## Original Research Paper

## Pendampingan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa
Lilik Handajani 1 , Akram 2 , Saipul Arni Muhsyaf 2 , Ayudia Sokarina 4
1 Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;
https://doi.org/10.29303/jpmpi.v3i2.1127
Sitasi:  Handajani,  L.,  Akram.,  Muhsyaf,  S.  A  &  Sokarina.  A.  (2021).  Pendampingan  Tata  Kelola  Keuangan  Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA 4(4)

## Article history
Received: 02 Oktober 2021
Revised: 20 Oktober 2021 Accepted: 07 November 2021
*Corresponding Author : Lilik Handajani , University of Mataram, Mataram, Indonesia; Email: lilikhandajani@unram.ac.id
Abstract: The  main  problem  in  managing  village-owned  enterprises (known  as  BUMDes)  is  the  sustainability  of  economic  enterprises  after BUMDes  is  formed.  Many  BUMDes  are  then  inactive  after  being  formed due  to  problems  in  their  management.  Problems  with  procedures  in financial management are indicated as the main factor causing problems in the management of BUMDes in addition to other factors such as the limited ability  of  BUMDes  managers  and  lack  of  supervisory  functions.  Most BUMDes managers have limited knowledge, understanding, and abilities in administering and reporting business finances. This condition will certainly be  an  obstacle  to  business  continuity  and  the  continuous  progress  of BUMDes  as  a  productive  economic  business  in  the  village  which  is expected to support the welfare of the village community. This partnership community  service  activity  is  carried  out  through  a  pattern  of  mentoring assistance  to  BUMDes  managers  in  Peteluan  Indah  Village  who  are  still experiencing  problems  in  administering  and  reporting  BUMDes  finances due  to  limited  knowledge  and  human  resource  capabilities  of  BUMDes managers.  This  assistance  activity  is  carried  out  through  an  evaluation  of the  institutional  aspects,  business  management  and  financial  management of BUMDes. The results of this mentoring activity provide a strengthening of  the  organizational  structure  related  to  the  duties,  functions  and authorities  of  BUMDes  managers,  advisors  and  supervisors.  From  the aspect of business management, this activity can direct the management of existing  BUMDes  businesses  and  identify  other  economic  business opportunities  according  to  the  superior  potential  of  the  village.  From  the aspect  of  financial  governance,  this  mentoring  activity  can  evaluate weaknesses  and  problems  in  the  pattern  of  financial  management  through financial  administration  and  reporting  that  are  needed  to  support  financial accountability  and  transparency  to  realize  best  practices  in  BUMDes financial governance.
Keywords: BUMDes, financial governance, tranparency, accountability Pendahuluan
adan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program unggulan dalam pemberdayaan  perekonomian  desa.    Undang- undang tentang Desa pada tahun 2014 memberikan kewenangan  bagi  desa  melalui  dana  desa  dalam mengalokasikan  sumberdaya  keuangannya  untuk pemberdayaan  ekonomi  desa,  yang  salah  satunya melalui  melalui  pembentukan  badan  usaha  milik
desa  (BUMDES).    Data  Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa  PDTT)  menyatakan  sampai  akhir tahun  2018,  sebanyak  61  persen  desa  telah memiliki BUMDes atau telah terbentuk 45.549 unit BUMDes  di  Indonesia,  dan  jumlah  ini  meningkat dari jumlah BUMDes pada tahun 2014 yang hanya sejumlah  1.022  (Nasruhaq,  2019).    Di  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat,  data  Badan  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Pemerintahan  Desa  (BPMPD)
B
Handajani et al ., Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2021, 4 (4): 296-303
Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  menyatakan  bahwa dari sebanyak 955 desa di 10 kabupaten/kota hanya 422  desa  yang  memiliki  BUMDEs  dan  BUMDes yang  aktif  hanya  222  (Ridwan  &  Puti,  2016). Kondisi ini ditengarai karena pengelolaan BUMDes yang masih kurang bagus, sebagian besar BUMDes bergerak  di  usaha  simpan  pinjam  dan  bukan  di sektor  usaha,  dana  yang  dikelola  relatif  rendah, serta kemampuan jiwa usaha pengelola yang rendah dan fungsi pengawasan yang kurang.
Regulasi  terbaru  dalam  Permendesa  dan  PDTT No  13  Tahun  2020  tentang  Prioritas  Penggunaan Dana  Desa  Tahun  2021    secara  eksplisit menyatakan  bahwa  penggunaan  dana  desa  harus diprioritaskan  untuk  penguatan  segala  bentuk kegiatan  ekonomi  desa  dan  peningkatan  kualitas sumber  daya  manusia  untuk  membangun  ekonomi kreatif  dengan  memanfaatkan  semua  peluang    di desa.  Salah  satu  elemen  penting  dalam  penguatan perekonomian  desa  adalah  melalui  pengembangan BUMDes yang didukung oleh kemampuan sumberdaya  pengelola  dalam  menjalankan  usaha BUMDes.    Implementasi  regulasi  ini  perlu didukung  pengelolaan  BUMDes  dan  kapasitas pengelola  yang  memiliki  kemampuan  manajemen usaha  dan  pengelolaan  keuangan    yang  baik. Namun  demikian  sebagian  BUMDes  mengalami permasalahan  dalam  pengelolaannya.    Dari  45.549 BUMDes  yang  ada  di  desa-desa  Indonesia sebanyak  90%  belum  dapat  berjalan  dengan  baik, yang  diindikasikan  karena  masalah  prosedur pengelolaan  keuangan  BUMDes  (Resti,  2019). Studi Agunggunanto dkk. (2016) pada BUMDes di Kabupaten  Jepara  mengungkapkan  banyak  desa yang  gagal  menjalankan  BUMDes  karena  kurang siapnya  desa  dan  minimnya  potensi  yang  dimiliki desa,  terutama  berkaitan  dengan  keterbatasan  jenis usaha yang dijalankan, pengetahuan dan kemampuan  pengelola  BUMDes  serta  partisipasi masyarakat  yang  rendah.  Sejalan  dengan  temuan sebelumnya  hasil  penelitian  Titioka  dkk.  (2020) menyatakan dalam pengelolaan BUMDEs diperlukan  ketrampilan  dan  komitmen  penerapan tata kelola laporan keuangan sesuai siklus akuntansi karena masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola  BUMDes  tentang  tata  kelola  BUMDes yang  baik,  akuntabel  dan  transparan.    Dari  aspek pengawasan, studi Oktaviani & Nuswantara (2020)
pada  BUMDes  di  Kabupaten  Sidoarjo  menyatakan bahwa tingkat implementasi prinsip-prinsip pengendalian internal pada BUMDes masih rendah. Hal  ini  mengimplikasikan  bahwa  tata  kelola keuangan BUMDes menjadi faktor krusial keberhasilan  pengelolaan  BUMDes.  Oleh  karena itu  pengelolaan  BUMDes  harus  transparan  dan berorientasi  pada  proses  serta  dikelola  secara profesional  oleh  SDM  kompeten  yang  memiliki kemampuan  dan  keahlian  dalam  bidang  akuntansi (Musafa,  Hernawan  &  Dewi,  2018).  BUMDES merupakan  kunci  kekuatan  perekonomian  desa sehingga  harus  dikelola  dengan  penuh  tanggung jawab  karena  BUMDes  adalah  bentuk  usaha  yang dimiliki  oleh  seluruh  masyarakat  desa,  dan  bukan hanya  perorangan  atau  kelompok  tertentu.  Dengan pengelolaan potensi ekonomi dan alokasi sumberdaya dengan tepat maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil penelitian  Dwiningwarni  &  Amrulloh  (2020) mendukung argumentasi tersebut bahwa keberadaan  BUMDes  sangat  diperlukan  oleh masyarakat  dan  alokasi  dana  desa  untuk  program pemberdayaan melalui BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah  satu  kunci  keberhasilan  pengelolaan BUMDes adalah tata kelola keuangan.  Melalui tata kelola keuangan yang baik maka BUMDes menjadi lembaga  ekonomi  desa  yang  transparan  dan akuntabel  dalam  memberikan  pertanggungjawaban sehingga  akan  didukung  oleh  masyarakat  desa. Kesulitan  dalam  pengelolaan  keuangan  BUMDes menjadi permasalahan pada sebagian besar BUMDes yang ada, tidak terkecuali BUMDes pada Desa  Peteluan  Indah  yang  berada  di  Kecamatan Lingsar  Kabupaten  Lombok  Barat.        Berdasarkan hasil  survei  awal  menunjukkan  bahwa  pengelola BUMDes  hanya  melakukan  pengelolaan  keuangan secara  umum  seperti  pencatatan  kas  dan  pelaporan dengan  cara  sederhana.  Meskipun  tata  cara  seperti ini  dianggap  sebagai  hal  yang  umum  dan  sudah biasa  dilakukan,  maka  akan  sulit  untuk  dapat melakukan  evaluasi  terhadap  kinerja  dan  hasil usaha  BUMDes  maupun  tindakan  pengawasannya karena terbatasnya dokumen pendukung yang dapat diverifikasi untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan  BUMDes.    Sesuai  dengan  Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 pengelolaan BUMDes harus  mencakup  4  tahapan  yaitu  penganggaran,
Handajani et al ., Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2021, 4 (4): 296-303
penatausahaan, pelaporan dan pengendalian internal. Tujuannya  agar  BUMDes  yang  dimiliki  oleh masyarakat  desa  menjadi  akuntabel  dan  transparan dalam  pengelolaannya  serta  dapat  dievaluasi kinerjanya  sehingga  dapat  berkembang  menjadi usaha  ekonomi  masyarakat  desa  yang  semakin maju.  Pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan BUMDes memerlukan penatausahaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Adanya laporan keuangan BUMDes akan membantu  mencerminkan  kondisi  keuangan  usaha dan  berperan  dalam  membantu  pengambilan keputusan di masa mendatang (Irawati & Martanti, 2017).  Untuk  menunjang  tercapainya  tujuan tersebut  maka  diperlukan  upaya-upaya  untuk mendampingi  pengelola    BUMDes  pada  desa Peteluan  Indah dalam melakukan dan memperbaiki tata  kelola  keuangan  BUMDes  menjadi  lebih  baik sejalan  tujuannya  untuk  pemberdayaan  ekonomi desa  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat desa.
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  Kemitraan  ini bertujuan  untuk:  (1)  memberikan  pengetahuan  dan pemahaman  bagi  pengelola  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  tentang  pentingnya  tata  kelola keuangan dalam menjalankan usaha BUMDes agar kinerja  BUMDes  dapat  dievaluasi,  (2)  merancang kebutuhan  dokumen  keuangan  yang  diperlukan dalam penatausahaan dan pelaporan usaha BUMDes,  seperti  pencatatan  transaksi  sesuai dengan  kaidah  akuntansi,  penyusunan  laporan  arus kas,  laporan  hasil  usaha  dan  laporan  posisi keuangan BUMDes; dan (3) mendampingi pengelola  BUMDes  dalam  mengimplementasikan kegiatan  penatausahaan  dan  pelaporan  keuangan sehingga  pada  akhirnya  pengelola  BUMDes menjadi  mandiri  dalam  menerapkannya.    Hasil kegiatan pengabdian kemitraan ini dapat memberikan  kontribusi  bagi  pengelola  BUMDes dan  pemangku  kepentingan  desa  (Kepala  desa  dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa/BPD dan  masyarakat  pada  umumnya)  dapat    memiliki pengetahuan  dan  pemahaman  yang  baik  tentang best  practices pengelolaan  BUMDes  sesuai ketentuan  yang  berlaku.    Melalui  kegiatan pendampingan  kepada  pengelola  BUMDes,  dapat dirancang  dokumen  penatausahaan  dan  pelaporan usaha  BUMDes  sehingga  dapat  digunakan  sebagai mekanisme  evaluasi  terhadap  keberhasilan  usaha
BUMDes dan tindakan pengawasan yang diperlukan.    Pada  akhirnya  hasil  kegiatan pendampingan tata kelola keuangan BUMDes dapat ditindaklanjuti  dan  dilaksanakan  secara  mandiri oleh  pengelola  BUMDes  sehingga  menjadi  usaha pemberdayaan  ekonomi  desa  yang  transparan  dan akuntabel.

## Metode
Kegiatan  pengabdian  kemitraan  ini  dilakukan pada  Desa  Peteluan  Indah  Kecamatan  Lingsar Kabupaten  Lombok  Barat  selama  periode  Mei  – September 2021.  Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. menginformasikan  kepada  Kepada  Desa  dan pengelola  BUMDes  di  Desa  Peteluan  Indah tentang tujuan kegiatan pengabdian masyarakat  kemitraan  untuk  membantu  dan mendampingi  pengelola  BUMDes  dalam melaksanakan  tata  kelola  keuangan  yang  tepat sesuai ketentuan yang berlaku.
2. melakukan  pertemuan  pendahuluan  dalam suatu  forum  diskusi  informal  dengan  kepala desa  dan  pengelola  BUMDes  sehingga diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama tentang  tujuan  dari  kegiatan  pengabdian kemitraan.
3. melakukan  pertemuan  dan  interview  awal secara  mendalam  dengan  kepala  desa  dan pengelola  BUMDes  tentang  jenis  usaha ekonomi  yang  dijalankan  BUMDes,  pola pengelolaan keuangan, pencatatan dan pelaporan  yang  selama  ini  dilakukan  sehingga diperoleh  gambaran  secara  lengkap  tentang kelemahan  dan  permasalahan  yang  ada  dalam pengelolaan keuangan BUMDes saat ini.
4. mengidentifikasi  dan  merancang  kebutuhan dokumen penataausahaan dan pelaporan keuangan  yang  diperlukan  untuk  menunjang transparansi
dan akuntabilitas
pertanggungjawaban keuangan BUMDes.
5. melakukan pendampingan tentang penggunaan dokumen penatausahaan dan pelaporan keuangan  BUMDes  sehingga  pada  akhirnya pengelola  BUMDes    mampu  secara  mandiri melakukan  penatausahaan  dan  pelaporan keuangan.    Melalui  pelaporan  keuangan  yang terdokumentasi  dengan  baik  maka  akan memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian  serta  mengevaluasi    kemajuan
Handajani et al ., Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2021, 4 (4): 296-303
dan  keberhasilan  BUMDes  dan  mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

## Gambar1.Pengabdian Pendampingan BUMDes

## Hasil dan Pembahasan
Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat kemitraan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan tentang tata  kelola keuangan  BUMDes.    Dengan  khalayak  sasaran adalah  kepala  desa  dan  aparatur  desa,  pengelola BUMDes  dan  kelompok  masyarakat  yang  relevan, kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini diharapkan  dapat  memberikan  solusi  terhadap pengelolaan  BUMDes  yang  lebih  baik  sebagai bentuk  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  desa Peteluan  Indah  Kecamatan  Lingsar  Kabupaten Lombok  Barat.    Untuk  menunjang  pelaksanaan kegiatan  ini  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan. Tahap  pertama,  dilakukan  pertemuan  informal dengan  kepala  desa  dan  pengelola  BUMDes sebagai  bentuk  pertemuan  awal  sehingga  diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama tentang tujuan dari  kegiatan  pengabdian  kemitraan.  Setelah  dapat mengetahui  permasalahan  dalam  pengelolaan BUMDes  maka  tahap  kedua  adalah  merancang kebutuhan  dokumen  keuangan  yang  diperlukan dalam penatausahaan dan pelaporan usaha BUMDes,  seperti  pencatatan  transaksi  sesuai dengan  kaidah  akuntansi,  penyusunan  laporan  arus kas,  laporan  hasil  usaha  dan  laporan  posisi keuangan  BUMDes.  Tahap  terakhir  dari  kegiatan ini  adalah,  melakukan  diskusi  dan  pendampingan bagi pengelola BUMDes dalam mengimplementasikan  kegiatan  penatausahaan  dan pelaporan  keuangan  sehingga  pada  akhirnya pengelola  BUMDes  dapat  menerapkannya  secara mandiri.    Berikut  ini  uraian  dari  masing-masing kegiatan pengabdian  kemitraan melalui pendekatan pendampingan BUMDes.
1. Identifikasi  Permasalahan  BUMDes  dengan Pemangku Kepentingan
Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali  dengan  hasil  diskusi  awal  secara  informal dengan  pemangku  kepentingan  desa  seperti  kepala Desa  dan  perangkat  desa,  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  dan  perwakilan  BUMDes  tentang keinginan  dan  harapan  agar  BUMDes  pada  Desa Peteluan  Indah  dapat  lebih  maju    dan  dikelola secara transparan, melibatkan peran aktif masyarakat    serta  dapat  dilakukan  diversifikasi usaha  BUMDes  sehingga  dapat  berkontribusi terhadap  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  desa. Menindaklanjuti  harapan  tersebut  maka  dilakukan diskusi  yang  dihadiri  kepala  desa  dan  perangkat desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), pengelola  BUMDes,  Kelompok  pemuda  dan perwakilan  masyarakat  dalam  suatu  pertemuan yang dilaksanakan pada kantor Desa Peteluan Indah pada  Hari  Rabu,  22  September  2021.    Kegiatan dilakukan  dalam  bentuk  penyampaian  materi tentang  tata  kelola  keuangan  BUMDes  dari  tim pengabdian  masyarakat  Universitas  Mataram, kemudian  dilanjutkan  dengan  diskusi  dan  tanya jawab  dengan  peserta  rapat  terkait  dengan permasalahan dalam pengelolaan keuangan BUMDes.    Peserta  berperan  aktif  dan  responsif dalam  mendiskusikan  permasalahan  pengelolaan BUMDes sehingga pembahasan dapat menghasilkan beberapa hal yang sebagai berikut:
a. usaha BUMdes yang dijalankan relatif terbatas bidang  usahanya,  terutama  hanya  berkaitan penjualan  pakan  ikan  sesuai  dengan  potensi yang  dimiliki  desa  sehingga  memberikan pendapatan  desa  yang  terbatas.    Terdapat keinginan  dari  pemangku  kepentingan  desa untuk  mengembangkan  potensi  desa  yang  ada dengan melakukan diversifikasi usaha BUMDes yang bisa menambah pendapatan. b. pengelolaan  BUMDes  yang  saat  ini  berjalan (penjualan pakan ikan) stagnan tanpa perkembangan  usaha  yang  berarti,  sehingga tidak  dapat  dievaluasi  perkembangan  kinerja BUMDes.
c. belum  adanya  sarana  untuk  melakukan evaluasi  dan  pengawasan  terhadap  capaian kinerja BUMDes maupun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes.
d. adanya  ketidakjelasan  dan  tumpang  tindih deskripsi  tugas  dan  kewenangan  dalam struktur organisasi antara pengawas, penasehat dan pengelola BUMDes.
Handajani et al ., Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2021, 4 (4): 296-303
e. tidak  adanya  bukti  transaksi  berupa  dokumen terhadap  aktivitas  pengelolaan  keuangan BUMDes  seperti  pembelian  aset,  pengeluaran dan penerimaan kas.
f. pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan BUMDes  tidak  dilakukan  secara  periodik dalam  bentuk  pelaporan  keuangan  seperti laporan  hasil  usaha,  laporan  perubahan modal/ekuitas,  laporan  aset,  laporan  posisi keuangan maupun laporan arus kas.
g. pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  belum  memiliki  peran  yang  berarti dalam mendorong kemajuan BUMDes, seperti memberikan  saran  dan  rekomendasi  yang dibutuhkan  karena  keterbatasan  pengetahuan dalam pengelolaan operasional maupun keuangan BUMDes.
h. meskipun  seringkali  mendapatkan  kegiatan pelatihan  manajemen  usaha  dan  keuangan namun  masih  rendah  komitmen  yang  tinggi dari  pengelola  BUMDes  dalam  menjalankan manajemen  administrasi  dan  tata  kelola keuangan  BUMDes  yang  dijalankan  secara konsisten.
2. Perancangan Kebutuhan
Dokumen
Penatausahaan dan Pelaporan Usaha BUMDes. Berdasarkan  permasalahan  yang  ada  dalam pengelolaan usaha dan keuangan BUMDes tersebut maka diberikan langkah-langkah pemecahan masalah  sehingga  dapat  memberikan  kontribusi dalam  meningkatkan  peran  BUMDes  sebagai lembaga  ekonomi  desa  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun pendekatan  untuk  memecahkan  permasalahan dilakukan  dalam  aspek  pembenahan  manajemen usaha dan  tata kelola keuangan sebagai berikut:
a. pembenahan  struktur  organisasi  dan  dekripsi tugas  dan  kewenangan  yang  jelas  antara pengelola BUMDes, kepala desa dan pengawas  dari  BPD  sehingga  tidak  terjadi tumpang  tindih  kewenangan  dari  masing- masing pihak.
b. penguatan peran dan kemampuan dari anggota BPD yang ditunjuk sebagai
pengawas/penasehat  dari  BUMDes  dalam menjalankan  kegiatan  operasionalnya  dan tanggung jawab keuangan pengelolaan BUMDes.
c. perbaikan  tata  kelola  keuangan  BUMDes melalui perancangan dokumen-dokumen
transaksi  yang  diperlukan  dalam  pencatatan transaksi  seperti  buku  aset,  buku  kas  masuk- kas  keluar,  buku  piutang  dan  buku  utang. Semua  transaksi  yang  telah  diverifikasi  dan diotorisasi  harus dicatat secara kronologis. d. diperlukan  mekanisme  pertanggungjawaban dan evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan keuangan BUMDes dalam bentuk laporan  hasil  usaha,  laporan  perubahan modal/ekuitas,  laporan  aset,  laporan  posisi keuangan maupun laporan arus kas.
e. pemberian  penguatan  positif  dan  motivasi kepada pengelola BUMDes agar implementasi tata kelola keuangan BUMDes dapat dilaksanakan  secara  konsisten  dan  komitmen yang  tinggi  agar  BUMDEs  menjadi  lembaga ekonomi  desa  yang  semakin  berkembang untuk kesejahteraan masyarakat desa.
3. Pendampingan  Penatausahaan  dan  Pelaporan Keuangan BUMDes.
Untuk dapat mengimplementasikan  tata kelola keuangan secara mandiri, pengelola BUMDes harus memiliki  pengetahuan  yang  memadai  tentang menjalankan kegiatan operasional usaha, penatausahaan  dan  pelaporan  keuangan  BUMDes. Kegiatan  pendampingan  ini  dilakukan  fokus  pada aspek  kelembagaan,  pemilihan  usaha,  manajemen usaha  dan  tata  kelola  keuangan  yang  diuraikan sebagai berikut:
(1)  Penguatan Kelembagaan BUMDes BUMDes harus memiliki struktur organisasi  dan  deskripsi  tugas  dan  kewenangan yang  jelas  diantara  fungsi  pelaksana  operasional, penasehat  dan  pengawas.    Pengelola  atau  pengurus BUMDes  dipilih  dalam  suatu  musyawarah  desa dan bertanggungjawab menjalankan kegiatan operasional  BUMDes.  Kewenangan  dari  pengurus BUMDes adalah melaksanakan dan mengembangkan  BUMDes    agar  menjadi  lembaga yang  melayani  kebutuhan  ekonomi  dan/atau pelayanan  umum masyarakat Desa;  menggali dan memanfaatkan  potensi  usaha  ekonomi  Desa  untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan melakukan  kerjasama  dengan  lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya. Adapun kewajiban dari Pengurus  BUMDes  adalah  membuat  laporan keuangan  seluruh  unit-unit  usaha  BUMDes  setiap bulan,  laporan  perkembangan  kegiatan  unit-unit usaha  BUMDes  setiap  bulan  dan  memberikan laporan  perkembangan  unit-unit  usaha  BUMDes
Handajani et al ., Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2021, 4 (4): 296-303
kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya  2  (dua)  kali  dalam  1  (satu) tahun.
Dalam menjalankan kegiatannya, BUMDes akan diawasi oleh pengawas  yang terdiri dari ketua dan anggota yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dipilih  melalui musyawarah  desa.  Pengawas  bertugas  mengawasi semua  kegiatan  dan  memberikan  nasihat  kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan  kegiatan  pengelolaan  usaha  desa. Kewenangan pengawas antara lain adalah pengangkatan  dan  pemberhentian  pengurus  atau pelaksana  operasional,  meminta  Laporan  rincian laporan  hasil  usaha  (laba  rugi)  dan  laporan  posisi keuangan dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan  kegiatan  BUMDes;  serta  meminta laporan pertanggungjawaban pelaksana operasional setiap akhir tahun.
Kepala  Desa  secara ex  officio akan menjabat sebagai penasehat pada struktur BUMDes.  Kewenangan  Kepala  Desa  sebagai penasehat  pada  Struktur  BUMDes  adalah  meminta penjelasan  dari  pelaksana  operasional  mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa dan  melindungi  usaha  esa  terhadap  hal-hal  yang dapat  menurunkan  kinerja  BUMDes.    Adapun kewajiban  dari  kepala  desa  sebagai  penasehat BUMDes  adalah  memberikan  nasihat  kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan  BUMDesa,  memberikan  saran  dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi  pengelolaan  BUMDesa  dan    mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa. (2)  Pemilihan  Usaha  Sesuai  dengan  Potensi Keunggulan Desa
Bagi  desa  yang  telah  memiliki  usaha BUMDes yang telah berjalan perlu dapat dilakukan pengelolaan  manajemen  usaha  sehingga  dapat mencapai  kinerja  BUMDes  yang  diharapkan. Termasuk  dalam  hal  ini  adalah  komitem  dari pengelola  BUMDes  dalam  menjalankan  oleh  tata kelola  keuangan  BUMDes  sebagai  mekanisme pertanggungjawaban  dan  pengelolaan  BUMDEs yang  transparan  dan  akuntabel.    Pemilihan  usaha BUMDes  sebaiknya  berbasis  potensi  unggulan yang dimiliki desa sehingga dapat melibatkan peran aktif  dari  masyarakat.    Pada  Desa  Peteluan  Indah yang memiliki keunggulan dalam bidang perikanan sehingga  pemilihan  usaha  penyaluran  pakan  ikan menjadi pilihan yang tepat.  Namun demikian perlu
dilakukan  diversifikasi  usaha  BUMDes  lainnya sehingga dapat berpotensi meningkatkan pendapatan  BUMDes.  Salah  satu  gagasan  yang dapat  ditindaklanjuti  adalah  membuat  usaha  yang bisa  memberikan  nilai  tambah  (value  added)    dari hasil  unggulan  desa  berupa  ikan  hasil  budidaya yang  hasilnya  melimpah  dalam  bentuk  ikan  olahan (seperti  sarden,  ikan  panggang,  abon  ikan)  yang memungkinkan  produk  hasil  olahan  ikan  dapat disimpan  dalam  waktu  yang  lebih  lama  terutama ketika  panen  raya  terjadi.    Dengan  membuat diversifikasi  usaha  ikan  olahan  diharapkan  dapat melakukan pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
(3) Manajemen Usaha
Untuk  menunjang  keberhasilan  BUMDes dibutuhkan  manajemen  usaha  yang  meliputi pengelolaan kegiatan operasional harian, merancang  strategi  untuk  memperluas  usaha  dan strategi pemasaran jasa/produk, pengelolaan potensi ekonomi  dan  alokasi  sumberdaya  dengan  tepat serta  peningkatan  kemampuan  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  pengelola  BUMDes.    Manajemen usaha  ini  dapat  dilakukan  secara  konsisten  oleh pengurus  BUMDes  karena  perubahan  lingkungan bisnis  yang  dinamis  sehingga  perlu  secara berkelanjutan  mengevaluasi  hambatan-hambatan dan  strategi-strategi  yang  diperlukan  dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.
(4) Pengelolaan Keuangan
Permendesa  PDTT  Nomor  4  Tahun  2015 menyatakan bahwa pengelolaan BUMDes mencakup 4 tahapan yaitu penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pengendalian internal.  Melalui  proses  pertanggungjawaban  dan evaluasi terhadap keberhasilan usaha BUMDes dan pengelolaan  keuangan  maka  dapat  dinilai  kinerja BUMDes  dan  rencana-rencana  pengembangan usaha yang belum terealisasi.  Hal ini juga menjadi dasar untuk tindakan pengawasan dan pengendalian yang  diperlukan.    Penatausahaan  dan  pelaporan keuangan  BUMDes  dapat  dilakukan  dengan penyusunan  dokumen  pencatatan  transaksi  sesuai dengan kaidah akuntansi, seperti bukti transaksi dan otorisasi, semua bukti transaksi harus dicatat dalam buku  catatan  akuntansi  usaha,  pembuatan  buku penerimaan/pengeluaran  kas,  buku  piutang/utang, buku  aset  tetap  dan  buku  transaksi  lainnya  yang diperlukan. Secara berkala dapat dilakukan perhitungan saldo akhir  untuk masing-masing akun (bulanan/triwulan/kuartal/semester/tahunan).
Handajani et al ., Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2021, 4 (4): 296-303
Laporan  keuangan  BUMDes  dibutuhkan sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  terhadap pengelolaan  operasional  BUMDes,  sarana  evaluasi keberhasilan  usaha  serta  dasar  tindakan  korektif dan  solusi  permasalahan  yang  diperlukan.    Adanya laporan  usaha  juga  menunjang  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  BUMDes.    Laporan keuangan  BUMDes  dapat  berupa  penyusunan laporan  keuangan  seperti  laporan  hasil  usaha, laporan  arus  kas,  laporan  perubahan  ekuitas  dan laporan  posisi  keuangan.  Melalui  pengetahuan  dan pendampingan tentang cara pemanfaatan dokumen- dokumen  keuangan  tersebut  dapat  menunjang penatausahaan dan pelaporan usaha untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes,  evaluasi  capaian  kinerja  usaha  maupun tindakan  pengendalian  dan  pengawasan  yang diperlukan.  Dengan  demikian  diharapkan  pada akhirnya  pengelola  BUMDes  dapat  secara  mandiri melakukan  penatausahaan  dan  pelaporan  keuangan untuk mewujudkan best practices dalam tata kelola keuangan BUMDes.

## Kesimpulan
Evaluasi  terhadap  pengelolaan  BUMDes membutuhkan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan dengan menggunakan  dokumen-dokumen  dan  pelaporan untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan keuangan  BUMDes.    Permasalahan  dalam  tata kelola  keuangan  BUMDES  terutama  berkaitan dengan  ketidakjelasan  struktur  organisasi  dan deskripsi  tugas  serta  kewenangan  antara  pengelola dan pengawas, tidak tersedianya dokumen pendukung dan pelaporan keuangan untuk mengevaluasi  kinerja  pengelolaan  BUMDes  dan pertanggungjawaban  pengelola.    Melalui  kegiatan pendampingan tata kelola keuangan BUMDes dapat didapat  dirancang  dokumen  dan  pelaporan  yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Dokumen  pencatatan  transaksi  keuangan  harus didukung  oleh  bukti  transaksi  yang  sah,  dilakukan secara  kronologis    serta  telah  diverifikasi  dan diotorisasi.    Secara  periodik  perlu  dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja
BUMDes
dalam bentuk pelaporan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes,  berupa  laporan  hasil  usaha,  laporan perubahan  ekuitas/modal,  laporan  posisi  keuangan serta  laporan  arus  kas.        Komitmen  tinggi  yang
dilaksanakan  secara  konsisten  oleh  pengelola BUMDEs diperlukan untuk menjalankan penatausahaan  dan    tata  kelola  keuangan  sehingga bermanfaat menunjang akuntabilitas dan keberhasilan BUMDES dalam jangka panjang.

## Saran
Kegiatan pengabdian masyarakat ini mampu mengidentifikasi permasalahan- permasalahan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan BUMDes  terutama  yang  berkaitan  dengan  tata kelola  keuangan  yang  sebagai  bentuk  mekanisme pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap keberhasilan  pengelolaan  BUMDes.    Melalui kegiatan  pendampingan  pengelola  BUMDes  dapat menjalankan  kegiatan  operasional  BUMDes  yang didukung  oleh  dokumen  dan  pelaporan  keuangan pengelolaan  yang  memadai  untuk  kebutuhan evaluasi  kinerja  dan  pertanggungjawaban.    Oleh karena  itu,  ke  depan  pelaksanaan  penatausahaan keuangan  dan  pelaporan  pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan secara konsisten dapat menunjang  keberlangsungan  BUMDes  dalam jangka  panjang.    Untuk  pengembangan  BUMdes, disarankan  juga  untuk  membuka  peluang-peluang usaha  baru  sesuai  dengan  potensi  unggulan  yang dimiliki  desa.    Dengan  demikian,  keberadaaan BUMDes  dapat  berkontribusi  sebagai  lembaga ekonomi  desa  untuk  pemberdayaan  ekonomi  dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, yang telah memberikan  dukungan  dana  untuk  melaksanakan kegiatan  pengabdian  masyarakat  melalui  Dana DIPA  BLU  (PNBP)  Universitas  Mataram  Tahun Anggaran 2021.

## Daftar Pustaka
Agunggunanto,  E.  Yusuf;  Fitrie  Arianti,  Edi Wibowo  Kushartono,  Darwanto.  2016. Pengembangan  Desa  Mandiri  Melalui Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES). Jurnal  Dinamika  Ekonomi dan Bisnis , 13, (7), 67-81.
Handajani et al ., Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2021, 4 (4): 296-303
Dwiningwarni,  S.S.  &  Amrulloh,  A.Z.  2020. Peranan  pengelolaan  dana  desa  untuk meningkatkan  pendapatan  masyarakat  di Jombang  Jawa  Timur. Ekuitas:  Jurnal
Ekonomi  dan  Keuangan 4,  (1),  1-20.  DOI: 10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128
Irawati,  Dina.  &  Martanti,  Diana.  E.  2017. Transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes  terhadap  pelaporan  aset  desa (Studi  fenomenologi  pada  BUMDes  Desa Karangbendo  Kec  Ponggok  Kab  Blitar. Prosiding  Seminar  Nasional  dan  Call  For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017)  –  Jember,  27-28  Oktober  2017,  hal 41-51.
Musafa,.  Hernawan,Y.  &  Dewi,S.  W.K.  2018. Workshop  Manual  &  Digital  Accounting Pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  Girimekar. Jurnal Pengabdian Masyarakat BSI , 1,  (2), 322-333
Nasrulhaq,  Akfa.  2019.  Hingga  2018,  61  persen desa  di  Indonesia  sudah  punya  BUMDes. https://news.detik.com/berita/d- 4526846/hingga-2018-61-persen-desa-di- indonesia-sudah-punya-bumdes. Diakses pada 10 Februari pukul 11.55
Oktaviani,  L.  &  Nusawantara,  D.A.  2020. Keterterapan  prinsip-prinsip  pengendalian internal  dalam  tata  kelola  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUM  Desa)  di  Kabupaten Sidoarjo.  Matra  Pembaharuan: Jurnal Inovasi Kebijakan 4, (2), 83-92
Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 13 Tahun 2020  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa Tahun 2021
Peraturan  Menteri  Desa  dan  PDT  Nomor  4  Tahun 2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan,  dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha
Milik Desa
Resti,  Ayu.  2019.  Prosedur  Pengelolaan  Keuangan BUMDes. https://blog.bumdes.id/2019/08/prosedur- pengelolaan-keuangan-bumdes/. Diakses pada 21 Februari 2021 pukul 11.20
Ridwan,  M.F.  &  Putri,  W.D.  2016.  Desa  di  NTB banyak  yang  belum  miliki  BUMDes. https://nasional.republika.co.id/berita/nasio nal/daerah/octed9359/desa-di-ntb-masih- banyak-yang-belum-miliki-bumdes. Diakses pada 18 Februari 2021 pukul 16.19
Titioka,  B.M.,  Huliselan,  M.,  Sanduan,  A., Ralahallo, F.N. & Siahainenia, A.J.D. 2020.
Pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru. Jurnal Pengabdian  Masyarakat  Manajemen  dan Akuntansi 3, (1), 197-216.
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa