## PENGARUH KEADILAN, KEPATUHAN, PEMERIKSAAN, SISTEM DAN DISKRIMINASI PERPAJAKAN TERHADAP WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus pada PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok)
Heiqal Bagas Yusufin, Alfita Rakhmayani 2
Universitas Diponegoro 1 , Universitas Diponegoro 2 pos-el: heiqalbagasyusufin@gmail.com 1 , alfitar@lecturer.undip.ac.id 2

## ABSTRACT
This  research  aims  to  analyze  Tax  Justice,  Tax  Compliance,  Tax  Audit,  Tax  System  and  Tax Discrimination  against  Tax  Evasion.  The  population  in  this  study  are  individual  taxpayers registered at PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok. The sample for this research is individual taxpayers  registered  at  PT.  Pelindo  Regional  2  Tanjung  Priok.  This  research  used  the  Slovin method  and  obtained  a  sample  of  100  people.  Data  collection  was  carried  out  using  a questionnaire  method  distributed  to  respondents  and  processed  using  SPSS  version  26. Based on  the  results  of  the  analysis,  it  shows  that  tax  justice,  tax  inspection  and  tax  discrimination have  no  effect  on  tax  evasion,  while  tax  compliance  and  the  tax  system  have  an  effect  on  tax evasion.
Keywords:  Tax  Justice,  Tax  Compliance,  Tax  Audit,  Tax  System,  Tax  Discrimination  and  Tax Evasion

## 1. PENDAHULUAN
Pajak adalah salah satu sumber
pendapatan  terutama  dalam  pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  untuk  masyarakat  Indonesia., dengan sejumlah 85% dari APBN Pemerintah Indonesia didapat dari perpajakan,  Oleh  karena  itu,  pemerintah berusaha  memaksimalkan  pendapatan  dari
pajak untuk membiayai kebutuhan pembangunan  negara.  Namun,  masih  ada oknum Wajib Pajak yang berupaya mengurangi  jumlah  pajak  yang  seharusnya mereka  bayar,  Perilaku  seperti  ini  dapat menyebabkan penurunan jumlah pendapatan pajak negara. (Valentina, Sandra, 2019).
Dalam menerapkan prinsip memaksa ini, wajib  pajak  berupaya  untuk  mengurangi kewajibannya  melalui  dua  cara,  yaitu penghindaran  pajak  ( Tax  Avoidance ),  yang mencoba  mengurangi  beban  pajak  tanpa melanggar  hukum,  dan  penggelapan  pajak.
( Tax Evasion ), yaitu usaha untuk mengurangi beban pajak dengan cara
melanggar  hukum  atau  menyembunyikan pendapatan  dari  otoritas  pajak.  Tetapi, kesulitan dalam menerapkan Tax Avoidance mendorong  sebagian  wajib  pajak  untuk beralih  ke  penggelapan  pajak.  (Valentina, Sandra, 2019).
Penggelapan  pajak  adalah  praktik  yang melanggar hukum untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak dengan menahan  sebagian  dari  pendapatan  guna mengelak dari pembayaran pajak. Selain itu, penggelapan  pajak  juga  merupakan  suatu tindakan  yang  melibatkan  penghindaran kewajiban  perpajakan  dengan  cara  ilegal yang  melanggar  undang-undang  perpajakan yang  berlaku.  Wajib  pajak  biasanya  terlibat dalam  penggelapan  pajak  karena  khawatir bahwa  membayar  pajak  akan  mengurangi pendapatan  mereka  secara  signifikan.  Oleh karena itu, mereka berupaya untuk
mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar atau bahkan menghindar dari pembayaran  pajak  sama  sekali.  (Yuliyana, 2023).
Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Perusahaan  BUMN  PT.  Pelindo  II  Pada masa  reses,  Pansus  Pelindo  II  DPR  tetap melanjutkan  tugasnya  dengan  menyelidiki dugaan  kasus  korupsi  di  PT  Pelindo  II, perusahaan pelabuhan plat merah. Pansus ini memanggil eks Dirjen Pajak Fuad Rahmany untuk  mengungkap  indikasi  penyelewengan pajak  anak  perusahaan  BUMN  tersebut. Ketua  Pansus, Rieke Diah  Pitaloka, menyatakan  bahwa  total  kerugian  pajak Pelindo  II  melebihi  Kasus  Century,  dengan nilai mencapai Rp170 triliun. Dia menyoroti bahwa  kasus  ini  termasuk  kejahatan korporasi  dalam  dan  luar  negeri,  sementara kasus Century hanya mencapai Rp7,4 triliun. Rieke  heran  mengapa  laporan  pajak  dapat terisolasi  dengan  baik  dan  mengingatkan DPR untuk memperbaiki tata kelola BUMN dan  kepatuhan  pajaknya.  Dia  menegaskan bahwa  hukuman  terhadap  oknum  yang bersalah tidak boleh mengorbankan kelangsungan hidup BUMN (Jawapos.com,)
Terdapat faktor yang menajadikan wajib pajak  melakukan  penggelapan  pajak (Tax evasion), yaitu  faktor  keadilan,  kepatuhan, pemeriksaan, sistem dan diskriminasi perpajakan,
Faktor  keadilan  pajak,  keadilan  yang mencakup distribusi beban pajak  secara adil dan merata, dapat memainkan peran penting dalam mencegah  penggelapan pajak.  Ketika warga  merasa  bahwa  sistem  perpajakan bersifat  adil  dan  memberikan  manfaat  yang setara,  kepatuhan  pajak  dapat  meningkat. Keadilan pajak yang tercipta melalui regulasi pajak  yang  transparan  dan  penerapan kebijakan  yang  adil  dapat  mengurangi insentif bagi individu atau perusahaan untuk
melakukan  penggelapan  pajak,  Sebaliknya ketidakadilan dalam sistem perpajakan dapat menjadi  pemicu  penggelapan  pajak,  karena warga  mungkin  merasa  terpinggirkan  dan cenderung  mencari  cara  untuk  mengurangi beban pajak mereka, Oleh karena itu, adanya hubungan  erat  antara  keadilan  pajak  dan tingkat kepatuhan pajak, di mana perubahan dalam  variabel  keadilan  pajak  dapat berpotensi memengaruhi perilaku penggelapan  pajak  dalam  masyarakat. (Monica & Arisman, 2018) Faktor kepatuhan pajak, menurut (Suryaputri  &  Averti,  2019)  menyatakan Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sebagai bagian dari kontribusi  terhadap  pembangunan.  Hal  ini menjadi  sangat  penting,  terutama  dalam konteks  sistem  perpajakan  Indonesia  yang menganut  prinsip  self  assessment  system  di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab mutlak  dalam  menghitung,  membayar,  dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri. Dengan  kata  lain,  kepatuhan  wajib  pajak merujuk pada kewajiban-kewajiban perpajakan  yang  harus dipatuhi dan dilaksanakan  oleh  wajib  pajak  sebagai bentuk kerjasama dalam sistem perpajakan.
Faktor  pemeriksaan  pajak,  Menurut
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak dapat dijelaskan sebagai serangkaian tindakan yang melibatkan  pengumpulan  dan  analisis  data, informasi, dan bukti audit dengan cara yang obyektif  dan  profesional,  mengikuti  standar pemeriksaan  yang  ditetapkan.  Tujuan  dari pemeriksaan pajak ini adalah untuk menguji tingkat  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain  yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Pemeriksaan  pajak
merupakan  komponen  kunci  dalam  sistem self  assessment  system,  dimana  fungsinya adalah  untuk  memeriksa  kebenaran  besaran pajak yang telah dilaporkan oleh wajib pajak berdasarkan  data,  informasi,  dan  bukti pendukung yang ada. (Ervana, 2019).
Faktor  sistem  pajak,  sistem  pajak merupakan  salah  satu  faktor  utama  yang mendukung kesuksesan pemungutan pajak di suatu  negara  adalah  keberadaan  sistem perpajakan  yang  efisien.  Secara  umum,  ada tiga sistem pemungutan pajak yang umumnya diterapkan, yakni sistem penilaian resmi,  sistem  penilaian  mandiri,  dan  sistem pemotongan  pajak.  Di  Indonesia,  reformasi perpajakan  yang  dimulai  pada  tahun  1984 memperkenalkan  sistem  penilaian  mandiri. Dalam  sistem  ini,  setiap  wajib  pajak  diberi kewenangan  untuk  mendaftarkan  diri, menghitung jumlah pajak yang harus mereka bayar, dan menyampaikan perhitungan pajak mereka  sendiri  kepada  Kantor  Pelayanan Pajak. (Ngadiman, 2022)
Faktor  diskriminasi  pajak,  diskriminasi
dalam perpajakan diartikan sebagai kebijakan perpajakan yang hanya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu,  sementara  pihak  lain  merasa  tidak diuntungkan.  Hal  ini  dapat  mencakup peraturan  perpajakan  yang  dianggap  tidak adil, karena ada diskriminasi dalam perlakuan  terhadap  seluruh  wajib  pajak. Karena  masyarakat  umumnya  merasakan pajak  sebagai  beban,  penting  bagi  mereka untuk memperoleh kepastian bahwa mereka diperlakukan  secara  adil  dalam  pengenaan pungutan  pajak  oleh  negara.  (Hairuddin  & Anis, 2022).
Menurut  (Paskarely  &  Ardillah,  2023) Setiap  negara  umumnya  memiliki  wajib pajak  yang  memiliki  kecenderungan  untuk melakukan  kecurangan  atau  penggelapan dalam  pembayaran  pajak.  Oleh  karena  itu,
membayar  pajak  menjadi  suatu  kegiatan yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kondisi Behavior  wajib  pajak,  Faktor  yang  bersifat emosional  selalu  terlibat  dalam  pemenuhan kewajiban  perpajakan.  Permasalahan  ini bermula dari kondisi pembayaran pajak yang merupakan  pengorbanan  yang  dilakukan oleh  warga  negara  dengan  sukarela,  dengan menyerahkan  sebagian  harta mereka  kepada negara.  Wajib  pajak  tidak  menerima kontraprestasi secara langsung atas sumbangan  yang  sudah  mereka  bayarkan, Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  adalah model  yang  sering  digunakan  untuk memprediksi  niat  individu,  Dalam  teori  ini, (Ajzen,  2008)  menjelaskan  bahwa  perilaku individu dipengaruhi oleh niat individu untuk berperilaku. Niat ini sendiri dipengaruhi oleh tiga  faktor  utama,  yaitu  sikap  terhadap perilkau,  norma  subjektif  dan  kontrol perilaku yang di persepsikan.
Dalam  teori  TPB  ( Teori  Planned Behavior ),  perilaku  pajak  dipengaruhi  oleh sikap  terhadap  pajak,  norma  subjektif,  dan persepsi kontrol perilaku. Ketidakadilan atau ketidaktransparanan sistem pajak bisa menyebabkan sikap negatif dan
meningkatkan  penggelapan  pajak.  Norma sosial  yang  mendukung  penggelapan  dan keyakinan  bisa  menghindari  pajak  tanpa tertangkap juga berperan. Memahami faktor- faktor  ini  membantu  merancang  kebijakan yang  meningkatkan  keadilan,  transparansi, dan kepatuhan pajak..
Menurut hasil penelitian (Ningsih, 2020) terdapat  pengaruh  negatif  yang  signifikan antara keadilan  dalam perpajakan dan kasus penggelapan pajak, dengan tingkat signifikansi  yang  kurang  dari  0.05.  Temuan ini  mengindikasikan  bahwa  semakin  tinggi tingkat keadilan perpajakan, maka penggelapan  pajak  akan  semakin  rendah,
Sehingga  dari  uraian  di  atas,  pengajuan hipotesis sebagai berikut
H1: Pengaruh Keadilan Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak Pada  kepatuhan  pajak Teori  Planned Behavior sangat  relevan  dalam  memahami hubungan  antara  perilaku  individu  dan kepatuhan  terhadap  kewajiban  pajak.  TPB menyatakan bahwa sikap, norma sosial,  dan persepsi kendali diri memengaruhi keputusan individu.  Dalam  konteks  kepatuhan  pajak, sikap  positif  terhadap  membayar  pajak, norma  sosial  yang  mendukung,  dan keyakinan  akan  kontrol  diri  cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan. Sebaliknya, sikap, norma sosial, atau kendali diri  yang  negatif  dapat  menyebabkan kurangnya  kepatuhan  terhadap  kewajiban pajak.  Oleh  karena  itu,  TPB  memberikan landasan  untuk  menganalisis  motivasi individu  dalam  membayar  pajak  dan pengembangan  strategi  untuk  meningkatkan tingkat  kepatuhan  pajak,  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Handayani, 2019)  ditemukan  bahwa  variabel  kepatuhan perpajakan  berpengaruh  negatif  terhadap penggelapan  pajak,  Sehingga  dari  uraian  di atas, pengajuan hipotesis sebagai berikut:
H2: Pengaruh Kepatuhan Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak Dalam Teori  Planned  Behavior (TPB)
berperan penting dalam memahami hubungan  antara  perilaku  individu  terkait pemeriksaan  pajak.  Faktor  kunci  yang dipengaruhi  oleh  TPB  meliputi  sikap individu  terhadap  pemeriksaan,  pandangan mereka  terhadap  norma  sosial  terkait  hal tersebut,  dan  persepsi  kendali  diri  mereka dalam  menghadapi  pemeriksaan  pajak. Dengan memahami faktor-faktor ini, strategi untuk  meningkatkan  kepatuhan  terhadap pemeriksaan  pajak  bisa  dikembangkan.
Sebaliknya,  upaya  dapat  dilakukan  untuk mempengaruhi  sikap,  norma  sosial,  dan persepsi kendali diri individu untuk mengurangi pelanggaran terkait pajak.
Menurut  Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Yuliyana, 2023) menjelaskan  bahwasannya Pemeriksaan  Pajak  berpengaruh  negatif signifikan  terhadap  Penggelapan  Pajak sehingga  dari  uraian  di  atas  pengajuan hipotesis sebagai berikut H3: Pengaruh Pemeriksaan Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak Dalam Teori  Planned  Behavior (TPB)
menyatakan bahwa perilaku pajak
dipengaruhi  oleh  sikap  terhadap  membayar pajak, norma sosial, dan persepsi kendali diri.
Sikap  positif  terhadap  pajak,  norma  sosial yang  mendukung  kewajiban  pajak,  dan keyakinan akan kontrol diri dalam membayar pajak dapat mengurangi penggelapan  pajak.  Dengan  menerapkan TPB,  pihak  berwenang  dapat  merancang kebijakan  pajak  yang  lebih  efektif  dan diterima oleh masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan pajak dan mencegah  pelanggaran.  Memahami  faktor- faktor  ini  memungkinkan  pengembangan strategi  yang  memotivasi  kepatuhan  dan mengatasi  penggelapan  pajak,  Berdasarkan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Fhyel, 2018)  ditemukan  bahwa  sistem  perpajakan berpengaruh  negatif  terhadap  penggelapan pajak,  Sehingga  dari  uraian  di  atas, pengajuan hipotesis sebagai berikut:
H4: Sistem Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak Dalam Teori Planned Behavior memegang  peran  krusial  dalam  memahami hubungan  antara  diskriminasi  pajak  dan penggelapan pajak. Ketika individu merasakan  adanya  ketidaksetaraan  atau diskriminasi dalam sistem perpajakan, hal ini
dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap  keadilan  dan  moralitas  dalam membayar  pajak.  Apabila  suatu  kelompok atau  individu  merasa  dikenai  beban  pajak yang  lebih  berat  atau  terdiskriminasi  secara tidak  adil,  kemungkinan  besar  mereka  akan cenderung  menganggap  penggelapan  pajak sebagai  tindakan  yang  lebih  dapat  diterima, hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan (Nur Ilmi, 2019) yang menyatakan diskriminasi  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  penggelapan  pajak,  sehingga  dari uraian  tersebut  diajukan  hipotesis  sebagai berikut:
H5:  Diskriminasi  Pajak  Berpengaruh Positif Terhadap Penggelapan Pajak

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran

## 2. METODE PENELITIAN
Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  data  primer  dengan  metode kuantitatif.  Sumber  data  penelitian  ini berupa  pengumpulan  kuesioner  yang terdaftar  sebagai  karyawan  di  PT. Pelabuhan  Indonesia  Regional  2  Tanjung Priok dengan 100 Responden.
Metode  analisis  data  yang  dipakai  di penelitian  ini  adalah  metode  analisis regresi  linier  berganda  yang  diolah dengan  menggunakan  SPSS  versi  26. Analisis  regresi  berganda  berguna  untuk menguji  antar  variabel  independen  yang
beragam
(keadilan,
kepatuhan,
pemeriksaan dan diskriminasi perpajakan) terhadap  variabel  dependen  (penggelapan pajak).
Model persamaan regresi linear berganda  pada  penelitian  ini  dapat dituliskan dengan:
Keterangan : Y: Penggelapan Pajak β1, β2, β3, β4, β5: Koefisien regresi
KP: Keadilan Pajak
PP: Kepatuhan Perpajakan PM: Pemeriksaan Pajak SP: Sistem Pajak DK: Diskriminasi Pajak e: Standar error

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  Uji  Analisis  Statistik Deskriptif  dalam  penelitian  ini  dapat dilihat dengan tabel berikut:

## Tabel 1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif
N Min Max Mean Std. Deviation Keadilan Pajak 100 6 20 16.43 2.536 Kepatuhan Pajak 100 9 25 20.83 3.117 Pemeriksaan Pajak 100 7 20 16.85 2.552 Sistem Pajak 100 8 20 16.84 2.604 Diskriminasi Pajak 100 14 20 17.43 1.559 Valid N (listwise) 100 10 30 25.33 4.502
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26,
2024 Hasil dari pengolahan data menunjukkan  nilai  rata-rata  pada  tabel Keadilan Pajak sebesar 16,43 dan standar deviasi  sebesar  2,536.  Nilai  minimum sebesar  6,  nilai  maksimum  sebesar  20.
Nilai  rata-rata  pada  kepatuhan  pajak sebesar 20,83 dan standar deviasi sebesar 3.117.  Nilai  minimum  sebesar  9.  Nilai maksimum  sebesar  25.  Nilai  rata-rata pada  pemeriksaan  pajak  sebesar  16,85 dan  standar  deviasi  sebesar  2.552  Nilai minimum  sebesar  7,  nilai  maksimum sebesar  20.  Nilai  rata-rata  pada  sistem pajak  sebesar  16.84  dan  standar  deviasi sebesar  2.604.  Nilai  minimum  sebesar  8 dan  nilai  maksimum  sebesar  20.  Nilai rata-rata  pada  diskriminasi  pajak  sebesar 17.43  dan  standar  deviasi  sebesar  1.559 Nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 20. Uji Validitas digunakan untuk mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu kuesioner.  Suatu  kuesioner  dikatakan valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner mampu  untuk  mengungkapkan  sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil  uji  validitas  dalam  penelitian  dapat dilihat pada table dibawah
Table 2 Hasil Uji Validitas Variabel Pertanyaan R Hitung R Table Keterangan X1.1 0,656 0,196  VALID X1.2 0,790 0,196  VALID X1.3 0,672 0,196  VALID X1.4 0,716 0,196  VALID X2.1 0,686 0,196  VALID X2.2 0,878 0,196  VALID X2.3 0,561 0,196  VALID X2.4 0,613 0,196  VALID X2.5 0,862 0,196  VALID X3.1 0,750 0,196  VALID X3.2 0,839 0,196  VALID X3.3 0,854 0,196  VALID X3.4 0,634 0,196  VALID X4.1 0,806 0,196  VALID X4.2 0,781 0,196  VALID X4.3 0,780 0,196  VALID X4.4 0,810 0,196  VALID
X5.1 0,329 0,196  VALID X5.2 0,736 0,196  VALID X5.3 0,770 0,196  VALID X5.4 0,685 0,196  VALID Y1.1 0,929 0,196  VALID Y1.2 0,952 0,196  VALID Y1.3 0,663 0,196  VALID Y1.4 0,967 0,196  VALID Y1.5 0,925 0,196  VALID Y1.6 0,956 0,196  VALID Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26,
2024
Uji  Reliabilitas  adalah  indeks  yang menunjukkan  sejauh  mana  suatu  alat pengukur  dapat  dipercaya  atau  dapat dihandalkan (Ghozali, 2015). Perhitungan reliabilitas  dilakukan  terhadap  butir pertanyaan  atau  pernyataan  yang  sudah valid.
Table 3 Hasil Uji Reliabilitas
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024
Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa semua variabel mempunyai nilai Cronbach  Alpha  yang  cukup  besar  yaitu di  atas  0,60  sehingga  dapat  dikatakan semua  konsep  pengukur  masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel.
Variabel Cronbach Alpha Standar Koefisien Keadilan Pajak 0,664 0,60 Kepatuhan Pajak 0,765 0,60 Pemeriksaan Pajak 0,767 0,60 Sistem Pajak 0,802 0,60 Diskriminasi Pajak 0,619 0,60 Penggelapan Pajak 0,949 0,60
Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui  bahwa  apakah  model  regresi yang  digunakan  untuk mengolah  variabel residual  terdistribusi  dengan  normal  atau tidak.  jika  hasil  uji  memiliki  nilai signifikansi  >  0,05  maka  dinyatakan bahwa  data  terdistribusi  secara  normal. Berikut hasil pengolahan data uji normalitas.

## Tabel 4 Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26,
2024
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan  bahwa  besarya  angka  asymp sig  (2-  tailed)  menunjukan  nilai  0.200  > 0.05  artinya  bahwa  seluruh  data  dapat dikatakan berdistribusi normal.
Uji  multikolonieritas  bertujuan  untuk menguji apakah  model  regresi  ditemukan adanya  korelasi  antar  variabel  bebas (independen).  Model  regresi  yang  baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen  saling  berkorelasi,  maka variabel-variabel  ini  tidak  orthogonal. Nilai  cutoff  yang  umum  dipakai  untuk menunjukkan  adanya  multikolonieritas
adalah  nilai  tolerance  ≤0.10  atau  sama dengan nilai VIF≥10

## Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui  nilai  tolerance  pada  variabel Keadilan  Pajak  adalah  0,;984  variabel Kepatuhan  Pajak  adalah  0,117,  variabel Pemeriksaan pajak adalah 0,114, Variabel Sistem  Pajak  adalah  0,49  dan  Variabel Diskriminasi  Pajak  adalah  0,896  Maka nilai tolerance dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai  VIF  dari  Keadilan  Pajak  adalah 1,055;  Kepatuhan  Pajak  adalah  8,559, Variabel Pemeriksaan Pajak adalah 8,795, Variabel  Sistem  Pajak  adalah  2,041  dan Variabel Diskriminasi Pajak adalah 1,117, dari  masing-masing  variabel  independen kurang dari 10. Sehingga dapat
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test Unstandarized residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1,93747808 Most Extreme Differences Absolute 0,052 Positive 0,052 Negative -0,048 Test Statistic 0,052 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d Variabel TOL CUT OFF VIF CUT OFF Keadilan Pajak 0,948 >0,10 1,055 < 10 Kepatuhan Pajak 0,117 >0,10 8,559 < 10 Pemeriksaan Pajak 0,114 >0,10 8,795 < 10 Sistem Pajak 0,490 >0,10 2,041 < 10 Diskriminasi Pajak 0,896 >0,10 1,117 < 10
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model ini, karena nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.
Uji Heteroskedastisitas Penyimpangan asumsi  model  klasik  yang  lain  adalah adanya heteroskedastisitas, artinya varians  variabel  dalam  model  tidak  sama (konstan).  Pengujian  heteroskedastisitas dapat  dilakukan  dengan  menggunakan grafik  scatterplots,  jika  grafik  terlihat titik-titik  menyebar  secara  acak  dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastistas  pada  model  regresi. Hasil  uji  heteroskedastisitas  dapat  dilihat pada Gambar di bawah ini.

## Gambar 2 Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26,
2024 Dari hasil analisis uji
heteroskedastisitas  diatas,  pada  grafik scatterplot  terlihat  titik-titik  menyebar secara  acak  dan  tersebar  di  atas  maupun dibawah angka 0 sumbu Y. Hasil tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat gejala  heteroskedastisitas  dalam  model regresi  dan  dapat  digunakan  untuk analisis  selanjutnyaUji  heterokedastisitas bertujuan  untuk  menguji  model  regresi dimana  terdapat  ketidaksamaan  antar varian residual pengamatan.
Uji  glejser  adalah  uji  hipotesis  untuk mengetahui  apakah  sebuah  model  regresi memiliki  indikasi  heterokedasitas  dengan cara meregresi absolud residual (Ghozali, 2011),  Jika  nilai  signifikansi  lebih  dari  < 0,05 maka tidak ada indikasi heterokedasitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas  disajikan  pada  tabel berikut Tabel 6 Hasil Uji Glejser Variabel Nilai Signifikasn Keterangan Keadilan Pajak 0,468 Tidak terjadi heterokedastisitas Kepatuhan Pajak 0,118 Tidak terjadi heterokedastisitas Pemeriksaan Pajak 0,505 Tidak terjadi heterokedastisitas Sistem Pajak 0,228 Tidak terjadi heterokedastisitas Diskriminasi Pajak 0,713 Tidak terjadi heterokedastisitas Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  di lihat  bahwa  semua  variabel  memperoleh nilai  signifikan  diatas  0.05.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tidak  ada  indikasi heteroskedastisitas dalam penelitian ini Analisis  Regresi  Linear  Berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui  hubungan  antara  variabel bebas(Keadilan, Kepatuhan, Pemeriksaan, Sistem  dan  Diskriminasi  Perpajakan) terhadap  variabel  terikat  (Penggelapan Pajak).  Pengujian  analisis  regresi  linear berganda dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel Coefficients Std. Sig.
Error Keadilan Pajak 0,032 0,081 0,689 Kepatuhan Pajak 1,245 0,188 0,000 Pemeriksaan Pajak -0,266 0,232 0,255 Sistem Pajak 0,381 0,110 0,001 Diskriminasi Pajak 0,153 0,135 0,261
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26,

## 2024
Koefisien  variabel  keadilan  pajak adalah  0,032  dengan  signifikansi  0,689, menunjukkan pengaruh positif yang tidak signifikan  terhadap  penggelapan  pajak. Artinya,  semakin  tinggi  keadilan  pajak yang dirasakan, kecenderungan penggelapan pajak  juga meningkat secara signifikan, sehingga H1 Ditolak.
Koefisien  variabel  kepatuhan  pajak adalah  1,245  dengan  signifikansi  0,255 menunjukkan  pengaruh  positif  terhadap penggelapan  pajak.  Artinya,  semakin tinggi  kepatuhan  pajak  yang  dirasakan, kecenderungan penggelapan pajak meningkat, sehingga H2 Diterima. Koefisien  variabel  pemeriksaan  pajak adalah  -0,266  dengan  signifikansi  0,255 menunjukkan  pengaruh  negatif  terhadap penggelapan  pajak.  Artinya,  semakin tinggi  pemeriksaan  pajak  yang  dirasakan, kecenderungan penggelapan pajak
menurun, sehingga H3 Ditolak. Koefisien variabel sistem pajak adalah 0,381 dengan signifikansi 0,001 menunjukkan  pengaruh  positif  terhadap penggelapan  pajak.  Artinya,  semakin tinggi  sistem  pajak  yang  dirasakan,
kecenderungan
penggelapan pajak meningkat, sehingga H4 Diterima. Koefisien  variabel  diskriminasi  pajak adalah  0,153  dengan  signifikansi  0,261 menunjukkan  pengaruh  positif  terhadap
penggelapan  pajak.  Artinya,  semakin tinggi  diskriminasi  pajak  yang  dirasakan,
kecenderungan penggelapan pajak meningkat, sehingga H5 Ditolak.
Uji  statistik  F  dilakukan  bertujuan untuk  mengetahui  hubungan  variabel bebas  dan  variabel  terikat  berhubungan secara  simultan  atau  gabungan.    Dalam uji  ini,  apabila  nilai  F sig <  0,05  maka variabel bebas berpengaruh secara
simultan terhadap variabel terikat. Berikut adalah  hasil  pengolahan  data  uji  F  yang telah  dilakukan  berikut  hasil  uji  f  dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 8 Hasil Uji F
ANOVA a Model F Sig. Regression 82.685 .000 b Residual
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26,
2024
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa nilai  F  sebesar  82.685  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,000  yang  berarti lebih  kecil  dari  0,05.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  seluruh  variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Uji  Koefisien  Determinasi  dilakukan untuk  mengukur  sejauh  mana  variabel independen dapat
menjelaskan keterkaitannya dengan variabel dependen.
Hasil  uji  koefisien  R2  dapat  dilihat  pada tabel dibawah ini:
Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determiansi
Model Summary b Model Adjusted R Square 1 0.815 Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024 Tabel  di  atas  menunjukkan  nahwa nilai  R2  adalah  sebesar  0,815.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel
dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independent  sebesar  81,5% Sisanya sebesar  18,5%  dijelaskan  oleh  variabel lainnya diluar model penelitian ini.

## 4.  KESIMPULAN
Penelitian  ini  dibuat  dengan  tujuan untuk menunjukkan pengaruh dari Keadilan, Kepatuhan,
Pemeriksaan,
Sistem  dan  Diskriminasi  Perpajakan terhadap  Penggelapan  Pajak.  Sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  100  wajib  pajak  pada  kantor  PT. Pelindo  Regional  2  Tanjung  Priok, Metode  analisis  yang  digunakan  adalah analisis regresi linear berganda. Dari hasil uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan, terbukti  bahwa  Variabel  keadilan  pajak tidak  berpengaruh  terhadap  penggelapan pajak. Variabel kepatuhan pajak berpengaruh  terhadap  penggelapan  pajak, Variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh  terhadap  penggelapan  pajak,
Variabel sistem pajak berpengaruh terhadap  penggelapan  pajak  dan  Variabel diskriminasi  pajak  tidak  berpengaruh terhadap penggelapan pajak .

## 5.  DAFTAR PUSTAKA
Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). Https://Doi.Org/10.24964/Japd.V1i1. 802 Hairuddin, S. H., & Anis,  . (2022). YUME : Journal Of Management Pengaruh Keadilan Dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak. YUME : Journal Of Management, 5(1), 688–703. Https://Doi.Org/10.37531/Yume.Vxi x.436
Monica, T., & Arisman, A. (2018).
Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem
Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak
Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). Jurnal Ilmiah STIE MDP, 1–15.
Ngadiman, C. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jurnal Paradigma Akuntansi, 4(1), 444. Https://Doi.Org/10.24912/Jpa.V4i1.1 7564 Paskarely, A. A., & Ardillah, K. (2023).
Pengaruh Keadilan , Sistem Perpajakan , Kecurangan Terhadap Persepsi WPOP Mengenai Etika Penggelapan Pajak. KALBISIANA :Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis, 9(2), 284–299. Valentina, Amelia Sandra, G. E. (2019).
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. Jurnal Akuntansi, 8(1). Https://Doi.Org/10.46806/Ja.V8i1.57 4 Yuliyana, Yanti, & Septiawati, R. (2023). The Effect Of Tax Audit, Psychological Egoism Of Tax Payers, Tax System, On Tax Evasion. Bisnis Dan Pendidikan, 10(1), 53–66. Https://E-Journal.Stie- Aub.Ac.Id/Index.Php/Excellent Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan,
Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Akuntabilitas, 11(1). Https://Doi.Org/10.15408/Akt.V11i1 .8820 Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). Https://Doi.Org/10.24964/Japd.V1i1. 802 Supardi, S. (1993). Populasi Dan Sampel Penelitian. Unisia, 13(17), 100–108. Https://Doi.Org/10.20885/Unisia.Vo l13.Iss17.Art13 Mardiasmo. (2023). Perpajakan Edisi Terbaru (Ed,1, Ceta).