Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MEMPRODUKSI OBAT SIRUP CAIR YANG MENIMBULKAN GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK
Ahmad Sopian Sauri 1* , Yuniar Rahmatiar 2 , Muhamad Abas 3 1,2,3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia hk19.ahmadsauri@mhs.ubpkarawang.ac.id, yuniarrahmatiar1782@yahoo.com, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id
Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 21 Juni 2023

## Abstract
The purpose of this research is to find out how business actors are responsible for consumer losses  according  to  the  Consumer  Protection  Act  in  Indonesia  and  to  find  out  how  legal protection is for consumers who are harmed by business actors both in civil and criminal law, with a case study of acute kidney failure in children caused by consuming syrup drug products. Business activities carried out by business actors in producing a product can be in the form of goods and/or services that can provide a sense of security, comfort, safety and do not pose a danger to consumer health. Products produced and traded by business actors must meet quality standards, provide correct, honest and clear information on products produced and traded after going  through  tests  and  inspections  by  BPOM.  The  method  used  in  this  research  is  the normative  research  method  while  the  data  analysis  technique  is  obtained  by  using  legal reasoning techniques. The results of this study can be concluded that business actors committed violations in producing children's syrup drugs using dangerous drug mixtures due to use that exceeds the threshold. Civil responsibility, providing compensation and compensation to the victim's family. Criminal liability, namely imprisonment for a maximum of 10 years and a fine of  up  to  Rp.  1  billion.  In  addition  to  guaranteeing  consumer  rights  in  the  UUPK,  criminal sanctions are regulated as a preventive and repressive measure for violations committed by business actors against the rights of consumers aimed at protecting the rights of consumers who feel disadvantaged in buying and selling transactions between business actors.
Keywords: Consumer protection, syrup medicine, responsibility
* Alamat korespondensi: Universitas Buana Perjuangan Karawang E-mail: hk19.ahmadsauri@mhs.ubpkarawang.ac.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Atas hak barang dan jasa, setiap orang pasti berkedudukan sebagai konsumen. Dengan status konsumen, orang tersebut perlu memahami mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan konsumen baik atas haknya maupun atas kewajibannya. 1 Ditengah-tengah masyarakat, akan selalu ada perbincangan mengenai permasalahan konsumen, sebab konsumen yang dirugikan oleh  pelaku  usaha  itu  masinh  banyak.  Sebaiknya,  perlu  kesadaran  bagi  pelaku  usaha  untuk menghargai hak-hak konsumen dengan memperhatikan kualitas produk yang diproduksi dan jasa  yang  ditawarkan,  dapat  digunakan  atau  dikonsumsi  dengan  aman,  mempunyai  standar kualitas  yang  ditetapkan  sebagaimana  mestinya,  dan  kesesuaian  harga  dengan  kualitas barang/jasa yang dijual. 2 Diabaikannya hak konsumen oleh pelaku usaha, harus benar-benar diperhatikan.  Pada  era  perdagangan  bebas  dan  globalisasi  akhir-akhir  ini,  muncul  berbagai jenis  produksi  barang  dan/atau  jasa  yang  diedarkan  kepada  konsumen  di  Indonesia  dan jumlahnya itu sangat banyak, baik melalui promosi  atau melalui iklan maupun secara langsung memberikan penawaran. Apabila tidak waspada ketika memilih barang atau produk bahkan jasa  yang  diperlukan,  akan  banyak  konsumen  yang  menjadi  objek  pengeekploitasian  yang disebabkan oleh tidak bertanggungjawabnya pelaku usaha. Secara tidak disadari, penerimaan barang yang dilakukan oleh  konsumen yang tidak teliti atas hak barang yang dikonsumsinya baik berupa jasa maupun barang, telah menimbulkan suatu kesalahan, sehingga banyak terjadi pelanggaran  hak  –hak  konsumen.  Hal  semacam  ini  sangat  merugikan  dan  menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jadi, supaya masyarakat dapat memahami dan mengerti kewajiban serta  tindakan  apa  yang  perlu  dilakukan  sebelum  dan  sesuadah  terjadinya  pelanggaran  hak konsumen,  maka  pendidikan  konsumen  juga  perlu  didukung  dan  dilakukan  oleh  lembaga perlindungan konsumen.
Didalam  beberapa  permasalahan  perlindungan  konsumen,  terdapat  hal-hal  yang  harus diperhatikan, diantaranya:
1. Tindakan yang disengaja ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha, ternyata menyebabkan  kerugian  yang  menimpa  konsumen  secara  masal,  yang  mana  akan berdampak serius dan meluas.
2. Ancaman  bahaya  dan  kerugian  materi  pada  jiwa  konsumen  penyebabnya  adalah ketidaksempurnaan suatu produk. Tidak sedikit pelaku usaha yang tidak begitu sadar akan tanggung  jawabnya  untuk  menjamin  keselamatan  atau  melindungi  konsumen  serta mengedepankan  keamanan  dalam  mengkonsumsi  produk  yang  dihasilkan,  sehingga menghasilkan dampak yang ditimbulkan juga bersifat seketika.
3. Masyarakat bawah menjadi kalangan lemah yang menjadi korban, sehingga mau tidak mau  harus  mengkonsumsi  jasa  dan  atau  barang  yang  didapat  semampunya  dengan keamanan yang sangat minim dan kualitas dibawah standar.
Banyaknya  pelaku  bisnis  yang  minim  kesadaran  akan  pentingnya  melindungi konsumen  atas  tanggung  jawabnya  atau  menjamin  keamanan  serta  keselamtan  dalam mengkonsumsi sejumlah produk yang dihasilkan, dipengaruhi oleh beberapa faktor  dibawah ini:
1. Kesadaran  hukum  yang  rendah  dan  kurang  hati-hati  bagi  pejabat  pemerintah  didalam melakukan pengawasan terhadap sejumlah barang konsumsi yang dihasilkan oleh pelaku usaha.
2. Lapisan  masyarakat  menengah  kebawah,  baik  dari  pihak  konsumen  maupun  produsen, tingkat  kesadarannya  masih  rendah,  sehingga  mereka  tidak  menjangkau  peraturan perundang-undangan yang ada. Disamping itu, juga kurangnya penyuluhan hukum.
1 Nurul Fibrianti, Arif Hidayat, PENDIDIKAN KONSUMEN KEPADA WARGA DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN  KABUPATEN  SEMARANG  TERHADAP  PERAN  LEMBAGA  PERLINDUNGAN KONSUMEN, Jurnal ABDIMAS , Vol. 18. No. 2, 2014
2 Sabarudin, Hukum Perlindungan Konsumen, http://www.scribd.com/doc/35914052/ , diakses: 10 maret 2023
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
3. Terdapat  hal  yang  disengaja  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  atau  produsen  demi mengejar keuntungan pribadi dengan cara mengedarkan barang yang cacat dan berbahaya, baik menyadari kelemahan konsumen maupun kelemahan pengawasan.
Secara yuridis aturan mengenai perlindungan konsumen termuat dalam UUPK pasal 1 ayat  (1),  yang  mana  pada  ketentuan  tersebut  pada  pokoknya  menjelaskan  bahwasannya perlindungan konsumen yaitu segala usaha yang dilakukan untuk memberikan perlindungan konsumen  dengan  menjamin  adanya  kepastian  hukum. 3 Dengan  demikian,  perlindungan konsumen  dapat  dimaknai  sebagai  upaya-upaya  untuk  mewujudkan  perlindungan  terhadap konsumen dengan menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen. Oleh karena itu,  hukum  perlindungan  konsumen  dikenal  sebagai  hukum  yang  mengatur  berbagai  upaya untuk  memberikan    jaminan  dalam  mewujudkan  perlindungan  hukum  terkait  kepentingan konsumen.  Terdapat  lima  asas  yang  relevan  dalam  hal  pembangunan  nasional,  yang  mana kelima asas itu merupakan dasar perlindungan konsumen yang diselenggarakan sebagai usaha bersama. yakni: 4
1. Perlindungan  hukum  konsumen  harus  memberi  manfaat  bagi  kepentingan  antara  dua pihak (asas manfaat).
2. Konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui hak dan kewajibannya (asas keadilan).
3. Produsen, pemerintah dan konsumen saling mewujudkan hak dan kewajibannya secara seimbang (asas keseimbangan).
4. Terdapat jaminan hukum bahwa konsumen akan mendapatkan keselamatan, manfaat dan keamanan (asas keamanan dan keselamatan konsumen).
5. Pelaku usaha dan konsumen taat aturan hukum dan memperoleh keadilan, serta negara turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut (asas kepastian hukum).
Hubungan  antara  konsumen  dengan  produsen  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau sering kita dengar dengan sebutan UUPK. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat sebutan pelaku usaha dan konsumen. Setiap individu,  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  maupun  bukan  berbadan hukum  didirikan,  berkedudukan  atau  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  wilayah  Indonesia baik  sendiri  maupun  bersama  dengan  membuat  perjanjian  dalam  penyelenggaraan  kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi itu disebut sebagai pelaku usaha. 5 Adapun setiap individu yang memakai jasa dan/atau barang yang disediakan dan tersedia dalam masyarakat baik bagi keperluan  keluarga,  diri  sendiri,  makhluk  hidup    lain  maupun  orang  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan, maka itu yang disebut sebagai konsumen.. 6
Pada  kegiatan  bisnis,  relasi  konsumen  dengan  produsen  adalah  suatu  hubungan keterikatan  antara  kedua  pihak  yang  diikat  oleh  suatu  perjanjian.  Mengenai  ketentuan perjanjian, yang paling penting menyangkut hubungan pelaku usaha dengan konsumen adalah tentang syarat sah suatu perjanjian dan asas-asas perjanjian. Jual beli merupakan aktifitas yang didalamnya ada perjanjian yang mengikat konsumen dengan pelaku usaha. Hal itu termasuk kedalam bentuk perjanjian timbal balik yang memuat kewajiban dan hak antara pelaku usaha dengan konsumen. Pelaku usaha dan konsumen melaksankan segala bentuk hal yang sudah disepakati pada jual beli yang memuat suatu perjanjian, dalam hukum, dikenal dengan istilah prestasi  yang  tidak  menimbulkan  masalah,  yang  mana  prestasi  itu  bagian  dari  perjanjian. Adapun  sebaliknya,  kesepakatan  jual  beli  yang  telah  dilakukan  diatas  perjanjian,  apabila dilanggar,  maka  timbullah  istilah  wanprentasi  atau  ingkar  janji.  Wanprentasi  menyebabkan timbulnya  kasus,  yaitu  kerugian  terhadap  spihak  konsumen  maupun  terhadap  pihak  pelaku usaha, tergantung kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.
3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).
4 Elsi dan Advendi, Hukum Dalam Ekonomi , PT Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 159.
5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (3).
6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (2).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Penelitian  yuridis  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  pengetahuan  yang  terkumpul didalam  seperangkat  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku  mengenai  suatu  sistematika dari  perangkat  atau  kaidah-kaidah  hukum. 7 Selain  daripada  itu,  pembahasan  kali  ini  juga memiliki tujuan untuk memahami dan mengetahui  seperti apa bentuk perlindungan hukum atas  kerugian  yang  dialami  konsumen,  serta    untuk  mengetahui  bagaimana  pelaku  usaha mempertanggungjawabkan produk obat sirup cair yang mengakibatkan penyakit ginjal akut pada anak.
Gencarnya  pemberitaan  media  tentang  kasus  pelanggaran  perusahaan  memproduksi obat  sirup  anak  yang  mencampur  dengan  bahan  berbahaya.  Sehingga  menimbulkan  gagal ginjal akut mematikan pada anak dalam waktu yang singkat. Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan adanya dugaan tiga zat kimia yaitu ethylene glycol -EG , ethylene glycol butyl  ether -EGBE, diethylene  glycol -DEG,  itu  sangat  membahayakan  konsumen  apabila digunakan pelaku usaha sebagai bahan campuran obat sirup anak Menkes menghimbau agar untuk  sementara  obat  tersebut  dihentikan  diproduksi  dan  dicabut  sementara  izinnya  dan dilarang untuk diedarkan. 8
BPOM (Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan) sebagai lembaga non pemerintah pada siaran pers, menyatakan CV Samudera Chemical Tapos Depok adalah perusahaan distributor sekaligus supplier kimia, CV Anugerah Perdana Gemilang sebagai pemasok obat kimia pada CV  Budirta.  Sedangkan  CV  Budirta  yaitu  sebagai  pemasok  propilen  glikol  terbukti  telah melakukan pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan farmasi PT.Yarindo Parmatama. Berdasarkan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  beberapa  perusahaan  tersebut  Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan mencabut izin peredararan  dan memusnahkan barang hasil produksi berupa obat sirup dan diperdagangkan karena telah menyebabkan terjadinya penyakit akut pada anak, yaitu gagal ginjal. Penny Lukito, selaku kepala BPOM menyatakan EG dan DEG tidak boleh digunakan sebagai campuran obat, karena termasuk zat yang membahayakan kepada kesehatan. Pelaku usaha yang disebutkan sebelumnya telah menggunakan zat pelarut tambahan  termasuk  propilen  glikol  penggunaannya  melewati  ambang  batas.  Penggunaan konsentrasi  yang  cukup  tinggi  sebagai  campuran  obat  membahayakan  kesehatan  anak menimbulkan  gagal  ginjal  akut  yang  mematikan  dalam  waktu  yang  sangat  cepat.  Kepala BPOM, menyatakan bahan baku industri farmasi seharusnya disupplai oleh pedagang besar farmasi  bukan  oleh  perusahaan  industri  farmasi  yang  terdapat  pada  kasus  saat  ini.  Setelah dilakukan  pemeriksaan  obat  sirup  anak  terbukti  mengandung  zat  berbahaya  menyebabkan gagal  ginjal  akut  pada  anak,  kementerian  kesehatan  melaporkan  324  korban  dan  194 menimbulkan kematian. 9
Setelah ditindak lanjuti dan dilakukannya proses pemeriksaan yang semula hanya ada 73 sirup (obat) yang oleh BPOM ditarik izin edarnya sekarang bertambah menjadi 105 produk. BPOM dalam keterangan resminya, memberikan sanksi administratif terhadap PT REMS (PT Rama Emerald Multi Sukses, yang beralamat di Gersik, Provinsi Jawa Timur. Peencabutan sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) cairan oral non-betalaktam dilakukan oleh pihak BPOM terhadap PT  REMS. Adanya pencabutan tersebut berdampak pada tiga puluh dua (32) obat dalam bentuk sirup, yang diproduksi oleh PT REMS tidak diperbolehkan untuk diedarkan. Jumlah tersebut membuat daftar obat sirup yang dilarang beredar menjadi semakin banyak.
Adapun daftar obat sirup yang dicabut izin edarnya karena mengandung tiga zat kimia EG, EGBE dan DEG yaitu:
1. Berikut daftar obat sirup PT REMS yang dilarang beredar yaitu: Ambroxol JCI sirup botol 60ml, Antasida DOEN suspensi botol 60ml, Broxolic srup botol 60ml, Calortusin sirup
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , cet. 3, UI-Press, Jakarta, hlm.49.
8 http://www.liputan6.com/read , diakses pada tanggal 10 Maret 2023, pukul 22.00 WIB.
9 https://nasional.kompas.com/read , diakses pada tanggal 10 Maret 2023, pukul 00.15 WIB.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
botol 60ml, Calortusin PE sirup botol 60ml, Cetirizine Hydrochloride drops botol 10ml, Cetirizine Hydrochloride sirup botol 60ml, Cetirizine drops botol 10ml, Cetirizine sirup botol  60ml,  Cotrimoxazole  suspensi  botol  60ml,  Dolorstan  suspensi  botol  60ml, Domperidone  Maleate  drops  botol  10ml,  Domperidone  Maleate  suspensi  botol  60ml, Fenpro suspensi botol 60ml, Ibuprofen suspensi botol 60ml, Noze drops botol 15ml, OBH Rama sirup botol 100ml, Paracetamol drops botol 15ml, Paracetamol sirup botol 60ml, Pseudoephedrine  HCI  drops  botol  15ml,  Ramadryl  atusin  sirup  botol  60ml,  Ramadryl expectorant sirup botol 60ml, Ramagesic drops botol 15ml, Ramagesic sirup botol 60ml, Ratrim suspensi botol 60ml, Remco Cough sirup botol 60ml, R-Zinc sirup botol 60ml, Sucralfate suspensi botol 100ml, Tera F sirup botol 60ml, Tera PE sirup botol 60ml, Zinc Sulfate Monohydrate drops botol 15ml, Zinc Sulfate Monohydrate sirup botol 60ml.
2. Berikut daftar obat sirup PT YARINDO FARMATAMA yang dilarang beredar yaitu: obat sirup Cetirizine HCI botol 60ml, obat sirup Dopepsa botol 100ml, obat sirup Flurin DMP botol  plastik  60ml,  obat  sirup  Sucralpate  botol  100ml,  obat  sirup  Tomaag  Forte  botol 100ml, obat sirup Yarizine botol 60ml.
3. Berikut daftar obat sirup PT UNIVERSAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES yang dilarang  beredar  yaitu:  obat  sirup  Antasida  DOEN  botol  60ml,  obat  sirup  Fritillary  & Almond  Cough  Mixture  botol  100ml,  obat  sirup  Glynasi  botol  60ml,  obat  sirup  New Mentasin botol 60ml, obat sirup New Mentasin botol 110ml, obat sirup Unibebi Cough Syrup botol 60ml, obat sirup Unibebi Cough Syrup (rasa jeruk) botol 60ml, obat sirup Unibebi Demam botol 15ml, obat sirup Unibebi Demam botol 60ml, obat sirup Unidryl botol 60ml, obat sirup Uniphenicol botol 60ml, obat sirup Univxon botol 15ml, obat sirup Uni OBH botol 100ml dan 300ml.
4. Berikut  daftar  obat  sirup  PT  AFI  FARMA  yang  dilarang  beredar  yaitu:  obat  sirup Afibramol botol 15ml, obat sirup Afibramol botol plastik 60ml, obat sirup Afibramol (rasa anggur) botol plastik 60ml, obat sirup Afibramol (rasa apel) botol plastik 60ml, obat sirup Afibramol (rasa jeruk) botol plastik 60ml, obat sirup Afibramol 250 botol plasik 60ml, obat sirup Afibramol 160 botol plastik 60ml, obat sirup Aficitrin botol plastik 10ml, obat sirup Ambroxol HCI botol plastik 60ml, obat sirup Antasida Doen botol plastik 60ml, obat sirup  Broncoxin  botol  plastik  60ml,  obat  sirup  Cetirizine  Hydrochloride  botol  plastik 60ml, obat sirup Chloramphenicol Palmitate botol plastik 60ml, obat sirup Coldys Jr botol plastik 60ml, obat sirup Coldys Jr Forte botol plastik 60ml, obat sirup Domino botol 10ml, obat sirup Domino botol plastik 60ml, obat sirup Domperidone botol plastik 10ml, obat sirup Domperidone botol plastik 60ml, obat sirup Ecomycetine botol plastik 60ml, obat sirup Fumadryl botol plastik 60ml, obat sirup Fumadryl botol plastik 100ml, obat sirup Gastricid botol plastik 60ml, obat sirup Ibuprofen botol plastik 60ml, obat sirup Batuk Hitam botol plastik 100ml, obat sirup OBH Afi botol plastik 125ml, obat sirup OBH Afi (rasa lemon) botol plastik 100ml, obat sirup OBH Afi (rasa mint) botol plastik 100ml, obat sirup Paracetamol botol plastik 60ml, obat sirup Paracetamol (rasa anggur) botol plastik 60ml, obat sirup Paracetamol (rasa apel) botol plastik 60ml, obat sirup Paracetamol (rasa jeruk) botol plastik 60ml, obat sirup Paracetamol (rasa mint) botol plastik 60ml, obat sirup Paracetamol (rasa strawberry) botol plastik 60ml, obat sirup Resproxol botol 15ml, obat sirup Resproxol botol plastik 60ml, obat sirup Vipcol botol plastik 60ml, obat sirup Zinc Go  botol  plastik  100ml,  obat  sirup  Zinc  Go  Forte  botol  plastik  60ml,  obat  sirup  Zinc Sulfate Monohydrate botol plastik 60ml, obat sirup Zyleron botol plastik 60ml.
5. Berikut daftar obat sirup PT Ciubros Farma (CF) yang dilarang beredar yaitu: obat sirup Citomol  (obat  demam)  botol  plastik  60ml,  obat  Suspensi  Citoprim  (antibiotik)  botol plastik 60ml.
6. Berikut daftar obat sirup PT Samco Farma (SF) yang dilarang beredar yaitu: obat sirup Samcodryl (obat batuk) botol plastik 60ml dan 120ml, obat sirup Samconal (obat demam) botol plastik 60ml. 10
10 https://kesehatan.kontan.co.id/news , diakses pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 13.00 WIB.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## II. METODE PENELITIAN
Suatu proses atau cara ilmiah yang digunakan untuk menganalisis, mengumpulkan, mengolah data  yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  yang  diteliti  secara  tepat  merupakan  arti  dari metode penelitian. 11 Karya tulis ilmiah ini berdasarkan atas sebuah penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan kali ini adalah penelitian secara normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Makna dari pendekatan yuridis atau pendekatan hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yang  mana  dalam  hal  ini    menjadi  bahan  pokok  untuk  dikaji  dengan  cara  melakukan  penyelidikan terhadap aturan perundang-undangan serta sejumlah literatur yang berhubungan erat dengan kasus yang diangkat  oleh  peneliti.  Kemudian,  ruang  lingkup  atau  objek  dari  pembahasan  kali  ini  mencangkup konsumen, pelaku usaha, BPOM, Perpres Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, UUPK (UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) serta aturan undang- undang  lainnya  yang  saling  berkorelasi  dengan  permasalahan.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  dari berbagai  aspek  mendapatkan  informasi  mengenai  suatu  fenomena  atau  isu  yang  muncul  dan berkembang  untuk  menghasilkan  sebuah  jawaban.  Disamping  itu,  penelitian  ini  difokuskan  pada bagaimana pertanggungjawaban produsen atau pelaku usaha terhadap penerima manfaat jasa/barang yang oleh pelaku usaha telah disediakan, yang mana pada konteks ini disebut sebagai konsumen yang telah dibuat rugi oleh pelaku usaha dalam mengkonsumsi produknya. Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu di perpustakaan Universitas Buana perjuangan Karawang dan media internet. Pada penelitian ini,  dipakai  bahan  sekunder  sebagai  data  utama  dengan  ditambah  data  primer  sebagai  penunjang. Kemudian alat analisis utama pada penelitian ini adalah UUPK. Mengenai teknik pengumpulan data, agar memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti pada kesempatan ini menjalankan studi kepustakaan (Library  Research) demi  mendapatkan  data  sekunder,  lalu  menghimpun  data  yang  didapatkan  dari buku-buku dan aturan perundang-undangan atau karya tulis ilmiah di bidang hukum yang ditulis oleh para ahli. Adapun sebagai bahan penunjang, diperoleh dari hasil observasi untuk menambah informasi yang diperlukan untuk memperoleh deskripsi yang nyata dalam sebuah kejadian atau peristiwa untuk memberi respon jawaban atas pertanyaan yang timbul dalam penelitian ini. Bahan-bahan yang telah didapatkan, baik bahan sekunder maupun bahan primer, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dengan memakai metodologi interprestasi yaitu dengan cara teknik penalaran hukum (Legal Reasoning) yang dimana teknik ini memaparkan reason for the existence, yaitu hukum adalah relasional, hukum berkorelasi dengan keberagaman merupakan dasar penalaran hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  pasal  7  UUPK  jika  dicermati,  terdapat  suatu  hal  yang  oleh  pelaku  usaha  wajib  untuk dipenuhi  yaitu  memberi  informasi  secara  jelas,  benar,  jujur  dalam  menyampaikan  informasi  yang berkaitan dengan  komposisi yang ada didalam suatu barang, memberikan ganti kerugian apabila produk menimbulkan kerugian kepada konsumen dan menjamin kualitas barang. Berdasarkan hasil investigasi dalam perkara obat sirup yang menyebabkan penyakit pada anak gagal ginjal akut bahkan menyebabkan kematian  ini  dikarenakan  pelaku  usaha  memproduksi  sirup  (obat)  itu  tidak  memproduksinya  sesuai dengan kualitas atau standar yang baku, sehingga obat yang diproduksi itu menimbulkan bahaya bagi kesehatan konsumen. Bahan campuran berbahaya digunakan oleh pelaku usaha yang dilarang untuk dipergunakan dengan melebihi ambang batas yang telah ditentukan dalam standar obat. Oleh karena itu, perusahaan atau pelaku usaha diharuskan  mempunyai tanggung  jawab atas apa yang diperbuatnya itu. Dalam perkara  ini, pelaku usaha dapat dipertanggung jawabkan dari sudut pandang hukum perdata maupun  pidana,  jikalau  dapat  dibuktikan  suatu  kesalahan  pelaku  usaha.  Mengenai  landasan pertanggungjawaban pelaku usaha bisa dilihat pula didalam UU  RI No. 7 Tahun 1996, pada Pasal 41 ayat (4), yang dimana pada aturan tersebut dapat dipahami bahwasannya selain daripada  ketentuan
11 Kadek Purwa Sastra Diyatmika, Ida Ayu Putu Widianti dan Ni Made Sukaryati Karma, Pertanggungjawaban dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berkaitan Dengan Perdagangan Parsel, Jurnal Analogi Hukum , Vol. 2, No. 3. 2020
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang dimaksud pada ayat (3), pada badan usaha atau orang dapat memberikan bukti-bukti terkait hal yang demikian, bukan diakibatkan kesalahannya, maka badan usaha dana tau orang perseoangan tidak ada kewajiban untuk mengganti kerugian. 12
Berdasarkan  hasil  penelusuran  Badan  Pemeriksa  Obat  dan  Makanan,  Kementerian  Kesehatan secara bersama-sama dengan aparat kepolisian menemukan bukti, bahwa obat sirup anak diproduksi oleh pelaku usaha menggunakan zat campuran yang berbahaya bagi keselamatan yang dikategorikan melebihi batas standar aman. Pertanggungjawaban pelaku usaha farmasi dengan mengganti kerugian dilakukan  secara  hukum  perdata.,  sedangkan  bila  diperoleh  adanya  unsur  pemalsuan,  maka  pelaku usaha harus mempertanggungjawabkannya secara pidana, lalu tidak memberikan informasi yang jujur dan benar mengenai komposisi, tentu dari sudut pandang hukum pidana, perbuatan pelaku usaha itu semestinya dapat dipertanggung jawabkan. Adapun secara administratif, sanksi yang dijatuhkan yaitu pencabutan izin usahanya.
Didalam  UUPK,  Pasal  4,  terdapat  ketentuan  terkait  konsumen  dan  hak-haknya.  Dibawah  ini  adalah point-point yang pada intinya dapat dipahami bahwa :
a. Ketika konsumen mengkonsumsi jasa dan/atau barang, ia mempunyai hak keselamatan, hak kenyamanan dan hak keamanan.
b. Untuk  mendapatkan  jasa  maupun  barang  yang  konsumen  inginkan,  terdapat  hak  bagi konsumen untuk memilih produk berupa barang atau jasa berdasar atas nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan serta kondisi produk.
c. Mengenai jaminan dan kondisi atas jasa dan/atau barang, konsumen berhak atas informasi yang jelas, benar dan jujur.
d. Terdapat hak bagi konsumen untuk didengar keluhan dan pendapatnya atas penggunaan jasa maupun barang yang ia terima.
e. Secara  patut  ada  hak  konsumen  untuk  mendapat  perlindungan,  advokasi  dan  upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
f. Terkait pendidikan dan pembinaan konsumen, konsumen berhak untuk mendapatkannya.
g. Konsumen berhak untuk diperlakukan secara jujur dan benar atau dilayani dengan sebaik- baiknya, juga tidak mengalami unsur-unsur diskriminatif.
h. Jikalau barang maupun jasa yang konsumen terima ttidak sebagaimana mestinya atau tak sesuai  dengan  perjanjian,  maka  kompensasi  berhak  didapatkan  oleh    konsumen,  yaitu berupa penggantian dan/atau ganti rugi.
i. Terdapat  sejumlah  hak  lain  yang  diatur  dalam  ketentuan  atau  aturan  hukum  yang berlaku. 13
Jika dicermati menurut Pasal 4 UUPK diatas, bahwa dalam kasus obat anak berupa sirup yang mengakibatkan  penyait  berbahaya  dan  akut,  yaitu  gagal  ginjal.  Tidak  menutup  kemungkinan  juga menyebabkan  mematikan,  pelaku  usaha  yang  memproduksi  obat  sudah  melakukan  pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana terdapat dalam huruf a dan c yaitu perusahaan farmasi  yang memproduksi  obat  tidak  memberi  rasa  aman,  nyaman  dan  keselamatan  bagi  konsumen.  Perusahaan farmasi  yang  memproduksi  obat  telah  melanggar  hak  konsumen  memproduksi  obat  yang membahayakan kesehatan konsumen anak yang menimbulkan kematian. Pelaku usaha tidak jelas, benar dan jujur menginformasikan komposisi produknya yang tertera pada label yang tidak sesuai dengan sebenarnya.  Didalam  aktifitas  yang  menghasilkan  jasa  dan/atau  barang,  tidak  hanya  mengutamakan benefit  saja,  pihak  pengusaha  juga  seharusnya  memperhatikan  konsumen  beserta  hak-haknya. 14 Dikarenakan  adanya  kasus  ini,  konsumen  berhak  mendapat  ganti  kerugian  berupa  pengantian  biaya kesehatan  dan  santunan  jika  konsumen  meninggal.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  tidak  hanya bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam UUPK tapi juga bertanggung jawab terhadap peraturan undang-undangan lainnya yang mengatur tentang hak konsumen.
12 Eka Darma Yuda, I Dewa Gede, Produk Perlindungan Konsumen Hukum Terhadap yang Makanan Dipasarkan Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 , Jurnal Kerta Semaya, Vol. 02, No. 03, 2014, hlm. 4
13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.
14 Dewa  Ayu  Sekar  Vikanaswari,  I  Ketut  Sudjana,  PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKU  USAHA  DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERACUNAN MAKANAN, Jurnal Kerta Semaya, Vol. 04. No. 02, 2016
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Didalam hukum perlindungan konsumen, khususnya pada permasalahan obat sirup anak yang menimbulkan  penyakit  akut  berupa  gagal  ginjal,  terdapat  suatu  pertanggungjawaban  pelaku  usaha berupa  pemberian  bantuan  dan  biaya  perawatan  kesehatan  yang  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang berlaku. Penyerahan kompensasi atau penggantian kerugian dilakukan dalam jangka waktu tujuh hari, yang mana tenggang waktu tersebut bertepatan dengan hari atau tanggal dimana transaksi dilakukan. Kompensasi yang diberikan oleh pengusaha atau pelaku bisinis terhadap konsumen  tidak menghapus kemugkinan  terdapat  unsur  pidana  pada  kasus  tersebut.  Pada  UUPK  Pasal  19  Ayat  1  mencakup pertanggungjawaban pelaku usaha atau produsen, yang  mana dapat dipahami sebagai berikut : 1. Kerusakan dan kerugian  menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Mengenai pencemaran dan kerugian, pelaku usaha harus bertanggung jawab.
3. Atas kerugian konsumen, pelaku usaha tentu memiliki tanggung jawab. 15
Akibat  mengkosumsi  obat  yang  berbahaya  bagi  kesehatan  dan  menjadi  penyebab  kematian, tentu konsumen mengalami kerugian atas hal itu. Dengan demikian, pelaku usaha harus menanggung resiko  dalam  bentuk  pengobatan  selama  konsumen  mengalami  sakit,  kemudian  bila  menyebabkan kematian, pengusaha atau pihak pelaku usaha wajib menyerahkan kepada orang tua si anak mengenai santunan  kematian.  Tuntutan  berdasarkan  perbuatan  melanggar  hukum  tidak  diperlukan  adanya kesepakatan pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha, sehingga menuntut ganti rugi bisa diupayakan oleh pihak ke- 3. Untuk menuntut ganti kerugian dapat dilakukan berdasarkan atas perbuatan melanggar hukum,  yang  mana  dalam  keadaan  tersebut  terdapat  adanya  perbuatan  melanggar  hukum  yang menimbulkan kerugian. Untuk bisa menuntut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum, tentunya perlu terpenuhi beberapa unsur berikut ini : a) terdapat perbuatan melanggar hukum; b) adanya pihak  yang  dirugikan;  c)  adanya  hubungan  kausalitas  antara  kesalahan,  kerugian  dan    perbuatan melanggar hukum. Pada kasus yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak karena meminum obat sirup  ini  tidak  ada  perjanjian  yang  dilakukan  pihak  penjual  dengan  konsumen  anak,  tapi  adanya hubungan kausalitas hubungan sebab akibat yaitu akibat pelaku usaha yang lalai dalam memproduksi obat  sirup  anak  sehingga  menimbulkan  gagal  ginjal  karena  adanya  kesalahan  dari  pelaku  usaha mempergunakan bahan tambahan campuran obat yang tidak boleh digunakan karena membahayakan kesehatan.  Berdasarkan  investigasi  BPOM  bekerjasama  dengan  pihak  kepolisian  diduga  dua perusahaan  industri  farmasi  melakukan  pelanggaran  atas  memproduksi  obat  menambah  dua  macam obat  pelarut  pada  obat  anak  tersebut  dalam  benuk  sirup  membahayakan  kesehatan  karena mengakibatkan  penyakit  akut,  yaitu  gagal  ginjal  yang  mematikan  pada  anak.  Setelah  dilakukan klarifikasi  oleh  BPOM,  perusahaan  industri  farmasi  berdalih  bahwa  bahan  campuran  obat  sudah terdapat  pada  bahan  dasar  obat.  Penulis  berpendapat  meskipun  pelaku  usaha  perusahaan  farmasi tersebut melakukan pembelaan atas bahan yang dilarang digunakan sudah terdapat pada bahan dasar, pada  kasus  ini  pihak  perusahaan  yang  memproduksi  diharuskan  tetap  mempertanggungjawabkan kesalahannya, karena pelaku usaha telah mengetahui bahwa bahan dasar terkandung bahan-bahan yang membahayakan  kesehatan.  Semestinya  pelaku  usaha  yang  memproduksi  dan  telah  mengetahui  pada bahan dasar tersebut terdapat bahan-bahan yang berbahaya tidak menggunakan sebagai komposisi pada obat, seharusnya pelaku usaha melaporkan kepada BPOM agar BPOM dapat menariknya dari peredaran dan agar tidak digunakan oleh pelaku usaha sebagai campuran bahan obat. Presiden menyatakan bahwa didalam kasus yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak, yang  diakibatkan karena memium obat sirup ini disebabkan fungsi pegawasan yang lemah, oleh sebab itu perlu diperkuatnya pengawasan yang ketat terhadap obat yang akan beredar dan obat yang sudah beredar di masyarakat. Salah satu tugas dan kewenangan  Badan  Pemeriksa  Obat  dan  Makanan  ialah  melakukan  pengawasan  pada  obat  sebelum beredar,  serta  ketika  sudah  beredar  dimasyarakat,  sehingga  hal  itu  mampu  memperkuat  fungsi koordinasi dengan berbagai instansi yang berwenang, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan  dan  Kementerian  Kesehatan,  sehingga  obat  obat  yang  beredar  di  masyarakat  dapat dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.
Prinsip pertanggung jawaban dapat dilihat berdasarkan  unsur kesalahan (fault liability based on fault). Hal tersebut diakui sebagai prinsip dasar tanggung jawab didalam hukum, yang mana prinsip tanggung jawab adalah prinsip yang berlaku dalam hukum umum perdata bahkan hukum pidana. Pada ketentuan  Pasal  1365,  1366  dan  1367  KUHPerdata  tentu  berpedoman  pada  prinsip  yang  telah
15 Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlidungan Konsumen , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 129.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
disebutkan. 16 Pada prinsipnya, dapat dipahami bahwa  jika ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang,  maka  seseorang  tersebut  harus  mempertanggungjawabkannya  secara  hukum. 17 Didalam KUHPerdata (Pasal 1365) dikenal dengan nama Perbuatan Melawan Hukum, yang memuat empat unsur pokok  yang harus terpenuhi, diantaranya adalah : terdapat perbuatan, adanya kerugian, memuat unsur kesalahan,  dan  hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian ada pada unsur tersebut. 18 Pada kasus obat sirup yang menimpa orang yang belum dewasa dan menimbulkan penyakit akut pada anak berupa gagal ginjal,  pelaku usaha atau perusahaan farmasi dalam hal ini sebagai produsen obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut, apabila perbuatan pelaku usaha telah melakukan kesalahan dalam memproduksi obat tersebut, karena menggunakan campuran obat yang dilarang penggunaannya dan membahayakan  kesehatan,  sehingga  menimbulkan  hal  yang  membahayakan,  maka  perusahaan berkewajiban untuk memberikan ganti rugi berupa santunan kepada keluarga bilamana menimbulkan kematian  kepada  konsumen  dan  menanggung  biaya  pengobatan  apabila  nyawa  konsumen  masih terselamatkan.  Mengacu  pada  Pasal  98  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan,  dapat  dipahami  bahwasannya  sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan  harus bermanfaat/berkhasiat, terjangkau, bermutu dan aman. Sementara itu, ayat (3) dapat diketahui bahwa penyimpanan,  pengadaan  dan  pengolahan  farmasi  harus  memenuhi  ketentuan  Peraturan  Pemerintah yang mengatur standar mutu pelayanan farmasi. Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam pasal 98 UU Kesehatan,  telah  terjadi  pelanggaran  pada  ketentuan  hukum  yang  mengakibatkan  hak  masyarakat menjadi  hilang.  Agar  mendapatkan  produk  farmasi  yang  aman,  maka  didalam  ketentuan  pasal  196 memuat sanksi pidana. Tidak terpenuhinya standard an/atau persyaratan keamanan yang dilakukan oleh setiap  orang  yang  mengedarkan  sediaan  farmasi  atau  dengan  sengaja  memproduksi  dan/atau mengedarkan  alat  kesehatan  dengan  tidak  terdapat  mutu  dan  khasiat  atau  kemanfaatan  didalamnya, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. 19
Terhadap  produk  yang  dihasilkannya,  dikenal  sejumlah  tanggung  jawab  pelaku  usaha.  Point- pointnya sebagaimana disebutkan dibawah ini :
1. Atas kesalahan terdapat prinsip tanggung jawab.
2. Untuk selalu bertanggung jawab, diterapkan prinsip praduga.
3. Untuk kemungkinan tidak bertanggung jawab, berlaku juga prinsip praduga.
4. Mutlaknya prinsip tanggung jawab. 20
Produsen  atau  pelaku  usaha  yang  menyediakan  barang  dan/atau  jasa  berkewajiban  menerapkan kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dikalangan dunia usaha dan norma-norma hukum. Salah satu pedoman bagi setiap pembangunan nasional secara keseluruhan adalah etika bisnis. Setiap pelaku usaha atau  produsen  menjadikan  usahanya  berkontribusi  kepada  pembangunan  atas  kerja  keras  yang dilakukan  oleh  perusahaannya. 21 Penyedia  barang/jasa  atau  pelaku  usaha  harus  selalu  menjalankan kegiatan  usahanya  didasari  dengan  itikad  baik.  Dalam  konteks  ini  berarti  pelaku  usaha  turut mempertanggungjawabkan  dan  menciptakan  sistem  usaha  yang  lancar  dan  sehat  demi  menunjang pembangunan nasional. Berkaitan dengan kasus yang saat ini terjadi merupakan kasus nasional ramai pemberitaan di media yaitu obat sirup anak yang menimbulkan gagal ginjal akut dapat mengakibatkan kematian, pelaku usaha yang memproduksi obat dapat dipertanggung jawabkan karena pelaku usaha tidak  melaksanakan  kewajiban  dalam  memproduksi  obat  yang  memberi  rasa  aman,  nyaman, keselamatan kepada kesehatan konsumen. Pelaku usaha tersebut tidak melaksanakan kewajiban karna telah melanggar etika bisnis dalam mejalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan tidak ada itikad baik dalam melaksakan aktifitas bisnisnya, sera tidak menciptakan atmosfer yang dapat menjunjung tinggi pembangunan nasional melalui sistem usaha yang sehat.
16 Andi  Sri  Rezky  Wulandari,  Nurdiyana  Tadyudin, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Mitra  Wacana  Media, Jakarta, 2017, hlm. 41.
17 Ibid . 18 Ibid . 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 98.
20 Adrian Sutedi, Tanggung jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen , Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 32.
21 Janus Sidabolak, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 80.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dengan adanya kasus obat sirup anak ini penulis berpendapat bukan hanya pelaku usaha saja yang secara  hukum  mengemban  tanggung  jawab,  akan  tetapi  BPOM  juga  dapat  dimintai pertanggungjawabannya.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2017  tentang  Badan Pengawasan Obat dan Makanan, pasal 2 ayat (1),  dapat diketahui bahwa BPOM memiliki wewenang menyelanggarakan  tugas  pemerintahan  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  dibidang  pengawasan obat dan makanan. Makanan dan obat yang merupakan pengawasan BPOM ruang lingkupnya terdiri dari  obat,  narkotika,  bahan  obat,  psikotropika,  zat  adiktif,  prekursor,    obat  tradisioanal,  kosmetik, suplemen kesehatan dan olahan pangan (pasal 2 ayat 2). Penulis berpendapat bahwa tugas pemerintah dalam hal ini BPOM yang melakukan pengawasan masih lemah dalam melakukan pengawasan obat sebelum dan sesudah beredar di masyarakat. Fungsi koordinasi BPOM dengan instasi terkait, seperti dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian yang bergerak dibidang perindustrian agar lebih diperkuat pengawasan terhadap sediaan farmasi yang belum disebarluaskan, sehingga  obat-obatan  yang  diedar  dapat  dengan  aman  dikonsumsi  oleh  konsumen  dan  terjamin kenyamanan bagi konsumen.
Menurut  KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia),  secara  gramatikal,  perlindungan  hukum merupakan  perbuatan  hukum.  Didalam  bukunya  yang  membahas  perlindungan  konsumen,  menurut Shidarta yang dikutip oleh Celie Tri Siwi Krisyanti mengemukakan bahwa dalam hukum perlindungan konsumen  konsep  tanggung  jawab  mempunyai  posisi  yang  paling  penting,  sehingga  pada  suatu peristiwa yang menimpa konsumen berupa pelanggaran hak yang dilakukan oleh pelaku usaha sangat memerlukan prinsip kehati-hatian agar dapat diketahui sejauh mana beban tanggung jawab yang dipikul oleh  subjek  hukum  tersebut. 22 Keberadaan  hukum  yang  dilindungi  yang  biasa  dikenal  dengan perlindungan  hukum  terhadap  seseorang  dan  bentuk  tanggung  jawab  pelaku  usaha  muncul  dari keterikatan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Relasional hukum yang dimaksudkan dalam konteks  tersebut  berupa  hubungan  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  secara  langsung,  yang  saling mengikatan diri pada sebuah perjanjian, sehingga kedua pihak dalam hal tersebut bisa dikatakan saling membutuhkan satu sama lain. 23 Terjadinya perjanjian yang dilakukan dalam hubungan antara konsumen dan produsen dititik ini termasuk ke dalam jenis kesepakatan jual beli secara tertulis maupun secara lisan. Asas kebebasan berkontrak dan Pacta Sunt Servanda menjadi dasar atas jenis perjanjian yang selayaknya. Hal itu bisa kita temui pada KUHPerdata. Secara bersama-sama, dapat kita pahami bahwa perjanjian yang dibuat berdasarkan undang-undangyang berlaku, pastinya akan timbul relasi hukum bagi pihak-pihak yang menyepakatinya dan diakui secara sah.
Hubungan tidak langsung dan hubungan langsung dikenal dalam suatu keterkaitan secara hukum mengenai terciptanya pelaku usaha dengan konsumen. Hubungan antara pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha yang secara tidak langsung dalam melakukannya disebut dengan istilah hubungan tidak langsung,  tetapi  untuk  melakukan  perjanjian  terhadap  pihak  konsumen  dengan  pihak  pelaku  usaha dilakukan oleh pihak lain, sehingga terdapat perbedaan dengan halnya hubungan langsung, yang mana dalam hubungan tersebut apabila dalam suatu perjanjian pihak-pihak yang tidak ada keterikatan secara langsung, khususnya pihak konsumen kepada pelaku usaha memiliki hak untuk menuntut pertanggung jawaban. 24 Ketentuan  tersebut  didasarkan  pula  terhadap  perikatan  didalam  hukum  yang  mengenal sumber hukum tentang perjanjian saja, sehingga hal yang demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat para pihak yang saling mendapatkan keuntungan baik dari segi manfaat maupun dari segi lainnya yang didapat  oleh  terpenuhnya  kebutuhan  konsumen  atas  kebijakan  dari  pelaku  usaha.  Mengacu  pada keadaan  sosologis  dilapangan,  benefit  yang  diperoleh  lebih  condong  tidak  adil  dan  berat  sebelah, dimana  akibat  kurangnya  tanggung  jawab  pelaku  usaha  menyebabkan  konsumen  selalu  dirugikan. Terkait keadaan yang tidak seimbang itu dapat kita temui berbagai kecurangan terhadap obat-obatan yang  didistribusikan  maupun  diproduksi  atau  diedarkan  kepada  masyarakat  menyebabkan  kerugian, namun bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang didapatkan oleh konsumen tidak setimpal dengan
22 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 13.
23 Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha, dan Anak Agung Sri Utari, Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen , Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana , 2016, hlm. 3.
24 Saputra,  Arif  Duwi,  TANGGUNG  JAWAB  PELAKU  USAHA  TERHADAP  KONSUMEN  PADA MAKANAN  KEMASAN  YANG  TELAH  KADALUARSA  MENURUT  UNDANG-UNDANG  NOMOR  8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 1, no. 2 2021, hlm. 118.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
keadaan  konsumen  yang  menderita  atas  kerugian  yang  ditimbulkan.  Maka  dari  itu,  sangat  penting berlakunya sebuah sebuah payung hukum agar terwujud perlindungan hukum bagi konsumen untuk menjamin  manfaat  dan  rasa  aman  atas  produk  yang  oleh  masyarakat  nikmati  pada  saat mengkonsumsinya.
Pelaku usaha dengan konsumen mempunyai hubungan hukum dengan kategori yang dikelompokan menjadi empat bagian, sebagaimana diatur dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu : bidang perindustrian,  bidang  perdagangan,  bidang  kesehatan  dan  bidang  lingkungan  hidup.  Disamping  itu, selain dijaminnya hak-hak konsumen dalam UUPK, terdapat aturan mengenai sanksi pidana sebagai upaya  atas  tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  pelaku  usaha  terhadap  hak-hak  konsumen  yang bersifat preventif dan represif. Tujuannya ialah untuk melindungi transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan  konsumen,  sehingga  tidak  ada  hak-hak  dari  pihak  konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku usaha. 25 Peraturan  itu  juga  bisa  dijadikan  suatu  payung  hukum  bagi  peraturan  perundang-undangan yang  lain,  baik  yang  telah  ada  maupun  yang  masih  akan  diatur  dikemudian  hari  dalam  upaya memberikan perlindungan atas hak-hak konsumen yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi obat sirup anak yang menyebabkan gagal ginjal akut mematikan dan merasa dirugikan dari segi aspek yang lain.
Didalam Perpres No. 80 Tahun 2017 yang mengatur tentang BPOM juga terdapat upaya preventif dalam  menjamin  perlindungan  terhadap  konsumen  supaya  tidak  mengalami  kerugian.  Bukan  hanya UUPK  saja  yang  menjadi  dasar  hukum  perlindungan  konsumen,  Perpres  tersebut  juga  menunjukan BPOMsebagai  lembaga  pengawasan  yang  memastikan  produk-produk  pangan  yang  beredar  dan memenuhi standar dan juga persyaratan keamanan. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara regulasi atau aturan hukum dengan keadaan dilapangan yang sebenaranya, BPOM selaku lembaga yang memiliki hak  dan  kewenangan  dibidangnya,    dapat  mencabut/menyegel  izin  edar  produk  yang  bermasalah. 26 Bilamana perusahaan atau pelaku usaha tetap menyebarluaskan obat atau sediaan farmasi yang bisa menimbulkan  kerugian bagi konsumen, maka sanksi pidana harus diterima oleh pelaku usaha. Pada kesempatan ini, peneliti memiliki sudut pandang terhadap fenomena yang terjadi, bahwa dalam hukum positif Indonesia, usaha perlindungan konsumen dapat kita temui dalam UUPK. Selain daripada itu, secara gamblang tentu akan ditemukan juga peraturan lain yang mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang memproduksi sediaan farmasi yang berbahaya, berupa obat sirup yang mana dalam hal ini aktifitas atau kegiatan produksinya melanggar ketentuan UUPK yang merupakan dasar hukum  tertulis  penanganan  secara  preventif  atas  keadaan  yang  merugikan  konsumen  setelah mengkonsumsi obat sirup tersebut.

## IV. KESIMPULAN
Dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya,  perbuatan  yang  dilarang  untuk  dilakukan  oleh  pelaku usaha pada kasus obat sirup yang menyebabkan penyakit akut gagal ginjal pada anak yaitu pelaku usaha dilarang mengunakan bahan campuran obat yang tidak sesuai standar mutu sehingga membahayakan kesehatan,  memakai  bahan-bahan  campuran  obat  melewati  ambang  batas  aman  penggunaan  obat. Mengingat hal tersebut, pelaku usaha tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan rutinitas bisnisnya, karena telah melakukan kecurangan dengan tidak mencantumkan komposisi obat yang benar pada label. Dalam  hal  Pertangung  jawaban  pelaku  usaha,  bisa  dikenakan  aturan  hukum  secara  administratif, perdata,  bahkan  pidana.  Biasanya,  langkah  utama  dapat  berupa  pemberian  sanksi  administratif. Pertanggung  jawaban  secara  perdata  yaitu  memberikan  ganti  kerugian  kepada  konsumen  dengan membayar  kompensasi  untuk  keperluan  konsumen  selama  dalam  masa  pengobatan  dan  apabila konsumen meninggal dunia akibat dari bahayanya obat tersebut, maka pelaku usaha wajib menyiapkan biaya untuk santunan kepada keluarga anak. Sedangkan tanggung jawab secara pidana, yaitu berupa pemidanaan  hukuman  penjara  maksimal  10  tahun  dan  dikenakan  denda  sebesar  satu  miliar  rupiah. Adapun  pembekuan  izin  usaha,  pencabutan  sertifikat  CPOB  dan  menarik  obat  yang  beredar  dari masyarakat  untuk  dimusnahkan  merupakan  bagian  dari  sanksi  administratif.  Antara  konsumen  dan pelaku usaha terdapat hubungan hukum yang dilahirkan oleh adanya pertanggungjawaban pihak pelaku
25 Mahesti, Indira Putri, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online . " Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7 (2019): 1-17. Hlm . 4 26 Pambudi, Dwi Bagus, and Danang Raharjo. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Media Online." Proceeding of The URECOL (2020): 21-25. hlm. 24
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
usaha  atau  perusahaan  terhadap  perlindungan  hukum  yang  berhak  didapatkan  oleh  konsumen.  Pada dasarnya,  pemerintah Indonesia sudah berupaya keras menjamin perlindungan hukum agar kewajiban, hak  dan  tanggung  jawab  pihak-pihak  yang  saling  mengikatkan  diri,  dalam  hal  ini  pihak  konsumen dengan pihak pelaku usaha bisa diawasi dengan baik serta dapat diimplementasikan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.

## REFERENSI Journal article

## Nurul Fibrianti, Arif Hidayat, PENDIDIKAN KONSUMEN KEPADA WARGA DESA JETIS
KECAMATAN  BANDUNGAN  KABUPATEN  SEMARANG  TERHADAP  PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN, Jurnal ABDIMAS , Vol. 18. No. 2, 2014
Kadek  Purwa  Sastra  Diyatmika,  Ida  Ayu  Putu  Widianti  dan  Ni  Made  Sukaryati  Karma, Pertanggungjawaban  dan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Berkaitan  Dengan  Perdagangan Parsel, Jurnal Analogi Hukum , Vol. 2, No. 3. 2020
Eka  Darma  Yuda,  I  Dewa  Gede, Produk  Perlindungan  Konsumen  Hukum  Terhadap  yang Makanan  Dipasarkan  Pelaku  Usaha  Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 , Jurnal Kerta Semaya, Vol. 02, No. 03, 2014, hlm. 4
Dewa  Ayu  Sekar  Vikanaswari,  I  Ketut  Sudjana,  PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKU USAHA  DAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KONSUMEN  YANG MENGALAMI  KERACUNAN  MAKANAN,  Jurnal  Kerta  Semaya,  Vol.  04.  No.  02, 2016
Abuyazid  Bustomi.  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Kerugian  Konsumen.
Jurnal.unpal.ac.id. Vol. 16. No. 2. 2018
Anak Agung Ngurah Bagus Kresna Cahya Putera, I Wayan Parsa. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label dan Harga Kasir. Jurnal Kertha Semaya, vol. 8 No. 2 Tahun 2020
Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha, dan Anak Agung Sri Utari, Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen , Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana , 2016, hlm. 3.
Saputra,  Arif  Duwi,  TANGGUNG  JAWAB  PELAKU  USAHA  TERHADAP  KONSUMEN  PADA MAKANAN KEMASAN YANG TELAH KADALUARSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  8  TAHUN  1999  TENTANG  PERLINDUNGAN  KONSUMEN, Journal  of  Law (Jurnal Ilmu Hukum) 1, no. 2 2021, hlm. 118.
Pambudi,  Dwi  Bagus,  and  Danang  Raharjo.  "Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Media Online." Proceeding of The URECOL (2020): 21-25. hlm. 24
Mahesti, Indira Putri, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online . " Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7 (2019): 1-17. Hlm . 4

## Book References
Elsi dan Advendi, Hukum Dalam Ekonomi, PT Grasindo, Jakarta, 2007
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Edisi, cet. 3. Penerbitan, UI-Press, Jakarta, 2014
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2015
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiana Tadjudin, Hukum Perlindungan Konsumen, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017
Adrian  Sutedi,  Tanggung  jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
Janus  Sidabolak,  Hukum  Perlindunga  Konsumen  di  Indonesia,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2014
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika, Jakarta, 2008

## Aturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan

## Internet Source
Sabarudin, Hukum Perlindungan Konsumen, http://www.scribd.com/doc/35914052/
http://www.liputan6.com/read https://nasional.kompas.com/read https://kesehatan.kontan.co.id/news