## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP “LABEL” WILAYAH BASIS TERORIS
(STUDI KASUS PERSEPSI MASYARAKAT SOLA RAYA)
PUBLIC PERCEPTION ON THE LABEL “TERRORIST BASE AREA”
(A CASE STUDY IN SOLO AREA)
Dr. Reni Windiani, MS. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNDIP Email: reniwindiani@gmail.com
Diterima: 1 Mei 2016, Direvisi: 20 Mei 2016, Disetujui: 1 Juni 2016

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  mengenai  bagaimana  persepsi  masyarakat  sekitar  Solo Raya terhadap ‘label’ wilayah mereka sebagai basis teroris. Penelitian ini menjadi penting karena  dalam  dua  konsep  penting  dalam  teori  labeiling  yaitu  Primary  Devience  dan Secondary  Devience  disebutkan  bahwa  Primary  Devience  ditujukan  pada  perbuatan penyimpangan  awal,  sedangkan  Secondary  Devience  adalah  berkaitan  dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan  dan cap  sebagai  penjahat,  kalau  sekali  saja  cap  atau  status  itu  melekat  pada  diri  seseorang maka  sangat  sulit  seseorang  untuk  selanjutnya  melepaskan  diri  dari  cap  tersebut,  dan kemudian  akan  mengidentifikasikan  dirinya  dengan  cap  yang  telah  diberikan  masyarakat terhadap  dirinya.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif.  Teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode questioner dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner, data sekunder diperoleh dari buku – buku, laporan resmi pemerintah, dokumen – dokumen, jurnal, koran, majalah, dan internet. Populasi data dalam penelitian ini adalah masyarakat  Solo  Raya  (Eks  Karesidenan  Surakarta),  adapun  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  masyarakat  Kabupaten  Sragen,  Kabupaten  Sukoharjo  dan  Kota  Surakarta.  Hasil penelitian  di  3  (tiga)  kabupaten  /  kota  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  : masyarakat  paham  dengan  arti  kata  teroris;  masyarakat  tidak  mentolerir  terorisme; masyarakat  terganggu  dengan  terorisme;  dan  ”pelabelan  wilyah  basis  teroris” berpengaruh  tipis  terhadap  perilaku  masyarakat  di  tiga  wilayah  tersebut.    Hal  ini disebabkan oleh pemahaman responden terhadap definisi teroris yang berkonotasi negatif dan mengganggu kehidupan masyarakat.
Kata Kunci : Persepsi, Label, Basis Teroris.

## Abstract
Two  important  concepts  in  labeling  theory  are  the  primary  deviance  and  the secondary deviance. Primary deviance is the initial act of deviance. Meanwhile, secondary deviance is related with psychological reorganization of one’s experience, as a result from being publicly labeled as deviant. Once a label attached to a person, it is very difficult for someone to  further  break away from that label, and will  then identify itself with the label that has been given by community. Central Java is one area in which terrorists were found. Therefore, Central Java is labeled as a terrorist base area. By using quantitative research method, this study aims to analyze public perception in “Solo Raya”, regarding its label as
a  terrorist  base  area.  This  research  was  conducted  in  Surakarta,  Sukoharjo,  and  Sragen. The result of  this  research shows  that labelling  terrorist  base area has slight influence to the behavior  of  the people in  the three areas. This  is  because the respondents  understand the  definition  of  terrorism;  which  connotes  negative,  and  disturbing  public.  All  of  the respondents  have  the  same  perception,  which  is  that  terrorism  is  a  crime  that  disrupt people’s lives. Thus, respondents do not have willingness to behave like terrorists, though they were disappointed by the government.
Keywords: perception, labeling, terrorist base area

## PENDAHULUAN
Hubungan Internasional dewasa ini dihadapkan  pada  sebuah  realita  yang mengejutkan  serta  menakutkan  dengan kemunculan  Terorisme.  Terorisme  yang menurut  sejarahnya  bukan  fenomena  baru karena  sudah  secara  sistematis  muncul sebelum Revolusi Perancis, tiba–tiba men- jadi sebuah fenomena yang seakan “baru” dalam  Hubungan  Internasional.  Hal  ini dapat dipahami mengingat setelah periode
Perang Dingin, pola Hubungan Internasional lebih didominasi oleh
semangat  kerjasama  untuk  peningkatan kemakmuran serta upaya penciptaan dunia yang damai.
Terorisme  yang  telah  memakan banyak  korban  baik  secara  materiil  mau- pun  nonmateriil   sebagai  contoh  peristiwa serangan teroris 11 September 2001 terha- dap gedung kembar WTC dan Pentagon di Amerika Serikat, menewaskan 2.977 (+19 pembajak)  dan  lebih  dari  6000  orang korban  luka  (https://id.m.wikipedia.org diakses  Minggu,  27  September  2015  jam 19.00WIB),  Terorisme  menjadi  musuh bersama negara bangsa di seluruh dunia di abad  20  ini.  Terorisme  dikategorikan sebagai  kejahatan exstra  ordinary yang bersifat  lintas  batas  negara  ( transnational crimes ),  yang  membutuhkan  penanganan secara  lintas  batas  negara  pula.  Selain diperlukan  kerjasama  lintas  batas  negara dalam  penanggulangan  terorisme,  pelibat- an  masyarakat  dan  pemberdayaan  masya-
rakat  dalam  pencegahan  dan  pedeteksian terorisme juga tidak kalah pentingnya.
Pelibatan  masyarakat  adalah  hal penting  yang  seringkali  terlupakan  dalam upaya  pencegahan  dan  pendeteksian terorisme. China dipandang berhasil dalam menjalankan  kontra  terorismenya  karena berhasil  mempenetrasi  institusi-institusi akar  rumput  hingga  di  tingkat  komunitas, bahkan keluarga dan memanfaatkan mereka  untuk  mencegah  dan  menang- gulangi  terorisme  (www.academia.edu, “Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di  Indonesia diunduh Sabtu, 27 September  2014  jam  19.00WIB).  Salah satu  strategi  yang  dapat  dijalankan  adalah membangun  sistem  deteksi  dini  (cegah- tangkal)  yang  berlapis  dengan  ujung tombak  institusi-institusi  pemerintahan  di tingkat  komunitas  (RT/RW,  dusun  dan kampung).  Strategi  ini  tentunya  harus dijalankan  melalui  kebijakan    sosialisasi yang  kuat  dan  berlapis,  tidak  hanya  di tingkat pemerintah provinsi yang dilakukan BNPT selama ini. Di  Indonesia  pelibatan  masyarakat untuk menangani terorisme menjadi semakin penting terkait dengan munculnya
Islamic  State  of  Iraq  and  al-Sham (ISIS)
di  tahun  2014  sebagai  organisasi  teroris yang “kejam dan menyeramkan”.
Kebrutalan  ISIS/NIIS  ini  dengan  sengaja dipertontonkan  lewat  media  sosial  / internet.  Idiologi  perjuangan  ISIS  ibarat magnet  bagi  kelompok  radikal  di  pelosok
Persepsi Masyarakat Terhadap “Label” Wilayah Basis Teroris (Studi Kasus Persepsi Masyarakat Solo Raya),– Reni Windiani
dunia, Indonesia sendiri menganggap ISIS merupakan ancaman serius.
Mantan  kapala  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyaad Mbai mengungkapkan  terkait  dengan  penang- kapan  16  Warga  Negara  Indonesia  oleh polisi  Turki  saat  mereka  akan  melintasi perbatasan  menuju  Suriah  :”ini  ancaman serius bagi Indonesia. Mereka berbaiat dan meyatakan    setia  dengan  bagian  negara lain.  Itu  melecehkan  kedaulatan  kita sebagai  bangsa”.(Kompas,  Jum’at  13 Maret  2015).  Panglima  TNI  Jendral Moeldoko mengatakan bahwa NIIS meru- pakan  musuh  bersama  karena  jika  tidak dikelola  dengan  baik  kelompok  ini  akan menjadi ancaman faktual. (Kompas, Selasa  17  Maret  2015).  Saat  ini  diper- kirakan  ada  300  WNI  yang  bergabung dengan  ISIS  (Kompas,  Jum’at  6  Maret 2015).  Indonesia  adalah  negara  Muslim terbesar  di  dunia,  jumlah  penganut  agama Islam  mencapai  kurang  lebih  200  juta jiwa,  yaitu  merupakan  13%  dari  jumlah seluruh  umat  Muslim  dunia,  kondisi  ini tentunya menjadi kondusif bagi perekrutan ISIS.
Jejak  ISIS  di  Indonesia  sudah mulai  meresahkan  masyarakat.  Sepanjang tahun  2014  pihak  kepolisian  menangani penemuan  kasus-kasus  yang  berkaitan dengan  ISIS.  Pada  tanggal  8  Februari 2014, Front Aktivis Syariat Islam (FAKSI)  membaiat  ratusan  pendukung
ISIS di gedung Syahidda inn kampus UIN
Syarief  Hidayatullah  Jakarta.  7  Juli  2014, bendera ISIS berkibar dalam aksi demonstrasi ratusan orang di Bundaran HI, Jakarta  dalam  aksi  mengecam  serangan Israel  ke  Gaza,  Palestina  (Tempo,  12 Desember 2014).
Di  wilayah  Jawa  Tengah  sendiri pengaruh ISIS sudah mulai masuk. Berikut adalah  hasil  data  Polda  Jateng  terkait dengan  kegiatan  ISIS  dan  terorisme  di Jawa Tengah:
1. Di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 15  Juli  2014  telah  diselenggarakan kajian untuk menyambut dan mendukung “Deklarasi Daulah Islamiyah”  Iraq  yang  dihadiri  oleh sekitar 600 orang. 2. Di Kota Surakarta di wilayah kecamatan  Serengan,  Pasar  Kliwon, banyak ditemukan grafiti yang menggambarkan bendera ISIS.
3. Pada  hari  Sabtu  Tanggal  17  Agustus 2013  pukul  09.35  di  Jalan  Raya Kemranjen  Desa  Kebarongan  Rt 03/12,  Kabupaten  Banyumas  Jawa Tengah  terjadi  penangkapan  terhadap tersangka  teroris  atas  nama  Imam Syafei
4. Penangkapan  terduga  teroris  yang berinisial Ry di Kampung Sewu, Solo, Jawa  Tengah  yang  dicurigai  terlibat dengan kegiatan ISIS
5. Selain  itu  terdapat  hal  serupa  di wilayah  Cilacap,  Kebumen,  Kota
Semarang,  Karanganyar  (data  olahan
Polda Jateng). Temuan tersebut membuktikan  bahwa  wilayah  Jawa Tengah menjadi pusat kegiatan terorisme di Indonesia.
Selain  data  tersebut  di  atas,  terkait dengan terorisme Jawa Tengah merupakan salah  satu  wilayah  yang  cukup  banyak ditemukan teroris, paling tidak hingga saat ini  ada  sekitar  103  teroris  yang  berasal dari  Jawa  Tengah.  Dengan  rincian    47 orang  sudah  bebas,    11  meninggal  dunia, 5  orang  DPO  Poso  dan  Maruto  Jati Sulistiyono,  dan  40  menjalani  hukuman. Dari  16  WNI  yang  ditangkap  pemerintah Turki  sebagian  berasal  dari  Jawa  Tengah, demikian  juga  16  WNI  yang  hilang  saat tour di  Turki  beberapa  diantaranya  juga berasal dari Jawa Tengah.
Penelitian  ini  mengambil  wilayah di Jawa Tengah khususnya Kota Surakarta atau Solo Raya (eks Karesidenan Surakarta)  di  3  (tiga)  lokasi  yaitu  :  Kota
Solo,  Kabupaten  Sukoharjo,  dan  Kabu- paten  Sragen,  dengan  argumentasi  bahwa di wilayah ini sering terjadi aksi terorisme. Untuk Kabupaten Sukoharjo di wilayah ini ada  pondok  pesantren  Al  Mukmin  yang lebih dikenal sebagai pondok Ngruki yang didirikan  oleh  Abu  Bakar  Baasyir  yang dipercaya  sebagai  Amir  Jamaah  Islamiah (JI) antara akhir tahun 1999 sampai 2002. JI adalah organisasi teroris Asia Tenggara yang  berbasis  di  Indonesia  dan  tetap  aktif dalam  aktivitas  –  aktivitasnya  (Djelantik, 2010:103  -  106).  JI  dalam  Resolusi  PBB 1390/2002  dituding  sebagai  organisasi teroris  bersama  25  organisasi  teroris lainnya,  terutama  di  dunia  Islam.  JI dianggap  sebagai  kepanjangan  tangan  Al Qaeda di Asia Tenggara.(Mubarok, 2012:26).  Selain itu di wilayah Kabupaten Sukoharjo  juga  telah  ditemukan  beberapa bendera  ISIS. Untuk Kabupaten Sragen di wilayah  ini  telah  terjadi  penolakan  warga terhadap  pemakaman  jenazah  teroris. Adapun  di  Kota  Solo  di  wilayah Mojosongo  adalah  lokasi  penangkapan teroris  Nurdin  M  Top.  Periode  2008  – 2013 hasil penindakan kepolisian terhadap pelaku terorisme di wilayah Solo adalah 9 orang ditembak mati saat penyergapan dan 39  orang  ditangkap,  angka  tersebut menunjukkan  tingginya  jumlah  pelaku terorisme di wilayah Solo pada lima tahun terakhir (Purwawidada, 2014: 283).
Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap labelling atau stigma- nisasi  wilayah  basis  teroris  di  Kota Surakarta ini menjadi unik karena meskipun  wilayah  ini  dilabeli  sebagai basis  teroris  namun  ratusan  warga  Dukuh Tempel,  Jetis  Karangpong,  Kalijambe, Sragen,  Jawa  Tengah,  menolak  tempat pemakaman  mereka  untuk  memakamkan teroris.  Sebab,  muncul  kabar  bahwa beberapa jenazah teroris yang sebelumnya sempat  ditolak  dimakamkan  di  daerahnya akan  dikebumikan  di  makam  di  dusun tersebut.  “Warga  ini  berkumpul  karena
mereka  ingin  menyampaikan  aspirasinya bahwa daerahnya tidak ingin dicap sebagai kampung teroris mengingat sudah ada dua jenazah  teroris  yang  dimakamkan  disini (nasional.news.viva.co.id,“Warga Kali- jambe  Sragen  Tolak  Jasad  Teroris, diunduh,  Kamis  19  Maret  2015  Jam  8.05 WIB).  Warga  Desa  Kadokan,  Sukoharjo, Jawa  Tengah,  juga  menolak  pemakaman Urwah  di  kampung  mereka.  Warga  tak ingin desanya dicap sebagai kampung asal teroris.  Urwah  juga  ditolak  di  daerah tempat  tinggal  orangtuanya  di  Kudus (patrolihukrim.blogspot.com,  Warga  Desa
Tolak-Pemakaman Jenazah, diunduh, Kamis 19 Maret 2015 Jam 8.08 WIB).
Saat  ini  di  Indonesia  ada  14 daerah yang diidentifikasi sebagai kantong jaringan  teroris.  Empat  belas  daerah tersebut  adalah  Aceh,  Sumatera  Utara,
Riau, Sumatera Selatan, Lampung,
Banten,  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa Tengah,  Jawa  Timur,  Yogjakarta,  Bali, Nusa  Tenggara  Barat  dan  Kalimantan Timur  (www.voaindonesia.com,  “Daerah Diidentifikasi  Sebagai  Kantong  Teroris”, diunduh,  Jum’at  3  April  2015  jam  13.05 WIB.)  Untuk  wilayah  Jawa  Tengah,  Kota Surakarta merupakan wilayah yang mendapat  “label”  sebagai  basis  teroris, pelabelan  ini  dilakukan  oleh  media  massa melalui pemberitaan – pemberitaan terkait terorisme.  Petikan  berita  berikut  meru- pakan upaya media untuk menggambarkan dan  memperkuat  analisisnya  bahwa  Jawa Tengah merupakan daerah basis teroris :
Mahasiswa.  Maruto  adalah  satu  dari beberapa  warga  Jateng  yang  menjadi obyek pemberitaan menyusul peledakan bom  di  Hotel  JW  Marriot  dan  Hotel Ritz-Carlton  Jakarta  17  Juli  lalu. Maruto, yang pernah kuliah di Fakultas Kedokteran  Universitas  Islam  Sultan Agung  (Unissula)  Semarang  itu  diduga pernah  mengobati  buronan  nomor  satu Indonesia,  Noordin  M  Top.  Selain Maruto,  warga  Jateng  yang  dikaitkan dengan  jaringan  terorisme  adalah  Nur
Hasbi alias Nur Hasdi alias Nur Sahid alias  Nur  Sa’id,  warga  Desa  Katekan,
Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.  Mantan  santri  Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki,
Kabupaten  Sukoharjo,  ini  awalnya diduga  sebagai  pelaku  bom  bunuh  diri di Hotel JW Mariot. Namun belakangan polisi  menyatakan  bahwa  hal  tersebut tidak  terbukti,  sesuai  dengan  hasil  tes DNA (deoxyribo nucleic acid). Beberapa warga Jateng lainnya, khususnya  di  Kabupaten  Cilacap,  juga disebut – sebut terlibat kasus terorisme. Karena  itu,  Detasemen  Khusus  88
Mabes  Polri  beberapa  waktu  lalu melakukan investigasi di tiga kecamatan di sana, yaitu di Kecamatan Nusawungu, Kecamatan Binangun, dan Kecamatan Kesugihan. Akhir pekan ini, polisi  beroperasi  di  Dusun  Beji,  Kedu, Temanggung,  juga  di  Jateng.  Dalam kaitan  ini,  satu  orang  yang  diduga teroris  tewas  setelah  rumah  yang ditempatinya dikepung -- dan ditembaki --  polisi  sekitar  17  jam.  Mengapa Jateng?  Mengapa  terorisme  tumbuh  di Jateng?  Jawabannya  bisa  ditemukan dengan  menganalisis  aspek  sejarah, budaya,  sosial,  politik,  dan  ekonomi. Wilayah ini dikenal relatif kondusif dan salah  satu  wilayah  abangan  dengan sejumlah  kantong  basis  gerakan  Islam.
Afiliasi  politik  yang  mengarah  ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi salah satu indikator  bahwa  secara  umum  Jateng jauh  dari  kemungkinan  mengarah  ke radikalisme agama.
Fakta  –  fakta  yang  disuguhkan sebagaimana  tersebut  di  atas,  akan memperkuat  opini  pembaca  bahwa  Jawa Tengah  memang  menjadi  daerah  sarang teroris (Mubarok, 2012:46 - 48).
Penelitian  mengenai  bagaimana persepsi masyarakat Kota Surakarta terhadap  ‘label’  wilayah  basis  teroris menjadi penting karena  dalam dua konsep penting dalam teori labeling yaitu Primary
Devience dan secondary devience disebut- kan  bahwa  : Primary  Devience yaitu: ditujukan  pada  perbuatan  penyimpangan awal,  sedangkan secondary  devience adalah  berkaitan  dengan  reorganisasi psikologis  dari  pengalaman  seseorang sebagai  akibat  dari  penangkapan    dan  cap sebagai  penjahat,  kalau  sekali  saja  cap atau status itu melekat pada diri seseorang maka  sangat  sulit  seseorang  untuk  selan- jutnya  melepaskan  diri  dari  cap  tersebut, dan  kemudian  akan  mengidentifikasikan dirinya  dengan  cap  yang  telah  diberikan masyarakat terhadap dirinya.
Labeling  adalah  sebuah  proses melabel  seseorang.  Label,  menurut  yang tercantum  dalam A  Handbook  for  The Study  of  Mental  Health, adalah  sebuah definisi  diri  orang  tersebut,  dan  menje- laskan  orang  dengan  tipe  bagaimanakah dia.  Dengan  memberikan  label  pada  diri seseorang,  kita  cenderung  melihat  dia secara  keseluruhan  kepribadiannya,  dan bukan  pada  perilakunya  satu  persatu. Dalam  teori  labeling  ada  satu  pemikiran dasar,  dimana  pemikiran  tersebut  menya- takan "seseorang yang diberi label sebagai seseorang  yang devian ,  dan  diperlakukan seperti  orang  yang devian ,  akan  menjadi devian ".(Link  B.G.  &  Phelen  J.C.  The Labelling  Theory  of  Mental  Disorder  (II): The  Consequences  of  Labeling  (dalam www.everything2.com ), diunduh Kamis, 2 April 2015 jam 10.35 WIB).
Konsep lain terkait labelling adalah “stigma”.  Stigma  adalah  sebuah  konsep yang  berasal  dari  bahasa  Yunani  yang memiliki  konotasi  negatif,  yang  merujuk pada  tanda  yang  dibuat  oleh  alat  tertentu atau  merek  tertentu.  Stigma  pada  jaman dahulu  dimaksudkan  sebagai  tanda  dalam bentuk  pemotongan  atau  pembakaran terhadap  tubuh  yang  mengindikasikan status  orang  yang  dideskriditkan  (The Oxford  English  Dictionary,  1993,  dalam Mubarok, 2012:3). Stigma biasanya diberikan  kepada  orang–orang  seperti
buruh,  pelaku  kriminal  atau  mereka  yang menyimpang dari norma
utama.
Pemberian stigma terhadap tubuh dimaksudkan  untuk  membedakan  jenis status  antara  orang  yang  dianggap  normal dan didiskriditkan.
Dalam stigma terkandung  karakteristik  yang  dilekatkan terhadap kelompok yang dianggap menyimpang (Mubarok, 2012 : 3-4).
Stigma dikonstruksi  dan  dikekal- kan  dalam  bahasa.  Ketika stigma dilekat- kan  maka  diskriminasi  akan  terjadi, diskriminasi  bisa  merujuk  pada  beberapa hal  diantaranya  perbedaan  arbiter,  eksklu- sifitas, halangan untuk menyayangi seseorang,  biasanya  dilakukan  dengan memberikan  karakteristik  tertentu  yang dianggap  berbeda  dari  kelompok  utama. Stigma  dan  diskriminasi  saling  berhu- bungan,  menguatkan,  dan  melegitimasi satu  sama  lain.  Stigma  adalah  akar  dari diskriminasi yang membuat orang bertindak  terhadap  orang  lain  yang dianggap berbeda, keduanya saling menguatkan  karena  stigma  berada  dalam pikiran,  hati  dan  perkataan,  sedangkan diskriminasi adalah tindakan nyata terhadap orang yang terstigmanisasi (Mubarok, 2012:41).
Mengacu pada teori Labelling serta konsep Stigma tersebut  dapat disimpulkan bahwa  pelabelan  atau  pemberian  stigma Kota  Surakarta  sebagai  wilayah  basis teroris akan menjadi kontra produktif bagi upaya  pemerintah  melibatkan  masyarakat dalam  penanganan  terorisme.  Pelabelan dan stigmatisasi akan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku seba- gaimana  label  yang  mereka  peroleh, Pelabelan  sebagai  wilayah  basis  teroris akan membuat masyarakat memberi toleransi  terhadap  tindakan  terorisme, kondisi  ini  tentu  saja  akan  sangat melemahkan  kewaspadaan  masyarakat terhadap berkembangnya terorisme. Padahal penanganan terorisme pada tindakan pencegahan mutlak harus dengan
melibatkan  masyarakat,  di  sinilah  kontra produktif  itu  terjadi.  Oleh  karena  itu labeling  atau  stigmanisasi  Kota  Surakarta sebagai  wilayah  basis  teroris  perlu  dikaji dengan  langkah  awal  melihat  bagaimana persepsi masyarakat terhadap labeling atau stigmanisasi wilayah mereka sebagai basis teroris.
Berdasarkan  pada  fakta  –  fakta tersebut  dalam  latar  belakang  di  atas, penelitian  ini  mengajukan  perumusan masalah  sebagai  berikut  :  1).  Bagaimana persepsi  masyarakat  Solo  Raya  terhadap “Label”  wilayah  basis    teroris?.  2). Apakah  pemberian  ‘Label’  sebagai wilayah basis teroris berpengaruh terhadap perilaku  dan  kehidupan  masyarakat  di daerah  tersebut?
Adapun  hipotesa  yang  diajukan adalah:  a).Terdapat  hubungan  antara pelabelan  wilayah  basis  teroris”  dengan keinginan  masyarakat  untuk  melakukan tindakan  terorisme.    b).  Terdapat  hubu- ngan  antara  “pelabelan  wilayah  basis teroris”  terhadap  toleransi  masyarakat terhadap  tindakan  terorisme  c).  Terdapat hubungan antara “pelabelan wilayah basis teroris”  terhadap  pewajaran  tindakan terorisme.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  :1). Mendapatkan  gambaran    pemahaman masyarakat  Solo  Raya  mengenai  ‘label’ wilayah  basis  teroris.  Hal  ini  meliputi: kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat Kota Surakarta terhadap  terorisme.  2).  Mengidentifikasi dampak  dari  pelabelan  wilayah  basis teroris di wilayah Solo Raya.
Ada  banyak  ragam  definisi  dari terorisme,  dari    definisi  yang  bersifat umum  hingga  definisi  yang  sangat  rinci. Secara  umum  definisi  terorisme  adalah sebagai berikut:
Majelis Umum Perserikatan  Bangsa  –  Bangsa  (MU-PBB) pada tahun 1999 mendefinisikan terorisme sebagai berikut : (Golose, 2009:4) :
Persepsi Masyarakat Terhadap “Label” Wilayah Basis Teroris (Studi Kasus Persepsi Masyarakat Solo Raya),– Reni Windiani
“Any  other  act  intended  to  cause death  or  serious  bodily  injury  to    a civilian,  or  to  any  other  person  not taking  an  active  part  in  the hostilities  in  a  situation  of  armed conflict,  when  the  purpose  of  such act,  by  its  nature  of  context,  is  to intimidate  a  population,  or  to compel a government or to international  organization  to  do  or abstain from doing any act”
Viotti dan Kauppi (dalam
Winarno,  2011:  171)  mendefinisikan terorisme  sebagai  :  “ Terrorism,  as politically  motivated  violence,  aims  at achieving a demoralizing effect on publics and  governments”. Robertson  dalam (Winarno,  2011:171)  mengemukana  ada tiga ciri utama terorisme yaitu : penggunaan  kekerasan,  targetnya  adalah orang  –  orang  yang  tidak  bersalah,  dan mereka  berusaha  untuk  menarik  perhatian atas  tuntutan  mereka.    Adapun  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme memuat  pengertian terorisme  secara lebih rinci sebagai berikut :  “Setiap orang  yang dengan  sengaja  menggunakan  kekerasan atau  ancaman  kekerasan  menimbulkan suasana  teror  atau  rasa  takut  terhadap orang  secara  meluas  atau  menimbulkan korban  yang  bersifat  massal,  dengan  cara merampas  kemerdekaan  atau  hilangnya nyawa  atau  harta  benda  orang  lain,  atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran obyek  –  obyek  fital  yang  strategis  atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.
Dari  definisi  yang  bersifat  umum hingga  definisi  yang  bersifat  lebih  rinci dapat  ditarik  benang  merah  sebagai berikut  :  terorisme  merupakan  tindakan terencana, dengan menggunakan
kekerasan  yang  menimbulkan  korban  dari masyarakat sipil dan menyebabkan ketakutan  masyarakat  yang  dilakukan
dengan  tindakan  nyata  maupun  berupa ancaman,  pelakunya  individu  kelompok maupun  negara,  dengan  motif  ekonomi sosial politik maupun agama.

## Persepsi.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  persepsi  adalah  tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. (Walgito, 2002,:69)  menyatakan  bahwa  persepsi merupakan  suatu  proses  yang  didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan  proses  diterimanya  stimulus oleh  individu  melalui  alat  indera,  yang kemudian  oleh  individu  diorganisasikan dan  diinterpretasikan,  sehingga  individu menyadari  dan  mengerti  tentang  apa  yang diinderakannya. Persepsi melibatkan proses  kognitif  yang  meliputi  penafsiran terhadap  obyek  atau  stimulus  yang  telah diorganisir dari sudut pengalaman individu. Harold (dikutip Zarkasi, 1986:32)  berpendapat  bahwa  persepsi merupakan  pandangan  atau  pengertian tentang  bagaimana  seseorang  memandang dan mengartikan sesuatu. Davidoff (1988:237)  menyatakan  bahwa  sekalipun stimulus  sama,  tetapi  karena  pengalaman tidak  sama,  kemampuan  berpikir  tidak sama,  kerangka  acuan  tidak  sama,  adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu  satu  dengan  individu  lain  tidak sama.  Keadaan  tersebut  memberikan gambaran  bahwa  persepsi  itu  memang bersifat  individual.  Walgito  (1983  :  50) menyatakan  bahwa  persepsi  terdiri  dari tiga aspek, yaitu :
a. Aspek  kognisi,  yaitu  menyangkut pengharapan, cara mendapatkan pengetahuan  atau  cara  berpikir  dan pengalaman  masa  lalu.  Individu  dalam mempersepsikan
sesuatu dapat dilatarbelakangi  oleh  adanya  aspek kognisi  ini,  yaitu  pandangan  individu terhadap  sesuatu  berdasarkan  dari
keinginan  atau  pengharapan  atau  dari cara  individu  tersebut  memandang sesuatu  berdasarkan  pengalaman  dari yang  pernah  didengar  atau  dilihatnya dalam kehidupan sehari – hari.
b. Aspek konasi,  yaitu menyangkut sikap, perilaku,  aktivitas,  dan  motif.  Individu dalam  mempersepsikan  sesuatu  bisa melalui aspek konasi,  yakni  pandangan individu terhadap sesuatu yang berhubungan  dengan  motif  atau  tujuan timbulnya suatu perilaku yang terjadi di sekitarnya  yang  diwujudkan  dalam sikap  atau  perilaku  individu  dalam kehidupan sehari – hari.
c. Aspek  afeksi,  yaitu  yang  menyangkut emosi  dari  individu.  Individu  dalam mempersepsikan  sesuatu  bisa  melalui aspek  afeksi.  Hal  ini  dapat  muncul karena  adanya  pendidikan  moral  dan etika  yang  didapatkan  sejak  kecil. Pendidikan  tentang  moral  inilah  yang akhirnya  menjadi  landasan  individu tersebut  dalam  memandang  sesuatu yang terjadi di sekitarnya.
Pada  dasarnya  persepsi  seseorang didasarkan  pada  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Faktor  internal  adalah  segala sesuatu  yang  ada  dalam  diri  individu  itu sendiri, sedangkan faktor eksternal meliputi  stimulus  itu  sendiri  dan  faktor dari  lingkungan.  Biasanya,  seseorang memiliki  persepsi  tentang  suatu  obyek, didasarkan pada adanya informasi, pengamatan pribadi, maupun pengalaman. Munculnya  persepsi  juga  didapatkan  dari proses belajar dan sosialisasi.

## Labelling dan Stigmasisasi
Labeling  adalah  sebuah  proses melabel  atau  memberi  nama  seseorang atau  kelompok.  Kamus  lengkap  bahasa Indonesia  (Fajri,  2001  :  505)  mengartikan Label  sebagai  etiket,  cap  yang  dibuat  dari sepotong  kertas  (kain,  logam  dsb)  yang ditempel  pada  produk  berisi  keterangan merek  produk  dsb;  keterangan  singkat
tentang  bahan  –  bahan  yang  terkandung dalam  suatu  produk  (ditempel  pada  hasil produk).  Adapun  Label,  menurut  yang tercantum  dalam A  Handbook  for  The Study  of  Mental  Health, adalah  sebuah defenisi diri orang tersebut, dan menjelas- kan  orang  dengan  tipe  bagaimanakah  dia. Dengan  memberikan  label  pada  diri seseorang,  kita  cenderung  melihat  dia secara  keseluruhan  kepribadiannya,  dan bukan  pada  perilakunya  satu  persatu. Dalam  teori  labeling  ada  satu  pemikiran dasar, dimana pemikiran tersebut menyatakan  "seseorang  yang  diberi  label sebagai  seseorang  yang devian ,  dan diperlakukan  seperti  orang  yang devian , akan  menjadi devian ".(  Link  B.G.  &
Phelen  J.C.  The  Labelling  Theory  of Mental  Disorder  (II):  The  Consequences of Labeling (dalam http://www. everything2.com/index.pl?node_id=78409 6 diunduh Kamis, 2 April 2015 jam 10.35
WIB).
Kamus  lengkap  bahasa  Indonesia (Fajri,  2001:773)  mengartikan  stigma sebagai  ciri  negatif  yang  ada  pada  diri seseorang  akibat  pengaruh  lingkungan. Stigma adalah sebuah konsep yang berasal dari  bahasa  Yunani  yang  memiliki  kono- tasi negatif, yang merujuk pada tanda yang dibuat oleh alat tertentu atau merek terten- tu.  Stigma  pada  jaman  dahulu  dimaksud- kan  sebagai  tanda  dalam  bentuk  pemo- tongan  atau  pembakaran  terhadap  tubuh yang  mengindikasikan  status  orang  yang dideskriditkan.  ( The  Oxford  English  Dic- tionary ,  1993,  dalam  Mubarok,  2012:3). Stigma  biasanya  diberikan  kepada  orang– orang  seperti  buruh,  pelaku  kriminal  atau mereka  yang  menyimpang  dari  norma utama,  Pemberian  stigma  terhadap  tubuh dimaksudkan  untuk  membedakan  jenis status  antara  orang  yang  dianggap  normal dan  didiskriditkan.  Dalam  stigma  terkan- dung  karakteristik  yang  dilekatkan  terha- dap  kelompok  yang  dianggap  menyim- pang (Mubarok, 2012 : 3-4).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  adalah  penelitian kuantitatif.  Adapun  tipe  penelitian  yang digunakan  ialah  tipe  eksplanatif,  sebagai- mana  ditunjukan  oleh  namanya,  pemba- hasan  ini  bertujuan  untuk  memberikan penjelasan  tentang  suatu  masyarakat  atau kelompok  orang  tertentu  atau  penjelasan tentang  suatu  gejala  atau  hubungan  antara dua  gejala  atau  lebih.  Masyarakat  atau kelompok  dalam  penelitian  ini  ialah masyarakat  Kota  Surakarta,  Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Sragen. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  gejala dalam  penelitian  ini  adalah  persepsi masyarakat  terhadap ‘label’ wilayah basis teroris.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner  dan  dokumentasi.  Sumber  data dalam  penelitian  ini  berupa  data  primer dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh melalui kuesioner, data sekunder diperoleh dari  buku–buku,  laporan  resmi  peme- rintah, dokumen – dokumen, jurnal, koran, majalah, dan internet. Populasi data dalam penelitian  ini  adalah  masyarakat  Solo Raya (Eks Karisidenan Surakarta), adapun Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah masyarakat Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo  dan  Kota  Surakarta  sebanyak 165  orang.  Analisis  data  dalam  penelitian ini dilakukan melalui penghitungan distribusi frekwensi.
HASIL Hasil  data  di  lapangan  berupa kuesiner
yang digunakan untuk
membuktikan  perumusan  masalah  serta hipotesa penelitian sebagai berikut: Perumusan masalah penelitian yang pertama adalah : Bagaimana persepsi masyarakat Kota  Surakarta terhadap “Label” wilayah basis  teroris?. Hasil data di  lapangan  menunjukkan  bahwa  persepsi yang  dalam  penelitian  ini  dikategorikan dalam 3 (tiga) aspek yaitu : aspek kognitif,
afektif,  dan  konatif,  memperlihatkan  data sebagai berikut :
1.  Responden  paham  arti  dari  teroris yaitu:  teroris    adalah  orang  yang  mela- kukan  pengeboman  73.3%  responden setuju,  pembunuhan  sebanyak  58.2% responden  setuju,  pembakaran  tempat ibadah  sebanyak  72.7%  responden setuju,  mengancam  masyarakat  seba- nyak  78.2%  responden  setuju,  serta melakukan penculikan sebanyak 52.1% responden  setuju,  kemudian  sebanyak 49.7%  responden  menyata-kan  teroris bukan sebuah jihad dan 50.3% responden  menyatakan  teroris  tidak berkaitan dengan agama Islam. Akumulasi hasil questioner memperlihatkan bahwa 95 % responden  di  tiga  lokasi  penelitian menyatakan  paham  dengan  apa  yang dimaksud  dengan  teroris  sebagaimana tsersebut diatas.
2.  Kemudian  terkait  dengan  pelabelan sebagai wilayah basis teroris diper-oleh data  53.9%  responden  tahu  bahwa wilayah  mereka  diberi  label  tersebut. Adapun reaksi atas pelabelan diperoleh data  49.7%  responden  menyatakan tidak  malu,  meskipun  tidak  malu daerahnya  dilabel  sebagai  basis  teroris, namun  50.9%  responden  tidak  bisa mentolerir  tindakan  teror-isme,  dan sebanyak 63.6% responden menyatakan tidak bisa memahami perilaku tindakan terorisme,  serta  54.5%  responden  tidak setuju dengan tindakan terorisme.
Adapun hasil pembuktian hipotesis berdasarkan temuan data penelitian sebagaimana dijelaskan di bawah ini Hipotesis pertama : Terdapat hubungan  antara  pelabelan  wilayah  basis teroris  terhadap  toleransi  masyarakat kepada tindakan terorisme.
Ho :   Tidak  terdapat  hubungan  antara pelabelan terhadap toleransi
masyarakat kepada tindakan terorisme. Ha :   Terdapat hubungan antara pelabelan terhadap toleransi masyarakat kepada tindakan terorisme.
Keputusan :
Jika Sig > 0,05 maka Ho ditolak
Jika Sig < 0,05 maka Ho diterima
Pengambilan Keputusan :
Nilai  Sig  adalah  0,020  <  0,05  maka Ho  ditolak  yang  artinya  terdapat hubungan  antara  pelabelan  terhadap toleransi masyarakat kepada tindakan  terorisme.  Hubungannya sebesar  0,169  berarti  hubungan antara  pelabelan  terhadap  toleransi masyarakat kepada
tindakan terorisme lemah.
Hipotesis  kedua :  Terdapat hubungan  antara  pelabelan  wilayah  basis teroris terhadap pewajaran tindakan terorisme. Ho :   Tidak  terdapat  hubungan  antara pelabelan terhadap pewajaran tindakan terorisme. Ha :   Terdapat hubungan antara pelabelan terhadap pewajaran tindakan terorisme.
Keputusan :
Jika Sig > 0,05 maka Ho ditolak
Jika Sig < 0,05 maka Ho diterima
Pengambilan Keputusan :
Nilai  Sig  adalah  0,176  <  0,05  maka Ho  diterima  yang  artinya  tidak terdapat  hubungan  antara  pelabelan terhadap pewajaran tindakan terorisme. Hipotesis ketiga : Terdapat hubungan  antara  pelabelan  wilayah  basis teroris  terhadap  keinginan  melakukan tindakan terorisme.
Ho :   Tidak terdapat hubungan antara pelabelan terhadap
keinginan  melakukan  tindakan terorisme Ha :   Terdapat hubungan antara pelabelan  terhadap  keinginan melakukan tindakan terorisme. Keputusan : Jika Sig > 0,05 maka Ho ditolak
Jika Sig < 0,05 maka Ho diterima Pengambilan Keputusan :
Nilai  Sig  adalah  0,012  <  0,05  maka Ho  ditolak  yang  artinya  terdapat hubungan  antara  pelabelan  terhadap keinginan melakukan tindakan terorisme.  Hubungannya  sebesar 0,182 berarti hubungan antara pelabelan terhadap keinginan melakukan tindakan terorisme lemah. PEMBAHASAN Hasil analisis kuesioner menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan antara  pelabelan  wilayah  basis  teroris terhadap  toleransi  masyarakat  kepada tindakan  terorisme,  walaupun    hubungan tersebut  lemah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pelabelan  dan  stigmatisasi  akan mengarahkan  masyarakat  untuk  berperi- laku  sebagaimana  label  yang  mereka peroleh,  pelabelan  sebagai  wilayah  basis teroris akan membuat masyarakat memberi  toleransi  terhadap  tindakan terorisme,  meskipun  dalam  kasus  ini kecenderungan  tersebut  sangat  kecil. Kecenderungan ini juga dibuktikan dengan hasil  hipotesa  ketiga  yaitu  terdapat hubungan antara pelabelan terhadap keinginan  melakukan  tindakan  terorisme meskipun  lemah.  Kedua  hasil  hipotesa yang  lemah  tersebut    menjadi  relevan dikaitkan dengan hasil hipotesa berikutnya yang    menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat hubungan  antara  pelabelan  wilayah  basis teroris terhadap pewajaran tindakan terorisme. Potensi untuk toleran pada terorisme serta potensi untuk berkeinginan
melakukan tindakan terorisme kecil karena masyarakat  menganggap  bahwa  terorisme merupakan  tindakan    tidak  wajar  yang mengganggu  dan  merugikan  kehidupan  / kegiatan  masyarakat.  Pemahaman  serta tindakan  masyarakat  ini  bisa  dianalisis dari  latar  belakang  pendidikan  responden yang    mayoritas  memiliki  pendidikan setingkat  SLTA  yang  berarti  melek  huruf dan  cukup  sering  mengakses  berita  dari media massa.
Pendidikan juga
berpengaruh  pada  perasaan  tidak  senang terhadap  teroris,  pendidikan  mengajarkan bahwa merugikan dan mengganggu apalagi  menimbulkan  ketakutan  dalam kehidupan  masyarakat  adalah  berten- tangan dengan nilai – nilai moral dan etika atau kebaikan secara umum.

## SIMPULAN
Beracu  dari  hasil  kuesioner  yang telah  disebarkan  pada  165  responden  di  3 (tiga)  kabupaten  /  kota  yaitu  Kabupaten
Sukoharjo,  Kabupaten  Sragen,  dan  Kota Surakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pelabelan  wilayah  basis  teroris  berpe- ngaruh  terhadap  perilaku  masyarakat  di tiga  wilayah  tersebut  meskipun  pengaruh tersebut lemah/kecil. Lemah atau kecilnya pengaruh tersebut dikarenakan masyarakat paham  dengan  arti  kata  teroris  yang berkonotasi  negatif  dan  mengganggu kehidupan  masyarakat.  Semua  responden memiliki  persepsi  yang  sama  yaitu  bahwa terorisme  merupakan  kejahatan  yang mengganggu kehidupan masyarakat, sehingga  responden  tidak  berkeinginan untuk berperilaku seperti teroris.
Pemahaman  responden  terhadap konotasi  negatif  teroris  dipengaruhi  oleh faktor  pendidikan  responden  yang  rata  – rata  berpendidikan  SLTA.  Media  massa juga  memberikan  kontribusi  pada  aspek penyadaran  masyarakat  bahwa  terorisme merupakan  tindakan  kekerasan  yang mengganggu dan merugikan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Davidoff, Linda. L terjemahan Mari Juniati. 1988. Psikologi Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta Djelantik, Sukawarsini. 2010. Terorisme,
Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dam Keamanan Nasional, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Fajri dan Senja: 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Difa Publiser, Jakarta. Golose, R. Petrus. 2009. Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach, dan menyentuh Akar Rumput , CV.Aksara Simpati, Jakarta. Mubarok, Muna Madrah : 2012, Stigma Media dan Terorisme, Bandar Publishing, Aceh. Purwawidada, Fajar. 2014. Jaringan Baru Teroris Solo, PT. Gramedia, Jakarta. Walgito, B. 1991. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Fakultas
Psikologi UGM.
___________.2002.Pengantar Psikologi
Umum,Andi Offset, Yogyakarta.
Zarkasi . 1986 . Psikologi Manajemen,
Erlangga, Jakarta.

## Undang – undang:
Undang – undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Undang -Undang No. 15 tahun 2003 yang menetapkan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang – undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Jurnal, tabloid, majalah, koran, internet : ”http://nasional.news.viva.co.id/news/read /92550- warga_kalijambe_sragen_tolak_jas ad_teroris   Diunduh, Kamis 19 Maret 2015 Jam 8.05 WIB. https://www.academia.edu/6067495/Strate gi_Pencegahan_dan_Penanggulang an_Terorisme_di_Indonesia diunduh Sabtu, 27 September 2014 jam 19.00WIB). http://www.voaindonesia.com/content/arti cle-14-daerah-diidentifikasi- sebagai-kantong-teroris- 126123028/95939.html, diunduh, Jum’at 3 April 2015 jam 13.05 WIB.) Link B.G. & Phelen J.C. The Labelling Theory of Mental Disorder (II): The Consequences of
Labeling.dalam http://www.everything2.com/index
.pl?node_id=784096 diunduh
Kamis, 2 April 2015 jam 10.35 WIB Kompas, Jum’at 6 Maret 2015). Kompas, Jum’at 13 Maret 2015 Kompas, Selasa 17 Maret 2015). Tempo, 12 Desember 2014).