Fianka  Bella  Sari,  Elis  Rusmiati,  Tri  Handayani  (2023),  Analisis  Yuridis  Terkait  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi Yang Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata Sehingga Mengakibatkan Putusan Lepas,Vol. 8, No. 4, Maret 2023, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate. v8i4.11639 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 4, Maret 2023

## ANALISIS YURIDIS TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERDATA SEHINGGA MENGAKIBATKAN PUTUSAN LEPAS

## Fianka Bella Sari, Elis Rusmiati, Tri Handayani
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia Email:. fianka18001@mail.unpad.ac.id, els_rusmiati@yahoo.co.id, tri.handayani@unpad.ac.id

## Abstrak
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  masalah  utama  bagi  perekonomian Indonesia.  Namun  banyak  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  diputus  lepas  atas dasar perbuatan yang didakwakan bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan masuk  ranah  hukum  perdata  yang  dalam  hal  ini  Perbuatan  Melawan  Hukum. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  proses  pembuktian  serta  klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum dalam kasus korupsi sehingga mengakibatkan putusan lepas  (ontslag  van  alle  rechtsvervolging).  Metode  Penelitian  dilakukan  dengan pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris  dengan  spesifikasi  penelitian bersifat  deskriptif  analitis.  Serta  didukung  oleh  penelitian  lapangan  berupa  hasil wawancara  kemudian    diolah  secara  kualitatif  sehingga  menghasilkan  penelitian yang  diuraikan  secara  deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  terdapat beberapa  perbuatan  yang  dikategorikan  bukan  sebagai  merupakan  suatu  tindak pidana  dikarenakan  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  bukan  terhadap peraturan  perundang-undangan  melainkan  terhadap  hak  subjektif  orang  lain  dan kewajiban  hukum  pelaku  yang  mengakibatkan  perbuatan  tersebut  dikategorikan sebagai  suatu  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam  ranah  hukum  perdata  sehingga pengadilan memutuskan untuk memutus lepas Terdakwa.
Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Perbuatan Melawan Hukum,  Putusan Lepas.

## Abstract
Corruption is one of the main problems for the Indonesian economy. However, many cases of corruption crime were categorized not as criminal acts, but in the realm of civil  law,  in  this  case,  unlawful  acts.  This  study  aims  to  analyze  the  evidentiary process  and  the  classification  of  unlawful  acts  in  corruption  cases  resulting  in acquittals (ontslag van alle rechtsvervolging). The research method was carried out using  normative  juridical  and  empirical  juridical  approaches  with  descriptive- analytical research specifications. It is also supported by field research in the form of interview results which are then processed qualitatively to produce research that is described descriptively. The results of this study show that, there are several acts that are not categorized as a crime because the unlawful act is not against statutory regulations but against the subjective rights of people. and the legal obligations of
the perpetrator that resulted in the act being categorized as an unlawful act in the realm of civil law so the court decided to acquit the defendant.
Keywords: Corruption Crime, Unlawful Acts, Acquit Decision.

## Pendahuluan
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah utama bagi perekonomian Indonesia  yang  menyebabkan  perbedaan  kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi  antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, wibawa, kekuasaan, dan lain sebagainya  (Mohamad,  1986).    Korupsi  jika  diartikan  secara  harfiah  berarti  segala perbuatan  yang  tidak  baik,  seperti  kebusukan,  keburukan,  kebejatan,  ketidakjujuran, dapat  disuap,  tidak  bermoral,  penyimpangan  dari  kesucian,  penghinaan,  hingga  fitnah (Moeimam  &  Steinhauer,  2021).    Sejatinya  korupsi  sendiri  merupakan  suatu  perilaku kejahatan  atau  kebusukan  di  mana  yang  melakukan  itu  mendapatkan  suap  atau mengambil  hak  yang  bukan  miliknya  dengan  cara  tidak  bermoral  yang  mana  tindakan tersebut sangat berpengaruh pada politik, budaya, dan moral masyarakat (Hartanti, 2008). Umumnya, tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan, dilakukan secara sistematik, terstruktur, dan dengan kerja sama yang rapi guna  menutupi  perbuatannya  dengan  tujuan  mendapatkan  keuntungan  baik  secara materiil atau immateriil serta tentunya dengan cara yang tidak halal untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain yang bersangkutan sehingga dapat disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (Extraordinary Crimes) (Janabadra, 2019).
Dalam  beberapa  perkara  tindak  pidana  korupsi,  terkadang  dijumpai  bahwa berdasarkan  pertimbangan  Majelis  Hakim  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  masuk dalam  ranah  hukum  perdata,  yaitu  Perbuatan  Melawan  Hukum  (selanjutnya  disebut “PMH”).  Oleh  karena  itu  maka  dalam  putusannya  Majelis  Hakim  akan  menjatuhkan putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  (Onstlag  van  Alle  Rechtsvervolging).  PMH sendiri  merupakan  suatu  perbuatan  yang  tidak  hanya  bertentangan  dengan  undang- undang  saja,  melainkan  juga  bertentangan  dengan  hak  orang  lain  atau  bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan  di  dalam  masyarakat  baik  terhadap  diri  sendiri  maupun  barang  orang  lain (Syahrani, 1989).
Contohnya saja dalam perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dilakukan  oleh  Syafruddin  Arsyad  Temenggung  yang  dalam  Putusan  Nomor 1555K/Pid.Sus/2019  menyatakan  Syafruddin  Arsyad  Temenggung  terbukti  melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi perbuatannya tersebut bukan termasuk suatu tindak  pidana.  Hingga  akhirnya,  Syafruddin  Arsyad  Temenggung  diputus  lepas  dari segala  tuntutan  hukum  (Ontslag  van  Alle  Rechtsvervolging)  dikarenakan  adanya perbedaan  pandangan  antara  masing-masing  hakim  (dissenting  opinion)  yang menyatakan perbuatan Syafruddin Arsyad Temenggung bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan salah satunya masuk dalam ranah hukum perdata, yaitu PMH.
Terminologi “melawan hukum” memang dikenal baik dalam ranah hukum pidana maupun  dalam  ranah  hukum  perdata.  Kedua  terminologi  itu  sebetulnya  tidak
menyebabkan  pergeseran  makna  baik  dari  segi  perundang-undangan  maupun  secara sistematis karena keduanya merupakan suatu perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan hukum (Sapardjaja, 2002).  Akan tetapi, pada dasarnya melawan hukum dalam hukum pidana dan melawan hukum dalam hukum perdata memiliki konteks pemahaman yang  berbeda  sudut  pandang.  Dalam  hukum  pidana,  melawan  hukum  lebih  dikenal sebagai wederrechtelijk yang mana frasa “melawan hukum” di sini, seperti yang terdapat pula  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut  “UU  PTPK”),  merupakan suatu  unsur  yang  terdapat  atau  juga  tidak  terdapat  dalam  suatu  rumusan  pasal.  Hal  itu dikenal dengan melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.
Melawan hukum formil tentunya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang  atau  pasal  tertentu  dan  diancam  dengan  sanksi  pidana.  Sementara melawan  hukum  materiil  merupakan  perbuatan  yang  tidak  secara  tegas  diatur  dalam rumusan  pasal  undang-  undang  akan  tetapi  perbuatan  itu  jelas  bertentangan  dengan kepentingan umum. Melawan hukum materiil di sini dibagi lagi menjadi melawan hukum materiil  positif  yang  berarti  suatu  perbuatan  yang  mana  tidak  memenuhi  unsur  delik, namun  apabila  perbuatannya  dianggap  tercela  karena  tidak  sesuai  dengan  norma  dan keadilan  masyarakat  maka  perbuatan  tersebut  dapatlah  dipidana  yang  jelas  telah memenuhi  unsur delik akan tetapi  tidak bertentangan. Kemudian yang kedua melawan hukum materiil secara negatif yang mana suatu perbuatan itu termasuk dalam unsur delik, akan  tetapi  perbuatan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  nilai  masyarakat  atau  dapat disebut  perbuatan  tercela,  sehingga  tidaklah  dapat  perbuatan  tersebut  dipidana (Adhiyaksa, 2012).
Dalam UU PTPK sendiri, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pada Pasal 2  ayat  (1)  yang  berisikan  “Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi”  (Indonesia, 2001). Juga disebutkan mengenai unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum di sini dalam  penjelasan  yang  terdapat  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor 003/PUU-IV/2006  merupakan  melawan  hukum  yang  tidak  hanya  dalam  artian  delik formil, melainkan juga delik materiil. Hal itu dimaksudkan bahwa meskipun perbuatan tersebut  tidak  diatur  secara  tertulis  dalam  undang-undang,  namun  apabila  dianggap tercela  atas  perbuatan  tersebut  karena  dinilai  tidak  sesuai  dengan  norma  kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (Indonesia, 2001).
Akan  tetapi,  dalam  praktiknya  masih  sering  kali  menjadi  perdebatan  antara melawan hukum dalam UU PTPK ini harus menerapkan melawan hukum secara formil atau  materiil  yang  dalam  fungsi  negatif.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Putusan  MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 025/PUU-XIV/2016, kata melawan hukum materiil dinilai menyimpang dan bertentangan dengan asas legalitas yang berarti tidak  seorangpun  dapat  dipidana  selain  berdasarkan  perbuatan  yang  dilarang  dalam rumusan  delik  perundang-undangan  yang  jelas.  Atas  dasar  kedua  putusan  tersebut,
pengertian melawan hukum dalam arti materiil yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK  2001  jo.  1999  ini  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  dan  menimbulkan ketidakpastian hukum. Akan tetapi kenyataannya dan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, eksistensi dari melawan hukum materiil masih ada dan masih diakui, sehingga masih kerap diterapkan.
Kemudian  dalam  hukum  perdata,  melawan  hukum  dikenal  dengan  sebutan onrechtmatige daad. Melawan hukum dalam hukum perdata ini di atur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal mana dirumuskan bahwa  melawan  hukum  dalam  hukum  perdata  meliputi  beberapa  unsur,  yaitu  pertama adanya suatu perbuatan, kedua perbuatan itu melawan hukum, ketiga adanya kerugian, keempat adanya hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan tersebut, dan yang kelima adanya kesalahan (Fitrahady et al., 2021).
Berangkat  dari  penjelasan  di  atas,  maka  terdapat  perbedaan  yang  cukup  jelas antara  melawan  hukum  dalam  lingkup  hukum  pidana  dan  juga  dalam  lingkup  hukum perdata. Dalam lingkup hukum perdata, atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)  haruslah  terpenuhi  kelima  unsur  yang  terdapat  dalam  KUHPerdata  sebagaimana telah  disebutkan.  Tetapi  dalam  hukum  pidana,  melawan  hukum  (wederrechtelijk) merupakan salah satu unsur agar suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.
Sejatinya  dalam  hukum,  terutama  dalam  hal  mengadili  suatu  perkara,  hakim dalam  proses  pengadilan  harus  sangat  teliti  dan  adil.  Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  disebutkan bahwa  Peradilan  itu  dilakukan  demi  keadilan  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa (Nomor, 48 C.E.).  Yang mana keadilan bagi hakim merupakan suatu hal yang mutlak dan harus diiringi dengan alat bukti yang cukup, hati nurani, serta keyakinan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang ia yakini (INDONESIA & Indonesia, 1981).
Hakim  diwajibkan  untuk  menghasilkan  putusan  yang  seadil-adilnya  tanpa  ada sedikitpun  keraguan.  Zairin  Harahap  menyatakan  bahwa  dalam  konsep  negara  hukum, segala  tindakan  atau  perbuatan  hakim,  terlebih  Hakim  Mahkamah  Agung  haruslah mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan hingga hukum yang tidak tertulis seperti norma- norma  hukum  agar  dapat  menghasilkan  putusan  yang  sebenar-benarnya  dan  seadil- adilnya bagi Terdakwa (Putusan et al., 2020).
Berdasarkan latar belakang di  atas, terdapat  2  (dua) permasalahan hukum  yang akan  diangkat  oleh  penulis,  yaitu  bagaimana  Analisis  Yuridis  Terhadap  Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam kaitanya dengan Perbuatan Melawan Hukum dan  Bagaimana  Perbuatan  Melawan  Hukum  Berdasarkan  Hukum  Pidana  dan  Hukum Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi Sehingga Mengakibatkan Putusan Lepas (Onstlag van Alle Rechtsvervolging).

## Metode Penelitian
Penulis  menggunakan  metode  pendekatan  yaitu  metode  penelitian  yuridis normatif.  Yuridis  normatif  diartikan  dengan  didasari  kepustakaan  yang  ada  beserta dengan bahan-bahan hukum atau dapat disimpulkan menggunakan data sekunder, seperti peraturan  perundang-undangan,  putusan,  buku,  dan  artikel  yang  telah  ada,  kemudian ditelaah  kembali  mulai  dari  asas  hukum,  konsep,  hingga  teori  yang  berkaitan  dengan penelitian  yang  penulis  lakukan.  Penulisan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  akan menggunakan  metode  deskripsitf  analisis,  yang  berarti  penelitian  akan  memberikan gambaran  secara  rinci,  dan  komprehensif  yang  disajikan  secara  menyeluruh  dan sistematis  mengenai  segala  unsur  penelitian  baik  perundang-undangan  maupun  teori hukum.
Adapun  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan studi  kepustakaan  dan  disokong  dengan  penelitian  lapangan  berbentuk  wawancara dengan  para  praktisi  hukum  khususnya  hukum  pidana.  Artinya  pengumpulan  data umumnya  didapatkan  dari  buku,  jurnal  dan  dokumen  ilmiah  lainnya  yang  berkaitan dengan hukumpidana dan hukum perdata. Serta, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif kualitatif. Hal ini berarti penelitian didasarkan pada asas dan norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif.    Penelitian  ini  juga  dilakukan  dengan  metode  analisis  kualitatif  yang  artinya dilakukan dengan memberikan uraian sistematis tentang objek penelitian

## Hasil dan Pembahasan
Analisis  Yuridis  Terhadap  Proses  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Kaitanya dengan Perbuatan Melawan Hukum
Mengenai proses pembuktian dalam suatu perkara tindak pidana korupsi seluruh pihak yang berkaitan dan mengadili persidangan tersebut tentunya memiliki argumen dan pandangan  atas  perkara  tersebut.  Analisis  yuridis  merupakan  suatu  pemikiran  atau penjabaran  atau  pendeskripsian  secara  menyeluruh  atas  suatu  objek  peristiwa  untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada segala peraturan hukum atau undang-undang  mengenai  tindakan  yang  dapat  dihukum  berdasarkan  delik-delik  atau unsur-unsur yang telah dilanggar sehingga didapatkan suatu pertanggungjawaban oleh si pembuat peristiwa tersebut.
Apabila  mengacu  pada  ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK  terdapat bestanddelen delict atau bagian inti delik pasal tersebut yakni (Syamsuddin, 2020): 1.  Secara melawan hukum;
2.  Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3.  Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
Berkenaan dengan unsur secara melawan hukum, Van Hamel mengartikan secara melawan hukum sebagai tindakan-tindakan yang dilarang dan diancam denganhukuman, karena  telah  ditujukan  untuk  mengancam  atau  menyerang  kepentingan-kepentingan hukum,  baik  yang  bersifat  umum  maupun  yang  bersifat  khusus.    Lebih  lanjut,  secara melawan hukum dibagi lagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni secara melawan hukum formil
dan  secara  melawan  hukum  materiil  (Kusumawati,  2022).  Melawan  hukum  formil diartikan sebagai suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil diartikan sebagai perbuatan yang  benar-benar  dirasakan  oleh  masyarakat  sebagai  perbuatan  yang  tidak  patut  atau tercela baik yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya.
Kemudian dalam Penjelasan Pasal 2 UU PTPK, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan  secara  melawan  hukum  dalam  Pasal  2  mencakup  perbuatan  melawan  hukum dalam  arti  formil  maupun  dalam  arti  materiil,  Namun,  Mahkamah  Konstitusi  dalam putusannya  tanggal  24  Juli  2006  Nomor  003/PUU-IV/2006  ini  telah  mengubah  unsur secara melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, yang semulanya bersifat melawan hukum  materiil  dan  melawan  hukum  formil  menjadi  melawan  hukum  formil  saja. Berkenaan  dengan  perbuatan  melawan  hukum  formil,  merupakan  perbuatan  yang dianggap selesai dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dicantumkan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Indonesia sendiri juga mengatur mengenai apa yang dapat dikatakan sebagai  peraturan  perundang-undangan  yaitu  dalam  pasal  7  ayat  (1)  Undang-  Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari:
a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d.  Peraturan Pemerintah e.  Peraturan Presiden;
f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan g.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa jenis peraturan perundang- undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup pula peraturan yang  ditetapkan  oleh  Majelis  Permusyawarahan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang- Undang atau Pemerintah atas perintah Undang- Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang mana  peraturan  tersebut  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
Selanjutnya  berkaitan  dengan  unsur  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, UU PTPK tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai  definisinya.  Oleh  sebab  itu,  untuk  menelaah  lebih  lanjut  penulis  akan menggunakan sumber hukum yang juga berlaku di Indonesia. Dalam Article 2 Use Terms United  Nations  Convention  Againts  Corruption  sebagaimana  telah  diratifikasi  dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against  Corruption,  2003  (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi,  2003) yang  mana  Konvensi  tersebut  juga  menjadi  salah  satu  konsideran  dalam  pembentukan UU PTPK, dalam Konvensi  itu dijelaskan bahwa kekayaan adalah sebagai  setiap jenis aset, apakah berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan dokumen- dokumen hukum atau instrumen-instrumen hukum yang membuktikan hak atas aset-aset tersebut. Andi Hamzah juga menafsirkan definisi “memperkaya” yaitu menjadikan orang yang  belum  kaya  menjadi  kaya,  atau  orang  yang  sudah  kaya  menjadi  bertambah  kaya (Kusumawati, 2019).
Kemudian  Adami  Chazawi  menyatakan  bahwa  memperkaya  dalam  konteks tindak pidana korupsi adalah perbuatan untuk memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada dengan cara melawan hukum.  Lebih lanjut, Adam Chazawi menjabarkan bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) ciri dalam perbuatan memperkaya, yaitu:
a.  Adanya perolehan kekayaan, baik yang berwujud nyata berupa uang ataupun wujud benda lainnya yang dapat dinilai  dengan uang;
b.  Adanya  peroleh  kekayaan  yang  didapatkan  pelaku,  secara  langsung  menimbulkan kerugian keuangan negara;
c.  Perbuatan  pelaku  dalam  memperoleh  kekayaan  mengandung  sifat  melawan  hukum, baik sifat melawan hukum formiil maupun sifat melawan hukum materiil;
d.  Perolehan kekayaan yang tidak seimbang dengan sumber pendapatan yang sah; dan,
e.  Apabila  dihubungkan  dengan  jabatan,  Pelaku  melakukan  perbuatan  memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.
Kemudian  mengenai  “sifat  melawan  hukum”,  R.  Wiyono  menjelaskan  bahwa unsur tersebut merupakan sarana bagi pelaku dalam memperkaya diri sendiri orang lain, atau  suatu  korporasi.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa,  perbuatan  secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa merupakan sarana (modus operandi) dalam memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”.
Lebih lanjut, Adami Chazawi mendefinisikan memperkaya diri sendiri  sebagai pembuat  sendirilah  yang  memperoleh  atau  bertambah  kekayaanya  secara  tidak  sah, selanjutnya  memperkaya  orang  lain  adalah  orang  yang  kekayaannya  bertambah  atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain si pembuat. Sedangkan memperkaya suatu korporasi adalah badan yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaan adalah suatu  korporasi.  Kemudian  terkait  dengan  unsur  “keuangan  negara  dan  perekonomian negara”, dalam Penjelasan Umum UU PTPK dijelaskan sebagai berikut:
“Keuangan negara adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan  atau  yang  tidak  dipisahkan,  termasuk  di  dalamnya  segala  bagian  kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
a.  berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat  maupun daerah;
b.  berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah,  yayasan,  badan  hukum,  dan  perusahaan  yang
menyertakan  modal  negara,  atau  perusahaan  yang  menyertakan  modal  pihak  ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  Perekonomian  Negara  adalah  adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama  berdasarkan dengan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah,  baik  ditingkat  pusat  maupun  di  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,  kemakmuran, dan  kesejahteraan  kepada  Seluruh  kehidupan  masyarakat.  Dengan  keberadaan  frasa “atau”  dalam  unsur  ini,  maka  sifat  pasal  ini  menjadi  alternatif.  Maka  dari  itu  dalam membuktikan unsur ini Penuntut Umum bebas memilih untuk membuktikan unsur yang menurut  Penuntut Umum lebih tepat untuk dibuktikan.
Lebih  lanjut,  berdasakan Penjelasan Umum  UU PTPK, “merugikan”  diartikan sebagai  menjadi  rugi  atau  berkurang  sehingga  yang  dimaksud    merugikan  keuangan negara  sehingga  disamakan  artinya  dengan  menjadi  ruginya  keuangan  negara  atau berkurangnya  keuangan  negara.  Selaras  dengan  hal  tersebut,  Adami  Chazawi memberikan  pandangannya  kerugian  keuangan  Negara  haruslah  berupa  kerugian  yang disebabkan  langsung  oleh  wujud  perbuatan  memperkaya  diri  yang  bersifat  melawan hukum. Sehingga, sebagai akibat dari perbuatan tersebut Negara harus mengeluarkan dan membayarkan sejumlah uang.
Selanjutnya terkait dengan pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Kaitannya dengan PMH tentunya tidak akan terlepas dari dasar hukum PMH dalam Perdata, yaitu Pasal  1365  KUHPerdata  yang  mengatur  bahwa  tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum dan membawa kerugian kepada seorang yang lain, mewajibkan  orang yang menimbulkan kerugian  itu  karena  kesalahannya,  mengganti    kerugian  tersebut.  Berikut  adalah penjabaran unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yakni:
a.  Perbuatan tersebut melawan hukum;
b.  Ada kesalahan;
c.  Ada kerugian; dan
d.  Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
Unsur-unsur  tersebut  merupakan  tolak  ukur  pembuktian  adanya    perbuatan melawan  hukum.  Prof.  Rosa  Agustina  menyatakan  bahwa  terkait  dengan  unsur “perbuatan  tersebut  melawan  hukum”,  tidak  terbatas  hanya  pada  adanya  pelanggaran perundang-undangan tetapi juga:
a. Hak Subyektif orang lain. b.  Kewajiban hukum pelaku. c.  Kaedah kesusilaan. d.  Kepatutan dalam masyarakat.
Berangkat  dari  seluruh  penjelasan  di  atas,  menurut  hemat  Penulis  bahwa  salah satu yang menjadi tolak ukur bagi hakim dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi  adalah  untuk  menilai  apakah  perbuatan  terdakwa  tersebut  termasuk  sebagai kategori tindak pidana atau termasuk dalam ranah perdata, yaitu dengan menitikberatkan sudut pandang pembuktian terhadap perbuatan pelaku apakah dilaksanakan dengan cara
melawan hukum  formil  yang bertujuan untuk memperkaya diri sendii, orang lain, atau korporasi  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  yang  termasuk  sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh UU PTPK ataukah tidak melanggar peraturan perundang-undangan melainkan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum  pelaku, kesusilaan, dan kepatutan. Oleh karenanya unsur objektif  dan subjektif pelaku haruslah dipertimbangkan dengan matang dan teliti oleh Majelis Hakim.

## Aspek  Hukum  Pidana  dan  Hukum  Perdata  terkait  Perbuatan  Melawan  Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
Proses  penegakkan  hukum  pidana  diwujudkan  secara  konkrit  melalui pelaksanaan yang prosedur pengaturannya diatur  dalam hukum  acara pidana. Prosedur penegakan hukum diakhiri dengan adanya putusan hakim. Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHAP dapat digolongkan menjadi 3, yaitu putusan bebas dari segala dakwaan hukum (vrijspraak), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dan putusan pemidanaan (veroordeling).
Atas hal tersebut, Majelis Hakim harus jeli dan cermat dalam melihat  argumentasi Penuntut  Umum  baik  mengenai  kesalahan  Terdakwa,  perbuatan  yang  didakwakan terhadap  Terdakwa,  alat-alat  bukti  yang  ada,  maupun  argumentasi  penasehat  hukum dalam membela Terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan, karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, hakim wajib membebaskan Terdakwa hal ini dikenal juga dengan adagium in dubio pro reo, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan Terdakwa harus diputus bebas.
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini termaktub dalam Pasal 191  ayat (2) KUHAP yang pada intinya menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka   Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Dasar untuk seorang Terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu:
1)  Salah  satu  sebutan  hukum  pidana  yang  didakwakan  tidak  cocok  dengan tindakpidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana  penipuan  atau  penggelapan  tetapi  didapat  fakta  bahwa  perbuatan  tersebut tidak masuk dalam lingkum hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata.
2)  Terdapat  keadaan-keadaan  istimewa  yang  menyebabkan  terdakwa  tidak  dapat dihukum. Misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.
Mengacu pada hal tersebut, jika perbuatan yang dimaksud dikategorikan sebagai PMH perdata maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa juga akan menjadi putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  dikarenakan  bukan  merupakan  peristiwa pidana. Lebih lanjut PMH dalam Hukum Perdata dikenal dengan 3 (tiga) kategori yaitu:
1)  Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2)  Perbuatan  melawan  hukum  tanpa  kesalahan  (tanpa  unsur  kesengajaan  maupun kelalaian); dan
3)  Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.
Berkenaan dengan unsur melawan hukum  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata pada pokoknya  pengadilan  menafsirkan  “melawan  hukum”  hanya  sebagai  pelanggaran  dari pasal-pasal  hukum  tertulis  semata-mata  (pelanggaran  perundang-undangan  yang berlaku). Tetapi  sejak tahun 1919, di Belanda terdapat pergeseran mengenai perbuatan “melawan  hukum”  yang  tidak  lagi  hanya  berkaitan  dengan  pelanggaran  terhadap peraturan  perundang-undangan  tertulis  atau  hukum  formil  saja,  melainkan  juga  telah melingkupi  setiap  pelanggaran  terhadap  kesusilaan  atau  kepantasan  dalam  pergaulan hidup bermasyarakat (Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen).
Berangkat  dari  hal  di  atas,  maka  secara  teoritis  menurut  hemat  Penulis  jika membahas mengenai unsur “perbuatan tersebut melawan hukum” tidak hanya mencakup adanya  pelanggaran  perundang-undangan  tetapi  juga  Hak  Subyektif  orang  lain, Kewajiban hukum pelaku, Kaedah kesusilaan, Kepatutan dalam masyarakat. Contohnya dalam  kasus  BLBI  Terdakwa  Syafruddin  Arsyad  Temenggung  terjadi  kesalahan administrasi  atau  prosedur  yang  dilakukan  oleh  BPPN  sebagai  Lembaga  negara  yang menangani kredit macet menimbulkan kerugian pada beberapa pihak dan menguntungkan pihak  lain,  maka  dengan  adanya  perbuatan  Terdakwa  atas  hal  tersebut  Terdakwa dianggap telah melanggar hak subyektif orang lain. Hal ini mengingat adanya policy atau kebijakan  Pemerintah  dan  Negara  pada  saat  itu  untuk  melepaskan  diri  dari  kemelut keuangan  dan  kesulitan  ekonomi  yang  dapat  mengancam  dan  membahayakan masyarakat, bangsa, dan Negara.
Kemudian, mengenai kewajiban hukum pelaku, bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah  pada  saat  itu  dalam  mengatasi  krismon  (krisis  moneter)  yang  sedang mengancam  berbagai  negara  di  dunia  termasuk  Indonesia,  maka  Pemerintah  R.I.  pada waktu  itu  melalui  Pemerintahan  Presiden  RI.  B.J.  Habibie  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  17  Tahun  1999  tentang  Badan  Penyehatan  Perbankan  Nasional sebagai kebijakan darurat nasional Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan BLBI dengan  prosedur  penyelesaian  cepat,  tepat,  tanpa  menimbulkan  dampak  moneter  atau krisis moneter yaitu penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement), sehingga atas  ketidak  berhasilan  Terdakwa  melaksanakan  kebijakan  Pemerintah  tersebut  dapat dianggap  melanggar  kewajiban  hukum  pelaku,  namun  hal  tersebut  tidak  serta  merta membuat Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.
Atas  penjelasan  tersebut,  secara  faktual  Terdakwa  Syafruddin  Arsyad Temenggung  pada  Kasus  BLBI  telah  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam Hukum  Perdata,  namun  bukan  atas  dasar  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan melainkan melanggar hak subyektif orang lain dan megindahkan kewajiban hukumnya. Hal tersebut pula yang menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dalam Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 dinyatakan lepas dari segala  tuntutan  hukum  (ontslag  van  alle  rechtsvervolging)  karena  berdasarkan
pembuktian  Hukum  Pidana  tidak  memenuhi  unsur  “secara  melawan  hukum”  di  ranah pidana melainkan PMH perdata
Berangkat dari seluruh penjelasan di atas, sejatinya dalam perkara tindak pidana korupsiseringkali ditemukan distorsi hukum antara apakah hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi ataukah termasuk dalam PMH perdata padahal perlu diingat bahwa dalam tindak pidana korupsi juga terdapat unsur “melawan hukum”, namun demikian terdapat beberapa  hal  yang  menjadi  pembeda  antara  keduanya,  salah  satunya  adalah  apakah perbuatan  “melawan  hukum”  tersebut  adalah  terhadap  peraturan  perundang-undangan atau terhadap kewajiban hukum atas hak subyektif orang lain.

## Kesimpulan
Salah satu yang menjadi tolak ukur bagi hakim dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi adalah untuk menilai apakah perbuatan terdakwa tersebut termasuk sebagai  kategori  tindak  pidana  atau  termasuk  dalam  ranah  perdata  yaitu  dengan menitikberatlkan proses pembuktian yang terfokus terhadap dasar-dasar perbuatan pelaku dan dampak yang diberikan apakah termasuk dalam ranah perdata atau pidana.
Menurut hemat penulis yang menjadi pembeda dalam hal ini adalah dalam PMH Perdata biasanya tidak menitikberatkan pada ada atau tidaknya perbuatan terdakwa yang melanggar peraturan perundang-undangan, akan tetapi lebih difokuskan terhadap adakah terdapat  hak  subyektif  orang  lain  yang  dilanggar,  adakah  kewajiban  hukum  yang dilanggar, sementara dalam tindak pidana korupsi lebih terfokus terhadap adakah unsur kesengajaan dengan maksud dalam memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dengan cara-cara yang melawan hukum. Apabila  dalam  kenyataannya  hal  yang  dilakukan  terdakwa  lebih  tepat  dikategorikan sebagai PMH Perdata maka sudah jelas bahwa putusan yang akan diberikan oleh Majelis Hakim adalah Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.

## BIBLIOGRAFI
Adhiyaksa, U. (2012). Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Putusan Hakim Di  Pengadilan  Tipikor  Jakarta. Unnes  Law  Journal:  Jurnal  Hukum  Universitas Negeri Semarang , 1 (1), 65–70.
Fitrahady,  K.  F.,  Zuhairi,  A.,  Rahmad,  A.,  Budiawan,  H.,  Hukum,  F.,  Mataram,  U., Tengah,  L.,  &  Usaha,  P.  (2021). Umkm  Di  Desa  Sukarara  Kabupaten  Lombok Tengah . 4 (1).
Hartanti, E. (2008). Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua. Jakarta, Sinar Grafika .
Indonesia,  P.  R.  (2001). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
Indonesia, P. R., & Indonesia, P. R. (1981). Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Sinar Grafika. Jakarta .
Janabadra, U. (2019). No Title . 4 (1), 157–174.
Kusumawati, E. (2019).  Minat  Beli Produk Ramah Lingkungan Sebagai  Dampak Dari Implementasi Green Advertising. Jurnal Kajian Ilmiah , 19 (1), 57. Https://Doi.Org/10.31599/Jki.V19i1.394
Kusumawati,  E.  (2022). School  Committee  Participation  In  Realizing  The  Quality  Of Education . 10 (5), 880–886.
Moeimam, S., & Steinhauer, H. (2021). Kamus Belanda-Indonesia . Brill.
Mohamad, M. (1986). The Challenge, Kuala Lumpur: Pelanduk Publica Tion Sdn. Bhd. Korupsidanakibatnya , 215 .
Nomor, U.-U. (48 C.E.). Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .
Putusan, P., Tata, P., & Negara, U. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif... (Farida Azzahra) . 9 , 127–140.
Sapardjaja, K. E. (2002). Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia:  Studi  Kasus  Tentang  Penerapan  Dan  Perkembangannya  Dalam Yurisprudensi . Alumni.
Syahrani, R. (1989). Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata .
Syamsuddin,  A.  R.  (2020). Pembuktian  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Perkara Tindak  Pidana  Korupsi  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  “  Evidence  Of  Abusing Authority In Criminal Procurement Corruption Of Goods And Services .” 2 (02),
161–181.

## Copyright holder:
Fianka Bella Sari, Elis Rusmiati, Tri Handayani (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: