Analisis Kualitas Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Sulawesi Selatan
1 Dandi Darmadi, 2 Rasyid Thaha
1 Prog. Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, Indonesia
2 Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, Indonesia Email : dandidarmadi138@gmail.com Received: 20 Juni 2019; Revised: 28 Juni 2019; Accepted: 29 Juni 2019

## Abstract
This study aims to analyze the quality of the examination of State Financial Management conducted by the  Financial  Examination  Agency  (BPK)  of  the  Republic  of  Indonesia  representative  of  South Sulawesi. Analyze how the criteria in giving opinion on regional finance so that the Opinion is in line with the findings of irregularities, besides how the results of the BPK's examination or findings can be used as a basis for law enforcement against the examinee if found to be a violation which is great for some  parties. The  method  used  in  this  research  is  descriptive  type..  Qualitatively  analyzed  based  on reports  and  records  in  the  field.  With  data  collection  techniques  including  primary  data,  namely observation  and  interviews  and  secondary  data,  namely  library  research  and  documentation.  The results  of  the  study  show  that  the  audit  process  carried  out  by  the  BPK,  namely,  Planning, Implementation and Reporting of Examination, has a process that gives the entity a great opportunity to  achieve  WTP,  namely  the  value  of  materiality  which  is  quite  tolerant  and  the  number  of  meeting opportunities provided by the examiner and entity so that opportunity to commit fraud by negotiating so that the auditor does not contain findings. The advantage gained by the  entity from the results of BPK's examination is getting trust from the community, obtaining Regional Incentive Funds and as a high selling point in political contestation.

## Keywords: Regional finance; Government; BPK

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  kualitas dari pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara yang  dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Republik  Indonesia  perwakilan  Sulawesi Selatan. Menganalisa bagaimana kriteria dalam memberikan opini terhadap keuangan daerah sehingga Opini selaras dengan temuan penyimpangan yang diungkap oleh BPK, selain itu juga bagaimana hasil pemeriksaan  atau  temuan  BPK  dapat  dijadikan  dasar  penegakan  hukum  terhadap  terperiksa  jika ditemukan  ada  pelanggaran  serta  dengan  diperolehnya  opini  terbaik  dari  BPK  akan  menjadi keuntungan yang besar bagi beberapa pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  tipe deskriptif.  Dianalisa  secara  kualitatif  berdasarkan  laporan  dan  catatan  yang  ada  di  lapangan.  Dengan teknik  pengumpulan  data  meliputi  data  primer  yaitu  observasi  dan  wawancara  serta  data  sekunder yaitu studi  kepustakaan  dan  dokumentasi. Dari Hasil  penelitian  menujukkan bahwa rangkaian proses pemeriksaan  yang  dilakukan  BPK  yaitu,  Perencaanaan,  Pelaksanaan  dan  Pelaporan  Pemeriksaan terdapat  proses  yang  memberi  peluang  besar  entitas  meraih  WTP  yaitu  pada  penetapan  nilai materialitas  yang  cukup  tinggi  toleransinya  serta  banyaknya  kesempatan  pertemuan  yang  diberikan oleh  prosedur  antara  pemeriksa  dan  entitas  sehingga  peluang  untuk  melakukan  kecurangan  dengan menegosiasikan agar auditor tidak memuat temuan. Keuntungan yang diperoleh oleh entitas dari hasil pemeriksaan BPK adalah  mendapat kepercayaan  dari masyarakat, memperoleh Dana Insentif Daerah dan sebagai nilai jual yang tinggi dalam kontestasi politik.
Kata kunci: Keuangan Daerah; Pemerintahan; BPK
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.1.75-88.2019

## PENDAHULUAN
Komponen  yang  sangat  penting dalam  jalannya  roda  pemerintahan  adalah adanya  system  keuangan  yang  dikelolah secara tertib sehingga menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan. Olehnya  itu  keuangan  negara  sangat diharapkan  untuk  dapat  dikelola  secara tertib  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Laporan  keuangan  negara  sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat agar  dapat  dipercaya  maka  diperlukan kualitas  pemeriksaan  laporan  keuangan yang  baik  oleh  Lembaga  auditor  yang independent sebagai elemen penting dalam menemukan  berbagai  pelanggaran  entitas yang diperiksa dalam mengelola keuangannya.  Kualitas  hasil  pemeriksaan merupakan  kualitas  kerja  auditor  yang ditunjuk dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan  Negara  pasal  2  ayat  (2) Melaksanakan pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara,  dan  hasil  dari  pemeriksaan tersebut  BPK  memberikan  opini  terhadap pegelolaan keuangan daerah tersebut.
Kualitas tentang audit yang dilakukan  oleh  BPK  terhadap  Laporan keuangan  banyak  dipertanyakan,  seperti kasus  pada  Serikat  Pekerja  Satuan  Kerja Khusus  Pelaksana  Kegiatan  Usaha  Hulu Minyak  dan  Gas  Bumi  (SP  SKK  Migas) mempertanyakan  kualitas  temuan  dan standar yang digunakan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu disampaikan menyusul dikeluarkannya laporan audit BPK
terhadap  SKK  Migas  tahun  2015  dengan
hasil  tidak  wajar.  Yang  diduga  terjadi inkonsistensi  terhadap  hasil  akhir  audit BPK.  Pasalnya,  materi  yang  menjadi temuan  sama  dengan  temuan  tahun-tahun sebelumnya,  di  mana  hasil  audit  BPK menyatakan  Wajar  Tanpa  Pengecualian, ditambah  lagi  temuan-temuan  tersebut sudah  ditindaklanjuti,  diberi  jawaban  dan klarifikasi .
Selain  hal  tersebut  diatas  yang menyangkut  kualitas  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  BPK  juga  ada  pada persoalan  antara  pemberian  opini  dengan temuan  penyalahgunaan  anggaran,  seperti pada  kasus  Kementrian  Pemuda  dan Olahraga  (Kemenpora)  tahun  2011  yang mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), opini  ini  merupakan opini  terbaik  setelah  WTP.  Untuk  opini WDP  pada  kemenpora  ini  dinilai  bebas dari salah saji  laporan keuangan  meskipun ada  ketidakwajaran  dalam  item  tertentu, namun  tidak  memengaruhi  kawajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
Belakangan diketahui terjadi penyelewengan  anggaran  yang  cukup signifikan  di  Kemenpora  pada  tahun  buku 2010 – 2011. Hasil penyidikan KPK tahun 2013  menyimpulkan  telah  terjadi  kerugian negara sebesar Rp 471 miliar dalam proyek pembangunan  sarana  olahraga  terpadu  di Hambalang  Bogor  yang  dilaksanakan Kemenpora dalam kurun 2010 – 2011 .
Provinsi  Sulawesi  Selatanpun  terjadi hal  yang  sama,  pada  tahun  2017  meraih predikat  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP),  namun  dalam  Ikhtisar  Hasil Pemeriksaan  BPK  penulis  menemukan banyak  materi  temuan  BPK  terhadap pengelolaan  keuangan  Provinsi  Sulawesi selatan ini, beberapa diantaranya adalah :
1. Sisa  dana  Program  Gratis  SPP  di rekening  virtual  dan  rekening penampungan senilai Rp9,34 miliar belum dikembalikan ke kas daerah.
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
2. Kelebihan  penyaluran  dana  BOS SMK dan SMA dan sisa dana BOS pada  rekening  penampungan  dana BOS  senilai  Rp5,86  miliar  belum dikembalikan ke kas daerah.
3. Sisa dana penyelenggaraan Program  Pendidikan  Gratis  senilai
Rp6,53  miliar  tidak  segera  disetor ke kas daerah.
4. Pemprov  Sulawesi  Selatan  belum memiliki  pedoman  terkait  dengan penyelenggaraan bantuan keuangan pelayanan  kesehatan  gratis  dan pedoman kerja pengelolaan investasi  daerah  belum  ditetapkan berakibat ketidakjelasan pengelolaan  investasi  pemerintah daerah
Persoalan yang juga menjadi menarik bagi penulis adalah sinkronisasi hasil audit BPK  dengan  instansi  pengakan  hukum, terkait  dengan  hasil  audit  BPK  dimana banyak kasus ketika BPK melakukan audit investigasi pada sebuah entitas tertentu dan BPK  dari  hasil  investigasinya  menyatakan terdapat  pelanggaran  aturan  dan  ditemui kerugian  negara  didalam  pengerjaannya tapi  hasil  temuan  tersebut  terkadang diabaikan  oleh  penegak  hukum,  seperti yang diungkapkan oleh  Anggota BPK, Ali Masykur  Moesa  bahwa  70  %  hasil  audit temuan  BPK  diabaikan  oleh  aparat penegak  hokum  dan  hanya  sebagian  kecil yang  diproses  yaitu  sebanyak  30%. Beberapa kasus  yang  bisa  kita  lihat terkait dengan  masalah  yang  terjadi  diatas  seperti pada  kasus  temuan  BPK  terjadi  kerugian negara  Rp.  191,33  Miliar  pada  Pembelian Lahan  RS  Sumber  waras  namun  temuan hasil  investigasi  BPK  itu  diabaikan  oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) dengan  membuat  pernyataan  terbalik  dari temuan BPK bahwa tidak ada pelanggaran hokum dalam kasus Sumber Waras.
Dalam Kasus yang sebaliknya bahwa dalam  upaya  penegakan  hukum  sering
hasil  investigasi  BPK  yang  menyatakan tidak  terdapat  pelanggaran  aturan  serta kerugian negara pada kasus tertentu namun tidak  dijadikan  acuan  dalam  penuntutan oleh  Lembaga  penegak  hukum,  seperti pada  kasus  Korupsi  dana  Haji  Surya Darma Ali, dimana BPK menyatakan tidak menemukan  kerugian  keuangan  negara dalam  kasus  korupsi  dana  haji  2010-2013 dan  penyelewengan  dana  Operasional Menteri  (DOM),  namun  itu  tidak  dipakai oleh  pengadilan  dan  tetap  menjerat  yang bersangkutan.
Berdasarkan  uraian  yang  telah dijelaskan  sebelumnya  maka  ditetapkan rumusan masalah penelitian yaitu,
Bagaimana  proses  pemeriksaan  keuangan negara yang  dilakukan  oleh Badan Pemeriksa Keuang (BPK) untuk menghasilkan  hasil  pemeriksaan  yang berkualitas  dan  Apa  saja  yang  menjadi keuntungan  serta  kerugian  bagi  entitas terperiksa terhadap perolehan hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ?

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan yakni  deskriptif  kualitatif,  yaitu  suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh  gambaran  serta  memahami dan menjelaskan bagaimana cara kerja atau pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh sehingga menghasilkan pemeriksaan keuangan negara  yang  berkualitas.  Menurut  Bogdan dan  Taylor  dalam  Lexy  J  (1996), metodologi  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat diamati.
Data  yang  terkumpul  merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti
observasi,  wawancara,  studi  pustaka,  dan pengumpulan  data  sekunder  seperi  data pendukung yang diperoleh dari
arsip/dokumen  yang  sudah  ada  atau literatur  tulisan  yang  sangat  berkaitan dengan judul penelitian.
Data  yang  terkumpul  dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam  bentuk  data  kuantitatif  maupun kualitatif.  Proses  analisis  data  dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan
abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  UU  15  Tahun  2006 tentang  BPK  terdapat  3  jenis  pemeriksaan yang berbeda yaitu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan  dengan  Tujuan  tertentu, ketiga jenis pemeriksaan tersebut memiliki perbedaan pada tujuan dan hasilnya.
Tabel 1. Perbedaan jenis Pemeriksaan Jenis Pemeriksaan Tujuan Hasil Kinerja Menilai aspek ekonomi, efisiensi, atau efektivitas. Simpulan dan rekomendasi atas aspek kinerja yang dinilai. Keuangan Menilai kewajaran laporan keuangan Opini atas laporan keuangan. PDTT Memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa Tergantung jenis PDTT -Eksaminasi -Review -Agree  upon procedures
Sumber : Olahan Data Primer
Proses Pemeriksaan Keuangan oleh BPK
Proses  pemeriksaan  keuangan  ini terdapat  3  langkah  yaitu,  perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.  Langkah Perencanaan Pemeriksaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pemeriksaan dilakukan untuk mempersiapkan program pemeriksaan yang  akan  digunakan  sebagai  dasar  bagi pelaksanaan pemeriksaan sehingga pemeriksaan  dapat  berjalan  secara  efisien dan  efektif.  Berikut  Langkah-langkah dalam perencanaan Pemeriksaan
1. Pemahaman  Tujuan  Pemeriksaan dan Harapan Penugasan
Pemahaman  tujuan  pemeriksaan  dan
harapan penugasan dilakukan untuk mengetahui  hasil  akhir  dan  sasaran pemeriksaan  yang  diharapkan  pemberi tugas serta mengetahui kriteria pengukuran kinerja  penugasan.  Pemahaman  tersebut dilakukan  dengan  melakukan  komunikasi dengan  pemberi  tugas  oleh  pemeriksa dengan memperhatikan input-input sebagai berikut:
- Laporan  hasil  pemeriksaan  tahun sebelumnya;
- Laporan  hasil  pemantauan  tindak lanjut;
- Survei  pendahuluan  atas  entitas  atau objek yang baru pertama kali diperiksa;
- Database entitas;
- Hasil  komunikasi  dengan  pemeriksa sebelumnya Sedangkan Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan  yang  memadai  (reasonable assurance) apakah Laporan Keuangan telah disajikan  secara  wajar  dalam  semua  hal yang  material,  sesuai  dengan  prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau  basis  akuntansi  komprehensif  selain prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  di Indonesia dengan memperhatikan :
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas  sistem  pengendalian intern.
2. Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa
Pemeriksa  secara  kolektif  harus memiliki  kecakapan  profesional  yang memadai untuk melaksanakan
pemeriksaan, memenuhi persyaratan pendidikan  berkelanjutan,  dan  memenuhi persyaratan  kemampuan  atau  keahlian pemeriksa.  Selain  itu  dalam  semua  hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan,  organisasi  pemeriksa,  dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan  penampilan  dari  gangguan  pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat
mempengaruhi  independensi.  Selain  itu, pemeriksa yang melaksanakan
pemeriksaan  keuangan  harus  memenuhi kualifikasi tambahan, yaitu memiliki keahlian di bidang akuntansi dan pemeriksaan,  memahami  prinsip  akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas  yang  diperiksa,  dan  sebaiknya memiliki sertifikasi keahlian.
Dalam  menyoal  tentang  kualitas pemeriksaan  maka  sangat  erat  kaitannya dengan  Independensi  dan  kompetensi Auditor,  mengutip  Arum  Ardianingsih (2018). Beliau menulis bahwa Kompetensi Auditor  adalah  tentang  kemampuannya dalam  menemukan  pelanggaran  terhadap entitas  terperiksa,  sedangkan  Independensi adalah  tentang  kemauan  auditor  untuk mengungkapkan  apa  yang  ditemukan. Berikut  demografi  auditor  pada  lingkup BPK Sulawesi Selatan.
Tabel 2 Kondisi Auditor BPK Sulsel Demografi Jumlah Orang Persentase (%) Jenis Kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan 27 19 58,69 41,30 Usia 1. 25-30 Th 2. 31-35 Th 3. 36-40 Th 4. > 40 Th 23 11 5 7 50,00 23,91 10,89 15,21 Pendidikan 1. S1 2. S2 30 16 65,21 34,78 Lama Bekerja 1. 0-5 Th 2. 6-10 Th 3. 11-15 Th 4. > 15 Th 23 13 8 2 50,00 28,26 17,39 4,34
Sumber : Olahan Data Primer

## Independensi
Jika  melihat  independensi  auditor pada BPK Sulawesi selatan yang dianalisis berdasarkan  konsep  Lanvin  (1976)  dalam Supriyono  (1988)  independensi  auditor dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  sebagai berikut:
1. Ikatan  keuangan  dan  usaha  dengan klien
2. Jasa-jasa lain selain jasa audit yang diberikan klien
3. Lamanya  hubungan kantor akuntan publik dengan klien Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahid Hasyim (2013) pada BPK  Sulawesi  Selatan  mengungkapkan bahwa independensi dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.
a).  Ikatan  kepentingan  keuangan  dan hubungan usaha dengan klien
Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan  klien  di  antaranya  selama  periode kerja yaitu auditor atau kantornya memiliki kepentingan  keuangan  langsung  atau  tidak langsung yang material di dalam perusahaan  yang  menjadi  kliennya.  Untuk
poin  ini  tidak  ditemukan  dalam  kaitannya dengan  auditor  BPK  sebagai  orang  yang melaksanakan pemeriksaan dengan memperoleh  gaji  dari  negara,  berbeda dengan kantor akuntan swasta yang dimana dibayar  oleh  pembeli  jasanya  dalam melakukan audit sebuah perusahaan.
Sehingga sangat memengaruhi independensi  auditor.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Ika  dan  Wibowo  (2011), Yanthi,  dkk  (2012),  dan  Dahlan,  dkk (2012)  menemukan  adanya  pengaruh negatif antara ikatan kepentingan keuangan terhadap independensi auditor.
b). Jasa-Jasa Lain selain jasa audit yang diberikan klien
Pelayanan jasa selain jasa audit akan menciptakan hubungan kerja antara auditor dan  klien  yang  terlalu  dekat  dan  akun tunduk  pada  tekanan  klien.  Ika  dan Wibowo  (2011)  serta  Dahlan,  dkk  (2012) menyimpulkan  bahwa  pemberian  jasa selain  jasa  audit  memberikan  pengaruh negitif terhadap independensi auditor.
BPK sebagai Lembaga negara yang independent tidak memiliki tugas lain yang diamanatkan  oleh  UU  selain  melakukan pemeriksaan.
c).  Lamanya  hubungan  kantor  akuntan publik dengan klien
Lamanya  hubungan  audit  dianggap dapat membuat auditor tidak melaksanakan tugasnya sesuai etika profesi yang berlaku. Ketika  hubungan  antara  auditor  dengan klien semakin panjang, maka ketergantungan  keuangan  auditor  terhadap klien  semakin  besar.  Semakin  tingginya ketergantungan auditor, maka
dikhawatirkan independensi auditor semakin  menurun  karena  auditor  akan tunduk pada tekanan klien.
Apabila  auditor  tunduk  dengan tekanan  klien  maka  konsekuensi  perilaku mereka  dalam  melaksanakan  tugasnya akan  tidak  dilandasi  tanggung  jawab.
Logika ini yang mendorong untuk melarang  auditor  memiliki  hubungan  yang panjang  dengan  klien.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Ika  dan  Wibowo  (2011), Ahmad,  dkk  (2012),  dan  Kasidi  (2007) menyatakan  bahwa  lamanya  hubungan audit (Tenure of audit) berpengaruh secara negatif  terhadap  independensi.  Hal  ini dimaksudkan karena semakin lama hubungan kerja auditor dengan klien, maka akan  memunculkan  suatu  fenomena  saling membutuhkan,  sehingga  hal  ini  berbahaya bagi pengambilan keputusan audit.
Dalam sistem kepegawaian BPK dari hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis menemukan bahwa auditor BPK akan sulit menjalin  hubungan  lama  dnegan  klien karena mereka hanya diberikan kesempatan  memeriksa  satu  entitas  satu periode  pemeriksaan  saja,  seperti  di
Sulawesi  selatan,  auditor  di rolling untuk melakukan  pemeriksaan  pada  tiap-tiap kabupaten/kota,  setelah  auditor  tersebut menyelasaikan  seluruh  kabupaten/kota, maka dipindahkan ke perwakilan lain lagi.

## Kompetensi
Salah satu faktor personal dalam diri seorang  auditor  adalah  keahlian  atau kompetensi  auditor.  Dalam  standar  audit disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh  seorang  atau  lebih  yang  memiliki keahlian  dan  pelatihan  teknis  yang  cukup sebagai  seorang  auditor.  Seorang  auditor yang  memiliki  keahlian  atau  kompetensi yang  memadai  akan  lebih  memahami  dan mengetahui  berbagai  masalah  secara  lebih mendalam  dan  lebih  mudah  mengikuti perkembangan  yang  semakin  kompleks dalam  lingkungan  audit  yang  terdapat dalam objek yang diauditnya.
Menurut Shanteau dalam Mayangsari (2003),  kompetensi  auditor  merupakan keahlian  audit  yang  dimiliki  oleh  seorang auditor  untuk  mencapai  tujuan  audit
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
dengan baik. Memiliki kemampuan berpikir  untuk  mengumpulkan,  mengolah serta  menganalisa  informasi.  Memiliki karakterisitik  kemampuan  berpikir  untuk beradaptasi  dengan  situasi  yang  baru  serta mengabaikan  atau  menyaring  informasi yang tidak relevan. Kompetensi melibatkan proses berkesinambungan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Perihal auditor BPK Sulawesi
Selatan  kompetensi  masih  diakui  menjadi permasalahan baik dari segi jumlah auditor yang masih kurang, serta tingkat pengalaman  kerja  yang  kurang,  sehingga dalam  proses  pemeriksaan  auditor  muda lebih  banyak  dilibatkan,  sekalipun  tetap akan diawasi oleh auditor senior. Diungkapkan  juga  bahwa  pemeriksaan yang  dilakukan  tidak  hanya  melibatkan akuntan,  tetapi  Auditor  dengan  latar belakang  IT  jika  entitas  memiliki  sistem yang terintegrasi dengan teknologi.
3. Pemahaman Atas Entitas Terperiksa
Pemahaman  atas  entitas  bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai proses kerja secara umum dan  risiko  terkait  dari  tiap  proses  kerja spesifik  entitas  yang  diperiksa,  dan  untuk mengidenfikasikan  dan  memahami  hal-hal penting  yang  harus  dipenuhi  oleh  entitas dalam mencapai tujuan.
Dalam tahapan ini penulis menganalisis  dapat  cacatnya  indpendensi auditor  dikarenakan  untuk  memperoleh gambaran  tentang  entitas  terperiksa  maka auditor  diberi  ruang  untuk  mendiskusikan hal tersebut dengan top manajemen entitas tersebut,  yang  seharusnya  pemeriksa  yang bebas dari segala pengaruh harus menjauhkan  diri  dari  segala  bentuk  upaya yang bias memancing pengaruh tersebut.
4. Pemantauan  Tindak  Lanjut  Hasil
Pemeriksaan Sebelumnya
Tujuan dari tahap ini adalah mengidentifikasi tindak lanjut saran/rekomendasi BPK, menilai
pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, apakah telah sesuai dengan rekomendasi  tersebut  atau  tidak  dan mengidentifikasi dampaknya pada pelaporan keuangan yang diperiksa.
Pelaksanaan  tindak  lanjut  mungkin  dapat pula  mengindikasikan  adanya  risiko  lain yang  masih  harus  diperhatikan  dalam pemeriksaan  tahun  berjalan.  Pemeriksa harus  menyadari  akan  kemungkinan  ini terhadap risiko pemeriksaan yang dilakukan.
Kekurangan  dan  perbaikan  yang diidentifikasikan  dalam  proses  tindak lanjut  harus  dilaporkan.  Pelaporan  tindak lanjut dapat berdiri sendiri atau dikompilasikan  dengan  hasil  pemeriksaan tahun berjalan (sebagai temuan pemeriksaan).  Dokumentasi  pemantauan tindak  lanjut  dimuat  dalam  Formulir Pemantauan  Tindak  Lanjut.  Rekomendasi signifikan  atas  hasil  pemeriksaan  tahun- tahun  sebelumnya  yang  tidak  atau  belum seluruhnya  ditindaklanjuti  harus  menjadi bahan  pertimbangan  atas  pemeriksaan tahun berjalan. Jika ditemukan pelanggaran dalam Laporan keuangan entitas terperiksa maka  akan  diberikan  waktu  60  hari  untuk melakukan perbaikan.
Melihat  pertimbangan  diatas  dimana jika  dalam  pemeriksaan  berjalan  masih ditemukan  ada  tindak  lanjut  yang  belum dilaksanakan  atau  belum  selesai  maka sangat  potensi  untuk  menjadi  dasar pemberian opini terhadap laporan keuangan  terperiksa.  Namun  di  Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 Meraih Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP), sedangkan  masih  banyak  temuan-temuan yang belum ditindak lanjuti oleh Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan, seperti pada data tabel 3.
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
Tabel 3 Rekomendasi BPK Akumulasi
2014-2017  untuk Pemprov Sulsel Jmlh Rekomendasi 1268 (Rp.130,86 M) Telah ditindaklanjuti 794 (Rp. 56,06 M) Belum selesai ditindaklanjuti 397 (Rp. 69,71 M) Belum ditindaklanjuti 72 (Rp. 3,67 M) Tidak dapat ditindaklanjuti 5 (Rp. 1,41 M) Sumber: Biro Hukum Pemprov Sulsel Dalam  Penentuan  pemberian  opini terhadap Laporan Keuangan sangat memperhatikan tindak lanjut yang dilaksanakan  oleh  entitas  terperiksa  atas temuan  sebelumnya,  tindak  lanjut  tersebut dapat  dilaporkan  tersendiri  dan  dapat  juga dikompilasikan
dengan laporan pemeriksaan  yang  berjalan.  Jika  tindak lanjut temuan sebelumnya belum dikerjakan atau belum selesai dikompilasikan dengan laporan
pemeriksaan  yang  berjalan  maka  tidak akan mungkin meraih opini WTP.
5. Penetapan  Materialitas  Awal  dan Kesalahan Tertoleransi
Materialitas merupakan besaran penghilangan  atau  kesalahan  pencatatan yang  sangat  memengaruhi  pengambilan keputusan.  Pemeriksa  juga  menentukan jumlah nominal yang tepat untuk digunakan  dalam  mempersiapkan  batas nominal jurnal koreksi yang akan diajukan. Misalnya, dalam suatu dokumentasi koreksi  pemeriksaan (Summary  of  Audit
Differences). Penilaian  materialitas  awal dilaksanakan
melalui
pekerjaan perencanaan pemeriksaan, khususnya pada saat  pemeriksa  menilai  kembali  penilaian risiko  secara  gabungan  atau  pada  saat pemeriksa mengidentifikasi beberapa koreksi hasil pemeriksaan.
Dasar  penetapan  materialitas  yang dapat  digunakan  oleh  Pemeriksa  adalah sebagai berikut:
a.  total  pendapatan  atau  total  belanja, untuk  entitas  nirlaba.  Contoh:  Pemerintah Pusat,  Lembaga  Negara,  dan  Pemerintah Daerah mempunyai jumlah total pendapatan  atau  total  belanja  yang  besar sehingga dasar penetapan materialitas lebih tepat didasarkan pada total pendapatan atau total belanja; b.  laba sebelum pajak atau pendapatan,  untuk  entitas  yang  bertujuan mencari  laba.  Contoh:  BUMN,  BUMD, dan BLU,  merupakan  lembaga pemerintah yang  bertujuan  mencari  laba  sehingga penentuan  dasar  materialitas  lebih  tepat menggunakan laba sebelum pajak; dan c.  nilai aset bersih atau ekuitas, untuk entitas yang berbasis  aset.  Contoh: meskipun sebagian besar pemeriksaan atas LKKL/LKPP  dan  LKPD  menggunakan total penerimaan atau total belanja sebagai dasar  penetapan  materialitas,  terdapat pemeriksaan atas LKKL, seperti Kementerian  XYZ,  yang  lebih  tepat menggunakan dasar aset dalam
menetapkan  batas  materialitas  karena jumlah  aset  dalam  Kementerian  tersebut sangat  signifikan  dan  menjadi  perhatian utama bagi pembaca laporan keuangan dan pengambil keputusan.
Pada  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan  sendiri  yang  meraih  opini  pada tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka pada pemeriksaan  tahun  2017  ditetapkan  Nilai materialitas  sebesar  3%.  Total  Belanja 2017 Sulsel adalah Rp. 9.898.600.069.886,00, jadi nilai Materialitasnya adalah 296 Miliar. Meskipun BPK Perwakilan Sulsel mengungkapkan  ada  temuan,  namun  hal tersebut tidak  melebihi  nilai  material  yang ditetapkan.
Apabila terdapat suatu transaksi atau akun yang mengandung pelanggaran terhadap peraturan meskipun nilai
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
nominalnya  kecil,  transaksi  atau  akun tersebut  harus  tetap  menjadi  temuan pemeriksaan  terutama  yang  berdampak terhadap opini pemeriksaan. Sebagai contoh  :  Pajak  tidak  disetor  sebesar 500.000.000,00,  nilai  tersebut  dibawah nilai  TM  tetapi  dari  sisi  kualitatif  sangat material  karena  sifat  pajak  yang  harus disetor berapapun nominalnya. Oleh karena  itu,  akun  pajak  harus  menjadi temuan  pemeriksaan  dan  menjadi  salah satu pertimbangan untuk menentukan opini pemeriksaan. Dalam tahap perencanaan pemeriksaan  keuangan  yang  dilaksanakan oleh BPK dapat terlihat begitu kompleksnya formulasi yang harus ditetapkan namun dalam  beberapa tahapan dimana  indpendensi  auditor dipertaruhkan, beberapa  diantaranya  seperti  pada  tahap perencanaan  pemeriksaan  maka  auditor diberi  ruang  untuk  berdiskusi  dengan Top Management suatu  entitas  tentang  kondisi entitas  terperiksa  tersebut,  kemudian  pada aspek  nilai  materialitas  yang  masih ditoleransi,  meskipun  Informan  penelitian mengungkapkan  bahwa  pentingnya  nilai materialitas  karena  ada  batasan  nilai  yang akan berdampak pada kinerja atau pengambilan
keputusan, namun
bagaimanapun  itu  upaya  mewujudkan pemerintahan dengan tata kelola yang baik dan  bersih  harus  tetap  dijunjung  dengan mempersempit  area  toleransi  terhadap pelanggaran  yang  terjadi  jika  tidak  maka akan  menimbulkan  ketidakjeraan  oleh suatu entitas
 Langah Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaksanaan pemeriksaan merupakan realisasi  atas  perencanaan  pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
1. Pelaksanaan Pengujian Analitis
Terinci.
Melalui pengujian analitis terinci ini, diharapkan  pemeriksa  dapat  menemukan
hubungan  logis  penyajian  antara  masing- masing akun/perkiraan pada laporan keuangan. Di samping itu, pemeriksa dapat menilai  kecukupan  pengungkapan  atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan  keuangan  yang  diperiksa  serta menentukan  area-area  signifikan  dalam pengujian  sistem  pengendalian  intern  dan pengujian  substantif  atas  transaksi  dan saldo.
2. Pengujian Sistem Pengendalian Intern Pengujian terhadap sistem pengendalian  intern  meliputi  pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian  intern.  Dalam  pengujian desain system pengendalian intern, pemeriksa  mengevaluasi  apakah  system pengendalian  intern  telah  didisain  secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan.
Sementara  itu,  pengujian  implementasi sistem  pengendalian  intern  dilakukan dengan  melihat  pelaksanaan  pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pihak yang terperiksa.
3. Pengujian Substantif Atas Transaksi dan
Saldo Akun
Pengujian  ini  meliputi  pengujian subtantif atas transaksi dan saldo akun/perkiraan  serta  pengungkapannya dalam  laporan  keuangan  yang  diperiksa. Pengujian tersebut memerhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,  kecukupan  pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian  intern, dan kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan. Pengujian subtantif atas transaksi  dan  saldo  dilakukan  setelah pemeriksa  memperoleh  laporan  keuangan entitas  yang  diperiksa.  Pengujian  subtantif atas  transaksi  dan  saldo  dapat  juga dilakukan pada pemeriksaan interim, tetapi hasil pengujian tersebut perlu direview lagi setelah laporan keuangan diterima.
4.  Penyelesaian Penugasan
Pemeriksa  perlu  mereviu  kembali kontrak/  komitmen  jangka  panjang  yang dibuat  entitas  terkait  dengan  kemungkinan kerugian  yang  mungkin  terjadi  dari kontrak/komitmen tersebut.Pemeriksaan kontrak/komitmen tersebut dapat dilakukan ketika  pemeriksa  melakukan  pemeriksaan atas  transaksi  dan  saldo  akun  terkait. Namun,  prosedur  reviu  kontrak/komitmen dimaksudkan untuk menentukan kemungkinan  kerugian  yang  akan  terjadi. Untuk  itu,  pemeriksa  perlu  mereviu kembali  perjanjian/kontrak  atau  komitmen lainnya  yang  bersifat  jangka  panjang. Apabila  dalam  hasil  reviu  ditemukan kemungkinan  kerugian  yang  akan  terjadi dan  bersifat  material  terhadap  laporan keuangan,  pemeriksa  segera  mungkin manginformasikan  kepada  entitas  yang diperiksa tentang perlunya membuat
addendum kontrak  untuk  menghindari kerugian yang lebih besar. 5. Penyusunan Konsep Temuan Pemeriksaan Konsep  Temuan  Pemeriksaan  (TP) atas  laporan  keuangan  entitas  yang diperiksa  merupakan  permasalahan  yang ditemukan  oleh  pemeriksa  yang  perlu dikomunikasikan kepada pihak yang terperiksa. Permasalahan tersebut meliputi: (1)  ketidakefektivan  system  pengendalian intern,  (2)  kecurangan  dan  penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang- undangan,  (3)  ketidakpatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan yang signifikan, dan (4) ikhtisar koreksi. Konsep TP disusun oleh anggota tim atau ketua tim pada saat pemeriksaan berlangsung.
Konsep TP yang disusun oleh anggota tim harus direviu oleh ketua tim.
Apabila  tim  pemeriksa  menemukan indikasi  Tindak  Pidana  Korupsi  (TPK) dalam  tahap  ini,  ketua  tim  segera melaporkannya  kepada  pengendali  teknis. Indikasi  TPK  tersebut  dilaporkan  oleh
pengendali  teknis  kepada  penanggung jawab  untuk  dilaporkan  kepada  pemberi tugas.  Penanganan  lebih  lanjut  indikasi temuan  TPK  mengacu  pada  PMP  dan  tata cara  penyampaian  temuan  indikasi  TPK kepada  pihak  berwenang  mengacu  pada kesepakatan  bersama  BPK  dan  Kejaksaan Agung RI.
Konsep  TP  tersebut  disampaikan ketua tim pemeriksa kepada pejabat entitas yang berwenang untuk mendapatkan tanggapan  tertulis  dan  resmi  dari  entitas tersebut.  Tim  pemeriksa  dapat  melakukan diskusi  dengan  pimpinan  entitas  yang diperiksa  setelah  pemberian  TP  untuk ditanggapi.  Diskusi  dilaksanakan  untuk klarifikasi atas permasalahan yang diungkap  dalam  konsep  TP  dan  relevansi tanggapan  dari  entitas.  Entitas  yang diperiksa dapat menyampaikan data/informasi terkait dengan permasalahan  yang  diungkap  dalam  TP. Apabila  data/informasi  yang  disampaikan oleh  entitas  membuktikan  analisis  dalam TP  salah  dan  diakui  oleh  tim  pemeriksa, maka  konsep  TP  dinyatakan  batal  ( drop ). Apabila  data/informasi  yang  disampaikan oleh  entitas  yang  diperiksa  tidak  dapat membuktikan  kesalahan  penganalisisan dalam  konsep  TP,  maka  konsep  TP dinyatakan menjadi TP final.
 Langkah Pelapoan Hasil

## Pemeriksaan
Hasil  pelaksanaan  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  pemeriksa  dituangkan secara  tertulis  ke  dalam  suatu  bentuk laporan yang disebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP merupakan bukti penyelesaian  penugasan  bagi  pemeriksa yang  dibuat  dan  disampaikan  kepada pemberi tugas, yakni Badan.
1.  Penyusunan Konsep LHP
Jenis  LHP  Keuangan  atas  Laporan Keuangan terdiri atas :
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
a.  LHP  atas  Laporan  Keuangan;    Laporan atas Kepatuhan;
b.  Laporan atas Pengendalian Intern.
Pemeriksa dapat menyampaikan laporan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Contoh: pemeriksa dapat menyampaikan  hasil  analisis  transparansi fiskal  pada  pengelolaan  dan  tanggung jawab keuangan negara
2.  Penyampaian  Konsep  LHP  kepada Entitas
Konsep  LHP  yang  telah  disetujui penanggung  jawab  harus  disampaikan kepada  pimpinan  entitas  sebelum  batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan  yang  telah  diperiksa  sesuai ketentuan  yang  berlaku  bagi  entitas. Penyampaian  konsep  LHP  tersebut  harus mempertimbangkan  waktu  bagi  entitas untuk melakukan pemahaman dan pembahasan  Bersama  dengan  BPK  dan proses penyelesaian LHP secara keseluruhan  sebelum  batas  akhir  waktu penyampaian  laporan keuangan  yang telah diperiksa  sesuai  ketentuan  yang  berlaku bagi entitas. Konsep LHP yang disampaikan  telah  berisi  opini  hasil pemeriksaan dan saran-saran untuk temuan kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  dan  efektivitas  pengendalian intern.
3.  Pembahasan Konsep LHP  dengan
Pejabat Entitas yang Berwenang Konsep  LHP  yang  telah  disetujui
penanggung jawab dibahas Bersama dengan  pimpinan  entitas  yang  diperiksa. Pembahasan  konsep  LHP  dengan  pejabat entitas  yang  diperiksa  diselenggarakan oleh  penanggung  jawab  dan  dilakukan untuk  (a)  membicarakan  kesimpulan  hasil pemeriksaan  secara  keseluruhan,  dan  (b) kemungkinan  tindak  lanjut  yang  akan dilakukan. Pembahasan konsep LHP
dilakukan  di  kantor  Badan  Pemeriksa Keuangan atau di kantor pusat entitas yang diperiksa atau dalam bentuk lainnya.
4.  Penyusunan
Konsep Akhir dan Penyampaian LHP
Berdasarkan  hasil  pembahasan  atas konsep  LHP  tersebut,  tim  pemeriksa menyusun  konsep  akhir  LHP.  Konsep akhir  tersebut  disupervisi  oleh  pengendali teknis dan ditandatangani oleh penandatangan  LHP.  Penanggung  jawab pemeriksaan  bersama  dengan  pengendali teknis,  dan  ketua  tim  membahas  konsep akhir  LHP  laporan  keuangan.  Selanjutnya konsep  akhir  LHP  tersebut  dibahas bersama  penanggung  jawab  dan  Anggota Badan  untuk  mendapatkan  arahan  dan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan,  LHP  atas  laporan  keuangan ditandatangani  oleh  Badan/kuasanya  yang memenuhi syarat.
Serangkaian pemeriksaan yang dilaksanakan  oleh  BPK  hasil  analisis penulis  masih  membuka  peluang  terjadi fraud  (kecurangan)  sehingga  kualitas pemeriksaan  dipertaruhkan.  Seperti  yang diungkapkan  oleh  Hendra  dkk  (2014) dalam  penelitiannya  tentang  teori  Fraud Triangle  yang  dikembangkan  oleh  Donald R.  Cressey  (1953),  mengatakan  bahwa fraud atau kecurangan disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) Pressure atau tekanan, (2) Opportunity atau peluang, (3) Rationalization atau pembenaran. Opportunity adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi.  Biasanya disebabkan  karena  internal  control  suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang.
Pada pelaksanaan pemeriksaan keuangan  oleh  BPK  sangat  menjunjung tinggi  nilai  independensi  yang  artinya bebas dari segala pengaruh dan menjauhkan  diri  dari  segala  bentuk terbukanya  peluang  dipengaruhi,  akan tetapi dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK  memberi  banyak  ruang  terhadap munculnya kesempatan untuk terjadi Fraud
atau kecurangan,  hal  ini dikarenakan  salah satunya  ketika  temuan  akan  ditetapkan maka  dilakukan  pembahasan  terlebih  dulu dengan  pimpinan  entitas  terperiksa,  hal inilah  yang  sangat  membuka  peluang terjadinya kecurangan.
Di  antara  3  elemen fraud triangle , opportunity merupakan elemen yang paling  memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, kontrol  dan  upaya  deteksi  dini  jika  secara betul-betul dilaksanakan.

## Temuan BPK sebagai Bahan Penegakan Hukum
Setiap  semester  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  telah  melaporkan  hasil temuannya yang mengandung unsur tindak pidana  korupsi  ke  aparat  penegak  hukum. Bagi  kejaksaan,  hasil  temuan  BPK merupakan pintu masuk untuk
mengungkap  ada  atau  tidaknya  suatu tindak pidana korupsi.
Sebab  unsur  pidana  jelas  tidak terdapat di dalam hasil temuan BPK. Unsur pidana  itu  hanya dapat dilihat dalam  suatu rangkaian dari proses persesuaian- persesuaian  bukti-bukti  seperti  keterangan saksi,  ahli,  surat,  petunjuk,  keterangan terdakwa  dan  lain-lainnya  sebagaimana diatur  dalam  undang-undang.  Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, yaitu:
“Kejaksaan  berwenang  untuk  melakukan penyidikan terhadap tindak pidana teretntu berdasarkan undang-undang”
Dalam  Penjelasan  Umum  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 lebih lanjut dijelaskan  bahwa  kewenangan  kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu  dimaksudkan  untuk  menampung beberapa  ketentuan  yang  memberikan kewenangan  kepada  Kejaksaan  untuk
melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana  tertentu  yaitu  yang  secara  spesifik diatur dalam Undang-Undang.
Sedangkan  mekanisme  tindak  lanjut temuan  dari  BPK,  yaitu  Kejaksaan  akan terlebih dahulu  mempelajari  isi pengaduan ataupun  laporan  dari  BPK  tersebut. Selanjutnya  dilakukan  penyidikan  dalam rangka  mencari  dan  menemukan  bukti suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana  pidana.  Hal  ini  dilakukan  untuk menentukan  apakah  kasus  tersebut  dapat dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang tentunya  didasarkan  kepada  peraturan perundang-undangan  dan  SOP.  Apabila terjadi  suatu  tindak  pidana,  maka  akan dilihat  apakah  tindak  pidana  yang  terjadi, masuk dalam lingkup kewenangan
Kejaksaan  atau  tidak.  Apabila  dalam lingkup kewenangan kejaksaan akan dilanjutkan  ke  tahap  penyidikan.  Namun bila  bukan  dalam  lingkup  kewenangan Kejaksaan,  seperti  tindak  pidana  umum, pajak dan lain-lain  maka, peristiwa hukum tersebut  akan  diserahkan  pada  pihak  yang berwenang.
Setiap  hasil temuan BPK  merupakan pintu  masuk  untuk  mengungkap  ada  atau tidaknya  suatu  tindak  pidana.  Jadi  unsur pidana  jelas  tidak  terdapat  di  dalam  hasil temuan  BPK.  Sebab  unsur  pidana  hanya dapat  dilihat  dalam  suatu  rangkaian persesuaian-persesuaian bukti-bukti seperti keterangan  saksi,  ahli,  surat,  petunjuk, keterangan terdakwa dan lain-lain sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang  di  luar  KUHAP.  Hasil pemeriksaan  BPK  dapat  dijadikan  sebagai bukti  awal  dalam  melakukan  penyelidikan terhadap kasus korupsi. Kejaksaan tentunya  akan  menindaklanjutinya  dengan melakukan  penyelidikan  untuk  mencari dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang diduga  mengandung  unsur  tindak  pidana
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
guna  menemukan  dapat  atau  tidaknya dilakukan penyidikan.
Bagi  Kejaksaan  dalam  pelaksanaan pemberantasan dan tentunya harus mengacu pada peraturan perundang- undangan.  Hal  itu  dimaksudkan  agar terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana  termuat  dalam  KUHAP  dan Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Karenanya,  seluruh  bukti permulaan yang nantinya akan menjadi alat bukti yang mendukung terpenuhinya unsur-unsur  tindak  pidana  dari  si  pelaku secara  maksimal  dan  bukan  hanya  satu atau  dua  alat  bukti  melainkan  keseluruhan alat  bukti  yang  saling  bersesuaian  satu dengan  yang  lainnya.  Secara  umum, pengumpulan  bukti-bukti  tersebut  bukan hanya  sekadar  bukti-bukti,  melainkan harus saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian Kejaksaan ketika  mendapatkan  laporan  terkait  kasus korupsi tentunya sebelum mencari, menemukan  dan  mengumpulkan  bukti- bukti harus dari awal  memahami  jenis dan pola dari sebuah kasus dugaan korupsi.

## PENUTUP

## Kesimpulan
BPK  sebagai  Lembaga  pemeriksa keuangan  negara  menjalankan  proses Pemeriksaan  terhadap  entitas  dengan  3 tahap  pemeriksaan,  yaitu  Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pelaporan hasil Pemeriksaan.  Kualitas  pemeriksaan  juga sangat  dipengaruhi  oleh  Independensi  dan kompetensi  yang  dimiliki  oleh  auditor. Kualitas  dari  pelaksanaan  pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  BPK  masih  sangat rentan  terhadap  peluang  untuk  berbuat kecurangan  hal  tersebut  ditandai  dengan banyaknya  ruang  diskusi  bagi  entitas  dan pemeriksa, bahkan sebelum temuan tersebut  difinalkan  maka  pemeriksa  tetap akan  meminta  terlebih  dahulu  penjelasan dari  entitas  terperiksa.  Keuntungan  yang
diperoleh  oleh  entitas  dari  predikat  WTP yang  diberikan  oleh  BPK  diantaranya mendapat  Dana  Insentif  Daerah  (DID), nilai  jual  buat  investor,  serta  memberikan nilai positif bagi petahana dalam kontestasi politik selanjutnya.

## Saran
Diharapkan  laporan  penelitian  ini memberikan  kontribusi  positif  bagi  BPK sebagai  Lembaga  pemeriksa  keuangan negara menjalankan proses Pemeriksaan

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Faried  dan  Andi  Syamsu  Alam.
(2012). Studi  Kebijakan  Pemerintah . Bandung:  Refika Aditama.
Ardianingsih, Arum. (2018). Audit Laporan Keuangan . Jakarta Arens,  A  Alvin.  (2014). Auditing  And Assurance Services . Jakarta:
Erlangga.
Arifin,  Anwar.  (2007). Public  Relations .Jakarta:  Pustaka Indonesia.
Halim, Abdul. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Ikbar,  Yanuar.  2012. Metode  Penelitian
Sosial  Kualitatif. Bandung:  Refika
Aditama. L.M. Samryn. (2014). Pengantar Akuntansi . Jakarta: Rajawali Pres
Robbins,Stephen, dan Mary Coulter. (2010). Manajemen . Jakarta: Erlangga
Saidi,  Djafar.  (2014)  . Hukum  Keuangan Negara . Jakarta: Raja Grafindo Suharso  dan  Ana  Retnoningsih.  (2011).
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Semarang: Widya Karya.
Subarsono.  (2005). Analisis  Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Peajar.
Syafiie, Inu Kencana. (2013) Ilmu
Pemerintahan . Jakarta: Bumi Aksara
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018
Tarigan,  Anderiasta.  (2014). Memahami Ilmu  Pemerintahan .  IPDN  PRESS.
Jatinangor. Thoha,  Miftah.  (2012). Birokrasi  dan politik  Indonesia .  Jakarta:  Raja Grafindo.
Tugiman,
Hiro. (2006). Standar Profesional  Audit  Internal .  Jakarta:
Kanisius