## Analisis Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di Aceh Besar
Zulfan 1 , Irwan Safwadi* 1 , Yuliana 1 , Lukman T. Ibrahim 1 , Dewi Astini 2 1 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama,
Jl. Blang Bintang Lama, Km 8,5 Aceh Besar, Indonesia.
2 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Jl. Blang Bintang Lama, Km 8,5 Aceh Besar, Indonesia.
*Email Korespondensi:  irwan@abulyatama.ac.id
Diterima 22 Februari 2022; Disetujui 26 Maret 2022; Dipublikasi 30 April 2022
Abstract: This study aims to determine the development strategy of disadvantaged areas in Aceh Besar District and the obstacles faced in developing disadvantaged areas in Aceh Besar District. This  study  uses  a  descriptive  quantitative  approach.  The  population  in  this  study  was  all  the underdeveloped  villages  in  Aceh  Besar  District  as  many  as  32  villages.  The  research  sample consisted of 2 villages in Montasik District, namely Lampaseh Lhok Village and Weu Bada Village. Data collection with documentation techniques. The data used are in the form of data and archives regarding underdeveloped areas, Bappenas, Ministry of Villages, Bappeda, BPS and other related agencies. The data analysis model is descriptive quantitative and quantitative in the form of SWOT analysis.  Based  on  the  results,  it  is  known  that  there  are  several  development  strategies  for underdeveloped areas  carried  out  by  the  Aceh  Besar  District  Government,  including  the  field  of Human  Resources  (HR)  development  strategies  carried  out  through  the  education  sector  by increasing education personnel and increasing the number of educational facilities. In the health sector, increasing medical personnel and health advice such as puskesmas at the sub-district level and posyandu and polindes at the underdeveloped village level with locations that can be reached by all disadvantaged rural communities. In the infrastructure sector, the strategy is to improve the quality of roads in terms of length, width and surface, clean water management, transportation and irrigation by using pumping and piping systems to meet the water needs of farmers. In the economic aspect, the Aceh Besar District government carries out a strategy by prioritizing aspects of people's economic empowerment based on mukim gampong by building the agricultural, fishery, and coastal management sectors into tourist destinations. The strategy for developing social and poverty aspects is carried out by opening up various employment opportunities, in the form of aquaculture, trade, agriculture and animal husbandry. Obstacles to the development strategy for disadvantaged areas of the Aceh Besar Regency government in the form of still strong sectoral egos, the allocation of development funds is not in accordance with the target, the allocation of unsustainable development and the lack of interest in the business world in investing funds or managing disadvantaged areas in Aceh Besar Regency.
Keywords: Analysis, Development Strategy, Disadvantaged Regions, Aceh Besar.
Abstrak :  Penelitian    ini  bertujuan  untuk  mengetahui  strategi  pembangunan  daerah  tertinggal  di Kabupaten  Aceh  Besar  dan  kendala  yang  dihadapi  dalam  pembangunan  daerah  tertinggal  di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini seluruh desa tertinggal di Kabaupaten Aceh Besar sebanyak 32 desa. Sampel penelitiannya terdiri dari 2 desa dalam Kecamatan Montasik yaitu Desa Lampaseh Lhok
Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora

## ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora
 Jurnal Humaniora, Vol. 6, No. 1, April 2022  : 79-88
Jurnal Humaniora, Vol.6, No. 1, April 2022 : 79-88 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
dan Desa Weu Bada. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Data yang digunakan berupa data-data dan arsip mengenai daerah tertinggal, Bappenas, Kementerian Desa, Bappeda, BPS dan instansi lain yang terkait. Model analisis data bersifat deskriptif kuantitatif dan kuantitatif berupa analisa SWOT. Berdasarkan hasil diketahui bahwa terdapat beberapa strategi pembangunan daerah tertinggal  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Aceh  Besar,  di  antaranya  bidang  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  pembangunan  startegi  yang  dilakukan  melalui  bidang  pendidikan  dengan meningkatkan tenaga pendidikan dan meningkatkan jumlah sarana pendidikan. Bidang kesehatan, meningkatkan  tenaga  medis  dan  saran  kesehatan  seperti  puskesmas  ditingkat  kecamatan  dan posyandu  serta  polindes  ditingkat  desa  tertinggal  dengan  lokasi  bisa  dijangkau  oleh  seluruh masyarakat  desa  tertinggal.  Dalam  bidang  infrastruktur,  strategi  yang  dilakukan  dengan meningkatkan kualitas jalan baik pajang, lebar dan permukaan, pengelolaan air bersih, transportasi serta  irigasi  baik  dengan  menggunakan  sistem  pompanisasi  dan  pemipaan  untuk  mencukupi kebutuhan  air  bagi  para  petani.  Dalam  aspek  ekonomi  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Besar melakukan strategi dengan  memprioritaskan aspek pemberdayaan ekonomi rakyat  yang  berbasis mukim gampong dengan membangun sektor pertanian, perikanan, dan pengelolaan pantai menjadi destinasi wisata. Strategi pembangunan aspek sosial dan kemiskinan dilakukan dengan membuka berbagai  lapangan  pekerjaan,  baik  berupa  budi  daya  tambak,  perdagangan,  pertanian  dan peternakan.  Kendala  strategi  pembangunan  bagi  daerah  tertinggal  pemerintah  Kabupaten  Aceh Besar berupa masih kuatnya ego sektoral, pengalokasian dana pembangunan tidak sesuai dengan sasaran, pengalokasian pembangunan tidak berkelanjutan serta tiadanya ketertarikan dunia usaha dalam menginvestasikan dana atau mengelola daerah tertinggal yang ada di Kabupaten Aceh Besar.
Kata kunci : Analisis, Trategi Pembangunan, Daerah Tertinggal, Aceh Besar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik  jumlah kabupaten  di  Indonesia  ada  sekitar  400-450 kabupaten.  Namun,  tidak  semua  daerah  kabupaten sudah  tumbuh  dan  berkembang  dengan  pesat,  ada beberapa  daerah  yang  masih  tertinggal.  Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal  Republik  Indonesia,  daerah  tertinggal adalah  daerah  kabupaten  yang  relatif  kurang berkembang  dibandingkan  daerah  lain  dalam  skala nasional dan berpenduduk yang relatif tertinggal.
Kabupaten  Aceh  Besar  sebagai  salah  satu kabupaten  yang  sebagian  besar  wilayahnya  masih tertinggal.  Kecamatan-kecamatan  yang  terdapat dalam  Kabupaten Aceh  Besar  berkembang  dengan sendirinya seiring tingginya mobilitas yang terjadi di masing-masing kecamatan terutama yang terletak di sekitar pusat pemerintahan. Sedangkan yang berada jauh  dari  jangkauan  perkembangan  wilayah  akan semakin  tertinggal.  Sehingga  tidak  menampik kemungkinan adanya ketidakmerataan pembangunan
yang  menimbulkan  masih  banyaknya  wilayah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar.
Realitanya permasalahan ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar sering  terjadi  antar  wilayah  dan  antar  sektor. Ketimpangan  antar  wilayah  sangat  jelas  apabila dilihat  pada  wilayah  perdesaan  dan  perkotaan, sebagaimana  terlihat  pada  pembangunan  di  daerah Kota  Jantho  sebagai  pusat  pemerintahan  dengan daerah  lainnya  yang  masih  tertingal.  Ketimpangan antar  sektor  di  Kabupaten Aceh  Besar  juga  sangat jelas apabila dilihat pada wilayah pertanian dengan wilayah  nonpertanian.  Wilayah  perdesaan  yang belum  tereksplorasi  dan  terkelola  potensi  alamnya dengan  baik  akan  menjadi  wilayah  tertinggal. Padahal,  apabila  potensi  sumber  daya  alam  yang dimiliki oleh setiap wilayah dalam Kabupaten Aceh Besar dapat tereksplorasi, terkelola, dan dikembangkan niscaya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi wilayah  dan pemerintah
tersebut,  terutama  untuk  pembangunan  daerah dengan kekayaan potensi alam yang dimiliki.
Berdasarkan  Keuputusan  Menteri  Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang penetapan desa prioritas sarana pembangunan desa, pembangunan  daerah  tertinggal  dan  transmigrasi dinyatakan  khusus  pada  Kabupaten  Aceh  Besar terdapat  125  gampong/desa  yang  masih  tergolong tertinggal.
Penelitian  terhadap  wilayah  tertinggal  di Kabupaten Aceh  Besar  ini  dilakukan  sebagai  salah satu  upaya  pemerataan  pembangunan  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Upaya mencapai  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  Aceh Besar  merupakan  wujud  implementasi  dari pemerataan  pembangunan  khususnya  daerah tertinggal.  Oleh  karena  itu,  perlu  strategi pembangunan  daerah  tertinggal  sebagai  langkah nyata yang terpadu dan terarah pada daerah dengan kondisi  sosial,  budaya,  ekonomi  keuangan  daerah, aksesibilitas,  serta  ketersediaan  infrastruktur  yang masih  tertinggal.  Kondisi  tersebut  pada  umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir dan  terpencil  atau  jauh  dari  jangkauan  fasilitas  ibu kota  kabupaten.  Sebaliknya  diperlukan  perhatian khusus pada daerah yang secara ekonomi memiliki potensi untuk maju, namun mengalami ketertinggalan sebagai akibat terbatasnya kemampuan  memanfaatkan  potensi,  atau  akibat terjadinya konflik sosial maupun politik.
Bertolak dari uraian di atas, maka upaya-upaya strategi  pembangunan  daerah-daerah  tertinggal hendaknya  dilakukan  dengan  memadukan  prinsip- prinsip  manajemen  pembangunan  modern  dengan kearifan lokal tradisional yang dimiliki masyarakat.
Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Aceh Besar sebagai    daerah  otonom  adalah  peningkatan pembangunan  daerah  dan  kemandirian  dalam pembangunan  tersebut.  Pelaksanaan  kebijakan  di daerah  harus  dapat  meningkatkan  kesejahteraan rakyat  melalui  pembangunan  yang  merata  dan berkembang  di  setiap  kecamatan.  Dengan  kondisi dan  potensi  yang  ada,  maka  diperlukan  suatu kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan dan percepatan  ekonomi  di  Kabupaten  Aceh  Besar dengan tingkat kesenjangan yang minimal.
Dari  ulasan  dan  penjelasan  di  atas,  penulis tertarik  untuk  meneliti  lebih  dalam,  mengenenai bagaimana strategi pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten  Aceh  Besar.  Secara  khusus,  penulis mengambil  judul  penelitian  “ Analisis  Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Aceh Besar ”.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pembangunan
Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan  sebagai  bentuk  perubahan  yang  sifatnya direncanakan setiap orang atau kelompok orang tentu akan  mengharapkan  perubahan  yang  mempunyai bentuk  lebih  baik  bahkan  sempurna  dari  keadaan yang  sebelumnya  untuk  mewujudkan  harapan  ini tentu  harus  memerlukan  suatu  perencanaan. Pembangunan  secara  berencana  lebih  dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi, 2011)
Adapun  pembangunan  menurut  beberapa  ahli yaitu  :  pembangunan  menurut  Rogers  dalam Rochajat  (2011)  adalah  perubahan  yang  berguna
Jurnal Humaniora, Vol.6, No. 1, April 2022 : 79-88 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
menuju  sustu  sistem  sosial  dan  ekonomi  yang diputuskan  sebagai  kehendak  suatu  bangsa. Selanjutnya  menurut  Rostow  sebagaimana  dikutip oleh Abdul (2013) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.  Pembangunan  mula-mula  dipakai  dalam  arti pertumbuhan  ekonomi.  Sebuah  masyarakat  dinilai berhasil melaksanakan pemban-gunan, bila pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  tersebut  cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produk- tivitas  masyarakat  atau  produktivitas  negara  setiap tahunnya (Rochajat, 2011).
Kecenderungan  konsep  pembangunan  yang dikembangkan di Indonesia menurut Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (2014) adalah adanya tahapan-tahapan (1)  Strategi  pertumbuhan,  (2)  Pertumbuhan  dan distribusi,  (3) Teknologi  tepat  guna,  (4)  Kebutuhan dasar,  (5)  Pembangunan  berkelanjutan  dan  (6) Pemberdayaan.

## Pembangunan Daerah Tertinggal
Menurut  Kementrian  Negara  Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2016) daerah tertinggal  adalah  daerah  kabupaten  yang  relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala  nasional,  dan  berpenduduk  yang  relatif tertinggal.  Dalam  konsep  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (2016)  wilayah  tertinggal pada  umunya  dicirikan  dengan  letak  geografisnya relatif  terpencil,  atau  wilayah-wilayah  yang  miskin sumberdaya alam, atau rawan bencana alam. Wilayah tertinggal  merupakan  suatu  wilayah  dalam  suatu daerah  yang  secara  fisik,  sosial,  dan  ekonomi masyarakatnya mencerminkan keterlambatan pertum-buhan dibandingkan dengan daerah lain.
Menurut  Wanggai  (2011)  persoalan-persoalan yang dihadapi dalam  kawasan tertinggal antara lain: rendahnya kualitas ekonomi masyarakat, kesenjangan  sosial  ekonomi  antar  penduduk, kesenjangan  antar  wilayah  dan  antar  desa-kota, rendahnya aksesibilitas wilayah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, potensi sumberdaya alam yang belum  dimanfaatkan  secara  optial,  isolasi  wilayah, rendahnya  kehadiran  investor,  dan  rendahnya keterkaitan antar sektor, antar wilayah dan antar usaha ekonomi.
Konsep
Strategi dalam Pembangunan

## Wilayah
Pembangunan wilayah pada hakekatnya adalah pelaksanaan  pembangunan  nasional  di  suatu wilayah/region  yang  disesuaikan  dengan  kampuan fisik  dan  sosial  region  tersebut,  serta  tetap menghormati  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Oleh karena itu, istilah wilayah merupakan hal  yang  penting  untuk  didefenisikan  secara  tegas, baik  dalam  perencanaannya  maupun  proses implemen-tasinya.
Menurut  Friedman  dalam  Hanafiah  (2014) menyatakan  bahwa  perencanaan  wilayah  adalah merupakan  proses  memformulasikan  tujuan-tujuan sosial  dan  peraturan  ruang  untuk  kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan sosial tersebut. Ruang merupakan  dasar  yang  penting  bagi  seorang perencana wilayah dalam membuat rencana sektoral nasional  dan  program-program  pembangunan wilayah, serta merencanakan lokasi kegiatan tertentu disuatu wilayah ada di suatu lokasi tingkat lokal.

## METODE PENELITIAN

## Ruang Lingkup Penelitian
Judul  penelitian  ini  adalah  analisis  strategi
pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar.  Variabel  dalam  penelitian  yang  akan  dikaji ialah  daerah  tertinggal  dilihat  dari  aspek perekonomian  daerah,  sumber  daya  manusia, prasarana  atau  infrastruktur,  kapasitas  daerah, aksesibilitas,  karakteristik  daerah,  potensi  desa, perumahan dan lingkungan dan keadaan penduduk. Lingkup permasalahan yang akan dikaji ialah strategi pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar dan kendala pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar.

## Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ialah Kabupaten Aceh Besar yang  terdiri  dari  23  kecamatan.  Mengingat  jumlah populasi  begitu  luas,  maka  diambil  sampel  2  desa dalam  Kecamatan  Montasik  yaitu  Desa  Lampaseh Lhok dan Desa Weu Bada . Penarikan sampel 2 desa ini  dikarenakan  di  desa  ini  lebih  banyak  aspek kehidupan masyarakat yang tertinggal baik ekonomi, SDM maupun infrastruktur. Sampel dalam penelitan ini  diambil  dengan  menggunakan  teknik purposive sampling yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti (Faisal, 2007:67).

## Metode Analisis Data
Metode  pengolahan  data  dan  analisis  data menggunakan  analisis  kualitatif  dan  kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan  memfor-mulasikan  strategi  dengan  pendekatan konsep-konsep  manajemen  strategik.  Sedang-kan analisis  kuantitatif  digunakan  untuk  menentukan perhitungan prioritas strategi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Matriks External Factor Evaluation (EFE ) Matriks  ini  merupakan  hasil  dari  identifikasi terhadap  faktor  -faktor  eksternal  Kabupaten  Aceh Besar  berupa  peluang  (opportunities)  dan  ancaman (threats)  yang  berpengaruh  dalam  pembangunan daerah  tertinggal  di  Kabupaten  Aceh  Besar. Penentuan  bobot  menggunakan  metode  paired comparison, sehingga diperoleh bobot dari masing- masing variabel. Penentuan bobot dengan mengguna- kan  kuesioner  yang  telah  diisi  oleh  tujuh  orang responden  yang  dianggap  pakar  dan  memiliki kapasitas  sebagai  pengambil  keputusan  dalam pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar.  Penentuan  peringkat  (rating)  juga  dilakukan oleh  tujuh  responden  sehingga  diperoleh  nilai terboboti  dari  faktor-faktor  tersebut.  Hasil  dari identifikasi  peluang  dan  ancaman  sebagai  faktor strategis  ekternal,  kemudian  bobot  dan  rating dimasukkan  kedalam  matriks eksternal. Matriks ini dapat dilihat dalam Tabel 1.
Hasil akhir matriks EFE untuk elemen peluang diperoleh nilai akumulatif bobot sebesar 1,9877 dan untuk elemen ancaman diperoleh bobot skor sebesar 0,7160.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  informan memberikan  respon  yang  cukup  tinggi  terhadap faktor peluang dan respon yang  lebih kecil terhadap faktor ancaman. Total nilai yang dibobot untuk faktor strategis eksternal yaitu sebesar 2,7037 artinya bahwa dalam pembangunan daerah tertinggal menunjukkan Kabupaten  Aceh  Besar  sedang  berusaha  untuk memanfaatkan  peluang  eksternal  dan  menghindar ancaman.
Jurnal Humaniora, Vol.6, No. 1, April 2022 : 79-88 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Tabel 1.Matriks Evaluasi Pembangunan Indikator Desa Tertinggal Kabupaten Aceh Besar (Faktor Eksternal (EFE) )
Faktor Strategis Eksternal Bobot Rating Skor Fisik Desa 0,1296 3 0,3889 Pendapatan 0,1049 2 0,2099 Perekonomian 0,1111 3 0,3333 Pendidikan 0,1235 3 0,3704 Kesehatan 0,1111 3 0,3333 Komunikasi dan Perhubungan 0,1173 3 0,3519 1,9877 Ancaman Bobot Rating Skor Bencana alam daerah 0,1049 2 0,2099 Kondisi politik & keamanan yang tidak stabil 0,0864 2 0,1728 Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat 0,1111 3 0,3333 0,7160 Total 1,0000 2,7037
Berdasarkan  hasil  pengolahan  kuesioner  dan wawancara pada tabel 1.1 terkait pembangunan fisik desa tertinggal di Kabupaten Aceh Besar ditunjukkan dengan  bobot  0,1296  merupakan  faktor  paling penting  untuk  pembangunan  daerah  tertinggal  di Kabupaten  Aceh  Besar.  Pembangunan  fisik  desa merupakan suatu jalan untuk menuju pembangunan daerah secara mandiri. Walaupun tidak semua daerah mampu  untuk  melakukannya,  namun  hal  itu  tidak menyurutkan  semangat  masyarakat  maupan pemerintah  daerah  untuk  membangun  daerahnya. Selanjutnya peluang yang menempati urutan kedua dengan bobot 0,1235 adalah peningkatan pendapatan desa  sehingga  akan  mempermudah  pengembangan desa tertinggal tersebut dalam berbagai aspek. Urutan ketiga  dengan  bobot  0,1173  yaitu  mulai  stabilnsya perekonomian  di  desa  tertinggal  yang  ada  di Kabupaten Aceh Besar.
Faktor  ancaman  yang  paling  berpengaruh terhadap  pembangunan  daerah  tertinggal  yaitu  laju pertumbuhan  penduduk  yang  meningkat  yang ditunjukkan  dengan  bobot  sebesar  0,1111,  serta adanya bencana alam daerah dengan bobot 0,1049. Selanjutnya  ancaman  Kabupaten Aceh  Besar  yang
ketiga yaitu Kondisi politik & keamanan yang tidak stabil.

## Matriks Internal Factor Evaluation (IFE)
Matriks  ini  merupakan  hasil  dari  identifikasi faktor -faktor internal Kabupaten Aceh Besar berupa kekuatan ( strenghts ) dan kelemahan ( weakness ) yang berpengaruh  terhadap pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar. Pada Tabel 1.2 terlihat total matriks IFE sebesar 2.362 menunjukkan bahwa  posisi  Kabupaten  Aceh  Besar  belum sepenuhnya mampu untuk mengatasi kelemahan dan menggunakan kekuatan untuk pembangunan daerah tertinggal.
Kekuatan utama yang dimiliki Kabupaten Aceh Besar yaitu komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar  untuk  bangkit  dalam  membangun  daerahnya yang  masih  tertinggal  dengan  bobot  0,1337. Selanjutnya di urutan kedua di tempati oleh Sumber Daya  Alam  merupakan  sektor  unggulan  dengan bobot  0,1283 . Kekuatan  yang  menempati  urutan ketiga yaitu penataan ruang Kabupaten Aceh Besar dan  pusat-pusat  pertumbuhan  ekonomi  yang  ada dengan bobot 0,1176.
Tabel 2 Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) Kabupaten Aceh Besar dalam Pembangunan Daerah Tertinggal Faktor Strategis Internal Bobot Rating Skor Kekuatan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 0,1123 3 0,3369 Penataan ruang Kabupaten Aceh Besar 0,1176 3 0,3529 Adat Istiadat dan Budaya 0,1123 3 0,3369 Komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 0,1337 4 0,5348 Sumberdaya Alam merupakan sektor unggulan 0,1283 3 0,3850 Kelemahan Kurangnya peran Institusi Pendidikan, Balai Penelitian dan Diklat dalam pembangunan 0,0535 1 0,0535 Lemahnya komunikasi antara lembaga pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan 0,0428 1 0,0428 Kondisi geografis yang tidak rata dan labil 0,0535 1 0,0535 Kualitas Sumberdaya Manusia yang masih rendah 0,0588 2 0,1176 Kurang aktifnya lembaga pembinaan/LPK 0,0535 1 0,0535 Ketersediaan dana yang terbatas/kecil untuk pembangunan daerah 0,0695 2 0,1390 Sarana dan Prasarana yang kurang memadai 0,0642 2 0,1283

## Analisis Matriks SWOT
Berdasarkan  aspek  kekuatan,  kelemahan, peluang  dan  ancaman  yang  terdapat  di  Kabupaten Aceh Besar, maka disusun beberapa alternatif strategi pembangunan  daerah  tertinggal  Kabupaten  Aceh
Besar dengan cara memindahkan hasil dari analisis EFE  dan  IFE  dalam  matriks  SWOT.  Dari  proses penggabungan  pada  matriks  SWOT  tersebut didapatkan beberapa alternatif strategi pembangunan yaitu  strategi  S-O,  strategi  W-O,  strategi  S-T,  dan strategi W-T. Matriks ini dapat dilihat pada Tabel 1.3
Tabel 3 Alternatif Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Aceh Besar
Internal Eksternal STRENGTH/  Kekuatan  (S) Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (S1) Penataan  ruang  Kabupaten Aceh Besar (S2) Adat  Istiadat  dan  Budaya  (S3) Komitmen Pemerintah Kabupaten  Aceh  Besar  (S4) Sumberdaya  Alam  merupakan sektor unggulan (S5) WEAKNESS/ Kelemahan (W) Kurangnya  peran  Institusi  Pendidikan,  Balai penelitian  dan  Diklat  dalam  pembangunan
(W1) Lemahnya  komunikasi  antara  lembaga pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan (W2) Kondisi  geografis  yang  tidak  rata  dan  labil (W3) Kualitas  Sumberdaya  Manusia  yang  masih rendah (W4) Kurang  aktifnya  lembaga  pembinaan/LPK (W5) Ketersediaan  dana  yang  terbatas/kecil  untuk pembangunan daerah (W6) Sarana  dan  Prasarana  yang  kurang  memadai (W7)
Jurnal Humaniora, Vol.6, No. 1, April 2022 : 79-88 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
OPPORTUNITIES/Peluang (O)
Otonomi daerah yang memberikan  kebebasan  (O1) Kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta (O2) Mulai  stabilnya  perekonomian Nasional (O3) Kebijakan pemerintah pusat/propinsi (O4) Terbentuknya lembaga pembangunan  daerah  tertinggal (O5) Persaingan Antar Wilayah (O6)

## STRATEGI S-O
1. Meningkatkan akses kerjasama yang  baik  antara  pemerintah propinsi  dengan  kabupaten  yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan (S1,S2,S4,S7,O4, O5,O6) 2. Menciptakan atau meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja dengan berkerjasama dengan pihak-pihak swasta  sebagai  upaya  untuk mendorong  tumbuhnya  pusat kegiatan  ekonomi  baru  dengan tetap  memperhatikan  produk andalan daerah (S3,S4,S5,O1,O2,O3)

## STRATEGI W-O
1.Strategi pembangunan sarana dan prasarana sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan  di  wilayah-wilayah  tertinggal dan  terpencil  agar  dapat  tumbuh  dan berkembang  lebih  cepat  dengan  melibatkan lembaga  pembangunan  daerah  tertinggal dengan  pemerintah  setempat  (W2,  W3,  W5,
W6, O1, O2, O5, O6) 2.Strategi  peningkatan  kualitas  sumber  daya mamusia, dengan lebih melibatkan peran aktif dari institusi pendidikan, Balai penelitian juga partisipasi  aktif  masyarakat  dan  seluruh stakeholder bagi terbangunnya sistem kehidupan  dan  pemerintahan  yang  semakin demokratis, aspiratif, respontif, dan akuntabel (W1, W2, W4, W5,W7,O3, O4) THREATS/  Ancaman  (T) Bencana  alam  daerah  (T1) Kondisi  politik  &  keamanan yang tidak stabil (T2) Laju  pertumbuhan  penduduk yang meningkat (T3) STRATEGI S-T 1.  Membangun  database  dan menerapkan  deteksi  dini  dalam penanganan akan terjadinya bencana    alam  (S2,S5,T1) 2. Meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal sebagai konsekuensi untuk meningkatkan laju  pertumbuhan  ekonomi  dan juga sebagai antisipasi kelangkaan  pangan  akibat  laju pertumbuhan  penduduk  yang meningkat (S1, S3, S4, T2, T3) STRATEGI W –T 1. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan berbasis pedesaan serta meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat secara adil dan transparan (W2,W3,W6, W7,T1,T2) 2.  Meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi manajemen  pelayanan  kesehatan-pendidikan, keterampilan  dan  kewirausahaan  untuk kualitas  IPM  (indeks  pembangunan  manusia) dan filterisasi arus global (W1,W4, T3)

## Sumber : Data Primer, 2020  (diolah)
Berdasarkan  hasil  pengujian  secara  simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 47,313, sedangkan F tabel pada  tingkat  signifikansi  =  5  %  adalah  sebesar 3.110.  Hal  ini  memperlihatkan,  berdasarkan perhitungan  uji  statistik  F hitung menunjukkan  bahwa F hitung >  F tabel ,  dengan  tingkat  probabilitas  0.000.
Dengan demikian hasil perhitungan ini dapat diambil suatu  keputusan  bahwa  hipotesis  alternatif  yang diajukan  dapat  diterima  dan  hipotesis  nol  ditolak, artinya bahwa faktor sosial (X 1 ) faktor ekonomi (X 2 ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap  pendapatan  pedagang  kaki  lima    pegawai pada Pasar Induk Lambaro.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:
1. Terdapat beberapa strategi pembangunan daerah tertinggal  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Aceh  Besar,  di  antaranya  bidang Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  dilakukan melalui bidang pendidikan dengan meningkatkan tenaga  pendidikan  dan  meningkatkan  jumlah sarana pendidikan. Bidang kesehatan, meningkatkan tenaga medis dan sarana kesehatan seperti  puskesmas  ditingkat  kecamatan  dan posyandu serta polindes ditingkat desa tertinggal dengan  lokasi  bisa  dijangkau  oleh  seluruh
masyarakat desa tertinggal.
2. Dalam  bidang  infrastruktur,  strategi  yang dilakukan  dengan  meningkatkan  kualitas  jalan baik panjang, lebar, dan permukaan, pengelolaan air  bersih,  transportasi  serta  irigasi  baik  dengan menggunakan sistem pompanisasi dan pemipaan untuk mencukupi kebutuhan air bagi para petani. Dalam  aspek  ekonomi,  Pemerintah  Kabupaten Aceh  Besar  melakukan  strategi  dengan memprioritaskan  aspek  pemberdayaan  ekonomi rakyat  yang  berbasis  mukim  gampong  dengan membangun  sektor  pertanian,  perikanan  dan pengelolaan  pantai  menjadi  destinasi  wisata. Strategi  pembangunan  aspek  sosial  dan kemiskinan dilakukan dengan membuka berbagai lapangan  pekerjaan,  baik  berupa  budi  daya tambak, perdagangan, pertanian, dan peternakan.
3. Adapun  kendala  strategi  pembangunan  bagi daerah  tertinggal  pemerintah  Kabupaten  Aceh Besar  berupa  masih  kuatnya  ego  sektoral, pengalokasian  dana  pembangunan  tidak  sesuai dengan  sasaran,  pengalokasian  pembangunan tidak  berkelanjutan  serta  tiadanya  ketertarikan dunia  usaha  dalam  menginvestasikan  dana  atau mengelola  daerah  tertinggal  yang  ada  di Kabupaten Aceh Besar

## Saran
Agar  kajian  ini  dapat  terealisasikan,  maka peneliti  mengajukan  beberapa  saran  kepada  pihak terkait.
Kepada  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Besar, disarankan agar terus memperhatikan pembangunan daerah  tertinggal  baik  dalam  bidang  infrastruktur, SDM,  Ekonomi,  dan  lain  sebagainya  sehingga masyarakat dapat merasakan pemerataan
pembangunan.
Kepada masyarakat di desa tetinggal, agar terus berpartisipasi  mendukung  berbagai  kegiatan pemerintah agar mampu meningkatkan pembangunan yang diharapkan.
Kepada  aparatur  pemerintah  yang  bergerak dalam  bidang  pembangunan,  agar  kedepan  terus melakukan upaya peningkatan pembangunan daerah tertinggal  dengan  menghindari  berbagai  praktek kecurangan  terhadap  anggaran  pembangunan  yang sudah dialokasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hakim, Ekonomi Pembangunan ,  2013. Yogyakarta: UII.
Abdul  Wahab,  2013. Analisis  Kebijakan  dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara , Bumi Aksara, Jakarta.
Almasdi  Syahza  dan  Suarman  “ Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam
Upaya Percepatan Pemban-gunan
Ekonomi  Pedesaan ”. Jurnal  Ekonomi Pembangunan Volume  14  Nomor  1,  Juni 2013. Pekanbaru Universitas Riau.
Bappenas.  2015 Laporan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan  Millenium  diIndonesia 2014 . Jakarta: Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
Hanafiah,  dkk.  2014. Ekologi  dan  Mikrobiologi Tanah . Jakarta: Rajawali Press:
Sanusi.  2014. Metodologi  Penelitian  Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Tjokrowinoto,  Moeljarto,  2012. Pembangunan Dilema  Dan  Tantangan .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wrihatnolo dan Dwidjowijoto , 2014 . Manajemen
Jurnal Humaniora, Vol.6, No. 1, April 2022 : 79-88 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Pemberdayaan:  Sebuah  Pengantar  dan dan  Panduan  Untuk  Perberdayaan Masyarakat. Jakarta: Pustaka Pelajar
Peraturan Perundang-Undangan:
Kementerian  Negara  Pembangunan  Daerah Tertinggal Republik Indonesia Tahun 2016 Keuputusan  Menteri  Desa  Pembangunan  Derah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah
Tertinggal  dan Transmigrasi  No.  3 Tahun 2016  tentang  Petunjuk  Teknis  Penentuan Indikator  Daerah  Tertinggal  Secara Nasional.