## TINJAUAN BUKU

## PERTANIAN TERPADU DAN ASPEK KETENAGAKERJAAN DI PERDESAAN
Ngadi  (Penyunting) . Menuju  Pertanian  Berkelanjutan  Pendayagu- naan  Tenaga  Kerja  pada  Pertanian  Terpadu  di  Bantul  dan  Temang- gung . 2010. Yogyakarta: Impulse. viii+140 hlm.

## Ditinjau oleh: Angga Sisca Rahadian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## PENGANTAR
Keberadaan  sektor  pertanian  dalam  negara  berkembang  seperti Indonesia  cukup  signifikan  karena  pertanian  merupakan  salah  satu sektor  utama  perekonomian  yang  dapat  menunjang  kehidupan masyarakat. Akan tetapi sektor pertanian Indonesia saat ini menghadapi berbagai permasalahan yang melilit sehingga terkesan bermasa depan suram. Pertama , permasalahan dari segi lingkungan yang terlihat dari kesuburan  tanah  yang  semakin  menurun.  Hal  ini  disebabkan  oleh penggunaan  bahan-bahan  kimia  yang  terlampau  berlebih  dan  dalam jangka waktu lama alih-alih untuk meningkatkan produktivitas. Kedua , produktivitas pertanian menurun akibat tanah yang tidak subur sehingga memberi efek pada kesejahteraan petani. Ketiga , sektor pertanian lebih banyak diisi oleh tenaga kerja angkatan tua, sementara angkatan kerja muda  tidak  memiliki  ketertarikan  untuk  terjun  di  sektor  pertanian. Hal ini berpengaruh terhadap produktivitas pertanian, karena kondisi fisik angkatan tua tidak sekuat angkatan muda. Kemudian pemasaran produksi pertanian masih menjadi permasalahan karena petani masih bergantung  dengan  tengkulak  di  mana  justru  keberadaan  tengkulak merugikan petani itu sendiri.
Salah satu alasan pentingnya pembahasan mengenai sektor pertanian ialah sektor pertanian masih merupakan sektor utama penyerap tenaga kerja  di  Indonesia,  terutama  bagi  penduduk  yang  tinggal  di  wilayah perdesaan.  Sampai  saat  ini  sektor  pertanian  tetap  menyerap  tenaga kerja  terbesar  dan  menjadi  penopang  perekonomian  di  perdesaan, bahkan pada saat terjadi krisis ekonomi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian mengalami sedikit peningkatan (Supriyati dkk  2004: 1).
Berdasar  data  Survey  Angkatan  Kerja  Nasional  (Sakernas)  yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2009, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian menurut tempat tinggal desa-kota mengalami peningkatan dari tahun 2004. Jumlah total tenaga kerja  yang  bekerja  di  sektor  pertanian  sebesar  41.611.840  jiwa  pada tahun 2009, meningkat sebanyak 1.003.821 jiwa dibandingkan jumlah angkatan  kerja  di  sektor  pertanian  pada  tahun  2004  yang  berjumlah 40.608.019 jiwa. Dari total tenaga kerja di sektor pertanian di tahun 2009,  proporsi  terbanyak  tenaga  kerja  bertempat  tinggal  di  wilayah perdesaan dengan jumlah 37.053.898 jiwa, sementara untuk penduduk yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan sebesar 4.557.942 jiwa. Dibandingkan dengan data tahun 2004, wilayah perdesaan mengalami peningkatan  yang  signifikan  atas  jumlah  penduduk  yang  bekerja  di sektor  pertanian,  tumbuh  dari  sebesar  36.088.220  jiwa  pada  tahun 2004 atau naik sebesar 2.68%. Sementara itu, untuk wilayah perkotaan, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian dapat dikatakan relatif  stabil,  yaitu  4.519.799  jiwa  pada  tahun  2004.  Data  Sakernas juga  menunjukkan  bahwa  mayoritas  penduduk  di  perdesaan  bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dapat dilihat dari persentase terbesar penduduk  yang  bekerja  di  seluruh  sektor,  yaitu  (i)  sektor  pertanian (60,08%),  (ii)  sektor  perdagangan  besar,  eceran,  rumah  makan,  dan hotel  (13,59%),  (iii)  sektor  industri  pengolahan  (8,82%),  (iv)  sektor jasa  kemasyarakatan,  sosial,  dan  perseorangan  (7,43%),  (v)  sektor bangunan (4,58%), (vi) sektor angkutan, pergudangan, dan komunikasi (3,67%), vii) sektor pertambangan dan penggalian (1,32%), (viii) sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, dll, (0,41%), dan (ix) sektor listrik, gas, dan air (0,10%)  (BPS 2004 & 2009). Berdasar kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2004 dan 2009 berada pada usia di atas 60 tahun dan yang terendah berada pada usia 15-19 tahun. Klasifikasi
tenaga  kerja  sektor  pertanian  berdasarkan  umur  antara  BPS  dengan Kementerian Pertanian mengalami perbedaan. Kementerian Pertanian membagi  tenaga  kerja  di  sektor  pertanian,  yakni  taruna  tani  (15-24 tahun), petani muda (24-44 tahun), dan petani dewasa (45 tahun ke atas) (hlm. 2). Sementara BPS membagi berdasarkan golongan umur, yakni 15-19,  20-24,  25-29,  30-34,  35-39,  40-44,  45-49,  50-55,  55-59,  dan 60+. Berdasar data Sakernas tahun 2004 menurut persentase kelompok umur  yang  bekerja  disetiap  sektor,  jumlah  tenaga  kerja  paling  besar secara berurutan berada pada sektor, (i)sektor pertanian (43,33%), (ii) sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel (20,40%), (iii)  sektor  Industri  pengolahan  (11,81%),  (iv)  jasa  kemasyarakatan, sosial, dan perseorangan (11,22%), (v)sektor angkutan, perdagangan, dan  komunikasi  (5,85%),  (vi)  sektor  bangunan  (4,84%),  (vii)  sektor keuangan,  asuransi,  usaha  persewaan,dll,  (viii)  sektor  pertambangan dan penggalian, dan (ix) sektor listrik, gas, dan air (0,25%) (BPS 2004).
Pada tahun 2004, persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian pada  rentang  umur  15-24  tahun  adalah  sebesar  14,65%,  mengalami penurunan sebesar 0,34% pada tahun 2009. Begitu pula pada kelompok umur  25-44  tahun,  pada  tahun  2009  mengalami  penurunan  sebesar 1,91%. Kondisi yang berbeda terjadi pada kelompok umur yang berusia tua. Pada kelompok ini kecenderungan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami peningkatan dari tahun 2004 ke tahun 2009 sebesar 2,25 % (BPS 2004 & 2009).
Data tersebut di atas memperlihatkan adanya permasalahan aging dalam tenaga  kerja  di  bidang  pertanian,  yakni  situasi  di  mana  menurunnya jumlah angkatan muda di perdesaan yang berminat di sektor pertanian. Dalam  hal  ini,  terdapat  beberapa  alasan  mengapa  angkatan  muda lebih  tertarik  untuk  bekerja  pada  sektor  nonpertanian  (hal.2)  karena: (i)  terbatasnya  kesempatan  kerja  pertanian  untuk  pendidikan  tinggi, (ii)sektor pertanian sulit mendapatkan hasil dalam waktu singkat, (iii) usaha pertanian banyak mengandung risiko, (iv) pendapatan di sektor pertanian lebih rendah dari yang diharapkan, dan (v) kurangnya status sosial dan kenyamanannya (Susilowati dkk 2010:11). Dampak utama dari  permasalah aging pada  angkatan  kerja  sektor  pertanian  adalah produktivitas  pertanian  mengalami  penurunan  karena  jumlah  tenaga kerja  yang  bekerja  di  sektor  pertanian  lebih  banyak  golongan  tua  di mana kondisi fisik tidak sekuat golongan muda.
Data  di  atas  memperlihatkan  masih  tingginya  angka  penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sehingga dapat dikatakan bahwa sektor pertanian merupakan katup pengaman untuk tenaga kerja yang tidak dapat masuk dalam pasar tenaga kerja. Seperti yang dibahas pada bagian pengantar  buku  ini,  bahwa  pada  waktu  terjadi  krisis  ekonomi  tahun 1998, ada peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Jawa sehingga  menunjukkan  sektor  pertanian  juga  berperan  sebagai  katup pengaman (hlm. 1). Meskipun secara kuantitas sektor ini menjadi sektor terbanyak  yang  menyerap  tenaga  kerja,  namun  tingkat  produktivitas yang  dihasilkan  oleh  tenaga  kerja  tersebut  tidak  sebanding  dengan jumlah  tenaga  kerja  yang  terserap.  Salah  satu  penyebab  rendahnya produktivitas pertanian karena tingkat kesuburan tanah yang semakin menurun akibat penggunaan pupuk kimia.
Salah satu solusi yang dilakukan untuk keluar dari masalah pertanian yang  sudah  dibahas  dalam  bagian  awal  yakni  melakukan  perubahan sistem pertanian dari cara bertanam monokultur -menanam satu macam tanaman- ke cara bertanam yang terintegrasi atau lebih dikenal dengan istilah pertanian terpadu. Penggunaan kata terpadu di sini merujuk pada adanya keterpaduan antara tanaman pangan dan tanaman perdagangan dalam  satu  lahan,  serta  peternakan  yang  dapat  menghasilkan  pupuk organik  untuk  menyuburkan  lahan  pertanian.  Penerapan  sistem pertanian ini akan memberikan keuntungan finansial bagi para petani karena  petani  tidak  perlu  mengeluarkan  biaya  untuk  membeli  pupuk kimia. Pupuk dapat diproduksi sendiri dari hasil kotoran ternak. Dengan demikian, petani akan memperoleh keuntungan yang tidak sedikit dari sistem ini, baik secara kemandirian maupun finansial.
Buku yang berjudul Menuju Pertanian Berkelanjutan: Pendayagunaan Tenaga Kerja pada Sistem Pertanian Terpadu di Bantul dan Temanggung ini  membahas  aspek  sosial  pertanian  terpadu  terutama  dilihat  dari bidang  ketenagakerjaan.    Buku  ini  merupakan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan LIPI pada tahun 2009 dan terdiri atas lima tulisan yang terangkai dalam bunga rampai. Selain itu,  terdapat  bagian  pengantar  dan  catatan  penutup  yang  mengakhiri buku ini.
Potensi sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki oleh Bantul dan Temanggung mendukung untuk dilakukan kegiatan pertanian. Secara topografi, daerah Bantul terdapat pada dataran alluvial Gunung Merapi
dan jenis tanah yang terdapat di daerah tersebut salah satunya andosol yang memang cocok digunakan usaha pertanian (hlm. 13). Selain itu, air irigasi dapat diperoleh dari lima sungai yang melintasi daerah tersebut yaitu Kali Opak, Kali Oya, Kali Winong, kali Progo, Kali Code, dan Kali Begog . Begitu halnya dengan dengan Temanggung, sungai yang melintas  di  daerah  tersebut  selalu  berair  sepanjang  tahun  sehingga lahan persawahan di daerah tersebut selalu mendapatkan air (hlm. 25). Sungai-sungai  tersebut  antara  lain Kali  Progo ,  Sungai  Kuas,  Sungai Galeh, Sungai Tingal, Sungai Lutut, Sungai Waringin, dan Sungai Elo. Selain itu Kabupaten Temanggung terletak di lereng Gunung Sumbing dan Sundoro sehingga lahan pertanian berada di daerah perbukitan. Pertanian  terpadu  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Bantul  dan Temanggung  terkait  dengan  masalah  tenaga  kerja  (dalam  buku  ini) ditinjau dari empat hal, yakni (i) aspek kebijakan yang terkait dengan pengembangan pertanian terpadu, (ii) aspek budaya yang terkait dengan kelompok tani  yang merupakan wadah organisasi bagi petani terpadu, (iii) aspek ekonomi yang berkaitan dengan rantai pemasaran dan sistem permodalan,  (iv)  penyerapan  tenaga  kerja  dalam  sistem  pertanian terpadu.

## ASPEK KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PERTANIAN TERPADU
Sistem  pertanian  terpadu  dapat  menjadi  salah  satu  solusi  untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kasus yang terjadi di Kabupaten Bantul dan Temanggung merupakan salah satu contoh kabupaten yang telah menerapkan sistem pertanian terpadu. Dalam menjalankan sistem pertanian terpadu ini petani membutuhkan dukungan berupa pupuk dan alat-alat  pertanian.  Di  sisi  lain,  perlu  juga  menciptakan  kemandirian petani.  Permasalahannya adalah berkaitan dengan kemandirian petani dan  kondisi  lingkungan  yang  telah  rusak.  Kebijakan  revolusi  hijau pada  tahun  1970-an  selain  memberi  kontribusi  bagi  negara  untuk keluar dari bencana kelaparan, memberikan dampak negatif yang luar biasa  terhadap  kehidupan  petani.  Lahan  menjadi  tidak  subur  akibat penggunaan  bahan  kimia  yang  terlalu  berlebih  dalam  jangka  waktu lama. Apabila hal ini terus dibiarkan tanpa adanya peranan pemerintah, maka petani akan selalu merugi dan tidak menutup kemungkinan akan meninggalkan sektor pertanian.

## Sistem Pertanian Terpadu di Bantul
Pertanian  terpadu  di  Bantul  dimulai  pada  tahun  2002.  Awal  mula dilakukan sistem ini dengan cara proyek percontohan di dua desa yakni, Desa  Canden  dan  Desa  Sriharjo  dengan  mengelola  lahan  seluas  100 hektar per desa. Kebijakan dalam mengembangkan pertanian terpadu ada  yang  bersifat  nasional  dan  lokal.  Kebijakan  nasional  berkaitan dengan  pertanian  terpadu,    diantaranya  adalah  Peningkatan  Produksi Beras Nasional (PLBU) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU). Kedua  program  tersebut  baru  dimulai  pada  tahun  2007.  Sementara itu, kebijakan lain yang berkaitan dengan peningkatan produksi beras adalah Cadangan Benih Nasional (hlm. 41).
Salah satu kebijakan pemerintah daerah Bantul, yakni program bantuan Pengelolaan Pertanian Peternakan Terpadu (P3T) sebagaimana usaha untuk mengembangkan proyek percontohan pertanian terpadu. Bantuan yang diterima petani antara lain sapi, kandang untuk kelompok, bantuan pupuk dan benih. Program ini memberikan keuntungan bagi petani di Desa Canden, berupa pelestarian lahan yang diperoleh dari penggunaan pupuk organik hasil dari kotoran ternak dan peningkatan produktivitas pertanian.  Sebelum  program  pertanian  terpadu  diimplementasikan, produktivitas  pertanian  rata-rata  per  hektar  hanya  6,5  ton.  Namun, setelah  program  ini  dilaksanakan  produktivitasnya  menjadi  7,6  ton per  hektar  (hlm.  43).  Gambaran  itu  memperlihatkan  bahwa  program tersebut memberikan keuntungan bagi petani, khususnya petani yang menerapkan  pertanian  terpadu.  Proses  pengolahan  lahan  pertanian terpadu di Bantul menggunakan tenaga hewan dikombinasikan dengan mesin,  yaitu  traktor.  Akan  tetapi  penulis  tidak  menjelaskan  lebih lanjut penggunaan mayoritas antara tenaga hewan dan mesin. Untuk penggunaan traktor petani mengeluarkan biaya Rp900.000 (hlm. 38). Penulis  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut  biaya  tersebut:  apakah  untuk menyewa traktor? membayar tenaga kerja per pemakaian? atau seluruh proses kegiatan?
Program yang dibuat oleh pemerintah sifatnya tidak selalu berkelanjutan. Hal ini terkait dengan anggaran yang ada. Begitu juga dengan program P3T ini. Setelah selesai program ini, ada desa yang melanjutkan dan ada juga yang berhenti di tengah jalan. Dari dua desa kasus pada tulisan ini,  hanya  satu  yang  tetap  berjalan,  yakni  Desa  Canden.  Salah  satu keberhasilan  yang  ditunjukkan  oleh  daerah  yang  tetap  melanjutkan
kegiatan  ialah  kemandirian  petani  itu  sendiri.  Meskipun  sudah  tidak mendapatkan  bantuan  program,  kegiatan  mereka  tetap  berlangsung. Petani  tidak  sepenuhnya  menggantungkan  bantuan  yang  diterima. Bahkan,  petani  mengusahakan  secara  mandiri  dalam  memenuhi kebutuhan, seperti membuat pupuk organik.
Tenaga kerja di pertanian sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan yang  dilakukan  pada  sektor  tersebut.  Tanpa  etos  kerja  yang  tinggi, kegiatan tersebut tidak akan berhasil. sementara itu, dibutuhkan kerja sama dan saling percaya antarsesama petani, contoh Desa Sriharjo yang sudah tidak melanjutkan kegiatan karena fasilitas yang diberikan hanya digunakan untuk kepentingan sendiri bukan untuk kepentingan bersama seluruh petani yang tergabung dalam kelompok tani tersebut. Petani di desa tersebut menjual sapi-sapi di kandang kelompok untuk keperluan pribadi sehingga sulit untuk melanjutkan kegiatan lagi karena tidak ada fasilitas  yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung  kegiatan  bersama. Petani  hanya  memikirkan  alasan  jangka  pendek  dan  tidak  berpikir untuk keberlanjutan kegiatan yang akan menguntungkan mereka. Oleh karena itu, etos kerja petani yang tinggi dan kerja sama antarsesama petani mutlak diperlukan.
Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan sekaligus mendukung usaha  pertanian  dapat  dilihat  dari  program-program  yang  berkaitan dengan pertanian terpadu. Diantaranya, adanya instruksi Bupati yang menyatakan  pelarangan  untuk  membawa  pupuk  kandang  ke  luar daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Selain itu, pemerintah daerah juga melindungi petani dengan membeli komoditas pertanian  apabila  fluktuasi  harga  terlalu  tajam  yang  dapat  membuat petani merugi.
Dalam bagian ke 3 buku ini, terdapat kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah  berkaitan  dengan  pertanian  terpadu  di  Bantul.  Akan  tetapi, penjelasan dari setiap program kurang dieksplor lebih jauh oleh penulis buku  sehingga  pada  saat  membaca  bagian  ini  pembaca  akan  merasa bingung.  Contoh,  ”sebagaimana  kasus  kelompok  tani  Maju  di  Desa Suren  Wetan  Imogiri  walaupun  belum  sepenuhnya  bisa  memenuhi kriteria  pertanian  organik  karena  airnya  belum  merupakan  air  murni dari mata air, akan tetapi sudah diterima sebagai padi higienis (hlm. 42). Padahal  sebelumnya  belum  ada  bahasan  kasus  kelompok  tani  Maju, sehingga  pembaca  seolah-olah  menerka  dan  menginterpretasi  sendiri
atas kasus yang terjadi dalam kelompok tani Maju. Alangkah baiknya penulis menjelaskan terlebih dahulu kasus-kasus yang ada diberbagai desa lain yang dijadikan lokasi penelitian.

## Sistem Pertanian Terpadu di Temanggung
Untuk kasus Temanggung, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pertanian terpadu lebih bersifat nasional. Dalam tulisan tersebut,  penulis  tidak  menjelaskan  lebih  rinci  mengenai  kebijakan- kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  rangka  meningkatkan  pertanian organik.  Penulis  buku  juga  tidak  memaparkan  gambaran  mengenai kasus  keberhasilan  di Temanggung  terkait  dengan  pertanian  terpadu. Pada  kasus  Bantul  penjelasan  mengenai  kelembagaan  yang  terkait dengan  pertanian  terpadu,  yakni  kelompok-kelompok  tani.  Dalam pembahasan pada kasus Temanggung hanya terdapat subjudul tulisan mengenai kelompok tani, yakni Dinamika Kelompok Tani (hlm. 48). Dengan membaca subjudul yang tertera pembaca berharap mendapatkan pengetahuan  mengenai  dinamika  kelompok  tani  yang  terdapat  di Temanggung. Namun, isi yang disajikan dalam tulisan tersebut tidak sesuai, bahkan melenceng dari subjudul yang ada karena penulis buku cenderung menjelaskan tanaman yang ditanam pada lahan yang terdapat di Temanggung. Pembahasan yang ada sama sekali tidak menyinggung kelompok tani.

## KELOMPOK TANI DAN KEBERHASILAN DALAM PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU
Pada tahun 1990, buletin pusat penelitian dan pengembangan tenaga kerja telah membahas angkatan muda yang cenderung meninggalkan sektor  pertanian  (Manuputty  1990).  Fenomena  angkatan  muda  yang enggan  bekerja  di  sektor  pertanian  ternyata  sudah  muncul  lama  dan terjadi sampai saat ini. Hal ini diperparah dengan kondisi lahan yang tidak subur lagi akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebih. Untuk itu perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu cara yaitu dengan memperkuat kelompok tani untuk beralih dan menerapkan sistem pertanian yang dapat membawa keuntungan bagi petani.
Keberadaan kelompok tani dalam usaha pertanian memberikan manfaat terhadap  pengembangan  usaha  pertanian.  Manfaat  yang  diperoleh
anggota dari keberadaan kelompok tani (i) saling bekerja sama untuk meningkatkan produktivitas pertanian, (ii) saling bertukar pengetahuan dalam mengolah lahan, (iii) dapat membuka jaringan untuk pemasaran. Akan tetapi, pada saat ini manfaat yang diterima lebih sedikit dibanding kegagalan kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas pertanian karena  setiap  anggota  belum  memahami  fungsi  dan  keberadaan kelompok  tani  yang  paling  mendasar.  Keberadaann  kelompok  tani hanya dipahami sebagai sarana untuk mendapatkan uang dari program yang diusung oleh pemerintah (hlm. 55).
Salah satu ciri yang terlihat dari kehidupan di perdesaan ialah masih kentalnya budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Begitu pula  dengan  kegiatan  ekonomi  yang  paling  banyak  dilakukan  oleh mayoritas  masyarakat  perdesaan,  yaitu  bertani.  Penggunaan  istilah petani pada tulisan dalam buku ini dirasa tepat yakni peasant bukan farmer (hlm. 57). Meskipun dalam bahasa Indonesia keduanya memiliki kesamaan  arti,  yakni  petani,  kedua  istilah  dalam  bahasa  inggris  itu memiliki  makna  yang  berbeda. Peasant lebih  mengacu  pada  petani yang  berorientasi  subsisten.  Artinya,  dalam  menjalankan  kegiatan pertanian, mereka lebih bertujuan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan kurang mementingkan keuntungan secara ekonomi. Sementara itu, farmer lebih kepada orientasi komersial sehingga sangat membutuhkan pasar  dan  keuntungan  secara  ekonomi.    Dari  kedua  istilah  tersebut, masing-masing memiliki nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai budaya pada peasant lebih terlihat jelas dari sifat gotong-royong antarpetani. Perubahan  akan  selalu  terjadi  dalam  masyarakat  yang  dinamis, ditambah lagi dengan masuknya teknologi, pendidikan, dan program- program dari luar yang lebih ke arah peningkatan ekonomi. Nilai-nilai yang dianut dan sangat kental semakin lama semakin pudar. Budaya gotong royong jarang terlihat dalam keseharian kegiatan, hanya terlihat pada saat-saat tertentu saja.
Penggunaan  sistem  pertanian  terpadu  pada  dua  lokasi  penelitian  di Bantul  dan  Temanggung,  selain  dapat  meningkatkan  kesejahteraan petani, juga dapat membangkitkan kembali nilai-nilai budaya perdesaan yang hampir punah, seperti nilai gotong royong. Hal ini dapat dilihat dari  usaha-usaha  yang  dilakukan  dalam  sistem  pertanian  terpadu yang menekankan pada kekuatan kelompok tani. Seperti yang sudah dijelaskan  pada  bagian  awal  bahwa  pelaksanaan  pertanian  terpadu
adalah mengintegrasikan tanaman dengan ternak. Ada berbagai macam pola integrasi yang biasa dilakukan dalam sistem pertanian terpadu. Pola yang umum dilakukan oleh petani di Bantul dan Temanggung adalah perpaduan  antara  tanaman  padi,  tanaman  semusim,  dan  ternak  sapi. Pola  tersebut  tidak  hanya  berimplikasi  terhadap  produktivitas  lahan, namun juga terhadap pembagian kerja pada masing-masing kelompok tani.  Pembagian  kerja  yang  dimaksud  bukan  hanya  mengerjakan pengolahan  lahan,  namun  lebih  bervariasi  dari  kegiatan  mengolah lahan hingga kegiatan pascapanen. Pada pola pertanian terpadu terdapat kegiatan peternakan sapi yang di dalamnya terdapat beberapa subunit khusus untuk menangani ternak sapi. Misalnya ada kelompok tani yang memelihara  sapi,  kelompok  tani  yang  membuat  pupuk  organik  dari kotoran ternak, dan kelompok tani yang memproduksi makanan ternak. Kelompok  tani  tersebut  saling  berhubungan  dan  bekerja  sama  untuk meningkatkan produktivitas pertanian terpadu.
Perubahan orientasi dari petani yang subsisten dan sangat mementingkan nilai-nilai  kegotongroyongan  ke  petani  yang  berorientasi  ekonomi tidak  terlepas  dari  program-program  yang  diusung  oleh  pemerintah. Penyampaian program terhadap petani dilakukan oleh petugas penyuluh lapangan  (PPL)  yang  bertugas  di  setiap  desa.  PPL  ini  berfungsi menjembatani program dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah  daerah,  kepada  petani  Bantul  dan  petani  Temanggung. Program yang ada mensyaratkan pembentukan kelompok tani sehingga mempermudah pembagian anggaran terhadap masing-masing kelompok tani. Oleh karena itu, pada sistem pertanian terpadu terdapat berbagai kelompok  tani  yang  memiliki  tugas  berbeda  dengan  kelompok  tani lainnya. Untuk mempermudah tugas PPL di lapangan, dibentuk wadah yang menaungi kelompok tani yang bernama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)  yang  dapat  mengakomodasi  kebutuhan  yang  diperlukan oleh anggota kelompok tani.
Keberadaan kelompok tani di Bantul dan Temanggung memperlihatkan pentingnya  kelembagaan  dalam  menjalankan  kegiatan  di  sekitar pertanian  yang  berdampak  terhadap  kemandirian  anggota  kelompok tani  dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Dana  bantuan  yang  diterima oleh  kelompok  tani  harus  dapat  digunakan  sesuai  dengan  kebutuhan dan  dikembalikan  dalam  waktu  yang  telah  ditentukan.  Hasil  kajian
kelompok  tani  di  Temanggung  menunjukkan  antara  sesama  anggota tani saling terbuka yang terbukti dengan transparansi laporan keuangan kelompok tani dan dapat dilihat oleh setiap anggota (hlm. 72). Kondisi tersebut membuat setiap anggota tani bekerja lebih giat sehingga adanya keterbukaan terhadap sesama anggota dalam menggunakan dana yang telah diberikan.
Penerapan pertanian terpadu di Bantul dan Temanggung menunjukkan adanya  keberhasilan  dan  juga  kegagalan.  Keberhasilan  dapat  dilihat dari  tetap  berjalannya  kegiatan  pertanian  terpadu  meskipun  program yang diajukan pemerintah telah selesai karena petani yang tergabung dalam kelompok tani berupaya untuk menjalankan sendiri kegiatannya tersebut  tanpa  bantuan  dana  program.  Keberhasilan  pengembangan pertanian  terpadu  tidak  terlepas  dari  usaha  kelompok  tani  dalam melakukan  kegiatan  pertanian. Adanya  Keterbukaan  sesama  anggota akan menghasilkan kepercayaan di antara anggota yang dapat dijadikan modal  menuju  kesuksesan  program  pertanian  terpadu.  Selain  itu, nilai  gotong-royong  yang  terpatri  dalam  diri  anggota  kelompok  tani juga merupakan syarat dalam pencapaian keberhasilan tersebut. Pada akhirnya, petani yang menerapkan pertanian terpadu dapat menikmati keuntungan, baik secara sosial maupun ekonomi.
Sebaliknya  kegagalan  terjadi  karena  kegiatan  pertanian  terpadu berhenti bersamaan dengan program pemerintah selesai. Keberhasilan maupun  kegagalan  dalam  penerapan  pertanian  terpadu  dipengaruhi oleh karakter petani hingga kapasitas petani atau sumber daya manusia (SDM). Karakter yang dimaksud adalah sifat individualistis dalam diri petani yang hanya ingin memperkaya diri sendiri, seperti menjual sapi milik kelompok untuk kepentingan sendiri. Rasa tidak percaya antara satu  anggota  dengan  anggota  kelompok  lain  berdampak  terhadap tidak  terlibatnya  mereka  dalam  kegiatan  kelompok  karena  mereka belum  mengetahui  manfaat  yang  diperoleh.  Mereka  cenderung  ingin melihat  hasilnya  dan  bukan  pada  keinginan  bersama  untuk  maju. Apabila  menguntungkan,  mereka  baru  bergabung.  Sementara  itu, kapasitas  sumber  daya  petani  masih  kurang.  Misalnya,  petani  tidak dapat mengelola adminstrasi laporan keuangan kelompok. Solusi dari permasalahan tersebut, salah satunya adalah peran dari kelompok tani yang secara konsisten berusaha mengubah kondisi tersebut.

## ASPEK EKONOMI DALAM PERTANIAN TERPADU
Aspek  ekonomi  dalam  pertanian  terpadu  berkaitan  dengan  usaha- usaha yang dilakukan oleh petani dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya. Aspek ekonomi yang dibahas dalam buku ini diantaranya adalah lembaga permodalan dan  lembaga pemasaran. Definisi lembaga yang digunakan dalam buku ini dapat mengacu kepada konsep yang diutarakan oleh Ostrom berkaitan dengan institusi.
“ an institution is simply the set of rules actually used (the working rules or the rules-in-use) by a set of individual to organize repetitive activities that produce outcomes affecting those individu- als  and  potentially  affecting  others ”(Ostrom 1992:19).
Ostrom mejelaskan bahwa institusi mempunyai dua aturan, yakni the working  rules dan rules-in-use .  Semua  aturan  yang  terdapat  dalam institusi tersebut berisi petunjuk yang dapat menentukan tindakan dan hasil yang diperoleh. Working rules merupakan pengetahuan bersama yang harus dipahami, dijalankan, dan disepakati oleh para anggotanya sebagai  aturan  yang  bersifat  formal.  Sementara  itu, rules-in-use merupakan  aturan  yang  lebih  bersifat  informal.  Aturan  ini  berbeda dengan working rules yang mempunyai aturan yang pasti dan disepakati oleh para anggotanya. Aturan ini, terkadang sulit untuk mencapai tujuan yang  diharapkan  sehingga  dibutuhkan  yang  lebih  bersifat  fleksibel untuk para anggotanya yang disebut rules-in-use .
Konsep lembaga ini dapat digunakan dalam menjelaskan kasus yang terjadi  pada  pertanian  terpadu  di  Bantul  dan  Temanggung. Working rules digunakan dalam lembaga-lembaga pemberi modal yang bersifat formal dan memiliki aturan yang baku, seperti bank yang memberikan kredit dan pemerintah daerah. Sementara itu, rules-in-use berlaku dalam kelompok tani karena aturan-aturan yang dibuat berdasar kesepakatan dari anggota kelompok tani tersebut. Dalam pengembangan pertanian terpadu,  yang  menggunakan  modal  swadaya  dari  anggota  tani, dibutuhkan  aturan-aturan  yang  dibuat  oleh  anggota  kelompok  agar kegiatan berlanjut. Hal ini berbeda apabila modal didapat dari bantuan tanpa adanya evaluasi dari pemberi dana. Petani cenderung tidak mau berusaha untuk mengelola lebih bijak. Bahkan, ada kasus yang setelah
menerima bantuan, mereka tidak mau mengembalikan dana pinjaman. Aturan yang dibuat oleh pemberi dana justru tidak memberikan keber - hasilan  bagi  petani  karena  petani  tidak  diberi  sanksi  yang  tegas  atas kesalahan yang dilakukan.
Selain melalui bank, petani juga meminjam modal kepada tengkulak dan pengijon untuk memulai kegiatan usahanya. Dalam waktu 1,5 sam - pai 3 bulan petani wajib mengembalikan pinjaman dengan bunga se - besar 50 %. Sistem peminjaman ini dinamakan nglimolasi (hlm. 88). Tentu saja sistem ini memberikan kerugian pada petani dan keuntungan yang  berlipat  bagi  tengkulak  maupun  pengijon.  Permodalan  menjadi hal yang penting bagi petani untuk memulai kegiatannya. Sistem per - modalan  perlu  diperhatikan  supaya  petani  dapat  bertanggung  jawab dalam  menggunakan  modal  dan  mengembalikannya.  Pemerintah  te - tap memberikan permodalan kepada petani agar petani terhindar dari tengkulak dan pengijon, akan tetapi petani dengan kelompok taninya diberikan kepercayaan dalam mengelola modal yang diberikan. Dalam hal ini, pemerintah tetap bertugas dalam memberikan pengawasan dan kontrol. Seperti penggunaan konsep rules-in-use di mana petani beser- ta kelompok tani dapat membuat aturannya sendiri untuk menggunakan modal yang diberikan dan pada akhirnya harus tetap bertanggung jawab atas pengembalian modal tesebut.
Hal  lain  yang  terkait  dengan  aspek  ekonomi  adalah  pemasaran  hasil pertanian. Kegiatan pemasaran hasil pertanian masih dianggap lemah karena  posisi  petani  hanya  sebagai  produsen  hasil  pertanian  dan  bu - kan sebagai penentu harga. Petani masih mengandalkan peran perantara atau  tengkulak  yang  memasarkan  hasil  pertanian  mereka. Tentu  saja tengkulak mengambil untung yang berlebih dari petani dan cenderung membuat petani merugi. Dalam hal ini pemerintah daerah Bantul me - lalui Dinas Pertanian berperan untuk memutus mata rantai pemasaran yang cenderung merugikan petani dengan cara membeli semua komo - ditas pertanian dengan harga rata-rata di atas harga yang ditawarkan tengkulak. Dengan demikian, petani tetap mendapatkan untung dari ha - sil pertanian sekaligus dilindungi oleh pemerintah daerah supaya harga hasil pertaniannya tidak menurun drastis. Tulisan dalam buku ini tidak menjelaskan peran pemerintah daerah Temanggung dalam mengatasi rantai masalah rantai pemasaran. Pemasaran yang dilakukan dalam sis - tem pertanian terpadu di Temanggung masih mengandalkan peran pe -
dagang perantara dan pedagang pengumpul untuk menjual hasil panen petani, seperti padi, sayuran, dan tanaman holtikultura.

## PENYERAPAN TENAGA KERJA DALAM SISTEM PERTANIAN TERPADU BANTUL DAN TEMANGGUNG
Tulisan  dalam  buku  ini  ini  lebih  ditekankan  pada  pembahasan pendayagunaan  tenaga  kerja  pada  sistem  pertanian  terpadu. Pendayagunaan  tenaga  kerja  mengacu  pada  konsep  Hauser  dengan labor utilization (hlm. 104). Pembagian kerja dalam kegiatan ini lebih ditekankan pada lamanya waktu pekerja dalam bekerja dan pendapatan atau  upah  yang  diterima  oleh  pekerja  tersebut  dalam  menjalankan kegiatannya.  Berdasar  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ananto  dkk mengenai Studi Tenaga Kerja di Jawa Tengah (1994), meskipun tingkat partisipasi  tenaga  kerja  di  sektor  pertanian  tinggi,  tidak  diikuti  oleh jumlah hari kerja efektif per tahun yang tinggi. Jumlah hari kerja efektif di sektor pertanian cenderung jauh lebih sedikit dibanding sektor lain karena terbatasnya periode kerja yang bergantung dari pola tanam dan mobilitas tenaga kerja yang rendah (Ananto dkk 1994: 3).   Akibatnya pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja sektor pertanian menjadi lebih  sedikit.  Oleh  karena  itu,  banyak  angkatan  muda  yang  mencari pekerjaan  di  luar  sektor  pertanian.  Dalam  hal  ini,  sistem  pertanian terpadu bisa menjadi salah satu solusi atas permasalahan dalam bidang pertanian.
Sistem pertanian terpadu di Bantul dan Temanggung sedikit berbeda. Di Temanggung, pelaksanaan pertanian terpadu lebih maju dibanding dengan Bantul karena usaha pertanian di Temanggung sudah mengarah pada usaha agribisnis (hlm. 105). Sistem penanaman di Temanggung lebih  bervariasi  yakni  tanaman  pangan,  tanaman  keras/perkebunan, dan  ternak.  Sementara  itu,  di  Bantul  pertaniannya  bersifat  homogen sehingga  hanya  memiliki  pola  tanaman  pangan  yang  dipadu  dengan ternak.  Pola  pertanian  terpadu  di Temanggung  terdiri  dari  empat,  (i) tembakau-kopi arabika-sayuran-ternak, (ii) tembakau-bawang merah- kopi, (iii) kopi-tanaman sayuran-sengon, (iv)kopi robusta-ternak ayam- jamur, sedangkan di Bantul terdiri dari 2 pola, (i) padi-jagung-ternak, (ii) padi higienis-kedelai-sayuran-ternak.
Berikut  tabel  perbandingan  pelaksanaan  sistem  pertanian  terpadu  di Bantul dan Temanggung.
Temanggung Jumlah Tenaga Kerja Biaya Produktivitas Pola I (tembakau, kopi arabika, sayuran-ternak) Jumlah tenaga kerja yang terserap tidak berbeda dengan sistem monokultur, akan tetapi dalam buku tersebut tidak dijelaskan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Biaya yang diperlukan dalam pengolahan pola ini lebih besar dibandingkan dengan sistem monokultur akan tetapi pendapatan yang diperoleh juga lebih besar. Dalam setahun hasil produksi yang diperoleh dari pola ini sebesar  15-20 juta. Pola II (tembakau, bawang merah, kopi) Dalam penanaman tembakau jumlah tenaga kerja yang terserap dari proses awal sampai panen sebanyak 95 orang per ha. Sementara penanaman bawang merah sebanyak 5 orang. Total biaya yang dikeluarkan baik untuk upah tenaga kerja maupun pembelian pupuk penanaman tembakau sebesar Rp33.350.000. Sementara untuk penanaman bawang sebesar Rp1.920.000 Hasil produksi dari penanaman tembakau sebesar 60juta. Sementara untuk hasil produksi bawang tidak menentu karena tergantung harga pasar. Pola III (kopi, tanaman sayuran, sengon) Pada proses penanaman kopi dibutuhkan tenaga kerja sejumlah 10 orang untuk 1,5 ha. Sementara untuk penanaman sayuran dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 11 orang. Total biaya yang dikeluarkan dalam pola ini sebesar Rp42.725.000 Hasil produksi keseluruhan dalam pola ini sebesar Rp71.160.000
Pola IV(kopi robusta, ternak ayam, jamur) Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam penanaman kopi sebesar 19 orang untuk 2,5ha. Sementara ternak ayam membutuhkan 2 orang tenaga kerja dan penanaman jamur dibutuhkan 1 orang tenaga kerja Biaya yang dibutuhkan tidak dijelaskan lebih rinci dalam buku ini. Hasil produksi yang dijelaskan lebih rinci yakni pada penanaman jamur yang menghasilkan Rp12.000.000 untuk 6 kali masa panen.

## Tabel 1 Pelaksanaan Sistem Pertanian Terpadu di Temanggung
Pada  sistem  pertanian  terpadu  pola  I  sejumlah  petani  merasakan perbedaan yang signifikan dalam menanam, yakni lebih memberikan keuntungan secara finansial. Pada pertanian terpadu pola II pada pena- Pada pertanian terpadu pola II pada pena - naman tembakau adanya pembagian kerja untuk tenaga kerja laki-laki dan  perempuan. Tenaga  kerja  laki-laki  bertugas  dalam  proses  penje - muran  sementara  tenaga  kerja  perempuan  membolak-balikan  temba - kau. Untuk pola III pada penanaman kopi, adanya siklus kualitas ha - sil produksi setiap tahunnya. Apabila tahun ini kualitas hasil produksi meningkat, maka tahun berikutnya menurun. Pada pola IV adanya fe - nomena menarik di mana tenaga kerja yang digunakan dalam mema - nen tanaman kopi dibutuhkan sebanyak 15 orang, 11 diantaranya laki- laki.  Upah  yang  diterima  laki-laki  lebih  besar  dibandingkan  dengan perempuan, yaitu masing-masing sebesar Rp16.000 dan Rp14.000 per hari. Dari kasus tersebut terlihat adanya bias jender karena meskipun pekerjaannya sama namun perempuan mendapatkan upah yang lebih sedikit daripada laki-laki.
Bantul Jumlah Tenaga Kerja Biaya
Produktivitas Pola I (padi, jagung, ternak) Pada penanaman padi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 14 orang untuk 1,25 ha. Sementara untuk penanaman jagung hanya dibutuhkan 1 orang tenaga kerja untuk proses panen. Biaya yang dibutuhkan untuk penanaman padi sebesar Rp496.125. Sementara untuk jagung sebesar Rp275.000 Hasil produksi jagung sebesar Rp900.000- 1.300.000. Sementara untuk padi tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai haisl produksinya. Pola II (padi higienis, kedelai, sayuran, ternak)
Tenaga kerja dibutuhkan dalam padi higienis berasal dari dalam rumah tangga sendiri sehingga tidak dibutuhkan biaya untuk membayar tenaga kerja yang digunakan. Untuk penanaman kedelai dan sayuran tidak dijelaskan lebih rinci mengenai tenaga kerja yang dibutuhkan Biaya juga tidak dijelaskan lebih rinci Hasil produksi padi higienis sebesar Rp11.200.000 per 0,5ha

## Tabel 2 Pelaksanaan Sistem Pertanian Terpadu di Temanggung
Sementara  itu,  pola  pertanian  terpadu  yang  terjadi  di  Bantul  sedang bergerak menuju pertanian organik, yaitu melakukan kegiatan pertanian dengan menggunakan bahan-bahan alami, seperti pupuk organik, lahan, dan air untuk pengairan terbebas dari kontaminasi bahan-bahan kimia. Permasalahan  yang  dihadapi  menuju  pertanian  organik  secara  murni adalah dalam hal pengairan. Petani sulit mendapatkan pengairan yang langsung  dari  mata  air.  Air  untuk  pengairan  masih  terkontaminasi dengan limbah yang mengandung bahan kimia. Oleh karena itu, padi yang  dihasilkan  tidak  disebut  padi  organik,  namun  padi  higienis. Tenaga kerja yang digunakan masih berasal dari dalam keluarga karena keterbatasan lahan yang dimiliki sehingga tidak membutuhkan tenaga luar untuk mengolah lahannya.
Hasil  kajian  yang  dapat  terlihat  dari  pola-pola  penanaman  sistem pertanian terpadu di Bantul dan Temanggung memperlihatkan adanya keuntungan  finansial  yang  didapatkan  oleh  petani  dari  variasi  usaha tanaman  dan  ternak.  Dibanding  dengan  sistem  monokultur,  sistem pertanian  terpadu  ini  lebih  mensejahterakan  petani.  Selain  itu  juga adanya manfaat positif dari segi lingkungan karena penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan memberi dampak bagi kesuburan lahan itu sendiri. Akan tetapi dari segi penyerapan tenaga kerja, khususnya pada kasus Bantul belum terlihat adanya perbedaan yang signifikan dari sistem monokultur karena lahan yang dimiliki petani tidak terlalu luas sehingga petani cukup mengelola lahannya sendiri tanpa bantuan dari tenaga kerja luar.

## PENUTUP
Berbicara mengenai pengembangan pertanian terpadu terdapat empat faktor  yang  berpengaruh,  yaitu  sosial-budaya,  ekonomi,  politik  atau kebijakan,  dan  terakhir  lingkungan  (Widodo  dkk  2008).  Keempat faktor  tersebut  sudah  dibahas  dalam  isi  buku  tersebut  begitu  pula dengan  keterkaitan  pertanian  terpadu  dan  aspek  ketenagakerjaan  di perdesaan juga sudah dibahas dalam buku tersebut. Akan tetapi, ada perbedaan  mendasar  dalam  membahas  ketenagakerjaan  pada  sistem pertanian  terpadu  antara  satu  tulisan  dengan  tulisan  lain.  Tulisan pertama,  menyatakan  bahwa  daya  serap  tenaga  kerja  pada  pertanian terpadu cukup besar karena adanya multikegiatan (hlm. 50). Sementara itu,  bagian  tulisan  lain  menyatakan  bahwa  secara  kuantitas  tidak
ada  perbedaan  jumlah  tenaga  kerja  yang  bekerja  dibutuhkan  untuk pertanian terpadu dengan pertanian konvensional (hlm. 129). Hal ini menimbulkan kontradiksi pernyataan dalam satu buku.
Dilihat dari segi penulisan, singkatan tidak dijelaskan lebih lanjut arti dari singkatan kata tersebut (hlm, 42 dan 44). Akan lebih baik, apabila semua singkatan yang ada, diberi tempat tersendiri dalam buku tersebut sehingga pembaca yang tidak memiliki latar belakang pertanian akan mudah  memahaminya.  Sementara  itu,  kesalahan  penulisan  berupa kurang  huruf  atau  bahkan  kelebihan  sering  ditemukan  dalam  buku ini.  Meskipun  tidak  berdampak  terhadap  substansi,  hal  itu  membuat ketidaknyamanan pembaca (hlm. 93).
Terlepas  dari  kekurangan  yang  ada,  buku  ini  layak  sebagai  acuan dalam  mengkaji  pertanian  berkaitan  dengan  aspek  ketenagakerjaan di perdesaan. Paparan mengenai kelompok tani dalam buku ini dapat menggambarkan  bahwa  kelompok  tani  merupakan  salah  satu  modal untuk  mencapai  keberhasilan  pelaksanaan  sistem  pertanian  terpadu. Begitu halnya dengan penjelasan pola-pola tanam pada sistem pertanian terpadu memperlihatkan bahwa sistem pertanian terpadu memberikan keuntungan  berupa  hasil  pertanian  dan  juga  pendapatan  petani  yang lebih besar daripada pertanian konvensional. Permasalahan yang masih menghimpit  pelaksanaan  pertanian  terpadu,  seperti  rantai  pemasaran membutuhkan peran pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih memihak petani. Oleh karena itu, sebagai rangkaian tulisan mengenai pertanian  terpadu  buku  ini  hadir  sebagai  media  pembelajaran  bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyikapi isu tenaga kerja.

## PUSTAKA ACUAN
Ananto, Eko dkk. 1994. ”Studi tenaga kerja pertanian di Jawa Tengah,” dalam Buletin Enjiniring Pertanian : 1 (1): hlm. 1-8.
BPS. 2009. Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) . Agustus 2009.
BPS. 2004. Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) . Agustus 2004.
Manuputty, Noetje . 1990. ” Mengapa ”pemuda” cenderung meninggalkan usaha di sektor pertanian dewasa ini”, dalam Bulletin Pusat Litbang Tenaga Kerja : 3 (14) hlm. 15-30.
Ostrom, Elinor. 1992. Crafting Institutions for Self-Governing Irrigation Sistems . San Fransisco: ICS Press.
Susilowati, dkk. 2010. “Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Karakte - ristik Sosial Ekonomi Petani Padi”. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebi - jakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.
Supriyati dkk. 2004.  dalam. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/pros-06_2004. pdf diakses tanggal 14 Januari 2010 jam 10.25 Dinamika Ketenagakerjaan, Penyerapan Tenaga Kerja dan Sistem Hubungan Kerja.
Widodo,dkk.  2009.  “Pengembangan  Ketenagakerjaan  dalam  Pembangunan  Perde - saan:  Studi  Kasus  Kabupaten Temanggung  dan  Kabupaten  Solok”.  Jakarta: PPK- LIPI

## Website
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/12/22/19523262/LIPI.Indonesia. Menuju.Deindustrialisasi-8 diakses tanggal 22 Desember 2010 jam 10.45.