## KERUGIAN EKOLOGIS AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh:
Joey Josua Pamungkas Pattiwael Email: josuapamungkas45@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

## Abstrak
Tindak Pidana Korupsi di sektor sumber daya alam tidak hanya merugikan finansial negara saja yang dapat dihitung dari APBN, melainkan berdampak luas pula pada kerugian ekologis yang  menimbulkan  dampak  terhadap  manusia,  bentang  alam  dan  keanekaragaman  hayati yang ada di dalamnya. Permasalahan yang akan dianalisa dalam Jurnal ini adalah Apakah kerugian  lingkungan  dapat  dimaknai  sebagai  kerugian  keuangan  negara  yang  ada  didalam Undang-undang  tindak  pidana  korupsi  dan  Bagaimana  pembuktian  kerugian  lingkungan demi  pengembalian  aset  tindak  pidana  korupsi  yang  merupakan  kerugian  ekologis.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum,  Penelitian  hukum  dilakukan  untuk memecahkan  isu  hukum  yang  di  hadapi.  Demi  memperoleh  jawaban  atas  isu  hukum  dalam penelitian  ini  penulis  memakai  pendekatan  konseptual,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan Undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah kerugian ekologis yang timbul akibat tindak pidana korupsi sebagai kerugian keuangan negara, karena pemahaman yang telah di bangun tentang  perluasan  makna  kerugian  keuangan  negara  melalui  tiga  metode  penafsiran  yaitu sistematis, historis, dan ekstensif. Dalam hal pembuktian adanya kerusakan atau pencemaran lingkungan  dapat  di  hadirkan  ahli  dalam  bidang  tersebut  yang  ada  dalam  Permen  LH  7 Tahun 2014 untuk menghitung kerugian lingkungan yang ditimbulkan akibat penerbitan ijin tambang secara melawan hukum.
Kata Kunci: Kerugian Ekologis, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi

## Abstrak
Corruption  in  the  natural  resources  sector  is  not  only  detrimental  to  the  state's  finances, which  can  be  calculated  from  the  APBN,  but  also  has  a  broad  impact  on  ecological  losses that have an impact on humans, landscapes and biodiversity in it. The problems that will be answered  in  this  journal  are  whether  environmental  losses  can  be  categorized  as  state financial losses that are in the corruption law and how to prove environmental losses for the return  of  assets  of  criminal  acts  of  corruption  which  are  ecological  losses.  The  research method used is legal research. Legal research is carried out to solve legal issues at hand. In order to obtain answers to legal issues in this study, the authors use a conceptual approach, a case  approach,  and  a  statute  approach.  The  results  of  this  study  are  1)  ecological  losses arising from criminal acts of corruption as losses to state finances, due to the understanding that  has  been  built  on  the  expansion  of  the  meaning  of  state  financial  losses  through  three methods  of  interpretation,  namely  systematic,  historical,  and  extensive  or  environmental pollution can be presented by experts in the field in the Minister of Environment and Forestry Regulation 7/2014 to calculate environmental losses caused by the illegal issuance of mining permits.
Keywords: Criminal Corruption, Ecological Loss, State Financial Loss

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Umat  manusia  memiliki  relasi  yang saling  membutuhkan  dengan  lingkungan- nya. Ruang  geraknya berdampak pula pada lingkungannya  sama  halnya  dengan  itu, manusia  pun  dipengaruhi  dengan  ling- kungannya.  Hubungan  saling  terikat  ter- sebut  dimiliki  oleh  manusia  sebagai  ke- lompok  maupun  sebagai  individu  atau lingkungan  alam  dan  masyarakatnnya. 1
Asas-asas  tentang  sumber  daya  alam  di bangsa  Indonesia  dituangkan  dan  diatur dalam  pasal  33  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Asas-asas tersebut yaitu: 2
a. Asas  kekeluargaan  (Ayat  1):  sumber daya  alam  yang  terdapat  pada  bumi Indonesia  adalah  kepunyaan  seluruh keluarga besar masyarakat Indonesia dan harus diberdayakan untuk seluruh warga Indonesia;
b. Asas  dikuasai  oleh  Negara  (Ayat  2): sumber  daya  alam  yang  ada  pada  bumi Indonesia  dikelola  dan  dikuasai  oleh negara, dimanfaatkan, dipelihara, di-ber- dayakan untuk kepentingan dan kesejah- traan seluruh rakyat Indonesia dan bukan
1 Daud  Silalahi,  Kristianto. Hukum  Lingkungan dalam  perkembangan  di  Indonesia ,  CV  Keni Medi, Bandung, 2015, hlm. 10
2 Marsel  Selamat, Hukum  Sumber  Daya  Alam
Indonesia, Satara Press, Malang, 2018, hlm. 9
untuk  kepentingan  indiviu  maupun kelompok tertentu;
c. Asas  manfaat  (Ayat  3):  pemanfaat  atau pengelolaan  sumber  daya  alam  diperun- tukan  bagi  kesejahteraan  dan  ke-pen- tingan seluruh warga bangsa Indonesia;
d. Asas efisiensi dan berkeadilan (Ayat 4): pemanfaatan  sumber  daya  alam  harus menghindari  upaya  eksploitasi  terhadap sumber  daya  alam.  Sumber  daya  alam harus  digunakan  secara  bijaksana  bagi kepentingan  seluhur  masyrakat  Indone- sia  di  masakini  maupun  yang  akan datang.
e. Asas  berkelanjutan  (Ayat  4):  sumber daya  alam  dijaga  dan  pelihara  untuk kelestarian  agar  dapat  di  nikmati generasi selanjutnya;
f. Asas  kemandirian  (Ayat  4):  pem- berdayaan  sumber  daya  alam  harus dengan kemampuan indonesia sendiri;
g. Asas  berwawasan  lingkungan  (Ayat  4): pemanfaatan  sumber  daya  alam  mem- perhatikan  kelestarian  lingkungan  dan terpeliharanya ketersediaan sumber daya alam;
h. Asas  keseimbangan  (Ayat  4):  penge- lolaan  sumber  daya  alam  harus  dengan menjaga  kelestarian  lingkungan  dan terjaganya  ketersediaan  sumber  daya alam;
i. Asas kebersamaan (Ayat 4): pengelolaan sumber  daya  alam  harus  menggunakaan konsep  usaha  bersama,  yang  berarti
setiap  individu  memiliki  peluang  yang sama,  sehingga  terjadi  saling  keter- gantungan  antara  rakyat,  negara  dan usaha  swasta  agar  menjauhkan  mono- poli.
Indonesia  sendiri  memiliki  kekayaan alam  yang  sangat  melimpah  ruah  namun Kekayaan  alam  Indonesia  yang  begitu potensial  dapat  menjadi  musibah  atau berkat  tergantung  dari  bagaimana  penge- lolaannya.  Apakah  pengelolaan  tersebut berdasarkan  atas  prinsip-prinsip  reidis- tribusi sumber daya alam yang berkeadilan, berpihak kepada kepentingan kemaslahatan, berasas  pada  pembangunan  berkerlanjutan dan  untuk  sebagian  besar  kesejahteraan rakyat  Indonesia.  Sumber  daya  alam  yang melimpah  dapat  menjadi  musibah  jika kompetensi  dan  integritas  tidak  dimiliki untuk  mengelolanya.  Pada  saat  ini,  terjadi deforestasi  besar-besaran  tanpa  kendali. Kerusakan  hutan  alam  terjadi  di  seluruh wilayah.  Permasalahan  ini  mempercepat lajunya  deforsetasi  sehingga  menyebabkan luas  hutan  Indonesia  berkurang  sangat tajam.  Bahayanya,  pengelolaan  dan  pe- nguasaanya  hanya  dikuasai  oleh  segelintir orang  saja.  Akibat  yang  timbul  juga  sangat serius,  yaitu  hilang  dan  hancurnya  ke- anekaragaman hayati serta makin menurun-
nya  kualitas  hutan  bagi  kepentingan  ling- kungan hidup maupun masyarakat. 3
Adanya  dugaan  kuat,  dimana  sebagian besar  izin  pengelolaan  dan  penguasaan sumber  daya  alam  hari-hari  ini  dilakukan dengan  cara-cara  yang  diduga  melawan hukum. KPK mencatat sedikitnya ada enam cara, antara lain praktik penyuapan, konflik kepentingan,  penyalahgunaan  wewenang penyelenggara  negara  pelaku  usaha,  serta ketidakpatuhan  dalam  melaksanakan  ke- wajiban,  gratifikasi,  manipulasi  data  dan informasi. 4
Pemberian  izin  di  sektor  sumber  daya alam senantiasa berkaitan dengan high cost politic dalam  pemilihan  kepala  daerah. Salah satu hasil studi KPK mengkonfimasi, pemberian  izin  di  sektor  sumberdaya  alam sangat rentan karena ada indikasi kuat kerap terjadi  penyalahgunaan  kewenangan,  khu- susnya  oleh  pertahanan  yang  kembali mengikuti  pemilihan  kepala  daerah.  Selain itu, daerah tidak mempunyai data base dan perkiraan  potensi  kekayaan  sumber  daya alam  yang  dimilikinya  serta  memiliki “kelemahan”  dalam  melakukan bargaining guna mengoptimalisasi kepentingan daerah. Politik  dinasti  dan  politik  kartel,  biasanya berhubungan dengan penyelengaraan negara  yang  mempunyai  kewenangan  di
3 Bambabang Widjojanto Dkk, Penguasaan Sumber Daya Alam , Intrans Institute, 2017, hlm 9
4 https://m.tempo.com/read/news/2016/02/22/090747 097/kpk-temuan-enam-indikasi-tindak-pidana-di- sektor-energi .
sektor  sumber  daya  alam  yang  melibatkan orang  pusat  dan  daerah.  Unsur  penegakan hukum  dan  aparat  kohersif  lainnya,  kerap terjebak,  potensial  menjadi  “centeng”, messenger dan  representatif  kepentingan dari  korporasi  dan  kekuasaan. 5 Salah  satu contoh kasus yang menarik adalah (Putusan Nomor  2633  K/Pid.Sus/2018)  NA  mantan gubernur  Sulawesi  Utara  terjerat  kasus korupsi  yang  di  tangani  oleh  KPK,  di- karenakan memberikan izin eksplorasi pada dua  kabupaten,  yaitu  buton  dan  bombana. Karena situasi  tersebut,  NA dijatuhi pidana kurungan selama 18 tahun. Karena terbitnya izin  pertambangan  itu  terdakwa  mendapat keuntungan berupa uang sebanyak 2.781.000.000.000,00.  Hal  yang  mengejut- kan  dan  tidak  biasa  adalah  jaksa  penuntun umum  KPK  memasukan  kerugian  ekologis akibat  dari  kegiatan  PT  AHB  sebagai  ke- rugian negara sebesar 2.728.745.136.000,00 Langkah  yang  dilakukan  KPK  memasukan kerugian  ekologis  sebagai  kerugian  negara patut  diberipujian  dan  menjadi  topik  yang baik  untuk  penulis  analisa  secara  kom- perhensif  dimana  kalo  kita  berbicara korupsi  jurusan  keuangan  negara  sendiri ada dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dalam tataran  praktekpun  penafsirannya  masih sering  di  perdebatkan  sehingga  berdampak
5 Bambabang Widjojanto Dkk, Op.Cit, hlm 26
juga  pada  penanganan  kasus  tindak  pidana korupsi. 6
Dalam perkembangannya, para penegak hukum  pada  saat  ini  merasa  penting  untuk memperhitungkan kerugiaan ekologis sebagai  kerugian  negara  ini  menjadi  satu langkah  progresif  dimana  sangat  beralasan penuntut  umum  memasukkan  kerugian lingkungan  sebagai  kerugian  negara  dalam kasus diatas.

## 1.2 Rumusan Masalah
Memperhatikan  uraian  sebagaimana diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini  dapat  dirumuskan:  Apakah  kerugian lingkungan  dapat  dikategorikan  sebagai kerugian  keuangan  negara  yang  ada didalam  Undang-undang  tindak  pidana korupsi?  Dan  Bagaimana  pembuktian kerugian  lingkungan  demi  pengembalian aset tindak pidana korupsi yang merupakan kerugian ekologis?

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  me- makai  tipe  penelitian  hukum. Legal research digunakan  sebagai  upaya  me- nganalisa persoalan hukum  yang di  hadapi. Pada  saat  inilah  harus  dimiliki  kapasitas untuk  mencari  penyelesaian  dari  persoalan hukum, dengan menggunakan legal
6 Franky  Butar  Butar  (Dkk),  Mungkinkah  Kerugian Lingkungan Akibat Pertambangan dapat Dikategorikan  sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi,
Prosiding Tpp XXVIII Perhapi, 2019, hlm 3
reasoning ,  menganalisa  persoalan  yang  di hadapi  setelah  itu  diupayakan  dapat  me- nyelesaikan persoalan tersebut. Legal research adalah  penelitian  yang  bertujuan mencari  kebenaran  koherensi,  kegiatan  ini berdasar  pada  tolak  ukur  yang  berupa moral.  Norma  yang  merupakan  acuan perbuatan yang berlandaskan prinsip hukum  berdasar  pada  moral.  Peraturan hukum haruslah memiliki koherensi dengan norma  hukum  dan  norma  hukum  koheren dengan prinsip hukum. 7
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  Undang- undang  ( statute  approach )  dan  peraturan yang  terkait  pada  persoalan  hukum  yang tengah  dihadapi.  Pendekatan  konseptual ( conceptual approach ) berangkat dari nilai- nilai  dan  doktrin-doktrin  yang  bertumbug dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus ( case approach ) pendekatan ini dilakukan melalui  menganalisa  kasus-kasus  yang terkait  dengan  isu  yang  dibahas  dan  kasus tersebut adalah kasus yang sudah diputusan Pengadilan  dan  sudah  memikik  kekuatan hukum tetap. 8
7 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Peredanamedia Group, Jakarta, 2005, hlm 64
8 ibid Hal 133-135

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1Perluasan Makna Kerugian

## Keuangan  Negara  Meliputi  Kerugian Ekologis
Pada  kenyataanya  pasal  2  ayat  (1)  dan pasal  3  Undang-Undang  tindak  pidana Korupsi  yang  memuat  unsur  “merugikan keuangan negara” sering menimbulkan per- masalahan dalam tataran pemaknaan antara tiap-tiap  regulasipun  memiliki  pemaknaan yang  berbeda  ada  yang  menggunakan istilah  “kerugian  negara”  ada  yang  meng- gunakan  “kerugian  keuangan  negara  atau perekonomian  negara”.  Dalam  tataran akademisi pun masih menjadi sesuatu  yang di  perdebatkan  terkait  pemaknaan  kerugian keuangan negara.
Mengenai  kerugian  keuangan  negara dapat dilihat dalam beberapa regulasi antara lain  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Penjelasan pasal 32 ayat 1 Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  “Yang  dimaksud  dengan  “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah  kerugian  yang  sudah  dapat  dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi  yang  berwenang  atau  akuntan publik yang ditunjuk”
Pada  unsur  ini  adalah  ditempatkan objek  tindak  pidana  pasal  2  dan  pasal  3. Objeknya  adalah  keuangan  negaran  dan perekonomian  negara,  sama  halnya  pada objek  tindak  pidana  memperkaya  diri dengan melawan hukum dalam pasal 2. 9
Pasal  2  dan  pasal  3  Undang-undang Tipikor  mengandung  kalimat  “yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau  pe- rekonomian negara”. Unsur tersebut adalah menjadi  hal  yang  esensial  karena  menjadi dasar  untuk  menentukan  apakah  pelaku korupsi  dapat  dipidana  atau  tidak.  Ketika semua  unsur  dalam  pasal  diatas  terpenuhi maka  pelaku  dapat  dijatuhi  pidana  maupun uang  pengganti.  Namum  jika  salah  satu unsur dari pasal diatas tidak terpenuhi maka berakibat  bebasnya  pelaku  korupsi  dari penjatuhan  hukum  (baik  dihentikan  penyi- dik  maupun  dibebaskan  oleh  hakim pengadi-lan).  Beberapa  perkara  korupsi yang  dipengang  kejaksaan  terbukti  penga- daan access fee Sisminbakum pada kemen- trian  hukum  dan  HAM,  pengadaan  kapal tengker  pertamina  (VLCC),  dan  korupsi  di PT.  Texmaco  dihentikan  penyidikannya (SP3)  disebabkan  tidak  terbuktinya  ada unsur merugikan Negara. Walaupun banyak pelaku  korupsi  yang  telah  dijerat  Undang- undang Tipikor kemudian dimasukan dalam tahanan,  dimana  terbukti  merugikan  ke- uangan  negara,  meskipun  demikian  fakta
9 Adami  Chazawi, Hukum  Pidana  Korupsi  di Indonesia, Rajawali Pers, 2017, hlm 71
dilapangan menggambarkan penerapan unsur  “merugikan  keuangan  negara”  dalam Undang-undang  Tipikor,  ternyata  sering me-nimbulkan persoalan. 10
Pasal  1  angka  15  Undang-undang  No- mor  15  Tahun  2006  tentang  “Badan  Pe- meriksa  Keuangan  UU  BPK:  “Kerugian Negara/Daerah  adalah  kekurangan  uang, surat  berharga  dan  barang  yang  nyata  dan pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan melawan  hukum  baik  sengaja  maupun lalai.”
Pasal  1  Angka  22  UU  No.  1  Tahun 2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara: “Kerugian  Negara/Daerah  adalah  ke- kurangan uang, berharga, dan barang,  yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan  hukum  baik  sengaja  maupun lalai.”
Sedangkan  Definisi  keuangan  negara menurut  Undang-Undang  17  Tahun  2003 tentang  keuangan  negar  pasal  1  angka  1 yang  mengatakan:  “Keuangan  negara adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban tersebut.
Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dimana diterapkan pada pemahaman
10 Policy  Paper  Indonesian  Corruption  Watch, Penerapan  Unsur  Merugikan  Negara  dalam DelikTindakan Korupsi , ICW, 2014, hlm 17
konsep  “kerugian  keuangan  negara” dijelaskan  pada  penjelasan  umum  angka  3 Undang-Undang  17  Tahun  2003  adalah pada bagian tujuan, obyek dan peroses. a. Pada  sisi  obyek  pengertiannya  Ke- uangan  Negara  memiliki  ruang  lingkup semua  kewajiban  dan  hak  negara dimana  biasa  dinilai  dengan  uang, antara  lain  kegiatan  dan  kebijakan dalam  bidang  moneter,  fiskal  dan pemberdayaan  kekayaan  negara  yang dipisahkan,  termasuk  semua  hal  baik dalam  bentuk  uang,  maupun  juga barang  yang  bisa  dijadikan  kepunyaan negara terkait juga pelaksanaan kewajiban dan hak tersebut.  Dari posisi subyek  yang  diartikan  dengan  Ke- uangan  Negara  mencangkup  seluruh obyek  yang  sudah  diterangkan  di  atas yang dipunyai negara, dan/atau dikuasai oleh  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah Pusat,  Perusahaan  Negara/Daerah  atau badan  lain  yang  ada  berkaitan  dengan keuangan negara.
b. Dari  sisi  proses,  Keuangan  Negara meliputi  semua  peroses  kegiatan  yang terkait  dengan  pendaya  gunaan  obyek seperti  di  atas  mulai  dari  perumusan kebijakan  dan  pengambilan  keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
c. Dari  sisi  tujuan,  Keuangan  Negara  me- miliki  ruang  lingkup  semua  kebijakan, kegiatan  dan  hubungan  hukum  yang terkait  dengan  pemilikan  dan/atau
penguasaan  obyek  seperti  yang  di- sampaikan di atas pada rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Dari gambaran diatas kita telah melihat beberapa  regulasi  yang  mengatur  tentang “kerugian  negara”,  “kerugian  keuangan negara”,  dan  “keuangan  negara”  dalam  hal kerugian  keuangan  negara  yang  ada  dalam UU  Tipikor  sendiri  masih  terbatas  pe- maknaanya  maka  bila  mana  pada  Undang- Undang  isinya  kurang  jelas,  menjadi  tugas hakim  agar  dapat  menafsirkan  aturan tersebut  suapaya  dapat  memutus  suatu perkara  secara  cermat,  berkeadilan  dan  se- jalan  dengan  tujuan  hukum,  yaitu  memberi kepastian Hukum. 11
Hukum Pidana yang merupakan peraturan  yang  tertuang  dalam  tulisan-tuli- san  yang  dibentuk,  disusun  dan  diundang- kan  kemudian  diterapkan.  Hukum  pidana itu  sendiri  terwujud  melalui  rangkayan kalimat  (tertulis)  ketika  sudah  dibentuk kemudian  diterapkan  dalam  kehidupan nyata  di  dalam  masyarakat  menjadi  hukum positif,  dan  akan  menjadi  efektif  dan dirasakan  mencapai  keadilan  dan  kepastian hukum  apabila  penerapanya  itu  sesuai dengan  yang  dimaksud  oleh  pembentuk Undang-Undang mengenai apa  yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu. Dimana pertumbuhan  masyarakat  yang  semakin berkembang,  Kebutuhana  akan  keadilan
11 C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm 36
dan hukum pun berubah perpadanan dengan nilai-nilai  yang  dipercaya  oleh  masyarakat, maka  demi  memberikan  rasa  keadilan dalam masyarakat  yang berpadanan dengan nilai-nilai  yang  berkembangan  dan  di- percaya  oleh  masyarakat  tersebut,  maka pada  teori  dan  fakta  di  lapangan  hukum membutuhkan metode iterpertasi. 12
Dalam  memperluas  makna  “Kerugian Keuangan  Negara”  penulis  menggunakan antara lain Tiga Penafsiran yaitu:
a. Penafsiran Historis Penafsiran historis adalah Penafsiran pe- maknaan  undang-undnag  sesuai  dengan terbentuknya  undang-undang  dengan jalan melihat historis terbentunya sebuah undang-undang. Interpertasi historis memiliki  ruang  lingkup  menafsirkan sesuai  dengan  historis  peroduk  hukum yang  dibentuk.  Undang-undang  pasti bentuk  reaksi  dari  kebutuhan  sosial  dan kepentingan  masyarakat  atau  kebutuhan sosisal agar dapat menjadi suatu peraturan  yang  dapat  di  pahami  secara historis. Suatu peraturan dapat dipandang sebagai  suatu  langkah  dari  pertumbuhan masyakata,  yang  artinya  adalah  di- berikannya  suatu  penjelasan  dengan menganalisa  peroses  sejarah  terbentuk- nya  suatu  peroduk  hukum  tersebut. 13
Yang  perlu  di  perhatikan  dari  dibentuk
12 Adami Chazawi , Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 3
13 Sudikno  Mertokusumu, Penemuan  Hukum , Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 60
UU  Tipikor  adalah  tiga  tujuan  yaitu menangkap  pelaku  tipikor,  pencegahan tipikor,  dan  pengembalian/pemulihan aset tipikor ( asset recovery).
b. Penafsiran Sistematis
Penafsiran sistematis ( systematische Interpretatie )  merupan  suatu  bentuk penafsiran  bertujuan  untuk  mencari makna  dari  norma  hukum  atau  bagian/ unsur dari norma hukum dengan metode yang  melihat  suatu  hubungan  antara rumusan  norma  satu  dan  rumusan lainnya  dari  kacamata  Undang-Undang. Kemudian  menghubungkannya  secara sistematis  yang  berarti  dari  susunan- susunan  norma  tersebut  apakah  saling terikan  dan  memiliki  hubungan  satu sama  lain. 14 Dalam  penjelasan  UU tipikor  di  Alinea  tiga  yaitu  “yang  di- maksud dengan Keuangan negara adalah semua  kekayaan  negara  dalam  bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,  meliputi  juga  di  dalamnya semua  bagian  kekayaan  negara  dan semua  kewajiban  dan  hak  yang  timbul” tidak  dijelaskan  secara  sepesifik  apa  itu kekeyaan negara yang dimaksud. Sedangkan  penjelasan  kekayaan  negara menurut  Direktorat  Jendaral  Kekayaan Negara  (DJKN)  membagi  tiga  subyek kekayaan  negara  antara  lain:  (1)  Subyek kekayaan  Negara  yang  dikuasai  adalah
14 Adami Chazawi, Op.Cit , hlm 7
kekayaan  Negara  potensial  yang  dibagi dari  sektor-sektor  pertanian,  agrarian/ pertanahan,  pertambangan,  kehutanan, mineral,  dan  minyak,  batubara  dan kelautan, gas bumi dan sumber daya air, perikanan,  udara  dan  energi,  antariksa, panas bumi, kekayaan Negara  yang lain. dimuat  dalam  Undang-undang  sektoral. Menteri  keuangan  sebagai  pengelola fiscal  dan  menteri/pimpinan  lembaga sebagai  pengelola  sektoral.  (2)  Subyek kekayaan  Negara  yang  dimiliki  adalah barang milik Negara/daerah yaitu barang tidak berwujud, barang berwujud, barang tidak  bergerak,  barang  bergerak  dari suatu  perolehan  atau  pembeliaan  atas beban  APBN/D  dan  diperolehan  lainnya secara sah.  (3) Subyek kekayaan Negara yang dipisah berbentuk pemberian modal Negara  pada  BUMN/D,  pemberian modal  pemda  pada  BUMN/D,  kekayaan Negara pada Badan Hukum lainnya, dan kekayaan  Negara  pada  lembaga  inter- nasional.
Dalam penjelasan diatas telah ditemukan apa  yang  dimaksud  kekayaan  negara yaitu  kekaayaan  hayaiti  dan  non-hayati yang  merupakan  benda  tidak  berwujud dan  berwujud,  tidak  bergerak  maupun bergerak, yang dimiliki dan dikelola oleh negara.  Subjek  kekayaan  negara  ini kemudia  dibagi  3  yang  dimana  dalam poin  1  di  atas  meliputi  kekayaan  ling- kungan dan Sumber daya alam.
c. Penafsiran Ekstensif
Meberikan  penafsiran  yang  memperluas makna  dari  kata-kata  dalam  peraturan 15 . Penafsiran  ekstensif  berarti  berpengang pada  peraturan  yang  telah  ada.  Dimana ada  kalimat  atau  kata-kata  yang  kita berikan  pengertian  menurut  makna sesuai  dengan  yang  di  pahami  pada perkembangan  masyarakat  hari-hari  ini, tidak  hanya  dimaknai  dengar  arti  pada waktu  peraturan  tersebut  dibuat.  Bisa saja  dimaknai  dengan  makna  yang  ada pada  waktu  peraturan  tersebut  dibentuk tapi  kemudian  makna  tersebut  diperluas dengan  pemaknaan  yang  lebih  sesuai dengang  situasi  sekaran  yang  bersandar secara obyektif pada pandangan masyarakat. 16 Jelas  penafsiran  analogi dan  penafsiran  ekstensif  berbeda  walau- pun  sifatnya  kurang  lebih  sama-sama memperluas  makna,  namun  penafsiran analogi  terlalu  luas  tidak  lagi  ber- pedoman  pada  norma,  sedangkan  penaf- siran  ekstensif  masih  berangkat  dari norma.  Dengan  penafsiran  ekstensif makna  dari  “kerugian  keuangan  negara” dapat  di  perluas  yang  tetap  berangkat dari norma yaitu kerugian ekologis dapat dimaknai juga sebagai kerugian keuangan negara.
15 C.S.T. Kansil, Op.Cit, hlm 39
16 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 27
Setelah  menggunakan  metode  inter- petasi  diatas  maka  ada  2  hal  yang  menjadi dasar  kerusakan  lingkungan  dan  biyaa perbaikan  dapat  di  masukan  sebagai  ke- rugian keuangan negara yaitu: (a) Kerusakan ekologis tersebut harus disebabkan  oleh  Tindak  pidana  korupsi yang diataur dalam UU Tipikor; (b) Melihat sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup, keuangan  negara,  serta  kekayaan  negara menjadi  satu  kesatuan.  Dengan  demikian maka,  lingkungan  dan  sumber  daya  alam harus  dilihat  sebagai  kekayaan  negara. Seperti  yang  penulis  jelaskan  dalam penafsiran sistematis di atas kekyaan negara adalah  juga  meliputi  sumber  daya  alam. Dengan  demikian  suber  daya  alam  adalah kekayaan negara yang jika di salah gunakan akan  menimbulkan  kerugian  keuangan negara. 17
3.2. Pembuktian Kerugian Ekologis Demi  Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi
Untuk  melihat  yang  dimaksud  dengan kerugian  ekologis/lingkungan  hidup  yang perlu  di  perhatikan  Pasal  90  (1)  Undang- Undang  39  tahun  2009  tentang  Perlin- dungan  dan  Penglolaan  Lingkungan  Hidup mengatakan  Instansi  pemerintah  dan  pe- merintah  daerah  yang  diberi  tanggujawab
17 Hariman  Satria, Perluasan  Makna  Kerugian Keuangan  Negara  Dalam  Korupsi  Izin  Usaha Pertambangan ,  Jurna  Yudisial,  vol.13  No.2 Agustus 2020, hlm 16
pada  bidang  lingkungan  hidup  memiliki kewenangan  untuk  menggugat  dengan gugatan  ganti  rugi  dan  perbuatan  tertentu terhadap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusa- kan  lingkungan  hidup  yang  mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Ayat 2 memaparkan  bahwa  lebih  lanjut  terkait kerugian  lingkungan  sebagai  dimaksud dalam ayat (1) dirumuskan dengan Peraturan  Menteri.  Peraturan  Menteri  yang dimaksud  adalah  Peraturan  Menteri  Ling- kungan  Hidup  (Permen  LH)  No.  17  Tahun 2014  tentang  Kerugian  Lingkungan  Hidup Akibat Pencemaran Dan/atau Kerusakan.
Definisi  kerugian  ekologis/  lingkungan dalam  permen  tersebut  ada  dalam  Pasal  1 (2)  yaitu  Kerugian  Ekologis/  Lingkungan Hidup  adalah  kerugian  yang  mucul  akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup  yang  bukan  merupakan  hak  milik privat.  Ada  dua  hal  yang  perlu  dipahami dalam dalam pasal 1 (2) yaitu: (a) Kerugian yang  tibul  karena  suatu  kerusakan  lingku- ngan  hidup  atau  pencemaran  lingkungan hidup. Dalam hal kerugian ekologis dikenal dua metode untuk mnganalisanya yaitu jika pencemaran  lingkungan  diukur  dengan Baku  Mutu  Lingkungan  Hidup  sedangkan jika  terkait  kerusakan  lingkungan  diukur menggunakan  Keriteria  Baku  Kerusakan Lingkungan  Hidup;  (b)  Bukan  merupan lahan  yang  dimiliki  Privat  sedangkan lingkungan  adalah  milik  dari  pulik  jadi
bukan  milik  privat.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan  bahwa  kerusakan  atau  pen- cemana lingkungan yang bukan milik privat akan  menimbulkan  kerugian  lingkungan hidup. 18
Penghitungan kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup  secara  umum  nilainya  bersifat Ekstensif.  Ekonomi  Ekstensif  merupakan nilai  ekonomi  berbasis  ekosentrisme.  Pan- dangan  ekonomi  ini  mendobrak  cara  pan- dang  ekonomi  intensis  berbasis  antro- posetrisme  yang  membatasi  nilai  ekonomi hanya  untuk  mencakup  komunitas  manusia dan  kebutuhannya.  Ekstensif  ekonomi berbasis  ekosetrisme  akan  mencangkup nilai  tidak  terbatas  karena  ekosisitem  tidak dapat  di  ciptakan  oleh  manusia,  sehingga jika terjadi kerusakan lingkungan pada eko- sistem  maka  akan  musna  atau  sulit  untuk dipulihkan ( irreversible ).
Pemulihan  ekosistem  yang  rusak  itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Pencipta Alam  Semesta.  Valuasi  ekonomi  ektensif umumnya  bersifat  minimalis  dan  limitative karena  hanya  keterbatasan  pengetahuan manusia  dalam  menilai  ekonomi  ekosistem tersebut.  Secara  umum  valuasi  ekonomi lingkungan  akibat  kerusakan  lingkungan mencangkup  tiga  komponen  yaitu  kerugian ekonomi,  pemulihan  lingkungan  dan  ke-
18 Franky Butar Butar (Dkk), Op.Cit, hlm 4
rugian  ekologis. 19 Dalam  hal  kerugian lingkungan  yang  berhak  menghitung  ada- nya  kerugian  lingkungan  menurut  Pasal 4“Permen”  LH  7“Tahun”2014  adalah  ahli dalam  valuasi  ekonomi  lingkungan  hidup atau  bidang  Kerusakan  dan/atau  Pen- cemaran Lingkungan Hidup.
Berdasarkan  perhitungan  diatas  dapat dihitung  berapa  yang  menjadi  kerugian keuangan negara  yang timbul akibat rusak- nya  lingkungan.  Dibebankannya  kerugian tanah  dan  lingkungan  kepada  NA  tentunya beralasan  kuat  yaitu  menjadi  gambaran bahwa keputusan NA memberi ijin eksplorasi tersebut ternyata berdampak luas tidak hanya pada finansial negara saja, tetap juga  pada  rusaknya  lingkungan  akibat pertambangan yang ijinnya diberikan secara melawan  hukum.  dibebankan  kerugian ekologis  tersebut  jika  di  Analisa  meng- gunakan  ajaran  kausalitas  dalam  hukum pidana  adalah  hal  yang  bisa  menjadi jembatan  dibebankanya  kerugian  keuangan negara pada NA.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  hubu- ngan  kausalitas  akan  selalu  dijumpai  pada saat ada kejadian dalam tingkah laku hidup hari  demi  hari  yang  adalah  keseluruhan kehidupan manusia yang merupakan mahluk”sosial.  Akan  tetapi  bentuk  dari
19 Basuki Wasis, Makalah Penghitungan Kerusakan Ekologis dari Daya Rusak Pertambangan Sebagai Kerugian Keuangan Negara , Departemen Silvikumum Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2019, hlm 2
hubungan  kausalitas  tersebut  terkadang memunculkan  persoalan  yang  kemudian menimbulkan ketidakpastian, oleh sebab itu maka  bukan  perkra  yang  gampang  untuk menentukan kapan sesuatu perbuatan menjadi  akibat  dan  kapan  lalu  perbuatan tersebut  adalah  merupakan  sebab,  apalagi jika  dapat  diketahui  yang  mana  faktor- faktor  rangkaian  perbuataan  yang  me- nimbulkan akibat. 20
Lebih  lanjut  berbicara  tentang  hubu- ngan  sebab  akibat  dalam  hukum  pidana maka kurang lebih ada empat teori, masing- masing:
1) Teori Conditio Sine Qua Non
Teori  ini  adalah  teori  mutlak  yang menyampaikan  dimana  semua  sebab dapat berkotribusi menimbulkan akibat. Pandangan  ini  dicetuskan  oleh  seorang bernama  Von  Buri  yang  adalah  Ketua Mahkamah Agung Jerman. 21
2) Teori Generalisir
Teori sebab akibat dari Von Buri dinilai sangat luas jika dipakai untuk menentu- kan  pertanggungjawaban  pidana,  ber- daskan  hal  itu  teori  tersebut  kemudian banyak  ditolak  pada  saat  kemuculan- nya,  karena  teori  tersebut  dinggap teralu  luas  dan  tanpa  batasan  yang jelas.  Sebagai  bentuk  tanggapan  dari
20 A.Z.Abidin,  Andi  Hamzah, Pengantar  dalam Hukum  Pidana  Indonesia ,  Yarsif  Watampone, Jakarta, 2010, hlm 213
21 Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum Pidana ,  Cahya  Atma  Pustaka,  Yogyakarta,  2015, hlm 210
teori  tersebut  kemudian  lahir  teori Individualisir dan teori generalisir yang dimunculkan oleh Traeger yang kemudian  dalam  teori  ini  memberi batasan  mana  yang  sebagai  musabab dan mana yang sebagai syarat. Kemudian menarik suatu benang merah dari  semua  rangkaian  tersebut  yang mana  yang  merupakan  sebab  yang menimbulkan  akibat  yang  dilarang. Teori  Generalisasi  memandang  sebab in abstracto sesuai dengan perhitungan yang  relevan  yang  pasti  menghasilkan akibat.  Pada  teori  ini  juga  ada didalamnya  Teori adequat teori  ini lahir  dari  seorang  ahli  matematika  dari jerman  yang  namnya  adalah  J.  Von Kries. 22

## 3) Teori Individualisir
Teori  individualisir  adalah  teori  yang mencari suatu kebenaran dimana hanya melihat  dari  satu  faktor  saja  setalah perbuatan  tersebut  selesai  dilakukan faktor  yang  dilihat  adalah  faktor  yang paling berkotribusi atau berperan besar dalam menimbukan suatu akibat, faktor-faktor  lainnya  dipandang  hanya merupakan  faktor  pendukung  saja  dan bukan  lah  sebuah  faktor  yang  me- nimbulkan  akibat.  Penganut  teori individualisir ini adalah dua orang yang
22 Ibid , hlm 213
bernama Birkmeyer dan Karl
Binding. 23

## 4) Teori Objektif Nachtragliche Prognose
Bahwa  teori  adequate  Von  Kries  dan teori  menggeneralisir  lainnya,  adalah merupakan  ukuran  dalam  mencari  ada atau  tidak  hubungan  kausal  teori  ini dianggap  tidak  teralu  obyektif,  yang berarti  ada  tercampur  sudut  pandang subyektif (pengetahuan terdakwa).
Maka dari itu pandangan ini dinamakan subyektif  prognose (peramalan  yang subyektif).  Di  sisi  lain  ada  juga  teori adequate  yang  memiliki  pendirian  atas sudut pandang obyektif, dimana hal ini dilakukan  dengan  mengingat  situasi- situasi  setelah  terjadinya  suatu  akibat. ( obyektif nachtragliche prognose ).
Pandangan  ini  di  pelopori  oleh  Van Hattum dan Rumeling. 24
5) Teori Relevansi
Teori  ini  berpandangan  bahwa  tidak perlu  mebedaan  antara  syarat  dan musabab, yang sama dengan teori yang mengindividualisir  dan  menggenerali- sir,  melaikan  diawali  dengan  mengin- terpretasi  rumusan  delik  yang  ada dalam  aturan  tersebut,  dari  suatu rumusan delik tersebut ketika diuraikan yang  menjadi  akibat  yang  dilarang kemudian  dianalisa  apa  hal-hal  yang dimaksud  dalam  aturan  tersebut  yang
23 Adami Chazawi, Op.Cit , hlm 229
24 Moeljatno, Op.cit hlm 110
menimbukan  akibat  yang  dilarang. Sehingga  dalam  teori-teori  yang  me- ngindividualisir  dan  menggeneralisir yang  menjadi  persoalan  adalah  adakah hal-hal  tersebut  yang  menjadi  sebab yang  kemudian  memunculkan  akibat yang  dilarang?  Maka  teori  relevansi menitik  beratkan  pada  apa  yang  diatur di  dalam  rumusan  delik  terkait  hal-hal yang  menimbulkan  akibat  yang  di- larang. 25
Dalam  kasus  di  atas  ajaran  kausalitas yang  tepat  di  terapkan  adalah  teori  Indi- vidualis  dari  Birkmeyer  dimana  mencari satu  sebab  yang  paling  berkotribusi  besar menimbulkan  akibat  sehingga  beralasan Ketika  kerugian  ekologis  lalu  dibebankan kepada NA, dikarenakan NA adalah pejabat yang di beri kewenangan oleh Negara untuk mengluarkan  ijin  eksplorasi,  dan  ijin tersebut  terbit  secara  melawan  hukum,  hal ini  menjadi  sebab  yang  paling  besar berkotribusi  menimbulkan  akibat  jika  d- ilihat dari teori individualisir.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  permasalahan  di- atas penulis mengambil kesimpulan bahwa:
1. Korupsi  di  sektor  sumber  daya  alam tidak  saja  merugikan  finansial  negara tetapi  juga  ada  kerugian  ekologis  yang timbul,  maka  perlu  melihat  kerugian
25 Ibid , hlm 113
ekologis  yang  timbul  akibat  tindak pidana korupsi sebagai kerugian keuangan  negara,  karena  pemahaman yang  telah  di  bangun  tentang  perluasan makna kerugian keuangan negara menggunakan  tiga  metode  interpretasi yaitu  Ekstensif,  Historis,  Sistematis. Maka  harus  pula  melihat  kekayaan negara,  keuangan  negara  sebagai  satu kesatuan,  yaitu  kekayaan  yang  di dalamnya pula sumber daya alam,  yang ketika  disalah  gunakan  akan  merugikan keuangan negara.
2. Dalam  hal  pembuktian  adanya  ke- rusakan  atau  pencemaran  lingkungan dapat  dihadirkan  ahli  dalam  bidang tersebut  yang  ada  dalam  Permen  LH  7 Tahun 2014 untuk menghitung kerugian lingkungan  yang  ditimbulkan  akibat penerbitan ijin tambang secara melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adami  Chazawi ,  Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian  2 ,  RajaGrafindo  Persada,
Jakarta, 2016.
----------, Hukum  Pidana  Korupsi  di Indonesia , Rajawali Pers, 2017.
A.Z.  Abidin,  Andi  Hamzah, Pengantar dalam  Hukum  Pidana  Indonesia , Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.
Basuki  Wasis, Makalah  Penghitungan Kerusakan Ekologis dari Daya Rusak
Pertambangan  Sebagai  Kerugian
Keuangan Negara , Departemen Silvikumum  Fakultas  Kehutanan,
Institut  Pertanian  Bogor,  Bogor,
2019.
Bambabang  Widjojanto  Dkk, Penguasaan Sumber Daya Alam , Intrans Institute, Malang, 2017.
C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum , Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
Daud Silalahi, Kristianto. Hukum Lingkungan  dalam  perkembangan  di Indonesia . CV Keni Media,
Bandung, 2015. Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum Pidana , Cahya Atma Pustaka,
Yogyakarta, 2015. Kementerian ESDM, Geliatkan Nilai
Tambah Sumber Daya Alam , NOMOR: 011.Pers/04/SJI/2020.
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
Marsel  Selamat  , Hukum  Sumber  Daya
Alam Indonesia , Satara Press, Malang, 2018.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Predanamedia Group, Jakarta, 2005.
Policy Paper Indonesian Corruption Watch, Penerapan Unsur Merugikan Negara dalam Delik Tindakan Korupsi , ICW, 2014.
Sudikno  Mertokusumu, Penemuan  Hukum ,
Liberty, Yogyakarta, 2009.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1995
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003
Tentang Keuangan Negara
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup Nomor  7  Tahun  2014  Tentang Kerugian  Lingkungan  Hidup  Akibat
Pencemaran Dan/atau Kerusakan Jurnal Hariman Satria, Perluasan
Makna
Kerugian  Keuangan  Negara  Dalam Korupsi  Izin  Usaha  Pertambangan ,
Jurna  Yudisial,  vol.13  No.2  Agustus
2020.
Franky  Butar  Butar  (Dkk),  Mungkinkah
Kerugian Lingkungan Akibat
Pertambangan  dapat  Dikategorikan sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi, Prosiding Tpp XXVIII Perhapi, 2019.

## Internet
https://m.tempo.com/read/news/2016/02/22 /090747097/kpk-temuan-enam- indikasi-tindak-pidana-di-sektor- energi.

## BIODATA SINGKAT PENULIS

## Joey
Josua Pamungkas Pattiwael
memperoleh  Gelar  Sarjana  Hukum pada  Fakultas  Hukum  Universitas Dr.  Soetomo  Surabaya  Tahun  2019. Pada saat ini sedang menempuh studi Magister  Hukum  pada  Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya.