## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 4, No 1, Februari 2023, pp. 41 − 46 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v4i1.3059 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

## Kekayaan Intelektual Dalam Ekonomi Islam

## Mesrawati, M Yasir Nasution, Sugianto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Doktoral Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: imeswaty@gmail.com
Email Penulis Korespondensi: imeswaty@gmail.com Submitted: 31/01/2023 ; Accepted: 28/02/2023 ; Published: 28/02/2023
Abstrak- Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, yakni hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja  rasio yang  menalar.  Berkaitan dengan HKI, iklim  budaya  Indonesia  telah  menawarkan  sesuatu  yang berbeda dengan  budaya hukum Barat. Para pencipta atau penemu di Indonesia sangat berbesar hati apabila ciptaannya diperbanyak atau diumumkan oleh orang lain. Ditinjau dari aspek fundamental dari hak cipta, Ekonomi Islam terlebih dahulu mengenal hak milik. hak atas kekayaan intelektual telah memenuhi persyaratan sebagai harta dan hak milik dalam perspektif ekonomi Islam, baik dari segi sifat-sifatnya maupun dari sisi cara  perolehan  dan  peralihannya.  Hal  ini  didasarkan  pada  pendapat  jumhur  ulama  yang  biasa  dipergunakan  dalam  tata  hukum perundang-undangan modern di kalangan umat Islam, serta sesuai dengan kebiasaan umum masyarakat. Sehing-ga orang lain bisa memanfaatkannya untuk kepentingan pengembangan ilmu maupun untuk kepentingan ekonomi atau bisnis dengan berpegang pada peraturan yang  ada.  Hak  milik  yang dimaksud bukanlah  hak  milik sebagaimana  ekonomi  kapitalime  yang berlandaskan hak  milik individu ataupun ekonomi sosialis yang berlandaskan falsafah kolektivisme.

## Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Ekonomi
Abstract- Intellectual property rights are material rights, namely rights to an object originating from the work of the brain or the work of reasoning ratios. With regard to IPR, the Indonesian cultural  climate has offered something different from Western legal culture. Creators or inventors in Indonesia are very pleased when their creations are reproduced or announced by others. Judging from  the fundamental  aspect  of  copyright,  Islamic  Economics  first  recognizes  property  rights.  intellectual  property  rights  have  met  the requirements as assets and property rights in the perspective of Islamic economics, both in terms of their characteristics and in terms of how they are acquired and transferred. This is based on the opinion of the majority of scholars which are commonly used in modern legal systems among Muslims, as well as in accordance with the general customs of society. So that other people can use it fo r the benefit of scientific development as well as for economic or business interests by adhering to existing regulations. The property rights in question are not property rights like the capitalist economy which is based on individual property rights or the socialist  economy which is based on the philosophy of collectivism.
Keywords: Intellectual Property Rights; Economy

## 1. PENDAHULUAN
Islam merupakan agama yang paling sempurna diantara agama lain serta islam merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang dijadikan dalam pencarian solusi  dalam mengahadapi  permasalahan umat, karena islam memiliki cara pandang  sendiri  dalam  menyelesaikan  kerumitan  dilema  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat.  bersinggungan dengan hal ini tidak berlebihan jika ada yang mengatakan agama islam identik dengan ilmiah dan rasional. Keidentikan tersebut sejalan dengan ajaran islam yang mengharuskan seseorang mengimaninya untuk terlebih dahulu memiliki ilmu pengetahuan,  bahkan ayat pertama yang diturunkan pada Rasulullah adalah perintah membaca (Iqra) aktivitas membaca ini dapat dikaitkan sebagai salah satu cara mendapatkan ilmu. Hadis dari Ibnu Abd. Barr mengenai ilmu pengetahuan dan keutamaan menuntut ilmu sebagai berikut :
Artinya: “Rasulullah saw. Bersabda; Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu” (H.R. Ibnu Abdul Barr).
Manusia adalah mahluk hidup yang telah diberi keistimewaan oleh Allah Swt. berupa kemampuan akal, budi dan daya  pikir  guna  mengolah  dan  mengelola  alam  raya  ini  untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan  hidupnya.  Karena  itu manusia berjuang dan berusaha untuk mendapatkan kebahagian hidup dengan aneka barang dan jasa. Upaya itulah yang disebut  kegiatan  ekonomi.  Dalam  kegiatan  ini  melahirkan  berbagai  macam  hubungan  yang  bersifat  subyektif,  sebab masing-masing  berusaha  memenuhi  kebutuhannya  dengan  berbagai  konsekuensinya.  Untuk  meminimalisir  terjadinya berbagai  benturan  kepentingan  dalam  kegiatan  ekonomi  yang  berdampak  terjadinya  kekacauan,  perlu  ada  tata  aturan hukum  dalam  masyarakat.  Karena  itu,  sebagai  sebuah  sistem,  ekonomi  tidak  mungkin  dapat  dipisahkan  dari  supra sistemnya  yaitu  Islam,  karena  ilmu  ekonomi  adalah  satu  bagian  dari  ilmu  agama Islam.  Dengan  demikian  tata  aturan hukum diharapkan dapat membawa ketenangan dan ketentraman masyarakat. Keseluruhan ajaran dalam alquran datang sebagai sumber dan pedoman tingkah laku manusia. Oleh karena itu tindakan dan tingkah laku ekonomi adalah bagian dari aktivitas manusia maka seluruh kegiatan ekonomi haruslah berada dalam sebuah sistem yang terdapat dalam alquran.
Pada masa Rasulullah SAW ilmu pengetahuan belum berkembang pesat seperti sekarang. Umat manusia hanya terfokus pada penyebaran islam karena ilmu pengetahuan langsung bersumber kepada Rasulullah SAW akan tetapi ilmu

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 4, No 1, Februari 2023, pp. 41 − 46 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v4i1.3059 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
yng lain tetap berkembang walupun tidak sepesat ilmu agama dan akhlak. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Rasulullah terus berkembang sampai sekarang, khususnya dalam bidang ekonomi. Banyak teori tentang ilmu pengetahuan yang sudah ada sejak jaman Rasulullah dan digunakan di dalam zaman yang modern seperti sekarang ini, diantaranya teori invisible hands yang berasal dari Nabi SAW dan sangat populer di kalangan ulama. Teori ini berasal dari hadist Nabi Saw.  Sebagaimana  disampaikan  oleh  Anas  RA,  sehubungan  dengan  adanya  kenaikan  harga-harga  barang  di  kota Madinah. Dalam hadist tersebut diriwayatkan sebagai berikut : “Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang- orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga” Rasulullah SAW. berkata: “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.” Ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah.
Salah  satu  perkembangan  dalam  dunia  perekonomian  Indonesia  adalah  munculnya  isu  hak  atas  kekayaan intelektual (HKI) atau intellectual property. Hal itu bahkan sudah bukan isu lagi, karena sudah menjadi sebuah peraturan yang baku dan ada undang-undangnya. Dalam ajaran Islam secara tekstual tidak ada yang menyebutkan atau menjelaskan tentang  hal  ini.  Dalam  kajian  fikih  klasik,  masalah  ini  belum  secara  tegas  disinggung.  Padahal,  jika  dilihat  dari  sisi manusia  Indonesia  sebagai  pelaku  atau  pelaksana  dalam  peningkatan  profesionalitas  dan  produktivitas,  maka  kajian tentang  hak  atas  kekayaan  intelektual  dalam  sistem  hukum  Indonesia  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting.  Dengan demikian pembahasan terhadap hal ini menjadi sangatlah penting, karena kebutuhan akan perlindungan terhadap HKI itu sebenarnya timbul dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Begitu juga dalam kajian tentang ekonomi Islam, ini merupakan sesuatu  hal  yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab hal ini  merupakan sesuatu  hal  yang sangat berharga dan bisa menjadi  suatu  barang  yang  bisa  dijadikan  aset  atau  salah  satu  faktor  produksi  yakni  modal.  Sebenarnya  fenomena intellectual property ini sudah banyak yang mengkajinya, namun kebanyakan lebih melihatnya dari segi hukumnya saja. Oleh karena itu, di sini akan disinggung masalah ekonomi Islamnya tanpa meninggalkan sisi hukum Islamnya, karena ekonomi dalam Islam tidak bisa dilepaskan begitu saja dari hukum Islam. Hal itu untuk memberikan kejelasan dalam hal yang boleh dilakukan dan yang menjadi larangan.

## 2. METODE PENELITIAN
Menurut Ensiklopedia Indonesia, ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaaan-pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode-metode tertentu. Ilmu pengetahuan prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan common sense, suatu  pengetahuan  yang  berasal  dari  pengalaman  dan  pengamatan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  namun  dilanjutkan dengan suatu  pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai  metode. Ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya yang langka dalam proses maksimalisasi produksi maupun maksimalisasi utilitas individu.
Ekonomi Islam dalam bahasa arab disebut al Iqtishad al Islami (An Nahl 16:9 dan Q.S Luqman 31:32). Al iqtishad secara bahasa berasal dari kata al qashdu yang berarti pertengahan atau berkeadilan. Al Qashdu juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat, dan kuat. Ekonomi juga disebut sebagai muamalah al maadiyah, yaitu aturan-aturan pergaulan dan  hubungan  antar  manusia  mengenai  kebutuhan  hidupnya.  Ekonomi  disebut  al  iqtishad,  yaitu  pengaturan  soal-soal penghidupan  manusia  dengan  seperlunya.  Ekonomi  Islam  merupakan  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  mempelajari masalah-masalah  ekonomi  yang  di  ilhami  oleh  nilai-nilai  Al  Qur’an  dan  As  Sunnah.  Ekonomi  Islam  berbeda  dengan ekonomi  konvensional  manapun.  Meskipun  pada  hal-hal  tertentu  ekonomi  Islam  sama  atau  mirip  dengan  ekonomi konvensional, namun secara filosofis dan idiologis sangat berbeda. Ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Dua disiplin ilmu tersebut adalah ilmu ekonomi (Iqtishad) dan fiqh muamalah.
Menurut  Muhammad  Abdul  Manan,  Ekonomi  Islam  adalah  Sebuah  Cabang  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  yang mempelajari  mengenai  masalah-masalah  ekonomi  masyarakat  yang  diangkat  dari  nilai-nilai  islam. Muhammad  Abdul Manan mengatakan bahwa Ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Alquran, sunnah, ijma dan qiyas
Kata hak berasal dari bahasa Arab haqq yang memiliki makna ketetapan atau kewajiban atau kepastian. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah dalam surah Yasin 36 ayat 7, al-Anfal 8 ayat 8, serta Yunus 10 ayat 35, dan al-Baqarah 2  ayat  241.  Menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia,  pengertian  hak  adalah  sesuatu  hal  yang  benar,  milik,  kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena telah teratur di dalamundang-undang atau peraturan. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa definisi hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi miliki kita yang mana penggunaan hak tersebut tergantung kepada diri kita sendiri. Sedangkan secara istilah, hak mempunyai beberapa arti. ‘Ali  Khafif mengemukakan bahwa hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar‘i. Musthafa Ahmad al-Zarqa mengartikan hak sebagai sebuah keistimewaan yang dengannya syarat menetapkan sebuah kewenangan (otoritas) atau sebuah beban (utility).
Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah sebuah kemewahan yang  mengandung  Maslahat  yang  terlindungi  dengan  syarat  untuk  menetapkan  sebuah  kewenangan  atau  kekuasaan. Ulama fikih mengemukan bahwa sebuah hak haruslah memenuhi rukun hak, yaitu pemilik hak dan objek hak.

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 4, No 1, Februari 2023, pp. 41 − 46 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v4i1.3059 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Dalam ajaran Islam, hak merupakan pemberian ilahi yang disandarkan pada sumber-sumber yang dijadikan dalam menentukan hukum-hukum syarak. Maka dari itu sumber dari hak adalah kehendak atau ketentuan hukum syarak. Kalau dirunut secara HKIki maka sebenarnya tiada sumber hak kecuali Allah, karena tiada HKIm (pembuat keputusan) selain Dia  dan  tidak  ada  yang  berhak  mensyariatkan  sesuatu  kecuali  Allah.  Untuk  itu  manusia  memiliki  kewajiban  untuk menghormati  hak  orang  lain,  dan  tidak  ada  kewenangan  untuk  merusak  atau  menginjak-injaknya.  Pemilik  hak  harus mempergunakan haknya secara proporsional dan sesuai dengan porsinya serta pada tempatnya. Dengan demikian, hal itu tidak menimbulkan kemudaratan bagi yang lain, seperti halnya dalam hal ekonomi seseorang dilarang memperjualbelikan sesuatu yang bukan hak miliknya karena menyalahi hukum hak. Ada beberapa akibat hukum yang terkait dengan adanya hak.
Pertama, menyangkut  pelaksanaan dan penuntutan hak, yakni para pemilik hak dalam menunaikan hak-haknya haruslah sesuai dengan apa saja yang telah disyariahkan Allah.
Kedua, menyangkut pemeliharaan hak, yakni setiap orang agar memelihara dan menjaga haknya dari segala bentuk kesewenangan orang lain, baik yang berkaitan dengan pidana maupun perdata. Seperti apabila dicuri hartanya, dia bisa menuntut dari segi pidana agar pencuri ditahan atau dipotong tangan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan dari segi perdata, dia dapat meminta supaya hasil curiannya dikembalikan jika masih ada dan menggantinya bila sudah habis.
Ketiga,  menyangkut  penggunaan  hak,  yakni  dalam  mempergunakan  haknya  seseorang  haruslah  sesuai  dengan syarak dan tidak boleh merugikan atau mengakibatkan mudarat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, serta tidak boleh secara berlebihan atau mubazir. Sebab Allah melarang keras perbuatan tersebut sebagaimana firman-Nya sebagai berikut:
ٱ  ُّب ِحُي  َلَ ۥُهَّنِإ ۚ ۟ا ٓوُف ِرْسُت  َلَ َو ۟اوُب َرْشٱ َو ۟اوُلُك َو ٍد ِجْسَم ِ لُك َدنِع ْمُكَتَني ِز ۟اوُذُخ َمَداَء ٓىِنَبََٰي ِرْسُمْل َنيِف
Yā banī ādama khużụ zīnatakum 'inda kulli masjidiw wa kulụ wasyrabụ wa lā tusrifụ, innahụ lā yuḥibbul-musrifīn Artinya:  Hai  anak  Adam,  pakailah  pakaianmu  yang  indah  di  setiap  (memasuki)  mesjid,  makan  dan  minumlah,  dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.s. al-A‘raf [7]: 31).

## 2.1 Hak Cipta
Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002: “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi  pembatasan-pembatasan menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari  pengertian ini terlihat  bahwa  Hak  Cipta  ini  diberikan  kepada  yang  berhak  saja,  yaitu  pencipta,  tidak  kepada  pihak  lain  untuk  boleh memanfaatkannya tanpa izin pemegangnya ( Tunggal,2003).

## 2.2 Harta/Kekayaan (Property)
Secara  etimologis,  harta  atau  kekayaan  dalam  bahasa  Arab  disebut  dengan  al-mâl  yang  berarti  condong,  cenderung, miring,  suka,  atau  senang.  Manusia  cenderung  ingin  atau  suka  menguasai  harta.  Sedangkan  secara  terminologis  ada beberapa  pendapat.  Menurut  ulama  Hanafiyyah, harta  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  diambil,  disimpan,  dan  dapat dimanfaatkan. Sedangkan jumhur ulama berpendapat  bahwa harta adalah segala sesuatu  yang memiliki  nilai, di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Lebih lanjut Imam Syâfi‘î mengatakan bahwa  al-mâl  dikhususkan  pada  sesuatu  yang  bernilai  dan  bisa  diperjualbelikan  dan  memiliki  konsekuensi  bagi  yang merusaknya.  Menurut  Wahbah  al-Zuhaylî,  harta  atau  kekayaan  (mâl)  didefinisikan  dengan  segala  sesuatu  yang  dapat mendatangkan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya baik sesuatu itu berupa zat atau manfaat. Berdasarkan definisi tersebut, segala sesuatu bisa dikatakan sebagai mâl/ harta apabila memenuhi dua kriteria. Pertama, sesuatu  itu  harus  bisa  memenuhi  kebutuhan  manusia,  hingga  pada  akhirnya  dapat  mendatangkan  kepuasan  dan ketenangan dengan  terpenuhinya kebutuhan tersebut  baik  secara materi  maupun imateri. Kedua, sesuatu  itu harus ada dalam  genggaman  kepemilikan  manusia,  sehingga  konsekuensinya  jika  tidak  bisa/belum  dimiliki  maka  tidak  bisa dikatakan sebagai harta. Dengan demikian, intellectual property bisa digolongkan sebagai harta atau kekayaan meskipun tidak berwujud benda yang kasat mata atau bisa diindera. Hal ini dikarenakan terpenuhinya kriteria dari definisi harta di atas, yaitu dapat dimiliki dan mampu memenuhi kebutuhan manusia baik secara materi maupun immateri. Sebenarnya, dalam istilah ekonomi ada benda yang wujud atau tangible dan ada yang tidak berwujud intangible.

## 2.3 Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)
Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, yakni hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio yang menalar. Otak dalam hal ini bukanlah seperti tumpukan daging yang enak digulai, yang beratnya kurang lebih 2% dari total berat tubuh, tetapi lebih sebagai otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis yang terbagi menjadi dua belahan, yaitu kiri dan kanan. Sedangkan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan  tidak  mengurangi  pembatasan-pembatasan  menurut  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  hak  khusus  dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu selain yang bersangkutan atau kecuali dengan izin pencipta, baik hak menjual, hak menggandakan, hak mendapatkan manfaat dari hasil karya pencipta tersebut

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 4, No 1, Februari 2023, pp. 41 − 46 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v4i1.3059 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
ataupun  hak-hak  lainnya  selama  penciptanya  tidak  memberikan  izin  dan  atau  batasan.  Dasar  hukum  yang  dapat dipergunakan terkait dengan HKI ialah sebagai berikut:
وُقَفْنَأ َو ْمُكْنِم اوُنَمآ َنيِذَّلاَف ۖ ِهيِف َنيِفَلْخَتْسُم ْمُكَلَعَج اَّمِم اوُقِفْنَأ َو ِهِلوُس َر َو ِ َّللَّاِب اوُنِمآ ٌريِبَك  ٌرْجَأ ْمُهَل ا
Aaminuu billahi warasuulihi wa-anfiquu mimmaa ja’alakum mustakhlafiina fiihi faal-ladziina aamanuu minkum wa-anfaquu lahum ajrun kabiirun
Berimanlah  kamu  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya  dan  nafkahkanlah  sebagian  dari  hartamu  yang  Allah  telah menjadikan  kamu  menguasainya.  Maka  orang-orang  yang  beriman  di  antara  kamu  dan  menafkahkan  (sebagian)  dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.s. al-Hadîd [57]: 7)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Intellectual Property dalam Perspektif Ekonomi Islam
Berkaitan dengan HKI, iklim budaya Indonesia telah menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya hukum Barat. Para pencipta atau penemu di Indonesia sangat berbesar hati apabila ciptaannya diperbanyak atau diumumkan oleh orang lain.  Para  pelukis,  pemahat,  dan  pematung  di  Bali  sangat  gembira  apabila  karya  ciptanya  ditiru  orang  lain.  Indonesia sudah memberi perlindungan terhadap itu semua dengan menciptakan sistem yang dapat diakses oleh semua kalangan. Konvensi World Intellectual Property Organization (WIPO) menjelaskan yang termasuk dalam ruang lingkup Intellectual property  terdiri  atas  dua  unsur.  Pertama,  hak  milik  perindustrian (Industrial  Property  Right)  yang meliputi  hak  paten, merek dagang, dan desain  indutri. Kedua, hak cipta yang meliputi hasilhasil karya kesusastraan, musik, fotografi, dan sinematografi.
Sebelum  lahirnya  pengakuan  dan  perlindungan  hak  atas  kekayaan  intelektual  dalam  hukum  nasional  kita, sebenarnya  Islam  telah  lebih  dahulu  mengakui  adanya  kekayaan  intelektual  setiap  manusia.  Yûsuf  al-Qaradhâwî menyatakan,  tidak  ada  agama  selain  Islam  dan  tidak  ada  kitab  selain  Alquran  yang  demikian  tinggi  menghargai  ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya dan memuji orang-orang yang menguasainya. Suatu petunjuk yang sangat agung  dari  Alquran  dalam  hal  ini  adalah  bahwa  ia  memberi  penghargaan  pada  Ulu  al-Albab,  kaum  cendekiawan  dan kaum intelektual, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:
َُّللَّٱ ِحَسْفَي ۟اوُحَسْفٱَف  ِسِل ََٰجَمْلٱ ىِف ۟اوُحَّسَفَت ْمُكَل َليِق اَذِإ ۟ا ٓوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأََٰٓي ْلِعْلٱ ۟اوُتوُأ َنيِذَّلٱ َو ْمُكنِم ۟اوُنَماَء َنيِذَّلٱ ُ َّللَّٱ ِعَف ْرَي ۟اوُزُشنٱَف ۟اوُزُشنٱ َليِق اَذِإ َو ۖ ْمُكَل َُّللَّٱ َو ۚ ٍت ََٰج َرَد َم
ٌريِبَخ َنوُلَمْعَت اَمِب
Hai  orang-orang  beriman  apabila  kamu  dikatakan  kepadamu,  "Berlapanglapanglah  dalam  majelis",  maka lapangkanlah  niscaya  Allah  akan  memberi  kelapangan  untukmu.  dan  apabila  dikatakan,  "Berdirilah  kamu",  maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di  antaramu  dan orang-orang yang diberi  ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.s. al-Mujâdalah [58]: 11) Penghargaan terhadap ilmu pengetahuan ini diperkuat juga oleh Hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi
ِم ٍةَث َلََث  ْنِم  َّلَِإ ُهُلَمَع َعَطَقْنا ُناَسْنِ ْلْا  َتاَم اَذِإ ُهَل وُعْدَي ٍحِلاَص ٍدَل َو َو ِهِب ُعَفَتْنُي ٍمْلِع َو ٍةَي ِراَج ٍةَقَدَص  ْن
Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. (H.r. Abu Dawud)
Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa hasil karya itu adalah hasil usaha manusia dan merupakan sumber manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dengan memanfaatkan hasil kreativitas orang yang berilmu berarti melanjutkan  amal  salihnya  yang  tidak  akan  mungkin  hilang  bersama  dengan  kematiannya.  Pemahaman  terhadap intellectual property ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari hasil kerja intelektualitas manusia. Banyak karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia, baik melalui daya cipta, rasa, maupun karsanya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dengan serius, sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Hasil dari sesuatu yang penuh dengan pengorbanan yang demikian sudah tentu menjadikan sebuah karya yang dihasilkannya memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati, dan dari sudut ekonomi karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi
Salah satu hak khusus yang melekat pada seseorang yang dengan akal pikiran dan kreativitasnya menghasilkan suatu  ciptaan  atau  kreasi  adalah  hak  ekonomi  (economic  rights).  Hak  secara  ekonomi  adalah  hak  untuk  memperoleh keuntungan  ekonomi  atas  suatu  kekayaan  intelektual.  Sebab  HKI  adalah  benda  yang  dapat  dinilai  dengan  uang.  Hak ekonomi tersebut dapat berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena adanya penggunaan sendiri atau karena penggunaan  pihak  lain  berdasarkan  lisensi  atau  surat  perjanjian  yang  telah  ditentukan  oleh  kedua  belah  pihak.  Hak ekonomi  itu  harus  diperhitungkan  karena  hak  kekayaan  intelektual  dapat  dipergunakan  oleh  pihak  lain  dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan yang luar biasa banyaknya jika maksimal, sehingga hak atas kekayaan intelektual adalah objek atau bisa dikatakan modal dan bahkan sumber daya yang sangat potensial untuk menarik keuntungan.
Keuntungan ekonomi tersebut merupakan kekayaan (hak milik) seseorang yang dapat mengakibatkan timbulnya kebebasan  bagi  pemiliknya  untuk  memetik  manfaat,  mengembangkan,  memelihara,  mengalihkan  dan  bahkan memusnahkannya. Pemilik tersebut  dapat  memanfaatkan sendiri  haknya dan dapat  pula mengalihkan pemanfaatannya

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 4, No 1, Februari 2023, pp. 41 − 46 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v4i1.3059 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
pada pihak lain. Apabila pemanfaatannya dialihkan kepada pihak lain, maka menurut hukum pengalihan tersebut harus dilakukan dengan pemberian lisensi (izin tertulis), yang harus didaftarkan terlebih dahulu. Dalam lisensi tersebut harus ditentukan kewajiban pokok para pihak. Pemilik mengalihkan pemanfaatannya kepada penerima lisensi dengan menerima royalti, sedangkan pemegang lisensi membayar royalti dengan menerima keuntungan ekonomi dari hasil penggunaan hak atas kekayaan intelektual tersebut.
Selain HKI sebagai objek perdagangan yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi, hal tersebut dapat beralih ataupun dialihkan,  yaitu  dengan  cara  pewarisan,  hibah,  wasiat,  atau  cara-cara  lain  yang  diakui  oleh  undang-undang.  Dengan demikian, pengakuan dan penumbuhan aturan terhadap HKI dalam hukum Islam sangat diperlukan untuk menumbuhkan sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan terhadap HKI. Karena sikap-sikap tersebut tidak hanya memberikan rasa aman tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak.20 Dengan merujuk pada pendapat tersebut dan diperkuat dengan pendapat bahwa kepemilikan terhadap hak kekayaan intelektual telah diakui dalam sistem hukum kebendaan secara internasional. Sehingga dapat diketahui bahwa eksistensi hak atas kekayaan intelektual diakui dalam ekonomi Islam sebagai hak mâlî ‘aynî,  yakni  hak  istimewa/khusus  terhadap  harta  benda  imaterial  yang  hanya  dimiliki  oleh  pemiliknya  saja  secara sempurna, kecuali ada hal-hal yang membatalkannya seperti adanya peralihan atau pemindaha.
Banyak Kasus kasus besar yang terjadi bahkan menyeret nama artis artis ibu kota dengan permasalahan HKI ini. Sering  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  komponen  HKI,  terutama  terhadap  hasil  karya  atau  kreasi  yang dihasilkan oleh intelektual manusia melalui pengorbanan dan jerih payahnya telah dibajak, ditiru dan dipalsu secara habis- habisan. Pelanggaran dan Pembajakan tersebut  sudah melampaui   ambang batas rasional manusia yang   normal   bahkan sudah   membahayakan sendi-sendi     kehidupan     masyarakat.     Titiek Puspa, seorang penyanyi dan pencipta kondang pada  kesempatan  dengar  pendapat Rancangan Undang-Undang Hak Cipta di DPR tahun lalu, sampai mengatakan bahwa pembajakan  yang  sudah  demikian  merajalela tersebut   dapat   mematikan  kreativitas,  inspirasi dan semangat  para pencipta,    ia    bahkan  sampai  mengatakan    tidak   akan    pernah    mencipta   lagi,  kalau  pembajak     itu      belum      habis diberantas. (Dengar Pendapat Rancangan Undang-Udnang Hak Cipta di DPR-RI, tanggal 21 Maret 2002)

## 3.2 Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam
Ditinjau  dari  aspek  fundamental  dari  hak  cipta,  Ekonomi  Islam  terlebih  dahulu  mengenal  hak  milik.  Hak  milik  yang dimaksud bukanlah hak milik sebagaimana ekonomi kapitalime yang berlandaskan hak milik individu ataupun ekonomi sosialis yang berlandaskan falsafah kolektivisme. Namun, hak milik dalam Islam mengakui keduanya serta memberikan lapangan sendiri- sendiri tanpa menganggap sebagai suatu pengecualian ataupun cara penanggulangan sementara yang terpaksa oleh hal- hal tertentu.(Karim, 41). Dengan demikian ruang lingkup hak milik pada ekonomi Islam lebih luas dari ruang lingkup hak milik pada sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis
Jika merujuk kembali pada definisi hak cipta menurut UUHC yakni hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yang  untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaannya  atau  memberi  izin  untuk  tidak  mengurangi  pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, agaknya hal ini bisa dipersamakan dengan istilah haq- ul-ibtikar dalam khazanah ekonomi Islam modern. Haq-ul-Ibtikar merupakan sebuah rangkaian kata yang terdiri dari kata “Haq” dan “al-Ibtikar”. “Haq” dapat diartikan sebagai kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (al-Ibtikar). Sementara Ibtikar mempunyai makna menciptakan (Munawwir, 101).  Dengan  demikian  Haqul-Ibtikar  dapat  diartikan  sebagai  hak  istimewa  atas  suatu  ciptaan  yang  pertama  kali diciptakan
Berdasarkan pengertian umum dari hak diatas, hak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu mal dan ghairu mal.Mal dapat didefinisikan sebagai يكلمك لدا و نايعلأا ة  نوي  لعتي ام   ق لاملاب) sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti kepemilikan benda- benda atau utang- utang), sementara ghairu mal dibagi menjadi dua, yaitu رخأ على صخشل عشرلا ه  ّ definisi dengan syakhshi hak بلطم رقي) suatu tuntunan yang ditetapkan syara’ dari seorang terhadap yang lain) dan hak aini dengan definisi hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua (Suhendi, 34). Menurut fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan). Dengan demikian, hak cipta dapat di samakan sebagai hak kepemilikan terhadap suatu benda/ mal. Maka iapun dapat diperlakukan sebagai mana  harta/  amwal  yang  dapat  dimiliki,  dikuasai,  diusahakan,  dan  dialihkan  (Dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah).

## 4. KESIMPULAN
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hak atas kekayaan intelektual telah memenuhi persyaratan sebagai harta dan hak milik  dalam perspektif ekonomi Islam, baik dari segi  sifat-sifatnya maupun dari sisi cara perolehan dan peralihannya. Hal ini didasarkan pada pendapat jumhur ulama yang biasa dipergunakan dalam tata hukum perundang- undangan modern di kalangan umat Islam, serta sesuai dengan kebiasaan umum masyarakat. Sehing-ga orang lain bisa memanfaatkannya  untuk  kepentingan  pengembangan  ilmu  maupun  untuk  kepentingan  ekonomi  atau  bisnis  dengan berpegang pada peraturan yang ada. Oleh karena itu, hasil karya seseorang yang merupakan pekerjaan intelektual manusia dapat  disebut  harta  benda,  yang  lazimnya  dikenal  dengan  istilah  hak  atas  kekayaan  intelektual.  Hak  ini  hanya  dapat diperoleh manusia dengan bekerja keras dalam menghasilkan kreasi-kreasi yang inovatif dan dengan pengorbanan yang sangat  besar.  Islam  patut  untuk  menghargainya  dengan  cara  menjadikan  hak  tersebut  melekat  pada  pemiliknya.

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 4, No 1, Februari 2023, pp. 41 − 46 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v4i1.3059 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Selanjutnya  bisa  dimanfaatkan  secara  finansial  baik  oleh  pemiliknya  maupun  oleh  pihak  lain  yang  ingin  mengambil manfaatnya dari karya tersebut dengan seizin penciptanya, karena jika dioptimalkan pemanfaatannya akan mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit dan bisa dipakai menyantuni orang-orang yang ada di bawahnya secara ekonomi. Sungguh merupakan sesuatu yang patut untuk dikerjakan bersama.

## REFERENCES
Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2008. Harjowidigdo, Rooseno, Mengenal Hak Cipta Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992. Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. Khallâf, ‘Abd al-Wahhâb, ‘Ilm Ushûl al-Fiqh, Kuwayt: Dâr al-Qalam, 1978. Margono, Suyud dan Angkasa, Amir, Aspek Hukum dalam Bisnis, Jakarta: Grasindo, 2002. Marpaung, Leden, Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 1995. Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: BPFEYogyakarta, 2004. Munawir, A.W., Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap, Edisi II, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997. Qaradhawi, Yusuf, Al-Qur’an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 1998. Redaksi Sinar Grafika, Hak Milik Intelektual Undang-undang dan Peraturan Paten dan Merk. Jakarta: Sinar Grafika, 1991. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Simatupang, Richard Burton, Aspek Hukum dalam Bisnis, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996. Soenandar, Tarnaya, Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean, Jakarta: Sinar Grafika, 1996. Syafe’i, Rahmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2004. Ulwan, Abdullah Nasih, Islam Syari’at Abadi, Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Zuhaylî, al-, Wahbah, Al-Mu‘âmalah al-Mâliyah al-Mu‘âshirah, Damaskus: Dâr alFikr, 20 1 Tâhir ‘Abd. al-Muhsin Sulaymân, ‘Ilâj al-Musykilah alIqtishâdiyyah bi al-Islâm, (Beirut: Dar al-Bayan, 1981), h.57. Abdul Manan, Islamic Economic, Theory and Practice (New Delhi: Idarat-i Delhi, 1980), 60. Al’quran Karim Burhanuddin Salam, Pengantar Filsafat (Jakarta: Bumi Aksara,1995), 10 Chapra, Muhammad Omar (2004), Masa Depan Ekonomi dari Perspektif Islam, Institut Internasional Pemikiran Islam, hal.4 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 3. Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, h. 4 https://pengertiandefinisi.com/pengertian-ekonomi-islam-menurut-para-ahli/ https://rumaysho.com/1663-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html Kahf, Monzer “Infaq dalam Sistem Ekonomi Islam,” Tidak Bertanggal. Tersedia dari monzer.kahf.com diakses 30 Juni 2007 Kuran, Timur (1997), Asal-usul ekonomi Islam: sebuah bab dalam politik identitas Muslim. Penelitian Sosial, 64(2), hlm. 301-338. M. Musyafa’: Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam dalam jurnal Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013 M. Nur Rianto Al Arif dalam Modul Filosofi Dasar Ekonomi Islam Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 2. Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 85. Zamakhsyari Abdul Maji: Ekonomi dalam Perspektif Alquran Ahmad Muhammad al-A’ssal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu, hal. 41 Ahmad Warson Munawwir, Al- Munawwir;Kamus Arab- Indonesia, hal. 101