How to cite: Rachmad Utomo, Kuwat Slamet, Sulfan, Mohammed Lintang Theodikta, Angga Sukma Dhaniswara (2023)  Menuju  Monitoring  dan  Evaluasi  Partisipatif  Program  Pembinaan  UMKM  Berbasis Kewilayahan yang Terpadu, (8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12677 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 6, Juni 2023

## MENUJU MONITORING DAN EVALUASI PARTISIPATIF PROGRAM PEMBINAAN UMKM BERBASIS KEWILAYAHAN YANG TERPADU
Rachmad Utomo, Kuwat Slamet, Sulfan, Mohammed Lintang Theodikta, Angga Sukma Dhaniswara
Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Indonesia E-mail: kuwatslamet@pknstan.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kolaborasi  antara  Instansi Pemerintah Pusat  dan Daerah dalam  rangka program  pembinaan UMKM  di  satu wilayah  serta  menemukan  tahap  yang  perlu  dikolaborasikan  lebih  lanjut  agar program pembinaan UMKM menjadi tepat sasaran. Penelitian ini mengambil latar sosial  di  KPP  Pratama  Pancoran  selaku  Instansi  Pemerintah  Pusat  yang menginisiasi kolaborasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil  dan  Menengah  Jakarta  Selatan  selaku  Instansi  Pemerintah  Daerah.  Hasil penelitian menunjukkan jika para pemangku kepentingan menyadari keterbatasan kekuatan  dan  sumber  daya  pada  masing-masing  pihak  untuk  menjalankan kepentingannya,  maka  muncul  saling  ketergantungan  satu  sama  lain  dalam mengatasi  masalah  melalui  kesepakatan  dan  langkah  kolektif.  Monitoring  dan evaluasi  partisipatif  merupakan  tahapan  yang  perlu  dikolaborasikan  lebih  lanjut oleh setiap unit kerja instansi pemerintah tersebut. Jika sebuah unit kerja instansi pemerintah  tidak  memiliki  mandat  tertulis,  memiliki  keterbatasan  keahlian  yang bersifat  langsung  dan  melekat  dalam  urusan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi mikro-kecil  di  wilayah  kerjanya,  maka  diperlukan  monitoring  dan  evaluasi partisipatif agar program pembinaan UMKM menjadi lebih tepat sasaran.
Kata kunci: kolaborasi, monitoring, evaluasi, partisipasi.

## Abstract
This  study  aims  to  describe  the  collaboration  between  Central  Government  and Regional Agencies in the context of the MSMEs development program in one area and to find the stages that need to have further collaborated so that the MSMEs development program is right on target. This research takes a social setting at KPP
Pratama  Pancoran  as  the  Central  Government  Agency  which  initiates collaboration  with  The  South  Jakarta  Small  and  Medium  Business  Cooperative Trade Industry Office as a Regional Government Agency. The results of the study show  that  if  the  stakeholders  are  aware  of  the  limitations  of  the  strengths  and resources of each party to carry out their interests, then they appear to depend on each  other  to  overcome  problems  through  collective  agreements  and  steps. Meanwhile,  participatory  monitoring  and  evaluation  is  a  stage  that  needs  to  be further collaborated by each government work unit. If a government work unit does not have a written mandate or limited expertise that is direct and inherent in the business  of  encouraging  micro-small  economic  growth  in  its  working  area, participatory  monitoring  and  evaluation  are  needed  so  that  the  MSMEs development program is more targeted.
Keywords: collaboration, monitoring, evaluation, participation.

## Pendahuluan
Bappenas  (2021)  mengemukakan  beragam  kegiatan  pembinaan  UMKM  yang telah dilakukan pada tahun 2020 di 22 kementerian/lembaga (K/L) telah menghabiskan total anggaran mencapai Rp4,38 triliun dan pada tahun 2021 di 28 K/L telah mencapai Rp4,41 triliun. Namun demikian, Bappenas menilai dampaknya bagi ekonomi nasional belum  tepat  sasaran  karena  dari  99%  pelaku  ekonomi  nasional  yang  diperankan  oleh UMKM  pada  kenyataannya  hanya  57  persen  dari  mereka  yang  berkontribusi  terhadap PDB (Masriansyah, 2020). Menyadari kondisi tersebut pemerintah melalui PP 115 Tahun 2021  memutakhirkan  rencana  kerja  dan  strategi  pembangunan  nasional  tahun  2022 (Utami & SH, 2022). Salah satu strategi pembangunan nasional tahun 2022 menyebutkan UMKM perlu ditingkatkan perannya dalam ekonomi nasional melalui pembinaan yang terpadu lintas sektoral, antar K/L pusat dan daerah (Sungkono, 2022). Pembinaan yang terpadu  dimulai  dengan  kesadaran  kolektif  para  pemangku  kepentingan  menjalin keterikatan, keterkaitan bersinergi, melalui kolaborasi yang kuat dilandasi visi dan misi yang jelas (Soesilo, 2016). Kolaborasi perlu dilakukan termasuk membangun sarana data yang  valid  di  Indonesia  sehingga  memudahkan  seluruh  K/L  menjalankan  pembinaan yang tepat sasaran (Hamka et al., 2022). Amin (2020) menambahkan selain mencegah ketidaktepatan sasaran, pola pembinaan yang kolaboratif akan menstimulasi penyerapan skema insentif yang ada dalam UU Cipta Kerja oleh UMKM.
Tim Nasional Percepatan Penanggulan Kemiskinan atau TNP2K (2021) merilis data  bahwa  sebaran  UMKM  di  Indonesia  yang  belum  memperoleh  kesempatan pembinaan  di  setiap  wilayah  kabupaten  kota  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  setiap satuan kerja dalam mengkoordinasi kegiatan dimaksud. Dari fenomena tersebut, tampak bahwa keterpaduan  yang  ditunjukkan dengan adanya  jaringan  kerja sama  antarinstansi pemerintah  dalam  tugas  fungsi pokok  masing-masing  yang berbeda  pada  satu  wilayah
untuk  menyelesaikan  persoalan  UMKM  menjadi  aspek  yang  esensial.  Gant  (2006) menyebutnya  dengan  istilah interagency  collaboration. Sedangkan  Ansell  dan  Gash (2008)  menggunakan  istilah collaborative  governance .  Walaupun  terdapat  perbedaan penamaan  istilah  namun  pada  prinsipnya  tidak  ada  kolaborasi  tanpa  unsur  partisipasi. Kedua  pandangan  ahli  tersebut  memiliki  kesamaan  bahwa  prinsip  kolaborasi  akan berfungsi  optimal  ketika  setiap  unit  satuan  kerja  pemerintah  memiliki  kapasitas  dan kekuatan  mendorong  partisipasi  berbagai  pihak  di  luar  mereka  secara  kolektif  dalam menyelesaikan masalah social (Febriyanti, 2020). Sebagaimana lazimnya sirkulasi setiap tahap  dari  program  yang  dikolaborasikan,  maka  rangkaian  tahap  pembinaan  UMKM yang kolaboratif akan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang  seluruhnya  mengandung  unsur  partisipasi.  Dari  sudut  pandang  teoretis,  maka program  pembinaan  UMKM  yang  kolaboratif  perlu  disertai  tahapan  monitoring  dan evaluasi partisipatif.
Dari uraian di atas tergambarkan: pertama, adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan dalam kolaborasi  pembinaan  UMKM antar K/L;  dan  kedua,  adanya kesenjangan antara praktik pembinaan UMKM yang telah dilakukan dengan pandangan prinsip  kolaborasi.  Untuk  mengetahui  bagaimana  sesungguhnya  yang  terjadi,  maka peneliti  merumuskan  masalah  (1)  bagaimanakah  kolaborasi  antara  instansi  pemerintah pusat  dan  daerah  dalam  program  pembinaan  UMKM  di  satu  wilayah?  (2)  dimanakah tahap yang perlu dikolaborasikan lebih lanjut agar program pembinaan UMKM menjadi tepat  sasaran?  Berawal  dari  dua  pertanyaan  inilah  yang  mendorong  peneliti  menggali lebih jauh simbol dan makna kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini mengambil latar sosial di KPP Pratama Pancoran (KPP Pancoran).
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pancoran sengaja dipilih karena (1) telah berhasil  menyelenggarakan  pembinaan  UMKM  berkolaborasi  dengan  Pemerintah Daerah yang diwakili Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  Jakarta  Selatan  (Dinas  PPKUKM);  dan  (2)  mampu  menyelenggarakan sebanyak  empat  kali  kegiatan  pembinaan  UMKM  selama  tahun  2022  (melebihi  target wajib minimal dua kali dalam satu tahun anggaran sesuai SE-13/PJ/2018). Pendekatan kualitatif  telah  dilaksanakan  untuk  mendeskripsikan  lebih  mendalam  dari  perspektif subjek selaku inisiator kolaborasi (KPP Pratama Pancoran). Metode pengumpulan data dengan  teknik  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Wawancara  dilakukan  kepada lima  aktor  kunci,  antara  lain  Kepala  Seksi  Pelayanan  dan  empat  pejabat  Fungsional Penyuluh  Pajak  KPP  Pratama  Pancoran.  Observasi  dilakukan  dengan  cara  mengamati pola  kolaborasi  yang  telah  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Pancoran.  Dokumen  yang memperlihatkan bukti otentik ragam tahapan penyelenggaraan acara pembinaan UMKM yang relevan juga telah diteliti untuk memperkuat temuan serta memperkaya hasil. Alat analisis  menggunakan  model  Spradley  (2016),  yakni  analisis:  domain,  taksonomi, komponensial, dan tema.

## Monitoring dan Evaluasi Partisipatif
Monitoring  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  disebut  memonitor atau memantau. Adapun evaluasi dalam KKBI disebutkan sebagai menilai. Casley dan Kumar  (1987)  pemantauan  merupakan  aktivitas  mengumpulkan  data  secara  terus- menerus  dengan  indikator  tertentu,  mengintervensi  program  saat  pelaksanaan  agar pengalokasian  sumber  daya  efisien  dan  cara  implementasinya  efektif  mengarah  pada tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi merupakan aktivitas menilai desain, implementasi, hasil  dan  dampak  dari  program  terhadap  kelompok  sasaran  sebagai  penerima  manfaat yang terjadi pasca pelaksanaan. Di negara yang menjunjung tinggi demokrasi menuntut pemerintah perlu mendorong partisipasi aktif dari penerima manfaat dalam monitoring dan evaluasi.
Rajalathi, et.  al (2005)  menjelaskan  manfaat  dari  monitoring  dan  evaluasi partisipatif: (1) untuk memastikan bahwa program pembinaan UMKM mampu responsif menyerap  kebutuhan  sesungguhnya  dari  kelompok  masyarakat  sasaran  atau  penerima manfaat  yang  dituju;  (2)  untuk  memberdayakan  kelompok  masyarakat  sasaran  atau penerima  manfaat  memperkuat  program  yang  disediakan  K/L  dan  mengawal akuntabilitas, dan transparansi yang lebih baik; dan (3) untuk menentukan dampak yang direncanakan juga dampak yang tidak diinginkan pada kelompok masyarakat sasaran atau penerima manfaat dan pemangku kepentingan  yang  terlibat dari perspektifnya masing- masing.

## Hasil dan Pembahasan
Selama tahun 2022 KPP Pratama Pancoran telah melakukan sebanyak empat kali kegiatan pembinaan UMKM di wilayah Kecamatan Pancoran melalui beragam metode daring dan luring menyesuaikan kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  selama  masa  pandemi.  UMKM  yang  menjadi  kelompok  sasaran  diutamakan yang masih berada di kluster mikro dan kecil. Misi yang dilakukan berkisar pada tema perluasan  pasar,  diversifikasi  produk  dan  pencatatan  laporan  keuangan.  Materi disampaikan dengan cara mengundang mentor, yakni para pelaku usaha yang telah sukses untuk  berbagi  pengalaman  sekaligus  memberi  tanggapan  langsung  atas  isu  keseharian yang dihadapi UMKM. Perluasan pasar ditujukan untuk mendorong UMKM merespon pandemi tidak menjadi penghalang justru sebaliknya sebagai peluang pasar dengan cara mendayagunakan  media  sosial  merangkul  calon  konsumen  lebih  luas  dan  mendorong penjualan  daring.  Melalui  media  sosial  UMKM  diharapkan  akan  secara  alamiah berinteraksi  terhadap  wawasan  perkembangan  produk  yang  sedang  diminati  oleh konsumen.  Pola  ini  diharapkan  melahirkan  keberanian  kreativitas  UMKM mendiversifikasi  produknya.  Pencatatan  laporan  keuangan  dilatih  oleh  akademisi Politeknik  Keuangan  Negara  (PKN)  STAN  agar  UMKM  cakap  mendokumentasikan transaksinya,  menilai  keberhasilan  perkembangan  usahanya  dan  mencegah  dari kebangkrutan. Di setiap tema pendampingan, KPP Pratama Pancoran menyelipkan materi
perpajakan  seperti  Program  Pengungkapan  Sukarela,  Kewajiban  Pajak  Penghasilan (PPh),  dan  insentif  untuk  UMKM  sesuai  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan (UU HPP).
UMKM  yang  diundang  dalam  kegiatan  tersebut  merupakan  hasil  kesepakatan antara  KPP  Pratama  Pancoran  dengan  Dinas  PPKUKM.  KPP  Pratama  Pancoran menyadari  tidak  mudah  menemukan  UMKM  yang  bersedia  memenuhi  undangan  ke kantor  pajak.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  Kepala  Seksi  Pelayanan,  bagi  sebagian  besar UMKM  beranggapan  berurusan  dengan  kantor  pajak  sama  halnya  dengan  serta  merta timbulnya  kewajiban  membayar  pajak  dan  mereka  khawatir  mengurangi  pendapatan mereka. Butuh waktu dan strategi pendekatan khusus demi menyadarkan mereka tentang pajak serta perlu dimulai dari manfaat apa yang telah mereka rasakan selama ini. Di sisi berbeda,  Dinas  PPKUKM  yang  salah  satu  tupoksinya  dalam  Pergub  DKI  Nomor  148 Tahun  2019  adalah  membina,  memberdayakan,  dan  mengembangkan  koperasi,  usaha kecil, dan menengah.
Dinas PPKUKM mewadahi UMKM di wilayah DKI ke dalam Jakpreneur (Jakarta Entrepreneur).  Jakprenuer  merupakan  sebuah  komunitas  sosial  nonorganik  dibentuk sebagai kelompok UMKM binaan Pemda DKI yang bertujuan memudahkan koordinasi dan  supervisi  program  pembinaan.  Melalui  Jakpreneur  inilah  Pemerintah  Provinsi (Pemprov)  DKI  secara  berjenjang  sampai  pada  tingkat  Kecamatan  di  Suku  Dinas PPKUKM melaksanakan tupoksi pembinaan UMKM. Setiap UMKM diwajibkan terlebih dahulu  mendaftarkan  diri  pada  situs  jakpreneur.jakarta.go.id  untuk  menjadi  anggota Jakpreneur bila ingin mendapatkan berbagai fasilitas pembinaan dari Pemprov DKI.
Jakpreneur  berkolaborasi  dengan  beberapa  sektor  privat  seperti  perbankan, penyedia marketplace, layanan jasa pengantaran, juga K/L seperti Bank Indonesia, OJK, dan Kemendiknas. Hingga tulisan ini disusun, lebih dari 327 ribu UMKM di DKI telah terdaftar menjadi anggota Jakpreneur. Menyadari ikatan sosial yang erat antara UMKM dengan Pemerintah Daerah DKI ini, maka KPP Pratama Pancoran melakukan konsolidasi misi  dan  visi  untuk  mendapat  dukungan  berupa  pengiriman  UMKM  untuk  hadir  di kegiatan pembinaan.  Gayung bersambut, tak  sekedar mengirimkan UMKM, dukungan promosi  kesadaran  pajak  juga  dilakukan  oleh  pejabat  dari  tingkat  Kecamatan  hingga Kelurahan  di  wilayah  Pancoran  tentang  pentingnya  kepatuhan  pajak  UMKM.  Mereka menyuarakan bahwa setiap kegiatan pembinaan dibiayai dari uang pajak. Di luar kegiatan pembinaan, di setiap kantor kelurahan difasilitasi pojok pajak menjelang pelaporan SPT Tahunan. Dampak manfaat dari pojok pajak ini KPP Pratama Pancoran berhasil mencapai angka kepatuhan pelaporan SPT Tahunan 100 persen di awal bulan Maret 2022.
Dialog perencanaan berjalan dengan mulus hal ini disebabkan sejalan dengan isu strategi Dinas PPKUKM yang tertuang dalam Renstra 2017-2022. Dalam renstra tersebut pemerintah daerah memiliki tugas untuk urusan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif  berkelanjutan,  menciptakan  pekerjaan  yang  layak  bagi  setiap  warga  dengan menjalin  kolaborasi  di  dalam  dan  luar  negeri.  Kolaborasi  diinstruksikan  agar  timbul
perluasan akses pasar bagi  UMKM  dan  sekaligus mengatasi kertebatasan  fasilitas  dari setiap dinas yang ada di Pemprov DKI. Menariknya, renstra ini juga menyebutkan strategi sinkronisasi  lintas  K/L  agar  terjadi  harmonisasi  pembinaan  UMKM  seperti  apa  yang diformalkan dalam renstra Kemenkop UKM dan Kemendag.
Pada  tahapan  perencanaan,  KPP  Pratama  Pancoran  mendapatkan  manfaat pemetaan  kebutuhan  tema  pembinaan  dan  jaminan  terpenuhinya  kuota  peserta.  Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi UMKM diperlukan peta kebutuhan dengan cara menanyakan  langsung  kepada  pelakunya.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  KPP  Pancoran dimulai dari sikap keengganan UMKM berurusan dengan kantor pajak. Sikap antipati ini juga  menambah  sulit  penyusunan  daftar  peserta  yang  akan  diundang  dalam  acara pembinaan. Rencana tema dan kelompok sasaran pembinaan terselesaikan dengan adanya kolaborasi  dengan  Sudin  PPKUKM  Kecamatan  Pancoran.  Dialog  perencanaan  yang melibatkan perwakilan Jakprenuer menghasilkan pilihan tema dan nominasi calon peserta pembinaan.  Keputusan  yang  dihasilkan  memudahkan  KPP  Pratama  Pancoran  mencari lebih lanjut narasumber yang akan mengisi acara, meningkatkan efisiensi sumber daya dan efektif merancang aspek teknis di internalnya.
Pada  tahapan  pelaksanaan,  KPP  Pratama  Pancoran  mendapatkan  manfaat penyebarluasan undangan, promosi kesadaran pajak dan terciptanya suasana psikologis yang  kondusif.  Jakpreneur  menjadi  media  yang  efektif  dan  efisien  menyebarluaskan informasi  kegiatan  pembinaan  ke  seluruh  calon  peserta  pembinaan.  Kehadiran  pejabat Dinas PPKUKM tidak sekedar memberi sambutan seremonial,  mereka  menyempatkan diri  meminta  UMKM  secara  langsung  dan  khusus  pentingnya  kepatuhan  pajak  yang dikaitkan  dengan  manfaat  yang  telah  dinikmati  dalam  bentuk  kegiatan  pembinaan UMKM di KPP Pratama Pancoran. Promosi kepatuhan ini disampaikan di atas podium saat acara pembinaan. Adanya ikatan emosional kesamaan profesi dan wilayah sesama UMKM  dengan  Dinas  PPKUKM  yang  dianggap  sebagai  pembinanya  telah  membantu terciptanya  dasar-dasar  kontrak  sosial  kepatuhan  pajak.  Penginformasian  kantor  pajak sebagai unit pemerintah yang ikut peduli kepada UMKM membantu mencairkan sikap antipati  yang  selama  ini  terjadi.  Situasi  ini  semakin  menguntungkan  KPP  Pratama Pancoran dalam merangkai pelaksanaan kegiatan pembinaan yang bersamai pendaftaran NPWP baru.
Dari  sisi  Dinas  PPKUKM,  kolaborasi  ini  telah  membantu  mereka  mengatasi keterbatasan:  anggaran,  SDM  dan  sarana  pembinaan.  KPP  Pratama  Pancoran mengerahkan pegawainya sebagai panitia pelaksana, menyediakan fasilitas ruangan dan membiayai seluruh pengeluaran yang timbul dari acara tersebut. Perbedaan mulai muncul ketika  tahap  monitoring  dan  evaluasi  pembinaan  UMKM.  Persyaratan  peserta  masih belum  dikaitkan  dengan  aspek  historis  dan  transparansi  akses.  KPP  Pratama  Pancoran tidak menetapkan syarat  dan ketentuan bagi setiap peserta  yang  akan ikut dalam acara pembinaan.  Berbeda  dengan  Dinas  PPKUKM  yang  mensyaratkan  keanggotan  di Jakprenuer sebelum diikutsertakan dalam acara. Salah satu syarat yang diwajibkan adalah
mengisi  data  kependudukan  lengkap  sebagaimana  yang  tertera  dalam  Kartu  Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga. Data tersebut akan dimanfaatkan untuk menjamin keterbukaan jumlah frekuensi historis pembinaan yang telah diberikan dan dimanfaatkan oleh  setiap  UMKM  dan  mencegah  sedini  mungkin  ketidaksetaraan  akses  pembinaan. KPP  Pratama  Pancoran  melaksanakan  survei  kepuasan  namun  lebih  pada  seluk-beluk fungsi  penyelenggaraan  dari  perspektif  akuntabilitas  kedinasan.  Survei  responden bertujuan menilai acara yang ditujukan demi peningkatan mutu penyelenggaraan namun belum  pada  dampak  kebermanfataan.  Persyaratan  peserta,  data  historis  saling  terkait ketika digunakan untuk menilai dampak kebermanfaatan. KPP Pratama Pancoran belum melakukan  survei  perubahan  perilaku  UMKM  atau  penerima  manfaat  yang  telah diberikan  pasca  pembinaan.  Pemprov  DKI  melalui  Dinas  Komunikasi  Informatika Statistik secara rutin menerbitkan hasil survei dari seluruh kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan  setiap  tahunnya,  berisi  antara  lain:  tingkat  kepuasan  terhadap  materi pembinaan,  frekuensi  pembinaan  yang  telah  diikuti,  dan  jenis  tema  pembinaan  yang meningkatkan  pendapatan.  Menanggapi  hal  tersebut,  para  informan  merujuk  kembali pada SE-13/PJ/2018, pengawasan kepada UMKM (pasca pembinaan) dalam perspektif mereka  ada  dalam  ranah  tujuan  kepatuhan  pajak.  Pasca  pembinaan  tersebut,  fungsi pengawasan dikembalikan pada Seksi Pengawasan untuk mengolah data UMKM  yang telah  menjadi  wajib  pajak.  Ketika  UMKM  belum  memiliki  NPWP  saat  acara berlangsung,  maka  akan  diarahkan  agar  bersedia  mendaftarkan  diri  terlebih  dahulu. Dalam  acara  pembinaan  ini,  tidak  ada  penerbitan  NPWP  secara  jabatan.  Hal  ini  juga dipengaruhi oleh ketiadaan data  omzet  dan menjaga suasana kondusif dengan  UMKM mikro-kecil.  Lebih  lanjut,  Kepala  Seksi  Pelayanan  menegaskan  fungsi  pembinaan UMKM  diakui  antimainstream,  karena  tupoksi  utama  DJP  adalah  menghimpun penerimaan melalui peningkatan kepatuhan pajak formal dan material.
Pada aspek pengembangan usaha, misi  kegiatan pembinaan UMKM lebih pada menyebarluaskan akses edukasi tanpa syarat kepersertaan dan batasan wilayah. Seperti diketahui  bersama  pembagian  wilayah  kerja  antara  Pemkot  Jakarta  Selatan  dengan Kantor  Wilayah  (Kanwil)  DJP  berbeda,  terdapat  dua  Kanwil  DJP  di  Jakarta  Selatan). UMKM di Jakarta Selatan bisa berasal dari di luar wilayah kerja KPP Pratama Pancoran. Pertimbangan  inilah  yang  mendorong  KPP  Pratama  Pancoran  menggencarkan  misi perluasan  akses  dan  distribusi  materi  pembinaan  bagi  UMKM.  Dari  kalkulasi  potensi pajak, diakui baru akan terlihat dalam jangka panjang. Banyak faktor yang memengaruhi kesuksesan wirausaha pasca pembinaan dan kesemuanya di luar kendali KPP Pancoran. Pertimbangan rasional ekonomi juga dikemukakan dengan adanya batasan omzet sampai dengan Rp500 juta belum dikenai pajak sesuai UU HPP. Harapannya bila tiba saatnya (mencapai  lebih  dari  batasan  omzet)  UMKM  akan  tergerak  kesadarannya  untuk membayar pajak. KPP Pratama Pancoran tidak memiliki SDM yang menguasai praktik evaluasi  dan  pengetahuan  dalam  mengaitkan  antara  pembinaan  dengan  dampak manfaatnya bagi UMKM.
Setiap  pejabat  K/L  bekerja  dalam  struktur  yang  memiliki  karakteristik  urusan, diferensiasi,  kompetensi  khusus  yang  mengakibatkan  terjadinya  batas  dan  pembeda wewenang,  tanggung  jawab  antarinstansi  (Heady,  2006).  Mereka  secara  hierarki bertindak  sesuai  aturan  tertulis,  melangkah  berdasarkan  SOP  yang  ditetapkan  oleh atasannya. Pembahasan di atas menunjukkan bahwa kolaborasi  yang berhasil diinisiasi oleh KPP Pratama Pancoran dipicu dari kesadaran  akan keterbatasan sumber daya dan pengetahuan, kepekaan terhadap kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki pihak lain (Dinas PPKUKM) di wilayahnya yang memiliki kesamaan misi visi dalam pembinaan UMKM. KPP  Pratama  Pancoran  mengawalinya  dengan  menjalin  komunikasi  terbuka  untuk meraih  kesepahaman  mengelola  isu  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  yang  dihadapi bersama. Isu sosial mengetengahkan masih rendahnya akses dan distribusi edukasi bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  kalangan  UMKM  mikro-kecil.  Isu  sosial  ini membawa dampak ketidakberdayaan mereka mengubah pola berjualan di masa pandemi yang  ditandai  menurunnya  pendapatan  usaha.  Menentukan  peta  masalah  diperlukan kesepakatan antara pemangku kepentingan yang mengenal dekat UMKM. Kesepakatan dengan  Dinas  PPKUKM  memperlancar  pertemuan  dengan  Jakpreneur  selaku  wakil komunitas  UMKM  yang  menguasai  data  peta  kebutuhan  di  wilayahnya.  Proses pengidentifikasikan  masalah  dan  tema  kebutuhan  terselesaikan  sesuai  harapan. Perencanaan partisipatif memudahkan terjadinya komitmen peran masing-masing pihak untuk  menyukseskan  kegiatan  pembinaan  UMKM.  Simbol  saling  menguntungkan dikonkritkan  ketika  pelaksanaan  acara,  sesuai  kesepakatan  KPP  Pratama  Pancoran berkontribusi  pada  aspek  pendanaan,  pencarian  narasumber  dan  panitia  penyelenggara sedangkan  Dinas  PPKUKM  memilah  dan  memilih  calon  peserta,  menyebarluaskan undangan, menggerakkan UMKM ke lokasi acara dan mempromosikan kesadaran pajak. Kolaborasi  ini  telah  berhasil  sampai  pada  intermediate  outcomes  (Ansel,  2007)  atau dampak kesuksesan awal atau dampak sederhana yang ditandai dengan para pemangku kepentingan berhasil melaksanakan kegiatan kolektif secara efisien dan efektif, namun belum sampai pada dampak menengah. Kolaborasi berdampak menengah atau lanjutan ditandai ketika ada peristiwa: UMKM atau Jakpreneur diberikan ruang atau media untuk merespon  kecocokan  materi  dengan  persoalan  yang  dihadapi  di  keseharian  mereka, menunjuk  atau  meminta  kesediaan  UMKM  atau  Jakpreneur  menjadi  panitia penyelenggara yang bertugas memastikan penyamaan data undangan peserta dengan data historis  peserta  pembinaan,  mengadakan  FGD  atau  rapat  evaluasi  seluruh  pihak menentukan indikator dampak perubahan dan tingkat pemanfaatan pasca pembinaan.
Peristiwa  di  atas  belum  terjadi  di  KPP  Pratama  Pancoran.  Inilah  yang  patut disayangkan  kolaborasi  pada  tahap  perencanaan  dan  pelaksanaan  belum  diperluas cakupannya  hingga  ke  tahap  monitoring  dan  evaluasi.  Kantor  pajak  yang  memiliki karakter  dasar  menghimpun  penerimaan  memandang  hasil  pertumbuhan  sebagai targetnya,  sehingga  visi  inilah  yang  lebih  diutamakan.  Karakter  ini  semakin  mencuat ketika  menerjemahkan  pengawasan  pasca  pembinaan  UMKM  dihubungkan  dengan
fungsi pengawasan kepatuhan pajak. Pembinaan UMKM bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi,  bila  dianalogikan  dengan  pembinaan  para  petani  maka  pembinaan  adalah sebuah  kegiatan  edukasi  kepada  para  petani  tentang  bagaimana  cara  menanam  atau berproses agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Tahap monitoring akan berhubungan dengan kegiatan mengawasi serta memantau petani dalam mengubah pola menanam dan mengevaluasi kemanfaatan pengetahuan cocok tanamnya yang dikaitkan dengan hasil dari setiap derajat perubahannya. Hasil panen adalah dampak lanjutan dari keberhasilan petani mengubah cara menanam. Analogi ini tidak berlebihan jika dikatakan bahwa  pajak  adalah  dampak  lanjutan  dari  pertumbuhan  kewirausahaan.  Dari  sisi normatif, SE-13/PJ/2018 tetap menjadi pedoman Kantor Pajak dalam memahami batas wewenangnya  dan  melaksanakan  tanggung  jawab  dalam  pembinaan  UMKM  di wilayahnya. Rujukan normatif menjadi pijakan untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan  sepanjang  target  frekuensi  wajib  penyelenggaraan  telah  berhasil  ditunaikan, maka tidak ada sanksi bagi pimpinan unit kerja.
Selain tidak adanya instruksi monitoring dan evaluasi dampak, kantor pajak juga tidak memiliki sumber daya keahlian dan pengetahuan yang memadai. Padahal bila lebih jeli menelisik nomenklatur Pemprov DKI yang memiliki Dinas Komunikasi, Informatika, dan  Statistik  (DKIS)  dan  mempertimbangkan  kembali  riwayat  kolaborasi  yang  telah berjalan selama ini, diyakini kolaborasi dapat mudah diperluas hingga tahap monitoring dan evaluasi. Tanpa adanya monitoring dan evaluasi inilah yang berpotensi menambah daftar  K/L  yang  tidak  tepat  sasaran  dalam  membina  UMKM  sebagaimana  pernyataan yang dirilis oleh Bappenas.

## Kesimpulan
Kolaborasi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  pembinaan UMKM  di  satu  wilayah  dapat  terwujud  jika  para  pemangku  kepentingan  menyadari keterbatasan  kekuatan,  sumber  daya  pada  masing-masing  pihak  untuk  menjalankan kepentingannya sehingga muncul saling ketergantungan satu sama lain dalam mengatasi masalah melalui kesepakatan dan langkah kolektif. Monitoring dan evaluasi partisipatif merupakan  tahap  yang  perlu  dikolaborasikan  lebih  lanjut  oleh  setiap  unit  kerja pemerintah. Jika sebuah unit kerja pemerintah tidak memiliki mandat tertulis, memiliki keterbatasan  keahlian  yang  bersifat  langsung  dan  melekat  dalam  urusan  mendorong pertumbuhan ekonomi mikro-kecil di wilayah kerjanya, maka diperlukan monitoring dan evaluasi partisipatif agar program pembinaan UMKM lebih tepat sasaran.
Disarankan  agar  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  Kementerian  Keuangan memodifikasi  SE-13/PJ/2018  dengan  menambahkan  instruksi  kolaborasi  dengan pemangku  kepentingan  di  tingkat  kabupaten/kota,  pendefinisian  dampak  dan  manfaat pembinaan UMKM bagi proses pertumbuhan ekonomi,  memperluas tahapan pembinaan kolaboratif  hingga  pada  tahap  monitoring  dan  evaluasi  partisipatif  dengan  para  pihak yang terlibat.

## BIBLIOGRAFI
Amin, F. M., & Sundari, H. (2020). Efl students’ preferences on digital platforms during emergency  remote  teaching:  Video  conference,  lms,  or  messenger  application? Studies in English Language and Education , 7 (2), 362–378.
Ansel, C. (2007). alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory , 543–571.
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Bappenas, K. P. (2021). Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia. Jakarta: Kementerian Perancangan Pembangunan Nasional .
Casley, D. J., & Kumar, K. (1987). Project monitoring and evaluation in agriculture .
Febriyanti,  R.  (2020). Penyuluhan  Sosial:  Membaca  Konteks  dan  Memberdayakan Masyarakat . Lekkas.
Gant,  J.  C.,  Sama,  M.  M.,  Landfield,  P.  W.,  &  Thibault,  O.  (2006).  Early  and simultaneous emergence of multiple hippocampal biomarkers of aging is mediated by Ca2+-induced Ca2+ release. Journal of Neuroscience , 26 (13), 3482–3490.
Hamka,  H.,  Nadia,  Y.,  Supardi,  H.,  Namora,  F.,  &  Jiasti,  F.  D.  (2022).  Collaborative Governance Model Dalam Membangun Sustainable Integrated Ecoturism di LMDH Puncak Lestari Cisarua Kabupaten Bogor. Jurnal Sumber Daya Aparatur .
Masriansyah,  L.  (2020).  Go  Digitial  and  Customer  Relationship  Marketing  sebagai Strategi Pemulihan Bisnis UMKM yang Efektif dan Efisien di Masa Adaptasi New Normal. Equator Journal of Management and Entrepreneurship , 8 (4), 126–140.
Rajalathi, R., Lagnaoui, A., Schillhorn-Van Veen, T., & Pehu, E. (2005). Sustainable Pest Management:  Achievements  and Challenges. Agriculture and Rural  Development Report , 32714 - GLB .
Soesilo, Y. (2016). Penggunaan Rotan Dalam Pendisiplinan Anak Menurut Kitab Amsal 23: 13-14. DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani , 1 (1), 1–14.
Spradley, J. P. (2016). Participant observation . Waveland Press.
Sungkono,  S.  E.  (2022). Bandar  Udara  Enclave  Civil  Berbasis  Pembangunan Berkelanjutan:  Konsep  dan  Studi  Etnometodologi  di  Indonesia .  UB  Media Percetakan.
TNP2K,  T.  (2021).  Pemetaan  Program  Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM). Jakarta:  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan .
Utami,  T.  K.,  &  SH,  M.  H.  (2022). Dinamika  Norma  Hukum  Aparatur  Sipil  Negara- Damera Press . Damera Press.

## Copyright holder:
Atika Febrianti, Noris Subekti, Wahyu Aji (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: