## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2021-01-26 Accepted: 2021-02-25
Published: 2021-03-20

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM AHU ONLINE PADA DITJEN AHU, KEMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA: SUATU KAJIAN YURIDIS NORMATIF
Eko Primananda Fakultas Hukum, Universitas Trisakti eko.primananda@trisakti.ac.id

## Wukir Ragil
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
wukir.ragil@ui.ac.id

## Dian Puji Simatupang
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia dian.puji@ui.ac.id
Abstrak: Penelitian  ini bertujuan  untuk menganalisis  pengaturan  dan penerapan AHU (Administrasi  Hukum  Umum)  Online  dalam  kaitannya  dengan  reformasi  birokrasi  di Ditjen AHU. Penerapan AHU Online diteliti melalui pendekatan  perundang-undangan (statue  approach)  dan  pendekatan  perbandingan  (comparative  approach).  Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang  sangat  signifikan  dalam  hal pelayanan jasa hukum secara manual dan pasca diterapkannya AHU Online. Adanya pengurusan  dalam  pelayanan  jasa  hukum  yang  lamban,  berbiaya  tinggi,  hingga indikasi dugaan praktik suap, pungli, menjadi permasalahan utama dalam birokrasi  di Ditjen  AHU  sebelum  diterapkannya  AHU  Online  ini.  Dengan  penerapan  AHU  Online sebagai suatu terobosan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik oleh Ditjen AHU, persoalan tersebut dapat diatasi sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat. Disain pengaturan hukum terkait AHU Online baik berupa pelayanan di bidang Fidusia, pendaftaran  Wasiat,  pelayanan  Badan  Hukum  maupun  kenotariatan  diarahkan  untuk memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  dalam  melakukan  pengurusan  secara  full online guna memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan bebas pungli.
Kata kunci: AHU Online, Reformasi Birokrasi, Kemenkumham RI.
Abstract:  This  study  aims  to analyze  the  regulation  and  application of  AHU  (General Law Administration) Online in relation to bureaucratic reform at the Directorate General of  AHU.  The  application  of  AHU  Online  is  researched  through  a  statutory  approach (statue approach) and a comparative approach (comparative approach). The results of the analysis  show  that there  is a  very  significant  difference  in  terms  of  legal  services manually  and  after  the  implementation  of  AHU  Online.  The  existence  of  slow,  high- cost,  legal  service  management,  and  indications  of  alleged  bribery  and  extortion,  are the  main  problems  in  the  bureaucracy  at  the  AHU  Directorate  General  before  the implementation  of  AHU  Online.  With  the  implementation  of  AHU  Online  as  a breakthrough  in  bureaucratic  reform  in  public  services  by  the  Directorate  General  of AHU,  this  problem  can  be  resolved  as  a  form  of  excellent  service  to  the  community. The design of legal arrangements related to AHU Online, both in the form of services in the field of Fiduciary, will registration, services for legal entities and notaries, is directed
at providing convenience for the public in conducting full online management in order to provide fast, effective, efficient and extortion-free services .
Keyword: AHU Online, Bureaucratic Reform, Kemenkumham RI.

## PENDAHULUAN
Pemerintah dengan seluruh jajarannya yang secara populer dikenal dengan istilah birokrasi memegang  peranan  yang  dominan dalam  mengambil  langkah-langkah guna mewujudkan proses administrasi  negara  sebagai  wahana mencapai tujuan
nasional.
Dominannya posisi dan peran birokrasi
pemerintah dalam kehidupan  suatu  masyarakat  bangsa menuntut  agar  birokrasi  tersebut mampu mengemban misi,
menyelenggarakan fungsi dan menjalankan  semua  aktivitas  yang menjadi  tanggung  jawabnya  dengan tingkat  efisiensi,  efektivitas  yang setinggi  mungkin  dibarengi  dengan orientasi  pelayanan,  bukan  orientasi kekuasaan, dan menampilkan perilaku yang fungsional [ 1 ] .
Adanya berbagai kenyataan sehari-hari  yang  senantiasa  kita alami dilingkungan birokrasi pemerintah  pada  umumnya,  seperti prosedur  kerja  yang  berlika-liku, sering  terlihat  banyak  file  yang berserakan, banyak surat yang
terlambat sampai di alamat, dokumen-dokumen  kurang  terjaga, beban  kerja  tidak  merata  yang tertumpuk  pada  seseorang  tertentu, suasana kerja yang kurang menyenangkan bahkan mungkin sampai  terjadi  adanya  kemacetan- kemacetan dalam suatu tugas karena kurangnya  disiplin  aparatur  birokrasi pemerintah,  hingga  pada  kurangnya inovasi  maupun  kreativitas  serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak memuaskan adalah sebagai
sebagian  penyakit  yang  diderita  oleh suatu birokrasi [ 2 ] .
Di  Indonesia,  jika  ada  bahasan tentang  birokrasi  maka  persepsi publik  tidak  lain  adalah  birokrasi pemerintah.  Kadang-kadang  dipakai pula istilah administrasi
pemerintahan. Secara historis, administrasi  publik  yang  dikenal sekarang  ini  merupakan  produk  dari masyarakat  feodal  yang  tumbuh  di masyarakat Eropa.  Birokrasi dengan segala  macam  cacatnya  menjadi milik pemerintah. Birokrasi pemerintah  sering  diartikan  sebagai
officialdom  atau  kerajaan  pejabat. Suatu  kerajaan  yang  raja-rajanya adalah  para  pejabat  dari  suatu bentuk  organisasi  yang  digolongkan modern,  di  dalamnya  terdapat  tanda- tanda  bahwa  seseorang  mempunyai yurisdiksi yang jelasdan pasti, mereka  berada  dalam  area  ofisial yang yurisdiktif [ 3 ] . Di dalam yurisdiksi tersebut seseorang
mempunyai  tugas  dan  tanggung jawab  resmi  (official  duties)  yang memperjelas batas-batas kewenangan  pekerjaannya.  Mereka bekerja  dalam  tatanan  pola  hierarki sebagai  perwujudan  dari  tingkatan otoritas  dan  kekuasaannya.    Di  luar hierarki sebagai kerajaan pejabat dan jabatan  itu  terdampar  rakyat  yang powerless di hadapan pejabat birokrasi  tersebut.  Itulah  sebabnya birokrasi pemerintah acapkali disebut kerajaan  pejabat  yang  jauh  dari rakyat.    Pada  sisi  lain  terdapat pandangan yang menganggap birokrasi
pemerintah sering
menunjukkan  gejala  yang  kurang menyenangkan,  elitis,  yang  terlalu menyenangi sikap otoritas dan kurang komunikatif dengan masyarakat.
Birokrasi  mempunyai  makna penting  dalam  kaitannya  dengan administrasi  negara  dan  pelayanan publik. Eksistensi birokrasi ini sebagai  konsekuensi  logis  dari  tugas utama  Negara  (pemerintahan)  untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat  (social  welfare).  Menurut Blau  dan  Meyer [ 4 ] ,  birokrasi  adalah tipe  organisasi  yang  dirancang  untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasikan pekerjaan  banyak  orang  secara sistematis.    Inti  dari  definisi  di  atas adalah  bahwa  birokrasi  merupakan alat untuk memuluskan atau mempermudah  jalannya  penerapan kebijakan  pemerintah  dalam  upaya melayani masyarakat.
Hal ini sejalan dengan pandangan Max Weber [ 5 ] yang telah memberikan  konsep  ideal  birokrasi modern yang rasional dengan mengedepankan  mekanisme  sosial yang memaksimalkan efisiensi.
Pengertian efisiensi digunakan secara  netral  mengacu  pada  aspek administrasi  dan  organisasi.  Dalam pandangan  ini,  birokrasi  dianggap sebagai institusi formal yang
memerankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi pengertian  birokrasi  menurut  Weber adalah fungsi dari biro untuk menjawab  secara  rasional  terhadap serangkaian  tujuan  yang  ditetapkan pemerintah. Meskipun banyak mendapat  kritikan  dari  ahli  lain,  tipe ideal  birokrasi  Weber  ini  telah menjadi  titik  tonggak  adanya  upaya perbaikan birokrasi.
Desakan untuk segera
dilakukannya reformasi
telah memaksa banyak negara baik negara maju  maupun  negara  terbelakang atau  berkembang  untuk  melakukan perubahan  seiring  dengan  gagasan Reinventing Government yang dilontarkan  David  Osborne  dan  Ted Gaebler [ 6 ] . Reinventing government itu  sendiri  oleh  Osborne  dan  Plastrik dalam Banishing
Bureaucracy
dimaknai sebagai [ 7 ] :
“The fundamental transformation  of  public  systems  and organizations  to  create  dramatic increases in their effectiveness, efficiency,  adaptability,  and  capacity to  innovate.  This  transformation  is accomplished  by “ changing  their
purpose,  incentives,  accountability, power structure, and culture ” .
Dalam  konteks  ini, reinventing dimaknai sebagai penciptaan kembali birokrasi  dengan  mendasarkan  pada sistem wirausaha, yakni menciptakan organisasi  dan  sistem  publik  yang terbiasa memperbarui secara berkelanjutan,
memperbaiki
kualitasnya  tanpa  harus  memperoleh dorongan dari luar. Dengan demikian,
reinventing berarti menciptakan sektor publik yang memiliki dorongan dari  dalam  untuk  memperbaiki  apa yang  disebut  dengan  “sistem  yang memperbarui kembali secara sendiri”. Konsepsi reinventing menjadikan pemerintah siap menghadapi tantangan  yang  mungkin  tidak  dapat diantisipasi.
Disamping itu, reinventing  tidak  hanya  memperbaiki keefektifan  pemerintah  sekarang  ini, tetapi juga dapat membangun organisasi-organisasi  yang  mampu memperbaiki  keefektifannya  sesuai perkembangan zaman.
Dalam  prakteknya,  reformasi birokrasi menghadapi berbagai kendala.  Reformasi  tidaklah  mudah, karena  ia  tidak  berlangsung  dalam ruang yang hampa. Reformasi
birokrasi
menghadapi kendala kultural, struktural dan bahkan kendala  mental  birokratis,  disamping kendala  teknis.    Permasalahan- permasalahan  yang  timbul  tidak sedikit menghambat proses reformasi birokrasi  yang  kini  tengah  gencar dilaksanakan oleh pemerintah. Permasalahan  tersebut  kemudian melahirkan  akibat  sebagai  berikut [ 8 ] : a)  kualitas  pelayanan  rendah;  b) standar  dan  pencapaian  tujuan  tidak jelas;  c)  berperilaku  minta  dilayani daripada sebagai pelayan
masyarakat; d) penyalahgunaan jabatan dan wewenang; e)
perangkapan  tugas  dan  jabatan  atau sebaliknya  tidak  memiliki  tugas  yang jelas; f) terjadi kelebihan atau kekurangan  tenaga;  g)  menimbulkan ego sektoral atau instansi; h) sumber daya  yang  terjaring  tidak  didasarkan pada  kebutuhan;  dan  (i)  motivasi untuk berprestasi rendah.
Birokrasi  lama  yang  didesain untuk  bekerja  lambat,  berhati-hati, dan  metodologis  sudah  tidak  dapat diterima oleh masyarakat yang memerlukan pelayanan cepat, efisien,  tepat  waktu,  dan  simpel (sederhana).  Tambah  lagi,  sekarang
telah  memasuki  era  globalisasi  yang menuntut segala sesuatunya berjalan serba  cepat  dan  tepat.  Oleh  karena itulah usaha  untuk  mereformasi birokrasi  Indonesia  harus  dilakukan. Gerakan  reformasi  ini  menghendaki birokrasi  memiliki  netralitas  politik, transparan, responsif, akuntabel, bersih dan berwibawa. Untuk mencapai  tujuan  atau  menciptakan birokrasi  yang  lebih  baik,  kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lama harus segera dapat ditinggalkan dan diganti dengan  paradigma  birokrasi  yang baru.
Untuk  menjawab  permasalahan tersebut  di  atas,  maka  pemerintah mengeluarkan  pedoman  reformasi birokrasi  yang  baru,  yang  disebut sebagai  Grand  Design  Reformasi Birokrasi,  yang  merupakan  garis- garis  besar  perencanaan    jangka panjang  2010 –  2025.    Sebagai implementasinya, Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  (selanjutnya disebut  MenpanRB)  mengeluarkan Peraturan  Menteri  tentang  Roadmap Reformasi  Birokrasi  2010 –  2014 yang merupakan jabaran
perencanaan  jangka  menengah  lima tahun dan diperbaharui dengan Peraturan  MenpanRB  Nomor  11 Tahun 2015 tentang Reformasi Birokrasi.
Menjawab  langkah  pemerintah diatas, Departemen Hukum dan HAM (kini  Kementerian  Hukum  dan  HAM, disingkat  Kemenkumham)  juga  ikut menjadi  pelopor  reformasi  birokrasi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  7 Tahun 2015 tentang Reformasi Birokrasi  di  Kementerian  Hukum  dan HAM  serta  Peraturan  Menteri  Nomor 29  Tahun  2015  tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Kementerian  Hukum dan  HAM.  Tujuan  yang  ingin  dicapai dari reformasi ini adalah mewujudkan visi  dan  misi  Kemenkumham  dan meningkatkan  citra  birokrasi  dengan menerapkan Good Governance . Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor
25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,  Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan,
dan  Peraturan  Presiden  Nomor  44 Tahun  2015  tentang  Kementerian Hukum  dan  HAM,    Kementerian Hukum  dan  HAM  menginginkan tercapainya reformasi pelayanan publik  di  Indonesia,  yakni  birokrasi yang melayani. Pencapaian reformasi tersebut  salah  satunya  ialah  melalui reformasi birokrasi dalam Kemenkumham  itu  sendiri  sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang  baik  (Good  Governance)  dan peningkatan pelayanan publik.
Upaya  Pemerintah  Indonesia dalam mewujudkan good governance adalah dengan cara melakukan reformasi  dalam  segala  kegiatan pemerintahan ataupun pelayanan publik  melalui  pemanfaatan  teknologi informasi  atau  biasa  disebut  dengan E-Government . Pencanangan E-
Government di Indonesia, baru dimulai  dan  diperkenalkan  pada tanggal  24  April  Tahun  2001  melalui Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun
2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan
Informatika), yang menjelaskan bahwa  aparat  pemerintah  harus menggunakan  teknologi  telematika
dalam mewujudkan good governance dan mempercepat proses demokrasi.
Permasalahan yang sering dihadapi  masyarakat  pada  sektor pelayanan  publik  adalah  pelayanan yang  memakan  waktu  lama,  tidak efisien,  berbelit-belit,  rawan  akan pungutan liar (pungli), dan sarat akan Korupsi  Kolusi  dan  Nepotisme (KKN) [ 9 ] .  Untuk  mencegah  hal  tersebut,
Ditjen AHU melakukan upaya terobosan baru dibidang sektor
pelayanan
publik, sebagai perwujudan reformasi
birokrasi
dengan  meluncurkan  sistem  AHU
online  pada  tanggal  23  Maret  Tahun 2014. Pelayanan AHU online merupakan  upaya  nyata  Direktorat Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum untuk  mewujudkan  pelayanan  prima
kepada masyarakat dalam membangun ‘ good governance’
menjadi ‘ clean government’ .
Pengoperasian  sistem  AHU  online didasarkan  pada  pelayanan  yang cepat,  tepat,  efisien,  murah,  dan bebas pungutan liar (pungli).
Namun demikian, dengan diadakannya  sistem  AHU  online  ini, bukan  berarti  tidak  memperhatikan aspek-aspek  hukum  yang  harus
dipenuhi  oleh  masyarakat  terhadap pelayanan dan keamanan atas produk  jasa  hukum  yang  diberikan. Konsekuensi  yang  diterapkan  dalam sistem  AHU  online  apabila  informasi yang disampaikan/diberikan oleh pengguna/masyarakat  tidak  benar atau  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dapat  berakibat  pada  sanksi  pidana, perdata, atau administrasi.

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan permasalahan tersebut,  penelitian  ini  ditujuakan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1.  Bagaimanakah pengaturan sistem AHU Online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum  Kementerian  Hukum  dan
HAM Republik Indonesia?
2.  Apakah  penerapan  sistem  AHU
Online dapat mewujudkan pelayanan  publik  yang  cepat, efektif, efisien dan bebas pungutan  liar  (pungli)  sebagai perwujudan reformasi birokrasi?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini
merupakan
penelitian yuridis normatif [ 10 ] .
Adapun tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dari segi  sifatnya  termasuk  penelitian eksploratoris  (explorative  research) adalah suatu penelitian yang digunakan untuk memperoleh keterangan,  penjelasan,  dan  data
mengenai hal-hal yang belum diketahui.  Dalam  cara  pengumpulan datanya  dengan  mencari  bahan kepustakaan yang dilanjutkan dengan  membaca,  mempelajari  dan meneliti berbagai literatur yang bersumber dari sumber hukum primer,  sumber  hukum  sekunder  dan sumber  hukum  tersier,  seperti  buku, peraturan perundang-undangan, artikel,  makalah,  seminar  lokakarya dan lain sebagainya.
Objek  penelitian  yang  dilakukan adalah  segala  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  pelayanan hukum  melalui  AHU  Online  oleh Ditjen  AHU  baik  itu  berupa  undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan
menteri maupun
berbentuk keputusan  menteri.  Semua  bentuk
peraturan
perundang-undangan tersebut  dijabarkan  untuk  dilakukan analisis terkait koherensi antara AHU
Online  sebagai  upaya  reformasi birokrasi  dalam  pelayanan  hukum oleh  Ditjen  AHU.  Adapun  metode analisis  data  yang  digunakan  adalah kuantitatif [ 11 ] ,  yang  dalam  penelitian ini  dilakukan  dengan  pendekatan analisis kuantitatif yang deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  mulanya,  layanan  Ditjen AHU dilakukan secara semi teknologi melalui  SABH  (Sistem  Administrasi Badan Hukum) yang dilakukan hanya pada  layanan  badan  hukum  saja. Saat  ini  telah  dilakukan  upaya seluruh  layanan  Ditjen  AHU  dengan teknologi informasi ( full online ). Disadari bahwa untuk layanan tertentu belum semuanya terakomodir dalam AHU Online/Layanan  AHU  online  meliputi: Layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia  sehingga  ketentuan  one  day service  dapat  terwujud,  Layanan Pengesahan dan perubahan Perseroan Terbatas, Layanan
Pengesahan  Badan  Sosial,  Layanan Daftar  Wasiat,  dan  Layanan  Formasi Notaris.
Direktorat  Jenderal  Administrasi Hukum  Umum  (Ditjen  AHU)  sebagai bagian  dari  birokrasi  juga  memiliki
tugas  dan  fungsi  utama  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan
informasi  secara  optimal  kepada masyarakat  sebagaimana  termaktub dalam visi Ditjen AHU yakni,
“ Terwujudnya Pelayanan Hukum Prima  yang  Cepat,  Tepat,  Akurat, Hemat, Bermanfaat, dan Bermartabat kepada  Masyarakat ”.  Sebagai  salah satu contoh, pada 5 Maret 2013 yang lalu,  jajaran  Ditjen  AHU  telah  me- launching sebuah sistem pendaftaran jaminan  fidusia  yang  dapat  dilakukan secara  online.  Pelayanan  online  ini telah menghadirkan sebuah “ revolusi ” di bidang pelayanan hukum – karena pelayanan  yang  tadinya  dilakukan secara  manual –  dengan  hitungan waktu penyelesaian mingguan, harian menjadi online dengan hitungan penyelesaian sekitar
sepuluh menitan. Reformasi pelayanan  hukum  yang  dilakukan oleh  Ditjen  AHU  tidak  berhenti sampai  disitu,  pemesanan  nama badan  hukum,  sistem  pengesahan badan  hukum  seperti  Perseroan Terbatas  (PT)  dan  Yayasan  juga dicanangkan  agar  dapat  dilakukan secara  online  sehingga  masyarakat
pengguna jasa hukum dapat menyelesaikan dalam hitungan menit,  tidak  berbulan-bulan  seperti sebelumnya.
Belum  lagi  dugaan  adanya dugaan  praktik  suap  dan  pungli dalam  pengurusan  jasa  layanan hukum  di  Ditjen  AHU  sudah  bukan lagi  menjadi  rahasia  umum [ 12 ] .  Dari penulusuran  penulis  atas  beberapa media,  dugaan  praktik  suap  dan pungli dalam pengurusan jasa hukum di  Ditjen  AHU  pernah  terungkap  oleh pihak  kepolisian  dan  diusut  oleh Kejaksaan Agung yang diduga melibatkan oknum eselon II dan III di lingkungan  Ditjen  AHU,  utamanya dalam  pengurusan  notaris.    Praktik suap  dan  pungli  diduga  terjadi  saat proses pengajuan izin sebagai notaris  baru  dan  izin  mutasi  atau pindah  wilayah.  Daerah  yang  paling banyak  menjadi  incaran  para  notaris adalah  Jakarta,  Bekasi,  Surabaya, Makasar  dan  Bandung.  Pertaruhan siapa  berani  bayar  mahal  lantas menjadi cara “ lazim ” agar izin praktek di lahan tersebut bukan lagi impian.
Tidak hanya mereformasi pelayanan  hukum  secara  domestik, Ditjen  AHU  juga  terus  mempertegas
kedudukan  negara  melalui Mutual Legal  Assistance (MLA).  MLA  atau perjanjian  saling  bantuan  hukum adalah  perjanjian  antara  dua  negara asing  untuk  tujuan  informasi  dan bertukar  informasi  dalam  upaya menegakkan hukum pidana. Indonesia  melalui  Direktorat  Hukum Internasional  di  dalam  Ditjen  AHU harus  meningkatkan  posisi  tawar dalam  penegakan  hukum  pidana, terutama yang berkaitan dengan aset negara  dan/atau  perlindungan  warga negara.  Reformasi  internal  Ditjen AHU,  khususnya  dalam  Direktorat Pidana,  juga  tengah  dilakukan  yang dalam rencananya akan me- launching sistem pendaftaran Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)  secara  online.  Prosedur pendaftaran  PPNS  secara  online  ini tentu  akan  memudahkan  proses rekrutmen SDM yang berkualitas dan kapabel  untuk  menjalankan  tugas sebagai  PPNS  dalam  waktu  yang lebih  singkat,  proses  yang  lebih sederhana,  dengan  hasil  yang  jauh lebih baik.
Sebagaimana diuraikan
sebelumnya, latar bekang
diterapkannya  pelayanan  Ditjen  AHU
berbasis  online  dilandasi  dua  hal, yaitu persoalan internal dan tantangan  eksternal.  Persoalan  di internal  tersebut,  antara  lain [ 13 ] a)
ketentuan One Day Service pelayanan pendaftaran jaminan fidusia tidak terpenuhi, b) permohonan pengesahan badan hukum  yayasan  dan  perkumpulan serta perubahannnya masih
dilakukan  secara  manual,  c)  proses persetujuan pemakaian nama perseroan
terbatas rata-rata memerlukan  waktu  proses  3-7  hari, d) formasi penempatan notaris belum transparan  dan  keinginan  notaris ditempatkan  di  kota  besar,  dan  e) laporan  notaris  tentang  wasiat  masih dilakukan  secara  manual.  Adapun tantangan  dalam  lingkup  eksternal adalah  dalam  rangka  mendukung program pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia ( ease of doing business ).
Dalam  konteks  itu,  reformasi birokrasi dalam pelayanan publik oleh Ditjen  AHU  sebelum  diterapkannya pelayanan  berbasis  online  telah melalui  dua  tahapan,  yaitu  tahapan konvensional  dan  tahapan  semi teknologi  informasi.  Diawal  ketika
dalam tahapan
konvensional, pelayanan yang dilakukan oleh Ditjen AHU memiliki kendala-kendala, antara  lain  akses  yang  terbatas, lamanya waktu pelayanan, penumpukan  file/berkas  dan  rentan akan  praktik  koruptif.  Belajar  dari kendala-kendala  yag  dihadapi  publik untuk mengakses pelayanan tersebut, Ditjen AHU perlahan melakukan pembenahan dengan menerapkan pelayanan berbasis semi teknologi infornasi. Dalam tahap ini,  kebutuhan  pelayanan  kepada publik oleh Ditjen AHU mulai terintegrasi dengan teknologi informasi  namun  masih  melibatkan pelayanan  secara  manual  sehingga masih  terdapat  kelemahan  dalam beberapa hal, misalnya masih mengandalkan dokumen fisik sehingga  masih  terjadi  penumpukan file,  sistem  yang  digunakan  sebatas upload  data,  serta  memungkinkan adanya  interaksi  antara  pemohon dan pegawai sehingga memungkinkan terjadinya celah praktik koruptif [ 14 ] .
Oleh  sebab  itu,  sejak  Menteri Hukum dan HAM RI
Amir Syamsuddin  meresmikan  sekaligus
menyampaikan sambutan pada acara Peluncuran  Pelayanan  Ditjen  AHU Online  guna  memberikan  layanan hukum  kepada  masyarakat,  instansi maupun  lembaga  tersebut  untuk mewujudkan pelayanan prima dengan  mengutamakan  pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien,  murah  dan  bebas  pungli,  di Jakarta,  maka  Ditjen  AHU  Online mulai tanggal 25 Maret 2015 digunakan  sebagai  basis  pelayanan publik kepada masyarakat [ 15 ] . Adapun  keunggulan  AHU  Online sebagai  wujud  reformasi  birokrasi Ditjen  AHU  dalam  pelayanan  kepada publik  diharapkan  dapat  menjadi pelayanan yang memudahkan masyarakat  karena  dapat  diakses dimana  saja,  transparansi  dalam pelayanan,  biaya  murah,  pelayanan cepat  dan  terbebas  dari  praktik koruptif [ 16 ] .
Adapun reformasi birokrasi dalam pelayanan kepada publik yang dimiliki oleh Ditjen AHU terlihat dalam 4  layanan  unggulan  dalam  bidang keperdataan [ 17 ] ,  yaitu  fidusia  online, pengangkatan  notaris,  pencatatan daftar wasiat online, dan pengesahan badan  hukum  (pengesahan  badan
hukum perseroan, pengesahan badan hukum yayasan online, pengesahan badan hukum perkumpulan  online)  sebagaimana
dapat dilihat di bawah:
1. Pelayanan Kenotariatan Pasal  1  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang  untuk  membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang  ini”.    Dari  Pengertian
tersebut  bahwa  akta  otentik yang  dibuat  oleh  Notaris sebagai pejabat umum merupakan  alat  bukti  yang mempunyai kekuatan pembuktian  yang  sempurna tentang  apa  yang  dimuatnya.
Dengan layanan AHU Online, diharapkan Notaris untuk melakukan pembaruan
(edit/update profil) data Notaris  pada  aplikasi  yang sudah disediakan dalam login Notaris. Karena pada aplikasi tertentu
tidak dapat
mengakses layanan AHU
Online  sampai  dilengkapinya isian data Notaris.
2. Pelayanan Badan Hukum Online. Pelayanan badan hukum  yang  dimaksud  disini ialah pelayanan berupa pengesahan  atas  pendirian suatu  badan  hukum,  baik berupa  pengesahan  badan hukum perseroan, pengesahan  badan  hukum yayasan,  dan  pengesahan badan  hukum  perkumpulan. Menggunakan  AHU  berbasis online,  tiga  jenis  pelayanan badan hukum tersebut seluruhnya dilaksanakan secara online  tanpa  melewati perantara  dan  bertatap  muka dengan  pegawai.  Dengan dilatarbelakangi oleh berbagai kebutuhan pelayanan publik yang antara lain kebutuhan akan
pelayanan  yang  mudah  dan cepat, kebutuhan akan
pelayanan  yang  bersih  dan bebas pungutan liar,
kebutuhan
transparansi
informasi serta kepastian
waktu  penyelesaian  proses pelayanan,  maka  sesuai  a)
UU  Nomor  40  Tahun  2007
tentang  Perseroan  Terbatas;
b) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang  Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian  Nama  Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
3. Pelayanan Wasiat Online
Surat  wasiat  atau  testamen ialah  pernyataan  sah  yang penulisnya  selaku  pewasiat mencalonkan beberapa orang untuk mengurusi
hartanya  apabila  pewasiat meninggal dunia. Wasiat juga dapat  menentukan  amanat wasiat  yang  hanya  berlaku setelah  kematian  pewasiat. Adapun  mengenai  tata  cara
pelaporan wasiat telah diakomodir  oleh  Ditjen  AHU untuk memudahkan masyarakat  mengakses  dan melaporkan  wasiat  secara
cepat  kepada  Ditjen  AHU untuk diverifikasi sesuai panduan sebagaimana
terdapat  dalam  website  AHU Online.
4. Pelayanan  Fidusia  Online. Diluncurkannya pelayanan
fidusia oleh Ditjen AHU secara online awalnya dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Kementerian Hukum dan
HAM  khususnya  Ditjen  AHU di  tingkat  pusat  maupun
Kanwil Kemenkumham di daerah-daerah dalam mengimplementasikan ketentuan  UU  No.  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.    Ketidakmampuan Kemenkumham  (Ditjen  AHU) dimaksud ialah terkait
keharusan bagi kantor
pendaftaran fidusia untuk menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia berupa sertifikat jaminan fidusia pada tanggal  yang  sama  dengan tanggal permohonan pendaftaran (one day
service) sebagaimana disebutkan  dalam  ketentuan Pasal  14  UU  No.  42  Tahun 1999.
Selain  itu,  persoalan-persoalan lain yang melatar belakangi
diluncurkannya  Fidusia  online  ialah [ 18 ] :  1)  belum  adanya  keseragaman dalam  pelayanan  (SOP)  sebagai panduan pelayanan permohonan jaminan fidusia;
2)
tingkat pemahaman  Sumber  Daya  Manusia di  Kanwil/Kantor  Pendaftaran  Fidusia (KPF)  masih  tidak  seragam;  3) Lonjakan  Permohonan  Pendaftaran Jaminan  Fidusia  yang  signifikan melampui  kemampuan  SDM  dan sarana  prasarana  di  setiap  KPF;  4) Kepastian  Hukum  tidak  terpenuhi karena KPF belum dapat
memberikan  kepastian  penerbitan Sertifikat  Jaminan  Fidusia  karena tumpukan permohonan mencapai 1000  s/d  2000  pemohon  setiap  hari; 5)  Belum  ada  pusat  data  yang terintegrasi  antara  Kanwil  dengan Ditjen  AHU  selaku  pembina  teknis; dan  6)  terjadi  penumpukan  arsip pendaftaran  fidusia  di  Kanwil  yang membutuhkan ruangan luas.
Dengan adanya pelayanan fidusia  secara  online  dan  terintegrasi dengan IT, maka masyarakat sebagai pemohon pendaftaran Fidusia mudah memperoleh  kepastian  hukum  terkait penyelesaian dan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam satu hari  ( one  day  service )  bahkan  dalam hitungan menit.
Pengaturan AHU Online sebagai  suatu  sistem  pelayanan publik  oleh  Ditjen  AHU  diikat  dan diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan  sebagai  inti  pengelolaan (core  business)  guna  memberikan jaminan  perlindungan,  kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat [ 19 ] .  Adapun  peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya UU Administrasi
Pemerintahan  (UU  No.  30  Tahun 2014), UU Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009), UU ITE (UU No. 11 Tahun  2008).  Selain  itu,  terdapat peraturan perundang-undangan teknis lainnya yang berkaitan dengan macam pelayanan publik dalam AHU Online  seperti  (a)  pelayanan  yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan  Badan  Hukum  dan Persetujuan  Perubahan  Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan  Perubahan  Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham 1/2016); (b) pelayanan yang berhubungan dengan Yayasan diatur dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2016  tentang Pengesahan  Badan  Hukum  Yayasan (Permenkumham
2/2016); (c) pelayanan yang berhubungan dengan  Perkumpulan  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2016  tentang
Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Permenkumham 6/2014); (d) pelayanan yang berhubungan  dengan  Fidusia  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2013
tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik (Permenkumham 10/2013) dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi  Hukum  Umum  Nomor AHU.OT.03.01-11 Tahun 2013 perihal Pendaftaran dan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia; (e) pelayanan yang
berhubungan dengan pelaporan wasiat  dan  pendaftaran  calon  notaris diatur  dalam  UU  No.  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris; (f) pengenaan jenis dan tarif
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun 2014  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  (PP  45/2014);  (g)  tata  cara pengajuan  dan  pemakaian  nama Perseroan  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  43  Tahun  2011 Tentang  Tata
Cara  Pengajuan  Dan  Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (PP 43/2011);  dan  (h)  pemakaian  nama Yayasan  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor  63  Tahun  2008  tentang
Pelaksanaan Undang-Undang
tentang  Yayasan  (PP  63/2008),  dan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2004  tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor  16  Tahun  2001  tentang
Yayasan (UU 28/2004), serta Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2001  tentang
Yayasan (UU 16/2001); dan mengenai pemakaian nama
Perkumpulan  diatur  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan (UU 17/2013).

## KESIMPULAN
Sebagai  perwujudan  reformasi birokrasi  dalam  pelayanan  publik  di Ditjen  AHU,  penerapan  sistem  AHU Online  terbukti  dapat  mewujudkan pelayanan  publik  yang  cepat,  efektif, efisien  dan  bebas  pungutan  liar (pungli) yang ditandai dengan cepatnya pelayanan pengurusan jasa hukum (layanan badan hukum, layanan  notariat,  layanan  fidusia  dan layanan  wasiat)  yang  selesai  dalam hitungan  menit  dari  sebelumnya selesai  dalam  hitungan  hari,  minggu
dan berbulan-bulan. Selain itu, pengurusan ke empat pelayanan jasa hukum  tesebut  dilakukan  secara  full online  sehingga  praktik  pungli  yang ada sebelumnya dapat ditekan bahkan hilang.

## REFERENSI
[1] David  Osborn  &  Ted  Gaebler. (1996). Kewirausahaan Birokrasi:  Mentransformasikan Semangat  Kewirausahaan  ke Sektor Publik. Reinventing Government, Jakarta: CV. Teruma Grafika, hal. 32.
[2] David Osborn & Peter Pelastrik, (1997).  Mengusir  Beauraukrasi: Lima Strategi untuk Menemukan
Kembali  Pemerintahan.  Baca MA: Pers Universitas Harvard. [3] Hukumonline.com.  (2016).  Kini, Notaris  Tidak  Hanya  Dapat Mengakses Pendaftaran Fidusia.  Pemerintah  mengklaim bahwa data yang ada aman dari penyalahgunaan,  tersedia  di http://www.hukumonline.com/be rita/baca/lt56ea67a77cb27/kini-- tak  -Only-notary-with-access  - fidusia-pendaftaran. [Diakses,
12 Mei 2016] [4] Kompas.com.  (2015).  Layanan "Online"  dan  Sistem  Layanan Pembayaran Ditjen AHU Diresmikan, tersedia di http://nasional.kompas.com/rea d/2015/05/28/11291991/Sistem.
Layanan.Jasa.dan.
Payment.Online.di.Ditjen.AHU. Diresmikan.  [Diakses,  16  April 2016]
[5] Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor 104 [6] Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor 74
[7] Mas'ud  Said.  (2007).  Birokrasi dalam Birokrasi Negeri, Malang: UMM Press.
[8] Miftah  Toha.  (2008).  Birokrasi Pemerintahan  Indonesia  di  Era
Reformasi,  Jakarta:  Kencana Prenada, hal. 6-7.
[9] Miftah Thoha. (2003). Pengembangan Organisasi, Proses Diagnosis dan Intervensi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 45.
[10] Peter  M.  Blau  &  Meyer.  (2000). Birokrasi dalam Masyarakat
Modern,  Jakarta:  PT  Rineka Cipta, hal. 4.
[11] Soesilo Zauhar. (1996).
Reformasi  Administrasi:  Konsep
dan  Strategi,  Jakarta:  Bumi
Aksara, hal. 4.
[12] Sondang  HAL.  Siagian.  (1994). Patologi Birokrasi:
Analisis Administratif dan Terapi, Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  hal.
5-6.
[13] Peraturan  Presiden  Nomor  81 Tahun  2010  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah. [14] Peraturan  Menteri  PAN  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  20 Tahun  2010  tentang  Road  Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
[15] Peraturan  Presiden  Nomor  44 Tahun 2015 tentang Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia [16] Serjono Soekanto. (1986). Pengantar Riset Hukum.
Jakarta: UI Press, hal. 10.
[17] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji.  (2001).  Riset  Hukum Normatif:  An  Overview,  Edisi  I, Cet.  V.,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, hal. 29. [18] Tempo.co.  (2016).  Mencegah Pemerasan, Peningkatan Layanan  Administrasi  Hukum Online, tersedia di https://m.tempo.co/read/news/2 016/03/18/063754721/ cegah- pemerasan-layanan-hukum- administrasi-online-ditingkatkan, [Diakses, 12 Mei 2016] [19] Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  42  Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia,
Pasal 14.