url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti

## PENINGKATAN PEMAHAMAN BAHASA ASING PADA PERJANJIAN AKTA NOTARIL BAGI ANGGOTA IKATAN NOTARIS INDONESIA KABUPATEN BANDUNG
Jafar Sidik 1, Deny Haspada 2 , Imam Jahrudin Priyanto 3 1,2 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
1 jafar.fhunla@gmail.com
3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Langlangbuana
3 imamjepe@yahoo.com

## Abstract
Although  now  the  contract  is  mandatory  in  Indonesian  according  to  Law  no.  24  of  2009, notaries still have to understand notary deeds in foreign languages. In fact, if necessary, be able  to  make  notary  deeds  using  foreign  languages.  This  is  necessary  to  improve  the qualifications as a legal apparatus in the field of notarization and land affairs. Moreover, there are  quite  a  lot  of  notaries  in  Bandung  Regency.  Based  on  data  from  the  Bandung  Regency Regional Revenue and Financial Management Service (Dispenda), as of June 2020, there were 418 PPAT (Land Deed Maker Officials) and based on the Notary Portal of Bandung Regency as of June 2020 there were 397 notaries. In accordance with Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN), the notary is authorized to make authentic deeds regarding all actions, agreements, and provisions required by  laws  and  regulations  and/or  those  desired  by  those  with  an  interest  to  be  stated  in  an authentic  deed,  guaranteeing  the  certainty  of  the  date  of  making  the  deed,  keep  the  deed, provide a copy and an excerpt of the deed. From the inventory of problems, many notaries do not understand the legal consequences when a notary makes a contract or agreement in the form of a notary deed in a foreign language. It should be noted that a contract or agreement made in the form of a notary deed in a foreign language has certain legal consequences, namely the notary deed is not an authentic deed, but as an underhand deed. In addition, the notary deed has the potential to be filed for cancellation or declared null and void through the state judiciary. The solution is, socialization or legal counseling has been held to notaries regarding the legal umbrella or legal basis for the mandatory use of the Indonesian language in contracts or agreements, either under hand or in the form of a notary deed.
Keywords: Improvement, Understanding, Notary, Language, Deed

## Abstrak
Meskipun kini kontrak wajib berbahasa Indonesia menurut UU No. 24 Tahun 2009, notaris tetap  harus  memahami  akta  notaril  yang  berbahasa  asing.  Bahkan,  kalau  perlu,  mampu membuat  akta  notaril  menggunakan  bahasa  asing.  Hal  itu  perlu  untuk  meningkatkan kualifikasi  sebagai  aparat  hukum  di  bidang  kenotariatan  dan  pertanahan.  Apalagi  jumlah notaris  di  Kabupaten  Bandung  cukup  banyak.  Berdasarkan  data  Dinas  Pendapatan  dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dispenda) Kabupaten  Bandung, per Juni 2020, terdapat 418 orang  PPAT  (Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah)  serta  berdasarkan  Portal  Notaris  Kabupaten Bandung per Juni 2020 terdapat 397 notaris. Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta, menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan akta. Dari inventarisasi masalah, banyak notaris yang  belum  memahami  akibat  hukum  bila  notaris membuat  kontrak  atau  perjanjian dalam  bentuk  akta  notaril  dalam  bahasa  asing.  Perlu  diperhatikan  bahwa  kontrak  atau perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta notaril dalam bahasa asing memiliki akibat hukum
tertentu, yakni akta notaris tersebut bukan sebagai akta autentik, tetapi sebagai akta di bawah tangan.  Selain  itu,  berpotensi  diajukan  pembatalan  terhadap  akta  notaril  tersebut  atau dinyatakan  batal  demi  hukum  melalui  badan  peradilan  negara.  Solusinya,  sudah  digelar sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada para notaris tentang payung hukum atau landasan hukum kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak atau perjanjian, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta notaril.
Kata kunci: Peningkatan, Pemahaman, Notaris, Bahasa, Akt

## PENDAHULUAN Analisis Situasi
Kabupaten Bandung terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 10 kelurahan, dan 270  desa.  Pada  2017,  jumlah  penduduknya mencapai  3.522.724  jiwa  dengan  luas wilayah 1.767,96 km² dan sebaran penduduk 1.992 jiwa/km².
Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dispenda)  Kabupaten    Bandung,  per    Juni
2020  terdapat  418  orang  PPAT  serta berdasarkan  Portal  Notaris  Kabupaten Bandung per Juni 2020 terdapat 397 notaris.
Sesuai  dengan  UU  No.  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  UU  No.  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN), notaris  berwenang  membuat  akta  autentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan akta, menyimpan akta,  memberikan  grosse, Salinan,  dan  kutipan  akta.  Semuanya  itu, sepanjang  pembuatan  akta-akta  itu  tidak juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Permasalahan Mitra dan Solusinya
1. Adanya  kebutuhan    para  pihak  dapat membuat kontrak atau perjanjian dalam bentuk akta notaril dalam bahasa asing.
2. Kurangnya  pemahaman  yang  berakibat hukum  bilamana  notaris  membuat kontrak  atau  perjanjian  dalam  bentuk akta notaril dalam bahasa asing.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah diuraikan pada analisis situasi dan permasalahan, maka usulan solusinya adalah
sebagai berikut:
1. Akta  notaris  berupa  kontrak  atau perjanjian  wajib  dibuat  dalam  bahasa Indonesia. Jika terdapat orang asing atau unsur  asing  atau  atas  permintaan  para pihak,  maka  solusinya  akta  notaris tersebut  dapat  dibuat  dalam  dwibahasa (bahasa Indonesia dan bahasa asing) dan diterjemahkan  oleh  penerjemah  resmi dan tersumpah.
2. Kontrak  atau  perjanjian  yang  dibuat dalam bentuk akta notaril dalam bahasa asing,  maka  akibat  hukumnya  akta notaris  tersebut  bukan  sebagai  akta autentik,  tetapi  sebagai  akta  di  bawah tangan.  Selain  itu,  akta  notaril  tersebut berpotensi  diajukan  pembatalan  atau dinyatakan  batal  demi  hukum  melalui badan peradilan negara.
Bahwa  akibat  hukum  bilamana  notaris membuat  kontrak  atau  perjanjian  dalam bentuk  akta  notaril  dalam  bahasa  asing, maka  notaris  tersebut  berpotensi  diajukan gugatan  perdata  berupa  tuntutan  ganti  rugi berikut atau tanpa denda bunga/biaya-biaya lainnya.  Solusinya,  melakukan  sosialisasi alam  bentuk  penyuluhan  hukum  kepada notaris tentang payung hukum atau landasan hukum  kewajiban  penggunaan  bahasa Indonesia  dalam  kontrak  atau  perjanjian baik di bawah tangan maupun akta notaril.

## METODE Metode Pelaksanaan
PkM  menggunakan  metode  sosialisasi dan  penyuluhan  terhadap  notaris/PPAT Kabupaten Bandung melalui tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan PkM. Pada tahap  persiapan  ini  dilakukan  beberapa
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
kegiatan yang meliputi:
a. Pelaksanaan koordinasi dengan Mitra  PkM,  yaitu  pengurus  BANI Bandung dan pengurus INI Kabupaten  Bandung,  terkait  waktu dan tempat penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan serta partisipasi  mitra  sebagai  peserta sosialisasi/penyuluhan; b. Penyusunan    meliputi:  gambaran umum  meliputi  analisis  situasi  dan
Pemerintah  Kabupaten  Bandung; mengenal dan memahami tugas dan wewenang  notaris  sebagai  pejabat umum yang membuat akta notaris/akta autentik; mengenal dan memahami payung hukum (landasan hukum) penggunaan bahasa  Indonesia  dan/atau  bahasa asing dalam kontrak atau perjanjian di  bawah  tangan  dan  akta  notaril; mengenal  dan  memahami  putusan badan  peradilan  umum  terkait pembatalan  kontrak  atau  perjanjian yang  menggunakan  bahasa  asing (dinyatakan  null  &  void);  dan kegiatan terkait lainnya.
2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi. Tahap pelaksanaan sosialisasi / penyuluhan  dilakukan  setelah  adanya persetujuan  jadwal  waktu  dan  tempat pelaksanaan sosialisasi. Metode pelaksanaan  sosialisasi/penyuluhan  ini didesain dengan menggunakan pendekatan  partisipasi  mitra  sebagai peserta  sosialisasi/penyuluhan  dengan mengacu  kepada  pembelajaran  orang dewasa, melalui kegiatan sebagai berikut: a. Pemaparan. Pemaparan materi bahan sosialisasi/penyuluhan dalam format  power  point  dengan  topik atau judul: Peningkatan Pemahaman Bahasa Asing pada Perjanjian Akta
Notaril bagi Anggota Ikatan Notaris
Indonesia  Kabupaten  Bandung.. Pemaparan diberikan oleh narasumber  praktisi  notaris,  yaitu Bapak  Dr.  Habib  Adjie,  S.H.,M.H. (praktisi  notaris  di  Surabaya)  dan tim pengabdi, yaitu: Dr Jafar Sidik, S.H.,  M.H.,  MKn.,  ahli  bidang hukum, serta Imam Jahrudin Priyanto, Drs., M.Hum., ahli bahasa yang  berpengalaman. Setiap peserta sosialisasi/penyuluhan mendapat materi  dalam  bentuk  soft  file  atau hardcopy. b. Sesi  tanya  jawab.  Sesi  tanya  jawab antara mitra sebagai peserta sosialisasi  /  penyuluhan    dengan para  narasumber  (tenaga  ahli). Diharapakan  dari  sesi  tanya  jawab proses transfer iptek lebih optimal.
c. Pemberian  sertifikat.  Pemberian sertifikat  untuk  mitra  (peserta sosialisasi  /  penyuluhan)  sebagai bukti  keikutsertaan  mitra  dalam pelaksanaan sosialisasi / penyuluhan). 3. Tahap Evaluasi Tahap  evaluasi  pelaksanaan  program dan  keberlanjutan  program  merupakan tahapan yang dilakukan setelah kegiatan pelaksanaan PkM ini selesai dilaksanakan.  Tahapan  evaluasi  akan dilakukan  setelah  1  (satu)  tahun terselenggaranya sosialisasi/penyuluhan untuk mengetahui dampak dari pelaksanan kegiatan sosialisasi. Evaluasi  dilakukan  terhadap  kegiatan notaris,    yang  terjadi  pada  tahun berlangsung,  yakni 2020 dibandingkan dengan kegiatan notaris tahun 2021. Metode pelaksanaan PkM berupa sosialisasi/penyuluhan tentang: Peningkatan
Pemahaman  Bahasa  Asing  pada  Perjanjian Akta  Notaril  bagi  Anggota  Ikatan  Notaris Indonesia  Kabupaten Bandung.

## Partisipasi Mitra
Mitra  mengoordinasikan  narasumber dan peserta, serta memberikan fasilitas link zoom untuk pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan secara virtual
(eloktronik) kepada para peserta

## HASIL DAN PEMBAHASAN Notaris Wajib Memberikan Salinan Akta dalam Bahasa Indonesia
Menurut  Irma  Devita,  S.H.  (seorang notaris & PPAT di Jakarta) berkaitan dengan kewajiban  yang  diatur  dalam  UUJN  dan
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
Pasal  31  UU  No.  24  Tahun  2009  tentang Bendera,  Bahasa,  Lambang  Negara,  dan Lagu  Kebangsaan,        maka  dalam  setiap kontrak  yang  melibatkan  WNI,  pemerintah Indonesia,  wajib  menggunakan  bahasa Indonesia,  atau  dibuat  side  by  side  dengan bahasa asing lain.
Para penghadap bilamana menginginkan salinan  akta,  kutipan  akta,  dalam  bahasa yang lain, juga dalam bahasa dan huruf yang lain,  maka  harus  dilakukan  penerjemahan dari salinan akta, kutipan akta dalam bahasa Indonesia  tersebut.  Penerjemahan  tersebut dilakukan  oleh  penerjemah  tersumpah, sebagaimana  disebutkan  dalam  Penjelasan Pasal  43  ayat  (4)  UUJN-Perubahan,    yaitu: “Penerjemah  resmi  dalam  ketentuan  ini, antara  lain  penerjemah  tersumpah  yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf  pada  kedutaan  besar  negara  asing  jika tidak ada penerjemah tersumpah. Meskipun demikian,  tetap  dibuka  kemungkinan  akta (Minuta, Salinan, Kutipan dan Grosse Akta) dapat  dibuat  dalam  bahasa  lain  (selain bahasa Indonesia) jika hal tersebut dikehendaki oleh para penghadap (Pasal 43 ayat (3) UUJN-Perubahan).  Hal  itu  berlaku ketentuan  khusus  bagi  Akta  Notaris. Ketentuan  Pasal  43  ayat  (3)  UUJN- Perubahan,  ada  kontradiksi  jika  dikaitkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (6) UUJN-P. yaitu  jika  terjadi  perbedan  penafsiran mengenai isi akta yang akan dijadikan acuan adalah akta yang berbahasa Indonesia, lebih tepat  sejak  awal  akta  notaris  (minuta  akta, salinan akta, kutipan akta) dibuat menggunakan bahasa Indonesia saja.
Menurut  pendapat  Hakim  Agung  RI Prof.  Dr.  T.  Gayus  Lumbuun,  S.H.,  M.H., UU  lain  yang  terkait  dengan  pembuatan dokumen  resmi  seperti  akta  notaris  sudah seharusnya  dinyatakan  wajib  menggunakan bahasa  Indonesia,  yang  diatur  dalam  UU No.30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  perlu mengatur  kewajiban  menggunakan  bahasa Indonesia. Dengan melihat praktik pembuatan  kontrak  yang  disiapkan  secara sepihak dan tidak memberikan  waktu yang cukup bagi debitur untuk membaca kontrak,
maka sangatlah kecil potensi untuk memanfaatkan  kewajiban  menggunakan bahasa Indonesia untuk menghindari tanggung jawab pihak debitur. Beberapa  contoh  perjanjian  yang  harus memenuhi persyaratan formal, yaitu: a. KUH Perdata (Pasal 1682 dan Pasal 1687) tentang Hibah, kecuali pemberian benda bergerak bertubuh atau  surat  penagihan  utang  atas tunjuk dari tangan ke tangan; b. UU  No.40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas (Pasal 7 butir 1) tentang Pendirian Perseroan Terbatas; c. UU  No.42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia  (Pasal  5  butir  1) tentang Jaminan Fidusia;
d. UU  No.30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (Pasal  9) tentang  Perjanjian  Penyelesaian Sengketa  melalui  Arbitrase  setelah sengketa terjadi; e. UU  No.4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  atas  Tanah  beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan  Tanah  (Pasal  15  ayat  (1)) tentang  SKMHT  dapat  pula  dibuat dengan Akta PPAT.
Menurut  pandangan  Hakim  Agung  RI Prof.  Dr.  T.  Gayus  Lumbuun,  S.H.,M.H., dalam  beberapa  keadaan,  perjanjian  yang menggunakan bahasa Inggris adalah perjanjian  sepihak  yang  sudah  disiapkan secara sepihak oleh kreditur. Bahkan dalam keadaan  demikian,  pihak  debitur  hanya dihadapkan  dalam  pilihan  menyetujui  atau tidak menyetujui isi perjanjian atau kontrak yang disodorkan kepadanya. Praktik seperti itu sering terjadi dalam kontrak antara pihak pelaku  usaha  jasa  keuangan  atau  kontrak antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Secara yuridis formal UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  dan  UU  No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah  mengatur  bahwa  setiap  kontrak haruslah  dibuat  dalam  bentuk  yang  mudah dibaca dan dimengerti oleh konsumen.
Salah  satu  aspek  agar  kontrak  atau perjanjian  dapat  dimengerti  oleh  konsumen
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kewajiban untuk menggunakan  bahasa  Indonesia  tidak  saja didasarkan  pada  UU  No.24  Tahun  2009, tetapi  juga  undang-undang  lain  yang dimaksudkan  untuk  melindungi  debitur seperti  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  dan  UU  No.  21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 13/SEOJK-07/2014 tentang Perjanjian Baku.  Salah  satu  ketentuan  dalam  Surat
Edaran  tersebut  (dalam  poin  III  angka  1) mengenai  format  perjanjian  baku  bahwa: “Perjanjian  baku  yang  memuat  hak  dan kewajiban  konsumen  dan  persyaratan  yang mengikat  konsumen  secara  hukum,  wajib menggunakan  huruf,  tulisan,  simbol,  tanda, diagram dan istilah, frasa yang dapat dibaca, dan/atau  kalimat  yang  sederhana  dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh konsumen”.
Menurut  pendapat  Prof.  Huala  Adolf, SH,  LLM.,  PhD.  (Guru  Besar  Fakultas Hukum Unpad) yang menyoroti kontrak dari Pasal 31 UU  No.  24/2009.  Menurut  Huala, terdapat prinsip-prinsip hukum yang tertabrak, yaitu: a. Prinsip sahnya perjanjian. Pandangan  umum  mengenai  syarat sah perjanjian tidak tergantung pada syarat  bahasa.  Sahnya  perjanjian selama ini mengacu pada ketentuan Pasal  1320  KUH  Perdata,  yaitu  (1) adanya  kesepakatan  para  pihak;  (2) syarat  kecakapan  para  pihak;  (3) obyek  (hal)  tertentu;  (4)  kausa  atau obyek perjanjian yang halal. b. Hukum  perdagangan  atau  hukum perjanjian mengakui prinsip kebebasan berkontrak. Termasuk di dalamnya  kebebasan  para  pihak untuk memilih hukum yang berlaku untuk  perjanjian,  memilih  forum yang  menyelesaikan  sengketa  atau memilih bahasa yang akan digunakan dalam perjanjian. Mencakup apakah bahasa yang akan digunakan  dan  apakah  kesepakatan bahasa    diwujudkan  secara  tertulis
atau lisan. c. Dalam transaksi dagang atau investasi,  bahasa  Inggris  sudah dianggap  sebagai  bahasa  pergaulan atau pengantar dunia (lingua franca).
d. Untuk  menghindari  atau  meredam keresahan, karena adanya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, maka peran  pengadilan  sangat  penting. Sistem  hukum  Indonesia  tidak mengenal  preseden.  Mahkamah Agung  dapat  membuat  petunjuk teknis kepada pengadilan di bawahnya mengenai tidak dikenalnya  lembaga  preseden  ini.
Mahkamah  Agung  dapat  pula membuat petunjuk teknis mengenai bahasa ini sebagai suatu syarat wajib yang  soft  law.  Dalam  Undang- Undang  Bahasa  tidak  disebutkan sanksi apa yang akan dijatuhkan jika syarat bahasa ini tidak dilaksanakan. Soft law dalam arti kewajiban yang sifatnya  tidak  memaksa  terdapat dalam norma hukum lainnya. Hakim  Agung  RI    Prof.  Dr.  T.  Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.
berpandangan, kewajiban  menggunakan  bahasa  Indonesia dalam  nota  kesepahaman  atau  perjanjian yang  melibatkan  lembaga  negara,  instansi pemerintah  Republik  Indonesia,  lembaga swasta  Indonesia  atau  perseorangan  warga negara Indonesia, sebagaimana yang dimaksud  dalam  Pasal  31  UU  tentang Bendera,  Bahasa,  Lambang  Negara  dan Lagu  Kebangsaan  merupakan  persyaratan formal  suatu  perjanjian,  yang  apabila dilanggar  maka  perjanjian  tersebut  menjadi batal  demi  hukum.  Oleh  karena  itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak tidak saja sebagai persyaratan obyektif suatu sebab yang halal.
Ahli  hukum  memberikan  pandangan bahwa  syarat  pemenuhan  aspek    formal perjanjian dimaknai sebagai suatu perjanjian yang  tidak  hanya  didasarkan  pada  adanya kesepakatan para pihak, tetapi oleh undang- undang  juga  disyaratkan  adanya  formalitas tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut  sah  demi  hukum.  Formalitas
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
tertentu  itu,  misalnya  tentang  bentuk  atau format  perjanjian  yang  harus  dibuat  dalam bentuk tertentu,  yakni  dengan  akta  autentik atau  akta  di  bawah  tangan.  Akta  autentik yang dimaksud adalah akta yang dibuat oleh notaris  atau  pejabat  hukum  lain  yang memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta autentik menurut undang- undang.
Akibat hukum jika kontrak atau perjanjian,  yang  melibatkan  lembaga negara,  instansi  pemerintah  Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan  warga  negara  Indonesia, yang dibuat  dalam  bahasa selain  bahasa Indonesia.
Ketentuan  Pasal  31  UU  No.24  Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang  Negara,  serta  Lagu  Kebangsaan menyebutkan sebagai berikut:
Ayat  (1)  bahasa  Indonesia  wajib digunakan  dalam  nota  kesepahaman  atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi  pemerintah  Republik  Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
Ayat  (2)  Nota  kesepahaman  atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa  nasional  pihak asing  tersebut dan/atau bahasa Inggris.
Penjelasan  Pasal  31  Undang  Undang Nomor  24  Tahun  2009  menyebutkan sebagai berikiut:
Ayat  (1),  yang  dimaksud  dengan ”perjanjian”  adalah  termasuk  perjanjian internasional,  yaitu  setiap  perjanjian  di bidang  hukum  publik  yang  diatur  oleh hukum  internasional,  dan  dibuat  oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum
internasional  lain.  Perjanjian  internasional ditulis  dalam  bahasa  Indonesia,  bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa- bahasa organisasi internasional.
Ayat  (2)  dalam  perjanjian  bilateral, naskah  perjanjian  ditulis  dalam  bahasa Indonesia,  bahasa  nasional  negara  lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.
Namun,  menurut  Irma  Devita,  S.H. (Notaris & PPAT di Jakarta) walaupun UU No.  24  Tahun  2009  tersebut,  tidak  secara tegas  menyebutkan  adanya  sanksi  atau akibat  jika  tidak  digunakannya  bahasa Indonesia  dalam  sebuah  kontrak  yang melibatkan    lembaga  negara,  instansi pemerintah  Republik  Indonesia,  lembaga swasta  Indonesia  atau  perseorangan  warga negara  Indonesia,  maka    kontrak  tersebut tetap dapat dibatalkan.
Sebagai  contoh  kasus  Nine  AM  Ltd dengan  PT.  Bangun  Karya  Pratama  (PT. BKP) akhirnya bermuara ke tingkat Kasasi. Mahkamah  Agung  menolak  kasasi  dan bahkan  mengukuhkan  Putusan  Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 48/Pdt/2014/PT.DKI tertanggal  07  Mei  2014,  yang  isinya  juga menguatkan  Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta Barat Nomor: 451/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Brt.  tertanggal    20 Juni  2013.  Gugatan  yang  dimenangi  oleh PT. BKP ini terkait dengan penandatanganan Loan Agreement tertanggal 23 April 2010. Perjanjian tersebut mengatur  BKP  memperoleh  pinjaman  dana dari Nine AM Ltd. sejumlah AS $ 4,422 juta. Perjanjian  tersebut  dibuat  dan  tunduk  pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Menurut  Irma  Devita,  S.H.  (Notaris  & PPAT di Jakarta), belajar dari kasus tersebut, maka untuk bank-bank asing yang biasanya hanya  menggunakan  Loan  Agreement  atau Credit Agreement dalam bahasa asing harus mulai  mencermati  kondisi  tersebut  dan melakukan perubahan besar-besaran dengan membuat perjanjian dengan bahasa Indonesia  atau  setidaknya  membuatnya menjadi  bilingual  (dua  bahasa)  untuk menghindari  risiko  dibatalkannya  Perjajian Kredit  karena  mengacu  pada  UU  No.  24 Tahun  2009  tersebut.  Hal  itu  tentunya berakibat pada kerugian materiel yang tidak sedikit  yang  harus  ditanggung  oleh  pihak kreditur.
Bilamana  terdapat  akta  atau  perjanjian yang  tidak  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia dapat  dikategorikan  telah  melanggar  Pasal 43  UUJN  Perubahan    (untuk  akta  notaris) atau  Pasal  31  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2009  (untuk
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
perjanjian pada umumnya). Secara normatif jika  hal  tersebut  dilanggar  tidak  terdapat sanksi  apa  pun.  Meskipun  tidak  ditegaskan ada  sanksinya,  maka    dapat  ditinjau  dari sahnya  perjanjian  sebagai  sebab  yang terlarang.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris terdapat  beberapa  istilah  dan  pengertian dalam  Pasal  1  angka  1,  7,  8,  9  dan  10, sebagai berikut:
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  undang-undang  ini  atau berdasarkan undang-undang lainnya.
Akta  notaris  yang  selanjutnya  disebut Akta adalah  akta  autentik  yang  dibuat  oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata  cara  yang  ditetapkan  dalam  Undang- Undang ini.
Minuta  akta  adalah  asli  akta  yang mencantumkan tanda tangan para
penghadap,  saksi,  dan  notaris,  yang disimpan  sebagai  bagian  dari  Protokol Notaris.
Salinan  akta  adalah  salinan  kata  demi kata  dari  seluruh  akta  dan  pada  bagian bawah salinan  akta tercantum frasa "diberikan  sebagai  SALINAN  yang  sama bunyinya".
Kutipan  akta  adalah  kutipan  kata  demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan  pada  bagian  bawah  kutipan  akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN". Grosse  akta  adalah  salah  satu  salinan akta untuk  pengakuan  utang  dengan  kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG MAHA  ESA"  yang  mempunyai  kekuatan eksekutorial.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UUJN Perubahan  bahwa  Akta  Notaris,  Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib dibuat dalam  bahasa  Indonesia  dan    hal  ini sesuai pula dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2009.
Ketentuan  Pasal  43    UUJN  Perubahan,
yang menyebutkan sebagai berikut:
Ayat (1) Akta wajib dibuat dalam bahasa
Indonesia. Ayat  (2)  Dalam  hal  penghadap  tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
Ayat  (3)  Jika  para  pihak  menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
Ayat  (4)  Dalam  hal  akta  dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), notaris wajib  menerjemahkannya  ke  dalam  bahasa Indonesia.
Ayat  (5)  Apabila  notaris  tidak  dapat menerjemahkan  atau  menjelaskannya,  akta tersebut  diterjemahkan  atau  dijelaskan  oleh seorang penerjemah resmi.
Ayat  (6)  Dalam  hal  terdapat  perbedaan penafsiran  terhadap  isi  akta  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2),  maka  yang digunakan  adalah  akta  yang  dibuat  dalam bahasa Indonesia.
Sudah  tentu  yang  menghadap  notaris untuk  membuat  akta  belum  tentu  dapat berbahasa  Indonesia,  bahkan  mungkin hanya  dapat  berbahasa  daerah  yang  ada  di Indonesia, hal ini dapat dikategorikan tidak dapat  berbahasa  Indonesia  juga.  Secara normatif    Akta  Notaris,  Minuta  Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
Penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam Akta  Notaris,  Minuta  Akta,  Salinan  Akta, dan  Kutipan  Akta  merupakan  bagian aspek formal  Akta  Notaris,  karena  akta  notaris dibuat  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang ditetapkan dalam undang-undang itu, sehingga  Akta  Notaris,  Minuta  Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta, yang tidak menggunakan  bahasa  Indonesia  merupakan pelanggaran  aspek  formal  dan  pelanggaran terhadap  aspek formal  akta  notaris terdapat sanksinya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 41  UUJN  Perubahan  bahwa  pelanggaran terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  38,  Pasal  39,  dan  Pasal  40 “mengakibatkan  akta  hanya  mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.
Penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
Akta  Notaris,  Minuta  Akta,  Salinan  Akta dan  Kutipan  Akta  dapat  pula  ditinjau berdasarkan  Pasal  1320  KUH  Perdata, khususnya  mengenai  syarat  objektif  suatu perjanjian,  yaitu  tentang  suatu  sebab  yang terlarang.  Menurut  hukum  sudah  menjadi kaidah  umum  dalam  hukum  perjanjian bahwa perjanjian yang melanggar salah satu syarat  objektif,  maka  perjanjian  tersebut batal demi hukum.
Akta  Notaris,  Minuta  Akta,  Salinan Akta dan Kutipan Akta yang dibuat dengan tidak  menggunakan  bahasa  Indonesia  batal demi  hukum,  karena  melanggar  salah  satu syarat objektif yaitu sebab yang terlarang.
Ketentuan  Pasal  1337  KUH  Perdata menegaskan  bahwa  suatu  sebab  adalah terlarang,  apabila  dilarang  oleh  undang- undang  atau  apabila  berlawanan  dengan kesusilaan  baik  atau  ketertiban  umum.  Jika menggunakan  ketentuan  Pasal  1337  KUH Perdata,  maka  sudah  tentu  Akta  Notaris, Minuta  Akta,  Salinan  Akta,  dan  Kutipan
Akta yang dibuat dengan tidak menggunakan  bahasa  Indonesia  batal  demi hukum, karena  melanggar  salah  satu  syarat objektif yaitu sebab yang terlarang.
Jika  undang-undang  mewajibkan  suatu kontrak  atau  perjanjian,  termasuk  Akta Notaris,  Minuta  Akta,  Salinan  Akta,  dan Kutipan Akta dibuat dengan  menggunakan bahasa  Indonesia,  maka  harus  diikuti. Dengan  ancaman  batal  demi  hukum  jika dilanggar.
Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  31  ayat (1)  dan  ayat  (2)  UU  No.  24  Tahun  2009 bahwa  bahasa  Indonesia  wajib  digunakan dalam  perjanjian  yang  melibatkan  lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia,  lembaga  swasta  Indonesia  atau perseorangan warga negara Indonesia, maka untuk  Akta  Notaris,  Minuta  Akta,  Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib dibuat dengan menggunakan  bahasa  Indonesia,  sehingga tidak boleh ada Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta, yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.
Ada juga notaris yang membuat minuta akta  dalam  bahasa  Inggris  (bahasa  asing lainnya)  dan  mengeluarkan  salinannya. Mengenai  akta  yang  dibuat  oleh  notaris
(termasuk perjanjian dan akta pihak lainnya, termasuk  akta  pejabat),  Arko  Kanadianto sependapat  dengan Hakim  Agung  Prof. Dr. Gayus  Lumbuun  yang  mengatakan  bahwa akta  adalah  hal  yang  diatur  dalam  hukum yang  khusus  (lex  specialis)  yang  dengan demikian berbeda dengan perjanjian ataupun surat-surat  yang  dibuat  di  bawah  tangan lainnya.
Pengaturan  Bahasa  Akta Notaris dalam UU  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  sebagaimana  telah  diubah  dengan UU  No.2  Tahun  2014  (disebut  UU  tentang Jabatan Notaris“).
Menurut  ketentuan  Pasal  43  dan  Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris yang  sering  tertinggal  padahal  sangat penting untuk menjelaskan teknis pelaksanaan  dari  ketentuan  Pasal  43 sebelumnya.
Ketentuan Pasal 43 UU Jabatan tentang
Notaris mengatur sebagai berikut:
(1)  Akta  wajib  dibuat  dalam  bahasa Indonesia. (2)  Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
(3)  Jika  para  pihak  menghendaki,  akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
(4)  Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3),  notaris  wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. (5)  Apabila notaris tidak dapat
menerjemahkan  atau  menjelaskannya,  akta tersebut  diterjemahkan  atau  dijelaskan  oleh seorang penerjemah resmi.
(6)  Dalam  hal  terdapat  perbedaan penafsiran  terhadap  isi  akta  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2),  maka  yang digunakan  adalah  akta  yang  dibuat  dalam bahasa Indonesia.
Selanjutnya, Penjelasan Ketentuan Pasal 43  UU  Jabatan  Notaris  menyebutkan sebagai berikut:
Ayat  (1)  Bahasa  Indonesia  yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia  yang  tunduk  pada  kaidah  bahasa Indonesia yang baku.
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penerjemah  resmi  dalam ketentuan  ini  antara  lain  penerjemah tersumpah  yang  bersertifikat  dan  terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara  asing  jika  tidak  ada  penerjemah tersumpah.
Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Kemudian, berdasarkan Ketentuan Pasal 44  UU  tentang  Jabatan  Notaris  sebagai berikut:
(1)  Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap
penghadap,  saksi,  dan  notaris,  kecuali apabila  ada  penghadap  yang  tidak  dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
(2)  Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan  secara  tegas pada akhir Akta.
(3)  Akta  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  43  ayat  (3)  ditandatangani  oleh penghadap,  notaris,  saksi,  dan  penerjemah resmi.
(4)  Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan
penandatanganan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat  (3)  serta  dalam  Pasal  43  ayat  (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
(5)  Pelanggaran  terhadap  ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  mengakibatkan suatu  akta  hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan dan  dapat  menjadi  alasan  bagi  pihak  yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga kepada notaris.
Selanjutnya Penjelasan Ketentuan Pasal 44 Cukup jelas.
Memperhatikan  kedua  ketentuan  pasal dalam  UU  tentang  Jabatan  Notaris  di  atas, dapat  dikemukakan  beberapa  aspek  hukum yang  penting  untuk  diperhatikan  sebagai berikut:
(1)  Pada prinsipnya Akta Notaris wajib dibuat  dalam  bahasa  Indonesia.  Ini  adalah prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Jabatan  Notaris, yaitu  Akta  Notaris
wajib  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia. Bahkan  ketentuan  pembuatan  Akta  Notaris dalam bahasa asing dalam Pasal 43 ayat (3), ternyata  tetap  tidak  meninggalkan  prinsip dasar  bahwa  Akta  Notaris  wajib  dibuat dalam Bahasa Indonesia, sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya di bawah ini.
(2)  Jika  penghadap  tidak  mengerti bahasa Indonesia, notaris wajib menerjemahkan (secara lisan atau tertulis) Ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  43 ayat  (2)  UU  Jabatan  Notaris  ini  mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban  pembuatan  Akta  Notaris  dalam bahasa Indonesia. Pada saat pembuatan dan penandatanganan minuta akta, penghadapnya  kadang  ada  pula  warga negara asing atau penghadap yang mewakili badan asing, sehingga tidak mengerti bahasa Indonesia.  Dalam  hal  ini  undang-undang memberikan kewajiban kepada notaris untuk menerjemahkan  atau  menjelaskan  isi  akta dalam  bahasa  yang  dimengerti  oleh penghadap tersebut. Perhatikan kata yang wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris (atau bahasa  asing  lainnya)  adalah  isi  akta.  Jadi untuk  Awal  (Kepala)  Akta  dan  Akhir  Akta tetap menggunakan bahasa Indonesia.
Mengenai penerjemahan atau penjelasan akta ini, ada beberapa alternatif:
(a)  Jika akta diterjemahkan dan dijelaskan  secara  lisan,  maka  cukup  pada Akhir Akta diberikan keterangan bahwa akta diterjemahkan  secara  lisan  dan  dijelaskan kepada  penghadap  mengingat  penghadap Tuan ……..  tidak  mengerti  bahasa Indonesia.  Hal  ini  dengan  memperhatikan ketentuan  Pasal  43  ayat  (5)  UU  tentang Jabatan  Notaris  bahwa  jika  penjelasan  akta ke  dalam  bahasa  asing  (baik  lisan  maupun tertulis)  berbeda  dengan  akta  asli  dalam bahasa  Indonesianya,  maka  yang  berlaku adalah versi bahasa Indonesianya.
Jika  penerjemahan  dan  penjelasan secara  lisan  dilakukan  oleh  penerjemah tersumpah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 43 ayat (5) UU Jabatan Notaris, maka dituangkan  pada  Akhir  Akta  bahwa  untuk hal tersebut notaris dibantu oleh penerjemah
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
tersumpah  yang  kemudian  turut  pula menandatangani akta (Pasal 44 ayat (3) UU Jabatan Notaris).
(b)  Jika akta diterjemahkan atau dijelaskan  secara  tertulis, maka  pada  Akhir Akta  disebutkan  bahwa  terjemahan  isi  akta secara  tertulis  adalah  seperti  apa  dalam bahasa  Inggrisnya.  Dengan  memperhatikan ketentuan  Pasal  43  ayat  (5)  UU  Jabatan Notaris bahwa jika penjelasan akta ke dalam bahasa  asing  (baik  lisan  maupun  tertulis) berbeda  dengan  akta  asli  dalam  bahasa Indonesianya,  maka  yang  berlaku  adalah versi bahasa Indonesianya.
Sama seperti penerjemahan secara lisan di  atas,  jika  penerjemahan  dan  penjelasan secara  lisan  dilakukan  oleh  penerjemah tersumpah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 43 ayat (5) UU Jabatan Notaris, maka dituangkan  pada  Akhir  Akta  bahwa  untuk hal tersebut notaris dibantu oleh penerjemah tersumpah  yang  kemudian  turut  pula menandatangani akta (Pasal 44 ayat (3) UU Jabatan Notaris).
Adapun  contoh  penulisan  pada  Akhir Akta jika akta diterjemahkan secara tertulis oleh  notaris  dalam  bahasa  Inggris  adalah sebagai berikut:
“Selanjutnya  karena  tidak  semua penghadap mengerti bahasa Indonesia, maka oleh saya, notaris, isi akta ini diterjemahkan pula  ke  dalam  bahasa  Inggris  sebagaimana dituangkan di bawah ini dan para penghadap menerangkan bahwa apabila terdapat perbedaan  pendapat  mengenai  isi  akta  ini, maka  versi  dalam  bahasa  Indonesia  yang akan menentukan.
- The  appearers  are  known  to  me, Notary. (kalimat pertama pada isi Akta)
-……………………………………” (Dan seterusnya isi Akta).
-------: DEMIKIAN AKTA INI : -------
(3)  Akta  notaris  dapat  dibuat  dalam bahasa  asing,  dengan  kewajiban  notaris untuk menerjemahkan akta ke dalam bahasa Indonesia (secara tertulis).
Memperhatikan  ketentuan  kebolehan
membuat akta dalam bahasa Inggris (bahasa asing lainnya), yaitu dalam Pasal 43 ayat (3) dan  (4)  UU  Jabatan  Notaris.  Ketentuan  ini merupakan  penyimpangan  dari  kewajiban membuat  Akta  Notaris  dalam  bahasa Indonesia,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 43 ayat (1), tetapi  dapat kita lihat walaupun akta  dibuat  dalam  bahasa  asing,  tetap  ada kewajiban kepada notaris untuk menerjemahkan akta berbahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia.
Syarat dari dibuatnya akta dalam bahasa asing  ini  adalah  “jika  para  pihak menghendaki“.  Pada  penjelasan  UU  No.  2 Tahun 2014 tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan para pihak menghendaki  dan  siapa  para  pihak  itu. Namun, jika kita memperhatikan penjelasan Pasal  43  ayat  (4)  sebelum  perubahan,  yaitu pada  UU  No.  30  Tahun  2004  yang menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan “pihak  yang  berkepentingan”  adalah penghadap  atau  pihak  yang  diwakili  oleh penghadap.
Perihal pelaksanaan pembuatan aktanya, jika mengacu pada ketentuan    Pasal 43 ayat (3) UU Jabatan Notaris tersebut, maka untuk Awal  Akta,  Isi  Akta  dan  Akhir  Akta  dapat dibuat  dalam  bahasa  Inggris  (atau  bahasa asing  lainnya).  Kemudian  mengacu  pada Pasal  44  ayat  (4)  UU  Jabatan  Notaris, penerjemahan  tersebut  dinyatakan  dengan tegas  pada  akhir  akta,  sehingga    kewajiban notaris untuk menerjemahkan akta berbahasa  asing  tersebut  dilakukan  pada akhir  akta.  Bahwa  penerjemahan  tersebut dilakukan  sendiri  oleh  notaris,  maupun dibantu oleh penerjemah tersumpah.
Berdasarkan  hal  tersebut,  bahwa  suatu akta  tidak  boleh  dibuat  dalam  bahasa  asing saja, melainkan wajib dilakukan penerjemahannya  oleh  notaris  ke  dalam bahasa  Indonesia  pada  Akhir  Akta.  Pilihan lainnya adalah isi akta tersebut diterjemahkan dalam dokumen terpisah oleh seorang  penerjemah  tersumpah  yang  ikut dalam proses penandatanganan akta kemudian dokumen hasil terjemahan tersebut dilekatkan pada minuta akta. Hal itu harus disebutkan pada penutup/akhir akta.
Kedua alternatif tersebut mengacu pada
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
Pasal  43  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  UU  Jabatan Notaris. Hal  itu  sesuai  dengan  aturan  dasar mengenai bahasa akta pada Pasal 43 ayat (1) UU Jabatan Notaris.
Mengenai kewajiban penerjemahan akta berbahasa  asing  oleh  notaris  ini,  tidak berlaku  ketentuan  Pasal  43  ayat  (6)  UU Jabatan  Notaris  sehingga  boleh  dinyatakan yang  berlaku  adalah  tulisan  aslinya  dalam bahasa asing  tersebut.  Hal  itu  karena  Pasal 43 ayat (6) UU Jabatan Notaris dikhususkan bagi akta bahasa Indonesia yang diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(2) UU Jabatan Notaris.
Perihal  Contoh  Akta  Bahasa  Inggris yang  kemudian  dilaksanakan  kewajiban penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia  oleh  Notaris  adalah  sebagai berikut:
“- Pursuant  to  Indonesian  Law,  in  the making  of  this  Deed,  me,  the  Notary,  have obligation  to  translate  this  Deed  into Indonesian Language, therefore I, as Notary explain  to  the  appearers  the  Indonesian translation of this Deed is as follows:
[Terjemahan Akta Dalam Bahasa Indonesia]
----- : IN WITNESS WHEREOF : ----- this  deed  has  been  executed  in  Jakarta on  the  day  and  date,  mentioned  in  the preamble of this deed, in the presence of :
[Name of witness 1] [Name of witness 2] Upon  having  been  read  out  and translate  into  English  language  by  me, Notary, to the appearers and witnesses, this deed was immediately signed by the appear, witnesses and me, Notary.”
(4)  Notaris  dapat  meminta  bantuan penerjemah resmi (tersumpah) untuk menerjemahkan atau menjelaskan akta.
Ketentuan  ini  terdapat  dalam  Pasal  43 ayat  (5)  UU  Jabatan  Notaris,  yang  mana pembuat undang-undang  menyadari  adanya keterbatasan  bagi  seorang  notaris  untuk menguasai bahasa asing. Adapun peran dari penerjemah  tersumpah  tersebut  dalam mendampingi  notaris,  dapat  dilakukan
terhadap:
(i)   Akta  berbahasa  Indonesia  yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing karena penghadapnya  ada  yang  tidak  mengerti bahasa  Indonesia  (sebagaimana  pada  Pasal 43 ayat (2) UU Jabatan Notaris); atau
(ii)  Akta  berbahasa  asing  yang  wajib diterjemahkan  ke  dalam  bahasaIndonesia (sebagaimana  pada  Pasal  43  ayat  (4)  UU Jabatan Notaris).
Yang perlu diperhatikan bahwa sertifikat  penerjemah  tersumpah  terbagi atas:  (a)  Menerjemahkan  bahasa  Indonesia ke  bahasa  Inggris  saja;                                      (b) Menerjemahkan  bahasa  Inggris  ke  bahasa Indonesia  saja;  atau  (c)  Memiliki  sertifikat untuk melakukan keduanya. Pastikan bahwa penerjemah  tersumpah  yang  digunakan memiliki  sertifikat  sesuai  dengan  produk terjemahan yang dibutuhkan. (5)  Penerjemah resmi (tersumpah) apabila digunakan, wajib ikut menandatangani minuta Akta Notaris. Hal ini diatur pada Pasal 44 ayat (3) UU
Jabatan  Notaris.  Cukup  jelas  dalam penerapannya sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut.
(6)  Keterangan  mengenai  pembacaan, penerjemahan  lisan  atau  penerjemahan tertulis,  atau  penjelasan  dinyatakan  pada Akhir Akta

## KESIMPULAN
Penyuluhan  bahasa  hukum  seperti  ini sangat  diperlukan  oleh  para  notaris  untuk meningkatkan kemampuan membuat perjanjian  atau  akta  notaril.  Dengan demikian, mereka akan paham konsekuensi hukum apa yang akan terjadi apabila kontrak dibuat  dalam  bahasa  asing  Sementara  itu, berdasarkan  saran  dari  narasumber  Dr. Habib  Adjie,  S.H.,  M.H.,  selaku  praktisi notaris di Surabaya, narasumber menyambut baik dan mendukung kegiatan sosialisasi/penyuluhan  sebagaimana  yang dilaksanakan  oleh  Lembaga  PkM  Unla. Narasumber  mengemukakan,  mengingat pentingnya topik/judul ini bagi para anggota INI,  maka  pelaksanaan  kegiatan  PkM sosialisasi/penyuluhan  ini  sebaiknya  tidak hanya  untuk  anggota  INI  Kabupaten
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
Bandung,  tetapi  dapat  dikembangkan  dan diperluas, meliputi para anggota INI wilayah Jawa  Barat  bahkan  nasional.  Narasumber juga  mengharapkan  dilakukannya  kerja sama  webinar  dengan  pelaksana  pengurus INI  Jawa  Barat,  bahkan  pengurus  INI nasional.

## REFERENSI/REFERENCE
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN: Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris;
KUH Perdata UU  No.40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  (Pasal  7  butir  1)    tentang Pendirian Perseroan Terbatas;
UU  No.42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia (Pasal 5 butir 1) tentang Jaminan Fidusia;
UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa UU  No.4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda- Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
SUMBER LAINNYA: Putusan  Pengadilan  Jakarta  Barat  No. 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-
kanwil/berita-utama/liberti-sitinjak- hari-ini-lantik-10-notaris-jawa-barat Kakanwil,  Liberti  Sitinjak  menyampaikan bahwa  jumlah  Notaris  saat  ini  di  Jawa Barat lebih dari 3.800 Notaris,"
https://ippatkabbandung.or.id/member. https://arkokanadianto.com/2017/06/bolehk ah-notaris-membuat-akta-dalam- bahasa-inggris/ https://smartlegal.id/galeri- hukum/2020/07/01/ingat-pembuatan- kontrak-dan-akta-notaris-wajib- berbahasa-indonesia/ https://irmadevita.com/2017/ini-akibatnya- jika-kontrak-yang-dibuat-di-indonesia- tidak-menggunakan-bahasa-indonesia/ https://irmadevita.com/2017/kewajiban- penggunaan-bahasa-indonesia-dalam- kontrak-dengan-pihak-asing-yang- dibuat-di-indonesia/ https://irmadevita.com/2017/dapatkah- notaris-memberikan-salinan-akta- selain-dalam-bahasa-indonesia/