## SYARAT PERSETUJUAN POLITIK MPR DALAM PROSES PEMAKZULAN KEPALA PEMERINTAHAN PADA SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL INDONESIA DALAM TINJAUAN PRINSIP SUPREMASI HUKUM

## Eza Aulia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar email : eza.aulia88@gmail.com
Abstract
impeachment  is  an  extraordinary  effort  contained  in  the  presidential  government  system  with respect to the process of impeating the head of government from the power it possesses. Indonesia as  a  country  that  adopts  a  presidential  government  system  governs  the  issue  of  impeachment  of heads of government based on the constitution of the state of the UUD 1945 in Article 7A ,  which regulates the acts and an incompetence which, when done or happened to the head of government can lead to a means to drop the head government from his power. The impeachment mechanism is regulated in Article 7B of the UUD 1945 which requires a political decision in the MPR  with the consent of 2/3 of the number of MPR members present at the plenary session after obtaining a legal decision from the MK . The problem of this research is whether the MPR's political decisions are a requirement in the impeachment mechanism of the head of government in the presidential system of Indonesia  in  accordance  with  the  principle  of  rule  of  law.  The  result  of  this  research  is  that  the requirement  of  MPR's  political  approval  in  Article  7B  of  the UUD  1945 is  contradictory  to  the principle  of  rule  of  law  adopted  by  Indonesia  and  can  potentially  annul  the  Constitutional  Court decision  which  is  final  and  binding,  and  can  be  a  gap  in  maintaining  the  power  of  the  head  of government  if  the  head  of  government  has  a  majority  vote  in  the  MPR.  It  is  recommended  to immediately  amend  the UUD  1945 by  removing  the  terms  of  political  approval  of  the  MPR contained in Article 7B paragraph (7) of the UUD 1945 Indonesia and giving the final decision to the Constitutional Court as the key in the process of impeachment of the head of government.
Keywords : Impeachment, Presidential system Indonesia.

## 1. PENDAHULUAN
Black’s Law Dictionary mendifinisikan impeachment sebagai “ A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called “article of impeachment” (Henry  Campbell  Black,  1991:516).  Hal  tersebut  diartikan  sebagai  suatu  proses peradilan  pidana  terhadap  seorang  pejabat  publik  dalam  hal  ini  adalah  kepala  pemerintahan  suatu negara  yang  dilaksanakan  dihadapan  anggota  parlemen. Impeachment dalam  bahasa  Indonesia dikenal  dengan  kata  pemakzulan.  Kata  pemakzulan  bersumber  dari  bahasa  arab  yaitu  “ ma‟zul ”. Ma‟zul adalah  bentuk mafulun  bihi dari  kata „azal-ya‟zilu-ma‟zul yang  berarti  pemisahan, penyendiri atau pengisolasian. (Muhammad Ali Hanafiyah, 2012:15)
Impeachment merupakan  mekanisme  luar  biasa  ( extraordinary )  yang  ditempuh  di  dalam negara  yang  menganut  sistem  pemerintahan  presidensil.  Mekanisme impeachment dalam  sistem presidensil  diterapkan  dengan  berpijak  kepada  ciri-ciri  the rule  of  law yang  dikemukakan  oleh Dicey, sebagai berikut:
1. Abosulut supremacy of law , sebagai lawan dari pengaruh kekuasaan sewenang-wenang dan mengesampingkan  penguasa  yang  otoritarian,  prerogatif  ataupun  diskresi  yang  luas  oleh pemerintah;
2. Equality before the law , yaitu kesamaan bagi semua orang, tanpa kecuali dihadapan hukum yang dilaksanakan pemerintah atau pengadilan; dan
3. Due process of law , yaitu segala tindakan negara harus berdasar atas hukum dan tidak ada satu tindakan pun yang tidak memiliki dasar hukumya. (Hamdan Zoelva, 2011:16).
Landasan  penguat  diterapkannya impeachment sebagai  upaya  luar  biasa  dalam  sistem presidensil  adalah  bahwa  negara  hukum  menurut  freidhrich  Julius  Sthal  memuat  4  (empat)  unsur pokok  yakni;  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  negara  berdasarkan trias  politica ,  pemerintahan  diselenggarakan  berdasarkan  undang-undang,  terdapat  peradilan  yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. (Nurul Qomar, 2013:42)
Pada tataran teoritis, ketatanegaraan  suatu negara haruslah memiliki pedoman yang menjadi acuan  terpenting  dalam  praktik  bernegara,  sehingga  dalam  pengimplementasian  kekuasaan  negara memiliki  koridor  dan  batasan  yang  jelas  agar  dapat  terlaksananya  tujuan  dari  negara  tersebut.  Di lain sisi pedoman tersebut memberikan batasan-batasan atas kekuasaan pemerintahan suatu negara, dan  juga  mengatur  mekanisme  apabila  terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan  negara  ( abuse  of power ).
Pedoman  yang  dimaksud  adalah  dengan  ditempatkannya  konstitusi  negara  sebagai  aturan tertinggi  negara  yang  mengatur  hal-hal  yang  fundamental  di  dalam  negara  termasuk  tentang pembatasan  kekuasaan  pemerintah  dan  mekanisme impeachment dalam  hal  terjadi  pelanggaran terhadap batasan yang diterapkan oleh konstitusi (Valina Singka, 2015:136). Keberadaan konstitusi berkembang  dari  ide  pemerintahan  yang  terbatas  ( limited  government )  (Strong  C.F,  1960:61).Hal tersebut memiliki arti bahwa konstitusi merupakan batasan atas kekuasaan di dalam negara.
Pasca  amandemen  konstitusi  UUD  1945  NRI,  dilakukan  penguatan  terhadap  sistem pemerintahan presidensil di dalam  negara, di mana menurut para ahli,  sistem presidensil  memiliki ciri-ciri seperti yang dkemukakan oleh Mahfud MD:
1. Kepala Negara menjadi kepala pemerintahan.
2. Pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen.
3. Menteri-menteri tidak bertanggungjawab kepada presiden
4. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. (Sulardi, 2012:47).
S.L Witman dan J.J Wuest, mengemukakan 4 (empat) ciri sistem presidensil adalah:
1. it  based  upon  the  separation  of  power  principles. (didasarkan  pada  prinsip  pemisahan kekuasaan secara tegas).
2. the executive has no power to dissolve the legislature nor must be resign when he loses the  sup  of  the  majority  of  its  membership. (eksekutif  tidak  memiliki  kekuasaan  untuk membubarkan  legislatif  atau  mengundurkan  diri  ketika  dia  kehilangan  dukungan  dari mayoritas anggotanya).
3. There  is  no  mutual  responsibility  between  president  and  his  cabinet,  the  letter  is, wholly responsible to the chief executive. (tidak ada pertanggungjawaban timbal balik, antara presiden dan kabinetnya; kemudian semua pertanggungjawaban berada ditangan kepala pemerintahan).
4. The  executive  is  chosen  by  electorate. (eksekutif  dipilih  oleh  pemilih).  (Dody  Nur Adrian, 2016:78-79).
Berdasarkan  ciri-ciri  sistem  presidensil  yang  telah  dipaparkan,  pada  dasarnya  sistem presidensil memberikan stabilitas terhadap posisi presiden ( executive stability ) berdasarkan prinsip masa jabatan yang tetap ( fixed term of office ) (Robert A. Dahl, 2003:259).Sehingga posisi presiden sangatlah  kuat  dan  sulit  untuk  dijatuhkan.Oleh  karena  itu impeachment marupakan  mekanisme pemakzulan di dalam  sistem presidensil yang berbeda dengan mosi tidak percaya  yang diterapkan dalam sistem parlementer.
Melalui mekanisme impeachment inilah Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran  yang  bersifat  konstitusional  yang  telah  dilakukan.Menurut  Herman  Finner, pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertanggungjawaban secara moral ( moral responsibility ) dan pertanggungjawaban politik ( political/conserial responsibility ) (Herman Finner: 1962:5).Pertanggungjawaban  secara  moral  mengarah  kepada  pertanggungjawaban  hukum  yang memuat  sanksi  di  dalamnya.Sehingga  dapat  dikatakan,  di  dalam  mekanisme impeachment , pertanggungjawaban  presiden  adalah  pertanggungjawaban  secara  moral  yang  dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum negara.
UUD 1945  NRI  sebagai  hukum  tertinggi    yang  memuat  norma-norma  fundamentaldi  dalam Negara  Indonesia  mengatur  ketentuan  menyangkut  dengan  mekanisme impeachment .  Mekanisme impeachment yang  dimaksud  merupakan  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  Presiden berdasarkan hukum dan karena melakukan pelanggaran hukum maupun karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
Hal tersebut dimuat dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Presiden dapat  diberhentikan  dari  jabatannya  apabila  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa:  pelanggaran hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya, melakukan  perbuatan  tercela  ( misdemeanors ),  dan  tidak  terpenuhinya  syarat  sebagai  Presiden dan/atau  wakil  Presiden.  Syarat  yang  dimaksud  merujuk  kepada  ketentuan  yang  terdapat  dalam Pasal 6 UUD 1945.
Mekanisme impeachment berdasarkan  UUD  1945  termuat  dalam  ketentuan  Pasal  7B  UUD 1945, di mana digambarkan bahwa usul pemberhentian diajukan oleh DPR melalui hak menyatakan pendapatnya  kepada  Mahkamah  Konstitusi  dengan  dukungan  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah anggota  DPR  yang  hadir  dalam  sidang  paripurna  yang  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  dari jumlah  anggota  DPR.  Kemudian  MK  melalui  kewenangan  yang  dimilikinya  Wajib  memeriksa, mengadili  dan  memutuskan  pendapat  yang  diusulkan  oleh  DPR  atas  dugaan  pelanggaran  yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Apabila  putusan  MK  memutuskan  bahwa  presiden  terbukti  melakukan  pelanggaran  sesuai dengan  pendapat  yang  dinyatakan  oleh  DPR.  Keputusan  tersebut  kemudian  akan  dilimpahkan kepada  MPR  untuk  selanjutnya  disidangkan  dalam  rapat  paripurna  MPR  dengan  agenda  usul pemberhentian  presiden  atas  putusan  MK.  Sesuai  dengan  ketentuan,  presiden  dapat  diberhentikan oleh MPR dalam sidang paripurna tersebut apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
Sebagaimana  penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  mekanisme impeachment berdasarkan UUD 1945 dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum dengan keterlibatan MK sebagai  lembaga peradilan,  namun  keputusan  pemberhentian  bermuara  pada  keputusan  politik  di  MPR  dengan menyaratakan  persetujuan  2/3  dari  ¾  jumlah  anggota  MPR  yang  hadir  dalam  sidang  paripurna. Dalam  kajian  ini  syarat  pertujuan  politik  MPR  sebagai  kunci  penentu  dalam  proses  mekanisme impeachment Presiden  akan  dikaji  dengan  prinsip  supremasi  hukum  yang  dianut  oleh  Negara Republik Indonesia.

## 2. KAJIAN LITERATUR
Berkenaan  dengan  sistem  presidensil  yang  berlaku  di  Indonesia,  Jimly  Asshiddiqie mengemukakan terdapat 5 (lima) prinsip penting, antara lain (Jimly Asshiddiqie, 8-9:2003) :
1. Presiden  dan  wakil  presiden  merupakan  satu  institusi  penyelenggaraan  kekuasaan eksekutif  negara  yang  tertinggi  di  bawah  Undang-Undang  Dasar.  Dalam  sistem  ini  tidak dikenal  dan  tidak  perlu  dibedakan  adanya  kepala  daerah  dan  kepala  pemerintahan. Keduanya adalah Presiden dan Wakil Presiden. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan  dan  tanggungjawab  politik  berada  ditangan  presiden  ( concentration  of  power and responsibility upon the president) .
2. Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  oleh  rakyat  secara  langsung  dan  karena  itu  secara politik  tidak  bertanggungjawab  kepada  majelis  permusyawaratan  rakyat  atau  lembaga parlemen, melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilih.
3. Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  secara hukum  apabila  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  melakukan  pelanggaran  hukum  dan konstitusi.
4. Para menteri adalah pembantu presiden.
5. Untuk  membatasi  kekuasaan  Presiden  yang  kedudukannya  dalam  sistem  presidensil sangat  kuat  sesuai  sesuai  untuk  menjamin  stabilitas  pemerintah,  ditentukan  pula  masa jabatan  Presiden  5  (lima)  tahun,  tidak  boleh  dijabat  oleh  orang  yang  sama  lebih  dari  2 (dua) masa jabatan.
Empat  elemen  penting  dalam  negara  hukum  ( rechtstaat )  yang  menjadi  ciri  tegaknya supremasi hukum mencakup adanya (Bambang Sugiono & Ahmad Sanusi, 72:2000):
1. Jaminan  bahwa  pemerintah  dalam  menajalankan  kekuasaannya  selalu  dilaksanakan  atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar ( fundamental rights ).
3. Pembagian kekuasaan negara yang jelas adil dan konsisten.
4. Perlindungan hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindak pemerintahan.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  prosedur  atau  cara  memperoleh  pengetahuan  yang  benar  atau kebenaran  melalui  langkah-langkah  yang  sistematis.  (Soerjono  Soekanto,  Srimamudji,  2:  1995).
Kajian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  yuridis normatif  atau  bisa  disebut  sebagai  penelitian  doktrinal  yang  melihat  tujuan  hukum,  nilai-nilai keadilan,  validitas  aturan  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  norma-norma  hukum.  (Peter Mahmud,  22  :  2007). Dengan  menguji  dan  mengkaji  data  sekunder  yang  berkaitan  dengan syarat  persetujuan  politik  MPR  dalam  proses  pemakzulan  kepala  pemerintahan  pada  sistem pemerintahan  presidensil  indonesia  dalam  tinjauan  prinsip  supremasi  hukum. Pada  tahap  ini dilakukan  penafsiran  secara  gramatikal  yaitu  menafsirkan  kata-kata  dari  peraturan perundang-undangan  yang  relevan,  penafsiran  hukum  secara  sistematis  dengan menggabungkan  peraturan  perundang-undangan  yang  satu  dengan  peraturan  perundang- undangan  lainnya  dengan  penafsiran  hukum  otentik  yang  dapat  dilakukan  dengan  cara melihat penjelasan dan pembuat undang-undang itu sendiri.
Dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  analitis,  yaitu  berusaha  menggambarkan  atau  menguraikan  permasalahan berkaitan  dengan  objek  penelitian  (Bagir  Manan,  2  :  1999).  Akan  dilakukan  beberapa pendekatan  yaitu  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute-approach) , pendekatan konseptual ( conceptual approach) dan pendekatan perbandingan ( comparative approach) . Pendekatan yang dilakukan adalah terhadap teori, konsep, asas, norma, doktrin. Baik  dari  buku,  jurnal  ilmiah,  yurisprudensi,  perundang-undangan,  dan  sumber  data lainnyayang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dilihat dari kacamata ketatanegaraan mekanisme impeachment berdasarkan Pasal 7B ayat (7) UUD1945  dengan  menyaratkan  persetujuan  politik  MPR  dalam  proses  impeachment  presiden dalam  sistem  presidensial  indonesia  sesungguhnya  melanggar  prinsip  supremasi  hukum  dan berpotensi menganulir keputusan MK sebagai lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat ( final and binding ).
Pelanggaran  terhadap  prinsip  supremasi  hukum  dan  penganuliran  putusan  MK  dapat  terjadi apabila  presiden  memiliki  mayoritas  dukungan  politik  yang  kuat  diparlemen,  sehingga  walaupun presiden bersalah menurut putusan MK, tanpa adanya persetujuan politik dari MPR, maka presiden tidak  dapat  diberhentikan.Hal  tersebut  tentunya  tidak  sejalan  dengan  konsep  Negara  Hukum Indonesia.Di mana Indonesia adalah negara yang mengedepankan supremasi hukum dalam praktik bernegara.
Di  lain  hal  dapat  dilihat  pula  bahwa  mekanisme impeachment dilakukan  terhadap pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  presiden,  oleh  karena  itu  penyelesaian  terhadap  hal tersebut  haruslah  menempuh  jalur  hukum  dan  dilaksanakan  berdasarkan  keputusan  hukum,  bukan berdasarkan  kesepakatan  politik  di  MPR.  Sehingga  rumusan  Pasal  7B  ayat  (7)  UUD  NRI  1945 tidaklah  tepat  mengingat  kedudukan  MPR  pasca  amandemen  adalah  sederajat  dengan  lembaga kepresidenan,  sehingga  kewenangan  MPR  berdasarkan  konstitusi  adalah  hanya  mengangkat  dan memberhentikan presiden secara simbolik.
MPR pasca amandemen UUD 1945 NRI bukan lagi lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat,  sehingga  tidak  semestinya  persetujuan  politik  MPR  yang  menjadi  kunci  terhadap pemakzulan  presiden.Dengan  perubahan  yang  ada  pada  konstitusi  di  mana  kedaulatan  berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, maka sudah sepantasnya keputusan MK lah yang  menjadi  rujukan  utama  terhadap  pemberhentian  presiden  tanpa  perlu  adanya  persetujuan politik  dari  MPR.Mengingat  fungsi  utama  MK  adalah  pengawal  konstitusi  ( the  guardian  of
constitution ),  penafsir  akhir  konstitusi  ( the  final  enterpreter  of  constitution ),  pengawal  demokrasi ( the  guardian  of  democracy ),  pelindung  hak-hak  konstitusional  warga  negara  ( the  protector  of citizen‟s constitutional rights ) dan pelindung hak-hak asasi manusia ( the protector of human rights ). (Kristian, 2017:4)
Sudah sepantasnya bagi negara penganut prinsip kedaulatan rakyat, melaksanakan kedaulatan rakyat  menurut  ketentuan  dan  cara-cara  hukum.  Ketika  hukum  ditempatkan  pada  tempat  yang setinggi-tingginya,  maka  kedaulatan  rakyat  akan  terimplementasi  dengan  baik  di  dalam  negara, sehingga  memberikan  kewenangan  kepada  MK  sebagai  pemegang  kunci  akhir  dalam  mekanisme hukum  pemakzulan  presiden  menjadi  solusi  yang  baik.  Di  mana  MK  yang  merupakan  lembaga peradilan  akan  melaksanakan  segala  proses  untuk  membuktikan  pelanggaran  yang  dilakukan presiden  sebagaimana  yang  diatur  oleh  konstitusi  dengan  mengedepankan  pandangan-pandangan hukum.
Berbeda  halnya  dengan  ketentuan  yang  mengatur  saat  ini  berkenaan  dengan  mekanisme impeachment presiden,  ketentuan  yang  ada  saat  ini  melalui  Pasal  7B  ayat  (7)  UUD  NRI  1945 memberikan  ruang  yang  sangat  besar  kepada  proses  dan  keputusan  politik  sebagai  kunci  akhir untuk memakzulkan presiden dari kekuasaannya. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi di mana kepentingan  politik  yang  ada  di  MPR  sebagai  lembaga  penentu  malah  dapat  dipergunakan  untuk mempertahankan  kekuasaan  presiden  walaupun  telah  diputuskan  bersalah  melalui  mekanisme peradilan di MK.
Oleh  karena  itu,  langkah  yang  harus  diambil  untuk  memperbaiki  permasalahan  tersebut dengan  mengedepankan  supremasi  hukum  adalah  melakukan  amandemen  terhadap  konstitusi negara yaitu UUD NRI 1945. Dalam wacana amandemen yang akan datang harus dipertimbangkan untuk  menghapus  persetujuan  politik  MPR  dalam  mekanisme  pemakzulan  presiden  sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 7B ayat (7) UUD NRI 1945.
Syarat  persetujuan  ¾  suara  dari  2/3  anggota  MPR  yang  hadir  harus  dihapuskan  dan digantikan dengan proses mendengar penjelasan presiden dan memberhentikan presiden. Sehingga kewenangan MPR terlaksana dengan benar yaitu hanya mengangkat dan memberhentikan presiden secara  konstitusional,  bukan  malah  mendapatkan  kewenangan  tambahan  dengan  memberikan persetujuan politik dalam proses impeachment terhadap presiden. Hal tersebut tentunya menguatkan kembali  kedudukan  MPR  sebagai  lembaga  “tertinggi”  negara.  Sudah  sepatutnya  pelanggaran hukum  diselesaikan  melalui  proses  hukum  pada  peradilan  yang  berwenang  dan  keputusan hukumlah yang menjadi keputusan final sehingga supremasi hukum terimplementasi secara nyata di dalam negara berlaku terhadap siapapun tanpa ada pengecualian.

## 5. KESIMPULAN

## 5.1. Simpulan
Syarat persetujuan politik MPR yang tertuang dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 berkaitan dengan  mekanisme impeachment presiden  dapat  menimbulkan  potensi  penganuliran  dan pengabaian  keputusan  MK  apabila  terdapat  suatu  keadaan    di  mana  presiden  dinyatakan  bersalah atas pelanggaran terhadap ketentuan 7A UUD 1945, namun memiliki mayoritas dukungan politik di MPR, impeachment terhadap  Presiden  tentunya  tidak  akan  dapat  terlaksana  walaupun  presiden dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan MK. Hal tersebut menjadi suatu pertentangan terhadap prinsip  supremasi  hukum  yang  dianut  oleh  Negara  Indonesia.  Di  mana  permasalahan  atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden seharusnya diproses melalui jalur hukum dengan mengedepankan keputusan hukum dari lembaga peradilan yang berwenang. Syarat persetuan politik MPR  pada  ketentuan  Pasal  7B  ayat  (7)  UUD  1945  sebagai  syarat  mutlak  untuk  memakzulkan
presiden dari jabatannya tidaklah relevan mengingat MPR bukan lagi lembaga pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia.

## 5.2. Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  berkenaan  dengan  penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan amandemen  dengan  menghapus  syarat  persetujuan  MPR  yang  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  7B ayat  (7)  UUD  1945.  Dan  memberikan  keputusan  final  berkenaan  dengan  bersalah  dan  tidak bersalahnya Presiden terhadap pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 7A UUD 1945,  serta  dapat  atau  tidak  dapatnya  presiden  dijatuhkan  dari  kekuasaannya  adalah  kepada lembaga peradilan  yang berwenang  yaitu MK. Sehingga kewenangan MPR berdasarkan  ketentuan Pasal  3  ayat  (3)  dapat  terlaksana  dengan  bernar,  yaitu  memberhentikan  presiden  sesuai  dengan putusan hukum MK. Bukan menitikberatkan pada kesepakatan politik MPR.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan, Penelitian di Bidang Hukum,  dalam Jurnal Hukum Puslitbangkutn Nomor 1 , Pusat Penelitian  Perkembangan  Hukum,  Lembaga  Penelitian  Universitas  Padjadjaran,  Bandung, 1999.
Bambang Sugiono & Ahmad Sanusi, Supremasi Hukum dan Demokrasi , Jurnal Hukum Nomor 14 Vol. 7 Agustus 2000.
C.F Strong, Modern Political Constitutions , Sidwick, Londong, 1960.
Dody  Nur  Andriyan, Hukum  Tata  Negara  Dan  Sistem  Politik,  Kombinasi  Presidensial  dengan Multipartai di Indonesia , Deepublish, Yogyakarta, 2016.
Hamdan Zoelva. Pemakzulan Presiden di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Henry  Campbell  Black, Black‟s  Law  Dictionary:  Definition  of  the Term  and  Phrasesof  American and English Jurisprudence, Ancient and Modern , West Group, New York, 1991.
Herman Finer, The Major Goverments of Modern Europe, New York, Evanston And London , Harper & Row Publisher, 1962.
Jimly Asshiddiqie, “ Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Ke Empat UUD Tahun 1945 ”,  Makalah  Seminar  Pembangunan  Hukum  Nasional    VIII,  Tema  Penegakan  Hukum Dalam  Era  Pembangunan  Berkelanjutan,  diselenggarakan  oleh  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 2003.
Kristian, Kewenangan  Mahakamah  Konstitusi  Terhadap  Constitutional  Complain  Menurut Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ,  An1mage,  Tangerang, 2017.
Muhammad Ali, Pemakzulan Kepala Negara Menurut Hukum Islam; Kasus Presiden Abdurrahman Wahid , UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007. Nurul Qomar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Robert A. Dahl, The Democracy Source Book , The MIT Press, Cambridge, 2003. Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 1995.
Sulardi, Menuju Presidensiil Murni , Setara Press, Malang, 2012.
Valina  Singka  Subekti, Dinamika  Konsolidasi  Demokrasi,  Dari  Ide  Pembaharuan  Sistem  Politik hingga Ke Praktik Pemerintahan Demokratis, Pustaka Obor Indonesia , Jakarta 2015.