## IJTIHAD DALAM SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA HINGGA MASA KONTEMPORER

## Naili Sumaiya
Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta nailysumaiya@gmail.com

## Abstrak
Ijtihād yang sudah digariskan oleh Nabi saw. di masa beliau, kemudian menuntut para sahabat setelah Nabi saw. wafat untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat yang  tidak secara  langsung  dijelaskan  dalam al-Quran  dan  berlanjut  hingga  zaman  sekarang ini  sebagai  upaya  perumusan  hukum  yang  sistematis  merupakan  jalan  yang  ditempuh  untuk mengistinbathkan  hukum  syari’at  dalam  berbagai  persoalan  yang  muncul.  Perkembangan Ijtihād dalam  sejarah  hingga  masa  sekarang  ini  perlu  dijadikan  bahan  perbandingan  untuk melihat  model Ijtihād pada  masa-masanya  hingga  keberadaan taqlid di  dalamnya. Sebagaimana  kita  mengatahui  bahwa  fiqh  adalah  ilmu  fleksibel  yang  dapat  berkembang seiring  perkembangan  zaman,  tempat,  keadaan,  dan  adat.  Sehingga  para mujtahid hingga masa  sekarang  ini  harus  mampu  memecahkan  masalah  yang  muncul.  Penjabaran  dalam arttikel  ini  menemukan  bahwa  terjadinya  kontinuitas  dan  diskontinuitas  antara ijtihād dan taqlid hingga  model ijtihād baru  yang  terbatas  pada  imam  mazhab  masing-masing  yang terjadi  di  zaman  sekarang  ini  yang  dapat  dilihat  dalam  bentuk ijtihād intiqa’I dan  model ijtihād baru yang belum ada pendapat terdahulu atau ijtihād insya’i.
Kata Kunci : Ijtihād , Perkembangan, Masa Kontemporer.

## Abstract
Ijtihād which  has  been  outlined  by  the  Prophet  Muhammad  in  his  time,  then  used  the Shahabah  after  the  Prophet  saw.  died  to  solve  problems  that  occur  in  society  that  are  not directly explained in the Quran and continuing to the present day as an effort to formulate a systematic  law  is  the  path  taken  to  install  syaria  law  in  various  issues  that  arise.  The development of ijtihād in history until now needs to be used as a comparison material to see the  model  of ijtihād in  its  time  to  the  existence  of  taqlid  in  it.  As  we  know  that  fiqh  is  a flexible  science  that  can  develop  along  with  the  times,  places,  conditions,  and  customs.  So that the mujtahid until now must be able to solve problems that arise. The explanation in this article finds that there is continuity and discontinuity between ijtihād and taqlid as well as the new ijtihād model  which  is  limited  to  the  respective  Imam  of  mazhab  which  is  happening nowadays in the form of ijtihād intiqa'i and also a new models of ijtihād for which there is no previous opinion or named as ijtihād insya'i .
Key Words : Ijtihād, Development, Contemporary Times.

## A. PENDAHULUAN
Islam  adalah  agama  yang  mengatur umatnya secara komprehensif yang mencakup  berbagai  aspek  kehidupan  umat. Dalam  menghadapi  perkembangan  zaman,
Islam  tetap  menyerukan  untuk  berpegang teguh  pada  Al-Quran  dan  hadits  sebagai pedoman. Hukum Islam merupakan pedoman bagi umat Islam baik yang bersumber dari al- Quran,  hadits  ataupun  sumber  lainnya  yang
Amrizal Hamsa, Kendala Mediasi Perceraian…
disepakati  maupun  yang  masih  terdapat ikhtilāf di dalamnya. Untuk mencapai hukum
Islam yang mengatur segala aspek masyarakat dengan masalah dalam perkembangannya,  ataupun  interpretasi  yang timbul  dalam  masyarakat  terhadap  teks, maka  dibutuhkannya ijtihād oleh  para  pakar dalam  Islam,  sehingga  kebingungan  dalam masyarakat dapat dihilangkan.
Di  dalam  perjalanan  perkembangan ijtihād hingga  masa  para  imam  mazhab, ijtihād berkembang hingga mencapai puncaknya dan menjadi masa keemasan fiqh. Namun  setelah  masa  tersebut  berakhir, kegiatan ijtihād lambat  laun  mengalami kelesuan  hingga  menjadi  beku,  masa  inilah yang  disebut  masa  tertutupnya  pintu ijtihād atau disebut sebagai masa ‘ taqlid ’.
Keberadaan  dan  pengakuan  terhadap ijtihād dapat  diketahui  dengan  jelas,  seperti yang  telah  disebutkan  dalam  surat ar-Ra’d ayat 3 dan an - Nisa’ ayat 105 berikut ini;
.. . َنوُﺮﱠﻜَﻔَـﺘَـﻳ ٍمْﻮَﻘِﻟ  ٍتَﻵ َﻚِﻟَذ  ِﰲ ﱠنِإ . “ Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”.
َﻚْﻴَﻟِإ ﺎَﻨْﻟَﺰْـﻧَأ ﱠ"ِإ َكاَرَأ ﺎَِﲟ  ِسﺎﱠﻨﻟا َْﲔَﺑ َﻢُﻜْﺤَﺘِﻟ ِّﻖَْﳊِ/ َبﺎَﺘِﻜْﻟا ﻻَو ُﱠ2ا ﺎًﻤﻴِﺼَﺧ َﲔِﻨِﺋﺎَﺨْﻠِﻟ ْﻦُﻜَﺗ .
“Sesungguhnya  Kami  telah  menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran,  supaya  kamu  mengadili  antara manusia  dengan  apa  yang  telah  Allah wahyukan  kepadamu,  dan  janganlah  kamu menjadi  penantang  (orang  yang  tidak bersalah),  karena  (membela)  orang-orang yang khianat.”
Kajian-kajian sebelumnya telah membahas  mengenai ijtihād ini  dari  sisi-sisi penelitian  yang  berbeda,  seperti  penelitian yang  dilakukan oleh  Mutamam  Hadi mengenai ‘Ijtihad Al-Ilmi Al-‘Ashri: Modern Scientific  Ijtihad’  yang  membahas  mengenai pentingnya ijtihād hingga  zaman  sekarang meski  dilakukan  dalam  bentuk  individual, kolektif,  atau  tematik.  Dalam  hal  ini,  perlu digariskan juga akan pentingnya mempelajari secara  kritis  bagaimana  perumusan  hukum Islam klasik dengan juga melihat tempat dan
lokasi  kehidupan  ulama  terdahulu  yang merumuskan hukum Islam tersebut. 1 Kajian  berkaitan  juga  dilakukan  oleh Fathurrahman mengenai ‘Pengembangan Metode  Ijtihad  Kontemporer’  yang  menilik perkembangan persoalan baru dalam kehidupan muslim yang dilatarbelakangi oleh perkembangan  pengetahuan  dan  teknologi. Hal inilah yang menuntut keberadaan ijtihād terus  dikembangkan  agar  persoalan-persolan tersebut  dapat  dipecahkan.  Namun,  mujtahid dirasa  berkurang  dari  segi  kualitas  dan kuantitas  sehingga  menyebabkan  persoalan lamban  terselesaikan.  Sehingga  mujtahid dalam melakukan ijtihād perlu dikembangkan  dan  diarahkan  di  masa  kini agar tidak terjadinya masalah baru. 2 Selanjutnya Ahmad Badi’ juga menelaah  mengenai  ‘Ijtihad:  Teori  dan Penerapan’ yang membahas mengenai konsep-konsep ijtihād sebagai  sebuah  jalan keluar  dalam  penetapan  hukum  yang  belum jelas  sehingga  dapat  menjadi  rujukan  dalam persoalan-persoalan  yang  muncul.  Ulama terdahulu juga telah menentukan kriteria dan pola-pola  yang  sistematis  dalam  melakukan ijtihād .  Dalam  penerapannya,  pola  ini menggunakan  tiga  pola  yaitu  bayani,  ta’lili dan istishlahi. 3
Ketentuan-ketentuan  umum  mengenai ijtihād dalam  hukum  Islam  perlu  dilihat  dari segi sejarah perkembangannya agar terciptanya  pengetahuan  menyeluruh  dan mengetahui  model ijtihād dalam  gambaran praktik  kehidupan  modernisme.  Hal  ini  juga berguna  untuk  lebih  memahami  hakikat dalam ijtihād itu  sendiri.  Dalam  makalah  ini akan dibahas lebih luas mengenai ijtihād dan taqlid dengan  menilik  konfigurasi  keduanya dan juga bagaimana ruang lingkup atau batas keduanya sehingga berpengaruh pada
1 Mutamam  Hadi,  “Ijtihad  Al-Ilmi  Al-‘Ashri: Modern Scientific Ijtihad”, Mazahib Jurnal Pemikiran Islam, Vol 4: 2 (Desember, 2007), hal. 2.
2 Fathurrahman, “Pengembangan Metode Ijtihad  Kontemporer”, Jurnal  Diskursus  Islam, Vol.2: 2 (Agustus, 2014), hal. 1.
3 Ahmad  badi’  “Ijtihad:  Teori  dan  Penerapan”, Jurnal  Pemikiran  Keislaman  (Tribakti), Vol.  24:  2 (September, 2015), hal. 1.
kontinuitas  dan  diskontinuitas  keduanya hingga masa kotemporer ini.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Kata ijtihād berasal  dari  akar  kata “ jahada”, yang  kata  ini  dan  derivasinya menunjukkan  ‘pekerjaan  yang  dilakukan lebih dari biasa, atau sulit dilaksanakan, atau yang  tidak  disenangi’.  Secara  singkat ijtihād berarti kerja keras atau bersungguh- sungguh. 4 Dan  juga  berarti  mengarahkan kekuatan  dan  kemampuan  untuk  mencapai sautu pekerjaan. Sedangkan menurut terminologi  ulama  ushul  fiqh, ijtihād adalah mengerahkan semua kemampuan dan potensi untuk  mencapai  atau  menghasilkan  suatu hukum  syara’.  Dan  orang  yang  melakukan ijtihād ini  disebut mujtahid . Ijtihād itu  tidak bisa  begitu  saja,  tapi  harus  sesuai  dengan prosedur  pembahasan  yang  komprehensif dengan  mempertahankan  secara  seksama persoalan-persoalan furu’iyah- nya, kemudian dilihat
kemungkinan-kemungkinan pendekatan kajiannya, apakah bisa dilakukan kajian analogis, maslahah atau lainnya. 5 Dr. ' Abd - Al - Mun ' im Al - Nimr mendefinisikan ijtihād dalam  kitabnya  al- Ijtihād ,  dari  makna  umum  hingga  makna khusus Ijtihād dalam fiqh:
ﰲ ﺎﻣ ﻰﺼﻗا لﺬﺑ ﻮﻫ ،مﺎﻌﻟا يﻮﻐﻠﻟا ﻩﺎﻨﻌﲟ ﻃ
ﺔﻗﺎ ﺷﺎﺒﻳ ىﺬﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﰱ ﺔﻴﻠﻘﻌﻟاو ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا نﺎﺴﻧﻻا
ﻟ ،ﻩﺮ ﺔﻳﺎﻐﻠ ﺔﻳﺮﻜﻓ وا ﺔﻳدﺎﻣ ،ﻪﻟ ةدﻮﺸﻨﳌا
دﺎﻔﻨﺘﺳا  ﻪﻧ/  :ﻪﻓﺮﻌﻳ  ﲔﻴﻟﻮﺻﻻا  ﺾﻌﺑ  ىﱰﻓ
ﻢﻜﺣ طﺎﺒﻨﺘﺳا ﰲ ﻪﺘﻗﺎﻃو ﻪﻌﺳو ﺪﻬﺘ^ا ﺔﻴﻬﻘﻔﻟا ﺷ ﻲﻋﺮ
و ﺔﻨﺳ وا بﺎﺘﻛ ﻦﻣ ﺺﻧ ﻪﺑ تc ﱂ ﺎﲨا ﻪﺑ تc ﱂ ع ﺔﻴﻬﻘﻔﻟا دﺎﻔﻨﺘﺳا ﻪﻧ/ : ﻪﻓﺮﻌﻳ ﻢﻬﻀﻌﺑ ىﺮﺗو
ﻪﻌﺳو
ﺔﻴﻴﻋﺮﺸﻟا  مﺎﻜﺣﻻا  طﺎﺒﻨﺘﺳا  ﰲ  ﺔﻳﺮﻜﻔﻟا  ﻪﺘﻗﺎﻃو
ﻣ ﻦ ﺔﻴﻠﻴﺼﻔﺘﻟا ﺎﻬﺘﻟدا 4 Haidar Baqir dan Syafiq Basri. Ijtihad dalam, hal. 180.
5 Samsul  Bahri, Metodologi  Hukum  Islam .
(Yogyakarta: Teras, 2008), hal. 59.
Sedangkan  menurut  T.M.  Hasbi  Ash- Shiddiqi, ijtihād adalah  memberikan  segala kesanggupan  akal  dalam  mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya dengan mempergunakan penyelidikan yang menyampaikan  kita  kepada  hukum  itu. 6 Dengan  kata  lain, ijtihād merupakan  upaya penalaran  terhadap  suatu  permasalahan dalam  Islam  dengan  berlandaskan  pada wahyu  (al-Quran  dan  hadits).  Namun  upaya yang  semata-mata  hanya  penalaran  rasional bukanlah ijtihād karena ijtihād adalah  upaya interaksi antara teks dan rasio. 7
Sebab  itu,  tidak  semua  orang  dapat menjadi mujtahid dalam  fiqh  Islam.  Di samping  harus  memiliki  integritas  teologi yang  merefleksikan  sikap mujtahid yang menggali  hukum  harus  memenuhi  syarat- syarat  sebagai  berikut:  (a)  mengetahui  dan memahami  makna  ayat-ayat  hukum,  baik makna semantic maupun konotasi hukumnya, (b) mengetahui dan memahami makna hadis- hadis  hukum,  baik  makna  semantik  maupun konotasi hukumnya, (c) mengetahui ayat-ayat nasakh  mansukh ,  (d)  mengetahui  ketentuan- ketentuan hukum yang telah ditetapkan lewat ijma’’ ,  (e)  mengetahui  dan  menguasai metodologi qiyaṣ dengan baik, (f) memahami bahasa  Arab  dengan  baik,  (g)  menguasai kaidah-kaidah  ushul  fiqh  dengan  baik,  (h) memahami maqaṣid al-syar’iyah. 8
Dr. Ad-Duwalibi, sebagaimana dikatakan  oleh  Dr.  Wahbah  (h.  594) membagi  macam ijtihād kepada  tiga  macam (sebagian  diantaranya  juga  ditunjukkan  oleh Asy-Syatibiy di dalam al-Muafaqatnya:
1. Al- Ijtihādul  Bayani ,  yaitu  menjelaskan hukum-hukum  Syar’iyah  dari  nash-nash syar’i.
6 Mohd.  Idris  Ramulyo, Asas-Asas  Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum  Di Indonesia. (Jakarta:  Sinar  Grafika,  1997),  hal.  141. Yang  dikutip  dari  T.M.  Hasbi  Ash-Shiddiqi, Ruang Lingkup Ijtihad Para  Ulama Dalam Membina Hukum Islam, (Bandung:  Pidato  Pengukuhan  Doktor  H.C. dalam Ilmu Syariah di Unisba), hal. 5.
7 Haidar Baqir  dan Syafiq Basri. Ijtihad  dalam sorotan. (Bandung: Mizan, 1996), hal. 80.
8 Samsul Bahri. Metodologi, hal. 60.
Amrizal Hamsa, Kendala Mediasi Perceraian…
2. Al- Ijtihādul  Qiyasi ,  yaitu  meletakkan hukum-hukum  syar’iyah  untuk  kejadian atau  peristiwa  yang  tidak  terdapat  di dalam  al-Kitab  dan  As-Sunnah  dengan cara  menggunakan  qiyas  atas  apa  yang terdapat  di  dalam  nash-nash  hukum syar’i.
3. Al- Ijtihādul  Istiṣlahi ,  yaitu  meletakkan hukum-hukum syariah kepada peristiwa- peristiwa  yang  terjadi,  yang  untuk  itu tidak  terdapat  di  dalam  al-kita  dann  As- Sunnah,  dengan  mempergunakan  ar- ra’yu yang disandarkan atas istishlah. 9 Persoalan-persoalan yang dihadapi umat  Islam  yang  menyetuh  hukum-hukum Islam  sejak  dahulu  sampai  sekarang  terus mengalami  perkembangan,  karena  itulah ijtihād perlu  untuk  terus  dikembangkan dalam  hal  yang  tidak qaṭ’i .  Misalnya  yang terjadi  pada  zaman  sekarang,  bagaimana dengan hukum KB, bayi tabung, dan masalah kontemporer lainnya. 10 Dalam  ber- ijtihād ,  seorang mujtahid memiliki  syarat-syarat  yang  membatasi  dan mengatur untuk dapatnya dilakukan istinbath terhadap  suatu  hukum.  Imam  al-Ghazali  di dalam  kitabnya  al-Mustashfa  menyatakan bahwa mujtahid mempunyai dua syarat:
1. Mengetahui  dan  menguasai  ilmu  syara’, mampu  melihat  yang  dzhan  di  dalam hal-hal  yang  syar’I,  mendahulukan  apa yang wajib dilakukan dan membelakangkan apa yang mesti
dikemudiankan.
2. Ia  hendaknya  seorang yang  adil,
menjauhi segala ma’siyat yang mencemarkan  sifat  dan  adil/ ‘adalah- nya. 11
Asy-Syatibiy  dalam  al-Muwafaqatnya menyatakan seseorang dapat diterima sebagai mujtahid apabla ia memiliki dua sifat:
1. Mengerti  dan  faham  akan  tujuan-tujuan syari’at dengan
sepenuhnya,
sesempurnanya, secara keseluruhannya.
9 A.  Mu’in  Umar,  dkk. Ushul  Fiqh, hal.  114- 115.
10 Ibid., hal. 116.
11 Ibid., hal. 118.
2. Mampu melakukan istinbath berdasarkan faham  dan  pengertiannya  terhadap tujuan-tujuan syariat tersebut. 12
Sedangkan  al-Amidiy  mengemukakan syarat-syarat  yang  akan  memungkinkan seseorang melakukan ijtihād yaitu:
1. Mengetahui  apa  yang  ada  pada  Tuhan, sifat-sifat wajib ada, sifat-sifat sempurna yang semestinya ada pada Tuhan.
2. Hendaknya  ia  seorang  yang  pandai ( ‘alim ) bijaksana ( ‘arif ) tentang keseluruhan  hukum-hukum  syariat  dan pembagian-pembagiannya, jalan-jalan menetapkannya,  segi  dalil  atas  yang didalilinya, perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatannya. Semua itu hanya tercapai  apaila  ia  tahu  tentang  perawi- perawinya dan tata cara jarah dan ta’dil , serta  mengetahui asbabun  nuzul dan nasakh  mansukh hukum  dan  kaidah- kaidah kebahasaan lainnya. 13
Sedangkan tingkatan mujtahid yaitu: 1. Mujtahid  mutlaq yaitu  seorang mujtahid yang  mampu  memberikan  fatwa  dan pendapatnya dengan tidak terikat kepada mazhab  apapun    sebagaimana  keempat imam mazhab, dan
2. Mujtahid  muntasib yaitu  seorang  yang memenuhi  syarat  untuk  ber- ijtihād namun  ia  menggabungkan  diri  kepada suatu  mazhab  dengan  mengikuti  jalan- jalan  yang  ditempuh  oleh  imam  mazhab itu. 14
Perkataan  muadz  yang  termaktub dalam  hadits  Nabi  saw  menyebutkan  bahwa ijtihād dilakukan  terhadap    hal-hal  atau persoalan  yang  hukumnya  tidak  secara  jelas disebutkan  di  dalam  al-Quran  dan  Sunnah. 15 Meskipun  hadits  riwayat  Mu’adz  ibn  Jabal tersebut  menyebutkan  hanya ijtihād dalam hal-hal  yang  tidak  disebutkan  dalam  nash, namun  dalam  praktek  sejak  masa  sahabat Nabi, ijtihād dilakukan  juga  terhadap  nash. ijtihād terhadap nash dapat berupa
12 Ibid., hal. 118.
13 H.  Kemal  Muchtar,  dkk. Ushul  Fiqh . (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 122-124 14 A. Mu’in Umar, dkk., Ushul Fiqh, hal. 143
15 Haidar  Baqir  dan  Syafiq  Basri. Ijtihad dalam., hal. 47
pemahaman  terhadap  kandungan  nash,  dan dapat pula berupa pemahaman terhadap ‘illat, tujuan, atau jiwa hukum nash. 16
Sebagian  materi  hukum  dalam  al- Quran  dan  Sunnah  sudah  berbentuk  diktum yang  otentik  (tidak  mengandung  pengertian lain),  atau  sudah  diberi  interpretasi  otentik dalam  Sunnah  sendiri.  Materi  hukum  seperti ini  disebut  ‘ qat}’iyat’ .  Ada  juga  sebagian  di antaranya yang sudah memperoleh kesepakatan  bulat  dan  diberlakukan  secara umum  dan  mengikat  semua  pihak.  Materi hukum  seperti  ini  disamakan  dengan  yang otentik  tadi,  dan  disebut  ‘ ijma’ ’,  meskipun jenis  hukum  sebagaimana  digambarkan  di atas sangatlah terbatas. 17
Asy-Syaukani  membagi  hukum  atas dua  jenis  yaitu  hukum qath’i yang  dipetik dari ayat-ayat dan hadits-hadits yang sifatnya qath’i  al-ṣubut dan qath’i  al-dalalah ,  dan hukum z}anni yang  dipetik  dari  ayat  dan hadits-hadits  yang  bersifat z}anni atau dihasilkan  melalui  metode-metode ijtihād yang lain yang bertaraf zhanni, seperti ijmak sukuti,  qiyas  adna,  istishhab,  istihsan, istishlah  dan  metode-metode ijtihād yang lain.  Menurutnya,  yang  menjadi  ranah  dan lapangan ijtihād ialah  jenis  hukum  kedua, yang  merupakan  sesuatu  yang  semula  tidak ditemukan  hukumnya  di  dalam  nas  secara langsung,  dan  sesuatu  yang  ditemukan hukumnya  di  dalam  nas  secara  langsung namun  bukan  dalam  nas  yang qath’i . Pandangan  As-Syaukani  ini  tidak  berbeda dengan pandangan umumnya para ulama usul fiqh. Sebagaimana pakar usul fikih yang lain, ia berpendapat bahwa hukum dalam kategori z}anni ini  dapat  berubah  dengan  adanya perubahan zaman, tempat, dan kebiasaan. 18 Sekelompok  peraturan  hukum  Islam seperi  kewajiban  shalat,  zakat,  puasa,  haji, amr  ma’ruf  nahi  munkar,  berbakti  kepada kedua  orangtua,  berlaku  adil,  berbuat  baik, menepati  janji,  menyantuni  yang  lemah,
16 Ibid., hal. 54
17 Ibid., hal. 62
18 Nasrun  Rusli. Konsep  IJtihad  Al-Syaukani
(Relevansinya  Bagi  Pembaharuan  Hukum  Islam  Di Indonesia). (Jakarta: Logos, 1999), hal. 103
mengupayakan perdamaian hidup bersih, dan larangan  mencuri,  membunuh,  menganiaya, berzina, mauk-mabukan, mengkhianati amanat,  melanggar  janji  berlaku  curang, berdusta,  memfitah,  dan  sebagainya  adalah termasuk  dalam  kategori  hukum  Islam  yang diketahui  oleh  umum,  diberlakukan  secara umum,  mengikat  semua  pihak,  dan  tidak dapat  menerima  interpretasi  lain  lagi. Pengertiannya  sudah  sedemikian  jelas  dan otentik  baik  dalam  teori  maupun  praktik. Jenis peraturan ini disebut “ mujma’ ‘alaih wa ma’lum min al-din bi al-dharurat ”, dalam hal seperti  ini  tidak  diperlukan  lagi ijtihād . Ruang  gerak  dan  jangkauan ijtihād ,  di  luar peraturan  ini  dan  materi  hukum  yang qath’iyat masih  sangatlah  luas  dan  tidak mempunyai  interpretasi  otentik  dari  Sunnah disebut  “ z}anniyat” ,  dalam  hal  ini  adanya kemungkinan  untuk  menampung  lebih  dari satu  interpretasi  atau mukhtalaf  fi>h. Sehingga  menghasilkan  yang  sekarang  ini disebut  fiqh  yang  merupakan  disiplin  ilmu yang  utuh dan  berdiri  sendiri  yang merupakan produk dari ijtihād yang berkesinambungan  sejak  zaman  Sahabat Nabi saw. sampai zaman kita sekarang ini. 19

## C. METODOLOGI
Berbagai macam design metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan  penelitiannya.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif dengan  objek  penelitian  berupa  penelitian kepustakaan ( library research ), yang menjadikan literatur sebagai bahan penelitian.  Hasil  penelaahan  ini  akan diuraikan  nantinya  dalam  bentuk  data kualitatif  yang  membahas  detail  tentang ijtihād dalam  sejarah  dan  perkembangannya hingga masa kini secara deskriptif.
Sedangkan Pendekatan yang digunakan merupakan  pendekatan  historis  yang  melirik dari  segi  sejarah  dan  perkembangan ijtihād. pendekatan  merupakan  alat  analisa  yang didasarkan  pada  ciri  pokok  yang  sesuai
19 Haidar  Baqir  dan  Syafiq  Basri .  Ijtihad Dalam, hal. 75-76
Amrizal Hamsa, Kendala Mediasi Perceraian…
dengan  disiplinnya. 20 Pengumpulan  data yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  juga akan  berbasis  data  literatur  yang  kemudian akan  dianalisis  melalui  perbandingan  antara literatur.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sejarah  Perkembangan Ijtihād dan Taqlid (Kebekuan Ijtihād )
Secara  umum,  mulanya  fiqh  hanya berupa catatan-catatan yang memuat yurisprudensi  dan  interpretasi-interpretasi para  sahabat  terhadap  materi-materi  hukum yang  ada  dalam  al-Quran  dan  Sunnah. Setelah  tiba  masa  registrasi  dan  kodifikasi Hukum Islam, mulai terbentuk pola-pola dan metode penalaran Hukum Islam sebagai cara mengolah sumber-sumber hukumnya menjadi diktum-diktum hukum yang dibutuhkan  oleh  umat  manusia  dalam penyelenggaraan  ibadahnya  dan  penertiban muamalahnya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Metode ber- ijtihād yang  dikembangkan  oleh  ulama mujtahid biasanya  disebut  “mazhab”.  Pada mulanya tercatat 500 mazhab, tetapi kemudian  menciut  menjadi  puluhan  dan setelah  melalui  seleksi  alamiah  selama beberapa  abad,  kini  tinggal  empat  mazhab yang  terkenal  dan  diberlakukan  di  seluruh dunia Islam. 21
Secara  historis, ijtihād pada  dasarnya telah  tumbuh  sejak  masa-masa  awal  Islam, syaitu sejak zaman NAbi saw. dan kemudian berkembang  pada  masa-masa  sahabat  dan tabi’in  serta  masa-masa  generasi  selanjutnya dan mengalami pasang surut dan karateristiknya masing-masing. Dari beberapa  hadits  Nabi  saw.  menunjukkan kebolehan  hukum  terhadap  ber- ijtihād ,  di antaranya  riwayat  Amr  bin  Ash  ra.,  ia mendengar Rasulullah saw. bersabda,
“ apabila  seorang  hakim  hendak  menetapkan suatu  hukum  kemudian  dia  ber-ijtihād  dan ternyata ijtihād-nya benar maka baginya dua
20 Muhammad  Teguh, Metodologi  Penelitian Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 120.
21 Haidar  Baqir  dan  Syafiq  Basri. Ijtihad dalam, hal. 77
pahala,  dan  apabila  dia  hendak  menetapkan hukum  kemudian  dia  ber-ijtihād  dan  ijtihād- nya salah maka baginya satu pahala”. 22
Dan  dalam  hadits  lainnya  adalah sewaktu  Rasul  saw.  hendak  mengutus  Muaz bin  Jabal  ra.  Untuk  menjadi  qadhi  di  daerah Yaman,  beliau  sempat  berdialog  dengan Muadz  “ Bagaimana  kamu  menyelesaikan perkara  jika  diajukan  kepadamu  suatu perkara?” Muadz  menjawab “akan  aku putuskan menurutketentuan hukum yang ada dalam  al-Quran”  “kalau  tidak  kamu dapatkan  dalam  kitab  Allah?” Tanya  Nabi selanjutnya“ akan  aku  putuskan  menurut hukum yang ada dalam Sunnah Rasul” jawab Muadz, “ kalai tidak juga kamu jumpai dalam Sunnah  Rasul  dan  tidak  pula  dalam  kitab Allah” Nabi  mengakhiri  pertanyaannya. Muadz  menjawab  “ aku  akan  ber-ijtihād dengan  seksama ”  kemudian  Rasul  pun mengakhiri  dialognya  sambil  menepuk- nepuk  dada  Muadz  seraya  beliau  bersabda “Segala  Puji  hanya  bagi  Allah  yang  telah memberikan  petunjuk  kepada  utusan  Rasul- Nya jalan yang diridhai Rasul Allah”.
Pada  zaman  Nabi  saw., ijtihād yang dilakukan  oleh  para  sahabat  belum  dapat dianggap  sebagai  alat  penggali  hukum, Karena  yang  dilakukan  adalah  dalam  taraf memilih  alternatif,  sementara  penentuan akhir dalam masalah-masalah hukum saat itu masih tetap berada di tangan Rasulullah saw. 23 karena  itu  pada  masa  ini  tidak  lebih  dari melakukan tiga hal berikut ini:
“ applying one or another of the possible meanings in cases where a sentence may lend itself to two or more interpretations, analogical  qiyas  which  is  dealt  with  in the Quran or the Sunnah, and Ijtihād by taking  into  account  something  which  is potentially  beneficial  or  prohibiting something which could lead to wrongdoing  or  deriving  a  particular
22 Amir  Mu’allim  dan  Yusdani, Ijtihad,  Suatu Kontrovensi  antara  Teori  dan  Fungsi .  (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hal.  25
23 Ibid., hal. 26-27
ruling  from  general  statements  or adopting a specific interpretation”. 24
Pada  fase  permulaan  ini, ijtihād yang dilakukan oleh nabi saw tetap bersumber dari wahyu  dan  terhindar  dari  ketetapan  hukum yang  salah. ijtihād Rasulullah  tersebut diberikan  Allah  dengan  cara  membiarkan atau  tanpa  teguran  atas  tindakan  nabi  tanda tanda yang demikian itu merupakan pembenaran  allah  terhadap  tindakan  beliau yang  kedudukannya  sama  dengan  wahyu. ijtihād merupakan upaya keras seorang faqih dan  konsentrasi  yang  penuh  dalam  berusaha untuk  mengambil  istinbat  hukum  syariat yang bersumber dari dalil syar’i. 25
Pada  zaman  Sahabat  besar  terutama khulafaur rasyidin dan para sahabat terkemuka lainya, sepeprti Zaid bin Sabit dan Abdullah  bin  Mas’ud,  gairah ijtihadiyah semakin  berkembang  karena  sudah  mulai terasa  keperluannya.  Pada  masa  sahabat, ijtihād sudah  benar-benar  berfungsi  sebagai alat  penggali  hukum  dan  bahkan  dipandang sebagai suatu kebutuhan yang harus dilakukan  guna  menyelesaikan  berbagai kasus yang ketentuan hukumnya tidak secara tegas  dan  jelas  mereka  jumpai  dalam  al- Quran dan Sunnah. 26 Para  sahabat  seperti  Ibnu  Qayyim  al- Jauziyyah, melakukan ijtihād dan mempergunakan  qiyas.  Mereka  mengadakan ijtihād di berbagai tempat dan
menganalogikan  sebagian  hukum  terhadap sebagian  yang  lain  serta  membanding- bandingkan  penalarannya  dengan  penalaran yang lain. Masalah khilafiyah juga merupakan  hal  yang  tak  terhindarkan  dalam kurun  waktu  perkembangan ijtihād ,  yang dengan ini memberikan sumbangan
24 Taha  Jabir  al-‘Alwani. Source  Methodology In  Islamic  Jurisprudence:  Ushul  al  Fiqh  al  Islami. (USA: The  International  Institute  of  Islamic  Thought, 1935), hal. 14
25 Muhammad  ali  as  saayis, Pertumbuhan  dan perkembangan  hukum  fiqh,  syeikh  hasil  refleksi ijtihad, (Jakarta: rajawali pers, 1995), hal. 5-6.
26 Amir  Mu’allim dan Yusdani. Ijtihad, Suatu., hal. 29.
intelektual  yang  amat  berharga  bagi  dunia ijtihād . 27 Pada  masa  Bani  Umayyah ijtihād juga berdasarkan pada al-Quran, Sunnah, Ijma dan ra’yu,  akan  tetapi  banyak  terjadi  peristiwa- peristiwa  baru  baik  politik  maupun  non politik  yang  berpengaruh  pada  revolusi ijtihād .  Perpecahan  dan  pertikaian  di kalangan  umat  islam  sekitar  permasalahan khilafah  dan  siapa  yang  berhak  memegang pemerintahan  yang  hal  ini  melahirkan kelompok-kelompok  seperti  khawarij,  syiah dan jumhur yang menentang kedua kelompok tersebut.  Masing-masing  kelompok  tersebut berpendirian  pada  prinsip  disiplin  ilmu  yang berbeda,  pokok-pokok  dan  kaidan-kaidah sendiri  serta  pendapat-pendapat  subjektif mereka. 28
Karena  itu,  kecenderungan  keilmuan menjadi  terpusat  pada  para  ulama  fiqh  dari kelompok  masing-masing  dan  munculnya prasangka  buruk  terhadap  ulama  fiqh  dari kelompok  lainnya.  Akhirnya  ijtima’  tidak berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan, selain  juga  musyawarah  tidak  dapat  berjalan sebagaimana pada masa sahabat. Perpecahan dibidang  politik  ini  menjadi  sebab  utama yang  mengakibatkan  terjadinya  kerancuan dalam  pemikiran  dan  merupakan  pengaruh terbesar  yang  mengakibatkan  menjamurnya perselisihan dalam fiqh. 29
Pada  metode  pengambilan  hukum, Ketiga kelompok diatas saling berbeda dalam cara  pengambilan  dalil-dalil  dari  sunnah nabi.  Syiah  hanya  menerima  hadist-hadist yang  diriwayatkan  oleh  ahlulbait,  khawarij hanya  menerima  hadis  dari  para  perawi kelompok  mereka.  Sedang  jumhur  ulama menerima  semua  hadist  shahih  dengan terlebih  dahulu  meneliti  para  perawinya. Dalam periode ini belum terjadi usaha usaha pembukuan  baik  yang  berupa  sunnah maupun fiqh dan tidak pula muncul madzhab mazhab  tertentu.  Dari  aspek  pentasyriatan hukum  fiqh,  periode  ini  masih  menyerupai
27 Ibid. Hal. 29-30.
28 Muhammad Ali As-Sayis. Pertumbuhan dan, hal. 33.
29 Ibid., hal. 84.
Amrizal Hamsa, Kendala Mediasi Perceraian…
periode sebelumnya yang berdasarkan ijtihād dengan  ra’yu  dan  hadist,  hanya  saja  dalam periode  ini  banyaknya  perselisihan  dan bercabangnya pendapat-pendapat. 30
Masa khilafah Bani Abbasiyah mencapai  masa  yang  pantas  disebut  sebagai masa  aktivitas  atau  masa  kematangan  dalam berfikir.  Pada  periode  ini  lahir  13  orang mujtahid yang  mana  pendapat-pendapat mereka dibukukan dan dipanuti banyak orang dan  juga  diakui  oleh  jumhur  ulama  Islam. Para  ulama  fiqh,  jauh  sebelum  terjadi  kasus kasus  baru,  telah  memperisapkan  perangkat hukum  bagi  usaha ijtihād di  kemudian  hari agar masyarakat ddapat menghadapi perubahan  zaman  dengan  tetap  berlandaskan syariat. 31
Pada  fase  tabiin  ini  dan  dua  atau  tiga kurun generasi berikutnya yang disebut masa pembinaan  dan  pembukuan  fiqh  Islam  atau masa ijtihād dan  keemasan  fiqh  Islam,  fiqh Islam mencapai puncak kejayaannya bersama dengan  kemajuan  dunia  Islam  di  hampir semua bidang. Masa ini lah muncul mujtahid yang  kemudian  dijadikan  sebagai  mazhab- mazhab  yang  masyhurnya  sekarang  ini adalah  empat  mazhab.  Sportivitas  para mujtahid umumnya  begitu  tinggi  dan  sikap kebanyakan  para  penganut  mazhab  dari masing-masing mazhab fiqh yang ada ketika itu  juga  relatif  objektif  dan  tetap  saling menghormati satu sama lain. Namun fase ini hanya  mampu  bertahan  selama  kurang  lebih dua  setengah  abad. 32 Pada  abad  kedua  ini, lahir  metodologi-metodologi  yang  khas  dari para  imam  mazhab.  Kemudian  pada  abad selanjutnya,  oleh  murid-murid  para  imam mazhab dilakukannya takhrij, dan dilanjutkan tarjih  pada  generasi  selanjutnya  untuk mengkritisisasi validitas riwayah dan dirayahnya.
Pada fase ini, Al-Dahlawi mengatakan: “ The  fuqaha  of  the  period  took  the hadith  of  the  Prophet,  the  decisions  of the  early  judges,  and  the  legal
30 Ibid., hal. 85-94.
31 Ibid., hal. 96-97.
32 Amir  Mu’allim  dan  Yusdani. Ijtihad  Suatu, hal. 32-33.
knowledge of the Shahabah, the Tabi’un, and  the  third  generation,  and  then produce their own Ijtihād ” 33
Puncak  masa ijtihād ini  berada  antara abad kedua dan keempat Hijriyah, pada masa kehidupan  imam mujtahid ini,  daerah  Islam merupakan  daerah-daerah  pusat  kemajuan, pusat  hubungan  timur  dan  barat,  pusat pengaturan  politik  dan  pusat  pengembangan. Keadaan  ini  ikut  membantu  para mujtahid dalam menyusun kitab-kitab fiqh yang mulai dilakukan  pada  masa  itu.  Setiap  persoalan yang timbul oleh para mujtahid diistinbatkan hukumnya dan dimuat dalam kitab- kitabnya. 34
Ketika  masa ijtihād para  ulama  pasca ijtihād ,  tidak  ada  lagi  orang  yang  memiliki kemampuan  tinggi  dalam  ber -ijtihād setelah muhammad  bin  jarir  at  tabari  yang memberanikan  diri  dalam  beristinbat  dan berfatwa.  Bahkan  mereka  mengekang  hak kebebasan diri mereka. 35 Pada fase ini, dunia ijtihād mengalami kemunduran dan akibatnya fiqh Islam pun menjadi lamban dan mengalami  kebekuan.  Semangat ijtihād para mujtahid mengalami  kelesuan  dan  kualitas serta kuantitas mereka semakin menurun. 36 Dalam  memecahkan  masalah-masalah umumnya para mujtahid enggan
mengistinbathkan hukumnya langsung merujuk  pada  al-Quran  dan  Hadits  melalui beberapa  metode ijtihād yang  seperti dicontohkan  oleh  para mujtahid yang terdahulu,  akan  tetapi  lebih  condong  untuk mencari  dan  menerapkan  produk-produk ijtihadiyah para mujtahid sebelumnya meskipun  sebagiannya  sudah  tidak  sesuai dengan  masalah  yang  dihadapi  ketika  itu. Sikap toleransi juga sudah minim ditunjukkan  antar  sesama  pengikut  mazhab,
33 Taha  Jabir  al-‘Alwani. Source  Methodology, hal. 35.
34 A.  Mu’in  Umar,  dkk. Ushul  Fiqh  (Qaidah- Qaidah  Istinbath  dan  Ijtihad  (Metode  Penggalian Hukum  Islam)). (Jakarta:  IAIN  Jakarta,  1986), hal. 146.
35 Muhammad  ali  as-Sayis. Pertumbuhan  dan, hal. 112.
36 Amir  Mu’allim  dan  Yusdani. Ijtihad  Suatu, hal. 33.
bahkan timbulnya persaingan dan permusuhan  sebagai  akibat  dari  fanatisme mazhab  yang  berlebihan.  Masa  kemunduran fiqh Islam yang berlangsung sejak pertengahan abad keempat sampai akhir abad ke-13 hijriah ini disebut dan dijuluki sebagai ‘periode  taklid  dan  penutupan  pintu ijtihād ’, tindakan  ini  dipandang  benar  pada  masa  itu, bahkan  ada  berita  bahwa  terdapat  fuqaha yang  merasa  tidak  keberatan  pintu ijtihād ditutup rapat. 37 Untuk  kepentingan  tersebut,  kata Fazlur-Rahman,  yang  kebenarannya  masih tetap  memerlukan  penelitian,  persyaratan- persyaratan ijtihād dibuat  sedemikian  rupa, sulit dan ketat, serta ditempatkan sedemikian rupa,  sulit  dan  ketat,  serta  ditempatkan sedemikian  tingginya  hingga  seolah-olah berada  di  luar jangkauan  manusia  betapapun pandai  dan  pintarnya.  Kemampuan ijtihād mutlak seseorang ketika itu sama sekali tidak diakui,  karena yang diperbolehkan hanyalah ijtihād relatif,  artinya mujtahid hanya  boleh mengadakan  penafsiran  kembali  terhadap hukum hukum Islam dalam batas-batas yang telah ditentukan imam mazhab yang dianutnya.  Atau  yang  paling  jauh  dan merupakan  point  tertinggi  dalam  legislasi orisinal masa itu, mujtahid hanya dibenarkan melakukan studi campuran dan perbandingan tentang  hukum  Islam  dari  aliran-aliran  fiqh yang  berbeda. 38 Mereka  pada  masa  ini mengikuti  imam  mereka  dan  berlandaskan bahwa mereka harus bertanya kepada orang- orang  yang  pandai  dan  ahli  berfikir  seperti yang ditegaskan dalam al-Quran. Karena itu, dalam  bahasa  Imam  Ghazali  bukan  disebut muqallid, namun muttabi’.
Masa taqlid yang  terjadi  cukup lamanya  menimbulkan  kesan  yang  sangat merugikan  kepada  ilmu  fiqih  dan ijtihād sebagai  langkah  istinbathnya,  namun  mulai abad  ketiga  belas  terjadi  lagi  reformulasi dalam  ilmu  fiqh,  yang  menandai  datangnya daur  al-taqnin (periode  perundangan),yang di  dalamnya  materi  fiqh  dituangkan  dalam rumusan perundang-undangan. Hal ini terjadi
37 Ibid. Hal. 34-35.
38 Ibid. Hal. 35.
sebagai respon terhadap perkembangan baru: munculnya  negara-negara  modern,  dan berkembangnya  teori  negara  hukum. 39 Masa ini disebutkan sebagai:
“ the  period  during  which  Islamic  law was supposedly finalized by the orthodox schools  of  law,  this  situation  has  led  to inflexibility,  and  Islamic  law  became increasingly  rigid  and  set  in  its  final mold.  This,  in  the  long  run,  had  the undesired  result  known  as  the  insidad bab al-Ijtihād,  the closing of the gate of Ijtihād.  This  era  later  was  said  to  have ended  supposedly  at  the  close  of  the thirteenth/  nineteenth  century  when  the Islamic national states began to emerge, along  with  a  growing  consciousness  of the need for law reform. This third stage of development, occurred because modern  Muslim  countries  have  felt unable  to  deal  with  new  legal  problems with the aid of classical Islamic law. 40 Pada  abad  setelah  masa  taqlid,  para mujtahid  membangun  kembali  metodologi sebelumnya  yang  mereka  anggap  telah paripurna.  Hingga  di  zaman  modern  ini berkembang  metode-metode  baru  yang berupa perkembangan dari metode sebelumnya  atau  suatu  produk  kontinuitas terhadap produk sebelumnya dengan dikembangkannya oleh para ahlinya.
2. Kekosongan mujtahid dan Taqlid Dalam  hal  apakah  suatu  zaman  boleh terjadinya  kekosongan mujtahid atau  tidak ada  yang  berjtihad,  para  ulama  berselisih pendapat dalam hal ini. Golongan Hanabilah, dan az-Zubaidi dari kalangan Asy- Syafi’iyyah  berpendapat  bahwa  tidak  boleh pada uatu zaman terjadi kekosongan mujtahid . Ijtihād merupakan  fardhu  kifayah, sebab  peristiwa  dan  kejadian  itu  tidak terbatas  terbatas.  Kalau  suatu  zaman  tidak ada  seorang mujtahid pun  akan  berarti
39 Haidar  Baqir  dan  Syafiq  Basri. Ijtihad Dalam..., hal. 83.
40 Akh.  Minhaji. Islamic  law  and  Local Tradition . (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008), hal. 131-132.
Amrizal Hamsa, Kendala Mediasi Perceraian…
manusia  ini  akan  berhimpun  untuk  selalu berbuat  batil  dan  keliru.  Akan  tetapi pendirian  ini  dibantah  oleh  kebanyakan ulama, di antara mereka ar-Raziy, al-Ghazali, al-Qaffal,  dan  beberapa  ulama  lainnya  dari berbagai mazhab. Menurut mereka boleh saja suatu  zaman  itu  kosong  dari mujtahid . Simpang  siur  pendapat  ini  membawa  pada uuatu  keimpulan  bahwa  dikalangan  ummat
Islam  tetaplah  harus  ada  usaha  agar  ada orang-orang
yang memiliki
ilmu pengetahuan  tentang  syar’iy  dan  ilmu-ilmu Islam  yang  lain,  sehingga  masalah  yang muncul  dalam  masyarakat  dapat  segera menemukan  jawaban  sebagai  titik  terang, karena pintu ijtihād selalu terbuka luas. 41 Kata taqlid dalam  bahasa  Arab  berasal dari fi’il  ‘ qallada ’,  ‘ yuqallidu ’,  yang mempunyai  arti  mengalungi,  meniru,  dan mengikuti.  Dan  para  lama  ushul  fiqh  pada umumnya mendefinisikan taqlid sebagai: 42 ﻗ ﻪﻟﺎﻗ ﻦﻳا ﻦﻣ ﻢﻠﻌﺗ ﻻ ﺖﻧاو ﻞﺋﺎﻘﻟا لﻮﻗ لﻮﺒ “ penerimaan perkataan seseorang sedang engkau tidak mengetahui  dari  mana  asal  perkataan itu ”.
Menurut  Imam  Ghazali,  pengertiannya adalah:
لﻮﻗ لﻮﺒﻗ ﺔﺠﺣ ﻼﺑ ﻞﺋﺎﻘﻟا
“ penerimaan perkataan seseorang tanpa adanya hujjah” Sedangkan  Muhammad  Rasyid  Ridha menetapkan definisi taqlid
dengan
menghubungkannya dengan kenyataan- kenyataan yang ada dalam masyarakat kaum muslimin.  Menurut  beliau taqlid ialah mengikuti  pendapat  orang  yang  dianggap terhormat  dalam  masyarakat  serta  dipercaya tentang  suatu  hukum  agama  Islam  tanpa memperhatikan  benar  atau  salahnya,  baik atau buruknya, manfaat atau mudharatnya. 43 Taqlid yang haram
1. Taqlid semata-mata  mengikuti  adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang
41 A.  Mu’in  Umar,  dkk., Ushul  Fiqh, hal.  139- 14.
42 Ibid ., hal. 147. 43 Ibid., hal. 148.
atau  orang-orang  dahulu  kala,  yang bertentangan  dengan  Al-Quran  dan Hadits.
Seperti peraya kepada takhayyul atau kebiasaan-kebiasan oran terdahulu  yang    tidak  sesuai  dengan ajaran Islam. 44
Seperti yang difirmankan  Allah  dalam  surat  al- Baqarah ayat 170: ُﻢَُﳍ َﻞﻴِﻗ اَذِإَو َلَﺰْـﻧَأ ﺎَﻣ اﻮُﻌِﺒﱠﺗا ُﱠ2ا ﺎَﻗ ﱠﺘَـﻧ ْﻞَﺑ اﻮُﻟ ﺎَﻨْـﻴَﻔْﻟَأ ﺎَﻣ ُﻊِﺒ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ْﻢُﻫُؤَ/آ  َنﺎَﻛ  ْﻮَﻟَوَأ  َ"َءَ/آ َـﻳ  ﻻ ُﻠِﻘْﻌ َو  ﺎًﺌْـﻴَﺷ  َنﻮ ﻻ َنوُﺪَﺘْﻬَـﻳ . “ Dan apabila dikatakan kepada mereka:  "Ikutilah  apa  yang  telah diturunkan  Allah,"  mereka  menjawab: "(Tidak),  tetapi  Kami  hanya  mengikuti apa  yang  telah  Kami  dapati  dari (perbuatan)  nenek  moyang  kami". "(Apakah  mereka  akan  mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk? ".
2. Taqlid kepada  orang  atau  sesuau  yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya, sepeprti  orang yang menyembah  berhala,  tetapi  ia  tidak mengetahui  kemampuan,  kekuasaan atau  keahlian  berhala  tersebut,  bahkan terkadang ia mencintai berhala itu lebih dari  mencintai  dirinya  sendiri. 45 Sebagaimana  firman  Allah  Q.S.  al- Baqarah 165-166:
ْﻦَﻣ ِسﺎﱠﻨﻟا َﻦِﻣَو ا ِنوُد ْﻦِﻣ ُﺬِﺨﱠﺘَـﻳ ِﱠ2 َﺪْﻧَأ ﻮﱡﺒُِﳛ اًدا ِّﺐُﺤَﻛ  ْﻢَُt ِﱠ2ا ﺎuﺒُﺣ ﱡﺪَﺷَأ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟاَو ِﱠِ2 ْﻮَﻟَو ِﺬﱠﻟا ىَﺮَـﻳ ْذِإ اﻮُﻤَﻠَﻇ َﻦﻳ ِﱠِ2  َةﱠﻮُﻘْﻟا  ﱠنَأ  َباَﺬَﻌْﻟا  َنْوَﺮَـﻳ َِﲨ َو  ﺎًﻌﻴ َﱠ2ا  ﱠنَأ ُﺪﻳِﺪَﺷ ِباَﺬَﻌْﻟا . َﻦﻳِﺬﱠﻟا َأﱠَﱪَﺗ  ْذِإ ُﻌِﺒﱡﺗا ِﻣ  اﻮ ﱠﻟا  َﻦ ُﻌَـﺒﱠـﺗا  َﻦﻳِﺬ اُوَأَرَو  اﻮ َو َباَﺬَﻌْﻟا ُﻢِِx ْﺖَﻌﱠﻄَﻘَـﺗ ُبﺎَﺒْﺳﻷا . “ Dan  diantara  manusia  ada  orang- orang  yang  menyembah  tandingan- tandingan selain Allah; mereka mencintainya  sebagaimana  mereka mencintai  Allah.  Adapun  orang-orang
44 Ibid., hal. 148.
45 Ibid., hal. 151.
yang  beriman  Amat  sangat  cintanya kepada  Allah.  dan  jika  seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu[106]  mengetahui  ketika  mereka melihat  siksa  (pada  hari  kiamat), bahwa  kekuatan  itu  kepunyaan  Allah semuanya,  dan  bahwa  Allah  Amat berat  siksaan-Nya  (niscaya  mereka menyesal).  166.  (yaitu)  ketika  orang- orang  yang  diikuti  itu  berlepas  diri dari  orang-orang  yang  mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. ”
3. Taqlid kepada perkataan atau pendapat seseorang,  sedang  yang  ber- taqlid mengetahui  bahwa  hal  itu  salah, sebagaimana firman Allah. 46
Sebagaiamana  Allah  berfirman  yang termaktub  dalam  surat  at-Taubah  ayat 31 sebagai berikut:
ْﻢُﻫَرﺎَﺒْﺣَأ اوُﺬَﱠﲣا َأ  ْﻢَُtﺎَﺒْﻫُرَو ً/َ/ْر ْﻦِﻣ ِﱠ2ا  ِنوُد َﺢﻴِﺴَﻤْﻟاَو ﺎَﻣَو ََﱘْﺮَﻣ َﻦْﺑا ُﺒْﻌَـﻴِﻟ ﻻِإ اوُﺮِﻣُأ ِإ اوُﺪ ﺎًَﳍ َو ِإ ﻻ اًﺪِﺣا َﻮُﻫ ﻻِإ َﻪَﻟ ُﻪَﻧﺎَﺤْﺒُﺳ َنﻮُﻛِﺮْﺸُﻳ ﺎﱠﻤَﻋ . “ Mereka menjadikan orang-orang
alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai  Tuhan  selain  Allah  dan  (juga mereka  mempertuhankan)  Al  masih putera  Maryam,  Padahal  mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa,  tidak  ada  Tuhan  (yang  berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. ” Dalam  ayat  tersebut  disebutkan  bahwa mereka  menjadikan  orang  alim  dan  rahib mereka  sebagai  Tuhan  selain  Allah  dengan mematuhi  ajaran-ajaran  orang-orang  alim dan rahib-rahib mereka secara membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal. 47
Taqlid yang berkembang Taqlid yang  berkembang  di  Indonesia sekarang  yaitu taqlid kepada  buku,  bukan taqlid kepada  imam mujtahid yang  terkenal
46 Ibid., hal.152.
47 Ibid., hal. 153.
yang  berupa  keempat  imam  mazhab.  Jika orang  ber- taqlid kepada  Imam  Abu  Hanifah tentulah  ia  akan  berpegang  kepada  pendapat Imam  Abu  Hanifah  secara  murni,  dan sekurang-kurangnya ber- taqlid kepada murid-murid imam Abu Hanifah yang paling dekat  dengan  beliau,  bukan  pendapat- pendapat lain yang dicampuradukkan. Demikian  pula  halnya  dalam  mengikuti Imam  Maliki,  Syafii,  dan  Hambali.  Seperti ber- taqlid kepada kitab al-Um dan ar-Risalah yang murni pendapatnya imam Syafi’i, tetapi kenyataannya  orang  mengaku  ber- taqlid kepada  imam  Syafii  akan  tetapi  mengikuti pendapat  orang  lain  yang  bermazhab  Syafi’i yang  pendapatnya  dituangkan  dalam  kitab karangannya  meskipun  Imam  Syafi’i  sendiri tidak pernah berpendapat demikian. Jamaluddin  al-Qasimi  menyatakan  bahwa segala  pendapat  dalam  mazhab  yang  tidak bersumber  dari  imam  mazhab  itu  tidak dipandang  sebagai  mazhab,  karena  itu  ber- taqlid hanya  dibolehkan  kepada mujtahid langsung  seperti  kepada  kitab  Imam  Syafii sendiri  sehingga  dalam  hal  ini  tidak diperbolehkan  men- taqlid kepada muqallid . 48
3. Ijtihād Kontemporer
Ijtihād yang menjadi implementasi dan kebutuhan  pada  masa  kini  ada  dua  macam yaitu:
1. Ijtihād Intiqa’i Ijtihād Intiqa’i adalah  memilih  satu pendapat  dari  beberapa  pendapat  terkuat yang  terdapat  pada  warisan fiqih  Islam  yang penuh  dengan  fatwa  dan  keputusan  hukum. ijtihād dalam hal ini yaitu mengadakan studi komparatif  terhadap  pendapat-pendapat  itu dan  meneliti  kembali  dalil-dalil  nash  atau dalil-dalil ijtihād yang  dijadikan  sandaran pendapat  tersebut.  Sehingga  pada  akhirnya kita  dapat  memilih  pendapat  yang  terkuat dalilnya  dan  alasannya  pun  sesuai  dengan ‘kaidah tarjih’, yang diantaranya pendapat itu mempunyai  relevansinya  dengan  kehidupan pada  zaman  sekarang,  hendaknya  pendapat itu  mencerminkan  kelemah-lembutan  dan kasih  saying  kepada  manusia,  hendaknya
48 Ibid., hal. 158.
Amrizal Hamsa, Kendala Mediasi Perceraian…
pendapat  itu  lebih  mendekati  kemudahan yang  diterapkan  oleh  hukum  Islam,  lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara’, kemashlahatan manusia  dan  menolak  marabahaya  dari mereka. 49
Seorang  pakar  fiqih  kontemporer semestinya  memilih  pendapat  terkuat  di antara-pendapat-pendapat  yang  ada  dengan melakukan  tarjih.  Timbulnya  perbedaan pendapat  dalam  fiqih  yang  mengharuskan pakar fiqih kontemporer melakukan pentarjihan  menunjukkan  adanya  keluwesan dalam  hukum  Islam,  kesuburan  sumber- sumbernya,  kekayaan  fiqih  Islam  dan toleransi para ulama Islam. Kita melihat dua murid  Au  Hanifah,  Abu  Yusuf  fan Muhammad,  telah  berbeda  pendapat  dengan Abu  Hanifah  dalam  sebagian  persoalan, perbedaan  yang  terjadi  itu  karena  kondisi zaman  kedua  muridnya  berbeda  dengan zamannya  Abu  Hanifah.  Karena  itu  ulama berpendapat bahwa “perbedaaan pendapat itu disebabkan  karena  perbedaan  periode,  dan sekali-kali  bukan  perbedaan  hujjah  dan dalil”. 50
Dalam  ruang  lingkup  dimana  kita memilih  pendapat-pendapat  itu,  kita  boleh mencari  pendapat  yang  kuat  dari  empat mazhab,  baik  pendapat  itu  dijadikan  fatwa dalam suatu mazhab ataupun tidak. Bisa jadi, dalam  masalah  pertama  kita  mengambil pendapat  Imam  Malik,  dan  dalam  masalah kedua  mengambil  pendapat  Abu  Hanifah. Dan  dalam  satu  masalah,  kita  juga  dapat mengambil  sebagian  dari  pendapat  satu mazhab,  dan  dalam  sebagian  masalah  yang lain,  kita  mengambil  dari  pendapat  mazhab yang lain. Sikap semacam ini bukanlah talfiq menurut para ulama mutaakhirin. Sebab yang dimaksud talfiq adalah  menambal  sulam sebagian pendapat dengan sebagian pendapat yang  lain  tanpa  didasari  dalil,  tetapi  hanya semata-mata taklid belaka, mengikuti pendapat yang sesuai dengan
subjektivitasnya, tidak mau mengikuti
49 Yusuf  Qardhawi, Ijtihad  Kontemporer. (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hal. 24-26 50 Ibid., hal. 26-27.
pendapat  yang  benar  dan  kuat.  Sedangkan yang  diserukan  disini  adalah  mengikuti pendapat yang  benar-benar berdasarkan dalil yang  ada,  baik  yang  sesuai  dengan  mazhab itu ataupun tidak, karena titik tolak utamanya adalah dalil al-Quran maupun hadits. 51
Contoh  pendapat  yang  ditarjih  atau dikuatkan  menurut  para  pakar  fiqih  Islam mengenai  sistem  muamalat  yang  dilakukan oleh  Bank  Islam,  yaitu  “penjualan  dengan sistem bagi hasil oleh orang yang berwenang untuk melakukan transaksi lewat pembelian”. Mereka  menganggap  pendapat  yang  kuat adalah yang membolehkan, karena berdasarkan  atas  sifat  muamalat  itu,  yang menunjukkan  hukum  boleh,  sedang  pada dasarnya  jual  beli  itu  menunjukkan  halal hukumnya. 52 2. Ijtihād Insya’i Ijtihād insya’i / kreatif adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan,  yang  persoalan  itu  belum  pernah dikemukakan  oleh  ulama-ulama  terdahulu. Baik  itu  persoalan  lama  atau  baru.  Dalam ijtihād ini  diyakini  bahwa  permaslaahan ijtihād yang  menyebabkan  perselisihan  di kalangan  para  pakar fiqih  terdahulu  atas  dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid masa kini  memunculkan  pendapat  ketiga.  Karena adnaya perselisihan pendapat dalam permaslahan  tersebut  menunjukkan    bahwa masalah  tersebut  menerima  berbagai  macam interpretasi  dan  pandangan  serta  perbedaan pendapat. Dan pendapat-pendapat orang yang berhak ijtihād itu tidak boleh  dibekukan dan dihentikan pada batas tertentu. 53
Contohnya,  Syekh  Abdullah  bin  Zaid al-Mahmud  sebagai  ketua  Peradilan  Agama Qatar berpendapat bahwa boleh mengenakan pakaian  ihram  dari  Jeddah  bagi  Jemaah  haji yang  naik  pesawat  terbang.  Ini  merupakan hasil ijtihād  insya’i baru  sebab  pesawat terbang  belum  dikenal  dahulu,  dengan demikian  syekh  Abdullah  beralasan  bahwa hikmah  ditetapkannya  miqat-miqat  haji  di tempat  tertentu  karena  tempat-tempat  itu
51 Ibid., hal. 27-29.
52 Ibid., hal. 28.
53 Ibid., hal. 43.
berada  pada  jalur  menuju  Mekkah.  Tempat miqat  tersebut  semuanya  terletak  di  pinggir kota  Hijaz.  Disebabkan  bahwa  sekarang Jeddah  itu  menjadi  rute  bagi  semua  jamaah haji  yang  naik  pesawat  dan  dengan  dalih adanya  keterpaksaan,  mereka  butuh  akan penentuan  miqat  di  bumi  untuk  tempat memulai  mengenakan  pakaian  ihram  untuk haji  dan  umrah,  maka  wajiblah  memenuhi kebutuhan mereka. 54 Memperhatikan
bahwa masalah kehidupan bermasyarakat dewasa ini semakin kompleks, maka pemecahannya pun memerlukan  partisipasi  dari  banyak  tenaga ahli,  sehingga  amat  sukar  seorang  ahli  dapat menemukan  pemecahan  atas  persoalan- persoalan  masyarakat  tanpa  bersama-sama dengan  ahli  lainnya.  Karena  itu, ijtihād dalam  hukum  Islam  harus  dilakukan  secara jama’iy (bersama-sama),  tidak  secara fardi (perseorangan). Ijtihād jama’iy bila didukung dengan  fasilitas-fasilitas  kenegaraan  tanpa mengurangi  kebebasan  para mujtahid akan lebih berhasil. 55

## E. KESIMPULAN
Ijtihād merupakan  upaya  sunggh- sungguh  dalam  merumuskan  hukum  atau menghasilkan  produk  hukum  syar’i  sebagai pedoman  bagi  umat.  Langkah-langkah  yang dapat  ditempuh  dalam  ber- ijtihād telah dirumuskan sedemikian rupa oleh para ulama terdahulu  sehingga  dapat  menjadi  pedoman bagi  para mujtahid kontemporer,  baik mujtahid mutlak ataupun muntasib .
Pada  perkembangannya,  metodologi ijtihad  terumuskan  dnegan  sempurna  pada masa  para  imam  mazhab,  disinilah  lahir  dan berkembangnya  ijtihad  dengan  rumusan- rumusannya, sehingga masa ini disebut masa keemasan.  Kemudian  pada  masa  setelah imam mazhab yaitu merid-muridnya melakukan  takhrij  dari  pendapat-pendapat para  imam  mazhab.  Kemudian  generasi selanjutnya  juga  berkembang  tarjih  yang hingga  sekarang  dipraktikkan  di  abad
54 Ibid., hal. 46.
55 Haidhar  Baqir  dan  Syafiq  Basri. Ijtihad Dalam, hal. 62.
modern.  Mereka  melakukan  tarjih  dengan mengkritisasi validitas riwayah dan dirayahnya. Setelah berlalunya masa taqlid di mana  para  mujtahid memilih  mengikuti  para imam  mereka  tanpa  perkembangan  dalam ijtihad,  yang  dalam  sebuutan  Imam  Ghazali mereka disebut muttabi, pada abad selanjutnya para mujtahid membangun kembali  bangunan  metodologi  para  imam mazhab yang mereka anggap telah paripurna.
Dalam zaman kontemporer ini, metode berintihad  tidak  lagi  menggunakan  ijtihad murni,  tetapi  para  mujtahid  lebih  kepada menjadi mujtahid muntasib, yang menggunakan  rumusan  metodologi  para imam  mazhab  terdahulu  namun  hasilnya berbeda.  Pada  masa  modern  ini  Yusuf Qardhawi  membagi  pada  ijtihad  Intiqa’i/ Tarjih  (melakukan  pentarjihan  terhadap pendapat-pendapat  dengan  memilih  yang terkuat) dan insya’i (menetapkan hukum baru yang belum dirumuskan terdahulu). Seharusnya,  pada  masa  modern  ini,  sudah tidak  relevan  lagi  mempraktikkan  tarjih  dan takhrij,  namun  lebih  kepada  menggunakan ijtihad insya’i dan istishlahiy. Dalam hal ini, Nahdhatul  Ulama  masih  mempraktikkan ijtihad  intiqa’i  meski  sudah  berusaha  untuk menerapkan  ijtihad  insya’i,  dan  MUI memilih  merujuk  pada al-Quran  dan  Sunnah saja dalam menetapkan putusan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Mu’in  Umar,  dkk.  (1986). Ushul  Fiqh (Qaidah-Qaidah  Istinbath  dan  Ijtihad (Metode  Penggalian  Hukum  Islam)).
Jakarta: IAIN Jakarta.
Ahmad  badi’  (2015).  Ijtihad:  Teori  dan Penerapan. Jurnal Pemikiran Keislaman (Tribakti), Vol. 24(2).
Akh.  Minhaji  (2008). Islamic  law  and  Local Tradition .  Yogyakarta:  Kurnia  Kalam Semesta Press, 2008.
Amir Mu’allim dan Yusdani (1997). Ijtihad, Suatu  Kontrovensi  antara  Teori  dan Fungsi . Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
Fathurrahman (2014). Pengembangan Metode  Ijtihad  Kontemporer. Jurnal Diskursus Islam, Vol. 2 (2).
H. Kemal Muchtar, Dkk. (1995). Ushul Fiqh .
Jakarta: Dana Bakti Wakaf.
Haidar Baqir dan Syafiq Basri (1996). Ijtihad dalam sorotan. Bandung: Mizan.
Mohd.  Idris  Ramulyo  (1997). Asas-Asas Hukum  Islam  (Sejarah  Timbul  dan Berkembangnya  Kedudukan  Hukum
Islam  Dalam  Sistem  Hukum  Di Indonesia). Jakarta: Sinar Grafika. Muhammad Ali as-Sayis (1995). Pertumbuhan dan perkembangan hukum  fiqh,  syeikh  hasil  refleksi ijtihad, Jakarta: Rajawali Pers.
Mutamam  Hadi  (2017).  Ijtihad  Al-Ilmi  Al- ‘Ashri:  Modern  Scientific  Ijtihad. Mazahib  Jurnal  Pemikiran  Islam Vol 4(2).
Nasrun  Rusli  (1999). Konsep  IJtihad  Al- Syaukani (Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia). Jakarta: Logos.
Samsul  Bahri  (2008). Metodologi  Hukum Islam . Yogyakarta: Teras.
Taha  Jabir  al-‘Alwani  (1935). Source Methodology In Islamic Jurisprudence: Ushul  al  Fiqh  al  Islami. USA:  The
International Institute of Islamic Thought. Yusuf Qardhawi (1995). Ijtihad Kontemporer. Surabaya: Risalah Gusti.