Chanos chanos Vol. 22 No 1, P. 47 – 57, June 2024 p-ISSN : 1693-6299                                   http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/chanos2 e-ISSN : 2808-1145 DOI: 10.15578/chanos.v22i1.14267

## PERSYARATAN EKSPOR KE AMERIKA PRODUK FILLET IKAN KAKAP
MERAH ( Lutjanus Sp .) BEKU DI PT. XYZ
REQUIREMENTS FOR EXPORT TO AMERICA FROZEN RED SNAPPER (Lutjanus Sp.) FILLET PRODUCTS AT PT. XYZ
Irma Septiyani 1 , Yus Isnainita Wahyu 1* , Puji Sugeng Ariadi 2
1 Program Studi Teknik Pengolahan Produk Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
2 Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya *Korespondensi: wahyunita1@gmail.com

## ABSTRACT
Exports are one of the factors in increasing a country's economic growth. Indonesia is known to be the main producer of red snapper which contributes up to 45% of the total global snapper production. This research aimed to determine the export requirements for red snapper to America. The research method was survey, where data collection used questionnaires and interviews. The data sources used in this research  were  primary  data  and  secondary  data.  Exports  of  fishery  commodities  have  unique characteristics because of the many documents that must be fulfilled, start from before catching, during catching, after catching, processing, to export. Requirements for exporting fishery products to America by  PT.  XYZ  activities  include  product  quality  and  safety  and  preparation  of  export  documents. Documents  required  for  export  to  America  include:  Invoice,  Packing  List,  Health  Certificate  (HC), Loading Approval Letter, Goods Export Notification, Export Service Note, Certificate of Origin (COO), Bill of Lading (B/L), Letter of Credit (L/C).
Keywords: Export; America; Red snapper fillet

## ABSTRAK
Ekspor  merupakan  salah  satu  faktor  terjadinya  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara. Indonesia diketahui merupakan produsen utama kakap merah atau dalam dunia perdagangan dikenal dengan  nama red  snapper yang  memberikan  kontribusi  hingga  45%  terhadap  total  produksi  kakap global.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  persyaratan  ekspor  tujuan  Amerika  untuk  produk kakap  merah.  Metode  penelitian  dengan  survey,  dimana  dalam  pengumpulan  datanya  menggunakan kuesioner dan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data  sekunder.  Ekspor  komoditas  perikanan  memiliki  karakteristik  yang  unik  karena  banyaknya dokumen yang harus dipenuhi, dari sebelum tangkap, pada saat tangkap, setelah tangkap, pengolahan, hingga ekspor. Dokumen persyaratan ekspor tujuan Amerika meliputi: Invoice, Packing List, Health Certificate (HC), Surat Persetujuan Muat (SPM), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Certificate of Origin (COO), Bill of Lading (B/L), Latter of Creddit (L/C).
Kata kunci: Ekspor; Amerika; Fillet Ikan kakap merah
I. PENDAHULUAN Ekspor dianggap sebagai kontributor signifikan terhadap
pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara. Mereka  memainkan  peran  penting  dalam menghasilkan  pendapatan  dan  mata  uang asing,  yang  selanjutnya  dapat  digunakan
untuk  meningkatkan  infrastruktur  dan mendorong  lingkungan  investasi  yang menarik  (Mohsen  dan  Adel,  2015). Menurut  data  statistik  dari  Kementerian Perikanan  Laut  pada  tahun  2018,  kegiatan ekspor  di  Indonesia  sebagian  besar didominasi  oleh  sumber  daya  perikanan,
terhitung  60%  dari  total  dibandingkan dengan  sektor  lain  seperti  pertanian  dan industri.  Proses  ekspor  produk  perikanan ditandai  dengan  serangkaian  persyaratan dokumentasi  yang  kompleks  yang  perlu dipenuhi  pada  berbagai  tahap,  mulai  dari pra-penangkapan  hingga  pemrosesan  dan akhirnya ekspor.
Indonesia terkenal sebagai produsen utama  kakap  merah  secara  global, berkontribusi  signifikan  terhadap  sekitar 45%  dari  total  produksi  kakap  di  seluruh dunia.  Nilai  ekspor  kakap  Indonesia  telah menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, meningkat dari 171 miliar rupiah pada 2014 menjadi  201  miliar  rupiah  pada  2018, menandai  kenaikan  17,54%  (Badan  Pusat Statistik,  2019).  Namun  demikian,  kasus penahanan dan penolakan ekspor perikanan Indonesia  tetap  ada,  terutama  di  Amerika Serikat,  terutama  karena  kontaminasi bakteri  patogen  (seperti  Salmonella)  dan kondisi  tidak  higienis  (Rahmawaty et  al., 2014).  Penolakan  ini  terkait  erat  dengan kepatuhan  terhadap  Praktik  Manufaktur yang  Baik,  Prosedur  Operasi  Sanitasi Standar,  dan  penerapan  Analisis  Bahaya dan  Titik  Kontrol  Kritis.  Kerangka peraturan yang diuraikan dalam Keputusan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  RI No.52A/KEPMEN-KP/2013  menekankan pentingnya memenuhi standar kualitas dan keselamatan  dalam  produksi,  pengolahan, dan  distribusi  produk  perikanan  untuk bersaing  secara  efektif  di  pasar  global, sehingga  memastikan  stabilitas  dan meningkatkan  produksi  dan  pemasaran. Penanganan ikan yang tepat sangat penting karena  secara  langsung  berdampak  pada tahapan kualitas produk ikan yang akhirnya diterima oleh konsumen (Hardiyanti, 2020). Salah  satu  metode  yang  efektif  untuk menjaga  kualitas  adalah  melalui  proses pembekuan,  terutama  dalam  bentuk  fillet, sesuai  dengan  persyaratan  ekspor  untuk fillet  kakap  merah  beku  yang  ditujukan untuk pasar Amerika.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Investigasi  dilakukan  di  PT.  XYZ menggunakan  teknik  survei,  pengumpulan data melibatkan kuesioner dan wawancara. Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan sekunder.  Data  primer  yang  diperoleh berkaitan  dengan  keadaan  internal  dan eksternal  PT.  XYZ,  yang  berlokasi  di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Metodologi yang digunakan untuk pengumpulan  data  primer  melibatkan wawancara  langsung  yang  dilakukan  oleh para peneliti dengan perusahaan, mengamati proses fillet kakap merah di PT. XYZ, dan memeriksa kriteria dan prosedur untuk mengekspor fillet kakap merah beku ke  tujuan  Amerika.  Pengumpulan  data sekunder  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan mendokumentasikan berbagai materi  seperti  data  dari  PT.  XYZ,  buku, jurnal  akademik,  tesis  dan  regulasi perusahaan,  yang  digunakan  sebagai informasi tambahan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut data
Statistik
Kementerian  Kelautan  Perikanan  2018, sumber  daya  perikanan  mendominasi kegiatan  ekspor  di  Indonesia  dengan jumlah  60%  dibanding  dengan  sektor lainnya  misalnya  pertanian  dan  industri. Ekspor  komoditas  perikanan  memiliki atribut  khas  yang  dikaitkan  dengan banyaknya  persyaratan  dokumentasi  yang perlu  diselesaikan,  mulai  dari  tahap  pra- penangkapan, selama penangkapan, pasca- penangkapan,  pemrosesan,  hingga  titik ekspor.

## 3.1. Deskripsi Produk
Fillet merupakan  segmen  daging ikan  tanpa  tulang  yang  diperoleh  melalui tindakan menggerakkan tangan di sepanjang  tubuh  ikan,  mulai  dari  bagian posterior  kepala  dan  berlanjut  ke  sekitar ekor  (SNI  01-2696.2-2020). Fillet ikan kakap  merah  menjadi  salah  satu  produk
Chanos chanos
p-ISSN : 1693-6299                                   http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/chanos2 e-ISSN : 2808-1145 DOI: 10.15578/chanos.v22i1.14267
unggulan  yang  dihasilkan  oleh  PT.  XYZ dengan tujuan ekspor Amerika. Penerapan sistem  rantai  dingin  di  suatu  perusahaan harus selalu dipantau oleh seorang Quality Control (QC)  yang  bertugas  untuk mengawasi  hal-hal  yang  mendasar  dalam proses  produksi.  Deskripsi  produk  ini digunakan  oleh  perusahaan  sebagai keterangan  tertulis  terhadap  jenis  produk
yang    dihasilkan    sekaligus    juga  sebagai keterangan  tertulis  kepada  pihak buyer maupun  dari  instansi  terkait  untuk memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas dan  nyata  mengenai  produk  yang  akan dihasilkan  apabila  sewaktu  waktu  ada inspeksi ke perusahaan tersebut. Deskripsi produk fillet ikan  kakap  merah  dapat  di lihat pada Tabel 1. Tabel 1. Deskripsi produk No Spesifikasi Penjelasan 1.  Nama Produk Fillet Kakap Merah Beku 2.  Nama Spesies Lutjanus sp. 3.  Asal Bahan Baku Dari   perairan   teritorial   Indonesia   seperti, Situbondo, Probolinggo,  Pasuruan,  dan  lain  – lain. Ikan ditangkap menggunakan pancing long line dasar dan sebagainya. 4.  Penerimaan    Bahan Baku Suhu  ikan  segar  yang  diterima  dari  supplier  harus mencapai maksimal 4,4°C. 5.  Tahapan Proses Penerimaan bahan baku (segar), Pencucian I, Penyisikan, proses  pem filletan ,  Pengambilan  duri,  Perapihan  atau
Trimming ,  Penentuan  ukuran  dan  mutu,  Penimbangan,
Pencucian  II,  Pengecekan  akhir,  Pengemasan  Vakum, Penataan  dalam  pan,  Pembekuan,  Pendeteksian  Logam, Pengemasan dan Pelabelan, Penyimpanan, Pemuatan 6.  Tipe Pengemasan - Master Carton 10 lbs (4,54 kg), 20 lbs (9,08 kg), 10 kg atau sesuai spesifikasi pembeli - Plastik Polyethylen (PE) 7.  Penyimpanan Produk  akhir  disimpan  dalam  Gudang beku pada suhu - 23°C ± 2°C 8.  Masa Simpan 24 Bulan 9.  Label / Spesifikasi Tipe   Produk,   Negara   asal,   Penggunaan, Berat   bersih, Tanggal    produksi,    Tanggal  kadaluwarsa,  Kode tertelusur 10.  Komposisi     Pangan (Rata-rata) Kalori = 92 cal, Protein = 20 gr, Ca = 20 mg, Lemak = 0,7 gr, Fosfor = 200 mg, Fe = 1 mg, Vit. A = 9 RE, Vit. B = 0,1 mg (tiap 100 gr) 11.  Petunjuk Penyajian Dimasak sebelum makan 12.  Tujuan Penggunaan Semua pengguna kecuali alergi (immuno) 13.  Negara Tujuan USA Sumber : PT. XYZ (2024) 3.2. Legalitas Izin Ekspor Produk Perikanan Legalitas  usaha  adalah  standarisasi
yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha (Indrawati  dan  Rachmawati,  2021). Langkah awal yang harus dilakukan adalah
memastikan  legalitas  perusahaan,  izin  ini diperlukan  untuk  memastikan  bahwa perusahaan  telah  mematuhi  peraturan  dan regulasi  perdagangan  internasional.  Izin ekspor  ini  berfungsi  sebagai  izin  resmi untuk memulai kegiatan ekspor. Selain itu, perusahaan  juga  harus  memastikan  bahwa produk yang diekspor sesuai dengan standar
internasional  dan  memenuhi  persyaratan khusus  dari  negara  tujuan  ekspor. Sertifikasi  dan  standarisasi  produk  juga menjadi  aspek  penting  yang  harus diperhatikan,  dengan  sertifikasi  produk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk. Jenis- jenis legalitas tercantum pada Tabel 2. Tabel 2. Legalitas izin ekspor produk perikanan Legalitas Keterangan SKP Industri pengolahan ikan, mulai dari perusahaan besar hingga usaha rumah tangga kecil,  diharuskan  memiliki  Sertifikat  Kelayakan  untuk  Pengolahan  (SKP). Persyaratan  ini  berfungsi  untuk  memberi  insentif  kepada  pengusaha  untuk melakukan operasi mereka secara higienis, sehingga melindungi konsumen dari konsumsi  produk  ikan  yang  terkontaminasi  zat  berbahaya  (Ndahawali,  2016). SKP,  juga  dikenal  sebagai  Sertifikat  Kelayakan  Pengolahan,  diberikan  kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menunjukkan kepatuhan terhadap Praktik Manufaktur  yang  Baik  dan  telah  memenuhi  kriteria  yang  diuraikan  dalam Prosedur  Operasi  Standar  Sanitasi.  Penerbitan  Sertifikat  Kelayakan  Pengolahan diatur oleh peraturan yang ditetapkan dalam PERMEN KP Nomor 17/PERMEN- KP/2019 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di bawah lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
HACCP Menurut  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  dengan  Nomor  51/KEPMEN-KP/2018,  sertifikasi  HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point ) diberikan kepada operator dalam industri pengolahan  ikan  setelah  memenuhi  persyaratan  dan  mematuhi  Sistem  Jaminan Mutu dan Keselamatan Produk Perikanan di Unit Pengolahan Ikan individu.
BRC Sertifikat  BRC,  yang  diakui  secara  luas,  berfungsi  sebagai  representasi ketergantungan, menunjukkan komitmen perusahaan untuk menerapkan protokol yang ketat dalam memastikan keamanan pangan, kontrol kualitas, dan keterlacakan produk.  Sertifikat  standar  BRC  tetap  ada  sebagai  elemen  penting  diantara serangkaian  persyaratan  penting  untuk  persetujuan  formal  ekspor  komoditas makanan.  Sertifikat  standar  BRC  masih  merupakan  prasyarat  penting  untuk mendapatkan  otorisasi  resmi  untuk  pengiriman  barang  makanan  ke  negara  lain (Tajerin dan Wardono, 2017).
Approval
Number Approval  Number juga  dikenal  sebagai  nomor  registrasi,  merupakan  prasyarat untuk mengekspor barang ke negara mitra. Approval Number ini dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pengendalian Mutu.
NIB Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  berfungsi  sebagai  pengenal  unik  untuk  operator bisnis, yang dapat berupa pengusaha perorangan, badan usaha, atau badan hukum, dan  diberikan  oleh  Lembaga  OSS  Kementerian  Investasi/BKPM  pada  saat pendaftaran.  NIB  diakui  sebagai  Tanda  Pendaftaran  Perusahaan  (TDP)  dan memberikan hak istimewa bea cukai.
NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berfungsi sebagai pengenal utama wajib pajak yang dipekerjakan di bidang administrasi pajak. Eksportir mewakili individu yang memikul  tanggung  jawab  untuk  kepatuhan  pajak,  termasuk  pajak  penghasilan (PPN) dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Sumber : PT. XYZ (2024)
Chanos chanos Vol. 22 No 1, P. 47 – 57, June 2024 p-ISSN : 1693-6299                                         http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/chanos2 e-ISSN : 2808-1145 DOI: 10.15578/chanos.v22i1.14267

## 3.3.Dokumen Kegiatan Ekspor Produk
Perikanan
Invoice
Invoice adalah  dokumen  yang memberikan  rincian  mengenai  harga  barang dagangan  yang  diangkut.  Fungsi  utama invoice adalah    sebagai  bukti  proses penagihan,  yang  dicatat  dengan  cermat setelah  pengiriman  barang  ke  pembeli, memfasilitasi pemrosesan yang cepat. Faktur terdiri dari berbagai elemen seperti judul dan nomor  faktur,  tanggal  pembuatan,  penerima (termasuk  informasi  komprehensif  tentang importir dan lokasinya), pihak yang memberi tahu,  pengirim  (mencakup  rincian  rinci eksportir  dan  alamatnya),  penerima  manfaat (alamat  importir),  dan  pengemas  (alamat importir ). Registation  Number FDA  ( Food and  Drug  Administration ),  Nomor purchase order , Port of loading (pelabuhan pemuatan), Port  of  discharge (Pelabuhan  tiba), Shipper , Nomor  kontainer  dan  nomor seal ,  dan  tabel yang  di  dalamnya  memuat  :  D escription  of goods  or  services atau  deskripsi  produk, Item  Codes (kode barang), Quantity (Jumlah barang / Master carton , Net weight atau berat bersih  (lbs), unit  price atau  harga  satuan (USD/lbs), Total  price atau  jumlah  harga (USD),  dan  Bank  detail. Invoice merupakan dokumen  yang  dibuat  oleh  eksportir  untuk melengkapi  persyaratan  dalam  pengajuan permohonan  dokumen  seperti: Health Certificate (HC),  Surat  Persetujuan  Muat (SPM),  Pemberitahuan  Ekspor  Barang (PEB),    Nota    Pembayaran    Ekspor    (NPE), Certifiacate    of    Origin (COO), dan  Bill  of Lading (BL).
Packing List
Kemasan  atau Packing list mengga mbarkan rincian jenis barang dan jumlah unit yang ada dalam wadah pengiriman. Packing list berfungsi  sebagai  catatan  pengemasan penting, ini mengungkapkan berbagai item di samping  berat  total  barang  yang  diekspor,
sehingga  menetapkan  signifikansinya  setara dengan  faktur  (Astuti  dan  Gunawan,  2023). Di  dalam packing  list mencakup  beberapa hal    diantaranya      yaitu:      Judul  packing  list beserta  nomornya, Date (tanggal  dibuatnya packing  list ), Consignee (data        lengkap nama    importir dan alamatnya), Notify party , Shipper (Pengirim,  data    lengkap  nama eksportir dan alamatnya), Beneficiary (alamat importir), Packer (alamat importir), Registation  Number FDA  ( Food  and  Drug Administration ), Nomor purchase order , Port of  loading (pelabuhan  pemuatan), Port  of discharge (Pelabuhan  tiba), Shipper ,  Nomor kontainer  dan  nomor seal ,  dan  tabel  yang  di dalamnya  memuat  : Description  of  goods  or services atau  deskripsi  produk, Item  Codes (kode  barang), Quantity (Jumlah  barang  / Master  carton , Net  weight atau  berat  bersih (lbs), dan Gross weight atau berat kotor (lbs). Packing  li st  dibuat  setiap  akan  dilakukan ekspor. Packing  list dibuat  oleh  eksportir untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan  untuk  mengajukan  permohonan dokumen  seperti: Health  Certificate (HC),
Surat Persetujuan Muat (SPM),
Pemberitahuan  Ekspor  Barang  (PEB),  Nota Ekspor  Barang  (NPE), Certificate  of  Origin (COO) dan Bill of Lading (BL).

## 3.4. Lembar Hasil Uji
Lembar hasil uji merupakan dokumen yang  berisikan  hasil  uji  sampel  produk  yang akan diekspor, dimana negara tujuan memiliki standar mutu tinggi yang harus dipenuhi oleh pengekspor  produk  perikanan.  Pengujian sampel  produk  dilakukan  di  UPT  Pengujian Mutu  dan  Pengembangan  Produk  Kelautan dan  Perikanan  (PMP2KP)  Surabaya.  Jumlah sampel  per  produk  untuk  pengujian mikrobiologi, sensory ,  sebanyak  tiga  sampel (1000gr) sedangkan kimia sebanyak 2 sampel (600gr).  Lembar  hasil  uji  berisi  “Laporan Hasil Analisa” informasi nama produk, Nama
latin,  Pemilik  (eksportir),  Alamat  pemilik, Nomor  buktu  penerimaan  sampel,  Tanggal terima sampel, Tanggal pengujian, dan Tabel hasil  pengujian  yang  berisi  parameter  uji, hasil pengujian, batas standar, LOD ( Limit of Detection ), Satuan, dan Acuan ( reference ). Alur proses pengujian di PMP2KP meliputi :
1. User  registration ,  UPI  (Unit  Pengolah Ikan)  melakukan  registrasi online dengan  mengisikan  data  permohonan pengujian melalui website https://lpspro.dkp.jatimprov.go.id/ 2. Pihak  perusahaan  mengantarkan  sampel atau contoh ke UPT PMP2KP 3. Pembayaran,
UPI melakukan pembayaran  non  tunai  melalui Virtual Account Bank Jatim
4. Pengujian, contoh di  uji pada Laboraturium  kimia,  Laboraturium Mikrobiologi, dan Laboraturium Organoleptik sesuai dengan permohonan uji 5. Verifikasi
6. Laporan  Hasil  Analisa,  Penerbitan Laporan Hasil Analisa
7. Pengiriman  Lembar  Hasil  Analisa melalui  email  ( softfile )  atau  sesuai permintaan UPI.
3.5. Health Certificate (HC) Sertifikat  kesehatan  (HC)  adalah dokumentasi  penting  yang  diperlukan  untuk ekspor  barang  dalam  sektor  perikanan.  Ini berfungsi  sebagai  bukti  nyata  dari  jaminan kualitas  dan  protokol  keselamatan  yang diterapkan untuk produk perikanan. Penerbitan HC bergantung pada pemenuhan persyaratan  atau  standar  yang  relevan, memastikan  kesesuaian  produk  untuk konsumsi manusia (Flikhah, 2016). Sebagaimana ditetapkan oleh Badan Karantina  Ikan,  Pengendalian  Mutu,  dan Keselamatan Hasil Perikanan dalam Peraturan  Nomor  59/KEP-BKIPM/2016,
Sertifikat  Kesehatan  diberikan  secara
eksklusif untuk produk perikanan yang berasal dari  Unit  Pengolahan  Ikan  (UPI)  yang memegang  sertifikasi Hazard  Analysis  and Critical  Control  Point (HACCP) . Dokumen ini  harus  diterbitkan  sebelum  produk perikanan  didistribusikan.  Proses  pengajuan dilakukan  secara online ,  layanan online sistem  pelayanan  Permohonan  Pemeriksaan Karantina Ikan BP2MHKP atau PPK Online . PPK online dapat  diakses  melalui  web http://ppk.bkipm.kkp.go.id  dengan  mengisi formulir  pengajuan  HC,  data  yang  diinput meliputi  informasi  umum  yaitu:  data pengajuan,  data  perusahaan,  data  penerima, data  EMKL,  data  penanggung  jawab,  data pelabuhan,  data  sarana  angkut,  dan  data penandatanganan  dokumen  PPK.  Dokumen PPK antara lain yaitu: a) Detail barang  yang berisi  nama  produk  (produk  yang  sudah terdaftar  otomatis  muncul  kode  HS),  jumlah tonase, harga. b) Detail kemasan yang berisi jumlah ( Master Carton ) dan jenis kemasan. c) detail  dokumen  yang  berisi  kode  dokumen dan  nomor  dokumen  (Sertifikat  HACCP, Invoice, Packing list). d) detail kontainer yang berisi  nama  kontainer,  ukuran/ feet ,  tipe,  dan nomor segel. e) detail mutu yang berisi nomor registrasi,  deskripsi  produk,  tanggal  kode produksi, tanggal surveillance , kode HS, kode area tangkap ikan, dan temperature kontainer. Setelah  input  pada  PPK  Online  selesai, Nomor PPK akan otomatis muncul yang akan di  input  pada  aplikasi  selanjutnya  yaitu Veronik  Online  yang  dapat  diakses  melalui https://bkipmjuanda.id/veronika/web/site/logi n pada Veronika dilakukan penginputan data dan  upload  beberapa  dokumen.  Data  yang perlu diisi meliputi : nama produk, nama Unit Pengolah Ikan (UPI) dan alamat UPI, Nomor HACCP,  tanggal surveillance ,  Nomor  PPK, Nomor PPHC (Permohonan Penerbitan HC), jumlah  ( Quantity ),  nomor  registrasi,  dan organoleptik (jumlah sampel yang digunakan sesuai  dengan  jumlah master  carton yang dimuat.  Dokumen  yang  diunggah  meliputi:
Chanos chanos Vol. 22 No 1, P. 47 – 57, June 2024 p-ISSN : 1693-6299                                         http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/chanos2 e-ISSN : 2808-1145 DOI: 10.15578/chanos.v22i1.14267
invoice , packing list , Draft HC, Permohonan Penerbitan Health Certificate, Dokumentasi Pemuatan.  Setelah  pengunggahan  selesai, dilakukan  pengecekan  internal  oleh  pihak perusahaan,  selanjutnya  dilakukan  submit dan terdapat form siap cetak berfungsi untuk menginformasikan
kepada
Admin
BP2MHKP  bahwa  permohonan  telah  siap untuk dicetak (Siap Cetak Siap Ambil), form ini, akan otomatis dinonaktifkan oleh server setiap hari pada pukul 12.00-15.00 WIB. HC dapat diambil pada hari tersebut apabila telah menyelesaikan  dan  melakukan  submit sebelum  pukul  12.00  WIB,  apabila  submit dilakukan  sore  hari  atau  dilanjutkan  setelah server aktif maka HC dapat diambil pada hari besoknya.

## 3.6. Surat Persetujuan Muat
Penyerahan  Surat  Persetujuan  Muat (SPM)  berfungsi  sebagai  konfirmasi  bahwa barang  dagangan  yang  dimaksudkan  untuk ekspor  telah  menjalani  pemeriksaan  yang diperlukan  oleh  otoritas  karantina  ikan  dan telah  diberikan  otorisasi  untuk  operasi pemuatan. Dikeluarkan oleh pejabat karantina  yang  ditempatkan  pada  titik pelepasan,  Surat  Persetujuan  Beban  adalah instrumen formal yang menegaskan kesesuaian media transportasi untuk penempatan  ke  alat  pengangkut.  Dalam  Isi Surat  Otorisasi  terdapat  berbagai  rincian seperti  Nama  dan  Alamat  Pengirim,  Nama dan  Alamat  Penerima,  Identifikasi/Kode moda  transportasi,  Wilayah  asal,  Negara Tujuan,  Titik  embarkasi,  Jumlah  dalam karton,  Jumlah  Kemasan/Kontainer  dalam kaki,
Tanggal Pemuatan/Pengiriman, Spesifikasi/Judul dokumentasi yang
diperlukan,  Identifikasi/Kode  dan  Tanggal penerbitan  dokumen.  Dokumen  persyaratan
Surat Persetujuan Muat antara lain: Packing list,  Invoice,  Hazard  Analysis  and  Critical Control Points (HACCP), Sertifikat

## Kesehatan ikan (HC)

## 3.7.Pemberitahuan  Ekspor  Barang  (PEB) dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE)
Dokumen  yang  diperlukan  untuk mengekspor  barang  termasuk  Pemberitahuan Ekspor  Barang  (PEB)  dan  Memorandum Layanan  Ekspor  (NPE).  Dokumen-dokumen ini, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea  dan  Cukai,  memerlukan  prosedur  khusus untuk  akuisisi  yang  melibatkan  berbagai dokumen  penting  seperti  faktur,  daftar kemasan,  sertifikat  kesehatan  (HC),  Surat Persetujuan  Kargo  (SPM),  dan  Master  B/L. Penyelesaian dokumen-dokumen ini wajib bagi perusahaan  yang  terlibat  dalam  kegiatan ekspor.  Selanjutnya,  dokumen-dokumen  ini diserahkan  dalam  sistem  layanan  produksi PEB.  Dokumen  PEB  mencakup  informasi penting  seperti  identitas  eksportir,  pemilik barang,  penerima  barang,  PPJK  (Pengusaha Manajemen  Layanan  Pabean),  pembeli,  data pengiriman, pelabuhan/lokasi ekspor, dokumen  pelabuhan  pabean,  data  tempat inspeksi,  spesifikasi  pengiriman,  detail transaksi  ekspor,  rincian  pengemasan,  data barang  ekspor,  dan  jenis  barang.  Di  dalam dokumen  NPE  mencangkup  beberapa  hal  di antaranya  yaitu:  Nomor  dokumen,  Nomor pendaftaran  PEB  (Pemberitahuan  Ekspor Barang),  Jenis  Komoditi,  Tanggal,  Nama kantor  pabean  pemuatan,  NPWP/Nama eksportir,  NPWP/Nama  PPJK  (Pengusaha Pengurusan  Jasa Kepabeanan), Sarana pengangkut,  Tanggal  Perkiraan  Ekspor, Pelabuhan  Muat,  Berat  kotor  (kg),  Kemasan (Peti  kemas  dan  Non  peti  kemas).  NPE akan keluar  jika  PEB  telah  di  setujui  oleh  Pabean (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2019).
3.8. Bill of Lading (B/L) Bill of Lading (B/L) berfungsi sebagai tanda terima yang mengakui pemuatan barang ke  kapal  laut,  bersama  dengan  dokumentasi
yang  menetapkan  kepemilikan  dan  kontrak pengangkutan barang laut (Ayu et al., 2020). Dalam  operasi  ekspor, Bill  of  Lading (B/L)
melayani
berbagai tujuan seperti mengkonfirmasi pengiriman barang, menguraikan
persyaratan pengiriman, membuktikan  kepemilikan,  menjaga  barang selama
transit, memberikan bukti pembayaran,  dan  berfungsi  sebagai  bukti hukum  transaksi.  Fungsi-fungsi  ini  secara kolektif  menetapkan  bahwa  individu  atau entitas  yang  terdaftar  sebagai  pemilik  dalam Bill  of  Lading memiliki  klaim  yang  sah  atas barang tersebut. Dalam memproses dokumen Bill  of  Lading (BL),  eksportir  diharuskan menyertakan  dokumen  tambahan  seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), faktur, dan daftar kemasan. Dokumen Bill of Lading (BL)  mencakup  rincian  penting  seperti informasi Pengirim, Rincian Penerima, Pihak Pemberitahuan,  Referensi  Ekspor,  Rincian Kapal, Pelabuhan Pemuatan dan pembuangan, Spesifikasi  Produk,  Berat  Bersih  dan  Kotor, nomor Registrasi FDA, dan nomor PO.
3.9. Certificate Of Origin (COO) Certificate  of  Origin (COO)  adalah dokumen  resmi  yang  memberikan  bukti bahwa  produk  ekspor  dari  Indonesia memenuhi kriteria yang ditentukan mengenai asal  barang  Indonesia.  Tujuannya  terletak pada  mitigasi  risiko  barang  yang  tidak  sah menyusup ke negara pengimpor dari negara- negara yang dilarang mengekspor ke negara tersebut. Certificate  of  Origin (COO) diterbitkan  melalui  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian  dengan  persyaratan  yang dilampirkan adalah invoice dan packing list . Format Certificate  of  Origin (COO)  antar negara berbeda  – beda, pada Amerika yaitu Form A.
3.10. Letter of Creddit (L/C)
Letter  of  Credit  (L/C) adalah dokumen  keuangan  yang  dikeluarkan  oleh
bank  atas  permintaan  importir  (pembeli) untuk menjamin pembayaran kepada eksportir (penerima manfaat) setelah presentasi  dokumen  tertentu  sesuai  dengan ketentuan  yang  diuraikan  dalam Letter  of Credit  (L/C). Berfungsi  sebagai  metode pembayaran ,  Letter  of  Credit  (L/C) memastikan  bahwa  eksportir  akan  dibayar ketika  barang  dikirim  bersama  dokumentasi yang diperlukan (Bahari, 2021).

## 3.11. Tahapan Ekspor PT. XYZ
Tahapan  ekspor  yang  dilakukan  oleh
PT. XYZ adalah sebagai berikut : 1. Tindakan  Negosiasi,  yang  mencakup negosiasi prinsip dan kontrak perdagangan, melibatkan serangkaian pertukaran  dan  konsesi  di  antara pihak-pihak yang terlibat (Parmitasari,
2019)
2. Setelah  fase  negosiasi,  pembeli mengirimkan Purchase  Order (PO) atau  melakukan  pemesanan  barang dengan Perusahaan. Pesanan pembelian  berfungsi  sebagai  bukti pesanan  atau  surat  permintaan  resmi sebelum  pengiriman  barang
3. Pihak  Perusahaan  akan  melakukan persiapan barang atau proses produksi yang  dimulai  dari  penerimaan  bahan baku hingga pembekuan dan penyimpanan  dalam cold  storage untuk memenuhi permintaan purchase order (PO)
4. Apabila  pihak  perusahaan  sudah memenuhi purchase  order (PO), selanjutnya  mempersiapkan dokumen yang  dibutuhkan  seperti invoice dan packing list
5. Pihak perusahaan melakukan pemesanan container pada  EMKL (Ekspedisi  Muatan  Kapal  Laut) sebagai  alat  yang  digunakan  untuk memuat produk ke negara tujuan
Chanos chanos Vol. 22 No 1, P. 47 – 57, June 2024 p-ISSN : 1693-6299                                         http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/chanos2 e-ISSN : 2808-1145 DOI: 10.15578/chanos.v22i1.14267
Container yang  digunakan  untuk ekspor harus memiliki kelengkapan sebagai berikut:
a. Nomor container
b. Nomor seal atau  kunci  Nomor seal berisi barcode yang  akan discan  untuk  kemudian  di cocokkan dengan data-data yang tertera pada surat jalan.
c. Surat jalan.
Sebelum melakukan kegiatan stuffing , container harus  dilakukan pengecekan.  Hal-hal  yang  harus diperhatikan yaitu :
a. Kondisi container harus  dalam kondisi  baik  (tidak  berkarat), bersih,  dan  terhindar  dari  unsur kontaminan b. Memperhatikan  dan  melakukan pengecekan suhu awal kedatangan container perlu dilakukan  pengecekan  suhu dengan  cara  menghubungkan dengan genset perusahaan untuk menurunkan suhu agar mencapai suhu  standar buyer ,  hal  tersebut bertujuan untuk mengecek apakah  mesin  pendingin  pada container berfungsi dengan baik atau tidak.
6. Container tiba  di  perusahaan,
sebelum pemuatan dilakukan pengecekan kondisi pada MC ( master carton )  sebelum  disusun  ke  dalam container 7. Pihak perusahaan melakukan pengurusan  penerbitan  HC  ( Health Certificate ) di BP2MHKP
8. Proses stuffing dilakukan  dengan penyusunan  MC  dalam container dengan  rapi  dan  memperhatikan space ruang container, tujuan space yaitu  untuk  tetap  menjaga  sirkulasi udara sehingga  suhu barang  di dalam
container tetap  stabil    dan    produk tetap  terjaga  selama  perjalanan.  Pada tahap ini dokumentasi dan pencatatan dilakukan pada setiap row (baris) 9. Setelah  proses  pemuatan  produk, dilakukan  pemasangan logger pada salah  satu  MC yang  berfungsi  untuk mengukur  dan  mencatat  suhu  dalam container selama perjalanan, selanjutnya  adalah  pemasangan seal container, fungsi utama  dari seal container ini adalah memastikan suatu container tidak terakses atau terbongkar  muatannya  selama  masa perjalanan  mulai  dari  segel  tersebut terpasang  dari  tempat  asal  sampai container tersebut  sampai  pada penerima. Container dapat diberangkatkan ketika sudah membawa hasil copy Health Certificate (HC) 10. Pengurusan  dokumen  ekspor  lainnya seperti SPM (Surat Persetujuan Muat), PEB (Pemberitahuan  Ekspor  Barang) dan  NPE  (Nota  Pelayanan  Ekspor), COO ( Certficate of Origin ) 11. Apabila pihak buyer sudah menerima dokumen-dokumen ekspor, kemudian buyer melakukan pembayaran dengan DP  20%  (Pihak  importir  membayar 20%  dari harga keseluruhan produk). Sistem  pembayaran  yang  digunakan yaitu sistem pembayaran TT
( Telegraphic Transfer).
12. Setelah 2-3 hari  kapal  berangkat  dari pelabuhan muat atau semua dokumen sudah  lengkap,  dokumen  asli  yang berstempel  basah  ( Invoice,  packing list ,  Lembar  Hasil  Uji, Health Certificate ,  Surat  Persetujuan  Muat, Certificate  of  Origin )  akan  dikirim kepada buyer melalui  jasa  ekspedisi luar  negeri,  khusus Original  Bill  of Lading di setorkan pada shipping line
untuk  proses Telex  realese. Telex release merupakan proses digitalisasi Bill  of  Lading karena  pengiriman dokumen  tersebut  dikirim  melalui email (Sakina et al ., 2022).
13. Container tiba  di  pelabuhan  tujuan,
shipping line akan memproses Telex realese, setelah telex realese diproses oleh  pihak shipping  line dan perusahaan  sudah  menerima emai l, selanjutnya
pihak perusahaan memberikan  bukti screenshot email tersebut dan dikirim pada buyer untuk melunasi  semua  pesanan      produk. Setelah      pembayaran      dilunasi, container dapat  dikeluarkan  dari Pelabuhan  dan  diberikan  kepada penerima ( buyer ).

## IV. KESIMPULAN
Persyaratan  ekspor  ke  Amerika  yang meliputi quality  and  safety product dan persiapan
dokumen ekspor sudah dilaksanakan  dengan  runtut  oleh  PT.  XYZ, sehingga  kegiatan  ekspor  dapat  terlaksana dengan  baik,  dengan  prosedur  tahapan meliputi negosiasi, proses produksi sesuai PO dari buyer ,  pembuatan invoice dan packing list ,  pemesanan container, pengurusan  HC, proses stuffing ,  pemasangan logger dan seal container ,  pengurusan  dokumen  ekspor, pembayaran dengan DP, proses telex realese , hingga container dapat  dikeluarkan  dari Pelabuhan  dan  diberikan  kepada  penerima ( buyer ).

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. (2019). Ekspor-impor.
Retrieved from https://www.bps.go.id/id/subject/8/ekspo r-impor.html Badan Standarisasi Nasional. (2013). SNI 01- 2696-2-2006: Fillet kakap beku. Retrieved from
https://id.scribd.com/document/38126906
3/SNI-Fillet-Ikan-Beku-2013-pdf Bahari,  R.  (2021).  Penanganan  dokumen impor garmen PT. Sk Glove Indonesia di Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan  (PPJK)  PT.  Dinamika Expressindo  Semarang  di  Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang. Retrieved from http://repository.unimar-amni.ac.id/3699/
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai.  (2019). Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan Cukai tentang
Perubahan  kedua  Atas Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan Cukai  tentang  tata  Laksana  Kepabeandi Bidang Ekspor (Nomor PER- 07/BC/2019) Flikhah,  A.  R.  I.  (2016).  Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. PER. 19/MEN/2010  Tentang  Pengendalian Sistem  Jaminan  Mutu  dan  Keamanan Hasil Perikanan (Studi Mengenai Pelaksanaan Pemberian Sertifikat Ekspor
Ikan  Di  Balai  Karantina  Kelas  I  kota Surabaya  Jawa  Timur). JPAP:  Jurnal Penelitian  Administrasi Publik , 2 (2), 463-478. doi: 10.30996/jpap.v2i02.1003
Hardiyanti,  D.  K.  (2020).  Proses  Produksi
Fillet Ikan Kakap Merah Di PT. Inti Luhur Fuja Abadi Pasuruan. Jurusan Manajemen  Agribisnis.  Program  Studi Manajemen  Agroindustri.  Politeknik Negeri  Jember.  Jember.  Retrieved  from https://sipora.polije.ac.id/2243/
Indrawati,  S.,  &  Rachmawati,  A.  F.  (2021).
Edukasi  Legalitas  Usaha  sebagai  Upaya Perlindungan Hukum  bagi  Pemilik UMKM. Jurnal Dedikasi Hukum , 1 (3), 231-241.
doi: 10.22219/jdh.v1i3.17113
Mohsen, A. S. (2015). Effects of Exports and Investment  on  the  Economic  Growth  in
Chanos chanos Vol. 22 No 1, P. 47 – 57, June 2024 p-ISSN : 1693-6299                                         http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/chanos2 e-ISSN : 2808-1145 DOI: 10.15578/chanos.v22i1.14267
Syria. International Journal of Management, Accounting & Economics , 2 (6). Retrieved
from
https://www.researchgate.net/publication /338006967 Ndahawali,  D.  H.  (2016).  Unit  Pengolahan Ikan Wajib Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Buletin Matric, 13(1), 16. Retrieved from http://www.poltekkpbitung.ac.id/batamp ung/file/16-21-unit-pengolah-ikan.pdf
Parmitasari, I. (2019). Peran penting negosiasi dalam  suatu  kontrak. Jurnal  Literasi Hukum , 3 (2), 50-62. doi:
10.31002/lh.v3i2.1980
Rahmawaty,  L.,  Rahayu,  W.  P.,  & Kusumaningrum, H. D. (2014).
Pengembangan strategi keamanan produk perikanan  untuk  ekspor  ke  Amerika Serikat. Jurnal  Standardisasi , 16 (2), 95-
102. doi: 10.31153/js.v16i2.170
Tajerin, T., & Wardono, B. (2017). Sertifikat
Mutu Sebagai Salah Satu Jenis Hambatan Non Tarif Perdagangan Tuna dan Udang. Buletin  Ilmiah  Marina  Sosial  Ekonomi Kelautan dan Perikanan