## PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERJANJIAN PENUNDAAN PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI
Oleh:

## Habi Burrohim
Email: habiburrohim39@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia
I Gede Widhiana Suarda Email: igedewidhiana.suarda@hdr.qut.edu.au Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia
Ainul Azizah Email: ainulazizah94@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

## Abstrak
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  penerapan  Perjanjian  Penundaan Penuntutan  atau  Deferred  Prosecution  Agreement  (DPA)  dalam  upaya  pengembalian kerugian  keuangan  negara  tindak  pidana  korupsi  oleh  korporasi  dalam  sistem  peradilan pidana  Indonesia  dan  merumuskan  konsep  yang  tepat  di  masa  yang  akan  datang  dalam pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) guna  mendorong  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  yang  diakibatkan  oleh  tindak pidana  korupsi  korporasi.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif.  Hasil  dalam  penelitian  ini adalah  perjanjian  Penundaan  Penuntutan  yang  berasal dari rumpun hukum Common Law dapat diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan  didasarkan  pada  4  (empat)  dasar  kajian  yakni  tujuan  sistem  peradilan  pidana  dan asas  sistem  peradilan  pidana  dan  bahwa  konsepsi  Perjanjian  Penundaan  Penuntutan  yang akan diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia didasarkan pada Pengertian dan Tujuan  Perjanjian  Penundaan  Penuntutan,  Pihak  yang  Terlibat  dan  Kewenangannya, Kualifikasi Tindak Pidana, Syarat Perjanjian Penundaan Penuntutan.
Kata kunci: Kerugian Negara, Korupsi, Korporasi, Penuntutan

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the application of the Deferred Prosecution Agreement (DPA)  in  an  effort  to  recover  state  financial  losses  for  corruption  by  corporations  in  the Indonesian  criminal  justice  system  and  formulate  the  right  concept  in  the  future  in  the implementation  of  the  Deferred  Prosecution  Agreement  or  Deferred  Prosecution  Agreement (DPA) to encourage the return of state financial losses caused by corporate corruption. The method  of  this  research  is  normative  juridical.  The  results  in  this  study  are  the  Delay  of Prosecution agreement originating from the Common Law legal family can be applied to the Indonesian Criminal Justice System based on 4 (four) basic studies, namely the objectives of the  criminal  justice  system  and  the  principles  of  the  criminal  justice  system  and  that  the conception  of  the  Delay  of  Prosecution  Agreement  will  be  applied.  The  Criminal  Justice System in Indonesia is based on the Definition and Purpose of the Suspension of Prosecution Agreement, the Parties Involved and Their Authorities, Criminal Acts Qualifications, Terms of the Suspension of Prosecution Agreement,.
Keywords: State Loses, Corruption,Corporation, Prosecution

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pengembalian kerugian keuangan negara  merupakan  arah  penegakan  hukum yang  digariskan secara  tersirat  oleh Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberanta- san  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya disebut  UU  PTPK).  Konsiderans  menim- bang  huruf  a  menegaskan  bahwa  tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara atau  perekonomian  negara  sehingga  meng- hambat pembangunan nasional.
Tindak  pidana  korupsi  merugikan setiap  aspek  dalam  hidup  bernegara.  Ke- rugian tersebut terefleksi dari terhambatnya pembangunan  ekonomi  hingga  penyerapan pajak yang tidak optimal 1 . Korupsi menyebabkan  berbagai  aset  dan  kekayaan negara  disalahgunakan  untuk  kebutuhan pribadi 2 .
1 Mien  Rukmini, Aspek  Hukum  Pidana  dan Kriminologi, (Bandung:  Alumni,  2009),  hlm  111 sebagaimana  dikutip  oleh  Halif,  “Kejahatan Korupsi  dalam  Perspektif  Kriminologi”, Jurnal Anti Korupsi, Vol 1 No. 1, Mei 2011, hlm. 1.
2 Ade  Mahmud,  “Urgensi  Penegakan  Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Masalah- Masalah  Hukum, Jilid  49  No.3  ,  Juli  2020,  hlm. 257.
Sifat  dasar  korupsi  yang  senantiasa menggerogoti  keuangan  negara  tampak dalam  data-data  kerugian  negara  yang timbul  selama  satu  dekade  terakhir.  Pada periode  tahun  2014-2017,  tindak  pidana korupsi telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 16,95 trilyun 3 dimana nilai ter- sebut  tidak  berbanding  lurus  dengan  pe- ngembalian  kerugian  negara  oleh  aparat penegak  hukum.  Pada  periode  tahun  2009- 2014,  KPK  hanya  berhasil  menyelamatkan uang  negara  sebesar  Rp.  728.445.192.242. Sementara  Kejaksaan  pada  tahun  2014 mengembalikan total dana Rp. 390.526.490.570+USD  8.100.000.  Setahun berikutnya pada tahun 2015, terdapat kenai- kan yang  signifikan  di  angka Rp. 642.612.382.187  yang  kemudian  menga- lami  penurunan  kembali  pada  tahun  2016 sebesar  Rp.  331.048.686.281,07  +  USD 263.929.12 4 .
Data  di  atas  menunjukkan  adanya  di- sparitas  antara  kerugian  negara  yang  di- timbulkan  dengan  dana  yang  dikembalikan oleh  aparat  penegak  hukum. Indonesia Corruption  Watch (selanjutnya  disebut ICW)  menilai,  disparitas  terjadi  karena aparat penegak hukum utamanya hakim dan jaksa  belum  sepenuhnya  memahami  esensi tindak  pidana  korupsi  sebagai financial
3 Febby  Mutiara  Nelson, Plea  Bargaining  & Deferred  Prosecution  Agreement  Dalam  Tindak Pidana  Korupsi, (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2020), hlm. 4.
4 Ibid., hlm. 5.
crime. Pemahaman  tersebut  seharusnya membuat  aparat  penegak  hukum  turut menempatkan pengembalian kerugian negara sebagai orientasi arah pem- berantasan korupsi.
Fenomena  ini  juga  terjadi  pada  tindak pidana  korupsi  yang  melibatkan  korporasi. Peran  yang  dimainkan  korporasi  dalam tindak  pidana  korupsi  menjadi  musabab besarnya  angka  kerugian  negara.  Praktik korupsi  dalam  tubuh  korporasi  berbentuk Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) missalkan  telah  menimbulkan  kerugian negara  yang  cukup  besar.  Romli  Atmasas- mita  mencatat  kerugian  tersebut  berdasar- kan  temuan  ketidakpatuhan  pada  peraturan perundang-undangan  yang  menyebabkan kerugian  negara  pada  tahun  2014-2016 sebesar Rp. 450.870.246 5 .
Aparat  penegak  hukum  nyatanya  juga mengalami kesulitan dalam menyeret korporasi  ke  ranah  pengadilan.  Selama rezim  anti  pemberantasan  korupsi  bekerja, tercatat  hanya  4  korporasi  yang  diproses pidana.  Satu  korporasi  yakni  PT  Nusa Konstruksi Engineering ditersangkakan oleh  KPK  tahun  2017.  Sedangkan  3 korporasi  lainnya  dituntut  pidana  yakni  PT Girijaladhiwana dalam Putusan No. 812/Pid.Sus/2010/PN.  BJM,  PT  Cakrawala Nusadimensi dalam Putusan No.
5 Romli  Atamasasmita, Rekonstruksi  Asas  Tiada Pidana  Tanpa  Kesalahan, (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 32.
65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, dan PT Indosat  Mega  Media  dalam  putusan  No. 01/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST.
Serangkaian  problematika  di  atas  me- nunjukkan  urgensi  upaya  alternatif  dalam pengembalian  kerugian  keuangan  negara dengan  terpidana  korporasi.  Salah  satu upaya  yang  sampai  saat  ini  menjadi  dis- kursus adalah mekanisme Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) (selanjutnya disebut  Perjanjian  Penundaan  Penuntutan). Mekanisme  ini  merupakan  penyelesaian perkara  di  luar  peradilan (out  of  court settlement) dalam  korupsi  oleh  korporasi yang banyak dianut di negara common law, seperti  Amerika  Serikat,  Jerman,  ataupun Inggris.
Perjanjian  Penundaan  Penuntutan  di- definisikan  sebagai  negosiasi  antara  jaksa penuntut  umum  dengan  korporasi  dan/atau penasehat  hukumnya  untuk  mengalihkan penuntutan dari proses peradilan atau untuk menangani  kesalahan  korporasi  melalui prosedur pemulihan administratif. Mekanis- me  ini  juga  dapat  disebut  perjanjian  antara jaksa penuntut umum yang mewakili negara dengan  korporasi  yang  berstatus  terdakwa sepanjang  korporasi  mengakui  terjadinya tindak  pidana,  berjanji  tidak  mengulangi- nya,  dan  mengambil  langkah  preventif  dan restoratif atas hal tersebut.
Perjanjian Penundaan Penuntutan dapat mendorong  pengembalian  kerugian  negara
di  satu  sisi,  juga  dapat  mempertahankan eksistensi korporasi sebagai elemen penting ekonomi  nasional  di  sisi  lain.  Penulis menilai mekanisme ini penting untuk dikaji dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  di Indonesia  utamanya  dalam  mendorong pengembalian kerugian negara .

## 1.2. Rumusan Masalah
Permasalahan dalam penulisan ini yaitu apakah  Perjanjian  Penundaan  Penuntutan atau Deferred  Prosecution  Agreement (DPA)  dapat  digunakan  dalam  upaya pengembalian  kerugian  keuangan  negara tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam sistem  peradilan  pidana  Indonesia?  dan bagaimana konsep yang tepat di masa yang akan  datang  dalam  pelaksanaan  Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution  Agreement (DPA)  guna  men- dorong  pengembalian  kerugian  keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi korporasi?.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah  yuridis  normatif.  Konsep  yuridis normatif merupakan penelitian yang dilaku- kan  dengan  mengkaji  dan  menganalisa substansi peraturan atas pokok per- masalahan  dalam  konsistensinya  dengan
asas-asas  yang ada. 6 Tipe penelitian  yuridis normatif  digunakan  dengan  melakukan analisa terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perjanjian  Penundaan  Penuntutan  dengan diiringi  oleh  kajian  terhadap  asas  hukum yang  melatarbelakanginya  yang  meliputi kajian  terhadap  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Kourpsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pem- berantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana,  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia,  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dan Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang
Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi
6 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum  Edisi Revisi, (Jakarta:  Prenada  Media  Group,  2017), hlm. 32.

## PEMBAHASAN

## 3.1. Penerapan  Perjanjian  Penundaan
Penuntutan  atau Deferred  Prosecu- tion  Agreement (DPA)  dalam  Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Penulis  akan  mengkaji  penerapan Perjanjian  Penundaan  Penuntutan  dengan  2 (dua) batu uji yakni tujuan sistem peradilan pidana dan asas sistem peradilan pidana.
Keberhasilan  sistem  peradilan  pidana ditandai  oleh  tercapainya  kinerja  peradilan pidana  pada  tujuan-tujuan  yang  telah digariskan  baik  tujuan  jangka  pendek ataupun  tujuan  jangka  panjang.  Menurut Luhut  M.  P.  Pangaribuan,  tujuan  jangka pendek  yang  dimaksud  meliputi:  a)  Men- cegah  masyarakat  menjadi  korban  kejaha- tan; b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi;  c)  Mencegah  pengulangan  tindak pidana.
Sementara  tujuan  akhir  dari  sistem peradilan pidana adalah mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  yang  merupakan tujuan  kebijakan  sosial  yakni  mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme.
Tujuan  ini  menjadi  poin  esensial  bagi sistem peradilan pidana mengingat berbagai perangkat pemidanaan yang digunakan oleh aparat  penegak  hukum  harus  mampu menekan  terjadinya  kejahatan  sehingga
dapat  mendorong  percepatan  kesejahteraan masyarakat 7 .
Konsepsi  tersebut  yang  hendak  dicapai oleh  Perjanjian  Penudaan  Penuntutan. Setidaknya  terdapat  3  (tiga)  gagasan penting  yang  harus  dipertimbangkan  jika mengacu  pada  tujuan  sistem  peradilan pidana  Indonesia  di  atas. Pertama, Per- janjian  Penundaan  Penuntutan  menge- depankan  efisiensi  proses  pemidanaan dengan  mengalihkan  proses  penuntutan pada mekanisme di luar persidangan (out of court  settlement). Mekanisme  ini  mem- berikan  kesempatan  kepada  jaksa  penuntut umum  dengan  diawasi  oleh  hakim  me- lakukan  negosiasi  dengan  korporasi  atau perwakilannya  terkait  kewajiban-kewajiban yang  harus  dilaksanakan  dalam  jangka waktu  tertentu,  sehingga  jika  korporasi tidak  menaatinya  proses  penuntutan  akan dilanjutkan pada tahap persidangan.
Kedua, Perjanjian  Penundaan  Penun- tutan  akan  mencegah  pengulangan  tindak pidana  serupa  oleh  korporasi.  Mekanisme ini mensyaratkan iktikad baik dan kepatuhan  korporasi  agar  terhindar  dari penjatuhan sanksi pidana. Kepatuhan korporasi  lahir  dari  pelaksanaan  kewajiban tertentu  disertai  pengawasan  oleh  jaksa penuntut umum.
7 Heri Tahir, Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan  Pidana  di  Indonesia, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo: 2010), hlm. 9-10.
Jika  jaksa  penuntut  umum  menilai kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam negosiasi  telah  dilaksanakan,  maka  proses penuntutan  tidak  perlu  dilanjutkan  pada tahap  persidangan.  Namun  sebaliknya  jika korporasi  tidak  melaksanakan  kewajiban sebagaimana  mestinya,  jaksa  penuntut umum  dapat  mengajukan  penuntutan  pada tahap  persidangan  dengan  menempatkan kegagalan  korporasi  dalam  pelaksanaan kewajiban tersebut sebagai pemberat pidana dalam tuntutan.
Ketiga, Perjanjian  Penundaan  Penuntu- tan  akan  mendorong  tercapainya  tujuan akhir  dari  sistem  peradilan  pidana,  yakni percepatan kesejahteraan masyarakat. Tidak dapat  dipungkiri,  pemidanaan  terhadap korporasi di sisi lain akan berdampak buruk pada  eskalasi  perekonomian  nasional. Dampak tersebut salah satunya adalah nasib para  karyawan  jika  korporasi  dijatuhi pidana  yang  lebih  berat.  Selain  itu, pemidanaan akan membuat reputasi korporasi  memburuk  sehingga  berdampak pada  kinerja  korporasi  dalam  menjalankan usahanya.
Sebagaimana  dikemukakan  sebelum- nya, salah satu urgensi penerapan Perjanjian Penundaan  Penuntutan  adalah  demi  men- dorong  efektivitas  dan  efisiensi  upaya pengembalian  kerugian  keuangan  negara akibat  korupsi  oleh  korporasi.  Ide  ini  be- rangkat  dari  panjangnya  waktu  penyelesai- an  suatu  perkara  korupsi  yang  memakan
waktu hampir  1  (satu)  tahun  untuk  1  (satu) perkara saja.
Hal  tersebut  tentu  mencederasi  asas peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya ringan  yang  menjadi  asas  fundamental dalam  sistem  peradilan  pidana.  Prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan  merupa- kan  rangkaian  proses  penyelesaian  perkara yang  saling  berkorelasi  dan  interpendensi, yaitu  biaya  perkara  menjadi  ringan  apabila proses penyelesaian perkara berjalan dengan  cepat  dan  proses  penyelesaian perkara  hanya  dapat  dilakukan  dengan cepat  apabila  pemeriksaan  dalam  per- sidangan  berlangsung  sederhana.  M.  Hatta Ali menegaskan, asas ini merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan peradilan dan menjadi  pedoman  bagi  hakim  dalam melaksanakan proses peradilan demi menjawab rasa keadilan masyarakat 8 .
Selain  asas  peradilan  cepat,  sederhana, dan  biaya  ringan,  Rusli  Muhammad  juga menekankan  pentingnya  asas  kelayakan atau  kegunaan,  asas  proporsionalitas,  dan asas  subsidiaritas 9 .  Dalam  perspektif  asas kelayakan  atau  kegunaan,  Perjanjian  Pe- nundaan  Penuntutan  dapat  menyeimbang- kan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  negara dalam  setiap  penyelesaian  perkara  tindak pidana  korupsi  oleh  korporasi  dengan  hasil
8 M.  Hatta  Ali, Peradilan  Cepat,  Sederhana,  dan Biaya  Ringan  Menuju  Keadilan  Restoratif, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 23.
9 Rusli  Muhammad, Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, (Yogyakarta:  UII  Press,  2011),  hlm. 10-13.
yang  diharapkan.  Keseimbangan  yang dimaksud  berupa  negara  dapat  menekan biaya  penyelesaian  perkara  di  satu  sisi, namun  di  sisi  lain  hasil  dari  Perjanjian Penundaan Penuntutan yang berupa pelaksanaan kewajiban tertentu dapat bermanfaat  bagi  negara  dan  masyarakat secara langsung.
Dalam  perspektif  asas  proporsionalitas, dengan  keberadaan  kewajiban-kewajiban dalam  klausula  perjanjian  antara  jaksa penuntut  umum  dengan  korporasi,  hal  ini akan  bermanfaat  secara  lansung  terhadap masyarakat  dan  negara.  Pelaksanaan  ke- wajiban  tersebut  dapat  berupa  perbaikan pada  kondisi  semula  yang  bertujuan  agar masyarakat  dapat  merasakan  langsung manfaatnya  dan/atau  penjatuhan  denda yang  diperuntukkan  guna  memulihkan kerugian  negara  akibat  tindak  pidana korupsi.
Dalam  perspektif  asas  subsidiaritas, Perjanjian  Penundaan  Penuntutan  merupa- kan  mekanisme  yang  dapat  menempatkan sanksi  pidana  sebagai ultimum  remidium.
Sanksi  pidana  akan  dijatuhkan  oleh  hakim manakala  korporasi  tidak  mampu  melak- sanakan kewajiban yang telah di- persyaratkan  dalam  perjanjian.  Hal  ini menunjukkan bahwa perjanjian ini mengedepankan proses penyelesaian secara administratif  yang  efektif  dan  efisien  dan dilanjutkan  dengan  proses  penyelesaian secara pidana.
3.2. Konsepsi Perjanjian Penundaan
Penuntutan Deferred Prosecution Agreement (DPA)  dalam  Mendorong Efektivitas  Pengembalian  Kerugian Keuangan Negara
Berdasarkan  kajian  terhadap  berbagai peraturan  perundang-undangan  hingga  asas terkait,  berikut  konsepsi  Perjanjian  Pe- nundaan  Penuntutan  yang  dapat  dilaksana- kan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia:
Perjanjian  Penundaan  Penuntutan  did- efinisikan  sebagai  negosiasi  antara  jaksa penuntut  umum  dengan  korporasi  dan/atau penasehat  hukumnya  untuk  mengalihkan penuntutan dari proses peradilan atau untuk menangani  kesalahan  korporasi  melalui prosedur  pemulihan  administratif 10 jika terdapat pengakuan terjadinya tindak pidana, komitmen tidak mengulangi kesalahan, dan komitmen langkah preventif dan restoratif atas kerusakan yang terjadi.
Dalam hemat penulis, setidaknya terdapat  3  (tiga)  tujuan  mendasar  yang hendak  dicapai  oleh  Perjanjian  Penundaan Penuntutan, yakni:
a. Mendorong  efektivitas  pengembalian kerugian  keuangan  negara  yang  ter- cermin  dalam  keberadaan  alternatif pemidanaan  yang  dapat  dijatuhkan  jika korporasi  tidak  melaksanakan  pidana denda yang dijatuhkan terhadapnya.
10 Febby Mutiara Nelson, Op.Cit., hlm. 278.
b. Penerapan Perjanjian Penundaan
Penuntutan  dapat  mendorong  efek- tivitas  proses  pemberantasan  korupsi mekanisme  ini  dibatasi  oleh  waktu perjanjian  sehingga  dapat  menjadi pendorong korporasi segera melaksana- kan kesepakatan yang dimaksud;
c. Menghindari  dampak  buruk  pemidana- an  terhadap  pihak  ketiga  berupa pemecatan  terhadap  karyawan  secara besar-besaran  jika  korporasi  terpaksa membubarkan  diri  ketika  tidak  mampu melaksanakan  pidana  yang  dijatuhkan terhadapnya.
Terdapat  3  (tiga)  pihak  yang  terlibat dalam  penerapan  Perjanjian  Penundaan Penuntutan.  Berikut  penjelasannya  beserta kewenangannya masing-masing: Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pemeriksa Pendahuluan  dan  Korporasi.  Pasal  6  angka 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya  disebut  KUHAP)  mendefinisi- kan  penuntut  umum  sebagai  jaksa  yang diberi  wewenang  melakukan  penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Keberadaaan  jaksa  penuntut  umum  dalam Perjanjian  Penundaan  Penuntutan  menem- pati  posisi  yang  fundamental  karena  ia memiliki  kewenangan  mengalihkan  penun- tutan  pada  Perjanjian  Penundaan  Penun- tutan yang berada di luar persidangan.
Jaksa  penuntut  umum  harus  memiliki kecermatan  dan  ketelitian  menentukan
kelayakan  entitas  korporasi  diajukan  dalam mekanisme  Perjanjian  Penundaan  Penun- tutan  karena  Perjanjian  Penundaan  Penun- tutan mensyaratkan kepatuhan (compliance) korporasi dalam melaksanakan kesepakatan yang dimaksud. sehingga perkara korporasi yang diselesaikan melalui Perjanjian Penundaan  Penuntutan  tidak  menyimpang dari prinsip proporsionalitas.
Dalam pelaksanaan Perjanjian Penundaan  Penuntutan,  terdapat  beberapa kewenangan  yang  dimiliki  oleh  jaksa penuntut  umum  meliputi  menawarkan pengalihan  penuntutan  kepada  korporasi; mengadakan  perjanjian  dengan  korporasi terkait  kesepakatan  yang  akan  dilakukan; mengajukan  perjanjian  yang  telah  di- sepakati  bersama  korporasi  kepada  majelis hakim untuk dimintakan penetapan; menga- wasi pelaksanaan kesepakatan oleh korporasi;  dan  menentukan  keberlanjutan penuntutan  jika  korporasi  tidak  melaksana- kan kewajibannya.
Pasal  1  angka  7  Rancangan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (RKUHAP) mendefinisikan Hakim Pemeriksa  Pendahuluan  sebagai  pejabat yang  diberi  wewenang  menilai  jalannya penyidikan  dan  penuntutan  dan  wewenang lain  yang  ditentukan  dalam  undang-undang ini.  Indriyanto  Seno  Adji  menegaskan hakim  pemeriksa  pendahuluan  merupakan lembaga pemeriksa pendahuluan (magistrate  judge) yang  ada  hampir  di
seluruh dunia. Konsepsi ini hendak memberikan  keseimbangan  posisi  antara saksi,  tersangka,  korban,  negara,  dan masyarakat (balance of interest) 11 .
Meskipun  belum  diterapkan  dalam sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia, konsepsi  Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan layak  diterapkan  dalam  Perjanjian  Penun- daan  Penuntutan.  Sebagaimana  dijelaskan sebelumnya,  mekanisme  ini  merupakan penyelesaian  alternatif  di  luar  persidangan yang  berorientasi  pada  pemulihan  kerugian keuangan  negara.  Perjanjian  Penundaan Penuntutan  berada  di  ranah  yang  berbeda dari  persidangan,  sehingga  seharusnya Perjanjian  Penundaan  Penuntutan  tidak dinilai  oleh  majelis  hakim  layaknya persidangan  pada  umumnya,  melainkan dinilai  oleh  seorang  hakim  tunggal  atau Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
Pemilihan  Hakim  Pemeriksa  Pen- dahuluan  sebagai  hakim  pemeriksa  dalam Perjanjian  Penundaan  Penuntutan  didasar- kan  pada  pertimbangan  perbedaan  objek dan output pemeriksaan.  Hakim  Pemeriksa Pendahuluan berada dalam ranah administratif  yang  memeriksa  keabsahan penggunaan Perjanjian Penundaan Penuntu- tan  oleh  jaksa  penuntut  umum  terhadap korporasi.  Sementara  majelis  hakim  dalam peradilan  pidana  berada  dalam  ranah hukum pidana yang berwenang
11 Ibid., hlm. 26.
memutuskan  kesalahan  korporasi  dalam suatu  tindak  pidana  korupsi.  Selain  itu, output yang  diputuskan  oleh  Hakim Pemeriksa  Pendahuluan  berupa  penetapan, sementara  pada  majelis  hakim  berupa putusan pemidanaan.
Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  ber- wenang menilai proporsionalitas pengguna- an  Perjanjian  Penundaan  Penuntutan  dan keabsahan  kesepakatan  yang  telah  di- laksanakan oleh korporasi. Adapun wewenang  yang  dimiliki  oleh  Hakim Pemeriksa  Pendahuluan  dalam  Perjanjian Penundaan  Penuntutan  meliputi  memeriksa permohonan penggunaan Perjanjian Penundaan  Penuntutan  yang  diajukan  oleh jaksa  penuntut  umum  terhadap  korporasi; menilai pelaksanaan kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh korporasi setelah permohonan  yang  diajukan  oleh  jaksa penuntut umum; dan mengeluarkan penetapan  pengalihan  penuntutan  pada tahap persidangan.
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik  merupakan  badan  hukum  maupun bukan  badan  hukum.  Dalam  konteks Perjanjian  Penundaan  Penuntutan,  tidak semua  korporasi  dapat  menjadi  subjek mekanisme  ini.  Harus  terdapat  batasan korporasi  yang  menjadi  subjek  Perjanjian
Penundaan  Penuntutan  demi  menimbulkan efek deterrence dan  meminimalisir  erosi pertanggungjawaban pidana korporasi.
Perjanjian Penundaan
Penuntutan
menurut Febby Mutiara Nelson di- peruntukkan  kepada  korporasi  yang  belum pernah  melakukan  tindak  pidana  korupsi. Hal ini bertujuan demi mencegah pengulangan  tindak  pidana.  Karena  bagi pelaku  korporasi  yang  telah  melakukan tindak pidana korupsi, Perjanjian Penundaan  Penuntutan  tidak  akan  memicu perbaikan  di  tubuh  korporasi,  namun  akan membuat  korporasi  lari  dari  tanggung- jawabnya  sehingga  mereduksi  prinsip pertanggungjawaban pidana.
Perjanjian  Penundaan  Penuntutan  tidak diterapkan  terhadap  semua  tindak  pidana korupsi yang dilakukan korporasi. Sebagai- mana  ditegaskan  sebelumnya,  Perjanjian Penundaan  Penuntutan  digunakan  untuk mendorong  pengembalian  kerugian  ke- uangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi, sehingga orientasi mekanisme ini adalah pengembalian kerugian negara.
Oleh  karena  itu,  kualifikasi  tindak pidana  korupsi  yang  dapat  diselesaikan melalui  Perjanjian  Penundaan  Penuntutan adalah  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana diatur  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  dimana  subyek  hukum  dari norma  tersebut  adalah  korporasi  dan
terdapat  unsur  kerugian  keuangan  negara yang menjadi kunci dalam pasal tersebut.
Namun  terdapat batasan  terhadap penerapan Perjanjian Penundaan Penuntutan  pada  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999,  batasan  tersebut sebagaimana tersurat dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang a  quo yang  menegaskan “Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan  dalam  keadaan  tertentu,  pidana mati  dapat  dijatuhkan”. Penjelasan  pasal a quo menerangkan bahwa kualifikasi “dalam keadaan  tertentu”  pada  pasal  tersebut meliputi jika tindak pidana korupsi dilakukan  pada  waktu  negara  dalam keadaan  bahaya  sesuai  dengan  undang- undang  yang  berlaku,  pada  waktu  terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana  korupsi,  atau  pada  waktu  negara dalam  keadaan  krisisi  ekonomi  dan moneter.
Pandangan serupa namun dengan detail yang  berbeda  disampaikan  oleh  Febby Mutiara  Nelson.  Ia  mengemukakan  bahwa sebaiknya Perjanjian Penundaan Penuntutan diterapkan  pada  tindak  pidana  korupsi dengan  kerugian  negara  minimal  Rp.  1 milyar.  Selain  itu  mekanisme  ini  seharus- nya  tidak  digunakan  pada  tindak  pidana korupsi oleh korporasi yang mengakibatkan
kematian,  luka  berat,  atau  melanggar regulasi dan keselamatan manusia 12 .
Setiap  korporasi  yang  menjadi  ter- sangka  tindak  pidana  korupsi  harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh jaksa  penuntut  umum  dalam  pelaksanaan Perjanjian  Penundaan  Penuntutan  demi meminimalisir potensi abuse of power oleh jaksa penuntut umum.
Sebelum menawarkan Perjanjian Penundaan  Penuntutan  terhadap  korporasi, jaksa  penuntut  umum  harus  menilai perilaku  korporasi  selama  penyidikan  dan penuntutan. Perilaku tersebut meliputi sikap kooperatif  korporasi,  pengakuan  fakta  atau kesalahan,  hingga  kesediaan  melaksanakan kewajiban  yang  akan  disepakati  dalam perjanjian.
Setelah penilaian tersebut, jaksa penuntut  umum  juga  harus  menilai  lebih lanjut syarat Perjanjian Penudaan Penuntutan  terhadap  korporasi.  Menurut Febby  Mutiara  Nelson,  korporasi  harus memenuhi  syarat-syarat  berikut  ini  jika dihadapkan  pada  Perjanjian  Penundaan Penuntutan  yakni 13 :  a)  Pernyataan  fakta yang  berkaitan  dengan  pelanggaran;  b) Jaminan  akurasi  informasi  yang  diberikan selama negosiasi; c) Jaminan bahwa iktikad baik  dari  para  pihak  yang  membuat kesepakatan;  d)  Sebuah  pengakuan  atas bertanggungjawab  atas  tindakan  tersebut
12 Ibid., hlm. 373.
13 Ibid., hlm. 359.
dan  jika mengulangi  dalam  periode kesepakatan bahwa mereka dapat diadili; e) Kewajiban untuk kooperatif dengan investigasi  saat  ini  atau  yang  akan  datang; f)  Konsekuensi  bagi  terdakwa  jika  me- lakukan kesalahan lebih lanjut; g) Larangan terdakwa untuk membuat pernyataan factual yang bertentangan dengan kesepakatan; dan h) Tanggal dauarsa.
Syarat-syarat  diatas  didasarkan  pada pemahaman  bahwa  hukum  merupakan instrumen  yang  bersifat  membatasi.  Pem- batasan  terhadap  korporasi  selaku  subyek dari  Perjanjian  Penundaan  Penuntutan diperlukan  agar  perjanjian  ini  selalu on  the track pada  tujuan  penerapannya  dan  tidak disalahgunakan  oleh  oknum  tertentu  di kemudian hari.
Perjanjian  Penundaan  Penuntutan  di- wujudkan  dengan  pelaksanaan  kewajiban- kewajiban  yang  disepakati  antara  jaksa penuntut  umum  dengan  korporasi.  Namun kesepakatan  yang  dimaksud  tidak  serta merta  membuat  kedudukan  jaksa  penuntut umum  setara  dengan  korporasi.  Kewajiban yang disyaratkan dalam perjanjian diajukan oleh  jaksa  penuntut  umum  kepada  kor- porasi.  Jika  korporasi  tidak  menyepakati- nya,  maka  penuntutan  akan  dilanjutkan pada tahap persidangan.
Berkaca  pada  Peraturan  Jaksa  Agung Republik Indonesia
Nomor: Per- 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman
Penanganan  Perkara  Pidana  dengan  Subjek
Hukum  Korporasi,  terdapat  bentuk  pidana tambahan atau pidana tata tertib yang dapat dijatuhkan  terhadap  korporasi.  Kedua pidana  tersebut  layak  diklasifikasikan sebagai  kewajiban  yang  dapat  disepakati antara  jaksa  penuntut  umum  dengan korporasi,  berikut  rinciannya:  a)  Pem- bayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;  b)  Perampasan  atau  penghapusan keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak pidana;  c)  Perbaikan  kerusakan  akibat  dari tindak  pidana;  d)  Kewajiban  mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; e) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan  untuk  jangka  waktu  tertentu; f) Penutupan atau pembekuan sebagian atau seluruh  kegiatan  perusahaan  untuk  jangka waktu tertentu; g) Pencabutan sebagian atau seluruh  hak  tertentu;  h)  Pencabutan  izin usaha;  i)  Perampasan  barang  bukti  atau harta kekayaan/aset korporasi;
Kewajiban  di  atas  bersifat  fakultatif, sehingga  jaksa  penuntut  umum  berwenang menentukan  kesepakatan  yang  akan  di- tawarkan  kepada  korporasi.  Penentuan kewajiban  yang  akan  dilaksanakan  oleh korporasi  harus  didasarkan  pada  tingkat kesalahan  korporasi  dalam  tindak  pidana korupsi dan juga berpijak pada syarat-syarat Perjanjian  Penundaan  Penuntutan  sebagai- mana  dijelaskan  sebelumnya.  Artinya pelaksanaan  perjanjian  ini  harus case  by case dengan  melihat  kompleksitas  perkara
dan  peran  korporasi  dalam  tindak  pidana korupsi yang dilakukan.
Kesepakatan  yang  telah  disetujui  oleh korporasi  dalam  Perjanjian  Penundaan Penuntutan harus dilaksanakan oleh korporasi  dalam  batas  waktu  tertentu. Adapun  batas  waktu  yang  dapat  menjadi acuan  dalam  perjanjian  ini  adalah  batas waktu  pembayaran  denda  sebagaimana digariskan  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung Republik Indonesia
Nomor: Per- 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan  Perkara  Pidana  dengan  Subjek Hukum  Korporasi,  dimana  batas  waktunya adalah  1  (satu)  bulan  dan  dapat  di- perpanjang  atas  persetujuan  jaksa  penuntut umum selama 1 (satu) bulan kemudian.
Pelaksanaan  Perjanjian  Penundaan  Pe- nuntutan harus disertai dengan pengawasan terhadap  korporasi  dalam  pelaksanaan kewajiban  yang  telah  disepakati.  Pengawa- san  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  jaksa penuntut  umum  selaku  pengendali  perkara. Kewenangan  ini  berangkat  dari  eksistensi asas dominus litis yang menjadi dasar jaksa penuntut  umum  mengendalikan  perkara pada  tahap  penuntutan.  Oleh  karena  itu, kewenangan  pengawasan  terhadap  pelak- sanaan  Perjanjian  Penundaan  Penuntutan oleh  korporasi  yang  dimiliki  oleh  jaksa penuntut  umum  merupakan  konsekuensi logis eksistensi asas tersebut.
Selain  itu,  demi  meminimalisir  potensi abuse  of  power, pengawasan  terhadap
pelaksanaan  Perjanjian  Penundaan  Pe- nuntutan  oleh  jaksa  penuntut  umum  harus dilakukan  secara  structural  oleh  atasan langsung.  Pengawasan  dimaksud  ber- dasarkan  pada  prinsip  kejaksaan  sebagai- mana  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (3)  yang menegaskan  kejaksaan  adalah  satu  dan tidak terpisahkan.
Oleh  karena  itu,  pengawasan  tersebut harus  dilaksanakan  oleh  Kepala  Kejaksaan Negeri selaku pengendali perkara di tingkat Kejaksaan  Negeri,  Asisten  Tindak  Pidana Khusus  pada  Kejaksaan  Tinggi,  dan  Jaksa Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus. Mekanisme  pengawasan  dimaksud  dapat diejawantahkan  melalui  proses  persetujuan Perjanjian  Penundaan  Penuntutan  yang harus  disetujui  oleh  Kepala  Kejaksaan Negeri  dan  Asisten  Tindak  Pidana  Khusus pada  Kejaksaan  Tinggi  dengan  diketahui dan  disetujui  oleh  Jaksa  Agung  Muda Tindak  Pidana  Khusus  selaku  pejabat  yang berwenang melakukan pemantauan, analisis,  evaluasi,  dan  pelaporan  pelak- sanaan  kegiatan  di  bidang  tindak  pidana khusus  sebagaimana  ditegaskan  dalam Pasal  357  huruf  e  Peraturan  Jaksa  Agung Nomor: 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kejaksaan Republik Indonesia.
Menurut Febby Mutiara Nelson, tahapan  pelaksanaan  Perjanjian  Penundaan
Penuntutan  dapat  dilaksanakan  dengan tahap sebagai berikut 14 :
a. Setelah  berkonsultasi  dengan  penyidik, penuntut  umum  akan  menilai  apakah perusahaan  bersifat  kooperatif  selama proses  penyidikan,  mengakui  fakta- fakta  tertentu,  mau  menerima  beberapa ketentuan  hukum,  korporasi  dinilai mempunyai  kemampuan  untuk  mem- bayar kerugian, denda, dan kompensasi, di  samping  itu  korporasi  mempunyai keingingan dan komitmen untuk memperbaiki  manajemen  perusahaanya sesuai prinsip good governance ;
b. Tahap  selanjutnya,  penuntut  umum, terdakwa, dan kuasa hukumnya melaku- kan  negosiasi  terkait  hal  sebagai berikut:
1) Komitmen  korporasi  untuk  mem- bayar  hukuman  uang  pengganti, denda,  ganti  rugi,  restitusi  atau perampasan keuangan;
2) Komitmen  korporasi  untuk  meng- adopsi  sistem  manajemen  ketaatan yang  didesain  untuk  mengubah kesalahan;
3) Komitmen  korporasi  untuk  beker- jasama  dengan  aparat  penegak hukum yang  sedang  menyidik kasusnya;
4) Jangka  waktu  pelaksanaan  klausula yang telah disepakati.
14 Ibid., hlm. 379.
Negosiasi  tersebut  harus  dilakukan  di suatu  ruangan  yang  disertai  dengan voice  recorder dan  video  perekam, setiap  perkembangan  dari  negosiasi dilaporkan  kepada  pengadilan  dalam hal  ini Hakim  Pemeriksa Pendahuluan.
Setelah  hakim  menyetujui  isi  dari perjanjian,  kemudian  ditandatangani oleh  jaksa  penuntut  umum,  terdakwa dan  kuasa  hukumnya,  serta  penter- jemah jika menggunakan penerjemah.
c. Setelah itu, salinan perjanjian disampai- kan  kepada  Jaksa  Agung  dan  pengadi- lan  yang  akan  menangani  perkara tersebut.  Kesepakatan  tersebut  dicatat- kan  dalam  register  perkara  di  pengadi- lan  dan  kemudian  diumumkan  dalam website pengadilan;
Kemudian  Hakim  Pemeriksa  Pen- dahuluan  mengeluarkan  penetapan  untuk penundaan  penuntutan  perkara  tersebut. Apabila  isi  perjanjian  sudah  dilaksanakan oleh terdakwa, maka hakim akan mengeluarkan putusan untuk  menghentikan perkara  tersebut  dimana  putusan  tersebut bersifat  final.  Akan  tetapi  jika  keputusan tersebut  tidak  terlaksana  sebagaimana mestinya  sampai  batas  waktu  yang ditentu- kan,  maka  Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan akan  mencabut  berita  acara  penundaan penuntutan  tersebut,  dan  membuat  berita acara agar perkara dilanjutkan pemeriksaan- nya oleh pengadilan. Semua berkas perkara dikirimkan  kepada  Ketua  Pengadilan  yang
akan  memeriksa  perkara  tersebut,  dan nantinya  pelanggaran  pelaksanaan  ke- sepakatan ini dapat menjadi alasan pemberat bagi terdakwa

## KESIMPULAN
Perjanjian  Penundaan  Penuntutan  yang berasal  dari  rumpun  hukum Common  Law dapat  diterapkan  pada  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia dengan didasarkan pada 4 (empat)  dasar  kajian  yakni  tujuan  sistem peradilan  pidana,  asas  sistem  peradilan pidana,  regulasi  pemberantasan  korupsi dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pem- berantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dan relasi  perjanjian  penundaan  penuntutan dengan peraturan perundang-undangan terkait.  Konsepsi  Perjanjian  Penundaan Penuntutan  yang  akan  diterapkan  pada Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia didasarkan  pada  Pengertian  dan  Tujuan Perjanjian  Penundaan  Penuntutan,  Pihak yang Terlibat dan Kewenangannya,
Kualifikasi  Tindak  Pidana,  Syarat  Per- janjian  Penundaan  Penuntutan,  Macam- Macam  Kesepakatannya,  Jangka  Waktu Perjanjian Penundaan
Penuntutan, Pengawasan Pelaksanaan Perjanjian
Penundaan  Penuntutan  oleh  Korporasi,  dan Tahapan Pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ali,  M.  Hatta.  2012. Peradilan  Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan  Restoratif. Bandung:  PT.
Alumni.
Atamasasmita,  Romli.  2017. Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Mahmud  Marzuki,  Peter.  2017. Penelitian Hukum  Edisi  Revisi. Jakarta:  Prenada Media Group.
Mutiara Nelson, Febby. 2020. Plea Bargaining  &  Deferred  Prosecution Agreement  Dalam  Tindak  Pidana
Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
Tahir, Heri. 2010. Proses Hukum Yang Adil dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Muhammad,  Rusli.  2011. Sistem  Peradilan Pidana  Indonesia. Yogyakarta:  UII Press.

## Jurnal :
Halif. “Kejahatan Korupsi dalam Perspektif Kriminologi”. Jurnal  Anti  Korupsi. Vol 1 No. 1. Mei 2011.
Mahmud,  Ade.  “Urgensi  Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan  Kerugian  Negara Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi”.
Masalah-Masalah  Hukum. Jilid  49 No.3. Juli 2020.

## Peraturan perundang-undangan :
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana,.  LN  No.  76, TLN No. 3209.
Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana  Korupsi,  ,  LN  RI  No.  140
Tahun 1999, TLN No. 3874.
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Korupsi,  , LN  RI  No.  134  Tahun  2001,  TLN No. 4150.
Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan,  ,  LN  No.  67 Tahun 2004, TLN No. 4401.
Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas,  LN.  RI No.  106  Tahun  2007,  TLN.  RI  No. 4756.
Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana (RKUHP) Tahun 2019.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Penulis adalah mahasiswa program pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Jember.  Memperoleh  gelar  sarjana  hukum di  Fakultas  Hukum  Universitas  Jember pada tahun 2019.