## HUKUM WARIS ISLAM BERBASIS GENDER
Sakirman

## STAIN Jurai Siwo Metro
E-mail : sakirstainmetro@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini mengkaji tentang hukum kewarisan Islam yang dikaji secara langsung dan  mendasar melalui ekspresi secara langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati keberadaannya. Ia manifes dari rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental. Oleh karena itu bukan merupakan suatu hal yang mengejutkan jika pewarisan menjadi salah satu aspek yang diatur sedemikian rinci dan sistematis dalam hukum Islam. Aspek ini menarik dan penting bukan semata adanya pengaturan kompleksitas peralihan kekayaan antar generasi itu sendiri, tetapi juga menyangkut kedudukan dan hak-hak perempuan di dalamnya vis a vis kedudukan dan hak laki-laki. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok. Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur’an, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktek faktualnya. Dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.
Kata Kunci : Reinterpretasi, Hukum Kewarisan Islam, gender

## Abstract
This paper examines the Islamic inheritance laws are examined directly and through fundamental expression directly from the holy texts as agreed upon its existence anyway. It is manifest from the document text and the arrangement has gained a high priority in his role as the fundamental principles of phenomena. Therefore it is not a surprise if inheritance is one of the aspects that are regulated in such a detailed and systematic in Islamic law. This interesting and important aspect is not simply an arrangement of the complexity of the transition between generations of wealth itself, but also concerning the status and rights of women in it vis a vis the position and rights of men. Inheritance is essentially an integral part of the law, while the law is part of the principal aspects of Islamic teachings. Therefore, in the law of inheritance which is actualized in the Qur’an, then its existence should be elaborated in the form of faktualnya practice. In this case the implementation of the law of inheritance should be visible within the family system in force in the community. From the whole of the law, then the law of marriage and the kewarisanlah define and reflect the prevailing family system in the community.
Keywords : Reinterpretation Of Islamic Inheritance Law,

## Pendahuluan
Hukum kewarisan Islam yang sejak awal mengalami perkembangan dari masa awal-awal Islam hingga Islam berjaya juga tidak lepas dari perkembangan penafsiran sebagai adaptasi terhadap kedinamisan ajaran hukum yang dikandungnya. Banyak kasus kewarisan yang terdapat dalam masyarakat, ternyata tidak dapat ditemukan secara tegas dalam Al-Qur’an. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah kewarisan dalam Al-Quran tidaklah sesederhana pemecahannya. Karena ia tidak hanya terikat dengan peristiwa masa lalu, tetapi juga peristiwa masa sekarang dan masa yang akan datang.
Kenyataan sejarah ummat Islam dalam perkembangan pemikiran mereka tentang pelaksanaan kewarisan ternyata juga beragam. Hal ini dikarenakan berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya. Dan bahkan faktor Islam sebagai sistem nilai turut mempengaruhi ummat Islam untuk mengamalkan ajaran kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur’an. 1
1 Ali Parman, Kewarisan Dalam Al-Qur’an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik, h. 7.
Dari pernyataan tersebut di atas memberikan petunjuk yang kuat bahwa kewarisan Islam dalam Al- Qur’an sangat penting ditelaah. Baik secara implisit terdapat ayat-ayat yang menggunakan istilah-istilah kewarisan, maupun ayat-ayat yang ditemukan dalam bentuk ungkapan eksplisit, tetapi sangat erat kaitannya dengan kewarisan.
Masalah tentang kewarisan juga menjadi topik yang tepat untuk menjelaskan lebih jauh interaksi unsur wahyu Tuhan dan akal manusia ( ta’abud dan ta’akul ). Dengan dua alasan: pertama, tidak ada topik dalam hukum Islam yang lebih tegas dari pada topik pewarisan. Ketelitian di dalam penentuan proritas para ahli yang sah, penetapan jumlah hak mereka, pada umumnya dipandang oleh para sarjana Muslim (ulama) sebagai puncak prestasi pemikiran hukum dan masterpiece dari keseluruhan sistem hukum. Kedua, hukum warisan merupakan bagian integral dan vital dari hukum keluarga dan dalam beberapa hal dapat dikatakan sebagai titik pusatnya, karena sistem prioritas dan nilai kuantitatif telah ditetapkan hak dari masing-masing sanak famili berasal dari posisi di mana sanak famili menempati dalam skema pertalian dan tanggung jawab keluarga. 2 Melalui metode tafsir maudhu’i yang digunakan dalam penulisan makalah ini, penulis berusaha mengetengahkan sistem kewarisan Islam melalui beberapa langkah. Yaitu, (1) menghimpun ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan dengan tema, (2) menyusun secara kronologis ayat-ayat berdasarkan tertib turunnya surat-surat Al-Qur’an dan secara sistematis, (3) memberi uraian dan penjelasan dengan menggunakan tekhnik interpretasi, (4) membahas konsep-konsep kewarisan yang terkandung dalam ayat mengaitkannya dengan seperangkat pendapat dari para ahli hukum, dan (5) merumuskan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan.

## Pembahasan

## Al-Qur’an Sebagai Sumber Hukum Kewarisan Islam
Sedangkan ayat-ayat yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam yang hampir semuanya terdapat dalam surat an-Nisa’ dan sebagian terdapat dalam surat yang lain. Dari beberapa ayat yang bertalian dengannya, dapat diklasifikasikan pada dua kelompok yaitu, kelompok ayat kewarisan inti dan kelompok kewarisan pembantu. 3
Pertama, kelompok ayat kewarisan inti adalah ayat-ayat yang langsung menjelaskan pembagian kewarisan. Ayat- ayat tersebut ialah, ayat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan pernyataan adanya perbedaan bagian ahli waris (QS An-Nisa’(4) : 7). Juga tentang detail bagian setiap ahli waris serta penekanan pelunasan hutang dan wasiat pewaris. (QS An-Nisa’ (4) :11 dan 12). Disamping itu, ada ayat yang berkenaan dengan pedoman preventif dari kemungkinan terjadinya kasus di luar kebiasaan seperti tersebut pada ayat 11 dan 12 dari surat An-Nisa’, yaitu berkenaan dengan ahli waris pengganti atau mawali (QS An-Nisa’ (4): 33). Terakhir berkenaan dengan kemungkinan yang lain, jika pewaris tidak memiliki anak dan mawali anak atau yang dinamakan kalalah (QS An-Nisa’ (4): 176).
Kalau dilihat pada ayat 7, tampaknya ayat ini masih bersifat global, karena belum ada pernyataan pembagian atau porsi setiap ahli waris. Ayat ini sebagai usaha awal Islam merombak tradisi Arab Jahiliyah.
Ayat 11 dan 12, merupakan ayat kewarisan inti yang berkenaan dengan detail masing-masing ahli waris, dalam kewarisan yang “normal”. Dikatakan normal karena dalam kedua ayat tersebut sudah tercakup bagian-bagian ahli waris yang umum terjadi dalam masyarakat. 4
2 Noel J. Coulson, Konflik Dalam Yurisprudensi Islam, penj. Fuad (Yogyakarta: Navila, 2001), h. 9-10.
3 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi Dan Adaptabilitas , (Yogyakarta: Ekonisia, 2005). h.7-8.
4 QS. (4) an-Nisa’: 11, 12 juga 176. Teks-teks Al-Qur’an tersebut, memperlihatkan hukum waris berada secara langsung di bawah naungan wahyu yang secara tekstual dapat dipresentasikan, sebagai berikut: Cara pembagian antara laki-laki dengan perempuan adalah berbanding 2:1, anak perempuan yang berjumlah lebih dari dua orang, secara kolektif memperoleh bagian dua pertiga dan jika ia hanya seorang saja akan mendapatkan bagian seperdua, ayah dan ibu mendapat seperenam bagian jika pewaris memiliki anak. Jika pewaris tidak memiliki anak, maka bagian ibu menjadi sepertiga kecuali jika pewaris walaupun tidak mempunyai anak tetapi saudara-saudara maka ia hanya memperoleh seperenam, harta waris adalah bagian harta sisa setelah harta peninggalan pewaris dibayarkan untuk wasiat dan segala hutangnya jika ada. Suami memperoleh seperdua dari isterinya yang meninggal dunia (pewaris) jika mereka tidak mempunyai anak dan jika mereka mempunyai anak maka bagiannya menjadi sperempat. Isteri akan memperoleh seperempat dari suaminya yang meninggal (pewaris) jika suami tidak mempunyai anak, ahli waris, apabila hanya ada seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan saja dari mayit (pewaris) tanpa adanya ayah dan anak pewaris maka masing-masing mereka memperoleh seperenam dan jika mereka lebih dari satu orang, secara kolektif mereka memperoleh sepertiga. Pewaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan tersebut memperoleh dua pertiga. Apabila mereka dua orang maka akan memperoleh dua pertiga. Tekhnis ini terjadi pula jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki maka ia akan memperoleh bagian pusaka saudaranya. Jika mereka berbilang, lelaki dan perempuan, mereka memperolehnya secara kolektif dengan perbandingan untuk seorang lelaki seumpama seorang perempuan. Sementara pada ayat 33 dan 176 merupakan ayat kewarisan inti yang berkaitan dengan rincian bagian preventif guna menghadapi kasus- kasus yang tidak biasa (abnormal). Pada ayat 33, berkaitan dengan ahli waris pengganti atau mawali. Keadaan ini terjadi
Kedua, kelompok ayat kewarisan pembantu adalah ayat-ayat yang punya fungsi sebagai penjelas atau pembantu dalam pembahasan mengenai sistem kewarisan Islam.
Ayat-ayat ini cukup banyak yang tersebar di surat An-Nisa’, Al-Baqarah, Al-Anfal dan Al-Ahzab. Dari ayat-ayat pembantu ini dapat dikelompokkan dalam tiga penegasan yaitu, pernyataan tentang kewajiban dan larangan dalam hal yang berkaitan dengan kewarisan, dasar untuk waris-mewaris, dan mengenai sanksi.
Sedangkan dijelaskan oleh Muhammad Syahrur bahwa ayat-ayat waris dimulai dengan surat an-Nisa’: 11 ( yusikumullahu fi awladikum ) dan diakhiri dengan surat an-Nisa’: 13 ( wasiyyatan min Allahi wa Allahu ‘alim hakim ). 5
Tentang sebab turunnya ayat Mawaris ada sejumlah riwayat yang menjelaskannya. Dalam salah satu riwayat dijelaskan, bahwa isteri Sa’ad bin Robi’ datang kepada Rasulullah saw dengan membawa dua anak perempuannya (yang diperoleh ) dari Sa’ad. Lalu ia berkata: Wahai Rasulullah, inilah dua anak perempuan Saad bin Rabi’, yang bapaknya (Sa’ad) telah terbunuh sebagai syahid ketika perang Uhud bersama Engkau. Dan bahwa paman mereka telah mengambil harta mereka. Ia tidak meninggalkan sedikitpun harta untuk mereka. Padahal untuk menikahkan mereka itu memerlukan harta. Kemudian turunlah ayat mawaris QS An-Nisa’: 11. 6
Ibn Kasir (774/1372), yang dikenal sebagai pengikut tafsir bi al-ma’tsur, memberikan keterangan tentang nilai hadis kasus anak perempuan Sa’ad di atas. Menurut beliau, di dalam sanad Hadis ini terdapat nama ‘Abdullah ibn Muhammad ibn ‘Aqil yang tidak diketahui keadaannya. Tidak ada riwayat apa pun tentang kualitas pribadinya; nama ini hanya dikenal melalui hadis yang dia riwayatkan. Karena itu, nilai hadis ini, menurut beliau, paling tinggi hanyalah hasan. 7
Dalam riwayat lain, ayat QS An-Nisa’: 11 tersebut turun berkenaan dengan Abdur Rahman bin Tsabit, saudara Hisan Asy-Sya’ir yang mati meninggalkan isteri bernama Ummu Kahhah dan lima saudara perempuannya. Kemudian datanglah ahli waris laki-laki yang mengambil seluruh harta. Ummu Kahhah mengadukan kepada Rasulullah saw. 8

## Mengenal Arti Waris
Hukum kewarisan Islam dibangun melalui ayat-ayat Al-Qur’an dan sunnah Rasul. Kata warasa yang merupakan asal kata kewarisan sering disebutkan pada beberapa ayat dalam Al-Qur’an. Sehingga kata warasa memiliki beberapa arti. Pertama , mengganti (QS. Al-Naml, 27:16), artinya Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Dawud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua, memberi (QS. al-Zumar, 39:74), dan ketiga, mewarisi (QS. Maryam, 19:6). Sedangkan pengertian terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak. 9
Berangkat dari keterangan di atas, maka dari segi makna yang lebih luas, kata al-irts 10 atau waratsa yang mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang, atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya, baik berupa harta atau, ilmu, atau kemuliaan. Bahkan kata itu mengandung arti perpindahan sesuatu dari Tuhan kepada manusia berupa kitab dan surga. 11

## A. Historisitas Hukum Kewarisan
Sebelum ayat kewarisan Islam diwahyukan terhadap Nabi. Dalam pembagian harta, orang Arab berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Dijelaskan orang Arab adalah bangsa yang gemar mengembara dan berperang. Dalam tradisi pembagian harta terdapat suatu ketentuan utama bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan
apabila salah satu dari orang yang mesti menjadi ahli waris meninggal terlebih dahulu, sehingga haknya jatuh pada orang lain yang seketurunan dengan ahli waris yang meninggal dunia tersebut. Misalnya, pewaris yang hanya punya satu anak tetapi telah meninggal dunia lebih dulu, kalau anak yang telah meninggal itu punya anak (cucu pewaris), maka dengan sendirinya hak mewarisi itu jatuh pada cucu pewaris tersebut. Ayat 176 dan bagian akhir dari ayat 12 seperti tersebut di atas khusus membicarakan kalalah, yaitu suatu kasus (abnormal) dimana pewaris mati tanpa adanya keturunan.
5 Kesimpulan ini didapat atas kajian terhadap ayat-ayat at-Tanzil al-Hakim, Dimana ditemukan sepuluh ayat yang berbicara tentang wasiat dan tiga ayat tentang pembagian warisan. Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam kontemporer , penj. Sahiron Syamsudin. (Yogyakarta: el-SAQ, 2004) h. 319.
6 Muhammad Ali Ash Shabuniy, Hukum Waris Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995) h. 32.
7 Dikutip dari Ibnu Kasir al-Quraysi ad-Dimasyqi, Tafsir Al-Qur’an al-‘Azhim, Jilid 2, Dar al-Andalus, Beirut, h. 212. Lihat, Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab (Jakarta: INIS, 1998). h. 83.
8 Muhammad Ali Ash Shabuniy, Hukum Waris Islam, h. 32.
9 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia. Cet.4. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000) h. 355.
10 Al-Irts adalah bentuk mashdar dari kata waritsa, yaritsu, irtsan. Kata-kata itu berasal dari kata asli waritsa, yang berakar kata dari huruf-huruf waw, ra, dan tsa.
11 Ali Parman, Kewarisan Dalam Al-Qur’an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik, h. 24
ahli warisnya yang telah meninggal dunia. Tradisi menganggap bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan adalah sebagai keluarga yang belum atau tidak pantas menjadi ahli waris. Bahkan sebagian dari mereka beranggapan bahwa janda perempuan dari orang yang telah meninggal adalah sebagai ujud harta peninggalan yang dapat dipusakakan dan dipusakai kepada dan oleh ahli waris si mati. 12
Kemudian pada masa awal-awal Islam pertalian nasab atau hubungan kerabat menjadi sebab-sebab mewarisi. Selain itu ada 3 macam sebab lainnya. Yaitu: pengangkatan Anak, hijrah dari Mekkah ke Madinah dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar. 13
Setelah pemerintahan Islam sudah stabil dan lebih dari itu penaklukan kota Mekkah telah berhasil dengan sukses, maka kewajiban hijrah yang semula sebagai media untuk menyusun kekuatan antara orang Muslimin dari Mekah dengan orang Muslimin dari Mekah dicabut. Kemudian sebab waris mewarisi yang berdasarkan ikatan persaudaraan dinasakh oleh firman Tuhan dalam surat Al-Ahzab: 6. Sebab-sebab mempusakai yang hanya berdasarkan kelaki-lakian yang dewasa lagi kuat berjuang, dengan mengenyampingkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jailiyyah juga telah dibatalkan. Pembatalan tersebut tercantum dalam surat An-Nisa’: 7 dan dalam surat An-Nisa’: 27. Kemudian mempusakai yang berdasarkan janji prasetia sebagai yang tercantum dalam surat An-Nisa’: 33, dinasakhkan oleh firman Tuhan dalam surat al-Anfal: 75. Sedangkan pusaka mempusakai yang berdasarkan adopsi dibatalkan oleh firman Tuhan dalam surat al-Ahzab: 4 dan 5. Juga dalam surat al-Ahzab: 40. 14

## B. Urgensi dan Fungsi Kewarisan
Ada empat macam konsep baru yang ditawarkan Al-Qur’an pada masa masyarakat Arab Jahiliyah. Pertama, Islam mendudukkan anak bersamaan dengan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Dalam kewarisan di luar Islam orang tua baru mungkin dapat warisan kalau pewaris mati tidak berketurunan. Kedua, Islam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris. Ketiga, suami isteri saling mewarisi. Suatu hal yang sangat bertolak belakang dengan tradisi Arab Jahiliyah yang menjadikan isteri sebagai salah satu bentuk warisan. Keempat, adanya perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu. 15
Urgensi kewarisan yang lain ialah karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberi ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Proses kewarisan itu memiliki fungsi yang cukup penting bagi kehidupan Muslim. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: 16
1. Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris.
2. Sebagai prevensi dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama (QS. An- Nisa’ (4): 37)
3. Sebagai motivator bagi setiap Muslim untuk berusaha dengan giat guna mencari rezeki yang halal dan berkecukupan.
Sedangkan hukum kewarisan Islam yang digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur’an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw dalam sunnahnya mempunyai lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian. 17
1. Asas Ijbari
Kata “Ijbari” secara leksikal mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.
Dijalankannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta
12 Sebagai bukti bahwa tradisi mewarisi janda simati itu betul-betul terjadi pada zaman jahiliyyah ialah tindakan seorang yang bernama Misham bin Abu Qais al-aslat, sesaat ayahnya meninggal dunia, ia berhasrat mengawini janda ayahnya yang tidak diurus belanjanya dan tidak diberi pusaka sedikitpun dari harta peninggalan ayahnya. Atas desakan dari calon suaminya yang baru janda tersebut meminta izin kepada Rasulullah agar diperkenankan berkawin dengan Misham. Di saat itu Rasulullah s.a.w belum dapat memberikan jawaban spontan. Baru beberapa saat kemudian setelah itu Allah menurunkan ayat 19 dari surat An-Nisa’. Lihat, Fatchur Rahman , Ilmu waris (Bandung: al-Ma’arif , t.th) h. 12.
13 Misalnya apabila seorang Muhajir meninggal dunia di Madinah dan ia mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dipusakai oleh walinya yang ikut hijrah. Akan tetapi bila muhajir tersebut tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, harta peninggalannya dapat dipusakai oleh saudaranya dari orang Anshar yang menjadi wali karena persaudaraan. Ibid , h.16-17.
14 Ibid , h. 19-21.
15 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi Dan Adaptabilitas , h. 15.
16 Ibid, h. 15-16.
17 Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2005) h. 16-29.
dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.
2. Asas Bilateral
Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. 3. Asas individual
Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.
4. Asas keadilan berimbang
Kata ‘adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata al’adlu . Di dalam Al-Qur’an kata al- ‘adlu atau turunannya disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata al-‘adlu itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks tujuan penggunaannya.
Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.
Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapat hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, 176 surat An-Nisa’ secara diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).
Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk: Pertama, laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan, seperti ibu dan ayah sama- sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surat An-Nisa’. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat An-Nisa’.
Kedua, laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176. Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu setengah banding seperempat bila pewaris tidak ada meninggalkan anak, dan seperempat banding seperdelapan bila pewaris ada meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat An-Nisa’.
5. Asas semata akibat kematian
Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

## C. Problematika Seputar Ayat Kewarisan
Dari beberapa ayat yang mengatur tentang kewarisan oleh beberapa ahli fiqih dianggap bahwa hukum tersebut mengimplementasikan hukum Tuhan, meski membawa sejumlah problematika serius. Ada beberapa problem yang harus kita telaah ulang.
Problem pertama dalam memahami firman Allah: Yusikum Allahu. Allah berwasiat ketika manusia tidak berwasiat, dan Allah menetapkan dalam wasiat-Nya aturan, prinsip dan kaidah waris. Hal ini menolak pendapat yang menyatakan bahwa ayat wasiat telah telah terhapus. 18
Dalam at-Tanzil al-Hakim, wasiat lebih diutamakan daripada waris, karena ia berpotensi untuk mewujudkan keadilan yang khusus terkait dengan kepentingan pribadi dan memiliki efektifitas dalam pemanfaatan harta, pengembangan relasi sosial dan hubungan kekeluargaan, di samping mencerminkan kepedulian pihak pewasiat terhadap kepentingan pihak lain. 19
Dalam at-Tanzil al-Hakim, keutamaan wasiat atas waris telah disebutkan secara komprehensif.
18 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam kontemporer , penj. Sahiron Syamsudin, h. 345.
19 Ibid., h. 334.
Perhatikan awal ayat wasiat yang dimulai dengan bentuk kalimat pembebanan (taklif): Kutiba ‘alaikum (diwajibkan atas kamu). Ini adalah bentuk kalimat yang sama dengan perintah puasa dan perintah shalat. Hanya saja perintah shalat dan puasa hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, dalam arti mereka yang menjadi pengikut Muhammad, sedangkan wasiat ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa dari seluruh penduduk di muka bumi. 20
Namun muncul pendapat yang menyatakan bahwa ayat-ayat wasiat telah dihapus, pada khususnya, dan pendapat tentang adanya naskh , pada umumnya yang merupakan akibat dari berbagai faktor sosial- politik yang menghegemoni dan mengintervensi pengembangan fiqih menuju wilayah yang cenderung ahistoris, kemudian muncul pemaksaan untuk berpegang teguh pada produk fiqih tersebut.
David S Power bersikukuh pada argumennya bahwa ayat-ayat wasiat masih berlaku selama hayat Nabi, dan bahwa baru setelah seperempat abad sesudah kemangkatannya, pada waktu yang sangat dini, ayat-ayat itu dianggap telah dibatalkan. 21
Kebanyakan fuqaha dan mufasir, sejak pertengahan abad ke-1/ke-7, telah berpegang pada pendapat naskh ayat- ayat wasiat, harus diingat bahwa al-Qur’an tidak berisi pembicaraan eksplisit tentang naskh ayat-ayat tersebut. Padahal tidak ada saksi yang lebih baik mengenai pentingnya kewarisan testamentair daripada Al-Qur’an sendiri. Dan sepuluh ayat (QS 2:180-182, 2:240, 4:8, 4:11-12, 4:176 dan 5:105-106)  yang berbicara langsung tentang kewarisan, semua kecuali dua ayat (QS 4:8 dan 4:176) berbicara tentang kewarisan testamentair. Lagipula, ayat- ayat yang dianggap membatalkan, QS 4:11-12, menyebutkan wasiat sampai empat kali tanpa berbicara sama sekali tentang naskh. 22
Literatur hadist, demikian pula, tidak menggambarkan Muhammad sebagai orang yang pernah membicarakan naskh ayat-ayat wasiat. Bahkan diktum Nabi, “tidak ada wasiat bagi seorang ahli waris” yang secara tradisional dipandang sebagai dalil naskh, tidak secara ekplisit menyebutkan naskh dan apalagi ada alasan untuk percaya bahwa dictum ini tidak diedarkan dalam bentuk hadits sampai seperempat pertama abad ke-3/ke-9. 23 Problem kedua dalam firman Allah; fi awladikum. Para ahli fiqih menganggapnya dengan pengertian: fi abnaikum. Mereka berhujjah bahwa anak laki-laki ini menutup hak waris cucu untuk menerima warisan dari kakeknya. Ini dari satu sisi mereka juga menganggap bahwa kata walad (sebagai bentuk tunggal dari awlad ) selalu berjenis kelamin laki-laki, padahal isyarat yang jelas dalam firman Allah menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-awlad adalah mencakup pengertian laki-laki dan perempuan. 24
Berkenaan dengan kata walad yang 6 kali tersebut dalam surah al-Nisa’ ayat 11 dan 12 dan 1 kali dalam bentuk jama’ ( awlad), para ulama sepakat mengartikannya anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam memahami kata walad yang disebut dua kali dalam surah al-Nisa’ ayat 176 kelihatannya ulama tidak sepakat. Jumhur ulama ahlu Sunnah sendiri berpendapat bahwa walad di sini berarti “anak laki-laki” saja. Dengan demikian anak perempuan tidak menutup kemungkinan saudara laki-laki maupun perempuan, karena keberadaannya tidak mempengaruhi kalalah. 25
Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa kalalah itu adalah “seseorang yang tidak meninggalkan anak” tanpa menyebutkan “dan ayah” yang konon diriwayatkan Umar. Namun periwayatan ini dilemahkan oleh jumhur ulama. 26
Hazairin salah seorang pakar hukum di Indonesia, mendukung pendapat Ibnu Abbas sehubungan dengan pengertian kalalah yang menjadikan saudara pewaris tetap mewarisi dengan keberadaan ayah. Bertitik tolak dari pemahaman ini pendapat Hazairin tentang perbedaan arti saudara dalam ayat 12 surah al-Nisa’ dengan ayat 176 surah al-Nisa’ berbeda dengan apa yang dipahami oleh ulama terdahulu.
Menyangkut pemahaman terhadap lafadz awlad dapat dikatakan bahwa para ulama dan arah yang diajukan ini, menempuh tekhnik ‘ ibarat an nass. Namun tetap ada perbedaan hasil antar keduanya karena telah ada perbedaan tentang arti lafadz al-walad.
Kemudian problem yang ketiga adalah kaitannya dengan firman Allah: li adh-dhakaril mithlu hazzi al- unthayayni. Ini adalah hukum waris dalam kasus yang ditentukan secara benar, bukan pengertian sepihak dengan tiga orang (seorang laki-laki dan dua perempuan), namun mereka menjadikannya sebagai hukum yang berlaku dalam seluruh kasus dan kondisi serta menerapkannya.
Pendapat para ahli fiqih yang mengatakan spesifikasi laki-laki dalam hukum waris dengan memperoleh dua kali lipat bagian perempuan dengan seluruh kasus waris adalah bukti yang menunjukkan  pengutamaan Allah pada laki-laki, sehingga mengharuskan bagian yang lebih besar baginya. Karena laki-laki adalah pencari
20 Ibid.,
21 David S. Powers, Peralihan Kekayaan Dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris, pen.Arif Maftuhin, h. 181.
22 Ibid, h. 183-184
23 Ibid, h. 184.
24 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam kontemporer , penj. Sahiron Syamsudin, h. 345-346.
25 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. 2  (Jakarta: Kencana, 2005). h. 54-55.
26 Ibid, h. 58.
nafkah dalam keluarga, maka ia lebih membutuhkan harta daripada perempuan. 27
Terkait dengan masalah pengutamaan Allah bagi laki-laki atas perempuan maka pendapat ini adalah dari kalangan ahli tafsir, karena menurut logika Allah terhindar dari sikap bias ( tahayyuz ), dan tidak mungkin (selain berdasarkan takwa dan amal saleh) Allah mengutamakan satu makhluk atas makhluk lainnya. Kenyataannya adalah bahwa para ahli fiqih telah menafsirkan kalam Allah dengan nalar patriarkhis dan didorong semangat komunitas patriarkhis pula. 28
Konsep sistem waris yang masih mempertahankan kalkulasi 2:1 antara lelaki dan perempuan di mana seorang lelaki seumpama dua orang perempuan dalam derajat yang sama, seperti antara anak-anak mayit maka anak lelaki 2/3 dan anak perempuan memperoleh 1/3, apabila anak perempuan berjumlah tiga orang dan ada seorang anak lelaki, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 1/5 sedang anak lelaki 2/5, cara seperti ini didukung secara langsung teks ayat, tanpa dapat ditafsirkan lain karena teks suci dianggap telah jelas. 29 Bagi Munawir, konsep tersebut masih sangat meragukan keadilannya. Berdasarkan penelitian dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, secara ide masyarakat muslim menerima konsep waris antara lelaki dan perempuan 2:1, tetapi dalam prakteknya masyarakat menjalankan sistem pembagian 1:1 antara lelaki dengan perempuan. Masyarakat Muslim sendiri tanpa disadari telah melakukan suatu deskontruksi sistem kalkulasi 2:1 menjadi 1:1, maka bagi Munawir persoalan tersebut harus dipikirkan dan mencari kemungkinan agar dapat diterapkan secara legal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, tanpa harus sembunyi-sembunyi dengan melakukan helah hibah atau cara lain, tetapi harus berdasrkan hukum yang didukung oleh penafsiran baru dalam Al-Qur’an. 30 Berbeda dengan konsep yang ditawarkan Hazairin, di mana dalam kasus ini Hazairin lebih berusaha mempresentasikan system kewarisan bilateral dengan ciri khas mawali, yaitu mengurangi prioritas garis kelelakian untuk menghijab orang lain. Karena dari koreksi ulang Hazairin, doktrin kewarisan yang ditampilkan golongan sunni selama ini dengan berpegang pada ayat li adh-dhakaril mithlu hazzi al-unthayayni dianggap patrialinistik, yakni mempertahankan atau memberi kelebihan clan kelelakian. 31
Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan isu penting utama yang di bawa al-Qur’an. Al-Qur’an sendiri tidak mengabaikan keadilan diantara ahli waris. Dari beberapa kasus yang ada, terkadang seorang laki- laki memperoleh warisan sebanding dengan setengah atau seperempat bagian yang diwarisi perempuan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa jatah laki-laki tidak bersifat tetap (sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang) atau terbatas dengan dua kali lipat jatah perempuan pada seluruh kasus sebagaimana yang mereka persangkakan.
Problem keempat adalah dalam memahami firman Allah: fa in kunna nisa’an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma taraka. Sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud kata: fawqa ithnatayni adalah jumlah perempuan tiga atau lebih sampai tak terhingga, sebagai syarat bagi perempuan dan anak orang yang meninggal agar memperoleh bagian 2/3. Dalilnya adalah bahwa kalimat persyaratan ( ash-shartiyah ) diletakkan di awal kalimat dan adanya huruf fa’ yang mengikat jawab kalimat persyaratan tersebut, yaitu dalam firman-Nya ( fa lahunna ). Akan tetapi para ahli fiqih berpendapat bahwa di dalam ayat terdapat pola taqdim (mendahulukan penyebutan sebuah kata yang seharusnya terletak di akhir) dan ta’khir (mengakhirkan penyebutan kata yang seharusnya terletak di depan). Mereka juga menganggap bahwa Allah belum memberikan keterangan yang jelas tentang hukum waris bagi dua anak perempuan. Kemudian problem terbesar adalah bahwa para ahli fiqih yang telah meletakkan dasar-dasar hukum waris konvensional ini tidak memperhatikan tiga macam kasus yang ditetapkan dalam surat an-Nisa’ (4): 11 sebagai contoh utama. 32

## Simpulan
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat kewarisan Islam masih perlu untuk ditelaah secara kritis dan bijak. Hal ini dikarenakan dalam berbagai kasus kewarisan yang ada, terkadang ayat tersebut belum dapat menyelesaikannya begitu saja.
Oleh karena itu, salah satu alternative jalan ijtihad memungkinkan umat Islam mampu memformulasi hukum baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang mengalami perubahan sosial, sehingga hukum kewarisan Islam yang universal akan dapat diteruskan tanpa mengenal batas territorial dan lingkungan sosial. Dengan ijtihad ini pula, hukum kewarisan Islam akan memiliki fleksibilitas dan daya adaptasi dengan baik pada perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.
27 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam kontemporer , penj. Sahiron Syamsudin, h. 347.
28 Ibid.
29 A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). h. 267.
30 Ibid, h. 267-268.
31 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral: Menurut Al-Qur’an dan Hadith, cet. 2, h. 14.
32 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam kontemporer , penj. Sahiron Syamsudin, h. 350.

## Daftar Pustaka
A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997. Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi Dan Adaptabilitas , Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia. cet.4, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000. Ali Parman, Kewarisan Dalam Al-Qur’an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab, Jakarta: INIS, 1998. Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2005. David S. Powers, Peralihan Kekayaan Dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris, pen.Arif Maftuhin, Yogyakarta: LKis, 2001. Fatchur Rahman , Ilmu waris (Bandung: al-Ma’arif, t.th). Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral: Menurut Al-Qur’an dan Hadith, cet. 2. (Jakarta: Tintamas, 1961. Muhammad Ali Ash Shabuniy, Hukum Waris Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995. Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam kontemporer , penj. Sahiron Syamsudin. (Yogyakarta: el-SAQ, 2004). Noel J. Coulson, Konflik Dalam Yurisprudensi Islam, penj. Fuad, Yogyakarta: Navila, 2001.