## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023 : 47 – 63 http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA DOI: 10.33592/jiia.v13i1.3494 p-ISSN 2477-5088
e-ISSN 2716-2621

## Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia
1 Rendy Sueztra Canaldhy; 2 Suandi; 3 Umi Purwanti 1,2,3 Program Studi Administrasi Negara / Fakultas Ilmu Administrasi / Universitas Sjakhyakirti, Palembang/Indonesia
Email: rendysueztracanaldhy@gmail.com
(Diterima: 31-05-2023; Ditelaah: 06-06-2023; Disetujui: 30-07-2023)

## ABSTRAK (ABSTRACT)
This Research is based on of curiosity researchers know how indonesia (in the era of order reform ) and the united states as a country with system of government presidensial , in this case president and vice president. Both countries had a different way in elect president and his deputy where indonesia elect president and vice president directly while united states has a president and his deputy with a system of electoral college / represented through the electoral vote.The purpose of this research is to find and analyze the comparison about the system of presidential election between United States Of America and Indonesia.
Kata kunci : Election, United states, Indonesia, Comparison

## A. PENDAHULUAN ( INTRODUCTION )
Pemilihan umum adalah salah satu cara suatu negara untuk memilih pemimpin negaranya  baik  dalam  lingkup  parlemen  maupun  memilih  eksekutif  seperti  walikota, gubernur, presiden/perdana menteri. Pemilihan umum inilah yang membedakan negara demokrasi dengan negara yang bersifat otokratis, Pemilihan umum  dianggap menjadi ukuran  demokrasi  karena  rakyat  dapat  berpartisipasi  menentukan  sikapnya  terhadap pemerintahan  dan  negaranya,  dan  sebagai  perwujudan  dari  suatu  sistem  demokrasi, Menurut  pasal  1  angka  1  UU  No  10  tahun  2008,  pemilihan  umum  adalah  sarana pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan  secara  langsung,umum,  bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.
Sejarah mencatat pemilihan atau election sudah ada sejak jaman dahulu sebagai salah  satu  cara  masyarakat  memilih  pemimpinnya,  kita  bisa  melihat  di era  Khulafaur Rasyidin di mana pemimpin dipilih oleh orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan Nabi Muhammad, dan orang-orang yang memiliki pengaruh seperti kepala suku/faksi (www.webcitation.org:2016).
Kemudian  berlanjut  pada  era  revolusi  di  eropa  abad  18  yang  membuat  peran kerajaan  seperti  di-Inggris  mulai  digantikan  oleh  peran  pedagang  dan  kelompok
berpendidikan hingga akhirnya menjadi luas dan representasinya sampai ke kelas bawah seperti  kelompok  buruh  (Https://www.britannica.com/2016).  Sistem  pemilihan  di eropa inilah yang menjadi cikal bakal sistem pemilihan modern seperti di Amerika, Asia, dan Afrika.
Hakikatnya sistem pemilihan umum dibangun agar terwujud penyelenggaraan pemilihan  umum  yang  mampu  dipertanggungjawabkan,  baik  secara  proses  maupun hasilnya.  Sistem  pemilu  yang  dilaksanakan  harus  mampu  mengimplementasikan seluruh  keinginan  masyarakat  pemilih  sehingga  angka  partisipasi  masyarakat  dapat meningkat. Salah satu indikator keberhasilan sebuah penyelnggaraan pemilihan umum dapat dilihat dari seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.  Artinya  jika  masyarakat  antusias  mengikuti  kegiatan  pemilihan  umum, demokrasi  dapat  dipandang  mampu  melibatkan  aspirasi  masyarakat  melalui  proses pemilihan yang demokratis (Dedi, 2019).
Partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi erat kaitannya dengan masalah keputusan  politik  pemerintah.  Keputusan  politik  yang  dibuat  dan  dilaksanakan  oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Surbakti ialah keikutsertaan warga negara biasa  dalam  menentukan  segala  keputusan  yang  menyangkut  atau  mempengaruhi hidupnya  (Dedi,  2019).  Berdasarkan  hal  tersebut,  pemilihan  umum  adalah  pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih bagi negara dengan berbentuk republik. Pemilihan umum  merupakan  salah  satu  cara  pengisian jabatan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam suatu negara demokratis. Dengan perkataan lain, objek kajian hukum  tata  negara  sebagai  hukum  yang  mengatur  keorganisasian  negara  dan  cara menjalankan  pemerintahan,  menurut  Maurice  Duverger  (Farkhani,  2016)  diantaranya mencakup  persoalan  cara  rakyat  menjalankan  hak-hak  ketatanegaraan,  seperti  sistem perwakilan di dalam negara, sistem pemilihan umum, parlemen, menteri-menteri, kepala pemerintahan dan sebagainya.
Farkhani, 2016) menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang  sangat  penting  bagi  pembentukan  pemerintahan  dan  penyelenggaraan  negara periode berikutnya. Begitu pentingnya pemilu yang dilaksanakan secara berkala, karena beberapa  alasan.  Pertama,  pendapat  atau  aspirasi  rakyat  mengenai  berbagai  aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu.  Kedua,  kondisi  kehidupan  bersama  dalam  masyarakat  dapat  berubah,  baik karena dinamika dunia internasional maupun karena faktorfaktor dalam negeri. Ketiga, perubahan  aspirasi  dan  pendapat  rakyat  juga  dapat  dimungkinkan  terjadi  karena pertambahan jumlah penduduk/rakyat yang dewasa sebagai pemilih baru (new voters). Keempat,  pemilihan  umum  perlu  diadakan  secara  teratur  dengan  maksud  menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di bidang legislatif maupun eksekutif. Pelaksanaan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi  warga  negara  yang  sangat  prinsipil  (Asshiddiqie,  2006).  Oleh  karenanya,  dalam rangka  pelaksanaan  hak-hak  asasi  warga  negara  adalah  keharusan  bagi  pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.
Pemilihan  umum  merupakan  media  bagi  rakyat  untuk  menyatakan kedaulatannya.  Paham  kedaulatan  rakyat  menyiratkan  bahwa  pemegang  kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat dan rakyat pula yang menentukan corak dan cara  pemerintahan  diselenggarakan.  Secara  ideal  pemilihan  umum  bertujuan  agar terselenggara  perubahan  kekuasaan  pemerintah  secara  teratur,  damai  sesuai  dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh konstitusi. Secara garis besar gambaran mengenai Pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suatu negara dapat dilihat dalam suatu Konstitusi atau Undang-undang Dasar suatu Negara.
Negara  di  dunia  memiliki  cara  yang  berbeda-beda  dalam  memilih  kepala pemerintahannya seperti melalui beberapa negara persemakmuran inggris yang memilih kepala  pemerintahannya  yaitu  perdana  menteri    melalui  pemilihan  oleh  parlemen, negara  Republik  Rakyat  China  yang  pemilihan  kepala  negarannya  melalui  pemilihan didalam  kongres  partai  dikarenakan  sistem  1  partai,  atau  seperti  Indonesia  yang menggunakan  sistem  one  man  one  vote    di  mana    semua  rakyat  berhak  untuk memberikan suarannya dalam pemilu.
Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan presidensial,  dimana  presiden  bertindak  sebagai  kepala  negara  dan  sekaligus  sebagai kepala  pemerintahan.  Semua  kekuasaan  tertinggi  berada  ditangan  presiden, sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Dalam  praktek  pemerintahannya  segala  kegiatan  dan  keputusan  yang  diambil harus berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara  hukum  yang  sesuai  dengan  pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebagai  negara  yang  menganut  sistem  pemerintahan  presidensial  dan  sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui  pemilu dan terpisah  dengan  kekuasan  legislatif.  Menurut  Rod  Hague,  pemerintahan  Presidensial terdiri dari 2 unsur yaitu:
a. Presiden  yang  dipilih  rakyat  memimpin  pemerintahan  dan  mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
b. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan (Https://sistempemerintahanindonesia.com/, 2016) Di Indonesia, pengaturan tentang pemilihan umum terutama pemilihan umum presiden dan wakil presiden terdapat dalam UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Konstitusi di Indonesia juga mengatur mengenai pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipasal 22E  yang  terdiri  dari  6  ayat.  Pemilihan  presiden  dilaksanakan  melalui  mekanisme pemilihan umum dan secara langsung terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pasal  22E  ayat  1  yang  berbunyi: “Pemilihan  umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”(Www.Peraturan.Go.Id, 1945)
Selain itu, pemilihan secara langsung juga terdapat di dalam Undang-Undang No. 23  Tahun  2003.  Dalam  Undang-Undang  ini  disebutkan  bahwa  masyarakat  Indonesia dapat  langsung  memilih  presiden  dan  wakil  presiden  tanpa  perantara  sistem  ini mengganti  sistem  sebelumnya  di  mana  presiden  dan  wakilnya  tidak  dipilih  langsung
oleh  rakyat  tetapi  dipilih  oleh  MPR.  Sistem  tersebut  bertahan  dari  orde  lama  sampai tahun 1999. Sistem  pemilihan langsung sudah berjalan 4 kali dari tahun 2004, 2009, dan 2014,  dan  2019  (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2003  Tentang  Pemilihan  Umum Presiden Dan Wakil Presiden, 2003).
Pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mencari  dan  menentukan wakilwakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat. Seperti yang telah diketahui  bersama  dalam  pemilihan  umum  yang  diselenggarakan  secara  demokratis, rakyatlah  yang  dianggap  sebagai  pemilik  dan  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam suatu  negara.  Filosofi  dari  demokrasi  adalah  segala  kebijakan  dan  keputusan  yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Sesuai  dengan  prinsip  kedaulatan  rakyat  dimana  rakyatlah  yang  berdaulat, sehingga  semua  aspek  penyelenggaraan  pemilihan  umum  juga  harus  dikembalikan kepada  rakyat  untuk  menentukannya. Dalam  sistem  demokrasi  modern,  legalitas  dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting, karena pemerintahan haruslah  terbentuk  berdasarkan  ketentuan  hukum  dan  konstitusi  sehingga  dapat dikatakan memiliki legalitas yang cukup kuat.
Mengenai  pemilihan  umum,  di  Indonesia  terdapat  beberapa  sistem  mengenai pemilihan  umum,  sejak  kemerdekaan  hingga  tahun  2004  bangsa  Indonesia  telah menyelenggarakan sembilan kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982,  1987,  1992,  1997,  1999,  2004,  2009,  2014,  dan  2019  (Siregar,  2021).  Dari  semua pemilihan umum yang pernah dilakukan oleh Indonesia dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia.
Pemilihan umum yang dilaksakan adalah untuk memilih anggota badan legislatif dan  memilih  presiden  sebagai  badan  eksekutif  untuk  menyelenggarakan  roda pemerintahan. Dalam melaksakan pemilihan umum presiden di Indonesia telah terjadi beberapa zaman demokrasi, yang pertama adalah zaman demokrasi parlementer dimana sistem  pemilihan  yang  digunakan  adalah  sistem  proporsional,  karena  pada  masa  itu hanya  sistem  itu  yang  dipahami  dan  dimengerti  oleh  para  pemimpin  negara  sebagai warisan dari jajahan kolonial Belanda (Budiardjo, 2008).
Setelah  tumbangnya  zaman  demokrasi  perlementer  maka  munculah  zaman demokrasi pancasila pada masa ini mulailah dikenalkan yang namanya sistem distrik, karena para pemimpin beranggapan bahwa sistem distrik dapat mengurangi partisipasi partai politik secara teratur (Budiardjo, 2008). Pada zaman ini pemilihan presiden sebagai kepala negara adalah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Keputusan  KPU  No.  37  dan  38  tahun  2004.  Dalam  mekanisme  pencalonan pasangan  presiden  dan  wakil  presiden  bahwa  peserta  pemilu  presiden  dan  wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPR atau 20 % dari perolehan  suara  sah  secara  nasional  dalam  pemilihan umum  anggota  DPR.  Jika  tidak mencapai  batas  tersebut  maka  partai-partai  bisa  bergabung  membentuk  koalisi  dan mencalonkan partai dari koalisi tersebut. menurut Margarito Kamis ini Peraturan ini ada agar  presiden  dan  wakilnya  yang  terpilih  tidak  berasal  dari  satu  suku  atau  satu  dua provinsi saja, jadi diharapkan presiden yang terpilih mewakili sebagian besar penduduk Indonesia  (News.detik.com/berita/d-2602728/20-persen-suara-di-17-provinsi-agar-tak-
lahir-presiden-suku-tertentu, 2016).
Pada  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2003  dikenal  adanya  paket  pemilihan presiden  dan  wakil  presiden  Republik  Indonesia.  Pertama  adalah  pemilihan  dengan sistem seleksi awal atau early selection dari banyak kandidat pasangan calon presiden dan wakil  presiden. Jika  50% dari sistem pertama ini belum terpenuhi maka dilanjutkan dengan putaran kedua/second selection yang ditentukan dari pemilihan 2 pasang calon presiden dan wakil presiden dengan peraih suara terbanyak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, 2003).
Sistem pemilihan presiden secara langsung ini sudah menghadirkan 2 presiden yang dipilih secara langsung yaitu Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode dan sekarang  Joko  Widodo  yang  sekarang  ini  menjabat  sebagai  presiden  ke-8  Negara Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia pertama yang terpilih melalui  pemilihan  umum  presiden  secara  langsung.  Pada  proses  pemilihan  umum presiden  secara  langsung  tahun  2004  ada  beberapa  upaya  untuk  kembali menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai melalui prosedur seleksi partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum. Sejumlah syarat baik syarat administratif maupun substansial, yang harus dipenuhi oleh setiap partai untuk bisa menjadi peserta pemilihan umum. Salah satu syarat antara lain ditentukannya electoral threshold dengan memperoleh  sekurang-kurangnya  3%  jumlah  kursi  anggota  badan  legislatif  pusat, memperoleh  sekurang-kurangnya  4%  jumlah  kursi  di  DPRD  provinsi  yang  tersebar sekurang-kurangnya  di  setengah  jumlah  provinsi  yang  ada  di  Indonesia,  atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di  setengah  jumlah  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Untuk  pemilihan  presiden memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional (Budiardjo, 2008).
Amerika  Serikat  dan  Indonesia  memiliki  sistem  pemilihan  dan  sistem penghitungan suara yang cukup berbeda di mana Amerika Serikat menggunakan sistem Electoral  college. Disisi lain Indonesia menggunakan perhitungan proporsional terbatas di mana suara di setiap daerah dibawa ke pusat dan dihitung secara penuh sedangkan Amerika serikat menggunakan sistem distrik di mana suara dihitung di distrik dan jika salah satu calon menang maka seluruh suara di distrik akan diambil oleh yang menang sedangkan yang kalah tidak mendapat suara sedikitpun.
Amerika Serikat, sebagai negara asal sistem pemerintahan presidensial, memiliki konstitusi  yang  paling  federal  di  dunia,  yang  berawal  dari  perkembangan  hak  asasi manusia dan Amerika Serikat memasukkan Hak asasi manusia kedalam konstitusinya (Effendi,  1993).  Konstitusi  di  Amerika  Serikat  memberikan  contoh  yang  sangat  bagus mengenai tiga sifat dasar federalisme yakni, supremasi konstitusi, distribusi kekuasaan, dan  otoritas  lembaga  yudikatif  federal  (Strong,  1966).  Tentang  kekuasaan  eksekutif, konstitusi  menyebutkan  bahwa  kekuasaan  presiden  di  Amerika  Serikat  berlangsung selama  empat  tahun  dan  keterangan  tentang  cara  pemilihan  untuk  jabatan  presiden diatur  didalam  konstitusi  Amerika  Serikat  sebagaimana  ditetapkan  pada  tanggal  17 september 1787 dan mulai berlaku tanggal 4 maret 1789. Kedudukan lembaga eksekutif atau presiden di Amerika Serikat yang merupakan negara penganut sistem pemerintahan presidensial mempunyai andil yang cukup besar, karena berperan sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan.
Para anggota badan yang telah terpilih dari ke-50 negara bagian, kecuali Alaska (utara Kanada) & Hawaii (lautan Pasifik), 48 negara bagian lainnya terletak di Amerika Utara dan distrik yang seluruhnya berjumlah 538 orang membentuk dengan apa yang dikenal  sebagai  badan  pemilih  presiden  (electoral  college).  Amerika  Serikat  sebagai negara yang lebih dahulu merdeka memiliki cara unik dalam memilih presiden dan wakil presidennya  negara  ini  menggunakan  sistem  Electoral  college  yaitu  di  mana  sistem pemilihannya bukan secara langsung tetapi  tidak juga menggunakan parlemen, tetapi menggunakan Electoral yang dimandat oleh partai dan dipilih oleh rakyat, jadi Amerika Serikat  tidak  memilih  presiden  dan  wakilnya  secara  langsung  tetapi  diwakilkan  oleh electoral tersebut.
Sistem  Electoral  college  ini  dipilih    Menurut  salah  satu  Founding  Fathers  Of United  States  Of  America  dan  penulis  buku  The  Federalist  Alexander  Hamilton menjelaskan bahwa: the Constitution is designed to ensure "that the office of President will never fall  to  the  lot  of  any  man  who  is  not  in  an  eminent  degree  endowed  with  the  requisite qualifications." The point of the Electoral college is to preserve "the sense of the people," while at the same time ensuring that a president is chosen "by men most capable of analyzing the qualities adapted to the station, and acting under circumstances favorable to deliberation, and to a judicious combination  of  all  the  reasons  and  inducements  which  were  proper  to  govern  their  choice. (Https://www.wupr.org/2016/01/25/the-electoral-college-an-archaic-tradition/, 2016)
Penjelasan  diatas  menjelaskan  bahwa  undang-udang  dasar  Amerika  telah mendesain untuk  memastikan  bahwa  posisi  dari  presiden  tidak  akan  pernah jatuh  ke tangan tiap manusia yang tidak memiliki gelar dan  kualifikasi. Poin dari Electoral college adalah untuk menjaga perasaan dari orang banyak, dan disaat yang sama memastikan bahwa presiden akan dipilih oleh orang yang memiliki kapabilitas dalam menganalisis kualitas (individu) yang bisa beradaptasi di lapangan, bertindak sesuai dengan keadaan dan situasi serta penuh pertimbangan, dan gabungan dari semua alasan tersebut  akan alasan dan dorongan  yang tepat untuk memilih yang terbaik untuk memerintah sesuai dengan pilihan.
Dibawah  ketentuan  konstitusi, electoral  college tidak  pernah  berkumpul  sebagai sebuah badan,  tetapi  para  anggota  setiap negara  bagian  berkumpul  setelah  pemilihan untuk  memilih  kandidat  dengan  jumlah  suara  terpopuler  di  negara  bagian  masing- masing. Seorang kandidat harus mendapatkan 270 suara elektoral dari 538 suara yang tersedia agar terpilih (Schroeder,1989). Konstitusi Amerika Serikat menetapkan jika tidak ada kandidat yang meraih suara mayoritas, maka keputusannya diserahkan kepada DPR dengan  seluruh  anggota  dari  negara  bagian  memilih  sebagai  sebuah  unit.  Pemilihan umum  Amerika  Serikat  yang  dilakukan  secara  langsung,  tidak  terlepas  dari  peran seorang Abraham Lincoln.
Abraham  Lincoln  adalah  mantan  Presiden  Amerika  Serikat  yang  mengatakan pemilihan  presiden  dilakukan  oleh  rakyat,  sehingga  rakyat  dapat  memilih  siapa  yang dikehendaki  sebagai  pemimpin  (Cuomo,  Mario  M  dan Harold Holzer, 1996).    Sampai sekarang amerika serikat sudah menjalankan 61 kali pemilu sampai 2020 dan di tahun 2022  akan  menjalankan  pemilu  untuk  ke  62  kalinya.  Mengenai  mekanisme  pemilihan umum  presiden,  baik  di  Amerika  Serikat  maupun  di  Indonesia  mempunyai  tata  cara
tersendiri  yang  harus  terpenuhi  sebagai  syaratnya.  Indonesia  dalam  mekanisme pemilihan umum presiden yang tertera di dalam undangundang dasar 1945 pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan ketiga yang  berbunyi: “Calon  presiden  dan  wakil  presiden  harus  seorang  warga  negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  sebagai  presiden  dan  wakil presiden.”(Www.Peraturan.Go.Id, 1945)
Lembaga pemilihan presiden dan wakil presiden Amerika Serikat adalah lembaga konstitusional  yang  memilih  presiden  dan  wakil  presiden  Amerika  Serikat.  Badan  ini telah diatur didalam pasal 2 ayat 1 dalam konstitusi Amerika Serikat mengenai pemilihan lembaga presiden disemua negara bagian setiap empat tahun sekali. Lembaga pemilihan Amerika Serikat ditangani ditingkat nasional oleh Arsip Nasional Amerika Serikat. Pemilihan umum sebagai bagian dari demokrasi dalam teorinya terbagi 2 yaitu demokrasi  langsung  atau  direct  democracy  dan  demokrasi  tidak  langsung  atau representative democracy Maurice Duverger dalam bukunya yang berjudul I’Es Regimes Des Politiques menyatakan bahwa cara pengisian jabatan demokratis dibagi menjadi dua, yakni  demokrasi  langsung  dan  demokrasi  perwakilan.  Yang  dimaksud  demokrasi langsung  merupakan  cara  pengisian  jabatan  dengan  rakyat  secara  langsung  memilih seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan demokrasi  perwakilan  merupakan  cara  pengisian  jabatan  dengan  rakyat  memilih seseorang atau partai politik untuk memilih seseorang menduduki jabatan tertentu guna menyelenggarakan  tugas-tugas  (kelembagaan)  negara  seperti  kekuasaan  legislatif, eksekutif,  dan  kekuasaan  yudikatif (Www.Peraturan.Go.Id,  1945).  Disini  peneliti  akan membandingkan  apakah  pemilu  presiden  di  Amerika  Serikat  maupun  Indonesia menggunakan sistem pemilu secara langsung atau diwakili.
Joseph  Schumpeter  dalam  bukunya  Capitalism,  Socialism  and  Democracy” menjelaskan tentang demokrasi prosedural  di mana kehendak rakyat sebenarnya hasil dari  proses politik, bukan motor penggeraknya. Disini  Schumpeter menekankan pada prosedur atau metode dari demokrasi itu sendiri. Konsep demokrasi Schumpeter lebih bersifat  empirik,  deskriptif,  institusional  dan  prosedural.  Dalam  teorinya  Schumpeter menjelaskan bahwa tolak ukur demokrasi bisa diukur dari beberapa hal seperti: Seberapa tinggi tingkat persaingan, kompetisi atau oposisi yang memungkinkan, ini  bisa  diartikan  bahwa  dibutuhkan      kompetisi  yang  sungguh-sungguh  dan  meluas antara  indivu  dan  atau  kelompok    (terutama  parpol)  untuk  memperebutkan  jabatan- jabatan pemerintahan. Kemudian adalah Partisipasi politik yang melibatkan  sebanyak mungkin warga dalam pemilihan  pemimpin dan kebijakan, paling tidak  melalui pemilu secara reguler dan adil, tak  satupun kelompok dikecualikan.
Pemilihan Umum atau Pemilu sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan  masyarakat,  yang  kemudian  dirumuskan  dalam  berbagai  bentuk kebijaksanaan.  Dengan  kata  lain,  pemilu  adalah  sarana  demokrasi  untuk  membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan
yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum  adalah  kekuasaan  yang  lahir  dari  bawah  menurut  kehendak  rakyat  dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.
Pemilihan umum mengimplikasikan terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib, teratur dan damai serta lahirnya masyarakat yang dapat menghormati opini orang  lain.  Disamping  itu  lebih  lanjut  akan  lahir  suatu  masyarakat  yang  mempunyai tingkat kritisme yang tinggi, dalam arti bersifat selektif atau biasa memilih yang terbaik menurut  keyakinannya.  Memperhatikan  hal  tersebut  berarti  pemilihan  umum  adalah merupakan syarat mutlak bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang  untuk  mewakilinya  dalam  rangka  keikutsertaan  rakyat  dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik  untuk  menampung  kepentingan  atau  aspirasi  masyarakat.  Dalam  konteks manusia  sebagai  individu  warga  negara,  maka  pemilihan  umum  berarti  proses penyerahan sementara hak politiknya.
Hak  tersebut  adalah  hak  berdaulat  untuk  turut  serta  menjalankan penyelenggaraan  Negara  (Budiardjo,  2008).  Disisi  lain  menurut  (Musa,  1953),  yaitu pertama,    rakyat  secara  langsung  dapat  menggunakan  hak-haknyanya  secara  utuh. Kedua,  wujud  nyata  asas  pertanggung-jawaban  dan  akuntabilitas.  Dalam  konteks keterwakilan inilah, Presiden/Wapres  seharusnya  dipilih langsung oleh rakyat tanpa harus  ada  batasan.  Dari  teori  tersebut  peneliti  akan  mencari  tahu  bagaimanakah persaingan  dari  sisi  individu  dan  kelompok  di  kedua  negara  serta  bagaimanakah persaingan  partai  politik  di  kedua  negara.  Dalam  proses  pemilihan  umum  langsung presiden  dan  wakil  presiden  di  Amerika  Serikat  dan  di  Indonesia  memiliki  beberapa persamaan  dan  beberapa  perbedaan.  Pada  penelitian  ini,  peneliti  akan  mencari  tahu perbandingan sistem pemilihan presiden di kedua negara dari sisi demokrasi, dan hak pilih masyarakat sama atau tidak.

## B. METODE ( METHOD )
Dalam mencapai penelitian yang terarah, metode kualitatif deskriptif digunakan karena  metode  kualitatif  relevan  dengan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memahami serta  menggali  data  melalui  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi.  Analisis  data dilakukan dengan reduksi data dan untuk keabsahan data melalui triangulasi dimana penggunaannya  dengan  cara  menggabungkan  sumber  data  dan  teknik  pengumpulan data  (Sugiyono,  2017:241).  Triangulasi  dilakukan  melalui  triangulasi  sumber  dengan melakukan pengecekan topik yang sama kepada berbagai sumber.

## C. HASIL DAN DISKUSI ( RESULT AND DISCUSSION )

## Pemilu Amerika Serikat
Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang menjadi sesuatu  kekuatan besar di  politik,  ekonomi,  dan  militer  di  dunia  sekarang  ini,  namun  juga  karena  proses pemilihan  itu  sendiri  selalu  mengundang  ketertarikan  yang  besar  dari  masyarakat internasional.  Ketertarikan  itu  terutama  karena  gencarnya  liputan  tentang  kampanye masing-masing  kandidat  dan  besarnya  dana  yang  berputar  dalam  proses  pemilihan berbeda dengan negara Indonesia yang memilih presidennya secara langsung, Amerika
Serikat tidak memilih langsung presidennya.
Electoral  college (majelis  pemilihan  umum)  adalah  suatu  proses  pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika serikat melalui sekelompok orang yang disebut elector  yang berasal dari partai politik, jumlah elector sama dengan jumlah gabungan dari  House  Of  Representatives  Dengan  Senate  tetapi  House  Of  Representatives  dan Senate tidak boleh menjadi electoral . Ini diawali Pada tahun 1787 pada saat amerika baru merdeka dan  masih belum memiliki pemimpin negara. Gabungan dari Senate dan dari House  Of  Representatives  bertemu  di  District  of  Colombia  ,Washington  untuk menentukan  cara  memilih  pemimpin  negara  mereka  Dalam  konvensi  konstitusi  yang diselengarakan pada tahun 1787 tersebut delegasi  dari  negara-negara bagian berdebat tentang  cara  memilih  presiden  dan  mereka  mendapat  beberapa  usulan  dari  delegasi tersebut jadi walaupun di dalam kartu suara menunjukkan nama-nama pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersaing, namun sesungguhnya yang terjadi adalah rakyat memilih majelis Pemilih (Electoral college) yang nantinya akan memberikan suara mereka untuk memilih presiden di tempat dan waktu yang telah ditentukan.
1.  Popular Vote yaitu memilih presiden secara langsung oleh rakyat.
2.  Pemilihan melalui kongres yaitu pemilihan presiden dilaksanakan melalui kongres luar biasa oleh badan legislatif  yaitu House Of Representatives dan Senate.
3.  Pemilihan melalui majelis pemilihan atau Electoral college
Akhirnya,  melalui    “Komisi  Sebelas”  (kadang  kala  disebut  pula  sebagai Committee  of  Unfinished  Business  dalam  Konvensi  Konstitusi  menghasilkan kesepakatan  untuk  mengadakan  pemilihan  presiden  secara  tidak  langsung  melalui Electoral  college.  Seseorang  yang  bertugas  memilih  presiden  dalam  Electoral  college disebut Elector , calon elector berasal dari partai dan biasanya mereka disaring setelah konvensi partai selesai. Kemudian melalui popular vote mereka akan disumpah untuk memilih  calon  menang  di  negara  bagian  tersebut.  Jumlah  electoral    di  negara  bagian berbeda-beda tergantung dengan jumlah penduduknya biasanya mengikuti jumlah dari Kongres(  House  of  representatives  dan  Senat)  tapi  harus  diketahui  walaupun  mereka berjumlah sama dengan kongres bukan berarti mereka memiliki kewenangan yang sama. Contoh  ditahun  2012  di  California  setiap  electoral    mewakili  614.000  jiwa    dengan penduduk di daerah tersebut berjumlah kurang lebih 34 juta maka mereka berhak atas 55 electoral , sedangkan di Wyoming diwakili 3 elector  yaitu 1 untuk setiap 160.000 jiwa ,selain  itu  di  District  of  Columbia  pemenang  di  negara  bagian  akan  mendapat  suara penuh dari daerah ini. pembagian ini akan berubah melalui sensus penduduk 10 tahun sekali.
Pemilu  Amerika  Serikat  dimulai  dengan  beberapa  fase  dari  pemilu  di  dalan partai hingga di pemilu di nasional. Fase ini terdiri dari: Nominasi atau pencalonan dan pemilihan dari pasangan bakal-bakal calon presiden dari negara-negara bagian,
1.  Konvensi yaitu penetapan calon presiden yang akan bertarung di pemilu,
2.  Kampanye  dimana  dilakukan  kampanye  di  media  massa  dan  dilakukan debat calon di televise.
3.  Voting  dimana dilakukan pemilihan 2 kali yaitu pemilihan oleh masyarakat dan kemudian oleh Elector, dan terakhir,
4.  Inaugurasi yaitu pelantikan presiden dan wakilnya.

## Pemilu Di Indonesia
Pemilihan  umum  merupakan  sarana  pelaksana  azas  kedaulatan  rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota – anggota  DPR,  DPRD  I  dan  DPRD  II
selain  itu  juga  untuk  mengisi  keanggotaan  MPR.  Pemilihan  umum  diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila.  Pemungutan  suara  diadakan  secara  Langsung,  Umum,  Bebas  dan  Rahasia (LUBER) .
Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bagi negara demokrasi seperti negara Indonesia sangat penting artinya karena menyalurkan kehendak politik bangsa,  yaitu  sebagai  pendukung/pengubah  sendi-sendi  dalam  lembaga  negara, mendapatkan  dukungan  mayoritas  rakyat  dalam  menentukan  pemegang  kekuasaan negara terutama  pemegang  kekuasaan  eksekutif  serta  rakyat  secara  periodik dapat mengoreksi atau mengawasi lembaga eksekutif khususnya dan lembaga negara lain pada umumnya. Pemilihan umum di Indonesia sudah dilaksanakan beberapa kali antara  lain pada  tahun  1955,  1971,  1977,  1982,  1987,  1992,  1997,  1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir 2019.
Pemilihan presiden langsung di Negara Indonesia memiliki 4 tahapan yaitu:
1. Tahap pertama diadakan pemungutan suara untuk memilih calon anggota DPR,  DPD  dan  DPRD.  Di  mana  masyarakat  akan  mencoblos  nama  anggota DPD/DPR/DPRD  di  mana  setelah  perhitungan  partai/gabungan  partai  yang mencukupi kuota 20% berhak mencalonkan calon presiden dan wakilnya.
2. Tahap kedua setelah seminggu sebelumnya diselenggaraka minggu tenang untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Di tahun 2004 Di mana ada 5 (lima) pasang calon presiden dan wakil presiden, pemungutan suara tersebut adalah tahapan yang pertama artinya jika dua pasang Capres dan Cawapres belum memenangkan suara sebesar 50 % maka dilanjutkan pada pemungutan suara yang ketiga.
3. Tahap Ketiga ini adalah memilih Capres dan Cawapres yang dilaksanakan pada  tanggal  20  September  2004.  Pemilihan  tahap  ketiga  diadakan  apabila  pemenang belum mencapai 50+1% di tahap kedua. setelah Rekapitulasi suara oleh KPU di Bulan Juli maka  calon  yang  ingin  melaporkan  kasus  yang  berkenaan  dengan  pemilu  presiden diberikan hak untuk memperseketakannya di Mahkamah Konstitusi dengan batas waktu hingga September.
4. Tahap  ke-empat  Di  bulan  Oktober  pasangan  pemenang  pemilu  akan diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

## Perbandingan pemilu antara Negara Amerika Serikat Dengan Indonesia.
Dari sisi sejarah sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat, dan Indonesia bisa dilihat bahwa sistem Electoral college sebagai demokrasi yang bersifat representatif di amerika tidak mengalami perubahan secara substansial perubahan yang ada hanya pada pemberian hak  pilih  serta  perubahan  sistem  ballot/surat  suara  yang  awalnya  manual menjadi  sistem  moderen  yang  berteknologi,  sedangkan  Indonesia  perubahan  sistem pemilihan  presiden  sudah  beberapa  kali  berubah  dari  yang  diwakilkan  maupun langsung.  Ini  disebabkan  karena  masyarakat  amerika  mengganggap  sistem  Electoral college  sebagai  tradisi  politik  yang  ada  sejak  awal  kemerdekaan  Amerika  Serikat,
sedangkan dalam kasus Indonesia perubahan terjadi dikarenakan perubahan rezim dari orde lama, orde baru, dan orde reformasi.
Dari  sisi  organisasi  yang mengatur dan mengawasi pemilu indonesia memiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU)  sesuai dengan pasal 10 undang-undang nomor 3 tahun 1999 KPU bertugas untuk:
1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. menerima,  meneliti  dan  menetapkan  Partai-partai  Politik  yang  berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan  kegiatan  Pemilihan  Umum  mulai  dari  tingkat  pusat  sampai  di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. menetapkan  keseluruhan  hasil  Pemilihan  Umum  di  semua  daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. mengumpulkan  dan  mensistemasikan  bahan-bahan  serta  data  hasil
Pemilihan Umum;
7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.
Sedangkan pengawasan dibebankan kepada Bawaslu yang mengawasi persiapan, tahapan,  dan  pelaksanaan  pemilu  di  Indonesia  dengan  wakilnya  (Panwaslu)  di kecamatan.
Amerika serikat disisi lain memiliki Federal Election Commission(FEC)  sebuah organisasi independen yang tugasnya hanya terbatas mengenai mengatur segala hal yang berkenaan  dengan  dana  kampanye  mulai  dari  pengawasan,    investigasi  dan pemberitahuan  mengenai  dana  kampanye  kepada  masyarakat.  Sedangkan  yang berkenaan  dengan  persiapan,pelaksanaan  diserahkan  pada  negara  bagian  masing- masing  dengan    didanai  dan  standarisasi  dari  Election  Assistance  Commission  (EAC) sebuah organisasi pemerintah yang bertugas untuk mendanai, mengatur, dan  meneliti mengenai pemilu di amerika(www.eac.gov/,“Testing and Certification Program:2016) Dari sisi voting sistem, ada 2 hal yang menjadi pembeda yang pertama adalah sistem penghitungan suara dan  teknologi. Yang pertama adalah sistem penghitungan suara di mana di Amerika serikat menggunakan sistem Winner Take All di mana sistem ini membuat kandidat calon presiden hanya membutuhkan suara 50 persen plus 1 (satu) untuk  memenangkan  pemilu.  Dalam  pemilu  presiden  kandidat  harus  memenangkan setidaknya 51 persen suara di negara bagian agar bisa memenangkan suara di negara bagian  tersebut.  Di  Electoral    vote-pun  seperti  itu  kandidat harus  memenangkan   270 suara  dari  538  (269+1)  untuk  menjadi  presiden  dan  wakil  presiden amerika(www.archives.gov/,”What  is  the  Electoral    college?”:2016).  Sedangkan  di Indonesia untuk memenangkan Pemilu Presiden pasangan calon harus unggul  5% dari pasangannya jika kandidat calon hanya berjumlah 2 pasang contohnya pada pemilu 2014 pasangan  nomor  2  Jokowi-  Jusuf  Kalla  memenangkan  pemilu  dengan  kemenangan 53,15% atas pasangan calon nomor 1 Prabowo-Hatta yang hanya mendapatkan 46,85%, dan  jika  kandidat  pasangan  calon  lebih  dari  2  pasang  maka  pasangan  calon  harus setidaknya mendapatkan minimal 50% suara (nasional.kompas.com, “KPU :Keputusan

## Penentuan Pemenang Pilpres Harus Sesuai Konstitusi”:2016)
Yang  kedua  adalah  teknologi    menjadi  pembeda  karena  di  amerika  serikat semenjak  era  George  W.  Bush  kongres  amerika  menerapkan  sistem  pemilihan elektronik/e-voting  melalui  undang-undang  HAVA(Help  American  Vote  Act)  yang didesain  untuk  memberikan  dana  ke  negara  bagian  untuk  meninggalkan  sistem penghitungan suara yang lama yang menggunakan kertas suara sekarang diganti dengan sistem elektronik dengan alat yang disebut Direct Recording Electronic yang beroperasi dengan layar sentuh di mana rakyat di negara bagian tinggal memilih calon yang ada di layar sentuh dengan menekan gambar calon yang mereka pilih. Sistem ini dinilai efisien dan  efektif  karena  tidak  menggunakan  kertas  suara,sistem  penghitungan  suara  yang lebih cepat di mana hasilnya sudah bisa dilihat hanya dalam 1 sampai 2 hari, dan bisa mengurangi  faktor  kesalahan/error  yang  biasanya  ada  dalam  surat  suara  seperti kerusakan dan lain-lain, sistem ini  sudah  diterapkan di beberapa negara bagian besar seperti  Florida  dan  Texas  walaupun  di  beberapa  negara  bagian  masih  menggunakan sistem kertas suara.
Sedangkan  Indonesia  peran  masyarakat  lebih  besar  di  mana  masyarakat Indonesia memiliki peran yang lebih besar dan langsung di mana masyarakat memilih langsung  calon  presiden,dan  wakil  presidennya  secara  langsung  tanpa  perantara. Walaupun begitu besar kecilnya peran masyarakat belum tentun menjadi patokan agar pemilu tersebut dianggap sukses.
Terakhir mengenai tempat pemilihan suara di mana kalau di Indonesia tidak ada perubahan signifikan  dari sisi tempat pemilihan suara dari awal era orde baru sampai orde reformasi, berbeda dengan amerika serikat di mana gubernur inkumben di amerika serikat termasuk hal yang kontroversial karena mereka bisa merubah batas-batas distrik secara  harafiah  agar  suara  yang  mereka  terima  menjadi  dominan  di  pemilihan  baik legislatif maupun presiden hal ini dinamai Gerrymandering  di mana nama ini diambil dari  nama  gubernur  Massachusetts  yang  bernama  Elbridge  Gerry  yang  dikenal menandatangani  peraturan  yang  membuat  gubernur  bisah  mengubah  bentuk  distrik sesuai kehendak gubernur di tahun 1812(www.cambridgehistory.org, “Cambridge Roots of Gerrymandering”:2016).
Jika dibandingkan dari sisi sistem pemilu presiden baik Amerika Serikat maupun Indonesia  di  masa  sekarang,  kita  bisa  melihat  bahwa  kedua  negara  memiliki  sistem pemilihan  umum  presiden  yang  berbeda  di  mana  amerika  serikat  dengan  Electoral collegenya lebih tertutup di mana peran rakyat hanya sedikit di mana masyarakat hanya berpartisipasi  dalam  popular  vote  di  mana  setelahnya  electoral      yang  akan  memilih presiden disini antara masyarakat dengan calon presidennya dipisahan oleh electoral Sedangkan di Indonesia voting sistem masih menggunakan cara lama yang lebih rumit di mana masih menggunakan kertas suara yang dilipat secara manual dan di sortir di  daerah,  setelah  pemilihan  rekapitulasi  atau  penghitungan  suara  dilakukan  secara manual  diawali  dari  penghitungan  suara  di  desa  dan  kelurahan  berlanjut  di penghitungan di kabupaten dan kota berlanjut ke provinsi barulah kemudian dilakukan penghitungan  suara  secara  nasional  (Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon
Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Tahun,  2014)  dan  karena  menggunakan  sistem  yang berjenjang inilah maka hasil surat suara baru bisa diketahui setelah beberapa minggu. Mungkin  yang  unik  adalah  beberapa  daerah  di  Indonesia  yang  menggunakan  sistem noken di mana ada 2 pola noken yaitu sistem Big Man  di mana semua surat suara akan dicoblos  oleh  ketua  adat,  yang  kedua  adalah  sistem  noken  gantung  di  mana  semua masyarakat suku melihat seluruh surat suara yang disepakati kemudian dimasukkan ke dalam  kantong  noken  (Https://news.detik.com/berita/d-2542710/mengenal-sistem- noken-dalam-pemilu-di-pegunungan-papua, 2016).
Dari  sisi  penyelesaian  sengketa  pemilu  Kedua  negara  dalam  hal  sistem penyelesaian  masalah  dalam  sengketa  pemilu  memiliki  cara  yang  berbeda  di  mana Indonesia  dalam  hal  sengketa  pemilu  memiliki  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang berfungsi  sebagai  lembaga  peradilan  mengenai  hal-hal  yang  berhubungan  dengan sengketa pemilu seperti dalam contoh kasus pemilu 2014 di mana pasangan nomor satu (1)  yaitu  Prabowo-Hatta  yang  melayangan  gugatan  mengenai  hasil  pemilu  2014  yang memenangkan pasangan nomor dua; (2) Jokowi-Jusuf Kalla
Dalam kasus tersebut kubu Prabowo-Hatta mempermasalahkan tentang dugaan penggelembungna suara untuk Jokowi-Jk sebesar 1,5 juta suara dan pengurangan suara 1,2  juta  suara  untuk  kubu  Prabowo-Hatta,  serta  Terkait  Kecurangan  Terstruktur, Sistematis dan Masif yang terkait Sistim Noken. Walaupun akhirnya gugatan ini ditolak oleh  hakim  MK  karena  kekurangan  alat  bukti).  Peran  MK  dalam  sengketa  pemilu  di indonesia sangat besar, ini dikarenakan dalam kasus Perselisihan Hasil Pidana Umum (PHPU) MK bisa merubah putusan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum walaupun hal ini jarang sekali terjadi.
Berbeda lagi dengan kasus di amerika di mana dalam kasus Butterfly Ballot (surat suara kupu-kupu) pasangan Al Gore-Joe Lieberman ke pengadilan  tinggi negara bagian Florida  mengenai  keabsahan  surat  suara  yang  ada  di  negara  bagian  Florida  ini dikarenakan oleh bentuk surat suara pada pada Electoral  vote yang membingungkan para pemilih terutama dalam hal  tempat di mana suara harus dicoblos. Dari  kubu Al Gore-Joe Lieberman menyatakan bahwa banyak surat suara mereka yang  berpindah ke pasangan partai reformis Pat Buchanan-Ezola foster. Terutama di tahun tersebut florida saat itu dipimpin oleh gubernur Jeb Bush yang merupakan saudara dari  George W. Bush yang  bersama  Dick  Cheney    menjadi  pasangan  nomor  3  dari  partai  republik.  Setelah perseteruan  panjang  akhirnya  pengadila  tinggi  florida  tetap  mengesahkan  suara  di pemilu  florida  hingga  akhirnya  diumumkan  pasangan  Bush-Chenney  dinyatakan sebagai pemenang pemilu dengan 271 suara atas pasangan Gore-Lieberman dengan 266 suara,  walaupun  di  popular  vote  pasangan  Gore-Lieberman  lebih  unggul  tetapi  di Electoral  vote mereka kalah.
Dampak Sistem Pemilu Presiden Dalam Partai Politik Di Amerika Serikat Dengan Indonesia bias dilihat bahwa Amerika serikat dengan Electoral college-nya menciptakan sistem  dwi  partai  di  amerika  serikat  terutama  dari  sisi  penentuan  pemenang  melalui sistem  winner  take  all/pemenang  mengambil  semuan  suara.  sistem  ini  menyebabkan hanya partai-partai besar yang akan memenangkan suara tanpa memberikan , dan partai kecil  perannya  hanya  sebatas  di  negara  bagian  dan  faktor  inilah  yang  menyebabkan pemenang pemilu presiden hanya akan berputar di kedua partai besar. Sistem dwi partai
tadi juga akhirnya menyebabkan ideology partai di amerika terbagi menjadi dua yaitu republik  dengan  ideologi  konservatifnya  serta  demokrat  dengan  ideologi  liberalnya. Sistem dwi partai ini menyebabkan peran partai dalam pemilu baik legislatif maupun presiden sangat besar di amerika.
Berbeda dengan di Amerika Serikat  Indonesia dengan pemilihan langsungnya di mana calon presiden dan wakil presiden membutuhkan setidaknya 20% suara legislatif untuk  mencalonkan  diri  menjadi  presiden  dan  wakil  presiden  ini  menyebabkan Indonesia  mengenal  sistem  koalisi  ini  dikarenakan  karena  Indonesia  yang  menganut sistem multi partai  menyebabkan tidak adanya dominasi  partai  dalam legislatif, tidak adanya  dominasi  dari  partai  inilah  yang  menyebabkan  partai-partai  di  Indonesia akhirnya  berkoalisi  dalam  pemilihan  presiden,  Dalam  koalisi  tersebut  bisa  diisi  oleh beberapa partai. Partai yang mengikuti koalisi biasanya akan melakukan tawar-menawar politik  dalam  proses  koalisi  tersebut,  biasanya partai  akan  memintah jatah  mulai  dari kursi  Menteri  hingga  kursi  wakil  presiden.  Sistem  multi  partai  di  Indonesia  sendiri menyebabkan  masyarakat  di  pemilu  presiden  cenderung  memilih  calon  berdasarkan pribadi calon tersebut bukan dari partai ini dikarenakan walaupun Indonesia memiliki sistem multi partai dari sisi ideologi maupun kebijakan tidak ada perbedaan satu sama lain.

## D. KESIMPULAN ( CONCLUSION )
Amerika Serikat dan Indonesia yang merupakan sistem pemerintahan presidential memiliki caranya masing masing dalam memilih presiden dan wakil presiden di negara mereka masing-masing yang sesuai dengan undang-undang kedua negara yaitu Amerika Serikat  dengan  Electoral  college/Majelis  Pemilihan  dan  Indonesia  dengan  Sistem Pemilihan  langsung.  Sistem  Electoral  college  dipilih  oleh  Amerika  Serikat  demi menciptakan suatu sistem yang sesuai dengan bentuk negara federal. Di mana muncul perdebatan antara founding fathers apakah presiden dan wakilnya dipilih oleh legislatif atau  dipilih  secara  langsung.  Hingga  akhirnya  dipilih  jalan  ketiga  melalui  twelfth amandement  (amandemen  ke-12)  yaitu  Electoral  college/majelis  pemilihan  di  mana pemilihan akan diawali oleh pemilihan oleh masyarakat/popular vote setelah pemenang dari  popular vote ditentukan maka electoral /majelis pemilih akan dipilih oleh partai sesuai  dengan  kuota  dari  negara  bagian  masing-masing.  Sistem  ini  memiliki  tahapan yang cukup rumit di mana dilakukan 2 kali pemilihan yang pertama adalah popular vote di negara bagian, setelah dilihat siapa pemenang dari popular vote tersebut maka partai akan menyediakan elector sesuai dengan jumlah kuota electoral college di negara bagian elector-elector  inilah  yang  akan  memilih  pasangan  presiden  dan  wakilnya  di  negara. Setelah electoral vote  di negara bagian  maka kemudian dilakukan penghitungan suara di negara bagian. Dari sini bisa dilihat bahwa suara masyarakat diwakilkan kembali oleh partai melalui elector-elector yang berasal dari partai.
Disisi  lain  setelah  era  reformasi  Indonesia  yang  dulunya  memiliki  sistem pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  tidak  langsung/diwakilkan  merubah  sistem pemilihan  presidennya  menjadi  secara  langsung  sesuai  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2003  Tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  Dan Wakil Presiden. Demi menciptakan pemilu bersifat langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur  dan   adil serta sesuai dengan pancasila. Sistem pemilihan langsung di Indonesia yang berlangsung sejak tahun 2004  dilakukan langsung di mana suara masyarakat akan berdampak pada kemenangan calon presiden tanpa terwakili.
Perbedaan ini didasari atas dua hal penting yang pertama adalah bentuk negara di  mana  Negara  Amerika  Serikat  yang  memiliki  sistem  negara  federal  menginginkan sistem pemilihan presiden yang sesuai dengan kehendak negara-negara bagian di mana negara bagian memegang peran penting dalam pemilihan umum presiden. Sedangkan negara  Indonesia  yang  bentuk  negara  yang  bersifat  kesatuan  menginginkan  sistem pemilihan umum  yang bersifat  langsung umum  bebas  dan  rahasia(LUBER),  jujur  dan adil(JURDIL),serta  sesuai  dengan  pancasila  dalam  hal  ini  sila  ke-3  yaitu  persatuan Indonesia. kedua adalah tujuan dari pemilu itu sendiri disini Amerika Serikat sengaja mendesain sistem pemilunya menjadi sistem yang kompleks mulai dari nominasi sampai hari  pemilihan  dilakukan  demi  menjaga  agar  hanya  individu  yang  memiliki  kualitas terbaik yang akan menjadi presiden ini pun dibuktikan seperti di pemilu 2016 di mana rakyat  amerika  sudah  bisa  mengetahui  kualitas  calon  presiden  jauh  sebelum  pemilu diadakan, ini berbeda dengan Indonesia yang sistem pemilunya terkesan cepat di mana hanya  dengan  sarat  20%    suara  legislatif  maka  maka  partai/koalisi  partai  bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden.
Sistem  yang  berbeda  ini  suatu  cara  yang  berbeda  dari  persaingan  politik  di pemilihan presiden di kedua negara ini bisa dilihat dalam beberapa hal seperti sistem pemilihan umum presiden di Indonesia  yang bersifat multipartai menyebabkan tidak ada  dominasi  dari  partai  jadi  demi  mewujudkan  dominasi  tersebut  partai-partai  di Indonesia  menggabungkan  diri  dalam  suatu  koalisi  partai-partai  politik  demi memenangkan  pemilu  presiden.  Walaupun  koalisi  tersebut  belum  tentu  menjamin kemenangan calon di pemilu presiden. Ini berbeda dengan Amerika Serikat yang tidak memiliki  sistem  koalisi  jadi  partai-partai  harus  berkompetisi  masing-masing  dalam pemilu,  ini  menyebabkan  peran  partai  besar  di  amerika  serikat  semakin  besar  di pemilihan presiden, partai kecil di amerika serikat sangat kecil dan bersifat partisipatif saja, sistem ini secara tidak langsung mendukung sistem dwi partai di amerika serikat.
DAFTAR PUSTAKA ( REFERENCES )
www.peraturan.go.id, 1 (1945).
Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1. Buku Ilmu Hukum Tata Negara, 1, 200. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4
Ali Masykur Musa. 1953. Pemilihan Presiden Langsung, Sinar Harapan, 30 Physic, New York: McGraw Hill.
Budiardjo, M. (2008). Dasa-Dasar Ilmu Politik. In هلجم هدکشناد یکشزپ
هاگشناد مولع یکشزپ دهشم
(Vol. 59).
Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. Jurnal MODERAT, 5(3), 213 – 226. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2676
Farkhani. (2016). Hukum Tata Negara Peristilahan.
Https://news.detik.com/berita/d-2542710/mengenal-sistem-noken-dalam-pemilu-di- pegunungan-papua. (2016). papua. https://news.detik.com/berita/d- 2542710/mengenal-sistem-noken-dalam-pemilu-di-pegunungan-papua
Https://sistempemerintahanindonesia.com/.  (2016).  sistempemerintahanindonesia.
https://sistempemerintahanindonesia.com/ Https://www.britannica.com/. (2016).
https://www.britannica.com/. https://www.britannica.com/
Https://www.dw.com/id/prabowo-gugat-pemilu-ke-mk/a-17801254. (2016). https://www.dw.com/id/prabowo-gugat-pemilu-ke-mk/a-17801254. https://www.dw.com/id/prabowo-gugat-pemilu-ke-mk/a-17801254
Https://www.kompasiana.com/rullysyah/54f98d6ba3331157628b49ff/inilah-5-butir- penting-putusan-mk-atas-gugatan-phpu-pilpres-2014. (2014).
https://www.kompasiana.com/rullysyah/54f98d6ba3331157628b49ff/inilah-5-butir- penting-putusan-mk-atas-gugatan-phpu-pilpres-2014.
https://www.kompasiana.com/rullysyah/54f98d6ba3331157628b49ff/inilah-5-butir- penting-putusan-mk-atas-gugatan-phpu-pilpres-2014
Https://www.wupr.org/2016/01/25/the-electoral-college-an-archaic-tradition/.
(2016). https://www.wupr.org/2016/01/25/the-electoral-college-an-archaic- tradition/.
Mario M. Cuomo dan Harold Holzer. 1996.Lincoln Tentang Demokrasi, Ali Bahasa Lilian Tedjasudhana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
News.detik.com/berita/d-2602728/20-persen-suara-di-17-provinsi-agar-tak-lahir- presiden-suku-tertentu. (2016). detik.
Siregar,  N.  F.  Z.  (2021).  Studi  Komparatif  Sistem  Pemilihan  Umum  Di  Indonesia  Dan Inggris Dalam Negara Demokrasi.
Strong, C. F. (1966). Modern Political Konstitutions.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan  Wakil  Presiden  Serta  Penetapan  Pasangan  Calon  Presiden  Dan  Wakil Presiden Tahun, (2014).
Richard  C.  Schroeder.  1989.  Garis  Besar  Pemerintahan  Amerika  Serikat,  Jakarta: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (2003)