Masutiah  Susilowati  (2023),  Pengelolaan  Sertifikasi  Tim  Pekerjaan  dalam  Keadaan  Bertegangan (PDKB)  PT  Perusahaan  Listrik  Negara  (Persero)  Unit  Induk  Distribusi  Banten, (5)  12, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2632 E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute

## PENGELOLAAN SERTIFIKASI TIM PEKERJAAN DALAM KEADAAN BERTEGANGAN (PDKB) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI BANTEN
Masutiah Susilowati Politeknik Stia Lan Jakarta Email: smasutiah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  pengelolaan  sertifikasi  tim  Pekerjaan  dalam  Keadaan Bertegangan (PDKB) di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Banten.  Metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  digunakan  untuk  memahami fenomena ini dalam konteks alamiah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi  lapangan,  dan  telaah  dokumen.  Hasil  analisis  mengungkapkan  strategi penempatan pegawai berdasarkan sistem merit. Studi ini menekankan pentingnya makna dibandingkan  generalisasi.  Hasilnya  memberikan  wawasan  mendalam  terkait pengelolaan  sertifikasi  PDKB  di  PT  Perusahaan  Listrik  Negara  (Persero)  Unit  Induk Distribusi  Banten.  Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  penting  dalam  memperbaiki proses pengelolaan sertifikasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang- undang yang berlaku.
Kata  kunci :  Pengelolaan,  Sertifikasi,  Tim  Pekerjaan,  PDKB,  PT  Perusahaan  Listrik, Negara (Persero), Unit Induk Distribusi, Banten

## Abstract
This research examines the management of certification for Workers in Tense Conditions (PDKB) teams at PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Banten. A  qualitative  method  with  a  descriptive  approach  was  used  to  understand  this phenomenon in its natural context. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The results of the analysis revealed a placement strategy for employees based on a merit system. This study emphasizes the importance of meaning over generalization. The findings provide deep insights into the management of PDKB  certification  at  PT  Perusahaan  Listrik  Negara  (Persero)  Unit  Induk  Distribusi Banten.  This  research  makes  a  significant  contribution  to  improving  the  certification management process and ensuring compliance with applicable regulations and laws.
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2023
Keywords: Management, Certification, Work Team, PDKB, PT Electric Company, State (Persero), Main Distribution Unit, Banten

## PENDAHULUAN
PT PLN (Persero) ialah sebuah perusahaan milik pemerintah yang menyediakan pasokan  listrik  yang  sangat  diperlukan  oleh  penduduk.  Kehadiran  Badan  Usaha  Milik Negara (BUMN) di Indonesia dianggap sangat memberikan pengaruh sebagai alat untuk pembangunan, bukan hanya oleh pemerintah, namun juga oleh masyarakat secara umum (Putri & Sitabuana, 2022) . Dalam perspektif pemerintah, perusahaan milik negara (BUMN) sering  kali  dimanfaatkan  sebagai  sarana  yang  signifikan  dalam  upaya  memajukan perekonomian, terutama dalam pengembangan sektor industri dan manufaktur, dan lain sebagainya. Sekaligus, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peran penting dalam ranah publik pada penyedia layanan secara cepat, ekonomis, serta efektif. Oleh sebab itu, PT PLN (Persero) senantiasa berusaha meningkatkan kinerjanya dengan tujuan memberikan  layanan  yang  lebih  optimal  guna  memperkuat  citra  perusahaan  tersebut. Dalam pandangan masyarakat, PT PLN (Persero) selalu dianggap positif dan memberikan layanan yang memuaskan kepada para pelanggannya.
Pada  Tahun  2023  terdapat  10  Perusahaan  Listrik  Terbesar  Berdasarkan Kapitalisasi Pasar sebagai berikut:

## Gambar 1. 10 Perusahaan Listrik Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Sumber : Companies Market Cap
Dari  gambar  di  atas  dapat  dinyatakan  bahwa  PT  PLN  (Persero)  belum  masuk dalam  daftar  tersebut,  sehingga  diasumsikan  PT  PLN  (Persero)  masih  perlu meningkatkan performa nya  untuk  mampu  bersaing  dalam  pasar . Merujuk  pada  data tersebut dan mengambil profil 3 (tiga) perusahaan terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar yaitu:
1. Nextera Energy sebagai perusahaan paling tinggi kapitalisasi pasarnya dibanding perusahaan lain se- dunia. Nextera Energy atau disingkat (NEE) ialah perusahaan energi  dengan  total  produksi  42.500 MegaWatt dan  pendapatan  $15,1 Milliar . Perusahaan ini merupakan perusahaan Fortune 200 dengan 13,900 jumlah karyawan yang berada di 26 negara bagian Amerika Serikat dan Kanada.
2. Contemporary  Amperex  Technology  Limited,  atau  disebut  CATL,  merupakan perusahaan  manufaktur  dan  teknologi  baterai  Tiongkok  yang  berdiri  pada  tahun 2011. Perusahaan ini memiliki fokus utama pada pembuatan baterai litium-ion yang digunakan dalam kendaraan listrik, penyimpanan energi, dan pengelolaan baterai. Perusahaan  ini  memiliki  markas  besar  di  Ningde,  provinsi  Fujian,  dan  memiliki fasilitas produksi di beberapa lokasi, termasuk Ningde, Qinghai, dan Liyang. Selain itu,  pusat  penelitian  dan  pengembangan  utama  perusahaan  dapat  ditemukan  di berbagai tempat, seperti Ningde, Shanghai, dan Berlin.
3. Perusahaan  Energi  Nasional  Abu  Dhabi,  PJSC  (TAQA)  ialah  perusahaan  induk energi  yang  dikendalikan  pemerintah  di  Abu  Dhabi,  Uni  Emirat  Arab.  TAQA (Bahasa Arab untuk energi) ialah salah satu perusahaan terkemuka di Abu Dhabi dan, dengan demikian, memainkan peran penting dalam mencapai strategi ekonomi Emirat Abu Dhabi. Perusahaan saat ini beroperasi di 11 negara yang tersebar pada 4 benua. Pada bulan Desember 2021, TAQA dan Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi  ( ADNOC )  mengumumkan  proyek  senilai  $3,6  miliar  yang  bertujuan mengurangi jejak karbon dari operasi produksi lepas pantai ADNOC hingga lebih dari 30%.
Berdasarkan  uraian  data  di  atas,  dibandingkan  dengan  profil  dari  PT  PLN (Persero) disebut dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No. 30 Tahun 2009, Dewan Negara  dan  daerah  mengatur  penyediaan  tenaga  listrik  sesuai  dengan  prinsip  otonomi daerah yang diterapkan oleh BUMD dan BUMN. Bagaimanapun juga, sektor pengusaha swasta, koperasi, dan organisasi non-pemerintah memiliki peluang untuk terlibat dalam sektor  pembelian  energi  listrik (Nababan  &  Simarmata,  2020) .  Tujuan  dari  pengesahan aturan  perundangan  ini  ialah  untuk  memperkuat  peranan  pemerintah  provinsi  dan masyarakat  pada  sektor  ekonomi  ketenagalistrikan,  karena  produksi  energi  listrik melibatkan investasi yang besar dan teknologi yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi pada struktur kehidupan masyarakat, negara, serta bangsa. PT PLN (Persero)  memiliki  visi: “Menjadi  Perusahaan  Listrik  Terkemuka  se-Asia  Tenggara dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi”.
Sementara itu Misi: 1) Melaksanakan operasi dalam industri kelistrikan dan sektor terkait,  dengan  fokus  untuk  memenuhi  pemegang  saham,  anggota  perusahaan,  dan kepuasan pelanggan. 2) Menggunakan energi listrik sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 3) Berusaha untuk menjadikan energi listrik sebagai pemicu utama  dalam  aktivitas  ekonomi.  4)  Melaksanakan  aktivitas  bisnis  dengan mempertimbangkan  aspek  lingkungan.  Dapat  diketahui  bahwa  adanya  perbedaan wewenang, kapasitas sumber daya, dan pendistribusian listrik antara PT PLN (Persero) dengan 3 (tiga) perusahaan besar tersebut.
PT  PLN  (Persero)  Unit  Induk  Distribusi  Banten  ialah  salah  satu  unit  PT  PLN (Persero) dengan memegang tanggung jawab untuk mengelola penyaluran energi listrik kepada  pelanggan  yang  berada  di  wilayah  Provinsi  Banten.  Distribusi  Banten  sebagai Distribusi Baru merupakan hasil Rerorganisasi PT PLN (Persero) berasal dari Distribusi Jakarta dan Tangerang serta Distribusi Jawa Barat dan Banten sesuai Peraturan Direksi
No 0015.P/DIR/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang mengatur pembagian Regional Bisnis PT PLN (Persero).
Gambar 2. Pendapatan per Jenis Tegangan (juta Rp)
Sumber : Data Statistik PT PLN (Persero) Tahun 2022
Menurut  informasi  dalam  gabar  tersebut,  dapat  diketahui  mengenai PT  PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten ialah salah satu penyumbang pendapatan terbesar  nasional  PT  PLN  (Persero)  se  –  Indonesia. Adapun  tujuan  utama pembentukan  Distribusi  Banten  ialah  agar  pengelolaan  kelistrikan  di  Provinsi  Banten dapat lebih focus dan optimal dalam memenuhi tuntutan stakeholder.
Gambar 3. Wilayah Kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten Sumber: Data Pengusahaan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten Tahun 2017
Berdasarkan  informasi  pada  gambar  diatas  menunjukkan  bahwa  wilayah  kerja proses  bisnis  dari  PT.  PLN  (Persero)  Unit  Induk  Distribusi  Banten  sangat  luas.  Hal tersebut mempengaruhi pemenuhan tuntutan stakeholder berkaitan dengan pengelolaan sumber  daya  dalam  mendorong  strategi  perusahaan  dan  peningkatan  daya  saing  yang ditunjukkan oleh tingkat produktivitas. Oleh karena itu, PT. PLN (Persero) Distribusi Banten menetapkan issue strategis yang menjadi focus kegiatan.
Pada tahun 2023 PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten menetapkan 3
(tiga) tema strategis sebagai kompetensi inti yaitu:
1. Meningkatkan Revenue (pendapatan) sebesar Rp 30 Triliun.
2. Penurunan Gangguan Zona 1, Zona 2, dan Trafo 20% untuk meningkatkan customer experience / meningkatkan kepuasan pelanggan.
3. Meningkatkan Keandalan untuk menciptakan Susut 4% Tema  strategis  tersebut  dibentuk  berdasarkan  evaluasi  kinerja  dari  tahun sebelumnya.
Gamber 4. Tema Strategis PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten Sumber: Kertas  Kerja Human  Capital  Readiness PT  PLN  (Persero)  Unit Induk Distribusi Banten Tahun 2023
Namun berdasarkan data Nilai Kinerja Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten Tahun 2021 di atas dapat diketahui mengenai adanya indikator kinerja yang perlu peningkatan yaitu SAIFI (lama frekuensi listrik padam).

## Gambar 5. Laporan Pencapaian Key Indikator Performance (KPI) Tahun 2021
Sumber: Laporan  Kinerja  PT  PLN  (Persero)  Unit  Induk  Distribusi  Banten Tahun 2021
Trend tersebut berulang pada tahun 2022 berdasarkan Laporan Kinerja Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten Tahun 2022 di bawah dapat diketahui
bahwa  tidak  tercapainya  target  penurunan  gangguan  dalam  perhitungan  Per  Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3).
Gambar 6. Target Bulanan Kali Gangguan

## Per Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tahun 2022
Sumber: Laporan Kinerja PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten Tahun 2022
Untuk mencapai target tersebut maka PT.  PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten  mempersiapkan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten.  Terkait  dengan  hal tersebut, PT PLN (Persero)Distribusi Banten dalam mempersiapkan sumber daya yang kompeten  mengacu  dalam Undang–Undang  Nomor  30  Tahun  2009  mengenai Ketenagalistrikan  Pasal  44  ayat  (6) yang  menyatakan: “Tenaga  teknik ketenagalistrikan  wajib  memiliki  sertifikat  kompetensi  yang  diberikan  oleh  Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi”
Sumber  daya  manusia  yang  kompeten  memiliki  3  aspek  yang  saling mempengaruhi antara lain pengetahuan, keahlian, serta perilaku (Rohida, 2018), (Azmy, 2015). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja  Nasional Pasal 1 Ayat (4) disebutkan bahwa: “Kompetensi  kerja  merujuk  pada  kualifikasi  individu  dalam  hal  pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan norma yang telah ditetapkan” Seluruh aspek tersebut dapat dinyatakan kompeten dalam sumber daya manusia, jika sumber daya manusia  tersebut  telah  tersertifikasi.  Hal  ini  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2006  Tentang  Sistem    Pelatihan    Kerja Nasional  Pasal  1  Ayat  (6)  disebutkan  bahwa: “Sertifikasi  kompetensi  kerja  ialah pemberian  sertifikat  kompetensi  dengan  metode  yang  terstruktur  dan  tidak  memihak, berdasarkan  pengujian  kompetensi  yang  sesuai  dengan  Standar  Kompetensi  Kerja Nasional  Indonesia,  Standar  Internasional,  atau  Standar  Khusus” Oleh  sebab  itu, diperlukan pengelolaan kompetensi pegawai yang baik agar pegawai dapat melaksanakan pengembangan kompetensi dengan baik.
Key Position Employee (KPE) merupakan semua jabatan yang berperan langsung dalam mengeksekusi tema strategis unit.
Gambar 7. Daftar Pegawai Key Position Employee (KPE)
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten
Sumber: Kertas  Kerja Human  Capital  Readiness PT  PLN  (Persero)  Unit Induk Distribusi Banten Tahun 2023
Menurut data dalam Tabel diatas dapat ditinjau bahwa terdapat 495 Key Position Employee  ( KPE ) yang  bekerja  di  Unit  Induk  PT  PLN  (Persero)  Unit  Induk  Distribusi Banten. Key Position Employee (KPE) terdiri dari beberapa bagian, salah satunya ialah PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan). Mengutip Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 0001 Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005, mengenai Pelaksanaan  Pekerjaan  Jaringan  Dalam  Keadaan  Bertegangan  tertuang  dalam Pasal 1 ayat (1): “PDKB, yang merupakan singkatan dari Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan, merujuk pada tugas pemeliharaan dan perluasan jaringan tenaga listrik yang dilakukan saat jaringan tersebut masih dalam keadaan aktif dengan aliran listrik”. Tugas  utama  tim  PDKB  yaitu:  1)  Melaksanakan  pekerjaan  pemeliharaan  tanpa melakukan pemutusan distribusi tenaga listrik, 2) Pengelolaan peralatan dan sarana kerja yang  berhubungan  dengan  PDKB,  dan  3)  Membina  kemampuan  dan  keterampilan anggotanya.
Personil  PDKB  harus  memiliki  sertifikat  kompetensi  yang  membuktikan kompetensi  yang  bersangkutan  sebagaimana  dinyatakan  pada Pasal  3  Ayat  (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 0001 Tahun 2005 tanggal 10  Maret  2005,  tentang  Pelaksanaan  Pekerjaan  Jaringan  Dalam  Keadaan Bertegangan  yang  bunyinya: “Tenaga  teknik  yang  melaksanakan  PDKB  harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang PDKB”. Personil bersertifikat PDKB tercantum dalam Gambar berikut:
Gambar 8.  Monitoring Sertifikasi Pegawai

## Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB)
Sumber: Monitoring Sertifikasi PT PLN (Persero) Human Talent Development Area 5 Banten Tahun 2023
Menurut  data  dalam  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  pengelolaan  sertifikasi belum optimal karena terdapat dua (2) masalah:
1. 25  (Dua  Puluh  Lima)  sertifikat  pegawai  tim  PDKB  PT  PLN  (Persero)Unit Induk  Distribusi  Banten  yang  akan  memasuki  masa  kadaluarsa  sertifikasi namun  belum  diperpanjang .  Sedangkan  perpanjangan  sertifikat  dapat dilaksanakan 60 (enam puluh) hari sebelum masa kadaluwarsa sertifikat serta tidak ada biaya tambahan seperti uji ulang sertifikasi.
2. Sertifikasi tidak sesuai level jabatan. Sedangkan sertifikasi harus sesuai dengan kebutuhan  kompetensi  jabatan,  sebagaimana  dinyatakan  pada Pasal  3  Ayat  (1)
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 0001 Tahun 2005 tanggal  10  Maret  2005,  mengenai  Pelaksanaan  Pekerjaan  Jaringan  Dalam Keadaan Bertegangan.
JUDUL SERTIFIKASI NOMOR SERTIFIKAT TANGGAL KADALUARSA SERTIFIKAT 1 8504028M SYARIF MAULANA ASSISTANT MANAGER PDKB UID Banten Supervisor Pemeliharaan PDKB Distribusi 1860.0.06.D054.12.2020 28/08/2023 2 8204014M DADAN NUR HADANI TEAM LEADER PDKB UP3 Banten Selatan Supervisor Pemeliharaan PDKB Distribusi 1861.0.06.D054.12.2020 28/08/2023 3 8304025M SUWARTO TEAM LEADER PDKB UP3 Teluk Naga Supervisor Pemeliharaan PDKB Distribusi 1862.0.06.D054.12.2020 28/08/2023 4 8304016M HERIYANSA TEAM LEADER PDKB UP3 Cikupa Supervisor Pemeliharaan PDKB Distribusi 1859.0.06.D054.12.2020 28/08/2023 5 9617004DCY ANDI SUHARYADI JUNIOR TECHNICIAN TEKNISI PDKB UP3 Banten Utara Pelaksana Pemeliharaan PDKB SUTM berjarak 1741.0.06.D054.12.2020 11/09/2023 6 9817026DCY YOA HARDIANSYAH JUNIOR TECHNICIAN TEKNISI PDKB UP3 Banten Selatan Pelaksana Pemeliharaan PDKB SUTM berjarak 1740.0.06.D054.12.2020 11/09/2023 7 8404042L RUDI KURNIA TECHNICIAN K3 PDKB UP3 Banten Utara Pengawas Pemeliharaan PDKB TM 1736.0.06.D054.12.2020 11/09/2023 8 8304010M ANDY SANDRA TECHNICIAN TEKNISI PDKB UP3 Teluk Naga Pelaksana Pemeliharaan PDKB SUTM berjarak 1739.0.06.D054.12.2020 11/09/2023 9 9112006MY GLENS JULIAN PAMUNGKAS JUNIOR TECHNICIAN TEKNISI PDKB UP3 Serpong Pelaksana Pemeliharaan PDKB SUTM berjarak 1738.0.06.D054.12.2020 11/09/2023 10 9817028DCY SARWAN ELMI JUNIOR TECHNICIAN TEKNISI PDKB UP3 Banten Selatan Pelaksana Pemeliharaan PDKB SUTM berjarak 1742.0.06.D054.12.2020 11/09/2023 11 8404019L ENDANG SUPRIADI TECHNICIAN KEPALA REGU PDKB UP3 Banten Utara Pengawas Pemeliharaan PDKB TM 1735.0.06.D054.12.2020 11/09/2023 12 8404017M HERU PURNOMO TECHNICIAN PREPARATOR PDKB UP3 Serpong Pelaksana Pemeliharaan PDKB SUTM berjarak 1737.0.06.D054.12.2020 11/09/2023 13 9112017LY DEDE NASRULLOH JUNIOR TECHNICIAN TEKNISI PDKB UP3 Banten Selatan Pelaksana Pemeliharaan PDKB SUTM sentuh langsung 1706.0.06.D053.12.2020 02/10/2023 14 9312010MY MOHAMMAD ABIL ARY NATA JUNIOR TECHNICIAN TEKNISI PDKB UP3 Teluk Naga Pelaksana Pemeliharaan PDKB SUTM berjarak 1704.0.06.D053.12.2020 02/10/2023 15 8304027M SYAIFUDIN TEAM LEADER PDKB UP3 Serpong Pengawas Pemeliharaan PDKB TM 1710.0.06.D053.12.2020 02/10/2023 16 8304023M RUDI HARTONO TECHNICIAN KEPALA REGU PDKB UP3 Teluk Naga Pengawas Pemeliharaan PDKB TM 1682.0.06.D053.12.2020 02/10/2023 17 8204031L KHAERUL IMAM MUNTAQO TECHNICIAN PREPARATOR PDKB UP3 Banten Utara Pengawas Pemeliharaan PDKB TM 1709.0.06.D053.12.2020 02/10/2023 18 8810053L AHMAD NAFI TECHNICIAN PREPARATOR PDKB UP3 Banten Selatan Pengawas Pemeliharaan PDKB TM 1708.0.06.D053.12.2020 02/10/2023 19 9112004MY RIFZKI YANIKA SUKOCO JUNIOR TECHNICIAN K3 PDKB UP3 Cikupa Pelaksana Pemeliharaan PDKB SUTM sentuh langsung 1705.0.06.D053.12.2020 02/10/2023 20 9112007MY FAISAL AKHMAD JUNIOR TECHNICIAN K3 PDKB UP3 Cikupa Pengawas Pemeliharaan PDKB TM 1681.0.06.D053.12.2020 02/10/2023 21 9112008MY SETYO SUPARSONO JUNIOR TECHNICIAN TEKNISI PDKB UP3 Cikupa Pelaksana Pemeliharaan PDKB SUTM sentuh langsung 1707.0.06.D053.12.2020 02/10/2023 22 8204022M PRIMANSYAH TECHNICIAN K3 PDKB UP3 Serpong Pengawas Pemeliharaan PDKB TM 0007.0.06.D055.01.2021 06/11/2023 23 8204024M SUGIYARTO TECHNICIAN PREPARATOR PDKB UP3 Teluk Naga Pengawas Pemeliharaan PDKB TM 0010.0.06.D055.01.2021 06/11/2023 24 8204015M DEDI PRIYATNO TECHNICIAN KEPALA REGU PDKB UP3 Cikupa Pengawas Pemeliharaan PDKB TM 0008.0.06.D055.01.2021 06/11/2023 25 8304026M SYAHRIL TECHNICIAN KEPALA REGU PDKB UP3 Serpong Pengawas Pemeliharaan PDKB TM 0009.0.06.D055.01.2021 06/11/2023 No NIP Nama Pegawai KPE JABATAN UNIT
RIWAYAT SERTIFIKAT DI CERMAT
Berdasarkan 2 (dua) hal yang telah disampaikan di atas, merujuk peneliti tertarik meneliti terkait pengelolaan sertifikasi di PT PLN (Persero). Unit Induk Distribusi Banten khususnya pada jabatan Tim PDKB.

## METODE PENELITIAN
Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian difokuskan  pada  pengelolaan  sertifikasi  tim  Pekerja  Dalam  Keadaan  Bertegangan (PDKB) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek penempatan pegawai berdasarkan sistem merit dengan pendekatan deskriptif  melalui  wawancara  mendalam  kepada  informan.  Data  juga  diperoleh  dari observasi lapangan dan telaah dokumen.
Penelitian kualitatif menggambarkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan peneliti  sebagai  alat  utama  untuk  mengumpulkan  data.  Sumber  data  mencakup  data primer yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen dari orang atau organisasi lain.
Wawancara dilakukan dengan Key Informan yang terkait dengan merencanakan, mengkoordinir, menyelenggarakan, dan mengawasi sertifikasi di PT PLN (Persero) Unit Induk  Distribusi  Banten.  Observasi  dilakukan  untuk  melihat  tahapan  pengelolaan sertifikasi di lapangan.
Dokumen yang ditelaah mencakup data pegawai, kinerja, identifikasi kebutuhan sertifikasi,  jadwal  pelaksanaan,  realisasi  sertifikasi,  dan  berita  acara  pelaksanaan sertifikasi. Lokasi penelitian dipilih di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten dengan pertimbangan pentingnya unit tersebut dalam kontribusi pendapatan nasional.
Proses  pengolahan  data  melibatkan  langkah-langkah  seperti  pengumpulan, merinci, menampilkan, dan membuat kesimpulan. Metode pemeriksaan silang digunakan. Kesimpulan diverifikasi sebagai hasil analisis data.
Peneliti  memiliki  peran  utama  dalam  studi  ini,  dan  menggunakan  berbagai instrumen seperti wawancara, observasi, dan telaah dokumen untuk mengumpulkan data. Penelitian direncanakan berlangsung pada bulan September-Oktober 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyajian Hasil Penelitian dan Analisis
Analisis penelitian merujuk pada kerangka berfikir, konsep teori, dan kebijakan. Merujuk  pada  teori  George  R.  Terry  yaitu  perencanaan,  pengorganisasian, pengoperasian, dan pengendalian (George Robert Terry, 1958).

## 1. Analisa Proses Perencanaan Sertifikasi
Menurut  Siagian,  (1994)),  “Perencanaan  melibatkan  proses  berpikir  dan pengambilan  keputusan  yang  cermat  mengenai  tindakan  yang  akan  diterapkan  di waktu yang akan datang guna memperoleh tujuan yang telah ditetapkan.”
Adapun tahapan perencanaan sertifikasi di PT. PLN (Persero) Distribusi Banten ialah sebagai berikut:
1) Unit Pelaksana Sertifikasi memberikan informasi kepada Pengembangan Talenta Banten terkait dibukanya akses usulan sertifikasi melalui aplikasi Cermat dengan periode tertentu.
2) Pengembangan  Talenta  Banten  menginformasikan  kepada  user  tim  PDKB  PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten terkait usulan kebutuhan sertifikasi
3) Unit dalam hal ini PIC Tim PDKB mengirimkan usulan sertifikasi kepada HTD Banten.
4) Pengembangan  Talenta  Banten  melakukan  verifikasi  data  usulan  kebutuhan sertifikasi user tim PDKB dan menginput pada aplikasi Cermat.
Sesuai  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  38  Tahun  2018  mengenai  Prosedur Akreditasi dan Pemberian Sertifikasi untuk Ketenagalistrikan Pasal 60, disebutkan hal berikut  ayat  (1)  Setiap  individu  yang  bekerja  di  sektor  ketenagalistrikan  harus memenuhi persyaratan kompetensi yang harus didukung oleh Sertifikat Kompetensi Teknik;  dan  ayat  (2)  Sertifikat  Kompetensi  Tenaga  Teknik,  seperti  yang  dijelaskan dalam  ayat  (1),  akan  dikeluarkan  untuk  setiap  subbidang  berdasarkan  tingkat kualifikasi yang sejalan dengan aturan hukum dan peraturan dalam domain sertifikasi kompetensi  ketenagalistrikan.  Namun  terdapat  kendala  pada  aplikasi  Cermat  yaitu terdapat pegawai teknik (Tim PDKB) yang tidak bisa diajukan usulan sertifikasinya sesuai wawancara pada Key Informan 1 yang menyatakan bahwa: “Silahkan diajukan dulu  manual  dengan  mengisi  file  excel  terlampir,  Bu.” Pernyataan  tersebut  dapat disimpulkan bahwa aplikasi Cermat belum sepenuhnya dapat mengakomodir usulan kebutuhan  sertifikasi.  Di  sisi  lain,  kendala  dalam  tahapan  ini  ialah  data  realisasi sertifikasi  yang  belum  lengkap  sehingga  dalam  wawancara  pada  Key  Informan  2 menyatakan bahwa:
“Pergantian PIC sertifikasi, jadi data kemarin sempet miss, PIC kemarin juga sama merasa kewalahan karena yang dikerjain ngga Cuma sertifikasi. Padahal sertifikasi  tuh  sekali  periode  banyak  undangan  sertifikasinya,  mepet-  mepet jadwalnya terus perlu banyak koordinasi.”
Key Informan 2 juga menambahkan untuk verifikasi usulan diperlukan panduan skema uji sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 Tahun 2017 mengenai Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan:
Pasal 23:
(1) Kualifikasi dalam sektor ketenagalistrikan, seperti yang diatur dalam Pasal 22 untuk perusahaan ketenagalistrikan, tersusun dalam sembilan tingkatan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Rahmaniar, 2019). Kesembilan tingkatan ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Tingkatan  1  hingga  3  termasuk  dalam  kategori  jabatan  operator  atau pelaksana.
b. Tingkatan 4 hingga 6 masuk dalam kategori jabatan analis atau teknisi.
c. Tingkatan 7 hingga 9 termasuk dalam kategori jabatan ahli.
5) Setelah  dilakukan  input  usulan  sertifikasi  pada  aplikasi  cermat  maka  diberikan feedback  oleh  Unit  Pelaksana  Sertifikasi  kepada  HTD  Banten  untuk  melakukan pengecekan kembali dan persetujuan usulan sertifikasi.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  Fulan  tidak  memenuhi jabatannya untuk melaksanakan Uji Kompetensi Skema Pengendalian Sistem Meter sehingga tidak disetujui untuk usulan sertifikasinya oleh Unit Pelaksana Sertifikasi. Menurut  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  38  Tahun  2018  mengenai  Tata  Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan Pasal 61:
Guna  mendapatkan  Sertifikat  Kompetensi  Tenaga  Teknik,  calon  peserta  harus mengirimkan  permohonan  tertulis  untuk  Lembaga  Sertifikasi  Kompetensi  Tenaga Teknik Akreditasi, dan melampirkan berbagai dokumen yang diperlukan.
a. Penilaian mandiri atau sertifikat pelatihan yang relevan;
b. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau paspor bagi Warga Negara Asing (WNA);
c. Posisi pekerjaan yang sesuai dengan tingkat kualifikasi ketenagalistrikan; dan
d. Riwayat hidup.
Atas  dasar  tersebut  PIC  HTD  Banten  melakukan  konfirmasi  kepada  Unit Pelaksana Sertifikasi.
Key Informan 1 menyatakan: “ Sesuai yang saya infokan ke Bu Devy, silahkan dilanjut  mba  (pengajuan  approval)  karena  sebutan  jabatan  baru  tersebut  belum terekam dalam system aplikasi Cermat. ”
Hal  tersebut  mengasumsikan  bahwa  system  informasi  aplikasi  Cermat  belum optimal. Selain itu sajian riwayat realisasi pelaksanaan sertifikasi pada aplikasi Cermat hanya ada setelah tahun 2017.
Berdasarkan wawancara dengan Key Informan 1 menyatakan: “Mba, orang kita aja  kekurangan  orang  (pegawai)  yang  harap  maklum  ngurusin  sertifikasi  se Indonesia, ini masih minta orang terus (pegawai).”
Pernyataan  tersebut  memperjelas  factor  kendala  yang  ada  di  Unit  Pelaksana Sertifikasi salah satunya karena keterbatasan SDM.

## 2. Analisis Pengorganisasian Sertifikasi
Menurut Stoner et al., (Stoner et al., 1986), “Organisasi ialah suatu proses di mana aktivitas  kerja  diatur  dan  diberdayakan  melalui  penggunaan  sumber  daya  manusia untuk mencapai tujuan sebuah entitas organisasi.” Adapun tahapan pengorganisasian sertifikasi di PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten.
1) Dalam pelaksanaan Uji Kompetensi beberapa jadwal diselenggarakan oleh vendor LSK (Lembaga Sertifikasi Kompetensi) sehingga perlu koordinasi dengan Pengembangan Talenta Banten Pernyataan ini disampaikan oleh vendor LSK:
“Ya  kami  terima  borongan  pekerjaan  mba,  kemudian  kami  confirm kehadiran peserta, kalau tidak ada kontaknya ya kami tanya mba Tia nggih (Pengembangan  Talenta  Banten)  soalnya  data  di  Cermat  kadang  nomornya
ngga bisa dihubungi mba. Kami cuma terima daftar jadwal pelaksanaannya, pesertanya siapa saja namanya, terus kami confirm sesuai nggak skema nya karena  kan  kasian  mba  kalau  yang  diuji  ternyata  beda  skema  malah menyulitkan asesi.”
Pernyataan  tersebut  mengasumsikan  bahwa  sajian  data  aplikasi  Cermat  kurang informative.
Tahapan ini merujuk pada Pedoman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 38 Tahun 2018 mengenai Prosedur Akreditasi dan Sertifikasi dalam Bidang Ketenagalistrikan Pasal 62 ayat (1) Untuk upaya menjalankan uji kompetensi Tenaga  Teknik,  Lembaga  Sertifikasi  Kompetensi  Tenaga  Teknik  yang  diakreditasi akan memberikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal mengenai:
a. Lokasi pelaksanaan uji kompetensi;
b. Daftar anggota tim pelaksana uji kompetensi;
c. Daftar  unit  kompetensi  yang  akan  diuji,  sesuai  dengan  jabatan  di  bidang ketenagalistrikan;
d. Daftar peserta dalam uji kompetensi; dan
e. Rencana penjadwalan uji kompetensi.
2) Pemberian informasi pelaksanaan uji kompetensi Tenaga Teknik seperti yang disebutkan dalam ayat (1) harus dilakukan melalui sistem informasi secara daring (sistem online) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan.
3) Untuk setiap kelompok uji kompetensi, anggota tim penguji yang dimaksud dalam pasal (1) subbagian d harus berjumlah antara 3 (tiga) hingga 5 (lima) orang.
4) Selanjutnya Pengembangan Talenta Banten akan menyampaikan rencana undangan sertifikasi kepada user Tim PDKB dan Asesi untuk konfirmasi kehadiran asesi sesuai jadwal. Namun terkadang asesi berhalangan hadir sehingga Pengembangan Talenta Banten berkoordinasi dengan user tim PDKB untuk mengusulkan penggantinya.
Key Informan 4 menyatakan:
“Usulan sesuai prioritas yang kami tandai kemarin mba, kalau bisa lebih banyak yang segera tersertifikasi apalagi beberapa sudah kadaluarsa, boleh kalau ada tambahan kuota peserta agar usulan kami ditambahkan”
Pernyataan tersebut mengasumsikan bahwa beberapa sertifikasi pegawai tim  PDKB  kadaluarsa  sehingga  perlu  dilakukan  uji  ulang.  Selanjutnya  pada tahap  penambahan  peserta  tersebut  oleh  Pengembangan  Talenta  Banten terdapat kendala sesuai pernyataan Key Informan 2:
“Sudah  diusulkan  tapi  ternyata  konfirmasi  dari  vendor;  yang  bersangkutan belum terdaftar pada aplikasi Cermat sehingga belum bisa diusulkan”
5) Pendaftaran Penugasan atau reschedule Jadwal
Pernyataan  tersebut  semakin  menegaskan  bahwa  sajian  data  aplikasi Cermat kurang informative. Kendala lainnya ialah ketidaksesuaian skema atau judul okupasi sertifikasi sehingga peserta konfirmasi tidak hadir.
Hal  tersebut  sudah  dikonfirmasi  kepada  vendor  dengan  jawaban  yang dinyatakan Key Informan 4 bahwa:
“Jika  skema  atau  judul  okupasi  sertifikasi  belum  sesuai,  mohon  dapat dikonfirmasikan  secara  bersurat  paralel  konfirmasi  kepada  pihak  Unit Pelaksana Sertifikasi agar diganti peserta atau diganti skema atau judul okupasi sertifikasinya karena kami dapat datanya begitu”
Atas  dasar  case  tersebut  maka  wawancara  mendalam  dilakukan  kepada Key Informan 1 yang menjawab dengan menyatakan bahwa:
“ Saya setiap pagi lho Mba, sudah ngingetin vendornya, tapi berulang kali begitu, kami ngurus se Indonesia tapi orangnya segini (petugas), makanya kami minta SDM lagi (keterbatasan SDM)”
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  dapat  diasumsikan  bahwa  factor  dari kendala  tersebut  ialah  kesalahpahaman  informasi  antara  Unit  Pelaksana Sertifikasi dengan Vendor serta keterbatasan SDM (petugas) di Unit Pelaksana Sertifikasi sehingga kewalahan untuk melakukan double check.

## 3. Analisis Pelaksanaan Sertifikasi
Definisi dari pelaksanaan menurut Westa (1985: 17) ialah tindakan atau langkah- langkah  yang  diambil  untuk  mewujudkan  semua  kebijakan  dan  rencana  yang  telah dirumuskan  dan  disetujui,  dengan  menyediakan  semua  sarana,  perlengkapan  yang dibutuhkan,  menentukan  siapa  yang  bertanggung  jawab,  lokasi  pelaksanaan,  serta metode yang harus diterapkan.
Berdasarkan telaah dokumen Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2018 mengenai Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan Pasal 61:
(1) Demi  mendapatkan  Sertifikat  Kompetensi  Tenaga  Teknik,  calon  peserta  harus mengirimkan  permohonan  tertulis  ke  Lembaga  Sertifikasi  Kompetensi  Tenaga Teknik Akreditasi, disertai dengan berkas-berkas yang diperlukan.:
a. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau paspor bagi Warga Negara Asing (WNA).;
b. Posisi  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  tingkat  kualifikasi  dalam  sektor ketenagalistrikan
c. Penilaian mandiri atau sertifikat pelatihan yang relevan; dan
d. Riwayat hidup
(2) Permintaan  sebagaimana  yang  disebutkan  pada  ayat  (1)  dapat  diajukan  oleh individu, perusahaan, pemegang izin operasi, pemegang izin untuk penyediaan tenaga listrik, pemegang izin untuk layanan pendukung tenaga listrik, embaga pemerintah, atau pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
Pasal 62:
1. Dalam  konteks  implementasi  uji  kompetensi  Tenaga  Teknik,  Lembaga Sertifikasi  Kompetensi  Tenaga  Teknik  Akreditasi  harus  mengirimkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal informasi berikut:
a. Lokasi kegiaran uji kompetensi
b. Daftar peserta uji kompetensi.
c. Daftar  unit  kompetensi  yang  akan  diuji  sejalan  dengan  jabatan  dalam sektor ketenagalistrikan.
d. Rencana jadwal uji kompetensi.
e. Rincian anggota tim pelaksana uji kompetensi.
2. Penerapan uji kompetensi Tenaga Teknik seperti yang disebutkan di atas (poin 1), laporan harus diajukan melalui platform daring atau online paling lambat 7 hari kerja sebelum acara tersebut dilaksanakan, sesuai dengan poin
3. Selain  itu,  setiap  kelompok  uji  kompetensi  perlu  dibentuk  oleh  sejumlah anggota antara tiga hingga lima orang (pernyataan ke-3).
(3) Vendor  berkoordinasi  pelaksanaan  sertifikasi  dengan  Pengembangan  Talenta Banten dan Asesi
Sesuai dengan telaah dokumen undangan sertifikasi beserta daftar nama asesi.Jumlah asesi yang diundang untuk mengikuti sertifikasi ialah 21 orang. Namun  pada  pelaksanaan  sertifikasi  terdapat  asesi  yang  tidak  hadir  maupun tidak dapat mengikuti sertifikasi.
Menurut Key Informan 5 menyatakan bahwa:
“Mba saya baru 6 bulan di jabatan baru ini, kecuali kalau ada diklatnya dulu trus sertifikasi nggak apa – apa”
Pernyataan  tersebut  mengasumsikan  bahwa  Asesi  merasa  belum  siap  dalam melaksanakan sertifikasi
4. Analisis Pengawasan Sertifikasi
Sarwoto (sebagaimana dikutip dalam Febriani, (Febriani, 2005):12) menyatakan bahwa,  ”Pengawasan  ialah  upaya  manajer  untuk  memastikan  bahwa  tugas-tugas dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ada dan sasaran yang diharapkan.” Tahap hasil  sertifikasi  merupakan  tahap  akhir  dari  proses  sertifikasi.  Pusdiklat/  Unit Sertifikasi  menerbitkan  Sertifikat  Kompetensi  setelah  sertifikasi  dinyatakan  selesai dan atau Lulus.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 Tahun 2017 mengenai Standarisasi Kemampuan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Pasal 34, ada beberapa ketentuan yang harus diikuti:
(1) Setelah hasil penilaian dan pengujian oleh Tim Uji Tenaga Teknik seperti yang disebutkan  pada  Pasal  33  ayat  (6),  penanggung  jawab  teknik  di  Lembaga Sertifikasi  Kompetensi  Tenaga  Teknik  Akreditasi  melaksanakan  penilaian terhadap penerapan Sertifikasi Kemampuan.
(2) Jika hasil penilaian seperti yang disebutkan dalam ayat (1) menunjukkan bahwa seseorang  sudah  kompeten,  Lembaga  Sertifikasi  Kompetensi  Tenaga  Teknik
Akreditasi  akan  mengeluarkan  Sertifikat  Kemampuan  kepada  Tenaga  Teknik dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah uji kemampuan selesai.
(3) Namun, jika hasil penilaian seperti yang disebutkan dalam ayat (1) menunjukkan bahwa  seseorang  belum  kompeten,  Lembaga  Sertifikasi  Kompetensi  Tenaga Teknik  Akreditasi  harus  memberikan  pemberitahuan  tertulis  beserta  alasan- alasannya kepada Tenaga Teknik dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah uji kemampuan selesai.
Pasal 36
(1) Jika  Tenaga  Teknik  dianggap  belum  memiliki  kompetensi,  seperti  yang dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (3), atau belum memenuhi syarat sesuai Pasal 35 ayat (3), mereka berhak untuk mengajukan banding secara tertulis kepada Lembaga  Sertifikasi  Kompetensi  Tenaga  Teknik  Akreditasi.  Permohonan banding harus diajukan dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi.
(2) Keputusan  banding  oleh  Lembaga  Sertifikasi  Kompetensi  Tenaga  Teknik Akreditasi, sebagaimana disebutkan di ayat (1), harus dilakukan secara obyektif dan  netral,  tidak  melebihi  14  (empat  belas)  hari  kerja  sejak  permohonan banding diterima.
(3) Jika hasil penyelesaian banding, seperti diatur di ayat (2), menentukan bahwa Tenaga  Teknik  tetap  belum  kompeten  atau  belum  memenuhi  syarat,  maka Tenaga Teknik tersebut dapat dianggap kompeten atau memenuhi syarat jika mereka:  a.  Menyelesaikan  pendidikan  vokasi  atau  pelatihan  dan  dinyatakan lulus; atau b. Mengikuti uji kompetensi kembali dan berhasil.
(4) Pengembangan  Talenta  Banten  mengevaluasi  dan  merekap  Sertifikat Kompetensi yang telah diterima dari Pusdiklat/ Unit Sertifikasi bahwa adanya keterbatasan SDM pada Pengembangan Talenta Banten.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  telaah  dokumen,  wawancara,  dan  observasi  yang  dilakukan peneliti,  didapatkan  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1)  Ketidaksesuaian  pemanggilan peserta dan pilihan level skema okupasi uji kompetensi. Perencanaan sertifikasi yang belum tepat terutama ditemukan belum optimal system informasi aplikasi cermat dalam melaksanakan verifikasi usulan kebutuhan sertifikasi, selain itu kurangnya monitoring evaluasi  Pengembangan  Talenta  Banten  karena  keterbatasan  SDM.  (2)  Tingkat kehadiran  Asesi  untuk  melaksanakan  uji  kompetensi.  Pelaksanaan  sertifikasi  belum optimal dikarenakan ketidaksiapan asesi dalam mengerjakan sertifikasi (masa kerja di bidang baru, judul okupasi tidak sesuai, dan pernah melaksanakan sertifikasi tersebut). (3)  Kurangnya  pengawasan  pada  masa  kadaluarsa  sertifikasi.  Ditemukan  beberapa sertifikasi yang terlewat masa kadaluarsa sertifikasi sehingga perlu melaksanakan uji ulang  disebabkan  kurangnya  pemantauan  dan  evaluasi  data  sertifikasi  (sajian  data
aplikasi  Cermat  belum  optimal,  keterbatasan  SDM  bidang  Pengembangan  Talenta Banten, dan awareness pegawai)

## BIBLIOGRAFI
Azmy, A. (2015). Pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk mencapai career ready professional di Universitas Tanri Abeng. Binus Business Review , 6 (2), 220–232.
Febriani.  (2005). Pengaruh  Pengawasan  terhadap  Efektivitas  Pelayanan  Izin  Mendirikan. Bangunan Pada Dinas Tata Kota Bandar Lampung. Bandung: Pascasarjana .
George Robert Terry. (1958). Edisi, direvisi. Universitas Columbia . Penerbit, R.D. Irwin.
Nababan,  R.,  &  Simarmata,  B.  F.  (2020). Implementasi  Undang-Undang  Ketenagalistrikan Terhadap  PT.  PLN  (PERSERO)  dan  Peluang  Swasta  Dalam  Industri  Ketenagalistrikan Ditinjau Dari Perspektif Aspek Hukum Bisnis .
Putri, T. A., & Sitabuana, T. H. (2022). Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan  Usaha  Milik  Negara  (Bumn). Sibatik  Journal:  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan , 1 (7), 1003–1018.
Rahmaniar,  R.  (2019). Model  FLASH-NR  Pada  Analisis  Sistem  Tenaga  Listrik  (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
Rohida, L. (2018). Pengaruh era revolusi industri 4.0 terhadap kompetensi sumber daya manusia.
Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia , 6 (1), 114–136.
Siagian, S. P. (1994). Perencanaan Pembangunan. Suatu Eengantar .
Stoner, K. A., Sawyer, A. J., & Shelton, A. M. (1986). Constraints to the implementation of IPM programs in the USA: A course outline. Agriculture, Ecosystems & Environment , 17 (3–4), 253–268.

## Copyright Holder:
Masutiah Susilowat  (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: