INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 8682-8691 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Whatsapp Yang Digunakan Untuk Mengakses dan Menyebarluaskan Pornografi
Ahmad Novaldi 1 ✉ , Sukmareni 2 , Syaiful Munandar 3
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email : ahmadnovaldi5@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Studi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang aturan penyalahgunaan penyebaran konten pornografi,  dan  pertimbangan  jaksa  dan  hakim  terhadap  pertanggungjawaban  terdakwa  dalam Putusan  Nomor:  40/Pid.Sus/2019/PN.Sgn.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis- normatif, hasil penelitian ini menunjukan bahwa jaksa dan hakim kurang teliti atau tidak menjalankan tugasnya secara baik dan meyeluruh karena melupakan hal lainnya seperti UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Sehingga penuntut umum hanya merumuskan dakwaan tunggal yaitu Pasal 45 Ayat  (1)  Jo  Pasal  27  Ayat  (4)  Undang-Undang  RI  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan hakim juga memutus perkara tersebut dengan mengadili terdakwa sesuai dengan tuntutan jaksa Pasal 45 Ayat (1) Jo  Pasal  27  Ayat  (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik.
Kata Kunci: ITE, Penegakan Hukum, Pornografi, Putusan

## Abstract
This study aims to provide an explanation of the rules for abusing the distribution of  pornographic content, considerations of prosecutors and judges regarding the liability of the accused in Decision Number: 40/Pid.Sus/2019/PN.Sgn. This research method uses juridical-normative research, the results of this study indicate that prosecutors and judges are not thorough or do not carry out their duties properly and thoroughly because they forget other things such as Law Number 44 of 2008 concerning pornography, So that the public prosecutor only formulates a single indictment, namely Article 45 Paragraph (1) in conjunction with Article 27 Paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions,  but  the  judge  in  deciding  the  case  said  he  chose  to  try  Article  45  Paragraph  (1)  in conjunction  with  Article  27  Paragraph  (1)  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  19  of  2016 concerning  Amendments  to  Law  Number  11  of  2008  concerning  Information  and  Electronic Transactions.
Keyword: ITE, Law Enforcement, Pornography, Decision

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek sosial. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam  membantu  menyelesaikan  pekerjaan  merupakan  hal  yang  menjadi  keharusan  dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada Sumber Daya Manusia (SDM).
Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat  ini,  maupun  perkembangan  teknologi  tersebut  selanjutnya.  Adaptasi  manusia  dengan teknologi  baru  yang  telah  berkembang  wajib  untuk  dilakukan  melalui  pendidikan.  Hal  ini dilakukan  agar  generasi  penerus  tidak  tertinggal  dalam  hal  teknologi  baru.  Dengan  begitu, teknologi dan pendidikan mampu berkembang bersama seiring dengan adanya generasi baru sebagai  penerus  generasi  lama.  Beberapa  cara  adaptasi  tersebut  dapat  diwujudkan  dalam bentuk pelatihan maupun pendidikan.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara meiliki hak dan kedudukan yang sama  dalam  hukum  dan  pemerintahan.  Hak  yang  demikian  juga  telah  dijamin  dalam UndangUndang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penjelasan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta memberikan  rasa  aman,  keadilan,  dan  kepastian  hukum  bagi  pengguna  dan  Penyelenggara
Sistem  Elektronik.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  hak  dan kebebasan  melalui  penggunaan  dan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  tersebut  dilakukan dengan  mempertimbangkan  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Namun di sisi lain, perkembangan media digital juga tidak terlepas dari dampak negatif. Salah  satunya  terkait  produksi,  distribusi  dan  konsumsi  konten  pornografi.  Pornografi  dapat diartikan sebagai penggambaran tubuh atau aktivitas perilaku seksual manusia secara terbuka dan ditujukan untuk memicu gairah seksual pada individu yang mengonsumsinya (Kurniawan & Creativity, 2017). Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjabarkan pengertian  pornografi  sebagai  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, 2008). Berdasarkan definisi tersebut, dapatdisimpulkan bahwa hal-hal pornografi  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  membangkitkan  nafsu  dan  dirancang  dengan sengaja.  Adapun  bentuknya  dapat  berupa  gambar,  lukisan,  foto,  video,  tulisan  ataupun percakapan (suara) yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan rangsangan seksual.
Muatan  pornografi  yang  lazimnya  berisi  tentang  eksploitasi  dan  komersialisasi  seks pengumbaran ketelanjangan baik sebagian atau penuh, pengumbaran gerakan-gerakan erotis, serta  pengumbaran  aktivitas  sosial  sosok  perempuan  yang  hadir  dalam  produk  media komunikasi,  media  massa,  dan  atau  pertunjukan.  Akibatnya,  pornografi  biasanya  cenderung lebih  menempatkan  manusia,  khususnya  perempuan,  sebagai  objek  seks  yang  sangat direndahkan.Efek  lanjutan  dari  masalah  ini,  kemudian  membuat  orientasi,  nilai  dan prilakuseksual masyarakat menjadi semakin permisif alias serba boleh. Mengingat pornografi diduplikasi  secara  masif  oleh  media  massa  yang  punya  kekuatan  untuk  mempengaruhi khalayaknya.
Perkembangan  pornografi  yang  semakin  marak  tidak  lepas  kaitannya  dengan perkembangan  teknologi  komunikasi  saat  ini.  Pornografi  yang  pada  awalnya  hanya didistribusikan melalui video Betacam kemudian keping Digital Versatile Disk (DVD) maupun Versatile  Compact Disk (VCD), saat ini dapat dikonsumsi melalui  laptop, tablet, smartphone, serta  perangkat  digital  lainnya  dengan  didukung  oleh  koneksi  internet.  Sejumlah  riset menunjukkan bahwa akses konten pornografi paling banyak memalui smartphone. Data survey yang  dirilis  oleh  Asosiasi  Penyelenggara  Jaringan  Internet  Indonesia  (APJII)  sepanjang  tahun
2016 menyebutkan bahwa sebanyak 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet.
Seperti yang dilansir oleh situs  berita  Kompas,  data APJII tersebut  juga menyebutkan bahwa rata-rata pengakses internet di Indonesia menggunakan perangkat telepon genggam, yaitu 47,6 persen, sedangkan sisanya mencakup perangkat lain, seperti komputer (Widiartanto, 2016). Selain itu, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Juniper Research, selama semester pertama tahun 2015 terdapat sekitar 136 miliar video porno yang diakses melalui smartphone.
Dampak    negatif    dari kemajuan   teknologi   adalah   penyebaraninformasi    bermuatan pornografi    yang menjadi perhatian serius dari semua   pihak, baik   pemerintah, aparat penegak hukum,  akademisi,  maupun  masyarakat  pada  umumnya.  Padahal  sudah  seharusnya  sebagai pengguna teknologi perlu dilindungi baik data maupun kerahasiaannya. Sehingga penelitian ini sangat penting dikaji untuk melihat bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana pornografi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap terhadap korban dari tindak pidana pornografi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang  disajikan  secara  deskriptif.  Tujuan  dari  penulisan  ini  untuk  mengetahui  pengaturan terhadap tindak pidana pornografi dan perlindungan hukum terhadap korban. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan terhadap tindak pidana pornografi dapat ditemukan di KUHP, Undang- Undang  Pornografi,  dan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Adapun perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi melalui media sosial antara lain korban  mendapatkan  bantuan  medis  dan  bantuan  rehabilitasi  psiko-sosial.  Bantuan permohonan tersebut diajukan secara tertulis.
Salah  satu  kasus  tentang  penyebarluasan  vidio  asusila  terjadi  di  rumah  terdakwa  yang alamatnya Dk. Purwosari RT.005/RW.002 Desa Jurangrejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Dimana sepasang kekasih melakukan hubungan seksual layaknya suami istri, namun direkam menggunakan hp saat berhubungan tersebut. Awalnya korban menolak untuk direkam tetapi  terdakwa  mengancam  korban  jika  tidak  mau  di  rekam  korban  di  ancam  tidak  di perbolehkan  pulang,  mendengar  ancaman  tersebut  korban  terpaksa  menuruti  permintaan terdakwa.  Setelah  hubungan  mereka  renggang  dan  korban  memutuskan  hubungan  pacar dengan terdakwa, atas dasar itulah akhirnya terdakwa mengirimkan foto dan vidio porno kepada teman  pabrik  korban  yang  diambilnya  pada  saat  Korban  bersetubuh  melakukan  hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa.
Dalam  kasus  perkara  nomor  40/Pid.Sus/2019/PN.  Sgn  menyatakan  bahwa  hakim mengeluarkan putusan dengan menyatakan terdakwa Maryono bin Sunaryo (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan  informasi  eletronik/dokumen  eletronik  yang  bermuatan  kesusilaan,  dan menjatuhkan  pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani
dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).  Apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Tujuan Penilitian
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan tuntutan yang di jatuhkan oleh jaksa dalam perkara pidana dalam kasus 40/Pid.Sus/2019/PN. Sgn
2. Untuk mengetahui bagaimana  pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana tentang mengakses dan  menyebarluaskan pornografi pada kasus 40/Pid.Sus/2019/PN. Sgn

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang diarahkan untuk mengkaji aspek hukum dengan melakukan pengkajian secara deskriptif tentang ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  landasan  teori  yang  berkaitan  dengan pelanggaran  ITE  dalam  mengakses  dan  menyebarluaskan  video  porno.  Pendekatan  yuridis normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Tuntutan yang Dijatuhkan oleh Jaksa dalam Perkara Tindak Pidana dalam Kasus 40/Pid.Sus/2019/PN.Sgn
Tugas  jaksa  adalah menuntut  perkara  yang  telah  ditingkatkan  ke  tahap  penuntutan. Dalam  melakukan  tuntutan,  jaksa  penuntut  umum  harus  mengajukan  dakwaan  yang didasarkan pada fakta dan bukti yang ditemukan selama penyidikan. Sekalipun tugas dan wewenang  kejaksaan  di  pelbagai  yurisdiksi  sangat  bervariasi,  akan  tetapi  tujuannya  tetap sama (different  systems  with  common  goals)  yaitu  agar  tidak  terjadi  penjatuhan  pidana terhadap orang yang tidak bersalah; agar para tersangka dan terdakwa mendapat pidana setimpal  tanpa  hak  asasinya  dilanggar;  dan  bersamaan  dengan  itu  agar  para  korban kejahatan dalam perkara yang sedang ditanganinya mendapat perlindungan hukum.
a. Dalam  putusan  kasus  perkara  pidana  Nomor  40/Pid.Sus/2019/PN.Sgn  di  sini  jaksa mengeluarkan dakwaan tunggal yang berisikan :
Bahwa terdakwa MARYONO bin SUNARYO (alm) pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 04.56 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat dirumah terdakwa Dk. Purwosari RT.005/RW.002 Desa Jurangrejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten  Sragen  atau setidak-tidaknya  pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa  dan  mengadili  perkara,  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Penuntutan  berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  hasil  yang  dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras).
penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara,tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.
Dari  dakwaan  tersebut  jaksa  menuntut  terdakwa  dengan  menyatakan  Terdakwa tersebut  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi Transaksi Elektronik” “Tanpa  Hak  Mendistribusikan  Dokumen  Elektronik  Yang Memiliki Muatan Kesusilaan”, sebagai mana dalam dakwaan alternatif kesatumenjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan denda sejumlah Rp 1.00.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
b. Analisis Penulis
Dalam  kasus  perkara  pidana  Nomor  40/Pid.Sus/2019/PN.  Sgn  ini  jaksa  sebagai penuntut umum kurang memperhatikan hal-hal lain dalam memberikan tuntutan kepada terdakwa.  Dimana  dari  surat  dakwaan  tunggal,  jaksa  hanya  menuntut  terdakwa  karna melanggar UU No 19 Tahun 2016 yang isinya:
“ mendistribusikan  informasi  elektronik/dokumen  elektronik  yang  bermuatan kesusilaan sebagaimana diatur dan  diancam pidana dalam dakwaan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik”.
Di mana bisa dilihat dari keterangan saksi sudah jelas didalam kasus ini mengandung unsur pornografi , yang dimaksud dari pornografi dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 yang isinya:
“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau  bentuk  pesan  lainnya  melalui berbagai bentuk media komunikasi  dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”
Karena itu di sini jaksa kurang memperhatikan hal-hal lain tapi hanya fokus terhadap satu dakwaan saja, sehingga dalam dakwaan jaksa hanya menuntut 1 (satu)  tindak pidana yang  diatur  dalam  UU  No  19  Tahun  2016  tentang  ITE,  sedangkan  disini  terdakwa  juga sudah melanggar UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi.
Akibat dari kesalahan ini, hukuman pidana  penjara terhadap terdakwa terlalu rendah karena hanya berpatokan kepada satu pelanggaran saja sesuai dengan tuntutan jaksa.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Tentang Mengakses dan Menyebarluaskan Pornografi pada Putusan Kasus 40/Pid/Sus/PN.Sgn
Pertimbangan  hakim  adalah  dasar  atau  bahan  dalam  membuat  analisa  hukum  untuk hakim mejatuhkan pidana  terhadap  terdakwa,  pertimbangan  hakim  ini  menjadi  suatu  hal yang penting dikarenkan semakin tepat dan baik pertimbangan yang digunakan hakim, maka semakin tercermin rasa keadilan dalam diri hakim dalam memutuskan suatu perkara.
Hakim  dalam  melakukan  pemeriksaan  di  persidangan  harus  didasarkan  pada  surat dakwaan. Surat dakwaan  dibuat  oleh  jaksa  penuntut  umum  berdasarkan  Berita  Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik.
Terdapat 2 (dua) pertimbangan hukum dalam putusan hakim, yaitu:
a. Pertimbangan Yuridis
Didasarkan  pada  faktor-faktor  terungkap  dalam  persidangan  yang  terkandug dalam  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa  dan penemuan barang bukti.
b. Pertimbangan Non Yuridis
aspek non  yuridis didasarkan  pada  faktor  dampak  perbuatan  terdakwa  dan kondisi diri terdakwa
Dalam  Kasus  perkara  pidana  40/Pid/Sus/PN.Sgn  hakim  mengadili  terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen  Elektronik Yang  Memiliki Muatan Kesusilaan”, sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif  kesatumenjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun,  dan denda sejumlah Rp 1.00.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,menetapkan masa penangkapan
dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
c. Analisis Penulis
Hakim kurang memperhatikan  pertimbangan non yuridis dalam kasus ini, karena kurang  melihat  secara  teliti  dan  menyeluruh  dari  akibat  perbuatan  terdakwa,  peran kedudukan  terdakwa,  dan  hakim  kurang  memepertimbangkan  dengan  baik  dan menyeluruh kepentingan korban dalam kasus ini sehingga hanya terfokus mengabulkan tuntutan jaksa saja tanpa mempertimbangkan hal lain yang menyangkut kepentingan korban. Dalam dakwaan jaksa hanya menuntut 1 (satu)  tindak pidana  yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, sedangkan disini terdakwa juga sudah melanggar UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang berisikan:
“ Pornografi  adalah  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar bergerak, animasi, kartun , percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”
Akibat dari kesalahan ini, hukuman pidana penjara terhadap terdakwa terlalu rendah karena hanya berpatokan kepada satu pelanggaran saja sesuai dengan tuntutan jaksa. Dalam Putusan Pengadilan  Negeri Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Sgn, secara umum dan  keseluruhan  dari  putusan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  hakim  memutus mendasarkan  pada teori pembuktian  dan  teori  pemidanaan,  karena  di  dalam  teori pembuktian  dan  dalam  memutus  hakim  mendasarkan  pada  surat  dakwaan  dan  fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Hakim memvonis Terdakwa  Maryono  bersalah  melakukan  ti ndak  pidana  “mendistribusikan  informasi elektronik/dokumen  elektronik  yang  bermuatan  kesusilaan”  sebagaimana  diatur  dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan  denda  sejumlah  Rp  1.00.000.000  (seratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  3  (tiga)  bulan, menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam jurnal ini, maka kesimpulan antara lain sebagai berikut:
1. Penerapan tuntutan yang di jatuhkan oleh jaksa dalam perkara tindak pidana dalam kasus 40/Pid.Sus/2019/PN. Sgn, di sini jaksa kurang melihat dan memperhatikan fakta, keterangan saksi, hingga keterangan terdakwa dengan baik sehingga jaksa hanya menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Disini jaksa melupakan pelanggaran lain di mana dalam kasus ini sudah jelas terdapat unsur poronografi yang mana di atur dalam pasal 44 tahun 2008.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Tentang Mengakses Dan Menyebarluaskan Pornografi Pada Putusan Kasus 40/Pid.Sus/2019/PN. Sgn. Di kasus ini hasil putusan hakim kurang baik karena kurangnya memperhatikan pertimbangan yuridis seperti melihat  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  keterangan  terdakwa,  sehingga  hakim  hanya terfokus kepada tuntutan jaksa saja, yang mana sudah jelas di dalam kasus ini adan unsur pornografi yang diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2008. Tetapi disini hakim menegeluarkan putusan sesuai dengan dakwaan jaksa dimana jaksan menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Raharjo,  Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  Edisi Keempat,Balai Pustaka , Jakarta , 2006
Andi Hamzah, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan,Tim Penyusun, Jakarta,2019
Azimah Soebagijo, Pornografi Dilarang Tapi Dicari, Jakarta : Gema Insani, 2008 Heru Sujamawardi, Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik, Vol 7 No  2, April 2018
Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996,
Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undangundang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi DanTransaksi Elektronik, Vol 2 No 20, 2020
Rabbil Iqsal Mahendra, Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana  Pornografi, Vol
2 No 2 Mei 2021
Rachmaniar, Puji Prihandini, Preciosa Alnashava  Janitra, Perilaku Penggunaan Smartphone
Dan Akses Pornografi Di Kalangan Remaj, Vol 7 No 1, 2018
RM Surachman, Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik, Bandung:
Sinar Grafika, 2022
Sagung Mas Yudiantari Darmadi, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana, Vol 8, No 2, 2018
Sonda Tallesang,  Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara, April, 2014
Teguh  Sulistia,  Aria  Zurnetti,  Hukum  Pidana  Horizon  Baru  Pasca  Reformasi,  Jakarta :RajaGrafindo, 2011
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  pasal  45  ayat  (1)  jo  Pasal  27  ayat  (1),  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi