## Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan
Aspek Hukum

## (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
Rozaq M. Yasin
Universitas Islam Indonesia rozaqmyasin@gmail.com

## Rifqi Muhammad
Universitas Islam Indonesia rifqimuhammad@uii.ac.id

## Abstract
The strategy of settlement of problematic financing is carried out through two lines, namely non-litigation and litigation. However, there are still many bprs that  have  high  problematic  financing  figures.  Among  the  causes  is  the  lack  of knowledge  about  litigation.  This  research  is  a  qualitative  descriptive  research using field research. The subject of the study was BPRS in The Special Province of  Yogyakarta.    Data  obtained  from  interviews  to  related  parties,  observation  of financial statements and documentation studies related to the process of settlement of problematic financing. The results showed that when the non-litigation path or family  line  does  not  reach  an  agreement  between  BPRS  and  the  customer,  then BPRS can proceed with the legal path by filing a simple lawsuit for the value of the lawsuit that is less than Rp 200 million. The existence of a new Perma rule on Simple  Lawsuits  is  one  of  the  alternatives  that  bprs  can  use  in  resolving problematic financing against cases of default and /or unlawful acts committed by customers. BPRS needs to learn the procedure of filing  a Simple Lawsuit can be another solution in solving the high NPF figure in BPRS.
Keywords: Troubled Financing, Restructuring, Simple Lawsuits

## Pendahuluan
Industri  perbankan  syariah  di  Indonesia,  termasuk  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  (BPRS)  mencatatkan  pertumbuhan  positif  dalam  tiga  tahun terakhir.  Komponen  keuangan  utama  BPRS  yang  tumbuh  positif  di  antaranya asset,  pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK)  dan laba.  Berdasarkan data Otoritas Jasa  Keuangan,  hingga  Desember  2019  terdapat  164  BPRS  yang  meramaikan industri perbankan syariah. Total aset 164 BPRS ini naik menjadi Rp 13.75 triliun atau tumbuh 10.15% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun  pertumbuhan  asset  tersebut  masih  rendah  dibandingkan tahun 2017 yang mampu tumbuh sampai 15,52% dan tahun 2018 mencapai 12,31%. Naiknya total aset  itu  dipicu  oleh  pembiayaan  BPRS  yang  juga  tumbuh  8.64%  mencapai  Rp
9,94 triliun, pertumbuhan tersebut jauh turun dibanding tahun 2017 yang tumbuh 14,19%  dan  tahun  2018  yang  mampu  tumbuh  sampai  14,54%  (www.ojk.go.id, 2019).
Tumbuhnya  pembiayaan  diikuti  dengan  rasio  pembiayaan  bermasalah (non-performing  financing atau  NPF)  yang  berangsur-angsur  membaik.  Hal  itu terlihat  dari  menurunnya  angka  NPF  per  Desember  2018  menjadi  9,30%  dari sebelumnya  9,68%  per  Desember  2017.  Bahkan  mengakhiri  tahun  2019  NPF BPRS  terus  turun  mencapai  7,04%.  Meskipun  demikian,  angka  itu  masih  diatas angka  maksimum  NPF  perbankan  Syariah  sebesar  5% yang  dianjurkan regulator (www.ojk.go.id,  2019).  Sehingga  BPRS  perlu  terus  untuk  meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kualitas pembiayaannya.
Data  pergerakan  NPF  BPRS  di  Indonesia  selama  6  tahun  terakhir  sangat berfluktuasi dan tidak bisa diprediksi pergerakannya seperti yang terlihat di grafik 1.1 di bawah ini.
Gambar 1.1 Persentase NPF BPRS di Indonesia
Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2019 data diolah
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  NPF  BPRS  masih  relatif  tinggi  namun cenderung membaik dalam dua tahun terakhir. Pada akhir tahun 2017 NPF masih 9,68%,  kemudian  merangkak  naik  di  semester  awal  tahun  2018  menjadi  11.78% setelah itu berangsur-angsur turun sampai akhir Desember 2019 mencapai 7,04%. Meskipun  begitu  rasio  pembiayaan  bermasalah  BPRS  masih  jauh  di  atas  batas aman yang dianjurkan  untuk menjaga tingkat kesehatannya.  Selain permasalahan
8,18% 7,89% 9,25% 8,20% 9,18% 8,63%
10,71% 9,68%
11,78%
9,30% 8,83% 7,04%
Rozaq  M.  Yasin  &  Rifqi  Muhammad:  Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah:  Tinjauan  Aspek  Hukum  (Studi  Pada  BPRS  di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta)
terkait NPF yang tidak kunjung membaik, likuidasi tiga BPRS per Desember 2018 juga  meramaikan  perbincangan  industri  perbankan  syariah  nasional.  Meskipun secara umum kinerja BPRS di Indonesia tercatat tumbuh positif dan baik, namun ancaman menurunnya kualitas pembiayaan masih menghantui.
Langkah  yang  umum  dilakukan  BPRS  untuk  menurunkan  rasio pembiayaan bermasalah tersebut  diantaranya dengan tetap menjaga pertumbuhan pembiayaan,  melakukan  penagihan  utamanya  nasabah-nasabah  yang  akan  masuk dalam  perhitungan  pembiayaan  bermasalah,  melakukan  beberapa  restrukturisasi pada nasabah pembiayaan yang bermasalah dan terakhir dengan melakukan hapus buku  ( write-off ).  Strategi  tersebut  terbukti  cukup  efektif  dengan  menurunnya tingkat NPF selama dua tahun terakhir.
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  telah membuat  fatwa  tentang  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  yang  diatur  dalam fatwa  No.48/DSN-MUI/II/2005  tentang  penjadwalan  kembali  pembiayaan nasabah. Namun beberapa fakta yang ditemui dilapangan, bahkan setelah nasabah diberikan  restrukturisasi  pembiayaan  dengan  penjadwalan  ulang,  masih  ada  juga yang  belum  mampu  menyelesaikan  kewajiban  pembiayaannya  atau  dengan  kata lain  masih  tergolong  pembiayaan  bermasalah.  Kemudian  bank  memberikan alternatif penyelesaian dengan melakukan penjualan asset  yang dimiliki nasabah. Jika  nasabah  memilih  jalur  damai/kekeluargaan  (non-litigasi)  yaitu  dengan menjual  assetnya  dan  aset  tersebut  cukup  untuk  menutup  kekurangan kewajibannya kepada BPRS maka masalah pembiayaan macet telah selesai.
Pada kasus  lain  seandainya  jalur kekeluargaan sulit  untuk  ditempuh  yaitu ketika  nasabah  tidak  mau  atau  tidak  bisa  untuk menjual  asetnya  karena  berbagai hal,  penyelesaian  melalui  badan  arbitrase  juga  tidak  menemukan  titik kesepakatakan,  maka  bank  bisa  saja  melakukan  gugatan  sederhana  untuk menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah  nasabah  tersebut.  Menurut  Peraturan Mahkamah  Agung  No.  14  bahwa  jalur  litigasi  atau  jalur  hukum  bisa  dilakukan dengan  mengajukan  Gugatan  Sederhana  karena  nasabah  dianggap  melakukan wanprestasi/pembiayaan  bermasalah.  Wanprestasi  adalah  suatu  keadaan  ketika nasabah  debitur  tidak  dapat  melaksanakan  prestasinya  karena  kesalahannya  dan sudah ditegur oleh bank melalui surat peringatan (Elwardah & Nurhayati, 2019).
Kontrak  pembiayaan  antara  bank  dan  nasabah  selalu  ada  kemungkinan nasabah  gagal  bayar  dan  jika  tidak  bisa  diselesaikan  dengan  keempat  cara  diatas (jalur  non-litigasi)  maka  solusi  lain  yang  bisa  ditempuh  adalah  dengan  jalur litigasi/hukum.  BPRS  bisa  menggunakan  langkah  hukum  untuk  menyelesaikan pembiayaan  bermasalahnya  melalui  kerangka  hukum  gugatan  sederhana. Penyebab  umum  nasabah  gagal  bayar  seperti  penurunan  kemampuan  bayar nasabah  karena  kondisi  usaha  sedang  turun,  adanya  bencana  alam,  atau  bahkan wanprestasi  (ingkar janji)  dan perbuatan melanggar hukum  seperti penipuan atau penggelapan barang jaminan oleh nasabah. Dilihat dari aspek hukum, pembiayaan bermasalah  yang  disebabkan  nasabah  terindikasi  melakukan  ingkar  janji (wanprestasi)  maka  BPRS  bisa  mengajukan  Gugatan  Sederhana  jika  nilai  sisa pembiayaan  kurang  dari  Rp  200.000.000,-.  Sedangkan  jika  nasabah  dengan sengaja  melakukan  penipuan  atau  penggelapan  barang  jaminan  bisa  dilakukan gugatan perdata sekaligus pidana.
Berdasarkan  permasalahan  diatas  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih lanjut tentang bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang bisa dilakukan BPRS ditinjau dari aspek hukumnya. Ketika jalur non-litigasi tidak bisa tercapai, maka bank memerlukan penyelesaian sengketa pembiayaan secara cepat dan  sederhana  melalui  skema-skema  yang  mungkin  bisa  ditempuh  untuk menyelesaian tingkat pembiayaan bermasalahnya.

## Landasan Teori
1. Pembiayaan Bermasalah
Setiap BPRS melakukan realisasi  pembiayaan selalu diikuti kemungkinan adanya  beberapa  nasabah  yang  mengalami  masalah  dalam  pembiayaannya. Pembiayaan bermasalah  tidak terjadi begitu saja, namun  melalui beberapa proses dan  disebabkan  oleh  banyak  faktor.  Secara  umum  pembiayaan  bermasalah  bisa dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif pembiayaan bermasalah bisa  dilihat  dari  publikasi  BPRS  dalam  bentuk  rasio Non-Performing  Financ e (NPF). NPF adalah jumlah pembiayaan bermasalah yang masuk dalam klasifikasi pembiayaan  kurang  lancar,  diragukan  dan  macet  dibanding  dengan  total pembiayaan yang disalurkan (IBI, 2014). Jika pembiayaan bermasalah melampaui batas  kemampuan,  maka  akan  menjadi  masalah  serius  yang  akan  mengganggu profitabilitas bank bahkan mengancam likuiditas bank itu sendiri.
Rozaq  M.  Yasin  &  Rifqi  Muhammad:  Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah:  Tinjauan  Aspek  Hukum  (Studi  Pada  BPRS  di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta)
Pembiayaan  bermasalah  dilihat  secara  kualitatif  seperti  dari  kesalahan pegawai  bank  dalam  menilai  karakter  nasabah,  kemampuan  analisis  pembiayaan dari  bank  yang  kurang  cermat  bahkan  masalah  hukum  perikatan  dan  hukum perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah yang melemahkan posisi bank di mata hukum. Oleh karena itu, bank perlu memiliki dan menerapkan banyak aturan dan regulasi untuk menjaga pembiayaan tetap lancar karena dana yang disalurkan bank merupakan dana masyarakat juga. Sehingga diharapkan potensi pembiayaan bermasalah bisa diminimalkan.
Penyebab  timbulnya  pembiayaan  bermasalah  bisa  dilihat  dari  faktor internal  dan  eksternal  perbankan.  Faktor  internal  yaitu  disebabkan  dari manajemen bank itu sendiri  seperti kualitas pejabat  bank, persaingan antar bank, kebijakan  manajemen  dan  standar  operasional  yang  dibuat,  serta  pengawasan pasca  realisasi  pembiayaan.  Sedangkan  faktor  eksternal  pembiayaan  bermasalah disebabkan oleh nasabah pembiayaan seperti salah penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad, i'tikad tidak baik dari nasabah, sengaja lalai, tidak jujur dan lain sebagainya. Bisa juga disebabkan oleh kondisi politik dan ekonomi yang  tidak  mendukung  iklim  usaha  lembaga  keuangan  (Nurjannah  &  Hilyatin, 2016).
Penanganan  pembiayaan  bermasalah  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari  proses  pembiayaan.  Ketika  BPRS  menemukan  gejala  dini  pembiayaan bermasalah  maka  harus  segera  diambil  langkah  penanganan  yang  tepat  sebelum masalah  menjadi  lebih  besar.  Upaya-upaya  umum  yang  bisa  dilakukan  yaitu dengan  cara preventif (pencegahan)  maupun represif (menyembuhkan).  Upaya preventif dilakukan  oleh  pejabat  bank  dengan  menganalisa  lebih  baik  sejak permohonan pembiayaan, analisa kelayakan nasabah, pengikatan agunan, sampai pemantauan  dan  pengawasan  pembiayaan  lunas.  Sedangkan  upaya represif yang bisa dilakukan bisa melalui jalur non-litigasi  sampai  jalur litigasi (Agung, 2015). Strategi  penanganan  pembiayaan  bermasalah  masing-masing  nasabah  bisa berbeda  perlakuannya.  Sehingga  manajemen  bank  harus  memiliki  kebijakan  dan langkah-langkah  prosedural  yang  tepat  untuk  memitigasi  kemungkinan  resiko pembiayaan bermasalah sekaligus mencari alternatif penyelesaiannya.
Berbagai  cara  dapat  ditempuh  dalam  menyelesaikan  pembiayaan bermasalah BPRS baik melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui proses diluar
pengadilan  (non-litigasi/kekeluargaan).  Umumnya  masyarakat  lebih  menyukai jalur  non-litigasi  karena  tidak  membutuhkan  banyak  biaya  dan  waktu.  Namun, beberapa  jenis  sengketa  pembiayaan  tidak  bisa  diselesaikan  dengan  jalur kekeluargaan.  Sehingga  memerlukan  penyelesaian  berupa  putusan  hakim  yang memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  bagi  para  pihak  secara  cepat  dan  sederhana (Ariani,  2018).  Kerangka  hukum  tersebut  ada  dalam  aturan  gugatan  sederhana dan tata cara penyelesaian perkara ekonomi Syariah.

## 2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  Syariah  bisa  dilakukan  melalui  dua  cara yaitu  jalur  litigasi  (hukum)  dan  jalur  non-litigasi  (perdamaian/kekeluargaan). Perbankan  Syariah  umumnya  lebih  sering  menggunakan  jalur  non-litigasi  yaitu dengan  bermusyawarah,  mediasi  perbankan  maupun  melalui  Badan  Arbitrase Syariah  atau  Lembaga  sejenis.  Sedangkan  jalur  litigasi  seperti  melalui  gugatan biasa  dan  gugatan  sederhana  seperti  diatur  dalam Perma  No.14/2016  jo.  PERMA No.2/2015 jarang  dilakukan.  Meskipun  begitu,  kedua  gugatan  dapat  ditempuh untuk mengatasi masalah pembiayaan bermasalah yang dimiliki BPRS.
a. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Jalur Non-Litigasi Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur non-litigasi (kekeluargaan)  bisa  dilakukan  dengan  terus  mengupayakan  penagihan  kepada nasabah-nasabah  bermasalah,  memberikan  surat  peringatan  dan  surat  panggilan, atau  jika  memungkinkan  BPRS  bisa  melakukan  beberapa  restrukturisasi  pada nasabah pembiayaan yang bermasalah tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.03/2019 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan  aset  produktif  BPRS  menyebutkan  bahwa  restrukturisasi pembiayaan  atau  relaksasi/kelonggaran  yang  diberikan  BPRS  terhadap  debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
BPRS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi  kriteria  mengalami  kesulitan  pembayaran  angsuran  namun  masih memiliki  prospek  usaha  yang  baik  dan  dinilai  mampu  memenuhi  kewajiban setelah  pembiayaan  direstrukturisasi.  Meskipun  restrukturisasi  diatur  dan diperbolehkan,  namun  BPRS  dilarang  untuk  melakukan  restrukturisasi pembiayaan  dengan  tujuan  untuk  menghindari  penurunan  kualitas  pembiayaan, peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atau
Rozaq  M.  Yasin  &  Rifqi  Muhammad:  Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah:  Tinjauan  Aspek  Hukum  (Studi  Pada  BPRS  di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta)
penghentian  pengakuan  pendapatan  margin/bagi  hasil/ ujrah secara  akrual (www.ojk.go.id, 2019).
Menurut  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  29  Tahun  2019  pasal  33 menyebutkan  bahwa  restrukturisasi  dapat  dilakukan  dengan  cara  penjadwalan kembali,  persyaratan  kembali  dan  penataan  kembali.  Penjadwalan  kembali dilakukan  dengan  perubahan  jangka  waktu  jatuh  tempo  pembiayaan.  Persyaratan kembali  dilakukan  dengan  perubahan  sebagian  atau  seluruh  persyaratan pembiayaan  tanpa  menambah  sisa  pokok  kewajiban  nasabah  yang  harus dibayarkan kepada BPRS, yang bisa dilakukan dengan cara 1) perubahan jadwal pembayaran,  perubahan  jumlah  angsuran,  perubahan  jangka  waktu,  perubahan nisbah  dan  pemberian  potongan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  penataan kembali  adalah  perubahan  persyaratan  pembiayaan  seperti  penambahan  dana fasilitas pembiayaan BPRS dan atau konversi akad pembiayaan.
b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Jalur Litigasi/Hukum
Seandainya  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  yang  biasa  dilakukan melalui jalur non-litigasi tidak menemui titik terang maka jalan yang lainnya bisa ditempuh  yaitu  melalui  jalur  litigasi/hukum.  Jalur  litigasi  tidak  bisa  langsung ditempuh  oleh  BPRS.  BPRS  perlu  melewati  beberapa  tahap  sebelum  sampai mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  yaitu  pertama  nasabah  akan  diberikan  surat peringatan  sebanyak  tiga  kali,  apabila  tidak  diindahkan  oleh  nasabah  maka  bank dapat  menjual  agunan  untuk  menutup  kekurangan  pembiayaan  murabahah (Elwardah  &  Nurhayati,  2019).  Apabila  nasabah  tidak  mampu  bayar  dan  tetap mempertahankan  asetnya,  nasabah  bisa  dianggap  terindikasi  melakukan wanprestasi  karena  melalaikan  kewajibannya  maka  BPRS  bisa  mengajukan penyelesaian sengketa pembiayaan tersebut ke pengadilan.
Penerapan  Gugatan  Sederhana  dalam  upaya  penyelesaian  pembiayaan bermasalah yang dimiliki BPRS cukup membantu untuk menurunkan tingkat NPF dengan nilai gugatan kurang dari Rp 200.000.000,- dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Sehingga adanya peraturan tentang Gugatan Sederhana bisa menjadi solusi  lain  setelah  jalur  non-litigasi  tidak  bisa  menyelesaikan  wanprestasi  yang dilakukan oleh nasabah (Ariani, 2018).
Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 disebutkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di
persidangan terhdap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp  200.000.000,-  yang  diselesaikan  dengan  tata  cara  dan  pembuktian  yang sederhana.  Jangka  waktu  penyelesaian  perkara  ini  tidak  lebih  dari  25  hari (Mahkamah Agung, 2015) .
Ketika  jalur  litigasi  ditempuh  oleh  BPRS  maka  langkah  pertama  yang dilakukan  adalah  dengan  mengajukan  perkaranya  dan  datang  ke  kepaniteraan PA/MS  atau  melalui  pendaftaran  elektronik.  Isinya  menguraikan  identitas penggugat  dan  tergugat;  penjelasan  ringkas  duduk  perkara ( posita );  dan  tuntutan penggugat  ( petitum ).  Selain  itu  BPRS  juga  wajib  melampirkan  bukti  surat  yang sudah dilegalisasi. Bukti-bukti surat dari BPRS sebagai penggugat dalam gugatan sederhana wajib dilampirkan pada surat gugatan pada saat  mendaftarkan gugatan (Ariani, 2018).
3. Pengikatan Agunan di Bank Syariah
Penguasaan  atau  pengikatan  agunan  menjadi  hal  yang  sangat  penting dalam  pembiayaan  yang  dibuat  antara  BPRS  dan  nasabah.  Pengikatan  tersebut memiliki  maksud  dan  tujuan  untuk  memberikan  hak  dan  kekuatan  kepada  bank untuk  mendapatkan  pelunasan  dari  benda-benda  agunan  seandainya  nasabah cidera  janji,  serta  mendorong  nasabah  untuk  mematuhi  akad  pembiayaan  sesuai dengan  syarat-syarat  yang  telah  disetujui.  Jenis  agunan  yang  diterima  bank  bisa berupa  agunan  benda  bergerak,  agunan  benda  tidak  bergerak  dan  agunan  pihak ketiga (Jamhur & Trihantana, 2017).
Agunan  benda  bergerak  yang  diterima  oleh  bank  seperti  kendaraan bermotor  maka  dilakukan  pengikatan  fidusia.  Pengikatan  fidusia  dilakukan  oleh notaris  dengan  memenuhi  persyaratan  seperti  identitas  nasabah,  dokumen perjanjian dan dokumen agunan. Setelah akad pembiayaan ditandatangani, notaris akan  mengeluarkan  surat  keterangan  ( covernote )  tentang  pengurusan  Akta  dan Sertifikat  Pengikatan  Agunan  disertai  dengan  kesanggupan  batas  waktu penyelesaian pembiayaan.
Pengikatan agunan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan akan diikat  dengan  bentuk  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT) atau Aka Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tergantung limit pembiayaan yang diterima nasabah. Dokumen persyaratan hampir sama dengan pengikatan fidusia. Perbedaannya,  untuk  agunan  tidak  bergerak,  sebelum  notaris  melakukan pengikatan,  notaris  perlu  melakukan  verifikasi  keabsahan  dokumentasi  agunan
Rozaq  M.  Yasin  &  Rifqi  Muhammad:  Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah:  Tinjauan  Aspek  Hukum  (Studi  Pada  BPRS  di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta)
untuk  memperkecil  resiko  agunan  tidak  dapat  dieksekusi  sebagaimana  fungsinya semula  yang  dapat  melemahkan  bahkan  merugikan  bank  (Jamhur  &  Trihantana, 2017).
Permasalahan  lain  muncul  ketika  ada  pembiayaan  tanpa  agunan.  Ketika nasabah  bermasalah,  maka  pihak  bank  kesulitan  dalam  menempuh  jalur hukumnya. Selain itu, bisa juga terjadi kesalahan dari sisi pengelola dengan tidak mengikat  dan mendaftarkan jaminan dengan fidusia atau Hak Tanggungan tetapi hanya diikat dengan surat kuasa menjual dengan alasan biaya dan efisiensi. Ketika nasabah  bermasalah  pihak  BPRS  yang  akan  kesulitan  dalam  mengeksekusi  atau mengajukan gugatan ke pengadilan.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan penelitian lapangan ( field research ). Peneliti mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya  diketahui  dari  kegiatan  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti.  Oleh karena  itu,  peneliti  menjadi  instrumen  kunci  dalam  menggali  data  dengan  penuh ketelitian  kemudian  dapat  memaknainya  menjadi  hasil  temuan  ilmiah  (Satori  & Komariah, 2009).
Subjek  penelitian  menjadi  sasaran  bagi  peneliti  dalam  menyusun penelitiannya. Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah BPRS yang ada di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta.    Jenis data yang digunakan terdiri  atas data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  wawancara  kepada pihak terkait (Kepala Bidang Penagihan, Administrasi Pembiayaan dan Staf yang fokus  pada  masalah  legal  perjanjian),  observasi  laporan  keuangan  dan  studi dokumentasi  berkaitan  dengan  proses  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah. Sedangkan data sekunder berasal dari jurnal-jurnal ilmiah terkait paper ini.
Adapun  analisis  data  pada  penelitian  ini  adalah  bersifat  induktif,  dimana analisis  berdasarkan  pada  data  yang  diperoleh  kemudian  data-data  yang  telah didapatkan dianalisis secara keseluruhan dengan menggunakan peran teori (Satori &  Komariah,  2009).  Kemudian  dari  hasil  penelitian  bisa  diambil  langkah kebijakan  yang  mungkin  diaplikasikan  BPRS  dalam  upaya  penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dimiliki.

## Hasil Dan Pembahasan
1. Fenomena Tingginya Tingkat NPF BPRS di D.I Yogyakarta
Meskipun  dukungan  dan  keberpihakan  pemerintah  kepada  industri keuangan syariah terlihat  semakin nyata dibuktikan dengan adanya satu  lembaga khusus  yang  mempunyai  fungsi  sebagai  pendorong  perkembangan  industri keuangan  syariah  nasional  yaitu  Komite  Nasional  Keuangan  Syariah  (KNKS) yang  resmi  dibentuk  pada  2016  lalu,  namun market  share perbankan  Syariah sampai tahun 2019 masih berada dikisaran 6% tidak kunjung menaik (knks.go.id, 2020). Pemerintah telah menyiapkan penguatan industri keuangan syariah dari sisi regulasi. Pada tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengesahkan lima peraturan  untuk  perbankan  syariah,  empat  diantaranya  khusus  untuk  Bank Pembiayan  Rakyat  Syariah  (BPRS).  Peraturan  tersebut  membahas  tentang penerapan  tata  kelola  bagi  BPRS,  penerapan  fungsi  kepatuhan  bagi  BPRS, penerapan  fungsi  audit intern  bagi  BPRS  dan  penerapan  managemen resiko  bagi BPRS.  Regulasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemerintah  sangat  menaruh perhatian terhadap industry BPRS.
Penelitian  sebelumnya  sudah  mencoba  melihat  penyebab  tingginya  NPF dengan  menggunakan  beberapa  variabel  keuangan,  kondisi  mikroekonomi maupun  makroekonomi    di  BPRS.  Diantaranya  penelitian  yang  dilakukan Muhammad  (2019)  menemukan  bahwa  faktor  penentu  NPF  BPRS  di  Indonesia yaitu  rasio  kecukupan  modal  (CAR),  Biaya  Pendidikan  dan Pelatihan (BPP)  dan Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  pada  tahun  2011  –  2017.Muhammad, ‘Determinants  of  Non  Performing  Financing  (NPF)  on  Sharia  Rural  Banks (BPRS) in Indonesia’, Efficient: Indonesian Journal of Development Economics, Vol. 2 (1) (2019).
Penelitian  yang  mencoba  melihat  penyebabnya  dari  sudut  pandang  bisnis dan  kekuatan  legal  kontak,  masih  sedikit  dilakukan  karena  keterbatasan  akses peneliti  untuk  mendapatkan  informasi  langsung  dari  perusahaan.  Data  publikasi BPRS  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menunjukkan  hal  yang  menarik  terkait tingkat  penyaluran  pembiayaan  berbasis  bagi  hasil  dan  rasio  NPF-nya.  Terjadi perbedaan yang cukup signifikan diantara masing-masing BPRS. Kondisi tersebut bisa dilihat dari hasil tabel 1.1 dibawah.
Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa porsi pembiayaan berbasis bagi hasil dibandingkan  dengan  total  pembiayaan  sangat  bervariatif.  Ada  1  BPRS  yang
Rozaq  M.  Yasin  &  Rifqi  Muhammad:  Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah:  Tinjauan  Aspek  Hukum  (Studi  Pada  BPRS  di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta)
mampu  menyalurkan  pembiayaan  berbasis  syirkah  diatas  50  persen  dengan  NPF yang  terjaga  baik  yaitu  3.44%.  Disisi  lain,  banyak  juga  BPRS  yang  porsi pembiayaan  bagi  hasilnya  dibawah  10  persen  dari  total  pembiayaan  yang disalurkan  dengan  NPF  yang  bervariatif  pula.  Begitu  juga  porsi  pembiayaan murabahah  yang  disalurkan  masing-masing  BPRS  di  Yogyakarta.  Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ada perbedaan pandangan dan keberanian dalam penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil maupun pembiayaan murabahah yang memberikan hasil berbeda untuk  masing-masing  BPRS.  Perbedaan hasil tersebut bisa  dipengaruhi  oleh  pemahaman  terkait  tingkat  kesyariahan  dan  resiko  bisnis yang melekat pada masing-masing jenis akad di BPRS.
Tabel 1 Data Jenis Pembiayaan Terhadap Tingkat NPF BPRS di D.I Yogyakarta Periode Juni 2019
Sumber: Laporan Publikasi diakses di cfs.ojk.go.id, (2020)
Penelitian-penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  menyatakan  kondisi  ini banyak  dipengaruhi  oleh  tingkat  resiko  yang  relatif  lebih  tinggi  terdapat  pada pembiayaan  berbasis  bagi  hasil  dibanding  skema  lainnya.  Kondisi  ini  sangat disayangkan  mengingat  semangat  bank  Syariah  pada  awalnya  adalah  untuk
NO  BPRS
Juni 2019
Porsi Pembiayaan Syirkah Porsi Pembiayaan Murabahah NPF 1 BPRS Mitra Amal Mulia 1.42% 92.51% 6.43% 2 BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta 4.01% 93.91% 10.79% 4 BPRS Cahaya Hidup 5.17% 93.09% 16.70% 6 BPRS Mitra Cahaya Indonesia 8.8% 86.60% 4.39% 5 BPRS Danagung Syariah 8.81% 49.71% 14.88% 3 BPRS Formes 14.52% 79.89% 15.32% 7 BPRS Madina Mandiri Sejahtera 14.54% 81.66% 10.93% 8 BPRS Unisia Insan Indonesia 32.51% 66.29% 4.47% 9 BPRS Margi Rizki Bahagia 34.14% 65.86% 18.3% 10 BPRS Bangun Drajat Warga 36.76% 59.64% 13.47% 11 BPRS Dana Hidayatullah 52.48% 46.49% 13.73% 12 BPRS Barokah Dana Sejahtera 58.01% 37.42% 5.48%
mendorong  sektor  riil  melalui  pembiayaan  dengan  pola  kerja  sama  bagi hasil.(Ahmed,  2002)  Namun  jika  dilihat  dari  manajemen  bisnis  lembaga keuangan,  kondisi  tersebut  dilakukan  untuk  menjaga  kepercayaan  masyarakat terhadap  bank,  utamanya  dalam  hal  rasio  pembiayaan  bermasalahnya. Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan  ditemukan  beberapa  faktor  yang diprediksi menjadi penyebab tingginya NPF BPRS sebagai berikut:
a. Portofolio  pembiayaan  yang  terlalu  terkonsentrasi  pada  sektor  tertentu.
Misalnya BPRS lebih banyak menyalurkan pembiayaan pada sektor-sektor konsumtif  seperti  pembiayaan  untuk  membeli  sepeda  motor  atau  mobil yang  tidak  menghasilkan  nilai  tambah  bagi  nasabah.  Sehingga  jika pendapatan nasabah  menurun dan  terjadi kesulitan membayar menjadikan rasio  NPF  menaik.  Sedangkan  BPRS  belum  terlalu  paham  dengan  cara penyelesaian pembiayaan bermasalahnya.
b. Sikap pragmatisme dalam strategi pemasaran. Artinya, saat melihat BPRS lain terlihat sukses pada sektor tertentu, maka mereka ikut terjun di sektor dan  segmen  yang  sama,  meskipun  mereka  tidak  mengetahui  resikonya.
Sehingga  ketika  ada  persoalan,  manajemen  BPRS  tidak  mengetahui mitigasi  risikonya.  Misalnya  salah  satu  BPRS  di  Yogyakarta  mempunyai skema  pembiayaan  kelompok  tanpa  agunan  dan  pembiayaannya  rata-rata sukses,  sedikit  sekali  yang  bermasalah.  Melihat  kesuksesan  tersebut, BPRS lain bisa jadi tertarik untuk ikut menyalurkannya. Namun, hasilnya bisa  berbeda  karena  basis  kelompok  yang  dimiliki  dan  strategi pembiayaannya berbeda.
c. Mengandalkan  faktor  agunan  sebagai  jalan  keluar  penyelesaian.  Sikap tutup mata terkait analisis penyaluran pembiayaan yang hanya melihat dari kecukupan taksasi jaminan tanpa melihat kemampuan membayar nasabah, menjadi  kesalahan  awal  penyebab  naiknya  pembiayaan  bermasalah.
Kondisi  ini  banyak  dipengaruhi  oleh  tingginya  target  penyaluran pembiayaan. Bahkan ketika ada pengajuan masuk ke BPRS di akhir bulan, pihak  bank  ( account  officer )  lebih  mudah  untuk  mencairkan  pembiayaan dan  terkesan  kurang  teliti  dalam  melakukan  analisis  pembiayaannya dikarenakan alasan untuk mengejar target yang masih jauh dari harapan.
d. Terus  memberikan  pinjaman  kepada  bisnis  yang  siklusnya  menurun. Pangsa  pasar  BPRS  diarahkan  untuk  membiayai  sektor  UMKM.  Namun,
Rozaq  M.  Yasin  &  Rifqi  Muhammad:  Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah:  Tinjauan  Aspek  Hukum  (Studi  Pada  BPRS  di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta)
pengelola  BPRS  juga  perlu  mengetahui  siklus  bisnis  dari  usaha nasabahnya.  Misalnya  terjadi  perlambatan  dalam  usaha  gerabah  karena orang  sudah  tidak  tertarik  menggunakannya,  maka  pembiayaan  untuk industri gerabah bisa dikurangi.
e. Penilaian resiko yang reaktif dan tidak proaktif. Kondisi  ini lebih banyak disebabkan  dari  kualitas  sumber  daya  manusianya  dalam  melakukan analisis  pembiayaan.  Kondisi  ini  menyangkut  pada  sikap  ikut-ikutan sebelumnya,  dimana  BPRS  merasa  bisa  dan  mampu  membiayai  pada sektor  industri  tertentu  tanpa  mempelajari  dan  mengetahui  lebih  jauh mengenai mitigasi dan cara penyelesaian pembiayaannya.
f. Kurangnya  tanggung  jawab  atas  putusan  pembiayaan  serta  gagal  dalam memaksakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan ketika keadaan baik. Pada  beberapa  kasus,  utamanya account  officer  (AO) sering  sekali membawa  beberapa  kepentingan  yang  tidak  mendukung  perkembangan industri  BPRS-nya.  Misalnya  ketika  melakukan  survei  ke  calon  nasabah, AO  seharusnya  membawa  kepentingan  BPRS,  namun  yang  terjadi  bisa kebalikannya.  Bahkan  pada  saat  mengajukan  komite  pembiayaan,  AO tersebut  akan  berusaha  agar  proposal  pembiayaan  nasabahnya  disetujui. Padahal  dimungkinkan  kemampuan  nasabah  saat  di  survei  kurang  layak untuk dibiayai dengan pengajuan plafond pembiayaan tertentu yang cukup besar.
g. Lemahnya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Misalnya terjadi perbedaan  kepentingan  antar  direksi  ataupun  direksi  dengan  pemegang saham. Kondisi  tersebut  memicu lemahnya pelaksanakan  tata kelola yang baik. Sehingga bisa menjadi salah satu penyebab naiknya angka NPF.
h. Permasalah BPRS terakhir adalah model bisnis kurang jelas. BPRS belum memiliki  model  bisnis  yang  jelas  dan  belum  menerapkan  tata  kelola perusahaan  dengan  baik.  Diantaranya  dalam  hal  melaksanakan pengembangan  atau  ekspansi  bisnis,  BPRS  cenderung  meniru  bank  atau BPRS  lain  tanpa  mempelajari  lebih  mendalam  mengenai  prospek  jangka menengah dan jangka panjang serta resiko yang akan dihadapi. Termasuk yang  paling  penting  adalah  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki dalam menganalisis nasabahnya.
2. Langkah Strategis BPRS untuk Menurunkan Tingkat NPF.
a. Penyelesaian NPF Melalui jalur Kekeluargaan (Non-Litigasi)
Secara umum strategi untuk menurunkan rasio NPF lebih sering dilakukan secara  kekeluargaan  (non-litigasi)  yaitu  dengan  melakukan  penagihan, restrukturisasi,  melakukan  hapus  buku  ( write  off )  dan  terus  mempertahankan pertumbuhan pembiayaannya. Namun langkah tersebut bukan tanpa resiko. BPRS perlu  melakukan  strategi  pemetakan  masalah  NPF  dari  hulu  ke  hilir  tidak  bisa hanya  parsial  saja.  Misalnya  penanganan  dengan  melakukan  restrukturisasi, strategi  tersebut  hanya  menyebuhkan  sementara.  BPRS  perlu  melakukan kebijakan  agar  tetap  bisa  menarik  nasabah  tetapi  juga  prunden  (berhati-hati) dalam  menyalurkan  pembiayaannya.  BPRS  juga  dituntut  untuk  melakukan mitigasi resiko-resiko yang dimungkinkan muncul.
Menurut  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.29  Tahun  2019 restrukturisasi  dapat  dilakukan  dengan  cara  penjadwalan  kembali,  persyaratan kembali dan penataan kembali. Penjadwalan kembali dilakukan dengan perubahan jangka  waktu  jatuh  tempo  pembiayaan.  Persyaratan  kembali  dilakukan  dengan perubahan  sebagian  atau  seluruh  persyaratan  pembiayaan  tanpa  menambah  sisa pokok  kewajiban  nasabah  yang  harus  dibayarkan  kepada  BPRS,  yang  bisa dilakukan  dengan  cara  1)  perubahan  jadwal  pembayaran,  perubahan  jumlah angsuran,  perubahan  jangka  waktu,  perubahan  nisbah  dan  pemberian  potongan. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  penataan  kembali  adalah  perubahan persyaratan pembiayaan seperti penambahan dana fasilitas pembiayaan BPRS dan atau  konversi  akad  pembiayaan.(Otoritas  Jasa  Keuangan,  2019)  Penjelasan  lebih lanjut sebagai berikut:
1) Penjadwalan kembali
Restrukturisasi  dilakukan  dengan  memperpanjang  jangka  waktu  jatuh tempo  pembiayaan  tanpa  mengubah  sisa  kewajiban  nasabah  yang  harus dibayarkan kepada BPRS. Prosedur pengajuan restrukturisai penjadwalan kembali yaitu dengan nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjang jangka waktu beserta alasan yang bisa diterima BPRS.
2) Persyaratan kembali
Restrukturisasi  dilakukan  dengan  menetapkan  kembali  syarat-syarat pembiayaan  antara  lain  perubahan  jadwal  pembayaran,  jumlah  angsuran,  jangka
Rozaq  M.  Yasin  &  Rifqi  Muhammad:  Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah:  Tinjauan  Aspek  Hukum  (Studi  Pada  BPRS  di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta)
waktu  dan/atau  pemberian  potongan  sepanjang  tidak  menambah  sisa  kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.
3) Penataan kembali
Restrukturisasi  dilakukan  dengan  melakukan  konversi  pembiayaan. Misalnya  pembiayaan  Murabahah  mempunyai  sisa  kewajiban  tertentu,  sisa kewajiban tersebut bisa dikonversi menjadi pembiayaan IMBT atau Musyarakah, tergantung kasusnya. Ilustrasi konversi akad Murabahah sebagai berikut:
a) BPRS menghentikan akad pembiayaan murabahah dengan memperhitungkan nilai wajar objek pembiayaan murabahah.
b) Objek  pembiayaan  murabahah  sebelumnya  menjadi  dasar  untuk membuat akad pembiayaan baru, misalnya pembiayaan musyarakah.
c) BPRS  melakukan  akad  pembiayaan  baru  dengan  mempertimbangkan kondisi  nasabah  antara  lain  jenis  usaha  dan  kemampuan  membayar nasabah
d) BPRS  mencantumkan  kronologis  akad  pembiayaan  sebelumnya  dalam proposal pengajuan akad pembiayaan yang baru.
Strategi  lainnya  yaitu  melakukan  hapus  buku  ( write  off )  pembiayaan bermasalah.  Strategi  tersebut  sangat  efektif  menurunkan  NPF  namun  memakan banyak cadangan bank yang berdampak pada penurunan laba. Manajemen sangat meminimalkan  opsi  hapus  buku  tersebut.  Selain  karena  berdampak  pada kemampulabaan  juga  menjadi  sinyal  negatif  ketidakmampuan  bank  dalam menyelesaikan permasalah NPF yang dimiliki. Strategi ini juga diawasi ketat oleh otoritas  dengan  melakukan  pelaporan  setiap  bulannya  mengenai  berapa  banyak pemulihan/penagihan  yang  bisa  dilakukan  BPRS  kepada  nasabah-nasabah  yang telah dilakukan hapus buku.
Strategi  umum  lainnya  dilakukan  meskipun  juga  berat  adalah  dengan berupaya membendung kenaikan nasabah yang macet tetapi tetap mempertahankan  volume  pembiayaannya.  Sederhananya  ketika  NPF  bisa dipertahankan  sedangkan  total  pembiayaan  naik,  maka  rasio  NPF  akan  menurun dengan  sendirinya.  Dengan  kata  lain  pertumbuhan  pembiayaan  BPRS  akan otomatis  diikuti  dengan  menurunnya  rasio  pembiayaan  bermasalah  ( non performing financing /NPF).
Sebagai  ilustrasi  BPRS bisa melakukan  langkah persuasif dalam menjaga tingkat  pembiayaan  bermasalahnya  yaitu  dengan  melihat,  mengidentifikasi  dan mencari  solusi  lebih  awal  dari  tanda-tanda  penurunan  usaha  nasabah.  Misalnya usaha  nasabah  terkait  ekpor  impor  gerabah  yang  mana  terdampak  dari  gejolak nilai  tukar  rupiah  dan  nilai  tukar  rupiah  sedang  terdepresi.  Maka  BPRS  bisa mengupayakan  penyelematan  pembiayaan  bermasalah  dengan  melakukan rescheduling jadwal angsuran pembiayaannya.
Selanjutnya  ketika  opsi rescheduling sudah  ditempuh,  namun  kualitas pembiayaan nasabah masih bermasalah/NPF maka BPRS bisa melakukan tekanan psikis  kepada  nasabah  dengan  cara  mengirimkan  surat  peringatan  atau  somasi. Setelah  itu,  pihak  BPRS  berdiskusi  dengan  nasabah  mengenai  kemampuan melunasai kewajibannya dan kemungkinan penjualan aset barang jaminan. Selain itu,  pihak  BPRS  juga  menggunakan  langkah  penarikan  agunan  atau  yang  lebih dikenal  dengan  Agunan  Yang  Diambil  Alih  (AYDA)  melalui  berbagai  prosedur sebelumnya.
Umumnya  dengan  cara-cara  diatas  nasabah  setuju  dan  tidak  melakukan perlawanan. Tetapi beberapa kasus membutuhkan penyelesaian yang lebih ekstra, jalan  lainnya  yang  masih  dalam  konteks  kekeluargaan  yaitu  dengan  meminta bantuan Debt  Collector .  Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1792 tentang pemberian kuasa, BPRS juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu debt  collector , untuk  melakukan cara-cara yang tidak melawan hukum dan  ketentuan  syariah  dalam  menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah  yang dimilikinya.
Selain  cara-cara  restrukturisasi  tersebut,  terdapat  beberapa  ketentuan  lain yang  bisa  ditempuh  BPRS  dalam  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah berdasarkan  prinsip  syariah  dan  sesuai  aturan  OJK  tanpa  melalui  jalur  hukum yaitu  dengan  1)  penurunan  imbalan  atau  bagi  hasil;  2)  pengurangan  tunggakan pokok  dan  imbalan  atau  bagi  hasil;  3)  penambahan  fasilitas  pembiayaan;  4) pengambilalihan  aset  debitur  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku;  5)  konversi pembiayaan  menjadi  penyertaan  pada  perusahaan  debitur.(Muhamad,  2005) Masing-masing  cara  memiliki  kelebihan  dan  kekurangannya  masing-masing, tergantung  kondisi  dari masing-masing  nasabah. Opsi-opsi  yang telah disebutkan sebelumnya  merupakan  langkah  damai  yang  bisa  ditempuh  kedua  belah  pihak.
Rozaq  M.  Yasin  &  Rifqi  Muhammad:  Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah:  Tinjauan  Aspek  Hukum  (Studi  Pada  BPRS  di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta)
Namun  ketika  opsi  tersebut  tidak  mencapai  kesepakatan  antara  BPRS  dan nasabah, maka BPRS bisa melanjutkan dengan menempuh jalur hukum.
b. Penyelesaian NPF Melalui Kerangka Hukum Gugatan Sederhana
BPRS  tentu  menjalin  kedekatan  dengan  para  nasabah  termasuk  debitur. Bagi  debitur  yang  tidak  mampu  membayar  kewajiban  pembiayaannya  maka BPRS  perlu  melakukan  langkah  penyelesaian  pembiayaan  yang  bermasalah tersebut.  Ketika  langkah reschedule , restrukturasi dan  mediasi  lainnya  tidak tercapai  maka  BPRS  bersama  debitur  harus  mengambil  langkah  terakhir  yaitu dengan menjual  asset  yang dimiliki debitur. Berdasarkan aturan pengadilan yang baru untuk jumlah sisa pembiayaan (baki debet) dibawah Rp 200.000.000,- BPRS bisa  menerapakan  Perma  No.2/2015  dengan  melakukan  gugatan  sederhana  ke pengadilan.  Maksimum  nilai  guagatan  Rp  200.000.000,-  perkara  diputus  melalui pengadilan negeri dalam 25 hari kerja.
Menurut  Perma  No.  2  Tahun  2015  Gugatan  Sederhana  (GS)  adalah  tata cara  pemeriksaan  di  persidangan  terhadap  gugatan  perdata  dengan  nilai  gugatan materil  paling  banyak  Rp  200  juta  yang  diselesaikan  dengan  tata  cara  dan pembuktian yang sederhana. Penerapan Gugatan Sederhana bisa menjadi alternatif dan  membantu  industri  BPRS  dalam  hal  menyelesaiakan  perkara  pembiayaan bermasalahnya di Pengadilan dengan cepat, sederhana tidak membutuhkan waktu yang  terlalu  lama.  Gugatan  sederhana  diajukan  terhadap  perkara  cidera  janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan nasabah.
Perkara  ingkat  janji  (wanprestasi)  merupakan  perkara  yang  timbul  akibat tidak  dipenuhinya  sebuah  perjanjian,  baik  secara  tertulis  ataupun  tidak  tertulis. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  perkara  melawan  hukum  (PMH)  adalah perkara  yang  timbul  akibat  dirugikannya  satu  pihak  karena  tindakan  pihak  lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya (Agung, 2015). Suatu contoh kasus yang bisa diajukan  gugatan  sederhana  misalnya  BPRS  dan  nasabah  melakukan  akad pembiayaan  murabahah  untuk  membeli  mobil  dan  bisa  dibayarkan  selama  4 tahun.  BPRS  telah  menyerahkan  mobil  tersebut  kepada  nasabah,  namun  dalam perjalanannya nasabah sulit  ditemui dan terindikasi  melakukan cidera janji. Oleh karena  keadaan  tersebut,  setelah  jalur  non-litigasi  tidak  menemukan  titik  terang, pihak BPRS bisa mengajukan gugatan sederhana.
Adanya  aturan  tentang  GS  menjadi  salah  satu  alternatif  yang  bisa digunakan  BPRS  dalam  menyelesaikan  nasabah-nasabah  yang  bermasalah  jika jalur  non-litigasi  tidak  memperoleh  kesepakatan.  Opsi  hukum  dalam  praktiknya, sangat  erat  kaitannya  dengan  eksekusi  jaminan    atau parate eksekusi.  Secara umum  proses  dan  prosedurnya  adalah  dengan  meminta  lelang  kepada  Ketua Pengadilan dengan dasar adanya  wanprestasi  dari  debitur sebagaimana ketentuan Pasal  6  UU  Hak  Tanggungan.  Langkah  hukum  tersebut  bisa  ditempuh  dengan mengajukan  gugatan  sederhana  dan  gugatan  biasa.  Untuk  bisnis  BPRS  karena lebih  banyak  melakukan  penyaluran  ke  usaha-usaha  mikro  yang  nilai  plafond pembiayaan  kurang  dari  Rp  200  juta,  maka  gugatan  sederhana  yang  paling mungkin untuk dilakukan.
Tahapan  dalam  mengajukan  gugatan  sederhana  tidak  terlalu rumit,  hanya membutuhkan dokumen-dokumen yang valid agar prosesnya bisa berjalan lancar. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Penyelesaian gugatan sederhana melalui beberapa tahap yaitu: 1)  Pendaftaran;  2)  Pemeriksaan  kelengkapan  dokumen  gugatan  sederhana;  3) Penetapan  Hakim  dan  penunjukan  panitera  pengganti;  4)  Pemeriksaan pendahuluan;  5)  Penetapan  hari  sidang  dan  pemanggilan  para  pihak;  6) Pemeriksaan  sidang  dan  perdamaian;  7)  Pembuktian;  dan  8)  Putusan  dengan penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh  lima) hari sejak  hari sidang  pertama.  Besar  biaya  panjar  dan  biaya  perkara  ditetapkan  oleh  ketua pengadilan  negeri  setempat.  Biaya  panjar  menjadi  tanggungan  penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan.
Meskipun  jalur  GS  dalam  penyelesaian  nasabah-nasabah  bermasalah cukup  sederhana,  namun  juga  memiliki  beberapa  tantangan-tantangan  dalam pengajuan  GS.  Kendalanya  ada  pada  berkas  dokumen  kelengkapan  pembiayaan nasabah,  akad  pembiayaan  yang  kurang  kuat  dimata  hukum  dan  berkas pendukung  lain  yang  dibutuhkan.  Jika  satu  saja  dokumen  dan  persyaratan  tidak terpenuhi maka pengajuan GS bisa saja ditolak sebelum sidang.
Penting untuk diketahui bahwa sebelum melakukan gugatan di pengadilan, pihak  penggugat  (BPRS)  perlu  memiliki  bukti  yang  kuat  seperti  surat  atau dokumen,  keterangan  saksi,  keterangan  ahli  dan  pengikatan  agunan.  Pihak  yang kalah  dapat  melaksanakan  putusan  secara  sukarela,  apabila  tidak  melaksanakan
Rozaq  M.  Yasin  &  Rifqi  Muhammad:  Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah:  Tinjauan  Aspek  Hukum  (Studi  Pada  BPRS  di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta)
putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada ketua pengadilan.

## Kesimpulan
Penyebab  tingginya  angka  NPF  di  BPRS  di  Yogyakarta  disebabkan  oleh berbagai  faktor  baik  dari  internal  maupun  eksternal  perusahaan.  Faktor  internal lebih  pada  sistem  tata  kelola  dan  kualitas  SDM  yang  dimiliki.  Sedangkan  dari faktor eksternal  lebih banyak disebabkan karakter nasabah  sendiri. Secara umum strategi untuk menurunkan rasio NPF dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur non- litigasi  maupun  litigasi.  Jalur  non-litigasi  (kekeluargaan)  bisa  dilakukan  dengan penagihan,  restrukturisasi,  hapus  buku  dan  tetap  menjaga  pertumbuhan pembiayaannya.
Namun  ketika  jalur  non-litigasi  atau  jalur  kekeluargaan  tidak  mencapai kesepakatan  antara  BPRS  dan  nasabah,  maka  BPRS  bisa  melanjutkan  dengan menempuh  jalur hukum  yaitu dengan mengajukan gugatan sederhana untuk  nilai plafond  pembiayaan  kurang  dari  200  juta.  Adanya  aturan  tentang  GS  menjadi salah  satu  alternatif  yang  bisa  digunakan  BPRS  dalam  menyelesaikan permbiayaan  bermasalah  terhadap  perkara  cidera  janji  (wanprestasi)  dan/atau perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  nasabah  jika  jalur  non-litigasi  tidak mencapai kesepakatan.
Adanya Perma baru mengenai gugatan sederhana seharusnya bisa menjadi solusi  bagi  BPRS  dalam  menyelesaikan  permasalahan  sengketa  wanprestasi nasabah yang menyebabkan tingginya angka NPF. Oleh karenanya pelaku industri BPRS  perlu  mempelajari  Perma  tentang  gugatan  sederhana  agar  lebih  memiliki alternatif  lain  dalam  penyelesaian  nasabah  bermasalah.  Selain  itu,  gugatan sederhana yang memiliki lebih kekuatan hukum tetap bisa menjadi pelajaran bagi nasabah lainnya untuk tidak melakukan wanprestasi.
Rekomendasi  bagi  pihak  pengurus  BPRS  perlu  membuat  tim  khusus bidang  legal  untuk  memetakan  nasabah-nasabah  yang  sulit  diselesaikan  dengan jalur  non-litigasi  untuk  bisa  ditekan  melalui  jalur  litigasi  melalui  gugatan sederhana.

## Daftar Pustaka
Ahmed,  H.  2002. A  Microeconomic  Model  of  an  Islamic  Bank .  Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute.
Ariani, N. V. 2018. Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. De Jure , 18 (3), 381–396.
Elwardah,  K.,  &  Nurhayati.  2019.  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  dalam Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja). Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah , 4 (1), 75. https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1859
Ikatan  Bankir  Indonesia.  2014. Memahami  Bisnis  Bank  Syariah .  PT.  Gramedia Pusataka Utama.
Jamhur,  M.,  &  Trihantana,  R.  2017.  Penyelesaian  Sengketa  Pengikatan  Agunan Pada  Pembiayaan  Murabahah  Di  Bank  Syariah. Jurnal  Nisbah , Vol.3 (No.1), 317.
Komite  Nasional  Keuangan  Syariah .  https://knks.go.id/  diakses  pada  20  Maret 2020
Mahkamah  Agung.  2015.  Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah.

## Mahkamah Agung Republik Indonesia
Laporan  Keuangan  Publikasi diakses  pada  https://cfs.ojk.go.id  pada  03  Maret 2020
Mahkamah  Agung.  2015. Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun  2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana .
Muhamad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah . UPP AMP YKPN.
Muhammad.  2019.  Determinants  of  Non  Performing  Financing  (NPF)  on Sharia Rural  Banks  (BPRS)  in  Indonesia. Efficient:  Indonesian  Journal  of Development Economics , 2 (1), 341–353.
Nurjannah,  &  Hilyatin,  D.  L.  2016.  Strategi  Penyelematan  Pembiayaan Bermasalah  pada  Pembiayaan  Murabahah  di  Bank  Syariah  Mandiri Cabang Purwokerto. Jurnal Ekonomi Islam , 4 (1), 59–96.
Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.03/2019  tentang Kualitas Aset  Produktif  dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPRS . www.ojk.go.id
Satori, D., & Komariah, A. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif . Alfabeta.
www.ojk.go.id. 2019. Statistik Perbankan Syariah . https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-
perbankan-syariah/default.aspx