Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana jurnalkelola@gmail.com

## Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi

## Sasadara Wahyu Lukitasari
Magister Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana sasadara@gmail.com

## Bambang Suteng Sulasmono
Magister Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana bambang.sulasmono@staff.uksw.edu

## Ade Iriani
Magister Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana ade.iriani@staff.uksw.edu

## ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate the implementation of inclusive education policy in Salatiga City. This study used a qualitative evaluative approach to the research subject  of  Dinas  Pendidikan  and  inclusion  schools  in  Salatiga.  In-depth  interviews, document studies, and observations were used to collect data and then analyzed using an Edwards III implementation model that looked at communication, resource, disposition, and  bureaucratic  structure.  The  results  showed  that  the  implementation  of  inclusive education  policy  in  Salatiga  is  considered  good,  that  is  the  achievement  of  65%. Communication  is  an  aspect  that  requires  a  lot  of  improvement,  as  well  as  the bureaucratic structure and disposition that is still not a good implementation. While the best  aspect  is  the  resources.  The  impact  of  this  policy  is  evident  from  the  increasing number of students in regular schools from year to year and the reduced discrimination experienced by ABK students by peers, teachers and the community.
Keywords: evaluation, inclusive education, policy implementation
Article Info Received date: 24 Mei 2017 Revised date: 13 Oktober 2017 Accepted date: 13 Oktober 2017

## PENDAHULUAN
Model  pendidikan  inklusi  merupakan sebuah  alternatif  yang  ditawarkan  oleh pemerintah untuk melayani Anak Berkebutuhan  Khusus  (ABK).  Pendidikan  ini bukan digunakan untuk menggantikan pendidikan segregasi dalam konteks pendidikan luar biasa di Indonesia yang selama ini terlayani dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Terpadu. Sistem ini memungkinkan  ABK  bersekolah  di  sekolah reguler  sehingga  membuka  akses  pendidikan yang lebih luas, bagi para ABK. Sekolah inklusi dimaksudkan  untuk  memperpendek  akses pendidikan bagi ABK yang biasanya bertempat tinggal  jauh  dari  pusat  kota  dimana  terdapat SLB  sehingga  mereka  tidak  mengalami  putus sekolah.  Subagya  dalam  Haryono  (2015:122- 123)  menyebutkan  bahwa  terdapat  26.568 (79,37%) ABK di Jawa Tengah belum sekolah. Para  ABK  ini  tidak  mendapatkan  pendidikan karena beberapa alasan, seperti jauhnya tempat tinggal ABK dari sekolah khusus, ABK ditolak bersekolah  di  sekolah  terdekat,  banyak  orang tua  ABK  menyembunyikan  ketunaan  anaknya dan  rendahnya  motivasi  orang  tua  untuk menyekolahkan anak mereka yang berkebutuhan khusus.
Persoalan-persoalan  tersebut  di  atas barang  tentu  tidak  dapat  diselesaikan  sendiri oleh masyarakat, sehingga diperlukan penanganan oleh pemerintah melalui kebijakan publik.  Kebijakan  publik  dapat  dirumuskan sebagai sebuah aksi yang dilakukan oleh aktor politik  sebagai  strategi  untuk  mengatasi masalah  publik  dengan  mempertimbangkan hambatan dan potensi yang ada guna mencapai tujuan  yang  dicita-citakan.  Alur  pembuatan kebijakan  publik  dimulai  dari  adanya  isu kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan  dan  evaluasi  kebijakan.  Nugroho (2009:  145)  menambahkan  bahwa  kegiatan setelah evaluasi kebijakan diperlukan lagi revisi kebijakan untuk merumuskan kembali kebijakan.
Tahap  implementasi  kebijakan  adalah tahap  yang  sangat  penting  dalam  proses kebijakan.  Kebijakan  yang  sudah  terencana
dengan  sempurna  bila  kurang  bagus  proses implementasinya  oleh  para  pelaksana  maka kebijakan itu akan menemui kegagalan. Wahab (2015:  132-133)  menjelaskan  bahwa  menurut sudut  pandang  teori  siklikal  ( Cyclical  Theory ) implementasi kebijakan merupakan bagian dari tahapan dalam proses kebijakan berupa bentuk produk  hukum,  dan  aktivitas  lanjutan  sesudah diberlakukannya produk hukum tersebut. Dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan  saling  kerja  sama  antar  pemerintah dengan  pihak  swasta  untuk  melaksanakan kebijakan  yang  telah  ditetapkan  pada  tahap sebelumnya    guna  mencapai  tujuan  yang ditetapkan.
Ketika kebijakan tidak dijalankan secara baik, maka akan timbul kesenjangan implementasi  ( implementation  gap) yang diartikan  sebagai  “perbedaan  antara  hukum yang tertulis dengan prakteknya di lapangan”. Biasanya implementation  gap ini  terlihat  dan sering  dirasakan  pada  level  bawah  (Nakagaki, 2013:1). Penyebab adanya implementation gap dapat berasal dari faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk mengatasi implementation  gap dibutuhkan  pendekatan yang  berfokus  pada  kualitas  kebijakan  dan memastikan  bahwa  kebijakan  tersebut  benar- benar  sesuai  dengan  kebutuhan  sasaran (masyarakat).  Pemerintah,  sektor  swasta  dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi implementation gap ini.
George  Edward  III  (1980)  menyatakan bahwa  jika  implementasi  kebijakan  publik kurang  diberi  perhatian,  maka  implementasi tidak efektif sehingga kebijakan itu tidak akan berhasil dijalankan. Untuk menjamin keberhasilan  implementasi  kebijakan  perlu diperhatikan  empat  hal,  yaitu  komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Komunikasi. Komunikasi  kebijakan adalah  proses  penyampaian  informasi  tentang kebijakan  dari  pembuat  kepada  pelaksana kebijakan  ( implementor )  (Widodo,  2011:97). Hal  ini  penting  dilakukan  supaya  pelaksana kebijakan dapat memahami hakikat kebijakan, isi,  tujuan,  arah,  cara  pelaksanaan,  batasan, evaluasi, kelompok sasaran dan lain sebagainya
sehingga  dapat  mempersiapkan  pelaksanaan kebijakan  agar  proses  implementasi  berjalan lancar  dan  efektif.  Faktor-faktor  yang  penting dalam penyampaian informasi, adalah transmisi (cara penyampaian), clarity (kejelasan informasi), dan consistency (konsistensi informasi).
Sumber  Daya. Sumber  daya  berkaitan dengan ada tidaknya sumber daya pendukung, khususnya kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan kebijakan secara efektif. Widodo (2011:98)  menyebutkan  bahwa  walaupun aturan  yang  dibuat  sudah  jelas  dan  akurat, namun  implementasi  tidak  akan  efektif  jika sumber  daya  pelaksana  kebijakan  kurang bertanggung-jawab dalam melaksanakan kebijakan  yang  bersangkutan.  Potensi  sumber daya  yang  tinggi  akan  membuat  implementasi berjalan  dengan  baik,  sebaliknya,  rendahnya potensi  sumber  daya  akan  menjadi  penyebab gagalnya implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut  terdiri  dari  sumber  daya  manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan.
Disposisi. Edward (1980:89) mendefinisikan  disposisi  sebagai  pembawaan, kepribadian,  pandangan,  ideologi  pelaksana kebijakan publik. Kemauan dan dedikasi  serta karakteristik para implementor kebijakan untuk melaksanakan  kebijakan  sangat  penting  untuk keberlangsungan implementasi kebijakan.
Struktur  birokrasi .  Struktur  birokrasi disini adalah semua instrumen organisasi secara menyeluruh dan terstruktur. Terdapat dua aspek struktur  organisasi  ini,  yaitu  mekanisme  dan struktur birokrasi. Mekanisme biasanya dibuat dalam Standard  Operational  Procedure (SOP) yang  merupakan  pedoman  langkah-langkah berupa  keseragaman  pola  dalam  pelaksanaan implementasi kebijakan supaya tidak melenceng  dari  yang  sudah  ditetapkan.  Aspek penting  lain  dari  struktur  birokrasi  adalah  ada atau  tidaknya  fragmentasi  atau  perpecahan  di kalangan birokrasi pelaksana kebijakan Fragmentasi di lingkungan birokrasi pelaksana kebijakan  akan  membuat  permasalahan  dalam implementasi.
Pendidikan  Inklusi .  Konsep  inklusi dijelaskan  oleh  Smith  (2006:  43)  sebagai
pembauran  anak-anak  berkelainan  ke  dalam program  sekolah  regular.  Selain  itu  inklusi dapat diartikan sebagai akseptasi siswa dengan keterbatasan  dalam  kurikulum,  lingkungan, interaksi  sosial  dan  konsep  diri  sekolah.  Hal yang  senada  diungkapkan  Valle  &  Connor dalam  Santrock  (2014:226)  yang  menyatakan bahwa inklusi berarti memberi pendidikan anak dengan pendidikan khusus secara penuh-waktu di  kelas  reguler.  Namun  dia  memberi  catatan bahwa  hal  tersebut  tergantung  pada  tingkat disabilitasnya. Sedangkan dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 1 diterangkan bahwa pendidikan inklusi adalah “sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan  kepada  semua  peserta  didik  yang memiliki  kelainan  dan  memiliki  potensi kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu  lingkungan  pendidikan  secara  bersama- sama  dengan  peserta  didik  pada  umumnya.” Siswa  dengan  kelainan  fisik,  emosional, mental,  dan  sosial  atau  memiliki  potensi kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  memiliki hak  untuk  ikut  mengenyam  pendidikan  secara inklusi pada satu sekolah sesuai kebutuhan dan kemampuannya.    Sedangkan  yang  dimaksud kelainan  itu  adalah  tunanetra,  tunarungu, tunawicara,  tunagrahita,  tunadaksa,  tunalaras, berkesulitan  belajar,  lamban  belajar,  autis, memiliki  gangguan  motorik,  menjadi  korban penyalahgunaan  narkoba,  obat  terlarang,  dan zat  adiktif  lainnya,  memiliki  kelainan  lainnya, tunaganda.  Dari  pengertian  diatas,  penulis berpendapat  bahwa  pendidikan  inklusi  adalah layanan  pendidikan  untuk  anak  berkebutuhan khusus  dengan  keterbatasan  fisik,  mental, berkemampuan  istimewa,  korban  narkoba, minoritas,  dan  keterbatasan  belajar  lainnya yang menyatu dengan sekolah reguler di dekat tempat tinggalnya.
Inklusi diperlukan agar terjadi pemerataan pendidikan dengan memperpendek akses  pendidikan  ke  pendidikan  khusus  dan memenuhi  hak  pendidikan  anak.  Dengan  ini dapat  membantu  siswa  dengan  pemenuhan pendidikan yang berkualitas, membantu mengoptimalkan  potensi  mereka  sehingga dapat  berkontribusi  terhadap  komunitas  dan masyarakat.  Inklusi  juga  dimaksudkan  untuk mempromosikan  perubahan  dan  nilai-nilai sosial  dan  mengurangi  diskriminasi  dalam
masyarakat. Dengan menempatkan siswa ABK setara  dengan  siswa  normal,  masyarakat diharapkan  dapat  melihat  perbedaan  yang  ada sebagai  keanekaragaman  dalam  masyarakat (Walker, tth:15)
Mangunsong (2009:4) menjelaskan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus atau Anak Luar Biasa adalah anak yang berbeda dibanding anak  normal  kebanyakan  dalam  hal:  ciri-ciri mental,  kemampuan-kemampuan  sensorik, fisik  dan  neuro-maskular,  perilaku  sosial  dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi  dua  atau lebih dari hal-hal diatas; selama mereka membutuhkan modifikasi  tugas  sekolah,  metode  belajar  atau pelayanan  terkait  lainnya,  bertujuan  untuk pengembangan  potensi  atau  kapasitasnya secara  maksimal.  Diretcgov  merujuk  ABK kepada  anak  yang  memiliki  kesulitan  belajar yang membuatnya lebih sulit untuk belajar atau mengakses pendidikan dibandingkan kebanyakan anak seusianya.  Menurut penulis, ABK  adalah  anak-anak  yang  memiliki keterbatasan  dalam  hal  fisik  maupun  mental sehingga  mengalami  kesulitan  belajar  atau mengakses  pendidikan  dibandingkan  anak lainnya.
Disabilitas  sangat  erat  kaitannya  dengan kemiskinan.  Terdapat  siklus  yang  terus berulang.  Orang  dengan  disabilitas  memiliki kemungkinan  untuk  berada  di  golongan ekonomi  lemah  (Walker,  tth:13).  Oleh  karena ABK  atau  difabel  harus  memiliki  pendidikan yang  layak  dan  berkualitas  untuk  mengurangi tingkat  kemiskinan  dan  meningkatkan  taraf hidup mereka.
Selain anak berbekutuhan khusus pendidikan inklusi  juga melayani  anak Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI). Munandar dalam Wulan (2011:260)
menjelaskan  bahwa  anak  CIBI  membutuhkan penanganan  khusus  dalam  pendidikan  karena beberapa karakteristik yang dimiliki anak-anak tersebut    membuat  mereka  berbeda  dengan siswa  lain.  Sehingga  untuk  mengembangkan potensinya secara optimal, dibutuhkan kurikulum  dan  metode  yang  berbeda  dalam pengajarannya sesuai minat, dan bakat mereka.
Supaya  tidak  dianggap  “aneh”  atau under achiever (prestasi tidak sesuai dengan kemampuannya)  maka  dibutuhkan  pelayanan yang berbeda dengan sekolah reguler. Hertzog dalam  Santrock  (2014:232-233)  mengusulkan beberapa  program  untuk  menangani  anak berbakat,  yaitu  kelas  khusus,  percepatan (akselerasi)  dan  pengayaan  dalam  pengaturan kelas  reguler,  mentor  dan  program  magang serta kerja/studi dan/atau program layanan.
Kebijakan  Pendidikan  Inklusi  di Indonesia. Indonesia  mulai  mengupayakan pendidikan  inklusi  sejak  dikeluarkannya  Surat Edaran Dirjen Dikdasmen
Depdiknas  No.380/C.C6/MN/2003  pada  20 Januari  2003  kemudian  diperkuat  dengan dikeluarkannya  Permendiknas  No.  70  tahun 2009  tentang  Pendidikan  Inklusi  bagi  peserta didik  yang  memiliki  kelainan  dan  memiliki potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa. Hal  ini  memang  sejalan  dengan  hasil kesepakatan  Konferensi  Dunia  di  Salamanca pada  tahun  1994  dan  Deklarasi  Dakar  tahun 2000  yang  berupaya  mengakomodasikebutu han  dasar  masya-rakat  tentang  pendidikan untuk  semua  ( Education  for  All )  tanpa memandang  ras,  agama  dan  potensi  peserta didik.
Sambutan masyarakat terhadap model ini pun  cukup  tinggi  ditandai  dengan  jumlah sekolah  penyelenggara  inklusi  dan  siswanya yang  meningkat  secara  signifikan.  Walaupun begitu,  implementasi  di  lapangan  masih  jauh dari apa yang diharapkan. Hal tersebut terutama dikarenakan kurangnya komitmen dan dukungan pemerintah.
Penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  di Kota  Salatiga  telah  berjalan  sejak  2010  di sejumlah sekolah. Kebijakan ini tertuang dalam Perwali No. 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusi.  Adanya kebijakan  ini  membuat  semua  sekolah  dari tingkat SD sampai SMA wajib menerima anak- anak berkebutuhan khusus (Salatiga Miliki Unit Layanan Konsultasi Pendidikan, 2013). Supriyanto  (2013:8-9)  menjelaskan  bahwa Salatiga  ditunjuk  sebagai  Kota  inklusi  sejak tahun  2012.  Pemerintah  telah  menunjuk
beberapa  sekolah  untuk  menjadi pilot  project penyelenggaraan inklusi dengan pola menjadikan SLB sebagai pusat sumber belajar. Piloting  melibatkan  6  SMP  dan  6  SD  untuk kategori  inklusi  dan  CIBI.  Data  yang  didapat dari  Dinas  Pendidikan  Kota  Salatiga  tahun 2015 terdapat 431 siswa ABK yang bersekolah di  15  sekolah  regular  jenjang  SD  dan  SMP dengan program inklusi, dan 213 siswa dengan program  CIBI  (Cerdas  Bakat  Istimewa)  di  5 sekolah di jenjang yang sama.
Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN  Blotongan  3  pada  bulan  Mei  2016  dan Koordinator Program Akselerasi di SMP 2 pada bulan yang sama menunjukkan bahwa terdapat beberapa  permasalahan  yang  terjadi  pada implementasi  program  inklusi.  Pemerintah seperti kurang serius menangani sekolah inklusi di  Salatiga  ini,  mulai  dari  pendanaan,  Guru Pendamping  Khusus  dan  lain-lain.  Program inklusi  di  SMP  2  untuk  kategori  Cerdas Istimewa dihentikan karena tidak adanya dana dari  pemerintah.  Selain  itu  banyak  sekolah inklusi  yang  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya karena tidak adanya
Guru Pendamping Khusus seperti yang
dipersyaratkan.
Sehingga dipertanyakan
masihkah Kota Salatiga pantas disebut sebagai Kota  Inklusi,  dan  efektifkah  model  inklusi diterapkan untuk menjawab kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengevaluasi implementasi  kebijakan  pendidikan  inklusi  di Kota  Salatiga  dengan  rumusan  masalah “Bagaimana  implementasi  program  inklusi  di Kota  Salatiga  dilihat  dari  komunikasi,  sumber daya, struktur birokrasi dan disposisinya?”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian evaluatif. Evaluasi  implementasi  kebijakan ini
menggunakan model evaluasi kebijakan sistematis terhadap faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebgaiman dimaksud dalam model implementasi Edwards III. Penelitian dilakukan di beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai pilot project program  inklusi  di  Kota  Salatiga  di tingkat  pendidikan  dasar,  yaitu  SD  dan  SMP. Subyek penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga, serta sekolah-sekolah di tingkat SD  dan  SMP  di  Salatiga  yang  menerapkan program  inklusi.  Data  penelitian  diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumen, kuesioner  dan  observasi.  Teknis  validasi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi  sumber  dan  triangulasi  teknik. Dalam  teknik  triangulasi  sumber,  peneliti mengecek  kebenaran  data  dari  beragam sumber.  Data-data  tersebut  dideskripsikan, dikategorikan, dicari pandangan yang sama dan berbeda  serta  yang  lebih  spesifik.  Setelah dianalisis dan ditarik kesimpulan, sumber data diminta  kesepakatan  ( member  check )  tentang data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pencanangan program inklusi di Salatiga dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012. Sejak  itu  Kota  Salatiga  mulai  melaksanakan pendidikan  inklusi  di  beberapa  sekolah  yang ditunjuk  sebagai pilot  project -nya.  Hasil penilaian  terhadap  implementasi  kebijakan program  inklusi  dapat  dilihat  di  Tabel  1.1. Secara  keseluruhan  implementasi  kebijakan program inklusi ini masuk dalam kategori baik dengan pencapaian 65%. Komunikasi mendapatkan nilai yang paling rendah dibandingkan  aspek  lain,  sedangkan  sumber daya merupakan aspek yang paling bagus.
Tabel 1.1 Hasil Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Inklusi Kota Salatiga Aspek Nilai /Nilai total tiap aspek Capaian (dalam %) Tujuan Program 3 / 4 75% Komunikasi 11 / 20 55% Struktur Birokrasi 5/8 63% Sumber daya 14/20 70% Disposisi 5/8 63% Dampak 9/12 75% Total 47/72 65% Sumber: Data penelitian diolah
Dari  segi  komunikasi  data  evaluasi menunjukkan  adanya  permasalahan  di  hampir semua  aspek  komunikasi  karena  empat  dari lima  aspek  yang  ada  menunjukkan  penilaian yang  kurang  baik.  Aspek  tersebut  antara  lain dalam  hal  saluran  komunikasi,  kejelasan informasi yang diterima, kelengkapan informasi yang diterima kelompok sasaran, dan konsistensi informasi kebijakan. Penilaian yang baik terdapat pada aspek adanya persepsi yang yang  sama  antara  pembuat  kebijakan  dan pelaksana kebijakan mengenai  kebijakan yang dijalankan.
Komunikasi  berupa  sosialisasi  yang dilakukan satu arah kepada pelaksana kebijakan dan  kelompok  sasaran  dilakukan  dengan berbagai  cara,  antara  lain  rapat  dan  sosialisasi formal  ke  sekolah-sekolah,  seminar,  pameran, klinik konseling, media massa, rapat orang tua, brosur  dan  formulir  pendaftaran.  Walaupun begitu penyampaian informasi tentang kebijakan program inklusi kepada implementator  dan  kelompok  sasaran  masih dirasa kurang sehingga banyak terjadi kekurang pahaman  dan  ketidaktahuan  tentang  program ini.  Masyarakat  umum  masih  banyak  yang belum mengetahui mengenai program ini selain dari  pihak  sekolah  sendiri.  Hal  ini  ditandai dengan  masih  sedikitnya  jenis  ketunaan  siswa di  sekolah  reguler.  Masih  banyak  orang  tua siswa yang belum mengetahui jika anak dengan disabilitas  bisa  bersekolah  di  sekolah  reguler bersama teman yang normal.
Sementara itu dalam hal clarity (kejelasan), kebijakan ini dinilai masih kurang baik. Walaupun kebijakan ini mudah dipahami
dan  kontroversi  mengenai  kebijakan  ini  sudah mereda,  namun  juklak  dan  juknis  yang  ada dirasa  masih  kurang  jelas  bagi  beberapa pelaksana  kebijakan.  Informasi  yang  diterima pun  juga  kurang  jelas.  Sebelumnya  pelatihan yang diberikan dirasa kurang optimal sehingga pemahaman  GPK  dirasa  masih  kurang  dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi.
Dari sisi struktur birokrasi , implementasi  kebijakan  pendidikan  inklusi  di aras kota dikelola oleh sebuah Kelompok Kerja (Pokja).  Para  pihak  yang  terlibat  dalam  Pokja antara  lain  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan Olahraga, Kementrian Agama, Bappeda, SLB, Sekretariat Daerah dan dari universitas, antara lain Universitas Negeri Semarang, Universitas Kristen Satya Wacana, Sekolah Tinggi Agama Islam  Negeri  Salatiga.  Di  samping  itu  Pokja Inklusi  Kota  Salatiga  kemudian  menjadikan UPTD  sebagai  pusat  sumber  sendiri  yang berupa Klinik Konseling, dan bukan bekerjasama  dengan  SLB  sebagai  pusat sumber.
Dalam  kenyataan  belum  semua  pihak terlibat  aktif  dalam  implementasi  kebijakan. Porsi  utama  dalam  Pokja  adalah  pada  Dinas Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga.  Adanya perbedaan  pandangan  antara  SLB,  Pokja Inklusi  dalam  memandang  Pusat  Belajar  dan peran  lembaga  masing-masing,  serta  belum samanya  pandangan antara  Kementerian Agama  dan  Pokja  inklusif  dalam  melihat keterlibatan  MI  dan  MTs  untuk  menjalankan program  inklusi  ini  memperlihatkan  adanya miskomunikasi  yang  terjadi  antar  lembaga
tersebut. Bisa juga dikatakan ini adalah sebuah fragmentasi diantara pelaksana kebijakan .
SOP program ini adalah Pedoman Umum Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusi  yang dikeluarkan oleh Direktorat PPK-LK Pendidikan  Dasar  Kementerian  Pendidikan Dan  Kebudayaan.  Pedoman  inilah  yang kemudian digunakan sebagai panduan sekolah- sekolah penyelenggara inklusi dalam penyelenggaraan  inklusi  di  sekolah  masing- masing. Hampir semua sekolah sudah menerima  pedoman  ini  dan  melaksanakan seperti petunjuk di dalam buku tersebut. Dalam panduan tersebut lebih banyak penjelasan yang hanya  dapat  diterapkan  pada  sekolah/kelas inklusi  dengan  siswa  ABK  yang  memiliki keterlambatan  belajar.  Sedangkan  panduan untuk siswa dengan kecerdasan dan keberbakatan istimewa masih dirasa kurang.
Dari sisi sumber daya, evaluasi menunjukkan bahwa secara keseluruhan sumber daya implementasi  kebijakan termasuk kategori  baik  yang  ditandai  dengan  adanya penilaian  baik  terhadap  empat  dari  lima indikator penilaian. Indikator yang memperoleh nilai  baik  adalah  jumlah  SDM,  fasilitas pendukung,  relevansi  informasi,  dan  anggaran untuk menjalankan program/kebijakan.
Penilaian  yang  kurang  baik  terdapat  pada kualitas SDM pelaksana kebijakan ini.
Sumber  daya  yang  diperlukan  dalam implementasi  kebijakan  antara  lain  sumber daya  manusia,  fasilitas,  pendanaan  dan informasi. Dari segi kuantitas, jumlah GPK di sekolah-sekolah  penyelengara  inklusi  sudah memenuhi  standar  nasional,  yaitu  minimal  1 (satu)  orang  GPK  per  sekolah.  Namun  Kota Salatiga  memiliki  standar  sendiri,  yaitu  1 sekolah  harus  terdapat  2  (dua)  orang  GPK, sehingga  jumlah  GPK  di  Salatiga  sudah melebihi  standar  yang  ditetapkan.  Hanya  saja dari segi kualitas, SDM pelaksana program ini dinilai  kurang  baik.  Banyak  GPK  yang  belum melaksanakan tupoksi secara optimal. Beberapa  sebabnya  antara  lain  kurangnya pengetahuan  tentang  tupoksi  GPK,  dan terbatasnya waktu GPK untuk mengajar.
Sumber  daya  berupa  informasi  dirasa masih  kurang  lengkap  di  awal-awal  masa pencanangan pendidikan inklusi di tahun 2012 karena  masih  belum  tersosialisasinya  program ini secara meluas, serta pelatihan dan sosialisasi yang  kurang  masif.  Namun  dengan  adanya pelatihan-pelatihan  dan  sosialisasi  yang  lebih masif  dilakukan  pada  akhir  tahun  2016, informasi  yang  diterima  oleh  pelaksana kebijakan mengenai  apa yang harus dilakukan dan  bagaimana  melakukannya  semakin  jelas dan  lengkap.  Sayangnya  ini  belum  dibarengi dengan  adanya  pusat  data  dan  informasi (Padati)  ABK  yang valid dan reliable untuk mendukung  kerja  pelaksana  kebijakan  dan masyarakat pada umumnya.
Dari  segi  anggaran,  pemenuhan  biaya untuk  menjalankan  program  inklusi  di  Kota Salatiga ini sudah baik.  Ini  dibuktikan dengan adanya  anggaran  yang  dialokasikan  dari pemerintah Kota Salatiga mulai tahun anggaran 2014  sampai  sekarang.  Sebelum  itu,  anggaran dari APBD berasal dari Provinsi Jawa Tengah, dan  APBN  melalui  Dirjen  PPLK,  walaupun anggaran ini tidak rutin turun setiap tahunnya. Belum  terdapat  partisipasi  masyarakat  berupa bantuan sosial.
Dari  sisi  disposisi  pelaksana  kebijakan, komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan  program  ini  dinilai  baik,  walau masih  dirasa  adanya  permasalahan  dalam  hal penghargaan bagi pelaksana kebijakan.
Baiknya dedikasi dan kemauan pelaksana kebijakan  ditandai  oleh  adanya  komitmen sekolah  untuk  menyelenggarakan  program inklusi serta kesediaan para guru melaksanakan tupoksinya  sebagai  GPK.  Adanya  komitmen sekolah  dalam  menyelenggarakan  pendidikan inklusi  juga dapat  dilihat dengan tidak adanya sekolah  yang  menolak  masuknya  siswa  yang berkebutuhan  khusus  di  sekolah  mereka. Walaupun  beberapa  sekolah  menerapkan kriteria jenis ketunaan yang bisa diterima, yaitu kategori  ringan  dan  tidak  menganggu  teman lainnya.  Sayangnya  komitmen  ini  belum dibarengi  dengan  lingkungan  sekolah  ramah ABK, terutama dalam hal  penyediaan fasilitas yang ramah terhadap ABK.
Disposisi  yang  baik  biasanya  ditunjang dengan  adanya  penghargaan  yang  diberikan kepada pelaksana kebijakan. Sayangnya hal ini dinilai  masih  kurang  berjalan  dengan  baik. Guru  (khususnya  yang  berstatus  sebagai Pegawai Negeri Sipil) yang merangkap sebagai GPK  belum  mendapatkan  angka  kredit  yang berguna  untuk  kenaikan  jabatan/golongan. Selain  itu  selama  program  berjalan  selama  4 tahun, belum ada penghargaan  yang diberikan kepada  pelaksana  kebijakan  yang  berperan penting  dalam  perkembangan  pendidikan inklusi di Kota Salatiga.

## Pembahasan

## Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Kota Salatiga
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pada  sisi  komunikasi  aspek  transmisi  dinilai kurang baik, aspek kejelasan juga kurang baik, sedang  aspek  konsistensi  dinilai  cukup  baik. Oleh  karena  itu  dapat  dipahami  jika  masih terjadi  kesenjangan  implementasi  kebijakan pendidikan  inklusi  di  kota  Salatiga.  Hal  ini dapat dipahami dari teori Edward III (Winarno, 2011:  181)  yang  menyatakan  bahwa  “ ...semakin  cermat  keputusan-keputusan  dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka  yang harus melaksanakan-nya, maka makin tinggi pula probabilitas keputusan- keputusan  kebijakan  dan  perintah  perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan”
Sedang  keengganan  orang  tua  untuk menyekolahkan anak berkebutuhan khususnya ke  sekolah  dapat  dijelaskan  melalui  pendapat Nagakaki  (2013:4)  yang  menyatakan  bahwa salah  satu  penyebab  adanya implementation gap adalah  faktor  sosial  budaya.  Adanya warisan budaya yang tertanan selama beberapa generasi  menyebabkan  stereotipe  budaya. Dengan  ini  paradigma  masyarakat  akan  susah dirubah  dengan  sesuatu  yang  baru.  Begitu halnya  dengan  pendidikan  segregatif  yang sudah  lebih  dari  seabad  ada  di  Indonesia. Sekolah untuk siswa ABK dimulai sejak jaman sebelum  kemerdekaan  pada  tahun  1901  di Bandung  untuk  para  tunanetra,  sedangkan setelah  kemerdekaan  pendidikan  untuk  ABK
dijamin oleh UU Pendidikan No 12 tahun 1954 tentang  pendidikan  dan  pengajaran  luar  biasa. Adanya  UU  tersebut  muncullah  SLB  sebagai layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas (Sunanto:6). Untuk itulah diperlukan suatu terobosan untuk memperkenalkan konsep pendidikan  inklusif  ke  masyarakat  sehingga dapat  merubah  paradigma  masyarakat  bahwa ABK tidak harus bersekolah di SLB.
Di  samping  itu  forum  untuk  orang  tua atau masyarakat juga belum terbentuk di Kota Salatiga.  Padahal  forum  ini  sangat  penting keberadaannya  sdan  bahkan  telah  dituangkan dalam  Progam  Pendidikan  Inklusif  Kota Salatiga  di  tahun  ketiga  (2014)  yaitu “terbentuknya  forum  dan  atau  asosiasi  orang tua  dan  pemangku  kepentingan  pendidikan inklusi”. Memang hal semacam itu tidak hanya terjadi  di  Kota  Salatiga  saja.  Penelitian  oleh Haryono (2015:124) yang menjangkau Provinsi Jawa Tengah juga menemukan hal yang serupa, yaitu  banyak  sekolah  yang  belum  melibatkan masyarakat dalam penyelengga-raan pendidikan  inklusif.  Padahal  komunikasi  dan kerjasama  dengan  masyarakat  dan  beberapa stakeholder  sangat  penting  bagi  pendidikan ABK agar mendapat pendidikan yang berkualitas dalam lingkungan yang inklusif dan ramah terhadap pembelajaran (LIRP).
Nagakaki  (2013:7)  menyatakan  bahwa peran  aktif  masyarakat  dapat  mengurangi adanya  kesenjangan  implementasi,  salah  satu yang  bisa  dilakukan  adalah  bekerjasama dengan  organisasi  yang  lebih  besar  dan berpengalaman.  Keterlibatan  keluarga  dan anggota masyarakat  lain sangat  penting dalam implementasi  pendidikan  inklusif.  Kerjasama bisa  dilakukan  dengan  kemitraan  antar  Dinas, misalnya  Dinas  Sosial,  Dinas  Tenaga  Kerja, dan  Dinas  Kesehatan.  Selain  antar  dinas, kemitraan juga harus menjangkau masyarakat, orang  tua,  para  pengusaha,  tokoh  masyarakat yang  memiliki  kepentingan.  Hal  ini  dapat dilakukan secara individual atau level organisasi,  baik  organisasi  kemasyarakatan yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  (GO)  maupun non pemerintah (NGO) (Wasliman, 2009:137- 138).

## Struktur  Birokrasi  dalam  Implementasi
Kebijakan  Pendidikan  Inklusi  di  Kota Salatiga
Menurut  Nagakaki  (2013:  2)  salah  satu penyebab  adanya implementation  gap adalah faktor  politik.  Dalam  kasus  Kota  Salatiga, struktur  birokrasi  merupakan  salah  satu penyebab  adanya implementation  gap dalam implementasi  kebijakan  pendidikan  inklusi. Terdapat  ketidakjelasan  atau  tanggung  jawab yang  tumpang  tindih  pada  struktur  birokrasi. Pokja yang melibatkan beberapa instansi belum semua  terlibat  dalam  pelaksanaan  program. Porsi  utama  dalam  Pokja  adalah  pada  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, namun dinas lain yang terkait juga harusnya bisa dilibatkan karena peran dinas lain juga semestinya tidak kecil.  SLB  dapat  melakukan  tugas  di  bidang pendidikan dan pelatihan bagi para GPK  yang berlatar belakang bukan PLB (Pendidikan Luar Biasa)  sehingga  para  GPK  di  SD  reguler mendapatkan  wawasan  bagaimana  sebenarnya menangani  siswa  ABK.  Selain  itu  peran Kementerian Agama yang membawahi MI dan MTs semestinya juga tidak kecil. Tercatat pada tahun  2010/2011  terdapat  12  MI  dan  3  MTs. Jika  program  inklusi  juga  diterapkan  di  dua lembaga  tadi,  siswa-siswa  ABK  pastilah tertangani dengan lebih baik. Selain itu instansi ini bisa mendapatkan fasilitas berupa dana, atau bantuan pendidikan bagi guru untuk penanganan  siswa  ABK.  Selain  itu  birokrasi dimana pendidikan dasar yang meliputi SD dan SMP  merupakan  wewenang  Pemerintah  Kota, sementara SMA/SMK berada di level Provinsi membuat  sekolah  inklusi  di  tingkat  sekolah menengah atas belum dapat dilaksanakan.
Pusat sumber sangat penting peranannya sebagai sistem pendukung implementasi pendidikan inklusif. Menurut Saepul (2013, 30- 33),  pusat  sumber  adalah  “suatu  unit  atau institusi yang berfungsi memberikan pelayanan pendukung  bagi  sekolah-sekolah  reguler  yang menyelenggarakan  pendidikan  inklusif,  baik secara teknis (operasional) maupun konsultatif.” Pusat sumber ini berfungsi sebagai pusat  pendidikan  dan  layanan  kepada  siswa
ABK,  pusat  asesmen,  penyediaan  sumber belajar, pusat penyediaan alat bantu belajar dan mengajar serta pusat penelitian dan pengembangan.  Salah  satu  tugasnya  adalah menghadirkan  GPK  profesional  sebagai  guru kunjung.  Guru  ini  akan  membantu  guru  di sekolah reguler untuk memberikan pendidikan kepada siswa ABK. Pusat sumber juga bertugas untuk  memberikan  media  belajar  yang diperlukan, memberikan pelatihan tertentu bagi GPK sekolah reguler, maupun orang tua. Untuk memberikan dukungan kepada sekolah reguler, diperlukan  satu  atau  dua  pusat  sumber  untuk setiap  kota/kabupaten.  Pusat  sumber  ini  dapat berupa lembaga baru atau pengembangan peran dan  fungsi  SLB.  Idealnya  memang  sebuah pusat  sumber memiliki bangunan sendiri  yang dibentuk  oleh  pemerintah  atau  masyarakat dengan managemen yang dikelola sendiri, serta sekolah  umum  sebagai  pusat  sumber.  Dalam kasus  di  Indonesia,  banyak  daerah  yang menggunakan SLB sebagai pusat sumber untuk mempercepat keberadaanya serta untuk efektifitas.
Di Salatiga, Pokja inklusif rupanya ingin membuat  UPTD  pusat  sumber  berupa  Klinik Konseling,  bukan  bekerjasama  dengan  SLB sebagai  pusat  sumber.  Menurut  Subagya (2011:4)  kelemahan  UPTD  pusat  sumber  ini diantaranya adalah mahalnya proses pembentukannya,  pendiriannya  memerlukan proses yang lama. Sedangkan keuntungan dari SLB  sebagai  pusat  sumber  adalah  memiliki tenaga terdidik untuk melayani ABK, memiliki sarpras,  alat  media  untuk  ABK.  Dalam kasusnya di Salatiga, strategi pusat sumber ini penulis anggap kurang efektif karena kelemahan  yang  dimiliki  UPTD  pusat  sumber seperti dijelaskan di atas, yaitu memakan waktu yang cukup lama. Keberadaan pusat sumber ini baru  diwujudkan  pada  tahun  keempat  dari pencanangan,  yang  dirasa  cukup  terlambat. Sehingga  pelaksanaan  program  inklusi  di Salatiga  ini  dalam  jangka  waktu  2012-2016 dianggap jalan ditempat.
Seperti  yang  dilakukan  oleh  Kota Sidoarjo sebagai salah satu kota yang bagus dan memiliki  perkembangan  yang  cepat  dalam
menyelenggarakan  program  inklusi,  3  SLB ditunjuk  untuk  menjadi  Pusat  Sumber,  yaitu SLBN  Gedangan,  SLB  DWP  Sidoarjo,  dan SLB  Veteran  Wonoayu.  Pusat  Sumber  ini menyediakan  informasi  bagi  para  sekolah mengenai  hal  teknis,  dan  diproyeksikan  untuk deteksi  dini  dan  penyelenggaran  pendidikan transisi (Sulistyadi, 2014:5).
Selain  birokrasi,  faktor  politik  lain  yang juga  berpengaruh  adalah  adanya    Agenda politik  yang  berbeda.  Seperti  yang  telah dijelaskan  sebelumnya,  Klinik  Konseling merupakan program inovasi yang diunggulkan oleh  Dinas  Pendidikan.  Hal  ini  agak  rancu karena  klinik  tersebut  merupakan  hasil  dari program  inklusi  yang  ditangani  oleh  Pokja Inklusi  dimana  (harusnya)  terdapat  beberapa dinas  lain  yang  terlibat.  Kurang  terlibatnya dinas-dinas lain dalam pelaksanaan program ini bisa  membuat  Klinik  Konseling  “dipunyai” oleh  Dinas  Pendidikan.  Walaupun  memang Dinas  Pendidikan  berperan  utama  dalam program ini.

## Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Kota Salatiga
Dari  sisi  sumber  daya,  kualitas  GPK menjadi keprihatinan tersendiri dalam implementasi  kebijakan  pendidikan  inklusi  di Kota  Salatiga.  GPK  memiliki  peran  penting bagi  keberhasilan  pendidikan  inklusif  di sekolah  karena  GPK  terlibat  langsung  dan berhadapan  dengan  siswa  ABK.  Pemenuhan GPK  dalam  program  inklusi  merupakan masalah  yang  umum  terjadi  (bandingkan Sulasmono  dan  Zanuet  Indah,  2015;  Dwi Sartika dan Bambang Ismanto, 2016; Sulasmono  dan  Tri  Sulistyowati,  2016; Widyawati, 2017).
Idealnya menurut Subagya (2011:9) GPK seharusnya bukan guru kelas, bukan guru mata pelajaran,  bukan  guru  pembimbing  dan penyuluhan,  melainkan  “guru  yang  memiliki kualifikasi/ latar belakang pendidikan luar biasa yang  bertugas  menjembatani  kesulitan  ABK dan guru kelas/ mapel dalam proses pembelajaran  serta  melakukan  tugas  khusus
yang tidak dilakukan oleh guru pada umumnya. Tugas  khusus  itu  adalah  tugas  yang  berkaitan dengan  kebutuhan khusus  ABK”. Sedangkan untuk  memenuhi  persyaratan  ideal  tersebut pada  prakteknya  di  sekolah  umum  merupakan hal  yang sangat sulit. Selain karena minimnya sumber daya yang ada, dana juga masalah lain yang  akan  muncul.  Sehingga  dalam  kebijakan disebutkan  bahwa  selain  guru  yang  berlatar belakang PLB, GPK bisa berasal dari guru yang diberi pelatihan. Guru-guru tersebut merupakan guru  kelas,  guru  mata  pelajaran  atau  guru  BK yang  sudah  ada  di  sekolah  itu  sebelumnya. Sehingga  persoalan  yang  muncul  lainnya adalah  keterbatasan  waktu  yang  dimiliki  para GPK  untuk  membina  siswa  ABK  disamping peran  utamanya  di  sekolah  tersebut  sebagai guru utama. Kasus ini ditemui hampir disemua sekolah inklusi di Salatiga. Selain itu penelitian lain  oleh  Zakia  (2015:114-115)  di  sekolah- sekolah  inklusi  di  Kabupaten  Sukaharjo  juga menemukan hal yang serupa, yaitu “GPK masih bertugas  seperti  guru  pada  umumnya  yaitu berdiri  di  kelas  dan  mengajar  anak-anak berkebutuhan  khusus.  GPK  ini  mengajar layaknya guru kelas dan bahkan ada juga yang menjadi  guru  kelas  karena  permasalahan kekurangan guru yang dialami pihak sekolah.” Selain  itu,  pelatihan  yang  kurang  memadai dalam  membentuk  GPK  dari  guru  kelas/guru mata  pelajaran/guru  BK  sebelum  program inklusi  dijalankan,  membuat  GPK  sulit menjalankan fungsinya karena karena kurangnya kompetensi yang dimiliki.
Dilema  yang  muncul  adalah  jika  GPK berasal  dari  GPK  khusus  yang  berlatar  PLB. Dana merupakan persoalan yang utama, karena pembiayaan inklusi tidak dapat diambilkan dari dana BOS, sehingga sekolah harus mengupayakan  sendiri  untuk  hal  ini.  Sekolah- sekolah  swasta  tidak  mengalamami  kesulitan dalam hal ini. Shadow teacher untuk siswa yang memerlukan dampingan biasanya didanai oleh orang tua siswa yang bersangkutan. Sedangkan siswa  ABK  di  sekolah  negeri  biasanya memiliki  latar  belakang  ekonomi  lemah  yang tidak  memungkinkan  melakukan  hal  yang serupa.  Konsep  s hadow  teacher ini  belum
menjadi  pilihan  bagi  sekolah  negeri  inklusi  di Salatiga.
Dengan diterapkannya konsep GPK yang berasal dari guru kelas, guru mata pelajaran dan guru BK maka  adanya pelatihan  yang intensif secara  terjadwal  dan  berkala  sangat  penting. Berdasarkan  data  yang  ada,  pelatihan  hanya dilakukan  pada  tahun  2012,2013  dan  2016 ketika terdapat dana dari APBN melalui Dirjen PKLK.  Ketika  dana  tersebut  tidak  turun  pada 2014  dan  2015  maka  tidak  diadakan peningkatan  kapasitas  oleh  Pokja  bagi  GPK. Sebenarnya  dengan  dialokasikannya  program inklusi dalam APBD Kota Salatiga merupakan suatu langkah besar, karena hal ini menunjukkan  komitmen  pemerintah  dalam penyelenggaraan  program.  Namun  alokasi anggaran  sebagian  besar  masih  digunakan untuk  honor  GPK,  bukan  untuk  peningkatan kompetensi SDM. Walaupun honor tidak kalah penting, namun jika hal ini tidak dibarengi oleh upaya peningkatan profesionalisme GPK, maka kualitas  pendidikan  inklusif  sulit  untuk berkembang.
Gambaran di atas membenarkan Nagakaki  (2013:3)  bahwa  salah  satu  faktor kesenjangan implementasi adalah faktor ekonomi.  Biaya  implementasi  suatu  aturan memang  mahal,  namun  yang  lebih  penting bukan  jumlahnya  namun  bagaimana  sumber daya tersebut dialokasikan. Sehingga dibutuhkan asesmen kebutuhan dan pengalokasian  anggaran  yang  sangat  tepat sehingga  anggaran  yang  ada  bisa  digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Haryono (2015:124) tentang program inklusi di Jawa  Tengah,  komponen  utama  yang  menjadi prioritas  terselenggaranya  program  inklusi adalah  pembiayaan  dan  infrastruktur.  Dalam temuannya didapat bahwa sarana dan prasarana untuk membantu proses belajar dan pengembangan  bakat  dan  minat  masih disamakan dengan siswa normal. Aksesibilitas di  sekolah-sekolah  inklusi  di  Salatiga  juga masih diupayakan untuk dikembangkan. Aksesibilitas diartikan sebagai lingkungan dan fasilitas  yang  mudah  dan  sebaiknya  tersedia
bagi  siswa  terutama  bagi  siswa  berkebutuhan khusus,  misalnya  jalan  di  lingkungan  sekolah atau toilet yang bisa digunakan oleh anak yang berkursi  roda.  Sekolah-sekolah  inklusi  di Salatiga  hampir  semua  tidak  memiliki  ruang sumber karena terkendala masalah pendanaan. Padahal  menurut  Saepul  (2013:23-24).dalam pengembangan untuk mencapai standar, sekolah perlu memperhatikan faktor keamanan, kenyamanan  dan  kemudahan  bagi  yang menggunakannya.

## Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Kota
Salatiga
Evaluasi terhadap disposisi para pelaksanaan menunjukkan hasil yang baik. Satu hal  yang  masih  perlu  dibahasa  disini  adalah peran  Kepala  sekolah.  Peran  Kepala  Sekolah sangat  penting  bagi  keberhasilan  program inklusi di  tingkat sekolah.  Dibutuhkan komitmen Kepala Sekolah yang tinggi sehingga dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan tingkat  sekolah  yang  membuat  lingkungan ramah terhadap inklusi. Diharapkan para kepala sekolah mendayagunakan potensi yang ada.
Managemen  Berbasis  Sekolah  memberi keleluasaan  pada  Kepala  Sekolah  untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, meng- awasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan  dalam  sekolah  agar  pendidikan inklusif berjalan optimal. Kepala Sekolah juga diharapkan  pro-aktif  dalam  mensosialisasikan program  ini  ke  masyarakat,  mencari  adanya ABK  di  lingkungan  sekitar,  ataupun  mencari bantuan  dari  masyarakat  untuk  mendukung program di sekolah.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian Yuliastutik  (2011)  yang  menemukan  bahwa pemimpin  pembelajaran  sekolah  inklusif idelanya memiliki  sifat  “familiar, low profile, bijaksana,  suportif,  humoris,  penuh kasih dan peduli dan menjaga keterlibatan para orang  tua  siswa,  pemerintah,  dan  PT  dalam pengembangan  profesional  guru”.  Dia  juga memberi saran agar Dirjen PMPTK dan Kepala P4TK mengembangkan pendidikan dan
pelatihan  kepala  sekolah  inklusif,  khususnya bidang  kepemimpinan  pembelajaran  serta Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Pengawas membuat sosialisasi pendidikan inklusif secara intens,  memilih  kepala  sekolah  yang  mengerti manajemen pembelajaran sekolah inklusif.
Hal  itu  juga  sejalan  dengan  testimoni Septin Pujiati, salah satu GPK yang mendapat beasiswa PLB di Universitas Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa ketika sedang praktek di  beberapa  sekolah  inklusi  di  Surabaya, sekolah  yang  maju  program  inklusinya memiliki Kepala Sekolah yang kreatif, inisiatif dan  aktif  serta  tidak  menunggu  bantuan  dan perintah dari Dinas/Pokja saja. Hal inilah yang belum  terjadi  di  Salatiga.  Selama  ini  pihak sekolah  hanya  mengandalkan  apa  yang diperintah  dan  diberi  oleh  Dinas.  Memang diperlukan pelaksana kebijakan yang memiliki semangat  dalam  menjalankan  program  ini, bukan  hanya  “robot”  yang  melaksanakan  apa yang  diperintah  dan  berhenti  ketika  perintah dihentikan.
Selain  itu  Kepala  Sekolah  juga  harus berperan  sebagai  manager,  motivator  dan teladan  bagi  warga  sekolah  untuk  bagaimana seharusnya  memperlakukan  dan  melayani siswa ABK. Sebagai manager, Kepala Sekolah sebaiknya membuat program di sekolah terkait inklusi  baik  fisik  berupa  bangunan,  media pembelajaran dan lainnya serta non fisik, yaitu menyiapkan  mental  warga  sekolah  agar menerima  keberadaan  siswa  ABK  dan sosialisasi  kepada  masyarakat.    Peran  Kepala Sekolah sebagai motivator untuk menumbuhkan  kesadaran  warga  masyarakat juga  penting.  Program  inklusi  di  sekolah  ini dilakukan secara bertahap  sesuai  kemampuan dan kesiapan pihak sekolah.
Selain  komitmen  dari  pihak  sekolah, dibutuhkan  juga  komitmen  dari  Pokja  Inklusi selaku pelaksana kebijakan dengan melakukan tugas dan fungsinya, salah satunya melaksanakan monitoring dan evaluasi. Evaluasi  sangat  penting  peranannya  dalam managemen yaitu untuk mengetahui ketercapaian dan efektifitas program. Sehingga dapat  diketahui  keberhasilan  dan  kekurangan
serta  hal-hal  yang  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya.  Sehingga  dapat  diketahui  apa  yang harus  diperbaiki  dan  ditingkatkan,  diteruskan ataupun  dihentikan  pelaksanannya.  Belum adanya evaluasi yang terstruktur pada program ini  membuat  Pokja  sulit  untuk  melihat perkembangan  implementasi  program  ini  di lapangan  dan  memperbaiki  kekurangan  yang ada  pada  program.  Evaluasi  program  idealnya dilakukan  rutin  secara  periodik,  pertahun  atau per  empat  tahun  bergantung  pada  desain  atau rencana yang telah dibuat sebelumnya.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Program inklusi sejalan dengan kebutuhan  masyarakat  dunia  pendidikan  yang ada  di  Salatiga.  Implementasi  kebijakan program  inklusi  di  Salatiga  ini  dinilai  baik, yaitu  dengan  pencapaian  65%.  Komunikasi merupakan  aspek  yang  paling  lemah,  ditandai dengan kurangnya komunikasi antar pelaksana kebijakan  dan  komunikasi  kepada  kelompok sasaran,  dan  kurang  jelasnya  informasi  yang diterima. Struktur birokrasi masih kurang baik dilihat  dari  adanya  panduan  (SOP)  dari Pemerintah  Pusat  namun  masih  terdapat fragmentasi  dalamstruktur  birokrasi  ketika Kementerian  Agama  dan  SLB    belum  aktif terlibat  dalam  program.  Penilaian  yang  baik terdapat  pada  aspek  sumber  daya,  ditandai dengan  jumlah  GPK  yang  sudah  melebihi standar  yang  ditetapkan;  SDM  memiliki  latar belakang  PLB  atau  sudah  mendapatkan pelatihan khusus; GPK ditunjang oleh fasilitas yang dinilai cukup baik; anggaran berasal dari APBN,  APBD  Provinsi  dan  APBD  Kota walaupun  belum  ada  partisipasi  masyarakat berupa bantuan sosial. Terbatasnya waktu GPK untuk  mengajar ABK karena GPK merangkap sebagai  guru  kelas,  guru  mata  pelajaran  atau guru  BK;  dan  lemahnya  pusat  data  dan informasi (Padati) ABK yang valid dan reliable menjadi  poin  yang  kurang  baik.  Disposisi pelaksananprogram  ini  juga  masih  ada  aspek yang  kurang  baik,  dilihat  dari  GPK  yang berstatus  sebagai  PNS  belum  mendapatkan angka  kredit  yang  berguna  untuk  kenaikan
jabatan/golongan dan selama program berjalan selama  4  tahun  belum  ada  penghargaan  yang diberikan  kepada  pelaksana  kebijakan  yang berperan penting dalam perkembangan pendidikan  inklusi  di  Kota  Salatiga,  namun sudah  terdapat  komitmen  sekolah  untuk menyelenggarakan program inklusi dan tersedia honor untuk GPK.

## Saran
Penulis memberikan beberapa saran agar penyelenggaraan program inklusi dapat terlaksana  lebih  baik  lagi  ke  depannya.  Bagi
Pemerintah (Pokja Inklusi) diharapkan membentuk dan mengaktifkan saluran komunikasi  antar  GPK  berupa  KKG/MGMP; membuat  komunikasi  dengan  lembaga  lain dalam  Pokja,  yaitu  Kementrian  Agama  dan SLB untuk menjangkau sekolah berbasis agama dan  mengembangkan  pusat  sumber;  menjalin kerjasama  dengan  DUDI  untuk  membuat kebijakan  pro  ABK,  penyaluran  lulusan,  dan mengembangkan program inklusi melalui dana CSR; melakukan pelatihan yang intensif secara bergantian bagi para GPK; memperkuat sistem pendataan sekolah inklusi (Padati); melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  secara berkala; melakukan sosialisasi kepada masyarakat  luas  melalui  brosur/leaflet  tentang pendidikan  inklusi  yang  tersimpan/tersebar  di sekolah, kantor pemerintahan dll serta memasang spanduk/banner di sekolah atau area publik  tentang  pendidikan  inklusi.  Sedangkan bagi  sekolah,  antara  lain  Kepala  Sekolah menciptakan LIRP (Lingkungan Inklusi Ramah pembelajaran);  membuat  managemen  waktu yang efektif untuk  pembelajaran ABK dengan GPK; Kepala sekolah lebih aktif dan memiliki inisiatif  dalam  mengembangkan  program Inklusi di sekolah masing-masing; memberikan motivasi  kepada  guru  untuk  memberikan pelayanan  yang  bagus  dan  ikhlas  bagi  ABK serta kepada murid untuk menerima perbedaan yang  ada.  Secara  bertahap  membangun lingkungan  fisik  yang  aksesibel  untuk  siswa ABK,  menyediakan  ruang  sumber  dan memenuhi  sarana  dan  media  pembelajaran sesuai kebutuhan ABK.

## DAFTAR PUSTAKA
Edward  III,  George  C.  1980. Implementing Public  Policy .  USA:  Congresssional Quarterly Inc.
Sartika,  Dwi  dan  Ismanto,  Bambang.  2016.
Evaluasi  Penyelenggaraan  Program Pendidikan Inklusif di Kota Palangkaraya. Jurnal Kelola 3 (1):  49- 66.
Haryono,  A.  S.  2015.  Evaluasi  Pendidikan
Inklusi  bagi  Anak  ABK  di  Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Penelitian Pendidikan . 32 (2):119-126. Nakagaki, M. 2013. Closing the
Implementation  Gap. CIPE  Economic Reform , June (15): 1-8. Nugroho,  Riant.  2009. Public  Policy .  Jakarta:
Elex Media Komputindo
Permendiknas  Nomor  70  Tahun  2009  tentang
Pendidikan  Inklusi  Bagi  Peserta  Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi  Kecerdasan  Dan/Atau  Bakat Istimewa
Sunaryo. 2009. Manajemen Pendidikan Inklusi.
Diakses  pada  1  Agustus  2016  dari http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._
PEND._LUAR_BIASA/195607221985 031-SUNARYO/Makalah_Inklusi.pdf
Santrock, W. John. 2014. Psikologi Pendidikan .  Edisi  5-Buku  1.  Jakarta:
Salemba Humanika
Stufflebeam  D.L.  dan  Anthony  J.  Shinkfield (1985). Systematic  Evaluation:  A  Self- Instructional  Guide  to  Theory  and Practice  (Evaluation  in  Education  and Human  Services)  1985th Edition. Boston : Kluwer-Nijhoff
Subagya.  2011.  Pusat  Sumber,  Pendidikan
Khusus  Dan  Peran  Dan  Tugas    Guru Pembimbing Khusus (GPK) disampaikan pada Workshop Pendidikan  Inklusi  tanggal  18    Januari 2011 di FKIP UNS Surakarta
Sulasmono, B.S. dan Yanuet Indah Z.T . 2015. Evaluation  of  Inclusive  Education Program  for  Slow  Learners  in  SD
Negeri Pulutan 02 Salatiga. International Seminar "Quality
Assurance  For  Education  Proceeding. Yogyakarta: UST Sarjanawiyata.
Sulasmono,  B.S.  dan  Tri  Sulistyowati.  2016.
Context,  Input,  Process  and  Product Evaluation  of  the  Inclusive  Education Program  in  Public  Elementary  School.
ICERI  2016  Proceeding. Yogyakarta:
Universitas Negeri Yogyakarta.
Supriyanto,  Tedjo.  2013.  Salatiga Menyambut
Sekolah    Inklusi. Majalah  Hatti
Beriman, 07 (04) Wahab,  S.  A.  2015. Analisis  Kebijakan:  Dari
Formulasi  ke  Penyusunan  Model-
Model Implementasi Kebijak an Publik . Jakarta: Bumi Aksara. Walker, Jo. tth. Equal Right, Equal Opprtunity. Inclusive Education For Children With Disabilities .  Global  Campaign  for
Education, Handicap International.
Widodo,  J.  2011. Analisis  Kebijakan  Publik .
Malang: Bayumedia.
Widyawati,  R.  2017.    Evaluasi  Pelaksanaan
Program Inklusi Sekolah Dasar. Jurnal
Kelola 4 (1): 109-120 Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik (Teori Proses,  dan  Studi  Kasus). Yogyakarta:
CAPS
Wulan, Dwi Kencana. 2011. Peran Pemahaman Karakteristik  Siswa  Cerdas  Istimewa
Berbakat Istimewa (Cibi) Dalam
Merencanakan  Proses  Belajar  Yang Efektif  Dan  Sesuai  Kebutuhan  Siswa. Humaniora 2 (1): 269-276 Yuastutik, Ida. 2011. Kepemimpinan
Pembelajaran  Kepala  Sekolah  Inklusi: Studi  Multikasus  Tiga  Sekolah  Inklusi di  Kota  Malang. Disertasi, Program
Studi Manajemen Pendidikan, Program
Pascasarjana,
Universitas Negeri Malang.  Diakses  pada  30  Maret  2017 dari http://karya- ilmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/arti
cle/view/11266
Zakia,  Dieni  L.  2015).  Guru  Pembimbing Khusus (Gpk): Pilar Pendidikan Inklusi.
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan “Meretas  Sukses Publikasi Ilmiah  Bidang  Pendidikan  Jurnal
Bereputasi” Kerjasama  Program  Studi
S-3 Ilmu Pendidikan Program Studi S-2 Pendidikan  Luar  Biasa  Universitas Sebelas  Maret  Surakarta  dan  ISPI Wilayah Jawa Tengah. Surakarta.
______.Salatiga Miliki Unit Layanan Konsultasi Pendidikan. (2013, Desember 2). Wawasan , p. 23.