ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

## KOMUNIKASI POLITIK ANTAR KOALISI PARLEMEN DI DPR RI
Oleh: Dani Fadillah, M.A. dan M. Najih Farihanto, M.A.
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta E-mail: danifadillah@uad.ac.id dan  najiholic@gmail.com)

## Abstrak
Politik adalah sesuatu yang sangat dinamis, sehingga ada premis yang menyatakan tak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik, begitu pun dalam dunia perpolitikan yang terjadi di Indonesia. Pasca terjadinya peralihan kepengurusan negara setelah pemilu 2014 kemarin kutub perpolitikan nasional di parlemen terpisah menjadi dua; Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), dimana yang satu perupakan kubu pendukung pemerintah dan yang lain adalah kubu penyeimbang. Akan tetapi politik tetaplah politik dimana banyak terjadi komunikasi dan konsolidasi di dalamnya, perbedaan ijtihad  politik tidak serta merta dapat dijadikan patokan bahwa mereka tidak ada komunikasi antar partai atau antar tokoh yang berbeda jalur koalisinya, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam internal koalisi pun ada komunikasi-komunikasi khusus yang dilakukan oleh salah satu anggota koalisi dengan koalisi lainnya. Untuk itu lah penelitian ini kami coba untuk laksanakan gunan mengetahui praktik komunikasi politik yang berjalan antar organisasi (fraksi) dalam gedung parlemen DPR RI
Kata kunci: Komunikasi Politik, Komunikasi Organisasi, DPR RI.

## Abstract
Politics is something that is very dynamic, so there is a premise that says there is no eternal friends and enemies in politics, nor in the world of politics that occurred in Indonesia. Post a shift away from state management after the 2014 elections yesterday poles of national politics in parliament split into two; Indonesian Coalition Deal (KIH) and Red and White Coalition (NMC), which are a stronghold perupakan government and the other is the stronghold of a counterweight.
But politics is still politics where there have been communication and consolidation in it, a difference of ijtihad politics can not automatically be used as a benchmark that they no communication between the parties or between characters of different paths coalition, even did not rule in the internal coalition there is any communications Special performed by one of the coalition with the other coalition members. For it was this study we try to execute gunan knowing of political communication that runs between organizations (fractions) in parliament House of Representatives.
Keywords: Political Communication, Organizational Communication, DPRRI.

## A. Pendahuluan
Dalam  Kajian  keilmuan  sinergi  antara  komunikasi  dan  politik,  atau  yang  biasa disebut dengan komunikasi politik kian hari menjadi kajian yang menarik. Sebagai sebuah disiplin  ilmu  komunikasi  politik  memang  masih  tergolong  baru,  namun  sesungguhnya penelaahan  komunikasi  dan  politik,  serta  pemanfaatan  komunikasi  untuk  kepentingan politik telah berlangsung sangat lama (Dan Nimmo, 2000: vii). Kajian komunikasi politik
menurut Nina W. Syam (2001: 2) berada dalam satu pohon komunikasi, komunikasi politik adalah salah satu cabang komunikasi organisasional berdasarkan pendekatan publik.
Seperti  yang  diketengahkan  oleh  Mueller  (1973:  73)  bahwa  komunikasi  politik didefinisikan sebagai hasil yang bersifat politik apa bila menekankannya pada hasil. Disisi lain bagi mereka yang lebih menekankan fungsi komunikasi politik dalam sistem politik, komunikasi  politik  didefinisikan  sebagai  komunikasi  yang  terjadi  dalam  suatu  sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Saat ini secara kasat mata peta perpolitikan parlemen kita ter agi menjadi dua mata angin, yaitu partai-partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan partai-partai oposisi yang  tergabung  Koalisi  Merah  Putih  (KMP).  Ada  beberapa  pihak  yang  menyayangkan kenapa  harus  ada  pembagian  koalisi  seperti  ini  dalam  negara  kita,  adanya  pembagian koalisi seperti ini seolah memperlihatkan para wakil rakyat tidak dapat kompak dan tidak dapat menjalin komunikasi yang baik antar sesama wakil rakyat.
Namun  tanggapan  seperti  itu  terlalu  polos  untuk  menerjemahkan  situasi  politik. DPR  bukanlah  sebuah  institusi  sosial  melainkan  sebuah  institusi  politik  yang  sudah barangpasti sifatnya sangat politis. Perbedaan warna dan ideologi partai dapat dikatakan tidak akan menghalangi komuniaksi antar aktor politik yang menginginkan sebuah posisi atau situasi tertentu. Singkat kata transaksi politik ada lah hal yang lumrah terjadi dalam gedung parlemen, tidak ada kawan mau pun lawan yang abadi.
Selain  itu  beberapai  ilmuwan  juga  melihat  komunikasi  politik  sebagai  suatu pendekatan dalam pembangunan politik. Karena itu komunikasi politik dianggap memiliki sesuatu yang istimewa, komunikasi politik meletakkan basis untuk menganalisis masalah yang  muncul  dan  berkembang  dalam  keseluruhan  proses  dan  perubahan  politik  suatu bangsa. Plano (1982: 24) melihat bahwa komunikasi politik merupakan proses penyebaran arti, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan suatu sistem politik. Oleh marena itulah kita tidak perlu heran ketika melihat ada sebuah isu yang seharusnya mendapat penolakan dari  partai  oposisi  namun  malah  mendapat  dukungan,  begitu  pula  sebaliknya,  ketika seharusnya  ada  sebuah  isu  yang  mendapat  dukunga  dari  partai  pendukung  pemerintah namun justru mendapat penolakan.
Hal-hal yang seperti itu membuktikan komunikasi politk adalah dampak atau hasil yang bersifat politis, disamping  sebagai salah satu fungsi yang menjadi syarat berfungsinya sistem politik. Jika komunikasi politik dilihat sebagai jembatan metodologis antara disiplin komunikasi  dan  politik,  maka  obyek  formal  komunikasi  politik  juga  adalah  proses penciptaan kebersamaan dalam makna tentang fakta dan peristiwa politik. Singkat kata, hal-hal yang bersifat transaksional lumrah terjadi meski memiliki para aktor politik berada dalam barisan kekuatan politik yang berbeda.

## B. Komunikasi Politik
Sebagaimana  yang  disebutkan  sebelumnya  bahwa  dalam  komunikasi  hal  yang terpenting selain komunikator adalah pesan. Suatu pesan ditransformasikan pada titk-titik penyandian dan pengalihan sandi sehingga pesan merupakan pikiran dan ide pada suatu tempat pada system jaringan syaraf dari sumber atau penerima setelah penyandian terjadi dalam suatu situasi tatap muka atau pun melalui perantara media.
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Menurut Colin Cherry (dalam Fisher, 1986: 365), suatu pesan mungkin, merupakan pikiran, namun pikiran ini tidak disampaikan secara fisik. Akan tetapi, seandainya bentuk fisik dari pesan ini disandi, maka berubah menjadi pikiran kembali, itulah yang menye- babkannya menjadi pesan. Penegasan perbedaan anatara pesan dan isyarat diungkapkan juga  oleh  Clevenger  dan  Matthews  (dalam  Fisher,  1986:  365).  Ia  membedakan  anatara pesan dan isyarat atas dasar bentuk fisik dan lokasinya pada saluran. Isyarat atau signal adalah peristiwa fisiknya, dan pesan hanya terdapat pada saluran di dalam diri sumber atau penerima.  Dalam  setiap  peristiwa  komunikasi  terdapat  tiga  buah  pesan  yang  potensial, yakni pesan yang dikirimkan, yang diterima, dan yang terjadi dalam diri pengamat situasi komunikatif itu.
Effendy (2001: 11) lebih menjelaskan maksud pesan berbentuk pikiran dapat be- rupa  gagasan,  informasi,  opini,  perasaan,  dan  lain-lain  yang  muncul  di  dalam  pikiran komunikator.  Perasaan  bisa  berupa  keyakinan,  kepastian,  keragu-raguan,  kekhawatiran, kemarahan, keberanian, dan lain-lain yang timbuul di lubuk hati dan pikiran komunikator.
Dalam  proses  komunikasi  politik  pun,  pesan  politik  merupakan  komponen  ter- penting. Mengacu pada definisi komunikasi politik secara umum, pesan politik itu adalah pesan  yang  dibawa  oleh  komunikator  politik,  baik  dalam  bentuk  gagasan,  pikiran,  ide, perasaan, sikap, maupun perilaku tentang politik yang memengaruhi komunikasi politik. Pada dasarnya, menurut Rochajat Harun dan Sumarno (2006: 12), isi pesan komunikasi politik akan terdiri dari:
1. Seperangkat norma yang mengatur lalu lintas transformasi pesan-pesan.
2. Panduan dan nilai-nilai idealis yang tertuju pada upaya mempertahankan serta melestarikan system nilai yang sedang berlangsung.
3. Sejumlah  metode  dan  cara  pendekatan  untuk  mewujudkan  sifat-sifat integratif  bagi penghuni system.
4. Karakteristik yang menunjukkan identitas bangsa.Motivasi sebagai dorongan dasar yang memicu pada upaya meningkatkan kualitas hidup bangsa.
Graber (1984: 138) memandang pesan komunikasi politik dalam perspektif yang
sangat  luas.  Menurutnya,  pesam  komunikasi  politik  dapat  berupa  kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan, struktur, dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik.  Bahkan,  Muhtadi  (2008:  11)  menegaskan  bahwa  pesan  komunikasi  politik  itu adalah seluruh budaya politik yang berkembang di suatu negara.
Dan untuk memuluskan proses penyampaian pesan tersebut maka perlua adanya beberapa bentuk dari intensif pesan. Bersandar pada pendapat Davis V. J. Bell, ada tiga jenis  intensif  pesan  dalam  sebuah  pesan  politik,  yaitu:  intensif  kekuasaan,  pembicaraan pengaruh, dan pembicaraan otoritas (Dan Nimmo, 1993: 75).
Adapun  dalam  penjelasannya  lebih  jauh,  intensif  dalam  isi  pesan  politik  dapat dijabarkan sebagai berikut:
5. Intensif  kekuasaan  mempengaruhi  orang  lain  dengan  ancaman  atau  janji. Kunci intensif kekuasaan ialah bahwa seseorang mempunyai cukup kemam- puan untuk mendukung janji maupun ancaman, dan orang lain mengira bahwa pemilik  kekuasaan  itu  akan  melakukannya.  Jadi,  janji,  ancaman,  penyuapan dan pemerasan adalah alat tukar pada komunikasi kekuasaan berdasarkan pada kemampuan memanipulasi sanksi positif atau negatif.
6. Pembicaraan pengaruh tanpa sanksi-sanksi seperti tersebut di atas. Memberi pengaruh (karena prestise atau reputasinya) dengan berhasil memanipulasikan
persepsi atau pengharapan orang lain terhadap kemungkinan mendapat untung atau rugi. Pada komunikasi pengaruh alat tukar komunikasinya ialah nasihat, dorongan, permintaan dan peringatan.
7. Pembicaraan  otoritas  adalah  pemberian  perintah.  Yang  dianggap  sebagai penguasa yang sah adalah suara otoritas dan memiliki hak untuk dipengaruhi. Sumber pengesahan sama dengan sumber otoritas, yaitu antara lain : keyakinan religius,  sifat-sifat  supranatural,  daya  tarik  pribadi,  adat,  kebiasaan,  dan kedudukan resmi
Bila digambarkan maka Isi dari pesan politik sebagai berikut:
Kategori Pesan Rumusan Insentiff Pesan Kandungan Isi Pesan Kekuasan Jika  Anda  melakukan  X,  maka  saya akan melakukan Y. Janji, ancaman, suap, pemerasan Pengaruh Jika  Anda  melakukan  X,  maka  Anda akan (merasakan, mengalami) Y. Nasihat,  dorongan, permintaan, peringatan Otoritas Lakukan X. Dilarang melakukan X. Paksaan

## Tabel 1 Isi Pesan Politik

## C. Perspektif Komunikasi Politik
Secara  ﬁlosoﬁs,  kajian  komunikasi  politik  adalah  kajian  tentang  hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Kajian komunikasi politik bersifat dimensional dan kasuistik karena berkaitan dengan ber- bagai macam problem dan kompleksitas permasalahan. Tidak hanya berkisar  pada  pem- bahasan proses  komunikasi yang memuat pesan-pesan politik, tetapi juga membahas ba- gaimana  komunikasi  dapat  berlangsung  dalam  suatu  sistem  politik  atau  sistem  peme- rintahan yang mencakup bahasan-bahasan bagaimana sistem itu dapat dipertahankan dan dapat  berlanjut dari  satu  generasi  ke generasi berikutnya.
Pada hakekatnya komunikasi politik mengandung informasi atau  pesan  tentang politik.  Dan Nimmo (1999) juga memberikan formulasi komunikasi  politik dengan  me- mandang  inti  komunikasi sebagai proses interaksi sosial dan inti politik sebagai konﬂik sosial,  Nimmo  merumuskan  bahwa  komunikasi  politik  sebagai  kegiatan  yang  bersifat politis atas dasar konsekuensi  aktual dan potensial  yang menata  perilaku dalam  kondisi konﬂik.
Pendekatan  konseptual  ini, semakin  meyakinkan bahwa  proses  pemilihan  pim- pinan  DPR RI merupakan bidang kajian masalah komunikasi  politik. Kegiatan maupun
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
perilaku  komunikator  politik  menghasilkan  pesan  politik  yang  diliput  dan  diberitakan media massa kemudian direspons oleh masyarakat  sebagai komunikan politik. Masalah- nya,  apakah  keseluruhan  proses kegiatan pemilihan  pimpinan  DPR  RI dapat  dikatakan merupakan  implementasi  komunikasi  politik  yang  efektif  yang  tujuan  akhirnya  adalah menata  perilaku  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Perlu mendekatkan  realita proses kegiatan  pemilihan  pimpinan  DPR  RI kepada  praktek komunikasi politik  yang menurut  Fisher  (1990:  139-320) pada hakikatnya  mengenal  4 (empat) paradigma yaitu paradigma  mekanistis,  paradigma  psikologis,  paradigma  interaksional,  dan  paradigma pragmatis. Secara ideal praktek komunikasi politik menjalankan paradigma interaksional.
Paradigma  interaksional  menyatakan  bahwa  komunikasi  dikonseptuali-sasikan sebagai interaksi manusiawi pada masing-masing individu yang berkomunikasi. Interaksi ini  sering  disamakan  dengan  bentuk  komunikasi  dua  arah  antara  komunikator  dengan komunikan  yang  dibangun  secara  manusiawi.  Itu  artinya,  kegiatan  komunikasi  politik melalui paradigma interaksional ini paling tepat bila digunakan  dalam rangka pelak- sanaan fungsi dan wewenang Dewan yang wajib melakukan komunikasi dua arah dalam kerangka representasi rakyat.
Sedangkan  paradigma  pragmatis  memusatkan  perhatian  pada  pragma  atau  tin- dakan.  Tindakan tersebut  dapat berupa ucapan,  tindakan  atau perilaku. Pada paradigma pragmatis orientasi ditujukan kepada perilaku komunikator saja dalam suatu sistem sosial. Tindakan  atau  perilaku  komunikator  merupakan  bentuk      komunikasi  dan  inilah  yang terjadi   pada praktik  komunikasi politik  pemilihan  pimpinan  DPR RI.
Perdebatan  politik  yang dilakukan  komunikator politik  (anggota  DPR RI) yang terjadi pada Rapat Paripurna dan disajikan lewat media massa, berlangsung  kurang baik sehingga menimbulkan pemberitaan dan respons negatif di media massa. Pada sisi yang l a i n ,  komunikan  politik  sayangnya  tidak  dapat  memberikan   umpan  balik  atas  pesan politik yang disampaikan  komunikator  politik dan diberitakan melalui media massa ter- sebut.  Kondisi  itu  disebabkan  kegiatan  pemilihan  pimpinan  DPR  RI  memang  tidak memberikan kesempatan kepada komunikan berupa mekanisme penerimaan umpan balik. Ini pula yang menyebabkan  umpan balik komunikan politik, bunyi pesan politik lebih  mengarah  kepada  kritikan,  sindiran,  kekecewaan,  meskipun  ada  juga berisi keka- guman.  Sedangkan  saluran  komunikasi  yang  digunakan  terbatas  hanya  menggunakan media massa dan atau media sosial. Komunikasi politik yang dibangun  dari kegiatan pe- milihan pimpinan DPR RI menjadi bentuk komunikasi satu arah, karena interaksi komu- nikator  politik  dengan  komunikan  politik  terjadi  melalui  saluran  komunikasi  yang berbeda dengan sudut pandang pesan politik yang berbeda pula.
Kondisi  ini  berpotensi  menyebabkan  terbentuknya  persepsi  negatif  dari  ma- syarakat terhadap keseluruhan kegiatan proses pemilihan pimpinan DPR  RI.  Citra  politik DPR  RI  baik  secara kelembagaan  maupun anggota DPR RI menjadi semakin menurun karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI sebagai lembaga perwakilan. Perlu upaya yang sistematis untuk membangun kembali citra politik DPR RI.

## D. Komunikasi dan Citra Politik
Tujuan  komunikasi  politik  adalah  membentuk  citra  politik  yang  baik  bagi  ko- munikan.  Citra  politik  terbentuk  berdasarkan  informasi  yang  diterima  komunikan,  baik langsung  maupun  melalui  media  politik,  termasuk  interaksi  melalui  media  sosial.  Citra politik  tersusun  melalui  persepsi  komunikan  yang  bermakna  tentang  pesan  politik ( kegiatan dan tokoh)  dan  kemudian  menyatakan  makna  itu melalui kepercayaan,  nilai, dan  pengharapan  dalam  bentuk  pendapat  pribadi  yang  selanjutnya  dapat  berkembang menjadi pendapat umum.
Untuk  itu  menjadi  penting  diingat  bahwa  pada  hakikatnya  suatu  strategi  dalam komunikasi  politik  adalah  keseluruhan  keputusan  kondisional  pada  saat  ini  tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan.  Justru itu, merawat  ketokohan  dan memantapkan  kelembagaan  politik  akan  merupakan  keputusan yang paling tepat bagi komunikator politik untuk mem-bangun citra politik sebagai tujuan politik di masa depan.
Citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pema- haman itu sendiri muncul karena adanya informasi. Tugas DPR RI pada masa selanjutnya adalah  membangun  dan  atau  menegakkan  citra  kelembagaan  perwakilan  agar  tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak melahirkan isu-isu yang dapat merugikan.
Tetap konsisten untuk menerapkan paradigma interaksional pada kegiatan  komu- nikasi politik  dengan cara mengembangkan k o mu n i k a s i  dua arah oleh DPR RI kepada seluruh  masyarakat,  merupakan  pilihan  yang  paling  tepat.  Komunikasi  dua  arah  harus selalu digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan wewenang Dewan dalam kerangka representasi rakyat.
Seberapa jauh citra akan terbentuk sepenuhnya ditentukan oleh  bagaimana DPR R I  mampu membangun persepsi yang didasarkan realitas yang terjadi (Persepsi-Realitas- Citra/PRC).  Apalagi  kalau  realitas  diselewengkan  untuk  mengelabui  target  audience sehingga  memunculkan  persepsi  sesuai dengan apa  yang  kita  inginkan. PRC  dibangun dengan  fondasi kredibilitas. PRC  yang  tidak  didasari  informasi  realitas dengan kredi- bilitas tinggi hanya akan menghasilkan citra yang lemah.  Risiko  yang diakibatkan  oleh informasi yang tidak kredibel adalah banyak celah yang bisa dilihat oleh publik, termasuk pihak  lain  yang  memiliki kepentingan  berseberangan,  untuk dengan mudah  mengubah citra menjadi negatif. Citra DPR RI yang positif mengandung arti kredibilitas Dewan di mata  publik  adalah  baik  ( credible ),  mencakup  kemampuan  ( expertise )  DPR  RI  melak- sanakan kinerjanya dan kepercayaan ( trustworthy )  publik terhadap DPR RI.
Proses pemilihan pimpinan DPR  RI masuk dalam kajian masalah komunikasi po- litik.  Kegiatan  dan perilaku  komunikator politik  adalah  pesan  politik  yang  kemudian disebarluaskan  oleh  media  massa.  Namun  sayangnya  masyarakat  sebagai  komunikan politik  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  menyampaikan  umpan  baliknya,  karena  tidak tersedia  mekanisme  untuk  itu.  Umpan  baliknya  disalurkan  melalui  media  massa  dan interaksi      melalui  media  sosial,  sehingga  bunyi pesan  umpan  baliknya  lebih  banyak berupa  kritikan,  sindiran, kekecewaan meskipun ada juga kekaguman.
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

## 1. Manuver dalam Komunikasi Politik
Manuver politik yang dilakukan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, PKS, PAN dan PPP dalam ‘mengimbangi’ Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura seolah menyajikan tontonan drama  yang  tidak  ada  akhirnya.  Masih  segar  dalam  ingatan  kita  ketika  kubu  KMP mengajukan gugatan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) menyusul pengumuman hasil Pilpres  yang  dimenangi  oleh  Ir.  H.  Joko  Widodo  dari  kubu  KIH.  Kontan  saja  aksi  ini menimbulkan  gejolak  politik  yang  disertai  oleh  riak-riak  ketegangan,  menyusul  aksi demonstrasi massa yang terjadi di Gedung MK.
Walaupun gugatan tersebut ditolak, namun kubu KMP seolah tidak ingin menyerah begitu  saja.  Bermodalkan  keunggulan  perolehan  kursi  di  parlemen,  kubu  KMP  terus bergerak menyusun strategi yang dengan jelas terbaca sebagai upaya ‘menekan’ kubu KIH. Yang  paling  kita  tentu  ingat  tentunya  terpilihnya  paket  Pimpinan  DPR  yang  semuanya berasal dari kubu KMP plus satu orang wakil ketua dari Partai Demokrat.
Lepas  dari  ambiguitas  Partai  Demokrat  dalam  drama  politik  di  DPR  tersebut, rakyat  sungguh  dibingungkan  dengan  manuver-manuver  yang  terlihat  penuh  intrik  dan bahkan terkesan licik tersebut. Sementara itu, kubu KIH seolah memberikan perlawanan dengan aksi menggalang massa untuk menggugat RUU Pilkada  ke MK  yang dilakukan baik melalui media sosial maupun media lainnya. Untuk menjustifikasi aksi ini, kubu KIH melemparkan  isu  perampasan  hak  politik  rakyat,  kematian  demokrasi  di  Indonesia  dan sebagainya.
Aksi  ini  berhasil  menggalang  dukungan  sebagian  masyarakat,  khususnya  pa- ra netizen menyusul maraknya kecaman bahkan hujatan yang ditujukan pada Presiden SBY lantaran  memerintahkan  Partai  Demokrat  untuk Walk Out (WO)  pada  saat  Sidang Paripurna. Akibatnya, kubu KIH kalah telak dalam voting tentang pengesahan RUU Pil- kada.
Uniknya, pada pemilihan Pimpinan DPR, gantian kubu KIH yang melakukan aksi WO.  Hal  ini  tentu  saja  memuluskan  skenario  yang  telah  dirancang  oleh  kubu  KMP sehingga secara aklamasi Pimpinan DPR yang didominasi oleh kubu KMP pun terpilih. Aksi WO kubu KIH ini mengakibatkan aroma perseteruan antara kubu KMP dan kubu KIH makin  meningkat.  Dengan  kata  lain,  aksi  saling  menggugat,  saling  membalas  WO  dan sebagainya seolah mewarnai kehidupan berdemokrasi di kalangan elit politik negeri ini.

## 2. Membidik Kekuasaan
Jika kita perhatikan dengan seksama substansi yang diperjuangkan oleh para elit politik  tersebut  adalah  kekuasaan.  Kubu  KMP  menggugat  hasil  Pilpres  karena  ingin mendapatkan kekuasaan eksekutif (Presiden), sementara kubu KIH (berencana) menggugat RUU  Pilkada  karena  posisinya  di  dewan  legislatif  relatif  lemah  sehingga  khawatir  jika Pemilihan  Kepala  Daerah  dilaksanakan  oleh  anggota  DPRD,  maka  kubu  KIH  peluang menangnya kecil.
Lantas  salahkah  jika  para  elit  politik  memperjuangkan  kekuasaan?  Bukankah kekuasaan adalah salah satu tujuan dari berpolitik? Inilah yang perlu diperjelas. Jika ke- kuasaan tersebut dipergunakan untuk memperoleh kewenangan dalam  mengatur Negara dalam rangka mencapai masyarakat adil makmur dan sejahtera, maka perjuangan tersebut
telah sesuai. Namun jika kekuasaan tersebut dijadikan prioritas utama sehingga kewajiban moral untuk mensejahterakan rakyat menjadi terpinggirkan, maka yang terjadi adalah elit politik yang haus kekuasaan.
Untuk menentukan apakah kekuasaan tersebut digunakan dengan benar atau tidak sebenarnya cukup mudah. Indikatornya adalah tingkat pendapatan rakyat yang meningkat, pembangunan  fasilitas  umum  dan  infra  struktur  yang  memadai,  ketersediaan  kebutuhan masyarakat (baik sembako maupun BBM) dan penegakan hukum yang konsisten. Selama salah satu dari keempat indikator tersebut masih minus, maka dapat dipastikan telah terjadi kesalahan dalam penggunaan kekuasaan tersebut.
Tidak  bisa  diukur  seberapa  jauh  kinerja  para  elit  tersebut  dalam  mewujudkan terpenuhinya  keempat  indikator  tersebut.  Memang,  dalam  kampanye  politiknya  mereka telah memaparkan visi misinya dalam membangun Negara ini, akan tetapi dengan adanya drama  politik  yang  disuguhkan  para  elit  politik  tersebut,  perjuangan  mereka  yang sesungguhnya akan terlihat dari seberapa jauh keempat indikator tersebut dipenuhi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  terlihat  jelas  bahwa  rakyat  adalah central issue sekaligus obyek dari tujuan nasional Negara kita. Dengan kata lain, setiap langkah yang dilakukan  oleh  elit  politik  baik  dalam  wadah  eksekutif  maupun  legislatif  semata-mata ditujukan pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, persoalan selanjutnya adalah mema- hami dan menguji apakah aksi-aksi yang dilakukan oleh elit politik tersebut adalah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia (pertanyaan kedua kita).
Dengan demikian, aksi gugat menggugat, WO dan saling jegal yang dilakukan oleh para elit politik tersebut tidak dapat dikatakan demi kepentingan rakyat. Apa yang mereka lakukan  itu  lebih  mengarah  kepada  konsolidasi  posisi  demi  meraih  kekuasaan,  dimana kekuasaan tersebut belum bisa dinilai apakah akan digunakan untuk mengatur Negara ini dalam  rangka  mencapai  masyarakat  adil,  makmur  dan  sejahtera  atau,  hanya  untuk kepentingan parpolnya saja.
Khusus  bagi  kubu  KMP  (peraih  kursi  terbanyak  di  DPR)  yang  mengemukakan alasan efisiensi anggaran ketika mengegolkan RUU Pilkada, rakyat menunggu disahkan- nya produk UU lain yang mampu menghasilkan efisiensi anggaran di bidang lainnya seperti perjalanan dinas anggota DPR dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan kubu KIH selaku pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden), yang dulu menyoroti masalah intoleransi dalam penyampaian visi misinya, rakyat pun menanti apakah mampu membuat terobosan yang signifikan.
Terobosan-terobosan seperti disebutkan di atas akan membuktikan konsistensi para elit politik dalam menjalani komitmennya untuk membangun dan mensejahterakan negeri ini. Konsistensi inilah yang akan menepis tudingan bahwa aksi-aksi yang mereka lakukan hanyalah  manuver  politik  yang  licik dan  penuh  intrik.  Jadi,  konsistensi  harus  seimbang dengan  komitmen  agar  memberikan  kontribusi  yang  nyata  bagi  kesejahteraan  seluruh rakyat.
Akhirnya, setelah kita memahami bahwa yang sesungguhnya diperjuangkan para elit politik adalah kekuasaan, dan bahwa aksi-aksi seperti gugat menggugat, WO dan saling jegal  sebenarnya  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  tindakan  membela  kepentingan  rakyat, maka dapatlah kita menjawab bahwa yang benar-benar pro rakyat adalah para elit politik yang berkomitmen  secara  konsisten  untuk  mewujudkan  peningkatan pendapatan  rakyat,
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
pembangunan  fasilitas  umum  dan  infra  struktur  yang  memadai,  ketersediaan  kebutuhan masyarakat (baik sembako maupun BBM) dan penegakan hukum yang baik.

## E. Kesimpulan dan Saran
Komunikasi Politik yang terbangun dalam Kegiatan pemilihan pimpinan DPR RI menjadi bentuk praktek komunikasi satu arah yang berpotensi menyebabkan terbentuknya persepsi  negatif  masyarakat  terhadap  keseluruhan  kegiatan  proses  pemilihan  pimpinan DPR RI. Citra politik DPR RI baik secara kelembagaan maupun anggota DPR RI menjadi semakin menurun  karena hilangnya  kepercayaan  masyarakat terhadap  DPR  RI  sebagai lembaga perwakilan.
Perlu upaya yang sistematis untuk membangun kembali citra politik DPR RI yang intinya adalah selalu membangun dan menyediakan mekanisme terbangunya komunikasi dua  arah  antara  DPR  RI  dengan  masyarakat.  Meningkatkan  kredibilitas  komunikator politik  melalui  peningkatan  kinerja  Dewan  adalah  aspek  penting  dalam  rangka  mem- bangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan ini.
Pesan  politik  yang  dihasilkan  komunikator  politik  adalah  benar-benar  pesan politik  yang  sesuai  dengan  harapan  atau  kebutuhan  masyarakat  yang  diwakilinya. Konsistensi  Dewan  untuk  selalu  menjaga  kinerjanya  dengan  baik  adalah  upaya  yang signiﬁkan  untuk  tetap  menjaga  citra  lembaga  perwakilan  karena  dibangun  berdasarkan persepsi masyarakat yang didasarkan pada realitas yang terjadi.

## Daftar Pustaka
Effendy, Onong Uchjana. 1993. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Effendy, Onong Uchjana. 2008. Dinamika Komunikasi . Bandung: Rosda Karya. Kreitner, Roberto & Kinicki Angelo. 2003. Organizational Behavior . Singapore: Mc Graw Hill.
Liliweri, Alo. 2004. Wacana Komunikasi Organisasi . Bandung: CV. Mandar maju. Littlejhon,  Steven  W.  2011. Theories of Human Communications .  Jakarta:  Salemba Humanika.
Morissan. 2009. Teori Komunikasi Organisasi . Jakarta; Global Indonesia. Moleong, Lexx J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: remaja Rosda Karya. Muhammad, Arni. 2002. Komunikasi Organisasi . Jakarta: Bumi Aksara.
Salim, Agus. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Tirta Wacana.
Yin, Robert K. 2004. Studi Kasus, Desain dan Metode . Jakarta: Raja Grafindo.