## Kriteria  Kepala  Negara  menurut  Hukum  Tata  Negara  Islam  (Studi  Kasus Putusan mk no. 90/puu-xxi/2023)
Khairuddin 1 ,  Ulfah  Alfiyah  Darajat 2 ,  Muhamad  Azmi 3 ,  Ahmad  Musthafa  A'zhom 4 1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
2 Universitas Malahayati Lampung, Indonesia
3 STIT Kab Tanggamus Lampung, Indonesia
4 Universitas Lampung, Indonesia
Khoiruddinmh@radenintan.ac.id
ARTICLE INFO
Article history:
Received May 07, 2024 Revised July 21 Accepted August 03, 2024

## Abstract
The issue regarding the minimum age requirements for presidential and vice presidential candidates as stated in Constitutional Court Decision No. 90/PUU- XXI/2023  has  been  on  the  public's  lips  continuously  in  the  past  year.  There have  been  many  reports  regarding  the  results  of  this  decision,  and  most recently  violations  of  the  Constitutional  Court  judges'  code  of  ethics  were discovered  in  the  decision-making  process.  This  case  has  been  widely researched (especially in the 2024 time period), but this case has never been formulated in a research problem formulation from the perspective of Islamic constitutional law, which actually has an intensity regarding the conception of the  head  of  state  (president  and  vice  president).  Therefore,  the  question regarding  how  Islamic  constitutional  law  views  this  case  is  important  to formulate  as  a  research  problem.  Based  on  the  research  results,  the Constitutional  Court  Decision  No.  90/PUU-XXI/2023  according  to  Islamic constitutional  law  is  not  contradictory  because  the  criteria  for  the  head  of state in Islamic constitutional law do not refer to age limits but to physical and spiritual  perfection.  As  for  the  head  of  state's  conception,  Islamic constitutional law is very dependent on the system of government adopted by the country. So the decision of the Constitutional Court case was returned to the discussion of constitutional law that applies in Indonesia. Keywords :  Constitutional  Court  Decision  No  90/PUU-XXI/2023,  Islamic Constitutional Law Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Islam merupakan ajaran yang menyediakan ruang ijtihad dalam wilayah siyasah (politik atau  bernegara)  selama  demi  kesejahteraan,  keadilan,  dan  kemaslahatan  bersama.(Hidayat  & Budiman, 2020, p. 125) Menurut Mas’udi, hal itu karena benang merah hukum Islam berada di dalam  beberapa  prinsip  absolut  dan  universal,  yaitu  hukum qath’i— tolak  ukur  diterimanya hukum  Islam  secara  holistik.(Mahbub,  2019,  p.  114)  Indonesia  adalah  negara  dengan  jumlah penduduk  beragama  Islam  terbesar  di  dunia.  Berdasarkan  laporan The  Royal  Islamic  Strategic Studies Centre (RISSC) yang bertajuk “ The Muslim 500: The World’s 500 Most Influetial Muslims 2024” Indonesia memiliki populasi penduduk beragama Islam sebanyak 240,62 juta . Jumlah ini menunjukkan Indonesia sebagai negara mayoritas muslim peringkat pertama di dunia, sebelum Pakistan  dengan  232,07  juta  penduduk  muslim,  kemudian  India  208,58  juta  penduduk muslim.(Annur, 2023)

## Bulletin of Community Engagement
Besarnya  populasi  umat  Islam  Indonesia,  sebagaimana  laporan  RISSC,  mengisyaratkan bahwa  ruang  ijtihad  pada  bidang siyasah di  Indonesia  seharusnya  lebih  luas  dibandingkan negara  lain.  Langsung  atau  tidak  langsung,  hukum  atau  peraturan-peraturan  yang  berlaku  di Indonesia  akan  memberi  dampak  terhadap  seluruh  warga  negara  Indonesia — yang mayoritasnya adalah umat Islam. Tetapi pada saat yang bersamaan Indonesia memiliki sistem pemerintahan  yang  berlandaskan  pada  asas  ketatanegaraan  sebagaimana  pasal  1  ayat  (3) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  1945  (UUD  1945)  menyatakan,  “Negara  Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, hukum mempunyai kedudukan sebagai landasan utama dalam peraturan  negara  Indonesia,  atau  yang  umum  disebut  dengan  negara  hukum.(Syahputra  & Adhari, 2024, p. 2920)
Dengan demikian Indonesia sebagai negara hukum tidak dapat dipahami hanya dari satu sisi,  yakni  hanya  berlandaskan  pada  hukum  positif  yang  berlaku.  Indonesia  harus  pula dipahami sebagai negara hukum yang berlandaskan pada kedudukan-kedudukan dan asas-asas hukum  baik  itu  hukum  Islam,  atau  peraturan  lain  yang  mengikat  pada  sebuah  kelompok  di daerah  (hukum  adat).  Lebih  spesifik,  apabila  ditinjau  dari  proposisi  dan  pemaparan  data terkait populasi penduduk di Indonesia, maka dalam bernegara (politik, ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, hukum, dan sebagainya) masyarakat Indonesia secara garis besarnya memiliki dua  sandaran,  yaitu  hukum  negara  dan  hukum  agama  (dalam  kasus  ini  agama  Islam).  Oleh karena itu beberapa persoalan bernegara yang terjadi di Indonesia juga harus disikapi dengan berlandaskan pada sudut pandang hukum Islam.
Dalam realitas praktik politik, setidaknya saat ini atau satu tahun belakangan, isu terkait pemilihan calon presiden dan wakil presiden menjadi buah bibir di tengah-tengah publik yang tiada  henti.  Tidak  hanya  pihak  yang  berwenang  dalam  pengambilan  keputusan,  masyarakat Indonesia  secara  umum  turut  buka  suara  menyangkut  masalah  ini.  Perkara  ini  tertuang  di dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  yang  telah  memaknai  Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 terkait ketentuan persyaratan usia minimal untuk menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden (capres-cawapres).(Kartika, 2024)
Putusan  perkara  tersebut  telah  melahirkan  banyak  silang  tafsir  berbagai  macam kalangan. Pasca putusan perkara disahkan praktik bernegara di Indonesia semakin memanas. Banyak  laporan  terhadap  hasil  putusan  tersebut,  dan  terakhir  telah  ditemukan  pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Seperti halnya  penjelasan  Jimly,(Naufal,  2023)  bahwa  dalam  salah  satu  putusan  MKMK,  Ketua  MK Anwar  Usman  kepala  hakim  (dalam  perkara  tersebut)  terbukti  melanggar  kode  etik  hakim konstitusi.
Secara khusus perkara yang menimbulkan polemik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  90/PUU-XXI/2023  terkait  pemaknaan  pasal  169  huruf  q  UU  Nomor  7  tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  adalah  pernyataan  mantan  ketua  hakim  MK  Anwar  Usman  yang berbunyi,
“Pasal  169  huruf  q  UU  No  17  Tahun  2017  tentang  Pemilu  yang  menyatakan  ‘berusia paling  rendah  40  (empat  puluh)  tahun’  bertentangan  dengan  Undang -Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang  menduduki  jabatan  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum  termasuk pemilihan kepala daerah”.
Hasil keputusan tersebut, oleh sebagian pihak, dikatakan sarat akan kepentingan. Dalam sebuah hasil riset, putusan  MK terkait  batas  usia  Capres  dan  Cawapres  ini  juga mendapat protes  dari  para  guru  besar  di  bidang  hukum,  secara  resmi  tercatat  16  Guru  Besar  atau Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi  Anwar  Usman  karena  dugaan  melakukan  pelanggaran  etik  dan  perilaku  hakim Konstitusi.  Peneliti  ICW,  Kurnia  Ramadhana  mengatakan,  para  Guru  Besar  tersebut  melihat Anwar  Usman  selaku  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  terlibat  konflik  kepentingan  ( conflict  of interest ) pada perkara 90/PUU-XXI/2023 tersebut. Perkara tersebut terkait erat dengan relasi kekeluargaan hakim terlapor yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kemenakan hakim terlapor sebagai pihak yang diuntungkan atas putusan ini.(Subandri, 2024)
Polemik putusan MK terkait pemaknaan usia minimal calon presiden dan wakil presiden sudah sangat banyak diteliti (utamanya dalam rentang tahun 2023-2024) di dalam penelitian hukum  tata  negara  dari  sudut  pandang  hukum  positif.  Namun,  perkara  ini  belum  pernah terrumuskan dalam rumusan masalah penelitian yang menggunakan kacamata hukum Islam. Oleh karenanya, pertanyaan terkait bagaimana hukum Islam memandang perkara ini menjadi hal penting untuk dirumuskan sebagai masalah penelitian.
Alasan substansial yang mendasari pentingnya mengkaji problematika putusan perkara sebagaimana yang telah disebutkan di atas, adalah intensitas hukum tata negara Islam dalam menyoroti  apa  yang  disebut  sebagai  kepala  negara  (presiden  dan  wakil  presiden).(Usman, 2021)  Hal  ini  selaras  dengan  penekanan  dari  penjelasan  Abdul  Wahab  Khallaf,  bahwa  objek kajian fiqh  siyasah atau  hukum  tata  negara  Islam  adalah  berkaitan  dengan  pengaturan  dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran  agama  dalam  rangka  merealisasikan  kemaslahatan  manusia  dan  untuk  memenuhi kebutuhannya.(Khallaf, 1977)
Relevansi  hukum  tata  negara  Islam  dengan  polemik  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  90/PUU-XXI/2023  dapat  pula  dilihat  dari  pendapat  pemikir  ketatanegaraan  Islam kontemporer  Muhammad  Husain  Haekal.  Berkaitan  dengan  sistem  pemerintahan,  apakah ajaran Islam mengenai pemerintahan itu lebih dekat dengan sistem republik dari pada sistem kerajaan, Haekal mengemukakan bahwa memang empat khalifah pada periode pertama Islam itu  dibai’at  berdasarkan  musyawarah  atau  konsultasi,  tetapi  tidak  (selalu)  melalui  pemilihan langsung,  dan  oleh  karena  itu  tidak  dapat  dikatakan  sama  dengan  sistem  parlementer  atau sistem perwakilan. Dengan pembai’atan oleh rakyat setelah berkonsultasi dengan tokoh -tokoh masyarakat  kiranya  dapat  dikatakan  bahwa  kedudukan  para  khalifah  tersebut  lebih  dekat dengan kedudukan presiden dari pada kedudukan raja.(Haekal, 1990, p. 183)
Kendati  demikian  syarat  dan  kriteria  calon  pemimpin  menurut  hukum  Islam  memang tidak  secara  gamblang  dijelaskan,  baik  di  dalam  al- Qur’an  ataupun  hadis.  Namun,  apabila ditinjau  dari  fikih siyasah ( siyasah  syar’iah :  dalam  terminologi  lain)  atau  hukum  tata  negara Islam  akan  ditemukan  sejumlah  prinsip  dasar  syarat  calon  pemimpin  menurut  Islam  yang dapat diidentifikasi. Pertama, prinsip keadilan dan keberpihakan kepada kepentingan umum. Kedua,  prinsip  kestabilan  dan  keamanan.  Ketiga,  prinsip  keadilan  sosial  dan  kesejahteraan rakyat.(Fadila Muajaba Kasanah & Kusuma Dewi, 2022) Pada poin yang terakhir, fikih siyasah menekankan  pentingnya  pemimpin  yang  mampu  mengelola  negara  dengan  baik  dan memberikan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, syarat-syarat seperti tidak sedang menjabat  dalam  jabatan  tertentu,  tidak  pernah  dihukum  pidana,  dan  dapat  menyelesaikan masa  jabatan  sebelumnya  mencerminkan  keinginan  untuk  memastikan  kontinuitas kepemimpinan dan stabilitas institusi.
Seluruh  uraian  latar  belakang  penelitian  di  atas  melahirkan  pemahaman  akan  adanya celah bagi hukum Islam untuk meletakkan fokus hukumnya kepada perkara yang kontekstual seperti  putusan  perkara  MK  Nomor  90/PUU-XXI/2023  terkait  syarat  minimal  usia  calon presiden  dan  wakil  presiden  yang  telah  menjadi  preblematika  bernegara  di  Indonesia.  Maka dari itu, bagaimana kriteria kepala negara (dalam konteks ini kriteria wakil presiden) menurut hukum tata negara Islam adalah masalah yang difokuskan dalam penelitian ini.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif  dengan  rasionalitas  untuk mengkaji  putusan  mahkamah  konstitusi  terkait  kriteria  wakil  presiden  Republik  Indonesia berdasarkan hukum tata negara Islam. Data yang digunakan berasal dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer terdiri dari Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023 yang telah memaknai Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian berupa dokumen resmi, buku, laporan, dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum tata negara Islam atau fikih siyasah .
Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode studi  dokumen  merupakan  teknik  awal  dalam  setiap  penelitian  Hukum  Normatif  maupun Hukum  Empiris . Studi  dokumen  dilakukan  dengan  cara  mempelajari,  mencermati,  dan
menafsirkan  bahan  hukum  yang  diteliti  secara  sistematis.  Tahapan  dalam  pelaksanaan penelitian  ini  meliputi:  (a)  Bahan  hukum  yang  dikumpulkan  baik  primer  maupun  sekunder diolah berdasarkan pola dan tema. (b) Selanjutnya diklasifikasikan antara bahan hukum yang satu  dengan  bahan  hukum  yang  lain.  (c)  Melakukan  interprestasi  dilakukan  penafsiran menurut peneliti, untuk memahami isi bahan hukum secara keseluruhan. (d) Disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Memahami Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
Proses  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di  Indonesia  merupakan  keberlanjutan dari  proses  reformasi,  yang  menjadi  usaha  Pemerintah  Indonesia  untuk  menciptakan mekanisme  pemilihan  pemimpin  yang  berkualitas  dan  dapat  mewakili  kepentingan  rakyat secara  efektif.  Upaya  tersebut  dapat  dilihat  dari  adanya  rumusan  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden mengingat pemilihan umum  secara  langsung  oleh  rakyat  merupakan  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  guna menghasilkan  pemerintahan  negara  yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Salah  satu  pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  mensyaratkan  adanya usia minimal  calon  presiden  dan  wakil  presiden, yakni  Pasal  5 huruf o ,  di mana  persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah  “berusia sekurang -kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;”. Sementara itu, Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 169 huruf q disebutkan bahwa persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;”
Berkaitan dengan Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 yang memaknai pasal 169 huruf (q) UU  No.  7  Tahun  2017,  yaitu  persyaratan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  “berusia  paling rendah  40  (empat  puluh)  tahun;”  memang  masalah  yang  krusial,  mengingat  adanya  dua landasan yang berbeda dalam Undang-Undang terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Terkhusus, hasil putusan perkara ini pada akhirnya berdampak terhadap integritas hakim MK.
Berdasarkan  penelusuran  bahan  hukum,  calon  Wakil  Presiden  yang  menjadi  sorotan hukum  dalam  penelitian  ini.  Mengingat  calon  Wakil  Presiden  atas  nama  Gibran  Rakabuming Raka dalam putusan perkara MK tersebut pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ketika ikut serta kontestasi politik Pemilihan Umum tahun 2024 adalah berusia 36 tahun. Sementara calon  Presiden  yang  terlibat  dalam  kasus  ini,  condong  dipermasalahkan  karena mengedepankan  tingkat  keterpilihannya  ( electability )  sehingga  tidak  menjadi  fokus  yang terdapat  dalam  perkara  putusan  MK  yang  problematik  tersebut.  Di  samping  itu  tidak ditemukan adanya keterkaitan secara hukum tata negara dari persyaratan calon presiden ini melakukan pelanggaran dalam pencalonannya.
Oleh  karena  itu,  Pasal  169  huruf q Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  sebagaimana  dimaknai  Putusan  MK  Nomor  90/PUU-XXI/2023  yang meyatakan  bahwa,  “ …  q.  Berusia  paling  rendah  40  tahun  (empat  puluh)  tahun  atau pernah/sedang  menduduki  jabatan  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum  termasuk  pemilihan kepala  daerah ”  memiliki  nuansa  politis  yang  sangat  kuat. (Pujianti,  2023)  Dikutip  dari  situs mkri.id, dijelaskan bahwa Yuliantoro dalam permohonan Perkara Nomor 159/PUU-XXI/2023 menilai pasal yang telah dimaknai MK tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Bahasa  batasan  usia  minimum  untuk  mencalonkan  diri  dalam  pemilu  bukan  sekedar ketentuan  formal,  namun  juga  mencerminkan  prinsip  fundamental  stabilitas  politik  dan kematangan kepemimpinan. Dalam menghadapi dinamika politik yang sering berubah dengan cepat, stabilitas politik dinilai menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.(Dussault & Dubois, 2003) Hal ini jelas ketika dilihat dari tujuan syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum, yaitu untuk menghasilkan seorang pemimpin  negara  atau  seorang  Presiden  beserta  Wakilnya  yang  berintegritas  serta  memiliki
sikap  atau  etika  moral  yang  baik,  dengan  adanya  pengecualian  dalam  persyaratan  tersebut dipergunakan supaya tetap terselenggaranya tatanan pemerintahan, dari prosedur pemilihan umum langsung oleh rakyat dengan mengemban masa jabatan dalam kurun waktu 5 tahun oleh karenanya  terdapat  pengecualian  dalam  persyaratan  terhadap  calon  presiden  beserta wakilnya.(Maruddani, 2019, p. 147)
Adapun  makna  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yaitu  sebagai  kepala  pemerintahan  atau kepala  negara  dan  sebagai  eksekutif  politik  pada  suatu  pemerintahan.  Hal  ini  merujuk  dari pendapat Jimly Asshiddiqie, di mana Presiden beserta Wakilnya hanya cukup disebut dengan Presiden  dan  Wakil  Presiden  saja  tanpa  disertai  seperangkat  hak  dan  kewajiban  yang didapatkan  terhadap  masing-masing,  tidak  perlu  dibedakan  kapan  harus  bertindak  sebagai kepala negara, kepala pemerintahan sebagaimana kebiasaan dalam sistem parlementer.(Subhi, 2015)
Maka persyaratan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang yang mengatur  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden,  yakni  Pasal  169 Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Secara  substansi  Undang-Undang  tersebut  mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden, sebagai berikut:
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (ayat a)
2. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakantugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika (ayat e)
3. Tidak  pernah  dipidana  penjara  berdasarkan  putusan,  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yangpidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (ayat p)
4. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun (ayat q)
5. Berpendidikan   paling   rendah   tamat   sekolah   menengah   atas, madrasah aliyah, sekolah  menengah  kejuruan,  madrasah/aliyah  kejuruan,  atau  sekolah  lain  yang sederajat (ayat r).
Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  syarat  kewarganegaraan  menjadi  poin  kritis  dalam menentukan kelayakan seorang individu untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.  Sedangkan  penetapan  batasan  usia  ini,  dalam  hasil  riset  terdahulu,  disimpulkan bertujuan untuk memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki pengalaman dan kedewasaan yang memadai dalam memimpin Negara.(Abdul Jafar, 2019, p. 86)
Perubahan  Kriteria  Wakil  Presiden  dalam  Putusan  MK  Nomor  90/PUU-XXI/2023 Menurut Hukum Tata Negara Islam (Fikih Siyasah )
Pertama-tama,  untuk  menyeleraskan  makna  Wakil  Presiden  dalam  penelitian  ini, pemaknaan itu dapat merujuk dari pandangan hukum tata negara di Indonesia, sebagaimana terdapat di dalam buku Jabatan Wakil Presiden dalam Hukum Tata Negara di Indonesia karya Mochamad  Isnaeni  Ramdan.  Menurut  Hukum  tata  negara  di  Indonesia,  Wakil  Presiden merupakan  jabatan  yang  ditemukan  pada  negara  yang  berbentuk  republik.  Demikian  juga dengan negara Indonesia, yang menganut bentuk pemerintahan republik ditemukan beberapa ketentuan yang menyebut jabatan wakil presiden dalam konstitusinya.  Namun, jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak didukung oleh ketentuan konstitusional. Terdapat beberapa kekosongan  hukum  ( rechsts-vacuum )  terkait  jabatan  Wakil  Presiden,  antara  lain  tugas  dan kewenangannya,  hubungan  kekuasaan  antar  Wakil  Presiden  dengan  Presiden  dan  dengan lembaga-negara lainnya, serta cara pertanggungjawaban Wakil Presiden.(Ramdan, 2015)
Apabila  kembali melihat saat Mohammad Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden tidak terdapat perbedaan mencolok tugas dan kewenangannya dengan Presiden Sukarno, sehingga keduanya  sering  disebut  “dwi  tunggal”.  Bahkan  periode  29  Januari  1948  sampai  dengan  4 Agustus 1949, serta periode 4 Agustus 1949 sampai dengan 20 Desember 1949 telah disusun Kabinet  Presidensial  di  bawah  kepemimpinan  Wakil  Presiden  Mohammad  Hatta  sebagai Perdana  Menteri.(Suny,  1986,  p.  68) Dalam  kaitannya  dengan  “dwi  Tunggal”  antara
Mohammad  Hatta  dengan  Sukarno,  A.K.  Pringgodigdo  menyatakan  Wakil  Presiden  sama dengan “Presiden kedua”, sebagai berikut:
“Sebetulny a  diadakan  institut  Wakil  Presiden  ini  bergandengan  dengan  adanya  figur "Dwi  Tunggal"  pada  waktu  UUD  1945  dibentuk.  Maka  itu  bagi  Wakil  Presiden  tidak disediakan  lapang  kerdja  sendiri;  ia  adalah  Presiden  kedua.  Maka  itu  juga  selama  RIS tidak  diadakan  Wakil  Presiden,  karena  waktu  itu  Sdr.  Mohammad  Hatta  mendjadi Perdana Menteri [sic!] (kursif dari penulis).” (Pringgodigdo, 1956, p. 33)
Melihat  konteks  beberapa  Undang-Undang  yang  berhubungan  dengan  Presiden  dan Wakil  Presiden,  maka  itulah  sebabnya  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak  memiliki perbedaan  syarat  pencalonan  yang  signifikan.  Belum  lagi  jika  melihat  permasalahan  itu  dari ilmu hukum tata nenegara dengan ilmu politik. Ibarat tubuh manusia, ilmu hukum tata negara diumpamakan oleh Barent sebagai kerangka tulang belulangnya, sedangkan ilmu politik ibarat daging-daging  yang melekat  di  sekitarnya  ( het  vlees  er  omheen beziet ).  Dalam  hal  ini,  negara sebagai objek studi hukum tata negara dan ilmu politik juga dapat diibaratkan sebagai tubuh manusia yang terdiri atas daging dan tulang.(Asshiddiqie, 2006, p. 45)
Namun, berdasarkan sistem UUD  1945 yang mengatakan bahwa jabatan presiden dalam negara tidaklah boleh kosong meskipun dalam jangka waktu yang sangat singkat. Hal tersebut dikarenakan  seorang  presiden  tidak  hanya  sebagai  kepala  negara,  melainkan  juga  sebagai penyelenggara  pemerintahan  dalam  sebuah  institusi  negara.  Merujuk  dari  pengertian  UUD 1945, maka disinilah peran wakil presiden dijalankan, pada saat presiden berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
Adapun dalam hukum tata negara Islam, Kepala negara atau disebut Imamah, menurut pemikiran  Al-Farabi,  dipandang  sebagai  salah  satu  aspek  penting  dalam  sebuah  sistem pemerintahan. Kepala negara memegang otoritas yang vital. Selain memiliki kekuatan sentral dalam menjalankan aturan-aturan politik kenegaraan bagi rakyatnya. Ia dalam banyak hal juga memegang  peranan  yang  menentukan  dalam  pengambilan  atau  melaksanakan  keputusan. Begitu  besar  pengaruh  dan  peranan  kepala  negara  dalam  suatu  negara,  sehingga  kekeliruan memilih  dan  menunjuk  kepala  negara  akan  menghadapkan  masyarakat  dalam  jurang kekacauan  dan  kehancuran.  Dengan  demikian,  kepala  negara  bukan  hanya  sekedar  ada  atau harus  ada,  tetapi  lebih  dari  itu  kepala  negara  harus  memiliki  kriteria-kriteria  tertentu  yang dapat menopang kedudukannya yang vital dan strategis.(Sjadzali, 1993)
Berdasarkan  hasil  penelusuran  bahan  hukum  pemaknaan  putusan  perkara  MK  Nomor 90/PUU-XXI/2023  adalah  penghapusan  syarat  pengalaman  secara  biologis,  tetapi menambahkan  syarat  pengalaman  secara  fungsional  dalam  jabatan  politik  (kepala  daerah) yang dimaknai juga sebagai kepala pemerintahan di tingkat Kota (Wali Kota). Apabila mengacu dari  pemaknaan  tersebut  maka  perubahan  batas  usia  calon  Wakil  Presiden  sebagaimana termaktub  di  dalam  putusan  MK  sejatinya  tidaklah  bertentangan  dengan  hukum  tata  negara Islam.
Ditinjau  dari  hukum  tata  negara  Islam  tentang  konsepsi  dan  kriteria  seorang  kepala negara  sangat  ditentukan  oleh  sistem  yang  dianut  oleh  suatu  negara.  Kendatipun  demikian, para ulama tetap memberikan pandangan terkait sistem pemerintahan yang ideal untuk suatu negara sekalipun pandangan itu sangat beragam. Secara garis besar pandangan mereka dapat digolongkan sebagai berikut:
1. Golongan  yang  menghendaki  agar  sistem  pemerintahan  Islam  harus  mengikuti  pola yang pernah diterapkan Nabi Muhammad saw dan khufa Al-Rasyidin.
2. Golongan  yang  hendak  menerapkan  ajaran-ajaran  Islam  secara  tekstualis sebagaimana yang terdapat dalam Al- Qur’an dan Hadis Nabi.
3. Golongan  yang  menghendaki  agar  penerapan  ajaran  Islam  dalam  pemerintahan dengan  cara  mengambil  esensi  dan  semangat  yang  terkandung  dalam  ajaran Islam.(Sjadzali, 1993)
Berkaitan  dengan  kategori-kategori  di  atas,  Al-Farabi  cenderung  pada  kategori  ketiga yaitu  memandang  bahwa  yang  terpenting  adalah  agar  semangat  ajaran  Islam  dapat diaplikasikan  dalam  sistem  pemerintahan.  Hal  ini  terlihat  dari  obsesinya  untuk  mewujudkan
masyarakat yang baik dan sejahtera. Oleh karena itu, kepala negara adalah orang yang mampu membuat  peraturan  dan  melaksanakan  peraturan  tersebut  menuju  tercapainya  masyarakat yang  baik  dan  sejahtera.  Kemampuan  seperti  ini  hanya  dapat  dimiliki  oleh  orang  yang berkualifikasi  sebagai  nabi  atau  rasul.  Karena  nabi  dan  rasul  sudah  tidak  ada,  maka  yang mendekati sifat-sifat nabi dan rasul adalah para filosofi yang memiliki akal mustafat. Dan jika tidak ditemukan sifat itu pada diri seseorang, maka dapat merupakan gabungan dari beberapa orang secara kolektif.
Dalam penelusuran bahan hukum peneliti mendapati satu rujukan yang lebih terperinci terkait  kriteria  kepala  negara  dari  pemikiran  Al-Farabi.  Menurut  Al-Farabi,  kepala  negara adalah mereka yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: (1) memiliki kesempurnaan anggota tubuh; (2) memiliki pengertian (ilmu pengetahuan dan/atau wawasan) yang luas; (3) mampu menjabarkan seluruh yang dikatakannya; (4) memiliki kesempurnaan daya ingat; (5) memiliki kesanggupan  untuk  menangkap  inti  dari  suatu  persoalan;  (6)  memiliki  kesanggupan  untuk menyampaikan  keinginannya  kepada  orang  lain  dengan  penuh  kecintaan  kepada  ilmu pengetahuan;  (7)  menghindari  perbuatan-perbuatan  yang  sia-sia;  (8)  dapat  mengatasi keinginan yang berlebih-lebihan dalam makan, minum, dan dorongan hawa nafsu lainnya; (9) mencintai  kebenaran  dan  membenci  kepalsuan;  (10)  lapang  dada  dan  cinta  keadilan  dan membenci  pemaksaan  dan  kesewenang-wenangan;  (11)  memiliki  kesanggupan  untuk menyebarkan  keadilan  tanpa  suatu  paksaan,  tidak  mengenal  rasa  takut  dalam  mengerjakan sesuatu yang menurut keyakinannya sebagai suatu kebenaran yang harus dilaksanakan; (12) memiliki cukup kekayaan.(Usman, 2021)
Berdasarkan dua belas sifat atau kriteria kepala negara dalam hukum tata negara Islam tidak  sama  sekali  tidak  mengisyaratkan  adanya  batas  usia.  Bahkan,  secara  historis,  jika mengenyampingkan  bentuk  sistem  pemerintahan  dalam  kasus  ini,  salah  satu  khalifah  pada masa  dinasti  Umayyah,  Khalifah  ketiga,  Mu’awiyah  bin  Yazid  bin  Mu’awiyah  (atau  dikenal Mu’awiyah  II)  berkuasa  saat  berusia  17  tahun. (Usman,  2021)  al-Damiji  dan  al-Mawardi mislanya  mengajukan  sepuluh  syarat  bagi  calon  kepala  negara  serta  kepala  pemerintahan, yaitu Islam, berakal, laki-laki, merdeka, berperilaku adil, berilmu, memahami masalah, mampu mencari  jalan  keluar  ketika  menghadapi  berbagai  permasalahan,  sabar,  lapang  dada,  tidak rakus jabatan, dan berasal dari suku Quraisy. (Ma’mun, 2014) Di samping itu, ajaran Islam juga memberi tanda-tanda sifat pemimpin ideal secara luas. Hal ini merujuk pada sifat Rasulullah Muhammad  SAW,  antara  lain siddiq (jujur), amanah (terpercaya), tabligh (menyampaikan), fathanah (cerdik).
Dengan demikian dapat disimpulkan hukum tata negara Islam memandang Putusan MK Nomor  90/PUU-XXI/2023  sebagai  putusan  yang  tidak  bertentangan  dengan  produk  hukum tertulis  yang  mengatur  (regaling)  kehidupan  bernegara  atau  yang  dalam  hukum  tata  negara formal  disebut  dengan  perundang-undangan.  Namun,  jika  dikembalikan  kepada  konsepsi tentang kriteria kepala negara dalam hukum tata negara Islam yang sangat bergantung pada sistem yang dianut oleh negara tersebut maka, maka putusan perkara MK terkait perubahan batas  usia  calon  presiden  dan  wakil  presiden  tersebut  juga  dikembalikan  kepada  diskusi hukum tata negara yang berlaku di negara Indonesia.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  ini  adalah,  bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 90/PUU-XXI/2023  tentang  perubahan  syarat  minimal  usia  Calon  Presiden  menurut hukum tata negara Islam atau fikih siasah tidak bertentangan. Hal ini karena dalam hukum tata  negara  Islam  kriteria  kepala  negara  tidak  merujuk  kepada  batasan  usia  melainkan pada  kesempurnaan  jasmani  dan  rohani.  Kendati  demikian,  konsepsi  kepala  negara menurut  hukum  tata  negara  Islam  sangat  bergantung  pada  sistem  pemerintahan  yang dianut oleh negara tersebut. Maka, putusan perkara MK terkait perubahan batas usia calon presiden  dan  wakil  presiden  tersebut  juga  dikembalikan  kepada  diskusi  hukum  tata negara  yang  berlaku  di  negara  Indonesia.  Didasari  oleh  kesimpulan  penelitian,  secara akademis hukum tata negara Islam hendaknya dikembangkan untuk memberikan acuan yang  lebih  mengerucut  terhadap  konsepsi  kepala  negara  berdasarkan  sistem-sistem pemerintahan  yang  telah  eksis  di  dunia.  Niscaya,  hal  ini  akan  sangat  diperlukan  oleh negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, dan utamanya negara- negara  yang  menganut  sistem  presidensial  seperti  Indonesia.  Untuk  itu,  secara  khusus para  sarjana  hukum  tata  negara  disarankan  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut terkait  konsepsi  kepala  negara  dalam  negara  yang  menganut  sistem  pemerintahan presidensial.

## REFERENSI
Abdul Jafar, W. (2019). IMPLEMENTASI NILAI NILAI FIQH SIYASAH DALAM PERATURAN DAERAH  (PERDA)  SYARI’AH. AL  IMARAH :  JURNAL  PEMERINTAHAN  DAN  POLITIK ISLAM , 4 (1), 83. https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2169
Annur, C. M. (2023). 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin! Databoks.
Asshiddiqie,  J.  (2006). Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara (Jilid  1,  Vol.  1).  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Dussault,  G.,  &  Dubois,  C.-A.  (2003).  Human  resources  for  health  policies:  a  critical component  in  health  policies. Human  Resources  for  Health , 1 (1),  1. https://doi.org/10.1186/1478-4491-1-1
Fadila  Muajaba Kasanah, & Kusuma Dewi, D. S. (2022). ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN  MENTERI  DALAM  PARTAI  POLITIK  BERDASARKAN  UNDANG  -UNDANG PASAL 23 NOMOR 39 TAHUN 2008. Journal of Governance Innovation , 4 (2), 153 – 162. https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i2.1496 Haekal, M. H. (1990). Sejarah Hidup (A. Audah (trans.)). Antanusa.
Hidayat,  A.,  &  Budiman.  (2020).  Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Pembentukan  Daerah Otonom  Baru  Sebagai  Upaya  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat. Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam) , 3 (1), 125 – 134. https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5660 Kartika, M. (2024). UU MK Digugat Usai Putusan Ketentuan Syarat Usia Capres-Cawapres . Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia. Khallaf, A. W. (1977). Al-Siyasah al- Syar’iyyah . Dar al-Anshar.
Ma’mun, M. (2014). Pemikiran Hukum Tata Negara Fazlur Rahman. Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 5 (2), 236 – 257.
Mahbub,  S.  (2019).  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  Politik  (KIHSP)  dan  Kovenan Internasional  Hak  Ekonomi  Sosial  Budaya  (KIHESB)  Korelasinya  dengan  Maqashid Al- Syari’ah Perspektif Hukum Islam. Jurnal Yustitia , 20 (2), 112 – 126.
Maruddani,  R.  I.  (2019).  Analisis  Persyaratan  Calon  Presiden  dan  Walik  Presiden Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum.  In Doctoral Dissertation . Universitas Islam Indonesia. Naufal, M. (2023). MKMK Pecat Anwar Usman dari Jabatan Ketua MK . Tirto.Id.
Pringgodigdo, A. . (1956). Kedudukan Presiden Menurut Tiga Undang-Undang Dasar dalam Teori dan Praktek . Pembangunan.
Pujianti,  S.  (2023). Putusan  MK  Soal  Usia  Capres-Cawapres  Dinilai  Menimbulkan Problematika Hukum . Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia.
Ramdan,  M.  I.  (2015). Jabatan  Wakil  Presiden  Menurut  Hukum  Tata  Negara  Indonesia . Sinar Grafika. Sjadzali, M. (1993). Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran . UI-Press.
Subandri,  R.  (2024).  Tinjauan  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU- XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik , 2 (1), 135 – 153.
Subhi,  A.  F.  (2015).  Pengusulan  Pasangan  Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden SebagaiPeserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres. Jurnal Cita Hukum .
Suny,  I.  (1986). Pergeseran  Kekuasaan  Eksekutif  Suatu  Penyelidikan  dalam  Hukum  Tata Negara . Aksara Baru.
Syahputra, U., & Adhari, A. (2024). Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan  Calon  Wakil  Presiden  Menurut  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945:  Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal , 6 (5), 2919 – 2930.
https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i5.2232
Usman.  (2021). Hukum  Tata  Negara  Islam:  Refleksi  Pemikiran  atas  Sejarah,  Ajaran,  dan Ketatanegaraan Islam (Cet II). Gunadarma Ilmu.
Copyright Holder:
© Khairuddin et al., (2024)
First Publication Right : © Bulletin of Community Engagement
This article is under:
CC BY SA