SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1, Juni 2023
p-ISSN 2654-3923
e-ISSN 2621-6051
Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah dalam Perspektif  Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Aman Syari’ah di Sekampung)
Muhammad Ryan Fahlevi 1 , Thoyibatun Nisa 2 1, & 2, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro e-mail : 1 ryanfahlevi2017@gmail.com ; 2 nisathoyibatun90@gmail.com
Abstrak :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  strategi  pembiayaan  bermasalah  pada produk Murabahah di Bank Aman Syariah Sekampung. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (field  research). Sifat  penelitian  ini  deskriptif  kualitatif.  Sumber  data  yang  digunakan  sumber data  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik wawancara  dan  dokumentasi.  Data  dari  hasil  temuan  digambarkan  secara  deskriptif  dan dianalisis  menggunakan  cara  berfikir  induktif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di Bank Aman Syariah Sekampung dilakukan dengan berbagai tahapan yang cukup panjang. Nasabah yang mengalami pembiayaan  bermasalah  pihak  Bank  Aman  Syariah  Sekampung,  akan  menemui  dan  menegur terlebih  dahulu  serta menanyakan  langsung  dan  menyelesaikannya dengan  cara  kekeluargaan terlebih  dahulu,  melakukan  penagihan  secara  intensif,  serta  pemberian  surat  peringatan  1 sampai  dengan  3,  melakukan penjadwalan  kembali (resheduling) yaitu  memperpanjang  waktu jatuh  tempo  kepada  nasabah,  selanjutnya  persyaratan  kembali (reconditing) yaitu  merubahah persyaratan pembiayaan tanpa sisa pokok pembayaran, serta penataan kembali (restructuring) perubahan persyaratan pembiayaan, terakhir adalah penyitaan jaminan  jika nasabah tersebut tidak sanggup lagi membayar kewajibannya kepada pihak Bank.
Kata Kunci: Murabahah , Non Performing Financing , Bank Aman Syariah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023

## PENDAHULUAN
Dalam perkembangan
perekonomian  saat  ini  tentunya  tidak terlepas  dari  peranan  perbankan,  peran perbankan
didalam memajukan perekonomian suatu negara tentu sangatlah  besar.  Hampir  di  semua  sektor yang  berhubungan  dengan  berbagai kegiatan  keuangan  selalu  membutuhkan jasa  bank.  Sederhananya  bank  diartikan sebagai  lembaga  keuangan  yang  mana kegiatan  usahanya  adalah  menghimpun dana,  menyalurkan    dana  kembali  ke masyarakat,  serta  pelayanan  jasa  bank lainnya (Kasmir, 2015).
Pentingnya  peran  perbankan  dalam suatu  negara  tersebut  terutama  jika dilihat  dari  fungsi  utamanya  yaitu menghimpun dana serta menyalurkannya ke  masyarakat  dengan  cara  yang  efektif serta efisien sehingga membuat masyarakat dapat terbantu dalam memperoleh  biaya  untuk  penambahan modal  usaha  serta  untuk  kepentingan pribadi  lainnya.
Dalam  kegiatan  peranan    strategis bagi  perbankan  syari’ah  sebagai  suatu lembaga yang mampu menghimpun  dana serta menyalurkan dananya ke masyarakat,  secara  efektif  dan  efisien dalam  menuju  arah  peningkatan  taraf hidup  masyarakat.  Selain  itu  pula,  bank syari’ah  juga  melakukan  kegiatan  berupa pembiayaan  investasi  perusahaan,  dan juga  sekarang  berkembang  menjadi pembiayaan  modal  kerja,  serta  sektor konsumsi  dan    pembiayaan  investasi (Rivai & Veithzal, 2008).
Dalam  keberhasilannya  mengelola pembiayaan  yang  disalurkan  tersebut merupakan  salah  satu  faktor  penentu dalam  bisnis  perbankan  syari’ah,  tapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa dalam penyaluran  pembiayaan  terdapat  resiko pembiayaan  bermasalah.  Dalam  hal  ini pembiayaan bermasalah merupakan
pembiayaan yang kurang lancar diragukan  atau  macet  (Djamil,  2012). Resiko terjadinya pembiayaan bermasalah  dapat  dipersempit  dengan cara  melakukan  analisis  pembiayaan secara  profesional,  merupakan  langkah awal  bank  dalam  menangkal  resiko pembiayaan bermasalah tersebut. sebelum  memberikan  pembiayaannya kepada  nasabah,  bank  akan  melakukan analisis 5C terlebih dahulu.
Pembiayaan  bermasalah  atau  yang bisa  disebut  dengan  ( Non  Perfoming Financing), yaitu  suatu  resiko  yang muncul  yang  diakibatkan  oleh  nasabah yang  gagal  atau  tidak  mampu  dalam mengembalikan  dana  pembiayaan  sesuai dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati sebelumnya  (Hasibuan,  2006).  Tentunya pembiayaan  bermasalah  terjadi  tidak secara langsung atau tiba tiba tetapi akan melalui  tahapan  bermasalah  terlebih dahulu.    Dengan  munculnya  pembiayaan bermasalah  oleh  nasabah  tersebut  dapat menyebabkan potensi kerugian oprasional  serta  likuiditas  dan  dapat menyebabkan  penurunan  pendapatan oprasional suatu bank tersebut. Maka dari itu sangat diperlukan strategi penyelesaian  pembiayaan  bermasalah guna untuk memitigasi resiko yang terjadi agar tidak terlalu jauh tersebut.
Hasil  wawancara  dengan  bapak Sugiyanto  menyatakan  bahwa  pemberian pembiayaan Bank  Aman Syariah tersebut menggunankan  beberapa  akad  seperti akad mudharabah , akad murabahah , akad musyarakah ,  akad ijarah, dan  akad qard. Dalam pembiayaan tersebut Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang  membutuhkan  dana    untuk penambahan modal usaha atau UMKM.
Dalam pemberian pembiayan tersebut  pasti  tidaklah  terlepas  dari resiko  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh nasabah  yang  tidak  menepati  janji  sesuai
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
kesepakatan diawal perjanjian. Dalam hal ini  untuk  mencegah  resiko  agar  tidak terlalu  jauh  pihak  Bank  Aman  Syariah akan  melakukan  penagihan  secara intensif  kepada nasabah jika hal tersebut telah dilakukan maka tahapan yang kedua adalah  melakukan  musyawarah  secara kekeluargaan  terlebih  dahulu  dengan pihak  nasabah  tersebut,  selanjutnya adalah restrukturisasi dengan memberikan  surat  peringatan  jika  tidak pula diindahkan oleh nasabah maka pihak bank  akan  melakukan  AYDA  (Anggunan Yang  Diambil  Alih)  atau  dilakukannya pelelangan.
Bank  Aman  Syariah  Sekampung merupakan lembaga keuangan yang tidak terlepas  dari  suatu  masalah  pembiayaan macet
seperti
keuangan lainnya.pembiayaan  yang  mengalami kemacetan  pada  Bank  Aman  Syariah adalah murabahah. Pembiayaan bermasalah  ini  ditunjukkan  dari  rasio Non  Performing  Financing (NPF)  untuk pembiayaan  berbasis  syariah  yang merupakan  perbandingan  antara  jumlah pembiayaan  bermasalah  dengan  jumlah total pembiayaan.
Berdasarkan  wawancara  tersebut diperoleh  data  NPF (Non  Perfoming
Financing) yang terjadi dalam pembiayaan  pada  produk murabahah di Bank  Aman  Syariah  Sekampung  pada tahun  2018  dengan  nasabah  pembiayaan murabahah sebanyak  285  serta  jumlah pembiayaan  yang  bermasalah  sebanyak 34 nasabah dengan NPF (Non Performing Financing) sebesar  7,92%.  Pada  tahun 2019  jumlah  nasabah  pembiayaan murabahah adalah sebanyak 223
nasabah,  serta  jumlah  nasabah  yang bermasalah sebanyak 79 yang mana pada tahun  ini  jumlah  nasabah  bermasalah mengalami  kenaikan  yang    cukup signifikan,  dengan  NPF  sebesar  4,17%. untuk  tahun  2020  total  nasabah pembiayaan murabahah sebanyak  118
nasabah,  dengan  jumlah  nasabah  yang bermasalah  sebanyak  12  tentunya  di tahun  Bank  Aman  Syariah  Sekampung telah mampu menurukan jumlah nasabah yang  bermasalah  secara  signifikan,  serta total NPF nya adalah sebesar 4,7%.
Berdasarkan  data  tersebut  pada tahun  2019  terjadi  penambahan  nasabah pembiayaan murabahah yang  tentunya berdampak  buruk  bagi  terhadap  pihak bank,  dan  pada  tahun  2020  pihak  Bank Aman  Syariah  telah  berhasil  mengurangi jumlah  nasabah  yang  bermasalah  yang mana hal  ini sangat berdampak terhadap profitabilitas serta perkembangan perusahaan.
Berdasarkan prasurvey yang dilakukan  pada  hari  senin  tanggal  21 februari  2020  tersebut  peneliti  ingin mengetahui  lebih  dalam  lagi  tentang bagaimanakah strategi penyelesain pembiayaan terhadap produk murabahah di  Bank  Aman  Syariah  Sekampung tersebut.
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimanakah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk murabahah dan  untuk  mencari solusi yang ditawarkan oleh Bank Aman Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Pada aspek teoritis penelitian  ini  dapat  bermanfaat  sebagai sumbangsih  pemikiran  yang  dapat memberikan informasi penyebab terjadinya  pembiayaan  bermasalah  dan selanjutnya  pada  aspek  praktis  dapat menjadi  bahan  informasi  serta  acuan pihak bank dalam memberikan pembiayaan sehingga dapat meminimalisir resiko yang tidak diinginkan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan menurut undang undang  No.  10  tahun  1998  adalah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak yang  bersangkutan  yang  dikenakan kewajiban pembiayaan untuk mengembalikan  dana  tagihan  tersebut setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2014).
Dalam pemberian pembiayaan sudah  pasti  mengandung  resiko,  maka disinilah  peran account  officer untuk memperkecil bahkan menghidarkan resiko  dengan  berbagai  rambu-rambu yang  telah  dipersiapkan  sebelumnya, yang  tentunya  sesuai  dengan  Standar Oprasional Prosedur yang telah ditetapkan (Shobirin, 2016).
Sebab  –  Sebab  terjadinya  resiko pembiayaan
Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan  karena  nasabah  tidak  dapat memenuhi  kewajibannya  kepada  pihak bank karena adanya faktor-faktor internal dan  eksternal  baik  dari  pihak  nasabah maupun  pihak  bank.  Faktor  faktor tersebut ialah sebagai berikut :
a. Faktor faktor intern bank Adapun  faktor  –  faktor  internal  bank yang bisa menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu :
1. Kemampuan  serta  naluri  bisnis dalam  menganalisa  pembiayaan bermasalah belum memadai.
2. Analisis pembiayaan tidak mempunyai integritas yang baik 3. Para  anggota  komite  pembiayaan tidak mandiri
4. Pengawasan oleh pihak bank setelah pembiayaan  di  berikan  kurang memadai
5. Pemberian pembiayaan yang berlebihan jumlahnya, dibandingkan dengan  kebutuhan  nasabah  yang sebenarnya.
6. Bank tidak mempunyai sistem serta prosedur  pemberian  dan  pula pengawasan pembiayaan yang baik.
7. Bank  tidak  memiliki  perencanaan pembiayaan yang baik
8. Bank  tidak  memiliki  informasi cukup akan hal watak atau karakter calon nasabah tersebut.
b. Faktor faktor intern nasabah Terdapat beberapa faktor internal dari pihak nasabah yaitu antara lain : 1. Penyalahgunaan  pembiayaan  oleh pihak  nasabah  dimana  dana  yang diperoleh  tidak  sesuai  dengan tujuan pada saat awal perjanjian.
2. Key  person dari  perusahaan,  sakit atau  meninggal  duniadan  tidak tergantikan  segera  dengan  orang lain.
3. Tenaga  ahli  yang  menjadi  tumpuan proyek  atau  perusahaan    tersebut meninggalkan perusahaan.
4. Perusahaan  tidak  efisien  yang terlihat  dari overhead  cost yang tinggi yang diakibatkan oleh pemborosan.
c. Faktor  faktor  ekstern  bank  dan nasabah
Berikut  terdapat  beberapa  faktor faktor  antara  kedua  belah  pihak  baik pihak bank maupun nasabah :
1. Feasibility  study yang  dibuat  oleh konsultan  yang  menjadi  acuan  atau dasar bank dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan  dibuat  dengan  tidak benar.
2. Laporan  yang  dibuat  oleh  akuntan publik,  yang  menjadi  dasar    dalam pertimbangan
pemberian pembiayaan tidak benar.
3. Kondisi  ekonomi  atau  bisnis  yang menjadi asumsi, pada waktu pembiayaan diberikan berubah.
4. Perubahan tekhnologi dari perusahaan  atau  proyek  yang dibiayai  oleh  nasabah  terjadi
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
perubahan, dan tidak segera dilakukan penyesuaian.
5. Timbulnya  produk  pengganti  yang diperoleh oleh perusahaan lain yang lebih baik serta murah.
6. Kurang kooperatifnya pihak perusahaan  asuransi  yang  kurang cepat  dalam  memenuhi  tuntutan ganti rugi oleh nasabah yang sedang mengalami
musibah (A Wangsawidjaja, 2012). Kategori pembiayaan bermasalah Dalam  hal  ini  untuk  menentukan berkualitas atau tidaknya suatu pembiayaan maka perlu diberikan ukuran ukuran tertentu (A Wangsawidjaja, 2012). Aspek  kemampuan  dalam  memenuhi kewajiban  oleh  nasabah  digolongkan menjadi lancer, kurang lancar, diragukan, dan macet (Djamil, 2012; Arif & Sugianto, 2022).
Upaya  –  upaya  untuk  mengantisipasi resiko pembiayaan bermasalah Pelaksanaan  analisis  yang  akurat terhadap data pembiayaan serta pembuatan perjanjian yang benar dimana pengikat agunan yang menjamin kepentingan bank sampai pada pengawasan akan pembiayaan yang telah diberikan.
Sedangkan  untuk  upaya  yang bersifat  represif  yaitu  suatu  upaya penaggulangan  bersifat  penyelamatan serta  penyelesaian  terhadap  pembiayaan bermasalah ( Non  Performings atau NPFs) (Madjid, 2018).
Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Penyelamatan pembiayaan merupakan teknis yang biasa dipergunakan  dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi. Terdapat  beberapa  ketentuan  Bank Indonesia  yang  memberikan  pengertian
tentang  Restrukturisasi  pembiayaan, yaitu :
a. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi  Pembiayaan  bagi  Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan
adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat  menyelesaikan  kewajibannya, antara lain yaitu :
1. Penjadwalan  kembali ( rescheduling ) adalah perubahan jadwal pembayaran  kewajiban  nasabah  / jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (reconditioning) adalah  perubahan sebagian  atau  seluruh  persyaratan pembiayaan  (perubahan  jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka  waktu  dan  atau  pemberian potongan sepanjang tidak menambah  sisa  kewajiban  nasabah yang harus dibayar kepada Bank)
b. Peraturan  kembali  ( restructuring ) perubahan  persyaratan  pembiayaan tidak  terbatas  pada rescheduling dan reconditioning .
c. Peraturan Bank Indonesia
No.8/12/PBI/2006  tanggal  10  juli 2006  tentang  Laporan  Berkala  Bank Umum,  penjelasan  Pasal  2  ayat  (4) huruf  g  :  “ restrukturisasi  pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank  dalam  kegiatan  pembiayaan, piutang,  dan  atau  ijarah  terhadap debitur  yang  mengalami  kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”
d. PBI  No.8/21/PBI/2006  tanggal  5 oktober  2006  tentang  penilaian kualitas  Aktiva  Bank  Umum  yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan  Prinsip  Syariah  ,  pasal  1 butir  31  : “restrukturisasi  pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank  dalam  kegiatan  penyediaan  dana terhadap  nasabah  yang  mengalami
kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan  yang  berlaku  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  dan  Standar  Akutansi Keuangan  yang  berlaku  bagi  Bank Syariah.”
Pembiayaan  macet  (golongan  V)  ini merupakan  salah  satu  pembiayaan bermasalah yang perlu dilakukan penyelesaian
apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi  tersebut  tidak  berhasil dan  apabila  pembiayaan  bermasalah menjadi  tetap  berada  dalam  golongan macet,  dalam  rangka  penyelesaian pembiayaan macet tersebut, bank melakukan  tindakan-tindakan  hukum yang  bersifat  represif/  kuratif  (  Zuardi  & Zumaroh, 2018).
Pembiayaan Murabahah Murabahah adalah  akad  jual  beli suatu  barang  dengan  menyatakan  harga perolehan,  ditambah  keuntungan  yang  di sepakati,    dimana  penjual  harus menyatakan  biaya  perolehan  kepada pembeli  dan  menentukan  suatu  tingkat keuntungan sebagai tambahan (Mujahidin, 2017).
Landasan Hukum Murabahah Landasan  hukum  bank  syari’ah tentang  muamalah  dalam  syariat  Islam telah  diatur  dalam    Al-Qur’an  dan  al- hadist,  sebagaimana  firman  Allah  SWT dalam QS. An-Nisa 4:29 sebagai berikut :
اَهُّي َ آٰي
َنْي ِذ َّ لا ا ْوُن َم ٰ ا ا َ ل آْ ْو ُ ل ُ ك ْ أَت
ْم ُ ك َ لا َو ْم َ ا ْم ُ كَنْيَب ِل ِطاَب ْ لاِب ْٓا َّ ل ِا ْ ن َ ا َ ن ْو ُ كَت ة َرا َج ِت ْن َع ضا َرَت ْم ُ كْن ِ م ا َ ل َو آْ ْو ُ لُت ْ قَت ْم ُ ك َس ُ فْن َ ا َّ ن ِا َ ٰ للّا َ نا َ ك ْم ُ كِب
ا م ْي ِح َر

## ٢٩
Artinya:  “ Wahai  orang-orang  yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu  dengan  cara  yang  batil  (tidak
benar),  kecuali  berupa  perniagaan  atas dasar  suka  sama  suka  di  antara  kamu. Janganlah  kamu  membunuh  dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu .” (QS. An-Nisa 4:29) Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah
Rukun Murabahah adalah  sebagai berikut :
a. Pihak  yang  berakad  ( ba’i dan musytari’)
1. Cakap menurut hukum
2. Tidak terpaksa
b. Barang / objek ( nabi’ )
1. Barang tidak dilarang oleh syara’
2. Penyerahan barang dapat dilakukan
3. Hak milik penuh yang berakad
c. Harga ( tsaman)
1. Memberitahukan harga pokok
2. Keuntungan yang telah disepakati
d. Ijab kabul ( sighat)
1. Harus jelas
2. Harga dan barang yang disebutkan
3. Tidak dibatasi oleh waktu Sedangkan  syarat  –  syaratnya adalah sebagai berikut :
a. Penjual  memberitahu  harga  pokok kepada pembeli
b. Kontrak  hasrus  sah  sesuai  dengan rukun yang ditetapkan
c. Kontra harus bebas dari riba
d. Penjuak  harus  menjelaskan  kepada pembeli  bila  terjadi  cacat  atas  barang sesudah pembelian
e. Penjual  harus  menyampaikan  semua hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian, misalnya  jika  pembelian  dilakukan secara utang.
Secara  prinsip  jika  syarat  dalam urutan  pertama,  keempat,  dan  kelima tidak  terpenuhi,  maka  pembeli  memiliki pilihan :
a. Melanjutkan  pembelian  seperti  apa adanya
b. Kembali kepada penjual dan menyatakan  ketidak  setujuannya  atas barang yang dijual
c. Membatalkan kontrak Prinsip-prinsip Murabahah
Dalam  kegiatannya  pembiayaan murabahah harus  memenuhi  prinsip- prinsip  sesuai  syari’ah,  dalam  Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no.10/14/dpbs disebutkan sebagai berikut :
a. Dalam  kegiatan  penyaluran  dananya dalam  bentuk  pembiayaan  pada  akad murabahah berlaku persyaratan sebagai berikut :
1. Bank  bertindak  sebagai  pihak penyedia  dana,  dalam  rangka pembelian  barang  terkait  transaksi murabahah .
2. Objek  jual  beli  harus  diketahui secara  jelas  kuantitas  dan  kualitas serta harga perolehan pula spesifikasinya.
3. Bank  harus  menjelaskan  kepada nasabah terkait karakteristik produk  pembiayaan,  serta  hak  dan kewajiban nasabah yang telah diatur dalam  Bank  Indonesia  tentang transparansi informasi produk bank dan kegunaan data pribadi nasabah.
4. Bank  harus  melakukan  analisis tentang  permohonan  pembiayaan dari  nasabah  dengan  analisis  5C. Bank  bisa  membiayai  sebagian  atau seluruh  harga  pembelian  barang, yang telah disepakati kualifikasinya
5. Bank akan menyediakan dana untuk merealisasikan  penyediaan  barang yang diminta nasabah.
6. Kesepakatan atas margin di tentukan pada awal pembiayaan
7. Pihak  bank  dan  nasabah  wajib melakukan perjanjian tertulis
berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah
8. Jangka  waktu  pembayaran  oleh nasabah  ditentukan  berdasarkan kesepakatan    pihak  bank  dan nasabah.
b. Bank  dapat  memberikan  potongan, dalam  besaran  yang  wajar  tanpa  di perjanjikan dimuka.
c. Bank  dapat  meminta  ganti  rugi  rugi kepada nasabah, jika terjadi pembatalan  pesanan  oleh  pihak nasabah sebesar biaya riil.
Selain  itu  didalam  fatwa  DSN-MUI no.04/DSN-MUI/IV/2000,  dikatakan  juga prinsip  prinsip  syari’ah  yang  harus dijalankan  seperti  yang  tercantum  dalam ketentuan  umum murabahah pada  bank syariah adalah :
a. Pihak  bank  dan  nasabah  harus melakukan  akad murabahah yang bebas akan riba
b. Objek yang dilakukan tidak diharamkan syariah Islam
c. Bank  bias  membiayai  sebagian  atau seluruh  harga  pembelian  barang,  yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank  akan  membeli  barang  yang diperlukan  nasabah,  pembelian  harus sah dan bebas riba
e. Pihak bank tersebut menjual barang ke nasabah,  dengan  harga  beli  ditambah keuntungannya,  haruslah  dikatakan secara jujur kepada nasabah.
f. Nasabah  akan  melakukan  pembayaran barang  yang  telah  disepakati  dengan jangka waktu tertentu.
g. Bank  dapat  melakukan  perjanjian khusus,  untuk  mencegah  resiko penyalahgunaan  atau  kerusakan  akad tersebut.
h. Jika  pihak  bank  mewakilkan  nasabah kepada  nasabah  dalam  membeli barang ke pihak ketiga maka, akad jual beli murabahah dilakukan  setelah barang  atau  secara  prinsip  jadi  milik bank.
Tetapi,  jika  bank  syariah  dalam pembiayaannya  tidak  melakukan  sesuai prinsip syariah maka, bank syariah dapat dikenakan  sanksi,  menurut  undang undang  No.  21  tahun  2008  tentang
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
perbankan  syari’ah  pada  pasal  56 dikatakan :
Bank  Indonesia  menetapkan  sanksi administratif  kepada  pihak  bank  syariah atau UUS, anggota dewan komisaris,anggota dewan pengawas syariah,  direksi,  dan/atau  pegawai  bank syariah  serta  bank  umum  konvesional yang mewakili UUS, dan yang menghalangi  dan/atau  tidak  melaksakan prinsip  syariah  dalam  menjalankan usahanya  atau  tugas  tidak  memenuhi kewajiban  sebagimana  mestinya  dalam undang undang ini (Persada, 2020). Ekonomi Islam Secara  sederhana  ekonomi  dirujuk dari  bahasa  yunani  yaitu oikos (rumah tangga atau keluarga) dan nomos (aturan atau  peraturan),  maka  ekonomi  dapat diartikan  sebagai aturan  rumah  tangga atau manajemen rumah tangga. Pergerakan  makna  tersebut  menegaskan bahwa kegiatan ekonomi awalnya melibatkan  anggota  keluarga  yang mampu  menghasilkan  barang  dan  jasa dan  mereka  dapat  menikmati  apa  yang mereka peroleh.pengaturan rumah tangga mencakup tiga subsistem yaitu; memperbanyak kekayaan
dan memelihara  keberadaannya  (subsistem produksi)  tatacara  mengkonsumsinya (subsistem  konsumsi)  dan  tata  cara mendistribusikannya (subsistem distribusi) (Adam, 2022).
Para  ahli  ekonomi  Islam  telah memberikan  definisi  ekonomi  Islam dengan  beragam  berbeda  sesuai  dengan sudut  pandang  para  ahli  tersebut.  Jika dikaji  secara  seksama  terhadap  definisi tersebut  tampak  semuanya  bermuara pada  hal  yang  sama,  yaitu  ilmu  yang berupaya memandang, meninjau, meneliti sehingga  ahirnya  menyelesaikan  segala permasalahan  ekonomi  secara  apa  yang telah  disyariatkan  oleh  Allah  SWT.  Tidak ada  definisi  ekonomi  Islam  yang  baku untuk  dijadikan  pedoman  umum  dalam
memecahkan  segala  persoalan  yang dihadapi  oleh  orang  Islam,  sehingganya dapat  memberikan  arahan  yang  baik dalam  pengembangan  ekonomi  Islam  di Indonesia.
Dalam  konteks  ini  kehadiran ekonomi  Islam  sesungguhnya  didekasi untuk  memberikan  perspektif  baru ditengah  luapan  hegemoni  ekonomi konvensional,  sekalipun  membuat  garis demarkasi yang tajam ditengah status quo sistem  ekonomi  kapitalis  dan  sosialis. Oleh  karna  itu  ekonomi  Islam  memeliki perbedaan  dengan  sistem  ekonomi konvensional,  baik  pada  level  teori maupun paraktik.
Prinsip Ekonomi Islam Sistem  ekonomi  Islam  memiliki prinsip-prinsip  dasar  yang  membedakan dengan  sistem  ekonomi  lainnya  yang mana  sistem  ekonomi    dalam  pandangan Islam  mengenai  alam,kehidupan,  dan manusia  yang  berdasarkan  akidah ( tauhid ),  prinsip  ini  merupakan  tiang penyangga dan permanen. Oleh karna itu, ia  bersifat  tetap  dan  tidak  dapat berubah,karena  ia  berasal  dari  syariah Islam  yang  menjadi  landasan  teori  dan praktik  dalam  sistem  ekonomi  Islam (Adam, 2022).
Ahli  ekonomi  merumuskan  prinsip- prinsip ekonomi Islam meskipun terdapat perbedaan  dalam  tata  urutan  tetapi substansinya  sama,  berikut  beberapa prinsip  dasar  ekonomi  Islam.  Menurut muhammad,  bangunan  ekonomi  Islam diletakkan  pada  5  (lima)  pondasi  yaitu: ketuhanan  ( ilahiah ),  keadilan  ( al-adl ), kenabian  ( al-nubuwah ),  pemerintahan ( al-khilafah )  dan  hasil  ( al-ma’ad ),  kelima pondasi  ini  hendaknya  menjadi  aspirasi dalam  menyusun  premis-premis  atau teori teori ekonomi Islam.
Terkait dengan prinsip prinsip dasar ekonomi Islam yang membentuk keseluruhan  kerangka  ekonomi  Islam yaitu Tauhid (keesaan  tuhan), Adl
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
(keadilan), nubuwwah (kenabian),    dan khilafah (pemerintahan).  Prinsip  ini menjadi  motivasi  dalam  ekonomi  Islam dan  bisnis,  bahwa  laba  tidak  hanya  laba dunia tetapi meliputi laba akhirat, karena itu  konsep profit mendapat  legitimasi dalam Islam (Maharani, 2018).

## METODE
Jenis  penelitian  ini  ialah  ( field reseach )  atau  disebut  dengan  penelitian lapangan  (Syatoni,  2012).  Penelitian  ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian  yang  sifatnya  ilmiah  dan dilakukan dengan kehati – hatian, cermat, akurat  serta  tepat  (Morissan,  2012). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan  deskripsi  tentang  keadaaan secara objektif.
Sumber  data  primer  merupakan sumber data yang didapat penelitian dari sumber  asli  (Muhammad,  2006).    Yang mana sumber data tersebut didapat pada saat  dilakukannya  penelitian  lapangan secara  langsung  seperti  data  dari informasi  yang  terkait  dengan  masalah peneliti,  Seperti  wawancara  kepada Bapak  Sugianto  selaku  pimpinan  di  Bank Aman  Syariah  Sekampung,  wawancara kepada  bagian  Marketing.  Serta    guna untuk  memperkuat  data  dari  peneliti maka  peneliti  melakukan  wawancara kepada nasabah nasabah yang bersangkutan  yang  telah  masuk  kedalam kategori pembiayaan  bermasalah.
Sumber  data  sekunder  merupakan sumber  data  yang  kedua  setelah  data primer  yang  diperoleh  melalui  membaca, memahami melalui literatur, buku – buku serta  dokumen  perusahaan  (Bungin, 2013). Adapun Teknik pengumpulan data ini  sangat  penting  dan  utama  yang  akan dijadikan  acuan  oleh  peneliti  dalam melakukan penelitian. Teknik wawancara juga  digunakan  untuk  memperoleh  data atau  keterangan  dalam  penelitian  untuk menemukan  permasalahan  yang  akan
diteliti  dengan  metode  tanya  jawab  dan bertatap  muka  antara  pewawancara dengan  yang  diwawancarai.  Dan  teknik dokumentasi  merupakan  pencarian  data yang  mengenai  hal  hal  serta  variabel seperti  catatan,  buku,  surat  kabar  dan sebagainya  (Nasution,  2012).  Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif  lapangan,  dikarenakan  data yang  diperoleh  oleh  peneliti  merupakan keterangan  yang  berbentuk  uraian. sehingga    Dapat  menemukan  apa  yang penting  dan  apa  yang  dipelajari  serta dapat menyimpulkan apa yang diceritakan orang lain (Moleong, 2009).
Berdasarkan  uraian  diatas  maka untuk menganalisis data peneliti menggunakan  data  yang  ada  dan diperoleh  dalam  bentuk  uraian,  sehingga peniliti menganalisa dengan menggunakan  cara  berfikir  induktif, berawal  dari  informasi  tentang  analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah  pada  produk murabahah di Bank Aman Syariah Sekampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Murabahah adalah  akad  jual  beli suatu  barang  dengan  menyatakan  harga perolehan,  ditambah  keuntungan  yang  di sepakati,    dimana  penjual  harus menyatakan  biaya  perolehan  kepada pembeli  dan  menentukan  suatu  tingkat keuntungan
sebagai tambahan (Mujahidin,  2017).  Dalam  bank  syari’ah Murabahah termasuk ke dalam pembiayaan  yang  di  lakukan  pihak  bank untuk  pembelian  suatu  barang  dari pemasok, selanjutnya dijual kembali pada nasabah  yang  membutuhkan,  dengan menambahkan  biaya  keuntungan  dan nasabah  dapat  membelinya  dengan  cara mengangsur.
Penyebab  terjadinya  pembiayaan bermasalah  pada  akad Murabahah di Bank Aman Syariah Sekampung ialah dari faktor internal itu sendiri yaitu
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
kelemahan pihak Bank dalam menganalisa  calon  nasabah  pembiayaan yang berpengaruh pada SDM yang lemah, lemahnya  legalitas  hukum  dan  tidak mengikuti  prosedur  atau  SOP  yang  ada, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, hal ini yang dapat menyebabkan  terjadinya  pembiayaan bermasalah
dengan kurangnya pengawasan  yang  dilakukan.  Sedangkan untuk faktor eksternal adalah faktor yang dapat  terjadi  diluar  dari  kekuasaan manajemen  seperti  terjadinya  bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian,    serta  penyalahgunaan dana dan kepercayaan pihak Bank kepada nasabah  pembiayaan  yang  melakukan penyelewengan dana yang diberikan tidak sesuai  dengan  kesepakatan  diawal perjanjian,  terjadinya  kegagalan  usaha yang  sedangkan  dijalankan  oleh  nasabah yang  mana  kelemahan  tersebut  terletak pada  nasabah  itu  sendiri  karna  tidak melakukan  perencanaan  usaha  yang  baik atau  membelanjakan  keuntungan  usaha dengan  nilai  yang  tidak  sesuai  dengan pendapatannya  yang  membuat  tidak mencukupinya pendapatan tersebut untuk  membayar  kewajibannya  kepada pihak  Bank,  selain  itu  pula  penurunan pendapatan yang dialami oleh nasabah itu sendiri  karna  faktor  ekonomi  yang menurun.
Dalam  hal  tersebut  pihak  Bank tentunya    melakukan  pencegahan  agar pembiayaan  bermasalah  tersebut  tidak berangsur  –  angsur  lama  yaitu  dengan cara  menegur  terlebih  dahulu  atau bermusyawarah  secara  kekeluargaan dengan  nasabah  hal  ini  tentunya dilakukan  agar  hubungan  antara  pihak Bank  dan  nasabah  tetap  terjalin  dengan baik  melakukan  peninjauan  lapangan langsung  untuk  menanyakan  penyebab terjadinya  tunggakan  pembiayaan,  serta mengeluarkan Surat Peringatan 1 sampai 3  kali  yang  mana  untuk  ditahap  ini  jika
tidak  diindahkan  oleh  pihak  Nasabah tersebut  maka  pihak  Bank  akan mengeluarkan  surat  lelang  jaminan kepada nasabah.
Pengeluaran  surat  lelang  jaminan tidak  dilakukan  begitu  saja  oleh  pihak Bank  melainkan  harus  melalui  tahapan  – tahapan  yang  lain,  seperti  jika  telah dikeluarkan  nya  surat  peringatan  oleh pihak  Bank  maka  terdapat  upaya  yang lain  seperti  melakukan  Penjadwalan kembali  ( rescheduling )  adalah  perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah/jangka  waktunya.  Persyaratan kembali ( reconditioning ) adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan  pembiayaan  (perubahan jadwal  pembayaran,  jumlah  angsuran, jangka  waktu  dan  atau  pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban  nasabah  yang  harus  dibayar kepada Bank). Peraturan kembali ( restructuring )  perubahan  persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning . Hal  tersebut  tentunya  telah  sesuai antara  teori  dengan  praktik  yang  ada  di Bank Aman Syariah Sekampung berdasarkan  teori  yang  ada  pada  jurnal Siti  Saleha  Madjid  (2018),  yang  berjudul “Penangan  Pembiayaan  Bermasalah  Pada Bank  Syari’ah,”.  Selain  itu  pencegahan pembiayaan bermasalah dilakukan diawal pula  pada  saat  nasabah    mengajukan pembiayaan  kepada  pihak  Bank,  maka Bank  akan  melakukan  Analisis  kepada setiap  pemohon  tersebut,  menilai  dan melakukan  pengawasan  penggunaan pembiayaan  setelah  Bank  Aman  Syariah Sekampung  memutuskan  memberikan pembiayaan  kepada nasabah tersebut.

## SIMPULAN
Strategi  penyelesaian  pembiayaan bermasalah  akad murabahah di  Bank Aman  Syariah  Sekampung  dilakukan dengan  berbagai  tahap  yaitu  ketika
pembiayaan  bermasalah  terjadi  pihak Bank melalui tahap non litigasi melakukan  penagihan  secara  intensif, menemui  langsung  nasabah  bermasalah untuk menanyakan terkait  permasalahan yang  dialami,  selanjutnya  melakukan musyawarah secara kekeluargaan permasalahan  tersebut,  dan  mencarikan solusi.  Jika  solusi  yang  diberikan  tetap tidak  dilakukan  maka  pihak  bank memberikan surat peringatan 1 sd 3 agar pihak nasabah dapat memenuhi kewajibannya  membayar  tagihan  dan pihak  bank  melakukan rescheduling , reconditing , restructuring ,  jika  seluruh tahapan telah dilakukan maka pihak Bank akan melakukan lelang jaminan. Selanjutnya sebagai acuan bagi penelitian lanjutan  maka  peneliti  menyarankan untuk  meneliti  terkait  audit  kriteria nasabah untuk menghindari kredit macet.

## DAFTAR RUJUKAN
A.  Wangsawidjaja  Z.  (2012). Pembiayaan Bank  Syariah .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama. Adam,  P.  (2022). Fatwa-Fatwa  Ekonomi Syariah:  Konsep,  Metodologi  & Implementasinya pada Lembaga
Keuangan Syariah . Amzah. Arif,  M.,  &  Sugianto,  M.  (2022).  Persepsi Masyarakat  Terhadap  Pendirian Baitul  Mal  Wat  Tamwil  (BMT)  Di Desa  Tasik  Serai  Timur  Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. INVEST:  Jurnal  Inovasi Bisnis dan Akuntansi , 3 (1), 69-75. Bungin,  B.  (2013). Metodologi  Penelitian Sosial  &  ekonomi:  Format-format kuantitatif  dan  Kualitatif  untuk  studi sosiologi,
kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran. Jakarta: Media Grup Departemen  Agama  RI.  (2005). Al-qur’an dan  Terjemahannya, Bandung  :  CV, Diponegoro.
Djamil. F. (2012). Penyelesaian
Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank Syariah, Jakarta: Sinar Grafika Hasibuan  Malayu,  S.  P.  (2006). Motivasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan‖. Edisi  Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
Kasmir.  (2014). Bank  dan  Lembaga Keuangan  Lainnya, Jakarta:  Rajawali Pers.
Kasmir.  (2015). Dasar  -dasar  Perbankan, Jakarta : Rajawali Pers.
Madjid,  S.  S.  (2018).  Penanganan Pembiyaan  Bermasalah  Pada  Bank Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 2 (2), 95-109.
Maharani,  D.  (2018).  Ekonomi  Islam:
Solusi  Terhadap  Masalah  Sosial- Ekonomi. Intiqad:  Jurnal  Agama  Dan Pendidikan Islam , 10 (1), 20-34. Moleong,  L.  J.  (2009). Metodologi
Penelitian , Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Morissan,  (2012), Metodelogi  Penelitian
Survey, Jakarta: Kencana. Muhammad, (2006),
Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Mujahidin.  A.,  (2017), Hukum  Perbankan Syariah, Depok:  PT  Raja  Grafindo Persada
Nasution, (2012), Metode Reseach Penelitian  Ilmiah ,  Jakarta:  Bumi Aksara.
Persada,  P.  (2020). Tinjauan  Hukum Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah (No. ac9ef). Center for Open Science.
Rivai,  V.,  &  Veithzal,  A.  P.  (2008). Islamic financial  management:  teori,  konsep dan  aplikasi  panduan  praktis  untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan  mahasiswa .  Jakarta  :  Rajawali Press.
Sayatori,  T.,  &  Gozali,  N.  (2012). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung:
Penerbit Pustaka Setia.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
Shobirin, S. (2016). Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah
di Baitul Maal
Wa Tamwil
(BMT). Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  STAIN
Kudus , 9 (2), 398-420. Zuardi,  M.  H.  &  Zumaroh,  (2018), Penyelesaian  Sengketa  perjanjian Syariah  pada  Lembaga  Keuangan Syariah. Jurnal Finansia, 1(1).