…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

## Yohanis Polce Lio
Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta E-mail: yohanispolce@gmail.com
Article History: Received: 27 Mei 2022 Revised: 30 Mei 2022
Accepted: 18 Juni 2022
Abstract: Strategi  pemberdayaan  yang  dilakukan Pemerintah Desa terlebih khusus untuk kelompok tani merupakan  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia  (SDM),  menguatkan  potensi yang  ada  serta  melindungi  kelompok  tani  dengan membentuk  dan  merubah  perilaku  masyarakat melalui pengembangan potensi-potensi yang dimiliki. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya kelompok tani di Desa Mautenda    Kecamatan  Wewaria  Kabupaten  Ende. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskripsi kualitatif. Teknik penentuan informan yaitu purposive sampling.  Data  diperoleh  melalui  pendekatan wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Analisa data melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjaga keabsahan  data  dilakukan  melalui  tahap  triangulasi teknik.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dalam menciptakan suasana untuk mengembangkan potensi desa  khususnya  kelompok  tani,  pemerintah  telah mendatangkan  pihak  penyuluh  untuk  membantu dalam meningkatkan pemahaman kelompok tani agar dapat  mengembangkan  potensi  yang  ada.  Selain  itu, strategi  pemerintah  desa  untuk  meningkatkan kapasitas kelompok tani dengan memperkuat potensi yang ada dan melindungi kelompok tani dari berbagai persaingan  yang  terjadi  pemerintah  desa  sudah melakukan monitoring dan sosialisasi dengan tujuan agar kelompok tani lebih sejahtera.
Keywords: Strategi,
Pemberdayaan, Kelompok Tani

## PENDAHULUAN
Dengan adanya otonomi daerah, salah satu komponen yang penting untuk dikembangkan adalah  wilayah  pedesaan.  Dalam  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Yang  merujuk  pada Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015, pelaksanaan Undang-Undang tersebut pada pasal 1 ayat 1  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  desa  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri  dengan  persyaratan  yang  diamanatkan  serta  memperhatikan  potensi  dan keanekaragaman  daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Langi,  2015).  Ruh atau semangat dari terbitnya UndangUndang Desa Nomor 6 tahun 2014 adalah kemandirian Desa.
Desa mempunyai kekuatan secara ekonomi, sosial, dan budaya melalui usaha-usaha pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Maka, dengan lahirnya UU Desa tersebut, kewenangan desa bersifat  mandat.  Kedudukan  desa  menjadi  pemerintahan  masyarakat,  campuran  antara  self governing community dan local self government, bukan lagi sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government). Desa memiliki posisi dan peran yang lebih berdaulat, sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus Desa (Ra’is : 2018). Sektor Pertanian masih menjadi salah satu prioritas yang mendapat perhatian pemerintah, karena  tumbuh  kembangnya  sektor  pertanian  salah  satu  kunci  pembangunan  nasional  (Saheb, Slamet dan Zuber, 2018). Namun, selama ini pertumbuhan positif sektor Sektor pertanian memiliki peran  yang  sangat  strategis  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional  terutama  sebagai  penyedia pangan rakyat Indonesia. Pertanian juga memberikan sumbangsih yang konkrit dalam penggunaan bahan  baku  indusri  maupun  penyerapan  tenaga  kerja  yang  nantinya  akan  berdampak  pada penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga pelestarian lingkungan.
Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat  yang pesat,  semakin besar pula kemungkinan  kebutuhan  manusia  yang  tidak  terbatas  untuk  bisa  terpenuhi.  Khususnya  bagi masyarakat  pedesaan  yang  masih  memiliki  lahan  pertanian  dan  tidak  mempunyai  keahlian  lain ataupun  golongan  pendidikan  masih  minim  maka  secara  tidak  langsung  untuk  mencukupi kebutuhannya  dengan  cara  memanfaatkan  lahan  pertanian  yang  ada.  Kelompok  tani  merupakan terobosan  yang  cocok  atau  tepat  bagi  masyarakat  di  Desa  Mautenda,  terutama  yang  potensi utamanya dari sektor pertanian. Dalam Peraturan Mentri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman  Pembinaan  Kelompok  tani  dan  Gabungan  Kelompok  Tani  penumbuhan  dan pengembangan kelompok tani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usaha taninya dan meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya.
Kelompok  tani  itu  sendiri  juga  merupakan  ujung  tombak  keberhasilan  dalam  sebuah pembangunan  sektor  pertanian.  Namun,  Kelompok  Tani  di  desa  Mautenda  yaitu  Gapoktan (Gabungan  Kelompok  Tani),  seiring  berjalannya  waktu  Gapoktan  tersebut  mulai  berjalan  tidak lancar sesuai yang diharapkan (dalam artian Kelompok Tani tersebut mati atau tidak sehat). Faktor penyebab tidak berjalannya kelompok tani itu sendiri adalah masalah internal dan eksternal dalam lembaga  kelompok  tani  tersebut.  Masalah  internal  meliputi  strukturirasi  maupun  regenerasi kepungurusan  yang  tidak  jelas  (simpang-siur)  sehingga  program  pengadaan  infrasruktur  terkait sarana dan prasarana maupun biaya operasional. Sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan  sesuai  yang  diharapkan.  Adapun  masalah  eksternal  yaitu  kelompok  tani  sendiri  kurang melakukan pendekatan dengan pemerintah setempat. Hal ini menyebabkan kelompok tani di Desa Mautenda sendiri tidak bisa maju.
Strategi pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa terfokus pada kelompok tani yaitu dengan langkah atau cara untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM), menguatkan potensi yang ada serta melindungi kelompok tani yaitu membina dan merubah perilaku masyarakat melalui  pengembangan  potensi-potensi  yang  dimiliki.  Petani  dalam  hal  ini  merupakan  pelaku utama  harus  diberdayakan.  Berbagai  cara  pemberdayaan  masyarakat  petani  perlu  disusun  atau dirancang  dengan  cara  melibatkan  partisipasi  masyarakat  petani  secara  optimal.  Aplikasi pemberdayaan  masyarakat  harus  tepat  pada  target  (petani)  supaya  mampu  meningkatkan kemampuan  personal  yang  ada,  kemudian  secara  terstruktur  dan  berfokus  pada  keperluan masyarakat, baik dalam layanan perorangan maupun kelompok.
Dalam pengamatan peneliti, kelompok tani di Desa Mautenda itu sendiri belum berjalan dengan baik dengan kata lain bisa dikatakan belum bisa maju tanpa campur tangan dari pemerintah
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
desa atau kepala desa tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti merasa sangat tertarik dalam melaksanakan penelitan di Desa Mautenda, dengan tujuan dapat membantu pihak pemerintah desa Mautenda  dalam  menyusun,  merencanakan  maupun  mengevaluasi  setiap  kegiatan  maupun program  yang sudah dijalankan melalui hasil-hasil bidang pertanian sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama demi kemajuan desa tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu  metode  penelitian  dengan  mengungkapkan  masalah  yang  ada  dikalangan  masyarakat mengolah  data,  menganalisis,  meneliti  dan  menginterprestasikan  terkait  strategi  pemberdayaan kelompok  tani  pada  desa  Mautenda,  Kecamatan  Wewaria,  Kabupaten  Ende  serta  membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga problem  di  dalam  kalangan  masyarakat  dapat  dipahami  (Sugiyono,  2015:15).  Fokus  penelitian menurut  Spradley  dalam  Bukunya  Sugiyono  (2015:286)  menyatakan  bahwa  fokus  penelitian adalah fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.
Dengan demikian fokus penelitian adalah strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan potensi terhadap kelompok tani. Informan dalam Penelitian ini terdiri atas: Kepala Desa (Yohanes Seko Padi, SH),Kepala Badan Pembinaan Pertanian Wewaria(Feliks Meko, SST kepala  BPP),  dan  Pengurus  Kelompok  Tani  (Ambrosius  Geli  ketua  GAPOKTAN).  Teknik pengambilan  sampel  adalah  purposive  sampling.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Peneliti  menggunakan  tiga  teknik  analisa  data  yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi teknik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Identifikasi Potensi
Pemberdayaaan  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  tindakan  pelimpahan  atau  pemberian kekuatan  (Power)  yang  akan  menghasilkan  hirarki  kekuatan  dan  ketiadaan  kekuatan. Pemberdayaan mewujudkan pembangunan  yang berpusat pada masyarakat. Masyarakat menjadi pelaku  utama  sekaligus  tujuan  (people  centre).  Melalui  upaya  pemberdayaan  masyarakat, pemerintah  mencoba  untuk  membangun  kesadaran  kritis  masyarakat  tentang  makna  dan  tujuan pembangunan.  Masyarakat  didorong  bersedia  untuk  belajar  memahami  beragam  hal  yang mempengaruhi dampak pembangunan bagi masyarakat dan lingkungan (Ra’is : 2018).
Konsep  mengenai  pemberdayaan  suatu  masyarakat  tidak  terlepas  dengan  potensi  yang terkandung didalamnya. Desa Mautenda  adalah salah satu desa di kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Secara administratif, Desa Mautenda terdiri dari 7 dusun yaitu : dusun Tendaleo, Aegana, Nuaseko  I,  Nuaseko  II,  Nuaseko  III,  Watujuke,  dan  terakhir  dusun  Aeloga.  Sebagai  pusat kecamatan Wewaria, pembangunan fasilitas di Desa Wewaria berkembang secara lumayan pesat. Desa  Wewaria  juga  mempunyai  potensi  dibidang  pertanian  dan  peternakan.  Disamping menyimpan potensi alam, Desa Mautena juga mempunyai potensi dalam bidang seni dan budaya, hal  tersebut  diindikasikan  dengan  banyaknya  kegiatan  adat  seperti  upacara  adat  “PO,O  PEKA” (acara  syukuran  terimaksih  kepada  tuhan  dan  roh  nenek  moyang  atas  hasil  pertanian  )  yang diselenggarakan tiap tahunnya. Beberapa ulasan mengenai lemahnya potensi kelompok tani yang kurang diberdayakan oleh pemerintah desa yang terjadi pada desa Mautenda,Kecamatan Wewaria. Berdasarkan  temuan  peneliti  dari  hasil  observasi  dan  wawancara  maka  dapat  diketahui  strategi pemerintah  desa  dalam  melakukan  pemberdayaan  kelompok  tani  di  Desa  Mautenda,
KecamatanWewaria, Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:
1. Menciptakan Suasana (Iklim) Yang Memungkinkan Potensi Masyarakat Berkembang
Peran  pemerintah  desa  dalam  hal  ini  menciptakan  suasana  atau  iklim  yang memungkinan  potensi  kelompok  tani  berkembang  secara  optimal.  Pemberdayaan  terhadap kelompok  tani  melalui  beberapa  cara  yaitu  pemerintah  desa  itu  sendiri  sudah  melakukan sosialisasi  dan  mendatangkan  pihak  penyuluh  atau  tenaga  ahli  mampu  mengatasi  masalah internal organisasi kelembagaan tersebut. Tidak terlepas dari itu pemerintah desa juga harus menyiapkan  sarana  dan  prasarana  serta  biaya  operasinal  untuk  penyuluh  untuk  mendukung keberhasilan kelompok tani. Pemerintah aparatur desa juga melakukan pengawasan meskipun dalam pelaksanaannya tidak menentu. Terkadang pengawasan dilakukan hanya beberapa kali dalam  setahun.  Strategi  yang  diterapkan  merupakan  terobosan  dan  langkah  yang  diambil aparatur pemerintah desa terhadap pemberdayaan kelompok tani dimana disesuaikan dengan kebutuhan  kelompok  tani  itu  sendiri.  Tidak  terlepas  dari  itu,  pemberdayaan  kelompok  tani sangat dibutuhkan tingkat kesadaran dan partipasi dari berbagai pihak agar kelompok tani bisa diberdayakan.
Dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah desa dalam memberdayakan kelompok tani itu terlaksana dengan baik perlu adanya motivasi terhadap kelompok tani dan kerjasama antara  baik  dari  pemerintah  desa,  pengurus  kelompok  tani  dan  tokoh  masyarakat.  Untuk menjawab hal tersebut pemerintah desa harus menyiapkan sarana dan prasarana serta dana atau biaya  operasional  untuk  menunjang  pemberdayaan  kelompok  tani.  Pemerintah  desa  juga mendatangkan  tenaga  ahli,  melakukan  penyuluhan  tehadap  kelompok  tani  dan  melakukan gerakan  kesadaran  organisasi  terkait  regenerasi  kelembagaan  kelompok  tani  sehingga kedepannya organisasi ini bisa maju dan berdaya guna bagi masyarakat setempat. Dari hasil observasi peneliti terlihat bahwa upaya atau strategi yang dilakukan pemerintah desa terhadap pemberdayaan  kelompok  tani  sudah  terlaksana  dengan  baik  meskipun  belum  sesuai  yang diharapkan.
2. Meningkatkan  Kapasitas  Dengan  Memperkuat  Potensi  Atau  Daya  Yang  Dimilki  Oleh Masyarakat.
Strategi  pemerintah  desa  dalam  pemberdayaan  kelompok  tani  yaitu  dengan meningkatkan  kapasitas  dengan  memperkuat  potensi  yang  ada.  Sejauh  ini  strategi  dari pemerintah desa itu ada, misalnya pemerintah desa juga memberikan pelatihan dan bimbingan terhadap  kelompok  tani  agar  dapat  meningkatkan  kapasitas  masyarakat  dan  memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Sejatinya dalam memberdayakan kelompok tani agar bisa maju pemerintah desa harus bisa meningkatkan kapasitas dan memperkuat potensi sesuai apa yang dibutuhkan kelompok tani. Strategi yang pemerintah desa yang diterapkan dari desa merupakan  hasil  keputusan  bersama  dan  sesuai  kebutuhan  kelompok  tani.  Upaya  yang pemerintah desa lakukan adalah mensosialisasikan tentang bagaimana pola pikir kelompok tani dalam  memperkuat  potensi  yang  ada.  Hasil  keputusan  bersama  dari  pemerintah  desa merupakan  sebagai  langkah  dalam  meningkatkan  kapasitas  dalam  memperkuat  potensi kelompok  tani.  Potensi  kelompok  tani  itu  harus  dikembangkan  dan  mampu  memberikan manfaat bagi masyarakat tani agar hidup mereka lebih sejahtera.
Keberlanjutan  lembaga  kelompok  tani  harus  menjadi  suatu  prioritas  yang diperhitungkan bagi masyarakat tani pada umumnya. Sehingga dengan cara atau strategi yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
dilakukan  oleh  pemerintah  desa  terhadap  pemberdayaan  kelompok  tani  dapat  meningkatkan kapasitas  kelompok  tani.  Strategi  atau  cara  yang  diambil  oleh  aparatur  pemerintah  desa  itu adalah melakukan pengontrolan dan mengawasi setiap kegitan yang dilakukan oleh kelompok tani. Tapi realitanya, dilihat bahwa kegiatan kelompok tani itu tidak berjalan dengan baik atau bisa dikatakan tidak sehat. Langkah atau tindakan yang diambil oleh aparatur pemerintah desa itu dengan tujuan membantu para kelompok tani agar kegiatan yang dilakukan dapat terealisasi dengan baik. Sehingga kelompok tani dapat diberdayakan. Dari hasil observasi peneliti bahwa strategi  pemerintah desa  sejauh ini sudah melakukan pemberdayaan terhadap kelompok tani yakni sudah berjalan maksimal sesuai tujuan yang diharapkan.

## 3. Melindungi Kepentingan Dengan Meningkatkan Sistem Perlindungan Bagi Masyarakat Yang Menjadi Subyek Pengembangan
Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dapat diartikan sebagai cara atau langkah yang dilakukan pemerintah desa untuh mencegah terjadinya persaingan yang ketat antara kaum lemah dan kuat. Pemerintah Desa sejauh ini memang belum maksimal dalam melakukan  perlindungan  bagi  kelompok  tani  dalam  artian  masih  banyak  bidang  yang  harus kami perhatikan. Butuh proses dan tahapan dalam membenahi kepengurusan kelompok tani. Perlindungan dari aparatur pemerintah desa itu ada namun pemerintah desa masih fokus pada beberapa bidang lain yang namun tidak menutupi kemungkinan tetap memperhatikan bidang pertanian. Aparatur desa sudah melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan yang kelompok tani  jalankan.  Monitoring  yang  pemerintah  desa  lakukan  itu  sesuai  kebutuhan  lembaga kelompok tani. Monitoring dari aparatur pemerintah desa dengan tujuan perlindungan terhadap kelompok tani semakin baik.
Strategi yang aparatur desa terapkan itu merupakan sebuah langkah menuju perubahan dalam bidang pertanian. Intinya bahwa monitoring yang dilakukan aparatur pemerintah desa belum  maksimal.  Pemerintah  desa  sudah  melakukan  perlindungan  terhadap  kelompok  tani. Namun, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tersebut belum berjalan maksimal sesuai yang diharapkan. Terlaksananya pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan oleh pemerintah desa itu tergantung pada kesadaran antara pengurus kelompok tani, tokoh masyarakat dan bersifat transparansi  terhadap  aparatur  pemerintah  desa.  Dari  hasil  observasi  peneliti  bahwa  strategi yang  dilakukan  pemerintah  desa  terhadap  pemberdayaan  terhadap  kelompok  tani  sejauh  ini sudah  berjalan  dengan  baik  namun  belum  mencapai  target  yang  diharapkan.  Dari  berbagai ulasan  diatas,  peneliti  akan  menguraikan  faktor  penghambat  dan  pendukung  Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani sebagai berikut:
 Faktor Penghambat
Strategi pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan terhadap kelompok tani, tidak  semuanya  seperti  yang  diinginkan  oleh  aparatur  desa.  Oleh  karena  itu,  ada  yang mendukung  adapula  yang  dapat  menjadi  penghambat  strategi  pemerintah  desa  dalam pemberdayaan  kelompok  tani.  Ada  faktor  yang  menjadi  kendala  utama  dalam pemberdayaan kelompok tani oleh pemerintah desa seperti belum adanya kesadaran untuk partipasi, motivasi diri dan mindset (pola pikir) dari kelompok tani.
 Faktor Pendukung
Faktor pendukung merupakan factor yang mendukung proses suatu pemberdayaan kelompok  tani  oleh  Pemerintah  Desa.  Dapat  diartikan  bahwa  faktor  tersebut  dapat menunjang  terhadap  proses  pemberdayaan,  sehimgga  dapat  berjalan  maksimal. Berdasarkan hasil wawancara, faktor Pendukung itu sendiri adalah adanya dukungan dari fasilitas  penyuluh,  sehingga  dapat  membantu  Pemerintah  Desa  dalam  melakukan penyuluhan.  Faktor  pendukung  lain  adalah  diperlukan  dana  misalnya  biaya  operasional penyuluh  yang  masih  perlu  ditingkatkan.  Dari  hasil  observasi  peneliti  bahwa  faktor pendukung strategi pemerintah desa adalah fasilitas dan dana operational.Tujuannya adalah untuk pemberdayaan terhadap kelompok tani dimana sejauh ini sudah terlaksana dan sangat membantu  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai  program  yang  dirancang. Faktor pendukung lain yaitu pemerintah desa sendiri, yang mana bekerja sama, baik dengan penyuluh  yang  dihadirkan  oleh  desa  dan  bekerja  sama  dengan  pihak  aparatur  desa. Hadirnya  penyuluh  pertanian  sangat  membantu  pemerintah  dalam  mengembangkan kapasitas kelompok tani dengan potensi yang ada.

## KESIMPULAN
Dalam menciptakan suasana untuk mengembangkan potensi desa khususnya kelompok tani pemerintah  telah  mendatangkan  penyuluh  untuk  membantu  dalam  meningkatkan  pemahaman kelompok  tani  untuk  mengembangkan  potensi.  Strategi  pemerintah  desa  dalam  meningkatkan kapasitas kelompok tani dengan memperkuat potensi yang ada dan melindungi kelompok tani dari berbagai  persaingan  yang  terjadi  pemerintah  desa  sudah  melakukan  monitoring  dan  sosialisasi dengan tujuan agar kelompok tani lebih sejahtera. Faktor pendukung dan penghambat suksesnya sebuah  strategi  pemberdayaan  kelompok  tani  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  sangat berpengaruh  terhadap  masyarakat  dimana  mereka  belum  sadar  akan  pentingnya  pemberdayaan potensi kelompok tani.

## DAFTAR REFERENSI
Langi, Jova Engelina. 2015. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa  Popontolen  Kecamatan  Tumpaan  Kabupaten  Minahasa  Selatan  (Studi  kasus  di  desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Politico Vol 2, No 6 (2015), diakses 28 Juni 2018.
Peraturan Mentri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Pelaksanaan UndangUndang Desa
Ra’is, D.U., 2018. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undangdesa Nomor 6 Tahun 2014. REFORMASI, 7(1).
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa