Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Professor Soedarto SH, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139. Email: fitriyasemarang@yahoo.co.id
POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik Vol.12, No. 1, 2021 doi: 10.14710/politika.12.1.2021.1-10
Partisipasi Politik dan Pemilih Muda:

## Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung
Fitriyah 1 , Laila Kholid Alfirdaus 2 , Dzunuwanus Ghulam Manar 3 1,2,3 Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro
Recieved: 22 Juni 2019 Revised: 19 Oktober 2019 Published: 27 April 2021
Keywords: partisipasi; pemilih muda; pemilu; pilkada serentak

## Pendahuluan
engkaji partisipasi pemilih muda selalu menarik. Pasalnya, mereka dianggap masih awam dalam politik. Asumsi publik menyatakan, pemilih muda relatif apolitik, pasif, dan hanya peduli pada hal-hal
yang sifatnya ekonomis-menghasilkan uang. Hal ini dikuatkan dengan beberapa rilis berita, dimana, mereka yang aktif berpolitik dalam sosial media adalah para generasi tua  (generasi  X).  Hasilnya,  pemilih  muda  jarang  dirangkul,  terlebih  untuk  masuk secara  aktif  ke  ranah  kontestasi  politik.  Kenyataannya,  pemilih  muda  tidak  buta politik.  Mereka  mengamati  secara  aktif  politik  praktis  untuk  menjadi  dagar pengambilan sikap. Untuk itu, menelisik lebih lanjut kecenderungan perilaku politik M

## Abstrak :
Tulisan ini mengkaji kecenderungan partisipasi pemilih pemula di Jawa Tengah menjelang  Pemilihan  Gubernur  2018,  dengan  lokasi  penelitian  di  Kabupaten Temanggung.  Sebagaimana  diketahui,  partisipasi  politik  dalam  pemilu  sering dikaitkan dengan persentase kehadiran pemilih dalam tempat pemungutan suara (TPS).  Tingkat  partisipasi  politik  ini  seringkali  dihubungkan  dengan  legitimasi hasil pemilu, yakni seberapa besar dukungan suara yang didapat oleh pemenang pemilu,  dimana  makin  tinggi  tingkat  partisipasi  maka  hasil  pemilu  dianggap semakin  legitimatif.  Pemilih  muda  dan  pemilih  pemula  dalam  kajian  partisipasi politik  saat  ini  semakin  mendapatkan  perhatian  dari  kalangan  ilmuan  politik  di Indonesia.  Pertanyaannya  kemudian,  bagaimana  dinamikanya  di  lapangan,  dan bagaimana  para  pemilih  muda  memiliki  persepsi  tentang  kandidat  dan  pemilu menarik untuk ditelisik lebih jauh. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemilih muda  skeptis  terhadap  politik,  pemilu  dan  kandidat,  walaupun  mereka  bukan warga negara yang pesimis. Mereka tetap anti-hoaks, meskipun juga ada sebagian yang menoleransi politik uang. Kelompok muda ini juga terbuka dengan berbagai program  pendidikan  politik  dan  masih  memiliki  harapan  terhadap  hasil  pemilu yang transformatif.
para  pemilih  muda  menarik  dilakukan,  termasuk  didalamnya  pandangan  mereka tentang  politik,  pemilu,  hoaks,  dan  politik  uang.  Kajian  ini  memperlihatkan  bahwa pemilih  muda  tidak  selalu  pasif,  sebagaimana  sering  diasumsikan  dalam  berbagai diskusi akademik (Oyedemi & Mahlatji, 2016; Sheerin, 2007; Sigelman, 1982; Southwell, 2003).
Partisipasi politik dalam pemilu ada dalam beragam aktivitas. Namun, secara umum partisipasi politik  lebih sering dikaitkan  dengan persentase kehadiran pemilih dalam  tempat  pemungutan  suara  (TPS)  atau  voting.  Tingkat  partisipasi  politik  ini seringkali  dihubungkan  dengan  legitimasi  hasil  pemilu,  yakni  seberapa  besar dukungan  suara    yang  didapat  oleh  pemenang  pemilu,  yang  berlaku  rumus  makin tinggi tingkat partisipasi politik maka makin legitimate hasil pemilunya (Landemore, 2020).  Ini    karena  akumulasi  suara  pemilihlah  yang  akan  menentukan  orang-orang yang  dipilih  oleh  rakyat  untuk  menduduki  jabatan  tertentu.  Pentingnya  partisipasi politik  dalam  pemilu  acapkali  juga  dikaitkan    dengan  derajat  kepercayaan  warga negara pada demokrasi, sistem politik, sistem pemilu, penyelenggara pemilu  dan hasil pemilu itu sendiri.
Dalam  praktik    kita  pun  partisipasi  politik  digunakan  sebagai  indikator keberhasilan  pemilu,  dalam  konteks  ini    pula  KPU  sebagai  penyelenggara  pemilu menyusun  target  capaian  partisipasi  politik  di  setiap  pemilu.  Pemilu  2014  misalnya KPU yang mengacu pada RPJMN membuat target 75 persen, dan meningkat menjadi 77,5  persen  untuk  Pemilu  2019.  Fenomena  turunnya  tingkat  partisipasi  politik  dari pemilu  ke pemilu menjadi alasan penguat dibuatnya target tersebut.
Data  pemilu  menunjukkan kecenderungan partisipasi  politik yang menurun. Tingkat partisipasi politik dalam   Pemilu 1955 mencapai 91,4 persen, pada Pemilu 1971 tingkat partisipasi pemilih 96,6 persen,  Pemilu 1977 dan  Pemilu 1982 tingkat partisipasi politik 96,5 persen, pada Pemilu 1987 tingkat partisipasi  politik mencapai 96,4 persen, pada Pemilu 1992 tingkat partisipasi  politik mencapai 95,1 persen, pada Pemilu 1997 tingkat partisipasi  politik mencapai 93,6 persen. Data menunjukkan kecenderungan makin turunnya partisipasi politik di mulai sejak pemilu era reformasi. Pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi  pemilih masih tinggi mencapai 92  persen,  namun pada Pemilu 2004 turun menjadi 84  persen. Pada Pemilu 2009 tingkat partisipasi  politik semakin menurun yaitu hanya mencapai 71 persen dan pada   pada Pemilu 2014 berjumlah 72 persen atau tidak jauh berbeda dari pemilu 2009. Data  yang  menunjukkan makin menurunnya tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih.
Jumlah pemilih pada pemilu 2019 yang dirilis Kemendagri  mencapai 196,5 juta orang,  dari  total  pemilih  terdapat  sebesar  85  persennya  adalah  pemilih  Pilkada Serentak  2018.  Dari  jumlah  tersebut  55  persennya  adalah  pemilih  muda  (usia  17-38 tahun).    Berdasarkan  pada  data  komposisi  pemilih,  maka  jumlah  pemilih  muda termasuk di dalamnya   pemilih pemula,  yakni kelompok muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, mereka ini usia antar 17-21 tahun
yang pada pemilu periode sebelumnya belum masuk usia pemilih,  menjadi bermakna dalam  menjadikan  tujuan  pemilu  sebagai:  (1)  mekanisme  penyeleksian  dan pendelegasian kedaulatan rakyat kepada orang atau partai politik yang dipercayai; (2) mekanisme pemindahan konflik  kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan  rakyat  melalui  wakil-wakil  rayat  yang  terpilih  atau  partai-partai  yang memenangkan kursi sehingga integrasi msyarakat tetap terjamin; (3) sarana mobilisasi dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik; dan  (4) sarana meyakinkan dan melibatkan individu anggota masyarakat dalam proses politik (Surbakti, 2010: 181-182), manakala pemilih muda  berpartisipasi dalam pemilu dan hadir sebagai pemilih cerdas. Sayangnya tak jarang  pemilih  muda  justru  apatis  untuk  mengikuti  pemilu  atau  bersikap  cuek terhadap pemilu.
Jawa Tengah pada tanggal 27 Juni 2018 telah menggelar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, secara bersama pula ada tujuh kabupaten/kota yang juga menggelar pilkada,  dan  pada  tahun  2019  Indonesia  menyelenggarakan  pemilu  serentak.  Oleh sebab  itu  relevan  untuk  mengangkat  isu  tentang  partisipasi  pemilih  muda  yang merupakan pemilih dominan. Berdasar jumlah suara kaum muda inilah yang akan menentukan hasil pemilu. Hal lain, karakter pemilih muda ini lebih melek teknologi sehingga lebih banyak mengakses informasi melalui teknologi digital,  mereka adalah pengguna media sosial dan melek informasi.  Ini relevan dengan fakta bahwa media massa,  baik  media  cetak,  media  elektronik  dan  media  online    memegang    peranan penting  dalam memengaruhi cara pikir, cara pandang, cara tindak dan sikap politik seseorang (Efriza, 2012: 38).   Sejalan dengan uraian di atas, kepentingan tulisan  dapat dilokalisasi  pada bagaimana membaca arah partisipasi pemilih muda  dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Telah  pandangan  pesimis  terhadap  pemilih  muda  dalam  pemilu.  Curtice (2002) misalnya melihat melihat ketertarikan pemilih muda terhadap politik makin memperlihatkan  penurunan,  dan  bahkan  ia  menyebutnya  sebagai  fenomena  krisis. Curtice (2002) mempertanyakan kemungkinan harapan baru bagi transformasi politik yang akan dipromosikan oleh kaum muda. Tetapi, Dabach, Fones, Merchant, & Kim (2017) melihat, kaum muda skeptis terhadap politik karena pengalaman-pengalaman masa  lalu  yang  dilewatinya.  Trauma,  eksklusi  dan  berbagai  kesulitan  yang  lain membentuk  cara  pandang  kaum  muda  terhadap  politik.  Keraguan  yang  sama disampaikan oleh Garcia-Castanon, Garcia-Castañon, Rank, & Barreto (2011)  bahwa era digital yang memberikan kesempatan luas pada kaum muda mengakses berbagai informasi  politik  belum  tentu  akan  mendorong  partisipasi  aktif  mereka  di  Pemilu. Untuk  itu,  penting  melihat  lebih  jauh  apakah  keraguan  yang  sama  terkonfirmasi didalam fenomena pemilih muda di Indonesia? Tulisan ini mengulik pemilih muda dalam  Pilkada,  dengan  melacak  cara  pandang  mereka  terhadap  politik,  pemilu, politisi, hoaks, dan politik uang. Tulisan ini diharapkan memberikan gambaran lebih
jelas terkait dengan pemilih muda dan pemilu di Indonesia, yang selama ini cenderung mengajukan argumentasi skeptisisme yang sama.
Studi ini adalah penelitian survai dilakukan untuk mengukur arah partisipasi pemilih  muda  dalam  Pilkada  Serentak  2018  dan  Pemilu  Serentak  2019.  Penelitian survai adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner  sebagai  alat  pengumpulan  data  pokok  (Singarimbun  &  Effendi,  2019:  2). Populasi  penelitian  adalah  siswa  SMA  Kabupaten  Temanggung,  jumlah  sampel sebanyak  62  orang  siswa  dipilih    secara  random.  Data  yang  digunakan  adalah  data primer yang dikumpulkan dengan kuesioner  dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik penelusuran dokumentasi, media massa, hasil riset, buku, jurnal, dan laporan statistik. Data penelitian yang didapat diolah melalui sejumlah tahapan, yakni pemeriksaan data (editing), dilanjutkan dengan memberi kode (koding) dan tabulasi. Selanjutnya  terhadap  data  tersebut  dilakukan  analisis  dengan  menggunakan  tabel frekuensi dan statistik deskriptif.

## Partisipasi Politik Sebuah Tinjauan Teoritik
Dalam negara demokrasi, partisipasi politik, yakni kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan (Surbakti, 2010: 140), merupakan hal penting.  Asumsinya  dalam  negara  demokrasi  rakyat    berdaulat,  karenanya  berhak terlibat  memengaruhi keputusan politik   yang menyangkut   kepentingan dirinya. Partisipasi  politik  dibedakan  atas    partisipasi  aktif,  yakni  berorientasi  pada  proses input dan output politik dan  partisipasi pasif  yang hanya berorientasi pada proses output. Di luar itu, ada kelompok apatis atau golongan putih (golput),  yakni kelompok yang beranggapan masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan (Gatara & Said, 2007: 142-143; Surbakti, 2010: 318).
Milbrath dan Goel  dalam Surbakti (2010) membuat kategori  partisipasi politik atas    empat  kelompok,  di  mana  tiga  yang  pertama    yang  menunjukkan    tingkatan partisipasi. Pertama, kelompok apatis, yakni mereka yang tidak terlibat atau  menarik diri  dari  proses  politik.  Kedua,  kelompok  spektator,  yang  meskipun  kurang  tertarik dengan politik namun masih  menggunakan hak pilihnya. Ketiga, kelompok gladiator, yakni mereka yang sangat aktif di dalam politik termasuk kategori ini adalah aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis organisasi, dll. Keempat, pengkritik, yaitu orang- orang yang berpartisipasi dalam bentuk non-konvensional  (Surbakti, 2010: 143).
Partisipasi politik  terdiri dari bermacam-macam bentuk. Dikelompokkan atas partisipasi politik individual dan kolektif, yang kolektif dibagi lagi atas partisipasi yang konvensional seperti pemberian suara dalam pemilu (voting) dan aktivitas  kampanye, dan  partisipasi  politik    yang  tidak  konvensional  (agresif)  seperti  demonstrasi    dan kekerasan  (Surbakti,  2010:  143).  Partisipasi  politik  juga  dibagi  atas  yang  dilakukan dalam pemilu dan yang di luar pemilu.
Sejalan  dengan  itu  partisipasi  politik  tidak    hanya  pemaknaan  sempit dimaknai   pemberian suara (voting)   tapi juga  yang derajatnya lebih tinggi karena memerlukan  sumberdaya  yang  lebih  dari  pelakunya,  seperti  melakukan  kampanye media untuk mendorong pemilih berpartisipasi dan untuk pengawalan pemilu yang bersih.
Pemilih  muda  termasuk  didalamnya  adalah  pemilih  pemula  menarik  untuk digarap baik oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) maupun peserta pemilu (partai politik dan calon). Bagi KPU pemilih muda disasar guna disiapkan menjadi tipe pemilih cerdas, yakni rasional dan kritis, yang lebih mengedepankan pertimbangan logis,  seperti  mempertimbangkan  apa  yang  bisa  (dan  yang  telah)  dilakukan  oleh sebuah  partai  atau  seorang  kontestan,  dalam  membuat  keputusan  memilih (Firmanzah, 2007: 120). Sedangkan partai politik melihatnya sebagai pasar potensial sebagai ceruk suara.  Namun  yang juga patut  dicermati, perilaku  pemilih muda ini tidak lepas dari agen-agen sosialisasi. Secara umum sejumlah institusi dikenali sebagai agen  sosialisasi,  Damsar  dalam  (Efriza,  2012:  22)  menyebutkan  keluarga,  sekolah, kelompok  teman  sebaya  dan  media  massa  sebagai  agen  sosialisasi  yang  dipandang punya  peranan  penting.  Sementara  Efriza  (2012:  22)  menandai  situs  jejaring  sosial sebagai  agen  sosialisasi  baru.  Ia  menyebutkan  agen  sosialisasi  terdiri  atas  keluarga, sekolah, kelompok bermain, kelompok kerja, kelompok agama, kelompok-kelompok senggang,  media  massa,  situs  jejaring,  dan  kontak-kontak  langsung.  Sejumlah  agen yang disebut relevan dengan pemilih muda, misalnya Sardini (2015) menyebut  ada hubungan antara perilaku pemilih pemuda dengan orang tua mereka.
Sesuai  era  kekinian  situs  jejaring  sosial  berperan  memengaruhi  partisipasi politik pemilih muda. Sejumlah studi partisipasi politik pada kelompok  pemilih muda menemukan  faktor-faktor  pendorong  partisipasi  politik  mereka.  Kenski  &  Stroud (2006)  menemukan  hubungan  antara  akses  internet  dan  paparan  online  terhadap informasi  tentang  kampanye  presiden  dan  efikasi,  pengetahuan,  dan  partisipasi politik.  Zimmerman  (1989)  meneliti  hubungan  antara  efikasi  politik  dan  partisipasi politik. Sedangkan  studi Fitriah (2014) menemukan nilai personal (personal values) dan efikasi  politik  internal (internal  political  efficacy) secara  bersama-sama  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  partisipasi  politik  mahasiswa  pemilih  pemula. Kata lain, tanpa rasa efikasi politik, pemilih muda kemungkinan akan menjadi apatis, acuh tak acuh terhadap proses politik yang terjadi. Selanjutnya studi Pasek, Feldman, Romer,  &  Jamieson  (2008)  yang  menggunakan  desain  kuasi-eksperimental  untuk menguji  efek  jangka  panjang  dari  program  suara  siswa (student  voices) pada  siswa sekolah menengah umum di Philadelphia selama tahun ajaran 2002-2003 dan setelah Pemilu  Presiden  2004,  para  peneliti  menghubungi  kembali  para  siswa  tersebut hasilnya menunjukkan siswa yang berpartisipasi  dalam  dua semester dari program tersebut punya efikasi politik  yang lebih besar untuk partisipasi politik dan punya efek pada peningkatan perhatian dan pengetahuan politik mereka tentang  kontestan.

## Partisipasi Politik Kaum Muda
Studi tentang partisipasi politik pemilih muda ini menyasar pada siswa SMA di Kabupaten  Temanggung,    Jawa  Tengah.  Pada  Pilkada  Serentak  2018  Kabupaten Temanggung adalah salah satu kabupaten yang menggelar pilkada serentak di Jawa Tengah bersama Provinsi Jawa Tengah dan  Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Kudus,  Kabupaten  Karanganyar,  Kabupaten  Magelang,  dan  Kabupaten  Banyumas. Kabupaten  Temanggung  mencatat  rekor  dalam  angka  partisipasi  di  wilayah  Jawa Tengah.  Sejak  pemilu  1999  sampai  sekarang  angka  partipasinya  selalu  di  atas  80%, sementara di kabupaten/Kota di Jawa Tengah capaiannya di bawah 80%.  Tingginya angka partisipasi politik ini di satu sisi patut diapresiasi karena memberi gambaran rakyat  terlibat  dalam  pemilu,  namun  di  sisi  lain  voter turn-out baru  sebatas menggambarkan  wajah  permukaan  dari  konsep  partisipasi  politik  itu  sendiri. Sebagaimana telah diuraikan di atas konsep partisipasi politik menunjuk pada ragam bentuk yang membentuk piramida, di mana voting adalah aktivitas tertendah. Oleh karena itu juga menjadi penting untuk mengajak pemilih terlibat dalam pemilu bukan sebatas  voting  atau  hadir  di  TPS  tetapi  juga  ikut  mengawal  pemilu  bersih.  Dalam konteks ini pemilih muda, khususnya pemilih pemula adalah target potensial untuk dilibatkan.
Mengapa pemilih muda penting?. Ada sejumlah keunggulan komparatif  pada kelompok  pemilih  muda.    Mereka  adalah  pemilih  yang    secara  psikologis  memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok pemilih lainnya yang dewasa. Misalnya mereka mandiri,  kritis, anti status quo dan menginginkan  perubahan dan sebagainya. Ciri-ciri ini cocok dengan karakteristik pemilih cerdas, yakni kelompok pemilih yang punya pertimbangan rasional dan kritis dalam menentukan pilihannya. Pemilih jenis ini  akan  berhitung  tentang  siapa  kandidat,  bagaimana track-record -nya  dan  apa program kerja yang ditawarkan. Karenanya pemilih muda lebih mudah untuk diajak serta punya sikap antipolitik uang  dan anti berita bohong (hoaks).  Namun pada sisi lain, kelompok ini juga  berpotensi golput, mereka cenderung cuek melihat pemilu. Sikap  cuek  ini  terutama  mereka  tidak  memiliki  informasi  yang  cukup  tentang kandidat atau partai politik peserta pemilu.
Studi  ini  menggunakan  62  orang  responden  siswa  SMA.  Profil  responden, sebesar  53  persen  berjenis  kelamin  laki-laki  dan  47  persen  perempuan.    Mayoritas (95%) adalah muslim,  mayoritas (52%) dari keluarga berpenghasilan di bawah 1 juta per bulan,   mayoritas (80%) punya orang tua yang utuh, dan mayoritas (58%) dengan latar  belakang  pendidikan  orang  tua  mereka      hanya  tamat  SMP.  Secara  umum mayoritas  responden  dari  keluarga  sederhana,  namun  mereka  dibesarkan  oleh keluarga yang harmonis.  Semua responden tergolong aktif, di mana semua responden punya  aktivitas  ekstra-sekolah,    mayoritas  responden  (71%)  aktif  dalam  kegiatan OSIS/Pramuka/PKS/PMR di sekolah, sisanya aktif di kegiatan olah raga, musik, agama (rohis) dan karang taruna.
Terkait  partisipasi  politik  mereka,  temuan  lapangan  menunjukkan  bahwa minat  mereka  terhadap  pemilu  tinggi,  di  mana  mayoritas  (84%)  responden mengatakan  akan  menggunakan  hak  pilih  di  TPS  pada  hari  pemungutan  suara. Temuan  ini  menkonfirmasi  studi  Efriza  (2012:  31)  yang  menemukan  pola  keluarga harmonis  menyebabkan  responden  bersikap  partisipan  dalam  aktivitas  politik. Namun yang menarik mayoritas  (71 %) responden belum tahu nama-nama calon yang berkontestasi dalam pilkada, mereka juga mengaku belum tahu cara mencoblos  agar surat  suaranya  sah.  Hal  ini  dikatakan  oleh  67,7  persen  responden.    Data  ini menunjukkan  jika  minat  mereka  yang  tinggi  untuk  berpartisipasi  belum  diimbangi dengan  pengetahuan      tentang  siapa  calon  dan  bagaimana  cara  memastikan  agar suaranya  sah  untuk  diakumulasi  sebagai    dasar  penentuan    pemenang  pemilunya. Terhadap  kekurangan  pengetahuan  semacam  itu  sosialisasi  pemilu,  khsusnya  oleh KPU, yang lebif masif diperlukan.
Studi ini juga mencatat bahwa pemilih muda masih bergantung pada banyak pihak  dalam  membuat  keputusan  memilih  calon.  Di  urutan  pertama  adalah  tokoh agama (93%), diikuti oleh orang tua (90%) dan teman (74%) yang akan menjadi rujukan mereka  dalam  pertimbangan  memilih.      Menyimak  temuan  ini,  sosialisasi  pemilu kepada pemilih muda bisa langsung kepada pemilih muda yang bersangkutan namun bisa  juga  melalui  tokoh  agama,  dalam  konteks  ini    penyelenggara  pemilu    bisa membangun  sinergi  dengan  tokoh  agama  untuk  terlibat  sebagai  agen  sosialisasi. Memberi peran sebagai agen sosialisasi pemilu kepada tokoh agama juga lebih mudah dilakukan karena sejatinya peran sebagai agen  sosialisasi oleh  kelompok agama di Indonesia  sudah  terinstitusionalisasi.  Selain  itu,  meski  pendapat  orang  tua  juga menjadi  rujukan  responden  ketika  kelak  mengambil  keputusan  dalam  memilih, namun jika melihat latar belakang pendidikan orang tua responden yang mayoritas hanya tamat SMP dimungkinkan transformasi pengetahuan politik ini tidak optimal.
Selain  memertimbangkan  saran  dari  orang  dewasa  di  sekitarnya,  pemilih muda  memanfaatkan  informasi  dari  sosial  media  dalam  menentukan  pilihan. Mayoritas responden (94%) mengaku akan menggunakan informasi dari media sosial sebagai  dasar  pertimbangan  keputusan  memilih.  Kata  lain,  media  sosial  adalah institusi  yang  dipercaya  oleh  pemilih  muda.  Sebagaimana  Efriza  (2012:  22)  yang menandai  situs  jejaring  sosial  sebagai  agen  sosialisasi  baru,    studi  ini  juga menunjukkan  peran  media  sosial  sebagai  sarana  informasi  bagi  pemilih  muda penting.  Sebanyak  64  persen  responden  mengatakan  akan  mengikuti  diskusi  soal pemilu  dari  media  sosial,  meski  demikian  posisi  media  sosial  ini  sebagai  sumber informasi  belum  menggantikan  ataupun  menggeser  peran  media  massa    cetak  dan elektronik, di mana 95 persen responden mengaku akan menggunakan  media massa ini untuk mengikuti diskusi soal pemilu. Artinya, posisi media sosial saat ini sebagai pelengkap media massa konvensional.
Sejumlah studi menemukan adanya hubungan antara efikasi politik, atau rasa berperan dalam pemilu  dan partisipasi politik. Studi ini juga menunjukkan pemilih
muda punya tanggung jawab akan peran dirinya dalam pemilu. Sebanyak 55 persen responden memaknai pemilu sebagai hak warga negara dan 44 persen memaknainya sebagai  kewajiban  warga  negara,  hanya  sebesar  1  persen  yang  tidak  tahu  makna pemilu baginya. Oleh sebab itu mayoritas (89%) responden ketika dihadapkan pilihan pada  dua  aktivitas  yang  bersamaan  antara    menonton broadcast  youtube para cagub/partai  pengusung    ataukah  menonton  “KTalk”-nya  Awkarin  di  Youtube, mereka memilih yang pertama. Pola yang sama ditemukan pada pilihan ikuti diskusi pemilu ataukah mengikuti postingan “Lambe Turah” di media sosial, mayoritas (99%) memilih ikuti diskusi.
Akhirnya yang masih belum menggembirakan adalah terdapatnya 33 persen responden  yang  masih  toleran  dengan  politik  uang  meski  tidak  memengaruhi keputusan dalam memilih, mereka mengaku akan menerima pemberian uang namun tetap memilih calon yang sejak mula menjadi pilihan. Berita baiknya yang menolak politik  uang  ada  dalam  jumlah  mayoritas,  bahkan  tidak  hanya  menolak  uangnya namun  juga    akan  menolak  calonnya,  sebagaimana  dikatakan  oleh  67  persen responden  bahwa  mereka  menolak  politik  uang  dan  memilih  calon  yang  tidak memberi. Terkait hoaks semua responden punya sikap anti-hoaks dan mayoritas (77%) mengatakan  jarang    me- like ,  men- share atau comment tautan  berita  yang  dibagikan teman. Ini adalah berita baik.
Hal ini mengkonfirmasi Lam-Knott dan Cheng (2020) bahwa tidak selamanya politik yang berkaitan dengan kaum muda adalah tentang pesimisme. Bagaimanapun, para pemilih muda masih memberikan harapan bagi transformasi politik yang lebih baik. Dalam konteks Temanggung, dan Indonesia pada umumnya, tantangan memang masih jelas di depan mata, khususnya yang terkait dengan politik uang. Pendekatan dan pendidikan politik dibutuhkan untuk mendorong partisipasi pemilih muda yang jujur, rasional dan demokratis.

## Kesimpulan
Bonus  demografi  yang  di  tahun  politik  yang  ditandai  dengan  hadirnya pemilih  muda  secara  signifikan  berdasar  kajian  studi  ini  menunjukkan  arah  positif bagi praktik demokrasi pemilu di Indonesia. Pemilih muda adalah pemilih dominan dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 dan karenanya suara mereka menentukan.  Studi  ini  menunjukkan  adanya    antusiasme  pemilih  muda      untuk menggunakan  hak  pilih  di  TPS  kuat  namun  belum  diimbangi  dengan  tingkat pengetahuan  yang  cukup  untuk  menjadikan  mereka  sebagai  pemilih  cerdas.  Oleh sebab itu peran penyelanggara pemilu untuk lebih memberi perhatian pada kategori pemilih muda diperlukan. Dalam hal ini terdapat sejumlah agen sosialisasi yang sesuai kebutuhan mereka, dalam bentuk kontak personal sebagai agen adalah tokoh agama dan agen berikutnya untuk sosialisasi adalah media massa. Studi ini juga menemukan media  sosial  sebagai  agen  sosialisasi  baru  yang  juga  dipercaya  oleh  pemilih  muda. Posisi  media  sosial  saat  ini  sebagai  pelengkap  media  massa  cetak  dan  elektronik.
Terakhir, terkait dengan politik uang dan hoaks yang keduanya mereduksi kualitas demokrasi pemilu, sikap pemilih muda atas hoaks jelas, mereka menolak atau anti- hoaks,  namun  untuk  politik  uang,  meski  minoritas,  masih  didapati  pemilih  yang punya sikap toleran atas politik uang meski tidak menentukan pilihan. Temuan ini kiranya menjadi cacatan penting bagi kita semua.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  kepada  kolega  penulis  di  Departemen  Politik  dan  Pemerintahan, Universitas  Diponegoro  yang  telah  berbagi  diskusi  dan  catatan  kritisnya  sehingga artikel ini bisa dibaca seperti saat ini. Apresiasi khususnya disampaikan kepada tim peneliti  CEPP  ( Center  for  Election  and  Political  Party ),  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

## Pendanaan
Penelitian ini dilakukan atas pembiayaan dari Kantor Kesbang Provinsi Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh CEPP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

## Daftar Pustaka
Cochrane,  J.  (2013).  Multinationals  Hasten  to  Invest  in  Indonesia.  Retrieved  from http://www.nytimes.com/2013/04/24/business/global/indonesia-sees-foreign- investment-surge.html?mcubz=3
Curtice, J. (2002). The State of Election Studies: Mid-Life Crisis or New Youth? Electoral Studies , 21 (2), 161–168.
Dabach, D. B., Fones, A., Merchant, N. H., & Kim, M. J. (2017). Discourses of Exclusion: Immigrant-Origin Youth Responses to Immigration Debates in An Election Year. Journal of Language, Identity & Education , 16 (1), 1–16.
Efriza, P. E. (2012). Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta . Firmanzah. (2007). Marketing Politik . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Garcia-Castañon, M., Rank, A. D., & Barreto, M. A. (2011). Plugged In or Tuned out? Youth, Race, and Internet Usage in the 2008 Election. Journal of Political Marketing , 10 (1–2), 115–138.
Gatara, S., & Said, M. D. (2007). Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian. Bandung: Pustaka Setia .
Kenski,  K.,  &  Stroud,  N.  J.  (2006).  Connections  Between  Internet  use  and  Political Efficacy, Knowledge, and Participation. Journal of Broadcasting & Electronic Media , 50 (2), 173–192.
Landemore,  H.  (2020). Open  Democracy:  Reinventing  Popular  Rule  for  the  Twenty-First Century . Princeton: Princeton University Press
Nizamuddin,  A.  M.  (2008).  Declining  Risk,  Market  Liberalization  and  State- Multinational Bargaining: Japanese Automobile Investments in India, Indonesia
and Malaysia. Pacific Affairs , 81 (3), 339–359.
Oyedemi,  T.,  &  Mahlatji,  D.  (2016).  The  ‘Born-Free’  Non-Voting  Youth:  A  Study  of Voter Apathy Among a Selected Cohort of South African Youth. Politikon , 43 (3),
311–323.
Pasek, J., Feldman, L., Romer, D., & Jamieson, K. H. (2008). Schools as Incubators of Democratic  Participation:  Building  Long-Term  Political  Efficacy  With  Civic Education. Applied Development Science , 12 (1), 26–37.
Sardini,  N.  H.  (2015).  Studi  Perbandingan  Integritas  Penyelenggara  Pemilu  dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 59–82. Retrieved from https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/792
Sheerin,  C.  A.  (2007).  Political  Efficacy  and  Youth  Non-Voting:  A  Qualitative Investigation into the Attitudes and Experiences of Young Voters and Non-Voters in New Zealand.
Sigelman,  L.  (1982).  The  Nonvoting  Voter  in  Voting  Research. American  Journal  of Political Science , 47–56.
Singarimbun, M., & Effendi, S. (2019). Metode Penelitian Survei.
Southwell, P. L. (2003). The Politics of Alienation: Nonvoting and Support for Third- Party Candidates Among 18–30-Year-Olds. The Social Science Journal , 40 (1), 99–107. Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik . Yogyakarta: Grasindo.
White,  N.  J.  (2017).  The  Settlement  of  Decolonization  and  Post-Colonial  Economic Development:  Indonesia,  Malaysia,  and  Singapore  Compared. Bijdragen  Tot  de Taal-, Land-En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia , 173 (2–3), 208–241.
Zimmerman,  M.  A.  (1989).  The  Relationship  Between  Political  Efficacy  and  Citizen Participation: Construct validation studies. Journal of Personality Assessment , 53 (3), 554–566.

## Tentang Penulis
Fitriyah adalah  dosen  Ilmu  Pemerintahan,  Departemen  Politik  dan  Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki area riset seputar partai politik, pemilu, dan politik gender.
Laila  Kholid  Alfirdaus adalah dosen  Ilmu  Pemerintahan,  Departemen  Politik  dan Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Diponegoro. Penulis memiliki area riset analisis kebijakan publik, politik gender dan evaluasi kebijakan.
Dzunuwanus  Ghulam  Manar dosen  Ilmu  Pemerintahan,  Departemen  Politik  dan Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Diponegoro. Penulis  memiliki  area  riset  pemerintahan  daerah  dan  inovasi  kebijakan pemerintahan.