## Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Bidan Puskesmas Pengguna TeleCTG Melalui Focus Group Discussion
Retor Aquinaldo Wirabuanaputera Kaligis 1 , Shinta Devi 2 , Nasyifah Hidayati 3 , Maudi Putri Utami 4 1,2,3,4 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila E-mail: 1 retorawkaligis@univpancasila.ac.id

## Abstrak
TeleCTG merupakan  alat  medis  buatan  dalam  negeri  dengan  teknologi  medium  berbasis telemedicine untuk  membantu  pemerataan  kualitas  pelayanan  kesehatan  karena  mayoritas puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter jaga 24 jam, terlebih dokter spesialis. Kehadiran TeleCTG  membutuhkan  peran  sentral  bidan  puskesmas  dalam  menangani  pasien  ibu  hamil berisiko  di  masyarakat.  Tujuan  kegiatan  ini  untuk  memberikan  masukan dalam  meningkatkan partisipasi  dan  pemberdayaan  bidan  puskemas  pengguna  TeleCTG    Metode  yang  digunakan adalah FGD ( Focus Group Discussion ) yang melibatkan stakeholders, baik penyedia TeleCTG, Komunitas Bidan Sehati, serta dinas kesehatan dan bidan di Kabupaten Kupang dan Indramayu . Kedua  kabupaten  itu  dipilih karena sejak  2019  TeleCTG  digunakan  di  puskesmas  setempat. Temuan  FGD  menunjukkan  upaya  peningkatan  partisipasi  dan  pemberdayaan  bidan  dalam penggunaan  TeleCTG  secara  berkelanjutan  memerlukan  peran stakeholders yang  saling mendukung. Diperlukan dukungan kebijakan pemerintah untuk transformasi pelayanan kesehatan digital mulai dari tingkat pusat hingga daerah agar secara sistemik dapat didorong peningkatan partisipasi dan pemberdayaan bidan.
Kata kunci: partisipasi, pemberdayaan, bidan, focus group discussion

## Abstract
TeleCTG is a domestic medical device with medium technology based on telemedicine to help equalize the quality of health services because the majority of public health centers (puskesmas) in Indonesia do not have 24-hour doctors on duty, especially specialist doctors. The presence of TeleCTG requires the central role of the puskesmas midwives in handling with at-risk pregnant women  in  the  community.  The  purpose  of  this  activity  is  to  provide  input  in  increasing  the participation and empowerment of the puskesmas midwives who using TeleCTG. The method used was  FGD  (Focus  Group  Discussion)  involving  stakeholders,  namely  TeleCTG  providers, Komunitas Bidan Sehati, as well as the health office and midwives in Kupang and Indramayu districts. The two districts were chosen because since 2019 TeleCTG has been used in local health centers. The FGD findings show that efforts to increase the participation and empowerment of midwives in the sustainable use of TeleCTG require the role of stakeholders who support each other. Government policy support is needed for the transformation of digital health services from the  central  to  the  regional  levels  so  that  it  can  be  systemically  encouraged  to  increase  the participation and empowerment of midwives.
Keywords: participation, empowerment, midwife, focus group discussion

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  upaya  menurunkan  angka  kematian  ibu  dan  bayi,  Puskesmas  dijadikan  ujung tombak karena keberadaannya menjangkau hingga pelosok. Namun dari total 10.134 Puskesmas di Indonesia [1], mayoritas tidak memiliki dokter jaga 24 jam, terlebih dokter spesialis kebidanan dan kandungan ( obgyn ). Para pasien ibu hamil di puskesmas umumnya hanya ditangani bidan. Padahal menurut UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, bidan dapat mengambil keputusan dan tindakan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan.  Di  luar  wewenang  dan  lingkup  praktik  kebidanan,  bidan  memerlukan  koordinasi dengan dokter.
Dalam  menangani  pasien  ibu  hamil,  bidan  secara  mandiri  hanya  dapat  melakukan persalinan normal, sehingga jika ada ibu hamil yang mengalami komplikasi atau berisiko, maka bidan wajib berkonsultasi dengan dokter obgyn . Keputusan tindakan medis menjadi wewenang dokter,  adapun  bidan  hanya  menjalankannya.  Namun  karena  dokter obgyn sulit  ditemukan  di pelosok daerah, pasien ibu hamil berisiko harus dibawa tempat praktik dokter yang biasanya ada di rumah sakit di kota. Kendala jarak dan biaya membuat pasien ibu hamil berisiko sering tidak tertangani dengan baik.
Untuk  mengatasi  ketiadaan  tenaga  dokter obgyn di  puskesmas,    pemanfaatan  teknologi TeleCTG  menjadi  salah  satu  jalan  keluar.  Teknologi  portabel  ini  membuat  para  bidan  dapat memeriksa  kondisi  pasien  ibu  hamil  yang  menghasilkan  diagnosis  berbentuk  grafik  dan disambungkan  dengan handphone .  Selanjutnya  data  pasien  tersebut  dikirim  secara online ke dokter obgyn yang ditunjuk atau di RSUD setempat. Dokter obgyn yang dirujuk  memiliki alat pembaca hasil diagnosis dan mengirimkan rekomendasikan kepada bidan sehingga bidan dapat melakukan tindakan medis yang  cepat dan tepat.
Selama ini CTG ( Cardiotocography ) hanya ditemukan di rumah sakit yang dioperasikan dokter obgyn .  Penggunaan  TeleCTG  membuat  pasien  ibu  hamil  di  luar  rumah  sakit  dapat menikmati fasilitas CTG. Para bidan dapat melayani pasien sehingga pasien tidak perlu pergi ke rumah sakit yang memakan waktu dan biaya.
TeleCTG adalah  alat  medis  buatan  dalam  negeri  dengan  teknologi  medium  berbasis telemedicine yang memperoleh hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2017 dan diuji klinis di Clinical Research Supporting Unit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun yang sama. Sebagai suatu inovasi, TeleCTG memerlukan difusi yang  menargetkan para  bidan  puskesmas  dengan  didukung  pihak-pihak  terkait.  Dalam  ilmu  komunikasi,  difusi inovasi  merupakan “the  process  by  which  an  innovation    is  communicated  through  certain channels over time  among the members of social system” [2].
Komunitas Bidan Sehati memfasilitasi difusi inovasi TeleCTG agar digunakan para bidan puskesmas  yang  menjadi  anggotanya.  Sejak  2019  terdapat  dua  Kabupaten  yang  menggunakan TeleCTG  di  puskesmas  setempat,  yakni  Kupang  di  NTT  dan  Indramayu  di  Jawa  Barat.  Pada kedua  kabupaten  itu angka  kematian ibu  (AKI)  dan  angka  kematian  bayi  (AKB)  masih  cukup tinggi. (dr. Ari Waluyo, Sp.OG, penyedia dan pemegang hak cipta TeleCTG, wawancara 28 Juli 2020).
Kehadiran  TeleCTG  membutuhkan  peran  sentral  bidan  puskesmas  dalam  menangani pasien ibu hamil berisiko di masyarakat. Tapi  hasil penelitian [3][4] menunjukkan partisipasi dan pemberdayaan  bidan  puskesmas  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dalam  proses  difusi  inovasi penggunaan  TeleCTG.  Partisipasi  bidan  pengguna  TeleCTG  di  13  Kecamatan  di  Kabupaten Kupang meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien ibu hamil berisiko di masyarakat dan berdampak  positif pada pemberdayaan bidan itu sendiri. Adapun di Kabupaten Indramayu, penggunaan  TeleCTG  yang  pernah  digunakan  di  dua  puskesmas  tidak  berjalan  lagi  karena rendahnya  partisipasi  bidan.  Pemberdayaan  bidan  di  sini  dilihat  dari  sisi  kesejahteraan, kompetensi  klinis,  kompetensi  komplementer.  Sisi  kesejahteraan  adalah  peningkatan kesejahteraan  bidan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  kompetensi  klinis  mencakup pelayanan kebidanan secara medis, adapun kompetensi komplementer  menyangkut pendukung praktik kebidanan yang membantu pelayanan [5].
Berdasarkan  permasalahan  di  atas  dan  sebagai  upaya  hilirisasi  hasil  riset,  pengabdi memandang  perlu  melakukan  FGD  ( Focus  Group  Discussion )  yang  melibatkan stakeholders. Melalui  kegiatan  ini  diharapkan  dapat  dihasilkan  rekomendasi  untuk  meningkatkan  partisipasi dan pemberdayaan bidan puskemas pengguna TeleCTG sebagai bagian dari upaya transformasi pelayanan kesehatan digital yang mengandalkan alat kesehatan buatan dalam negeri.

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian masyarakat  ini  adalah  FGD  ( Focus Group Discussion ) via zoom dengan stakeholders pada 6 Januari 2022. Focus group merupakan metode survei yang melibatkan sekelompok kecil orang yang ditanya pada waktu bersamaan [6]. FGD menjadi pilihan  untuk memperoleh masukan atau interaksi data dari berbagai pemangku kepentingan  ( stake  holder )  agar  dapat  teridentifikasi  masalah  partisipasi  dan  pemberdayaan bidan.  Kegiatan  FGD  dilakukan  secara  online  via  zoom  karena  dua  faktor:  kondisi  pandemi Covid-19 dan peserta FGD berdomisi di berbagai kota.
Tim pengabdi terdiri dari ketua tim, yakni dosen FIKOM Universitas Pancasila Retor A.W. Kaligis dibantu 3 mahasiswa (Shinta Devi, Nasyifah Hidayati, dan Maudi Putri Utami). Di luar tim pengabdi, peserta FGD terdiri dari 1 orang perwakilan PT Zetta Sehati Nusantara (penyedia dan  pemegang  hak  cipta  TeleCTG),  dr.  Ari  Waluyo,  Sp.OG;  1  orang  Koordinator  Komunitas Bidan Sehati, Erna  Shinta  Nurdianty; 1 orang Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang,  Tjokorda Swastika;  1  orang  Dinas  Kabupaten  Indramayu,  Titing  Mulyani;  3  orang  bidan  puskesmas Kabupaten  Kupang;  dan  1  orang  bidan  puskesmas  Kabupaten  Indramayu.  Total  ada  8  peserta FGD selain tim pengabdi.
Tahap pelaksanaan mencakup: (1) Persiapan FGD berupa koordinasi dengan  para calon peserta  FGD  dan  mengirimkan  undangan  resmi;  (2)  Pelaksanaan  FGD,  6  Januari  2022  pukul 19.30-21.30  WIB  via  zoom;  (3)  Pengolahan  dan  analisa  data  FGD  menggunakan  tahap open coding, axial coding , dan selective coding [7]; (4)  Penulisan laporan kegiatan masyarakat serta luaran  video  hasil  FGD  dan  artikel  pengabdian  masyarakat. Diagram  alur    ( flow  diagram ) digunakan untuk menganalisis urutan peristiwa atau keputusan dengan lainnya [8].

## Gambar 1.  Diagram Alur Tahap Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pelaksanaan FGD, tim pengabdi memiliki tugas masing-masing. Ketua tim sebagai moderator  mengarahkan  FGD  dengan  memberikan  poin-poin  pembahasan  dan  mengatur  lalu lintas diskusi. Adapun 1 anggota tim dari mahasiswa bertugas sebagai asisten moderator dan dua anggota lain menjadi notulen.
Kegiatan FGD ini diawali oleh pembukaan oleh ketua tim. Ketua tim menjelaskan hasil penelitian sebelumnya menyangkut pentingnya partisipasi dan pemberdayaan bidan puskesmas agar penggunaan TeleCTG bagi pelayanan pasien ibu hamil berisko dapat berjalan berkelanjutan.
Selanjutnya  ketua  tim  memaparkan  poin-poin  partisipasi  bidan  dalam  difusi  inovasi TeleCTG.  Para  peserta  FGD  menyepakati  bahwa  teknologi  TeleCTG    membantu  para  bidan menghemat waktu dan usaha dalam merujuk pasien langsung ke dokter spesialis. Secara online para bidan dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis yang berada di tempat lain dengan cara mengirim  data  hasil  pemeriksaan  pasien  ibu  hamil  berisiko.  Dokter  spesialis  lalu
Koordinasi dengan stakeholders Laporan Hasil Kegiatan FGD Pelaksanaan FGD dipandu moderator Pengolahan dan Analisa Data FGD
merekomendasikan    kepada  bidan  mengenai  tindakan  apa  yang  harus  dilakukan.  Perangkat TeleCTG yang portable juga mudah dibawa dan praktis, termasuk jika bidan harus melakukan kunjungan  ke  rumah  pasien.    Koordinator  Komunitas  Bidan  Sehati  menyebutkan,  rekan-rekan bidan di lapangan begitu senang menggunakan TeleCTG karena selain mendapatkan pujian Dinas Kesehatan  juga  bisa  melihat  kinerja  bidan  karena  bidan  mengisi  hasil  pemeriksaan  di  aplikasi TeleCTG.
Di  Kabupaten  Kupang  ada  kebanggaan  tersendiri  di  kalangan  bidan  ketika  memeriksa pasien menggunakan TeleCTG. Bidan setempat bisa menunjukkan diri kemampuan penguasaan teknologi  digital  di  bidang  kesehatan.  Selain  itu,  bidan  bisa  menunjukkan  hasil  pemeriksaan TeleCTG  berupa  denyut  jantung  bayi  di  kalangan  sehingga  kepercayaan  pasien  kepada  bidan menjadi tinggi.
Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang mengakui inovasi TeleCTG sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kehadiran TeleCTG mendekatkan masyarakat pada askes pelayanan kesehatan yang lebih  baik  dan  mempercepat  pengambilan  keputusan  terutama  pada  kasus  ibu  hamil  beresiko tinggi. TeleCTG juga membantu peningkatan kinerja bidan di mana sejak diuji coba ada kelas- kelas online untuk menambah kemampuan para bidan.
Dinas  Kesehatan  dan  bidan  di  Kabupaten  Indramayu  juga  mengakui  bahwa  TeleCTG memberi  kenyamanan  bagi  para  bidan  karena  membantu  mengambil  keputusan  dengan  cepat dalam penanganan ibu hamil berisiko. Namun bidan di Kabupaten di Indramayu mengeluhkan proses  pengisian  data  pasien  diaplikasi  yang  dipandang  rumit  ketimbang  pendataan  manual  di buku  pasien.  Respon  dari  dokter  spesialis  yang  seringkali  lama  menjadi  kendala  bagi  bidan setempat.
Sebagai  pembanding,  Kabupaten  Indramayu  memiliki call  center Si  Irma  Ayu  ( Sistem Rujukan Maternal Neonatal) di mana bidan dapat mengirimkan informasi kondisi pasien via SMS atau call center agar pasien cepat ditangani ketika sampai rumah sakit rujukan.   Meski Si Irma Ayu tidak menghasilkan hasil pemeriksaan virtual dan tetap mensyaratkan pasien harus pergi ke rumah  sakit  rujukan  tapi  bidan  di  Kabupaten  Indramayu  menganggap  sistem  ini  lebih memudahkan cara kerja bidan.
Berbeda dengan di Kabupaten Kupang, bidan tidak mempermasalahkan proses pengisian data pasien dan respon yang lama dari dokter spesialis. Bidan setempat lebih menyoroti kondisi geografis  Kabupaten  Kupang  yang  menyulitkan  pasien  karena  harus  naik-turun  gunung, menyeberangi sungai atau pulau. Infrastruktur transportasi juga masih belum berkembang seperti di Pulau Jawa. Selain itu, hingga awal 2022 baru ada 1 dokter obgyn di kabupaten ini. Kondisi geografis,  masalah  infrastruktur,  dan  keberadaan  dokter obgyn yang  terbatas  membuat  dinas kesehatan dan bidan setempat sangat membutuhkan TeleCTG dalam menangani pasien ibu hamil berisiko. Satu-satunya kendala bagi bidan di Kabupaten Kupang dalam menggunakan TeleCTG adalah kesulitan sinyal internet, terutama di musim hujan.  Dalam menanggapi pengalaman bidan di Kabupaten Indramayu, penyedia TeleCTG menjelaskan bahwa  waktu penggunaan TeleCTG yang lama bergantung pada kebiasaan. Jika bidan sering menggunakan alat tersebut maka menjadi terbiasa sehingga waktu penanganan pasien menjadi lebih cepat.
Selain itu, penyedia TeleCTG mengakui kendala untuk memasyarakatkan produk buatan lokal karena masalah regulasi dan kebijakan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Padahal TeleCTG merupakan karya anak bangsa yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 41,05% (memenuhi persyaratan minimal 40% TKDN dari Kementerian Perindustrian).    Sebagai  bagian  dari  upaya  mengurangi  impor  peralatan  kesehatan,  menurut penyedia TeleCTG, keberadaan TeleCTG memerlukan dukungan kuat kebijakan dan komitmen institusi terkait dari kementerian kesehatan, dinas kesehatan, hingga pimpinan puskesmas seperti regulasi  untuk  transformasi  pelayanan  kesehatan  digital  dan  pembuatan  SOP  (Standar Operasional Prosedur) bagi teknis pelaksanaannya
Dalam mengajak bidan untuk berpartisipasi menggunakan TeleCTG, sejak uji coba pihak penyedia  TeleCTG  bekerjasama  dengan  Komunitas  Bidan  Sehari  menyediakan  pelatihan  dan Whatsapp Group sebagai sarana komunikasi.  Sebagaimana diakui bidan di Kabupaten Kupang, pelatihan onsite (sebelum pandemi) dan online bermanfaat bagi para bidan karena bisa mendapat
ilmu  kebidanan  yang  ter- update. Meski  bidan  berada  di  pelosok  luar  Jawa  tapi  bisa  belajar teknologi digital. Pihak Komunitas Bidan Sehati sering meminta masukan dari para bidan untuk penyempurnaan  aplikasi  yang  lebih user  friendly .    Pihak  penyedia  TeleCTG  juga    melakukan survei menggunakan kuesioner untuk melihat kebutuhan dan kebiasaan pasien.
Kemudian  moderator  tim  pengabdi  membahas  seputar  pemberdayaan  bidan.  Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan bidan  terbantu jika kinerja bidan meningkat. Hal itu terkait dengan fokus penggunaan TeleCTG untuk membantu kinerja bidan secara cepat dan efektif dalam menangani pasien. Bidan di Kabupaten Kupang menjelaskan bahwa saat bidan ingin naik pangkat sebagai PNS bisa dilihat sudah berapa pasien yang ditangani dan bagaimana bidan itu  bekerja.  Jika  bidan  sudah  banyak  menangani  pasien  maka  memperoleh  nilai  tambah. Pelatihan-pelatihan yang diadakan Komunitas Bidan Sehati juga menyediakan sertifikat sehingga bidan  dapat  menambah  kredit  poin.  Namun  pemeriksaan  TeleCTG  belum  dimasukkan  dalam komponen BPJS padahal para pasien puskesmas menggunakan BPJS.
Adapun  dari  segi  pemberdayaan  kompetensi  klinis,  pelatihan onsite dan offline mampu meningkatkan  kompetensi  bidan  sendiri  dalam  menangani  pasien.  Berkaitan  dengan  itu,  segi pemberdayaan  kompetensi  komplementer  pemanfaatan  TIK  kesehatan  menjadi  pendukung praktik kebidanan yang membantu pelayanan. Kemampuan bidan memasang dan mempraktikkan sendiri TeleCTG memengaruhi penanganan pasien, baik secara medis maupun non medis.
Namun penggunaan TeleCTG di Indramayu tidak seintens di Kabupaten Kupang karena bidan setempat lebih memilih menggunakan sistem call center Si Irma Ayu. Partisipasi bidan di Kabupaten Indramayu yang rendah dalam penggunaan TeleCTG menyebabkan  bidan setempat tidak  mengalami  pemberdayaan.  Dukungan  institusi  terkait  pada  masing-masing  kabupaten mempengaruhi tingkat partisipasi bidan. Di Kabupaten Indramayu, keberadaan si Irma Ayu lebih dipilih oleh dinas kesehatan  dan banyak digunakan di puskesmas-puskemas setempat, padahal sistem  itu  hanya  berupa call center untuk  membawa  pasien ibu  hamil  berisiko  ke  rumah  sakit rujukan. Adapun di Kabupaten Kupang, dinas kesehatan setempat cukup mendukung transformasi pelayanan kesehatan digital oleh para bidan dalam melayani pasien ibu hamil berisiko.
Akan  tetapi,  baik  di  Kabupaten  Kupang  maupun  daerah  lain,  dinas  kesehatan  setempat tidak  dapat  mengajukan  pengadaan  TeleCTG  melalui  DAK  (Dana  Alokasi  Khusus).  Penyedia TeleCTG mengaku telah menerima permintaan pengadaan 3500 TeleCTG dari 20 provinsi untuk digunakan  di  puskesmas  pada  tahun  2021.  Walaupun  sudah  masuk e-catalogue Lembaga Kebijakan  Pengadaan  Barang/  Jasa  Pemerintah  Republik  Indonesia  (LKPP),  hingga  kini TeleCTG  belum  dimasukkan  sebagai  item  alat  kesehatan  yang  dapat  dibiayai  APBN  melalui DAK.
Tabel 1. Perbandingan Sikap Stakeholders terhadap Proses Difusi Inovasi TeleCTG
Stakeholders Difusi Inovasi TeleCTG Partisipasi Bidan Puskesmas
Pemberdayaan Bidan
Puskesmas Penyedia TeleCTG TeleCTG praktis digunakan dan biaya lebih murah ketimbang CTG tapi minim dukungan pemerintah dan regulasi. Sejak uji coba pihak penyedia TeleCTG menyediakan pelatihan onsite dan offline Pelatihan meningkatkan kompetensi klinis bidan, kemampuan memanfaatkan TIK, dan ada insentif. Komunitas Bidan Sehati TeleCTG sesuai kebutuhan bidan puskesmas Memfasilitasi pelatihan dan sarana komunikasi Memberikan insentif kepada bidan pengguna TeleCTG Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang TeleCTG sesuai kondisi geografis dan keadaan sosial- ekonomi masyarakat Mendorong partisipasi bidan puskesmas di Kabupaten Kupang Mendorong bidan untuk meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dan penghargaan. Bidan Puskesmas Kabupaten Kupang TeleCTG menjadi kebanggaan bidan penggunanya Aktif ikut pelatihan dan menggunakan TeleCTG Pelatihan menyediakan sertifikat sehingga menambah kredit poin bagi kenaikan pangkat. Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Masih mengandalkan sistem call center Si Irma Ayu Tidak intens mendorong partisipasi bidan Tidak ada intensif/ penghargaan
Bidan Puskesmas Kabupaten Indramayu Keluhan bidan terhadap teknis penggunaan TeleCTG Bidan setempat lebih memilih menggunakan sistem call center Si Irma Ayu Penggunaan TeleCTG yang jarang menyebabkan  bidan tidak mengalami pemberdayaan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Tabel 2. Perbandingan Kondisi yang Ada dan Rekomendasi FGD
Konsep Kondisi yang Ada Rekomendasi FGD Difusi Inovasi TeleCTG Penggunaan TeleCTG minim dukungan pemerintah dan regulasi sehingga proses difusinya berbeda-beda antar daerah. Dinas kesehatan  tidak dapat mengajukan pengadaan TeleCTG melalui DAK (Dana Alokasi Khusus). Perlunya dukungan kebijakan dan komitmen institusi terkait, baik tingkat kota/ kabupaten, provinsi, maupun nasional untuk melakukan untuk transformasi pelayanan kesehatan digital yang mengandalkan peralatan buatan dalam negeri. Partisipasi Bidan Puskesmas Tinggi-rendahnya partisipasi bidan banyak tergantung dukungan instansi setempat. Perlunya dukungan instansi setempat, buku panduan pengoperasian TeleCTG, serta monitoring dan evaluasi (monev) berkala. Pemberdayaan Bidan Puskesmas Tidak ada insentif yang rutin, intensitas pelatihan berbeda antar daerah. Pelatihan perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan bidan dan memperoleh sertifikat sebagai bagian dari pengembangan karir. Pemeriksaan TeleCTG juga perlu dimasukkan dalam komponen BPJS.
Melalui  kegiatan  FGD  ini  tim  pengabdi  menyimpulkan  bahwa    upaya  peningkatan partisipasi  dan  pemberdayaan  bidan  dalam  penggunaan  TeleCTG  secara  berkelanjutan memerlukan peran stakeholders yang saling mendukung. Untuk itu, tim pengabdi memberikan rekomendasi kepada penyedia TeleCTG, Komunitas Bidan Sehati, dan dinas kesehatan. Pertama , perlunya buku panduan yang ringkas dan menarik bagi para bidan dalam pengoperasian TeleCTG sehingga  bidan  dapat  lebih  cepat  belajar  mengoperasikannya.  Hal  ini  merupakan  bagian  dari upaya transformasi kebiasaan bidan yang sebelumnya mengisi data secara manual agar mampu beralih menginput data secara digital di aplikasi yang disediakan TeleCTG. Kedua , monitoring dan evaluasi (monev) perlu dilakukan secara berkala untuk mengkaji kendala yang dihadapi para bidan dalam penggunaan TeleCTG.
Ketiga ,  dukungan  kebijakan  dan  komitmen  institusi  terkait,  dari  tingkat  pusat  hingga daerah,  diperlukan  dalam  upaya  transformasi  pelayanan  kesehatan  digital.  Selain  kebijakan  di tingkat  daerah  sesuai  kapasitasnya,  dinas  kesehatan  secara  pro  aktif  dapat  meminta  dukungan payung regulasi dari pemerintah pusat menyangkut pemenuhan kebutuhan penggunaan peralatan medis digital buatan dalam negeri bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Pemeriksaan  TeleCTG  juga  perlu  dimasukkan  ke  dalam  komponen  BPJS  sebagai  bagian peningkatan kesejahteraan bidan berkelanjutan.  Dengan dukungan  kebijakan pemerintah  untuk transformasi  pelayanan  kesehatan  digital  mulai  dari  tingkat  pusat  hingga  daerah  maka  secara sistemik dapat didorong peningkatan partisipasi dan pemberdayaan bidan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim pengabdi mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila  atas  dukungan  moril  dan  material  yang  diberikan.  Selain  itu,  ucapan  terima  kasih diberikan  pula  kepada  pemegang  hak  cipta  TeleCTG,  dr.  Ari  Waluyo,  Sp.OG;  Koordinator Komunitas  Bidan  Sehati,  Erna  Shinta  Nurdianty;  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kupang  dan Indramayu, serta para bidan di kedua kabupaten sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Setjen Kementerian Kesehatan RI, Profil kesehatan Indonesia tahun 2019 . Jakarta: Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.
[2]  E. M. Rogers, Diffusion of innovations , Fifth Ed. New York: New York: Free Press, 2003.
[3]  R.  A.  W.  Kaligis,  F.  Anshari,  and  S.  P.  Devi,  “Utilization  of  TELECTG  in  Empowering Midwives Through The Diffusion of Innovation Approach,” in The 4th LSPR International Conference on Communication and Business 2021 , 2021.
[4]  R. A. W. Kaligis, F. Anshari, and S. P. Devi, “Communication of the TeleCTG innovation diffusion process with midwives’ participation and empowerment,” Kaji. Komun. , vol. 9, no. 2, pp. 224–238, 2021, doi: https://doi.org/10.24198/jkk.v9i2.34307.
[5]  A. Tajmiati, K. E. W. Astuti, and E. Suryani, Konsep kebidanan dan etikolegal dalam praktik kebidanan . Jakarta: Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016.
[6]  E. D. Dainton, M. & Zelley, Applying communication theory for professional life: a practical introduction , 4th Ed. USA: USA: Sage Publications, Inc., 2019.
[7]  J. W. Creswell, Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
[8]  W. L. Neuman, Social research methods: qualitative and quantitative approaches , 7th ed. USA: Pearson Education Limited, 2014.