## MASALAH DAN HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

## MIRWANSYAH
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai mirwansyah.mh@gmail.com

## Abstrak
Praktik monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat dapat merugikan sesama pelaku  usaha.  Prinsip-prinsip  mengenai  praktik  monopoli  dan  persaingan usaha  telah  di  atur  melalui  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Untuk mengawasi  jalannya  regulasi  ini  pemerintah  melalui  Peraturan  Presiden Nomor  80  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Presiden  Nomor 75  Tahun  1999  membentuk  Komisi  Persaingan  Usaha  (KPPU),  berfungsi menyusun  peraturan  pelaksanaan  dan  memeriksa  berbagai  pihak  yang diduga  melanggar  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tersebut. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  apakah  hambatan  dalam  penegakan hukum persaingan usaha? bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut  ?.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  secara  yuridis  normatif yaitu berupa studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPPU tidak memiliki  kewenangan  penuh  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Keputusan KPPU  bukan  keputusan  yang  mengikat  dan  bersifat  final  (final  and  biding) melainkan  masih dapat diajukan upaya hukum keberatan melalui Pengadilan Negeri.  Pemberian  hukuman    menjadi  suatu  keharusan  sebagai  efek  jera. Sanksi  yang  diberikan  berupa  sanksi  administratif  secara  berjenjang,  mulai dari  teguran/peringatan,  denda,  sampai  pada  pencabutan  izin  usaha.  sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

## Abstract
Monopolistic  practices  and  unhealthy  business  competition  can  harm  other business  people.  Principles  concerning  monopolistic  practices  and  business competition have been regulated through Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business  Competition.  To  oversee  the regulation,  the  government  through  Presidential  Regulation  No.  80/2008  on the  Amendment  of  Presidential  Decree  No.  75  of  1999  established  the Business  Competition  Commission  (KPPU),  to  formulate  the  rules  of implementation and to examine various parties allegedly violating Law No. 5
of 1999. The problem in this research is the obstacle in enforcing the law of business  competition?  how  to  overcome  these  obstacles  ?.  This  study  uses  a normative  juridical  approach  that  is  a  document  study.  The  result  of  the research  shows  that  KPPU  does  not  have  full  authority  in  performing  its duties. KPPU's decision is not a final and binding decision but it can still be filed  an  objection  law  through  the  District  Court.  Provision  of  punishment becomes  a  must  as  a  deterrent  effect.  Sanctions  given  in  the  form  of administrative  sanctions  in  stages,  ranging  from  warning  /  warning,  fines, until  the  revocation  of  business  licenses.  criminal  sanctions  in  the  form  of principal and additional criminal sanctions. Keywords : Law Enforcement, Monopoly, Business Competition

## I. PENDAHULUAN
Di  era  globalisasi  dan  perdagangan  bebas  yang  ditunjang  oleh  pesatnya kemajuan  teknologi  telekomunikasi  dan  informatika  (Telematika)  semakin membuat pesat dan luasnya ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang ditawarkan ketengah pasar.  Barang dan jasa  yang ditawarkan itu bukan saja pada  tingkat  produk  dalam  negeri  tetapi  justru  lebih  pesat  dari  luar  negeri. Para  produsen  atau  pelaku  usaha  akan  mencari  keuntungan  yang  setinggi- tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi.
Dalam  rangka  mencapai  untung  yang  setinggi-tingginya  itu,  para produsen/pelaku  usaha  harus  bersaing  antar  sesama  mereka  dengan  prilaku bisnisnya  sendiri-sendiri  yang  dapat  merugikan  konsumen.Ketatnya persaingan  dapat  mengubah  prilaku  kearah  persaingan  yang  tidak  sehat karena  para  pelaku  usaha  memiliki  kepentingan  yang  saling  berbenturan diantara  mereka.  Praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  pula memberikan danpak kerugian terutama kepentingan publik. Tidak saja karena harga  yang  sangat  mahal  misalnya  karena  si  pelaku  usaha  dapat sekehendaknya  menaikan  harga  tetapi  tidak  menjaga  kwalitas  bahkan keselamatan produk dengan akhirnya dapat merugikan masyarakat luas.
Dampak lainnya adalah berkurangnya jumlah wajib pajak bagi negara akibat dari  pemutusan  hubungan  kerja  oleh  perusahaan  yang  mati  akibat  kalah bersaing dengan pelaku monopoli. Sedangkan korelasinya dengan pemerintah atau  negara  ialah  dapat  mempengaruhi  kredibilitas  pemerintah  atau  negara karena  pemerintah  tidak  dapat  menata  pengaturan  dunia  usaha  secara  adil. Harus  dipahami  bahwa  persaingan  yang  sehat  dalam  berusaha  tidaklah tumbuh  dan  berkembang  dengan  sendirinya  (otomatis),  tetapi  harus  dimulai dengan  menciptakan  iklim  yang kondusif ,  lalu  ada  niat  yang  menjamin berlangsungnya  persaingan  usaha  itu  secara  sehat    pemerintah  perlu membentuk  suatu peraturan hukum.
Dalam  hal  menciptakan  iklim  yang kondusif bagi  tumbuh  dan berkembangnya  persaingan  usaha  yang  sehat  inilah  hukum  menemukan fungsinya sebagai a tool of social engeneering (hukum sebagai alat rekayasa sosial).  Peraturan  hukum  sebagai  aturan  main  itu  akan  memandu, mengarahkan,  serta  memberikan  batasan-batasan  bagi  pelaku  ekonomi  di pasar. Semua pihak harus tunduk pada aturan main yang telah ditentukan itu.
Campur tangan negara mengatur kepentingan publik di bidang perdagangan, agar  pelaku  ekonomi  atau  para  pembisnis  (usaha  produk  barang  dan  jasa) tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian yang akan merugikan para  konsumen,  prinsip-prinsip  mengenai  praktik  monopoli  dan  persaingan usaha  telah  di  atur  melalui  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Untuk  mengawasi  jalannya  regulasi  ini  pemerintah  melalui  Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor  75  Tahun  1999  membentuk  Komisi  Persaingan  Usaha  (selanjutnya disingkat KPPU). berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa

## Mirwansyah
berbagai  pihak  yang  diduga  melanggar  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999  tersebut  serta  memberikan  putusan  mengikat  dan  menjatuhkan  sanksi terhadap para pelanggarnya.
Sebagai lembaga pengemban amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU  turut  berperan  mewujudkan  perekonomian  Indonesia  yang efisien melalui  penciptaan  iklim  usaha  yang  sehat  dan kondusif, yang  menjamin adanya  kepastian  berusaha  di  Indonesia.  Memperhatikan  perkembangan  ini, maka  kebijakan  persaingan  menempati  prioritas  utama  KPPU  kedepan melalui  program regulatory  reform ,  dengan  bentuk  upaya internalisasi prinsip-prinsip  persaingan  usaha  yang  sehat  dalam  setiap  kebijakan pemerintah.
Penelitian  ini  mencoba  untuk  menggali  berbagai  masalah  dan  hambatan penegakan  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia,  sehingga  cita-cita penegakan hukum persaingan usaha dapat terwujud.
Berdasarkan uraian di  atas,  yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah  apakah  hambatan  dalam  penegakan  hukum  persaingan  usaha? Bagaimana cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?.

## II. TEORI
Setiap  orang  menggunakan  peristilahan  ini  dalam  kajian  keilmuannya, artinya  seberapa jauh dia terikat untuk menggunakannya dengan pakem yang ada,  atau  sebaliknya.  Teori  berasal  dari  kata  “ theoria ’  bahasa  latin  berarti “perenungan”  sedang  dalam  bahasa  Yunani  “ thea ”  yang  secara  hakiki menyiratkan  sesuatu  yang  bersifat  realitas.  Dari  kata  dasar  “ thea ”  ini  pula datang  kata  modern  “ teater ”  yang  berarti  “pertunjukan”  atau  “tontonan” Dalam  banyak  literatur,  beberapa  ahli  menggunakan  kata  ini  untuk
menunjukkan  bangunan  berpikir  yang  tersususn  sistematis,  logis  (rasional), empiris (kenyataan) juga simbolis.
Dalam  ilmu  ekonomi  secara  teoritis  dikenal  beberapa  bentuk  persaingan  di pasar,  yaitu  pasar  persaingan  murni  ( pure  competition ),  pasar  persaingan sempurna  ( perfect  competition ),  pasar monopoli dan  pasar  persaingan monopolistik. Suatu  pasar  dikatakan  berbentuk  persaingan  murni  apabila memenuhi  jumlah  pembeli  dan  penjualnya  banyak,  barang  yang  diperjual belikan bersifat homogen atau sama, dan ada kebebasan untuk membuka dan menutup usaha apabila dianggap perlu.
Pada  praktiknya, pasar seperti ini sulit ditemukan sebab ada hal-hal tertentu yang  mengharuskan  untuk  diperlunak  atau  diingkari.  Sedangkan  pasar persaingan sempurna menghendaki adanya pengetahuan pembeli dan penjual tentang  keadaan  pasar  cukup  sempurna  dan  mobilitas  sumber-sumber ekonomi harus cukup pula. Sedangkan pasar monopoli didefinisikan sebagai bentuk  pasar  yang  dikuasai  oleh  seseorang  penjual  saja  dimana  tidak  ada barang  substitusi  terhadap  barang  yang  dijual  oleh  penjual  tunggal  tersebut dan terdapat hambatan untuk masuk bagi saingannya dari luar. Dalam praktik hal  ini  pun  agak  sulit  ditemukan  dan  yang  umum  ditemukan  adalah  bentuk persaingan monopolistis baik berupa bentuk pasar duopoli maupun oligopoli.
Prasasto  Sudyatmiko,  mengemukakan  terdapat  4  (empat)  unsur  yang mempengaruhi  prilaku  bisnis  menjadi  tidak  sehat,  yaitu konglomerasi, kartel/trust,  insider  trading dan  persaingan  tidak  sehat/curang.  Timbulnya gejala konglomerasi, kartel/trust, dan insider trading merupakan konsekunsi dari ketatnya persaingan usaha. Bahkan, persaingan usaha yang ketat kadang sampai  melahirkan  praktik-praktik  curang  di  dalam  berusaha,  untuk memenangkan  persaingan.  Praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak

## Mirwansyah
sehat  baik  yang legal maupun  yang ilegal itu  pada  akhirnya  cenderung merugikan konsumen.
Sekurang-kurangnya  ada  4  (empat)  bentuk  perbuatan  yang  lahir  sebagai akibat dari tidak sehatnya praktik bisnis seperti di atas, yaitu menaikan harga, menurunkan  mutu, dumping ,  dan  memalsukan  produk.  Secara multiaspek,
artinya  begitu  banyak  faktor  yang  ditimbulkan  secara  negatif  oleh  praktik monopoli dan persaingan ekonomi  secara tidak sehat.
Marshall  B  Clinard  dan  Peter  C  Yeager  dalam  bukunya Corporate  Crime dalam  hubungan  ini  menggambarkan  bahwa  begitu  ragam  intensitas perbuatan  curang  dan ilegal yang  berakibat  buruk  karena  secara  sengaja dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumen, pekerja dan saingannya, tidak peduli  pula  kepada  mitra  niaga.  Hal  demikian  sejalan  dengan  apa  yang dikatakan  Edelhertz,  tindakan ilegal  korporasi dilakukan  dengan  cara-cara nonfisik dan penyembunyian atau tipu muslihat untuk memperoleh uang atau harta benda dan manfaat perorangan dalam dunia usaha.
Lebih jauh Kuntjoro Jakti mengatakan bahwa terdapat penafsiran yang keliru tentang  kebebasan  dan  praktik  bisnis  yang  tanpa  pembatasan  bahwa  siapa yang  tidak  mampu  bermain  dalam  gelanggang  usaha,  biarlah  gugur  atau mundur  dari  usahanya.  Penafsiran  keliru  semacam  ini  menimbulkan  citra buruk  masyarakat  terhadap  pelaku  usaha,  karena  telah  mendapatkan  kesan bahwa  pelaku  usaha  menghalalkan  penggunaan  segala  cara  dalam memperoleh keuntungan ekonomi sebesar-besarnya.
Apa  yang  dikatakan  para  pakar  di  atas  melalui  teori-teorinya  begitu  persis terjadi dalam praktik monopolistik dan persaingan curang di negara kita yang serba  korup  dan kolutif .  Tanpa  canggung  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(selanjutnya disingkat UU LPM PUTS) dalam Memori Penjelasan Umumnya mengakui “kejahatan” itu secara jiwa besar. Dikatakan demikian :
Peluang-peluang usaha yang tercipta dalam kenyataannya disatu sisi diwarnai berbagai  bentuk  kebijakan  pemerintah  yang  kurang  tepat  sehingga  pasar menjadi terdistorsi .  Disisi  lain,  perkembangan  usaha  swasta  sebagian  besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha tidak sehat. Fenomena di  atas  didukung  oleh  adanya  hubungan  terkait  antara  pengambil  keputusan dengan  para  pelaku  usaha,  baik  langsung  ataupun  tidak  langsung  sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional menunjukan  corak  yang  sangat monopolistik. Para  pengusaha  yang  dekat dengan elite kekuasaan  mendapatkan  kemudahan-kemudahan  yang berlebihan.  Munculnya konglomerasi dan  sekelompok  kecil  pengusaha  kuat yang  tidak  didukung  oleh  semangat  kewirausahaan  sejati  merupakan  salah satu  faktor  yang  mengakibatkan  ketahanan  ekonomi  menjadi  sangat  rapuh dan tidak mampu bersaing.
UU  LPM  PUTS  mencoba  mendudukan  posisi  ekonomi  pada proporsi yang telah  disepakati  secara konstitusional sesuai  dengan  amanat  UUD’45 Amandemen  IV  Bab  XIV  Perekonomian  Nasional  Dan  Kesejahtraan  Sosial Pasal 33 ayat (4) menyatakan :
“Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasarkan  atas  demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  keadilan,  kebersamaan,  efisiensi,  berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  kemandirian  serta  dengan  menjaga  keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
Dengan  kata  lain  UU  LPM  PUTS  memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi setiap  warga  negara  untuk  bermain  dalam  proses  produksi,  dalam  pasar, dalam  iklim  usaha  yang  sehat,  efektif  dan  efisien.  Prinsip-prinsip  UU  LPM

## Mirwansyah
PUTS  menghendaki  bahwa  pelaku  ekonomi  harus  berada  dalam  situasi persaingan  sehat,  wajar  dan  tidak  menimbulkan  pemusatan  ekonomi  di tangan pelaku usaha tertentu.  Pemerintah memegang peranan penting dalam upaya  mewujudkan  perlindungan  hukum  melalui  tiga  hal  yakni  regulasi, kontrol  penataan  hukum/peraturan  (termasuk punishment )  dan social engeenaring .  Pelaksanaan  peraturan  perlindungan  guna  mengatasi  masalah dan  hambatan  penegakan  hukum  menjadi  penting  dalam  dengan  pemberian hukuman  ( punishment )  atas  setiap  pelanggaran  ketentuan  yang  berlaku  di mana  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  LPM  PUTS  mengatur sedemikian  rupa  guna  melakukan  pencegahan  yaitu  dengan  menetapkan sanksi  pada  bagian  pertama  berupa  sanksi  administrasi  dan  pada  bagian kedua sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

## III. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  yaitu  yuridis  normatif,  melalui  pendekatan perundang-undangan  ( statue  approach ).  Pendekatan  undang-undang  ( statue approach )  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  yang  dihadapi.  jenis penelitian  yang  dilakukan  yaitu  penelitian  normatif,  jenis  data  yang digunakan  adalah  data  sekunder.    meliputi    bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder.

## a.  Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif artinya  mempunyai  otoritas.Bahan-bahan  hukum  primer  terdiri  dari perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

## b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  berupa  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan merupakan  dokumen-dokumen  resmi.  Publikasi  tentang  hukum  meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal, makalah, artikel, karya ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Teknik pengumpulan data dengan mengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier,  bahan  hukum  tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan terhadap masalah yang dibahas,  dipaparkan,  disistemisasi,    menggunakan  analisis  data  kualitatif, yaitu  menginterprestasikan  data  hukum  yang  berhubungan  dengan  masalah yang  dibahas,  dipaparkan,  disistemisasi,  kemudian  dianalisis  sesuai  dengan hukum  yang berlaku. Setelah menyelesaikan tahap pengumpulan data, maka diklasifikasikan  ke  dalam  beberapa  kategori  untuk  kemudian  dihubungkan dengan teori guna pengambilan kesimpulan.

## IV. PEMBAHASAN

## a. Masalah dan Hambatan Penegakan Hukum
KPPU  adalah  lembaga  penegak  hukum,  komisi  pengawas  persaingan  usaha serta lembaga independen  yang dibentuk untuk  mengawasi  pelaksanaan  UU LPM  PUTS.  Terlepas  dari  pengaruh  dan  kekuasaan  pemerintah  serta  pihak lain,  KPPU  berfungsi  menyusun  peraturan  pelaksanaan  dan  memeriksa berbagai  pihak  yang  diduga  melanggar  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999  tersebut  serta  memberi  putusan  mengikat  dan  menjatuhkan  sanksi terhadap para pelanggarnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49.

## Mirwansyah
Berdasarkan ketentuan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU  berwenang  menangani  kasus-kasus  yang  berhubungan  dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU sebagai Lembaga Independen  bekerja  tanpa  adanya  campur  tangan  pemerintah,  namun  KPPU tidak memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan eksekusinya,
Kelemahan  dari  UU  LPM  PUTS  itu  sendiri  belum  diaturnya  secara  hukum acara dalam memperoses berbagai pelanggaran atau berbagai kasus, hal mana di  muat dalam Pasal  41  ayat  (3) UU  LPM PUTS  yang menyebutkan bahwa pelaku  usaha  dilarang  menolak  diperiksa,  menolak  memberikan  informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  terhadap  pelanggaran  tersebut  di atas  oleh  Komisi  diserahkan  kepada  penyidik  untuk  dilakukan  penyidikan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Dalam  penjelasan  Pasal  41  ayat  (3) UU  LPM  PUTS  yang  diserahkan  oleh  Komisi  kepada  penyidik  untuk dilakukan  penyidikan  tidak  hanya  perbuatan  pidana  sebagaimana dimaksudkan  ayat  (2),  tetapi  juga  termasuk  pokok  perkara  yang  sedang diselidiki  dan  diperiksa  oleh  Komisi.    Hal  ini  menunjukan  tidak  adanya ketegasan  terhadap  lembaga  ini,  sekalipun  tata  cara  penanganannya  telah  di ataur melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tapi dirasa belum memadai sehingga perlu diatur lebih lanjut bagaimana beracara  di  KPPU  dan  peraturannya  dikeluarkan  sendiri  oleh  KPPU, misalnya  apa  yang  dimuat  pada  Pasal  67  Peraturan  KPPU  Nomor  1.Tahun 2010  yang  mengatakan  “Dalam  hal  Komisi  menilai  bahwa  Terlapor  tidak melaksanakan  Putusan  Komisi  paling  sedikit  2  (dua)  perkara,  Komisi  dapat menyerahkan  perkara  kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  untuk diproses  secara  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48  UU  LPM PUTS  dan  hal  ini  jauh  berbeda  jika  dibandingkan  dengan  lembaga  lain
seperti  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  sudah  disegani  oleh berbagai pihak.
Keputusan  KPPU  bukan  keputusan  yang  mengikat  dan  bersifat  final  ( final and biding ) melainkan  masih dapat diajukan upaya hukum keberatan melalui Pengadilan  Negeri  (vide  Pasal  65  Peraturan  KPPU  Nomor  1  Tahun  2010), sehingga  sebagian  besar  kasus  yang  sudah  diputus  oleh  KPPU  diajukan keberatannya  ke  Pengadilan  Negeri  sesuai  dengan  ketentuan  yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor  3  Tahun  2005  tentang  Tatacara  Pengajuan  Keberatan  di  Pengadilan Negeri.
Selain  itu  beberapa  persoalan-persoalan  yang  seharusnya  diatur  dalam  UU LPM PUTS sampai sejauh ini belum ada pengaturannya dan bahkan undang- undang  ini  juga  belum  ada  perubahan/revisi    atau  diamandemen,  seperti halnya  belum  ada  pengaturan  mengenai  monopoli  yang  dilakukan  oleh pemerintah  pada  semua  sektor  atau  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang franchise dan  wiralaba.  UU  LPM  PUTS  hanya  mengatur  tentang  monopoli dan  atau  pemusatan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  produksi  dan  atau pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak serta  cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  diatur  dengan undang-undang  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  33  UUD  1945 diselenggara oleh Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) dan  atau badan atau lembaga  yang  dibentuk  atau  ditunjuk  oleh  pemerintah,  sesuai  dengan ketentuan Pasal 51 UU LPM PUTS.
Sehingga  saat  ini  beberapa  sektor  usaha  masih  dikuasai  oleh  pemerintah melalui  BUMN-BUMN,  seperti  sektor  kelistrikan  oleh  PLN,  transportasi darat  oleh  PT.  KAI,  pengelolaan  pelabuhan  oleh  PT.  PELINDO  dan  lain

## Mirwansyah
sebagainya.  Padahal  jika  melihat  monopoli  yang  dilakukan  oleh  BUMN  ini tidak  memberikan  kesempatan  pada  pihak  lain  untuk  melakukan  kegiatan yang sama, pada beberapa kegiatan hampir tidak ada saingan.
KPPU  hanya  mengatur  tentang  monopoli  yang  dilakukan  oleh  BUMN berdasarkan  Peraturan  KPPU  Nomor  89  Tahun  2009  dengan  tujuan  untuk melindungi  monopoli  yang  dilakukan  oleh  BUMN.  Akan  tetapi  ada  pula beberapa  kegiatan  usaha  yang  seharusnya  dikelola  oleh  BUMN  diikuti  oleh pihak  swasta,  seperti  transportasi  udara  yang  dulu  hanya  dikuasai  oleh  PT. Garuda  Indonesia,  saat  ini  sudah  banyak  pengusaha  yang  ikut  bergerak  di bidang  transportasi  udara  sehingga  dapat  memberikan  keuntungan  kepada masyarakat untuk memilih jenis penerbangan dan biaya sesuai keinginan dan kemampuan masing-masing.
Masalah lain terkait dengan pengaturan tentang franchise dan wiralaba belum terkaper dan dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LPM PUTS, KPPU hanya membuat peraturan yaitu Peraturan KPPU Nomor 57  Tahun  1999,  sedangkan  kegiatan franchise dan  wiralaba  berkembang sangat  pesat  di  negara  kita  Republik  Indonesia,  akan  tetapi  aturan  dan peraturannya  dikecualikan  dalam  undang-undang  ini  sehingga  Peraturan KPPU di pandang tidak mengikat.

## a. Mengatasi Masalah dan Hambatan Penegakan Hukum
Di atas sudah diuraikan bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam upaya  mewujudkan  perlindungan  hukum  melalui  tiga  hal  yakni  regulasi, kontrol  penataan  hukum/peraturan  (termasuk punishment )  dan social engeenaring .  Pelaksanaan  peraturan  perlindungan  guna  mengatasi  masalah dan  hambatan  penegakan  hukum  juga  menjadi  penting  dalam  kaitannya
dengan pemberian hukuman ( punishment ) atas setiap pelanggaran ketentuan yang berlaku.
Pemberian  hukuman  ini  kadang  kala  menjadi  suatu  keharusan  apabila pelanggaran  itu  sudah  sedemikian  rupa  supaya  tidak  terulang  lagi  dan  atau pihak  lain  tidak  mengulanginya.  Hukuman  atau  sanksi  yang  diberikan  oleh pemerintah  ( eksekutif )  ini  berupa  sanksi  administratif  yang  dapat  diterapkan secara  berjenjang,  mulai  dari  teguran/peringatan,  denda,  sampai  pada pencabutan  izin  usaha.  Oleh  sebab  itu  masalah  sanksi  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  LPM  PUTS  mengatur  sedemikian  rupa  guna melakukan pencegahan yaitu dengan menetapkan sanksi pada bagian pertama berupa  sanksi  administrasi  dan  pada  bagian  kedua  sanksi  pidana  berupa pidana pokok dan pidana tambahan.
Untuk Tindakan Administrasi diatur pada Pasal 47 yang menyebutkan :
(1) Komisi  berwenang  menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan  administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
(2) Tindakan  administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat berupa :
a. Penetapan  pembatalan  perjanjian  sebagaimana  diamaksud  dalam
Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan atau Pasal 16, dan atau b. Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan integrasi  vertikal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan atau
c. Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  kegiatan  yang terbukti  menimbulkan  praktek  monopoli  dan  atau  menyebabkan persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  atau  merugikan  masyarakat,  dan atau
d. Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  penyalahgunaan posisi dominan, dan atau

## Mirwansyah
e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan  pengambilalihan  saham  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28, dan atau
f. Penetapan pembayaran ganti rugi, dan atau
g. Pengenaan  denda  serendah-rendanya  Rp.  1.000.000.000,00.-  (Satu miliar  rupiah)  dan  setinggi-tingginya  Rp.  25.000.000.000,00.-  (Dua puluh lima miliar rupiah).
Tindakan  pelaku  usaha  yang  menimbulkan  kerugian  dan  atau  mengganggu pembangunan  perekonomian  secara  umum,  dalam  tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana atau juga disebut tindak pidana ( delik ) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan  hukum,  larangan  itu  disertai  ancaman    (sanksi)  yang  berupa  pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut kemudian dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  di  bidang  ekonomi  (tindak  pidana ekonomi)  karena  ada  kepentingan  ekonomi  nasional  (umum)  yang  hendak dilindungi  atau  dipertahankan,  yaitu  agar  tatanan  perekonomian  nasional tetap langgeng, berkembang baik, dan tidak kacau. Pada dasarnya perbuatan pidana  atau  tindak  pidana  dibedakan  atas  kejahatan  dan  pelanggaran  sesuai dengan  sistem  yang  dianut  oleh  KUH  Pidana  Indonesia.  Tetapi  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hal tersebut tidak dibedakan. Untuk sanksi pidana  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  LPM  PUTS    termuat pada Pasal 48 yakni :
(1) Pelanggaran    terhadap  ketentuan  Pasal  4,  Pasal  9  sampai  dengan  Pasal 14,  Pasal  16  sampai  dengan  Pasal  19,  Pasal  25,  Pasal  27  dan  Pasal  28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp.25.000.000.000,00.- (Dua
puluh lima miliar rupiah) dan
setinggi-tingginya Rp.100.000.000.000,00.-  (Seratus  miliar  rupiah),  atau  pidana  kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (Enam) bulan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15,
Pasal  20  sampai  dengan  Pasal  24,  dan  Pasal  26  undang-undang  ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp.5.000.000.000,00.- (Lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,00.- (Dua puluh lima  miliar  rupiah),  atau  pidana  kurungan  pengganti  denda  selama- lamanya 5 (Lima) bulan.
(3) Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  41  undang-undang  ini  diancam pidana  denda  serendah-rendahnya  Rp.1.000.000.000,00.-  (Satu  miliar rupiah),  dan  setinggi-tingginya  Rp.5.000.000.000,00.-  (Lima  miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (Tiga) bulan.
Sedangkan  yang  berkenaan  dengan  pidana  tambahan,  terdapat  di  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  LPM  PUTS  pada  Pasal  49 yang berbunyi :
“Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 KUHP, terhadap pidana sebagaimana diatur  dalam Pasal 48  dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
a. Pencabutan izin usaha, atau
b. Larangan  kepada  pelaku  usaha  yang  telah  terbukti  melakukan pelanggaran  terhadap  undang-undang  ini  untuk  menduduki  jabatan direksi  atau  komisaris  sekurang-kurangnya  2  (Dua)  tahun  dan  selama- lamanya 5 (Lima) tahun, atau
c. Penghentian  kegiatan  atau  tindakan  tertentu  yang  menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

## Mirwansyah
Selain  menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan  administratif  dan  sanksi  pidana itu  sendiri  adalah  kewenangan  Pengadilan  bukanlah  berarti  bahwa  KPPU tidak  dapat  melakukan  upaya  lain  yang  tujuannya  menjaga  kepentingan umum dan meningkatkan kesejahtraan rakyat.

## V. KESIMPULAN
Keputusan  KPPU  bukan  keputusan  yang  mengikat  dan  bersifat  final  ( final and biding ) melainkan  masih dapat diajukan upaya hukum keberatan melalui Pengadilan  Negeri  (vide  Pasal  65  Peraturan  KPPU  Nomor  1  Tahun  2010), sehingga  sebagian  besar  kasus  yang  sudah  diputus  oleh  KPPU  diajukan keberatannya  ke  Pengadilan  Negeri  sesuai  dengan  ketentuan  yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor  3  Tahun  2005  tentang  Tatacara  Pengajuan  Keberatan  di  Pengadilan Negeri.  Selain  itu  beberapa  persoalan-persoalan  yang  seharusnya  diatur dalam  UU  LPM  PUTS  sampai  sejauh  ini  belum  ada  pengaturannya  dan bahkan  undang-undang  ini  juga  belum  ada  perubahan/revisi    atau diamandemen,  seperti  halnya  belum  ada  pengaturan  mengenai  monopoli yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pada  semua  sektor  atau  pasal-pasal  yang mengatur tentang franchise dan wiralaba.
Pemberian  hukuman  menjadi  suatu  keharusan  serta  harus  dipublikasikan secara  transparan  sehingga  hukuman  tersebut  menjadi  metode  pembelajaran kepada pelaku usaha khususnya  dan sebagai sarana kontrol bagi konsumen. Adapun  hukuman  atau  sanksi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  ( eksekutif ) berupa  sanksi  administratif  yang  dapat  diterapkan  secara  berjenjang,  mulai dari  teguran/peringatan,  denda,  sampai  pada  pencabutan  izin  usaha.  Senada dengan  sanksi  yang  telah  diterapkan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  LPM  PUTS  dengan  menetapkan  sanksi  pada  bagian
pertama  berupa  sanksi  administrasi  dan  pada  bagian  kedua  sanksi  pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Clinard,  Marshall  B  and  Peter  C  Yeager,1980, Corparate  Crime ,  McMillan Publishing     Co,   London
Kartika  Sari,  Elsi  dan  Simangunsong  Advendi,  2005, Hukum  Dalam Ekonomi . PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Kuntjoro  Jakti,  BM,1997,  Etika  Bisnis  dan  Peraturan  Perdagangan  Secara Sektoral dan Regional, UI-Press, Jakarta
Meliala, Adrianus, 1993, Praktik Bisnis Curang , Sinar Harapan, Jakarta.
Moeljatno, 1987, Azaz-azaz Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara .
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha .
Rahardjo,Satjipto, 2000, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Siahaan, NHT,2005, Hukum Konsumen Dan Tanggungjawab Produk , Pranta
Rei, Jakarta
Sidabalok,Janus,2010, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia ,  PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung
Soekanto,Soerjono,2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta
Sudarsono, 1984, Pengantar Ekonomi Makro . LP3ES, Jakarta
Tri  Siswi  Kristiyanti,Celina.  2008. Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktik  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .