## ANALISIS KETERKAITAN FUNGSIONAL WILAYAH DAN SEKTORAL
PERBATASAN JAWA TENGAH – JAWA TIMUR: IMPLEMENTASINYA DALAM KERJASAMA PPEMBANGUNAN WILAYAH (Analysis on Relation Between Regional and Sectoral Using Functional Development System Central Java – East Java Border On the Implementation of Cooperative
Development Area)

## C. Utomo, Mursid Zuhri

## Balitbang Provinsi Jawa Tengah

## ABSTRACT
Incomplete  understanding  of  regional  autonomy  often  results  in  mis  perception  of local  governments  to  interpret  the  implementation  of  regional  autonomy.  Sectoral  and regional  ego  often  becomes  something  quite  disturbing  in  the  implementation  of  regional autonomy.Conditions  that  would  inevitably  lead  to  inefficiency  pegelolaan  local governments  aswell  asless  harmonious  relationships  among  local  governments. Sectoral  issues,  externalities  autonomous  region,  the  function  of  interdependence  among regions  and  the  hierarchy  of  public  goods  is  a  fundamental  issue  underlying  the  need  for regional  development  and  sectoral  cooperation.  Cooperation  among  local  governments (districts) in one province / provinces into things that must be encouraged. The success and achievements of the cooperation is dependent upon the ability of local governments held a joint  daam  level  of  development  in  their  regions.  Nevertheless,  private  and  public participation  should  also  be  examined  and  optimized.  Along  dengankonsep  good governance,  networking  cooperation  among  the  three  actors  will  greatly  determine  the quality  /  success  of  the  implementation  of  regional  autonomy.  From  the  study  occurred pattern that emerged from the realization of cooperation with local governments to improve the  welfare  of  society  is  relatively  high  compared  to  other  regions.  The  issue  of  public services  and  use  of  natural  resources  together  into  a  central  area  of  cooperation. Several  constraints  found  in  this  study  on  the  implementation  of  cooperation  among local  governments  is  still  have  a  diversity  of  interests  and  priority  areas  /  sectors  of cooperation, still the size dependence to the central government, budgeting issues, and the legality of the law as  an umbrella partnership.  Therefore, the things to note for sustaining efekktivitas and sustainability of cooperation among districts is to form a strong partnership base. Monitoring the potential,  constraints  and sectoral  cooperation and daerah.Menyusun schemes to be published in order to strengthen the target group and increase the knowledge of stakeholders on the importance of such cooperation.
Keywords: identification of sectoral and functional, determinant, the model of cooperation and sectoral areas.

## PENDAHULUAN
Tujuan  penyelenggaraan  pemerin- tahan daerah, sesungguhnya adalah pengembangan semangat demokrasi, peningkatan  peranserta  pemberdayaan
masyarakat,  dan  pemerataan  keadilan bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Demikian landasan  filosofi  yang  menjadi  dasar lahirnya  UU  Nomor  32/2004  tentang pemerintahan daerah.
Kenyataannya menunjukkan
bahwa  setelah  diberlakukannya  UU Nomor  32  Tahun  2004,  otonomi  daerah ternyata  telah  dipersepsikan  dan  disikapi secara  variatif  oleh  beberapa  pemerintah daerah,  misalnya  mereka  mempersepsi- kan  otonomi  daerah  sebagai  momentum untuk  memenuhi  keinginan  daerahnya sendiri  tanpa  memperhatikan  konteks yang  lebih  luas  yaitu  kepentingan  negara secara  keseluruhan  dan  kepentingan daerah  lain  yang  berkepentingan.  Dari pelaksanaan di lapangan, muncul berbagai persoalan yang cenderung kompleks dan multidimensional. Berbagai  kalangan  telah  memprediksi akan terjadi kesimpangsiuran pemahaman dan pengkotak-kotakan dalam penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Hal  ini dikhawatirkan akan menimbulkan
inefisiensi pengelolaan pemerintahan daerah  kemudian  hubungan  serasi  antara Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi, dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  tidak terpelihara. Munculnya gejala-gejala negative tersebut diatas patut mendapatkan  perhatian  serius  karena cepat atau lambat mempengaruhi disintegrasi  bangsa.  Melihat  letak  dan kondisi geografis Indonesia serta pebedaan kondisi sosial budaya, ekonomi dan  politik  seperti  sekarang  ini  maka hubungan  antara  pemerintah  daerah  yang satu dengan pemerintahan yang lain patut mendapatkan perhatian serius. Bagaimanapun  hubungan  antara  mereka merupakan perekat sosial yang menentukan  ketahanan  nasional.  Karena itu isu-isu tersebut mesti diletakkan dalam kerangka kerjasama
pembangunan wilayah  dan  sektoral  dan  dikaji  secara mendalam. Pertimbangannya adalah , pertama , pembangunan di masa lalu sarat dengan sentralisasi, semua otoritas pembangunan berada di tangan dan diatur sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat . Kedua, disadari  bahwa  kelembagaan
kerjasama  pembangunan  wilayah  dan sektoral  memiliki  urgensi  penting,  tetapi kerjasama  tersebut  sebenarnya  belum memiliki  format  ideal. Ketiga, tidak jelasanya  arah  kerjasama  pembangunan wilayah  dan  sektoral  dapat  menjadi ancaman  nyata  terhadap  masa  depan integrasi  nasional  dan  prospek  otonomi daerah. Mengacu pada ketiga pertimbangan  tersebut,  perlu  dianalisis pola atau model  kerjasama pembangunan wilayah dan sektoral. Penelitian ini bertujuan
mengidentifikasi  isu  dan  permasalahan yang terkait dengan pembangunan wilayah  dan  sektoral  dan  fungsional,  di era  otonomi  daerah  dan  desentralisasi, serta menginventarisasi pola/model kerjasama  pembangunan  wilayah  dan sektoral  yang  sudah  berjalan  antar wilayah.
Mengidenntifikasi faktor- faktorpenentu (determinant) dan menentukan prioritas dalam pengembangan  kerjasama  pembangunan wilayah dan sektoral, merumuskan beberapa  rekomendasi  strategis  dan alternatif  pola/model  kerjasama  wilayah dan  sektoral  yang  ideal,  sejalan  dengan paradigma  desentralisasi  atau  otonomi daerah.

## BAHAN DAN METODA
Tipe  penelitian  ini  adalah  studi kasus  yaitu  penelitian  yang  mempelajari kasus  secara  mendalam  dan  menyeluruh dengan menggunakan metode survey  dan pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan dikusi  kelompok terfokus (Focus group discussion/FGD).
Responden  penelitian  70  orang  terdiri  6 orang pemangku kepentingan pada Kabupaten  dan  dan  4  orang  tokoh masyarakat  dari  7  Kabupaten  perbatasan. penelitian ini dilaksanakan 8 bulan, mulai April    sampai  dengan  bulan  Juni  2008, mengambil lokasi Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sragen,
Magetan, Ngawi, Ponorogo, Blora, Tuban dan Bojonegoro. Data  yang  dikumpulan  yaitu bidang-bidang pembangunan dan indikatornya sebagai berikut: Tabel 1 Bidang-Bidang dan Indikator Kerjasama Wilayah Perbatasan Bidang Ekonomi Indikator-Indikator 1. Ekonomi a. arus  barang  komoditi  input  dan barang jadi b. arus modal c. hubungan produksi d. pola konsumsi/pendapatan 2. Fisik a. jaringan-jaringan transportasi b. prasarana pelayanan umum c. ketergantungan ekologis
3. Sosial Budaya
a. Gerakan / mobilitas penduduk
b. Interaksi sosial/budaya
c. Politik dan administrasi
a. migrasi sementara dan tetap b. migrasi sikuler
a.    Interaksi group sosial
a. Arus anggaran pemerintah
b. Pola-pola otoritas, perijinan, supervisi, pengawasan
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jawa Tengah – Jawa Timur
Berdasarkan  hasil  pra  survey tersebut  kemudian  menetapkan  wilayah- wilayah  kecamatan  sampel  dari  dua wilayah  administratif  yang  berbatasan.
Yang menjadi pertimbangan dalam penentuan  kecamatan  sampel  adalah kecamatan-kecamatan berbatasan dimungkinkan terjadi hubungan
fungsional  wilayah,  dengan  memper- hatikan  pola  interaksi  ekonomi  antar wilayah  (arus  barang  dan  arus  orang) serta  ketersediaan  sarana  jalan  dan transportasi.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut, maka  ditetapkan  kecamatan  terpilih adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Lokasi Penelitian Wilyah Perbatasan Jawa Tengah – Jawa Timur Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur Kabuaten terpilih Kecamatan terpilih Kecamatan terpilih Kabupaten terpilih Wonogiri Wonogiri Wonogiri Sragen Sragen Blora Blora Rembang Rembang Baturetno Purwantoro Bulukerto Sambungmacan Gondang Cepu Kradenan Sale Sarang Punung Badegan Poncol Mantingan Sine Padangan Ngraho Jatirogo Bulu Pacitan Ponorogo Magetan Ngawi Ngawi Bojonegoro
Bojonegoro Tuban Tuban Sumber  : data primer diolah
Sedangkan  kecamatan-kecamatan perbatasan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, diabaikan, walaupun demikian  selama  penelitian  keterkaitan dengan kecamatan lain tetap diperhatikan. Variabel  penelitian  ini  adalah  tingkat hubungan  fungsional  wilayah  dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 Ekonomi  Ruang  (Spatial  Economic) yag  dilihat  dari  sektor  ekonomi pertanian  industri  dan  jasa)  yang saling terkait.
 Pola hubungan produksi dalam spatial lingkage  daerah  perbatasan  yang
dilihat dari keterkaitan antara
masukan – keluaran  Potensi-potensi  fisik  dan  prasarana (jaringan jalan, transportasi ketergantungan ekologis.
Teknik  pengumpulan  data,  data primer  dengan  cara  triangulasi,  yaitu  (1) interview  guide,  (2)  studi  documenter, dan (3) pengamatan.
Teknik  analisa  data  menggunakan analisa deskriptif, dengan memperhatikan spatial linkage pada wilayah perbatasan.
Kerangka Pikir:
Gambar 1 : Alur pikir Keterkaitan Fungsional Wilayah perbatasan Jawa Tengah – Jawa Timur

## HASIL
Terdapat beberapa pola kerjasama yaitu: Pola  kerjasama  pembangunan  wilayah dan  sektoral  berupa  kerjasama  antar
wilayah  terjadi  hubungan  fungsional, Kerjasama  Antar  Wilayah  Berpotensi Terjadi  Hubungan  Fungsional,  Wilayah- wilayah  yang  tidak  terjadi  hubungan
Pembangunan Nasional Pembangunan Daerah Pembangunan Sektoral
Stakeholder Pembangunan Sektoral dan daerah  Peluang Sinergi  Potensi Konflik
Pendalaman kasus/model
KPSD di lapangan Konsep Operasional Kerjasama KPSD Prioritas Kerjasama  Rekomendasi Strategi
 Alterntif Model Kerjasama
fungsional,  wilayah-wilayah  terabaikan, perilaku  dan  motivasi  kerjasama  dan potensi yang memungkinkan untuk dijadikan sarana kerjasama seperti keterlibatan  pihak  swasta,  kesadaran untuk saling bekerjasama, Inisiator
Kerjasama  Wilayah  dan  Sektoral  dan kendala yang mungkin muncul.

## PEMBAHASAN
A. Pola Kerjasama Pembangunan
Wilayah dan Sektoral
1. Kerjasama  antar  wilayah  terjadi hubungan fungsional Selain kerjasama  yang melibatkan beragam  sektoral  dan stakeholder pada suatu  wilayah,  bentuk  kerjasama  yang lain  adalah  kerjasama  antar  wilayah. Kerjasama  ini  baik  untuk  suatu  sektor tertentu  atau  lebih,  dengan  melibatkan hanya  pemerintah,  khususnya  pemerintah daerah  dan  atau  melibatkan  stakeholder non pemerintah, yaitu pihak swasta/perusahaan dan masyarakat. 1.1. Pengembangan Kawasan Pawonsari
Kerjasama yang melibatkan beberapa  wilayah,  beragam  sektor,  juga melibatkan  pihak  swasta  adalah  proyek pengembangan kawasan segitiga Pawonsari yang meliputi beberapa simpul pusat  pertumbuhan,  melibatkan  Pemda dari tiga Kabupaten dan dari tiga Propinsi berbeda,  yaitu  Kabupaten  Pacitan  (Jawa Timur).  Kabupaten  Wonogiri  (Jawa Tengah) dan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul  D.I.Y).  Kerjasama  ini ditujukan  meningkatkan  kondisi  sosial ekonomi masyarakat di kawasan tersebut, dengan  menggali  dan  memanfaatkan potensi wilayah, khususnya sektor strategis. Kerjasama antar tiga pemerintah daerah kabupaten ini telah berjalan cukup lama,  berupa  rapat  koordinasi  dan pembuatan
rencana kerja. Pada gilirannya, proyek ini akan dikembangkan dengan  mengajak  pihak  swasta  untuk merealisasikan dan mengembangkan
rencana  yang  telah  disepakati  bersama  – salah  satu  rencana  besarnya  adalah mengelola  dan  mengembangkan  kawasan Pawonsari,  selain  beberapa  rencana pembangunan  infrastruktur  penunjang jalan berupa jalur Jawa Selatan. Sementara  itu  pola  hubungan  fungsional wilayah  dilihat  dari  aktifitas  wilayah  dan sektoral, dapat dikatakan bahwa Baturetno berfungsi sebagai pusat (nodal) bagi  daerah  perbatasan  Pacitan  yaitu kecamatan Punung Kabupaten Pacitan..Sektor-sektor ekonomi yang membentuk hubungan wilayah fungsional adalah  sektor  perdagangan  dan  industri. Wilayah  Baturetno  merupakan  pintu masuk  bagi  Pacitan,  sehingga    pariwisata di  Pacitan  didukung  juga  dari  wonogiri. Sebagian  besar  pengusaha  sektor  jasa angkutan berasal dari Kabupaten Wonogiri,  Kota  Solo,  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  dan  sisanya  dari Pacitan. Implikasi bentuk hubungan fungsional  wilayah  seperti  ini  adalah menjadikan Kecamatan Baturetno Kabupaten  Wonogiri  merupakan  titik tumbuh dari Kecamatan Perbatasan Wonogiri  (Jawa  Tengah)  dan  Kecamatan Punung  Kabupaten  Pacitan  (Jawa  Timur) merupakan  titik  tumbuh  dari  Kecamatan perbatasan  Pacitan,  kedua  kecamatan dapat dibentuk kerjasama suatu “pengembangan  wilayah  fungsional”.
Dengan pendekatan ini diharapkan perbatasan tersebut lebih cepat berkembang.  Mengingat  wilayah  tersebut mempunyai  potensi  untuk  berkembang, apabila  didukung  infrastruktur  bersama dari dua wilayah kecamatan yang berbeda secara administratif tersebut, dengan tetap memperhatikan pembangunan yang dilandasi  oleh  pewilayahan  fakta-fakta. Wilayah  fakta  itulah  yang  menentukan persamaan-persamaan  atau  perbedaan- perbedaan  yang  ada  di  masyarakat  yang
selanjutnya  akan  menentukan  kebutuhan anggota masyarakat.
Banyak  potensi  sosial  ekonomi yang  ada  di  daerah  Kecamatan  Punung (Jawa  Timur)  dan  Baturetno  (Jawa Tengah)  yang  dapat  dikerjasamakan sehingga  menjadi  kekuatan  wilayah  yang bersangkutan.

## 2. Kerjasama  Purwantoro,  Wonogiri (Jateng)  –  Badegan,  Ponorogo (Jawa Timur).
Pola  hubungan  fungsional  antar perbatasan  Purwantoro  –  Badegan  terjadi dalam sektor perdagangan, sektor pertanian dan sektor industri kecil.
Di sektor perdagangan para pedagang  dari  Kecamatan  Purwantoro kebanyakan  memperoleh  barang-barang dagangan  dari  Solo,  Kota  Wonogiri  serta dari Kabupaten Ponorogo. Dalam konteks ini  Ponorogo  sebagai  pemasok  barang- barang  dagangan  kebutuhan  sehari-hari, meliputi  barang-barang  kelontong,  hasil bumi, bahan bangunan, alat-alat elektronik, mebelair. Sektor pertanian, petani Purwantoro, sebagian memperoleh pupuk, obat-obatan  dan  bibit  dari  Kecamatan Badegan. Sebaliknya
Kecamatan
Baturetno  menjual  sebagian  produksinya ke  Ponorogo.  Barang-barang  yang  dijual ke Ponorogo antara lain kedelai, mete. Di  sektor  industri  kecil,  dari
Purwantoro  sebagian  dipasarkan  ke  Solo dalam  bentuk  batu  mulia,  keramik  dan mete, Yogyakarta (batumulia) dan
Ponorogo  yaitu  emping  melinjo,  batu bata).
Sedangkan  yang  dipasarkan  di
daerah  setempat  adalah  mebel,  genteng, tegel dan batu bata).. Sebaliknya Wonogiri  harus  membeli  bahan  baku industri tegel dari Ponorogo dalam bentuk semen  dan  pasir.  Implikasi  bentuk hubungan  kedua  wilayah  ini  adalah Kecamatan  Purwantoro  merupakan  titik
tumbuh dari kecamatan perbatasan
Wonogiri  Jawa  Tengah  dan  Kecamatan Badegan merupakan titik tumbuh
Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Secara ekonomis lebih baik bila kedua kecamatan  tersebut  dibentuk  kerjasama pembangunan wilayah
fungsional.
Sejalan dengan pemikiran tersebut,
sebenarnya banyak potensi sosial ekonomi  yang  dapat  dikerjasamakan sehingga  menjadi  kekuatan  wilayah  yang bersangkutan.
Mengingat pola penggunaan tanah dengan luas lahan dari tanah  sawah  yang  beririgasi  cukup  tinggi serta  tanah  tegal  yang  cukup  luas,  maka produksi  pertanian  yang  utama  adalah padi, jagung dan ketela rambat.
2.1. Kerjasama  Kecamatan  Sambung- macan (Kabupaten Sragen) – Kecamatan  Mantingan  (Kabupaten
Ngawi)
Pola  hubungan  fungsional  antara Kecamatan  Sambungmacan  (Sragen)  dan Kecamatan  Mantingan  (Ngawi)  secara fungsional  terjadi  hubungan  fungsional dalam perdagangan. Para pedagang sayur menjual  dagangannya  ke  Mantingan, dengan  kata  lain  Mantingan  merupakan pasar sayuran dari Sambungmacan. Sedangkan  Sambungmacan  merupakan pasar bagi pedagang sapi dari mantingan. Sebagian  dari  hasil  pertanian  dari Sambung macan di jual ke Ngawi.
Implikasi  bentuk  hubungan  ini menjadikan  kecamatan  Sambungmacan merupakan  titik  tumbuh  dari  kecamatan perbatasan Sragen (Jateng) dan kecamatan  Mantingan  (Jatim)  merupakan titik  tumbuh  dari  kecamatan  perbatasan Ngawi.  Kedua  kecamatan  dapat  dibentuk kerjasama  suatu  pembangunan  wilayah, dengan pendekatan ini diharapkan wilayah  perbatasan  tersebut  lebih  cepat berkembang.  Mengingat  wilayah  tersebut mempunyai  potensi  alam  dan  sosial ekonomi  untuk  berkembang,  apabila
didukung oleh pengembangan infrastruktur  yang  memadai.  Banyak potensi  sosial  ekonomi  yang  ada  di daerah mantingan(Ngawi) dan Sambungmacan  (Sragen)  yang  dapat digarap bersama sehingga menjadi kekuatan  wilayah  yang  bersangkutan. Mengingat  pola  penggunaan  dengan  luas lahan  dari  tanah  sawah  yang  beririgasi teknis  cukup  luas,  maka  produksi pertanian yang utama adalah padi, jagung, kacang tanah, buah-buahan dan kelapa.
3. Kerjasama Antar Wilayah Berpotensi Terjadi Hubungan Fungsional 3.1. Kecamatan Gondang (Sragen) – Sine
(Ngawi)
Antara  Gondang  dan  Sine  terjadi hubungan  searah.  Gondang  merupakan pemasok  tenaga  kerja,  terutama  untuk perkebunan  the  di  Sine,  disamping  itu Sine juga merupakan pasar bagi pedagang sayuran  dari  Gondang.  Sebaliknya  Sine tidak mempunyai akses terhadap aktivitas ekonomi terhadap Gondang.
Kecamatan Sine mempunyai lahan perkebunan  karet  seluas  908,89  Ha  yang terdiri  dari  10,92  Ha  tanaman  belum menghasilkan,800,77  Ha  tanaman  muda dan 3,20 Ha tanaman tua dengan produksi 1.320,82  ton  per  tahun.  Selain  tanaman karet  Sine  juga  menghasilkan  tanaman utama  lainnya  yang  potensial  yakni  teh.
Luas  lahan  perkebunan  karet  di  Sine 370,44 hektar dengan produksi 141,6 ton. Tabel 3. Produksi tanaman perkebunan Jenis Luas (Ha) Produksi (ton) Teh 370,44 141,600 Kelapa 580,00 359,651 Kapok randu 398,00 59,300 Cengkeh 306,00 62,710 Jambu mete 1.137,00 1.190,000 Kopi 96,00 21,632 Karet 906,89 1.320,82 Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka Untuk memenuhi kebutuhan tenaga  kerja,  perlu  supply  dari  luar kecamatan, tentu dari kecamatan terdekat (Gondang)  mengingat  tenaga  produktif yang  ada    di  kecamatan  Sine  relative kecil/terbatas yaitu penduduk usia produktif  (16  –  55  tahun)  sebanyak 16.760  orang  yang  terdiri  dari  laki-laki
6.650  orang  dan  perempuan  10.110
orang.
3.2. Kecamatan Cepu (Blora) – Kecamatan Padangan (Bojonegoro) Berdasarkan pengamatan di lapangan, maka hubungan ketergantungan antara Kecamatan Cepu
dengan
Kecamatan  Padangan  terjadi  dalams sektor perdagangan dan industry. Sebenarnya hubungan antara kedua kecamatan  ini  tidak  mengarah  pada hubungan  fungsional  tetapi  hubungan ketergantungan. Para pedagang kecamatan  Padangan  menjual  barang dagangannya  ke  pasar  Cepu,  demikian juga  hasil-hasil  industry  dan  kerajinan. Sebaliknya  aktivitas  ekonomi  kecamatan Cepu tidak tertarik ke kecamatan Padangan.
Tingkat  ketergantungan  Padangan ke  Cepu  di  sector  perdagangan  cukup kuat  karena  fasilitas  pasar  Cepu  lebih unggul dibanding Padangan serta
didukung  oleh  lancarnya  transportasi. Selain  itu  akses  Padangan  ke  pusat  ibu kota  Bojonegoro  relative  jauh  yakni kurang  lebih  50  km,  sehingga  lebih tertarik  ke  Cepu  yang  jarak  tempuhnya sangat dekat.
Barang-barang dagangan dari Padangan  yang  dijual  ke  Cepu  meliputi hasil industry, hasil bumi, dan peternakan.
Implikasi bagi pembentukan hubungan  fungsional  wilayah.  Potensi ekonomi  kecamatan  Cepu  cukup  baik khususnya  untuk  sektor  perdagangan  dan jasa. Potensi ini didukung dengan fasilitas yang  cukup  memadai,  sehingga  aktivitas ekonomi cukup dinamis, apalagi keberadaan  blok  cepu  berpengaruh  juga bagi  dinamika  pengembangan  wilayah. Jarak kecamatan Cepu dengan Kabupaten Blora  cukup  jauh  (kurang  lebih  34  Km), sehingga akses Kabupaten Blora terhadap kecamatan  Cepu  tidak  Nampak,  perans ektor  pertambangan  cukup  besar  bagi perkembangan ekonomi Cepu.
Sementara itu kecamatan Padangan  (Jatim)  letaknya  berhimpitan dengan kecamatan Cepu, fasilitas ekonomi  di  Kecamatan  Pdangan  relative terbatas.  Letak  kecamatan  Padangan relative  jauh  dari  pusat  pemerintahan kabupaten,  oleh  karena  itu  aktivitas ekonomi  kecamatan  Padangan  tertarik  ke kecamatan  Cepu.  Masyarakat  kecamatan Padangan  memenuhi  kebutuhan  sehari- hari  seperti  menjual  hasil  pertanian  dan industry  ke  pasar  Cepu.  Karena  dekatnya jarak antara Cepu dan Padangan,
mudahnya sarana transportasi dan komunikasi, maka secara ekonomis antara kecamatan Cepu dan kecamatan Padangan merupakan satu wilayah fungsional,  Cepu berfungsi  sebagai  nodal sedangkan  Padangan  berfungsi  sebagai pheri-pheri.
3.3. Kecamatan Sale, Rembang (Jateng) – Kecamatan  Jatirogo  Tuban  (Jatim) Interaksi  aktivitas  di  dua  kecamatan ini  tidak  berjalan  seimbang,  tetapi lebih condong tertarik ke Jatirogo.
Masyarakat  Sale  menjual  produk- produknya  dan  membeli  barang-barang kebutuhan  sehari-hari  ke  Jatirogo,  seperti hasil  pertanian,  mebel,  hasil  industry kecil,  kapur  putih,  (Ke  Surabaya). Kemudian  mereka  membeli  kebutuhan sehari-hari  seperti  gula,  terigu,  perabot rumah tangga dan sebagainya. Tertariknya aktivitas ekonomi masyarakat Sale  ke  Jatirogo  karea  1).  masalah  pasar, pasar di  Kecamatan Sale semuanya pasar desa, yang terjadi hanyapada hari tertentu, satu  kali  dalam  seminggu.  Pada  pasar desa  komoditas  yang  ditransaksikan hanya  terbatas  produk-produk  setempat. 2).  Masalah  transportasi,  transportasi umum  yang  menghubungkan  kecamatan Sale-Jatirogo relative terbatas 3). Produktivitas  sector  pertanian  rendah. Rendahnya  produktivitas  ini  karena sebagian  besar  sawah  di  kecamatan  Sale adalah  sawah  tadah  hujan  (770  ha), sedangkan  sawah  irigasi  teknis  (550)  ha) hanya ditanami padi terus menerus (tanpa pola  tertentu),  sehingga  hasilnya  kurang maksimal.
Untuk itu dalam pengembangan  ekonomi  dapat  dilakukan dengan 1) pembuatan pasar 2)
meningkatkan  sarana  transportasi  dan mengembangkan  sector  pertanian  dengan pola tanam yang mengarah pada hortikultura yang didukung agroindustri.
4. Wilayah-wilayah  yang  tidak  terjadi hubungan fungsional Wilayah-wilayah yang tidak terjadi  hubungan  fungsional  maupun berpotensi mempunyai hubungan fungsional meliputi: 4.1. Kecamatan Sarang, Rembang (Jateng)  –  Kecamatan  Bulu  ,  Tuban (Jatim)
4.2. Kecamatan Bulukerto Wonogiri (Jateng) –  Kecamatan  Poncol, Magetan (Jatim)
4.3. Kecamatan Kradenan, Blora (Jateng) –  Kecamatan  Ngraho,  Bojonegoro (Jatim)
5. Wilayah-wilayah terabaikan
Kecamatan-kecamatan yang terabaikan dalam analisis ini karena tidak ada  kemungkinan  hubungan  fungsional adalah:  (1)  Kecamatan  Jepon  (Blora),  (2) Kecamatan Bogorejo (Blora) (3) Kecamatan  Jiken  (Blora)  (4)  Kecamatan Sambong (Blora) Kecamatan Kedungtuban  (Blora)  (6)  Kecamatan Randublatung (Blora) Kecamatan Sambirejo  (Sragen)  Kecamatan  Jenar (Sragen)  (10  Kecamatan  Paranggupito (Wonogiri) (11) Kecamatan Karangtengah (Wonogiri) (12) Kecamatan  Kismantoro  (Wonogiri)  (13) Kecamatan  Giriwoyo  (Wonogiri)  da
Kecamatan Giritontro (Wonogiri)

## B. Perilaku dan Motivasi Kerjasama
Pada  banyak  negara  berkembang,
termasuk di Indonesia, pemerintah merupakan motor utama penggerak pembangunan. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, kuatnya peran pemerintah pusat tidak dipungkiri. Setelah otonomi daerah, pemerintah pusat akan  lebih  berperan  sebagai  fasilitator yang member arah bagi daerah, khususnya  pemerintah  kabupaten  kota, dalam pembangunan secara umum.
Sedangkan hasilnya akan sangat tergantung pada kemampuan kabupaten/kota merespon dan menyelenggarakan program-program pembangunan sesuai arahan pusat. Secara umum,  seperti  yang  diungkap  dalam  bab sebelumnya  ,  inisiator  dan/atau  pelaku kerjasama  pembangunan  wilayah  dan sektoral adalah: (1) pemerintah, khususnya  pemerintah  daerah,  namun
tidak  tertutup  kemungkinan  pemerintah pusat berperan sebagai inisiator atau salah satu  pelaku  (2)  swasta;  (3)  masyarakat yang  tergabung  dalam  asosiasi  kelompok dengan kepentingan / misi tertentu.

## C. Potensi
Faktor-faktor potensi dalam pelaksanaan dan pengembangan kerjasama adalah sebagai berikut: 1. Keterlibatan pihak swasta Inisiatif dan keinginan
mengembangkan  suatu  kawasan  yang melibatkan  Pemda  beberapa  daerah, dalam  kasus  pengembangan  kawasan perbatasan  RATUBNGNEGORO  (blora Tuban, Rembang dan Bojonegoro) KARISMAWIROGO ( Karanganyar,  Wonogiri,  Sragen, Magetan, Gawi, Ponorogo), PAWONSARI (Pacitan, Wonogiri, Wonosari)  terutama  potensi  tambang minyak  dan  Gas  di  kawasan  Blora  –
Bojonegoro  pada  Blok  Cepu  tentu memperyimbangkan berbagai aspek ekonomi,  karena  umumnya  misi  utama pihak swasta adalah keuntungan. Kondisi tidak  hanya  meringankan  Pemda  dalam membangun wilayahnya, karena kebutuhan  financial  relative  teratasi, tetapi  juga  memotivasi  Pemda  untuk mengintegrasikan  kegiatan  ini  dengan kegiatan  lain  yang  menunjang.  Melalui cetak  biru  pembangunan  wilayah  yang dirancang  secara  seksama  diharapkan pemda  dapat  mengajak  pihak  swasta membangun  wilayah  dengan  model kerjasama saling menguntungkan.
2. Kesadaran untuk saling Bekerjasama
Dalam kasus pengembangan
PPawonsari,  kedaran  kebutuhan  untuk saling  bekerjasama  membuat  tiga  Pemda dari  iga  Kabupaten  di  tiga  Provinsi sepakat menjalin kerjasama dalam koordinasi meningkatkan kerjasama selatan-selatan  lintas  tiga  provinsi(Jatim,
Jateng,  DIY).  Pada  awalnya  kerjasama ditujukan  untuk  meningkatkan  kulitas jalan tembus lintas  tiga provinsi, melalui ruas  Bayemharjo,  Kecamatan  Giritontro, onogiri  (Jateng)  –  Tangkluk,  Kecamatan Donorojo,  Pacitan  (Jatim)  –  dengan  cara mengaspal hotmix dan pelebaran jalan.
Jalan  ini  diharap  menjadi  jalan provinsi  dengan  bantuan  dana  dari  pusat. Kerjasama  ini  kemudian  berkembang kepada  :  (1)  peningkatan  pelayanan  bagi masyarakat  –  karena  ketiga  kabupaten mengalami kekringan dan kekurangan air bersih, maka salah satu kesepakatan yang dibangun adalah upaya pemenuhan kebutuhan air; (2) pengembangan potensi sumber  dala  alam,  kerjasama  ekonomi mengembangkan  kawasan  wisata  laut bertaraf internasional.
3. Inisiator  Kerjasama  Wilayah  dan Sektoral Dalam kasus kerjasama pengadaan air bersih inisiatif Pemda DIY, yang  meliputi  beberaa  sector,  untuk menjadikan  kawasan  pantai  Baron  dan Pantai  Sadeng  sebagai  kawasan  Wisata Alam dan, berkembang lebih luas dengan mengajak  stakeholder    lain  bekerjasama. Ajakan  ini  mendapat  respon  positif  dari lembaga  non-pemerintah  dan  masyarakat di  sekitar,  sehingga  proses  mewujudkan kawasan wisata tersebut didukung banyak pihak.  Masing-masing    pihak  membiayai sendiri  aktivitas  mereka,  antara  lain berupa penelitian, perencanaan pengelolaan dan penataan kawasan tersebut dan promosi.
4. Kendala Selain  berbagai  potensi  seperti tersebut  di  atas,  masih  banyak  dijumpai kendala  dalam  meningkatkan  kerjasama pembangunan wilayah dan sektoral dalam merespon  fenomena  otonomi  daerah. Faktor-faktor kendala pelaksanaan tersebut  meliputi  Perbedaan  kepentingan
dan  prioritas.  Besarnya  harapan  terhadap pemerintah pusat. Masalah dana, beberapa  inisiatif  kerjasama  daerah  yang telah  disepakati  terputus  atau  tersendat pelaksanaannya,  karena  masalah  dana. Belum adanya dokumen legalitas sebagai payung kerjasama

## SIMPULAN
Berbagai hal penting yang dapat disimpulkan belajar dari sebuah kasus: 1.   Diperlukan  kerjasama  pembangunan wilayah dan sektoral. Hal ini didasarkan  pada  pokok  persoalan yang  berkembang  seperti  (a)  isu sektoral,  (b)  eksternalitas  daerah otonom (c) fungsi interdependen antar daerah  dan  (d)  hirarki  dari  barang public
2.  Dari  pokok  persoalan  tersebut  timbul berbagai  respon,  diantaranya  dapat diidentifikasi  sebagai  berikut:  (a) monitoring  perkembangan  wilayah dan  sektoral,  (b)  analisis  kebutuhan kerjasama  wilayah  dan  sektoral  (c) mendorong intensitas sektoral tertentu pada  wilayah  tertentu  (d)  kerjasama antar  daerah  (e)  koordinasi  sektoran untuk keserasian antar daerah, dan (f) kerjasama antardaerah denganh
stimulant sektoral; 3.  Berbagai  bentuk  potensi  yang  dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kerjasama antar wilayah dan sektoral , antara  lain:  (a)  keterlibatan  fihak swasta  (b)  kesadaran  untuk  saling bekerjasama  (c)  inisiator  kerjasama wilayah  dan  sector  (4)  kendala pelaksanaan dan pengembangan kerjasama adalah (a) perbedaan kepentingan dan prioritas, (b) besarnya harapan terhadap pemerintah pusat,  (c)  kuatnya  peran  pemerintah pusat  (d)  masalah  dana  dan  (e) dokumen  legalitas  sebagai  payung kerjasama.

## REKOMENDASI
Hal terakhir yang perlu diperhatikan untuk menopang efekktifitas dan keberlanjutan kerjasama wilayah dan sektoral kabupaten/kota adalah:
1. Membentuk  basis  kerjasama  yang kuat.  Hal  ini  sesuai  dengan  paradigm membangun hubungan antar
organisiasi dalam bentuk network and strategic  alliances .  Sudah  saatnya setiap organisasi atau institusi pemerintah mengembangkan hubungan  luar  yang  kuat  dengan organisasi lain agar mempu memberikan  yang  terbaik  kepada masyarakat. Dalam konteks memperkuat  basis  kerjasama  antar pemerintah  daerah  ini,  ada  beberapa agenda  praktis  yang  dapat  dilakukan di masa mendatang.
2. Mengadakan monitoring terhadap potensi, kendala dan kerjasama
pembangunan  sektoral  dan  daerah,
untuk  itu  perlu  disusun  prosedur monitoring,  hendaknya  tidak  bersifat komprehensif, karena hal ini memerlukan sumberdaya yang mahal. Sebaiknya adalah monitoring strategis, mengenal hirarki kepentingan,  memfokuskan  pada  hal- hal  penting  tetapi  tetap  pada  konteks kerjasama  wilayah  dan  sektoral  yang luas.
3. Membuat  publikasi  mengenai  skema- skema potensi, kendala dan kerjasama sektoral  dan  wilayah  secara  empiris, akan  lebih  baik  bila  diklasifikasi. Publikasi  ini dilakukan terus menerus untuk  memperkuat  kelompok  sasaran dan meningkatkan pengetahuan
mengenai  kerjasama  pembangunan sektoral dan wilayah itu sendiri.
4. Menyusun suatu bentuk desain training  khusus  oleh  provinsi  untuk memfasilitasi kerjasama antar
kabupaten/kota
dalam wilayah
training tersebut secara khusus diarahkan peda peningkatan kemampuan teknis fasilitasi kerjasama  atau  kemitraan  dengan basis yang kuat, disamping kemampuan-kemampuan praktis lainnya guna mengembangkan kapasitas sektpral dan wilayah. Pelatihan  dapat  diarahkan  untuk identifikasi potensi konflik dan kerjasama  sektoral  dan  wilayah. Materi  tersebut  diberikan  dalam bentuk  teori  dan  contoh-contoh  nyata di  wilayah  Indonesia.  Selain  itu  ada juga latihan simulasi untuk menangani  kasus-kasus  nyata  yang dihadapi pada lingkungan/daerah peserta latihan.
5. Melakukan advokasi/pendampingan kasus-kasus  kerjasama  sektoral  – wilayah baik  dengan tenaga  yang  ada pada  institusi  dalm  hal  ini  Badan Kerjasama  Antar  Darah,  maupun kerjasama dengan institusi  lain dalam penyediaan tenaga yang dibutuhkan. 6. Memberi insentif untuk menumbuhkan pengembangan
kapasitas  maupun  penanganan  nyata kerjasama sektoral dan wilayah insentif  ini  bisa  dalam  bentuk  paket dana alokasi khusus (DAK).
7. Melakukan  penanganan  kerjasama sektoral  dan wilyah  yang penting dan mendesak,  dengan  sumberdaya  yang sebagian besar berasal dari pemerintah pusat, tetapi secara bertahap  dialihkan  kepada  sector  dan atau daerah 8. Memperbaiki institusi dalam arti luas, termasuk reorganisasi dan
penyusunan  yang  mendapat  mandate khusus  untuk  menangani  kerjasama pembangunan  sektoral  dan  wilayah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Baumol.  Wj1977  Economic  Theory  and operation  Analysis.  Prentice  Hall,
Inc, New Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, 2003 Rencana Strategis Jersey  lair,  John  P.,  1991,  Urban  and Regional  Economics  ichard  Irwin Inc. Boston Jeremiyas  T  Keban,  Kerjasama  antar Pemda dalam Era Otonomi Daerah; Jawa Tengah Dalam Angka Irsan,  W  1962  Introduction  to  Regional
Science,  John  Hopkins  Press
London Kameo,  D  dan  P.  Rietveld,  “ Regional
Income Disparities in Indonesia, a Comment”, Ekonomi dan
Keuangan  Indonesia,  Vol.  35  No.
4, 1987, pp 451 – 459
Kabupaten Ngawi Dalam Angka Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka Lincolin Arsyad, Ekonomi Perencannaan,
BPFE Yogyakarta Undang-undang  nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah