INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 4742-4755 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Kebijakan Proteksionisme Terhadap Hubungan Dagang Antar Negara
Khairani Alawiyah Matondang 1 ✉ , Dewi Larasati Sinaga 2 , Fitry Ulinda Tinambunan 3 ,
Sarah Lylia Saragi 4 , Veranita Sitio 5
Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email: dewilarasatisinaga@mhs.unimed.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Kebijakan  proteksionisme  telah  menjadi  strategi  yang  sering  diadopsi  oleh  negara-negara  yang berusaha  melindungi industri dalam negeri mereka dari persaingan global. Strategi ini melibatkan penerapan  tarif,  kuota,  dan  berbagai  hambatan  perdagangan  lainnya  untuk  mengurangi  impor. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik dan menjaga lapangan kerja, proteksionisme sering kali memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan pada hubungan dagang antar negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan proteksionisme terhadap dinamika perdagangan internasional. Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, studi ini mengevaluasi bagaimana tarif dan hambatan perdagangan mempengaruhi aliran barang dan jasa antar  negara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proteksionisme  cenderung  menyebabkan penurunan dalam volume perdagangan, peningkatan harga konsumen, dan gangguan pada rantai pasokan  global.  Selain  itu,  kebijakan proteksionisme  dapat  memicu  tindakan  balasan  dari  negara- negara yang terkena dampak, yang dapat memperburuk hubungan diplomatik dan ekonomi. Dalam jangka  panjang,  proteksionisme  dapat  menghambat  inovasi  dan  efisiensi  ekonomi  dengan mengurangi persaingan dan membatasi kerjasama internasional. Studi ini merekomendasikan bahwa meskipun  proteksionisme  mungkin  memberikan  keuntungan  jangka  pendek  bagi  negara tertentu, pendekatan  yang  lebih  terbuka  dan  kolaboratif  dalam  perdagangan  internasional  akan  lebih menguntungkan  dalam  jangka  panjang.  Keterlibatan  dalam  sistem  perdagangan  multilateral  dan perjanjian  perdagangan  bebas  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  dan berkelanjutan.
Kata  Kunci: proteksionisme,  perdagangan  internasional,  tar,  hambatan  perdagangan,  hubungan ekonomi

## Abstract
Protectionist  policies  have  been  a  strategy  often  adopted  by  countries  seeking  to  protect  their domestic industries from global competition. This strategy includes implementing tariffs, quotas, and various  other  trade  barriers  to  reduce  imports.  Although  its  primary  goal  is  to  support  domestic economic  growth  and  preserve  jobs,  protectionism  often  has  unintended  consequences  on  trade relations between countries. This research aims to analyze the influence of protectionist policies on the dynamics of international trade. Through quantitative and qualitative approaches, this study shows how tariffs and trade barriers affect the flow of goods and services between countries. The research results show that protectionism tends to lead to reduced trade volumes, increased consumer prices, and disruption to global supply chains. In addition, protectionist policies can trigger retaliatory actions from  affected  countries,  which  can  repel  diplomatic  and  economic  relations.  In  the  long  term, protectionism can hinder innovation and economic efficiency by reducing competition and limiting international cooperation. The study recommends that while protectionism may provide short-term benefits for certain countries, a more open and collaborative approach to international trade would be  more  beneficial  in  the  long  run.  Involvement  in  the  multilateral  trading  system  and  free  trade agreements can encourage inclusive and sustainable economic growth.
Keyword: protectionism, international trade, tar, trade barriers, economic relations

## PENDAHULUAN
Proteksionisme adalah kebijakan perdagangan antar negara  melalui berbagai cara, termasuk penerapan tarif terhadap barang impor, pembatasan kuota barang,  peraturan restriktif lainnya yang bertujuan untuk membatasi impor, dan pengambilalihan pasar dan bisnis  dalam  negeri  oleh  pihak  asing.  Proteksionisme  ekonomi  yang  diusung  Presiden Trump tentu membawa dampak positif dan negatif bagi negara-negara di dunia mengingat Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua setelah Tiongkok, maka kebijakan proteksionisme yang diusung Amerika Serikat tentu akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap hubungan dagang antar negara.
Dalam beberapa dekade terakhir, hubungan komersial antar negara didasarkan pada kerja  sama  multilateral  di  bawah  pengawasan  World  Trade  Organization (WTO).Keberadaan WTO menjamin akses anggotanya terhadap pasar eksternal, khususnya pasar  negara  maju  seperti  Amerika  Serikat.  Perekonomian  internasional  juga  berangsur membaik berkat kerja sama perdagangan antar Negara. Namun perdagangan bebas juga mengarah pada fenomena free-rider (Axelrod dan Keohane, 1985). Suatu negara dianggap sebagai free-rider  jika negara tersebut mendapatkan  keuntungan dari konsesi kebijakan perdagangan, seperti pengurangan tarif, dari perjanjian perdagangan  negara lain tanpa menimbulkan  kerugian  atau  memenuhi  kewajibannya  berdasarkan  perjanjian  tersebut.
Dampak  kebijakan ini akan lebih terasa di negara-negara dengan kekuatan ekonomi  lebih besar.  Hal  ini  karena  kemampuan  negara-negara  tersebut  dalam  mempengaruhi  harga pasar mempengaruhi free rider yang bergantung pada perjanjian perdagangan negara lain Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan proteksionisme terhadap hubungan dagang antar negara. Fokusnya adalah untuk mengidentifikasi dampak  proteksionisme terhadap perekonomian internasional. Di sisi lain, manfaat  dan  kegunaan  penelitian  ini  adalah  diharapkan  dapat  memberikan  informasi tambahan kepada pembaca, sehingga  mampu memprediksi sikap Negara terhadap isu ini dan fenomena lainnya berdasarkan perspektif dunia dan teori-teori pemahaman hubungan perdagangan antar Negara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran, menjelaskan, atau menggambarkan data atau keadaan atau fenomena.  Dengan  kata  lain,  metode  deskriptif  hanya  bertujuan  untuk  menjelaskan keadaan, gejala, atau masalah. Kajian literatur dan sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian  dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  literature  review. Dimana, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan  dan menganalisis  secara kritis setiap  sumber  data,  informasi,  dan  pengetahuan  dengan  topik  pembahasan  tentang Pengaruh Kebijakan Proteksionisme Terhadap Hubungan Dagang Antar Negara. Tahap penelitian yang  digunakan  library  research dengan menggunakan teknik  pengumpulan data, studi dokumen, serta analisisnya, yang  bertitik tolak  dari  literatur dan peraturan yang  relevan  dengan Kebijakan Dagang  Indonesia  dan  data  yang  telah  diperoleh kemudian  dituangkan  secara narasi. Penjelasan tentang sumber data yang digunakan, termasuk jurnal, laporan, dan data dari lembaga terkait. Dengan mengumpulkan beberapa data  dan  teori  dari  berbagai  sumber,  penulis  menganalisis  data  fenomenologis  yang relevan dengan topik yang dibahas sehingga dapat digunakan sebagai sumber baru yang akeeurat dan praktis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Dampak Kebijakan Proteksionisme Terhadap Hubungan Dagang Antar Negara
1. Penurunan impor
Impor merupakan kegiatan strategis yang melibatkan  pembelian barang  atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri. Dalam konteks perdagangan internasional, impor diartikan sebagai proses memasukkan barang dari
luar  negeri  ke  dalam  wilayah  pabean  suatu  negara,  termasuk  Indonesia,  dengan tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan  ini tidak hanya  terbatas  pada  pembelian  barang  dari  negara  lain,  tetapi  juga  dapat  berupa pemasukan barang dari suatu negara ke dalam wilayah pabean negara lain.
Pada  Januari  2024,  nilai  impor  Indonesia  mencapai  USD18,51  miliar, menunjukkan tren positif dengan kenaikan 0,36 persen dibandingkan Januari 2023. Namun, dibandingkan Desember 2023, terjadi penurunan 3,13 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh anjloknya impor migas sebesar 19,99 persen, sedangkan impor nonmigas mengalami kenaikan tipis sebesar 0,48 persen.
Secara struktural, impor Indonesia didominasi oleh bahan baku dan penolong dengan kontribusi mencapai 72,81 persen. Diikuti oleh  barang modal sebesar 17,62 persen  dan  barang  konsumsi  sebesar  9,58  persen.  Menariknya,  meskipun  terjadi penurunan  impor  secara  keseluruhan,  penurunan  terbesar  terjadi  pada  barang konsumsi, yaitu 13,53 persen. Sedangkan penurunan pada bahan baku/penolong dan barang  modal  tergolong  moderat,  masing-masing  sebesar  2,25  persen  dan  0,31 persen.
Data impor ini menunjukkan peran penting impor dalam memenuhi kebutuhan bahan  baku  dan  modal  bagi  industri  dalam  negeri,  serta  mendukung  konsumsi masyarakat. Di sisi lain, fluktuasi nilai impor, seperti yang terjadi pada Januari 2024, perlu  menjadi  perhatian  pemerintah  untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi  dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Pada  awal  tahun  2024,  terjadi  penurunan  impor  untuk  beberapa  kategori barang,  termasuk  barang  konsumsi,  bahan  baku/penolong,  dan  barang  modal. Penurunan ini diamati pada produk-produk seperti bawang putih, daging sapi beku tanpa tulang, beras, mesin pendingin udara (AC), teropong, bahan bakar bensin, batu bara  bitumen,  minyak  bumi  mentah,  gula  tebu,  perangkat  lunak  sistem  operasi, penerima  portabel,  kompresor,  kapal  pengangkut  barang,  kapal  penumpang  dan barang, serta unit pemrosesan komputer pribadi.
Secara statistik, penurunan impor nonmigas terbesar pada Januari 2024 terjadi pada beberapa kategori utama, yaitu:
1) Bahan bakar mineral (HS 27): turun 35,24%
2) Perangkat optik, fotografi, sinematografi, dan medis (HS 90): turun 31,82%
3) Buah-buahan (HS 08): turun 25,80%
4) Gula dan kembang gula (HS 17): turun 19,70%
5) Bijih, terak, dan abu logam (HS 26): turun 19,22%
Di sisi lain, beberapa produk nonmigas mengalami peningkatan impor, seperti:
1. Biji dan buah mengandung minyak (HS 12): naik 35,86%
2. Filamen buatan (HS 54): naik 25,59%
3. Sari bahan samak dan celup (HS 32): naik 22,94%
4. Susu, mentega, dan telur (HS 04): naik 21,67%
5. Plastik dan barang dari plastik (HS 39): naik 20,97%
Impor nonmigas Indonesia pada Januari 2024 didominasi oleh China, Jepang, dan Thailand,  dengan  total  pangsa  mencapai  49,98%.  Negara-negara  yang  mengalami penurunan  impor  terbesar  adalah  Uni  Emirat  Arab  (turun  37,97%),  Ukraina  (turun 31,08%), Hong Kong (turun 30,61%), Brasil (turun 25,01%), dan Rusia (turun 24,04%).
2. Retaliasi
Dalam kerangka penyelesaian sengketa perdagangan di WTO, retaliasi menjadi instrumen penting sebagai upaya terakhir untuk mencapai keadilan dan kepatuhan terhadap  aturan  yang  disepakati.  Diterapkan  sebagai  kompensasi  atau  ganti  rugi, retaliasi mewujud dalam bentuk penangguhan konsesi atau akses pasar bagi negara yang terbukti melanggar ketentuan perdagangan. Mekanisme ini diberlakukan ketika proses  musyawarah  dan  mediasi  gagal  mencapai  kesepakatan  yang  memuaskan semua pihak.
Peran Dispute Settlement Understanding (DSU) dalam menegakkan aturan dan prosedur  WTO  sangatlah  krusial.  DSU  menyediakan  kerangka  hukum  yang  kokoh untuk menyelesaikan konflik perdagangan antar negara anggota. Salah satu elemen pentingnya adalah Dispute Settlement Body (DSB). DSB memiliki kewenangan tunggal untuk  membentuk  panel  ahli  yang  bertugas  mempertimbangkan  sengketa  dan mengeluarkan  temuan  serta  hasil  banding.  Selain  itu,  DSB  juga  memantau pelaksanaan putusan dan rekomendasi, serta memiliki kekuatan untuk mengotorisasi retaliasi terhadap negara anggota yang tidak mematuhi putusan.
Ketentuan Pasal 21 ayat (6) DSU menegaskan bahwa putusan dan rekomendasi DSB  bersifat  mengikat.  Apabila  pihak  yang  berkewajiban  untuk  mematuhi  putusan tersebut  gagal  melakukannya,  pihak  lain  berhak  meminta  otorisasi  DSB  untuk menangguhkan  konsesi  atau  kewajiban-kewajiban  lainnya  terhadap  pihak  yang melanggar (Pasal 22 ayat (1) DSU). Mekanisme retaliasi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan  dan  memastikan  kelancaran  arus  perdagangan  antar  negara  anggota WTO.
Dalam kerangka  penyelesaian  sengketa di WTO, mekanisme  retaliasi menjadi instrumen penting untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan yang disepakati dan memulihkan hak negara yang dirugikan. Retaliasi, sebagaimana diatur dalam Dispute Settlement Understanding (DSU) WTO, merupakan tindakan balasan yang dilakukan oleh negara penuntut terhadap negara pelanggar. Tujuannya adalah untuk memaksa negara  pelanggar  agar  mematuhi  putusan  panel  atau  Appellate  Body  WTO  dan mencabut tindakan yang melanggar ketentuan perdagangan.
DSU WTO membagi retaliasi menjadi tiga jenis, yaitu:
1) Paralel Retaliasi: Negara penuntut melakukan retaliasi di sektor perdagangan yang sama dengan sektor yang menjadi objek pelanggaran. Retaliasi ini dapat berupa kenaikan  tarif,  pengurangan  kuota,  atau  tindakan  lain  yang  setara  dengan kerugian yang ditimbulkan.
2) Cross-sector Retaliasi: Jika retaliasi paralel dianggap tidak efektif, negara penuntut dapat melakukan retaliasi di sektor perdagangan yang berbeda dalam perjanjian yang sama.
3) Cross-agreement Retaliasi: Pada situasi yang sangat serius, negara penuntut dapat melakukan retaliasi dalam perjanjian perdagangan yang berbeda.
Penggunaan  hak  retaliasi  erat  kaitannya  dengan  kepatuhan  (compliance) anggota  WTO  terhadap  rekomendasi  panel  atau  Appellate  Body.  Jika  negara pelanggar tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi putusan, negara penuntut dapat mengajukan permintaan retaliasi kepada Dispute Settlement Body (DSB) WTO. DSB kemudian akan memutuskan apakah permintaan tersebut dikabulkan atau tidak. Sebagai alternatif dari retaliasi, WTO juga menyediakan mekanisme kompensasi. Negara  yang  dinyatakan  bersalah  dapat  memilih  untuk  mengadakan  perundingan dengan negara penuntut untuk menentukan kompensasi yang disepakati bersama. Kompensasi ini dapat berupa pengurangan tarif, peningkatan akses pasar, atau bentuk lain yang setara dengan kerugian yang ditimbulkan.
Mekanisme retaliasi dan kompensasi dalam WTO bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perdagangan dan memulihkan hak negara yang dirugikan. Mekanisme ini diharapkan dapat mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan konstruktif, serta menjaga kelancaran arus perdagangan antar negara anggota WTO.
Penggunaan  mekanisme  retaliasi  dalam  penyelesaian  sengketa  perdagangan WTO sejalan dengan tujuan organisasi ini untuk menurunkan besaran tarif menjadi serendah  mungkin.  Hal  ini  sesuai  dengan  komitmen  WTO  yang  menjadikan  tarif sebagai satu-satunya instrumen yang diperkenankan untuk melaksanakan kebijakan
perdagangan internasional negara-negara anggota.
Retaliasi  diwujudkan  dalam  bentuk  penangguhan  atau  penundaan  konsesi. Konsesi ini merupakan hak atau keuntungan yang diberikan oleh satu negara kepada negara  lain  dalam  perjanjian  perdagangan.  Penangguhan  konsesi  dilakukan  oleh negara  penuntut  sebagai  tindakan  balasan  terhadap  negara  pelanggar  yang  telah melakukan tindakan yang merugikan perdagangan negara penuntut.
3. Pengaruh Kebijakan Proteksionisme terhadap Keseimbangan Perdagangan Proteksionisme  dapat  mempengaruhi  keseimbangan  perdagangan  melalui berbagai cara. Proteksionisme adalah kebijakan yang dipergunakan oleh negara untuk melindungi pasar domestik dari konkurensi pasar internasional. Satu cara yang sering digunakan  dalam  kebijakan  proteksionisme  adalah  peraturan-peraturan  yang membatasi atau mengatur import/eksport, seperti tarif, subsidi, dan kontrol kualitas (Fitriyanti et al., 2023).
Meity  Estetika  (2022)  mengatakan  bahwa,  kebijakan  proteksionisme  dapat mempengaruhi keseimbangan perdagangan dengan cara:
1) Membatasi  ketersediaan  produk  impor:  Tarif  atau  kontrol  kualitas  yang  tinggi dapat membatasi ketersediaan produk impor, yang dapat meningkatkan harga dan meningkatkan permintaan untuk produk domestik.
2) Memperkuat pasar domestik: Kebijakan proteksionisme dapat memperkuat pasar domestik,  yang  dapat  memperkuat  keseimbangan  perdagangan.  Ketika  pasar domestik lebih kuat, produk domestik lebih banyak diperdagangkan, yang dapat memperkuat keseimbangan perdagangan.
3) Mempercepat pengembangan industri domestik: Kebijakan proteksionisme dapat mempercepat  pengembangan  industri  domestik,  yang  dapat  memperkuat keseimbangan perdagangan. Ketika industri domestik lebih kuat, produk domestik lebih  banyak  diperdagangkan,  yang  dapat  memperkuat  keseimbangan perdagangan.
4) Mempercepat  pengembangan  teknologi  domestik:  Kebijakan  proteksionisme dapat  mempercepat  pengembangan  teknologi  domestik,  yang  dapat memperkuat keseimbangan perdagangan. Ketika teknologi domestik lebih maju, produk  domestik  lebih  banyak  diperdagangkan,  yang  dapat  memperkuat keseimbangan perdagangan.
5) Mempercepat pengembangan sumber daya manusia: Kebijakan proteksionisme dapat mempercepat pengembangan sumber daya manusia domestik, yang dapat memperkuat keseimbangan perdagangan. Ketika sumber daya manusia domestik
lebih  kuat,  produk  domestik  lebih  banyak  diperdagangkan,  yang  dapat memperkuat keseimbangan perdagangan.
Sedangakan  Wijayati  dan  Haqqi  (2022)  mengatakan  bahwa,  kebijakan proteksionisme  dapat  juga  mempengaruhi  keseimbangan  perdagangan  negatif, seperti:
1) Mempercepat  pengembangan  produk  impor:  Kebijakan  proteksionisme  dapat mempercepat  pengembangan  produk  impor,  yang  dapat  meningkatkan persaingan pasar dan meningkatkan harga produk domestik.
2) Mempercepat pengembangan teknologi impor: Kebijakan proteksionisme dapat mempercepat  pengembangan  teknologi  impor,  yang  dapat  memperkuat keseimbangan perdagangan. Ketika teknologi  impor  lebih maju,  produk impor lebih  banyak  diperdagangkan,  yang  dapat  memperkuat  keseimbangan perdagangan.
3) Mempercepat  pengembangan  sumber  daya  manusia  impor:  Kebijakan proteksionisme  dapat  mempercepat  pengembangan  sumber  daya  manusia impor, yang dapat memperkuat keseimbangan perdagangan. Ketika sumber daya manusia  impor  lebih  kuat,  produk  impor  lebih  banyak  diperdagangkan,  yang dapat memperkuat keseimbangan perdagangan.
Keseimbangan  perdagangan  dapat  diterima  sebagai  keseimbangan  antara produk  dan  jasa  yang  diimpor  dan  dieksport,  serta  keseimbangan  antara  negara- negara  dalam  perdagangan  internasional.  Keseimbangan  perdagangan  dapat menjamin kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi antara negara-negara.
4. Dampak Kebijakan Proteksionisme Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kebijakan  proteksionisme  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  suatu negara dengan berbagai cara, baik positif maupun negatif. Sahide (2021) menjelakan dampak-dampak  kebijakan  proteksionisme  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  suatu negara, sebagai berikut:
1) Mempercepat  pertumbuhan  industri  domestik:  Kebijakan  proteksionisme  dapat mempercepat  pertumbuhan  industri  domestik,  yang  dapat  memperkuat pertumbuhan ekonomi. Ketika industri domestik lebih kuat, produk domestik lebih banyak diperdagangkan, yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi.
2) Mempercepat  pengembangan  teknologi  domestik:  Kebijakan  proteksionisme dapat mempercepat pengembangan teknologi domestik, yang dapat memperkuat pertumbuhan  ekonomi.  Ketika  teknologi  domestik  lebih  maju,  produk  domestik
lebih banyak diperdagangkan, yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi.
3) Mempercepat  pengembangan  sumber  daya  manusia  domestik:  Kebijakan proteksionisme  dapat  mempercepat  pengembangan  sumber  daya  manusia domestik,  yang  dapat  memperkuat  pertumbuhan  ekonomi.  Ketika  sumber  daya manusia domestik lebih kuat, produk domestik lebih banyak diperdagangkan, yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi.
4) Mempercepat pengembangan pasar internasional: Kebijakan proteksionisme dapat mempercepat  pengembangan  pasar  internasional,  yang  dapat  memperkuat pertumbuhan ekonomi. Ketika pasar internasional lebih kuat, produk domestik dan impor  lebih  banyak  diperdagangkan,  yang  dapat  memperkuat  pertumbuhan ekonomi.
5) Mempercepat  pengembangan  keseimbangan  ekonomi  antara  negara-negara: Kebijakan  proteksionisme  dapat  mempercepat  pengembangan  keseimbangan ekonomi antara negara-negara, yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi. Ketika keseimbangan ekonomi lebih baik, produk domestik dan impor lebih banyak diperdagangkan, yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi.
6) Mempercepat pengembangan keseimbangan antara produk dan jasa yang diimpor dan  dieksport:  Kebijakan  proteksionisme  dapat  mempercepat  pengembangan keseimbangan  antara  produk  dan  jasa  yang  diimpor  dan  dieksport,  yang  dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi. Ketika keseimbangan antara produk dan jasa lebih baik, produk domestik dan impor lebih banyak diperdagangkan, yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi.
7) Mempercepat  pengembangan  laju  pertumbuhan  ekonomi:  Kebijakan proteksionisme dapat mempercepat pengembangan laju pertumbuhan ekonomi. Ketika laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, produk domestik dan impor lebih banyak diperdagangkan, yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi.
8) Mempercepat pengembangan keseimbangan antara produk dan jasa yang diimpor dan  dieksport:  Kebijakan  proteksionisme  dapat  mempercepat  pengembangan keseimbangan  antara  produk  dan  jasa  yang  diimpor  dan  dieksport,  yang  dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi. Ketika keseimbangan antara produk dan jasa lebih baik, produk domestik dan impor lebih banyak diperdagangkan, yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi.
9) Mempercepat  pengembangan  laju  pertumbuhan  ekonomi:  Kebijakan proteksionisme dapat mempercepat pengembangan laju pertumbuhan ekonomi. Ketika laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, produk domestik dan impor lebih
banyak diperdagangkan, yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi.
10) Mempercepat pengembangan keseimbangan ekonomi antara negara-negara: Kebijakan  proteksionisme  dapat  mempercepat  pengembangan  keseimbangan ekonomi antara negara-negara, yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi. Ketika keseimbangan ekonomi lebih baik, produk domestik dan impor lebih banyak diperdagangkan, yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi.
11) Mempercepat pengembangan keseimbangan antara produk dan jasa yang diimpor dan  dieksport:  Kebijakan  proteksionisme  dapat  mempercepat  pengembangan keseimbangan  antara  produk  dan  jasa  yang  diimpor  dan  dieksport,  yang  dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi. Ketika keseimbangan antara produk dan jasa lebih baik, produk domestik dan impor lebih banyak diperdagangkan, yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi.

## B. Studi Kasus dan Temuan Empiris
1. Contoh Negara Yang Menerapkan Kebijakan Proteksionisme Pemerintah  suatu  negara  dapat  menerapkan  kebijakan  proteksionisme  untuk melindungi perekonomian domestiknya. Kebijakan ini dilakukan dengan membatasi arus ekspor dan impor barang dan jasa melalui berbagai instrumen seperti tarif impor, subsidi, kuota, pelabelan, dan persyaratan keamanan produk. Tujuannya adalah untuk melindungi industri dan pekerja lokal dari persaingan dengan produk asing.
Proteksionisme  bertentangan  dengan  prinsip  perdagangan  bebas  yang menganjurkan  minimnya  hambatan  perdagangan  antar  negara.  Di  era  modern, proteksionisme sering dikaitkan dengan sentimen anti-globalisasi dan anti-imigrasi. Para  pendukung  proteksionisme  meyakini  bahwa  kebijakan  ini  dapat  membantu meningkatkan lapangan kerja, melindungi industri strategis, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Meskipun saat ini banyak negara maju menganut prinsip perdagangan bebas, sejarah  menunjukkan  bahwa  mereka  pernah  menerapkan  proteksionisme  untuk mengembangkan industri mereka. Contohnya Britania Raya di awal abad ke-19, yang menerapkan  kebijakan  industri  dan  perdagangan  untuk  melindungi  industri  dalam negeri.
Amerika Serikat juga merupakan contoh menarik. Di periode antara Perang Sipil hingga  Perang  Dunia  II,  AS  menerapkan  proteksionisme  yang  kuat,  seperti  yang dianjurkan Alexander Hamilton. Berbeda dengan saran Adam Smith, David Ricardo, dan Jean-Baptiste Say yang melihat pertanian sebagai sektor masa depan, AS memilih
meniru  Britania  Raya  dengan  menerapkan  kebijakan  proteksi  dan  subsidi  untuk melindungi industrinya. Negara-negara kapitalis maju lainnya seperti Jerman, Jepang, Korea  Selatan,  dan  Swedia  juga  menunjukkan  tren  serupa,  dengan  menerapkan proteksionisme di fase awal pembangunan industri mereka.
Contoh kasus :
“KEBIJAKAN  PROTEKSIONISME  AMERIKA  SERIKAT  TERHADAP  REPUBLIK  RAKYAT CINA”
Penerapan kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap Republik Rakyat Cina (RRC) didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, impor AS dari RRC yang besar dan berkelanjutan selama beberapa dekade terakhir telah menciptakan defisit perdagangan yang signifikan. Defisit ini, yang dianggap mengganggu keamanan dan kepentingan nasional AS, menjadi salah satu alasan utama penerapan proteksionisme. Kedua, kekhawatiran  keamanan AS terkait kepemilikan  sekuritas AS  oleh  RRC menjadi pertimbangan penting. Meskipun RRC memegang sekuritas AS dalam jumlah besar,  AS  meyakini  bahwa  penjualan  sekuritas  ini  oleh  RRC  dapat  menimbulkan dampak kerugian yang signifikan  bagi ekonomi RRC. Hal ini mendorong AS untuk menerapkan proteksionisme sebagai upaya untuk melindungi kepentingannya.
Faktor  lain  yang  mendasari  proteksionisme  AS  adalah  meningkatnya pengangguran di AS akibat perpindahan pekerjaan ke RRC. Pelemahan mata uang AS terhadap RRC dan pergeseran hegemoni ekonomi global juga dikaitkan dengan defisit perdagangan dan praktik perdagangan RRC.
Defisit perdagangan AS dengan RRC diperparah oleh berbagai faktor, termasuk pencurian  dan  pembajakan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HaKI),  pemaksaan  transfer teknologi AS kepada perusahaan AS yang beroperasi di RRC, pemberian subsidi oleh RRC, dan hambatan non-tarif lainnya. Praktik-praktik ini mempersulit produk AS untuk bersaing di pasar RRC, sehingga memperbesar defisit perdagangan dan mendorong AS untuk menerapkan proteksionisme.
2. Dampak Dari Kebijakan Proteksionisme
Perang dagang antara dua ekonomi paling kaya di dunia dapat terjadi karena kebijakan proteksionisme AS terhadap Republik Rakyat Cina. Perang dagang ini dapat meningkatkan  ketegangan  politik  dan  mengganggu  perdagangan  dan  investasi bilateral.  Biaya  produksi  dan  harga  barang  konsumen  akan  meningkat  karena  tarif impor yang lebih tinggi, yang dapat menghentikan pertumbuhan ekonomi di kedua negara  tersebut.Perusahaan  yang  secara  langsung  bergantung  pada  impor  bahan baku atau ekspor ke luar negeri akan mengalami dampak negatif. Selain itu, keadaan
ini dapat menyebabkan penurunan lapangan kerja di beberapa industri yang terkena dampak,  menyebabkan  pengangguran  lebih  tinggi  dan  penurunan  pendapatan masyarakat.
Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina dapat memiliki dampak yang tidak terbatas pada dua negara saja, tetapi juga dapat mengganggu rantai pasokan global dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi di seluruh dunia. Di sisi lain, karena barang-barang  dari  negara  lain  menjadi  lebih  kompetitif,  negara  lain  dapat meningkatkan ekspor mereka ke Amerika Serikat dan Cina. Secara keseluruhan, efek yang  sebenarnya  akan  tergantung  pada  seberapa  kuat  dan  lama  kebijakan proteksionisme  yang  diterapkan,  serta  bagaimana  pihak-pihak  yang  terlibat dengannya bertindak.
Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina dapat terjadi karena kebijakan proteksionisme  AS  terhadap  Cina,  seperti  tarif  impor  yang  tinggi  dan  pembatasan perdagangan lainnya. Perang dagang ini juga dapat mengganggu arus perdagangan dan investasi bilateral, serta meningkatkan ketegangan politik antara kedua negara. Akibatnya,  kedua  negara  akan  mengalami  dampak  ekonomi  yang  signifikan. Perusahaan yang bergantung pada impor bahan baku atau ekspor ke negara lain akan terkena dampak negatif secara langsung jika tarif impor yang lebih tinggi menaikkan biaya produksi dan harga barang konsumen, yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan Cina.Selain itu, perang dagang dapat menyebabkan sektor-sektor yang terkena dampak kehilangan lapangan kerja, yang dapat menyebabkan pengangguran dan penurunan pendapatan masyarakat di kedua negara tersebut.
Dampak sebenarnya dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina tidak terbatas  pada  kedua  negara  tersebut;  itu  juga  dapat  mengganggu  rantai  pasokan global dan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di seluruh dunia. Di sisi lain, karena barang-barang  dari  negara  lain  menjadi  lebih  kompetitif,  negara  lain  dapat meningkatkan  ekspor  mereka  ke  Amerika  Serikat  dan  Cina.  Bisa  menyebabkan kerugian  ekonomi  besar  di  kedua  negara  dan  ekonomi  global  jika  situasi  ini  tidak ditangani dengan baik.

## SIMPULAN
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan proteksionisme terhadap hubungan dagang antar negara.Hubungan komersial antar negara didasarkan pada kerja sama multilateral di bawah pengawasan World Trade Organization (WTO).Keberadaan WTO
menjamin akses anggotanya terhadap pasar eksternal, khususnya pasar negara maju seperti Amerika Serikat. Perdagangan yang dilakukan dengan memasukkanbarang dari luar negeri ke  dalam  daerah  pabean  Indonesia  dan  memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang- undangan disebut transaksi impor. Kegiatanpemasukan barang dari suatu negara ke dalam daerah pabean negara lain juga dapat diartikan sebagai kegiatan impor. Kegiatan impor yang melibatkan dua negara diwakilioleh kepentingan antara kedua negara. Keseimbangan perdagangan dapat diterima sebagai keseimbangan antara produk dan jasa yang diimpor dan  dieksport,  serta  keseimbangan  antara  negara-negara  dalam  perdagangan internasional. Kebijakan proteksionisme dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan berbagai cara, baik positif maupun negatif. Kebanyakan negara maju yang sekarang  mendukung  perdagangan  bebas  pernah  menerapkan  proteksionisme,  seperti penetapan  tarif  dan  subsidi,  untuk  mengembangkan  industri  mereka.  Sebagian  besar negara  kapitalis  maju  telah  menerapkan  proteksionisme  untuk  melindungi  dan mempromosikan industrinya pada fase awal, seperti Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Swedia. Adapun keterbatasan penulis dalam penelitian ini yakni hanya menggunakan data sekunder dari literatur, jurnal, laporan, dan peraturan yang relevan dan tidak menggunakan data  primer  dari wawancara  atau  survei langsung  Oleh  karena  itu, penelitian berikutnya perlu menggali lebih dalam mengenai kebijakan, program, atau inisiatif spesifik mengenai dampak kebijakan proteksionisme terhadap hubungan dagang antar negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Siregar,  H.,  &  Santoso,  A.  (2017).  Kebijakan  Perdagangan  Internasional  dan  Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 21(3), 486-496.
Suhandi,  B.,  &  Rahmawati,  A.  (2019).  Analisis  Teori  Perdagangan  Internasional  dalam Konteks Ekonomi Global. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 4(1), 47-60.
Yusdja, Y. (2016). Tinjauan Teori Perdagangan Internasional dan Keunggulan Kooperatif.
Forum Penelitian Agro Ekonomi, 22(2), 126.
https://doi.org/10.21082/fae.v22n2.2004.126-141
Anggun  Setiyaningtyas  Hasna  Wijayati,  F.,  &  Halifa  Haqqi,  M.  (2021).  Proteksionisme  AS terhadap Komoditas Aluminium dan Baja Indonesia Pada Masa Perang Dagang AS- China (Vol. 2, Issue 1).
Budiyanti, E. (n.d.). THE IMPACT OF TRADE LIBERALISATION ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA. http://www.
Estetika,  M.,  &  Lestari  Elake,  G.  (2022).  ANALISIS  DINAMIKA  PERDAGANGAN INTERNASIONAL  DAN  PENGARUHNYA  TERHADAP  KEBIJAKAN  PERDAGANGAN
PROTEKSIONISME AMERIKA SERIKAT. In Sriwijaya Journal of Internasional Relations (Vol. 2, Issue 2).
Fitriyanti, R., Judistia, A., Ulvatmi, J., Hanun, R., Nurhaliza, S., Uin, F., & Jakarta, S. H. (2023).
DAMPAK  PROTEKSIONISME  AMERIKA  SERIKAT  TERHADAP  INDONESIA  DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME (Vol. 2).
Henry,  I.  (n.d.).  ISU  PERANG  DAGANG  MENGANCAM  AKTIVITAS  PERDAGANGAN KOMODITAS EKSPOR KELAPA SAWIT.
Prayoga, E. R., Ryansyah, M., & Jannah, N. (2022). Dampak Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor Ekspor dan Impor Indonesia. 3, 457.
Rahma, F., Uin, B., & Makassar, A. (2020). PERAN WTO DALAM MEMBANGUN PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PROTEKSIONISME (STUDI KASUS: SENGKETA DAGANG ROKOK KRETEK INDONESIA) (Vol. 2, Issue 1).
Sahide, A. (2021). Proteksionisme Trump dan Masa Depan Supremasi Politik AS. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 17(1), 1 – 16. https://doi.org/10.26593/jihi.v17i1.3570.1-16
Setya Permatasari, A., & Taufiq, D. M. (n.d.). Dampak Kebijakan United States Generalized System of Preference….
TITLE:  PENGGUNAAN  TINDAKAN  RETALIASI  DALAM  SENGKETA  PERDAGANGAN INTERNASIONAL. (n.d.).
Fitriyanti, R., Judistia, A., Ulvatmi, J., Hanun, R., Nurhaliza, S., Uin, F., & Jakarta, S. H. (2023). DAMPAK  PROTEKSIONISME  AMERIKA  SERIKAT  TERHADAP  INDONESIA  DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME (Vol. 2).
Hubungan  Internasional,  P.  (n.d.).  PROTEKSIONISME  SENGKETA  DAGANG  DALAM PERDAGANGAN  INTERNASIONAL:  PENDEKATAN  NEGOSIASI  STUDI  KASUS: PROTEKSIONISME AS TERHADAP IMPOR DAGING KANADA Laode Muhamad Fathun. In Jurnal Asia Pacific Studies (Vol. 1).