## Majalah Hukum Nasional
Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i2.144 https://mhn.bphn.go.id

## PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP AQIDAH ISLAMIYAH DALAM KONTEKS KEBEBASAN BERKEYAKINAN DI ERA DIGITALISASI
(Protection of the Implementation of Islamic Aqidah Principles in the Context of Freedom of Beliefs in the Digitalization Era)

## R. Muhamad Ibnu Mazjah
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Jl. Rambai No.1A, Kramat Pela, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130
e-mail: komjak07@gmail.com

## Abstrak
Pelaksanaan prinsip Aqidah Islamiyah bagi seorang muslim baik dalam konteks beribadah secara ritual maupun dalam kehidupan sosial (muamalah) di dalam praktik seringkali mendapatkan stigma negatif dari sekelompok kalangan yang memiliki perbedaan pandangan politik maupun keyakinan pada era digitalisasi saat  ini.  Penulisan  artikel  ini,  oleh  karena  itu  diajukan  sebagai  sebuah  diskursus  yang  mengetengahkan tentang Aqidah sebagai bagian dari hak asasi manusia yang pelaksanaannya mendapatkan perlindungan karena erat kaitannya dengan masalah berkeyakinan dan beragama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  normatif  yang  bersifat  preskriptif  dengan  dua  pendekatan  yakni  pendekatan  konseptual  dan pendekatan undang-undang. Pada level pelaksanaan, meskipun kasus-kasus stigmatisasi terhadap mereka yang mengamalkan akidah dipandang mengandung unsur pelecehan bahkan penodaan terhadap agama, namun instrumen hukum pidana belum dapat menjangkau karena sempitnya penafsiran tentang ujaran kebencian sesuai ambang batas yang ditentukan berdasarkan instrumen-instrumen hukum internasional. Meski demikian, hal tersebut tidak boleh mengurangi peran negara untuk terlibat dalam memerangi segala tindakan stigmatisasi karena dapat memicu terjadi kasus-kasus permusuhan, kebencian dan diskriminasi. Upaya menyadarkan masyarakat agar beretika dalam beraktifitas di media sosial sebagai  bentuk kewajiban moral juga harus terus dilakukan pemerintah di samping menciptakan suatu regulasi yang mendorong diwujudkannya norma etika dalam wujud yang lebih  konkret.

## Kata kunci: Aqidah, kebebasan, berkeyakinan, era, digitalisasi.

## Abstract
The implementation of the principles of Aqidah Islamiyah often gets negative stigma from a group of people who  have  different  views.  The  writing  of  this  article  is  therefore  proposed  as  a  discourse  that  explores Aqidah as part of human rights. This research is normative legal research with two approaches, namely the  conceptual  approach  and  the  legal  approach.  Although  cases  of  stigmatization  against  those  who practice Aqidah are seen as containing elements of harassment and even blasphemy against religion, the instruments of criminal law have not been able to reach due to the narrow interpretation of hate speech according to the specified threshold. However, this should not reduce the role of the state in combating all forms of stigmatization. Efforts to make people aware to be ethical in their activities on social media must also be campaigned by the government.
Keyword : Islamic, freedom, believe, era, digitalization.

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I

## A. Pendahuluan
Manfaat penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang kehidupan seperti  ekonomi,  sosial,  politik,  budaya dan agama dirasakan telah menjadi sarana  yang  efektif  bagi  masyarakat  untuk menambah pengalaman, pengetahuan serta pengembangan dirinya. Di sisi lain dampak buruk yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi terhadap perilaku adalah kecenderungan  meningkatnya  sikap  tindak yang cenderung represif akibat terpicu oleh informasi dengan berbagai bumbu provokatif yang dapat dengan mudah diakses melalui media sosial.
Sikap  tindak  represif  itu  muncul sebagai respon dari penggunaan media sosial  yang  mengabaikan  etika  dan hukum dalam penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian dan berita bohong (hoax). Ujaran kebencian, menurut Palmadottir  dan  Kalenikova  adalah  semua bentuk ekspresi, verbal atau tertulis, yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian berdasarkan pada intoleransi atau juga atas dasar agama. 1 Ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial ini dengan cepat dapat menyebar, sehingga menimbulkan informasi yang keliru, dan pada akhirnya menimbulkan prasangka yang salah. Hal ini menurut J. Bank terjadi karena negara terlambat memberikan respon melalui regulasi-regulasinya bagi
1 .  Lusia Astrika dan Yuwanto, “Ujaran Kebencian dan Hoax: Signifikansinya Terhadap Pemilih Pemula di Kota Semarang”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , Vol. 4 No. 2 (2019): 108, https://ejournal2.undip. ac.id/index. php/jiip/ article /view/5433 (diakses 23 Mei 2021).
2. Ibid .
3.  kompas.com, “Survei LSI : Mayoritas Pemilih Muslim Nyatakan Indonesia Harus Khas karena Pancasila”, https://nasional.kompas.com/read/2019/03/05/15352291/survei-lsi-mayoritas-pemilih-muslim- nyatakan-indonesia-harus-khas-karena (diakses 25 Mei 2021).
perkembangan teknologi-informasi, terutama media sosial yang menjadi penyemaian berbagai ujaran kebencian. 2
Di Indonesia bahkan di banyak negara di dunia, penyebaran ujaran kebencian antara lain berlatar belakang perbedaan sikap dan pilihan  politik,  serta  perbedaan  pandangan lainnya yang berkenaan dengan keyakinan pribadi. Dikotomi tersebut meramaikan jagat dunia maya melalui penggunaan media sosial di  berbagai  platform.  Dikotomi  sikap  dan pilihan  politik  yang  terus  diperbincangkan di media sosial, faktanya memang terus berkembang, hingga menyebabkan polarisasi identitas  berdasarkan  suku,  agama,  ras  dan antar golongan (SARA). Menurut sejumlah survei, Keterkaitan antara sikap dan pilihan politik  dengan  identitas  berdasarkan  SARA memiliki kecenderungan yang cukup tinggi.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Februari 2019 melakukan survei mengenai persepsi masyarakat kaitannya dengan isu  agama  dan  politik  dalam  menentukan pilihannya baik pada ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum (pemilu).  Hasilnya, suara mayoritas dengan persentase 48,5% responden menyatakan urusan  agama  dengan  politik  tidak  dapat dipisahkan. Selebihnya 40,6% responden menyatakan agama harus terpisah dari politik dan 10,9% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. 3
Pada 2017 Indo Survey dan Strategy (ISS) juga melakukan survei tentang kecenderungan pemilih pada pemilu dalam menentukan pilihannya berdasarkan SARA di provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. 4 Hasilnya suara mayoritas dengan presentasi 85,3% responden di Jawa Barat menyatakan kesamaan agama sebagai dasar pertimbangan  dalam  pemilihan  Gubernur. Di Nusa Tenggara Barat 90% menghendaki kesamaan keyakinan dengan calon pemimpin yang dipilihnya. Selaras dengan itu di Banten, 59% hingga 71% responden menolak pemimpin yang menganut paham komunis 5 .  Jejak  identitas  berdasarkan  SARA serta  sikap  dan  pilihan  politik  tersebut  tak urung memantik problematika dalam praktek bermasyarakat akibat adanya gejala sikap stereotip yang menggeneralisir pilihan politik berdasarkan agama (Islam, kursif penulis) sebagai  basis  dari  sikap  intoleran,  anti kebinekaan bahkan akar radikalisme.
Suatu  hal  yang  mengkhawatirkan manakala  stigma  intoleran,  anti  kebinekaan bahkan radikalisme yang dilekatkan kepada subjek masyarakat itu muncul karena pihak  yang  menjadi  objek  stigmatisasi tersebut melakukan perbuatan dalam konteks mempertahankan prinsip keyakinan agamanya. Prinsip berkeyakinan dalam agama  Islam, yakni Aqidah Islamiyah, diketahui merupakan prinsip yang wajib
4.  Tempo.co, “Mengapa Politik Identitas Marak di Pemilu? Ini Kata Survei”, https://nasional.tempo. co/ read/1069525/mengapa-politik-identitas-marak-di-pemilu-ini-kata-survei (diakses 25 Mei 2021).
5. Ibid.
6.  kompas.com, “Ustaz Abdul Somad Dilaporkan ke Bareskrim Polri atas Dugaan Penistaan Agama”, https:// nasional.kompas.com/read/2019/08/19/20151921/ustaz-abdul-somad-dilaporkan-ke-bareskrim-polri- atas-dugaan-penistaan-agama?page=all (diakses 26 Mei 2021).
7.  kompas.com, “Rizieq Shihab Dilaporkan atas Dugaan Penodaan Agama”, https://megapolitan. kompas. com/read/2016/12/26/17222191/rizieq.shihab.dilaporkan.atas.dugaan.penodaan.agama (diakses 26 Mei 2021).
dipegang teguh dalam ajaran Islam bagi mereka yang mengimaninya. Di dalam Aqidah islamiyah, prinsip keyakinan dan kebenaran tentang keimanan memiliki konsekuensi untuk diaplikasikan pada tata cara beribadah maupun dalam kehidupan sosial (muamalah) sesuai dengan tuntunan Alquran dan Sunnah atau hadits Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam (Nabi SAW).
Di era digitalisasi dengan kondisi penye- baran informasi yang begitu cepat serta kondisi masyarakat yang cenderung enggan melakukan  klarifikasi  terhadap  pihak-pihak terkait ( tabayun) , seringkali menimbulkan mispersepsi terhadap pemahaman Aqidah. Beberapa peristiwa berkenaan dengan Aqidah yang bersinggungan dengan isu hukum di tanah air antara lain ditandai dengan adanya laporan polisi nomor: LP/B/0725/VIII/2019/ Bareskrim terhadap tokoh agama islam, Ustadz Abdul Somad berkaitan dengan beredarnya video yang dianggap sebagai penistaan agama 6 .
Kasus lainnya adalah berkenaan dengan adanya laporan polisi nomor LP/6344/ XII/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus, yang disam- pai kan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) atas dugaan penistaan agama pada ceramah agama yang disampaikan oleh Muhammad Rizieq Syihab 7 . Materi dari kasus yang tercatat di dalam laporan polisi yang

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I
dianggap menistakan agama lain, terlepas dari tuturan, dialektika serta pemilihan kata, pada intinya  berakar  pada  pemahaman  tentang ajaran Aqidah tentang Allah Subhanahu Wata’ala (Allah SWT) sebagai Tuhan yang Esa. Di tengah perkembangan teknologi, penyebaran informasi serta narasi yang memberikan warna kebencian sangat mudah untuk menyulut terjadinya perpecahan. Hal ini  pada  akhirnya  menimbulkan  stigmatisasi terhadap mereka yang melaksanakan prinsip Aqidah Islamiyah hingga dilekatkan sebagai pihak atau kelompok yang intoleran dalam bermasyarakat.
Situasi  tersebut,  tentunya  memantik persoalan berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) karena menerapkan prinsip Aqidah bagi umat Islam merupakan bentuk kewajiban atas dasar keyakinan maupun beragama yang mendapatkan perlindungan sesuai instrumen hukum internasional. Oleh karena itu, maka artikel diajukan sebagai suatu diskursus guna membahas permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan seputar dimensi Aqidah Islamiyah dan apa hubungannya dengan hak warga negara atas kebebasan berkeyakinan? Sejalan dengan itu, bagaimana perlindungan negara terhadap penerapan Aqidah Islamiyah khususnya pada era digitalisasi?

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode pe nelitian  hukum  normatif.  Diketahui, penelitian  hukum  normatif  memiliki karakteristik  yang  bersifat  preskriptif. Makna  preskriptif  di gam barkan  sebagai sesuatu yang bersifat seyogyanya, selaras
8.  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 41.
dengan objek kajian ilmu hukum yaitu kekoherensian antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta kekoherensian antara tingkah  laku  individu  dan  norma  hukum. 8
Oleh karena itu, kekoherensian menjadi batu uji dalam hal menjawab permasalahan pada topik yang diajukan yakni apakah perlindungan terhadap pelaksanaan prinsip Aqidah Islamiyah dalam konteks kebebasan berkeyakinan di era digitalisasi sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Adapun pendekatan yang diambil di dalam penulisan ilmiah ini adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan undang- undang dilakukan untuk melacak fungsi negara dalam memberikan perlindungan terhadap HAM yang berkenaan dengan kebebasan berkeyakinan serta undang- undang yang terkait dengan kebebasan berbicara, berekspresi dan berpendapat khususnya di media sosial. Sedangkan pendekatan konseptual yang dilakukan yakni dengan melacak konsep Dinul  Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam serta konsep tentang kebebasan berpikir dan berkeyakinan.

## C. Pembahasan 1.   Pemahaman tentang Aqidah Islam
Pembahasan tentang Aqidah terlebih dahulu diawali dengan uraian tentang konsep Diinul Islam . Diinul Islam merupakan penggabungan antara dua suku kata yakni

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I
al-diin dan al islam yang dalam konteks keindonesiaan dipahami sebagai agama Islam. Kata din tersurat di dalam penggalan ayat ke - 3 kitab suci Al Qur’an Surat Alma’idah yang  berbunyi:  “ Al-yauma  akmaltu  lakum diinakum  wa  atmamtu  ‘alaikum  ni’mati  wa radhitu  lakumul-islama  diin. Artinya:  “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat- Ku bagimu, dan telah Aku ridhoi Islam sebagai agamamu”. Kata diin juga terdapat di dalam penggalan ayat 19 Surat Ali Imran yang berbunyi : Innad-diina ‘indallahil-islam . Artinya:  “Sesungguhnya diin (agama/yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam”.
Sedangkan Islam asal katanya adalah, salm atau silm, yang  mengandung  arti, kedamaian, kepatuhan dan penyerahan diri. 9 Dari  kata-kata  ini  dibentuk  pengertian salam  sebagai  istilah  dengan  pengertian: sejahtera,  tidak  tercela,  selamat,  patuh dan berserah diri kepada Allah. 10 Dari segi istilah,  Islam  dapat  dimaknai  dengan  sikap tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintahNya serta menjauhi laranganNya untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Konsep Dinul Islam dalam Al Qur’an memiliki dua dimensi baik religius maupun kemasyarakatan, dan Wahyu Allah yang telah dibukukan dalam kitab suci Al Qur’an dan diperjelas oleh Sunnah Rasul berisi seperangkat kaidah yang mengatur bagaimana seharusnya manusia sebagai makhluk Allah
9.  Muhammad Abduh, Risalah Tauhid (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 84. 10.  Muhammad At-Tamimi Abduh, Kitabul Tauhid Jilid 2 (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 9. 11. Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum Studi Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 28.
12.  Lihat Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Hadits Arba’in Imam An-Nawawi Penjelasan Mudah Tentang 42 Hadits Pokok-Pokok Agama Islam Edisi Indonesia (Jakarta: Darul Haq, 2020), hlm. 23-24.
dan khalifahNya atau sebagai pengelola bumi dan lingkungan hidup manusia berperilaku baik dalam melaksanakan hubungan dengan Allah yang telah menciptakannya maupun dengan sesama manusia dalam suatu masyarakat atau negara – bahkan antar negara – dan hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya .11
Diinul  Islam  berdiri  di  atas  tiga  pilar yakni Islam, Iman, dan Ihsan. Tiga komponen ini mengacu kepada hadits di dalam Syarah Hadits Arba’in An-Nawawi nomor hadits 2, yang mengisahkan tentang kedatangan Malaikat Jibril menghampiri Nabi SAW yang sedang berada di tengah-tengah para sahabatnya untuk mengajarkan tentang agama Islam dan Iman kepada para sahabat. 12
Berdasarkan hadits tersebut, diketahui bahwasanya ketentuan hukum syariat tentang Islam diawali dengan pengakuan atau kesaksian seorang hamba dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yakni, “Aku bersaksi bahwa tiada  Tuhan  selain  Allah  dan  aku  bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah”. Di dalam pelaksanaannya, ucapan dua kalimat syahadat tersebut menimbulkan tuntutan atas sikap loyalitas dengan hanya menjadikan Allah, sebagai satu-satunya Tuhan, serta berlepas diri dari berbagai bentuk perbuatan yang menjadi kan Dia sebagai tandingan dalam beribadah maupun dalam hal menggantungkan diri dalam segala urusan. Seorang muslim dalam kaidah yang bersifat transendental wajib berlepas diri

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I
terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat serta Aqidah sebagai prinsip keyakinan dalam agama Islam. Dalam pelaksanaannya, prinsip  Aqidah  tidak  hanya  disibukkan dengan kegiatan ibadah yang bersifat ritual, tetapi menyentuh seluruh aspek kehidupan baik dalam hal ibadah kepada Allah ( hablum minallah ) dan di dalam kehidupan sosial dalam hubungannya dengan sesama manusia ( hablum minannas ).
Pelaksanaan syariat dan Aqidah me- rupakan kewajiban yang bersifat teologi. Dengan demikian, kewajiban melaksanakan syariat dan penerapannya disandarkan pada kesadaran atas penghambaan diri seseorang kepada Tuhannya. Kesadaran tersebut sudah barang tentu dilandasi pada keyakinan dari diri pribadi pemeluk agama Islam yang salah satunya diterangkan di dalam Al Qur’an Surat Ar Ruum ayat 30 yang terjemahannya bebasnya  sebagai  berikut:  “Maka  hadap- kanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan  manusia  menurut  fitrah  itu. Tidak  ada  perubahan  pada  fitrah  Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.
Fitrah dimaknai sebagai agama yang sesuai dengan kebutuhan manusia untuk tunduk kepada Tuhan dan dapat membimbing manusia  di  dalam  meniti  hidup  maupun mendekatkan diri dengan Tuhannya secara benar. Fitrah juga memiliki pengertian bahwa kecenderungan asli atau dasar manusia adalah menyembah Tuhan yang Esa. Manusia
13.  Saryono, “Konsep Fitrah dalam Perspektif Islam”, Medina-Te , Volume 14, Nomor 2 (2016): 162. 14.  Siti Lailiyah, “Keilmiahan Sains Adalah Bukti Kebenaran Al Quran”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fisika FITQ UNSIQ 2020,  Volume 2 , Nomor 1 (2020): 206.
15. Ibid .
mampu menemukan Tuhan, walaupun lingkungannya bisa membelokan pandangan kepada selain Tuhan ini. 13 Satu hal yang patut untuk diketahui, ajaran Islam selain bersumber dari dalil Naqli atau dalil yang bersumber dari Al Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW, juga menuntun manusia untuk menggunakan akal pikiran ( aqli ).
Al Qur’an meletakkan posisi ilmu pada tingkatan  yang  hampir  sama  dengan  iman seperti  tercermin  dalam  surat  Almujadalah ayat 11 yang terjemahan bebasnya 14 : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, ‘Berilah kelapangan didalam majelis-majelis’, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu...”. Ayat-ayat Al Qur’an yang memerintahkan manusia untuk berpikir cukup banyak dengan bahasa  mengajak,  melihat,  memperhatikan, dan  mengamati  kejadian-kejadian  (Fathir: 27; Al Hajj: 5; Luqman: 20; Alghasiyah: 17 – 20; Yunus: 101; Al Anbiya: 30), membaca (Al Alaq: 1-5 ), supaya mengetahui kejadian (Al An’am: 97; Yunus: 5), supaya mendapatkan jalan (An Nahl: 15), menjadi yang berpikir atau menalar berbagai fenomena (An Nahl : 11; Yunus: 101; Al Ra’d: 4; Al Baqarah: 164; Al Ruum: 24; Al Jatsiyah: 5, 13), menjadi ulul albab (Ali Imran: 190 – 191; Al Zumar: 18) dan mengambil pelajaran   (Yunus: 3) 15 .
Ayat-ayat dalam Al Qur’an yang men- jelaskan tentang fenomena alam, jika direnungkan dan dipahami secara mendalam maka akan mem pertebal keimanan serta mendekatkan manusia kepada sang pencipta.

## Ketika seseorang sudah merasa dekat dengan
Tuhan maka yang akan dirasakan adalah kelapangan  dada,  senantiasa  bersyukur, ikhlas, tunduk patuh, karena apa yang dilakukannya semata-mata hanya Allah yang menjadi tujuan hidupnya. Itulah makna dari apa yang dinamakan dengan Tauhid, atau meng-Esa kan Tuhan sejalan dengan tuntutan dalam syariat dan Aqidah Islam.

## 2.  Kebebasan Berkeyakinan
Sebelum membahas tentang kebebasan berkeyakinan, penulis terlebih dahulu akan menyinggung tentang aspek kebebasan sebagai unsur tersendiri. Pemahaman tentang kebebasan yang dirujuk tertuju pada ajaran imperatif kategoris yang diusung Immanuel Kant. Berdasarkan ajaran tersebut terdapat dua prinsip mengenai kebebasan terhadap  individu  yang  perlu  diperhatikan. Pertama,  setiap  manusia  selayaknya diperlakukan sesuai martabatnya, yakni dia harus diperlakukan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Kedua, orang harus bertindak dengan dalil bahwa apa yang menjadi dasar tindakannya  memang  merupakan  prinsip semesta. Prinsip semesta yang dimaksud Immanuel Kant adalah penghargaan akan manusia yang bebas dan otonom 16 .
Menurut Kant, otonomi manusia adalah kebebasan hakiki yang merupakan prinsip  tertinggi  dari  moralitas.  Prinsip otonomi berasal dari akal budi sebagai pusat pengetahuan atau berpikir yang merupakan
16. Bernard L. Tanya et. al., Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Jakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 77.
17.  S.P. Lili Tjahjadi, Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 107.
18. Ibid .
bagian dari kehendak dari dalam dirinya sendiri (otonom), dan bukan yang berasal dari luar dirinya karena pengaruh empiris. Dengan prinsip otonomi, orang bisa taat dan bisa tidak  taat  pada  hukum  karena  dikehendaki dan  diyakini  sendiri  sebagai  baik  atau  tidak baik. Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia  itu  mempunyai  kebebasan,  artinya seseorang  dapat  menaati  kewajibannya atau  juga  tidak  dapat  menaatinya 17 . Oleh karena itu, dengan menyetujui Kant, kita dapat berkata bahwa manusia hanya dapat dikatakan wajib melakukan sesuatu, bila dia memang makhluk yang bebas kehendaknya 18 . Di  sisi  lain,  Immanuel  Kant  juga  tidak memungkiri bahwa manusia sebagai makhluk  berbudi,  tidak  sempurna.  Dapat dikatakan, walaupun manusia memiliki budi namun manu sia juga memiliki nafsu-nafsu, kecenderungan emosional, selera, dan hal- hal lain yang bersifat duniawi yang dapat membawanya  untuk  bertindak  sewenang- wenang dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, di dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan kaidah yang lebih bersifat heteronom untuk menjamin terlaksananya kehidupan  secara  damai  dan  tertib  melalui sarana hukum yang bukan hanya bersandar kepada moral sebagai kaedah otonom belaka. Hukum merupakan kebutuhan dari setiap makhluk bebas dan otonom yang mau tidak  mau  memang  harus  hidup  bersama. Persis di titik ini, seolah ada seruan, “hiduplah berdasarkan hukum jika ingin bersama secara

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I
damai dan adil” 19 .
Dalam imperatif kategorisnya, kebebas- an  diandaikan  sebagai  kewajiban.  Imperatif kategoris sebagai perintah moral akan men- jadi sesuatu yang mustahil kalau manusia itu  tidak  bebas 20 . Kebebasan otonom yang dipandang sebagai prinsip moralitas tertinggi oleh Kant, kiranya menjadi titik anjak dalam mengimplementasikan kehidupan ber masya- rakat yang menjunjung tinggi peng hormatan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidak berlebihan pula apabila ajaran Kant tentang kebebasan ini memberikan arti penting dalam kontek kebebasan berkeyakinan.
Preposisi tersebut didasarkan kepada argumentasi,  pertama,  di  dalam  praktik kehidupan kebebasan berkeyakinan bagi setiap  orang  sepatutnya  menjadi  bagian penting  yang  mendapatkan  penghormatan seka ligus perlindungan. Sebab, memilih jalan untuk melaksanakan keyakinan bukan hanya sekedar hak otonom bagi setiap orang, melainkan suatu kewajiban moral yang harus dijalankan. Kedua, ajaran Kant tentang imperatif  kategoris  menyangkut  kebebasan otonom yang menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai sesuatu yang mulia sangat relevan untuk dijadikan pembelajaran khususnya bila dihubungkan dengan situasi sosial saat ini yang begitu dinamis. Pembelajaran yang dapat dipetik dari prinsip otonom di mana setiap individu harus dianggap  sebagai  person  dan  ditinggikan memberikan pesan bahwa terhadap sesama manusia kita tidak boleh saling menegasikan, mendiskreditkan atau menjadikan objek satu
19.  Bernard L. Tanya, op.cit . 20.  S.P. Lili Tjahjadi, loc.cit .
sama lain.  Ajaran Kant ini juga menjadi basis dalam mengembangkan prinsip bertoleransi dan saling menghormati.
Ketiga, imperatif kategoris dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, menjadi bahan perbandingan dengan konsep Aqidah Islam dalam kaitannya dengan akal manusia. Penulis menyinggung  ajaran  Imperatif  Kategoris tentang isu kebebasan otonom sebagai prinsip  moralitas  tertinggi,  bukan  melalui pendekatan perbedaan akan tetapi melalui pendekatan persamaan. Dengan demikian, ajaran Kant diharapkan dapat menjadi jembatan dalam memahami Aqidah Islam secara objektif, tanpa dilandasi sikap apriori terlebih didasarkan pada kebencian. Sebab, pemikiran-pemikiran Immanuel Kant tentang kebebasan otonom yang bersumber dari akal pikiran serta penghormatan terhadap martabat manusia, sebenarnya di dalam ajaran Islam mendapatkan atensi yang luar biasa.
Telah disebutkan diatas bahwa terdapat banyak ayat di dalam Al Qur’an yang berisi ajakan kepada manusia untuk berpikir seperti dalam surat Ali Imran ayat 190 yang terjemahan bebasnya sebagai berikut: “Sesungguhnya  dalam  penciptaan  langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang  yang  berakal ”. Masih banyak ayat lain yang bersifat mengajak manusia untuk berpikir,  meskipun  pikiran  manusia  tidak sepenuhnya menjangkau keseluruhan isi dalam Al Qur’an. Hal ini tidak mengherankan,
karena pikiran manusia di luar pemikiran Kant, pada dasarnya hanya mampu menangkap sesuatu hal berdasarkan apa yang dialaminya. Setidaknya, teori tersebut diusung oleh aliran empirisme yang dipelopori  Aristoteles, dan kemudian dilanjutkan oleh John Locke. Menurut aliran empirisme, pada saat manusia lahir  adalah  dalam  keadaan  kosong  seperti meja lilin atau kertas lilin (tabularasa). 21 Kertas atau meja lilin ini akan terisi dan berwarna warni oleh karena lingkungannya.
Pikiran terbatas oleh karena pengetahuan terbatas 22 . Begitupun halnya dengan pikiran manusia terhadap apa yang terkandung di dalam Al Qur’an. Manusia, dalam batas keimanan  seorang  muslim  juga  tidak  akan mampu menjangkau sepenuhnya keseluruhan isi dari Al Qur’an yang mengandung beragam rahasia  Tuhan,  karena  tidak  semua  isi  di dalam Al Qur’an dapat diobservasi maupun didapat  dari  suatu  proses  pengalaman  fisik. Salah satu hal yang menarik untuk dicermati adalah penggalan kata dalam Al Qur’an surat Ali  Imron  ayat  190  sebagaimana  dikutip  di atas, yaitu “tanda-tanda”. Kata “tanda-tanda” itu mengandung makna, bahwa tidak semua ayat di dalam Al Qur’an dapat dikupas secara jelas  melainkan  hanya  memberikan  “tanda- tanda” untuk mengajak manusia menggali apa yang belum terungkap. Manusia sebagai khalifah yang pada akhirnya bertugas untuk membuat  “tanda-tanda”  dimaksud  itu  ada menjadi sesuatu yang jelas dan terang dengan menggunakan akalnya. Tentang hal  ini,  tentu  sudah  banyak  penelitian
21.  Soekidjo Notoatmodjo, Ilmu Perilaku Kesehatan (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 5.
22 .  J. Krishnamurti dalam David Bohm, Masa Depan Umat Manusia Dialog Antara J. Krishnamurti dan David Bohm (Judul Asli: The Future of Humanity Dialogues Between J. Krishnamurti/David Bohm ) diterjemahkan oleh Hudoyo Hupodio (Jakarta : Gramedia 2003), hlm. 12.
membuktikan keilmiahan Al Qur’an dalam arti hasil kesimpulan yang didapat berkesesuaian dengan isi Al Qur’an, baik dalam bidang fisika, biologi, kedokteran dan lain sebagainya. Di sinilah kedudukan Iman memiliki peran penting  sebagai  penyeimbang  dari  hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran. Di sini pula terlihat titik perbedaan antara ajaran Islam dengan ajaran Kant di mana Kant hanya mengandalkan rasio.
Uraian tentang kebebasan dalam perspektif  Kant  tersebut  selanjutnya menjadi kerangka berpikir guna melacak perspektif  kebebasan  berkeyakinan  ketika dihadapkan pada isu yang berkenaan dengan pelaksanaan Aqidah Islam. Perbedaannya, dalam  perspektif  Immanuel  Kant  prinsip moralitas  tertinggi  terkanalisasi  hanya  pada aspek akal budi murni. Sedangkan  dalam Aqidah  Islam,  akal  tidak  berdiri  sendiri melainkan mempedomani Al Qur’an dan Sunnah sehingga melahirkan keyakinan. Berdasarkan diskursus tersebut, tak heran apabila  secara  praktis  pengaturan  tentang kebebasan berpikir dengan kebebasan berkeyakinan di dalam instrumen hukum internasional berada dalam satu tarikan nafas, sebagaimana digariskan pada International Covenant  on  Civil  And  Political  Rights (ICCPR), di mana Indonesia turut meratifikasi melalui pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Dalam article 18 paragraph 1 ICCPR tertuang makna kebebasan berpikir, bernurani dan beragama, yang  cakupannya meliputi  kebebasan  untuk  menganut  atau

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I
memilih agama atas kepercayaan atas pilihan sendiri, serta untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran. Sebagai upaya perlindungan terhadap pengamalan article  18  paragraph 1, article 20 paragraph 2 ICCPR menekankan keharusan untuk melakukan pelarangan hukum tindakan yang bersifat menganjurkan kebencian yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar kebangsaan, ras atau agama.
Kemunculan isu diskriminasi atas dasar agama terhadap kalangan umat Islam memang seringkali muncul di dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Nada diskriminasi itu turut dipicu oleh pandangan dunia barat tentang  Islam  yang  diidentikkan  dengan kekerasan. Dengan realita terjadinya banyak penistaan pada agama Islam, maka muncul inisiasi dari Organisasi Konferensi Islam yang berupaya  untuk  meloloskan  resolusi  anti penistaan agama di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 23 . Menyusul upaya dari negara-negara OKI, Dewan HAM PBB kemudian  meratifikasi  resolusi  larangan penistaan terhadap agama Islam dalam resolusi nomor 7/19 yang ditetapkan pada 27 Maret 2008.
Pada tahun 2011, upaya melawan intoleran si yang diprakarsai OKI  kembali melahirkan resolusi 16/18 tentang “Melawan
23.  Lihat Tesis Hartanto, Upaya Organisasi Konferensi Islam Dalam Pengesahan Resolusi Anti Penistaan Agama di Dewan HAM PBB, Universitas Gadjah Mada 2009.
24.  Paragraph 5 Resolusi 16/18 tentang Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief.
25.  Zainal Abidin Bagir dikutip Kendi Setiawan dalam artikel berjudul Mengenal Dewan HAM PBB 16/18 tentang Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi, https://www.nu.or.id/post /read/93541/mengenal-resolusi- dewan-ham-pbb-1618-tentang-memerangi-intoleransi-dan-diskriminasi, diakses pada 22 September 2021
Intoleransi,  pelabelan  negatif,  stigmatisasi, diskriminasi dan hasutan kekerasan atas dasar agama atau kepercayaan” ( Combating intolerance,  negative  stereotyping  and stigmatization  of,  and  discrimination, incitement  to  violence  and  violence  against, persons  based  on  religion  or  belief ). Salah satu  butir  resolusi  yang  disepakati  adalah dengan mengadopsi langkah-langkah untuk mengkriminalisasikan hasutan yang mendekati  kekerasan  atas  dasar  agama  dan kepercayaan 24 .
Sulitnya, di banyak negara penafsiran dan pelaksanaan ketentuan article 20 paragraph 2 tersebut berbeda-beda sehingga pemberlakuannya menimbulkan keberatan atas dasar hak kebebasan berekspresi. Memang penafsiran masing-masing negara tersebut memiliki alasan yang kuat karena berkaitan dengan sifat universal HAM yang  sangat  memperhatikan  kebebasan berekspresi sesuai article 19 paragraph 1 dan 2 ICCPR , betapa pun dalam pelaksanaannya dimungkinkan pembatasan dengan syarat- syarat tertentu dengan pelaksanaan yang ketat sebagaimana article 19 paragraph 3. Setidaknya, ada dua alasan mengapa hukum internasional sangat mementingkan hak atas kebebasan berekspresi sebagai hak yang fundamental yakni 25 :
1.  Pada  tingkat  personel,  kebebasan berekspresi merupakan kunci perkembangan, martabat, dan
pemenuhan  setiap  orang.  Orang  bisa mendapatkan pemahaman tentang lingkungan mereka dan dunia yang lebih luas dengan bertukar ide dan informasi secara bebas dengan orang lain.
2.  Di tingkat negara, kebebasan berekspresi diperlukan untuk pemerintahan yang baik dan  demi kemajuan ekonomi dan sosial.
Beranjak dari isu tersebut pada 2011, Office  of  the  United  Nations  High Commissioner  for  Human  Rights (OHCHR/ Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa Untuk Hak Asasi Manusia), menyelenggarakan empat lokakarya ahli regional masing- masing di Eropa (Wina, 9 dan 10 Februari 2011), Afrika (Nairobi, 6 dan 7 April 2011), Wilayah  Asia  Pasifik  (Bangkok,  6  dan  7  Juli 2011)  dan  Amerika  (Santiago  de  Chile,  12 dan 13 Oktober 2011). Keempat lokakarya tersebut menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang kemudian diadopsi oleh para ahli hingga menghasilkan Rapat Plan of Action atau Rencana Aksi Rabat di Rabat, Maroko, pada 5 Oktober 2012 26 . Rabat Plan of  Action mengidentifikasi  masalah-masalah seputar penerapan article 20 paragraph 2 ICCPR dengan komitmen negara yang lebih sempit dalam resolusi 16/18 berdasarkan serangkaian rekomendasi yang sebagian besar mempertimbangkan article 19, dengan menetapkan kebijakan yang melarang hasutan untuk diskriminasi, permusuhan dan
26. Lihat Appendix Rabat Plan of Action the prohibition of advocy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence,
27. Paragraph 15 Rabat Plan of Action the prohibition of advocy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence,
28. Ibid . 29. Paragraph 29 Rabat Plan of Action the prohibition of advocy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence,

## kekerasan.
Di dalam Rabat Plan  of  Action dikemukakan, soal hasutan, berdasarkan lokakarya dimaksud ditemukan tidak adanya larangan hukum untuk menghasut kebencian di banyak kerangka hukum domestik di seluruh dunia, sementara undang-undang yang melarang hasutan kebencian menggunakan terminologi  yang  beragam  dan  sering  tidak konsisten dengan Pasal 20 ICCPR27. Oleh karenanya rencana aksi menyimpulkan, semakin  luas  definisi  terhadap  hasutan yang  ada  dalam  undang-undang  domestik, semakin terbuka pula pintu bagi penerapan hukum secara sewenang-wenang 28 . Untuk itu, dalam Rabat Plan  of  Action ditetapkan enam elemen yang berfungsi sebagai ambang batas  untuk  mengukur  tingkat  keparahan dari hasutan terhadap kebencian itu sendiri sehingga dianggap sebagai pelanggaran pidana  yakni,  :  seperti  apa  “konteksnya”, siapa  “pembicaranya”,  unsur  “niat”,  “luas tindakan  hasutan”  dan  “kemungkinan termasuk kesegeraannya” 29 . Penjelasan tentang elemen-elemen tersebut selanjutnya akan  dijelaskan bersamaan dengan beberapa kasus yang diangkat dalam penulisan ini pada sub bab berikutnya.

## 3.   Beragam Isu dalam Perlindungan terhadap Aqidah serta Pemecahan terhadap  Isu Hukum yang dihadapi

## a.  Hal yang Memicu Terjadinya Stigmatisasi
Satu hal yang sulit dihindari dalam kehidupan  berpolitik  yakni  berhembusnya isu  tentang  politik  identitas  yang  seringkali muncul dalam ajang pemilu maupun pilkada dalam beberapa tahun terakhir. Isu tentang politik  identitas  kerap  diiringi  dengan munculnya  stigmatisasi  terhadap  kelompok atau  identitas  tertentu,  terutama  dari kalangan Islam. Menurut Fukuyama, isu-isu identitas  telah  mendominasi  politik  dalam beberapa tahun terakhir karena memandang bahwa  semua  diskusi  tentang  identitas  dan politik  identitas  sebagai  strategi  pengalihan, karena isu etnis dan agama, sering hanya digunakan sebagai isu kepentingan kelas 30 .
Di luar persoalan tentang adanya kepentingan  kelas  dimaksud,  sememangnya ada  pula  aspek  sentimen  berdasarkan keyakinan dalam bermuamalah bagi diri seorang muslim yang tidak dapat diabaikan. Dalam menentukan sikap atau pilihan politik,  seorang  muslim  juga  terikat  pada kewajibannya untuk taat terhadap apa yang diperintahkan di dalam Al Qur’an. Salah satunya berkaitan dengan tuntutan dalam memilih pemimpin, sebagaimana Surat Al Maidah ayat 51, yang penggalannya ayatnya sebagai  berikut:  “ Hai  orang-orang  yang
30.  Aryojati Ardipandanto, “Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme”, Politica, Volume 11, No. 1 (2020): 43.
31. Hamka, dalam Muhammad Wahyudi,  “Kepemimpinan Non Muslim: Penafsiran Surat Al Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah”, Progresiva , Volume 7, No. 2 (2018): 173.
32.  M. Quraish Shihab, dalam Muhammad Wahyudi, “Kepemimpinan Non Muslim: Penafsiran Surat Al Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah”, Progresiva , Volume 7, No. 2 (2018): 177.
beriman, janganlah kamu mengambil orang- orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin- pemimpin(mu)...”.
H. Abdul Malik Karim Amrullah atau  Buya Hamka dalam kitab Al Azhar menafsirkan, bahwasanya Surat Al Maidah ayat 51 mengandung larangan mutlak bagi kalangan Muslim untuk memilih pemimpin dari kalangan Nasrani maupun Yahudi. Menurut  Hamka,  larangan  untuk  tidak memilih pemimpin dari kalangan Muslim merupakan konsekuensi dari keimanan untuk taat terhadap perintah tersebut 31 . Berbeda halnya dengan tafsir Al-Azhar, di dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab tidak begitu sependapat dengan penerjemahan kata  “ awliya ” dengan pemimpin-pemimpin yang  dilakukan  tim  Departemen  Agama dalam Al Qur’an dan terjemahnya. Terhadap Surat Al Maidah Ayat 51, Quraish Shihab berpandangan  bahwa  larangan  itu  tidak bersifat mutlak, akan tetapi tergantung dari sifat pemimpin non muslim itu sendiri. 32
Terlepas dari perbedaan pandangan terhadap tafsir Surat Al Maidah ayat 51,  Islam tetap mengajarkan agar dalam kehidupan bermasyarakat dengan umat yang berbeda agama untuk tetap saling menghormati, saling tolong menolong diiringi dengan kewajiban untuk berlaku adil. Dalam aplikasinya, ajaran Aqidah  juga  mengajarkan  untuk  tidak  boleh mengaitkan konteks Surat Al Maidah ayat 51 dengan perbuatan untuk saling membenci. Prinsip  saling  menghormati,  toleransi,
saling tolong-menolong, dan bersikap adil dalam kehidupan bermasyarakat justru mendapatkan penghargaan dan nilai di sisi agama. Hal itu sesuai dengan Surat Al- Mumtahanah ayat 8-9 yang terjemahannya:
“Allah  tidak  melarang  kamu  untuk  berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak  (pula)  mengusir  kamu  dari  negerimu. Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang yang berlaku adil”. Dengan adanya ayat tentang perintah untuk berbuat baik dan berbuat adil, menunjukkan Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap baik dalam menjalin hubungan sosial antar umat beragama. Ajaran Islam dalam konteks berlakunya Surat Al Maidah ayat 51 hanya menuntut penganutnya untuk patuh dan tunduk terhadap perintah Allah tersebut, tanpa syarat. Meskipun demikian, ajaran  Islam  juga  tidak  membenarkan  atau tidak  sama  sekali  memberikan  hak  kepada pemeluknya untuk serta merta membenci, menista, dan berlaku dholim atau tidak adil.
Keberlakuan Surat Al Maidah ayat 51 bagi pemeluk agama Islam seyogyanya tidak perlu dipermasalahkan lagi ke permukaan karena hal tersebut secara otonom adalah domain bagi setiap muslim untuk mengimani, meyakini dan melaksanakannya, tanpa ditindaklanjuti  dengan  perbuatan  yang melanggar hukum. Domain tersebut tentunya merupakan hak sipil dan hak politik sebagai pengejawantahan dari kebebasan dalam berpikir, bernurani dan berkeyakinan bagi warga negara yang wajib untuk dilindungi. Perlindungan atas hak tersebut mendapatkan tempat  di  dalam  konstitusi    sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang keberlakuannya mengadopsi ICCPR yang dilandasi pada pemikiran tentang prinsip-prinsip kebebasan berpikir dan berkeyakinan.

## b.  Pengetahuan Masyarakat tentang Aqidah dan Contoh Kasus Stigmatisasi
Dari segi keilmuan, domain perilaku me- liputi aspek pengetahuan, sikap dan tindakan. Pada  implementasinya,  ketiga  domain perilaku manusia ini dipengaruhi faktor eksternal  an tara  lain  meliputi  lingkungan, struktur sosial, pranata-pranata sosial, dan permasalahan sosial. Berkenaan dengan faktor tersebut dapat dilacak bahwa dominasi yang memberikan pengaruh besar terhadap pengetahuan pada saat ini adalah lingkungan sehubungan dengan perubahan sosial yang terjadi akibat arus teknologi informasi yang begitu cepat. Pengaruh lingkungan juga diramaikan dengan iklim politik yang semarak dengan berbagai perbedaan sikap dan pilihan di tengah-tengah masyarakat.
Sebagai contoh, pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu disusul dengan pemilu calon presiden dan wakil presiden (Pemilu Capres-Cawapres) 2019 telah melahirkan istilah  kepada  kelompok  masing-masing pendukung pasangan Capres-Cawapres dengan  menyematkan  sebutan  “cebong” dan  “kampret”.  Pasca  pilkada  dan  pemilu, kekerasan verbal tersebut masih terjadi hingga  saat  ini  dengan  lahirnya  istilah “kadrun” sebagai sinonim dari “kadal “gurun”, menggantikan  istilah  “kampret”  kepada kelompok masyarakat oposisi pemerintah di

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I
media sosial yang dinilai mengatasnamakan agama Islam.
Bentuk-bentuk labeling akibat pertikaian itu juga kian menjalar seiring berkembangnya istilah  lain  seperti  “Islam  celana  cingkrang” dan “Islam berjenggot”. Dengan nada sarkatis istilah  itu  diidentikan  dengan  kelompok Islam radikal. Padahal, kalangan umat Islam  yang  berpakaian  layaknya  “celana cingkrang” ataupun dengan memelihara dan memanjangkan jenggot didasarkan pada alasan syariat. Terlepas dari adanya perbedaan pandangan di kalangan umat Islam tentang hukum memelihara jenggot, sebagian diantaranya beranggapan bahwa memelihara jenggot hukumnya bukan lagi  bersifat sunnah melainkan wajib 33 . Sedangkan tentang syariat untuk menggunakan celana yang panjangnya di atas mata kaki, didasarkan pada salah satu hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad yang terjemahan bebasnya:  Rasulullah  bersabda,  “Kain  yang berada  di  bawah  mata  kaki  itu  berada  di neraka.” (HR. Bukhari dan Ahmad) 34 .
Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka tudingan miring yang mengaitkan kelompok “Islam  celana  cingkrang”  dan  “Islam berjenggot” dengan aksi kekerasan dan radikalisme  menjadi  sangat  tidak  berbasis penghormatan hak asasi manusia. Fenomena ini juga menunjukkan bahwasanya kebebasan berbicara, kebebasan berpikir dan berekspresi di media sosial acap diwarnai dengan
33 .  Lihat Amroeni Dradjat dan Arifinsyah, Epistemologi Al Qur’an Dan Wacana Sosial Kontemporer , (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), hlm. 83-84.
34. Armansyah,  “Polemik Isbal Dan Sombong Serta Pendapat Ulama Terkait Mukhtalif Alhadits”, Mishbah”, Jurnal Sangaji , Volume 3 , No. 2 (2019):  252.
35. Lihat detik.com “Pejabat Pelni Dicopot Gegara Urusan Pembicara Kajian Ramadhan”, https://news.detik. com/berita/d-5526042/pejabat-pelni-dicopot-gegara-urusan-pembicara-kajian-ramadhan (diakses 25 Mei 2021).
sikap  sakwasangka.  Stigmatisasi  terhadap kelompok “Islam celana cingkrang dan “Islam berjenggot” yang dicap sebagai kelompok radikal juga memunculkan fenomena adanya pembatasan  atau  pelarangan  aktivitas keagamaan  seperti  ceramah  sebagai  bagian dari penyampaian risalah kepada umat dalam konteks pelaksanaan ibadah di lingkungan instansi publik 35 .
Peristiwa ini jelas memiliki keter singgung- an dengan prinsip perlindungan terhadap pengamalan keyakinan sebagaimana article 18 paragraph 1  ICCPR.  Stigmatisasi yang  diberikan  lebih  jauh  dikhawatirkan menimbulkan sikap diskriminasi, kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu, pelarangan atas  aktivitas  penyampaian  risalah  kepada umat dalam rangka mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya, seyogyanya dilandasi dengan argumentasi yang kuat karena  tindakan  tersebut  mengarah  kepada tindakan yang membatasi kebebasan berpikir, bernurani dan beragama baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama. Sementara, apakah  tindakan  tersebut  menjurus  kepada perbuatan yang dipandang sebagai bentuk hasutan untuk melakukan diskriminasi serta permusuhan yang harus dilarang oleh hukum, memang masih perlu ditelusuri ambang batas keparahannya.

## c.  Pembenahan Regulasi Berbasis Kewajiban Moral dan Penegakan Hukum
Penggunaan media sosial sebagai instrumen dalam mengekspresikan pen- dapat dan pikiran dewasa ini semakin mengkhawatirkan  karena  memicu  konflik hingga mengarah kepada per pecahan di antara sesama bangsa Indonesia. Kondisi seperti ini sememangnya tidak dapat di biarkan berlarut tanpa kehadiran negara melalui kebijakan dan berbagai regulasinya. Sesuai rekomendasi Rabat  Plan  of  Action  paragraph 42, negara harus meningkatkan keterlibatan nya secara luas untuk memerangi stereotip negatif dan diskriminasi terhadap individu dan komunitas berdasarkan kebangsaan, etnis atau kepercayaan. Dalam konteks ini, keterlibatan negara ini seyogianya dilakukan melalui pe- nguat an paham negara hukum sebagaimana Plato dengan pandangannya menilai untuk mencapai negara yang ideal harus didasari pada kebaikan. Dalam Nomoi , Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik harus didasarkan kepada pengaturan yang baik 36 .
Gagasan Plato dipertegas oleh Aristoteles bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang tunduk terhadap konstitusi dan memiliki kedaulatan hukum. Berpijak pada karakteristik tersebut, Indonesia merupakan negara hukum ideal yang berdiri di atas landasan filosofi Pancasila. Pancasila mengandung nilai dan falsafah hidup bangsa sehingga segala bentuk peraturan perundang-undangan, serta marwah daripada ketentuan-ketentuan
36.  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2.
37.  Indriyanto Seno Adji dalam Lidya Suryani Widayati, “Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya”, Info Singkat , Volume X , No. 6 (2018): 2.
hukum yang berlaku harus didasarkan dan menjadikan Pancasila sebagai landasan moral spiritual.
Seiring diskursus tersebut, Indriyanto Seno  Adji  mengatakan  untuk  menghentikan ujaran kebencian dapat dilakukan melalui pengembangan budaya toleransi sebagai basis prevensi dan melalui pendekatan represif yaitu penegakan hukum 37 . Terhadap pandangan Indriyanto tersebut, penulis sangat sependapat. Bahkan, sebagaimana telah dikemukakan, pandangan tersebut koheren  dengan  uraian  tentang  Imperatif Kategoris Immanuel Kant yang penulis sajikan. Budaya toleransi, memang dapat dipandang sebagai bagian dari upaya pencegahan yang efektif  karena    praktik  penegakan  hukum masih diwarnai dengan ketidakpastian akibat pemahaman tentang ujaran kebencian dan kebebasan  berekspresi  yang  masih  diliputi perbedaan penafsiran serta kental dengan nuansa subjektifitas sesuai selera.
Mencermati  sejumlah  kasus  yang diuraikan, penilaian mengenai ambang batas keparahan terhadap ujaran kebencian yang terkategori sebagai pelanggaran pidana lebih lanjut perlu ditelusuri. Meskipun kasus-kasus tentang ujaran kebencian bertalian dengan pengamalan atas kebebasan berpikir dan beragama,  tidak  dapat  digeneralisir  karena karakteristik  yang  berbeda-beda  dengan melihat pada ambang batas keparahannya. Untuk kasus labeling “Islam celana cingkrang” dan Islam berjenggot tingkat keparahan dari kasus tersebut menurut penulis memasuki ambang batas yang cukup serius dilihat dari

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I
sisi “konteks”, “pembicara”, “isi dan bentuk” serta  “luasan  tindakan  hasutan”.  Adapun elemen  “kemungkinan  dan  kesegeraan”, agaknya masih memiliki ambang batas yang rendah, karena kesegaraan dimaksud mensyaratkan akibat yang ditimbulkan harus dirasakan  “segera”  atau  akibatnya  yang secara langsung (tanpa waktu lama).
Dari sisi konteks, apa yang disampaikan telah  mengarah  kepada  tindakan  yang bersifat melecehkan, karena kandungan ujaran yang dikeluarkan melalui istilah “Islam celana  cingkrang”  dan  “Islam  berjenggot”. Dilihat  dari  perspektif  korban,  mengenakan celana di atas mata kaki dan memelihara jenggot adalah bagian dari ajaran agama yang disyariatkan. Oleh karena itu, tindakan menyematkan  istilah  tersebut  berpotensi mengandung penodaan terhadap agama. Dari  sisi  “pembicara”,  istilah-istilah  yang dikeluarkan itu dikenal oleh masyarakat umum karena kedudukan para pelaku yang memiliki pengaruh karena jumlah pengikutnya ( followers ) di media sosial yang terbilang banyak (mencapai ribuan, puluhan hingga ratusan ribu). Hal ini pun berjalinan erat dengan jangkauan dari audiens karena pengaruh dari sisi pembicaranya tersebut. Adapun berkenaan dengan kemungkinan menimbulkan akibat secara langsung sebagai elemen yang menguatkan adanya unsur pelanggaran pidana, hal ini dirasakan cukup sulit. Sebab, akibat dari yang ditimbulkan dari sisi korban tidak bersifat segera, serta ditambah pihak korban yang urung mengadukan permasalahan ini kepada penegak hukum. Namun demikian, kondisi ini tetap memerlukan pemikiran mengenai langkah-
langkah operasional tentang bagaimana ujaran  kebencian  ini  seperti  tersebut  dapat dicegah, karena dalam jangka panjang kasus- kasus semacam ini memicu upaya berlanjut tentang  tindakan  penghasutan  mengarah diskriminasi, kebencian, permusuhan atas dasar berdasarkan agama dan keyakinan.
Lebih  mengkhawatirkan  lagi,  di  dalam praktik  apabila  stigmatisasi  menjurus kepada terbatasnya hak-hak warga untuk mengamalkan agama dalam konteks kebebasan berpikir, bernurani dan beragama seperti  kasus  pelarangan  untuk  tampil  di instansi atau ruang-ruang publik sebagaimana telah disinggung di muka. Bentuk pelarangan semacam ini sedapat mungkin harus ditinjau  kembali  karena  memungkinkan tidak mendapatkan legitimasi sesuai dengan berlakunya article 18, 19 dan 20 paragraph 2 ICCPR.
Dalam kasus lainnya, isu tentang penodaan agama juga muncul seiring laporan polisi nomor: LP/B/0725/VIII/2019/Bareskrim dan laporan polisi bernomor LP/6344/ XII/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus. Kedua laporan polisi tersebut dipicu oleh penceramah atau pemuka agama yang menyampaikan tentang risalah dan ajaran agama Islam. Ujaran kebencian terkait kasus ceramah yang dinilai terkategori kasus penodaan agama, adalah sesuatu yang sulit untuk dijerat secara hukum. Kalau saja, terhadap ajaran agama, Islam khususnya bisa dilakukan proses hukum atas dasar kebencian, maka kasus-kasus semacam ini akan banyak terjadi disebabkan isi kitab suci atau ajaran Islam memiliki pertentangan yang cukup tajam dengan agama lainnya.   Relevansi dari elemen
yang menjadi parameter ambang batas ini menjadi hal yang sangat urgent. Dalam hal “konteks”,  pembicaraan  disampaikan  dalam pada waktu sedang berceramah sebagai bagian dari ibadah. Begitupun audiens, yang menjadi objek atau pendengarnya adalah kelompok  atau  entitas  tertentu  dan  dari kalangan tertentu, bukan terhadap kelompok yang  beragama  lain.    Di  dalam  praktik, kasus dugaan penodaan agama yang terjadi karena isi konten ceramah yang dianggap mengandung penodaan agama tertentu, disebarkan melalui media sosial oleh pihak lain dengan ditambahkan narasi yang bersifat provokasi. Tindakan semacam inilah yang justru  membuat  ketidakharmonisan  dalam kehidupan bermasyarakat. Di satu sisi, perilaku menyebarkan konten melalui media sosial  ini  beririsan  dengan  persoalan  etika yang dalam pelaksanaannya berjalinan erat dengan regulasi tentang kebebasan berbicara, berpendapat dan berekspresi.
Penelusuran menyangkut regulasi tersebut hingga saat ini masih mengandalkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU tentang Pers). Selanjutnya, regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berbicara dan berpendapat di ranah media sosial pembatasan melalui instrumen pidana bertumpu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang No.11 Tahun 2008 (UU tentang ITE). UU tentang Pers, di dalam konsiderans butir a menyebutkan, kemerdekaan pers merupakan
38. Istilah non pers nasional merupakan istilah dari penulis sendiri dalam rangka memudahkan proses komunikasi. Pengertian non pers nasional sendiri merupakan pers yang bukan berasal dari subjek hukum badan hukum akan tetapi merupakan penjelmaan dari subjek hukum pribadi yang melaksanakan kegiatan secara bersama-sama dalam bentuk komunitas ataupun secara sendiri-sendiri.
39.  Pasal 1 angka 1, 2, 7 UU tentang Pers.

## wujud kedaulatan rakyat yang merefleksikan
Pasal 28 UUD NRI 1945. Penafsiran terhadap Pasal 28 UUD NRI 1945 secara a contrario , di sisi lain menimbulkan kewajiban terhadap warga negara sebagai konsekuensi dari relativisme budaya.
UU tentang Pers hakikatnya memiliki pandangan bahwa subjek hukum yang terlibat di  dalam  aktifitas  yang  berkaitan  dengan penggunaan instrumen pers baik media cetak maupun elektronik terbagi menjadi dua bagian yakni subjek hukum badan hukum yang terkategori sebagai pers nasional serta non badan hukum yang bukan atau non pers nasional 38 sebagaimana diatur di dalam Pasal 1  butir  1  UU  tentang  Pers 39 .  Akan tetapi penekanan  terhadap  penerapan  etika  di dalam  berkomunikasi,  menjalankan  aktifitas bertalian dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat melalui instrumen pers hanya terpaku pada industri pers saja. Subjek hukum pribadi yang merupakan jelmaan dari unsur-unsur Pasal 28 UUD NRI justru tidak mendapatkan atensi.
Langkah pembinaan dan penyadaran- penyadaran hukum terhadap para pengguna media sosial, sepatutnya dimungkinkan dengan  mengoptimalkan  UU  tentang  Pers karena pengguna media sosial menggunakan instrumen pers. Pada fase ini, sememangnya Dewan Pers memegang peranan melakukan pembinaan dan penyadaran hukum dan penyadaran moral di samping pemerintah dan para pemangku kebijakan lainnya.

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I
Penyadaran-penyadaran hukum untuk taat hukum sebagai bentuk kewajiban moral bagi  setiap  negara  ini  menjadi  dasar  dalam menentukan langkah selanjutnya menuju pembentukan  etika  ke  dalam  wujud  sistem norma etika secara konkret. Di zaman modern sekarang ini sistem etika memiliki tren untuk dikembangkan  tidak  sebatas  sistem  norma yang abstrak yang dikhotbahkan dalam ritual keagamaan tetapi juga sebagai sistem norma yang lebih konkret untuk kepentingan mengendalikan dan mengarahkan perilaku warga 40 . Melalui penyadaran hukum ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajibannya, sehingga kepentingan untuk melindungi hak asasi manusia dapat lebih terwujud.

## D. Penutup
Menjalankan prinsip-prinsip Aqidah Islamiyah adalah bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap muslim dan di dalam pelaksanaannya mendapatkan perlindungan baik sesuai dengan instrumen hukum  internasional  maupun  konstitusi.
Berkenaan dengan hak asasi manusia tersebut, negara wajib untuk memberikan perlindungan secara  optimal  melalui  perangkat  peraturan perundang-undangan untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia dari warga negaranya tersebut dengan aman, tanpa gangguan serta perlakuan yang diskriminasi baik dari negara maupun sesama warga negaranya. Untuk dapat melindungi hak-hak asasi manusia berkaitan dengan pelaksanaan Aqidah Islamiyah ini, negara selayaknya mengkampanyekan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia berkaitan dengan pengamalan kebebasan berpikir, bernurani dan beragama untuk mencegah terjadinya terjadinya perilaku yang mengarah kepada kebencian, permusuhan, kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga perlu mengatur secara lebih konkret di dalam suatu undang-undang terkait dengan etika  dalam  berkomunikasi,  berekspresi  dan berpendapat di media sosial sebagai suatu bentuk kewajiban moral yang bersifat mutlak.

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abduh, Muhammad, Risalah Tauhid (Jakarta: Rajawali Press, 1992).
Abduh, Muhammad At-Tamimi, Kitabul Tauhid Jilid 2 (Jakarta: Darul Haq, 2017).
Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Bin Shalih, Syarah  Hadits  Arba’in  Imam  An-Nawawi Penjelasan Mudah Tentang 42 Hadits Pokok-Pokok Agama Islam Edisi Indonesia (Jakarta: Darul Haq, 2020).
Asshiddiqie, Jimly, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
Azhari, Muhammad Tahir, Negara Hukum Studi Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media, 2003).
Bohm, David, Masa Depan Umat Manusia Dialog Antara J. Krishnamurti dan David Bohm (Jakarta: Gramedia 2003).
Dradjat,  Amroeni  dan  Arifinsyah, Epistemologi  Al  Qur’an  Dan  Wacana  Sosial  Kontemporer (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006).
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
Notoatmodjo, Soekidjo, Ilmu Perilaku Kesehatan (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
Tanya, Bernard L. et. al., Teori  Hukum  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi (Jakarta: Genta Publishing, 2010).
Tjahjadi, S.P. Lili, Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris (Yogyakarta: Kanisius, 1991).

## B.  Artikel dalam Jurnal
Ardipandanto, Aryojati, “Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme”, Politica, Volume 11, No. 1 (2020).
Armansyah,  “Polemik Isbal Dan Sombong Serta Pendapat Ulama Terkait Mukhtalif Alhadits”, Mishbah”, Jurnal Sangaji, Volume 3, No. 2 (2019).
Hamka,  dalam  Muhammad  Wahyudi,  “Kepemimpinan  Non  Muslim  :  Penafsiran  Surat  Al Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah”,  Progresiva, Volume 7, No. 2 (2018).
Qub,  M.  Quraish,  dalam  Muhammad  Wahyudi,  “Kepemimpinan  Non  Muslim  :  Penafsiran Surat Al Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah”, Progresiva, Volume 7, No. 2 (2018).
Saryono, “Konsep Fitrah dalam Perspektif Islam”, Medina-Te, Volume 14, Nomor 2 (2016).
Siti Lailiyah, “Keilmiahan Sains Adalah Bukti Kebenaran Al Quran”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fisika FITQ UNSIQ 2020,  Volume 2 , Nomor 1 (2020).

## C.  Artikel dalam Jurnal Online
Astrika, Lusia dan Yuwanto, “Ujaran Kebencian dan Hoax: Signifikansinya Terhadap Pemilih Pemula di Kota Semarang”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No. 2 (2019), https:// ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/ article /view/5433 (diakses 23 Mei 2021).
Billah, Musta’in, dppai.uii.ac.id, https://dppai.uii.ac.id/ulil-amri-dan-wajibnya-taat- kepadanya-dalam-kebaikan/ (diakses 3 Juni 2021).
Nurhadi,  “Islam,  Iman  dan  Ihsan  Dalam  Kitab  Matan  Arba’in  An-Nawawi:  Studi  Materi Pembelajaran  Pendidikan  Islam  dalam  Perspektif  Hadits  Nabi  SAW”, Intelektual 9,  No.  1 (2019),  https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/  intelektual/ article / download/811/606 (diakses 30 Mei 2021).

## D. Tesis
Hartanto,  Upaya  Organisasi  Konferensi  Islam  Dalam  Pengesahan  Resolusi  Anti    Penistaan Agama di Dewan HAM PBB, Universitas Gadjah Mada 2009.

## E. Internet
Detik.com “Pejabat Pelni Dicopot Gegara Urusan Pembicara Kajian Ramadhan”,  https://news. detik.com/berita/d-5526042/pejabat-pelni-dicopot-gegara-urusan-pembicara-kajian- ramadhan (diakses 25 Mei 2021).
kompas.com, “Rizieq Shihab Dilaporkan atas Dugaan Penodaan Agama”, https://megapolitan. kompas.com/read/2016/12/26/17222191/rizieq.shihab.dilaporkan.atas.dugaan. penodaan.agama (diakses 26 Mei 2021).
kompas.com, “Survei LSI : Mayoritas Pemilih Muslim Nyatakan Indonesia Harus Khas karena Pancasila”, https://nasional.kompas.com/read/2019/03/05/ 15352291/survei-lsi- mayoritas-pemilih-muslim-nyatakan-indonesia-harus-khas-karena (diakses 25 Mei 2021).
kompas.com,  “Ustaz  Abdul  Somad  Dilaporkan  ke  Bareskrim  Polri  atas  Dugaan  Penistaan Agama”, https://nasional.kompas.com/read/2019/08/19/20151921 /ustaz-abdul-somad- dilaporkan-ke-bareskrim-polri-atas-dugaan-penistaan-agama?page=all  (diakses  26  Mei 2021).
Nu.or.id, “Mengenal Dewan HAM PBB 16/18 tentang Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi” Zainal Abidin Bagir dikutip Kendi Setiawan dalam artikel berjudul https://www.nu.or.id/post /read/93541/mengenal-resolusi-dewan-ham-pbb-1618- tentang-memerangi-intoleransi-dan-diskriminasi, diakses 22 September 2021
Tempo.co,  “Mengapa  Politik  Identitas  Marak  di  Pemilu?  Ini  Kata  Survei”,  https://nasional. tempo.co/read/1069525/mengapa-politik-identitas-marak-di-pemilu-ini-kata-survei (diakses 25 Mei 2021).

## F.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

## P E R L I N D U N G A N  T E R H A D A P  P E L A K S A N A A N  P R I N S I P  A Q I D A H  I S L A M I Y A H D A L A M  K O N T E K S  K E B E B A S A N  B E R K E Y A K I N A N  D I  E R A  D I G I T A L I S A S I

## BIODATA PENULIS
Dr. R. Muhamad Ibnu Mazjah, S.H., M.H. , saat ini menjabat sebagai Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sejak November 2019. Pria yang akrab disapa Ibnu Mazjah ini adalah lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila tahun 2002. Jenjang pendidikan S2nya diraih pada tahun 2012 setelah lulus dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti dengan menyandang predikat sebagai lulusan terbaik. Pada tahun 2017, Ibnu Mazjah berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum setelah merampungkan studinya pada Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Dalam lintasan karirnya, Ibnu Mazjah pernah menjadi Tenaga Ahli di DPR-RI pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.   Saat ini, Ibnu Mazjah juga tercatat sebagai dosen tetap pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Mathlaul Anwar, Banten sejak 2018. Ibnu Mazjah aktif menulis artikel baik di berbagai media massa maupun di jurnal-jurnal nasional. Beberapa  karya  ilmiah  yang  telah  dihasilkan  berjudul  “Tanggung  Jawab  Pers  Nasional  Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Perspektif Tanggung Jawab Korporasi”, yang dimuat dalam Jurnal Era Hukum Volume 16, No.2 Oktober 2018, “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam Tatanan Negara Hukum Dan Negara Demokrasi”, dimuat dalam Jurnal Perundang-undangan Prodigy Vol. 7 No. 2 Desember 2019, “Dimensi Pengawasan Pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat Kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum Progresif”, dimuat dalam Jurnal Negara Hukum Volume 11, No.2, dan “Fungsi  Pengawasan Komisi  Kejaksaan Republik  Indonesia  dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, dimuat dalam Jurnal Perundang-undangan Prodigy, judul Volume 9, No.1, Juli 2021.