## Praktik Agensi Masyarakat Desa Nglurup Dalam  Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
Agency Practice By Nglurup Village’s Society in the Community Based Forest Management Program (PHBM)
Oleh: Bobby Akhbar 1 *, Baiq Lily Handayani 2
1 Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Jember, Jember, 68121, Indonesia.
2 Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Jember, Jember, 68121, Indonesia. Email: Bobbyakhbar96@gmail.com

## Abstract
Argo  Mulyo  Forest  Village  Community  Organization  has  existed  since  2006.  Perhutani formed this institution through the Community Based Forest Management Program (PHBM). This  study  aims  to  find  out  and  explain  the  practices  of  Ngurup  Village  community institutions  in  managing  forests  together  with  the  community.  The  research  method  used  is qualitative with a descriptive narrative approach. For the research location, the researchers took Nglurup Village, Tulungagung Regency. The informant determination technique used by researchers uses a purposive technique that is considered relevant to the research problem. Data  collection  methods  using  interviews,  field  observations,  and  documentation.  The  data validity test used is the data triangulation technique. The study results are the involvement of community institution practices in forest land planting activities, and the community played a role  in  this  activity  voluntarily  as  their  efforts  to  conserve  forests  through  seed  planting activities  on  forest  land.  The  practice  of  community  institutions  in  managing  forest  land  is that they generally work on Perhutani's production forest land.
Keywords: PHBM, forest conservation, agency practices.

## Abstrak
Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  Argo  Mulyo  sudah  ada  sejak  tahun  2006  lalu,  lembaga tersebut  dibentuk  oleh  pihak  Perhutani  melalui  program  Pengelolaan  Hutan  Bersama Masyarakat (PHBM). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui serta menjelaskan tentang praktik  agensi  masyarakat  Desa  Nglurup  dalam  pengelolaan  hutan  bersama  masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah kualitatif deskriptif  dengan  pendekatan  deskriptif  naratif.  Untuk  lokasi  penelitian,  peneliti  mengambil setting  di  Desa  Nglurup  Kabupaten  Tulungagung.  Teknik  penentuan  informan  yang  dipakai oleh  peneliti  menggunakan  teknik  purposive  yang  dianggap  relevan  dengan  masalah penelitian tersebut. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi lapangan serta  dokumentasi.  Adapun  uji  keabsahan  data  yang  dipakai  yakni  teknik  triangulasi  data. Hasil  penelitian  tersebut  keterlibatan  praktik  agensi  masyarakat  dalam  kegiatan  penanaman lahan  hutan,  masyarakat  berperan  dalam  kegiatan  tersebut  secara  sukarela  sebagai  upaya mereka  untuk  melestarikan  hutan  melalui  kegiatan  penanaman  bibit  di  lahan  hutan.  Praktik agensi  masyarakat  dalam  pengelolaan  lahan  hutan  yakni  mereka  pada  umumnya  menggarap lahan hutan produksi milik Perhutani. Praktik agensi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata hutan.
Kata kunci: PHBM, pelestarian hutan, praktik agensi.

## Pendahuluan
Hutan  dikatakan  sebagai  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang  memberikan  manfaat  besar  bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat  yang dirasakan secara langsung maupun manfaat  yang dirasakan  secara  tidak  langsung.  Dapat  kita  lihat  dari  sudut  pandang  ekonomi,  hutan merupakan  aset  penanaman  modal  jangka  panjang,  sekaligus  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  manusia.  Selain  itu,  lingkungan  hutan  berfungsi  sebagai  konservasi  alam,  penyedia sumber  mata  air,  mencegah  bencana  banjir,  tanah  longsor  dan  dapat  berfungsi  sebagai pengendali iklim global.
Untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya, setiap individu terutama masyarakat desa hutan cenderung memanfaatkan potensi sumber daya hutan sesuka hatinya. Kondisi hutan yang ada di Desa Nglurup saat ini telah mengalami alih fungsi lahan hutan. Hal tersebut terjadi karena praktik penebangan liar (illegal logging) . Akibat tindakan penebangan liar salah satu dampak yang  ditumbulkan  dari  kerusakan  hutan  yakni  terjadinya  bencana  tanah  longsor  di  lereng Gunung  Wilis.  Bencana  longsor  tersebut  terjadi  di  desa  Nglurup  kecamatan  Sendang Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017.
Munculnya LMDH Argo Mulyo Desa Nglurup merupakan langkah awal menuju pelestarian hutan  Desa  Nglurup  yang  kondisinya  telah  gundul.  Hal  tersebut  dikarenakan  eksploitasi hutan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berbicara tentang melestari-kan dan  mengelola  hutan  dalam  hal  ini  praktik  masyarakat  sangat  diperlukan  terhadap  setiap program-program  yang  telah  ada  di  dalam  LMDH  itu  sendiri.  Terkait  isu  fenomena  yang sedang terjadi, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul Praktik Agensi Masyarakat Desa Nglurup Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

## Pembahasan

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Desa  Nglurup  merupakan  salah  satu  dari  11  desa  yang  terletak  di  kecamatan  Sendang kabupaten  Tulungagung.  Mayoritas  penduduk  Desa  Nglurup  berasal  dari  suku  Jawa  yang masih kental terhadap budaya serta adat istiadatnya. Wilayah Desa Nglurup mempunyai luas area  yakni  688.402  Km 2 yang  terletak  pada  ketinggian  antara  700  sampai  dari  1000  Km diatas  permukaan  laut.  Desa  Nglurup  terbagi  menjadi  lima  dusun,  antara  lain  yakni  dusun Nglurup, dusun Jambuwok, dusun Pokolimo, dusun Babat dan dusun  Kalirejo dengan batas- batas wilayahnya yakni :
1. Sebelah Utara : Desa Sendang Kecamatan Sendang;
2. Sebelah Selatan : Desa Kedoyo Kecamatan Sendang;
3. Sebelah Barat : Desa Geger Kecamatan Sendang;
4. Sebelah Timur : Desa Krosok Kecamatan Sendang.
Luas  wilayah  Desa  Nglurup  688.402  Km 2 terbagai  menjadi  beberapa  kawasan  yakni  yang terdiri dari :
1. Hutan : 942 Ha
2. Tanah : 423 Ha
3. Perkebunan : 25 Ha
4. Pertanian : 325 Ha
5. Jumlah Penduduk : 4.005 Jiwa
Desa  Nglurup  mempunyai  wilayah  lahan  seluas  688.402  Km 2 yang  luas  lahannya digunakan  sebagai  tempat  tinggal,  Kantor  Pemerintahan  Desa  Nglurup,  Fasilitas Pendidikan  (TK  dan  SD),  Fasilitas  Kesehatan  (Posyandu),  lahan-lahan  pertanian, perkebunan, hutan produksi dan hutan lindung. Letak desa tersebut mempunyai jarak yang dekat dengan pusat pemerintah kecamatan Sendang, namun juga memiliki jarak yang jauh dengan  pusat  pemerintahan  Kabupaten  Tulungagung.  Hal  ini  dikarenakan  desa  tersebut berada di ujung paling barat dari pusat kota serta juga merupakan salah satu desa terakhir yang terletak di lereng Gunung Wilis.
Adapun  jumlah  penduduk  di  Desa  Nglurup  yang  tercatat  secara  administrasi  yakni berjumlah 4.005 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut ini :
a) Jumlah penduduk laki-laki : 1.971 jiwa.
b) Jumlah penduduk perempuan : 2.034 jiwa.

## Interaksi Masyarakat Desa Nglurup Dengan Hutan Nglurup
Dahulu  desa  yang  mereka tinggali   awalnya   kawasan   hutan belantara    yang   kondisi hutannya masih    asri, sebab  saat  itu  masih  belum banyak berdirinya bangunan-bangunan rumah   seperti  saat  ini. Bahkan    saat    itu    juga    desa    tersebut keberadaannya  masih  belum diketahui oleh masyarakat luar  daerah,  ditambah  lagi  kondisinya  belum  ada  distribusi
aliran  listrik yang    mengalir.    Pernyataan    tersebut diperkuat  ungkapan  Bapak  Supadi salah satu warga Desa  Nglurup menyatakan sebagai berikut :
“ Kalau di desa ini memang betul bahwa wilayah yang kami tempati saat ini ya wilayah hutan sebelumnya. Memang sebelum ada permukiman penduduk disini ya awalnya memang hutan belantara yang masih alami dan asri hutannya” (Supadi, 15 Mei 2019).
Melihat  kondisi  lingkungan  tempat  tinggal  dari  masyarakat  Desa  Nglurup  memang disekelilingi  oleh  hutan  belantara.  Karena  hal  tersebut  memang  benar  bahwa  desa  itu keberadaanya ditengah-tengah hutan lindung dan hutan produksi. Mayoritas masyarakat Desa Nglurup bekerja sebagai petani hutan atau disebut dengan pesanggem. Pesanggem dalam hal ini  merupakan  orang  yang  menggarap  lahan  milik  Perhutani.  Guna  memenuhi  kebutuhan hidup,  masyarakat  bekerja  sebagai  pesanggem  yang  menggarap  lahan  hutan  sekaligus mengelola hutan produksi milik Perhutani.
Masyarakat  Desa  Nglurup  memenuhi  setiap  kebutuhan  hidupnya  dengan  memanfaatkan potensi  sumberdaya  hutan  yang  ada,  sehingga  interaksi  masyarakat  terhadap  keberadaan hutan sudah menjadi suatu keterkaitan satu sama lainnya. Hal ini memang keadaan awal desa tersebut  adalah  hutan  belantara  yang  kini  sudah  dikuasai  oleh  pihak  Perhutani.  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  potret  kehidupan  yang  dapat  dilihat  dari  Desa  Nglurup  ialah  pihak Perhutani tidak lain hanya tempat tinggal dari masyarakat desa tersebut. Hal ini dikarenakan tanah yang mereka tinggali saat ini  bukanlah  tanah  milik  pribadi  masing-masing  warga desa  Nglurup,  melainkan  tanah  yang  mereka  tinggali  saat  ini  merupakan  tanah  dari  milik pihak Perhutani.

## Sejarah Lembaga Masyarakat Desa Hutan
Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  merupakan  salah  satu  lembaga  resmi  yang bekerjasama  dengan  Perhutani.  Adapun  anggota  dari  LMDH  yaitu  masyarakat  desa  hutan. Masyarakat  desa  hutan  adalah  sekumpulan  orang-orang  yang  bertempat  tinggal  di  sekitar hutan  dan  atau  di  dalam  wilayah  hutan  dalam  jangka  waktu  yang  lama  serta  di  dalamnya terikat suatu norma-norma, nilai-nilai dan kebiasaan yang sudah mendarah daging.
Wujud aplikatif dari LMDH ialah bergerak dalam menjaga lingkungan hidup serta berperan dalam menjaga keamanan hutan sekaligus melestarikan potensi sumber daya hutan yang ada.
Hal ini juga diperkuat oleh ungkapan dari warga masyarakat desa Nglurup yang menyatakan sebagai berikut :
“Adanya  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  itu  kan  melibatkan serta  memperdaya-kan  orang-orang  yang  ada,  yang  tinggalnya disekitaran hutan untuk tujuan utamanya melestarikan dan mengaman-kan dengan  cara  melakukan  pemberdayaan  terhadap  masya-rakat  desa hutan” . (Supadi, 15 Mei 2019).
Adanya LMDH sebagai salah satu wadah  bagi masyarakat desa  hutan  sekaligus inovasi  terbaru dalam mencegah adanya praktik pe- nebangan liar yang  pernah terjadi  akibat  dari  keterbatasan  lahan    yang  tersedia.    Sehingga    melalui    program Pengelolaan Hutan Bersama  Masyarakat  (PHBM)  pihak  Perhutani  mempunyai  ide sekaligus inovasi terbaru yakni  dengan  cara  memperdayakan  masyarakat  terutama masyarakat desa hutan yang tinggal di kawasan sekitar hutan untuk melakukan pengelolaan serta melestarikan  hutan  bersama masyarakat.

## Praktik Agensi Masyarakat Dalam Program Pelestarian Hutan Melalui LMDH.
Wujud partisipasi masyarakat  desa  hutan  sangat  penting  untuk  proses  keberhasilan pembangunan yang akan  dilaksanakan. Hal  ini  dikarenakan  jika  suatu  kegiatan  dan  atau pembangunan yang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang ikut berperan atau berpartisipasi dalam  kegiatan  tersebut,  tentu  akan  ada  banyak  hambatan  untuk  menyelesaikan  dan menuntaskan  masalah  yang  ada.  Salah  satunya  tindakan  penebangan  liar  dan  praktik  upaya untuk  melestarikan  hutan  melalui  pengelolaan  hutan  bersama.  Selain  itu  juga  prinsip dasarnya yakni mewujudkan masyarakat yang dapat hidup dengan sejahtera. Oleh karena itu suatu praktik tindakan tersebut dapat dicapai apabila dilakukan secara bersama dengan semua lapisan masyarakat.
Pada  dasarnya  guna  mensukseskan  hutan  tertentunya  terdapat    praktik  dari  para  pihak  yang terlibat di dalamnya. Keberadaan stakeholders juga menjadi bagian vital dalam suatu rencana tersebut.  Konsep  praktik  tindakan  masyarakat  yang  terjadi  dalam  perspektif  negara berkembang selalu  berasal  dari satu  kekuasaan pemerintah  yang memiliki sistem kekuasaan satu  arah (top  down) .  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  dalam  konsep  partisipasi  adalah  gagasan atau  konsep  pembangunan,  sumber  daya  manusia,  anggaran  dan  penentu  kebijakan  serta keputusan yang masih berada pada pihak pemerintah.

## Praktik Masyarakat Dalam Penanaman Bibit (Penghijauan Lahan Hutan).
Tindakan masyarakat dalam melestarikan lingkungan hutan, tidak akan terlepas dari adanya suatu kegiatan tentang program pelestarian hutan. Salah satunya tindakan praktik masyarakat dalam  penghijauan  lahan  hutan  yakni  kegiatannya  melakukan  penanaman  bibit  di  lahan hutan.  Memang  kondisi  hutan  yang  ada  di  Desa  Nglurup  di  beberapa  titik  masih  ada  yang gundul, karena bekas dari adanya praktik penebangan tanpa ijin atau karena keadaan pohon yang sudah roboh akibat dihantam angin.
Kondisi  tersebut  mengakibatkan  timbul  rasa  kekhawatiran  yang  dialami  oleh  masyarakat Desa  Nglurup  akan  terjadinya  kisah  bencana  yang  sewaktu-waktu  dapat  terulang  kembali. Hal  tersebut  karena  melihat  dari  kacamata  letak  geografis  desa  Nglurup  berada  di  dekat lereng  gunung Wilis,  yang berarti  bahwa desa tersebut  berada di  dataran  tinggi  mempunyai tingkat  kemiringan  tanah  yang  curam  dan  ditambah  lagi  juga  kondisi  struktur  tanah  yang labil.  Sehingga  potensi  ancaman  untuk  terjadinya  bencana  tanah  longsor  cukup  tinggi. Terutama  pada  saat  musim  penghujan  dengan  intensitas  hujan  yang  tinggi  sekaligus diperparah  dari  keadaan  tanaman  tegakkan  yang  kondisinya  saat  itu  berkurang  karena tindakan  penebangan  liar  yang  mengakibatkan  hilangnya  tanaman  tegakkan  di  kawasan hutan.
Berkaitan  dengan  penjelasan  tersebut  hal  ini  diperkuat  oleh  pernyataan  dari  Ketua  LMDH Pak Supani yang mengatakan sebagai berikut :
“Intine tanah kosong perlu ditanami pohon kayu, sehingga jangan sampai ada  tanah  yang  tidak  ditanami  pohon  tegakkan  sama  sekali”. (Supani,  11 Mei 2019).
Agar  kegiatan  tersebut  dapat  terwujud  dan  berjalan  dengan  sebagaimana  mestinya,  perlu adanya  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  suatu  proses  kegiatan  tersebut  khususnya masyarakat  desa  hutan  yang  ada  di  Desa  Nglurup.  Artinya  dalam  setiap  kegiatan  perlu adanya  keterlibatan  praktik  tindakan  dari  masyarakat  desa  hutan.  Seperti  yang  telah  kita ketahui  bahwa  dalam  program  kegiatan  yang  ada  di  LMDH  Argo  Mulyo  yakni  tentang penanaman  bibit  di  lahan  hutan  yang  dimana  kegiatan  tersebut  melibatkan  masyarakat desa hutan di dalamnya.
Praktik Masyarakat Dalam Pengelolaan Lahan Hutan Produksi.
Adanya  sistem  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  yang  diterapkan  telah membawa  masyarakat  untuk  dapat  mengelola  lahan  di  hutan.  Wujud  praktik  kegiatan  yang dilakukan  oleh masyarakat  desa hutan  yakni  mereka  menggarap  lahan hutan  produksi milik Perhutani. Salah satu kegiatan pengelolaan hutan yang ada di desa Nglurup antara lain yakni penyadapan  pohon  pinus  yang  dilakukan  oleh  para  pesanggem  untuk  mendapatkan  getah yang dihasilkan  dari  pohon Pinus yang  ada di kawasan hutan produksi.
Bentuk  yang terjadi dalam praktik pengelolaan lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan di desa tersebut  yakni sadapan  pohon Pinus, serta menanam bibit di  lahan hutan produksi. Searah dengan penjelasan  pak Parsit, yang mengatakan bahwa:
“Untuk  kegiatan  kami  yang  jelas  masyarakat  bekerja  di  hutan  yaitu melakukan sadap atau mengambil getah dari pohon Pinus yang di-kerjakan oleh teman teman kelompok tani hutan. Penyaadap itu orang yang mencari getah pada pohon Pinus. Jadi  untuk  yang mengamankan langsung sebagai  upaya  untuk  menjaga  kelestarian  hutan  ya  dari  para  penyadap itusendiri  yang  tiap  harinya  mencari  getah  Pohon  Pinus  di  tengah-tengah hutan”. (Parsit, 18 Mei 2019).
Pernyataan tersebut  juga diperkuat  oleh Pak Guntoro yang mengatakan sebagai berikut :

## “Kami juga melakukan sadap mas. Sadap iku istilahe nga-mbil dari Pohon
Pinus”. (Guntoro, 20 Mei 2019).
Berdasarkan pernyataan tersebut telah  jelas  bahwa masyarakat Desa Nglurup saat ini dapat mengelola  lahan  hutan  yang sesuai dengan sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dalam sistem tersebut terdapat adanya aturan-aturan serta mekanisme yang telah dibuat guna mencegah adanya tindak pelanggaran  yang    kapanpun  bisa  saja  terjadi.  Berhubungan dengan  hal  tersebut,  terdapat  salah satu pernyataan dari pak Supadi, yang mengatakan bahwa:
“Pehutani setiap tahunnya mengeluarkan sharing untuk LMDH. Sharing di Perhutani itu kan adanya sharing getah dan non getah. Sharing getah dan non  getah  itu  kalau  sudah  mencapai  target  yang  sudah  ditentukan  oleh Perhutani,  kami  mendapatkan  sharing  berupa  bagi  hasil  dari  perhutani baik  berupa  uang  maupun  bibit.  Selain  itu  kami  juga  selalu  mendapatkan getah  dari  tanaman  pohon  pinus  itu.  Untuk  hasilnya  di  jual  ke  pihak perhutani.  Perhutani  yang  menerima  hasil  pemanenan  yang  dijual  melalui bagian mandor Perhutani, jadi ada bagian mandor getah, ada juga bagian mandor tanam dari pihak Perhutani gitu mas”.( Supadi, 15 Mei 2019).
Sesuai dengan uraian kalimat tersebut bahwa dalam  pengelolaan  hutan  yang  dilakukan  oleh masyarakat desa hutun menunjukkan bahwa praktik tindakannya  tidak  terlepas  dari  adanya penerapan  regulasi  serta  kebijakan  yang  telah  berlaku  dari  Perhutani  khususnya  kepada masyarakat desa hutan. Hal tersebut guna mencegah munculnya peluang  pelanggaran  dalam praktik pengelolaan  lahan  hutan  yang  bisa saja terjadi.

## Praktik Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Hutan (Eko Wisata).
Pengelolaan eko wisata dibangun karena lokasi desa  yang berada di tengah-tengah kawasan hutan, sehingga berpotensi untuk dibangun tempat wisata bagi masyarakat. Masyarakat Desa Nglurup secara bersama-sama membangun tempat wisata tersebut. Adanya kegiatan tersebut tentunya tidak terlepas dari praktik masyarakat yang bertindak sebagai pelaku pembangunan guna  memperlancar  proses  kegiatan    yang    telah  direncanakan  sebelumnya.  Jika  tidak  ada praktik  atau  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembangunan  sekaligus  pengelolaan  wisata hutan,  maka  kita  akan  melihat    tidak    tercapainya    suatu    hal  yang  telah  direncanakan sebelumnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh  pak Guntoro sebagai berikut :
“Awalnya wisata Jurang Senggani hanya merupakan kawasan hutan  yang kondisinya  hanya  hutan  belantara  di  kawasan  dusun  Jambuwok.  Awal ceritanya  kami  hanya  membuat  jalan  menuju  ke  lokasi  air  terjun.  Karena kami  melihat  dari  banyaknya  pengunjung  yang  datang  untuk  berwisata  ke air terjun Jurang Senggani, maka kami bersama kelompok Karang Taruna dan  kelompok  Sadar  Wisata  (Pokdarwis)  dan  masyarakat  sekitar  yang tinggal dekat dengan dusun Jambuwok untuk membuat jalan tersebut. Kami bersama  masyarakat  desa  hutan  kelompok  Karang  Taruna  dan  kelompok Sadar Wisata melakukan kegiatan  bersih-bersih  membuat  taman, hiasan,  dan  mulai  mem-bangun  segala  fasilitas  pen-dukung  yang diperlukan.  Bahkan  ide  pembangunan  kawasan  wisata  hutan  alam merupakan ide dari masyara-kat desa Nglurup. Adanya ide tersebut mereka sangat antusias bersama-sama untuk membangun kawasan wisata tersebut. Kemudian  pihak  Perhutani  menyetujui  dan  meresmikan  kawasan  wisata hutan  yang  dinamakan  Eko  Wisata  hutan  Jurang  Senggani”. (Guntoro,  20 Mei 2019).
Berkaitan dengan ungkapan tersebut pak Guntoro mengungkapkan pernyataannya sebagai berikut:
“Tentu  saja  masyarakat  terlibat  mas,  Bahkan  kawasan  eco  wisata  hutan Jurang  Senggani  itu  merupakan  ide  dari  masyarakat  Desa  Nglu-rup  itu sendiri.  Maka  dari  itu  mereka  sangat  antusias  untuk  berpartisipasi  serta menyum-bangkan  seluruh  tenaganya  dalam  kegiatan  tersebut.  Sela-in  itu
juga  terdapat  kelompok  Karang  Taruna  dan  Pokdar-wis  juga  ikut  terlibat dalam kegiatan tersebut”. (Guntoro, 20 Mei 2019).
Berdasarkan  pernyataan  yang  telah  disampaikan  oleh  informan  tersebut  dapat  diketahui bahwa  praktik  masyarakat  dalam  kegiatan  pembangunan  serta  pengelolaan  kawasan  wisata hutan  menunjukkan  bahwa  masyarakat  setidaknya  sudah  mempunyai  kemampuan  untuk menciptakan perubahan terhadap kondisi hutan yang ada di kawasan tersebut. Dapat diilihat bahwa  adanya  perubahan  tersebut  diciptakan  oleh  para  aktor-aktor  yang  bertindak  sebagai agen di dalamnya, sehingga dalam hal tersebut terdapat ruang pemberdayaan yang diciptakan oleh  para  aktor  untuk  mempengaruhi  setiap  individunya  yang  dapat  merubah    keadaan kondisi    hutan    di  lokasi  tersebut  melalui  kegiatan  praktik  masyarakat  dalam  pengelolaan wisata  eko  wisata  hutan.  Adapun    pengelolaan    tempat    wisata  tersebut  dikelola  oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan Argo Mulyo bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Nglurup.

## Kesimpulan
Praktik Agensi Masyarakat Desa Nglurup  Dalam  Pengelolaan    Hutan    Bersama Masyarakat, dapat dilihat melalui keterlibatan atau partisipasi masyarakat bersama  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Argo  Mulyo  dalam  melestarikandan  mengelola sumberdaya  hutan  di  Desa  Nglurup.  Berdasarkan  pemaparan  data  yang  telah  diungkapkan terdapat beberapa pasrtisipasi masyarakat sebagai berikut :
1. Praktik  masyarakat  dalam  penanaman  bibit  (penghijauan  lahan  hutan).  Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanaman lahan hutan sudah menjadi suatu keharusan atau kewajiban  sebagai  masya-rakat  yang  tinggal  di  dekat  kawasan  hutan.  Kegiatan  yang dilakukan  yakni  penanaman  pada  lahan  hutan  yang  kondisinya  masih  gundul.  Dalam tindakannya kebanyakan mereka menanam pohon  Pinus  di  kawasan          hutan tersebut. Program   tersebut   memang menjadi  salah  satu  wadah  bagi masyarakat Desa Nglurup  untuk  terlibat  dalam  upaya  pelestarian  hutan    serta    pengelolaan    hutan  yang diwujudkan  melalui  adanya  peran  praktik  masyarakat  dalam  penghijauan  lahan  hutan. Hal ini dapat    kita    lihat    tindakan masyarakat   yang   ada   dalam praktik  tersebut, mereka    pada  dasarnya        sudah        mempunyai  inisiatif      secara      bersama-sama  saling membantu untuk berupaya melestarikan hutan yang ada di desa mereka, melalui kegiatan penanaman bibit di lahan hutan.
2. Praktik  masyarakat  dalam  pengelolaan  lahan  hutan  dapat  dilihat  dari  cara  mereka menggarap  lahan  hutan  produksi  milik  Perhutani.  Salah  satu  kegiatan  pengelolaan hutan  yang  ada  di  desa  Nglurup  antara  lain  yakni  penyadapan  pohon  Pinus  yang dikatakan    sebagai    upaya  masyarakat      dalam      mengelola  lahan    hutan    milik Perhutani.  Dasar      dari      adanya      kegiatan  tersebut    karena    dari    penerapan  sistem PHBM    (Pengelolaan Hutan   Bersama   Masyarakat). Salah   satu  yang  dapat  kita lihat  bahwa  bentuk  praktik  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  lahan  hutan    yakni masyarakat    desa  hutan  melakukan  tindakan  yakni  menyadap    pohon    Pinus    yang tujuannya        guna        mengambil  getah    yang    terdapat    di    dalam  pohon      Pinus. Nantinya   hasil getah tersebut kemudian disetorkan kepada pihak Perhutani.
3. Praktik  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  juga  dapat  dilihat  dari  keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan eko wisata hutan alam. Hal ini dapat kita lihat dari setiap proses  tindakan  yang  terjadi,  praktik  masyarakat  dalam  pengelolaan  wisata  hutan  dapat dilihat bahwa pada dasarnya memang merupakan ide dari masyarakat untuk membangun tempat wisata hutan alam tersebut.
Selain itu juga bahwa praktik masyarakat dalam  tindakan pembangunan serta pengelolaan kawasan wisata hutan telah  menunjukkan  bahwa  masyarakat  setidaknya  sudah  mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perubahan pada  kondisi  hutan  yang    ada    di    kawasan tersebut. Perubahan  tersebut diciptakan oleh para  aktor-aktor  (masyarakat)  yang  bertindak sebagai agen perubahan didalamnya.
References*
Awang,  S.  A.,  &  dkk.  (2008). Panduan Pemberdayaan Lembaga  Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Jakarta: Harapan Prima.
Creswell,  J.  W.  (2018). Penelitian  Kualitatif    dan    Desain    Riset. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Giddens, A.  (2010). Teori  Strukturasi  Dasar-Dasar  Pembentukan  Struktur  Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Haqqie, S. N. (2016). Partisipasi  Masyarakat  Dalam Program Pemberdayaan (Studi Kasus Kegiatan Pembuatan Pupuk Organik Di Desa Blagung Boyolali.
Hidayat, H. (2015). Pengelolaan Hutan Lestari. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Maryudi, A. & Nawir, A. A. (2017) . Hutan Rakyat Di Simpang Jalan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Nababan, E. J. (2016). Modal Sosial Pada Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Mangrove DI Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
Susilo, R. K. (2008). Sosiologi Lingkungan. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Veronica Damiati dkk. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Melestarikan Kawasan Hutan Lindung  Sebagai  Sumber  Air  Bersih  Di  Desa  Idas  Kecamatan  Noyan  Kabupaten Sanggau.
Widhiaksono, H. (2009). Upaya Mempertahankan Kelestarian Hutan Dengan Memanfaatkan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa Hutan. Universitas Sebelas Maret.