## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA TANAH PERTANIAN DENGAN SISTEM MONGKONTRAKI
(Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
Jamal Hidfar 1 , Hartini Tahir 2
12 Universitas Islam Nergeri (UIN) Alauddin Makassar Email : hidfarjamal@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Analisis  hukum  Islam  terhadap  Sewa  Tanah  Pertanian dengan  Sistem Mongkontraki yang  terjadi  di  Kelurahan  Sikeli.  Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i, dan sosiologis dengan  sumber  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  tokoh  masyarakat  dan masyarakat  setempat.  Selanjutnya,  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  skripsi tersebut  adalah  wawancara,  dan  dokumentasi.  Kemudian  teknik  pengolahan  data  dilakukan melalui  beberapa  tahapan  yakni:  seleksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Sewa tanah pertanian dengan sistem Mongkontraki di kalangan masyarakat Kel. Sikeli, Kec. Kabaena  Barat,  Kab.  Bombana  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  fenomena  yang  sudah  terjadi dalam kurun waktu cukup lama. Sewa-menyewa di Kelurahan Sikeli tersebut diawali dengan adanya pencarian kebun kelapa, melakukan pertemuan, dan melakukan akad secara lisan yang didasarkan atas rasa kepercayaan.
Kata Kunci: Hukum Islam, Sistem Mongkontraki.

## Abstract
This  study  discusses  the  analysis  of  Islamic  law  on  Agricultural  Land  Leases  with  the Contracting System that occurred in Sikeli Village. This study uses a qualitative method with the  approach  used  is  a  syar'i  approach,  and  sociological  with  data  sources  obtained  from interviews  with community leaders  and  local  communities.  Furthermore,  the  data  collection methods  used  in  the  thesis  are  interviews,  and  documentation.  Then  the  data  processing technique  is  carried  out  through  several  stages,  namely:  data  selection,  data  presentation, and  drawing  conclusions.  Rent  agricultural  land  with  the  Mongkontaki  system  among  the people of Ex. Sikeli, District. West Kabaena, Kab. Bombana can be said to be a phenomenon that has occurred for quite a long time. The leases in Sikeli Village began with the search for coconut plantations, holding meetings, and making verbal contracts based on a sense of trust.
Keywords: Islamic Law, Mongkontraki System.
Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan Sistem Mongkontraki (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
Jamal Hidfar, Hartini Tahir

## A. Pendahuluan
Pada  tahun  1984  Presiden  Gaffar  Numeiri  memberlakukan  hukum  Islam,  dan menjalankan sistem ekonomi Islam serta merekrut tokoh-tokoh Islam ke dalam pemerintahan. Sistem ekonomi Islam yang dijalankan oleh pemerintah Sudan ini  membuat dunia Eropa dan Barat  cemas  dengan  perkembangan  tersebut.  Karena  itu,  mereka  berusaha  membendung sistem  ekonomi  Islam  yang  sedang  berjalan  di  Sudan  dengan  menunda  bantuan  untuk pelaksanaan  pembangunan  proyek-proyek  patungan  dan  tidak  hanya  itu  pers  Barat  juga gencar mendiskreditkan Numeiri dengan proses islamisasinya. 1
Fitrah  manusia  sebagai  subjek  hukum  tidak  terlepas  dari  hubungan  sosial.  Di  muka bumi ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah penciptanya, dan manusia dengan alam sekitarnya, telah diatur Allah SWT, dengan tujuan untuk menjaga hubungan  antara  manusia  dengan  sang  penciptanya  dan  manusia  dengan  alam  sekitarnya termasuk  dengan  sesamanya. 2 Islam  mengatur  segala  aspek  kehidupan  manusia,  baik  yang menyangkut  aqidah,  ibadah,  akhlak,  maupun  muamalah,  karena  muamalah  adalah  bagian terbesar dalam hidup manusia. 3
Tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan menjamin terpenuhinya  kebutuhan  dasar  atau  primer  (Daruriyat),  kebuthan  sekunder  (Hajiyat)  serta kebutuhan  pelengkap  (Tashniyah)  mereka. 4 Keempat  bidang  ajaran  Islam  meskipun  sama- sama  mewujudkan  untuk  mencapai  kemaslahatan  umat manusia, tetapi  untuk  bidang-bidang aqidah, ibadah dan akhlak, umat Islam tidak diberi kebebesan sama sekali karena Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan yang akan dicapai manusia dari ketiga bidang ini. Lain halnya dengan  persoalan  muamalah,  disatu  sisi  ajaran  Islam  bersifat  konfirmasi  terhadap  berbagai kreasi yang dilakukan manusia, di sisi lain ajaran Islam melakukan perubahan terhadap jenis muamalah yang telah ada, ada kalanya Islam membatalkan jenis muamalah tertentu, dan yang
1 Khairul Uman dan Ahyar Aminudin, Ushul Fiqih II (Bandung: Pustaka Setia, 1989), h. 201
2 Hendrik  Pantamar  dan  Rahma  Amir,  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Kewarisan  Di  Desa Pattangga Kecamatan Bola kabupaten Wajo. Qadauna 2, no. 2 (April 2021), h. 269
3 Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), h. 1.
4 Hartini, Hukum Islam Pluralis-Multikultural  di Indonesia (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi), Al- Daulah 4, no. 1 (Juni 2015), h. 179.
Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan Sistem Mongkontraki (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
Jamal Hidfar, Hartini Tahir
terakhir bagian besar Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh jenis muamalah.
Islam  merupakan  ajaran  Allah  SWT  yang  bersifat  universal  yang  mengatur  seluruh aspek  kehidupan  manusia. 5 Mengatur  hubungan  seseorang  hamba  dengan  Tuhannya  yang disebut  dengan  Muamalah  ma’allah  dan  mengatur  pula  hubungan  dengan  sesamanya  yang biasa  disebut  dengan  muamalah  ma’annas.  Jadi  hubungan  dengan  sesama  inilah  yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih Muamalah. 6 Muamalah semakna  dengan  mufa’alah  (saling  berbuat),  yang  menggambarkan  adanya  suatu  aktivitas manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  yang  diatur  dalam  fiqih  muamalah, fiqih  muamalah  merupakan  hukum  syara’  yang  mengatur  perbuatan  manusia  yang  diambil dari  dalili-dalil  AlQur’an  maupun  Hadist  yang  terperinci  yang  berhubungan  dengan persoalanpersoalan  dunia  (ekonomi).  Atau  lebih  singkatnya  adalah  hukum  Islam  tentang kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  manusia.  Seperti  al-bay’  (jual  beli),  ijarah  (sewa menyewa),  qardh  (hutang  piyutang),  kerja  sama  bisnis  (musyarakah  dan  mudharabah),  rahn (gadai),  wakalah  (perwakilan,  agen  atau  distributor),  hiwalah  (pelimpahan  tanggung  jawab melunasi hutang), kafalah (penjaminan), wadi’ah (titipan), dan lain-lain. 7
Sebuah  fakta  yang  tidak  dapat  dihindarkan  dalam  kehidupan  budaya  manusia  adalah perubahan  dalam  sejarah  manusia  telah  terjadi  perkembangan  dari  kehidupan  tradisional kepada  kehidupan  modern,  perubahan  dari  kehidupan  pedesaan  yang  berbasis  ekonomi pertanian kepada kehidupan perkotaan yang yang berbasis ekonomi industri dan perdagangan. Pembangunan  dan  perkembangan  perekonomian  pada  umumnya  dan  khususnya  di  bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa  yang  dapat  dikonsumsi. 8 Globalisasi  zaman  dalam  wujud  interaksi  sosial-budaya  antar
5 Muhammad  Syahril  dan  Lomba  Sultan,  Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Penarikan  Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Leasing (Studi Kasus di Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar), Qadauna 1 (Oktober 2020), h. 80.
6 Fitri  Wulandari  dan  Sohrah,  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  akad  salam  di  Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, Qadauna 2, no. 2 (April 2021), h.425
7 Harun, Fiqh Muamalah, h. 3
8 Musyfikah  Ilyas,  Sertifikasi  danLabelisasi  Produk  Halal  Perspektif  Maslahat,  Al-Qodau  4,  no.  2 (Desember 2017), h. 358.
Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan Sistem Mongkontraki (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
Jamal Hidfar, Hartini Tahir
bangsa-bangsa  semakin  cepat  mempengaruhi  laju  perubahan  sosial  di  negara-negara  Islam termasuk Indonesia sehingga perubahan sosial-budaya menimbulkan kesenjangan antara nilai lama  dan  nilai  baru  selain  itu  juga  memunculkn  persoalan  bagi  hukum  Islam.  Para  ulama sepakat  bahwa  Alquran  dan  Sunnah  merupakan  sumber  ajaran  yang  asasi,  akan  tetapi  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  kedua  sumber  tersebut  dalam  banyak  hal  masih  bersifat  global  dan belum  mencakup  semua  persoalan  hukum  yang  senantiasa  silih  berganti  seiring  dengan perjalanan waktu dan perubahan zaman. 9
Perkembangan  sosial-budaya  tersebut  tentu  juga  sangat  mempengaruhi  kebutuhan sehari-hari  dan  terkadang  orang  mengalami  berbagai  kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan sehari-harinya  sehingga  untuk  mengatasi  kesulitan  itu  terpaksa  meminjam,  menggadaikan, menyewa  atau  menyewakan  kepada  orang  lain,  untuk  memperoleh  apa  yang  diusahakan kepada  orang  lain  harus  disertai  dengan  jaminan  atau  hitam  di  atas  putih  (bukti  tertulis) seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 282-283
ُكَنْيَّب  ْبُتْكَيْل َو ُُۗه ْوُبُتْكاَف ىًّمَسُّم ٍلَجَا ىٰٰٓلِا  ٍنْيَدِب ْمُتْنَياَدَت اَذِا ا ْٰٓوُنَمٰا  َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي ﴿ ُ هاللّٰ ُهَمَّلَع اَمَك َبُتْكَّي  ْنَا  ٌبِتاَك  َبْأَي  َلَ َو  ِِۖلْدَعْلاِب  ٌٌۢبِتاَك ْم
ْيِذَّلا ِلِلْمُيْل َو  ْْۚبُتْكَيْلَف هْيِفَس ُّقَحْلا ِهْيَلَع ْيِذَّلا  َناَك  ْنِاَف ُۗأًـْيَش ُهْنِم  ْسَخْبَي  َلَ َو ٗهَّبَر َ هاللّٰ ِقَّتَيْل َو ُّقَحْلا ِهْيَلَع ُعْي ِطَتْسَي  َلَ  ْوَا ا فْيِعَض  ْوَا ا
ْنِم  ِنْيَدْيِهَش ا ْوُدِهْشَتْسا َو  ُِۗلْدَعْلاِب  ٗهُّيِل َو  ْلِلْمُيْلَف  َوُه  َّلِمُّي  ْنَا
َنِم  َن ْوَض ْرَت  ْنَّمِم  ِنٰتَاَرْما َّو  ٌلُج َرَف  ِنْيَلُج َر اَن ْوُكَي  ْمَّل  ْنِاَف  ْْۚمُكِلاَج ِِّر
َو ُۗ ا ْوُعُد اَم اَذِا ُءا ََۤدَهُّشلا  َبْأَي  َلَ َو  ُۗى ٰرْخُ ْلَا اَمُهى ٰدْحِا  َرِِّكَذُتَف اَمُهى ٰدْحِا َّل ِضَت  ْنَا  ِءا ََۤدَهُّشلا ُه ْوُبُتْكَت  ْنَا ا ْٰٓوُمَٔـْسَت  َلَ ىٰٰٓلِا ا  رْيِبَك  ْوَا ا  رْيِغَص
َجِت  َن ْوُكَت  ْنَا ٰٓ َّلَِا ا ْٰٓوُباَت ْرَت  َّلََا ٰٓىٰنْدَا َو ِةَداَهَّشلِل ُم َوْقَا َو ِ هاللّٰ َدْنِع ُطَسْقَا ْمُكِلٰذ ُۗ هِلَجَا
َّلََا ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع  َسْيَلَف ْمُكَنْيَب اَهَن ْو ُرْيِدُت  ة َر ِضاَح  ة َرا
َاَو ُۗاَه ْوُبُتْكَت ٌدْيِهَش  َلَ َّو  ٌبِتاَك  َّرَۤاَضُي  َلَ َو ِۖ ْمُتْعَياَبَت اَذِا ا ْٰٓوُدِهْش ُۗە ِِّلُكِب ُ هاللّٰ َو ُۗ ُ هاللّٰ ُمُكُمِِّلَعُي َو ُۗ َ هاللّٰ اوُقَّتا َو ُۗ ْمُكِب  ٌٌۢق ْوُسُف  ٗهَّنِاَف ا ْوُلَعْفَت  ْنِا َو
ٌمْيِلَع ٍءْيَش ٢٨٢ ﴾
Terjemahnya:
“Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Apabila  kamu  melakukan  utang  piutang  untuk waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  Dan  hendaklah  seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya  sebagaimana  Allah  telah  mengajarkan  kepadanya,  maka  hendaklah  dia menuliskan.  Dan  hendaklah  orang  yang  berutang  itu  mendiktekan,  dan  hendaklah  dia bertakwa  kepada  Allah,  Tuhannya,  dan  janganlah  dia  mengurangi  sedikit  pun daripadanya.  Jika  yang  berutang  itu  orang  yang  kurang  akalnya  atau  lemah (keadaannya),  atau  tidak  mampu  mendiktekan  sendiri,  maka  hendaklah  walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang
9 Patimah Halim, Hubungan Antara Maqasida Al-Syariah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum Islam (Qiyash dan Sadd/Fath Al-Zari’ah), Hunafa 7, no. 2 (Desember 2010), h. 122.
Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan Sistem Mongkontraki (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
ada),  agar  jika  yang  seorang  lupa,  maka  yang  seorang  lagi  mengingatkannya.  Dan janganlah  saksi-saksi  itu  menolak  apabila  dipanggil.  Dan  janganlah  kamu  bosan menuliskannya,  untuk  batas  waktunya  baik  (utang  itu)  kecil  maupun  besar.  Yang demikian  itu,  lebih  adil  di  sisi  Allah,  lebih  dapat  menguatkan  kesaksian,  dan  lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai  yang  kamu  jalankan  di  antara  kamu,  maka  tidak  ada  dosa  bagi  kamu  jika  kamu tidak  menuliskannya.  Dan  ambillah  saksi  apabila  kamu  berjual  beli,  dan  janganlah penulis  dipersulit  dan  begitu  juga  saksi.  Jika  kamu  lakukan  (yang  demikian),  maka sungguh,  hal  itu  suatu kefasikan  pada  kamu.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah,  Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.
َف ا ضْعَب ْمُكُضْعَب  َنِمَا  ْنِاَفُۗ ٌةَض ْوُبْقَّم  ٌن ٰه ِرَف ا بِتاَك ا ْوُد ِجَت ْمَل َّو  ٍرَفَس ىٰلَع ْمُتْنُك  ْنِا َو ۞ ﴿ ُۗ ٗهَّب َر َ هاللّٰ ِقَّتَيْلَو  ٗهَتَناَمَا  َنِمُت ْؤا ىِذَّلا ِِّدَؤُيْل
ࣖ ٌمْيِلَع َن ْوُلَمْعَت اَمِب ُ هاللّٰ َو ُۗ ٗهُبْلَق ٌمِثٰا ٰٓٗهَّنِاَف اَهْمُتْكَّي  ْنَم َو َُۗةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت  َلَ َو ٢٨٣ ﴾
Terjemahnya:
“Dan  jika  kamu  dalam  perjalanan  sedang  kamu  tidak  mendapatkan  seorang  penulis, maka  hendaklah  ada  barang  jaminan  yang  dipegang.  Tetapi,  jika  sebagian  kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan  kesaksian,  karena  barangsiapa  menyembunyikannya,  sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 10
Sumber  Hukum  Islam  (al-Qur’an  dan  Hadist)  sesungguhnya  tidak  mengatur  perilaku ekonomi  melainkan  hal-hal  yang  bersifat  prinsip.  Rumusan  fiqih  muamalah  yang  sangat lengkap dan mendetail sebagiamana terdapat dalam kitab-kitab fiqih sesungguhnya sebagian besar  merupakan  hasil  ijtihad  para  ulama  terdahulu  dalam  upaya  merumuskan  ajaran-ajaran prinsip  tersebut.  Tentu  formulasi  fiqih  mereka  dipengaruhi  dengan  kondisi  sosial  ekonomi yang  ada.  Saat  ini  kondisi  sosial  ekonomi  tersebut  telah  berubah  oleh  karena  itu  kalangan sarjana (ulama) Islam dituntut merumuskan kembali ajaran-ajaran Islam dalam konteks sosial ekonomi modern. 11
Wacana publik, khazanah intelektual dan praktik hukum di tanah air, peran logika dan penalaran  hukum  dalam  studi  hukum  semakin  diperhitungkan.  Dewasa  ini  tentu  membuat hukum tertatih mengikuti perkembangannya. Di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana, terdapat beberapa warga yang menyewa tanah pertanian dengan sistem
10 Departemen  Agama  RI,  Tikrar  AL-Qur’an  Hafalan  Tajwid  dan  Terjemah  (Bandung:  PT  Sigma Examedia Arkanleema, 2017), h. 49
11 Gufron A. Mas’adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Cet.I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 8
Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan Sistem Mongkontraki (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
Jamal Hidfar, Hartini Tahir
Mongkontraki berupa kebun kelapa, ini telah terjadi bertahun-tahun. Dengan menyewa kebun kelapa maka si penyewa berhak memungut hasil dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penyewa kebun kelapa sampai masa sewa berakhir. Dengan si penyewa memberikan uang sebagai sewa dari kebun kelapa tersebut sesuai peruntukkannya dan sesuai perjanjian awal yang disepakati sebelumnya.
Pada dasarnya penyewa tanah pertanian berupa kebun kelapa ini hanya mengharapkan hasil  yang  banyak  namun  kadang  tidak  sesuai  apa  yang  diharapkan  akibat  cuaca yang  tidak menentu  dan  merosotnya  harga  sehingga  penyewa  menimbulkan  kerugian  bagi  penyewa, begitupan  sebaliknya  jika  harga  kelapa  naik  maka  yang  menyewakan  tanah  perkebunan merasa rugi karna telah menyewakan. Selain itu kerap terjadi perselisihan antara penyewa dan yang  menyewakan  karena  penyewa  merasa  masa  sewa  belum  berakhir  dan  begitupun sebaliknya yang menyewakan merasa masa sewa sudah berakhir, hal ini terjadi karena kedua belah pihak melakukan perjanjian secara lisan dan saling percaya satu sama lain. Oleh karna itu  apakah  sudah  benar,  menurut  hukum  Islam  pelaksanaan  sewa  tanah  pertanian  dengan sistem  Mongkontraki  yang  dilakukan  beberapa  masyarakat  di  Kelurahan  Sikeli,  Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap Ijarah  (sewa-menyewa)  yang  seharusnya  mereka  pahami  sebelum  bertransaksi.  Maka  dari uraian  di  atas  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  agar  dapat  diketahui  pandangan hukum Islam terhadap sewa tanah pertanian tersebut.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif yang mana bersifat deskriptif dan  cenderung  menggunakan  analisis  Tentang  analisis  hukum  Islam  terhadap  sewa  tanah pertanian  dengan  sistem Mongkontraki .  Adapun  pendekatan  penelitian  ini  yaitu  Syar’i  dan Sosiologis  dengan  mengumpulkan  data  primer  berupa  wawancara  langsung  kepada  pihak yang  bersangkutan  atau  yang  terlibat  masyarakat  kelurahan  Sikeli  dan  juga  menggunakan pengumpulan  data  sekunder  berupa  literature-literature  pendukung  tentang  sewa  tanah Pertanian .

## C. Hasil dan Pembahasan
Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan Sistem Mongkontraki (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
Jamal Hidfar, Hartini Tahir
1. Pelaksanaan  Praktek  Sewa  Tanah  Pertanian  Dengan  Sistem  Mongkontraki  di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana.
Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai sewa-menyewa tanah pertanian di Kelurahan Sikeli, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa sewa-menyewa tanah pertanian yang  akan  dibahas  saat  ini,  merupakan  praktek  sewa-menyewa  kebun  kelapa  dengan sistem Mongkontraki .  Praktek  sewa  tanah  pertanian  sudah  menjadi  kewajaran  di Kelurahan  Sikeli.  Bagi  masyarakat  yang  belum  mempunyai  kebun  kelapa  maka kemudian  mereka  melakukan  sewa  kepada  masyarakat  yang  memang  mempunyai kebun  kelapa.  Dalam  hal  ini  penulis  telah  melakukan  penelitian  melalui  observasi dengan  cara  melihat  langsung  transaksinya  dan  juga  kebun  kelapa  yang  akan dipersewakan.  Selain  itu  penulis  juga  melakukan  wawancara  terhadap  para  pelaku sehingga penulis dapat lebih jelas mengerti dan mengetahui sistem Mongkontraki .
Sewa-menyewa  tanah  pertanian  dilakukan  sebagai  kegiatan  ekonomi  memberikan solusi  bagi  masyarakat  yang  kekurangan  dalam  pendapatan  hidup  mereka.  Dari  hasil observasi  dan  juga  wawancara  terhadap  para  pelaku,  penulis  dapat  menyimpulkan menjadi  tiga  tahapan  dalam  pelaksanaan  sewa-menyewa  tanah  pertanian  di  kelurahan Sikeli yaitu:
a. Tahap Pencarian Kebun Kelapa
Dalam  praktik  sewa-menyewa  dengan  sistem Mongkontraki di  Kelurahan  Sikeli biasanya  dimulai  oleh  para  petani  yang  ingin  melakukan  sewa-menyewa  tanah pertanian,  dengan  mencari  kebun  kelapa  dari  pihak  petani,  dan  petani  mengecek langsung  terhadap  kondisi  kebun  kelapa  tersebut  mengenai  ukuran  luas  kebun kelapa, jumalah pohon kelapa dan mencari informasi terhadap pemiliknya.
b. Tahap Pertemuan Kedua Belah Pihak ( Mu’jir dan Musta’jir )
Dalam  hal  ini  petani  ketika  sudah  menentukan  pilihan  terhadap  objek  sewanya, maka petani menemui pihak mu‟jir (yang menyewakan), menanyakan terkait kebun kelapa  apakah  ingin  disewakan  atau  tidak  bahkan  terkadang  pihak  pemliki  kebun kelapa yang mencari pihak penyewa lahan yang di bisa di percaya. Pada saat mu‟jir ingin menyewakan maka akan dilanjutkan pada proses perjanjian tanpa disertai bukti hitam diatas putih (bukti tertulis).
Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan Sistem Mongkontraki (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
Jamal Hidfar, Hartini Tahir

## c. Tahap Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa
Setelah  keduanya  bertemu  antara mu‟jir  dan  musta‟jir, yang  keduanya mengharapkan  sewa-menyewa,  maka musta‟jir dan mu‟jir bertemu  untuk  melakukan perjanjian sewa-menyewa sistem Mongkontraki. Dengan Musta’jir mengatakan “kunta kontraki’o pee pu’u ni’i u” dan mu’jir menjawab “umbe”. Berdasarkan informasi yang saya  dapatkan  kegiatan  sewa  tanah  pertanian  dengan  sistem Mongkontraki sudah  ada sejak dulu dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  penyewa  kebun  kelapa  Pak  Mawiya  senada dengan Syahrul Gaus yang juga penyewa kebun kelapa
“Mengungkapkan  bahwa  proses  Mongkontraki  sudah  ada  sejak  dulu  dan  sudah menjadi  kebiasaan,  sistem Mongkontraki dilakukan  dengan  cara musta’jir hendak melakukan  pencarian  kebun  kelapa  dengan  mengamati  buah  kelapa  serta memperkirakan  jumlah  buah  kelapa  yang  jatuh  pada  saat  panen,  kemudian mencocokkan  harga  pasaran  kelapa  baik  yang  telah  diolah  menjadi  Kopra  ataupun yang  belum  diolah.  Dengan  mengetahui  jumlah  kelapa  saat  panen musta’jir dapat menaksir  harga  sewa  kebun  kelapa  dan  menlakukan  penawaran  terhadap  pemilik kebun kelapa.” 12
Pendapat  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  menjadi  tolak  ukur  perrtama  dalam penentuan harga sewa kebun kelapa adalah jumlah buah pada saat penen, bukan dari luas tanah  perkebunan  kelapa  tersebut  atau  bahkan  jumlah  pohon  kelapa  melainkan  jumlah buahnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Aswir  pelaku  Mongkontraki  senada  dengan  Pak Ronal
“Mengungkapkan bahwa proses Mongkontraki dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
1. Kontrak buah, maksud dari kontrak buah adalah harga buah kelapa perbiji yang telah disepakati  bersama  dan  dibayar  diawal  setelah  akad,  jadi  pada  saat  panen  buah kelapa kurang dari jumlah harga yang telah dibayar diawal maka akan dipenuhi saat panen selanjutnya, namun jika buah kelapa lebih ketika panen dari harga yang telah dibayar diawal maka musta’jir harus membayar kurangnya harga yang telah dibayar diawal setelah akad.
2.  Kontrak  tahun, maksud  dari  kontrak  tahun  adalah musta’jir menyewa  kebun  kelapa dengan waktu satu tahun misalnya dan selama satu tahun musta’jir berhak mengelola kebun  kelapa  tersebut  sampai  masa  sewa  berakhir  dan  kebun  kelapa  tersebut
12 Mawiya, Penyewa Kebun Kelapa, wawancara di Kelurahan Sikeli 11 Oktober 2020
Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan Sistem Mongkontraki (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
Jamal Hidfar, Hartini Tahir
diserahkan  kembali  kepada  pemiliknya.  Selama  melakukan  sistem  Mongkontraki yang lebih banyak dilakukan oleh petani adalah dengan cara kontrak tahun” 13
Pendapat  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  kedua  cara  di  atas  yang  dijelaskan  dalam sistem Monogkontraki terdapat  sedikit  perbedaan  yaitu  pada  kontrak  buah mu’jir tidak menyerahkan  kebun  kelapa  kepada musta’jir untuk  dikelola  melainkan  mengelolanya sendiri.  Sedangkan,  kontrak  tahun  mu’jir  menyerahkan  kebun  kelapa  kepada  musta’jir untuk  dikelola  selama  masa  sewa  dan  setelah  masa  sewa  berakhir  maka musta’jir menyerahkan kebun kelapa kepada pemiliknya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan penyewa kebun kelapa Ibu Marni.
“Mengungkapkan bahwa selama melakukan sistem Mongkontraki pernah mengalami kerugian hal itu terjadi karna merosotnya harga kopra dipasaran secara drastis, harga kopra  memang  kerap  mengalami  kenaikan  harga  akan  tetapi  jika  mengalami penurunan  harga  akan  terjadi  seacara  tiba-tiba  dan  itu  yang  sering  membuat  para musta’jir mengalami  kerugian.  Begitupun  sebaliknya  jika  harga  kopra  naik  drastis maka  musta’jir  mengalami  keuntungan  yang  banyak  karna  telah  melakukan pembayaran harga sewa tanah kebun kelapa sebelum harga kopra naik. Harga kelapa biji  sealalu  mengikut  harga  pasaran  kopra,  kalau  harga  kopra  naik  maka  kelapa  biji naik dan begitu sebaliknya.” 14
Pendapat  ini  dapat  disimpulkan  bahwa musta’jir kadang  kerugian  dan  kadang mengalami keuntungan hal ini disebabkan oleh harga kopra yang tidak stabil.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kebun kelapa Pak Hamran.
“Mengungkapkan  bahwa  jumlah  buah  kelapa  setiap  pohon  sangat  dipengaruhi  oleh iklim,  jika  musim  penghujan  jumlah  buah  kelapa  setiap  pohonnya  lebih  banyak ketimbang saat musim kemarau dan menurut pengamatannya setiap tiga tahun sekali buah kelapa sangat kurang dan bahkan pohon kelapa tidak berbuah sama sekali. Jika diperhatikan sudah beberapa tahun terakhir iklam tidak teratur kadang dalam setahun itu  musim  penghujannya  banyak  dan  kadang  juga  dalam  setahun  mengalami  musim kemarau  panjang,  dengan  kondisi  iklim  yang  tidak  teratur  kadang  menyebabkan musta’jir mengalami kerugian” 15
Pendapat ini dapat disimpulkan bahwa jumlah buah kelapa sangat dipengaruhi oleh iklim dan setiap tiga tahun sekali buah kelapa sangat kurang.
13 Aswir, Penyewa Kebun Kelapa, wawancara di Kelurahan Sikeli 11 Oktober 2020
14 Ibu Marni, Penyewa Kebun Kelapa, wawancara di Kelurahan Sikeli 20 Oktober 2020
15 Pak Hamran, Pemilik Kebun Kebun Kelapa, wawancara di Kelurahan Sikeli 23 Oktober 2020
Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan Sistem Mongkontraki (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
Jamal Hidfar, Hartini Tahir
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pemilik  kebun  kelapa  dan  juga  pelaku
Mongkontraki Pak Darto.
“Mengungkapkan  bahwa  dulu  pernah  menyewakan  kebun  kelapa  yang  dimilikinya selama  dua  tahun  dengan  harga  sewa  yang  diterima  selama  dua  tahun  sebanyak  Rp 2.000.000  kebun  kelapa  tersebut  berisi  150  pohon  kelapa,  maka  selama  dua  tahun musta’jir  mengelola  kebun  kelapa  yang  dimilikinya,  dengan  akad  saling  percaya antara  pihak  pemilik  kebun  kelapa  dan  pihak  musta’jir  tanpa  disertai  bukti  hitam diatas putih (bukti tertulis), akad saling percaya tanpa disertai bukti hitam diatas putih (bukti  tertulis)  sudah  menjadi  kebiasaan  dalam  melakukan  akad  Mongkontraki.  Saat itu merasa rugi telah menyewakan kebun kelapa tersebut karna harga kopra mulai naik secara  terusmenerus,  saat  itu  banyak  yang  ingin  mengambil  kembali  kebun  kelapa yang  telah  disewakan  meskipun  masa  sewa  belum  berakhir  sehingga  menyebabkan konflik  antara  musta’jir  dan  mu’jir,  selain  itu  sistem  Mongkontraki  tidak  dapat dibatalkan kecuali musta’jir yang secara sukarela menyerahkan kebun kelapa kepada pemiliknya.  Pada  dasarnya  Mongkontraki  terjadi  karna  adanya  niat  dari  kedua  belah pihak  musta’jir  dan  mu’jir  untuk  saling  tolong-menolong  sesamanya  dan  tolong- menolong jelas diajarkan dalam agama kita agama Islam” 16
Pendapat  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  sudah  menjadi  kebiasaan  dalam  akad Mongkontraki  musta’jir  dan  mu’jir  tidak  menyertakan  bukti  hitam  diatas  putih  (bukti tertulis)  dalam  akadnya  dan  naiknya  harga  kopra  membuat  pemilik  kebun  kelapa  ingin mengambil kembali kebun kelapa yang telah disewakan.
2. Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktek  Sewa  Tanah  Pertanian  Dengan
Sistem  Mongkontraki  yang  dilakukan  oleh  Masyarakat  di  Kelurahan  Sikeli,
Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana.
Dalam  hukum  Islam  sewa  menyewa  disebut  dengan  Ijarah  yang  menurut  bahasa artinya  adalah  imbalan  (ganti),  dan  dapat  pula  berarti  balasan.  Sedangkan  menurut istilah  suatu  akad  kemanfaatan  dengan  adanya  suatu  imbalan  atau  pengganti.  Jumhur
16 Pak Darto, Pemilik Kebun Kebun Kelapa, wawancara di Kelurahan Sikeli 27 Oktober 2020
Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan Sistem Mongkontraki (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
ulama fiqih berpendapat ijarah merupakan menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. 17
Dari  definisi  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sewa-menyewa  ( Ijarah )  adalah  akad atas  manfaat  dengan  imbalan.  Oleh  karena  itu,  objek  sewa-menyewa  adalah  manfaat dari  suatu  barang  yang  disewakan.  Dari  segi  imbalanya,  sewa-menyewa  mirip  dengan jual-beli,  namun  keduanya  tidaklah  sama.  Karena  dalam  jual-beli  objeknya  adalah benda, sedangkan dalam sewa-menyewa objeknya adalah manfaat, oleh karena itu tidak diperbolehkan  menyewa  pohon  untuk  diambil  buahnya  karena  buah  itu  benda  bukan manfaat,  begitu  pula  tidak  diperbolehkan  menyewa  sapi  untuk  diperas  susunya  karena susu adalah benda bukan manfaat dari suatu yang disewa. 18
Pada dasarnya sistem Mongkontraki di kalangan masyarakat  Kelurahan Sikeli, Kec.
Kabaena  Barat,  Kab.  Bombana  adalah  sesuatu  hal  yang  lazim  terjadi  karena  sudah berlangsung  cukup  lama.  Namun,  jika  ditinjau  dari  hukum  Islam,  maka  harus  dilihat secara rinci dan mendalam mulai dari proses akad hingga sistem Mongkontraki tersebut berjalan. Apakah proses Mongkontraki sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.
Pertama, jika dilihat dari akadnya, maka akad ini termasuk dalam kategori jenis akad bathil  dikarenakan  dalam  akad  tersebut  tidak  memenuhi  salah  satu  rukunnya  yakni berkaitan  dengan  manfaat  dari  objek  yang  disewakan.  Manfaat  objek  yang  digunakan adalah pohon kelapa untuk diambil buahnya. Namun dalam proses pemanfaatan tersebut terjadi spekulasi terkait dengan hasil panen buah kelapa. Tidak dapat dipastikan apakah
17 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, h. 122
18 Riyadus  Sholikhah,  Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Sewa  Tanah  Pertanian  Dengan  Pembayaran Uang dan Barang, Skripsi, h. 22
Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan Sistem Mongkontraki (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
Jamal Hidfar, Hartini Tahir
pohon kelapa tersebut akan mendapatkan panen buah yang melimpah atau tidak berbuah sama sekali. Sifat seperti ini dapat dikategorikan sebagai gharar. Akad memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan muamalah baik dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan.  Fungsi  dan  pengaruhnya  terhadap  benda  sangat  besar,  sehingga  transasksi muamalah dikatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. 19
Kedua, jika dilihat dari rukun dan syarat ijārah maka secara keseluruhan empat rukun yang  harus  ada  dalam ijārah tersebut  telah  terpenuhi.  Yakni  harus  adanya ‘aqidain , manfa’ah, ujrah dan sighat . Dalam sistem Mongkontraki ini, aqida’in yakni mu’jir dan musta’jir sudah sesuai. Artinya subjek dalam akad ini sudah baligh , berakal, mumayyiz sehingga  sudah  dapat  melakukan  perjanjian  tersebut.  Kemudian  untuk  objek  yang digunakan  adalah  objek  yang  kemanfaatannya  tidak  dapat  dirasakan  secara  langsung.
Objek  dalam  transaksi  ini  adalah  pohon  kelapa  yang  tujuannya  adalah  untuk menghasilkan  buah.  Dalam  hal  ini  sistem Mongkontraki ,  tidak  diperkenankan  dalam
Islam. Karena sejatinya objek dari sewa-menyewa harus berupa nilai kegunaan, bukan berupa  barang.  Sebab  orientasi  dalam  sewa-menyewa  bukanlah  untuk  memperoleh sebuah barang melainkan untuk mendapatkan nilai manfaat dari sebuah barang tersebut.
Hal ini sesuai dengan Madzhab Syafi’īyah
ْس اَك ٌح ِصَت  َلَق اَهْنِم  ٍكَمَس  ِدْيَصِل ٍةَكرِب ُة َراَج ِإ َلا َلَأ  ِراَجْعِت
ِصْب ِحلا اَهُة َراَجِإ ٌح ِصَت َو  ِراَمَّشلا  ِل  ِراَجْس
ُكَمَّسلا ِهيِف َعْمَتْجَي يَّتَح اَهْيِفاَم ُهْنِم ُداَطْصَي َمُث
Artinya: “Tidak  sah  menyewa  kolam  untuk  berburu  ikan  darinya,  maka  tidak  sah menyewa  pohon  untuk  buahnya,  akan  tetapi  sah  menyewa  kolam  untuk
19 Panji Adam, Redi Hadianto, dan Alma Hanifa Candra Yulita, “Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta  Relevansinya  Terhadap  Pengembangan  Produk  Lembaga  Keuangan  syariah  Dalam  Fatwa  DSN-MUI”, Jurnal Iqtisaduna 6, no. 2 (2020), h.105
Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan Sistem Mongkontraki (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
menahan  air  disalamnya  sehingga  berkumpul  ikan  di  dalamnya,  kemudian memburunya” 20
Kemudian,  terkait  dengan ujrah .  Dalam  sewa-menyewa  ini  yang  dimaksud  adalah harga sewa. Ketentuan yang dilakukan dalam sistem Mongkontraki sudah sesuai. Yakni harga sewa ditentukan diawal secara jelas. Penentuan harga diawal juga bertujuan agar tidak  ada  perselisihan  dikemudian  hari.  Karena  sudah  pasti  dan  tidak  akan  berubah.
Namun, pembayaran harga sewa yang dilakukan diawal ternyata juga dapat merugikan kedua  belah  pihak.  Dimana musta’jir harus  membayar  uang  sewa  atas  manfaat  yang belum  pasti.  Artinya  jika  pohon  kelapa  yang  disewa  berbuah,  maka musta’jir akan mendapatkan  manfaat,  dan  jika  pohon  kelapa  yang  disewa  tidak  berbuah,  maka musta’jir tidak  akan  memperoleh  suatu  manfaat  begitupun mu’jir yang  menyewakan kebun kelapa merasa rugi jika pohon kelapa yang disewakan ternyata berbuah lebih dari apa yang telah ditaksir sebelumnya.
Terakhir,  rukun  yang  ada  dalam  sistem Mongkontraki ini adalah sighat yakni  suatu ungkapan  para  pihak  yang  melakukan  akad  berupa ijab dan qabul . Ijab adalah  suatu pernyataan  janji  atau  penawaran  dari  pihak  pertama  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan  sesuatu. Qabul adalah  suatu  pernyataan  menerima  dari  pihak  kedua  atas penawaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  pertama.  Sighat  berupa ijab dan qabul yang
dilakukan  oleh  para  pihak  di  Kelurahan  Sikeli  dengan  lisan  dan  mengandalkan  rasa saling  percaya  tanpa  disertai  bukti  hitam  diatas  putih  (bukti  tertulis).  Perjanjian  yang digunakan  dalam  sewa  menyewa  dengan  sistem Mongkontraki ini  sebenernya  tidak
20 Afanda  Leliana  Sari,  Abdul  Wahab  A.  Khalil,  Faridatul  Fitriyah,  “Tinjauan  Hukum Islam  terhadap praktik sewa menyewa pohon manga di kalangan masyarakat dusun patuk”, https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/download/2005/930 (Diakses 2 Februari 2021 )
Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan Sistem Mongkontraki (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
Jamal Hidfar, Hartini Tahir
cukup hanya dengan menggunakan akad saling percaya tanpa disertai bukti hitam diatas putih  (bukti  tertulis),  karena  di  takutkan  apabila  dari  pihak  pemilik  kebun  kelapa meninggal  sedangkan  akad  sewa  sedang  berlangsung  kemudian  dari  pihak  keluarga pemilik  kebun  kelapa  ingin  mengelola  kebun  kelapa  tersebut  maka  akan  timbul kekisruhan antara keluarga pemilik kebun kelapa dan pihak musta’jir. Hal ini juga jelas tidak sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 282-283
Selain  itu,  resiko  yang  dapat  ditimbulkan  juga  berupa  kerugian  yang  akan  dialami musta’jir dalam  sistem Mongkontraki ini  adalah  segala  macam  bentuk  resiko  menjadi
tanggung  jawab musta’jir .  Jadi  apabila  dalam  proses  sewa-menyewa  terjadi  hal-hal seperti  pohonnya  tumbang,  bunga-bunga  kelapa  gugur,  atau  pohonnya  tidak  berbuah dan akhirnya gagal panen semua menjadi resiko musta’jir . Artinya musta’jir tidak akan mendapatkan  ganti  rugi  ataupun  pengurangan  harga  sewa.  Hal ini  tidak  sesuai  dengan ketentuan  hukum  Islam  sebagaimana  Fatwa  Dewan  Syariah  NasionalMajelis  Ulama’ Indonesia  (DSNMUI)  No:  112/DSN-MUYIX/2017  Tentang  Akad Ijarah ,  disebutkan bahwa musta’jir tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena al-Ta’laddi, aTaqsir , atau mukhalafat al-
Shurut . 21 Artinya,  selama  proses  sewa-menyewa  berlangsung  jaminan  resiko  yang terjadi merupakan tanggung jawab pemilik objek.
Seperti  yang  telah  dipaparkan  diatas,  bahwa  akad  yang  dilakukan  oleh  masyarakat
Kelurahan  Sikeli  bersifat  bathil.  Untuk  itu,  akad  sewa-menyewa  ini  hendaknya
21 Fatwa  Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama’ Indonesia  (DSN-MUI)  No:  112/DSNMUYIX/2017 Tentang Akad Ijārah.
Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan Sistem Mongkontraki (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
diarahkan  dari  sewa  pohon  kelapa  menjadi  sewa  kebun  kelapa.  Apabila  akad  ini diarahkan  dari  sewa  pohon  kelapa  menjadi  sewa  kebun  kelapa  maka  tidak  akan bertentangan dengan hukum Islam.

## D. Penutup
Setelah  dilakukan  penelitian  dan  menganalisi  penelitian  ini,  maka  penulis  dapat mengambil  kesimpulan  atas  sewa  tanah  pertanian  dengan  sistem  Mongkontraki  di kalangan masyarakat Kel.Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana dapat disimpulkan bahwa:
1. Sewa tanah pertanian dengan sistem Mongkontraki di kalangan masyarakat Kel. Sikeli,  Kec.  Kabaena  Barat,  Kab.  Bombana  dapat  dikatakan  sebagai  suatu fenomena yang sudah terjadi dalam kurun waktu cukup lama. Sewa-menyewa di Kelurahan  Sikeli  tersebut  diawali  dengan  adanya  pencarian  kebun  kelapa, melakukan  pertemuan,  dan  melakukan  akad  secara  lisan  yang  didasarkan  atas rasa kepercayaan.
2. Menurut  tinjauan  hukum  Islam,  terdapat  beberapa  permasalahan  terkait  dengan sewa tanah pertanian dengan sistem Mongkontraki ini. Diantaranya adalah:
a. Objek  yang  digunakan  adalah  pohon  kelapa.  Objek  tersebut  dinilai  tidak memenuhi  syarat  dalam  akad  sewa  menyewa  khususnya  terkait  dengan manfaat  dari  objek  yang  disewakan.  Karena  Pohon  kelapa  merupakan  objek yang  kemanfaatannya  tidak  dapat  dirasakan  secara  langsung.  Pohon  kelapa dinilai  sangat  rentan  untuk  dapat  diambil  manfaatnya  karena  tidak dapat dipastikan  apakah  pohon  tersebut  akan  berbuah  atau  tidak  berbuah,  berbuah banyak ataupun berbuah sedikit. Disisi lain objek dari sewamenyewa haruslah berupa  nilai  kegunaan,  bukan  berupa  barang.  Sebab  orientasi  dalam  sewa- menyewa  bukanlah  untuk  memperoleh  sebuah  barang.  hal  lain,  dengan menggunakan  objek  ini,  maka  akan  menimbulkan  spekulasi  hasil  yang  belum menentu  yang  akhirnya  menimbulkan  gharar.  Dimana  dalam  hukum  Islam sendiri dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak.
Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan Sistem Mongkontraki (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
Jamal Hidfar, Hartini Tahir
b. Resiko  menjadi  tanggung  jawab musta’jir .  Hal  ini  tidak  sesuai  Fatwa  Dewan Syariah  NasionalMajelis  Ulama’  Indonesia  (DSNMUI)  No:  112/DSN- MUYIX/2017  Tentang  Akad Ijārah ,  yang  menjelaskan  bahwa musta’jir tidak wajib  menanggung  risiko  terhadap  kerugian  yang  timbul  karena  perbuatan yang  dilakukannya,  kecuali  karena al-Ta'addi,  alTaqsīr ,  atau mukhālafat  al- Shurūt .
Akad yang dilangsungkan secara lisan dan didasarkan atas rasa kepercayaan tanpa disertai  hitam  diatas  putih  (bukti  tertulis),  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam sebagaimana  yang  dijelaskan  sebelumnya  dalam  firman  Allah  swt  dalam  QS.  Al- Baqarah/2: 282-283

## Daftar Pustaka

## Buku
A. Mas’adi, Gufron, Fiqih Muamalah Kontekstual (Cet.I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 8
Departemen  Agama  RI, Tikrar  AL-Qur’an  Hafalan  Tajwid  dan  Terjemah (Bandung:  PT Sigma Examedia Arkanleema, 2017), h. 49
Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama’  Indonesia  (DSN-MUI)  No: 112/DSNMUYIX/2017 Tentang Akad Ijārah.
Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), h. 1 .
Sholikhah,  Riyadus, Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Sewa  Tanah  Pertanian  Dengan Pembayaran Uang dan Barang , Skripsi, h. 22
Syafe’I, Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah (Cet.10, Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 122 Uman, Khairul dan Ahyar Aminudin, Ushul Fiqih II (Bandung: Pustaka Setia, 1989), h. 201

## Jurnal
Adam, Panji, Redi Hadianto, dan Alma Hanifa Candra Yulita, Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan syariah Dalam Fatwa DSN-MUI , Jurnal Iqtisaduna 6, no. 2 (2020)
Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan Sistem Mongkontraki (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
Jamal Hidfar, Hartini Tahir
Halim,  Patimah, Hubungan  Antara  Maqasida  Al-Syariah  Dengan  Beberapa  Metode Penetapan  Hukum  Islam  (Qiyash  dan  Sadd/Fath  Al-Zari’ah), Hunafa  7,  no.  2 (Desember 2010), h. 122.
Hartini, Hukum  Islam  Pluralis-Multikultural  di  Indonesia  (Kasus  UU  Pornoaksi  dan Pornografi), Al-Daulah 4, no. 1 (Juni 2015), h. 179.
Ilyas,  Musyfikah, Sertifikasi  danLabelisasi  Produk  Halal  Perspektif  Maslahat ,  Al-Qodau  4, no. 2 (Desember 2017), h. 358.
Pantamar, Hendrik dan Rahma Amir, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Desa  Pattangga  Kecamatan  Bola  kabupaten  Wajo. Qadauna  2,  no.  2  (April  2021),  h. 269
Syahril,  Muhammad  dan  Lomba  Sultan, Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Leasing (Studi Kasus di Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar) , Qadauna 1 (Oktober 2020)
Wulandari,  Fitri  dan  Sohrah, Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  akad  salam  di Kelurahan  Doping  Kecamatan  Penrang  Kabupaten  Wajo, Qadauna  2,  no.  2  (April 2021), h.425