Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018

## Menyoal Alasan Sakit dalam

## Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kota Makassar)
Zuardin, dan Wa Ode Heni Satriani
UIN Sunan Ampel, Surabaya
Universitas Patria Artha, Makassar
ardinph@gmail.com wa.ode41@gmail.com

## A B S T R A K
Penggunaan alasan sakit tentu menjadi hak asasi tersangka agar penahanan dalam proses pidana, khususnya tindak pidana korupsi, dapat ditangguhkan. Tetapi harus ada standar yang jelas tentang jenis penyakit serta tingkat keparahan dalam suatu indikasi medis. Pene- litian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan terkait standar minimal penyakit untuk menangguhkan penahanan, dan upaya yang dapat ditempuh KPK dalam menyikapi alasan sakit yang digunakan
p-ISSN: 2477-118X e-ISSN: 2615-7977

## Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi  (Studi di Kota Makassar)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
tersangka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis  atau legal  approach dengan spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara yuridis apabila seorang tersangka dalam keadaan sakit maka penyidik KPK memiliki kewenangan untuk menunda penahanan atas permintaan tersangka atau keluar- ganya dengan disertai surat rekomendasi dari tenaga medis. Namun, secara empiris tenaga medis belum memiliki standar baku menge- nai jenis penyakit disertai tingkat keparahan untuk tersangka yang boleh mengajukan penundaan penahanan. Oleh karena itu, diperlu- kan diskresi dan prinsip kehati-hatian serta memerhatikan hak asasi tersangka oleh penyidik untuk mengabulkan penundaan penahanan yang diajukan oleh tersangka. Peneliti berpendapat penyidik KPK bersama tenaga medis perlu membuat standar baku mengenai jenis penyakit bagi para tersangka yang boleh mengajukan penundaan pe- nahanan.
Kata Kunci: Alasan sakit, tersangka, penundaan penahanan.

## A B S T R A C T
The use of sick reason is definitely a suspect’s right to suspend detention in criminal proceedings, but there must be a clear stan- dard on the type of illness and the severity level. This research at- tempts to answer some questions concerning the minimum standard of illness to suspend detention and the effort that KPK can take to process the sick leave reason used by suspected. This research used sociological juridical approach, descriptive analytical as research specification. Data analysis was conducted qualitatively with case study approach. The results showed that legally if a suspect is in a state of illness, KPK investigators have the authority to suspend detention at the request of the suspect or his family with accompa- nying letters of recommendation from medical personnel. However, empirically, medical personnel still do not have a standard on which

## Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi  (Studi di Kota Makassar)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
type of disease the suspect has to allow him filing detention delay. Therefore, it is necessary for the investigators to have discretion and prudential principles and to pay attention to the suspect’s human rights before granting the delay of detention filed by the suspect. We believe that KPK investigators with medical personnel need to establish standardized procedure on the type of illness for suspects who may apply for postponement of detention.
Keywords: Ill motive, sick leave, suspect, pre-trial detention

## A .   P E N D A H U L U A N
Sejak didirikan tahu 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menyelesaikan permasalahan korupsi pada seluruh komponen dan lini bangsa Indonesia. Seiring perjalanannya, penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi sering mendapat tantangan dengan model yang semakin dinamis dari berbagai faktor, di antaranya keterbatasan personel KPK, serangan balik koruptor, pembatasan hak penyadapan, revisi UU KPK, serta tuntutan pem- bubaran KPK (Endarto, 2012).
Tantangan lainnya dalam penanganan perkara, adanya upaya untuk mengulur-ulur waktu dari para tersangka. Caranya, dengan menggunakan alasan sakit agar dapat mangkir dari pemanggilan pe- nyidik KPK atau mengajukan penundaan penahanan bagi tersang- ka korupsi. Kasus yang bisa dicermati, yang menjerat Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Ketuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto yang batal memenuhi panggilan pemeriksaan penyi- dik KPK dengan alasan sakit dan perlu perawatan di rumah sakit (Mashabi, 2017). Penggunaan alasan sakit dalam proses hukum, sejatinya sudah sering dilakukan para tersangka korupsi. Beberapa kasus yang dirangkum dalam media massa di antaranya pada Fe- bruari 2005, pengacara OC Kaligis dan Juan Felix Tampubolon per- nah meminta agar kliennya, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dirawat di Rumah Sakit. Dua tahun kemudian, mantan Direktur Utama Perum Bulog Widjanarko Puspoyo, lewat OC Kaligis, juga

## Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi  (Studi di Kota Makassar)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
pernah menerapkan modus sakit untuk mengulur persidangan (Su- drajat, 2017).
Koordinator Indonesian Coruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan alasan sakit kerap digunakan para tersangka korupsi. Pertama , tersangka hendak mengulur waktu dalam proses pemeriksaan, terutama bagi mereka yang tengah menjalani proses praperadilan. Upaya mengu- lur waktu ini juga bagian dari strategi menghadapi proses hukum yang dijalani para tersangka atau menghindari upaya paksa dalam kasus tertentu, misalnya harus ditahan. Kedua , tersangka mengalami stres (tekanan psikis) karena tidak pernah membayangkan akan ter- jerat kasus dan menjalani proses hukum, apalagi biasanya mereka memiliki gaya hidup mewah, dari segi status sosial, reputasi, memi- liki kekuasaan, tiba-tiba semuanya hilang karena status tersangka. Hal tersebut dapat memicu serangan jantung atau kondisi seseorang menurun (Husodo, 2017).
Sekitar sepertiga dari proses hukum di dunia melakukan penah- anan sebelum proses peradilan selesai. Dalam  satu tahun, lebih dari 10 juta orang tersangka di seluruh dunia ditahan sebelum selesain- ya proses pembuktian (Tomasini, Denise, et al, 2014). Penahanan merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki se- seorang, khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu, penahanan juga me- nimbulkan dua pertentangan asas, yaitu di satu pihak penahanan me- nyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa (Sugiyono, 2014). In- ternational Covenant on Civil And Political Rights (Kovenan Inter- nasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pada tahun 2005 telah diratifikasi dengan terbentuknya Undang-Undang Republik Indone- sia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Cov- enant on Civil and Political Rights, maka ada konsekuensi yang ha-

## Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi  (Studi di Kota Makassar)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
rus dihadapi KPK dalam menegakkan hukum di antaranya tentang penahanan yang dilakukan oleh penyidik harus sesingkat mungkin dan segera dibawa kepada hakim. Penggunaan alasan sakit tentu akan memperlambat proses penyidikan dan berpotensi menghilang- kan barang bukti bagi tersangka.

## 1. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu dijawab dalam penelitian ini di antaranya:
a. Bagaimanakah stadar minimal medis sehingga seorang ter- sangka dapat menggunakan alasan sakit untuk menangguh- kan penahanan?
b. Bagaimanakah tindakan yang dapat ditempuh penyidik KPK dalam menanggapi alasan sakit yang diajukan tersangka ko- rupsi untuk penundaan penahanan?

## 2. Tujuan Kajian
Secara umum penelitian ini bertujuan menganalisis suatu stan- dar minimal medis penggunaan alasan sakit untuk menangguhkan penahanan serta langkah-langkah yang dapat ditempuh KPK dalam menanggapi alasan sakit yang diajukan oleh para tersangka korupsi.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis atau legal ap- proach , maka bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik sampling yang di- gunakan adalah teknik snowball sampling , dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lain- nya, biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas tertentu. Atau dengan kata lain, dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih

## Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi  (Studi di Kota Makassar)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum mera- sa lengkap terhadap data yang didapatkan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Teknik analisis data yang  akan  digunakan  dalam  pnelitian ini adalah   teknik analisis Miles dan Huberman yang mengatakan bahwa aktivitas dalam anali- sis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai titik jenuh (Agustinova, 2015).

## 4.  Penelitian terdahulu
Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini di anta- ranya Sawitri, H. W. (2011) yang menjelaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia pada tersangka perlu dilakukan, khususnya dalam perawatan kesehatan dengan memberi kesempatan untuk pengo- batan di rumah sakit di luar tahanan, merupakan hak yang harus dihormati dan dilindungi negara.

## 5. Kerangka Teori
Sebagian besar sistem peradilan pidana membedakan antara tahanan yang berstatus tersangka dan tahanan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut Penal Reform International, penah- anan tersangka prasidang selama proses penyidikan bukanlah sanksi tetapi dalam rangka menjalankan prosedur sistem pidana (Penal Re- form International, 2013). Karena itu, KPK harus memiliki standar yang jelas dalam melakukan penahanan tersangka yang beralasan sakit.
Norma Hak Asasi Manusia Internasional menekankan penting- nya membedakan antara tahanan yang sudah terbukti bersalah dan yang belum menjalani persidangan. Para tahanan yang menunggu persidangan dianggap berbeda karena hukum menganggap mereka tidak bersalah sampai terbukti bersalah ( International Convenant on Civil and Political Rights, 1996; Standard Minimun Rules for the Treatment of Prisoners, 1995; Recomendation of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules, 2006).

## Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi  (Studi di Kota Makassar)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
Penahanan tersangka prasidang dibatasi beberapa perjanjian hak asasi manusia internasional. The International Covenant on Civil and Political Rights menyatakan:
Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer au- thorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial .
Standar internasional membolehkan penahanan tersangka se- belum diadili dengan syarat tertentu. Pada tahun 1990, The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders menetapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
Pre-trial detention may be ordered only if there are reason- able grounds to believe that the persons concerned have been involved in the commission of the alleged offences and there is a danger of their absconding or committing further serious offences, or a danger that the course of justice will be seriously interfered with if they are let free.
Salah satu capaian besar The Eighth United Nations Congress yang diadopsi oleh konsesus The United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules) . Regulasi terse- but menegaskan bahwa penahanan tersangka seharusnya digunakan sebagai sarana terakhir dalam proses pidana. Jangka waktu standar dan norma internasional yang terkait dengan penahanan tersangka menyatakan bahwa membatasi kebebasan tersangka harus diguna- kan secukupnya dan dalam keadaan tertentu. Penahanan tersangka tetap mengedepankan praduga tidak bersalah dan tidak ada huku- man tanpa proses peradilan.
Penundaan penahanan akan memperlambat sistem peradi- lan sehingga menjauhkan dari substansi keadilan. Keseimbangan pertimbangan hukum dalam setiap keputusan sangat penting un-

## Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi  (Studi di Kota Makassar)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
tuk ditegakan dalam suatu proses pidana (John, 2014). Karena itu, penundaan penahanan karena alasan sakit membutuhkan pendeka- tan yang komprehensif dan penelitian yang empiris. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa para tahanan memiliki risiko penyakit yang tinggi, kondisi kesehatan para tahanan dapat menurun secara drastis dalam waktu cepat (Kouyoumidjian, Fiona, et al.  2016).
Hukum pidana dan praktik kesehatan masyarakat saling men- dukung dalam berbagai penyelesain kasus (Carter. D. J, 2016). Se- bagaimana yang dikatakan oleh Petter Rush tahun 2009:
No single practice or discourse – whether it is the plural traditions of the law of crime, or the no doubt plural tradi- tions of medicine and social policy – has the final say. And this may be a good thing
Kasus yang sering terjadi di Indonesia dengan mengajukan ala- san sakit untuk penundaan penahanan perlu dilakukan pendekatan secara teoritik dan empirik, baik dari segi hukum pidana maupun aspek kesehatan masyarakat sehingga diperoleh keputusan terbaik dalam menghadapi kasus yang sama.

## b .   P E M B A H A S A N
Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan ini secara garis besar akan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu standar minimal medis sehingga seorang tersangka dapat menggunakan alasan sakit untuk menunda penahanan dan tindakan yang dapat ditempuh pe- nyidik KPK dalam menanggapi alasan sakit yang diajukan tersang- ka korupsi untuk penundaan penahanan. Secara lebih detail akan diuraikan dalam pembahasan di bawah ini:

## 1.  Standar minimal medis sehingga seorang tersangka

## Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi  (Studi di Kota Makassar)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018

## dapat menggunakan alasan sakit untuk menunda penahanan.
Pada pembahasan ini dikelompokan menjadi dua bagian, yai- tu perspektif yuridis dan perspektif empiris tenaga medis maupun stakeholder yang terkait.

## 1. 1 . Perspektif Yuridis
Penundaan penahanan karena alasan sakit dapat ditinjau dari beberapa regulasi.
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ti- dak mengatur mengenai tindakan penyidik untuk melakukan pembantaran tersangka, akan tetapi hal ini terkait dengan salah satu kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan lain sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf b dan j berbunyi:
“(b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; (j) mengadakan tindakan lain menurut hu- kum yang bertanggung jawab.”
Tindakan penyidik tersebut juga didukung dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf I mengatur bah- wa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk melakukan tindakan lain dalam bentuk tin- dakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan dan harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989. Pada angka 3 disebutkan bahwa pada hakikatnya apabila terda- kwa karena sakit yang dideritanya benar-benar memerlukan perawatan inap di rumah sakit ia dalam keadaan tidak ditah- anpun akan menjalani perawatan yang sama. Pejabat yang berwenang memberikan pembantaran penahanan salah satu-

## Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi  (Studi di Kota Makassar)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
nya adalah penyidik. Ketentuan tersebut mengatur mengenai tersangka yang berada dalam tahanan, rumah tahanan negara mendapat izin untuk rawat inap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara, yang kadang-kadang perawatannya mema- kan waktu lama sehingga tidak jarang terjadi, tersangka dike- luarkan dari tahanan demi hukum, karena tenggang waktunya untuk menahan telah habis. Karena itu perlu dilakukan pem- bantaran penahanan tersangka yang dilakukan oleh penyidik, berupa perawatan yang menginap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara atas izin instansi yang berwenang menahan.
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 18, berbunyi:
“(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
(2) Peraturan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
Bahwa tindakan pembantaran merupakan suatu kebijakan ke- polisian yang disebut dengan diskresi. Pembantaran penahanan yang dilakukan oleh penyidik sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang dapat melakukan suatu kebijakan yang didasarkan pada penilaiannya sendiri. Diskresi ini dapat dilakukan penyidik un- tuk melakukan tindakan guna mengatasi, dengan memberikan izin perawatan, sehingga penyidik dituntut melakukan pembantaran pe- nahanan tersangka.
d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanga- nan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Repub-
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
lik Indonesia. Pasal 92, yang berbunyi:
1)  Dalam hal tahanan yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan perawatan yang intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit dapat dilakukan pembantaran.
2)  Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Su- rat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang ber- wenang.
3)  Surat Perintah Pembantaran Penahanan dikeluarkan berdasarkan:
a. Pertimbangan dokter yang menyatakan terhadap tersangka perlu dilakukan perawatan di rumah sakit;
b. Permohonan dari tersangka/keluarga/penasihat hukumnya.
e. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pem- bantaran Penahanan serendah-rendahnya:
a.  Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan me- laporkan kepada Kabareskrim Polri;
b.  Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melapor- kan kepada Kapolda;
c.  Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan me- laporkan kepada Kapolwil;
d.  Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
e.  Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan ke- pada Kapolsek .
f.  Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:
M.04-UM.01.06 Tahun 1983.

## Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi  (Studi di Kota Makassar)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
Berdasarkan Pasal 9 yang merumuskan: (1) Perawatan ke- sehatan bagi tahanan yang sakit keras, dapat dilakukan di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara (RUTAN), setelah memeroleh izin dari instansi yang menahan sesuai dari tingkat pemeriksaan dan atas dasar nasihat dokter rumah tahanan negara; (2) Tahanan yang menderita sakit jiwa, di- rawat di rumah sakit jiwa setempat terdekat; dan (3) Dalam keadaan terpaksa kepada tahanan dapat dilakukan pengobatan di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Kepala Rumah Tahanan Negara melaporkan kepada instansi yang mehanan untuk penyelesaian izinnya.
Istilah pembantaran dalam hukum pidana dikenal dengan pem- bantaran penahanan, merupakan penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan (rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang ber- sangkutan dinyatakan sembuh kembali.

## 1. 2. Perspektif Empiris
Informan yang kami temui memberikan penjelasan bahwa se- tiap pasien yang masuk akan diperiksa sesuai prosedur dan dokter memberikan keterangan penyakit pasien sesuai hasil pemeriksaan dengan informasi yang benar, apabila ada pasien yang memiliki sta- tus tersangka kasus hukumnya akan diserahkan kepada pihak mana- jemen rumah sakit untuk menindaklanjuti. Mengenai standar medis informan kami tidak mengetahui secara pasti hanya menyarankan untuk  mengkonfirmasi  langsung  kepada  pihak  manajemen  rumah sakit. 1 Sementara itu, pihak manajemen rumah sakit memberikan keterangan bahwa apabila seorang tersangka meminta keterangan sakit akan dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur, informasi akan diberikan secara benar kepada pihak yang membutuhkan. Namun, mengenai pasien yang memiliki status tersangka keputusan akhir terdapat pada penyidik apakah rekomendasi yang diberikan pihak
1. Hasil wawancara dengan dokter jantung di RSUP Wahidin Sudirohusodo dan dokter tersebut pernah menangani kasus pembantaran.

## Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi  (Studi di Kota Makassar)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
rumah sakit dikabulkan ataupun tidak. 2
Informasi selanjutnya kami peroleh dari seorang dokter kepoli- sian, beliau menjelaskan bahwa belum ada standar medis. Keputu- san terdapat pada dokter untuk menentukan tersangka perlu men- jalani rawat inap atau rawat jalan. Bila rawat jalan maka pengobatan bisa dilakukan sambil ditahan, bila rawat inap dan sudah ditahan pasien akan dibantarkan, bila belum ditahan akan ditangguhkan pe- nahanannya. 3 Untuk memperjelas informasi kami mewawancarai salah satu pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan juga meru- pakan dokter Badan Narkotika Nasional (BNN), beliau menjelaskan bahwa belum ada standar medis, dokter hanya dapat memberikan rekomendasi bahwa seseorang sebaiknya ditahan di rumah sakit atau tetap dapat ditahan dengan menjalani perawatan di ruang ta- hanan berdasarkan pertimbangan medis tentang penyakit dan kondi- si pasien. Selanjutnya, keputusan ada pada penyidik atau hakim. 4
Di samping itu, pemberian rekomendasi dapat dilakukan secara in- dividu, akan tetapi apabila rekomendasi diragukan diperkenankan untuk meminta second opinion dari dokter lain.
Dari perspekif pengacara kami memperoleh informasi bahwa umumnya penasihat hukum menggunakan pendekatan presumption of innocent atau asas praduga tidak bersalah, bukan untuk meng- hindari proses penyidikan pada hal yang patut dan wajar menurut hu- kum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diatur tentang harkat dan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi. Alasan sakit akan digunakan apabila tersangka benar-benar menderita sakit tertentu sehingga harus dirawat karena kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. 5
Berdasarkan proses wawancara dapat disimpulkan bahwa be- lum ada standar baku mengenai kriteria sakit untuk mengajukan penundaan penahanan bagi para tersangka.
2.  Hasil wawancara dengan pihak manajemen rumah sakit di Kota Makassar.
3.  Hasil wawancara dengan salah satu dokter kepolisian di RS Bhayangkara di Kota Makas- sar.
4.  Hasil wawancara dengan salah satu pengurus IDI Pusat dan yang bersangkutan juga merupakan dokter BNN.
5. Hasil wawancara dengan salah satu pengacara di Kota Makassar.

## Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi  (Studi di Kota Makassar)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018

## 2.  Tindakan yang dapat ditempuh penyidik KPK.
Berdasarkan perspektif yuridis dan perspektif empiris maka dapat diperoleh gambaran mengenai langkah yang dapat ditempuh penyidik dalam menanggapi alasan sakit yang diajukan tersangka korupsi, yaitu secara yuridis dimungkinkan seorang tersangka menggunakan alasan sakit, namun secara empiris belum ada standar medis yang baku untuk jenis penyakit yang dapat digunakan  untuk menunda penahanan seorang tersangka. Oleh karena itu, penyidik KPK bersama dengan IDI perlu menyepakati bersama atau mem- buat standar medis mengenai jenis penyakit dan tingkat keparahan sehingga dapat dilakukan pembantaran penahanan terhadap seorang tersangka.
Secara garis besar, jenis penyakit dapat dikelompokan menjadi dua bagian dalam penyusunan standar medis di antaranya:

## 2. 1.Penyakit Menular (Communicable Diseases)
Beberapa penyakit menular yang perlu diwaspadai di antaranya penyakit hepatitis, HIV/AIDS dan Tubercolosis (TB), karena penya- kit tersebut sangat rentan di lingkungan penjara. Seorang tahanan yang menderita salah satu penyakit tersebut berpotensi menularkan pada tahanan lainnya. Penelitian yang dilakukan di Nigeria me- nyimpulkan bahwa penjara merupakan sumber ancaman penyakit menular pada suatu bangsa (Ahmed, et al, 2016). Pada tahun 2013, The International Union against Tuberculosis and Lung Disease menerbitkan pernyataan resmi yang mendesak otoritas kesehatan, badan teknis nasional dan internasional, organisasi masyarakat sipil dan lembaga donor untuk memprioritaskan pencegahan dan pengen- da-lian TB di tempat penahanan (Dara, Masoud, et al. 2014). Oleh sebab itu, dalam penyusunan standar medis perlu menjadi pertim- bangan bahwa seorang tersangka yang menderita salah satu penya- kit tersebut diupayakan agar tidak ditahan bersama tahanan lainnya.

## Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi  (Studi di Kota Makassar)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018

## 2. 2. Penyakit Tidak Menular (Non-communicable Diseases).
Penyakit tidak menular secara global dikategorikan sebagai masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius. Penyakit kardio- vaskuler, kanker, diabetes, dan penyakit pernafasan kronis meru- pakan penyakit tidak menular yang sering dijumpai, menyebabkan sekitar 36 juta kematian setiap tahunnya dan menyumbang 63% to- tal kematian secara global ( Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases, 2013).
Skrining lebih awal memberi kesempatan kepada petugas untuk mendiagnosis penyakit yang tidak terdeteksi seperti diabetes deng- an urin analisis atau tes darah, dan hipertensi dengan pemantauan tekanan darah (Herbert, Katharine, et al. 2012). Mengingat tingkat kematian yang tinggi akibat jenis penyakit ini, maka dalam penyu- sunan standar medis sebaiknya dijabarkan lebih detail mengenai jenis penyakit dan kriteria keparahan bagi seorang tersangka yang tidak boleh dilakukan penahanan yang dapat menyebabkan kema- tian secara tiba-tiba bagi para tersangka.
Salah satu kasus yang dihadapi oleh KPK ketika akan menang- kap Bupati Bandung yang harus menjalani kemoterapi sehingga urung ditangkap. Seperti diketahui bersama bahwa penyakit kanker membutuhkan kemoterapi secara rutin sehingga akan sangat su- lit jika harus ditahan dan mengancam jiwa tersangka. Karena itu, dalam standar medis perlu termuat item jenis penyakit dan tingkat keparahan untuk jenis penyakit yang boleh dilakukan pembantaran sehingga penyidik KPK memiliki acuan yang jelas khususnya untuk penyakit yang memiliki risiko kematian yang tinggi seperti penyakit kanker.

## C .   P E N U T U P

## 1.  Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara

## Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi  (Studi di Kota Makassar)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
yuridis penundaan penahanan tersangka karena alasan sakit diper- bolehkan, namun pengambilan keputusan akhir tergantung diskresi dari penyidik melalui rekomendasi tenaga medis. Akan tetapi belum ada standar baku medis untuk jenis penyakit yang boleh diberikan penundaan penahanan bagi tersangka yang menggunakan alasan sakit. Apabila tidak ada standar baku akan menyebabkan penafsiran dan penanganan yang berbeda dalam kasus penggunaan alasan sakit untuk menunda penahanan, di samping itu asas legalitas dalam pe- nanganan kasus tidak terpenuhi.

## 2.  Rekomendasi.
Peneliti berpendapat penyidik KPK bersama dengan tenaga medis (Ikatan Dokter Indonesia) sebaiknya membuat dan memiliki standar baku dalam memberikan penundaan penahanan bagi ter- sangka yang menggunakan alasan sakit dalam mempertegas asas legalitas.
D .   R E F E R E N S I
Agustinova, Danu Eko. 2015. Memahami Metode Penelitian Kuali- tatif (Teori dan Praktik). Yogyakarta: Calpulis. Ahmed, A. B, et al. 2016. Passive surveillance of communicable diseases among inmates of Jos central prison, Nigeria . Inter- national Journal of Research in Medical Sciences, 4(5), 1366- 1374.
Carter, D. J. 2016. HIV transmission, public health detention and the recalcitrant subject of discipline: Kuoth, Lam v R and the co-constitution of public health and criminal law . Griffith Law Review, 25(2), 172-196. Dara, Masoud, et al. 2014. HIV and other bloodborne viruses in Prison. Prison and Health. World Health Organization. 56 Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders. Havana, Cuba, 27 August-7 Septem-

## Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi  (Studi di Kota Makassar)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
ber 1990. New York, NY, United Nations, 1990 (Article 17 (2) (b), p. 157) diakses 10 Oktober 2017).
Endarto. 2014. Kendala KPK dalam Pemberantasan Korupsi di In- donesia. Jurnal Lingkar Widyaiswara, 3(6).
Hariga, Fabienne. 2014. HIV and other bloodborne viruses in Pris- on. Prison and Health. World Health Organization. 45. Herbert, Katharine, et al. 2012. “Prevalence of risk factors for non- communicable diseases in prison populations worldwide: a systematic review. ” The Lancet 379.9830: 1975-1982. Husodo, Adnan Topan. (2017) “Di Balik Alasan Sakit Para Ter- sangka Kasus Korupsi”, https://nasional.kompas.com/ read/2017/09/19/07581621/di-balik-alasan-sakit-para-tersang- ka-kasus-korupsi. Penulis : Rakhmat Nur Hakim.
International Covenant on Civil and Political Rights. Geneva, Office of the High Commissioner for Human Rights, 1966 (Article 9, sections (3) and (4)) (http://www.ohchr.org/en/professionalin- terest/pages/ccpr.aspx, diakses 10 Oktober 2017).
John, A. G. B. O. N. I. K. A., & Musa, A. 2014. Delay in the Admin- istration of Criminal Justice in Nigeria: Issues from a Nigerian
Viewpoint. J Law Pol Glob, 26, 130-138.
Kouyoumdjian, Fiona, et al. 2016. “ Health status of prisoners in Canada: Narrative review .” Canadian Family Physician 62.3:
215-222.
Mashabi, Sania. 2017. Alasan sakit, Setya Novanto batal diperiksa KPK sebagai tersangka korupsi e-KTP. Merdeka.com Penal Reform International. 2013. Pre-trial detention. Address- ing risk factors to prevent torture and ill-treatment. London, (http://www.penalreform.org/ wp-content/uploads/2013/11/ Factsheet-1-pre-trialdetention- v10_final2.pdf, diakses 10 Ok- tober 2017).
Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04- UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Per- awatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.
Political Declaration of the High-level Meeting of the General As-

## Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi  (Studi di Kota Makassar)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
sembly on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases, tahun 2013
Recommendation No. R. 2006. 2 of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules. Strasbourg, Council of Europe, 2006 (Part VII) (https://wcd.coe.int/View- Doc.jsp?id=955747, diakses 10 Oktober 2017). Sawitri, H. W. 2011. Pembantaran Penahanan terhadap Tersangka dalam Persperktif Hak Asasi Manusia (Studi di Polres Purbal- ingga) . Jurnal Dinamika Hukum, 11(1). Sugiyono, S. A. 2014. Kebijakan Penyidik Polri Tidak Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Pelaku Tindak  Pidana (Studi Kasus Di Polresta Pontianak Kota). Jurnal NESTOR Magister Hukum, 3(5).
Standard minimum rules for the treatment of prisoners. New York, NY, United Nations, 1955 (http://www.unhcr.org/refworld/ docid/3ae6b36e8.html, diakses 10 Oktober 2017) Sudrajat (2017), Sakit Tersangka Korupsi, Serius atau Cuma Mo- dus; https://news.detik.com/berita/d-3661646/sakit-tersangka- korupsi-serius-atau-cuma-modus-
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 Pembantaran
(Stuiting) Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa Yang
Dirawat Nginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Neg- ara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan.
The International Union against Tuberculosis and Lung Disease ta- hun 2013
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-un- dang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Ten- tang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Mea-

## Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi  (Studi di Kota Makassar)
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
sures (The Tokyo Rules); Adopted by General Assembly reso- lution 45/110 of 14 December 1990
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018