ISSN Online: 2808-1676 https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/index

## Ijbar Dalam Konteks Kekinian: Telaah Pemahaman KH. Husein Muhammad

## Isyrofah Tazkiyah Iroyna
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , E-mail: isyrofahazki@gmail.com.

## Artikel History
Received: Nov 3, 2023; Revised: June 17, 2024; Accepted: June 17, 2024;
DOI: https://doi.org/10.46870/j hki.v5i1.740

## Abstract
According  to  the  madzhab  scholars,  the  right  of ijbar aims  to  provide protection  to  women  from  miscreants  by  involving  the mujbir wali  in selescting a couple. However, over time, ijbar has been perspective by some people as the right to force marriage. Unlike the previous interpretation, Kiai Husein interprets the right of ijbar as the right to marry or direct. This study aims to find out the legal basis of KH. Husein in interpreting the right of ijbar and  its  legal  impact  in  the  current  Indonesian  context.  This  research  is normative research or library research, with an istislahi approach using Imam Al-Ghazali's maslahah  mursalah theory.  KH.  Husein  reinterpreted  the concept of ijbar by reviewing at the five pillars of the objectives of Islamic law which were then expanded by aiming at human rights values and equal relations between men and women. Based on this legal basis, Kiai Husein's interpretation  of ijbar is  different  from  previous  interpretations  which interpret the right to force into the right to marry or direct.  In that way, ijbar as the right to marry no longer limits women's rights to determine a partner. With  this  interpretation,  it  can  be  seen  that  KH.  Husein  prioritises  the maslahah aspect  in  determining  a  law.  KH.  Husein  also  connects  the relationship between children and parents without limiting the rights between the two in requiring the concept of ijbar . KH. Husein's interpretation of ijbar rights has a close relevance to the current conditions of Indonesian people.
Keywords: Marriage; The concept of ijbar; Current context.

## Abstrak
Menurut ulama madzhab, hak ijbar bertujuan utuk memberikan perlindungan kepada  perempuan  dari  laki-laki  yang  tidak  baik  dengan  melibatkan  wali mujbir dalam  menentukan  pasangan.  Namun  seiring  waktu,  hak ijbar oleh sebagian  orang  ditafsirkan  sebagai  hak  memaksa  menikahkan.  Berbeda dengan  penafsiran  sebelumnya,  KH.  Husein  menafsirkan  hak ijbar sebagai hak menikahkan atau mengarahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar  hukum  KH.  Husein  dalam  menafsirkan  hak ijbar serta  dampak hukumnya  dalam  konteks  Indonesia  saat  ini.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  normatif  atau  penelitian  pustaka,  dengan  pendekatan  istislahi menggunakan teori maslahah mursalah Imam Al-Ghazali. Penafsiran kembali
konsep ijbar oleh KH. Husein dengan melihat lima pilar tujuan syariat Islam yang  kemudian  diperluas  dengan  mengarah  pada  nilai-nilai  HAM  serta kesetaraan  relasi  antara  laki-  laki  dan  perempuan.  Berdasarkan  landasan hukum  tersebut,  penafsiran  KH.  Husein  tentang ijbar berbeda  dengan penafsiran  sebelumnya  yang  memaknai  hak  memaksa  menjadi  hak menikahkan atau mengarahkan.  Dengan begitu ijbar sebagai hak menikahkan tidak  lagi  membatasi  hak-hak  perempuan  untuk  menentukan  pasangan. Dengan penafsiran tersebut, terlihat bahwa KH. Husein mengutamakan aspek maslahah dalam menetapkan suatu hukum. KH. Husein juga menghubungkan keterkaitan  antara  anak  dan  orang  tua  tanpa  membatasi  hak-hak  diantara keduanya dalam menghendaki adanya konsep ijbar . Penafsiran KH. Husein tentang  hak ijbar tersebut  memiliki  relevansi  yang  erat  dengan  kondisi masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Nikah; Konsep Ijbar; Konteks Kekinian.

## PENDAHULUAN
Ulama madzhab seperti Imam syafi’i berpendapat bahwa ijbar adalah hak memaksa untuk menikahkan tanpa ada persetujuan dari yang akan dinikahkan. Selaras dengan pendapat tersebut, Imam  Hanafi  juga  menyatakan  bahwa  perwalian ijbar adalah  bersifat  wajib.  Sehingga  wali berhak untuk berlaku ijbar yakni memaksa untuk menikahkan. Hak ijbar sebagai hak memaksa juga diperkuat dengan pernyataan Imam Hambali dan Imam Malik, tentunya dengan beberapa syarat  yang  harus  terpenuhi.  Pendapat  tersebut  kemudian  oleh  masyarakat, ijbar dipahami sebagai  hak  orang  tua  yang  memperbolehkan  memaksa  anaknya  menikah  atau  lebih  dikenal dengan istilah “kawin paksa”. 1
Berbeda dengan KH. Husein Muhammad seorang ulama kontemporer yang terlibat dalam pembaharuan isu dan wacana kesetaraan serta keadilan gender dengan menggunakan paradigma feminis  Islam.  Dalam  pemikirannya  KH.  Husein  berpendapat  bahwa ijbar bukanlah  hak memaksa menikahkan melainkan sebagai hak menikahkan dan mengarahkan. hak ijbar apabila diartikan sebagai hak memaksa lebih berkonotasi ikrah dan itu jelas tidak diperbolehkan sebab akan  membahayakan  diri  perempuan  sebagai  suatu  ancaman  yang  harus  dilakukan  dan  juga membatasi hak- hak perempuan dalam memilih pasangan. 2
Konsep ijbar apabila berkonotasi memaksa ( ikrah ) perempuan dalam memilih pasangan dianggap  tidak  relevan  dengan  tujuan  utama  dalam  pernikahan  pada  konteks  Islam. 3 Nalar perempuan untuk mendapat kebahagiaan dalam pernikahan menurutnya tidak dapat dipaksa oleh pihak  luar,  sementara  perempuan  memiliki  kemampuan  dalam  menentukan  dengan  siapa  dia menikah dan dinikahi. 4 Pada sisi lain, dalam konteks modernisme setiap manusia mendapat ruang demokrasi yang memungkinkan laki-laki atau perempuan berasumsi, berpendapat, dan memilih sesuatu  yang  dikehendakinya,  terutama  memilih  atau  menentukan  pasangan  masing-masing. 5
1 Wahbah  Zuhaili, Fiqh  Islam  Wa’adilatuhu ,  trans.  Dkk  Terj.  Mujiburrahman  Subadi  (Jakarta:  Gema Insani, 2016) h. 181.
2 Asgar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Bandung: LSPPA, 1997) h.138.
3 KH. Husein Muhammad, “Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender,” Cet III (Yogyakarta: IRCiSod, 2020) h. 58.
4 Husein  Muhammad,  Otonomi  tubuh  perempuan  dan  anak  diakses  dari  https://mubadalah.id/otonomi- tubuh-perempuan-dan-anak/ diakses pada 31 Maret 2023.
5 Husein Muhammad, “Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren,” in Cet I (Yogyakarta: LKiS, 2004) h. 170.
Pemikiran K.H Husein Muhammad mengenai peran perempuan yang berkaitan dengan konsep ijbar menunjukkan pergeseran hak wali yang tidak lagi memaksa anak perempuan dengan dalih adanya hak ijbar .
Sejauh  ini  ada  beberapa  penelitian  yang  mengkaji ijbar. Beberapa  penelitian  tersebut mengkaji ijbar dikaitkan dengan pernikahan anak 6 , kemudian dilihat dari perspektif fiqh Islam dan  KHI 7 , ijbar dalam  pemikiran  wahbah  zuhaily  dan  KHI 8 ,  dan ijbar wali  nikah  perspektif gender dan hukum Islam 9 . Penelitian-penelitian tersebut berusaha mengungkap konsep ijbar dari berbagai sudut pandang, dengan kesimpulan konsep ijbar hari ini perlu difahami dari berbagai sudut  keilmuan.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  tidak  ada  penelitian  yang  mengungkap kemaslahatan  konsep ijbar pandangan  K.H  Husein  Muhammad.  Tujuan  penelitian  ini  adalah membahas konsep ijbar menggunakan analisis maslahah mursalah. Adapun aspek penelitian ini menyoroti tentang dasar hukum KH. Husein dalam menafsirkan kembali konsep ijbar sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dengan ulama madzhab dan akibat yang terjadi apabila ijbar mengalami  perubaahan  makna  serta  kemaslahatan  konsep ijbar menurut  KH.  Husein Muhammad dalam konteks Indonesia saat ini. 10
Penelitian ini berangkat dari makna hak ijbar sebagai hak memaksa menikahkan sehingga timbul pemahaman bahwa Islam membolehkan kawin paksa. Akan tetapi konsep ijbar sebagai upaya  ulama  madzhab  memberi  perlindungan  perempuan  dengan  melibatkan  wali mujbir di setiap tindakan termasuk dalam pernikahan. Selain itu juga sebagai bentuk tanggung jawab ayah kepada  anak  dengan  berbagai  alasan  tertentu  seperti  kurang  berkemampuan  dalam  bertindak. Kemudian KH. Husein Muhammad memberikan penafsiran yang lebih segar terkait konsep ijbar yang selama ini menjadi kesalahpahaman.
Pandangan  KH.  Husein  terhadap ijbar layak  diteliti  karena  beberapa  alasan: 11 pertama, Kata ikrah,  taklif dan ijbar dalam  Bahasa  Arab  memiliki  persamaan  makna  dalam  Bahasa Indonesia yaitu paksaan dan memaksa namun memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari segi  akibat  hukum. Kedua, perbedaan  penafsiran  tentang  makna ijbar oleh  KH.  Husein  yang tentu juga menimpulkan dampak yang berbeda”. Ketiga, pendapat KH. Husein tentang makna ijbar yang tidak berkonotasi ikrah (pemaksaan), maka hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah adanya pemikiran K.H Husein Muhammad terkait konsep ijbar terdapat indikasi bahwa sebenarnya hak ijbar jika diterapkan dalam konteks kekinian masih relevan dan memiliki aspek kemaslahatan didalamnya.
6 Muhammad Taufiq Habibi Talli and Abdul Halim, “Pandangan Mazhab Al-Syafi’i Dan Hanafi Tentang Wali  Mujbir  Dalam  Pernikahan  Anak  Di  Bawah  Umur,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan Mazhab Volume 3, no. Issue 1 (2022): h.370, https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25850.
7 Dede Nurdin, “Konsep Hak Ijbar Wali Nikah Menurut  Fiqih Islam Dan Kompilasi  Hukum Islam,” At- Tadbir 32 (2022): h.93–105, https://doi.org/https://doi.org/10.52030/attadbir.v32i2.150.
8 Ridwan  Yunus  Moch.  Aufal  Hadliq  Khayyul  M,  “Relevansi  Hak  Ijbar  Wali  Nikah  (Study  Pemikiran Wahbah Zuhaili Dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu) Dan KHI,” Mabahits Vol.1, no. 2 (2022).
9 Moh. Ismail and Faiqoh Zuhdiana, “Relevansi Hak Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Gadis Ditinjau Dari  Prespektif  Gender  Hukum  Islam,” Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 7,  no.  2  (2020):  73–89, https://doi.org/10.52166/jkhi.v7i2.17.
10 Syarif  Hidayatullah,  “Maslahah  Mursalah  Menurut  Al-Ghazali,” Al-Mizan 2,  no.  1  (2018):  h.122, https://doi.org/https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163.
11 Muhammad, “Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren.”

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian pustaka ( library research ). 12 Menurut  Sutadnyo Wigyosubroto  penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  doktrinal adalah rancangan penelitian hukum yang kemudian di perluas berdasrkan doktrin yang dianut oleh  orang  yang  bersangkutan. 13 Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan istislahi menggunakan teori maslahah mursalah (kemaslahatan) dari Imam Al-Ghazali. Imam al- Ghazali berpendapat  bahwa  kemaslahatan  dapat  tercapai  apabila  menenuhi  beberapa  persyaratan seperti: 14
1. Maslahah tersebut  dengan jenis tindakan-tindakan syara’ sesuai atau sejalan dalam hal  ini adalah memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan/kehormatan
2. Maslahah tersebut berupa maslahah daruriyah atau hajiyyah yang menempati kedudukan darurat
3. Maslahah hendaknya bersifat pasti ( kulli ) bukan kemaslahatan yang masih bersifat dugaan
4. Kemaslahatan tersebut bersifat secara umum bukan untuk kepentingan individu atau pribadi. Sumber  data  sekunder  yang  digunakan  berupa  buku  “Fiqh  Perempuan”,  “Islam  Agama Ramah Perempuan” karya KH. Husein Muhammad, jurnal, artikel dan sumber-sumber lain sesui dengan pembahasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemaslahatan penerapan pada konsep ijbar perspektif KH. Husein Muhammad apabila digunakan dizaman yang sudah berkemajuan diberbagai aspek terutama dibidang teknologi dengan  mengungkap kemaslahatan konsep ijbar dari tingkat kebutuhan manusia diantaranya maslahah dharuriyah, tahsiniyyah dan tingkat perlindungan manusia diantaranya hifdz aql, hifdz nafs, hifdz maal, hifdz din, hifdz nasl . 15

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Ijbar dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif
Perwalian ijbar adalah  perwalian  yang  diberi  hak  untuk  memaksa  anak  perempuan menikah  tanpa  perlu  izin  dari  yang  bersangkutan.  Perwalian ijbar dalam  madzhab  Syafi’i diberikan kepada ayah dan kakek sebagai bentuk tanggung jawab wali kepada orang yang berada dibawah  perwaliannya. 16 Dasar  penetapan  permasalahan ijbar menurut  Imam  Syafi’i  adalah hadis yang menceritakan pernikahan Rasuluallah SAW dengan siti Aisyah putri Abu Bakar ra. Siti Aisyah adalah putri dari salah satu Khulfaur Rasyidin bernama Abu Bakar as-Shiddiq, beliau menikahkan  putrinya  saat  masih  berusia    belum  dewasa  yakni  enam  tahun  dan  baru  hidup serumah dengan Rasuluallah setelah usianya mencapai sembilan tahun.
Berdasarkan  keterangan  diatas  disimpulkan  bawah  wali  boleh  menggunakan  hak ijbar kepada anak perempuan yang belum baligh. Dengan demikian tanpa ada izin terlebih dahulu pun wali  boleh  memaksa  menikahkan  asalkan  anak  perempuan  tersebut  belum  baligh . Berbeda ketentuan apabila anak perempuan telah mencapai usia dewasa (baligh).
Imam Syafi’i menjelaskan bahwa wali dianjurkan terlebih dahulu mendapat izin dari yang bersangkutan apabila perempuan yang akan dinikahkan sudah usia dewasa (baligh) dan masih
12 Soerjono Soekanto, “Penelitian Hukum Normatif,” cet 15 (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h.13.
13 Johnny  Ibrahim  Joenadi  Efendi,  “Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris,”  cet  3  (Jakarta: Kencana, 2020), h.129.
14 Abu Hamid Muhammad ibn Muhamad Al-Ghazali, “Al-Muṣtaṣfa,” 1993.
15 Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,”h.125.
16 Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia”, Al-Adalah 1, no. 2 (2011): h.94-95.
gadis,  sekalipun  bukan  suatu  kewajiban  dalam  mendapatkan  izinnya.  Berbeda  pula  dengan perempuan yang sudah janda, wali harus mendapatkan izinnya secara lisan sebelum menikahkan. Penentuan  status  janda  menurut  Imam  Syafi’i  adalah  perempuan  yang  sudah dijima’ oleh suaminya baik perempuan tersebut masih kecil atau sudah dewasa . 17
Klasifikasi perempuan dalam pemilihan pasangan menurut madzhab Syafi’i ada 3 diantaranya:
a) Belum baligh (maksimal usia 15 tahun), wali mujbir boleh menikahkan tanpa harus ada izin dengan syarat, calon suami harus sekufu dan ada indikasi pernikahan tersebut maslahat.
b) Sudah  baligh;  keduanya  harus  setuju  dengan  pernikahan  tersebut  (antara  wali mujbir dan anak perempuan. Indikasi persetujuannya dengan diam.
c) Janda  ;  wali mujbir harus  mendapatkan  izin  yang  jelas  dari  perempuan  yang  sudah  janda tersebut.
Imam Abu Hanifah menjelaskan tentang perwalian ijbar adalah:
َة َق  ْو ُق  ْر َملا َو َة َه  ْوُت ْع َم ْ لا  َة َرِب َ كلا  َكِل ا َ ذ َ كَو ,اًبَيِث وأ ْتَناَك ا َرْكِب ِةَرْيِغ َصلا ىلَع َةَيِلَو ْ لا  َو ُه  ِراَب ْجِا ُةَي اَلَو Artinya: Perwalian ijbar adalah perwalian  kepada perempuan kecil baik perawan maupun janda, begitu juga  wanita  yang  telah  dewasa  akan  tetapi  kurang  dalam  kesehatan  mental,  perwalian  terhadap  budak perempuan . 18
Perwalian ijbar bersifat  wajib  sehingga  tidak  ada  perwalian  selain  perwalian ijbar. Perwalian ijbar menurut madzhab Hanafi adalah kategori perwalian dari golongan ashabah yaitu ayah, kakek hingga urutan lurus keatas. Apabila tidak ada perwalian dari golongan ashabah maka yang berhak menjadi wali mujbir adalah hakim. Ada perbedaan urutan bagi perwalian ashabah untuk bisa berlaku sebagai wali mujbir seperti; 19
a) Perempuan yang belum baligh dan belum dewasa, wali mujbir diberikan kepada ayah dan kakek,
b) Perempuan  dewasa  apabila  kesehatan  mental  dan  jiwanya  terganggu,  wali mujbir adalah anak dari seseorang tersebut apabila tidak atau belum mempunyai anak maka posisi tersebut digantikan oleh ayah atau kakek.
Kemudian tidak ada perwalian ijbar bagi perempuan sudah baligh, dewasa dan sehat mental serta jiwanya, baik gadis maupun janda. Sehingga ia berhak menikahkan dirinya sediri tanpa ada nya wali. 20
Menurut Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail mereka seorang perempuan yang berakal sehat memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang ia pilih, namun alangkah lebih baik baginya untuk menyerahkan proses akad nikah tersebut kepada walinya. Kedewasaan dalam madzhab Hanafi merupakan patokan utama bagi seorang perempuan untuk bisa bertindak atas dirinya sendiri tanpa perlu keterlibatan wali. 21 Berdasarkan penjelasan diatas, perwalian dari golongan ashabah bisa berlaku ijbar apabila dalam dua kondisi, seperti: perempuan belum baligh
17 Syaiful Hidayat, “Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Kajian Historis Fiqh Syafi’i,” Tafaqquh Vol 3 (2015): h.6, https://doi.org/https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v3i1.35.
18 Kamaluddin  Muhammad  As-Skandari,  Syarah  Fathul  Qadir  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyah,  1995), h.246.
19 Afina  Amna,  “OTORITAS  KHARISMATIK  DALAM  PERKAWINAN:  Studi  Atas  Perjodohan  Di Pondok Pesantren Al-Ma’sum Tempuran, Magelang,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 11, no. 1 (2020): h.91, https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11108.
20 ’Abd al-Rahman Al-Jaziri, “Kitab Al-Fiqh ’ala Al-Mazahib Al-Arba’ah,” in Cet Ii (Beirut: Dar al-Kutub al’ilmiyyah, 2003), h.32.
21 Zuhaili, Fiqh Islam Wa’adilatuhu, h.188.
(baik sudah atau belum menikah) dan perempuan dengan mental da jiwanya yang terganggu (baik kecil atau sudah dewasa).
Perwalian ijbar menurut  madzhab  Maliki  berlaku  dengan  sebab pertama ,  apabila perempuan  yang  sudah  baligh kedua ,  usia  perempuan  sudah  berada  di  usia  yang  siap  untuk menikah  dan  masih  kecil  jika  dia  perempuan  yang  sudah  janda.  Janda  yang  dimaksud  disini bukan hanya yang sudah pernah melakukan jima’ , tetapi juga janda sebab kegadisanya hilang akibat  pernah terjatuh  dan  sebagainya.  Perwalian ijbar tersebut  dimiliki  oleh  ayah,  dan  orang yang diberi wasiat oleh ayah. 22 Kehendak wali mujbir untuk bisa menikahkan tentunya terlebih dahulu mendapat izin dari perempuan yang bersangkutan. 23 Persetujun wali menurut madzhab Maliki menjadi sangat penting dalam akad nikah sehingga tidak sah pernikahan tanpa izin wali. Tetapi tidak ada penjelasan secara tegas kehadiran wali dalam akad nikah tersebut atau cukup dengan  sekedar  izinnya.  Meskipun  demikian  seorang  perempuan  tidak  boleh  menikahkan  diri nya sendiri janda atau pun gadis. Perwalian ijbar adalah hak ayah sedangkan selain ayah ia tidak memiliki atau berhak berlaku ijbar . Persetujuan gadis merupakan perkara sunnah atau sebagai penyempurna, tanpa persetujuan dari yang bersangkutan pun pernikahan dapat dilaksanakan. 24 Pernikahan  menjadi  sah  dengan  kehadiran  wali  menurut  madzhab  Hambali.  Perwalian ijbar menurut  madzhab  Hambali  tidak  jauh  berbeda  dengan  konsep  perwalian ijbar menurut Imam Syafi’i, Hanafi dan Maliki. Perwalian ijbar dalam madzhab Hambali diberikan oleh ayah, orang yang diberi wasiat dan hakim. Kemudian untuk kakek, ia bukan bagian dari wali mujbir dalam  kondisi  menikahkan  anak  perempuan  kecil  saja.  Pendapat  madzhab  Hambali  ini  juga disampaikan  dalam  madzhab  Maliki.  Apabila  janda  dengan  persetujuan  yang  jelas  dan  gadis dengan diamnya yang menunjukkan arti setuju. Bagi anak perempuan yang masih kecil maka tidak perlu terlebih dahulu mendapat izinnya ketika akan menikahkan. 25
Hak ijbar dalam penjelasananya boleh dilakukan bagi wali mujbir ketika akan menikahkan anak perempuannya tetapi dengan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi diantaranya:
a) Tidak ada permusuhan anatara ayah dengan anak perempuan tersebut
b) Tidak ada permusuhan anatara calon suami dengan anak perempuan tersebut
c) Mahar yang diberikan berupa mahar mistil
d) Calon suami sekufu dengan anak perempuan tersebut
e) Calon  suami  yang  dipilih  berindikasi  akan  membahwa  kemaslahatan  kepada  anak perempuan tersebut dalam pernikahannya.
Perwalian ijbar secara implisit dalam hukum positif tidak diberlakukan bagi wali dalam pernikahan. Namun pada KHI pasal 16 (1) dan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal  6  (1)    mejelaskan  bahwa  perkawinan  sah  apabila ada  persetujuan  dari  kedua  mempelai, persetujuan  tersebut  menjadi  syarat  sah  nya  pernikahan.  Sebab  pernikahan adalah bagian  dari Hak Asasi Manusia dan harus dilakukan dengan kesadaran penuh bukan atas dasar keterpaksaan dari masing-masing mempelai. Wali seharusnya terlabih dahulu melakukan musyawarah dengan anak ketika akan menikahkan dan meminta izin terlebih dahulu apabila wali ingin menjodohkan
22 Akhyak  Moh.  Lutfi  Ridho,  Iffatin  Nur,  Maftuhin,  “Fiqh  of  Reciprocity  (Exploring  the  Concept  0f Contruction and Deconstruction of the Rights of Guardianship of Children: Prespectives the Indonesian Family Law Lecturer Association,” Technium Social Sciences Journal 28 (2022): h.807., www.techniumscience.com.
23 Akhmad Haries and Setiawan Agus, “The Study on Guardianship in Marriage, Marriage Consent ( Ijab Kabul),and Kafa’ah in Kitab an-Nikah by  Sheikh  Muhammad”  15,no.  4  (2022):h.1162–68, https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-004104.
24 Zuhaili, Fiqh Islam Wa’adilatuhu, h.181.
25 Zuhaili., h.183
anak dengan seseorang yang menjadi pilihan wali. kemudian apabila pernikahan tersebut terdapat unsur  keterpaksaan  dan  tidak  adanya  persetujuan  dari  masing-masing  mempelai  maka  secara hukum pernikahan tersebut dapat dibatalkan. 26

## Ijbar dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad
Proses  memilih  jodoh  kemudian  menikah  menjadi  salah  satu  prinsip-prinsip  pernikahan yang  sering  berbenturan  dengan  hak  wali.  Beberapa  orang  berasumsi  bahwa  jodoh  anak perempuan ada ditangan orang tua yaitu ayah sebagai wali. Inilah yang menjadi sorotan bahwa dalam Islam, hak perempuan dalam menentukan pasangan sepenuhnya adalah hak wali . 27 Konsep perwalian menjadi salah satu pembahasan dalah hukum Islam yang penting untuk dikaji terlihat dari  perbedaan  keberadaan  wali  dalam  akad  nikah  menurut  ulama  madzhab.  Kehadiran  wali nikah bukan hanya menyangkut sah dan tidak nya pernikahan, tetapi juga berkaitan dengan hak menikahkan  dan  diizinkan  atau  tidaknya untuk  menikah  bagi  seseorang  yang  berada  dibawah perwaliaannya. 28
Berbicara mengenai wali nikah maka tidak bisa dipisahkan dengan persoalan wali mujbir . Dewasa ini konteks ijbar dihadapkan dengan isu- isu kontemporer seperti gender. Konsep ijbar dianggap  bertentangan  dengan  kesetaraan  gender  karena  mengabaikan  hak-hak  perempuan terutama pada kepemilikan ijbar . 29 Dengan hak ijbar tersebut wali boleh memaksa menikahkan karena  menganggap  seorang  perempuan  lemah  dalam  menetukan  atau  membuat  keputusan. Seorang feminis berjuang untuk mengatasi ketimpangan peran gender yang membuat perempuan terbatas dan tidak memiliki kekuatan dalam masyarakat. Mereka berusaha mereformasi sistem yang  ada  untuk  membebaskan  perempuan  dari  keterbatasan  di  ruang  publik  dan  mencapai pembagian peran yang setara antara laki- laki dan perempuan. 30 Asumsi dasar yang terabaikan dalam pandangan patriarki adalah anggapan bahwa perempuan tidak rasional dan lemah. 31 Berkaitan dengan ketidakadilan berbasis gender, dalam pemahaman fiqh Islam perempuan dianggap tidak mempunyai hak untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri. Ayah dan kakek yang  memiliki  hak  penuh  dalam  menentukan  pasangan  hidup  anak  perempuan.  Pernyataan tersebut  kemudian  memunculkan  persepsi  bahwa  Islam  melegalkan  pernikahan  paksa. 32 Hak ijbar tersebut oleh wali dijadikan sebagai alat untuk memperlakukan anak perempuan dengan sesuka  hatinya  memaksa  menikahkan  dengan  pilihannya  tanpa  mempertimbangkan  pendapat
26 Rina  Septiani  Anwar  Hafidzi,  “Legal  Protection  Of  Women  Forced  to  Married  In  Islamic  Law  and Human  Right  Perspective,” Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 10, No (2020):h.24, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jiik.v10i1.10547.
27 A. Mohd, B. Ibrahim, and S. Abdul Razak, “Protecting Women’s Interest (Maslahah) in Marriage through Appointment of a Guardian (Wali) under Islamic Law,” Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities 23, no. SpecialIssue11 (2015): h.75–84.
28 Syahabuddin Abd. Rasyid Sidiq, Rusli, “Gender Analysis Of Marriage Guardians in the Compilation Of Islamic  Law,” Internasional  Journal  Of  Contenporary  Islamic  Law  and  Society Vol  3  No.1  (2021):  h.6–7, https://doi.org/https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol3.Iss1.24.
29 Moh. Lutfi Ridho, Iffatin Nur, Maftuhin, “Fiqh of Reciprocity (Exploring the Concept  0f Contruction and Deconstruction of the Rights of Guardianship of Children: Prespectives the Indonesian Family Law Lecturer Association.”
30 Azizah Mohd and Nadhilah A. Kadir, “The Theory of Compulsion  (Ijbar) in  Marriage Under Islamic Law:  Incorporation  of  the  Hanafis  View  on  Compulsory  Consent  in  Marriage  Under  the  Islamic  Family  Law (Federal Territories) Act 1984” 24, no. 2 (2020): h.51–55, https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.180.
31 Abd. Rasyid Sidiq, Rusli, “Gender Analysis Of Marriage Guardians in the Compilation Of Islamic Law.”
32 “Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride ’ s Consent  in Indonesia Syahrul Mubarak Subeitan” (2022): h.80.
anak perempuan tersebut. Kemudian Imam Syafi’i memberi batasan atas pemberlakuan hak ijbar dengan adanya beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. 33
ijbar oleh para ulama diartikan sebagai hak memaksa. Pemaknaan tersebut tentu ada fakta sosial yang melatar belakanginya. Diketahui bahwa pemahaman tentang ijbar muncul sebagai respon ulama  terhadap  budaya  patriarki  pada  masyarakat  Arab.  Berbeda  dengan  KH.  Husein  sebagai ulama  kontemporer  yang  mengartikan  hak ijbar sebagai  hak  mengarahkan  dan  menikahkan. Perbedaan  KH. Husein dalam mengartikan ijbar disini tentu tidak lepas dari fakta sosial yang berkembang saat ini juga pengalaman akademik dan non akademik yang kemudian menyadarkan KH. Husein terhadap diskriminasi pada perempuan. 34
KH. Husein Muhammad merupakan santri alumni Pondok Pesantern Lirboyo Kediri. Ia menyelesaikan  Pendidikan  sarjana  di  Perguruan  Tinggi  Ilmu  al-Qur’an  (PTIQ)  Jakarta  dan melanjutkan  kuliah  di  al-  Azhar  Kairo,  mesir.  Selama  menjadi  mahasiswa,  ia  juga  aktif  di organisasi (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) PMII, dan bahkan menjadi salah satu pendiri PMII Rayon Kebayoran Lama. Saat di Mesir, ia belajar secara mandiri dengan beberapa ulama al- Azhar.  Secara resmi KH. Husein belajar di Dirasat al- Kashsahah (Arab Spesial Studi), di mana  ia  mempelajari  pemikiran  Islam  modern  yang  sedang  berkembang  pada  saat  itu,  serta beberapa pemikiran Barat. 35
Sejak kecil, KH. Husein tumbuh dalam lingkungan pesantren dan terbiasa dengan tradisi yang ada di sana. Ia belajar agama dan melibatkan diri dalam pembelajaran kitab kuning, yang merupakan literatur utama dalam pembelajaran di pesantren. Pesantren juga mendasarkan nilai, norma dan budaya mereka pada kitab kuning, yang dianggap sebagai doktrin agama yang ditulis oleh ulama terkemuka berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an dan Hadis. Kitab kuning ini ditafsirkan secara skriptural sebagai sumber kebenaran dan kebaikan yang berasal dari agama. 36
Tahun  1993  KH.  Husein  menghadiri  seminar  tentang  pandangan  agama-  agama  yang diadakan oleh P3M (Perhimpunan dan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) selain itu juga melakukan  diskusi-  diskusi  dengan  Masdar  F.  Mas’udi.  Melalui  seminar  dan  diskusi-  diskusi tersebut kiai Husein sadar bahwa ada perlakuan secara diskriminatif pada perempuan, bahkan ia mengatakan  bahwa  ternyata  agama  terlibat  dalam  diskriminatif  berbasis  gender  tersebut. 37 Sebelumnya KH. Husein sama sekali tidak menyadari adanya penindasan tersebut terlihat dari tulisan-  tulisan  beliau  sebelum  tahun  1993  yang  tidak  sama  sekali  pembahasan  perempuan, melainkan  berhubungan  dengan  pesantren  dan ajaran- ajaran agama  secara  umum.  Atas  dasar itulah KH. Husein merasa terganggu melihat kenyataan- kenyataan tersebut.
KH.  Husein  menyadari  bahwa  agama  juga  terlibat  dalam  diskriminasi  berbasis  gender. Menurutnya  agama  sejatinya  tidak  mungkin  mendukung  tindakan  yang  tidak  adil  terhadap
33 Musda  Asmara,  “Concept  of  Wali  Mujbir  in  Marriage  (Legal  Criticism  of  Counter  Legal  Draft Compilation of Islamic Law),” JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan 8, no. 2 (2021):  h.189,  https://doi.org/10.29300/mzn.v8i2.5767.Musda  Asmara,  “Concept  Of  Wali Mujbir In  Marrigage, 196.
34 Musda  Asmara,  “Concept  of  Wali  Mujbir  in  Marriage  (Legal  Criticism  of  Counter  Legal  Draft Compilation of Islamic Law)”.
35 Alma Mauludy, “Biografi Dan Pemikiran KH. Husein Muhammad,” 2022, h.6.
36 https://www.nu.or.id/opini/doktor-honoris-causa-buah-atas-pemikiran-kiai-husein-A97hZ, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 21.32.
37 Abdul  Wahab  Fahrub,  Dewi  Alhaa,  and  Muhammad  Wasith  Achadi,  “Gender  Equality  In  Women’s Jurisprudence According To Husein Muhammad And Its Relevance To The Goals Of Islamic Religious Education,” AL-WIJDÃN Journal of Islamic Education Studies 8, no. 1 (2023): h.124–149, https://doi.org/10.58788/alwijdn.v8i1.1604.
manusia, terutama perempuan. oleh karen itu, KH. Husein berusaha mendalami agama dan peran perempuan didalamnya, dengan keyakinan bahwa perlu adanya dekonstruksi terhadap penafsiran teks-teks  keagamaan  yang  memiliki  bias  gender.  Sebagai  seorang  feminis,  KH.  Husein melakukan rekontruksi terhadap pengaruh agama terhadap perempuan. kiai Husein mengusulkan pendekatan literatur Islam klasik, seperti kitab- kitab Kuning dalam membawa wacana tentang Islam  dan  keadilan  gender. 38 kemudian  melakukan  pembelaan  terhadap  perempuan  dengan memunculkan  tulisan-tulisan  tentang  perempuan  dan  mencari-  cari  jawaban  atas  berbagai ketimpangan berbasis gender melalui kajian terhadap teks- teks keagamaan klasik yang menjadi basis pengetahuan KH. Husein. 39
K.H Husein Muhammad adalah seorang ulama yang terlibat dalam pembaharuan dengan fokus pada isu dan wacana kesetaraan serta keadilan gender dengan menggunakan paradigma feminis  Islam.  Ia  berusaha  membela  hak-  hak  perempuan  terutama  dalam  konteks  fiqh  yang merupakan  pijakan  utama  dalam  masyarakat  Islam  pesantren  yang  sering  kali  melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Melalui pendekatan ini, KH. Husein berharap dapat mengubah pandangan dan praktik yang diskriminatif  terhadap perempuan dalama konteks agama. dalam usahanya, KH. Husein ingin memperjuangkan pemahaman yang lebih insklusif dan adil terhadap perempuan dalam konteks agama. KH. Husein berupaya untuk menyelami dan merangkul nilai- nilai  kesetaraan,  keadilan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  perempuan  yang  mungkin  telah terabaikan atau terditorsi dalam penafsiran tradisional. 40
Dalam  melakukan  pembaharuan  terkait  kajian fiqh khususnya  berhubungan  dengan perempuan.  Dengan  membela  hak-  hak  perempuan  akan  berdampak  besar  bagi  pembangunan manusia secara keseluruhan. Pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan menjadi salah masalah  yang  serius  karena  perempuan  juga  merupakan  bagian  dari  manusia  yang  memiliki kesempatan yang sama seperti manusia lainnya. Ketika perempuan mengalami diskriminasi, hal ini menimbulkan masalah besar dalam konteks kemanusiaan. 41
Dasar  hukum  yang  dilakukan  KH.  Husein  dalam  penafsiran  adalah  al-Qur’an  dan  hadis sebagai  rujukan  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  ulama  madzhab.  selanjutnya  metode  yang digunakan  adalah  metode manhajy dan qouli .  Menurut  KH.  Husein  ijtihad  seharusnya  terus dilakukan tidak perlu ditutup, pembaharuan pemikiran terhadap teks- teks keagamaan harus ters berlangsung sepanjang zaman karena menghentikan pembaharuan berarti menghentikan sebuah peradaban. 42 Cara  berpikir  KH.  Husein  dalam  menganalisis  masalah  tersebut  dengan membandingkan  tafsir  ulama  terhadap  ayat-ayat  tentang  persoalan  tersebut.  Kemudian  jika dijelaskan dalam hadits atau memang berdasarkan hadits yang digunakan adalah kualitas sanad. Jika  fuqaha  telah  memeriksa  masalah,  beliau  mengakaji  ulang  berbagai  keputusan  ulama  dan metode  ushul  fiqh,  fiqh  aturan  yang  dapat  digunakan  memperngaruhi  sosial  dan  relevansinya yang  memperngaruhi  pendapat  ulama.  Metodenya  berfokus  pada  masalah  perempuan  yang berkaitan dengan masalah fiqh. 43
38 Muhammad, “Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren.”
39 Muhammad. “Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren.”
40 Fahrub,  Alhaa,  and  Achadi,  “Gender  Equality  In  Women’s  Jurisprudence  According  To  Husein Muhammad And Its Relevance To The Goals Of Islamic Religious Education.” h.135.
41 Muhammad, “Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren.”h.54.
42 Husein Muhammad, Menyusuri Jalan Cahaya (Yogyakarta: PT. Bunyan, 2013) h.43.
43 Shinta  Nurani  Fina  Jazalatun  Ni’amah,  “Child  Marriage  in  Male-Feminist:  Contextual  Qur’anic Interpretation,” Muwazah: Jurnal Kajian
Gender 14,
no. no.1 (2022): h.110, https://doi.org/10.28918/muwazah.v14i1.5599.
Dalam  analisis  paradigmatik  terhadap  tafsir  terkait  isu-isu  gender,  KH.  Husein memperikan prioritas pada pencapaian kemaslahatan dan menolak segala bentuk kerugian selain itu,  KH.  Husein  juga  mengaitkan  tujuan  syariat  dengan  lima  pilar  utama  ( al-kulliyah  al- khomsah ).  Setiap  kemaslahatan  yang  dicapai  selalu  berarti  melindungi  dan  setiap  hal  yang menentangnya  dianggap  merugikan  (mafsadat).  Oleh  karena  itu,  menghindari  segala  hal  yang membawa keburukan dianggap sebagai bentuk kemaslahatan. KH. Husein menambahkan bahwa pilar  maqashid  tidak  hanya  terbatas  pada  hal  tersebut,  melainkan  juga  mencakup  menjaga kehormatan manusia dan lingkungan seperti yang dijelaskan oleh para ulama ushul. 44
K.H  Husein  kemudian  menyusun  kembali  pilar-  pilar  tersebut  dalam  perspektif kemanusiaan  seperti;  menjaga  agama  ( hifdz  din )  berarti  menjaga  hak  kebebasan  dalam berkeyakinan,  menjaga  jiwa  ( hifdz  nafs )  diartikan  sebagai  menjaga  hak  hidup,  menjaga  akal ( hifdz  aql )  berarti menjaga  hak  kebebasan  berfikir  sekaligus  kebebasan  berpendapat,  menjaga keturunan  ( hifdz  nasl )  menjaga  keturunan  atau  reproduksi,  menjaga  kehormatan  ( hifzh  ‘irdl ) artinya  menjaga  hak  atas  kehormatan  tubuh  ( dignity )  dan  ( hifdz  maal )  berarti  menjaga  hak kepemilikan atas harta atau properti. 45
Pemaknaan lebih luas terhadap pilar- pilar tersebut tidak ditemukan dalam kitab klasik, karena  dasar  pemikirannya  masih  terbatas  pada  hak-  hak  dasar  kemanusiaan  ( al  huquq  al- insaniyyah  al-asasiyyah) dan  tidak  menyebutkan  aspek-  aspek  kemanusiaan  yang  lebih menyeluruh  ( al  asasiyyah  al-‘alamiyyah ).  Akibatnya,  perbedaan  berdasarkan  jenis  kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial sering terlewatkan dalam pembahasaan. Perluasan pilar- pilar tersebut  mengarah  pada  pilar  HAM  (Hak  Asasi  Manusia)  yang  seharusnya  relevan  di  segala budaya dan beradaban dalam berbagai dimensi ruang dan waktu. Selain itu,  KH. Husein juga memiliki tujuan mencapai kesetaraan hubungan antara laki- laki dan perempuan, bukan hanya kemaslahatan  yang  ada  dalam  pilar  HAM.  Memahami  nalar  teks  secara  universal  diberikan prioritas daripada hanya memahami teks secara harfiah yang memiliki makna yang terbatas. Oleh karena itu, paradigma lama dapat dikritisi melalui interpretasi alternatif (takwil), karena hal itu dapat membuka cakrawala ke realitas yang terus berubah sesuai dengan kondisi dan perubahan zaman. 46
Meskipun konsep ijbar tidak secara rinci dijelaskan dalam al-Qur’an, ada beberapa ayat yang memberikan pemahaman tentang adanya wali mujbir seperti yang terdapat dalam Q.S an- Nisa  ayat  6.  KH.  Husein  memahami  bahwa  ayat  tersebut  menyiratkan  bahwa  urusan  anak  di bawah usia baligh menjadi tanggung jawab wali. 47 kedewasaan anak tercapai ketika usia anak mencapai  15  atau  ketika  anak  mengalami  tanda-  tanda  baligh,  seperti  menstruasi  pada  anak perempuan. al- Qur’an sebgai rujukan utama bagi KH. Husein, ia mengkaji ayat- ayat al- Qur’an yang  relevan  dengan  masalah ijbar dan  menerapkannya  dalam  pemahaman  hukum  Islam. Meskipun  metode  ini  tidak  secara  langsung  memaparkan  konsep ijbar ,  KH.  Husein  berusaha untuk mencari petunjuk dan implikasi hukum ayat- ayat al- Qur’an yang terkait dengan masalah tersebut. 48
44 https://tanwir.id/mengenal-pemikiran-kh-husein-muhammad-dalam-tafsir-gender/  diakses  pada  tanggal 18 Juni 2023 pukul 13.09
45 https://www.nu.or.id/opini/doktor-honoris-causa-buah-atas-pemikiran-kiai-husein-A97hZ, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 21.32.
46 https://www.nu.or.id/opini/doktor-honoris-causa-buah-atas-pemikiran-kiai-husein-A97hZ.
47 Miftahul  Khoiri,  “Wali  Mujbir  Dalam  Perspektif  Pemikiran  KH.  Husein  Muhammad,” Jurnal  Pro Hukum Vol 11, no. No.2 (2022): h.432–442.
48 Khoiri.
Selain  al-  Qur’an,  KH.  Husein  juga  menggunakan  hadis  sebagai  metode  istinbat hukumnya. meskipun rujukan hadis yang digunakan serupa dengan rujukan yang digunakan oleh para  ulama  madzhab,  terdapat  sedikit  perbedaan  pandangan  antara  KH.  Husein  dan  Imam madzhab terkait konsep ijbar yang berkaitan dengan hadis. Seperti contoh dalam hadis Riwayat Bukhari yang mengungkapkan perbedaan persetujuan dalam pernikahan antara gadis dan janda. Dalam hadis tersebut, persetujuan seorang gadis ditandai dengan diam, sedangkan persetujuan seorang janda memerlukan pernyataan yang tegas dan janda memiliki hak yang lebih besar atas dirinya. 49
Selain  itu,  dalam  melakukan  istinbat,  KH.  Husein  memberikan  prioritas  pada  konteks daripada  teks,  lebih  cenderung  pada  tafsir  kritis  daripada  penafsiran  literal  dan  memiliki pandangan  bahwa  modernisasi  bukanlah  musuh  Islam,  melainkan  sebagai  proses  yang  harus dijalani  untuk  mencapai  masa  depan  yang  lebih  baik.  Dengan  demikian,  KH.  Husein mengkombinasikan pendekatan al-Qur’an, hadis dan konteks dalam metode istinbat hukumnya. KH.  Husein  mempertimbangkan  hadis  sebagai  sumber  tambahan  untuk  mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah hukum, sementara itu juga mempertimbangkan konteks sosial sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. 50
Imam madzhab memahami bahwa kata “ Al-Ayyam ” dalam konteks pernikahan merujuk kepada  janda,  sehingga  memberikan  gambaran  bahwa  seorang  ayah  memiliki  hak  untuk menikahkan anak gadis tanpa persetujuannya. Namun, Imam madzhab juga menganggap lebih baik  untuk  mendapatkan  persetujuan  dari  anak  tersebut  sebelum  menikahkannya. Di  sisi  lain, KH.  Husein  memahami  behwa  kata  “ Al-  Ayyam ”  merujuk  kepada  perempuan  yang  tidak bersuami, baik itu gadis maupun janda. Dengan demikian, ada persamaan perlakuan antara gadis dan janda dalam pandangan KH. Husein. Persamaan ini berdasarkan pada kedewasaan individu, bukan  pada  status  mereka  sebagai  gadis atau  janda.  Seorang  perempuan  yang  telah  mencapai kedewasaan  dianggap  mampu  untuk  menyampaikan  pendapatnya  sendiri  sesuai  dengan keinginan hatinya. 51
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hal kedewasaan, persetujuan dari gadis dan  janda  menjadi  kriteria  yang  sama  dan  penting  sebelum  pernikahan  dilakukan.  Terdapat perbedaan dalam menyampaikan persetujuan. Jika seorang gadis setuju untuk dinikahkan dengan laki- laki yang dipilih oleh wali, ia akan menunjukkan persetujuannya melalui diam atau perilaku yang  menunjukkan  tidak  ada  penolakan.  Sementara  itu,  seorang  janda  akan  memberikan pernyataan yang jelas dan tegas pabila ia setuju untuk dinikahkan dengan laki- laki yang menjadi pilihan wali. 52
Dalam  dua  kasus  tersebut,  penting  untuk  menghormati  persetujuan  individu  yang bersangkutan  sebelum  melangsungkan  pernikahan.  gadis  dan  janda  memiliki  hak  untuk menyampaikan  keputusan  mereka  dan  harus  dihargai.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam konteks pernikahan, penting untuk memperhatikan dan menghormati kehendak individu baik itu gadis maupun janda dalam proses pernikahan tersebut.  KH. Husein menjelaskan bahwa dalam Bahasa  Arab  terdapat  beberapa  kata  yang  ketika  diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia, memiliki  makna  yang  sama.  kata-  kata  tersebut  adalah ikrah,  taklif dan ijbar dan  semuanya
49 Khoiri. h.441.
50 Ahmad Fuad Hasan, “Otonomi Tubuh Perempuan Dalam Pandangan KH. Husein  Muhammad” 3, no. April (2022): h.7.
51 Muhammad, “Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender.”, h.186-187.
52 Moch. Aufal Hadliq Khayyul M, “Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Zuhaili Dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu) Dan KHI.”, h.145.
mengandung  arti  memaksa  atau  memberikan  kewajiban  kepada  seseorang  untuk  melakukan sesuatu. Namun, sebenarnya ketiga kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dan menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. 53
Kata  “ ikrah ”  dalam  konteks  ini  mengacu  pada  tindakan  memaksa  seeorang  untuk melakukan  suatu  perbuatan  dengan  ancamana  membahayakan  dirinya  sendiri.  Orang  yang mengalami ikrah tidak  memiliki  kekuatan  atau  kemampuan  untuk  melawan  atau  menolak perbuatan tersebut, meskipun sebenarnya perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dari  konsekuensi  hukum,  tindakan  tersebut  dilakukan  dengan ikrah ,  maka  perbuatan  tersebut dinyatakan batal demi hukum. 54
Taklif dalam  konteks  istilah mengacu  pada  paksaan  kepada  seseorang  untuk  melakukan suatu perbuatan. Namun, dalam konteks fiqh (hukum Islam), taklif merujuk pada kewajiban bagi seorang mukallaf (individu yang dianggap bertanggung jawab hukum) untuk melaksanakan suatu perbutan  karena  atas  mengakui  suatu  keyakinan.  Oleh  karena  itu,  memaksa  seseorang  untuk melakukan  perbuatan  yang  diwajibkan  oleh taklif memiliki  nilai  pahala.  Pemaksaan  dalam konteks ini bertujuan untuk menegakkan hukum, dan jika ada penolakan dari pihak yang dipaksa, berarti  pelanggaran  terhadap  hukum  telah  terjadi.  Di  sisi  lain, ijbar mengacu  pada  tindakan melakukan sesuatu berdasarkan tanggung jawab. Dalam fiqh, istilah ijbar terkait erat dengan isu pernikahan  secara  umum  dan  khususnya  terkait  dengan  masalah  perwalian.  Lebih  lanjut  lagi dalam  konteks  kontemporer,  istilah  ini  juga  berkaitan  dengan  isu-  isu  gender  yang  saat  ini menjadi topik menarik untuk dikaji. 55
Dalam  madzhab  Syafi’i,  hak ijbar atau  kekuasaan  untuk  melakukan ijbar dimiliki  oleh ayah  dan  kakek.  Seorang  ayah  yang  memiliki  hak ijbar disebut  sebagai  wali mujbir ,  berarti bahwa seorang ayah memiliki kekuasaan untuk menikahkan anak perempuannya tanpa perlu ada izin dahulu. Hak ijbar bertujuan sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab seorang ayah terhadap anak perempuannya, terutama dalam situasi di mana anak perempuan tersebut masih belum atau belum mampu untuk mengambil keputusan. 56
Dalam  konteks  wacana  yang  berkembang,  istilah  “wali mujbir ”  sering  kali  dikaitkan dengan situasi di mana orang tua memaka anak perempuan untuk menikah dengan pilihan orang tua,  bukan  dengan  pilihan  anak  perempuan  tersebut.  Dalam  konteks  ini,  istilah  yang  umum digunakan adalah “kawin paksa” yang berkonotasi ikrah atau pemaksaan. Penting untuk dicatat bahwa  pemahaman ijbar yang  terkait  dengan  konotasi ikrah tidaklah  dibenarkan  atau  tidak sesuai. 57

## Relevansi Konsep Ijbar dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad
Hak ijbar selalu  berkaitan  dengan  konsep  perwalian  dan  isu-isu  global  seperti  gender. Dasar  pemikiran  KH.  Husein  adalah  terletak  dalam  kawasan  isu  kesetaraan  gender  yang didalamnya  memuat  banyak  topik  pembicaraan  seperti  kepemimpinan,  hak  yang  setara  dan seimbang dalam mendapatkan kehidupan yang layak. 58 Termasuk didalamnya adalah persoalan
53 Muhammad, “Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender.”
54 Muhammad., h.180
55 Muhammad., h.179
56 Zuhaili, Fiqh Islam Wa’adilatuhu .
57 Muhammad, “Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender.”, h.181-184.
58 Eni Zulaiha, “Analisa Gender Dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender,” Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir 3, no. 1 (2018): h.1–11, https://doi.org/10.15575/al- bayan.v3i1.3125.
pernikahan pada umumnya dan wali nikah beserta hak ijbar pada khususnya. Sehingga uraian pemikiran  KH.  Husein  terkait  dengan  wali mujbir tidak  bisa  dilepaskan  dengan  pembahasan tentang perwalian dalam pernikahan dan kesetaraan gender secara umum. 59
Pandangan umum yang menerangkan perempuan menurut fiqh tidak memiliki hak untuk menetukan  pasangan  hidup.  Hak  menetukan  pasangan  adalah  ayah  dan  kakek.  Berdasarkan pernyataan tersebut menimbulkan pemahaman yang salah akibat asumsi masyarakat bahwa Islam memperbolehkan kawin paksa. Salah satu yang melatar belakangi pemahaman tersebut adalah hak ijbar . Pemahaman banyak orang mengenai ijbar adalah sebagai hak seseorang dalam hal ini adalah ayah untuk memaksa melakukan suatu pernikahan. 60
Konsep ijbar dalam  koteks  yang  berkembang  diketahui  bahwa  kekuaaan  seorang  ayah untuk  menikahkan  anak  perempuannya  secara ijbar sebenarnya  bukanlah  tindakan  memaksa tanpa  mempertimbangkan  persetujuan  dari  anak  perempuan.  Hak ijbar sebenarnya  diartikan sebagai  hak  menikahkan  bukan  hak  untuk  memaksakan  kehendak  dalam  memilih  pasangan hidup.  Hak  menentukan  pasangan  hidup  sepenuhnya  berada  pada  pihak  yang  akan  menikah. Menentukan berbeda dengan memilih, dimana memilih dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk orangtua.  Orangtua  boleh  memilihkan  pasangan  hidup  untuk  anaknya,  tetapi  hak  untuk menantukan atau memutuskan pilihan tetap berada pada anak perempuan tersebut. 61
Ijbar yang  dilakukan  oleh  seorang  ayah bersifat tanggung jawab,  dengan  asumsi bahwa perempuan  belum  atau  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  bertindak.  Oleh  karena  itu,  kalimat “Tanpa  izinnya”  dapat  diinterpretasikan  sebagai  “tanpa  memerlukan  persetujuan  yang  secara tegas  dinyatakan  oleh  perempuan  tersebut”.  Dalam  konteks  ini,  penting  untuk  mengakui  hak ijbar dalam hukum Islam yang lebih berhubungan dengan hak untuk melakukan pernikahan. 62 Pandangan  KH.  Husein  wacana  hak ijbar bukan  menjadi  kewajiban  anak  untuk mematuhinya.  Karena  keputusan  menetukan  jodoh  tetap  ada  pada  anak  perempuan  yang bersangkutan. Ketika wali mujbir memaksakan kehendaknya padahal anak tersebut secara jelas menolaknya  dan  pernikahan  tetap  dilaksanakan  maka  pernikahan  tersebut  dinilai  tidak  legal. Karena dengan adanya unsur memaksa tersebut berarti wali atau ayah telah membatasi hak- hak perempuan sebagai sesama makhluk Allah SWT. Apabila ada unsur memksa maka itu termasuk dalam  kategori ikrah bukan ijbar .  K.H  Husein  berpendapat  bahwa  tugas  seorang  wali mujbir adalah  memberi  arahan  kemudian  orang  tua  berhak  memberi  pilihan  jodoh  untuk  anak perempuannya  tetapi  memutuskan  pilihan  tersebut  ada  pada  pihak  perempuan  itu  sendiri. Pernikahan  apabila  dilakukan  dengan  cara ikrah (memaksa),  akad  tersebut  batal  demi  hukum ( fasakh ). 63
Kemaslahatan  dalam  penerapan  konsep ijbar tersebut  menurut  Imam  Al-Ghazali  dapat tercapai apabila terpenuhi sebagai berikut:
1) konsep ijbar dimaknai sebagai hak menikahkan atas dasar tanggung jawab dan kasih sayang. Orang tua berhak untuk memilih calon pasangan anak tetapi utuk memutuskan menikah atau tidak dengan pilihan orang tua adalah tetap pada anak perempuan. Orang tua hanya memberi pilihan calon pasangan bukan menentukan. Tujuan adanya ijbar bagi anak perempuan adalah
59 Aayesha Rafiq, “Role of Guardian in Muslim Woman’s Mariiage: A Study In The Light Of Religious Texts,” IJISET: International Journal of Innovative Science, Enginerrring & Technology Vol 2, no. 4 (2015): h.8.
60 Anwar  Hafidzi,  “Legal  Protection  Of  Women  Forced  to  Married  In  Islamic  Law  and  Human  Right Perspective.”
61 M Syafrizal, “‘Fiqih Perempuan Telaah Atas Pemikiran KH. Husein Muhammad,’” 2020, h.128.
62 Muhammad, “Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender.” h.187.
63 Syafrizal, “Fiqih Perempuan Telaah Atas Pemikiran KH. Husein Muhammad.”
dengan  harapan  anak  tersebut  mendapat  pasangan  yang  baik  agama,  akhlak  serta bertanggung  jawab  kepada  dirinya,  Hal  tersebut  merupakan  bagian  dari  tujuan  pokok beragama ( Dharuriyah al-Khams ).
2) Perwalian ijbar menjadi suatu perkara yang memiliki kedudukan penting dalam pernikahan. keterlibatan orang tua dalam memilih jodoh dan menikahkan anak menjadi sangat penting dan  sutau  keharusan.  Karena  disitulah  tugas  orang  tua  untuk  memberikan  arahan  kepada anaknya dalam memilih pasangan. Terlebih lagi jika anak dalam keadaan kekurangan dari segi mental tentu peran orang tua sangat penting daripada kondisi anak yang sehat jasmani dan  rohani.  Tentunya  orang  tua  dalam  hal  ini  adalah  mengarahkan  dengan  bukan memaksakan kehendak
3) Ayah  atau  orang  tua  yang  lebih  berpengalaman  dalam  kehidupan  pernikahan  tentu  dapat memberikan pertimbangan kepada anak perempuan dalam menentukan pasangan. Orang tua pun pasti berharap anaknya kelak akan menikah dengan laki-laki yang baik bukan hanya dari segi  agama  dan  akhlak  tetapi  juga  dapat  menjadi  Imam  yang  baik  dan  membawa  rumah tangga  nya  kepada  kehidupan  yang  sakinah,  mawaddah,  warahmah  sesuai  dengan  tujuan pernikahan yaitu suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan  hubungan  biologis  antara  kedua  belah  pihak,  dengan  dasar  sukarela  dan keridhaan kedua belah pihak untuk membangun keluarga sakīnah, mawaddah, wa raḥmah . 64 Sehingga  dengan  adanya  hak ijbar ,  Hukum  Islam  memberikan  kesempatan  kepada  ayah untuk melakukan hak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang, hak untuk memilih dan mempertimbangkan pasangan anak tersebut juga hak menikahkan.
4) Tujuan adanya perwalian ijbar adalah sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab ayah kepada  anaknya  sebelum  menjadi  tanggung  jawab  suaminya,  dengan  adanya  hak ijbar tersebut diharapkan ada kesalingan yang baik antara orang tua dan anak sehingga pernikahan tersebut bukan hanya membawa kebahagiaan bagi yang menikah tetapi juga bagi orang tua yang menikahkan karena merasa sang anak telah mendapatkan pasangan yang terbaik. yaitu suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan  biologis  antara  kedua  belah  pihak,  dengan  dasar  sukarela  dan  keridhaan  kedua belah pihak untuk membangun keluarga sakīnah, mawaddah, wa raḥmah.
Meskipun  tidak  ada  dalil  yang  secara  jelas  mengenai ijbar tetapi  dalam  Islam  konsep tersebut  menjadi  suatu  kajian  dalam  fiqh  munakahat  dan  dalam  penerapannya  mengandung kemaslahatan bagi perempuan sesuai dengan maslahah mursalah yang ditawarkan al-Ghazali, secara terminologis kemaslahatan tersebut memiliki tujuan syari’at sebagai perlindungan agama ( hifdz ad din ), perlindungan jiwa ( hifdz hafs ), perlindungan akal ( hifdz aql ), perlindungana garis keturunan ( hifdz nasl ), dan perlindungan harta ( hifdz maal ). kemaslahatan untuk melindungi dan menjamin  sesuatu  sebagai  salah  satu  pencegahan  terhadap  sesuatu  yang  dianggap  sebagai mafsadah merupakan maslahah. 65
Sebagaimana  KH.  Husein  yang  menjelakan  bahwa  perempuan  memiliki  hak  untuk berpendapat dan berperan dalam segala aspek, utamaya hak terhadap dirinya sendiri. Sehingga ketika ijbar tersebut  di  terapkan  dengan  kontasi ikrah maka  tidak  ada  maslahah  didalamnya.
64 Nurlina,  and  Andi  Jusran  Kasim.  2022.  “KETIADAAN  PERSETUJUAN  WALI  NASAB  UNTUK MEMPELAI  WANITA  SEBAGAI  ANALISIS  PENUNJUKAN  WALI  HAKIM  STUDI  DI  PENGADILAN AGAMA  WATAMPONE  KELAS  I  A”.  QISTHOSIA  :  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum  3  (2):72-85. https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.308. h. 73
65 Tarmizi,  “The  Concept  Of  Maslahah  According  To  Imam  Al-Ghazali,” Jurnal  Al-Dustur Vol.3,  no.1 (2020). h.54.
Seharusnya penerapan ijbar menjadi salah satu bentuk maslahah untuk melindungi dan menjamin kebahagiaan anak perempuan dalam memilih pasangan kemudian menikah. 66
Dengan  demikian  sebenarnya  konsep ijbar memberikan  kemaslahatan  apabila diaplikasikan.  Dengan  melihat  fakta  sosial  hari  ini  maka,  seperti  yang  KH.  Husein  jelaskan bahwa ijbar sendiri  dimaksudkan  sebagai  upaya  bagi  seorang  wali  untuk  memilihkan  jodoh terbaik  untuk  anak  perempuan  dengan  melihat  beberapa  aspek  didalamnya  seperti sekufu . 67 Seharusnya ijbar sendiri  tidak  dijadikan  sebagai  sesuatu  yang  membuat  wali mujbir merasa semena-mena dengan anak perempuannya. Konsep ijbar sendiri boleh dilakukan dengan tujuan yang  benar  dan  baik  agar  terciptanya  kemaslahatan  didalamnya.  Karena  apabila ijbar dalam pengaplikasiannya tidak sesuai dengan yang telah disampaikan dalam fiqh maupun KH. Husein maka aspek kemaslahatan tidak akan tercapai didalamnya dan pernikahana jika dilakukan secara paksa merupakan pernikahan dengan konotasi ikrah bukan ijbar.
Perbedaan  pemikiran  mengenai  arti ijbar pastilah  dipengaruhi  oleh  struktur  sosial lingkungan kehidupan KH. Husein. Seperti yang diketahui bahwa KH. Husein tumbuh dan besar dilingkungan  pesantren  yang  masih  sangat  melestarikan  tradisi  perjodohan  disisi  lain,  sudah banyak  dijumpai  diluar  kehidupan  pesantren  tentang  rencana-  rencana  yang  banyak  di disukusikan  sebagai  upaya  menuju  kesetaraan  gender.  Bukan  hanya  itu,  produk  keagamaan seperti  fiqh hari  ini  telah  banyak  mengalami  perubahan  pemikiran  yang  lebih  kontemporer. Perubahan tersebut guna memenuhi segala sesuatu masa kini yang masih belum ada dalam kajian fiqh klasik ataupun sudah ada akan tetapi tidak lagi relevan di masa sekarang. 68
Konsep ijbar dahulu diartikan sebagai hak memaksa untuk menikahkan. Ulama madzhab memberi pengertian tersebut tentunya sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi hak- hak perempuan  dengan melibatkan  wali  di  setiap  tindakan  yang  akan  dilakukan  seperti  keputusan perempuan untuk menikah. Fenomena hak ijbar terjadi di zaman yang masih mengkategorikan perempuan sebagai makhluk nomor dua dan dianggap lemah dalam segala hal sehingga mereka tidak diberi peran di segala aspek seperti ekonomi, politik dan pendidikan . Budaya patriarki pada masa  masyarakat  Arab  menjadi  faktor  utama  adanya  konsep ijbar dalam  hukum  Islam. Perempuan- perempuan zaman dahulu masih dianggap sebagai barang dan diperlakukan tidak selayaknya. 69
Hak ijbar menjadi penting saat itu sebagai salah satu upaya wali untuk dapat menikahkan anak  perempuannya  dengan  laki-  laki  yang  baik  dan  memang  benar-  benar  akan memperlakukannya  selayaknya  seorang  istri  sehingga  harapan  pernikahan  membawa kemaslahatan tersebut tercapai. Karena laki- laki masa itu banyak yang hanya mempermainkan perempuan  dengan  hanya menjadikan  mereka  sebagai  pemuas  nafsu,  selir ataupun  budak  dan tidak diperlakukan dengan baik. Namun, hak ijbar yang diberikan kepada wali oleh para ulama tidak serta merta diberikan begitu saja, ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan hak tersebut. 70
66 Andi Herawati, Maslahat Menurut Imam Malik dan, and Hj Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan),” n.d., h.42–54.
67 Ahmad  Faisal,  “Marginalization  of  Women  in  Islam:  Problem  Interpretation,” Al-Maiyyah :  Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan 12, no. 1 (2019): h.113–126, https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v12i1.677.
68 Fahrub,  Alhaa,  and  Achadi,  “Gender  Equality  In  Women’s  Jurisprudence  According  To  Husein Muhammad And Its Relevance To The Goals Of Islamic Religious Education.” h.53.
69 Moh.  Romzi  Al-  Amiri  Mannan, Fiqh  Perempuan  (Pro  Kontra  Kepemimpinan  Perempuan  Dalam Wacana Islam Klasik Dan Kontenporer) (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2011), h.85.
70 Moh. Romzi Al- Amiri Mannan.
Pada  saat  yang  sama  kondisi  tersebut  tidak  lagi  berlaku  dalam  kerangka  Indonesia kontemporer.  Perempuan  sudah  tidak  lagi  tertahan  dalam  pola  pikir  budaya  patriarki.  Dalam bidang sosial, ekonomi, Pendidikan, politik dan lainnya, laki- laki dan perempuan berada di status yang  sama  dan  seimbang.  Mereka  diberi  ruang  untuk  berdaya  dalam  segala  bidang  yang disenangi. Setara pula mereka dalam hak dan kewajiban sebagai manusia yang sama di hadapan Allah  SWT.  Bukti  kesetaraan  antara  laki-  laki  dan  perempuan  pun  sudah  terlihat  di  berbagai situasi dan kondisi. Mereka menunjukkan eksistensinya di berbagai bidang. Bahkan perempuan bisa  tampil  mandiri,  dinamis  kreatif,  penuh  inspiratif  dan  professional  dalam  mengambil perannya. 71
Sehingga ijbar jika hanya dimaknai dengan hak memaksa untuk menikahkan jelas sudah tidak relevan. Dengan makna tersebut masih sangat membelenggu perempuan dalam pola pikir patriarki, tidak adanya kebebasan memilih dan menentukan bagi mereka. Padahal kondisi hari ini perempuan sudah pintar, cerdas, mereka cukup mampu menentukan pilihan hidupnya sendiri dengan mempertimbangkan konsekuensi baik buruknya bagi kehidupan mereka. Pembaharuan makna ijbar oleh KH. Husein memang sangat perlu di masa sekarang. Konsep ijbar tidak perlu dihilangkan dalam kajian  fiqh kontemporer hanya perlu pembaharuan agar lebih relevan pada situasi Indonesia saat ini.
Ijbar adalah  hak  wali  dalam  pernikahan.  KHI  menyebutkan  bahwa  syarat  sah  nya pernikahan salah satunya adalah kehadiran wali. Ijbar dan wali adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Peranan wali dalam pernikahan menjadi sangat penting. K.H Husein mengartikan ijbar hari ini adalah sebagai hak menikahkan dan mengarahkan anak perempuan. lebih lanjut lagi KH. Husein menjelaskan bahwa adanya hak ijbar yang diberikan kepada wali tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang ayah terhadap anaknya. Ijbar sebagai hak  mengarahkan  maka,  tidak  ada  unsur  pemaksaan  didalamnya.  wali  hanya  sebagai  seorang yang  memberi  arahan  terhadap  calon  suami  yang  akan  dipilih,  sedangkan  hak  memutuskan pilihan  tersebut  tetap  berada  dipihak  yang  akan  menikah.  Sehingga  ketika  ayah  menjadi  wali nikah  secara  otomatis  ia  juga  sedang  menggunakan  hak ijbar kepada  anaknya  yaitu  hak menikahkan dan mengarahkan dengan persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak hingga terjadinya pernikahan.
Dengan begitu ijbar tidak lagi dianggap sebagai hak memaksa karena hak memaksa lebih berkonotasi pada ikrah yang jelas- jelas dilarang dalam agama karena berkaitan dengan tindak pidana. Pemikiran KH. Husein tentang makna ijbar hari ini tentunya sangat relevan digunakan di masa sekarang dan lebih membawa kemaslahatan kepada keduanya, ayah sebagai wali yang bertanggung  jawab  atas  anaknya  dan  anak  perempuan  yang  masih  berada  dibawah  perwalian ayahnya sebelum menikah dan mempunyai  suami. Tentunya juga dengan mengartikan sebagai hak  menikahkan  tidak  lagi  membatasi  hak-  hak  perempuan  dalam  berpendapat  dan  memilih pasangan.

## KESIMPULAN
Metode  istinbat  KH  Husein  Muhammad  adalah  dengan  dua  metode.  Pertama, menggunakan  metode  manhajy  dan  kedua,  menggunakan  metode  qouli  dengan  dasar penetapannya adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemafsadatan,  tujuan syariat yang terangkum dalam lima pilar ( al-kulliyah al-khomsah ) yang kemudian oleh kiai Husein pilar tersebut  diperluas  dan  mengarah  pada  pilar  HAM  dan  kesetaraan  relasi  antara  laki-  laki  dan
71 Faisal, “Marginalization of Women in Islam: Problem Interpretation.”
perempuan. Sehingga ijbar yang semula oleh ulama madzhab diartikan sebagai hak memaksa menikahkan, kini berganti arti menjadi hak menikahkan dan mengarahkan. Menurut KH. Husein ijbar apabila diartikan memaksa maka konotasinya ikrah bukan ijbar dan ikrah sangat jelas tidak boleh  dilakukan.  Berbeda  arti  berbeda  pula  akibat  hukum  yang  terjadi. Ijbar sebagai  hak menikahkan tidak membatasi hak- hak perempuan dan sebaliknya ijbar berkonotasi ikrah lebih membatasai hak- hak perempuan.
Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang konsep ijbar sangatlah relevan dengan konteks ke Indonesiaan. Selain tidak membatasi hak- hak perempuan, ijbar adalah hak wali dan keduanya adalah satu kesatuan tidak bisa terpisahkan. Wali nikah adalah syarat sah nikah, maka ketika wali menikahkan secara otomatis ia juga melakukan hak ijbar yakni hak menikahkan. Melalui analisis data  yang  diperoleh  terlihat  sekali  KH.  Husein  lebih  mendorong  aspek  maslahah  dalam menetapkan  suatau  hukum  dengan  menghubungkan  kesalingan  yang  baik  dan  tidak  ada pembatasan terhadap hak- hak yang dimiliki baik anak maupun orang tua dalam menghendaki adanya ijbar dalam pernikahan.

## REFERENSI
Aayesha  Rafiq.  “Role  of  Guardian  in  Muslim  Woman’s  Mariiage:  A  Study  In  The  Light  Of Religious Texts.” IJISET: International Journal of Innovative Science, Enginerrring & Technology Vol 2, no. 4 (2015): 1–8.
Abd.  Rasyid  Sidiq,  Rusli,  Syahabuddin.  “Gender  Analysis  Of  Marriage  Guardians  in  the Compilation Of Islamic Law.” Internasional Journal Of Contenporary Islamic Law and
Society Vol 3 No.1 (2021): 6–7. https://doi.org/https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol3.Iss1.24.
Al-Abanai,  Nashiruddin. Shahih  Sunan  Ibnu  Majah .  Translated  by  Ahmad  Taufiqurrahman. Buku 2 . Jakarta: Pustaka Azam, 2013. Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhamad. “Al-Muṣtaṣfa,” 1993. Al-Jaziri, ’Abd al-Rahman. “Kitab Al-Fiqh ’ala Al-Mazahib Al-Arba’ah.” In Cet Ii , 32. Beirut: Dar al-Kutub al’ilmiyyah, 2003.
Alma Mauludy. “Biografi Dan Pemikiran KH. Husein Muhammad,” 2022, 6.
Amna, Afina. “OTORITAS KHARISMATIK DALAM PERKAWINAN: Studi Atas Perjodohan Di  Pondok  Pesantren  Al-Ma’sum  Tempuran,  Magelang.” Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum Keluarga Islam 11, no. 1 (2020): 91. https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11108. Anwar Hafidzi, Rina Septiani. “Legal Protection Of Women Forced to Married In Islamic Law and  Human  Right  Perspective.” Madania:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Keislaman Vol  10,  No (2020): 24. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jiik.v10i1.10547.
As-Skandari, Kamaluddin Muhammad. Syarah Fathul Qadir . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
Asmara, Musda. “Concept of Wali Mujbir in Marriage (Legal Criticism of Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law).” JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan 8, no. 2 (2021): 189. https://doi.org/10.29300/mzn.v8i2.5767.
Engineer, Asgar Ali. Hak-Hak Perempuan Dalam Islam . Bandung: LSPPA, 1997.
Fahrub,  Abdul  Wahab,  Dewi  Alhaa,  and  Muhammad  Wasith  Achadi.  “Gender  Equality  In Women’s Jurisprudence According To Husein Muhammad And Its Relevance To The Goals  Of  Islamic  Religious  Education.” AL-WIJDÃN  Journal  of  Islamic  Education Studies 8, no. 1 (2023): 124–49. https://doi.org/10.58788/alwijdn.v8i1.1604. Faisal,  Ahmad.  “Marginalization  of  Women  in  Islam:  Problem  Interpretation.” Al-Maiyyah : Media  Transformasi  Gender  Dalam  Paradigma  Sosial  Keagamaan 12,  no.  1  (2019): 113–26. https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v12i1.677.
Fina Jazalatun Ni’amah, Shinta Nurani. “Child Marriage in Male-Feminist: Contextual Qur’anic Interpretation.” Muwazah:  Jurnal  Kajian  Gender 14,  no.  no.1  (2022):  110. https://doi.org/10.28918/muwazah.v14i1.5599.
Haries,  Akhmad,  and  Setiawan  Agus.  “The  Study  on  Guardianship  in  Marriage  ,  Marriage Consent ( Ijab Kabul ), and Kafa ’ Ah in Kitab an-Nikah by Sheikh Muhammad” 15, no. 4 (2022): 1162–68. https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-004104.
Hasan, Ahmad Fuad. “Otonomi Tubuh Perempuan Dalam Pandangan KH. Husein Muhammad” 3, no. April (2022): 7.
Herawati, Andi, Maslahat Menurut Imam Malik dan, and Hj Andi Herawati. “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan),” n.d., 42–54.
Hidayat, Syaiful. “Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Kajian Historis Fiqh Syafi’i.” Tafaqquh Vol 3 (2015): 6. https://doi.org/https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v3i1.35.
Hidayatullah,  Syarif.  “Maslahah  Mursalah  Menurut  Al-Ghazali.” Al-Mizan 2,  no.  1  (2018): h.122. https://doi.org/https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163.
Ismail, Moh., and Faiqoh Zuhdiana. “Relevansi Hak Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Gadis Ditinjau  Dari  Prespektif  Gender  Hukum  Islam.” Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 7,  no.  2 (2020): 73–89. https://doi.org/10.52166/jkhi.v7i2.17.
Joenadi  Efendi,  Johnny  Ibrahim.  “Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Empiris,”  Cet  3., 129. Jakarta: Kencana, 2020.
Khoiri, Miftahul. “Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad.” Jurnal Pro Hukum Vol 11, no. No.2 (2022): 432–42.
Moch.  Aufal  Hadliq  Khayyul  M,  Ridwan  Yunus.  “Relevansi  Hak  Ijbar  Wali  Nikah  (Study Pemikiran  Wahbah  Zuhaili  Dalam  Fiqh  Islam  Wa  Adillatuhu)  Dan  KHI.” Mabahits Vol.1, no. 2 (2022).
Moh. Lutfi Ridho, Iffatin Nur, Maftuhin, Akhyak. “Fiqh of Reciprocity (Exploring the Concept 0f  Contruction  and  Deconstruction  of  the  Rights  of  Guardianship  of  Children: Prespectives  the  Indonesian  Family  Law  Lecturer  Association.” Technium  Social Sciences Journal 28 (2022): 807. www.techniumscience.com. Moh.  Romzi  Al-  Amiri  Mannan. Fiqh  Perempuan  (Pro  Kontra  Kepemimpinan  Perempuan Dalam Wacana Islam Klasik Dan Kontenporer) . Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2011.
Mohd,  A.,  B.  Ibrahim,  and  S.  Abdul  Razak.  “Protecting  Women’s  Interest  (Maslahah)  in Marriage  through  Appointment  of  a  Guardian  (Wali)  under  Islamic  Law.” Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities 23, no. SpecialIssue11 (2015): 75–84.
Mohd, Azizah, and Nadhilah A. Kadir. “The Theory of Compulsion (Ijbar) in Marriage Under Islamic  Law:  Incorporation  of  the  Hanafis  View  on  Compulsory  Consent  in  Marriage Under the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984” 24, no. 2 (2020): 51–55. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.180.
Muhammad, Husein. “Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren.” In Cet  I , XXIV. Yogyakarta: LKiS, 2004.
———. Menyusuri Jalan Cahaya . Yogyakarta: PT. Bunyan, 2013.
Muhammad,  KH.  Husein.  “Fiqh  Perempuan  Refleksi  Kiai  Atas  Tafsir  Wacana  Agama  Dan Gender,” Cet III., 177–82. Yogyakarta: IRCiSod, 2020.
Nurdin,  Dede.  “Konsep  Hak  Ijbar  Wali  Nikah  Menurut  Fiqih  Islam  Dan  Kompilasi  Hukum
Islam.” At-Tadbir 32 (2022): 93–105.
https://doi.org/https://doi.org/10.52030/attadbir.v32i2.150.
Nurlina,  and  Andi  Jusran  Kasim.  2022.  “KETIADAAN  PERSETUJUAN  WALI  NASAB  UNTUK MEMPELAI  WANITA  SEBAGAI  ANALISIS  PENUNJUKAN  WALI  HAKIM  STUDI  DI PENGADILAN  AGAMA  WATAMPONE  KELAS  I  A”.  QISTHOSIA  :  Jurnal  Syariah  Dan
Hukum 3 (2):72-85. https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.308.
Rohmat.  “‘Kedudukan  Wali  Dalam  Pernikahan:  Studi  Pemikiran  Syafi’iyah,  Hanafiyah,  Dan Praktiknya Di Indonesia.’” Al-Adalah 1, no. 2 (2011).
Soekanto, Soerjono. “Penelitian Hukum Normatif,” Cet 15., 13. Jakarta: Raja Grafindo, 2013. Subeitan, Syahrul Mubarak. “Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride ’ s Consent in Indonesia Syahrul Mubarak Subeitan.” Hurnal Ilmu Syariah Vol 2, no. 1 (2022).
Syafrizal, M. “‘Fiqih Perempuan Telaah Atas Pemikiran KH. Husein Muhammad,’” 2020, 128. Talli, Muhammad Taufiq Habibi, and Abdul Halim. “Pandangan Mazhab Al-Syafi’i Dan Hanafi Tentang  Wali  Mujbir  Dalam  Pernikahan  Anak  Di  Bawah  Umur.” Shautuna:  Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab Volume  3,  no.  Issue  1  (2022):  370. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25850.
Tarmizi. “The Concept Of Maslahah According To Imam Al-Ghazali.” Jurnal Al-Dustur Vol.3, no. no.1 (2020).
Zuhaili,  Wahbah. Fiqh  Islam  Wa’adilatuhu .  Translated  by  Dkk  Terj.  Mujiburrahman  Subadi. Jakarta: Gema Insani, 2016.
Zulaiha, Eni. “Analisa Gender Dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat- Ayat Relasi Gender.” Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir 3, no. 1 (2018): 1–11. https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3125.