## PERAN SEKTOR PARIWISATA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT
Helmi Aliansyah 1 Wawan Hermawan 2 Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
The tourism sector is a sector that is experiencing rapid growth in Indonesia, as well as in West Java Province. This research aims to prove that tourism sector affect economic growth in West Java. This research uses tourist arrival, government spending on tourism, number of hotel rooms, and number of restaurants as a proxy of tourism sector, while the ratio of agricultural sector of GDP is a control variable. The method used in this research is Generalized Least Squaress (GLS) by using panel data in 2012-2017 and 23 districts/city in West Java Province . The result of this study indicate that  the number of hotel rooms, number of restaurants, government expenditure in the tourism sector, and the number of tourists has a positive impact on economic growth.
Keywords :  economic  growth;  tourism  sector;  government  spending;  Generalized  Least  Squares (GLS); panel data; Jawa Barat

## ABSTRAK
Sektor Pariwisata merupakan sektor yang sedang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia, demikian  juga  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  apakah  terdapat pengaruh  sektor  pariwisata  pada  pertumbuhan  ekonomi  di  Jawa  Barat.  Penelitian  ini menggunakan data jumlah wisatawan, pengeluaran pemerintah sektor pariwisata, jumlah kamar hotel, dan jumlah restoran/rumah makan sebagai proyeksi sektor pariwisata, sedangkan rasio sektor pertanian pada PDRB sebagai variabel kontrol. Metode yang digunakan adalah Generalized Least Squuare (GLS) dengan data panel pada periode 2012-2017 dan 23 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kamar hotel, jumlah rumah makan/restoran, pengeluaran pemerintah sektor pariwisata, dan jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kata  kunci: pertumbuhan  ekonomi;  sektor  pariwisata;  belanja  pemerintah; Generalized  Least Squares (GLS); panel data; Jawa Barat

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Menurut Kementerian Dalam Negeri,  pada  tahun  2007-2008  terdapat  13.466  pulau  yang  sudah  diverifikasi  yang  kemudian dikirimkan ke PBB untuk mendapatkan pengakuan formal. Dengan sekian banyak pulau tersebut, Indonesia berpotensi untuk menjadi destinasi wisata.
Bagi  negara  yang  sedang  berkembang  dan  memiliki  kekayaan  alam  seperti  Indonesia, industri  pariwisata  dapat  dikatakan  sebagai  medium  pembangunan  ekonomi  yang  tidak memerlukan investasi terlalu besar. Daya tarik wisata alam dan budaya yang merupakan salah satu modal utama untuk pengembangan pariwisata; hal tersebut sudah tersedia bagi Indonesia. Oleh karenanya, ada peluang besar bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak konsumen dari
1 helmi_hunt@hotmail.com
2 w.hermawan@unpad.ac.id
segmen pasar pariwisata yang pada umumnya berasal dari negara-negara berpendapatan tinggi atau negara maju.
Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Pasal 14 menyebutkan bahwa sektor pariwisata meliputi  beberapa  usaha  pariwisata  yaitu:  daya  tarik  wisata;  kawasan  pariwisata;  jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan  pertemuan,  perjalanan  insentif,  konferensi,  dan  pameran;  jasa  informasi pariwisata;  jasa  konsultan  pariwisata;  jasa  pramuwisata;  wisata  tirta;  dan  spa.  Pariwisata merupakan industri jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari daerah atau negara asal ke daerah tujuan wisata, hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai komponen seperti biro perjalanan, pemandu wisata ( guide ), tour operator, akomodasi, restoran, artshop , moneychanger , transportasi, dan yang lainnya. Pariwisata juga menawarkan jenis produk dan wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata buatan, hingga beragam wisata minat khusus. Wahab (2003) menyebut  pariwisata  adalah  salah satu  jenis  industri  baru  yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, yang mampu meningkatkan standar hidup serta memiliki potensi menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya sebagai  sektor  yang  kompleks,  Wahab  (2003)  juga  mengikutsertakan  industri-industri  klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga  dipandang  sebagai  bagian  dari  sektor  pariwisata  (Wahab,  2003).  Hal  ini  memberikan gambaran bahwa pariwisata merupakan industri yang memberikan dampak atas perekonomian, memberikan  stimulus  atas  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  melalui  berbagai  sektor  yang terkait (Arghutashvili dan Tbilisi, 2018).
Sektor  pariwisata  memberi  dampak  yang  sangat  besar  bagi  masyarakat,  terutama masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisata. Salah satu program perencanaan pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pengembangan sektor pariwisata karena menganggap bahwa sektor pariwisata adalah salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian daerah sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
Pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  pembangunan  yang  saat  ini  sedang dikembangkan  oleh  pemerintah,  karena  pariwisata  dianggap  mempunyai  peran  yang  sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai salah satu sektor pendapatan daerah maupun negara. Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi penting. Selain sebagai  mesin  penggerak  ekonomi,  pariwisata  dianggap  mampu  mengurangi  angka pengangguran.  Dalam  perekonomian  nasional,  pariwisata  merupakan  sektor  yang  diharapkan mampu meningkatkan pendapatan melalui penerimaan devisa.
Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan banyak devisa. Cadangan devisa negara digunakan untuk membeli barang dan jasa dari luar negeri, keperluan pembiayaan kegiatan perdagangan luar negeri, dan menjalankan roda pembangunan dan perekonomian. Berbagai  sektor  ekonomi  menjadi  unggulan  dalam  penerimaan  devisa,  salah  satunya  adalah sektor pariwisata (lihat Tabel 1.).
Berdasarkan  Tabel  1.,  devisa  yang  diterima  Indonesia  dari  sektor  pariwisata  tiap tahunnya  mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  2016  pariwisata  menjadi  penyumbang  devisa terbesar nomor dua di Indonesia setelah Crude Palm Oil (CPO). Peningkatan jumlah wisatawan asing  yang  datang  ke  Indonesia  berdampak  pada  peningkatan  peneriman  devisa  pada  jenis akomodasi  pariwisata  di  Indonesia.  Hal  ini  terjadi  karena  pemerintah  Indonesia,  khususnya Kementerian Pariwisata, melakukan strategi destinasi prioritas pada beberapa titik daerah atau
Volume 23 No 1 Tahun 2019 | 41 obyek  wisata  di  beberapa  daerah,  serta  dukungan  alokasi  anggaran  dan  publikasi.  Dengan demikian sektor pariwisata di Indonesia menjadi salah satu sektor sumber devisa negara yang dianggap penting dibandingkan dengan sektor lapangan usaha lain.

## Tabel 1. Penerimaan Devisa Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha (juta USD)
No Jenis Lapangan Usaha Tahun 2013 2014 2015 2016 1 Migas 32.633 30.318 18.57 13.105 2 BatuBara 22.759 18.7 14.72 12.898 3 CPO 16.787 18.62 16.43 15.965 4 Pariwisata 10.054 11.166 12.225 13.57 5 Karetolahan 6.706 6.259 3.564 3.242 6 Pakaian jadi 6.216 7.450 6.41 6.229 7 Alat listrik 5.104 7.021 4.51 4.561 8 Bahan kimia 4.124 6.486 3.174 3.700 9 Kertas 3.723 5.379 3.546 4.032 10 Tekstil 1.948 3.853 1.927 1.848 11 Kayu olahan 1.203 3.780 1.352 1.279 12 Perhiasan 202 3.914 3.319 4.119
Sumber: BPS dan Pusdatin Kemenpar  Tahun 2018
Jawa Barat memiliki kurang lebih 350 obyek wisata. Bahkan setiap obyek wisata memiliki lebih dari satu potensi, yakni sumber daya alam mulai dari gunung, rimba, laut, air, pantai dan seni  budaya.  Kelima  potensi  alam  dan  satu  hasil  budaya  budaya  lokal  menjadi  inti  bisnis pariwisata di Jawa Barat. Melalui kelima obyek wisata tersebut, sudah seharusnya Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  bertambah  mulai  dari  retribusi,  dan  pajak  restoran,  hotel,  dan  fasilitas penunjang lainnya.
Provinsi Jawa Barat sendiri merupakan daerah yang masih berkembang dimana segala sektornya masih belum bisa dikatakan telah maju, meskipun Provinsi Jawa Barat memiliki sektor unggulan,  yakni  mengandalkan  sektor  industri  pengolahan.  Sektor  pariwisata  sendiri  dapat dikatakan belum mampu dikembangkan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemanfaatan potensi sektor pariwisata belum mampu diolah secara maksimal, sehingga masih sangat  jauh  untuk  dibandingkan  dengan  pariwisata  yang  terdapat  di  daerah-daerah  lain  di Indonesia. Hal-hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah.
Dengan dikeluarkannnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, ada peluang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang  optimal. Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian  daerahnya  sendiri  termasuk  meningkatkan  perolehan  PAD.  Di  samping pengelolaan terhadap sumber PAD yang sudah ada perlu ditingkatkan, daerah juga harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber PAD, sehingga semakin banyak  sumber-sumber  PAD  daerah  yang  dapat  dipergunakan  untuk  membangun  daerahnya. Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas empat komponen, yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## 42| Bina Ekonomi
Salah  satu  faktor  penting  dari  sektor  pariwisata  adalah  kunjungan  wisatawan,  baik wisatawan  asing  maupun  wisatawan  nusantara.  Data  menunjukkan,  jumlah  wisatawan  yang berkunjung ke Jawa Barat dari tahun 2012 sampai 2016 selalu mengalami kenaikan (lihat Tabel 2.). Namun jika dilihat asal  wisatawan,  pada tahun 2013 terjadi penurunan jumlah wisatawan mancanegara  sebesar  5,82%.  Pada  tahun  2016  merupakan  pertumbuhan  jumlah  wisatawan mancanegara  terbesar,  mencapai  118,39%.  Pada  tahun  2015  jumlah  wisatawan  mengalami pertumbuhan yang paling pesat, yaitu sebesar 17%.

## Tabel 2. Jumlah Wisatawan di Provinsi Jawa Barat 2012-2016
Tahun Wisatawan Jumlah Pertumbuhan Mancanegara Domestik 2012 1.905.378 42.758.063 44.663.441 - 2013 1.794.401 45.536.179 47.330.580 4% 2014 1.962.639 47.992.088 49.954.727 7% 2015 2.027.629 56.334.706 58.362.335 17% 2016 4.428.094 58.728.666 63.156.760 13%
Sumber: Jawa Barat dalam Angka, Tahun 2013-2017
Jika dilihat menurut wilayah kota/kabupaten, jumlah wisatawan di Jawa Barat pada tahun 2012 sampai 2017 cenderung berfluktuasi dan terlihat ada ketimpangan penyebarannya (lihat Gambar  1.).  Kabupaten  Bogor,  Kabupaten  Bandung,  Kota  Bogor  dan  Kota  Bandung  menjadi wilayah yang paling banyak dikunjungi wisatawan, dengan perbedaan jumlah  kunjungan  yang jauh lebih besar dibanding kabupaten/kota lain. Sedangkan Kota Bekasi, Kota Cimahi dan Kota Banjar  merupakan  wilayah  dengan  jumlah  wisatawan  yang  sangat  rendah.  Pada  tahun  2017, terjadi lonjakan jumlah wisatawan yang besar di Kabupaten Purwakarta, tidak terprediksi dari kecenderungan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

## Sumber: Jawa Barat dalam Angka, Tahun 2013-2018

## Gambar 1.  Jumlah Wisatawan di Kabupaten/Kota Jawa Barat 2012-2017 (orang)
Sejak  diberlakukannya  Undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  penyerahan wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom,  penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 Ka b Bo gor Ka b Su ka bu m i Ka b Cia njur Ka b Ba nd ung Ka b Ga ru t Ka b T as ikm ala ya Ka b Cia m is Ka b Cire bon Ka b Su m ed ang Ka b Ind ra m ayu Ka b Su ba ng Ka b Pu rwa ka rt a Ka b K ara wa ng K ab Be ka si Ka b Ba nd ung…
Kot a B ogo r Kot a Su ka bu m i
Kot a B and ung Kot a C ire bon Kot a B ek as i Kot a D ep ok Kot a C im ah i Kot a B anja r 2012 2013 2014 2015
2016 2017
(DPRD)  dengan  menganut  asas  otonomi  serta  tugas  pembantuan  dan  prinsip  otonomi  yang seluas-luasnya. Pemerintah pusat tidak lagi mengatur, mendominasi pemerintah dan masyarakat daerah.  Peran  pemerintah  pusat  dalam  konteks  desentralisasi  adalah  melakukan  supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pendapatan daerah menjadi penting sebagai sumber pembiayaan.
Banyaknya  kunjungan  wisatawan  ke  Jawa  Barat  merupakan  salah  satu  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Setiap  kunjungan  ke obyek wisata,  Pemerintah  Daerah  akan memungut  pembayaran  atas  pelayanan  tempat  pariwisata  (retribusi).  Selain  itu,  PAD  juga didapatkan  dari  pendapatan  daerah  lain  seperti  pajak  restoran,  hotel,  dan  fasilitas  penunjang lainnya.  Oleh  karena  itu,  PAD  sangat  tergantung  pada  pertumbuhan  ekonomi,  terutama  dari sektor-sektor tersebut.
Sektor pariwisata merupakan sektor yang dianggap penting dalam meningkatkan devisa negara  dan  untuk  pembangunan  perekonomian  daerah.  Berdasarkan  data  jumlah  wisatawan pada tiap kabupaten/kota masih banyak daerah yang mengalami penurunan jumlah wisatawan, dengan  demikian  sektor  pariwisata  daerah  belum  dapat  dimaksimalkan  untuk  meningkatkan PDRB  Jawa  Barat.  Oleh  karena  itu  perlu  diadakan  studi mengenai  pengaruh  sektor  pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kabupaten/kota Jawa Barat agar memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata akan meningkatkan  perannya  dalam  membangun  daerah,  sebab  sektor  pariwisata  merupakan komponen penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Pengembangan sektor pariwisata dapat  dilaksanakan  dengan  memerhatikan  faktor-faktor  yang  mendukungnya,  seperti:  jumlah wisatawan  domestik  maupun  asing,  jumlah  kamar  hotel,  jumlah  restoran/rumah  makan,  dan pengeluaran pemerintah sektor pariwisata.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini mencakup: pertama untuk  mengetahui  pengaruh  sektor  pariwisata  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di kabupaten/kota  Jawa  Barat  dan  kedua  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Barat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tujuan  perekonomian  suatu  negara  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  yang  ditandai  oleh  adanya  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi merupakan  salah  satu parameter dari keberhasilan suatu negara dalam proses pembangunan. Untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  tidak  lepas  dari  peran  pemerintah  sebagai  pemberi kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) riil untuk tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah yang merupakan  pendapatan  total  atau  pengeluaran  total  atas  output  barang  dan  jasa  dalam suatu periode tertentu. Kebijakan ekonomi yang dapat menaikkan tingkat pertumbuhan output perlu dilakukan  karena  dipandang  sebagai  salah  satu  syarat  yang  diperlukan  untuk  memperbaiki kesejahteraan masyarakat di negara berkembang.
Menurut Sukirno (1997) pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda,  keduanya  memang  menerangkan  mengenai  perkembangan  ekonomi  yang  berlaku,

## 44| Bina Ekonomi
tetapi biasanya mereka digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara, yang diukur melalui  pertambahan  atau  persentasi  pertambahan  dari  pendapatan  nasional  riil.  Istilah pembangunan  ekonomi  biasanya  dikaitkan  dengan  perkembangan  ekonomi  negara – negara berkembang.
Belanja modal adalah bagian dari pengeluaran atau belanja pemerintah yang berada pada bagian belanja langsung. Kementerian Keuangan (2016) mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset  lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi  serta  melebihi  batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.
Secara garis besar pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka  pembentukan  modal  yang  sifatnya  menambah  aset  tetap/inventaris  yang  memberikan manfaat lebih dari satu periode, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya menjaga atau menambah manfaat, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas aset. Belanja modal  dapat dibagi ke dalam lima kategori utama,  yaitu:  belanja modal  tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan,  serta  belanja  modal  fisik  lainnya.  Belanja  modal  tersebut  menciptakan  faktor-faktor pendukung seperti akses jalan, sarana kesehatan dan pendidikan, dan modal lainnya yang dapat mendukung peningkatan produktivitas yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pengertian  Belanja  Modal  di  atas  diimplementasikan  oleh  Ige  &  Odularu  (2008)  dan Ardana  (2017)  sebagai  salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  dalam konteks  pariwisata  dan  menunjukkan  tingkat  pengaruh  yang  signifikan.  Belanja  modal  yang dimaksud adalah belanja modal pemerintah untuk urusan pariwisata yang dikeluarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
Analisis atas pengaruh beberapa variabel sektor pariwisata terhadap PDB dilakukan oleh beberapa penulis, antara lain Ige & Odularu (2008) di Afrika; Amnar, Muhammad dan Syechalad (2017) di Kota Sabang; Rediteani dan Setiawina (2018) di Kota Denpasar; Ardana (2017) dalam konteks  negara-negara  anggota  APEC;  serta,  Pertiwi,  Budhi,  dan  Saskara  (2017)  di  wilayah Sarbagita, Provinsi Bali.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ige  &  Odularu  (2008)  bertujuan  untuk  menyelidiki pengaruh  dari  variabel-variabel:  PDB  riil  per  kapita tahun  sebelumnya,  jumlah  kedatangan wisatawan,  keterbukaan  ekonomi,  pengeluaran  pemerintah,  investasi  domestik  bruto,  indeks harga  konsumen  (inflasi),  terhadap  PDB  riil  per  kapita.  Hasil  penelitian  mereka  menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yang digunakan berpengaruh terhadap PDB riil per kapita negara- negara di Afrika Barat pada tahun 2000-2004. Dengan kata lain, sektor pariwisata (dalam hal ini diwakili  oleh  jumlah  kedatangan  wisatawan)  berperan  dalam  pertumbuhan  perekonomian negara-negara di Afrika Barat.
Penelitian  Amnar,  Muhammad,  dan  Syechalad  (2017)  bertujuan  untuk  menyelidiki pengaruh jumlah  wisatawan mancanegara, jumlah  wisatawan nusantara, jumlah  lokasi  wisata, dan jumlah kamar hotel, baik secara parsial maupun secara keseluruhan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sabang. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  secara  bersama-sama  maupun  parsial  terhadap pertumbuhan ekonomi regional Kota Sabang (Amnar, Muhammad, dan Syechalad, 2017).
Rediteani dan Setiawina (2018) meneliti pengaruh variabel-variabel: jumlah kunjungan wisatawan, lama tingal dan tingkat hunian hotel terhadap pajak hotel restoran dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian mereka, Rediteani dan Setiawina (2018) menggunakan teknik analisis jalur ( path analysis ) dan uji Sobel. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan  dan  lama  tinggal  berpengaruh  langsung  dan  signifikan  terhadap  pajak  hotel  dan restoran, sedangkan tingkat hunian hotel  tidak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pajak  hotel  dan  restoran.  Jumlah  kunjungan  wisatawan  tidak  berpengaruh  langsung  terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan lama tinggal, tingkat hunian hotel, dan pajak hotel restoran berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pajak hotel dan restoran merupakan variabel intervening jumlah kunjungan wisatawan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ardana  (2017)  menganalisis  pengaruh  sektor  pariwisata  pada  pertumbuhan  ekonomi negara-negara  anggota  APEC,  untuk  periode  2010-2015.  Hasil  penelitian  Ardana  (2017) menunjukkan  bahwa  dampak  pariwisata  pada  pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  APEC dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu: pengeluaran pemerintah di sektor pariwisata, investasi di sektor  pariwisata,  serta  total  pengeluaran  wisatawan  domestik  dan  internasional;  dan  ketiga variabel tersebut mampu memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
Pertiwi,  Budhi,  dan  Saskara  (2017)  meneliti  pengaruh  jumlah  kunjungan  wisatawan, tingkat hunian kamar, dan jumlah restoran terhadap pajak hotel dan restoran dan PDRB kawasan Sarbagita di Provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur ( path analysis ).  Hasil  penelitian  menunjukkan  jumlah  kunjungan  wisatawan,  tingkat  hunian  kamar, jumlah restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel dan restoran. Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian kamar dan jumlah restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB; sedangkan, pajak hotel dan restoran berpengaruh negatif terhadap PDRB. Kesimpulan lainnya adalah, variabel pajak hotel dan restoran bukan merupakan variabel yang memediasi pengaruh jumlah wisatwan, tingkat hunian kamar dan jumlah restoran terhadap PDRB.
Perekonomian  ditunjukkan  oleh  pertumbuhan  dari  Produk  Domestik  Bruto  riil  yang terdiri dari 17 sektor, dimana sektor pertama merupakan sektor pertanian. Banyak literatur yang menunjukkan  peran  penting  dari  sektor  pertanian  terhadap  perekonomian,  dimana  sebagai penyerap tenaga kerja ketiga terbesar dan sektor keempat kontribusi terbesar terhadap PDRB di Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2018.  Banyak  kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Barat  (terdiri  dari  18 Kabupaten  dan  9  Kota)  masih  mengandalkan  sebagai  sektor  utama  dalam  penyerapan  tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB. Hal ini memberikan dasar atas pentingnya sektor pertanian sebagai  variabel  kontrol  dalam  mempengaruhi  perekonomian.  Beberapa  peneliti  yang menunjukkan  pentingnya  sektor  pertanian  terhadap  perekonomian  atau  pertumbuhan perekonomian ditunjukkan oleh Sertoğlu, Kamil; Ugural, Sevin; Bekun, (2017) dan Ekine; Irene, Data, Onu; Catherine, (2018).
Berdasarkan literatur di atas, variabel Jumlah Wisatawan dapat memberikan gambaran atas pengaruhnya terhadap perekonomian. Variabel  kontrol dari jumlah  wisatawan dijelaskan oleh Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor Wisata, Jumlah Rumah Makan, Jumlah Kamar Hotel dan Rasio dari PDRB Sektor Pertanian.

## 46| Bina Ekonomi

## 3. MODEL PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk melihat bagaimana peran sektor pariwisata dalam kaitannya  antara  tingkat  pengeluaran  pemerintah  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan kabupaten/kota Jawa Barat selama periode 2012-2017.
Terdapat  dua  teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Pertama  adalah deskriptif  kualitatif,  yaitu  analisis  yang  dilakukan  berdasarkan  pada  tinjauan  literatur  jurnal, working paper, artikel, buku dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  Kedua  adalah  analisis  deskriptif  kuantitatif,  yaitu  menggunakan  model  ekonometrika untuk  menjelaskan  hubungan  antara  variabel-variabel  yang  ingin  diteliti.  Penelitian  ini menggunakan data 23 kabupaten/kota di Jawa Barat, periode yang dipilih adalah tahun 2012- 2017.
Model yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian yang telah ditulis oleh Ige  &  Odularu  (2010),  dengan  menggunakan  lima  variabel,  yaitu  PDRB  kabupaten/kota  Jawa Barat,  jumlah  kedatangan  wisatawan  kabupaten/kota  Jawa  Barat,  jumlah  pengeluaran pemerintah sektor pariwisata, jumlah restoran/rumah makan di kabupaten/kota Jawa Barat, dan Jumlah kamar hotel di kabupaten/kota Jawa Barat. PDRB sebagai variabel dependen, dan variabel independen  yaitu  jumlah  kedatangan  wisatawan,  pengeluaran  pemerintah  sektor  pariwisata, jumlah restoran/rumah makan, dan jumlah kamar hotel. Model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:
LnPDRB it = α + β 1 LnWIS it + β 2 LnGOVEX it + β 3 LnRM it + β 4 LnKH it + β 5 RPDRBP + e it
PDRB adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per-kabupaten/kota di Jawa Barat; WIS  adalah  jumlah  kedatangan  wisatawan  di  kabupaten/kota  di  Jawa  Barat;  GOVEX  adalah pengeluaran pemerintah di sektor pariwisata di kabupaten/kota di Jawa Barat; RM adalah jumah restoran/rumah  makan  di  kabupaten/kota  di  Jawa  Barat;  KH  adalah  jumlah  kamar  hotel  di kabupaten/kota  di  Jawa  Barat;  dan,  RPDRBP  adalah  rasio  PDRB  pertanian  terhadap  PDRB. Subscript untuk i menunjukkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan t menunjukkan tahun observasi. Semua variabel menggunakan bentuk logaritma natural, selain variabel RPDRBP yang dalam bentuk persen.
PDRB yang digunakan pada penelitian ini yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Wisatawan  dalam  penelitian  ini  adalah  penggabungan  antara  data  jumlah  wisatawan mancanegara  dan  wisatawan  nusantara  menurut  akomodasi  dan  obyek  wisata  pada  masing- masing  kabupaten/kota  di  Jawa  Barat.  Pengeluaran  pemerintah  sektor  pariwisata  dalam penelitian  ini  adalah  rancangan  pengeluaran  pemerintah  pada  APBD  yang  terklasifikasi  pada pembiayaan sektor pariwisata. Pengeluaran pemerintah sektor pariwisata terdapat pada APBD per urusan. Restoran/rumah makan dalam penelitian ini adalah banyaknya rumah makan dengan restoran  penyedia  hidangan  dan  minuman  untuk  umum  pada  masing-masing  kabupaten/kota Jawa  Barat.  Kamar  hotel  dalam  penelitian  ini  merupakan  penggabungan  antara  jumlah  kamar hotel berbintang dengan jumlah kamar hotel non-bintang pada masing-masing kabupaten/kota di  Jawa  barat.  Rasio  PDRB  pertanian  dalam  penelitian  ini  adalah  PDRB  sektor  pertanian  yang tertera  di  PDRB  ADHK  tahun  2010  menurut  lapangan  usaha,  dalam  hal  ini  lapangan  usaha pertanian,  peternakan  kehutanan  dan  perikanan.  RPDRBP  digunakan  sebagai  variabel  kontrol dalam  model  penelitian  ini.  Variabel  ini  dianggap  mampu  meningkatkan  tingkat  kepercayaan
Pengujian  untuk  model  dilakukan  untuk  Uji  Chow  atau  uji  untuk  menentukan  apakah pendekatan model yang digunakan adalah pooled least Squares atau dengan fixed effect . Untuk menentukan menggunakan pendekatan fixed effect atau random effect pada model, dilakukan uji Hausman. Uji t dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap  variabel  dependen-nya;  sementara  itu,  Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Uji Asumsi Klasik yang dilakukan ada tiga. Pertama, Heteroskedastisitas yang dilakukan untuk menguji varians dari error terms tidak konstan. Kedua, uji Multikolinieritas yang dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara setiap variabel independen dari suatu model regresi. Ketiga, uji Otokorelasi dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara error antar data time series .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini akan dipaparkan hasil dan pembahasan berupa analisis data dan analisis model yaitu berupa analisis ekonometrika, analisis statistik, dan analisis ekonomi. Analisis data merupakan penjabaran dari setiap variabel yang diteliti di wilayah yang menjadi objek penelitian, dari  tahun  2012  sampai  dengan  2017,  yaitu  variabel-variabel:  PDRB,  jumlah  wisatawan, pengeluaran pemerintah sektor pariwisata, jumlah restoran/rumah makan, jumlah kamar hotel, dan rasio PDRB pertanian terhadap PDRB.

## Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

## Gambar 2. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012- 2017 (Persen)
Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat yang digambarkan oleh Gambar 2. memperlihatkan  kecenderungan  penurunan,  bahkan  ada  kabupaten/kota  yang  hampir  tidak
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 Kab B o go r Kab S u kab u mi Kab Cian ju r Kab Ban d u n g Kab G aru t Kab T as ikmal aya Kab Ciami s Kab Cir eb o n Kab S u me d an g Kab In d ramayu Kab S u b an g Kab P u rw akart a Kab Karaw an g Kab B ekas i Kab B an d u n g B arat Ko ta B o go r Ko ta S u kab u mi Ko ta B an d u n g Ko ta Ci re b o n Ko ta B e kas i Ko ta De p o k Ko ta C imah i Ko ta B an jar
2013 2014 2015 2016 2017

## 48| Bina Ekonomi
mengalami  pertumbuhan  ekonomi  yaitu  Kabupaten  Indramayu  pada  tahun  2016.  Secara keseluruhan,  pada  tahun 2014  pertumbuhan  ekonomi  adalah sebesar  5,88%;  sedangkan  pada tahun  2015  adalah  sebesar  5,33%  atau  mengalami  penurunan  sebesar  0,55%  dari  tahun sebelumnya.  Pada  tahun  2016  pertumbuhan  ekonomi  adalah  sebesar  5,85%,  sedangkan  pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,74%, atau mengalami penurunan sebesar 0,11% dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa keadaan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat sedang dalam kondisi yang kurang baik.
Gambar  3.  memperlihatkan  data  jumlah  wisatawan  di  kabupaten/kota  di  Jawa  Barat dalam rentang waktu 2012 – 2017. Dari data terlihat bahwa jumlah wisatawan berfluktuasi dan sangat terlihat ketimpangan antar-kabupaten/kota. Terlihat bahwa Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Bogor, dan Kota Bandung didatangi wisatawan dalam jumlah yang jauh lebih besar dibanding kabupaten/kota lain. Sedangkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bekasi, Kota Cimahi dan Kota Banjar paling sedikit di antara kabupaten/kota lain di provinsi itu. Pada tahun  2017  terjadi  lonjakan  jumlah  wisatawan  yang  tidak  terprediksi  dari  tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Purwakarta.

## Sumber: Dinas Kebudayan dan Pariwisata

## Gambar 3. Jumlah Wisatawan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012-2017 (orang)
Gambar 4. yang menunjukkan jumlah pengeluaran pemerintah untuk sektor pariwisata di kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa dalam rentang tahun 2012 – 2017 variabel tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun penyebaran pengeluaran pemerintah sektor  pariwisata  tidak  merata  untuk  setiap  kabupaten/kota.  Terlihat  bahwa  Kota  Bandung memiliki  jumlah  pengeluaran  pemerintah  sektor  pariwisata  tertinggi  dibandingkan  dengan kabupaten/kota  lain  di  Jawa  Barat.  Sementara  itu  Kabupaten  Karawang,  Kota  Cirebon,  Kota Cimahi, dan Kota Banjar menjadi provinsi yang terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat.
0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 Kab B o go r Kab S u kab u mi Kab Cian ju r Kab B an d u n g Kab G aru t Kab T as ikmal aya Kab Ciami s Kab Ci re b o n Kab S u me d an g Kab In d ramayu Kab S u b an g Kab P u rw akart a Kab Karaw an g Kab B ekas i Kab B an d u n g B arat Ko ta B o go r Ko ta S u kab u mi Ko ta B an d u n g Ko ta Ci re b o n Ko ta B e kas i Ko ta De p o k Ko ta Ci mah i Ko ta B an jar 2012 2013 2014 2015
2016
2017

## Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)
Gambar 4.  Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah)

## Sumber: Dinas Kebudayan dan Pariwisata

## Gambar 5.  Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun
2012-2017
Seperti ditunjukkan oleh Gambar 5., jumlah restoran/rumah makan di kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2012 sampai 2015 tidak mengalami pertambahan yang signifikan. Namun pada tahun 2016 sampai 2017 jumlah restoran/rumah  makan  di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat mulai mengalami pertambahan yang signifikan. Pada tahun 2012 sampai 2016 jumlah restoran/rumah makan paling banyak terdapat di Kabupaten Bandung, sedangkan pada tahun 2017 ada di Kota Bandung. Wilayah yang memiliki jumkah restoran/rumah makan terkecil adalah
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 Kab B o go r Kab S u kab u mi Kab Cian ju r Kab B an d u n g Kab G aru t Kab T as ikmal aya Kab Ciami s Kab Cir eb o n Kab S u me d an g
Kab In d ramayu Kab S u b an g Kab P u rw akart a
Kab Karaw an g Kab B ekas i Kab B an d u n g B arat
Ko ta B o go r Ko ta S u kab u mi Ko ta B an d u n g Ko ta Ci re b o n Ko ta B e kas i Ko ta De p o k Ko ta Ci mah i Ko ta B an jar
2012 2013
2014 2015 2016 2017
0 100 200 300 400 500 600 700 800 Kab B o go r Kab S u kab u mi Kab Cian ju r Kab Ban d u n g Kab G aru t Kab T as ikmal aya Kab Ciami s Kab Cir eb o n Kab S u me d an g Kab In d ramayu Kab S u b an g Kab P u rw akart a Kab Karaw an g Kab B ekas i Kab B an d u n g B arat Ko ta B o go r Ko ta S u kab u mi Ko ta B an d u n g Ko ta Ci re b o n Ko ta B e kas i Ko ta De p o k Ko ta Ci mah i Ko ta B an jar 2012 2013 2014 2015
2016
2017
Kabupaten Cirebon.

## Sumber: Dinas Kebudayan dan Pariwisata

## Gambar 6.  Jumlah Kamar Hotel di Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2012-2017
Jumlah kamar hotel di kabupaten/kota di Jawa Barat ditunjukkan oleh Gambar 6. Pada tahun 2012 sampai 2017 variabel tersebut cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi jumlah peningkatannya tidak signifikan. Jumlah kamar hotel  di kabupaten/kota  di Jawa Barat tidak tersebar secara merata, hanya Kabupaten Bogor dan Kota Bandung yang bisa dikatakan  memiliki  banyak  kamar  hotel.  Jumlah  kamar  hotel  paling  tinggi  pada  tahun  2012 sampai  2017  ada  di  Kota  Bandung  dengan  jumlah  rata-rata  15.578  kamar.  Sementara  untuk jumlah kamar paling rendah pada tahun 2012 sampai 2017 terdapat pada Kota Cimahi dengan rata-rata 94 kamar.
Rasio  PDRB  Sektor  Pertanian  terhadap  PDRB  di  kabupaten/kota  di  Jawa  Barat digambarkan oleh Gambar 7. Pada tahun 2012 sampai 2017 persentase PDRB sektor pertanian terhadap  PDRB  total  cenderung  mengalami  penurunan  setiap  tahunnya.  Meskipun  demikian, angka  rasio  ini  sangat  bervariasi  pada  tiap  kabupaten/kota  di  provinsi  tersebut.  Angka  rasio terendah terdapat terekam di Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi; dengan rasio di bawah satu persen. Sementara itu, empat kabupaten yang masih memiliki angka  rasio  besar  adalah  Kabupaten  Tasikmalaya,  Kabupaten  Garut,  Kabupaten  Cianjur,  dan Kabupaten Subang.
0 5000 10000 15000 20000 25000 Kab B o go r Kab S u kab u mi Kab Cian ju r Kab B an d u n g Kab G aru t Kab T as ikmal aya Kab Ciami s Kab Cir eb o n Kab S u me d an g Kab In d ramayu Kab S u b an g Kab P u rw akart a
Kab Karaw an g Kab B ekas i Kab B an d u n g B arat
Ko ta B o go r Ko ta S u kab u mi Ko ta B an d u n g Ko ta Ci re b o n Ko ta B e kas i Ko ta De p o k Ko ta Ci mah i Ko ta B an jar 2012 2013 2014 2015
2016
2017
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Gambar 7. Rasio PDRB Pertanian Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2012-2017 (Persen)

## 5. PEMBAHASAN
Sebelum  melakukan  analisis  model  dan  regresi,  terlebih  dahulu  dilakukan  uji  untuk menentukan pendekatan model yang lebih baik antara pooled least square , fixed effect model , atau random effect model karena penelitian ini menggunakan data panel. Setelah dilakukan pengujian awal,  maka akan  didapatkan pendekatan  mana yang  lebih  baik  dalam penelitian  ini. Uji  Chow digunakan  pada  data  panel  untuk  menguji  dan  memilih  metode  mana  yang  lebih  baik  antara pooled least square dan model fixed effect. . Hasil dari Uji Chow diperlihatkan di Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji Chow Prob > F Signifikansi α 0,00 0,05
Sumber: Hasil pengolahan data
Berdasarkan  hasil  dari  Uji  Chow  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  model  ini  memiliki  nilai probabilitas sebesar 0,0000; atau lebih kecil dibandingkan dengan nilai α yaitu sebesar 0,05. Oleh karena  itu  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  model fixed  effect lebih  baik  digunakan  dalam penelitian ini.
Dalam Uji Chow yang dilakukan sebelumnya, dikatakan bahwa Fixed effect adalah model yang  lebih  baik  digunakan  dalam  penelitian.  Akan  tetapi  untuk  memastikan  model  penelitian maka dilakukan pengujian kembali untuk mengetahui model manakah yang lebih baik antara fixed effect atau random effect menggunakan Uji Hausman. Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil yang terlihat di Tabel 4. sebagai berikut:
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 Kab B o go r Kab S u kab u mi Kab Cian ju r Kab B an d u n g Kab G aru t Kab T as ikmal aya Kab Ciami s Kab Cir eb o n Kab S u me d an g Kab In d ramayu Kab S u b an g Kab P u rw akart a Kab Kar awan g Kab B ekas i
Kab B an d u n g B arat Ko ta B o go r Ko ta S u kab u mi Ko ta B an d u n g Ko ta Ci re b o n Ko ta B e kas i Ko ta De p o k
Ko ta C imah i Ko ta B an jar 2012 2013 2014 2015
2016
2017

## 52| Bina Ekonomi

## Tabel 4. Uji Hausman
Chi-Squares Statistic  Chi-Squares d.f. (α) Chi-squares Tabel Kesimpulan 8,4019 4 0.05 12,59 random effect
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Berdasarkan hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa nilai Chi-Squares statistic lebih kecil dibandingkan  dengan  nilai Chi-Squares  tabel ,  sehingga  pengujian  yang  terbaik  menggunakan random effect (Gujarati, 2009).
Berdasarkan berbagai pengujian di atas, estimasi menggunakan pendekatan random effect dengan metode regresi Generalized Least Squares (Robust), hasil ini diperoleh setelah melakukan uji  asumsi  klasik  (uji  heteroskedastisitas,  uji  multikolinearitas,  dan  uji  otokorelasi).  Uji Multikolineartitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel  independen.  Hasil  pengujian  multikolinearitas  dengan  matriks  korelasi  parsial  antar variabel independen. Adapun hasil estimasi nilai korelasi antar-variabel bebas ditunjukkan oleh Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas LNWISATAWAN LNRM LNGOVEX LNKH RPDRBR LNWISATAWAN 1,000000 0,447970 0,466238 0,608323 0,117848 LNRM 0,447970 1,000000 0,361058 0,639164 -0,241926 LNGOVEX 0,466238 0,361058 1,000000 0,529909 0,269752 LNKH 0,608323 0,639164 0,529909 1,000000 -0,035668 RPDRBP 0,117848 -0,241926  0,269752 -0,035668 1,000000
Sumber: Hasil pengolahan data
Pada Tabel 5 terlihat bahwa nilai koefisien korelasi pada setiap variabel independennya tidak  ada  yang  lebih  dari  0,8;  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  masalah multikolinearitas pada model ini (Gujarati,2009).
Uji  otokorelasi  dilakukan  untuk  melihat  apakah  dalam  suatu  model  regresi  linear  ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t -1 . Dalam melakukan  uji  otokorelasi,  nilai  koefisien  Durbin-Watson  hitung  dibandingkan  dengan  nilai Durbin-Watson dari tabel. Setelah dilakukan estimasi dengan Ordinary Least Squaress, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 0.52862. Nilai tersebut berada dibawah nilai dL (1,6476). Dengan ini dapat dikatakan terdapat masalah otokorelasi positif pada model ini. Dalam model random effect teknik  estimasi  yang  digunakan  adalah  GLS  maka  masalah  autokorelasi  diasumsikan  sudah teratasi (Wooldridge, 2001).
Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual dalam satu observasi ke observasi lainnya. Model  yang  mengandung  masalah  heteroskedasitas  akan  menghasilkan  estimasi  varians  yang salah, yaitu bisa lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang sebenarnya. Akan tetapi, karena metode dalam penelitian ini telah menggunakan Random Effect Method dan menggunakan teknik estimasi Pooled  Estimated  Genelarized  Least  Squares  (Pooled  EGLS), maka  masalah  heteroskedastisitas dalam model ini diasumsikan sudah teratasi seperti yang dikemukakan (Wooldridge, 2001). Hasil estimasi dengan menggunakan random effect ditunjukkan oleh Tabel 6.
Tabel 6. Hasil Regresi
Variabel dependen: LnPDRB Variabel Koefisien regresi Standard Error Konstanta 16,763 0,276*** LnWIS it 0,001 0,009 LnGOVEX 0,046 0,010*** LnRM 0,113 0,027*** LnKH 0,023 0,014 RPDRBP -0,046 0,007*** F-stat 29,6061***
Keterangan: *** signifikan pada alpha 1%
Uji  t-Statistik  menunjukkan  Variabel  Kamar  Hotel  dan  Jumlah  Wisatawan  tidak mempunyai  pengaruh  secara  statistik.  Variabel  Pengeluaran  pemerintah,  Rasio  PDRB  Sektor Pertanian  dan  Jumlah  Rumah  Makan  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil dari uji F menunjukkan bahwa bahwa semua variable independen pada model yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variable dependennya secara signifikan pada tingkat kepercayaan 99%.
Nilai  koefisien  dari  jumlah  wisatawan  terhadap  PDRB  adalah  sebesar  0,001  tidak signifikansi  bahkan  pada  tingkat  signifikansi  10%,  sehingga  hal  ini  memperlihatkan  bahwa variabel jumlah wisatawan tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi . Hasil ini berbeda dengan penelitian Ige & Odularu (2010) yang menyatakan jumlah kedatangan wisatawan berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  PDB.  Di  sisi  lain,  penelitian  Rediteani  dan  Setiawina  (2018) menyimpulkan bahwa pengaruh kunjungan wisatawan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar  tidak signifikan.  Hasil  yang  tidak  signifikan  ini  bisa  disebabkan  oleh  kontribusi  dari sektor pariwisata terhadap PDB yang masih relatif kecil (sekitar 2,9% antara tahun 2014-2017). Hal ini menunjukkan belum bisa mendongkrak peningkatan PDB secara signifikan. Di samping itu, koefisien  yang  sangat  kecil  menunjukkan  juga  lemahnya  peran  kunjungan  wisatawan  dalam meningkatkan PDB. Walau bagaimanapun, tanda positif memberikan dampak yang masih relevan atas peran kunjungan wisatawan terhadap peningkatan perekonomian.
Nilai  koefisien  dari  pengeluaran  pemerintah  sektor  pariwisata  terhadap  PDRB  adalah sebesar  0,046  dan  signifikan  pada  tingkat  kepercayaan  99%.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa setiap kenaikan 1% pada pengeluaran pemerintah sektor pariwisata akan mempengaruhi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,046% dengan asumsi ceteris paribus. Hasil ini sesuai  dengan  penelitian  Ardana  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  pengeluaran  pemerintah, investasi capital serta pengeluaran wisatawan pada sektor pariwisata berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah melalui pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya menjaga atau menambah manfaat, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas aset dan aksesibilitas dari sektor pariwisata memberikan insentif bagi para wisatawan  untuk  datang  berkunjung  dan  melakukan  pengeluaran  yang  bisa  meningkatkan perekonomian. Peningkatan pengeluaran ini, di lain pihak menjadi stimulus terhadap PDB/PDRB untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Nilai koefisien dari jumlah rumah makan terhadap PDRB adalah sebesar 0,113 signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap kenaikan 1% pada jumlah rumah  makan/restoran  akan  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,113%  dengan pengaruh  yang  positif  berdasarkan  asumsi ceteris  paribus. Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian Pertiwi,  Budhi,  dan  Saskara  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  jumlah  kunjungan  wisatawan,

## 54| Bina Ekonomi
tingkat hunian kamar dan jumlah restoran berpengaruh positif dan signifikan tergadap PDRB di kawasan regional Sarbagita. Rumah Makan atau restoran merupakan fasilitas pendukung wisata yang  utama,  karena  merupakan  komplemen  utama  dari  sebuah  kunjungan  wisata.  Selain  itu, jumlah rumah makan yang relatif banyak di tiap destinasi wisata mempunyai keterkaitan tinggi atas aktivitas masyarakat di sekitar destinasi atau sektor lain dalam perekonomian.
Nilai koefisien dari jumlah kamar hotel terhadap PDRB adalah sebesar 0,023 dan tidak signifikan bahkan pada tingkat signifikansi 10%, sehingga hal ini memperlihatkan bahwa variabel jumlah kamar hotel tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sama dengan penelitian Amnar,  Muhammad,  dan  Syechalad  (2017)  yang  menunjukkan  bahwa  jumlah  kamar  hotel berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekononomi  regional  Kota  Sabang.  Sektor  yang merepresentasikan  pariwisata,  yaitu  sektor  Penyediaan  Akomodasi  dan  Makan  Minum. Kontribusi dari sub-sektor Penyediaan Akomodasi menunjukkan porsi yang hanya 23%. Hal ini memberikan gambaran atas peran dari kamar hunian yang tidak signifikan.
Nilai koefisien dari rasio PDRB pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB adalah sebesar -0,046 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penurunan 1% pada rasio PDRB pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan terhadap  PDRB  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,046%  dengan  asumsi ceteris  paribus. Dalam  pemelitian  ini  hubungan  negatif  rasio  PDRB  pertanian,  peternakan, kehutanan, dan perikanan disebabkan oleh penurunan rasio variabel tiap tahunnya pada periode penelitian.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pergeseran  dari  pertanian  ke  sektor  lainnya  (salah satunya ke sektor pariwisata) dapat meningkatkan perekonomian.

## 6. SIMPULAN
Beberapa  simpulan  dapat  ditarik  dari  hasil  penelitian  ini.  Pertama,  investasi  yang dilakukan pemerintah dalam sektor pariwisata atau mendukung pariwisata merupakan indikator penting  dalam  mencapai  pertumbuhan.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mencapai pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah sektor pariwisata sebagai faktor investasi dalam penelitian  ini  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di kabupaten/kota  Jawa  Barat  pada  tahun  2012-2017.  Kedua,  variabel  sektor  pariwisata  dalam penelitian ini yaitu jumlah restoran/rumah makan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Meningkatnya  jumlah  restoran/rumah  makan  juga  berpengaruh terhadap pendapatan daerah dalam sektor pajak, dengan meningkatnya pendapatan daerah maka pembelanjaan  daerah  juga  akan  meningkat  seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Terakhir, jumlah  wisatawan  dan  jumlah  kamar  hotel  dalam  penelitian  ini  tidak  memiliki  pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Jawa Barat pada tahun 2012-2017.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardana, A.K., (2017), “ Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Asia Pacific  Economic  Cooperation (APEC)  Periode  2010-2015 ”, Skripsi ,  Departemen  Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Amnar,  S.,  Muhammad,  S.,  &  Syechalad,  M.  N.  (2017). “Pengaruh  Pariwisata  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sabang, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia , 4(1):13-22.
Arghutashvili, Valeri (2018). The Role Of Tourism In Economic Development Of Georgia. Journal of International Management Studies®, pp. 59-64
Ekine;  Irene,  Data,  Onu;  Catherine,  (2018),  “The  Impact  of  Agricultural  Output  on  Economic Growth In Nigeria (1981- 2015)”, IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR -JEF) e- ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321-5925. Volume 9, Issue 4 Ver. I (Jul – Aug. 2018), PP 10-14 Gujarati, D. N. (2009). Basic Econometrics (5th Editio). McGraw-Hill.
Ige, C.S.; Odularu, G.O, (2008), “ Analysis of the Impact of Tourism on ihe West Africa Economy: a Panel  Data  Approach ” , Tourismos:  an  International  Multidiciplinary  Journal  of  Tourism , 3(1):71-90.
Kementerian Keuangan, (2016), Beda Belanja Barang dengan Belanja Modal , Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran.
Pertiwi,  N.L.G.A,  Budhi,  IMKS,  dan  Saskara,  I.A.N.,  (2017), “ Pengaruh  Jumlah  Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Kamar, Jumlah Restoran terhadap Pajak Hotel & Restoran dan PDRB Kawasan Regional Sarbagita di Provinsi Bali ”, Buletin Studi Ekonomi , 22(1): 10-20
Rediteani, N.M., Setiawani , N.D., (2018), “ Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Pajak Hotel Restoran dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Denpasar ”, E-Jurnal EP Unud , 7[1]: 114-133.
Sertoğlu,  Kamil;  Ugural,  Sevin;  Bekun,  (2017),  Festus  Victor,  ‘The  Contribution  of  Agricultural Sector on Economic Growth of Nigeria’, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 547-552
Sukirno, S. (1997). Pengantar Teori Makro Ekonomi . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Wahab, S., (2003), Manajemen Kepariwisataan, Jakarta: Pradnya Paramitha.
Wooldridge,  Jefrey M. , (2001), Econometric  Analysis of Cross Section and Panel  Data , The MIT Press,  Cambridge, Massachusetts.