## JURNAL TARBIYAH
Terbit dua kali dalam setahun, edisi Januari  - Juni dan Juli - Desember. Berisi tulisan atau artikel ilmiah  ilmu-ilmu  ketarbiyahan, kependidikan dan keislaman baik berupa telaah, konseptual, hasil  penelitian,  telaah buku dan biografi  tokoh

## Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

## Ketua Penyunting
Mesiono

## Penyunting Pelaksana
Junaidi  Arsyad Sakholid  Nasution
Eka Susanti
Sholihatul  Hamidah  Daulay

## Penyunting Ahli
Firman (Universitas Negeri Padang, Padang)
Naf’an Tarihoran (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin,  Banten) Jamal (Universitas Negeri Bengkulu, Bengkulu)
Hasan Asari (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan) Fachruddin Azmi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan) Ibnu Hajar (Universitas Negeri Medan, Medan) Khairil  Ansyari (Universitas Negeri Medan, Medan) Saiful  Anwar (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung)

## Desain Grafis
Suendri

## Sekretariat
Maryati Salmiah Reflina Nurlaili Ahmad Syukri Sitorus

## INTEGRASI  NILAI-NILAI  AGAMA DAN KARAKTER DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN GURU MENGACU KKNI DAN SNPT

## Siti Halimah
Dosen  Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan Email: sisithalimah@uinsu.ac.id
Abstrak: Integrasi  nilai-nilai  agama  dan  karakter  dalam  kurikulum  pendidikan  guru bertujuan  membentuk   pribadi  mahasiswa  calon  guru  menjadi  manusia  yang  religius, berilmu,  warga  masyarakat  dan warga  negara  yang  baik.  Sedangkan  pengembangan kurikulum LPTK mengacu KKNI dan SNPT bertujuan untuk menyiapkan sosok lulusan pendidikan  guru  dengan  merujuk  kepada  standar  nasional  yang  disesuaikan  dengan karakteristik  pendidikan  tinggi  yaitu  berkewajiban  menyelenggarakan  Tri  Dharma Perguruan Tinggi  meliputi  pendidikan,  penelitian, dan  pengabdian  kepada  masyarakat. Sistem pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan guru dengan menggunakan dua komponen pokok, yaitu: (i)  komponen kurikulum untuk memberikan bekal kompetensi kependidikan  dan  (ii)  komponen  kurikulum  untuk  memberikan  bekal  kompetensi substansi materi yang akan diajarkan. Ada dua model atau pola integrasi KKNI dan SNPT dalam kurikulum LPTK, yaitu: (1) pola yang terintegrasi antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi,  artinya level  6 dan  7  dilaksanakan secara  bersamaan, atau  (2)  pola yang  berlapis,  yaitu  pendidikan  akademik  terlebih  dahulu  baru  dilanjutkan  pendidikan profesi, artinya level 6 terlebih dahulu, baru dilanjutkan  pada level 7.
Kata Kunci : Urgensi, Integrasi, kurikulum, KKNI, Transdisiplin
Abstract: The integration of religious values and character in the teacher  education curriculum aims to shape the individual student teacher into a religious, knowledgeable, citizen and a good citizen. While the development of LPTK curriculum referring to KKNI and SNPT  aims to  prepare  the figure  of teacher  education  graduates by  referring  to national standards  that are  tailored to  the characteristics  of higher  education that  is obliged  to  hold  University  Tri  Dharma  include  education,  research,  and  community service.  Curriculum  development  system  in  teacher  education  institute  by  using  two main  components,  namely:  (i)  curriculum  component  to  provide  educational competency  and  (ii)  curriculum  component  to  provide  the  competence  of  material substance to be taught. There are two models or patterns of integration of KKNI and SNPT in LPTK curriculum, namely: (1) integrated pattern between academic education and professional education, meaning that level 6 and 7 are implemented simultaneously, or (2)  layered  pattern, that  is  academic  education first  newly  continued  professional education, meaning level 6 first, then proceed at level 7.
Keywords: Urgency, Integration, Curriculum,  KKNI, Trans discipliner

## Pendahuluan
Percepatan  arus  informasi,  globalisasi,  dan  krisis  multidimensional  telah mempengaruhi  berbagai  dimensi  kehidupan,  termasuk  semakin  terkikisnya  nilai-nilai dan  moral  pada  sebagian  masyarakat.  Oleh  itu  pendidikan  karakter  dan  keagamaan dalam  kehidupan  manusia  penting  dilakukan.  Pendidikan  memegang  peranan  penting dalam  kehidupan  manusia  sehingga  mendorong  untuk  diperbincangkan  banyak kalangan dari berbagai sudut pandang. Allan C. Ornstein dan Daniel U. Levina (1985: 76) mengatakan  mengingat  pentingnya  pendidikan  bagi  manusia  telah  mendorong munculnya berbagai teori tentang pendidikan. Dari teori-teori tersebut muncul berbagai rumusan  tujuan  pendidikan,  antara  lain  teori  perenialisme  menyatakan  bahwa  tujuan pendidikan  adalah  mendidik  pribadi  yang  rasional.  Sedangkan  teori  pendidikan esensialisme menyatakan tujuan pendidikan adalah mendidik pribadi yang berguna dan kompeten. Sementara teori  progresivisme menyatakan pendidikan  itu bertujuan  untuk mendidik  individu  menurut  minat  dan  kebutuhannya.  Teori  rekonstruktivisme menyatakan pendidikan  bertujuan untuk mengkonstruksi masyarakat.
Pernyataan tujuan pendidikan menurut teori di atas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sarana  menyempurnakan perkembangan  potensi-potensi manusia.  Scotter, dkk  (1985: 106), menyatakan: " education involves both the demands of socialization, of societal membership  of community  and  the drives  individuality, for  personal  growth, for  self-actualization  and  self  realization ".  Pernyataan  ini  menunjukkan  bahwa pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan pribadi. Oleh sebab itu memperoleh pendidikan  merupakan hak asasi bagi setiap orang.
Hak-hak  mendapatkan  pendidikan  bagi  setiap  warga  negara  telah  diakui  di Indonesia  sejak  awal  kemerdekaan.  Kesamaan  hak  mendapatkan  pendidikanpun  telah diamanatkan  dalam  pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  bahwa salah satu dari tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mencerdaskan bangsa. Pada pasal  31  ayat  1  UUD  1945  dinyatakan  bahwa  tiap  warga  negara  berhak  mendapat pendidikan. Untuk merealisasikan amanat pembukaan dan pasal 31 ayat dari UUD 1945 Pemerintah  berupaya  menyelenggarakan  sistem  pendidikan  nasional  yang  bertujuan meningkatkan  keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta  akhlak mulia.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  (Sisdiknas)  pasal  3  menyatakan  secara  jelas  bahwa,  “Pendidikan nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat,  dan  bertujuan  mengembangkan  potensi  peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada bagian lain, dijelaskan pula bahwa pendidikan diselenggarakan  sebagai  suatu  proses  pembudayaan  dan  pemberdayaan  peserta  didik berlangsung  sepanjang  hayat  (pasal  3  ayat  5).    Kata  berakhlak  mulia  pada  tujuan pendidikan nasional menunjukkan bahwa salah satu dari tujuan pendidikan di Indonesia adalah menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan moral keagamaan pada peserta didik.  Aspek moral menjadi  aspek yang penting dalam pendidikan.
Dalam konteks pendidikan Islam menurut Hujair AH, Sanaky (2003: xi) pendidikan perlu  membangun  dan  mengembangkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan dilandasi  dengan  nilai-nilai  ilahiyah,  kemanusiaan  (insaniyah),  masyarakat,  lingkungan dan  berbudaya.  Dari  kerangka  pemikiran  ini,  maka  pendidikan  Islam  harus mengembangkan  pendidikan  yang  integralistik,  humanistik,  pragmatis,  dan  berakar pada budaya, yang dapat dijelaskan  sebagai berikut:
Konsep  pendidikan  yang  integralistik,  secara  utuh  berorientasi  pada  nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan   dan  alam yang  pada umumnya  sebagai suatu  yang integralistik bagi perwujudan  kehidupan rahmatan lil  alamin. Dalam konsep  pendidikan humanistik,  pendidikan  yang  berorientasi  dan  memandang  manusia  sebagai  manusia (humanisasi),  dengan  menghargai  hak-hak  asasi  manusia,  hak  untuk  menyuarakan pendapat,  mengembangkan  potensi  berpikir,  berkemauan,  dan  bertindak  sesuai  nilai- nilai  luhur  kemanusiaan.  Konsep  pendidikan  pragmatis,  memandang  manusia  sebagai makhluk  fungsional  perlu  melangsungkan,  mempertahankan,  mengembangkan kehidupannya  baik  secara  jasmani  maupun  rohani  serta  mewujudkan  manusia  yang sadar  akan  kebutuhan-kebutuhan  hidupnya  dengan  memiliki  kepekaan  terhadap masalah-masalah  kemanusiaan.  Konsep  pendidikan  berakar  pada  budaya,  dapat mewujudkan manusia yang memahami eksistensinya dengan memiliki kepribadian yang unggul, harga diri, percaya pada kemampuan sendiri, membangun budaya  berdasarkan budaya  sendiri  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  ilahiyah.  Atas  dasar  itu,  maka kompetensi yang dikembangkan dalam proses  pendidikan Islam harus berbasis  kepada kompetensi  nilai-nilai  ilahiyah, knowledge,  skill,  ability ,  sosial  kultural  dan  operasional dapat teringrasi  dengan  masyarakatnya,  lingkungannya, dan  selalu  menerima  dan  ikut serta melakukan perubahan.
Namun berbagai kenyataan pahit menunjukkan kompetensi peserta didik pada aspek moral  masih  sangat  memprihatinkan.  Ini  terjadi  pada  semua  tingkatan  pendidikan persekolahan  termasuk  di  perguruan  tinggi.    Fenomena  krisis  moral  ini  muncul
disebabkan  berbagai  faktor,  diantaranya  Komaruddin  Hidayat  dalam Kompas  tanggal 28  Juni  2006, memaparkan  bahwa,  proses  pendidikan  di  Indonesia  terkesan  bahwa sekolah  bagai  pusat  kursus  tanpa  standar  kompetensi  dan  moral  yang  jelas  sehingga ketika memasuki  perguruan  tinggi  pun para  pelajar  belum  menunjukkan  keterampilan belajar serta komitmen yang jelas untuk membangun masa depan mereka sendiri. Bedjo dalam Jurnal Kependidikan dan Kebudayaan Vidya Karya Tahun XXII Nomor 2, 2003, halaman. 151-152, menambahkan bahwa pendidikan moral di sekolah tidak efektif sebab selalu tidak  dibarengi  dengan  keteladanan.  Krisis moral  tidak  hanya  melanda  kalangan remaja  tetapi  juga  melanda  generasi  tua.  Keadaan  ini  mempersulit  pencapaian  tujuan pendidikan  moral  di  sekolah  karena  pada  umumnya  siswa  sulit  mencari  figur keteladanan dari guru atau pemimpin  yang dibanggakan.
Mempertimbangkan berbagai kenyataan pahit yang kita hadapi, integrasi nilai-nilai agama  dan  karakter  ke  dalam  kurikulum  dan  pembelajaran  pendidikan  guru  (LPTK) sebagai lembaga  penyiap tenaga  guru merupakan  langkah strategis  untuk  membangun kembali  jati  diri  bangsa  yang  religius,  berakhlak  mulia,  dan  berkepribadian  serta memiliki wawasan keilmuan  yang luas.  Selain penanaman  karakter dan  nilai dan  moral keagamaan  ke  dalam  kurikulum  dan  pembelajaran  pendidikan  guru  juga  perlu mempertimbangkan  tuntutan  kualifikasi  yang  terus  meningkat.  Meskipun  hal  ini  akan berdampak  pada  lamanya  seseorang  menempuh  pendidikan  persiapan  menjadi  guru, namun  ini  merupakan  suatu  keharusan  yang  perlu  diwujudkan  di  lembaga  pendidikan guru (LPTK) guna menyiapkan guru yang profesional  dan berkarakter islami.

## Sistem Pengembangan Kurikulum di Pendidikan Guru
Sepanjang  sejarahnya  sistem  pendidikan  guru  menggunakan  kurikulum  dengan dua  komponen  pokok,  yaitu:  (i)    komponen  kurikulum  untuk  memberikan  bekal kompetensi  kependidikan  dan  (ii)  komponen  kurikulum  untuk  memberikan  bekal kompetensi  substansi  materi  yang  akan  diajarkan.  Berlandaskan  pada  pertimbangan tersebut Direktorat Jenderal  Pendidikan Tinggi melalui  Keputusan Menteri  Pendidikan Nasional  No.  232/U/2000,  sejak  tahun  2000  pendidikan  guru  (LPTK)  menggunakan pendekatan  kurikulum  berbasis  kompetensi (competence  based  curriculum. Dalam kebijakan  tersebut  pada  Pasal  2  ayat  (1)  dijelaskan  mengenai  Kompetensi  hasil  didik suatu program studi terdiri atas: (a) Kompetensi utama; (b) Kompetensi pendukung; dan (c)  Kompetensi  lain  yang  bersifat  khusus  dan  gayut  dengan  kompetensi  utama. Selanjutnya  disebutkan  pula  bahwa  kompetensi  tersebut  dikembangkan  ke  dalam elemen-elemen kompetensi terdiri atas: (a) Landasan kepribadian; (b) Penguasaan ilmu
dan  keterampilan;  (c)  Kemampuan  berkarya;  (d)  Sikap  dan  perilaku  dalam  berkarya menurut  tingkat  keahlian  berdasarkan  ilmu  dan  keterampilan  yang  dikuasai;  (e) Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
Elemen-elemen kompetensi tersebut dikembangkan atas dasar kategorisasi dari the four  pilars  of    education UNESCO  (1997)  yaitu Learning  to  know,  learning  to  do, learning  to  live  together, dan learning  to  be. Dalam  implementasinya,  elemen  elemen yang ditetapkan  dalam  Permendiknas  nomor 045/U/2002  semestinya  dijadikan  dasar dalam mengembangkan kurikulum  pendidikan guru dengan cara mengembangkan mata kuliah  yang  mengandung  kelima  elemen  tersebut.  Atas  dasar  pertimbangan  tersebut, maka kurikulum  era tahun  2000  dan 2002  ini mengutamakan  pencapaian  kompetensi sebagai wujud usaha mendekatkan pada dunia  kerja  dan industri. Kurikulum era  tahun 2000-an ini dikenal dengan sebutan kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum ini  terdiri  atas  kurikulum  inti  dan  kurikulum  institusi.  Impelemtasi  KBK  memerlukan penetapan  kompetensi  utama  oleh  kesepakatan  bersama  antara  perguruan  tinggi, masyarakat  profesi,  dan  pengguna  lulusan.  Sedangkan  kompetensi  pendukung  dan kompetensi lain,  ditetapkan oleh perguruan tinggi.
Pada  perkembangan  terakhir  pasca  tahun  2000-an  untuk  menghasilkan  lulusan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan  jenis pendidikan, pemerintah pada tanggal  17 Januari  2012  menetapkan  kebijakan  tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia (KKNI) yang dimuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI).  Kebijakan  ini  didasarkan  pada  hasil  analisis perjalanan  kurikulum  LPTK  dengan  mempertimbangkan  rekomendasi Teacher Education Summit yang dilaksanakan tanggal 14 – 16 Desember 2011 di Jakarta,  yang mana  pemerintah  melalui  Ditjen  Dikti  Kemdikbud  mengembangkan  model  kurikulum sesuai dengan  tuntutan kekinian  seperti  pentingnya  menggalakkan kembali  pendidikan karakter dan memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dengan   mengacu pada KKNI untuk menjamin  mutu calon  pendidik profesional.
Penerapan  KKNI  dalam  kurikulum  LPTK  merupakan  hal  penting  sebagai  wujud mutu dan  jati diri  LPTK terkait  dengan  sistem pendidikan  nasional dan  pelatihan  yang dimiliki  LPTK.  Dengan  KKNI  ini  hasil  pendidikan  LPTK  akan  dilengkapi  dengan perangkat  ukur  yang  memudahkan  dalam  melakukan  penyepadanan  dan  penjajaran dengan  hasil  pendidikan  bangsa  lainnya.  Selain  itu,  dengan  KKNI  juga  dapat  dijadikan sebagai alat untuk menyaring hanya lulusan LPTK yang berkualitas yang dapat bekerja atau menempati profesi pendidik.

## Integrasi  Nilai-Nilai  Agama  melalui  Pendekatan  Transdisiplin  dalam Kurikulum LPTK
Transdisiplin  adalah  suatu  pendekatan  yang  berproses  secara  simultan  untuk meningkatkan  perkembangan  secara  keseluruhan  dari  setiap  individu  guna  menguasai pengetahuan,  keterampilan  dasar,  dan  internalisasi  nilai-nilai  luhur.  Pengembangan pendekatan  transdisiplin  di  lembaga  pendidikan  guru  bertujuan  untuk  membentuk manusia  calon  guru  yang  paripurna  ( al-insān  al-kāmil )  yang  ditandai  dengan perkembangan  fisik,  emosi,  sosial,  kreativitas,  spiritual  dan  intelektual  secara  optimal dan  seimbang.  Pandangan  seperti  ini  bertolak  dari  teori  filsafat  yang  memandang manusia  sebagai  makhluk  individual  dan  sosial,  jasmaniah  dan  rohaniah,  makhluk otonom  sekaligus  hamba  Allah.  Dalam  konteks  tersebut,  Krishnamurti  (1955:  15) menegaskan bahwa; “ The highest function of education is to bring about an integrated individual  who  is  capable  of  dealing  with  life  as  a  whole ”;.  Pernyataan  ini  bermakna bahwa  fungsi  terpenting  pendidikan  adalah  menghasilkan  manusia  yang  mampu menyatu dengan kehidupan sebagai satu kesatuan.
Implementasi  pendekatan  transdisiplin  dalam  kurikulum  dan  pembelajaran dilakukan dengan cara mengaitkan antara satu  bidang ilmu dengan bidang ilmu  lainnya yang bertujuan saling menguatkan antara satu dengan lainnya. James A Beane (1997: 43) mengatakan  tujuan  integrasi  kurikulum  dari  berbagai  disiplin  ilmu  adalah menghubungkan  antar  pengetahuan,  pengalaman,  nilai-nilai  sosial  dan  dan keterampilan  dari  berbagai  disiplin  ilmu.  Pernyataan  ini  mengandung  arti  bahwa integrasi  nilai-nilai  agama  ke  dalam  kurikulum  dan  pembelajaran  ilmu-ilmu  sains  atau ilmu  umum  lainnya  di  lembaga  pendidikan  guru  bertujuan  membentuk   pribadi mahasiswa calon guru supaya menjadi manusia yang religius, berilmu, warga masyarakat dan warga negara yang baik.
Kriteria manusia yang baik, warga  masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah memegang teguh nilai-nilai sosial tertentu  yang banyak dipengaruhi  oleh budaya  masyarakat dan  bangsanya.  Oleh karena  itu, hakikat dari pelaksanaan integrasi nilai-nilai agama ke dalam kurikulum dan pembelajaran  di  LPTK  akan  memberikan  informasi  pengajaran  dan  pelaksanaan perintah  agama,  nilai-nilai  luhur  yang  bersumber  dari  budaya  bangsa,  dalam rangka  membina kepribadian  dan moral generasi  muda. Salah satu  bentuk wujud  atau contoh  pelaksanaan  model  integrasi  nilai-nilai  agama  ke  dalam  proses  pembelajaran dicontohkan oleh  S.R  Sharma  (2006:50)  pada  mata  kuliah  Sejarah  yang  menceritakan contoh  balasan-balasan  perbuatan  baik.  maka,  mahasiswa  akan  belajar  tentang
peperangan  yang  disebabkan  konflik  keagamaan,  pemberontakan,  gerakan-gerakan revolusi atau protes, atau tentang diskriminasi hak pada masa lalu. Melalui materi-materi ini  mereka  diajarkan  berpikir  secara  historis  dan  mereka  terlibat  dengan  berbagai permasalahan  sikap,  perasaan,  dan  perilaku  moral  yang  terabaikan.  Proses  ini diharapkan  akan  berdampak  yaitu  dapat  mengembalikan  mahasiswa  calon  guru  pada karakter dasarnya sebagai manusia. Karakter dasar manusia terdiri dari: dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli,  jujur, tanggung jawab; kewarganegaraan,  ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan punya integritas. Atas dasar itu, maka integrasi nilai-nilai agama  ke dalam  mata kuliah  sains atau  umum dengan  berpijak kepada  nilai- nilai  karakter  dasar  tersebut,  yang  kemudian  dikembangkan  menjadi  nilai-nilai  yang lebih  banyak  atau  lebih  tinggi  sesuai  dengan  kebutuhan,  kondisi,  dan  lingkungan  itu sendiri.

## Integrasi Nilai-nilai Karakter dalam Kurikulum LPTK
Pendidikan  karakter  juga  dikenal  dengan  istilah  pendidikan  watak  bertujuan untuk  mengajarkan  nilai-nilai  tradisional  tertentu,  nilai-nilai  yang  diterima  secara  luas sebagai landasan perilaku yang baik dan bertanggungjawab. Nilai-nilai juga digambarkan sebagai perilaku moral. (Darmiyati Zuchdi,  2008:39).
Pendidikan  karakter  merupakan  bagian  terpenting  dari  keseluruhan  aktivitas pendidikan,  Dalam  Sisdiknas  nomor  20  tahun  2003,  dinyatakan  bahwa  pendidikan dilaksanakan sebagai usaha  sadar, terencana, dan  berkesinambungan dengan  berupaya memfasilitasi  atau  memberi  bantuan  kemudahan  kepada  peserta  didik  untuk mengembangkan  seluruh  potensi  yang  dimilikinya,  sehingga  ia  berdaya  atau berkemampuan  melaksanakan  tugas  dan  mengambil  peran  terbaik  dalam  kehidupan masa depannya.
Praktik  pelaksanaan  pendidikan  yang  berupaya  memfasilitasi  atau  memberi bantuan  kepada  peserta  didik  calon  guru  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk,  seperti pembimbingan,  pengarahan,  pengajaran,  pelatihan,  pembiasaan,  pelakonan,  pemberian motivasi dan dorongan, pemberian contoh atau teladan, dan masih banyak lagi aktivitas edukatif  lainnya.  Kesemua  itu  ditujukan  ke  arah  pengembangan  potensi  peserta  didik secara maksimal, seperti potensi berpikir, merasa, dan bertindak, sehingga peserta didik dapat berdaya  atau berkemampuan  untuk melaksanakan  tugas dan  mengambil  peran- peran terbaik dalam kehidupan sesuai dengan tuntutan zamannya.
Dalam konteks dapat melaksanakan tugas dan mengambil peran terbaik, peserta didik  calon  guru  berkemampuan  menampilkan  sikap  dan  perilaku  mulia  atau  terpuji
sesuai  karakter  mulia  yang  diidealkan  masyarakat  dan  bangsanya.  Karena  itu,  setiap masyarakat berharap agar pendidikan tidak hanya mengemban tugas  mentransformasi ilmu  pengetahuan  dan  pelatihan  keterampilan  saja,  tetapi  juga  membentuk  karakter peserta  didik  calon  guru  sesuai  dengan  jati  diri  masyarakat  dan  bangsanya.  Inilah  cita dan  harapan  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  pendidikan.  Sebagai  manusia  peserta didik calon guru memiliki berbagai karakteristik utama, yaitu kualitas yang menunjukkan cara-cara  khusus  dalam  berfikir,  bertindak,  dan  merasakan  berbagai  situasi. Karakteristik  ini  dikelompokkan  menjadi  tiga  kategori  utama,  yaitu:  (1)    karakteristik kognitif,  yang  berhubungan  dengan  cara  berfikir;  (2)  karakteristik  psikomotorik,  yang berhubungan  dengan  cara  bertindak  yang  khas,  dan  (3)  karakteristik  afektif  yang berhubungan dengan cara-cara yang khas dalam merasakan atau mengungkapkan sikap.
Pendidikan  karakter  merupakan  proses  edukasi  untuk  membentuk  perilaku, berbuat,  berpikir,  bersikap,  dan  merasa.  Atas  dar  itu,  maka  proses  pendidikan  bagi peserta  didik  perlu  disesuaikan  dengan  kaedah-kaedah  moral  dan  norma.  Moral  dan norma  itu  digali  dan  dikembangkan  dari  sistem  nilai (value  system) dan  sistem kepercayaan (belief  system) yang  ada,  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  dalam masyarakat. Berdasarkan  sistem nilai  dan sistem  kepercayaan inilah  dirumuskan  nilai- nilai  karakter  mulia  peserta  didik  yang  diharapkan  dapat  dibentuk  melalui  proses pendidikan. Menurut Al-Rasyidin, (2011) dalam makalahnya dengan judul. “Membagun Pendidikan Karakter: Sketsa Masalah dan Gagasan tentang Pendidikan Karakter”, proses pembentuk karakter  peserta  didik  perlu dilaksanakan  dengan  melibatkan  secara  utuh, integral, dan seimbang aktivitas olah  raga, olah pikir, olah  jiwa, dan olah rasa.
Menurut  Thomas  Lickona,  (1991)  aktivitas  mendidikkan  karakter  tidak  boleh hanya  sebatas  mengajarkan  tentang  karakter  saja,  melainkan  pelaksanaan  pendidikan karakter adalah proses pembentukan perilaku mulia yang hasilnya harus terlihat dalam tindakan  nyata  peserta  didik,  yaitu  tingkah  laku  yang  baik,  seperti  jujur,  bertanggung jawab,  menghormati  hak  orang  lain,  kerja  keras,  dan  sebagainya.  Karena  itu,  proses pembelajaran  dalam  pembentukan  karakter  tidak  boleh  hanya  terbatas  pada  aktivitas kognitif,  tetapi  juga  afektif  dan  psikomotorik.  Susilo  Bambang  Yudoyono  Presiden  RI dalam sambutannya  pada Peringatan  Hardiknas 2010   meny atakan:  orang-orang  yang berkarater kuat dan baik, apakah perseorangan, masyarakat atau bahkan bangsa, adalah mereka yang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. Bagaimana membentuk manusia, anak didik agar memiliki karakter seperti itu? Pertama-tama, proporsi antara teori dan praktik harus diubah. Teori cukup sekitar 30 pesen. Sisanya, harus diimbangi dengan praktik dan pembiasaan untuk disiplin, tidak mudah menyerah, menghargai yang
lain, dan sebagainya. Dalam pendidikan karekter perlu contoh dan teladan konkrit tidak bisa  dididikkan  secara  teoretik  saja,  melainkan  menghendaki  proses  penghayatan, pelakonan,  dan praktik nyata.
Kosasih  A.  Djahiri  (2004)  mengatakan  pendidikan  karakter  harus  berorientasi secara simultan pada content-oriented dan process-oriented . Hal ini penting  dilakukan guru  agar  peserta  didik  tidak  hanya  dilibatkan  pada  aktivitas  kognitif,  tetapi  juga mengembangkan  keterampilan  afektual  dan  partisipatorik.  Keterampilan  afektual dikembangkan melalui proses emoting, minding atau sense  of ...,  valuing skills,  mental round trip, dan taking position. Emoting, minding atau sense of ... adalah proses di mana guru  memberdayaan  kemampuan inner  mental peserta  didiknya  sehingga  mampu merasakan dan nyawang akan suatu nilai, moral, atau norma berkenaan dengan karakter mulia  (olah  rasa). Valuing  skills adalah  proses  di  mana  pendidik  menciptakan  kondisi yang  memungkinkan  setiap  peserta  didik  melatih  keterampilannya  dalam  memaknai atau menilai suatu hal – apakah menyangkut orang, objek, gagasan, perilaku, situasi atau kondisi – dengan menggunakan ukuran nurani, kalbu, atau kata hati (olah jiwa). Mental round trip adalah proses di mana guru membimbing, melatih, dan membiasakan peserta didik  mengembangkan  diri  untuk  melaksanakan  suatu  peran  yang  berkaitan  dengan karakter  mulia  yang  akan  dibentuknya  (olah  raga).  Sedangkan taking  position adalah berketetapan hati  dalam  mengambil  suatu keputusan  untuk  memilih,  menghargai,  dan menampilkan  suatu karakter mulia (choosing, prizing,  and acting) .
Selain  itu,  keterampilan  partisipatorik  harus  pula  dikembangkan  para  pendidik melalui  serangkaian  aktivitas interacting (seperti  bekerjasama  dalam  kelompok), monitoring (seperti  mengamati  perilaku  individu  yang  berkarakter  mulia), dan influencing (seperti  memberikan  komentar  dan  pandangannya  tentang  suatu  perilaku karakter dari sudut pandang nilai,  moral, atau norma).
Dimensi  penting  lainnya  yang  tidak  bisa  diabaikan  dalam  upaya  mewujudkan pendidikan karakter mulia adalah keharusan adanya daya dukung partispatif dari semua komunitas  lembaga  pendidikan.  Tugas  membentuk  karakter  mulia  peserta  didik  calon guru bukan hanya tugas dan tanggung jawab dosen agama saja, tetapi tugas dan tanggung jawab  semua  komunitas  lembaga  pendidikan  guru.  Setidaknya,  seluruh  komunitas lembaga  harus  berpartisipasi  aktif  dalam  menciptakan  dan  mengembangkan  contoh- contoh dan teladan konkrit dari perilaku yang berkarakter mulia di lingkungan lembaga pendidikan guru. Kesemuanya harus senantiasa menyadari bahwa karakter hanya dapat dibentuk  dengan  baik  dan  ditampilkan  secara  personal  oleh  peserta  didik  manakala
mereka  dibelajarkan  melalui  contoh  atau  teladan  konkrit (modelling) ,  bukan  melalui pesan-pesan verbal belaka.
Pendidikan  karakter  pada  pendidikan  guru  dapat  dilaksanakan  dengan menggunakan  metode  langsung  dan  tak  langsung.  Penerapan  metode    pembelajaran metode langsung  dimulai dengan  cara  lembaga atau  prodi terlebih  dahulu  mensepakati perilaku-perilaku yang dinilai baik, sebagai upaya indoktrinasi berbagai ajaran. Caranya adalah  demgan  memusatkan  perhatian  secara  langsung  pada  ajaran  tersebut  lewat mendiskusikan,  mengilustrasikan,  menghafalkan,  dan  mengungkapkannya.  Sedangkan metode tak langsung tidak dimulai dengan menentukan perilaku yang diinginkan, tetapi dengan menciptakan situasi yang memungkinkan perilaku yang baik dapat dipraktikkan. Karena  itu,  keseluruhan  pengalaman  mahasiswa  selama  proses  pendidikan  di  lembaga pendidikan  guru  hendaknya  dimanfaatkan  untuk  mengembangkan  perilaku-perilaku yang baik.
Contoh  pendidikan  karakter  dengan  menerapkan  metode  langsung  misalnya, mata  kuliah  Pancasila  dengan  menanamkan  pendidikan  nilai-nilai  Pancasila,  dan  mata kuliah  agama  dengan  menanamkan  nilai-nilai  agama.  Menurut  Darmiyati  Zuchdi (2008:5),  jika  pendidikan  karakter  dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode langsung, maka ciri-ciri indoktrinasi tak dapat dihindari. Indoktrinasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu Pertama, nilai-nilai  yang diindoktrinasikan  diserap, bahkan  dihafal di luar kepala, tetapi tidak terinternalisasi apalagi teramalkan. Kedua, nilai-nilai tersebut diterapkan  dalam  kehidupan,  tetapi  berkat  pengawasan  pihak  penguasa,  bukan  atas kesadaran  diri.  Dalam  hal  ini  nilai  moral  yang  pelaksanaannya  seharusnya  bersifat sukarela (voluntary  action) berubah  menjadi nilai  hukum yang  dalam segala  aspeknya memerlukan pranata hukum.
Pada  bagian  lain,  Darmiyati  Zuchdi  (2008:46)  menyarankan  agar  pendidikan nilai/moral seharusnya  tidak  menggunakan  metode  indoktrinasi  yang  memiliki  ciri-ciri bertolak belakang dengan inkulkasi,  yakni sebagai berikut:
a. mengomunikasikan  kepercayaan hanya berdasarkan kekuasaan
b. memperlakukan orang lain  secara tidak adil
c. memfitnah dan menjelek-jelekkan pandangan  orang lain
d. menyatakan  keragu-raguan  atau  perasaan  tidak  percaya  secara  kasar  dan mencemoohkan  atau memingkandang  rendah
e. sepenuhnya mengonrol  lingkungan  untuk meningkatkan  kemungkinan  penyampaian nilai-nilai  yang tidak dikehendaki
f. menciptakan  pengalaman  sosial  dan  emosional  mengenai  nilai  yang  dikehendaki secara ekstrem
g. membuat  aturan,  memberikan  penghargaan  dan  memberikan  konsekuensi  tanpa disetai alasan
h. memutuskan komunikasi  dengan pihak yang tidak setuju
i. tidak memberikan  peluang  bagi  adanya  perilaku  yang  berbeda-beda  apabila  sampai pada tingkat yang tidak dapat diterima, yang bersangkutan dikucilkan untuk selama- lamanya.
Strategi  yang  lazim  digunakan  dalam  pendidikan  nilai  dan  spritualitas  adalah dengan  menggunakan  pemodelan  dan  pembeian  keteladan.  Penerapan  strategi keteladanan dan pemodelan di lembaga pendidikan guru dengan mempersyaratkan dua syarat penting yang harus dipenuhi,  yaitu:
Pertama, para  mahasiswa  sebagai  calon  pendidik  dan  orang  tua  harus  bisa berlatih  untuk  berperan  sebagai  model  yang  baik,  misalnya  dalam  hal  menyelesaikan masalah  secara  adil,  menghargai  pendapat  orang  lain,  mengkritik  orang  lain  secara santun. Kedua, mahasiswa calon guru harus bisa meneladani orang-orang terkenal yang berakhlak mulia,  misalnya Nabi Muhammad saw.
Berlatih  sebagai  calon  pendidik  dan  orang  tua  yang  dapat  bertutur  kata  dan bertindak  yang  santun,  supaya  mereka  terbiasa  untuk  tidak  menanamkan  nilai-nilai karakter yang negatif ke dalam diri peserta didik. Karena itu, mahasiswa calon guru perlu dilatih keterampilan asertif dan keterampilan menyimak. Kedua keterampilan ini sangat diperlukan  untuk  menjalin  hubungan  antarpribadi  dan  antar  kelompok.  Keterampilan aservatif adalah keterampilan mengemukakan pendapat secara terbuka,dengan cara-cara yang tidak melakaui orang lain. Sedangkan keterampilan menyimak adalah keterampilan mendengarkan  dengan  penuh  pemahaman  dan  secara  kritis.  Menurut  pandangan Kirschhenbaum  (1995:86), ciri-ciri orang yang dapat berfikir kritis adalah:
a. mencari kejelasan pernyataan atau pertanyaan;
b. mencari alasan
c. mencoba memperoleh informasi  yang benar
d. menggunakan sumber yang dapat dipercaya
e. mempertimbangkan keseluruhan situasi
f. mencari alternatif
g. bersikap terbuka
h. mengubah pandangan  apabila ada bukti yang dapat dipercaya
i. mencari ketepatan suatu permasalahan
j. sensitif terhadap  perasaan,  tingkat  pengetahuan, dan  tingkat  kecanggihan  orang lain.
Selain mampu berfikir  kritis, berdasarkan hasil  penelitian yang dilakukan  Weiss, (1973) dalam Darmiyati Zuchdi, (2008:29-32) disarankan ada 21 kompetensi afektif yang perlu dimiliki guru sehingga ia dapat berperan positif dalam pengembangan karakteristik afektif pada diri peserta didik. Berbagai kompetensi afektif yang harus dimiliki oleh guru, yaitu:
1. menunjukkan ketajaman perhatian
a. menyadari situasi kelas
b. menanggapi  murid  dan  situasi  dengan  mendengarkan,  berbicara,  dan bertindak
2. menunjukkan sikap positif
a. senang bekerja dengan murid
b. mengharapkan agar murid-murid berhasil
c. mengutarakan  secara  otomatis  tentang  etos  kerja,  motivasi  belajar,  dan profesinya sebagai pendidik
3. menunjukkan keramahtamahan dan kegembiraan
a. sering tersenyum
b. menyenangkan dan bijaksana
c. akran dengan murid-murd
4. dapat menjaga rahasia menyimpan dan tidak menyebarluaskan informasi  tentang rahasia murid
5. mempraktekkan kerjasama
a. secara sukarela berpartisipasi dalam kegiatan murid
b. secara sukarela memberikan pertolongan  kepada murid
c. menunjukkan kemampuan “memberi dan menerima” di kelas
6. menunjukkan empati dan memahami kebutuhan murid
a. sensitif, penuh perhatian terhadap kebutuhan murid
b. menunjukkan kemampuan berada pada posisi  orang lain  (memiliki  empati)
c. memahami kebutuhan murid, tetapi tidak sentimentl, membedakan masalah- masalah pribadi murid dari masalah umum
7. menunjukkan antusiasme
a. menunjukkan tanggungjawab  terhadap murid dan tugas mengajar
b. membangkitkan  kesenangan  akan  konsep-konsep  yang  dipelajari  dikelas (murid-murid responsif dan tampak senang di kelas)
8. mengakui kesalahan
a. mengakui  ketidakmampuan  menjawab  pertanyaan  ,  melakukan  koreksi  atas kesalahan sendiri
b. meminta dan menggunakan kritik yang konstruktif
9. menunjukkan keadilan
a. menerima dan mengatasi isu-isu kontroversial tanpa memihak
b. menolong  murid melihat permasalahan dari berbagai sesi
10. menunjukkan kejujuran dan keikhlasan (ketulusan hati)
a. menunjukkan  perasaan  yang  sebenarnya,  konsisten,  tampil  sebagaimana adanya, dan ikhlas
11. menunjukkan sikap rajin dan penuh inisiatif
a. merencanakan dan menyusun pembelajaran sebelum batas akhir
b. mengerjakan tugas lebih dari yang seharusnya dikerjakan
12. menunjukkan sikap keternukaan dan menerima ide-ide baru
a. mendengarkan ide-ide baru dari murid dan tampak senang menerimanya
b. mengundang  kritik, diskusi, dan pertanyaan
13. menunjukkan pandangan  yang optimistik
14. menunjukkan kesadaran akan harga diri positif  dan stabilitas emosi
a. memandang dirinya berharga
b. tampak dapat melakukan kontrol diri,  menjaga keseimbangan emosi
15. menunjukkan sikap humor
a. berkelakar  dan  tertawa  dengan  murid-murid  di  kelas  guna  menumbuhkan suasana santai
16. menunjukkan kesungguhan
17. menunjukkan sikap bijaksana
berhubungan  dengan  murid-murid  dengan  cara  yang  tidak  mempermalukan mereka
18. menunjukkan sikap toleran dan sabar memahami tingkah laku murid sesuai dengan latar belakangnya
19. menunjukkan pengaruh positif
a. mendorong   murid-murid berbuat baik
b. menggunakan ekspresi wajah dan isyarat untuk mendukung persetujuan
20. menunjukkan kemampuan mempimpin membimbing  murid mencapai  tujuan, mengontrol  tindakan murid
21. responsif terhadap kebutuhan individu
Berbagai  kompetensi  afektif  yang  disarankan  harus  dimiliki  seorang  perlu dikembangkan  dalam  kurikulum  danpembelajaran  dalami  pendidikan  guru  dalam keragka menyiapkan mahasiswa calon guru untuk dapat berperan positif dan mengambil peran terbaiknya dalam menjalankan fungsi  dan tugasnya setelah mereka  menjalankan karir dan tugas profesinya sebagai guru.

## Integrasi KKNI  dan SNPT dalam Kurikulum LPTK
Implikasi  diterbitkannya  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  8  tahun 2012 tentang Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI),  yang  kemudian  disusul  dengan Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  Nomor  73  tahun  2013  tentang Penerapan  KKNI  bidang  Pendidikan  Tinggi,  serta  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi  (SN-DIKTI),  maka  mulai  tahun  2012  pengembangan  kurikulum  termasuk kurikulum LPTK wajib merujuk kepada cakupan capaian pembelajaran yang ditunjukkan oleh  setiap  lulusan  dengan  merujuk  kepada  cakupan  deskripsi  umum  dan  deskripsi jenjang  kualifikasi  6  dan  7.  Sedangkan  pembentukan  sikap  bagi  mahasiswa  calon  guru dengan mengacu kepada SN-DIKTI Nomor 49 tahun 2014.
Pengembangan  kurikulum  LPTK  mengacu  KKNI  dan  SNPT  dalam  kerangka menyiapkan  sosok  lulusan  dengan  merujuk  kepada  standar  nasional  yang  disesuaikan dengan  karakteristik  pendidikan  tinggi  yaitu  berkewajiban  menyelenggarakan  Tri Dharma  Perguruan  Tinggi  meliputi  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada masyarakat. Perwujudan kurikulum KKNI dan SNPT menghendaki agar pengembangan kurikulum  LPTK  dengan  terlebih  dahulu  menetapkan  konsep  lulusan  dengan mempertimbangkan konsep yang  termuat dalam  visi dan misi  institusi. Konsep  lulusan tersebut selanjutnya diwujudkan sebagai profil lulusan. Profil lulusan ditetapkan dengan mengacu  pada  rumusan  mutu  lulusan  dan  relevansi.  Kesemuanya  itu  akan  dicapai melalui  suatu  rangkaian  proses  pendidikan  yang  bermutu,  baik  untuk  pendidikan akademik maupun pendidikan  profesi.
Ada  dua  kata  kunci  untuk  mengaitkan  antara  kurikulum  dengan  Kerangka Kualifikasi  Nasional  Indonesia,  yaitu  capaian  pembelajaran  ( learning  outcomes )  dan kualifikasi.  Pengemasan capaian pembelajaran ke dalam jenjang kualifikasi KKNI sangat penting  untuk  keperluan  penyandingan  maupun  penyetaraan  kualifikasi  dan  atau rekognisi antara tingkat pendidikan dan  atau tingkat pekerjaan. Selain itu,  pengemasan capaian pembelajaran ke dalam KKNI juga untuk keperluan harmonisasi dan kerjasama saling  pengakuan  kualifikasi  dengan  negara  lain,  baik  secara  bilateral  maupun  secara
multilateral.  Pengembangan  kurikulum  yang  mengacu  pada  deskriptor  jenjang kualifikasi  memerlukan  tingkatan  capaian  pembelajaran  yang  dimulai  dari  tingkat universitas  ( university  learning  outcomes )  hingga  tingkat  program  studi  ( program learning outcomes ) dan capaian pembelajaran perkuliahan ( course learning  outcomes ) yang disandingkan  dengan jenjang  kualifikasi.
Ada perbedaan  makna antara  kualifikasi dan  jenjang kualifikan.  Menurut  Perpres Nomor    8  Tahun  2012,  kualifikasi  adalah  penguasaan  capaian  pembelajaran  ( learning outcomes ) yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. Sedangkan jenjang kualifikasi adalah  tingkat  capaian  pembelajaran  yang  disepakati  secara  nasional,  disusun berdasarkan  ukuran  hasil  pendidikan  dan/atau  pelatihan  yang  diperoleh  melalui pendidikan  formal,  nonformal,  informal  atau  pengalaman  kerja.  Kualifikasi  adalah sebuah  istilah  yang  secara  internasional  disepakai  sebagai  pencapaian  penguasaan seseorang  atas  badan  pengetahun  ( body  of  knowledge )  dengan  keluasan  dan kedalamannya  yang  telah  didefinisikan  terlebih  dahulu.  Dengan  adanya  KKNI  ini  akan merubah  cara  melihat  kompetensi  seseorang,  tidak  lagi  semata  pada  ijazah  tetapi didasarkan  pada  pengakuan  terhadap  hasil  pendidikan  seseorang  secara  luas  yang akuntabel dan transparan.
Selain  mempertimbangkan  hal  di  atas,  pembinaan  keahlian  dan  sikap  bagi mahasiswa  calon  guru  dilaksanakan  melalui  proses  penerapan  kurikulum  di  LPTK dengan  mempertimbangkan  keunikan  karakteristik  profesi  guru  yaitu:  (1)  subyek layanan adalah manusia; (2) individu yang unik yang berkembang; (3) secara hakiki tidak berbeda  dari  pendidik;  (4)  subyek  layanan  yang  memiliki  berbagai  potensi;  (5) keputusan-keputusan  profesional  dilakukan  dalam  situasi  transaksional  yang  dinamis. Oleh itu, pengembangan ilmu pendidikan juga merupakan tugas program akademik dan profesi,  dan  karena  sifat  profesi  guru  yang  unik,  maka  calon  lulusan  harus  dibekali dengan teori dan praktek, serta kemampuan meneliti.

## Model atau Pola Integrasi KKNI dan SNPT dalam Kurikulum LPTK
Model  pembelajaran  pada  dasarnya  merupakan  bentuk  pembelajaran  yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model  pembelajaran  merupakan  bungkus  atau  bingkai  dari  penerapan  suatu pendekatan/strategi, metode dan teknik pembelajaran
Ada dua model atau pola integrasi KKNI dalam kurikulum LPTK guna menyiapkan guru  profesional,  yaitu:  (1)  dengan  pola  yang  terintegrasi  antara  pendidikan  akademik dan pendidikan  profesi,  artinya  level  6  dan 7  dilaksanakan  secara  bersamaan,  atau  (2)
dengan pola yang berlapis, yaitu  pendidikan akademik terlebih dahulu baru  dilanjutkan pendidikan  profesi, artinya level 6 terlebih dahulu, baru dilanjutkan  pada level 7.
Deskriptor  KKNI  di  setiap  jenjang  mengandung  tiga  capaian  yang  diharapkan. Pertama adalah  ketrampilan  (kognitif  dan  psikomotorik)  yang  dimiliki  peserta  didik setelah  menyelesaikan  program  perkuliahannya. Kedua ,  pengetahuan  ( content knowledge )  yang  melandasai  keterampilan  yang  dimiliki  agar  mampu  beradaptasi dengan perubahan  di  masa  datang. Ketiga ,  kemampuan    manajerial  bagi  keterampilan dan  pengetahuan  yang  dikuasai  agar  dapat  berkembang  sesuai  dengan  tuntutan profesionalnya.
Keberadaan  Pendidikan  Profesi  Guru  menjadi  tuntutan  setelah  dikeluarkannya Undang-Undang  No  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  yang  mempersyaratkan bahwa  guru  profesional  harus  memiliki  sertifikat  pendidik.  Sertifikat  pendidik  harus menjadi jaminan bahwa  seorang guru  memiliki kualifikasi  akademik, kompetensi,  sehat jasmani  dan  rohani,  sehingga  mampu  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional.  Frase mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional perlu dimaknai dalam konteks arahan Pasal  1  (1),  Pasal  3,  dan  Pasal  4  (khususnya  ayat  3)  UU  No.  20/2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional.  Arahan  pasal  dan  ayat  yang  disebutkan  mengandung  implikasi keterkaitan  erat  dengan  keunikan  karakteristik  profesi  pendidik/guru,  sebagaimana dijelaskan,  dan  implikasi  pedagogis  untuk  mewujudkan  pembelajaran  yang  mendidik, yang harus  didukung  oleh keutuhan  penguasaan  kompetensi akademik  dan  profesional kependidikan.
Berdasarkan  kerangka  pikir  peraturan  dan  perundang-udangan  tersebut, penyelenggaraan program Pendidikan Profesional Guru memerlukan dua tahapan, yakni (1) Pendidikan Akademik Guru (berujung penganugerahan sarjana S1 kependidikan), dan (2)  Pendidikan  Profesi  Guru  (program  pendidikan  setelah  S1  kependidikan,  berujung penganugerahan  sertifikat  pendidik).  Atas  dasar  itu,  maka  model  pengembangan kurikulum  di  LPTK  dilakukan  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip  berikut:
Pertama, keutuhan  Pendidikan  Akademik  dan  Pendidikan  Profesi,  yaitu penyelenggaraan  pendidikan  akademik  guru  yang  kemudian  diteruskan  ke  pendidikan profesi guru  sebagai suatu kesatuan  yang tidak terpisahkan dari Pendidikan Profesional Guru.  Keseluruhan  proses  penyiapan  guru  yang  mencakup  pendidikan  akademik  dan pendidikan  profesi    tersebut  harus  merupakan  suatu  keutuhan  sejak  rektrutmen, pelaksanaan,  hingga  penetapan  kelulusan.  Prinsip  keutuhan  ini  penting  mengingat pendidikan  profesi  guru  yang  ditegaskan  dalam  Permendiknas  RI  Nomor  8  Tahun
2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan tidak mengatur pendidikan  guru  pada  tingkat  pendidikan  akademik.
Kedua, keterkaitan  Mengajar  dan    Belajar.    Prinsip  ini  menunjukkan  bahwa bagaimana  cara  guru  mengajar  harus  didasarkan  pada  pemahaman  tentang bagaimana  peserta  didik  sebenarnya  belajar  dalam  lingkungannya.  Dengan  demikian penguasaan teori, metode, strategi pembelajaran yang mendidik dalam perkuliahan  di  kelas  harus  dikaitkan  dan  dipadukan  dengan  bagaimana  peserta  didik belajar  di  sekolah  dengan  segenap  latar  belakang  sosial-kulturalnya.  Cara  guru  mengenal dan  merespon  perilaku  belajar  peserta  didik  di  kelas  adalah  penting  karena  akan membentuk  hakikat  lingkungan  pembelajaran  ( shaping  the  nature  of  the  teaching and  learning  environmen t)  (Loughran,  2010).  Oleh  karena  itu,  pada  struktur kurikulum  pendidikan  akademik  untuk  calon  guru  (program  studi  kependidikan)  harus menempatkan  penajaman  awal  ( early  exposure )  terhadap  praktik  pembelajaran  di sekolah-sekolah  mitra    agar  calon  guru  lebih  memahami  hakikat  pembelajaran  yang mendidik.  Dalam  konteks  ini,  pedagogi  harus  dipahami  sebagai  konsep  yang  merujuk kepada  aspek-aspek  belajar,  sebagai  berikut:
Pertama ,  pedagogi  berkaitan  dengan  apa  dan  bagaimana  peserta  didik  belajar; Kedua ,  pedagogi  berkaitan  dengan  bagaimana  guru  sebagai  pembelajar  belajar  tentang mengajar  dan    membentuk  keahliannya  sebagai  seorang  profesional. Ketiga ,    adanya koherensi  antar  konten  Kurikulum.  Koherensi  mengandung  arti  keterpaduan  ( unity ), keterkaitan  ( connectedness ), dan relevansi ( relevance ). Koherensi dalam konten kurikulum  pendidikan  guru  bermakna  adanya  keterkaitan  di  antara  kelompok  mata kuliah  bidang  studi  ( content  knowledge ),  kelompok  mata  kuliah  yang  berkaitan dengan pengetahuan tentang metode pembelajaran secara umum ( general pedagogical  knowledge )  yang  berlaku  untuk  semua  bidang  studi  dan  situasi, pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  pendekatan  dan  metode  pembelajaran  bidang studi tertentu ( content specific pedagogical knowledge ), pengetahuan dan keterampilan  dalam  pengembangan  kurikulum  ( curricular  knowledge ),  pengetahuan dan  keterampilan  dalam  pemilihan  dan  pengembangan  alat  penilaian  ( assessment  and evaluation ),  pengetahuan  tentang  konteks  kependidikan  ( knowledge  of  educational context ), dan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi  dalam  proses  pembelajaran  ( information  technology )..
Selain koherensi internal, kurikulum untuk program studi/jurusan kependidikan  juga  harus  memperhatikan  pula  keterkaitan  kontennya  baik  pedagogi umum,  pedagogi  khusus  maupun  konten  mata  kuliah  keahlian  dan  keterampilan
dengan  realitas  pembelajaran  di  kelas  sehingga  terbangun  keterkaitan  kurikulum program  studi  dengan  kebutuhan  akan  pembelajaran  di  kelas  atau  sekolah ( university-school  curriculum  linkage ).
Ada  empat  model  pengembangan  kurikulum    LPTK,  yang  secara  potensial  bisa dipertimbangkan sebagai pilihan model, yaitu: (1) model Terintegrasi antara Pendidikan  Akademik  dengan  Pendidikan  Profesi  1  semester;  (2)    model  Terintegrasi antara  Pendidikan  Akademik  Berkewenangan  Tambahan  dengan  Pendidikan  Profesi  1 Semester;  (3)  Model  Terintegrasi  Pendidikan  Akademik  dengan  Pendidikan  Profesi  2 Semester;  (4)  Model  Terintegrasi  antara  Pendidikan  Akademik  Berkewenangan Tambahan  dengan  Profesi  2  Semester.  Dari  empat  model  pengembangan  kurikulum LPTK  yang  secara  potensial  bisa  dipertimbangkan,  menurut  hemat  penulis  adalah model  pengembangan  kurikulum  bagi  calon  guru  lebih  efektif  dengan  memilih  Model Terintegrasi antara Pendidikan Akademik dengan  Pendidikan Profesi 2 Semester,  yang digambar sebagai berikut:

## Sumber: Buku Panduan Penyusunan Kurikulum LPTK
Pada  model  ini,  kurikulum  LPTK  diselenggarakan  secara  terintegrasi  antara program  pendidikan  akademik  yang  disebar  dalam  8  semester  dengan    pendidikan profesi guru yang di dalamnya ada workshop SSP dan PPL selama 2 semester bagi calon guru bidang studi. Pendidikan akademik  terdiri dari elemen karakter dan keindonesiaan, akademik  kependidikan,  akademik  bidang  studi,  metodik  khusus,  dan    elemen  KKN, penelitian tugas akhir (skripsi), dan ujian tugas akhir. Selama 3 semester mulai semester 2,  semester  4,  dan  semester  6  dilaksanakan  program  magang  kependidikan  sebagai program pengenalan lingkungan  sekolah sejak  awal (early exposure  on school  setting ). Pada semester 9 dilaksanakan program PPG yang terdiri dari workshop subject specific pedagogy (SSP), dan PPL pada semester 10 bagi calon  guru bidang studi.

## Elemen-elemen Kurikulum LPTK
Keutuhan  kurikulum  LPTK  terdiri  dari  elemen-elemen  yang  tertuang  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  17  tahun  2010  tentang  Pengelolaan dan  Penyelenggaraan  Pendidikan,  dilengkapi  dengan  elemen  spesifik  yang  menjadi karakteristik penyiapan calon  guru profesional.
Elemen-elemen kurikulum LPTK sebagai berikut.
a. Nasionalisme  dan landasan kepribadian;
b. Penguasaan akademik kependidikan
c. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi,  seni, dan/atau olahraga;
d. Kemampuan dan keterampilan berkarya;
e. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
f. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
Berikut penjelasan dari tiap-tiap elemen kompetensi tersebut adalah:
1. Nasionalisme Landasan kepribadian, yaitu  elemen kompetensi yang sepatutnya dimiliki para calon guru berkaitan dengan  karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang antara lain ditandai dengan jiwa kebangsaan (nasionalisme), cinta tanah air  dan berprilaku sesuai dengan prinsip  dan nilai  Pancasila.
2. Penguasaan  Akademik  Kependidikan, yaitu  elemen  kompetensi  yang  harus dimiliki para  calon guru  dalam hal  penguasaan   kompetensi akademik  kependidikan, antara  lain  penguasaan  makna  dan  filsafat  pendidikan,  penguasaan  dimensi perkembangan  kepribadian  peserta  didik,  kemampuan  pendekatan  perkembangan (psikologis)  dalam  pembelajaran  peserta  didik,  kemampuan  memahami  dan mengembangkan dimensi belajar dan pembelajaran,  penguasaan teknologi, informasi dan  komunikasi  dalam  pembelajaran,  serta  penguasaan  asesmen  berbasis perkembangan  perserta  didik.    Melalui  penguasaan  akademik  kependidikan  inilah akan dihasilkan  profil  pendidik  yang unggul  dalam kompetensi pedagogik.
3. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. Elemen ini  berkaitan  dengan  kemampuan  pendidik  dalam  hal  penguasaan  substansi  bidang keahlian  sesuai  dengan  program  studi  masing-masing.  Penguasaan  tersebut  disertai dengan  kemampuan  pendidik  dalam  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi,  memiliki  jiwa  seni  dan  kesamaptaan  jasmani.
4. Kemampuan  dan  keterampilan  berkarya. Elemen  ini  berkaitan  dengan kemampuan  unjuk  kerja  sebagai  seorang  pendidik  yang  kompeten,  terampil,
komunikatif,  sadar  mutu,  yang  ditandai  dengan  kemampuan  melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
5. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu  dan  keterampilan  yang  dikuasai. Elemen  ini  berkaitan  dengan  karakter pendidik  yang  kuat  sebagai  hasil  dari  olah  hati,  olah  pikir,  olah  raga,  dan  olah rasa/karsa.  Karakter  yang  kuat  tercermin  pada  nilai  utama  karakter  jujur,  cerdas, tangguh dan peduli.
6. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan  pilihan keahlian  dalam  berkarya .  Elemen  ini  berkaitan  dengan  kemampuan  pendidik dalam  berkomunikasi    dengan  masyarakat,  baik  melalui  lisan,  tulisan,  atau  isyarat secara santun, menggunakan  teknologi  komunikasi  dan  informasi secara fungsional.
Keenam elemen kurikulum tersebut berkaitan erat dan merupakan koherensi yang utuh  untuk  mengantarkan  para  calon  guru  ke  arah  sosok  guru  masa  depan  yang profesional  dan    sesuai  dengan  kebutuhan.  Koherensi  keenam  elemen  kurikulum mengandung    makna    adanya    keterpaduan  ( unity ),  keterkaitan  ( connectedness ),  dan relevansi  ( relevance )  antar  elemen  kurikulum  yang  dikembangkan.  Koherensi  elemen kurikulum  pendidikan  guru  juga  mengandung  makna  adanya  keterkaitan  di  antara kelompok  mata  kuliah  umum (general  science )  dan  Ke-Indonesiaan,  kelompok  mata kuliah  bidang  studi  ( content  knowledge )  atau  subject  specific  knowledge,  kelompok mata  kuliah  yang  berkaitan  dengan  pengetahuan  tentang  metode  pembelajaran  secara umum ( general pedagogical knowledge ), pengetahuan yang berkaitan dengan pendekatan  dan  metode  pembelajaran  bidang  studi  tertentu  ( pedagogical  content knowledge ), pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan kurikulum ( curricular  knowledge ), pengetahuan dalam menganalisis karakter peserta didik (knowledge  about  learner) ,  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  pemilihan  dan pengembangan  alat penilaian  ( assessment and  evaluation ), pengetahuan tentang konteks  kependidikan  ( knowledge  of  educational  context ),  dan  pengetahuan  dan keterampilan  dalam  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  proses  pembelajaran ( technological pedagogical content knowledge ). Koherensi antar elemen dalam struktur  kurikulum  ini    diharapkan  dapat  menghasilkan  hasil  belajar  yang  sesuai dengan  yang  dirumuskan  dalam  capaian  hasil  belajar  setiap  program  studi.
Keenam  elemen  kurikulum  di  atas  juga    merupakan  dasar  bagi  pengelompokan mata kuliah, baik  mata kuliah yang termasuk kurikulum inti, maupun mata kuliah yang termasuk  pilihan  ( eclektif ).

## Pengelompokkan Mata Kuliah Kurikulum LPTK
Pengelompokkan  rumpun  mata  kuliah  berdasarkan  tema  kajian,  dapat dikembangkan  oleh  dan  menjadi  kewenangan    LPTK  masing-masing.  Pengelompokan mata kuliah dapat didasarkan  pada karakteristik yang  sama dari capaian  pembelajaran perkuliahan, atau keterkaitan antar konsep esensial dari setiap content knowledge yang ada  dalam  capaian  pembelajaran  perkuliahan (course  learning  outcomes). Berikut adalah, contoh  pengelompokan  mata kuliah.
1. Kelompok Mata Kuliah  Umum (MKU)
2. Kelompok Mata Kuliah  Dasar Kependidikan  (MKDK)
3. Kelompok Mata Kuliah  Bidang Keahlian  (MKBK)
4. Kelompok Mata Kuliah  Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)
5. Kelompok Mata Kuliah  Pengembangan Pendidikan (MKPP)
Kelompok mata kuliah umum ( general science ) dan keIndonesiaan, yaitu kelompok mata  kuliah  yang  berhubungan  dengan  elemen  kurikulum    yang  berhubungan  dengan pengembangan    jiwa  kebangsaan,    cinta    tanah  air,  sosial,  kepribadian,  dan  karakter bangsa.  Kelompok mata kuliah umum ini membekali  para mahasiswa sebagai calon guru dengan  kompetensi  dasar  umum,  yang  kandungannya  antara  lain  meningkatkan keimanan  dan  ketakwaan,  keIndonesiaan  yang  didampingi  penumbuhan  kemandirian berpikir, cerdas, terampil, menghormati keragaman budaya, menjunjung tinggi etika dan bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan  bangsa  dan  tanah  air.  Yang  termasuk  dalam Kelompok Mata  Kuliah Umum  (MKU) adalah  Pendidikan Agama,  Pendidikan  Pancasila dan  Kewarganegaraan,  Bahasa  Indonesia,  Pendidikan  Sosial    dan  Budaya      (PSB), Pendidikan Jasmani dan Olah Raga, Matematika atau Statistika atau Logika, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan  (MKDK) yaitu kelompok  mata  kuliah dasar akademik kependidikan yang  membekali para calon pendidik  dengan  kompetensi dasar  yang  berkaitan  dengan  dasar  keilmuan  mendidik (scientific  basis  of  the  art  of teaching) .    Beberapa  mata  kuliah    dapat  berupa  Filsafat  Pendidikan,  Psikologi Pendidikan,  Bimbingan  dan  Konseling,  Kurikulum  dan  Pembelajaran,  dan  Pengelolaan Pendidikan.
Kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) yaitu mata kuliah yang berkaitan dengan  kompetensi akademik substansi kajian utama ( content knowledge ) yang sesuai dengan jurusan atau program studi masing masing. Termasuk dalam kelompok ini adalah mata kuliah Program Pengenalan Lapangan, Magang, dan PPG.  Dalam kelompok ini juga termasuk mata kuliah pilihan ( elective) yang dikembangkan dalam bentuk paket pilihan
mata  kuliah  guna  memperkuat  dan  memperdalam  kompetensi  utama  lulusan  (yang relevan  dengan  rumpun  bidang  studinya)  yang  sejalan  dengan  visi  dan  misi  program studi/jurusan.  Mata  kuliah  pilihan  juga  dapat  memberikan  kemampuan  tambahan yang  memungkinkan  lulusan  memiliki  kewenangan  tambahan  untuk  menghadapi situasi  lapangan  yang  beragam.  Semua  Mata  kuliah  pilihan  dapat  diambil  dalam program  studi  sendiri  dan/atau  di  luar  program  studi  serumpun  dan  dapat  berubah ( fleksibel )  sesuai  kebutuhan.
Kelompok  Mata  Kuliah  Keterampilan  Proses  Pembelajaran  (MKKPP)  yaitu kelompok mata kuliah  ini yang  merupakan elemen kompetensi  khusus yang  mencakup teori dan  praktek pelaksanaan  proses pembelajaran  untuk kelompok  peserta didik  dan bidang  studi  tertentu  ( content  specific  pedagogy ).  Kelompok  mata  kuliah  ini diarahkan    pada  kecakapan    yang  berhubungan  praktek  pengembangan  perangkat pembelajaran di sekolah (silabus, RPP, pengembangan materi ajar,  pendekatan, metode dan teknik pembelajaran, media pembelajaran, alat penilaian). Kelompok mata kuliah ini juga mengaplikasikan   prinsip, konsep, dan  teori yang dibahas  di perkuliahan;  interaksi pembelajaran di kelas; dan  kegiatan pembelajaran lainnya, seperti remedial. Termasuk ke dalam  kelompok  mata  kuliah  ini  adalah  Strategi  Pembelajaran  Bidang  Studi,  Media Pembelajaran  dan  TIK  Bidang  Studi;  Penelitian  Bidang  Studi;  Telaah  Kurikulum  dan Perencanaan  Pembelajaran  Bidang  Studi;  dan  Belajar  dan  Pembelajaran  Bidang  Studi,  dan Evaluasi  Bidang  Studi.
Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP) yaitu mata kuliah  yang membekali    para  calon  guru  untuk  dapat  mengembangkan  keilmuan  dari  bidang  studi yang ditekuninya  berdasarkan praksis  praksis pendidikan  yang dianalisis  dengan  bekal metodologi penelitian   baik secara  kualitatif dan  dan kuantitatif,  termasuk di  dalamnya Inovasi  Pendidikan.  Kelompk  mata  kuliah  ini  adalah:  Metodologi  Penelitian,    Inovasi Pendidikan.
Perlu  dipahami  bahwa,  sejalan  dengan  prinsip  koherensi  dalam  pengembangan kurikulum    LPTK  dan  keterkaitan  dengan  sekolah  ( university-school  based curriculum) ,  maka  pengembangan  kurikulumnya  harus  menunjukkan  keterkaitan antara mata kuliah pedagogi umum dan khusus dengan praktek pembelajaran di sekolah. Mata  kuliah  Magang  yang  disebar  dalam  3  atau  4  semester,  dapat  dipandang  sebagai penajaman  awal  (e arlier  exposure) para  calon  guru  pada  situasi  pembelajaran  di kelas/sekolah. Tahapan yang dilaksanakan adalah (1) tahapan observasi terhadap praktek pembelajaran  di  kelas  dan  aspek-aspek  yang  terkait  dengan  pengelolaan  dan implementasi kurikulum sekolah; (2) tahapan mengkaji  aspek praktis  kurikulum sekolah
dan  penerapnanya  di  kelas  yang  dikaitkan  dengan  perkuliahan  kedua  kelompok  mata kuliah  tersebut;  (3)  tahap  penyusunan  rancangan  pembelajaran  dan  implementasinya berdasarkan keterkaitan antara yang diperoleh  diperkuliahan dengan yang dipelajari  di sekolah;  dan  (4)  melaksanakan  praktik  pembelajaran  di  kelas  ( internship atau practicum) .
Besaran SKS pada kurikulum LPTK disetiap program studi dengan berpedoman pada ketentukan KKNI, yaitu seluruh beban studi untuk program pendidikan S1 adalah antara 144  -  158  sks.  Secara  garis  besar,  struktur  kurikulum  S1  terdiri  atas Kurikulum  Inti ( core  curriculum )  yang  dimaksudkan  untuk  mengembangkan  kompetensi  utama lulusan  (sekitar  85%  dari  keseluruhan  sks  yang  harus  diambil  oleh  mahasiswa)  dan Kurikulum  Pilihan  ( elective  curriculum )  yang  dimaksudkan  untuk  memperkuat kompetensi utama/kompetensi penunjang (sekitar 15% dari keseluruhan sks yang harus diambil  oleh  mahasiswa).  Kewenangan  tambahan  di  luar  mata  kuliah  utama  dan  mata kuliah  pilihan  sebanyak 24 sks.

## Penutup
Rujukan  utama  pengembangan  kurikulum  pendidikan  tinggi  termasuk  LPTK adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi  Nasional  Indonesia,  dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor  73  tahun  2013  tentang  Penerapan  KKNI  bidang  Pendidikan  Tinggi,  serta Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun 2014 tentang Standar Nasional  Pendidikan Tinggi.
Integrasi  nilai-nilai  keagamaan  dalam  kuikulum  LPTK  dilaksanakan  melalui penerapan kurikulum antar dan inter  disiplin yang dikenal dengan sebutan  pendekatan transdisiplin. Penerapan pendekatan transdisiplin dalam kurikulum LPTK sebagai  upaya yang  dirancang  dan  dilaksanakan  secara  sistematis  guna  membantu  mahasiswa  calon guru  memahami  konsep  pengetahuan,  pengalaman  dan  keterampilan  secara  terpadu dalam  wujud  memahami  ajaran  dan  perintah  agama,  nilai-nilai  perilaku  manusia  yang berhubungan dengan  Tuhan Yang  Maha  Esa, diri  sendiri, sesama  manusia,  lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, budaya, dan adat istiadat.
Dalam kerangka menyiapkan guru yang mampu memenuhi tuntutan kekinian dan masa depan sesuai standar, pengembangan kurikulum di LPTK perlu memberlakukan:(1) kurikulum  sesuai  dengan  tuntutan  kekinian,  (2)  mengacu  pada  KKNI  dan  SNPT;  (3) menyelenggarakan  pendidikan  profesional  secara  komprehensif;  (4)  isi  kurikulum
dengan  memuat  dua  komponen  pokok,  yaitu  (i)    komponen  kurikulum  untuk memberikan  bekal  kompetensi  kependidikan  dan  (ii)  komponen  kurikulum  untuk memberikan bekal kompetensi substansi materi yang akan diajarkan.

## Daftar Pustaka
Allan C. Ornstein dan Daniel U. Levina, An Introduction to The Foundation of Education, Boston: Houghton  Mifflin  Company, 1985.
Al  Rasyidin,  2011,  “Membangun  Pendidikan  Karakter: Sketsa  Masalah  dan  Gagasan tentang  Pendidikan  Karakter”, Makalah Seminar  Nasional  Pendidikan  Karakter dalam  rangka  Musyawarah  Daerah  ke  XII  Al-Jam`iyatul  Washliyah  Kabupaten Labuhan Batu pada tanggal 02 Februari 2011.di aula Asrama Haji  Rantauprapat Bedjo,  “Pergeseran  Pendidikan  Moral  di  Sekolah”. Jurnal  Kependidikan  dan Kebudayaan Vidya Karya Tahun XXII Nomor 2, 2003.
Departemen Pendidikan Nasional.  2005. Peraturan Pemerintah  nomor 19 tahun  2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan  Nasional. Departemen  Pendidikan  Nasional.  2005. Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan  Nasional.
Direktorat Jenderal  Pendidikan  Tinggi.  2003. Higher  Education  Long-Term  Strategy, 2003 - 2010. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan  Tinggi.
Draf Final, Panduan  Penyusunan Kurikulum  LPTK
James A Beane, Curriculum  Integration, NewYork: Teachers College Press,  1997 John Biggs and Catherine Tang. 2007. Teaching for Quality Learning at University . New York: University Press McGraw-Hill Education
Joyce, B. Dan M.Weil. 1972. Models of Teaching. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice- Hall.
Hujair  AH,  Sanaky,  2003. Paradigma  Pendidikan  Islam:  Membangun  Masyarakat Madani Indonesia, Yogyakarta: Safiria Insania Press,
Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No.  232/U/2000,  tentang  Pedoman Penyusunan  Kurikulum  Perguruan  Tinggi  dan  Penilaian  Hasil  Belajar  Jakarta: Departemen Pendidikan  Nasional
Keputusan Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  045/U/2002 .  tentang  Kurikulum  Inti Pendidikan  Tinggi. Jakarta: Departemen Pendidikan  Nasional.
Kolb,  D.A.  1984. Experiential  Learning:  Expriences  as  the  Source  of  Learning  and Development. Englewood  Cliffs,  N.J.:  Prantice-Hall.
Komaruddin  Hidayat, "Generasi Tanpa Visi dan Komitmen', Kompas 28 Juni  2006
Kosasih  A.  Djahiri, Memahami  Makna  dan  Isi  Pesan  Pembelajaran  dan  Portofolio Learning and Evaluation  Based (Bandung: PPs  Universitas Pendidikan  Indonesia, 2004)
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun 2014, tentang Standar Nasional  Pendidikan  Tinggi.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  16  tahun  2007.  tentang  Standar Pendidik. Jakarta: Departemen Pendidikan  Nasional.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  17  tahun  2010  tentang  Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan  Presiden  RI  Nomor  8  Tahun  2012 tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional Indonesia (KKNI).
Richard D. Van Scotter et.al, Social Foundation of Education, New Jersey: Printice Hall Inc., 1985
Thomas  Lickona, Educating  for  Character:  How  Our  School  Can  Teach  Respect  and Responsibility (New York: Bantam Books, 1991)
Undang-Undang  Repbulik  Indonesia  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  Jakarta: Eka Jaya, 2003.
UUD 1945: Amandemen I, II, III, IV (Jakarta: Sandro Jaya, t.t.).
Sambutannya Presiden Susilo Bambang  Yudoyono, pada Puncak Peringatan Hardiknas 2010, dalam jurnal Kampus.