## Strategi Komunikasi Peningkatan Pelayanan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Karawang
Yeyet Solihat, Siti Nursanti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

## Abstrak
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Karawang  merupakan  salah  satu  dinas  yang menerima  pelimpahan  wewenang  dalam  mengurus  administrasi  setiap  warga  negara  di  Kabupaten  Karawang. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang dalam meningkatkan mutu layanan kepada msyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah  Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil Kabupaten  Karawang telah  melakukan berbagai upaya strategis guna  melakukan peningkatan pelayanan  kepada  masyarakat  diantara  nya  adalah  dengan  melakukan  perekaman  E-KTP  dengan  cara  jemput bola  pendatangi  tempat  public  yang  dekat  di  masyarakat  antara  lain  dilakukan  di  pusat  perbelanjaan,  panti jompo  dan  lembaga  pemasyarakatan.  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatn  Sipil  Kabupaten  Karawang  juga menggunakan  teknologi  komunikasi  masyarakat  untuk  menerima  masukan  dari  masyarakat  melalui whatsapp group guna menjangkau masyarakat lebih luas.
Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Komunikasi Masyarakat, Teknologi Komunikasi

## Pendahuluan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan  Sekretariat  Daerah,  Sekretarian  DPRD,  Dinas  Daerah  dan  Lembaga  Teknis Daerah,  Kecamatan  dan  Kelurahan,  dan  Sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Karawang  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah Kabupaten  Karawang  dan  Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor  52  Tahun  2016  tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, adalah sebagai berikut :
1. Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  merupakan  unsur  penyelenggara  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah  bidang  administrasi  kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dipimpin  oleh  kepala  Dinas  yang  berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah daerah Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan  kebijakan  teknis  Dinas  dan/atau  bahan  kebijakan  daerah  dalam  hal penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 1
Dinas  Kependudukan  dan  pencatatan  sipil  Kabupaten  Karawang  melayani administrasi  kependudukan  kabupaten  karawang  dan  memastikan  setiap  masyarakat  di Kabupaten Karawng tercatat dan terdata oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui daerah dan  melimpahkan  sebagian  wewenangnya  kepada  Dinas  penduduk  dan  pencatatan  sipil Kabupaten  Karawang.  Bukan  perkara  mudah  memastikan  seluruh  penduduk  tercatat  secara administrasi  oleh  negara,  pelaksanakan  suatu  kebijakan  diperlukan  komunikasi  yang  baik, penyampaian  informasi  jelas,  dapat  dimengerti  dan  dipahami  oleh  pihak  lain.  Keberhasilan implementasi  kebijakan  mutlak  diperlukan  suatu  komunikasi  yang  baik.  Sehingga implementator harus mengetahui apa yang perlu dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran. (Rauf, n.d.)
Berbagai macam kendala pencatatan administrasi ditemukan di berbagai daerah tidak hanya di Kabupaten Karawang, kendala-kendala yang timbul pada pelaksanaan Program e- KTP yaitu datangnya alat perekam data yang tidak bisa tepat waktu karena alatnya yang datang tidak bisa serentak dan alatnya juga ada yang tidak lengkap serta tidak bisa dioperasionalkan juga belum dapat diserahkannya e-KTP kepada penduduk tepat waktu karena belum seluruhnya e-KTP selesai dicetak karena pencetakannya dilaksanakan oleh konsursium yang berada di Jakatra sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam pembuatan e-KTP (Febriharini, 2016).
Diperlukan  strategi  komunikasi  dan  kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah  dan masyarakat  yang  tepat  guna  mengimplementasikan  kebijakan  pemerintah  terkait  pencatatan setiap  warga  negara  di  Indonesia,  berdasarkan  data  penelitian  ini  terlihat  secara  umum budaya  kerja  PNS  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  di  Kota  Payakumbuh  sudah tinggi, meskipun terdapat 2 indikator yang masih sedang.
Upaya peningkatan budaya kerja ada 2 indikator ini dapat dilakukan dengan program- program pelatihan yang berbasiskan kearifan lokal. Selain itu, diperlukan adanya keterlibatan pihak yang ahli di bidang pembinaan budaya kerja oleh pemerintah kota Payakumbuh dalam membangun dan membina budaya kerja positif berbasiskan kearifan lokal tersebut. (Frinaldi, 2014) Data memperlihatkan, target e-KTP masih jauh dari harapan.
Setelah  dua  tahun  dilaksanakan,  e-KTP  hanya  berhasil  memproduksi  7.401  kartu, sementara  targetnya  mencapai  26.000  kartu.  Penyebab  kegagalan  pencapaian  target  ini beragam, di antaranya permasalahan komunikasi, kurangnya sumberdaya, struktur birokratis yang rumit dan kaku, serta penentangan dari pihak lain.(RONI EKHA PUTERA1, 2011)
Berdasarkan  tingkat  segmentasi  pelanggan  diperoleh  hasil  bahwa  rata-rata  tingkat harapan  cluster  2  lebih  tinggi  dari  cluster  1.  Dari  hasil  analisis  Servqual  terbobot  diketahui indikator  yang  harus  ditingkatkan  kualitas  layanannya  adalah  Lay  Out  /  tata  letak  ruangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Luas ruangan yang memadai , Jumlah loket yang tersedia, Fasilitas ruang tunggu yang nyaman, Keramahan. Kesopanan, dan rasa bersahabat pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  terhadap  pelanggan,  Karyawan  dapat
1 http://dukcapil.karawangkab.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi
mengenali  pelanggan  dengan  baik,  Karyawan  dapat  memahami  dan  mengantisipasi kebutuhan khusus pelanggan(Purnamawati, 2009).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program  e-KTP  di  Kantor  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Ponorogo  sudah  berjalan  lancardibutuhkan cara  memberikan  informasi  secara  lengkap  mengenai  prosedur  yang  mudah,  cepat, transparan,  efisien,  seharusnya  pihak  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil mengembangkan  sarana  dan  prasarana  yang  dapat  menunjang  kebutuhan  dan  pelaksanaan kerja  sehari-hari  agar  dapat  berjalan  secara  efektif,efisien,  dan  berkesinambungan  serta pengguna layanan lebih ditingkatkan lagi bersosialisasi kepada masyarakat dalam pentingnya menggunakan  layanan  program  e-KTP  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan.(Furqoni, 2014)
Oleh  karena  itu  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Karawang terkait strategi komunikasi yang digunakan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Karawang  guna meningkatkan  kualitas  layanan  kepada  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif,  sebuah  metode  penelitian  yang  berusaha  menggambarkan  secara  nyata apa  yang  terjadi  di  lapangan  terkait  peningkatan  kualitas  layanan  kepada  masyarakat  yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang.

## METODE

## Metode Kualitatif
Penelitian Kualitatif menurut Yin (Yin, 2015) (1) mempelajari arti masyarakat hidup dalam kondisi dan situasi dunia nyata  ; (2) Mewakili pandangan dan perspektif masyarakat dalam  penelitian  ;  masyarakat  bukanlah  objek  pengamatan,  melainkan  mereka  memberikan gambaran  realitas yang sebenarnya dari sebuah fakta untuk kebenaran ilmiah ; (3) meliputi kondisi  konstektual  di  mana  anggota  masyarakat  hidup  (4)  berkontribusi  terhadap pengembangan  wawasan  ke  dalam  konsep  yang  ada  atau  baru  yang  dapat  membantu  untuk menjelaskan perilaku sosial manusia, serta (5) berusaha untuk menggunakan berbagai sumber data, daripada hanya mengandalkan satu sumber.
Penelitian  kualitatif  dikenal  sebagai  penelitian  yang  mengembangkan  berbagai pendekatan  lapangan  secara  partisipasif.  Seorang  peneliti  yang  berkecimpung  dalam penelitian kualitatif “konvensional” sering mengalami proses sell and trade . Proses ini dapat difahami  pada  dua  gejala.  Pertama,  peneliti  terlibat  secara  interaktif  dengan  subjek,  dan berperan dalam membentuk realitas baru. Demikian juga sebaliknya, realitas secara interaktif memperkaya  pengetahuan  dan  makna  sosial  seorang  peneliti.  Kedua,  peneliti  dan  “subjek” terlibat dalam proses “pertukaran” sehingga interaksi dapat berjalan. (Somantri, 2004)
Dezin  dan  Lincoln  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  “penelitian  yang menggunakan  latar  alamiah,  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”. Dari segi definisi penelitian kualitatif  yang  diungkapkan  oleh  Dezin  dan  Lincoln  ini  mempersoalkan  latar  alamiah  agar hasil dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif dengan berbagai macam metode penelitian. (Crozier, Denzin, & Lincoln, 1994)
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut mengenai definisi penelitian kualitatif, maka dapat diambil kesimpulan mengenai definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## Hasil dan Pembahasan
Istilah strategi sering diartikan sebagai cara cara yang direncanakan yang selanjutnya di  implementasikan  untuk  mencapai  tujuan.  Strategi  menurut  Quinn  (Quinn,  1996)  adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif. Namun, melalui perkembangan yang ada, strategi bukan hanya dilihat sebagai salah  satu  bagian  dari  perencanaan  ( plan). (Minztberg,  1991) Mengembangkan  konsep strategi dengan mendefinisikan secara komprehensif dengan menamakan “5 P’s of Strategy”.
Pertama, strategi merupakan sebuah perencanaan ( plan), berupa tindakan yang akan diimplementasikan  untuk  tercapainya  tujuan.  Kedua,  strategi  merupakan  sebuah  maneuver ( Play) berupa siasat untuk mengalahkan competitor. Ketiga, strategi merupakan sebuah pola ( pattern )  yang  menggambarkan  serangkaian  tindakan  yang  dilakukan.  Keempat,  strategi merupakan  posisi  ( position) yang  menunjukan  pengambilan  posisi  organisasi  dalam lingkungan.  Kelima,  strategi  sebagai  sebuah  prespektif  ( perspective) yang  menunjukan  cara pandang dari sebuah strategi terhadap dunia yang ada.
Pada  dasarnya,  strategi  diawali  oleh  pengidentifikasian  terhadap  misi,  tujuan  dan strategi organisasi  yang ada pada saat ini, kemudian dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Setelah melakukan analisis terhadap lingkungan, kemudian organisasi  memilih  berbagai  alternative  strategi  yang  dianggap  baik  untuk  di implementasikan,  dan  akhirnya,  strategi  yang  diterapkan  tersebut  dilakukan  evaluasi. Menurut Robbins (2008) tahapan sebuah strategi terdiri dari identifikasi, analisis lingkungan, formulasi  strategi,  implementasi  strategi,  dan  evaluasi  sebagai  sebuah  proses  manajemen strategi.
Komunikasi  didefinisikan  Rogers  (Rogers,  1982)  adalah  proses  dimana  suatu  ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud mengubah tingkah laku  mereka.  Menurut  Gerber  (E.D.Ardianto,  2011)  komunikasi  adalah  interaksi  sosial melalui  symbol  dan  system  pesan.  Sementara  itu  Tubss  dan  Moss  (Mulyana,  2010) mendefinisikan komunikasi adalah proses pembentukan makna diantara dua orang atau lebih. Dari  pendapat  ahli  mengenai  strategi  dan  komunikasi  diatas,  maka  dapat  dilihat  konsep konsep yang ada dalam definisi tersebut.
Strategi  memiliki  konsep  konsep  perencanaan,  tujuan,  kebijakan,  tindakan  dan memiliki  hubungan  kohesif,  sedangkan  komunikasi  memiliki  konsep  proses,  proses  saling mempengaruhi dan pembentukan maupun pemahaman bersama.
Strategi  komunikasi  adalah  keseluruhan  keputusan  kondisional  tentang  tindakan  yang  akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi komunikasi, berarti menghitung kondisi  dan  situasi  (ruang  dan  waktu)  yang  dihadapi  yang  akan  mungkin  dihadapi  di  masa depan, guna mencapai efektivitas.
Dengan  strategi  komunikasi  ini,  berarti  dapat  ditempuh  beberapa  cara  memakai komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada diri khalayak dengan mudah dan cepat (Arifin, 1994)
Kepala  Disdukcapil  Karawang  melakukan  strategi  komunikasi  untuk  lebih mendekatkan pelayanan  pengadministrasian penduduk  yang lebih dekat  kepada masyarakat, salah  satunya  adalah  dengan  cara    jemput  bola  perekaman  E-  KTP  yang  dilakukan  di  panti jompo  dan  pusat  perbelanjaan  di  Kabupaten  Karawang,  dua  kendaraan  pelayanan  Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karawang di ubah menjadi kantor sementara perekamakan  E-KTP.  Penjemputan  bola  perekaman  KTP  ini  dilakukan  juga  di  lembaga pemasyarakatan  kelas  II  A  Karawang,  sampai  saat  ini  ada  sekitar  4.265  warga  Karawang yang  belum  melakukan  perekaman  E-KTP,  oleh  karena  itu  pada  jemput  bola  kali  ini menargetkan  50  persen  di  antaranya  melakukan  perekaman  pada  jemput  bola  perekaman tersebut, dan sisanya dilakukan langsung di kantor dinas terkait.
Menghadirkan  kembali  negara  untuk  melindungi  segenap  bangsa  dan  memberikan rasa  aman  pada  seluruh  Warga  Negara  Indonesia  merupakan  salah  satu  wujud  nyata perwujudan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Penting  bagi  Dinas  Kependudukan  dan  pencatatn  sipil  Kabupaten  Karawang  untuk melakukan berbagai macam inovasi demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Pelayanan bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh negara.
Karenanya,  pemenuhan  hak  tersebut  bagi  setiap  warga  negara  harus  tersedia  dengan mudah,  murah  dan  merata  tanpa  diskriminatif  dengan  mengedepankan  pelayanan  yang inovatif dan kreatif. Salah satu  caranya  adalah memanfaatkan teknologi  informasi, terutama dalam  hal  menyampaikan  informasi,  menerima  masukan,  dan  menindaklanjuti  keluhan masyarakat.
Di  bidang  administrasi  kependudukan,  pemanfaatan  teknologi  informasi  menjadi semakin penting jika dihadapkan pada kondisi geografis Indonesia yang begitu beragam dan bercirikan  kepulauan.      Bagi  jajaran  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dukcapil), memanfaatkan  teknologi  informasi  sebagai  salah  satu  media  komunikasi  dan  koordinasi bukanlah  hal  baru.  Dirjen  Dukcapil  Kemendagri  telah  lama  menginisiasi  serta menerapkannya  baik  untuk  berkomunikasi  dengan  jajaran  Ditjen  Dukcapil  Kemendagri, maupun untuk membangun jaringan dan koordinasi yang intensif dengan jajaran Dukcapil di seluruh Indonesia.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  Dinas  Kependudukan  dan  pencatatn  Sipil  Kabupaten Karawang  membuka  layanan whatsapp  group untuk  menerima  layanan  pelanggan  seperti keluhan  dan  masukan  serta  temuan  dilapangan  terkait  pelayanan  kepada  masyarakat  di Kabupaten Karawang.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Karawang  melakukan Pelayanan  Hukum  terpadu  antara  Pengadilan  Agama  dan  Kementerian  Agama,  pemerintah mengundang    masyarakat  yang  merupakan  pasangan  suami  istri  yang  sudah  nikah  secara agama  tapi  belum  tercatat  di  dokumen  negara    dengan  menggelar  Sidang  Itsbat  Nikah bersama KUA.
Bupati  menjelaskan,  bahwa  jenis  pelayanan  seperti  ini  sangat  penting  karena masyarakat  yang  belum  miliki  identitas,  akan  sangat  terbantu  dalam  memperoleh  identitas hukum.  Hal  ini  di  lakukan  guna  memastikan  bahwa  seluruh  masyarakat  karawang  tercatat oleh negara dan memastikan bahwa setiap warga negara khususnya di Kabupaten Karawang memperoleh hak nya sesuai dengan amanat undang undang.
Faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  kebijakan yaitu aspek communication, resources, dispotition, dan bureaucratic structure Edward dalam (Widodo, 2011)

## 1. Komunikasi (Communication)
Komunikasi  merupakan  proses  penyampaian  informasi  dari  komunikator  kepada komunikan.  Sementara  itu,  komunikasi  kebijakan  berarti  merupakan  proses  penyampaian informasi kebijakan ( Policy makers) kepada pelaksana kebijakan ( Policy implementors) (Widodo, 2011)
Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan  agar  pelaku  kebijakan  dapat  memahami  apa  yang  menjadi  isi,  tujuan,  arah, kelompok sasaran ( target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi  informasi  ( transmisi), kejelasan  informasi  ( clarity) dan  konsistensi  informasi ( consistency). Pada masa transformasi informasi komunikasi dikemas sedemikian rupa guna memastikan  komunikasi  di  terima  dengan  jelas  dan  dapat  dipahami  dengan  baik  oleh penerima  manfaat  dari  kegiatan  yang  dilaksanakan  sehingga  komunikasi  berjalan  dengan efektif dan menghasilkan perubahan sikap yang signifikan.

## 2. Sumber daya (Resources)
Sumber  daya  memiliki  peran  penting  dalam  implementasi  kebijakan.  Edward  III dalam  Widodo  (Widodo,  2011)  mengemukakan  bahwa  bahwa:  begaimanapun  jelas  dan konsistensinya ketentuan ketentuan dan aturan aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan kurang  mempunyai  sumber  daya  untuk  melaksanakan  kebijakan  secara  efektif  maka implementasi kebijakan tersebut tidak efektif. Dengan demikan hal ini sangat sejalan dengan Pemerintah  Kabupaten  Karawang  yang  memberikan  perhatian  sangat  tinggi  terhadap program expanding maternal and neonatal survival
Sumber  daya  disini  berkaitan  dengan  segala  sumber  yang  dapat  digunakan  untuk mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Sumber  daya  ini  mencakup  sumber  daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:
a. Sumber daya manusia ( staff).
b. Anggaran  ( Budgetary) dalam  implementasi  kebijakan,  anggaran  anggaran  berkaitan dengan  kecukupan  modal  atau  investasi  atas  suatu  program  atau  kebijakan  untuk menjamin  terlaksananya  kebijakan,  sebab  tanpa  dukungan  anggaran  yang  memedai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
c. Fasilitas (facility) penyediaaan fasilitas kesehatan guna memenuhi hak hak sipil
d. Informasi dan kewenangan (information dan authority) Informasi juga menjadi factor penting    dalam  implementasi  kebijakan,  terutama  informasi  yang  relefan  dan  cukup terkait  bagaimana  menginflementasikan  suatu  kebijakan.  Sementara  wewenang berperan  penting  terutama  untuk  meyakinkan  dan  menjamin  bahwa  kebijakan  yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki
e. Disposisi  ( dispotition). Kecenderungan  perilaku  atau  karakteristik  dari  pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan  implementasi  kebijakan  yang sesuai dengan  tujuan  atau  sasaran.  Karakter  penting  yang  harus  dimiliki  oleh  pelaksana kebijakan  misalnya  kejujuran  dan  komitmen  yang  tinggi.  Kejujuran  mengarahkan implementor  untuk  tetap  berada  pada  tujuan  program  yang  telah  digariskan, sedangkan  komitmen  yang  tinggi  dari  pelaksana  kebijakan  akan  membuat  mereka selalu  antrusias  dalam  melaksanakan  tugas,  wewenang,  fungsi,  dan  tanggung  jawab sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Sikap  dari  pelaksana  kebijaka  aka sangat  berpengaruh  dalam  implementasi  kebijakan.  Apabila  implementor  memiliki sikap yang baik maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan,  sebaliknya  apabila  sikapnya  tidak  mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.
3. Struktur birokrasi (Bureucratic Structure).
Struktur  organisasi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi kebijakan.  Aspek  struktur  organisasi  ini  melingkupi  dua  hal  yaitu  mekanisme,  dalam implementasi  kebijakan  biasanya  sudah  dibuat standar  operation  procedur (SOP).  SOP menjadi  pedoman  bagi  setiap  implementator  dalam  bertindak  agar  dalam  pelaksanaan kebijakan  tidak  melenceng  dari  tujuan  dan  sasaran  kebijakan.  Aspek  kedua  adalah  struktur
birokrasi,  struktur  birokrasi  yang  terlalu  Panjang  dan  terfigmentasi  akan  cenderung melemahkan  pengawasan  dan  menyebabkan  prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksible.

## Simpulan
Dari  hasil  paparan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Karawang  telah  melakukan  berbagai  upaya  strategis  guna melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat diantara nya adalah dengan melakukan perekaman  E-KTP  dengan  cara  jemput  bola  pendatangi  tempat  public  yang  dekat  di masyarakat  antara  lain  dilakukan  di  pusat  perbelanjaan,  panti  jompo  dan  lembaga pemasyarakatan.  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatn  Sipil  Kabupaten  Karawang  juga menggunakan  teknologi  komunikasi  masyarakat  untuk  menerima  masukan  dari  masyarakat melalui whatsapp group guna menjangkau masyarakat lebih luas.

## Daftar Pustaka
Arifin, A. (1994). Strategi Komunikasi . Bandung: Armico.
Crozier, G., Denzin, N., & Lincoln, Y. (1994). Handbook of Qualitative Research. British Journal of Educational Studies . https://doi.org/10.2307/3121684
E.D.Ardianto. (2011). Filsafat Ilmu Komunikasi . Bandung: Simbioasa.
Febriharini, M. P. (2016). Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi
Kependudukan. Serat Acitya –Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang , Vol. 5 (No. 2), 17–30.
Frinaldi, A. (2014). Pengaruh Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelayanan
Publik Di Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan Kota Payakumbuh. Humanus , 13 (2), 180. https://doi.org/10.24036/jh.v13i2.4727
Furqoni, M. (2014). Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Publika , 2 (3), 1–12.
Retrieved from
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/9158/baca-artikel Minztberg. (1991). The Strategy Process . Prentie: Hall International Editions.
Mulyana, D. (2010). Metode Penelitian kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Purnamawati, E. (2009). Analisis Kualitas Layanan dengan Metode Servqual dan AHP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Surabaya. Teknik Industri UPN Jatim , 1– 11.
Quinn, J. D. (1996). The Strategy Process; Concept, Context, Cases, 3th Edition . Prentie:
Hall International Editions.
Rauf, A. R. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN KARTU TANDA

## PENDUDUK ELEKTRONIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAMUJU UTARA, 72–77.
Rogers, E. (1982). Communications Strategy For Agricultural Development, . USA:
USA:AED.
RONI EKHA PUTERA1, T. R. V. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di daerah Percontohan. Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 27 (2), 193–201. https://doi.org/10.29313/mimbar.v27i2.328
Somantri, G. R. (2004). Out-source call center operates in the Moscow region. Elektrosvyaz ,
9 (5), 26. https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122
Widodo, J. (2011). Analisa Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media Fublishing.
Yin, P. D. R. K. (2015). Studi KasusDesain & Metode . Jakarta: Rajawali Pers.