Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 –9736 E-ISSN: 2828-545X

## PENTINGNYA  ETIKA DAN AKUNTABILITAS  DI INDONESIA
Fadjar Trisakti 1)* , Alif Rahman Muljawan 1)
Annisa Muthmainah 1) & Diah Wahdiani 1)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1)
Email: fadjartrisakti@uinsgd.ac.id *

## Abstract
The  rampant  practices  of  ethical  and  accountability  deviations  in  public  services  in Indonesia make this issue an interesting issue  to discuss. The purpose of this research is to increase awareness and understanding of the importance of ethics and accountability in public services,  mobilize  community  participation  to  participate  in  providing  oversight  to  public officials  to  avoid  various  practices  that  burden  the  community,  increase  transparency  and accountability of public officials, improve quality public officials, as well as the ambition to reduce various ethical deviation practices and public accountability. The research method used is  a  descriptive  qualitative  approach  based  on  data  collection techniques  obtained  through literature studies. The results of this study indicate that various fraudulent practices in public services  are  still  prevalent,  one  of  which  is  due  to  a  lack  of  awareness  of  ethics  and accountability of public officials.
Key Words: Public Ethics, Public Accountability, Conflict

## Abstrak
Maraknya praktik-praktik penyimpangan etika dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Indonesia membuat isu tersebut menjadi masalah yang menarik untuk dibahas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya etika dan  akuntabilitas  dalam  pelayanan  publik,  menggerakkan  partisipasi  masyarakat  untuk  ikut serta memberikan pengawasan kepada para pejabat publik agar terhindar dari berbagai praktik yang membebani masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas para pejabat publik, meningkatkan kualitas para pejabat publik, serta ambisi untuk mengurangi berbagai praktik penyimpangan  etika  dan  akuntabilitas  publik.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  berdasarkan  teknik  pengumpulan  data  yang diperoleh melalui studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih maraknya berbagai praktik penyelewengan dalam pelayanan publik salah satunya disebabkan kurangnya kesadaran etika dan akuntabilitas para pejabat publik.
Kata Kunci : Etika Publik, Akuntabilitas Publik, Konflik

## A. PENDAHULUAN
Praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia saat ini masih penuh dengan isu- isu dan permasalahan yang tak sedap. Hal ini disebabkan antara lain, tidak adanya prosedur pelayanan yang mengatur kewajiban secara pasti dan transparan dari penyelenggara pelayanan dan hak apa saja yang diperoleh warga sebagai pengguna layanan. Prosedur pelayanan publik cenderung hanya mengatur kewajiban warga sebagai pengguna ketika berhadapan dengan unit pelayanan  publik.  Kemudian  isu-isu  dalam  etika  dan  akuntabilitas  yang  ada  di  Indonesia haruslah ditepis sehingga tidak menjadi sebuah permasalahan yang menyebabkan menurunkan tingkat  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah  dalam  hal  ini  penyelenggaraan  pelayanan publik (Bisri, 2019).
Etika selalu hadir dalam semua aspek kehidupan seseorang dan bahkan organisasi. Dan juga  sejak  usia  dini  hingga  usia  lanjut  mereka  selalu  menentang  bagaimana  hidup  selaras
dengan etika. Jika etika dilanggar dan tidak dipatuhi, tentunya akan dikenakan sanksi hukum dan sanksi sosial. Dikatakan bahwa etika paling dikenal sebagai cerminan tentang benar atau salah, baik atau buruk untuk dilakukan atau bagaimana berbuat benar atau baik (Haryatmoko, 2011). Selain itu ada pendapat bahwa etika berarti moralitas (Bartens, 2007). Etika mencakup perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang.
Akuntabilitas adalah isu penting dalam penelitian ilmiah dan kajian administrasi publik. Hal  ini  disebabkan  tingginya  penghargaan  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  kebijakan, program,  prakarsa,  dan  tugas-tugas  yang  biasa  dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah.  Jenis perhatian  ini  merupakan  akibat  wajar  dari  pajak  dan  retribusi  yang  telah  menjadi  anggota masyarakat.  Dalam  masyarakat  demokratis  seperti  Indonesia,  organisasi  publik  menuntut pertanggungjawaban  atas  segala  tindakan  yang  dilakukan.  Akuntabilitas  adalah  suatu pengertian yang menitikberatkan pada kemampuan organisasi sektor publik untuk merespon pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut (Starling, 2008).
Beberapa isu etika dan akuntabilitas publik yang berkembang di Indonesia antara lain: 1) Korupsi, 2) Nepotisme, 3) Kekerasan dan diskriminasi, 4) Transparansi dan akuntabilitas, 5) Perlindungan lingkungan, 6) Cybercrime , 7)  Kepemimpinan Semua isu di atas memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Karena itu, pembahasan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  publik,  dengan  membahas  isu-isu etika  dan  akuntabilitas  publik,  masyarakat  dapat  lebih  memahami  pentingnya  menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan akuntabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Mendorong tindakan yang  lebih  baik,  karena  membahas  isu-isu  etika  dan akuntabilitas  publik,  masyarakat  dapat mendorong para pejabat publik untuk melakukan tindakan yang lebih baik dan menghindari praktik yang merugikan masyarakat. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membahas isu-isu  etika  dan  akuntabilitas  publik  dapat  mendorong  para  pejabat  publik  untuk  lebih transparan  dalam  menjalankan  tugasnya  dan  bertanggung  jawab  terhadap  kebijakan  yang diambil. Meningkatkan kualitas kepemimpinan, sehingga isu-isu etika dan akuntabilitas publik, masyarakat dapat menuntut para pemimpin publik untuk memiliki kualitas kepemimpinan yang lebih  baik  dan  mengedepankan  nilai-nilai  etika  dalam  menjalankan  tugasnya.  Tujuan terakhirnya yaitu sebagai harapan untuk mengurangi praktik korupsi, karena dengan membahas isu-isu etika dan akuntabilitas publik, masyarakat dapat menuntut para pejabat publik untuk menghindari praktik korupsi dan tindakan yang merugikan masyarakat. Metode penelitian pada artikel  kali  ini  yaitu  menggunakan  teknik  deskriptif  kualitatif  melalui  studi  literatur  dengan beberapa sumber rujukan yang kredibel. Metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh  mana  isu-isu  terkait  etika  dan  akuntabilitas  publik  di  Indonesia mengenai pelayanan yang diberikan oleh para pelayan publik terhadap masyarakat.

## B. KAJIAN PUSTAKA Sejarah Etika
Sejarah  etika  berasal  dari  Yunani  dan  merupakan  cabang  ilmu  filsafat,  karena  pada awalnya sering dipakai dan diadopsi oleh para filsuf terdahulu dengan contoh terkenal Plato dan Aristoteles. Karena itu, etika atau “ ethics ” dalam bahasa Inggris secara sederhana dapat dipandang sebagai seperangkat sistem nilai yang berfungsi sebagai aturan tentang perilaku apa yang  dapat  diterima  dalam  masyarakat.  Sementara  dalam  ensiklopedi  Indonesia  itu  sendiri, etika  disebut  dengan  ilmu  kesusilaan  yang  menjadi  penentu  dengan  bagaimana  sepatutnya manusia  hidup  dalam  masyarakat  dan  menentukan  mana  yang  baik  dan  mana  yang  buruk. Dalam pemahaman epistimologis etika dan moral memiliki kemiripan, tetapi  sejalan dengan perkembangan  zaman  dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  etika  dan  moral  mengalami pergeseran arti, yang kemudian etika lebih dipandang sebagai suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari  tentang  nilai  baik  dan  nilai  buruk  manusia,  sementara  moral  yang  menjadi
pendorong  manusia  untuk  melakukan  tindakan  atau  sikap  yang  baik  sebagai  dari  suatu kewajiban ataupun norma dalam berkehidupan.
Dalam posisi etika di bidang administrasi publik memiliki peranan  yang  besar saat ini, walaupun pada awalnya teori administrasi publik yaitu pada teori klasik yang diprakarsai oleh para ahli teori klasik administrasi publik antara lain Weber, Wilson, Gulick, dan Urwick yang kurang  memberi  ruang  pada  pilihan-pilihan  etika  atau  moral.  Karena  kebutuhan moral  dari seorang administrator hanyalah sebatas keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien,  begitulah  siklus  seorang  administrator.  Namun  dengan  diskresi  yang  dimiliki  oleh seorang  administrator,  administrator  publik  tidaklah  hanya  harus  efisien,  tetapi  juga  harus mampu  dengan  mendefinisikan  kepentingan  publik,  produk  atau  barang  publik,  dan  dapat menentukan  pilihan-pilihan  kebijakan  atau  sikap  secara  tepat,  cepat,  matang,  dan bertanggungjawab.
Suatu sistem nilai yang dikenal dengan etika berfungsi sebagai seperangkat acuan yang mengarahkan  tindakan  dalam  menjalankannya,  tetapi  juga  menjadi  tolak  ukur  untuk menentukan baik atau buruknya sifat, perilaku, tindakan, atau sepak terjang yang dilakukan seseorang dalam menjalankan suatu tugas. Akibatnya, seseorang terdapat suatu nilai yang dapat menilai  apakah  sesuatu  itu  baik  atau  buruk  dalam  bidang  etika.  Karenanya  etika  memiliki perjalanan panjang mengenai pengertian dan konsepnya hingga memiliki pergeseran arti yang membuat etika dan moral adalah suatu hal yang berbeda. Perkembangan pemerintahan berbasis etika, di sisi lain tidak dapat dipisahkan dari etika yang telah ada di masyarakat sebagai sistem nilai  yang  dipengaruhi  oleh  norma,  aturan,  konvensi,  dan  budaya.  Sistem  nilai  tersebut memiliki  efek  di  bidang  lain,  mewarnai  sikap  dan  tindakan  yang  kemudian  dapat  diartikan sebagai moral atau immoral. Praduga ini, yang didasarkan pada nalar atau logika dan digunakan untuk menyembunyikan makna etis, menghubungkan perilaku baik dan buruk.

## Sejarah Akuntabilitas Publik
Fenomena  tanggung  jawab  atau  yang  sering  disebut  masih  akuntabilitas  menimbulkan perbedaan  persepsi  di  kalangan  ahli  dan  tokoh  khususnya  dalam  konsep  penerapannya,  ini karena akuntabilitas internal lebih menekankan pada tata kelola sebagai mekanisme kontrol internal yang hanya dapat diwakili oleh badan legislatif. Namun seiring dengan perkembangan dalam  pemerintahan  pemerintah  untuk  diselenggarakan  efektif  dan  efisien,  maka  untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dan menyadarkan masyarakat mekanisme check and balances juga harus dilakukan oleh masyarakat. Akuntabilitas adalah media periodik yang  digunakan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  orang-orang  atas  pencapaian  atau kegagalan  misi  organisasi  yang  berkaitan  dengan  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan  (Mardiasmo,  2004).  Akuntabilitas  pun  menunjukkan  bagaimana  komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tercermin dalam tingkat akuntabilitasnya. Dalam konteks hukum, masyarakat dan nilai-nilai bersama, pemerintah harus meningkatkan akuntabilitasnya terhadap kepentingan publik (Henry, 2007).
Pada  awalnya  akuntabilitas  ini  merupakan  konsep  yang  menjadikan  sebuah pertanggungjawaban  dari  apa  yang  telah  dilakukan  dalam  tugasnya,  kemudian  karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, lagi-lagi mengalami pemekaran pengertian dan konsep yang menyebabkan sebuah akuntabilitas dibedakan dengan responsibility , kendati demikian, kedua hal tersebut memanglah mirip karena memiliki arti yang sama-sama berasal dari  tanggung  jawab.  Sehingga  akuntabilitas  ini  dikembangkan  dengan  pemikiran  para  ahli hingga  melahirkan  peran-peran  yang  harus  dijalankan  dari  apa  yang  diperlakukan.  Dalam perkembangan  ilmu  pengetahuan  pun  pada  akhirnya  akuntabilitas  sering  dipergunakan  atau diperuntukkan  bagi  pekerja  ataupun  aparatur  sipil  negara  “ civil  servant ”  yang  harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau publik dan kepada atasan maupun kepada
yang setingkatnya. Oleh karena itu, akuntabilitas kini tidak jauh dari kata akuntabilitas publik yang mana berorientasi kepada publik atau masyarakat.
Secara historis, bahwa konsep akuntabilitas publik sebetulnya memiliki hubungan yang erat dengan akuntansi, karena berangkat dari konsep yang sebelumnya ada, yaitu pembukuan atau bookkeeping dan pada tahun 1085, Raja William I mewajibkan para pemilik properti yang berada  di  wilayah  kerajaannya  untuk  dapat  membuat  sebuah  perhitungan  ( a  count )  dengan mengenai apa saja yang dimiliki oleh pemilik properti. Kemudian kepemilikan tersebut dinilai dan dicatat oleh utusan kerajaan dan disebut sebagai buku catatan harian rumahan ( domesday book ),  penilaian  dan  pencatatan  tersebut  singkatnya  disebut  sebagai  sensus  yang  dilakukan bukan hanya sebagai instrumen dasar perpajakan, tetapi juga sebagai bentuk dasar tata kelola dari kerajaan. Pada awal abad ke-dua belas, sistem sensus ini berkembang menjadi administrasi kerajaan yang sangat terpusat atau sentralisasi dan diatur lebih ketat dengan proses audit yang juga  tersentralisasi  dan  penyampaian  akun  semi  tahunan  ( semi  annual  account  giving ). Kemudian konsep ini berkembang terus zaman demi zaman dalam berbagai bentuk dan ukuran yang melebihi dari sekadar pembukuan dan menjadi simbol bagi hadirnya akuntabilitas publik dalam penerapan good governance (Bovens, 2007).

## Konsep Etika
Bahasa Yunani ethos , menjadi asal dari kata etika yang dapat diartikan sebagai kebiasaan atau watak.  Etika  juga  bisa  diartikan  sebagai,  kepercayaan  manusia  dan  penegasannya  yang dipelajari  nilai-nilainya  dalam  suatu  disiplin  ilmu.  Kemudian,  etika  juga  diartikan  sebagai persoalan utama dari disiplin ilmu itu sendiri untuk mengatur tingkah laku manusia yang berisi nilai-nilai hidup dan hukum-hukum (Solomon, 1987). Etika menjadi dasar tindakan seseorang yang sering berkaitan dengan prinsip-prinsip moral seseorang yang memiliki suatu profesi Menurut (Bartens, 2007) etika adalah kepercayaan suatu individu atau kelompok dalam menata tingkah lakunya melalui seperangkat nilai dan norma. Perkembangan pengertian etika secara jelas dirumuskan oleh para etikawan(Wisok, 2009), yaitu: (1) ethics is the study of right and wrong . Etika merupakan pembelajaran tentang yang benar dan yang salah, artinya bahwa yang  dimaksud  adalah  benar  atau  salahnya  tindakan  manusia.  Etika  dalam  studi  ini  masih terlalu sempit karena terlalu legalistik atau perhatiannya hanya benar atau salahnya tindakan manusia  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  (2) ethics  is  a  study  of  moral .  Etika  adalah pembelajaran mengenai moral dan tindakan manusia. Definisi ini secara tepat menunjukkan objek material etika. Adapun secara objek formal etika bersama ilmu-ilmu yang lainnya, seperti sosiologis dan antropologi memberi pembatasan terhadap pandangan moral. (3) ethics is not the study of what is, but of what ought be . Etika bukan pembelajaran mengenai apa yang ada melainkan apa yang seharusnya.
Dapat disimpulkan bahwa etika merupakan aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau suatu asas suatu individu dalam melakukan perbuatan atau tingkah laku. Etika mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab,  baik  itu  secara  sosial  maupun  moral,  pada  setiap  individu  dalam  kehidupan  sosial maupun moral. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik  atau  buruk,  benar  atau  salah  perilaku,  tindakan  dan  keputusan  untuk  mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik (Kumorotomo, 2015).

## Prinsip Etika Publik
Prinsip-prinsip  etika  pelayanan  publik  yang  dikembangkan  oleh Institute  Josephon America ,  antara  lain:  (1)  jujur,  dapat  dipercaya,  tidak  berbohong,  tidak  menipu,  mencuri, curang, dan berbelit; (2) integritas, mempunyai prinsip, terhormat, tidak mengorbankan prinsip moral  dan  tidak  bermuka  dua;  (3)  memegang  janji,  memenuhi  janji  serta  mematuhi  jiwa perjanjian sebagaimana isinya dan tidak menafsirkan perjanjian sepihak; (4) setia, dan taat pada
kewajiban yang semestinya dikerjakan; (5) adil, bertoleransi, menerima perbedaan serta open minded ;  (6)  perhatian,  memberikan  kesejahteraan  orang  lain,  memberikan  kebaikan  dalam pelayanan; (7) hormat, menghormati martabat manusia, privasi dan hak menentukan nasib bagi setiap  orang;  (8)  kewarganegaraan,  menghargai  dan mendorong  pembuatan  keputusan  yang demokratis; dan (9) keunggulan, memperhatikan kualitas pekerjaan (Gie, 2006).

## Akuntabilitas Publik
Berikut  beberapa  definisi  yang  disampikan  dalam  sejumlah  kamus  besar,  kalangan akademisi dan pemerintah. Dalam kamus Oxford, disebutkan bahwa “ required or expected to given  an  explanation  for  one’s  action” (Hornby,  1995).  Akuntabilitas  dibutuhkan  atau diperlukan untuk memberikan deskripsi atas apa yang telah dilakukan. Dari definisi tersebut, dapat  ditafsirkan  bahwa  akuntabilitas  mengandung  keharusan  untuk  menyediakan  dan mengungkapkan  segala  tindak  tanduk  dan  kegiatannya  terutama  di  bidang  administrasi keuangan kepada atasan.
Accountability  can  be  defined  as  the  obligation  to  give  answer  and  explanation, concerning  one’s  action  and  performance  to  those  with  right  to  require  such  answer  and explanation (Hamid, 1991). Pengertian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berarti meminta individu  dan  organisasi  bertanggung  jawab  atas  kinerja  yang  diukur  seobjektif  mungkin. Subroto  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab menjelaskan prestasi dan tindakan seseorang atau pemimpin organisasi kepada mereka yang berwenang  untuk  dimintai  pertanggungjawaban.  Akuntabilitas  penting  dalam  memastikan nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, keandalan, dan prediktabilitas. Tanggung jawab tidak abstrak  tetapi  konkret  dan  harus  ditentukan  oleh  undang-undang  dengan  prosedur  khusus tentang masalah tanggung jawab
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  akuntabilitas  berarti  bahwa pemerintah  harus  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat.  Akuntabilitas  ini  tidak  hanya dilaksanakan  di  organisasi  atau  institusi  yang  berada  di  tingkat  atas,  namun  juga  perlu disampaikan kepada organisasi di bawahnya termasuk kepada masyarakat.

## Tujuan Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan konsep yang memiliki tujuan yang bersifat kompleks (Hulme & Turner,  1997).  Akuntabilitas  bertujuan  untuk  mengurangi  berbagai  patologi  dalam  sektor publik  dan  mempromosikan  objektivitas  dalam  perubahan.  Gagasan  akuntabilitas  dapat mengarahkan dan memberikan tekanan pada mereka yang bekerja di organisasi publik untuk lebih  akuntabel  dan  mampu  memberikan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  tinggi  kepada masyarakat.Indikator Akuntabilitas
Akuntabilitas memiliki indikator sebagai berikut (Hulme & Turner, 1997): (1) legitimasi para pembuat kebijakan, menyangkut aspek legal atau formal yang menjadi dasar kewenangan pemerintah atau pihak tertentu dalam menjalankan praktik organisasi; (2) keberadaan moral yang memadai, kualitas moral dari para penyelenggara pemerintah sangat penting agar tidak terjadi diskriminasi dan penyelewengan dalam organisasi; (3) kepekaan, menunjukkan sikap pemerintah  yang  terbuka  terhadap  saran  dan  kritik  dari  masyarakat  yang  mana  dapat bermanfaat  bagi  kualitas  pemerintah  di  masa  depan;  (4)  keterbukaan,  pemerintah  perlu menyediakan  pelayanan  informasi  publik  yang  dapat  diakses  segala  pihak  termasuk masyarakat  agar  dapat  menjamin  bahwa  aparatur  pemerintah  bertindak  sesuai  aturan  yang berlaku; (5) pemanfaatan sumber daya secara optimal, mendayagunakan seluruh kemampuan aparat, budget atau  anggaran  dan  prasarana  yang  tersedia  guna  mendukung  pelayanan masyarakat; dan (6) upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas, berusaha untuk mencapai hasil objektif  dalam  tiap  kinerja  pemerintah,  karena  kinerja  pemerintah  harus  didasarkan  pada standar yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 –9736 E-ISSN: 2828-545X

## Penyimpangan Etika Publik
Berbicara tentang penyimpangan, hampir semua kalangan paham dan hafal betul mengenai apa  itu  penyimpangan.  Sedikit  kita  ulas,  penyimpangan  merupakan  suatu  perbuatan  atau tindakan yang mengandung unsur hara atau hal yang dapat dikatakan menyimpang dari aturan dan  norma.  Penyimpangan  terjadi  atas  kesadaran  secara  penuh  pelaku  yang  berbuat  atau bertindak menyimpang dalam suatu lingkungan masyarakat, keluarga ataupun organisasi.
Penyimpangan juga dikatakan sebagai perilaku masyarakat atau seseorang yang dianggap tidak  sesuai  dengan  aturan,  adat  istiadat,  dan  budaya  yang  berkembang  atau  ditetapkan  di masyarakat. Penyimpangan terhadap nilai dan norma yang dilakukan oleh masyarakat disebut sebagai deviasi sedangkan penyimpangan yang berasal dari individu disebut divian . Perilaku menyimpang dapat dikategorikan menjadi empat sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut:  a)  Membahas  secara statistic ,  penyimpangan  memiliki  arti  sebagai  kategorisasi tindakan yang jarang dilakukan atau berada pada hal yang memang bukan diatas rata-rata; b) Perilaku menyimpang dapat dilakukan bersifat absolut, atau dengan kata lain mutlak dilakukan oleh  seorang  individu  ataupun  seluruh  kalangan  di  mana  mereka  memiliki  asumsi  bahwa penyimpangan ini berasal dari sesuatu yang memang sudah mendarah daging atau sudah ada sejak  zaman  dulu;  c)  Munculnya  prilaku  meyimpang  karena  ada  unsur  reaktif  atau  secara sengaja memberi sampel cap kepada orang yang terlihat sering melakukan penyimpangan; d) Penyimpangan  ini  merupakan  suatu  tindakan  yang  bersifat  norma  sosial  melekat  pada masyarakat.
Tindakan  menyimpang  untuk  sebagian  masyarakat  tradisional  masih  mampu  untuk dikendalikan karena kebanyakan masyarakat kalangan tersebut memikirkan tentang bagaimana adat istiadat serta aturan norma yang melekat di masyarakatnya. Sedangkan untuk sebagian masyarakat besar di kota-kota besar dan modern, penyimpangan sudah menjadi sebuah budaya yang sulit dikendalikan. Penyimpangan dirasa merupakan sebuah budaya normal padahal dapat menimbulkan  kerugian  besar  bagi  lingkungan  sekitar  seperti  halnya  budaya  penyimpangan Etika dan Akuntabilitas.  Budaya negatif yang melekat didalam diri pejabat publik atau birokrat terjadi  akibat  budaya  yang  sudah  sering  terjadi  seperti  menunda  pelayanan  secara  berlarut, korupsi, kolusi nepotisme, diskriminasi dan lain-lain. Mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik, kejahatan itu menjadi sebuah skandal yang berdampak pada makro serta hal lain yang ada dalam ranah kebijakan publik di sisi lain sanksi ketika pelaku melakukan tindakan kriminal atau menyimpang hukum seolah berpihak kepada mereka.
Etika di dalam ruang lingkup kebijakan atau birokrasi diartikan sebagai sebuah tindakan manusia  dalam  berorganisasi  dalam  menjalankan  tugas  sebaik  mungkin  tanpa  melakukan prilaku yang melawan norma atau dapat dikatakan menyimpang. Maka dari itu, penyimpangan etika dapat diartikan sebagai sebuah tindakan melanggar aturan atau norma secara serius juga melanggar profesionalitas kinerja suatu badan atau organisasi. Pelanggaran etika dalam ranah publik dapat berasal dari; 1) Eksternal atau berasal dari luar, dimana adanya dorogan dorongan yang menyebabkan seorang pejabat publik melakukan penyimpangan; 2) Internal yakni beradal dari dalam diri kita sendiri. Penyimpangan etika dalam ranah publik tentu menjadi hal yang sangat krusial mengingat bagaimana maraknya hal tersebut dari tahun ke tahun.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif  berdasarkan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui studi literatur. Studi literatur adalah strategi pengumpulan data yang melibatkan pemahaman dan mempelajari teori-teori dari banyak karya sastra yang terkait dengan penyelidikan ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan April dengan lokasi  yang  disesuaikan  karena  data  diperoleh  melalui  pencarian  dalam  jaringan.  Melalui
sumber-sumber yang kredibel seperti pencarian melalui buku, google cendekia maupun jurnal- jurnal publikasi lainnya.
Deskriptif  kualitatif  menghasilkan  deskripsi  yang  lengkap,  mendalam,  dan  terperinci tentang fenomena yang diteliti (Huberman & Miles, 2014). Penelitian deskriptif kualitatif juga menggunakan analisis data secara induktif, yaitu menghasilkan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan. Teknik analisis data deskriptif kualitatif dapat digunakan secara terpisah atau  digabungkan  sesuai  dengan  kebutuhan  penelitian.  Pemilihan  teknik  analisis  yang  tepat akan membantu peneliti menginterpretasikan dan menggambarkan data secara sistematis dan komprehensif.
1) Pengumpulan data, yang dilakukan dengan mengakses sumber-sumber literatur  yang difokuskan  pada  topik  kajian,  seperti  buku,  jurnal,  artikel,  dan  dokumen  pemerintah, merupakan tahap pertama dalam teknik deskriptif-kualitatif. Literatur yang digunakan berasal dari berbagai sumber yang dapat diandalkan dan dapat dilacak. 2) Pemilihan Data, data yang relevan dan terkait dengan topik penelitian dipilih. Informasi yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan dan mempelajari hipotesis. 3) Analisis Data, yaitu membaca, memahami, dan menilai data  yang  telah  dikumpulkan.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif dengan  menggunakan  teknik  analisis  isi,  yaitu  suatu  jenis  analisis  data  yang  melibatkan pengkategorian, pengelompokan, dan penafsiran data. 4) Penyajian Data. Data disajikan secara terstruktur  dan  metodis  dalam  penyajian  data.  Untuk  membantu  pembaca  lebih  memahami temuan analisis, data yang telah disusun dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau diagram. 5) Berdasarkan temuan analisis data yang telah dilakukan, dibuat penilaian dan rekomendasi. Temuan dan rekomendasi tersebut dibuat dalam narasi yang jelas dan rapi. Metode deskriptif- kualitatif  yang  diterapkan  ini,  tidak  melakukan  pengambilan  data  secara  langsung  melalui wawancara  atau  observasi.  Namun,  menggunakan  data  yang  sudah  tersedia  dalam  sumber- sumber  literatur  yang  terpercaya  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Metode  ini  umum digunakan dalam penelitian kajian literatur karena dapat memberikan gambaran yang lengkap dan  detail  mengenai  faktor  penghambat  dan  pendorong  dalam  penerapan  etika  dan akuntabilitas publik di Indonesia.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konflik mengenai korupsi sangat menarik untuk dibahas karena didalamnya mengaitkan banyak nama jika satu nama tercoreng atau terseret ke penjara. Begitu banyak kasus korupsi yang terjadi diseluruh penjuru dunia, namun Indonesia berada dalam peringkat 34 dari 110. Korupsi menjadi hal yang mencederai revitalisasi maupun rekontruksi dari tujuan bersama bagi sebuah negara termasuk Indonesia. Artinya, dalam temuan di berbagai sumber artikel ilmiah bahwa    di  Indonesia,  masih  banyak  birokrasi  yang  meliputi  kelembagaan,  persoalan manajemen,  dan  persoalan  manajemen  organisasi  lain  yang  tidak  efektif  sehingga menimbulkan  konflik  secara  etika  dan  akuntabilitas.  Ironisnya,  kita  dapat  menemukan  di beberapa daerah di Indonesia terjadi ketimpangan pendapatan dan ketimpangan infrastruktur, hal ini merugikan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini tentu didapat karena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) cenderung terpusat dan diperparah oleh sumber daya manusia yang tidak profesional  yang  ditandai  dengan  kegigihannya  dalam  mengakumulasi  kewenangan  dan penyalahgunaan. Menyebabkan citra buruk pemerintah dan birokrasi kepada masyarakat yang mana  dapat  menurunkan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah,  dampak buruknya ketidakstabilan secara politik dan sosial, bahkan disintegrasi bangsa.
Beberapa  kasus  korupsi  di  Indonesia,  salah  satu  kasus  tokoh  ternama  yakni  Anas Urbaningrum mantan ketua partai demokrat. Anas ditetapkan sebagai kasus tersangka kasus korupsi proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan Dan Sekolah Olahraga Nasioal atau P3SON. Kasus beliau ini membawa beliau ditahan pada tahun 2014 dan kembali menghirup
udara segar baru baru ini pada tahun 2023 . Anas divonis 15 tahun penjara dan denda uang sebesar Rp95 miliar serta 5,2 juta dolar AS.  Namun pada putusan hakim tanggal 24 september 2014 menyatakan bahwa beliau dipidana selama 8 tahun ditambah denda Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka beliau akan dipidana kurungan selama 3 bulan. Kemudian, beliau sempat divonis 14 tahun penjara dan diharuskan membayar dena sebesar Rp5 miliar dengan subsider satu tahun dan empat bulan kurungan. Namun setelah melewati beberapa  permohonan  pada  September  2020, Anas  divonis  hakim  menjadi  8  tahun  penjara. Dengan  demikian  hukumannya  berturun  drastis  dari  14  tahun  menjadi  8  tahun  dengan membayar  denda  sebesar  Rp57,9  miliar  dan  5.261.070  dollar AS.  Disamping  itu  juga  anas mendapat  hukuman  berupa  pencabutan  hak  untuk  dipilih  dalam  jabatannya  di  ranah  publik selama 5 tahun menyelesikan pidana pokok.
Nepotisme juga menjadi konflik yang menarik untuk dibicarakan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999  Pasal 1 Ayat 5  Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  dijelaskan  bahwa,  nepotisme  adalah  setiap perbuatan  penyelenggara  negara  secara  melawan  hukum  yang  menguntungkan  kepentingan keluarganya  dan  atau  kroninya  di  atas  kepentingan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara. Transparance  International pada  tahun  2020  menerbitkan Global  Corruption  Barometer (GCB) Asia,  yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat kedua untuk kasus nepotisme. Pada publikasi tersebut dijelaskan bahwa 36% responden di Indonesia mengaku harus  mempunyai  kenalan  saat  mengakses  layanan  publik.  Contoh  kasus  nepotisme  yang paling dekat seperti penempatan anggota keluarga dalam satu posisi atau jabatan tertentu di pemerintahan, pemberian tender proyek pemerintah pada perusahaan teman dekat, pemberian kenaikan gaji karena ada hubungan kedekatan, dan sebagainya. Dampak dari nepotisme ini bisa menimbulkan  diskriminasi  terhadap  karier  seseorang,  menimbulkan  konflik  kepentingan dalam  organisasi,  menutup  kesempatan  orang  lain  untuk  berkembang,  menurunkan  tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  hingga  berkembangnya  praktik  KKN  yang terstruktur dan mengakar pada organisasi.
Selain  itu,  contoh  kasus  lain  yang  mengaitkan  kategori  diskriminasi  dan  transparansi adalah  kasus  seorang  tiktoker  yang  memiliki  nama  lengkap  Bima  Yudho  Saputro  seorang mahasiswa yang berkuliah di Australia dan berasal dari Lampung. Berawal dari sebuah konten yang merujuk pada sebuah kritikan mengenai insfrastruktur jalan Lampung yang sangat minim. Namun  dalam  kritikan  yang  dia  unggah,  ada  beberpa  kalimat  yang  memang  kurang  pantas diucapkan dalam menyampaikan sebuah kritik, yang menurut Gubernur  Lampung dianggap menuai  kebencian  serta  menghina  atau  membenci  ras  tertentu.  Padahal  jika  dilihat  seluruh konten  Bima  identik  dengan  kalimat  yang  dinilai  kotor  namun  tidak  mengandung  unsur menghina siapapun. Sampai di mana ajudan dari Gubernur  Lampung mendatangi kediaman Bima yang berada di Lampung serta memberikan teguran kepada orang tua Bima, mengancam mereka,  selain  itu  anehnya  mereka  juga  mem profiling Bima  dan  keluarganya  padahal  jika dianalisis data data mereka tidak diperlukan dalam hal ini, daripada membuat suasana menjadi semakin  keruh  seharusnya  pemerintah  Kota  Lampung  langsung  meningkatkan  infrasruktur jalanan di Lampung. Namun Polda Lampung sudah menghentikan penyelidikan terkait dengan kasus Bima karena syarat yang diajukan tidak memenuhi tempus , locus dan delic . Selain itu, banyak  masyarakat  yang  memberikan support dan  mengucapkan  terimakasih  atas  kritikan Bima  yang  menghasilkan  sebuah  peningkatan  terkait  beberapa  pembangunan  infrastruktur jalan di Lampung.
Perkembangan  teknologi  yang  bergerak  sangat  cepat,  membuat  semua  orang  bahkan pemerintah  harus  beradaptasi  dengan  cepat  agar  tidak  tertinggal.  Teknologi  memberikan dampak  positif  bagi  berbagai  sektor,  namun  di  sisi  lain  teknologi  ini  juga  mendatangkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif adanya teknologi yaitu cyber crime , yang populer
Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 –9736 E-ISSN: 2828-545X
dibicarakan mengenai kebocoran data ( data leak ). Sejak tahun 2019 hingga November 2022 KOMINFO  telah  mencatat  77  kasus  pelanggaran  perlindungan  data  pribadi  (PDP).  Peneliti cyber dari Singapura bernama DarkTracer melaporkan sebanyak 40.629 pengguna internet di Indonesia terinfeksi Stealer seperti Redline , Racoon , Vidar , dan lainnya. Selain itu terdapat 502 ribu  lebih  data  kredensial  untuk akses  ke domain.id bocor  dan  didistribusikan  melalui  situs gelap. Data tersebut tidak hanya data pengguna  yang mengakses sejumlah situs pemerintah seperti  Kemendikbud,  BKN,  DJP,  dan  BPJS  Ketenagakerjaan.  Namun,  kebocoran  ini  juga merambah ke pengguna aplikasi e-commerce . kebocoran data ini bisa berakibat pada kerugian secara finansial maupun mental. Pencurian data sering digunakan untuk penipuan, pengajuan pinjaman online , pembobolan rekening bank hingga dompet digital.
Kepemimpinan  menjadi  suatu  keterampilan  yang  harus  dimiliki  setiap  pejabat  publik. Karena  kepemimpinan  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  suatu  organisasi.  Seorang  pejabat publik harus menyadari bahwa tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada publik, kesejahteraan  masyarakat  akan  bisa  digapai  karena  prinsip  kepemimpinan  yang  diterapkan selalui  berorientasi  pada  kepuasan  masyakarat.  Yang  menjadi  masalah  adalah  tidak  setiap pejabat  publik  menerapkan  prinsip  tersebut,  dibuktikan  dengan  masih  tingginya  tingkat korupsi.
Dari beberapa isu etika dan akuntabilitas publik yang telah dibahas, akan membuat kita sadar bahwa banyak hal yang harus dibenahi para pejabat publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Etika menjadi standar baik atau buruk, benar atau salah berbagai tindakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lingkungan yang harmonis dan adil akan menciptakan  kepercayaan  masyakarat  yang  pada  akhirnya  terwujud good  governance . Akuntabilitas juga menjadi jawaban atas berbagai isu yang terjadi. Akuntabilitas hadir untuk memperbaiki  kinerja  para  pejabat  publik dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat. Implementasi  etika  dan  akuntabilitas  yang  dilaksanakan  oleh  setiap  pejabat  publik  akan mengembangkan  kualitas  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  efisien,  tanggap,  dan akuntabel.
Dilihat  dari  keseluruhan,  hasil  penelitian  ini  memberikan  kontribusi  penting  dalam pemahaman  tentang  konflik  etika  dan  akuntabilitas  publik  yang  berkembang  di  Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik  dari pembahasan tersebut, diharapkan dapat mengikuti solusi-solusi  yang  lebih  digalakan  dan  efektif  serta  efisien  dalam  meningkatkan  penerapan etika dan akuntabilitas publik di Indonesia. Dalam keterbatasan dari hasil pembahasan ini yaitu tidak dapatnya memunculkan data secara real-time dan dari survey secara langsung. Namun dari data yang telah disajikan, kiranya cukup untuk memunculkan data-data yang akurat.

## E. SIMPULAN
Di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Etika dan Auntabilitas publik yang menyangkut konflik konflik  atau beberapa penyimpangan etika dan akuntabilitas itu  sendiri  dapat  diatasi  dengan  meningkatkan  beberapa  strategi    yakni  :  1).  Melaksanakan kewajiban  sesuai  dengan  norma  dan  aturan  yang  berlaku  2).  Memberikan  pelayanan  sesuai dengan standar operasional yang ada dengan tidak memandang status sosial 3). Menghindari praktik  praktik  atau  tindakan  yang  keluar  dari  jalur  norma  yang  ada  .  Selain  itu,  untuk mencegah agar tindakan menyimpang  yang dapat menghambat proses birokrasi diantaranya seperti yang telah dibahas terkait dengan konflik konflik yang menjad isu permasalahan yang ada  seperti:  1). Transparansi  2).  Diskriminasi  3).  Korupsi    dan  4).Nepotisme.Dari beberapa kasus penyimpangan atau konflik yang terjadi perlu adanya nilai nilai positif yang mewarnai birokrasi.
Mengenai konflik konflik diatas diataranya 1) Minimnya transparansi di Indonesia adalah dengan meningkatkan sistem keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat dalam menetapkan segala  bentuk  aspek  yang  menyangkut  kebijakan  sehingga  masyarakat  tidak  merasa  bahwa pemerintah  hanya  memutuskan  dan  menjalankan  apa  yang  mereka  inginkan  saja.  2) Diskriminasi, merupakan hal yang memang mengancam bukan  hanya trust masyarakat namun juga keberanian masyarakat dalam mengkritik atau mengemukakan pendapat mereka dalam rangka  membangun  negeri  maka  seharusnya  cara  yang  paling  tepat  adalah  pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyarakat agar wadah yang memang telah disediakan dapat dipergunakan  sebaik  mungkin  dan  tidak  menggunakan  kekuasaan  sebagai  ajang mengendalikan individu. 3)  Korupsi  sepertinya  sudah sangat sulit dilepaskan karena hal ini menyangkut  kesadaran  dari  masing  masing  individu  namun  jika  setiap  individu  dari pemerintah sadar akan apa yang menjadi tugasnya dan juga adanya pengawasan  yang ketat terhadap segala hal yang berbentuk interaksi aktif dari setiap program besar atau kegiatan dari pejabat publik itu sendiri maka korupsi akan semakin mudah untuk di cegah. 4) Selanjutnya mengenai  praktik  mekanisme  nepotisme,  strategi  yang  cocok  digunakan  adalah  melakukan observasi, evaluasi,mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan rekrutmen dan juga mengarahkan  atau  membuat  jalur  komunikasi  yang  baik  dan  seharusnya.  Untuk  penelitian selanjutnya,  saran  yang  dapat  diberikan  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  seperti:  1) menggunakan  lebih  banyak  sumber  untuk  mencari  berbagai  data  dan  referensi;  2) mengembangkan  penelitian  tujuan  yang  ingin  diteliti  dan  lebih  memfokuskan  terhadap  apa yang diteliti; 3) menunjang penelitian dengan wawancara dari sumber yang kompeten pada kajian yang diteliti.

## REFERENSI
Engkus, E. et.al. (2022). Intensi Perilaku Koruptif Aparatur Sipil Negara (ASN). Journal Of Digital Society , 1(1), 42-54 Gie, T. L. (2006). Etika Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka. Hasan, M. B. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. Journal of Governance Innovation , 59-76.
Keraf, A. S. (2010). Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: Buku Kompas. Kumorotomo, W. (2015). Etika Administrasi Negara. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Musri, R. A. (2022). Etika Administrasi Publik. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
Rahmanto,  A.  (2017).  Akuntabilitas  Publik  Pemerintah  Desa  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Sidoarjo . Jurnal Bisnis Indonesia , 39-44. Solomon, R. C. (1987). Etika: Suatu Pengantar. Jakarta. Triyuningsih. (2016). Buku Ajar Mata Kuliah Etika Administrasi Publik. Diponegoro: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro.
Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Kristian Widya Wicaksono , 3-12.
Wisok, P. Y. (2009). Etika Mengalami Krisis Membangun Pendirian. Bandung: Jendela Mas Pustaka.
Yusuf, I. M. (2018). Etika Dalam Wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal UNIGAL , 548-557.