…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN (Cetak)
Journal of Innovation and Knowledge
ISSN (Online)

## PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI UMKM DI INDONESIA
Oleh Ika Masruroh 1) , Rizky Andrean 2) & Frieda Arifah 3) 1,2,3 Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Email: 1 ikamasruroh6@gmail.com , 2 rarizkyandrean@gmail.com & & 3 friedaarifah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan dalam rangka menjelaskan peran pemerintah Indonesia selaku pemangku kebijakan terkait penanganan implikasi pandemi Covid-19 bagi UMKM. Metode dalam penelitian ini  merupakan  studi  empiris  berupa  telaah  pustaka (library  research) menggunakan  jenis pendekatan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, digunakan data sekunder yang didapat dari kajian  penelitian  terdahulu  dengan  kesamaan  topik  bahasan  penelitian.  Adapun  hasil  riset menjelaskan  pandemi  Covid-19  menimbulkan  dampak  signifikan  bagi  UMKM.  Di  antaranya dampak terhadap pendapatan, dampak terhadap tenaga kerja, dampak terhadap pelunasan kredit, dan  dampak  terhadap  ketersediaan  modal.  Namun,  pemerintah  berupaya  mengatasi  dampak tersebut untuk menyelamatkan keberlangsungan UMKM. Di antaranya dengan kebijakan prioritas dukungan,  restrukturisasi  kredit,  kredit  modal  kerja,  digitalisasi  UMKM,  intensif  pajak,  dan bantuan sosial.

## Kata Kunci: Pemerintah, Pandemi &UMKM
PENDAHULUAN Kondisi Pandemi Covid-19 menyebabkan dampak nyata terhadap berbagai sektor mulai dari persoalan ekonomi, perubahan  kondisi  sosial  masyarakat,  serta perubahan  pola  perpolitikan  di  setiap  penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pembatasan aktivitas  masyarakat    melalui  berbagai kebijakan  dalam  rangka  penanganan  pandemi Covid-19 juga menimbulkan dampak lain yaitu menyebabkan kerugian dari sisi perekonomian nasional.  Aspek  ekonomi  yang  terdampak spandemi Covid-19  di antaranya adalah sektor transportasi, sektor pariwisata, sektor perdagangan,  sektor  medis  dan  sektor-sektor lainnya. Aspek ekonomi paling terdampak oleh Covid-19  adalah  sektor  domestik  (rumah tangga)  mengingat  sektor  ini  merupakan fundamental  perekonomian  (Sugiri,  2020). Sebagai  negara  dengan  sistem  ekonomi terbuka, perekonomian juga terkena imbas dari pandemi  ini.  Kondisi  perekonomian  di Indonesia pada tahun 2020 lalu jelas mengalami
penurunan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai akibat  dari  adanya  pandemi  ini.  Akibatnya kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih buruk  dibandingkan  periode  sebelumnya (Aziza Nur Auliya, 2021).
Kementerian  Keuangan  telah  mengkaji bahwa kondisi pandemi menimbulkan berbagai dampak  negatif  bagi  kegiatan  ekonomi domestik seperti menurunnya konsumsi penduduk dan daya beli masyarakat, menurunnya  kinerja  produksi  dan  keuangan perusahaan,  adanya  ancaman  terhadap  sektor perbankan  dan  keuangan  lainnya,  serta ancaman  terhadap  keberlangsungan  UMKM. Dalam  sisi  konsumsi  penduduk  dan  daya  beli masyarakat,  kondisi  pandemi  menimbulkan berkurangnya  tenaga  kerja  secara  signifikan yang kemudian menimbulkan hilangnya pendapatan sehingga mempengaruhi konsumsi penduduk dan daya beli masyarakat utamanya  bagi  mereka  para  pekerja  di  sektor informal  dan  para  pekerja  lepas.  Mayoritas penduduk  menjadi  lebih  selektif  dalam
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation and Knowledge
mengatur finansialnya di tengah ketidakpastian berakhirnya  periode  sulit  ini.  Tentunya,  ini menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat  terhadap  barang-barang  konsumsi mengalami  penurunan  serta  para  penjual  dan produsen  menjadi  tertekan.  Adapun  dari  sisi industri  besar,  perusahaan-perusahaan  di tengah  situasi  pandemi  ini  kinerjanya  menjadi terganggu,  terutama  bagi  yang  bergerak  di bidang perdagangan, penyediaan jasa transportasi,  dan  sektor  akomodasi  pariwisata ( tourism) .  Langkah  pemberlakuan  penjagaan jarak sosial yang selanjutnya berubah menjadi penjagaan jarak fisik untuk mencegah penularan dan penyebaran virus berupa bekerja dari atau bahkan di rumah (WFH) berimplikasi pada  menurunnya  kinerja  perusahaan.  Lebih parah lagi jika kemudian disertai dengan PHK. Tak sedikit perusahaan yang akhirnya pailit dan kemudian  menutup  usahanya.  Dari  sisi  jasa perbankan dan jasa keuangan, kondisi pandemi yang terjadi saat ini menimbulkan kekhawatiran terhadap terjadinya problematika pelunasan  hutang  atau  kredit  akan  berdampak negatif  pada  keberlangsungan  kinerja  sektor perbankan  dan  jasa  keuangan.  Sudah  banyak kredituryang  memohon  kelonggaran  tenggat pembayaran serta besaran biaya cicilan hutang dan kredit. Selain itu para pengusaha juga harus mencermati  ketidakstabilan  kurs  rupiah  yang tentunya  akan  mengancam  kinerja  produksi terutama  bagi  perusahaan  yang  menggunakan bahan-bahan  baku  yang  didatangkan  dari  luar negeri (impor). Pandemi ini juga menyebabkan kekhawatiran  larinya  investasi  luar  negeri  di Indonesia  yang  ditakutkan  akan  mengganggu berbagai rencana pembangunan proyek strategis  pemerintah.  Dari  sisi  UMKM, pandemi menyebabkan berkurangnya permintaan  yang  menyebabkan  berkurangnya pendapatan,  pemberhentian  karyawan,  dan macetnya pembayaran kredit (Pakpahan, 2020) UMKM adalah bagian usaha masyarakat Indonesia  yang  tersebar  di  seluruh  penjuru negeri.  Keberadaan  mereka  dalam  aktivitas ekonomi  memberikan  sumbangsih  yang  besar bagi  perekonomian  nasional.  Mereka  turut
berupaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat  luas.  Bahkan,  mereka  secara superior  mendominasi  usaha  non-pertanian yang  ada  di  negeri  ini.  Mengutip  BPS    pada tahun  2019  menunjukkan,  di  Indonesia  ada sekitar 26 juta UMKM (kira-kira  98,68 persen) dari  total  usaha  non-pertanian  yang  ada. UMKM ini menyerap lebih dari 59 juta orang tenaga  kerja  (kira-kira  75,33  persen)  dari keseluruhan tenaga kerja sektor non-pertanian. Hal  ini  juga  diprediksi  akan  terus  mengalami pertumbuhan dan perkembangan setiap tahunnya. (Kurnia, 2020).
UMKM  adalah  salah  satu  aspek  yang memiliki urgensi bagi perekonomian negara, di antaranya adalah sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi, salah satu  aktor dalam rangka  mengurangi  angka  kemiskinan,  sarana menuju  ekonomi  kerakyatan,  penyerap  tenaga kerja, penguat tatanan ekonomi domestik, serta berbagai sasaran social ekonomi lainnya dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan.  Pemberdayaan  UMKM  adalah salah  satu  langkah  strategis  dalam  rangka meningkatkan, mengembangkan, serta memperkuat  basis  kehidupan  perekonomian mayoritas  rakyat  Indonesia,  terkhusus  melalui pengurangan  kesenjangan  tingkat  kemiskinan dan  penyediaan  lapangan  kerja  (Leatemia, 2020).
Penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana  dampak  pandemi  Covid-19  bagi UMKM  di  Indonesia  serta  peran  pemerintah dalam  mengatasi  dampak  tersebut.  Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan jawaban guna mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia serta bagaimana peran  pemerintah  dalam  mengatasi  dampak tersebut.

## LANDASAN TEORI

## Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
UMKM  adalah  salah  satu  wujud  usaha dimana  dijalankan  secara  perorangan  ataupun secara badan usaha serta mempunyai persyaratan  tertentu  dalam  klasifikasi  jenis bidang usahanya. Klasifikasi UMKM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
dijabarkan dan diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 yaitu:
1. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki  oleh  perorangan  atau  badan usaha perorangan yang memiliki kriteria kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp
300 juta.
2. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang independen, yang dikelola oleh perorangan  atau  badan  usaha  yang bukan  bagian  dari  anak  perusahaan ataupun  cabangnya.  mempunyai  syarat yaitu kekayaan maksimal Rp 500 juta dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2,5 milyar.
3. Usaha menengah adalah usaha produktif yang  independen,  dibawah  pengelolaan perorangan  maupun  secara  badan  usaha yang  bukan  anak  perusahaan  atau cabangnya.  Mempunyai  syarat  yaitu jumlah kekayaan maksimal Rp 10 milyar tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan tempat  usaha  tersebut  serta  mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 50 milyar.
UMKM  sebagai  bentuk  usaha  yang mendominasi  di  Indonesia  perlu  diperhatikan secara  khusus  mengingat  kontribusinya  yang besar  dan  nyata  terhadap  perekonomian nasional.  Setidaknya  terdapat  beberapa  peran UMKM bagi perekonomian nasional antara lain sarana  mengurangi  angka  kemiskinan,  sarana pemerataan  ekonomi  bagi  rakyat  kecil,  serta memberikan  kontribusi  berupa  devisa  negara dari aktivitas ekspor (Natasya, 2021).
Peran Pemerintah
Pemerintah memiliki peran dalam meregulasi aktivitas perekonomian agar kestabilan  ekonomi  dan  kesejahteraan  rakyat dapat  terjaga  sehingga  tingkat  pengangguran dan  kemiskinan  dapat  ditekan.  Kesejahteraan rakyat  dalam berbagai  bidang termasuk dalam bidang  ekonomi  sebagai  tulang  punggung kehidupan  turut  menjadi  tanggung  jawab pemerintah.  Bentuk  tanggung  jawab  tersebut dapat direfleksikan melalui intervensi ekonomi
yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Secara definisi, peran pemerintah ialah suatu tindakan dari instansi atau lembaga pemerintahan untuk melaksanakan  kewajiban  sebagai  pelayan masyarakat  dengan  tujuan  untuk  mencapai kesejahteraan bagi mereka. adapun peran  dari pemerintah dalam mengembangkan UMKM di antaranya  ialah  peran  pemerintah  sebagai regulator  bagi  UMKM,  peran  pemerintah sebagai  katalisator  bagi  UMKM,  serta  peran pemerintah  sebagai  fasilitator  bagi  UMKM. Peran  pemerintah  bagi  UMKM  tersebut diharapkan dapat  mempermudah bagi  UMKM untuk  dapat  maju  dan  berkembang  dalam usahanya (Rahmah, 2020)

## METODE PENELITIAN
penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian empiris  dengan  pendekatan  secara  deskriptif kualitatif.  penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  yang  berasal  dari  artikel,  buku, internet  maupun  sumber  lainnya  yang  relevan dengan  hal  yang  diteliti.  Studi  kepustakaan ( research library ) digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Pemahaman dan analisa  sumber  Pustaka  digunakan  untuk menghasilkan  kajian  tentang  topik  yang dibahas  serta  menarik  kesimpulan  pebelitian agar  mendapat  penjelasan  atas  gejala  atau fenomena yang coba diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap UMKM di Indonesia
Kondisi  pandemi  Covid-19  berdampak sangat  besar  bagi  sektor  perekonomian  local suatu  negara  termasuk  bagi  sektor  usaha. UMKM yang menjadi dominasi skala usaha di Indonesia  serta  statusnya  yang  menjadi backbone perekonomian  nasional  tidak  hanya mengalami  dampak  signifikan  dari  sisi  nilai produksi dan perdagangan secara keseluruhan, tetapi juga terhadap jumlah tenaga kerjanya.
Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkop-UKM  terdapat  kira-kira  37  ribu UMKM  yang  melaporkan  kondisi  pandemi telah  menimbulkan  kerugian  bagi  usaha
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation and Knowledge
mereka.
Sebesar 56 persen UMKM menyatakan  mengalami  penurunan  penjualan, sebesar  22  persen  menyatakan  mengalami masalah pada sisi permodalan dan pembiayaan, sebesar  15  persen  menyatakan  mengalami masalah  dalam  hal  pendistribusian  produk, serta sebesar 4 persen menyatakan mengalami kesulitan  untuk  memperoleh  bahan  baku mentah  (Pakpahan,  2020).  Menurut  data  yang dirilis, kesulitan yang dihadapi oleh usaha kecil, menengah  dan  mikro  selama  pandemi  dibagi menjadi  empat  masalah.  Pertama,  karena penurunan aktivitas masyarakat selain konsumen, penjualan turun. Kedua, penurunan tingkat penjualan telah menyebabkan kesulitan dalam  perputaran  modal.  Ketiga,  peredaran produk  di  beberapa  daerah  dibatasi,  dan  ada hambatan peredaran produk. Keempat, kesulitan  bahan  baku,  karena  sebagai  usaha kecil  menengah,  dari  sektor  industri  lainlah mereka  mengandalkan  pasokan  bahan  baku. (Sugiri, 2020)
Di  era  pandemi  Covid-19,  kelemahan para  pelaku  usaha  kecil,  menengah  dan  mikro dapat  dikatakan  disebabkan  oleh  berbagai keputusan  pemerintah  untuk  menekan  angka penyebaran kasus infeksi Covid-19, antara lain dengan  pemberlakuan  PSBB  (pembatasan social  berskala  besar),  Gerakan  mengurangi mobilitas  dengan  di  rumah  saja,  serta  bekerja dari  rumah.  Oleh  karena  itu,  situasi  ini membawa  konflik  kepentingan  antara  semua bentuk ekonomi dan pelaku UMKM. Merujuk pada  Permenkes  No.    9  Tahun  2020  Tentang pedoman  PSBB  dalam  rangka  percepatan penanganan  Covid-19,  pembatasan  sosial berskala  besar  mencakup  segala  bentuk pembatasan  aktivitas  tertentu  masyarakat  di wilayah  yang  diduga  menjadi  zona  yang terjangkit Covid-19, mencakup juga pembatasan terhadap pergerakan barang dan/atau  orang  ke  tempat  tertentu  dalam wilayah  se-provinsi  satau  se-kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran covid-19. (Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  9  Tahun 2020)
Pembatasan  sosial  dilakukan  dengan menutup tempat usaha dan lembaga pendidikan,  membatasi  aktivitas  keagamaan, dan  membatasi  aktivitas    di  ruang  publik. Akibat  pemberlakuan  kebijakan  pembatasan tersebut,  kegiatan  perekonomian  khususnya aspek  produksi,  distribusi  dan  pemasaran menjadi  terganggu,  yang  selanjutnya  akan memberikan kontribusi terhadap kinerja usaha kecil, menengah dan mikro serta perekonomian nasional.  Jika  dilihat  dari  data  yang  dihimpun oleh BPS menjabarkan bahwa tingkat kontribusi  UMKM  terhadap  PDB  Indonesia sebesar  61,41  persen  pada  tahun  2018  lalu. Besarnya  kontribusi  ini  menegaskan  peran UMKM sebagai backbone penopang ekonomi nasional. Peran Pemerintah dalam upaya Penyelamatan  UMKM  dimasa  Pandemi Prioritas Dukungan Dalam proyek strategis Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN)  dan  Penanganan Covid-19  untuk  merespon  implikasi  kerugian pandemi ini, pemerintah mengutamakan dukungan  kepada  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil Menegah  (UMKM).  Hal  itu  terlihat  dari keberadaan  pengalokasian  anggaran  yang dikhususkan    untuk  memberikan  dukungan UMKM  selama  pandemi.  Pada  tahun  2020, anggaran untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2  triliun,  yang  dimana  sebesar  Rp  123,46 triliun dikhususkan dalam memberikan dukungan  bagi  UMKM.  Besarnya  anggaran tersebut teralokasi dalam 5 hal, yaitu:
1. Sebesar  Rp  35,28  triliun  untuk  subsidi bunga 2. Sebesar Rp 78,78 triliun untuk penempatan dana guna restrukturisasi
3. Sebesar Rp 5 Triliun untuk belanja imbal jasa penjamin (IJP)
4. Sebesar Rp 2,4 Triliun  untuk  PPH akhir UMKM  yang  ditanggung  pemerintah (DTP)
5. Sebesar  Rp  1  Triliun  untuk  pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM  (Lembaga  Pengelola  Dana
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bergulir  Koperasi,  Usaha  Mikro  Kecil dan Menengah) Banyaknya kementerian yang menangani masalah  UMKM  pada  kondisi  pandemi  juga menjadi  bukti  prioritas  dukungan  yang diberikan  pemerintah  kepada  UMKM.  Selain Kemenkop dan UMKM, berbagai kementerian juga  mempunyai  program  yang  dikhususkan bagi  UMKM,  di  antaranya  Kementrian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian  Sosial  (Kemensos),  Kementerian PUPR  serta  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan (KKP).

## Restrukturisasi Kredit UKM
Dukungan  pemerintah  terhadap  para pelaku  UMKM  selama  masa  pandemi  Covid- 19, terbagi menjadi 3 golongan kebijakan yaitu, pemberian  kredit  modal  kerja,  melakukan restrukturisasi kredit UMKM, serta pemberian berbagai bentuk dukungan lain guna membantu UMKM  yang  terdampak.  Berbagai  dukungan ini dilaksanakan oleh pemerintah bekerja sama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta BI (Bank Indonesia). Bantuan kebijakan restrukturisasi    kredit    bagi  para  UMKM dilaksanakan  melalui  penundaan  pokok  dan subsidi bunga serta relaksasi penilaian kualitas aset.  Kredit  Modal  Kerja  Berbunga  diberikan sebagai bantuan kebijakan modal kerja dengan pemberian  penjamin  kepada  Jamkrindo  dan Askrindo  sedangakan  dukungan  lain  terhadap UMKM dilaksanakan berupa pemberian bantuan  insentif  PPH  final  UMKM  yang ditanggung pemerintah serta pemberian (batuan presiden produktif usaha mikro)
Berdasarkan  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  11/PJOK.03/2020  dan 14/PJOK.05/2020,  restrukturisasi  kredit    yang pertama  bagi  UMKM  dilaksanakan  melalui relaksasi  penilaian  terhadap  kualitas  dari  aset UMKM. Hal tersebut pada kredit hingga Rp 10 milyar  dapat    hanya  dilandaskan  pada kesesuaian dalam pelunasan pokok atau bunga. Di samping itu, dilaksanakan pula restrukturisasi  kredit,  yaitu  kredit  dari  debitur
UMKM  yang  terdampak  Covid-19  ditetapkan sejak  direstrukturisasi  dan  dilaksanakan  tanpa terbatas pada klasifikasi pembiayaan.
Ada  4  golongan  yang  akan  memperoleh bantuan  subsidi  margin  maupun  bantuan subsidi bunga. Pertama, mempunyai baki debit pembiayaan  atau  kredit.  Kedua,  tidak  masuk dalam blacklist nasional.  Ketiga,  termasuk dalam kriteria performing loan lancar (kolektibilitas  1  atau  2).  Yang  keempat, mempunyai NPWP atau sedang medaftar untuk memperoleh  NPWP.  Kemudian  terdapat  juga relaksasi  syarat  administratif  dan  akselerasi pemberian  kredit  melalui  kebijakan  untuk Kredit  Ultra  Mikro  (UMI).  Penyaluran  kredit UMI ini dilaksanakan lebih massif dan disertai dengan  jaminan  akan  kemudahannya.  Pelaku ekonomi  yang  mempunyai  pinjaman  online, petani,  koperasi,  UMKM,  serta  LPM  UKP (Lembaga  Pengelola  Modal  Usaha  Kelautan dan  Perikanan)  memperoleh  relaksasi  subsidi bunga  sebesar  6%  dalam  waktu  6  bulan (Gitiyarko, 2020).

## Kredit Modal Kerja
Kebijakan  modal  kerja  dilaksanakan dengan memberikan kredit modal kerja dengan bunga  yang  rendah,  melalui  bentuk  deposito atau  giro  atas  penempatan  uang  negara. Diketahui  bahwa  pemerintah  melakukan penempatan  dana  senilai  30  triliun  rupiah  di bank  mitra  pemerintah  dalam  waktu  6  bulan. Tujuannya  adalah  untuk  mengakomodasi  dan mempercepat  pemberian  pinjaman,  terkhusus pada  UMKM  dan  jenis    industri  padat  karya guna  percepatan  pemulihan  ekonomi  nasional terutama  pada  golongan  masyarakat  yang kurang  mampu.  Kebijakan  ini  dimuat  dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 yang sudah diperbarui dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 104/PMK.05/2020.
Empat kriteria ditetapkan oleh pemerintah  pada  bank  mitra  yang  akan ditempatkan  dana.  Pertama  adalah  izin usahanya  masih  dalam  masa  berlaku.  Kedua,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation and Knowledge
aktivitas usahanya berada di wilayah Indonesia dan  sebagian  kepemilikannya  merupakan warga negara atau badan hukum Indonesia atau bahkan  juga  pemerintah.  Ketiga,  tingkat kesehatannya  telah    diverifikasi  oleh  OJK (Otoritas  Jasa  Keuangan)  dengan  kriteria minimal adalah komposit 3. Keempat, melakukan aktivitas perbankan yang mendukung  akselerasi  pemulihan  ekonomi nasional,  yaitu  melakukan  perluasan  kredit kepada  debitur  koperasi  dan  UMKM  serta memberikan pelayanan dan dukungan pembiayaan  secara  nyata  kepada  lembaga keuangan yang melaksanakan perluasan kredit kepada debitur berupa koperasi dan UMKM.

## Digitalisasi UMKM
Pandemi  Covid-19  berdampak  terhadap perekonomian.  hal  ini  membuat  para  pelaku ekonomi  dituntut  untuk  banyak  berinovasi dalam mempertahankan bisnisnya.
Perkembangan  teknologi  menuntut  kita  untuk terus berinovasi. Masyarakat saat ini dihadapkan  dengan  era  digital  sehingga sebagian  bentuk  kegiatan  sosial  juga  beralih pada sistem digital. Saat ini strategi marketing sudah  beralih  pada  dunia  teknologi.  Berbagai macam platform yang menawarkan kemudahan untuk memasarkan produk UMKM, diantaranya media sosial (facebook. Instagram, line  WhatsAap),  market  palce  (bukalapak, shopee) dan masih banyak lagi (Arifqi, 2021).
Perubahan  ke  arah  digital  dapat membantu  UMKM  agar  dapat  tetap  eksis sekaligus memperoleh keuntungan.
Kementerian  Koperasi  dan  UKM  sudah merumuskan strategi-strategi untuk melakukan upaya  pengembangan  digitalisasi  UMKM. Kementerian  Koperasi  dan  UKM  telah mempunyai  4  tahap  strategi  dalam  rangka mengembangkan  digitalisasi  UMKM,  yaitu: Pertama, peningkatan SDM agar kemampuannya  dapat  meningkat.  Kedua, melakukan  intervensi  pada  perbaikan  proses bisnis dari UMKM yang dirumuskan ke dalam
beberapa program produktif. Ketiga, memperluas akses pemasaran yang mana salah satunya Kementerian Koperasi dan UKM telah bekerjasama  dengan  Lembaga  Kebijakan Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah (Rahma, 2020).

## Insentif Pajak
Insentif  pajak  adalah  suatu  kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang ditujukan kepada peroragan maupun organisasi untuk  mempermudah  dan  menstimulus  para wajib  pajak  guna  meningkatkan  kepatuhan dalam  melakukan  kewajiban  pajakannya. Intensif pajak ( tax incentive ) merupakan suatu solusi  kemudahan  dari  pemerintah  dengan memanfaatkan  pajak  untuk  suatu  kegiatan tertentu,  misalnya  kontribusi  atas  uang  atau harta  lainnya  guna  aktivitas  yang  produktif. Pemberlakuan tax  incentive adalah  suatu  hal yang  berimplikasi  positif  dan  merupakan keuntungan  tersendiri  bagi  para  pelaku  bisnis. Dengan adanya insentif pajak itu, manfaat yang dapat dirasakan oleh pengusaha sebagai pelaku ekonomi menjadi semakin meningkat. Pemberian  insentif  pajak  bagi  pelaku  UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 dituangkan dalam PMK No. 86 Tahun 2020. Insentif pajak dapat  dilakukan  dengan  mengajukan  secara langsung  maupun  permohonan  secara  daring melalui  website www.pajak.go.id (Natasya, 2021).
Bantuan Sosial
Bansos  (Bantuan  Sosial)  diberikan  oleh pemerintah bagi pelaku UMKM yang mengalami  masalah  permodalan  di  dalam menjalankan  usahanya.  Pemberian  bantuan sosial  dilakukan  secara  langsung  melalui rekening  pelaku  UMKM  tersebut  dengan perantara bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Di  samping  kebijakan  bantuan  sosial  secara langsung dan adanya pendampingan bagi  para pelaku UMKM, pemerintah  Indonesia melalui Presiden  mengeluarkan  Perpres  No.  76  Tahun 2020  yang  mengubah  peraturan  sebelumnya
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
yaitu  Perpres  No.  36  Tahun  2020.  Salah  satu wujud perubahannya terletak pada maksud dan tujuan  dari  program  kartu  pra-kerja.  Dimana kartu  pra-kerja  semula  dikhususkan  untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja kini dapat digunakan  sebagai  modal  usaha.  Tujuannya untuk memunculkan dan mengoptimalkan jiwa kewirausahaan  bagi  para  penerima  manfaat karena  melalui  program  kartu  pra-kerja,  para pelaku  UMKM  dapat  melakukan  registrasi kartu pra-kerja tersebut (Adlan, 2021).

## PENUTUP Kesimpulan
Konsisi pandemi Covid-19
menimbulkan  dampak  pada  seluruh  sektor perekonomian di Indonesia tak terkecuali pada para pelaku UMKM. Padahal, diketahui bahwa UMKM adalah salah satu sektor utama dalam menopang  perekonomian  nasional  karena kontribusinya sangat signifikan. Dampak yang dirasakan  oleh  para  pelaku  UMKM  di antaranya dampak  terhadap  pendapatan, dampak  terhadap  tenaga  kerja,  dampak terhadap  pelunasan  kredit,  dan  dampak terhadap ketersediaan modal. Namun, pemerintah tetap berupaya mengatasi dampak tersebut  dengan  tujuan  untuk  menyelamatkan keberlangsungan  UMKM  di  Indonesia.  Di antaranya dengan kebijakan prioritas dukungan,  restrukturisasi  kredit,  kredit  modal kerja,  digitalisasi  UMKM,  intensif  pajak,  dan bantuan  sosial.  Sederet  langkah  tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif untuk mempertahankan eksistensi UMKM di tengah kondisi pandemi.
Saran
Dampak pandemi Covid-19 secara nyata pada  sektor  perekonomian  termasuk  sektor UMKM  perlu  terus  mendapat  perhatian  dan penanganan dari pemerintah. Pemerintah perlu melakukan berbagai tinjauan kebijakan produktif  lainnya  serta  melakukan  evaluasi berkala terhadap kebijakan
yang dirumuskannya  dalam  mengatasi  dampak pandemi ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penelitian  ini  masih  terdapat  banyak  sekali kekurangan yang di antaranya disebabkan oleh kurangnya  kapabilitas  dalam  menguraikan fenomena yng menjadi topik dan permasalahan dalam  penelitian.  Hasil  dan  pembahasan  juga masih  cenderung  bersifat  umum  dan  kurang dapat memberikan paparan yang lebih komprehensif. Tentunya, masih terdapat aspek lain  yang  perlu  diperbaiki.  Oleh  karena  itu, harapannya  pada  penelitian  selanjutnya  dapat dilaksanakan lebih baik daripada penelitian kali ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Adlan,  Muhamad  Aqim.  (2021).  Peran Pemerintah  dalam  Menyelamatkan  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  di  Era Pandemiovid-19. An-Nisbah: Jurnal
Ekonomi Syariah , (8) 1, 81-104.
[2] Arianto, Bambang. (2020). Pengembangan UMKM  Digital  di  Masa  Pandemi  Covid- 19. Atrabis: Jurnal Administrasi Bisnis, (6) 2, 233-247.
[3]  Arifqi,  Moh.  Musfiq.  (2021).  Pemulihan Perekonomian Indonesia melalui
Digitalisasi  UMKM  Berbasis  Syariah  di Masa  Pandemi  Covid-19. Al  Kharaj: Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  dan  Bisnis Syariah, (3) 2, 192-205.
[4]  Atika  Rahma.  (2020).  4  Jurus  Pmerintah Kembangkan Digitalisasi UMKM, https://m.liputan6.com/bisnis/read/440612 2/4-jurus-pemerintah-kembangkan- digitalisasi-umkm
[5]  Auliya,  Aziza  Nur.,  &  Arif,  Lukman. (2021). Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian  dan  Perdagangan  dalam Penanganan  Dampak  Pandemi  Covid-19 pada  Usaha  Mikro  di  Kabupaten  Gresik. Jurnal  Reformasi  Administrasi, (8)  1,  22- 31.
[6]  Gitiyarko,  Vincentius.  (2020).  Kebijakan Perlindungan  dan  Pemulihan  UMKM  di tengah
Pandemi Covid-19. http://kompaspedia.lompas,id/baca/papara n-topi/kebijakan-perlindungan-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation and Knowledge
danpemuliah-umkm-di-tengah-pandemi- covid19
[7]  Kemenkop-UKM.  (201). Perkembangan
Data  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM) dan Usaha Besar.
http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/ 1580223129_PERKEMBANGAN%20DA TA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL, %20MENENGAH%20(UMKM)%20DA N%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20 TAHUN%202017%20-%202018.pdf
[8]  Kurnia,  Candra  Adi.  (2020).  Dampak
Pandemi  Covid-19  dan  Perubahan  Pola
Administrasi  terhadap  Pelaku  UMKM Ekspor dan Impor. Al-Ijtima’i: International  Journal  of  Government  and
Social Science, (6) 1, 1-12.
[9] Leatemia, Senda Yunita. (2020). Adopsi E-
Commerce pada  UMKM  di  Era  Pandemi
Covid-19. Jurnal Sosoq, (8) 2, 1-11.
[10]Natasya, Vina.,
& Hardiningsih, Pancawati.  (2021).  Kebijakan  Pemerintah sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. Ekonomis:  Journal  of  Economics  and
Business, (5) 1, 141-148.
[11]Pakpahan,  A.  (2020).  Covid-19  Dan Implikasi  Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan Menengah. Jurnal  Ilmiah  Hubungan Internasional , 0 (0), 59–64.
[12]Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9 Tahun 2020
[13]Sugiri,  Dani.  (2020).  Menyelamatkan Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dari Dampak Pandemi Covid-19. Fokus Bisnis,
(19) 1, 76-86.