## DE-ANTROPOSENTRISME PANCASILA: SEBUAH RISET AWAL FILSAFAT
Rangga Kala Mahaswa 1,2
1 Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada Jl. Olahraga, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, Indonesia
2 Ze-No – Centre for Logic and Metaphysics Email: rangga.mahaswa@gmail.com

## Abstract
One  year  after  the  pandemic,  Indonesian  people  have  indirectly  realized  the  importance  of public health due to the threat of the global Covid-19 pandemic. Virus, as non-human existence, is invisible yet has a significant impact on socio-cultural changes in our community. A world of calamity  never  experiences  before.  Ironically,  every  day,  we  ignore  about  the  progress  of ecological  degradation  in  the  Anthropocene  epoch.  The  Anthropocene  crisis  encompasses climate change, and it affects immediately geographical and local regions, even not only human somewhat the existence of species in Indonesia. Thus, the critical question is how to understand the onto-epistemology of  Pancasila towards non-human existence, like the ecological organism or other multi-species?  To  achieve this  objection,  this  article will  examine philosophically  and revise concerning the domination of anthropocentrism or the central human view in Pancasila in order to  open new  discourse  called decentring human  in  Pancasila. There  are several  steps  to explore  notions  offered.  First,  the de-anthropocentrism  approach  is  needed  as  an  alternative discourse  to  acknowledge  non-human  existence.  Second,  not  only  about  recognition,  but  it requires  the  affirmation of  the  actual-real  ecological  condition  without  relying  on  the romanticism  of  Pancasila. Third,  the  expansion of  Pancasila  education, not  only  as  a  ‘jargon’ for  national  identity,  but  it  should  respond  the  ecological  issues  through  critical  education. Forth,  the  community  needs  the  real  social  movement  to  reexamine  the  Pancasila  in  terms  of answering  the  crisis  of  environment.  Thus,  this  conceptual  article  then  becomes  the  basis  on which the "Earth" of Pancasila exists if the homeland in itself cannot be inhabited by Indonesian people.
Keywords : De-anthropocentrism; Anthropocene; Pancasila; Crisis; Environment.

## Abstrak
Satu  tahun  terakhir,  masyarakat  Indonesia  telah  menyadari  secara  tidak  langsung  arti  dari pentingnya kesehatan  publik karena ancaman pandemi global Covid-19.  Wacana tentang  virus, satu eksistensi  non-manusia  yang  tidak  kasat  mata  tetapi  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap  perubahan  sosial-budaya  masyarakat. Dunia  seolah  berhenti  sebab  telah  memberikan jarak  terhadap  sesama perihal munculnya  ancaman  yang  tidak  pernah  terpikirkan  sebelumnya. Ironisnya, ancaman yang setiap hari kita hadapi seringkali terabaikan, yaitu ancaman kerusakan ekologis di epos Antroposen. Krisis Antroposen meliputi perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak secara langsung terhadap wilayah regional maupun lokal dan ragam spesies di Indonesia. Lantas, bagaimana posisi pemahaman onto-epistemologis Pancasila terhadap ekistensi non-manusia  seperti halnya lingkungan atau  multi-spesies  lainnya? Sebagai  artikel gagasan konseptual,  penelitian  ini  akan  menganalisis  secara  filosofis  bahwa  kriteria  onto-epistemologis Pancasila  masih  didominasi  oleh  pandangan  Antroposentrisme  atau  manusia  pusat  segalanya
sehingga perlu adanya tinjauan kritis terhadapnya. Adapun beberapa poin strategi yang tawarkan antara  lain:  Pertama, pendekatan de-antroposentrisme  Pancasila diperlukan sebagai  wacana alternatif  untuk  merekognisi  eksistensi  non-manusia.  Kedua,  rekognisi  tidak  cukup  tetapi dibutuhkan afirmasi terhadap kondisi riil ekologis tanpa tergantung pada romantisisme Pancasila. Ketiga, perluasan pendidikan Pancasila terhadap masalah ekologis kontemporer dan tidak hanya sekedar  menjadi menjadi ‘jargon’ identitas  bangsa. Keempat,  perlu  adanya  gerakan  perubahan lingkungan  untuk  menguatkan  kembali  bahwa  Pancasila  dapat  menjawab  persoalan  ekologis bangsa  dan  negara. Dengan  demikian,  artikel  konseptual  ini  kemudian  menjadi dasar bahwa  di “Bumi” manakah  Pancasila  akan  mengada  jika bumi  pertiwinya  saja  tidak  dapat  dihuni ( unhabitable ) oleh manusia Indonesia.
Kata kunci: De-antroposentrisme; Antroposen; Pancasila; Krisis; Lingkungan.

## A. Pendahuluan
Pada  tahun  2000, istilah  geologi Antroposen atau the Anthropocene diperkenalkan  oleh  Paul  Crutzen dan Eugene  F.  Strormer.  Manusia  dan  segala aktivitas  antropogeniknya  telah  berdampak secara signifikan terhadap perubahan struktur geologis bumi yang memungkinkan adanya  transisi  dari kala Holosen  (formal) menuju kala baru, yang dikenal  dengan istilah Antroposen (Crutzen, 2006: 13).
Warisan gagasan Crutzen dan Stroermer  dilanjutkan  dan  dikembangkan baik  dari komunitas  ilmiah  arus  utama  ilmu sosial  dan  ilmu  alam  hampir  satu  dekade terakhir.  Meskipun,  banyak  pro  dan  kontra tentang  kriteria golden  spikes dan standar penentuan  stratigrafi tentang titik  awal kapan  Antroposen  muncul. Setidaknya, berbagai  kerusakan  lingkungan  hidup yang diakibatkan  oleh aktivitas  antropogenik massal telah  tampak  dan  memberikan pertanyaan  besar  sejauh  mana  peradaban manusia  dapat  bertahan  menghadapi  krisis Antroposen Acaman  ini  disebut  sebagai kepunahan massal keenam. Adapun, beberapa  temuan  dan  prediksi  tentang  tesis golden  spikes Antroposen  antara  lain:  i) Tesis  Intervensi  Manusia  Pertama;  ii)  Tesis Revolusi  Industri;  dan  iii) The  Great Acceleration (Zalasiewicz, et al. 2019).
Apabila  mengambil  lini  waktu  tahun terdekat,  maka  pilihannya  jatuh  pada  tesis The  Great  Acceration di  mana  menandai percepatan pengaruh manusia sekitar
pertengahan  abad  ke-20  di  sekitaran  tahun 1950an (McNeill & Engelke,  2016; Steffen et  al.,  2015:  81).  Peristiwa  ini  telah membuktikan  bahwa  telah  terjadi  ledakan aktivitas  sosial-ekonomi  masyarakat  dunia terutama  peningkatan  konsentrasi  emisi  gas rumah  kaca,  terjadinya  perubahan  iklim global,  sistem  biosfer  (meningkatnya  tren homogenisasi  baik  flora  maupun  fauna), lautan  tercemar  limbah  yang  berakibat  pada pemutihan  karang  global,  serta  ancaman kepunahan massal (Mahaswa, Widhianto, & Hasanah, 2021: 8).
Di waktu yang sama, Indonesia sedang memasuki  transisi reformasi  dengan  segala persoalan  kemanusiaan  yang  ada,  termasuk krisis  moneter  dan  kekerasan  akibat  gejolak pergantian  estafet  kekuasaan.  Hal  itu termanisfestasikan oleh  banyaknya kritik ideologis  tentang  pengamalan  pancasila pasca  runtuhnya  Orde  Baru. Menurut Iskandar (2016:  11) delusi  atau  khayalan Pancasila  dapat  menjangkit  siapa  saja  jika Pancasila  hanya  dijadikan  sebagai  tempat romantisme  belaka  tanpa  adanya  usaha untuk  memikirkan  kembali tentang usaha komitmen penuh terhadap hak asasi manusia yang sebelumnya telah dicederai masa Orde Baru.  Sedangkan  menurut Kaelan  (2013) Pancasila  merupakan  ideologi  terbuka  yang mengandung  nilai  dasar  (lima  sila),  nilai instrumental  (kebijakan),  dan  nilai  praksis (implikasi  kehidupan). Berdasarkan  sifat ideologi yang terbuka maka sudah seharusnya  Pancasila serta interpretasi
terhadapnya mampu menyesuaikan
perubahan zaman. Dengan demikian, Pancasila  harus  dapat terbuka dengan kebijakan  kelingkungan  dalam  beradaptasi dengan perubahan krisis Antroposen.
Selain  itu,  bangsa  Indonesia  dan segenap negara-negara di seluruh dunia telah dilanda  persoalan  bersama  selama  pasca- perang  dunia,  yaitu  krisis  ekologi  global. Baik  mereka yang skeptis atau  sangat yakin tentang pemanasan global, krisis lingkungan per  se ada dan  telah dialami  secara  kolektif setiap hari  bahkan  mengubah  orientasi kehidupan manusia tanpa disadari.
Kelangkaan  sumber  daya  alam  disebabkan oleh tingginya kebutuhan masyarakat sehingga  eksploitasi  alam  berlebihan  pun dilakukan.  Semangat  dualisme Cartesian yang  telah  membagi  dualisme  ontologis manusia  dan  non-manusia  pun  dihayati sampai  pada  titik  di  mana  eksploitasi dilakukan  dengan  dalih  kesejahteraan  umat manusia, dianggap tindakan yang lumrah.
Apa  yang  tersisa  di  dunia  yang  lebih damai,  dunia  pasca-perang,  adalah  tidak lebih  dari  usaha  untuk  pembangunan  tanpa pernah  berhenti  sejenak.  Sehingga  untuk dapat  diakui  sebagai  masyarakat  modern atau  warga  dunia harus mengikuti  arus globalisasi,  kapitalisme,  konsumerisme,  dan gaya  hidup  serba  cepat secara  sistematis. Pertanyaannya kemudian, di manakah posisi kita  sebagai  manusia  Indonesia  di  tengah- tengah  percepatan  perubahan  gaya  hidup, derasnya  arus  perubahan  teknologi  dan informasi  serta  komunikasi  yang  mengubah pandangan  kita  semua  tentang  dunia kontemporer.  Dunia  yang  serba  cepat telah menenggelamkan  kita  sebagai  manusia  di tengah-tengah  hiruk  pikuk  dunia  yang sedang  bergerak  menuju  kerusakan. Lupa untuk  sekedar  bernafas  sejenak  dan  melihat sekeliling dengan teliti.
Artikel  ini  tidak  berusaha  untuk menjadikan  pembahasan  manusia  dan  alam menjadi romantis, justru sebaliknya. Intereptasi kontemporer Pancasila haruslah berani  mengafirmasi  alam  yang  sekarang, meski dalam  kondisi  yang sedang kritis.
Romantisisme hanyalah pelarian akan masalah  nyata yang  ada  di  depan kita dengan  dalih  mengagung-agungkan  masa lalu. Meromantisasi sejarah tentang kejayaan  nusantara  di  masa  lalu,  kekuataan besar nenek  moyang,  atau  keterlimpahan sumber  daya  alam  berkat  rahmat  semesta hanya menjadi pengingat serta pelajaran kita tentang  apa  yang  telah  selesai  tetapi  tidak kemudian  dapat  menjawab  persoalan  riil krisis  ekologis  yang  muncul. Oleh  karena itu,  dibutuhkan  formulasi  baru  untuk melakukan  perubahan  dalam  menanggapi persoalan kelingkungan yang ada.
Sedangkan  di  sisi  lain,  dikursus Pancasila  pasca-reformasi  telah  banyak mengalami  perubahan  tema  dan  topik.  Ada yang  membawa  Pancasila  sebagai  landasan hukum,  landasan  filosofis,  landasan  ilmiah, bahkan  landasan  berbangsa  dan  bernegara. Semua  landasan  itu  dapat  dibenarkan  untuk mengafirmasi seperti apa manusia Indonesia dan Pancasila. Pembahasan tema kelingkungan  dan  Pancasila  akhir-akhir  ini telah muncul. Menyoal status  lingkungan di Pancasila,  sejumlah  peneliti  dan  penulis  ini memberikan gagasannya sebagai berikut.
Pertama,
Rianto (2006: 1–3) menjelaskan bahwa perlu adanya pengamalan  nilai-nilai  Pancasila  dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup melalui undang-undang Lingkungan Hidup, pendidikan,  dan  pengamalan  keseharian. Kedua, Nugroho (2010:  124) menyebutkan bahwa  Pancasila  menjadi  falsafat  hidup bangsa  dalam  mendorong  kualitas  manusia dan  pembangungan  lingkungan  hidupnya melalui pendekatan karakter religius, percaya  diri,  dan  etos  kerja. Akan  tetapi, penelitian  Nugroho  (2010)  hanya  sebaats untuk orientasi kepada kesejahteraan manusia  dan  harkat  martabat  bangsa  dan tidak  secara  mendalam  menjawab persoalan relasi Pancasila dan alam.
Ketiga, penelitian normatif oleh Indrastuti  dan  Prasetyo (2020:  7–10) menjelaskan pentingnya strategi
perlindungan  lingkungan  dalam  perspektif Pancasila untuk memberikan pola
kesimbangan,  hormonis  antara  kebutuhan jasmani  dan  rohani  masyarakat  Indonesia.
Keempat,
Ramdhan (2009: 190)
memberikan  tinjauan  bahwa  perlu  adanya konsistensi  peraturan  Tanggung  Jawab Sosial  dan  Lingkungan  yang  dirumuskan ulkang  sesuai  dan  mengacu  pada  Filsafat Pancasila  sehingga  secara  teknis  aturan tersebut  dapat  dilaksanakan  secara  teknis- operasional  dalam  peraturan  perundang- undangan di bawah undang-undang.
Kelima, menurut Wibowo (2019: 313) perlu  adanya  refleksi  yang  mendalam tentang cita hukum Pancaisla dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  beserta proses  internalisasi  nilai-nilai  Pancasila dalam  pengelolaanya. Terdapat  kritik  antara cita-cita  ( das  sollen )  dan  kenyataan  ( das sein )  yang  tidak  sinkron  antara  kebijakan swastanisasi  dan  pembiaran  kerusakan sumber  daya  alam yang  tercermin dari berbagai  perubahan  kebiajakn  di  level undang-undang.
Terakhir  adalah  dua  artikel  harian Indoprogress yang saling menanggapi tentang relasi Pancasila dan Alam antar Raja (12/6/2017) dengan  Mastono (15/6/2017). Raja  mengklaim  bahwa  Pancaisla  tidak secara  eksplisit  menyebutkan  kesadaran untuk  merawat  alam  sedangkan  Mastono berargumen bahwa dengan menggali kembali  ke  Pidato  Soekarno  pada  1  Juni 1945  melalui  term  ‘persatuan  manusia  dan tempatnya’ untuk mengantisipasi kelestarian alam. Mastono  percaya  bahwa perlu  adanya upaya mengeksplisitkan kesadaran lingkungan tersebut agar diskursus Pancasila tidak berhenti menjadi slogan.
Melalui  kanal  menara  ilmu  Pancasila, Fakultas  Filsafat,  Universitas  Gadjah  Mada, Raja (2/10/  2017b) mengkritisi  kembali relasi  Pancasila  dan  alam  di  era Antroposen yang hanya berhenti pada konteks geopolitik untuk menyadarkan kesatuan wilayah Indonesia  dan  tidak  memiliki  muatan ekologis tertentu pada konteks Pidato 1 Juni 1945.  Pada  titik  itulah,  kemudian  Raja menyampaikan  bahwa  perlu  adanya  refleksi ulang  tentang  Pancasila  dalam  menghadapi
persoalan ekologis di masa depan. Sekaligus, diakhir dengan pertanyaan ‘Apakah perlu  ditambahkan  sila  baru?’  atau perlukah Pancasila  dirumuskan ulang secara total?  Raja  sendiri  tidak  menjawabnya  dan membuka pertanyaan ini secara terbuka.
Sebagai  sebuah  gagasan  konseptual dan berdasarkan tinjuan penelitian sebelumnya,  artikel  ini  berusaha  untuk memberikan  landasan  filosofis  tentang bagaimana  seharusnya  pemahaman  onto- epistemologis  Pancasila  terhadap  eksistensi non-manusia, seperti lingkungan alam maupun  multi-spesies  lainnya.  Bentuk gagasan konseptual ini tidak perlu menambahkan dan mengurangi tiap-tiap sila yang  telah  ada.  Sebelum  mengkritisi  lebih jauh  tentang  status  manusia,  alam,  dan Pancasila, perlu ditegaskan bahwa penelitian ini adalah penelitian filsafati sehingga acuan kritisnya  berdasarkan  pertanyaan  tentang realitas  Pancasila  yang  seperti  apa  yang dapat memungkinkan afirmasi dan rekognisi terhadap  eksistensi  alam  itu. Asumsi  dasar yang akan diteliti adalah dengan mendeantroposentrisasi  ‘manusia’  sebagai entitas  kuat  yang  terberi  dalam  gagasan Pancasila untuk  menunda  dan  membuka kemungkinan rekognisi dan afirmasi dengan entitas  yang-lain,  selain  manusia  dalam pembahasan Pancasila.

## B. Pembahasan
1. De-Antroposentrisme
Pancasila
Sebelum  menjelaskan  tentang konsep de-antroposentrisme Pancasila, maka  perlu  adanya pendefisinian tentang  Pancasila.  Menurut Mulyono (2016: 41–43) definisi Pancasila dapat digali dari tiga tokoh pemikir
Pancasila.
Pertama, pandangan Driyarkara  (1959)  yang  menjelaskan bahwa Pancasila memuat relasi keberadaan  manusia  dalam  semesta realitas  yang  saling  tergantung  satu dengan  yang  lain,  yaitu  sesama manusia,  alam,  semesta,  dan  Tuhan.
Kedua, Notonagoro (1975) yang menjelaskan bahwa landasan Pancasila yaitu  sifat  kodrat  manusia  sebagai mono-dualis (tersusun  jiwa  dan  raga, individu  dan  sosial,  dan  sebagai pribadi mandiri serta makhluk Tuhan).
Pancasila bersifat abstrak-umum- universal  secara  objektif  dan  secara subjektif  merupakan  nilai-nilai  yang dirumuskan  dalam  ketentuan  hukum tertentu.  Selain  itu,  juga  terdapat  teori hierarkis  piramidal  tentang  tata  urutan sila-sila Pancasila yang saling berjenjan  dari  sila pertama ke  sila kelima.  Ketiga  Poespowardojo  (1989) menjelaskan  secara  eksplisit  bahwa Pancasila merupakan  corak  pokok kemanusiaan  itu  sendiri dan  secara kultural dasar pemikiran serta
orientasinya  bertumpu  pada  budaya bangsa. Posisi  dan fungsi  Pancasila menurut  Kealan (2014:  37–54) dalam bukunya yang berjudul The
Philosophy of  Pancasila menyebutkan setidaknya  terdapat  lima  posisi  utama Pancasila antar lain sebagai i) the way of  life ,  ii)  identitas  Indonesia,  iii) filsafat  bangsa  indonesia,  iv)  dasar filsafat
bangsa ( Philosofische Grondslag ),  dan  v)  ideologi  bangsa dan  negara. Pancasila  merupakan sistem filsafat Indonesia dan nilai-nilai
Pancasila dapat dipahami melalui latar belakang masyarakat Indonesia.
Menurut Syamsuddin (2015: 202–203) Pancasila  merupakan  sistem filsafat  Indonesia  yang  dapat  diartikan sebagai  refleksi  kritis  dan  rasional tentang  negara  dan  realitas  budaya bangsa  Indonesia. Dengan  demikian,
Pancasila diklasifikasn sebagai  filsafat praktis  yang  tidak  hanya  mengandung fondasi  gagasan  filosofis  tetapi  juga memuat  panduan  pamdangan  hidup atau Weltanschauung dan  identitas nasional ( Volksgeist ) masyarakat
Indonesia. Syamsuddin (2015:  204) menambahkan  bahwa  gagasan  tentang
manusia tidak dapat dipisahkan dengan  konsep  ketuhanan  dalam Pancasila,  yang  memiliki  karakteristik keunikan tersendiri  daripada  sistem filsafat  dunia  lainnya  seperti  halnya Liberalisme maupun Komunisme.
Berdasarkan  uraian  Notonagoro melalui  buku  berjudul Pancasila secara  Ilmiah  Populer (1975:  25–26) bahwa Pancasila  sebagai  dasar  filsafat negara  memiliki  asal  mula  atau  sebab sebagai berikut: Pertama, causa materialis bangsa  Indonesia  terdiri dari  adat  kebiasaan,  kebudayaan,  dan agama. Kedua, Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yaitu
Soekarno  dan  Hatta  yang  menjadi pembentuk  negara  ( causa  formalis ) dan  asal  mula  tujuan  ( cause  finalis ) dari  Pancasila  sebagai  calon  dasar filsafat Negara. Ketiga, berkat penyusunan  Undang-Undang  Dasar 1945 oleh anggota BPUPKI menjadikan  antara  hubungan  formal dan tujuan asal mula Pancasila sebagai calon  dasar  negara. Keempat,  Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai asal mula karya ( causa effisien ),  yang  menjadikan  Pancasila sebagai dasar negara setelah kemerdekaan.
Dasar  ontologis mono-pluralis inilah yang digunakan untuk menjustifikasi bahwa karakteristik
Pancasila merefleksikan dasar
Antropologis  (Kaelan,  2014:  77). Sedangkan  penjelasan  dan  interpretasi lebih  lanjut oleh  Syamsuddin  (2015: 201) sebagai berikut:
“ The ontological foundations of
Pancasila  are  essentially  laid  on  the existence of
human-being, epistemology of Pancasila is constructed as  an  abstractions  and simplifications  of  the reality  that exists in  Indonesian  society  and  the heterogeneous  environment,  multi- cultural,  multiethnic  by  elaborating the  values  those  have  similarities  to
solve problems faced by the people of Indonesia,  and  from  the  aspect  of axiology, Pancasila cannot be separated from the  Indonesian  people as  its  background,  because  Pancasila is  not  given  value  but the  value created by the Indonesian people .”
Dengan  demikian,  secara  tegas bahwa acuan dasar ontologis Pancasila adalah eksistensi manusia, epistemologinya dikonstruksi berdasarkan  realitas  yang  ada  di masyarakat  multikultural,  dan  nilai tidak  terberi  begitu  saja  tetapi  nilai yang dibuat oleh masyarakat Indonesia itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  uraian  di  atas, posisi onto-epistemologi  Pancasila berpusat  pada  eksistensi  manusia. Sedangkan proyeksi artikel ini mengembangakan  kriteria  apa  yang dapat  digunakan  oleh  Pancasila  dalam merekognisi
dan mengafirmasi eksistensi  non-manusia  selain  Tuhan. Di  sila  pertama,  Tuhan  sebagai causa prima dalam model hierarkis piramidal Pancasila  yang  meliputi  dan  menjiwai sila-sila  berikutnya  yaitu  manusia, persatuan, rakyat, dan keadilan. Dengan demikian perlu adanya pendekatan alternatif untuk mengkritisi  aspek  antroposentrisme Pancasila dan  bagaimana merespons krisis Antroposen. Mylius (2018) menjelaskan bahwa  setidaknya  ada  tiga  bentuk Antroposentrisme yaitu secara deskriptif,  normatif,  dan  perseptual. Antroposentrisme berarti menempatkan manusia secara ontologis  lebih  baik  dari  pada  alam, hanya  manusia  yang  memiliki  nilai, hak legal, dan  hanyalah  manusia yang dapat mendominasi dan mengeksploitasi alam karena kepemilikannya.  Perihal  nilai,  tidak ada  yang  bernilai  tanpa dinilai  oleh manusia  itu  sendiri.  Artinya,  dapat narasi  Antroposentrisme  memusatkan
baik  nilai,  bahasa,  dan  rasionalitas pada manusia.
Gambar 1. Diagram Hierarkis Piramidal Pancasila (Sumber: Bakry, 2010: 95)
Meminjam istilah Mylius (2018) sebelumnya, maka diperlukan pendekatan yang lebih normatif secara aktif bahkan perseptual dalam merespon  posisi  manusia  di  dunia yang  sepenuhnya  berbeda  daripada semangat modernisme. Wu (2020: 13) mengkritik bahwa akar dari permasalahan Antroposentrisme adalah semangat modernisme
Cartesian yang dilanjutkan oleh warisan  Kantian.  Pada  konteks  ini, pemisahan dualisme manusia dan alam tidak hanya sekedar memberikan jarak tetapi  juga  membuka  lebar  hirarki ontologis—manusia di atas segalanya.
Demarkasi  tidak  hanya  terletak pada  manusia  dan  non-manusia  tetapi bahkan  sesama  manusia yang  terbagi dalam bentuk kelas-kelas sosial bahkan  sepanjang  sejarah  peradaban manusia  konflik  antar  sesama  tidak terhindarkan.  Istilah  genosida  menjadi wujud  dari  matinya  kemanusiaan.  Di kala Antroposen, ketika dunia memasuki fase perdamaian  dengan sesama, wujud  pembantaian terjadi secara  besar-besar  terhadap  ekosistem lingkungan  alam  yang  berdampak
tidak  hanya  terhadap  manusia  tetapi juga  dengan  spesies  non-manusia lainnya.  Istilah  ini  sering  disebut sebagai ekosida ( ecocide ).
Proyek de-antroposentrisme dalam  konteks  filsafat  konservasi  dan etika  lingkungan  hidup  dipahami sebagai pendekatan anti-
antroposentrisme  dengan  menawarkan konsep  biosentrisme,  ekosentrisme, dan deep-ecology .  Pada  posisi  ini, penulis tidak akan menarik terlalu jauh pada  perdebatan etika  lingkungan hidup tersebut. Alasannya  pendekatan etika  tersebut  belum  terlalu  relevan untuk pembahasan de-
antroposentrisme  pada  konteks  onto- epistemologi  Pancasila  dan  kaitannya dengan  respons  terhadap  kondisi lingkungan Antroposen terkini, meskipun, di  sisi  lain,  proyek-proyek filsafat konservasi menawarkan pendekatan  normatif  dan  etis  tentang perlindungan  terhadap  alam tetapi tidak  menjawab  terkait  persoalan  di awal dari artikel ini.
Untuk menjawab rumusan permasalahan  artikel  ini,  maka  harus diketahui sejauh mana status ontologis Pancasila  di  kala  Antroposen. Jika
Pancasila dipahami sebagai pandangan hidup dan representasi manusia Indonesia dengan beragam latar belakang  historis,  sosiologis,  dan kulturalnya,  maka  secara  implisit  sifat Antroposentrisme yang dipercaya oleh Pancasila  hanya  sebatas  pada  tataran konseptualisasi  dan  abstraksi  terkait sistem filsafat dan pandangan manusia Indonesia.  Meskipun  ada  pertanyaan kemudian,  bahwa  manusia  Indonesia manakan yang tepat untuk mendefinisikan Pancasila  secara  utuh?
Jawabannya  ada  dua:  satu,  ketika pertama  kali  secara  historis  Pancasila dirumuskan  oleh  pendiri  bangsa. Kedua, generasi penerus yang menghayati  Pancasila  sebagai  bagian
dari  stuktur  sosial  yang  terberi  begitu saja.
Bahaya  dari  pemahaman  sempit tentang  Pancasila  sebagai  representasi utuh  dari angkatan manusia  Indonesia tertentu dapat  memunculkan  semacam ageisme atau diskriminasi berdasarkan usia.  Angkatan  manusia  Indonesia  di era  Orde  Lama  akan  meromantisasi perjuangan dekolonialisasi dan kemerdekaan, angkatan  era Orde  Baru pasti mengangung-agungkan
pembangungan  nasional,  sedangkan angkatan  reformasi  akan  mengkritisi golongan  tua  dan  apatis  secara  politis terhadap  budaya  Kolusi,  Korupsi,  dan Nepotisme. Begitu juga dengan manusia  Indonesia  yang  lahir  di  kala Antroposen, akan secara pasti menyalahkan  generasi  tua  yang  gagal untuk  menjaga  lingkungan  alam  dan sosial untuk mereka. Apakah kemudian  katakanlah  saya  (generasi pasca-reformasi) dapat menggugat generasi sebelumnya? Persoalan inilah masuk ke dalam simplifikasi- romantisasi suatu historistas tertentu di mana  hanya  menganggungkan  atau saling  menyalahkan  tanpa  mencari titik temu jawaban.
Menggeser realitas dunia- kehidupan Indonesia di kala Antroposen,  maka  asumsi  filosofis
Pancasila  di  kala  Antroposen  dapat berubah secara ontologis dan epistemik.  Sejarah kelahiran  Pancasila berasal dari persatuan berbagai elemen keberagaman  masyarakat  di  Indonesia sebagai  negara  kepulauan.  Aspek geopolitik hanya terbatas pada kondisi riil wilayah dan  hukum defacto maupun dejure Indonesia.  Sedangkan, pada  kasus  krisis  lingkungan  di struktur  geologis  Antroposen,  tidak hanya  bangsa  Indonesia  saja  yang merasakan  adanya  perubahan  iklim tetapi melampaui pandangan geopolitik  suatu  negara  dan  bergeser menjadi  permasalahan antar  negara
atau internasional bahkan menjadi naik status  persoalan  keplanetan  ( planetary crisis ). Krisis keplanetan tidak memandang bangsa dan negara tertentu.  Satu  bumi  itu  adalah  realitas yang  terwujud  di hadapan  masyarakat dunia.
Melihat persoalan keplanetan ini, tanggung  jawab  masyarakat  Indonesia semakin  kompleks.  Artinya,  manusia Indonesia tidak hanya sekedar
melindungi segenap bangsanya,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,  serta  keadilan  sosial—seperti yang  termuat  dalam  pembukaan  UUD 1945—maka  tugas  manusia  Indonesia ditambah  dengan tanggung  jawab untuk  menciptakan sistem  ekologis sosial dan alam yang layak untuk masa depan masyarakatnya di kala Antroposen.
Pilihannya  adalah  hanya  tinggal diam,  meromantisasi  masa  lalu,  dan pasrah  menunggu  kepunahan  terjadi atau  bergerak  untuk  beradaptasi  dan mengafirmasi kondisi riil yang sebenarnya.  Secara  nyata,  kerusakan ekologis  telah  terjadi  dan  degradasi kualitas  lingkungan  hidup  semakin buruk.  Acaman  kehilangan  sakralitas bumi  pertiwi  dan  kelimpahan  sumber daya  alam  Indonesia  semakin  nyata jika tidak ada tindakan nyata. Pada aspek keluasan geografisnya, maka Antroposen sebagai  sebuah  skala  waktu  geologis yang  sedang  berlangsung  mencakup seluruh  aspek  area  dan  spesies  secara global  tanpa  membeda-bedakan  jenis dan  status  sosialnya.  Antroposen menjadi  keniscayaan  sebab  akumulasi aktivitas  antropogenik  secara  historis dari  waktu  ke  waktu  dan  puncak tertingginya pada  titik The  Great Acceleration . Antroposentrisme Pancasila akan bergeser  tidak  secara
utuh, segalanya tidak  lagi berpusat pada  nilai-nilai  kemanusiaan.  Nilai tentang  non-manusia  dapat  terlihat lebih  nyata  jika  ancaman  kerusakan lingkungan  itu  lebih  nyata  ada  di hadapan  kita  sebagai  subjek. Seperti pada  kasus  pandemi  global  Covid-19, eksistensi  virus  semakin  nyata  dan memungkinkan  subjek  merekognisi entitasnya, meskipun tak kasat mata.
Antroposen  dapat  menjadikan ‘manusia atau antropos ’  sebagai subjek  sekaligus  objek (Mahaswa & Widhianto, 2020). Artinya, de- antroposentrisme ‘lemah’ dapat terjadi.  Alasan  penggolongan  de- antroposentrisme  lemah  merupakan strategi  filosofis  yang  digunakan hanya  untuk  menunda  subjek  atau manusia  dalam  kriteria  pemahaman keutuhan sila Pancasila. Setelah melakukan  penundaan,  akan  terlihat aspek-aspek non-manusia, seperti virus, kerusakan lingkungan,
kepunahan  massal, dan  hilangnya tempat tinggal untuk manusia Indonesia karena adanya bencana alam maupun  bencana  sosial  sehingga menjadikan  suatu  tempat tidak  layak huni ( unhabitable ).
Upaya de-antroposentrisme Pancasila ini digunakan untuk mengkritisi  kembali  representasi  dan seperti apakah masyarakat
kontemporer  Indonesia  hari  ini?  Jika secara  inheren  sifat  abstrak-umum- universal  Notonagoro  (1975)  dalam menginterpretasikan  Pancasila  yang mengambil  nilai-nilai  perwujudannya dari, oleh, dan untuk manusia
Indonesia  maka  dapat  disimpulkan persoalan
masyarakat Indonesia kontemporer selain krisis kemanusiaan (antroposentrisme) juga memiliki krisis  lingkungan  di  kala  Antroposen, yang  bahkan  belum  ada perumusan filosofis  dan persiapan strategis untuk menghadapinya.
2. Afirmasi Krisis Lingkungan
Menurut Timothy Morton (2013),  salah  satu  bentuk  dari  kondisi Antroposen  adalah  perubahan  iklim sebagai hyper-object . Istilah ini disematkan  untuk  memahami  objek- objek relasional yang secara keseluruhan menghimpun dan membentuk
‘hiper-objek’ yang melampui objek yang dipahami manusia secara umum. Seperti halnya, krisis  lingkungan  dan  atau  pemanasan global yang dialami dan dirasakan kita selama  ini  tidak  sepenuhnya  (secara sempurna)  merujuk  pada  objek-nya- Antroposen.  Antroposentrisme  dapat gugur  karena  perubahan  iklim  tidak dapat  dilihat,  didengarkan,  disentuh, dirasakan, dan dicerap melalui perspektif manusia secara penuh.
Jika  suatu  krisis  lingkungan dapat menjadi hiperobjek secara bertahap  dapat  tampak  dan  hilang begitu  saja dalam  berbagai  bentuk ruang perspesi, pengamatan, dan sudut pandang multidimensi tertentu.
Kemajemukan  budaya  dan  wilayah geografis masyarakat Indonesia memungkinkan  bagaimana  pandangan terhadap  krisis  ekologis terbentuk. Kesadaran akan adanya dampak langsung  dari  kontak  masif  dan determnistik  dari  suatu  ancaman  yang tidak  pernah  terpikirkan  sebelumnya dapat  mengakhiri  konsep  normatif antroposentrisme tertentu tentang cakrawala dunia.  Dengan  demikian, prosesi delegasi gagasan de- antroposentrisme selain menunda term manusia  tetapi  juga  perlu  adanya afirmasi  terhadap  kondisi  lingkungan yang riil.
Proses rekognisi dan afirmasi ini dibutuhkan untuk mengukuhkan kembali  nilai-nilai  luhur  Pancasila yang mampu menyesuaikan perubahan zaman.  Jika  nilai  Pancasila  tidak terberi  begitu  saja  tetapi  nilai  yang dihasilkan oleh karena manusia
Indonesia maka sejauh mana penilaian manusia (secara antroposentris) melihat kerusakan lingkungannya sendiri hari ini. Tantangan terberat dari proses  afirmasi  ini  adalah  bagaimana menampakkan non-manusia
sebagaimana adanya. Seringkali, pendekatan yang terkesan terburu-buru atau secara naif memaksakan idealisasi dunianya (modernist atau
romantisisme)  untuk  menyelesaikan suatu  persoalan  kelingkungan. Dunia modern  menganggap  segala  solusi yang  berdasar  dari  supermasi  manusia dan keunggulan sains maupun teknologi  mampu  menjawab  segala persoalan kelingkungan, padahal sangat mungkin bahwa cara pendekatan  lokalitas  lingkungan  itu sudah cukup untuk menjawab persoalan yang ada tanpa perlu banyak pendekatan  teknokratis  yang  sifatnya memaksa ( resilience coercive ).
Melalui afirmasi krisis lingkungan hidup saat ini, maka proses de-Antroposentrisme  Pancasila  dapat menghasilkan multi-kesadaran ekologis baru. Ketika semboyan Bhinneka  Tunggal  Ika menyatukan keberagaman manusia Indonesia,
maka afirmasi kondisi terkini kerusakan lingkungan nasional bukanlah  sebuah  aib  bangsa  tetapi sebuah  kritik  terhadap  diri  sendiri sebagai  sebuah  kesatuan  bangsa. Dengan demikian, perlunya revitalisasi dan  pengamalan  Pancasila  di  bidang lingkungan hidup bukan hanya sekedar untuk  kepentingan  manusia  tetapi untuk  menjaga  apa  yang  disebut sebagai ‘bumi pertiwi’—seluruh elemen  baik  alam,  sumber  daya manusia, dan nilai-nilai luhur.
3. Pendidikan

## Lingkungan Pancasila
Krisis  Antroposen  membawa konsekuensi  perubahan  iklim  global yang  semakin  komplek.  Doherty  dan
Clayton  (2011)  menegaskan  bahwa dampak  perubahan  iklim  global  dapat mempengaruhi  psikologis  seseorang maupun  kelompok.  Perubahan  iklim global  berkontribusi  pada  perubahan cuaca  lokalitas  tertentu  sehingga menjadi  faktor  pendorong  bagaimana informasi  dan  persepsi  pengalaman tentang risiko dan kerentanan diterima oleh  manusia (Doherty  &  Clayton,
2011:  266). Setidaknya  terdapat  tiga bentuk  dampak  psikologis  baik  secara langsung  (dampak  traumatis  akan peristiwa cuaca ekstrem dan
lingkungan  yang  berubah),  dampak secara tidak langsung (ancaman terhadap well-being atau kesejahteraan emosional  berdasarkan  pengamatan atas  dampak  yang  terjadi  sehingga menimbulkan  rasa  kekhawatiran  atau ketidakpastian terhadap risiko  di  masa depan),  dan  terakhir  dampak  pada level psiko-sosial yang memungkinkan adanya konflik horizontal antar
komunitas terkait ketidakpastian perubahan iklim.
Tantangan perubahan iklim menuntut  urgensi  peningkatan  literasi ekologi  dan  tanggung  jawab  sosial terhadap berbagai kemungkinan adaptasi  psikologis  dan  sosial. Dalam rangka  menjamin  kebutuhan  tersebut maka  diperlukan  sebuah  perluasan pendidikan Pancasila yang tidak hanya berfokus  pada  kesejahteraan  manusia tetapi  juga  pendidikan  lingkungan guna mengafirmasi situasi yang nyata.
Menurut Suppelli (2015: 20) pendidikan melalui rasa dapat menjadi penggerakan alternatif untuk memangkas  sebagian  besar  sifat-sifat apatisme masyarakat terhadap persoalan yang ada. Artinya pendidikan lingkungan Pancasila dapat berupaya  untuk  mendidik  rasa  dan nalar dalam kaitannya moralitas kelingkungan untuk membentuk emosi yang  terdidik.  Hasrat  yang  terdidik perlu  diarahkan  melalui  pendidikan
kritis yang berani mengkritisi  masalah yang  telah  terjadi  untuk  membentuk suatu semangat emansipatoris.
4. Gerakan Perubahan Transformatif Sosial dan Lingkungan
Pada aspek praksis, suatu gerakan  kolektif  diperlukan  untuk mengantisipasi  krisis  lingkungan  di masa  depan.  Perubahan  transformatif tidak  akan  terjadi  apabila  setiap elemen sosial masyarakat tidak menyamakan  visi  dan  misi  untuk melahirkan  kecerdasan  kolektif  yang lebih peka terhadap persoalan kelingkungan. Setelah melalui pendekatan de-antroposentrisme
Pancasila dengan menunda atau menghilangkan  aspek  manusia  di setiap  sila  maka  ditemukan  ketiadaan manusia dan mewujudnya alam. Meskipun, bentuk de-antroposentrisme membiarkan alam sebagaimana dirinya sendiri yang menjadikan posisi ketergantungan manusia terhadap alam semakin  terlihat.  Tindakan  etis  seperti melakukan konservasi alam dan mengubah  arsitektur  peradaban  yang lebih  ramah  lingkungan  (secara  kritis) membuktikan semakin  menguatnya kecemasan  ekistensial manusia di  fase krisis  Antroposen.  Bentuk  kecemasan ini merupakan manifestasi dari semakin terbatas dan langkanya sumber-sumber  alam  untuk  kebutuhan dasar  hidup  hajat  orang  banyak, sedangkan  kapitalisasi  dan  ekspoitasi alam secara masif masih terus berlanjut.
Jika  kita  semua  benar-benar berkomitmen  dengan  Pancasila,  maka sudah  selayaknya  nilai-nilai  luhur Pancasila  digunakan  dalam  rangka suatu  gerakan  transformatif  sosial  dan lingkungan Indonesia. Indonesia sebagai  negara  kepulauan  menjadikan ide  gagasan  lokalitas  atau  kearifan lokal setiap daerahnya sudah
selayaknya perlu diperhatikan
kembali.  Bentuk  desentralisasi  dapat memungkinkan  gerakan  dari  akar rumput,  gerakan  dari  bawah  dan  tidak tergantung dari atas, atau secara detail memberikan  keterbukaan  pandangan tentang  politik  lingkungan  hidup  desa atau adat.
Manusia  Indonesia  saat  ini  tidak hanya bisa bergantung pada
romantisme  masa  lalu  atau sekedar mengharapkan ‘lahirnya generasi unggul  2045’ di  masa  depan. Perlu adanya pengejawantahan dan
implementasi setiap sila-sila Pancasila. Sila  pertama  yang  meminta  kesadaran kosmos  terhadap  pentingnya  menjaga alam  semesta.  Sila  kedua  yang melibatkan manusia dengan  kesadaran eksistensialnya menyadari bahwa posisi  manusia  bukan  segalanya.  Sila ketiga mengingatkan bahwa
pentingnya  persatuan  gerakan-gerakan kolektif  lingkungan.  Sila  keempat mengkritisi kembali bagaimana politik lingkungan  hidup  yang  tidak  bersifat antroposentrisme  kuat  tetapi  berani mengkritisi  kebijakan  yang  lebih  pro terhadap yang-lain, entitas yang termajinalkan—multi spesies. Sila kelima,  mengkritisi  kembali  bahwa keadilan  sosial  masih  perlu  untuk diperjuangkan  sembari  membangun keadilan  lingkungan  serta  distribusi berkeadilan  terhadap  kesejahteraan bumi pertiwi. Urgensi gerakan kolektif ini  juga menguji  kembali sejauh mana manusia Indonesia yang menggunakan Pancasila sebagai pandangan hidupnya the  way  of  life dapat  menjawab persoalan  krisis  lingkungan  bangsa dan negaranya.

## C. Simpulan
Kajian pendekatan konseptual filosofis mengenai de-Antroposentrisme  Pancasila dapat  dikatakan  belum  secara  sempurna tercapai.  Masih  perlu  adanya  pendekatan dan  penyelidikan  eksperimentasi  filosofis
( experimental philosophy ) lebih lanjut untuk menguji  beberapa  argumen-argumen  awal dari  artikel  ini.  Akan tetapi,  sebagai  sebuah riset awal filsafat, de-antroposentrisme dapat menjadi  alternatif  interpretasi  Pancasila dalam mengkritisi kembali posisi dan fungsi manusia  di  setiap  silanya  terutama  terkait atas respons persoalan lingkungan, rekognisi dan  afirmasi  atas  entitas  non-manusia, pentingnya  pendidikan  kritis-ekologis,  dan gerakan  kolektif  untuk  mencegah  krisis lingkungan  sosial  dan  alam  sehingga menguji kembali Pancasila sebagai pandangan  hidup  masyarakat  Indonesia kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakry, N. M. (2010). Pendidikan Pancasila . Pustaka Pelajar.
Crutzen,  P.  J.  (2006).  The  “anthropocene.”
In K.  T. Ehlers E. (Ed.), Earth  system science  in  the  anthropocene (pp.  13– 18). Springer.
Doherty,  T.  J.,  &  Clayton,  S.  (2011).  The psychological impacts of global climate change. American
Psychologist , 66 (4), 265.
Indrastuti,  L.,  &  Prasetyo,  B.  (2020). Environmental  Protection  in  Pancasila Perspective. ANP  Journal  of  Social Science and Humanities , 1 (1), 7–10.
Iskandar, P. (2016). The Pancasila Delusion.
Journal  of  Contemporary  Asia , 46 (4), 723–735.
https://doi.org/10.1080/00472336.201
6.1195430
Kaelan. (2013). Negara kebangsaan Pancasila:  historis,  kultural,  filosofis, yuridis, dan aktualisasinya . Yogyakarta: Paradigma.
Kaelan. (2014). The Philosophy of Pancasila .  Yogyakarta:  Paradigma Press.
Mahaswa,  R.  K.,  &  Widhianto,  A.  (2020).
Questioning  the  ‘Anthropos’  in  the Anthropocene:  Is  the  Anthropocene
Anthropocentric? SHS Web of
Conferences , 76 , 1040. EDP Sciences.
Mahaswa, R. K., Widhianto, A., & Hasanah,
N. (2021). Eco-agriculture and Farming  in  the  Anthropocene  Epoch: A  Philosophical  Review. E3S  Web  of Conferences , 226 , 35. EDP Sciences.
Mastono.  (2017).  Pancasila  dan  Alam:
Kembali  Ke  Pidato  1  Juni.  Retrieved April  18, 2021,  from  Indoprogress website:
https://indoprogress.com/2017/06/panc asila-dan-alam-kembali-ke-pidato-1- juni/
McNeill,  J.  R.,  &  Engelke,  P.  (2016). The great  acceleration:  An  environmental history  of  the  Anthropocene  since 1945 . Harvard University Press.
Morton, T. (2013). Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World . U of Minnesota Press.
Mulyono,  M.  (2016).  Pancasila  Sebagai Orthodoksi  Dan  Orthopraksis  Dalam Kehidupan  Berbangsa  Dan  Bernegara. Humanika ,
23 (2), 40. https://doi.org/10.14710/humanika.v23
i2.13644
Mylius, B. (2018). Three types of anthropocentrism.
Environmental Philosophy .
https://doi.org/https://doi.org/10.5840/ envirophil20184564
Notonagoro.  (1975). Pancasila  secara ilmiah populer . Jakarta: Bumi Aksara.
Nugroho,  I.  (2010). Nilai-Nilai  Pancasila Sebagai  Falsafah  Pandangan  Hidup
Bangsa  Untuk  Peningkatan  Kualitas
Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Lingkungan Hidup.
Jurnal Konstitusi , 3 (2), 115819.
Raja, M. U. A. (2017a). Pancasila dan Alam. Retrieved  April  18,  2021,  from
Indoprogress website: https://indoprogress.com/2017/06/panc asila-dan-alam/ Raja,  M.  U.  A.  (2017b).  Pancasila  di  Era Antroposen.  Retrieved  from  Pancasila Fakultas Filsafat website: https://pancasila.filsafat.ugm.ac.id/201
7/10/02/pancasila-di-era-antroposen/
Ramdhan,  M.  I.  (2009).  Tanggung  jawab sosial dan lingkungan dalam perspektif filsafat  pancasila. Jurnal  Legilasi Indonesia , 6 (1), 183–192.
Rianto,  A.  (2006).  Pengamalan/Aplikasi
Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yustisia ,  (69),  1–6.  Retrieved  from https://core.ac.uk/download/pdf/12345 711.pdf
Steffen,  W.,  Broadgate,  W.,  Deutsch,  L., Gaffney,  O.,  &  Ludwig,  C.  (2015). The  trajectory  of  the  Anthropocene: the great acceleration. The Anthropocene Review , 2 (1), 81–98.
Steffen, W., Crutzen, P. J., & McNeill, J. R.
(2007). The Anthropocene: are humans  now  overwhelming  the  great forces of nature. AMBIO: A Journal of the  Human  Environment , 36 (8),  614– 621.
Supelli,  K.  (2015).  Martha  Nussbaum:
Merawat  Imajinasi  dan  Pendidikan Keadilan. Majalah Basis , 15–21.
Syamsuddin,  M.  M.  (2015).  Indonesian philosophy: Its meaning and relevance in  the  context  of  Asian  countries development. International  Journal  of The  Asian  Philosophy  Association ,
8 (2), 202–213.
Wibowo,  G.  D.  H.  (2019).  Inconsistency  of Pancasila  Cita  (Law)  for  Natural Resources  Management. International Journal  of  Religious  and  Cultural Studies , 1 (2), 83–89.
Wu,  T.  (2020).  A  Dream  of  a  Stone:  The
Ethics  of  De-anthropocentrism. Open Philosophy , 3 (1), 413–428. https://doi.org/10.1515/opphil-2020- 0104 Zalasiewicz, J., Waters, C. N., Williams, M.,
&  Summerhayes,  C.  P.  (2019). The
Anthropocene  as  a  geological  time unit: A guide to the scientific evidence and current debate . Cambridge University Press.