Vol. 09 No (01): 06-2021, Juni 2021 p-ISSN: 1978-3795; e-ISSN: 2721-6721 Dikirim: 13 Juni 2021 Diterima: 28 Juni 2021 Dipublikasi: 28 -Juni-2021

## Kinerja Keuangan Kabupaten Belitung Timur: Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah
Awliya Aqdas 1) , Nizwan Zukhri 2) , Dony Yanuar 3) 1,2,3) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung

## Correspondence Author: nizwan_ubb@yahoo.com

## Abstract
The  research  aims  to  analyze  the  contribution  and  effectiveness  as  well  as  influence  of  the  result  of  the segregated asset  management  as local  own-source  revenue.  The  method  used  was  descriptive  statistics  with  ratio analysis  and  simple linear  regression  analysis.  The data  used  were  secondary  in  the  form  of the  regional  income report of East Belitung Regency from 2015-2019. The result showed that the average contribution of the segregated regional  asset  management  is  3.34  persen  that  classified  as  very  low.  The  average  effectiveness  ratio  is  100.08 persen which is classified as very effective. The simple linear regression test result showed that the contribution of the segregated regional asset management has a positive and significant effect on the local own-source revenue of the East Belitung Regency.
Keywords:  Contribution,  Effectiveness,  the  result  of  segerated  regional  asset  managemen,  local  own- source revenue

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  yang  terjadi  saat  ini  merupakan  wujud  nyata  dari  implementasi  otonomi daerah.  Pemerintah  daerah  diberikan  otoritas  yang  tinggi  untuk  mengatur  operasional  pemerintahannya termasuk dalam hal memperbaharui pengelolaan keuangan dengan tujuan untuk menjadikan suatu daerah lebih mandiri.
Kabupaten  Belitung  Timur  dengan  ibukota  Manggar  merupakan  wilayah  pemekaran  dari Kabupaten  Belitung.  Kabupaten  ini  dibentuk  bersama  dengan  tiga  kabupaten  lainnya  di  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  berdasarkan  UU  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Pembentukan  Kabupaten
Bangka  Selatan,  Kabupaten  Bangka  Tengah,  Kabupaten  Bangka  Barat  dan  Kabupaten  Belitung  Timur. Sebagai  kabupaten  yang  terbilang  baru,  Kabupaten  Belitung  Timur  berusaha  ikut  bergerak  aktif  dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dalam mewujudkan kemandirian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung dalam menciptakan  sumber  pendapatan  bagi  daerah.  Apabila  pendapatan  yang  mampu  dihasilkan  sendiri  oleh daerah  semakin  tinggi,  ketergantungan  daerah  pada  pembiayaan  dari  pemerintah  pusat  akan  semakin rendah.  Berdasarkan  Laporan  Perekonomian  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  tahun  2020,  Kota Pangkalpinang,  Kabupaten  Bangka,  Kabupaten  Belitung  dan  Kabupaten  Belitung  Timur  memiliki  rasio PAD lebih dari 10 persen dengan masing-masing rasio sebesar 16,93 persen; 11,49 persen; 16,84 persen dan 12,63 persen. Apabia dibandingkan dengan kabupaten pemekaran lainnya seperti Kabupaten Bangka Tengah,  Kabupaten  Bangka  Barat  dan  Kabupaten  Bangka  Selatan,  Kabupaten  Belitung  Timur mempunyai  peningkatan  realisasi  PAD  paling  tinggi.  Berdasarkan  angka  tersebut,  Kabupaten  Belitung Timur  memiliki  kemampuan  yang  cukup  baik  dalam  merealisasikan  Pendapatan  Asli  Daerah. Kemampuan  daerah  dalam  merealisasikan  target  yang  ditetapkan  bisa  diukur  dengan  melihat target  dan realisasi PAD seperti tercantum pada tabel berikut ini.
Tabel I.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 2015 72.852.134.750,00 86.031.707.045,86 2016 82.951.866.712,96 90.362.167.916,57 2017 105.028.825.196,67 93.891.485.474,57 2018 102.114.692.175,07  109.464.504.924,75 2019 108.496.528.959,97  111.247.625.729,27
Sumber : BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2020
Berdasarkan  Tabel  I.1,  target  PAD  Kabupaten  Belitung  Timur  secara  total  sudah  mampu direalisasikan  melebihi  100  persen.  Adapun  pada  tahun  2017,  rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  yang  terlalu  besar  dibandingkan  tahun  sebelumnya  tidak  sejalan  dengan penurunan  pendapatan  APBD,  sehingga  PAD  yang  terealisasikan  hanya  sebesar  89,40  persen.  Bencana banjir yang terjadi pada bulan juli 2017 juga menyebabkan rusaknya infrastruktur vital dan terganggunya aktivitas  ekonomi  sehingga  terjadinya  perlambatan  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Target  dan  realisasi pendapatan  setiap  tahunnya  sudah  sepantasnya  mengalami  peningkatan,  tetapi  target  yang  ingin  dicapai juga  harus  disesuaikan  dengan  potensi  daerah  dalam  merealisasikannya.  Dengan  demikian,  kita  harus mengetahui potensi sumber-sumber PAD dalam menghasilkan pendapatan.
Sumber  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Belitung  Timur  sesuai  laporan  keuangan  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah  (BPKPD)  sejak  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019 didominasi  oleh  pajak  daerah.  Pajak  daerah  yang  menyumbangkan  pendapatan  terbesar  diperoleh  dari hasil  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan.  Selanjutnya  sumber  PAD  yang  memberikan  pendapatan yang cukup tinggi dihasilkan oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan retribusi daerah dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  memberikan  pendapatan  kurang  dari  10  persen. Selain menghasilkan pendapatan paling rendah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga tidak mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan setiap tahunnya.
Penerimaan  pendapatan  asli  daerah  seharusnya  bisa  dimaksimalkan  dengan  peningkatan pendapatan  yang  berasal  dari  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Peraturan  Daerah Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  No.  10/2015  menetapkan  perincian  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  berdasarkan  objek  pendapatan  yang  meliputi  bagian  laba  atas  penyertaan  modal pada  perusahaan  milik  daerah/BUMD,  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik negara/BUMN  dan  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik  swasta  atau  kelompok masyarakat.  Adapun  PAD  Kabupaten  Belitung  Timur  yang  bersumber  dari  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  berasal  dari  laba  penyertaan  modal  pemerintah  pada  perusahaan  daerah/BUMD atas nama PT Pembangunan Belitung Timur dan dividen penyertaan modal pemerintah pada Bank Sumsel Babel.
Kabupaten  Belitung  Timur  mendirikan  suatu  BUMD  dan  melakukan  penyertaan  modal  sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2015 bernilai sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau setara dengan  25  persen  dari  modal  dasar  Perseroan.  PT  Pembangunan  tersebut  bergerak  pada  beberapa lapangan  usaha  seperti  produksi;  industri;  kontraktor,  kontruksi;  perdagangan  umum  dan  jasa; pertambangan;  pertanian  dan  perkebunan;  serta  pariwisata.  Maksud  dari  pembentukan  BUMD  dengan nama  PT.  Pembangunan  Belitung  Timur  dan  penyertaan  modal  yang  dilakukan  pemerintah  terhadap BUMD  tersebut  dimaksudkan  supaya  bisa  memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan  pembangunan ekonomi daerah.
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD juga diharapkan mampu meningkatkan PAD pada bagian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan   hasil wawancara  dengan  Direktur  PT  Pembangunan  Belitung  Timur  bahwa  selama  berdirinya  sejak  tahun 2015, BUMD hanya memperoleh keuntungan satu kali yaitu pada tahun 2017. Selebihnya BUMD sering kali  mengalami  kerugian  dan  pihak  BUMD  tidak  melaporkan  laporan  laba/rugi  tersebut  ke  BPKPD Kabupaten Belitung Timur.
Budhisulistyawati, et  al (2015)  menyatakan  bahwa  sasaran  didirikannya  suatu  perusahaan  salah satunya  adalah  untuk  memperoleh  laba,  terlepas  dari  berbagai  sistem  ketentuan  yang  dijalankan perusahaan.  Demikian  juga  halnya  dengan  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  apalagi  yang  berbentuk  persero, laba merupakan suatu hal yang menjadi tujuan. Kenyataannya saat ini kontribusi yang diberikan BUMD yang  berdiri  sekian  lama  belum  berdampak  signifikan  terhadap  penerimaan  daerah  (PAD).  Namun sebaliknya  pemerintah  daerah  selalu  melakukan  suntikan  dana  yang  menyebabkan  timbulnya  beban terhadap APBD.
Selain bersumber dari laba penyertaan modal pada BUMD, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga menyertakan modal pemerintahannya pada Bank Sumsel Babel.  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan  yang  seharusnya  bersumber  dari  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaaan milik daerah tidak memberikan setoran terhadap pendapatan daerah akibat kerugian. Hingga saat ini hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  hanya  bersumber  dari  dividen  atas  penyertaan  modal pemerintah pada Bank Sumsel Babel. Studi ini mengkaji:
1. Seberapa  besar  kontribusi  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  terhadap  PAD Kabupaten Belitung Timur tahun 2015 sampai dengan tahun 2019?
2. Seberapa  besar  tingkat  efektivitas  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  Kabupaten Belitung Timur tahun 2015 sampai dengan tahun 2019?
3. Bagaimana  pengaruh  kontribusi  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  terhadap Pendapatan Asli Daerah  (PAD) Kabupaten Belitung Timur?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pendapatan Asli Daerah
Berdasakan  UU  No.  33/2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  pajak daerah,  retribusi  daerah,  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah  yang  sah,  yang  ditujukan  untuk  memberi  keleluasaan  kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan asas desentralisasi.

## a. Pajak Daerah
Mardiasmo  (2016)  mengungkapkan  bahwa  pajak  daerah  merupakan  iuran  yang  didasarkan  pada undang-undang berasal dari rakyat dan boleh dipaksakan sebagai tabungan negara  yang dapat digunakan untuk pembayaran uang keluar yang bersifat umum.

## b. Retribusi Daerah
Retribusi  daerah  adalah  pembayaran  atas  perizinan  atau  jasa  tertentu  dari  pemungutan  di  daerah dan  disesuaikan  oleh  pemerintah  daerah  bagi  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan  tertentu  (UU  No. 28/2009).  Pemerintah  kabupaten  maupun  kota  berdasarkan  UU  No.  28/2009  dapat  melakukan pemungutan terhadap retribusi daerah sesuai dengan objek yang terbagi dalam tiga bentuk, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu (Halim & Kusufi, 2013).

## c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Berdasarkan  Perda  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  No.  10/2015  tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan hasil penerimaan daerah  yang  mencakup  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik  daerah  (BUMD)  dan hasil laba  maupun  dividen  dari  kerja  sama  dengan pihak  ketiga. Bagian PAD  yang  bersumber  dari  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  berasal  dari  bagian  laba  perusahaan  daerah,  bagian  laba lembaga  keuangan  bank  maupun  non  bank  serta  bagian  laba  atas  investasi  pada  badan  usaha  lainnya dalam bentuk saham yang menghasilkan dividen.

## d. Lain-lain PAD yang Sah
Jenis  lain-lain  PAD  yang  sah  sesuai  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Belitung  Timur  No.  10/2015 dianggarkan  untuk  penerimaan  daerah  yang  tidak  termasuk  tiga  sumber  PAD  lainnya  yang  dirinci menurut obyek pendapatan mencakup: a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b. Jasa giro;  c.  Pendapatan  bunga  deposito;  d.  Pendapatan  denda  pajak;  e.  Pendapatan  denda  retribusi;  f. Pendapatan BLUD; g. Lain-lain PAD yang sah lainnya; dan h. Pendapatan dana kapitasi JKN.

## 3. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  penulis  gunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  metode  pendekatan  kuantitatif  dan metode  analisis  deskriptif.  Obyek  pada  penelitian  ini  adalah  laporan  pendpatan  daerah  Kabupaten
Belitung  Timur.  Analisis  data  menggunakan  analisis  kontribusi,  analisis  efektivitas  dan  analisis  regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS 25.
Analisis  kontribusi  dihitung  dengan  cara  membandingkan  antara  realisasi  penerimaan  dari  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  dengan  realisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Adapun  rumus kontribusi (Halim, 2012):
Kontribusi = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 𝑥100% Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Klasifikasi Kriteria < 10% Sangat Kurang 10% - 20% Kurang 20% - 30% Sedang 30% - 40% Cukup Baik 40% - 50% Baik > 50% Sangat Baik
Sumber: Badan Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991
Rasio  efektivitas  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dirumuskan  sebagai  berikut (Mahmudi, 2016):
Efektivitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑥100% Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas Klasifikasi Kriteria > 100% Sangat Efektif 100% Efektif 90% - 99% Cukup Efektif 75% - 89% Kurang Efektif < 75% Tidak Efektif
Sumber: Mahmudi, 2016
Analisis  linier  sederhana  dimaksudkan  untuk  mengetahui  kontribusi  dan  efektivitas  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD dengan memperhatikan keeratan hubungan antar  variabel.  Hubungan  antara  variabel  Y  dan  X  tersebut  dapat  diinterpretasikan  dari  rumus  sebagai berikut:

## Y = α + bX
Keterangan: Y  = Pendapatan Asli Daerah (PAD) a  = konstanta b  = slope atau koefisien regresi
X  = Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

## 4. HASIL PENELITIAN

## 4.1 Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil  perhitungan  kontribusi  hasil  pengelolaan  kekeyaan  daerah  yang  dipisahkan  Kabupaten Belitung Timur tahun 2015-2019 dirangkum pada tabel berikut.

## Tabel 4.1
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015—2019
Tahun  HPKDYD (Rp) PAD (Rp) Kontribusi (persen) Keterang an 2015 3.262.986.439,99 86.031.707.045,86 3,79 Sangat Kurang 2016 3.418.085.907,96 90.362.167.916,57 3,78 Sangat Kurang 2017 3.201.397.365,67 93.891.485.474,57 3,41 Sangat Kurang 2018 3.026.753.743,26 109.464.504.924,75 2,77 Sangat Kurang 2019 3.293.903.356,97 111.247.625.729,27 2,96 Sangat Kurang
Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, Data Diolah, 2020
Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Belitung Timur dalam kurun  5  tahun  terakhir  mengalami  tingkat  yang  berfluktuatif.  Berdasarkan  tabel  IV.5,  kontribusi  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  pada  tahun  2015  adalah  sebesar  3,79  persen  dan merupakan  pencapaian  tertinggi  selama  kurun  waktu  tersebut.  Pada  tahun  2016,  kontribusi  yang dihasilkan  adalah  sebesar  3,78  persen.  Selanjutnya  pada  tahun  2017,  kontribusi  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  mengalami  penurunan  dengan  kontribusi  mencapai  3,41  persen  dan kembali  menurun  pada  tahun  2018  dengan  cukup  tinggi  yaitu  sebesar  0,64  persen.  Penurunan  tersebut menyebabkan  kontribusi  yang  terjadi  pada  tahun  2018  merupakan  kontribusi  terendah  dari  tahun  2015- 2019  dengan  capaian  2,77  persen.  Rata-rata  nilai  kontibusi  yang  dihasilkan  adalah  sebesar  3,34  persen yang termasuk dalam kategori sangat kurang. Kontribusi tersebut menunjukkan tren menurun pada tahun 2015-2018 sebagaimana terdapat pada Gambar IV.2 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 0,19 persen dari tahun 2018 sehingga mencapai nilai 2,96 persen.
Kontribusi  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  seharusnya  mampu  ditingkatkan apabila  BUMD  tidak  mengalami  kerugian  sehingga  bagian  dari  laba  yang  dihasilkan  akan  menambah kontribusi  terhadap  PAD.  Funangi  (2018)  mengemukakan  bahwa  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan  kontribusi  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  adalah  dengan  melakukan intensifikasi  dan  ekstensifikasi.  Salah  satu  bentuk  intensifikasi  tersebut  adalah  dengan  meningkatkan pengawasan  dan  koordinasi  antara  pemerintah  dan  penanggungjawab  perusahaan.  Selain  dengan intensifikasi,  upaya  ekstensifikasi  juga  perlu  dilakukan  dengan  cara  memberikan  dorongan  bagi
perusahaan  daerah  untuk  memiliki  investasi  dari  luar  dalam  rangka  memperluas  lingkup  usaha.  Oleh karena itu, penyehatan perusahaan merupakan langkah awal untuk membangun kinerja perusahaan.

## 4.2. Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil perhitungan rasio efektivitas hasil pengelolaan kekeyaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Belitung Timur tahun 2015-2019 dirangkum pada tabel berikut.

## Tabel 4.2
Tingkat Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanTahun 2015-2019 di Kabupaten Belitung Timur
Tahun Realisasi (Rp)  Target (Rp) Efektivit as (persen) Keterang an 2015 3.262.986.439, 99 3.250.000.000 ,00 100,40 Sangat Efektif 2016 3.418.085.907, 96 3.418.085.907 ,96 100 Efektif 2017 3.201.397.365, 67 3.201.397.365 ,67 100 Efektif 2018 3.026.753.743, 26 3.026.753.743 ,26 100 Efektif 2019 3.293.903.356, 97 3.293.903.356 ,97 100 Efektif
Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, Data Diolah, 2020
Efektivitas  hasil  pengelolaan  kekeyaan  daerah  yang  dipisahkan  Kabupaten  Belitung  Timur mencapai  rasio  tertinggi  pada  tahun  2015  yaitu  sebesar  100,40  persen.  Dalam  hurun  waktu  4  tahun setelahnya,  rasio  efektivitas  yang  dihasilkan  menunjukkan  tren  yang  sama  dengan  rasio  sebesar  100 persen  dan  tergolong  efektif.  Efektivitas  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  Kabupaten Belitung  Timur  sejak  tahun  2015-2019  memiliki  rata-rata  sebesar  100,08  persen  yang  termasuk  dalam kategori  sangat  efektif.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  target  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  yang  berasal  dari  dividen  penyertaan  modal  pemerintah  pada  Bank  Sumsel  Babel  sudah terealisasi dengan baik.

## 4.3. Pengaruh  Kontribusi  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Keberadaan  perusahaan  daerah  sangat  dibutuhkan  bagi  masyarakat  maupun  pemerintah  daerah, baik sebagai penyedia berbagai kebutuhan masyarakat maupun sebagai penghasil laba untuk memberikan kontribusi  pada  bagian  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Perusahaan  daerah seharusnya  tidak  didirikan  hanya  untuk  menjadi  pelengkap  bagi  perekonomian  daerah.  Kehadirannya untuk  dapat  menciptakan  masyarakat  yang  sejahtera  dan  menghasilkan  kontribusi  yang  besar  bagi pendapatan daerah.
Analisis  pengaruh  kontribusi  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  terhadap  PAD pada  penelitian  ini  menggunakan  analisis  linier  sederhana.  Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai  sig  0,00 dengan tingkat signifikan 0,05. Nilai t hitung pada variabel tersebut adalah 18,828. Nilai signifikan yang lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan (0,00 < 0,05)  dan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel  (18,828  >  2,179)  menghasilkan  simpulan  bahwa  H1  yang  berbunyi  ”Kontribusi  hasil  pengelolaan
kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pendapatan  asli  daerah Kabupaten Belitung Timur” dinyatakan diterima.
Analisis regresi linear sederhana menghasilkan persamaan sebagai berikut.

## Y= 5.522.169.550,22 + 25,655X
Hasil  analisis  regresi  linier  menunjukkan  nilai  konstanta  sebesar  5.522.169.550,22  yang  berarti bahwa  apabila  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  tidak  menghasilkan  kontribusi (bernilai  0),  maka  nilai  PAD  adalah  sebesar  Rp5.522.169.550,22.  Nilai  koefisien  dari  analisis  tersebut adalah  25,655  yang  berarti  bahwa  apabila  variabel  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerh  yag  dipisahkan mengalami  peningkatan  sebesar  1  persen,  maka PAD akan  bertambah  sebesar  Rp  25,655.  Nilai tersebut menunjukkan pengaruh yang positif antara kedua variabel yang menyebabkan apabila terjadi peningkatan nilai variabel  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan juga mengakibatkan  peningkatan  nilai PAD.
Hasil  temuan  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rumende, et  al (2019)  di Sulawesi  Utara,  Suprihati, et  al (2018)  di  Surakarta,  Apriani, et  al (2017)  di  Kota  Salatiga  yang menyatakan  bahwa  dividen/laba  BUMD  yang  termasuk  dalam  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Namun temuan tersebut mengalami hasil yang berbeda dari penelitian yang dilakukan Suharyadi, et al (2018) di Kabupaten Bogor yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap PAD.
Ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  akan  semakin  berkurang  apabila daerah  mempunyai  pendapatan  yang  dihasilkan  sendiri  dalam  jumlah  yang  besar.  Pendapatan  tersebut berasal  dari  pendapatan  asli  daerah.  Apabila  pemerintah  berencana  meningkatkan  PAD,  maka  harus meningkatkan  penerimaan  yang  berasal  dari  sumber  PAD  itu  sendiri.  Zukhri  (2020)  mengungkapkan bahwa  penerimaan  PAD  yang  bersumber  dari  sektor  pertambangan  harus  lebih  ditingkatkan  lagi  dalam rangka mendukung kemandirian daerah. Salah satu sumber dari PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan  yang  berasal  dari  bagian  laba  tau  dividen  penyertaan  modal  pemerintah  pada  perusahaan daerah.  Muda  (2017)  mengemukakan  langkah  strategis  dalam  penelitiannya  yang  bisa  dilakukan  untuk meningkatkan  dividen  BUMD  yaitu  termasuk  strategi  pengembangan  usaha  dan  restrukturisasi  strategi perusahaan.  Dengan  demikian,  pemerintah  juga  harus  memiliki  upaya  kebijakan  dalam  mendukung perusahaan  daerah  dalam  menghasilkan  laba  yang  bagiannya  dapat  digunakan  dalam  memberikan kontribusi terhadap PAD.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 KESIMPULAN
Rata-rata  kontribusi  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dari  tahun  2015-2019  adalah 3,34  persen  dan  termasuk  dalam  kriteria  sangat  kurang.  Rata-rata  besar  efektivitas  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dari  tahun  2015-2019  adalah  100,08  persen  yang  termasuk  dalam kategori  sangat  efektif.  Kontribusi  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Belitung  Timur.  Hasil  tersebut diperoleh dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel (18,828 > 2,179) dan nilai sig lebih kecil dari α (0,00 < 0,05).

## 5.2 SARAN
Untuk  meningkatkan  kontribusi  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  peneliti  berharap supaya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tidak hanya fokus pada pengelolaan pajak daerah sebagai upaya peningkatan PAD, namun juga memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  untuk  memberikan  insentif  pada  investor  yang  berpotensi  dalam  mengembangkan  perusahaan daerah  di  Kabupaten  Belitung  Timur.  Pemerintah  daerah  juga  dapat  melakukan  upaya  intensifikasi  dan ekstensifikasi  dalam  rangka  peningkatan  kontribusi  BUMD  sebagai  sumber  hasil  pengelolaan  daerah yang dipisahkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Budhisulistyawati,  A.,  Muryanto,  Y.  T.,  CN,  Anjar  S  (2015).  Strategi  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Daerah  (BUMD)  Persero  untuk  Mewujudkan  Prinsip Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik. Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember
Funangi,  U.,  Molet,  J.  A.,  Bisay,  C.  M.    (2018).  Analisis  Efektifitas  dan  Kontribusi  Hasil  Pengelolaan Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi  Papua. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 3, No 2 Halim,  Abdul  dan  Muhammad  Syam  Kusufi.  (2013). Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  Abdul.  (2012). Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Edisi  4 .  Jakarta:  Salemba Empat.
Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi . Yogyakarta: UII Press. Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Muda,  Iskandar.  (2017).  The  Effect  of  Allocation  of  Dividend  of  the  Regional  Government-Owned Enterprises and the Empowerment Efforts on the Revenue of Regional Government: The Case of Indonesia. European Research Studies Journal Volume XX, Issue 4B.
Rumende,  H.  J.  (2019).  Analisis  Kontribusi  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  terhadap  Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di PT. Bank Sulutgo). Jurnal Pembanguan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No. 9.
Suharyadi,  D.,  Martiwi,  R.,  &  Karlina,  E.  (2018).  Pengaruh  Retrribusi  Daerah  dan  Hasil  Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. Moneter , 5(2), 7–14.
Suprihati  dan  Hajir,  LMS  K.  (2018).  Improving  Regional  Original  Income  with  Tax  Receipt,  Regional Retribution  and  Regional  Wealth  Management  Results  In  Solo  Raya. International  Journal  of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol-2, Issue-3.
Zukhri,  N.  (2020).  Kinerja  Keuangan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  Ditinjau  dari  Derajat Kemandirian,  Ketergantungan,  dan  Desentralisasi  Fiskal. Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 5 (2), 143-149.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur. (2019). Kabupaten Belitung Timur dalam Angka . Unit Advisory Ekonomi dan dan Keuangan KPwBI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2018). Kajian Ekonomi  dan  Keuangan  Regional  Edisi  November  2018 .  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung: Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupten Belitung Timur pada Badan Usaaha Milik Daerah.
Peraturan Daerah Provins Kepulauan Bangka Belitung Nomor   10   Tahun 2015  tentang  Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Bangka  Selatan,  Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.