INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 9896-9904 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi
Siti Khairiyah 1 ✉ , Evi Priyanti 2
Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang Email : 1910631180119@student.unsika.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Patologi birokrasi terbilang bukan sesuatu yang baru, namun sudah terpelihara sejak  lama. Proses patologi birokrasi dapat terjadi pada tingkat pemerintah atas maupun tingkat pemerintah bawah, salah satunya Kelurahan. Patologi birokrasi tidak hanya pada struktur organisasi atau proses yang berbelit- belit saja, namun dapat dari kemampuan atau perilaku aparatur yang tidak professional. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  reformasi  administrasi  pelayanan  publik  dan  bagaimana pencegahan  patologi  birokrasi  di  Kelurahan  Duren  Jaya,  Kota  Bekasi.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  deskriptif,  dengan  menggunakan  teknik  wawancara  dan  dokumentasi serta  studi  literatur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dimensi  kelembagaan  dan  sumber  daya manusia  pada  pelaksanaan  reformasi  administrasi  pelayanan  publik  dapat  dibilang  belum  efektif karena masih terdapat permasalahan. Namun pada sisi pencegahan patologi sudah dapat dikatakan efektif karena berkurangnya pengaduan dari masyarakat terkait isu kinerja pihak Kelurahan Duren Jaya. Kata Kunci: Patologi Birokrasi, Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi

## Abstract
Bureaucratic pathology is not something new, but has been maintained for a long time. The process of bureaucratic pathology can occur at the upper government level or at the lower government level, one of which is the sub-district. Bureaucratic pathology is not only due to convoluted organizational structures or processes, but can also result from the unprofessional abilities or behavior of officials. This research aims to determine the implementation of public service administration reform and how to prevent bureaucratic pathology in Duren Jaya Village, Bekasi City. This research uses descriptive qualitative  research  methods,  using  interview  and  documentation  techniques  as  well  as  literature studies. The research results show that the institutional dimensions and apparatus resources in the implementation of public service administration reform can be said to have not been effective because there are still problems. However, in terms of preventing pathology, it can be said to be effective because there have been fewer complaints from the public regarding performance issues of the Duren Jaya Subdistrict.
Keywords: Bureaucratic Pathology, Public Services, Bureaucratic Reform

## PENDAHULUAN
Keberadaan pemerintahan dan pemerintah adalah suatu urgensi bagi proses kehidupan bermasyarakat  yang  pada  dasarnya  untuk  mengatur  dan  melindungi  masyarakat  agar senantiasa  aman  dan  tertib.  Dalam  memberikan  pelayanan,  birokrasi  publik  memberikan pelayanan secara imperatif agar memperoleh kepatuhan akan pelayanan masyarakat. Dengan begitu pelayanan birokrasi pemerintah menjadi formal, hierarki dan rasional (Sawir, 2020).
Salah  satu  ukuran  dalam  kinerja  birokrasi  yaitu  kualitas  layanan.  Kepuasan  terhadap kualitas pelayanan dapat  diperoleh  masyarakat melalui media massa ataupun diskusi publik. Dengan mudahnya akses tersebut menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dipergunakan. Penyelenggaraan administrasi negara dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23  tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  menjadikan  fungsi  pelayanan  publik  dapat dilakukan dengan penuh perhatian untuk merespons kepentingan masyarakat di setiap daerah.
Pelayanan  publik  dapat  diartikan  sebagai  pemberian  layanan  keperluan  orang  atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata  cara  yang  telah  ditetapkan.  Pemerintah  pada  hakikatnya  adalah  pelayanan  kepada masyarakat,  karenanya  birokrasi  publik  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk memberikan layanan yang bak dan professional (Irsan, 2012).
Dengan adanya birokrasi diharapkan dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang mampu  menumbuhkan  kepercayaan  publik.  Karena  pada  akhirnya  pelayanan  publik  akan menciptakan kepercayaan publik dan tidak hanya sekadar melaksanakan kekuasaan, tetapi juga mempunyai  tujuan  moral  yang  menghargai  hak-hak  masyarakat.  Namun  tidak  sedikit
pandangan  negatif  mengenai  birokrasi  publik  terkait  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap kualitas layanan yang diterima.
Santoso  (1997)  mengklasifikasikan  berbagai  macam  pengertian  yang  sering  muncul dalam  istilah  birokrasi,  yaitu  birokrasi  rasional,  birokrasi  netral,  dan  birokrasi  penyakit  atau patologi  birokrasi.  Patologi  birokrasi  dalam  perspektif  perilaku  birokrasi  menggambarkan sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang rentan terhadap dorongan untuk  melakukan  hal-hal  yang  menguntungkan  diri  ataupun  kelompoknya  dalam  berbagai perilaku yang tidak professional (Sawir, 2020).
Ruang lingkup  patologi  birokrasi menurut Smith  dalam Sawir (2020) dapat  dipetakan dalam dua konsep dasar yaitu : 1) Disfunctions of bureaucracy, yakni berkaitan dengan struktur, aturan,  dan  prosedur  birokrasi  yang  tidak  baik  dan  erat  kaitannya  dengan  kualitas  birokrasi secara institusi; 2) Mal-administration, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang meliputi perilaku korup, arogan, misinformasi atau erat kaitannya dengan kualitas umber daya manusia atau birokrat.
Menurut Siagian (1994) ada 5 kategori patologi birokrasi yaitu: patologi akibat persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi, patologi akibat kurang atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para birokrat, patologi akibat tindakan birokrat yang melanggar norma  hukum,  patologi  akibat  perilaku  para  birokrat  yang  disfungsional  atau  negatif,  dan patologi akibat situasi internal.
Untuk  mencegah  menjamurnya  patologi  birokrasi  di  tatanan  birokrasi  pemerintahan diperlukan  reformasi  birokrasi.  Sesuai  dengan  Permenpan  Nomor  30  Tahun  2012,  reformasi birokrasi yaitu suatu proses untuk menata ulang birokrasi dari tingkar tertinggi hingga terendah dan  melakukan  inovasi  baru  dengan  langkah-langkah  bertahap,  konkret,  realitstis.  Menurut Zauhar dalam bukunya (Zauhar, 2007)
menyatakan bahwa reformasi administrasi  adalah  suatu  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mengubah:  a)  struktur dan  prosedur  birokrasi  (aspek  reorganisasi  atau  institusional/kelembagaan),  b) sikap  dan  perilaku  birokrat  (aspek  perilaku),  guna  meningkatkan  efektifitas organisasi  atau  terciptanya  administrasi  yang  sehat  dan  menjamin  tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Penelitian terdahulu juga diteliti oleh Lita, dkk (2023) yang meneliti pencegahan patologi birokrasi  reformasi  pelayanan  publik  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Jakarta  Utara  yang menunjukkan  bahwa  pada  indikator  tangibles,  reliability,  responsiveness,  assurance,  dan empathy sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan imigrasi. Namun masih terdapat hambatan yaitu tekait kesadaran masyarakat akan data pribadi (Lita dkk, 2023).
Gejala  masalah  yang  tampak  sebagai  dasar  penelitian,  dapat  dilihat  dari  kondisi salah  satu  kelurahan  di  Kota  Bekasi  yaitu  kelurahan  Duren  Jaya.  Hal  ini  terkait dengan  pelayanan  publiknya  yang  dirasa  belum  bebas  dari  penyakit  -  penyakit birokrasi  meliputi  kasus  suap,  jalur  belakang  atau  bahkan  KKN.  Keberhasilan pelaksanaan  pelayanan  publik  ini  ditentukan  dengan  sejauh  mana  efensiensi  dan efektivitas  kinerja  aparatur  di  kelurahan  Duren  Jaya  dalam  mencegah  atau mengurangi  adanya  benih  benih  patologi  birokrasi,  mulai  dari  transparansi  saat pelayanan, sampai pada penggunaan pelayanan online. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui  proses  pelaksanaan  reformasi  administrasi  pelayanan  publik  dengan  SUM  dan aspek sumber daya manusia serta untuk mengetahui bagaimana pencegahan patologi birokrasi reformasi  administrasi. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  membahas  tentang  “Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik  di Kelurahan Duren  Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi”.

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  di  mana penelitian ini bersifat deskriptif, dengan fokus penelitian berfokus pada 2 variabel yaitu aspek kelembagaan  dan aspek  sumber  daya manusia yang ada pada  proses  pencegahan patologi birokrasi melalui reformasi administrasi pelayanan publik di Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer berasal dari hasil dokumentasi dan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan perwakilan dari Kelurahan Duren jaya dan beberapa perwakilan dari masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Duren Jaya. Sedangkan untuk data sekundernya berasal dari sumber buku, arsip, dokumen pribadi, beserta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan untuk teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Mukhtar, 2013) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahap tersebut menjadi acuan dalam tulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Reformasi Administrasi Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Duren Jaya
Hasil dari  penelitian ini menunjukkan  bahwa pelaksanaan  reformasi administrasi telah dilaksanakan  oleh  Kelurahan  Duren  Jaya.  Walaupun  dalam  pelaksanaannya  mungkin  masih dapat  dibilang  belum  efektif  dan  belum  bisa  menghasilkan  pelayanan  yang  maksimal  bagi
masyarakat. Adapun proses reformasi administrasi yang dilaksanakan oleh Kelurahan Duren Jaya berdasarkan 2 variabel fokus penelitian dari peneliti, yaitu :

## 1. Aspek Kelembagaan
Reformasi administrasi pelayanan publik di Kelurahan Duren Jaya pada dasarnya sudah mengikuti  arahan  Pemerintah  Kota  Bekasi,  khususnya  di  era  digitalisasi  yang  membuat digencarkannya  pengunaan  teknologi  dalam  proses  pelayanan  publik  kepada  masyarakat. Contoh  penerapan  digitalisasi  ini  ialah  pengurangan  kertas  sebagai  media  dokumen  yang digantikan dengan bentuk scan atau soft copy, selain itu penerapan aplikasi-aplikasi penyedia pelayanan publik seperti E-Open dan E-PBB. Hal ini tidak lain ditujukkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses ataupun mengurus keperluan-keperluan kependudukan dengan memanfaatkan  kemajuan  teknologi  khususnya  dibidang  digitalisasi.  Perubahan  kearah digitalisasi  ini  sebagai  bukti  bahwa  pelaksanaan  reformasi  administrasi  di  Indonesia  saat  ini membawakan  sebuah  hasil  yaitu  berupa  perubahan  terhadap  proses  penyelenggaraan pelayanan publik yang sebelumnya masih secara konvensional bergeser kearah digitalisasi atau berbasis  teknologi.  Namun  secara  implementasinya  hal  tersebut  tidaklah  mudah  karena perubahan kebiasaan prosedur yang biasa masyarakat lakukan. Implementasi yang dilakukan pada pelaksanaan reformasi administrasi pelayanan publik di Kelurahan Duren Jaya masih dapat dikatakan belum efektif karena kerap ditemukannya pelaksanaan dilapangan yang tidak sesuai dengan pedoman dasar pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Ibu Fauzianita Arlaes selaku sekretaris lurah Kelurahan Duren Jaya mengkonfirmasi bahwa belum efektif bukan berarti tidak efektif.  Karena  pihak  Kelurahan  Duren  Jaya  tetap  terus  mengupayakan  agar  pelaksanaan reformasi administrasi dalam pelayanan publik dapat optimal demi memudahkan masyarakat dalam  menerima  pelayanan  publik  yang  diinginkan.  Salah  satu  upaya  yaitu  dengan memaksimalkan peran Pamor di Kelurahan Duren Jaya. Pamor yaitu merupakan petugas yang ditugaskan sebagai penghubung atau kepanjangan tangan dari kelurahan kepada masyarakat. Pamor memiliki tugas utama sebagai garda terdepan menjadi pelayan warga yang ditempatkan di setiap RW dalam bentuk informan pengelolaan administrasi dari Kelurahan, sumber informasi dan  jembatan  pelayanan  apapun  dari  warga  yang  membutuhkan  bantuan  di  pelayanan Kelurahan.
2. Aspek Sumber Daya Manusia
Sama seperti aspek kelembagaan, pelaksanaan reformasi administrasi pelayanan publik di Kelurahan Duren Jaya masih belum efektif dikarenakan pihak dari masyarakat masih banyak yang awam soal penggunaan teknologi seperti aplikasi sehingga dapat menghambat jalannya peralihan pelayanan publik kearah digitalisasi. Walaupun dalam pelaksanaannya masih dipenuhi dengan kendala, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa adanya reformasi administrasi pelayanan
publik  di  Indonesia  saat  ini  membawa  pengaruh-pengaruh  terhadap  aspek  sumber  daya manusia yang salah satunya adalah bagi para aparatur pemerintahan. Di Kelurahan Duren Jaya sendiri  adanya  reformasi  administrasi  dalam  pelayanan  publik  membawa  pengaruh  berupa adanya  peningkatan  kualitas  maupun  kuantitas  dari  para  aparatur  pelayanan  publiknya, terutama  dalam  penguasaan  Teknologi,  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  melalui  pelatihan- pelatihan  ataupun  sosialisasi  pengembangan  kemampuan  khususnya  perihal  TIK.  Dengan meningkatnya kompetensi daripada aparatur pelayanan publik khususnya di Kelurahan Duren Jaya hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas daripada pelayanan publik di Kelurahan Duren Jaya itu sendiri, mulai dari proses pengerjaannya yang semakin cepat, mengurangi resiko adanya kesalahan  pengerjaan,  dan  lain-lainnya.  Hal  ini  tentunya  akan  meningkatkan  kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan tersebut.

## B. Pencegahan  Patologi  Birokrasi  Melalui  Reformasi  Administrasi  Pelayanan  Publik  di Kelurahan Duren Jaya
Menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya yang berjudul Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi, dan Terapinya (Siagian, 1994:35-81), secara umum patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi di sebuah Negara yang muncul sebagai akibat dari perilaku para birokrat dan juga kondisi yang membuka kesempatan untuk melakukan itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, sosial kultural dan teknologikal.
Di  Indonesia  sendiri  patologi  birokrasi  sudah  menyebar  atau  menjangkiti  hampir diseluruh instansi pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat paling kecil seperti desa. Di Kelurahan Duren Jaya sendiri patologi birokrasi kerap ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan  publiknya.  Hal  ini  pun  langsung  dikonfirmasi  oleh  ibu  Fauzianita  Arlaes  yang menyatakan bahwa disetiap unsur kehidupan pasti ada yang namanya penyakit, termasuk di ruang  lingkup  pemerintahan.  Ia  juga  menambahkan  bahwa  di  Kelurahan  Duren  Jaya  sendiri kerap kali ditemukan tindakan yang termasuk patologi birokrasi tersebut, hal tersebut juga ia ketahui berdasarkan beberapa aduan warga kepadanya yang selaku Sekretaris Kelurahan Duren Jaya. Dan ia juga berpendapat bahwa adanya tindakan patologi birokrasi dalam ruang lingkup pemerintahan tidaklah dapat dipungkiri, walaupun begitu ia juga menegaskan bahwa tindakan seperti itu tidaklah dapat dibenarkan. Penelitian ini menjabarkan pencegahan patologi birokrasi melalui  reformasi  administrasi  pelayanan  publik  berdasarkan  2  fokus  variabel,  yaitu  sebagai berikut :
1. Aspek Kelembagaan
Apabila  dilihat  dari  aspek  kelembagaannya  munculnya  fenomena  patologi  birokrasi dalam proses pelayanan publik di Kelurahan sebenarnya salah satunya disebabkan oleh terlalu
ribet atau rumitnya struktur  prosedur  daripada pelayanan publik  itu sendiri.  Dan akibat  dari prosedur yang terlalu ribet dan rumit ini adalah Kelurahan sebagai instansi yang paling dekat dengan  masyarakat  melalui  perannya  dalam  membantu  mengurus  masalah-masalah kependudukan dengan pelayanan yang cepat dan tepat, tetapi disini peran Kelurahan tersebut jadi  terkesan  menghambat  permintaan  masyarakat  melalui  mekanisme  prosedur  yang  ribet, lambat dan melelahkan. Sehingga akhirnya masyarakat lebih memilih mengambil jalur instan (Jalur belakang) melalui kerja sama dengan oknum yang memanfaatkan lemahnya pengawasan demi keuntungan pribadi. Hal  ini  juga sesuai dengan peryataan  salah satu  warga Kelurahan Duren  Jaya  yang  menyatakan  bahwa  prosedur  pengerjaan  permintaan  masyarakat  yang dilakukan  oleh  kelurahan  itu  terkesan  sangat  ribet  dan  melelahkan.  Dengan  keadaan  yang seperti itu membuat munculnya patologi birokrasi karena memanfaatkan lemahnya pegawasan dalam  proses  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Pihak  Kelurahan  Duren  Jaya  selalu mengingatkan  kepada  petugas/staff  bahwa  pelayanan  itu  dilakukan  secara  terpusat  pada bagian  Front  Office  Kantor  Kelurahan  Duren  Jaya.  Dalam  usaha  untuk  mencegah  terjadinya tindakan patologi birokrasi dalam pelayanan publik di Kelurahan Duren Jaya sudah melakukan beberapa  macam  upaya  pencegahan  seperti  :  mengadakan  pertemuan  bulanan  (evaluasi) secara rutin, saling mengingatkan bahwa pelayanan di kota Bekasi itu gratis baik itu kepada staff ataupun kepada masyarakat, menggencarkan sosialisasi terkait aplikasi pembuatan admin induk dan lain-lain. Untuk implementasinya, pihak Kelurahan Duren Jaya percaya bahwa sejauh ini apa yang telah diupayakan oleh pihak Kelurahan Duren Jaya sudah cukup efektif karena didasari atas berkurangnya jumlah aduan dari warga baik itu aduan yang disampaikan secara langsung ataupun yang melalui media social, dan juga didasari atas tidak adanya permasalahan atau isu yang timbul didalam masyarakat terkait kinerja dari pihak Kelurahan Duren Jaya tersebut.

## 2. Aspek Sumber Daya Manusia
Dalam sudut pandang aspek sumber daya manusianya pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan  Duren  Jaya  hingga  saat  ini  dapat  dikatakan  belumlah  memuaskan.  Berdasarkan pernyataan  masyarakat  sikap  aparatur  masih  kurang  memuaskan  dalam  segi  memberikan pelayanan, namun kinerja aparatur sudah cukup baik dalam mengerjakan pelayanan dengan memberikan informasi yang jelas. Selanjutnya perihal adanya tindakan patologi birokrasi seperti suap dan jalur belakang dalam pelayanan public di Kelurahan Duren Jaya apabila dilihat dari aspek  sumber  daya  manusianya  sebenarnya  dapat  disebabkan  oleh  adanya  kebutuhan  dari kedua belah pihak. Dimana dari pihak masyarakat kebutuhannya adalah ingin segala macam urusannya  diproses  secara  instan  dan  untuk  oknum-oknum  tidak  bertanggung  jawab kebutuhannya adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Hal ini sendiri sebenarnya merupakan akibat daripada prosedur yang berbelit-belit dan kurangnya pengawasan dari pihak
instansi.  Pihak  Kelurahan  Duren  Jaya  terus  berupaya  agar  tindakan  patologi  birokrasi  yang disebabkan oleh aspek sumber daya manusia tidak dapat terjadi lagi dalam proses pelayanan publiknya.  Salah  satu  upayanya  yaitu  dengan  terus  memperhatikan  dan  mencukupi kesejahteraan para pegawainya.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut yaitu :
a. Pelaksanaan reformasi administrasi dalam pelayanan publik di Kelurahan Duren Jaya hingga saat  ini  apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  aspek  kelembagaan  dan  sumber  daya manusianya dapat dikatakan belum efektif. Hal ini dikarenakan masih kerap ditemukannya pelaksanaan dilapangan yang tidak sesuai dengan teks aturan dasar atau pedoman dasar pelaksanaan suatu program atau kebijakan (SOP) yang telah ditentukan diawal. Selain itu dari  sisi  aparatur  pemerintahannya  sendiri  publik  menilai  hasil  kerjanya  masih  kurang memuaskan  khususnya  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Dan  dari  sisi masyarakatnya  sendiri  masih  banyak  yang  awam  atau  tidak  paham  soal  penggunaan teknologi  seperti  aplikasi  dan  hp  android,  sehingga  menghambat  jalannya  reformasi administrasi khususnya dalam peralihan pelayanan publik dari yang konvensional ke arah digital.
b. Sedangkan dari sisi pencegahan patologi birokrasi melalui reformasi administrasi pelayanan publik di Kelurahan Duren Jaya saat ini dapat dikatakan sudah cukup efektif. Hal ini didasari atas  berkurangnya  jumlah  aduan  dari  warga  baik  itu  aduan  yang  disampaikan  secara langsung ataupun yang melalui media sosial dan tidak adanya permasalahan atau isu yang timbul didalam masyarakat terkait kinerja dari pihak Kelurahan Duren Jaya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Irsan. (2012). Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Simpur di Bandar Lampung. Tesis.
Universitas Lampung, Bandar Lampung.
Santoso, P.B. (1997). Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kulturaldan Struktural. Edisi I, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Siagian,  S.  P.  (1994). Patologi  Birokrasi:  Analisis,  Identifikasi,  dan  Terapinya.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Lita, A. A. F., Priyanti, E., Sugiarti, C., & Febrianti, K. (2023). Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Pelayanan Publik Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 11(2), 99-108.
Zauhar, S. (2007). Reformasi Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor  30  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Pengusulan,  Penetapan,  Dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah.