## MANAJEMEN TERPADU TATAKELOLA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM UPAYA PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KAWASAN PESANTREN NGALAH

## M. Dayat, Mochamad Sirodjudin

## Universitas Negeri Malang
Abstrak: Masyarakat di kawasan Pondok Ngalah sebagian besar berprofesi sebagai pedagang makanan baik dalam bentuk warung makan maupun dalam bentuk pedagang kaki lima (PKL). Di mana sejauh ini masih belum tertata secara baik sehingga banyak menempati badan jalan yang luasnya hanya 5 meter yang menjadi akses satu-satunya menuju Pondok Ngalah dan lembaga pendidikan formal yang berada di bawah Yayasan Darut Taqwa. Sehingga hal ini bisa membahayakan keselamatan siswa, santri, serta masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan tata kelola dan peningkatan pemberdayaan ekonomi maka hal yang bisa dilakukan antara lain yaitu menyediakan lokasi strategis untuk melo- kalisasi PKL, memberikan edukasi terkait manajemen bisnis bagi komunitas PKL, dan memberikan edukasi terkait terciptanya ruang publik (akses jalan) yang tertib, aman dan nyaman. Dengan adanya penataan PKL yang dikelola dengan baik tentu akan berdampak positif terhadap mobilitas warga masyarakat serta seluruh entitas Yayasan Darut Taqwa dan juga meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan Pondok Ngalah.
Kata kunci: manajemen, tata kelola, PKL, pemberdayaan ekonomi
Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community, Vol. 4, No. 2, November 2022, 121–128 ISSN 2686-2786 print / ISSN 2685-8630 online
*Corresponding Author. e-mail: m.dayat.2204139@students.um.ac.id

## PENDAHULUAN
Seiring dengan semakin berkembangnya Yayasan Darut Taqwa dengan ditandai semakin banyaknya santri dan siswa yang ada di dalam lembaga pendidikan yayasan mendorong masya- rakat dan orang sekitar Yayasan Darut Taqwa untuk mencari keuntungan dengan berbagai macam tawaran dalam memenuhi kebutuhan para siswa dan santri, peluang tersebut pada akhirnya ditangkap dan menyebabkan banyaknya atau bermunculan para pedagang kali lima di sekitar area Yayasan atau Pondok Pesantren Nga- lah, namun seiring dengan perkembangan keha- diran para pedagang kaki lima (PKL) terkadang menjadi problem tersendiri baik bagi masyarakat umum terlebih lagi bagi Yayasan Darut Taqwa dan juga para santri dan siswa, terlebih lagi
penggunaan ruang publik yakni bahu jalan yang bukan ruang semestinya untuk berjualan namun untuk pengguna jalan dan lain sebagainya men- jadi masalah tersendiri, di mana tata ruang yang semakin kacau, ketertiban umum yang semakin semrawut, dan lain sebagainya. Masalah PKL merupakan masalah yang cukup kompleks di satu sisi berkaitan dengan mata pencarian para PKL sendiri di sisi lain ada kepentingan umum yang terganggu dengan adanya PKL yang meng- gunakan bahu-bahu jalan yang semestinya ruang publik yang tertib, bersih, rapi, aman, namun sebaliknya terjadi kesemrawutan, ketidaktertib- an, kurang amannya penggunaan jalan sehingga sering terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh banyaknya siswa dan santri yang membeli makanan dan jajanan di bahu-bahu jalan.
M. Dayat, et al. / Manajemen Terpadu Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Upaya Penataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesantren Ngalah / LeECOM, Vol. 4, No. 2, November 2022, 121–128
Perkembangan pesat lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal di Yayasan Da- rut Taqwa merupakan kabar yang menggembi- rakan. Keberadaan Yayasan Darut Taqwa dengan berbagai lembaga yang ada di dalamnya tentunya tidak bisa dilepaskan dengan dukungan dan pe- ranan serta stakeholder eksternal khususnya masyarakat sekitar kawasan pesantren. Keber- adaan masyarakat di kawasan sekitar pesantren akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi perkembangan Yayasan Darut Taqwa itu sendiri. Sinergi yang dibangun antara Yayasan Darut Taqwa dan masyarakat kawasan pesantren men- jadi kunci kekuatan eksistensi lembaga pendi- dikan formal serta pesantren baik itu dari sisi keterlibatan masyarakat dalam menjaga kondusi- vitas keamanan dan kenyamanan pesantren. Un- tuk membangun sinergi tersebut tentunya dibu- tuhkan sebuah upaya yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Upaya tersebut tentunya harus mengedepankan kepentingan ber- sama antara pengembangan lembaga yang ada di Yayasan Darut Taqwa dan juga kepentingan masyarakat sekitar kawasan pesantren sehingga tercipta kondisi harmonis yang saling mendu- kung. Upaya-upaya tersebut setidaknya me- nyangkut peningkatan pengetahuan, keagamaan serta perekonomian masyarakat sekitar kawasan pesantren.
Keberhasilan perkembangan Yayasan Darut Taqwa yang pesat ini tentunya menjadi potensi sekaligus menjadi tantangan yang harus disikapi secara tepat. Data jumlah santri, siswa, dan mahasiswa serta jamaah yang ada di Yayasan Darut Taqwa telah menunjukkan jumlah yang cukup besar sebagaimana data berikut.
Saat ini, masyarakat di kawasan Pesantren Ngalah sebagian besar berprofesi sebagai peda- gang makanan baik dalam bentuk warung makan maupun pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan PKL di kawasan Pesantren Ngalah sejauh ini masih belum tertata secara baik sehingga banyak me- nempati badan jalan yang luasnya hanya 4m 2 yang menjadi akses satu-satunya menuju pesantren Ngalah dan lembaga pendidikan formal yang ber- ada di bawah Yayasan Darut Taqwa. Keberadaan PKL yang berada di jalan Dusun Kembangkuning dan Pandean tentunya akan membuat jalan menja- di ramai dan macet, khususnya di saat-saat jam sekolah atau perkuliahan serta pada saat jam se- kolah malam madrasah diniyah. Mengingat lokasi- nya yang berada di area pendidikan formal PAUD, RA, MI, SMP, MTS, MA, SMA, SMK, Pesantren Ngalah, serta Kampus Universitas Yudharta Pasu- ruan. Apalagi di saat istirahat sekolah banyak sis- wa-siswi yang terkadang bermain di jalan atau saat membeli dagangan PKL sehingga sangat memba-
M. Dayat, et al. / Manajemen Terpadu Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Upaya Penataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesantren Ngalah / LeECOM, Vol. 4, No. 2, November 2022, 121–128
hayakan keselamatan siswa, santri serta masya- rakat sekitar.
Menurut Yunus (2017), tata kelola PKL diperlukan agar tidak mengganggu ketertiban publik dan juga diharapkan bisa mengembangkan bisnis kuliner yang dapat berkontribusi pada sektor lainnya. Tata kelola PKL menurut Puspi- tasari (2009), memerlukan kebijakan dan per- aturan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup yang bisa berdampak terhadap sektor ekonomi dan terbukanya lapangan kerja baru. Dalam penataannya, menurut Inrinofita Sari (2019), PKL memerlukan lokasi yang strategis agar mudah dijangkau oleh pengunjung yang bisa berdampak pada meningkatnya penjualan. Dalam pelaksanaan tata kelola PKL, menurut Pramono (2013), dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek di mana komunikator memiliki peran yang lebih dominan.
Keberadaan PKL di kawasan pesantren me- nimbulkan berbagai persoalan, mulai dari masa- lah keamanan, ketertiban, dan kenyamanan na- mun di sisi lain kehadirannya juga mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap perkem- bangan Yayasan Darut Taqwa. Kontribusi terse-
but bisa dalam bentuk membatu menyukseskan berbagai kegiatan yang ada di lingkungan Yayasan Darut Taqwa seperti kegiatan imtikhan akhirus- sanah, sholat malam di bulan Ramadhan, Diesna- talis Universitas Yudharta Pasuruan, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, bagaimanapun juga Yayasan Darut Taqwa berdiri dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dan juga penataan PKL yang dikelola dengan baik tentu akan berdampak positif terhadap mobilitas warga masyarakat serta seluruh entitas Yayasan Darut Taqwa sehingga perlu dilakukan tindakan sebagai berikut. Pertama, melakukan upaya penataan ulang atau relokasi PKL agar tidak menempati bahu jalan raya menuju ke pondok pesantren se- hingga tercipta keamanan dan kenyamanan peng- guna jalan khususnya mobilitas siswa, mahasiswa, santri, jamaah pondok pesantren, serta masyara- kat sekitar pondok. Kedua, melakukan pemberda- yaan peningkatan ekonomi PKL di kawasan pesantren ngalah melalui berbagai pelatihan dan peningkatan manajemen usaha. Ketiga, mengurai persoalan kemacetan jalan menuju Pesantren Nga- lah. Keempat, melakukan sinergi dan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan Yayasan Darut Taqwa dan Pondok Pesantren Ngalah.

## Gambar 2 Gambar Kondisi Jalan Menuju Pondok Ngalah
Sumber: Dokumentasi
M. Dayat, et al. / Manajemen Terpadu Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Upaya Penataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesantren Ngalah / LeECOM, Vol. 4, No. 2, November 2022, 121–128

## METODE PELAKSANAAN
Dalam pelaksanaan tata kelola PKL di ka- wasan Pesantren Ngalah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005, maka beberapa tahapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.
1. Koordinasi dengan Pengurus Yayasan Darut Taqwa dan Pondok Pesantren. Tahapan ini dilakukan untuk membangun persepsi bersa- ma pentingnya tata kelola PKL di kawasan Pondok Pesantren Ngalah demi ketertiban dan keamanan umum serta kenyamanan ling- kungan sekitar Yayasan Darut Taqwa dan Pondok Pesantren Ngalah.
2. Mediasi dan pendataan PKL. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan edukasi terhadap dampak negatif yang bisa diakibatkan jika tidak ada tata kelola yang baik. Dan juga memberikan pemahaman dan edukasi terhadap dampak positif yang bisa dicapai jika PKL dikelola dengan lebih baik. 3. Koordinasi dengan pemilik lahan yang akan dijadikan tempat relokasi tata kelola PKL. Pada tahapan ini dibangun kerjasama penggu- naan lahan sebagai tempat relokasi para PKL yang sebelumnya menempati bahu jalan untuk di tempatkan jadi satu tempat.
4. Pembagian klaster PKL. Pada tahapan ini dilakukan kesepakatan bersama pembagian tempat serta batasan waktu jualan sekaligus juga pembagian jenis jualan agar tidak sampai terjadi kesamaan jenis jualan dalam satu area sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat.
5. Perumusan tata aturan dan ketentuan-keten- tuan. Dalam tahapan ini dilakukan upaya perumusan tata aturan dan ketentuan-keten- tuan dalam penggunaan atau penempatan la- han agar tidak ada yang merasa dirugikan dan saling menguntungkan, baik dari pemilik lahan, para PKL, pengelola dan juga Yayasan Darut Taqwa, serta Pondok Pesantren Ngalah. 6. Persiapan pelaksanaan relokasi PKL. Pada tahapan ini dilakukan pembangunan dan per- siapan lahan yang akan dijadikan tempat relo- kasi atau tata kelola para pedagang kaki lima (PKL).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang didapat dalam proses pendam- pingan tata kelola pedagang kali lima (PKL) di kawasan Pondok Pesantren Ngalah di antaranya didapatkan informasi bahwa jumlah PKL yang
No. Nama Alamat 1 Mustofa Purwo 2 Sahid Purwo 3 Kosim Kembang Kuning 4 Sugeng Kembang Kuning 5 Muin Purwo 6 Darib Purwo 7 Suwarno Pandean 8 Yatno Kembang Kuning 9 Koib Kembang Kuning 10 Mistin Kembang Kuning 11 Amir Kembang Kuning 12 Munir Purwo
Tabel 1 Data PKL
M. Dayat, et al. / Manajemen Terpadu Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Upaya Penataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesantren Ngalah / LeECOM, Vol. 4, No. 2, November 2022, 121–128
ada dan menjadi target relokasi sejumlah 45
PKL, dan yang 70% merupakan penduduk yang bermukim di sekitar lingkungan Pesantren Nga- lah.
Dari 45 jumlah PKL yang ada jika diklasifi- kasikan sesuai dengan jenis produk yang dijual dapat dijelaskan seperti Tabel 2. 13 Sutrisno Kembang Kuning 14 Heni Pandean 15 Soleh Kembang Kuning 16 Cak Ud Kembang Kuning 17 Solikin Kembang Kuning 18 Mbak Pat Kembang Kuning 19 Kaspan Kembang Kuning 20 Solikha Kembang Kuning 21 Heri Kembang Kuning 22 Draon Beji 23 Mukhid Kembang Kuning 24 Deni Sengon 25 Sulton Kembang Kuning 26 Yosan Kembang Kuning 27 Wawan Sengon 28 Nita Karangsono 29 Menik Beji 30 Irul Kembang Kuning 31 Kastam Kembang Kuning 32 Cak Mat Kembang Kuning 33 Jumali Pandean 34 Jumadi Purwosari 35 Mukibat Kertosari 36 Slamet/Cilung Karangsono 37 Atip Purwosari 38 Tari Purwo 39 Soleh/Cilok Purwo 40 Hendrik Kembang Kuning 41 Darsono/Pisang Keju Beji 42 Tono Kembang Kuning 43 Ulfa Kembang Kuning 44 Liman Sengon 45 Wahid Kembang kuning Sumber: Manajemen PKL Pondok Pesantren Ngalah No. Jenis Jualan  Jumlah 1 Makanan berat 10 2 Makanan ringan/cemilan 18 3 Aneka minuman 17
Tabel 2 Klastering PKL di kawasan Pesantren Ngalah
Sumber: Manajemen PKL Pesantren Ngalah
M. Dayat, et al. / Manajemen Terpadu Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Upaya Penataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesantren Ngalah / LeECOM, Vol. 4, No. 2, November 2022, 121–128
Penyediaan lahan relokasi para PKL yang awalnya di bahu-bahu jalan ini dilakukan dengan menyiapkan lahan yang proporsional dan stra- tegis, serta diharapkan bisa menampung banyak- nya PKL yang ada di sekitar Pondok Pesantren Ngalah. Hal ini juga diharapkan bisa berdampak positif terhadap pendapatan PKL karena sudah tidak lagi berebut lokasi dengan sesama pedagang untuk menggunakan bahu jalan sebagai tempat jualan mereka namun dengan adanya tempat yang representatif ini mereka para pedagang
kaki lima (PKL) sudah pasti memiliki tempat jualan yang setiap hari bisa ditempati secara pasti. Adapun lahan yang disiapkan berlokasi di sisi jalan utama di seberang asrama NO Pondok Pesantren Ngalah serta di samping pintu masuk area lembaga Pendidikan Yayasan Darut Taqwa.
Dengan jumlah PKL yang ada yakni 45 PKL dan ini pun ada kemungkinan akan bertam- bah dengan beraneka ragamnya kuliner yang di tawarkan maka dibuatkan desain sedemikian rupa agar tercipta situasi yang tertib, kondusif,
Gambar 3 Rapat Koordnasi, Mediasi, dan Pendataan PKL Sumber: Dokumentasi
Gambar 4 Rencana Lokasi PKL yang Baru Sumber: Dokumentasi
M. Dayat, et al. / Manajemen Terpadu Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Upaya Penataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesantren Ngalah / LeECOM, Vol. 4, No. 2, November 2022, 121–128
nyaman dan aman. Pembangunan dan pembagian klaster PKL dilakukan dengan analisis kebutuhan dan ketersediaan lahan yang ada.
Untuk mewujudkan tata kelola yang baik serta menghindari permasalahan di kemudian hari maka perlu dirumuskan beberapa hal, antara lain: ukuran stand, klustering sesuai dengan jenis stand, mekanisme sewa stand, retribusi air, listrik dan kebersihan, dan lain sebagainya. Pembuatan aturan PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kabu- paten Pasuruan No. 11 Tahun 2005, maka manaje-
men tata kelola PKL membutuhkan aturan pelak- sanaan agar tercapai situasi yang tertib dan kondu- sif. Adapun untuk PKL di kawasan Pesantren Nga- lah diberlakukan peraturan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan mengisi formulir, mem- buat surat pernyataan untuk menaati peraturan yang berlaku, begitu halnya untuk menjaga hal- hal yang tidak di inginkan di kemudian hari antara pengelola dan pemilik lahan relokasi PKL maka dibuatkan juga kontrak kerjasama tertulis dan di tanda tangan kedua belah pihak.

## Gambar 5 Proses Pembangunan Stand PKL
Sumber: Dokumentasi
Gambar 7 Suasana PKL Setelah Relokasi Sumber: Dokumentasi
M. Dayat, et al. / Manajemen Terpadu Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Upaya Penataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesantren Ngalah / LeECOM, Vol. 4, No. 2, November 2022, 121–128

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung proses pelaksanaan pendam- pingan pedagang kaki lima (PKL) dalam upaya penataan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kawasan Pesantren Ngalah, di antaranya kepada Yayasan Darut Taqwa, Pondok Pesantren Ngalah, dan juga perangkat Desa Sengonagung serta Kepala Dusun Kembangkuning dan Pandean, dan juga pemuda Karang Taruna Dusun Kembang Kuning Desa Sengonagung Purwosari Pasuruan.

## KESIMPULAN
Program pelaksanaan pendampingan peda- gang kaki lima (PKL) dalam upaya penataan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kawasan Pe- santren Ngalah melalui relokasi para PKL ke tem- pat yang lebih representatif untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua pihak, baik dari Yayasan Darut Taqwa, Pondok Pesantren Ngalah, para santri dan siswa serta masyarakat umum sebagai pengguna jalan dapat terlaksana dengan baik. Itu semua berkat berbagai pihak yang telah mendukung terlaksana- nya program pendampingan tersebut. Terlepas dari itu semua, kesadaran para PKL juga menjadi faktor utama program relokasi ini bisa terlaksana. Oleh karena mereka bersedia untuk direlokasi ke tempat baru dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk sewa lahan.

## DAFTAR RUJUKAN
Bupati Pasuruan. (Nomor 11 Tahun 2005). Per- aturan Daerah Kabupaten Tentang Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima.
Pramono, M. F., Syamsulhadi, Mudiyono, & Hariadi, S. S. (2013). Penataan dan Pembi- naan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif
Komunikasi Pembangunan di Surakarta. Kanal, Vol. 1, No.2 , 111–120.
Rahmawati, R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Ta- hun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Mash- lahah (Studi PKL di Alun-Alun Kota Bangil). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
Sari, I. (2019). Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. Universitas Muham- madiyah Makassar .
Yunus, M. & Insani, A. (2017). Tata Kelola Peda- gang Kaki Lima di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe’ di Pantai Losa- ri). JAKPP, Vol. 3, No. 1 .
Jaya Habri, Iswandi Marsuki, & La Ode Alwi (2021). Tata Kelola Kelembagaan Pedagang Kaki Lima Sekitar Pasar di Kota Kendari. Jurnal Perencanaan Wilayah PPS UHO , Vol.
6., No. 2, Oktober 2021.
Budi Syahrul Muadhom. (2021). Tata Kelola Pe- dagang Kaki Lima di Taman Cilimus Kabu- paten Kuningan dalam Kondisi New Nor- mal (Studi Analisis Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah). Bachelor Thesis , IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Untung Usada & Luqman Hakim. (2017). Nilai Kompetitif Tata Kelola Pedagang Kaki Lima untuk Pengembangan Strategi Peningkatan Daya Saing, Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan V Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya .
Pristika Bella & Badrudin Kurniawan (2021), Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Provinsi Jawa Timur, Publika , Vol.
9, No. 2, 241–254.
Tona Lubis, Erwita, Andi, & Raja1. (2014). Model Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jambi. Jurnal Dinamika Manajemen,
Vol. 2, No. 2, April–Juni.