Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan)

## ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEKAYAAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN)

## Vebry M. Lumban Gaol
Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan vebry.lbngaol@gmail.com 1,

## Abstract
Regional Indigenous Revenue is a source of regional income consisting of local taxes, regional retribution and a separate area of wealth management. With the aim of research is analyzing and explaining the contribution, effectiveness and growth rate. The average restaurant tax contribution rate against the regional original revenue is 6.69% and the hotel's tax contribution rate is 4.82%. The restaurant tax growth rate calculation was 5.29% in 2016 and 0.99% in 2017, for hotel tax of 4.54% in 2015 and 3.26% in 2016.

## Abstrak
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  sumber  pendapatan  daerah  yang  terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah. Dengan  tujuan  penelitian  yaitu  menganalisis  dan  menjelaskan  kontribusi, efektivitas  dan  tingkat  pertumbuhan. Rata-rata  tingkat  kontribusi  pajak  restoran terhadap  Pendapatan Asli Daerah adalah  6,69% dan tingkat kontribusi pajak hotel adalah  4,82%.  Perhitungan  Laju  Pertumbuhan  Pajak  Restoran sebesar  5 ,29%  di tahun  2016  dan  0,99% di  tahun 2017,  untuk  pajak  hotel sebesar  4,54%  di  tahun 2015  dan 3,26% di tahun 2016. Info Artikel Diterima : 17 April 2020
Revisi     : 26 Mei 2020 Terbit     : 20 Juni 2020
Key words: Native Incomes Area, Contributions, Growth Rates, Effectiveness
Kata Kunci: Pendapatan   Asli   Daerah, Kontribusi,   Laju   Pertumbuhan, Efektivitas
Corresponding Author :
Vebry Lumban Gaol, E-mail : vebry.lbngaol@gmail.com
Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan)

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  UU  No.34  Tahun  2000  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah dan UU No.32 Tahun 2004  tentang  pemerintah  daerah,  telah  menyebabkan  perubahan  yang  mendasar  mengenai  pengaturan hubungan  antara  pemerintah  Pusat  dan  pemerintah  Daerah,  khususnya  dalam  bidang  administrasi pemerintahan maupun  dalam  hubungan  keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  pemerintah  Daerah,  yang dikenal  sebagai  era  otonomi  daerah.
Dalam  rangka  melaksanakan  otonomi  daerah  yang  nyata  dan  lebih  bertanggungjawab,  untuk menangani  urusan  pemerintah  didasarkan  pada  tugas,  wewenang  dan  kewajiban  senyatanya  serta  benar- benar  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  pemberian  otonomi,  yang  pada  dasarnya  untuk  memberdayakan daerah,  termasuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  yang  merupakan  bagian  utama  dan  tujuan  nasional. Selain  itu  penyelenggaraan  otonomi  daerah  juga  harus  menjamin  keserasian  hubungan  antar  daerah  dan daerah  lainnya,  dalam  arti  mampu  membangun  kerjasama  yang  baik    antar  dearah  dan  juga  menjamin hubungan  serasi  dengan  pemerintah.  Sektor  pendapatan  daerah memegang  peranan  yang  sangat  penting, karena  melalui  sektor  ini  dapat  dilihat  sejauh  mana  suatu  daerah  dapat  membiayai  kegiatan  pemerintahan dan pembangunan yang menjadi unsur rumah tangganya.
Pajak  Hotel dan Restoran merupakan salah satu dari pajak daerah. Dari  data diatas, dengan adanya pajak Hotel dan Restoran ternyata memberikan  kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah  (PAD) Kota Medan,  terutama  sejak  adanya  kebijakan  otonomi  daerah  dan  didukung  dengan  kondisi  Kota  Medan  sebagai kota  pariwisata. Selain   memberikan   sumbangan  PAD  yang  besar,  hotel  dan  restoran  juga  mampu  membuka atau  memberikan  lapangan  pekerjaan  yang  luas  serta  mampu  mengurangi  tingkat  pengangguran  di  Kota Medan.
Demikian juga untuk mengembangkan  pariwisata  Kota  Medan,  pendapatan  pajak  Hotel  dan  Restoran meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Meskipun demikian harus diakui bahwa kualitas  dan  kuantitas  SDM pada  bidang  kepariwisataan  masih  perlu  peningkatan  secara  serius.  Kondisi  ini  memerlukan  penanganan mendesak  karena  besar  pengaruhnya  terhadap  perkembangan  pariwisata  dan  kontribusi  pajak  Hotel  dan Restoran  di  Kota  Medan.  Saat  ini  di  Kota  Medan sudah  tersedia  sekolah  dengan  jurusan pariwisata, dan itu sangat membantu SDM yang ada.

## Rumusan Masalah
1. Apakah  terdapat  perkembangan  kontribusi  Pajak  Hotel  dan  Restoran  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Pemerintah  Kota  Medan tahun  2015 – 2017?
2. Berapa  besarnya  prediksi  penerimaan  pajak  hotel  dan  restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Pemerintah Kota Medan tahun  2015 – 2017?
3. Apakah faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran  tahun  2015    –    2017    dan  upaya  yang  dilakukan  oleh    Pemerintah    Kota    Medan    dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran tahun 2015 – 2017?

## Tujuan Penelitian
1. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  besarnya  tingkat  kontribusi  pajak  hotel  dan  restoran
Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan)
terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pemerintah  Kota  Medan periode tahun anggaran 2015-2017.
2. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  laju pertumbuhan atau perkembangan  kontribusi Pajak  Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota  Medan tahun 2015-2017.
3. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat efektivitas  kontribusi  pajak  hotel  dan  restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada  periode tahun- tahun 2015 – 2017.

## Manfaat Penelitian
1. Bagi  Instansi Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung maupun Ditjen Pajak dalam upaya menyadarkan masyarakat yang kurang patuh membayar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memberikan saran atas pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Agar Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pegawai Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak berjalan dengan seimbang.
2. Bagi Penulis
Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan memperoleh gambaran langsung mengenai Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknnya serta mengetahui pelayanan pegawai  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama   Medan Petisah Kota Medan tahun 2018, sehingga  penulis  tergugah akan  patuh  terhadap  peraturan pajak untuk masa yang akan datang.

## Originalitas Penelitian
Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Studi  kasus  di  Pemerintah  Kota  Yogyakarta.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui  perkembangan kontribusi pajak hotel dan restoran  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  di  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  tahun  2004  sampai  2008  dan  untuk  mengetahui  faktor penghambat  serta  upaya  yang  dilakukan pemerintah kota untuk mengatasinya.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara,  dokumentasi  dan  kepustakaan.  Teknik analisis  data  yang  dilakukan terdiri dari : 1) Analisis  kontribusi yang dilakukan untuk menghitung kontrubusi pendapatan  pajak  hotel  dan  restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di Pemerintah  Kota  Yogyakarta  pada tahun  anggaran  2004  sampai  2008,  2)  Analisis Trend  Least  Square  yang  digunakan  untuk  menghitung peramalan  pertumbuhan  pajak  hotel  dan  restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Pemerintah  Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2009 sampai 2013.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD  merupakan  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi daerah,  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah, yang  bertujuan  memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan otonomi  daerah  sebagai  perwujudan  asas  desentralisasi. Sumber PAD tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara  keseluruhan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004  tentang  Pemerintahan Daerah dan
Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan)
Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan Pemerintah Daerah.

## Penggolongan Pajak
Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menueur golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya
1. Menurut Sifatnya
Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya pajak penghasilan
Pajak tidak langsung  adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sasarannya/Objeknya
Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
Pajak subjektif  adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya Pajak Penghasilan. Pajak objektif  adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
1. Menurut Lembaga Pemungutnya
Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.
Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## Pengertian Pajak
“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Defenisi atau pengertian yang tersurat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dapat dikatakan persis atau mengadopsi defenisi atau pengertian yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro. Hanya dalam pengertian
Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan)
undang-undang kalimat iuran rakyat lebih dipertegas dengan kalimat kontribusi wajib oleh orang pribadi dan badan.

## Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu: officialassessment system,  semi self assessment system, self assessment system, dan withholding system.
1. Official Assessment System
Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
2. Semi Self Assessment System
Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.
Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
3. Self Assessment System
Self assessment system  adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
4. Withholding System
Withholding system adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutanya menyetor dan melaporkan kepada fiskus. Pada sistem fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  studi  kasus.  Studi  kasus  adalah  jenis  penelitian  terhadap suatu  obyek  tertentu  dengan  mengambil  data  tertentu  pada  waktu  tertentu  yang  hasilnya  merupakan gambaran yang  lengkap dan  pengumpulan  datanya  berdasarkan  obyek  penelitian,  hasilnya  hanya  berlaku bagi  obyek  yang  diteliti  dan  kesimpulannya  tidak  dapat  digeneralisasi.  Jenis  penelitian  dilakukan  pada instansi  pemerintah  daerah  tentang  Pajak  Hotel  dan  Restoran  yang  diterima  oleh  Pemerintah  Kota  Medan periode  tahun  anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 .
Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan)

## Model Penelitian
Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalahMetode  Analisis Deskriptif dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Kontribusi Menurut  (Halim,)  cara  untuk  menghitung  tingkat  Kontribusi  dapat  dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Keterangan Ps = Kontribusi penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Xn = Jumlah realisasi penerimaan Pajak
Hotel/ Restoran (rupiah)
Xn      =   Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (rupiah)
N       =  Tahun periode tertentu Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp) Pendapatan Asli Daerah (Rp) Kontribusi (%) 2015 123.215.837.083,00 1.794.704.774.012,45 6,87% 2016 126.215.837.083,00 1.884.851.580.562,97 6,70% 2017 132.215.837.083,00 2.031.995.548.717,81 6,51% Rata-rata 127.215.837.083,00 1.903.850.634.431,08 6,69%
Laju Pertumbuhan
Rumus  untuk  melihat  seberapa  besar  persentase  laju  pertumbuhan  Pajak  Restoran dan Pajak Hotel adalah sebagai berikut(Halim):
Keterangan Gx        = Laju Petumbuhan Pajak Pertahun Xt       = Realisasi Pajak Tahun Tertentu X (t-1)  = Realisasi Pajak Tahun Sebelumnya
Efektifitas
Rumus untuk melihat tingkat Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hotel  adalah sebagai berikut:

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kontribusi Pajak Restoran
Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan)
Analisis  Penerimaan  Pajak  Restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dilakukan  untuk  melihat seberapa  besar  Pajak  Restoran  berkontribusi  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Adapun Rumus yang  di gunakan adalah sebagai berikut (Halim,2004) :

## Tabel 1. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah  Kota  Medan Tahun 2015-2017
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Restotan dari  tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan di setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2015  menunjukan  tingkat  Kontribusi  Pajak  Restoran sebesar  6,87%.  Pada  tahun  2016  tingkat  kontribusi  Pajak  Restoran sebesar 6,70%. Pada Tahun 2017 tingkat Kontribusi  Pajak  Restoran  sebesar  6,51%.  Pada  tahun  2015  –  2017 di  dapatkan  rata-rata  prosentase Kontribusi Pajak Restoran Sebesar 6,69%, hal ini terjadi  karena meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Medan baik dari  wisatawan  mancanegara  maupun  wisatawan domestik  sehingga  kebutuhan akan makanan meningkat.  Meningkatnya  kebutuhan  akan  makanan  mengakibatkan    meningkatkan  pula  pendapatan  dari sektor Pajak  Restoran  sehingga  kontribusi  Pajak  Restoran  mengalami  peningkatan.
Kontribusi Pajak Hotel.
Analisis  Penerimaan  Pajak  Hotel  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dilakukan  untuk  melihat seberapa  besar  Pajak  Hotel  berkontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Medan.  Adapun  Rumus yang  di gunakan adalah sebagai berikut  (Halim,2004) :
Tabel 2. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota  Medan Tahun 2015-2017
Thn Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp) Pendapatan Asli Daerah (Rp) Kontribus i (%) 2015 87.980.801.593,00  1.794.704.774.012,45 4,90% 2016 91.980.801.593,00 1.884.851.580.562,97 4,88% 2017 94.980.801.593,00  2.031.995.548.717,81 4,67% Rata- rata 91.647.468.259,67 1.903.850.634.431,08 4,82%
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  dapat  dilihat  bahwa  kontribusi  Pajak  Hotel  dari  tahun  2015  sampai  dengan tahun  2017  mengalami  penurunan.  Pada  tahun  2015 menunjukan  tingkat  Kontribusi  Pajak  Restoran  sebesar 4 ,90%. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi Pajak hotel   sebesar  4 ,88%. Pada Tahun 2017 tingkat Kontribusi
Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan)
Pajak hotel sebesar  4,67%. Pada tahun 2015 - 2017 di dapatkan rata-rata Penerimaan  Realisasi  Pajak  Hotel Sebesar  4,82%.  Hal  ini  dikarenakan  penurunan  tingkat hunian hoteh oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Medan  sehingga penerimaan dari Sektor Pajak Hotel mengalami penurunan.

## Analisis Laju Pertumbuhan

## Laju Pertumbuhan Pajak Restoran
Analaisis  Laju  Pertumbuhan  digunakan  untuk  melihat  besarnya  laju  pertumbuhan  Pajak  Restoran  dalam kaitannya  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Medan.  Rumus  yang  di  gunakan  dalam    menghitung  Laju Pertumbuhan Kota Medan adalah sebagai berikut (Halim,2014) :  Laju Pertumbuhan Pajak Restoran =

## Tabel 3. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli  Daerah Kota Medan
Realisasi Pajak Restoran (Xt) Realisasi Pajak Restoran Tahun Sebelumnya   X(t- 1) Laju Pertumbuhan (Gx)
Tahun 2015 124.339.491.333,17 - - 2016 130.918.135.516,14 124.339.491.333,17 5,29% 2017  132.215.837.083,00  130.918.135.516,14 0,99% Rata-rata 3,14%
Berdasarkan  Tabel  3  dapat  dilihat  bahwa  Laju  Pertumbuhan  Pajak  Restoran  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kota Medan pada  tahun  2015-2017 mengalami penurunan, tetapi bebanding terbalik dengan  Realisasi Penerimaan  Pajak  Restoran  yang  setiap  tahun  mengalami  peningkatan.  Laju  Pertumbuhan  Tertinggi  Pada tahun  2016  dan  terendah  di  tahun  2017.  Pada  tahun  2015  menuju  tahun  2016  Laju  Pertumbuhan  Pajak Restoran sebesar 5,29%. Sedangkan laju Pertumbuhan tahun  2016  menuju  2017  sebesar  0,99%.  Rata-rata Laju  Pertumbuhan  Pajak  Restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Medan  adalah  sebesar   3,14%, hal   ini   terjadi   karena   Realisasi   penerimaan   Pajak Restoran  selalu  mengalami  peningkatan  sehingga  laju pertumbuhannya  juga meningkat.

## Laju Pertumbuhan Pajak Hotel
Analaisis  Laju Pertumbuhan digunakan untuk melihat besarnya laju  pertumbuhan  Pajak  Hotel  dalam kaitannya  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Medan.  Rumus  yang  di  gunakan  dalam    menghitung  Laju Pertumbuhan Pajak Hotel di Kota Medan adalah sebagai berikut:

## Tabel 4. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli  Daerah Kota Medan
Realisasi Pajak
Hotel  (Xt) Realisasi Pajak Restoran Tahun Sebelumnya   X(t- 1) Laju Pertumbuhan (Gx) Thn
Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan)
2015  87.980.801.593,00  - - 2016  91.980.801.593,00  87.980.801.593,00  4,54% 2017  94.980.801.593,00  91.980.801.593,00  3.26% Rata-rata 4,54%
Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Pajak Hotel  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada  tahun  2015-2017  mengalami  penurunan,  tetapi  untuk  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Restoran mengalami  pertumbuhan  yang  Fluktuatif.  Pada  tahun  2015  menuju  tahun  2017  Laju  Pertumbuhan  Pajak Restoran  adalah  4,54%.  Sedangkan laju Pertumbuhan tahun 2016 menuju  2017 adalah 3,26%.  Penurunan penerimaan Pajak Hotel untuk tahun 2017  mengalami penurunan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: Pada  tahun  2017  ada  kebijakan  dari  Menteri  Pemberdayaan  dan  Aparatur  Negara  dimana  Kegiatan pemerintahan  tidak  boleh  diselenggarakan  di  hotel sehingga mengganggu omset dari pada pajak hotel. Tingkat  Pariwisata  pada  tahun  2017  mengalami  penurunan,  yaitu  menurunnya  kunjungan  wisatawan  lokal ataupun wisatawan  manca  negara ke kota Medan

## Analisis Efektivitas Efektivitas Pajak Restoran
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  ketercapaian  penerimaan  Pajak  Restoran  dengan Target  Pajak  Restoran  yang  ditetapkan.  Caranya  adalah  dengan cara  membandingkan  Realisasi  Penerimaan Pajak  Restoran dengan Target Penerimaan Pajak Restoran.
Formula  dalam  Menghitung  Efektifitas  Penerimaan  Pajak  Restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Medan adalah sebagai berikut,  (Halim, 2004):

## Tabel 5. Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran  Kota Medan  Tahun 2015-2017
Tahun Realisasi Pajak Restoran (Rp) Target Penerimaan Pajak Restoran (rp) Efektifitas 2015 124.399.491.333 123.215.837.083 99,05% 2016 130.918.135.516 132.215.837.083 87,53% Rata- rata 135.454.779.826 127.215.837.083 94,33%
Berdasarkan  tabel  5    diketahui  bahwa  tingkat  efektifitas  Pajak  Restoran  di    setiap    tahun    mengalami penurunan.   Pada   tahun   2015   mengalami tingkat efektifitas  99,05%,  pada  tahun  2016  mengalami  tingkat efektifitas  m e n u r u n   yaitu  96,41%,  sedangkan  2017  mengalami  tingkat  efektifitas  terendah  yaitu 87,53%.  Rata-rata  tingkat  efektifitas  Pajak  Restoran  dari  tahun  2015-2017  sebesar  94,33%  ,  hal  ini
Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan)
menunjukan  bahwa  dalam  pemungutannya  pemerintah  kota  Medan  terbukti  efektif  karena  di  setiap tahunnya target  selalu  tercapai  bahkan  melebihi target yang ditentukan.

## Efektivitas Pajak Hotel
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  ketercapaian  penerimaan  pendapatan  Pajak  Hotel dengan  Target  Pajak  Hotel  yang  ditetapkan.  Caranya  adalah  dengan  cara  membandingkan  Realisasi Penerimaan  Pajak  Hotel  dengan  Target Penerimaan  Pajak  Hotel. Rumus dalam  Menghitung  Efektifitas Penerimaan  Pajak  Hotel  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel Kota Medan  tahun 2015 2017
Tahun Realisasi Pajak Hotel (Rp) Target Penerimaan Pajak Hotel (Rp) Efektifitas 2015 82.304.995.233 87.980.801.593 106,90% 2016 95.822.427.294 91.980.801.593 91.980.801.593 Rata- rata 95.747.621.602 91.647.468.260 96,64%
Berdasarkan  tabel  5   diketahui  bahwa  tingkat  efektifitas  Pajak  hotel dari  tahun  ke  tahun  mengalami penurunan.  Pada  tahun  2015  mengalami tingkat  efektifitas  tertinggi  yaitu  106,90%,  pada  tahun  2016 mengalami  tingkat  efektifitas  95,99%,  sedangkan  2017  mengalami  tingkat  efektifitas  terendah  yaitu 87,05%.  Rata-rata  keseluruhan  tingkat  efektifitas  Pajak  hotel  sebesar 96,64%. Menurunnya  tingkat efektifitas  Pajak  Hotel  dikarenakan  tidak  tercapainya  target  yang  di  tentukan  untuk  perolehan  Pajak Hotel. Alasan  yang  mendasari  tidak  tercapaianya target adalah karena tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Medan mengalami  penurunan  sehingga  tinggkat  hunian  Hotel  juga  mengalami penurunan.

## KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN KESIMPULAN

## Kesimpulan
1. Tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Restoran dalam kurun waktu  3  (tiga) tahun periode 2015-2017 terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  berturut-turut  adalah  sebesar  6,70%.  Pada  Tahun  2017  tingkat Kontribusi  Pajak  Restoran  sebesar  6,51%.  Pada  tahun  2015  –  2017 di  dapatkan  rata-rata prosentase  Kontribusi  Pajak  Restoran  Sebesar  6,69%,  hal  ini  terjadi  karena  meningkatnya kunjungan  wisatawan  ke  Kota Medan  baik  dari  wisatawan  mancanegara  maupun  wisatawan domestik  sehingga  kebutuhan  akan  makanan  meningkat.  Meningkatnya  kebutuhan  akan  makanan mengakibatkan    meningkatkan  pula  pendapatan  dari  sektor.
Kontribusi  Pajak  Hotel  dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2017  mengalami  penurunan.  Pada tahun 2015 menunjukan tingkat Kontribusi Pajak Restoran sebesar  4 ,90%. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi  Pajak  hotel    sebesar  4 ,88%. Pada  Tahun 2017 tingkat  Kontribusi Pajak hotel sebesar
Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan)
4,67%.  Pada  tahun  2015  -  2017  di  dapatkan  rata-rata  Penerimaan  Realisasi  Pajak  Hotel  Sebesar 4,82%.
2. Laju  pertumbuhan  Pajak  Restoran  pada  tahun  anggaran  2015-2017  mengalami  penurunan  di setiap  tahunnya.  Laju  pertumbuhan  Pajak  Restoran  untuk  tahun  2015  menuju  tahun  2017  Laju Pertumbuhan  Pajak  Restoran  adalah  sebesar 5,29% di tahun 2016  dan 0,99% di tahun 2017. Laju Pertumbuhan  Pajak  Hotel  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Medan pada  tahun  2015-2017 mengalami  penurunan,  tetapi  untuk  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Restoran mengalami pertumbuhan yang  Fluktuatif. Pada tahun 2015  menuju  tahun  2017  Laju  Pertumbuhan  Pajak  Restoran  adalah 4,54%.  Sedangkan laju Pertumbuhan tahun 2016 menuju 2017 adalah 3,26%.
3. Tingkat  efektifitas  pada  tahun  anggaran  2015-2017  mengalami penurunan,  pada    tahun    2015 mengalami  tingkat  efektifitas  99,05%,  pada  tahun  2016  mengalami  tingkat  efektifitas m e n u r u n   yaitu  96,41%,  sedangkan  2017  mengalami  tingkat  efektifitas  terendah  yaitu  87,53%. Rata-rata  tingkat  efektifitas  Pajak  Restoran  dari  tahun  2015-2017  sebesar  94,33%.  Hal  ini berarti  dalam  pemungutannya  pemerintah  Daerah  Kota  Medan yang  diwakili  oleh  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Kekayaan  Asli  Daerah  melakukan  pemungutan  Pajak  Restoran  dengan efektifwalaupun  dalam  tahun  2015  mengalami penurunan.
Tingkat  efektifitas  Pajak  hotel dari  tahun  ke  tahun  mengalami  penurunan.  Pada  tahun  2015 mengalami tingkat efektifitas tertinggi  yaitu 106,90%, pada tahun 2016 mengalami  tingkat  efektifitas 95,99%,  sedangkan  2017  mengalami  tingkat  efektifitas  terendah  yaitu  87,05%.  Rata-rata keseluruhan tingkat  efektifitas  Pajak  hotel  sebesar 96,64%.

## Saran
1. Pemerintah  Kota  Medan  yang  diwakili  SKPD  yaitu  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Kekayaan  Asli Daerah  melakukan  pendataan  ulang  wajib  pajak secara berkala tidak hanya dilihat dari wajib pajak yang  melaporkan  SPTPD,  tetapi  juga  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk melihat  wajib  pajak baru,  sehingga  data  yang  dimiliki  itu  benar  dan  jelas,  sehingga  dapat langsung terlihat potensi di masing-masing sektor pajak.
2. Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Kekayaan  Asli  Daerah  selaku  SKPD  yang  menangani  penerimaan daerah  khususnya  Pajak,  harus  mempunyai  data  historis  agar  dalam  menetukan  target  disetiap jenis pajak memiliki dasar penetapan targen. Sehingga dapat dilihat dan dihitung potensi pajak yang sebenarnya di Kota Medan.
3. Peningkatan  pengawasan  dan  penegakan  serta  pengetatan  sanksi  administratif  terhadap  wajib pajak  agar tercapai efek  jera bagi  pelanggarannya.
4. Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Kekayaan  Asli  Daerah  Kota  Medan sebaiknya  memberikan penyuluhan  atau  sosialisasi  terhadap  wajib  pajak  atau  pengusaha Restoran  dan  Hotel  tentang pentingnya pebayaran pajak.
5. Bagi wajib pajak seharusnya bersikap terbuka dalam melaporkan  pendapatan  usahanya  agar  tidak terjadi  salah  persepsi  mengenai  pajak  terutang.
6. Meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  terdapat  di  Dinas  Pendapatan
Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan)
Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan.
7. Dalam  rangka  peningkataan  penerimaan  dari  sektor  pajak  khususnya  pajak  Restoran  dan  Pajak Hotel  Kota  Medan  melakukan  perbaikan  sistem  dengan  menggunakan  E-Tax  ( Electronic Tax). Sistem ini dapat digunakan  untuk  meminimalisir  kebocoran  pajak  serta  dalam  rangka  mengawasi kepatuhan  wajib  pajak  sesuai  dengan  tugas,  pokok  dan  fungsi  dari  Dinas  Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiansyah. Rahayu. Sri dan Husaini, 2014, Analisis Potensi Pajak  Hotel  Dan  Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Studi  Kasus  Pada  Dinas  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Batu Tahun  2011-  2015. JAB Vol. 14, No.1, September 2014. Ayuningrum. Ria, 2013, Analisis Peran Pajak Hotel Terhadap Pendapatan asli  Dearah Kota Yogyakarta 2003- 2012. Universitas Sebelas Maret. Skripsi
Brotodiharjo R. Santoso, 2013, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, 2013 Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2017, Statistik Daerah Kota Medan Tahun  2017. Badan Pusat Statistik Kota
Medan.
Erlina.   Rambe,   Omar.,   S   dan   Rasdianto, 2015, Akuntansi   Keuangan   Dearah  Berabasis Akrual. Salemba Empat.
Halim. Abdul, 2004 , Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba  Empat.
Halim. Abdul. 2007. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP STIM  TKPN. Halim. Abdul, Bawono., Icuk Rangga, dan Dara., Amin, Perpajakan. 2014. Salemba  Empat.
Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Publisher.  2013.
Penerimaan  Pajak  Hotel  dan Pajak   Restoran   terhadap   Pendapatan   Asli   Daerah   Kota   Manado.   Jurnal EMBA. Vol.1, No.3, Juni 2013.
Peraturan Daerah Kota Medan Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel.
Putri.  Roro  BAW,  Kumadji.,  S  dan  Darono  A, 2014, Analisis  Penerimaan  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak Hiburan Sebagai  Sumber Pendapatan  Daerah  (Studi  Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Malang). Jurnal  Perpajakan.  Vol.3, No.1, Desember 2014.
Pratama.  RP,  Saifi.,  M  dan  Z.,  Zahro,  2014, Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Restoran  Dalam  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Pada Dinas  Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. JAB, Vol.30, No.1, Januari 2016.
Djoko Prakoso, Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rineka Cipta. 2004 Subardo.  Doni  Kurniawan.  2012, Peran  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Surakarta  Tahun 2006-2010.  Universitas  Sebelas Maret. Skripsi
Walakandou.  Randy  JR.  2013, Analisis  Kontribusi  Pajak  Hotel  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Di Kota  Manado.  Jurnnal  EMBA.  Vol.1,  No.3, Juni 2013.
Wijayanti.  Tina  Lukas, 2012, Analisis  Kontribusi  dan  Proyeksi  Jenis-jenis  Pajak  Daerah di Kabupaten Ngawi.
Universitas Muhammadyah Surakarta.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.
Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Ketentuan  Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 200, Tentang Pajak Daerah  Dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004, Pemerintahan  Daerah.  Undang-  Undang Nomor 23 Tahun 2014 :
Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004, Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.