## Geomedia
Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian
Geomedia Vol. 17 No. 2 Tahun 2019 | 89 – 98
https://journal.uny.ac.id/index.php/geomedia/index
Analisis perkembangan sertipikat hak atas tanah nelayan dan arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
Mohammad Aulia Ilman a, 1* , Yudi Basuki b, 2 ,
a Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
b Dosen Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
1 ulie.kudus@gmail.com*; 2 yudibasuki@yahoo.com *korespondensi penulis

## Informasi artikel

## A B S T R A K
Sejarah artikel Diterima Revisi Dipublikasikan : : : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sertipikat hak atas  tanah  nelayan  dan  arahan  pemanfaatan  ruang  wilayah  pesisir  di Kecamatan  Kragan  Kabupaten  Rembang.  Penelitian  ini  didasarkan  pada kegiatan sertipikasi hak atas tanah nelayan di Kecamatan Kragan selama 5 (Lima) tahun yaitu Tahun 2013 sampai dengan 2018. Metode penelitian digunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis dalam SIG (Sistem  Informasi  Geografis)  yaitu  overlay  peta.  Overlay  peta  yang dilakukan  yaitu  antara  peta  bidang  tanah  sertipikasi  hak  atas  tanah nelayan  dengan  peta  rencana  pola  ruang  wilayah  pesisir.  Dari  hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sertipikat hak atas tanah nelayan  mengalami trend  kenaikan.  Secara  keseluruhan,  luas  bidang tanah  sertipikat  hak  atas  tanah  nelayan  yang  berada  pada  arahan kawasan  budidaya  adalah  seluas  140.689  M2  atau  82,9%  sedangkan berada di arahan kawasan lindung adalah seluas 28.919 M2 atau 17,1 %.
Kata kunci: Evaluasi
Sertipikat Hak Atas Tanah Nelayan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir

## A B S T R A C T
Keywords: Evaluation Fisherman land registration Spatial plan Coastal Area This  study  aims  to  analyze  the  development  of  fishermen  land registration  and  the  coastal  land  use  direction  in  Kragan  Sub-district, Rembang  Regency.  This  research  is  based  on  the  activity  of  fishermen land  registration  in  Kragan  Subdistrict  for  5  (five)  years,  from  2013  to 2018.  The  research  method  used  is  quantitative  research  methods  with analytical  techniques  in  GIS  (Geographic  Information  Systems),  named map overlay. Map overlay is carried out between the map of land parcels with  a  map  of  the  coastal  area  spatial  pattern.  From  the  results  of  the study  showed  that  the  development  of  fishermen  land  registration experienced  an  upward  trend.  Overall,  the  total  area  of  land  with fishermen  land  registration  who  are  in  the  direction  of  the  cultivation area is 140,689 M2 or 82.9% while in the direction of the protected area is 28,919 M2 or 17.1%.
© 2019 (Mohammad Aulia Ilman & Yudi Basuki). All Right Reserved

## Pendahuluan
Perkembangan  wilayah  pesisir  dapat menimbulkan  manfaat  yang  besar  bagi pembangunan tetapi di lain sisi juga berdampak negatif terhadap lingkungan sehingga
memerlukan upaya perencanaan penataan ruang sebagai upaya mengantisipasi konflik penggunaan  dan  degenerasi  lingkungan  pesisir (Rahmawati,  2016).  Undang-Undang  No.  27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah  Pesisir
dan  Pulau-Pulau  Kecil  pasal  1  ayat  2 mendefinisikan  pengertian  wilayah  pesisir sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah 12  mil  dari  garis  pantai  untuk  provinsi  dan sepertiga  dari  wilayah  laut  itu  untuk kabupaten/kota  ke  arah  darat  batas  administrasi kabupaten/kota.  Pengelolaan  wilayah  pesisir tidak akan berjalan efektif tanpa adanya penataan ruang wilayah pesisir yang terintegrasi (Vugteveen et al ., 2014). Penataan ruang wilayah pesisir  mempunyai  peranan  penting  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pesisir (Cigliano et  al .,  2015)  sekaligus  melindungi ekosistem  yang  ada  didalamnya  atau  berfungsi sebagai  konservasi  (Jefferson et  al .,  2015). Dampak lain yang dapat ditimbulkan antara lain: kerusakan lingkungan dan ekologi (Dunstan et al ., 2016).
Waryanta  (2016)  juga  mengungkapkan bahwa  perencanaan  penataan  wilayah  pesisir belum  mempertimbangkan  faktor  penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan kepemilikan tanah sehingga  untuk  melengkapinya  diperlukan kebijakan penataan pertanahan di wilayah pesisir. Penataan  pertanahan  adalah  upaya  penataan aspek  fisik  pemanfaatan  tanah  dan  penataan aspek  hukum  penguasaan  tanah  untuk menunjang pelaksanaan pembangunan (Sutaryono,  2016).  Penataan  pertanahan  dalam penataan  wilayah  pesisir  juga  berfungsi  untuk mengantisipasi alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan eksisting penggunaan tanah (Ferrol et al., 2015),  konflik  dan  sengketa  pertanahan  serta konflik  sosial  akibat  konflik  kepentingan penguasaan  tanah  hingga  penguasaan  dan pemilikan  tanah  secara  ilegal  (Wakker  et  al., 2003).  Kegiatan  penataan  penggunaan  tanah secara berencana merupakan
upaya
pengendalian penggunaan tanah
untuk mewujudkan  kemakmuran  rakyat  yang  sebesar- besarnya. Sebaliknya, kegiatan penataan penguasaan tanah merupakan suatu upaya untuk mengatur  pemberian  status  hukum  atas  tanah yang  diarahkan  agar  pemanfaatannya  dapat
mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh masyarakat.
Flego  dan  Roi ć (2018)  mengungkapkan bahwa  adanya  peningkatan  aktivitas  di  wilayah pesisir  akan  menghasilkan  peningkatan  jumlah pendaftaran  tanah  yang  diterbitkan  di  wilayah pesisir.  Salah  satu  program  pertanahan  yang dikhususkan  untuk  wilayah  pesisir  adalah sertipikasi  hak  atas  tanah  nelayan.  Kegiatan sertifikasi  hak  atas  tanah  nelayan  dimaksudkan untuk  memberikan  kepastian  hukum  hak  atas tanah  nelayan  dan  pelaku  usaha  penangkapan ikan.  Selain  untuk  permodalan  bagi  nelayan, dengan adanya sertipikasi hak atas tanah nelayan dapat  dijadikan  sebagai  analisis  untuk  melihat perkembangan  pemanfaatan  ruang  di  wilayah pesisir.
Kepemilikan  hak  atas  tanah  seharusnya menjadi  faktor  penting  dalam  perencanaan  tata ruang  wilayah  pesisir  berdasarkan  aspek pertanahan. Didalam Peraturan
Daerah Kabupaten  Rembang  Nomor  14  Tahun  2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 belum menunjukkan bahwa  aspek  pertanahan  terutama  kepemilikan hak  atas  tanah  telah  sesuai  dengan  arah pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kabupaten Rembang. Hal ini terlihat dari adanya kepemilikan hak  atas  tanah  yang  berada  dalam  arahan pemanfaatan  ruang  wilayah  pesisir  untuk kawasan lindung terutama sempadan pantai Kecamatan Kragan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang yang memiliki wilayah  pesisir  yang  cukup  luas.  Terdiri  dari  27 desa  dengan  13  desa  yang  merupakan  desa  di wilayah  pesisir  Kabupaten  Rembang.  Selain  itu Kecamatan  Kragan  merupakan  kecamatan dengan  jumlah  program  pertanahan  yaitu sertipikasi  hak  atas  tanah  nelayan  terbanyak  di Kabupaten Rembang. Arahan pemanfaatan ruang di  Kecamatan  Kragan  adalah  sebagai  kawasan budidaya  yang  berupa  pemukiman,  industri menengah,  perikanan  dan  pertanian.  Selain  itu terdapat  arahan  pemanfaatan  ruang  sebagai kawasan  lindung  berupa  sempadan  pantai.
Sertipikat  hak  atas  tanah  nelayan  menjamin kepastian  hukum  kepemilikan  tanah  (Ramdani, 2017). Dengan adanya kepastian hukum tersebut maka  nelayan  dapat  mengembangkan  usahanya untuk  meningkatkan  kesejahteraannya.  Namun dalam  arahan  pemanfaatan  ruang  terdapat arahan  kawasan  lindung  dimana  aktivitas budidaya  dibatasi.  Hal  ini  menimbulkan permasalahan  manakala  terdapat  sertipikat  hak atas  tanah  nelayan  yang  berada  di  kawasan lindung  sehingga  perlu  dilakukan  penelitian untuk  mengetahui  perkembangan  sertipikat  hak atas  tanah  nelayan  dan  arahan  pemanfaatan ruang wilayah pesisir.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diangkat adalah bagaimana  perkembangan  sertipikat  hak  atas tanah  nelayan  dan  arahan  pemanfaatan  ruang wilayah  pesisir  di  Kecamatan  Kragan  Kabupaten Rembang?.
Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  yaitu untuk menganalisis perkembangan sertipikat hak atas  tanah  nelayan  dan  arahan  pemanfaatan ruang  wilayah  pesisir  di  Kecamatan  Kragan Kabupaten  Rembang.  Penelitian  ini  ditekankan pada  perkembangan  sertipikat  hak  atas  tanah nelayan  selama  5  (Lima)  tahun  yaitu  tahun  2013 sampai  dengan  2018  dan  rencana  pola  ruang wilayah  pesisir  yaitu  kawasan  budidaya  dan kawasan  lindung  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Rembang  Nomor  14  Tahun  2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

## Metode
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat deduktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data
sekunder. Teknik pengumpulan  data  primer  terdiri  observasi lapangan  dan  wawancara  mendalam  sedangkan Teknik  pengumpulan  data  sekunder  dilakukan dengan  telaah  dokumen.  Variabel  yang
digunakan  antara  lain  :  jumlah  sertipikat,  letak dan  luas  bidang  tanah,  peruntukan  tanah  dan rencana pola ruang wilayah.
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  kuantitatif.  Metode penelitian  kuantitatif  ditekankan  pada  teknik analisis  dalam  SIG  (Sistem  Informasi  Geografis) yaitu overlay peta.  Teknik  analisis overlay peta merupakan  salah  satu  teknik  analisis  dalam  SIG (Sistem Informasi Geografis)
dengan menempatkan  grafis  satu  peta  diatas  grafis  peta yang  lain. Overlay peta  yang  dilakukan  yaitu antara  peta  bidang  tanah  sertipikasi  hak  atas tanah  nelayan  di  Kecamatan  Kragan,  Kabupaten Rembang  dengan  peta  rencana  pola  ruang wilayah pesisir yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Rembang. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1960  digunakan  parameter  bahwa  lokasi  bidang tanah  sertipikat  harus  berada  pada  arahan kawasan  budidaya.  Berdasarkan  uraian  tersebut maka  dibuat  klasifikasi  yang  ditunjukkan  oleh Tabel 1 berikut :
Tabel 1. Klasifikasi Sertipikat Hak Atas Tanah Nelayan Dan Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah
No Klasifikasi Sertipikat Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah 1. S1 Arahan Kawasan Budidaya 2. S2 Arahan Kawasan Lindung
Teknik  analisis overlay peta  didapatkan hasil  yaitu  persentase  luas  sertipikat  hak  atas tanah  nelayan  berdasarkan  arahan  kawasan budidaya  dan  arahan  kawasan  lindung  wilayah pesisir  di  Kecamatan  Kragan  Kabupaten Rembang.  Proses overlay peta  ditunjukkan  oleh Gambar 1.
Gambar 1. Proses Overlay Peta
Selain  itu,  dilakukan  teknik a nalisis deskriptif  kuantitatif  yang  digunakan  untuk mengidentifikasi  perkembangan  sertipikasi  hak atas  tanah  nelayan  di  Kecamatan  Kragan, Kabupaten  Rembang  dan  arahan  pemanfaatan ruang  wilayah  pesisir  yang  ada  didalam  rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rembang. Analisis deskriptif  kuantitatif  dilakukan  dengan  telaah dokumen  yang  bersumber  dari  dokumen  atau arsip yang terdapat dari instansi terkait terutama diambil  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Rembang  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

## Hasil dan pembahasan
Dalam penelitian ini dilakukan identifikasi terhadap  jumlah  dan  luas  sertipikat  hak  atas tanah  nelayan  di  Kecamatan  Kragan  Kabupaten Rembang  Tahun  2013  sampai  dengan  Tahun 2018.  Adapun  tabel  Jumlah  dan  Luas  Sertipikat Hak  Atas  Tanah  Nelayan  Di  Kecamatan  Kragan Kabupaten  Rembang  ditunjukkan  oleh  Tabel  2 berikut:
Tabel 2. Jumlah dan Luas Sertipikat Hak Atas Tanah Nelayan Di Kecamatan Kragan Kabupaten
Rembang No Tahun Nama Desa Jumlah Sertipikat Luas (m 2 ) 1 2013 Pandangan Wetan 54 5.227 2 2014 Kebloran 34 3.602 Plawangan 68 13.482 Tegalmulyo 50 21.139 3 2015 Sumbersari 50 19.173 Tanjungan 50 14.156 4 2016 Balongmulyo 25 11.731 Kragan 50 5.747 Plawangan 40 6.820 5 2017 Karanglincak 51 11.259 Sumurtawang 10 7.344 Tanjungan 55 9.734 Tegalmulyo 33 8.860 6 2018 Karanglincak 50 6.661 Plawangan 80 12.316 Tanjungan 32 6.181 Tegalmulyo 38 6.176 Jumlah 770 169.608
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa di  Kecamatan  Kragan  Kabupaten  Rembang selama  Tahun  2013  sampai  dengan  Tahun  2018 telah  dilaksanakan  kegiatan  sertipikasi  hak  atas tanah  nelayan  sebanyak  770  sertipikat  dan  luas bidang  tanah  sertipikat  seluas  169.608  M2. Peruntukan  tanah  didominasi  untuk  perumahan. Kegiatan  sertipikasi  hak  atas  tanah  nelayan dilaksanakan  di  10  (sepuluh)  desa  antara  lain  : Desa  Pandangan  Wetan,  Desa  Kebloran,  Desa Plawangan,  Desa  Tegalmulyo,  Desa  Sumbersari, Desa  Tanjungan,  Desa  Balongmulyo,  Desa Kragan,
Desa Karanglincak dan Desa
Sumurtawang. Desa dengan jumlah sertipikat hak atas  tanah  nelayan  terbanyak  adalah  Desa Plawangan  sebanyak  188  sertipikat  sedangkan desa  dengan  jumlah  sertipikat  paling  sedikit adalah  Desa  Sumurtawang  sebanyak  10 sertipikat.  Luas  bidang  tanah  sertipikat  hak  atas tanah nelayan terluas berada di Desa Tegalmulyo seluas  36.175  M2  sedangkan  luas  tersempit berada  di  Desa  Kebloran  seluas  3.602  M2. Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dibuat  grafik seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.

## Gambar 2. Grafik Perkembangan Jumlah
Sertipikat Hak Atas Tanah Nelayan Di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
Berdasarkan  Gambar  2,  diketahui  bahwa pada  Tahun  2013-2018,  Kecamatan  Kragan Kabupaten  Rembang  mengalami trend kenaikan jumlah  sertipikat  hak  atas  tanah  nelayan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  minat  dan  partisipasi masyarakat  nelayan  di  Kecamatan  Kragan Kabupaten  Rembang  untuk  mengikuti  kegiatan
sertipikasi  hak  atas  tanah  nelayan  tergolong tinggi. Tabel 3 berikut adalah data luas sertipikat hak atas tanah nelayan per tahun.
Tabel 3. Luas Sertipikat Hak Atas Tanah Nelayan
Per Tahun Di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Per Tahun No  Tahun Luas Per Tahun (M2) Total Luas Per Tahun (M2) S1 S2 1. 2013 5.147 80 5.227 2. 2014 31.717 6.506 38.223 3. 2015 29.120 4.209 33.329 4. 2016 17.364 6.934 24.298 5. 2017 34.174 3.023 37.197 6. 2018 23.167 8.167 31.334 JUMLAH 140.689  28.919 169.608
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada  Tahun  2013-2018  dimana  Kecamatan Kragan  Kabupaten  Rembang  terdapat  kegiatan sertipikasi  hak  atas  tanah  nelayan  adalah fluktuatif.  Luas sertipikat hak atas tanah nelayan
terbesar  terjadi  pada  Tahun  2014  seluas  38.223 M2  sedangkan  luas  sertipikat  hak  atas  tanah nelayan  tersempit  terjadi  pada  Tahun  2013 sebanyak  5.227  M2.  Pada  Tahun  2014,  luas sertipikat  hak  atas  tanah  nelayan  yang  paling besar  dikarenakan  terdapat  sertipikat  hak  atas tanah dengan peruntukan tanah untuk tambak di Desa  Tegalmulyo  dengan  luas  tanah  yang  besar dimana rata-rata peruntukan tanah sertipikat hak atas  tanah  nelayan  di  wilayah  penelitian  adalah perumahan.  Tahun  2013  merupakan  tahun dengan  luas  sertipikat  hak  atas  tanah  nelayan yang paling sempit dikarenakan jumlah sertipikat hak  atas  tanah  nelayan  yang  diterbitkan  sedikit yaitu  54  sertipikat.  Berdasarkan  hal  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  sertipikat  hak atas  nelayan  yang  terbit  tidak  berbanding  lurus dengan  luas  sertipikat  hak  atas  nelayan.  Hal  ini tergantung dari peruntukan tanah yang ada pada sertipikat  hak  atas  nelayan  tersebut.  Gambar  4 berikut  menunjukkan  sebaran  bidang  tanah sertipikat  hak  atas  tanah  nelayan  di  Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
Gambar 4. Peta Sebaran Bidang Tanah Sertipikat Hak Atas Tanah Nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
Dalam  penelitian  ini  juga  dilakukan Identifikasi arahan pemanfaatan ruang berdasarkan  rencana  tata  ruang  wilayah  pesisir yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang  Nomor  14  Tahun  2011  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2031. Rencana tata ruang wilayah  pesisir  merupakan  hasil  dari  proses perencanaan  tata  ruang  untuk  melindungi  dan melestarikan fungsi wilayah pesisir (Manaf, 2012). Di Kabupaten Rembang tidak terdapat dokumen atau  arsip  khusus  yang  membahas  tentang
rencana  tata  ruang  pesisir  akan  tetapi  rencana tata  ruang  pesisir  tersebut  termuat  dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rembang secara  umum.  Dalam  identifikasi  arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir Di Kecamatan Kragan  Kabupaten  Rembang  ditekankan  pada rencana pola ruang wilayah pesisir. Rencana pola ruang wilayah meliputi arahan kawasan budidaya dan arahan kawasan lindung.  Gambar 5  berikut menunjukkan peta rencana pola ruang wilayah di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
Gambar 5. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
Berdasarkan  peta  rencana  pola  ruang wilayah  di  Kecamatan  Kragan  Kabupaten Rembang  diketahui  bahwa  arahan  kawasan lindung  untuk  pesisir  yang  ada  pada  wilayah penelitian adalah sempadan pantai, rawan abrasi, rawan  kekeringan  dan  rawan  banjir.  Berbeda dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman  Penyusunan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah
Propinsi, Kabupaten Dan Kota
menyatakan bahwa kawasan rawan bencana yang tidak ditetapkan menjadi kawasan rawan bencana yang  tingkat  kerawanan  dan  berdampak  paling tinggi  bukan  merupakan  kawasan  lindung sehingga  kawasan  rawan  abrasi,  kawasan  rawan kekeringan  dan  kawasan  rawan  banjir  bukan merupakan  kawasan  lindung.  Hanya  kawasan sempadan  pantai  yang  merupakan  arahan kawasan  lindung  pesisir  di  Kecamatan  Kragan Kabupaten Rembang.
Selain itu berdasarkan peta rencana pola ruang  wilayah  di  Kecamatan  Kragan  Kabupaten Rembang  diketahui  bahwa  arahan  kawasan budidaya  di  Kecamatan  Kragan  Kabupaten Rembang  terdiri  dari  kawasan  peruntukan permukiman,  peruntukan  industri  menengah, peruntukan perikanan, peruntukan pertanian dan peruntukan  wisata.  Selain  itu  kawasan-kawasan tersebut  juga  berada  pada  kawasan  budidaya pesisir  di  wilayah  penelitian.  Kawasan  budidaya pesisir  yang  menjadi  objek  dari  sertipikasi  hak atas  tanah  nelayan  di  wilayah  penelitian  adalah kawasan  peruntukan  permukiman  dan  kawasan peruntukan perikanan.
Analisis  perkembangan  sertipikat  hak atas  tanah  nelayan  dan  rencana  tata  ruang wilayah  pesisir  di  Kecamatan  Kragan,  Kabupaten Rembang  dilakukan  dengan overlay peta  yaitu antara  peta  bidang  tanah  sertipikat  hak  atas tanah  nelayan  di  Kecamatan  Kragan  Kabupaten Rembang  dengan  peta  rencana  pola  ruang
wilayah  berdasarkan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Rembang  Tahun  2011-2031 Peta  bidang  tanah  sertipikat  hak  atas  nelayan didasarkan  pada  kegiatan  sertipikasi  hak  atas tanah  nelayan  Tahun  2013-2018.  Untuk  peta rencana  pola  ruang  wilayah  pesisir  digunakan kawasan  sempadan  pantai  sebagai  kawasan lindung.  Analisis  ini  merupakan  tahapan  untuk menganalisis  perkembangan  sertipikat  hak  atas tanah  nelayan  dan  rencana  tata  ruang  wilayah pesisir  di  Kecamatan  Kragan,  Kabupaten Rembang  berdasarkan  parameter  kawasan lindung  pesisir  yaitu  sempadan  pantai.  Adapun tabel hasil analisis luas sertipikasi hak atas tanah nelayan  dan  arahan  pemanfaatan  ruang  wilayah pesisir  di  Kecamatan  Kragan,  Kabupaten Rembang per tahun adalah ditujukkan oleh Tabel 4 berikut :
Tabel 4. Luas Sertipikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir di
Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang Tahun 2013 – 2018. No Tahun Nama Desa Kategori (M2) Luas (M2) S1 S2 1. 2013  Pandangan Wetan 5.147 80 5.227 2. 2014  Kebloran 2.307 1.295 3.602 Plawangan 9.221 4.261 13.482 Tegalmulyo 20.189 950 21.139 3. 2015  Sumbersari 17.033 2.140 19.173 Tanjungan 12.087 2.069 14.156 4. 2016  Balongmulyo 11.731 0 11.731 Kragan 1.339 4.408 5.747 Plawangan 4.294 2.526 6.820 5. 2017  Karanglincak 10.698 561 11.259 Sumurtawang 5.975 1.369 7.344 Tanjungan 8.855 879 9.734 Tegalmulyo 8.646 214 8.860 6. 2018  Karanglincak 5.930 731 6.661 Plawangan 6.760 5.556 12.316 Tanjungan 5.287 894 6.181 Tegalmulyo 5.190 986 6.176 JUMLAH 140.689 28.919 169.608
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa wilayah penelitian dengan kategori “S1” tertinggi adalah Desa Balongmulyo seluas 11.731 M2 atau 100%.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  semua bidang tanah sertipikat hak atas tanah nelayan di Desa  Balongmulyo  berada  di  arahan  kawasan budidaya  dan  tidak  ada  bidang  tanah  sertipikat hak  atas  tanah  nelayan  yang  berada  didalam kawasan  sempadan  pantai.  Untuk  wilayah penelitian dengan kategori “S1” terendah ad alah Desa Kragan seluas 1.339 M2 atau 23,3%. Hal ini menunjukkan  bahwa  hanya  sedikit  bidang  tanah sertipikat hak atas tanah nelayan yang berada di pola  ruang  wilayah  dengan  arahan  kawasan
budidaya  dan  berada  diluar  kawasan  sempadan pantai.  Berbanding  terba lik  untuk  kategori  “S2”, dimana untuk kategori “S2” yang tertinggi adalah Desa  Kragan  seluas  4.408  M2  atau  76,7%  dan kategori  “S2”  yang  terendah  adalah  Desa Balongmulyo  seluas  0  M2  atau  0%.  Baik  untuk kategori “S1” dan “S2” di wilayah penelitian Desa Balongmulyo  dan  Desa  Kragan  didasarkan  pada kegiatan sertipikasi hak atas tanah nelayan Tahun 2016.  Gambar  6  menujukkan  peta  analisis  luas setipikasi  hak  atas  tanah  nelayan  dan  arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang tahun 2018.
Gambar 6. Peta Analisis Luas Setipikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang Tahun 2018
Selain  itu  dapat  dilihat  bahwa  wilayah penelitian  yang  berpotensi  terancam  mengalami konflik  penggunaan  dan  degenerasi  lingkungan pesisir  dikarenakan  luas  bidang  tanah  sertipikat hak  atas  tanah  nelayan  berada  pada  arahan kawasan  lindung  pesisir  sempadan  pantai  yang terbesar  antara  lain:  Desa  Kragan,  Desa Plawangan dan Desa Kebloran. Hal ini disebabkan
oleh  luas  bidang  tanah  sertipikat  hak  atas  tanah nelayan yang berada didalam kawasan sempadan pantai  pada  desa-desa  tersebut  yang  besar. Diketahui  juga  bahwa  peruntukkan  tanah  untuk sertipikat hak atas tanah nelayan di Desa Kragan, Desa  Plawangan  dan  Desa  Kebloran  adalah perumahan  sehingga  dapat  berpotensi  merusak lingkungan  dan  ekologi  (Dunstan  et  al.,  2016)  di
wilayah pesisir yang seharusnya sebagai kawasan lindung  sempadan  pantai.  Adanya  alih  fungsi lahan  yang  tidak  sesuai  dengan  eksisting penggunaan  tanah  (Ferrol  et  al.,  2015)  akan mengancam keberlanjutan ekosistem didalamnya yang berfungsi sebagai konservasi wilayah pesisir (Jefferson et al., 2015).
Berdasarkan hal tersebut, maka didapatkan  hasil  luas  sertipikat  hak  atas  tanah nelayan  dan  arahan  pemanfaatan  ruang  wilayah pesisir secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh Tabel 5 berikut.
Tabel 5. Analisis Luas Sertipikat Hak Atas Tanah Nelayan Dan Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah
Pesisir Di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang Tahun 2018 No Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Luas (M2) Persentase (%) 1. Arahan Kawasan Budidaya 140.689 82,9 2. Arahan Kawasan Lindung 28.919 17,1 JUMLAH 169.608 100,0
Berdasarkan  Tabel  5.  analisis  luas sertipikasi  hak  atas  tanah  nelayan  dan  arahan pemanfaatan  ruang wilayah pesisir Di Kecamatan Kragan,  Kabupaten  Rembang  Tahun  2018 diketahui  bahwa  untuk  luas  sertipikat  hak  atas tanah  nelayan  di  Kecamatan  Kragan  Kabupaten Rembang  yang  berada  di  arahan  kawasan budidaya  adalah  seluas  140.689  M2  atau  82,9% sedangkan  berada  di  arahan  kawasan  lindung adalah seluas 28.919 M2 atau 17,1 %.

## Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  sertipikat  hak  atas tanah  nelayan  pada  arahan  pemanfaatan  ruang untuk  kawasan  lindung  seluas  28.919  M2  atau 17,1  %.  Hal  ini  perlu  mendapatkan  perhatian khusus  agar  meskipun  tanah  tersebut  telah
bersertipikat hak atas tanah namun pemanfaatannya  harus  mendukung  fungsi kawasan  lindung  supaya  tidak  terjadi  kerusakan ekosistem  wilayah  pesisir  yang  berakibat  pada masyarakat nelayan itu sendiri.

## Ucapan terima kasih
Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai  pihak  yang  telah  membantu  dalam penelitian/penyusunan artikel.
Ucapan terimakasih  secara  khusus  disampaikan  kepada Danu  Eko  Agustinova,  M.Pd.  dan  Arif  Ashari, M.Sc.  yang  telah  membantu  selama  proses penerbitan artikel ini.

## Referensi
Cigliano,  J.  A et  al .  (2015).  Making  marine  and coastal  citizen  science  matter. Ocean  and Coastal Management , 115, 77 – 87. Dunstan,  P.  K et  al .  (2016).  Using  ecologically  or biologically significant marine areas (EBSAs) to  implement  marine  spatial  planning. Ocean and Coastal Management , 121, 116 –
127.
Ferrol-Schulte,  D et  al .  (2015).  Coastal  livelihood vulnerability
to marine resource degradation:  A  review  of  the  Indonesian national  coastal  and  marine  policy framework. Marine Policy , 52, 163 – 171. Flego,  V  dan  M.  Roi ć .  (2018).  Land  Tenure Registration  On  The  Marine  Areas  In Croatia. Ocean & Coastal Management , 166, 72 – 81.
Jefferson,  R et  al .  (2015).  Understanding audiences:  Making  public  perceptions research  matter  to  marine  conservation. Ocean  and  Coastal  Management ,  115,  61 – 70.
Manaf,  Murshal.  (2012).  Analisis  Pemanfaatan Ruang  di  Wilayah  Pesisir  Kecamatan Bontoharu  Kabupaten  Kepulauan  Salayar. Jurnal  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota Universitas  45  Makassar. Vol  4,  No.  dang2 (2015).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2031. Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2018 tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi,  Kabupaten dan Kota.
Rahmawati,  P.  (2017).  Penyusunan  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Di Kabupaten Jepara ( Studi Kasus : Desa Bandengan Kecamatan Jepara ). Tata Loka , 19 (3), 192 – 205.
Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang  Terkandung  Dalam  Sertipikat  Hak Atas Tanah. De Lega Lata , 2, 139 – 157. Sutaryono.  (2016). Integrasi  Urusan  Tata  Ruang dan  Pertanahan:  Peluang  &  Tantangan
Kelembagaan .  Yogjakarta  :  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. www.manajemenpertanahan.blogspot.com .
Diakses pada tanggal 03 Mei 2019
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang  No.  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Vugteveen,  P et al . (2014).  How to structure and prioritize  information  needs  in  support  of monitoring  design  for  Integrated  Coastal Management. Journal  of  Sea  Research , 86 ,
23 – 33.
Waryanta.  (2016).  Integrasi  Penataan  Pertanahan Dalam  Kerangka  Penataan  Wilayah  Pesisir Dan Lahan Atas Terpadu. Jurnal Bhumi , Vol. 2, No.1 (2016).
Wakker,  W.  J et  al .  (2003).  Land  registration  and cadastre in the Netherlands, and the role of cadastral  boundaries:  The  application  of GPS  technology  in  the  survey  of  cadastral boundaries.
Journal of Geospatial Engineering , 5(1), 3 – 10.