## The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23
Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813

## K/PID2-23
Missleini 1) ; Evi Retno Wulan 2)
1,2) Universitas Narotama Surabaya Email: 1) missleinyn@gmail.com ; 2) evyretnowulan@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [16 March 2024]
Revised [22 April 2024]
Accepted [25 April 2024]

## ABSTRAK
Putusan  Nomor  813  K/PID2-23  menjadi  perhatian  yang  mendalam  dalam  ranah  hukum, khususnya  terkait  analisis  asas  keadilan  ratio  decidendi  yang  diaplikasikan  oleh  hakim  dalam penentuan  putusan.  Dalam  konteks  ini,  penting  untuk  memahami  berbagai  aspek  yang  menjadi pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  keputusan  yang  adil  dan  berkeadilan.  Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam analisis  asas  keadilan  dalam  putusan  Nomor  813  K/PID2-23.  Aspek-aspek  tersebut  meliputi prinsip  proporsionalitas  dalam  penerapan  hukum,  kesetaraan  di  hadapan  hukum,  kepastian hukum,  dan  rehabilitasi  serta  resosialisasi.  Penelitian  ini  juga  mengacu  pada  relevansi  dan implikasi  putusan  tersebut  terhadap  perkembangan  hukum  dan  keadilan  di  masyarakat. Diharapkan  pembahasan  ini  dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih  mendalam  tentang bagaimana  asas  keadilan  ratio  decidendi  hakim  diterapkan  dalam  konteks  kasus-kasus  pidana yang kompleks seperti putusan Nomor 813 K/PID2-23.

## ABSTRACT
Decision  Number  813  K/PID2-23  is  of  deep  concern  in  the  legal  field,  especially  regarding  the analysis  of  the  ratio  decidendi  principle  of  justice  applied  by  judges  in  determining  decisions.  In this context, it is important to understand the various aspects that are taken into consideration by judges  in  making  fair  and  just  decisions.  In  this  discussion,  we  will  explore  several  key  aspects that need to  be considered in analyzing the principle of justice in Decision Number 813 K/PID2- 23.  These  aspects  include  the  principles  of  proportionality  in  the  application  of  law,  equality before the law, legal certainty, and rehabilitation and resocialization. This research also refers to the relevance and implications of the decision for the development of law and justice in society. It is  hoped  that  this  discussion  can  provide  deeper  insight  into  how  the  principle  of  justice  ratio decidendi of judges is applied in the context of complex criminal cases such as Decision Number 813 K/PID2-23.
KEYWORDS
Decision Number 813 K/PID2-23, principle of justice, ratio decidendi of the judge
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Dalam putusan Nomor 813 K/PID2-23, terungkap pentingnya prinsip asas keadilan ratio decidendi yang  dipegang  teguh  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan.  Asas  ini  merupakan  landasan  utama dalam pengambilan keputusan di dalam proses peradilan, yang menuntut konsistensi dan keadilan dalam penerapan  hukum.  Putusan  tersebut  menyoroti  bagaimana  hakim  mengaplikasikan  prinsip  ini  dalam konteks kasus tertentu yang dibawa ke hadapannya. Asas keadilan ratio decidendi mengacu pada alasan atau  prinsip  hukum  yang  menjadi  dasar  bagi  keputusan  hakim  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara. Dalam  konteks  Nomor  813  K/PID2-23,  hakim  menggali  substansi  kasus  secara  mendalam  untuk mencapai  keputusan  yang  adil  dan  berdasarkan  pada  hukum  yang  berlaku.  Keadilan  dalam  proses peradilan menjadi fokus utama, di mana hakim bertanggung jawab untuk menimbang setiap aspek kasus dengan cermat. Hal ini terwujud melalui pertimbangan yang matang terhadap faktor-faktor yang relevan dan  berdampak  dalam  keputusan  akhir.  Dalam  putusan  tersebut,  hakim  menunjukkan  kepekaannya terhadap  kebutuhan  akan  keadilan  yang  seimbang,  tanpa  memihak  pada  pihak  tertentu,  namun  tetap memperhatikan hak-hak setiap individu yang terlibat dalam kasus tersebut (Alim, 2010).
Lebih  lanjut,  asas  keadilan  ratio  decidendi  memandu  hakim  untuk  memperhitungkan  preseden yang  relevan dan  berlaku  dalam  konteks  kasus  yang  sedang  diputuskan.  Putusan  sebelumnya  menjadi panduan yang berharga dalam menentukan langkah-langkah yang tepat dalam penyelesaian perselisihan hukum.  Dengan  demikian,  hakim  tidak  hanya  melihat  kasus  secara  terisolasi,  tetapi  juga mempertimbangkan  perkembangan  hukum  yang  telah  terjadi  sebelumnya  untuk  menegakkan  keadilan yang konsisten.Keberlanjutan prinsip-prinsip hukum menjadi landasan penting dalam menjaga integritas sistem peradilan. Dalam konteks Nomor 813 K/PID2-23, hakim menegaskan pentingnya mematuhi asas keadilan ratio decidendi sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Hal  ini  juga  mencerminkan  upaya  untuk  memastikan  bahwa  setiap  keputusan  yang  diambil  oleh pengadilan didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan berlandaskan pada hukum yang berlaku.
Selain itu, asas keadilan ratio decidendi juga memberikan arahan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan. Konsistensi dalam penerapan hukum memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Dengan demikian, putusan Nomor 813 K/PID2-23 tidak hanya menjadi contoh konkret dari penerapan asas keadilan ratio decidendi, tetapi juga memberikan pandangan yang  jelas  bagi  masyarakat  tentang  bagaimana  hukum  diterapkan  dalam  praktiknya.  Di  samping  itu, keputusan  hakim  dalam  Nomor  813  K/PID2-23  juga  mencerminkan  pentingnya  keseimbangan  antara keadilan individual dan kepentingan umum. Hakim harus mampu mempertimbangkan implikasi lebih luas dari  setiap  keputusan  yang  diambil,  serta  memastikan  bahwa  keadilan  yang  ditegakkan  tidak  hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga mencakup kepentingan yang lebih besar dari masyarakat secara keseluruhan.Namun  demikian,  penerapan  asas  keadilan  ratio  decidendi  juga  menghadapi  tantangan dalam  praktiknya.  Kompleksitas  kasus  dan  perubahan  dalam  dinamika  sosial  sering  kali  menghadirkan dilema  bagi  hakim  dalam  menentukan  relevansi  suatu  preseden  dalam  konteks  kasus  yang  sedang diputuskan. Oleh karena itu, perlunya keterbukaan dan fleksibilitas dalam menafsirkan asas keadilan ratio decidendi agar tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, asas keadilan ratio decidendi juga dihadapkan pada  tantangan  baru.  Perkembangan  hukum  internasional  dan  pengaruhnya  terhadap  hukum  nasional menuntut hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Dengan  demikian,  hakim  perlu  memperluas  wawasan  dan  pengetahuannya  untuk  menghadapi tantangan-tantangan  ini  dengan  bijaksana  (Margono,  2019).Dalam  kesimpulannya,  putusan  Nomor  813 K/PID2-23  menegaskan  pentingnya  asas  keadilan  ratio  decidendi  dalam  menjaga  integritas  dan konsistensi sistem peradilan. Prinsip ini bukan hanya menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan,  tetapi  juga  mencerminkan  komitmen  terhadap  keadilan  yang  merata  dan  berlandaskan  pada hukum yang berlaku. Dengan memperhatikan konteks kasus, mengacu pada preseden yang relevan, dan memperhitungkan  implikasi  lebih  luas  dari  setiap  keputusan,  hakim  dapat  memastikan  bahwa  keadilan terwujud dalam segala aspek proses peradilan.

## LANDASAN TEORI

## Ratio Decidendi
Pengertian  ratio  decidendi  atau  pertimbangan  hakim  adalah  alasan  hakim  yang  digunakan  oleh hakim  sebagai  bahan  pertimbangan  hukum  yang  menjadi  dasar  sebelum  memutuskan  perkara,  Ratio decidendi merupakan abstraksi hikmah di balik kasus yang diputus di masa lampau lalu diterapkan pada masa  selanjutnya.  Menurut  J.W  Harris,  bahwa  kesimpulan  yang  bersifat  efektif  dan  universal  dari berbagai  masalah  yang  tidak  tertera  aturan-aturan  khusus  maka  hakim  mengambil  suatu  tindakan transfomatif dengan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas. 2 Fungsi ratio decidendi dalam dunia peradilan sangat penting sebagai sarana dalam menyatakan pemikiran terkait problematika konflik hukum yang terjadi di masyarakat.Kedudukan ratio decidendi dapat menjadi rujukan dasar logika dalam  suatu  perkara,  ratio  decidendi  mendasari  adanya  suatu  putusan  artinya,  ratio  decidendi  dapat diikuti  oleh  pengadilan-pengadilan  lain  di  masa  yang  akan  datang.  Oleh  karena  itu,  ratio  decidendi memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara  jelas  dan  akurat  ratio  decidendi  dapat  memberikan  panduan  secara  jelas  bagi  para  pihak  yang terlibat  serta  dapat  membantu  dalam  pengembangan  dan  konsistensi  sistem  hukum  (Andika  Wahyudi Gani dkk,2022).

## Asas Keadilan
Kata  keadilan  berasal  dari  Bahasa  Arab,  dalam  bahasa  Indonesia  keadilan  berasal  dari  kata  adil dengan  memperoleh  awalan  ke  dan  akhiran  an,  yang  bermakna  adil  dan  merupakan  kata  sifat  yaitu (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil (Tim Penyusun KBBI, 1990). ustice berarti the ideal in law by which judges were expected to be guide yang apabila diterjemahkan secara sederhana bermakna: adalah  sesuatu  yang  diidamkan  (dicita-citakan)  di  dalam  hukum,  yang  keputusannya  diharapkan  dapat dijadikan pedoman (Theo Huijbers,1982).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  menelaah  asas  keadilan  ratio  decidendi  hakim  dalam Putusan  Nomor  813  K/PID2-23  adalah  penekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan mengumpulkan data dan  informasi  terkait  putusan  tersebut,  termasuk  teks  putusan,  dokumen-dokumen hukum  yang  relevan,  serta  literatur-literatur  yang  membahas  prinsip-prinsip  keadilan  dalam  konteks hukum  pidana.  Selanjutnya,  analisis  dilakukan  dengan  mengacu  pada  kerangka  hukum  yang  berlaku, seperti  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  dan  Undang-Undang  No.  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  serta  prinsip-prinsip  keadilan  yang  diakui  secara
internasional.  Pendekatan  yuridis  normatif  memungkinkan  peneliti  untuk  melakukan  analisis  terhadap argumentasi  hukum  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  serta  mengevaluasi kesesuaian  putusan  tersebut  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  yang  berlaku.  Dengan  pendekatan  ini, peneliti  dapat  menghasilkan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  bagaimana  asas  keadilan  ratio decidendi  hakim  diterapkan  dalam  konteks  kasus  pembunuhan  yang  dihadapi,  seperti  dalam  Putusan Nomor 813 K/PID2-23, serta implikasi dan relevansinya terhadap perkembangan hukum dan keadilan di masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Asas Keadilan dalam Putusan Kasus Pembunuhan Berencana
Asas  keadilan  dalam  putusan  kasus  pembunuhan  berencana  adalah  prinsip  hukum  yang mendasari  proses  peradilan  dalam  menentukan  kesimpulan  dan  hukuman  yang  adil  bagi  pelaku  tindak pidana  tersebut.  Asas  keadilan  menjadi  landasan  utama  dalam  menjaga  keseimbangan antara  hak-hak individu  dengan  kepentingan  masyarakat  serta  nilai-nilai  keadilan  yang  berlaku  dalam  suatu  negara. Dalam  konteks  kasus  pembunuhan  berencana,  asas  keadilan  memegang  peranan  penting  untuk memastikan  bahwa  pelaku  tindak  pidana  diberikan  hukuman  yang  setimpal  dengan  kejahatan  yang dilakukannya,  sekaligus  memberikan  keadilan  bagi  korban  dan  keluarga  korban  yang  terdampak  oleh tindakan  kejahatan  tersebut.  Pembahasan  mengenai  asas  keadilan  dalam  putusan  kasus  pembunuhan berencana  juga  tidak  lepas  dari  pertimbangan  terkait  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  tindak  pidana  tersebut.  Salah  satu  undang-undang  yang  terkait  dengan  kasus pembunuhan  adalah  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  yang  di  dalamnya  telah  diatur mengenai  berbagai  jenis  kejahatan,  termasuk  pembunuhan.  Selain  itu,  terdapat  juga  Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang  memberikan landasan bagi proses peradilan pidana di Indonesia, termasuk dalam penanganan kasus pembunuhan berencana (Kencanawati, 2022).
Asas  keadilan  dalam  penanganan  kasus  pembunuhan  berencana  dapat  diwujudkan  melalui beberapa prinsip, salah satunya adalah prinsip proporsionalitas hukuman. Prinsip ini menekankan bahwa hukuman  yang  diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana  haruslah  sebanding  dengan  tingkat  kesalahan yang  dilakukannya  serta  tingkat  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  perbuatannya.  Dengan  menerapkan prinsip  proporsionalitas  hukuman,  pengadilan  dapat  memastikan  bahwa  keadilan  ditegakkan  dengan memberikan  hukuman  yang  sesuai  bagi  pelaku  pembunuhan  berencana  tanpa  berlebihan  atau  kurang dari  yang  seharusnya.Selain  itu,  asas  keadilan  juga  mencakup  prinsip  kesetaraan  di  hadapan  hukum. Prinsip  ini  menegaskan  bahwa  setiap  individu  memiliki  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan  perlakuan yang adil dan sama di dalam proses peradilan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam  konteks  kasus  pembunuhan berencana,  prinsip  kesetaraan  di  hadapan  hukum menjamin  bahwa baik pelaku tindak pidana maupun korban memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hakim harus bersikap netral tanpa adanya diskriminasi.
Selanjutnya, asas  keadilan  dalam  putusan  kasus  pembunuhan  berencana  juga  mencakup  prinsip kemanfaatan.  Prinsip  ini  menekankan  bahwa  putusan  yang  diambil  oleh  pengadilan  haruslah memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat  secara  keseluruhan.  Dengan mempertimbangkan  prinsip  kemanfaatan,  pengadilan  dapat  memastikan  bahwa  putusan  yang  diambil tidak hanya memenuhi kepentingan individu yang terlibat dalam kasus tersebut, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mencegah terulangnya tindakan pembunuhan berencana di masa mendatang.  Dalam  konteks  perundang-undangan  di  Indonesia,  penanganan  kasus  pembunuhan berencana  juga  didukung  oleh  adanya  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  memberikan ketentuan  hukuman  bagi  pelaku  pembunuhan  yang  melakukan  tindakan  tersebut  dalam  pengaruh narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menangani kasus pembunuhan berencana, pengadilan juga harus  mempertimbangkan  faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhi  perbuatan  pelaku,  termasuk  pengaruh obat-obatan terlarang (Prasetyo & Pakpahan, 2022).
Untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih  konkret  mengenai  asas  keadilan  dalam  putusan  kasus pembunuhan berencana, dapat diberikan  contoh  kasus  nyata  yang  pernah  diputuskan  oleh  pengadilan. Salah  satu  contoh  kasusnya  adalah  kasus  pembunuhan  berencana  yang  melibatkan  pelaku  yang melakukan  perencanaan  secara  matang  untuk  membunuh  korban  dengan  tujuan  mendapatkan keuntungan  finansial.  Dalam  kasus  ini,  asas  keadilan  akan  menjadi  pedoman  bagi  pengadilan  dalam menentukan  hukuman  yang  sesuai  dengan  tingkat  kesalahan  pelaku  serta  kerugian  yang  ditimbulkan bagi keluarga korban.
Dalam  menjatuhkan  putusan, pengadilan  harus  mempertimbangkan berbagai  faktor  yang relevan termasuk  motif  pelaku,  tingkat  perencanaan  kejahatan,  dan  dampak  yang  ditimbulkan  bagi  korban  dan keluarganya.  Dengan  memperhatikan  asas  keadilan,  pengadilan  dapat  menegakkan  keadilan  serta memberikan  hukuman  yang  sebanding  dengan  tingkat  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku pembunuhan  berencana  tersebut.  Selain  itu,  pengadilan  juga  harus  memastikan  bahwa  seluruh  proses
peradilan  berlangsung  secara  transparan  dan  adil,  serta  memberikan  kesempatan  bagi  semua  pihak yang  terlibat  untuk  menyampaikan  pendapat  dan  bukti  yang  mendukung  kasus  mereka.  Dengan demikian, asas keadilan dalam penanganan kasus pembunuhan berencana tidak hanya mencakup aspek substansi hukum tetapi juga proses peradilan yang berlangsung.
Dalam  konteks  hukum  pidana,  asas  keadilan  juga  diperkuat  dengan  prinsip  rehabilitasi  dan resosialisasi.  Prinsip  ini  menekankan  pentingnya  memberikan  kesempatan  bagi  pelaku  tindak  pidana untuk  memperbaiki  perilakunya  dan  kembali  menjadi  anggota  masyarakat  yang  produktif  setelah menjalani  hukuman.  Dengan  menerapkan  prinsip  rehabilitasi  dan  resosialisasi,  pengadilan  dapat membantu  melindungi  masyarakat  dari  kejahatan  yang  mungkin  dilakukan  oleh  pelaku  yang  belum mendapatkan  pembinaan  dan  pendampingan  yang  memadai.Dalam  mengambil  keputusan,  hakim  juga harus  mempertimbangkan  potensi  resiko  yang  ditimbulkan  jika  pelaku  tidak  diberikan  hukuman  yang sesuai,  termasuk  kemungkinan  terulangnya  tindakan  kejahatan  yang  sama  di  masa  mendatang.  Oleh karena  itu,  asas  keadilan  dalam  putusan  kasus  pembunuhan  berencana  juga  harus  sejalan  dengan upaya pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pelaku kejahatan tersebut.
Secara  kesimpulan,  asas  keadilan  dalam  putusan  kasus  pembunuhan  berencana  merupakan prinsip  yang  sangat  penting  dalam  menjaga  integritas  dan  kredibilitas  sistem  peradilan  pidana.  Dengan mengedepankan asas keadilan, pengadilan dapat memastikan bahwa setiap individu, baik pelaku tindak pidana  maupun  korban,  diperlakukan  secara  adil  dan  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  layak. Dalam  konteks  kasus  pembunuhan  berencana,  asas  keadilan  juga  memegang  peranan  penting  dalam menentukan hukuman yang sesuai bagi pelaku serta memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Oleh  karena  itu,  penghormatan  terhadap  asas  keadilan  harus  senantiasa  dijunjung  tinggi  dalam penanganan  kasus  pembunuhan  berencana  guna  menjaga  tegaknya  keadilan  dan  keamanan  bagi masyarakat (Boatright, 2993).

## Analisis Asas Keadilan dalam Ratio Decidendi Hakim
Analisis  asas  keadilan  dalam  ratio  decidendi  hakim  merupakan  suatu  proses  penting  dalam penentuan putusan pengadilan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan. Ratio decidendi adalah landasan  atau  alasan  utama  yang  menjadi  dasar  pengambilan  keputusan  oleh  hakim  dalam  suatu perkara, dan dalam konteks ini, asas keadilan menjadi  faktor yang sangat mempengaruhi pembentukan ratio  decidendi.  Analisis  asas  keadilan  dalam  ratio  decidendi  hakim  melibatkan  pertimbangan  terhadap berbagai  prinsip  dan  nilai-nilai  keadilan  yang  diakui  dalam  sistem  hukum  suatu  negara.  Di  samping  itu, juga  melibatkan  penerapan  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  sebagai  panduan  dalam menentukan keputusan yang adil dan berkeadilan.
Salah  satu  aspek  penting  dalam  analisis  asas  keadilan  dalam  ratio  decidendi  hakim  adalah konsistensi  dalam  penerapan  hukum.  Konsistensi  ini  mengacu  pada  upaya  hakim  untuk  memutuskan perkara secara seragam dan adil berdasarkan prinsip-prinsip yang sama dalam kasus-kasus serupa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap putusan yang diambil oleh hakim haruslah konsisten dengan putusan yang telah  diambil  sebelumnya  dalam  perkara-perkara  yang  memiliki  fakta  dan  hukum  yang  serupa.  Dengan demikian, hakim harus mempertimbangkan asas keadilan secara konsisten dalam memutuskan perkara demi menjaga integritas dan kepastian hukum.
Selain itu, dalam analisis asas keadilan dalam ratio decidendi hakim, penting untuk memperhatikan prinsip  proporsionalitas  dalam  penerapan  hukum.  Prinsip  ini  menekankan  bahwa  hukuman  yang diberikan  haruslah  sebanding  dengan  tingkat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang bersangkutan. Dalam konteks hukum pidana, misalnya, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana haruslah seimbang dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya, sehingga tidak terjadi hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan. Dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas ini, hakim dapat memastikan bahwa keadilan  ditegakkan  dengan memberikan  hukuman  yang  sesuai dengan  perbuatan  yang dilakukan  oleh pihak  yang  bersangkutan.  Selain  prinsip  proporsionalitas,  hakim  juga  harus  memperhatikan  prinsip kesetaraan  di  hadapan  hukum  dalam  analisis  asas  keadilan  dalam  ratio  decidendi.  Prinsip  ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di dalam proses peradilan, tanpa memandang status sosial, ekonomi,  atau politik mereka. Dengan memastikan  kesetaraan  di  hadapan  hukum,  hakim  dapat  memastikan  bahwa  setiap  pihak  yang  terlibat dalam  perkara  diperlakukan  dengan  adil  dan  bahwa  keputusan  yang  diambil  tidak  didasarkan  pada pertimbangan yang diskriminatif.
Selanjutnya,  analisis  asas  keadilan  dalam  ratio  decidendi  hakim  juga  melibatkan  pertimbangan terhadap  prinsip  kepastian  hukum.  Prinsip  ini  menekankan  pentingnya  adanya  kejelasan dan  kepastian dalam penerapan hukum sehingga setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Dengan  memastikan  kepastian  hukum,  hakim  dapat  meminimalkan  risiko  terjadinya  penafsiran  yang
berbeda-beda  terhadap  hukum  dan  memastikan  bahwa  setiap  putusan  yang  diambil  didasarkan  pada landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Syarifuddin, 2020).
Di  samping  itu,  dalam  analisis  asas  keadilan  dalam  ratio  decidendi  hakim,  juga  penting  untuk memperhatikan  prinsip  rehabilitasi  dan  resosialisasi.  Prinsip  ini  menekankan  pentingnya  memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki perilakunya dan kembali menjadi anggota masyarakat  yang  produktif  setelah  menjalani  hukuman.  Dengan  memperhatikan  prinsip  rehabilitasi  dan resosialisasi, hakim dapat memutuskan putusan yang bertujuan untuk membimbing pelaku tindak pidana menuju perubahan positif dalam perilakunya.Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  analisis  asas  keadilan  dalam  ratio  decidendi  hakim. Misalnya,  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  memberikan  panduan mengenai  proses  peradilan  pidana,  termasuk  dalam  penentuan  putusan  hakim.  Selain  itu,  Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  juga  memberikan  landasan  bagi independensi  dan  integritas  hakim  dalam  menjalankan  tugasnya.Secara  kesimpulan,  analisis  asas keadilan  dalam  ratio  decidendi  hakim  merupakan  proses  yang  kompleks  dan  membutuhkan pertimbangan  yang  cermat  terhadap  berbagai  prinsip  dan  nilai-nilai  keadilan.  Dengan  memperhatikan asas keadilan dalam menentukan putusan, hakim dapat memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil di dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk selalu mengedepankan asas  keadilan  dalam  setiap  putusan  yang  diambilnya  demi  menjaga  integritas  dan  kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

## Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23
Putusan  Nomor  813  K/PID2-23  merupakan  suatu  putusan  yang  menjadi  sorotan  dalam  ranah hukum  Indonesia.  Putusan  ini  memunculkan  perdebatan  dan  diskusi  yang  mendalam  terkait  dengan penerapan asas  keadilan  ratio  decidendi  oleh  hakim  dalam menjatuhkan  keputusan.  Dalam  konteks  ini, analisis  asas  keadilan  dalam  putusan  ini  melibatkan  berbagai  aspek  yang  perlu  diperhatikan  untuk memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  adalah  adil,  berkeadilan,  dan  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku. Asas keadilan ratio decidendi hakim dalam putusan Nomor 813 K/PID2-23 mencakup beberapa prinsip  utama,  seperti  prinsip  proporsionalitas,  kesetaraan  di  hadapan  hukum,  kepastian  hukum,  dan rehabilitasi  serta  resosialisasi.Pertama-tama,  prinsip  proporsionalitas  menjadi  faktor  penting  yang  harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Prinsip ini menegaskan bahwa hukuman yang diberikan  kepada  terdakwa  haruslah  sebanding  dengan  tingkat  kesalahan  yang  dilakukan  olehnya. Dalam  kasus  pembunuhan  seperti  yang diputuskan  dalam  putusan  Nomor  813  K/PID2-23,  hakim  harus mempertimbangkan  seberapa  berat  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  dan  seberapa  besar dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya terhadap korban dan keluarganya. Dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas ini, hakim dapat memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat atau terlalu ringan, melainkan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.
Selanjutnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum juga harus menjadi pertimbangan utama dalam putusan  Nomor  813  K/PID2-23.  Prinsip  ini  menegaskan  bahwa  setiap  individu  memiliki  hak  yang  sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di  dalam proses peradilan, tanpa memandang status sosial,  ekonomi,  atau  politik  mereka.  Dalam konteks  putusan tersebut,  hakim  harus  memastikan  bahwa baik terdakwa maupun korban diperlakukan dengan adil dan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada  pertimbangan  yang  objektif  dan  tidak diskriminatif.  Dengan mengedepankan  prinsip kesetaraan  di hadapan hukum, hakim dapat memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perkara diperlakukan dengan adil tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.Selain itu, prinsip kepastian hukum juga memiliki peran yang sangat penting dalam analisis asas keadilan ratio decidendi hakim dalam putusan Nomor 813 K/PID2-23. Prinsip ini menekankan pentingnya adanya kejelasan dan kepastian dalam penerapan hukum sehingga setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Dalam konteks putusan tersebut, hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada landasan hukum yang jelas  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dengan  memastikan  kepastian  hukum,  hakim  dapat meminimalkan risiko terjadinya penafsiran yang berbeda-beda terhadap hukum dan memastikan bahwa putusan yang diambil merupakan hasil dari pertimbangan yang cermat dan berdasarkan pada landasan hukum yang kuat (Nugroho, 2019).
Terakhir,  prinsip  rehabilitasi  dan  resosialisasi  juga  harus  dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  dalam  kasus  seperti  yang  diputuskan  dalam  Nomor  813  K/PID2-23.  Prinsip  ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dan kembali  menjadi  anggota  masyarakat  yang  produktif  setelah  menjalani  hukuman.  Dalam  hal  ini,  hakim harus  mempertimbangkan  apakah  terdakwa  telah  menunjukkan  kesadaran  atas  perbuatannya  dan apakah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat direhabilitasi. Dengan memperhatikan prinsip  rehabilitasi  dan  resosialisasi,  hakim  dapat  memutuskan  putusan  yang  bertujuan  untuk membimbing terdakwa menuju perubahan positif dalam perilakunya dan mencegah terulangnya tindakan
kejahatan  di  masa  mendatang.Dalam  konteks  perundang-undangan  di  Indonesia,  putusan  Nomor  813 K/PID2-23  juga harus  memperhatikan  ketentuan-ketentuan  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini karena kedua undang-undang tersebut memberikan landasan bagi proses  peradilan pidana dan menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh hakim dalam menjalankan tugasnya.
Ratio  decidendi hakim  dalam  memberikan  putusan  dalam  perkara  No.  813  K/Pid/2023  mengenai pengurangan  hukuman  atas  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  tidak  memenuhi  asas  keadilan. Majelis hakim mempertimbangkan pengurangan hukuman didasari bahwa terdakwa banyak berjasa pada negara  dengan  mengungkap  dan  menyelesaikan  kasus-kasus  besar  adalah  kurang  tepat,  dikarenakan Majelis  Hakim  Kasasi  tidak  mempertimbangkan  tindakan  terdakwa  dalam  melakukan  tindak  pidana pembunuhan berencana yang dilakukan kepada korban.
Jasa-jasa  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  dalam  pengungkapan  kasus  besar,  tidak  menghapus tanggung  jawab  hukum  baginya  atas  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  yang  telah  dilakukannya. Terdakwa  telah  merencanakan  pembunuhan  sadis  kepada  korban  dengan  cara  yang  tidak  manusiawi dan  terdakwa  dengan  sengaja  menggunakan  jabatan  fungsionalnya  dalam  melakukan  tindak  pidana pembunuhan  berencana  tersebut,  oleh  karena  itu  pertimbangan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan banyak  jasa  dalam  masa  tugasnya  tidak  dapat  menjadi  pertimbangan  untuk  mengurungkan  hukuman mati.  Secara  keseluruhan,  analisis  asas  keadilan  ratio  decidendi  hakim  dalam  putusan  Nomor  813 K/PID2-23  kurang  melibatkan  pertimbangan  yang  cermat  terhadap  berbagai  prinsip  keadilan  yang relevan,  karena  dengan  memperhatikan  asas-asas  keadilan  seperti  proporsionalitas,  kesetaraan, kepastian  hukum,  dan  rehabilitasi  serta  resosialisasi,  hakim  dapat  menjaga  integritas  dan  kredibilitas sistem  peradilan  serta  memberikan  perlindungan  yang  layak  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam perkara  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  hakim  untuk  selalu  mempertimbangkan  asas  keadilan dalam  setiap  putusan  yang  diambilnya  demi  menjaga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem peradilan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam  kesimpulannya,  analisis  asas  keadilan  ratio  decidendi  hakim  dalam  putusan  Nomor  813 K/PID2-23  kurang  memperhatikan  pentingnya  memperhatikan  berbagai  prinsip  keadilan  dalam menjatuhkan  putusan  yang  adil  dan  berkeadilan.  Hakim  harus  mempertimbangkan  prinsip proporsionalitas,  kesetaraan  di  hadapan  hukum,  kepastian  hukum,  dan  rehabilitasi  serta  resosialisasi dalam  menentukan  putusan  dalam  suatu  perkara  pidana.  Dengan  mengedepankan  asas-asas  keadilan ini, hakim dapat menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan serta memberikan perlindungan yang layak bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dengan demikian, penting bagi hakim untuk selalu memperhatikan asas keadilan dalam setiap putusan yang diambilnya demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andika Wahyudi Gani, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana, “ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN  TERHADAP  TERKAIT  PERIZINAN  (  Studi  Putusan  Nomor  222  /  Pid  .  B  /  2018  /  PN Mks ) JURIDICAL ANALYSIS RATIO DECIDENDI OF RULINGS AGAINST LAW ENFORCEMENT OF BANKING CRIMES RELATED LICENSING ( Study Verdict No . 222 / ” XVII, no. 222 (2022): 139 –46.
Sigit  Sapto  Nugroho.  2019.  Sukma  Hukum:  Keadilan  Berhati  Nurani.  Ponorogo.  Uwais  Inspirasi Indonesia. hlm. 104.
Syarifuddin.  2020.  Prinsip  Keadilan  Dalam  Mengadili  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi:  Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Jakarta. Prenada Media. hlm. 211.
John Boatright. 1993. Ethics and the Conduct of Business. Englewood Cliffs NJ. Prentice Hall. hlm. 91.
Teguh  Prasetyo  dan  Novritsar  Hasintongan  Pakpahan.  2022.  Penologi  Berbasis  Keadilan  Bermartabat,
Yogyakarta. Penerbit K-Media. hlm. 41.
Tim  Pusat  Studi  Pancasila  UGM.  2015.  Membangun  Kedaulatan  Bangsa  Berdasarkan  Nilai-Nilai Pancasila:  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Kawasan  Terluar,  Terdepan  dan  Tertinggal  (3T). Yogyakarta. Pusat Studi Pancasila.  hlm. 355.
Theo Huijbers OSC, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah 1982, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, Erny  Kencanawati.  2022.  Koherensi  Asas  Penyelesaian  Sengkete  Perbankan  Syariah  Dengan  Asas Penyelesaian Sengkete Perbankan di Indonesia. Bandung. Penerbit Alumni. hlm. 31.
Muhammad Alim. 2010. Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam. Yogyakarta. LKiS. hlm. 316. Margono.  2019.  Asas  Keadilan,  Kemanfaatan  dan  Kepastian  Hukum  Dalam  Putusan  Hakim.  Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 105.