Vol.1, No.2, October 2020
e-ISSN: 2722-5062 DOI: 10.20473/ajim.v1i1.19438

## INOVASI KEUANGAN DI BIDANG EQUITY CROWDFUNDING DALAM

## PENGEMBANGAN PASAR MODAL
Cynthia Kurniawan Ong Universitas Airlangga E-mail korespondensi: c.cynthiakrnwn@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  memaparkan  gagasan  baru  tentang  teknologi  informasi  urun  dana  ekuitas  (equity crowdfunding),  berdasarkan  Undang-Undang  Pasar  Modal  dan  peraturan  otoritas  jasa  keuangan. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  mengkaji  isu  hukum  terkait  equity crowdfunding dalam perkembangan pasar modal  termasuk yang berasal dari aturan yang berkaitan dengan topik dan pendekatan konseptual yaitu pendapat hukum dari para ahli yang diambil dari jurnal, buku,  dan  sumber  terverifikasi  lainnya  yang  terkait  dengan  topik  tersebut).  Hasil  penelitian menyimpulkan bahwa equity crowdfunding merupakan sistem baru yang penting dalam dunia bisnis oleh  karena  itu  diperlukan  payung  hukum  yang  memadai  untuk  melindungi  komunitas  pengguna layanan. Meski sudah ada beberapa regulasi hukum terkait urun dana ekuitas, namun belum cukup menjelaskan keterkaitannya dengan pasar modal. Sehingga, aturan hukum teknologi baru informasi harus dijelaskan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kebingungan di kemudian hari dan dapat digunakan untuk perlindungan masyarakat.
Kata Kunci: Pasar Modal, Teknologi Keuangan, Urun Dana Ekuitas

## ABSTRACT
This article presents a new idea of equity crowdfunding information technology, based on the Capital Market Law and financial services authority regulations. The research method uses normative juridical approach method including those derived from rules related to the topic and conceptual approaches, namely legal opinions from experts drawn from journals, books and other verified sources related to the topic). The results of the study conclude that equity crowdfunding is an important new system in the business world. Therefore, an adequate legal umbrella is needed to protect the community of service users.  Although  there  are  several  legal  regulations  related  to  equity  crowdfunding,  they  do  not adequately explain its relationship to the capital market. Thus, the new information technology law rules must be explained in such a way so as not to cause confusion in the future and can be used for public protection.
Keywords : Capital Market, Financial Technology, Equity Crowdfunding

## 1. PENDAHULUAN
Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat, pasar modal sebagai salah satu alternatif pendanaan baik bagi pemerintah ataupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal, dan swasta yaitu perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek baik dalam bentuk saham atau obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal (Nasution, 2015).
Keberadaan pasar modal di Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional, bahkan secara faktual pasar modal yang tanggung dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik telah menjadi pusat saraf financial ( financial serve centre ) pada dunia ekonomi  modern  dewasa  ini.  Maka,  pasar  modal  juga  dijadikan  sebagai  salah  satu  indikator perkembangan  perekonomian  suatu  negara  (Muklis,  2016).  Suatu  perkembangan  tidak  dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi. Di era sekarang ini, perkembangan teknologi berkembang semakin pesat dan cepat. Inovasi kian bermunculan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga  mendorong  berbagai  sektor  untuk  menggunakan  teknologi,  salah  satunya  yaitu  sektor keuangan  yang  sering  disebut  dengan  teknologi  keuangan  atau  financial  technology  (fintech). Hadirnya  teknologi  keuangan  membawa  perubahan  yang  signifikan  pada  sektor  keuangan  seperti pada  produk  keuangan,  model  bisnis  keuangan,  atau  perangkat  lunak  yang  berkaitan  dengan keuangan serta komunikasinya (Gomber dkk, 2017). Dunia bisnis dalam industri sektor keuangan pun menjadi lebih mudah menjangkau pada seluruh lapisan masyarakat, dimana hal tersebut sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Salah  satu  permasalahan  ekonomi  yang  harus  ditangani  oleh  pemerintah  adalah  kendala permodalan bagi para pelaku usaha. Dalam menghadapi permasalahan demikian maka dibutuhkan sumber dana pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan (Irawati, 2019). Berbagai produk dari financial  technology  bermunculan  dengan  produk-produk  yang  didesain  untuk  mempermudah masyarakat, salah satunya adalah layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi  atau  equity  crowdfunding  sebagai  salah  satu  produk  yang  memberikan  solusi  dalam mengatasi kesulitan ekonomi dalam hal permodalan untuk membangun dan mengembangkan usaha (Nugroho  &  Rachmaniyah,  2015).  Dengan  perkembangan  financial  technology  di  hampir  setiap sektor keuangan, tak terkecuali di sektor pasar modal. Oleh karena itu, tema terkait inovasi keuangan di  bidang  Equity  Crowdfunding  dalam  perkembangan  Hukum  Pasar  Modal  di  Indonesia  menjadi menarik untuk dibahas lebih mendalam. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Equity Crowdfunding terangkum dalam aktivitas pasar modal, untuk menganalisis kesamaan Equity Crowdfunding dengan Initial Public Offering dalam pasar modal dan untuk menganalisis peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan rencana pengembangan Equity Crowdfunding di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Pasar Modal
Berdasarkan  pendapat  Mas  Rahmah,  “Pasar  modal  (capital  market)  menjadi  sumber pembiayaan  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  pelaku  usaha  yang  memerlukan  tambahan  modal,  juga sebagai  alternatif  pembiayaan  bagi  masyarakat  investor”  (Rahmah,  2019).  Menurut  Alan N.Rechtschaffen  sebagaimana  dikutip  oleh  Mas  Rahmah,  bahwa  pasar  modal  merupakan  tempat bertemunya  pihak  yang  memiliki  kelebihan  kapasitas  modal  (investor)  dengan  pihak  yang membutuhkan tambahan modal, baik modal jangka pendek maupun jangka panjang (Rahmah, 2019). Berdasarkan  Pasal  1  Angka  13  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pasar Modal), bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik  yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pasar modal mempunyai kegiatan yang sama dengan pasar biasa yaitu adanya kegiatan jual beli, tetapi yang membedakan adalah objek yang diperjual-
belikan, dalam pasar modal memperjual-belikan Efek. Lebih dari itu, pasar modal memiliki kegiatan yang sangat luas yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum sebagaimana diatur dalam  Pasal  1  Angka  15  Undang-Undang  Pasar  Modal,  adalah  kegiatan  Penawaran  Efek  yang dilakukan  oleh  Emiten  untuk  menjual  Efek  kepada  masyarakat  berdasarkan  tata  cara  yang  diatur dalam  peraturan  pasar  modal.  Sedangkan  Emiten  dalam  Pasal  1  Angka  6  Undang-Undang  Pasar Modal  sebagai  pihak  yang  melakukan  penawaran  umum.  Emiten  dapat  berbentuk  peseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi (Rahmah, 2019).
Pasar  modal  juga  berkaitan  dengan  kegiatan  perusahaan  publik,  dimana  Pasal  1  Angka  8 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disebut  dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas) memberikan definisi Perseroan Publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan  modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur  bahwa  perusahaan  publik  adalah  perseroan  yang  sahamnya  telah  dimiliki  sekurang- kurangnya  oleh  300  pemegang  saham  dan  memiliki  modal  disetor  sekurang-  kurangnya Rp.3.000.000.000  atau  suatu  jumlah  pemegang  saham  dan  modal  disetor  yang  ditetapkan  dengan peraturan pemerintah. Suatu perusahaan publik belum tentu dikategorikan sebagai emiten jika belum melakukan penawaran umum, sedangkan emiten dapat dianggap sebagai perusahaan publik apabila jumlah  pemegang  saham  dan  modalnya  memenuhi  ketentuan  Pasal  1  Angka  22  Undang-Undang Perseroan Terbatas (Rahmah, 2019).
Serta  pasar  modal  terdapat  banyak  lembaga  atau  profesi  yang  berkaitan  dengan  Efek  baik lembaga yang memberikan bantuan dan kontribusi penting bagi kegiatan penawaran Efek di pasar perdana maupun pada perdagangan Efek di pasar sekunder. Selain itu terdapat juga profesi penunjang yang terdiri dari notaris pasar modal, konsultan hukum pasar modal, penilai, dan akuntan publik, serta terdapat lembaga penunjang pasar modal yang terdiri dari Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan Kustodian (Rahmah, 2019).
Adapun fungsi pasar modal sebagai berikut (Rahmah, 2019):
1) Fungsi Likuiditas, pasar modal menyediakan dana yang dibutuhkan dengan memfasilitasi transfer modal tidak likuid (modal yang belum diinvestasikan) oleh pihak investor kepada pihak yang membutuhkan modal, yang dilakukan dengan cara menjual Efek seperti saham atau obligasi.
2) Fungsi  Pembiayaan,  pasar  modal  menyediakan  alternatif  pendanaan  dan  sumber pembiayaan  jangka  panjang  bagi  perusahaan  yang  membutuhkan  dengan  cara mengerahkan  dana  dari  masyarakat  yang  membeli  instrumen  keuangan  di  pasar  modal, dalam hal perushaan tidak memiliki aset berwujud yang cukup untuk memperoleh dana tunai, atau tidak dapat mengakses pembiayaan melalui perbankan karena tidak memenuhi persyaratan.
3) Fungsi Alternatif Investasi, pasar modal menyediakan investasi di bidang properti, emas, valuta  asing,  dan  sebagainya  yang  memberikan  kesempatan  kepada  investor  untuk mendapatkan  imbalan  investasi  sesuai  dengan  karakteristik  instrument  investasi  yang dipilih.
4) Fungsi Tabungan Publik, melalui public saving masyarakat menyediakan dana likuid yang dapat  diakses  oleh  perusahaan  yang  membutuhkan,  dan  dana  tersebut  digunakan  oleh perusahaan  untuk  kegiatan  yang  bersifat  produktif,  sehingga  dapat  meningkatkan produktivitas nasional karena membantu peningkatan produksi barang dan jasa dalam skala

## Platform
Equity Crowdfunding
yang lebih besar.
5) Fungsi  Distribusi/Pemerataan  Pendapatan,  investor  yang  membeli  instrumen  di  pasar modal  dapat  memperoleh  pendapatan  berupa  dividen  dan  pendapatan  tetap  atau  bunga karena pasar modal memungkinkan investor untuk menyimpan dan memelihara unit/aset dengan depresiasi dan resiko yang lebih rendah.
6) Fungsi kesejahteraan, pasar modal menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang yang dialokasikan dalam bentuk modal untuk menciptakan atau memperluas lapangan kerjam meningkatkan  volume  aktivitas  perekonomian  yang  sehat,  serta  memberikan  distribusi pendapatan kepada masyarakat.

## Equity Crowdfunding
Urun  dana  atau  Crowdfunding  adalah  suatu  alternatif    metode  pendanaan  usaha  yang berkembang pesat dan kian digemari baik di negara maju maupun negara berkembang. Crowdfunding merupakan  penggalangan  dana dari  masyarakat  untuk  membiayai  suatu  proyek,  pinjaman  kepada individual  atau  bisnis  maupun  keperluan  lain  melalui  platform  berbasis  internet  (Hutomo,  2019). Menurut Valanciene L dan Jegeleiciute, Crowdfunding adalah sebuah metode untuk menghubungkan antara entrepeneu yang menginginkan peningkatan modal dan investor yang memiliki sumber dana melalui  entitas  intermediary  berbasis  internet  (Valanciene  &  Jegeleiciute,  2014).  Crowdfunding merupakan teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas (Akbar,  2020).  Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  di  dalam  sistem Crowdfunding terdapat adanya korelasi antara investor yang memiliki sumber dana terhadap mereka yang mempunyai proyek usaha atau mempunyai ide kreatif suatu usaha tertentu yang membutuhkan suntikan  dana  atau  permintaan  terhadap  financial  source  (Nugroho  &  Rachmaniyah,  2015). Crowdfunding menjadi platform yang dapat diintegrasikan secara praktis di setiap sektor kegiatan ekonomi, salah satunya yaitu di sekotor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Praktek penggalangan dana  ini  merupakan  upaya  untuk  menghimpun  peran  atau  kontribusi  dari  masyarakat  luas  untuk mewujudkan  sebuah  program  atau  proyek  tertentu  yang  dilakukan  secara  online  (Kocer,  2014). Sehingga  Crowdfunding  sebagai  platform  intermediasi  keuangan  berbasis  internet  yang mengumpulkan dana dari masyarakat umum untuk membiayai suatu proyek atau unit usaha dengan menginformasikan proposal suatu proyek (Nugroho & Rachmaniyah, 2015).
Gambar 1. Proses Equity Crowdfunding Menghimpun Dana Sumber: Penulis (2020)
Pemodal, pihak yang membeli saham penerbit
Penerbit, badan hukum Indonesia berbentuk PT
Pada  pelaksanaan  Equity  Crowdfunding  terdapat  tiga  pelaku  utama  yaitu  platform  Equity Crowdfunding berperan sebagai intermediasi keuangan yang mencarikan pendanaan kepada crowd investor  melalui  internet,  Penerbit  yang  membutuhkan  modal  dengan  mengajukan  proposal permintaan  pendanaan  melalui  platform  Equity  Crowdfunding,  dan  Pemodal  melihat  dan menganalisis  peluang  investasi  yang  ditawarkan  pihak  Penerbit  melalui  platform  equity crowdfunding, kemudian memberikan komitmennya untuk mendanai program tersebut.
Crowdfunding mempunyai empat model bisnis yaitu :
1) Donation  Based,  digunakan  untuk  proyek  atau  program  bersifat  non-profit,  yang berinisiatif sosial  dan amal sehingga para penyandang tidak mengharapkan keuntungan, tetapi umumnya mereka akan memperoleh imbalan dalam bentuk jasa atau barang dari aksi donasi yang mereka lakukan. (Forbes & Schaefer, 2017). Contohnya membantu penderita kanker yang tidak mempunyai dana.
2) Reward Based, proyek atau program yang memberikan penawaran berupa imbalan barang, jasa atau hak, dalam hal ini bukan memberikan keuntungan dari proyek tersebut,  biasanya digunakan untuk program dari industri kreatif seperti games, yang mana para donator akan mendapat  imbalan  berupa  fitur-fitur  menarik  dari  games  tersebut.  (Nugroho  & Rachmaniyah, 2015).
3) Debt Based, sama seperti pinjaman kredit dimana pihak startup atau UKM sebagai debitur mengajukan proposalnya dan crowd investor sebagai kreditur akan menyetorkan modalnya sebagai pinjaman dengan imbalan berupa bunga.(Hsueh & Koh, 2015).
4) Equity  Based,  penyetoran  dana  crowd  investor  akan  menjadi  ekuitas  (saham)  sebagai kepemilikan atas unit usaha yang diprogramkan oleh startup atau UKM tersebut dan crowd investor  mendapatkan  imbalan  keuntungan  dari  unit  usaha  tersebut  sesuai  dengan persentase penyetoran dana. (Belleflame & Lambert, 2013).
Dasar hukum crowdfunding diatur dalam beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,  yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut dengan POJK 77/2016),  Peraturan    OJK No.13/POJK.02/2018  tentang  Inovasi  Keuangan  Digital  di  Sektor  Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan POJK 13/2018) dan  Peraturan OJK No.37/POJK.04/2018 tentang  Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  (equity crowdfunding) (selanjutnya disebut dengan POJK 37/2018.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji isu hukum terkait equity crowdfunding  dalam  perkembangan  pasar  modal.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  meliputi Undang-Undang (UU) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku teks, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah di internet. Penulis juga mengakses beberapa website internet yang ada kaitannya dengan topic penelitian guna mendapatkan kerangka konsep berpikir dan memahami konteks dari penelitian secara mendalam. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisa untuk mencari keterkaitan dan  kesesuaian dengan topik penelitian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang- undang (statue  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach).  Pendekatan  undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani.  Pendekatan  konseptual  (conceptual  approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## 4. PEMBAHASAN

## Equity Crowdfunding Dalam Perkembangan Hukum Pasar Modal
Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal terlihat bahwa adanya pembatasan sempit terhadap definisi pasar modal, seolah yang menjadi fokus utama dalam pasar modal adalah kegiatan penawaran umum. Menurut pendapat Munir Fuady sebagaimana dikutip pada jurnal Naomi Norita dan Deborah Harahap, pasar modal adalah suatu tempat atau sistem dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk capital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat Efek yang baru dikeluarkan (Norita & Harahap, 2020). Sedangkan menurut Victor Purba dikutip oleh sumber yang sama, pasar modal adalah suatu lembaga dimana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri  diperdagangkan.  Oleh  sebab itu,  tempat  dilakukannya  perdagangan  Efek  seharusnya tidak hanya mengacu kepada kegiatan penawaran umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Berdasarkan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK), menyatakan bahwa “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal”. Definisi pasar modal juga diatur secara sempit dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pasar Modal. Tetapi ketika diterbitkannya POJK 37/2018, berdasarkan Pasal 4 menyatakan bahwa  “Kegiatan  Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan kegiatan jasa  keuangan  di  sektor  pasar  modal”.  Hal  tersebut  menjadi  kontradiksi  karena  dalam  Undang- Undang Pasar Modal dan Undang-Undang OJK, kegiatan equity crowdfunding tidak masuk dalam definisi pasar modal.
Equity  crowdfunding  berada  dalam  lingkup  kegiatan  perdagangan  Efek  yaitu  saham menggunakan  sistem  elektronik  untuk  mempertemukan  kepentingan  pemodal  dan  penerbit.  Pihak penyelenggara/platform  menyediakan  jalan  bagi  perusahaan  penerbit  saham  agar  dapat mengumpulkan dana dari pemodal untuk kepentingan bisnisnya. Pemodal menerima ekuitas sebagai imbalan dari dana mereka, dan ketika mereka membeli ekuitas atau saham yang ada, hukum Efek atau pasar modal mengatur transaksi tersebut. (Darian, 2020).
Pada dasarnya kegiatan equity crowdfunding merupakan bentuk Mini Initial Public Offering (Mini IPO) (Economic Times, 2020). Mini IPO berfungsi agar usaha kecil dan menengah maupun startup tidak perlu memperoleh perizinan untuk dapat memperoleh dana dari masyarakat, sehingga membuka kesempatan bagi para perusahaan pemula untuk mengumpulkan dana tidak hanya terbatas pada pemodal yang terakreditasi tetapi juga dari pemodal yang tertarik untuk mendanai perusahaan baru yang mereka dukung (Norita & Harahap, 2020)
Syarat total dana yang dihimpun melalui penawaran saham oleh penerbit berdasarkan Pasal 5 POJK 37/2018 adalah maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan bagi penerbit yaitu perseroan terbatas, berdasarkan Pasal 34 POJK 37/2018 bukan merupakan perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka dan tidak memiliki kekayaan melebihi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan. Berbeda di pasar modal, dalam hal penawaran umum, contohnya untuk melakukan pencatatan di pasar utama, laporan keuangan audit perusahaan tgerakhir  memiliki  kekayaan  bersih  minimal  Rp.100.000.000,00  dan  sudah  melakukan  kegiatan operasional minimal 36 bulan. (BEI, 2018).
Dengan  adanya  kegiatan  equity  crowdfunding  ditujukan  agar  dapat  meningkatkan  industri tersebut sebagai layanan penyediaan modal usaha bagi usaha kecil dan menengah maupun startup.
Equity crowdfunding memberikan konsep baru terkait kegiatan penawaran saham dan secara filosofi merupakan bagian dari pasar modal, sehingga kegiatan equity crowdfunding mempunyai hakikat dari pasar  modal  itu  sendiri.  (Norita  &  Harahap,  2020).  Dapat  terlihat  bahwa  kegiatan  equity crowdfunding juga sama dengan kegiatan  pasar modal dalam hal perdagangan Efek yaitu saham. Berdasarkan POJK 37/2018 pun diatur equity crowdfunding termasuk sebagai kegiatan jasa keuangan dalam sektor pasar modal.
Mekanisme layanannya pun mempunyai banyak kesamaan dengan penawaran umum dalam pasar  modal,  hanya  saja  penyelenggaraannya  lebih  sederhana  baik  secara  kelembagaan,  orientasi modal yang dihimpun, dan subjek penerima modal atau penerbit. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 POJK 37/2018 menyatakan bahwa “penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang  melakukan  penjualan  sahamnya  melalui  Penyelenggaraan  Layanan  Urun  Dana”,  kemudian Pasal  4  POJK/2018  menentukan  “penerbit  bukan  merupakan  Perusahaan  Publik  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, yaitu jumlah pemegang saham penerbit tidak lebih dari 300 pihak dan jumlah modal disetor penerbit tidak lebih dari Rp.18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah). Dalam hal ini pemilik equity crowdfunding atau penyelenggara layanan urun dana  melalui  penawaran  saham  berperan  sebagai  penjamin  emisi  efek.  Penerbit  bersama  dengan penyelenggara  dapat  bersepakat  dalam  menentukan  jumlah  minimum  dana  yang  harus  diperoleh dalam penawaran saham melalui equity crowdfunding, serta berbeda dengan perjanjian penjaminan emisi Efek dalam penawaran perdana, penyelenggara sebagai penjamin emisi Efek tidak memiliki pilihan tapi menjalankan fungsinya dengan komitmen penuh terhadap jumlah minimum dana yang harus diperoleh (Hutomo, 2020). Apabila terdapat perusahaan yang telah berhasil memperoleh dana dari equity crowdfunding dan berniat untuk masuk ke bursa, hal tersebut tidak menjadi masalah, dan perusahaan  selanjutnya  akan  mengikuti  ketentuan  bursa  (Hilmi,  2020).  Sehingga  antara  equity crowdfunding yang diatur oleh POJK 37/2018 dan penjualan di bursa berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dapat saling melengkapi.

## Equity Crowdfunding dan Initial Public Offering
Pada dasarnya equity crowdfunding memiliki persamaan dengan IPO, yaitu:
1. Merupakan sumber pembiayaan degan menjual saham (ekuitas) perusahaan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 POJK 37/2018 bahwa equity crowdfunding adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal;
2. Mentaati prinsip keterbukaan informasi tentang keadaan keuangan dalam bentuk financial report (laporan keuangan) dan laporan penggunaan dana hasil penawaran saham, sesuai dengan Pasal 35 POJK  37/2018  bahwa  penerbit  harus  menyerahkan  dokumen  dan/atau  informasi  kepada penyelenggara paling sedikit mengenai laporan keuangan, dan Pasal 39 POJK 37/2018 bahwa penerbit  wajib  menyampaikan  laporan  tahunan  yang  memuat  pula  informasi  tentang  realisasi penggunaan dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana;
3. Melakukan pencatatan informasi pemegang saham (pemodal/investor) di kustodian, sebagaimana dalam Pasal 38 POJK 37/2018 bahwa penerbit wajib mencatatkan sahamnya di kustodian yang disepakati oleh penyelenggara dan penerbit.
Akan tetapi, antara equity crowdfunding dan IPO terdapat perbedaan yang substansial antara lain:
1) Istilah yang berbeda trehadap para pihak, pada Undang-Undang Pasar Modal, pasal 1 angka 4 pihak yang  menyelenggarakan sistem untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek disebut Bursa  Efek,  pasal  1  angka  5  perusahaan  yang  melakukan  penjualan  saham  melalui  IPO  disebut emiten, sedangkan berdasarkan POJK 37/2018, Pasal 1 angka pihak yang menyelenggarakan layanan urun  dana  disebut  penyelenggara,  Pasal  1  angka  6  perusahaan  yang  melakukan  penjualan  saham melalui  equity  crowdfunding  disebut  penerbit,  Pasal  1  angka  7 pihak  yang  melakukan  pembelian saham melalui equity crowdfunding disebut Pemodal.
2) Biaya modal sebagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh emiten atau penerbit, berdasarkan pasal  1  angka  22  menentukan  emiten  memiliki  sekurang-kurangnya  300  pemegang  saham  dan memiliki  odal  disetor  sekurang-kurangnya  Rp.3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  atau  suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sedangkan penerbit bukan merupakan perusahaan dengan struktur kompleks dan bukan merupakan perusahaan terbuka, dengan kekayaan yang tidak lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1).
3) Jenis  perusahaan  berbeda  sehingga  mengakibatkan  tunduk  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berbeda,  emiten  merupakan  perseroan  terbatas  terbuka  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Pasar Modal, sehingga tidak hanya tunduk pada ketentuan  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  tetapi  juga  tunduk  pada  Undang-Undang  Pasar Modal, sementara penerbit berdasarkan Pasal 34 ayat (1) huruf b POJK 37/2018 bukan merupakan perusahaan  terbuka  atau  anak  perusahaan  terbuka  sehingga  hanya  tunduk  pada  Undang-Undang Perseroan Terbatas saja.
4) Penawaran saham berbeda, Penawaran Umum IPO sebagaimana dimaksud dalam Undnag- Undang Pasar Modal, sedangkan penawaran saham berdasarkan Pasal 5 POJK 37/2018 penawaran saham  oleh  setiap  penerbit  melalui  layanan  urun  dana  bukan  merupakan  penawaran  umum sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Pasar  Modal  dimana  penawaran  saham  dilakukan melalui penyelenggara  yang telah memperoleh izin dari OJK, penawaran  saham dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan, dan total dana yang dihimpun melalui penawaran saham paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
5) Proses  dan  keterlibatan  lembaga-lembaga  penunjang,  IPO  merupakan  proses  yang membutuhkan  tenggang  waktu  karena  harus  dipenuhinya  persyaratan  baik  legal,  finansial  dan administratif, juga melibatkan setidaknya lembaga penunjang pasar modal berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Serta ketika penawaran saham didaftarkan di bursa Efek,  maka  bertambahnya  Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan,  Lembaga  Penyimpanan  dan Penyelesaian, Penasihat Investasi dan Biro Administrasi Efek. Sedangkan proses pelaksanaan equity crowdfunding lebih sederhana yaitu melibatkan langsung penerbit, pemodal dan penyelenggara.
6) Kesederhanaan  tersebut  menjadikan  equity  crowdfunding  sebagai  solusi  sumber pembiayaan yang praktis dan biaya ringan dibandingkan dengan IPO.
7) Disclosure,  prinsip  keterbukaan  informasi  sama-sama  harus  diterapkan  baik  pada  IPO maupun equity crowdfunding, hanya saja bedanya adalah ketentuan persyaratan penyajian informasi, yaitu pada IPO keterbukaan informasi tersebut terselenggara dengan suatu format yang diatur oleh undang-undang, dalam hal ini Pasal 71 Undang- Undang Pasar Modal menyatakan bahwa “tidak satu pihak pun dapat menjual Efek dalam penawaran umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam  formulir  pemesanan  Efek  bahwa  pembeli  atau  pemesan  telah  menerima  atau  memperoleh
kesempatan  untuk  membaca Prospektus  berkenaan  dengan  Efek  yang  bersangkutan  sebelum  atau pada saat pemesanan dilaksanakan”, serta penjelasan Pasal 78 ayat (1) bahwa Prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum, sehingga informasi yang terkandung di dalamnya  wajib  memuat  hal-hal  yang  sesungguhnya  menggambarkan  keadaan  emiten  yang bersangkutan sehingga keterangan atau informasi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi pihak pemodal untuk menetapkan keputusan investasinya.
Apabila  informasi  yang  disajikan  tidak  benar  tentang  fakta  materiil  atau  tidak mengungkapkan informasi yang benar, maka hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat. Sedangkan ketentuan penyajian informasi bagi penerbit dalam equity  crowdfunding  tidak  ditentukan  secara  khusus,  namun  pada  umumnya  penyelenggara  akan memperkenalkan penerbit dengan menjelaskan tentang latar belakang baik kapasitas, prestasi hingga tujuan  penawaran  saham  melalui  equity  crowdfunding  guna  menarik  minat  pemodal.  Selanjutnya prinsip disclosure diterapkan lebih sederhana pada penerbit dalam bentuk laporan tahunan yang mana memang  telah  menjadi  kewajiban  perseroan  sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-Undang Perseroan  Terbatas  bahwa  perusahaan  wajib  membuat  laporan  keuangan  serta  laporan pertanggungjawaban  direksi  kepada  pemegang  saham  di  setiap  akhir  periode  tahun  pembukuan. (Hutomo,  2020).Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  sehingga  dapat  dilihat  bahwa  meskipun  pada prinsipnya equity crowdfunding dan IPO memiliki persamaan dasar, tetapi dalam pelaksanaan teknis sangat banyak perbedaan yang signifikan, dimana memang tujuan dari equity crowdfunding untuk mempermudah proses jual beli saham karena menargetkan kepada pihak-pihak di bawah dari target dalam IPO, seperti startup atau UKM.

## Equity Crowdfunding Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Rencana Pengembangan
Perkembangan financial technology dalam masyarakat saat ini tentunya memerlukan payung hukum agar dapat mengimbangi kegiatan masyarakat agar tercipta kepastian hukum dan keadilan. Khususnya  apabila  terkait jasa  di  bidang  keuangan  yang  menjadi  suatu  bisnis  yang  sangat  rentan terhadap  berbagai  tindakan-tindakan  yang  merugikan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggungjawab dengan  memanfaatkan  keberadaan  teknologi  yang  lebih  cepat  berkembang  sehingga  dapat mengakibatkan  kerugian  bagi  para  pengguna  layanan  tersebut  (Pranita  &  Suardana,  2019).  OJK sebagai  lembaga  negara  yang  berfungsi  melakukan  pengawasan  dan  pengaturan  di  sektor  jasa keuangan segera mengambil langkah dengan menerbitkan aturan hukum terkait inovasi keuangan di bidang teknologi dalam POJK 77/2016 serta terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Pramana, 2018)
Berdasarkan  Pasal  1  angka  3  POJK  77/2016  menyatakan  bahwa  “yang  dimaksud  dengan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam  rangka melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung  melalui  sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK yaitu apabila terdapat tindakan-tindakan yang  melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan  meminta  untuk  menghentikan  kegiatan  usahanya  tersebut,  serta  akan  melakukan  pembelaan hukum  kepentingan  masyarakat  sebagai  konsumen  yang  berupa  pengajuan  gugatan  di  pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut (Pranita & Suardana, 2018).
Selanjutnya  OJK  mengeluarkan  peraturan  dalam  POJK  13/2018  dan  yang  lebih  spesifik
mengatur mengenai equity crowdfunding dalam POJK 37/2018 yang menjadi acuan para pihak dalam melakukan kegiatan financial technology di bidang equity crowdfunding. Dalam bagian menimbang POJK 37/2018 menyatakan bahwa OJK perlu mendukung pelaku usaha pemula (start up company) untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan rnatif sumber pendanaan berbasis  teknologi  informasi.  Sehingga  dapat  terlihat  bahwa  OJK  ingin  menjangkau  masyarakat usaha-usaha  pemula  kecil  dan  menengah  dalam  pembiayaan  berbasis  teknologi  melalui  equity crowdfunding.  Sehingga  sebagai  usaha  kecil  dan  menengah  tetap  memiliki  kesempatan  untuk pengembangan modal usaha dengan menawarkan saham dalam platform equity crowdfunding yang telah  disediakan  oleh  perusahaan  penyelenggara,  tetapi  dengan  memenuhi  syarat  yang  telah ditentukan oleh OJK dalam POJK.
Beberapa ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh para pemilik usaha kecil dan menengah atau penerbit adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 POJK 37/2018 bahwa Penerbit adalah badan  hukum  Indonesia  berbentuk  perseroan  terbatas  yang  menawarkan  saham  melalui Penyelenggara, berarti apabila para pemilik usaha kecil dan menengah ingin memanfaatkan platform equity crowdfunding dalam pengembangan modalnya maka mereka harus merupakan badan usaha berbentuk  badan  hukum.  Penerbit  juga  harus  berbentuk  perseroan  terbatas  sebagaimana  yang ditentukan dalam Pasal 33 POJK 37/2018, dan lebih lanjut dalam Pasal 34 bahwa perseroan terbatas tersebut bukan merupakan perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka, dimana peraturan ini semakin memudahkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam mendapat tambahan modal usaha melalui  equity  crowdfunding,  serta  perusahaan  tidak  memiliki  kekayaan  melebihi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan. Sehingga para pelaku usaha kecil dan menengah wajib terlebih dahulu mendirikan badan usaha perseroan terbatas secara sah.
Dengan  adanya  financial  technology  berupa  equity  crowdfunding  yang  diakomodasi  dalam POJK  37/2018  maka  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  sarana  bagi  para  pelaku  usaha  untuk mendapatkan modal dalam mempertahankan dan meningkatkan usaha mereka. Dengan melakukan penawaran saham melalui platform equity crowdfunding maka para pelaku usaha kecil dan menengah mempunyai kesempatan untuk mendapatkan tambahan modal dari investor atau pemodal sama seperti instrument  dalam  pasar  modal  yaitu  mereka  akan  menerima  pembagian  dividen  saat  perusahaan mendapatkan  laba  dan  memiliki  hak  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  perusahaan (Irawati. 2019)
Selain memberikan perlindungan dan sebagai sarana yang lebih memberikan kemudahan bagi para penerbit,  POJK  juga  memberikan  perlindungan  bagi  pemodal.  Mengutip  dari  Kuti,  Bedo,  & Geiszl, “social networks and online platforms create new opportunities to raise funds for business and enable non-professional investors to place their funds without the use of financial intermediary system”  (Kuti  dkk,  2017).  Bahwa  dengan  adanya  platform  equity  crowdfunding  maka    dapat menciptakan peluang baru untuk mengumpulkan dana dalam kegiatan bisnis serta memungkinkan investor non-profesional untuk memasukkan modal tanpa perantara sistem keuangan (Irawati, 2019).
Berdasarkan Pasal 42 POJK 37/2018 pemodal yang bukan merupakan badan hukum dan pihak yang mempunyai pengalaman di pasar modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek minimal  2  tahun  sebelum  penawaran  saham,  maka  harus  memenuhi  kriteria  penghasilan  minimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui platform equity crowdfunding maksimal 5% dari penghasilan per tahun, dan penghasilan di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat membeli saham maksimal 10% dari penghasilan per tahun.
Dalam  Pasal  35  POJK  37/2018  mengakomodir  perlindungan  yang  dapat  diberikan    kepada pemodal  diantaranya  mewajibkan  penerbit  untuk  menyerahkan  dokumen  atau  menginformasikan risiko utama yang dihadapi penerbit dan risiko kemungkinan tidak likuidnya saham yang ditawarkan jika  terdapat  risiko  kemungkinan  tidak  likuidnya  saham,  sehingga  diharapkan  pemodal  telah mendapatkan informasi yang jelas mengenai saham yang akan dibeli untuk menghindarkan kerugian yang tidak diketahui oleh pemodal, karena dengan membaca dan menyetujui dokumen dari penerbit maka pemodal telah mengetahui risiko yang dapat terjadi di kemudian hari ketika berbisnis dengan pemodal.
OJK  telah  melalui  POJK  37/2018  mengeluarkan  peraturan  dalam  berbisnis  melalui  equity crowdfunding yang di dalamnya terdapat poin-poin penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada investor. Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada penyelenggara financial technology, maka OJK menerapkan adanya Regulatory Sandbox bagi setiap perusahaan penyelenggara yang ingin melakukan pendaftaran perizinan, sehingga melalui Regulatory Sandbox  OJK  akan melakukan  pengujian  terhadap  perusahaan  financial  technology  apakah  layak atau tidak diberikan izin. Regulatory Sandbox berdasarkan Pasal 1 angka 4 POJK 13/2018 adalah mekanisme  pengujian  yang  dilakukan  oleh  OOJK  untuk  menilai  keandalan  proses  bisnis,  model bisnis,  instrument  keuangan,  dan  tata  kelola  penyelenggara,  dengan  tujuan  memastikan  layanan financial  technology  yang  diberikan  aman  bagi  masyarakat.  Sehingga  dengan  adanya  Regulatory Sandbox, peran OJK semakin kuat dalam mencegah adanya penyelenggaraan financial technology yang dapat merugikan penggunanya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Dengan perkembangan financial technology khususnya equity crowdfunding yang demikian pesat  dalam  kehidupan  masyarakat  saat  ini  sehingga  perlu  payung  hukum  untuk  memberikan perlindungan  dalam  kepastian  hukum  dan  keadilan.  Akan  tetapi  meskipun  dalam  Pasal  4  POJK 37/2018  menyebutkan  bahwa  “Kegiatan  Layanan  Urun  Dana  sebagaimana  dimaksud  dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal”. Hal tersebut menjadi kontradiksi karena dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang OJK, kegiatan equity crowdfunding tidak masuk dalam definisi pasar modal karena Undang-Undang Pasar Modal masih mendefinisikan pasar modal secara sempit, padahal equity crowdfunding mempunyai hakikat kegiatan pasar modal khususnya dengan disebutnya equity crowdfunding sebagai Mini IPO bagi  usaha  kecil  dan  menengah  atau  startup  sehingga  dengan  equity  crowdfunding  maka  dapat menjangkau ke lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh pasar modal. Dalam hal ini, equity crowdfunding menjadi bukti adanya perkembangan dari konsep kegiatan pasar modal.
Meskipun  pada prinsipnya  equity  crowdfunding  dan IPO  pasar  modal  memiliki  persamaan dasar, tetapi dalam pelaksanaan teknis sangat banyak perbedaan yang signifikan, dimana memang tujuan dari equity crowdfunding untuk mempermudah proses jual beli saham karena menargetkan kepada pihak-pihak di bawah dari target dalam IPO, seperti startup atau usaha kecil dan menengah.
Dengan adanya equity crowdfunding maka dapat dijadikan sebagai salah satu sarana bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan modal dalam mempertahankan dan meningkatkan usaha mereka. Dengan melakukan penawaran saham melalui platform equity crowdfunding maka para pelaku usaha kecil dan menengah mempunyai kesempatan untuk mendapatkan tambahan modal dari investor atau pemodal sama seperti instrumen dalam pasar modal, demikian juga dengan investor lebih diberikan kemudahan, karena platform equity crowdfunding merupakan tempat terbuka yang tidak hanya dapat
diakses oleh investor yang telah terakreditasi saja, serta proses yang lebih efektif dan efisien dengan keamanan perlindungan yang diberikan oleh POJK. Hukum sebagai payung hukum dalam kehidupan sosial  sehingga  selalu  berkembang  mengikuti  masyarakat,  maka  dengan  adanya  perkembangan financial  technology  jenis  equity  crowdfunding,  maka  sebaiknya  Undang-Undang  Pasar  Modal diperbaharui menyesuaikan dengan POJK sehingga dapat menaungi kegiatan equity crowdfunding.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, D.S.F. Konsep Crowdfunding untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia, diakses pada tanggal
18
Mei 2020, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/konsep- crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia.
Bellefllamme, P., T. Lambert, and A. S. (2013) Individual Crowdfunding Practices. An International Journal of Entrepreneurial Finance, 15, pp.313–333.
Darian M. Ibrahim. Equity Crowdfunding:  A Market for  Lemons?. Retrieved May 18, 2020, from http://www.minnesotalawreview.org/wp-content/uploads/2016/01/Ibrahim_4fmt.pdf.
Economic Times. What Is Mini-ipo And Why It Costs A Bomb To Lose This Opportunity?. Retrieved May 18, 2020, from https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/what-is- mini-ipo- and-why-it-costs-a-bomb-to-lose-this-opportunity/articleshow/65037586.cms.
Fakhri Hilmi, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Equity Crowdfunding Tak Saingi Bursa  Saham,  dikutip  pada  tanggal  18  Mei  2020,  https://investor.id/market-and- corporate/equity-crowd-funding-tak-saingi-bursa-saham.
Forbes, H., & Schaefer, D. (2017) Guidelines for Successful Crowdfunding. Retrieved May 18, 2020, from  https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/guidelinesfor-successful- crowdfunding.
Gomber, P., Koch, J.-A. and Siering, M. (2017) Digital Finance and FinTech: current research and future  research  directions,  Journal  of  Business  Economics.  Springer  Berlin  Heidelberg, 87(5), pp. 537–580.
Hsueh, S.-C., & Kuo, C.-H. (2017) Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules.  In  Proceedings  of  the  3rd  International  Conference  on  Industrial  and  Business Engineering - ICIBE 2017. New York, USA: ACM Press. pp.30-33.
Hutomo, C.I. (2019) Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Jurnal Perspektif, 24(2), pp.65-74.
Indonesia, Lampiran I Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang  Pencatatan  Saham  dan  Efek  Bersifat  Ekuitas  selain  Saham  yang  diterbitkan  oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran I Keputusan Direksi PT BEI No. KEP-00183/BEI/12-2018.
Irawati. (2019) Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Equity Crowdfunding Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. Jurnal Diponegoro Law Review, 4(2), pp.1-14
Kocer,  S.  (2014)  Sosial  Business  in  Online  Financing:  Crowdfunding  Narrative  of  Independent Documentary Producer in Turkey. SAGE, 17(2), 231–248. Retrieved 18 May 2020, from
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444814558913.
Kuti, M., Bedő, Z., & Geiszl, D. (2017) Equity-based Crowdfunding. Financial and Economic Review, 16(4), pp.187–200.
Mas Rahmah. (2019) Hukum Pasar Modal. Jakarta: Kencana.
MUKLIS, F. (2016) Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia. Jurnal Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 1(1),pp. 65-75.
Nasution, Y.S.J. (2015) Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara. Jurnal Human Falah, 2(1), pp.95-112.
Norita,  N  &  Harahap,  D.  Penerapan  Hukum  Pasar  Modal  Dalam  Kegiatan  Penawaran  Saham
Menggunakan Layananequity-Based  Crowdfunding (Studi Komparatif Dengan Negara Malaysia), diakses pada  tanggal 18 Mei 2020,  https://hkhpm.com/wp-  content/uploads/2019/03/Deborah-Harahap_Naomi-
Norita_AILRC2019_FH_UniversitasIndonesia.pdf.
Nugroho,  A.Y  &  Rachmaniyah,  F.  (2019)  Fenomena  Perkembangan  Crowdfunding  Di  Indonesia. Jurnal EkoNika, 4(1), pp.34-46.
Pramana , I.W.B. (2018) Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending. Jurnal Kertha Semaya, 6(3), pp. 44-58.
Pranita, N.K.P & Suardana, I.W. (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology). Jurnal Kertha Semaya, 7(2),pp.1-16.
Valanciene,  L.,  &  Jegeleiciute,  S.  (2014).  Crowdfunding  for  creating  value: stakeholder  approach. Precedia-Social and Behavioral Sciences, pp.599–604.