koperasi  dan UKM. c. Dinas  pemuda  perlu  mendorong pemuda    untuk  dapat  mengakses program-program  kewirausahaan yang  ada  institusi  pemerintah  dan swasta, khususnya
program
fasilitas untuk  Inkubator Bisnis d. Pemerintah  kota    perlu  didorong agar menyediakan anggaran untuk kewirauasahaan di daerahnya e. Perlunya  peraturan  yang  mengatur mengenai masalah kepemudaan f. Peningkatan  Wawasan  Kebangsaan melalui  Pelatihan  kader  muda  mitra strategis Kamtibnas, Pelatihan pemberdayaan  pemuda,        dengan koordinasi yang baik dengan Poltabes, Kodim dan Koramil, Kesbangpol. g. Pengembangan Potensi  dan  Karakter Pemuda    melalui  Latihan  dasar kepemimpinan pemuda dengan melibatkan Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Diperlukan sebuah kajian yang lebih dalam  berupa Naskah Akademik untuk melahirkan sebuah rancangan peraturan daerah tentang
kepemudaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.
Literatur Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kota Samarinda (2013) Buku Profil Organisasi  Kemasyarakatan  Kota Samarinda 2013.
Jaang,  Syaharie,  (2014)  Mamanda  dan Kearifan  Lokal,  Kajian  Sederhana Seputar  Seni  Tradisional  Mamanda), Dinas Pendidikan Kota Samarinda
Samarinda Dalam Angka 2015, Badan Pusat
Statistik Kota Samarinda
Siagian  P.  Sondang,  (2003)  Teoori  dan Praktik Kepemimpinan, Jakarta,
Rineka Cipta.
Soetopo  H,  (2010)  Perilaku  Organisasi,
Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
Thoha, Miftah, (2012) Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## B. Dokumen
Undang-Undang  Dasar  1945. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  tahun
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2003 Nomor 78, Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 4301) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi  Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  5587) sebagaimana telah  beberapa  kali diubah terakhir  dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun 2007  tentang  Pembagian  Urusan Antara  Pemerintah,  Pemerintahan Daerah  Provinsi, dan  Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun  2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata  Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan  Kewirausahaan  dan Kepeloporan Pemuda, serta PenyediaanPrasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  87, Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 5238) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung  Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 5305)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang  Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber  Dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (Berita Negara  Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang  Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2012 Nomor 446) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah    (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)