© Copyright by Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga

## PERILAKU APOTEKER TERHADAP LABELISASI HALAL PADA SEDIAAN FARMASI
PHARMACIST BEHAVIOR OF HALAL LABELIZATION ON PHARMACEUTICAL PRODUCT
Ach. Syahrir 1 , Abdul Rahem 2 , Adistiar Prayoga 3
1 Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2 Fakultas Farmasi, Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga
3 Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga *Email : achmadsyahrirr1966@gmail.com

## ABSTRAK
Hasil  survey  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  pada 2013 menyatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk halal berada pada level tinggi.  Meskipun  perlindungan  konsumen  atas  ketersediaan  produk  halal  di  Indonesia  dijamin  oleh Undang-Undang,  namun  implementasinya  masih  belum  terlaksana  secara  menyeluruh.  Status kehalalan sediaan farmasi di Indonesia hingga kini masih diragukan. Indikatornya, 90 persen bahan baku industri farmasi merupakan bahan impor yang tidak ada sistem jaminan halal terhadap produk- produk tersebut. Secara khusus, apoteker memiliki peran penting dalam penyiapan sediaan farmasi yang halal. Maka, perlu diselenggarakan kajian tentang persepsi apoteker terkait labelisasi halal pada sediaan  farmasi.  Penelitian  ini  difokuskan  pada  perilaku  apoteker  di  Kota  Malang  yang  tergabung dalam  Ikatan  Apoteker  Indonesia  (IAI)  dengan  metode  survey.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mendapatkan  gambaran  tentang  persepsi  apoter  di  Kota  Malang  terhadap  labelisasi  halal  pada sediaan  farmasi.  Instrumen  penelitian  menggunakan  kuesioner  dan  data  dianalisis  menggunakan statistik  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  apoteker  di  kota  Malang  menerima  dan sangat setuju atas labelisasi halal pada sediaan farmasi.
Kata Kunci: apoteker, labelisasi halal, sediaan farmasi

## ABSTRACT
The survey of the research and development center of Ministry of Religion (Kemenag) of Indonesia in 2013 concluded that public awareness to consume halal products was at a high level. Although the government  guaranteed  halal  products  for  the  customer,  the  implementation  is  still  not  fully implemented. “Halal” status of the pharmaceutical product  in Indonesia is still in doubt. The indicator is that 90 percent of the pharmaceutical industry's raw materials are imported materials, that have no guaranteed halal system for these products. In particular, pharmacists have an important role  in the preparation  of  halal  pharmaceutical  products.  Therefore,  a  study  conducted  to  analyze  the pharmacists' behavior regarding halal labeling of pharmaceutical products. This study focused on the behavior  of  pharmacists  in  Malang  City  who  are  members  of  the  Indonesian  Pharmacist Association/Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) with the survey method. The objective of this study was to obtain an overview of the perception of the pharmacist on halal labeling in pharmaceutical products in Malang  City.  The  research  instrument  was  a  questionnaire.  Descriptive  statistics  ware  used  to analyze data. The results showed that pharmacists in the city of Malang accepted and strongly agree on halal labeling of pharmaceutical products.
Keywords: pharmacists, halal labeling, pharmaceutical products

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  unsur  penting  dalam  kehidupan  manusia. The  United  Nations Development  Programme (UNDP)  mengklasifiksikan  kesehatan  sebagai  salah  satu  dimensi  dalam pengukuran indeks pembangunan manusia (Klasen 2018), seperti Human Development Index (HDI), Gender Development Index (GDI), Gender Inequality Index (GII), dan Multidimensional Poverty Index (MPI). Tingkat kesehatan masyarakat salah satunya ditentukan oleh kualitas layanan kesehatan yang ditunjang  oleh  berbagai  asuhan,  termasuk  asuhan  kefarmasian.  Praktik  kefarmasian  yang  semula berfokus  pada  pegelolaan  obat  sebagai  komoditi  menjadi  pelayanan  yang  komprehensif  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dari  pasien  yang  dikenal  dengan  asuhan  kefarmasian (Depkes  2004).  Pada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2009  dijelaskan bahwa  pekerjaan  kefarmasian  dilakukan  berdasarkan  pada  nilai  ilmiah,  keadilan,  kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan.
Pada  sisi  lain,  Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  penduduk  dengan  mayoritas beragama Islam, dengan 87,21 persen dari 237.641.326 penduduk memeluk agama Islam (Kemenag 2017).  Hal  ini  berimplikasi  pada  konsumsi  sediaan  farmasi,  khususnya  konsumsi  obat-obatan. Penggunaan  obat  dalam  upaya  peningkatan  kualitas  kesehatan  tidak  cukup  sekedar  menjamin keamanan,  mutu,  dan  khasiat,  akan  tetapi  juga  harus  tersedia  jaminan  halal.  Terminologi  halal merupakan bagian yang penting dan fundamental, karena merupakan kewajiban (syariat) yang harus dipatuhi  oleh setiap umat Islam. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Qs Albaqarah [2]:168,  yakni firman  Tuhan, “Wahai  manusia!  Makanlah  dari  (makanan)  yang  halal  dan  baik  yang  terdapat  di bumi... ”  Pelanggaran  kewajiban  (syariat)  dengan  mengkonsumsi  produk  nonhalal,  dipercaya  oleh umat  Islam  sebagai  kesalahan  besar  yang  akan  berefek  negatif  pada  kehidupan  di  dunia  maupun kehidupan sesudah mati. “Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya ” (perkataan Nabi Muhammad yang dinarasikan oleh Ahmad dalam Al Musnad). Kemenag  (2013)  menyatakan  bahwa  pada  2008  -  2009, World  Halal  Forum melakukan survey  terhadap  kesadaran  umat  Islam  Indonesia  terkait  kehalalan  suatu  produk.  Hasil  survey menggambarkan  bahwa  kesadaran  halal  terhadap  daging  dan  produk  olahannya  sebesar  94-98 persen,  makanan  olahan  sebesar  40-64  persen,  obat-obatan  sebesar  24-30  persen,  serta  kosmetik dan  produk  perawatan  diri  sebesar  18-22  persen.  Berdasarkan  kondisi  itu,  Pusat  Penelitian  dan Pengembabangan  (Puslitbang)  Kehidupan  Keagamaan  kemudian  menyelenggarakan  survey  terkait Perilaku  Komunitas  Muslim  Perkotaan  dalam  Mengonsumsi  Produk  Halal  pada  2013.  Survey dilakukan di  7 provinsi  di  Indonesia  yaitu: DKI Jakarta, Jawa  Barat,  Kepulauan  Riau,  Jawa Tengah, Bali,  Jawa  Timur  dan  Sulawesi  Utara.  Pemilihan  ketujuh  provinsi  ini  berdasarkan  faktor  dominan budaya  dan  dominasi  industri.  Hasil  survey  menyatakan  bahwa  perilaku  responden  yang  bekaitan dengan  kesadaran  untuk  mengonsumsi  produk  halal  berada  pada  level  tinggi  dengan  nilai  indeks perilaku sebesar 3,84 (dalam skala 5). Dijelaskan bahwa 73 persen responden yang memeriksa label halal  sebelum  melakukan  keputusan  pembelian  terhadap  suatu  produk.  Kondisi  tersebut  didukung oleh  laporan State  of  the  Global  Islamic  Economy  (GIE)  Report  2018/19 yang  menyatakan  bahwa masyarakat  Indonesia  telah  menghabiskan  uang  sebesar  US  $  218,8  miliar  pada  2017  untuk mengkonsumsi  produk  halal.  Hal  ini  berarti  terjadi  peningkatan  konsumsi  produk  halal  sebesar sebesar 19,2 persen jika dibandingkan dengan dari tahun sebelumnya.
Perlindungan  konsumen  atas  ketersediaan  produk  halal  di  Indonesia  dijamin  oleh  Undang- Undang  (UU)  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  (JPH).  Pasal  67  UU  JPH menyatakan bahwa, pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi selambat-lambatnya 17 Oktober 2019 sebagaimana ketentuan. Namun demikian, implementasi dari undang-Undang JPH hingga kini masih belum  berjalan  secara  sempurna  karena  kendala  problem  birokratis.  Maura  Linda  Sitanggang (Direktur  Jenderal    Bina  Kefarmasian)  menyatakan  bahwa  formulasi  sebuah  obat  begitu  komplek, dan  Kementerian  (Kesehatan)  belum  siap  untuk  melihat  apakah  ada  unsur  halal  atau  haram  pada sebuah  obat  (Tempo,  6  Desember  2013).  Pernyataan  tersebut  didasarkan  pada  realitas  bahwa berdasarkan  data  Kementerian  Perindustrian  tahun  2014,  nilai  impor  bahan  baku  industri  farmasi mencapai 90 persen. Negara-negara pengimpor merupakan negara mayoritas nonmuslim, yakni Cina (60%),  India  (30%),  dan  sisanya  dari  Eropa  dengan  nilai  kurang  lebih  sebesar  US  $  1.3  milyar (Sitanggang  2016).  Secara  umum,  kondisi  sediaan  farmasi  halal  masih  belum  sejalan  dengan peningkatan  permintaan  atas  produk  halal  di  Indonesia.  Indikator  GIE  (2018/2019)  memberikan indeks sebesar 44 untuk negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak berada pada 10 besar negara konsumen Halal Pharmaceuticals and Cosmetics .
Karakteristik tempat praktik Apoteker Karakteristik Apoteker
Secara  khusus,  keberadaan  layanan  sediaan  farmasi  yang  halal  tidak  bisa  dilepaskan  dari peran  apoteker.  Hal  ini  berakaitan  erat  dengan  persepsi  apoteker  atas  konsep  halal  pada  sua  tu sediaan farmasi yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Berdasarkan kondisi tersebut  di atas, maka perlu diselenggarakan kajian terkait persepsi  apoteker terkait labelisasi halal pada sediaan farmasi. Label merupakan alat penyampaian informasi tentang produk yang tercantum pada  kemasan.  Sedangkan  kehalalan  adalah  sebagai  parameter  utama  dalam  hal  preferensi  atas suatu  produk.  Pada  penelitian  ini  pembahasan  difokuskan  pada  persepsi  dari  apoteker  di  Kota Malang.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mendapatkan  gambaran  tentang  persepsi  apoter  atas labelisasi halal pada sediaan farmasi di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan dapat  menjadi  khazanah  dalam  kajian  produksi,  pengembangan,  dan  pemasaran  produk  halal  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada bulan bulan Februari 2019 di Kota Malang dengan menggunakan data  primer  dan  instrumen  berupa  kuesioner  penelitian.  Model  kuesioner  berupa  16  pertanyaan dengan menggunakan skala likert. Teknik pengambilan data dengan metode survey kepada seluruh apoter di Kota Malang. Objek penelitian sebanyak 174 orang respoden apoter yang tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kota  Malang. Data  primer didukung oleh  data sekunder  yakni  literatur  terkait  pembahasan.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kuantitatif  dengan analisis deskriptif. Kerangka penelitian ini digambarkan sebagai berikut.
Penerimaan Harapan Apoteker atas Labelisasi Halal Apoteker atas Labelisasi Halal

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran Konseptual

## Penerimaan Apoteker terhadap Labelisasi Halal
Variabel penerimaan dan harapan apoteker atas label halal dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Indikator dari variabel ini diukur dengan pernyataan tertutup sebanyak 10 indikator penerimaan  dan  enam  indikator  harapan.  Indikator  pada  varabel  tersebut  dirumuskan  berdasarkan wawancara  mendalam  ( in-depth  interview )  dengan  praktisi  yang  tergabung  di  Ikatan  Apoteker Indonesia  (IAI)  Provinsi  Jawa  Timur.  Terdapat  lima  pilihan  jawaban  dalam  skala  likert  yang  diberi pembobotan  sebagai  berikut  untuk  pernyataan  yang favorable ,  dan  sebaliknya  untuk  pernyataan unfavorable,
SS = Sangat Setuju, diberi nilai 5 S = Setuju, diberi nilai 4 RG = Ragu-ragu, diberi nilai 3 TS = Tidak Setuju, diberi nilai 2 STS = Sangat Tidak Setuju, diberi nilai 1
Hasil pembobotan dikalikan dengan jumlah responden, kemudian dilakukan indeksasi dengan rumus Indeks (%) = (Total Skor / Skor Maksimum) x 100. Skor maksimum didapat dari perhitungan jumlah responden x skor tertinggi likert. Setelah itu ditentukan kesimpulan dengan interval penilaian berdasarkan indeks, dengan ketentuan,
Indeks 0% – 19,99% = Sangat Tidak Setuju Indeks 20% – 39,99%  = Tidak Setuju Indeks 40% – 59,99%  = Ragu-ragu Indeks 60% – 79,99%  = Setuju Indeks 80% – 100% = Sangat Setuju

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden
Seluruh  responden  merupakan  apoteker  yang  didefinisikan  sebagai  sarjana  farmasi  yang telah  lulus  sebagai  Apoteker  dan  telah  mengucapkan  sumpah  jabatan  Apoteker  (Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian).  Total responden  170  orang  dengan  sebaran  87  persen  responden  berjenis  kelamin  perempuan  dan  13 persen berjenis kelamin laki-laki. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.
Tabel 1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin Jenis Kelamin Jumlah Persentase laki-laki 22 13% perempuan 148 87% Total 170 100%
sumber: Data Primer (2019), diolah
Berdasarkan lokasi praktik, 47 persen responden praktik di apotek, kemudian di rumah sakit sebesar 34 persen, Pedangan Besar Farmasi sebesar 14 persen, puskesmas sebesar 3 persen dan industri serta Dinas Kesehatan masing-masing sebesar 1 persen.
Tabel 2 Karakteristik responden berdasarkan tempat praktik Lokasi Praktik Jumlah Persentase Industri 2 1% Dinas Kesehatan 1 1% Rumah sakit 58 34% Puskesmas 5 3% Apotek 80 47% Pedagang Besar Farmasi 24 14% Total 170 100%
sumber: Data Primer (2019), diolah

## Analisis Penerimaan Apoteker terhadap Labelisasi Halal
Pelayanan  konsultasi  terkait  obat  kepada  pelanggan  merupakan  salah  satu  bentuk  layanan kefarmasian. Perilaku apoteker dalam memberikan konsultasi mengenai  informasi obat dan edukasi kepada pasien sangat diperlukan untuk menurunkan kejadian Drug Related Problems (Handayani et al 2006). Pada sisi lain, kemampuan apoteker dalam menyajikan layanan terbaik ( service excellent ) akan  meningkatkan  kepercayaan  ( trust )  dan  kepuasan  pelanggan  (Kotler  dan  Keller  2008;  Oliver 2014;  Kolonio  dan  Soepeno  2019).  Oleh  karena  itu,  layanan  konsultasi  terkait  informasi  halal  atas sediaan  kefarmasian  merupakan  bagian  dari  kemampuan  ( skill )  yang  harus  dimiliki  oleh  apoteker, terlebih jika praktik dilakukan di komunitas yang mayoritas beragama Islam.
Pada  penelitian  ini,  disajikan  10  indikator  penerimaan  apoteker  terhadap  labelisasi  halal. Sebaran  isian  data  dijelaskan  pada  Tabel  3.  Berdasarkan  informasi  tersebut  kemudian  disusun pembobotan,  sebagaimana  dijelaskan  pada  Tabel  4  dan  didapat  skor  maksimum  sebesar  850  dari hasil perkalian antara jumlah responden dengan skor tertinggi likert. Setelah dilakukan pembobotan, didapatkan  indeks  (%)  sebagaimana  dijelaskan  pada  Tabel  5.  Hasil  pengolahan  data  menunjukkan bahwa  Indeks  Penerimaan  Apoteker  terhadap  Labelisasi  Halal  berada  dalam  interval  80  persen hingga 100 persen atau sangat setuju. Indeks tertinggi yakni 93 persen pada pernyataan Label halal pada kemasan sediaan farmasi dikeluarkan oleh lembaga resmi. Adapun Indeks terendah sebesar 80 persen terdapat pada pernyataan penyimpanan sediaan farmasi halal dan tidak halal harus dipisah.
Tabel 3 Sebaran data penerimaan apoteker terhadap labelisasi halal No  Pernyataan SS S R TS STS Total 1 Sediaan farmasi yang beredar di Indonesia harus bersetifikasi halal. 92 63 11 4 0 170 2 Sediaan farmasi yang halal perlu di berikan label halal/tulisan halal. 103 62 4 1 0 170 3 Sediaan farmasi yang tidak halal perlu diberi tanda atau kode yang menyatakan tidak halal. 86 67 9 8 0 170 4 Penulisan label halal dan tidak halal pada kemasan sediaan farmasi harus tertulis jelas. 98 67 4 1 0 170 5 Label halal pada kemasan sediaan farmasi dikeluarkan oleh lembaga resmi. 114 53 3 0 0 170 6 Penyimpanan sediaan farmasi halal dan tidak halal harus dipisah. 58 73 23 16 0 170 7 Sediaan farmasi yang halal dan tidak halal harus terdaftar di BPOM 103 62 4 1 0 170 8 Mengkonsumsi sediaan farmasi halal wajib bagi setiap muslim. 93 60 13 3 1 170 9 Sediaan farmasi yang halal tidak hanya digunakan oleh muslim. 94 73 1 2 0 170 10 Apoteker memberi informasi kehalalan sediaan farmasi kepada pasien dengan jelas. 66 94 9 1 0 170
sumber: Data Primer (2019), diolah
Tabel 4 Pembobotan atas variabel penerimaan apoteker terhadap labelisasi halal No  Pernyataan SS S R TS STS Total 1 Sediaan farmasi yang beredar di Indonesia harus bersetifikasi halal. 460 252 33 8 0 753 2 Sediaan farmasi yang halal perlu di berikan label halal/tulisan halal. 515 248 12 2 0 777 3 Sediaan farmasi yang tidak halal perlu diberi tanda atau kode yang menyatakan tidak halal. 430 268 27 16 0 741 4 Penulisan label halal dan tidak halal pada kemasan sediaan farmasi harus tertulis jelas. 490 268 12 2 0 772 5 Label halal pada kemasan sediaan farmasi dikeluarkan oleh lembaga resmi. 570 212 9 0 0 791 6 Penyimpanan sediaan farmasi halal dan tidak halal harus dipisah. 290 292 69 32 0 683 7 Sediaan farmasi yang halal dan tidak halal harus terdaftar di BPOM 515 248 12 2 0 777 8 Mengkonsumsi sediaan farmasi halal wajib bagi setiap muslim. 465 240 39 6 1 751 9 Sediaan farmasi yang halal tidak hanya digunakan oleh muslim. 470 292 3 4 0 769 10 Apoteker memberi informasi kehalalan sediaan farmasi kepada pasien dengan jelas. 330 376 27 2 0 735
sumber: Data Primer (2019), diolah
Tabel 5 Indeks penerimaan apoteker terhadap labelisasi halal No  Pernyataan Indeks Keterangan 1  Sediaan farmasi yang beredar di Indonesia harus bersetifikasi halal. 89%  Sangat setuju 2  Sediaan farmasi yang halal perlu di berikan label halal/tulisan halal. 91%  Sangat setuju 3  Sediaan farmasi yang tidak halal perlu diberi tanda atau kode yang menyatakan tidak halal. 87%  Sangat setuju 4  Penulisan label halal dan tidak halal pada kemasan sediaan farmasi harus tertulis jelas. 91%  Sangat setuju 5  Label halal pada kemasan sediaan farmasi dikeluarkan oleh lembaga resmi. 93%  Sangat setuju 6  Penyimpanan sediaan farmasi halal dan tidak halal harus dipisah. 80%  Sangat setuju 7  Sediaan farmasi yang halal dan tidak halal harus terdaftar di BPOM 91%  Sangat setuju 8  Mengkonsumsi sediaan farmasi halal wajib bagi setiap muslim. 88%  Sangat setuju 9  Sediaan farmasi yang halal tidak hanya digunakan oleh muslim. 90%  Sangat setuju 10  Apoteker memberi informasi kehalalan sediaan farmasi kepada pasien dengan jelas. 86%  Sangat setuju
sumber: Data Primer (2019), diolah

## Harapan Apoteker terhadap Labelisasi Halal
Harapan  merupakan  prediksi  atas  penyajian  suatu  jasa  (Kotler  dan  Keller  2012).  Pada penelitian  ini  harapan  apoteker  terhadap  labelisasi  halal  didefinisikan  sebagai  aspirasi  terkait labelisasi  halal  yang  harus  ditangkap  oleh  pemerintah  yang  secara  khusus  direpresentasikan  oleh Badan  Penyelenggara  Jaminan  Halal  (BPJPH).  Dari  6  indikator  yang  diajukan  kepada  responden, sebaran data disajikan dalam Tabel 6.
Tabel 6 Sebaran data harapan apoteker terhadap labelisasi halal No. Pernyataan SS S R TS STS Total 1 Saya berharap sediaan farmasi yang beredar di Indonesia bersertifikat halal. 80 76 11 3 0 170 2 Saya berharap komposisi yang tertera pada sediaan farmasi menunjukkan kehalalan produk. 65 94 9 2 0 170 3 Saya berharap ada informasi kehalalan sediaan farmasi yang menunjukkan kehalalan produk. 72 92 5 1 0 170 4 Saya berharap ada pembedaan kode laber halal dan label tidak halal sediaan farmasi. 72 81 12 5 0 170 5 Saya berharap ada pembinaan dan pendidikan dari instansi terkait terkait kehalalan sediaan farmasi. 68 94 7 1 0 170 6 Saya berharap label halal tertulis dengan jelas pada kemasan produk sediaan farmasi 90 74 5 1 0 170
sumber: Data Primer (2019), diolah
Berdasarkan sebaran data harapan apoteker terhadap labelisasi halal, maka dapat dilakukan penyusunan skor pembobotan sebagaimana disajikan pada Tabel 7. Setelah dilakukan pembobotan kemudian  dilakukan  indeksasi  dengan  memberikan  persentase  atas  total  skor  terhadap  skor maksimum sebesar 850. Indeks (%) dijelaskan dalam Tabel 8. Berdasarkan data, diperoleh informasi bahwa  harapan  apoteker  terhadap  labelisasi  halal  berada  dalam  interval  80  persen  hingga  100 persen  atau  sangat  setuju.  Dengan  demikian  hasil  survey  menyatakan  bahwa  apoteker  yang tergabung  dalam  Ikatan  Apoteker  Indonesia  Cabang  kota  Malang  berharap  bahwa  jaminan  produk halal  diterapkan  pada  sediaan  farmasi.  Pernyataan  dengan  indeks  tertinggi  pada  harapan  bahwa label halal tertulis dengan jelas pada kemasan produk sediaan farmasi.
Tabel 7 Pembobotan atas variabel harapan apoteker terhadap labelisasi halal No. Pernyataan SS S R TS STS Total 1 Saya berharap sediaan farmasi yang beredar di Indonesia bersertifikat halal. 80 76 11 3 0 743 2 Saya berharap komposisi yang tertera pada sediaan farmasi menunjukkan kehalalan produk. 65 94 9 2 0 732 3 Saya berharap ada informasi kehalalan sediaan farmasi yang menunjukkan kehalalan produk. 72 92 5 1 0 745 4 Saya berharap ada pembedaan kode laber halal dan label tidak halal sediaan farmasi. 72 81 12 5 0 730 5 Saya berharap ada pembinaan dan pendidikan dari instansi terkait terkait kehalalan sediaan farmasi. 68 94 7 1 0 739 6 Saya berharap label halal tertulis dengan jelas pada kemasan produk sediaan farmasi 90 74 5 1 0 763
sumber: Data Primer (2019), diolah
Tabel 8 Indeks harapan apoteker terhadap labelisasi halal No. Pernyataan Indeks Keterangan 1 Saya berharap sediaan farmasi yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. 87% Sangat setuju 2 Saya berharap komposisi yang tertera pada sediaan farmasi menunjukkan kehalalan produk. 86% Sangat setuju 3 Saya berharap ada informasi kehalalan sediaan farmasi yang menunjukkan kehalalan produk. 88% Sangat setuju 4 Saya berharap ada pembedaan kode laber halal dan label tidak halal sediaan farmasi. 86% Sangat setuju 5 Saya berharap ada pembinaan dan pendidikan dari instansi terkait terkait kehalalan sediaan farmasi. 87% Sangat setuju 6 Saya berharap label halal tertulis dengan jelas pada kemasan produk sediaan farmasi 90% Sangat setuju
sumber: Data Primer (2019), diolah

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil analisis data di atas, disimpulkan bahwa Apoteker yang tergabung dengan Ikatan Apoteker  Indonesia  Kota  Malang  menyatakan  sangat  setuju  terhadap  labelisasi  halal  untuk  semua produk Farmasi. Indeks terendah pada favorable masih pada batas interval bawah pernyataan sangat setuju yakni sebesar 80 persen yang mana terdapat pada pernyataan penyimpanan sediaan farmasi halal dan tidak halal harus dipisah. Pada analisis harapan, apoteker responden menyatakan sangat setuju  pada  labelisasi  halal.  Pernyataan  dengan  indeks  tertinggi  pada  harapan  bahwa  label  halal tertulis dengan jelas pada kemasan produk sediaan farmasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad AA. 2012. English Translation of Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Volume 3. Diterjemahkan oleh Nashisruddin Al Khattab. Riyadh [KSA]: Darussalam
[Depkes]  Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia.  2004.  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI No.1027/Menkes/SK/IX/2004  tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Apotek.  Jakarta  [ID]: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
Global Islamic Economic Gateway. 2018. State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019 .
Tersedia pada
https://www.salaamgateway.com/en/story/state_of_the_global_islamic_economy_report_201819 _islamic_economy_marks_steady_growth-SALAAM28102018080936/  Diunduh  pada  tanggal  21 April 2019
Klasen  S.  2018.  Human  Development  Indices  and  Indicators:  A  Critical  Evaluation. Human Development Report Office Background  Paper 1. New  York [US]: United Nations Development Programme.
[Kemenag]  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.  2013.  Perilaku  Komunitas  Muslim  Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal. Editor: Muchith A Karim. Jakarta (ID): Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
[Kemenag] Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017. KEMENTERIAN AGAMA DALAM ANGKA TAHUN 2016. Tersedia pada https://kemenag.go.id/myadmin/public/data/files/users/3/KEMENAG%20DALAM%20ANGKA%2 02016---OK%20(1).pdf diunduh pada 21 April 2019.
Kotler P, Keller KL. 2008. Manajemen Pemasaran. Jilid 1. Jakarta [ID]: Erlangga
Kolonio  J,  Soepono  D.  2019.  Pengaruh  service  quality,  trust,  dan  consumer  satisfaction  terhadap consumer loyalty pada Cv. Sarana Marine Fiberglass. Jurnal EMBA 7(1): 831 – 840.
Oliver.  2014. Whence  Consumer  Loyalty:  Journal  of Marketing  (Special  Issue),  63:  33-  44  Tersedia pada  https://www.jstor.org/stable/1252099?seq=1#page_scan_tab_contents  .  Diakses  pada tanggal 21 April 2019.
Republik Indonesia. 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta [ID]: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  2014.  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal (JPH). Jakarta [ID]: Sekretariat Negara.
Sitanggang LS. 2016. KEBIJAKAN DAN REGULASI KEMANDIRIAN BAHAN BAKU OBAT. Makalah presentasi  pada  Seminar  Pentahelix  Kemandirian  Bahan  Baku  Farmasi  UNPAD  tanggal  19 September 2016.
[The  Noble  Quran]  Kitab  Suci  Alquran.  Tersedia  pada https://quran.com/2  diakses  pada 21  April 2019.
[Tempo]  Harian  Online  tempo.co  tanggal  6  Desember  2013. Kemenkes:  Sertifikasi  Halal  Bukan untuk  Obat .  Tersedia  pada  https://gaya.tempo.co/read/535198/kemenkes-sertifikasi-halal- bukan-untuk-obat Diakses pada 21 April 2019.