## EVALUASI KEBIJAKAN AKSI PERCEPATAN KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN
KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021

## EVALUATION OF THE INTEGRATED STUNTING REDUCTION CONVERGENCE ACCELERATION ACTION POLICY IN
KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021
Oleh: Nova Setianie 1, Handayani 2, dan Rustika 3
1,2,3 Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Prof DR HAMKA (UHAMKA) novamanza35@gmail.com

## ABSTRACT
Background: Stunting is a continual malnutrition resulting from a loss of nutrient consumption for an extended time ensuing in a short body posture compared to the age standard. Convergence of acceleration of stunting prevention is  achieved effectively  and  efficiently,  it  is  necessary to carry  out  8  (eight)  Convergen  Actions. This  Evaluate  the performance  the  Stunting  Reducing  policy  in  Kepulauan  Seribu,  Provinsi  DKI  Jakarta  in  2021.  Method  use  a qualitative a finding out by collecting various information through in-depth interviews and document review.
Result, it can be conclude involved in the Action Convergence Prevent Stunting program refer to Intruksi Bupati No. 2  of  2021  where  all  OPD  are  involved  but  do  not  involve  non  Governmental  elements.  Sources  of  policy  in implementing the program considered to still need strengthening in terms regulations and the role of related sectors in  supporting  the  success  of the Stunting  program,  Policy  brief,  by  adding  SOP  the  sub-district  and  level village. Data and Information uses the e-PPGBM application, whose input for toddlers has reached the total corvarege. Conclusion:  Sources  of  policy  Convergence  action  to  accelerate  stunting  reduction  doesn’t  require  technical guidelines,  SOP  related  the  stunting  prevention  action  convergence  program  facilitate  the  work  structure  in Kepulauan Seribu. The plan is proposed to be included in RKPD specifically for stunting in each OPD. Organizing involves the role of non-govermen organisasi academics, professional organizations and CSR. There is a need for MOU with non-government to help accelerate the reduction of stunting in the Kepulauan Seribu.
Keywords: evaluation, stunting, and Convergence of Stunting Reduction

## ABSTRAK
Latar belakang : Stunting adalah kekurangan gizi yang terjadi secara terus-menerus akibat kurangnya konsumsi gizi dalam  waktu  yang  lama  sehingga  postur  tubuh  pendek  dibandingkan  dengan  standar  usia.  Agar  tercapai konvergensi untuk penurunan stunting secara efektif dan efisien, maka perlu 8 (delapan) Aksi Konvergen. Evaluasi Kinerja Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Metode : yang digunakan adalah temuan kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil : dari p enelitian ini terlibat dalam program Konvergensi Aksi Cegah Stunting mengacu  pada  Intruksi  Bupati  No.  2  Tahun  2021  dimana  semua  OPD  terlibat  tetapi  tidak  melibatkan  unsur  non Pemerintah.  Sumber  kebijakan  dalam  pelaksanaan  program  dinilai  masih  perlu  penguatan  dari  sisi  regulasi  dan peran  sektor  terkait  dalam  mendukung  keberhasilan  program  Stunting,  Policy  brief,  dengan  penambahan  SOP tingkat  kecamatan  dan  desa.  Data  dan  Informasi  menggunakan  aplikasi  e-PPGBM  yang  inputnya  untuk  balita sudah  mencapai  total  corvarege.  Kesimpulan  :  Sumber  Konvergensi  Kebijakan  Aksi  percepatan  penurunan stunting tidak memerlukan juknis, SOP terkait program konvergensi aksi pencegahan stunting memfasilitasi struktur kerja di Kepulauan Seribu. Rencana tersebut diusulkan untuk dimasukkan dalam RKPD khusus untuk stunting di masing-masing OPD. Pengorganisasian melibatkan peran organisasi non-pemerintah akademisi, organisasi profesi dan  CSR.  Perlu  adanya  MOU  dengan  non  pemerintah  untuk  membantu  percepatan  penurunan  stunting  di Kepulauan Seribu.
Kata kunci : Evaluasi, Stunting, dan Convergensi Penurunan Stunting

## PENDAHULUAN
Salah  satu  masalah  gizi  di  Indonesia  adalah stunting,  yaitu  kekurangan  gizi  kronis  karena kekurangan nutrisi untuk waktu yang lama, sehingga menyebabkan  kelainan  postur  tubuh  yang  pendek (pendek) dibandingkan standar usia (Trihono, 2015). Batasan  usia  anak  stunting  adalah  untuk  mengejar pertumbuhan  dan  perkembangannya  sampai  usia anak  di  bawah  2  (dua)  tahun  dengan  cara memberikan asupan dan zat gizi yang optimal. Malnutrisi sering juga disebut dengan gizi salah yang meliputi  underweight    berat  badan  menurut  umur dengan nilai z-skor kurang dari -2 SD (underweight), stunting tinggi/ panjang badan menurut umur dengan nilai  z  skor  kurang  dari  -2  SD  (stunting),  wasting berat  badan  menurut  tinggi/  panjang  badan  dengan nilai z skor kurang dari - 2SD (wasting). (Kementrian Kesehatan  RI,  2020). Bedasarkan  Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun  2020-2024,  angka  penurunan  stunting  pada tahun 2024 sebesar 14 persen  (Perpres No.18 tahun 2020,  2020).  Menurut  hasil  riset  Kesehatan  dasar tahun  2018  Provinsi  DKI  Jakarta  angka  prevalensi stunting  17,7  persen  (Riskesdas,  2018). Hasil  SSGI tahun 2021 prevalensi stunting sebesar 16,8 persen dan  Kabupaten  Kepulauan  Seribu  sebesar  19,3 persen  (SSGI,  2021) .  Strategi  Nasional  8  (delapan) aksi  konvergensi  termasuk  dalam  pilar  ke-3  dimana pengertian  konvergensi  adalah  sebagai  pendekatan intervensi  yang  dilaksanakan  secara  sistematis, terintegrasi,  dan  kolaboratif  pada  tujuan  geografis dan  rumah  tangga  dengan  prioritas  pencegahan stunting. (TNP2K-Sekretariat Wapres RI, 2018) Meneliti  latar  belakang  masalah  dan  adanya permasalahan  yang  ada,  peneliti  tertarik  untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Evaluasi  Kebijakan  Percepatan  Konvergensi Penanggulangan  Stunting  di  Kabupaten  Kepulauan Seribu  Tahun  2021.  Batasan Masalah  Penelitian  ini mengarah  pada  batasan  antara  lain  peran  Stake Holder  (Demartoto,  2019),  Konvergensi  Stunting terkait dengan gambaran sistem pelaksanaan aksi 1 s/d  8  di  Kabupaten  Kepulauan  Seribu  Manfaat penelitian  ini  bagi  pemerintah,  bagi  akademisi,  bagi peneliti lanjutan.
Definisi  Stunting  adalah  kondisi  malnutrisi kronis dan simulasi psikososial serta paparan infeksi berulang  selama  1000  hari  pertama  kehidupan (HPK).(TNP2K-Sekretariat Wapres RI, 2018).
Gejala  stunting
• Perlambatan pertumbuhan
• Anak usia 8 sampai 10 tahun lebih pendiam dan jarang melakukan kontak mata
• Pertumbuhan gigi tertunda
• Performa buruk selama belajar tes perhatian dan memori
• Tanda pubertas tertunda
• Wajah  terlihat  lebih  muda  dari  usia  sebenarnya (Direktorat  Jenderal  Informasi  dan  Komunikasi Publik, 2019).
Dampak  Stunting  Jangka  pendek  adalah menimbulkan  hambatan  perkembangan  kognitif, motorik  dan  ukuran  fisik  yang  tidak  normal  untuk usianya  (Kesehatan  Kabupaten  Kepulauan  Seribu, 2020).  Dampak  stunting  Jangka  panjang  adalah penurunan  kapasitas  intelektual  yaitu  gangguan struktur  dan  fungsi  saraf  dan  sel  otak  yang  bersifat permanen dan mempengaruhi kemampuan menyerap pelajaran pada usia sekolah. Dan memiliki Intelligence  Quotient  (IQ)  sebelas  poin  lebih  rendah dari  rata-rata  skor  IQ  pada  anak  normal.  Selain  itu, risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah,  kanker,  stroke,  dan  kecacatan  pada  usia lanjut  sangat  tinggi  (Direktorat  Jenderal  Informasi dan Komunikasi Publik, 2019).
Peraturan kebijakan (policy) adalah asas atau cara  bertindak  yang  dipilih  untuk  mengarahkan pengambilan  keputusan  (Sunaryo  et  al.,  2022). Pengertian  kebijakan  publik  adalah  perumusan masalah  yang  telah  diidentifikasi  dan  kemudian implementasi  kebijakan  tersebut  ditujukan  untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat (Budi Winarno,  2015).  Kinerja  kebijakan  penurunan stunting  Kinerja  kebijakan  Kabupaten  Kepulauan Seribu berdasarkan Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2021  tentang  Intervensi  Penanggulangan  dan Pencegahan  Stunting  Terpadu  di  Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2021 (Seribu, 2021)
Kerangka Teori Kerangka teori adalah hubungan antara konsep yang diamati  atau  diukur  dengan  penelitian  yang  akan dilakukan  Teori  Van  Meter  dan  Van  Hor  (Prapto  et al., 2019).
Kerangka  Pikir Berdasarkan  kerangka  teori  tersebut,  peneliti merumuskan  kerangka  pemikiran;  penjelasan hubungan kolom.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan data  primer  dalam  penelitian  ini  berupa  wawancara dan FGD dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan aplikasi zoom meeting.
Penelitian dilakukan pada bulan April-Mei 2022 selama  1  (satu)  bulan  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  untuk  menemukan  suatu temuan/fenomena  dengan  mengumpulkan  berbagai informasi  melalui  wawancara  mendalam  dan  telaah dokumen. Kajian ini menggunakan rancangan Rapid Assessment  Procedures  (RAP)  untuk  evaluasi kebijakan  stunting  di  Kabupaten  Kepulauan  Seribu Provinsi DKI Jakarta.
Berikut  adalah  informan  yang  dipilih  berdasarkan kriteria yaitu;
a. Informan Kunci di Tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu b. Informan Kunci di Tingkat Provinsi
c. Informan  Pendukung  di  SKPD  Kabupaten Kepulauan Seribu

## HASIL PENELITIAN
1. Demografi
Luas  wilayah  Kabupaten  Kepulauan  Seribu adalah 7.006,48 KM2, dimana luas daratan 8,98 KM2 dan lautan 6.997,5 KM2. Jumlah pulau di Kabupaten Kepulauan  Seribu  adalah  110  pulau.  Luas  wilayah dan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan  Seribu  sebanyak  29.008  jiwa, terdiri  dari 8.320 KK, 24 RW, 127 RT, 12 FPK, 24 LMK dan 72 FKDM.  Kabupaten  Kepulauan  Seribu  memiliki  2 kecamatan  yaitu  Kepulauan  Seribu  Utara  dan Kepulauan  Seribu  Selatan.  Kabupaten  Kepulauan Seribu  memiliki  6  kecamatan yaitu  P.  Panggang,  P. Kelapa,  P.  Harapan,  P.  Tidung,  P.  Pari  dan  P. Untung Jawa.
2. Temuan Penelitian a.  Input  Peran  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) pemangku kepentingan, sumber kebijakan, data dan informasi serta anggaran dan data evaluasi kebijakan 8 aksi konvergensi di Kabupaten Kepulauan Seribu. sebuah.  SDM  Kesimpulan  dari  wawancara  terkait SDM  yang  terlibat  dalam  program Konvergensi  Pengurangan  Stunting  di Kabupaten  Kepulauan  Seribu  belum memiliki  SDM  khusus  untuk  membantu pelaksanaan  Konvergensi  Pengurangan Stunting  menunjukkan  bahwa  SDM  di Kabupaten Kepulauan Seribu menggunakan Instruksi Bupati (Seribu, 2021)

SOP  Kesimpulan  dari  wawancara tersebut,  “Sumber  kebijakan  dari  tingkat provinsi  sudah  memiliki  SK  Gubernur namun  belum  memiliki  buku  panduan tentang  stunting.  sedangkan  di  Kabupaten Kepulauan Seribu sudah memiliki Inbup dan belum  memiliki  SOP  atau  petunjuk  teknis terkait  stunting  di  tingkat  kecamatan  dan desa.  Selain  itu  sumber  kebijakan  pertama yang  keluar  adalah  Inbup  pada  bulan Januari,  sedangkan  Kebgub  keluar  pada bulan Mei.  Data dan Informasi Kesimpulan wawancara  pencatatan  dan  pelaporan  data stunting  menggunakan  aplikasi  ePPGBM diukur  dan  diinput  oleh  petugas  kesehatan dan  dipantau  setiap  bulan  oleh  Sudin Kesehatan  Provinsi  dan  Kepulauan  Seribu. Selain itu, kurangnya koordinasi antar OPD terkait  untuk  publikasi  program  stunting  di Kabupaten Kepulauan Seribu.  Anggaran Kesimpulan dari hasil wawancara  Anggaran  khusus  stunting masuk  dalam  mata  anggaran  Dinas Kesehatan,  sedangkan  Bappeda  tidak memiliki anggaran khusus stunting. di OPD Kabupaten  Kepulauan  Seribu  tahun  2021 banyak  anggaran  yang  akan  difokuskan kembali,  seperti  PMTAS,  dan  anggaran operasional posyandu.
b. Proses  Peran  Stakeholder  Perencanaan, Pengorganisasian,  Pelaksanaan  dan  Pemantauan dalam  evaluasi  kebijakan  8  aksi  konvergensi  di Kabupaten Kepulauan Seribu sebuah.
 Perencanaan  Kesimpulan  dari  wawancara perencanaan pada program stunting adalah di masing-masing OPD dengan menggunakan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  yang  disusun  sesuai
 dengan  tagging  yang  mendukung  program stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu.
 Pengorganisasian  Kesimpulan  wawancara untuk  struktur  organisasi  di  Kabupaten Kepulauan Seribu mengacu pada Inbup No. 2  Tahun  2021  dimana  di  dalam  inbup tersebut  tertulis  tugas  dan  fungsi  OPD namun  inbup tersebut  tidak  mencantumkan Lembaga  Swadaya  Masyarakat  seperti profesi organisasi, akademisi, dan kemitraan.
 Implementasi  Kesimpulan  dari  wawancara bahwa Aksi 1 dan Aksi 2 penanggung jawab aksi  ini  adalah  SubanPekab,  Aksi  3 penanggung  jawab  seluruh  OPD  terkait,
Aksi  4  penanggung  jawab  Kesejahteraan
Rakyat (KESRA), Aksi 5 penanggung jawab pelaksanaan kegiatan  adalah  PPAPP  Suku Dinas, Tindakan 6 yang bertanggung jawab adalah  Suban  Pekab,  Tindakan  7  yang bertanggung jawab adalah Sudin Kesehatan,  Tindakan  8  yang  bertanggung jawab adalah Suban Pekab  Supervisi  Kesimpulan  hasil  wawancara dalam  supervisi  kegiatan  konvergensi Stunting  Dinas  Kesehatan  dan  jajaran monitoring  input  EPPGBM  yang  dilakukan setiap  bulan  dengan  memberikan  raport bulanan.  Sedangkan  Bappeda  melakukan pengawasan dengan meninjau pelaksanaan aksi 8 yang dilakukan setahun sekali.
c.  Output  Pencapaian  Program  Peran  Pemangku Kepentingan  dalam  evaluasi  kebijakan  8  (delapan) aksi  konvergensi  di  Kabupaten  Kepulauan  Seribu Keluaran.
Kesimpulan  dari  hasil  wawancara  pencapaian anggaran  di  Kabupaten  Kepulauan  Seribu  di  OPD adalah ada beberapa yang mengalami tidak tercapai karena  keterbatasan  mobilitas  di  masa  pandemi covid-19.  Namun  ada  juga  yang  berhasil  mencapai program  PMT  dan  Vitamin  A  karena  kunjungan rumah.  Dari  itu  semua,  output  evaluasi  aksi konvergensi  penurunan  stunting  adalah  terbitnya Keputusan  Gubernur  Nomor  1449  Tahun  2021 dengan nilai “B”.

## PEMBAHASAN
1.  Masukan  peran  pemangku  kepentingan  SDM, sumber kebijakan, data dan informasi serta anggaran dan  data  evaluasi  kebijakan  8  aksi  konvergensi  di Kabupaten Kepulauan Seribu. sebuah.
a. SDM  Program  konvergensi  aksi  pencegahan stunting  belum  mencapai  hasil  yang  maksimal karena  dapat  dilihat  dari  Inbup  Nomor  2  Tahun 2021  bahwa  sumber  daya manusia yang  terlibat masih  pada  organisasi  pemerintah  daerah sedangkan lembaga swadaya masyarakat seperti
akademisi,  organisasi  profesi  dan  CSR  belum dilibatkan.  di  Kabupaten  Kepulauan  Seribu. Peran  lembaga  swadaya  masyarakat  dapat membantu percepatan penurunan stunting
b. Sumber  kebijakan  Program  konvergensi  aksi pencegahan  stunting  di  Kabupaten  Kepulauan Seribu  belum  tercapai  secara  maksimal  karena belum  memiliki  Standard  Operating  Procedure (SOP)/juknis  di  tingkat  kecamatan  dan kecamatan.  menurunkan  angka  stunting  di Kabupaten Kepulauan Seribu.
c. Data  dan  Informasi  Konvergensi  program pencegahan  stunting  di  Kabupaten  Kepulauan Seribu tercapai karena memiliki anggaran khusus stunting  dengan  menggunakan  anggaran  DAK stunting  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  sebagai  tagging  yang  dekat dengan  program  stunting  di  Kepulauan  Seribu. daerah.
2.  Proses  Peran  Stakeholder  Perencanaan, Pengorganisasian,  Pelaksanaan  dan  Pengawasan dalam  evaluasi  kebijakan  8  aksi  konvergensi  di Kabupaten Kepulauan Seribu. a. Perencanaan Hasil penelitian program konvergensi  aksi  pencegahan  stunting  di Kabupaten  Kepulauan  Seribu  tercapai  karena proses  perencanaan  program  yang  meliputi persiapan  koordinasi  lintas  program  dan  lintas sektor,  analisis  situasi  stunting,  dan  persiapan tahap pelaksanaan.
b. Pengorganisasian  Program  konvergensi  aksi pencegahan  stunting  di  Kabupaten  Kepulauan Seribu  belum  tercapai  karena  belum  melibatkan peran  lembaga  swadaya  masyarakat  khususnya organisasi  profesi  dan  Corporate  Social Responsibility  (CSR).  Sedangkan  swakelola merupakan  elemen  manajemen  yang  penting untuk  memberikan  arahan  sehingga  intervensi penanggulangan stunting penting untuk diintegrasikan  dengan  lintas  sektor  non- pemerintah  yang  meliputi  akademisi,  bisnis, organisasi  profesi,  organisasi  masyarakat  dan mitra pembangunan lainnya.
c. Implementasi  (Actuating)  Program  konvergensi aksi  pencegahan  stunting  di  Kabupaten Kepulauan  Seribu  telah  tercapai  dengan terlaksananya
d. kegiatan  pada  aksi  1  s/d  8  dengan  dukungan organisasi perangkat daerah. e. Mengontrol Program konvergensi aksi pencegahan  stunting  di  Kabupaten  Kepulauan Seribu  telah  tercapai  dengan  pelaksanaan monitoring  yang  dilakukan  setiap  bulan.  Selain itu,  program  konvergensi  stunting  Aksi  1  hingga Aksi  8  juga  dikendalikan  oleh  Provinsi  dan Kemendagri Bangda melalui aplikasi https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/aut h/login .
f. Berdasarkan  hasil  penelitian  dibengkulu  Balita yang  memiliki  jamban  berhubungan  dengan kejadian anak stunting
g. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  jenis kelamin  perempuan  lebih  sedikit  terdampak stunting dibandingkan jeis kelamin laki-laki (Riska Yanuarti, 2021).
3.  Keluaran  Pencapaian  Program  Peran  Pemangku Kepentingan  dalam  Evaluasi  Kebijakan  8  Aksi Konvergensi  di  Kabupaten  Kepulauan  Seribu. Pencapaian program Konvergensi program
pencegahan stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu belum maksimal tercapai karena masih ada capaian anggaran  yang  belum  tercapai,  akibat  keterbatasan mobilitas  di  masa  pandemi  COVID-19.  Sesuai Keputusan  Gubernur  nomor  1449  Tahun  2021 tentang  Penetapan  Hasil  Penilaian  Kinerja Kabupaten Kepulauan  Seribu  dan  Kota  Administrasi Jakarta  Timur  dalam  pelaksanaan  8  (delapan) penurunan stunting aksi konvergensi di Provinsi DKI Jakarta.  Kabupaten  Kepulauan  Seribu  terlihat mendapatkan  skor  “B”  dengan  skor  terendah  pada tindakan 7 dan 8 dimana tindakan tersebut berkaitan dengan publikasi dan pencapaian realisasi anggaran.
Hasil  penelitian  Pengetahuan  ibu  terkait edukasi  stunting  menunjukan  saling  berhubungan terlihat  dengan  hasil  pre  dan  postest  ibu  balita. (Angraini et al., 2020).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas  Kesehatan  Provinsi DKI Jakarta,  Suku  Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan  Seribu,  dan  Suku Dinas  Kesehatan  Kota Administrasi  Kabupaten  Kepulauan  Seribu    yang telah banyak membantu pada saat penelitian ini.

## KESIMPULAN
1.  Masukan  peran  pemangku  kepentingan  SDM, sumber kebijakan, anggaran dan data evaluasi kebijakan  8  aksi  konvergensi  di  Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2021.
• Sumber  daya  yang  terlibat  dalam  program Konvergensi  Aksi  Stunting  yang  mengacu  pada Inbup  No.  2  Tahun  2021  dimana  semua  OPD terlibat tetapi tidak melibatkan non pemerintah.
• Sumber  kebijakan  dalam  pelaksanaan  program dinilai  masih  perlu  penguatan  dari  sisi  regulasi dan  peran  sektor  terkait  dalam  mendukung keberhasilan program Stunting, dengan penambahan  SOP  di  tingkat  kecamatan  dan desa. • Pendanaan program Konvergensi Aksi Pencegahan  Stunting  menggunakan  anggaran DAK  Stunting  yang  dikelola  oleh  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kepulauan  Seribu. Sedangkan  untuk  APBD  belum  ada  anggaran khusus  untuk  Data  dan  Informasi  di  Kabupaten Kepulauan  Seribu  menggunakan  aplikasi  e-
PPGBM  yang  inputnya  untuk  balita  sudah mencapai total corvarege.
2.  Proses  peran  pemangku  kepentingan  dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian  evaluasi  kebijakan  8  aksi konvergensi di Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2021.
• Perencanaan  di  Kabupaten  Kepulauan  Seribu sesuai  dengan  arahan  Kementerian  Kesehatan dan  Peraturan  Gubernur  untuk  memasukkan program Stunting.
• Organisasi  yang  terlibat  dalam  program  Aksi Konvergensi  Cegah  Stunting  melibatkan  peran Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dan lembaga  swadaya  masyarakat,  sedangkan  LSM masih  belum  terlibat  di  Kabupaten  Kepulauan Seribu.
• Pelaksanaan program aksi konvergensi pencegahan  stunting  di  Kabupaten  Kepulauan Seribu  telah  mengikuti  pedoman  dari  TNP2K yang meliputi aksi 1 sampai dengan 8.
• Supervisi program Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting dilakukan dengan menggunakan aplikasi https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/aks i/provinsi/Aksi2/form21#  yang  dipantau  langsung oleh  Provinsi  dan  Kementerian  Urusan  Dalam Negeri  Republik  Indonesia.  Sedangkan  Monev dilakukan setahun sekali.
3.  Output  pencapaian  peran  pemangku  kepentingan dalam  evaluasi  kebijakan  8  aksi  konvergensi  di Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2021.
• Capaian  program  dinilai  berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 1449 Tahun 2021 dengan  skor  Kabupaten  Kepulauan  Seribu “B”.
4.  Implikasi  dari  hasil  penelitian  ini  diketahui  bahwa salah  satu  masukan  hasil  evaluasi  keberhasilan program konvergensi aksi pencegahan stunting.
• Sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam program ini tidak hanya dari pemerintah tetapi juga  membutuhkan  lembaga  swadaya masyarakat  termasuk  akademisi,  organisasi profesi dan CSR. • Sumber kebijakan Konvergensi aksi penurunan  stunting,  perlunya  Policy  Brief, petunjuk teknis stunting, SOP terkait program konvergensi  aksi  pencegahan  stunting  untuk memfasilitasi  struktur  kerja  di  Kabupaten Kepulauan Seribu.
• Pengorganisasian perlu melibatkan kerjasama atau  MOU  dengan  pihak  non  pemerintah untuk  membantu  percepatan  penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu.
5. Berdasarkan hasil penelitian program Konvergensi Pengurangan  Stunting  di  Kabupaten  Kepulauan Seribu, terdapat beberapa saran antara lain:
• Perlunya Policy Brief Konvergensi Stunting di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.
• Perlu  adanya  kebijakan  turunan  di  tingkat kecamatan  dan  kelurahan  agar  tugas  dan fungsinya jelas
• Perlu  penguatan  regulasi  di  sektor  non pemerintah  dengan  menggandeng  akademisi dan  CSR  serta  penguatan  MOU  untuk menurunkan  angka  stunting  di  Kabupaten Kepulauan Seribu.
• Perlu  dilakukan  evaluasi  secara  berkala  di OPD  terkait  masukan  dan  umpan  balik kendala  dan  upaya  dukungan untuk  program penanggulangan stunting.

## DAFTAR PUSTAKA
Angraini,  W.,  Pratiwi,  B.  A.,  M.  Amin,  Yanuarti,  R.,
Febriawati, H., & Shaleh, M. I. (2020). Edukasi Kesehatan  Stunting  di  Kabupaten  Bengkulu Utara. Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan, 14(1),
30–36. https://doi.org/10.33860/jik.v14i1.36
Budi  Winarno.  (2015).  Kebijakan  Publik.  Kebijakan Publik.  https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB  2  - 07401241045.pdf Demartoto,  A.  (2019).  Intervensi  perubahan  perilaku kesehatan  orang  dengan  HIV/AIDS  (Studi Kasus Pada Kelompok Dukungan Sebaya Solo Plus  Di  Surakarta).  Jurnal  Analisa  Sosiologi,
8(1).
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. (2019).  Bersama  Perangi  Stunting.  In Direktorat  Jenderal  Informasi  dan  Komunikasi Publik. http://indonesiabaik.id/public/uploads/post/3444 /Booklet-Stunting-09092019.pdf Kementrian Kesehatan RI. (2020). PMK No.2 Tahun 2020  Tentang  Standar  Antropometri  Anak. PMK  No.2  Tahun  2020  Tentang  Standar Antropometri Anak, 2507(February), 1–9. Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu, D. (2020).
Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Program  Pencegahan  dan  Penanggulangan Stunting  di  Kabupaten  Kepulauan  Seribu,  DKI Jakarta.
Perpres  No.18  tahun  2020.  (2020).  Peraturan
Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  Tahun  2020-2024.  PP  No.18  Tahun
2020, 313.
Prapto,  Y.,  Suradinata,  E.,  Mulyati,  D.,  &  Thahir,  I. (2019).  Implementation  of  Community  Policing
Policy In Creating General Security and Order in  The  City  of  Bandung,  West  Java  Province. Journal  of  Public  Administration  and Governance, 9(2), 387. https://doi.org/10.5296/jpag.v9i2.14809 Riska  Yanuarti.  (2021).  PERSEPSI  PASIEN TENTANG  KUALITAS  PELAYANAN  RUMAH
SAKIT PADA. IPM2KPe, 3, 49–59.
Riskesdas.  (2018).  Riskesdas  DKI  Jakarta  2018. www.litbang.kemkes.go.id%0A
Seribu, K. K. (2021). Intruksi Bupati Nomor 2 tentang Intervensi  Penurunan  dan  Pencegahan Stunting  Terintegrasi  di  Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2021.
SSGI.  (2021).  Buku  Saku  Hasil  Studi  Status  Gizi Indonesia  (SSGI)  tingkat  Nasional,  Provinsi, dan  Kabupaten/Kota tahun  2021.  Angewandte Chemie  International  Edition,  6(11),  951–952.,
2013–2015. Sunaryo,  D.  R.,  Arifianti,  R.,  &  Bisnis,  D.  A.  (2022). PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG. 4, 205–213. TNP2K-Sekretariat  Wapres  RI.  (2018).  Panduan Konvergensi  Program/Kegiatan  Percepatan
Pencegahan  stunting.  In  TNP2K  sekretariat wakil  presiden  Republik  Indonesia.  TNP2K. http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis 2018/Panduan Konvergensi Program Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting.pdf Trihono.  (2015).  Pendek  (Stunting)  di  Indonesia, masalah dan Solusinya. Balitbangkes.