## MANAJEMEN STRATEGIK PENDIDIKAN INKLUSIF SEKOLAH MENEGAH ATAS
M. Ary Irawan 1 , M. Rasyid Ridlo 2 , Ahmad Muslim 3
Universitas Pendidikan Mandalika Mataram 1,2,3
m.ary_irawan@undikma.ac.id 1 , m.rasyidridlo@undikma.ac.id 2 , ahmad muslim82@ikipmataram.ac.id 3

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan evaluasi  strategik  pendidikan  inklusif  SMA  di  Kota  Mataram  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  (NTB).  Metode  penelitian  adalah  kualitatif,  dengan  teknik  pengumpulan  data melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Analisis  data  dalam  melalui  tiga aktivitas,  yaitu data  reduction , data  display , dan conclusion drawing atau verification . Hasil  penelitian  menunjukkan,  1)  perencanaan  Strategik,  yaitu  pertama,  analisis kesiapan  stakeholder  sekolah  sebagai  penyelenggara  pendidikan  inklusif.  Kedua, pembentukan pusat sumber pendidikan inklusif. Ketiga, kesiapan sarana dan prasarana; 2)  pelaksanaan  Strategik,  yaitu  Pertama,  Menetapkan  input  sumber  daya  manusia (pendidik,  tenaga  kependidikan,  &  siswa).  Kedua,  menerapkan  kurikulum  modifikasi; (3)  evaluasi  Strategik  Pendidikan  Inklusif  meliputi  aspekya  yaitu  masukan  ( input ), proses ( process ), dan keluaran ( output ) yang dilakukan secara berkala dan bekelanjutan. Simpulan,  secara  umum  manajemen  strategik  pendidikan  inklusif  SMA  di  Kota Mataram  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  berjalan  secara  berkelanjutan  tampak dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategik yang dilakukan.
Kata kunci: Manajemen Strategik, Pendidikan Inklusif

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  describe  the  planning,  implementation,  and  strategic evaluation  of  high  school  inclusive  education  in  Mataram  City,  West  Nusa  Tenggara (NTB)  Province.  The  research  method  is  qualitative,  with  data  collection  techniques through  observation,  interviews,  and  documentation.  Analysis  of  the  internal  data through  three  activities,  namely  data  reduction,  data  display,  and  conclusion  drawing or  verification.  The  results  of  the  study  show,  1)  Strategic  planning,  namely  first,  an analysis  of  the  readiness  of  school  stakeholders  as  providers  of  inclusive  education. Second,  the  establishment  of  an  inclusive  education  resource  center.  Third,  the readiness  of  facilities  and  infrastructure;  2)  Strategic  implementation,  namely  First, Determine  the  input  of  human  resources  (educators,  education  staff,  &  students). Second,  implementing  a  modified  curriculum;  (3)  the  strategic  evaluation  of  inclusive education  includes  its  aspects,  namely  input,  process,  and  output  which  is  carried  out regularly and continuously. In conclusion, in general, the strategic management of high school inclusive education in Mataram City, West Nusa Tenggara (NTB) Province runs sustainably, as can be seen from the strategic planning, implementation, and evaluation carried out.
Keywords : Strategic Management, Inclusive Education

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  suatu  proses  usaha  sadar  untuk  memperoleh pengetahuan,  keterampilan,  nilai,  keyakinan  dan  kebiasaan.  Bagi  anak  berkebutuhan khusus (ABK) telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 32 ayat 1 menyatakan  bahwa  pendidikan  khusus  merupakan  pendidikan  bagi  peserta  didik  yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,  mental,  sosial,  dan/atau  memiliki  potensi  dan  bakat  istemewa.  Pendidikan khusus  dapat  dilaksanakan  melalui  lembaga  pendidikan  khusus  (SLB)  atau  inklusif (terintegrasi ke dalam lembaga pendidikan regular). Pemerintah terus-menerus berupaya menyediakan  satuan  pendidikan  dalam  upaya  memberikan  kesempatan  bagi  anak berkebutuhan  khusus  untuk  dapat  memperoleh  layanan  pendidikan  yang  sama  dengan siswa regular melalui pendidikan inklusif.
Salah  satu  dasar  penekanan  pendidikan  inklusif  berdasarkan  pada World Report  on  Disability (WHO,  2011).  Upaya  untuk  menyediakan  pendidikan  bagi  anak- anak  penyandang  disabilitas  awalnya  difokuskan  pada  sekolah  khusus  (SLB),  dalam beberapa kasus menargetkan disabilitas tertentu. Lembaga-lembaga tersebut cenderung hanya  melayani  sebagian  kecil  dari  mereka  yang  membutuhkan  dan  ternyata  tidak efektif dari segi biaya. Sebagian pelayanan hanya diperoleh bagi mereka yang berada di daerah  perkotaan,  sehingga  banyak  siswa  yang  tidak  memperoleh  kesempatan pendidikan yang sama dan diasingkan dari keluarga dan komunitasnya.
Lahirnya  Permendikbud  No.  70  Tahun  2009  menjadi  penguat  pelaksanaan pendidikan inklusif, dimana tertuang pada Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pendidikan inklusif  adalah  sistem  penyelenggaraan  pendidikan  yang  memberikan  kesempatan kepada  semua  peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  dan  memiliki  potensi  kecerdasan dan/atau  bakat  istimewa  untuk  mengikuti  pendidikan  atau  pembelajaran  dalam lingkungan  pendidikan  secara  bersama-sama  dengan  peserta  didik  pada  umumnya. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa “ inclusive education is the process of responding to the  diversity  of  children  through  enhancing  participation  in  classrooms  and  reducing exclusion  from  education ”  (UNESCO,  2007).  Pendidikan  inklusif  merupakan  proses menanggapi  keragaman  anak  melalui  peningkatan  partisipasi  di  ruang  kelas  dan mengurangi eksklusi atau pengecualian dari pendidikan.
Berdasarkan  hasil  Survei  Penduduk  Antar  Sensus  (SUPAS)  dan  Riskesdas 2018,  Badan  Litbangkes  Kementerian  Kesehatan  RI,  Provinsi  Bengkulu  merupakan salah satu provinsi  yang masuk dalam kategori “tinggi” persentase penduduk umur 10 tahun  ke  atas  yang  mengalami  disabilitas  di  Indonesia  yaitu  sebesar  yaitu  9,40%  dan proporsi  disabilitas  anak  5-17  tahun  yaitu  sebesar  2,7%  (Pusat  Data,  dan  Informasi, Kementerian  Kesehatan  RI,  2019).  Umur  tersebut  merupakan  usia  sekolah  bagi  anak- anak  dan  seharusnya  merupakan  salah  satu  prioritas  bagi  pemerintah  daerah  untuk berkomitmen menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sebagaimana amanat Permendikbud No. 70 Tahun 2009 pasal 4 ayat  1 yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten atau kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah  pertama  pada  setiap  kecamatan,  dan  1  (satu)  satuan  pendidikan  menengah
untuk  menyelenggarakan  pendidikan  inklusif  yang  wajib  menerima  peserta  didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Selanjutnya dipertegas dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
Problematika pendidikan inklusif berdasarkan hasil penelitian terdahulu antara lain,  a)  kemampuan  guru  yang  terbatas  (Khan  et  al.,  2017);  b)  fasilitas  yang  belum memadai  (Hornby,  2011);  c)  belum  optimalnya  pengembangan  kurikulum  pendidikan inklusif  serta  kurangnya  komitmen  stakeholder  dalam  menunjang  pendidikan  inklusif (Budiarti & Sugito, 2018). Berdasarkan permasalahan tersebut menarik untuk dilakukan kajian manajemen strategik pendidikan inklusif SMA (Sekolah Menengah Atas) di Kota Mataram  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB),  adapun  sekolah  yang  sudah menyelenggarakan  pendidikan  inklusif  di  Kota  Mataram  yaitu  SMAN  1  Mataram, SMAN 5 Mataram, dan SMAN 6 Mataram Provinsi NTB.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  dalam  upaya  mendeskripsikan  fenomena  dan memperoleh data yang akurat dalam kaitannya untuk mengungkap manajemen strategik pendidikan  inklusif  SMA  (Sekolah  Menengah  Atas)  di  Kota  Mataram  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  (NTB).  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  SMAN  6  Mataram,  karena sekolah  tersebut  memiliki  pusat  sumber  pendidikan  inklusif.  Peneliti  melakukan observasi  (pengamatan),  dokumentasi,  dan  wawancara.  Metode  analisis  data  kualitatif melalui  tiga  aktivitas  yaitu,  1)  reduksi  data  ( data  reduction );  2)  penyajian  data  ( data display ); 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi ( conclusion drawing/ verification ).

## HASIL PENELITIAN
Dalam  hasil  penelitian  ini  disajikan  data  yang  ditemukan  di  lapangan  sesuai dengan  fokus  permasalahan  yang  akan  dikaji  yaitu  manajemen  strategik  pendidikan inklusif  SMA  di  Kota  Mataram  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB).  Data  hasil penelitian  mencakup  perencanaan  strategik, pelaksanaan  strategik,  dan  evaluasi strategik  pendidikan  inklusif  SMA  di  Kota  Mataram  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat (NTB).  Adapun  pembahasan  dalam  penelitian  ini  melalui  analisis  hasil  penelitian dengan teori yang ada.

## Perencanaan Strategik Pendidikan Inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Perencanaan  strategik  pendidikan  inklusif  SMA  di  Kota  Mataram  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  meliputi: Pertama ,  analisis  kesiapan  stakeholder  sekolah (kepala  sekolah,  guru,  tenaga  kependidikan,  peserta  didik,  orang  tua,  komite  sekolah, dinas  pendidikan)  sebagai  penyelenggara  pendidikan  inklusif.  Analisis  penting dilakukan oleh sekolah sebagai upaya mendiagnosa kesiapan dan komitmen stakeholder sekolah  dalam  membantu  terselenggaranya  pendidikan  inklusif.  Keputusan  dengan
melibatkan stakeholder yang  dilakukan  di  sekolah  memperkuat  komitmen penyelenggaraan pendidikan inklusif, dikarenakan melahirkan keputusan terbaik,
Kedua ,  pembentukan  pusat  sumber  pendidikan  inklusif.  Berdasarkan  hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi ditemukan bahwa pembangunan pusat sumber pendidikan  inklusif  menggunakan  dana  alokasi  khusus  (DAK)  tahun  anggaran  2020. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun  2016  Pasal  16  ayat  1  Pemerintah  daerah  dapat  membentuk  Pusat  Sumber Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif guna memberikan dukungan dalam penyelenggaraan  pendidikan  inklusif.  Peraturan  tersebut  meyatakan  bahwa  Pusat Sumber  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif  mempunyai  tugas,  (a)  memberikan dukungan profesional  terhadap sekolah-sekolah  penyelenggara pendidikan  inklusif;  (b) menyediakan  layanan  informasi  dan  konsultasi;  (c)  menyediakan  layanan identifikasi dan  asesmen;  (d)  melakukan  penelitian  dan  pengembangan  dalam  meningkatkan layanan  pendidikan  inklusif;  (e)  merencanakan  dan  melaksanakan  jejaring  yang  saling menguntungkan  dengan  berbagai  pihak.  Sekolah  mengeluarkan  kebijakan  dengan keputusan  Nomor:  423.5/121.a/SMAN06.Mtr/VII2020  tentang  Pengelola  Inklusi  dan Daftar  Guru  Mata  Pelajaran  Siswa  Berkebutuhan  Khusus  di  SMA  Iklusif  Mataram Tahun Pelajaran 2020/2021. Adapun data pengelola inklusi di SMAN 6 Mataram terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota yang terdiri dari 5 orang.
Pentingnya  pembentukan  pengelola  pendidikan  inklusif  oleh  kepala  sekolah dengan  memilih  guru  yang  kompeten  sebagai  salah  satu  upaya  memperlancar  proses belajar mengajar dan kegiatan pendukung pendidikan inklusif.
Ketiga , kesiapan sarana dan prasarana pendidikan inklusif di sekolah. SMAN 6  Mataram  menyiapkan  sarana  dan  prasarana  khusus  bagi  anak  berkebutuhan  khusus (AKB) diantaranya: ruang pengelola pendidikan inklusi, buku braille, al-qura’an braille, alat  musik,  alat  peraga,  dan  alat  olahraga.  Selanjutnya  di  lingkungan  sekolah  khusus ABK  menyediakan:  jalan  yang  timbul  mulai  dari  depan  gerbang  dan  sekitar  halaman sekolah, dan ralling.
Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan inklusif di sekolah yang ramah terhadap  ABK  sangat  menunjang  proses  pembelajaran  baik  di  dalam  maupun  di  luar kelas, dimana siswa difabel lebih merasa nyaman dalam setiap aktivias pembelajaran di sekolah.

## Pelaksanaan Strategik Pendidikan Inklusif SMA  di Kota Mataram Provinsi Nusa
Tenggara Barat (NTB)
Pelaksanaan  strategik  ( strategy  implementaion )  SMA  di  Kota  Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui, Pertama , Menetapkan input sumber daya manusia  (pendidik,  tenaga  kependidikan,  &  siswa).  Melalui  kebijakan  kepala  sekolah tentang Pengelola Inklusi dan Daftar Guru Mata Pelajaran Siswa Berkebutuhan Khusus di  SMA  Iklusif  Mataram,  mengindikasikan  sekolah  telah  membuat  kebijakan  terkait koordinasi dan pembagian tugas pengelola pendidikan inklusif dan guru mata pelajaran siswa anak berkebutuhan khusus (ABK).
SMAN  6  Mataram  sebagai  penyelenggara  pendidikan  inklusif  tidak memiliki guru  pembimbing  khusus  (GPK).  Namun,  strategi  sekolah  menyiapkan  guru  inklusif yang  juga  merupakan  guru  matpel  (mata  pelajaran)  melalui workshop atau  pelatihan selama  l  (satu)  tahun  bagi  guru  sebagai  penunjang  kompetensi  untuk  berinteraksi dengan  para  murid  anak  berkebutuhan  khusus  (ABK).  Para  guru  inklusif  sebaiknya secara  kontinyu  diberikan  pelatihan  berkelanjutan  sebagai  upaya upgrade kompetensi sehingga  para  guru  semakin  profesional.  Efektifitas  pelatihan  ditinjau  dari  keluaran diklat.  Peserta  diklat  mengalami  perubahan  perilaku,  peningkatan  pengetahuan,  dan keterampilan yang diperoleh selama diklat, dan diharapkan mampu mengaplikasikannya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam sekolah. Input peserta didik di SMAN 6 Mataram, berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam penerimaan peserta didik baru sekolah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  yang  menyelenggarakan  asesmen  bagi  peserta  didik  baru  yang tergolong  disabilitas.  Asesmen  dilakukan  sebagai  dasar  pertimbangan  sekolah  dalam menentukan jenis layanan pendidikan yang tepat sasaran agar sesuai dengan kebutuhan, dan perkembangan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di SMAN 6 Mataram terdiri dari berbagai jenis disabilitas, diantaranya adalah tunagrahita, tunanetra, dan autis.
Kedua ,  menerapkan  kurikulum  modifikasi.  SMAN  6  Mataram  dalam pelaksanaan  pendidikan  inklusif  menerapkan  kurikulum  reguler  yang  dimodifikasi (penyelarasan)  sesuai  dengan  kebutuhan  peserta didik.  Hal  tersebut  sesuai  amanat Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  2  Tahun  2016  Pasal  16  ayat  2 menyatakan  bahwa  “selain  kurikulum  reguler  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) menggunakan  kurikulum  reguler  yang  dimodifikasi  (penyelarasan)  sesuai  dengan kebutuhan peserta didik”. Kurikulum disusun bersama, diantaranya adalah wakil kepala sekolah  bidang  kurikulum,  pengelola  pendidikan  inklusif,  dan  guru.  Kurikulum modifikasi  disesuaikan  kebutuhan  ABK,  sehingga  terdapat  bagian  yang  tidak  sama dengan peserta didik reguler.

## Evaluasi  Strategik  Pendidikan  Inklusif  SMA  di  Kota  Mataram  Provinsi  Nusa Tenggara Barat (NTB)
Evaluasi  merupakan  sebuah  proses  penilaian  yang  sistematis  untuk menentukan  hasil  yang  telah  dicapai  dari  beberapa  kegiatan  yang  direncanakan,  dan dilaksanakan  guna  mendukung  tercapainya  tujuan  pendidikan.  Evaluasi  Strategik Pendidikan  Inklusif  SMA  di  Kota  Mataram  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB) dilakukan  meliputi  aspek,  (a)  masukan  ( input ),  meliputi  guru,  peserta  didik,  sarana prasarana, dan kurikulum: (b) proses ( process ), meliputi pelaksanaan pembelajaran; (c) keluaran ( output ) yaitu meliputi lulusan.
Model  evaluasi  yang  dilakukan  pihak  sekolah,  diantaranya  aspek input , khususnya  guru  dilakukan  melalui  kegiatan  monitoring  oleh  pengelola  pendidikan inklusif  dan  supervisi  oleh  kepala  sekolah,  asesmen  bagi  peserta  didik  baru  yang tergolong  disabilitas,  sarana  prasarana  melalui  inventaris  yaitu  pencatatan  sarana
prasarana  yang  dimiliki  sekolah,  dan  evaluasi  kurikulum  dilakukan  dengan  model action  research oleh  tim  pengembang  kurikulum  sekolah  dengan  melibatkan  guru, siswa,  orang  tua,  dan  pihak  eksternal.    Aspek process, evaluasi  dalam  pelaksanaan pembelajaran  disesuaikan  dengan  kurikulum  yang  digunakan  dengan  menerapkan standar  nilai  yang  dimodifikasi  sesuai  dengan  kondisi  peserta  didik.  Adapun  prosedur penilaian meliputi penilaian tertulis, sikap, projek, produk, portofolio, dan unjuk kerja. Aspek  keluaran  ( output )  meliputi  lulusan.  SMAN  6  Mataram  melakukan  evaluasi terhadap lulusan melalui tracer  study , berdasarkan dokumen data alumni  siswa inklusi yang  melanjutkan  ke  perguruan  tinggi,  dan  bekerja  tahun  2021  menginformasikan bahwa sebagian besar alumni tersebar di beberapa perguruan tinggi swasta dan negeri, dan bekerja sebagai guru, tele marketing, dan musisi.

## PEMBAHASAN

## Perencanaan Strategik Pendidikan Inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Perencanaan  strategik  pendidikan  inklusif  mengacu  pada  perumusan  strategi, oleh  karenanya  peran  kepala  sekolah  sangat  dibutuhkan  untuk  menghasilkan  rencana yang  tepat.  David  (2011),  menyatakan  bahwa  “ a  strategic  plan  results  from  tough managerial  choices  among  numerous  good  alternatives ”  (rencana  strategis  dihasilkan dari pilihan manajerial yang sulit di antara banyak alternatif yang baik).
Perencanaan  strategik  pendidikan  inklusif  SMA  di  Kota  Mataram  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  meliputi: Pertama ,  analisis  kesiapan  stakeholder  sekolah (kepala  sekolah,  guru,  tenaga  kependidikan,  peserta  didik,  orang  tua,  komite  sekolah, dinas  pendidikan)  sebagai  penyelenggara  pendidikan  inklusif.  Pentingnya  analisis menurut  Loeb et  al., (2017) menyatakan bahwa “ descriptive analysis  can also  be used to diagnose issues that warrant the immediate attention of policymakers, practitioners, and  researchers ”  (analisis  digunakan  untuk  mendiagnosis  masalah  yang  memerlukan perhatian  segera  dari  pembuat  kebijakan,  praktisi,  dan  peneliti).  Adapun  perlibatan stakeholder menurut  Hitt  et  al.,  (2007)  adalah stakeholders  are  the  individuals  and groups  who  can  affect,  and  are  affected  by,  the  strategic  outcomes  achieved  and  who have  enforceable  claims  on  a  firm’s  performance (pemangku  kepentingan  merupakan individu dan kelompok yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi tujuan strategis yang dicapai dan memiliki hak yang dapat ditegakkan atas kinerja organisasi).
Keputusan  dengan  melibatkan stakeholder yang  dilakukan  di  sekolah memperkuat  komitmen  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif,  dikarenakan  melahirkan keputusan  terbaik.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Pearce  &  Robinson  (2009), menyatakan  bahwa  keputusan  strategis  berbasis  kelompok  kemungkinan  besar  akan diambil dari alternatif terbaik yang tersedia.
Kedua ,  pembentukan  pusat  sumber  pendidikan  inklusif.  Pentingnya pembentukan  pengelola  pendidikan  inklusif  oleh  kepala  sekolah  dengan  memilih  guru yang  kompeten  sebagai  salah  satu  upaya  memperlancar  proses  belajar  mengajar  dan kegiatan pendukung pendidikan inklusif. Siagian (2005) menyatakan bahwa manajemen
berhasil menjadikan organisasi berkinerja tinggi  selalu berupaya agar dalam organisasi tersedia  tenaga-tenaga  berpengetahuan,  dan  keterampilan  tinggi  disertai  semangat kewirausahaan.  Penetapan  struktur  pengelola  pendidikan  inklusif  adalah  hal  utama dalam mengorganisasi berbagai aktivitas dan sumber daya manusia yang tersedia dalam sebuah organisasi besar agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik (Hunger & Wheelen, 2003).
Ketiga ,  kesiapan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  inklusif  di  sekolah. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan inklusif di sekolah yang ramah terhadap ABK  sangat  menunjang  proses  pembelajaran  baik  di  dalam  maupun  di  luar  kelas, dimana  siswa  difabel  lebih  merasa  nyaman  dalam  setiap  aktivias  pembelajaran  di sekolah. Gusti (2021), mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk setting sekolah  yang  ramah  terhadap  siswa  difabel.  Dukungan  dalam  bentuk  itu akan  menciptakan  akses  bagi  siswa  difabel  dalam  beraktifitas  baik  diluar  maupun  di dalam ruangan.

## Pelaksanaan Strategik Pendidikan Inklusif SMA  di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Pelaksanaan  strategik  ( strategy  implementaion )  SMA  di  Kota  Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui, Pertama , Menetapkan input sumber daya manusia (pendidik, tenaga kependidikan,  & siswa).  Sebagaimana hasil penelitian  yang ditemukan  bahwa  sekolah  tidak  memiliki  guru  pembimbing  khusus  (GPK),  namun strategi  sekolah  menyiapkan  guru  inklusif  yang  juga  merupakan  guru  matpel  (mata pelajaran)  melalui  workshop  atau  pelatihan  selama  l  (satu)  tahun.  Efektifitas  pelatihan diharapkan  agar  para  guru  memiliki  keterampilan,  dan  diharapkan  mampu mengaplikasikannya  untuk  mencapai  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  pelaksanaan pendidikan  inklusif  di  sekolah.  Thang  and  Buyens  menjelaskan  dalam  hasil penelitiannya bahwa “ T&D leads to superior knowledge, skills, abilities, attitudes, and behaviour of employees that eventually enhance organizational performance ” (pelatihan mengarahkan  pada  pengetahuan,  keterampilan,  kemampuan,  sikap,  dan  perilaku  yang unggul yang pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi) (Ng’ang’a, 2013).
Penetapan input sumber  daya  manusia  sebagai strategy  implementaion , menurut  David  (2011),  bahwa  “ strategy  implementation  requires  a  firm  to  establish annual  objectives,  devise  policies,  motivate  employees,and  allocate  resources  so  that formulated strategies can be executed ” (implementasi strategi mengharuskan organisasi untuk  menetapkan  tujuan  tahunan,  menyusun  kebijakan,  memotivasi  karyawan,  dan mengalokasikan  sumber  daya  sehingga  strategi  yang  dirumuskan  dapat  dijalankan). Selanjutnya Rothaermel (2015), menyatakan bahwa “ strategy implementation concerns the organization, coordination, and integration of how work gets done ” (implementasi strategi  menyangkut  organisasi,  koordinasi, dan integrasi  tentang bagaimana pekerjaan diselesaikan).
Kedua ,  menerapkan  kurikulum  modifikasi. National  Association  of  Special Education  Teachers (NASET)  (2021),  yang  merupakan  asosiasi  professional  guru
pendidikan khusus di Amerika menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan  dalam  mengadaptasi  kurikulum,  meliputi  pengajaran  gabungan, penjadwalan  fleksibel,  instruksi  individual,  pembelajaran  penguasaan,  instruksi kelompok besar, dan kecil, tutorial individual dan pembelajaran kooperatif. Selanjutnya, perlu  menyesuaikan  bentuk  pengajaran  untuk  memenuhi  kebutuhan  individu  anak berkebutuhan  khusus,  menyesuaikan  faktor  penyampaian  dan  respons  yang  akan dihadapi anak di sekolah.
Perencanaan  atau  perumusan  dan  implementasi  strategi  yang  efektif berdasarkan  pada  prinsip  5  (lima)  Cs  yaitu,  a)  c ommands (perintah),  dikeluarkan  pada waktu  yang  tepat;  b)  c ontrol (kontrol),  baik  formal  maupun  informal,  langsung  atau tidak  langsung;  c)  c oordination (koordinasi),  berbagai  bagian  organisasi;  d) c ommunication (komunikasi), mengalir melalui saluran yang tepat; e) conﬂict (konflik), dibendung dan disalurkan secara kreatif (David, 2011).

## Evaluasi  Strategik  Pendidikan  Inklusif  SMA  di  Kota  Mataram  Provinsi  Nusa Tenggara Barat (NTB)
Evaluasi  Strategik  Pendidikan  Inklusif  SMA  di  Kota  Mataram  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  (NTB)  dilakukan  meliputi  aspek:  (a)  masukan  ( input ),  meliputi:  guru, peserta  didik,  sarana  prasarana,  dan  kurikulum,  (b)  proses  ( process ),  meliputi: pelaksanaan pembelajaran dan (c) keluaran ( output ) meliputi: lulusan.
Evaluasi  dilakukan  secara  berkala  oleh  tim  pengelola  pendidikan  inklusif SMAN  6  Mataram,  sebagai  salah  satu  upaya  memperoleh  informasi  dan  dasar pertimbangan dalam membuat keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan. Nkwake (2015),  menjelaskan  bahwa  evaluasi  “ helps  practitioners  understand  the  kinds  of evaluative decisions they face and enhances their ability to deliberate well ” (membantu praktisi  memahami  jenis  keputusan  evaluatif  yang  mereka  hadapi  dan  meningkatkan kemampuan mereka untuk berunding dengan baik). Adapun, Stake (2011) menjelaskan bahwa  tujuan  utama  evaluasi  adalah  untuk  menghasilkan  informasi  yang  dapat memandu keputusan mengenai adopsi modifikasi program pendidikan.

## SIMPULAN
Manajemen  strategik  pendidikan  inklusif  SMA  di  Kota  Mataram  Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu, (a) perencanaan Strategik Pendidikan Inklusif SMA di  Kota  Mataram  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB),  meliputi: Pertama ,  analisis kesiapan stakeholder sekolah (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang  tua,  komite  sekolah,  dinas  pendidikan)  sebagai  penyelenggara  pendidikan inklusif. Kedua ,  pembentukan  pusat  sumber  pendidikan  inklusif. Ketiga ,  kesiapan sarana  dan  prasarana  pendidikan  inklusif  di  sekolah;  (b)  pelaksanaan  Strategik Pendidikan  Inklusif  SMA  di  Kota  Mataram  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB), meliputi: Pertama ,  Menetapkan input sumber  daya  manusia  (pendidik,  tenaga kependidikan,  &  siswa).  Adapun  problematika  di  sekolah  adalah  tidak  memiliki  guru pembimbing  khusus  (GPK). Kedua ,  menerapkan  kurikulum  modifikasi;  (c)  Evaluasi
Strategik  Pendidikan  Inklusif  SMA  di  Kota  Mataram  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat (NTB),  meliputi  aspek:  (a)  masukan  ( input ),  meliputi:  guru,  peserta  didik,  sarana prasarana, dan kurikulum, (b) proses ( process ), meliputi: pelaksanaan pembelajaran dan (c) keluaran ( output ) meliputi: lulusan dilakukan secara berkala dan bekelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarti,  N.  D.,  &  Sugito,  S.  (2018).  Potret  Pendidikan  Inklusif  SD  Muhammadiyah
Sumberejo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 13 (2), 455-482.
http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v13i2.2968
David,  F.  R.  (2011). Strategic  Management:  Concepts  and  Cases .  USA:  Pearson
Education, Inc
Gubernur  NTB.  (2016).  Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  Nomor  2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/BD%20Pergub%20in klusif.pdf
Gusti, N. S. (2021). Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Setting Sekolah Menengah Atas  di  Kota  Mataram  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. Jurnal  Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan , 7 (3), 532-544. 10.33394/jk.v7i3.3469
Hitt,  M.  A.,  Ireland  R.  D.,  &  Hoskisson  R.  E.  (2007). Strategic  Management .  USA: Thomson Higher Education
Hornby, G. (2011). Parental Involvement in Childhood Education. London: Springer Hunger, D. & Wheelen, T. L. (2003). Manajemen Strategis . Yogyakarta: Andi
Khan, I. K., Hashmi, S. H., & Khanum, N. (2017). Inclusive Education in Government Primary  Schools:  Teacher  Perceptions. Journal  of  Education  and  Educational Development, 4 (1), 32-47. http://journals.iobmresearch.com/index.php/JEED/index
Loeb,  S.,  Dynarski,  S.,  McFarland,  D.,  Morris,  P.,  Reardon,  S.,  &  Reber,  S.  (2017).
Descriptive  Analysis  in  Education:  A  Guide  For  Researchers .  (NCEE  2017– 4023).  Washington,  DC:  U.S.  Department  of  Education,  Institute  of  Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance
Mendiknas.  (2009).  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  70  Tahun
2009  Tentang  Pendidikan  Inklusif  Bagi  Peserta  Didik  yang  Memiliki  Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2009_Nomor070.pdf National  Association  of  Special  Education  Teachers  (NASET).  (2021). Adapting Curriculum for Students with Special Needs Series . USA: NASET Ng’ang’a,  R.  (2013).  The  Relationship  between  Training  and  Development  on Performance  of  State  Owned  Corporations. International  Journal  of  Academic
Research in Business and Social Sciences , 3(9), 57-75. https://hrmars.com/index.php/IJARBSS/article/view/190/The-Relationship- between-Training-and-Development-on-Performance-of-State-Owned-
Corporations
Nkwake,  A.  M.  (2015). Credibility,  Validity,  and  Assumptions  in  Program  Evaluation Methodology. Switzerland: Springer International Publishing Pearce,  J.  A.,  &  Robinson,  R.  B.  (2009). Manajemen  Strategis:  Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian . Jakarta: Salemba Empat
Presiden,  RI.  (2003).  Undang-undang  (UU)  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional.  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20- tahun-2003 Pusdatin  Kemenkes.  (2019). Pusat  Data,  dan  Informasi,  Kementerian  Kesehatan  RI, 2019 .
https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin- tunarungu-2019.pdf
Siagian  P.  S.  (2005). Organisasi  Kepemimpinan  dan  Perilaku  Administrasi .  Jakarta:
Haji Mas Agung Stake, R. E. (2011). Program Evaluation Particularly Responsive Evaluation. Journal Of Multi Discplinary Evaluation , 7(15), 180-201. https://journals.sfu.ca/jmde/index.php/jmde_1/article/view/303. UNESCO. (2007). Policy Guidelines on Inclusion in Education . https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000177849 (  011  . World Report on Disability 2011 .  https://apps.who.int/iris/handle/10665/44575