## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Kedaulatan  Hukum  Nasional  dalam  Putusan  Arbitrase Internasional:  Sengketa Negara Versus Pihak Swasta
Andi Muhammad Iqbal Latief * , Juajir Sumardi, Iin Karita Sakharina
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: iqbal.latief.sh@gmail.com

## Abstract:
This study aims to determine the disadvantages of national law in implementing foreign arbitral awards on disputes between the state and foreign private parties. This research is normative legal research using statutory and  case  approaches.  The  results  show  that  the  position  of  national  law  in  the  implementation  of  foreign arbitral awards indicates the absence of a violation of public detention, which results in an arbitral award being unable to be enforced. A foreign arbitral award cannot be executed if the foreign arbitral award is contrary to public  policy,  which  violates  the  law,  national  policy,  national  law  or  against  decency.  The  position  of Indonesian national law in executing foreign arbitral awards is an indicator of whether a decision violates or is contrary to public arrest. The legal consequences arising from the execution of international arbitral awards by courts consist of civil and public law consequences. Because civil law related to the rights and obligations of each party in the arbitral award cannot be fulfilled and implemented, the civil loss of one of the parties cannot be canceled. In addition, the consequences of the execution of international arbitral awards have implications for the execution of international arbitral awards in several cases of arbitral awards.
Keywords: International Arbitration; National Law; International law; Convention

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedaulatan hukum nasional dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing  atas  sengketa  antara  negara  dengan  pihak  swasta  asing.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kedudukan  hukum  nasional  dalam  pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing  merupakan indikator  tentang  ada  tidaknya  pelanggaran  terhadap  ketertiban  umum  yang  mengakibatkan  suatu  putusan arbitrase itu tidak dapat dilaksanakan. Putusan arbitrase asing tidak dapat dieksekusi apabila putusan arbitrase asing itu bertentangan dengan ketertiban umum yang melanggar undang-undang, kebijakan nasional, hukum nasional atau melanggar kesusilaan. Kedudukan hukum nasional Indonesia dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah merupakan indikator apakah suatu putusan itu melanggar atau bertentangan dengan ketertiban  umum  atau  tidak.  Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  adanya  penolakan  pelaksanaan  putusan arbitrase  internasional  oleh  pengadilan  terdiri  atas  akibat  hukum  perdata  dan  akibat  hukum  publik.  Akibat hukum perdata berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam putusan arbitrase tidak dapat terpenuhi dan dijalankan, sehingga kerugian perdata salah satu pihak tidak dapat dipulihkan. Selain itu, akibat hukum terhadap penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional telah berimplikasi pada ketidakpastian pelaksanaan putusan arbitrase internasional terhadap beberapa kasus putusan arbitrase.
Kata Kunci: Arbitrase Internasional; Hukum Nasional; Hukum Internasional; Konvensi

## 1. Pendahuluan
Globalisasi ekonomi saat ini telah menghubungkan satu sama lain tata kelola ekonomi dunia.  Sebagai  salah  satu  negara  berkembang,  Indonesia  berusaha  untuk mengintegrasikan  perekonomiannya  ke  dalam  perekonomian  global.  Indonesia tentunya berharap menjadi penerima arus modal asing bagi perekonomian nasional di
satu  sisi.  Di  sisi  lain,  kedaulatan  negara  tetap  terlindungi. 1 Hal  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dimana  pertumbuhan  ekonomi nasional  menjadi  dasar  penciptaan  lapangan  kerja,  peningkatan  pembangunan ekonomi  berkelanjutan,  peningkatan  kapasitas  dan  kemampuan  teknologi  nasional, mendorong  pembangunan  ekonomi  kerakyatan,  serta  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. 2
Untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  dapat  dilakukan  dengan menjalin  hubungan  usaha,  perdagangan  internasional  dan  meningkatkan  investasi asing dalam bentuk penanaman modal. Dinamika dalam hubungan usaha yang cepat dan tak terduga ini terkadang menimbulkan perselisihan bagi para pihak yang terlibat. Sengketa di bidang ekonomi dan perdagangan internasional dapat terjadi antara pihak swasta  dengan  swasta,  negara  dengan  swasta,  antara  negara  dengan  negara,  serta antara  negara  dengan  warga  negara  asing.  Salah  satu  mekanisme  yang  dapat digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa  di  bidang  ekonomi  dan  perdagangan Internasional  adalah  melalui  arbitrase  Internasional.  Penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase  dapat  ditempuh  melalui  beberapa  cara,  yaitu  penyelesaian  oleh  seorang arbitrator secara terlembaga ( institutionalized ) atau kepada suatu badan arbitrase ad hoc (sementara).  Badan  arbitrase  terlembaga  adalah  badan  arbitrase  yang  sudah  berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya. 3
Saat  ini,  dikenal  berbagai  aturan  arbitrase  yang  dikeluarkan  oleh  badan-badan arbitrase  seperti  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI),  atau  dalam  tingkatan internasional seperti The Rules of Arbitration dari The International Chamber of Commerce (ICC)  di  Paris, The  Arbitration  Rules  dari  The  International  Centre  for  Settlement  of Investment  Disputes (ICSID)  di  Washington.  Badan-badan  tersebut  mempunyai peraturan  dan  sistem  arbitrase  sendiri-sendiri. 4 Sebagai  contoh  bentuk  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  internasional  dapat  terjadi  antara  negara  dengan  negara seperti  dalam  kasus  China  dan  Filipina,  dimana  Filipina  mengajukan  gugatan terhadap  China  mengenai  Laut  China  Selatan  melalui Permanent  Court  of  Arbitration (PCA),  ada  juga  sengketa  antara  negara  dengan  swasta,  hal  ini  merupakan  sengketa antara negara dan investor, dimana sebelumnya tahapan penyelesaian sengketa telah mereka  cantumkan  dalam Bilateral  Investment  Treaty  (BIT) .  seperti  dalam  kasus Churchill  Mining  Plc. dan Planet  Mining  Pty.Ltd. melawan  Pemerintah  Indonesia  di hadapan badan arbitrase ICSID.
Dalam  kasus  tersebut  Pemerintah  RI  digugat  oleh Churchill  Mining  Plc dan Planet Mining Pty Ltd (para penggugat) sebesar USD 1,3 Milyar, dengan tuduhan Pemerintah RI telah melanggar perjanjian bilateral investasi (BIT) RI-UK dan RI Australia dengan melakukan  serangkaian  tindakan  yang  berujung  pada  ekspropriasi  tidak  langsung (indirect  expropriation) dan  perlakuan  yang  tidak  adil  dan  seimbang (fair  and  equitable treatment) melalui  pencabutan  Kuasa  Pertambangan/Izin  Usaha  Pertambangan
1 Agvirta  Armilia  Sativa  dan  Agus  Anwar,  2020, Modul  Best  Practice  Penanganan  Gugatan  Arbitrase Internasional  terhadap  Pemerintah  Indonesia.  Teknis  Substantif  Bidang  Pelayanan  Otoritas  Pusat  dan  Hukum Internasional , Depok, BPSDM KUMHAM Press. Hal. 11
2 Sukwanto,  Bakti,  and  Taufik  Siregar.  "Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Internasional  Di Indonesia." Jurnal Mercatoria 3, no. 1 (2010): 1-19.
3 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional . Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal.40
4 Maskun, Maskun, Achmad Achmad, Naswar Naswar, Fauziah P. Bakti, and Amaliyah Amaliyah. "Arbitration: Understanding It in Theory and Indonesian Practice." Hasanuddin Law Review 5, no. 2 (2019):
220-234.
(KP/IUP)  Eksploitasi  oleh  Bupati  Kutai  Timur  pada  tanggal  4  Mei  2010  terhadap empat perusahaan Grup Ridlatama (mitra kerja para penggugat). 5
Dengan  ikut  sertanya  Indonesia  dalam ICSID  Convention dan New  York  Convention , maka  Indonesia  terikat  pada  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  konvensi tersebut  mengenai  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional. Meskipun  Konvensi  tersebut  telah  diratifikasi  namun  dalam  praktiknya  eksekusi putusan  arbitrase  asing  (internasional)  beberapa  kali  masih  mengalami  kegagalan. Eksekusi  merupakan  suatu  tujuan  akhir  dalam  penyelesaian  sengketa.  Pada prinsipnya,  eksekusi  putusan  arbitrase  dapat  dilakukan  secara  sukarela  oleh  para pihak tanpa harus melibatkan peradilan tetapi seringkali salah satu pihak tidak mau melaksanakan  putusan  sehingga  dalam  hal  ini  keterlibatan  pengadilan  sebagai lembaga publik diperlukan.
Dalam konteks penyelesaian sengketa mekanisme adversarial kemampuan eksekutorial dari  putusan  yang  nantinya  dikeluarkan  merupakan  unsur  atau  elemen  yang  paling esensial,  karena  tanpa  kemampuan  untuk  dapat  dilaksanakan  dan  dieksekusi  (jika perlu)  membuat  putusan  dari  majelis  arbitrase  ini  tidak  lebih  dari  opini  hukum. 6 Dalam  konteks  inilah,  putusan  arbitrase  menemui  kelemahannya,  yaitu  tidak mempunyai  suatu  kekuatan  eksekutorial, 7 berkaitan  dengan  kondisi  ini,  pengadilan akan  muncul  sebagai  institusi  yang  berwenang  untuk  dapat  memberikan  efek  atau kekuatan  eksekutorial  pada  putusan  arbitrase.  walaupun  minim,  keterlibatan pengadilan terhadap arbitrase akan tetap ada, terutama dalam proses pengakuan dan pelaksanaan  putusan  arbitrase  tersebut  di  wilayah  yurisdiksi  masing-masing pengadilan. 8 Hal  ini  juga  berlaku  dalam  kasus  ICSID,  eksekusi  putusan  (jika  harus dilakukan)  tetap  harus  menggunakan  jasa  dan  peran  serta  dari  pengadilan.  Tahap pengakuan dan pelaksanaan dari putusan ini diakui sebagai tahap yang paling krusial untuk menilai keefektifan arbitrase, hambatan yang ada di dalam tahap ini, termasuk penolakan  pengakuan  dan  pelaksanaanya  oleh  pengadilan,  akan  membuat  seluruh proses arbitrase menjadi sia-sia.
Pada dasarnya, kerangka ICSID dibuat guna mewujudkan arbitrase yang lebih efektif dan  efisien,  terutama  guna  mengurangi  kesulitan  yang  mungkin  dihadapi  peserta arbitrase  dalam  proses  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  nantinya. Putusan  arbitrase  ICSID,  layaknya  diatur  dalam  konvensi  ICSID,  akan  mendapat perlakukan  yang  berbeda  dengan  putusan  arbitrase  internasional  lainnya.  Konvensi ICSID menyebutkan bahwa putusan arbitrase ICSID selain sifatnya final harus secara otomatis  mengakui  dan  melaksanakan  putusan  arbitrase  selayaknya  putusan pengadilan dalam tingkat akhir di dalam yurisdiksi negara tersebut. Pengadilan tidak memiliki  legitimasi  untuk  menolak  permohonan  pengakuan  dan  pelaksanaan  dari putusan  arbitrase  ICSID  yang  dimohonkan  di  dalam  wilayah  yurisdiksi  mereka berdasarkan alasan apapun. 9
5 Agvirta Armilia Sativa dan Agus Anwar, 2020, Op.Cit . Hal. 57
6 Gunawan, Yordan. "Arbitration Award of ICSID on the Investment Disputes of Churchill Mining PLC v. Republic of Indonesia." Hasanuddin Law Review 3, no. 1 (2017): 14-26.
7 Alan Redfern dan Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, (London: Sweet and Maxwell Ltd., 2004), hal. 313.
8 Konvensi ICSID pasal 54.
9 R. Rayfuse (ed), ICSID Reports, Volume 2 (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), hal. 387; Cf.  Frolova  v.  Union  of  Soviet  Socialist  Republics,  761  F.2d  370  (7 th Cir.  1985);  Teleoren  v.  Libyan  Arab Republic, 726 F.2d 774 (D.C.Cir. 1984).
Melihat  konstruksi  yang  telah  disediakan  oleh  konvensi  ICSID  ini,  sepertinya  tidak akan  timbul  masalah  yang  berarti  dalam  menguji  efektifitas  putusan  arbitrase  yang nantinya akan dikeluarkan. Premis ini tidak sepenuhnya benar, karena permasalahan yang  cukup  rumit  akan  muncul  dalam  tahap  eksekusi  putusan  arbitrase  ICSID, terutama dalam kasus eksekusi putusan tersebut dilakukan terhadap negara. Konvensi ICSID  memang  menyatakan  bahwa  pengakuan  dan  pelaksanaan  dari  putusan arbitrase ICSID akan dilaksanakan secara otomatis oleh pengadilan di negara-negara anggota,  namun  dalam  hal  eksekusi,  ICSID  menyerahkan  pengaturannya  kepada hukum nasional negara yang bersangkutan. 10 Sedangkan Asas ketertiban umum (public policy) yang  diatur  secara  khusus  dalam  Pasal  3  ayat  (3)  Perma  No.  1  Tahun  1990 menegaskan  bahwa  putusan  arbitrase  internasional  yang  diakui  serta  yang  dapat dieksekusi di Indonesia hanya terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. 11
Secara  umum,  batasan  pengertian  mengenai  definisi  dari  ketertiban  umum  adalah sesuatu  dianggap  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  pada  suatu  lingkungan (negara), apabila didalamnya terkandung sesuatu hal atau keadaan yang bertentangan dengan sendi-sendi dan nilai-nilai asasi sistem hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa. 12 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dapat  menolak  melakukan  eksekusi dengan  alasan  putusan  arbitrase  tersebut  bertentangan  dengan  ketertiban  umum (public  policy) .  Hal  ini  menjadi  perhatian  pemerintah  diberikan  atas  dasar  kekalahan Pemerintah  Indonesia  dalam  gugatan  kasus  arbitrase  di  badan  arbitrase  ICSID. Konsekuensi  kekalahan  pemerintah  Indonesia  menyebabkan  pemerintah  harus membayar  sejumlah  ganti  rugi  dan  jumlah  ganti  rugi  dalam  sengketa  penanaman modal  sering  kali  berjumlah  besar.  Putusan  yang  mengalahkan  dan  memerintahkan pemerintah  untuk  membayar  ganti  rugi  dinilai  sangat  merepotkan  dan  membebani keuangan negara. 13

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case approach). 14 Data  yang  dianalisis  secara  kualitatif  akan  dikemukakan  dalam  bentuk uraian  secara  sistmatis  dengan  menjelaskan  hubungan  antara  berbagai  jenis  data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif. 15
10 Permatasari,  Yuanita.  "Kewenangan  Pengadilan  Dalam  Pembatalan  Putusan  Arbitrase Internasional Di Indonesia." Jurnal Privat Law 5, no. 2 (2017): 26-33.
11 Pasal 3 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 1990
12 Frans  Hendra  Winarta,  2013,  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 80.
13 Huala  Adolf,  2014, Sengketa  Penanaman  Modal  antara  Investor  Melawan  Pemerintah  Indonesia  di Arbitrase ICSID, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 – No 3 – Tahun 2014. Hal. 426.
14 Bambang Sunggono. (2001). Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar) . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 195-196
15 Theresia  Anita  Christiani,  “Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their  Usefulness  and Relevance in the Study of Law as an Object,” Procedia - Social and Behavioral Sciences 219 (May 2016): 201– 207.

## 3. Kedudukan  Hukum  Nasional  dalam  Pelaksanaan  Putusan Arbitrase Asing
Pelaksanaan hubungan internasional dalam kontrak bisnis internasional tidak terlepas dari  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  antar  subjek  hukum.  Menurut  Mochtar Kusumaatmadja  perjanjian  internasional  diartikan  perjanjian  yang  diadakan  antara anggota  masyarakat  bangsa-bangsa  yang  bertujuan  untuk  mengakibatkan  akibat hukum  tertentu. 16 Subjek  hukum  perjanjian  internasional  adalah  pihak-pihak  yang memiliki  kemampuan  untuk  mengadakan  perjanjian  internasional.  Adapun  subjek hukum perjanjian internasional yang diakui yaitu: 17 Negara, Organisasi Internasional, Tahta  suci/Vatikan,  Palang  Merah  Internasional,  Pemberontak  ( Belligerent), dan Individu secara terbatas.
Tidak dapat dipungkiri hubungan bilateral maupun multilateral Indonesia kerap kali mengalami  sengketa.  Jika  hal  demikian  terjadi,  penyelesaian  sengketa  yang  banyak ditempuh adalah melalui arbitrase. Namun proses penyelesaian melalui arbitrase tidak selamanya memuaskan para pihak yang bersengketa, dikarenakan tidak ada jaminan atas  kesempurnaan  proses  hukum  melalui  arbitrase.  Tahapan  pelaksanaan  putusan arbitrase  asing  dapat  dilihat  dari  Gambar  1.  Tahapan  pelaksanaan  putusan  arbitrase asing  dimulai  dari  penyerahan  dan  pendaftaran  putusan,  permohonan  pelaksanaan, perintah pelaksanaan putusan atau eksekutor dan pelaksanaan putusan.
Gambar 1. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional
Sumber: Diolah oleh Penulis
16 Indra Mahawijaya, Perjanjian Internasional dan Mahkamah Konstitusi dalam Ruang Perdebatan , Penerbit Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 31.
17 Kholis Roisah, Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik, Penerbit Setara Press, Malang, 2015, hlm. 5.
Tahap-Tahap Eksekusi Putusan Arbitrase Asing

## TAHAP I
Penyerahan dan Pendaftaran Putusan

## TAHAP II
Permohonan Pelaksanan

## TAHAP III
Perintah Pelaksanaaan Putusan (eksekuatur)
TAHAP IV Pelaksaan Putusan
Hukum  internasional  mengakui  adanya  kedaulatan  penuh sovereignty dari  suatu negara di mata Internasional. Ini berarti secara prinsipal, tidak ada suatu negara pun di dunia  ini  yang  dapat  memaksakan  berlakunya  suatu  ketentuan  pada  negara  lain, dengan  cara  apapun  juga,  selama  dan  sepanjang  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan kaedah-kaedah  dan  sendi-sendi  kehidupan  bernegara  atau  dalam  arti  kata  tidak dikehendaki  oleh  negara  lain  tersebut. 18 Hal  ini  sesuai  dengan  sengketa  yang diselesaikan melalui arbitrase internasional. Sekalipun pengadilan tidak boleh campur tangan  atau  intervensi  dalam  urusan  arbitrase,  namun  peran  pengadilan  dalam  hal eksekusi  putusan  arbitrase,  dimana  pihak  yang  kalah  tidak  mau  melaksanakan putusan secara sukarela, tidak dapat diabaikan begitu saja.
Dalam  praktik  masih  terdapat  kendala  dalam  pelaksanaan  putusan  arbitrase  di Indonesia,  karena  proses  pelaksanaan  putusan  arbitrase  masih  sulit  dan  memakan waktu relatif lama serta biaya yang tidak sedikit bahkan dapat dibatalkan pengadilan. Hakikat efisiensi dan efektivitas proses arbitrase seolah menjadi terabaikan dan hal ini dianggap  mengabaikan  kepastian  hukum. 19 Akibat  selanjutnya,  Indonesia  dianggap tidak ramah terhadap arbitrase (Indonesia is unfriendly to arbitration).
Pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional  memiliki  dimensi  yang  kompleks  jika dibandingkan  dengan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  nasional.  Pasal  65  UU No.30/1999  mengatur  bahwa  yang  berwenang  menangani  masalah  pengakuan (recognition) dan  pelaksanaan (enforcement)  putusan arbitrase  internasional  adalah Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Meskipun  dalam  penjelasannya  disebutkan  “cukup jelas”,  namun  dari  Pasal  65  dapat  ditafsirkan  sebagai  berikut: Pertama ,  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pengadilan satu-satunya di Indonesia yang memiliki wewenang untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional  di  wilayah  hukum  Republik  Indonesia. Kedua ,  menyangkut  ruang lingkup  wewenang,  masalah  pengakuan  putusan  arbitrase  internasional  dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

## 4. Kedudukan  Hukum  Nasional  dalam  Pelaksanaan  Putusan Arbitrase Asing
Meskipun  telah  mendapatkan  pengaturan  tegas  dalam  Konvensi  New  York  Tahun 1958  namun  dalam  prakteknya  pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional  masih kontroversial.  Putusan  arbitrase  asing  yang  meskipun  bersifat final  and  binding pada kenyataannya  tidak  serta  merta  dapat  dilaksanakan  di  Indonesia.  Kesan  umum  di dunia  internasional  adalah  bahwa  Indonesia  masih  merupakan “an  arbitration unfriendly  country”, dimana  sulit  untuk  dapat  melaksanakan  putusan  arbitrase internasional.  Sebagaimana  diketahui  pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing  di Indonesia memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung. Agnes  M.  Toar  mengatakan  bahwa  walaupun  suatu  arbitrase  bersifat  internasional tetap  tidak  terlepas  dari  kepentingan  nasional. 20 Ini  berarti  sikap  pengadilan  sangat menentukan  arah  dari  proses  arbitrase.  Keterlibatan  lembaga  pengadilan  dapat
18 Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis – Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 158.
19 Sakharina,  Iin  Karita,  Farida  Patittingi,  Ahwal  Hidayat,  Zulkifli  Aspan,  Hamzah  Halim,  Muh Hasrul, and Ahsan Yunus. "Taiwan's Sovereignty And Its Position To The South China Sea Dispute Under The International Law." Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 24 (2021): 1-14.
20 Agnes M. Toar. 2004. Arbitrase di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 43.
mempengaruhi  efektif  tidaknya  keberlanjutan  penyelesaian  sengketa  melalui  pranata arbitrase.
Adanya  keterlibatan  lembaga  peradilan  dalam  proses  arbitrase  selain  menciptakan prosedur  yang  birokratis  dan  formal  juga  menjadikan  proses  arbitrase  berbelit-belit dan  membutuhkan  biaya  mahal. 21 Keadaan  ini  membawa  para  pihak  dalam  kondisi tidak menguntungkan. Oleh karena tujuan awal dipilihnya arbitrase sebagai lembaga penyelesaian  sengketa  adalah  untuk  menghindari  formalitas  prosedur  di  lembaga peradilan.  Soerjono  Soekanto  menguraikan  masalah  pokok  dari  penegakan  hukum Indonesia jika dikaitkan dengan pelaksanaan dan penegakan putusan arbitrase asing terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.
Hukum  yang  dibahas  ini  akan  dibatasi  pada  undang-undangnya  saja.  Gangguan terhadap  penegakan  hukum  yang  berasal  dari  undang-undang  kemungkinan disebabkan  oleh:  tidak  diikutinya  asas-asas  berlakunya  undang-undang  yang mengakibatkan  tidak  adanya  kepastian  hukum;  belum  adanya  peraturan  pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menempatkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata  dalam  undang-undang  yang  mengakibatkan  kesimpangsiuran  di  dalam penafsiran serta penerapannya.
Terdapat  beberapa  alasan  pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  di  pengadilan  tidak  dapat dikabulkan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  Internasional  di  suatu  negara,  yaitu: Pertama ,  putusan  tersebut  bertentangan  dengan  alasan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal V (1) Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards atau Konvensi  New  York  tahun  1958.  Pasal  V  ayat  (1)  Konvensi  1958  menegaskan penolakan eksekusi bisa dilakukan jika terbukti para pihak tidak berwenang membuat perjanjian  arbitrase.  Alasan  penolakan  lain  adalah  pemberitahuan  yang  tidak  lazim tentang  akan  atau  sedang  berlangsungnya  proses  arbitrase  kepada  pihak  yang berkepentingan.  Selain  itu,  eksekusi  bisa  ditolak  jika  arbiter  telah  melampaui kewenangan,  komposisi  arbiter  atau  prosedur  arbitrase  tidak  sesuai  dengan  kontrak dan putusan arbitrase belum mengikat.
Kedua , bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan atau ketertiban umum dari  pengadilan  yang  diminta  untuk  melaksanakan  putusan  arbitrase  sebagaimana ditegaskan  dalam  Pasal  V  ayat  (2),  yaitu  jika  badan  yang  berwenang  dari  negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dimohonkan menemukan pokok  persengketaan  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  di  negara  itu.  Selain itu,  penolakan  bisa  dilakukan  jika  pengakuan  atau  pelaksanaan  putusan  itu bertentangan dengan kepentingan negara itu.
Saat ini Indonesia telah mempunyai undang-undang nasional mengenai arbitrase yang menggantikan  ketentuan  sebelumnya  berlaku  dan  tercantum  dalam Burgerlijke Rechtsvordering , staatsblad 1874 Nomor 52 yang diwarisi dari zaman kolonial. Namun, dalam  undang-undang  mengenai  arbitrase  tersebut  sifatnya  nasional,  dalam  artian bahwa tidak diatur mengenai masalah arbitrase yang melintasi tapal batas Negara dan bersifat internasional.
21 Suleman Batubara dan Orinton Purba, (2013), Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC, Jakarta: Raih Asa Sukses, Hlm. 135.
Suatu  proses  arbitrase  bersifat  internasional,  jika  memenuhi  beberapa  hal  penting sebagai berikut 22 :
a. Apabila  para  pihak  yang  membuat  klausula  arbitrase  atau  perjanjian  arbitrase pada saat membuat perjanjian mempunyai tempat usaha yang berbeda (places of business) ;
b. Apabila  tempat  arbitrase  yang  ditentukan  di  dalam  perjanjian  arbitrase  ini letaknya  di  luar  Negara  tempat  para  pihak  mempunyai  tempat  usaha  mereka; dan
c. Apabila  suatu  tempat  dimana  bagian  terpenting  kewajiban  atau  hubungan dagang  para  pihak  harus  dilaksanakan  atau  tempat  dimana  objek  sengketa paling  erat  hubungannya (most  closely  connected) ,  memang  letaknya  di  luar Negara tempat usaha para pihak pelaku bisnis.
Berdasarkan kaidah dalam Pasal III Konvensi New York 1958, suatu putusan arbitrase internasional  pada  prinsipnya  bersifat final  and  binding.  Final berarti  tidak  terbuka upaya  hukum  apapun  terhadap  putusan  arbitrase  tersebut,  baik  banding,  kasasi maupun  peninjauan  kembali.  Dan binding berarti  putusan  tersebut  mengikat  para pihak oleh karenanya wajib dilaksanakan dengan sukarela. Melihat kekuatan hukum yang  dimiliki  putusan  arbitrase  internasional  tersebut  dapat  ditafsirkan  bahwa terhadap  putusan  arbitrase  dapat  dilakukan  eksekusi  segera  setelah  putusan dijatuhkan. 23
Diratifikasinya beberapa konvensi yang berkaitan dengan arbitrase internasional oleh pemerintah  Indonesia  maka  secara  yuridis  normatif  Negara  Indonesia  terikat  atas konvensi  tersebut.  Tindakan  ratifikasi  ini  mengakibatkan  Negara  Indonesia  secara hukum  terikat  dan  sebagai  bentuk  legalisasi  dan  pengakuan  secara  hukum  bahwa konvensi  tersebut  berlaku  terhadap  Indonesia  walaupun  pada  pelaksanaannya terdapat  beberapa  ketentuan  dan  pengecualian.  Terikat  di  sini  dalam  pengertian bahwa  Negara  Indonesia  harus  tunduk,  patuh,  dan  menaati  serta  melaksanakan konvensi tersebut.
Menurut  penulis,  dari  pemahaman  diatas,  maka  sudah  seharusnya  suatu  putusan arbitrase  asing  yang  diminta  pengakuan  dan  pelaksanaannya  di  Indonesia  dapat diakui dan dilaksanakan sepanjang memenuhi prasyarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang.  Namun,  keharusan  pemerintah  Indonesia  untuk  mengakui dan  melaksanakan  putusan  arbitrase  asing  hanya  terbatas  pada  permohonan  yang diajukan antara pemohon dan Indonesia terdapat perjanjian perihal arbitrase asing.
Kedudukan hukum nasional pada pelaksanaan arbitrase asing juga dapat dilihat pada prasyarat  bahwa  suatu  permohonan  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing  hanya dapat  diakui  dan  dilaksanakan  di  Indonesia  bilamana  telah  memenuhi  prasyarat sebagaimana  ditentukan  dalam  undang-undang  secara  limitatif  seperti  tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum 24 ,  subjek  sengketa  termasuk  dalam  ruang
22 Pasal 1 Angka 1 dari ketentuan umum model Law UNCITRAL yang berbunyi: “This Law applies to international  commercial  arbitration,  subject  to  any  agreement  inforce  between  this  state  and  any  other  State  or States”
23 Suleman  Batubara  dan  Orinton  Purba, Arbitrase  Internasional  Penyelesaian  Sengketa  Investasi  Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013, hlm. 136.
24 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Jo. Pasal 66 huruf (e)
lingkup  hukum  dagang,  putusan  yang  diambil  tidak  didasarkan  pada  tipu  muslihat dan lain sebagainya.
Berkaitan  dengan  indikator  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa suatu putusan arbitrase internasional bertentangan dengan kepentingan umum, antara lain 25 :
a. Jika  dalam  proses  pemeriksaan  salah  satu  pihak  tidak  diberikan  kesempatan untuk didengar dengan cukup sebelum keputusan diambil;
b. Arbiter  atau  majelis  arbitrase  dalam  memberikan  putusannya  ternyata  bersifat berat sebelah atau imparsialitas;
c. Arbiter  atau  majelis  arbitrase  dalam  memberikan  putusannya  tidak  disertai alasan atau dasar hukum yang menjadi pertimbangan; dan
d. Apabila  dalam  prosedur  pengambilan  putusan  arbitrase  tidak  sesuai  dengan hukum  acara  yang  disepakati  para  pihak  atau  putusan  diambil  dengan melanggar hukum acara arbitrase yang telah disepakati para pihak.
Mengacu pada putusan Mahkamah Agung, seperti pada kasus E.D. & F. Man (Sugar) Ltd. Vs. Haryanto,  Mahkamah  Agung  menyatakan  bahwa  putusan  tersebut bertentangan dengan ketertiban umum sehingga ditolak permohonan pengakuan dan pelaksanaannya.  Mahkamah  Agung  berdalil,  putusan  tersebut  bertentangan  dengan ketertiban  dikarenakan  ketiadaan  wewenang  yang  dimiliki  secara  hukum  oleh Haryanto  untuk  melakukan  impor  gula.  Karena  sesuai  dengan  Keputusan  Presiden Nomor 43 Tahun 1978 menyebutkan bahwa yang berhak melakukan impor gula hanya pemerintah dalam hal ini BULOG.
Ketiadaan  pengertian  dan  batasan  yang  jelas  tentang  ketertiban  umum  kerap  kali menimbulkan  banyak  masalah.  Hal  yang  lebih  buruk  lagi  adalah  seringnya disalahtafsirkan dan disalahgunakan mengingat hal ini sering terjadi dalam peradilan di  Indonesia.  Ketiadaan  pengertian  dan  batasan  yang  jelas  tentang  ketertiban  umum ini  sebagai  salah  satu  bukti  ketidakpastian  hukum  di  Indonesia  yang  masih  menjadi problematika dalam rangka penegakan ( law enforcement) hukum.
Pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing  mendapat  pengaturan  dalam  perjanjian internasional yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk peraturan perundang- undangan  nasional.  Dalam  perjanjian  internasional  dikenal  adanya  kedaulatan  dan yurisdiksi.  Pelaksanaan  yurisdiksi  kekuasaan  negara  hanya  dapat  dilakukan  di wilayah  teritorialnya  dan  pelaksanaan  yurisdiksi  suatu  negara  di  negara  lain  harus seizin  negara  lain.  Putusan  arbitrase  yang  dibuat  suatu  negara  dan  hendak dilaksanakan di negara lain harus mendapat pengakuan dan pelaksanaan oleh negara lain  tersebut.  Perjanjian  internasional  yang  mengatur  pelaksanaan  putusan  arbitrase asing  adalah Convention  on  The  Recognition  and  Enforcement  of  Foreign  Arbitral  Award (Konvensi New York 1958).
Menurut hemat penulis, Indonesia telah memiliki peraturan dalam penegakan putusan arbitrase,  yaitu  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Namun  dalam  pelaksanaan  putusan arbitrase  tersebut  masih  banyak  kendala,  yang  mengakibatkan  penegakan  hukum terhadap  putusan  arbitrase  internasional  terkendala.  Pemerintah  harus  merevisi
25 Batubara, Suleman dan Orinton Purba, (2013), Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC, Jakarta: Raih Asa Sukses. Hlm 155
Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian agar kiranya penegakan putusan internasional dapat ditegakkan.

## 4.1. Kasus Pertamina dan Pertamina EP versus PT. Lirik Petroleum
PT. Lirik Petroleum adalah mitra Pertamina dalam pengelolaan lapangan Lirik lewat mekanisme badan operasi bersama atau joint operating body (JOB) pada tahun 1995. Kasus  ini  berawal  pada  tahun  1995-1996  yang  pada  waktu  itu  Pertamina,  selain bertindak  sebagai  “pemain”,  juga  sebagai  Regulator  (yang  setelah  keluarnya  UU 20/2001  tentang  Migas  hingga  saat  ini  dilakukan  oleh  BP  Migas).  Pada  saat  itu  PT. Lirik  Petroleum  mengajukan  rencana  pengembangan  (Plan  of  Development/POD) kepada Pertamina terhadap 4 lapangan minyak, yaitu North Pulai, South Pulai, Molek, dan  Lirik.  Dari  keempat  lapangan  minyak  tersebut,  hanya  Lirik  yang  menurut penilaian  Pertamina  komersial.  Penentuan  komersialitas  ini  perlu  karena  nantinya Pemerintah yang akan membayar cost recovery terhadap PT. Lirik Petroleum. Merasa dirugikan,  PT.  Lirik  Petroleum  mengajukan  gugatan  untuk  meminta  ganti  kerugian karena hanya satu lapangan minyak yang disetujui oleh Pertamina ke arbitrase ICC di Paris, Perancis.
Pemilihan  ICC  sebagai  forum  penyelesaian  sengketa  sesuai  dengan  ketentuan  yang ada dalam kontrak. Proses pelaksanaan arbitrase pertama dan kedua dilaksanakan di Jakarta,  dan  yang  ketiga  dan  selanjutnya  dilaksanakan  secara  teleconference  dan putusan  arbitrasenya  sendiri  dilaksanakan  oleh  ICC  yang  berkedudukan  di  Paris. Arbitrase ICC telah membacakan partial award tertanggal 22 September 2008 dan final award  tertanggal  27  Februari  2009  dalam  perkara  antara  PT  Lirik  Petroleum  dan  PT Pertamina  dan  Pertamina  EP.  Dalam  final  award  majelis  arbitrase  memutuskan, memerintahkan,  dan  menetapkan  antara  lain  PT  Pertamina  dan  Pertamina  EP diwajibkan membayar ganti rugi total US$34.495.428 kepada PT Lirik Petroleum.
Jumlah  itu  terdiri  dari  US$34.172.178  sebagai  ganti  rugi  atas  pelanggaran  terhadap Enhanced  Oil  Recovery  Contract,  US$25.311.940  untuk  masalah  ditolaknya komersialitas  atas  3  lapangan  minyak  yang  lain,  US$8.722.569  untuk  masalah kegagalan  jalur  pipa,  dan  US$137.669  untuk  masalah  klaim  dalam  membayar,  serta US$323.250 untuk biaya yang dikeluarkan PT Lirik Petroleum dalam proses arbitrase. Pada  tanggal  21  April  2009,  atau  hari  ke  53  setelah  putusan  dibacakan,  PT.  Lirik Petroleum  kemudian,  melalui  kuasa  hukumnya,  mendaftarkan  putusan  arbitrase tersebut  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  agar  putusan  arbitrase  tersebut  dapat dilaksanakan. Di pihak lain, yaitu Pertamina dan Pertamina EP, pada tanggal 11 Mei 2009  mengajukan  pembatalan  terhadap  putusan  arbitrase  tersebut.  Pengajuan pembatalan putusan arbitrase dilakukan atas dasar putusan arbitrase itu bertentangan dengan ketertiban umum, melanggar asas ultra petita, mengandung cacat kontroversi, serta melanggar Pasal 59 (1) huruf a UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## 4.2. Kasus ConocoPhillips versus PT Saptasarana Personaprima
Awalnya,  ConocoPhillips  dan  PT  Saptasarana  Personaprima  bersepakat  melakukan kerja  sama  dalam  penyediaan  rig  untuk  proyek  pengeboran  minyak  dan  gas  bumi pada  ladang  minyak  di  Corridor  Block,  sebelah  barat  laut  kota  Palembang.  Kedua perusahaan  kemudian  menandatangani  kontrak  Rig  Management  Services  pada  1 Agustus 2001. Sesuai dengan Amandemen No.1 Rig Management Services, disepakati bahwa  tanggal  permulaan  operasional  kerja  Sapta  berlaku  mulai  24  Oktober  2001.
Dalam  klausul  kontrak,  Sapta  berkewajiban  mendatangkan  rig  untuk  pengeboran minyak dan gas bumi dan mengoperasikannya untuk kepentingan eksploitasi Conoco.
Pada  pelaksanaannya,  telah  terjadi  beberapa  perubahan  permintaan  atas  rig  yang diperlukan.  Perubahan  itu  terjadi  karena  rig  yang  disediakan  Sapta  tidak  sesuai dengan  waktu  yang  dijanjikan.  Sapta  seharusnya  sudah  harus  didatangkan  sebelum April 2002, namun ternyata baru bisa dipenuhi pada 11 Agustus 2002. Singkat cerita, kegagalan  Sapta  memenuhi  kontrak  tersebut  akhirnya  membuat  Conoco  mengalami kerugian,  baik  dari  utang  yang  belum  dibayar,  kewajiban  penalti,  maupun  kerugian langsung. Total kerugian yang dicatat oleh Conoco sebesar US$5,19 juta (sekitar Rp49 miliar). Conoco lalu menghentikan kontrak dengan Sapta pada 7 Februari 2003.
Pada  awal  persidangan  ini,  tergugat  ConocoPhillips  telah  mengajukan  eksepsi kewenangan  mengadili  dengan  alasan  bahwa  dasar  adanya  hubungan  hukum perikatan antara penggugat (Sapta Sarana) dan tergugat semata-mata disebabkan oleh kontrak TE 10707/ RD. Dalam kontrak tersebut, katanya, terdapat ketentuan klausul penyelesaian  sengketa,  yakni  diselesaikan  melalui  jalur  arbitrase  dengan menggunakan  ICC  Rules (International  Chamber  of  Commerce  Arbitration  Rules  1998) .. Akan tetapi, pada kenyataannya gugatan diajukkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Pada  saat  putusan  sela  itu,  PN  Jakpus  telah  menolak  eksepsi  ConocoPhillips mengenai  kewenangan  absolut  pengadilan.  Pertimbangan  hukum  dari  penolakan  itu karena majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa bukanlah mengenai hal-hal yang diatur dalam kontrak TE 10707/RD. Merujuk pada ketentuan pasal 11 ayat (1) UU No. 30  Tahun  1999  tentang  arbitrase  yang  menyatakan  bahwa  adanya  suatu  perjanjian arbitrase  tertulis  meniadakan  hak  para  pihak  untuk  mengajukan  penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat  yang  termuat  dalam  perjanjian  ke  pengadilan  negeri. Jadi,  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tidak  berwenang  memeriksa  dan  memutus sengketa  ini  dan  seharusnya  menyerahkan  sengketa  ini  ke  lembaga  arbitrase  yang telah ditentukan.
Dari  beberapa  kasus  di  atas  mengajukkan  pembatalan  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat, ada juga yang langsung mengajukkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  bahkan  sampai  Mahkamah  Agung,  padahal  di  dalam  perjanjian  ada  klausul arbitrasenya.  Dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Arbitrase  Nomor  30  Tahun  1999 Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat  dalam  perjanjian  arbitrase.  Disini  para  pihak  tidak  mengajukkan  sengketanya ke  lembaga  arbitrase  yang  dipilih  sesuai  dengan  perjanjiannya.  Ketua  Pengadilan Negeri  pun  mau  mengabulkan  gugatan  yang  diajukkan  para  pihak.  Karena  hakim tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  yang diajukkan kepadanya (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Sehingga  Ketua  Pengadilan  Negeri  tetap  mengabulkan gugatan  yang  diajukkan  kepadanya,  walaupun  di  dalam  Pasal  3  dan  11  Undang- Undang  Arbitrase  Nomor  30  Tahun  1999  sudah  ditegaskan  Pengadilan  Negeri  tidak berwenang memeriksa sengketa yang ada klausul arbitrasenya.
Melihat  uraian  di  atas,  akibat  hukum  jika  putusan  arbitrase  asing  tidak  dapat dieksekusi  secara  paksa  di  lapangan  ditemukan  problema-problema  yaitu  problema secara  yuridis  maupun  problema  non  yuridis.  Problema  secara  yuridis  antara  lain berupa  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  jelas  atau  bertentangan satu  sama  lainnya.  Sedangkan  problem  non  yuridis  berkaitan  dengan  teknis  dan proses eksekusi di pengadilan.
Jika  putusan  arbitrase  internasional  tidak  dapat  dieksekusi  di  Indonesia  maka  bisa berakibat  menjadi  preseden  buruk  bagi  pelaku  usaha-pelaku  usaha  asing  yang  akan memohon pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Berdasarkan data di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  per  31  Desember  2011  sampai  sekarang  sudah sangat  kurang  pendaftaran  permohonan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Namun  menurut  hemat  penulis  pihak  arbitrase Internasional harus tegas dalam penegakannya dan harus menguasai hukum di negara para  pihak  yang  terikat  sengketa.  Agar  kiranya  hal  ini  akan  mempermudah  dalam permohonan eksekusi di negara yang akan dimohonkan pelaksanaannya.

## 5. Penutup
Kedudukan  hukum  nasional  Indonesia  dalam  pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing merupakan  indikator  tentang  ada  tidaknya  pelanggaran  terhadap  ketertiban  umum yang  mengakibatkan  suatu  putusan  arbitrase  itu  tidak  dapat  dilaksanakan.  Putusan arbitrase asing tidak dapat dieksekusi apabila putusan arbitrase asing itu bertentangan dengan ketertiban umum yang melanggar undang-undang, kebijakan nasional, hukum nasional  atau  melanggar  kesusilaan.  Kedudukan  hukum  nasional  Indonesia  dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah merupakan indikator apakah suatu putusan itu melanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak. Apabila bertentangan  dengan  hukum  nasional,  maka  dapat  dianggap  sebagai  pertentangan ketertiban  umum,  sehingga  Mahkamah  Agung  tidak  dapat  menyetujui  proses pelaksanaan dari arbitrase asing.
Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  adanya  penolakan  pelaksanaan  putusan  arbitrase internasional  oleh  pengadilan  terdiri  atas  akibat  hukum  perdata  dan  akibat  hukum publik.  Akibat  hukum  perdata  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak  dalam  putusan  arbitrase  tidak  dapat  terpenuhi  dan  dijalankan,  sehingga kerugian  perdata  salah  satu  pihak  tidak  dapat  dipulihkan.  Selain  itu,  akibat  hukum terhadap  penolakan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional  telah  berimplikasi pada  ketidakpastian  pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional  terhadap  beberapa kasus putusan arbitrase.

## Referensi
Agnes M. Toar. 2004. Arbitrase di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Agvirta Armilia Sativa dan Agus Anwar, 2020, Modul Best Practice Penanganan Gugatan Arbitrase  Internasional  terhadap  Pemerintah  Indonesia.  Teknis  Substantif  Bidang Pelayanan  Otoritas  Pusat  dan  Hukum  Internasional ,  Depok,  BPSDM  KUMHAM Press.
Alan  Redfern  dan  Martin  Hunter.  2004. Law  and  Practice  of  International  Commercial Arbitration, London: Sweet and Maxwell Ltd.
Frans  Hendra  Winarta,  2013, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional  Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.
Gunawan  Widjaja,  2001, Seri  Hukum  Bisnis:  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  PT.  Raja Grafindo, Jakarta.
Gunawan,  Yordan.  "Arbitration  Award  of  ICSID  on  the  Investment  Disputes  of Churchill Mining PLC v. Republic of Indonesia." Hasanuddin Law Review 3, no. 1 (2017): 14-26.
Huala Adolf, 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional . Jakarta: Sinar Grafika.
Huala  Adolf,  Sengketa  Penanaman  Modal  antara  Investor  Melawan  Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , 1 no. 3, 2014: 426.
Indra Mahawijaya, 2015. Perjanjian Internasional dan Mahkamah Konstitusi dalam Ruang Perdebatan , Penerbit Media Nusa Creative, Malang.
Kholis  Roisah,  2015. Hukum  Perjanjian  Internasional  Teori  dan  Praktik, Penerbit  Setara Press, Malang.
Maskun,  Achmad  Achmad,  Naswar  Naswar,  Fauziah  P.  Bakti,  and  Amaliyah Amaliyah.  "Arbitration:  Understanding  It  in  Theory  and  Indonesian Practice." Hasanuddin Law Review 5, no. 2 (2019): 220-234.
Permatasari, Yuanita. "Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia." Jurnal Privat Law 5, no. 2 (2017): 26-33.
R.  Rayfuse  (ed),  ICSID  Reports,  Volume  2  (Cambridge:  Cambridge  University  Press, 1994), hal. 387; Cf. Frolova v. Union of Soviet Socialist Republics, 761 F.2d 370 (7 th Cir. 1985); Teleoren v. Libyan Arab Republic, 726 F.2d 774 (D.C.Cir. 1984).
Sakharina,  Iin  Karita,  Farida  Patittingi,  Ahwal  Hidayat,  Zulkifli  Aspan,  Hamzah Halim, Muh Hasrul, and Ahsan Yunus. "Taiwan's Sovereignty And Its Position To The South China Sea Dispute Under The International Law." Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 24 (2021): 1-14.
Sukwanto, Bakti, and Taufik Siregar. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia." Jurnal Mercatoria 3, no. 1 (2010): 1-19.
Suleman  Batubara  dan  Orinton  Purba,  (2013), Arbitrase  Internasional  Penyelesaian Sengketa  Investasi  Asing  Melalui  ICSID,  UNCITRAL  dan  SIAC, Jakarta:  Raih  Asa Sukses.
Sunggono, Bambang. 2001. Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar) . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Theresia  Anita  Christiani,  “Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object,” Procedia - Social and Behavioral Sciences 219 (May 2016): 201–207.