## Musamus Journal of Public Administration
(eISSN/pISSN: 2622917X/26226499)
Vol. 6, No. 2, April, 2024
Faktor-Faktor Yang Menentukan Kebijakan Pemerintah Dalam

## Menaikkan Status Desa
Muten Nuna 1 , Abdul Wahab Podungge 2* , Dikson Junus 3 , Nirmala A. Sahi 4 , Muh.
Fachri Arsjad 5
145 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gorontalo, Jl. A.A. Wahab No. 247, Limboto, Kabupaten Gorontalo, 96211, Indonesia
23 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gorontalo, Jl. A.A. Wahab No. 247, Limboto, Kabupaten Gorontalo, 96211, Indonesia ia

## Abstract
The Village Development Index is one of the bases in the process of planning, implementing, monitoring, and evaluating village  development.  This  study  aims to  determine  the  factors that determine  government  policy  in  raising  village  status  in  Bulawa  Sub-district,  Bone  Bolango Regency.  This  research  uses  qualitative  research,  which  seeks  to  understand  and  interpret  the meaning of an event  related  to  the  interaction of human  behavior and  situations. The  research findings show that the factors that determine the implementation of government policies in raising the status of villages in the social dimension, ecological dimension, and economic dimension have not been fully implemented to the maximum, so this has made the development and improvement of village status in the Bulawa Sub-district area of Bone Bolango Regency experience various obstacles  and  obstacles.  The  recommendations  of  this  research  underline  that  the  Regional Government  of  Bone  Bolango  Regency  needs  to  maximize  program  achievements  in  raising village status as a form of successful policy implementation,  to increase the village index, and further maximize the improvement of the social dimension, ecological dimension, and economic dimension, to support the improvement of village status in Bulawa District.
Keywords: Implementation; Policy; Village
Development Index.

## Abstrak
Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan desa. Adapun penelitian ini betujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan kebijakan pemerintah dalam menaikkan status desa di Kecamatan Bulawa  Kabupaten  Bone  Bolango.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif,  dimana berusaha  memahami  dan  menafsirkan  makna  suatu  peristiwa  yang  berkaitan  dengan  interaksi tingkah  laku  manusia  dan  situasi.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  yang menentukan implementasi kebijakan pemerintah dalam menaikkan status desa baik dimensi sosial, dimensi ekologi dan dimensi ekonomi belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal, sehingga hal ini membuat perkembangan maupun peningkatan status desa di wilayah Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango mengalami berbagai kendala serta hambatan. Rekomendasi penelitian ini menggaris bawahi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango perlu memaksimalkan pencapaian program dalam menaikkan status desa sebagai wujud dari keberhasilan implementasi kebijakan,  guna  meningkatkan  indeks  desa,  serta  lebih  memaksimalkan  peningkatan  dimensi
Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Indeks Desa Membangun
* Author correspondence : podunggewahab@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.3142 © 2024 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
sosial, dimensi ekologi, dan dimensi ekonomi, agar dapat mendukung peningkatan status desa di Kecamatan Bulawa.

## 1. Pendahuluan
Seiring dengan berkembangnya dinamika pemerintah daerah di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana tuntutan perbaikan penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa  semakin mencuat dengan berbagai tantangan serta implikasi-implikasi sosial bagi masyarakat sekitar, (Nuna M., 2023). Sehingga penting bagi pemerintah desa dan berbagai instansi di dalamanya untuk dapat membangun serta meningkatkan potensi desanya demi mensejahterakan dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat desa. Penggalian-penggalian potensi desa dan  pengembangan  desa  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  serta  merujuk  pada instruksi Kementrian Desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM).
Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun disebutkan bahwa konsep IDM terintegrasi dari beberapa kategori di dalamnya yang meiputi: Indeks  Ketahanan  Ekonomi  (IKE),  Indeks  Ketahanan  Lingkungan  (IKL),  dan  Indeks  Ketahanan  Sosial  (IKS).  Dari ketiga faktor tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi dalam proses pengukuran strata kemandirian dan kemajuan suatu  desa.  Indeks  Desa  Membangun  yang  terstruktur,  terpusat  pada  Biro  Pusat  Statistik  ini  cukup  meragukan. Sebaiknyalah  Kementrian  dan  Lembaga  melakukan  koordinasi  bersama  dan  melibatkan  masyarakat  desa  untuk menyusun  potensi  atau  aset  desa  masing-masing  dengan  mengedepankan  indeks desa  membangun  skala  lokal  yang didapatkan dari pengolahan data base desa yang dikelola oleh desa melalui Sistem Informasi Desa.
Konsep  pembangunan  harus  lebih  diarahkan  lagi  pada  pembangunan  berbasis  tingkatan  terendah  dalam  suatu struktur pemerintahan yaitu Desa, (Nirmala, 2022). Tujuan dan ruang lingkup IDM menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Indeks  Desa  Membangun sebagai berikut :
1) IDM disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri.
2) Tujuan  penyusunan  indeks  desa  membangun  adalah  :  a.  menetapkan  status  kemajuan  dan kemandirian desa, dan b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa.
3) Ruang  lingkup  pengaturan  indeks  desa  membangun  ini  meliputi:  a.  komponen  indeks  desa membangun,  b.  Status  kemajuan  dan  kemandirian  desa;  dan  c.  penggunaan  dan  pengelolaan  data Indeks desa membangun.
Kecamatan Bulawa merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bone Bolango yang  diresmikan pada tanggal 27 April 2007 oleh Bupati Bone Bolango, sehingga secara administrasi, sejak tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2007, dimana telah terjadi pemekaran sejumlah kecamatan di Kabupaten Bone Bolango yang berdampak  pada  berubahnya  letak  administrasi  desa  terhadap  kecamatan  seiring  dengan  tuntutan  otonomi  daearah. Kecamatan Bulawa terdiri dari 9 Desa dan 39 Dusun dengan Ibu kota kecamatan terletak di Desa Kaidundu. Menurut Bagian Pemerintahan Kecamatan Bulawa, status pemerintahan desa-desa di Kecamatan Bulawa adalah Desa Swadaya, dan jika dilihat dari status hukumnya semua desa di Kecamatan Bulawa tergolong desa definitif.
Berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa Klasifikasi Status Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut bahwa seluruh desa yang ada di Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango masuk pada beberapa klasifikasi yang diuraikan dalam klasifikasi status desa tersebut, yaitu berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Pengukuran Status Perkembangan Desa IDM, dimana dari 9 Desa di Kecamatan Bulawa, terdapat 8 desa berstatus desa berkembang diantaranya,  Desa Kaidundu, Desa Mamungaa, Desa Kaidundu Barat, Desa Mopuya, Desa Mamungaa Timur, Desa Bukit Hujau, Desa Pinomontiga, dan Desa Dunggilata, dan 1 desa berstatus desa tertinggal yaitu Desa Patoa. (Sumber : Kantor Kecamatan Bulawa).
Sampai  dengan  saat  ini  Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango,  khususnya  Pemerintah  Kecamatan  Bulawa  terus berupaya mencari konsep maupun strategi dalam meningkatkan status desa, dimana salah satu yang diupayakan adalah mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Bulawa. Karena, untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa berkembang dan lain sebagainya, dimana masalah penting yang perlu diselesaikan adalah kemiskinan. Kemiskinan disini harus selalu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah daerah. Karena kegagalan dalam  menyelesaikan  masalah  ini  akan  mengakibatkan  munculnya  berbagai  masalah  sosial,  ekonomi  dan  politik  di masyarakat, sehingga hal  inipun berpengaruh pada usaha  pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-udangan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu  hal  ini  perlu  dilakukan  pengkajian  lebih  dalam  lagi,  agar  segala permasalahan di desa mendapatkan solusi yang konkrit mengenai indeks desa membangun tersebut.

## 2. Kerangka Teoritik
Menurut Leester dan Stewart (dalam Winarno 2012:148) menjelaskan bahwa “Implementasi dipandang secara luas mempunyai  makna  pelaksanaan  undang-undang  dimana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur,  dan  teknik  bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Menurut Inu Kencana Syafiie (2008 : 56) implementasi adalah apa yangterjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau  suatu bentuk hasil (output) yang jelas (tangible). Istilah  implementasi  menunjuk  pada  sejumlah  kegiatan  yang  mengikuti  pernyataan maksud  tentang tujuan-tujuan  program  dan  hasil-hasil  yang  diinginkan  oleh  para  pejabat  pemerintah.  Menurut  Merilee  S.  Grindle (Winarno 2012 : 149) mengatakan bahwa implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan  kebijakan  biasa  direalisasikan  sebagai  dampak  dari  suatu  kegiatan  pemerintah  dimana  sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan.
Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai  suatu  dasar  pedoman  bertindak,  suatu  arah  tindakan  tertentu,  suatu  program  mengenai  aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana, (Solichin Abdul Wahab, 2008).
Berdasarkan beberapan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.
Solichin Abdul Wahab (2001:108), bahwa tahapan-tahapan dalam implementasi kebijakan ditinjau dari:
1) Keluaran kebijakan (keputusan). Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus,  prosedur  pelaksanaan  yang  baru  ataupun  tetap  memproses  kasus-kasus  tertentu,  keputusan penyelesaian  sengketa  (menyangkut  perizinan  dan  sebagainya),  serta  pelaksanaan  keputusan  penyelesaian sengketa.
2) Kepatuhan  kelompok  sasaran.  Merupakan  suatu  sikap  ketaatan  secara  konsisten  dari  para  pelaksana  atau pengguna (aparat pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.
3) Dampak nyata kebijakan. Merupakan hasil nyata antara perubahan prilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya  tujuan  yang  telah  digariskan,  hal  ini  berarti  bahwa  keluaran  kebijakan  sudah  berjalan  dengan undang-undang, kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiiki dampak kausalitas (sebab akibat) yang tinggi.
4) Persepsi terhadap dampak. Yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap  dampak  nyata  pelaksanaan  kebijakan,  yang  kemudian  menimbulkan  upaya-upaya  untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan tersebut.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif,  dimana  berusaha  memahami  dan  menafsirkan  makna  suatu peristiwa yang berkaitan dengan interaksi tingkah laku manusia dan situasi tertentu Hasanah dalam (Dikson, 2023). Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango, dimana pertimbangan memilih lokasi ini karena Kecamatan Bulawa tersebut sudah memasuki usia 16 tahun sejak April 2007, yang seharusnya sudah memiliki kemandirian untuk meningkatkan status desa, akan tetapi sampai dengan saat ini permasalahan untuk meningkatkan status  desa  tersebut  belum  ada  progres  yang  cukup  signifikan  dan  merata  untuk  semua  desa  yang  ada  di  wilayah Kecamatan Bulawa, sehingga membuat penulis tertarik untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan melalui penelitian dan pengkajian, agar menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, khususnya Pemerintah Keamatan  Bulawa  mengenai  Indeks  Desa  Membangun.  Pada  penelitian  kualitatif  ini  peneliti  menemukan  informan kunci  untuk  dilakukan interview  guide atau  wawancara  langsung  yang  berkenaan  dengan  objek  penelitian  Aparat
Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dimana dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan analisis induktif.

## 4. Hasil & Diskusi
Based on PKPU Number 22 of 2008 concerning Amendments to KPU Regulation Number 06 of 2008 concerning the  Organizational  Structure  and  Work  Procedures  of  the  General  Election  Commission  Secretariat,  the  Provincial General Election Commission Secretariat, and the Regency/City General Election Commission Secretariat, the structure of  the  Regency/City  KPU  secretariat  has  four  subdivisions.  Among  them  are  the  Program  and  Budget  Subdivision, Election  Technical  Subdivision  and  Public  Relations,  Legal  Subdivision,  and  General  Subdivision.  Each  of  these Subdivisions is led by the Head of Subdivision (Kasubbag) with a structural position of echelon VI.a. This regulation is the reference for the work of the Meranti Islands Regency KPU secretariat in holding the 2020 Meranti Islands Regent and Deputy Regent Election.
Secara  umum  pedoman  indeks  desa  membangun  disusun  untuk  memberikan  panduan  kepada  pemerintah  pusat, daerah, dan desa  dalam memanfaatkan data  dan informasi Indeks Desa  Membangun sebagai  salah satu basis dalam proses  perencanaan,  pelaksanaan,  serta  pemantauan  dan  evaluasi  pembangunan  desa.  Sedangkan,  tujuan  khusus penyusunan indeks desa membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan  permasalahan  utama  yang  terkait  dengan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Oleh  karena  itu, melalui  penelitian  ini  penulis  akan  menjelaskan  beberapa  temuan  tentang  factor-faktor  yang  menetukan  kebijakan pemerintah dalam menaikkan status desa di Kecamatan Bulawa yaitu sebagai berikut :

## 4.1 Meningkatkan Dimensi Sosial
Dimensi sosial merupakan dimensi yang dilihat dari tingkah laku manusia  dalam kelompok sosial, keluarga dan sesama lainnya serta penerimaan norma dan pengendalian tingkah laku. Demikian halnya pemerintah di Kecamatan Bulawa  dalam  upaya  meningkatkan  status  desa  telah  berusaha  mencari  konsep  maupun  strategi  yang  tepat  untuk menaikkan  indeks  desa  membangun  agar  dapat  memenuhi  standar  kenaikan  status  desa.  Oleh  karena  itu,  dengan merubah  tingkah  laku  masyarakat  dalam  kelompok-kelompok  sesial  diharapkan  dapat  membantu  untuk  mencapai keberhasilan terkait pembangunan desa.
Seperti yang disampaikan oleh RL selaku Sekretaris Kecamatan Bulawa bahwa, dimensi sosial ini merupakan salah satu  faktor  yang  menetukan  kebijakan  pemerintah  dalam    menaikkan  status  desa  terhadap  program  indeks  desa membangun,  karena  dengan mampu  mengendalikan  tingkah  laku  maupun  pola  pikir  masyarakat  untuk  bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun desa menjadi poin penting dalam merubah taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat,  sehingganya  pemerintah  dan  masyarakat  harus  mampu  membangun  kerjasama  yang  baik  terhadap pembangunan desa.
Hal yang sama juga disampaikan oleh SR selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial bahwa, dimensi sosial sangat berpengaruh dan mendukung percepatan kenaikan status desa dalam program indeks desa membangun. Dimana, dimensi sosial tesebut bukan hanya berbicara tentang bagaimana merubah tingkah laku dan pola pikir masyarakat, akan tetapi dalam dimensi sosial juga berbicara tentang kesehatan dan kondisi permukiman masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  dianalisis  bahwa,  dimensi  sosial  ini  merupakan  salah  satu  faktor  yang menentukan kebijakan pemerintah dalam menaikkan status desa terahadap program indeks desa membangun, karena dengan  mampu  mengendalikan  tingkah  laku  maupun  pola  pikir  masyarakat  untuk  bekerjasama  dengan  pemerintah dalam membangun desa menjadi point penting dalam merubah taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta kondisi kesehatan dan permukiman masyarakat itu sendiri.
Oleh  karena  itu,  menurut  pendapat  penulis  bahwa,  pemerintah  desa  di  Kecamatan  Bulawa,  perlu  meningkatkan dimensi sosial dalam mendukung indeks desa membangun di Kecamatan Bulawa. Dengan selalu mengajak masyarakat untuk bekerjasama membangun desa, dapat merubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat untuk bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi desa dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, yang tentunya melalui dimensi sosial ini masyarakat akan mendapat banyak hal positif dalam upaya merubah taraf hidup mereka.

## 4.2 Meningkatkan Dimensi Ekologi
Dimensi ekologi merupakan dimensi lingkungan alam yang menekankan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Dimensi ekologi ini berkaitan dengan konsep maksimisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan asset produktif yang menjadi basis dalam
memperoleh pendapatan tersebut. Kecamatan Bulawa memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar, diantaranya potensi laut, hutan lindung maupun ekowisata yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber ekonomi desa dan masyarakat. Oleh karena itu, dengan potensi ekologi yang ada  menjadi salah satu faktor pendukung dalam program indeks desa membangun.
Seperti yang disampaikan oleh JU selaku Kepala Seksi Trantib bahwa, Kecamatan Bulawa memiliki potensi ekologi yang  cukup  besar  seperti  potensi  sumber  daya  laut  yang  digunakan  sebagai  sumber  penghasilan  masyarakat,  juga mempunyai  sejumlah  ekowisata  yang  dapat  menjadi  sumber  pendapatan  bagi  desa  yang  dikelola  oleh  BUMDes. Sehingga,  dengan  adanya  potensi  ekologi  ini  merupakan  salah  satu  faktor  untuk  mendukung  pemerintah  desa  di Kecamatan Bulawa dalam meningkatkan ekonomi desa dan masyarakat, dengan tujuan membangun dan memajukan desa.
Hal yang sama juga disampaikan oleh LP selaku Camat Bulawa bahwa, potensi lingkungan alam merupakan salah satu  faktor  yang  mendukung  kemajuan  desa  apabila  dikelola  dengan  baik.  Sehingga,  pengelolaannya  harus  dapat melibatkan  semua  pihak  terkait,  agar  potensi  lingkungan  alam  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam  tersebut  dapat bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi desa  itu sendiri.  Oleh karena  itu, dalam upaya meningkatkan indeks desa membangun dimana pemerintah desa di Kecamatan Bulawa harus maksimal dalam mengelola lingkungan alam dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, Kecamatan Bulawa memiliki potensi ekologi yang cukup besar seperti potensi sumber daya laut yang digunakan sebagai sumber penghasilan masyarakat, juga mempunyai sejumlah ekowisata yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi desa yang dikelola oleh BUMDes. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan  indeks  desa  membangun  dimana  pemerintah  desa  di  Kecamatan  Bulawa  harus  maksimal  dalam mengelola lingkungan alam dengan baik.
Oleh karena itu, menurut pendapat penulis bahwa, pemerintah desa di Kecamatan Bulawa, perlu memaksimalkan pengelolaan potensi ekologi maupun sumber daya alam yang ada, karena dengan potensi ekologi yang cukup besar ini dapat  dimanfaatkan  sebagai  sumber penghasilan  maupun  pendapatan  masyarakat  guna  meningkatkan kesejahteraan. Sehingganya,  dengan  meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat,  akan  mampun  mengurangi  angka  kemiskinan  di Kecamatan Bulawa.

## 4.3 Meningkatkan Dimensi Ekonomi
Dimensi ekonomi merupakan salah satu aspek yang dapat menyokong keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dimensi ekonomi ini harus diperhatikan secara serius agar terciptanya pembangunan secara berkelanjutan. Dalam hal ini tindakan eksploitasi secara besar-besaran menjadi masalah pokok yang sangat urgent. Ekonomi desa di Kecamatan Bulawa tergolong belum ada peningkatan yang sangat signifikan, karena masih banyak masyarakat desa yang jauh dari kata sejahtera, oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk terus meningkatkan perekonomian di desa dan tingkat kesejahteraan masyarakat, sebab faktor ekonomi ini merupakan salah satu yang menentukan kebijakan pemerintah dalam menaikkan status desa terhadap program indeks desa membangun.
Seperti yang disampaikan oleh HS selaku Bendahara Kecamatan bahwa, dimensi ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam menetukan kemajuan desa, sehingganya hal ini menjadi perhatian penting dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa di Kecamatan Bulawa untuk terus meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat, sebab rata-rata indeks desa membangun di Kecamatah Bulawa masih rendah, karena belum ada desa yang maju yang didukung oleh potensi selain ekonomi.
Hal yang sama juga disampaikan oleh LP selaku Camat Bulawa bahwa, dimensi ekonomi merupakan faktor yang sangat mendukung dalam menaikkan status desa terhadap program indeks desa membangun, karena dengan ekonomi yang meningkat, maka akan meningkatkan pula status desa itu sendiri. Oleh karena itu, dimensi ekonomi ini perlu di perhatikan  oleh  pemerintah,  sebab  dimensi  ekonomi  ini  merupakan  salah  satu  yang  sagat  menentukan  dalam meningkatkan status desa.
Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, dimensi ekonomi merupakan faktor yang sangat menetukan kebijakan  pemerintah  dalam  meningkatkan  indeks  desa  membangun,  karena  jika  ekonomi  meningkat,  maka  akan meningkat pula status desa itu sendiri. Oleh sebab itu, dimensi ekonomi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, sebab rata-rata indeks desa membangun di Kecamatah Bulawa masih rendah, karena belum ada desa yang maju yang didukung oleh potensi selain ekonomi.
Oleh  karena  itu,  menurut  pendapat  penulis  bahwa,  pemerintah  desa  di  Kecamatan  Bulawa,  harus  lebih memaksimalkan peningkatan dimensi ekonomi desa, agar dapat mendukung untuk peningkatan status desa itu sendiri.
Sehingganya dengan potensi yang ada, diharapkan dapat dikelola dengan sebaik mungkin, guna meningkatkan indeks desa membangun di Kecamatan Bulawa.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan,  telah  diperloleh  kesimpulan  terkait  faktor-faktor  yang  menentukan implementasi kebijakan pemerintah dalam menaikkan status desa yang ditinjau dari indikator dimensi sosial, dimensi ekologi dan dimensi ekonomi yaitu belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang masih perlu untuk dibangun dan ditingkatkan dalam membangun desa, kemudian memaksimalkan pemanfaatan potensi ekologi guna peningkatan taraf hidup masyarakat serta  meningkatkan  potensi  ekonomi  desa  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  masih  perlu  untuk  ditingkatkan  lagi. Penelitian  ini  menyarankan  agar  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  perlu  memaksimalkan  pencapaian program dalam menaikkan status desa sebagai wujud dari keberhasilan implementasi kebijakan, guna meningkatkan indeks  desa  membangun  di  Kecamatan  Bulawa,  dengan  terus  memaksimalkan  peningkatan  dimensi  sosial,  dimensi ekologi, dan dimensi ekonomi, agar dapat mendukung peningkatan status desa di Kecamatan Bulawa.

## 6. Referensi
Abdul  Wahab  Solichin,  2001.  A nalisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan  Negara .Jakarta: BumiAksara.
Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijaksaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Abdul  Wahab,  Solichin.2014. Analisis  Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan Negara .Jakarta: Bumi Aksara.
Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha, 2016. Pengelolaan keuangan desa , (Bogor:Pusdiklatwas BPKP.
Bachrawi Sanusi, 2004. Pengantar Ekonomi Pembangunan , cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta.
Didik Sukrino, 2012. Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa , Malang: Setara Press.
Dunn, William N., 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
H.A.W. Widjaja , 2003. Otonomi Desa, Penerbit PT RajaGarafindo Pesada, Jakarta.
Junus, D., dkk. 2023. Good Village Governance Di Desa Ayumolingo . Governance, 11(1), 51-62.
Kencana Syafie Inu, 2008. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia .Cetakan ketiga.Bandung : PT Refika Aditama.
Moleong, 2010. Metotologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosda Karya.
Numan, 2015. Strategi Pembangunan Daerah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).
Nuna,  M.,  dkk.  2023. Analisis  Kesiapan  Pemerintah  Desa  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Desa . Governance, 11(1), 40-50.
Nurmayani, 2009. Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
Sahi,  N.  A.,dkk  (2022). Upaya  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  Melalui  Kebijakan  Bumdes  Di  Wilayah Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango. Economics and Digital Business Review, 3(2), 397-411.
Sjafrizal, 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi , (Jakarta: RajawaliPers).
Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik) . Riau: Alaf Riau.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
Winarno, Budi, 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Presindo.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks
Desa Membangun .
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bulawa .
Arsip Kantor Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023.