DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 15 Mei 2024, Revised: 30 Juni  2024, Publish: 2 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Menakar Pengaturan Tentang Ibu Kota Nusantara Melalui Pasal
18 UUD 1945
Febbiola Rizka Marteen 1 1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia Email: febbiolamarteen@gmail.com
Corresponding Author : febbiolamarteen@gmail.com
Abstract: Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (hereinafter referred to as the “National Capital Law") is the beginning of problems related to the administration of the National Capital of the Republic of Indonesia. This research aims to assess the suitability of the  National  Capital  Law  arrangements  with  the  provisions  regarding  local  government  in the  1945  Constitution  and  the  factors  that  cause  the  form,  structure,  and  arrangements regarding  the  organizers  of  the  national  capital.  The  mechanism  for  the  formation  of  the National Capital Law through fast-track legislation is suspected to be the mastermind of the problem of the unconstitutionality of the National Capital Law which resulted in the rejection of the idea of relocating the national capital by the community. This research is conducted by means of a literature study in which the source of research data is obtained from the library. This  study  includes  research  on  books  and  laws  and  regulations  related  to  the  national capital which will be discussed descriptively analytically. This research will look for an ideal reconstruction concept of the position of the national capital in the Indonesian constitutional constellation.
Keywords: National Capital, Implications, Authority.
Abstrak: Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  (selanjutnya disebut “UU  IKN”) ini  awal  mula  yang menjadi permasalahan terkait  penyelenggaraan  Ibu Kota  Negara  Republik  Indonesia.  Peneltian  ini  bertujuan  untuk  menakar  kesesuaiaan pengaturan  UU  IKN  dengan  ketentuan  mengenai  pemerintah  daerah  dalam  UUD  1945  dan faktor  penyebab  berpilinya  bentuk,  struktur,  pengaturan  mengenai  penyelenggara  ibu  kota negara.  Bahwa  mekanisme  pembentukan  UU  IKN  melalui fast  track  legislation diduga menjadi  dalang  dari  permasalahan  inkonstitusionalitas  UU  IKN  yang  mengakibatkan penolakan  ide  pemindahan  ibu  kota  negara  ini  oleh  masyarakat.  Penelitian  ini  dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yang mana sumber data penelitiannya diperoleh dari pustaka. Studi ini meliputi  penelitian buku-buku dan peraturan perundang-undangan terkait ibu  kota negara  yang  akan  dibahas  secara  deskriptif  analitis.  Penelitian  ini  akan  mencari  konsep rekonstruksi yang ideal terhadap kedudukan ibu kota negara dalam konstelasi ketatanegaraan Indonesia.
Kata kunci: Ibu Kota Negara, Implikasi, Otorita.

## PENDAHULUAN
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada tanggal 15 Februari 2022 memanifestasikan wacana pemindahan ibu kota negara yang  telah  digagas  oleh  Presiden  Soekarno  pada  tahun  1957  demi  kepentingan  bangsa Indonesia  untuk  masa  depan.  Berangkat  dari  pertimbangan  yang  kompleks  dengan memperhatikan faktor penyebab (meliputi warisan permasalahan Ibukota Jakarta) dan faktor penggerak  (meliputi  upaya  perwujudan  cita  bangsa  yang  sejahtera  dalam  pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan), maka ditetapkan wilayah Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia pengganti Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. 1 UU IKN  ini  menjadi  awal  mula  sengkarut  permasalahan  terkait  Ibu  Kota  Negara  Republik Indonesia.  Beberapa  permasalahan  yang  menjadi  perhatian  masyarakat  meliput:  proses pembentukan  UU  IKN  yang  dinilai  tidak  transparant  dan  kurang  partisipasi  masyarakat karena disusun mengunakan mekanisme fast track legislation ; dan kriteria penentuan lokasi Ibu kota negara (IKN) yang dinilai tanpa memperhatikan potensi bencana yang dimilikinya. 2 Pemerintah mengklaim bahwa pemindahan lokasi ibu kota negara yang semula berada di Provinsi DKI Jakarta ke daerah Kalimantan Timur 3 ini dilakukan berdasarkan kajian-kajian yang  intensif  dan  mendalam.  Kajian  tersebut  dilaksanakan  selama  3  tahun  dimulai  dari sebelum diumumkannya lokasi ibu kota baru oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. 4 Adapun kajian yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Bappenas  menghasilkan  pertimbangan  yang  meliputi: (1)  Kalimantan  terletak  pada  bagian  tengah  wilayah  Indonesia,  sehingga  secara  merupakan geografis posisi yang strategis sebagai episentrum pembangunan; (2) merupakan lahan milik pemerintah;  (3)  merupakan  daerah  dengan  potensi  bencana  gempa  bumi,  gunung  berapi, tsunami, banjir, erosi dan kebakaran yang rendah; (4) memiliki sumber air yang cukup; dan (5) telah memiliki infrastruktur yang cukup lengkap karena ditunjang oleh kota-kota sekitar yang telah berkembang. 5
Selain itu, pemindahan  ibu kota negara ini merupakan reaksi  atas permasalahan  yang terus-menerus terjadi dan dikeluhkan oleh masyarakat khususnya penduduk yang berdomisili di  Jakarta.  Adapun  permasalahan  Jakarta  antara  lain  meliputi;  kesenjangan  kehidupan, populasi  yang  padat,  permasalahan  kemacetan,  transportasi,  bencana  alam,  ketersediaan  air
1 Andrinof A Chaniago, Ahmad Erani Yustika M., Jehansyah Siregar, dan Tata Mutasya, Pemindahan Ibu Kota ke  Kalimantan  Lorong  Keluar  dari  Berbagai  Paradoks  Pembangunan,  Menuju  Indonesia  yang  Tertata , (Jakarta: Tim Visi Indonesia) hlm. 2
2 Mahkamah Konstitusi, Siaran Pers: Gugatan UU IKN disidangkan, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2002).
3 Tepatnya pada wilayah yang sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara,  Teluk  Balikpapan,  Kecamatan  Balikpapan  Barat,  Kecamatan  Balikpapan  Utara,  dan  Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan; sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara  dan  Kecamatan  Sepaku  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara;  sebelah  utara  berbatasan  dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar Lihat Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara , UU Nomor 3 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.41 TLN No. 6766 selanjutnya disebut UU IKN, Pasal 6 ayat (2).
4 Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  “Ibu  Kota  Negara  Pindah  ke  Wilayah  Penajam  Pasir  Utara  dan Kutai Kartanegara”, 26 Agustus 2019, tersedia pada https://www.kominfo.go.id/content/detail/20899/ibu-kota- negara-pindah-ke-wilayah-penajam-pasir-utara-dan-kutai-kartanegara/0/berita ,  diakses  pada  tanggal  18  Juni 2023.
5 Surya Dwi Saputra, Thomas Gabriel J, Mhd Halkis, “Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau  Dari  Perspektif  Ekonomi  Pertahanan  (Studi  Kasus  Upaya  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Dari  Dki Jakarta  Ke  Kutai  Kartanegara  Dan  Penajam  Paser  Utara)”, Jurnal  Ekonomi  Pertahanan, Volume  7  No.  2 (2021),hlm. 201
bersih,  dan  masih  banyak  lagi  permasalahan  lain  yang  tidak  mampu  ditangani  oleh pemerintah. Permasalahan ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerataan pembangunan yang diprogram oleh pemerintah untuk mencapai visi Indonesia 2033. Sehingga demi mendukung visi  Indonesia  2033  dalam  upaya  pegembangan  ekonomi,  pembangunan  kawasan, pemerintahan,  politik,  hukum,  kebudayaan,  dan  tatanan  sosial,  pemerintah  menetapkan pemindahan ibu kota negara melalui UU IKN. 6
Ibu kota merupakan jantung dari aktivitas negara dan roda pemerintahan  dalam suatu negara.  Secara  fisik,  ibu  kota  diasosiasikan  dengan  pemerintahan  negara  yang  mengacu kepada  kator  pemerintahan.  Istilah  ibu  kota  berasal  dari  bahasa  latin  “caput”  yang  berarti “kepala”  dan  berkaitan  erat  dengan  kata  “capitol”  yang  berarti  bangunan  dimana  pusat pemerintahan dijalankan. Dengan kata lain ibu kota memiliki fungsi sebagai pusat kekuasaan baik itu politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Sebagai pusat kebudayaan, ibu kota menjadi simbol  peradaban  suatu  negara  dimata  dunia. 7 Istilah  ibu  kota  negara  sendiri  baru didefinisikan dalam UU IKN yang mengatur bahwa Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan kemudian  dikenal  dengan  istilah  Ibu  Kota  Nusantara.  Ibu  Kota  Nusantara  adalah  satuan pemerintah  daerah  yang  bersifat  khusus  setingkat  provinsi  yang  wilayahnya  menjadi kedudukan ibu kota negara. 8 Sedangkan dalam pengaturan sebelumnya yakni dalam Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  Sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (UU  DKI  Jakarta)  tidak dikenal  definisi  Ibukota  Negara.  UU  DKI  Jakarta,  mengatur  mengenai  kedudukan  Provinsi DKI  Jakarta  sebagai  Ibukota  Negara  Indonesia.  Provinsi  DKI  Jakarta  berfungsi  sebagai Ibukota  negara  serta  menjadi  daerah  otonom  tingkat  provinsi  yang  diatur  berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. 9
Diundangkannya UU IKN menimbulkan implikasi hukum dari segala segmen. Dalam sistem  ketatanegaraan  Indonesia  dengan  diundangkannya  UU  IKN  yang  berdampak  pada pembentukan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  (OIKN)  sebagai  pemerintah  Daerah  Khusus  Ibu Kota  Nusantara  menimbulkan  disparitas  pengaturan  dengan  UU  DKI  Jakarta.  Dalam  UU IKN,  OIKN  merupakan  lembaga  setingkat  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  daerah. 10 Namun  dalam  UU  IKN  juga  disebutkan  bahwa  Kepala  OIKN merupakan  Kepala  Pemerintah  Daerah  Kusus  Ibu  Kota  Nusantara.  Diskursus  ini menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai  kalangan mengenai  apakah  IKN merupakan sebuah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota yang memenuhi unsur pemerintah daerah yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan apakah IKN merupakan satuan pemerintahan daerah  yang bersifat khusus sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  18B  UUD  1945?  Berangkat  dari  permasalahan  tersebut, penulis  akan  meneliti  kesesuaiaan  pengaturan  UU  IKN  dengan  ketentuan  mengenai pemerintah daerah dalam UUD 1945.

## METODE
Ditinjau  dari  objek  penelitian  ini,  maka  menurut  penulis  penelitian  ini  merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang mana sumber data penelitiannya diperoleh dari pustaka.  Studi  ini  meliputi  penelitian  buku-buku  dan  peraturan  perundang-undangan  terkait
6 Andrinof, Pemindahan Ibu Kota …, hlm.8.
7 Fanisa Luthfia Putri Erwanti , Waluyo, “Catatan Kritis Pembentukan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang  Ibu  Kota  Negara  Serta  Implikasi  Hukum  yang  Ditimbulkan”, Jurnal  Demokrasi  dan  Ketahanan Nasional , Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 45
8 UU IKN, Pasal 1.
9 Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Sebagai  Ibukota  Negara Kesatuan Republik Indonesia , UU Nomor 28 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.93 TLN No. 4744 selanjutnya disebut UU DKI Jakarta, Pasal 3 dan Pasal 4.
10 UU IKN, Pasal 4, ayat (1)
ibu  kota  negara  yang  akan  dibahas  secara  deskriptif  analitis.  Penelitian  ini  akan  mencari konsep  rekonstruksi  yang  ideal  terhadap  kedudukan  ibu  kota  negara  dalam  konstelasi ketatanegaraan Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental ( civil law sytem )  yang  bercirikan  peraturan  perundang-undangan  tertulis  ( statutory  law ) . Dalam civil law  sytem ,  hukum  dikatakan  mengikat  ketika  di  wujudkan  dalam  sebuah  peraturan  yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis didalam sebuah kodifikasi. 11 Dalam negara hukum, hukum dipahami dan dikembangkan sebagai suatu sistem hukum. 12 Menurut Hans Kelsen hukum harus dilihat sebagai norma yang bersifat konkret, objektif, positivistik dan tidak bersifat metafisik. Pada urutan tertinggi dalam chain of hierarchy of norm (secara hierarki)  konstitusi  ditempatkan  sebagai gurndnorm (norma  hukum  tertinggi) 13 yang didalamnya  terdapat  norma-norma  dasar  yang  berisi  cita-cita  pembentukan  bangsa  dan prinsip  pencapaian  cita-cita  tersebut.  Dalam  sistem  hukum  indonesia,  norma  dasar  tersebut dikenal sebagai UUD NRI 1945 yang merupakan fondasi pembentukan peraturan perundang- undangan pada tingkatan kedua hingga tingkat terakhir dalam chain of hierarchy of norm .

## Pemerintah IKN Berdasarkan Pasal 18
Bahwa secara filosofis, dibentuknya UU IKN adalah dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang terdapat dalam preambule UUD 1945. UU IKN merupakan upaya perbaikan tata kelola wilayah ibu kota negara yang dicitakan menjadi ibu kota negara yang aman, modren, berkelanjutan dan berketahan serta menjadi model untuk penataandan pembangunan wilayah lain di Indonesia. Sejatinya dari awal kemerdekaan Indonesia, Jakarta telah didaulat sebagai Ibukota  Negara.  Faktanya  belum  ada  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  ibu  kota negara secara spesifik. Pengaturan mengenai Jakarta sebagai Ibukota Negara terdapat dalam UU  DKI  Jakarta.  Sehingga  dalam  konsideran  UU  IKN  disebutkan  bahwa  UU  IKN merupakan  pengaturan  yang  mengatur  mengenai  ibu  kota  negara  yang  sebelumnya  tidak dimiliki oleh Indonesia.
Dalam  UU  IKN,  ibu  kota  negara  atau  yang  disebut  Ibu  Kota  Nusantara  merupakan satuan pemerintahan daerah setingkat provinsi  yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu  kota  negara.  Penyebutan  satuan  pemerintahan  daerah  ini  menjadi  polemik  tersendiri. Sebagaimana yang diketahui dari dasar pengaturan ibu kota negara itu sendiri, UU IKN tidak disusun  untuk  memenuhi  ketentuan  pendelegasian  pembentukan  susunan  dan  tata  cara penyelenggaraan  pemerintah  daerah  sebagaimana  amanat  pengaturan  UUD  1945.  Selain konsideran pembentukan UU IKN menyatakan bahwa UU IKN dibentuk untuk mengatur ibu kota  negara  yang  pengaturan  mengenai  ibu  kota  negara  itu  sendiri  tidak  pernah  dimiliki sebelumnya. Sehingga menjadi terang bahwasanya UU IKN tidak dapat diidentifikasi sebagai undang-undang pembentukan pemerintah daerah. Untuk dapat  menentukan apakah ibu  kota negara  yang  kita  sebut  Ibu  Kota  Nusantara  dalam  UU  IKN  merupakan  sebuah  pemerintah daerah dapat diidentifikasi melalui UUD 1945.
Pengaturan mengenai pemerintah daerah sudah ada sejak dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD45) pada awal kemerdekaan hingga diamandemennya UUD45 pada tahun
11 Fajar Nurhadianto, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia,” Jurnal Tapis Vol3 (Januari-Juni 2015) hlm. 36-38
12 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 84
13 Jimly Asshiddiqie, Teori Hierarki Norma Hukum, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 69
1999  menjadi  UUD  1945.  Dalam  UUD45  sebelum  amandemen,  pengaturan  mengenai pemerintah daerah diatur dalam satu pasal yakni Pasal 18 yang berbunyi: 14
Pembagian  daerah  Indonesia  atas  daerah  besar  dan  kecil,  dengan  bentuk  susunan pemerintahannya  ditetapkan  dengan  undang-undang,  dengan  memandang  dan mengingati  dasar  permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
Pasal 18 UUD45 tersebut dipengaruhin oleh pengaturan penyelenggaraan pemerintahan yang dipraktekan  di  Indonesia  sebelum  kemerdekaan.  Pada  masa  awal  kemerdekaan,  bentuk  dan variasi  daerah di  Indonesia sangat  beragam,  mulai  dari  pemerintahan lokal  berupa kerajaan dan desa adat hingga pembagian daerah berdasarkan pengaturan Belanda. Pasal 18 UUD45 menyebutkan  bahwa  bahwa  daerah  Indonesia  dibagi  menjadi  daerah  besar  dan  kecil  yang kemudian  dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  18.  Penjelasan  Pasal  18  menyebutkan  bahwa daerah  Indonesia  akan  dibagi  kedalam  daerah  provinsi  yang  kemudian  daerah  provinsi tersebut akan dibagi lagi kedalam daerah otonom atau administrasi yang lebih kecil. 15
Selain itu, penekanan yang perlu di perhatikan dalam Pasal 18 UUD45 adalah bentuk susunan  pemerintahan  daerah  akan  ditetapkan  dengan  undang-undang.  Pasal  18  juga membawa  asas  permusyawaratan  dalam  pembagian  daerah  dan  penetapan  bentuk  susunan pemerintahannya  dalam  undang-undang.  Terdapat  dua  tafsir  yang  mungkin  diberikan terhadap  hal  tersebut,  yakni:  (1)  proses  pembentukan  undang-undang  dilaksanakan  dengan cara musyawarah bersama DPR sebagai lembaga representatif rakyat (yang pada massa itu, sebelum  amandemen  UUD45,  kekuasaan  pembentukan  undang-undang  berada  ditangan Presiden); dan (2) dalam menjalakan pemerintahannya, daerah besar dan kecil yang dimaksud dalam Pasal 18, harus memiliki lembaga perwakilan rakyat daerah. 16 Selain itu Pasal 18 juga mengatur  muatan  mengenai  daerah  yang  bersifat  istimewa  yang  kemudian  akan  dibahas dalam paruh kedua tulisan ini.
Atas  dasar  pengaturan  Pasal  18  UUD45  ini  lah  dibentuk  undang-undang  susunan pemerintahan daerah yang dapat kita ambil contoh yakni 17 : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 tentang Pembentukan Daerah Haminte-Kota Surakarta; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan Daerah Haminte-Kota Yogyakarta. Kedua undang-undang pembentukan daerah tersebut memuat pengaturan antara lain: mengenai batas wilayah, kepala pemerintahan  daerah,  dewan  perwakilan  daerah,  pembagian  keuangan  dari  pusat,  hingga rincian urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Pengaturan pemerintahan daerah dalam UUD45 diubah pada saat amandemen kedua di Tahun  2000.  UUD  1945  mengatur  mengenai  pemerintah  daerah,  dalam  BAB  Pemerintah Daerah  khususnya  pengaturan  Pasal  18,  Pasal  18A,  dan  Pasal  18B.  Pada  UUD45  BAB VI berjudul  Pemerintahan  kemudian  pada  saat  amandemen  judul  BAB  VI  diubah  menjadi Pemeritah,  hal  ini  terjadi  karena  adanya  pergeseran  paradigma  dimana  pemerintahan dianggap mengacu kepada pejabatnya sedangkan pemeritah mengacu kepada organ, struktur, dan  fungsi  kelembagaannya.  Selain  itu  perubahan  juga  terjadi  pada  jumlah  ayat  dan  pasal dalam BAB VI, dimana Pasal 18 UUD45 yang sebelumnya terdiri atas satu ayat, diubah dan ditambah  menjadi  tujuh  ayat.  Kemudian  pengaturan  terkait  pemerintah  daerah  juga ditambahkan dua pasal baru yakni Pasal 18A dan Pasal 18B.
14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, selanjutnya disebut UUD45 Pasal 18
15 Harsanto Nursadi, “Pemerintah(An) Daerah dalam Konstitusi” makalah disajikan dalam perkuliahan Magister Hukum Universitas Indonesia, 2023, hlm.3.
16 Ibid. hlm. 4
17 Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-Undangan,  “Direktori  Peraturan”,  Peraturan.go.id,  tersedia  pada https://peraturan.go.id/cari?PeraturanSearch%5Btentang%5D=&PeraturanSearch%5Bnomor%5D=&Peraturan Search%5Btahun%5D=1949&PeraturanSearch%5Bjenis_peraturan_id%5D=3&PeraturanSearch%5Bpemraka rsa_id%5D=&PeraturanSearch%5Bstatus%5D= diakses pada 18 Juni 2023.
Dari Pasal  18 UUD 1945, kita dapat  mengidentifikasi  unsur-unsur pemerintah daerah yang akan dijabarkan sebagai berikut:
a. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah provinsi, dimana daerah provinsi tersebut kemudian dibagi atas daerah kabupaten  dan  kota.  Pada  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  tersebut  terdapat pemerintahan daerah.
Menurut Harsanto Nursadi, frasa “Negara Kesatuan yang dibagi” jika menggunakan penafsiran tekstual dapat menimbulkan kontradiksi konsep. Secara konsep, frasa “negara dibagi”  merupakan  konsep  yang  digunakan  pada  sistem  pemerintahan  federal.  Namun penggunaan Frasa ini tidak terlepas dari pengaruh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  22/1999)  yang  juga  menggunakan  frasa  “wilayah Indonesia dibagi dalam”. Daerah provinsi tersebut kemudian dibagi atas daerah kabupaten dan  kota  yang  menunjukan  adanya  hierarki  pemerintahan  dari  pemerintahan  provinsi kemudian turun kepemerintahan kabupaten dan kota pada tingkatan yang lebih rendah. 18 b. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan yang terdapat pada tiap-tiap provinsi, daerah  kabupaten,  dan  kota  tersebut  melaksanakan  urusan  pemerintahan  menurut  asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pelaksanaan  urusan  pemerintahan  daerah  tersebut  meliputi  kegiatan  mengatur  dan mengurus  pembagian  kewenangan  yang  melingkupi  urusan  otonomi  daerah  dan  tugas pembatuan  dari  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah  dengan  hierarki  yang  lebih tinggi.  Kegiatan  mengatur  dan  mengurus  kewenangan  pemerintah  daerah  diatur  dalam undang-undang  yang  mengatur  pemerintahan  daerah. 19 Saat  ini  pengaturan  mengenai pemerintahan  daerah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  (UU  23/2014)  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
c. Pasal  18  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  dewan  perwakilan rakyat daerah, yang dipilih secara demokratis.
Sebagai wujud otonomi daerah, pengawasan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh dewan  perwakilan  rakyat  daerah.  Walaupun  dimaknai  sebagai  bagian  dari  pemerintahan daerah,  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  tetap  diisi  oleh  perwakilan  rakyat  yang  dipilih secara demokrastis. Pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan dewan perwakilan rakyat derah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang  menjadi  Undang-Undang  (UU  1/2015), yang kemudian diubah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 6/2020). 20
d. Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota adalah Gubernur, Bupati dan Walikota yang masing masing dipilih secara demokratis. Penekanan  pada  kata  “demokratis”  dalam  Pasal  18  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  merupakan perwujudan dari semangat  reformasi tahun 1998 yang kemudian dimanifestasikan dalam amandemen  Pasal  18  UUD  1945.  Karena  perubahan  Pasal  18  ayat  (4)  ini  lah  pemilihan Kepala Daerah yang tadinya dilaksankan berdasarkan penunjukan dari Pemerintah Pusat, menjadi dilaksanakan berdasarkan pemilihan yang demokratis. 21
18 Harsanto Nursadi, “Pemerintah(An) …”, hlm. 10.
19 Ibid . hlm. 11.
20 Ibid . 21 Ibid . hlm. 12
e. Pasal  18  ayat  (5)  menyatakan  bahwa  otonomi  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  daerah dilaksanakan seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai urusan pemerintah  pusat  oleh  undang-undang.  Secara  faktual  rumusan  Pasal  18  ayat  (5)  dapat dibagi menjadi dua unsur, bahwa otonomi dilaksanakan seluas-luanya, namunpenyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dibatasi oleh prisip pembagian kewenagan pusat dan daerah. 22
f. Pasal 18 ayat (6) menyatakan hak pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dan  peraturan-peraturn  lain  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  dan  tugas  pembatuan. Pasal 18 ayat (6) ini menjelaskan bahwa produk peraturan daerah yang dimaksud meluputi peraturan yang mengatur ( regelend ) dan mengurus ( bestuur ). 23
Sedangkan  pengaturan  terkait  unsur-unsur  pemerintahan  daerah  dalam  UU  IKN  akan dijabarkan melalui pisau analsis Pasal 18 UUD 1945 sebagai berikut:
a. Ibu  Kota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  disebut  Ibu  Kota  Nusantara  merupakan satuan pemerintah daerah yang setingkat provinsi. 24
Dengan rumusan Pasal 1 angka 2 ini teranglah bagi kita bahwa ibu kota nusantara merupakan  satuan  pemerintah  daerah  yang  setingkat  Provinsi.  Namun  menjadi  silang selimpang ketika instrumen pembentukannya yakni UU IKN memiliki nomenklatur yang berbeda dengan instrumen pembentukan daerah Provinsi yang ada di Indonesia, sebut saja contohnya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2023  tentang  Provinsi  Jawa  Barat  atau Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19  Tahun  1950  tentang  Pembentukan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Perbedaan nomenklatur  instrumen  ini  tidak  saja  menimbulkan  kesulitan  dalam  mengidentifikasi kedudukan  ibu  kota  negara  sebagai  bagian  NKRI,  namun  juga  menjadi  sulit  untuk memahami posisis ibu kota negara sebagai satuan pemerintahan daerah.
b. Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Nusantara  disebut  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara (OIKN) menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dan melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan  Ibu Kota Negara. 25 Otorita  Ibu Kota Nusantara  merupakan  lembaga  setingkat  kementerian  yang  menyeleggarakan  urusan pemerintahan daerah. 26
Dalam  setiap  sistem  pemerintahan  di  dunia,  baik  itu  sistem  pemerintahan parlementer  maupun  sistem  pemerintahan  presidensial,  cabang  kekuasaan  eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. 27 Indonesia sebagai negara presidensial yang dikepalai oleh Presiden,  Preside  dalam  menjalankan  kekuasaan  pemerintahan  yang  dimilikinya  dibantu oleh  menteri-menteri  negara  yang  setiap  menteri  membidangi  urusan  tertentu  dalam pemerintahan. 28 Ketentuan  dalam  UUD  1945  ini  terjemahkan  dalam  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008) yang mengatur bahwa kementerian  dipimpin  oleh  seorang  menteri  yang  membidangi  urusan  tertentur  dalam pemerintahan. Urusan tertentu dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) UU 39/2008 yang  meliputi:  (1)  urusan  pemerintahan  yang  nomenklatur  kementeriannya  disebutkan secara tegas dalam UUD 1945; (2) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya terdapat
22 Ibid . hlm. 13.
23 Ibid . 24 UU IKN, Pasal 1 angka 2.
25 Ibid. Pasal 1 angka 8-9.
26 Ibid. Pasal 4 ayat (1) huruf b.
27 Charles Simabura, Peraturan Menteri: Dalam Praktik Sisten Presidensial setelah perubahan UUD NRI 1945 , (Jakarta: Rajawali Pers, 2022). hlm. 73.
28 UUD 1945, Pasal 17.
dalam  UUD  1945;  dan  (3)  urusan  pemerintah  dalam  rangka  penajaman,  koordinasi,  dan sinkronisasi program pemerintah.
Sedangkan  pemerintahan  daerah  provinsi  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dimana  otonomi  dijalankan seluas-luasnya  dan  terbatas  pada  urusan  pemerintah  pusat. 29 Dengan  kriteria  tersebut, sangat tidak tepat jika lembaga setingkat menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Karena konsep pendelegasian kewenagan dalam sistem presidensial diuraikan dari kekuasaan  Presiden 30 dan  dalam  hukum  positif  Indonesia  dan  sesuai  dengan  sistem ketatanegaraan  yang  dibangun,  urusan  pemerintah  daerah  dan  urusan  tertentu  dalam pemerintahan tidak dapat dilaksanakan oleh satu lembaga.
c. Kepala  pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Nusantara  adalah  Kepala  OIKN 31 yang berkedudukan  setingkat  menteri  ditunjuk,  diangkat,  dan  diberhentikan  oleh  Presiden setelah  berkonsultasi  dengan  DPR. 32 Dalam  penjelasan  Pasal  10,  untuk  pengangkatan pertama  kepala  dan  wakil  kepala  OIKN  dilaksanakan  berdasarkan  penunjukan  langsung oleh Presiden tanpa berkonsultasi dengan DPR.
Sejalan  dengan  penjelasan  pada  butir  b  diatas,  Kepala  OIKN  yang  berkedudukan setingkat menteri ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden sejatinya merupakan penegasan bahwasanya OIKN bukanlah lembaga yang melaksanakan urusna pemerintahan daerah.  Selain  karena  mekanisme  penunjukan  merupakan  tata  cara  pengangkatan pembantu  Presiden,  penunjukan  tidak  dapat  dilaksanakan  untuk  pengangkatan  kepala pemerintahan daerah. UUD 1945 menyatakan bahwa kepala pemerintahan daerah provinsi adalah  Gubernur  yang  dipilih  secara  demokratis.  Pemilihan  kepala  daerah  secara demokratis ini diejawantahkan dalam UU 6/2020.  Selain tidak sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam UU 6/2020, penunjukan Kepala OIKN tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang merupakan tuntutan reformasi. Persoalan ini menjadi menarik, apakah UU IKN menjadi salah satu indeks penurunan demokrasi di Indonesia?
d. OIKN  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  sebagaimana  yang  diatur dalam  UU  IKN. 33 Mengatur  dan  mengurus  sendiri  ini  dimaknai  bahwa  pelaksanaan pemerintahan  daerah  di  ibu  kota  negara  tidak  dilengkapi  dengan  adanya  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 34
Kriteria  ini  sejatinya  mendukung  dugaan  bahwa  OIKN  bukan  lah  sebuah pemerintahan  daerah.  Dalam  UUD  1945  disebutkan  bahwa  sebuah  pemerintah  daerah provinsi  memiliki  DPRD.  Apabila  pemerintahan  tersebut  dinyatakan  tidak  memiliki DPRD,  apakah  pemerintahan  tersebut  dapat  disebut  pemerintahan  daerah?  Seharusnya untuk  dapat  dinyatakan  sebagai  sebuah  pemerintahan  daerah,  OIKN  harus  memenuhi unsur-unsur pemerintahan daerah yang ditentukan oleh UUD 1945.
e. Pada Ibu Kota Nusantara, hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasonal. 35
Mengacu  pada  rumusan  Pasal  5  ayat  (3)  tersebut,  pembentuk  peraturan  gagal menangkap  muatan  UUD  1945,  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilu (UU 7/2017) serta UU 1/2015. Pemilihan Umum merupakan istilah yang digunakan untuk pemilihan anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil presiden, serta anggota DPRD. 36 Sedangkan istilah pemilihan saja merupakan istilah yang
29 Ibid , Pasal 18 ayat 2 dan ayat (4)
30 Charles, Peraturan Menteri …, hlm. 77 31 Ibid . Pasal 1 angka 10 32 Ibid. Pasal 5 ayat (4).
33 Ibid . Pasal 5 ayat (2)
34 Ibid . Penjelasan Pasal 5 ayat (2)
35 Ibid . Pasal 5 ayat (3)
36 Undang-undang tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN. Tahun. 2017 No.182 TLN.6109. selanjutnya disebut UU Pemilu, Pasal 1 angka 1.
digunakan untuk pemilihan kepala pemerintahan daerah dalam hal ini gubernur, bupati dan walikota. UU 7/2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU 7/2012 juga tidak mengenai istilah pemilihan  umum  tingkat  nasional.  Lalu  apa  sebenarnya  yang  dimaksud  pembentuk  UU IKN  sebagai  “pemilihan  umum  tingkat  nasional?”.  Jika  kita  coba  menafsir  maksud  dari pembentuk UU IKN, mungkin pemilihan umum tingkat nasional hanya mengacu kepada pemilihan  umum  Presiden,  Wakil  Presiden,  DPR,  dan  DPD,  yang  juga  berarti  tidak diselenggarakan pemilihan Kepala OIKN dan pemilihan umum anggota DPRD.
f. OIKN berhak menetapkan peraturan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. 37
Pengaturan  ini  sejatinya  problematis,  karena  dapat  dimaknai  bahwa  OIKN  dapat membentuk  Peraturan  Daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah sebagaimana  sebuah  pemerintahan  daerah  pada  umumnya,  namun  dalam  kasus  OIKN, peraturan  daerah  tiak  dibentuk  bersama  dengan  DPRD.  Selain  berhak  membentuk peraturan  daerah,  OIKN  sebagai  lembaga  setingkat  menteri  juga  dapat  membentuk peraturan  lembaga  dalam  rangka  melaksanakan  kegiatan  persiapan,  pembangunan,  dan pemindahan  Ibu  Kota  Negara.  Dalam  hirarkie  peraturan  perundang-undangan  yang dikenal  di  Indonesia,  kedua  peraturan  tersebut  berada  pada  tingkatan  hirarkie  yang berbeda.  Peraturan  Daerah  memuat  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan serta menampung kondisi kehususan daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan  yang  lebih  tinggi.  Sedangkan  peraturan  menteri  merupakan  peraturan  teknis yang memiliki materi muatan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Dari analisis  tersebut,  OIKN  yang  memiliki  kewengan  dibidang  urusan  tertentu  dalam pemerintahan  dan  urusan  pemerintahan  daerah.  Sebagai  sebuah  lembaga  yang  dibentuk untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  seharusnya  kewenangan  OIKN  tiadk dicampur adukan seperti ini.

## Pembentukan Peraturan Tentang IKN
Diundangkannya  UU  IKN  menjadi  pangkal  berpilinya  bentuk,  struktur,  pengaturan mengenai penyelenggara ibu kota negara. Salah satu penyebab permasalahan tersebut diduga karena  pembentukan  UU  IKN  melalui  proses fast  track  legislation ,  sehingga  rumusan  dan muatan  dari  UU  IKN  menjadi  terpelintir  yang  mengakibatkan  kacaunya  sistem penyelenggraan  ibu  kota  negara.  Untuk  mengambarkan  proses  pembentukan  UU  IKN  oleh DPR berikut dipaparkan Tabel rekam jejak pelaksanaan pembentukan RUU IKN
Tabel. 1 Rekam Jejak RUU IKN 38 Pengusulan Mulai 17 Des 2019 Penyusunan Pendahuluan Rapat  Badan  Musyawarah  DPR  terkait  penugasan Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN 3 Nov 2021 Rapat  Pansus  agenda  pemilihan  dan  penetapan pimpinan Pansus 7 Des 2021 Rapat  paripurna  dengan  agenda  penetapan  Anggota Pansus 7 Des 2021 Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus dengan Pakar 1.  Dr.  Wicipto  Setiadi  (Perspektif  Hukum  Tata Negara) 2. Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan) 3. Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan) 4. Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan) 8 Des 2021
37 UU IKN, Pasal 5 ayat (6)
38 Ibid.
5. Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi) Rapat  internal  Pansus  RUU  IKN  dengan  agenda pemilihan dan penetapan pimpinan Pansus 9 Des 2021 Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus dengan Pakar: 1. Prof Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakatan) 2. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan) 3. Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) 4. Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance) 5. Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia) 9 Des 2021 Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus dengan Pakar 1. Robert Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual 2. Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B 3. Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual 4. M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B 5. Suharyono, IMPI (Audiensi) Virtual 10 Des 2021 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar: 1. Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam peespektif Hukum Tata Negara Hadir/Virtual 2. Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam perspektif Kebijakan Publik Hadir 3. Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Univ
Tadulako Sulteng IKN perspektif Kelembagaan
Negara Virtual 4. Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center Virtual 11 Des 2021
Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus dengan Pakar:
1. Prof Maria S.W. Soemardjono SH, MCL.,MPA Pakar Hukum Pertanahan UGM IKN dalam perspektif Hukum Pertanahan Virtual 2. Ananda B. Kusuma Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN dalam perspektif sejarah ketatamegaraan Virtual 3. Dr. Yayat Supriatna Pakar Tata Ruang Univ Trisakti IKN dalam perspektif Tata Ruang, Tata Kota dan Tata Bangunan Hadir 4. Dr. Arief Anshory Yusuf Pakar Ekonomi Perspektif Ilmu Ekonomi Hadir/Virtual 5. Prof Haryo Winarso Pakar Planologi ITB IKN dalam perspektif Perencanaan Kota dan Wilayah Virtual 6. Siti Jamaliah Lubis Presiden Kongres Advokat Indonesia 7. Juniver Girsang Ketua perhimpunan Advokat Indonesia -Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) 12 Des 2021 Rapat Kerja Pansus dengan agenda persetujuan dan penetapan pinpinan dan Anggota Panja RUU IKN serta permbahasan atas jumlah DIM 13 Des 2021 Rapat  internal  Pansus  dengan  agenda  penetapan pimpinan  dan  anggota  Panitia  Kerja  (Panja)  RUU IKN 13 Des 2021
Rapat  Panja  RUU  IKNdengan  agenda  Pembahasan DIM RUU 13 Des 2021 Rapat  Panja  RUU  IKN  dengan  agenda  Pembahasan DIM RUU 14 Des 2021 Rapat  Panja  RUU  IKN  dengan  agenda  Pembahasan DIM RUU 15 Des 2021 Audiensi dengan Forum Dayak Bersatu (FDB) 17 Des 2021 Rapat Tim Perumus RUU IKN (Rapat Tertutup) 6 Jan 2022 Rapat Tim Perumus RUU IKN (Rapat Tertutup) 10 Jan 2022 Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara 11 Jan 2022 Konsultasi  Publik  Anggota  Pansus  dengan  Civitas Akademik  Universitas  Mulawarman  -  Kalimantan Timur 11 Jan 2021 Rapat  Panja  RUU  IKN  dengan  agenda  laporan  Tim Perumus kepada Panja (Rapat Tertutup) 12 Jan 2022 Rapat  Panja  RUU  IKN  dengan  agenda  Pembahasan DIM RUU 12 Jan 2022 Konsultasi  Publik  Anggota  Pansus  dengan  Civitas Akademik  Universitas  Hasanuddin  -  Sulawesi Selatan 12 Jan 2022 Konsultasi  Publik  Anggota  Pansus  dengan  Civitas Akademik Universitas Sumatera Utara 12 Jan 2022 Kunjungan  Anggota  Pansus  ke  kawasan  calon  Ibu Kota  Negara  di  Penajam  Paser  Utara  -  Kalimantan Timur 14 Jan 2022 Kunjungan  Anggota  Pansus  ke  kawasan  Kota Mandiri BSD dan Alam Sutera- Tangerang Banten 16 Jan 2022 Rapat  Panja  RUU  IKN  dengan  agenda  pembahasan draf RUU tentang Ibu Kota Negara 17 Jan 2022 Rapat  Kerja  Pansus  RUU  IKN  dengan  Pemerintah dan  DPD  RI  dengan  Menteri  Bappenas,  Menteri Keuangan,  Menteri  ATR,  Menteri  Dalam  Negeri, Menteri Hukum dan HAM dengan agenda acara:
1. Laporan Ketua Panja;
2. Pandangan Fraks-Fraksi dan DPD RI; 3. Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tk I; 4. Tanggapan Pemerintah; 5. Penandatanganan Draf RUU tentang IKN; dan 6. Penutup. 17 Jan 2022 Pembicaraan Tingkat II Rapat  Paripurna  dalam  rangka  Pembicaraan  Tk  II/ Pengambilan Keputusan menjadi UU 18 Jan 2022
Dari  data  Tabel  1.  Dapat  dilihat  bahwa  walaupun  proses  pembentukan  UU  IKN  ini dimulai  dari  17  Desember  2019 39 ,  penyampaian  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Ibu Kota  Negara  (RUU  IKN)  oleh  Presiden  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) dilaksanakan  pada  29  September  2021  melalui  surat  Presiden  Nomor  R-44/Pres/09/2021 perihal  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Ibu  Kota  Negara. 40 Proses  pembentukan  UU IKN  dari  penyampaian  RUU  IKN  oleh  Presiden  pada  29  September  2021  hingga dilaksanakannya  rapat  paripurna  yang  menyepakati  RUU  IKN  menjadi  UU  IKN  pada  18 Januari 2022, terhitung selama 111 hari. Sedangkan proses peyusunan dimulai pada tanggal 3 November  2021  dan  berakhir  pada  tanggal  17  Januari  2022  dengan  total  hari  kalender sebanyak  75  hari.  Selain  itu,  selama  rentang  waktu  16  Desember  2021  hingga  10  Januari 2022,  DPR  tercatat  menjalani  masas  reses,  sehingga  penyusunan  yang  dihitung  selama  75
39 Dewan  Perwakilan  Rakyat,  “RUU  tentang  Ibu  Kota  Negara”,  Program  Legislasi  Nasional,  tersedia  pada https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368 , diakses pada 15 Juni 2023.
40 Ibid .
hari  menjadi  45  hari  saja.  Dengan  total  waktu  yang  hanya  45  hari  penyusunan  rancangan undang-undang dapat dinyatakan bahwa pembentukan UU IKN ini dikategorikan sebagai fast track legislation .
Dari  tabel  terlihat  bahwa  dalam  upaya  percepatan,  DPR  melaksanakan  dua  hingga empat rangkaian kegiatan dalam hari dan tanggal yang sama. Seperti pada tanggal 12 Januari 2022, Panitia Kerja (Panja) RUU IKN melakukan rapat tertutup dengan agenda laporan Tim Perumus  (Timus)  kepada  Panja  sekaligus  melaksanakan  pembahasan  Daftar  Inventaris Masalah (DIM) RUU  IKN. Sementara itu pada tanggal  12 Januari 2022, juga dilaksanakan Konsultasi  Publik  Anggota  Pansus  dengan  Civitas  Akademika  di  Universitas  Hasanuddin Sulawesi  Selatan  dan  Universitas  Sumatera  Utara.  Namun  hal  ini  menjadi  pertanyaan mengenai  efektifitas  pelaksanaan  kegiatan  serta  kemanfaatan  kegiatan  dalam  pembentukan RUU  IKN.  Semestinya  kegiatan  konsultasi  publik  dilaksanakan  guna  mendengar  aspirasi pemangku  kepentingan  terkait  dengan  penyusunan  RUU  IKN.  Namun  di  lain  pihak  pada waktu yang bersamaan Panja DPR melaksanakan pembahasan DIM. Hal inilah yang menjadi sorotan  bagi  masyarakat,  bahwasanya  penyusunan  UU  IKN  tidak  transparant  dan  kurang partisipasi masyarakat.
Selain  diduga  kuat  karena  metode  penyusunan  UU  IKN  melalui  proses fast  track legislation sebagai penyebab berkarunya sistem penyelenggraan ibu kota negara,  mayrakata juga  menyorori  kriteria  penentuan  lokasi  Ibu  kota  negara  (IKN)  yang  dinilai  tanpa memperhatikan  potensi  bencana  yang  dimilikinya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  Tim  Visi Indonesia  Tahun  2033  usulan  pemindahan  Ibu  kota  negara  ke  daerah  Kalimantan mempertimbangkan manfaat agregatnya yang meliputi: faktor ekonomis pergerakan populasi Jawa  ke  Kalimantan;  Kalimantan  merupakan  pemasok  utama  bahan  baku  energi  nasional; mamadainya  sumber  air  untuk  kebutuhan  berkelanjutan;  kepadatan  penduduk  yang  rendah; rendahnya potensi gempa bumi; memiliki kontribusi sebersar 9,3% PBD Nasional dan hanya menikmati  0,6  %  dari  porsi  investasi  nasional  sehingga  kalimantan  menjadi  daerah  yang berpotensi  tidak berkembang secara ekonomi. 41 Namun  pemindahan  lokasi  Ibu kota negara yang  semula  berada  di  Provinsi  DKI  Jakarta  ke  daerah  Kalimantan  Timur  dinilai  tidak memperhatikan potensi bencana yang dimiliki oleh daerah tersebut.
Dalam  Rencana  Induk  Penanggulangan  Bencana  Tahun  2015-2045  (RIPB)  yang dikeluarkan  oleh  Bappenas  dan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB) dipaparkan  rincian  karakteristik  kebencanaan  tiap  tiap  pulau  di  Indonesia.  Adapun berdasarkan  data  RIPB  tersebut,  pulau  kalimantan  memiliki  potensi  bencana  utama  berupa kebakaran hutan/lahan, banjir, dan kekeringan. Dari data yang dirilis oleh InaRISK, Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara (lokasi daerah Ibu kota negara saat ini) memiliki potensi bencana yang paling utama berupa cuaca ekstrim, kekeringan dan banjir. Berikut dipaparkan Gambar  Indeks  Risiko  Bencana  Penajam  Paser  Utara  dan  Indeks  Risiko  Bencana  Penajam Paser Utara yang dirilis oleh InaRISK.
41 Andrinof, Pemindahan Ibu Kota … , hlm. 18.
Untuk  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  bencana  kekeringan  memapar  100%  jiwa, bencana  cuaca  ekstrim  memapar  sekitar  90%  jiwa,  dan  bencana  banjir  memapar  43%  jiwa dari  total  populasi  185.022  jiwa.  Sedangkan  pada  Kabupaten  Kutai  Kartanegara 42 ,  bencana cuaca eksteim memapar  85% jiwa, bencana banjir 57% jiwa, dan bencana kekeringan 48% jiwa dari total  populasi 741.950 jiwa. 43 Sejatinya  persentase jiwa terpapar bencana tersebut menjadi  pertimbangan  untuk  tidak  menetapkan  daerah  Kalimantan  Timur  sebagai  Ibu  kota negara,  terlebih  lagi  potensi  bencana  yang  dihadapi  adalah  cuaca  ekstrem  dan  kekeringan. Potensi bencana tersebut tentunya dapat mengancam potensi ekonomi yang diharapkan dari sebuah Ibu kota negara.

## KESIMPULAN
Selayaknya sebuah undang-undang, maka sudah menjadi keharusan bagi UU IKN tidak boleh  bertentangan  dengan  UUD  1945  sebagaimana  ajaran  positivisme  kelsenian  yang diserap  oleh  para  ahli  hukum  Indonesia.  Dari  analisis  diatas,  pengaturan  tentang  Ibu  Kota Negara  dalam  UU  IKN  ditakar  melalui  Pasal  18  UUD  1945,  dapat  diidentifikasi  sebagai undang-undang  yang  inkonstitusional.  Mengingat  pentingnya  pemindahan  ibu  kota  negara guna  mewujudkan  visi  Indonesia  2033  dalam  upaya  pegembangan  ekonomi,  pembangunan kawasan,  pemerintahan,  politik,  hukum,  kebudayaan,  dan  tatanan  sosial,  pemerintah, seharusnya  pembentukan  UU  IKN  dilaksanakan  dengan  cara  yang  tepat  dan  tidak bertentangan  dengan  UUD  1945.  Pemindahan  ibu  kota  negara  sebagai  reaksi  atas permasalahan  ibukota  negara  saat  ini  yang  terus-menerus  terjadi  dan  dikeluhkan  oleh masyarakat, pembentuk undang-undang harus menyiapkan blue print terkait penyelenggaraan pemerintahan  daerah  ibu  kota  negara  dengan  mengaitkannya  kepada  sistem  pemerintahan negara yang existing saat ini. Selain itu mekanisme pembentukan UU IKN melalui fast track legislation yang mengakibatkan minimnya informasi mengenai pemindahan ibu kota negara yang tersiar di ranah publik, tak ayal membuat masyarakat menolak ide pemindahan ibu kota negara.  Seharusnya  pemerintah  mengaktualisasikan  keterbukaan  informasi  dalam  upaya sosialisasi  wacana  pemindahan  ibu  kota  negara  yang  sejatinya  telah  digagas  oleh  Presiden Soekarno sejak tahun 1957.

## REFERENSI
Chaniago,  Andrinof  A.  Ahmad  Erani  Yustika  M..  Jehansyah  Siregar.  dan  Tata  Mutasya.
Pemindahan  Ibu  Kota  ke  Kalimantan  Lorong  Keluar  dari  Berbagai  Paradoks Pembangunan, Menuju Indonesia yang Tertata . Jakarta: Tim Visi Indonesia.
42 InaRISK  merupakan  sebuah  portal  yang  memaparkan  hasil  kajian  risiko  yang  menggunakan  arcgis  server sebagai  data  services  yang  bekerja  sama  dengan  United  Nation  Development  Program  (UNDP).  InaRISK, “Indeks  Risiko  Bencana:  Penajam  Paser  Utara  dan  Kutai  Karta  Negara”,  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana tersedia pada https://inarisk.bnpb.go.id/irbi/kabupaten diakses pada 18 Juni 2023.
43 InaRISK, “Indeks Risiko Bencana Penajam Paser Utara”, Badan Nasional Penanggulangan Bencana tersedia pada https://inarisk.bnpb.go.id/irbi/kabupaten diakses pada 18 Juni 2023.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis.
Malang: Setara Press. 2015.
Asshiddiqie, Jimly. Teori Hierarki Norma Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
Nursadi,  Harsanto.  “Pemerintah(An)  Daerah  dalam  Konstitusi”  makalah  disajikan  dalam perkuliahan Magister Hukum Universitas Indonesia. 2023.
Saputra, Surya Dwi. Thomas Gabriel J. Mhd Halkis. “Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara  Indonesia  Ditinjau  Dari  Perspektif  Ekonomi  Pertahanan  (Studi  Kasus  Upaya Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Dari  Dki  Jakarta  Ke  Kutai  Kartanegara  Dan  Penajam Paser Utara)”. Jurnal Ekonomi Pertahanan, Volume 7 No. 2 (2021).
Simabura, Charles. Peraturan Menteri: Dalam Praktik Sisten Presidensial setelah perubahan UUD NRI 1945 . Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
Erwanti,  Fanisa  Luthfia  Putri.  Waluyo.  “Catatan  Kritis  Pembentukan  Undang-  Undang Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  Serta  Implikasi  Hukum  yang Ditimbulkan”. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional . Vol. 1, No. 1 (2022).
Nurhadianto,  Fajar.  “Sistem  Hukum  dan  Posisi  Hukum  Indonesia,”  Jurnal  Tapis  Vol3 .Januari-Juni (2015).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia . UU Nomor 28 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.93 TLN No. 4744.
Undang-undang  tentang  Pemilihan  Umum,  UU  Nomor  7  Tahun  2017,  LN.  Tahun.  2017 No.182 TLN.6109.
Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara , UU Nomor 3 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.41 TLN No. 6766 selanjutnya disebut UU IKN
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  “Ibu  Kota  Negara  Pindah  ke  Wilayah  Penajam Pasir  Utara  dan  Kutai  Kartanegara”,  26  Agustus  2019,  tersedia  pada https://www.kominfo.go.id/content/detail/20899/ibu-kota-negara-pindah-ke-wilayah- penajam-pasir-utara-dan-kutai-kartanegara/0/berita , diakses pada tanggal 18 Juni 2023. Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-Undangan,  “Direktori  Peraturan”,  Peraturan.go.id, tersedia
pada https://peraturan.go.id/cari?PeraturanSearch%5Btentang%5D=&PeraturanSearch%5Bn omor%5D=&PeraturanSearch%5Btahun%5D=1949&PeraturanSearch%5Bjenis_peratu ran_id%5D=3&PeraturanSearch%5Bpemrakarsa_id%5D=&PeraturanSearch%5Bstatus %5D= diakses pada 18 Juni 2023.
Dewan  Perwakilan  Rakyat,  “RUU  tentang  Ibu  Kota  Negara”,  Program  Legislasi  Nasional, tersedia pada https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368 , diakses pada 15 Juni 2023. InaRISK merupakan sebuah portal yang memaparkan hasil kajian risiko yang menggunakan arcgis  server  sebagai  data  services  yang  bekerja  sama  dengan  United  Nation Development  Program  (UNDP).  InaRISK,  “Indeks  Risiko  Bencana:  Penajam  Paser Utara  dan  Kutai  Karta  Negara”,  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  tersedia pada https://inarisk.bnpb.go.id/irbi/kabupaten diakses pada 18 Juni 2023.
InaRISK,  “Indeks  Risiko  Bencana  Penajam  Paser  Utara”,  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  tersedia  pada https://inarisk.bnpb.go.id/irbi/kabupaten diakses  pada  18  Juni 2023.
Mahkamah  Konstitusi,  Siaran  Pers:  Gugatan  UU  IKN  disidangkan.  Jakarta:  Mahkamah Konstitusi, 2002.