## Harmonisasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan

## Kriswanto
Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Mathla'ul Anwar, Banten, Indonesia E-mail : kriswanto.kayat@gmail.com

## Abstract
Law  is  one  of  the  instruments  needed  to  facilitate  various  social developments.  Law  is  an  important  thing  in  the  process  of  community development,  especially  for  countries  that  identify  law  as  a  written  rule. This  paper  is  a  normative  juridical  research,  with  data  sources  on  primary legal  materials  and  secondary  legal  materials.  The  results  show  that  the harmonization  of  law  in  Indonesia  is  marked  by  a  simplification  in  the formation  of  laws  through  the  omnibus  law/omnibus  bill  method,  with  the existence of this omnibus law, several regulations can be simplified into one law. So that the regulations can be simpler and can answer many aspects of the  legal  needs  of  the  community.  So  the  researcher  assumes  that  the harmonization  of  laws  carried  out  by  the  government,  in  order  to  simplify regulations  and  meet  the  needs  of  the  community,  is  very  much  in accordance with the Legal Development Theory which is still relevant to be used  as  a  guide  and  guide  for  Harmonization  of  Law  in  Indonesia.
.
Keywords : Hamonization of Law, Omnibus Law, Development Law Theory

## Abstrak
Hukum  merupakan  salah  satu  instrumen  yang  diperlukan  untuk  dapat memfasilitasi  berbagai  perkembangan  kemasyarakatan.  Hukum  merupakan hal  yang  penting  dalam  proses  pembangunan  masyarakat,  apalagi  bagi negara yang mengidentikkan hukum sebagai aturan yang tertulis. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normative, dengan sumber data bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Harmonisasi  Hukum  di  Indonesia  ditandai  dengan  adanya  penyederhanaan dalam pembentukan Undang-Undang melalui metode omnibus law/omnibus bill ,  dengan  adanya  omnibus  law  ini  maka  beberapa  peraturan  bisa disederhanakan menjadi satu undang-undang saja. Agar peraturan bisa lebih sederhana  dan  dapat  menjawab  banyak  aspek  dari  kebutuhan  hukum masyarakat.  Sehingga  peneliti  berasumsi  bahwa,  adanya  harmonisasi Undang-Undang  yang  dilakukan  pemerintah,  dalam  rangka  menyederhana- kan  peraturan  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  hal  itu  sangat  sesuai dengan  Teori  Hukum  Pembangunan  yang  masih  relevan  untuk  dijadikan
Volume 19  Nomor 1, Halaman 37-57 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
penuntun dan pemandu Harmonisasi Hukum di Indonesia.
Kata  kunci : Harmonisasi  Hukum,  Omnibus  Law,  Teori  Hukum Pembangunan

## Pendahuluan
Hukum  merupakan  salah  satu  instrumen  masyarakat  untuk  mewujudkan  tujuan yang  hendak  dicapai.  Agar  mencapai  tujuannya,  manusia  memerlukan  hukum  sebagai sarana untuk menamin terpenuhinya hak, terselenggaranya kewajiban, serta tersedianya mekanisme  dan  prosedur  yang  sesuai  sehingga  mempermudah  berbagai  kebutuhan masyarakat. 1 Hukum  yang  sesuai  dengan  perkembangan  manusia  diperlukan  supaya hukum  hadir  untuk  melayani  kebutuhan  manusia.  Hukum  dalam  hal  ini  menjadi ―gerbang‖ penghubung antara idealitas norma ( das sollen ) yang terdapat dalam hukum dengan  kebutuhan  masyarakat  sebagai  realitas  ( das  sein ). 2 Eksistensi    hukum  dalam melayani  kebutuhan  dan  perkembangan  masyarakat  senantiasa  diperlukan  supaya perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat  terjadi  secara  teratur,  terencana,  berkelanjutan, serta  terjaminnya  hak-hak  masyarakat. 3 Hukum  yang  seperti  inilah  yang  dianggap sebagai hukum yang sesungguhnya ( truly law ) karena hukum dapat menyatu dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Maka  dari  itu  dapat  dinyatakkan  bahwa  hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang patut  dan  relevan  dengan  perkembangan  dan  perubahan  masyarakat  sedangkan
1 Fradhana Putra Disantara, “Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum,” JURNAL LITIGASI (e-Journal) 22, no. 2 (2021): 205–29, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211.
2 Daci Jordan, “Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: Are They the Same or Different?,” Academicus International Scientific Journal 2 (July 2010): 109–15, https://doi.org/10.7336/academicus.2010.02.11.
3 Rr Rina Antasari, “Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran  Nonet-Selznick  Menuju  Hukum  Yang  Berkeadilan,” Nurani:  Jurnal  Kajian  Syari’ah  Dan Masyarakat 19, no. 1 (2019): 103–18, https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2022-04-05| Published : 2022-08-26.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
perubahan masyarakat diharuskan didasarkan pada hukum supaya perubahan itu terjadi secara  teratur  dan  berkelanjutan.  Perubahan  kehidupan  kemasyarakatan  terus mengalami  perubahan  sesuai  dengan  realitas  yang  terjadi.  Dalam  hal  ini,  perubahan adalah  ―kodrat‖  manusia.  Sebagai  makhluk  rasional  tentu,  perubahan  adalah  hal  yang niscaya termasuk juga perkembangan teknologi dan modernisasi. Modernisasi sejatinya identik  dengan  revolusi  industi  yang  menekankan  pentingnya  peran  teknologi  dalam membantu  berbagai  bidang  kehidupan  manusia. 4 Modernisasi  yang  terus  berkembang tersebut  kemudian  berpengaruh  terhadap  perkembangan  hukum. 5 Menghadapi  era modernisasi,  hukum  berwujud  menjadi  serangkaian  teks  yang  tertulis  dan  terus berupaya  menjamin  kepastian  hukum.  Hukum  yang  berupa  tertulis  inilah  yang kemudian dikenal sebagai hukum positif. 6
Hukum yang tertulis sebagai identitas ―khas‖ hukum positif sejatinya merupakan bentuk revolusi hukum yang pada awalnya berupa nilai-nilai yang dilekati dengan aspek moralitas,  religi,  serta  nilai-nilai  lokalitas  yang  dilaksanakan  masyarakat  ( custom ) berupaya  diunifikasi  menjadi  satu  jenis  yaitu  hukum  positif  yang  menekankan  pada tekstualitas  hukum  berupa  hukum  tertulis. 7 Hal  ini  tentu  sejalan  dan  relevan  dengan perkembangan manusia pada era modernisasi yang menekankan efektivitas dan efisiensi sehingga hukum berorientasi menjadi bersifat tertulis dan menjamin kepastian hukum.
Pada era revolusi industri 4.0 atau society 5.0, hukum tertulis kemudian identik menjadi  instrumen  Undang-Undang  uang  dibuat  oleh  negara.  Undang-Undang diorientasikan  dibuat  untuk  menghadapi  perkembangan  manusia;  terutama  pada  masa revolusi industri 4.0 maupun society 5.0. 8 Di Indonesia, gagasan Undang-Undang yang dibuat  oleh  negara  untuk  menghadapi  perkembangan  manusia  sejatinya  pernah diterapkan  di  Indonesia  terutama  pada  era  orde  baru  dengan  alasan  dan  tujuan pembangunan.  Terlebih  lagi,  pada  era  orde  baru  juga  berkembang  gagasan  Teori
4 Mohammad Rizky et  al., “Perspektif Islam  Terhadap Ilmu  Pengetahuan Dan Teknologi,” Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu - Ilmu Keislaman 21, no. 01 (2021): 55–61.
5 Fradhana  Putra  Disantara,  “Konsep  Pluralisme  Hukum  Khas  Indonesia  Sebagai  Strategi Menghadapi  Era  Modernisasi  Hukum,” Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik  Islam 6,  no.  1  (January  1, 2021): 1–36, https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129.
6 Aaron  Gordon,  “Nondelegation,” NYU  Journal  of  Law  &  Liberty 12,  no.  3  (2019):  799, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3399724.
7 Muh. Afif Mahfud, “The Relevance of Ronald Dworkin ’s Theory for Creating Agrarian Justice in Indonesia,” Yustisia 8, no. 3 (2019): 385–99, https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i3.27386.
8 R  Willya  Achmad  W  et  al.,  “Potret  Generasi  Milenial  Pada  Era  Revolusi  Industri  4.0,” Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial 2, no. 2 (2019): 187, https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26241.

## Harmonisasi Hukum Di Indonesia...
Hukum  Pembangunan  yang  lahir  atas  curah  gagas  dari  Mochtar  Kusumaatmadja. Bahkan  terdapat  ―stigma‖  di  kalangan  ilmuan  baik  hukum  maupun  non-hukum  bahwa teori  inilah  yang ―memberikan justifikasi‖ ilmiah bagi  kebijakan hukum  pada era orde baru.  Terlepas  dari  itu  semua,  pada  era  saat  ini,  terutama  pada  era  Pemerintahan Presiden Joko Widodo terutama di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo terdapat  beberapa  fenomena  hukum  yang  berorientasi  pada  pemenuhan  kebutuhan industrialisasi dan dampak ekonomi masyarakat seperti halnya dilakukan revisi terhadap beberapa  Undang-Undang;  seperti:  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2020  Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  (selanjutnya  disebut  UU  PMB),  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  (selanjutnya  disebut  UU-CK),  serta  Undang-Undang  No.  7  Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU HPP).
Ketiga  contoh  Undang-Undang  yang  disahkan  dalam  kurun  waktu  tahun  2020- 2021  di  atas  sejatinya  merupakan  Undang-Undang  yang  disahkan  untuk  memenuhi perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat  serta  berkaitan  dengan  aspek  perekonomian dalam  masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dengan  diterapkannya  metode omnibus law/omnibus bill dalam metode pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama diterapkan pada UU-CK dan UU HPP. Hal inilah yang perlu dikaji dalam penelitian ini; terutama bilamana dihubungkan dengan Teori Hukum Pembangunan sebagaimana yang digagaskan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja,  serta  dikaitkan  dengan  fenomena modernisasi  hukum. Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  berorientasi  pada  dua rumusan masalah. Pertama, apa implikasi hukum terkait gejala Harmonisasi Hukum di Indonesia? Kedua, bagaimana perspektif teori hukum pembangunan terhadap fenomena Harmonisasi Hukum di Indonesia?

## Metodelogi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. 9 Penelitian yuridis-normatif atau  lazimnya  disebut  penelitian  hukum  doktrinal  berorientasi  pada  koherensi  antara asas hukum, teori hukum, konsep, serta norma hukum. Dengan melihat koherensi antara asas hukum, teori hukum, konsep, serta norma hukum tersebut maka penelitian yuridis-
9 Dyah Ochtorina Susanti A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) , 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
normatif  memerlukan  bahan  hukum  sebagai  bagian  penting  dalam  pengkajiannya. 10
Dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum  primer  meliputi:  UU  No.  3  Tahun  2020  Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,  UU  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja,  dan  UU  No.  7  Tahun  2021 Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Bahan  hukum  sekunder  meliputi:  buku, artikel jurnal, serta website yang khusus membahas mengenai Harmonisasi Hukum dan Teori  Hukum  Pembangunan  serta  bahan  non-hukum  meliputi:  kamus  hukum  dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

## Pembahasan
Harmonisasi Hukum Di Indonesia: Dinamika dan Enigma
Gejala  Harmonisasi  Hukum  menjadi  hal  yang  lumrah  dalam  perkembangan hukum  modern.  Wacana  dan  gejala  Harmonisasi  Hukum  menjadi  pembahasan  yang bersifat conditio  sine  qua  non dengan  perkembangan  kehidupan  manusia. 11 Dengan demikian,  fenomena  Harmonisasi  Hukum  merupakan  fenomena  yang  lazim  terjadi  di hampir  semua  negara  yang  mendeklarasikan  sebagai  negara  hukum.  Terlebih  lagi, fenonema  globalisasi  yang  kian  mengemuka  yang  tidak  hanya  berdampak  pada  aspek bisnis dan perkembangan teknologi, teruutama juga berkaitan dengan hukum; sehingga, perkembangan  hukum  antarsatu  daerah/negara  dapat  mempengaruhi  perkembangan hukum  antarsatu  daerah/negara  lain. 12 Istilah  ―modernisasi‖  menjadi  istilah  yang kemudian  identik  dengan  perkembangan  teknologi  serta  perkembangan  masyarakat. 13
Secara  lateral,  modernisasi  merupakan  suatu  tindakan  untuk  menjadikan  suatu  kondisi yang terbaru atau mutakhir. Pada perspektif etimologi, kata ‗modern‘ memiliki asal dari kata moderma sebagaimana  merupakan  salah  satu  kata  dalam  bahasa  Latin; moderma memiliki  makna  masa  kini,  terbaru,  atau  mutakhir. 14 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia memberikan  penegasan  bahwa  kata  modern  berarti  sikap,  cara  berpikir  serta  cara
10 Galang  Taufani  Suteki, Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori,  Dan  Praktik) ,  1st  ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018).
11 Disantara,  “Konsep  Pluralisme  Hukum  Khas  Indonesia  Sebagai  Strategi  Menghadapi  Era Modernisasi Hukum.”
12 Dicky Eko Prasetio et al., “The Legal Pluralism Strategy of Sendi Traditional Court in the Era of Modernization Law,” Rechtsidee 8 (March 9, 2021): 1–14, https://doi.org/10.21070/jihr.2021.8.702.
13 Aju  Putrijanti,  “Jurisprudence  of  State  Administrative  Courts  in  The  Development  of  State Administrative Law,” Penelitian Hukum de Jure 21, no. 2 (2021): 162–63.
14 Lucia  Charlota  Octovina  Tahamata  Vera  Waty  Simanjuntak,  La  Ode  Angga,  “Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penerima Vaksin Covid-19,” Sanisa 1, no. 2 (2021): 43–44.
bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. 15 Lebih lanjut, dalam Black’s Law Dictionary modernisasi  merupakan,  " a  society  achieves  modernity  by  this  specific  process ‖. 16
Berdasarkan  definisi  yang  diberikan  oleh  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dan Black’s Law Dictionary tersebut dapat diketahui bahwa modernisasi merupakan sikap, tindakan, atau kebijakan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berkembang dan berubah.
Donald  Eugen  Smith  memberikan  batasan  tentang  modernisasi  yang diidentikkan  pada  bidang  teknologi  dan  ekonomi. 17 Lebih  lanjut,  Manfret  Halpern memberikan  penegasan  terkait  reformasi  modernisasi  yang  menekankan  pada transformasi  seluruh  komponen  dalam  sistem  yang  berorientasi  untuk  menata masyarakat  serta  melibatkan  berbagai  sistem. 18 Pada  aspek  hukum,  pemahaman mengenai  Harmonisasi  Hukum  sejatinya  berkaitan  dengan  kebijakan  hukum  atau reformasi  hukum  yang  diorientasikan  untuk  menghadapi  tuntutan  dan  perkembangan zaman.  Tentu  setiap  negara  memiliki  kebijakan  hukum  tersendiri  mengenai perkembangan  hukum  dan  modernisasi  hukum.  Meski  begitu,  jika  dilihat  secara saksama, terdapat beberapa pola universalitas yang diterapkan di hampir semua negara dalam menghadapi  modernisasi  hukum.  Setidaknya terdapat  tiga pola universal  negara dalam  menghadapi  modernisasi  hukum, 19 yaitu: pertama ,  Harmonisasi  Hukum  identik dengan  dominannya  aturan  hukum  tertulis  ( text  law ).  Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa Harmonisasi  Hukum  berkelindan  dan  berkaitan  erat  dengan  berkembangnya  gejala positivisasi.  Hal  ini  tentu  berkaitan  juga  dengan  pengaruh  hukum  tertulis  yang mendominasi aspek modernisasi hukum. Perkembangan hukum yang bersifat tertulis ini sejatinya merupakan perkembangan yang bersifat umum dan universal
Sekalipun hukum tertulis identik dengan sistem hukum civil law , namun dengan adanya perkembangan Harmonisasi Hukum maka sistem hukum common law pun juga terpengaruh  dengan  adanya  Harmonisasi  Hukum  yang  bersifat  tertulis  ini.  Sistem
15 KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online” (KBBI, 2022).
16 Henry  Campbell  Black  Bryan  A.  Garner, Black’s  Law  Dictionary ,  11th  ed.  (Minnesotta:  West Publishing Co, St. Paull, 2019).
17 Immerwahr  Daniel,  “Ten-Cent  Ideology:  Donald  Duck  Comic  Books  and  the  U.S.  Challenge  to Modernization,” Modern American History 3, no. 1 (2020): 3–7.
18 Ali  Farazmand  Shahjahan  Bhuiyan,  “Society  and  Public  Policy  in  the  Middle  East  and  North Africa,” International Journal of Public Administration 43, no. 5 (2020): 374.
19 Richard  Ormerod,  “The  History  and  Ideas  of  Sociological  Functionalism:  Talcott  Parsons, Modern Sociological Theory, and the Relevance for OR,” Journal of the Operational Research Society 71, no. 12 (2020): 1873–99, https://doi.org/10.1080/01605682.2019.1640590.
hukum common  law memang  berorientasi  pada  aspek precedent dan  koherensi antarputusan  pengadilan.  Jargon  yang  sering  diusung  oleh  negara common  law adalah judge  made  law atau  hakim  dapat  membuat  hukum. 20 Maka  dari  itu,  sistem  hukum common  law sejatinya  menegaskan  pada law  unwritten sebagaimana  kemudian ditetapkan  dalam  putusan  pengadilan.  Di  negara  penganut common  law ,  mulai  pada abad  ke-20  sampai  dengan  abad  ke-21  terdapat  perkembangan  yang  menempatkan pentingnya  peran  Peraturan  Perundang-undangan  dalam  perubahan  masyarakat  atau untuk  memenuhi  tuntutan masyarakat. 21 Meski lazimnya identik  dengan sistem hukum civil law , namun perkembangan masif peran undang-undag tertulis pada sistem common law juga  mulai  berkembang.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  urgensi  dan  gagasan  metode omnibus  law/omnibus  bill yang  dipelopori  oleh  negara-negara  penganut common  law . Berdasarkan  fakta  sejarah, omnibus  law/omnibus  bill tercatat  pertama  kali  diterapkan pada tahun 1888 di Amerika Serikat dengan istilah omnibus bill . 22 Praktik omnibus bill dilanjutkan  pada  tahun  1967  yang  berkaitan  dengan Criminal  Law  Amendement  Bill yang secara substansi mengubah Undang-Undang hukum pidana secara komprehensif. 23
Hingga  abad  ke-21,  sebelum  Indonesia  terdapat  negara  yang  sudah mengimplementasikan omnibus  bill ,  diantaranya:  Turki,  Filipina,  Kamboja,  Vietnam, Inggris, Australia, Jerman, Malaysia, dan Singapura. 24 Negara-negara seperti Amerika, Kanada, Irlandia, dan Suriname juga telah mengimplementasikan metode omnibus law atau omnibus  bill ini  sebagaimana  diterapkan  di  Irlandia  pada  tahun  2008  yang mencabut  kurang  lebih  3.225  Undang-Undang  dengan  metode omnibus  law atau omnibus  bill . 25 Diterapkannya  metode omnibus  bill oleh  beberapa  negara  tersebut mengindikasikan  bahwa  Harmonisasi  Hukum  yang  terimplementasi  dalam  metode omnibus  law/omnibus  bill tidak  lagi  secara  restriktif  merupakan  domain civil  law atau
20 Choky  Ramadhan,  “Konvergensi  Civil  Law  Dan  Common  Law  Di  Indonesia  Dalam  Penemuan Dan  Pembentukan  Hukum,” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 30,  no.  2 (2018): 213, https://doi.org/10.22146/jmh.31169.
21 Aydin  Atilgan, Global  Constitutionalism:  A  Socio-Legal  Perspective ,  1st  ed.  (Berlin:  Springer Nature, 2018).
22 Aditya Yuli Sulistyawan I Putu Eka Cakra, “Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia,” Jurnal Crepido 2, no. 2 (2020): 57–58.
23 Gridanya Mega Juwana, Stephanie, Gabriella Gianova Laidha, Sistem Dan Praktik Omnibus Law Di  Berbagai  Negara  Dan  Analisis  RUU  Cipta  Kerja  Dari  Perspektif  Good  Legislation  Making ,  1st  ed. (Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020).
24 Ibid .
25 Agus Machfud Fauzi Hesty Kartikasari, “Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” Doktrina 4, no. 1 (2021): 43.
common law saja. Metode omnibus law/omnibus bill tidak dapat teralineasi hanya milik satu  sistem  hukum  tertentu  karena  sebagai  bagian  dari  Harmonisasi  Hukum  metode omnibus  law/omnibus  bill telah  mewarnai  perkembangan  hukum  di  berbagai  negara dengan berbagai sistem hukum. Dengan demikian, perkembangan Harmonisasi Hukum melalui  metode omnibus  bill harus  dilihat  sebagai  bagian  dari  perkembangan  hukum modern  (modernisasi  hukum)  yang  dapat  berpengaruh  ke  berbagai  negara  dengan berbagai  sistem  hukum.  Hal  ini  sekaligus  mempertegas  bahwa  terimplementasikannya metode omnibus  law/omnibus  bill merupakan  bagian  dari  gejala  modernisasi  hukum.
Perspektif  tersebut  sejalan  dengan  sudut  pandang  Sudikno  Mertokusumo; 26 sebagaimana mengungkapkan bahwa perkembangan hukum modern lebih diwarnai oleh gejala  penyaturan  sistem  hukum  dunia  yang  bersifat  universal  dan  tidak  hanya teralineasi pada suatu sistem hukum.
Indonesia  sendiri  secara  ―resmi‖  mulai  menerapkan  metode omnibus law/omnibus  bill dengan  dikeluarkannya  UU-CK.  Salah  satu  pertimbangan digunakannya  metode omnibus  law/omnibus  bill di  Indonesia  adalah  untuk meningkatkan  kecepatan  penyusunan  Undang-Undang  termasuk  juga  mengoreksi Undang-Undang  bermasalah  terutama  dalam  aspek  harmonisasinya.  Meski  secara ―resmi‖ baru diterapkan di Indonesia pada tahun 2020 melalui UU-CK, namun metode omnibus  law/omnibus  bill sejatinya  pernah  diterapkan  di  Indonesia;  meskipun  tidak dengan  istilah  resmi  metode omnibus  law/omnibus  bill diantaranya:  pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi  untuk  Kepentingan  Perpajakan/ Automatic  Exchange  of  Information -AEoI) (selanjutnya disebut dengan Perppu AEoI) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  PD).  Perppu  AEoI kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan  Perpajakan  Menjadi  Undang-Undang  yang membatalkan beberapa pasal di dalamsuatu Undang-Undang, seperti: Pasal 35 ayat (2) dan  Pasal  35A  UU  No.6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan beserta perubahannya, Pasal 40 dan Pasal 41 UU No.7 Tahun 1992 tentang
26 Bambang  Wiyono,  oyon  M.  Darusman, Teori  Dan  Sejarah  Perkembangan  Hukum ,  1st  ed. (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019).
Perbankan beserta perubahannya, Pasal 47 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi  beserta  perubahannya,  serta  Pasal  41  dan  Pasal  42  UU  No.  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah.  Sekilas,  Perppu  AEoI  sebagaimana  disahkan  menjadi  UU No.9  Tahun  2017  tersebut  mirip  dengan  konsep  metode omnibus  law/omnibus  bill dalam  Peraturan  Perundang-undangan.  Selain  itu,  dalam  UU  PD  juga  sejatinya menerapkan metode yang sama sebagaimana dalam Perppu AEoI.
Dengan demikian, meskipun secara resmi baru diterapkan pada UU-CK, namun metode omnibus  law/omnibus  bill juga  pernah  diterapkan  pada  berbagai  Undang- Undang  di  Indonesia.  Meski  begitu,  perbedaannya  terdapat  pada  materi  muatan Undang-Undang  yang  dilakukan  perubahan  dengan  metode omnibus  law/omnibus  bill . Jika  pada  UU-CK  materi  muatan  Undang-Undang  yang  dilakukan  perubahan  dengan metode omnibus  law/omnibus  bill bersifat  meluas  dan  komprehensif,  sedangkan sebelumnya perubahan suatu Undang-Undang dengan metode omnibus law/omnibus bill materi muatannya masih lazim dan sesuai dengan materi yang umum dituangkan dalam Undang-Undang.  Penerapan  metode omnibus  law/omnibus  bill juga  berlanjut  selain pada  UU-CK  juga  pada  UU  HPP;  oleh  karena  terdapat  kendala  dalam  harmonisasi peraturan perpajakan, maka digunakanlah metode omnibus law/omnibus bill dalam UU HPP.  Dengan  demikian,  secara  substantif,  alasan  hukum  penggunaan  metode omnibus law/omnibus  bill pada  UU-CK  dan  UU  HPP  adalah  sama  yaitu  mengatasi  kendala dalam harmonisasi di Indonesia. Lebih lanjut, selain berkaitan dengan metode omnibus law/omnibus  bill ,  Harmonisasi  Hukum  di  Indonesia  juga  ditandai  dengan  adanya instrument  hukum  yang  berhubungan  dengan  kebutuhan  ekonomi  negara  serta masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  yaitu  salah  satunya  UU  PMB. Dikeluarkannya UU PMB tersebut sejatinya juga berkaitan dengan kebutuhan investasi pemerintah  serta  penyediaan  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat.  Berdasarkan  uraian di atas, gejala Harmonisasi Hukum di Indonesia ditandai dengan adanya perkembangan dalam  pembentukan  Undang-Undang  menggunakan  skema omnibus  law/omnibus  bill serta  adanya  Undang-Undang  yang  dibentuk  untuk  memenuhi  kebutuhan negara/pemerintah  khususnya  terkait  dengan  dengan  kebutuhan  investasi  pemerintah serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
Harmonisasi  Hukum  di  Indonesia  yang  dicirikan  dengan  perkembangan  dalam pembentukan  Undang-Undang  yang  melalui  metode omnibus  law/omnibus  bill serta adanya  Undang-Undang  yang dibentuk untuk  memenuhi kebutuhan negara/pemerintah khususnya  terkait  dengan  dengan  kebutuhan  investasi  pemerintah  serta  penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi menarik jika dianalisis dari Teori Hukum Pembangunan  sebagaimana  merupakan  gagasan  yang  menempatkan  posisi  penting hukum  dalam  pembangunan.  Titik  pijak  teori  hukum  pembangunan  adalah  berupaya mendudukkan  fungsi  hukum  sebagai  ―sarana  pembaruan  masyarakat‖  ( law  as  a  tool social engeneering ) sekaligus menempatkan hukum sebagai sarana legitimasi orientatif sebagaimana dibutuhkan bagi bangsa yang berada dalam tangga untuk mengembangkan dirinya  sebagai  negara  yang  memiliki  kewibawaan  hukum  yang  tinggi. 27 Hal  ini mempertegas bahwa teori ini ingin menegaskan bahwa perkembangan masyarakat juga harus  menjadi  fokus  dalam  studi  maupun  pemikiran  hukum  termasuk  juga  dengan hukum  yang harus membuka diri terhadap perkembangan masyarakat. 28 Mendudukkan hukum  sebagai  ―sarana‖  dalam  pembaruan  masyarakat  tentu  harus  dibedakan  dengan pemahaman hukum sebagai alat pembaruan atau alat rekayasa sosial kemasyarakatan. 29
Hukum  sebagai  alat  ―dianggap‖  lebih  rendah  dari  institusi  penyelenggara pembaruan  masyarakat.  Hal  ini  tentu  berbeda  dengam  menempatkan  hukum  sebagai ―sarana‖  yang  memiliki  sifat  integratif  dan  kolaboratif  dengan  perkembangan masyarakat.  Hukum  sebagai  ―sarana‖  memiliki  karakter  koordinatif  dengan  bidang- bidang  lainnya  sehingga  dimungkinkan  adanya  pendekatan  interdisipliner. 30 .  Hal  ini justru  kontras  ketika  hukum  didudukkan  sebagai  ―alat‖  yang  hanya  menjadi  objek pembaruan  masyarakat  sehingga  segala  upaya  pembaruan  masyarakat  harus ―dilegalisasi‖ oleh hukum. 31 Dengan  demikian,  hukum  sebagai  ―alat‖  tereduksi  makna
27 I  Putu  Rasmadi  Arsha  Putra  I  Ketut  Tjukup,  Nyoman  A.  Martiana,  Dewa  Nyoman  Rai  Asmara Putra,  Nyoma  Satyayudha  Dananjaya,  “Penerapan  Teori  Hukum  Pembangunan  Dalam  Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah,” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 1, no. 1 (2015): 145–69.
28 M.  Zulfa  Aulia,  “Hukum  Pembangunan  Dari  Mochtar  Kusuma-Atmadja:  Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdi Pada Pembangunan?,” Undang: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2018): 363–92.
29 Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat,” PALAR  |  PAKUAN  LAW  REVIEW 3,  no.  1  (January  1,  2017):  73–94, https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402.
30 M.  Zulfa  Aulia,  “Friedrich  Carl  von  Savigny  Tentang  Hukum:  Hukum  Sebagai  Manifestasi  Jiwa Bangsa,” Undang: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2020): 201–36, https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236.
31 Sudiyana; Suswoto, “Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif,” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE 11, no. 1 (2018): 108–36.
dan  fungsinya  sehingga  secara  hierarkis  lebih  rendah  dari  aspek  yang  lain,  terutama aspek  politik  kekuasaan.  Gagasan  Teori  Hukum  Pembangunan  pada  awalnya  lebih ditekankan  sebagai  ―konsep‖  pembinaan  hukum,  dan  bukan  diorientasikan  sebagai ―teori‖  sebagaimana  yang  dikenal  saat  ini. 32 Gagasan  Teori  Hukum  Pembangunan sejatinya rekonstruksi serta pengadopsian atas gagasan Roscoe Pound yang menegaskan bahwa  ― Law  as  a  tool  of  social  engineering ‖  sebagaimana  memengaruhi  kehidupan berhukum di Amerika Serikat yang dimulai pada sekitar tahun 1970-an dan dipengaruhi oleh paham sociological jurisprudence . 33
Lebih  lanjut,  Teori  Hukum  Pembangunan  termotivasi  pula  dari  sudut  pandang Herold  D.  Laswell  &Myres  S.  Mc  Dougal  ( Policy  Approach )  sebagaimana dikolaborasikan  dengan  gagasan  Roscoe  Pound  berkenaan  dengan  teori  hukum;  serta disesuaikan  dengan  kondisi,  kebutuhan,  serta  cita  hukum  Indonesia.  Mochtar Kusumaatmadja  mengelaborasi  urgensi  kolaborasi  antara  pengemban  hukum  teoritis dengan  pengemban  hukum  praktis  yang  kemudian  menjadi  suatu  rangkaian  dalam menciptakan  suatu  kebijakan  sebagaimana  memiliki  unsur  politis  sekaligus kemanfaatannya  ( utility) .  Salah  satu  ―kata  kunci‖  dari  Teori  Hukum  Pembangunan adalah  adanya  jalinan  pola  kerja  sama  dengan  melibatkan  seluruh  pihak  terkait  dalam suatu institusi maupun komunitas sosial masyarakat. Selain jalinan kerjasama, Muchtar Kusumaatmadja  juga  menegaskan  pentingnya  tujuan  pragmatis  demi  terwujudnya pembaruan  masyarakat  melalui  suatu  proses  yang  disebut  pembangunan.  Dalam  hal inilah,  maka  teori  yang  dikemukakan  oleh  Muchtar  Kusumaatmadja  sering  disebut sebagai Teori Hukum Pembangunan karena mengindikasikan peran teoretis dan praktis dalam pembangunan dan penegakan hukum.
Gagasan  Roscoe  Pound  yang  kemudian  berpengaruh  terhadap  Toeri  Hukum Pembangunan  Mochtar  Kusumaatmadja  berkaitan  dengan  hukum  sebagai  ― a  tool  of social engineering ‖. Gagasan ini relevan diterapkan di Indonesia dengan catatan makna ―alat‖  (hukum  sebagai  ―alat‖  pembangunan)  harus  diperluas  sehingga  menjadi  istilah ―sarana‖  (hukum  sebagai  ―sarana  pembangunan).  Perubahan  pemaknaan  hukum,  yang semula  sebagai tool dan  kemudian  menjadi instrument sejatinya  bertujuan  untuk
32 Shidarta,  ed., Mochtar  Kusuma-Atmadja:  Eksistensi  Dan  Implikasi ,  1st  ed.  (Jakarta:  Epistema Institute, 2012).
33 Harpani  Matnuh,  “Law  as  a  Tool  of  Social  Engineering,”  in 1st  International  Conference  on Social  Sciences  Education  "Multicultural ,  vol.  147,  2018,  118–20,  https://doi.org/10.2991/icsse- 17.2018.28.
membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera tersebut dicapai melalui  berbagai  upaya  untuk  mewujudkan  keteraturan  sekaligus  seperti  ketertiban sebagaimana  menjadi  kunci  hukum  yang  transformatif.  Hukum  yang  transformatif memiliki  arti  bahwa  terdapat  norma-norma  yang  menjadi  acuan  masyarakat  telah memberikan  akomodasi  atas  keinginan  bersama  dari  masyarakat.  Hal  ini  diterapkan melalui  beberapa  norma  norma  yang  tidak  tertulis  sebagaimana  tumbuh  dan berkembang  di  kehidupan  masyarakat.  Selain  itu,  hukum  patut  dimaknai  dalam perspektif luas mengingat terdapat relasi antara konsepsi dari Roescoe Pound dan Eugen Ehrlich  dengan  konsepsi  Laswell  dan  Mc  Dougal  yang  keduanya  memiliki  sudut pandang teoritis, pragmatis, dan praktis.
Pandangan  Muchtar  Kusumaatmadja 34 mengungkapkan  bahwa  pemaknaan  hukum harus dtinjau secara komprehensif oleh sebab beberapa hal, diantaranya: (a) Keberadaan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  lebih  berperan  aktif  dalam  proses pembaharuan  hukum  dan  lebih  eksesif;  (b)  Pandangan  hukum  sebagai  ―alat‖  justru menimbulkan  paradigm  dan  konsekuensi  yang  tidak  jauh  berbeda  berdasarkan implementasi ―legisme‖ sebagaimana telah diterapkan pada zaman Hindia Belanda; (c) Bilamana ―hukum‖ mencakup aspek hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana  pembaharuan  masyarakat  sudah  diterapkan  dalam  lingkup  hukum  internasional jauh  sebelum  konsep  ini  diterima  secara  resmi.  Hal  ini  diperkuat  oleh  pernyataan Muchtar Kusumaatmadja yaitu:
― Hukum  merupakan  suatu  alat  untuk  memelihara  ketertiban  dalam masyarakat.  Mengingat  fungsinya  sifat  hukum,  pada  dasarnya  adalah konservatif artinya,  hukum  bersifat  memelihara  dan  mempertahankan  yang telah tercapai. Fungsi  demikian  diperlukan  dalam  setiap  masyarakat,  termasuk masyarakat yang   sedang  membangun,  karena  di  sini  pun  ada  hasil-hasil  yang harus dipelihara,  dilindungi dan diamankan ‖. 35
Pada  kondisi  masyarakat  yang  senantiasa  berkembang  dan  dalam  kondisi membangun,  hukum  wajib  menjadi  sarana  yang  menunjang  guna  meningkatkan kebermanfaatan  dari  proses  transformasi  kondisi  masyarakat  tersebut.  Perspektif Muchtar  Kusumaatmadja  ini  tentu  berlawanan  dengan  paham  legisme;  sebagaimana paham tersebut yang terkesan kolot mengenai hukum yang berorientasi sebagai keeper
34 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) (Bandung: Alumni, 2002).
35 Ibid.
of the order dalam skopa statis, sekaligus menitikberatkan dalam karakter hukum yang konservatif;  sehingga,  paham  tersebut  memiliki  pandangan  bila  hukum  tidak  mampu menjadi  pioner  dalam  suatu  peranan  yang  prinsipil  dalam  rangakian  transformasi dinamika  kehidupan  manusia..  Gagasan  Muchtar  Kusumaatmadja  ini  kemudian  diberi ―identitas‖  oleh  para  murid-muridnya  dengan  "Teori  Hukum  Pembangunan"  atau dengan  sebutan  lain  yaitu  Madzhab  UNPAD. 36 Gagasan  Muchtar  Kusumaatmadja dilatarbelakangi  oleh  2  (dua)  aspek, 37 Pertama, hukum  tidak  mampu  memiliki  peran yang  kuat  dalam  menghadapi  transformasi  dinamika  kehidupan  masyarakat,  sehingga hukum  justru  menjadi  penghalang  perubahan-perubahan  kehidupan  sosial .  Kedua, di Indonesia,  masyarakat  sebagai  subjek  hukum  memiliki  perspektif  bahwa  terdapat upaya-upaya berkelanjutan dalam membangun hukum sebagai legitimasi di masa  yang akan  datang  sehingga  orientasi  hukum  modern  akan  terbentuk  di  masa  yang  akan datang.  Dengan  demikian,  dalam  sudut  pandang  Muchtar  Kusumaatmadja,  apabila terdapat  tujuan  utama  dari  hukum  sebagaimana  tidak  terjadi  pereduksian,  maka  akan menciptakan ketertiban yang menjadi syarat utama untuk melahirkan situasi dan kondisi yang  teratur.  Kemudian,  hukum  memiliki  tujuan  lain  yaitu  mencapai  makna  keadilan sebagaimana memiliki persepsi atas isi dan ukuran yang berbeda dari setiap pemikiran masyarakat  serta  zaman  yang  mengikutinya.  Kemudian,  agar  menggapai  suatu ketertiban,  diperlukan  suatu  jaminan  kepastian  hukum  guna  menjadi  legitimasi  untuk menjaga  kehormatan  hak  dan  kewajiban  manusia  di  dalam  kehidupan  sehari-hari; mengingat,  masyarakat  akan  mampu  berekspresi  secara  optimal  bila  mana  terdapat suatu kepastian hukum yang mampu melahirkan ketertiban pula.
Pembangunan  hukum  tidak  mampu  memberikan  jaminan  kepastian  serta ketertiban hukum. Dengan demikian, perspektif Muchtar Kusumaatmadja mengungkapkan  bahwa  instrumen  hukum  diharapkan  menjadi  ―sarana  pembaharuan masyarakat‖ dengan  dua pokok pemikiran dasar. 38 Pertama , hukum  sebagai  atas dasar pandangan  bilamana  terdapat  suatu  ketertiban  dalam  rangkaian  upaya  pembangunan hukum sebagaimana menjadi suatu condition sine qua non . Hal ini dimaksudkan bahwa Hukum  sebagai  instrumen  yang  menjadi  sarana  memberikan  pengaturan  agar
36 Bambang Hermawan Winda Apriani Zarona Harahap, Asep Syarifuddin, “Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia,” Lex Suprema 3, no. 1 (2021): 549–65.
37 Lilik  Mulyadi,  “Teori  Hukum  Pembangunan  Prof.  Dr.  Mochtar  Kusumaatmadja,  SH.,LL.M (Sebuah Kajian Deskriftif Analitis)” (pn-lhoksukon.go.id, 2017).
38 Ibid.
masyarakat   terdapat  dua aspek  yang menjadi pokok gagasan dari teori  ini,  yakni  :  (a) ketertiban sosial  yang menjadi tujuan utama dari pembangunan hukum adalah cita-cita yang  senantiasa  diupayakan  oleh  seluruh  pihak,  sehingga  telah  menjadi  kewajiban kepada  negara  untuk  menjadikan  tujuan  tersebut  sebagai  tujuan  mutlak;  (b)  instrumen hukum  telah  menjadi  pengatur  untuk  memberikan  arah  tujuan  kegiatan  manusia sebagaimana menjadi elemen dari pembangunan hukum itu sendiri..
Berdasarkan  uraian  di  atas,  Muchtar  Kusumaatmadja  telah  memberikan gambaran  bilamana  instrumen  hukum  wajib  dimaknai  secara  elaboratif  atau  luas sehingga  tidak  hanya  mengkaji  pada  aspek  asas-asas  maupun  kaidah  daripada  suatu produk  hukum,  namun  mengkaji  pula  serta  menelaah  terhadap  lembaga-lembaga sekaligus rangkaian atau mekanisme yang melahirkan pemberlakuan atas norma-norma yang menjadi kristalisasi asas-asas hukum. 39 Pendekatan menggunakan pola pemikiran normatif  tidak  hanya  menyasar  pada  hukum  semata,  melainkan  dilakukan  pula pemeliharaan hukum secara komprehensif agar hukum dimaknai secara ekstensif, yaitu hukum tidak hanya dianggap sebagai perangkat  asas semata  yang mengatur kehidupan masyarakat;  namun,  meliputi  pula  pihak-pihak  sekaligus  mekanisme  yang  patut dilakukan oleh masyarakat agar mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial.
Perspektif  terhadap  hukum  sebagaimana  di  atas  menunjukkan  bilamana pemahaman  terhadap  hukum  harus  dilakukan  secara  holistik,  oleh  sebab  komponen- komponen  elemen  hukum  sebagaimana  terdiri  atas  asas,  subjek  hukum  atau  lembaga, serta  mekanisme  Bersatu  padu  mewujudkan  pembangunan  hukum  yang  dilakukan dalam bentuk produk hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Perspektif teori hukum pembangunan salah satunya bercermin atas situasi sosial yang dialami oleh masyarakat  Indonesia  sebagaimana  didasarkan  pula  atas  nilai-nilai  yang  terkandung didalam  Pancasila.  Hal  tersebutlah  yang  sebenarnya  dapat  dikatakan  bahwa  Teori Hukum  Pembangunan  berhubungan  erat  dengan  Teori  Keadilan  Bermartabat sebagaimana  gagasan  dari  Teguh  Prasetyo. 40 Kedua  teori  ini  memiliki  relevansi bilamana diterapkan di Indonesia sebagaimana memiliki komponen utama yang tumbuh dan  berkembang  di  wilayah  Indonesia. 41 Situasi  sosial  yang  dialami  oleh  para  subjek
39 Sayuti  Sayuti,  “Arah  Kebijakan  Pembentukan  Hukum  Kedepan  (Pendekatan  Teori  Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif),” Al Risalah 13, no. 2 (2018): 11–22.
40 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum (Bandung: Nusa Media, 2017).
41 Romli Atmasasmita, “Memahami Teori Hukum Integratif,” Legalitas 3, no. 2 (2012): 1–13.
hukum di Indonesia pada dasarnya memiliki pola konsekuensi sinergitas yang menyasar pada  tindakan-tindakan  selaras  yang  dianggap  benar  di  lingkungan. 42 Faset  tersebut tercermin dari berbagai kebijakan legislasi serta implementasi sebagaimana menjadikan Teori  Hukum  Pembangunan  sebagai  landasan  fundamental  serta  vital  agar  mampu mendudukkan hukum berfungsi secara optimal dan memiliki peran  yang responsif dan aktif sekaligus dinamis terhadap dinamika kehidupan masyarakat.
Hal  ini  mempertegas  bahwa  Teori  Hukum  Pembangunan  dari  Muchtar Kusumaatmadja, menempatkan instrumen hukum sebagai saran pembaruan masyarakat, bukan  hanya  menjadi  alat  pembaruan. 43 Pandangan  Eugen  Ehrlich  dan  Roscue  Pound sebagaimana  bermula  dari  pola  pemikiran  hukum  pragmatis  tidak  meninjau  instrumen hukum  dalam  aspek  sebagai  asas,  namun  menunjukkan  instrumen  hukum  berdasarkan aktualisasi  dari  masyarakat  yang  mentaati  hukum  tersebut. 44 Dengan  demikian, selanjutnya  Ehrlich  menciptakan  gagasan  mengenai living  law guna  memberikan diferensiasi dengan konsepsi positive law . Sementara itu Roscue Pound memiliki sudut pandang  berkenaan  dengan  hukum  sebagai  suatu  realitas  sosial  yang  mampu memberikan  suatu  pedoman  aturan  bagi  seluruh  masyarakat;  sebab,  perspektif  dari Roscue Pound menilai bilamana negara dibangun atas dasar kepentingan kesejahteraan masyarakat secara umum; 45 sekaligus instrumen hukum sebagai sarana legitimasi guna melakukan  aktivitas-aktivitas  yang  mencapai  tujuan  dari  negara.  Perspektifnya, masyarakat  sebagai  subjek  hukum  adalah  subjek  yang  mengutamakan  kepentingan umum  daripada  kepentingan  individual  sehingga  implementasi  hak  dan  kewajiban bermuara  pada  tindakan-tindakan  positif  kepada  masyarakat. 46 Maka  dari  itu,  teori hukum  pembangunan  merupakan  transformasi  dari  dua  gagasan  sebagaimana  telah disebutkan  dalam  penelitian  ini;  oleh  sebab,  teori  ini  ini  melakukan  rekonstruksi terhadap teori umum, namun dengan tegas menolak gagasan mekanis dari konsepsi Law
42 Fradhana Putra Disantara et al., “The Enigma of Ethics: Code of Ethics Enforcement on Covid-19 Health  Protocol,” DE  LEGA  LATA:  Jurnal  Ilmu  Hukum 7,  no.  1  (January  30,  2022):  1–21, https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.8203.
43 Ihwan  Nul  Padl  Tahegga  Primananda  Alfath,  “Penerapan  Asas  -  Asas  Hukum  Adat  Dalam Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan,” Arena Hukum 14, no. 1 (2021): 150–63.
44 Yapiter  Marpi  et  al.,  “Legal  Effective  of  Putting  ‘Business  as  Usual’  Clause  in  Agreements,” International Journal of Criminology and Sociology 10, no. 1 (2021): 58–70, https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09.
45 Dominikus  Rato,  “Realisme  Hukum:  Peradilan  Adat  Dalam  Perspektif  Keadilan  Sosial,” Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 1, no. 2 (July 31, 2021): 285, https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998.
46 Arief Budiono Khudzaifah Dimyati, Haedar Nashir, Elviandri, Absori, Kelik Wardiono, “Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis,” Heliyon 7, no. 8 (2021): 1–8.
as  a  tool  of  social  Engineering sehingga  gagasan  sebagaimana  dari  Mochtar kusumaatmadja ini merubah istilah ‗alat‘ menjadi ‗sarana‘.
Mengacu  pada  Teori  Hukum  Pembangunan  sebagaimana  dikembangkan  oleh Muchtar  Kusumaatmadja  tersebut  sejatinya  tiga  Undang-Undang  yang  dibahas  dalam penelitian ini yaitu: UU CK, UU HPP serta UU PMB memiliki dimensi ―sarana‖ untuk melakukan  pembangunan  atau  perubahan  di  masyarakat.  Dalam  bahasa  Teori  Hukum Pembangunan,  ketiga  Undang-Undang  tersebut  merupakan “tool”  of  a  social engineering  and  development .  Landasan  teleologis  dalam  dibentuknya  UU  CK  dapat dilihat dari konsideran menimbang, diantaranya:
”:….. bahwa  dengan  cipta  kerja  diharapkan  mampu  menyerap  tenaga  kerja Indonesia  yang  seluas-luasnya  di  tengah  persaingan  yang  semakin  kompetitif dan  tuntutan  globalisasi  ekonomi,…… bahwa  untuk  mendukung  cipta  kerja diperlukan  penyesuaian  berbagai  aspek  pengaturan  yang  berkaitan  dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan  menengah,  peningkatan  ekosistem  investasi,  dan  percepatan  proyek
strategis nasional,  termasuk  peningkatan  perlindungan  dan  kesejahteraan pekerja,….. bahwa  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  kemudahan,  perlindungan, dan pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah,  peningkatan ekosistem  investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional,  termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan…”.
Dari  landasan  teleologis  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  UU-CK  memang diorientasikan  untuk  menjadi  solusi  atas  problematika  hukum  prosedur  berusaha  yang panjang dan berbelit-belit,  upaya penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi,  serta pemberdayaan  UMKM.  Tentu,  tujuan  tersebut  merupakan  tujuan  yang  urgen  untuk dilaksanakan.  Untuk  memenuhi  tujuan  tersebut,  dipergunakanlah  metode omnibus law/omnibus  bill untuk  menjadikan  hukum  sebagai  ―sarana‖  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  sebagaimana  tercantum  dalam  konsideran  menimbang  dalam  UU-CK.  Lebih lanjut, terkait UU HPP memiliki landasan teleologis, yaitu:
”.....bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan  mendukung  percepatan  pemulihan  perekonomian,  diperlukan  strategi konsolidasi  fiskal  yang  berfokus  pada  perbaikan  delisit  anggaran  dan peningkatan  rasio  pajak,  yang  antara  lain  dilakukan  melalui  penerapan kebijakan peningkatan  kinerja  penerimaan  pajak,  reformasi  administrasi perpajakan,   peningkatan  basis  perpajakan,  penciptaan  sistem  perpajakan  yang mengedepankan  prinsip  keadilan  dan  kepastian  hukum,  serta  peningkatan kepatuhan  sukarela,…. bahwa  untuk  menerapkan  strategi  konsolidasi  fiskal
yang   berfokus  pada  perbaikan  defisit  anggaran  dan  peningkatan  rasio  pajak sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  b,  diperlukan  penyesuaian  kebijakan  di bidang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan,  pajak  penghasilan,  pajak pertambahan  nilai,  dan  cukai  serta  pengaturan  mengenai  pajak  karbon  dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif Wajib Pajak….”.
Jika  mengacu  pada  landasan  teleologis  UU  HPP  ini,  secara  substansi  mirip dengan  landasan  telelologis  dalam  UU  CK  yaitu  terdapat  permasalahan  hukum  yang sulit  jika  dilaksanakan  jika  menggunakan  perubahan  hukum  seperti  biasa  maka diperlukan langkah ―khusus dan luar biasa‖ dengan metode omnibus law/omnibus bill . Upaya hukum ―khusus dan luar biasa‖ dalam Teori Hukum Pembangunan inilah yang menempatkan  hukum  sebagai  sarana  dan  sekaligus  solusi  yang  artinya  hukum  tidak hanya  hadir  untuk  melegalisasi  kepentingan  masyarakat,  tetapi  hadir  untuk menyelesaikan  permasalahan  hukum  masyarakat  dan  dalam  hal  ini  metode omnibus law/omnibus bill merupakan salah satu solusi hukum dari berbagai permasalahan hukum yang  ada  di  masyarakat.  Terkait  dengan  UU  PMB  memiliki  landasan  teleologis  pula, yaitu:
“…..bahwa  kegiatan  usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara  mempunyai peranan  penting  dalam  memberikan  nilai  tambah  secara  nyata  bagi pertumbuhan   ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya  masih  terkendala  kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah,  perizinan,  perlindungan  terhadap  masyarakat terdampak,  data  dan  informasi  pertambangan,  pengawasan,  dan  sanksi,
sehingga penyelenggaraan  pertambangan  mineral  dan  batubara  kurang  berjalan efektif  dan  belum  dapat  memberi  nilai  tambah  yang  optimal,….. bahwa  pengaturan mengenai  pertambangan  mineral  dan  batubara  yang  saat  ini  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  masih  belum  dapat  menjawab  perkembangan,  permasalahan,  dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga  perlu  dilakukan  perubahan  agar  dapat  menjadi  dasar  hukum  yang efektif,  efisien,  dan  komprehensif  dalam  penyelenggaraan  pertambangan mineral dan batubara…”.
Berdasarkan  landasan  teleologis  tersebut,  UU  PMB  memang  diperlukan  untuk memberikan  jaminan  dan  kepastian  hukum  terkait  investasi  di  bidang  pertambangan mineral  dan  batubara.  Pada  sudut  pandang  Teori  Hukum  Pembangunan,  hadirnya  UU PMB  merupakan  ―sarana‖  bagi  masyarakat  agar  UU  PMB  dapat  mengasilkan  iklim investasi  kondusif,  efektivitas  dan  efisiensi  pertambangan  mineral  dan  batubara,  serta kemudahan  perizinan.  Mengacu  pada  UU-CK,  UU  HPP  serta  UU  PMB  di  atas,
sejatinya  ketiga  Undang-Undang  tersebut  telah  memosisikan  hukum  sebagai  ―sarana‖ untuk mewujudkan tujuan di masyarakat. Hal ini termasuk juga bahwa hukum dijadikan ―solusi‖ dalam menghadapi permasalahan hukum di masyarakat sehingga UU-CK, UU HPP  serta  UU  PMB  telah  sesuai  dengan  spirit  yang  terkandung  dalam  Teori  Hukum Pembangunan.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa Teori Hukum Pembangunan dalam Harmonisasi Hukum di Indonesia berfungsi sebagai pemandu dan penuntun bagi hukum supaya dapat menjadi sarana sekaligus solusi dalam menyelesaikan  permasalahan  hukum  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Teori  Hukum Pembangunan  dapat  dijadikan  ―spirit  serta  teori‖  penuntun  dalam  berbagai  proses Harmonisasi Hukum di Indonesia.

## Kesimpulan
Gejala Harmonisasi Hukum di Indonesia ditandai dengan adanya perkembangan dalam  pembentukan  Undang-Undang  yang  melalui  metode  omnibus  law/omnibus  bill serta  adanya  Undang-Undang  yang  dibentuk  untuk  memenuhi  kebutuhan negara/pemerintah  khususnya  terkait  dengan  dengan  kebutuhan  investasi  pemerintah serta  penyediaan  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat.  Orientasi  ke  depannya  bahwa Teori Hukum Pembangunan dalam Harmonisasi Hukum di Indonesia berfungsi sebagai pemandu dan penuntun bagi hukum supaya dapat menjadi sarana sekaligus solusi dalam menyelesaikan  permasalahan  hukum  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Teori  Hukum Pembangunan  dapat  dijadikan  ―spirit  serta  teori‖  penuntun  dalam  berbagai  proses Harmonisasi Hukum di Indonesia.

## Daftar Pustaka
A‘an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti. Penelitian Hukum (Legal Research) . 2nd ed.
Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Antasari, Rr Rina. ―Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan.‖ Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 19, no. 1 (2019): 103–18.
https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344.
Atilgan, Aydin. Global Constitutionalism: A Socio-Legal Perspective . 1st ed. Berlin:
Springer Nature, 2018.
Atmasasmita, Romli. ―Memahami Teori Hukum Integratif.‖ Legalitas 3, no. 2 (2012): 1–13.
Aulia, M. Zulfa. ―Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa.‖ Undang: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2020): 201–36. https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236.
———. ―Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdi Pada Pembangunan?‖ Undang: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2018): 363–92.
Bryan A. Garner, Henry Campbell Black. Black’s Law Dictionary . 11th ed. Minnesotta:
West Publishing Co, St. Paull, 2019.
Daniel, Immerwahr. ―Ten-Cent Ideology: Donald Duck Comic Books and the U.S.
Challenge to Modernization.‖ Modern American History 3, no. 1 (2020): 3–7.
Disantara, Fradhana Putra. ―Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum.‖ Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik
Islam 6, no. 1 (January 1, 2021): 1–36. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129.
———. ―Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum.‖
JURNAL LITIGASI (e-Journal) 22, no. 2 (2021): 205–29. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211.
Disantara, Fradhana Putra, Ruetaitip Chansrakaeo, Mohamad Jazuli, Ni Putu Ratnayutika, Rini Triastutiek, and Claudya Inamas Putri Umiasih. ―The Enigma of
Ethics: Code of Ethics Enforcement on Covid-19 Health Protocol.‖ DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (January 30, 2022): 1–21. https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.8203.
Gordon, Aaron. ―Nondelegation.‖ NYU Journal of Law & Liberty 12, no. 3 (2019): 799. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3399724.
Hesty Kartikasari, Agus Machfud Fauzi. ―Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.‖ Doktrina 4, no. 1 (2021): 43.
I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martiana, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoma Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra. ―Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah.‖ ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 1, no. 1 (2015): 145–69.
I Putu Eka Cakra, Aditya Yuli Sulistyawan. ―Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia.‖ Jurnal Crepido 2, no. 2 (2020): 57–58.
Jordan, Daci. ―Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: Are They the Same or Different?‖ Academicus International Scientific Journal 2 (July 2010): 109–15. https://doi.org/10.7336/academicus.2010.02.11.
Juwana, Stephanie, Gabriella Gianova Laidha, Gridanya Mega. Sistem Dan Praktik Omnibus Law Di Berbagai Negara Dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making . 1st ed. Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020.
KBBI. ―Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.‖ KBBI, 2022.
Khudzaifah Dimyati, Haedar Nashir, Elviandri, Absori, Kelik Wardiono, Arief Budiono. ―Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis.‖
Heliyon 7, no. 8 (2021): 1–8.
Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan
Karya Tulis) . Bandung: Alumni, 2002.
Lathif, Nazaruddin. ―Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.‖ PALAR | PAKUAN LAW REVIEW 3, no. 1 (January 1, 2017): 73–94. https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402.
Mahfud, Muh. Afif. ―The Relevance of Ronald Dworkin ‘s Theory for Creating Agrarian Justice in Indonesia.‖ Yustisia 8, no. 3 (2019): 385–99.
https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i3.27386.
Marpi, Yapiter, Erlangga, Bakti Toni Endaryono, and Krismayu Noviani. ―Legal Effective of Putting ‗Business as Usual‘ Clause in Agreements.‖ International Journal of Criminology and Sociology 10, no. 1 (2021): 58–70. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09.
Matnuh, Harpani. ―Law as a Tool of Social Engineering.‖ In 1st International Conference on Social Sciences Education "Multicultural , 147:118–20, 2018. https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28.
Mulyadi, Lilik. ―Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M (Sebuah Kajian Deskriftif Analitis).‖ pn-lhoksukon.go.id, 2017.
Ormerod, Richard. ―The History and Ideas of Sociological Functionalism: Talcott Parsons, Modern Sociological Theory, and the Relevance for OR.‖ Journal of the Operational Research Society 71, no. 12 (2020): 1873–99.
https://doi.org/10.1080/01605682.2019.1640590.
Prasetio, Dicky Eko, Fradhana Putra Disantara, Nadia Husna Azzahra, and Dita Perwitasari. ―The Legal Pluralism Strategy of Sendi Traditional Court in the Era of Modernization Law.‖ Rechtsidee 8 (March 9, 2021): 1–14. https://doi.org/10.21070/jihr.2021.8.702.
Prasetyo, Teguh. Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum . Bandung: Nusa Media, 2017.
Putrijanti, Aju. ―Jurisprudence of State Administrative Courts in The Development of State Administrative Law.‖ Penelitian Hukum de Jure 21, no. 2 (2021): 162–63.
Ramadhan, Choky. ―Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum.‖ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 30, no. 2 (2018): 213. https://doi.org/10.22146/jmh.31169.
Rato, Dominikus. ―Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial.‖ Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 1, no. 2 (July 31, 2021): 285. https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998.
Rizky, Mohammad, Ramadhandy Budianto, Tresna Ramadhian, and Setha Wening. ―Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.‖ Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu - Ilmu Keislaman 21, no. 01 (2021): 55–61.
Sayuti, Sayuti. ―Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif).‖ Al Risalah 13, no. 2 (2018): 11–22.
Shahjahan Bhuiyan, Ali Farazmand. ―Society and Public Policy in the Middle East and North Africa.‖ International Journal of Public Administration 43, no. 5 (2020): 374.
Shidarta, ed. Mochtar Kusuma-Atmadja: Eksistensi Dan Implikasi . 1st ed. Jakarta:
Epistema Institute, 2012.
Suswoto, Sudiyana; ―Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif.‖ Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE 11, no. 1 (2018): 108–36.
Suteki, Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik) .
1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.
Tahegga Primananda Alfath, Ihwan Nul Padl. ―Penerapan Asas - Asas Hukum Adat Dalam Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan.‖ Arena Hukum 14, no. 1 (2021): 150–63.
Vera Waty Simanjuntak, La Ode Angga, Lucia Charlota Octovina Tahamata. ―Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penerima Vaksin Covid-19.‖ Sanisa 1, no. 2 (2021): 43–44.
W, R Willya Achmad, Marcelino Vincentius Poluakan, Didin Dikayuana, Herry Wibowo, and Santoso Tri Raharjo. ―Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0.‖ Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial 2, no. 2 (2019): 187.
https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26241.
Winda Apriani Zarona Harahap, Asep Syarifuddin, Bambang Hermawan. ―Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia.‖ Lex Suprema 3, no. 1 (2021): 549–65.
Wiyono, oyon M. Darusman, Bambang. Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum . 1st ed. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019.