## Pengaruh Koneksi Politik, Dimensi CSR dan Board Diversity Terhadap Agresivitas Pajak
Ema Lihdya Sari 1 Ferry Irawan 2 , Imam Muhasan 3
Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia 1,2,3
Abstract. One of Indonesia's tax problems is tax aggressiveness done by its taxpayers. This study aims to analyze the effect of political connections, Corporate Social Responsibility (CSR) dimension and board diversity affect corporate tax aggressiveness. The data  used is  secondary data  from manufacturing  companies listed on the Indonesia  Stock Exchange from 2015 to 2019. Sampling was conducted using purposive sampling in order to obtain 290 observations. The study found  that political connections by the company have a negative effect  on corporate tax aggressiveness while board diversity has no effect on aggressive tax actions. The results of the research on CSR dimension variable found that tax aggressiveness depends on the nature of its CSR dimensions. The economic dimension has no influence on tax aggressiveness, the environmental dimension has a significant negative effect and the social dimension has a significant positive effect on aggressive tax action.

## Keywords. Board diversity; CSR Dimensions; political dimensions; tax aggressiveness
Abstrak . Salah satu permasalahan pajak di Indonesia adalah perilaku agresivitas pajak yang dilakukan wajib pajak. Penelitian  memiliki  tujuan  untuk  menguji  pengaruh  dari  koneksi  politik,  dimensi corporate  social  responsibility (CSR) dan board  diversity terhadap  agresivitas  pajak.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang waktu 2015-2019. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive  sampling sehingga  diperoleh  290  observasi.  Penelitian  menemukan  koneksi  politik  yang dimiliki perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan sedangkan board diversity tidak  berpengaruh  terhadap  tindakan  pajak  yang  agresif.  Hasil  dari  variabel  dimensi  CSR  menemukan  agresivitas pajak bergantung pada dimensi CSR yang dilakukan perusahaan. Dimensi ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas  pajak,  dimensi  lingkungan  memiliki  pengaruh  negatif  signifikan  dan  dimensi  sosial  memiliki  pengaruh positif signifikan.
Kata kunci .  Agresivitas pajak; dimensi CSR; keanekaragaman direksi; koneksi politik
Corresponding author. Email: emalihdya@gmail.com, ferry.irawan@pknstan.ac.id, imam.muhasan@pknstan.ac.id How to cite this article. Sari, E.L. & Irawan, F. & Muhasan I. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Dimensi CSR dan Board Diversity Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 10 (2) 297-314. History of article. Received: Juni 2022, Revision: Juli 2022, Published: Agustus 2022 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v10i2.37641 Copyright©2022. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Sumber  utama  pendapatan  negara Indonesia  berasal  dari  penerimaan  pajak. Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan  Negara (APBN)  2020 menargetkan penerimaan perpajakan  berkontribusi  lebih  dari  80% keseluruhan target pendapatan negara. Secara
nominal  dari  tahun  2015-2019  realisasi penerimaan pajak selalu meningkat tetapi pada faktanya terakhir tercapainya target penerimaan  pajak  adalah  pada  tahun  2008.
Salah  satu  sistem  pemungutan  pajak  di Indonesia adalah self-assessment . Pemberlakuan  sistem  ini  dapat  menimbulkan konsekuensi  terhadap  perilaku  wajib  pajak
yaitu  kemungkinan  wajib  pajak  mencari  cara bagaimana  memperkecil  jumlah  pajak  yang seharusnya  dibayarkan.  Wahab et  al., (2017) menyatakan  sistem self-assessment dapat memicu pihak-pihak untuk sengaja melakukan perencanaan  pajak.  Pajak  yang  dibayarkan perusahaan  kepada  pemerintah  merupakan biaya  yang  mengakibatkan  berkurangnya  kas bagi perusahaan. Hal ini tidak menguntungkan perusahaan yang memiliki sifat profit oriented . Perusahaan dan pemegang saham menggunakan  agresivitas  pajak  sebagai  salah satu cara untuk menghindari pengurangan kas (S. Chen et al. , 2010).
Beberapa  kasus  mengenai  pajak  di Indonesia  dimuat  dalam  pemberitaan  media masa.  November  2020 Tax  Justice  Network, jaringan  internasional  yang  berfokus  pada penelitian,  analisis  dan  advokasi  dibidang pajak, dalam laporan The State of Tax Justice 2020 memperkirakan  Indonesia  mengalami kerugian  hingga  US$4,86  miliar  akibat penghindaran pajak setiap tahunnya (nasional.kontan.co.id  dan  news.ddtc.co.id). Jumlah ini terbilang besar karena setara lebih dari lima persen total target penerimaan pajak tahun  2020.  Tahun  2019  muncul  dugaan penghindaran pajak yang dilakukan PT Adaro Energy  Tbk  berdasarkan  laporan  Global Witness.  Adaro  diduga  melakukan  skema transfer  pricing melalui  anak  perusahaan  di Singapura.  Perusahaan  diduga  membayar pajak lebih rendah sebesar Rp 1,75 triliun dari seharusnya (Tirto.id, merdeka.com dan finance.detik.com).  Berita  lainnya  di  tahun 2016  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) menyatakan  sebanyak  dua  ribu  perusahaan asing terkena indikasi melakukan penghindaran  pembayaran  pajak  di  Indonesia dengan  alasan  merugi  selama  sepuluh  tahun (liputan6.com).
Salah  satu  cara  untuk  meminimalkan pajak adalah dengan agresivitas pajak (Hanlon &  Slemrod,  2009).  Agresivitas  pajak  tidak
sama dengan tax evasion. Lanis & Richardson, (2012) menyatakan  bahwa  istilah  agresivitas pajak, penghindaran pajak ( tax avoidance) dan pengelolaan  pajak  memiliki  arti  yang  sama. Secara  luas  agresivitas  pajak  didefinisikan sebagai  manajemen  pendapatan  kena  pajak yang  dilakukan  dengan  kegiatan  perencanaan pajak.  Frank et  al. ,  (2009) menjabarkan agresivitas  pajak  sebagai  upaya  manipulasi manajemen yang dilakukan untuk mengurangi Pendapatan  Kena  Pajak  (PKP)  melalui kegiatan perencanaan yang legal, ilegal, dan di antaranya ( grey area ). Agresivitas pajak tidak serta merta merupakan praktik organisasi yang tidak  tepat,  karena  pada  dasarnya  regulasi pajak  atau  peraturan  menawarkan  banyak peluang  bagi  perusahaan  untuk  mengurangi pembayaran pajaknya. Upaya tersebut dilakukan  dengan  mencari  celah  dalam regulasi  perpajakan  (Dyreng et  al. ,  2008  dan Lisowsky et al. , 2013).
Mohanadas et al. , (2020) mengutip dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2010) mengemukakan bahwa negara berkembang sangat bergantung pada pendapatan pajak mereka dan karena itu jauh lebih rentan terhadap perilaku agresivitas pajak oleh wajib pajak. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang lebih dari 80% postur penerimaan  APBN  berasal  dari  pajak  rentan terhadap aktivitas agresivitas pajak.
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan  salah  satu  topik  yang  dikaitkan dengan agresivitas pajak dalam penelitian. Di Indonesia  sendiri  terdapat  peraturan  yang mengatur  mengenai  CSR.  Undang-undang nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  pasal  74  menyebutkan  perseroan yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam  wajib  melaksanakan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan.  Peraturan  Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab
Sosial  dan  Lingkungan  Perseroan  Terbatas pasal  2  menyatakan  setiap  perseroan  selaku subjek  hukum  mempunyai  tanggung  jawab sosial dan lingkungan.
Beberapa  penelitian  yang  membahas mengenai  CSR  diantaranya,  Adiputra et  al. (2019)  dalam  penelitiannya  menganalisis pengaruh  pengungkapan  CSR  pada  tindakan pajak  agresif  di  Indonesia.  Tindakan  pajak agresif dalam penelitian ini diukur menggunakan Abnormal  Book  Tax  Different (ABTD).  Penelitian  lainnya  adalah  Sari  & Tjen,  (2016)  menemukan  hasil  tingkat pengungkapan  CSR  perusahaan . berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Desai & Dharmapala  (2006)  dan Lanis  &  Richardson (2011)  menemukan  hasil  yang  sama  yaitu pengungkapan  CSR  perusahaan  berpengaruh negatif  terhadap  agresivitas  pajak. Hasil berlainan didapatkan dalam Lanis & Richardson (2013) yang mendapati perusahaan di Australia yang dituduh melakukan agresivitas pajak mengungkapkan lebih banyak informasi CSR perusahaan.
Berdasarkan  beberapa  contoh  yang telah disebutkan penelitian-penelitian tersebut meneliti  CSR  sebagai  satu  dimensi  tunggal ( unidimensional ). Johnson & Greening (1999) menemukan beberapa penelitian menyangsikan  penggabungan  dimensi  CSR ini.  Selanjutnya  penelitian  ini  menyebutkan menggabungkan semua dimensi CSR ke dalam satu  konstruksi  tidak  tepat  karena  setidaknya ada dua dimensi yang sifatnya berbeda secara konseptual.  Johnson  &  Greening  (1999) menemukan  penggabungan  beberapa  dimensi CSR menjadi indeks unidimensi ( unidimensional )  dapat  menutupi  dimensi individu  yang  sama  pentingnya  dan  relevan. Hal  ini  menimbulkan research  gap antara penelitian  sebelumnya  di  Indonesia  yang meneliti  CSR  sebagai  satu  dimensi  dan beberapa literatur yang menemukan
seharusnya  CSR  diteliti  dengan  memisahkan masing-masing dimensi.
Selain CSR, Chen (2018)
menganjurkan  penelitian  selanjutnya  untuk menganalisis  lebih  lanjut  mengenai  variabel lain  dari  penelitiannya  mengenai  agresivitas pajak  dan  CSR  yaitu  variabel  koneksi  politik (political  connection). Menurut  penelitian Chen  (2018)  perusahaan  yang  tidak  memiliki koneksi politik cenderung melakukan agresivitas  pajak  dengan  mengungkapkan informasi  CSR.  Kim  &  Zhang  (2016) menyatakan perusahaan yang terhubung secara politik  cenderung  melakukan  agresivitas pajak. Perusahaan-perusahaan ini dapat memiliki  risiko  ketahuan  yang  lebih  rendah, lebih  dulu  mengetahui  informasi  perubahan peraturan atau penegakan pajak, biaya politik yang  lebih  rendah  terkait  perencanaan  pajak, dan  kecondongan  mengambil  risiko  lebih tinggi.
Selain CSR dan koneksi politik penulis juga  meneliti  hubungan  keanekaragaman direksi  ( board  diversity) dengan  agresivitas pajak . Dalam beberapa penelitian sebelumnya (Desai  &  Dharmapala  2006;  Brown,  2011; Lanis & Richardson, 2011) ditemukan bahwa karakteristik direksi secara signifikan memengaruhi  agresivitas  pajak  perusahaan. Fokus penelitian ini adalah meneliti hubungan antara  agresivitas  pajak  dan board  gender diversity. Variabel diambil dengan mempertimbangkan  maraknya  pembahasan mengenai  isu  kesetaraan  gender  di  Indonesia dan  dengan  melihat  belum  banyak  literasi mengenai  keanekaragaman  gender  direksi Indonesia yang diterbitkan di jurnal Internasional.
Agresivitas pajak masih menjadi salah satu  topik  yang  relevan  untuk  diteliti.  Saran dari penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan  masih  ada  hal-hal  yang  dapat diteliti lebih lanjut mengenai agresivitas pajak.
Ferdiawan  &  Firmansyah  (2017)  dalam penelitiannya menyarankan
penelitian selanjutnya  untuk  tidak  menggunakan cash ETR sebagai proksi penghindaran pajak karena dapat  menyebabkan  nilai jarque-bera yang besar  dan  mengarahkan  untuk  menggunakan Book Tax Different (BTD). Studi tersebut juga menyarankan untuk meneliti variabel-variabel lain  yang  mungkin  berhubungan  dengan penghindaran  pajak  karena adjusted R 2 yang diperoleh  masih  sangat  kecil.  Literatur  yang masih  menunjukkan  inkonsistensi  hasil  atas variabel-variabel  yang  diteliti  menunjukkan adanya research gap yang mendorong penulis untuk meneliti topik ini lebih lanjut.

## Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak
Penelitian  mengenai  koneksi  politik masih mengalami inkonsistensi hasil. Beberapa  penelitian  menyebutkan  koneksi politik dimanfaatkan untuk menghindari pajak sedangkan beberapa penelitian lain menyebutkan  perusahaan  yang  memiliki koneksi  politik  menjadi  lebih  taat  terhadap peraturan perpajakan. Salah satu manfaat dari dari perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah dilindungi oleh politisi dari deteksi dan risiko  litigasi  di  masa  depan  Ajili  &  Khlif (2020).  Wahab et  al (2017)  menyatakan manfaat  lainnya  adalah  kemampuan  untuk mengakses  informasi  mengenai  perubahan  di masa  yang  akan  datang  mengenai  peraturan perpajakan dan penegakannya. Kim & Zhang (2016) menemukan perusahaan yang memiliki koneksi  secara  politik  lebih  agresif  terhadap pajak  daripada  perusahaan  yang  tidak memiliki  koneksi.  Penelitian  Adhikari et  al. , (2006) memberikan bukti bahwa perusahaan di Malaysia  yang  memiliki  koneksi  membayar pajak  dengan  tarif  efektif  lebih  rendah daripada  perusahaan  yang  tidak  memiliki koneksi politik.
Penelitian lain oleh Iswari et al. , (2019) menganalisis pengaruh koneksi politik
terhadap  agresivitas  pajak  pada  perusahaan Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  hubungan  politik  antara  direksi  dan dewan  komisaris  di  BUMN  berpengaruh negatif  terhadap  agresivitas  pajak.  Hasil tersebut  mengindikasikan  perusahaan  BUMN cenderung  menghindari  agresivitas  pajak. Penelitian ini menyimpulkan perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung mematuhi ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  untuk meningkatkan  citra  sebagai  wajib  pajak  yang patuh.  Pranoto  &  Widagdo  (2013)  dalam studinya meneliti koneksi politik di lingkungan dewan komisaris pada perusahaan go-public Indonesia  tahun  2006-2014.  Hasil penelitian  menunjukkan  hubungan  negatif antara  koneksi  politik  dengan  agresivitas pajak.
Dalam pengambilan keputusan, perusahaan  mencari  kebijakan  yang  paling menguntungkan  dan  aman  bagi  perusahaan. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak memiliki  kemungkinan  akan  diperiksa  oleh otoritas  pajak  karena  semakin  ketatnya pengawasan DJP dan memungkinkan timbulnya  masalah  hukum.  Apabila  tindakan agresivitas pajak perusahaan diketahui masyarakat umum akan menyebabkan rusaknya  reputasi  dan  citra  perusahaan  juga seluruh stakeholder termasuk  direksi  dan komisaris yang memiliki koneksi politik baik yang  masih  menjabat  di  lembaga  eksekutif, legislatif  dan  yudikatif  maupun  yang  sudah tidak  menjabat.  Hal  ini  tentu  saja  tidak diinginkan  oleh  perusahaan  dan stakeholder, terutama  bagi  direksi  dan  komisaris  yang menjabat  atau  pernah  menjabat  sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif karena citra dan  nama  baik  sangatlah  penting  untuk kelangsungan  karir  mereka . Oleh  karena  itu perusahaan  dengan  koneksi  politik  akan berusaha untuk mematuhi ketentuan
perpajakan. Berdasarkan  uraian  tersebut hipotesis pertama adalah:
H 1 = koneksi  politik berpengaruh  signifikan terhadap agresivitas pajak.
Dimensi CSR dan Agresivitas Pajak
Tanggung  jawab  sosial  perusahaan (CSR) adalah suatu bentuk kegiatan perusahaan  dan  pelaporannya  merupakan transparansi  yang  dilakukan  perusahaan. World  Business  Council  for  Sustainable Development (WBCSD)  mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkelanjutan untuk berperilaku  secara  etis  dan  memberikan kontribusi  pada  pembangunan  ekonomi  serta meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya  serta  masyarakat.  Beberapa penelitian terdahulu Chen (2018), Mohanadas et  al. (2020)  dan  Adiputra et  al. (2019) meneliti  hubungan  antara  agresivitas  pajak dengan CSR, di mana CSR diteliti sebagai satu dimensi ( unidimensional). Johnson & Greening (1999) menemukan beberapa penelitian menyangsikan penggabungan
dimensi CSR ini dan menyatakan penggabungan  semua  dimensi  CSR  ke  dalam satu  konstruksi  tidak  tepat  karena  setidaknya ada dua dimensi yang sifatnya berbeda secara konseptual.
Adiputra et al. (2019) mengemukakan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR) merupakan  kegiatan  yang  mencerminkan  tata kelola  perusahaan  yang  baik.  Ini  adalah implementasi teori keagenan sebagai tanggung jawab  perusahaan  kepada  investor.  Terkait dengan pajak, perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan  diharapkan  memiliki  tindakan pajak agresif yang rendah. Penelitian Adiputra ini  juga  menemukan  bahwa  pengungkapan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  secara negatif  mempengaruhi  tindakan  pajak  yang agresif.
Selanjutnya  Ortas  &  Gallego-Álvarez (2020)  dalam  penelitiannya  menemukan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat CSR tinggi  cenderung  tidak  terlibat  dalam  praktik perpajakan  yang  agresif.  Laguir et  al. (2015) meneliti  pengaruh  CSR  terhadap  agresivitas pajak di mana CSR dibagi dalam tiga dimensi yaitu dimensi sosial, tata kelola (governance), ekonomi,  dan  lingkungan.  Sampel  yang digunakan  adalah  perusahaan  Perancis  yang terdaftar  di  bursa.  Hasilnya  menunjukkan bahwa agresivitas pajak perusahaan bergantung  pada  sifat  CSR  perusahaannya. Penelitian ini juga menemukan semakin tinggi aktivitas  CSR  dimensi  sosial  perusahaan, semakin  rendah  tingkat  agresivitas  pajak perusahaan.  Meningkatnya  CSR  dimensi ekonomi  dikaitkan  dengan  tingkat  agresivitas pajak  yang  semakin  tinggi.  Sedangkan  untuk dimensi  lingkungan  dan  tata  kelola  diperoleh hasil  tidak  ada  hubungan  signifikan  dengan agresivitas pajak.
Penelitian lain oleh Lanis & Richardson  (2013)  menemukan  perusahaan- perusahaan  yang  melangsungkan  praktik agresivitas pajak cenderung lebih bertanggung jawab  terhadap  lingkungan  melalui  berbagai kegiatan  yang  dilakukan  perusahaan.  Dari uraian  tersebut,  hipotesis  selanjutnya  dari penelitian ini adalah:
H 2 : CSR pada dimensi ekonomi berpengaruh  signifikan  terhadap  agresivitas pajak perusahaan
H 3 : CSR  pada  dimensi  lingkungan berpengaruh  signifikan  terhadap  agresivitas pajak perusahaan
H 4 : CSR pada dimensi sosial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

## Board Diversity dan Agresivitas Pajak
Kehadiran  perempuan  dalam  dewan direksi  menjadi  penting  karena  peran  efektif
mereka  dalam  memantau  kinerja  manajerial (Jarboui et  al. ,  2020).  Direktur  wanita memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap masukan dewan dan hasil perusahaan (Adams &  Ferreira,  2009).  Ibrahim et  al. (2009) menemukan bahwa eksekutif perempuan lebih mudah menerima kode etik dibandingkan laki- laki. Perbedaan gender pada direksi mempengaruhi  kebijakan  perusahaan  dan dengan  demikian  perusahaan  dengan  direktur wanita  di  dewan  cenderung  tidak  terlibat dalam praktik tidak etis, penipuan, manajemen laba,  dan  penghindaran  pajak  (Liu,  2018). Kastlunger et  al. (2010)  mengemukakan bahwa perbedaan  antara laki-laki dan perempuan  dapat  dideteksi  pada  tingkat kepatuhan  pajak  dan  strategi  pembayaran beban  pajak.  Pria  kurang  patuh  dibandingkan wanita  dan  akan  mengadopsi  strategi  dalam pembayaran pajak.
Hoseini et  al. (2018)  menemukan bahwa  kehadiran  perempuan  sebagai  dewan perusahaan mengurangi perilaku penghindaran pajak  perusahaan.  Richardson et  al. (2016) mengungkapkan  bahwa  kehadiran  satu  atau lebih perempuan pada dewan direksi perusahaan  memberikan  pengaruh  yang signifikan  dalam  mengurangi  agresivitas pajak.  Eagly  dan  Johannesen-Schmidt  (2001, dikutip dalam Jarboui et al., 2020) perempuan cenderung  memiliki  karakteristik  yang  lebih baik seperti berperilaku baik, lebih sensitif dan suka menolong. Sedangkan laki-laki memiliki sifat  lebih  dominan  dominan.  Karakteristik yang  baik  ini  jika  dihubungkan  dengan kebijakan  pajak  yang  dapat  dilakukan  dewan perempuan  di  perusahaan  memungkinkan untuk berakibat pada arah kebijakan yang lebih taat  terhadap  aturan  perpajakan.  Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut banyaknya direksi  perempuan  berbanding  terbalik  atau berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak yang  dilakukan  perusahaan.  Hipotesis  kelima dalam penelitian ini adalah:
H 5 : board  gender  diversity berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif  dan  berfokus  pada  perusahaan manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) tahun  2015-2019.  Alasan  dipilihnya  sektor manufaktur  karena  merupakan  sektor  yang paling dominan jumlahnya di BEI. Perusahaan manufaktur  memiliki  karakteristik  berbeda dibandingkan jenis perusahaan lainnya. Kegiatan utama perusahaan manufaktur adalah mengubah  bahan  mentah  menjadi  sebuah produk  dan  proses  produksi  yang  dilakukan bersifat  kompleks  serta  menimbulkan  biaya produksi  yang  besar.  Tahun  2017  sektor manufaktur  disebut  sebagai  penyumbang terbesar  pada  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) nasional dan penyetor pajak tertinggi (kemenperin.go.id).  Sektor  manufaktur  tidak terpengaruh  oleh jenis  pajak  final  yang  dapat menyebabkan bias dalam penghitungan proksi penelitian.
Metode yang digunakan untuk memperoleh  sampel  adalah non-probability sampling dengan  teknik purposive  sampling . Sampel diambil terbatas pada objek yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, baik karena  hanya  mereka  yang  memiliki  atau sesuai  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan (Sekaran  &  Bougie,  2016).  Terbatasnya sumber  data  menyebabkan  perlu  dilakukan purposive sampling untuk menghindari ketidaklengkapan  dan  bias  pada  data  yang digunakan  serta  memastikan  semua  sampel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki sifat  setara  dan  dapat  dibandingkan.  Kriteria pemilihan  sampel  sebagai  berikut.  Pertama, perusahaan  dengan  tanggal  initial  public offering (IPO) sebelum 1 Januari 2015. Kedua, perusahaan sektor manufaktur. Ketiga, perusahaan  dengan  mata  uang  rupiah  untuk
mencegah  terjadinya  bias  dalam  data  sampel penelitian  dan  menghindari  perusahaan  yang terpengaruh fluktuasi nilai tukar valuta asing. Keempat,  Perusahaan  tidak  mengalami  rugi sebelum  pajak  walau  hanya  satu  tahun. Kriteria ini digunakan karena dalam menentukan  proksi  agresivitas  pajak  yaitu BTD  membutuhkan  nilai  beban  pajak  kini untuk  menentukan taxable  income .  Apabila perusahaan  rugi  tidak  bisa  didapatkan  nilai beban  pajak  kini  yang  akan  membuat  data penelitian menjadi bias.
Pengukuran agresivitas pajak menggunakan Book Tax Different (BTD) yang merupakan perbedaan antara pendapatan buku dan  pendapatan  kena  pajak  atau  perbedaan laba  akuntansi  dan  laba  pajak  (Hanlon  & Heitzman, 2010; Fontanella & Martani, 2014; Park et  al. ,  2016).  Beberapa  penelitian  yang menggunakan  BTD  sebagai  pengukuran diantaranya  Hanlon  &  Heitzman  (2010); Khomatsun  &  Martani  (2015);  Park et  al., (2016);  dan  Zeng  (2019).  Proksi  BTD dirumuskan sebagai berikut:
BTD =    (𝑃𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 − 𝑇𝑎𝑥𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑚𝑒)
/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡)
𝑇𝑎𝑥𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 =    (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒) /(𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑇𝑎𝑥)
Koneksi  politik  dinilai  menggunakan dummy, nilai  1  (satu)  jika  perusahaan
mempunyai  koneksi  politik  dan  0  (nol)  jika tidak.  Kriteria  penelitian  ini  merupakan modifikasi  dari  penelitian  Ferdiawan  & Firmansyah  (2017)  dan  Minh et  al. (2020). Penelitian  ini  menggunakan  trias  politika sebagai dasar penentuan koneksi politik karena konsep politik yang dianut Indonesia berdasar UUD  1945  sebagai  negara  demokrasi  adalah trias politika. Kriteria koneksi politik dijelaskan  sebagai  berikut.  Pertama,  jika  ada salah  satu  atau  lebih  direktur  atau  komisaris perusahaan yang memiliki jabatan atau pernah menjabat sebagai eksekutif seperti disebutkan dalam trias politica . Kedua, jika ada salah satu atau lebih direktur atau komisaris perusahaan yang memiliki jabatan atau pernah menjabat di lembaga  legislatif  yaitu  MPR,  DPR,  DPRD, dan  DPD  seperti  disebutkan  dalam trias politica . Ketiga, Jika ada salah satu atau lebih direktur  atau  komisaris  perusahaan  yang memiliki  jabatan  atau  pernah  menjabat  di lembaga  yudikatif  seperti  disebutkan  dalam trias politica . Jika salah satu atau lebih direktur atau  komisaris  perusahaan  memiliki  jabatan atau pernah menjabat di lembaga pemerintahan.Dimensi Corporate Social
Responsibility (CSR)  mengacu  pada standar yang  diterbitkan  oleh Global  Reporting Initiative (GRI)  G4  yang  membagi  menjadi tiga  yaitu  dimensi  ekonomi,  lingkungan  dan sosial  yang  dimasukkan  dalam  91  item penilaian. Item ini dibagi menjadi sembilan
item  dimensi  ekonomi,  34  item  dimensi lingkungan  dan  48  item  dimensi  sosial. Penilaian  pengungkapan  CSR  menggunakan checklist dengan  memberi  nilai  1  (satu)  jika item  diungkapkan  dan  0  (nol)  jika  item  tidak diungkapkan.  Variabel  CSR  dihitung  dengan proksi berikut:
𝐶𝑆𝑅 𝐸𝑐𝑜𝑛 =    (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝐶𝑆𝑅 𝐸𝑐𝑜𝑛)/9 𝐶𝑆𝑅 𝐸𝑛𝑣 =    (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝐶𝑆𝑅 𝐸𝑛𝑣)/34 𝐶𝑆𝑅 𝑆𝑜𝑐 =    (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝐶𝑆𝑅 𝑆𝑜𝑐)/48
Proksi Board Gender Diversity (BGD) Mengacu pada penelitian sebelumnya Jarboui et  al. (2020),  Adams  &  Ferreira  (2009)    dan Campbell  &  Mínguez-Vera  (2008)  BGD diukur  dengan  menghitung  persentase  direksi wanita yang menjabat pada dewan direksi dan dewan  komisaris  perusahaan.  BGD  diperoleh dengan  menghitung  jumlah  wanita  dibagi jumlah  dewan  total.  Variabel  kontrol  yang
digunakan  penelitian  ini  adalah  ukuran perusahaan  yang  dihitung  menggunakan logaritma  natural  total  aset,  profitabilitas (ROA)  merupakan  pembagian  laba  sebelum pajak  terhadap  total  asset  dan leverage merupakan pembagian hutang jangka panjang perusahaan dengan total aset.

## Model Penelitian
Model  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah :
TAG it = α 0it + β 1 𝑃𝐶𝑂𝑁 𝑖,𝑡 , +β 2 CSR_ECON i,t +   β 3 CSR_ENV i,t +   β 4 CSR_SOC i,t + β 5 BGD i,t + β 6 SIZE i,t + β 7 ROA i,t + β 8 LEV i,t +   ε i,t
Keterangan : TAG it = Agresivitas  pajak perusahaan i pada tahun t β 1 PCON i,t = Political  Connection perusahaan i pada tahun t β 2 CSR_ECON i,t =  Dimensi  CSR ekonomi perusahaan i pada tahun t β 3 CSR_ENV i,t = Dimensi CSR
lingkungan perusahaan i pada tahun t β 4 CSR_SOC i,t =  Dimensi  CSR  sosial perusahaan i pada tahun t β 3 BGD i,t
= Board Gender Diversity perusahaan i pada tahun t
β 4 SIZE i,t =  Ukuran  perusahaan  i pada tahun t
β 5 ROA i,t =  ROA  perusahaan  i pada tahun t
β 6 LEV i,t = Leverage perusahaan i pada tahun t α = Konstanta ε = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi penelitian menggunakan perusahaan  bidang  manufaktur  yang  terdaftar di BEI. Sampel yang mewakili penelitian akan diambil untuk selanjutnya diolah dan dianalisis sesuai  metode  yang  ditentukan.  Per  Februari 2020  terdapat  175  perusahaan  manufaktur yang  ada  di  BEI.  Perusahaan  ini  dibagi menjadi  tiga  yaitu  sektor  industri  dasar  dan kimia,  sektor    aneka  industri  dan  sektor industri  barang  konsumsi.  Populasi  sampel kemudian  dieliminasi  menggunakan  kriteria- kriteria  yang  telah  ditentukan  sebelumnya. Hasilnya  didapatkan  58  perusahaan  yang dijadikan sampel dengan mengambil data yang relevan  untuk  penelitian  selama  periode  lima tahun.  Data  bersifat time  series karena mencakup  lima  tahun  pengamatan  dan cross section karena terdiri dari banyak perusahaan. Sehingga  data  penelitian  ini  disebut  sebagai data  panel.  Proses  pengambilan  sampel dijelaskan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Pemilihan Sampel Penelitian Kriteria Jumlah Perusahaan yang terdaftar di BEI per tahun 2020 175 Perusahaan yang terdaftar di BEI setelah 1 Januari 2020 44 Perusahaan dengan mata uang selain rupiah 27 Perusahaan dengan data tidak lengkap 10 Perusahaan dengan nilai laba negatif 36 Jumlah perusahaan sampel 58 Tahun observasi 5 Total observasi 290
Sumber : diolah dari laporan tahunan 2015-2019
Sekaran & Bougie (2016) menyatakan sebelum  mulai  analisis  data  dalam  penelitian kuantitatif,  beberapa  langkah  awal  perlu diselesaikan  untuk  memastikan  bahwa  data tersebut  akurat,  lengkap,  dan  sesuai  untuk dianalisis  lebih  lanjut.  Langkah  awal  yang dilakukan adalah menghitung dan menampilkan statistik deskriptif dasar. Analisis  statistik  deskriptif  digunakan  untuk memberi gambaran mengenai data yang akan diolah dan diteliti. Analisis deskriptif meliputi jumlah observasi, mean, standar deviasi, nilai minimum,  dan  maksimum.  Hasil  analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Observasi Mean Std. Deviasi Minimum Maksimum TAG 290 0.0215705 0.0918252 -0.2076752 0.9976093 PCON 290 0.3551724 0.4793928 0.0000000 1.0000000 BGD 290 0.1265191 0.1282579 0.0000000 0.6923077 CSR Econ 290 0.3770115 0.1193032 0.1111111 0.7777778 CSR Env 290 0.1992901 0.1347087 0.0000000 0.6176471 CSR Soc 290 0.2909483 0.1223629 0.0208333 0.7916667 ROA 290 0.1154660 0.1238757 0.0000557 1.1059810 SIZE 290 28.718820 1.6362380 21.907650 33.647980 LEV 290 0.1373463 0.1480229 0.0000886 0.7777536
Sumber : diolah dari laporan keuangan tahun 2015-2019
Pemilihan  metode  atau  model  regresi yang  paling  tepat  harus  dilakukan  dalam penelitian  yang  menggunakan  data  panel. Menurut Widarjono (2007) terdapat tiga teknik yang  bisa  digunakan  untuk  mengestimasi model menggunakan data panel yaitu Common Effect  Model (CEM), Fixed  Effect  Model (FEM)  dan Random  Effect  Model (REM).
Terdapat tiga uji yang dapat digunakan untuk
memilih model data panel yang paling sesuai yaitu  uji chow ,  uji hausman dan  uji lagrange multiplier . Berdasarkan hasil pengujian ditemukan  bahwa  model  yang  paling  tepat digunakan  adalah fixed  effect  model. Hasil regresi dengan fixed effect model ditampilkan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Hasil regresi data panel
TAG Coef. Std. Err. Z P>|z| PCON -0.0104553 0.004368 -2.39 0.017 BGD -0.0163445 0.0120974 -1.35 0.177 CSR Econ 0.0214451 0.0192945 1.11 0.266 CSR Env -0.0728454 0.0186733 -3.90 0.000 CSR Soc 0.0388597 0.0153427 2.53 0.011 ROA 0.3845135 0.0253527 15.17 0.000 SIZE 0.0027236 0.0014465 1.88 0.060 LEV -0.0136382 0.0056635 -2.41 0.016 C -0.0959212 0.0388997 -2.47 0.014
Sumber: diolah penulis menggunakan aplikasi stata
Pengaruh Koneksi Politik terhadap

## Agresivitas Pajak
Berdasarkan  hasil  regresi  diketahui variabel  koneksi  politik  (PCON)  memiliki nilai  koefisien  -0.0104553  dan  probabilitas 0.017.  Artinya  koneksi  politik  berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  agresivitas  pajak. Menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki  koneksi  politik  cenderung  tidak melakukan  tindakan  pajak  agresif.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  oleh  Iswari et  al. (2019)  dan Pranoto  &  Widagdo  (2013)  tetapi  berbeda dengan beberapa penelitian lainnya.
Hasil  berbeda  diperoleh  beberapa penelitian  sebelumnya  yaitu  Ferdiawan  & Firmansyah  (2017),  Minh et  al. (2020)  dan Ajili & Khlif (2020). Perbedaan ini bisa terjadi karena perbedaan objek yang menjadi sampel penelitian  dan proxy yang  digunakan  untuk menentukan  hubungan  politik  dan  agresivitas pajak.  Ferdiawan  &  Firmansyah  (2017) menggunakan proxy Effective Tax Rate (ETR) untuk  menentukan  agresivitas  pajak  dan memasukkan  anggota  partai  politik  sebagai koneksi  politik.  Objek  penelitian  Minh et  al. (2020) adalah perusahaan kecil dan menengah di Vietnam yang pasti memiliki sifat berbeda dengan  perusahaan go-public di  Indonesia. Penelitian  Ajili  &  Khlif  (2020) menguji hubungan koneksi politik di industri perbankan  Islam.  Objek  pada  penelitian  Ajili dan  Khlif  berbeda  karakteristik  dengan penelitian  ini. Proxy yang  digunakan  untuk agresivitas  pajak  juga  berbeda  karena menggunakan ETR.
Direksi  dan  komisaris  merupakan pemimpin  perusahaan  yang  menentukan  ke mana  arah  perusahaan  akan  berjalan  seperti kebijakan  pajak  apa  yang  akan  dilakukan. Hasil  penelitian  ini  mengisyaratkan  tindakan hati-hati  yang  diambil  perusahaan  dalam  hal kebijakan  perpajakan.  Hal  ini  dapat  terjadi
karena dari tahun ke tahun penegakan pajak di Indonesia semakin ketat, DJP terus berkembang  dan  melakukan update dan pembenahan aturan untuk membantu tercapainya target penerimaan pajak.
Wajib pajak yang melakukan agresivitas pajak memiliki risiko tinggi untuk terdeteksi  oleh account  representative dan pemeriksa pajak. Misalnya apabila wajib pajak melaporkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  rugi berturut-turut, membayar pajak dalam jumlah kecil  atau  transaksi  yang  dilaporkan  terlihat meragukan maka akan menimbulkan kecurigaan  dari account  representative dan pemeriksa  pajak.  Kondisi  ini  dapat  berakibat pada  dilakukannya  pemeriksaan  terhadap perusahaan. Apabila perusahaan diperiksa oleh otoritas  pajak  karena  diduga  melakukan agresivitas  pajak  tentu  saja  akan  timbul kerugian  bagi  perusahaan.  Biaya  yang dikeluarkan  saat  pemeriksaan  tidaklah  kecil, juga  memakan  waktu  dan  tenaga  yang  tidak sedikit.  Tindakan  agresivitas  pajak  ini  juga berpotensi menimbulkan sanksi bagi perusahaan.  Selain  itu  akibat  dari  kasus agresivitas pajak reputasi perusahaan dan para stakeholder di  masyarakat  menjadi  jelek karena  agresivitas  pajak  merupakan  tindakan yang merugikan dan tidak sesuai dengan etika serta kepentingan masyarakat umum. Apalagi bagi  direksi  dan  komisaris  yang  memiliki koneksi  politik  baik  sedang  menjabat  atau pernah  menjabat  reputasi  baik  adalah  salah satu hal yang paling penting untuk menunjang karir.
Masalah  ini  menyebabkan  timbulnya agency problem di mana akibat dari agresivitas pajak akan menimbulkan biaya tambahan yang harus  ditanggung  perusahaan  yang  nantinya berakibat pada menurunnya kekayaan stakeholder. Direksi  dan  komisaris  sebagai pemimpin  perusahaan  memiliki  kuasa  untuk mencegah  terjadinya  tindakan  pajak  agresif yang  dapat  merusak  citra  perusahaan  dan
stakeholders .  Direksi  dan  komisaris  dalam pengambilan  keputusan  menimbang  apakah manfaat  atau  kerugian  yang  akan  lebih  besar diterima apabila perusahaan melakukan agresivitas pajak. Blaylock et al. (2012, dalam Ferdiawan  &  Firmansyah,  2017)  menyatakan “penghindaran  pajak  justru  tidak  diinginkan oleh principal karena berpotensi mengakibatkan permasalahan hukum”.
Pengaruh  CSR  Dimensi  Ekonomi  (CSR ECON) terhadap Agresivitas Pajak
Berdasarkan  hasil  regresi  yang  telah dilakukan variabel CSR ECON memiliki nilai koefisien  0.0214451  dan  probabilitas  0.266. Dapat  diartikan  variabel  CSR  ECON  tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Pengaruh CSR ECON yang tidak signifikan terhadap agresivitas pajak ini berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  oleh Laguir et  al. (2015)  dan  Irawan et  al. (2021) yang  menemukan  hubungan  signifikan.  Hasil penelitian Laguir et al. (2015) dan Irawan et al.
(2021) menyatakan semakin banyak perusahaan  terlibat  dalam  usaha  bisnis  maka semakin  rendah  ETR  yang  berarti  semakin besar kemungkinan perusahaan akan bersikap agresif  terhadap  pajak.  Perbedaan  hasil  ini dapat terjadi karena perbedaan objek penelitian,  karakteristik  dan  proksi yang digunakan.  Penilaian  CSR  ECON  penelitian ini  menggunakan  GRI  4.  Proksi untuk agresivitas pajak berbeda dengan Laguir et al. (2015)  dan  Irawan et  al. (2021)  yang menggunakan  ETR  sedangkan  penelitian  ini menggunakan BTD. Dalam penelitian menggunakan  proksi  ETR,  agresivitas  pajak diperoleh  dari  hasil  bagi  antara  beban  pajak penghasilan  dengan  penghasilan  sebelum pajak.  Sedangkan  proksi  BTD  menghitung agresivitas  pajak  dengan  melihat  perbedaan antara laba buku dan laba menurut penghitungan pajak. Perbedaan dasar
penghitungan  ini  dapat  menyebabkan  hasil yang berbeda.
Meskipun  bertentangan  hasil  dengan Laguir et al. (2015) dan Irawan et al. (2021), hasil  penelitian  ini  sama  dengan  penelitian sebelumnya  oleh  Mohanadas et  al. (2020). Penelitian  menguji  bagaimana  pengungkapan CSR  perusahaan  dan  agresivitas  pajak perusahaan  berhubungan  di  Malaysia,  negara dengan  ekonomi  yang  sedang  berkembang  di Asia  Tenggara  sama  seperti  Indonesia. Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  CSR tidak  berhubungan  dengan  agresivitas  pajak. Tetapi Mohanadas et al. (2020) tidak membagi CSR  menjadi  tiga  dimensi  seperti  pada penelitian  ini,  melainkan  CSR  dianggap sebagai satu variabel tunggal.
Pengaruh CSR Dimensi Lingkungan (CSR ENV) terhadap Agresivitas Pajak
Nilai koefisien -0.0728454 dan probabilitas  0.000  berarti  CSR  dimensi lingkungan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.  Apabila  kegiatan  CSR  dimensi lingkungan naik maka kemungkinan perusahaan  untuk  melakukan  tindakan  pajak agresif  semakin  menurun.  Dana  perusahaan digunakan untuk membiayai pelaksanaan CSR lingkungan.
Pengaruh  negatif  signifikan  variabel CSR  dimensi  lingkungan  ini  berbeda  dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Laguir et al. (2015)  dan  Irawan et  al. (2021).  Pada penelitian Laguir et al. (2015) dan Irawan et al. (2021)  hasilnya  adalah  tidak  ditemukan hubungan  antara  CSR  ENV  dan  agresivitas pajak.  Penelitian  Laguir et  al. (2015) menggunakan data dari perusahaan- perusahaan  di  Perancis  periode  2003-2011 dengan  ETR  sebagai proxy penghitungan agresivitas  pajak.  Sedangkan  Irawan et  al. (2021) meneliti perusahaan manufaktur di BEI tahun  2012-2016  yang  juga  menggunakan
ETR  sebagai  proksi agresivitas  pajak.  Hasil yang  didapat  ini  sejalan  dengan  penelitian Adiputra et  al. (2019)  yang  mendapati pengaruh  negatif  antara  CSR  dan  agresivitas pajak.
Kepedulian masyarakat tentang lingkungan  pun  semakin  meningkat  dapat dilihat  diantaranya  dari  maraknya  kampanye go  green , green  building dan  daur  ulang. Berdasarkan  teori  keagenan ,  stakeholders mengetahui  bahwa  informasi  yang  disajikan dalam  laporan  tahunan  perusahaan  dapat memberikan  nilai  tambah  bagi  perusahaan. Salah  satu  kegiatan  yang  dapat  menambah nilai  perusahaan  adalah  CSR.  Nilai  tambah dapat bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan tapi  juga  bagi  para stakeholders, agen  dan principal  dalam  perusahaan.  Manfaat  yang didapatkan dapat berupa citra dan reputasi baik di mata pengguna laporan tahunan, pemerintah, lingkungan, investor dan masyarakat umum. Perusahaan selalu mencari cara untuk tetap relevan dan dapat bertahan di industri  yang  persaingannya  semakin  seperti sekarang. Salah satu caranya dengan memiliki reputasi  baik  mengenai  kepedulian  terhadap lingkungan.  Bagi  perusahaan go  public reputasi  yang  baik  dapat  berakibat  pula  pada naiknya harga saham.
Pengaruh CSR Dimensi Sosial (CSR SOC) terhadap Agresivitas Pajak
CSR dimensi sosial meliputi beberapa aspek  sosial  diantaranya  hak  asasi  manusia, kepegawaian, masyarakat dan tanggung jawab produk.  Dari  hasil  analisis  data  panel  pada variabel  CSR  SOC  diperoleh  nilai  koefisien 0.0388597 dan probabilitas 0.011. Berdasarkan  hasil  tersebut  koefisien  positif menunjukkan  variabel  CSR  dimensi  sosial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas  pajak.  Berarti  semakin  besar keterlibatan  perusahaan  dibidang  sosial, semakin  besar  potensi  perusahaan  untuk melakukan  agresivitas  pajak.  Temuan  ini
sejalan dengan penelitian Laguir et al. (2015) yang mendapatkan hubungan positif signifikan antara  CSR  dimensi  sosial  dan  agresivitas pajak.
Perlu diingat tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan. Setiap keputusan dan  tindakan  yang  diambil  perusahaan dilakukan untuk memastikan perusahaan akan meraih  keuntungan  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Chen et  al. ,  (2010, dikutip dalam Laguir et al., 2015) menyatakan “perusahaan akan melaksanakan kegiatan CSR hanya jika kegiatan ini akan menghasilkan atau meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam agency  theory biaya  kegiatan  ini  biasanya disebut  sebagai  biaya  reputasi  atau  biaya politik” (p. 2).
Perilaku agresivitas pajak yang dilakukan  perusahaan  dapat  mengakibatkan timbulnya  sanksi.  Sanksi  ini  dapat  berupa sanksi  dari  otoritas  perpajakan  karena pemeriksaan pajak dan juga sanksi sosial dari masyarakat karena agresivitas pajak merupakan tindakan yang bertentangan dengan  kepentingan  masyarakat  umum.  CSR yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan nama baik perusahaan dan juga dapat  meningkatkan  citra  dan  reputasi stakeholder perusahaan. Hal ini sejalan dengan stakeholder  theory di  mana  kebijakan  yang dilakukan  perusahaan  akan  berhubungan dengan  kepentingan  pemangku  kepentingan ( stakeholder). Dengan kata lain kegiatan CSR dimensi  sosial  dilakukan  perusahaan  untuk menutupi  tindakan  agresivitas  pajak  yang dilakukan  dan  untuk  membangun  reputasi baik. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan CSR  merupakan deductible  expense yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan  kena  pajak  perusahaan.  Dengan pembebanan  biaya  yang  tinggi  pajak  yang dibayarkan semakin sedikit.
Pengaruh  Board  Gender  Diversity  (BGD) terhadap Agresivitas Pajak
Hasil regresi data panel terhadap BGD menunjukkan hasil nilai koefisien -0.0163445 dan probabilitas 0.177. Nilai ini menunjukkan board  gender  diversity tidak  berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Besarnya persentase  direksi  wanita  dalam  perusahaan tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap turunnya  agresivitas  pajak  perusahaan.  Hasil yang  didapat  ini  sedikit  berbeda  dengan Jarboui et al. (2020) dan Hoseini et al. (2018).
Kedua penelitian ini menemukan hasil negatif signifikan yaitu peningkatan direksi wanita di perusahaan  akan  menurunkan  tindakan  pajak agresif secara signifikan. Penelitian Jarboui et al. (2020)  mengambil  sampel  perusahaan  di Inggris  pada  tahun  2005-2017  sedangkan Hoseini et  al. (2018)  menggunakan  sampel perusahaan di Iran tahun 2012-2016.
Hillman  dan  Dalziel  (2003,  dalam Jarboui et al. , 2020) menyebutkan bahwa teori keagenan adalah salah satu teori yang banyak digunakan  untuk  menjelaskan  dampak board gender  diversity. Penelitian  ini  menyatakan bahwa dewan perempuan membawa perspektif yang  lebih  luas  bagi  perusahaan,  yang meningkatkan  independensi  dewan  sekaligus mengurangi biaya agensi. Jarboui et al. (2020) mengatakan stakeholders lebih  memilih perusahaan  untuk  melakukan  penghindaran pajak  yang  tinggi.  Kegiatan  penghindaran pajak  atau  agresivitas  pajak  ini  dapat
menyebabkan  masalah  bagi  perusahaan  yang dapat berakibat pada sanksi hukum dan sosial dari masyarakat. Monitoring dan pengawasan yang  dilakukan  dewan  perempuan  dapat membantu  perusahaan  mengurangi  peluang terjadinya agency  problem yang  timbul  dari penghindaran pembayaran pajak atau agresivitas  pajak . Dengan  logika  ini  semakin banyak  dewan  perempuan  di  perusahaan semakin  kecil  kemungkinan  perusahaan melakukan agresivitas pajak.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk menguji  dan  mengetahui  pengaruh  koneksi politik,  dimensi  CSR  dan board  gender diversity sebagai variabel independen terhadap agresivitas  pajak  sebagai  variabel  dependen dengan  ukuran  perusahaan,  profitabilitas  dan leverage sebagai  variabel  kontrol.  Objek penelitian  yang  digunakan  adalah  perusahaan manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) selama  tahun  2015-2019  dengan  beberapa kriteria seperti dijelaskan sebelumnya. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kuantitatif. Setelah dilakukan purposive sampling terpilih 58  perusahaan  yang  menjadi  objek  penelitian ini. Perusahaan diobservasi selama lima tahun sehingga jumlah observasi adalah 290 sampel. Data yang diperlukan dalam penelitian ini
adalah  laporan  tahunan,  laporan  keuangan, laporan keberlanjutan, dan dan data lain yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan data panel  yaitu  data  dalam cross  sectional  unit yang  diobservasi  dengan  beberapa  rentang waktu  atau time  series. Data  diperoleh  dari berbagai  sumber  seperti website idx.co.id, laman  pemerintah,  laman  resmi  perusahaan, dan sumber-sumber lain yang relevan.
Dari hasil pengujian hipotesis diketahui  bahwa koneksi  politik  yang dimiliki  perusahaan  berpengaruh  negatif
signifikan  terhadap  agresivitas  pajak.  Hasil ini  menunjukkan  bahwa  perusahaan  yang memiliki  koneksi  politik  cenderung  tidak memanfaatkan  koneksi  yang  dimilikinya untuk melakukan agresivitas pajak. Variabel selanjutnya  dimensi  CSR  diteliti  secara multidimensional berdasarkan  pada  standar yang  diterbitkan  oleh Global  Reporting Initiative (GRI)  G4.  GRI  G4  membagi dimensi  CSR  dibagi  menjadi  tiga  dimensi ekonomi,  dimensi  lingkungan  dan  dimensi sosial.  Ketiga  dimensi  ini  dimasukkan  ke
dalam 91 item penilaian yaitu sembilan item dimensi ekonomi, 34 item dimensi lingkungan  dan  48  item  dimensi  sosial.
Pengujian variabel dimensi CSR menunjukkan bahwa agresivitas pajak perusahaan  bergantung  pada  sifat  atau dimensi  CSR  yang  dilakukannya.  Hal  ini terbukti dengan adanya perbedaan pengaruh masing-masing  dimensi  CSR  terhadap agresivitas pajak. Hasil pengujian menunjukkan  CSR  dimensi  ekonomi  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  agresivitas pajak.  CSR  dimensi  lingkungan  memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas  pajak  yang  menunjukkan  ketika kegiatan  CSR  dimensi  lingkungan  naik  di perusahaan  maka  kemungkinan  terjadinya agresivitas pajak menurun. Dimensi terakhir yaitu  dimensi  sosial  didapatkan  hasil memiliki  pengaruh  positif  signifikan  yang artinya semakin besar keterlibatan perusahaan  dibidang  sosial,  semakin  besar potensi  terjadinya  agresivitas  pajak.  Hasil penelitian terhadap dimensi CSR ini semakin menunjukkan  bahwa  penelitian  terhadap CSR  seharusnya  tidak  diuji  sebagai  satu ukuran (unidimensional) karena  informasi yang  didapat  dari  setiap  dimensi  dapat menghasilkan  temuan  yang  berbeda-beda. Variabel  terakhir Board  gender  diversity dalam  pengujiannya  menemukan  hasil berpengaruh negatif tidak signifikan. Hal ini menunjukkan  bahwa  kehadiran  dewan perempuan di perusahaan dapat menurunkan potensi  agresivitas  pajak  yang  dilakukan perusahaan tetapi perannya tidak signifikan. Penelitian ini memiliki beberapa
keterbatasan yang
dapat menjadi pertimbangan  dalam  penelitian  mendatang. Pertama,  penelitian  ini  menggunakan  data perusahaan  manufaktur  dengan  rentang waktu  lima  tahun  sehingga  hasil  penelitian belum  bisa  menggambarkan  keseluruhan perusahaan  di  Indonesia.  Sektor  yang  lebih
luas  dan  interval  waktu  lebih  lama  dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya sehingga dapat  menangkap  fenomena  dan  hubungan antar  variabel  dengan  lebih  baik.  Kedua, dasar  yang  digunakan  dalam  penentuan proksi variabel koneksi politik untuk mencari apakah direksi dan/atau komisaris perusahaan  memiliki  koneksi  politik  hanya berasal  dari annual  report dan  publikasi internet  dikarenakan  keterbatasan  data  yang didapatkan.  Penelitian  selanjutnya  bisa menambahkan wawancara dengan perusahaan  untuk  menghasilkan  informasi yang lebih valid atau sumber data lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009). Women in the  boardroom  and  their  impact  on governance  and  performance. Journal  of Financial  Economics , 94 (2),  291–309. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.10.0 07 Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006).
Public  policy,  political  connections,  and effective  tax  rates:  Longitudinal  evidence from Malaysia. Journal of Accounting and
Public Policy , 25 (5), 574–595.
https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2006.0
7.001
Adiputra, I. M. P., Martani, D., & Martadinata, I. P.  H.  (2019).  Pengaruh  pengungkapan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dan  tata kelola  perusahaan  atas  tindakan  pajak agresif. Jurnal  Ekonomi,  Bisnis,  Dan Akuntansi Ventura , 22 (2), 237–247. https://scholar.ui.ac.id/en/publications/tang gung-jawab-sosial-tata-kelola-perusahaan- dan-tindakan-pajak-a
Ajili,  H.,  &  Khlif,  H.  (2020).  Political connections , joint audit and tax avoidance : evidence  from  Islamic  banking  industry. Journal  of  Financial  Crime , 27 (1),  155– 171.  https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019- 0015
Brown,  J.  L.  (2011).  The  spread  of  aggressive corporate tax reporting: A detailed examination  of  the  corporate-owned  life insurance  shelter. Accounting  Review , 86 (1),
23–57.
https://doi.org/10.2308/accr.00000008 Campbell,  K.,  &  Mínguez-Vera,  A.  (2008).
Gender diversity in the boardroom and firm financial performance. Journal of Business Ethics , 83 (3), 435–451. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9630-y
Chen,  S.,  Chen,  X.,  Cheng,  Q.,  &  Shevlin,  T.
(2010).  Are  family  firms  more  tax aggressive  than  non-family  firms? Journal of  Financial  Economics , 95 (1),  41–61. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.0 03
Chen, X. (2018). Corporate Social Responsibility Disclosure,  Political  Connection  and  Tax Aggressiveness:  Evidence  from  China’s Capital Markets. Open Journal of Business and Management , 06 (01), 151–164.
https://doi.org/10.4236/ojbm.2018.61010
Desai,  M.  A.,  &  Dharmapala,  D.  (2006).
Corporate tax avoidance and high-powered incentives. Journal of Financial Economics , 79 (1), 145–179. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.0 02 Dyreng,  S.  D.,  Hanlon,  M.,  &  Maydew,  E.  L.
(2008).  Long-run  corporate  tax  avoidance.
Accounting Review , 83 (1), 61–82.
https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61
Ferdiawan,  Y.,  &  Firmansyah,  A.  (2017).
Pengaruh  Political  Connection  ,  Foreign Activity , Dan Real Earnings Management
Terhadap  Tax  Avoidance  Pendapatan
Perpajakan merupakan. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan , 5 (3), 1601–1624.
Fontanella,  A.,  &  Martani,  D.  (2014).  Pengaruh
Karakteristik  Perusahaan  Terhadap  Book Tax  Differences  (BTD)  pada  Perusahaan listed  di  Indonesia. Simposium  Nasional Akuntansi 2017 .
Frank, M. margaret, Lynch, L. J., & Rego, S. O.
(2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation Financial Reporting University of  Virginia. Accounting  Review , 84 (2),
467–496.
Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax  Research. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.1476561
Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price  reactions  to  news  about  tax  shelter involvement. Journal of Public Economics , 93 (1–2), 126–141.
https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.0
04
Hoseini,  M.,  Safari  Gerayli,  M.,  &  Valiyan,  H. (2018). Demographic characteristics of the board  of  directors’  structure  and  tax avoidance:  Evidence  from  Tehran  Stock Exchange. International  Journal  of  Social Economics .  https://doi.org/10.1108/IJSE- 11-2017-0507 Ibrahim, N., Angelidis, J., & Tomic, I. M. (2009).
Managers’ attitudes toward codes of ethics:
Are  there  gender  differences? Journal  of Business  Ethics , 90 (SUPPL  3),  343–353. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0428-y Irawan, F., Ahmad, L. H., & Muhasan, I. (2021).
The Impact of Corporate Social Responsibility  on  Tax  Aggressiveness. Jurnal  Manajemen  Dan  Bisnis , 10 (1),  93–
102.
Iswari,  P.,  Sudaryono,  E.  A.,  &  Widarjo,  W.
(2019).  Political  connection  and  tax aggressiveness: A study on the state-owned enterprises  registered  in  Indonesia  stock exchange. Journal of International Studies ,
12 (1),
79–92. https://doi.org/10.14254/2071-
8330.2019/12-1/5
Jarboui,  A.,  Kachouri  Ben Saad,  M.,  & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board gender diversity  and  sustainability  performance make  a  difference? Journal  of  Financial Crime . https://doi.org/10.1108/JFC-09-
2019-0122
Johnson, R. A., & Greening, D. W. (1999). The Effect  of  Corporate  Governance  and Institutional Ownership Types on Corporate Social
Performnace. Academy of
Management Journal , 42 (5), 564–576. Kastlunger,  B.,  Dressler,  S.  G.,  Kirchler,  E.,
Mittone,  L.,  &  Voracek,  M.  (2010).  Sex differences in tax compliance: Differentiating  between  demographic  sex, gender-role orientation, and prenatal masculinization (2D:4D). Journal of Economic  Psychology , 31 (4),  542–552.
https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.03.015
Khomatsun, S., & Martani, D. (2015). Pengaruh
Thin
Capitalization dan Assets
Mixperusahaan  Indeks  Saham  Syariah Indonesia  (ISSI)  Terhadap  Penghindaran Pajak. Simposium  Nasional  Akuntansi XVIII .
Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections  and  Tax  Aggressiveness.
Contemporary Accounting Research , 33 (1),
78–114. https://doi.org/10.1111/1911- 3846.12150
Laguir, I., Staglianò, R., & Elbaz, J. (2015). Does corporate social responsibility affect corporate  tax  aggressiveness? Journal  of
Cleaner Production , 107 , 662–675.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.0 59
Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax  aggressiveness. Journal  of  Accounting and Public Policy , 30 (1), 50–70.
https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.0 9.003 Lanis,  R.,  &  Richardson,  G.  (2012).  Corporate social responsibility and tax aggressiveness:
An empirical analysis. Journal of Accounting  and  Public  Policy , 31 (1),  86– 108. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.1 0.006
Lanis,  R.,  &  Richardson,  G.  (2013).  Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A  test  of  legitimacy  theory. Accounting,
Auditing and Accountability Journal , 26 (1), 75–100. https://doi.org/10.1108/095135713112856 21 Lisowsky,  P.,  Robinson,  L.,  &  Schmidt,  A.
(2013).  Do  Publicly  Disclosed  Tax
Reserves Tell Us About Privately Disclosed
Tax Shelter Activity? Journal of Accounting  Research , 51 (3),  583–629. https://doi.org/10.1111/joar.12003 Liu,  C.  (2018).  Are  women  greener?  Corporate gender diversity and environmental violations. Journal  of  Corporate  Finance ,
52 , 118–142. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.08.0 04 Minh,  T.  N.,  Kim,  V.  P.  T.,  &  Ngoc,  A.  M.
(2020).  Political  connections,  government support  and  SME  tax  payments:  A  note from  fixed-effect  quantile  regression.
Finance Research Letters , 101771. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101771
Mohanadas,  N.  D.,  Abdullah  Salim,  A.  S.,  &
Pheng,  L.  K.  (2020).  CSR  and  tax aggressiveness of Malaysian listed companies:  evidence  from  an  emerging economy. Social  Responsibility  Journal ,
16 (5),
597–612.
https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2019-0021
Ortas, E., & Gallego-Álvarez, I. (2020). Bridging the gap between corporate social responsibility performance and tax aggressiveness:  The  moderating  role  of national  culture. Accounting,  Auditing  and Accountability  Journal , 33 (4),  825–855. https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2017- 2896
Park,  S.  J.,  Park,  W.  J.,  Sun,  E.  J.,  &  Woo,  S.
(2016).  Is  foreign  direct  investment effective  from  the  perspective  of  tax avoidance?  An  analysis  of  tax  avoidance through  the  international  transfer  pricing behaviors  of  Korean  corporations. Journal of  Applied Business  Research , 32 (3),  917–
934.
https://doi.org/10.19030/jabr.v32i3.9664 Pranoto,  B.  A.,  &  Widagdo,  A.  K.  (2013). Pengaruh  Koneksi  Politik  Dan  Corporate Governance Terhadap Audit Fee.
Diponegoro  Journal  of  Accounting , 0 (0),
344–359.
Richardson,  G., Taylor,  G., &  Lanis, R.  (2016).
Women  on  the  board  of  directors  and corporate  tax  aggressiveness  in  Australia An empirical analysis. Accounting
Research Journal , 29 (3), 313–331. https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2014-0079 Sari,  D.,  &  Tjen,  C.  (2016). Corporate  Social Responsibility  Disclosure,  Environmental Performance and Tax Aggressiveness . 9 (2),
93–104. https://doi.org/10.2991/icebef- 18.2019.16
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2016). Research Methods  for  Business:  A  Skill  Building Approach, Seventh Edition . Wiley.
Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M.,
& Sanusi, Z. (2017). Political Connections, corporate governance, and tax aggressiveness  in  Malaysia.  In Asian Review  of  Accounting (Vol.  25,  Issue  3). https://doi.org/10.3109/15376516.2014.94 5107 Widarjono,  A.  (2007). Ekonometrika:  Teori  & aplikasi untuk ekonomi & bisnis . Ekonisia. Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social  responsibility  and  tax  avoidance: international
evidence.
Social Responsibility  Journal , 15 (2),  244–257. https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056
Peraturan & Dokumen Publik Lainnya
Republik  Indonesia.  2007.  Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan.
Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab  Sosial  &  Lingkungan  Perseroan Terbatas.  Jakarta:  Sekretariat  Negara Republik Indonesia.

## Situs Web
Ariyanti,  F.  (2016).  2.000  perusahaan  asing
gelapkan  pajak  selama  10  tahun. Retrieved November  12,  2020  from Liputan 6 . https://www.liputan6.com/bisnis/read/24 69089/2000-perusahaan-asing-gelapkan-
pajak-selama-10-tahun
Friana,  H.  (2019).  DJP  dalami  dugaan penghindaran  pajak  pt  adaro  energy.
Retrieved November  12,  2020  from
Tirto.id. https://tirto.id/djp-dalami- dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro- energy-edKk
Melani,  A.,  &  Tulus,  B.  Y.  (2019).  Adaro tersandung  kasus  dugaan  penggelapan pajak usd 14 juta tiap tahun sejak 2009. Retrieved November  12,  2020  from Merdeka.com.
https://www.merdeka.com/uang/adaro- tersandung-kasus-dugaan-penggelapan- pajak-usd-14-juta-tiap-tahun-sejak- 2009.html
Prima,  B.  (2019).  Tax  Justice  laporkan  Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia
rugi  US$  14  juta.  Retrieved November  12,  2020 from Kontan.co.id.
https://nasional.kontan.co.id/news/tax- justice-laporkan-bentoel-lakukan- penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14- juta
Wildan, M. (2020). Penghindaran Pajak
Diperkirakan  Rp69  Triliun,  Ini  Respons
DJP.  Retrieved November  12,  2020  from https://news.ddtc.co.id/penghindaran-pajak- diperkirakan-rp69-triliun-ini-respons-djp- 25762?page_y=800