## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN SIRI BAGI PRAJURIT TNI TERHADAP ISTRI KEDUA
Agung Prama Sarno 1 , Asni 2 , Siti Nurul Fatimah T 3 123 Universitas Islam Nergeri (UIN) Alauddin Makassar Email: muhammadagungpramasarno19@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  lapangan  atau  Field  Research  Kualitatif  .  Penelitian  yang didapat dari sumber data primer dan Perundang-undangan,Pendekatan yang digunakan dalam peneliatian  ini  adalah  pendekatan  syar’i  yuridis  dan  juga  empiris.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  dudduk  perkara  dalam  putusan  ini,  yaitu,  terbukti  secara  sah  dan meykinkan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 279 ayat (1) ke-1, dengan dampak istri kedua tidak mendapatkan nafkah dari terdakwa tetapi anak dari hasil perkawinan tersebut  tetap  mendapatkan  nafkah  karen  merupakan  kewajiban  terdakwa  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  perubahan  atas  Undang-Undang  nomor  23  Tahun 2002  tentang  perlindungan  anak.  Dalam  Hukum  Islam  sebuah  perkawinan  dapat  dilakukan selama  memenuhi  syarat  dan  rukun  yang  telah  dijelaskan,  tanpa  adanya  pencatatan  oleh Negara, sedangkan dalam putusan No.17-K PM.III-16/AD/I/2020 dan pada proses persidangan terlihat adanya saksi-saksi yang merupakan wali ataupun saksi dalam proses ijab qabul tetapi dalam  hal  lain,terdakwa  menyembunyikan  identitasnya  mengenai  terdakwa  yang  telah memiliki istri yang sah dan tercatat oleh Negara.
Kata Kunci : Perkawinan Siri, Prajurit TNI, Hukum Islam, Hukum Positif

## Abstract
This research includes field research or Qualitative Field Research. The research is obtained from  primary  data  sources  and  legislation.  The  approach  used  in  this  research  is  a  syar'i juridical and empirical approach. The results of this study indicate that sitting in the case in this  decision,  that  is, it is  legally  and  convincingly  proven  to  violate  the  1st  Criminal  Code Article 279 paragraph (1), with the impact that the second wife does not get a living from the defendant but the child from the marriage continue to earn a living because it is the defendant's obligation  based  on  Law  Number  35  of  2014  amendments  to  Law  number  23  of  2002 concerning child protection. In Islamic law a marriage can be carried out as long as it fulfills the  requirements  and  pillars  that  have  been  explained,  without  any  recording  by  the  State, while  in  the  decision  No.17-K  PM.III-16/AD/I/2020  and  in  the  trial  process  there  were witnesses. who is a guardian or witness in the consent process but in other cases, the defendant hides his identity regarding the defendant who already has a legal wife and is registered by the State.
Keywords: Siri Marriage, TNI Soldiers, Islamic Law, Positive Law
(Studi Kasus Perkara Putusan No. 17-K PM.III-16/AD/I/2020)
Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah

## A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, karena harus memperhatikan suatu kaidah dan  norma  dalam  lingkungan  masyarakat,  tetapi  pada  realitasnya  tidak  semua  orang berprinsip  demikian,  pada  umumnya  suatu  pernikahan  merupakan  ikatan  lahir  batin antara  laki-laki  dan  perempuan,  namun  perkawinan  seringkali  tidak  dihargai kesakralannya  sedangkan  pernikahan  satu-satunya  pemersatu  dua  insan  yang  telah tercatat  pada lembaga instansi  Negara  yang  berwenang  mengatur  secara  sah  dan  legal secara hukum Negara. 1
Sedangkan dalam  tuntunan agama Islam suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi  rukun  dan  syarat  pernikahan,  kedua  hal  tersebut  sama  dalam  pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh penghulu terhadap calon suami, calon istri serta wali dalam hal  ini  sesuai  menurut  tuntunan  agama  Islam,  namun  memiliki  perbedaan  dari  segi mekanisme pelaksanaan yaitu, suatu pernikahan secara hukum Negara melalui Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN)  yang  dijabat  oleh Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  sesuai  dengan pasal (2) ayat (2), sedangkan dalam proses pernikahan  menurut tuntunan agama Islam cukup memenuhi rukun (tiang) sebagai unsur pokok dan syarat sebagai unsur pelengkap terhadap setiap pelaku hukumnya. 2
Namun baik dalam perkawinan maupun perceraian telah di unifikasi secara hukum, yang dimana  tuntunan  agama  tidak  mengenyampingkan  Perundang-Undangan  yang  berlaku didalamnya  sebab  terdapat  akta  resmi  secara    tertulis  melalui  surat-surat  keterangan. Menurut  Zainut    Tauhid  Saadi  Ketua  Umum  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) mengatakan  pernikahan,  pernikahan  di  bawah  tangan  atau  nikah  siri  hukumnya  sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. 3
Sebagai  pernikahan  secara  rahasia  dilarang  dalam  Islam  pasalnya  pernikahan  tersebut tanpa sepengetahuan walinya, Sebagaimana Rasulullah SAW  bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil, atau pernikahan tidak sah bukan sekedar tidak sempurna
1 Kementerian Agama Republik Indonesia, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam dan Urusan Haji, (Jakarta; Kementerian Agama, 1984) , hlm. 34
2 Kementerian Agama Republik Indonesia…, hlm. 34 .
3 https://www.republika.co.id/berita/owtuiu438/ini-pandangan-waketum-mui-tentang-nikah-siri  di akses pada 07 September 2017
Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah
sebagaimana  pendapat  sebagian  ahli  fiqih. 4 sedangkan  pada  zaman  khulafaurrasyidin khalifah  Umar  bin  al-khatthab  pernah  mengancam  pelaku  nikah  siri  dengan  suatu hukuman  dera  atau  rajam  (pelakunya)  jika  telah  terjadi  hubungan  seksual  antara keduanya dan diakuinya dengan empat orang saksi. 5
Setiap pernikahan yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan mekanisme yang berlaku khususnya  dalam  kesatuan  prajurit  TNI  Tentara  Nasional  Indonesia  juga  telah  diatur tentang mekanisme tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi prajurit sesuai proses perkawinan serta perceraian prajurit TNI AD selain dari pada tuntunan agamanya dan Undang-Undang Perkawinan juga tunduk pada Peraturan Nikah Cerai yang dituangkan dalam Peraturan Panglima TNI dalam keanggotaan TNI AD memilik tersendiri struktur keorganisasian, proses perkawinan  terhadap anggota TNI AD tidaklah sesederhana sama seperti masyarakat pada umumnya.
Diwajibkan  suatu  pencatatan  perkawinan  oleh  Negara  melalui  peraturan  perundang- undangan  merupakan  kewajiban  administratif,  makna  pentingnya  administratif  yaitu berupa  pencatatan  perkawinan  menurut  Mahkamah  Konstitusi  dapat  dilihat  dari perspektif  Negara,  pencatatan  dimaksud  diwajibkan  dalam  rangka  fungsi  Negara memberikan  jaminan,  perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia, yang merupakan tanggung jawab Negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip  Negara  hukum  dan  demokratis  yang  diatur  serta  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan. 6
Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 apabila prajurit TNI  AD  tidak  memenuhi  hal  tersebut  akan  berdampak  kerugian  secara  perdata  yang berujung pada sanksi administrasi.
Pernikahan  yang  dilakukan  dengan  pencatatan  adalah  upaya  perlindungan  terhadap suatau  pernikahan.  Perintah  pencatatan  surat  nikah  tersebut  sama  sekali  tidak bertentangan  dengan  Hukum  Islam  atau  Hukum  Allah  SWT,  bahkan  ini  mempunyai
4 M. Tahir Maloko, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam,( Sipakalebbi 1 , No.2, 2014) hlm.221
5 Harpani Matnuh, Perkawinan dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional , ( Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6 , No.11,2016): hlm.900.
6 Marwin, Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanam Konstitusi , ( Asas 6 , No. 2, 2014): hlm.102.
(Studi Kasus Perkara Putusan No. 17-K PM.III-16/AD/I/2020)
Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah
semangat  yang  sama  dengan  semangat  yang  terkandung  dalam  Al-Qur'an  dan  Hadis, tindakan  tersebut  juga  dapat  dikatakan  sebagai  tindak  kejahatan  perkawinan  sesuai KUHP Pasal 279.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian secara kualitatif yaitu penelitian dengan mencari suatu kejadian atau fenomena dengan memahami makna dan mengerti terhadap fenomena tersebut, dengan melalui suatu kehidupan yang terlibat langsung atau tidak secara langsung serta telah diatur dan diteliti secara menyeluruh dengan tertulis dan dapat  di  implementasikan.  Dalam  penelitian  ini  kualitatif  deskriptif  tidak  menghitung angka tetapi melalui suatu dokumen resmi berkas-berkas perkara termasuk dalam judul skripsi ini terkait putusan tentang anggota kesatuan TNI AD melakukan Perkawinan Siri yang nantinya di tinjau dari Perspektif Hukum Islam juga kerugian secara Hukum Perdata terhadap prajurit TNI AD.
Penelitian ini akan menganalisis penyebab dan akibatnya dengan mendeskripsikan terkait Perkawinan Siri secara sistematis  faktual  dan  akurat  melalui  fenomena  yang  terjadi dalam  lingkungan  masyarakat.  Penelitian  ini  diharapkan  untuk  mampu  menghasilkan suatu  gambaran  yang  terorganisir  dan  utuh  secara  baik  dan  benar  sehingga  suatu fenomena dapat dipahami pokok permasalahan dengan melihat pemikiran dari para ahli atau akademisi sebagai penguat teori dari penelitian tersebut dan nantinya penelitian ini mampu menemukan keabsahan atau kebenaran yang sebenarnya. Tujuan dilakukannya penelitian bagi peneliti yaitu agar mampu memahami dan mendeskripsikan

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam
Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  Perkawinan  adalah miitsaaqon  gholiidhan yang  diambil  dari  Al-Qur’an  surah  An-Nisa  ayat  21,  yang  artinya  sebagai  sebuah perjanjian  yang  agung, ibarat  perjanjian yang  bisa  dipertahankan,  dikoreksi  sampai pada  batas  dibatalkan  namun  bukan  sembarang  perjanjian  atau  tidak  dapat  dimain- mainkan, dalam hukum Islam perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Dalam ajaran
Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah
Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah, melakukan perbuatan ibadah  berarti  melaksanakan  ajaran  agama. 7 Perkawinan  berasal  dari  kata  an-Nikah yang  menurut  bahasa  mengumpulkan,  saling  memasukkan,  dan  wathi  atau bersetubuh. 8
Perkawinan  bagi  umat  Islam  bukan  hanya  dianggap  sakral,  akan  tetapi  di  anggap sebagai  sebuah  ibadah,  karena  kehidupan  berkeluarga,  untuk  melestarikan kelangsungan  hidup  anak  manusia,  dan  menjadi  instrumen  stabilitas  social  dan eksistensi  yang  tinggi  bagi  pasangan  suami  istri.  Adapun  tujuan  perkawinan merupakan hal yang agung dan cara yang mulia, karena hal ini merupakan salah satu cara membuktikan cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami  dan  istri,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  al-Quran  surat  ar-Rum  ayat  21. Meskipun  dalam  prakteknya,  kadang  kita  jumpai  hubungan  suami  istri  yang dihadapkan  dengan  berbagai  konflik,  perselisihan,  kekerasan  dan  dominasi  suami terhadap istri hingga pada akhirnya perkawinan kadang menjadi penjara bagi seorang perempuan. 9
Terkhusus bagi mereka yang  belum sanggup menikah karena alasan keuangn dan lain sebagainya,  baginda  Rasulullah  SAW,  memerintahkan  agar  berpuasa.  Hal  ini dikarenakan  puasa  dinilai  dapat  mengendalikan  hasrat  seksual  kepada  lawan  jenis. Karena  puasa  dapat  melatih  diri  untuk  mengendalikan  hawa  nafsu,  termasuk didalamnya hasrat seksual. Puasa yang dimaksud dalam hadits ini dijadikan sebagai pengalihan  yang  sifatnya  tidak  permanen.  Selain  untuk  puasa,  disertai  pula  Ibadah yang  biasanya,  seperti  membaca  Alquran,  dzikir,  doa,  dan  aktivitas  pengalihan lainnya.
Pendapat  Ibnul  Qayyim  al-Jauziyyah  tentang  hadits  ini  menjelaskan  bahwa, Rasulullah saw. i telah menawarkan i dua obat i untuk mereka yang i dimabuk asmara: obat asli i dan i obat pengganti. i Obat asli ialah obat i yang memang i diciptakan untuk
7 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 1997),hlm.3.
8 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta; Prenada Media Group,  2003),  hlm. 8.
9 Forum  Kajian  Kitab  Kuning  (FK-3), Kembang  Setaman  Perkawinan  Analisis  Kritis  Kitab  Uqud  Al- Lujjayn, (Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2005). hlm. ix.
(Studi Kasus Perkara Putusan No. 17-K PM.III-16/AD/I/2020)
Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah
itu dan i tidak boleh i diganti jika i telah didapatkan. i Pendapat ini i sesuai dengan sabda  Rasulullah  saw.  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Abbas:    حاكنلا  لثم  نيباحتملل  ري  مل. "Tidak ada obat mujarab bagi yang dimabuk cinta selain menikah." (HR Ibnu Majah) 10
Di Indonesia sering kita dengarkan mengenai perkawinan siri, adapun perkawinan siri dapat di definisikan secara tersirat adalah perkawinan yang ada usaha dari para pihak (mempelai  dan  saksi)  untuk  merahasiakan.  Oleh  karena  itu,  unsur  pokok  yang menjadikan  haramnya  perkawinan  sirri  adalah  adanya  usaha  merahasiakan perkawinan tersebut oleh para pihak. Dengan demikian, unsur Pencatatan Perkawinan Nasional    dan  mengumumkan  kepada  khalayak  menjadi  unsur  penentu  sah  atau tidaknya  perkawinan.  Sebagaimana  dalam  kewajiban  agama  yang  tidak  boleh dibedakan hukumnya sesuai dengan kaidah fiqh: “ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib” (kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib) 11 .
Dilihat dari kata-kata sirri itu berarti “sembunyi-sembunyi” atau “tidak terbuka”. Jadi nikah sirri berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam,  tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah. 12
Dalam  pandangan  ulama  kontemporer  seperti  Mahmud  Syaltut  memberikan pandangan yang lebih ketat mengenai pernikahan sirri. Menurutnya, ulama tradisional sudah  sepakat  bahwa  pernikahan  sirri  adalah akad  nikah  yang  dilakukan  dua  pihak tanpa ada saksi, tanpa pengumuman (i‘lān) dan tanpa penulisan dalam buku resmi, dan pasangan tetap hidup dalam kondisi status perkawinan yang disembunyikan. Hal
10 Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1835-4332)
11 Masrum
M Noor,
Pencatatan
Nikah
Sebagai Kewajiban Syar’iyah , https://drive.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbaDdiX1lDQTE3aDQ/view?resourcekey=0- 0mnv5jLReskpMBPu6DZqiw, di akses pada 18 November 2021
12 M. Thahir Maloko, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, Sipakalebbi 1, Nomor 2 Desember 2014, hlm.
Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah
yang  sama  juga  disebutkan  Quraisy  bahwa  semua  ulama  sepakat  tentang  larangan merahasiakan perkawinan, 13
Sedangangkn i MUI i sengaja lebih memilih istilah i pernikahan di bawah tangan dari pada i istilah i pernikahan i siri. i Selain untuk i membedakan dengan i pernikahan siri yang i sudah i dikenal i dalam  konteks i fikih,  Istilah i ini  lebih i sesuai  dengan i ketentuan i agama i Islam. Menurut MUI, nikah di bawah i tangan i yang dimaksud dalam i fatwa ini i adalah pernikahan ii yang terpenuhi i semua rukun dan syarat i yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam). 14
Berbeda  dengan  M.  Quraisy  Shihab  yang i berpendapat  bahwa i perkawinan  di i bawah  tangan i dalam  konteks i keindonesiaan,  dapat  mengakibatkan i dosa  bagi pelakunya i karena melanggar i ketentuan yang i ditetapkan oleh i pemerintah dan i DPR (ulil amri).  Sedang Qur’an i memerintahkan untuk i mematuhi (taat) i kepada ulil  amri i selama  tidak i bertentangan  dengan i hukum-hukum  Allah. i Sedangkan perintah i pencatatan perkawinan i bukan hanya i tidak bertentangan i tetapi sejalan dengan i semangat Qur’an. 15
Berkaitan dengan i pernikahan siri i ditinjau dari i hukum Islam ini, i sah tidaknya i suatu i pernikahan  atau i perkawinan  tidak  terletak i pada  dicatatkan i atau  tidak i dicatatkan  padalembaga  pencatatan,  tetapi i yang  membuat i sah  tidaknya  suatu i perkawinan  terletak i pada  syarat i dan  rukunnya i pernikahan  atau i perkawinan. Memang i adanya  pencatatan  merupakan i hal  yang i menguntungkan  bagi i para pihak, i karena merupakan dokumen i resmi dari i negara yang i dapat digunakan i sebagai  alat  bukti  bila i terjadi  perselisihan i yang  berkaitan  dengan i perkawinan atau ii sengketa yang i lahir akibat i perkawinan, misalnya i waris, i hak asuh i anak, perceraian, i nafkah dan i lain-lain.
Nikah  dibawah  tangan  dikalangan  ulama  terdapat  berbedaan pendapat  tentang hukumnya  sah  atau  tidak.  Menurut   Mazhab  Maliki,  Syafii  dan Hanafi  tidak
13 M.  Quraisy  Shihab, Wawasan  al-Qur’an:  Tafsir  Maudhu’i  atas  Berbagai  Persoalan  Umat ,  (Jakarta; Mizan, 1998) hlm. 204.
14 Majelis Ulama Indonesia, Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan
15 M. Quraisy Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat, hlm. 204.
(Studi Kasus Perkara Putusan No. 17-K PM.III-16/AD/I/2020)
Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah
membolehkan.  Ulama  terkemuka  di  dunia  Islam  Yusuf  Qardawi bahwa  nikah siri  sah  selama  ada  ijab  qabul  dan  saksi. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)  tahun    1980  tentang  dibawah  tangan    hukumnya  sah  karena  telah  terpenuhi syarat  dan  rukun  nikah,  tetapi  haram  jika  terdapat  madharat.  Meskipun  demikian pernikahann i harus  dicatat i secara  resmi  pada i instatnsi  berwenang, i sebagai langkah i prevenstif  untuk i menolak    dampak i negative /madharat  ( saddan  lidz- dzari’ah ). 16
Berdasarkan  hal  iniliah,  maka  orang  yang i melakukan  pernikahan i siri  tetap I memiliki hubungan i pewarisan yang i sah dalam Islam i dan hubungan lain i yang lahir i dari pernikahan i sirri. Seharusnya i pengadilan i tidak boleh i menolak untuk menyelesaikan i sengketa    yang i terjadi  dalam i pernikahan i siri  atau  akibat pernikahan i siri. Selanjutnya bila i melihat sejarah i pada masa i kejayaan Islam,  telah berkembang i dengan baik i sistem pencatatan, i namun pernikahan i atau perkawinan yang i tidak  dicatatkan i pada  negara i tidak  diancam i sanksi  dan i kenyataannya kebanyakan i masyarakat saat i itu yang i melakukan pernikahan i atau perkawinan tidak i dicatatkan.  Para ulama atau i penguasa pada i waktu itu i memahami bahwa hukum i asal  pencatatan i pernikahan  adalah i mubah, i artinya  boleh i dilakukan pencatatan  atau i boleh  tidak i melakukan i pencatatan.  Sebagimana  firman  Allah dalam QS. al-Baqarah: 2/282: 17
Terjemahnya:
“ Hai  orang-orang    yang  beriman  apabila  kamu  bermu’amalah  tidak  secara  tunai untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya,  dan  hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Alloh telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan, dan hendaklah ia
16 Arsyad Said, Nikah Dibawah Tangan dalam Perspektif Islam, Jurnal Unismuh Palu, no. 251, (1 September 2018), h15
17 Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2009), hlm. 48
Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah
bertaqwa kepada Alloh Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. ”
Jika yang i berutang itu i orang yang i lemah akalnya i atau lemah (keadaannya) i atau dia i sendiri tidak i mampu mengimlakkan, i maka hendaklah i walinya mengimlakkan dengan i jujur.  Dan i persaksikanlah  dengan i dua  orang i saksi  dari i orang-orang lelaki i diantaramu. Jika i tidak ada i dua orang i lelaki, i maka (boleh) i seorang lelaki dan i dua  orang i perempuan  dari i saksi-saksi  yang i kamu  ridhoi,  supaya i jika seorang i lupa maka i seorang lagi i mengingatkannya.
Dapat dikemukakan bahwa perkawinan sirri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang beragama Islam, yang telah memenuhi baik rukun- rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak dicatatkan pada pejabat pencatat nikah,  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  Undang-undang  Nomor  1Tahun  1974. Dengan  tidak  dicatatkannya  akan  perkawinan  sirri  ini,  maka  suatu  perkawinan  itu tidak  terdaftar  didalam  suatu  akta  negara.  Perkawinan  sirri  itu  merupakan  bagian daripada perkawinan Islam, maka apabila mereka melakukan suatu perkawinan sirri syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenui adalah harus sesuai dengan yang ada dalam perkawinan menurut agama Islam.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  ,dapat  dikatakan  bahwa  nikah  sirri  adalah  hubungan suami istri yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyidan sesuai dengan ketentuan  agama  Islam,  akan  tetapi  tidak  dicatat  dalam  pengadministrasian  oleh pemerintah dalam hal ini KUA.
Hukum i nikah i sirri i secara i agama i Islam i adalah i sah i atau i legal i dan i dihalalkan atau diperbolehkan i jika i syarat i dan i rukun i nikahnya i terpenuhi i pada i saat i nikah sirri  digelar. Rukun i nikah i yaitu: i (1) i Adanya i kedua i mempelai, i (2) wali, i (3) Adanya i saksi i nikah, i (4) Adanya i mahar i atau i maskawin, i (5) i Adanya i ijab i kabul atau i akad. i
Menurut i pandangan i mahzab i Hanafi i dan i Hambali i suatu i pernikahan i yang i syarat dan rukunnya i maka i sah i menurut i agama i Islam i walaupun i pernikahan i itu i adalah pernikahan sirri. i Sedangkan i menurut i Kiyai i Hosen i Muhammad i seorang
(Studi Kasus Perkara Putusan No. 17-K PM.III-16/AD/I/2020)
Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah
komisioner i komnas perempuan i menyatakan i pernikahan i pria i dewasa i dengan wanita i secara i sirri i merupakan pernikahan i terlarang i karena i pernikahan i tersebut dapat i merugikan i seorang i perempuan, sedangkan i Islam i justru i melindungi perempuan i bukan i malah i merugikannya. 18
2. Perkawinan Siri oleh Anggota TNI Perspektif Hukum Positif dan Kemiliteran
Terlepas i dari i adanya i bermacam-macam i masyarakat i dengan i berbagai i corak ragamnya dalam i proses i melaksanakan i perkawinan i sesuai i dengan i adat i mereka, i namun i dengan dikeluarkannya i Undang- i undang i Nomor i 1 i Tahun i 1974 i tentang peraturan pelaksanaannya tidak i lain i adalah i dimaksudkan i sebagai i univikasi hukum i khususnya i di i bidang Perkawinan i di i Indonesia. i Mengingat i semakin mendesaknya i tuntutan i zaman i dan kompleksnya i permasalahan i yang i terjadi dengan i adanya i perkawinan, i sehingga i dalam i hal ini i pencatatan i perkawinan sangatlah i diperlukan. 19
Pelaksanaan i perkawinan i siri i hampir i sama i dengan i perkawinan i pada i umumnya, nikah sirri i dilaksanakan i sesuai i dengan i prosesi i pernikahan i Islam, i yaitu i ada i calon mempelai, wali, i saksi, i  i ijab i qabul, i dan i mahar. i Adapun i yang i membedakan adalah i pernikahan i itu tidak i tercatat i di i KUA. i Dengan i demikian, i proses pernikahan i mereka i tidak i dilakukan pencatatan i dan i pengawasan i oleh i PPN, i tetapi cukup i dinikahkan i dengan i orang i yang dianggap i memahami i agama i Islam i atau ditokohkan, i seperti i kiai. i Pendapat i yang i muncul selama i ini i bahwa i kiai i sangat berperan i dalam i proses i pernikahan i sirri.
Sementara i itu, i pada i umumnya i pelaksanaan i nikah i sirri i yang i dilakukan kebanyakan orang i berlangsung i di i rumah, i namun i ada i yang i mendatangi i tempat tinggal i kiai. i Seperti halnya i walimah i yang i dilaksanakan i pada i upacara pernikahan, i i acara i pernikahan i sirri i ini juga i dihadiri i oleh i para i undangan i yang rata-rata i berjumlah i 10 i sampai i dengan i 20 i orang yang i terdiri i dari i lingkungan
18 M. Thahir Maloko, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, Sipakalebbi 1, Nomor 2 Desember 2014, hlm. 229
19 Enik iIsnaini, Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia, Independent 2, No. 1 , hlm.52
Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah
keluarga, i baik i dari i pihak i pengantin i laki-laki i maupun pengantin i perempuan i dan tetangga i yang i berada i di i dekat i rumah. 20
Perkawinan i siri i tidak i hanya i dilakukan i oleh i masyarakat i umum i dan i terkadang juga dilakukan i oleh i orang i pemerintahan i atau i kemanan i Negara. i Hal i ini i akan lebih i relevan jika i dihubungkan i secara i yuridis i sebagaimana i dalam i kasus i nikah siri i oleh i prajurit i TNI AD i melanggar i secara i syariat i islam, i tindak i pidana KUHPM, i dan i secara i hukum tatanegara i melanggar i administrasi i dan i dapat dipecat i dari i jabatannya i sebagai i  i prajurit TNI i AD i hal i tersebut i bisa dikategorikan i sebagai i kejahatan i perkawinan i sesuai i dalam KUHP i oleh i prajurit TNI i AD i yang i telah i dipecat i dari i jabatannya. 21
Dipandang i dari i hukum i yang i berlaku i di i Indonesia, i nikah i sirri i merupakan perkawinan i yang i dilakukan i tidak i sesuai i dengan i ketentuan i peraturan i perundang- undangan i yang i berlaku. i Sebagaimana i kita i pahami i bahwa i berdasarkan i ketentuan Pasal i 2 i ayat i (1) i dan i (2) i UU i No.1/1974 i Jo. i Pasal i 4 i dan i Pasal i 5 i ayat i (1) i dan (2) i KHI, i suatu i perkawinan i di i samping i harus i dilakukan i secara i sah i menurut hukum i agama, i juga i harus i dicatat i oleh i pejabat i yang i berwenang. i Dalam i dua aturan i diatas, i nikah i sirri i adalah i pernikahan i illegal i dan i tidak i sah.
Perbuatan i pernikahan i siri i i yang i dilakukan i oleh i Prajurit i TNI, i dapat i digolongkan sebagai i suatu i pelanggaran i Disiplin i Militer i atau i sebagai i perbuatan i Tindak Pidana i Militer. i Dalam i penyelesaian i suatu i perkara i pidana i diperlukan i suatu mekanisme i tersendiri i dan i dilakukan i oleh i lembaga i hukum i tertentu i yang ditunjuk i dalam i Undang-Undang. i Ketika i i seorang i i Prajurit i i TNI i i melakukan i tindak i  i pidana i  i maka i  i akan i  i ditangkap, i  i ditahan, i diselidiki i serta i ditindak lanjuti i dengan i proses i penyidikan i untuk i membuktikan i keabsahan i i tindakan i yang dilakukan i  i tersebut. i Setelah i itu, i  i tahap-tahap i  i penyelesaian i perkara i di sidangkan i di i Pengadilan i Militer. 22
20 Effi Setiawati, Nikah Siri Tersesat Di jalan Yang Benar, (Jawa Barat: Eja Insani, 2005), hlm. 108-109.
21 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XII, pasal 279
22 Aswar  Tahir  dan  Hasta  Sukidi,  KEABSAHAN  PERKAWINAN  SIRI  DI  LINGKUNGAN  MILITER MAKASSAR, (Studi Kasus Perkara Lettu Arh Faizal  Ridwan Perkara Nomor 52-K/PM III-16/AD/VIII/2019), (QaḍāuNā 1, Oktober 2020): 63-78
(Studi Kasus Perkara Putusan No. 17-K PM.III-16/AD/I/2020)
Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah
Perkawinan anggota TNI sejatinya sama dengan perkawinan masyarakat umum yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama yang diyakini yang bersangkutan dalam hal ini calon suami atau isteri.
Perbedaan i yang i mendasar i antara i perkawinan i anggota i TNI i dengan i masyarakat biasa i adalah i adanya i izin i kawin. i  i Setiap i anggota i TNI i yang i akan i melakukan perkawinan i harus i mendapatkan i izin i terlebih i dahulu. i Izin i ini i harus i didapatkan dari i pejabat i yang i berwenang. i Pejabat i yang i berwenang i itu i adalah i Presiden, Menteri i Pertahanan i dan i Keamanan/ i Panglima i ABRI, i Wapangab, i Kas Angkatan/Kapolri i Pangkotama i Ops i Hankam i atau i pejabat i yang i ditunjuk, Kasmin i Hankam, i Dan i Korma i Hankam, i serta i Danjen, i Gub, i Ka i atau i pejabat yang i ditunjuk. 23
Jika  dalam  pelaksanaannya  ada  anggota  TNI  yang  melanggar  atau  mengabaikan ketentuan-ketentuan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan, maka hal itu bisa dianggap  pelanggaran  disiplin  militer  dan  bisa  diancam  dengan  hukuman  disiplin militer atau tindakan administratif.

## D. Penutup
Berdasarkan  penjelasan  pada  hasil  penelitian,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  dalam hukum  Islam  sebuah  perkawinan  dapat  dilakukan  selama  memenuhi  syarat  dan  rukun yang telah dijelaskan, tanpa adanya pencatatan oleh Negara, sedangkan dalam putusan No.17-K PM.III-16/AD/I/2020 dan pada proses persidangan terlihat adanya saksi-saksi yang  merupakan  wali  ataupun  saksi  dalam  proses  ijab  qabul  tetapi  dalam  hal lain,terdakwa  menyembunyikan  identitasnya  dalam  hal  ini  bahwa  terdakwa  telah memiliki istri yang sah dan tercatat oleh Negara.

## Daftar Pustaka
Buku
23 Frans Simanginsong, “Perkawinan Dan Perceraian Anggota Tni Menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/I/1980”
Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah

## Ali.Mohammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 1997)
Forum  Kajian  Kitab  Kuning  (FK-3), Kembang  Setaman  Perkawinan  Analisis  Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn, (Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2005).
Ghozali.Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, (Jakarta; Prenada Media Group,  2003)
Kementerian Agama Republik Indonesia, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam dan Urusan Haji, (Jakarta; Kementerian Agama, 1984) .
Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2009)
Majah.Sunan Ibnu, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1835-4332)
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XII, pasal 279
Setiawati.Effi, Nikah Siri Tersesat Di jalan Yang Benar, (Jawa Barat: Eja Insani, 2005)
Shihab.M.  Quraisy, Wawasan  al-Qur’an:  Tafsir  Maudhu’i  atas  Berbagai  Persoalan Umat , (Jakarta; Mizan, 1998)
Simanginsong.Frans,  “Perkawinan  Dan  Perceraian  Anggota  Tni  Menurut  Keputusan Menhankam No. Kep/01/I/1980”
Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia, (Cet. II; Makassar, Alauddin University Press, 2018)
Supardin, Hukum Islam di Indonesia (Studi Pengembangan Materi).  (Gowa; Alauddin University Press, 2020)

## Jurnal
Aliah. Fijannati, Jamal Jamil, Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan  Atasan  (Insubordinasi)  Di  Lingkungan  Pengadilan  Militer  III  –  16 Makassar,\ QaḍāuNā vol.2, no. 3, (September 2021)
Andriani. Dewi Sri, Patimah, Rahm Amir, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm), QaḍāuNā vol. 3, no. 1 (Desember 2021)
Enik Isnaini, Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia, Independent 2, No. 1
Gassing.  Qadir.H.T,  Penerapan  Asas  Equality  Before  The Law  Pada  Sistem  Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar, QaḍāuNā vol. 2, no. 2 (April 2021)
(Studi Kasus Perkara Putusan No. 17-K PM.III-16/AD/I/2020)
Gassing,  Qadir  ,  Supardin,  Implementasi  UU  No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan Terhadap  Praktek  Nikah  Siri  Di  Kecamatan  Bangkala  Kabupaten  Jeneponto, QaḍāuNā vol. 2, (Oktober 2021)
Maloko.M. Tahir, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, Sipakalebbi vol. 1 , no.2, (2014)
Marwin, Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanam Konstitusi , ( Asas 6 , No. 2 2014)
Matnuh.Harpani, Perkawinan dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan vol. 6 , no.11, (2016)
Majelis Ulama Indonesia, Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan
Said.Arsyad, Nikah Dibawah Tangan dalam Perspektif Islam, Jurnal Unismuh Palu, no. 251, (1 September 2018)
Sultan,  Lomba.,  Tinjauan  Hukum  Islam  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Asusila Prajurit TNI terhadap Anak di Bawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar, QaḍāuNā vol. 2, (April 2021)
Sultan, Lomba. Penegakan Keadilan Hakim Dalam Prespektif Alquran. QaḍāuNā vol. 1, no. 2 (April 2014)
Supardin, Penyelesaian Perkara Pemerkosaan Disertai Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer, QaḍāuNā vol. 1, (Desember 2020)
Supardin, Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, QaḍāuNā vol. 4, no. 2 (Desember 2017).
Tahir.Aswar  dan  Hasta  Sukidi,  KEABSAHAN  PERKAWINAN  SIRI  DI LINGKUNGAN MILITER MAKASSAR, (Studi Kasus Perkara Lettu Arh Faizal Ridwan Perkara Nomor 52-K/PM III-16/AD/VIII/2019), QaḍāuNā vol. 1, (Oktober 2020):

## Websites
https://www.republika.co.id/berita/owtuiu438/ini-pandangan-waketum-mui-tentang- nikah-siri  di akses pada 07 September 2017
Masrum
M Noor, Pencatatan Nikah Sebagai Kewajiban Syar’iyah , https://drive.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbaDdiX1lDQTE3aDQ/view?resour cekey=0-0mnv5jLReskpMBPu6DZqiw , di akses pada 18 November 2021