FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 May 2023, Vol.8 No. 1

## K E B I J A K A N   P O L I T I K   D A L A M   N E G R I   D A N   L U A R   N E G R I P A D A   M A S A   P E M E R I N T A H A N   P R E S I D E N   M E G A W A T I
Dito Dwi Fernando 1 , Fahruddin* 2
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta
E-mail: ditofernando002@gmail.com, fahruddin@upy.ac.id
Jl. IKIP PGRI 1 Sonosewu No. 117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

## Abstract
Writing this article aims to: (1) explain domestic political policies, especially in the formation of the mutual  cooperation  cabinet  and  the  formation  of  the  KPK;  (2)  explaining  how  the  foreign  policy system was during Megawati's presidency; (3) explain the form of foreign policy cooperation between Indonesia  and  America.  The  method  used  in  this  study  is  the  historical  method.  The  results  of  this study  stated  that:  (1)  the  formation  of  the  mutual  cooperation  cabinet  was  aimed  at  overcoming inflation  or  rising  prices  of  goods  during  the  reign  of  President  Megawati,  and  the  formation  of  the KPK  was  aimed  at  overcoming  the  dirty  institutions  of  the  prosecutors  and  police  at  that  time.  (2) foreign policy during the reign of President Megawati adopted the principle of free and active foreign policy.  (3)  the  form  of  cooperation  between  Indonesia  and  America  is  action  against  all  forms  of terrorism
Keywords : Megawati, foreign policy, terrorism

## Abstrak
Penulisan  artikel  ini  bertujuan:  (1)  menjelaskan  kebijakan  politik  dalam  negri  terutama dalam  pembentukan  kabinet  gotong  rorong  dan  pembentukan  KPK;  (2)  menjelaskan bagaimana  sitem  politik  luar  negri  pada  masa  presiden  Megawati;  (3)  mejelaskan  bentuk kerjasama  politik  luar  negri  antara  Indonesia  dengan  Amerika.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  sejarah.  Hasil  penelitian  ini  dikemukakan  bahwa:  (1) pembentukan kabinet gotong royong bertujuan untuk mengatasi inflansi atau kenaikan harga barang pada masa pemerintahan presiden megawati, dan pembentukan KPK bertujuan untuk mengatasi  kotornya  institusi  jaksa  dan  polri  saat  itu.  (2)  politik  luar  negri  pada  masa pemerintahan  Presiden  Megawati  menganut  prinsip  politik  luar  negri  bebas  dan  aktif.  (3) bentuk  kerjasama  antara  Indonesia  dan  Amerika  adalah  aksi  melawan  segala  bentuk terorisme.
Kata kunci : Megawati, Politik Luar Negri, Terorisme
DOI :  - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work simultaneously licensed undera Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
Kebijakan Politik Dalan Dan Luar Negri Pada Masa Pemerintahan Pemerintahan Presiden Megawati

## 1. LATAR BELAKANG
Megawati  Soekarnoputri  dilantik  sebagai  Presiden  Indonesia  kelima  menggantikan Abdurahman  Wahid  yang  diberhentikan  dari  jabatannya  sebagai  Presiden.  Selama  dua setengah  tahun  Megawati  menjabat  sebagai  Presiden  Indonesia  dan  merupakan  wanita pertama  yang  menjadi  Presiden  di  Indonesia  (Muttaqien  &  Dharmaputra,  2013).  Megawati terpilih  menjadi  presiden  pada  tahun  2001.  Karena  pada  tanggal  23  Juli  2001  MPR  secara resmi  “melengserkan”  Presiden  Gus  Dur,  otomatis  wakil  presiden  Megawati  Soekarnoputri naik  jabatan  untuk  menggantikannya.  Presiden  Republik  Indonesia  yang  ke-  5  adalah Megawati Soekarnoputri (Aruma Nurjannah et al., 2018).
Ada kebijakan politik yang baru dalam pemerintahan Megawati, yaitu memulai berani menjalin kerjasama dan kunjungan dengan negara di luar Amerika. Kunjungan itu merupakan satu  kebutuhan  dalam  melaksanakan  politik  luar  negeri  yang  bebas  dan  aktif  (Nurjahan, 2017).  Politik  luar  negeri  Indonesia  mengedepankan  prinsip  bebas  dan aktif,  di mana  bebas yaitu  Indonesia  tidak  memihak  salah  satu  kekuatan  dunia  dan  Indonesia  juga  bebas  dalam memutuskan  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  demi  mewujudkan  kesejahteraan  serta kedaulatan  negara  Indonesia.  Indonesia  juga  aktif  dalam  kancah  internasional  di  mana Indonesia ikut andil dalam percaturan politik internasional baik itu membantu menyelesaikan permasalahan internasional maupun ikut membantu menjaga perdamaian dunia (Muttaqien & Dharmaputra, 2013)
Pada  masa  pemerintahan  Presiden  Megawati  Indonesia  mengalami  inseden  yang cukup  menghebohkan  yaitu  Bom  Bali.  Bom  Bali  adalah  Aksi  terorisme  yang  terjadi  di Indonesia,  salah  satu  wilayah  yang  terkena  serangan  aksi  terorisme  terbesar  di  Indonesia adalah  pulau  Bali  pada  tanggal  12  Oktober  tahun  2002  berupa  ledakan  bom  yang terjadi  di Paddy's Pub ,Sari Club (SC) di Kuta, dan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika  Serikat  di  Denpasar  (Saputra  et  al.,  2018).  Dengan  adnya  Tindakan  terorisme tersebut  indonesia  mulai  menjalin  kerjasama  untuk  melawan  bentuk-bentuk  terorisme  salah satunya dengan negara Amerika Serikat

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  adalah  menggunakan  metode  historis  atau sejarah.  Pencarian  sumber  kami  menggunakan  studi  pustaka,  atau  biasa  disebut  dengan Library  Research  yang  didasarkan  oleh  sumber  yang  berasal  dari  artikel,  buku,  hasil penelitian,  dan  jurnal  yang  terkait  dengan  materi  (Suttrisno,  Nurul  Mahruzah,  2022).  Studi Pustaka  merupakan  teknik  pengumpulan  sumber  atau  data  yang  terkait  dengan  hal  yang
didapatkan  dalam  jurnah  ilmiah,  artikel,  literatur  dan  karya  tulis  ilmiah.  Studi  historis  ini dilaksanakn  demi  mendapatkan  informasi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga penulis memiliki pondasi teori yang kuat untuk membuat artikel ini (Moto, 2019). langkah- langkah  yang  harus  diperhatikan  saat  penelitian  menurut  (Kuhlthau,  2002)  sebagai  berikut ini:  Memilih  topik,  Pembedahan  informasi,  Penentuan  konsep  yang  diteliti,  Mengumpulkan data dan sumber, dan Menyusun laporan.
Sumber  yang  dijadikan  acuan  dari  penelitian  ini  didapatkan  dari  artikel  jurnal  yang ada  di  internet,  yang  berkaitan  sesuai  topik  kami  yang  telah  ditetapkan.  Sumber  yang dijadikan  sebagai  rujukan  merupakan  artikel,  tesis,  buku  serta  karya  ilmiah  yang  berkaitan dengan materi  (Milla, 2018).
Teknik  dalam mengumpulkan  data  dalam  penelitian ini adalah  dokumentasi,  dengan cara  mencari  data  mengenai  topik  yang  sedand  diteliti  yang  didapatkan  dari  buku,  catatan, artikel, makalah, jurnal dan sebagainya (Arikunto, 2010).
Teknik  analisis  yang  diterapkan  pada  penulisan  ini  merupakan  metode  analisis  isi. Teknik ini dipilih supaya memperoleh inferensi yang benar supaya dapat dilakukan penelitian ulang yang berdasar pada konteks (Krippendoff, 1993). Data yang telah dikumuplkan belum mesti  seluruhnya  dapat  dimasukan  kedalam  artikel  dan  menjadi  jawaban  dari  permasalahan yang  muncul  saat  penulisan,  maka  dari  itu  perlu  adanya  analisis  data  kembali  yang  sudah diklarifikasi.  berikutnya  bahan-bahan  informasi  yang  diperoleh  diatur  dan  diambil  (dikutip) untuk  dimasukan  kedalam  artikel.  Dalam  langkah  terakhir  penyusun  menulis  kembali informasi tersebut dalam bentuk artikel  (Mirshad, 2014 ).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Politik Dalam Negri Pada Masa Megawati

## a. Pembentukan KPK
Salah  satu  penyokong  kelancaran  dalam  pemerintahan  pada  masa  presiden Megawati  sukarno  putri  adalah  pembentukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) yang didirikan pada tahun 2003. Pendirian KPK ini di dasari karena presiden megawati melihat  institusi  jaksa  dan  polri  saat  itu  terlalu  kotor,  sehingga  menangkap  koruktor tidak  mampu,  namun  jaksa  dan  polri  susah  di  bubarkan  sehingga  di  bentuklah  KPK (Ramadanti, 2021).
Komisi  pemberantasan  korupsi  Republik  Indonesia  (KPK)  adalah  lembaga negara  yang  dibentuk  dengan  tujuan  meningkatkan  daya  guna  terhadap  upaya
Kebijakan Politik Dalan Dan Luar Negri Pada Masa Pemerintahan Pemerintahan Presiden Megawati
pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Komisi  ini  didirikan  berdasarkan  kepada Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  tahun  2002  mengenai  komisi pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  KPK  diberi  amanat  melakukan  pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan Lembaga negara  yang  bersifat  independen  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun (Andi Lis Pratiwi, 2015).
Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2002  menyangkut  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jadi perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia teramat memprihatinkan  dan  berlangsung  dengan  cara  meluas  dikehidupan  warga. Perkembangannya  tindak  pidana  korupsi  dari  tahun  ke  tahun  semakin  meningkat  dan jumlah  kerugian  negarapun  sangatlah  besar  dan  ini  berpengaruh  bagi  kehidupan perekonomian nasioanal pada kehidupan berbangsa dan bernegara (Pratiwi, 2015).
Setelah  menjabat  sebagai  presiden  Megawati  Soekarnoputri  menghadapi berbagai persoalan Negara, terutama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sebagaimana amanat Tap MPR No. XI/1998.  ketika  megawatiSoekarnoputri  mengumumkan  susunan  Kabinet  Gotong Royong  di  Istana  Negara  Jakarta  pada  hari  kamis,  9  Agustus  2001  pukul  11.00  WIB presiden  Megawati  Soekarnoputri  menyinggung  program  kerjanya  yang  dikaitkan dengan  usaha  mewujudkan  supremasi  Hukum  dan  tekad  menindak  para  pelaku  KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) (Ackerman, Rose, Susan, 2006).
Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang- undangan untuk mengatur pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Diantaranya  ada  KUHP,  Undang-  Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui  Undang-  Undang  Nomor  20  tahun  2001,  bahkan  sudah  ada  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK)  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002.  Secara  substansi  Undang-  undang  Nomor  31  Tahun 1999  telah  mengatur  berbagai  aspek  yang  kiranya  dapat  menjerat  berbagai  modus tindak pidana korupsi (Pratiwi, 2015)

## b. Pembentukan Kabinet Gotong Royong
Kekuaatan  yang  dibentuk  oleh  megawati  pada  saat  itu  adalah  kabinet  gotong royong  sebagai  kekuatan  di  bidang  politik  dan  ekonomi.  Kabinet  gotong  royong  di bentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhir pada tahun 2004 seiring lengsernya presiden Megawati Soekarno putri pada waktu itu. Kabinet ini dinamakan KGR karena
merupakan  pemerintahan  dari  hasil  banyak  partai(Ramadanti,  2021).  Permasalahan yang  harus  dihadapi  oleh  cabinet  gotong  royong  adalah  inflasi  atau  kenaikan  harga barang (Pratiwi, 2015).
Inflasi yang di hadapi oleh kabinet gotong royong ini terjadi karena rendahnya pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  masa  pemerintahan  Megawati  Soekarnoputri disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun swasta. Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah Untuk memperbaiki permasalahan  tersebut  memang  bukan  hal  yang  mudah  sejumlah  masalah-masalah ekonomi  maupun  nonekonomi  terus  membayangi  upaya  pemulihan  ekonomi  sejumlah agenda  permasalahan  yang  mesti  diselesaikan  sebagai  prasyarat  pemulihan  ekonomi antara  lain  ialah  penguatan  landasan  sektor  perbankan  agar  dapat  menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermedias (Gunadarma, 2011).
Dengan  waktu  yang  tersisih  semestinya  Kabinet  Gotong  Royong  di  bawah pemerintahan  Megawati  Soekarnoputri  bisa  menunjukkan  kinerja  dimana  Megawati Soekarnoputri  mampu  memperbaiki  keadaan  indonesia  dari  krisis  ekonomi.  Sekaligus memperbaiki  situasi  ketidakpastian  dan  faktor  resiko  yang  masih  tinggi.  Megawati Soekarnoputri  harus  memperlihatkan  kepada  publik  langkah  yang  pasti  untuk memulihkan  investasi  menjadi  kondusif,  menaikkan  produktifitas  dan  efisiensi,  serta membangun stabilitas politik dan keamanan nasional (Pratiwi, 2015).
Untuk  menjalankan  Roda  Pemerintahan  masa  lalu,  kemampuan  keuangan negara di masa Megawati Soekarnoputri memang cukup berat. Tetapi upaya mengatasi persoalan  masih  menimbulkan  pro  dan  kontra  yang  berkembang  menjadi  polemik. Untuk  menutup  bolong  keuangan  negara,  kebijakan  ekonomi  Megawati  Soekarnoputri diimplementasikan dengan melego saham BUMN, mengurus simpanan pemerintah, dan menjual aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (Gautama, 2004).
Untuk  membayar  hutang  Indonesia  Megawati  Soekarnoputri  menempuh kebijakan  penjualan  beberapa  Aset  Negara  kepada  pihak  asing,  salah  satunya  menjual Indosat dan Telkomsel, menjual gas alam ke China, termasuk kapal tengker pertamina, Bank  BCA,  Bank  International  Indonesia  dan  beberapa  aset  penting  lainnya.Penjualan kapal  tengker  tersebut  adalah  karena  posisi  keuangan  APBN  mengharuskan  untuk menarik  dana  pertamina,  khususnya  dari  bagian  yang  belum  disetor  selama  2  tahun sebesar Rp 2 milliar dolar AS atau sekitar Rp. 18 triliun. Uang itu untuk menutup defisit anggaran (Fasa, 2003).

## Kebijakan Politik Dalan Dan Luar Negri Pada Masa Pemerintahan Pemerintahan Presiden Megawati

## 2. Kebijakan Politik Luar Negri Pada Masa Megawati
Didalam  kebijakan  Politik  luar  negri  indonesia  mengutamakan  prinsip  bebas dan  aktif,  di  mana  bebas  berarti  indonesia  tidak memihak  salah  satu  kekuatan  dunia dan indonesia juga bebas dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mewujudkan  kesejahteraan  dan  kedaulatan  negara  Indonesia,  indonesia  juga  aktif dalam  urusan  dunia  internasional  di  mana  indonesia  ikut  andil  dalam  percaturan politik  internasional  baik  itu  membantu  menyelesaikan  permasalahan  internasional maupun  ikut  membantu  menjaga  perdamaian  dunia  (Muttaqien  &  Dharmaputra, 2013).
Dibawah  kepemimpinan  Megawati,  Indonesia  sedang  dilanda  berbagai ancaman  terorisme  di  beberapa  titik  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  pada pemerintahan  Megawati  lebih  berfokus  pada  peningkatan  keamanan  negara  yaitu penanggulangan  terorisme  (Muttaqien  &  Dharmaputra,  2013).  Tindakan  terorisme seperti Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang dinilai tidak kondusif untuk investasi. Banyak negara yang memindahkan (relokasi)  investasinya  keluar  Indonesia  dengan  alasan  keamanan.  Hal  ini  telah memberburuk keadaan ekonomi Indonesia (Wahyuni, 2008).
Bersangkutan  dengan  adanya  peristiwa  Bom  Bali  berdampak  langsung  pada kondisi  investasi,  pemerintah  mulai  melakukan  upaya  untuk  meningkatkan  kembali investasi  di  indonesia.  Baik  itu  domestik  ataupun  asing.  Yang  bertujuan  untuk meningkatkan  pertumuhan  ekonomi  indonesia  yang  tergolong  masih  lamban. Misalnya Presiden Megawati Soekarnoputri, dalam berbagai kesempatan telah melobi para kepala negara dan para kepala pemerintahan, agar pengusaha di negaranya mau menanamkan  investasi  di  Indonesia,  menghadiri  forum-forum  bisnis  di  sela-sela kunjungan di negara- negara sahabat. Disamping itu berbagai promosi untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia (Wahyuni, 2008).
Politik  luar  negeri  dibawah  kepemimpinan  Megawati  menggunakan  prinsip politik  luar  negeri  bebas-aktif.  Fokus  utama  dari  politik  luar  negeri  Megawati  ialah meningkatkan  keamanan  nasional  dan  turut  ikut  aktif  dalam  memberantas  tindak terorisme  di  lingkungan  internasional.  Dalam  pelaksanaannya,  pemerintah  Indonesia menjalin  kerjasama  dengan  negara-negara  lain  untuk memerangi  tindak  terorisme  di seluruh penjur dunia (Perikanan, 2018).

## Kebijakan Politik Dalan Dan Luar Negri Pada Masa Pemerintahan Pemerintahan Presiden Megawati

## 3. Kerjasama Indonesia Dengan Amerika Dalam Melawan Terorisme
Dengan adanya peristiwa 11 september 2001 banyak menimbulkan perubahan paradigma  tentang  “keamanan  dan  ancaman  nasional”,  terutama  bagi  negara-negara besar  khususnya  Amerika  serikat  dan  sekutunya.  Peristiwa  ini  memunculkan ketegangan  antara  Amerika  Serikat  dibawah  George  W.  Bush  dengan  dunia  islam. Ketegangan  ini  dapat  dirasakan  dari  Penyerangan  Amerika  Serikat  terhadap  dua negara  yang  berpenduduk  mayoritas  islam,  Afganistan  dan  Irak  sebagai  aksi pembalsan atas tragedi WTC (Thoiyibi, 2010).
Setahun  setelah  terjadinya  peristiwa  runtuhnya  Menara  kembar  WTC,  terjadi sebuah  tragedy  yang  memilukan  bagi  Indonesia  yaitu  peristiwa  Bom  Bali tangga 12 Oktober  2002,  kejadian  inilah  yang  membuat  megawati  membuat  Undang-Undang No.  16  tahun  2003  tentang  pemberlakuan  Perpu  No.  1  tahun  2002  tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.(Thoiyibi, 2010). pada kasus bom Bali I yang bermotifkan  radikalisme  yang  bersumber  pada  faktor  agama  dan  sosial  politik  hal tersebut  dapat  dilihat  dari  pahaman  radikal  agama  yang  dimiliki  oleh  pelaku  yang menganggap pulau Bali sebagai pulau maksiat serta tidak sesuai dengan ajaran agama (Saputra et al., 2018)
Dengan  adanya  kesamaan  permasalahan  terorisme  yang  terjadi.  Amerika Serikat berusaha menekan pemerintah Indonesia agar bermain dalam kampanye anti- torisme. Bahkan kalangan petinggi AS membuka suara agar Washington memberikan bantuan  polisi  dan  meliter  Indonesia,  selain  bantuan  ekonomi  yang  selama  ini diberikan  melalui  via  IMF  dan  Faris  Club.  Dibalik  bantuan  itu,  sebagaimana diungkapkan  sejumlah  pengamat,  AS  sebenarnya  ingin  mengintervensi  pemerintah Indonesia agar melakukan penagkapan terhadap sejumlah tokoh Islam Indonesia yang seringkali  baru  atas  tuduhan  sepihak  dan  atas  bukti-bukti  “kemasan”  AS  yang memojokkan sejumlah tokoh Islam sebagai “aktor teroris” (Romli, 2007).
Dengan  adanya  kampanye  perang  melawan  teroris,  Polri  merasa  sangat diuntungkan  dan  menjadikan  keadaanya  lebih  baik,  karena  banyaknya  bantuan  dari negara  asing  sehingga  Polri  mampu  memiliki  peralatan  muktahir,  dan  mendapatkan pelatihan-pelatihan  dalam  penanganan  teroris,  dengan  suntikan  dana  juta  dolar tersebut membuat Polri semangat melakukan perang terhadap teroris, dan selalu siap mengikuti  kepentingan  asing,  seperti  yang  menimpa  Ustadz  Abu  Bakar  Ba’asyir (Thoiyibi, 2010).
Kebijakan Politik Dalan Dan Luar Negri Pada Masa Pemerintahan Pemerintahan Presiden Megawati

## 4. SIMPULAN
Dengan  adanya  kebijakan  pembentukan  komisi  pemberantasan  koropsi  (KPK)  yang dibentuk  pada  tahun  2003.  Menjadi  langkah  menuju  upaya  pemberantasan  korupsi karena  adanya  institusi  jaksa  dan  polri  yang  pada  saat  itu  sudah  terlalu  kotor.  KPK telah  diberikan  amanat  melakukan  tugasnya  yaitu  pemberantasan  korupsi  secara professional,  intensif  dan  kesinambungan.  Pembentukan  kabinet  gotong  royong menjadi  kekuatan  politik  pada  masa  presiden  Megawati  kabinet  ini  dibentuk  pada tahun 2001 dan berakhir pada 2004. Tugas kabinet gotong royong pada saai itu adalah mengatasi  permasalahan  inflansi  atau  kenaikan  harga  barang.  Dalam  sistem  politik luar  negri  pada  masa  megawati,  Indonesia  mengutamakan  prinsip  bebas  aktif  yang berarti  indonesia  tidak  berpihak  kesalah  satu  kekuatan  dunia  dan  indonesia  bebas dalam  memutuskan  kebijakan-kebijakan  yang  bertujuan  mensejahterakan  bangsa indonesia,  serta  indonesia  juga  aktif  dalam  urusan  dunia  internasional.  Bentuk kerjasama  politik  luar  negri  adalah  kerjasama  Indonesia  dan  Amerika  dalam melakukan kampanye melawan terorisme yang ada di dunia. Kerjasama ini terbentuk karena adanya permasalahan yang sama yaitu amerika mengalami terror peristiwa 11 september 2001 dan indonesia juga mengalami tragedi Bom Bali 1 dan 2.
Kebijakan Politik Dalan Dan Luar Negri Pada Masa Pemerintahan Pemerintahan Presiden Megawati

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Rineka Cipta.
Aruma Nurjannah, I. R., Umamah, N., & . M. (2018). Megawati Presiden Political Policy in 2001-2004. February , 2 (1), 14. jurnal.unej.ac.id
Krippendoff, K. (1993). Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi . Citra Niaga Rajawali Press.
Kuhlthau, C. C. (2002). Teaching The Library Research. USA: Scarecrow Press Inc.
Milla, T. I. (2018). Studi Kepustakaan Penerapan  Konseling Neuro Linguistic Programming (NLP) Dalam Lingkup Pendidikan. Jurnal BK UNESA , 8. No. 2 .
Mirshad, Z. (2014). Motivasi konsumsi Islam versus  sekuler: studi komparatif pemikiran Al Ghazali dan Abraham Maslow . 53–63. http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/1359
Moto,  M.  M.  (2019).  Pengaruh  Penggunaan  Media  Pembelajaran  dalam  Dunia  Pendidikan.
Indonesian Journal of Primary Education , 3 (1), 20. https://doi.org/10.17509/ijpe.v3i1.16060
Muttaqien, M., & Dharmaputra, R. (2013). Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia . 5–8.
Nurjahan, I. R. A. (2017). Kebijakan Politik Presiden Megawati Tahun 2001 – 2004. Skripsi , 1–118.
Perikanan,  K.  K.  dan.  (2018). Perkembangan  Politik  Luar  Negeri  Terutama  Kerjasama Negara-Negara ASEAN . from Ropeg KKP: ropeg.kkp.go.id.
Romli, I. S. I. A. S. M. (2007). Terorisme dan Islamophobia: Fakta dan Imanjinasi Jaringan Kaum Radikal . Nuasa.
Saputra, N. A. T., Swardhana, G. M., & Wirasila, A. A. N. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Provinsi Bali. Binamulia Hukum , 7 (2), 1–15.
Suttrisno,  Nurul  Mahruzah,  D.  N.  (2022).  Mengembangkan  Kompetensi  Guru  Dalam Melaksanakan  Evaluasi  Pembelajaran  Di Era  Merdeka  Belajar. ZAHRA:  Research And Tought Elmentary School
Of Islam Journal , 3 (1), 52–61. https://doi.org/https://doi.org/10.37812/zahra.v3i1.409
Thoiyibi, M. (2010). Kebijakan Pemerintahan Megawati Soekarnoputri Tentang Terorisme . 25.
Wahyuni,  K.  (2008). Masa  Kepresidenan  Megawati  Soekarnoputri  Periode  Tahun  2001-
Kebijakan Politik Dalan Dan Luar Negri Pada Masa Pemerintahan Pemerintahan Presiden Megawati
2004 . https://repository.usd.ac.id/2048/2/031314013_Full.pdf