## OPEN ACCESS

## PEMILIHAN LOKASI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA: STUDI KASUS RUSUNAWA PUTRI CEMPO, SURAKARTA
Nona Amaliya Rahma 1 , Paramita Rahayu 1 , Ana Hardiana 2 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret
2 Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret

## Abstrak
Kota Surakarta memiliki luas wilayah sebesar 44,04 km 2 dengan kepadatan penduduk lebih dari  11.340,84 jiwa/km 2 . Sebagian besar permasalahan  yang  dihadapi  Kota  Surakarta  adalah  pertumbuhan  penduduk  yang  cenderung  mengalami  peningkatan  yang  tidak sebanding dengan penyediaan tempat tinggal (backlog). Hal ini dipicu adanya permukiman kumuh yang perlu difasilitasi rumah layak huni. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan tersebut adalah penyediaan rumah susun sederhana sewa sebagai alternatif penyediaan rumah layak huni bagi MBR. Pemerintah Kota  Surakarta telah membangun rusunawa di Kelurahan Mojosongo yaitu Rusunawa  Putri Cempo. Namun dalam pembangunannya bukan tanpa masalah. Pada faktanya lokasi Rusunawa Putri Cempo kurang strategis karena dekat dengan aktivitas tempat pembuangan akhir (TPA), dekat perternakkan babi dan lokasi yang cenderung terpencil. Sehingga dengan adanya  hal  ini  mengindikasi  bahwa  pemilihan  lokasi  Rusunawa  Putri  Cempo  belum  sesuai  dengan  teori  atau  regulasi  yang  sudah ditetapkan.  Dalam  pemilihan  lokasi  rusunawa  terdapat  beberapa  faktor  yaitu  kesesuaian  dengan  rencana  tata  ruang,  aksesbilitas, ketersediaan  sarana,  ketersediaan  prasarana,  harga  lahan,  kerawanan  bencana,  kondisi  lingkungan  dan  kondisi  demografi.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  prioritas  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pemilihan  lokasi  Rusunawa  Putri  Cempo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan dua tahap analisis (1) analisis deskriptif untuk mengetahui identifikasi faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo, (2) teknik Analytical Hierarchy Process (AHP) yang digunakan untuk mengetahui  tingkat  prioritas  faktor  yang  mempengaruhi  pemilihan  lokasi  Rusunawa  Putri  Cempo.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa terdapat 4 (empat) prioritas faktor utama dalam pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo menurut stakeholders yaitu kesesuaian dengan rencana  tata  ruang,  kerawanan  bencana,  harga  lahan  dan  aksesibilitas.  Selain  itu  terdapat  4  (empat)  faktor  yang  tidak  mempunyai pengaruh besar yang juga sebagai acuan dalam pemilihan lokasi rusunawa yaitu ketersediaan sarana, ketersediaan prasarana, kondisi demografi dan kondisi lingkungan.
Kata kunci: AHP; faktor pemilihan lokasi; perumahan; rumah susun

## Abstract
Surakarta is a city of 44.04 km2 with population density of more than 11,340.84 inhabitatnts per km2. Housing provision is problematic for the city because supply is not able to fulfill demand for housing, or there is a backlog in Surakarta. ). Slum inhabitants contribute to the existing problem of backlog in Surakarta.  . Vertical housing for low-incomecommunity is one alternative to provide livable housing for slums inhabitants. The local government has built such vertical housing in Mojosongo Village, called Rusunawa Putri Cempo. However, the location of Rusunawa Putri Cempo isclose to the city landfils, and pig farm as well as remote .Therefore, the location of Rusunawa Putri Cempo actually not yet entirely conform  with the theories or regulations of housing location, which in fact should consider spatial planning, accessibility,  facility,  utility,  land  prices,  disaster  vulnerability,  environmental  conditions  and  demographic  conditions.  This  research  is intended  to investigate  the prioritizing of those housing location factors inselecting the location of Rusunawa Putri Cempo in Surakarta This study uses a quantitative method of  two stages analysis (1) descriptive analysis to determine the identifcation of factors that influence the location of Rusunawa Putri Cempo (2) AHP Analysis to determine the priority of factors that influence the location of Rusunawa Putri Cempo.  The  results  reveal  that,  there  are  four  priority  main  factors  according  to  the  stakeholders  that  are  spatial  planning,  disaster vulnerability, land prices and accessibility. In addition, there are four other factors that do not significantly  affect the selection of location for Putri Cempo  vertical housing. Those factors are facility, utilitiy, demographic conditions and environmental conditions.
Keywords: AHP; housing; location decision factor; vertical housing

## 1. PENDAHULUAN
Berkembangnya tata ruang Kota Surakarta seperti kegiatan komersial di area dengan intensitas kegiatan ekonomi tinggi membuat peruntukkan lahan permukiman semakin mendesak. Hal ini mengakibatkan lahan permukiman semakin bertambah padat dan terbatas. Kota Surakarta memiliki luas wilayah sebesar 44,04 km 2 dengan kepadatan penduduk 11.340,84 jiwa/km 2 . Permasalahan yang dihadapi Kota Surakarta saat ini adalah penyediaan kebutuhan tempat tinggal bagi MBR yang belum mampu  menjangkau  tempat  tinggal.  Selain  itu,  pertumbuhan  penduduk  yang  terus  meningkat  tidak  sebanding  dengan penyediaan  tempat  tinggal (backlog) .  Hal  ini  dipicu  adanya  permukiman  kumuh  baik  di  bantaran  rel  kereta  api  maupun bantaran sungai sehingga perlu difasilitasi dengan rumah layak huni.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta merumuskan program pembangunan perumahan khusus untuk MBR salah satunya adalah pembangunan rusunawa. Pembangunan rusunawa ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas perumahan yang layak huni. Selain itu, pembangunan rusunawa juga untuk memaksimalkan ketersediaan lahan di Kota  Surakarta  yang  semakin  terbatas.  Saat  ini  pemerintah  Kota  Surakarta  telah  membangun  18  tower  rusunawa  yang tersebar dengan karakteristik lokasi yang berbeda-beda. Misalnya Rusunawa Semanggi dekat dengan pusat perdagangan, Rusunawa Begalon dekat dengan pusat kota dan Rusunawa Jurug dekat dengan pusat aktivitas pendidikan (Rusdiono, 2012).
Pada awal tahun 2018 pemerintah Kota Surakarta membangun 2 tower rusunawa Putri Cempo di Kelurahan Mojosongo yaitu blok C dan D yang sebelumnya sudah terdapat 2 tower rusunawa yaitu blok A dan B. Rusunawa ini dibangun untuk dapat ditinggali oleh MBR yang belum mempunyai hunian dengan layak dan masyarakat yang terkena dampak relokasi Kali Pepe dan Kali Anyar. Namun, pada saat pembangunan Rusunawa Putri Cempo bukan tanpa masalah. Faktanya lokasi rusunawa ini berada dalam radius dekat dengan tempat pembuangan akhir (TPA) Putri Cempo dan perternakkan babi.
Menurut  Lusht  (1997)  mengemukakan  bahwa  kenyamanan  dan  keamanan  dari  suatu  tempat  tinggal  ditentukan  oleh lokasinya yaitu lingkungan dan aksesibilitas. Selain itu, lokasi Rusunawa Putri Cempo cenderung terpencil. Diikuti dengan pendapat  lainnya  mengenai  pemilihan  lokasi  perumahan  vertikal  yaitu  perlu  mempertimbangkan  kebersihan  lingkungan, aksesibilitas menuju pusat kota dan jarak menuju fasilitas umum (Balbontin, de Dios Ortuzar dan Swait, 2014). Dari segi aksesibilitas, pembangunan rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi masalah hunian MBR yang memiliki keterbatasan biaya yang dipandang tidak terlalu menguntungkan dan juga tidak menghasilkan keuntungan. Beberapa aspek penunjang dalam pemenuhan rumah bagi MBR adalah memberikan perlindungan hukum, keamanan dan kenyaman, aksesibilitas, layak huni, penyediaan fasilitas, dan lokasi yang terbuka terhadap pekerjaan. Di samping itu, pemilihan lokasi tempat tinggal tidak didirikan di tempat yang telah atau segera terpolusi yang bisa membuat ketidaknyamanan bagi para penghuni (Syarif, 2000). Tidak dapat dipungkiri juga bahwa harga lahan di dekat TPA cenderung murah sehingga dapat mempengaruhi pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo dengan orientasi konsumen menengah ke bawah.
Pelaksanaan pembangunan rusunawa perlu mempertimbangkan aspek pemilihan lokasi karena akan berdampak pada kesejahteraan dan kenyamanan penghuni. Terlebih rusunawa tersebut nantinya akan ditempati oleh masyarakat menengah ke bawah. Keberadaan rusunawa di Kota Surakarta tentu tidak terlepas dari faktor pendukung salah satunya adalah faktor pemilihan  lokasi.  Berdasarkan  permasalahan  terkait  pemilihan  lokasi  Rusunawa  Putri  Cempo  mengindikasi  belum mempertimbangkan aspek pemilihan lokasi yang sesuai dengan teori dan regulasi yang ada oleh stakeholders yang berkaitan dalam  pembangunan  rusunawa.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  dilakukan  utuk  mengetahui  factor-faktor  apa  yang mempengaruhi pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo berdasarkan preferensi pemerintah.

## 2. KAJIAN LITERATUR

## 2.1 PENGERTIAN PERUMAHAN
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan pengertian perumahan adalah kumpulan rumah yang merupakan bagian dari permukiman, baik daerah perkoaan maupun perdesaan yang  dilengkapi  dengan  sarana,  prasarana  dan  utilitas  lingkungan.  Menurut  SNI  Tata  cara  perencanaan  lingkungan perumahan di perkotaan, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Rumah dapat dikatakan sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau
hunian dan sarana pembinaan keluarga. Kebutuhan manusia terhadap perumahan memiliki dua artian yaitu, pertama sebagai komoditi yang mana standar fisik rumah yang tepat untuk dijadikan kriteria pengukuran, dan kedua adalah sebagai rumah tersebut dapat memberikan kepuasan kepada penghuninya (Turner,1976).

## 2.2 PEMILIHAN LOKASI PERUMAHAN
Pemilihan  lokasi  perumahan  perlu  mempertimbangkan  berbagai  faktor  pendukung  seperti  peraturan,  kondisi  tanah, fasilitas pelayanan dan prasarana lingkungan dan aksesibilitas. Menurut Komarudin (1997) menjelaskan ada beberapa faktor pemilihan lokasi perumahan yaitu kemudahan aksesibilitas, tersedia fasilitas umum, terhindar dari bencana, sesuai dengan arahan  pemanfataan  ruang.  Pedoman  Kriteria  Teknis  Penataan  Ruang  Kawasan  Budidaya  (2007)  menyebutkan  bahwa pertimbangan dalam pemilihan lokasi perumahan yaitu topografi, prasarana, bukan daerah rawan banjir, dan bukan pada kawasan lindung. Pertimbangan lain menurut Nasucha (1995) menjelaskan bahwa harga lahan untuk perumahan yang berada di  pinggiran  kota  cenderung  lebih  murah  dibanding  dengan  harga  lahan  di  dekat  pusat  kota.  Menurut  Lusht  (1997) mengungkapkan bahwa pemilihan lokasi perumahan ditentukan oleh kondisi lingkungan dan aksesibilitas. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 dalam memilih lokasi perumahan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, tidak berada di daerah yang mempunyai pencemaran udara, air dan kebisingan, aksesibilitas, aman dari bencana, dan kemiringan lahan tidak melebihi 0- 8%. Pemilihan lokasi perumahan menurut Catanese, dkk (1991) meliputi sah secara hukum, ketersediaan prasarana, estetika, harga lahan, topografi, dan aksesibilitas. Menurut Drabkin (1980) dalam memilih lokasi perumahan terdiri dari aksesibilitas, lingungan fisik dan sosial, aksesibilitas dan tersedia sarana prasarana. Lokasi perumahan perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan yang terhindar dari polusi, aman dan kelengkapan sarana (Turner, 1976). Adapun persyaratan pemilihan lokasi perumahan menurut Budihardjo (2004’) yaitu bukan daerah rawan bencana, aksesibilitas terlayani sarana dan prasarana, lokasi  jauh  dari  pencemaran  dan  kebisingan.  Sedangkan  persyaratan  lokasi  perumahan  menurut  Keputusan  Menteri Kesehatan yaitu ketersediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas, aman dari bencana, tidak terganggu oleh kebisingan dan terhindar dari polusi.

## 2.3 PENGERTIAN RUMAH SUSUN
Kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman telah diatur dalam  Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adanya kebijakan tersebut merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat agar mampu bertempat tinggal dengan layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Pembangunan perumahan meliputi rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun.  Pemerintah daerah  wajib  memberikan  kemudahan  akses  bagi  MBR  untuk  menjangkau  perumahan.  Salah  satu  program  pemerintah daerah dalam menyediakan hunian bagi MBR yaitu pembangunan rumah susun. Pembangunan rumah susun pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian layak huni yang didukung dengan lingkungan sehat dan berkelanjutan. Dalam upaya  peningkatan  kualitas  perumahan  dan  permukiman  kumuh,  pemerintah  daerah  menetapkan  kebijakan  dan  pola penanganannya dalam bentuk pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali. Pembangunan rumah susun merupakan salah satu pola penanganan peremajaan kota bagi daerah yang kumuh. Di samping itu juga untuk memecahkan persoalan pemenuhan  kebutuhan  terhadap  tempat  tinggal  yang  terjangkau  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  terutama  di  kawasan perkotaan  yang  mempunyai  jumlah  penduduk  yang  selalu  meningkat,  mengingat  lahan  diperkotaan  semakin  berkutang. Pengertian rumah susun berdasarkan Undang - Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan adalah tempat tinggal yang diatur secara bertingkat. Rumah susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun secara vertikal dalam  suatu  lingkungan  yang  distrukturkan secara  fungsional,  digunakan  secara terpisah  teutama tempat hunian yang sudah dilengkapi benda dan tanah bersama. Pengertian rumah susun berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun yaitu bangunan secara vertikal di suatu lingkungan yang dapat dihuni secara masing-masing dan digunakan secara terpisah.

## 2.4 PEMILIHAN LOKASI RUMAH SUSUN
Perencanaan dan pembangunan rumah susun tidak terlepas dari pemilihan lokasi yang sudah ditetapkan oleh pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan rumah susun. Berdasarkan Permen PUPR tentang Bantuan Pembangunan  dan Pengelolaan Rumah Susun menyebutkan bahwa pemilihan lokasi rumah susun harus memperhatikan rencana tata ruang, aksesibilitas, bebas dari bencana, terlayani prasarana dan utilitas umum. Menurut Peraturan Menteri 21 tahun 2011 tentang
Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa, lokasi rumah susun harus memenuhi persyaratan yaitu sesuai dengan rencana tata ruang, aksesibilitas, terhindar dari bencana, tersedia akses, serta terlayani utilitas umum. Berdasarkan UU No, 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun menyebutkan bahwa pemilihan lokasi rumah susun harus memenuhi syarat yaitu sesuai dengan  rencana  tata  ruang,  kepadatan  bangungan  dan  kepadatan  penduduk,  serta  layanan  sarana  dan  prasarana. Berdasarkan Tata Cara Perencanaan Fasilitas Lingkungan Rumah Susun Sederhana dalam pemilihan lokasi rumah susun perlu mempertimbangkan aspek topografi, akses terhadap fasilitas umum, tidak berada di sekitar lokasi yang mempunyai pencemaran, kepadatan bangunan, dan bukan daerah rawan bencana. Menurut Balbontin, de Dios Ortuzar dan Swait (2014) faktor pemilihan lokasi perumahan vertikal mempertimbangkan kebersihan lingkungan, aksesibilitas menuju pusat kota dan jarak menuju fasilitas umum. Menurut Williams (2008) dalam Ahmad Ezanee Hashim dkk, (2012) karakteristik lokasi melihat ketersediaan transportasi umum dan keterjangkauan terhadap fasilitas umum. Mengacu pada pendapat para ahli, sintesis variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Sintesis Variabel Penelitian Variabel Lokasi Rumah Susun Variabel Lokasi Perumahan Sintesis Variabel Pemilihan Lokasi Rumah Susun Penjabaran Variabel Rencana tata ruang Sesuiai  rencana  tata ruang Kesesuaian  rencana  tata ruang Pemilihan lokasi rumah susun harus sesuai dengan peruntukan  kawasan  budidaya  perumahan berdasarkan RTRW Terhindar dari bencana Tidak rawan bencana Kerawanan bencana Pemilihan  lokasi  rumah  susun  tidak  berada    pada daerah rawan rencana Sarana Ketersediaan  sarana dan prasarana Ketersediaan sarana Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  penunjang sangat penting dalam pemilihan lokasi rumah susun maupun perumahan Prasarana Ketersediaan prasarana Aksesibilitas Aksesibilitas Aksesibilitas Pemilihan lokasi rumah susun perlu mempertimbangkan  aksesibilitas  yang  didukung dengan jarak ke fasilitas umum, ketersediaan moda transportasi dan jarak ke jalan utama atau jalan raya Kondisi demografi - Kondisi demografi Kondisi  demografi  ditinjau  dari  segi  jumlah penduduk dan luas wilayah terbangun yang mampu untuk dibangun rumah susun Kondisi lingkungan Kondisi lingkungan Kondisi lingkungan Pemilihan lokasi rumah susun perlu mempertimbangkan  kesehatan  lingkungan  yang artinya  daerah  tersebut  tidak  mempunyai  aktivitas yang  menyebabkan  pencemaran  udara,  air  dan kebisingan - Harga lahan Harga lahan Harga lahan di pusat kota lebih mahal dibandingkan dengan harga lahan yang berada di pinggiran yang cenderung murah

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deduktif  dengan  jenis  penelitian  kuantitatif.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengetahui faktor prioritas yang mempengaruhi pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terbagi menjadi 2 yaitu pengumpulan data primer dengan observasi lapangan, memberikan kuesioner AHP kepada stakeholders terkait  pembangunan  rusunawa  untuk  mendapatkan  nilai  kepentingan  tiap  faktor  dan  pengumpulan  data sekunder dengan studi dokumen atau literature dari instansi terkait. Variabel dan indikator pada penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.
Pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo dibutuhkan data sekunder yang didapatkan dari instansi terkait. Salah satu strategi analisis dari teknik purposive sampling adalah  analisis stakeholder  mapping .  Analisis  ini  digunakan  karena  dibutuhkan  pakar  atau  pendapat  ahli  yang memiliki kemampuan pada penelitian ini. Untuk menentukkan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini maka dilakukan studi dokumen berdasarkan tupoksi dalam Perwali Surakarta No 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang menangani pembangunan Rusunawa Putri Cempo. Setelah itu, penentuan justifikasi pengaruh dan kepentingan dilakukan melalui analisis stakeholder mapping terkait pihak yang terlibat dalam pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo. Gambar 1 adalah hasil stakeholder mapping berdasarkan pengaruh dan kepentingan dalam pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo.
Tabel 2. Variabel Penelitian Variabel Indikator Sumber Kesesuaian  rencana  tata ruang - Permen  PUPR  No.  01/PRT/M/2018  tentang  Bantuan Pembangunan  dan  Pengelolaan  Rumah  Susun,  Permen No.  21  tahun  2011  tentang  Pedoman  Bantuan Pembangunan  Rumah  Susun  Sewa,  UU  No.  20  tahun 2011 tentang Rumah Susun Kerawanan bencana Banjir Komarudin (1997), Budihardjo (2004), Pembangunan Dan Pengelolaan  Rumah  Susun,  dan  SNI  Tata  Cara Perencanaan  Fasilitas  Lingkungan  Rumah  Susun Sederhana Longsor Aksesibilitas Jarak menuju fasilitas umum Permen  No.  21  tahun  2011,  Turner  (1976),  Rapoport (1983),  Balbontin,  de  Dios  Ortuzar  dan  Swait  (2014), Williams (2008) dalam Ahmad Ezanee Hashim dkk, (2012) Ketersediaan transportasi umum Jarak  menuju  jalan  utama/jalan raya
Ketersediaan sarana
Sarana pendidikan SNI  Tata  Cara  Perencanaan  Lingkungan  Perumahan  di Perkotaan,  SNI  Tata  Cara  Perencanaan  Fasilitas Lingkungan  Rumah  Susun  Sederhana,  Revi  dan  Dube 1999), dan De’Chiara (1995) Sarana niaga/ekonomi Sarana  pemerintahan/pelayanan umum Sarana kesehatan Sarana ruang terbuka Sarana kebudayaan dan rekreasi Ketersediaan prasarana Jaringan listrik Jaringan drainase Jaringan persampahan Telekomunikasi Jaringan air bersih Sanitasi Jaringan jalan Kondisi demografi Kepadatan penduduk SNI  Tata  Cara  Perencanaan  Lingkungan  Perumahan  di Perkotaan, UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan  SNI  Tata  Cara  Perencanaan  Fasilitas  Lingkungan Rumah Susun Sederhana Kondisi lingkungan Udara Drabkin (1980), SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan  di  Perkotaan,  Turner  (1976),  Budihardjo (2004),    Kepmenkes  No.  829/Menkes/SK/VII/1999  dan Balbontin, de Dios Ortuzar dan Swait (2014). Air Kebisingan Harga lahan - Nasucha (1995), Catanese, dkk (1991).
Berdasarkan gambar stakeholders mapping (Gambar 1) diketahui bahwa terdapat tiga kelompok karakteristik stakeholde r yaitu keyplayer,  subject  dan  context  setter dengan  total  sampel  responden  yang  dibutuhkan  pada  dalam  penelitian  ini sebanyak 13 sampel. Setelah itu, teknik analisis yang digunakan adalah teknik Analytical Hierarchy Process (AHP) yang diperlukan untuk mengetahui prioritas faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo. Tabel 3 adalah daftar tabel responden penelitian kuisioner AHP.
Tinggi Subject  DPPKAD  Kecamatan  Kelurahan Key Players  Dinas Perumahan dan Permukiman  BAPPEDA
 UPTD Rumah Susun  Dinas Pekerjaan Umum Crowd Context Setter  Akademisi Bidang Perumahan Rendah Tinggi
Sumber: Reed dalam Kadir (2013), 2019 Gambar 1. Matriks Stakeholders Mapping Berdasarkan Tingkat Pengaruh dan Tingkat Kepentingan Tabel 3. Daftar Jumlah Responden Stakeholder Jumlah Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Permukiman 3 Dinas Pekerjaan Umum 3 BAPPEDA 2 UPTD Rumah Susun 1 DPPKAD 1 Kecamatan 1 Kelurahan 1 Akademisi Bidang Perumahan 2 TOTAL 13

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 GAMBARAN UMUM RUSUNAWA PUTRI CEMPO
Rusunawa  Putri  Cempo merupakan  program  dari  Pemerintah  Kota  yang  diajukan ke  Pemerintah  Pusat  (Kementerian PUPR) dalam rangka mewujudkan pembangunan rusunawa untuk kepentingan MBR. Rusunawa Putri Cempo merupakan sebuah hunian verikal yang pembangunannya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum mampu  mengakses  rumah  secara  terjangkau  sekaligus  bagi  masyarakat  di  bantaran  kali  yang  tedampak  program pengendalian  banjir  di  Kota  Surakarta  sekaligus  memfasilitasi  kebutuhan  rumah  bagi  masyarakat  yang  terkena  dampak kegiatan resistensi Bendung Karet Tirtonadi. Selain itu pembangunan Rusunawa Putri Cempo merupakan salah satu kebijakan pemerintah Kota Surakarta untuk mendukung pengembangan wilayah Solo Utara. Hal ini diharapkan agar wilayah Solo Utara menjadi berkembang dengan upaya pemerataan infrastruktur berupa hunian rumah susun sederhana sewa.
Rusunawa Putri Cempo berada di sekitar permukiman penduduk yang terletak di Desa Ngemplak RW XI RT 03 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres (lihat Gambar 2). Rumah susun ini dikenal dengan Rusunawa Putri Cempo karena letaknya yang tidak jauh dari tempat pembuangan akhir Putri Cempo. Rusunawa ini terbagi menjadi 4 blok dengan masing-masing memiliki empat lantai yaitu blok A yang dibangun tahun 2016, blok B pada tahun 2017 sedangkan Blok C dan D yang dibangun pada tahun 2018 hingga sekarang sudah rampung dan sudah dihuni.

## 4.2 IDENTIFIKASI FAKTOR PEMILIHAN LOKASI RUSUNAWA PUTRI CEMPO

## 4.2.1 Kerawanan Bencana
Faktor kerawanan bencana termasuk hal yang sangat penting dilakukan dalam pemilihan lokasi rusunawa. Kerawanan bencana yang diteliti pada peneilitian ini adalah banjir dan longsor.
Kep en tin gan (In ter es t) Pengaruh (Power)

## a) Banjir
Berdasarkan RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031, Rusunawa Putri Cempo yang terletak di Kelurahan Mojosongo bukan  termasuk  dalam  daerah  rawan  banjir.  Hal  ini  didukung  dengan  kontur  di  Kelurahan  Mojosongo  yang  relatif  tinggi sehingga aman dari bahaya banjir.

## b) Longsor
Berdasarkan  data  Kecamatan  Jebres  Dalam  Angka  tahun  2018  diketahui  bahwa  Kelurahan  Mojosongo  mempunyai kemiringan lereng, yakni sebesar 0-40 %. Kondisi tersebut tergolong dalam kategori curam. Untuk kawasan Rusunawa Putri Cempo dibangun di atas lahan dengan kemiringan tanah (Slope of Land) yang bergelombang yaitu 10-15% yang berisiko rawan terhadap bahaya longsor.
Gambar 2. Peta Lokasi Rusunawa Putri Cempo

## 4.2.2 Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang
Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031 terkait kawasan budidaya untuk peruntukkan kawasan perumahan dan permukiman telah dijelaskan dalam pasal 43 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kawasan budidaya untuk pengembangan perumahan vertikal berupa rumah susun sewa (rusunawa) akan dikembangkan di Kecamatan Jebres dan Kecamatan Serengan (lihat Gambar 3) . Berdasarkan isi Perda tersebut menerangkan bahwa lokasi Rusunawa Putri Cempo yang terletak di Kecamatan Jebres merupakan daerah yang ditetapkan dalam perencanaan perumahan vertikal atau  rumah  susun  sewa  (rusunawa).  Sehingga  dari  hasil  observasi  dapat  diketahui  bahwa  lahan  yang  digunakan  untuk membangun  Rusunawa  Putri Cempo  telah  sesuai  dengan Rencana  Tata  Ruang dengan  peruntukkan kawasan  budidaya perumahan.
BLOK C
BLOK D BLOK A
BLOK B

## Gambar 3. Peta Lokasi Rusunawa Putri Cempo

## 4.2.3 Aksesibilitas
Aksesibilitas menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan rumah susun. Aksesibilitas yang dilihat pada penelitian ini terdiri dari jarak rusunawa menuju fasitilas umum, ketersediaan transportasi umum, dan akses rusunawa menuju jalan raya. Aksesibilitas menuju lokasi rusunawa dapat dilihat pada Gambar 4.  Berikut adalah data yang didapat dari hasil observasi lapangan:

## a) Jarak Rusunawa menuju Jalan Raya
Akses Rusunawa Putri Cempo menuju Jl. Mayor Achmadi perlu menggunakan kendaran pribadi. Hal ini diketahui bahwa jarak menuju jalan raya terhadap Rusunawa Putri Cempo yaitu 1 km. Namun, secara keseluruhan kondisi fisik jaringan jalan raya menuju lokasi rusunawa dapat dikatakan cukup baik. Hanya saja untuk menuju jalan masuk ke rusunawa relatif sempit dan kondisi jalan lingkungan perlu membutuhkan perbaikan.

## b) Ketersediaan Transportasi Umum
Layanan transportasi umum yang tersedia di luar kawasan Rusunawa Putri Cempo hanya terdapat satu angkutan umum yaitu jalur trayek ex-angkot 07 yang berintegrasi dengan BST ( Batik Solo Trans ) koridor 09. Rute trayek tersebut melewati jalan sebelum masuk ke kawasan Rusunawa Putri Cempo. Namun rute BST ini tidak sampai menjangkau kawasan Rusunawa Putri Cempo.

## c) Jarak Rusunawa menuju Fasilitas Umum
Secara keseluruhan akses Rusunawa Putri Cempo terhadap fasilitas umum yang tersebar di luar maupun di lingkungan rusunawa sudah memiliki akses yang baik. Penghuni rusunawa bisa menjangkau fasilitas umum dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan pribadi/umum. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 4.
Tabel 4. Kondisi Akses Rusunawa Putri Cempo menuju Fasilitas Umum No. Akses menuju Fasilitas umum Keterangan 1 Pelayanan Umum/Pemerintahan Fasilitas pelayanan umum yang tersedia di kawasan Rusunawa Putri Cempo meliputi pos keamanan  lingkungan,  balai  serbaguna  dan  Kantor  Kelurahan  Mojosongo.  Akses rusunawa terhadap fasilitas pelayanan umum/pemerintah mempunyai akses yang baik dan  bisa  dijangkau  dengan  berjalan  kaki  maupun  menggunakan  kendaraaan pribadi/umum 2 Perdagangan/Ekonomi Fasilitas  perdagangan  yang  ada  di  lingkungan  sekitar  Rusunawa  Putri  Cempo  berupa warung/toko klontong dan warung makan dengan jarak 50 m dari rusunawa. Penghuni bisa  mengaksesnya  dengan  berjalan  kaki.  Sedangkan  fasilitas  perdagangan  dengan skala besar berupa pasar memiliki akses yang baik dan mudah untuk dijangkau dengan kendaraan pribadi. 3 Pendidikan Fasilitas  pendidikan  di  sekitar  lingkungan  rusunawa  hanya  terdapat  TPA.  Sedangkan untuk sarana pendidikan tingkat TK, SD, SMP, dan SMA lokasinya berada diluar kawasan rusunawa.  Akses  rusunawa  menuju  TPA  memiliki  jarak  500  m  sehingga  untuk menjangkau  fasilitas  tersebut  memerlukan  kendaraan  pribadi.  Jarak  antara  rusunawa menuju sarana pendidikan berupa TK, SD, SMP dan SMA memiliki akses yang mudah dijangkau namun perlu menggunakan moda transportasi umum/pribadi karena jaraknya relatif jauh yaitu 2-3 km dari rusunawa.. 4 Peribadatan Fasilitas peribadatan di lingkungan rusunawa Putri Cempo  hanya terdapat masjid. Akses pencapaian  dari  rusunawa  ke  masjid  tidak  terlalu  jauh  hanya  200  m  dari  rusunawa. Kondisi tersebut masih bisa dijangkau oleh penghuni dengan berjalan kaki. 5 Kesehatan Fasilitas kesehatan di lingkungan rusunawa meliputi bidan, dokter praktek dan posyandu. Akses Rusunawa Putri Cempo menuju ke fasilitas kesehatan memiliki akses yang baik yaitu sekitar 500 m dari rusunawa sehingga perlu menggunakan kendaraan pribadi. 6 RTH/Olahraga Fasilitas  rekreasi  di  lingkungan  rusunawa  meliputi  taman  bermain  anak  dan  lapangan olahraga.  Rusunawa  Putri  Cempo  juga  sudah  tersedia  taman  bermain  anak  yang diperuntukkan bagi anak-anak untuk mengisi waktu bersama teman maupun keluarga. Terdapat pula lapangan olahraga yang jaraknya 500 m dari rusunawa.
Gambar 4. Peta Aksesibilitas menuju Lokasi Rusunawa

## 4.2.4 Ketersediaan Sarana
Rusunawa Putri Cempo sudah terlayani beberapa sarana eksisting yang tersebar di Kelurahan Mojosongo dan sarana penunjang rusunawa yang disediakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Surakarta untuk memenuhi kebutuhan penghuni sehari-hari. Kondisi beberapa sarana yang tersebar di lingkungan kawasan Rusunawa Putri Cempo cukup baik dalam mengakomodasi kegiatan penghuni. Tabel 5 menunjukkan persebaran sarana penunjang di Rusunawa Putri Cempo.
Tabel 5. Persebaran Sarana Penunjang Rusunawa Putri Cempo No. Sarana Penunjang Keterangan 1 Pelayanan Umum/Pemerintahan Di lingkungan sekitar kawasan putri cempo ini sudah memiliki sarana pelayanan umum/pemerintahan berupa  2 balai pertemuan dan 4 pos kamling yang tersebar di kawasan tersebut. Namun untuk sarana pemerintahan berupa kelurahan dan kecamatan letaknya berada di luar kawasan 2 Perdagangan/Ekonomi   Sarana perdagangan yang tersebar di lingkungan sekitar kawasan Rusunawa Putri Cempo yakni toko klontong dan warung makan. Untuk sarana perdagangan dengan skala besar berupa Pasar Sibela letaknya berada di luar kawasan. 3 Pendidikan Sarana pendidikan yang terdapat di lingkungan sekitar kawasan Rusunawa Putri Cempo yakni 1 TPA. Sedangkan untuk sarana pendidikan formal dengan tingkat TK, SD, dan SMA letak persebarannya berada diluar kawasan. 4 Peribadatan Sarana peribadatan di lingkungan sekitar kawasan Rusunawa Putri Cempo sudah tersedia. Sarana peribadatan yang tersebar baik di luar kawasan maupun di dalam rusuawa tersebut yakni terdapat 2 masjid dan 1 mushola. 5 Kesehatan Di lingkungan sekitar kawasan Rusunawa Putri Cempo sudah mempunyai sarana kesehatan untuk mengakomodasi kesehatan penghuni yakni berupa posyandu, bidan, dan klinik dokter. Namun untuk rumah sakit/RS berada di luar kawasan. 6 RTH/Olahraga
Ketersediaan sarana sarana RTH dan reksreasi yang tersebar di lingkungan Rusunawa Putri Cempo yakni memiliki 2 taman bermain anak dan 1 lapangan.

## 4.2.5 Ketersediaan Prasarana
Berdasarkan yang termuat dalam SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan prasarana terbagi menjadi 7 (tujuh) jenis yakni jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan telekomunikasi, jaringan persampahan, jaringan air bersih, jaringan air limbah/sanitasi, dan jaringan listrik. Di lokasi kawasan Rusunawa Putri Cempo sudah terdapat jaringan prasarana yang melayani kebutuhan penghuni (lihat Tabel 6).
Tabel 6. Kondisi Prasarana Penunjang Rusunawa Putri Cempo No. Prasarana Penunjang Keterangan 1 Jalan Lokasi Rusunawa Putri Cempo sudah didukung dengan jaringan jalan permukiman sekitar yang memadai. Jaringan jalan lingkungan di kawasan Rusunawa Putri Cempo mayoritas sudah memiliki kondisi jalan yang baik, serta sudah dilapisi dengan beton dan aspal. Akan tetapi, jalan lingkungan di Rusunawa Putri Cempo Blok A ini dalam kondisi rusak ringan namun hal tersebut tidak menghalangi aktivitas para penghuni disana.
2 Drainase
Jaringan drainase baik di lingkungan permukiman maupun di kawasan Rusunawa Putri Cempo terbagi menjadi 3 yakni saluran drainase primer berupa aliran sungai, jaringan drainase sekunder yang di Jl.
Mayor Achmadi, dan jaringan drainase tersier yang berada di lingkungan perumahan. 3 Air Bersih
Persediaan pelayanan air bersih Rusunawa Putri Cempo bersumber dari air tanah dibandingkan menggunakan air bersih dari PDAM Kota Surakarta. Hal tersebut karena jaringan PDAM belum menjangkau Rusunawa Putri Cempo. 4 Telekomunikasi Jaringan telekomunikasi yang didistribusikan ke para provider dikelola oleh PT. Telkom dan jaringan lainnya. Sehingga penghuni rusunawa lebih memilih menggunakan hanphone dibanding menggunakan telepon rumah.
5 Listrik
Pelayanan jaringan listrik yang ada di Rusunawa Putri Cempo merupakan jaringan yang dikelola langsung oleh Perusahan Listrik Negara (PLN) Kota Surakarta. Jaringan listrik secara umum mengikuti jaringan jalan yang ada di kawasan permukiman dengan besar daya listrik 900-1300 watt.
No. Prasarana Penunjang Keterangan 6 Air Limbah Jaringan air limbah di Rusunawa Putri Cempo berupa jaringan pembuangan air limbah setempat berupa septic tank ( on site )
7 Persampahan Sistem pengelolaan sampah ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta (DLH) dimulai dari skala terkecil yang ada di kelurahan dengan mendatangi rumah warga termasuk rusunawa yang diangkut menngunakan mobil sampah.

## 4.2.6 Kondisi Demografi
Kondisi demografi pada pemilihan lokasi rusunawa ini ditinjau dari segi kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang digunakan adalan kepadatan penduduk netto . Kepadatan penduduk netto bertujuan untuk mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi permukiman pada lahan terbangun. Untuk mengetahui kepadatan penduduk di Kelurahan Mojosongo agar bisa dibangunnya sebuah rusunawa dapat dihitung menggunakan rumus kepadatan penduduk netto (lihat  Tabel  7).  Data  jumlah  penduduk  dan  luas  wilayah  Kelurahan  Mojosongo  yang  digunakan  adalah Kecamatan Jebres Dalam Angka tahun 2015-2018.
Tabel 7. Kepadatan Penduduk Netto di Kecamatan Jebres Kelurahan Luas permukiman (km2) Kepadatan penduduk (jiwa/km2) 2015 2016 2017 2018 Kepatihan Kulon 0.09 29691 28159 26714 25347 Kepatihan Wetan 0.05 60574 58085 55702 53426 Sudiroprajan 0.12 36700 34403 32247 30226 Gandekan 0.29 33102 32808 32514 32223 Sewu 0.30 24874 24626 24384 24142 Pucangsawit 0.57 24095 24114 24135 24156 Jagalan 0.45 27166 27009 26853 26699 Purwodinigratan 0.18 29611 29059 28518 27989 Tegalharjo 0.21 26230 24948 23728 22569 Jebres 1.48 22089 22253 22417 22582 Mojosongo 3.54 14262 14423 14585 14750 Pada analisis netto tahun 2016, kelurahan yang memiliki kepadatan terendah yaitu Kelurahan Mojosongo sebesar 14.423 jiwa/km 2 dalam  satu  kelurahan.  Jadi  dapat  disimpulkan  melalui  perhitungan  di  atas  diketahui  bahwa  kondisi  Kelurahan Mojosongo  yang  memiliki  kepadatan  rendah  ini  bisa  mempengaruhi  jenis  hunian  yang  akan  dibangun  disana  sehingga memang memiliki potensi sebagai kelurahan yang cocok dalam pengembangan perumahan.

## 4.2.7 Kondisi Lingkungan
Kondisi lingkungan Rusunawa Putri Cempo dari segi kenyamanan cukup memberikan dampak negatif karena terdapat perternakkan babi dan jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat pembuangan akhir. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan terkait kondisi lingkungan dalam pemilihan lokasi rusunawa yakni pencemaran udara, pencemaran air dan kebisingan.

## a) Pencemaran Udara
Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa Rusunawa Putri Cempo memiliki lokasi yang berdekatan dengan TPA Putri Cempo  dan  perternakkan  babi  sehingga  dapat  menimbulkan  polusi  dari  kegiatan  tersebut.  Menurut  data  dari  DLH  Kota Surakarta mengenai kualitas udara di sekitar TPA Putri Cempo telah melakukan uji melalui 3 titik lokasi yaitu lokasi TPA, jalan masuk TPA dan permukiman sekitar TPA. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kualitas udara di permukiman sekitar TPA termasuk Rusunawa Putri Cempo belum dapat dikatakan tercemar meski hasil uji menunjukkan bahwa nilai kualitas udara cenderung jelek namun masih di bawah baku mutu.

## b) Pencamaran Air
Air lindi merupakan air yang berisi kandungan organik tinggi yang terbentuk akibat timbunan sampah yang melarutkan banyak  senyawa  akibat  adanya  air  hujan  yang  meresap  ke  dalam landfill. Apabila  penanganan  dan  pengolahan  air  lindi sampah  tidak  dilakukan  secara  optimal,  air  lindi  ini  akan  masuk  ke  dalam  air  tanah  ataupun  ikut  terbawa  dalam  aliran permukiman. Sementara itu, kebutuhan air bersih di kawasan Rusunawa Putri Cempo dilayani oleh jaringan air bersih yang bersumber dari air tanah. Hasil pengujian air lindi menunjukkan bahwa air lindi di TPA Putri Cempo sudah tercemar oleh kandungan COD yang melampaui nilai baku mutu. Namun tidak berpengaruh pada kondisi air tanah yang ada di permukiman sekitar TPA Putri Cempo.

## c) Kebisingan
Berdasarkan hasil data perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan uji pada ke tiga titik sampel dalam sekitar lokasi yaitu di dalam lokasi TPA, lokasi masuk dan di lokasi permukiman TPA. Untuk tingkat kebisingan di kawasan permukiman TPA Putri Cempo menunjukkan nilai sebesar 55,6 dB dari 70 dB. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang.

## 4.2.8 Harga Lahan
Harga lahan tahun 2016 saat Rusunawa Putri Cempo blok A dibangun yaitu Rp.1.636.382.000 dengan harga per meternya Rp.288.858 berdasarkan harga pasar ganti rugi. Lahan tersebut dibeli oleh pemerintah Kota Surakarta seluas 5.665 m 2 . Nilai tersebut tergolong murah dikarenakan berada di pinggiran kota sekaligus dengan dengan TPA. Pemerintah Kota Surakarta juga tidak masalah apabila membeli lahan tersebut berdasarkan harga NJOP. Berdasarkan data Peta Zona Nilai tanah Tahun 2018 dari Kementerian ATR/BPN, sampel untuk harga lahan di Kelurahan Mojosongo dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Sampel Nilai Lahan di Kelurahan Mojosongo No. Lokasi Harga Lahan (Rp/m2) 1 Perumahan di Jl. Letjend Sutoyo 3.276.000 2 Perumahan di Jl, Jaya Wijaya 2.780.000 3 Permukiman di lingkungan TPA Putri Cempo 843.932 Sumber: Zona Nilai Tanah di Kelurahan Mojosongo oleh Kementerian ATR/BPN, 2019

## 4.3 IDENTIFIKASI FAKTOR PEMILIHAN LOKASI RUSUNAWA PUTRI CEMPO
Pada analisis faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo menggunakan teknik Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan aplikasi Expert Choice 11. Penggunaan aplikasi Expert Choice 11 dilakukan dengan menginput hasil data kuisioner yang telah diberikan setiap stakeholder . Setelah itu, menghasilkan output berupa faktor prioritas yang mempengaruhi pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo. Gambar 5 merupakan hasil dari tingkatan prioritas faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo.
Gambar 5. Tingkat Prioritas Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Rusunawa Putri Cempo

## 4.3.1 Prioritas I: Faktor Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang
Kesesuaian  dengan  rencana  tata  ruang  sangat  diperlukan  dalam  arahan  pengembangan  wilayah  termasuk pengembangan wilayah untuk kawasan perumahan. Hal ini didukung dengan pendapat Komarudin (1997) dan Catanese, dkk (1991)  yang  menyatakan  bahwa  beberapa  sumber  regulasi  terkait  pembangunan  perumahan  seperti  SNI  tata  cara perencanaan lingkungan perumahan, pedoman penataan ruang kawasan budidaya (2007) dan UU No. 20 tahun 2011 tentang rumah susun yang menyatakan pembangunan perumahan harus sah secara hukum dan sesuai dengan arahan pemanfataan ruang yang mana sudah diatur dengan rencana tata ruang wilayah.
Berdasarkan hasil analisis, kesesuaian dengan rencana tata ruang merupakan faktor yang berada diposisi pertama dalam pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo. Faktor kesesuian dengan rencana tata ruang dianggap sebagai faktor utama yang memiliki pengaruh penting sebab dalam pembangunan perumahan perlu adanya acuan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai peruntukkan kawasan budidaya perumahan. Acuan ini nantinya akan menyangkut serangkaian perizinan.

## 4.3.2 Prioritas II: Faktor Kerawanan Bencana
Dalam pelaksanaan pembangunan baik infrastruktur maupun hunian perlu memperhitungkan aspek kebencanaan untuk mengantisipasi terjadinya risiko kerawanan bencana. Kerawanan bencana dalam pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo didukung oleh beberapa bendapat dari Komarudin (1997) dan Budiharjo (2007) serta sumber regulasi dari Kepmenkes (1999) dan DPU (2007) yang menjelaskan bahwa pemilihan lokasi hunian baik rumah tinggal maupun rumah susun harus aman dan terhindar dari potensi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan longsor.
Tingkat prioritas kepentingan kerawanan bencana menempati urutan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kerawanan bencana merupakan faktor yang cukup penting dan berpengaruh serta menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam pemilihan lokasi Rusunawa. Pada saat pengajuan untuk penambahan rusunawa ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota  Surakarta  harus  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  pengajuan  lahan.  Lahan  yang  diajukan  oleh Pemerintah Kota Surakarta ke Pemerintah Pusat sifatnya sudah clean and clear. Clean dalam persyaratan lahan yang harus dipenuhi adalah lahan kosong yang terhindar dari bencana, dan clear artinya status lahan tersebut jelas milik Pemerintah Kota Surakarta.

## 4.3.3 Prioritas III: Faktor Harga Lahan
Harga lahan menjadi salah satu pertimbangan pemilihan lokasi perumahan. Faktor penentu harga lahan untuk perumahan didukung dengan adanya pendapat dari beberapa ahli seperti Nasucha (1995), dan Catanesse, dkk (1991) yang menerangkan bahwa harga lahan untuk perumahan cenderung lebih murah apabila berada di pinggiran kota dan lain halnya dengan harga lahan yang mempunyai aksesibilitas tinggi seperti dekat dengan pusat kota yang cenderung lebih mahal.
Faktor harga lahan menempati tingkat prioritas ke tiga. Hal ini menunjukkan bahwa faktor harga lahan memiliki peran cukup penting karena berpengaruh pada kondisi lahan yang masih tersedia di Kota Surakarta. Harga lahan yang dibangun untuk Rusunawa Putri Cempo tergolong murah karena kondisi lahan yang berada di dekat TPA dan di pinggiran kota. Pemerintah Kota Surakarta tidak punya pilihan lain selain menempatkan rusunawa disana. Hal ini dikarenakan keterbatasan lahan di Kota Surakarta  yang  semakin  terbatas.  Selain  itu,  pembangunan  Rusunawa  Putri  Cempo  ini  dibangun  sebagai  fasilitas  publik dengan segmentasi pasar menegah ke bawah yang mematok harga sewa rendah.

## 4.3.4 Prioritas IV: Faktor Aksesibilitas
Kemudahan  aksesibilitas  dalam  pemilihan  lokasi  hunian  didukung  oleh  beberapa  pendapat  dari  Komarudin  (1997), Nasucha (1995), Lusht (1997), Drabkin (1980), Catanesse, dkk (1991) serta regulasi terkait pemilihan lokasi perumahan dari standar Kepmenkes (1999) dan SNI tata cara perencanaan lingkungan perumahan yang secara garis besar menyatakan bahwa pemilihan lokasi perumahan maupun rumah susun perlu mempertimbangkan aspek aksesibilitas yang erat kaitannya dengan ketersediaan transportasi umum, jarak menuju jalan raya, dan jarak menuju fasilitas umum.
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat prioritas kepentingan aksesibilitas menempati urutan ke empat yang artinya faktor ini cukup penting dalam pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo. Faktor aksesibilitas yang dilihat dalam pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo meliputi ketersediaan transportasi umum, jarak menuju jalan raya dan jarak menuju fasilitas  umum.  Ketersediaan  tranportasi  dalam  pemilihan  lokasi  Rusunawa  Putri  Cempo  didukung  dengan  keberadaan transportasi umum berupa BST Koridor 09 yang akan memudahkan penghuni menuju fasilitas tertentu. Selain itu, Rusunawa Putri Cempo sudah memiliki akses yang terbilang cukup baik untuk menuju jalan raya/jalan utama yaitu Jl. Mayor Achmadi. Hanya saja lokasi yang terpencil merupakan kekurangan dari Rusunawa Putri Cempo. Tentunya hal ini dapat mempersulit masyarakat atau pendatang yang ingin ke rusunawa tersebut. Persoalan ini  akan diatasi oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan membangun ruas jalan lingkungan yang dihubungkan dengan jalan lingkungan permukiman sekitar.

## 4.3.5 Prioritas V: Faktor Ketersediaan Sarana
Dalam penyediaan perumahan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan tingkat ekonomi apapun perlu ditunjang dengan ketersediaan  sarana  guna  mendukung  aktivitas  penghuni.  Berdasarkan  pendapat  dari  beberapa  ahli  menurut  Komarudin (1997), Drabkin (1980), Catanesse, dkk (1991), Turner (1976), Budiharjo (2004), Williams (2008) menyatakan bahwa lokasi perumahan memiliki kedekatan dengan kelengkapan pelayanan sarana.
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa faktor ketersediaan sarana menempati urutan ke lima. Faktor ketersediaan sarana kurang memiliki pengaruh besar dalam pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo. Hal ini dikarenakan Rusunawa Putri Cempo  telah  terlayani  sarana  eksisting  yang  tersebar  di  Kelurahan  Mojosongo.  Kelengkapan  sarana  untuk  pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni bagi MBR menurut Syarief (2000) dan De’Chiara (1995) didukung dengan sarana penunjang  seperti    kesehatan,  pendidikan,  perekonomian,  peribadatan,  pelayanan  umum  serta  rekreasi.  Standar  dalam penyediaan sarana penunjang rumah susun mengacu pada SNI tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan yang terdiri pendidikan, peribadatan, kesehatan, perniagaan/ekonomi, pemerintahan/pelayanan umum, dan RTH/olahraga. Pembangunan rumah susun sederhana sewa merupakan program dari pemerintah pusat sehingga segala penyediaan sarana penunjang  rusunawa  telah  disediakan  saat  pembangunan seperti sarana  peribadatan, sarana  RTH/olahraga,  dan sarana untuk tempat pertemuan warga. Secara keseluruhan dalam penyediaan sarana penunjang untuk Rusunawa Putri Cempo telah terlayani sarana yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta maupun sarana yang berada diluar rusunawa.

## 4.3.6 Prioritas VI: Faktor Ketersediaan Prasarana
Dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh kebutuhan hunian yang layak huni tidak dapat terlepas dari aspek ketersediaan prasarana dasar penunjang perumahan. Hal ini didukung oleh pendapat dari beberapa pakar menurut Komarudin (1997), Drabkin (1980), Catanesse, dkk (1991), Turner (1976), Budiharjo (2004), Williams (2008)  yang  menyatakan  bahwa  dalam  pemilihan  lokasi  perumahan  perlu  ditunjang  dengan  kelengkapan  prasarana. Prasarana  penunjang  perumahan  merupakan  elemen  utama  demi  terselenggaranya  kegiatan  perumahan.  Adapun  jenis prasarana dasar penunjang rumah susun yang mengacu pada  ketentuan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dimana wajib disediakan oleh pemerintah untuk lingkungan perumahan yang layak huni yaitu air bersih, air limbah, drainase, listrik, persampahan, jalan dan telekomunikasi.
Berdasarkan kondisi di lapangan, Rusunawa Putri Cempo telah ditungang oleh prasarana eksisting permukiman. Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  faktor  ketersediaan  prasarana  menempati  urutan  ke  enam.  Hal  ini  diketahui  bahwa  dalam penyediaan  prasarana  baik  perumahan  maupun  rusunawa  merupakan  tanggung  jawab  Pemerintah  Kota  Surakarta  yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Permukiman. Dinas Perumahan dan Permukiman saling bekerja sama dengan dinas lainnya  seperti  PLN  dalam  menyediakan  pasokan  listrik,  pembangunan  jaringan  drainase  oleh  DPU  dan  PDAM  yang menyediakan pelayanan air bersih.

## 4.3.7 Prioritas VII: Faktor Kondisi Demografi
Berdasarkan Permen PUPR No. 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun dan UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun menyebutkan bahwa dalam pemilihan lokasi rumah susun perlu mempertimbangkan kepadatan  penduduk  di  dalam  satu  wilayah  yang  memiliki  kepadatan  permukiman  tertentu  dan  dikatakan  mampu  untuk menampung pembangunan rumah susun. Faktor kondisi demografi merupakan tingkat kepentingan ke tujuh yang kurang
dipertimbangkan dari faktor lainnya. Faktor kondisi demografi hanya faktor pendukung yang dijadikan sebagai acuan dalam pemilihan lokasi  Rusunawa  Putri  Cempo oleh  Pemerintah Kota  Surakarta.  Dari  hasil  perhitungan  memperlihatkan  bahwa Kelurahan Mojosongo memiliki kepadatan penduduk permukiman dengan tingkat kepadatan rendah. Kondisi tersebut bukan menjadi  dasar  dibangun  rusunawa  sebab  permukiman  dengan  kepadatan  rendah  bisa  mempengaruhi  pembangunan perumahan secara horizontal. Akan tetapi pada dasarnya pembangunan rusunawa dibangun pada wilayah dengan kepadatan permukiman tinggi. Untuk pembangunan Rusunawa Putri Cempo faktornya bukan karena kepadatan permukiman tinggi, tetapi karena ada aset berupa lahan milik Pemerintah Kota Surakarta di Kelurahan Mojosongo. Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta memilih  Kelurahan  Mojosongo  sebagai  wilayah  yang  dikembangkan  untuk  perumahan  vertikal  berupa  rusunawa.  Namun dalam pemilihan lokasi tersebut perlu melihat ketersediaan lahan yang sesuai kriteria untuk dibangun rusunawa.

## 4.3.8 Prioritas VIII: Faktor Kondisi Lingkungan
Kondisi lingkungan dianggap sebagai salah satu yang penting untuk dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi perumahan maupun rumah susun dikarenakan akan berdampak pada kehidupan penghuni kedepannya. Hal ini didukung oleh pendapat Rapoport (1983), dan Balbontin, de Dios Ortuzar dan Swait (2014), Drabkin (1980), Turner (1976), dan Budihardjo (2004) yang menyatakan dalam pemilihan lokasi rumah tinggal atau rumah susun perlu mempertimbangkan kualitas lingkungan dimana lokasi tersebut bukan daerah yang dapat menimbulkan pencemaran atau polusi.
Faktor  kondisi  lingkungan  merupakan  faktor  yang  berada  diperingkat  terakhir  yang  artinya  faktor  ini  dianggap  tidak diprioritaskan  atau  tidak  sama  sekali  memiliki  pengaruh  dalam  pemilihan  lokasi  Rusunawa  Putri  Cempo.  Pada  faktanya, pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo belum mempertimbangkan faktor kondisi lingkungan karena lokasinya yang berada dalam radius 700 m terhadap area pembuangan sampah Putri Cempo dan 50 m dari perternakkan babi. Melihat kondisi ini tentunya  berdampak  kepada penghuni  rusunawa  yang merasakan ketidaknyamanan dari  aktivitas tersebut. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan Pemerintah Kota Surakarta dalam memberikan hunian layak huni bagi MBR, seharusnya kondisi tersebut  tidak  memenuhi  syarat.  Akan  tetapi  permasalahannya  adalah  ketersediaan  lahan  yang  memenuhi  syarat  untuk dibangun rusunawa berada dekat dengan TPA Putri Cempo. Hal ini mengindikasi bahwa Pemerintah Kota Surakarta lebih mempertimbangkan lokasi ketersediaan lahan  dibandingkan kondisi lingkungan. Sehingga faktor kondisi lingkungan dianggap lebih rendah dari faktor lain dalam pemilihan lokasi rusunawa. Apabila ada batasan mengenai lokasi rusunawa tidak berada di dekat area yang berpolusi diharapkan bisa terpenuhi. Mengingat kebutuhan akan tempat tinggal di Kota Surakarta tinggi sehingga untuk melaksanakan pembangunan dibentuk dari ketersediaan lahan terlebih dahulu.

## 5. KESIMPULAN
Pembangunan rusunawa pada hakikatnya dibangun untuk mengatasi permukiman kumuh dengan menyediakan hunian layak  huni  dengan  harga  terjangkau  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR)  dan  menjamim  kesehatan masyarakatnya.  Pemerintah  Kota  Surakarta  telah  membangun  rusunawa  di  Kelurahan  Mojosongo  yaitu  Rusunawa  Putri Cempo yang terdiri dari 4 (empat) blok. Pembangunan Rusunawa Putri Cempo mengindikasi belum sesuai dengan standar atau teori terkait pemilihan lokasi rumah susun. Hal ini bisa dibuktikan dari kondisi eksisting lokasi Rusunawa Putri Cempo yang berada dalam radius dekat dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo dan perternakkan babi.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 urutan prioritas faktor utama yang mempengaruhi pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo yaitu kesesuaian dengan rencana tata ruang, kerawanan bencana, harga lahan dan aksesibilitas. Selain itu, terdapat 4 faktor yang tidak mempunyai pengaruh besar yang juga sebagai acuan dalam pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo yaitu, ketersediaan sarana, ketersediaan prasarana, kondisi demografi dan kondisi lingkungan. Urutan faktor prioritas di atas sudah saling berkaitan dengan tidak mengabaikan faktor prioritas dalam pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo sehingga dalam pemilihan lokasi rumah susun dapat dilakukan secara tepat sesuai regulasi  maupun  teori.  Berdasarkan  urutan  faktor  prioritas  yang  telah  dijabarkan  di  atas  ditemukan  bahwa  faktor  kondisi lingkungan  bukan  menjadi  pertimbangan  utama  bagi  Pemerintah  Kota  Surakarta  dalam pemilihan  lokasi  Rusunawa  Putri Cempo. Hal ini dikarenakan bahwa pada prinsipnya pemerintah Kota Surakarta untuk membangun rusunawa adalah melihat ketersediaan lahan yang mampu untuk dibangun rusunawa dengan status kepemilikan milik aset Pemerintah Kota Surakarta.
Adapun  beberapa  rekomendasi  yang  diperlukan  untuk  memperbaiki  kelemahan  yang  terdapat  dalam  faktor  yang mempengaruhi pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo. Berikut beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk beberapa pihak agar menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Surakarta dalam memilih lokasi Rusunawa Putri Cempo adalah sebagai berikut:
a) Rekomendasi untuk Pemerintah
 Untuk pembangunan rusunawa selanjutnya perlu mempertimbangkan minimal faktor kondisi lingkungan sekitar dalam pemilihan lokasi rusunawa karena ini menyangkut kesejahteraan penghuni rusunawa.
 Memberikan papan pentunjuk /signage lokasi Rusunawa Putri Cempo
 Pemerintah  selaku penyedia tempat  tinggal  layak  huni  bagi  masyarakat  berpenghasilan rendah  perlu  memberikan jaminan kepada para penghuni Rusunawa Putri Cempo yang sewaktu-waktu akan mengeluh atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari aktivitas persampahan dan perternakkan babi.
 Untuk mengurangi suara bising yang ditimbulkan dari aktivitas persampahan pemerintah perlu berinisiatif melakukan penanaman pohon di sepanjang jalan lingkungan karena pohon bisa membantu menyerap suara.
b) Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya
 Untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  mengambil  studi  kasus  kearah  pemetaan  penentuan  lokasi pembangunan rusunawa pada kawasan mixed use di Kota Surakarta. mengingat kondisi Kota Surakarta yang semakin bertambah padat.
Selain isu terkait pemilihan lokasi Rusunawa Putri Cempo, untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa meneliti tingkat kenyamanan penghuni terhadap kondisi lingkungan Rusunawa Putri Cempo.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sebelas Maret yang telah mendukung penulis dalam penyusunan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiharjo, E. (1994). Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan Perkotaan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Catanesse, A. J. & Synder, J. C. (1996). Perencanaan Kota. Jakarta: Erlangga. Chiara, J. D. (1995). Time Saver Standars for Housing and Residential Development Second. Singapore: McGraw-Hill Book Co. Drabkin, D. H. (1980). Land Policy and Urban Growth. Great Britain: Pregamen Press. Hashim, A. E., Samikom, S. A., Nasir, N. M., & Normazwin, I. (2012). Assessing Factors Influencing Performance of Malaysian Low-Cost Public Housing in Sustainable Environment, Social and Sciences , 50, 920-927. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.08.093
Kadir, A. et al. (2013). Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaurung, Provinsi Sulawesi Selatan , Jurnal Manusia dan Lingkungan , 20(1), 11-21. Diakses dari https://jurnal.ugm.ac.id/JML/article/view/18470
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Repubik  Indonesia  Nomor  829/Menkes/SK/VII/1999.  Persyaratan  Kesehatan  Perumahan.  Diakses  dari https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/KEPMENKES_829_1999.pdf
Komarudin. (1997). Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman. Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia.
Lusht, K. M. (1997). Real Estate Valuation Priciples and Application. Chicago: Irwin. Nasucha, C. (2001). Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan Atas Tanah. Jakarta: Kesaint Blanc. Ortuzar, D. D. J., Balbontin, C., & Swait, J. D. (2014). Importance of Dwelling, Neigbourhood Attributes in Residential Location Modelling:
Best Wosrt Scaling vs. Discrete Choice, Social and Behavioral Science , 160, 92-101. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.12.120 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031. Diakses dari https://pusdataru.jatengprov.go.id/dokumen/RTRW-Prov/13-Kota-Surakarta/PERDA-NO-1-TH-2012-KOTA-SURAKARTA.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun. Diakses dari https://sirusun.perumahan.pu.go.id/web/wp-content/uploads/2018/11/PERMEN-01- PRT-M-2018-BANTUAN-DAN-PENGELOLAAN-RUMAH-SUSUN.pdf
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  41/PRT/M/2007  Tentang  Pedoman  Kriteria  Teknis  Kawasan  Budidaya.  Diakses  dari http://landspatial.bappenas.go.id/komponen/peraturan/the_file/permen41.pdf
Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan. Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja. Diakses dari http://jdih.surakarta.go.id/jdihsolo/proses/produkhukum/file/6079_PERWALI_NO_27-C_TAHUN_2016.pdf Rapoport, A. (1983). The Meaning of The Built Environment. Beverly Hills: Sage Publications.
Revi, A. & Dube, M. (1999). Indicators for urban environmental services in Lucknow - process and methods, SAGE Journals Environment and Urbanization, 11(2), 227-246.DOI: 10.1177/095624789901100218
Rusdiono, T. P. (2012). Hubungan Lokasi Rumah Susun Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penghuni Rumah Susun di Kota Surakarta (Studi Kasus Rusunawa Begalon, Semanggi dan Jurug), Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
SNI  03-1733-2004  Tentang  Tata  Cara  Perencanaan  Lingkungan  Perumahan  di  Perkotaan.  Diakses  dari http://sni.litbang.pu.go.id/index.php?r=/sni/new/sni/detail/id/694
SNI  03-7013-2004  Tentang  Tata  Cara  Perencanaan  Fasilitas  Lingkungan  Rumah  Susun  Sederhana.  Diakses  dari http://sni.litbang.pu.go.id/index.php?r=/sni/new/sni/detail/id/696
Syarif, Z. (2000). Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Medan: USU Press.
Turner, J. F. (1976). Housing By People  – Towards Autonomy In Building Environments. London: Marion Boyars. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Rumah Susun Sewa. Diakses dari http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn643-2011.pdf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu001.pdf Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Diakses dari http://pug-
pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU.%20No.%2020%20Th.%202011.pdf
Williams,  A.,  Kitchen,  P.,  Randall,  J.,  &  Muhajarine,  N.  (2008).  Changes  in  quality  of  life  perceptions  in  Saskatoon,  Saskatchewan: comparing survey results from 2001 and 2004, Social Indicators Research , 85(1),5-22. DOI: 10.1007/s11205-007-9129-z