## Jurnal Keislaman
p-ISSN: 2089-7413 and e-ISSN: 2722-7804 Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

## DILEMA HUKUMAN MATI: KOMPARASI ANTARA KOVENAN INTERNASIONAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA DAN PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA
Kiagus Zaenal Mubarok Universitas Padjadjaran dkzmubarok@gmail.com
Dina Yulianti Universitas Padjadjaran dina14@unpad.ac.id
Otong Sulaeman Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra osleman@yahoo.com
DOI: https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3709

## Abstract
The  United  Nations,  through  Resolution  77/2022  of    the  Global  Moratorium  on  the  Death  Penalty,  has encouraged world countries to postpone the death penalty because it is seen as a violation of Human Rights. In this article, the authors compare the arguments by the United Nations and human rights organizations in abolishing  the  death  penalty  with  the  religious  views  of  the  largest  Muslim  organization  in  Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). The research was conducted using qualitative methods, and data collection techniques were conducted through interviews with informants, namely several Nahdlatul Ulama women activists, as well as literature studies. NU generally approves of the death penalty for perpetrators of serious crimes, such as corruption  and  subversive  acts  that  threaten  national  security,  as  long  as  there  are  solid  and  convincing evidences. NU stated that Islam recognizes the principle of human rights, but the death penalty can be applied to severe crimes to protect the security of the state and protect the right to life of more people. In this study, it was also found that Islamic law (in this case, the verses of the Quran) were in line with the Criminal Code and laws in Indonesia regarding the death penalty.
Keywords: Human Rights, death penalty, Islam, Nahdlatul Ulama, the international covenant

## Abstrak
Persatuan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 77 tahun 2022 tentang Moratorium Global Hukuman Mati telah mendorong  negara-negara  dunia  agar  menunda  hukuman mati  karena  dipandang  melanggar  Hak  Asasi Manusia  (HAM).  Dalam  artikel  ini,  penulis  mengkomparasikan  argumen  yang  diberikan  PBB  dan organisasi-organisasi  HAM  dalam  menghapus  hukuman  mati  ini  dengan  pandangan  agama  dari  ormas Muslim  terbesar  di  Indonesia,  Nahdlatul  Ulama  (NU).  Penelitian  dilakukan  dengan  memakai  metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan, yaitu sejumlah aktivis  perempuan  Nahdlatul  Ulama,  serta  studi  pustaka.  Secara  umum,  NU  menyetujui  hukuman  mati kepada  pelaku  kejahatan  berat,  seperti  korupsi  dan  tindakan  makar  yang  membahayakan  negara.  NU menyatakan  bahwa  Islam  tetap  mengakui  prinsip  HAM  tetapi  kejahatan-kejahatan  berat  layak  dijatuhi hukuman  mati  demi  melindungi  kepentingan  negara  dan  menjaga  hak  hidup  masyarakat  yang  lebih banyak.  Dalam  penelitian  ini  juga  ditemukan  bahwa  KUHP  dan  UU  di  Indonesia  berkenaan  dengan hukuman mati ternyata sejalan dengan aturan syariat Islam (dalam hal ini ayat-ayat Al Quran). Kata kunci: Hak Asasi Manusia, hukuman mati, Islam, Nahdlatul Ulama, kovenan internasional

## Pendahuluan
Pada  bulan  Desember  2022,  Majelis  Umum  PBB  telah  mengadopsi  Resolusi  77/2022 yang berjudul UN Resolution for Global Moratorium on the Death Penalty (Resolusi PBB untuk Moratorium Global Hukuman Mati). Resolusi ini menyerukan agar negara-negara di dunia melakukan penundaaan (moratorium) atas penggunaan hukuman mati dengan target untuk menghapus  jenis  hukuman  ini  secara  keseluruhan.  Dalam  pemungutan  suara  untuk pengesahan  resolusi  tersebut,  sebanyak  125  negara  menyatakan  persetujuan,  termasuk Indonesia. Sementara itu ada sejumlah negara yang menolak, yaitu   Amerika Serikat, Iran, Irak, Arab Saudi, Cina, Korea Utara, dan Vietnam. 1
Pemungutan suara tahun 2022 itu dilakukan terhadap draft yang telah dibuat lima belas tahun yang lalu, yaitu pada 15 Desember 2007. Adopsi atas resolusi  moratorium hukuman mati  dilakukan  pada  tahun-tahun  berikutnya  dan  menunjukkan  peningkatan  trend dukungan.    Pada  tahun  2007, ada 104  negara mendukung dan  54 menolak.  Sementara itu, pada bulan November 2020, ada 120 negara mendukung resolusi tersebut, 39 menentang, dan 24  abstain.  Sementara  itu,  pada  resolusi  tahun  2022,  jumlah  negara  pendukung  semakin bertambah, yaitu 125 negara  dan jumlah yang menentang berkurang, yaitu 37 negara. 2
Pada  pemungutan  suara  tahun  2020  itu,  dari  39  negara  yang  menolak  penghentian hukuman  mati,  ada  11  negara  yang  berasal  dari  Asia  Pasifik,  yaitu    Afghanistan,  Brunei Darussalam,  China,  India,  Jepang,  Maldive,  Korea  Utara,  Pakistan,  Papua  New  Guinea, Singapura, dan Tonga. Sementara itu, Indonesia mengambil posisi abstain bersama 23 negara lainnya, antara lain Myanmar, Thailand, dan Vietnam (HRW, 2020). Dalam voting tahun 2022, Indonesia  memilih  mendukung,  namun  dengan  memberikan  sejumlah  pernyataan  terkait perubahan isi resolusi. Antara lain delegasi Indonesia menyatakan bahwa keputusan untuk menghapuskan hukuman mati atau tidak adalah keputusan yang harus diambil oleh setiap negara  berdaulat.  Perwakilan  Indonesia  memperingatkan  agar  tidak  menyamakan  antara penggunaan  hukuman  mati  dengan  penyiksaan  atau  pembunuhan  di  luar  hukum,  atau pembunuhan sewenang-wenang. 3
Di Indonesia, hukuman mati tetap menjadi bagian dari hukum positifnya; dilindungi di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan instrumen hukum lainnya; dan diterapkan sebagai langkah terakhir dan hanya diberlakukan untuk jenis kejahatan yang paling serius Sementara itu, delegasi dari Amerika Serikat, yang menolak resolusi tersebut, menggunakan  alasan  bahwa  menurut International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights , negara-negara diizinkan untuk menggunakan hukuman mati dengan parameter tertentu. 4
1 Death  Penalty  Info. U.S.  Votes  No,  as  Record  Number  of  Nations  Adopt  UN  Resolution  for  Global Moratorium  on  the  Death  Penalty. https://deathpenaltyinfo.org/news/u-s-votes-no-as-record-number-of- nations-adopt-un-resolution-for-global-moratorium-on-the-death-penalty , diakses 8 Februari 2023
2 ibid
3 UN Press. Missing Persons, Extrajudicial Executions, Death Penalty Moratorium among Rights Questions of  Six  Draft  Resolutions  Approved  by  Third  Committee. https://press.un.org/en/2022/gashc4367.doc.htm , diakses 8 Februari 2023
4 ibid

## DILEMA HUKUMAN MATI: KOMPARASI ANTARA KOVENAN INTERNASIONAL TERKAIT HAK  ASASI  MANUSIA  DAN  PANDANGAN  NAHDLATUL  ULAMA – Kiagus  Zaenal Mubarok, Dina Yulianti, Otong Sulaeman
Di  Indonesia, perdebatan  mengenai  hukuman  mati  juga  terjadi.  Terkhusus  untuk kasus  pengedar  narkoba,  pada  tahun  2015,  ketika  pemerintah  menjalankan  eksekusi  atas enam orang pelaku kejahatan narkotika yang telah divonis hukuman mati, para aktivis HAM memprotes dan menyebut bahwa eksekusi ini adalah manuver politik belaka dan hukuman mati seharusnya tidak boleh dilakukan karena melanggar HAM. Direktur eksekutif lembaga pemantau  HAM,  Imparsial,  Poengky  Indarti,  mengatakan,  "Hukuman  mati  merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena tidak menghormati hak untuk hidup. Bahwa tidak seorang pun boleh mencabut nyawa orang lain, negara sekalipun." Pernyataan para  pegiat  HAM ini dibantah  oleh  Kepala Badan Narkotika  Nasional,  Komisaris  Jenderal Anang  Iskandar.  Menurutnya,  eksekusi  mati  atas  kejahatan  narkotika  bukan  merupakan pelanggaran HAM karena dilakukan atas dasar hukum dan perintah pengadilan. 5
Banyak penelitian sebelumnya yang menganalisis  isu hukuman mati ini. Antara lain, Dewi (2020) menyimpulkan bahwa ada beberapa pasal dalam KUHP yang memberikan vonis hukuman  mati  dan  pidana  mati  diperlukan  pula  sebagai  upaya  mencegah  terjadinya kejahatan  –kejahatan  khususnya  yang  tergolong  berat. 6 Hutapea  (2016)  secara  khusus menganalisis  hukuman  mati  dalam  kasus  pengedar  narkoba.  Menurutnya,  pemerintah Indonesia memandang bahwa penyalahgunaan narkoba telah mengakibatkan dampak yang sangat  buruk  bagi  masyarakat  sehingga  pengedar  narkoba  termasuk  pelaku ekstraordinary crime yang layak diberi hukuman mati. Namun, dalam implementasi hukuman ini diperlukan kehati-hatian,  ketelitian,  dan  perlindungan  terhadap  HAM  pelaku. 7 Totomutu  et.al.  (2021) menyimpulkan bahwa hukuman mati bagi mati tindak pidana narkotika tidak bertentangan dengan HAM. 8 Sebaliknya, Prokosch (1998) 9 dan Alamsyah (2018) 10 menyimpulkan bahwa pemberian hukuman mati bertentangan dengan HAM.
Secara khusus, belum ada riset yang mengkomparasikan argumen PBB dan organisasi- organisasi  Hak  Asasi  Manusia  dalam  menghapus  hukuman  mati  ini  dengan  pandangan Nahdlatul  Ulama,  sebagai  sebuah  organisasi muslim  terbesar  di  Indonesia. Dalam  riset ini pertanyaan  penelitian  ini  akan  dijawab  melalui  wawancara  dengan  beberapa  aktivis
5 BBC.
Pegiat
HAM kecam eksekusi hukuman mati narkoba. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150116_eksekusi_terpidana_narkoba    diakses  8 Februari 2023.
6 Ni Komang Ratih Kumala Dewi. Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp).  Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 6 No 1, Februari 2020
7 Bungasan Hutapea, Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).
8 Christofel Brayn Leonard Totomutu, I Nyoman Gede Sugiartha, I Made Minggu Widyantara, Hukuman Mati  Dalam  Tindak  Pidana  Narkotika  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (Studi  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007). Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hal. 361-366.
9 Eric  Prokosch,  Human  Rights  V.  The  Death  Penalty  Abolition  and  Restriction  in  Law  and  Practice. (Amnesty International,
1998)
https://www.amnesty.org/en/wp- content/uploads/2021/06/act500131998en.pdf diakses 8 Februari 2023.
10 Nur Alamsyah. Death Sentencing on Perspective Law and Human Rights. International Conference of ASEAN  Prespective  and  Policy  (ICAP),  [S.l.],  v.  1,  n.  1,  p.  31-35,  oct.  2018.  Available  at: < https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/ICAP/article/view/264 >.
perempuan Nahdlatul Ulama dan studi pustaka. Penelitian ini menggabungkan studi lintas- disiplin,  yaitu  menganalisis  topik  riset  dari  sudut  pandang  HAM  internasional  (kajian Hubungan Internasional) dan studi keislaman.
Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa  wawancara  kepada  informan  dan  kemudian  melakukan  triangulasi  data  dengan berbasis studi literatur dari beberapa sumber, antara lain media massa, dokumen-dokumen internasional (dokumen Persatuan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi di bawah PBB), laporan resmi dari media PBB (UN Press), serta buku-buku referensi keislaman.

## Pembahasan
Hukuman  Mati  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  dan  Berbagai Kovenan Internasional
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( Universal Declaration of Human Rights - UDHR ) adalah  sebuah  kovenan  (kesepakatan)  internasional  yang  disahkan  oleh  Majelis  Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi 217 tahun 1948 di Paris. Dari 58 anggota PBB pada saat itu, 48 memberikan suara setuju, delapan abstain, dan dua tidak memberikan suara. UDHR terdiri dari 30 pasal yang berisi hak-hak dasar dan kebebasan dasar manusia, yang berlaku universal bagi seluruh manusia di muka bumi. Pasal 3 UDHR berbunyi “Everyone has the right to life, liberty and the security of person” (Semua orang berhak untuk hidup, bebas,  dan  aman.” 11 Pasal 3 inilah yang  menjadi landasan argumen  dari  pihak-pihak yang menolak hukuman mati.
Saat  UDHR  disahkan  pada  tahun  1948,  ada  delapan  negara  yang  telah  menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. Data tahun 2022, ada 85 negara yang menghapus hukuman  mati.  Indonesia  hingga  hari  ini  tetap  memberlakukan  hukuman  mati,  namun memandangnya  sebagai  upaya  paling  akhir  dalam  menghukum  kejahatan  yang  sangat berat. 12 Menurut data Human Rights Watch tahun 2020, Indonesia tidak mengeksekusi mati satu orang pun sejak tahun 2016, namun ada 274 yang menunggu eksekusi.  Pada tahun 2019, minimalnya  80  vonis  hukuman  mati  telah  diberikan  dan  pada  tahun  2018,  ada  48  vonis hukuman mati. 13 Sebagai perbandingan, ada beberapa negara dengan mayoritas penduduk beragama  Islam  yang  sudah  menghapuskan  sepenuhnya  hukuman  mati,  yaitu  Turki, Azerbaijan, Bosnia Herzegovina, Kazakhstan, dan Uzbekistan. 14
11 OHCHR.
Universal Declaration of Human Rights.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf diakses  8  Februari 2023.
12 UN  Press. Missing  Persons,  Extrajudicial  Executions,  Death  Penalty  Moratorium  among  Rights Questions of Six Draft
Resolutions Approved by Third Committee. https://press.un.org/en/2022/gashc4367.doc.htm , diakses 8 Februari 2023 13 HRW. Asian Nations Reject UN Vote Against Death Penalty
https://www.hrw.org/news/2020/11/25/asian-nations-reject-un-vote-against-death-penalty diakses 8 Februari 2023.
14 Deathpenalty. Countries that have abolished the death penalties since 1976. https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/international/countries-that-have-abolished-the-death-penalty- since-1976 diakses 8 Februari 2023. 6

## DILEMA HUKUMAN MATI: KOMPARASI ANTARA KOVENAN INTERNASIONAL TERKAIT HAK  ASASI  MANUSIA  DAN  PANDANGAN  NAHDLATUL  ULAMA – Kiagus  Zaenal Mubarok, Dina Yulianti, Otong Sulaeman
Sementara  itu,  organisasi  HAM  dunia,  Amnesty  Internasional,  secara  konsisten menyatakan  penolakannya  pada  hukuman  mati  dan  menyerukan  agar  negara-negara sedunia menghapus jenis hukuman ini. Argumen yang diberikan oleh Amnesty International adalah bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yaitu hak untuk  hidup dan  hak  untuk  tidak  dikenakan  “hukuman  yang  kejam,” “tidak  manusiawi,” atau “merendahkan martabat.” Menurut Amnesty Internasional,  kedua hak ini diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), instrumen hak asasi manusia internasional dan regional lainnya, serta konstitusi dan undang-undang nasional. 15
Amnesty Internasional juga mengakui bahwa dalam rangka membela kehidupan dan pertahanan negara, negara dapat melakukan pengambilan nyawa; misalnya aparat penegak hukum harus segera bertindak untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri atau orang lain, atau  ketika  suatu  negara  terlibat  dalam  konflik  bersenjata.  Namun,  menurut  Amnesty Internasional,  hukuman  mati  bukanlah  tindakan  pembelaan  terhadap  ancaman  langsung terhadap  kehidupan.  Amnesty  Internasional  memandang  bahwa  hukuman  mati  adalah “pembunuhan  terencana  terhadap  seorang  tahanan  untuk  tujuan  memberi  hukuman  dan tujuan ini dapat dipenuhi dengan cara lain.” 16 Kovenan internasional lain yang senada dengan pandangan Amnesty Internasional adalah Resolusi 1997/12 tanggal 3 April 1997 yang dirilis Komisi  Hak  Asasi  Manusia  PBB.  Di  dalam  resolusi  ini  dinyatakan  bahwa  “penghapusan hukuman  mati  berkontribusi  pada  peningkatan  martabat  manusia  dan  perkembangan progresif hak asasi manusia." 17
Sementara  itu,  negara-negara  yang  memberlakukan  hukuman  mati  menggunakan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 sebagai argumen dari pelaksanaan hukuman mati itu. Dalam ICCPR Pasal 6(2) disebutkan, "Di negara-negara yang belum menghapus pidana mati, hanya pidana mati yang dapat dijatuhkan
untuk kejahatan paling serius". Dalam komentar umum atas Pasal 6 ICCPR, Komite Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan perjanjian itu menyatakan bahwa "istilah kejahatan paling  serius harus  dibaca  secara  terbatas  untuk  mengartikan  bahwa  hukuman  mati  harus menjadi tindakan yang sangat luar biasa" (diadopsi oleh Komite pada sesi ke-16 pada tanggal 27 Juli 1982). 18
Hal  yang  penting  digarisbawahi  adalah  dalam  Resolusi  Resolusi  77/2022  tentang Moratorium  Global  Hukuman  Mati,  disebutkan  bahwa  para  pihak  “meyakini  penundaan penggunaan hukuman mati akan berkontribusi untuk menghormati HAM” dan di saat yang sama juga menyatakan bahwa para pihak mengakui adanya perbedaan tradisi, budaya, dan agama negara-negara di dunia.
15 Eric  Prokosch,  Human  Rights  V.  The  Death  Penalty  Abolition  and  Restriction  in  Law  and  Practice. (Amnesty International,
1998) https://www.amnesty.org/en/wp- content/uploads/2021/06/act500131998en.pdf diakses 8 Februari 2023.
16 Ibid.
17 ibid
18 ibid
Welcoming  the  considerable  movement  towards  the  abolition  of  the  death  penalty globally and the fact that many States with  different legal systems, traditions, cultures  and religious  backgrounds  are  applying  a  moratorium,  including  long  -  standing  moratoriums, either in law or in practice, on the use of the death penalty, ….Reaffirms the sovereign right of all  countries  to  develop  their  own  legal  systems,  including  determining  appropriate  legal penalties, in accordance with their international law obligations. 19
Dengan demikian, dalam resolusi ini diakui bahwa semua negara memiliki kedaulatan untuk membangun sistem hukum mereka sendiri, dimana masing-masing negara memiliki pandangan tradisi, budaya, dan agama terkait penggunaan hukuman mati. Dalam artikel ini, penulis akan membahas aspek agama dari penggunaan hukuman mati di Indonesia.

## Hukuman Mati dalam Hukum Positif Indonesia
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Pasal  10,  pidana  mati tercantum sebagai salah satu bentuk hukuman, selain hukuman penjara, kurungan, denda, dan  tutupan.  Jenis-jenis  kejahatan  yang  diberi  ancaman  hukuman  mati,  sebagaimana tercantum dalam KUHP, antara lain melakukan makar kepada Presiden dan Wakil Presiden, membujuk  negara  asing  untuk  berperang,  membantu  musuh  saat  berperang,  dan  makar terhadap pimpinan negara lain, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan  luka  berat  atau  mati,  pemerasan  dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan kematian, serta pembajakan di laut, pesisir, dan sungai yang mengakibatkan kematian. 20
Selain  KUHP,  hukuman  mati  juga  diatur  dalam  UU  No.  35  tahun  2009  tentang narkotika,  UU  No.  5  tahun  1997  tentang  psikotropika,  UU  No.  15  tahun  2003  tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. 21
Di antara para pakar hukum di Indonesia masih terjadi perdebatan antara setuju dan tidak setuju atas hukuman mati. Sebagaimana dikutip oleh Totomutu et.al. (2021) antara lain Roeslan Saleh menyatakan ketidaksetujuan atas hukuman mati karena pemberian hukuman mati bersifat permanen sehingga jika di kemudian hari ternyata ada kesalahan vonis, tidak bisa lagi diperbaiki (karena si terdakwa sudah terlanjur meninggal). Selain itu menurutnya, berdasarkan  falsafah  Pancasila,  hukuman  mati  itu  bertentangan  dengan  perikemanusiaan.
19 Teks
Resolusi PBB 77/2022
https://documents-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/724/03/PDF/N2272403.pdf?OpenElement diakses 8 Februari 2023.
20 Ni Komang Ratih Kumala Dewi. Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp).    Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH)  Universitas  Pendidikan  Ganesha.  Vol.  6  No  1,  Februari  2020 [berdasarkan versi KUHP sebelum direvisi]
21 Bungasan Hutapea, Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).

## DILEMA HUKUMAN MATI: KOMPARASI ANTARA KOVENAN INTERNASIONAL TERKAIT HAK  ASASI  MANUSIA  DAN  PANDANGAN  NAHDLATUL  ULAMA – Kiagus  Zaenal Mubarok, Dina Yulianti, Otong Sulaeman
Sebaliknya, Prof. Yusril Ihza Mahendra menyetujui adanya hukuman mati bagi kejahatan luar biasa karena berhubungan dengan ketentraman negara. 22
Dalam UU No 2 PNPS tahun 1964 disebutkan bahwa tata cara pidana mati adalah dengan ditembak. Menurut Hutapea (2016), masih terbuka kesempatan bagi terpidana mati untuk melakukan upaya-upaya hukum agar vonis mati yang diterimanya bisa diringankan. Antara lain, ia bisa mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi (memohon adanya pengampunan dari Presiden). Hal ini telah diatur dalam UU No 5 Tahun 2000. 23

## Pandangan Nahdlatul Ulama terhadap Hukuman Mati
Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  (PBNU)  beberapa  kali  telah  merilis  pendapat hukumnya  terkait  dengan  isu  hukuman  mati.  PBNU  menghubungkan  isu  hukuman  mati dengan kejahatan korupsi dan kesimpulan ini diambil dalam Munas Alim Ulama NU pada 25-28 Juli 2002 di  Jakarta, Munas Alim Ulama NU pada 15-17 September 2012 di Cirebon, serta pada Forum Muktamar Ke-33 NU pada 1-5 Agustus 2015, Jakarta.  Dalam Munas NU tahun 2002, PBNU membahas mengenai definisi dan jenis hukuman bagi para pelaku korupsi. Menurut NU;
Dalam  pandangan  syariat,  korupsi  merupakan  pengkhianatan  berat  (ghulul)  terhadap  amanat rakyat.  Dilihat  dari  cara  kerja  dan  dampaknya,  korupsi  dapat  dikategorikan  sebagai  pencurian (sariqah), dan perampokan (nahb).” 24
NU  merekomendasikan,  hukuman  paling  ringan  untuk  kejahatan  korupsi  adalah potong  tangan  dan  sanksi  terberatnya  adalah  hukuman  mati. 25 Dengan  mengutip  kitab Futuhat al-Wahhab bi Taudih Syarh Manhaj al-Thullab dan kitab Al-Fiqh al-Islami wa  Adillatuh , PBNU memandang bahwa hukuman mati adalah tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana dikatakan Syekh Wahbah az-Zuhayli:
“Dan kesimpulannya adalah sungguh boleh menghukum mati sebagai kebijakan bagi orang-orang yang  sering  melakukan  tindakan  kriminal,  pecandu  minuman  keras,  para  penganjur  tindak kejahatan, dan pelaku tindakan subversif yang mengancam keamanan negara dan semisalnya.” 26 Pendapat hukum NU tentang bolehnya hukuman mati ini dipertegas pada Munas NU 2012.  Pada  Munas  tersebut  juga  ditambahkan  tentang  bolehnya  melakukan  pemeriksaan kekayaan seseorang yang diduga merupakan hasil korupsi. Pada Muktamar ke-33 NU yang
22 Christofel Brayn Leonard Totomutu, I Nyoman Gede Sugiartha, I Made Minggu Widyantara, Hukuman Mati  Dalam  Tindak  Pidana  Narkotika  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (Studi  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007). Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hal. 361-366.
23 Op cit.
24 Alhafiz Kurniawan, Putusan NU tentang Korupsi, Koruptor, dan Hukuman Mati, : https://islam.nu.or.id/syariah/putusan-nu-tentang-korupsi-koruptor-dan-hukuman-mati-lZTSS ,  diakses 8 Februari, 2023.
25 ibid.
26 Ibid.
berlangsung pada tanggal 1-5 Agustus 2015, hukuman mati dalam Islam didiskusikan dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM). Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:
“Islam  secara  tegas  mensyariatkan  hukuman  mati  sebagai  hukuman  atas  tindak  kejahatan pembunuhan, dan berbagai tindak kejahatan berat yang menimbulkan kerusakan besar di  tengah masyarakat luas. Hukuman mati dalam Islam merupakan bukti upaya serius untuk memberantas kejahatan berat yang menjadi bencana kemanusiaan.”
“Islam  sangat  menghargai  kemanusiaan.  Dalam  Islam  hak-hak  manusia  yang  paling  asasi disimpulkan  dalam  apa  yang  dikenal  dengan  istilah  al-kulliyāt  al-khams  atau  al-dharūriyāt  al- khams (lima prinsip pokok), yaitu Hifż ad-dīn, Hifż al-‘aql, Hifż an-nafs, Hifż al-māl, dan Hifż an- nasl/Hifż al-‘irdh.” 27
Dengan  demikian,  prinsip  pensyariatan  hukuman  mati  ini  sama  sekali  tidak bertentangan  dengan  penghargaan  Islam  terhadap  Hak  Asasi  Manusia.  Ajaran  Islam, menurut PBNU, telah memiliki rumusan tentang HAM jauh sebelum Declaration  of Human Rights yang diratifikasi oleh PBB pada 10 Desember 1948. Para ulama Islam sudah meratifikasi apa  yang  disebut  dengan al-dharūriyāt  al-khams (lima  prinsip  pokok),  yang  di  dalamnya terdapat penekanan atas perlindungan terhadap hak hidup, merupakan prinsip yang sangat mendasar  dalam  syariat  Islam.  dalam  perspektif  NU,  hukuman  mati  bagi  kejahatan  berat yang  menimbulkan  dampak  kerusakan  yang  sangat  luas,  justru  demi  menyelamatkan kemanusiaan,  atau  menyelamatkan  hak  hidup  umat  yang  lebih  luas.  Tentu  saja,  NU menekankan bahwa dalam proses penetapan hukuman mati itu, harus ada bukti valid bahwa seseorang  terdakwa  melakukan  kejahatan  yang  dimaksud.  Dengan  prinsip  tersebut, penerapan hukuman mati sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 28
Khususnya  untuk  kejahatan  pengedar  narkoba,  para  informan  penelitian  ini berpendapat bahwa menghukum mati para pengedar narkoba tidak melanggar HAM karena tujuannya  justru  melindungi  hak  hidup  generasi  muda  secara  umum.  Para  informan menekankan bahwa korban narkoba sangat banyak, kehidupan mereka dan keluarga mereka hancur, sehingga sudah selayaknya pengedar narkoba dihukum mati agar tidak lebih banyak korban yang jatuh.
Informan A mengatakan:
“Agama menghargai hak asasi tapi agama pun memiliki aturan dan syariah yang ditetapkan oleh Allah dimana pelanggaran hukum agama, apalagi yang menyangkut hak manusia dilindungi Allah, supaya tidak terjadi pelanggaran serupa, supaya ada efek jera, melindungi hak orang lain untuk tidak mengalami [jadi korban] kesalahan yg sama.”
“…bila pengedar narkoba dihukum mati [dianggap]itu melanggar HAM, apakah pengedar narkoba itu  tidak  membunuh  nyawa  orang,  bukan  cuma  satu,  tapi  berjuta-juta,  ketika  narkoba  itu
27 ibid
28 Ibid.

## DILEMA HUKUMAN MATI: KOMPARASI ANTARA KOVENAN INTERNASIONAL TERKAIT HAK  ASASI  MANUSIA  DAN  PANDANGAN  NAHDLATUL  ULAMA – Kiagus  Zaenal Mubarok, Dina Yulianti, Otong Sulaeman
diedarkan… Maka menurut saya hukuman mati bagi bandar narkoba yang mengambil keutungan besar untuk kepentingan dia tapi merusak dan membunuh bannyak generasi berikutnya, saya kira tidak melanggar HAM, bahkan wajib dilakukan, demi melindungi kehidupan orang lain.”
Informan B menyatakan bahwa hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia adalah hasil  keputusan  pemerintah  dan  DPR,  sehingga  masyarakat  wajib  mentaati  hukum, sebagaimana  yang  diperintahkan  dalam  QS  an-Nisa  ayat  59,  bahwa  umat  harus  taat  pada Allah, pada Rasulullah dan pada pengelola negara (ulil amri).
Saya percaya bahwa undang-undang terkait hukuman mati itu disusun dengan niat untuk menjaga NKRI dengan baik, dengan penuh kedamaian. Jadi, kita harus mengedepankan ketaatan. Sami’na wa ath’na kepada pemerintah adalah sikap dasar NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Saat  ditanyakan,  “Bukankah  orang-orang  yang  bersalah  itu  seharusnya  diberi kesempatan bertobat, dan bila dihukum mati, dia tidak bisa bertobat” informan C menjawab:
“Kan tahapan pemberian hukuman itu tidak langsung. Berlapis-lapis. Ada upaya penyadaran, ada advokasi,  dan  lain-lain.  Kasus-kasus  narkoba  juga  bertingkat-tingkat.  Ada  yang  hanya direhabilitasi,  tidak  sampai  dihukum  pidana.  Kalau  saya  lebih  percaya  kepada  aturan  dan perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  negara;  mereka  dalam  menyusunnya  dengan  landasan rasionalitas dan pertimbangan yang matang.
Dampak narkoba itu bisa sampai menghancurkan generasi muda, juga terkait dengan moral, akhlak. Narkoba kan racun. Kita ingin anak-anak kita itu memiliki kepribadian dan karakter.
Kalau  dalam  Islam,  ada  hukum  qishash,  jika  seseorang  mengambil  nyawa  orang, dibalas  dengan nyawa,  melukai  telinga  ya  dibalas  dengan  telinga;    tapi  memaafkan  lebih  baik.  Tapi  ini  dengan [kasus]  pribadi,  bahwa  kalau  memaafkan  itu  lebih  baik.  Tapi  kalau  terkait  dengan  urusan masyarakat, urusan negara, pemaafan itu tidak serta merta baik akibatnya karena pemerintah wajib melindungi  warga  negara  yang  lain,  karena  masyarakat  juga  perlu  perlindungan  terhadap kejahatan yang ditimbulkan orang lain.”
Dari  jawaban-jawaban  yang  diberikan,  terlihat  para  aktivis  perempuan  NU  ini memandang  kasus  narkoba  dalam  spektrum  yang  lebih  luas,  yaitu  kondisi  masyarakat Indonesia  yang  menjadi  korban.  Kondisi  darurat  narkoba  di  Indonesia  sedemikian  serius sehingga  bisa  dikategorikan  sebagai  kejahatan  yang  sangat  serius the  most  serious  crimes. Apalagi,  kondisi  kewilayahan  Indonesia  yang  terdiri  dari  17.000  pulau  sangat  mudah disusupi  oleh  jaringan  pengedar  narkoba  internasional.  Faktanya,  Indonesia  telah  menjadi pusat distribusi perdagangan narkotika dan psikotropika, bahkan sebagian pelaku kejahatan ini  melakukan  proses  produksinya    di  dalam  wilayah  Indonesia.  Oleh  karena  itulah, pemerintah  harus  menerapkan  hukuman  yang  sangat  ketat  demi  melindungi  keselamatan
bangsa  Indonesia,  terutama  keberlangsungan  generasi  muda,  agar  tidak  terjadi  “lost generation.” 29
Pandangan Nahdlatul Ulama, dalam hal ini yang termaktub dalam berbagai keputusan Muktamar NU, serta pandangan yang disampaikan para informan yang merupakan aktivis perempuan NU, tentu saja sangat sejalan dengan pandangan Islam. Secara tradisional, kaum Muslimin mengenal hukuman mati sebagai salah satu hukum yang dipraktikkan sejak zaman dahulu. Dalam hukum Islam, vonis hukuman mati antara lain dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak kejahatan pembunuhan secara sengaja. Pidana semacam ini dalam hukum Islam disebut dengan qishash , yang secara harafiah bermakna “pembalasan setara”. Artinya, pelaku tindak pidana berupa pengambilan nyawa akan mendapatkan hukuman yang serupa, yaitu pengambilan nyawa juga (hukuman mati).
Hukum terkait dengan hal tersebut tercantum di dalam Al-Quran, yang terjemahannya berbunyi,  "Wahai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  atas  kalian  melaksanakan qisash berkenaan dengan orang yang dibunuh." 30 Dengan demikian, menurut kalimat di ayat ini, menjadi kewajiban bagi masyarakat Islam untuk menegakkan prinsip hukum qishash . Akan tetapi,  rangkaian ayat  berikutnya menunjukkan  bahwa  pelaksanaan qishash pada dasarnya bukanlah  sebuah  keharusan.  Ketika  terjadi  pembunuhan,  keluarga  korban  bisa  saja mengambil  langkah  hukum  yang  lain,  yaitu  memaafkan  pembunuh  dan  cukup  dengan meminta pembayaran denda ( diyat ). "Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang  diberi  maaf)  membayar  ( diyat )  kepada  yang  memberi  maaf  dengan  cara  yang  baik (pula)." 31
Dengan memperhatikan  ayat  tersebut,  para  ulama  sepakat  bahwa  hukuman mati  itu tidak bersifat mutlak, dalam pengertian bahwa jika keluarga korban memberikan pemaafan maka si pelaku kejahatan harus dibebaskan dari hukuman mati, dan ia cukup membayar diyat kepada  keluarga  korban,  yang  besarannya  dijelaskan  dalam  hukum  yang  lain.  Jadi,  tidak setiap kasus pembunuhan akan ditindaklanjuti dengan hukuman mati. Jika keluarga korban memaafkan, si pembunuh bisa terlepas dari hukuman.
Ayat Al-Quran lainnya juga berbicara tentang kewenangan serta kekuasaan keluarga korban  (wali  dari  korban  pembunuhan)  atas  jiwa  si  pembunuh.  Dalam  QS  al-Isra  ayat  33, yang  terjemahannya  berbunyi,  “Siapa  saja  yang  terbunuh  dalam  keadaan  terzalimi,  maka Kami  (Allah)  telah  memberikan  kewenangan  kepada  wali  korban  (untuk  melakukan qishash )." 32 Ayat  ini  menyatakan  bahwa  keluarga  korban  memiliki  kekuasaan  atas  nyawa pembunuh. Dengan demikian, keluarga korban punya hak untuk melakukan qishash , tapi bisa
29 Bungasan Hutapea, Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016), 32
30 QS al-Baqarah [2]:178
31 QS al-Baqarah [2]:178
32 QS al-Isra [17]:33

## DILEMA HUKUMAN MATI: KOMPARASI ANTARA KOVENAN INTERNASIONAL TERKAIT HAK  ASASI  MANUSIA  DAN  PANDANGAN  NAHDLATUL  ULAMA – Kiagus  Zaenal Mubarok, Dina Yulianti, Otong Sulaeman
juga keluarga korban melepaskan haknya, dengan cara memaafkan pembunuh, dan cukup meminta pembayaran denda.
Hukuman  mati  juga  disebutkan  di  dalam  Al-Quran  terkait  dengan  kejahatan  yang berkategori  "memerangi  Allah  dan  Rasul-Nya"  serta  melakukan  kerusakan  kerusakan  di muka  bumi.  "Hukuman  bagi  orang-orang  yang  memerangi  Allah  dan  Rasul-Nya  dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka  secara  silang,  atau  diasingkan  dari  tempat  kediamannya." 33 Pada  ayat  ini,  selain hukuman mati, alternatif hukuman lainnya bagi kejahatan "memerangi Allah dan Rasul-Nya" adalah penyaliban disertai memotong tangan dan kaki atau mengasingkannya (mengusirnya) dari tempat tinggalnya. Menurut al-Razi, hakim syar'i boleh memilih di antara ketiga aternatif hukuman tersebut. 34
Hukuman  mati  juga  disebutkan  di  dalam  Al-Quran  terkait  dengan  kejahatan  yang dilakukan  oleh  orang-orang  munafik  di  masa  Rasulullah.  “Mereka  ingin  supaya  kamu menjadi  kafir  sebagaimana  mereka  telah  menjadi  kafir,  lalu  kamu  menjadi  sama  (dengan mereka).  Maka  janganlah  kamu  jadikan  di  antara  mereka  penolong-penolong(mu),  hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi  pelindung,  dan  jangan  (pula)  menjadi  penolong.” 35 Ayat  ini  bercerita  tentang sekelompok  orang  yang  telah  menyatakan  keislamannya,  akan  tetapi  mereka  enggan berhijrah. Mereka tidak mau berpisah dari orang-orang kafir. Mereka bahkan menunjukkan keinginan  agar  Rasulullah  dan  kaum  Muslimin  kembali  menjadi  kafir.  Melalui  ayat  ini, Rasulullah  diperintahkan  untuk  menyeru  mereka  agar  segera  bergabung  bersama  kaum Muslimin.  Lalu,  jika  mereka  tetap  menunjukkan  penentangan,  Rasulullah  mendapat kewenangan untuk menangkap dan menghukum mati mereka.
Ketika menjelaskan ayat ini, Al-Razi menghubungkan orang-orang itu dengan perilaku kemurtadan, atau keluar dari ajaran Islam. Alasannya adalah, pertama, mereka diseru untuk berhijrah. Dalam sejarah Islam, ajakan berhijrah hanya disampaikan kepada kaum Muslimin. Kemudian,  alasan  kedua,  mereka  menghendaki  Rasulullah  dan  kaum  Muslimin  untuk menjadi kafir. Kalimat ini bermakna bahwa mereka sendiri telah menjadi kafir lagi. Dengan demikian, mereka adalah orang yang pernah masuk Islam, kemudian kembali menjadi kafir. 36
Sejumlah  mufasir,  seperti  Al-Thabari  dan  Al-Thabarsi,  mengutip  riwayat  yang menyebutkan  sebab  turunnya  ayat  ini.  Dituliskan  bahwa  sekelompok  orang  datang  dari Mekah  ke  Madinah  untuk  menyatakan  keislaman  mereka.  Akan  tetapi,  setelah  berlalu beberapa  waktu,  mereka  pergi  dari  Madinah  untuk  kembali  ke  Mekah  serta  kembali
33 QS al-Maidah [5]:33
34 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir, (Kairo: Dar al Hadits, 2012), 215; Miqdad bin Abdullah Suyuri Hilli Asadi Ghawari, Kanz Al-Irfan fi Fiqh Al-Islam (Qom: Maktab Nawid Islam, 2001), 352
35 QS al-Maidah [5]:89
36 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir, (Kairo: Dar al Hadits, 2012), 214
menyembah berhala. 37 Dalam hukum Islam, perilaku keluar dari agama (murtad) memang dikenai  hukuman  mati.  Hukuman  mati  bagi  orang  yang  murtad  ini  memang  tidak  secara spesifik  tercantum  di  dalam  Al-Quran.  Akan  tetapi,  hukuman  mati  bagi  orang  murtad tersebut  terdapat  di  dalam  hadits-hadits  Nabi.  Diriwayatkan  bahwa  Rasulullah memerintahkan hukuman mati bagi Muslim yang mengganti agamanya ( man baddal dinahu ). Hadits-hadits  tersebut  terdapat  dalam  kitab-kitab  hadits  terkemuka,  yaitu  Shahih  Bukhari, Sunan Al-Nasa`i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, dan Musnad Ibnu Ahmad. 38
Hukuman mati juga dijatuhkan kepada kaum munafik atas dua perilaku jahat mereka. Pertama, mereka bersikap mendua, dan kedua, menebar kebohongan yang meresahkan kaum Muslimin. Terkait dengan perilaku pertama, di dalam Al-Quran diceritakan tentang perilaku orang-orang  yang  mengaku  Muslim  tetap  tetap  menjalin  hubungan  baik  dengan  kaum Musyrikin, demi untuk mendapatkan keamanan dari kedua belah pihak.
"Kelak  akan  kamu  dapati  (golongan-golongan)  yang  lain,  yang  menginginkan  agar mereka  hidup  aman  bersamamu  dan  aman  (pula)  bersama  kaumnya.  Setiap  kali  mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak  membiarkan  kamu  dan  tidak  mau  menawarkan  perdamaian  kepadamu,  serta  tidak menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui, dan merekalah orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk memerangi, menawan dan membunuh) mereka." 39
Ayat  ini  turun  terkait  dengan  sekelompok  orang  yang  datang  ke  Madinah  dan menyatakan  diri  masuk  Islam.  Selama  berada  di  Madinah,  mereka  menunjukkan  perilaku lahiriah sebagai orang Islam. Akan tetapi, setiap saat, mereka rutin berkomunikasi dengan kaum Musyrikin dan menunjukkan diri mereka sebagai orang Musyrik. Dalam komunikasi yang terjalin dengan kaum Musyrikin itu, mereka sering memberikan informasi terkait situasi internal umat Islam. Lalu turunlah ayat ini yang isinya adalah ancaman kepada mereka agar menghentikan  perilaku  seperti  itu.  Jika  tidak  berhenti,  mereka  diancam  dengan  hukuman mati. 40
Lebih jauh lagi, para ulama juga menekankan kewajiban dalam memperhatikan segala aspek yang terkait dengan kasus pembunuhan, sehingga pemberlakuan hukuman mati hanya dibatasi  kepada  kasus-kasus  pembunuhan  tertentu  saja  sebagaimana  yang  dijelaskan  di dalam  berbagai  ayat  Al-Quran  yang  terkait  dengan  masalah  pembunuhan.  Al-Quran menekankan  kewajiban  untuk  tidak  menerabas  batas-batas  yang  telah  ditetapkan,  seperti yang tercantum dalam surah Al-Isra ayat 33, yang terjemahannya berbunyi, "Dan janganlah
37 Abu Ali bin al-Hasan Al-Thabarsi, Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), 103-104
38 Asrori, Kajian Ma'anil Hadis tentang Hukuman Mati, Jurnal Al-Hikmah Vol XIV No.2 2018.
39 QS an-Nisa [4]:90
40 Abu Ali bin al-Hasan Al-Thabarsi, Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), 136

## DILEMA HUKUMAN MATI: KOMPARASI ANTARA KOVENAN INTERNASIONAL TERKAIT HAK  ASASI  MANUSIA  DAN  PANDANGAN  NAHDLATUL  ULAMA – Kiagus  Zaenal Mubarok, Dina Yulianti, Otong Sulaeman
kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa saja yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya (untuk melakukan qishash ). Tetapi, janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam memberlakukan hukuman mati."
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, KUHP menetapkan hukuman mati untuk beberapa  kejahatan,  yaitu  makar  terhadap  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  memprovokasi negara  asing  untuk  berperang,  membantu  musuh  saat  berperang,  dan  makar  terhadap pimpinan  negara  lain.  Hukuman  mati  bagi  kejahatan-kejahatan  ini  sejalan  dengan  syariat Islam. Misalnya, "memerangi Allah dan Rasul-Nya" sebagaimana yang tercantum dalam Al- Maidah  ayat  33  adalah  bentuk  kejahatan  makar  kepada  pimpinan  negara  karena  posisi Rasulullah SAW adalah menjadi pemimpin negara pada masa kenabian beliau.
Selain itu, di dalam KUHP Republik Indonesia, kejahatan pembunuhan juga diancam dengan hukuman mati. Disebutkan dalam KUHP bahwa pembunuhan berencana, pencurian dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan  kematian,  pemerasan  dengan  kekerasan  yang mengakibatkan kematian, dan pembajakan di laut, pesisir, dan sungai yang mengakibatkan kematian,  adalah  beberapa  kejahatan  dengan  ancaman  hukuman  mati.  Ajaran  Islam  juga menyatakan adanya vonis mati bagi kejahatan pembunuhan, sebagaimana tercantum dalam QS al-Baqarah ayat 178.
Indonesia juga memiliki UU yang menetapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Sebagaimana disampaikan  para informan,  korban  nyawa akibat  narkoba  sangat masif  dan pengedar narkoba telah menghancurkan generasi muda bangsa. Dengan demikian, kejahatan pengedar narkoba pada dasarnya “menciptakan kerusakan di muka bumi” dan dalam surah Al-Maidah ayat 33, kejahatan seperti ini diancam dengan hukuman mati.

## Kesimpulan
PBB maupun berbagai organisasi HAM dunia telah mendorong negara-negara untuk mencabut  hukuman  mati.  Pada  bulan  Desember  2022,  sebanyak  125  negara  telah  setuju dengan kovenan internasional Resolusi 77/2022 tentang Moratorium Global Hukuman Mati. Salah  satu  poin  penting  dalam  resolusi  itu,  meski  menyatakan  ketidaksetujuan  pada hukuman mati, namun kedaulatan semua negara untuk membangun sistem hukum mereka sendiri  tetap  dihormati.  Dalam  resolusi  ini  diakui  bahwa  masing-masing  negara  dalam menetapkan hukum akan mempertimbangkan tradisi, budaya, dan agama.
Dalam artikel ini, penulis mengkomparasikan argumen PBB dan organisasi-organisasi Hak  Asasi  Manusia  dalam  menghapus  hukuman  mati  ini  dengan  pandangan  agama  dari ormas Muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Secara umum, NU menyetujui hukuman  mati  kepada  pelaku  kejahatan  berat,  seperti  korupsi  dan  aksi  subversif  yang mengancam keamanan negara. Menurut NU, para ulama Islam mengakui prinsip HAM yang termaktub dalam al-dharūriyāt al-khams (lima prinsip pokok), yaitu di antaranya perlindungan
terhadap hak hidup. Akan tetapi, adanya prinsip HAM ini sama sekali tidak menghalangi pemberlakukan  hukuman  mati  terhadap  kejahatan  berat  yang  mengancam  kehidupan bangsa.  Khususnya  untuk  kejahatan  pengedar  narkoba,  para  informan  penelitian  ini berpendapat bahwa menghukum mati para pengedar narkoba tidak melanggar HAM karena tujuannya justru melindungi hak hidup generasi muda secara umum.
Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa KUHP dan UU lain terkait hukuman mati ternyata bersesuaian dengan aturan syariat Islam (dalam hal ini ayat-ayat Al Quran). Antara lain,  KUHP  menetapkan  bahwa  hukuman  mati  diterapkan  pada  tindakan  makar  kepada pemimpin negara dan kejahatan pembunuhan. Ini sejalan dengan QS al-Maidah ayat 33 dan QS  al-Baqarah ayat  178.  Selain itu, kejahatan  pengedar  narkoba yang  menjatuhkan  korban sangat  banyak  pada dasarnya  adalah  “menciptakan  kerusakan  di muka  bumi” dan  dalam surah Al-Maidah ayat 33, kejahatan ini juga diancam dengan hukuman mati.

## Daftar Pustaka
Al-Thabarsi, Abu Ali bin al-Hasan, Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997)
Asrori, Kajian Ma'anil Hadis tentang Hukuman Mati, Jurnal Al-Hikmah Vol XIV No.2 2018.
Al-Qurthûbi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad, Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an (Beirut:
Muassasah Al-Risalah Al-Qurthubi, 2006)
Al-Razi, Fakhr Al-Din, Tafsir Al-Kabir, (Kairo: Dar al Hadits, 2012)
Alamsyah,  Nur,  Death  Sentencing  on  Perspective  Law  and  Human  Rights.  International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP), [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-35, oct. 2018. Available at: < https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/ICAP/article/view/264 >.
BBC. Pegiat HAM
kecam eksekusi hukuman mati narkoba. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150116_eksekusi_terpidana_ narkoba  diakses 8 Februari 2023.
Death Penalty Info. U.S. Votes No, as Record Number of Nations Adopt UN Resolution for Global Moratorium on the Death Penalty. https://deathpenaltyinfo.org/news/u-s-votes- no-as-record-number-of-nations-adopt-un-resolution-for-global-moratorium-on-the- death-penalty , diakses 8 Februari 2023
Death  Penalty  Info.  Countries  that  have  abolished  the  death  penalties  since  1976.
https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/international/countries-that-have-abolished- the-death-penalty-since-1976 diakses 8 Februari 2023 .

## DILEMA HUKUMAN MATI: KOMPARASI ANTARA KOVENAN INTERNASIONAL TERKAIT HAK  ASASI  MANUSIA  DAN  PANDANGAN  NAHDLATUL  ULAMA – Kiagus  Zaenal Mubarok, Dina Yulianti, Otong Sulaeman
Dewi,  Ni  Komang  Ratih  Kumala,  Keberadaan  Pidana  Mati  Dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP).    Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH)  Universitas  Pendidikan Ganesha. Vol. 6 No 1, Februari 2020
Ghawari,  Miqdad  bin  Abdullah  Suyuri  Hilli  Asadi,  Kanz  Al-Irfan  fi  Fiqh  Al-Islam  (Qom:
Maktab Nawid Islam, 2001)
Hutapea,  Bungasan,  Kontroversi  Penjatuhan  Hukuman  Mati  Terhadap  Tindak  Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Jakarta: Badan Penelitian dan  Pengembangan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia RI).
HRW. Asian Nations Reject UN Vote Against Death Penalty
https://www.hrw.org/news/2020/11/25/asian-nations-reject-un-vote-against-death- penalty diakses 8 Februari 2023.
Hutapea,  Bungasan,  Kontroversi  Penjatuhan  Hukuman  Mati  Terhadap  Tindak  Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Jakarta: Badan Penelitian dan  Pengembangan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia RI).
Kurniawan,  Alhafiz,  Putusan  NU  tentang  Korupsi,  Koruptor,  dan  Hukuman  Mati,  : https://islam.nu.or.id/syariah/putusan-nu-tentang-korupsi-koruptor-dan-hukuman- mati-lZTSS , accessed February 8, 2023.
OHCHR.
Universal Declaration of Human Rights.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng. pdf diakses 8 Februari 2023.
Prokosch, Eric, Human  Rights  V.  The  Death  Penalty Abolition  and  Restriction in  Law  and Practice. (Amnesty International, 1998) https://www.amnesty.org/en/wp- content/uploads/2021/06/act500131998en.pdf diakses 8 Februari 2023.
Prokosch, Eric, Human  Rights  V.  The  Death  Penalty Abolition  and  Restriction in  Law  and Practice. (Amnesty International, 1998) https://www.amnesty.org/en/wp-
content/uploads/2021/06/act500131998en.pdf diakses 8 Februari 2023.
PBB,
Dokumen,
https://documents-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/724/03/PDF/N2272403.pdf?OpenElement diakses  8 Februari 2023.
QS al-Baqarah [2]:178
QS al-Isra [17]:33
QS al-Maidah [5]:33
QS al-Maidah [5]:89
QS an-Nisa [4]:90 QS al-Ahzab [33]:60-61
Totomutu, Christofel Brayn Leonard., Sugiartha, I Nyoman Gede., and Widyantara, I Made Minggu, Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi  Manusia  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2-3/Puu-V/2007).  Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei 2021
UN  Press. Missing  Persons,  Extrajudicial  Executions,  Death  Penalty  Moratorium  among  Rights Questions of Six Draft
Resolutions Approved by Third Committee. https://press.un.org/en/2022/gashc4367.doc.htm , diakses 8 Februari 2023