## EKSISTENSI AGAMA KHONGHUCU DI INDONESIA
Santi Aprilia, Murtiningsih XX

## Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang
murtiningsih_uin@radenfatah.ac.id xx

## Abstrak
Artikel  ini  mendeskripsikan  mengenai  perkembangan  Agama  Khonghucu  di  Indonesia mengalami  keterputusan  sejak  kekuasaan  pemerintahan  Orde  Baru  yang  tidak  mengakui Agama Khonghucu sebagai agama resmi di  Indonesia, melainkan hanya sebagai ajaran etika atau  bentuk  filsafat.  Mengenai  perkembangan  agama  konghucu  di  Indonesia,  makalah  ini kesimpulan  sebagai  berikut  :  Eksistensi  Agama  Khonghucu  di  Indonesia  sebelum  reformasi mengalami  keterhambatan  dalam  perkembangannya  bahkan  terdapat  berbagai  bentuk diskriminasi  sistematik  dari  segi  hukum  dan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  penguasa. Setelah  reformasi  eksistensi  agama  ini  mulai  mendapat  pengakuan  masa  pemerintahan Presiden  B.J.  Habibie  melalui  Instruksi  Presiden  No.  26  Tahun  1998  tentang  Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi. Masa Presiden Abdrurrahman Wahid,  melalui Keputusan  Presiden  No.  6  tahun  2000  mengenai  Pemulihan  Hak  Sipil  Penganut  Agama Khonghucu. Masa Presiden Megawati Soekarnoputri, Imlek dijadikan hari libur nasional. Di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
Kata Kunci : konghucu, agama, tionghoa

## A.   Pendahuluan
Agama Khonghucu merupakan agama yang bukan hanya diperuntukkan untuk orang- orang  Tionghoa  saja  melainkan  untuk  semua  orang  yang  mau  melaksanakan  ajaran  dan  isi kitab  suci  agama  tersebut.  Perkembangan  Agama  Khonghucu  di  Indonesia  mengalami keterputusan  sejak  kekuasaan  pemerintahan  Orde  Baru  yang  tidak  mengakui  Agama Khonghucu  sebagai  agama  resmi  di  Indonesia,  melainkan  hanya  sebagai  ajaran  etika  atau bentuk filsafat.
Di Indonesia pengajaran Khong Fu Tze atau Kung Tze tidak dipandang sebagai agama oleh orang-orang Tionghoa. Ahli Filsafat itu umumnya hanya dihargai sebagai seorang guru besar.  Di  negeri  ini  juga  terdapat  perkumpulan  Agama  Kung  Tze  tetapi  pada  dasarnya perkumpulan  ini  tidak  dapat  dipandang  sebagai  sebuah  perkumpulan  agama,  melainkan sebagai sebuah perkumpulan yang bertujuan menyiarkan dan menyebarkan ajaran Khong Fu Tze. Perkumpulan ini juga lebih banyak dibidang sosial daripada di bidang kehidupan setelah
kematian.  Bahkan  yang  aktif  dalam  pengembangan  ajaran  Khong  Fu  Tze  hanyalah  orang- orang Tionghoa peranakan. 1
Dengan  Tegas  dikatakan  bahwa  Khonghucu  bukanlah  suatu  agama  melainkan  suatu kode etik dan suatu cara hidup di dunia. Hukum moral ini dinyatakan oleh Kung Fu Tzu pada tahun 551-479 SM, di Barat dikenal sebagai Konfusius. 2
Di  Indonesia  ajaran  Khong  Fu  Tze  pada  era  kepemimpinan  Presiden  Soeharto  tidak berkembang  karena  pada  saat  itu  etnis  Tionghoa  yang  menganut  Agama  Konghucu  dalam cengkeraman SBKRI, bahkan Soeharto mengeluarkan Inpres No. 14 tahun  1967 yang isinya melarang seluruh kegiatan keagamaan  yang bersumber dari Tiongkok. sehingga orang-orang Tionghoa  tidak  memiliki  kebebasan  dalam  menjalankan  ritual  keagamaannya  dan  Agama Khonghucu tidak diakui secara sah oleh pemerintah.
Sebagaimana yang terjadi di Wihara Sian Jin Ku Po di desa Tanjungpura, Kerawang, Jawa Barat. Semula Sian Ji Ku Po adalah nama untuk sebuah kelenteng yang diperuntukkan sebagai tempat beribadah bagi tiga macam Agama yaitu Budha, Khonghucu dan Tao. Dalam kelenteng  ini  masing-masing  agama  mempunyai  sudut  tersendiri  sebagai  Altar.  Akan  tetapi sesudah  dilakukan  pemugaran,  ternyata  Departmen  Agama  meresmikannya  sebagai  Wihara pada  tanggal  4  Februari  1982.  Dengan  demikian,  secara  De  Jure  kedua  agama  ini  selain agama Budha itu tidak di akui sebagai agama resmi oleh pemerintah. Wihara memang tempat beribadah  Agama  Budha  dan  memang  hanya  di  akui  oleh  pemerintah  padahal  eksistensi kedua Agama itu (Khonghucu dan Tao) tak hilang-hilang jua. 3
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Agama yang di akui sah di Indonesia hanya  ada  5  agama  saja.  Namun,  pada  masa  kepemimpinan  Abdurrahman  Wahid  Agama Konghucu  hak-hak  sipilnya  mulai  dipulihkan  dan  agama  ini  mulai  sah  sebagai  agama  yang resmi  di  Indonesia  bahkan  Kebudayaan  Tionghoa  diakui  sebagai  bagian  dari  kebudayaan Indonesia.
Agama Khonghucu pernah diakui sebagai salah satu agama yang sah dari enam agama yang  diakui  oleh  pemerintah. 4 Akan  tetapi  karena  kondisi  politik  setelah  kemerdekaan Republik  Indonesia  tidak  menguntungkan  bagi  orang  Cina  serta  kuatnya  desakan  dari
1 Nio Joe Lan, Peradaban Tionghoa Selayang Pandang , Jakarta, KPG, 2013, hlm 64-65
2 Michael Keene, Agama-agama Dunia, Yogyakarta, Kanisius, 2006, hlm 170
3 Afif Muhammad, Agama dan Konflik Sosial ,  Bandung, Marja, Cet  ke-1,  2013, hlm  85. Lihat juga Tempo N0. 51 tahun XI, 20 Februari 1982, hlm 24
4 Mengenai enam agama ini dapat dilihat dalam penetapan Presiden No.1/PNPS/1965, tentang jenis-jenis agama  di  Indonesia  yang  terdiri  dari  Islam,  Kristen  Protestan,  Katolik,  Hindu,  Budha,  Khonghucu.  Isi  dan ketetapan  ini  berbeda  dengan  isi  dari  surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  No.  477/4054/BA.01.2/4683/95 tanggal  18  November  1978  yang  menyebutkan  bahwa  agama  yang  diakui  pemerintah  adalah  Islam,  Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.
pemerintah  Orde  Baru  untuk  membaurkan  orang  Cina  kedalam  kelompok  pribumi  dan ditambah  lagi  dengan  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  No. 477/4054/BA.01.2/4683/95  tanggal  18  November  1978  yang  menyebutkan  bahwa  agama yang  diakui  pemerintah  adalah  Islam,  Kristen  Protestan,  Katolik,  Hindu  dan  Budha.  Maka mulai  saat  itu  Agama  Khonghucu  menjadi  kurang  jelas  statusnya  di  Indonesia  dan  banyak penganut  dari  Agama  Khonghucu  ini  yang  memilih  untuk  pindah  ke  agama  lain  seperti pindah ke Agama Kristen Protestan, Katolik, dan Budha.
Ideologi nasional Orde Baru tidak pernah secara efektif berupaya mewadahi kehadiran etnis  Tionghoa  ini  di  Indonesia.  Dalam  proses  mendefinisikan  identitas  nasional  atas  dasar keaslian  atau  kepribumian,  orang  Tionghoa  dianggap  sebagai  orang  non  pribumi.  Tetapi ironisnya  ketionghoan  secara  luas  juga  dianggap  sebagai  problem  domestik  atau  disebut masalah Tionghoa yang mengganggu solidaritas bangsa. 5
Melihat  hal  ini  pemerintah  Orde  Baru  berusaha  mengatasinya  dengan  mengabsahkan program  yang  menentukan  penghapusan  secara  total  segala  tanda  dan  penanda  keTionghoa keTionghoaan  dan  mendorong  kelompok  etnis  ini  untuk  membaurkan  diri  masuk  ke  dalam budaya-budaya daerah yang telah dikonstruksikan secara resmi oleh pemerintah.
Menurut  Afif  Muhammad  dalam  bukunya Agama  dan  Konflik  Sosial mengungkapkan:  Menurut  Niels  Mulder  menyatakan  bahwa  “Agama  yang  diakui  sah  oleh pemerintah adalah enam, yaitu: Islam, Hindu, Budha, Katolik, Protestan dan Khonghucu”. 6 Perbedaan  dalam  jumlah  ini  sesungguhnya  mudah  dimengerti  karena  pada  masa pemerintahan  Presiden  Abdurrahman  Wahid  eksistensi  Agama  Khonghucu  mulai  ada  dan mulai  di  akui  oleh  pemerintah.  akan  tetapi,  agama  ini  hanya  merupakan  sekte  dari  Agama Budha semata oleh sebab itu akhir-akhir ini ada semacam kegiatan menggiring para pemeluk Agama Khonghucu untuk masuk ke dalam Agama Budha.
Heterogenitas  seperti  ini  dipandang  sebagai  sumber  konflik  yang  dapat  mengancam persatuan bangsa. Karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk terlibat dalam masalah keagamaan,  tidak  hanya  membantu  dalam  perkembangan  agama-agama  yang  ada,  tapi  juga mengatur hubungan-hubungan antar pemeluknya. Akan tetapi keterlibatan pemerintah dalam mengatur  kerukunan  dan  legalitas  agama  tidaklah  tuntas.  Seperti  halnya  Agama  Khonghucu yang  mempunyai  persoalan  perkembangan  agama  di  Indonesia  bahkan  pengakuan  sah
5 Chang Yau Hoon, Identitas Tionghoa “Pasca Suharto, Budaya, Politik dan Media”, Jakarta, LP3ES, 2012, hlm 5-6
6 Baca,  Nields  Mulder, Kepribadian  Jawa  dan  Pembangunan ,  Yogyakarta,  Gajah  Mada  University  Press, 1981, hlm 12
pemerintah, mulai  dari penghapusan pengakuan  pemerintah di  era Presiden Soeharto hingga pengakuan kembali di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid.
Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai eksistensi Agama Konghucu di Indonesia sebelum dan pasca Reformasi.

## B.   Pembahasan

## Sejarah masuknya Agama Khonghucu di Indonesia
Di  Indonesia,  kedatangan  Agama  Khonghucu  diperkirakan  telah  terjadi  sejak  akhir jaman  pra  sejarah.  Terbukti  dengan  ditemukannya  benda-benda  pra  sejarah  seperti  kapak sepatu yang terdapat di Indo Cina dan Indonesia. Penemuan ini membuktikan telah terjadinya hubungan antara kerajaan-kerajaan yang terdapat di daratan yang kita kenal sekarang sebagai Tiongkok dengan Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui Indo Cina.
Perlu  diketahui  bahwa  pendiri  dinasti  pertama  dalam  sejarah  Tiongkok  Kuno  adalah Dinasti Xia,  yang merupakan orang Yunan atau  nenek moyang Bangsa  Melayu. 7 Masuknya Islam  ke  Indonesia  banyak  dibawa  oleh  orang  Tionghoa  dan  agama  asli  mereka  adalah Khonghucu  dan  Tao  maka  dapat  dipastikan  bahwa  masuknya  Islam,  Khonghucu  dan  Tao bersamaan.
Di  Indonesia  banyak  pedagang-pedagang  Cina  yang  secara  rutin  mengunjungi  Pulau jawa yang bertujuan untuk berdagang. Pertama kali datang ke Pulau Jawa banyak dari mereka yang  bertempat  tinggal  dan  menetap  di  Tuban,  Surabaya  dan  Gresik.  Karena  pada  saat  itu terdapat  pelabuhan-pelabuhan  besar  dipulau  Jawa  yang  dapat  digunakan  untuk  berdagang maupun  untuk  menetap,  semuanya  terletak  disepanjang  pantai  utara  pulau  jawa  yang menghadap ke laut Cina Selatan. Akibatnya banyak penduduk Cina yang menetap dipulau itu dan  bekas-bekas  peninggalannya  masaih  terlihat  sampai  sekarang  dengan  adanya  daerah- daerah pecinaan dipinggir pantai. Sedangkan Orang-orang Cina yang datang ke Sumatera dan Kalimantan  sebagian  besar  adalah  petani  dan  buruh.  Mereka  menggarap  pertanian, perkebunan  dan  pertambangan.  Sebagian  kecil  mempunyai  keahlian  dalam  bidang pertukangan. 8
Kedatangan  orang  Cina  di  pulau  Jawa  melalui  jalur  perdagangan  sedangkan  di Sumatera  dan  Kalimantan  sebagian  besar  dari  mereka  adalah  para  petani  dan  buruh.  Tujuan mereka adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Karena tempat tinggal mereka yang
7 MATAKIN, Sekilas Riwayat Haksu Tjhie Tjay Ing , t.tp, t.th, hlm 27
8 Siswono Yudo Husodo, Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia) , Yayasan Padamu Negeri, Jakarta, Cet ke-I, 2005, hlm 55
semula  serba  sulit,  tanahnya  kurang  subur  karena  iklimnya  keras,  dan  begitu  banyak pergolakan sosial yang terjadi.
Kedatangan  mereka  ke  Indonesia  membawa  serta  tradisi,  norma-norma  tata kehidupan,  dan  sikap  fanatisme  terhadap  tradisi  negara  leluhur.  Dimanapun  orang  Cina bertempat tinggal, pedoman maupun landasan kehidupan sosio-kulturalnya selalu berpatokan pada ajaran-ajaran dari tokoh-tokoh  ahli pikir Cina. Ajaran-ajaran  yang banyak memberikan pengaruh  pada  pandangan  dasar  berpikir,  pandangan  hidup  dan  filsafat  orang-orang  Cina tersebut adalah Bhudisme, Khonghucu dan Taoisme. Ajaran Khonghucu pengaruhnya sangat besar  terhadap  orang-orang  Cina.  Ajaran  khonghucu  menciptakan  rasa  kesatuan  keluarga dimanapun mereka berada.
Kebanyakan dari orang-orang Cina perantauan yang mempunyai kecenderungan untuk membuat  lingkungannya  sendiri  serta  hidup  secara  ekslusif  dengan  cara  tetap mempertahankan  adat  kebiasaan  dan  kebudayaan  dari  tradisi  leluhur.  Inilah  yang  sering membuat mereka terhambat untuk berbaur dengan penduduk asli.
Eksistensi  Agama  Khonghucu  sebelum  era  reformasi  di  Zaman  penjajahan  Belanda memang ada Cina yang sejak mula dan secara terang-terangan memihak kepada Belanda hal ini  disebabkan  karena  mereka  mempunyai  kepentingan  ekonomi  dan  juga  profesinya tergantung  sekali  kepada  Belanda.  Ada  pula  yang  sejak  awal  sudah  memusuhi  Belanda  dan karena  itu  mereka  juga  dekat  dan  bekerjasama  dengan  masyarakat  pribumi  yang  aktif  di dalam  perjuangan  melawan  Belanda.  Namun  sebagian  besar  mereka  tetap  pasif  dalam  arti tetap  memusatkan  kegiatannya  dalam  bidang  yang  dipilihnya.  Mereka  tetap  aktif  berdagang dan berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.
Orang-orang  Cina  yang  pada  masa  itu  menjadi  partner  dagang  Belanda  diberi  hak untuk menarik pajak dari rakyat pribumi, sehingga memberi kemungkinan untuk menjalankan pemerasan  terhadap  rakyat  pribumi.  Bahkan  orang-orang  Cina  diperlakukan  Belanda  lebih tinggi  dari  golongan pribumi  yang pada saat  itu dan di  anggap warga negara kelas tiga. Hal inilah  yang  menyebabkan  timbulnya  rasa  benci  orang-orang  pribumi  terhadap  orang-orang Cina.
Menurut  Siswono  Yudo  Husodo  dalam  bukunya  Warga  baru  (Kasus  Cina  di Indonesia), mengatakan :
“Ada  begitu  banyak  orang  asing  yang  datang  dan  menetap  di  Indonesia,  akan  tetapi peristiwa-peristiwa  rasialis  yang  paling  sering  terjadi  hanya  terjadi  pada  orang-orang  Cina saja. Masalah cukup serius yang timbul antara kelompok pribumi dan non-pribumi keturunan
Cina  ini  terbukti  dengan  adanya  sejumlah  tindakan  kekerasan,  bentrokan  fisik  dan  peristiwa ekstrim lainnya, seperti peristiwa berikut :
Kegiatan-kegiatan  anti  Cina  yang  terjadi  pada  masa  sekitar  pendiri  Sarekat  Dagang Islam  (SDI)  pada  tahun  1911  sebagai  akibat  dari  munculnya  gerakan-gerakan  diantara golongan  pribumi  untuk  menandingi  penguasa  ekonomi  oleh-oleh  orang-orang  Cina  di Indonesia.
Kegiatan-kegiatan  anti  Cina  yang  timbul  di  beberapa  tempat  pada  masa  revolusi merupakan akibat dari adanya kesan di antara golongan Pribumi bahwa eolah-olah golongan non-pribumi telah ikut membantu penjajah jepang.
Serangkaian  peristiwa  yang  terjadi  di  beberapa  kota  di  Jawa  barat    pada  tanggal  10 Mei  1963  di  mulai  dari  kota  Cirebon  kemudian  menjalar  ke  kota-kota  lain  seperti  di  jawa Barat, jawa Timur dan berakhir di Yogyakarta pada tanggal 21-22 Mei 1963.
Peristiwa di Bandung pada tanggal 5 Agustus 1973.
Peristiwa di Aceh
Peristiwa  di  Solo-Semarang  pada  November  1980  dan  sekitarnya  yang  bermula  di Solo dan seminggu kemudian hampir menjalar ke kota-kota di jawa timur.
Peristiwa di tanjung Priok pada tahun 1984”. 9
Peristiwa  yang  terjadi  di  Solo  dan  Semarang  yang  cukup  peka  dan  membuktikan bagaimana  sebenarnya  masalah  yang  dihadapi  Cina  di  Indonesia.  Bahkan  begitu  banyak kerugian secara materil yang besar, banyak took-toko, pabrik dan dan harta benda orang Cina di  hancurkan  semua  ini  disebabkan  hanya  karena  peristiwa  pemukulan  yang  dilakukan  oleh orang Cina terhadap orang pribumi. Karena kondisi inilah hubungan antara pribumi dan non- pribumi makin retak.
Kerusuhan  yang terjadi di Jakarta 13-15 Mei 1998 merupakan mala peta yang begitu besar yang dialami bangsa Indonesia, khususnya bagi orang-orang keturunan Cina. Kerusuhan ini  disebabkan  oleh  penyerangan  awal  kerusuhan,  pembakaran,  dan  penjarahan  dijakarta dimulai dengan perusakan took-toko dan rumah-rumah milik orang-orang keturunan Cina. 10 Ketika  tahun  1990,  orang-orang  Cina  diperkenankan  mendirikan  sekolah-sekolah khusus  untuk  anak-anak  Cina.  Ada  sekolah  Tiong  Hwa  Hwee  Koa  yang  bertujuan  untuk memupuk  perasaan  nasionalisme  Cina,  menyatukan  oang-orang  Cina  perantauan,  memupuk
9 Siswono Yudo husodo, Warga Baru……, hlm 41-42
10 I Wibowo (ed), Harga yang harus dibayar “Sketsa pegulatan etnis Cina di Indonesia ”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 213
kebudayaan  dan  bahasa  Cina.  Kemudian  sekolah-sekolah  ini  terus  berkembang  jumlahnya, hal  inilah  yang  membuat  derajat  mereka  lebih  tinggi  dari  kaum  pribumi  baik  dalam  bidang ekonomi,  agama  dan  pendidikan  serta  memperkuat  kehidupan  sosial  budaya  Cina  yang ekslusif.
Karena  pendidikan  ini  orang  Cina  merasa  lebih  dekat  dengan  tradisi,  negeri  leluhur dan  Orang  Belanda  daripada  terhadap  kaum  pribumi.  Kolonial  Belanda  juga  menerapkan siasat  pecah  belah  dengan  memisahkan  tempat  tinggal.  Di  kota-kota  besar  didirikan  daerah- daerah bagi suku bangsa tertentu seperti : Kampung Jawa, Kampung Bali dan lain sebagainya.
Dimana setiap warga kampung hanya boleh bergaul dalam lingkungannya sendiri dan jika  melanggar  maka  akan  mendapat  hukuman  berupa  denda  atau  hukuman  penjara.  Orang- orang Cina juga ditempatkan didaerah sendiri dan didorong untuk melaksanakan adat istiadat tradisional Cina asli sehingga identitasnya berbeda dari golongan lainnya.
Pada  masa  revolusi  fisik  sekitar  tahun  1945-1949  rakyat  Indonesia  berjuang  mati- matian  untuk  mencapai  kemerdekaan  dan  melepaskan  belenggu  penjajahan  bahkan  dalam bidang perekonomian kekacauan. Tahun 1947, di Jakarta terdapat gerakan Pao An Tui suatu organisasi Cina yang dipersenjatai oleh Belanda. Adanya gerakan ini menimbulkan rasa tidak senang orang-orang pribumi terhadap Cina. 11
Tahun  1949,  pemerintah  Republik  Indonesia  (RI)  menindak  gerakan  ini  karena dianggap  telah  memihak  kepada  penjajah  Belanda.  Dengan  adanya  peraturan  dari  belanda yang  telah  menyamakan  orang-orang  Cina  dengan  pihak  Belanda,  mengakibatkan  orang- orang Cina tidak merasa dijajah. Hal ini berbeda dengan bangsa pribumi, orang-orang pribumi sejak dahulu tertindas oleh Belanda. Sbagai kelompok yang tidak pernah tertindas serta sikap ekslusif orang-orang Cina menghasilkan suatu sikap tertentu pada waktu revolusi fisik yaitu :
Orang-orang  non-pribumi  Cina  yang  berada  di  daerah  kekuasaan  RI  sebagian  kecil membantu  sekuat  tenaga  pejuang-pejuang  RI.  Yang  berada  di  daerah  kekuasaan  Belanda, umumnya membantu Belanda. 12
Dari  hal  ini  dapat  terlihat  bahwa  dalam  masa-masa  penjajahan  perjuangan  tersebut orang-orang pribumi keturunan Cina condong terhadap siapa saja yang berkuasa ditempat itu asalkan usahanya tidak mendapat kerugian. Siapa saja yang dapat menjamin keselamatan dan keuntungan usahanya, maka mereka akan membantu sepenuhnya.
Ketika  Indonesia  memasuki  gerbang  kemerdekaan,  segalanya  tidak  lagi  dimulai  dari awal.  Dalam  situasi  yang  serba  sulit  bangsa  Indonesia  ternyata  mampu  mengatasi  beberapa
11 Siswono Yudo husodo, Warga Baru ….., hlm 60
12 Siswono Yudo Husodo, Warga Baru …….., hlm 60
agenda kebangsaan  yang paling mendasar setelah melalui lika-liku panjang serta perdebatan sengit, mereka sepakat untuk bersama-sama berada dalam suatu negara atau identitas bangsa. Mereka  berhasil  merumuskan  pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  yang  dipandang  dapat menjadi acuan kehidupan beragama. Sayangnya, semangat dan ketulusan tersebut tidak serta merta menjamin kelancaran proses implementasi cita-cita kemerdekaan. 13
Sistem  kehidupan  politik  yang  kemudian  muncul,  misalnya  belum  sanggup mengakomodasikan  keinginan-keinginan  dan  tuntutan-tuntutan  berbagai  kelompok  dan golongan.  Setiap  golongan  menawarkan  konsep  ideal  dan  berusaha  memenuhi kepentingannya masing-masing.
Situasi  sosial  di  masa  orde  lama  masih  banyak  diwarnai  dengan  proses  negosiasi, tawar-menawar,  friksi  dan  konflik  antar  kelompok.  Adakalanya  pebedaan  tersebut  dapat diatasi  dengan  baik  sebagaimana  yang  tercermin  dalam  perumusan  dan  ideology  landasan Negara,  tetapi  tidak  jarang  perbedaan  itu  berkembang  menjadi  konflik  yang  kemudian menyebabkan munculnya fraksi dan perpecahan.
Akibat  dari  kecenderungan  ini  akhirnya  memuncak  ketika  Partai  Komunis  Indonesia (PKI)  melancarkan  kudeta  yang  sekaligus  mengakhiri  pemerintah  Orde  Lama.  Kudeta  yang dilancarkan  PKI  memaksa  pemerintah  Orde  Lama  untuk  menyerahkan  kekuasaan  penuh kepada kekuatan baru yang menawarkan diri “Orde Baru”.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  pemerintah  mulai  menata  masalah-masalah  sosial budaya  dan  keagamaan.  Perkembangan  etnis  Cina  yang  notabene  Beragama  Khonghucu mendapat  sorotan  negatif  pemerintah  karena  selalu  dijadikan  kambing  hitam  dan  korban diskriminasi rasial.  Ini berhudungan dengan Cina di  Indonesia  yang menjadi sasaran amarah dan kebencian bahkan mereka di cap buruk.
Untuk mengatasinya berbagai hal tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan Inpres No.  4  tahun  1967  mengenai  agama,  kepercayaan  dan  adat  istiadat  Cina.  Dengan  demikian maka  perkembangan  etnis  Cina  resmi  dipasung  oleh  kebijakan  pemerintah.  Pemerintah mengambil kebijakan ini dikarenakan beberapa faktor hal ini dikutip dari Intruksi Presiden RI Nomor 14 tahun 1967 yaitu agama, kepercayaan, adat istiadat cina di indonesia yang berpusat pada negeri leluhur nya yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psykologis mental  maupun  moril  yang  kurang  wajar  terhadap  warga  Indonesia  dan  menghambat  proses asimilasi.
13 Gunawan Saidi, Perkembangan Agama ……, hlm 54
Setelah  Kudeta  tahun  1965,  Khonghucuisme  bangkit  kembali.  Kebangkitan  ini  dapat diterangkan dalam kaitannya dengan keadaan politik waktu itu. Kudeta yang di prakarsai oleh kaum komunis berakibat hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan munculnya kekuatan anti  komunis  salah  satu  diantaranya  adalah  gerakan  keagamaan. 14 Pemerintah  Suharto memandang  agama  sebagai  kekuatan  yang  dapat  digunakan  sebagai  mencegah  munculnya kembali PKI.
Setiap  warga  negara  diharapkan  mempunyai  agama.  Dikolom  agama  dalam  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  Warga  Negara  Indonesia  diwajibkan  untuk  di  isi.  Orang  yang  tidak beragama  akan  dicurigai    karena  pemerintah  beranggapan  bahwa  orang  yang  tidak mencantumkan  agamanya  adalah  simpatisan  PKI.  Dalam  suasana  seperti  ini,  enam  agama resmi yang diakui tahun 1965 oleh Presiden Suharto adalah islam, Protestan, Katolik, Hindu Bali, Budhisme dan Khonghucu. Semakin aktif dalam zaman Orde Baru.
Kudeta  pada  saat  itu  tidak  disetujui  oleh  Peking,  alasannya  adalah:  Pertama,  situasi sebelum  kudeta  terjadi  sangat  baik  untuk  Peking  dan  sulit  dimengerti  jika  Peking merencanakan suatu kudeta yang akan membahayakan siatuasi tersebut.  Penyitaannya hanya sebagian  kecil  senjata  buatan  Cina  bahkan  kudeta  juga  member  tanda  ahwa  Cina  tidak terlibat.  Kedua, rasanya  tidak mungkin  sebuah partai  komunis  yang kuat seperti halnya PKI akan mau tunduk kepada perintah Peking. 15
Dua  alasan  tersebut  yang  membuat  Peking  tidak  menyetujui  masalah  kudeta,  bahkan pranan  Cina  dalam  kudeta  kemungkinan  belum  diketahui  selama  beberapa  waktu  karena sedikitnya bukti yang diperoleh saat itu.
Pada tanggal 23-27 Agustus 1967, di Surakarta telah di selenggarakan Kongres Ke-VI Gabungan  Perhimpunan  Agama  Khonghucu  se-Indonesia  (GPAKSI).  Pada  kongres  tersebut tokoh-tokoh  Orde  Baru  memberikan  sambutan  tertulis  antara  lain  Presiden  Suharto    yang merupakan  salah  satu  tokoh  Orde  baru  dan  A.H.  Nasution  sebagai  Ketua  MPRS,  I.B.P. Mastra,  Dirjen  Bimas  Hindu  dan  Budha.  Pada  Kongres  tersebut,  GPAKSI  diganti  menjadi MATAKIN  (Majelis  Tinggi  Agama  Khonghucu  Indonesia)  dan  di  daerah-daerah  disebut MAKIN (Majelis Agama Khonghucu Indonesia). Dua tahun kemudian (1969) Kongres yang ke-VII ini diselenggarakan di Pekalongan.
Sebelum  pemilu  1971  yaitu  tepatnya  pada  tanggal  18-20  Maret  1971  Musyawarah Kerja (MUKER) Umat  Khonghucu se  Indonesia  yang bertujuan menyukseskan pemilu  telah diadakan.  Tokoh  pemerintah  yang  hadir  pada  MUKER  tersebut  antara  lain  adalah  :  S.
14 Siswono yudo Husodo, Kasus Baru........,hlm 99
15 Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa ….., Hlm 191
Sukowati (Ketua Umum GOLKAR), Jendral Surono (Pangkowilhan II Jawa-Madura), Jendral Widodo (Pangdam Diponegoro), Sapardjo (Sekjen Golkar) dan I.B.P Mastara (Dirjen Bimas Hindu  dan  Budha).  Kemudian  kongres  MATAKIN  yang  ke-VIII  yang  di  seleggarakan  di Surakarta, lima tokoh Orde Baru juga memberikan kata sambutan tertulis termasuk juga dua Aspri  Presiden,    I.B.P  Mastara  dan  Jaksa  Agung  RI  Yaitu    Sugiharto,  S.H.  Akan  tetapi  saat akan melaksanakan kongres MATAKIN yang ke-IX yang akan dilaksanakan pada tanggal 21- 26  januari  1979  tiba-tiba  dibatalkan.  Hal  ini  berbeda  dengan  kongres-kongres  sebelumnya. Sejak  saat  itulah  MATAKIN  tidak  diperbolehkan  lagi  untuk  melaksanakan  kongres.  Pada tanggal  5  April  1979,  Pengurus  MATAKIN  diterima  oleh  Menteri  Agama  Alamsyah  Ratu Perwiranegara  dengan  didampingi  Gde  Puja  MA,  SH  dan  Dirjen  Bimas  Hindu-Budha  yang baru.  Dalam  pertemuan  itu,  Alamsyah  memberitahu  kepada  pengurus  MATAKIN  bahwa Agama Khonghucu akan dikelola dibawah dirjen Hindu-Budha. 16
Dari  pertemuan  inilah  sejak  itu  Agama  Khonghucu  tidak  memiliki  kedudukan  yang jelas, status agamapun diragukan bahkan Agama Khonghucu akan dikelola oleh Dirjen Bimas Hindu-Budha.
Orde  Baru  Tanggal  5  Mei  1966  semua  sekolah  yang  berbahasa  Tionghoa  ditutup, segala  terbitan  yang  berhuruf  Tionghoa  ditutup  kecuali  satu  Koran  pemerintah  berbahasa Mandarin  yang  diizinkan  terbit  adalah  Harian  Indonesia  yang  sebagian  artikelnya  ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana sedangkan yang lain dilarang untuk beredar dibumi Indonesia. 17
Sejak  tahun  1967,  semua  kegiatan  yang  bernuansa  tradisi  Tionghoa  dilarang diselenggarakan depan umum bahkan bahwa warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing  di  Indonesia  dan  kedudukannya  berada  di  bawah  warga  pribumi,  yang  secara  tidak langsung  juga  menghapus  hak-hak  asasi  mereka.  Pemerintah  Orde  Baru  berdalih  bahwa warga  Tionghoa  yang  populasinya  ketika  itu  mencapai  kurang  lebih  5  juta  dari  keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di tanah air.
Pada kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang  tentu  bertolak  belakang  dengan  apa  yang  diajarkan  oleh  komunisme,  yang  sangat mengharamkan  perdagangan  dilakukan.  Orang  Tionghoa  dijauhkan  dari  kehidupan  politik
16 Leo  Suryadinata  dalam  Abdurrahman  Wahid  (pengantar), Konfusianisme  Di  Indonesia  Pergulatan Mencari Jati Dir i, Yogyakarta, Interfidei, 1995, hlm 198
17 Indarto, Selayang  Pandang  Lembaga  Agama  Khonghucu  Indonesia  Dahulu,  Sekarang,  dan  Masa Depannya , MATAKIN, t.tp, 2010, Hlm 7
praktis.  Sebagian  lagi  memilih  untuk  menghindari  dunia  politik  karena  khawatir  akan keselamatan dirinya.
Pada  tahun  1967  diterbitkan  instruksi  presiden  yang  isinya  melarang  semua  jenis tradisi  Tionghoa  termasuk  Konghucu  dilaksanakan  secara  terbuka.  Dan  inpres  inilah  yang kemudian menjadi awal perlakuan diskriminasi terhadap Konghucu.
Keraguan atas status Agama Khonghucu juga dapat dilihat dari perdebatan mengenai Penetapan presiden nomor 1 tahun 1965 yang dikatakan telah diaktifkan kembali pada tahun 1969. 18 Menurut Leo Suryadinata yang dikutipnya dari Tempo, 22 januari 1972 halaman 17 mengatakan :
“Peraturan tersebut dikeluarkan pada tahun 1965 oleh Presiden Suharto semasa jaya- jayanya  pergerakan  komunis  dan  sayap  kiir.  Mungkin  ia  ditekan  oleh  beberapa  pemimpin keagamaan untuk  mengeluarkan peraturan ini untuk  mencegah  Indonesia  agar tidak menjadi sebuah “negara tak bertuhan”. Juga mungkin Suharto bermaksud menggunakan agama untuk mengimbangi Kaum Komunis”. 19
Pada tahun 1969, pemerintah Orde  Baru tidak mengeluarkan sebuah Undang-undang khusus  yang  menyatakan  bahwa  Penetapan  Presiden  tersebut  akan  berlaku  kembali.  Yang dikeluarkan  adalah  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1969  yang  mengakui  kembali  berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang lahir sebelum berdirinya Orde Baru sebagai Undang-undang. Pasal  2 dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 juga berbunyi  bahwa 22 penetapan dan praturan Presiden termasuk juga penetapan No. 1 tahun 1965 telah dinyatakan sebagai undang-undang dengan ketentuan bahwa Menteri Penetapan Presiden dan Peraturan- peraturan tersebut tertampung atau dijadikan bahan dalam penyusunan Undang-undang yang baru.
Namun  ada  yang  berpendapat  bahwa  Penetapan  presiden  Nomor  1  tahun  1965  tidak termasuk  dalam  undang-undang  Nomor  5  tahun  1969.  Dengan  kata  lain  Agama  Khonghucu bukan  merupakan  sebuah  agama  resmi.  Bahkan  Instruksi  Presiden  Suharto  sesuai  sidang kabiet  tanggal  27  Januari  1979  jelas-jelas  menyatakan  bahwa  Agama  Khonghucu  bukan Agama.
Sejak dikeluarkannya  Intruksi  Presiden tersebut  Khonghucu tidak lagi  diakui  sebagai agama  resmi.  Bahkan  di  kartu  identitas  penduduk  agama  tersebut  tidak  boleh  dicantumkan
18 Isi  penetapan  Presiden  ini  dapat  dilihat  di  Penetapan  presiden  No.1/PNPS/1965  tentang  jenis-jenis agama di Indonesia yang terdiri dari Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu.
19 Leo Suryadinata dalam Tempo tanggal 22 Januari 1972 halaman 17
tetapi harus memilih salah satu dari agama yang resmi untuk dicantumkan. Begitu pula dalam hal perkawinan dan lain sebagainya.
Pada  tahun  1979,  Presiden  Soeharto  dalam  pidatonya  seperti  yang  termaktub  dalam Surat  Menkosra  1983.  Beberapa  taun  sebelumnya,  terdapat  Operasi  Intilijen  sebagai  piñata ideology  dalam  masyarakat  lewat  memeo  No.  M/039/XI/1973  dari  BKMC-BAKIN  tanggal 17  November  1973  bahwa  Khonghucu  bukan  agama  karena  tidak  mengenal  kehidupan sesudah mati, nabi dan kitab suci. Menurut Institusi militer kitab Su Shi dan Ngo King adalah kumpulan tulisan mengenai etika kehidupan manusia yang tidak jelas penulis dan asalnya. 20 Ketika  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Menteri  Agama,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan Jaksa  Agung  RI  Nomor  224,  Tahun  1980;  Nomor  KEP  111/  J-A/  10/1980,  tertanggal  15 Oktober 1980, antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha mulailah keberadaan umat Kong Hu Chu dipinggirkan. Keputusan  politik  ini  yang  sesungguhnya  batal  demi  hukum,  karena  sangat  bertentangan dengan  Hak  Asasi  Manusia,  disamping  itu  bertentangan  dengan  UUD  pasal  29  ayat  2  yang memberikan  kebebasan  beragama  dan  beribadat,  justru  dijadikan  pegangan  oleh  aparat pemerintah sampai sekarang ini kendatipun telah dicabut.
Surat  edaran  ini  juga  mengingkari  realita  bahwa  warga  Negara  Indonesia  yang memeluk Agama Kong Hu Chu ada di Indonesia. Karena berdasarkan sensus penduduk yang diadakan  lembaga  resmi  pemerintah  yaitu  Biro  Pusat  Statistik  Indonesia  pada  tahun  1976 penduduk Indonesia yang beragama Khonghucu mencapai 0,7% yang berarti lebih dari 1 juta jiwa. 21
Setelah  tahun  1966,  ada  begitu  banyak  kebijakan  maupun  peraturan  baru  yang dikeluarkan pemerintah diantaranya adalah :
Kebijakan  di  bidang  pendidikan  Penghapusan  mata  pelajaran  Agama  Khonghucu  di sekolah-sekolah  sejak  dikeluarkannya  kurikulum  Pendidikan  Sekolah  Dasar  dan  lanjutan tahun 1975. Peristiwa ini mengakibatkan para siswa anak-anak umar Khonghucu mulai tahun 1977  dipaksa  mengikuti  mata  pelajaran  pendidikan  agama  lain  demi  memenuhi  tuntutan kurikulum yang berlaku. Bahkan mereka sering dipaksa mengaku beragama lain dengan  alas an  karena  Khonghucu  bukan  agama  yang  diakui,  agama  yang  tidak  resmi  dan  sebagainya. Agama ini dikaitkan dengan Inpres No. 4 tahun 1967. 22
20 Saidi,  Anas  (at  al), Menekuk  Agama  Membangun  Tahta  “Kebijakan  Agama  Orde  Baru ”,  Desantara, Depok, Cet ke-1, 2004, hlm 203
21 Riana Imandasari, Perubahan Aliran ……, hlm 61-62
22 Haksu Tjhie Thay Ing, Konfusianisme Di Indonesia ……, hlm 26
Akibat  dari  kebijakan  ini  mendorong  para  orang  tua  mulai  menyekolahkan  anak- anaknya  ke  sekolah-sekolah  lain.  Seperti  sekolah  swasta  yang  kebanyakan  adalah  sekolah Kristen  dan  Katolik.  Bahkan  adapula  yang  menyekolahkan  anaknya  sampai  ke  luar  negeri antara lain ke Jerman, Amerika, Inggris, Canada.
Kebijakan di bidang keagamaan, tradisi maupun adat-istiadat Umat Khonghucu tidak di izinkan untuk merayakan hari raya suci seperti hari raya Imlek di depan masyarakat umum. Lembaga  maupun  majelis  Agama  Khonghucu  tidak  dibenarkan  dan  tidak  di  izinkan menyelenggarakan  kegiatan  apapun  yang  bersifat  formal.  Penyelenggaraan  kongres  maupun konferensi  dan  pertemuan  lain  yang  sejenis  dibatalkan  izinnya  atau  tidak  diberi  izin  sama sekali.
Kebijakan di bidang tanda kependudukan Didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi  sebagai  identitas  diri,  umat  Khonghucu  tidak  diperbolehkan  menyebutkan  dirinya beragama  Khonghucu  tetapi  diharuskan  mengaku  beragama  lain  yang  formal  dan  tercantum dalam daftar isian permohonan kartu penduduk atau hanya diberi tanda (-) yang berarti tidak memiliki  agama.  Bahkan  ada  perguruan  tinggi  yang  memaksa  seorang  calon  dokter  yang memeluk  Agama  Khonghucu  agar  bersedia  melakukan  sumpah  jabatannya  sebagai  dokter dengan memilih salah satu agama yang dianggap resmi.
Kebijakan  di  bidang  perkawinan  Kantor  catatan  sipil  yang  bertugas  mencatat perkawinan  sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 tahun  1974  tentang  perkawinan,  ternyata  menolak  dan  tidak  bersedia  mencatat  perkawinan mempelai  umat  Khonghucu  meskipun  mereka  telah  melaksanakan  perkawinan  menurut  tata cara  dan  hukum  agamanya  dan  oleh  lembaga  agamanya.  Mereka  akan  di  katakana  kumpul kebo  atau  melanggar  Undang-undang  jika  tidak  bersedia  menikah  menurut  agama  yang formal.  Untuk  mendapatkan  pelayanan  Catatan  Sipil  mereka  harus  bersedia  mengaku beragama lain dan menikah menurut agama yang resmi atau memohon belas kasihan lembaga agama resmi agar mau  menerangkan bahwa mempelai  tersebut  telah melakukan perkawinan menurut  agama tersebut. 23
Akibat  gencarnya  penekanan  terhadap  keturunan  Cina  dan  berimbas  pada perkembangan  Agama  Khonghucu.  Jangankan  untuk  menambah  kualitas  bahkan  umat  yang telah  adapun  berbondong-bondong  pindak  ke  agama  lain  dengan  alasan  agar  tidak menghadapi masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang sangat signifikan.
23 Haksu Tjhie Thay Ing dalam Abdurrahman Wahid (pengantar), Konfusianisme Di Indonesia …, hlm 26
Puncaknya  deskriminasi  dilakukan  melalui  Instruksi  Presiden  No.14  Tahun  1967 Agama  Kong  Hu  Chu  tidak  diakui  lagi  sebagai  agama  resmi  di  Negara  Indonesia.  Instruksi Presiden  No.14  tahun  1967  tersebut  adalah  tentang  Agama,  Kepercayaan  dan  Adat  Istiadat Cina,  isinya  diantaranya  pertama  agar  tata  cara  ibadah  yang  mengandung  aspek  kultur  dari Negeri Cina pelaksanaannya secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan, kedua, perayaan  perayaan  pesta  agama  dan  adat  istiadat  Cina  dilakukan  secara  menyolok  di  depan umum, dan tentunya harus mendapat izin terlebih dahulu dan diawasi. Instruksi tersebut yang menyebabkan terjadinya gelombang perpindahan agama dari Agama Kong Hu Chu ke agama resmi lainnya di Indonesia, karena Inpres No.14 tahun 1967 tersebut menggambarkan adanya identifikasi bahwa agama Kong Hu Chu identik  dengan China dan itu berarti
identik  dengan  Komunisme,  dan  Inpres  tersebut  juga  menyebabkan  munculnya Peraturan dan Perundang undangan  yang menghambat kegiatan agama dan budaya China di Indonesia.
Selama  11  tahun  sesudah  Soeharto  memegang  kekuasaan,  rezim  yang  baru menyambut  baik  Agama  Khonghucu  dan  pemimpin-pemimpin  mereka  menjalin  hubungan erat dengan militer. Mereka juga didukung oleh partai pemerintah. Tak lama kemudian, rezim Soeharto  merasa  dirinya  cukup  kokoh  sehingga  tidak  memerlukan  dukungan  kelompok penganut Agama Khonghucu. Dan juga para jendral merasa bahwa Agama Khonghucu adalah penghambat bagi asimilasi Warga Negara Indonesia keturunan Tonghoa.
Sejak tahun 1978 pemerintah mulai menjaga jarak terhadap agama ini dan akhir tahun 1978 Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat edaran yang hanya mengakui lima gama saja. Pada awal tahun 1979 Kabinet Soeharto menerbitkan sebuah suat keputusan yang mengatakan bahwa Khonghucu bukan agama. Bahkan kongres MATAKIN dibatalkan pada waktu itu. 24 Menurut Hendrik Agus Winarso dalam bukunya Mengenal Hari Raya Konfusiani yang dikutip oleh Riana Imandasari mengatakan :
Bio sebagai tempat ibadah agama Kong Hu Chu sebagaimana disuratkan dalam Kitab Suci Agama Kong Hu Chu, digunakan sebagai tempat ibadah bersama. Terutama pada masa orba,  bio  harus  berubah  nama  menjadi  Tempat  Ibadah  Tridarma,  bahkan  kadang-kadang diubah  namanya  menjadi  Wihara.  Dalam  perkembangannya,  umat  dari  ketiga  agama  (Kong Hu Chu, Budha, dan Tao) dapat hidup saling toleran, sehingga tidak pernah mempersalahkan tempat  ibadah  bahkan  dapat  terjadi  sinkretasasi  ketiga  agama  tersebut,  tetapi  sinkretasasi ketiga agama tersebut dapat mencapuradukkan akidah dari masing-masing agama. Jadi tidak
24 Wibowo  dan  Thung  Ju  Lan  (ed), Setelah  Air  Mata  Kering  “Masyarakat  Tionghoa  Pasca  Peristiwa  Mei 1998 ”, Kompas, Jakarta, Cet ke-II, 2010, hlm 83-84
mengherankan  akhirnya  masyarakat  kurang  memahami  Hari  Raya  Kong  Hu  Chu,  misalnya Tahun Baru Imlek dianggap hari raya dari agama lain atau sebagai tradisi orang Tionghoa. 25 Banyak umat awam yang tidak mengerti perbedaan dari klenteng dan vihara. Klenteng dan vihara pada dasarnya berbeda dalam arsitektur, umat dan fungsi. Klenteng pada dasarnya beraritektur  tradisional  Tionghoa  dan  berfungsi  sebagai  tempat  aktivitas  sosial  masyarakat selain  daripada  fungsi  spiritual.  Vihara  berarsitektur  lokal  dan  biasanya  mempunyai  fungsi spiritual  saja.  Namun,  vihara  juga  ada  yang  berarsitektur  tradisional  Tionghoa  seperti  pada vihara Buddha aliran Mahayana yang memang berasal dari Cina.
Perbedaan antara klenteng dan vihara kemudian menjadi rancu karena peristiwa G30S pada  tahun  1965.  Imbas  peristiwa  ini  adalah  pelarangan  kebudayaan  Tionghoa  termasuklah itu  kepercayaan  tradisional  Tionghoa  oleh  pemerintah  Orde  Baru.  Klenteng  yang  ada  pada masa itu terancam ditutup secara paksa. 26
Ada  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  yang  dikeluarkan  pemerintah  dalam mengatur kalangan Tionghoa di Indonesia, diantaranya yaitu :
Intruksi  Presiden  RI  Nomor  14  Tahun  1967  tentang  Agama,  Kepercayaan  dan  Adat Istiadat Cina. Instruksi ini menjelaskan bahwa Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina di Indonesia  yang  ebrpusat  pada  negeri  leluhurnya  yang  dalam  manifestasinya  dapat menimbulkan  pengaruh  Psychologis,  mental  dan  moril  yang  kurang  wajar  terhadap  Warga Negara  Indonesia.  Pelaksanaannya  juga  hanya  dilakukan  dilingkungan  sendiri  dan  secara intern.
Instruksi  Presidium  Kabinet  No.  37/U/IV/6/1967  tentang  Kebijakan  Pokok Penyelesaian Masalah Cina. 27
Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1965  tentang  Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama.
Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1996 tentang Peraturan Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia yang Memakai Nama Cina. Jelas peraturan ini hanya ditujukan kepada pemakai nama Tionghoa, bukan misalnya kepada pemakai nama Thailand atau India atau Rusia atau Arab atau Belanda sebagai contohnya. Bahaya yang pertama dari peraturan ini adalah  menghilangkan  pemberian  nama  Marga  yang  sangat  penting  bagi  seorang  Tionghoa
25 Riana Imandasari, Perubahan Aliran Kong hu Chu Menjadi Agama Kong Hu Chu Pada Masa Pemerintah Gusdur (Skripsi), Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm 6. Yang dikutip dalam Hendrik Agus Winarso, Mengenal Hari Raya Konfusiani, Effhar dan Dahara Prize, Semarang, 2003, hlm Vii
26 Riana Imandasari, Perubahan Aliran …….., hlm 60
27 I  Wibowo  (ed), Retrispeksi  dan  Rekonstektualisasi  “Masalah  Cina”, Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 1999, hlm 53
karena terkait dengan sejumlah aturan adat dan pantang-larang yang menyertainya. Pergantian nama  Tionghoa  pun  tidak  semudah  kelihatannya  pada  saat  menentukan  apakah  hendak memiliki  suatu  nama  keluarga  ataukah  tidak  dan  untuk  menemukan  nama  keluarga  yang cocok  dan  dapat  memberikan  cirri  budayanya.  Nyata  ketentuan  semacam  ini  adalah  sebuah bentuk kejahatan yang difasilitasi negara yang menyebabkan kehilangan hak atas asal-usul.
Instruksi  Presidium  Kabinet  No.  37/U/IN/6/1967  tentang  tempat-tempat  yang disediakan utuk anak-anak WNA Cina disekolah-sekolah nasional sebanyak 40 % dan setiap kelas  jumlah  murid  WNI  harus  lebih  banyak  daripada  murid-murid  WNA  Cina.  Nampak pemakaian istilah WNA di  sini  memiliki keterhubungan dengan UU Kewarganegaraan  yang disebutkan  di  muka,  yang  secara  praktek  mengharuskan  seorang  Tionghoa  untuk  memiliki SBKRI  yang tidak lain  berarti  tambahan uang dan bahkan bisa jadi juga pengorbanan harga diri lagi-lagi sebagai warga negara kelas dua.
Instruksi  Menteri  Dalam  Negara  No.  455.2-360/1968  tentang  penataan  Kelenteng- kelenteng  di  Indonesia.  Praktis  ketentuan  ini  bersama-sama  dengan  ketentuan  terselubung lainnya dari Departemen Agama, menyebabkan terjadinya penutupan kelenteng-kelenteng di mana sebagian cara untuk menyelamatkannya, adalah terpaksa diubah menjadi Vihara-vihara bercorak Hinayana (Theravada dan sebagainya) dengan memajang patung Sidharta Gautama versi  Selatan  yang  sebelumnya  tidak  dikenal  dan  menyingkirkan  patungpatung  yang sebelumnya ada di kelenteng tersebut. Ketentuan hukum tertulis yang dibuat penguasa selalu menampakkan  bahasa  yang  indah  dan  terkesan  melindungi  meskipun  membatasi,  namun kenyataannya,  di  lapangan,  yang  berlaku  adalah  instruksi  keras  penuh  curiga  dan  juga intervensi Sosial-Politik dari berbagai instansi  yang memaksa penghapusan identitas kultural kalangan Tionghoa tersebut, yang lucunya juga diimbuhi dengan politik uang.
Surat  Menteri  Agama  Nomor  A/058/1978  tentang  Pelaksanaan  Pelajaran  Agama  di Sekolah-sekolah  (dan  peraturan  sejenis  lainnya).  Uniknya  surat  ini  bertitel  rahasia  yang ditujukan  kepada  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Sekarang  Departemen  Pendidikan Nasional)  dan  menunjukkan  bahwa  penguasa  mencoba  menghapus  mata  pelajaran  agama Kong  Hu  Chu  yang  waktu  itu  ada  dalam  kurikulum  dan  pada  umumnya  dipergunakan  oleh kalangan  Tionghoa  di  sekolah-sekolah,  lagi-lagi  dengan  cara-cara  bawah  tangan. Sebagaimana  diketahui,  agama  menjadi  pelajaran  wajib  di  sekolahsekolah  berdasarkan kurikulum  yang  dibuat  pemerintah.  Dengan  penghilangan  kurikulum  agama  Kong  Hu  Chu, maka  praktis  anak-anak  kalangan  Tionghoa  dipaksa  untuk  mengambil  dan  meyakini  agama lain yang disediakan pemerintah berdasarkan lima (sebelumnya empat) bimas yang diadakan di  Departemen  Agama.  Konsekuensi  tidak  ikut  dalam  pelajaran  agama  (dan  di  beberapa
sekolah di mana keikutsertaan ritual adalah wajib dan disertai insentif-insentif khusus) adalah jelas  tidak  naik  kelas  dan  tidak  lulus.  Bahkan  kalangan  Tionghoa  yang  mengambil  agama Budha  sekalipun  sebenarnya  mengalami  proses  pemaksaan  transisi  identitas  yang  sama meskipun  orang  tuanya  juga  beragama  Budha  (Mahayana),  karena  doktrin  yang  umum dimiliki kalangan Tionghoa Budhis yang lama adalah Mahayana  yang jelas berbeda, bahkan dalam hal-hal tertentu agak bertentangan dengan doktrin-doktrin yang ditanamkan di sekolah mengenai  agama  Budha  yang  bercorak  Hinayana.  Dalam  kalangan  ini,  generasi  mudanya akhirnya  menjadi  asing  dengan  misalnya  Kuan  Im  dan  tradisi-tradisi  Budhisme  Mahayana khas  Tionghoa.  Apalagi  generasi  muda  yang  mengambil  agama  Nasrani  atau  Islam, perbedaan  doktrin  yang  sangat  besar  kadang  kala  menimbulkan  konflik  karena  perbedaan konsep  yang  besar  mengenai  keberadaan  roh  misalnya  dan  kebolehan  untuk    menjalankan ritual-ritual khas Tionghoa tertentu. Hilangnya kebiasaan  ritual ziarah kubur saat Ceng Beng, pengabaian  kuburan,  pembongkaran  altar  leluhur,  hilangnya  pemberian  penghormatan, hilangnya  tradisi  persembahyangan  orang  tua  dan  sebagainya  menjadi  bagian  kecil  dari peminggiran  sistematik  ini.  Kalangan  Tionghoa  yang  sangat  mementingkan  pendidikan  bagi anaknya  mengambil  jalan  seperti  itu  demi  menyelamatkan  masa  depan  anak-anaknya. Akhirnya  banyak  generasi  muda  yang  "terpaksa"  mengambil  agama-agama  itu  dan  karena pendidikan  yang  sangat  intensif  di  sekolah,  membentuk  generasi  baru  yang  kemudian menyalahkan  orangtuanya  sebagai  "tidak  beragama".  Mulailah  juga  generasi  baru  tersebut menyerang  tata  peribadatan  yang  dipergunakan  orang  tuanya.  Mulai  dari  cara  hormat, persembahyangan dan sebagainya mengalami distorsi sedemikian rupa yang diakibatkan oleh pemaksaan  terselubung  akibat  kepicikan  pandang  dalam  mendefinisikan  agama  menurut keinginan penguasa pada saat itu. 28
Keputusan  Menteri  Perdagangan  dan  Koperasi  Nomor  286/KP/XII/78  tentang Larangan  Mengimpor,  Memperdagangkan  dan  Mengedarkan  Segala  Jenis  Barang  dalam Huruf/Aksara dan Bahasa Cina (termasuk peraturan sejenis lainnya). Peraturan ini jelas sangat tendensius  dan  menunjukkan  betapa  kuatnya  upaya  sistematik  propaganda  Anti  Tionghoa dalam  segala  aspeknya.  Lagi-lagi  yang  terlihat  di  sini  adalah  sikap  super  diskriminatif  dari penguasa. Tidak heran apabila sampai ada sindiran pada masa orde baru tersebut.
Stuart  William  Greif  dalam  bukunya  “Problematik  Orang  Indonesia  asal  Cina”  : Setelah G30S-PKI terselesaikan, negara mengeluarkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai
28 Riana Imandasari, Perubahan Aliran ……., hlm 66
masalah etnis Cina dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa dan terdapat beberapa Produk- produk Hukum Orde Baru diantaranya adalah 29 :
Keputusan  Presedium  Kabinet  No.  127/U/KEP/12/1996  mengenai  ganti  nama  bagi Warga Negara Indonesia yang memakai nama Cina.
Hal  ini  merupakan  prosedur  yang  sangat  dipermudah  bagi  mereka  yang  ingin  ganti nama  Cina  dengan  nama  Indonesia  dalam  rangka  mempercepat  proses  asimilasi.  Dalam hubungan ini dapat dicatat bahwa Negara Thailand demi Nation Building nya mengharuskan setiap  warga  negara  baru  mengganti  namanya  dengan  nama  Thai.  Sedangkan  di  Indonesia menganut  cara  sukarela,  mau  mengganti  boleh  dan  tidak  maupun  boleh.  Karena  perundang- undangnya  belum  memadai,  maka  dikeluarkanlh  Keppres  127  tahun  1966  ini  yang dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh yang bersangkutan.
Intruksi Presiden No. 14 tahun 1967 tentang agam, kepercayaan dan adat istiadat Cina tanggal 6 Desember 1967.
Isi instruksi ini adalah sebagai berikut:
Tanpa  mengurangi  jaminan  keleluasan  memeluk  agama  dan  menunaikan  ibadatnya, tata  cara  ibadat  Cina  yang  memiliki  aspek  afinitas  kulturil  yang  berpusat  pada  negeri leluhurnya  pelaksanaannya  harus  dilakukan  secara  intern  dalam  hubungan  keluarga  maupun perorangan.
Perayaan-perayaan persta agama dan adat istiadat Cina dilakukan dilingkungan sendiri secara  tidak  mencolok  didepan  umum  melainkan  dalam  lingkungan  keluarga.  Intruksi  ini sangat  penting  untuk  mengurangi  jarak  antara  etnik  cina  dengan  rakyat.  Dengan  intruksi  ini juga maka pertunjukan barongsay, arak-arakan tepekong, imlek dirayakan dalam lingkungan intern saja.
Keppres  240/1967  tanggal  10  April  1967  tentang  kebijaksanaan  pokok  yang menyangkut  WNI  keturunan  asing.  Ini  meliputi  persamaan  kedudukan  hukum  bagi  semua warga  negara  RI  termasuk  yang  keturunan  asing.  Dan  akan  dibina  melalui  proses  asimilasi dan pencegahan ekslusivisme rasial.
Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  Kebijaksanaan  pembauran  terhadap  etnik Cina masuk dalam GBHN sejak tahun 1978 dan menyatakan: usaha-usaha pembauran bangsa perlu  dilanjutkan  disegala  bidang  kehidupan  baik  dibidang  ekonomi  maupun  social  budaya. Dalam  rangka  usaha  memperkokoh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  serta  menetapkan ketahanan nasional.
29 Stuart  William  Greif, WNI  Problematik  Orang  Indonesia  Asal  Cina ,  Pustaka  Utama  Grafiti, Jakarta, 1994, hlm xvii-xix
Mengenai  penggunaan  bahasa,  mentri  pertahanan  melarang  para  WNI  belajar disekolah-sekolah asing. sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar Cina yang diselenggarakan  oleh  negara  asing  yang  tidak  mempunyai  hubungan  diplomatik  dengan  RI ditutup.  Setelah  G30S-PKI  sekolah  berbahasa  Cina  ditiadakan  samasekali  dengan kebijaksanaan  terhadap  pendidikan  berbahasa  Cina  ini  maka  generasi  muda  etnik  Cina  kini paham Bahasa Indonesia dan tidak mengerti Bahasa Mandarin
Dari  ketentuan  diatas  jelas  bahwa  Orde  Baru  bertekad  menerapkan  secara  seirus  dan nyata politik asimilasi atau pembauran terhadap etnik Cina di Indonesia.
Eksistensi  Agama  Khonghucu  era  reformasi.  Reformasi  yang  digulirkan  pada  1998 telah banyak menyebabkan perubahan bagi kehidupan warga Tionghoa di Indonesia. Setelah 32  tahun  „berdiam‟  mereka  kembali  melakukan  kegiatan  sosial,  aktif  dalam  bidang pendidikan. Bahasa Mandarin mulai diajarkan di pelbagai sekolah sebagai bahasa alternatif di samping  Bahasa  Inggris.  Jadi  mereka  mulai  berani  memasuki  bidang-bidang  di  luar  bisnis semata.  Mereka  membuka  diri  dan  memperdulikan  lingkungan  di  sekitarnya.  Merayakan ritual  agama  dst.  Walau  belum  sepenuhnya  perubahan  tersebut  terjadi,  namun  hal  ini  sudah menunjukkan  adanya  tren  perubahan  pandangan  pemerintah  dan  warga  pribumi  terhadap masyarakat Tionghoa.
Pada  masa  Orde  Baru  aksara,  budaya,  ataupun  atraksi  Tionghoa  dilarang dipertontonkan  di  depan  publik,  saat  ini  telah  menjadi  pemandangan  umum  hal  tersebut dilakukan.
Di  Medan,  Sumatera  Utara,  misalnya,  adalah  hal  yang  biasa  ketika  warga  Tionghoa menggunakan  Bahasa  Hokkian  ataupun  memajang  aksara  Tionghoa  di  toko  atau  rumahnya. Pada  Pemilu  2004  lalu,  kandidat  presiden  dan  wakil  presiden  Megawati-Wahid  Hasyim menggunakan  aksara  Tionghoa  dalam  selebaran  kampanyenya  untuk  menarik  minat  warga Tionghoa. 30
Masa  reformasi  di  Indonesia  terjadi  setelah  bergulirnya  pemerintah  Orde  Baru  oleh Presiden  Suharto  yang  telah  memimpin  Indonesia  selama  32  tahun  dan  lebih  banyak mengeluarkan keputusan yang sangat menyakitkan bagi warga etnis Tionghoa. Setelah masa pemerintahan Presiden Suharto, Orde Baru berubah menjadi masa reformasi. Masa reformasi mulai  dipimpin  oleh  Presiden  B.J.  Habibie  dan  diteruskan  oleh  Abdurrahman  Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.
30 http://kakarisah.wordpress.com/2010/03/09/perkembangan-etnis-tionghoa-di-indonesia-dari-masa-ke- masa/ . Diakses tanggal 24 Desember 2013
Para  pemimpin  di  era  reformasi  tampaknya  lebih  toleran  dibandingkan  pemimpin masa orde baru. Selama masa pemerintahan B.J. Habibie (Mei 1998-Oktober 1999), Menteri Agama menyatakan secara lisan Bahwa Agama Khonghucu diakui lagi sebagai agama.
Karena  tidak  ada  tindakan  apapun  untuk  merehabilitasi  Agama  Khonghucu  karena peraturan-peraturan yang membatasi dan melarang tradisi Tionghoa belum dicabut. Di dalam lingkungan  yang lebih demokratis  para pemimpin Agama Khonghucu bias memperjuangkan hak-haknya tetapi tidak banyak yang bisa dicapai selama masa kepresidenan Habibie. 31
Presiden  B.J.  Habibie  juga  melalui  Instruksi  Presiden  No.  26  Tahun  1998  tentang Penghentian  Penggunaan  Istilah  Pribumi  dan  Non-Pribumi,  seluruh  aparatur  pemerintahan telah pula diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi untuk membedakan penduduk keturunan Tionghoa dengan warga negara Indonesia pada umumnya. Kalaupun  ada  perbedaan,  maka  perbedaan  itu  hanyalah  menunjuk  pada  adanya  keragaman etinisitas saja, seperti etnis Jawa, Sunda, Batak, Arab, Cina dan lain sebagainya.
Ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden, Gus Dur menyatakan bahwa Agama  Khonghucu  adalah  agama  dan  pemerintahannya  mengakui  keberadaan  mereka.  Gus Dur  juga  menghadiri  perayaan  Imlek  pada  bulan  Februari  2000  di  Jakarta  yang  di selenggarakan oleh MATAKIN. 32
Bagi  kelompok  seperti  minoritas  Tionghoa,  Gus  Dur  memberikan  ruang  hidup  yang lebih terhormat sebagai bagian dari Bangsa Indonesia. Bahkan Gus Dur juga mengakui bahwa kebudayaan Tionghoa merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia.
Berbagai aksara Cina ditabukan pada era Soeharto dan pertunjukan barongsai dilarang tetapi  pada  era  Gus  Dur  (Abdurrahman  Whid)  diperbolehkan.  Kebijakan  untuk  menghapus Surat  Bukti  Kewarganegaar  Republik  Indonesia  (SBKRI)  bagi  orang  Indonesia  keturunan Tionghoa juga mulai diritis sejak era Gus Dur. 33
Pembaharuan  yang  dilakukan  Gusdur  Bidang  Sosial  Budaya,  Gusdur    Untuk mengatasi  masalah  disintegrasi  dan  konflik  antar  umat  beragama,  Gus  Dur  memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu :
Keputusan  Presiden  No.  6  tahun  2000  mengenai  Pemulihan  Hak  Sipil  Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres
31 Wibowo dan Thung Ju Lan (ed), Setelah Air…….., hlm 94
32 Wibowo dan Thung Ju Lan (ed), Setelah Air……., hlm 95
33 Choire, Effendy (ed), Sejuta Gelar untuk Gusdur , Pensil, Jakarta, Cet Ke-1, 2010, hlm 159
No.  6  dapat  memiliki  kebebasan  dalam  menganut  agama  maupun  menggelar  budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai.
Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai  hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional.
Disamping  pembaharuan-pembaharuan  di  atas,  Gus  Dur  juga  mengeluarkan  berbagai kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan sendiri, tanpa  mau  menaati  aturan  ketatanegaraan,  melainkan  diselesaikan  sendiri  berdasarkan pendapat kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara. 34
Ketika Gus Dur akan menetapkan tahun baru  Imlek tidak terlaksana karena Gus Dur mengundurkan  diri  dari  jabatannya  sebagai  Presiden  maka  ketetapan  itu  diteruskan  oleh Presiden Megawati.
Setelah terbitnya Keppres  No. 6 Tahun 2000, dilanjutkan terbitnya beberapa regulasi yang intinya mempertegas pengakuan pemerintah kepada penganut Agama Khonghucu serta memberikan kesetaraan  kepada pemenuhan hak-hak sipil  mereka sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia yang beragama berupa pelayanan administrasi berupa pencantuman Agama Khonghucu  di  kartu  identitas,  penerima  pencatatan  perkawinan  berdasarkan  Agama Khonghucu di kantor catatan sipil, pelayanan pendidikan dan keagamaan. 35
Selain  memberikan  pengakuan  ataupun  pemulihan  hak-hak  sipil,  Gus  Dur  juga membebaskan  masyarakat  Khonghucu  yang  notabene  adalah  keturunan  Cina  untuk menjalankan  ibadah  agamanya  secara  terbuka  dan  merayakan  hari  keagamaan  mereka. Selama  puluhan  tahun,  rezim  Orde  Baru  melarang  kesenian  barongsai  dan  tradisi  Tionghoa lain termasuk agama Khonghucu untuk  ditampilkan secara terbuka. Padahal,  diyakini tradisi Tionghoa sudah masuk ke Indonesia bersamaan dengan migrasi manusia dari wilayah selatan Cina ke Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Sebenarnya,  menurut  Sekjen  Kementerian  Agama  Bahrul  Hayat,  pemerintah  tidak memiliki  wewenang  memberi  pengakuan  terhadap  sebuah  agama  termasuk  Khonghucu. Untuk  kasus  agama  masyarakat  Tionghoa  ini,  Bahrul  menyatakan  pemerintah  hanya mencabut larangan yang diberlakukan di masa Orde Baru. Arus balik untuk Khonghucu tiba ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Indonesia. 36
34 http://kibilqueen.blogspot.com/2013/03/perjalanan-orde-lamaorde-baru-dan.html ,diakses  tanggal  24 Desember 2013
35 Shadiq Kawu (at al), Spirit Khonghucu Modal Sosial Dalam Merenda Kebangsaan, Orbit Publishing, Cet ke-1, Jakarta, 2011, hlm 5
36 http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/04/110407_agamakong.shtml ,diakses  taggal  24 Desember 2013
Di  masa  pemerintahan  Gusdur,  Inpres  yang  melarang  kegiatan  terbuka  tradisi Tionghoa  dicabut.  Bahkan  untuk  pertama  kalinya  perayaan  tahun  baru  Imlek  digelar  secara nasional.  Dari  fakta  ini,  maka  jelaslah  bahwa  sebelum  masa  Orde  Baru  pemerintah  sudah mengakui keberadaan Khonghucu sebagai sebuah agama. Pemerintah hanya mengembalikan status Khonghucu yang dibekukan oleh rezim Soeharto dan Imlek menjadi hari libur nasional berkat Keppres Presiden Megawati Soekarnoputri.
Di  bawah  kepresidenan  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  menetapkan  Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
Masa reformasi telah memberikan keberanian umat Khonghucu untuk mengembangkan diri. Surat edaran yang telah mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 membuat umat Khonghucu berlega hati. Pemerintah daerah, kantor Catatan Sipil sejak dari kecamatan mulai  timbul  keberanian.  KTP  dan  perkawinan  sudah  berstatus  Khonghucu.  Hal  ini  berbeda dengan masa sebelum reformasi yang mana semua kegiatan umat Khonghucu terbatas.
Peraturan  perundang-undangan  yang  dikeluarkan  pemerintah  mengenai  Agama Khonghucu di era reformasi, diantaranya yaitu :
Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  470/336/SJ.  Isinya  menjelaskan tentang  Status  Perkawinan  Menurut  Agama  Khonghucu  dan  Pendidikan  Agama  Khonghucu yang  menegaskan  bahwa:  (1)  masih  berlakunya  UU  No.  1/PNPS/1965  khususnya  dalam penjelasan agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Budha,  Hindu  dan  Khonghucu,  (2)  berkaitan  dengan  UU  No.  1  tahun  1974  tentang perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya.  Hal  ini  Departmen  Agama  memberlakukan  perkawinan  para  penganut Agama Khonghucu yang dipimpin oleh Pendeta Khonghucu adalah sah. 37
Keputusan  Presiden  RI  No.  6  Tahun  2000  tentang  Intruksi  Presiden  No.  14  Tahun 1967  tentang  Agama,  Kepercayaan,  dan  Adat  Istiadat  Cina.  Keputusan  ini  berisi  tentang pencabutan instruksi presiden, dan keputusan ini memperbolehkan penyelenggaraan kegiatan keagamaan,  kepercayaan  dan  adat  istiadat  Cina  dilaksanakan  tanpa  memerlukan  izin  khusus sebagaimana yang berlangsung selama itu. 38
Keputusan  Menteri  Agama  No.  MA/12/2006.  Menjelaskan  bahwa:  masih  berlakunya UU  No.  1/PNPS/1965  khususnya  dalam  penjelasan  agama-agama  yang  dipeluk  oleh
37 Mengenai  hal  ini  dapat  dilihat  di  Ketetapan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 470/336/SJ, perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Khonghucu.
38 Mengenai  keputusan  ini  dapat  dilihat  di  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Keprcayaan, dan Adat istiadat Cina.
penduduk  Indonesia  ialah  Islam,  Kristen,  Katolik,  Budha,  Hindu  dan  Khonghucu,  dan berkaitan  dengan  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini Departmen Agama memberlakukan perkawinan para penganut Agama Khonghucu yang dipimpin oleh Pendeta Khonghucu adalah sah. Pendidikan Agama Khonghucu sesuai dengan ketentuan Pasal 12a UU No. 20 Tahun 2003
tentang  system  pendidikan  nasional  dalam  hal  ini  Departmen  Agama  akan memfasilitasi penyediaan guru-guru Pendidikan Agama Khonghucu. 39
Penjelasan  mengenai  Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama. 40
Peraturan Pemerintan Republik  Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang  Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. 41
Masa reformasi  hari libur nasional juga telah ditetapkan termasuk Tahun  Baru  Imlek dijadikan hari libur nasional dan cuti bersama. 42
Menurut  Wahyu  effendi  (Tjaou  Jiu  Tie)  dan  Prasetyadji  dalam  bukunya  Tionghoa dalam Cengkeraman SBKRI mengatakan:
“Setelah  reformasi  dan  setelah  dua  kali  berganti  kepemimpinan  dari  Suharto  ke  BJ Habibi  dan  seterusnya  KH  Abdurrahman  wahid,  Megawati  hingga  sekarang  dalam  masa kepemimpinan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY),  masalah  SBKRI  tetap  menjadi permasalahan yang tidak pernah usai bagi WNI Tionghoa. Bahkan SBKRI selalu menjadi “isu politik”  yang  kerapkali  diusung  oleh  berbagai  partai  politik  atau  berbagai  politisi  dalam kampanye pemilihan umum, tetapi usai pemilu permasalahan SBKRI tak kunjung usai”. 43
Dari  pernyatan  diatas  sepertinya  masalah  Surat  Bukti  Kewarganegaraan  Repbik Indonesia  tidak  perbah  terselesaikan  dari  era  Suharto  hingga  Susilo  Bambang  yudhoyono. Tidak berselang ama masalah ini terselesaikan dengan adanya Keppres Nomor 5 Tahun 1996 tentang SBKRI tidak pernah dilaksanakan.
39 Mengenai  hal  ini  dapat  dilihat  di  keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  MA/12/2006, Perihal  Penjelasan  Mengenai  Status  Perkawinan  Menurut  Agama  Khonghucu  dan  Pendidikan  Agama Khonghucu.
40 Penjelasan  mengenai  Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1965  tentang  Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama
41 Mengenai peraturan ini dapat dilihat di Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
42 MATAKIN, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matakin dan Kumpulan Peraturan Peraturan perundangan tentang Pelayanan Agama Khonghucu Indonesia , t.tp, 2009, hlm 95-96
43 Wahyu effendi (Tjaou Jiu Tie) dan Prasetyadji, Tionghoa dalam ……., hlm 3

## C.   Kesimpulan
Dari uraian  sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
Pertama,  eksistensi  Agama  Khonghucu  di  Indonesia  sebelum  reformasi  mengalami keterhambatan  dalam  perkembangannya  bahkan  terdapat  berbagai  bentuk  diskriminasi sistematik  dari  segi  hukum  dan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  penguasa.  Seperti penghapusan mata pelajaran Agama Khonghucu di sekolah-sekolah. Sebelum reformasi juga terdapat  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  yang  dikeluarkan  pemerintah  dalam mengatur  kalangan  Tionghoa  di  Indonesia.  Selain  itu  Presiden  RI  Soeharto  dalam  Sidang Kabinet  tanggal  27  Januari  1979  menginstruksikan,  antara  lain:  (a)  Aliran  Khonghucu bukanlah  agama,  (b)  Aliran  Khonghucu  dapat  terus  dipeluk  oleh  penganutnya  apabila  tidak bertentangan dengan Pancasila dan tidak bertentangan dengan usaha-usaha pemerintah dalam mempersatukan bangsa.
Kedua,  dalam  mengeksiskan  Agama  Khonghucu  di  Indonesia  terdapat  peran pemerintah  dalam  mengeksiskan  agama  ini  terutama  pada  masa  reformasi  setelah  bertahun- tahun  mengalami  diskriminasi.  masa  pemerintahan  Presiden  B.J.  Habibie  melalui  Instruksi Presiden  No.  26  Tahun  1998  tentang  Penghentian  Penggunaan  Istilah  Pribumi  dan  Non- Pribumi.  Masa  Presiden  Abdrurrahman  Wahid,    melalui  Keputusan  Presiden  No.  6  tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Khonghucu. Masa Presiden Megawati Soekarnoputri,  Imlek  dijadikan  hari  libur  nasional.  Di  bawah  kepresidenan  Susilo  Bambang Yudhoyono,  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  tahun  2007  tentang  Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

## Daftar Pustaka
Arifin, Menguak Misteri Ajaran Agama-agama Besar , Golden Terayon Press, Jakarta, Cet ke- 1, 1986
Ali, Abdullah. Agama dalam Ilmu Perbandingan , Nuansa Aulia, Bandung, 2007
Coppel,  Charles  A, Tionghoa Indonesia  dalam Krisis  (terj) , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
Choire, Effendy (ed), Sejuta Gelar untuk Gusdur , Pensil, Jakarta, Cet Ke-1, 2010
Chang Yau Hoon, Identitas Tionghoa “Pasca Suharto, Budaya, Politik dan Media” , LP3ES, Jakarta, 2012
Dawson, Raymond, Khong Hu Cu “Penata Budaya Kerajaan Langit” (terj) , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Cet ke-3, 1999
Effendi,  Wahyu  (Tjoa  Jiu  Tie)  dan  Prasetyadji, Tionghoa  dalam  Cengkeraman  SBKRI , Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008
Hakim, Agus, Perbandingan Agama , CV Diponegoro, Bandung, t.th
Herwansyah, Persepsi  Tentang  Adanya  Tuhan  dalam  Pemahaman  Warga  Keturunan Tionghoa  di  Mentok  Bangka, Skripsi , Fakultas  Ushuluddin,  IAIN  Raden  Fatah, Palembang, 1995
I  Wibowo  (ed), Retrospeksi  dan  Rekontekstualisasi  “Masalah  Cina” ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 1999
------------------, Harga  Yang  Harus  Dibayar  “Sketsa  Pergulatan  Etnis  Cina  di  Indonesia” , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
Imandasari,  Riana, Perubahan  Aliran  Kong  hu  Chu  Menjadi  Agama  Kong  Hu  Chu  Pada Masa  Pemerintah  Gusdur, Skripsi , Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010
Indarto, Selayang  Pandang  Lembaga  Agama  Khonghucu  Indonesia  Dahulu,  Sekarang,  dan Masa Depannya , MATAKIN, t.tp, 2010
Keene, Michael, Agama-agama Dunia , Kanisius, Yogyakarta, 2006
Konfusius, Analek  Konfusius  “Kitab Kearifan  Konfusius”, New  Diglossia,  Yogyakarta,  Cet ke-1, 2010
Kawu,  Shadiq  (at  al), Spirit  Khonghucu  Modal  Sosial  Dalam  Merenda  Kebangsaan, Orbit Publishing, Jakarta, Cet ke-1, 2011
Lasiyo (ed), dalam Abdurrahman Wahid (Pengantar), Konfusianisme di Indonesia Pergulatan Mencari Jati Diri , Interfidei, Yogyakarta, 1995
MATAKIN, Tata Agama dan Tata Laksana Upacara Agama Khonghucu , t.tp, 1984
------------,Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matakin dan Kumpulan Peraturan Peraturan perundangan tentang Pelayanan Agama Khonghucu Indonesia , t.tp, 2009
------------, Sekilas Riwayat Haksu Tjhie Tjay Ing , t.tp, t.th
------------, Riwayat Hidup Nabi Khongcu , t.tp, t.th
Mely  G  Tan  (ed), Golongan  Etnis  Tionghoa  di  Indonesia  “Suatu  Masalah  Pembinaan Kesatuan Bangsa” , Gramedia, Jakarta, 1979
Mansur, Sufa‟at , Agama-agama Besar Masa Kini , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
Muhammad, Afif, Agama dan Konflik Sosial , Marja, Bandung, Cet. Ke-1, 2013
Noor, Jabal dan Abuddin Nata, Sejarah Agama , Hikmat Sahid Indah, Jakarta, 1989
Nio Joe Lan, Peradaban Tionghoa Selayang Pandang , KPG, Jakarta, 2013
Ratu Perwiranegara, Alamsjah, Pembinaan Kerukunan Umat Beragama , Departemen Agama RI, Jakarta, t.th
Rifai, Moh, Perbandingan Agama , Wicaksana, Semarang, 1970
Suryadinata,  Leo, Kebudayaan  Minoritas  Tionghoa  Di  Indonesia (terj.)  PT  Gramedia, Jakarta, 1978
Sou‟yb, Joesoef, Agama-agama Besar di Dunia , PT Al-Husna Zikra, Jakarta, Cet ke-III, 1996
Saidi,  Anas  (at  al), Menekuk  Agama  Membangun  Tahta  “Kebijakan  Agama  Orde  Baru ”,
Desantara, Depok, Cet ke-1, 2004
Shanti  Maharani,  Wahidah, Perayaan  Tahun  Baru  Imlek  dalam  Agama  Khonghucu  di Klenteng  Kwa  Cheng  Bio  Veteran  Palembang, Skripsi ,  Fakultas  Ushuluddin,  IAIN Raden Fatah, Palembang, 2005
Saidi, Gunawan, Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia, Study kasus di masyarakat Cina  penganut  Agama  Khonghucu  di  Tangerang, Skripsi ,  Fakultas  Ushuluddin  dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009
Setio  Kuncono,  Ongky, Sumbangsih  Agama  Khonghucu  Terhadap  Keberhasilan  dan  bisnis Etnik  Tionghoa  serta  Memberi  Warna  Cantik  dalam  Bisnis  (Suatu  Kajian  literature) , MATAKIN, t.tp, 2012
Tangok,  M.  Ikhsan, Jalan  Keselamatan  Melalui  Agama  Khonghucu ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2000
------------, Mengenal Lebih Dekat Agama Khonghucu di Indonesia , Pelita Kebajikan, Jakarta, 2005
------------, Pemujaan Leluhur Orang Hakka di Singkawang , Pukkat, Jakarta, 2005 Xs.  Tjhie  Tjay  ing, Panduan  Pengajaran  Dasar  Agama  Khonghucu  dan  Pesan-pesan  untuk Persaudaraan Sejati demi Kerukunan Lintas Agama , MATAKIN, Solo, 2013
William Greif, Stuart, WNI Problematik Orang Indonesia Asal Cina , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994
Wibowo  dan  Thung  Ju  Lan  (ed), Setelah  Air  Mata  Kering  “Masyarakat  Tionghoa  Pasca Peristiwa Mei 1998 ”, Kompas, Jakarta, Cet ke-II, 2010
Yudo  Husodo,  Siswono, Warga  Baru  (Kasus  Cina  di  Indonesia) ,  Yayasan  Padamu  Negeri, Jakarta, Cet ke-I, 2005