Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 4 No. 2 Page 125-223 November 2022 ISSN 1684-9992

## Daftar Isi (Table of Content)
125-135 Tantangan Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Distorsi atau Peluang?
Hendy Setiawan, Choirunnisa, Rahma Puspita Ningrum
136-149 Modal Keluarga Politik Indah Dhamayanti Putri dalam Pemilihan Bupati Bima Periode 2015-2020 Sadrul Imam, Titin Purwaningsih 150-164 Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Paryanto, Marno Wance, Ayatullah Hadi, Bakri La Suhu 165-175 Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Subandi 176-187 Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan,  Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Lukas Alberto Ndoa, Poni Sukaesih Kurniati 188-198 Standar Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Irfan B, Dedy Herianto, Badu Ahmad 199-210 Distorsi Otonomi Desa Di Pulau Morotai Firjal, Alwadud Lule 211-223 Kinerja Legislatif: Studi Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014- 2019 Siti Fatimah, Anirwan

## Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Paryanto 1 , Marno Wance 2 , Ayatullah Hadi 3 , Bakri La Suhu 4
1 Universitas Cokroaminoto,, Jl. Gambiran, Kota Yogyakarta
2 Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon
3 Universitas Muhammadiyah Mataram, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Mataram
4 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.100, Ternate Corresponding Author: paryantorambang@gmail.com

## Keyword:
Education Policy; Insight of Nationality; Intolerance; Conflict.
Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan;
Wawasan kebangsaan; Intoleransi; Konflik.
Abstract: This study wants to see the policies of the  Special Region of Yogyakarta Government in revitalizing Pancasila and national insight. This theme seems to have received less attention in previous studies, including studies on local government policies in mainstreaming Pancasila education and national insight. The questions discussed  in  this  article  include:  Why  does  the  Yogyakarta  Special  Region Government  make  policies  regarding  Pancasila  education  and  national  insight? How  is  the  formulation  and  design  of  Pancasila  education  policies  and  national insight in the Special Region of Yogyakarta? This article aims to examine documents related to the formulation and design of Pancasila Education policies and national insight.  The results of this study indicate that  the Government of the Special Region of Yogyakarta has a background that is the basis for making Pancasila education policies and national insights, namely the phenomenon and tendency of intolerance, communal conflict, and street violence in the community.  In addition, there has also been a decline in the understanding and practice of Pancasila values and national insight in the community. The targets of Pancasila education policies and national insight  include  Children  (School  Age),  Youth/Young  Generation,  civil  servants Apparatus,  village  administration  officials,  communities,  and  citizents.  The implementation of this policy needed responsibility of the Yogyakarta Government,
district Governments, and Village/Kelurahan Governments throughout the Special Region of Yogyakarta.
Abstrak: Penelitian  ini  ingin  melihat  kebijakan  Pemerintah  Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merevitalisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Tema  ini  tampaknya  kurang  menjadi  perhatian  dalam  studi  sebelumnya, termasuk studi tentang kebijakan Pemerintah  Daerah  dalam pengarusutamaan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.  Pertanyaan yang dibahas dalam artikel  ini  diantaranya  adalah:  Mengapa  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa Yogyakarta  membuat  kebijakan  tentang  pendidikan  Pancasila  dan  wawasan kebangsaan?  Bagaimana  formulasi  dan  desain  kebijakan  pendidikan  Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta? Artikel ini bertujuan untuk  meneliti  dokumen-dokumen  terkait  perumusan  dan  desain  kebijakan Pendidikan  Pancasila  dan  wawasan  kebangsaan.  Hasil  studi  ini  menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki latar belakang yang menjadi dasar dalam pembuat kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, yaitu fenomena dan kecenderungan terjadinya tindakan intoleransi, konflik  komunal,  dan  kekerasan  jalanan  di  tengah  masyarakat.  Selain  itu  juga terjadi  penurunan  pemahaman  serta  pengamalan  nilai-nilai  pancasila  dan wawasan  kebangsaan  di  tengah  masyarakat.  Sasaran  kebijakan  pendidikan Pancasila  dan  wawasan  kebangsaan  meliputi  Anak  (Usia  Sekolah), Pemuda/Generasi  Muda,  Aparatur  Sipil  Negara,  Aparatur  Tingkat  Desa, Masyarakat  Umum.  Implementasi  kebijakan  ini  menjadi  tanggung  jawab Pemerintah  Daerah  DIY,  Pemerintah  Kabupaten,  dan  Pemerintah Kalurahan/Kelurahan di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
Vol. 4, No. 2, November  2022, pp. 150-164 Received 17 August 2022   Revised 10 Sept. 2022   Accepted 12 Sept. 2022

## PENDAHULUAN
Transformasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat  akhir-akhir ini semakin dirasa penting untuk kembali digiatkan. Pada satu sisi karena semakin munculnya kesadaran bahwa terjadi peluruhan pemahaman atas falsafah Pancasila di masyarakat, terutama di  kalangan  generasi  milenial  sebagai  akibat  dari  semakin  redupnya  pamor  Pancasila  setelah pergantian pemerintahan Orde Baru di tahun 1998 (Murod, Sulastri, Gunanto, Sahrasad, & Mulky, 2022;  Nuswantari  &  Rachman,  2020;  Widiastuti,  2022) . Eforia  keterbukaan  dan  perubahan sistem  politik  Indonesia  pasca  Orde  baru  telah  berdampak  pada  involusi  pemahaman  dan kesadaran Pancasila dan distorsi wawasan kebangsaan. Sementara di sisi lain terjadi penurunan minat  dan  daya  tarik  masyarakat  untuk  mempelajari  falsafah  Pancasila  akibat  metode penyampaian yang tidak aktraktif (Hastangka, 2021; Wairata, 2021). Sehingga Pancasila tidak dilihat sebagai suatu entitas penting yang terkoneksi dengan kehidupan nyata yang digeluti serta menjadi leitstar (bintang  penunjuk  jalan)  dalam  aktivitas  kehidupan  masyarakat  sehari-hari. Kondisi tersebut dapat dilihat dengan munculnya berbagai tindakan intoleransi dalam kehidupan sosial  dan  keagamaan,  konflik  komunal,  dan  kekerasan  jalanan  di  kalangan  remaja  (Khakim, Nugraha, Sukanti, & Sarwedi, 2020; Nurdin, 2015).
Sejumlah  data  menunjukkan  bahwa  sepanjang  2014-2029  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta (DIY) masuk daftar 10 besar provinsi dengan jumlah kasus intoleransi terbesar di Indonesia.  Pada  tahun  2019  terdapat  11  kasus  radikalisme.  Fenomena  kekerasan  jalanan (populer disebut dengan istilah klithih ) di wilayah DIY juga semakin memprihatinkan. Pada tahun 2017 terjadi sebanyak 51 kasus, tahun 2018 sebanyak 45 kasus, tahun 2019 sebanyak 35, dan tahun 2020 terjadi 5 kasus (‘Sederet Kasus Klithih di Yogya’, 2022) . Jogja Police Watch (JPW) mencatat ada 12 kali aksi kejahatan jalanan sepanjang 2022 di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Erlin, 2022).  Kejadian kekerasan jalanan ini bahkan menjadi trending isu  ketika klithih mengakibatkan  terjadi  korban  meninggal  dunia  seorang  pelajar  pada  3  April  2022 dinihari.
Sejumlah cendekiawan telah mengindikasikan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai solusi berbagai konflik dan intoleransi yang terjadi di tanah air (Farouq, Kertawidana, & Simatupang, 2022; Khakim et al., 2020; Maghfuri, 2019), aktualisasi dan pelembagaan falsafah Pancasila sebagai ruh berbagai peraturan dan perundang-undangan (Arfa’i, Nasution, & Febrian, 2020; Azra, 2019; Rini, 2019; Tardjono, 2016), transformasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar, remaja, mahasiswa, dan masyarakat (Arif, 2017; Patimah et al., 2021), serta pentingnya penanaman nilai-nilai untuk menumbuhkan semangat nasionalisme (Lestari, 2020; Somantri & Dewi, 2021) dan menjaga kerukunan kehidupan antar umat beragama (Septian,  2020).  Pentingnya  Pancasila  sebagai  ideologi  Negara  adalah  untuk  memperlihatkan peran  ideologi  sebagai  penuntun  moral  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.    Ideologi menyediakan  kerangka  pikir  pada  siapa  saja  dalam  upaya  memahami  dunia  politik  dan lingkungan  yang  isinya  terdiri  dari  konsep-konsep  yang    tidak  pasti  dan  saling  berkontestasi diperebutkan (Freeden, 1996). Dengan demikian, ideologi adalah sistem kepercayaan di mana individu, kelompok, dan seluruh masyarakat merasionalisasi diri mereka sendiri (Knight, 2006; Suhady & Sinaga, 2006).
Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi panduan dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah.  Dengan  kata  lain,  penyelenggara  negara  dituntut  untuk  memposisikan    ideologi Pancasila  sebagai  orientasi  kehidupan  konstitusional.  Ideologi  Pancasila  dijabarkan  ke  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Sebagai  orientasi  dalam  kehidupan  konstitusional Pancasila memiliki dua kedudukan: pertama, nilai-nilai Pancasila diposisikan sebagai etika dalam kehidupan dan bangunan sistem politik bangsa dan negara; kedua, Nilai-nilai Pancasila menjadi etika  dan  cita  dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan  sehingga  hukum  menjadi instrumen  dalam  mengaktualisasikan  lima  sila  Pancasila    dalam  kehidupan  bernegara (Pureklolon, 2020).
Pancasila juga menjadi dasar  pembentukan dan pengembangan wawasan kebangsaan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan didefinisikan sebagai berikut: “Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Bhinneka  Tunggal  Ika,  dan  Negara  Kesatuan  Republik I ndonesia” (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, 2012).
Wawasan  kebangsaan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  wawasan  yang  mementingkan kesepakatan, kesejahteraan, kelemahan, dan keamanan suatu bangsa sebagai titik tolak dalam berfalsafah, berencana dan bertindak (Azra, 2019). Secara historis, konsep wawasan kebangsaan Indonesia dapat dirujuk pada  peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dimana para pemuda Indonesia dari berbagai suku, budaya dan agama, mengikrarkan tekad perjuangan dan eksistensi kebangsaan  Indonesia  dalam  pernyataan  satu  nusa,  satu  bangsa  dan  menjunjung  bahasa persatuan bahasa Indonesia  (Suhady & Sinaga, 2006). Sebuah pernyataan yang memiliki makna dan prinsip yang mendalam dan filosofis yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa atau yang dapat disebut sebagai wawasan kebangsaan Indonesia.
Wawasan  kebangsaan  dapat  dipahami  dalam  dua  dimensi,  moral  dan  intelektual.  Pada dimensi  moral,  konsep  wawasan  kebangsaan  mempersyaratkan  adanya  perjanjian  dan komitmen diri dari  seseorang atau masyarakat untuk senantiasa dan terus menerus bekerja dan berbuat dalam mempertahankan dan memperkuat eksistensi bangsa dan peningkatan kualitas kehidupan  bangsa  (Aulia  &  Dewi,  2022;  Somantri  &  Dewi,  2021).  Selanjutnya,  pada  dimensi intelektual,  konsep  wawasan  kebangsaan  menuntut  pengetahuan  yang  memadai  mengenai berbagai  bentuk  potensi  yang  dimiliki,  tantangan  yang  dihadapi  serta  peluang  yang  dapat dimanfaatkan  bangsa  baik  saat  ini  maupun  di  masa  mendatang  (Arif,  2017;  Hakim,  Efendi,  & Mahadika, 2020).
Tumbuh  dan  berkembangnya  nilai-nilai  Pancasila  dan  wawasan  kebangsaan  sangat bergantung pada kuatnya tanggung jawab dan tingginya kesadaran dari para elit, penyelenggara negara,  serta  warga  bangsa  dalam  mengembangkan  dan  mengimplementasikan  nilai-nilai dasarnya. Penyelenggara negara dan warga bangsa baik bersifat perorangan, kelompok, maupun masyarakat  secara  kolektif  dituntut  untuk: pertama, adanya  komitmen  yang  benar-benar dilandasi dengan semangat kebersamaan, senasib dan sepenanggungan; kedua, adanya semangat persatuan  dan  kesatuan  untuk  menghadapi  berbagai  tantangan  baik  lokal,  regional  maupun global-mondial.  Semangat  tersebut  tentu  pula  dilandasi  cita-cita  bersama  dalam  menjaga  dan mempertahankan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  dan, ketiga, terus  memupuk  dan mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa sebagai kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Nurdin, 2015).
Proses  implementasi  nilai-nilai  dan  pelembagaan  Pancasila  sebagai  ideologi  nasional Indonesia  utamanya  diselenggarakan  melalui  jalur  dan  peran  pendidikan.  Sejak  Indonesia merdeka,  pendidikan  di  Indonesia  selalu  diarahkan  untuk  membangun  masyarakat  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Konstitusi,  Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945 (Nishimura,  1995;  Silalahi  &  Yuwono,  2018) . Kebijakan  tersebut  juga  sudah  terlembagakan secara formal dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dan Peraturan Menteri (Nurdin, 2015).
Sejak di Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi anak-anak Indonesia diajarkan tentang sejarah  perjuangan  bangsa  Indonesia  mencapai  kemerdekaannya,  serta  bagaimana  mengisi kemerdekaan  tersebut  melalui  pembangunan  masyarakat,  menghargai  keragaman,  dan mencintai  tanah  air.  Proses  transformasi  nilai-nilai  Pancasila,  kejuangan,  dan  wawasan kebangsaan  tersebut  dilakukan  melalui  mata  pelajaran  Pendidikan  Moral  Pancasila, Kewarganegaraan,  Pendidikan  Sejarah  Perjuangan  Bangsa,  serta  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan (Nishimura, 1995) . Melalui mata pelajaran tersebut peserta didik diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan tentang hal ikhwal kewarganegaraan, urusan dan tanggung jawab pemerintah, serta mengenal dan menginternalisasi ideologi Negara (Afryand & Sapriya, 2018) . Impelementasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sudah semestinya bukan saja dilakukan dalam bentuk transfer nilai-nilai dan pengamalannya tetapi juga dilakukan dengan
pelembagaan  dalam  bentuk  kebijakan.  Kebijakan  publik  lahir  dari  proses  politik  yang  yang melibatkan banyak pihak serta melalui serangkaian tahap yang satu sama lain saling terkait (Dye, 2017; Sudrajat, 2021) . Desain dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan Pancasila seyogyanya juga menjadi  model  yang  berangkat  dari  kesadaran  mendasar  tentang  hakikat  Indonesia  yang merupakan  suatu  komunitas  besar  yang  terbentuk  atas  dasar  pengalaman  bersama  yang mempersatukan berbagai keanekaan etnik, budaya, ras dan agama yang mendiami kepulauan dalam kawasan nusantara (Brewis, 2019; Zulfiani, Hartiwiningsih, & Sulistiono, 2020). Sebagai bentuk  kebijakan  publik,  implementasi  Pendidikan  Pancasila  membutuhkan  model  untuk menjadi solusi dari suatu masalah. Pada dasarnya tidak ada proses kompetisi atau kontestasi di antara model implementasi kebijakan, karena yang lebih utama dan relevan adalah proses politik dalam mewujudkan kesesuaian implementasi dengan kebijakannya sendiri (Adler & Seligman, 2016).
Proses  politik  tersebut  berlangsung  menurut  aturan  waktu  tertentu  yang  terdiri  dari tahap  demi  tahap  seperti  penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan,  adopsi  kebijakan, implementasi  kebijakan,  dan  penilaian  kebijakan  (Clemons  &  McBeth,  2017;  Kencono  & Supriyanto,  2017). Secara  lebih  detail  tahapan  tersebut  dapat  dirinci  ke  dalam  tahap  berikut: pertama, identifikasi masalah. Pada tahap ini pembuat kebijakan mendefinisikan masalah dalam masyarakat  yang  patut mendapat  perhatian  publik); kedua, pengaturan  agenda  yang menarik perhatian  pembuat  kebijakan; ketiga, merumuskan,  merancang  dan  memilih  opsi  kebijakan; keempat, legitimasi kebijakan dengan menggali dukungan; kelima, implementasi kebijakan yang melibatkan birokrasi, alokasi, dan penegakan hukum; dan, keenam, evaluasi kebijakan dengan mencari  tahu  apakah  kebijakan  itu  berhasil  dan  diterima  serta  populer  di  masyarakat  (Dye, 2017).
Proses  pembuatan  kebijakan  berkembang  secara  dinamis  sesuai  dengan  keragaman situasi  dan  kondisi  yang  dihadapi,  misalnya  meliputi  keragaman  stratifikasi  kebijakan,  jenis kebijakan  dan  lingkungan  kebijakan . Sejauh  ini  para  ilmuwan  politik  telah  mengembangkan sejumlah  model  untuk  membantu  kita  memahami  kehidupan  politik  dan  proses  pembuatan kebijakan.  Diantara  model-model  tersebut    adalah  model  proses,  model  kelembagaan,  model rasional,  model  inkremental,  model  grup,  model  elit,  model  pilihan  publik,  dan  model  teori permainan  (Jansen  &  Wimmer,  2015).  Selain  itu,  ada  pula  keragaman  berdasar  stratifikasi kebijakan,  seperti  kebijakan  pada  level  makro  dan  mikro.  Di  Indonesia  dikenal  kebijakan sentralistik dan desentralisasi,  kebijakan tingkat pusat dan kebijakan tingkat daerah, serta ada pula  kebijakan lex  spesialis yang  mengatur  daerah  dengan  status  istimewa  seperti  Provinsi Nangro  Aceh  Darussalam,  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Jakarta,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  dan Daerah Otonomi Khusus Papua (Huda & Heryansyah, 2019; Wasistiono & Polyando, 2017).
Studi-studi tersebut tentu saja telah membantu dalam menjelaskan posisi dan pentingnya nilai-nilai  dan  falsafah  Pancasila  dalam  banyak  dimensi,  tetapi  masih  terdapat  sesuatu  yang kurang.  Sejauh  pembacaan  penulis,  belum  ada  studi  yang  secara  khusus  mencoba  melakukan kajian pada kebijakan tentang internalisasi dan transformasi ideologi negara ke dalam praktek kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila  dan  Wawasan  Kebangsaan.  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  DIY  tentang  Pendidikan Pancasila  dan  Wawasan  Kebangsaan  ini  melengkapi  sejumlah  kebijakan  yang  telah  diambil sebelumnya  terutama  ketika  berlangsungnya  pandemic  Covid-19.  Selama  terjadinya  pandemi Covid-19 Pemerintah Daerah DIY telah melakukan berbagai upaya dan inovasi kebijakan yang sifatnya melting pot policy (Paryanto, 2021) sehingga fungsi pelayanan pemerintah tetap dapat berjalan lancar dan memenuhi harapan public.
Untuk  menjawab  dan  mengisi  kekurangan  dari  studi-studi  yang  sudah  dilakukan sebelumnya, maka artikel ini bertujuan mengkaji kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Studi  ini  meyiapkan  beberapa  pertanyaan  yang dianggap penting untuk mendukung analisis. Beberapa pertanyaan tersebut dirumuskan sebagai berikut:  Apa  dan  bagaimana  konteks  lahirnya  kebijakan  Pendidikan  Pancasila  dan  Wawasan Kebangsaan  tersebut?  Bagaimana  desain  kebijakan  Pemerintahan  Daerah,  khususnya  Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanaman nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan? Bagaimana nilai-nilai Pancasila, nasionalisme dan wawasan kebangsaan diinternalisasi, ditransformasikan,
dan diimplementasikan melalui kebijakan Pemerintah Daerah yang diarahkan bukan saja pada rakyat tetapi juga aparatur sipil negara? Serta bagaimana integrasi kebijakan tersebut dengan basis  kearifan  lokal  dan  pelaksanaannya  dalam  konteks  keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta?

## METODE
Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dan  informasi ditempuh  dengan  menggunakan  metode  studi  kepustakaan  dengan  melakukan  penelaahan terhadap literatur, dokumen, risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat, serta berita terkait dengan proses  pembuatan  Peraturan  Daerah  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tentang  Pendidikan Pancasila  dan  Wawasan  Kebangsaan.  Target/subjek  penelitian  ini  adalah  kajian  kebijakan Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta tentang  Pendidikan  Pancasila  dan  Wawasan Kebangsaan. Studi ini dilakukan dengan mengkuti prosedur seperti tergambar dalam figur 2:

## Gambar 1.  Prosedur Penelitian
Data  yang  dikumpulkan  adalah  data  terkait  kebijakan  yang  meliputi  dokumen  resmi, risalah rapat, pernyataan pihak otoritatif, serta berita terkait dengan subyek penelitian. Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi analisis  data  menggunakan  tiga tahapan analisis yang terdiri dari tahapan kodifikasi data, display data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Latar Belakang Lahirnya Kebijakan
Artikel  ini  berargumen  bahwa  Pemerintahan  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta memiliki argumen dan dasar pemikiran yang mendasar dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sepanjang periode pasca Orde Baru Indonesia telah mengalami perubahan baik sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun demografi kependudukan. Perubahan tersebut dan diakselerasi pula oleh perkembangan di bidang teknologi informasi  dan  kebudayaan  berbasis  digital  yang  terjadi  telah  mempengaruhi  pandangan  warga negara  tentang  ideologi  negara  dan  wawasan  kebangsaan.  Konsepsi  dan  konstruksi  tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar serta falsafah negara terus mengalami perubahan baik yang  bersifat  evolutif  maupun  involutif.  Perubahan  yang  terjadi  ini  secara  perlahan  juga berpengaruh pada fluktuasi wawasan kebangsaan dari warga negara Indonesia, termasuk warga Daeah Istimewa Yogyakarta.  Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibuat dalam rangka untuk  memperkuat kembali kesadaran bahwa Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara karena itu menjadi tanggung jawab negara,  termasuk  pula  Pemerintahan  Daerah,  untuk  melestarikan,  mengembangkan, mensosialisasikan,  dan  memantapkannya  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
Lahirnya kebijakan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tentu  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kebijakan  yang  pernah  ada sebelumnya  baik  pada  level  nasional  maupun  lokal.  Di  tingkat  nasional  Indonesia  pernah membuat berbagai kebijakan terkait pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini. Pada awal  pemerintahan  Presiden  Soeharto,  tepatnya  tahun  1968  Pemerintah  Indonesia mengeluarkan  kebijakan  dalam  bentuk  Instruksi  Presiden  (INPRES)  Nomor  12  Tahun  1968. INPRES yang ditetapkan tanggal 13 April 1968 ini mengatur tentang Tata Urutan dan Rumusan Pancasila. Kebijakan tersebut dikeluarkan atas dua pertimbangan utama, yakni: pertama, bahwa pada waktu itu masih belum terdapat keseragaman mengenai tata urutan dan rumusan sila-sila Pancasila  baik    dalam  penulisan,  pembacaan,    maupun  pengucapan  Pancasila;  kedua,  bahwa untuk  kepentingan  keseragaman  itu  perlu  menetapkan  tata  urutan  dan  rumusan  sila-sila sebagaimana  dimuat  dalam  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945,  sebagai  tata  urutan  dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, dan pengucapan Pancasila.
Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1978, keluar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI) Nomor II/MPR/1978 yang berisi tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Ketetapan MPR tersebut merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat  maupun  di  daerah  dan  dilaksanakan  secara  bulat  dan  utuh.  Sebagai  tindak  lanjut  dari Ketetapan MPR tersebut dikeluarkanlah Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 Undang-undang tersebut mengatur bahwa Pendidikan  Pancasila,  Pendidikan  Agama,  dan  Pendidikan  Kewarganegaraan  telah  menjadi komponen wajib kurikulum untuk semua jenjang pendidikan.
Pasca  Orde  Baru  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia    (MPR  RI) mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor  XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan  MPR No II/MPR/1978  tentang  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  (P4)  dan  sekaligus mengatur tentang penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Tap MPR Nomor  XVIII/MPR/1998 yang ditetapkan dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 13 Nopember 1998 terdiri dari tiga pasal yang terdiri dari:
Pasal 1 : Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah  dasar  negara  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  harus  dilaksanakan  secara konsisten dalam kehidupan bernegara.
Pasal 2 : Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3 : Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Perubahan ketetapan MPR tersebut berdampak pada kosongnya ketentuan yang mengatur tentang  pelaksanaan  Pasal  1  yang  mengatur  tentang  bagaimana  pelaksanaan  Pancasila  dalam kehidupan  bernegara  dan  berbangsa.  Perubahan  kebijakan  tersebut  kemudian  diikuti  dengan perubahan  pada  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional. Pasal 37 Undang-undang tersebut melakukan perubahan Undang-undang sebelumnya, dimana Pendidikan Pancasila tidak lagi masuk muatan wajib kurikulum pada sistem pendidikan nasional Indonesia.  Terlihat  bahwa  arah  kebijakan  konstitusional  lebih  fokus  pada  pendidikan kewarganegaraan.    Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI  No.  22  Tahun  2006  tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mengatur bahwa substansi ideologi Pancasila dan UUD 1945 masuk sebagai isi standar pendidikan kewarganegaraan.
Di ranah pendidikan tingggi perubahan kebijakan kembali terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang  (UU)  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  pendidikan.  Undang-undang  ini menunjukkan adanya kesadaran baru tentang pentingnya revitalisasi ideologi Pancasila. Langkah strategis tuntuk memperkuat ideologi nasional diatur pada  Pasal 35 Undang-undang tersebut yang memasukkan kembali Pancasila sebagai muatan wajib dalam struktur kurikulum perguruan
tinggi  di  Indonesia.  Di  ranah  pemerintahan  Menteri  dalam  Negeri  Republik  Indonesia mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  34  Tahun  2006  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  29  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pemerintah  Daerah  dalam  Rangka Revitalisasi  dan  Aktualisasi  Nilai  Nilai  Pancasila;  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  38  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Peningkatan  Kesadaran  Bela  Negara  dan Daerah;  dan,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  71  Tahun  2012  yang  secara  khusus mengatur tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru tentang  revolusi mental  melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Gerakan  Nasional  Revolusi Mental dan tentang karakter bangsa melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan  Pendidikan  Karakter.  Selanjutnya,  dalam  upaya  memperkuat    ideologi  Pancasila Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Untuk lebih mengoptimalkan  fungsi  kelembagaan  ini  dalam  upaya  menguatkan  dan  mengkonkretkan program pembinaan ideologi Pancasila maka UKP-PIP ini kemudian diperluas kelembagaan dan kewenangannya  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  7  Tahun  2018 tentang pembentukan Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP). Untuk selanjutnya, BPIP berkedudukan  sebagai  lembaga  yang  menunjang  fungsi  negara  Indonesia  untuk  melakukan pembinaan ideologi Pancasila pada masyarakat.
Kesadaran akan pentingnya revitalisasi ideologi Pancasila juga terjadi di Provinsi Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Sejak  tahun  2017  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta menyelenggarakan program Sinau (belajar) Pancasila  dan Wawasan Kebangsaan. Program  ini diselenggarakan  oleh  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  (Bandiklat)  yang  dieruntukkan  bagi aparatur  sipil  negara  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Selain  itu,  Pemerintah  Daerah  juga menyelenggarakan  Pendidikan  Pancasila  dan  Wawasan  Kebangsaan  yang  dilaksanakan  oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta melalui model dan program sosialisasi Wawasan Kebangsaan dalam bentuk seminar, diskusi, sarasehan, dan pelatihan. Kesbangpol juga menyelenggarakan Program Sinau Pancasila yang sejak tahun 2017 telah terlaksana di 78 kecamatan di wilayah DIY. Program Sinau Pancasila adalah kegiatan yang dilaksanakan secara spesifik di wilayah DIY dalam upaya pemantapan ideologi Pancasila. Sinau Pancasila    juga  menjadi  forum  strategis  untuk  memberikan  wawasan  dan  alternatif  solusi terhadap  berbagai  persoalan  kebangsaan  yang  terjadi  baik  pada  tingkat  lokal  DIY,  nasional, maupun global (Inpres Nomor 12 1968).

## Tabel 1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Tahap Proses Aktivitas Partisipan 1 Identifikasi Masalah Publikasi masalah sosial Public Hearing Media massa Ormas LSM Pihak Terkait 2 Agenda Setting Memasukkan Rencana Pembuatan kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan daerah Istimewa (Propemperda) DIY; Penerbitan Keputusan Dewan Perwakilan Gubernur DPRD DIY Tenaga Ahli Media
Rakyat Daerah DIY tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan daerah Istimewa (Propemperda) DIY 3 Formulasi Kebijakan Menyusun Naskah Akademik dan Raperda Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan Konsultan Pansus Fraksi di DPRD DIY Klompok Kepentingan 4 Legitimasi Kebijakan Menetapkan Raperda Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan menjadi Perda Kemendagri Gubernur DPRD DIY Kelompok Kepentingan 5 Implementasi Kebijakan Penerbitan Peraturan Gubernur DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Penyusunan pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Penganggaran dan pengalokasiannya. Mengorganisir organisasi Perangkat Daerah Sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan/Kalurahan Gubernur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat,  Dinas Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Komunikasi, serta  Badan Diklat Kepegawaian DIY; Bupati Lurah Perguruan Tinggi Sekolah Organisasi Sosial Kemasyarakatan 6 Evaluasi Kebijakan Melaporkan pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta output nya; Mengevaluasi dampak kebijakan terhadap target dan grup nontarget; Mengusulkan perubahan dan perbaikan Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten Mass media Tim Ahli Ormas
Peraturan Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan terdiri dari 8 (delapan) Bab dan 23 (dua puluh tiga) pasal. Pada bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum dijelaskan pengertian tentang Pancasila, wawasan Kebangsaan,  dan  Pendidikan  Wawasan  Kebangsaan.  Pancasila  adalah  dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  harus  dilaksanakan  secara  konsisten  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945.  Sementara,  Wawasan  Kebangsaan  adalah  cara  pandang  bangsa  Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan
wilayah yang dilandasi Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka  Tunggal  Ika,  dan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Selanjutnya,  Pendidikan Wawasan  Kebangsaan  adalah  pendidikan  cara  pandang  bangsa  Indonesia  tentang  diri  dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip  sebagai  berikut: pertama, demokratis,  berkeadilan,  dan  tidak  diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an bangsa; kedua, sebagai  suatu  proses  pembudayaan  dan  pemberdayaan  yang  berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan ketiga, sinergi,  kolaborasi,  dan  keterpaduan  antara  pendidikan  formal,  pendidikan nonformal,  dan  pendidikan  informal.  Tujuannya  diarahkan  untuk:  a).  menanamkan  nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara; b). mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air; c). memperkuat usaha terwujudnya tujuan pengaturan Keistimewaan DIY sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  berbasis  kearifan  lokal;  d).  terciptanya  persatuan  dan kesatuan bangsa Indonesia; dan e). mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.
Ruang  lingkup  Peraturan  Daerah  mengatur  lima  ranah,  yakni  aspek  penyelenggaraan, muatan materi, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta  kerja sama dalam implementasi kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Penyelenggaraan  Pendidikan  Pancasila  dan  Wawasan  Kebangsaan    dilaksanakan  oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;  pendidikan,  pemuda,  dan  olah  raga;  pendidikan  dan  pelatihan;  kebudayaan;  serta Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas fungsinya. Meskipun kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dibuat ditingkat provinsi tetapi pada pelaksanaannya Pemerintah Daerah  DIY  dapat  melibatkan    Pemerintah  Kabupaten/Kota,    instansi/lembaga  vertikal,  dan Masyarakat.
Sasaran Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari: a. siswa, mahasiswa, dan peserta didik lain; b. organisasi politik; c. organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya; d. pegawai negeri sipil; e. guru/pendidik; dan f.  tokoh  agama,  tokoh masyarakat, dan tokoh  adat.  Pelaksanaan  Pendidikan  Pancasila  dan  Wawasan  Kebangsaan  diselenggarakan melalui berbagai bentuk pendidikan dan kegiatan. Pendidikan terdiri dari Pendidikan Formal, Pendidikan  Nonformal  dan  Pendidikan  Informal.  Pendidikan  Formal  dilaksanakan  melalui kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dan/atau kegiatan non kurikuler.  Sementara  di  jalur  Pendidikan  Nonformal  dilaksanakan  antara  lain  melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kegiatan kebudayaan, sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis, peringatan Hari Lahir Pancasila, dan lain-lain. Selanjutnya, melalui Pendidikan Informal penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diarahkan supaya dapat dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Adapun bentuk kegiatan  belajar  secara  mandiri  dilakukan  dengan  kegiatan  yang  dapat  meningkatkan pemahaman  dan  penerapan  Pancasila  dan  Wawasan  Kebangsaan  dengan  menggunakan pendekatan berbasis budaya.  Kebijakan pada ranah penyelenggaraan ini juga mengatur tentang pendanaan. Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu Pemerintah Daerah juga membuka peluang pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Materi  Pendidikan  Pancasila  dan  Wawasan  Kebangsaan  meliputi  tiga  kelompok  yang meliputi:  Pancasila;  Wawasan  Kebangsaan;  dan  muatan  lokal.  Muatan  materi  Pendidikan Pancasila  dan  Wawasan  Kebangsaan  meliputi: pertama, muatan  Pancasila  yang  terdiri  dari sejarah  lahirnya  Pancasila,  sejarah  Indonesia,  Pancasila  dasar  Negara,  Pancasila  pemersatu bangsa, dan aktualisasi Pancasila; kedua, Wawasan Kebangsaan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik
Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
Indonesia,  dan  aktualisasi  wawasan  kebangsaan; ketiga, muatan  lokal  yang  terdiri  dari Keistimewaan DIY, dan lagu-lagu nasional dan daerah.
Dalam implementasinya Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan partisipasi, kesetaraan, kebenaran, keterbukaan, kesesuaian, kerjasama  antar  pihak,  kreatifitas,  akademik,  dan  kearifan  lokal  sebagai  dasar  pelaksanaan kegiatan. Selain itu, penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga dapat dilakukan  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  seperti  media  sosial, media  penyiaran  baik  dalam  format  digital  maupun  non  digital  yang  sarana  prasarananya didukung dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kebijakan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga memberikan perhatian dan secara khusus mengatur tentang peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni sebagai instrumen dan media penting. Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila  dilaksanakan  dengan  upacara.  Selain  itu,    dapat  pula  dilaksanakan  dengan menyelenggarakan kegiatan olahraga, kegiatan keilmuan, kegiatan sosial, kegiatan kebudayaan, atau  kegiatan menarik lainnya. Berbagai bentuk pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut diarahkan supaya disesuaikan dengan kearifan lokal.
Kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga membuka keran partsipasi aktif masyarakat. Pengaturan tentang peran  serta  Masyarakat  dalam  Pendidikan  Pancasila  dan  Wawasan  Kebangsaan  diatur  dalam kerangka dan kepentingan sebagai berikut: pertama, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif baik  dalamposisi  dan  kapasitasnya  sebagai  agen  perubahan  maupun  penggerak  dalam mengimplementasikan  Pendidikan  Pancasila  dan  Wawasan  Kebangsaan; kedua, keterlibatan masyarakat  diharapkan  dapat  mendorong  dan  mendukung  pelaksanaan  Pendidikan  Pancasila dan  Wawasan  Kebangsaan; ketiga, masyarakat  membantu  menyukseskan  penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan keempat, meningkatkan kemampuan dan fasilitas  yang  dimiliki  masyarakat  untuk  menyukseskan  Pendidikan  Pancasila  dan  Wawasan Kebangsaan.  Selanjutnya,  peran  serta  Masyarakat  tersebut  dilakukan  melalui  keterlibatan mereka dalam forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan atau dalam keluarga.
Sebagai  apresiasi  terhadap  partisipasi  dan  peran  serta  Masyarakat  dalam  Pendidikan Pancasila  dan Wawasan Kebangsaan maka Pemerintah  Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat. Hasil penilaian tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat. Penilaian  terhadap  peran  serta  masyarakat  dalam  pelaksanaan  Pendidikan  Pancasila  dan Wawasan  Kebangsaan  berdasarkan  kriteria  dan  aspek  penilaian  seperti:  a.  peningkatan pelayanan  publik;  b. memberikan  perubahan  terhadap  kondisi  lingkungan  Masyarakat;  dan  c. memberikan  manfaat  langsung  pada  Masyarakat  baik  yang  secara  fungsional  maupun  secara ekonomis.
Dalam implementasi kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Gubernur sebagai Kepala Daerah menempat posisi sentral dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Meskipun demikian proses pelaksanaan secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  kesatuan  bangsa  dan  politik.  Perangkat Daerah  tersebut  dalam  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  selanjutnya  dapat berkoordinasi  dengan  Perangkat  Daerah  terkait.  Pemerintah  Daerah  membuka  peluang  kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah. Kerja sama  dapat  dilakukan  baik  dengan    Instansi/lembaga  vertikal,  Pemerintah  Daerah  lain, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Partai Politik maupun dengan   Masyarakat.

## Pendidikan  Pancasila  dan  Wawasan  Kebangsaan  dalam  Konteks  Keistimewaan  Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Pendidikan  Pancasila  dan  wawasan Kebangsaan pasal 17 secara jelas mengatur bahwa Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi tiga kelompok materi yang terdiri dari Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan  muatan  lokal.  Di  dalam  kelompok  materi  muatan  lokal  ini  diatur  tentang  Keistimewaan
Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Keterkaitan  kebijakan  ini  dengan  keistimewaan  DIY  juga disinggung pada diktum konsideran sebagai berikut:
bahwa  Pendidikan  Wawasan  Kebangsaan  diselenggarakan  untuk  peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang  terdiri  atas  beragam  suku,  ras,  agama,  golongan,  sosial,  ekonomi,  budaya,  dan kearifan  lokal  sehingga  terwujud  masyarakat  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila (Perda No 1 tahun 2022)
Masuknya keistimewaan Yogyakarta sebagai materi muatan lokal menandakan komitmen terhadap pentingnya apresiasi budaya dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian pembentuk  wawasan  kebangsaan.  Stefanus  Haryanto,  anggota  DPRD  Daerah  Istimewa Yogyakarta menegaskan pentingnya keistimewaan ini dimasukkan sebagai materi muatan lokal. “Jangan sampai kearifan lokal ditinggalkan. Sebab nilai-nilai kearifan lokal itu merupakan inti dari Pancasila. Jadi budaya dan Pancasila itu tidak bisa dipisahkan. Kita inginkan penyampaian materi mengadopsi perkembangan teknologi yang ada. (Analisis Lapangan, 2022). Juru Bicara Komisi A DPRD DIY, Sudary anto juga menyatakan: “Ini penting karena DIY pusat pendidikan budaya dan daerah tujuan parwisata bertaraf dunia. Yogyakarta mampu menjadi kawah candradimuka bagi masyarakat  yang  hadir  sehingga  muncul  rasa  cinta  terhadap  bangsa  dan  negara”. (Analisis Lapangan, 2022).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 mengamanahkan kepada Pemerintah DIY untuk menyelenggarakan  urusan  pemerintah  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 bahwa “D aerah Istimewa  Yogyakarta,  selanjutnya  disebut  DIY,  adalah  daerah  provinsi  yang  mempunyai keistimewaan  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintah  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia”. Selanjutnya,  pada  Pasal  5  ayat  (1)  juga  ditegaskan  bahwa  Pengaturan Keistimewaan  DIY  bertujuan  untuk:  a.  mewujudkan  pemerintahan  yang  demokratis;  b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan  e. melembagakan peran dan tanggung  jawab  Kasultanan  dan  Kadipaten  dalam  menjaga  dan  mengembangkan  budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.
Peraturan Daerah DIY tentang Pendidikan Pancasila  dan Wawasan Kebangsaan disusun dan  diundangkan  sebagai  salah  satu  bentuk political  will Gubernur  dan  DPRD  DIY  dalam memperkuat nilai nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus pula sebagai upaya penjabaran poin c pada Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Keistimewaan DIY yakni mewujudkan tata pemerintahan  dan  tatanan  sosial  yang  menjamin  ke-bhinneka-tunggal-ika-an  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hadirnya  Perda  Pendidikan  Pancasila  dan  Wawasan Kebangsaan diperlukan bukan saja sebagai payung hukum tetapi juga sebagai instrumen legal yang dapat menjamin kelestarian dan keberlanjutan nilai-nilai, norma, dan kearifan lokal yang ada  dan  tumbuh  berkembang  di  wilayah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tetap  sejalan  dengan Pancasila dan dalam bingkai Negara Kesatuan Repubik Indonesia.

## KESIMPULAN
Temuan  yang  disajikan  menunjukkan  bahwa  Peraturan  Daerah  tentang  Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan  hadir  bersamaan dengan momentum transisi yang sedang terjadi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan, serta fenomena ketertiban di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang berlangsung secara fluktuatif. Perubahan yang terjadi ini secara perlahan juga berpengaruh pada fluktuasi wawasan kebangsaan dan kesadaran dalam  membangun  suasana  kehidupan  kebangsaan  dari  warga  negara  Indonesia,  khususnya Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Terjadinya  berbagai  bentuk  konflik,  tindakan  intoleransi,  dan kekerasan jalanan adalah contoh nyata dari semakin pudarnya nilai-nilai Pancasila dan wawasan
kebangsaan. Peraturan  Daerah  tentang  Pendidikan  Pancasila  dan  Wawasan  Kebangsaan  hadir sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan solusi kebijakan untuk mengatasi peluruhan dan memudarnya kesadaran dan semangat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi  model  kebijakan  dalam  upaya  aktualisasi  penerapan  Pancasila  di  tengah  masyarakat yang dimulai dari membentuk karakteristik masyarakat dengan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan  dan  solusi  terhadap  persoalan  di  masyarakat.  Aktualisasi  Pancasila  tidak  hanya mempelajari Pancasila, tetapi juga meneguhkan kembali Undang-Undang Dasar 1945, persatuan dan  kesatuan  bangsa,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  kesadaran  bela  negara,  serta integrasinya  dengan  status  keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Hadirnya  kebijakan dalam aktualisasi dan revitalisasi ideologi negara dan wawawasan kebangsaan di tingkat daerah tentu saja melengkapi dan sekaligus menjadi bentuk implementasi kebijakan yang pernah ada sebelumnya di tingkat pusat.
Kebijakan  Pendidikan  Pancasila  dan  Wawasan  Kebangsaan  dilaksanakan  di  seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga, Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan,  Dinas  Kebudayaan.  Karena  kebijakan  ini  bagian  dari implementasi keistimewaan DIY maka pelaksanaannya juga melibatkan dan sekaligus menyasar Pemerintah  Kabupaten/Kota,  instansi/lembaga  vertikal,  dan  Masyarakat.  Obyek  kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari: siswa, mahasiswa, dan peserta didik lain; organisasi politik; organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya; pegawai negeri sipil;  guru/pendidik; dan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang  diselenggarakan melalui berbagai bentuk pendidikan dan kegiatan.
Mengingat  krusialnya  temuan  penelitian  ini,  maka  pembuat  kebijakan  perlu meningkatkan  komitmen,  konsistensi  dan  persistensi  dalam  proses  implementasi  kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam membuat kebijakan turunan pada level teknis  seperti  Peraturan  Gubernur.  Karena  pelaksanaan  kebijakan  ini  diintegrasikan  dengan pelaksanaan  kewenangan  keistimewaan  yang  diberikan  kepada  Pemerintah  Daerah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  maka  tentu  diperlukan  sinkronisasi  dan  koherensi  dengan  kebijakan tentang keistimewaan yang sudah diatur sebelumnya.

## REFERENSI
Adler, A., & Seligman, M. E. P. (2016). Using wellbeing for public policy : Theory , measurement , and recommendations. International Journal of Wellbeing , 6 (1), 1 – 35. https://doi.org/10.5502/ijw.v6i1.429
Afryand, A. I., & Sapriya. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Pusat Studi Pancasila sebagai  Upaya  Penguatan  Ideologi  Bangsa  bagi  Generasi  Muda. Untirta  Civic  Education Journal , 3 (2), 158 – 167.
Arfa’i,  Nasution,  B.  J.,  &  Febrian.  (2020).  Akt ualisasi  Pancasila  sebagai  Sumber  Hukum  dalam Pembentukan Undang-Undang. Undang: Jurnal Hukum , 3 (2), 377 – 407. https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.377-407
Arif,  D.  B.  (2017).  Pengembangan  Kebajikan  Kewargaan  (Civic  Virtue)  dalam  Masyarakat Multikultural Indonesia: Peran Pendidikan Kewarganegaraan. Journal Civics & Social Studies . Retrieved from https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/journalcss/article/viewFile/75/79
Aulia, A. S., & Dewi, D. A. (2022). Peran Pancasila dalam Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme dan Patriotisme Generasi Muda di Era Globalisasi. Journal on Education , 04 (04), 1097 – 1102.
Retrieved from https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/514
Azra,  A.  (2019).  Revitalisasi  Wawasan  Kebangsaan  Melalui  Pendidikan  Multikultural. Jurnal Ledalero , 18 (2),  184 – 202.  https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31385/jl.v18i2.185.183- 202
Brewis,  E.  (2019).  Fair  access  to  higher  education  and  discourses  of  development:  a  policy analysis from Indonesia. Compare: A Journal of Comparative and Internati onal … , 49 (3), 453 – 470. https://doi.org/10.1080/03057925.2018.1425132
Clemons, R. S., & McBeth, M. K. (2017). Public Policy Praxis: A Case Approach for Understanding Policy and Analysis (Third Edit). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy Fifteenth Edition . Boston: PEARSON.
Erlin,  E.  (2022).  Miris,  Sepanjang  2022  JPW  Catat  ada  12  Kali  Aksi  Klitih  di  Yogyakarta. INewsYogya.Id , p. 1. Retrieved from https://yogya.inews.id/berita/miris-sepanjang-2022- jpw-catat-ada-12-kali-aksi-klitih-di-yogyakarta
Farouq, U., Kertawidana, I. D.  K., & Simatupang, H. (2022). Pancasila as the Foundation of  the Defense  of  the  State  in  the  Face  of  the  Threat  of  Distegration  of  the  Indonesian  Nation. Randwick  International  of  Social  Science  Journal , 3 (1),  134 – 141.  Retrieved  from http://www.randwickresearch.com/index.php/rissj/article/view/382
Freeden, M. (1996). Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach . Oxford: Clarendon Press.
Hakim, M. L., Efendi, D., & Maha dika, A. (2020). Muhammadiyah’s View of the Pancasila State in the  Dynamics  of  Diversity  in  Indonesia  after  the  2015  Congress. International  Journal  of Social Science and Religion (IJSSR) , 1 (2), 127 – 146. https://doi.org/https://doi.org/10.53639/ijssr.v1i2.21.
Hastangka, H. (2021). Rumah Garuda: Model Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila melalui Media Kreatif. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan , 01 (02), 211 – 224.
Huda, N., & Heryansyah, D. (2019). Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 26 (2), 238 – 258. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art2
Jansen, M., & Wimmer, M. A. (2015). Introduction to Policy-making in the Digital Age. In Policy PRactice  and  Digital  Science:  Integrating  Complex  Systems,  Social  Simulation  and  Public Administration in Policy Research (pp. 1 – 14). https://doi.org/10.1007/978-3-319-12784-2
Kencono, D. S., & Supriyanto, E. E. (2017). Collaborative Governance For Sustainable Development in  Indonesia:  The  Case  of  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Province. The  2nd  Journal  of Government and Politics International Conference , 449 – 464.
Khakim, M.  S.,  Nugraha,  A.  F.,  Sukanti,  &  Sarwedi,  A.  R.  (2020). Kontribusi Mahasiswa  Daerah dalam Penanganan Intoleransi nelalui Sinergi Perguruan Tinggi di DIY. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 10 (1), 62 – 73.
Knight, K. (2006). Transformations of the Concept of Ideology in the Twentieth Century. American Political Science Review , 100 (4), 619 – 626.
Lestari,  S.  E.  (2020).  The  Role  of  Political  Development  in  National  Development:  Indonesia. Journal  of  Social  Political  Sciences , 1 (3),  207 – 217.  Retrieved  from  http://e-
Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
journal.unas.ac.id/index.php/jsps/article/view/22
Maghfuri, A. (2019). Countering Conservative-Radical Understanding By Mainstreaming Moderat Islam and the Role of Educational Institution in Indonesia. International Journal on Islamic Educational  Research  (SKIJIER) , 3 (1),  1 – 14.  Retrieved  from  http://ejournal.uin- suka.ac.id/tarbiyah/SKIJIER/article/view/2782
Murod,  M.,  Sulastri,  E.,  Gunanto,  D.,  Sahrasad,  H.,  &  Mulky,  M.  A.  (2022).  Islam  and  the  state : Indonesian  mosque  administrators  ’  perception s  of  Pancasila  ,  Islamic  sharia  and transnational  ideology. HTS  Teologiese  Studies/Theological  Studies , 78 (4),  1 – 10. https://doi.org/https://doi. org/10.4102/hts.v78i4.7382
Nishimura,  S.  (1995).  The  Development  of  Pancasila  Moral  Education  in  Indonesia. Southeast Asian Studies , 33 (3), 303 – 316.
Nurdin,  E.  S.  (2015).  The  Policies  on  Civic  Education  in  Developing  National  Character  in
Indonesia. International Education Studies , 8 (8), 199 – 209. https://doi.org/10.5539/ies.v8n8p199
Nuswantari, & Rachman, Y. F. (2020). Penguatan Pancasila sebagai The Living Ideology Melalui Revitalisasi  Pembelajaran  Pancasila  di  Era  Disrupsi. Citizenship  Jurnal  Pancasila  Dan Kewarganegaraan , 8 (2), 109 – 119.
Paryanto. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Masa Pandemi Covid-19.  In  A.  Darumurti  &  A.  Permatasari  (Eds.), Inovasi  Pelayanan  Publik  di  Era  New Normal (pp. 20 – 38). Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
Patimah, S., Ramadhan, A. P., Bardury, A. S., Rizky, F., Analya, M. P., Yuliasty, P., & Lopi, R. A. (2021). Penguatan  Ideologi  Pancasila  di  Kalangan  Mahasiswa  dan  Masyarakat. IJOCE:  Indonesia Journal of Civic Education , 1 (2), 48 – 57.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan . , Pub. L. No. 71 tahun 2012 (2012).
Pureklolon,  T.  T.  (2020).  Pancasila  sebagai  Etika  Politik  dan  Hukum  Negara  Indonesia. Law Review , XX (1), 71 – 86.
Rini,  I.  (2019).  Aktualisasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Membangun  Jati  Diri  Bangsa  Indonesia Guna  Menanggulangi  Radikalisme. Journal  de  Facto , 6 (1),  1 – 11.  Retrieved  from http://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/15
Sederet Kasus Klithih di Yogya. (2022). Kumparan.Com .
Septian,  D.  (2020).  Pemahaman  Nilai-NIlai  Pancasila  dalam  Memperkuat  Kerukunan  Umat.
Tanjak: Journal of Education and Teaching , 1 (2), 155 – 168.
Silalahi, R., & Yuwono, U. (2018). The Sustainibility of Pancasila in Indonesiaan Education System: A Critical Discourse Analysis of Legal Texts on Education. Research in Social Sciences and Technology ( RESSAT ) , 3 (2), 58 – 78.
Somantri, D., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Bagi Generasi Muda di Era Globalisasi. Education: The Journal of Educational Research , I (I), 35 – 41.
Sudrajat, T. (2021). BPIP and The Problems of Strengthening Pancasila Ideology : Policy Analysis. INDONESIA FOCUS , 1 – 7.
Suhady, I., & Sinaga, A. . (2006). Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Tardjono,  H.  (2016).  Reorientasi  Politik  Hukum  Pembentukan  Undang-undang  di  Indonesia.
Jurnal Renaissance , 1 (02), 61 – 74.
Wairata,  E.  (2021).  Optimalisasi  Penerapan  Metode  Belajar  Inkuiri Untuk Meningkatkan  Hasil Belajar Pkn Materi Pokok Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara. Journal  of  Education  Action  Research , 5 (3),  392 – 397. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jear.v5i3.35132
Wasistiono, S., & Polyando, P. (2017). Politik Desentralisasi di Indonesia (Revisi yan). Sumedang: IPDN Press.
Widiastuti, N. E. (2022). Lunturnya Sikap Nasionalisme Generasi Milenial Terhadap Pendidikan Pancasila  Dan  Kewarganegaraan. Indonesian  Journal  of  Sociology,  Education,  and Development , 3 (2), 80 – 86. Retrieved from
http://ijsed.ap3si.org/index.php/journal/article/view/44
Zulfiani,  A.,  Hartiwiningsih,  &  Sulistiono,  A.  (2020).  Pancasila  and  Social  Change  in  Indonesia. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology , 17 (7), 15959 – 15967. Retrieved from https://www.archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/6460