eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565

## Jurnal Mediakita Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
Vol. 6 , No. 1  (2022) pp.1-16 http://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/mediakita
Submit:  12 Desember 2021   Acepted:  30 Desember 2021   Publish: 31 Januari 2022

## Sensor Penyiaran Televisi Indonesia : Menyoal Muatan Negatif Dalam Konten Siaran Televisi
Censorship of Indonesian Television Broadcasting: Questioning Negative Content in Television Broadcast

## Novy Khusnul Khotimah¹, Dessy Kushardiyanti²
¹ Badan Narkotika Nasional,Kabupaten Kuningan ,  email: novy.khusnul@bnn.go.id 2 IAIN Syekh Nurjati Cirebon,  email: dessykushardiyanti@syekhnurjati.ac.id *Dessy Kushardiyanti

## Abstrak
Sensor  di  televisi  menjadi  polemik  dalam  masyarakat  terutama  ketika  penyensoran dilakukan pada gambar tententu yang malah menjadi kontroversial karena dianggap tidak realistis. Berbagai pihak menyayangkan, namun tidak sedikit  yang  mengecam  dan menyalahkan pemerintah dalam hal ini KPI dan LSF karena ketidaktahuan tentang sistem sensor di televisi. Meskipun masalah penyensoran bukan ranah KPI secara prakmatis, tapi tetap  memiliki  andil  besar  terhadap  keadaan  ini  karena  yang  mengatur  kebijakan. Bagaimana  membuat  dan  menerapkan  Undang-Undang  dan  peraturan  ketika  diterapkan oleh  praktisi  televisi  sehingga  menimbulkan  penafsiran  yang  beragam  termasuk  sensor yang  tidak  relevan  tersebut.  Metode  penelitian  deskriptis  analitis  digunakan  dalam mengkaji penelitian ini dengan membuat analisis jalur secara aktual dan faktual mengenai fakta,  kebijakan  dan  implikasinya  dari  kebijakan  industri  penyiaran  televisi.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya pengawasan intens dari KPI maupun LSF dalam kapasitasnya melakukan penyensoran pada program stasiun televisi serta antisipasi beragamnya  batas  sensor  dari  perusahaan  televisi  sebagai  akibat  dari  perbedaan kapabilitas SDM dan teknologi serta penerapan sensor diberlakukan.
Kata kunci: Sensor, Siaran, Televisi, Prosedur, Kualitas

## Abstract
Censorship  on  television  becomes  a  polemic  in  society,  especially  when  censorship  is carried  out  on  certain  images  which  even  become  controversial  because  they  are considered  unrealistic.  Various  parties  regretted  it,  but  not  a  few  criticized  and  blamed the government in this case KPI and LSF for their ignorance of the censorship system on television.  Although  the  issue  of censorship  is  not  the  realm  of the  KPI  in  a  pragmatic manner, it still has a big role to play in this situation because it governs the policy. How to make and apply laws and regulations when applied by television practitioners so that it gives  rise  to  various  interpretations  including  irrelevant  censorship.  An  analytical descriptive research method is used in reviewing this research by making an actual and factual  path  analysis  regarding  the  facts,  policies,  and  implications  of  television broadcasting industry policies. The results of this study indicate that there is a need for intense  supervision  from  KPI  and  LSF  in  their  capacity  to  censor  television  station programs and anticipate the various censorship limits of television companies as a result of  differences  in  human  resources  and  technology  capabilities  and  the  application  of censorship.
Keywords: Censorship, Broadcast, Television, Procedure, Quality

## PENDAHULUAN
Industri penyiaran Indonesia berkembang pesat pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun  1998.  Data  dari  Kemenkominfo  menyebutkan  bahwa  Indonesia  memiliki  6  stasiun televisi  pada  tahun  2008,  dan  tahun  2012  memiliki  62  stasiun.  Jumlah  stasiun  radio  juga meningkat  dari  700  stasiun  radio  pada  akhir  2010  terdapat  sekitar  2590  lembaga  penyiaran radio yang berproses di Kemkominfo. Dan sampai saat ini terdapat 10 stasiun TV Swasta yang beroperasi  secara  nasional.  Undang-Undang  Penyiaran  No.  32/2002  semakin  memperbesar peluang  pendirian  lembaga  penyiaran  baru.  regulasi  baru  memberi  legitimasi  bagi  pendirian lembaga penyiaran swasta, publik dan komunitas. Namun pertumbuhan jumlah stasiun televisi dan  radio  tidak  dibarengi  dengan  peningkatan  kapasitas  SDM  yang  mumpuni  di  Industri penyiaran. Hal ini tampak dari keluhan masyarakat tentang tayangan program tidak terkecuali sensor sana-sini terhadap beberapa tayangan program televisi.
Fenomena  penyensoran  melalui  pengaburan  atau blur    terhadap  tayangan-tayangan televisi  yang  disiarkan  secara  nasional  menimbulkan  polemik  dan  sekaligus  tanda  tanya dikalangan  publik  sebenarnya  apa  yang  dilakukan  KPI  (Komisi  Penyiaran  Indonesia)  dengan melakukan sensor gambar yang sama sekali tidak diperlukan? Bahkan tidak sedikit dari publik meluapkan  kekesalannya  kedalam  berbagai  bentuk  sindiran  melalui  media  internet  baik  itu
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. DOI: https://doi.org/10.30762/mediakita.v6i1.304
tulisan  blog,  videogram,  atau  sekedar  cibiran  yang  disertai  dengan  keterangan  gambar  tidak masuk akal diberbagai media sosial.
Studi  ini  membantu  menentukan  pentingnya  meningkatkan  prosedur  pelaksanaan kebijakan  penyiaran  di  Indonesia  disertai  dengan  meningkatkan  kualitas  konten  siaran  secara keseluruhan  agar  sensor  diminimalkan  namun  lebih  mengutamakan  informasi  dan  edukasi. Beberapa penelitian telah mengakomodasi tentang peran dan fungsi serta ekonomi politik KPI (misalnya  Wahyuni,  2006;  Kitley,  2008)  telah  menemukan  bahwa  setelah  reformasi  KPI menjadi  harapan  kondisi  penyiaran  tanah  air  yang  selama  orde  baru  Soeharto  terbelunggu. Meski demikian implementasinya masih belum pada harapan ideal sebagai lembaga independen untuk  kepentingan  publik.  Selain  itu,  aturan  sensor  yang  dibuat  oleh  KPI  melalui  Pedoman Peri laku  Penyiaran  (P3)  dan  Standar  Program  Siaran  (SPS)” PERATURAN  KOMISI PENYIARAN  INDONESIA  Nomor  01/P/KPI/03/2012Sensor  yang  sembarangan  dari  stasiun televisi  menunjukkan ada perbedaan interpretasi  dalam  memahami   kebijakan sehingga masih multi tafsir. Semakin paham praktisi televisi pembuat konten mengerti aturan, semakin sedikit terjadinya sensor pengaburan (blur) gambar. Dalam kajian media, isu atau peristiwa serta dan bagaimana media memberikan prioritas atas keduanya terangkum dalam konsep agenda (Zhu & Deborah, 1997). Beberapa penelitian telah mengkaji terkait bagaimana seharusnya pengaturan stasiun  televisi  ini  diberlakukan,  dalam  penelitian  (Sari,  2020)  menyebutkan  bahwa  siaran televisi sudah seharusnya menjaga koridor siaran agar sesuai dengan standar dan berdasar pada konsep  inspirasi  dan  edukatif.  Selain  itu,  kesadaran  akan  para  produser  dan  gatekeeper penyiaran program acara televisipun dihimbau agar lebih aware dalam melakukan penyensoran secara internal, hal tersebutpun akan dipantau oleh KPI (Juliana dkk, 2018).  Di sisi lain KPI tidak  memiliki  wewenang  dalam  penyensoran  namun  merupakan  inisiatif  dari  lembaga penyiaran (Wicaksono, 2020).
Perhatian akan penyensoran acara televisi ini masih menjadi polemik, dari batas sensor yang  masih  terkesan  vulgar  di  beberapa  adegan  hingga  batas  sensor  yang  terkesan  berlebihan pada acara televisi bahkan kartun animasi yang dikonsumsi oleh anak-anak, hal tersebut tentu ditakutkan mengakibatkan imajinasi anak-anak terhadap focus apa yang disensor dalam kartun yang  ditonton,  bukan  hanya  acara  anak-anak  namun  juga  program  televisi  lain  yang  tidak seharusnya  dilakukan  penyensoran  yang  berlebihan.    Penelitian  ini  dirancang  khusus  untuk mengeksplorasi  efektivitas  kebijakan  KPI  dalam  posisinya  sebagai  lembaga  independen  dan pelaksana  kebijakan  UU  Penyiaran  yang  khusus  untuk    memantau  dan  mengawasi  sistem penyiaran  di  Indonesia.  Dimana  peran  dan  fungsi  ini  berkaitan  erat  terhadap  bagaimana
kebijakan  tentang  penyiaran  dilaksanakan.  Terutama  yang  mengatur  pelaksanaan  tentang konten  siaran  televisi  yang  ada  di  Indonesia.  Analisis  jalur  digunakan  untuk  secara  empiris menyelidiki hubungan antara kebijakan yang ditangani KPI terhadap sensor yang dlakukan oleh siaran televisi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berbasis pada pendekatan kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan metode penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini akan ditelaah bagaimana praktik sensor film berdasarkan  analisis  konten  pada  beberapa  program  siaran  televisi  yang  selama  ini  menjadi polemik  bukan  hanya  pada  industri  media  penyiaran  namun  juga  KPI  sebagai  lembaga independent  yaitu  melalui  LSF  (Lembaga  Sensor  Film)  dalam  melakukan  penyensoran  pada visual konten program siaran.
Pengambilan  data  diambil  dari  studi  literatur  review  melalui  kebijakan  pada  produk hukum  yang  berlaku  dan  analisis  konten  program  siaran  di  beberapa  televisi  yang  terkena penyensoran  baik  oleh  industri  media  penyiaran  maupun  LSF  sebagai  lembaga  sensor. Penelitian kualitatif dilakukan dalam rangka menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data secara mendalam (Kriyantono, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sensor Televisi yang Tidak Relevan
Terkait  dengan  penyensoran  berupa  pengaburan  atau blur  yang  terdapat  pada  program tayangan televisi, penulis menghimpun dalam beberapa kasus sebagai berikut:
1. Pengaburan ( blur) tayangan yang mengandung unsur belahan
Pengaburan atau blur adalah paling menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, terutama  ketika  bagian  tubuh  tertentu  seperti  dada  dan  paha  wanita  di blur.  Bahkan tokoh  kartun  seperti  Sizuka  dalam  tayangan  Doraemon  dan  Shandy  Cheeks  dalam Spongebob Square pantsyang berpakaian bikini turut kena blur. Selanjutnya yang aneh adalah pada ajang Pemilihan Putri Indonesia. Dimana para kontestan memakai pakaian adat kebaya dengan bagian dada agak terbuka disertai rok yang ada belahannya sehingga pada  bagian  dada  dan  roknya  dilakukan  pengaburan  sana-sini  pada  kostum  semua kontenstan.
2. Pengaburan ( blur) tayangan yang dinilai pornografi dan Berkurangnya jam siar kartun
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. DOI: https://doi.org/10.30762/mediakita.v6i1.304
Berbeda  dengan  zaman  anak-anak  tahun  1990an  yang  dapat  menonton  film kartun dengan durasi yang panjang dan banyak pilihan. Jam siaran kartun televisi saat ini sangat berkurang kuantitasnya dimana Kartun-Kartun Anime sudah mulai dikurangi dan menyisakankartun-kartun pilihan yang tampaknya hanya dapat dinikmati oleh anak usia  3-6  tahun  saja.  Penulis  mengasumsikan  bahwa  pengurangan  tayangan  kartun  ini disebabkan  konten-konten    kartun  yang  biasanya  produksi  Jepang  mengandung  unsur ‘pornografi’ dimana para  tokohnya  digambarkan  berpakaian  seksi  dan  mengandung unsur kekerasan. Kegegeran sensor yang tak kalah kontroversial adalah saat atlet renang pekan  olahraga  nasional  di- blur.  Sontak  cuplikan  video  atlet  itu  jadi  viral  dan  dihujat netizen.Tidak hanya itu, adegan anak kecil memerah susu sapi, bagian punting susu dari sapipun tidak luput dari pengaburan
Keadaan  seperti  diatas  membuat    masyarakat  memaknai  bahwa  KPI  yang  telah melakukan    pengaburan  tidak  penting  tersebut.  Sehingga  banyak  pihak  menyalahkan  KPI mengapa sensor demikian tidak penting masih terjadi padahal sinetron yang mengandung unsur pornoaksi seperti berpelukan dan berciuman pada artis remaja tidak kena sensor. (Anand, 2016; Dian, 2016; Webe, 2016). KPI melakukan klarifikasi tentang pengaburan tersebut  dalam salah satu  wawancara  jurnalis  terhadap  ketua  KPI,  Yuliandre  Darwis,  bahwa  pihaknya  tak memerintahkan pengaburan gambar itu. Menurutnya, ada interpretasi berbeda terkait larangan eksploitasi  tubh.  Pertama,  pemahaman blurring adalah  tugas  KPI  adalah  pemahaman  salah. Bukan  KPI  yang  melakukan,  melainkan  perusahaan  televisinya  sendiri.  Kedua,  pemahaman orang televisi terhadap eksploitasi tidak sama dengan KPI. (Triyono, 2016)
Peran dan Fungsi KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan LSF (Lembaga Sensor Film)
KPI  terbentuk  berdasarkan  semangat  reformasi  hampir  20  tahun  yang  lalu  setelah tumbangnya rezim Orde Baru. Komisi Penyiaran Indonesia  - KPI independen adalah satu dari sekian  banyak  lembaga  yang  dibentuk  dalam  periode  reformasi  yang  disebut  untuk berkontribusi dalam pemisahan kekuasaan di pemerintahan Indonesia. Lembaga negara merdeka lainnya yang dirancang untuk membangun checks and balances ke pemerintah termasuk Komisi Pemilu,  Komisi  Ombudsman,  Komisi  Persaingan,  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Terciptanya  badan  pengawas  independen  di  sektor  industri  yang  strategis  seperti penyiaran  sangat  penting  untuk  melindungi  opsi  bersama  lingkup  publik.  Tujuan  utama  para reformator adalah untuk mengatasi tantangan liberalisasi pers, untuk menjamin kebebasan hak
informasi,  dan  untuk  merevisi  Undang-Undang  Penyiaran  1997  yang  hampir  gagal  karena pemerintah  telah  gagal  untuk  memberlakukan  peraturan  yang  diminta  untuk  membuat operasional  hukum  Tapi  penciptaan  lembaga  reformis  tidak  bisa  dilihat  sebagai  akhir  dari masalah  ini.  Howson  menyatakan  dalam  Kitley  (2008)  Keberadaan  dan  fungsi  mereka  yang terus  berlanjut  sangat  penting,  dan  kita  dapat  memahami  pertengkaran  hukum  yang  telah membuat tiga tahun pertama KPI menjadi wacana yang merupakan integral untuk membangun identitas baru.
Terwujudnya KPI tentu tidak bisa terlepas dari UU 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Undang-Undang  Penyiaran  No.  32  tahun  2002  lahir  dengan  mengusung  semangat  demokrasi, tapi  satu  hal  yang  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  sebuah  produk  undang-undang  lahir  dari pergulatan  beragam  kepentingan.  Berbagai  kekuatan  saling  berkontestasi  yang  pada  akhirnya mewarnai  undang-undang.  Berdasarkan  sejarahnya  setelah  pembentukan,  Pada  bulan  Maret 2003 sebuah petisi untuk Judicial Review atas UU Pemilu 32/2002 oleh Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Asosiasi  Wartawan Television, Persatuan Penyiaran Radio Komersial  Nasional, Serikat Pengiklan Indonesia, Indonesia Television Broadcasting Association, Indonesian Union of  Dubbing  [Special-ists]  dan  Komunitas  Televisi  Indonesia.  Asosiasi  Penyiaran  Televisi mewakili  sepuluh  penyiar  televisi  komersial  yang  didirikan  di  Jakarta,  namun  tidak  termasuk TVRI, penyiar publik.
Dari  empat  belas  hal  yang  diajukan  oleh  pemohon  untuk  diajukan,  Mahkamah mendukung  argumen  bahwa  Pasal  62:  1  &  2  dan  Pasal  44:  1  bertentangan  dengan  Konstitusi dan harus dilontarkan. Empat dari empat belas tuduhan empat tim hukum tersebut difokuskan pada  status  dan  wewenang  KPI,  dan  sepuluh  tampaknya  berfokus  pada  struktur  industri  dan praktik  penyiaran,  pengelolaan  penyiaran  sehari-hari.  Tapi  ini  mengabaikan  fakta  bahwa mengambil KPI dari perannya dalam struktur industri dan praktik penyiaran merupakan pukulan yang hampir fatal terhadap peran KPI dalam penyiaran. Itu ditinggalkan dengan yurisdiksi yang jauh lebih terbatas.
Dampak Putusan Pengadilan terhadap Pasal 62: 1 & 2 adalah bahwa KPI (Kitley, 2008), seperti  sekarang  KPI  hanya  terlibat  dalam  kapasitas  penasehat  dalam  perizinan,  dan  peran bersama  dalam  menentukan  proses  perizinan  dan  kriteria  pemberian,  perpanjangan  dan pembatalan  lisensi  diambil,  mempertahankan  perannya  dalam  standar,  memiliki  tanggung jawab  untuk  menjamin  kebebasan  akses  dan  penggunaan  informasi  oleh  masyarakat  sebagai hak.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. DOI: https://doi.org/10.30762/mediakita.v6i1.304
Selain itu, KPI juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan 'persaingan sehat', memiliki tanggung jawab untuk mendorong sistem peraturan nasional mengenai informasi yang adil,  adil,  dan  seimbang,  diperlukan  untuk  menangani  masukan  dan  keluhan  dari  masyarakat luas, dan diperlukan untuk menyusun sebuah program untuk mengembangkan tenaga kerja yang akan menjamin profesionalisme dalam penyiaran.
Dari  beberapa  poin  peran  dan  fungsi  diatas  menunjukkan  fungsi  sensor  tidak  terdapat dalam tugas KPI. Namun dalam mengontrol dan mengawasi isi siaran KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) membuat pedoman dan standar untuk menjalankan siaran yang dimuat dalam aturan “Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siara n (S PS)” PERATURAN KOMISI PENYIARAN  INDONESIA  Nomor  01/P/KPI/03/2012.  Berdasarkan  SPS  KPI  tahun  2009  ada beberapa  hal  yang  harus  dibatasi  dan  harus  disensor  yaitu  hal  terkait  seksualitas,  kekerasan, makian,  napza,  dan  mistik.  Hal-hal  tersebut  dilarang  untuk  ditayangkan  dan  wajib  untuk disensor. Mensensornya merupakan domain dari statisun penyiar, sementara untuk produk Film dan Iklan disensor oleh Lembaga Sensor Film.
Berbeda  dengan  KPI  yang  bertindak  sebagai  regulator  dan  pengawas,  untuk  urusan sensor  pemerintah  sudah  mengaturnya  lebih  awal  sebelum  meletusnya  peristiwa  reformasi. Masalah  penyensoran  telah  diatur   dalam  PP.No.7  tahun  1994.  Dengan  menunjuk  LSF (Lembaga  Sensor  Film)  sebagai  pelaksana  UU  tersebut.  Dalam  melaksanakan  tugas  serta kewenangannya.LSF  bekerja  berdasarkan  tata  kerja  yang  diatur  dengan  keputusan  menteri. Lembaga  Sensor  Film  (LSF)  dibentuk  untuk  melakukan  penyensoran  film  dan  reklame  film, berikut adalah fungsi, tugas dan wewenang LSF.
Berdasarkan Fungsi Lembaga Sensor Film (Pasal 4) adalah:
Pertama:  Melindungi  masyarakat  dari  kemungkinan  dampak  negatif  yang  timbul  dalam peradaban, pertunjukan  dan atau penayangan  film  dan reklame film yang tidak sesuai  dengan dasar dan tujuan pefilman indonesia.
Kedua: Memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa dalam bidang perfilman di Indonesia.
Ketiga:  Memantau  apresiasi  masyarakat  terhadap  film  dan  reklame  film  yang  diedarkan, dipertunjukkan  dan  atau  ditayangkan  dan  menganalisis  hasil  pemantauan  tersebut  untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan alam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan atau disampaikan kepada menteri sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan ke arah pengembangan perfilman di Indonesia.
Fungsi  LSF  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1,  merupakan  salah  satu  mata  rantai dalam sistem pembinaan perfilman di indonesia. Penyensoran film dan reklame film dilakukan berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran. Adapun tugas Lembaga Sensor Film (Pasal 5) adalah:
Pertama:  Melakukan  penyensoran  terhadap  film  dan  reklame  film  yang  akan  diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada umum.
Kedua: Meneliti tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan atu ditayangkan.
Dari  fungsi  dan  peran  diatas,  LSF  hanya  melakukan  sensor  pada  materi  media  berupa film baik itu produksi dalam negeri maupun yang impor. Dengan demikian tidak berurusan pada sensor  materi  konten  siaran  televisi  meskipun  berformat  seperti  film  yang  biasa  kita  sebut dengan FTV.

## Konten Siaran Tidak Berkualitas
Bagi  orang-orang  yang  mempelajari  tentang  televisi  dan  masuyarakat  pasti  paham betapa  apa  yang  disaksikan  oleh  masyarakat  ditelevisi  setiap  hari  akan  berdampak  serius terhadap kehidupan masyarakat. Karena Televisi adalah bagian dari komunikasi massa dimana menurut  McQuail  (2012)  mengatakan  bahwa  komunikator  dalam  komunikasi  massa  bukanlah satu  orang  melainkan  sebuah  organisasi  formal.  Komunikasi  massa  menciptakan  pengaruh secara luas  dalam  waktu singkat  kepada banyak orang. Komunikasi massa adalah komunikasi yang  ditujukan  kepada  massa  atau  komunikasi  dengan  menggunakan  media  massa.  Massa  di sini  adalah  kumpulan  orang-orang  yang  hubungan  antar  sosialnya  tidak  jelas  dan  tidak mempunyai struktur tertentu.Massa dalam hal ini adalah masyarakat yang mengonsumsi siaran program televisi.
Sejalan dengan Mc Quail, menurut Williams (2009) televisi telah mengubah masyarakat. Williams melihat adanya sebuah keyakinan bahwa dengan lahirnya televisi, dunia tak lagi sama dengan dunia sebelumnya. Televisi sangat sakti pengaruhnya bagi perubahan sosial masyarakat. Dalam dunia akademis, keyakinan seperti ini misalnya terdapat dalam ide global village yang dikemukakan oleh Marshall McLuhan,dan barangkali juga jadi gagasan utama dalam Studi Efek televisi.  Gagasan  ini  pula  yang  kemudian  dikorupsi  stasiun  televisi:  atas  nama  penyebaran informasi atau berdasarkan permintaan dan selera masya rakatmisalnya, televisi “sembarangan” mengolah konten siarannya.
Fenomena sembarangan dalam mengolah konten siaran dicermati oleh direktur Remotivi dalam  artikelnya  (Thaniago,  2015)  menganggap  bahwa  media  saat  ini  hanya  memproduksi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. DOI: https://doi.org/10.30762/mediakita.v6i1.304
informasi  berdasarkan  apa  yang  diinginkan  pasar,  bukan  apa  yang  dibutuhkan  publik.Tetapi selera konsumen yang diciptakan media diakui sebagai selera publik. Publik kemudian dimaknai sebagai konsumen sehingga pelayanan media kepada pembaca, pendengar, dan penonton berada dalam  koridor  transaksi  produsen-konsumen  dengan  mekanisme  jual-belinya.  Warga  negara dengan  segala  hak  dasarnya  menjadi  entitas  yang  tak  dikenal.  Penyampaian  argument  dalam koridor kewargaan harus dikonversi dalam mata uang yang mampu dipindai oleh logika pasar.
Kita  menyadari  bila  kita  adalah  penonton  siaran  televisi  berlangganan  diluar  televisi siaran  analog,  bila  kita  bandingkan  kualitas  konten  stasiun  TV  di  Indonesia  dengan  siaran televisi  luar  negeri  sungguh  jauh  berbeda.Konten  siaran  tidak  saja  bernilai  estetika  rendah melainkan juga merusak masyarakat. Contoh dari konten tidak berkualitas ini antara lain gaya hidup hedonis, ajaran pacaran bagi remaja, gosip yang berpotensi menghancurkan nama  baik, pengeksposan  kehidupan  pribadi,  obrolan  mesum,  pengobrak-abrikan  kebudayaan,  kekerasan yang  berdarah-darah,  eksploitasi  perempuan,  penghinaan  fisik,  obrolan  mesum,  kebohongan reportasi  investigatif,  menjual  kesedihan  orang,  propaganda  politik  pemilik  yang  terang- terangan dalam bentuk iklan, berita, dan kuis, penyebaran ajaran agama yang memecah bangsa, tampilan setan dan mistis, serta masih banyak lagi.
Keadaan    ini  tentu  dipengaruhi  bahwa  rendahnya  kualitas  konten  siaran  televisi  di Indonesia  sebagai  produksi  budaya  rendah  disebabkan  juga  akibat  dari  produksi  berbiaya rendah.  Ironisnya,  baik  pemilik  modal  televisi  maupun  pemasang  iklan  tidak  menganggap persoalan  siaran  sebagai  hal  yang  penting.  Menurut  Armando  (2015)  bahwa  pemilik  televisi sekedar cari untung dimana keuntungan ini diperoleh dari selisih pemasukan iklan dengan biaya produksi.  Karena  itu  mereka  enggan  untuk  membiayai  atau  membeli  program  yang  memiliki nilai  kebudayaan  tinggi,  mendorong  orang  untuk  berpikir  secara  serius  tentang  persoalan- persoalan  bangs,  yang  mendidik  publik  menjadi  lebih  santun,  yang  berbiaya  tinggi,  karena tayangan  semacam  itu  sulit  untuk  cepat  menarik  perhatian  masyarakt  luas  sehingga  bisa menarik para pengiklan.
Setali tiga uang dengan pemilik modal, Armando juga menyayangkan dengan sikap para pemasang dan perusahaan periklanan juga tak menganggap kualitas isi siaran sebagai persoalan penting. Walau mereka menganggap acara televsi Indonesia tidak bermutu, bagi mereka yang utama adalah acara-acara yang dtonton banyak orang sehingga bisa menjadi kendaraan efektif untuk  mempengaruhi  para  konsumen  di  Indonesia.  menurut  penulis,  dalam  jangka  panjang penonton  yang  konsisten  menoton  kon  siaran  demikian  juga  memicu  tingginya  gaya  hidup konsumerisme  masyarakat,  kecemburuan  sosial  ekonomi,  kurangnya  produktivitas,  dan  tidak
sedikit  kriminalitas  akibat  keinginan  memenuhi  gaya  hidup  namun  tidak  ditopang  dengan kemampuan ekonomi yang mencukupi.

## Persoalan Sumber Daya Manusia Sebagai Produsen Konten
Faktor yang mempengaruhi masih rendahnya kualitas konten siaran televisi adalah pada kebijakan  penyiaran  yang  orientasinya  bukan  pada  peningkatan  karya  kreatif  namun  pada kelayakan  kandungan  materi.  Undang-Undang  Penyiaran  No.  32  tahun  2002  dan  Pedoman Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran  (P3SPS)  menjadi  dasar  pengaturan  konten penyiaran. Dalam Undang-undang Penyiaran terdapat lima pasal, yaitu Pasal 35 sampai dengan 39,  yang  mengatur  konten.  Beberapa  hal  diatur,  antara  lain  isi  siaran  wajib  mengandung informasi,  pendidikan,  hiburan  dan  manfaat;  isi  siaran  memuat  60%  mata  acara  yang  berasal dari  dalam  negeri;  isi  siaran  wajib  memberikan  perlindungan  dan  pemberdayaan  kepada khalayak  khusus  yaitu  anak-anak  dan  remaja;  dan  siaran  juga  harus  menjaga  netralitas  tidak boleh mengutamakan golongan tertentu.
Siaran juga dilarang bersifat fitnah, menghasut, dan sebagainya. P3SPS juga mengatur konten  dengan  cukup  detil,  diantaranya:  penghormatan  terhadap  nilai-nilai  kesukuan,  agama, ras  dan  antargolongan  (pasal  6-7);  penghormatan  terhadap  nilai  dan  norma  kesopanan  dan kesusilaan  (pasal  9);  perlindungan  kepentingan  publik  (pasal  11);  layanan  publik  (pasal  12), penghormatan terhadap hak privasi (pasal 13); perlindungan terhadap anak (pasal 14) dan orang atau  kelompok  masyarakat  tertentu  (pasal  15);  muatan  sexsual  dan  kekerasan  (pasal  16,  17), karya jurnalistik (pasal 22-26) dan sebagainya. (Rahayu, 2015)
Keadaan ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan negara yang sudah maju dalam masalah penyiaran. pemerintah negara maju berkonsentrasi mengembangkan industri kreatif, pemerintah Indonesia justru lebih dikenal mengintensifkan sensor, sweeping, pemblokiran dan kriminalisasi atas  nama  pencemaran  nama baik.  Sebut  saja  Inggris  dan  Korea,  kedua  negara  ini  tergolong sukses  dalam  menciptakan  industri  kreatif  dinegaranya  sedikit  banyak  dipengaruhi  oleh kebijakan dari pemerintah. Di Inggris, pemerintah mewajibkan stasiun televisi membeli konten siaran dari produser indi dan memberikan kekuatan hak cipta kepada produser tersebut. Disisi lain dengan adanya bank-bank disekitar rumah produksi memudahkan pengusaha indi dalam hal bantuan keuangan. Keadaan seperti ini berakibat konten siaran produksi di Inggris berkembang pesat diseluruh dunia. (Challaby, 2010)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. DOI: https://doi.org/10.30762/mediakita.v6i1.304
Begitu pula halnya dinegara Korea, kebijakan dari pemerintah mengenai konten sebagai produk  budaya  lebih  ketat  lagi.  Selain  negara  mengatur  kebijakan,  negara  juga  turut  campur dalam  pendanaan.  Lebih  dari  dua  puluh  tahun  negara  ini  merancang  industri  tersebut  dan melaksanakan  rancangannya  secara  konsisten.  Salah  satu  faktor  utama  yang  menentukan keberhasilan ini adalah adan ya “intervensi” negara dalam pengembangan industri tersebut Pada awalnya  negara  ini  menggunakan  pendekatan state-centered  economy  dalam  pengembangan industri, dan mengubahnya menjadi market-driven approach sejak akhir 1990-an. Perubahan ini dilakukan karena terjadi banyak perubahan di lingkungan politik, sosial, dan ekonomi. (Kwon & Kim, 2013; 2014).
Sebagai  lembaga  independen,  KPI  merasa  ada  tanggung  jawab  untuk  peningkatan kualitas konten siaran, salah satu tugas KPI adalah terus mendorong terciptanya sumber daya manusia (SDM) penyiaran yang berkualitas dan baik. Upaya itu merupakan tanggungjawab KPI yang terus menerus dilakukan dengan berbagai cara salah satunya terjun langsung ke lembaga penyiaran dan bimbang teknis penyiaran (Sekolah P3 dan SPS KPI).  Tanggungjawab ini bagian dari tujuan KPI menciptakan konten-konten yang bermutu dan baik bagi publik. KPI langsung turun ke lapangan menemui langsung pihak lembaga penyiaran untuk menyatakan maksud baik ini.
Menurut Andre ketua KPI Pusat (Anonim, 2017) keadaan ini tak lepas dari rendahnya mutu  program  lokal  seperti  sinetron  yang  makin  diperparah  ongkos  produksi  yang  selangit. Biaya pembuatan satu episode sinteron kita bisa mencapai angka 400 jutaan. Sedangkan harga satu  episode  acara  sinetron  luar  tidak  lebih  dari  100  juta.  Secara  segi  bisnis  saja  sudah  jelas pilihan mana yang lebih menguntungkan yaitu yang dari luar negeri. Tidak jauh berbeda dengan KPI,  pada  tahun  2013  lalu,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  telah  berupaya mempersiapkan  tenaga  kerja  bidang  TIK  antara  lain  dengan  memfasilitasi  penyusunan Rancangan  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia  bidang  keahlian  komunikasi  dan informatika. Pada tahun ini, ditargetkan tersusun 4 (empat) Rancangan SKKNI, yakni Bidang Keahlian ICT Project Management, Perposan, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
Untuk  SKKNI  Bidang  Keahlian  Penyiaran,  Kemenkominfo  telah  melakukan  Konvensi Nasional  untuk  membakukan  Rancangan  SKKNI  yang  telah  divalidasi  oleh  Kementerian Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  untuk  mencapai  konsensus  nasional.  Dari  Konvensi  ini diharapkan para Peserta atau para pemangku kepentingan dari pihak-pihak, pelaku dan asosiasi
industri,  asosiasi  profesi,  akademisi  bidang  penyiaran,  dan  instansi  Pemerintah  terkait  dapat menyetujui  draft  akhir  Rancangan  SKKNI menjadi  “Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional Indonesia”  Meski  demikian,  menurut  penulis  SKKNI  ini  masih  dikategorikan  lem ah  dalam memenuhi  kebutuhan  karena  seperti  halnya  yang  dilakukan  KPI,  sifatnya  masih  bersifat himbauan  yang  tetap  urusan  produksi  dan  biaya  termasuk  termasuk  keputusan  produser biasanya masih merupakan industri boneka dibawah anak perusahan televisi. Tidak seperti yang terjadi  di  Inggris  dan  Korea  dimana  rancangan  industri  kreatif  dirancang  secara  khusus  oleh pemerintah  dengan  seksama.  Bila  Indonesia  dapat  menerapkan  sistem  industri  budaya pembuatan  konten  semacam  ini  maka  hasil  yang  diharapkan  tidak  hanya  perbaikan  kualitas konten  siaran  namun  juga  kualitas  berpikir  masyarakat  serta  menumbuhkan  industri  kreatif konten  yang  lebih  beragam,  menyebar,  dan  tidak  berfokus  di  Jakarta  saja  dibawah  arahan perusahaan televisi yang juga berada di Jakarta.

## KESIMPULAN
Sensor  di  televisi  menjadi  polemik  dalam  masyarakat  terutama  ketika  penyensoran dilakukan  pada  gambar  tententu  yang  malah  menjadi  kontroversial  karena  dianggap  tidak realistis. Berbagai pihak menyayangkan, namun tidak sedikit yang mengecam dan menyalahkan pemerintah dalam hal ini KPI dan LSF karena ketidaktahuan tentang sistem sensor di televisi. Meskipun maslah penyensoran bukan urusan pemerintah, tapi pemerintah tetap memiliki andil besar  terhadap  keadaan  ini  yaitu  bagaimana  membuat  dan  menerapkan  Undang-Undang  dan peraturan  yang  masih  terlalu  bersifat  konseptual  sehingga  ketika  diterapkan  oleh  praktisi televisi menimbulkan penafsiran yang beragam termasuk sensor yang tidak relevan tersebut.
Fenomena  sensor  juga  tidak  lepas  dari  masalah  kualitas  konten  siaran  yang  masih rendah.  sebab  bila  mana  dari  segi  perencanaan  produksi  sudah  dipikirkan  secara  matang, penyensoran tidak perlu dilakukan. Kualitas konten siaran yang rendah ini dipicu karena dua hal utama yaitu Pertama, pemilik modal yang membiaya produser televisi tidak mau repot dengan baiaya  tinggi  bagi  produksi  konten  yang  memiliki  nilai  budaya  tinggi.  Kedua,  dari  segi pengiklan  yang  mensponsori  suatu  program  konten  siaran  tidak  mempermasalahkannya walaupun  tahu  tidak  berkualitas.  Karena  prinsip  mereka,  adalah  iklan  ditonton  oleh  orang banyak dan produknya laku ketika dilempar kepasar. Masyarakat dianggap sebagai pasar atau target konsumen, bukan publik yang butuh informasi dan edukasi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. DOI: https://doi.org/10.30762/mediakita.v6i1.304
Kurangnya  kualitas sensor yang dikerjakan oleh stasiun TV. Implikasi dengan SPS KPI tahun  2009  yang  menyerahkan  perusahan  televisi  menyensor  tayangannya  sendiri  baru kemudian  KPI  menyatakan  lulus  sensor  atau  tidak.  Dengan  menyerahkan  urusan  menyensor pada  perusahaan  televisi  maka  akan  membuat  semakin  beragamnya  sensor  karena  perbedaan kualitas sumber daya manusia serta teknologi yang digunakan tiap perusahaan media. Dengan berbedanya SDM dan teknologi maka akan membuat output tayangan TV yang memiliki sensor beragam.Pemahaman  sensor  yang  baik  dapat  dilihat  pada  meningkatnya  mutu  siaran  yang diukur  melalui  berkurangnya  konten  yang  dilarang  dalam  aturan  Pedoman  Perilaku  Penyiaran (P3) dan Standar Program Si aran (SPS) ” PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA Nomor  01/P/KPI/03/2012  yaitu  hal  terkait  seksualitas,  kekerasan,  makian,  napza,  dan  mistik. Semakin  intens  penerapan  aturan  KPI  dari  waktu    ke  waktu  dan  semakin  tahu  diawasi  dan paham  aturan  maka  muatan  negatif  pada  konten  program  siaran  televisi  akan  berkurang  dan kualitasnya membaik.

## REFERENSI

## Buku
Armando,  Ade.  2015. Remotivi,  Sebuah  Buku  dan  Pilihan  di  Jalan  Sepi,  Orde Media,Yogyakarta : Insistpress,  2-6.
Juliana,  A.,  &  Kristanty,  S.  (2018).  Peran  komisi  penyiaran  indonesia  dalam  mengawasi program tayangan kartun. pantarei, 2(2).
McQuail, Denis.2012. Teori Komunikasi Massa, Jakarta: Salemba Humanika
Rahayu, dkk. 2015. Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi dan Penyiaran di   indonesia. Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa.
Rianto,  Puji,  Iwan  Awaluddin  Yusuf,  Wishnu  Martha  Adiputra,  dkk.  2012. Dominasi  TV Swasta (Nasional). Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa.
Sari,  A.  A.  A.  M.  M.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Suryani,  L.  P.  (2020).  Fungsi  Komisi  Penyiaran Indonesia terhadap Pelanggaran Siaran Televisi. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2), 18-23. Thaniago, Roy. 2015. Orde Media : Sebuah Pengantar,Orde Media,Yogyakarta: Insistpress, 7- 18.
Wicakson,  R.  A.  (2020).  Regulasi Blur  di  Televisi  Indonesia  (Peran  KPI  dan  LSF  dalam Penerapan Blur atas Konten Siaran).
Williams  Raymond,  2009. Televisi. Yogjakarta: Resist Book
Zhu, Ji.-H., & Deborah, B. (1997). Media Agenda-Setting Theory : Telling the Public What to Think  About.  In  E.  Kovacic  (Ed.),  Emerging  Theories  of  Human  Communication  (pp. 88 – 114). State University of New York Press.
Jurnal
Challaby, Jean K. 2010. The rise of B ritain’s super -indies: Policy-making in the age of   the global media market , The International Communication Gazette, 72 (8)   675-693
Kitley,  Philip.  2008.  In  court  with  the  Indonesian  Broadcasting  Commission:  old  battles  and new identities in the context of reform, The Pacific Review, 21:3, 351-367
Kriyantono, R.  (2014). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Prenada Media.
Kwon, S. H., & Kim, J. 2013. From censorship to active support: The Korean state and Korea’s cultural industries The Economic and Labour Relations Review, 24(4), 517 – 532
Kwon, S. H., & Kim, J. 2014. The cultural industry policies of the Korean government and the Korean Wave. International Journal of Cultural Policy, 20(4), 422-439.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. DOI: https://doi.org/10.30762/mediakita.v6i1.304
Wahyuni,  Hermin  Indah.2006.  Ekonomi  Politik  Kebijakan  Penyiaran  Indonesia:  Aspirasi,
Pilihan, dan Realitas”. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 10, No. 2 .
Undang-Undang
Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002
PP No.7 tahun 1994 tentang LSF. Sesuai dengan bunyi pasal 15 tentang tata kerja LSF. Pasal 4,
5  dan  6  dalam  PP  No.7  tahun  1994.  Pasal  1  tentang  ketentuan  umum  dalam  PP  No.7 tahun   1994.
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)” PERATURAN KOMISI
PENYIARAN INDONESIA Nomor   01/P/KPI/03/2012
Internet Anand, Bagus. 2016. Negeri Sensor Terima kasih KPI,
https://www.kompasiana.com/radenbaguska/
negeri-sensor-terima-kasih-kpi_56d1b75a8d7a61b82a38c659 ,  Diakses  13  Desember 2017
Anonim.  2017.  KPI  Bertanggungjawab  Ciptakan  SDM  Penyiaran  Berkualitas.
http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33793-kpi-
bertanggungjawab- ciptakan-sdm-penyiaran-berkualitas. Diakses 15 Desember 2017 Dian, Priscilia, 2016, Balada KPI, LSF, Susu dan Belahan Dada, https://www.kompasiana.com/priscilla23/ balada-kpi-lsf-susu-dan-belahan dada_56d014ad737e61d31dc30b80 , Diakses 10 Desember 2017
Fajar.2013.  Konvensi  RSKKNI  Produser  TV.https://kominfo.go.id/index.php/content/detail
/3464/Konvensi+RSKKNI+Produser+TV/0/berita_satker. Diakses 15 Desember 2017
Triyono,  Heru,  2016, https://beritagar.id/artikel/bincang/ketua-kpi-yuliandre-darwis- blur-di- televisi-itu-  lebay. Diakses 13 Desember 2017
Webe, Jelang Revisi UU Penyiaran, Heboh Blur, KPI Tersandera?
https://www.kompasiana.com/webe/ jelang-revisi-uu-penyiaran-heboh- blur-kpi-
tersandera_56d0769bf57a6197058b4568, Diakses   13 Desember 2017