Since September 2017

## IMPLEENTASI PERDA NO 02 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN

## Halim Murasyid
UPTD. TPA Sampah Batu Merah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan
Utchr7@gmail.com

## Irawanto
STIA Bina Banua Banjarmaisn Irawanto67@gmail.com
Abstract: This study aims: 1) To analyze the implementation of Regional Regulation No.02 of 2012 concerning  Waste  Management  and  Environmental  Sanitation  in  Lampihong  District,  2)  To determine  the  obstacles  in  implementing  Regional  Regulation  No.02  of  2012  concerning  Waste Management and Environmental Cleanliness in the District of Lampihong . 3) To find out solutions that can be done to overcome obstacles in implementing Local Regulation No. 02 of 2012 concerning Waste  Management  and  Environmental  Sanitation  in  Lampihong  District.  This  research  is  a qualitative  descriptive  study.  Data  collected  through  observation,  interviews  and  documentation and then analyzed qualitatively through the stages of data reduction, presentation or display data and making conclusions / verification. The results showed that: 1) The implementation of Regional Regulation  No.  02  of  2012  concerning  Waste  Management  and  Environmental  Cleanliness  in Lampihong  District  was  not  yet  fully  implemented.  This  can  be  seen  from  the  ineffective communication in informing about waste management and cleanliness in Lampihong District to the wider  community.  Second,  the  resources  are  not  maximal,  due  to  budget  constraints  and  the condition of cleaning officers, most of  whom are elderly, and the number of vehicles to transport damaged  waste.  2)  Obstacles  in  implementing  Regional  Regulation  No.  02  of  2012  concerning Waste  Management  and  Environmental  Cleanliness  in  Lampihong  District,  namely:  1)  lack  of supporting facilities and infrastructure, and 2) lack of public awareness. 3) Solutions that can be taken to overcome obstacles in implementing Regional Regulation No. 02 of 2012 concerning Waste Management and Environmental Cleanliness in Lampihong District, namely: 1) improving facilities and  infrastructure  by  increasing  the  number  of  pick-ups  /  fleets  to  carry  garbage  to  4  ,  and  2) increasing public awareness through direct and indirect socialization regarding the importance of disposing of garbage in the provided places.
Keywords: Implementation, Regional Regulations, Waste Management
Abstrak: Penelitian ini bertujuan: 1) Menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Lampihong, 2) Untuk mengetahui  hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2012 tentang  Pengelolaan  Sampah  dan  Kebersihan  Lingkungan  di  Kabupaten  Lampihong.  Kecamatan Lampihong.  3)  Untuk  mengetahui  solusi  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Penyehatan Lingkungan  di  Kabupaten  Lampihong.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif. Data  dikumpulkan  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  kemudian  dianalisis  secara kualitatif  melalui  tahapan  reduksi  data,  penyajian  atau  penyajian  data  dan  pengambilan kesimpulan/verifikasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  Implementasi  Peraturan  Daerah Nomor  02  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Sampah  dan  Kebersihan  Lingkungan  di  Kecamatan Lampihong belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini terlihat dari belum  efektifnya komunikasi
dalam  menginformasikan  tentang  pengelolaan  sampah  dan  kebersihan  di  Kecamatan  Lampihong kepada masyarakat luas. Kedua, sumber daya yang belum maksimal, karena keterbatasan anggaran dan  kondisi  petugas  kebersihan  yang  sebagian  besar  berusia  lanjut,  serta  banyaknya  kendaraan pengangkut sampah yang rusak. 2) Kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Lampihong, yaitu: 1) kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan 2) kurangnya kesadaran masyarakat. 3) Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Lampihong yaitu: 1) meningkatkan sarana dan prasarana dengan menambah jumlah pick up/armada pengangkut sampah ke 4 , dan 2) meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi langsung dan tidak langsung tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya.
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Pusat  maupun  daerah  dalam  menangani  dan  mengantisipasi berbagai  permasalahan  yang  ada,  dapat  mengeluarkan  berbagai  kebijakan.  Salah satu adalah terkait dengan lingkungan, yaitu masalah sampah.
Sampah  adalah  sebuah  istilah  yang  sering  digunakan  untuk  menunjukkan benda  padat  yang  tidak  terpakai  lagi.  Sampah  padat  merupakan  sisa  bahan  yang ditimbulkan  dari  kegiatan  manusia  atau  makluk  hidup  lain  yang  secara  sengaja dapat  dibuang  karena  tidak  dibutuhkan.  Masalah  sampah  menjadi  perhatian pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah.  Kondisi  ini  terlihat  dari  terbitnya  UU Persampahan No. 18/2008 dan Peraturan Pemerintah No.81/2012 tentang Sampah Rumah Tangga. Permasalahan sampah terjadi bukan hanya di kota-kota besar saja tetapi juga di berbagai daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.
Komposisi  sampah  Kabupaten  Balangan  terdiri  atas  sampah  organik sebanyak kurang lebih 70%  dan sisanya 30% sampah non organik. Adapun sumber timbunan  sampah  terdiri  dari  sampah  rumah  tangga,  sampah  pasar,  sampah perkantoran, sampah drainase dan sampah fasilitas umum. Kenaikan volume
sampah  terjadi  setiap  tahun  dengan  kenaikan  1.5  %,  perubahan  ini  terjadi  secara linear antara perubahan jumlah penduduk dan kenaikan volume sampah.
Untuk  menangani  masalah  sampah  ini  pemerintah  Kabupaten  Balangan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan.
Pra survey yang dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap camat Lampihong,  peneliti  menemukan  bahwa  pengelolaan  sampah  belum  dilakukan secara baik, walaupun sudah disediakan fasilitas Bank Sampah. Dari 27 desa hanya 15  desa  yang  melakukan  pengangkutan  sampah  warga,  dan  masih  banyak ditemukan masyarakat membuang sampah ke sungai atau dengan cara membakar yang berdampak pada polusi udara dan pencemaran ekosistem sungai.
Pemerintah Daerah juga telah berupaya untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  dengan memfasilitasi, mengembangkan  dan  melaksanakan  upaya  pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Selain itu pengelolaan sampah berwawasan lingkungan  diharapkan  dapat  menciptakan  kondisi  kebersihan,  keindahan  dan kesehatan ditengah masyarakat
Kebijakan  terkait  dengan  penanganan  sampah  sudah  dibuat  tetapi implementasi  kebijakan  masih  belum  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Apabila kebijakan  yang  sudah  di  buat  dan  tidak  bisa  diimplementasikan  maka  proses pembuatan  kebijakan  publik  itu  menjadi  sia-sia.  Permasalahan  kegagalan implementasi kebijakan bukan saja didominasi negara-negara berkembang tetapi
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 5, No 1 – Januari 2021 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
juga  menjadi  permasalahan  di  dunia  maju.  (McClintock  :  1980:64  dalam  Agus Purwanto, 2015:3).
Beberapa  hasil  penelitian  menunjukkan  hal  yang  sama  seperti  yang dilalukan  Raimah  (2020)  hasil  penelitiannya  menunjukkan  kendala  dalam implementasi  khususnya  terkait  dengan  komunikasi.  Permasalah  disposisi  terkait dengan  komitmen  aparat  juga  menjadi  hambatan  dalam  implementasi  kebijakan (Yulistia, 2014).
Penelitian Lain yang dilakukan Karigas (2017) juga menemukan hambatan dalam  implementasi  Perda  Bupati  Barito  No  6  tahun  2015  tentang  Pengadaan Barang/Jasa. Atas  dasar  kondisi  yang disebutkan diatas maka penulis melakukan penelitian ini.

## KAJIAN TEORI

## Kebijakan Publik
Kebijakan  sebagai  suatu  arah  tindakan  yang  diusulkan  oleh  seseorang, kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu,  yang  memberikan hambatan-hambatan  dan  kesempatan-kesempatan  terhadap  kebijakan  yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu ( Karigas, J., Irawanto, I., & Jamili, M. J. M., 2018: 110).
Winarno  (2017:14)  mempergu  nakan  istilah  kebijakan,  untuk  menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu
Carl  Friedrich  dalam  (Winarno,  2017:16)  menyatakan  bahwa  Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau
pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu,  yang  memberikan  hambatan- hambatan  dan  kesempatan-kesempatan  terhadap  kebijakan  yang  diusulkan  untuk menggunakan  dan  mengatasi  dalam  rangka  mencapai  suatu  tujuan,  atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.
Istilah kebijakan ini lebih tertuju pada kebijakan publik ( public policy ) yaitu kebijakan  negara,  kebijakan  yang  dibuat  negara.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang dikatakan  oleh  Ambarsari  (2017:1)  Bentuk  kebijakan  publik  itu  bisa  berupa undang-undang atau peraturan daerah (Perda) dan yang lainnya.

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu angsung  mengimplementasikan  dalam  bentuk  program  atau  melalui  formulasi kebijakan  derivat  atau  turunan  dari  kebijakan  publik  tersebut.Rangkaian implementasi kebijkan dapat diamati dengan jelas yaitu dumulai dari program ke proyek dan kegiatan ( Karigas et al. 2018: 110)
Kamus  Webster,  merumuskan  secara  pendek  bahwa to  implement (mengimplementasikan)  berarti to  provide  the  means  for  carrying  out (menyediakan  sarana  untuk  melaksanakan  sesuatu), to  give  practical  effect  to
(menimbulkan  dampak  atau  akibat  terhadap  sesuatu).  Pengertian  tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Wahab, 2018: 67).
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 5, No 1 – Januari 2021 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  upaya  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  tertentu  dengan  sarana-sarana  tertentu  dan  dalam  urutan  waktu  tertentu (Sunggono, 2017: 137).
Proses  implementasi  kebijakan  publik  baru  dapat  dimulai  apabila  tujuan- tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah  dialokasikan  untuk  pencapaian  tujuan  kebijakan  tersebut.  Proses implementasi  dimulai  dengan  suatu  kebijakan  yang  harus  dilaksanakan.  Hasil proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau disebut sebagai “policy  performance”. Secara  konkrit  antara  lain  dapat  kita  lihat  jumlah  dan  isi barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  pemerintah  dalam  jangka  waktu  tertentu  untuk menaikkan taraf kesejahteraan warga masyarakat, misalnya. Perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai “policy outcome” atau “policy impact”. Dengan sendirinya di dalam hasil akhir kebijakan termasuk juga hasil-hasil sampingan disamping “ policy performance ” yang diperoleh.
Menurut  Edwards  III  ada  4  (empat)  faktor  atau  variabel  krusial  dalam implementasi  kebijakan  publik  untuk  menilai  apakah  kebijakan  itu  berhasil  atau gagal  (Winarno  2017:  174),  yaitu:  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  atau kecenderungan, dan yang terakhir struktur birokrasi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah mengkaji sekaligus mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah No.02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan Kabupaten Balangan Khususnya wilayah Kecamatan Lampihong.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dengan  mengikuti  langkah-langkah Miles  dan  Huberman  yang  masih  bersifat  umum  yaitu  (1)  reduksi  data,  (2) penyajian atau display data dan (3) pengambilan kesimpulan/ verifikasi.

## PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan  Perda  No.  02  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Lampihong sangatlah berguna bagi  kebersihan  masyarakat  dan  kebersihan  Kecamatan  Lampihong.  Kajian implementasi  kebijakan  penelitian  ini  didasarkan  pada  teori  implementasi  dari Edward III yang memiliki 4 faktor pengukur implementasi kebijakan yaitu:
1. Komunikasi
Proses  komunikasi  sangat  menentukan  terhadap  keberhasilan  pencapaian tujuan  implementasi.  Melalui  komunikasi,  staf  maupun  masyarakat  dapat berinteraksi.  Dengan  adanya  komunikasi  dapat  menyampaikan  dan  menerima pesan  dari  dan  kepada  masyarakat  dengan  menggunakan  tiga  hal  penting  yang dikemukakan oleh Edwars III. Dengan demikian penyampaian informasi dapat di tererima oleh masyarakat dengan kejelasan dan konsistensi yang di berikannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan  berperan  penting  dalam  hal  penanganan  pengolahan  sampah.  Pihak pemerintah  melakukan  komunikasi  dengan  pihak-pihak  yang  terkait,  termasuk melalui  acara  tatap  muka,  kegiatan  lomba  kebersihan.  Kegiatan  itu  diharapkan informasi  yang  diberikannya  dapat  di  tercapai  dan  implementasi  kebijakan  dapat dilakukan. Sebagai mana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Balangan, (Wawancara 11 juni 2020).
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 5, No 1 – Januari 2021 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
“metode  yang  kami  lakukan  ada  yang  menggunakan  presentasi,  lomba-lomba kebersihan  dari  tiap  kelurahan,  memasang  baliho-baliho  di  tempat  strategis  yang banyak di lalui oleh masyarakat.”
Komunikasi  merupakan  proses  yang  terus  berkesinambungan  dilakukan untuk  menanamkan  nilai-nilai  serta  pengetahuan  aparatur  dan  semua  unsur  yang mengandung maksud dan tujuan agar tercapainya tujuan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya metode yang dilakukan terhadap masyarakat, ini akan membangun pola pemikiran masyarakat  agar dapat  menciptakan lingkungan bersih, sehat  dan nyaman.
Penyuluhan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan terhadap  masyarakat  mengenai  karakteristik  sampah  ini  dapat  memberikan pengetahuan terhadap masyarakat untuk pengelolaan sampah.
Penyampaian  informasi  dari  pihak  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Balangan  terhadap  Masyarakat  diharapkan  dapat  dipahami  dan  dimengerti. Informasi  yang  diberikan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Balangan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik.
Kejelasan  yang  disampaikan  dari  pihak  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten Balangan dalam penyebaran informasi mengenai pengelolaan sampah sudah  dapat  diterima  dan  dipahami  dengan  baik  oleh  masyarakat.  Terlihat  pada paparan diatas mengenai kejelasan penyebaran informasi melalui penyuluhan dan pemisahan sampah secara organik dan non-organik. Dengan demikian kebanyakan dari  masyarakat  telah  antusias  terhadap  program  yang  diberikan  dari  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa  aparatur  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Balangan  telah  melakukan  penyuluhan  terkait  penyediaan  tempat sampah  organik  dan  non  organik  disetiap  tempat-tempat  strategis  kepada masyarakat,  akan tetapi  jika dilihat di  lokasi yang telah disebutkan oleh  aparatur dalam  penyuluhan  tersebut  masih  adanya  tempat-tempat  strategis  yang  belum disediakan tempat  sampah organik  dan non organik  seperti yang telah dijanjikan sebelumnya.
2. Sumber daya
Sumber daya pelaksana kebijakan memiliki potensi baik bagi implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah harus dikelola dengan baik,  bila  tidak  akan  menimbulkan  berbagai  permasalahan,  lingkungan  dan kesehatan dan terjadinya penumpukan sampah di setiap TPS.
Sumber daya yang tersedia haruslah sebanding dengan jumlah sampah yang dikelola   hal   ini  seperti   yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan ia mengatakan:
“kalau dari sumber daya manusianya kami (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan) terdiri dari 64 pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan masih terbatas, dari segi peralatan seperti 1 buah Pick Up dan 1 buah truk sementara pemanfaatannya adalah untuk mengangkut seluruh sampah di desa-desa yang ada di Kecamatan Lampihong” (Wawancara 15 Juni 2020).
Sedangkan keterangan dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 5, No 1 – Januari 2021 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
“kalau  dari  segi  sumber  daya  yang  kami  (Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Balangan) miliki, dari segi kendaraan yang dimiliki memang masih terbatas, dan para petugas lapanganpun masih kurang untuk menangani permasalahan sampah di Kecamatan Lampihong” (Wawancara 12 Juni 2020).
Paparan  diatas  menjelaskan  bahwa  terjadinya  kekuranga  petugas  hingga fasilitas  yang  diberikan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Balangan. Peningkatan sampah di Kecamatan Lampihong adalah persoalan yang sangat perlu diperhatikan.  Sampah  yang  semakin  tahun  semakin  meningkat  harus  segera ditanggulangi  oleh  Pemerintah.  Dengan  demikian  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Balangan  diharuskan  memiliki  tenaga  kerja  yang  lebih,  mengingat kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  oleh  masyarakat  terkait  permasalahan  petugas dalam menangani sampah di Kecamatan Lampihong.
Jumlah  sumber  daya  manusia  sebanyak  64  orang  masih  sangat  kurang untuk menangani masalah sampah yang ada di Kecamatan Lampihong, selain itu juga  masalah  keterbatasan  alat  angkut  sampah  menyebabkan  terjadinya  kendala dalam pengelolaannya sampah.

## 3. Disposisi
Diposisi  atau  sikap  pelaksana  kebijakan  kebijakan  dapat  dilihat  melalui tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian upah kepada para pelaksana kebijakan, jika  pelaksana  ingin  efektif  dan  efisien,  maka  para  pelaksana  tidak  hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.
Para  pelaksana  implementasi  kebijakan  yang  akan  melakukan  tugasnya diharapkan memiliki keinginan untuk dapat bekerja dengan patuh dalam
pelaksanaan kebijakan implementasi tersebut. komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan  akan  membuat  aparatur  selalu  antusias  dalam  melaksanakan  tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,
Limbah  dan  Peningkatan  Kapasitas  Lingkungan  Hidup  terkait  dengan  sikap pelaksana diperoleh jawaban sebagai berikut:
“Komitmen yang kami lakukan berdasarkan keinginan kami dalam mencapai target dan  tupoksi  pelayanan  penanganan  sampah  di  Kecamatan  Lampihong  yang berpedoman kepada peraturan-peraturan.” (Wawancara: 12 Juni 2020).
Hasil  penelitian  menunjukkan  komitmen  aparatur  pelaksana  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan,  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang telah dtetapkan oleh pemerintah.
Komitmen  aparatur  dapat  menjalankan  tugas,  wewenang,  fungsi,  dan tanggungjawab  dilakukan  secara  jujur  dan  baik.  Keberhasilan  yang  efektif  dan efisien dapat tercapai apabila sikap dari para aparatur pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Karakteristik  atau  sikap  pelaksana  kebijakan  dilihat  melalui  komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola yang saling terhubung satu sama lainnya, yang  menjadikan  terjadinya  birokrasi,  jika  pelaksanaan  ingin  efektif  maka  para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukannya, akan tetapi harus memiliki  kemampuan  untuk  dapat  melaksanakan  kebijakan  implementasi  terkait pengelolahan sampah tersebut.
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 5, No 1 – Januari 2021 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
Kepatuhan aparatur dalam melaksanakan Perda No 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan sudah cukup baik namun belum maksimal. Untuk itu permasalah yang terkait waktu, fasilitas pengangkutan sampah dan uang lembur perlu diperhatikan sehingga pengelolaan sampah ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

## 4. Struktur Organisasi
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  adalah  Struktur organisasi,  Struktur  organisasi  di  Dinas  Lingkungan  hidup  tidak  terlalu  Panjang sehingga  memudahkan  dalam  melakukan  koordinasi,  dari  mulai  dari  Kasie,  staf sampai mandor dan penyapu jalan.
Struktur Organisasi yang ada harus didukung oleh prosedur operasi standar ( Standard Operational Procedures ) atau SOP. SOP ini merupakan pedoman untuk para pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Kondisi ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :
“struktur birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP dan tanggung jawab pelaksana.” (Hasil wawancara: 11 Juni 2020)
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Struktur  birokrasi  yang  baik  akan memberikan  dorongan  kepada  keberhasilan  implementasi  kebijakan,  strategi organisasi  secara  keseluruhan  telah  ditetapkan  serta  struktur  organisasi  telah dibentuk,  sehingga  hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah  bagaimana  organisasi tersebut  melakukan  kegiatan  atau  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik dan  benar,  karena  struktur  birokrasi  memberikan  andil  yang  besar  dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
Kebijakan  implementasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Balangan  secara  maksimal  terkait  pengelolaan  sampah  di  Kecamatan Lampihong.
Hasil penelitian menemukan bahwa struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten  Balangan  sudah  terkoordinasi  dengan  baik,  akan  tetapi  dalam pelaksanaannya  ada  beberapa  aparatur  yang  menjalankan  tupoksi  tidak  sesuai dengan SOP.
Pembagian  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  kebijakan  implementasi Perda No 02 Tahun 2012 terkait kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh aparatur  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Balangan  sangat  berpengaruh terhadap proses perencanaan yang telah ditetapkan. Hubungan yang terjadi diantara para  aparatur  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Balangan  dengan  masyarakat sangat berpengaruh terhadap implementasi Perda ini.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  Pertama,  Komunikasi yang terdiri dari transmission (penyampaian komunikasi), clarity (kejelasan), dan consistency  (konsistensi)  yang  dijalankan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten Balangan dinilai kurang maksimal karena maksud dari informasi yang ingin  disampaikan  kepada  masyarakat  tidak  sepenuhnya  dapat  dipahami  oleh masyarakat karena masih adanya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya  ataupun  melakukan  pemkaran  sampah  di  ruang  terbuka.  Kedua Resources (Sumber daya) dalam pelaksanaan kebijakan Perda ini belum maksimal, dikarenakan  terbatasnya  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  pengelolaan  sampah dan kebersihan lingkungan serta kuantitas petugas Kebersihan yang tidak sebanding
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 5, No 1 – Januari 2021 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
dengan luas wilayah Kecamatan Lampihong serta kualitas petugas kebersihan yang rendah karena sebagian  besar sudah lanjut  usia, selain itu jumlah kendaraan atau armada  untuk  mengangkut  sampah  juga  sudah  relatif  tua  dan  banyak  yang mengalami kerusakan. Ketiga, Disposition (sikap pelaksana) cukup baik.  Keempat. Struktur birokrasi sudah memenuhi kriteria karena dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur.
Kendala dalam implementasi Kebijakan Perda No 2 Tahun 2012
1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana pengelolaan sampah  yang  dimiliki  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Balangan  khususnya untuk wilayah Kecamatan Lampihong masing kurang. Hanya ada 1 unit truk dan 1 unit  pick  up  yang  digunakan  sebagai  kendaraan  operasional  terkait  dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Lampihong. Kurangnya kendaraan operasional ini  tentunya  menyebabkan  pengelolaan  sampah  khususnya  dari  aspek pengangkutan  menjadi  kurang  maksimal.  Terbukti  dari  lambatnya  proses pengangkutan  sampah  di  wilayah  Kecamatan  Lampihong  sehingga  terkadang menyebabkan adanya timbunan sampah di beberapa titik.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat
Hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  di  Kecamatan  Lampihong Kabupaten  Balangan  menemukan  bahwa  tingkat  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya pengelolaan sampah dan kebersihan yang benar masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan tumpukan sampah yang berada di titik-titk  tertentu  yang  dibuang  tidak  pada  tempatnya,  bahkan  masih  ditemukan sampah yang dibuang di aliran sungai. Sampah yang dibuang tidak pada tempatnya
bukan hanya mengotori lingkungan, tetapi juga akan memicu munculnya berbagai macam penyakit.
Solusi mengatasi Masalah Implementasi Perda No 02 Tahun 2012
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  merupakan  aspek  penting  dalam  mendukung implementasi Kebijakan. Sarana dan prasarana yang kurang khususnya kendaraan operasional  menjadi  penghambat  dalam  pengelolaan  sampah  dan  kebersihan  di Kecamatan  Lampihong.  Kendala  ini  dapat  diatasi  dengan  menambah  jumlah kendaraan  operasional  atau  armada  pengangkut  sampah..  Penambahan  armada angkut diharapkan mampu mencegah adanya keterlambatan dalam pengangkutan sampah dari TPS masing-masing desa ke tempat pembuangan akhir.
2. Peningkatan Sosialisasi
Sebagaimana yang diuraikan pada poin diatas terkait kurangnya kesadaran masyarakat  dalam  membuang  sampah,  dapat  diatasi  dengan  mengupayakan peningkatan  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  pentingnya  membuang sampah pada tempatnya.
Sosialisasi  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  cara,  baik  secara  langsung maupun secara tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dapat dilakukan melalui penyuluhan oleh Dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan yang diselenggarakan secara berkala di tiap-tiap desa yang masuk kedalam wilayah administratif Kecamatan Lampihong. Sementara sosialisasi secara tidak langsung bisa dilakukan dengan pemasangan spanduk-spanduk yang berisikan himbauan dan sanksi tentang larangan membuang sampah sembarangan.
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 5, No 1 – Januari 2021 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
Melalui  peningkatan  sosialisasi  ini  diharapkan  kesadaran  masyarakat tentang pengelolaan sampah dapat meningkat sehingga dapat mengurangi jumlah volume sampah di lingkungan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

## KESIMPULAN
Implementasi  Peraturan  Daerah  No.02  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari komunikasi yang kurang maksimal karena maksud dari informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat  Kecamatan  Lampihong  terbukti  dari  masih  adanya  masyarakat  yang membuang sampah tidak pada tempatnya ataupun melakukan pemkaran sampah di ruang terbuka. Selain itu sumber daya terkait implementasi kebijakan juga belum maksimal, dikarenakan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan serta kuantitas petugas Kebersihan yang tidak sebanding  dengan  luas  wilayah  Kecamatan  Lampihong  serta  kualitas  petugas kebersihan yang rendah karena sebagian besar sudah lanjut usia, selain itu jumlah kendaraan atau armada untuk mengangkut sampah juga sudah relatif tua dan banyak yang mengalami kerusakan.

## REFERENSI
Ambarsari, D. 2017. Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan. Pattiro.
Karigas, J., Irawanto, I., & Jamili, M. J. M. (2018). Implementasi Peraturan Bupati Barito  Timur  Nomor  6  Tahun  2015  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Di Desa. Reformasi, 7(2).
Raimah, R., & Irawanto, I. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Uin  Antasari Banjarmasin. Administraus , 4 (1), 1-26.
Sunggono, B. 2017. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Sinar Grafika.
Wahab, A. A. 2018. Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan. Alfabeta Winarno, B. 2017. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo.
Yulistia,  Suryaningsih  dan  Rostyaningsih,  2014  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan  sampah  Kota  Semarang  Menurut  Perda  No  6  tahun  2012 tentang Pengelolaan Sampah.