Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS), Oktober, 2020, Vol. 3, No. 2 hal. 73-77 E-ISSN: 2655-2469 © 2020 JPDS

## PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA UNTUK APARATUR DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNA MENINGKATKAN KOMPETENSI DALAM MENCIPTAKAN PRODUK HUKUM YANG IDEAL
Moch. Abdul Wachid, Evi Damayanti*

## evidama8@gmail.com
Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang Diterima 12 April 2020, dipublikasikan 31 Oktober 2020

## Abstrak
Dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa,  Peraturan  Desa  sangat  krusial  karena  menjadi  dasar  hukum bagi  pelaksanaan  berbagai  program  dan  kegiatan  desa.  Kegiatan  pelatihan  ini  bertujuan  untuk perbaikan mekanisme penyusunan peraturan desa serta peningkatan kemampuan aparatur desa dan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  penyusun  peraturan  desa.  Metode  yang  digunakan adalah PAR ( Participatory Action Research ) yang terdiri dari beberapa rangkaian tahapan yaitu mulai dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi.  Dari  hasil  pendalaman  diketahui  permasalahan terkategori  sebagai  berikut: (a)  Penyusunan  rancangan  peraturan  desa  belum  ditetapkan pada  RKP Desa;  (b)  Teknik  penyusunan  masih rendah  dan  belum  sistematis;  (c)  Kecenderungan  pola  budaya paternalistik,  pelaksanaan  evaluasi  kurang  maksimal.  Dari  berbagai  permasalahan  tersebut,  maka perlu adanya pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan Peraturan Desa untuk aparatur desa dan BPD guna meningkatkan kompetensi dalam menciptakan produk hukum yang ideal. Adapun hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah adanya perbaikan mekanisme penyusunan peraturan desa yang ditandai  dengan  meningkatnya  kemampuan  para  aparatur  desa  dan  BPD  dalam  membuat  produk hukum  yang  ideal  untuk  mengakomodir  kebutuhan  masyarakat  desa  pada  khususnya  dan  dapat bermanfaat bagi tata kelola pemerintahan desa pada umumnya.
Kata Kunci: Pelatihan, Penyusunan, Peraturan Desa, Produk Hukum, Ideal

## PENDAHULUAN
Kelahiran  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  membawa  perubahan  yang signifikan bagi eksistensi desa terutama dalam hal kemandirian mengatur urusan atau otonomi desa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Salah satu bentuk otoritas dan kemandirian yang dapat dilihat adalah adanya Peraturan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat desa setempat (Widjaja, 2003; Kaputra, 2013). Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak lagi menyebutkan secara eksplisit Peraturan Desa sebagai salah satu jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
Menurut  Budiono  (2015),  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  menjadi  kewenangan  desa, sehingga  dalam  banyak  hal  harus  diimplementasikan  dalam  Peraturan  Desa  untuk  memberikan pengaturan  secara  jelas  mengenai  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  Desa.  Hal  ini  dapat  kita amati  ketika  proses  menetapkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes),  pengelolaan keuangan  desa  yang  digunakan  untuk  mendanai  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dan pemberdayaan  masyarakat  desa  harus  dituangkan  dalam  Peraturan  Desa  Tentang  APB  Desa,  dan penetapannya  dilakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  lembaga  pemerintahan  desa yang tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Kemudian
membuat  aturan  formal  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes), menetapkan  susunan  organisasi  dan  tata  kerja  pemerintahan  desa,  hakikatnya  masih  banyak peraturan desa lainnya yang harus dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintahan Desa dengan Peraturan Desa.  Pemberian  otonomi  kepada  daerah  diikuti  dengan  kewajiban  untuk  meningkatkan  kualitas kehidupan masyarakat dan mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan  Desa,  disebutkan  bahwa  perwujudan  demokrasi  di  Desa  dibentuk  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  sesuai  dengan  budaya  yang  berkembang  di  Desa  yang bersangkutan,  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  legislasi  dan  pengawasan  dalam  hal  pelaksanaan Peraturan  Desa,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  dan  Keputusan  Kepala  Desa.  Badan Permusyawaratan  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disingkat  BPD,  adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur  penyelenggara  pemerintahan  desa.  Oleh  karena  itu  BPD  sebagai  wakil  rakyat  atau  wakil penduduk  desa  memiliki  beberapa  fungsi,  yang  diantaranya  berfungsi  untuk  menetapkan  Peraturan Desa bersama-sama dengan kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Dalam tata kelola pemerintahan desa, Peraturan Desa menjadi sangat krusial karena menjadi dasar  hukum  bagi  pelaksanaan  berbagai  program  dan  kegiatan  desa.  Berdasarkan  analisis  situasi diketahui  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Desa  Poncokusumo  Kabupaten  Malang adalah sebagai berikut: (a) Penyusunan rancangan peraturan desa tidak sesuai prosedur karena belum ditetapkan  pada  RKP  Desa;  (b)  Teknik  penyusunan  masih  rendah  dan  belum  sistematis;  (c) Kecenderungan  pola  budaya  paternalistik,  pelaksanaan  evaluasi  terhadap  peraturan  desa  kurang maksimal.  Dari paparan analisis masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari rangkaian proses penyusunan rancangan peraturan desa hingga tahap penetapannya masih ditemukan ketidaksesuaian prosedur teknis penyusunan peraturan desa. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman  terhadap  prosedur  teknis  penyusunan  peraturan  desa.  Atas  dasar  itulah,  maka  perlu dilakukan  kegiatan  Pelatihan  penyusunan  Peraturan  Desa  untuk  Aparatur  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa di Desa Poncokusumo, Kabupaten Malang.

## METODE
Pelaksanaan  pengabdian  dengan  disusun  dalam  agenda  pelatihan  dan  pendampingan (Wiradimadja et al., 2019). Kegiatan ini menggunakan metode ceramah dan PAR ( Participatory Action Research )  dalam  penyusunan  peraturan  desa.  Metode  ceramah  digunakan  untuk  memberikan penjelasan secara langsung pada saat pelatihan mengenai teknis penyusunan peraturan desa. Objek sasaran dalam kegiatan pelatihan ini adalah 20 orang yang terdiri dari Aparatur Desa yang termasuk didalamnya  yaitu  Kepala  Desa  beserta  jajarannya  dan  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD).  Indikator keberhasilan  yang  diharapkan  dari  metode  ini  adalah  adanya  perbaikan  mekanisme  penyusunan peraturan desa yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa Poncokusumo Kabupaten Malang.
Kemudian tahapan kegiatan dilaksanakan dengan metode PAR (Participatory Action Research) guna menyerap aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa (Sukriono dan Rapita, 2018; Habibi dkk, 2019). Metode memiliki beberapa tahapan seperti tertuang dalam gambar bagan 1.
Gambar 1 Bagan Tahapan Kegiatan Pengabdian
Penjelasan masing-masing tahapan kegiatan adalah: 1) Tahap perencanaan yaitu tim melakukan penggalian data guna menganalisis situasi dan permasalahan yang muncul di lapangan. Hal ini digunakan sebagai dasar dalam memetakan permasalahan yang ada. Tahapan ini diawali dengan wawancara bersama Kepala Desa Poncokusumo untuk menggali permasalahan yang muncul terkait penyusunan peraturan desa. Setelah data permasalahan diperoleh, kegiatan dilanjutkan dengan pemetaan permasalahan dan solusi yang mungkin diterapkan; 2) Tahap pelaksanaan dilakukan dengan kegiatan inti yaitu pelaksanaan pelatihan penyusunan peraturan desa dengan metode ceramah dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi guna penyerapan aspirasi masyarakat. Tingkat keterserapan aspirasi masyarakat dapat dilihat dari keterwakilan gagasan yang disampaikan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) melalui sesi diskusi dan tanya jawab peserta. Indikator keberhasilan pada tahap ini adalah adanya respon positif dari peserta pelatihan terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan; dan 3) Tahap evaluasi dilakukan dengan praktek langsung penyusunan peraturan desa hal ini bertujuan mengetahui tingkat penguasaan materi penyusunan peraturan desa pada saat pelatihan. Indikator keberhasilannya dapat diketahui dari adanya perbaikan mekanisme dan peningkatan kemampuan teknis penyusunan peraturan desa yang diaktualisasikan dalam produk hukum peraturan desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  dengan  pendekatan  PAR  ( Participatory  Action Research ) pada tahap perencanaan tim mengetahui permasalahan yang muncul dalam penyusunan peraturan desa di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang.
Penyusunan  rancangan  peraturan  desa  tidak  sesuai  prosedur  karena  belum  ditetapkan  pada RKP  Desa.  Hal  ini  diketahui  dari  hasil  wawancara  secara  langsung  dengan  Bapak  Moh. Afif  selaku Kepala Desa yang menerangkan bahwa perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa harus ditetapkan  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP),  namun  dalam  pelaksanaannya  belum berjalan maksimal. Dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah terganggunya proses pembuatan RKP dan RPJMDes menjadi terbengkalai. Sebagaimana diketahui Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perencanaan penyusunan rancangan Peraturan  Desa  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  dan  BPD  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa.
Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  merupakan  penjabaran  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Teknik  penyusunan  masih  rendah  dan  belum  sistematis,  dalam  penerapannya  secara  yuridis normatif belum mengacu pada peraturan yang lebih tinggi diatasnya. Peraturan Desa Poncokusumo tentang  APB  Des  tidak  merujuk  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Malang  Nomor  7  Tahun  2007 Tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Untuk itulah seharusnya dalam pembentukan  Peraturan  Desa  juga  mengacu  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Malang  karena secara  teritorial  desa  Poncokusumo  termasuk  dalam  wilayah  Kabupaten Malang.  Hal  tersebut  perlu diperhatikan  mengingat  dalam  pembentukan  suatu  peraturan  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan  yang  sederajat  maupun  peraturan  yang  lebih  tinggi,  tujuannya  tidak  lain  adalah  supaya tercipta sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi maupun dengan yang sederajat.
Kecenderungan pola budaya paternalistik serta pelaksanaan evaluasi terhadap peraturan desa kurang  maksimal.  Budaya  juga  termasuk  faktor  yang  mempengaruhi  dalam  proses  pembentukan Peraturan  Desa.  Pola  budaya  paternalistik  yang  cenderung  mengikuti  apa  saja  kata  pimpinan menjadikan  partisipasi  politik  dari  masyarakat  dalam  pembuatan  Peraturan  Desa  sangat  terbatas begitupun dalam proses evaluasi terhadap peraturan desa juga masih sangat rendah.
Pada tahap pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan peraturan desa, peserta berjumlah 20 orang  yang  terdiri  dari  Pemerintah  desa  dalam  hal  ini  kepala  desa  beserta  jajarannya,  BPD  dan beberapa  tokoh  masyarakat.  Pada  tahap  awal,  pemateri  menyampaikan  materi  mengenai  teknis penyusunan  peraturan  desa.  Pemateri  juga  memberikan  contoh  menyusun  peraturan  desa  hingga kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi.
Pada  tahap  evaluasi,  peserta  pelatihan  diberi  kesempatan  untuk  mempraktekkan  langsung menyusun peraturan desa, namun peserta member masukan yaitu memperbaiki peraturan desa yang sudah ada. Masukan dari peserta disetujui oleh tim dan narasumber, peraturan desa yang sudah ada dievaluasi dan dilakukan perbaikan. Hasil evaluasi tersaji dalam tabel 1.
Tabel 1. Hasil Evaluasi Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa
No. Aspek Prosentase Ketercapaian 1. Penguasaan materi penyusunan peraturan desa 90% 2. Pemahaman teknis/ mekanisme penyusunan 90% 3. Partisipasi peserta pelatihan dalam menyampaikan gagasan 85% 4. Praktek penyusunan peraturan desa oleh peserta pelatihan 90%
Dari  hasil  evaluasi  kegiatan  pelatihan  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  terjadi  peningkatan kompetensi  dan  perbaikan  mekanisme  yang ditunjukkan dalam  proses  penyusunan  peraturan desa. Pemahaman dan penguasaan materi terserap dengan baik. Partisipasi peserta pelatihan dalam sesi tanya jawab berjalan dengan baik dan diskusi hidup. Sejalan dengan hal tersebut dalam penerapannya, praktek penyusunan peraturan desa yang dilakukan dengan memperbaiki peraturan desa yang sudah ada dan mengevaluasi hasil kerja menunjukkan hasil yang maksimal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  rangkaian  kegiatan  pengabdian  yang  dilaksanakan  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan pelatihan hingga tahap evaluasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) peserta pelatihan yang  terdiri  dari  Aparatur  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  mampu  memahami  dan menguasai materi mengenai teknis penyusunan peraturan desa; (2) dengan terlaksanakannya kegiatan pelatihan penyusunan peraturan desa dapat meningkatkan kompetensi Aparatur Desa dan BPD dalam menyusun peraturan desa sehingga di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang.
Saran  yang  dapat  diberikan  dari  hasil  kegiatan  pengabdian  ini  yaitu  diharapkan  adanya keberlanjutan proses diskusi dan penyampaian gagasan yang baik guna terciptanya peraturan desa yang  bagus.  Sehingga  proses  yang  telah  dilalui  dalam  pelatihan  tidak  berhenti  dan  diskusi  tetap terpelihara. Diharapkan juga adanya evaluasi dan pendampingan dari pihak kabupaten setempat guna monitoring produk hukum yang dihasilkan di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih ditujukan kepada Universitas Wisnuwardhana Malang selaku pihak yang mendanai terselenggaranya kegiatan ini serta seluruh tim yang terlibat, pemateri dan peserta, pemerintah desa Poncokusumo  terkhusus  Kepala  Desa  yang  telah  berkenan  mengijinkan  untuk  terselenggaranya kegiatan pelatihan ini dengan baik dan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). Jurnal Politik Muda, 4(1), 116-125.
Habibi,  M.M.,  Sukriono,  D.,  Rapita,  D.D.,  Sudirman.  (2019).  Pendampingan  Pembentukan  Standar Pelayanan  Publik  Pemerintah  Desa  Sebagai  Upaya  Mewujudkan  Good  Village  Governance. Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial, 4(1):19-27.
Kaputra,  Iswan.  2013.  Dampak  Otonomi  Daerah  di  Indonesia,  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Malang  Nomor  7  Tahun  2019  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia Dan Keluarganya. Malang: Sekretaris Daerah Kabupaten Malang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Sukriono, D., Rapita, D.D. (2018). Pelatihan Pembuatan Produk Hukum Desa Di Pemerintahan Desa Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial. 1(1):10-20
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Widjaja, HAW. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Wiradimadja,  A.,  Kurniawan,  B.,  &  Sukamto.  (2019).  PELATIHAN  DAN  PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PTK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS) BAGI GURU IPS SMP/MTS MALANG RAYA. Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS) , 2 (1).