Volume 9, Nomor 2, April 2023 p-ISSN  : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 DOI : 10.37858/publisitas.v9i2.157

## Implementasi Program Bantuan UMKM dalam Menjalankan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang

## Bram Yudistira
Program Studi Ilmu Pemerintahan - Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya - Universitas Indo Global Mandiri Jl. Jendral Sudirman, KM 4 Kota Palembang E-mail : 2018610039@students.uigm.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  pelaksanaan  program  Bantuan Presiden yang dilakukan oleh Kecamatan dalam meningkatkan UMKM di  Kecamatan Ilir Timur 1 Kota  Palembang.  Permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan  kurang  nya  modal  usaha,  dan  Izin  usaha melalui  pengajuan  angunan  kredit  permasalahannya  saat  melakukan  pengajuan  terhambat  di  BI checking padahal,  legalitas  menjadi  kunci  untuk  mengembangkan  usaha  dan  syarat  untuk mendapatkan  bantuan  modal.  Penelitian  ini  mengunakan  metode  kualitatif,  penelitian  kualitatif melibatkan  upaya-upaya  penting,  diantaranya  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan,  prosedur- prosedur,  mengumpulkan  data  spesifik  dari  partisipan,  menganalisis  data.  Memberdayakan masyarakat,  menggunakan  teori  dari  Edward  III  yang  memiliki  4  variabel  yang  mempengaruhi sebuah  kebijakan  yaitu,  [1]  Komunikasi,  [2]  Sumber  Daya,  [3]  Disposisi,  dan  [4]  Struktur Birokrasi.  Hasil  dalam  penelitian  ini  adalah,  pemberdayaan  pemilik  UMKM  agar  bisa  diarahkan supaya bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing serta  diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor yang  memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan  sumberdaya  lokal,  peran  kelembagaan  juga  sebagai  alat  pembangunan  yang  ditujukan  untuk memberi  manfaat  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah,  agar  segera  dilakukan  pendataan terhadap  semua  jumlah  UMKM  yang  ada  di  Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota  Palembang,  dan penambahan personil untuk program ini.
Kata Kunci : Implementasi, Progam Bantuan UMKM, Kota Palembang

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  aiming  to  find  out  whether  the  implementation  of  the Presidential  Assistance  program  carried  out  by  the  District  in increasing  MSMEs  in  Ilir  Timur  1 District,  Palembang  City.  The  problems  that  occur  in  the  field  are  lack  of  business  capital,  and business  permits  through  applying for  collateral  credit,  the  problem  when  making  submissions  is hampered  at  BI  checking  even  though,  legality  is  the  key  to  developing  a  business  and  a requirement  for  obtaining  capital  assistance.  This  research  uses  qualitative  methods,  qualitative research  involves  important  efforts,  including  asking  questions,  procedures,  collecting  specific data from participants, analyzing data. Empowering people, using the theory of Edward III which has  4  variables  that  influence  a  policy,  namely,  [1]  Communication,  [2]  Resources,  [3] Disposition, and [4] Bureaucratic Structure. The results in this study are that the empowerment of MSME owners can be directed so that they can increase productivity and competitiveness and are
directed  at  efforts  to  foster  new  entrepreneurs  in  sectors  that  have  high  productivity  based  on knowledge,  technology  and  local  resources,  the  role  of  institutions  as  well  as  development  tools aimed at provide benefits for low-income people, so that data collection is immediately carried out on all the number of MSMEs in Ilir Timur 1 District, Palembang City, and additional personnel for this program.
Keywords : Implementation, UMKM Assistance Program, Palembang City

## 1. PENDAHULUAN
Usaha  Kecil  Menengah  merupakan bagian  penting  dari  perekonomian  suatu negara manapun wilayah, Usaha Kecil dan Menengah    memegang  peranan  penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat[1].  Usaha  mikro,  kecil  dan menengah (UMKM) memiliki peran signifikan  dalam  perekonomian  Negara berkembang. Menurut Bank dunia sebanyak  90  persen  entitas  bisnis  adalah UMKM yang kontribusinya pada menyerap tenaga kerja global mencapai 50 persen selain itu usaha kecil dan menengah formal  berkontribusi  terhadap  40  persen produk  domestik  bruto  (PDB)  di  Negara berkembang[2].
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  salah satu  indikator  yang  paling  relevan  untuk pembangunan  ekonomi  dan  pembangunan bangsa[3].  Pemerintah  pusat  Indonesia berkomitmen  menguatkan  kewirausahaan dan  UMKM  guna  meningkatkan  nilai tambah  ekonomi,  lapangan  kerja  investasi, ekspor,  dan  daya  saing  perekonomian melalu 5 area prioritas yaitu mengembangkan  sumber  daya  manusia (SDM),  meningkatkan  akses  ke  jasa keuangan,  meningkatkan  nilai  tambah produk  UMKM  di  pasar  domestik  dan internasional,  memperkuat  ke  mitraan, serta memperbaiki peraturan dan kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan UMKM.
Pemerintah provinsi Sumatera Selatan  membangun  Sumatera  Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung  sektor  pertanian,  industri,  dan UMKM  yang  tangguh  untuk  mengatasi pengangguran  dan  kemiskinan  baik  di perkotaan  maupun  di  perdesaan.  Peraturan
Gubernur  Sumatera  Selatan  Nomor  19 Tahun  2018  Tentang  Pembentukan  Uraian Tugas  Dan  Fungsi  Unit  Pelaksanaan Teknis  Dinas  Balai  Pelatihan  Koperasi, Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Pada  Dinas Koperasi,  Usaha  Kecil  Dan  Menengah Sumatera Selatan[4].
Tahun 2019 menurut data dari Dinas Koperasi UKM Kota Palembang, memiliki 37.000  UMKM  yang  terdaftar  mayoritas bergerak  di  bidang  kuliner.  Pada  program pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UKM yang  bergabung  pada  program  ini  hanya sebanyak 4.000 UMKM atau hanya 10.8% [5].
Kendala yang sering dihadapi pemerintah  khususnya  pemprov  kota Palembang  dalam  melaksanaan  UMKM merupakan penyebab target binaan UMKM  kota  Palembang  belum  tercapai yaitu  banyak  pelaku  UMKM  terhambat perizinan usaha apalagi, berdasarkan peraturan  pemerintah  RI  nomor  107  tahun 2015  perusahaan  yang  tidak  memiliki  IUI (Izin  Usaha  Industri)  akan  dikenakan sanksi  berupa  peringatan  tertulis,  denda administratif,
hingga penutupan sementara[6].  Ada  izin  usaha  melalui pengajuan angunan kredit permasalahannya saat melakukan
pengajuan  terhambat  di  BI checking padahal,  legalitas  menjadi  kunci  untuk mengembangkan  usaha  dan  syarat  untuk mendapatkan bantuan modal.
Faktor  kedua  sejumlah  UMKM sudah  dibantu  modal  Rp3.000.000,  tapi masih  kurang  aktif  dan  jumlah  SDM  yang kurang  padahal  pemkot  Palembang  sudah menyiapkan  program  bantuan  dan  binaan untuk memotivasi pelaku UMKM yang ada
di  18  kecamatan.  Penyaluran  bantuan modal usaha UMKM ini juga menggandeng instansi BPR (Bank Pengkreditan  Rakyat)  Palembang,  agar proses  pelaksanaan  program  bisa  menjadi lebih tertib dalam pengolahan dana. Faktor ketiga UMKM belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi. Beberapa  pelaku  UMKM  masih  belum melihat  teknologi  sebagai  alat  untuk memajukan  usaha-usaha  mereka  sebagai akses pasar.
Peran  Pemerintah  Kecamatan  Ilir Timur  I  Palembang  selaku  pendamping ( fasilitator ), pada intinya  merupakan  suatu bentuk inisiatif, prakarsa, komitmen, kepedulian, motivasi, keputusan dan ikhtiar dari masyarakat berbasis pada nilai- nilai  luhur  dan  kebutuhan  masyarakat. Setiap  pilar  kebijakan  pemberdayaan UMKM,  disusun  strategi  berupa  rencana aksi  yang  akan  dilaksanakan  untuk mencapai  tujuan.  Terdapat  enam  strategi yang disusun, antara lain:
1. Perluasan akses pasar
2. Peningkatan daya saing
3. Pengembangan kewirausahaan
4. Akselerasi pembiayaan dan investasi
5. Kemudahan dan kesempatan berusaha
6. Koordinasi lintas sektor [7].

## Tabel  1.  Program  Pemberdayaan  UMKM dalam Bentuk Pembiayaan
No. Program Isi 1. 3 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pembiayaan a. Kredit  Usaha  Rakyat (KUR) b. Bantuan Wirausaha Pemula (Wirausaha Pemula yang Didukung Modal Awal  Usaha  (Startup Capital) c. Bantuan Wirausaha Muda  Pemula (WMP) dan Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) 2. 1 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk  pembiayaan yang disertai pelatihan (tanpa pendamping) Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU) 3. 2 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk  pembiayaan yang disertai pendampingan (pemberdayaan oleh tenaga pendamping) a. Pembiayaan Ultra- Mikro (UMi) b. Pengelolaan Modal Usaha  Kelautan  dan Perikanan 4. 1 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk  pembiayaan pelatihan, disertai pendampingan PNM  Mekaar  (Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera) 5. 3 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk  pembiayaan yang disertai pelatihan, pendampingan (pemberdayaan oleh tenaga pendamping) a. PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) b. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) c. Program Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan dan Keluarganya / Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 6. 1 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk  pembiayaan dan perluasan akses pasar Bantuan Pemerintah Pengembangan  Ekonomi Lokal (PPID-PEL) 7. 1 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk  pembiayaan yang disertai dengan pendampingan  dan perluasan akses pasar Kelompok  Usaha  Bersama (KUBE)

## Sumber: Buku TNK2P, 2022
Program pemerintah kota Palembang dalam  rangka  mewujudkan  visi  dan  misi serta  program-program  pemerintah  Kota Palembang  tersebut  sangat  ditekankan pentingnya  melibatkan  masyarakat  secara aktif dalam proses pembangunan
keterlibatan  masyarakat  ini  menjadi  hal yang  harus  diperhatikan  oleh  Dinas Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Kota  Palembang  sebagai  perangkat  daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan usaha kecil  menengah, Dinas Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Kota Palembang secara khusus  menunjang tercapainya misi, yaitu mewujudkan masyarakat  yang  religius,  berbudaya, beretika,  melalui  pembangunan  budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan  yang  bersih,  berwibawa  dan profesional  dan  mewujudkan  ekonomi kerakyatan  yang  inovatif  serta  berdaya saing tinggi dengan sasaran berkembangnya  nilai-nilai  kehidupan umat beragama  dan  budaya  yang  mengayomi semua elemen masyarakat dan berkembangnya  ekonomi  daerah  yang berbasis  inovasi  dan  daya  kreasi  yang digerakkan  oleh  masyarakat  ( community centered ) [8]. Bantuan Wirausaha Pemula (Wirausaha Pemula Yang Didukung Modal Awal  Usaha).  Bantuan  dana  ini  bertujuan untuk  menurunkan  angka  pengangguran dengan program Wirausaha Pemula, program  ini  membina  masyarakat  dan pemuda dalam mengikuti pelatihan wirausaha  lalu  mendapatkan  sokongan modal[9].
Terakhir  yaitu,  Bantuan  Wirausaha
Muda Pemula (WMP) dan Sentra
Kewirausahaan  Pemuda  (SKP).  Program Wirausaha  Muda  Pemula  diperuntukkan bagi  pemuda  yang  baru  mengawali  usaha. Agar  penerima  bantuan  Wirausaha  Muda Pemula,  nantinya  dapat  mengembangkan usaha (baik perorangan  maupun organisasi /lembaga /yayasan /kelompok usaha)[10].

## 2.   TINJAUAN PUSTAKA
Implementasi kebijakan yaitu tindakan  mengimplementasikan  undang- undang  dalam  bentuk  kerja  yang  lebih operasional  oleh  pelaku/pelaku  secara terorganisir,  dilakukan  dengan  prosedur kinerja  yang  jelas  dan  teknik,  dan dilakukan  secara  bersama-sama  untuk mencapai tujuan kebijakan[11].
Implementasi  atau implementation , sebagaimana  dalam  kamus  Webster  and Roger  dipahami  sebagai to  carry  out, accomplish, fulfill, produce, complete (Hill and  Hupe  2002)[12].  Implementasi  yaitu pelaksanaan,  penerapan[13].  Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai  tanggapan  khusus  atau  tertentu terkait  masalah-masalah  spesifik  dalam masyarakat  (Hill  and  Hupe  2002)[14]. Warwick menyebutkan implementasi kebijakan  sebagai  transaksi  sumber  daya, untuk
menjalankan program, implementator  berhubungan  dengan  tugas- tugas,  lingkungan,  klien,  dan  kelompok terkait[15].  Hill  and  Hupe  memahami implementasi  kebijakan  sebagai  apa  yang terjadi  antara  harapan  kebijakan  dengan hasil  kebijakan[16].  Implementasi  adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Terdapat dua pihak yang berperan,  yaitu  formulator  atau  pembuat keputusan  dan  pihak  implementator.  Hal ini  beralasan  sekali,  karena  implementasi mengikuti  kebijakan  apa  yang  dirumuskan berdasarkan paradigma yang telah diyakini oleh  perumus  kebijakan[17].  Menurut Tachjan,  dalam  memahami  kebijakan publik,  terdapat  dua  jenis  aliran  atau pemahaman,  yaitu:  [1]  Kontinentalis,  yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah  turunandari  hukum,  bahkan  kadang mempersamakan  antara  kebijakan  publik
dan  hukum,  utamanya  hukum  publik, ataupun  hukum  tata  negara,  sehingga melihatnya  sebagai  proses  interaksi  di antara  institusi-institusi  negara.  [2]  Anglo- Saxonis, yang cenderung memahami bahwa  kebijakan  publik  adalah  turunan dari
politik-demokrasi, sehingga melihatnya sebagai produk interaksi antara negara dan publik[18].
Menurut  Undang-Undang Dasar  1945 dan dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-  RI/1998  tentang  Politik
Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  perlu  diberdayakan  sebagai bagian  integral  ekonomi  rakyat  yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis  untuk  mewujudkan    struktur perekonomian nasional yang makin seimbang,  berkembang,  dan  berkeadilan [19]. Pengertian UMKM melalui UU No.9
Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan  yang  semakin  dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  maka  pengertian  UMKM adalah sebagai berikut:
1. Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha perorangan  untuk  memenuhi  kriteria Usaha  Mikro  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha  Kecil  yaitu  usaha  ekonomi produktif  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan  atau  badan  usaha  yang bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau bukan cabang perusahaan  yang dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang ini.
3. Usaha  Menengah  yaitu  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau badan  usaha  yang  bukan  merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau Usaha  Besar  dengan  jumlah  kekayaan bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang ini.
4. Usaha  Besar  yaitu  usaha  ekonomi produktif  yang  dilakukan  oleh  badan usaha  dengan  jumlah  kekayaan  bersih atau  hasil  penjualan  tahunan  lebih  besar dari  Usaha  Menengah,  yang  meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha  patungan,  dan  usaha  asing  yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha  yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil,  Usaha  Menengah,  dan  Usaha
Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di
Indonesia[20].
Sumodiningrat juga menjelaskan bahwa  segenap  program  pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk menanggulangi  ketertinggalan  merupakan bagian  dari  upaya  mempercepat  proses perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih tertinggal[21].
Pemberdayaan  masyarakat  adalah proses  perubahan  sosial,  ekonomi  dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui  proses  belajar  bersama  yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada  diri  semua stakeholders (individu,
kelompok  dan  kelembagaan)  yang  terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya  kehidupan  yang  semakin berdaya,  mandiri  dan  partisipatif  yang semakin sejahtera
secara berkelanjutan[22].
Fokus  penelitian  lebih  tertuju  pada lembaga  atau  organisasi  Kecamatan  Ilir Timur  I  Kota  Palembang  sebagai  lembaga yang berwenang mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dan Peraturan Walikota  Palembang  Nomor  76  Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi  Serta  Tata Kerja  Kecamatan.  Untuk  mengetahui Pelaksanaan  Tugas  Pokok  Dan  Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan  Ilir  Timur  I  Kota  Palembang, maka  digunakan  teori  George  C.  Edward III  dalam  Subarsono  berpandangan  bahwa implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh empat  variabel  komunikasi,  sumber  daya, disposisi, struktur birokrasi[23].

## Gambar 1. Alur Pemikiran
Sumber: Edwards III dikutip dari Subarsono

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian
ini mengunakan pendekatan  kualitatif,  Menurut  Creswell penelitian  kualitatif  didefinisikan  sebagai metode-metode untuk mengeksplorasi, memahami  makna  yang  dianggap  berasal dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan.
Proses  penelitian  kualitatif  melibatkan upaya-upaya penting, di antaranya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur,  mengumpulkan  data spesifik  dari  partisipan,  menganalisis  data secara  induktif  mulai  dari  tema-tema khusus  menuju  tema-tema  umum,  dan menafsirkan data[24].
Peneliti  menggunakan  studi  kasus sebagai  pendekatan  dalam  menggali  data kualitatif. Adapun  menurut Creswell, studi kasus  merupakan  strategi  penelitian  untuk menyelidiki  secara  cermat  suatu  hal dengan  pengumpulan  informasi  lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan  data.  Selain  itu,  studi  kasus juga dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan menganalisa secara lebih intensif [25].
Berdasarkan pengertian tersebut,
alasan  peneliti  menggunakan  metode  ini adalah untuk menjelaskan secara terstruktur mengenai implementasi program  UMKM  di  kecamatan  ilir  timur satu  kota  Palembang  dengan  melihat  data- data  yang  peneliti  peroleh  dari  lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.  Serta,  Data  penelitian  kualitatif di  peroleh  dari  sumber  data  dengan menggunakan  teknik  pengumpulan  data yang bersifat interaktif terdiri dari observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Selanjutnya,  Secara  keseluruhan,  proses analisis dalam penelitian kualitatif meliputi empat macam sifat, sebagai berikut.
Pertama, analisis induktif. Data yang dikumpulkan  dalam  penelitian,  dianalisis secara  induktif,  yaitu  analisis  yang  tidak bertujuan  untuk  membuktikan  kebenaran suatu hipotesis. Analisis dilakukan berdasarkan  informasi  yang  dikumpulkan dari  lapangan,  untuk  sampai  pada  temuan
Komunikasi Sumber Daya
Disposisi Struktur
Birokrasi
dapat ditarik kesimpulannya berupa sebuah teori berdasarkan pada pola di dalam dunia nyata.
Kedua, analisis dilaksanakan langsung  ke  lapangan  bersama  dengan proses pengumpulan data. Pada waktu data dikumpulkan,  proses  analisis  dimulai dengan  penyusunan  refleksi  peneliti,  yang merupakan kerangka berpikir, dan gagasan,  terhadap  data  yang  ditemukan. [26]  Melalui  refleksi  in  dilakukan  proses pemantapan data.
Ketiga, proses  interaktif.  Setiap  data yang  diperoleh,  dikomparasikan  dengan data  lain  secara  berkelanjutan.  Proses dilakukan  antarkomponen,  dalam  bentuk siklus.  Peneliti  bergerak  di  antara  tiga komponen  yaitu  sajian  data,  reduksi,  dan verifikasi.
Keempat, proses siklus. Setiap simpulan yang ditarik dimantapkan dengan proses  pengumpulan  data  berkelanjutan. Pada  tahap  verifikasi,  mungkin  dilakukan penelusuran  kembali  pada  semua  bukti penelitian,  apabila  data  dirasa  kurang mantap  untuk  dasar  penarikan  simpulan. Dengan  demikian,  sekaligus  dilakukan trianggulasi sebelum sampai tahap simpulan akhir.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Upaya  penanggulangan  kemiskinan, Presiden  mengeluarkan  peraturan  yakni Perpres  No.  15  Tahun  2010  tentang Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. [27]
Berdasarkan  peraturan  tersebut  maka pemerintah Kota Palembang mengeluarkan Peraturan  Walikota  Palembang  No.49 Tahun  2017  tentang  tata  cara  pemberian
pinjaman  penguatan  modal  kerja  bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM).
Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang sebagai lembaga yang berwenang  mengkoordinasikan  kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dan Peraturan Walikota  Palembang  Nomor  76  Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata Kerja  Kecamatan.  Pemberdayaan  Program Banpres
UMKM yang dilakukan
Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota  Palembang telah  terlaksana  dengan  cukup  baik  dan menarik Pengusaha Muda. dalam penelitian  kali  ini  melihat  dari  bentuk implementasi  kebijakan  yang  dibuat  oleh Camat  Ilir  Timur  1  Kota  Palembang dengan melihat aspek sebagai berikut:

## 1. Komunikasi
Berkembangnya  para  pelaku  UMKM di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang tidak  terlepas dari peran pemerintah dalam membangun komunikasi di sektor unit-unit tertentu  dalam  rangka  pengembangan Program  Banpres  UMKM.
“Komunikasi yaitu dibangun guna meningkatkan  pengembangan  Program Banpres  UMKM  di  Kecamatan  Ilir  Timur 1  Kota  Palembang.  Komunikasi  yang  di jelaskan dalam pemberian  izin  mendirikan usaha,  disana  kita  biasa  terjun  untuk membantu  para  pelaku  usaha,  terlebih bagi  usaha  mikro,  ini  penting  guna menjaga keberlangsungan usaha. (Wawancara  dengan  Bapak  Wahidin Suryanto, SE 02/06/2022).”
Hasil  wawancara  dengan  informan Bapak  Wahidin  Suryanto,  SE  selaku Kepala  Seksi  Pemberdayaan  Masyarakat
Kecamatan  Ilir Timur  I  menyatakan  dapat dilihat bentuk komunikasi yang di lakukan antar  Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota Palembang  ialah  dalam  bentuk  tindakan tertulis  yaitu  pemberian  izin  dalam mendirikan  usaha  agar  para  pelaku  usaha tidak terkendala dalam urusan perizinan.
Aktivitas organisasi pada Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang  lebih kepada memberikan  pelatihan  kepada  para  pelaku UMKM  termasuk  dalam  pengembangan usaha  dan  perluasan  pemasaran  produk. Selain  itu  aktivitas  lain  yang  dilakukan adalah  memberikan  kemudahan  bagi  para pelaku  UMKM  agar  dimudahkan  dalam mengurus izin usaha.
“Demi terciptanya pengembangan UMKM di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang  harus  giat  dalam  memberikan pelatihan juga penguatan SDM.
Memudahkan  pengurusan  izin  usaha  bagi para pelaku UMKM supaya aktivitas nyata yang  kami  lakukan  agar  pelaku  usaha dapat  mendirikan  usaha  tanpa  ada hambatan  sedikitpun  (Wawancara  Bapak Agus Handoyo, S. IP, 02/06/2022)”
Hasil  wawancara  dengan  informan Bapak  Agus  Handoyo,  S.  IP  selaku  Staf
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan  Ilir  Timur  I  menyampaikan bahwa  seluruh  aktivitas  Kecamatan  Ilir Timur 1 Kota
Palembang dalam memberdayakan para pelaku UMKM  yaitu memberikan  pelatihan  bagi  pelaku  usaha dan  memudahkan  proses  perizin  dalam membangun usaha.

## 2. Sumber Daya
Sumber  daya  kebijakan  ini  harus juga tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Namun dalam proses implementasi kebijakan harus fokus kepada sumber daya
manusia  yang  dimiliki  oleh  instansi pemerintah.
Aparatur pemerintah melalui Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota  Palembang keberhasilan  sebuah  program  tergantung dari  pelaksanaan  kebijakan  yang  baik. Dalam  hal  ini  erat  keterkaitannya  dengan para  pegawai  dalam  ruang  lingkup  di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang. “keberhasilan pemberdayaan itu tergantung dari sumber daya manusia dari para  agen  pelaksana.  Pemerintah  harus menyediakan  sumber  daya  manusia  yang kompeten  dan  memahami  proses  dari pemberdayaan.  Karena  suatu  program dibuat  jika  tidak  didukung  dari  keberdaan sumber  daya  maka  itu  akan  terasa percuma. Namun kami dari Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang masih kewalahan karena  jumlah  SDM  sangat  sedikit (Wawancara  dengan  Bapak  Drs.  Moh. Esman Faridy, 02/06/2022.”
Hasil  wawancara  dengan  informan Bapak  Drs.  Moh.  Esman  Faridy  selaku Camat Ilir Timur 1 Kota Palembang  fokus utama dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu  ketersediaan  sumber  daya  yang dimiliki  pemerintah.  Terutama  Sumber Daya  Manusia  yang  dari  segi  kuantitas belum  mencukupi.  Kebijakan  tidak  hanya sekedar dibuat tapi kebijakan  lebih kepada bagaimana dapat sesuai dengan aturan.
Kehadiran  pemerintah  tidak  hanya membuat  sebuah  kebijakan  tapi  hadirnya pemerintah  menjembati  masyarakat  di dalam proses
pemberdayaan.
Pemberdayaan  para  pelaku  usaha  kecil  di Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota  Palembang salah  satu  upaya  yang  dilakukan  yaitu dengan  menjembatani  pelaku  usaha  untuk membangun  kemitraan  dengan  pelaku usaha  yang  lebih  besar,  melalui  kemitraan tersebut  para  pelaku  usaha  akan  saling
bekerjasama baik dari segi pemasaran atau bantuan modal.
Sumber  daya  modal  tidak  terbatas berupa  uang,  tetapi  dapat  pula  berupa  aset modal, seperti  mesin-mesin, dan bangunan peralatan,.  Modal  yang  paling  luas  yaitu segala sesuatu yang sudah diproduksi yang akan digunakan untuk memproduksi barang  atau  jasa  lainnya.  Sumber  daya modal adalah sarana yang dapat digunakan untuk  menghasilkan  barang  lain,  antara lain: uang, bahan mentah, mesin, perkakas, dan sebagainya.
Modal permasalahan paling mendasar  dari  kegiatan  usaha  masyarakat, permasalahan  tersebut  menjadi  kendala dari kegiatan usaha masyarakat di Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota  Palembang. Sehingga  hal  tersebut  menjadi  fokus  dari Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota  Palembang agar dapat  memaksimalkan kegiatan usaha masyarakat.
“Keberhasilan  program  pemberdayaan pelaku  UMKM  di  Kecamatan  Ilir  Timur  1 Kota  Palembang  itu  tergantung  sumber daya  modal  yang  dimiliki.  Sehingga keberadaan  modal  menjadi  salah  satu foktor yang harus kami perhatikan. Sejauh ini  bantuan  yang  kami  berikan  kepada masyarakat  dengan  cara  memberikan rekomendasi  untuk  peminjaman  modal  di Bank  karena  tidak  ada  dana  khusus  yang pemerintah sediakan untuk UMKM
tersebut.  Kami  selalu  memberikan  jalan kepada  UMKM  guna mendapatkan modal, terlebih  kegiatan  usaha  yang  harus diperhatikan  adalah  ketersediaan  modal (Wawancara  dengan  Bapak  Drs.  Moh. Esman Faridy, 03/06/2022.”
Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Moh.  Esman  Faridy  selaku  Camat  Ilir Timur  1  Kota  Palembang  bisa  dapat disimpulkan  kehadiran  pemerintah  dalam rangka pemberdayaan UMKM di
Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota  Palembang hal yang paling mendasar untuk diperhatikan  adalah  ketersediaan  modal. Camat Ilir Timur 1 Kota Palembang selaku kepanjangan tangan dari kebijakan pemerintah kota palembang selalu memaksimalkan  seluruh  potensi  yang  ada agar  pelaku  usaha  dapat  memperoleh modal dengan mudah.
3. Disposisi Implementasi kebijakan agar
mencapai  keberhasilan  maksimal  harus diidentifikasikan  dan  karakteristik  agen pelaksana  mencakup  struktur  birokrasi, norma-norma  dan  pola-pola  hubungan yang  terjadi  dalam  birokrasi,  semua  itu akan  mempengaruhi  implementasi  suatu program  kebijakan  yang  telah  ditentukan. Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota  Palembang sangat serius dalam upaya memberdayakan masyarakat  melalui  kegiatan  UMKM karena  selain  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dengan  adanya  pelaksanaan program  UMKM  bisa  membuat  UMKM mandiri dan tidak terus bergantung kepada bantuan dari pemerintah.
Hasil  wawancara  dengan  orang kepercayaan  Bapak  Apriansyah  selaku Ketua  RT  di  Kelurahan  Sungai  Pangeran Kecamatan  Ilir Timur  I  dapat  disimpulkan kerjasama  antara  aparatur  birokrasi  di Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota  Palembang menjadi  alasan  kuat  dalam  terealisasinya proses  implementasi  bagi  UMKM  dalam ruang  lingkup  di  Kecamatan  Ilir  Timur  1 Kota Palembang.
Agen  pelaksana  meliputi  organisasi formal  dan  organisasi  informal  yang  akan terlibat untuk pengimplementasian kebijakan.  Hal  ini  kinerja  implementasi kebijakan  dipengaruhi  oleh  ciri  yang  tepat serta  cocok  dengan  pelaksananya.  Hal  ini
berkaitan  dengan  konteks  kebijakan  yang
akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan  dituntut  pelaksana  kebijakan yang  ketat  dan  displin.  Pada  konteks  lain diperlukan  pelaksana  yang  demokratis  dan persuasif.  Selaian  itu,  cakupan  atau  luas wilayah  menjadi  pertimbangan  penting dalam menentukan pelaksana kebijakan.
Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota Palembang  terus  menghimbau  kepada seluruh pegawai untuk senantiasa memperhatikan standar pelayanan keberhasilan  program  yang  dijalankan. setiap  program  yang  berjalan  mampu dilaksanakan dengan baik.
“Pelaksana  kebijakan  bisa  bekerja  secara professional sesuai dengan standar operasional  pelayanan  yang  telah  dibuat, setiap  bidang  kerja  sudah  mempunyai tugasnya,  tinggal  bagaimana  kemudian setiap  bidang  yang  ada  itu  saling bekerjasama dengan baik sehingga pelaksanaan  pemberdayaan  UMKM  juga dapat  berjalan  dengan  maksimal.”  (Hasil Wawancara dengan Bapak Wahidin
Suryanto, SE 03/06/2022).”
Hasil  wawancara  dengan  informan Bapak  Wahidin  Suryanto,  SE  selaku Kepala  Seksi  Pemberdayaan  Masyarakat Kecamatan  Ilir  Timur  I  menyatakan pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat melalui kegiatan UMKM tergantung kepada  profesionalitas  kerja  dari  aparatur birokrasi  yang  ada  sesuai  dengan  standar pelayanan  yang  telah  ditetapkan.  Esensi utama  dari  implementasi  kebijakan  untuk memahami  apa  yang  seharusnya  terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku. Pemahaman  itu  mencakup  usaha  untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

## 4. Struktur Birokrasi
Implementasi  kebijakan  bisa  jadi masih  belum  berjalan  dengan  efektif karena  terdapat  ketidakefisien  struktur birokrasi  yang  ada.  Salah  satu  kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  adalah Peraturan  Walikota  Palembang  Nomor  76 Tahun  2016  tentang  kedudukan,  susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan.  peraturan  tersebut  diatur tentang  kewajiban  camat  untuk  melayani masyarakat yaitu perlindungan UMKM.
“Standar  kebijakan  adalah  memberikan perlindungan  kepada UMKM ,  termasuk pada  tingkat  pemberian  izin  kepada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan memberikan rekomendasi  untuk  mengurus  perizinan sehingga dipermudah hingga selesai pengurusan  sehingga  masyarakat  akan lebih  mudah  dalam  mengembangkan UMKM (Wawancara  dengan  Bapak  Drs. Moh. Esman Faridy, 03/06/2022).”
Hasil  wawancara  dengan  informan Bapak  Drs.  Moh.  Esman  Faridy  selaku Camat  Ilir  Timur  1  Kota  Palembang menyatakan  pemerintah  menjamin  dan mendukung penuh kegiatan UMKM dengan  baik  dari  segi  urusan  perizinan. UMKM dapat dipastikan mendapat pelayanan yang terbaik guna meningkatkan kegiatan usaha.
Penerapan  dan  pelaksanaa  kebijakan merupakan  salah  satu  tahap  yang  penting dalam  proses  kebijakan  publik.  Suatu program  kebijakan  harus  di  terapkan tujuan. Program  yaitu  instrumen kebijakan yang  berisi  satu  atau  lebih  kegiatan  yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga  untuk  mencapai  sasaran  dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, yang dikoordinasikan pemerintah.
Kebijakan  dikeluarkan  kepada  para pelaku  usaha  di  Kecamatan  Ilir  Timur  1
Kota Palembang mengarah kepada terjaminnya masyarakat parapelaku UMKM  untuk  mendapatkan  izin  usaha agar  mampu  menumbuhkan  ekonomi masyarakat  di  Kecamatan  Ilir  Timur  1 Kota Palembang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis di  lapangan  terkait  komunikasi  dan informasi  aktivitas  pelaksanaan  dalam memberdayakan  para  pelaku  UMKM  di Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota  Palembang menjalankan  dengan  beberapa  strategi beberapa  diantaranya  dengan  menyiapkan pegawai bertanggung jawab disetiap bidang  yang  ada  dengan  memberikan beberapa pelatihan kepada UMKM.
Selanjutnya  pemerintah  juga  menjadi jembatan  bagi  UMKM  dalam  membangun komunikasi kepada para pelaku UMKM.
Berdasarkan observasi terkait sumber daya terkait dengan pemberdayaan UMKM bagi masyarakat di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang mengacu kepada ketersediaan  sumber  daya  manusia  dan ketersediaan  modal  dari  segi  kualitas  di Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota  Palembang memiliki  kualitas  yang  baik  namun  dari segi kuantitas masih kurang dapat
menyesuaikan dengan perkembangan zaman apalagi saat ini  sedang  menghadapi persaingan  global  karena  jumlah  luas wilayah  Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota Palembang,  jumlah  UMKM  yang  begitu banyak  dan  masih  belum  mencukupi jumlah  pegawai  Kecamatan  Ilir  Timur  1 Kota  Palembang  untuk  membina  ke lapangan  secara  menyeluruh  sehingga harus  ada  penambahan  atau  kerjasama dengan pihak Desa/Kelurahan dan
Kecamatan dalam segala hal pemberdayaan UMKM.
Memberikan  pengetahuan  kepada UMKM  tentang  bagaimana  menjalankan usaha  dengan  baik  dan  jujur  membuat masyarakat  lebih  mudah  mengembangkan usaha yang dijalankan. Selanjutnya ketersediaan  modal  merupakan  sangat menopang  usaha  sehingga  pengembangan usaha  bagi  para  pelaku  UMKM  dapat berjalan dengan baik. Berhasil atau tidaknya implementasinya  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 ukurannya adalah berkaitan dengan sikap aparatur pelaksana kebijakan. Sikap  ini  berkaitan  dengan  komitmen, kemauan dan keinginan untuk mewujudkan  pencapaian  tujuan  kebijakan publik tersebut.
Disposisi  dalam  penelitian  ini  sikap implementor  yang  disini  adalah  aparatur pemeritahan  Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota Palembang  sudah  memperlihatkan  hal positif dimana  mempunyai keinginan  yang kuat  dalam  melaksanakan  pemberdayaan masyarakat  di  Kecamatan  Ilir  Timur  1 Kota  Palembang  walaupun  masih  banyak kendala-kendala yang dihadapi.
Pelaku  UMKM Kecamatan  Ilir Timur  1  Kota  Palembang  dengan  adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah. Dengan adanya bantuan tersebut UMKM dengan nyaman menjalankan  kegiatan  usaha  dan  membuat masyarakat  rajin  membayar  pajak  guna menambah  pendapatan  daerah.  Sinergitas antara  Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota Palembang dengan UMKM intens melakukan  pembayaran  pajak  kepada pemerintah,  dengan  standar  dan  ukuran
kebijakan yang dibuat dapat tercapai sesuai dengan tujuan ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  observasi  struktur birokrasi melakukan pemberdayaan UMKM adalah dengan membuat kebijakan agar  UMKM  membuat  perizinan  dari berbagai  jenis  usaha,  masyarakat  pun mendapatkan  bantuan  modal  dan  timbal balik  dari  bantuan  pemerintah  tersebut membuat  UMKM    rajin  membayar  pajak usaha  dan  dari  aspek  standar  dan  ukuran kebijakan  dapat  dikatakan  berhasil  karena pelaku  UMKM  merasa  terbantu  dalam mengurus perizinan untuk usaha mereka.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Implementasi program Bantuan UMKM dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat  di  Kecamatan  Ilir  Timur  1 Kota  Palembang  sudah  baik.  Hal  ini  di lihat dari Komunikasi dalam memberdayakan  para  pelaku  UMKM  di Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota  Palembang menjalankan
diantaranya dengan menyiapkan  pegawai  yang  bertanggung jawab  di  setiap  bidang  yang  ada  dalam bentuk  sosialisasi  yang  diberikan  dengan memberikan  beberapa  pelatihan  kepada UMKM.  Selanjutnya  pemerintah  juga menjadi  jembatan  bagi  UMKM  dalam membangun  komunikasi  dalam  kegiatan usaha UMKM.
Sumber  daya  yang  terkait  dengan pemberdayaan  UMKM  di  Kecamatan  Ilir Timur 1 Kota Palembang mengacu kepada ketersediaan  sumber  daya  manusia  dan ketersediaan  modal.  Misalnya  saja  dalam sumber daya manusia program pemberdayaan  UMKM,  dari  segi  kualitas pegawai  di  Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota
Palembang  memiliki  kualitas  yang  baik namun dari segi kuantitas masih kurang.
Disposisi  memperlihatkan  hal  positif di  mana  mempunyai  keinginan  yang  kuat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat  di  Kecamatan  Ilir  Timur  1 Kota  Palembang  walaupun  masih  banyak kendala-kendala yang dihadapi.
Struktur  birokrasi  dalam  upaya melakukan  pemberdayaan  UMKM  dengan membuat  kebijakan  supaya  masyarakat membuat  perizinan  dari  berbagai  jenis usaha, masyarakat pun mendapatkan bantuan  modal  dan  timbal  balik  dari bantuan  pemerintah  tersebut  membuat UMKM sadar membayar pajak usaha. Dari aspek  Standar  dan  ukuran  kebijakan  dapat berhasil  karena  UMKM  merasa  terbantu dalam  mengurus  perizinan  untuk  usaha mereka.

## Saran
1. Peran  kelembagaan  ditujukan  untuk memberi manfaat bagi UMKM
berpenghasilan rendah. Namun manfaat tersebut bisa dirasakan optimal  jika  kelembagaan  bekerja secara penuh membenahi UMKM dan membangun  jangkauan  yang  baik dengan  institusi  informal,  formal, dan kelembagaan yang ada seperti menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku  UMKM  yang  dilakukan  pihak ekternal
2. Sebaiknya melakukan pendataan terhadap  semua  jumlah  UMKM  yang ada  di  Kecamatan  Ilir  Timur  1  Kota Palembang serta melakukan identifikasi  perkembangan  UMKM sehingga  pemberdayaan  dapat  merata dan  tepat  sasaran  seperti  membentuk grup whatsapp atau website agar
memudahkan pelaku UMKM
mendapatkan informasi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1]   Punu,  C.,  Pangemanan,  S.  E.,  & Kumayas,  N.  (2021).  Efektifitas Program  Pemberdayaan  Masyarakat Bagi Usaha  Kecil Menengah (UKM)
Di  Kota  Manado.  GOVERNANCE, 1(2).
[2]  Bank  Indonesia.  (2011).  “Kajian Akademik  Pemeringkat  Kredit  Bagi Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah di Indonesia”.
[3]   Andaryani,  Sutinah  &  Irrayana. (2022). Pelaksanaan Program Strategi Pengembangan UMKM Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang.Jurnal  Publisitas Journal of Social Science and Politics. Vol.8 No.2 [4]    Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan  Nomor  19  Tahun  2018 Tentang  Pembentukan  Uraian  Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas  Balai  Pelatihan  Koperasi, Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Pada Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil  Dan Menengah Sumatera Selatan.
[5] Mirani,  D.,  Aryansah,  J.  E.,  &
Musdalifah,  F.  S.  (2022).  Efektifitas Program  Palembang  go-digital  Bagi Pelaku  UMKM  Di  Masa  Pandemi Covid-19. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 8(1), 108-121.
[6]   Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 Tahun  2015  Tentang  Izin  Usaha
Industri
[7]  Pemetaan  Program  Pemberdayaan Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah
(UMKM).  2021.  Edisi  Pertama. Jakarta:  Tim  Nasional  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan [8]   Peraturan Walikota Palembang
Nomor  45  Tahun  2019  Tentang Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 [9]   Ansar,  A.  B.,  &  Rahayu,  E.  (2019). EVALUASI PROGRAM WIRAUSAHA PEMULA DI KEMENTERIAN  KOPERASI  DAN UKM  RI.  Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan
Sosial  (Journal  of  Social  Welfare), 14(1).
[10]  Fadli,  R.  (2019).  Kewirausahaan
Muslim  Pemuda  Tahun  2017  di Kabupaten Lamongan: Studi Optimalisasi Program Wirausaha
Muda  Pemula  (Doctoral  dissertation,
UIN Sunan Ampel Surabaya).
[11]   Lettiyani, E., Isabella, I., & Kencana, N.  (2020).  Implementasi  Program Kampung  Keluarga  Berencana  (Kb)
Di  Desa  Sribunga  Kecamatan  Buay Pemuka  Bangsa  Raja  Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT). Jurnal  Pemerintahan  dan  Politik, 5(3).1 No.2 Januari 2016.
[12]   Hill,  Michael  dan  Peter  Hupe.  2002.
Implementing Public Policy:
Governance  in  Theory  and  Practice.
London: SAGE Publication
[13] https://kbbi.web.id/implementasi diakses pada 28 Juni 2022
[14]   Hasriani, H., Yunus, R., & Hamsinah, H. Implementasi Program Kampung  Keluarga  Berencana  di Kabupaten Pangkajene Dan
Kepulauan.  Spirit  Publik:  Jurnal Administrasi Publik, 16(2), 137-149.
[15]  Purwanto,  E.  A.,  &  Sulistyastuti,  D. R.  (2012).  Implementasi  kebijakan publik:  konsep  dan  aplikasinya  di Indonesia. Gave Media
[16]   Hasriani, H., Yunus, R., & Hamsinah, H. Implementasi Program Kampung  Keluarga  Berencana  di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.  Spirit  Publik:  Jurnal Administrasi Publik, 16(2), 137-149. [17]   Hasriani, H., Yunus, R., & Hamsinah, H. Implementasi Program Kampung  Keluarga  Berencana  di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.  Spirit  Publik:  Jurnal Administrasi Publik, 16(2), 137-149. [18]   Febriyanti,  D.,  &  Isabella,  I.  2019. “Implementasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Pada Tahap  Pra  Penempatan  (Studi  Kasus TKI Kota Palembang).”. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 1(2). [19]  UUD 1945 dan TAP MPR NO.XVI/MPR- RI/1998 Tentang Politik  Ekonomi  Dalam  Rangka
Demokrasi  Ekonomi,  Usaha  Mikro,
Kecil, dan Menengah
[20]  Undang-Undang  No.20  Pasal  1
Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,
Kecil dan Menengah
[21]   Sulistyowati,  A.,  &  Prasetyono,  D.
W.  (2019).  Model  Pemberdayaan Masyarakat  Usaha  Kecil  Menengah (UKM)  Di  Kawasan  Eks  Lokalisasi Dolly Surabaya. Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah  Administrasi,  21(2),  108- 120. [22]  Sururi,  A.  (2015).  Pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.
Sawala:  Jurnal  Administrasi  Negara,
3(2).
[23]  Subekti,  M.,  Faozanudin,  M.,  & Rokhman,  A.  (2017).  Pengaruh komunikasi,  sumber  daya,  disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan  operasional  sekolah  pada satuan  pendidikan  Sekolah  Dasar Negeri  di  Kecamatan  Tambak.  The Indonesian Journal of Public
Administration (IJPA), 3(2), 58-71.
[24]  Manab, H. Abdul. "Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kualitatif."
(2015). [25]   Creswell,  John  W,  2014,  Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
[26]  Bogdan,  R.C.,  Biklen,  S.K.1982. Qualitative  research  for  education: anintroduction to theory and method. Boston: Allyn and Bacon. Inc
[27]   Perpres  No.  15  Tahun  2010  tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan.