## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4, November 2021 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2617/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm Orang Asli Papua (Oap) Di Kabupaten Biak Numfor
Salehuddin 1 , Rani Maswati 2 , Samar 3
1 Program Studi Sosiologi, IISIP YAPIS Biak Papua
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, IISIP YAPIS Biak Papua
3 Program Studi Administrasi Perkantoran, IISIP YAPIS Biak Papua.
Article Info Abstrak Article history: Received 19 November 2021 Publish 23 November 2021 Peran  pemerintah  dalam  pemberdayaan  masyarakat  sangat  dibutuhkan.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  pemerintah  dalam  pemberdayaan  UMKM masyarakat  adat  Papua  di  Kabupaten  Biak  Numfor.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif  kualitatif.  Dalam  upaya  menghadirkan  pemahaman  yang komprehensif,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Teknik-teknik yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  meliputi;  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan analisis  data  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM masyarakat asli Papua di Kabupaten Biak Numfor  adalah  melalui  pelatihan,  bantuan  modal  usaha,  bantuan  promosi  dan pemasaran,  serta  bantuan  alat  produksi.  Faktor  penghambat  dalam  pemberdayaan UMKM  masyarakat  asli  Papua  di  Kabupaten  Biak  Numfor  adalah  kurangnya pengetahuan kewirausahaan dan kurangnya sarana dan prasarana.
Keywords: Peran Pemerintah Pemberdayaan, UMKM
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Salehuddin
Program Studi Sosiologi, IISIP YAPIS Biak Papua Email: Salehuddinalan@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pemberdayaan  merupakan  bagian  dari  konsep  pembangunan  dalam  ekonomi  dan  politik yaitu  upaya  membangun  daya  masyarakat,  dengan  mendorong  dan  memberikan  motivasi  dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya  kearah  yang  baik  (Dwi  Pratiwi  Kurniawati,  Bambang  Supriyono  2013). Dalam  konteks  pemberdayaan,  paradigma  memiliki  peran  untuk  membentuk  apa  yang  kita  lihat, bagaimana  cara  kita  melihat  suatu  masalah,  apa  yang  kita  anggap  sebagai  masalah ketidakberdayaan itu, apa masalah yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan serta metode apa yang kita gunakan untuk meneliti dan melakukan intervensi atas masalah tersebut (Musa 2017).
Faktor  yang  lebih  dominan  yang  mempengaruhi  persoalan  dari  segi  kemanusiaan  dan pembangunan,  seperti  keterbelakangan,  kebodohan,  ketelantaran,  kematian  dini,  buta  huruf,  anak putus  sekolah  (Safri  Miradj  2014).  Kebijakan  program  pemerintah  di  era  orde  baru  dalam  upaya pengentasan  kemiskinan  tidak  berjalan  optimal  karena  program  tersebut  selain  tidak  mampu memberikan outcome bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat juga pendekatan yang digunakan adalah  top  down  yang  segalanya  bersumber  pada  pemerintah,  dengan  demikian  masyarakat hanyalah  sebagai  obyek  pembangunan  saja  (Ras  2013).  lanjut  (Devi  Chandra  Nirwana, Muhammadiah  2017)  peran  pemerintah  sangat  perlu  dalam  pembinaan  mikro  sehingga  dapat dirumuskan  disesuaikan  dengan  lingkungan  dan  pencapaian  usaha,  tugas  fasilitator  adalah
membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, fungsi pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UKM  dalam  mengembangkan  usahanya.  Pemberdayaan  sangat  penting  untuk  dilakukan  dalam pembangunan masyarakat (Edyanto 2018).
Menurut (Christofer Ondang, Frans Singkoh 2019) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses  dimana  masyarakat,  terutama  mereka  yang  miskin  sumber  daya,  kaum  perempuan  dan kelompok  yang  terabaikan  lainnya  untuk  didukung  agar  mampu  meningkatkan  kesejahteraannya secara  mandiri.  Perekonomian  yang  berbasis  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  memiliki  banyak kelebihan,mampu  mendorong  orang  bekerja  keras,  disiplin  tinggi  dan  meningkatkan  daya kreativitas  dan  inovasi  bagi  masyarakat  yang  ingin  memiliki  penghasilan  lebih  tinggi  (Devi Chandra  Nirwana,  Muhammadiah  2017).  Menurut  (Dwi  Prasetyo  Hadi  2015)  dalam perkembanganya UMKM mengalami kendala. Kendala tersebut biasanya berbeda dari satu daerah dengan  daerah  yang  lain.  Lebih  lanjut,  pemerintah  perlu  meningkatkan  perannya  dalam pemberdayaaan UMKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara  pengusaha  besar  dengan  pengusaha  kecil,  dan  meningkatkan  kualitas  Sumber  daya manusianya (Dewi Wuryandani 2013).
Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  memiliki  posisi  penting  terhadap    pembangunan ekonomi  di  daerah,  oleh  sebab  itu  pemerintah  daerah  seharusnya  memberikan  perhatian  bagi perkembangan  UMKM.  Lebih  lanjut,  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  mampu  menunjukkan kemampuannya  dalam  menyerap  lapangan  kerja,  akan  tetapi  peran  dari  pemerintah  daerah  dalam mewujudkan iklim yang baik untuk UMKM belum sepenuhnya terwujud dilihat dari strategi serta penyusunan  kebijakan  publik  yang  belum  berpihak  tehadap  UMKM  (Christofer  Ondang,  Frans Singkoh  2019).  Menurut  (Leiwakabessy  and  Lahallo  2019)  Peran  pemerintah  dalam  rangka mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memang sangat diperlukan.
Menurut  (Dewi  Wuryandani  2013)  terdapat  beberapa  masalah  umum  yang  dihadapi  oleh UMKM dalam pengembangan usahanya, antara lain: pemasaran, modal dan pendanaan, inovasi dan pemanfaatan  teknologi  informasi,  pemakaian  bahan  baku,  peralatan  produksi,  penyerapan  dan pemberdayaan  tenaga  kerja,  rencana  pengembangan  usaha,  kesiapan  menghadapi  tantangan lingkungan  eksternal.  Adapun  permasalahan  yang  dihadapi  UMKM  di  Kabupaten  Biak  Numfor yaitu,  rendahnya  SDM  baik  dalam  pengelolaan  manajemen  maupun  dalam  pengembangan usahanya,  hal  itu  menyebabkan  koperasi  dan  para  pelaku  wirausaha  di  Biak  Numfor  masih tertinggal dibandingkan dengan lembaga keuangan atau pelaku ekonomi lainnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Dalam  upaya  menyajikan pemahaman  yang  menyeluruh  maka  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini bersifat deskriptif. Karena peneliti di sini berusaha menggambarkan fakta-fakta tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM orang  asli  Papua  Kabupaten  di  Biak  Numfor.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Dinas  Koperasi pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Subyek Penelitian ini adalah orang asli papua yang memiliki UMKM di Kabupaten Biak Numfor. Adapun subyek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik, purposive sampling. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain;  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Adapun  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.
Riset  ini  ialah  riset  deskriptif  kualitatif.  Dalam  upaya  menyajikan  uraian  yang  merata hingga  riset  ini  memakai  pendekatan  kualitatif.  Riset  kualitatif  merupakan  tata  cara  riset  yang digunakan  buat  mempelajari  keadaan  objek  secara  alamiah,  di  mana  periset  merupakan  selaku
instrumen kunci. Riset ini sifatnya deskriptif. Sebab periset berupaya menggambarkan fakta- fakta tentang kedudukan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM orang asli Papua Kabupaten di Biak Numfor.  Riset  ini  dilaksanakan  di  Dinas  Koperasi  pemerintah  Kabupaten  Biak  Numfor.  Subyek Riset  ini  merupakan  orang  asli  papua  yang  mempunyai  UMKM  di  Kabupaten  Biak  Numfor. Adapun  subyek  dalam  riset  ini  ditetapkan  dengan  metode,  purposive  sampling.  Metode  yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dalam riset ini antara lain; observasi, wawancara, serta dokumentasi.  Adapun  analisis  informasi  dalam  riset  ini  memakai  analisis  informasi  deskriptif kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UKM Orang Asli Papua Di Kabupaten Biak Numfor
Usaha  kecil  merupakan  sektor  penting  dalam  perekonomian  Indonesia,  karena  hal  ini terlihat  dari  jumlah  jumlah  tenaga  kerja  yang  sanggup  diserap.  Tidak  hanya  itu,  tidak  bisa disangkal  kalau  pengusaha  kecil  yang  ialah  bagian  terbanyak  dari  pelakon  bisnis  di  Indonesia memiliki  peranan  yang  berarti  serta  strategis  dalam  pembangunan  struktur  perekonomian nasional. Oleh karena itu, berbagai upaya pemberdayaan perlu dilakukan baik dari segi kualitas maupun  kuantitasnya.  Dalam  krisis  ekonomi  yang  terjalin  di  Indonesia  semenjak  sebagian waktu  yang  kemudian,  banyak  usaha  berskala  besar  yang  hadapi  stagnasi,  namun  zona  UKM teruji masih bertahan serta senantiasa tangguh dalam mengalami krisis ekonomi tersebut. Secara universal  usaha  kecil  mempunyai  ciri  selaku  usaha  yang  terkategori  lemah  baik  dari  aspek pengetahuan,  keahlian, teknologi  yang  digunakan,  permodalan,  pemasaran,  promosi  serta  pula kerja sama masih rendah. Oleh sebab usaha ini butuh diberdayakan buat sanggup bersaing serta mandiri.
Secara  umum  usaha  kecil  memiliki  karakteristik  sebagai  usaha  yang  tergolong  lemah baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, teknologi yang digunakan, permodalan, pemasaran, promosi  dan  juga  kerja  sama  masih  rendah.  Oleh  karena  usaha  ini  perlu  diberdayakan  untuk mampu  bersaing  dan  mandiri.  Upaya  untuk  memberdayakan  usaha  kecil  dimulai  dari  analisis kebutuhan dan masalah  yang dihadapi para pengusaha kecil tersebut, perlu juga dipahami apa potensi  yang  bisa  dikembangkan.  Apakah  usahanya  memiliki  keunggulan  atau  kekhasan  yang bisa menjadi daya tarik dan deferensiasi bagi produk kompetitif lainnya. Pengembangan usaha kecil  juga  perlu  diperhatikan  potensi  lokal  dan  kearifan-kearifan  lokal.  Hal  ini  jika dipertahankan justru akan menjadi nilai kekhasan dan menjadi daya tarik dan memiliki nilai jual tinggi.
Suksenya  pemberdayaan  dalam  masyarakat  tergantung  pada  agen  pemberdayaan, bagaimana  agen  pemberdayaan  dapat  menganalisis  kelemahan  serta  potensi  yang  ada  pada setiap  program  pemberdayaan  dapat  tepat  sasaran  selanjutnya  dapat  mengurangi  kelemahan- kelemahan  yang  ada  pada  UKM  sehingga  UKM  dapat  secara  mandiri  menjalankan  usahanya. Oleh sebab itu, tantangan selanjutnya didayagunakan dan dikembangkan secara maksimal guna meningkatkan  kinerja  dan  daya  saing  UKM.  Pemberdayaan  usaha  kecil  yang  utama  adalah bagaimana membangun SDM yang tangguh, yaitu dengan cara mendorong kemampuan berfikir dan  berprilaku  inovatif  serta  diperlukannya  keterampilan  dan  kemampuan  dalam  aspek managerial,  pengelolaan  keuangan,  pemasaran,  dan  kerjasama  yang  saling  menguntungkan. Pengusaha kecil juga perlu mendapatkan pencerahan tentang perbankan, sehingga mereka bisa penambahan modal usaha.
Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat    yang  dilakukan  oleh  pemerintah  merupakan kegiatan  yang  memiliki  tujuan  yang  jelas  dan  harus  dicapai.  Untuk  mendapatkan  gambaran mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UKM Orang Asli Papua di Kabupaten
Biak  Numfor,  maka  peneliti  melakukan  observasi  dan  wawanacara  dengan  pihak  Dinas koperasi  dan  usaha  kecil  menengah  kabupaten  Biak  Nunfor  serta  dengan  pelaku  UKM  orang asli  Papua.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  maka  ada  beberapa  informasi  yang diperoleh mengenai peran  pemerintah daerah dalam pemberdayaan UKM Orang Asli Papua di Kabupaten Biak Numfor, yaitu:
1. Penyuluhan atau Pelatihan
Pengembangan  sumber  daya  manusia  sangat  penting  untuk  dilakukan  demi kemajuan suatu usaha. Penyuluhan atau pelatihan  yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten  Biak  Numfor  melalui  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  kabupaten Biak Numfor dilakukan pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan setiap satu tahun sekali.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  Dinas  koperasi  dan  UKM kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa:
’’…….Pelatihan  itu  tidak  pernah  berhenti  kami  lakukan,  pola  pembinaan  itu tidak  pernah  berhenti  bahkan  kemarin  saya  usulkan  kepada  pak  bupati  untuk  membentuk perusda agar hasil-hasil usaha orang asli papua dipasarkan oleh perusda, bagaimana mereka berproduksi  nanti  perusda  yang  pasarkan,  pokoknya  semua  kami  bantu  mulai  dari  alat produksi, modal usaha, pelatihan sampai pemasaran pun dibantu oleh pemerintah .” (Hasil wawancara 16 September 2021).
Lebih  lanjut,  hasil  wawancara  dengan  informan  staf  Dinas  koperasi  dan  UKM Kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa:
’’…….Pelatihan  kewirausahaan  itu  sangat  penting,  karena  kami  mau  melihat bagaimana pelaku usaha orang asli papua berkembang, pemerintah datangkan pemateri dari luar dan berkompeten untuk memberikan materi terutama materi tentang kewirausahaan itu sangat penting sekali’’. ( Hasil wawancara 6 September 2021).
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil  Menengah  kabupaten  Biak  Numfor  memberikan  pelatihan  pelaku  usaha  orang  asli Papua  setiap  satu  tahun  sekali.  Pelatihan  yang  dilakukan  dengan  mendatangkan  pemateri atau narasumber yang berkompeten dalan memberikan materi-materi tentang UKM, adapun materi-  materi  tentang  UKM  diataranya  materi  kiat-kiat  menumbuhkan  usaha  serta mengembangkan  usaha.  Adapun  materi  pelatihan  yang  diberikan  dimaksudkan  untuk memberikan  pencerahan  pemikiran  masyarakat  sehingga  dapat  berinovasi  dengan  produk yang sudah ada, sehingga nantinya produk-produk yang dihasilkan bisa bersaing. Salah  satu  program  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  adalah  mengutamakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) orang asli Papua, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil  Menengah  kabupaten  Biak  Numfor  senantiasa  mendorong  dan  menumbuhkan kekuatan  ekonomi  lokal  serta  mengarah  pada  UKM  yang  mengarah  dan  berbasis  pada kekuatan  ekonomi  rakyat.  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  kabupaten  Biak Numfor  sangat  memahami  bahwa  kegiatan  UKM  merupakan  salah  satu  faktor  pendorong utama  dalam  membangun  ekonomi  orang  asli  Papua.  Sektor  UKM  merupakan  salah  satu alternatif  terbaik  dalam  menciptakan  lapangan  dan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi orang asli Papua.
Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak  Numfor  sudah  cukup  bagus,  karena  memberikan  pengetahuan  yang  lebih  banyak kepada pelaku usaha dalam mengelola usahanya tersebut.  Pemberian pelatihan bagi pelaku usaha  sangat  banyak  mendatangkan  manfaat  bagi  pelaku  UMKM  karena  mampu meningkatkan  dalam  proses  produksi  maupun  manajerial.  Produktivitas  dapat  meningkat apabila keterampilan dalam proses produksi juga meningkat. Selain itu pelatihan manajerial
dapat  meningkatkan  kemampuan  dalam  pemecahan  masalah  yang  dihadapi  sehingga mampu  menghadapi  masalah  yang  sedang  dihadapi  sehingga  hal-hal  yang  mengganggu dalam  produktivitas  dapat  segera  diatasi,  adapun  produktivitas  disini  tidak  hanya  soal kuantitas melainkan juga kualitas.
Sumber  daya  manusia  adalah  aspek  terpenting  dalam  melakukan  usaha  oleh  sebab dibutuhkan pelatihan dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki.
2. Bantuan Modal Usaha
Pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  kabupaten  Biak  Numfor  dalam  upaya  mendukung  kegiatan  pelaku  usaha  orang asli  Papua  dengan  memberikan  bantuan  modal  usaha.  Pemberian  bantuan  dilakukan  untuk mengembangkan usaha orang asli Papua.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UKM orang asli Papua mengemukakan bahwa;
’’…..  Bagi  saya  sebagai  pedagang  kecil  bantuan  pemerintah  ini  sangat  bermanfaat dan membantu kelangsungan usaha saya. Secara pribadi saya sangat berterima kasih kepada pemerintah atas kepeduliannya kepada masyarakat’’. (Hasil wawancara 12 September 2021).
Lebih  lanjut,  hasil  wawancara  dengan  pihak  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa;
’’…….Selama ini kita bantu uang yang berasal dari dinas koperasi, adapun bantuan peralatan dari dinas perikanan’’. (Hasil wawancara (Hasil wawancara 16 September 2021).
Pemberian bantuan modal untuk UKM orang asli Papua adalah untuk meningkatkan produksi seperti memilih bahan baku dengan kualitas lebih baik atau memperbanyak tenaga kerja agar hasil produksi dapat lebih maksimal secara kuantitas maupun kualitas. Disamping itu,  pemberian  bantuan  modal  usaha  diberikan  untuk  mendanai  sarana  dan  prasarana  yang dimiliki.  Kepemilikan  sarana  dan  prasarana  yang  baik  akan  mengakibatkan  aspek  lain mengalami  peningkatan.    Beberapa  pelaku  usaha  orang  asli  Papua  yang  memperoleh  dana bantuan usaha digunakan untuk menambah kas usaha. Dalam hal ini, mereka menggunakan dana  bantuan  usaha  tersebut  sebagai  cadangan  sehingga  kelak  ketika menginginkan  sebuah tindakan sudah memiliki cadangan berupa kas usaha.
3. Bantuan promosi dan pemasaran. Salah satu upaya Pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor untuk pengembangan UKM orang asli Papua  adalah  melalui  pelatihan  kewirausahaan  yaitu  pengetahuan  tentang  cara  menjaring pasar yang potensial, kemudian membantu pelaku usaha untuk mempromosikan produk yang telah dihasilkan.
Dalam mengelola sebuah usaha keberadaan bagian promosi sangat penting. Promosi merupakan  serangkaian  kegiatan  untuk mengkomunikasikan,  memberikan  pengetahuan  dan meyakinkan  orang  tentang  suatu  produk  agar  mengetahui  kehebatan  produk  tersebut, membeli  dan  memakai  produk  tersebut,  juga  mengikat  pikiran  dan  perasaannya  terhadap produk.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  yaitu  kepala  Dinas  Koperasi  dan UKM mengemukakan bahwa;
’’……Senantiasa  pemerintah membantu promosi  produksi  orang  asli  Papua,  karena pengetahuan  orang  Papua  tentang  berwirausaha  sangat  minim,  tidak  seperti  orang-orang pendatang baik dari sulawesi maupun dari jawa mereka sudah faham’’. ( Hasil wawancara 16 September 2021).
Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UKM orang asli Papua mengemukakan bahwa;
’’…….Saya  melihat  bahwa  dukungan  pemerintah  daerah  kepada  orang  asli  Papua sangat  besar  mulai  dari  bantuan  modal  termasuk  juga  pemasaran.  Saya  sangat  berterima kasih  kepada  pemerintah  atas  bantuannya  kepada  masyarakat’’.  (Hasil  wawancara  12 September 2021).
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa Pemerintah daerah  kabupaten  Biak  Numfor  melalui  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah kabupaten  Biak  Numfor  senantiasa  membantu  promosi  dan  pemasaran  dari  hasil  produksi pelaku usaha orang asli Papua.
4. Bantuan Alat produksi Pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  kabupaten  Biak  Numfor  senantiasa  mendorong  dan  menumbuhkan  kekuatan. Pemerintah  memberikan  alat  produksi  untuk  proses  penunjang  produksi.  Bantuan  yang diberikan tentunya sangat membantu para pengusaha agar proses produksi sangat cepat dan hasil produksi yang berupa produk-produk usaha orang asli Papua dapat bersaing.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  yaitu  kepala  Dinas  Koperasi  dan UKM mengemukakan bahwa;
’’……Pemerintah sangat mendukung para pelaku usaha orang asli Papua, pemerintah berharap  dengan  adanya  bantuan  alat  produksi  mampu  meningkatkan  hasil  produksi  dan mampu bersaing dengan produk lain’’. ( Hasil wawancara 16 September 2021).
Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UKM orang asli Papua mengemukakan bahwa;
’’…….Bantuan  alat  produksi  sangat  penting  bagi  kami  karena  dapat  membantu mempercepat hasil produksi, karena kalau kita mau beli alat pastilah kita tidak mampu, jadi saya  sangat  berterima  kasih  dengan  adanya  bantuan  pemerintah’’.  (Hasil  wawancara  12 September 2021).
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka diperoleh informasi bahwa salah satu  upaya  pemerintah  daerah  kabupaten  Biak  Numfor  melalui  Dinas  Koperasi  dan  Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor dalam mendukung UKM orang asli Papua adalah memberikan bantuan produksi pelaku usaha orang asli Papua.
B. Faktor  Penghambat  Pemberdayaan  UMKM  Orang  Asli  Papua  di  Kabupaten  Biak Numfor .
Program pengembangan UKM sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat  serta  memperbaiki  ekonomi  masyarakat.  Pengembangan  UKM  orang  asli  Papua menjadi  sangat  penting  dalam  menggerakan  perekonomian  daerah,  mengingat  kegiatan usahanya  mencakup  hampir  semua  lapangan  usaha  sehingga  kontribusi  UKM  menjadi  sangat besar  dalam  peningkatan  pendapatan  bagi  kelompok  masyarakat  asli  Papua  yang  memiliki pendapatan rendah.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti memperoleh informasi bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan UKM orang asli Papua, yaitu: 1. Kurangnya pengetahuan berwirausaha
Sumber  daya  manusia  harus  memiliki  kemampuan  yang  tidak  hanya  dituntut  untuk bersaing  dalam  hal  memasuki  dunia  kerja  namun  juga  dapat  menghadirkan  peluang pekerjaan  tersebut  bagi  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  sangat  penting  bagi  orang  asli  papua untuk  didorong  agar  mampu  dan  mau  berjiwa  usaha  sehingga  menjadi  lebih  kreatif  dan inovatif dalam memunculkan ide-ide atau gagasan baru.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  yaitu  kepala  Dinas  Koperasi  dan UKM mengemukakan bahwa;
’’……Pemerintah  sangat  mendukung  para  pelaku  usaha  orang  asli  Papua,  Cuma disini  masalahnya  itu  orang  disini  itu    masih  minim  pengetahuaanya  tentang  berwirausaha, makanya  pemerintah  mendorong  agar  pola  pikir  untuk  berusaha  itu  terbuka’’.  (  Hasil wawancara 16 September 2021).
Lebih  lanjut    wawancara  dengan  pelaku  UKM  orang  asli  Papua  mengemukakan bahwa;
’’…….Kalau  pengetahuan  berusaha  itu masih   kurang  sekali,  makanya  kami  sangat mengharap bantuan dan perhatian dari pemerintah’’. (Hasil wawancara 12 September 2021).
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka diperoleh informasi bahwa salah satu  kendala  maupun  penghambat  dalam pemberdayaan  orang  asli  Papua  adalah minimnya pengetahuan orang asli Papua tentang berwirausaha.
2. Kurangnya sarana dan prasarana
Faktor  sarana  dan  prasarana  merupakan  hal  yang  penting  dalam  menunjang pengembangan UKM. Oleh karena itu, faktor sarana dan prasarana harus mendukung dalam melakukan  usaha.  Sarana  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  seperti  sarana  dalam pemasaran produk, atau sarana dalam proses pembuatan produk.
Berdasarkan  wawancara  dengan  kepala  Dinas  Koperasi  dan  UKM  mengemukakan bahwa;
’’……Pemerintah sudah berusaha memberikan dukungan sarana dan prasaran kepada para pelaku usaha orang asli Papua meskipun masih sangat terbatas, saya sudah usulkan ke pak bupati untuk membentuk PERUSDA agar nantinya semua produk dari UKM dipasarkan melalui PERUSDA.’. ( Hasil wawancara 16 September 2021).
Lebih  lanjut    wawancara  dengan  pelaku  UKM  orang  asli  Papua  mengemukakan bahwa;
’’…….Kami  sangat  mengharapkan  bantuan  dan  perhatian  dari  pemerintah  terutama dukungan  sarana  dan  prasarana  serta  bantuan  modal  usaha  agar  usaha  yang  kami  lakukan bisa berkembang’’. (Hasil wawancara 12 September 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  maka  diperoleh  informasi  bahwa  upaya pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten  Biak  Numfor  dalam  memberdayakan  UKM  orang  asli  Papua  dengan  memberikan dukungan  sarana  dan  prasarana  berupa  dalam  pemasaran  produk,  atau  sarana  dalam  proses pembuatan produk masih dianggap minim oleh sebagian pelaku usaha UKM orang asli Papua.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analasis data yang dilakukan maka penulis,
a. Peran pemerintah  daerah  kabupaten  Biak  Numfor  melalui  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor dalam memberdayakan UKM orang asli Papua, yaitu:
1) Penyuluhan atau Pelatihan.
2) Bantuan modal usaha.
3) Bantuan promosi dan pemasaran.
4) Bantuan alat produksi.
b. Faktor yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan UKM orang asli Papua, yaitu:
1) Kurangnya pengetahuan berwirausaha
2) Kurangnya sarana dan prasarana.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Christofer  Ondang,  Frans  Singkoh,  Neni  Kumayas.  2019.  “Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam
Permberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  Di  Kabupaten  Minahasa  (Suatu Studi Kasus Di Dinas Koperasi Dan UKM).” Eksekutif 3(3): 1–10.
Devi Chandra Nirwana, Muhammadiah, Muhajirah Hasanuddin. 2017. “Peran Pemerintah Dalam Pembinaan  Usaha  Kecil  Menengah  Di  Kabupaten  Enrekang.”  Jurnal  Administrasi  Publik 3(1): 1–14.
Dewi  Wuryandani,  Hilma  Meilani.  2013.  “Peranan  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta.” Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 4(1): 103–15.
Dwi Prasetyo Hadi. 2015. “Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi Kasus Di PNPM-MP Kabupaten Kendal).” Jurnal Civis 5(1): 725–36.
Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi. 2013. “Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang  Usaha  Ekonomi  (Studi  Pada  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Mojokerto).” Jurnal Administrasi Publik (JAP) I(4).
Edyanto,  Karsiman.  2018.  “Leadership  Bupati  Dalam  Pembangunan  Di  Kabupaten  Tambrauw (Studi Kepemimpinan Bupati Tambrauw).” Sosio e-kons 10(2): 143–49.
Leiwakabessy,  Pitter,  and  Fensca  Fenolisa  Lahallo.  2019.  “Pembiayaan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan Menengah  (UMKM)  Sebagai  Solusi  Dalam  Meningkatkan  Produktivitas  Usaha  Pada UMKM  Kabupaten  Sorong.”  J-Depace  (Journal  of  Dedication  to  Papua  Community)  1(1): 11–21.
Musa. 2017. “Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran Dalam Mengentaskan Kemiskinan.” Mawa’izh, 8(1): 107–25.
Ras,  Atma.  2013.  “Pemberdayaan  Masyarakat  Sebagai  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan.”  Socius 14(10).
Safri  Miradj,  Sumarno.  2014.  “Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin,  Melalui  Proses  Pendidikan Nonformal,  Upaya  Meningkatkan  Kesejahteraan  Sosial  Di  Kabupaten  Halmahera  Barat.”  - Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 1(1).