## PERAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN TERHADAP KEGIATAN INDUSTRI DI KOTA
BATAM TAHUN 2011-2014
Oleh
Dian Arival Aryadana, Wan Asrida*
* adalah mahasiswa dan dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau

## ABSTRACT
This research  is  intended  to  find  out  the  role  of  the  regional  environmental  impact Control Agency of Batam City against the environmental problems that occur in industrial areas namely,  Batam  city,  concerning  sustainable  development  based  upon  the  environment,  the activities of the industry now aims to build an economic sector but has a negative effect that is the pollution  of  the  environment.  In  this  case  in  Batam  city  frequent  occurrence  of  environmental pollution caused by industrial activity namely with disposal of waste which are not in place. This research  is  focused  on  environmental  impact  Control  Agency  area  of  Batam  city  authorities  in the control of the environment . With the outline of the research issues namely how environmental impact  Control  Agency  the  role  of  the  Regions  in  the  control  of  pollution  of  the  environment against industrial activity in Batam city in 2011-2014 and the factors restricting the role of the regional environmental impact Control Agency in controlling environmental pollution in Batam city in 2011-2014.
Type of this research is a descriptive i.e. researchers provide a description and overview of  the  phenomenon  or  social  symptoms  examined  by  independent  variables  described  in  a systematic  and  accurate.  Method  of  data  collection  is  done  by  means  of  interviews  and  the documentation.
The results  of  this  research show  that  the role  of environmental  impact Control  Agency area  of  Batam  city  in  pollution  control  against  industrial  activity  carried  out  according  to  its function but have not run well in accordance with the goals and targets that have been set. This is not  in  accordance  with  the  duties  and  functions  of  the  regional  environmental  impact  Control Agency  of  Batam  city,  resulting  in  less  the  maximum  role  of  Bapedalda  itself  in  controlling pollution that occurred in Batam city. So it should be should be able to stake Bapedalda holder which  is  professional  in  the  discharge  of  pollution  control  and  must  be  capable  of  tackling  the obstacles faced.
Keywords: role,  environmental pollution, Environmental Impact Control Agency (Bapedalda)

## PENDAHULUAN
Lingkungan  hidup  Indonesia  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  tidak ternilai harganya, sehingga harus senantiasa dijaga, dikelola dan dikembangkan dengan baik agar dapat  menjadi  sumber  penghidupan  bagi  manusia  dan  makhluk  lainnya  serta  meningkatkan
kualitas  hidup.  Antara  manusia  dengan  lingkungan  sekitar  sangat  berhubungan  erat,  karena manusia  berinteraksi  dan  saling  mempengaruhi  dengan  alam  dan  lingkungannya  dalam  sebuah hubungan timbal balik, baik itu postif maupun negatif.
Kegiatan  pembangunan  yang  dilaksanakan  pemerintah  pada  saat  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  hidup  rakyat  yang  dilaksanakan  melalui  rencana  jangka  panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang Industri. Pembangunan di bidang industri atau yang lebih  populer  dengan  istilah  industrialisasi  dilaksanakan  agar  sumber  daya  yang  ada  dapat dimanfaatkan secara efektif. Proses industrialisasi ini sering dilaksanakan di suatu tempat dengan maksud untuk memudahkan pemerintah dalam pengawasan dan pembinaannya.
Aspek  pengawasan  pemerintah,  secara  obyektif  dapat  dilihat  bahwa  pembangunan  di bidang  industri  mempunyai  kelebihan  dan  kelemahan,  selain  berdampak  positif,  industrialisasi juga  dapat  memberikan  dampak  negatif.  Sisi  positif  dari  kegiatan  industrialisasi  adalah memberikan  kontribusi  dalam  peningkatan  ekonomi  daerah  dan  kesejahteraan  masyarakat. Sedangkan sisi negatif dari kegiatan industrialisasi adalah sering kali terjadi suatu penyimpangan dalam  proses  produksi  yang  dilakukan  usaha-usaha  industri.  Sebagai  contoh  ialah  adanya pelanggaran  yang  berkaitan  dengan  kelestarian  lingkungan,  seperti  sistem  pengolahan  limbah industri yang tidak sempurna.
Pengawasan  sangat  diperlukan  karena  sering  kali  terjadi  suatu  penyimpangan  dalam proses  produksi  yang  dilakukan  usaha-usaha  industri.  Penyimpangan  yang  sering  terjadi  adalah adanya  pelanggaran  yang  berkaitan  dengan  kelestarian  lingkungan,  seperti  sistem  pengolahan limbah industri yang tidak sempurna. Hal ini menandakan bahwa usaha tersebut tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup.
Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dilaksanakan secara terpadu dari tingkat atas sampai  kepada  tingkat  bawahnya,  dalam  arti  bahwa  harus  terlaksananya  koordinasi  yang  baik antara  pusat  dan  daerah  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Untuk  mewujudkan  keterpaduan maka  dibentuklah  struktur  dan  fungsi  penataan  lingkungan  yang  terdiri  dari  Menteri  Negara Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Biro Bina Lingkungan hidup.
Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Daerah  (bapedalda)  tidak  terdapat  di  setiap kabupaten,  keberadaannya  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  setiap  daerah.  Tetapi  Kota Batam mempunyai bapedalda, ini dikarenakan Kota Batam merupakan kota industri yang  rawan terjadinya masalah lingkungan yang kompleks.
Bapedalda  berperan  menyelenggarakan  tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan  di bidang  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup  yang  meliputi  pencegahan  dan  penanggulangan pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  serta  pemulihan  kualitas  lingkungan  hidup  dalam penyusunan kebijakan dan program pengendalian dampak lingkungan.
Sesuai  dengan  Peraturan  Walikota  Batam  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Uraian  Tupoksi lembaga teknis daerah yaitu pasal 3 dan pasal 4 maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam mempunyai tugas seperti :
1. Pelaksanaan
2. Pengkoordinasian
3. Penyusunan  kebijakan  daerah  di  bidang  pengendalian  dampak  lingkungan  dan  serta  tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Bapedalda mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan  program  dan  kegiatan  badan  dalam  jangka  pendek,  menengah  dan  jangka panjang
2. Penyelenggaraan  urusan  tata  usaha  perkantoran  yang  meliputi  urusan  perencanaan  dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan
4. Penyelenggaraan  kegiatan  teknis  operasional  yang  meliputi  bidang  analisis  pencegahan dampak  lingkungan,  bidang  pelestarian  lingkungan,  bidang  pengendalian  lingkungan  dan bidang penegakan hukum lingkungan
5. Pemberian  dukungan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  bidang  pengendalian dampak lingkungan
6. Penyelenggaraan  administrasi  dan  pelayanan  umum  kepada  masyarakat  dalam  lingkup tugasnya
7. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya
8. Fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan
9. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  Walikota  sesuai  dengan  lingkup  tugas  dan fungsinya.
Terkait  dengan  permasalahan  pencemaran  lingkungan  akibat  industri  membawa  dampak yang  luar  biasa  terhadap  kehidupan  masyarakat  yaitu  seperti  dapat  menimbulkan  kerusakan lingkungan, terganggunya keseimbangan alam, keracunan dan penyakit serta pemekatan hayati.
Oleh  karena  itu,  perlu  penanganan  yang  serius  untuk  mengatasinya.  Sehingga  antara pemerintah,  masyarakat  dan  lingkungan  dibutuhkan  hubungan  timbal  balik  yang  selalu  harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Untuk melestarikan hubungan tersebut  dibutuhkan  adanya  peran  serta  dari  masyarakat  maupun  pemerintah  itu  sendiri.  Hal  ini agar tidak terjadi gangguan, masalah-masalah maupun perusakan yaitu pencemaran itu sendiri.
Untuk  mencegah  dan  mengatasi  pencemaran  oleh  limbah  industri,  pemerintah  harus berperan  aktif  baik  melalui  perundang-undangan  ataupun  dengan  cara  yang  lain.  Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu sustainable development dengan artian pembangunan yang berwawasan ke depan dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Pemerintah juga harus menggariskan kebijaksanaan dan  mendorong  ditingkatnya  upaya  pelestarian  kemampuan  lingkungan  hidup  untuk  menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
Keadaan  ini  mendorong  Pemerintah  Daerah  khususnya  Badan  Pengendalian  Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Meskipun Pemerintah Daerah  sudah  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  8  Tahun  2003  tentang Pengendalian  Pencemaran  Perusakan  Lingkungan  Hidup  dengan  berpedoman  pada  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lingkungan  Hidup namun masih tetap terjadi pencemaran lingkungan khususnya di Kota Batam.
Fenomena yang ada di  masyarakat yaitu sering terjadinya kasus pencemaran  lingkungan tetapi kurangnya tindakan dari pemerintah  khususnya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam
Pada  dasarnya  untuk  mencegah  terjadinya  pencemaran  lingkungan,  pemerintah  harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Ketika semua program telah dibuat dan telah diterapkan, tetapi masih terlihat banyak terjadi pencemaran di mana-mana, hal ini bisa dari pihak  pemerintah  yang  kurang  tanggap  meskipun  program  telah  dibuat  tanpa  harus  ada pengawasan lebih  lanjut terhadap penerapan program  yang ada sehingga program tersebut tidak bisa berjalan dengan maksimal.
Peraturan  itu  dapat  berlaku  efektif  apabila  didukung  oleh  perangkat  penegakan  hukum. Penegakan  hukum  lingkungan  berkaitan  dengan  kemampuan  aparatur  dan  kepatuhan  warga masyarakat  terhadap  peraturan  yang  berlaku.  Dengan  demikian  penegakan  hukum  lingkungan merupakan  upaya  untuk  mencapai  ketaatan  terhadap  peraturan  dan  persyaratan  yang  berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah  yaitu institusi lingkungan hidup atau Bapedalda.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Hakikat  dari  penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau  lisan  dari  orang-orang  dan  prilaku  yang  diamati  serta  upaya  untuk  mencari  pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Jenis penelitian adalah deskriptif yang selaras dengan pendapat Sugiyono (2005 ) , yaitu penelitian yang mengungkapkan atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.
Moleong  (2002:  190),  Penelitian  kualitatif  diartikan  yaitu  menggambarkan  dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti (lembaga, masyarakat, daerah dan lain-lain), pada saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  sebagaimana  mestinya.  Sampling  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik purposive  sampling ,  yaitu  dengan  teknik menentukan  informan  berdasarkan  karakteristik  tertentu  sesuai  yang  dikehendaki  peneliti. Informan  merupakan  keseluruhan  dari  pada  objek  yang  diteliti  di  mana  karakteristiknya  telah diketahui.  Informan  yang  tentunya  dapat  memberikan  data  relevan  berkaitan  dengan permasalahan penelitian.
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

## A. Wawancara
Menurut  Arikunto  (2006  :  227),  bahwa  teknik  wawancara  ( interview )  adalah  suatu  cara pengumpulan  data  dengan  menggunakan  kuesioner  lisan  yang  diwujudkan  dalam  dialog  antara peneliti  dengan  responden.  Dari  hasil  tanya  jawab  tersebut,  masalah-masalah  atau  data  yang ditemukan dianalisis, dirumuskan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.
Kegiatan  pengumpulan  informasi  yang  dijalankan  dengan  menanyakan  langsung  kepada informan  untuk  memperoleh  data  kualitatif  dalam  upaya  memperoleh  pemahaman  secara komprehensif  terhadap  penelitian  yang  dilakukan . Tujuan  penggunaan  teknik  wawancara  ini merupakan konfirmasi informasi dari responden mengenai objek yang diteliti. Teknik wawancara ini dimaksudkan juga untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh melalui teknik-teknik lain, sehingga dapat melengkapi kekurangan data yang ingin diambil.

## B. Dokumentasi
Dokumenasi adalah sumber informasi berupa bahan  – bahan tertulis atau tercatat berupa arsip-arsip  ataupun  dokumen-dokumen  yang  berakaitan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang  berupa  catatan,  transkip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen  rapat,  agenda  dan sebagainya”.
Teknik  analisis  data  merupakan  langkah  yang  paling  penting  dalam  penelitian,  karena tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan  data.  Tanpa  mengetahui  teknik  analisis  data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan seperti yang  dikemukakan  Arikunto  (2006  :  308).  Analisis  data,  menurut  Potton  dalam  Moleong (2007:280),  adalah  proses  mengatur  urutan  data,  mengoordinasikannya  ke  dalam  suatu  pola, kategori  dan  satuan  uraian  dasar.  Untuk  melihat  data-data  yang  bisa  mempengaruhi  dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukan oleh Nasution (1998:129) :
1. Reduksi Data
Data yang didapat dari lapangan  masih  berupa uarain atau laporan yang terperinci yang akan  terasa  sulit  bila  tidak  tereduksi,  dirangkum  hal-hal  pokok,  difokuskan  pada  hal-hal yang  penting  dicari  polanya.  Jadi  laporan  lapangan  sebagain  bahan  mentah  disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.
2. Display (penyajian) data
Bagian-bagian tertentu pada penelitian dengan menggunakan tabel dan grafik penelitian.
3. Kesimpulan dan Verifiksi
Menarik  hasil  akhir  dari  penyajian  data  dan  menguji  kebenaran  hasil  kesimpulan  dari penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Peran  Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Daerah  Kota  Batam  Dalam Pengendalian Pencemaran Terhadap Kegiatan Industri di Kota Batam
Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Daerah  (Bapedalda)  sebagai  satuan  kerja  perangkat daerah  (SKPD)  Kota  Batam  memiliki  peran  menyelenggarakan  tugas  umum  pemerintahan  dan pembangunan  di  bidang  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup  yang  meliputi  pencegahan  dan penanggulangan  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  serta  pemulihan  kualitas lingkungan  hidup  dalam  penyusunan  kebijakan  dan  program  pengendalian  dampak  lingkungan. Bapedalda dibentuk melalui Keputusan Presiden No 77 Tahun 1994 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.
Selanjutnya  peran  dapat  dilihat  dari  pelaksanaan  fungsinya.  Fungsi  ialah  kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan  yang  memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama  lain  menurut  sifat  atau  pelaksanaannya  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Berikut  ini beberapa  fungsi  Badan  Pengendalian  Dampak  LingkunganDaerah  Kota  Batam  dalam melaksanakan pengendalian pencemaran:

## 1. Peran  Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Daerah  Kota  Batam  dalam Pengendalian Pencemaran terhadap Kegiatan Industri di Kota Batam
Bapedalda  Kota  Batam  sebagai  perencana program  pemerintahan  Kota  Batam  di  bidang pengendalian  dampak  lingkungan.  Bapedalda  Kota  terbentuk  berdasarkan  Surat  Keputusan Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  1  Riau  Nomor:  225  Tahun  1999  tanggal  28  Oktober  1999 seiring dengan terbentuknya daerah otonom Kota Batam berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Susunan organisasi saat itu hanya terbagi menjadi Sekretariat dan dua seksi bidang yaitu pengawasan, pengendalian serta pemantauan dan pemulihan.
Melalui  penjelasan  kepala  badan  bahwa  Bapedalda  Kota  Batam  mempunyai  peran  di dalam  proses  pengendalian  dampak  lingkungan  yang  sangat  menentukan  karena  untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bapedalda Kota Batam secara fungsional berperan aktif sebagai  pelaksana,  pengkoordinasian  dan  sekaligus  penyusunan  kebijakan  daerah  di  bidang pengendalian dampak lingkungan
Kebijakan  Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Kota  Batam  untuk  mendukung kebijakan yang ada di RPJMD Kota Batam Tahun 2011 – 2016 adalah :
1. Mengendalikan  tingkat  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  dengan  menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup yang memadai.
2. Mengendalikan pencemaran kerusakan lingkungan waduk, pesisir dan laut.
3. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serasi, selaras dan seimbang.
4. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara kosisten.
Bapedalda  Kota  Batam  berkomitmen  penuh  dalam  upaya  pengendalian  pencemaran, dalam  upaya  pelaksanaan  kebijakan  pengendalian  pencemaran  ini  Bapedalda  Kota  Batam mempunyai  strategi  yang  menjadi  cara  agar  program  kerja  yang  dibuat  untuk  melaksakan kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berikut strategi Bapedalda Kota Batam :
1. Peningkatan pengawasan pengelolaan Lingkungan Hidup pada industri/usaha kegiatan.
2. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten.
3. Mengoptimalkan  sarana  dan  prasarana  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup (laboratorium, pos pengaduan) dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan sehat.
4. Peningkatan  informasi  lingkungan  kepada  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan ( stakeholder ) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Peningkatan  kajian  lingkungan  sebagai  acuan  pengambilan  keputusan/kebijakan lingkungan hidup dengan memanfaatkan isu lingkungan global dalam rangka menjalankan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
6. Mengikutsertakan  aparatur  untuk  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  yang  relevan  dan sesuai kebutuhan.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dengan baik.
Keberhasilan kebijakan juga mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.  Apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  sehingga  akan  mengurangi  distorsi. Apabila  tujuan  sasaran  tidak  jelas  atau  bahkan  tidak  diketahui  maka  kemungkinan  ajan  terjadi resistensi  dari  kelompok  sasaran,  maka  dari  itu  Bapedalda  Kota  Batam  mempunyai  tujuan  dan sasaran kegiatan dalam melaksanakan kebijakan pengendalian pencemaran:
1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup oleh industri/ perusahaan.
2. Terlindunginya kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan.
3. Meningkatnya  kualitas  udara  dan  pengelolaan  limbah  dan  material  bahan  berbahaya  dan beracun
4. Meningkatnya  ketaatan  dan  kepedulian  pemangku  kepentingan  dalam  menjalankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatnya  kepedulian  pemangku  kepentingan  dalam  menjalankan  pembangunan berkelanjutan.
6. Terpenuhinya  kebutuhan  dunia  usaha  dan  masyarakat  dalam  mendapatkan  lingkungan hidup yang sehat dan baik.
7. Penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah cair permukiman dan industri.
8. Meningkatnya penataan kelembagaan dan peningkatan kinerja aparatur.
Berikut  aspek-aspek  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan  menurut Edward III :
 Komunikasi
Komunikasi dalam implementasi sebuah kebijakan harus diberikan kejelasan aturan serta konsistensi  agar  tidak  terjadi  kerancuan  yang  menyebabkan  kegagalan  pengimplementasian. Sejauh ini Bapedalda Kota Batam telah mengeluarkan kebijakan dalam pengendalian pencemaran dan telah dikomunikasikan kepada pihak pengusaha industri dan publik.

##  Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  penerapan  kebijakan dalam  pengendalian  pencemaran  di  Kota  Batam.  Penempatan  SDM  di  Bapedalda  Kota  Batam yang  berjumlah  53  orang  akan  berupaya  melaksanakan  kebijakan-kebijakan  tersebut  dengan diiringin dengan program kerja di setiap bidangnya. Akan tetapi untuk menghadapi permasalahan lingkungan yang kompleks di Batam menuntut kinerja yang lebih dari Bapedalda dan dibutuhkan tenaga  yang  sebanding  dengan  jumlah  usaha/kegiatan  industri  karena  apabila  implementor kekurangan sumber daya hal tersebut akan mempengaruhi.
 Disposisi
Kecenderungan  perilaku  atau  karakteristik  dari  pelaksana  kebijakan  berperan  penting untuk  mewujudkan  implementasi  kebijakan  yang  sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran.  Salah  satu faktor  utama  kesuksesan  implementasi  sebuah  kebijakan  adalah  adanya  komitmen  yang  tinggi dari pelaksana kebijakan maupun publik.
 Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  kelancaran program,  dalam  hal  ini  Bapedalda  Kota  Batam  mempunyai  struktur  birokrasi  yang  bertugas mengimplementasikan  kebijakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  keberhasilan kebijakan. Susunan stuktur birokrasi di Bapedalda Kota Batam terdiri atas :
a) Kepala Badan;
b) Sekretariat;
c) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
d) Bidang Pelestarian Lingkungan;
e) Bidang Pengendalian Lingkungan;
f) Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.

## 2. Penyusunan Rencana strategis SKPD
Rancangan strategis SKPD menjadi instrumen penting dalam melaksanakan tugas pokok karena  memiliki  fungsi  dan  peran  yang  strategis  dalam  penyelengaraan  pemerintahan. Selanjutnya,  dari  sisi  substansi  isi  maka  rancangan  strategis  pada  dasarnya  merupakan  bagian integral  dalam  sistem  perencanaan  kebijakan  dan  program  kerja,  disusun  dengan  berpedoman pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  dan  selanjutnya  menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.
Perumusan  Rencana  Strategis  (Renstra)  merupakan  jawaban  akan  perubahan  lingkungan strategi yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan Renstra sangat penting. Adapun maksud Renstra yaitu :
1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk  pengelolaan  keberhasilan  Perencanaan  Strategis  dan  akan  menuntun  diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif.
3. Untuk  memberikan  pelayan  prima  terhadap  masyarakat,  karena  pola-pola  pelayanan  yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Untuk  meningkatkan  komunikasi  baik  vertikal  maupun  horizontal  antar  unit  antar  kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.
Tujuan  Renstra  SKPD  yang  disusun  oleh  Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan Kota Batam dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi misi yang telah ditetapkan antara lain :
1. Program  jangka  menengah  pengendalian  dampak  lingkungan  agar  tidak  terjadi  saling tumpang tindih antar instansi dan program pembangunan daerah.
2. Mewujudkan  landasan  kegiatan-kegiatan  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada visi dan misi pembangunan Kota Batam.
3. Memberikan  informasi  tentang  kebijakan  dan  strategi  perlindungan  dan  pengeloaan lingkungan hidup di Kota Batam.
4. Meningkatkan  kemampuan  kelembagaan  Bapedal  Kota  Batam  dalam  upaya  perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program lingkungan hidup Kota Batam
5. Renstra  merupakan  target  kualitatif  organisasi,  sehingga  pencapaian  target  tersebut merupakan  ukuran  keberhasilan  atau  kegagalan  organisasi.  Dengan  tersusunnya  Renstra maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.
Arah  kebijakan  Bapedal  tadi  akan  diwujudkan  dalam  pelaksanaan  program  Badan Pengendalian  Dampak  Lingkungan,  yang  terdiri  dari  4  (empat)  program.  Program-program tersebut yaitu :
 Program 1 : Peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Program  ini  bertujuan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  dan  disiplin  aparatur pemerintah khususnya di lingkungan Bapedal Kota Batam.
 Program  2  :  Peningkatan  pengendalian  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan.  Program ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di Kota Batam oleh industri/ perusahaan
 Program 3 : Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk meningkat kualitas lingkungan di Kota Batam melalui
penyediaan  sarana  dan  prasarana  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  serta informasi kualitas lingkungan di Kota Batam.
 Program  4  :  Peningkatan  Penataan  Lingkungan  dan  Konservasi  Sumber  Daya  Alam. Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  upaya  pengelolaan  dan  perlindungan lingkungan hidup di Kota Batam melalui kajian lingkungan hidup.

## 3. Pemberian Dukungan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pembangunan di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
Pemberian  dukungan  atas  penyelengaraan  dalam  pembangunan  di  bidang  penegendalian lingkungan  hidup  pada  dasarnya  bersumber  dari  APBD  daerah  itu  sendiri.  Untuk  APBD  2011 Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Daerah  Kota  Batam  mendapat  anggaran  berkisar sebesar 0,5%. Anggaran tersebut direalisasikan sepenuhnya untuk urusan kepentingan lingkungan hidup di Kota Batam. Di dalam akuntabilitas keuangan terdapat anggaran tiap-tiap kegiatan dan realisasi keuangan serta persentasenya yang lain.

## Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
N o Sumber Anggaran Jumlah 2011 2012 2013 1 APBD 2.341.34 9.787 3.004.01 6.000 6.171. 174.51 5 2 APBN 1.269.24 0.000 1.222.18 0.000 0 3  Bantuan Luar Negeri 0 0 0

## Sumber: Bapedalda Kota Batam
Berdasarkan data di atas maka dalam rangka pelaksanaan pengelolaan  lingkungan hidup dan  menjalankan kelembagaannya  yang dibutuhkan oleh Bapedalda Kota Batam  yaitu anggaran yang  memadai  dan  SDM  yang  berkualitas.  proses  pembangunan  di  bidang  pengendalian lingkungan  hidup  daerah  Kota  Batam  sepenuhnya  didukung  oleh  APBD  yang  didapat  baik  dari pusat  maupun  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  itu  sendiri.  Sesuai  dengan  Visi,  misi  dan tujuan  Bapedalda  dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan  Kota  Batam  yang  harmonis, berkelanjutan dan lestari diperlukan suatu rencana yang berkualitas serta kebijakan dan program kerja lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan.

## 4. Penyelenggaraan Kegiatan Teknis Operasional
Berdasarkan  RPJMD  Kota  Batam  Tahun  2006  –  2011,  kegiatan  Bapedal  Kota  Batam mengarah  kepada  3  (tiga)  program  prioritas,  yaitu  :  Program  Pengendalian  dan  Pelestarian Lingkungan,  Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Berikut disampaikan capaian dari masing-masing program tersebut :
1. Pembinaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup  melalui  pembinaan terhadap  kegiatan/usaha  serta  pemantauan  kualitas  lingkungan  hidup  sehingga  diketahui kondisi lingkungan hidup Kota Batam secara menyeluruh.

## 2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sehingga masyarakat mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  meningkatnya  informasi  kualitas  lingkungan  hidup  di  Kota Batam, dicapai melalui kegiatan penyusunan buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Batam dan Sistem Informasi Lingkungan.
Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Daerah  Kota  Batam  dalam  melakukan pengendalian  pencemaran  dari  dampak  kegiatan  industri  melakukannya  dalam  3  tahap  yaitu preventif  yang  dilaksanakan  oleh  Bidang  Analisis  Pencegahan  Dampak  Lingkungan,  kemudian tahap represif  yang dilaksanakan oleh  Bidang Pengendalian  Lingkungan dan  Bidang Pelestarian Lingkungan  dan  yang  terakhir  tahap  kuratif  dilaksanakan  oleh  Bidang  Penegakan  Hukum Lingkungan.

## Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan
Bidang  Analisis  Pencegahan  Dampak  Lingkungan  yang  melakukan  pengendalian pencemaran  lingkungan  pada  tahap  preventif  dipimpin  oleh  seorang  kepala  bidang  yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dibidang analisis dampak lingkungan dengan tugas sbb:
1) Menyusun rencana program kerja dan kegiatan bidang AMDAL;
2) Merumuskan kebijakan umum di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan;
3) Menyusun  rencana  dan  melaksanakan  penetapan  kerja  bidang  analisis  pencegahan  dampak lingkungan;
4) Melaksanakan  koordinasi  pengembangan  penilaian  dan  kemampuan  teknis  komisi  penilai AMDAL;
5) Melaksanakan teknis pelaksanaan AMDAL;
6) Menerapkan pelaksanaan teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL);
7) Menerapkan pelaksanaan teknis Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
8) Melaksanakan pembinaan penerapan sistem manajemen sistem ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan;
9) Mengendalikan  dan  melaksanakan  norma,  standar  pedoman  dan  petunjuk  operasional  di bidang pencegahan dampak lingkungan;
10) Melaksanakan  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  kegiatan  analisis  pengendalian  dampak lingkungan;
11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Dalam  pelaksanaan  tugas  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  Bidang  Analisis  Pencegahan  Dampak Lingkungan terdiri dari:
 Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 Sub Bidang Evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan .
Dalam Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdapat kebijakan umum yang dapat dijadikan  suatu  program  pengendalian  pencemaran  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  kegiatan industri, antara lain sebagai berikut:
1) Inventarisasi data kualitas lingkungan hidup Kota Batam sebagai referensi Bapedalda;
2) Perencanaan  lingkungan  hidup  dan  rekomendasi  lingkungan  hidup  dalam  bentuk  Hak Lingkungan Hidup (AMDAL dan UKL-UPL);
3) Evaluasi terhadap dokumen lingkungan hidup;
4) Pengawasan  terhadap  kegiatan  industri  yang  memiliki  dugaan  menghasilkan  limbah yang tergolong B3.

## Bidang Pelestarian Lingkungan
Bidang  pelestarian  lingkungan  hidup  dipimpin  oleh  seorang  kepala  bidang  yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pelestarian lingkungan hidup dengan tugas sbb:
1) Menyusun rencana kegiatan bidang pelestarian lingkungan hidup;
2) Merumuskan kebijakan umum di bidang pelestarian lingkungan hidup;
3) Menyusun rencana dan menetapkan pelaksanaan kerja bidang pelestarian lingkungan hidup;
4) Melaksanakan  pemetaan  kondisi  eksisting  lingkungan  hidup  serta  upaya  untuk  melakukan pemantauan dan pelestarian lingkungan hidup;
5) Melaksanakan  pengembangan  perangkat  ekonomi  lingkungan  dalam  rangka  pelestarian lingkungan hidup;
6) Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional bidang pelestarian lingkungan hidup;
7) Melaksanakan  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  kegiatan  bidang  pelestarian  lingkungan hidup;
8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pelestarian  Lingkungan Hidup terdiri dari :
 Sub Bidang Pelestarian Ekosistem Darat, Pesisir dan Laut;
 Sub Bidang Pemantauan Lingkungan.
Sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 63 bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  ketaatan  penanggung  jawab  usaha/kegiatan terhadap  ketentuan  perizinan  lingkungan  dan  peraturan  perundang-undangan  serta  menetapkan dan melaksanakan pengawasan mengenai dampak lingkungan.
Pengawasan  yang  sudah  berjalan  di  Kota  Batam  terhadap  usaha/  kegiatan  adalah pengawasan  terhadap  pelaksanaan  RKL-RPL/UKL-UPL,  pengawasan  terhadap  pengelolaan limbah B3, dan pengawasan terhadap kegiatan cut & fill .
Hasil pengawasan Terhadap RKL-RPL/UKL-UPL Tahun 2011-2013 Untuk Upaya
Lingkungan No Keterangan Jumlah 1 Taat 91 2 Kurang Taat 105 3 Tidak Taat 21 Total 217

## Sumber: Bapedalda Kota Batam
Pada  data  tersebut  terlihat  bahwa  tingkat  ketaatan  usaha  atau  kegiatan  terhadap  upaya pengelolaan  lingkungan  dari  kegiatan  yang  diawasi  secara  langsung  yaitu  sebesar  42%  taat terhadap  peraturan  dan  dokumen  lingkungan,  48%  kurang  taat  dalam  artian  tidak  seluruh peraturan dan kewajiban pada dokumen lingkungan ditaati dan 10% tidak taat dalam artian sama sekali tidak melakukan pengelolaan.
Selain  itu  sesuai  dengan  RPJM  tahun  2011  dari  911  kegiatan/usaha  yang  ada  di  Kota Batam,  500  kegiatan/usaha  diperkirakan  berpotensi  menghasilkan  limbah  B3  dalam  hal  ini Pemerintah Kota Batam yakni Bapedalda Kota Batam telah melakukan pengawasan.
Jumlah Pengawasan Limbah B3 Tahun Jumlah yang diawasi 2011 177 2012 397 2013 395
Sumber: Bapedalda Kota Batam
Ketidaksempurnaan  kegiatan  pengawasan  Bapedalda  Kota  Batam  ini  terindikasi  oleh kurangnya  Sumber  Daya Manusia  yang  dapat  melakukan  kegiatan  pengawasan  lebih/kurangnya 500  kegiatan  industri  di  Kota  Batam  sekaligus  yang  akhirnya  menyebabkan  lambannya  kinerja Bapedalda Kota Batam.

## Bidang Pengendalian Lingkungan
Bidang  pengendalian  lingkungan  yang  melakukan  pengendalian  pencemaran  lingkungan pada  tahap  represif  dipimpin  oleh  seorang  kepala  bidang  yang  mempunyai  fungsi  pelaksanaan tugas dibidang pengendalian lingkungan sbb:
1) Menyusun rencana kegiatan bidang pengendalian lingkungan;
2) Merumuskan kebijakan umum bidang pengendalian lingkungan;
3) Menyusun rencana dan menetapkan pelaksanaan kerja bidang pengendalian lingkungan;
4) Melaksanakan  pengendalian  dan  pengawasan  pengelolaan  bahan  berbahaya  dan  beracun (B3), limbah berbahaya beracun, limbah cair, pencemaran udara, dan kebisingan serta sarana dan prasarana pengolahan limbah (B3);
5) Melaksanakan  koordinasi  dan  pemberian  pembinaan  pengendalian  pencemaran  lingkungan hidup pada kegiatan usaha;
6) Melaksanakan  pemantauan  dan  evaluasi  kegiatan  penanganan  pengendalian  pencemaran lingkungan hidup;
7) Mengendalikan  dan  melaksanakan  norma,  standar  pedoman  dan  petunjuk  operasional dibidang pengendalian lingkungan;
8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengendalian lingkungan. Dan  melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  atasan  sesuai  dengan  lingkup  tugas  dan fungsinya.
Dalam  pelaksanaan  tugas  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  Bidang  Pengendalian  Lingkungan terdiri dari:
 Sub Bidang Pengendalian Lingkungan
 Sub Bidang Pengendalian Usaha Lingkungan

## Bidang Penegakan Hukum Lingkungan
Bidang  penegakan  hukum  lingkungan  yang  bertujuan  melakukan  pengendalian pencemaran  pada  tahap  kuratif  dipimpin  oleh  seorang  kepala  bidang  yang  mempunyai  fungsi pelaksanaan tugas di bidang penegakan hukum lingkungan, dengan tugas sbb:
1) Menyusun rencana kegiatan dibidang penegakan hukum lingkungan;
2) Merumuskan kebijakan umum bidang penegakan hukum lingkungan;
3) Menyusun rencana dan menetapkan pelaksanaan kerja bidang penegakan hukum lingkungan;
4) Melaksanakan  penyiapan,  analisis  dan  perumusan  kebijakan  teknis  dan  pedoman,  fasilitasi dan koordinasi penegakan hukum lingkungan;
5) Melaksanakan  koordinasi  dan  pelaksanaan  penanganan  kasus  pencemaran  dan  perusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan hukum administrasi/perdata dan pidana lingkungan;
6) Melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan penyidikan dalam kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup;
7) Melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan;
8) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup;
9) Mengendalikan  dan  melaksanakan  norma,  standar  pedoman  dan  petunjuk  operasional dibidang penegakan hukum lingkungan;
10) Melaksanakan  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  kegiatan  bidang  penegakan  hukum lingkungan. Dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Penegakan Hukum Lingkungan terdiri dari :
 Sub Bidang Penaatan Lingkungan.
 Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  No  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Penegakan  Hukum  merupakan  salah  satu  upaya  sistematis  dan terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup.  Dalam  upaya  penegakan  hukum  tersebut Bapedalda Kota Batam telah menangani kasus pencemaran maupun kerusakan lingkungan.
Selain  itu  untuk  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  dalam  upaya  penegakan  hukum tersebut  Bapedalda  Kota  Batam  telah  mendirikan  Pos  Pelayanan  Penyelesaian  Sengketa Lingkungan  Hidup  (P3SLH)  pada  tanggal  10  Oktober  2007  sesuai  dengan  keputusan  Walikota Batam  No.  Kpts.  173/HK/X2007.  Sejak  berdirinya  P3SLH  mendapat  respon  yang  positif  dari masyarakat hal ini dapat diketaui dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah pengaduan yang dilakukan masyarakat. Jumlah pengaduan yang diterima P3SLH.
Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:
Jumlah Pengaduan di P3SLH Bapedal Kota Batam
No  Masalah yang diadukan Jumlah Kasus 2007-2008  2009  2010  2011  2012  2013 1 Industri 31 19 31 36 49 41 2 Perdagangagan 4 5 1 7 11 7 3 Wisata 2 1 1 3 6 3 4 Pelabuhan 5 2 4 5 8 3 5 Perumahan 6 1 9 14 16 4 6 Lain-lain 6 3 11 4 7 23 Jumlah 54 31 57 69 97 81

## Sumber: Bapedalda Kota Batam
Permasalahan  pencemaran  lingkungan  yang  sering  terjadi  ini,  menyangkut  hajat  hidup orang  banyak  yaitu  masyarakat.  Dinas  terkait diharapkan  keseriusannya  untuk  menuntaskan permasalahan  tersebu.  dalam  hal  dinas  terkait  yaitu  Bapedal  diminta  serius menangani  kasus pencemaran lingkungan yang sering terjadi yakni pembuangan limbah.

## 5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis
Meskipun di era otonomi Pemerintah hanya memiliki peran dan fungsi dalam perumusan kebijakan,  perencanaan  strategi  dan  penyusunan  norma  serta standar  dan  prosedur  yang  bersifat nasional,  namun  sesuai  amanat  Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  Pemerintah  harus  menjalankan  peran  dan  fungsi  baik  sebagai  koordinator,  pelaksana maupun komando dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Untuk  itu  perlu  adanya  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT),  yang  bekerja  di  bawah kepemimpinan  Kepala  Bapedalda,  dan  akan  mempunyai  tugas  untuk  membantu  kinerja  bidang- bidang  yang  ada  di  Bapedal  atau  untuk  melaksanakan  kegiatan  teknis  tertentu  yang  secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
Pembinaan  merupakan  tugas  yang  terus  menerus  didalam  pengambilan  keputusan  yang berwujud suatu perintah khusus/umum, instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu  organisasi  atau  lembaga.  Usaha-usaha  pembinaan  merupakan  persoalan  yang  normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan. Berikut beberapa pembinaan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis :
1) Pelaksanaan Sosisalisasi Kepada Masyarakat
Pengertian  sosialisasi  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  proses  belajar  individu  untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap  untuk  berperilaku  sesuai  dengan  tuntutan  atau  perilaku  masyarakatnya.  Untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  wawasan  masyarakat  mengenai  Lingkungan  Hidup  Kota Batam,  Bapedal  Kota  Batam  mengadakan kegiatan Sosialisasi  Lingkungan  Hidup dengan tema “Peningkatan  Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Mewujudkan  Kelestarian  Lingkungan melalui Pos Pengaduan”.
Tujuan  diadakannya  kegiatan  ini  adalah  untuk  memberikan  informasi  kepada  masyarakat tentang  keberadaan  Pos  P2SLH  yang  berada  di  bawah  pembinaan  Bapedal  Kota  Batam, sehingga  diharapkan  bila  ada  kasus  pencemaran  lingkungan  hidup  masyarakat  dapat langsung melaporkan kepada Bapedal Kota Batam melalui Pos P2SLH untuk segera ditindak lanjuti  dan  diharapkan  pencemaran  lingkungan  hidup  dapat  diminimalisir  sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terwujud.
2) Konsultasi
Konsultasi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  cara  pertukaran  pikiran  untuk  mendapatkan kesimpulan,  nasihat  ataupun  saran.  Hal  ini  dijadikan  cara  Badan  Pengendalian  Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam untuk mengukur penerapan kebijakan yaitu bertukar pikiran antara  masyarakat,  pengusaha  industri  dan  pemerintah  itu  sendiri.  Dengan  cara  ini diharapkan  dapat  memberi  kemudahan  bagi  masyarakat  ataupun  pengusaha  industri menyampaikan  aspirasi,  pertanyaan  bahkan  tuntutan  mereka  terhadap  peraturan  yang  telah dibuat untuk mengatur kegiatan yang berdampak langsung kepada lingkungan hidup.
3) Bimbingan Teknis
Suatu  kegiatan  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  bantuan  yang  biasanya  berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis. Tujuan  diadakan  kegiatan  ini  oleh  Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Daerah  Kota Batam ialah untuk menyelesaikan masalah/kasus yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat dan  pengusaha  industri  sehingga  penyelesaiannya  dapat  dipertanggung  jawabkan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Faktor  Penghambat  Peran  Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Daerah dalam pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan industri
Berdasarkan dari berbagai uraian di atas mengenai Peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan  Daerah  Kota  Batam  terhadap  pencemaran  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh kegiatan industri yaitu mengenai peran sebagai pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran, penyelengaraan kegiatan teknis operasional, pemberian dukungan atas tugas pemerintah daerah di bidang  pengendalian  dampak  lingkungan,  fasilitasi  kegiatan  instansi  serta  pembinaan  terhadap unit pelaksana teknis tidak terlepas dari berbagai hambatan ataupun tantangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  lagi  bahwa terdapat  beberapa  faktor  permasalahan  yang  ditemukan  dari  kegiatan  pengendalian  pencemaran ini, antara lain:
1. Disposisi
2. Dasar Hukum
3. Sumber Daya
 Disposisi
Disposisi  merupakan  kemauan,  keinginan,  komitmen  dan  kecenderungan  para  pelaku kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  tadi  secara  sungguh-sungguh  sehingga  apa  yang menjadi  tujuan  kebijakan  dapat  diwujudkan.  Masalah  komitmen  menjadi  faktor  penghambat kinerja  Bapedalda  Kota  Batam  di  mana  tidak  adanya  hubungan  timbal  balik  dari  di  antara keduanya sebagai contoh masih adanya para pengusaha industri yang tidak melaporkan dokumen
pengelolaaan  lingkungan  hidup  perusahaannya  kepada  Bapedalda  Kota  Batam  padahal  dalam peraturan pelaksanaan industrialisasi para pengusaha wajib melaporkannya.
Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat pelaporan dokumen oleh para pengusaha industri untuk tahun 2011-2013, bahwa tingkat ketaatan usaha atau kegiatan terhadap upaya pengelolaan lingkungan dari kegiatan yang diawasi secara langsung yaitu sebesar 42% taat terhadap peraturan dan  melaporkan dokumen  lingkungannya, 48% kurang taat dalam artian tidak seluruh peraturan dan  kewajiban  pada  dokumen  lingkungan  ditaati  dan  10%  tidak  taat  atau  sama  sekali  tidak melakukan  pengelolaan  dalam  artian  tidak  ada  hubungan  komunikasi  secara  timbal  balik  antara Bapedalda dan pengusaha industri.

##  Dasar Hukum
Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  8  Tahun  2003  Tentang  Pengendalian  Pencemaran dan  Perusakan  Lingkungan  Hidup  yang  dinilai  belum  maksimal  dikarenakan  masih  mengacu pada  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  Nomor  23  Tahun  1997  Tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pada Undang-Undang ini belum mengatur tentang pengelolaan limbah B3.

##  Sumber Daya
Dalam  hal  ini  Sumber  Daya  yang  dimaksud  ialah,  terbatasnya  anggaran,  inventarisasi data  kualitas  lingkungan  hidup  yang  menjadi  acuan  keadaan  Kota  Batam,  sarana  dan  prasarana yang  belum  memadai  dalam  hal  ini  mengenai  kurangnya  sarana  untuk  mengamankan  barang bukti atas kegiatan pencemaran lingkungan.
Serta  SDM  dalam  melaksanakan  kegiatan  pengendalian  lingkungan  dalam  hal  ini  dapat terlihat  dari  jumlah  personel  Bapedalda  Kota  Batam  yang  hanya  berjumlah  53  orang,  sebagai contoh  pada  Bidang  Amdal  yang  bertugas  membuat  surat  rekomendasi  usaha  yang  berjumlah kurang/lebih  1300  rencana  kegiatan  kemudian  akan  dianalisis  dan  dikerjakan  hanya  dengan  5 orang pegawai. Hal ini tentu akan memakan banyak tenaga dan waktu.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  Peran  Badan  Pengendalian  Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam Terhadap Pengendalian Pencemaran Oleh Kegiatan Industri. Di samping  itu  pula  dikemukakan  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  Peran  Badan  Pengendalian Dampak  Lingkungan  Daerah  Kota  Batam  Terhadap  Pengendalian  Pencemaran.  Selanjutnya dalam  Bab  ini  akan  dikemukakan  beberapa  kesimpulan  dan  saran-saran  yang  berhubungan dengan hasil penelitian.
1. Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam adalah menyelenggarakan  tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan  di  bidang  pengendalian dampak  lingkungan  hidup  yang  meliputi  pencegahan  dan  penanggulangan  pencemaran  dan kerusakan  lingkungan  hidup  serta  pemulihan  kualitas  lingkungan  hidup  dalam  penyusunan kebijakan  dan  program  pengendalian  dampak  lingkungan.  Hal  ini  dilihat  dari  Peraturan Daerah No 8 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup. Peran  Bapedalda  Kota  Batam  dalam  pengendalian  pencemaran  terhadap  kegiatan  industri dapat  dilihat  dari  tugas  dan  fungsinya  antara  lain  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di bidang pengendalian pencemaran yaitu dalam hal ini Bapedalda Kota Batam di dalam proses pengendalian  dampak  lingkungan  sangat  menentukan  karena  untuk  melaksanakan  tugas  dan fungsi  tersebut  Bapedalda  Kota  Batam  secara  fungsional  berperan  aktif  sebagai  pelaksana, pengkoordinasian dan sekaligus penyusunan kebijakan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan.  Kemudian  penyelenggaraan  kegiatan  teknis  operasional  yang  meliputi  Bidang AMDAL,  Bidang  Pelestarian  Lingkungan,  Bidang  Pengendalian  Lingkungan  dan  Bidang Penegakan  Hukum  Lingkungan.  Pemberian  dukungan  atas  penyelenggaraan  Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan serta penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi  dan  pelayanan  umum.  Pembinaan  unit  pelaksana  teknis  dan  fasilitasi  kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian lingkungan.
2. Dalam  melaksanakan  perannya,  Bapedalda  masih  mengalami  hambatan  antara  lain  masalah komitmen  antara  Bapedalda  Kota  Batam  dengan  pengusaha  industri  yaitu  tidak  adanya penyerahan  laporan  dokumen  pengelolaan  lingkungan  oleh  pengusaha  industri  kepada Bapedada  Kota  Batam.  Selanjutnya  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  8  Tahun  2003 Tentang  Pengendalian  Pencemaran  dan  Perusakan  Lingkungan  Hidup  yang  dinilai  belum maksimal  dikarenakan  masih  mengacu  pada  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  Nomor  23 Tahun  1997  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  terakhir  mengenai  kurangnya sumber daya baik itu SDM, inventarisasi data, sarana dan prasarana.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku :
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: CV Alfabeta. Arikunto,  Suharsimi.  2006. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta  :  Rineka Cipta.
Bohari, H. 1992. Pengawasan Negara . Jakarta: Penerbit Rajawali Press. _________. 1995. Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Handoko, T. Hani. 1998. Manajemen . Yogyakarta: BPFEYogyakarta. Harsono,  Hanifah.  2002. Implementasi  Kebijakan  dan  Politik .  Bandung:  PT.Mutiara  Sumber Widya.
Harahap, Syafri. 2004. Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta: PT. Pustaka Quantum. Islamy, M. Irfan, 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara . Jakarta: Sinar Grafika. Moleong, Lexi. 2002. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia. ____________. 2007. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Nasution, S. 1998. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . Bandung : Tarsito. Salam,  Dharma  S.  2004. Manajemen  Pemerintahan  Indonesia. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Siagian, Sondang P. 2002. Fungsi-fungsi manajerial. Jakarta : Bumi Aksara. Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sukanto. 2002. Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi. Yogyakarta: Penerbit Andi. Syafiee, Inu Kencana. 2007. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT. Perca. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi . Jakarta: PT.Grasindo. Weimer,  David.L  dan  Vining,  Aidan  R.,  1999. Policy  Analysis:  Concept  And  Practice  (Third Edition) . New Jersey: Prentice Hall, Chapter 13 .

## Dokumentasi :
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  8  Tahun  2003  Tentang  Pengendalian  Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup.
Peraturan  Walikota  Batam  Nomor  31  tahun  2014  Tentang  Tupoksi  Lembaga  Teknis  Daerah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

## Skripsi :
Al  Amin.  2012. Peran  Badan Kehormatan  DPRD  Kota  Pekanbaru  Periode 2009-2011 .  Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.
Gustaniansyah,  Anggun.  2009. Peranan  Bapedalda  Dalam  Upaya  Penyelesaian  Kasus Pembuangan Limbah Cair Oleh Proyek Pipanisasi PT Perusahaan Gas Negara (persero) tbk  Di  Kabupaten  Lampung  Timur. Skripsi  Sarjana.  Fakultas  Hukum.  Universitas  Islam Indonesia.
Kurniawan, Rizki Anas. 2013. Peran BLH Dalam Perspektif Pelaksanaan Peraturan Daerah No 14  Tahun  2002  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  Kabupaten  Tegal  Pada  IRT Pengrajin Tahu . Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum : Universitas Negeri Semarang.
Yuda,  I  Made  Elpera,  2013. Peran  Badan  Lingkungan  Hidup  Dalam  Pengawasan  Kegiatan Usaha  Laundry  Sebagai  Upaya  Pengendalian  Pencemaran  Lingkungan  Di  Kota Yogyakarta . Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum: Universitas Atmajaya Yogyakarta.