How to cite: Salma  Syifaya  Hilmansyah,  Anita  Afriana,  Purnama  Trisnamansyah  (2022)  Kepastian  Hukum  Direksi  Yang Merangkap  Sebagai  Pendiri  Perseroan  Perorangan  Dalam  Meningkatkan  Status  Menjadi  Perseroan  Terbatas  di Hadapan  Notaris  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja, (7)  09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14331
E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022
KEPASTIAN  HUKUM  DIREKSI  YANG  MERANGKAP  SEBAGAI  PENDIRI PERSEROAN PERORANGAN DALAM MENINGKATKAN STATUS MENJADI PERSEROAN  TERBATAS  DI  HADAPAN  NOTARIS  PASCA  BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Salma Syifaya Hilmansyah 1* , Anita Afriana 2 , Purnama Trisnamansyah 3 1*,2,3 Universitas Padjadjaran, Indonesia Email: s.syifaya@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  implementasi  Undang-Undang  Cipta  Kerja  (UUCK) terhadap  ketentuan  kecakapan  hukum  direksi  yang  merangkap  sebagai  pendiri Perseroan  Perorangan.  UUCK,  yang  diterapkan  melalui  metode  omnibus  law, menjadi  sorotan  dan  perdebatan  dalam  masyarakat  Indonesia.  Fokus  penelitian adalah pada Perseroan Perorangan yang merupakan konsep baru yang dihadirkan oleh  UUCK,  memberikan  kemudahan  bagi  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMK).  Namun,  terdapat  ketidakpastian  hukum  terkait  persyaratan pendirian, terutama dalam hal usia direksi yang berperan sebagai pendiri.
Kata Kunci: Implementasi UUCK, Perseroan Perorangan, Kecakapan Hukum Direksi

## Abstract
This  research  discusses  the  implementation  of  the  Job  Creation  Law  (UUCK) regarding the legal competence requirements of directors who concurrently act as founders  of  Sole  Proprietorship  Companies.  UUCK,  implemented  through  the omnibus law method, has sparked debates in Indonesian society. The study focuses on Sole Proprietorship Companies, a new concept introduced by UUCK, providing convenience for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, there is legal uncertainty regarding the establishment requirements, especially the age of directors who play a crucial role as founders.

## Keywords: UUCK Implementation, Sole Proprietorship Company, Legal Competence of
Directors

## Pendahuluan
Indonesia, sebagai negara kepulauan terluas di dunia, menduduki posisi strategis di antara Asia dan Australia, dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sebagai batas- batasnya.  Lokasi  geografis  yang  unik  ini  menempatkan  Indonesia  sebagai  titik persilangan perdagangan dan jalur maritim global, memfasilitasi pembangunan ekonomi yang pesat selama bertahun-tahun.
Pembangunan ekonomi di Indonesia adalah suatu proses dinamis yang melibatkan peningkatan  pendapatan  total  dan  pendapatan  per  kapita,  disertai  dengan  perubahan struktural  yang  signifikan  dalam  perekonomian  dan  distribusi  kekayaan  yang  merata. Upaya  pencapaian  kemajuan  ekonomi  ini  menjadi  krusial  untuk  mengatasi  tantangan terkait  kesejahteraan  ekonomi  dan  memajukan  kesejahteraan  bagi  populasi  yang beragam.
Perdagangan muncul sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan  produksi,  menciptakan  lapangan  kerja, memperluas  ekspor  dan  devisa,  serta  memperkuat  daya  saing  produk  domestik.  Yang patut dicatat adalah peran usaha mikro dan kecil, yang semakin berkembang, terutama selama pandemi COVID-19.
Lanskap  legislatif  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  signifikan  dengan diberlakukannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  (UUCK)  pada  tahun  2020.  UU  ini membentuk  entitas  hukum  baru  yang  disebut  Perseroan  Perorangan.  Struktur  hukum inovatif  ini  memungkinkan  pendirian  perusahaan  dengan  satu  pemegang  saham  yang dipimpin oleh seorang Direksi, menunjukkan adaptabilitas terhadap kebutuhan ekonomi yang terus berubah.
Kriteria  pendirian  Perseroan  Perorangan,  yang  diuraikan  dalam  Pasal  153(A) hingga  Pasal  153(J)  UUCK,  menetapkan  pemenuhan  kriteria  usaha  mikro  dan  kecil (UMK) serta izin pendirian oleh satu individu. Subjektivitas hukum tetap terjaga, bahkan jika  didirikan  oleh  satu  individu  saja,  mencerminkan  sifat  inklusif  entitas  hukum  di Indonesia.
Kriteria  modal  UMK,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  7  Tahun  2021,  sangat  penting  untuk  pendirian  Perseroan  Perorangan.  Usaha mikro ditandai oleh batas modal IDR 1 miliar, tanpa termasuk aset tanah dan bangunan, sedangkan usaha kecil memiliki modal dari lebih dari IDR 1 miliar hingga maksimal IDR 5 miliar, tanpa termasuk aset tanah dan bangunan.
Persyaratan usia minimum untuk kapasitas hukum dalam mendirikan Perseroan Perorangan, sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, adalah  17  tahun.  Persyaratan  usia  ini,  yang  unik  untuk  Perseroan  Perorangan,  berbeda dari regulasi hukum lainnya, menimbulkan potensi tantangan bagi individu yang menjadi Direksi dan pendiri dari entitas tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri validitas hukum dari Direksi yang pada saat  bersamaan  berperan sebagai  pendiri Perseroan Perorangan  yang belum  berusia 18 tahun.  Penelitian  ini  berakar  pada  prinsip  kepastian  hukum,  dengan  tujuan mengidentifikasi ketidakpastian dan mengusulkan solusi bagi Direksi dan pendiri yang
Kepastian Hukum Direksi Yang Merangkap Sebagai Pendiri Perseroan Perorangan Dalam Meningkatkan Status Menjadi Perseroan Terbatas di Hadapan Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
menjalani proses peningkatan status Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Terbatas di hadapan seorang Notaris.
Meskipun  penelitian  sebelumnya  telah  menggali  kepastian  hukum  dan konsekuensinya bagi Direksi dalam skenario serupa, belum ada penelitian khusus yang membahas  validitas  hukum  dari  Direksi  di  bawah  usia  18  tahun  yang  mendirikan Perseroan  Perorangan  dan  kemudian  mengonversinya  menjadi  Perseroan  Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan kontribusi pada  pemahaman  mengenai  kompleksitas  hukum  dalam  lanskap  ekonomi  dan  hukum Indonesia yang terus berkembang.
Penelitian  ini  dapat  ditempatkan  dalam  konteks  beberapa  penelitian  terdahulu yang serupa. Sebagai  contoh,  penelitian oleh Amalina Nurwidria Rini dari  Universitas Gadjah  Mada  yang  membahas  pertanggungjawaban  pengurus  PT  yang  didirikan  oleh suami-istri  bersama  anak  di  bawah  umur,  memiliki  persamaan  dengan  penelitian  ini dalam mengulas kecakapan hukum  Direksi  yang  merangkap sebagai  pendiri Perseroan Perorangan yang belum mencapai usia 18 tahun dalam meningkatkan statusnya menjadi PT  di  hadapan  Notaris.  Selain  itu,  penelitian  oleh  Indah  Siti  Aprilia  dari  Universitas Indonesia  mengenai  aspek  hukum  pemegang  saham  dalam  perseroan  dengan  satu pemegang  saham  (single  shareholder)  memberikan  perspektif  yang  sejalan  dengan penelitian  ini,  terutama  dalam  konteks  pengaturan  Perseroan  Perorangan  pasca berlakunya  UUCK.  Selanjutnya,  penelitian  oleh  Saka  Negara  dari  Universitas  Islam Indonesia  tentang  implikasi  hukum  Perseroan  Perorangan  sebagai  Perseroan  setelah Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  juga  memberikan pemahaman  yang  relevan,  khususnya  terkait  regulasi  Perseroan  Perorangan  pasca- UUCK.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  implementasi  Undang-Undang  Cipta Kerja  (UUCK)  terhadap  kecakapan  hukum  seorang  Direksi  yang  merangkap  sebagai pendiri  Perseroan  Perorangan  dan  dampaknya  dalam  meningkatkan  status  menjadi Perseroan Terbatas (PT), dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum. Selain itu, penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  upaya  praktis  yang  dapat  diambil oleh  Direksi  untuk  mengatasi  potensi  ketidakpastian  hukum  pasca  berlakunya  UUCK, dengan  merujuk  pada  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN).  Hasil  penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam bidang hukum perusahaan dan praktis  bagi  Notaris  serta  memberikan  masukan  kepada  pemerintah  terkait  kebutuhan akan kepastian hukum dalam konteks Direksi yang merangkap sebagai pendiri Perseroan Perorangan.
Dalam kerangka pemikiran ini, manusia dianggap sebagai  makhluk sosial  yang ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia. Masyarakat, sebagai unsur utama negara, di Indonesia diatur dalam konteks negara hukum sesuai dengan UUD 1945. Suatu negara  hukum  memberlakukan  pembatasan  kekuasaan  negara  terhadap  perseorangan, dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan utama. Fokus pada kepastian hukum menjadi penting, yang diartikan sebagai kondisi di mana hukum
dapat  berfungsi  sebagai  peraturan  yang  harus  ditaati.  Konsep  ini  melibatkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem hukum.
Dalam konteks pembangunan ekonomi  Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK)  diharapkan  meningkatkan  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi,  khususnya melalui Usaha Mikro Kecil (UMK). Dalam hal ini, Perseroan Perorangan menjadi inovasi baru yang dapat didirikan oleh WNI dengan modal yang terbatas. Namun, perbedaan usia minimal  pendiri  Perseroan  Perorangan  dengan  batas  usia  cakap  hukum  yang  berlaku menimbulkan  potensi  kendala  dalam  meningkatkan  statusnya  menjadi  Perseroan Terbatas  (PT).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  mempertimbangkan  aspek-aspek hukum yang relevan dalam peningkatan status Perseroan Perorangan menjadi PT.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang melibatkan analisis terhadap asas-asas hukum, norma, dan kaidah-kaidah hukum. Pendekatan  ini  mencakup  aspek  yuridis  dengan  merujuk  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  seperti  UUD  1945,  KUHPerdata,  KUHD,  dan lainnya.  Penelitian  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  tujuan  memberikan  gambaran menyeluruh  tentang  keabsahan  Direksi  yang  merangkap  sebagai  pendiri  Perseroan Perorangan. Tahapan penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta penelitian lapangan dengan wawancara kepada narasumber  seperti  Notaris  dan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan. Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  yuridis  kualitatif,  dengan  memperhatikan ketentuan perundang-undangan, hierarki peraturan, dan mencari kepastian hukum dalam masyarakat.  Lokasi  penelitian  mencakup  perpustakaan  Mochtar  Kusumaatmadja  dan Center  of  Information  Scientific  Resource  and  Library  (CISRAL)  Universitas Padjadjaran  untuk  penelitian  kepustakaan,  serta  kantor  Notaris  di  Kota  Bandung  dan Cimahi,  serta  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Provinsi Jawa Barat untuk penelitian lapangan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi  UUCK  Terhadap  Ketentuan  Mengenai  Kecakapan  Hukum Direksi  yang  Merangkap  Sebagai  Pendiri  Perseroan  Perorangan  dalam Meningkatkan Status Menjadi PT Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum UUCK merupakan sekumpulan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan menjadi  1  (satu)  undang-undang  dengan  tujuan  untuk  merevisi  beberapa  peraturan perundang-undangan sekaligus. Metode tersebut disebut dengan omnibus law .
Perdebatan mengenai omnibus law sebagai sarana utama untuk penataan regulasi meramaikan masyarakat di Indonesia. Metode omnibus law sebelumnya tidak banyak dikenal  di  negara-negara  dengan  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  khususnya Indonesia,  digunakan  dalam  penyusunan  Rancangan  Undang−Undang  (RUU)  yang menjadi  Program  Legislasi  Nasional  Prioritas  Tahun  2020.  Kebijakan  reformasi
Kepastian Hukum Direksi Yang Merangkap Sebagai Pendiri Perseroan Perorangan Dalam Meningkatkan Status Menjadi Perseroan Terbatas di Hadapan Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
regulasi melalui implementasi omnibus law di Indonesia, tentu bukan sebuah hal yang gegabah dilakukan pemerintah (Osgar & Wafda, 2022).
Metode ini biasanya disebut sebagai undang-undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu, metode ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan  perkembangan  zaman  dan  merugikan  kepentingan  negara  (Dwi  Kusumo Wardhani, 2020).
Terdapat banyak kemudahan yang terdapat dalam UUCK yang dibentuk dengan metode omnibus  law tersebut,  diantaranya  ialah  kemudahan  yang  menguntungkan UMK.  Selain  itu,  kehadiran  UUCK  mampu  mempermudah  serta  mempersingkat proses  perizinan, pembayaran pajak usaha serta regulasi mengenai  pembayaran  gaji karyawan UMK.
Hal tersebut sesuai dengan tujuan diundangkannya UUCK yaitu meningkatkan pembangunan  ekonomi  bagi  masyarakat  Indonesia.  UUCK  menghadirkan  konsep perseroan  baru  yaitu  Perseroan  Perorangan  yang  didalamnya  memuat  ketentuan- ketentuan mengenai Perseroan Perorangan yang berbeda dengan ketentuan mengenai PT  yang  sudah  diatur  sebelumnya  dalam  UUPT.  Kehadiran  Perseroan  Perorangan salah  satunya  ditujukan  untuk  memudahkan  para  pelaku  UMK  dalam mengembangkan usahanya.
Perseroan  Perorangan  merupakan  badan  hukum  baru  yang  ada  sejak diundangkannya  UUCK  pada  tahun  2020  silam.  Ketentuan  mengenai  Perseroan Perorangan  diatur  dalam  Pasal  153  (A)  hingga  Pasal  153  (J)  UUCK.  Terdapat ketentuan  yang  menyebutkan  bahwa  Perseroan  Perorangan  haruslah  memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu,  yaitu diantaranya  yang tercantum dalam  Pasal  153 (A)  UUCK.  Pasal  tersebut  menyebutkan  Perseroan  Perorangan  haruslah  memenuhi kriteria UMK serta dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja atau satu pemegang saham ( single  shareholder ).  Meskipun  hanya  didirikan  oleh  1  (satu)  orang,  Perseroan Perorangan merupakan subjek hukum.
Suatu  subjek  hukum  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  melakukan perbuatannya sendiri. Subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum. Perseroan Perorangan  termasuk  dalam  klasifikasi  badan  usaha  berbadan  hukum  yang  dapat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatannya sendiri layaknya orang.
Perseroan  Perorangan  sebagai  badan  usaha  berbadan  hukum  memiliki  harta kekayaan  tersendiri  yang  terpisah  dari  harta  pribadi  para  pendiri  serta  para pengurusnya.  Sehingga,  apabila  terjadi  pailit  maka  para  pemegang  saham  tidak bertanggung  jawab  atas  kerugian  Perseroan  Perorangan  melebihi  saham  yang dimilikinya sebagaimana diterangkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT.
Meskipun  ketentuan  mengenai  Perseroan  Perorangan  juga  terdapat  dalam UUPT,  tetapi  terdapat  beberapa  perbedaan  utama  diantara  keduanya.  Perbedaan pertama  ialah  suatu  Perseroan  Perorangan  haruslah  memenuhi  kriteria  UMK sebagaimana  yang disebutkan dalam Pasal  153 (A) UUCK,  yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 7 Tahun 2021. Kedua, ialah perbedaan dalam pendiriannya, Perseroan
Perorangan dapat didirikan tanpa pernyataan pendirian tersebut dituangkan dalam akta Notaris.  Ketiga,  ialah  perbedaan  terkait  batas  usia  paling  rendah  dalam  mendirikan Perseroan Perorangan dan PT. Perbedaan selanjutnya ialah perbedaan terkait organ- organnya. Perseroan Perorangan Harus Termasuk dalam Kriteria UMK
Kriteria UMK sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 153 (A) UUCK diatur lebih  lanjut  dalam  PP  No.  7  Tahun  2021.  Pasal  35  ayat  (1)  PP  No.  7  Tahun  2021 menjelaskan  mengenai  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa kriteria modal usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk pendirian dan pendaftaran usaha. Ayat (3) menerangkan mengenai pengelompokkan  UMK  berdasarkan  kriteria  modal  usaha  atau  hasil  penjualan tahunan,  usaha  mikro  memiliki  modal  usaha  sampai  dengan  paling  banyak Rp.1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha,  sedangkan  usaha  kecil  memiliki  modal  usaha  lebih  dari  Rp.1.000.000.000,- (satu  miliar  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp.5.000.000.000,-  (lima  miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
1. Perbedaan Persyaratan Pendirian Perseroan Perorangan dan PT
Perseroan Perorangan dapat didirikan berdasarkan pernyataan pendirian yang didaftarkan  kepada  Kemenkumham  yang  kemudian  mendapat  sertifikat pendaftaran secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) PP No. 8 Tahun 2021. Hal tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT terkait pendirian PT. Pasal 7 ayat (1) UUPT menerangkan PT Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perbedaan Usia Paling Rendah dalam Mendirikan Perseroan Perorangan dan PT Perseroan Perorangan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pendiri dengan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021, sedangkan PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan usia para pendiri tersebut sekurang-kurangnya telah mencapai 18 (delapan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUJN. Ketentuan batas usia paling rendah pendiri PT merujuk kepada ketentuan UUJN karena salah satu syarat pendirian PT yaitu dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, sehingga para pendiri PT tersebut diharuskan telah mencapai usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun untuk menghadap kepada Notaris.
3. Perbedaan Organ Perseroan Perorangan dan PT
Perbedaan lainnya yang membedakan Perseroan Perorangan dengan PT ialah terkait organ-organ pengurus dalam suatu Perseroan Perorangan. Organ-organ PT diatur  secara  jelas  dalam  UUPT.  Pasal  1  angka  4  hingga  angka  6  UUPT menyebutkan  suatu  PT  terdiri  3  (tiga)  organ  penting  yaitu  RUPS,  Direksi  dan Komisaris. Organ-organ dalam Perseroan Perorangan tidak diatur secara implisit, baik dalam ketentuan UUCK maupun dalam ketentuan PP No. 8 Tahun 2021.
Pasal 153 (D) ayat (1) UUCK menyebutkan Direksi untuk UMK dalam hal ini yaitu Direksi Perseroan Perorangan menjalankan pengurusan bagi kepentingan
Kepastian Hukum Direksi Yang Merangkap Sebagai Pendiri Perseroan Perorangan Dalam Meningkatkan Status Menjadi Perseroan Terbatas di Hadapan Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dalam ayat (2) Pasal tersebut disebutkan  bahwa  Direksi  berwenang  menjalankan  pengurusan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau pernyataan pendirian perseroan. Kemudian mengenai  kewajiban  dari  Direksi  Perseroan  Perorangan  disebutkan  dalam  Pasal 153 (F) ayat (1) UUCK yang menjelaskan bahwa Direksi untuk UMK dalam hal ini yaitu  Perseroan  Perorangan  harus  membuat  laporan  keuangan  dalam  rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.
Pasal  7  ayat  (2)  PP  No.  8  Tahun  2021  menguraikan  sebanyak  7  (tujuh)  poin terkait  format  isian  Pernyataan  Pendirian  Perseroan  Perorangan  yang  didaftarkan secara  elektronik  kepada  Kemenkumham.  Diantara  poin-poin  dalam  Pasal  tersebut, terdapat  1  (satu)  poin  yang  berkaitan  dengan  keberadaan  organ  dalam  Perseroan Perorangan, yaitu huruf g yang menyebutkan bahwa organ dari Perseroan Perorangan hanya  terdiri  dari  Direksi  yang  juga  sekaligus  menjadi  pemegang  saham  dalam Perseroan Perorangan tersebut.
Selain yang tercantum dalam PP No. 8 Tahun 2021, ketentuan mengenai organ Perseroan  Perorangan  juga  tercantum  dalam  Pasal  153  (G)  ayat  (1)  UUCK  yang menyebutkan  bahwa  RUPS  dapat  melakukan  pembubaran  perseroan  untuk  UMK dalam  hal  ini  ialah  Perseroan  Perorangan  yang  dituangkan  dalam  pernyataan pembubaran  dan  diberitahukan  secara  elektronik  kepada  Menteri.  Uraian  tersebut diatas  menyimpulkan  bahwa  organ  dalam  Perseroan  Perorangan  hanya  terdiri  dari Direksi, RUPS dan pemegang saham saja.
Uraian  tersebut  di  atas  dapat  menyimpulkan  bahwa  Direksi  merupakan  organ utama  dalam  Perseroan  Perorangan.  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  g  menyebutkan  bahwa Direksi  juga  merangkap  sebagai  pemegang  saham  Perseroan  Perorangan.  Hal  ini disebabkan  oleh  organ  PT  dalam  UUPT  bersifat two  tier  system ,  sedangkan  organ Perseroan  Perorangan  bersifat one  tier  system ,  yang  mana  organ  Direksi  dalam Perseroan Perorangan merangkap sebagai  pemegang saham  perseroan tanpa adanya organ Komisaris (Pangesti, 2021).
Adanya sistem pengurusan dalam suatu perusahaan yang bersifat one tier system dan two  tier  system sebenarnya  berasal  dari  adanya  sistem  hukum  yang  berlaku  di dunia, yakni sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental. One tier system merupakan sistem kepengurusan suatu perusahaan yang berasal dari sistem hukum  Anglo  Saxon.  Pada one  tier  system selain  adanya  RUPS  juga  tetap  adanya keanggotaan dewan Komisaris dan Direksi,  dimana jabatan dewan Komisaris dapat merangkap jabatan Direksi sehingga disebut dengan board of director . Di lain pihak sistem  hukum  Eropa  Kontinental  mempergunakan two  tiers  system ,  dimana  selain adanya  RUPS  juga  terdapat  2  (dua)  jabatan  yang  bersifat  terpisah  dari  suatu perusahaan  yakni  jabatan  Direksi  dan  Dewan  Komisaris.  Pada two  tier  system kekuasaan tertinggi berada pada RUPS yang dapat melakukan pengangkatan maupun pemberhentian terhadap Direksi dan Dewan Komisaris (Ridho & Aditya, 2013).
Apabila Perseroan Perorangan di Indonesia ini dikaitkan dengan one tier system yang  dianut  oleh  negara  dengan  sistem  Anglo  Saxon,  maka  sebenarnya  terdapat perbedaan  yang  sangat  signifikan  diantara  keduanya.  Pada  negara  dengan  sistem Anglo  Saxon  yang  menganut  one  tier  system,  pengurusan  perusahaannya  tetap mengenal adanya organ Direksi dan Dewan Komisaris, meskipun kedua organ tersebut kemudian  dilakukan  rangkap  jabatan  sebagaimana  yang  disebut  dengan  boards  of director. Meski hanya dijabat oleh 1 (satu) orang, tetapi one tier system pada negara yang menganut sistem Anglo Saxon tetap mengakui adanya Dewan Komisaris. Hal ini sangat  berbeda  dengan  one  tier  system  yang  dianut  oleh  Perseroan  Perorangan  di Indonesia  sebagaimana  ketentuan  PP  No.  8  Tahun  2021,  dimana  pemegang  saham merangkap  jabatan  sebagai  Direksi  namun  kemudian  menghilangkan  organ  Dewan Komisaris  secara  serta  merta,  sehingga  dengan  dihilangkannya  Dewan  Komisaris maka menyebabkan organ Perseroan Perorangan tidak sesuai dengan organ PT pada umumnya (Putu & Kadek, 2021).
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  diuraikan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa Direksi  sebagai  tolak  ukur  suatu  Perseroan  Perorangan.  Hal  tersebut  dapat memberikan dampak  yang positif yaitu dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan Perseroan Perorangan dapat menjadi lebih cepat karena Direksi tidak  memerlukan  persetujuan  dari  organ  lainnya.  Sedangkan,  dampak  negatifnya yaitu apabila Perseroan Perorangan tersebut sudah tidak memenuhi lagi kriteria UMK dan harus meningkatkan statusnya menjadi  PT di  hadapan Notaris. Direksi  tersebut akan terkendala usia apabila pada saat itu ia belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga tidak dapat menghadap Notaris untuk membuat Akta Pendirian PT.
Hal  tersebut  dapat  menyebabkan  timbulnya  ketidakpastian  hukum  terhadap Direksi  tersebut  karena  eksistensinya  menjadi  bertentangan  dengan  beberapa ketentuan perundang-undangan terkait, diantaranya Pasal 9 ayat (1) huruf a PP No. 8 Tahun 2021 yang menyebutkan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang saham maka Perseroan Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi PT dan Pasal  35  angka  3  huruf  a  dan  b  PP  No.  7  Tahun  2021  yang  menerangkan  apabila Perseroan Perorangan telah memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) maka sudah tidak memenuhi kriteria UMK.
Meskipun cakap hukum berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PP No. 8 Tahun 2021 tetapi Direksi tersebut tetap terbatas dalam melakukan perbuatan hukum tertentu karena  belum  mencapai  usia  minimal  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan  lainnya,  diantaranya  tidak  dapat  menghadap  kepada  Notaris  untuk melakukan peningkatan status Perseroan Perorangan menjadi PT. Sehingga, apabila dalam Perseroan Perorangan terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang saham berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a PP No. 8 Tahun 2021 dan Perorangan telah memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) berdasarkan Pasal 35 angka 3 huruf a dan b PP No. 7 Tahun 2021, Direksi tersebut tetap tidak dapat meningkatkan status  Perseroan  Perorangan  menjadi  PT  dikarenakan  salah  satu  syarat  untuk
Kepastian Hukum Direksi Yang Merangkap Sebagai Pendiri Perseroan Perorangan Dalam Meningkatkan Status Menjadi Perseroan Terbatas di Hadapan Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
menghadap Notaris ialah berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUJN.
Ketentuan  mengenai  Perseroan  Perorangan  dalam  UUCK  serta  peraturan turunannya  yaitu  PP  No.  8  Tahun  2021  belum  mewujudkan  asas  kepastian  hukum. Salah satu wujud kepastian hukum ialah dalam hal terbentuknya suatu peraturan baru yang  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  serta  tidak  bertentangan  dengan peraturan-peraturan  yang  terdahulu,  baik  yang  tingkatan  hierarkinya  lebih  tinggi maupun yang yang tingkatan hierarkinya lebih rendah. Ketentuan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang terdahulu tersebut dapat mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada adanya kekosongan hukum.
B. Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Hal Adanya Ketidakpastian Hukum Bagi Direksi  yang  Merangkap  Sebagai  Pendiri  Perseroan  Perorangan  Pasca Berlakunya  UUCK  dalam  Hal  Akan  Meningkatkan  Status  Menjadi  PT  di Hadapan Notaris Dihubungkan dengan UUCK
Direksi  adalah  organ  perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Bintoro Nadapdap, 2021).
Ketentuan  mengenai  Direksi  Perseroan  Perorangan  seperti  yang  sudah dijelaskan  dalam  penjelasan  diatas  tercantum  dalam  Pasal  153  (D)  ayat  (1)  UUCK yaitu menjalankan pengurusan bagi kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dalam ayat (2) Pasal tersebut disebutkan bahwa Direksi berwenang menjalankan  pengurusan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  sesuai  dengan kebijakan  yang dianggap tepat  dalam batas  yang  ditentukan dalam  UU ini dan/atau pernyataan pendirian perseroan.
Pasal  153  (F)  ayat  (1)  UUCK  menerangkan  mengenai  kewajiban  Direksi Perseroan Perorangan, dalam hal ini Direksi untuk UMK yaitu Perseroan Perorangan harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Direksi  Perseroan Perorangan memegang kendali penuh terhadap Perseroan Perorangan. Direksi tersebut selain menjabat sebagai Direksi juga merangkap sebagai pendiri dan pemegang saham. Akan  tetapi  ketentuan  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  a  PP  No.  8  Tahun  2021  menyebutkan apabila dalam suatu Perseroan Perorangan terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang saham maka Perseroan Perorangan tersebut sudah tidak lagi memenuhi kriteria UMK.
Suatu  Perseroan  Perorangan  yang  sudah  tidak  memenuhi  kriteria  UMK berdasarkan  ketentuan  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  a  PP  No.  8  Tahun  2021  sebagaimana dijelaskan di atas serta berdasarkan ketentuan Pasal 35 angka 3 huruf a dan b PP No. 7 Tahun 2021 yaitu memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) maka harus meningkatkan statusnya menjadi PT.
Hal tersebut bukan merupakan suatu kendala apabila Direksi dalam Perseroan Perorangan  sudah  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  ia  dapat  langsung  menghadap
Notaris untuk mendirikan PT sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT dan Pasal 39  ayat  (1)  UUJN  yang  mencantumkan  usia  18  (delapan  belas)  tahun  sebagai  usia paling  rendah  untuk  menghadap  Notaris  dalam  melakukan  suatu  perbuatan  hukum. Pasal  6  ayat  (2)  PP  No.  8  Tahun  2021  menyebutkan  syarat  pendiri  Perseroan Perorangan selain merupakan WNI juga harus berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum.
Terdapat perbedaan ketentuan dalam UUPT dan UUJN dengan PP No. 8 Tahun 2021  yang  merupakan  peraturan  turunan  dari  UUCK.  Perbedaan  tersebut  dapat memunculkan kekosongan hukum yang dapat berujung kepada terkendalanya Direksi Perseroan Perorangan yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dalam hal Perseroan Perorangan yang dimilikinya sudah tidak memenuhi kriteria UMK berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a PP No. 8 Tahun 2021 dan Pasal 35 angka 3 huruf a dan b PP No. 7 Tahun 2021 yaitu terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang saham dan memiliki modal usaha  lebih  dari  Rp.5.000.000.000,-  (lima  miliar  rupiah)  ketika  akan  meningkatkan status Perseroan Perorangan menjadi PT.
Perseroan Perorangan merupakan perluasan dari badan usaha berbadan hukum PT yang termasuk dalam ranah hukum dagang. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang juga mengatur mengenai perjanjian beserta perikatan-perikatan yang  diatur  dalam  Buku  III  KUHPerdata.  Ketentuan-ketentuan  mengenai  hukum dagang diatur dalam KUHD dan KUHPerdata.
Cakap  hukum  para  pihak  merupakan  salah  satu  syarat  utama  dalam  suatu perjanjian karena merupakan syarat subjektif. KUHD mengatur mengenai dunia usaha atau dunia bisnis dalam lalu lintas perdagangan. Akan tetapi, KUHD tidak mengatur mengenai batasan usia cakap hukum, sehingga ketentuan mengenai batasan usia cakap hukum  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan  perusahaan mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata.
Pasal  29 KUHPerdata menjelaskan batas usia minimal  menikah bagi  laki-laki yaitu 18 (delapan belas) tahun dan bagi perempuan 15 (lima belas) tahun. Lebih lanjut lagi, terdapat ketentuan dalam Pasal 35 KUHPerdata yang menyatakan seorang laki- laki maupun seorang perempuan dapat melangsungkan perkawinan walaupun belum mencapai batas minimal usia sebagaimana dalam ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, dengan syarat  telah mendapat  izin  dari orang tua atau walinya. Terhadap  seseorang tersebut  meskipun  belum  mencapai  usia  21  (dua  puluh  satu)  tahun  apabila  telah menikah  maka  dianggap  telah  dewasa,  demikian  pula  dalam  hal  terjadi  perceraian sebelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka tetap akan dianggap dewasa dan tidak kembali menjadi belum dewasa.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Direksi  Perseroan Terbatas  yang  masih  berusia  17  (tujuh  belas)  tahun  dan  belum  menikah  tetap  tidak dapat  meningkatkan  status  Perseroan  Perorangan  menjadi  PT  di  hadapan  Notaris. Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem Eropa Kontinental memiliki berbagai  peraturan  perundang-undangan  tertulis  yang  harus  ditaati  oleh  warga negaranya.  Setiap  peraturan  perundang-undangan  tersebut  dikelompokkan  dalam
Kepastian Hukum Direksi Yang Merangkap Sebagai Pendiri Perseroan Perorangan Dalam Meningkatkan Status Menjadi Perseroan Terbatas di Hadapan Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
berbagai  kelompok,  yaitu  peraturan  yang  paling  atas  adalah  yang  paling  kuat  dan peraturan  yang  bawah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  atau  hukum  di atasnya (Subiyanto, 2014).
Ketentuan di atas sesuai dengan Teori Stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen  bahwa  norma-norma  hukum  itu  berjenjang-jenjang  dan  berlapis-lapis  dalam suatu  hierarki  (tata  susunan)  (Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  2007).  Teori  tersebut tercermin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (selanjutnya disebut  UU  No.  13  Tahun  2022) juncto Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011) menjelaskan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal  7  di  atas  menjelaskan  hierarki  paling  atas  dari  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  yaitu  UUD  1945  kemudian  disusul  oleh  TAP  MPR,  lalu UU/Perpu  dan  seterusnya.  Dalam  susunan  hierarki  peraturan  perundang-undangan, posisi UU berada di atas PP, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan mengenai batas usia paling rendah dalam membuat Perseroan Perorangan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021 yaitu 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum serta ketentuan mengenai batas usia paling rendah dalam menghadap kepada Notaris untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1)  UUJN  yaitu  18  (delapan  belas)  tahun  atau  telah  menikah  dan  cakap  melakukan perbuatan hukum, maka ketentuan dalam UU yaitu UUJN merupakan ketentuan yang harus diutamakan.
Berdasarkan Teori Stufenbau , dapat juga dikatakan bahwa ketentuan yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada ketentuan yang lebih tinggi. Teori tersebut juga sesuai  dengan  asas  hukum lex  superior  derogat  legi  inferiori yang  berarti  bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
Terhadap kendala  yang mungkin terjadi kepada Direksi Perseroan Perorangan yang  masih  berusia  17  (tujuh  belas)  tahun  dan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang  membuat  Akta  Pendirian  PT  sebagaimana  yang  telah  diuraikan sebelumnya,  maka  Penulis  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  praktisi  dan akademisi hukum daerah kerja Kota Bandung dan Kota Cimahi dengan maksud untuk mencari solusi terkait permasalahan tersebut.
Dewi  Fortuna  Limurti  selaku  Notaris  dan  PPAT  dengan  daerah  kerja  Kota Bandung berpendapat bahwa seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dianggap  tidak  cakap  hukum  berdasarkan  UUJN.  Perseroan  Perorangan  merupakan badan hukum yang dapat didirikan oleh seseorang dengan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disebut NIK) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP).
Meskipun  Perseroan  Perorangan  merupakan  badan  usaha  berbadan  hukum seperti PT, tetapi tidak dapat disetarakan karena keduanya memiliki aturannya masing- masing. Oleh karena itu, satu-satunya solusi yang dapat dilakukan oleh Direktur yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ialah diwakilkan oleh wali atau orang tuanya dalam melakukan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (1) huruf a PP No. 8 Tahun 2021 yang menyebutkan Perseroan Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi PT jika terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang saham dan memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 angka 3 huruf a dan b PP No. 7 Tahun 2021.
Daniar Brihawan Sunggoro selaku Notaris dan PPAT dengan Daerah Kerja Kota Cimahi  juga  memiliki  pendapat  yang  sama  dengan  Dewi  Fortuna  Limurti.  Direksi Perseroan Perorangan yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dapat diwakili oleh wali  atau  orang  tuanya  hingga  ia  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  dan  dinyatakan cakap hukum untuk menghadap Notaris dengan maksud untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UUJN.
Selain  dari  solusi  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  Penulis  juga  menemukan solusi  lainnya  berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan  oleh  Penulis.  Menurut Alin  Ardinal  Widjaksana,  suatu  badan  usaha  berbadan  hukum  baik  Perseroan Perorangan maupun PT seharusnya memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.
Pasal  1313  KUHPerdata  menerangkan  mengenai  perjanjian  yaitu  suatu perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dimana  1  (satu)  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.  Orang  dalam  pengertian  tersebut  tidak selalu harus orang perorangan melainkan dapat juga merupakan subjek hukum lainnya, yaitu  badan  hukum.  Perjanjian  harus  memenuhi  syarat-syarat  sesuai  dengan  yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan causa  yang  halal.  Syarat  pertama  dan  syarat  kedua  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata merupakan  syarat  subjektif  karena  menyangkut  pihak-pihak  yang  mengadakan perjanjian.  Tidak  terpenuhinya  1  (satu)  dan/atau  2  (dua)  syarat  subjektif  perjanjian tersebut dapat menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
Sehubungan  dengan  keadaan  tersebut  yang  tidak  memenuhi  syarat  subjektif, maka  solusi  yg  dapat  dilakukan  terkait  dengan  upaya  dalam  memberikan  kepastian hukum  yaitu dapat  melalui revisi terhadap ketentuan  yang tercantum dalam  Pasal  6 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021 yang menyebutkan syarat pendiri Perseroan Perorangan ialah seorang WNI dengan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum. Ketentuan  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  39  ayat  (1)  UUJN  yang  merupakan
Kepastian Hukum Direksi Yang Merangkap Sebagai Pendiri Perseroan Perorangan Dalam Meningkatkan Status Menjadi Perseroan Terbatas di Hadapan Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
peraturan  yang  secara  hierarki  posisinya  berada  di  atas  PP  No.  8  Tahun  2021. Sehingga, selama belum dilakukan revisi terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) PP  No.  8  Tahun  2021  Direksi  Perseroan  Perorangan  yang  akan  menghadap  kepada Notaris  untuk  meningkatkan  status  Perseroan  Perorangan  menjadi  PT  mengikuti ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  39  ayat  (1)  UUJN.  Solusi  tersebut  juga mencerminkan  penerapan  asas lex  superior  derogate  legi  inferiori ,  yaitu  peraturan yang  hierarkinya  lebih  tinggi  mengesampingkan  peraturan  yang  hierarkinya  lebih rendah.
Sari  Wahjuni,  selaku  Notaris  dan  PPAT  dengan  daerah  kerja  Kota  Bandung memiliki pendapat yang sama. Direksi Perseroan Perorangan yang masih berusia 17 (tujuh  belas)  tahun  berarti  belum  cakap  hukum  untuk  menghadap  kepada  Notaris dengan maksud untuk meningkatkan status Perseroan Perorangan menjadi PT. Adapun solusi  terbaik  untuk  kendala  tersebut  ialah  dilakukannya  revisi  terhadap  ketentuan Pasal  6  ayat  (2)  PP  No.  8  Tahun  2021  yang  bertentangan  dengan  Pasal  39  ayat  (1) UUJN. Selama belum dilakukan revisi terhadap Pasal 6 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021, Direksi Perseroan Perorangan yang akan meningkatkan status Perseroan Perorangan menjadi  PT  tetap  tunduk  kepada  ketentuan  dengan  Pasal  39  ayat  (1)  UUJN.  Upaya yang dapat dilakukan sebagai solusi atas permasalahan ketidakpastian hukum tersebut yaitu pemerintah melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021 yang juga merupakan upaya untuk mewujudkan asas kepastian hukum. Revisi yang dilakukan terhadap peraturan tersebut  dapat  memberikan kemudahan terhadap masyarakat  khususnya  Direksi  Perseroan  Perorangan  dan  Notaris  selaku  pejabat umum yang berwenang membuat Akta Pendirian PT, serta tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang terdahulu yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

## Kesimpulan
Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa implementasi  UUCK,  terutama  dengan  dikeluarkannya  PP  No.  8  Tahun  2021  yang berkaitan  dengan  kecakapan  hukum  Direksi  yang  juga  menjadi  pendiri  Perseroan Perorangan  dalam  meningkatkan  statusnya  menjadi  PT,  dapat  menimbulkan ketidakpastian  hukum.  UUCK  menetapkan  batas  usia  minimum  pendiri  Perseroan Perorangan yang juga Direksi adalah 17 tahun, sedangkan batas usia minimum untuk menghadap  Notaris  dalam  mendirikan  PT  adalah  18  tahun.  Hal  ini  menciptakan ketidakselarasan  antara  UUCK  dan  UUJN,  berpotensi  menciptakan  kesulitan  bagi pendiri  Perseroan  Perorangan  yang  juga  Direksi  dalam  meningkatkan  statusnya menjadi PT. Untuk mengatasi ketidakpastian ini, pendiri Perseroan Perorangan yang belum  mencapai  usia  18  tahun  dapat  diwakilkan  oleh  wali  atau  orang  tua  saat melakukan perbuatan hukum untuk pembuatan akta pendirian PT di hadapan Notaris.

## BIBLIOGRAFI
Halim, R. (1985). Hukum Perdata dalam Tanya Jawab (2nd ed.). Ghalia Indonesia.
Ubaedillah, A. R. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Kencana.
Prajitno, A. A. (2015). Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?. Perwira Media Nusantara (PMN).
Bahari, A. (2010). Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas. Pustaka Yustitia.
Azhary.  (1945).  Negara  Hukum  Indonesia  Analisis  Yuridis  Normatif  Tentang  Unsur- Unsurnya. Penerbit Universitas Indonesia.
Mustafa,  B.  (2016).  Sistem  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia  (2nd  ed.).  Citra Aditya Bakti.
Nadapdap, B. (2009). Hukum Perseroan Terbatas. Jala Permata Aksara.
Riswandi, B. A., & Nico. (2003). Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBSL).
Kansil, C. S. T. (2011). Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. PT. Rineka Cipta.
Ali, C. (2014). Badan Hukum (5th ed.). PT. Alumni.
Suharto, E. (2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial)  (5th  ed.).  Refika Aditama.
Rajagukguk,  E.  (2011).  Butir-Butir  Hukum  Ekonomi.  Lembaga  Studi  Hukum  dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Soedijana,  F.  X.,  et  al.  (2008).  Ekonomi  Pembangunan  Indonesia  (Tinjauan  Aspek Hukum). Universitas Atma Jaya.
Purwosutjipto, H. M. N. (1982). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Vol. 2). Djambatan.
Budiono, H. (2006). Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Widjaya, I. G. R. (2003). Hukum Perusahaan. Ksaint Blanc.
Andasasmita, K. (1981). Notaris I. Sumur Bandung.
Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. STIM YKPN.
Kepastian Hukum Direksi Yang Merangkap Sebagai Pendiri Perseroan Perorangan Dalam Meningkatkan Status Menjadi Perseroan Terbatas di Hadapan Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Darus, M. L. H. (2017). Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris. UII Press.
Harahap, M. Y. (2016). Hukum Perseroan Terbatas (6th ed.). Sinar Grafika.
Mahfud, M. D. (2007). Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud M.D.. Citra Aditya Bakti.
Soeprapto,  M.  F.  I.  (2007).  Ilmu  Perundang-Undangan  (Dasar-Dasar  dan Pembentukannya). Kanisius.
Imaniyati, N. S. (2009). Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi. Graha Ilmu.
Pramono, N. (2020). Hukum Bisnis (Modul 1). Universitas Terbuka.
Djamali,  R.  A.  (2013).  Pengantar  Hukum  Indonesia  (Revised  ed.).  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Usman, R. (2004). Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. PT. Alumni.
Syahrani, R. (1992). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Alumni.
Soemitro, R. (1993). Hukum Perseroan Terbatas. Yayasan dan Wakaf, Eresco.
S., S. H. (2002). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika.
_ _ _ _ _. (2015). Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta). Raja Grafindo Persada.
Rahardjo, S. (2007). Biarkan Hukuk Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Penerbit Buku Kompas.
_ _ _ _ _. (2012). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
Sembiring, S. S. (2012). Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas. CV. Nuansa Aulia.
Notodisoerjo, R. S. (1982). Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan. Rajawali.
Siagian, S. P. (2009). Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Rineka Cipta.
Sjaifurrachman,  H.  A.  (2011).  Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan Akta. Mandar Maju.
Soekanto, S., & Mamuji, S. (1982). Pengantar Penelitian Hukum (2nd ed.). UI Press.
_ _ _ _ _, & Sri Mamuji. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Press.
Soeroso, R. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.
Hartono, S. R. (2007). Hukum Ekonomi Indonesia. Banyumedia.
Gautama, S. (1973). Pengertian Tentang Negara Hukum. PT. Alumni.
Mertokusumo, S. (1993). Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti.
Suparji.  (2014).  Transformasi  Badan  Hukum  di  Indonesia  (1st  ed.).  Fakultas  Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.
Huijbers, T. (1982). Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Kanusius.
Tutik,  T.  T.  (2008).  Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional.  Prenada  Media Group.
Redjeki, S. S. (2009). Hukum Ekonomi Indonesia. Banyumedia.
Gautama, S. (1973). Pengertian Tentang Negara Hukum. PT. Alumni.
Mertokusumo, S. (1993). Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti.
Suparji.  (2014).  Transformasi  Badan  Hukum  di  Indonesia  (1st  ed.).  Fakultas  Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.
Huijbers, T. (1982). Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Kanusius.
Tutik,  T.  T.  (2008).  Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional.  Prenada  Media Group.
Redjeki, S. S. (2009). Hukum Ekonomi Indonesia. Banyumedia.
Gautama, S. (1973). Pengertian Tentang Negara Hukum. PT. Alumni.
Mertokusumo, S. (1993). Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti.
Suparji.  (2014).  Transformasi  Badan  Hukum  di  Indonesia  (1st  ed.).  Fakultas  Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.
Huijbers, T. (1982). Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Kanusius.
Tutik,  T.  T.  (2008).  Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional.  Prenada  Media Group.
Redjeki, S. S. (2009). Hukum Ekonomi Indonesia. Banyumedia.
Gautama, S. (1973). Pengertian Tentang Negara Hukum. PT. Alumni.
Kepastian Hukum Direksi Yang Merangkap Sebagai Pendiri Perseroan Perorangan Dalam Meningkatkan Status Menjadi Perseroan Terbatas di Hadapan Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Muhammad Idris. (2020). Disulkan Jokowi, Ini Perjalanan Keluarnya UU Cipta Kerja. https://moneykompascom/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini- perjalanan-panjang-keluarnya-uu-cipta-kerja?page=all. (2/2/2023)
Reyhan  Audric.  Bila  Subjek  Pajak  Badan  Termasuk  Perseroan  Perorangan?. https://nusatax.com/perseroan-perorangan-dalam-dan-luar-negeri/ (22/2/2023).
Copyright holder:
Salma Syifaya Hilmansyah, Anita Afriana, Purnama Trisnamansyah (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: