Pergeseran Dan Pengertian Ulang Hukum Sabat Di Tengah Pandemi

## Covid-19

## Dicky Aprianto
Universitas Sanata Dharma Email: dickyaprianto3@gmail.com
Abstract: The Sabbath became one of the important Identity for Jews. Sabbath is one of the ten commandments of God given to the Jews. The Jews lived the Sabbath stricly, because it was placed within the frameword of God’s covenant and Israel. The Sabbath also refers to the act of God who rest on the seventh day and sanctified the sevent day. The purpose of this study is to examine the law of the Sabbath in the Old Testament is reflected newly by Christians in the light of the Easter Mystery and progressive law in the midst of the Covid-19 pandemic. Using library reserach, this article will discuss the development of the Sabbath in the history of the Torah, the era of Kings, the Prophets age, and the time after exile. The results of the research shows that the limiting to celelebrate Masses on Sundays during Covid 19 Pandemic can be a manifestation of the progresive law which goes against the normality of the law of Sabbath or Sunday Masses. Fundamental values such as liberation and human dignity are being  promoted  yet  under  those  limited  celebrations.  Such  implementation  on  the  limited celebrations is a humanitarian step to prevent the pandemic from spreading. Therefore, the obligations to celebrate Masses on Sundays has still to be adjusted to the current situation of the people.
Keywords: Sabbath, Covid-19, Progressive law, Old Testament
Abstrak: Hari Sabat menjadi salah satu identitas penting bagi orang Yahudi. Sabat adalah salah  satu  dari  sepuluh  perintah  Allah  yang  diberikan  kepada  orang  Yahudi.  Orang-orang Yahudi  menjalankan  hari  Sabat  dengan  ketat,  karena  itu  ditempatkan  dalam  kerangka perjanjian Allah dan Israel. Sabat juga mengacu pada tindakan Allah yang beristirahat pada hari  ketujuh  dan  menguduskan  hari  ketujuh.  Tujuan  penelitian  ini  mengkaji  hukum  sabat dalam Perjanjian Lama yang direfleksikan secara baru oleh orang-orang Kristen dalam terang Misteri  Paskah  dan  hukum  progresif  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Menggunakan  metode penelitian pustaka, artikel ini akan membahas perkembangan hari Sabat dalam sejarah Taurat, zaman  Raja-raja,  zaman  Nabi,  dan  zaman  setelah  pembuangan.  Dari  hasil  penelitian, pembatasan  perayaan  ekaristi  hari  minggu  di  masa  pandemi  covid-19  ini,  dapat  dikatakan sebagai bagian dari hukum progresif terhadap hukum sabat atau hukum beribadat pada hari minggu. Nilai mendasar yang diperjuangkan adalah bahwa ke pembebasan dan kemanusiaan tetapi  ada  dalam  pembatasan  ibadat  ini.  Pelaksanaan  ibadat  yang  terbatas  ini,  merupakah langkah konkrit dari perjuangan kemanusiaan untuk mencegah semakin tersebarnya pandemi
Available at: http://e-journal.sttharvestsemarang.ac.id/index.php/harvester
ini. Maka kewajiban hukum untuk merayakan hari Minggu tetap disesuaikan dengan konteks kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat.
Kata Kunci: Sabat, Covid-19, Hukum Progresif, Perjanjian Lama

## PENDAHULUAN
Hari Sabat merupakan salah satu perayaan penting bagi bangsa Israel. Sabat menjadi satu dari sepuluh perintah Allah yang diberikan kepada bangsa Israel dengan perantaraan Musa. Oleh karena itu, Sabat memiliki arti penting bagi bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. 1 Dalam  perkembangan  selanjutnya,  kekristenan  yang  berakar  pada  tradisi  Yahudi  juga mengambil  semangat  perayaan  sabat  yang  direfleksikan  secara  baru  dalam  terang  misteri Paskah. Demikian juga halnya situasi pandemi covid-19 membawa perubahan dalam tata cara peribadatan umat Kristiani. Peribadatan yang dilaksanakan secara langsung atau tatap muka pun akhirnya dilaksanakan secara online atau live streaming . Tujuan penelitian ini mengkaji hukum sabat dalam Perjanjian Lama yang direfleksikan secara baru oleh orang-orang Kristen dalam terang Misteri Paskah dan hukum progresif di tengah pandemi Covid-19.
Menggunakan  metode  penelitian  pustaka,  penulis  akan  menelusuri  bagaimana  proses terbentuknya  hukum  sabat  dalam  tradisi  bangsa  Israel.  Oleh  karena  itu,  penulis  akan membahas data-data Kitab Suci, khususnya Kitab Suci Perjanjian Lama yang menjadi sumber utama  hukum  dan  penghayatannya  bagi  bangsa  Israel.  Pencarian  akan  makna  sabat  dalam Perjanjian lama berkaitan dengan isi dari hari sabat, asal-usul penggunaan hari sabat, makna perjanjian  serta  karakter  kultis  dari  hari  sabat.  Selain  itu,  juga  perlu  diperhatikan  aspek humanitarian dalam aturan-aturan sabat ini. Oleh karena itu, kita akan menelusuri pemaknaan akan hari sabat dalam kitab-kitab Taurat, Kitab-Kitab Sejarah, Kitab Nabi-Nabi, serta kitab- kitab intertestamental khususnya zaman Yudas Makabe. Setelah itu penulis akan membahas penerapan hukum progresif dalam kehidupan. Kemudian pembahasan tentang hukum Sabat akan dilihat dari perspektif hukum progresif dan relevansinya di zaman sekarang.

## Sabat dalam Perjanjian Lama

## a. Sabat dalam Taurat
Kitab-kitab Taurat dalam isinya terdapat tiga perikop yang menjadi pendasaran utama pelaksanaan  hari  Sabat  dalam  tradisi  Yahudi  yakni  kisah  penciptaan  (Kej  2:1-3),  Keluaran 20:11, dan Keluaran 31:17. Kita akan mencoba menelusuri satu per satu teks-teks tersebut serta bagaimana teks ini berbicara bagi orang Yahudi dalam merayakan hari Sabat.
Kejadian  2:1-3  mendeskripsikan  Sabat  sebagai  hari  ke  tujuh  dalam  karya  penciptaan Allah.  Hari  ketujuh  ini  menjadi  kesimpulan  dari  proses  penciptaan  tersebut.  Meskipun demikian, hari ketujuh ini tidaklah mengindikasikan bahwa Allah telah menyelesaikan seluruh proses  penciptaan.  Selain  itu,  hari  ketujuh  ini  juga  secara  tidak  langsung  mengindikasikan bahwa Allah melembagakan hari Sabat. Hanya dikatakan bahwa Allah beristirahat pada hari
1 Yong-Eui Yang, Jesus and the Sabbath in Mattew’s Gospel (Published by Sheffield Academic Press Ltd., 1997), 22.
ketujuh. Akan tetapi, tetap dapat diterima bahwa pelembagaan hari sabat memiliki kaitan erat dengan  Allah  yang  beristirahat  pada  hari  ke  tujuh.  Dalam  Keluaran  20:8-11  secara  jelas digambarkan bahwa pelembagaan hari Sabat mengacu pada Allah sendiri yang beristirahat pada  hari  ke  tujuh. 2 Selanjutnya,  kata  sabat  dalam  konteks  Kitab  Kejadian  ini  tidak  hanya berarti beristirahat, melainkan berhenti bekerja. Hal ini dapat dilihat bahwa pola yang terjadi pada  hari  ketujuh  ini  berbeda  dengan  pola  yang  terjadi  pada  hari  pertama  sampai  keenam dalam kisah penciptaan. Dalam hari pertama sampai keenam ada pola “maka jadilah petang jadilah pagi” pola ini tidak ada pada hari ketujuh. Hal ini mengindikasikan bahwa hari ketujuh ini tidak memiliki batas akhir yang dapat mengarah pada konsep eskatologis dalam perjanjian baru.
Pertama-tama penulis akan menelusuri etimologi dari kata hari sabat ini. Beberapa ahli mengatakan mengatakan bahwa kata sabat berasal dari kata Arab thabat , sebuah kata benda yang berkaitan dengan interval fase bulan. Kata ini dipengaruhi oleh pemujaan pada Israel kuno  dari  Arab,  meskipun  masih  menjadi  perdebatan  mengenai  kata  Sabat  dapat  memiliki hubungan langsung dengan fase dari bulan. 3 Teori lain mengatakan dalam tradisi Babilonia, umu sabattu (hari sabat) adalah hari bulan purnama. Pergerakan tata surya sangat menentukan pelaksanaan festival hari sabat ini. Kata Sabbat dapat berarti “bulan purnama”. Bagian terakhir dari  perayaan  festival  bulan  ini  dilaksanakan  pada  hari  ketujuh,  sehinga  dinamakan “Sabbath”. 4
Sabbath dalam  konteks  biblis  dimulai  dalam  tradisi  bahwa  Allah  Israel  memberi aktivitas  keagamaan  untuk  umat-Nya. Sabbath dapat  berarti,  berhenti,  berhenti  bekerja, perayaan, dan istirahat. Hehn kemudian menekankan pemaknaan istirahat pada kata Sabbath dari  pada  pemaknaan  berhenti.  Sementara  itu,  Beer  dan  Mahler  lebih  memaknai Sabbath sebagai tindakan menjadi lengkap. Pada akhirnya kata Sabbath dimaknai sebagai hari terakhir dalam  minggu  tersebut  dan  orang-orang  berhenti  dari  pekerjaan  mingguan. 5 Dari  beberapa sumber ini dapat dikatakan bahwa istiah Sabbath sudah akrab bagi orang-orang di wilayah Israel dan sekitarnya pada zaman itu. Bangsa Israel kemudian menggunakan istilah Sabbath sebagai  hari  ketujuh  dalam  satu  minggu  dan  dihubungkan  dengan  tindakan  Allah  yang beristirahat pada hari ketujuh dalam kisah penciptaan.
Perkembangan selanjutnya, khususya dalam tradisi Perjanjian Lama, Sabbath bahkan menjadi  aturan  yang  sangat  ketat  bagi  orang  Israel.  Hari  sabat  bahkan  termasuk  dalam  10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Maka kita akan menelusuri bagaimana pemahaman sabat ini  sebagai  perintah  bagi  bangsa  Israel.  Dalam  Kitab  keluaran,  terdapat  dua  ayat  yang mengatur  tentang  pelaksanaan  hari  sabat  ini,  yakni  Keluaran  34:21,  dan  Keluaran  23:12. Kedua ayat ini secara tradisional dianggap sebagai bentuk awal mula dari tradisi sabat ini. Keyakinan umum ini kemudian didukung dengan perintah-perintah untuk menguduskan hari ketujuh  dalam  dekalog  yang  sangat  berbeda  dengan  perintah  lain  yang  lebih  merupakan
2 Yang, Jesus and the Sabbath in Mattew’s Gospel ., 23.
3 Yang, Jesus and the Sabbath in Mattew’s Gospel ., 25.
4 Carson D.A, The Sabbath in The Old Testament Dalam From Sabbath to Lords Day (Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, 1982)., 22.
5 Carson D.A, The Sabbath in The Old Testament Dalam From Sabbath to Lords Day ., 24.
larangan. Dalam Keluaran 34:21b, hari ketujuh menjadi hari istirahat bahkan ketika waktu membajak atau waktu panen, yang merupakan hari tersibuk dalam dunia pertanian. Hal ini bisa  menunjukkan  bahwa  perintah  sabat  dalam  bentuk  primitifnya  sangat  ketat  dalam pelaksanaannya.  Selain  itu,  istirahat  pada  hari  ketujuh  juga  berkaitan  dengan  istirahat  bagi hewan  peliharaan  dan  para  budak.  Hal  ini  muncul  untuk  mengungkapkan  orientasi kemanusiaan dalam tradisi sabat awal mula. Namun demikian, dengan memasukkan hewan peliharan dan para budak, tidak hanya persoalan kemanusiaan tetapi juga menekankan peran Allah sebagai pemilik atas seluruh ciptaan-Nya yang juga harus beristirahat pada hari 6
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hari Sabat merupakah salah satu bagian dari 10 Perintah Allah. Aturan tentang pengudusan hari Sabat ini dituliskan dalam Kitab Keluaran 20:8-11. Teks ini membahas tentang perintah Allah yang keempat dengan membandingkan antara perintah kepada orang Israel dan tindakan Allah sendiri. Keduanya berbicara tentang hari sabat dan bukan hari ketujuh (Ay. 9-11a) dan dihubungkan dengan konsep “kekudusan”. Bangsa Israel diperintahkan untuk menjaga kekudusan hari sabat (ay. 8b) karena Allah sendiri yang menguduskannya (ay. 11b, Kej 2:3). Selain itu, tindakan Allah yang beristirahat pada hari ketujuh juga diikuti oleh bangsa Israel untuk beristirahat pada hari ketujuh juga. Dalam hal ini ada kesejajaran antara apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, dengan tindakan Allah sendiri pada kisah penciptaan. 7
Teks  lain  yang  berbicara  tentang  sabat,  yakni  Keluaran  31:12-17  ternyata  berbicara tentang hal yang lain. Teks tersebut menandakan hari sabat sebagai perjanjian antara Allah dan  Israel  turun  temurun,  sekaligus  menjadi  tanda  bahwa  Allah  menguduskan  Israel  (Kel 31:13). Sebagai sebuah tanda perjanjian, hari sabat tidak hanya berarti bagi Israel tetapi juga bagi Allah sendiri yang membuat perjanjian tersebut. 8 Maka hal ini memiliki fungsi abadi, khususnya berkaitan dengan durasi perjanjian tersebut. Selama bangsa Israel menjaga sabat maka perjanjian itu juga akan tetap ada dan Allah akan tetap menguduskan Israel.

## b. Sabat dalam Kitab Sejarah
Pembahasan tentang sabat dalam kitab-kitab sejarah terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja, 1  dan  2  Tawarikh  dan  Kitab  Nehemia.  Pembahasan  sabat  dalam  Kitab  Sejarah  ini  sangat berbeda dengan pembahasan dalam kitab Taurat. Jika dalam Kitab Taurat pembahasan tentang sabat dalam bentuk perintah, maka kitab Sejarah lebih menampilkan karakter tentang sabat secara  implisit.  Misalnya  saja  dalam  Kitab  2  Raja-Raja  4:3  yang  merupakan  percakapan singkat antara seorang perempuan dan suaminya yang menyatakan bahwa orang-orang hanya dapat  mengunjungi  nabi  pada  hari  sabat  atau  pada  bulan  baru.  Sementara  itu,  2  Raja-Raja 16:18 menunjukkan bahwa ada banyak bentuk perkumpulan di Bait Allah yang digunakan oleh Raja pada hari Sabat. Hal ini jelas menunjukkan bahwa raja dihadirkan di Bait Allah pada hari sabat. Dengan kata lain, pada zaman kitab sejarah, bangsa Israel maupun Raja hanya dapat mengunjung  tempat  kudus  (Bait  Suci  atau  Nabi)  pada  hari  sabat.  Hari  Sabat  ini  menjadi
6 Yang, Jesus and the Sabbath in Mattew’s Gospel ., 25.
7 Yang, Jesus and the Sabbath in Mattew’s Gospel., 28
8 Carson D.A, The Sabbath in The Old Testament Dalam From Sabbath to Lords Day ., 30.
kesempatan  bagi  bangsa  Israel  dan  Raja  untuk  berkumpul  di  tempat  yang  Suci  untuk merayakan kebersamaan dan mempersembahkan kurban. 9
Kitab Sejarah menuliskan bahwa hari Sabat tidak hanya tentang perkumpulan tetapi juga persembahan.  Menurut  1  Tawarikh  9:32,  kaum  Lewi  bertanggung  awab  menyiapkan  roti sajian setiap hari sabat. Dalam 2 Tawarikh 2:3 8:13, dijelaskan mengenai tindakan Salomo mempersembahkan kurban pada hari sabat, bulan baru dari tiga kali setahun pada hari raya sesuai dengan perintah Musa. Dalam hal ini perintah Musa yang dimaksudkan yakni dari Kitab Bilangan 28-29. Persembahan Salomo adalah roti sajian (bdk. Im 25:5-9), dan kurban bakaran (Bil 28-29). Semua ini dipersembahkan oleh para imam dengan dibantu kaum Lewi. 10
Dapat disimpulkan bahwa penghayatan sabat dalam Kitab Sejarah tetap melanjutkan apa yang  menjadi  perintah  Taurat.  Dalam  Kitab  Sejarah,  tidak  ada  lagi  perintah  tambahan mengenai sabat. Justru yang dikisahkan adalah bagaimana bangsa Israel dan juga para Raja menghayati hari sabat tersebut. Ada dua poin penting yang berkaitan dengan sabat dalam kitab sejarah yakni Sabat sebagai kesempatan untuk berkumpul di tempat suci atau mengunjungi Nabi serta sabat sebagai kesempatan untuk mempersembahkan roti sajian dan korban bakaran sesuai dengan perintah Musa.

## c. Sabat dalam Kitab Nabi-Nabi
Kitab Yesaya 1:13 menunjukkan bahwa umat Israel sudah melaksanakan aktivitas dari hari  sabat  itu  sendiri.  Kemudian,  dengan  mempertimbangkan  gambaran  orang-orang  yang menginjak-injak pelataran bait suci dalam ay. 12, kita dapat mengasumsikan bahwa beberapa bentuk pertemuan terjadi pada hari sabat yang terjadi pada paruh kedua abad ke delapan SM. 11 Dalam ayat ini juga memberitahukan kepada kita bahwa Yahwe sangat membenci orang-orang yang melembagakan hari sabat itu, karena yang mereka lakukan itu sia-sia. Di sini kita dapat mendeteksi tanda ketaatan legalistik atas hari Sabat tanpa pengakuan penuh tentang tujuan asli dan karakter lembaga itu yang harus ditunjukkan dalam kehidupan suci Israel. Hosea 2:13 mengandaikan sabat sebagai salah satu dari pesta yang diadakan dengan baik yang meliputi (mungkin)  tiga  festival  tahunan.  Menariknya,  Hosea  juga  menyiratkan  bahwa  orang-orang sezamannya tidak mengenali karakteristik utama dari hari Sabat, yaitu, kepemilikan Yahwe atas hari Sabat meskipun mereka mengakui hari sabat sebagai hari raya. 12
Menarik untuk dicatat bahwa masalah yang muncul di awal kitab Yesaya (yaitu kegiatan penyembahan yang sia-sia) diselesaikan di bagian paling akhir kitab ini dengan janji Yahwe untuk memulihkan kegiatan pemujaan sejati (Yes 66:23). Menurut janjinya, semua orang akan datang untuk menyembah di hadapan Yahwe setiap sabat. Janji ini tampaknya menunjukkan bahwa pertemuan sabat dan ibadah memiliki makna besar bagi umat Israel pada saat kitab ini ditulis.
Menurut Yehezkiel 45:16-17, rakyat berkewajiban membayar pajak agama kepada raja dan raja, sebagai wakil rakyat, wajib memberikan persembahan hari sabat bersama dengan
9 Yang, Jesus and the Sabbath in Mattew’s Gospel ., 34-35.
10 Yang, Jesus and the Sabbath in Mattew’s Gospel ., 37.
11 Yang, Jesus and the Sabbath in Mattew’s Gospel ., 40.
12 Yang, Jesus and the Sabbath in Mattew’s Gospel ., 41.
persembahan lainnya di Bait Suci yang baru. Secara signifikan sang raja bersama para imam memainkan  peran  aktif  dalam  memulihkan  persembahan  yang  sesat  melalui  pembaruan hubungan  yang  benar  dengan  Yahweh  (lih.  Ay  8b-9).  Yehezkiel  46:1-12  menggambarkan peran sang raja dan orang-orang dalam prosedur ritual sabat di bait suci baru. Di sini sang raja, sebagai  wakil  rakyat,  menikmati  hak  istimewa  untuk  melalui  ruang  depan  gerbang  timur pelataran  dalam  Bait  Allah,  yang  tidak  diberikan  kepada  orang-orang.  Seperti  sugesti  L.C. Allen, penutupan dan akses terbatas gerbang mungkin telah diatur “sehingga kekudusan Bait Allah tidak boleh dilanggar”. 13 Akan tetapi, membiarkan pintu gerbang terbuka sampai malam hari,  memungkinkan  orang-orang  di  luar  gerbang  untuk  berpartisipasi  dalam  ibadat persembahan (ay. 3). Ini jelas menunjukkan bahwa, bagi Yehezkiel, tidak hanya para imam dan  raja  tetapi  juga  orang-orang  diharapkan  hadir  di  Bait  Suci  pada  hari  Sabat,  dan persembahan hari Sabat (ay. 4-5) diterima begitu saja sebagai bagian dari ketaatan pada hari sabat.  Namun,  bahkan  di  sini,  di  mana  makna  persembahan  dari  Sabat  dijelaskan karakteristiknya sebagai hari tanpa pekerjaan dinyatakan (ay. 1).
Penciptaan hari Sabat berbicara tentang identifikasi Allah dengan hari ketujuh, tetapi Perjanjian hari Sabat berbicara tentang identifikasi Israel dengan hari sabat. 14 Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Keluaran 20:8-11. Pentingnya hari sabat bagi Israel juga ditekankan dalam  Keluaran  31:14-17,  di  mana  itu  disebut  perjanjian  kekal  antara  Allah  dan  mereka. Dengan memelihara Sabat, bangsa Israel harus benar-benar mengidentifikasikan diri dengan keselamatan  abadi  dan  kedamaian  sebagai  tujuan  Allah,  tidak  hanya  untuk  umat  manusia, tetapi juga untuk semua ciptaan (Rm 8: 9–23).
Hari istirahat bagi Israel ini juga dilihat dalam konteks yang lebih luas, karena Perjanjian Lama juga berbicara tentang istirahat dalam hal hidup damai (Ul 28:65); tanah yang dijanjikan (Mzm 95:11); kemakmuran (Mzm 90:13); sukacita (Yes 14: 3). Sabat seharusnya dirayakan oleh  orang  Israel  sebagai  perjanjian  antara  mereka  dan  Allah.  Ini  adalah  perjanjian  yang berbicara tentang kebenaran bahwa Allah adalah Allah bagi mereka - bagian dari perjanjian itu, dan bahwa Israel harus menjadi umat bagi-Nya - bagian dari perjanjian (lih. Kel 29:45; Luk 26:12; Yer 24:7; Ezk 11:20). Jika mereka benar-benar umat Allah (melayani dia dengan sepenuh hati dan mematuhi perintah-perintahnya), maka mereka juga akan “melewati waktu menuju keabadian”. 15
Bagi Yehezkiel, sabat dipahami sebagai tanda hubungan perjanjian antara Yahwe dan umat-Nya (Yeh 20:12; lih. Kel 31:13). Dalam beberapa kasus, sabat dipandang sebagai wakil dari seluruh perjanjian (mis. Yes 56:1-8; Yer 17:19-27; lih. Yeh 22:26). Dalam pemahaman perjanjian seperti itu, ketaatan pada hari Sabat sering merupakan syarat bagi berbagai berkat perjanjian misalnya penerimaan ke dalam komunitas yang menyembah Yahwe (Yes 56.1-8); penyempurnaan eskatologis kerajaan mesianik (Yer 17:25-26). Sebaliknya, menajiskan sabat biasanya dianggap sebagai melanggar hubungan perjanjian, dan karena itu sering merupakan penyebab berbagai hukuman perjanjian misalnya, yang paling khas adalah pengasingan atau
13 Yang, Jesus and the Sabbath in Mattew’s Gospel ., 42.
14 F.P. Möller, “Three Perspectives on the Sabbath,” In die Skriflig 53(1) a239 (2019)., 3.
15 F.P. Möller, “Three Perspectives on the Sabbath”., 3.
penghancuran Yerusalem (Yer 17:27; Yeh 20:23; 22:13-15,31; 23:46-49); pengecualian untuk memasuki  tanah  yang  dijanjikan  (Yeh  20:15).  Setelah  mengatakan  ini,  kita  perlu  mencatat bahwa menjalankan hari Sabat bukanlah satu-satunya syarat untuk berkat. 16
Beberapa bagian ketaatan yang dangkal atau legalistik terhadap Sabat tanpa pengakuan atau penghargaan terhadap karakter perjanjian dari lembaga ditolak oleh Yahweh (Yes 1:13; Hos 2:13; Amos 8:5). Oleh karena itu bahkan peraturan khusus dari hari Sabat harus dipahami bukan  hanya  sebagai  keterikatan  legalistik  terhadap  perintah  Sabat  tetapi  berdasarkan hubungan perjanjian (Yes 58:13-14; Yer 17:19-27). Karakter perjanjian hari Sabat ini dapat dideteksi lebih lanjut dalam perulangan yang konsisten dari dua kata sifat karakteristik yang digunakan untuk hari Sabat - “suci” (Yes 58:13; Yer 17:22; Yeh 20:20; dll) dan “milikku” (Yes  56:4;  58:13;  Yeh  20:12-24;  22:8;  23:38;  44:24;  dll). 17 Maka  dimungkinkan  untuk menganggap  bahwa  kekudusan  dan  kepemilikan  Yahwe  atas  hari  Sabat  memberikan  dasar bagi orientasi perjanjian hari Sabat dalam kitab para nabi.

## d. Pertempuran Di Hari Sabat Dalam Tulisan Josephus dan Kitab Makabe
Mengacu  pada  hari  Sabat,  para  ilmuwan  modern  cenderung  memanfaatkan  tulisan- tulisan  Josephus  untuk  memahaminya,  termasuk  tema  pertempuran  di  hari  sabat.  Josephus sendiri adalah orang Yahudi diaspora yang memiliki posisi penting dalam kekaisaran Romawi. Josephus melaporkan bahwa pada masa perang, musuh orang Yahudi mengambil keuntungan taktis  dari  ketaatan  Sabat  mereka. 18 Lebih  jauh,  para  penulis  kafir  mencibir  orang-orang Yahudi karena karena ketaatan mereka yang takhyul pada hukum mereka, karena itu mereka telah  kehilangan  kebebasan.  Tuduhan  ini  berkaitan  dengan  praktik  Sabat  secara  langsung. Menurut Ant. 14.63-64, Pompey pada tahun 63 SM mengambil keuntungan dari aturan ini dalam merebut Yerusalem dengan menyerang mereka pada hari Sabat. 19
Josephus melaporkan tentang orang-orang Yahudi yang tidak bertempur atau bertempur pada  hari  Sabat  telah  ditafsirkan  secara  berbeda  oleh  para  ahli  baru-baru  ini.  Max  Radin menolak laporan-laporan itu sebagai tidak dapat dipertahankan mengingat kisah-kisah Alkitab tentang orang-orang Yahudi yang terlibat dalam peperangan sebelumnya. 20 Misalnya dalam 2 Makabe  8:1–2  orang  membaca  bahwa  Yudas  Makabe  tidak  hanya  memobilisasi  pasukan, tetapi juga mengajukan permohonan kepada Tuhan “untuk dengarkan darah para korban yang berteriak keras kepadanya” (2 Mak 8:3). Darah para martir tampaknya menjadi pemicu yang menyebabkan  Tuhan  mengasihani  mereka.  Yudas  membentuk  pasukan  dan,  meskipun jumlahnya jauh lebih banyak, langsung berhasil. Pasukan ini menjaga di depan mata mereka “pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  mereka  terhadap  tempat  suci”  (2  Mak  8:17). Semboyan mereka adalah “Bantuan dari Tuhan”. 21
16 Yang, Jesus and the Sabbath in Mattew’s Gospel ., 50.
17 Ibid., 50.
18 Carson D.A, The Sabbath in The Old Testament Dalam From Sabbath to Lords Day ., 364.
19 Yang, Jesus and the Sabbath in Mattew’s Gospel ., 70.
20 Carson D.A, The Sabbath in The Old Testament Dalam From Sabbath to Lords Day ., 365.
21 P.J.  Jordaan,  “Ritual,  Rage  and  Revenge  in  2  Maccabees  6  and  7,” HTS  Teologiese  Studies/ Theological Studies 68(1) (2012)., 4.
Perlu  disadari,  bagaimanapun,  bahwa  arus  teologis  dalam  catatan  Josephus  tentang perang Yahudi ada pada catatan ini semata-mata mencerminkan kepercayaan umum tentang keberadaan dan aktivitas dunia roh atau hubungan dekat Josepus dengan para kaisar Romawi. Karena ketika kita menggali lebih jauh ke dalam apa yang Josephus anggap sebagai tindakan Allah Israel dalam perang, menjadi jelas bahwa pandangan Josephus jauh dari generik dan jauh  dari  Romawi.  Sebaliknya,  keterlibatan  Allah  dalam  perang  seperti  yang  digambarkan oleh  Josephus  hanya  dapat  dipahami  melalui  kacamata  Kitab  Suci, 22 karena  itu  juga merupakan  pandangan  sejarawan  Yahudi  ketika  berusaha  menjelaskan  peristiwa-peristiwa yang ia amati sendiri dan di mana ia ikut serta. Ini terutama terbukti dalam keyakinan bahwa orang-orang  Yahudi  adalah  orang-orang  terpilih  yang  memiliki  hubungan  khusus  dengan Tuhan mereka yang tidak dapat dipatahkan oleh kekalahan di tangan kekuatan dunia asing.
Josephus  juga  menempatkan  penjelasannya  untuk  penghancuran  bait  suci  dalam kerangka ini. Seperti yang telah diamati oleh orang-orang Klawan, sederhananya, Yerusalem jatuh karena dosa-dosanya (War 6.95-102; lih. Ant 20.166). Justru dosa-dosa mana saja yang tidak ditegaskan secara konsisten dalam perang, tetapi kita seharusnya tidak mengharapkan Yosefus memiliki penjelasan teologis yang sepenuhnya berhasil. Dia bergulat dengan bencana yang telah mengalahkan rakyatnya. Namun, di sepanjang narasi, ada pesan yang jelas bahwa tindakan tertentu menyebabkan ketidaksenangan Allah dan menyebabkan hukuman umat-Nya di  tangan  orang-orang  Romawi.  Tindakan-tindakan  ini  termasuk  khususnya  pembunuhan orang  tak  berdosa  (War  4.314–325,  334–344;  5.15–18;  6.200–213),  penodaan  kuil  oleh pertumpahan  darah  (War  4.150–151,  201,  215;  5.15–18,  100–  105;  6.95–110),  dan pelanggaran hari Sabat dan festival (War 2.456; 4.102–103, 402; 5.100–105), yang semuanya berkontribusi pada penumpukan dosa yang hanya dapat mengakibatkan Allah meninggalkan tempat kudus-Nya dan hukuman atas bangsa-Nya. 23
Pertanyaan  yang  mengganggu  tentang  Allah  bagi  Josephus  harus  dijawab  dengan melihat kehancuran bait suci dalam kerangka sejarah keselamatan yang disajikan dalam Kitab Suci Yahudi. Bencana yang menimpa bangsa Yahudi hanya bisa dipahami sebagai tindakan lebih  lanjut  dari  paradigma  hukuman-dosa  yang  dituangkan  dalam  Kitab  Ulangan  dan diterapkan pada sejarah Israel oleh para nabi. Pandangan dunia tulisan suci ini memungkinkan Josephus untuk mempertahankan keyakinan bahwa orang-orang Yahudi adalah istimewa bagi Allah Israel dan bahwa nasib mereka saat ini bersifat sementara.

## Hukum Progresif

## a. Pengertian Hukum Progresif
Teori hukum dibangun atas teori-teori yang bersifat implisit tentang otoritas. 24 Banyak perhatian dan kontroversi seputar ilmu hukum kontemporer yang justru menimbulkan krisis
22 W. Den Hollander, “Jesus, Josephus, and the Fall of Jerusalem: On Doing History with Scripture,” HTS Teologiese Studies/ Theological Studies 71 (2015)., 2.
23 W. Den Hollander, “Jesus, Josephus, and the Fall of Jerusalem: On Doing History with Scripture”.,
3.
24 Mukidin,  “Hukum  Progresif  Sebagai  Solusi  Hukum  Yang  Menyejahterakan  Rakyat,” Jurnal Pembaharuan Hukum 1 (2014)., 267.
otoritas  serta  mengguncang  institusi  publik.  Satjipto  Rahardjo  pernah  mengatakan:  “Baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil  sebagai  medan  pergulatan  dan  perjuangan  manusia.  Hukum  dan  bekerjanya  hukum seyogianya  dilihat  dalam  konteks  hukum  itu  sendiri,  melainkan  untuk  manusia,  khususnya kebahagiaan manusia.” 25
Teks-teks hukum hanya permainan bahasa ( language of game ) yang cenderung menipu dan mengecewakan. 26 Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi di dalam dunia hukum adalah karena masih terjerat pada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi. Hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undanga, sedangkan nilai-nilai di luar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum yang dilahirkan berkarakter responsif. Sebaliknya, ketika konfigurasi politik tampil otoriter, hukum-hukum yang dilahirkan berkarakter ortodoks. 27
Philippe Nonete dan Philip Selznick mengungkapkan bahwa keadaan yang lebih buruk akan terjadi  jika  peraturan  hukum  ( rule  of  law )  itu  sendiri  menjadi  musuh  tersembunyi  dalam pencapaian  keadilan. 28 Menurutnya,  pemerintah  berdasarkan  hukum  dalam  masyarakat modern sesungguhnya tidak kurang otoriter bila dibandingkan dengan pemerintah berdasarkan orang ( rule of man ) dalam masyarakat pra-modern. Hal yang dibutuhkan dalam menegakkan keadilan  hukum  adalah  keberanian  untuk  menafsirkan  hukum  guna  memperjuangakan martabat manusia.
Satjipto Raharjo adalah sosok yang memiliki gagasan kemunculan hukum progresif. 29 Baginya,  hendaknya  hukum  mampu  mengikuti  perkembangan  zaman,  mampu  menjawab perubahan  zaman  dengan  segala  dasar  di  dalamnya,  serta  mampu  melayani  kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya penegak hukum itu sendiri.
Hukum  progresif  adalah  bagian  dari  proses  pencarian  kebenaran  yang  tidak  pernah berhenti.  Paradigma  hukum  progresif  menolak  pola  pikir mainstream yang  berpusat  pada aturan  hukum  positif. 30 Kejujuran  dan  ketulusan  menjadi  mahkota  penegakan  hukum. 31 Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan  manusia,  termasuk  kesejahteraan  dan  kebahagiaannya,  menjadi  titik  orientasi dan  tujuan  akhir  dari  hukum.  Sedangkan  para  penegak  hukum  menjadi  ujung  tombak perubahan dalam masyarakat.
25 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir (Jakarta: Kompas, 2007)., ix.
26 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008)., 291.
27 Mahfud M. D., Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)., 363.
28 Philippe  dan  Philip  Selznick  Nonet, Law  and  Society  in  Transcition:  Toward  Responsive  Law (London: Routledge, 2017)., 5.
29 Ifdhal  Kasim, Satjipto  Rahardjo  Dan  Hukum  Progresif:  Urgensi  Dan  Kritik (Jakarta:  Epistema Institute, 2011)., 81.
30 Hukum Positif adalah suatu paradigma yang memandang hukum sebagai sistem yang stagnan, logis, dan cenderung kaku.
31 Sudjiono Sastroatmojo, “Konfigurasi Hukum Progresif,” Jurnal Ilmu Hukum 8 (2005)., 186.
Hukum progresif berfungsi untuk memecahkan kemandegan hukum. 32 Hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum untuk menafsirkan pasal agar tetap dapat memperjuangkan martabat  manusia.  Ketika  proses  tersebut  benar,  idealitas  yang  dibangun  dalam  penegakan hukum  sejajar  dengan  upaya  bangsa  mencapai  kesejahteran  umum.  Hukum  tercipta  bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.
Cara  pandang  berikut  inilah  revitalisasi  hukum  dilakukan. 33 Perubahan  tidak  lagi dilakukan  pada  peraturan,  tetapi  terhadap  kreativitas  pelaku  hukum  untuk  mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan tetap dapat dilakukan tanpa perlu menunggu  perubahan  peraturan.  Hal  itu  terjadi  karena  pelaku  hukum  progresif  dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Hukum progresif selalu bisa  melakukan  penafsiran  secara  baru  terhadap  suatu  aturan  untuk  memberi  keadilan  dan kebahagiaan pada pencari keadilan. 34
Berikut ini merupakan karakter hukum progesif. Pertama, paradigma hukum progresif adalah,  bahwa  hukum  adalah  suatu  institusi  yang  bertujuan  mengantarkan  manusia  kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. 35 Artinya paradigma hukum progresif  mengatakan  bahwa  hukum  adalah  untuk  manusia.  Keyakinan  ini  tidak  melihat hukum  sebagai  sesuatu  yang  sentral,  melainkan  manusialah  yang  berada  di  titik  pusat perputaran  hukum.  Hukum  ada  untuk  manusia,  bukan  manusia  untuk  hukum.  Ketika  ada pemikiran  bahwa  manusia  adalah  untuk  hukum,  maka  manusia  akan  selalu  diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.
Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. 36 Mempertahankan status  quo memberikan  efek  yang  sama,  seperti  pada  waktu  orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif, dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan seperti itu, maka seseorang tidak dapat berbuat banyak, kecuali hukum tersebut diubah terlebih dahulu.
Ketiga , hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peran perilaku manusia dalam  hukum. 37 Hal  ini  bertentangan  dengan  suatu  pandangan  yang  menyatakan  bahwa hukum  hanya  soal  peraturan.  Peranan  manusia  adalah  konsekuensi  terhadap  pengakuan, bahwa sebaiknya manusia tidak berpegang secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.
Risiko  dan  akibat  seperti  yang  diuraikan  di  atas  inilah  yang  akan  dihadapi  ketika manusia menyerah penuh terhadap peraturan. Cara menjalankan hukum yang penting untuk mengatasi stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini dapat dilakukan ketika manusia melibatkan unsur perbuatan
32 Mukidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Menyejahterakan Rakyat”., 269.
33 Philippe dan Philip Selznick Nonet, Law and Society in Transcition: Toward Responsive Law ., 143.
34 Sastroatmojo, “Konfigurasi Hukum Progresif”, 187.
35 Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir ., 139-140.
36 Ibid., 143.
37 Ibid., 146.
manusia dalam menjalankan hukum. Karena pada dasarnya the live of law has not been logic, but experience. 38

## b. Landasan Konseptual Hukum Progresif
Agenda  besar  gagasan  hukum  progresif  adalah  menempatkan  manusia  sebagai  poros dari seluruh perbincangan hukum. 39 Dengan kebijaksanaan, hukum progresif mengajak untuk lebih memperlihatkan faktor perilaku manusia. Dari sebab itu, tujuan hukum progresif adalah menempatkan  perpaduan  antara  faktor  peraturan  dan  perilaku  penegak  hukum  di  dalam masyarakat.  Disinilah  arti  penting  pemahaman  gagasan  hukum  progresif,  bahwa  konsep ‘hukum  terbaik’  mesti  diletakkan  dalam  konteks  keterpaduan  yang  bersifat  holistik  dalam memahami  permasalahan  kemanusiaan.  Dengan  demikian,  wacana  hukum  progresif  tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik, melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empiris.

## 1) Hukum sebagai Institusi yang Dinamis
Hukum  progresif  menolak  segala  anggapan  bahwa  instiruksi  hukum  sebagai  institusi yang final dan mutlak. 40 Hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan. Hal tersebut menyangkut faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Demikianlah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi.
Konteks tersebut melihat hukum akan tampak selalu bergerak dan berubah mengikuti dinamika  kehidupan  manusia.  Akibat  dari  hal  ini  adalah  timbulnya  pengaruh  pada  cara pelaksanaan hukum, yang tidak sekadar terjebak dalam ritme ‘kepastian hukum’, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan  dinamis.  Pada  saat  manusia  menerima  hukum  sebagai  skema  yang  final,  maka  hukum tidak  lagi  tampil  sebagai  solusi  bagi  persoalan  kemanusiaan,  melainkan  manusialah  yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

## 2) Hukum sebagai Ajaran Kemanusiaan
Dasar dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia. Dari sebab itu, bagi hukum progresif, hukum  bukanlah  tujuan  manusia,  melainkan  hukum  hanyalah  alat.  Sehingga  keadilan substantif yang harus lebih didahulukan daripada keadilan prosedural. Hal ini semata-mata dilakukan agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi permasalah kemanusiaan.

## 3) Hukum sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku
38 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Dan  Perilaku  Hidup  Baik  Adalah  Dasar  Hukum  Yang  Baik (Jakarta: Kompas, 2009)., 158.
39 Mukidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Menyejahterakan Rakyat”, 278.
40 Mahfud M. D., Politik Hukum Di Indonesia ., 368.
Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku. Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. 41 Sedangkan aspek perilaku atau manusia  akan  menggerakkan  peraturan  dan  sistem  yang  telah  terbangun  itu.  Dengan menempatkan  aspek  perilaku  berada  di  atas  aspek  peraturan,  maka  faktor  manusia  dan kemanusiaan mempunyai unsur untuk menggerakkan seperti belas kasih, empati, ketulusan, pendidikan, komitmen, keberanian, dan kebulatan tekad.
Titik tolak penegakan hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan adalah dengan mengutamakan  perilaku  manusia  daripada  peraturan  perundangan.  Mengutamakan  faktor perilaku manusia dan kemanusiaan di atas peraturan berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap  dan  perilaku  dari  bahaya  legalistik-positvistik  ke  asas  kemanusiaan  secara  holistik; yaitu  manusia  sebagai  pribadi  dan  makhluk  sosial.  Dalam  konteks  ini,  setiap  manusia memiliki tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memeberikan keadilan kepada siapapun.

## 4) Hukum sebagi Ajaran Pembebasan
Hukum  progresif  berfungsi  sebagai  kekuatan  ‘pembebasan’;  yaitu  membebaskan  diri dari  tipe,  cara  berpikir,  asas  dan  teori  hukum  yang  legalistik-positivistik.  Dengan  ciri ‘pembebasan’  itu,  hukum  progresif  lebih  mengutamakan  tujuan  daripada  prosedur.  Dalam konteks  ini,  untuk  melakukan  penegakan  hukum,  diperlukan  langkah-langkah  kreatif,  dan inovatif.
Paradigma  ‘pembebasan’  yang  dimaksud  di  sini  bukan  berarti  suatu  tindakan  yang mengarah pada tindakan anarki, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatuhan sosial, logika keadilan dan tidak hanya berdasarkan pada logika peraturan saja.  Di  sinilah  hukum  progresif  menjunjung  tinggi  moralitas.  Dalam  hal  ini  hati  nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong, sekaligus pengendali paradigma ‘pembebasan’ itu. Dengan demikian, paradigma hukum progresif adalah bahwa hukum ada untuk manusia dan  bukan  sebaliknya  akan  membuat  hukum  progresif  merasa  bebas  untuk  mencari  dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

## c. Paradigama Hukum Progresif
Paradigma  hukum  progresif  melihat  faktor  utama  dalam  hukum  adalah  manusia  itu sendiri.  Sebaliknya  paradigma  hukum  positif  meyakini  kebenaran  hukum  di  atas  manusia. Hukum positif akan memandang manusia dapat dimarginalkan asalkan hukum tetap tegak. Sebaliknya,  paradigma  hukum  progresif  berpikir  bahwa  justru  hukumlah  yang  dapat dimarginalkan untuk mendukung eksistensi manusia, kebenaran, dan keadilan. Agenda utama dari paradigma hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan tentang hukum. 42
Berbicara tenatang kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan  mengenai  etika  dan  moralitas.  Paradigma  hukum  progresif  menolak  pendapat
41 Mukidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Menyejahterakan Rakyat”, 279.
42 Mukidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Menyejahterakan Rakyat”, 281-283.
yang memisahkan hukum dari faktor kemanusiaan dan moralitas. Disinilah letak pembebasan dan  pencerahan  yang  dilakukan  oleh  paradigma  hukum  progresif.  Hukum  progresif mengingatkan  bahwa  dinamika  hukum  tidak  pernah  berakhir  karena  hukum  terus  berada dalam  status  membangun  diri.  Dengan  demikian,  terjadinya  perubahan  sosial  dengan didukung  oleh  hukum  yang  terencana  akan  mewujudkan  kesejahteraan  dan  kebahagiaan manusia.
Kontribusi  terbesar  paradigma  hukum  progresif  adalah  menjadikan  para  ahli  hukum sebagi  sosok  manusia  yang  humanis,  dan  bukan  manusia  yang  berisi software hukum. Paradigama hukum progresif akan mengarahkan hukum sebagai sosok yang arif, bijaksana, dan memiliki wawasan komprehensif dalam mencapai kebenaran dan keadilan dalam setiap eprsoalan yang dihadapi. Paradigma hukum progresif akan dapat menjinakkan kekakuan dan kebekuan suatu hukum.

## d. Cara Mewujudkan Hukum Progresif
Terdapat dua faktor pendukung dalam mewujudkan hukum progresif. Pertama, peran moral. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah  baik  adanya,  memiliki  sifat  belas  kasih  serta  kepedulian  terhadap  sesama. 43 Hal  itu merupakan  modal  penting  bagi  membangun  kehidupan  berhukum  dalam  masyarakat. Progresifme  mengajarkan  bahwa  hukum  bukan  raja,  tetapi  alat  untuk  menjabarkan  dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan bantuan kepada manusia. Progresivisme tidak ingin menjadikan  hukum  sebagai  teknologi  yang  tidak  bernurani.  Progresivisme  hukum berkehendak agar hukum menjadi suatu institusi yang bermoral kemanusiaan.
Moral  memiliki  alat  ukur  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai,  menetapkan, memutuskan suatu tindakan adalah tepat atau tidak. 44 Alat ukur tersebut adalah hati nurani ( consciousness ). Isi dari hati nurani ini merupakan kesatuan dari totalitas sejumlah sikap jiwa, yang  terdiri  dari:  kesadaran,  pertimbangan  rasa,  dan  kedewasaan  jiwa  sebagai  cermin  dari kekayaan pengalaman, kematangan pertimbangan dan sikap kewaspadaan.
Bila ditelusuri lebih lanjut, hati nurani merupakan sesuatu yang sangat abstrak dan sulit untuk  diketahui,  kecuali  dari  tindakan  yang  ditampakkan.  Hati  nurani  manusia  sangat dipengaruhi  oleh  akal  pikirannya.  Dari  sebab  itu  moral  perlu  membentenginya  agar  tidak menyimpang. Inti dari hukum progresif adalah adanya nilai moral kemanusiaan yang sangat kuat. 45 Jika  moral  telah  luntur,  maka  penegakan  hukum  tidak  akan  tercapai.  Akibatnya, membangun masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud.
Kedua, melakukan penafsiran hukum secara progresif. Penafsiran hukum bukan semata- mata membaca peraturan dengan menggunakan logika peraturan, melainkan juga membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat. 46 Kedua pembacaan itu disatukan dan dari situ akan muncul kreativitas, inovasi, dan progesivisme. Peraturan dianggap sebagai sarana yang mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapkan kepadanya.
43 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2007)., 228.
44 Rahardjo, Membedah Hukum Progresif . , 232.
45 Rahardjo, Membedah Hukum Progresif ., 233.
46 Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban (Jakarta: UKI Press, 2006)., 127.
Sejak penerapan peraturan dibatasi oleh ruang dan waktu dan sejak peraturan itu dibuat, maka setiap saat peraturan itu akan mengalami redefinisi agar dapat melayani situasi hic et nunc . 47 Paul  Scholten  pernah  mengatakan  bahwa  hukum  itu  ada,  tetapi  masih  harus ditemukan. 48 Dari  sebab  itu,  penegakan  hukum  bukan  semata-mata  pekerjaan  yang  kaku, otomatis, dan linier, melainkan penuh dengan kreativitas. Pekerjaan untuk menemukan adalah pekerjaan yang kreatif. Dalam hal itulah justru terletak sisi penafsiran.
Penafsiran adalah pemberian makna terhadap teks peraturan dan karena itu tidak boleh berhenti  pada  pembacaan  yang  harafiah  semata. 49 Dengan  cara  seperti  itu,  hukum  menjadi progresif  karena  dapat  melayani  masyarakat.  Melayani  masyarakat  berarti  melayani kehidupan  masa  kini  dan  oleh  sebab  itu  disebut  progresif.  Penafsiran  progresif  memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap konsep yang kuno, yang tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini.
Hukum  progresif  yang  bertolak  pada  pengertian  bahwa  hukum  untuk  manusia menjadikan manusia sebagai tujuan penegakan hukum yang utama. Kepastian hukum yang dianggap  tidak  adil,  pada  konteks  tertentu,  dapat  diabaikan.  Intinya  keadilan  tidak  hanya berada di pengadilan dan yang tertulis dalam undang-undang. Akan tetapi keadilan berada di mana-mana.  Hukum  progresif  memandang  hukum  bukan  hanya  dari  aspek  prosedural, formalitas, dan kepastian hukum secara formal, tetapi bagaiman hukum dapat menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum progresif memiliki dua karakteristik inti yaitu hukum untuk manusia dan menolak mempertahankan status quo dalam melaksanakan hukum.

## 1. Sabat dalam Perspektif Hukum Progresif
Perayaan  sabat  dalam  Tradisi  Bangsa  Israel  pertama-tama  mengakar  pada  tindakan Allah yang beristirahat pada hari yang ketujuh pada saat menciptakan langit dan bumi. Data Kitab Suci sendiri sebenarnya tidak menampilkan alasan Allah memilih hari ketujuh untuk beristirahat. “Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari itu Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuat-Nya itu” (Kej. 2:3). Meskipun demikian, perayaan sabat sebenarnya bukanlah eksklusif milik bangsa Israel, karena kata sabat sendiri digunakan secara umum di wilayah Timur Tengah pada masa itu dengan pemaknaan yang berbeda-beda. Dalam perkembangannya perayaan sabat dimasukkan dalam salah satu bagian dari sepuluh perintah Allah dan bahkan kitab Taurat sendiri menjelaskan secara khusus pelaksanaan perayaan sabat ini. Sabat dimaknai sebagai hari dimana orang-orang dan hewan ternak  berhenti  bekerja  karena  hari  itu  dikuduskan  bagi  Tuhan.  Salah  satu  motivasi pelaksanaan  sabat  ini  berorientasi  pada  kemanusiaan,  bahwa  para  budak  berhak  untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi, dasar utama pelaksanaan sabat adalah Allah sendiri yang berhenti bekerja pada hari ketujuh.
Pada masa sistem kerajaan bangsa Israel, sabat tetap dimaknai sebagaimana dituliskan dalam  hukum  Taurat.  Hari  Sabat  dimaknai  sebagai  hari  semua  orang  berkumpul  untuk
47 Di sini dan saat ini.
48 Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban ., 171.
49 Ibid., 172.
mempersembahkan kurban di Bait Allah. Selain itu, pada hari sabat juga orang-orang dapat mengunjungi para utusan Allah untuk mendengarkan pesan dari Allah sendiri. Penghayatan sabat menjadi semakin ketat pada masa pembuangan dan pasca pembuangan. Sabat sendiri menjadi salah satu identitas yang ketat bagi orang Yahudi. Mereka menghayati aturan sabat secara  sangat  ketat.  Bahkan  sabat  yang  ditempatkan  dalam  kerangka  perjanjian  Allah  dan umat-Nya kemudian membuat atura-aturan sabat menjadi sangat ketat. Ketaatan pada hukum sabat menjadi tanda ketaatan kepada Allah sendiri.
Meskipun demikian, ketaatan total pada hukum sabat ternyata tidak selalu membawa dampak positif. Masa setelah pembuangan, menunjukkan bahwa ada dampak negatif terhadap pelaksanaan haris sabat. Josephus melaporkan bahwa pada masa perang, musuh orang Yahudi mengambil keuntungan taktis dari ketaatan Sabat mereka. 50 Ketika hukum sabat ditempatkan menjadi aturan baku yang ketat tanpa memperhatikan hal mendasar dari hari sabat ini, maka pada saat itulah hukum tidak lagi membebaskan manusia. Padahal salah satu tujuan mulia dari hari sabat adalah aspek kemanusiaan, agar bangsa Israel terlepas dari perbudakan pekerjaan selama  enam  hari.  Aspek  ini  kemudian  dikembangkan  tidak  hanya  kepada  manusia/budak tetapi juga kepada hewan ternak yang bekerja untuk manusia. Oleh karena itulah, hukum sabat perlu direfleksikan secara baru agar semakin sesuai dengan keadaan manusia. Pada saat yang sama,  nilai  mendasar  dari  hukum  ini  yakni  keselamatan  dan  kesejahteraan  manusia  tetap ditampilkan  dan  dihidupi.  Dalam  hal  inilah  refleksi  hukum  progresif  bisa  diterapkan  pada hukum sabat.
Hukum  progresif  memandang  hukum  bukan  hanya  dari  aspek  prosedural,  formalitas, dan kepastian hukum secara formal, tetapi bagaimana hukum dapat menyentuh rasa keadilan bagi  masyarakat.  Demikian  pun  dengan  hukum  sabat,  tidak  hanya  sampai  pada  aspek kewajiban  dan  larangan  tetapi  juga  sampai  pada  makna  mendasar  akan  tingginya  nilai kemanusiaan  dibandingkan  dengan  segala  bentuk  pekerjaan.  Selain  itu,  hari  sabat  menjadi kesempatan untuk menguduskan diri, karena Allah sendiri menguduskan hari sabat.
Hukum progresif bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik adanya, memiliki sifat belas kasih serta kepedulian terhadap sesama. 51 Jika hukum ini  diterapkan  pada  hukum  sabat,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  sabat  seharusnya didasarkan  pada  belas  kasih  serta  kepedulian  terhadap  sesama  manusia.  Sebagaimana dipahami bahwa pada intinya, hukum sabat seharusnya membebaskan manusia sehingga bisa mengabdi Allah dengan lebih baik. Selain itu, penafsiran hukum bukan semata-mata membaca peraturan dengan menggunakan logika peraturan, melainkan juga membaca kenyataan atau apa  yang  terjadi  di  masyarakat. 52 Dengan  demikian,  penafsiran  terhadap  hukum  sabat  juga tetap harus disesuaikan dengan konteks atau kenyataan hidup sehari-hari di dalam masyarakat. Tentu saja, selalu ada hal yang bisa disesuaikan dengan realitas masyarakat yang mungkin tidak sejalan dengan kewajiban hukum sabat ini.
50 Herold Weiss, The Sabbath In The Writing Of Josephus (Saint Mary’s College, Notre Dame, IN., 1998)., 364.
51 Rahardjo, Membedah Hukum Progresif ., 228. 52 Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban ., 127.
Pemahaman ini menjadi penting untuk konteks kita sekarang ini. Sebagaimana dipahami bahwa  Tradisi  kekristenan  merayakan  hari  minggu,  berakar  dari  tradisi  bangsa  Israel  yang merayakan sabat. Tentu Tradisi Kristen merefleksikan sabat ini dalam terang misteri paskah. Akan tetapi, aspek dasar dari hukum sabat ini masih tetap ada dalam refleksi kekristenan yakni aspek  pembebasan  dan  kemanusiaan.  Tradisi  Kekristenan  mempercayai  aspek  pembebasan dan kemanusiaan ini terpenuhi dalam misteri paskah, yakni sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus.  Dengan  demikian,  refleksi  tetang  hukum  sabat  tetap  pada  nilai  mendasar  yakni, pemuliaan akan Allah, serta aspek pembebasan manusia dari perbudakan.

## KESIMPULAN
Salah  satu  dampak  terbesar  dari  pandemi  covid-19  ini  adalah  peribadatan  yang dilaksanakan di rumah. Ibadat hari minggu yang biasanya dilaksanakan secara bersama-sama di Gereja diubah bentuknya. Ibadat disiarkan secara live-streaming dan diikuti oleh umat dari rumah masing-masing. Dari segi hukum progresif ini, kita dapat merefleksikan bahwa hukum beribadat  bersama  di  Gereja  pada  hari  Minggu.  Dengan  demikian,  pembatasan  ibadat  hari minggu di masa pandemi covid-19 ini, dapat dikatakan sebagai bagian dari hukum progresif terhadap  hukum  sabat  atau  hukum  beribadat  pada  hari  minggu.  Nilai  mendasar  yang diperjuangkan adalah bahwa ke pembebasan dan kemanusiaan tetapi ada dalam pembatasan ibadat ini. Maka sejauh ini, pelaksanaan ibadat yang terbatas ini, merupakah langkah konkrit dari perjuangan kemanusiaan untuk mencegah semakin tersebarnya pandemi ini. Selain itu, tindakan memuliakan Allah tetap dapat dilakukan dari rumah dengan mengikuti ibadat yang ditayangkan secara live steraming atau bisa juga berdoa secara bersama-sama dalam keluarga. Maka  kewajiban  hukum  untuk  merayakan  hari  Minggu  tetap  disesuaikan  dengan  konteks kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat. Tentu saja ada harapan besar bahwa pandemi ini  cepat  berlalu  dan  masyarakat  dapat  kembali  beraktifitas  seperti  biasanya,  termasuk aktivitas peribadatan yang dilaksanakan secara bersama-sama pada hari Minggu.

## DAFTAR PUSTAKA
D.A, Carson. The Sabbath in The Old Testament Dalam From Sabbath to Lords Day . Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, 1982.
Den Hollander, W. “Jesus, Josephus, and the Fall of Jerusalem: On Doing History with Scripture.” HTS Teologiese Studies/ Theological Studies 71 (2015): 1–9.
Jordaan, P.J. “Ritual, Rage and Revenge in 2 Maccabees 6 and 7.” HTS Teologiese Studies/ Theological Studies 68(1) (2012): Art. #1271, 5 pages. Kasim, Ifdhal. Satjipto Rahardjo Dan Hukum Progresif: Urgensi Dan Kritik . Jakarta: Epistema Institute, 2011.
M. D., Mahfud. Politik Hukum Di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Möller, F.P. “Three Perspectives on the Sabbath.” In die Skriflig 53(1) a239 (2019).
Mukidin. “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Menyejahterakan Rakyat.” Jurnal Pembaharuan Hukum 1 (2014): 267 – 286. Nonet, Philippe dan Philip Selznick. Law and Society in Transcition: Toward Responsive Law . London: Routledge, 2017.
Rahardjo, Satjipto. Biarkan Hukum Mengalir . Jakarta: Kompas, 2007. ———. Hukum Dalam Jagat Ketertiban . Jakarta: UKI Press, 2006.
———. Hukum Dan Perilaku Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik . Jakarta:
Kompas, 2009.
———. Membedah Hukum Progresif . Jakarta: Kompas, 2007.
Sastroatmojo, Sudjiono. “Konfigurasi Hukum Progresif.” Jurnal Ilmu Hukum 8 (2005): 185 – 201.
Usman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum . Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
Weiss, Herold. The Sabbath In The Writing Of Josephus . Saint Mary’s College, Notre Dame, IN., 1998.
Yang, Yong-Eui. Jesus and the Sabbath in Mattew’s Gospel . Published by Sheffield Academic Press Ltd., 1997.