## Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Pasca Pailit
Suci Binta Rihmaniya 1 , Elfrida Ratnawati 2 1,2 Universitas Trisakti, Indonesia
sucibintaaa@gmail.com

## Abstract
The Intidana Savings and Loans Cooperative, during its case before being declared bankrupt by the Judicial Review Decision by the Supreme Court, experienced very complex  problems, and was declared bankrupt. In this case, there were many members who felt aggrieved over an unclear situation and raised concerns about their assets. It should be remembered that in the bankruptcy process, cooperative customers have the right to have their savings returned. What will be discussed is an analysis of the rights and obligations of customers in bankruptcy proceedings as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of  Obligations  for  Payment  of  Debt.  In  the  bankruptcy  process,  cooperative  customers  who have  debt  must  fulfill  these  obligations.  Thus,  this  study  aims  to  analyze  the  rights  and obligations  of  cooperative  customers  in  bankruptcy  proceedings  and  evaluate  the extent  of the  legal  protection  provided  by  Law  Number  37  of  2004  concerning  Bankruptcy  and Postponement  of  Debt  Payment  Obligations  to  customers  of  savings  and  loan  cooperatives experiencing bankruptcy. With the Normative Juridical approach method using primary and secondary legal sources with the specification of the research used is analytical descriptive. The results of the research show that the rights of members or customers are protected by Law  Number  25  of  1992  concerning  Cooperatives  and  based  on  the  Principle  of  Legal Certainty,  the  implementation  of  which  is  contained  in  Article  1131  of  the  Civil  Code (KUHPerdata) which regulates the order of debt payments in bankruptcy situations.
Keywords : Saving and Loans Cooperative, Legal Protection, Bankruptcy Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Koperasi Simpan Pinjam Intidana masih menjadi perbincangan hangat diberbagai media  karena  permasalahan  yang  sangat  kompleks.  Awal  dari  permasalahan  Koperasi Simpan  Pinjam  Intidana  dengan  nasabah  atau  anggotanya  dikarenakan  mengalami kesulitan atas kewajiban pengembalian Simpanan Berjangka/Deposito yang ditempatkan oleh  para  anggota  Koperasi  Simpan  Pinjam  Intidana  dalam  perkara  yang  terdaftar  di Kepaniteraan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Semarang  dengan  Register Perkara  No.  10/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Niaga.Smg  tanggal  3  September  2015  dan mengalami  gagal  bayar. 1 Dalam  perkembangannya  kasus  Koperasi  Simpan  Pinjam Intidana sudah dalam putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung, sesuai dengan putusan  terakhir  MA  terkait  kasus  ini  yakni  tertuang  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  43  PK/Pdt.Sus-Pailit/2022  yang  menyatakan  Koperasi  Simpan  Pinjam  Intidana kembali dalam keadaan semula dan tidak dalam keadaan pailit. Namun tentu dalam proses
1 Aditya Fauzi Indarto, Siti Mahmudah,dkk, Analisis Yuridis Permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian (Homologi) Koperasi Simpan Pinjam Intidana , Diponegoro Law Journal, vol.11 no 2, 2022 .

## Jurnal Tana Mana
pulihnya koperasi tersebut sebelum dinyatakan tidak pailit terdapat banyak anggota yang menjadi korban kerugian terkait kasus ini.
Berbicara mengenai KSP Intidana, hendaknya memahami sekilas kronologi kasus yang  dimulai  pada  tahun  2015,  ketika  koperasi  tersebut  mulai  mengalami  masalah keuangan  yang  signifikan.  Pada  tahun  2015  KSP  Intidana  lalai  dalam  melaksanakan  isi Akta  Perdamaian  tanggal  7  Desember  2015  yang  telah  disahkan  oleh  Majelis  Hakim Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Semarang  dengan  Putusan  Perdamaian (Homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga. Smg, tanggal 17 Desember 2015. Kemudian  pada  tahun  2016    KSP  Intidana  terus  mengalami  masalah  keuangan  dan memperoleh  peringkat  C  dari  Lembaga  Rating  Pefindo,  yang  menunjukkan  risiko  kredit yang  sangat  tinggi.  Berlanjut  di  tahun  2017  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  menemukan beberapa ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan KSP Intidana selama pemeriksaan rutin dan memberikan beberapa rekomendasi perbaikan kepada koperasi. Kemudian pada tahun 2018, KSP Intidana mengalami penurunan jumlah nasabah dan menemui kesulitan dalam membayar kembali kredit yang telah diberikan. OJK  memberikan teguran tertulis dan  memberikan  batas  waktu  bagi  KSP  Intidana  untuk  memperbaiki  masalah keuangannya.
Koperasi  Simpan  Pinjam  Intidana  dilaporkan  kembali  mengalami  masalah keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabahnya. Ketua Umum  Pengurus  KSP  Intidana  Budiman  Gandhi  mengaku  telah  melakukan  proses pengembalian  dana  anggotanya  pasca  homologosasi  tahun  2015  lalu.  Yang  dilakukan sesuai  ketetapan  homologosasi  yang  dibayarkan  dalam  lima  skema,  1-3  skema  telah dibayarkan dari 19 Desember 2016 hingga 31 Desember 2019 sebesar Rp 129,194 miliar. Oleh  karena  itu  masih  ada  tersisa  kewajiban  yang  belum  dibayar  sebesar  Rp  800,907 miliar  dari  total  kewajiban  simpanan  per  3  September  2015  yang  tercatat  Rp  930,101 miliar.  Informasi  ini  menggambarkan  bagaimana  Koperasi  Simpan  Pinjam  Intidana mengalami  kesulitan  pengembalian  dana. 2 Sebagai  akibat  dari  masalah  keuangan  yang dihadapi,  pada  tanggal  22  Desember  2020,  KSP  Intidana  resmi  dinyatakan  pailit  oleh Mahkamah Agung.
Pailit dan Kepailitan adalah hal yang serupa namun tidak sama, maksud dari istilah tersebut memiliki perbedaan yang mendasar. Dalam hal ini pailit adalah keadaan dimana suatu  badan hukum tidak bisa membayar atau dalam keadaan tidak mampu  membayar, sedangkan  kepailitan  menutut  Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 adalah merujuk pada putusan pengadilan yang berdampak pada  adanya sita umum atas seluruh  harta  kekayaan  debitur  yang  dinyatakan  pailit  yang  proses  pengurusan  dan pemberesan harta dilakukan oleh pihak kurator dalam pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas. 3
Pailitnya sebuah koperasi menimbulkan akibat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Koperasi.  Koperasi  dinyatakan  bangkrut  dan  berhenti melakukan  kegiatan  operasional.  Setelah  pailit,  Koperasi  harus  membayar  hutangnya sesuai  dengan  urutan  prioritas  yang  diatur  dalam  UU  tersebut,  yaitu  terlebih  dahulu membayar  kewajiban  kepada  anggota,  kemudian  kepada  kreditur  dan  pemilik  modal. Kewajiban  tanggung  jawab  pengurus  koperasi  dan  pemegang  saham  yang  bertindak sebagai  pengurus,  apabila  terbukti  menimbulkan  kerugian  bagi  koperasi,  akan  dituntut untuk  mengembalikan  kerugian  tersebut.  Perlu  diketahui  bahwa  Nasabah  dan  kreditur koperasi  berhak  untuk  mengajukan  klaim  terhadap  harta  kekayaan  koperasi  melalui
2 Daniel Raja, KSP Intidana Terancam Pailit, https://metrotimes.news/breaking-news/ksp-intidana-terancam-pailit/ diakses pada 10 April 2023, Pukul 10.47.
3 Aditya Fadhil Avisena,Dhea Ranissya Diza, Reformasi Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi Pembatasan Permohonan Pailit Terhadap Koperasi oleh Anggota , Jurnal Legislatif, vol.6 no.1, 2022.
kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Nasabah dan kreditur koperasi dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyelesaikan klaim dan pembayaran hutang.
Pentingnya  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  atau  anggota Koperasi  Simpan  Pinjam  yang  mengalami  pailit  menjadikan  salah  satu  urgensi  dalam memastikan  kepastian  hukum  yang  berlaku.  Beberapa  ketentuan  yang  menaungi perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  atau  anggota  Koperasi  Simpan  Pinjam  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Koperasi  yang  Bermasalah. Menurut ketentuan tersebut, simpanan anggota koperasi dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan  (LPS)  hingga  batas  tertentu.  Jika  koperasi  mengalami  pailit,  maka  LPS  akan mengganti simpanan nasabah yang terdampak dengan batasan tertentu.
Selain itu, nasabah juga berhak untuk mengajukan klaim sebagai kreditur kepada pengadilan yang menangani proses kepailitan koperasi. Nasabah dapat mengajukan klaim untuk  meminta  pengembalian  simpanan  dan  hak-hak  lainnya  yang  mereka  miliki  di koperasi.  Namun,  perlindungan  hukum  ini  tergantung  pada  kondisi  keuangan  koperasi yang  mengalami  pailit.  Jika  keuangan  koperasi  tidak  mencukupi,  maka  nasabah  hanya akan menerima ganti rugi sesuai dengan sisa kekayaan yang ada di koperasi.
Berdasarkan latar belakang permasalahan Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang mengalami  problematika  pailit  diatas,  penulis  berkeinginan  untuk  melakukan  penelitian terhadap  masalah  tersebut  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  nasabah  atau  anggota KSP Intidana pasca pailit, dengan judul “ Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Pasca Pailit”.

## METODE
Penilitian  yang  digunakan  adalah  metode  penulisan  normatif,  yakni  meneliti dengan  menggunakan  teori  hukum,  kajian  pustaka  dan  peraturan  perundang-undangan. Tujuan  dari  metode  ini  adalah  untuk  menghasilkan  kesimpulan  atau  rekomendasi  yang didasarkan pada standar atau aturan yang berlaku.Kemudian pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus,  yaitu  Kasus  Pailit Koperasi  Simpan  Pinjam  Intidana  yang  sudah  berstatus  bebas  pailit  dalam  putusan terakhir peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus- Pailit/2022.
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  yaitu  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian,  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU).  Putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor  10/Pdt.Sus- PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg  Jo.  Nomor  10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg;  Putusan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1292  K/Pdt.SusPailit/2020  tanggal  6  Oktober  2020  dan Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  43  PK/Pdt.Sus-Pailit/2022.  Bahan  hukum  yang digunakan  adalah  buku  dan  jurnal-jurnal  terkait  dengan  Kepailitan  dan  PKPU.  Analisis yang  dilakukan  berupa  deskriptif  analitis,  yakni  menggunakan  kata-kata  verbal  bukan dalam  bentuk  angka. 4 Peneleti  akan  menggambarkan  peraturan  undang-undang  yang berlaku  dengan  mengkaitkan  teori  teori  hukum  dan  praktik  pelaksanaan  hukum  positif yang berhubungan dangan permasalahan yang diteliti
HASIL DAN PEMBAHASAN
Koperasi  Simpan  Pinjam  Intidana  pada  awal  pembentukannya  memenuhi  dan dinyatakan cakap berdiri menjadi Koperasi. Dasar Hukum Koperasi di Indonesia termuat
4 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik , Depok: PT RajaGrafindo Persada,148,2020.
dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  secara  khusus  termuat  dalam  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992. Berdasarkan data yang termuat dalam laman Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Koperasi Simpan Pinjam Intidana berdiri pada tahun 2001 dengan Nomor Badan Hukum Pendirian 14020/BH/KWK.11/V/2001  dengan  data  kelembagaan  total  anggota  berjumlah  46,993 anggota. 5 Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  sudah  memenuhi  aturan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 6 yakni:
a. Koperasi  harus  didirikan  oleh  sekurang-kurangnya  20  orang  anggota  atau  badan hukum koperasi.
b. Koperasi harus memiliki kegiatan usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota.
c. Kegiatan  usaha  koperasi  harus  dilakukan  dengan  prinsip-prinsip  koperasi  seperti keanggotaan terbuka,  pengelolaan demokratis, partisipasi anggota, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) berdasarkan jasa usaha anggota.
d. Koperasi harus memiliki modal sosial yang cukup, yaitu uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib yang dimiliki oleh para anggota koperasi.
e. Koperasi  harus  memiliki  perangkat-perangkat  organisasi  yang  terdiri  dari  rapat anggota, dewan pengawas, pengurus, dan pengawas koperasi.
f. Koperasi  harus  mematuhi  ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Berdasar  penjelasan  latar  belakang  diatas,  Inti  dari  permasalahan  yang  dialami oleh KSP Intidana adalah bermula dari kelalaian dalam melakukan pengurusan keuangan. Sehingga  dalam  perjalanannya  berulangkali  jatuh  dan  sempat  dinyatakan  pailit.  Dengan adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam Pasal 34 UU Perkoperasian,  pengurus  koperasi  harus  bertindak  dengan  bertanggung  jawab.  Apabila kesalahan  perbuatan  berupa  utang,  maka  pertanggung  jawaban  yang  bisa diajukan  oleh anggota  atau  nasabah  adalah  penagihan  di  Pengadilan.  Permohonan  Pailit  tersebut berdasarkan  hutang  yang  belum  terselesaikan  oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam  Intidana. Mengutip  Sutan  Remy  Sjahdeini  memberi  makna utang  adalah  setiap  kewajiban  debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun juga (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang  saja),  maupun  yang  muncul  karena  Undang-Undang,  dan  akibat  putusan  hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 7
Pasalnya selama masa pailit, KSP Intidana sudah diambil alih oleh Tim Kurator dan dalam  pengawasan  Hakim  Pengawas.  Bahkan,  sejak  awal  Agustus  hingga  pertengahan Oktober 2022 tidak lagi dapat beroperasi karena seluruh karyawan telah di-PHK oleh Tim Kurator.  Kepailtan  itu  membuat sengsara  bagi  kelembagaan  dan  bagi  yang  menjalankan usaha. Adanya kondisi itu tidak ada lagi pengurus dan pengelola. 8
Definisi  kepailitan  dirumuskan  dalam  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  No.  37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU). Pasal  ini  menyatakan  bahwa  kepailitan  adalah  keadaan  dimana  seorang  debitur  secara tidak  mampu  membayar  utangnya  secara  teratur  dan  lancar,  yang  dibuktikan  dengan adanya utang yang jatuh tempo dan tidak dibayar, serta adanya keadaan dimana debitur
5 Data Koperasi Simpan Pinjam Intidana, http://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=3374030100001 diakses pada 10 April 2023, Pukul 12.01.
6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
7 Wilda Prima Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Pemegang jaminan Kebendaan Terkait Pelunasan Hutang oleh Debitor (Studi Kasus Putusan No.50/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST), Adil:Jurnal Hukum vol.9  no.2.
8 Ida Fadilah, KSP Intidana Bentuk Pengurus Baru Stelah Bebas Pailit, https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2022/12/19/ksp-intidana-bentuk- pengurus-baru-setelah-bebas-pailit/ , diakses 11 April 2023, pukul 10:27.
tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo dan harus segera dilunasi. Berdasarkan pengertian  ini  dapat  dikatakan  kepailitan  ini  sesuai  prinsipnya  adalah  sita  umum  atas kekayaan  debitur. 9 Dalam  hal  ini,  kepailitan  adalah  suatu  proses  hukum  yang  dilakukan oleh  Pengadilan  Niaga  untuk  melindungi  kepentingan  kreditur  dan  pihak-pihak  yang berkepentingan  lainnya,  dan  untuk  melakukan  pengaturan  ulang  terhadap  utang-utang yang  dimiliki  oleh  debitur,  sehingga  debitur  dapat  membayar  utangnya  secara proporsional  dengan kemampuannya. Proses kepailitan ini melibatkan kurator yang akan mengurus dan mengelola seluruh harta debitur untuk dilikuidasi, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitur. 10 Yang pada  intinya bahwa pengertian mengenai  pailit  dihubungkan  dengan  ketidak  mampuan  untuk  membayar  dari  seorang debitur atas hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. 11
Dengan kondisi tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Intidana sudah mengalami masa sita oleh Kurator. Sita dalam hal kepailitan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU).  Pasal  ini  menyatakan bahwa  pada  saat  pengajuan  permohonan  kepailitan,  debitur  atau  pihak  yang berkepentingan  dengan  debitur  wajib  memberikan  daftar  seluruh  harta  benda  debitur kepada  Hakim  Pengawas.  Kemudian,  Pasal  34  ayat  (2)  mengatur  bahwa  pada  saat permohonan pailit diterima oleh Pengadilan Niaga, maka semua harta debitur akan disita dan dikuasai oleh kurator. Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa kurator wajib melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pengamanan harta debitur yang telah disita.
Sita  ini  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  kreditur  dan  pihak-pihak  yang berkepentingan lainnya dalam proses kepailitan, sehingga harta debitur dapat dilikuidasi dan  hasilnya  dapat  digunakan  untuk  membayar  utang-utang  yang  dimiliki  oleh  debitur. Selain  itu,  sita  juga  dapat  mencegah  terjadinya  pengalihan  atau  penghilangan  harta debitur yang dapat merugikan kreditur dan pihak-pihak lainnya.
Dengan  dikeluarkannya  Putusan  Pailit  pada  saat  itu  tahun  2020  yang  tertuang dalam  Putusan  Nomor  14/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN  Smg.  Putusan  yang  dikeluarkan  oleh Pengadilan  Niaga  Semarang  dalam  proses  kepailitan  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP) Intidana. Isi putusan tersebut adalah menyetujui permohonan penjualan aset KSP Intidana untuk membayar utang kepada para kreditor dan nasabah KSP Intidana. Hasil penjualan aset  tersebut  kemudian  digunakan  untuk  membayar  utang  KSP  Intidana  kepada  para kreditor  dan  nasabah,  dengan  urutan  prioritas  yang  telah  ditentukan  oleh  hukum kepailitan. Setelah utang KSP Intidana terbayar, sisa hasil penjualan aset akan disetorkan kepada kurator untuk dikelola sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan.
Terdapat  sekitar  49.000  anggota  Koperasi  Simpan  Pinjam  Intidana  yang  merugi karena luasnya dampak pailit itu sendiri. 12 Lalu keluarlah putusan Putusan Nomor 1292 K/Pdt.SusPailit/2020 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam proses banding atas kepailitan  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  Intidana.  Dalam  putusan  tersebut,  Mahkamah Agung  menolak  banding  yang  diajukan  oleh  KSP  Intidana  dan  memperkuat  putusan Pengadilan  Niaga  Semarang  yang  telah  memutuskan  untuk  menjual  aset  KSP  Intidana
9 Afif Khafid,Iwan Riswandi dkk, Aspek-Aspek Hukum Tentang Permohonan Pernyataan Pailit, Jurnal Hukum Al’Adl, vol.14 no.1, 2022.
10 Devi Susanto, Hasnati dkk, Kewajiban perusahaan Pailut dalam Penyelesaian Hak-Hak Karyawan ditinjau dari Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , Jurnal Ilmiah Hukum Qistie: vol.12 no.2, 2020.
11 Riesia Darma Bahriani, Analisis Putusan Nomor 14/Pailit/2006/Pn.Niaga.Jkt.Pst , Jurnal Ilmiah Hukum Qistie: vol.7 no.1
12 Immanuel Citra Senjaya, 49.000 Anggota Menolak KSP Intidana dipailtkan, https://www.antaranews.com/berita/1586314/49000-anggota-menolak-ksp-intidana-dipailitkan , diakses pada 11 April 2023. Pukul 11.15.
untuk  membayar  utang  kepada  para  kreditor  dan  nasabah.  Mahkamah  Agung  juga menegaskan  bahwa  keputusan  Pengadilan  Niaga  Semarang  dalam  menjual  aset  KSP Intidana  merupakan  keputusan  yang  sah  dan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum kepailitan. Pengadilan Niaga Semarang telah mempertimbangkan dengan seksama kondisi dan kepentingan semua pihak, termasuk para kreditor dan nasabah KSP Intidana, dalam membuat keputusan tersebut.
Tentunya  pada  tahun  2020,  permohonan  atas  pernyataan  pailit  yang  telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sudah mencakup fakta atau keadaan yang terbukti secara sah. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (PKPU)  mengatur mengenai permohonan pernyataan  pailit.  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  permohonan  pernyataan  pailit  dapat diajukan oleh kreditur tunggal atau beberapa kreditur yang utangnya tidak dibayar oleh debitur,  yang  besarnya  mencapai  batas  minimal  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  3 ayat  (1)  UU  PKPU.  Artinya,  permohonan  pernyataan  pailit  dapat  diajukan  oleh  kreditur yang  merasa  dirugikan  karena  utangnya  tidak  dibayar  oleh  debitur.  Untuk  dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, kreditur harus memenuhi persyaratan batas minimal  utang  yang  belum  dibayar,  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  UU PKPU. Kondisi Koperasi Simpan Pinjam apabila sudah dikeluarkan putusan yang diperoleh dari hakim yang memutuskan di Pengadilan, maka statusnya berkekuatan hukum tetap. 13 Hal yang mendasari kondisi KSP tidak dapat beroperasi lagi dikarenakan sudah memenuhi substansi dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor  25 tahun 1992.
Terjadinya  Kepailitan  itu  meliputi  seluruh  kekayaan  debitor  pada  saat  putusan pailit  diucapkan  serta  segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama  kepailitan.  Sesuai  dengan Pasal 21 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Perkoperasian mengatur tentang hak dan kewajiban anggota koperasi. Dalam Pasal 21 tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak anggota  koperasi  antara  lain  adalah  berhak  memberikan  suara  dalam  rapat  anggota, berhak memperoleh pembagian hasil atas simpanannya, dan wajib memenuhi kewajiban atas simpanan  pokok  dan  simpanan  wajib  sesuai dengan  ketentuan  anggaran  dasar  dan anggaran  rumah  tangga  koperasi.  Pasal  21  dalam  Undang-Undang  No  37  Tahun  2004 merupakan  pelaksanaan  dari  Pasal  1131  KUHPerdata  yang  menjelaskan  bahwa  seluruh harta kekayaan debitor, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, termasuk yang sudah ada atau yang akan datang dikemudian hari, hal tersebut menjadi tanggungan bagi seluruh utang debitor. 14
Hak  dan  Kewajiban  anggota  Koperasi  akan  hilang  apabila  mereka  sudah  tidak menjadi anggota, namun selama masih terdaftar sebagai anggota hak nya masih menjadi tanggung  jawab  oleh  pengurus.  Dengan  kondisi  Koperasi  yang  pailit  dan  menuju pembubaran  maka  adanya  proses  pembubaran  dengan  waktu  paling  lambat  2  bulan setelah  investigasi  dan  setelah  semua  hak  anggota  selesai,  disitulah  badan  hukum Koperasi  baru  bisa  hilang. 15 Perlu  diketahui  bahwa  terdapat  Akibat  Hukum  terhadap Koperasi yang dipailitkan bagi Anggota atau Nasabah, Pengurus dan Kreditor yaitu:
1. Anggota Koperasi: Anggota koperasi dapat kehilangan simpanan atau investasi yang telah  mereka  lakukan  pada  koperasi  tersebut.  Jika  koperasi  memiliki  hutang  yang belum  terbayar,  maka  anggota  koperasi  juga  dapat  diwajibkan  untuk  membayar hutang  tersebut,  tergantung  pada  struktur  organisasi  koperasi  dan  peraturan  yang berlaku  di  negara  tempat  koperasi  tersebut  berada.  Lebih  lanjut  membahas  akibat
13 Riza Fibriani, Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Ius Constituendum, vol.7 no.1, 2022.
14 Yane Pakel, Kedudukan Bak Sebagai Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembebasan harta Pailit, Al- Amwal: Journal of Islamic economic Law, vol.3 no.1, 2018.
15 Riandy Arya Satria, I Nyoman Putu Budiartha,dkk, Akibat Hukum pembubaran Koperasi Terhadap Hak dan Kewajiban Anggota, Jurnal Preferensi Hukum , vol.2 no.3, 2021.
hukum  bagi  anggota  Koperasi  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 1992 Pasal 55.
2. Kepengurusan  Koperasi:  Para  pengurus  koperasi  dapat  dikenakan  tanggung  jawab hukum jika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan koperasi mengalami  kebangkrutan.  Mereka  dapat  diwajibkan  untuk  membayar  hutang koperasi atau dikenai sanksi hukum lainnya.
3. Kreditor:  Kreditor  atau  pihak  yang  memberikan  pinjaman  kepada  koperasi  dapat mengambil  tindakan  hukum  untuk  memulihkan  kewajiban  hutang  yang  belum terbayar.  Mereka  dapat  meminta  likuidator  untuk  menjual  aset  koperasi  dan membagikan hasil penjualan kepada para kreditur.
Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepailitan yang diperuntukkan kepada debitor dan kreditor dengan tujuan agar hak masing-masing pihak dilindungi dan tidak  terjadi sengketa  antara  debitor  dengan  kreditor maupun  kreditor  dengan  kreditor lainnya. 16 Perlindungan yang dimaksudkan juga tidak memberikan dampak kerugian bagi kreditor  maupun  debitor.  Karena  undang-undang  kepailitan  terdiri  dari  beberapa  pasal yang mengatur tentang perlindungan dalam kepailitan, maka tidak ada pasal tertentu yang secara  khusus  mengatur  tentang  perlindungan  dalam  kepailitan.  Namun,  perlindungan yang  dijelaskan  di  atas  dapat  ditemukan  dalam  berbagai  pasal  dalam  undang-undang kepailitan,  seperti  Pasal  2  hingga  pasal  5,  Pasal  12,  Pasal  14,  Pasal  16,  Pasal  20  hingga Pasal 26.
Undang-undang  Kepailitan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak yang  terlibat  dalam  suatu  proses  kepailitan,  baik  itu  kreditur,  debitur,  maupun  pihak ketiga  yang  terkait.  Berikut  adalah  beberapa  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh undang-undang kepailitan:
1. Perlindungan untuk Debitur: Ketika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang  serius  dan  tidak  mampu  memenuhi  kewajiban  keuangannya,  undang-undang kepailitan  memberikan  kesempatan  kepada  perusahaan  untuk  melakukan restrukturisasi  keuangannya  sehingga  dapat  menghindari  kepailitan.  Selama  proses restrukturisasi, debitur akan mendapat perlindungan dari tuntutan kreditur, sehingga perusahaan dapat fokus pada perbaikan kondisi keuangannya.
2. Perlindungan  untuk  Kreditur:  Undang-undang  kepailitan  juga  memberikan perlindungan  bagi  kreditur,  yang  memiliki  hak  untuk  menagih  kewajiban  keuangan dari  debitur  yang  tidak  mampu  membayarnya.  Melalui  proses  kepailitan,  kreditur dapat  memperoleh  pembayaran  dari  aset  perusahaan  yang  dijual  atau  dipailitkan, sehingga mereka dapat memulihkan sebagian atau seluruh kewajiban keuangannya.
3. Perlindungan  untuk  Pihak  Ketiga:  Selama  proses  kepailitan,  undang-undang memberikan  perlindungan  untuk  pihak  ketiga  yang  memiliki  kepentingan  dengan perusahaan, seperti pegawai, konsumen, atau mitra bisnis. Perlindungan ini meliputi perlindungan  terhadap  pemutusan  kontrak  yang  berlebihan  dan  tuntutan  hukum yang tidak berdasar.
Perlindungan Hukum dikemukakan awal mulanya bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Dikemukakan oleh Fitzgerald dan dikutip pleh Satjipto Raharjo. Teori ini menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan dan antar hukum dan moral tidak  boleh  dipisahkan. 17 Menurut  Utrecht,  kepastian  hukum  mengandung  dua pengertian,  yaitu  pertama,  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  membuat  individu mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua,  berupa keamanan  hukum  bagi  individu  dari  kesewenangan  pemerintah  karena  dengan  adanya
16 Nugrah Maulid, Imam Koeswahyono, Yuliati, Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Terjadiya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka , Adil: Jurnal Hukum Vol.8 No 2.
17 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,106, 2000.
aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yangboleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu 18
Kepastian  hukum  adalah  prinsip  hukum  yang  menjamin  bahwa  hukum  harus  jelas, dapat dipahami, dan dapat diakses oleh semua orang sehingga mereka dapat mengetahui hak  dan  kewajiban  mereka  dalam  masyarakat.  Prinsip  kepastian  hukum  ini  juga memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau individu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. 19 Dalam konteks ini, kepastian hukum adalah penting untuk  menjaga  stabilitas  dan  keamanan  di  masyarakat,  serta  mendorong  investasi  dan pertumbuhan  ekonomi  yang  sehat.  Dengan  memiliki  kepastian  hukum,  individu  dan perusahaan  dapat  merencanakan  tindakan  mereka  secara  lebih  baik  dan  dapat mengandalkan  bahwa  hukum  akan  diaplikasikan  secara  konsisten  dan  adil  oleh pemerintah.
Sudikno Mertukusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan  bahwa  hukum  tersebut  harus  dijalankan  dengan  cara  yang  baik.  Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek  yuridis  yang  dapat  menjamin  adanya  kepastian  bahwa  hukum  berfungsi  sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. 20 Adanya hukum sebagai norma, dan norma sebagai aturan cara hidup bermasyarakat, maka Undang-undang adalah  aturan yang ditetapkan oleh  pemerintah  untuk  mengatur  perilaku  manusia  dan  menjaga  ketertiban  di masyarakat.  Dalam  konteks  kepastian  hukum,  undang-undang  memiliki  peran  penting sebagai sumber utama hukum yang memberikan kepastian dan stabilitas dalam hukum dan menjaga hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat.
Gustav  Radbruch  menjelaskan  bahwa  hukum  harus  setidaknya  mengandung  nilai  3 (tiga) identitas, yaitu :
a. Asas kepastian hukum ( rechtmatigheid ), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
b. Asas  keadilan  hukum  ( gerectighei t),  Asas  ini meninjau  dari sudut  filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
c. Asas kemanfaatan hukum ( zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility ) Kepastian  Hukum  dapat  diartikan  bahwa  seseorang  akan  mendapatkan  sesuatu yang  diharapkan  dan  yang  menjadi  haknya  dalam  keadaan  tertentu.  Van  Apeldoorn menjelaskan  bahwa  Kepastian  sendiri  diartikan  sebagau  kejelasan  norma  sehingga dapat  menjadi  pedoman  bagi  masyarakat.  Kepastian  ini  berarti  kejelasan  scenario perilaku  yang  bersifat  umum  dan  mengikat  semua  yang  terlibat  dan  termasuk konsekuensi-konsekuensi  hukumnya. 21 Kepastian  hukum  adalah  jaminan  atas  hukum dijalankan,  hukum  tanpa  nilai  kepastian  hukum  akan  kehilangan  makna  karena  tidak bisa  dijadikan  pedoman  dalam  berperilaku.  Dalam  konteks  kepailitan,  teori  kepastian hukum  memiliki  peran  penting  dalam  menjamin  bahwa  proses  kepailitan  dilakukan secara  adil,  jelas,  dan  teratur,  serta  memberikan  kepastian  kepada  para  kreditur  dan pihak-pihak  terkait  lainnya.  Sesuai  dengan  nilai-nilai  dasar  hukum  yang  memiliki  tiga unsur yakni keadian, kegunaan dan kepastian hukum. 22
18 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23.
19 Nugrah Maulid,Imam Koeswahyono dkk, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam hal Terjadinya Wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka , Adil: Jurnal Hukum, vol.8 No.2, 2020.
20 Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
21 Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, vol.14 No 2.
22 Ahmad Fatono, Elfrida Ratnawati Gultom, Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Terkait Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Itikad Buruk Debitor Dalam Permohonan Pailit , Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, vol.7 no.1, 2023.
Dalam  penyelesaian  masalah  setelah  pailitnya  Koperasi  Simpan  Pinjam,  tugas kurator  adalah  membagikan  Harta  Pailit.  Pembagian  Harta  Pailit  sesuai  dengan  Pasal 189 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang diberikan sesuai  dengan  kedudukan  Kreditor  Pailit.  Kreditor  memiliki  hak  untuk  menuntut kembali  utang-utangnya,  tetapi  pembayaran utang  tersebut  tergantung  pada  seberapa banyak aktiva koperasi yang dapat diambil untuk membayar utang-utang tersebut. Jika utang-utang  melebihi  jumlah  aktiva  koperasi,  maka  kreditur  tidak  akan  menerima pembayaran penuh atas utang mereka. Anggota koperasi mungkin kehilangan simpanan dan investasi mereka. Jika koperasi tidak memiliki aktiva yang cukup untuk membayar utang-utangnya,  maka  anggota  koperasi  terancam  tidak  akan  menerima  kembali  uang yang telah mereka simpan di koperasi.
Tertuang  pada  Pasal  55  diatur  bahwa  pemegang  saham,  pemilik,  atau  pengurus suatu badan hukum, termasuk badan usaha yang diselenggarakan dengan cara koperasi, bertanggung jawab atas kewajiban yang belum terpenuhi jika aset badan hukum tidak mencukupi  untuk  melunasi  utang  dalam  situasi  kepailitan.  Namun,  tanggung  jawab tersebut dibatasi oleh jumlah modal yang ditempatkan dan disetor serta nilai nominal saham  yang  dimiliki  oleh  para  pemegang  saham.  Dalam  UU  KPKPU,  Pasal  55  juga mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab tersebut diatur dalam Undang-Undang  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada  penjelasan  lebih  lanjut mengenai  bagaimana  pengaturan  dan  penghitungan  tanggung  jawab  tersebut  dalam praktiknya.  Dengan mengedepankan  Asas Kepastian  Hukum  dan Keadilan maka  disini peran  kurator  sangat  penting  untuk  membantu  Debitor  pailit  dalam  melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit dan melakukan pelunasan terhadap utang yang disebabkan oleh Debitor Pailit.
Implementasi  dari  Perlindungan  hukum  terhadap  Anggota  atau  Nasabah  Koperasi tertuang  dalam  Pasal  1131  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  yang mengatur  tentang  urutan  pembayaran  hutang  dalam  situasi  kepailitan.  Pasal  ini menyatakan  bahwa  seluruh  kreditur  harus  dibayar  dalam  urutan  tertentu,  dengan prioritas  diberikan  kepada  kreditur  yang  memiliki  jaminan  kebendaan  atau  jaminan fidusia. Lebih lanjut Pasal 1132 menjelaskan bahwa seluruh benda kepemilikan debitor yang telah menjadi jaminan bagi para kreditornya atau pemilik piutang secara bersama- sama  dan  penjualan  terhadap  benda  yang  menjadi  milik  debitor  akan  dibagi berdasarkan  asas  keseimbangan  yakni  berdasarkan  nilai  tagihan  dari  masing-masing kreditor dan jika kreditor memiliki jaminan, maka kreditor tersebut akan didahulukan pembayarannya. 23 Dalam  situasi  kepailitan,  teori  kepastian  hukum  juga  memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif terhadap pihak-pihak yang  terlibat  dalam  proses  kepailitan.  Dalam  hal  ini,  pengadilan  harus  memastikan bahwa proses kepailitan dilakukan dengan memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku.
Selain  itu,  teori  kepastian  hukum  juga  menuntut  adanya  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  proses  kepailitan.  Hal  ini  mencakup  pemenuhan  hak-hak  para kreditur untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang proses kepailitan, serta  memastikan  bahwa  aset  perusahaan  yang  dipailitkan  dikelola  dengan  baik  dan efisien  untuk  membayar  hutang-hutang  yang  terhutang.  Dalam  rangka  memastikan kepastian  hukum  dalam proses  kepailitan,  penting  untuk melibatkan  para  ahli hukum yang  berpengalaman  dan  dapat  memberikan  saran  dan  panduan  dalam  menghadapi situasi  kepailitan.  Hal  ini  dapat  membantu  memastikan  bahwa  proses  kepailitan dilakukan  dengan  benar  dan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  serta  memberikan kepastian  bagi  pihak-pihak  terkait  tentang  hak  dan  kewajiban  mereka  dalam  proses
23 Ambo Dalle, Elfrida Ratnawati Gultom, Itikad Buruk Direksi Perseroan Terbatas Dalam Sengketa Utang Piutang Yang Berakibat Kepailitan , Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, vol.7 no 1, 2023.
kepailitan.  Penyelesaian  terhadap  masalah  utang  piutang  melalui  proses  kepailitan sebenarnya cukup rumit, namun dengan telah diundangkannya Undang-Undang No 37 Tahun 2004, 24 maka penyelesaian masalah utang piutang melalui lembaga kepailitan di Pengadilan  Niaga  menjadi  hal  yang  telah  banyak  ditempuh  oleh  para  pihak  yang persoalan  utang  piutangnya  bermasalah,  dan  tidak  sedikit  mengenai  kasus  Koperasi Simpan Pinjam.  Hal ini antara lain disebabkan karena di dalam undang-undang tersebut telah  memberikan  perlindungan  hukum  yang  seimbang  dan  adil  kepada  kreditor, debitor dan masyarakat.

## KESIMPULAN
Kondisi  Koperasi  Simpan  Pinjam  Intidana  setelah  dikeluarkannya  beberapa  kali putusan  atas  permohonan  pailit,  tentunya  menyebabkan  kerugian  bagi  para  anggota meski  kita  ketahui  kondisinya  sekarang  sudah  dinyatakan  bebas  dari  pailit.  Namun tentunya  pemulihan  aset  dan  harta  yang  dimiliki  oleh  anggota  oleh  pengurus  koperasi tidak langsung selesai secara singkat. Oleh karena itu,  pentingnya  mengetahui porsi hak atas  perlindungan  sebagai  anggota  dalam  Koperasi  yang  mengalami  pailit  adalah  salah satu bentuk menjaga diri dari kerugian.  Dengan adanya teori kepastian hukum membuat harus  adanya  transparansi  dan  akuntabilitas  Koperasi  dalam  proses  kepailitan.  Hal  ini mencakup pemenuhan hak-hak para kreditur untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat  tentang  proses  kepailitan,  serta  memastikan  bahwa  aset  perusahaan  yang dipailitkan  dikelola  dengan  baik  dan  efisien  untuk  membayar  hutang-hutang  yang terhutang,  untuk  pemenuhan  hak  sebagai  anggota  Koperasi  Simpan  Pinjam.  Sebagai anggota  atau  nasabah  Koperasi  Simpan  Pinjam  Intidana,  sudah  pasti  mereka  memiliki perlindungan  hukum  yang  cukup  dalam  hal  koperasi  mengalami  pailit.  Hak  anggota koperasi atas simpanannya dilindungi oleh undang-undang dan diberikan prioritas kedua setelah  pembayaran  hutang  koperasi.  Oleh  karena  itu,  bagi  anggota  koperasi  yang mengalami  pailit,  tetap  terdapat  jaminan  hak-hak  mereka  sebagai  anggota  koperasi  dan simpanan yang mereka miliki.
Perlindungan  hukum  bagi  anggota  koperasi  yang  mengalami  pailit  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian.  Pasal  66  UU Perkoperasian mengatur bahwa jika koperasi dinyatakan pailit, maka aset dan kekayaan koperasi harus digunakan terlebih dahulu untuk membayar hutang-hutang koperasi, dan apabila masih tersisa maka dapat digunakan untuk membayar simpanan anggota koperasi. Selain  itu,  anggota  koperasi  yang  memiliki  simpanan  di  koperasi  juga  dilindungi  oleh undang-undang.  Pasal  72  UU  Perkoperasian  menyatakan  bahwa  simpanan  anggota koperasi  merupakan  simpanan  yang  tidak  dapat  dicairkan  selama  koperasi  masih beroperasi.  Namun,  jika  koperasi  dinyatakan  pailit,  maka  simpanan  anggota  koperasi menjadi  prioritas  kedua  setelah  pembayaran  hutang-hutang  koperasi.  Dan  diatur  pula dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seluruh kreditur harus dibayar dalam urutan tertentu, dengan prioritas diberikan kepada kreditur. Dengan ini maka undang-undang telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan adil kepada kreditor, debitor dan masyarakat.

## REFERENSI
Arya Satria & Riandy I Nyoman Putu Budiartha, dkk. (2021). Akibat Hukum Pembubaran Koperasi Terhadap Hak dan Kewajiban Anggota . Jurnal Preferensi Hukum , 2(3), 13. https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3982.465-471
Charlie, Refhianti. (2021). Kedudukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Kreditor Pada Koperasi Pandawa Mandiri Group Yang dinyatakan Pailit atas Disitanya Boedel
24 Issac Davis Panjaitan, Asnati,Fahmi, Pertanggungjawaban Penjamin/Guarantor (Personal/Corporate Guarante) Dalam perkara Kepailitan, Jurnal Hukum Positum, vol.5, no.2, 2020.
Pailit oleh Negara, Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum , 4(1), 8. https://doi.org/10.36085/jpk.v4i1.1277
Dalle, Ambo & Elfrida Ratnawati Gultom. (2023). Itikad Buruk Direksi Perseroan Terbatas Dalam  Sengketa  Utang  Piutang  Yang  Berakibat  Kepailitan, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan , 7(1), 10. http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4291 Darma Bahriani, Riesia. (2015). Analisis Putusan Nomor 14/Pailit/2006/Pn.Niaga.Jkt.Pst, Jurnal Ilmiah Hukum Qistie, 7(1),5. http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v7i1.1044
Fadhil  Avisena  &  Aditya.  Dhea  Ranissya  Diza.  (2022).  Reformasi  Hukum  Kepailitan Terhadap Koperasi Pembatasan Permohonan Pailit Terhadap Koperasi oleh Anggota, , 6(1), 7. https://doi.org/10.20956/jl.v6i1.23885
Fatono,  Ahmad  &  Elfrida  Ratnawati  Gultom.  (2023).  Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 515 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Terkait Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Itikad  Buruk  Debitor  Dalam  Permohonan  Pailit, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Pendidikan , 7(1), 12. https://doi.org/10.20956/jl.v6i1.23885
Fauzia,  Nur.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penolakan  Pembayaran  Utang  Oleh Kreditor  pada  saat  Permohonan  Pailit  Diajukan, Legalitas:  Jurnal  Hukum ,  12(1),  6. http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.199 Fauzi  Indarto,  Aditya  &  Siti  Mahmudah,  dkk.  (2022).  Analisis  Yuridis  Permohonan Pembatalan  Putusan  Perdamaian  (Homologi)  Koperasi  Simpan  Pinjam  Intidana,
Diponegoro Law Journal , 11(2), 11. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/
Fibriani, Riza,  (2022). Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal  Bayar Pada Masa
Pandemi Covid-19, Jurnal Ius Constituendum , 7(1), 9. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575
Issac,  Davis  Panjaitan  &  Asnati  dkk.  (2020).  Pertanggungjawaban  Penjamin/Guarantor (Personal/Corporate  Guarante)  Dalam  perkara  Kepailitan ,  Jurnal  Hukum  Positum , 5(2), 13. https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/4231
Khafid,  Afif.  &  Iwan  Riswandi  dkk.  (2022).  Aspek-Aspek  Hukum  Tentang  Permohonan Pernyataan Pailit , Jurnal Hukum Al’Adl , 14(1), 10.
http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6171
Maulid,  Nugrah  &  Imam  Koeswahyono  dkk.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah Pialang  Perdagangan  Berjangka  Dalam  hal  Terjadinya  Wanprestasi  yang  dilakukan oleh  Pihak  Pialang  Perdagangan  Berjangka ,  Adil:  Jurnal  Hukum ,  8(2),  11. http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6171
Prima  Putri,  Wilda.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Bank  Sebagai  Pemegang jaminan  Kebendaan  Terkait  Pelunasan  Hutang  oleh  Debitor  (Studi  Kasus  Putusan No.50/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST), Adil: Jurnal Hukum , 9(2), 9.
https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.827 .
Susanto, Devi Hasnati dkk. (2020). Kewajiban perusahaan Pailit dalam Penyelesaian Hak- Hak Karyawan ditinjau dari Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, Jurnal  Ilmiah Hukum Qistie , 12(2), 12. http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v13i2.3912 Wijayanta,  Tata,  (2015).  Asas  Kepastian  Hukum  Keadilan  dan  Kemanfaatan  dalam Kaitannya  dengan  Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga ,  Jurnal  Dinamika Hukum, 14(2),6. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291
Yane  Pakel,  (2018).  Kedudukan  Bak  Sebagai  Kreditor  Separatis  dalam  Pengurusan  dan Pembebasan  harta  Pailit, Al-Amwal:  Journal  of  Islamic  Economic  Law ,3(1),5. https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.200
Raharjo, Satjipto. (2020). Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Suteki  dan  Galang  Taufani.  (2022).  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Filsafat,  Teori  dan Praktik. Depok: PT Raja Grafindo Persada,148.
Syahrani,  Riduan.  (1999).  Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum.  Bandung:  Penerbit  Citra Aditya Bakti.
Zainal, Asikin. (2012).  Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Citra  Senjaya,  Immanuel.    (2022).  49.000  Anggota  Menolak  KSP  Intidana  Dipailtkan. Diunduh di https://www.antaranews.com/berita/1586314/49000-anggota- menolak-ksp-intidana-dipailitkan/ tanggal 11 April 2023 Fadilah,Ida.  (2022).  KSP  Intidana  Bentuk  Pengurus  Baru  Stelah  Bebas  Pailit.  Diunduh  di https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-
kriminal/2022/12/19/ksp-intidana-bentuk-pengurus-baru-setelah-bebas-pailit/
tanggal 11 April 2023 Raja,Daniel (2020). KSP Intidana Terancam Pailit. Diunduh di https://metrotimes.news/breaking-news/ksp-intidana-terancam-pailit/  tanggal  10 April 2023 Data Koperasi Simpan Pinjam Intidana, http://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=3374030100001. Copyright Holder : © Suci Binta Rihmaniya, Elfrida Ratnawati (2023).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: