## MASIFIKASI PENDIDIKAN JIHAD ANTI KORUPSI UNTUK PESERTA DIDIK PEREMPUAN INDONESIA
Oleh: Susani Triwahyuningsih Universitas Merdeka Ponorogo Jl. Pacar No. 35 Tonatan Ponorogo Email : susanitri@gmail.com

## Abstrak
Ada  kondisi  atau  praktik  salah  yang  terbaca  di  masyarakat,  bahwa  yang berperan  dalam  membentuk  atau  mempengaruhi  perkembangan  psikologis dan tingkat berfikir para peserta didik, sehingga  mereka ini tidak bermoral dan bahkan ilegal dalam menunjukkan perilakunya, termasuk menjadi bibit- bibit  koruptor,  adalah  orang  tua  atau  keluarganya.  Atas  dasar  kondisi demikian,    logis  jika  ide  masifikasi  jihad  dalam  membentuk  peserta  didik perempuan menjadi anti korupsi, harus melibatkan dukungan dari orang tua atau  keluarganya  supaya  dalam  perkembangan  kepribadiannya,  mereka tidak  terbentuk  menjadi  sosok  yang  menyimpang,  khususnya  ketika  sudah dewasa.
Kata kunci: korupsi, peserta didik, masifikasi, gerakan

## Abstract
There are conditions or practices that are misread in the community, those who  play  a  role  in  forming  or  influencing  the  psychological  development and thinking level of students, so that they are immoral and even illegal in showing  their  behavior,  including  becoming  corrupt,  are  parents  or  their families.  On  the  basis  of  such  conditions,  it  is  logical  that  the  idea  of masification  jihad  in  forming  female  students  to  be  anti-corruption  must involve  the  support  of  parents  or  families  so  that  in  their  personality development, they are not formed into deviant figures, especially when they are adults.
Keywords: corruption, students, masification, movement

## PENDAHULUAN
Problem penyakit penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power ) yang bernama  korupsi  terbukti  menyita  enerji  berbagai  elemen  bangsa  untuk memikirkannnya,  khususnya  cara  penanganannya  secara  yuridis.  Ada  saja upaya  atau  langkah  yang  dilakukan  seseorang  atau  sejumlah  orang  yang tersangkut dengan perkara korupsi untuk melawan proses penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

## MASIFIKASI PENDIDIKAN JIHAD ANTI KORUPSI
UNTUK PESERTA DIDIK PEREMPUAN INDONESIA (Susani Triwahyuningsih)
Mereka itu secara umum berupaya menghindari menghindari jeratan yuridis,  khususnya  yang  dimungkinkan  akan  cenderung  semakin memberatkannya,  sehingga  dengan  berbagai  cara,  mereka  tunjukkan perlawanan atau sejumlah reaksi, baik yang bersifat yuridis maupun politik. Mereka  juga  tetap  berupaya  menciptakan  (membentuk)  atau  meluaskan kader-kader atau pihak lain yang bisa diajakn korupsi.
Athol  Moffit,  salah  seorang  ahli  kriminologi  Australia  mengatakan bahwa  sekali saja korupsi dilakukan apalagi  kalau dilakukan oleh pejabat- pejabat  yang lebih tinggi, maka korupsi akan  dapat tumbuh menjadi subur atau  berkembang  pesat.  Tiada  kelemahan  yang  lebih  besar  dari  suatu bangsa    daripada    korupsi    yang    merembes  ke  semua  tingkat  pelayanan umum.  Korupsi  melemahkan  garis  belakang  baik  dalam  keadaan  damai maupun perang, 1 sehingga dalam konstruksi anatomi korupsi  dapat  terbaca dan ditempatkan sebagai penyakit  yang melemahkan bangsa dalam kondisi apapun.
Dalam  kasus  yang  terjadi  belakangan  ini,  minimal  yang  beberapa kali  muncul,  citra  diri  perempuan  diuji  akibat  keterlibatan  sebagian  kaum hawa  ini    dalam  lingkaran  setan  kasus  korupsi  atau  miimal  direlasikan dengan  sejumlah  sosokyang  diduga  sedang  ”dinobatkan”  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai kandidat terpidana korupsi.
Ada  sejumlah  artis  seperti    penyanyi  dangdut  atau  pemain  sinetron yang  menerima  uang  dari  para  tersangka.  Masyarakat  Indonesia  pernah dihadapkan  dengan  ulah  koruptor  yang  dikaitkan  dengan  artis  karena  artis ini diduga telah menerima mobil mewah, uang saku, dan lain sebagainya.
Selain  itu,  ada  indikasi  lain  yang  bisa  digunakan  sebagai  refleksi, bahwa  kuatnya  isu  gratifikasi  seks  dalam  beberapa  kesempatan  saat  ada public figure terseret korupsi juga menunjukkan, bahwa perempuan (oknum artis  dan  penyanyi)  telah  atau  pernah  ”menyumbangkan”  parahnya  dan barangkali kuatnya satu aspek lingkaran setan korupsi.
Komunitas  oknum  artis  bukannya  mendidik  dirinya  untuk    menjadi kekuatan  strategis  dalam  gerakan  melawan  korupsi,  tetapi  justru  terlibat menjadi  instrumen  dalam  percepatan  atau  akselerasi  korupsi,  dan  bahkan memosisikan dirinya sebagai ”bunker” dalam pengamanannya.
Hal itu mengasumsikan, bahwa mereka itu tidak peduli, diantaranya dengan  tidak  mengedukasikan  diri  tentang  realitas  logis  dan  normal  soal cara  mendapatkan  dan  membelanjakan  uang  yang  dilakukan  elitis  politik atau kekuasaan.
1 Baharudin Lopa. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum , (Jakarta: Kompas, 2001), 11.
Misalnya  begitu  ada  tawaran  uang  atau  barang  berharga,  prinsip pragmatis  dan  hedonistik  beberapa  oknum  artis  yang  tersangkut    dengan koruptor  dapat  terbaca  seperti  ujarnya  ”siapa  yang  tidak  mau  diberi  uang sepuluh  juta  rupiah”  atau  ”kalau  ada  orang  baik  hati  dan hendak/menawarkan  memberi  uang  banyak”  dengan  imbalan  melakukan pekerjaan kecil, mengapa mesti ditolak.
Prinsip  itulah  yang  membuat  perempuan  rentan  terjerat  masuk lingkaran  problematika  kejahatan  istimewa  ( exstra  ordinary  crime ) bernama  korupsi.  Sebagai  perbandingan  analisis,  ketika  aparat  penegak hukum menemukan sejumlah rekening istri  sebagai “rekening titipan” harta tidak  jelas  asal-usulnya  dari  suaminya  yang  tersangkut  dan  sedang  diusut perkara  korupsinya,  maka  logis  kalau  gugatan  publik    menyebut  bahwa isteri  (ibu)  juga  merupakan  segmentasi  dari  praktik  kriminalisasi  jabatan suaminya.
Isteri  yang  berlaku  seperti  itu  akhirnya  distigamatisasi  gagal mengaplikasikan  pendidikan  anti  korupsi  untuk  dirinya.  Kalau  kepada dirinya  saja  gagal,  bagaimana  mendidik  anak  perempuannya  atau  para peserta  didik  Indonesia  untuk  berijhad  melawan  korupsi?  Bagaimana korupsi bisa diberantas, jika para koruptornya giat melakukan ”pembinaan” atau  pembentukan  cara-cara  melakukan  penyimpangan  pada  anak-anak muda, khususnya anak-anak perempuan?

## PEMBAHASAN Membaca Pola-pola Korupsi
Secara  konspsional,  jika  dibaca  dari  sisi  semantik,  kata    "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu corrupt, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin  yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang  berarti  pecah  atau  jebol.  Istilah  "korupsi"  juga  bisa  disebut  sebagai suatu perbuatan tidak jujur ( unfair ) atau penyelewengan atau penyalahgunaan  ( abuse )  yang  dilakukan  karena  adanya  suatu  pemberian dari seseorang kepada orang lain.  Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai  menerima  uang  yang  ada  hubungannya  dengan  jabatan  tanpa  ada catatan  administrasinya. 2 Baharuddin  Lopa  mengutip  pendapat  dari  David M.  Chalmers,  mendeskripsikan  makna  atau  istilah  korupsi  dalam  berbagai bidang,  yakni  yang  menyangkut  masalah  penyuapan,  yang  berhubungan atau berelasi  dengan manipulasi  di  bidang  ekonomi, dan  yang menyangkut bidang kepentingan umum. 3
2 Alfan  Hasib, Korupsi  dari  Masa  Ke  Masa, (Surakarta:  Lalunggung  Media, 2012),  2.
3 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi . (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

## MASIFIKASI PENDIDIKAN JIHAD ANTI KORUPSI
UNTUK PESERTA DIDIK PEREMPUAN INDONESIA (Susani Triwahyuningsih)
Masalah korupsi sudah demikian sering dibicarakan publik, terutama dalam  media  massa  baik  lokal  maupun  nasional.  Banyak  para  ahli mengemukakan  pendapatnya  tentang  masalah  korupsi  ini.  Pada  dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini  merugikan  negara  dan  dapat  meusak  sendi-sendi  kebersamaan  bangsa. Pada  hakekat  atau  kesejatiannya,  korupsi  adalah  “benalu  sosial”  yang merusak  struktur  pemerintahan,  dan  menjadi  penghambat  utama  terhadap jalannya  pemerintahan  dan  pembangunan  pada  umumnya. 4 Kalau  soal dampak  korupsi  demikian,  sudah  banyak  pelaku  kekuasaan  yang memahaminya,  tetapi  mereka  yang  bermental  serakah,  tetap  saja  mudah terseret  melakukannya,  padahal  negara  sudah  memberikan  banyak kemapanan (ekonomi) kepadanya.
Dalam  prakteknya,  korupsi  sangat  sukar  bahkan  hampir  tidak mungkin  dapat  diberantas,  oleh  karena  sangat  sulit  memberikan pembuktian-pembuktian  yang  eksak.  Disamping  itu  sangat  sulit mendeteksinya  dengan  dasar-dasar  hukum  yang  pasti.  Namun  akses perbuatan korupsi merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. 5
Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  (ketika  menjabat  sebagai Presiden RI)  saat berpidato di depan menteri-menteri di Istana Negara pada hari  Rabu  tanggal  19  Oktober  2011  menyatakan  bahwa  uang  negara dirampok koruptor di pusat dan di daerah. SBY menekankan arau meminta pemberantasan  korupsi  jadi  prioritas  dan  agenda  utama.  Tidak  adil  saat sebagian orang bekerja keras untuk meningkatkan ekonomi rakyat, di pihak lain ada yang mengorupsinya. 6 Hal ini juga sebagai kritik serius dan bahkan bisa dikatakan “radikal” terhadap siapapun yang melakukan korupsi. Pelaku korupsi telah menciptakan banyak ketidakberdayaan pada kehidupan rakyat secara makro.
Korupsi  sebagai  penyakit  sosial  birokrasi  tampaknya  sudah  umum terjadi  di  negeri  ini.  Meningkatnya  kebutuhan  hidup  dan  tuntutan  gaya hidup  modern  membuat  orang  mencari  jalan  pintas  mendapatkan  uang sebanyak  mungkin,  dengan  cara  semudah  mungkin,  dengan  biaya  semurah mungkin  dan  dengan  proses  sesingkat  mungkin.  Korupsi  sebagai  satu  cara mendapatkan  uang  untuk  membiayai  sebuah  gaya  hidup  memang  menjadi pembalikan  mutlak  atas  hukum  ekonomi  yang  dikenal  luas  dan  berlaku
4 Erika Revida, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf,  diakses  tanggal  7 Pebruari 2019.
5 Ibid
6 Suara Karya, “Rampok Teriak Rampok,”  22 Oktober 2011, dalam Alfan Hasib, Op.Cit, 4.
mutlak  di  mana-mana.  Dengan  korupsi,  orang  tidak  harus  melakukan sesuatu untuk menghasilkan barang dan jasa atau memberi nilai tambah atas suatu produk, tetapi malah menurunkan nilai uang dan menimbulkan inflasi yang hebat.  Setiap rupiah  yang dikorupsi  menyumbangkan penurunan nilai atau  daya  beli  uang  tersebut  atas  suatu  barang  dan  jasa  menjadi  serendah dan  seenteng  uang  itu  didapat. 7 Dari  aspek  ini  makin  menguatkan  temuan selama  ini,  bahwa  kondisi  buruk  suatu  bangsa  menjadi  sulit  terindarkan, khususnya  dari  segi  pembangunan  ekonomi  akibat  ulah  segelintir  orang yang  melakukan  korupsi.  Kalau  yang  melakukan  korupsi  makin  banyak, maka bisa dibayangkan akibatnya.
Korupsi  sebagai  suatu  kenyataan  yang  lumrah  dan  umum  terjadi  di mana-mana  tampaknya  dapat  dimaklumi  dalam  transaksi-transaksi  yang berpotensi  menghasilkan profit tinggi.  Proses lelang pengadaan barang dan jasa  yang  besar,  tender  proyek-proyek  konstruksi  miliaran  rupiah,  suap- menyuap  untuk  suatu  jabatan  tinggi,  sogok-menyogok  untuk  pengambilan kebijakan  publik  yang  strategis  selalu  menjadi  berita  utama  di  media  lokal maupun  nasional  dewasa  ini.  Tampaknya  korupsi  sudah  menjadi  semacam budaya  atau  kultur  yang  lumrah, ajeg dan  diterima  umum  di  berbagai bidang  dan  sendi  hidup  sosial  birokrasi  negeri  ini.  Berbagai  proses  hukum yang  diungkap  atas  kasus-kasus  korupsi  tidak  sanggup  menimbulkan ketakutan  atau  efek  jera  bagi  orang  lain  untuk  sungguh-sungguh menghindari korupsi dalam keputusan dan kebijakan yang diambilnya.  Apalagi  berbagai  aktivitas  politik  di  negeri  ini  yang membutuhkan biaya tinggi membuat korupsi menjadi cara yang efektif dan mudah  mendapatkan  uang  dalam  jumlah  besar  dalam  waktu  singkat.  Tapi kalau dana bantuan sosial  (bansos) juga dikorupsi,  bangsa atau masyarakat Indonesia  memang  harus  berhenti  sejenak  dan  menilai  kembali  sikapnya yang  relatif  toleran  dan  lunak  terhadap  tindakan  korupsi!  Bantuan,  artinya sebentuk  sokongan  atau  dukungan  langsung  kepada  seseorang  atau  suatu institusi  yang  mengalami  kondisi  sosial  ekonomi  yang  rentan  dan mengancam  kehidupan.  Atas  nama  kemanusiaan  dan  konsistensi mempertahankan  kehidupan,  bantuan  itu  sifatnya  spontan  dan  segera, dengan orientasi mutlak kepada subyek yang ada di hadapan kita saat ini. Ia tidak  membutuhkan  banyak  pertimbangan  rasional,  juga  tidak  dapat menunggu  terlalu  lama;  bantuan  itu  sifatnya  spontan,  langsung  dan  segera. Atas  nama  keadilan  sosial  dan  misi  nasional  melindungi  seluruh  tumpah darah  Indonesia,  pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  memang  harus mempunyai suatu sistem dan mekanisme bantuan sosial. Di mana-mana dan pada  semua  masa  pemerintahan,  dana  bantuan  sosial  selalu  dianggarkan
7 Yohannes B. Samson,
Korupsi Bansos,
Stop!, http://jb-
samson.blogspot.com/p/blog-page_25.html, akses 15 Maret 2019.

## UNTUK PESERTA DIDIK PEREMPUAN INDONESIA (Susani Triwahyuningsih)
untuk  membantu  masyarakat  yang  terancam  kehidupannya  secara  sosial maupun ekonomi. 8
Menjadi  bukan  rahasia  lagi  jika  para  penegak  hukum  memiliki koneksi  yang  saling  terhubung  dan  bisa  bermain  mata.  Jika  yang  dihadapi adalah  para  koruptor  licin  akankah  para  penegak  hukum  masih menggunakan  metode  kedip  mata  untuk  putusan  penegakan  hukum  tindak korupsi. Asal ada uang pelicin, seorang hakim agung pun bisa tergoda untuk bermain-main  dengan  hukum.  Kondisi  demikian  inilah  yang  menyebabkan banyak  kasus  korupsi  tidak  terselesaikan  secara  tuntas.   Korupsi  sistemik menjadi  wajah  dari  sindikasi  kriminalitas  yang  terdeskripsikan  sebagai tindakan  korupsi  yang  sepertinya  sudah  melekat  ke  dalam  sistem.  Menjadi bagian  dari  operasional  sehari-hari  dan  sudah  dianggap  lazim  serta  tidak melanggar  apa  pun.  Misalnya  sebuah  instansi  yang  menerima  uang  dari rekanan dan kemudian dikelolanya sebagai  dana taktis. Apakah itu sebagai semacam  balas  jasa  atau  apa  pun.  Kalau mark  up atau  proyek  fiktif  sudah jelas-jelas korupsi, tetapi bagaimana seandainya itu adalah pemberian biasa sebagai  ungkapan  terima  kasih.  Kalau  itu  dikategorikan  korupsi,  maka mungkin  semua  instansi  akan  terkena.  Dana  taktis  sudah  merupakan  hal yang  biasa  dan  itu  salah  satu  solusi  untuk  memecahkan  kebuntuan  formal. Ada keterbatasan anggaran lalu dicarilah cara untuk menyelesaikan banyak masalah. 9 Praktik  demikian  sudah  sering  kita  temukan,  tapi  kondisi demikian  tidak  selayaknya  ditempatkan  sebagai  bagian  dari  kultur  yang baik, karena dalam ranah yuridis, kondisi atau praktik demikian berlawanan dengan norma.
Kedudukan  koruptor  tidak  berbeda  dengan  pemberontak  negara, teroris,  anarkis,  yang  akhirnya  meniadakan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Jika setiap teroris dan pemberontak dapat dikenai hukuman mati, belum ada koruptor di negeri ini yang dihukum mati. Korupsi menggerogoti negara  seperti  kanker  menggerogoti  tubuh  manusia,  sedangkan  teroris  dan pemberontak terang-terangan terlihat seperti virus memasuki tubuh manusia. Negara  yang  penuh  koruptor  akhirnya  rawan  atau  terancam  ambruk  atau “gulung  tikar”  juga  karena  kehabisan  daya  hidupnya.  Koruptor  seperti kambing  hitam  dalam  keluarga,  yang  menghabiskan  seluruh  harta  benda keluarga hingga menyebabkan anak-anak, orangtua, dan keluarga dekatnya telantar.  Keluarga  menunggu  kehancurannya. 10 Diantara  fenomena  yang
8 Ibid.
9 Suara  Merdeka ,  “Menghadapi  Korupsi  Berjamaah  dan  Sistemik,”  19  Mei  2005, dalam Alfan Hasib, Op.Cit , 7.
10 Jakob
Sumargo, Koruptor Membunuh Negara, http://opinikompas.blogspot.com/2014/05/koruptor-membunuh-negara.html, akses 17
Pebruari 2019.

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
terlibat  dalam  perkara  korupsi  ini  adalah  isteri  atau  anak-anak  perempuan. Mereka ini terlibat karena ada yang melibakannya atau mereka juga menjadi subyek kriminalistik akibat  secara langsung atau tidak langsung ikut terlibat dalam gerbong terjadinya korupsi.

## Korupsi, Peradaban, dan Perempuan
Pakar yang banyak mengamati tentang dinamika peradaban, Samuel Huntington  menilai  tentang  korupsi  sebagai  wujud  perilaku  pejabat  publik yang  menyimpang  dari  norma-norma  yang  diterima  oleh  masyarakat,  dan perilaku  menyimpang  ini  ditujukan  dalam  rangka  memenuhi  kepentingan pribadi. Sejalan dengan Huntington ini, J.S. Nye juga menempatkan korupsi sebagai  perilaku  yang  menyimpang  dari  aturan  etis  formal  yang  berelasi dengan  perilaku  seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam  posisi  otoritas publik yang disebabkan oleh motif pertimbangan pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan dan status. 11
Korupsi  sebagai  fenomena  penyimpangan  dalam  kehidupan  sosial, budaya,  kemasyarakatan,  dan  kenegaraan  sudah  sejak  lama  dikaji  secara kritis oleh para ilmuwan dan filsuf. Filsuf Yunani, Aristoteles, yang diikuti oleh  Machiavelli,  misalnya,  sejak  awal  sudah  merumuskan  sesuatu  yang disebutnya  sebagai  korupsi  moral  ( moral  corrupt ).  Korupsi  moral  merujuk pada  berbagai  bentuk  penyimpangan  atau  “penyelingkuhan”  konstitusi, sehingga para penguasa rezim, termasuk dalam sistem demokrasi sekalipun, tidak lagi dipimpin oleh hukum dan tidak lagi melayani kepentingan rakyat, tetapi  tidak  lebih  hanya  berupaya  melayani  atau  memuaskan  hajat (kepentingan)  dirinya  sendiri. 12 Eksistensi  yuridis  dalam  rezim  demikian tidak  bisa  digunakan  menjadi  instrumen  melindungi  dan  memediasi  hajat rakyat, dan sebaliknya  lebih dominan menjadi instrmen yang mendestruksi hak-haknya.
Isteri  dalam  ”wilayah”  penyimpangan  kekuasaan  ( abuse  of  power ) itu  akhirnya  tidak  ubahnya  sebagai  pembentuk,  pelancar,  pendukung,  dan bahkan penguat tradisi atau lingkaran setan korupsi. Perempuan, seperti kata Burhan  D  Singgih, 13 bahwa  begitu  perempuan  gagal  mengedukasikan  diri lewat bernalar cerdas dan obyektif mengenai keterbtasan suaminya, maka ia tak  ubahnya  magnet  tak  terbatas  yang  potensial  mendorong  dan menjerumuskannya  dalam  berbagai  ragam  anomali  dan  malversasi kekuasaan yang tak kenal titik akhir.
11 Himawan Sukotjo, Koruptor Tanpa Tanding , (Jakarta: EM-Pres, 2016), 2-3.
12 Albert  Hasibuan, Titik  Pandang  untuk  Orde  Baru. (Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan), 342-347.
13 Burhan D Singgih, Anggur Kekuasaan, (Jakarta: Akademika Group, 2011), 17.

## MASIFIKASI PENDIDIKAN JIHAD ANTI KORUPSI
UNTUK PESERTA DIDIK PEREMPUAN INDONESIA (Susani Triwahyuningsih)
Memang, kaum perempuan di lingkungan keluarga merupakan pilar edukatif  strategis  dan  sinergis,  yang  menentukan  anatomi  ringkih  atau kuatnya  konstruksi  keluarga,  sehingga  ketika  isteri  gagal  mengendalikan ego  hedonisme  dan  konsumerisme  dirinya  sendiri  saja  misalnya,  maka suami dapat tergirng memngkiblatinya, yang ujung-ujungnya tergoda untuk melakukan dan melanggengkan korupsi.
Ketika korupsi itu terkuak, akibatnya jelas bersifat renteng. Terbukti, saat  suami  diberitakan  secara  gencar  oleh  media  massa  sebagai  pelaku korupsi, isterinya tidak berani ke pasar, sekolah, atau pusat-pusat keramaian, pasalnya isteri ini takut  dijadikan sasaran cemoohan dan kebencian publik, khususnya dari sesama kaum hawa.
Tuduhan  keterlibatan  perempuan  dalam  ranah  lingkaran  setan korupsi  di  negeri  itu,  setidaknya  dapat  terbaca  dalam  kasus-kasus  besar. Misalnya saat persidangan Mantan pegawai Ditjen Pajak, Bahasyim Assifie, diduga hasil korupsinya dititipkan dalam rekening istri dan anaknya.  Jaksa mencurigai  kalau  dengan  pekerjaannya  sebagai  PNS,  yang  diperkirakan hanya berpenghasilan sekitar Rp 30 juta perbulan, mustahil di rekeningnya bisa mencapai Rp1,341 triliun. 14
Dalam kasus seperti itu terbaca bahwa sang isteri gagal memainkan peran  maksimalnya  sebagai  pendidik  anti  korupsi  atau  tersungkur  jadi pejuang  edukasi  mengenai  nilai-nilai  kebenaran,  kejujuran,  dan  keadilan dalam konstruksi keluarganya. Perempuan belum menunjukkan kemampuannya  sebagai  pemimpin  terdidik  yang    bisa  mengarsiteki  atau mendisain keluarganya untuk menjadi keluarga yang “sehat” secara moral- spiritual.
Perilaku atau sepak terjang suami menjadi kian liar dan liberal dalam melakukan  korupsi  akibat  secara  terus  menerus  distimulasi  untuk  mencari harta  apa  saja  secara  permisif  oleh  isteri  atau  bahkan  anak-anak perempuannya.  Ini  tak  lepas  dari  orientasi  materialistik  yang  ditahbiskan, yang  penahbisannya  ini  membuka  ruang  menganga  dan  merajalelanya korupsi.    Filosof  kenamaan  Aristoteles 15 pernah  mengingatkan  semakin tinggi  penghargaan  manusia  terhadap  kekayaan,  maka  semakin  rendahlah penghargaan manusia terhadap kesusilaan, kebenaran, dan keadilan.
Dalam ranah pragmatisme itu, tidak jarang yang dijadikan tolok ukur keberhasilan keluarga modern dan eksklsif, adalah jenis suami yang sukses dalam  karier,  yang  kariernya  ini  mampu  mendatangkian  uang  (kekayaan) sebanyak-banyaknya.  Ketika  suami  pulang  kerja  atau  mengadakan kunjungan  kerja  misalnya,  yang  ditanyakan  bukannya  bagaimana  kualitas
14 Ibid , 15.
15 Himawan Sukotjo, Op.Cit , 5.

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
kerja  dalam  relasinya  dengan  kepentingan  publik  atau  kemaslahatan strategis  bangsa,  tetapi  kalkulas  keuntungan, fee atau  berapa  besar    uang yang bisa “diamankan” dan diberikan untuk keluarga.
Perempuan  yang  bermental  seperti  itu  layak  disebut  sosok  yang mengidap  penyakit  rakus  harta  dan  penahbisan  status  sosial.  Suami  bisa menjadi mesin kepentingan perempuan  yang merasa jatuh gengsi sosialnya untuk  melakukan  pekerjaan  yang  terbilang  ilegal  dan mission  imposible untuk menjadi keluarga berlabel kaya mendadak.
Selain itu, isteri lebih memilih tidak mengedukasikan dirinya dengan bersikap kritis terhadap jenis pekerjaan suaminya. Isteri hanya mengalkulasi apa  dan  berapa  besar  yang  bisa  didapat  setiap  suami  menjalankan  aktifitas yang  menyita  waktu  di  kantor  atau  di  luar  rumah,  atau  setidaknya  isteri selalu  memompa  semangat  suaminya  untuk  menjadi  mesin  produsen  uang sebanyak-banyaknya.
Ironisnya,  saat  suami  hanya  menunjukkan  prestasi-prestasi  moral dan  intelektual  ketika  mengemban  (mengelola)  jabatan  publik,  dukungan dari  istri  bersifat  setengah  hati  dan  bahkan  memperlakukannya  sebagai “kepala  keluarga  yang  gagal”.  Kegagalan  ini  ditembakkan  pada  suaminya yang  tidak  berhasil  mengangkat  gerbong  kapitalisme  profesi  atau  komoditi profetis  eksklusifnya  dalam  keluarga.  Ironisnya  lagi,  isteri  memperluas wacana ini kepada anak-anaknya.
Akibat perlakuan isteri seperti itu, suami memilih memerangkapkan dirinya dalam lingkaran setan kriminalisasi profesi atau jabatannya. Mereka tergiring  memasuki  dunia  kompetisi  di  kantor  atau  komunitas  kerjanya dengan  menggunakan  paradigma  permisifisme  yang  diajukan  Machiaveli, bahwa  demi  dan  melalui  kekuasaan,  apa  saja  ”halal”  diraih,  Sedangkan untuk  meraihnya,  segala  cara  apapun  dibenarkan  dan  dijadikan  sebagai pilihan ( het doel heiling de middelen ). 16
Itu  layak  direfleksi  sebagai  kegagalan  perempuan  dalam  konstruksi gerakan  edukasi  melawan  korupsi.  Perempuan    belum  menggunakan statusnya  sebagai leader kependidikan  dalam  mengerim  kecenderungan suami  dalam  melakukan  penyimpangan  amanat.  Bahkan,  perempuan  layak dipersalahkan  telah  menjadi  sosok  yang  menstimulir  hasrat  suami  untuk berani  dan  memperluas  korupsi,  dan  bukannya  ikut  membentuk  mental suaminya  supaya  menjadi  pejabat  militan  dalam  berjihad  melawan    mental kleptokrasinya.
Suami yang gagal menempatkan dirinya sebagai subyek berintegritas dalam  keluarga  atau  kehilangan  keberdayaan  di  samping  isterinya merupakan  profil  suami  yang  tidak  ubahnya  mesin  yang  mengikuti  alur
16 Misbahul  Munir, Membangun  Rezim  diantara  Akselerasi  Korupsi ,    (Jakarta:
Lingkar Media Indonesia, 2013), 3.

## MASIFIKASI PENDIDIKAN JIHAD ANTI KORUPSI
kepentingan dan  ambisi  buta  yang ditentukan oleh keserakahan perempuan (isterinya).
Suami  seperti  itu  menjadi  suami  yang  bukan  hanya  gagal membentuk  dirinya  sebagai  pemimpin  yang  militan  dalam  menghadapi tantangan  yang  bermaksud  menjerumuskan  diri  dan  keluarga,  serta menghancurkan  bangsanya,  tetapi  juga  jadi  suami  yang  berstatus  sebagai pemimpin yang gagal mendidik perempuan (isteri dan anak perempuannya) untuk mencintai kesederhanaan, kejujuran, keadilan, dan kebenaran.

## Masifikasi Jihad Anti Korupsi
Ada  pepatah  menyebut  “ evil  causis  evil  vallacy ”,  bahwa  sesuatu yang  buruk  yang  terjadi  ini  adalah  disebabkan  oleh  kondisi  buruk  yang mempengaruhinya.  Anak  tidak  akan  mungkin  tersesat  jalna  hidupnya,  jika tidak  dipengaruhi  kondisi  buruk  dari  lingkungan  orang-orang  terdekatnya, termasuk orang tuanya, sehingga  dalam kasus legagalan orang tua mendidik anak  itu  harus  disikapi  secara  serius,  karena  hal  ini  membahayakan  masa depan bangsa dan negara.
Atas  dasar pemikiran itu,    sungguh patut dikhawatirkan kalau suatu saat nantinya negara ini hanya mempunyai banyak generasi tidak bersih atau sumberdaya  generasi  muda  terdidik,  khususnya  peserta  didik  (anak) perempuan  yang  bermental  rusak  gara-gara  pengaruh  buruk  dari  orang tuanya.  Bagaimana  jadinya  kehidupan  masyarakat  dan  bangsa  ini,  jika mereka    yang  kelak  akan  menjadi  isteri  atau  ibu  bagi  anak-anaknya,  atau “ibu”  di  lingkungan  pemerintahan  ternyata  tidak  terdidik  menjadi  sosok berintegritas  moral  tinggi  atau  gagal  menunjukkan  dirinya  sebagai  teladan dalam implementasi norma yuridis.
Kondisi  itu  dapat  terbaca,  bahwa  orang  tua  sedang  gagal menjalankan  perannya  sebagai  pilar  pendidikan.  Mereka  tidak  atau  belum sungguh-sungguh  menjadi  pemimpin  yang  bisa  menciptakan  masifikasi gerakan jihad anti korupsi. Ada sabda Nabi Muhammad yang mengingatkan “katakanlah  yang  benar,  meskipun  pahit  akibatnya”,  yang  sabda  ini sebenarnya  ajakan  yang  sangat  keras  supaya  mengajarkan  atau  mendidik setiap  subyek  dalam  keluarga,  termasuk  pada  istri  dan  anak-anak  supaya mencintai atau menegakkan kebenaran, apapun resikonya.
M. Fadlur Rahman 17 menyatakan, bahwa seseorang yang terdidik, di tangannya  tergenggam  dunia,  seseorang  yang  menyerah  pada  kebodohan, berarti  menyerah  dalam  hegemoni  dan  keterjajahan.  Keterjajahan  hanya pantas  disandang  oleh  masyarakat  atau  bangsa  yang  ”memusuhi”  hak
17 Abdul  Manaf, Pendidikan  bukan  Untuk  Penjajahan, (Surabaya:  Visipres-Net, 2008), 12.

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
pendidikan.  Ketika  seseorang  terbentuk  mentalitasnya  menjadi  koruptor, maka berarti sosok ini menyerah dalam keterjajahan
Pandangan  Rahman  tersebut  menjadi  penguatan  opini  masyarakat yang  menyebut,  bahwa  dunia  pendidikan  itu  dunia  mendasar,  asasi,  atau fundamental bagi masyarakat. engapa pendidikan menjadi kepentingan asasi bagi kehidupan manusia, masyarakat, dan bangsa? Bagiamana nasib bangsa ini  jika  para  perempuannya  tidak  berhasil  dididik  atau  mendidik  dirinya dengan benar?
Para ahli filsafat pendidikan, menyatakan bahwa dalam merumuskan pengertian  pendidikan  sebenarnya  sangat  tergantung  kepada  pandangan terhadap  manusia;  hakikat,  sifat-sifat  atau  karakteristik  dan  tujuan  hidup manusia  itu  sendiri.  Perumusan  pendidikan  bergantung  kepada  pandangan hidupnya,  "apakah  manusia  dilihat  sebagai  kesatuan  badan  dan  jasmani; badan,  jiwa  dan  roh,  atau  jasmani  dan  rohani?  Apakah  manusia  pada hakekatnya  dianggap  memiliki  kemampuan  bawaan  ( innate )  yang menentukan perkembangannya dalam lingkungannya, atau lingkungannyalah  yang  menentukan  ( domain )  dalam  perkembangan manusia?  Bagimanakah  kedudukan  individu  dalam  masyarakat?  Apakah tujuan  hidup  manusia?  Apakah  manusia  dianggap  hanya  hidup  sekali  di dunia ini, ataukah hidup lagi di hari kemudian (akhirat)? Demikian beberapa pertanyaan filosofis" yang diajukan. 18
Seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  berusaha  mempelajari  atau mengkaji  masalah  pendidikan  berarti  memasuki  masalah  proses, manajemen,  atau  transformasi  yang  mengikat  perjalanan  hidupnya  maupun orang  lain.  Menurut  M.J.  Langeveld,  bahwa    pendidikan  merupakan  upaya manusia  dewasa  membimbing  yang  belum  kepada  kedewasaan. 19 Ahmad D.Marimba  merumuskan  pendidikan  adalah  bimbingan  atau  pimpinan secara  sadar  oleh  sipendidik  terhadap  perkembangan  jasmani  dan  rohani siterdidik  menuju  terbentuknya  keperibadian  yang  utama. 20 Kepribadian utama  yang  diidealisasikan  secara  edukatif  ini,  diantaranya  adalah terbentuknya  menjadi  manusia  yang  memahami  dan  mampu  menegakkan kebenaran,  sehingga  tercegah  dari  melakukan  perbuatan  tercela  atau merugikan  masyarakat  dan  bangsa  seperti  korupsi.  Korupsi  tidak  akan pernah  terjadi  atau  dilakukan  perempuan,  kalua  dalam  dirinya  memahami makna pentingnya menegakkan kebenaran.
18 Hujair  AH.  Sanaky, Pembaharuan  Pendidikan  Islam  Menuju  Masyarakat Madani, [Tinjauan Filosofis], diakses dari www.google, tanggal 20 Pebruari 2019.
19 Ibid , 2. 20 Ibid .

## MASIFIKASI PENDIDIKAN JIHAD ANTI KORUPSI
UNTUK PESERTA DIDIK PEREMPUAN INDONESIA (Susani Triwahyuningsih)
Dalam  pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  disebutkan,  bahwa  pendidikan  adalah usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  ketrampilan  yang  diperlukan dirinya,  masyarakat,  bangsa,  dan  negara. 21 Garis  yuridis  ini  jelas,  bahwa Pendidikan  itu  berisi  proses  dimana  ada out  put seperti  anak  perempuan yang  terbentuk  kepribadiannya  supaya  menjadi  manusia  sipiritualistik  atau bermoral benar.
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  berbagai  teori  pendidikan dikembangkan.  Brubacher,  dalam  bukunya Modern  Philosophies  Of Education ,  mengatakan: “Education  is  the  organized  development  and equipment  of  all  the  powers  of  a  human  being,  moral,  intellectual  and physical,  by  and  for  their  individual  and  social  uses,  directed  toward  the union  of  these  activities  with  their  creator  as  their  final  and” Artinya: “Pendidikan  merupakan  perkembangan  yang  terorganisir  dan  kelengkapan dari  semua  potensi  manusia,  moral,  intelektual  maupun  jasmani,  oleh  dan untuk  kepribadian  andividunya  dan  kegunaan  masyarakatnya,  yang diarahkan untuk menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan hidupnya yang akhir”. 22
Dalam  pemahman  lain  disebutkan,  bahwa  pendidikan  adalah  suatu usaha  sadar  dan  teratur  serta  sistematis,  yang  dilakukan  oleh  orang-orang yang  bertanggung  jawab,  untuk  mempengaruhi  anak  agar  mempunyai  sifat dan  tabiat  sesuai  dengan  cita-cita  pendidikan.  Pendidikan  adalah  bantuan yang  diberikan  dengan  sengaja  kepada  anak,  dalam  pertumbuhan  jasmani maupun rohani untuk mencapai tingkat dewasa. 23
Seorang  tokoh  pendidikan  bernama  Herman  H.  Home  juga berpendapat bahwa pendidikan harus dipandang secara timbal balik dengan alam  sekitar,  dengan  sesama  manusia  dan  dengan  tabiat  tertinggi. 24 Dalam keanekaragaman  pandangan  tentang  pendidikan  terdapat  titik-titik persamaan  tentang  pengertian  pendidikan,  yaitu  pendidikan  dilihat  sebagai suatu  proses;  karena  dengan  proses  itu  seseorang  (dewasa)  secara  sengaja mengarahkan  pertumbuhan  atau  perkembangan  seseorang  (yang  belum
21 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional , Jakarta: Citra Umbara, 2003.
22 Muhammad  Tholhah  Hasan, Islam  dalam  Perspektif  Sosial  Budaya ,    (Jakarta: Galasa Nusantara,  1987),  16-17.
23 M.  Amin, Pengantar  Ilmu  Pendidikan  Islam ,  (Pasuruan:  PT.  Garoeda  Buana Indah, 1992), 1.
24 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam , (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 11
dewasa).  Proses  adalah  kegiatan  mengarahkan  perkembangan  seseorang sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  merupakan  jawaban  atas  pertanyaan- pertanyaan  tersebut  di  atas.  Maka,  dengan  pemahan  demikian  ini,  kegiatan atau  proses  pendidikan  hanya  berlaku  pada  manusia  tidak  pada  hewan. 25
Sahal  Mahfud 26 menyebut,  bahwa  pendidikan  pada  dasarnya  merupakan usaha  sadar  yang  membentuk  watak  dan  perilaku  secara  sistematis, terencana  dan  terarah.  Kalau  proses  ini  menempatkan  peserta  didik perempuan  sebagai  obyeknya,  maka  berarti  peserta  didik  ini  terkena dampaknya.
Menunjuk hal itu, selama proses ini yang berperan aktif membentuk atau mempengaruhi perkembangan psikologis dan tingkat berfikirnya adalah orang  tuanya,  maka  yang  paling  bertanggungjawab  saat  anaknya mempunyai bibit-bibit koruptor, adalah orang tuanya (keluarganya). Kondisi sosial atau lingkungan lain boleh saja dipersalahkan, akan tetapi yang paling bersalah adalah seseorang atau subyek terdekat dan paling bertanggungjawab, yakni keluarganya.
Begitu pula dalam kajian Islam, penekanan makna pendidikan Islam ialah  menuju  kepada  pembentukan  kepribadian,  perbaikan  sikap  mental yang memadukan (mengorvengensikan) iman dan amal saleh yang bertujuan pada  individu  dan  masyarakat,  penekanan  atua  focus  pendidikan  yang mampu  menanamkan  (menginternalisasi)  ajaran/doktrin  Islam  dengan menjadikan  manusia  yang  sesuai  dengan  cita-cita  Islam  yang  berorientasi pada  dunia  akhirat.  Adapun  dasar  yang  menjadikan  acuan    atau  sumber pendidikan  Islam  ( Islamic  education )      merupakan  sumber  nilai  kebenaran dan  kekuatan  yang  mengantarkan  (menjembatani)  kepada  kreatifitas  yang dicita-citakan.  Nilai-nilai  yang  terkandung  harus  mencerminkan  ruang universal  dan  yang  dapat  mengevaluasi  kegiatan  aspek  manusia,  serta merupakan  standar  nilai  yang  dapat  mengevaluasi  kegiatan  yang  sedang berjalan,  khususnya    perilaku  yang  berkecenderungan  menyimpang  atau merugikan kepentingan makro bangsa (masyarakat).
Menurut  Omar  Muhammad  At-  Toumy  al-syaebany,  pendidikan Islam  dipahami  sebagai  usaha  mengubah  tingkah  laku  individu  dalam kehidupan  pribadinya  atau  kehidupan  kemasyarakatannya  dan  kehidupan dalam  alam  sekitarnya  melalui  proses  kependidikan, 27 sehingga  siapapun mempunyai  amanah  edukatif  untuk  melakukan  transformasi  nilai-nilai luhur.
25 Anwar  Jasin, Kerangka  Dasar  Pembaharuan  Pendidikan  Islam:  Tinjauan Filosofis , (Jakarta. 1985), 2.
26 Sahal Mahfud, Nuansa Fiqh Sosial , (Yogyakarta:  LKIS,  1994), 257.
27 M.Arifin, Op.Cit , 13

## MASIFIKASI PENDIDIKAN JIHAD ANTI KORUPSI
UNTUK PESERTA DIDIK PEREMPUAN INDONESIA (Susani Triwahyuningsih)
Pendidikan  Islam  adalah  suatu  pendidikan  yang  melatih  perasaan murid-murid dengan cara begitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan,  dan  pendekatan  mereka  terhadap  segala  jenis  pengetahuan, mereka dipengaruhi sekali oleh nilai spritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam. 28 Menurut  Yusuf  al-Qordawi,  pendidikan  Islam  adalah  pendidikan manusia  seutuhnya,  akal,  dan  hatinya,  rohani  dan  jasmaninya,  akhlak  dan keterampilannya.  Karena  itu,  pendidikan  Islam  menyiapkan  manusia  untuk hidup  baik  dalam  keadaan  damai  dan  menyiapkan  untuk  menghadapi masyarakat dengan segala kebikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya. 29
Idealitas yang dikonstruksi pakar ini bermaknakan, bahwa pendidikan Islam itu  menekankan  pada  aspek  etika.  Selama  manusia  yang  didik  ini  berhasil menguasai atau memahami norma-norma yang mengajaknya pada kebaikan, sedangkan  yang  buruk-buruk  harus  disingkirkannya,  maka  korupsi  tidak akan terjadi, apalagi sampai berkembang biak di tengah masyarakat.
Menurut paedagog lain Hasan Langgulung, bahwa pendidikan Islam merupakan  suatu  proses  penyiapan  generasi  muda  untuk  mengisi  peranan, memindahkan  pengetahuan  dan  nilai-nilai  Islam  yang  diselaraskan  dengan fungsi  manusia  untuk  beramal  didunia  dan  memetik  hasilnya  diakhirat. 30 Menurut  Ahmad  D.  Marimba  pendidikan  Islam  diartikan  sebagai  suatu bimbingan jasmaniah dan rohaniah menuju terbentuknya kepribadian utama menurut  ukuran  Islam. 31 Menurut  Syah  Muhamad  A.  Naquib  Al-Attas pendidikan  Islam  adalah  usaha  yang  dilakukan  pendidik  terhadap  peserta didik  untuk  pengenalan  dan  pengakuan  tempat-tempat  yang  benar  dari segala  sesuatu  didalam  tatanan  penciptaan  sehingga  membimbing  kearah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian.
Pandangan  tersebut  diantaranya  merujuk    pada  firman  Allah  SWT Surah An-Nisaa’ ayat 9: ’’Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang  mereka  khawatir  terhadap  (kesejahteraan)  mereka.  oleh  sebab  itu hendaklah  mereka  bertakwa  kepada  Allah  dan  hendaklah  mereka mengucapkan Perkataan yang benar’’
Perintah  dalam  Al-Qur’an  tersebut  sudah  seharusnya  memicu
28 Syed  Sajjad  Husain  dan  Syed  Ali  Ashraf, Crisis  Muslim  Education. ,  Terj. Rahmani Astuti, Krisis Pendidikan Islam, (Surabaya: Risalah, 1986), 2.
29 Azyumardi  Azra, Pendidikan  Islam  Tradisi  dan  Modernisasasi  Menuju Millennium Baru, (Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1998), 5. 30 Hasan Langgulung, Beberapa Peikiran tentang Pendidikan Islam , (Bandung: Al- Ma’rifat, 1980), 94.
31 Ahmad  D.  Marimba, Pengantar  Filsafat  Pendidikan  Islam ,  (Bandung:  Al- Ma’rifat, 1980), 23.
(memotivasi)  dan  memacu  masyarakat  muslim  Indonesia  untuk  bersikap serius,  progresif,  dan  militan  (sebagai  realisasi  dari  jihad  edukatif)    dalam membentuk  dan  menghasilkan  generasi  atau  peserta  didik  perempuan bermental  tangguh,  tidak  lemah,  atau  tidak  gampang  menyerah  dengan tawaran  doktrin  negatif  seperti  ajakan  berkorupsi  dari  orang  tua  atau keluarganya.
Bangsa  atau  negeri  ini  sudah  demikian  mendesak  untuk  memiliki kader-kader yang tangguh guna menciptakan bangunan peradaban ynag kuat di  masa  kini  dan  mendatang.  Tanpa  sumberdaya  perempuan  yang  andal, negeri ini akan hancur atau gagal bersaing sebagai negara yang bermartabat. Tanpa  masifikasi  jihad  anti  korupsi,  masyakarat    hanya  tetap  bermimpi kalau bangsa ini menjadi bangsa bermartabat.

## PENUTUP
Doktrin  yang  digariskan  Islam  sudah  mengingatkan  agar  setiap keluarga    atau  masyarakat  muslim  mempunyai  sikap  militan  dalam membentuk  dan  menghasilkan  generasi  atau  peserta  didik  perempuan bermental  tangguh,  tidak  lemah,  atau  tidak  gampang  menyerah  dengan tawaran  doktrin  negatif  seperti  ajakan  berkorupsi  dari  orang  tua  atau keluarganya.
Negara  Republik  Indonesia  ini  sudah  demikian  mendesak  untuk memiliki  kader-kader  yang  tangguh,  karena  kalau  peserta  didik  ini  terkena dampak  dari  proses  pendidikan  yang  salah,  maka  kehancuran  total  yang dipertaruhkam.
Kalau  yang  terbaca  selama  proses  ini  yang  berperan  aktif membentuk  atau  mempengaruhi  perkembangan  psikologis  dan  tingkat berfikir mereka itu adalah orang tua atau keluarganya, maka tentu saja yang paling bertanggungjawab saat mereka jadi bibit-bibit koruptor, adalah orang tuanya,  sehingga  masifikasi  jihad  membentuk  peserta  didik  menjadi  anti korupsi,  mutlak  harus  mendapatkan  dukungan  edukatif  etik  dari  orang  tua atau keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Manaf,    2008, Pendidikan  bukan  Untuk  Penjajahan, Surabaya:
Visipres-Net.
Ahmad D. Marimba, 1980, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam ,  Bandung: Al-Ma’rifat.
Alfan  Hasib,  2012, Korupsi  dari  Masa  Ke  Masa, Surakarta:  Lalunggung Media.

## MASIFIKASI PENDIDIKAN JIHAD ANTI KORUPSI UNTUK PESERTA DIDIK PEREMPUAN INDONESIA (Susani Triwahyuningsih)
Anwar  Jasin,  1985, Kerangka  Dasar  Pembaharuan  Pendidikan  Islam:
Tinjauan Filosofis , Jakarta. Albert Hasibuan, tt, Titik Pandang untuk Orde Baru. Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan.
Azyumardi  Azra,  1998, Pendidikan  Islam  Tradisi  dan  Modernisasasi
Menuju Millennium Baru, : Jakarta: Logos Wacana ilmu.
Baharudin Lopa. 2001, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum , Jakarta: Kompas. Burhan D Singgih, 2011, Anggur Kekuasaan, Jakarta: Akademika Group. Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika. Hasan  Langgulung,  1980, Beberapa Pemikiran  tentang  Pendidikan  Islam , Bandung: Al-Ma’rifat.
Himawan Sukotjo, 2016, Koruptor Tanpa Tanding , Jakarta: EM-Pres.
M. Amin, 1992, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam ,  Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah.
M. Arifin,  1987, Filsafat Pendidikan Islam ,  Jakarta: Bina Aksara. Muhammad  Tholhah  Hasan,  1987, Islam  dalam  Perspektif  Sosial  Budaya , Jakarta: Galasa Nusantara.
Misbahul  Munir,  2013, Membangun  Rezim  diantara  Akselerasi  Korupsi , Jakarta: Lingkar Media Indonesia.
Sahal Mahfud, 1994, Nuansa Fiqh Sosial ,  Yogyakarta:  LKIS. Syed Sajjad Husain  dan  Syed  Ali  Ashraf, 1986, Crisis  Muslim Education. ,
Terj. Rahmani Astuti, Krisis Pendidikan Islam, Surabaya: Risalah.

## Undang-Undang
Undang-undang Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , Jakarta: Citra Umbara, 2003.

## Internet
Erika  Revida, Korupsi  di Indonesia:  Masalah  dan  Solusinya , http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip- erika1.pdf, diakses tanggal 7 Pebruari 2019.
Hujair  AH.  Sanaky, Pembaharuan  Pendidikan  Islam  Menuju  Masyarakat Madani,  [Tinjauan  Filosofis], diakses  dari  www.google,  tanggal  20 Pebruari 2019. Jakob Sumargo, Koruptor Membunuh Negara, http://opinikompas.blogspot.com/2014/05/koruptor-membunuh- negara.html, akses 17 Pebruari 2019. Yohannes B. Samson, Korupsi
Bansos, Stop!, http://jb-
samson.blogspot.com/p/blog-page_25.html, akses 15 Maret 2019.