Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2024 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.8961

## MENELISIK HUTAN DESA (PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT)
Fajri Rahman 1 , Ade Irwandi 2
Universitas Andalas 1,2 frahman@soc.unand.ac.id 1

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini menjelaskan pengelolaan hutan desa yang dibentuk dalam kawasan Hutan  Lindung  Gambut  (HLG)  Sungai  Buluh  di  Provinsi  Jambi.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  etnografi  kritis.  Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan hutan desa memperkuat legitimasi perlindungan hutan gambut atas desakan hutan produksi yang mengelilinginya. Sehingga, masyarakat melalui hutan  desa  secara  tidak  langsung  mempertahankan  keberadaan  hutan  lindung  gambut. Selain  itu,  fungsi  hutan  lindung  gambut  juga  dibuka  akses  (ruang  kelola)  kepada masyarakat melalui perhutanan sosial. Sehingga, bukan hanya tujuan untuk melindungai hutan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Simpulan penelitian bahwa konsep sosial  muncul pada tahun 1978 sebagai  "hutan untuk  masyarakat" (forestry  for people). Pada tahun 1990-an, gagasan Pengelolaan Hutan Berbasis Komunitas (PHBM) muncul,  yang  mengarah  pada  era  reformasi  saat  ini.  Konsep  sosial  bertujuan  untuk meningkatkan  partisipasi  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam pengelolaan  hutan  di  Indonesia.  Namun,  ia  menghadapi  tantangan  seperti  kurangnya keterlibatan masyarakat dan fokus pada aspek produk dan lingkungan.
Kata Kunci : Hutan Desa, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Perhutanan Sosial

## ABSTRACT
The purpose of  this research is  to  explain the forest  management  of  the village that is formed in  the HLG (Protected Wood) area of  the Buluh  River in  Jambi  Province. The research uses a critical ethnographic approach. The results show that the presence of the Village  Forest  strengthens  the  legitimacy  of  the  protection  of  the  forest  against  the pressure of the Production Forest that surrounds it. Thus, the people through the village forests  indirectly  maintain  the  existence  of  the  forest.  In  addition,  the  shelter  forest function also opens access (government space) to the community through social forestry. So, it's not just about protecting the forests but also improving the well-being of the local people. The research concluded that the social concept emerged in 1978 as "forests for society"  (forestry  for  people).  In  the  1990s,  the  idea  of  Community-based  Forest Management (PHBM) emerged, leading to the current era of reform. The social concept aims  to  increase  participation  and  improve  the  well-being  of  communities  in  forest management  in  Indonesia.  However,  it  faces  challenges  such  as  lack  of  community involvement and focus on product and environmental aspects.
Keyword: Community Based Forest Management, Social Forestry, Village Forest.

## PENDAHULUAN
Provinsi  Jambi  memiliki  hutan
yang besarnya sekitar 60% luas wilayahnya. Berdasarkan Surat Keputusan  Nomor  863/Menhut-II/2014 tanggal  29  September  2014  Tentang Kawasan  Hutan  Provinsi  Jambi  seluas 2.098.535  Ha.  Luas  kawasan  hutan tersebut, terdapat empat fungsi kawasan, yaitu  Kawasan  Suaka  Alam  (KSA) seluas  685.471  ha,  Kawasan  Hutan Lindung  (HL)  seluas  179.588  ha, Kawasan  Hutan  Produksi  Terbatas (HPT) seluas 258.285 ha, dan Kawasan Hutan  Produksi  Tetap  (HP)  seluas 963.792  ha.  Kawasan  hutan  lindung yang berada di Jambi memiliki keragaman,salah  satunya  hutan  lindung gambut (BRG, 2017).
HLG atau Hutan Lindung Gambut di  provinsi  Jambi  terhampar  di  tiga kabupaten,  yaitu:  (1)  Kabupaten  Muaro Jambi  seluas  34.702,600  ha  terdiri  dari HLG Air Hitam Dalam - Air Hitam Laut seluas  27.404,600  ha  dan  HLG  Sungai Londerang seluas 7.298 ha; (2)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 21.473,800  ha  yang  merupakan  HLG Bram Hitam; dan (3) Kabupaten Tanjung Jabung  Timur  seluas  23.748  ha  terdiri dari HLG Sungai Buluh seluas 17.721 ha dan HLG Sungai Londerang seluas 6.027 ha  (Lisnawati,  2021;  Nurjanah,  2013; Pemerintah Provinsi Jambi, 2015; Putra, 2022).    Luasnya  mencapai  56.200,  148 ha dan merupakan urutan ketiga di pulau Sumatra  yang  memiliki  hutan  lindung gambut  (Nurjanah,  2013;  Zainuddin, 2019).
Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan wilayah yang memiliki hutan lindung gambut yang berada di sisi timur
Provinsi Jambi (BPS, 2023). Diantaranya  terdapat  Hutan  Lindung Gambut (HLG) Sungai Londrang seluas
6.027  ha  dan  Hutan  Lindung  Gambut (HLG)  Sungai  Buluh  seluas  17,721  ha. HLG  Londerang  sebenarnya  memiliki
luasan  13.325  ha  yang  terbagi  atas  dua kabupaten.  Salah  satunya  termasuk  di Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  di Kecamatan  Mendahara  Ulu  tepatnya  di Desa  Kota  Kandis  Dendang.  Namun, kawasan HLG Sungai Londerang digunakan  untuk  skema  perhutanan sosial hanya seluas 4.405 ha berdasarkan
SK.705/Menhut-II/2014.
Hutan  Lindung  Gambut  (HLG) Sungai Buluh merupakan suatu kawasan gambut  berstatus  hutan  lindung  di Provinsi Jambi. Hutan Lindung Gambut Sungai  Buluh  berada  dalam  wilayah administrasi Kecamatan Mendahara Ulu dengan luas 17.721 ha (Agustini, 2018). Keberadaannya  ada  dalam  tiga  desa yaitu Desa Pematang Rahim, Desa Sinar Wajo dan Desa Sungai Beras. Tujuannya untuk  mengembalikan  fungsi  ekologis kawasan  hutan.  Namun,  perlu  disadari bahwa  di  dalam  hutan  bukan  hanya keragaman  hayati  tetapi  juga  ada masyarakat  yang  hidup  berdampingan dan ketergantungan dengan hutan.
Atas dasar itu, keberadaan masyarakat  yang  berada  di  dalam  desa perlu dipertimbangkan dan memberikan akses untuk pengelolaan dan perlindungan  serta  pelestarian  hutan lindung. Maka perlu dibentuk mekanisme yang sesuai melalui Perhutanan  Sosial  Berbasis  Masyarakat (PHBM) (Veriasa dkk., 2021). Mekanisme  ini  juga  disebut  dengan Perhutanan Sosial diatur dalam SK.P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/20. Dengan  keluarnya  peraturan  Menteri Kehutanan  tersebut,  maka  bahagian hutan  yang  berada  di  tiga  desa  dapat diberikan  akses  pada  masyarakat  untuk dikelola namun tetap menjaga kelestarian ekosistem, perlindungan dan pemanfaatan.
Melalui  skema  perhutanan  sosial, maka  dibentuklah  Hutan  Desa.  Dimana pengelolaannya  diberikan  wewenang pada  masyarakat  melalui  Lembaga
Pengelolaan  Hutan  Desa  (LPHD).
Sehingga  statusnya  berubah  menjadi Hutan Desa (HD). Berdasarkan Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor P.49/Menhut-II/2008 Tahun 2008 Tentang  Hutan  Desa,  bahwa  dalam rangka  pemberdayaan  masyarakat  di dalam  dan  sekitar  kawasan  hutan  serta mewujudkan  pengelolaan  hutan  yang adil  dan  lestari,  hutan  negara  dapat dikelola untuk kesejahteraan desa melalui Hutan Desa. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan  desa serta belum dibebani izin/hal. Maka atas dari itu dibentuk lembaga yang bertugas mengelola  yaitu  LDPH.  LDPH  atau Lembaga  Desa  Pengelola  Hutan  Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah  lembaga  kemasyarakatan  yang ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa  yang bertugas  untuk  mengelola  Hutan  Desa yang  secara  fungsional  berada  dalam organisasi  desa  dan  bertanggung  jawab kepada  Kepala  Desa  atau  bisa  disebut juga dengan LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  metode kualitatif.  Dengan  Pendekatan  etnogafi memungkinkan  untuk menunjukkan gambaran  secara  keseluruahn  dari realitas tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tidak terstruktur, observasi dan pendokumentasian.  Dalam  penarikan informan  juga  ditetapkan  beberapa informan pelaku, dimana terlibat langsung dengan topik penelitian. Informan  terdiri  dari  ketua  Kelompok Pengelola  Hutan  Desa  (KPHD),  ketua Kelompok  Usaha  Perhutanan  Sosial (KUPS)  tokoh  masyarakat,  perangkat desa dan pendamping KKI Warsi.
Data  yang  diperoleh  dari  hasil observasi dan wawancara di coding dan dielaborasi.  Setelah  itu,  akan  dianalisis dengan  melihat  data  yang  bertentangan dan  saling  mendukung.  Trianggulasi data juga digunakan agar tidak menjastifikasi  dalam  analisis  tunggal (interpretasi emik dan etik).

## HASIL PENELITIAN Menelisik Desa Sungai Beras
Sejarah Desa Sungai Beras memiliki cerita pembentukan daerahnya. Awal  mula  pembukaan  Desa  Sungai
Beras  ini  pertama  kali  oleh  H.  Kusnan pada  tahun  1972  di  mana  nama  dusun saat  itu  masih  Kuala  Mendahara. Menurut  cerita  masyarakat  mengenai toponomi  dari  nama  desa  berasal  dari dua pandangan.
Pandangan  pertama,  nama  desa diambil  dari  nama  sungai  kecil  yang merupakan  anak  sungai  dari  sungai Mendahara  yang  terdapat  ditengah- tengah  desa.  Pandangan  kedua  yaitu, nama desa diambil dari potensi pertanian padi. Karena dahulu masyarakat banyak menjadi  petani  padi  dan  menghasilkan beras maka disebut dengan desa Sungai Beras.  Sehingga,  sampai  saat  ini  nama itu  melakat  dan  secara  administrasi dipakai sebagai nama desa dengan nama Sungai  Beras.  akan  tetapi  pembentukan awal desa memiliki sejarah dimana desa ini  merupakan  hutan  yang  lebat. Sehingga ada orang yang ingin mengolah hutan untuk mencari penghidupa baru. Desa Sungai Beras secara definitif berdiri  pada  tahun  2006.  Desa  ini merupakan pemekaran dari Desa Mendahara  Ulu.  Secara  administratif Desa  Sungai  Beras  termasuk  dalam wilayah  Kecamatan  Mendahara  Ulu, Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur, Propinsi  Jambi.  Jarak  Desa  ke  Ibukota Kecamatan  ±  20  Km,  dapat  ditempuh lewat perjalanan darat dan sungai (BRG,
2017).  Jika  melalui  jalan  darat  lebih kurang  60  menit  perjalanan  dengan menggunakan  kendaraan  roda  dua  dan roda  empat.  Namun,  jika  menggunakan transportasi  sungai  waktu  tempuhnya lebih  cepat  20  menit.  Jarak  ke  Ibukota Kabupaten  ±  75  km  ditempuh  dengan waktu lebih kurang 2 Jam dan ± 94 Km dari  ibukota  propinsi  yang  ditempuh lebih kurang 2 jam 30 menit  perjalanan darat  dengan  kendaraan  roda  dua  dan roda  empat  (Kepala  Desa,  2019).  Desa ini  berlokasi  di  sepanjang  Sungai Mendahara.  Jika  dilihat  dari  udara  atau peta,  posisi  Sungai  Mendahara  ini keberadaannya  persis  membelah  desa ini.
Secara  umum  wilayah  Kabupaten Tanjung Jabung beriklim tropis, begitupun  dengan  Desa  Sungai  Beras. Pada  tahun  2013,  suhu  udara  rata-rata 27,0º  -  28,1  ºC.  Suhu  udara  maksimum terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 33,4 ºC dan suhu udara minimum terjadi pada bulan  Desember  sebesar  23,8  ºC. Kelembaban udara relatif tinggi rata-rata berkisar antar 82% s/d 89%. Sedangkan berdasarkan  tipe  iklim  Smith  dan Ferguson,  wilayah  ini  termasuk  tipe iklim  A,  dengan  curah  hujan  rata-rata 189,8 mm/bulan pada tahun 2013 (BPS, 2023).
Secara  umum,  pembagian  musim berdasarkan  pengetahuan  masyarakat lokal  terbagi  dalam  tiga  kategori. Pertama,  pembagian  musim  secara menyeluruh terdiri dari tiga musim yaitu musim kemarau di bulan April – Agustus dan musim penghujan di bulan Oktober- Februari, serta musim pancaroba (pergantian  musim)  yang  menandai peralihan  musim  kemarau  ke  musim hujan  maupun  sebaliknya.  Musim kemarau  dan  musim  hujan  umumnya diperhatikan  oleh  masyarakat  yang memiliki  mata  pencaharian  dengan bercocok  tanam.  Kedua,  pembagian musim berdasarkan pasang surut air laut
dan  gerakan  angin.  Masyarakat  lokal mengenal angin barat dan angin selatan. Angin  selatan  merupakan  saat  dimana nelayan pergi melaut dan hasil tangkapan  melimpah.  Sedangkan  angin barat saat dimana nelayan tidak berangkat melaut kecuali di pesisir. Pada saat  angin  barat,  sering  terjadi  badai yang menghalangi nelayan untuk melaut. Ketiga , musim panen besar, panen kecil dan trek. Pembagian musim ini umumnya  digunakan  oleh  masyarakat yang memiliki mata pencarian di bidang perkebunan, khususnya yang di lahannya ditanami  tanaman  serbasama,  bukan campursari, misalnya seperti perkebunan sawit,  pinang,  kopi  dan  kelapa.  Panen besar jatuh pada puncak musim penghujan, panen kecil jatuh pada bulan antara  puncak  musim  kemarau  dan puncak  musim  penghujan,  sedangkan musim trek (masa  tidak  panen)  jatuh pada  puncak  musim  kemarau.  Puncak musim  penghujan  dan  musim  kemarau biasanya  hanya  berlangsung  3-4  bulan. Puncak  musim  penghujan  dan  puncak musim kemarau akan sangat berpengaruh  pada  suplai  air  bagi tanaman.  Pada  perkebunan  campursari, pengaruh  musim  tidak  terlalu  terlihat karena  terdapat  keanekaragaman  hayati yang lebih baik dibandingkan perkebunan serbasama.
Berdasarkan  monografi  desa,  luas desa  ini  adalah  113.85  km 2 atau presentase  dari  luas  kecamatan  sekitar 21,77%  (BPS,  2023).  Wilayah  desa  ini bagian timur dan baratnya terbelah oleh Sungai  Mendahara  yang  dipengaruhi oleh pasang surut dan langsung mengalir menuju  laut  pantai  timur  Sumatera. Hingga  saat  ini  sungai  tersebut  masih menjadi jalur transportasi utama masyarakat di desa. Secara administratif, desa ini berbatasan dengan: (1). Sebelah Utara  berbatasan  dengan  Desa  Merbau dan  Desa  Bakti  Idaman.  (2).  Sebelah Selatan  berbatasan  dengan  Desa  Sinar
Wajo.  (3).  Sebelah  Barat  berbatasan dengan  Desa  Pematang  Lumut.  (4). Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Desa Pandan Sejahtera.
Desa ini terbagi dalam enam dusun dan  23  RT,  diantaranya:  (1).  Dusun Karya  Bakti  yang  terdiri  dari  RT  01 Kampung  Baru,  RT  002  Alamsyah,  RT 003  Parit  Alamsyah,  RT  004  Sungai Buluh. (2). Dusun Sungai Beras II yang terdiri  dari  RT  005  Sungai  Budaya,  RT 006  Parit  Senang,  RT  017  Sungai Nibung. (3). Dusun Sungai Beras I terdiri dari RT 007 Pagar Indah, RT 008 Teluk Pagar, RT 009 Parit Lapis Teluk Pagar, RT  018  Parit  Selamat  (Muhibah).  (4). Dusun Gudang Indah terdiri dari RT 010 Parit Gudang, RT 019 Sungai Papan. (5). Dusun  Sungai  Beringin  terdiri  dari  011 Sungai  Beringin,  RT 012 Sungai  Apok, RT 020 Parit Jawa Timur, RT 021 Parit Lapis  Jawa  Timur,  RT  022  Sungai Gudang,  RT  023  Parit  Sinar  Sulawesi. (6). Dusun Setia Budi terdiri dari RT 013 Kanal  Lapis  Buta-Buta,  RT  014  Parit Harapan Indah, RT 015 Parit Antara, RT 016 Teluk Perancis.
Desa  Sungai  Beras  memiliki penduduk  yang  cukup  banyak.  Tercatat Jumlah  penduduk  Desa  Sungai  Beras berjumlah 3.470 jiwa dengan
perbandingan  jenis  kelamin  laki-laki sebanyak  1.799  jiwa  dan  perempuan sebanyak  1.671  jiwa  (BPS,  2023). Adapun  jumlah  penduduk  Desa  Sungai Beras sebanyak 916 KK yang tersebar di 6 dusun terdiri dari 853 KK laki-laki dan 63 KK perempuan (Kepala Desa, 2019). Penduduk  yang  berada  di  Desa  sungai Beras  nmemiliki  keberagaman  etnis. Melalui keberagaman etnis yang berada di Desa Sungai Beras, maka bahasa yang mereka  gunakan  dalam  kehidupan sehari-harai  bukan  bahasa  ibu  (bahasa asli)  melainkan  bahasa  Melayu  Jambi. Hal ini dilakukan agar komunikasi antar masyarakat yang beragam dapat dilakukan  tanpa  memandang  etnis.
Terlebih lagi, bahasa Melayu digunakan sebagai bentuk penyesuaian diri mereka yang bukan etnis Melayu beradaptasi di tanah Melayu.
Namun,  bagi  masyarakat  yang bukan  etnis  Melayu,  tetap  mengerti bahasa ibu mereka terutama etnis Jawa. Mereka masih
menggunakan komunikasi melalui bahasa Jawa sesama orang  Jawa.  Begitu  juga  etnis  Banjar.
Tapi  menurut  Bapak  H  (57  tahun) seorang  beretnis  Banjar,  mereka  sudah terbiasa  menggunakan  bahasa  Melayu ketimbang  bahasa  Banjar  dan  banyak yang sudah lupa bahasa Banjar.
Sebagai  desa  yang  berada  di pinggiran  sungai,  Desa  Sungai  Beras memiliki sejarah tersendiri yang berkaitan  dengan  etnis  atau  suku  yang mendiami desa ini. Ketika wilayah desa ini pertama kali dibuka pada akhir tahun 1960-an, suku yang pertama hadir adalah Jawa.  Namun,  karena  desa  ini  berasal dari  Desa  Mendahara  Ilir  (desa  yang berada  di  muara  Sungai  Mendahara dekat laut Pantai Timur Sumatera), maka sebenarnya  diawali  dengan  kehadiran Suku  Melayu.  Namun  seiring  waktu berjalan, bergabung Suku Bugis, Banjar dan  Jawa.  Khusus  untuk  Desa  Sungai Beras ini, karena yang membuka wilayah desa ini yang pertama adalah Suku Jawa, suku  yang  banyak  penduduknya  adalah Jawa.
Masyarakat  yang  tinggal  di  Desa Sungai  Beras  memiliki  keberagaman etnis.  Hal  ini  dipicu  dengan  laju perpindahan  penduduk  pada  zaman pasca kemerdekaan. Dimana banyaknya etnis  yang  berada  di  pulau  Jawa, Kalimantan dan Sulawesi mencari suaka baru  untuk  melanjutkan  kehidupan  ke darah lain yaitu pulau Sumatera. Mereka melakukan  perpindahan  bukan  tanpa sebab. Beberapa penduduk Sungai Beras mengatakan  nenek  moyangnya  (Nenek, Kakek  dan  orangtuanya)  pindah  dari kampung  halaman  ke  Pulau  Sumatera
karena  banyaknya  perperangan,  konflik dan akses terhadap mata pencaharian di daearah asalnya. Sehingga mereka pergi meninggalkan tanah asalnya dan merantau ke negeri orang lain.
Selain  itu,  beragamnya  penduduk di  Sungai  Beras  juga  disebabkan  oleh para  pekerja  di  perusahaan  sawit.  Desa Sungai  Beras  dikelilingi  oleh  beberapa perusahaan  HTI  maupun  konsesi  lahan sawit,  sehingga  para  pekerja  yang merupakan banyak dari etnis Jawa, maka mereka  tidak  kembali  ke  daerah  asal mereka,  melainkan  menetap  di  desa sekitaran  perusahaan.  Seperti  kisah Bapak  S  (70  tahun)  merupakan  warga desa Sungai Beras yang berasal dari etnis Jawa.  Dia  menceritakan  mengapa  dia bisa tinggal di desa Sungai Beras karena orang tua laki-lakinya merupakan pekerja  perusahaan  dan  ketika  masih kecil  dia  dibawa  oleh  ayahnya  sekitar tahun  1987.  Setelah  itu,  Ayahnya membuka  lahan  di  desa  ini  dengan sistem pancung  alas, maka  dia  setelah dewasa  menetap  disini  hingga  saat  ini (wawancara 25 Oktober 2023).
Berbeda  dengan  cerita  Bapak  H (57  tahun)  seorang  warga  Sungai  Beras yang  merupakan  etnis  Banjar.  Beliau datang  ke  desa  ini  dibawa  oleh  orang tuanya  yang  berasal  dari  Tembilahan bersama  beberapa  rombongan  orang Banjar lainnya untuk mencari penghidupan  baru.  Sehingga,  pada akhirnya  mereka  menetap  disini  hingga saat ini (wawancara 25 Oktober 2023).
Memang  benar,  secara  fakta geologis daerah Jambi merupakan tanah asal orang Melayu, namun Desa Sungai Beras meriupakan bukan daerah pemukiman  orang  Melayu  melainkan hutan  belantara  dahulunya.  Sehingga, setelah  kedatangan  orang  Banjar,  Jawa dan  etnis  lainnya  barulah  desa  Sungai Beras  berdiri.  Etnis  yang  ada  di  Desa Sungai  Beras  didominasi  oleh  etnis Banjar  dan  Jawa  dan  sebahagian  etnis
Bugis,  Melayu  Jambi  dan  Batak. Meskipun  suku  Melayu  merupakan diakui  sebagai native  etnic di  Provinsi Jambi, namun sebagian besar perkampungan  di  Desa  Sungai  Beras pada  awalnya  tidak  dibuka  oleh  suku Melayu.  Sebagai  contoh  Parit  Teluk Pagar di Dusun Sungai Beras I dan Parit Jawa  Timur  di  Dusun  Sungai  Beringin dibuka oleh masyarakat dari suku Jawa,
Parit Antara dan Parit Teluk Perancis di Dusun Setia Budi dibuka olehmasyarakat  dari  suku  Bugis.  Dari yang  diketahui,  hanya  Parit  Alamsyah dan Parit Harapan Indah di Dusun Setia Budi  dibuka  oleh  masyarakat  dari  suku Melayu.
Suku  Kerinci,  suku  Minang  dan Suku  Batak  tidak  diketahui  pernah membuka  lahan  di  Desa  Sungai  Beras. Umumnya  masyarakat  ketiga  suku  ini datang  setelah  adanya  perkampungan. Pada  gelombang  pertama  kedatangan masyarakat  suku  Kerinci,  Minang,  dan Suku  Batak,  mereka  memiliki  mata pencarian  sebagai  guru  dan  tenaga pemerintahan.  Kini  selain  sebagai  guru dan  tenaga  pemerintahan,  terdapat beberapa masyarakat suku Kerinci, suku Minang  dan  suku  Batak  yang  memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dan petani.
Menurut  sejarah  pembentukan perkampungan  di  areal  Desa  Sungai Beras,  keempat  suku  merupakan  suku- suku  yang  berperan  dalam  membuka lahan  di  kawasan  hutan  yang  kini menjadi Desa Sungai Beras. Berdasarkan mata pencahariannya,
masyarakat dari empat suku ini memiliki mata  pencarian  yang  beragam,  seperti berkebun,  berdagang,  nelayan,  pegawai pemerintah  dan  pekerjaan  lainnya. Secara  rinci,  ada  16  bidang  kerja  yang menjadi  mata  pencaharian/pekerjaan penduduk  Desa  Sungai  Beras.  Dari  16 mata  pencaharian  tersebut,  satu  mata pencaharian yang paling dominan adalah
sebagai petani/pekebun/peternak.
Adapun  kaum  perempuan,  pekerjaan yang  paling  dominan  adalah  mengurus rumah  tangga.  Urusan  Rumah  Tangga (URT) tidak dapat dikategorikan sebagai mata  pencaharian  karena  pekerjaan  ini tidak  menghasilkan  tambahan  finansial bagi keluarga. Pekerjaan URT umumnya dilakukan  oleh  kalangan  perempuan. Jika  kita  asumsikan  bahwa  URT merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan tambahan ekonomis. Masyarakat  sekitar  melakukan
penebangan  dengan  sistem  tebang  pilih dan  hanya  kayu  yang  berukuran  besar saja yang ditebang. Selain itu, masyarakat mencari ikan dengan memancing  dan  memasang  tajur  dan lukah. Hal ini dimungkinkan karena pada masa  tersebut,  lahan  gambut  selalu digenangi  air  sepanjang  tahun.  Bahkan pada  musim  kemarau  panjang,  masih terdapat beberapa lubuk yang berair dan terdapat ikan. Selain memancing,
masyarakat  sekitar  juga  memanfaatkan hasil hutan yang ada dalam skala terbatas sesuai kebutuhan
sehari-hari.
Pemanfaatan hasil hutan secara sederhana misalnya: mencari rotan untuk membuat ambung, mencari daun rumbia dan  pandan  duri  untuk  dibuat  tanggui, tikar atau pun bakul, menanam kangkung rambat  yang  banyak  tumbuh  di  lubuk, menyadap  enau/aren  untuk  diambil airnya  ataupun  dijadikan  gula  aren. Tidak  dapat  dipungkiri,  masyarakat  di sekitar  hutan  juga  menebang  pohon untuk  kebutuhan  membuat  rumah, perabot,  ataupun  untuk  dijual  kepada pembeli.  Beberapa  lahan  hutan  yang dapat  disiangi  tidak  dengan  membakar kadang  ditanami  labu  dan  jagung  yang hasilnya  sangat  memuaskan.  Labu tumbuh  di  lahan  gambut  yang  tidak tergenang memiliki buah yang besar dan segar.  Lahan  gambut  yang  terbengkalai dan  selalu  berair  dalam  area  yang  luas seringkali  ditumbuhi  tanaman  purun,
tanaman  rawa  ini  telah  dimanfaatkan masyarakat  sekitar  lahan  gambut  untuk membuat  tikar,  topi,  bakul,  tas,  dan berbagai aksesoris lainnya. Pemanfaatan terbatas lainnya misalnya dengan mencari  getah  damar  yang  digunakan sebagai dempul untuk pakal perahu dan perahu motor.
Masyarakat  sekitar  lahan  gambut umumnya  mengelola  lahan  gambut dengan  seleksi  yang  cukup  ketat.  Pada masa  pohon  dan  hasil  hutan  masih berlimpah, masyarakat pantang menebang  pohon  yang  masih  terlalu muda dan kecil. Hal ini memungkinkan pohon-pohon kecil dapat tumbuh menjadi besar. Mata  pencaharian  penduduk  pada masa  itu  hanya  bertani  padi,  hutannya masih  luas  tanpa  ada  penjamahan  dari pihak luar, penduduk
desa memanfaatkan hutan hanya untuk bertani dan mengambil kayu sekadarnya yang diperuntukan rumah, jembatan dan kebutuhan  lokal  lainnya.  Sejarah  awal mula  disebut  Desa  Sungai  Beras dilatarbelakangi  kondisi  ekosistem  desa yang  dahulunya  banyak  sungai  kecil yang  digunakan  petani  untuk  mengatur pengairan persawahan mereka, sehingga hasil  dari  pertanian  penduduk  semakin meningkat dan kesuburan tanah menjadi bagus  dan  cocok  untuk  persawahan. Penduduk  di  sini  banyak  menghasilkan beras  sehingga  Desa  Sungai  Beras terkenal  dengan  pusat  penyimpanan beras untuk dibawa ke Kota Jambi.
Pada awal tahun 1974
perkembangan  penduduk  sudah  mulai ramai  yang  datang  dari  luar  desa  untuk menetap di Desa Sungai Beras tersebut, warga yang datang dari luar di antara lain ada  yang  dari  Jawa  Timur,  Bugis  dan sekitarnya. Kehadiran pendatang tersebut  sangat  menambah  penduduk
Sungai  Beras,  mereka  yang  datang semata-mata  ingin  bertani  dan  menetap tinggal  di  Desa  Sungai  Beras.  Masuk
pada  tahun  1980  penduduk  desa  sangat ramai dan pembangunan sarana prasarana desa pun terus mulai dibangun, seperti  bangunan  Sekolah  Dasar  yang didirikan pada tahun 1982. Pembangunan  infrastruktur  pendidikan dilanjutkan  pada  tahun  2001,  saat dibangun  Madrasah  Tsanawiyah.  Pada periode pemerintahan PJs, Kepala Desa, Usman, beberapa pembangunan infrastruktur  mulai  dilakukan  seperti jalan,  jembatan  penghubung,  dan  SMP Perubahan  lanskap  alam  Desa  Sungai Beras  juga  terjadi  akibat  dua  faktor, yakni  perubahan  yang  disebabkan  oleh bencana  alam,  dan  perubahan  yang disebabkan  pergantian  komoditas  ke monokultur  kelapa  sawit.  Sebelumnya, di  tahun  1985,  terjadi  banjir  besar dengan adanya banjir yang melanda desa tersebut  persawahan  pun  hancur  dan sungai kecil pun tertutup oleh tanah yang dibawa  arus  banjir,  warga  mulai merencanakan untuk mengalihkan pertanian  mereka  dari sawah  ke pertanian  Pinang,  kelapa,  tanaman mereka banyak yang diganggu oleh babi hutan  sehingga  pertanian  tidak  nyaman tapi  terus  saja  tetap  bertani.  Pada  tahun 2004,  komoditas  kelapa  sawit  mulai marak ditanami pada lokasi Desa Sungai Beras.
Masyarakat  yang  datang  ke  desa Sungai  Beras  memang  bertujuan  untuk mencari  mata  pencaharian  baru  yaitu bertani. Sehingga, di desa in merupakan penghasil beras. Namun, seiring
berkembangnya  mata  pencaharian  dan masuknya  etnis  lain  ke  desa  Sungai Beras  mata  pencaharian  petani  padi mulai  bergeser  ke  kelapa.  Menurut Bapak  H  (56  tahun)  pergeseran  mata pencaharian  masyarakat  dari  padi  ke kelapa dipengaruhi oleh etnis Bugis yang mulai menanam kelapa di kebun mereka untuk dijadikan kopra. Sehingga, banyak sawah  tidak  lagi  diolah  dan  mulai ditanam kepala. Hal ini juga disebabkan
orientasi  kelapa  dapat  menghasilkan uang  ketika  dijual  di  luar  desa. Sedangkan padi hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan rumah tangga.
Hal lain  yang  menyebabkan menanam padi ditinggalkan karena pada musim  tanam  padi  curah  hujan  cukup tinggi  dan  sering  banjir  dari  luapan sungai mendahara. Diketahui bahwa dari tahun  1972-1998  masyarakat  sebagian masih ada yang menanam padi menjelang masuk tahun 1989 masyarakat tidak berminat lagi
menanam  padi  dikarenakan  tidak  bagus lagi/  tidak  mau  jadi  lagi,  mereka  mulai berpindah/beralih ke perkebunan, banjir melanda  Desa  Sungai  Beras  selama  15 hari  air  pasang  surut  air  laut,  dengan lama  waktu  satu  minggu  naik  satu minggu turun.
Diketahui bahwa pada awal tahun 2000-an  menanam  padi  benar-benar ditinggalkan oleh masyarakat dan beralih  ke  sektor  perkebunan.  Hal  ini juga disebabkan karena sudah mulainya banyak  potensi  perkebunan  yang  dapat dikembangkan.  Terlebih  lagi  beberapa perusahaan sawit sudah muali masuk di Jambi.  Diperkebunan  mulai  ditanam kepala  dan  pinang  serta  sudah  mulai menanam sawit. Kebun-kebun
masyarakat  Sungai  Beras  merupakan kebun campur sari, dimana ada beberapa tanaman  yang  ditanam  berupa  tanaman komoditas dagang dan tanaman pangan. Namun,  tanaman  yang  paling  banyak ditanam  setelah  harga  kelapa  anjlok adalah pinang.
Potensi  unggulan  dari  desa  ini adalah  Pinang.  Perkiraannya  90%  lebih pendapatan  utama  masyarakat  desa  ini dari Pinang (Sahputri, 2020).
Namun,  ketika  harga  pinang  juga turun, masyarakat mulai menanam sawit. Sawit  yang  pada  saat  itu  sangat menjanjikan  ditambah  lagi  dengan banyaknya  perusahan  sawit  disekitar kampung  mereka.  Sehingga,  mereka
terpengaruh  untuk  menanam  sawit hingga  saat  ini.  walaupun  begitu tumbuhan  pinang  dan  kelapa  tidak ditebang, tapi tetap dipertahankan karena masih bernilai ekonomis. Untuk menanam  sawit  masyarakat  membuka lahan  baru.  Tapi  tidak  dengan  tanaman padi benar-benar sudah ditinggalkan.
Potensi  pertanian  dan  perikanan sangat minim di desa ini. Dulu sebelum tahun 1990-an, memang desa ini menjadi salah satu lumbung padi. Hanya saja saat ini tidak ditemukan lagi masyarakat yang menanam  padi.  Begitupun  dengan perikanan,  tidak  ada  potensi  karena  air sungai  di  desa  dipengaruhi  oleh  pasang surut  air  laut.  Sehingga  sangat  tidak memungkinkan untuk
dilakukan budidaya perikanan.
Peternakan  juga  tidak  terlalu berpotensi  karena  sangat  jarang  sekali ditemukan  ternak.  Menurut  beberapa masyarakat yang diwawancarai, sulitnya pakan  menjadi  alasan  mereka  tidak beternak  hewan.  Namun,  untuk  sektor kehutanan  sepertinya  cukup  berpotensi dikembangkan. Apalagi desa ini
memiliki  kawasan  Hutan  Desa  yang izinnya didapatkan dari Menteri Kehutanan  pada  tahun  2014  lalu  seluas 2200  Ha.    Potensi  sektor  kehutanan  ini berasal  dari  kegiatan  agroforestri  dan juga  pemanfaatan  Hasil  Hutan  Bukan Kayu (HHBK). Potensi produk
agroforestri  yang ada di  desa ini adalah Getah  Jelutung.  Saat  ini  tidak  kurang dari 300 Ha tanaman Jelutung terdapat di desa  ini.  Penanaman  Jelutung  berasal dari  program  rehabilitasi  lahan  pada tahun  2010  hingga  2013  yang  lalu (Lisnawati, 2021).

## Lanskap Hutan Desa Sungai Beras
Desa  Sungai  Beras  merupakan desa  yang  dihimpit  oleh  berbagai  tipe penggunaan  lahan.  Pada  sisi  timur terdapat Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai  Buluh.  Pada  sisi  barat  terdapat
konsesi  PT.  Wirakarya  Sakti  Distrik  II . Pada  sisi  utara  mengarah  ke  timur terdapat HGU perkebunan kelapa sawit. Pada  kawasan  HLG,  keanekaragaman hayati  masih  tinggi  karena  hutan alamnya  masih  terjaga  (BRG,  2017; Maftuchin,  2017).  Sedangkan  pada lokasi  PT.  Wirakarya  Sakti  telah mengalami  penurunan  keanekaragaman hayati akibat konversi lahan. Jenis-jenis kayu khas gambut.
Struktur vegetasi yang ada di Desa Sungai  Beras  sesuai  dengan  jenis penggunaan lahan. Sama seperti
keanekaragaman  hayati,  pada  masing- masing  penggunaan  lahan  berbeda  pula vegetasinya (Putri dkk., 2022). Jika pada kawasan HLG Sungai Buluh vegetasinya sangat  rapat,  maka  akan  berbeda kondisinya  dengan  kawasan  budidaya. Pada  kawasan  PT.  Wirakarya  Sakti, vegetasi  yang  dominan  adalah  akasia. Sebelum  adanya  PT.  Wira  Karya  Sakti, lahan  yang  kini  dikelola  sebagai  HTI oleh  PT.  Wira  Karya  Sakti  ditumbuhi berbagai  jenis  vegetasi  hutan  gambut basah.
Secara  umum  kondisi  hidrologi lahan  gambut  di  Desa  Sungai  Beras masih  relatif  baik  dibandingkan  dengan desa  lain  di  sekitarnya.  Khususnya  di dalam  kawasan  HLG.  Kondisi  ini dikarenakan  kawasan  HLG  ini  telah diberikan  akses  pengelolaannya  oleh negara  kepada  masyarakat  Desa  Sungai Beras melalui skema Perhutanan Sosial, yakni  Hutan  Desa  Sungai  Beras  dalam bentuk skema izin pengelolaan kawasan yang didapatkan dari Menteri Kehutanan di  tahun  2014  berdasarkan  Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK/707/Menhut-
II/2014  tentang  Penetapan  Areal  Kerja Hutan Desa Sungai Beras Seluas ± 2.200
(Dua Ribu Dua Ratus) ha pada kawasan hutan lindung di Kecamatan Mendahara Ulu  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur Provinsi Jambi. Sejak mendapatkan izin
Hutan  Desa,  kegiatan  pembukaan  lahan baru tidak lagi dilakukan oleh masyarakat.  Aktivitas  dalam  kawasan adalah  melakukan  perawatan  atas  lahan yang telah ditanami menjadi kebun.
Bahkan  di  desa  ini  terdapat delapan  sekat  kanal  sederhana  yang dibangun  oleh  Kelompok  Pengelola Hutan  Desa  (KPHD)  pada  tahun  2015 lalu.  Pembangunan  sekat  kanal  ini dimaksudkan  untuk  menjaga  tinggi muka air lahan gambut di sekitar lokasi sekat kanal. Namun, karena
konstruksinya  sederhana  terbuat  dari terpal plastik dan kayu, sekat kanal yang dibuat oleh KPHD ini sangat rentan dari kerusakan.
Pemerintah  Desa  Sungai  Beras memilih  skema  hutan  desa  karena berbagai  alasan, di  antaranya:  (1). Desa Sungai  Beras  berbatasan  langsung dengan HLG Sungai  Buluh, yang mana sebagian  arealnya  diajukan  menjadi
Hutan Desa Sungai Beras. (2). Masyarakat  Desa  Sungai  Beras  yang bermukim di sepanjang Sungai Mendahara  (bagian  hulu  sungai)  dan memiliki  mata  pencaharian  sebagai petani/pekebun sangat bergantung
kepada hutan, terutama terkait
ketersediaan  air  (air  sungai  dan  irigasi) pada  musim  kemarau,  oleh  sebab  itu Pemerintah  Desa  Sungai  Beras  dan masyarakat Desa Sungai Beras memiliki kepentingan agar Hutan Lindung Gambut  Sungai  Buluh  tetap  terjaga. Dengan  menjaga  hutan,  akan  menjaga manfaat hutan bagi desa dan masyarakatnya. Selain menjaga pasokan air bagi perkebunan dan sungai, manfaat hutan  lainnya  seperti  hasil  hutan  non kayu seperti rotan, nipah, jelutung, buah- buahan,  madu  lebah  dan  tempat budidaya  ikan  dan  lain-lain.  (3). Pemilihan skema hutan desa memungkinkan  Pemerintah  Desa  dan masyarakatnya memiliki peran langsung untuk  menjaga  kelestarian  hutan  dan
mendayagunakan potensi non kayu yang ada di dalam kawasan tersebut. Sehingga selain menjaga kelestarian hutan, diharapkan  hutan  juga  dapat  memberi nilai  tambah ekonomis bagi  masyarakat di  desa.  (4).  Pemilihan  skema  Hutan Desa  juga  untuk  merespon  peraturan pemerintah  yang  telah  mengakomodir kebutuhan  Desa  Sungai  Beras  untuk mengelola hutan di sekitarnya.
Mengenai  kerentanan  ekosistem gambut, ancamannya berasal dari kebakaran lahan. Namun, kerentanan ini berasal  dari  aktivitas  pembukaan  lahan gambut  yang  dilakukan  terutama  oleh perusahaan  yang  memanfaatkan  lahan gambut  dengan  diawali  membuat  kanal agar  air  gambut  dapat  dikeringkan. Pengeringan air gambut ini dimaksudkan agar  lahan  gambut  tersebut  dapat ditanami.  Namun,  ternyata  hal  ini menjadi pemicu keringnya lahan gambut. Keringnya gambut ini menjadikannya mudah terbakar. Saat ini ancaman lainnya dari ekosistem gambut di  wilayah  desa  ini  adalah  pembukaan lahan  secara illegal untuk  dijadikan kebun  dengan  cara  membakar.  Apalagi dari pantauan di lapangan, untuk wilayah Hutan  Desa  yang  berbatasan  dengan Desa  Sinar  Wajo  masih  rawan  terjadi pembukaan lahan. Pembukaan lahan ini apabila tidak diselesaikan akan mengancam  kembalinya  terbakar  lahan gambut di desa ini. Hal menarik lainnya dari  desa  ini  adalah  tidak  pernah terbakarnya  lahan  mereka  sejak  dua tahun  terakhir.  Hal  ini  disebabkan  oleh beberapa hal: (1). Sejak 2015, mulai ada pengawasan yang lebih massif baik dari desa maupun perusahaan yang berkepentingan  di  lahan  gambut.  (2). Adanya  sosialisasi  aturan  hukum  dan sanksi  bagi  pembakaran  lahan  gambut dari desa dan penindakan yang ketat dari perusahaan  yang  berkepentingan  di lahan  gambut.  (3).  Adanya  kerjasama antar  elemen:  pemerintah,  swasta  dan
masyarakat.  Misalnya  KPHD,  BNPB, dan lain-lain.
Pertema,  Adanya  sosialisasi  dari desa  bekerjasama  dengan  berbagai elemen  masyarakat  terkait  potensi bahaya  kebakaran  di  lahan  gambut.
Kedua, Adanya peningkatan
pemahaman  masyarakat  akan  dampak dari  kebakaran  hutan  dan  lahan  gambut bagi  kehidupan  masyarakat  secara langsung  sehingga  muncul  kesiagaan untuk saling mengawasi
dan mengingatkan  antara  warga.  Ketiga, Tidak terjadi kemarau panjang hampir di seluruh Jawa dan Sumatera sebagaimana yang  terjadi  pada  tahun  2015  yang menyebabkan pasokan air di lahan tetap terjaga  sehingga  mampu  mencegah kekeringan lahan.

## PEMBAHASAN
Perhutanan Sosial: Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Masyarakat Perhutanan  Sosial  diatur  dalam P.83/Menlhk/ Setjen/Kum.1/10/2016. Perhutanan sosial merupakan
mekanisme  pengelolaan  kawasan  hutan yang  memberikan  ruang  kelola  bagi rakyat  Indonesia  terhadap  kawasan hutan  negara  (seluas  12,7  juta  ha) (Agusti dkk., 2020; Haryanto dkk., 2021; Januar dkk., 2021; Martin, 2020; Veriasa dkk.,  2021;  Wiyono,  2021).  Perhutanan sosial dilaksanakan dalam empat mekanisme  yaitu:  Hutan  Desa  (HD), Hutan  Kemasyarakatan  (HKm),  Hutan Tanaman Rakyat  (HTR) dan Kemitraan Kehutanan.  Perhutanan  sosial  memiliki potensi menjadi trade-off antara kepentingan  sosial  (masyarakat),  nilai ekonomi,  dan  lingkungan  (Rahmina, 2012). Kepentingan sosial meliputi akses masyarakat  pada  sumber  daya  hutan. Konsep  perhutanan  sosial  yang  ada  di hutan gambut Desa Sungai Beras adalah
Hutan Desa (HD). Sehingga, pengelolaannya untuk tujuan perlindungan dan pemanfaatan terbatas. Dengan  konsep  hutan  desa  maka ditunjuk perangkat yang bertanggungjawab  atas  hutan  yaitu Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD)  yang  di  SK-kan  oleh  desa sebagai pengelola kawasan untuk dipertahankan seluruh potensi, ekosistem  dan  biodiversity  yang  ada dalam hutan. Selain KPHD, Desa Sungai Beras memiliki pengawasan dari Masyarakat  Pedulu  Api  (MPA)  yang dibentuk oleh KLHK untuk penanganan terhadap  hutan  yang  rawan  akan kebakaran.  MPA  juga  berkolaborasi dengan TNI, POLRI, Brigade Penegendalian Karhutla KLHK- Manggala  Agni,  BPBD,  dan  instansi yang terkait lainnya. Dalam  pengelolaan  hutan  desa, bukan hanya KPHD yang bertanggungjawab.  Akan  tetapi  desa juga  memiliki  peran  penting  sehingga dapat menyalurkan anggaran desa untuk program perhutanan sosial bagi kelompok  masyarakat  dan  juga  upaya mendukung  perlindungan  hutan  desa tersebut. Selian itu, pihak ketiga berupa LSM  juga  dapat  ikut  andil  dalam memfasilitatori masyarakat seperti yang sudah  dilakukan  KKI  WARSI.  Melalui WARSI kelompok
masyarakat dilibatkan  dalam  pemanfaatan  potensi hutan  sebagai  konsep  dari  perhutanan sosial.  Beberapa  KUPS  dibentuk  dan juga  KTH  untuk  memberikan  dampak ekonomi bagi masyarakat dengan memanfaatkan  potensi  desa  dan  hutan, diantaranya:
Pertema, KTH Senang Jaya fokus untuk Jelutung. Masyarakat yang ada di Desa  Sungai  Beras  memiliki  lahan perkebunan  baik  yang  jauh  dari  hutan maupun  yang  berada  dalam  kawasan hutan  desa  yang  sudah  terlanjur membuka  lahan  perkebunan  sawit sebelum  ditetapkan  sebagai  hutan  desa. Sehingga,  masyarakat  diminta  untuk
menanam  tumbuhan  Jelutung  di  sela- sela pohon sawit.
Kedua, KTH Kopi Liberika. Kopi Liberika  merupakan  tanaman  yang ramah  akan  lahan  gambut  yang  tidak menguras  banyak  air  seperti  sawit. Sehingga  dapat  dikembangkan  di  lahan gambut. Masyarakat Desa Sungai Beras membentuk kelompok tani untuk menanam  kopi  ini  sehingga  dapat menjadi  alternatif  sumber  ekonomi. Lahan  kopi  liberika  ditanam  di  dekat kawasan hutan.
Ketiga,  KWT.  Kelompok  Wanita Tani (KWT) yang bergerak dalam aspek pemeberdayaan perempuan untuk mengembangkan tanaman Rumah Tangga maupun komoditas dagang yaitu pinang. Kelompok ini hanya diperuntuka untuk kaum perempuan. Mereka mengembangkan potensi dalam penyelamatan lingkungan seperti
menanam pohon hias di sekitar lingkungan rumah, bunga, dan berkreatifitas membuat kerajinan maupun kuliner. Keempat, KUPS Pengolahan Pelepah Pinang. Sumber mata
pencaharian  masyarakat  Desa  Sungai Beras  selain  sawit  adalah  pinang. Sehingga, banyak tumbuh pohon pinang. Selain buah pinang, pelapah pinang juga dapat  dimanfaatkan  sebagai  kerajinan tangan  dan  pengganti  piring.  Pelepah pinang  menggunakan  alat  khusus  dapat diubah  menjadi  banda  pengganti  piring yang  dapat  bertahan  kurang  lebih sebulan.  Hal  ini  merupakan  terobasan yang ramah lingkungan dan
memanfaatkan potensi lokal yang ada di Desa Sungai Beras.
Kelima,  KUPS  Dodol  Nipah  dan Garam  Nipah.  Dengan  banyak  pohon nipah yang tumbuh disepanjang alirasan sungai  dapat  dimanfaatkan  sebagai dodol.  Masyatrakat  memiliki  kreatifitas untuk mengolah air nipah menjadi dodol.
Keenam, KUPS Peternakan Ayam Buras.  Peternakan  ayam  buras  ini dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi  kebutuhan  akan  pasokan ayam  untuk  warga  setempat.  Hal  ini dilakukan  karena  pasar  hanya  ada  1 sekali  dalam  seminggu  di  Desa  Sungai Beras. Sehingga, kebutuhan akan protein daging  ayam  dapat  dipasok  melalui peternakan ayam.
Selain  KTH  dan  KUPS,  juga  ada program  mitra  dengan  universitas, instansi pemerintah dan LSM.
Kerjasama  dengan  pihak  ketiga  yaitu IPB  dan  BRG  membuat  demplot tanaman lahan gambut yang di buka 3 ha milik  lahan  mayarakat  untuk  uji  coba tanaman  lahan  gambut  oleh  IPB  dan BRGM  dengan  jenis  tanaman  Nangka, Jengkol, Pete, Alpukat dan diselingi oleh pohon  Jelutung.  Selain  itu,  di  Desa
Sungai Beras, mitra penelitian Kedeputian Penelitian dan Pengembangan,  dalam  hal  ini  Institut Pertanian  Bogor,  membangun  plot paludikultur Jelutung yang dikombinasikan  dengan  tanaman  buah- buahan.  Program  ini  memanfaatkan lahan  seluas  8.5  ha  lahan  dalam  satu kawasan  yang  terdiri  dari  10  (sepuluh) petani. Namun, lokasi percobaan tanaman  ini  tidak  intensif  dirawat  dan diawasi  oleh  masyarakat  dan  saat sekrang terbengkalai. Menurut Bapak H (70  tahun)  keberlanjtan  dari  pihak  IPB maupun  BRGM  sampai  sekarang  tidak ada lagi.
Desa  Sungai  Beras  merupakan salah satu desa yang telah mendapatkan pendampingan  atau  fasilitasi  terkait pengelolaan  lahan  gambut  sejak  awal tahun  2012  yang  lalu.  Adalah  KKI WARSI  yang  melakukan  kegiatan pendampingan  di  desa  ini  melalui program  Pengelolaan  Hutan  Berbasis Masyarakat (PHBM). Selain KKI WARSI juga ada Universitas Jambi yang juga  ada  kegiatan  bersama  masyarakat
desa  ini.  Dalam  prosesnya  telah  ada kegiatan sosialisasi, penyuluhan, diskusi hingga  pelatihan  tentang  pengelolaan lahan  gambut  berkelanjutan  berbasis masyarakat lokal. Sehingga persepsi dan pengetahuan sebagian masyarakat terutama Pemerintahan Desa dan Kelompok  Tani  Hutan  tentang  restorasi gambut cukup baik.
Berdasarkan  hasil  wawancara,
responden yang menyambut baik kegiatan restorasi gambut yang dilakukan oleh BRG nantinya.
Kebakaran  hutan  dan  lahan  gambut merupakan  fakta  nyata  yang  membuat masyarakat  dengan  cepat  memahami kenapa  restorasi  lahan  gambut  itu diperlukan.  Kejadian  kebakaran  lahan gambut  yang  pernah  ada  di  desa  ini seperti  tahun  2011  dan  2014  telah menyebabkan  pemilik  lahan  menderita kerugian.  Karena  lahan  yang  terbakar adalah  kebun  yang  sudah  berproduksi. Selain itu, dampak lainnya seperti ISPA dan  terjadinya  penurunan  produksi kebun  pasca  kejadian  kebakaran  juga menjadi  pengetahuan  dan  pembelajaran tersendiri bagi sebagian masyarakat.
Terkait restorasi gambut,
sebelumnya di desa ini telah ada kegiatan pembangunan  sekat  kanal  partisipatif sebanyak  delapan  unit  oleh  masyarakat desa. Kegiatan penanaman lahan terdegradasi  pada  kawasan  HLG  juga telah dilakukan oleh masyarakat desa ini. Hingga  saat  ini  kegiatan  restorasi gambut  ini  juga  masih  berjalan  di  desa ini.  Bahkan  rencana  pengelolaan  lahan gambut  berupa  Rencana  Pengelolaan Hutan Desa telah disusun oleh masyarakat  desa  melalui  Lembaga Pengelola Hutan Desa. Dalam perencanaan tersebut telah memasukkan program  perlindungan  dan  pengamanan
Hutan  Lahan  Gambut  (HLG)  dari perambahan dan kebakaran, serta program  rehabilitasi  lahan  melalui penanaman  tanaman  Jelutung,  Kopi,
Nanas,  Lada  dan  buah-buahan  yang adaptif di lahan gambut.

## Dampak  dan  Tantangan  Pengelolaan Hutan Desa
Hutan Desa melalui konsep Perhutanan Sosial memungkinkan pengelolaan  hutan  berbasis  masyarakat untuk  mengendalikan  laju  kehilangan tutupan  hutan  (forest  cover  loss)  atau FCL.  FCL  merupakan  salah  satu indikator  utama  perubahan  emisi  gas rumah  kaca  dalam  sektor  kehutanan. Dengan mempertimbangkan variasi tahun  pemberian  izin  pengelolaan  pada seluruh  kawasan  Perhutanan  Sosial  di
Indonesia,  parameter  rerata average forest  cover  loss (FCL) digunakan sebagai  acuan  untuk  melihat  dinamika perubahan  tutupan  hutan  Perhutanan Sosial  sebelum  dan  sesudah  izin diberikan.
Khusus lahan pada kawasan HLG yang saat ini menjadi Hutan Desa sedang disusun perencanaan tata guna lahannya. Secara umum dalam perencanaan tersebut  dibagi  dalam  dua  blok  atau zona,  yakni:  1)  Zona  pemanfaatan;  dan 2)  Zona  lindung.  Zona  pemanfaatan yaitu  lahan  yang  sudah  dibuka  oleh masyarakat. Namun, dalam
pengelolaannya  dilarang  menambah bukaan baru. Khusus untuk kebun yang ditanami  Kelapa  Sawit,  maka  diizinkan untuk  pemanfaatan  hingga  satu  daur produksi.  Setelah  itu  harus  diganti  atau diremajakan  dengan  tanaman  berkayu. Sedangkan  untuk  zona  lindung  adalah zona yang masih hutan alam.
Hal  ini  bertujuan  untuk  upaya perlindungan  hutan  desa  dari  ancaman pembukaan  lahan  dan  konflik.  Namun untuk Desa Sungai Beras menurut PLHD Bapak  H  (60  Tahun)  bahwa  luas  hutan desa yang awalnya 2.200 ha di dalamnya sudah  terdapat  sekitar  700  ha  bukan hutan.  Artiya,  sekitar  400  terkena dampak  kebakaran  sejak  tahun  2015
hingga  2020.  Kemudian  sekitar  300  ha lahan merupakan lahanperkebunan sawit masyarakat  yang  merupakan  terlanjur dibuka sebelumsk penetapan hutan desa. Sehingga,  pada  saat  ini  tidak  dapat dikembalikan  menjadi  hutan  karena sudah ditanami oleh masyarakat. namun untuk  penambahan  danperluasan  kebun memang  tidak  bisa  dan  terus  diawasi. Akan  tetapi,  masyarakat  terus  mencoba untuk  memperluas  lahan  mereka  dan menanam sawit. Walaupun sudah diperingati.
Baru-baru  ini,  terjadi  penebangan pohon  Jelutung  di  salah  satu  kebun masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan  desa  sebanyak  40  batang.  Hal  ini dilakukan  dengan  sengaja  oleh  pemilik kebun  karena  dianggap  menggangu pohon  sawitnya.  Padahal  masyarakat yang  sudah  terlanjur  membuka  kebun saiwt  di  dalam  kawasna  hutan  lindung diharuskan  menanam  pohon  jelutung  di dalam kebunnya sebagai bentuk penghijaun  dan  tujuan  fungsi  hutan. Namun,  masih  tetap  juga  dilakukan penembangan dengan alasan
ketidaktahuan.
Sama  seperti  desa  sekitar  hutan lainnya,  desa  ini  juga  memiliki  konflik lahan  dengan  perusahaan  dan  hutan lindung.  Berdasarkan  hasil  wawancara, perusahaan yang pernah masuk ke Desa Sungai  Beras  pada  tahun  1980an  yaitu perusahaan  Betara  Timber  dan  Betara Induk.
Selanjutnya  disusul  PT.  WKS  pada tahun  1990an.  Pada  tahun  2004,  PT WKS melakukan kerjasama melalui pola kemitraan  dengan  masyarakat  Sungai Beras  melalui  Kelompok  Tani  Suka Damai.  Lokasi  kemitraan  berada  di Teluk  Perancis.  Kelompok  Tani  ini berjumlah 20 orang.
Konflik antara masyarakat dan PT. WKS  terjadi  dikarenakan  PT.  WKS melakukan  penebangan  di  areal  lokasi Kelompok Tani. Tumpang tindih
kepemilikan lahan oleh  Kelompok Tani dan PT WKS menjadi pemicu pecahnya konflik  ini.  Tidak  saja  tanaman  yang dilakukan  penebangan  tetapi  juga  PT. WKS merobohkan pondok-pondok masyarakat.  Persoalan  itu  akhirnya berujung  di  meja  Kepolisian.  Hingga saat ini persoalan itu tidak selesai secara tuntas.  Kelompok  Tani  hanya  memiliki bukti  tanaman  di  lokasi  ini  dan  mereka tidak memiliki sertifikat, hanya bermodalkan  Surat  Keterangan  Tanah (SKT)  saja.  Tidak  saja  Kelompok  Tani yang  memiliki  tanah  di  lokasi  itu, kabarnya  anggota  DPRD  juga  memiliki lahan  di  lokasi  yang  sama,  Teluk Perancis. Masyarakat terutama
Kelompok  Tani  selanjutnya  difasilitasi Persatuan  Petani  Jambi  (PPJ)  menuntut PT.  WKS.  Syamsuddin,  adalah  donasi yang  selalu  mensponsori  berbagai kegiatan  demonstrasi  untuk  melawan PT. WKS. Samsuddin adalah masyarakat desa Sungai Beras yang juga merupakan  Toke  besar  kopra  sanggup mendatangkan anggota DPRD Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  agar persoalan lahan dengan PT. WKS dapat segera diselesaikan. Akan tetapi persoalan  hanya  persoalan  tanpa  ada penyelesaian hingga sekarang.
Hutan  Produksi  adalah  kawasan hutan  yang  telah  dikuasai/dibebani  hak pengelolaan  oleh  badan  usaha  selama jangka waktu tertentu untuk di produksi hasil  hutannya  dengan  peraturan  yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Pada Desa  Sungai  Beras,  Hak  Penguasaan Hutan  (HPH)  dipegang  oleh  PT.  WKS. HPH  merupakan  bentuk  penguasaan lahan  selama  waktu  tertentu  dalam jumlah  yang  besar  oleh  perusahaan. Sampai saat ini belum tampak kontribusi besar keberadaan HPH terhadap pembangunan  desa  sebagai  penguasa lahan dalam jumlah yang besar. Sampai saat ini keberadaan PT. WKS menimbulkan  Konflik  di  Desa  Sinar
Wajo,  sama  seperti  desa-desa  lainnya yang memiliki konsesi ijin PT. WKS. Konflik bermula dari penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT. WKS pada lahan-lahan masyarakat.
PT.  WKS  menanam  akasia  di  Desa Sungai  Beras  sejak  tahun  2009.  Hutan Lindung  adalah  kawasan  hutan  yang berfungsi  sebagai  pelindung  ekosistim yang  ada,  merupakan  daerah  tangkapan air,  tempat  hidup  bermacam  flora  dan fauna dan  apabila terganggu/rusak akan menimbulkan  bencana  bagi  kehidupan masyarakat  di  sekitarnya.  Di  Desa Sungai  Beras  terdapat  Hutan  Lindung Gambut  Sungai  Buluh  yang  merupakan bentuk lahan yang dikuasai oleh Negara. Namun,  banyak  dari  masyarakat  yang berada di sekitar Hutan Lindung Gambut belum  memahami  apa  fungsi  dan manfaat dari keberadaan Hutan Lindung Gambut  yang  berada  di  sekitar  desa mereka, sehingga sampai saat ini masih ada  beberapa  kelompok  masyarakat yang melakukan aktivitas perladangan di dalam kawasan tersebut.

## SIMPULAN
Konsep  perhutanan  sosial  dimulai dari  tahun  1978  sebagai  “hutan  untuk masyarakat”  (forestry  for  people).  Di dekade 1990-an, ide Pengelolaan Hutan Berbasis  Masyarakat  (PHBM)  mulai mendunia,  hingga  dimulainya  era  baru pengelolaan  hutan  sejak  era  reformasi. Perhutanan  sosial  merupakan  konsep yang  bertujuan  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat  yang  diharapkan dapat meningkatkan
kehadiran masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber daya alam di Indonesia.
Paradigma  ini  dapat  dikaitkan dengan  pembukaan  hutan  (deforestasi) besar-besaran  yang  dilaksanakan  dalam bentuk alokasi lahan untuk transmigrasi dari  pulau  Jawa  ke  Sumatera  dan Kalimantan. Bersama dengan itu pembukaan  hutan  dilaksanakan  untuk
tujuan  korporasi  besar.  Sehingga  akses masyarakat  lokal  terhadap  sumber  daya alam  (hutan)  semakin  berkurang;  yang menimbulkan  konflik  horizontal  dan konflik  tenurial.  Tetapi,  pengelolaan lahan gambut berbasis perhutanan sosial masih  sangat  terbatas  dan  mendapatkan kendala-kendala.
Ditengah menciutnya ruang kelola masyarakat akibat pembangunan kehutanan dan perkebunanberbasis korporasi,  perhutanan  sosial  merupakan mekanisme pengelolaan kehutanan yang memberikan ruang kelola (akses) kepada masyarakat. Pemanfaatan hutan berdasarkan perhutanan sosial disesuaikan  dengan  fungsinya  yaitu produksi dan lindung; yaitu menyediakan  produk  kayu,  non  kayu, dan jasa lingkungan lainnya. Maka dari itu munculnya peraturan untuk memberikan  ruang  bagi  masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan konsep perhutanan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal,  A.  (2014). Metode  Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung  Penelitian  Kualitatif dalam  Berbagai  Disiplin  Ilmu) . PT. Raja Grafindo Persada. Depok Agusti,  T.  M.,  Nurjaya,  I.  N.,  & Kuswahyono, I. (2020). Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial  yang  Berkemanfaatan  bagi Masyarakat  Sekitar  Hutan. Jurnal Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan
Kewarganegaraan, 4 (2), 300. http://dx.doi.org/10.17977/um019
v4i2p300-309
Agustini, S., Dharmawan, A. H., & Putri,
E. I. K. (2018). Bentuk
Pengelolaan  Hutan  Nagari  Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman. BHUMI: Jurnal Agraria  dan  Pertanahan,  3 (2),
267.
https://doi.org/10.31292/jb.v3i2.1 29
BPS. (2023). Kabupaten Tanjung Jabung
Timur  dalam  Angka  2023.  Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung
Jabung Timur BRG. (2017). Laporan Pemetaan Sosial Desa  Desa  Pematang  Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Restorasi Gambut Creswell,  W.  J.  (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta Januar,  R,  Daeli,  W.,  Tobing,  S.,  dan Firmansyah,  R. Hutan  Desa  dan Deforestasi di Indonesia: Analisis Studi Kasus Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial di Jambi. WRI  Indonesia.  Tersedia online di: https://doi.org/10.46830/wripn.19. 00131
Januar,  R.,  Daeli,  W.,  Tobing,  S.,  & Firmansyah,  R.  (2021).  Hutan Desa dan Deforestasi di Indonesia: Analisis Studi Kasus Implementasi Pengelolaan  Perhutanan  Sosial  di Jambi. WRI Kepala Desa. (2019). Profil Desa Sungai Beras. Kantor Desa Sungai Beras. Lisnawati,  Y.,  &  Nasrul,  B.  (2021).
Pembelajaran  Restorasi  Gambut dari  Region  Sumatera (Cetakan
pertama). PT. IPB Press. Bogor
Maftuchin,  A.  (2017).  Manajemen
Pengelolaan  Hutan  Gambut  dan Pembangunan Lokal Berbasis Multietnis di Sungai Beras, Mendahara  Ulu,  Tanjung  Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pluralisme, Multikulturalisme dan Batas-Batas
Toleransi.
Martin, E. (2020). Hutan Desa:
Menghadirkan Negara dalam Tata
Kelola  LokaL.  Dalam  S.  Suharti,
S.  Ekawati,  &  S.  Anwar  (Ed.), Bersama  membangun  perhutanan sosial. IPB Press
Nurjanah, S. Octavia, D., Kusumadewi, F.  (2013). Identifikasi  Lokasi Penanaman Kembali Ramin (Gonystylus  bancanus  Kurtz)  di Hutan  Rawa  Gambut  Sumatera dan  Kalimantan. Forda  Press Bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan International Tropical Timber Organization (ITTO)-CITES  Phase-2  Project. Bogor. Diakses dari: https://cites.org/sites/default/files/ ndf_material/The%20assessment %20of%20ramin%20plantation% 20requirement%20Technical%20r eport%20Indonesian.pdf Nurjanah, S., Octavia, D., & Kusumadewi, F. (2013). Identifikasi  Lokasi  Penanaman Kembali  Ramin  di  Hutan Gambut
Sumatera  dan  Kalimantan. Forda Press. Bogor Pemerintah  Provinsi  Jambi.  (2015).
Buku  Data  Status  Lingkungan Hidup  Daerah  Provinsi  Jambi Tahun  2014.  Pemrov  Jambi. Diakses dari: http://perpustakaan.menlhk.go.id/ pustaka/home/index.php?page=eb ook&code=s&view=yes&id=544
Putra,  E.  I.,  Ramadhi,  A.,  Shadiqin,  M.
F., Saad, A., Setianto, E., Nurhayati, A. D., Saharjo, B. H., & Cochrane, M. A. (2022). Assessing the severity of forest fire in Sungai Buluh  Protected  Peat  Forest, Jambi. IOP  Conference  Series:
Earth and Environmental Science, 959 (1), 012059. https://iopscience.iop.org/article/1 0.1088/1755-1315/959/1/012059
Putri, A. I., Syaufina, L., & Puspaningsih,  N.  (2022).  Ground Water Level as an Indicator of Fire in  Tanjung  Jabung  Timur,  Jambi Province. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. 12 (4), 749–756.
https://doi.org/10.29244/jpsl.12.4. 749-756 Rahmina,  R.  (2012). Pilihan  Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim. Deutsche Gesellschaft  für  Internationale Zusammenarbeit  (GIZ)  GmbH Forests  and  Climate  Change Programme (FORCLIME). Jakarta. Diakses dari: https://www.forclime.org/docume nts/Books/Buku%20Skema%20P
BHM%20Final.pdf
Sahputri,  M.,  &  Afrila,  D.  (2020). Analisis Pendapatan Petani Pinang di  Desa  Sungai  Beras  Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur. SJEE (Scientific  Journals  of  Economic Education), 4 (2), 40–47.
http://dx.doi.org/10.33087/sjee.v4 i2.83 Spradley, P. J. (2006). Metode Etnografi. Tiara Wacana. Yogyakarta Veriasa,  T.  O.,  Maulana,  S.  J.,  & Hariyadi,  C.  (2021). Perhutanan Sosial, Asa Menjaga Sumber Daya Bersama:  Kumpulan  Studi  dan Pembelajaran  di  Indonesia .  IPB
Press. Bandung Wiyono, W. (2021). Kunci Keberhasilan Program  Perhutanan  Sosial  dan Peran Penting Penyuluhan Kehutanan. Dalam S. S. Hariadi & S.  Subejo  (Ed.),  Penyuluhan  dan Komunikasi Pembangunan, Perspektif  Teoritis  dan  Praktis (hlm. 175–197). Penerbit Impulse Zainuddin,  Z.,  Rosyani,  R.,  &  Haryadi, B.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat
dalam Pencegahan dan Pengendalian  Kebakaran  Lahan Gambut di Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang Provinsi Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 1 (1), 16–39. https://doiooo.org/10.22437/jpb.v 21i1.5101