## JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
Vol. 16, No. 1, Januari-Juni 2020 Website: http://ejournal.iba.ac.id/index.php/jemasi
ISSN 1858-2702, e-ISSN 2684-8732

## PENGARUH PERKEMBANGAN KOPERASI TERHADAP KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
2006-2019
Endang Kusdiah Ningsih 1 , Dwi Eka Novianty 2 , Sri Ermeila 3
1 Universitas IBA, Palembang, Indonesia, endanghasan62@gmail.com
2 Universitas IBA, Palembang, Indonesia, dwiekan@gmail.com
3 Universitas IBA, Palembang, Indonesia, ermeilasri05@gmail.com

## Abstract
The  implementation  of  cooperative’s  function  is  to  reduce  unemployment  and  alleviate poverty,  in  one  condition,  that  the  cooperative  growing  rapidly.  Therefore,  the  main objective  of  this  article  is  to  know  the  effect  of  cooperative  growth  on  poverty  and unemployment,  in  South  Sumatera  Province  in  terms  of  2006-2019.  The  analysis  based on  secondary  data  obtained  from  the  Regional  Bureau  of  Statistics.  The  result  of  the analysis  is  cooperative  growth  influence  only  0,3%  to  poverty  and,  1,6%  to unemployment. In other words, cooperative growth is no significant effect on poverty and unemployment.  That  is  because  the  cooperative  inability  to  grow  and  most  of  the cooperative have many problems both internal and external.
Keywords : Cooperative, Poverty, Unemployment

## PENDAHULUAN
Koperasi  menurut  Undang-Undang No.25 Tahun 1992 adalah badan usaha  yang beranggotakan  orang-seorang  atau  badan  hukum  koperasi,  dengan  melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar  atas  asas  kekeluargaan.  Koperasi  merupakan  soko  guru  bagi  perekonomian Indonesia,  merupakan  penjabaran  dari    UUD  1945  pasal  33  ayat  (1),  koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan  dalam  sistem  perekonomian  nasional.  Oleh  karena  itu  keberadaan  koperasi dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
Fungsi koperasi menurut Muljono (2013, h3) adalah: (a) memberikan kemudahan anggota  untuk  memperoleh  modal  usaha,  (b)  memberikan  keuntungan  kepada  anggota melalui  Sisa  Hasil  Usaha  (SHU),  (c)  mengembangkan  usaha  anggota  koperasi  dan  (d)
meniadakan  praktek  rentenir.  Implementasi  dari  fungsi  koperasi  tersebut    menjelaskan bahwa  perkembangan  usaha  anggota  koperasi  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan  dan pada  akhirnya  akan  mengurangi  tingkat  pengangguran.  Selain  itu,  dengan berkembangnya usaha koperasi, berdampak pada meningkatnya pendapatan anggota dan masyarakat sekitar sehingga tidak lagi berada pada garis kemiskinan. Dengan demikian, perkembangan  koperasi  dapat  mengurangi  tingkat  pengangguran  dan  mengurangi kemiskinan.
Perkembangan koperasi di Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan 2015, terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,3 setiap tahun. Akan tetapi pada tahun 2016, mengalami penurunan menjadi 148.220 atau 1,3 % dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2017,  jumlah  koperasi  mengalami  peningkatan  sebesar2,7%  dari  tahun  2016.  Dengan demikian  rata-rata  perkembangan  jumlah  koperasi  di  Indonesia  dari  tahun  2006  –  2017 adalah 3,70%. Seiring dengan perkembangan koperasi, tingkat kemiskinan di Indonesia, dalam periode 2006-2019, secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 3,1% per tahun dan tingkat pengangguran mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,2% per tahun.
Provinsi  Sumatera  Selatan,  sebagai  salah  propinsi  di  Indonesia,  mempunyai banyak  koperasi,  dengan  tingkat  perkembangan  rata-rata  setiap  tahun  2,8%  selama periode  waktu  2006-2019.  Jumlah  koperasi  aktif  dan  tingkat  perkembangan  koperasi  di proviinsi Sumatera Selatan diperlihatkan pada tabel 1. berikut ini :
Tabel 1. Jumlah dan Perkembangan Koperasi Aktif Di Provinsi Sumatera
Selatan 2006-2019 Tahun Jumlah Koperasi Aktif (unit) Perkembangan (%) 2006 2816,0 - 2007 2818,0 0,1 2008 3001,0 6,5 2009 3146,0 4,8 2010 3160,0 0,4 2011 3461,0 9,5 2012 4609,0 33,2 2013 4227,0 -8,3 2014 4336,0 2,6 2015 4450,0 2,6 2016 3836,0 -13,8 2017 3851,0 0,4 2018 3738,0 -2,9 2019 3888,0 4,0 Sumber : BPS SS
Perkembangan  jumlah  koperasi  tertinggi,  terjadi  pada  tahun  2012,  dengan persentase  peningkatan  sebesar  33,2%%,  dan  terendah  terjadi  pada  tahun  2016,  yaitu  - 13,8%.
Menurut Wahyu (2014) perkembangan koperasi menunjukkan fakta mengesankan saat  dielaborasi  dengan  data kemiskinan dan pengangguran dimana peningkatan jumlah unit  dan  anggota  koperasi  berimbas  pada  pengurangan  angka  kemiskinan  dan pengangguran.  Perkembangan  tingkat  kemiskinan  dan  pengangguran  di  provinsi Sumatera Selatan, terlihat dalam gambar 1, berikut ini :
Gambar 1. Tingkat Kemiskinan,Pengangguran Provinsi Sumatera Selatan 2006-2019

## Sumber : BPS SS
Tingkat Pengangguran di provinsi Sumatera Selatan selama periode 2006 – 2019 rata-rata  sebesar  6,14%  per  tahun,  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  tingkat pengangguran  nasional yang mengalami penurunan rata-rata  -3,1%. Sedangkan tingkat kemiskinan  dalam  periode  yang  sama  rata-rata  14,99%,  berbanding  terbalik  dengan tingkat kemiskinan nasoinal yang mengalami penurunan rata-rata -3,2% per tahun.
Menurut  Murtyoso,  (2018),  untuk  mengatasi  masalah  pengangguran  dan kemiskinan,  maka  jalan  keluar  yang  harus  dilakukan  adalah  dengan  pemberdayaan masyarakat.  Pemberdayaan  masyarakat  ini  dapat  dilakukan  melalui  pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
Ikbal, et.all (2018), melakukan penelitian dengan judul Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Mengurangi Pengangguran Di Kota Palopo, membuktikan bahwa UMKM  secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  penganggunguran.  Selanjutnya, Setiawan  (2017),  melakukan  penelitian  dengan  judul  Peran  UMKM  Dalam  Upaya Pemberantasan Pengangguran dan Kemiskinan: Pelajaran Dari Penerapan JATIMNOMICs  Di  Blitar,  membuktikan  bahwa  pemberdayaan  UMKM  dapat mengurangi  tingkat  pengangguran  dan  kemiskinan  di  Jawa  Timur.  Berbeda  dengan penelitian  tersebut,  penelitian  ini    bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris,  pengaruh perkembangan  jumlah  koperasi  terhadap  tingkat  kemiskinan  dan  pengangguran  di provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2006-2019.

## Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi  kebutuhan  bersama  di  bidang  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Secara  formal, pengertian  koperasi  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.17  Tahun  2012  pasal  1,  yaitu :”Koperasi:  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  hukum koperasi,  dengan  pemisahan  kekayaan  para  anggotanya  sebagai  modal  untuk menjalankan usaha,  yang memenuhi  aspirsi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi “
Berdasarkan  data  dari  Kementrian  Koperasi  dan  UKM,  kontribusi  koperasi hingga  bulan  Juni  2019  mencapai  5,1%  terhadap  PDB  Indonesia,  dibandingkan  pada tahun  2014  sekitar  1,7%.  Ini  menunjukkan  bahwa  kontribusi  koperasi  terhadap perekonomian  Indonesia  semakin  meningkat  setiap  tahun.  Walaupun  dalam perkembangannya,  koperasi  di  Indonesia  menemui  banyak  persoalan  internal,  yaitu komitmen para anggota untuk saling memiliki koperasi.

## Kemiskinan
Masalah  sosial  yang  dihadapi  masyarakat  Indonesia  dipengaruhi  oleh  kondisi kemiskinan,  seperti  kekurangan  makanan,  pendidikan,  kesehatan,  pengangguran,  gizi buruk, dan lain-lain. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang kompleks dan multidimensi  sehingga  untuk  mengatasinya  diperlukan  suatu  upaya  kolektif  dari pemerintah  dan  masyarakat  dalam  menyusun  dan  menerapkan  strategi  yang komprehensif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan (Sugandi, 2016)
Menurut Bappenas,  (2018) konsep kemiskinan dibedakan dalam dua jenis,  yaitu kemiskinan  absolut  dan  kemiskinan  relatif.  Kemiskinan  absolut  adalah  kondisi kemampuan  sesorang  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  minimum  seperti  pangan, sandang,  kesehatan,  perumahan  dan  pendidikan.  Kebutuhan  pokok  minimum diterjemahkan  sebagai  ukuran  finansial  dalam  bentuk  uang.  Nilai  kebutuhan    minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan.
Sedangkan  kemiskinan  relatif  adalah  kondisi  yang  disebabkan  oleh  pengaruh kebijakan  pembangunan  yang  belum  mampu  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat sehingga menyebabkan sesorang lebih miskin dibandingkan dengan lainnya. Kondisi ini terjadi apabila antarkelompok pendapatan menunjukkan fenomena ketimpangan. nasional
Menurut  BPS,  jumlah  penduduk  miskin  Indonesia  sampai  dengan  bulan  Maret 2019 sebesar 25,14 juta  penduduk. Angka ini menurun 80 ribu penduduk dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi persentase, jumlah penduduk miskin pada periode tersebut adalah 9,41% atau turun dibandingkan tahun 2018 sebesar 9,82%.

## Pengangguran
Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari kerja tetapi belum memperolehnya. (Sukirno, 2011, h28).  Penyebab terjadinya
pengangguran antara lain yaitu (1) ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja, (2) kemajuan teknologi.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imsar, dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang  mempengaruhi  Tingkat  Pengangguran  di  Indonesia  Periode  1989-2016, membuktikan  bahwa  inflasi,  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  pengangguran  periode sebelumnya secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.
Menurut Nugroho, (2016) dalam penelitian  yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang  mempengaruhi  Pengangguran  di  Indonesia  periode  1998-2014,  bahwa  variabel pertumbuhan  ekonomi  nasional,  tingkat  inflasi  dan  angka  kemiskinan  positif  dan signifikan mempengaruhi jumlah pengangguran.

## METODE PENELITIAN

## Sumber data
Data yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah data sekunder yang mencakup data: (1)  jumlah koperasi aktif dan tingkat perkembangan, (2) jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran, (3) jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan. Sumber data adalah Badan Pusat Statitstik (BPS) dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif.  Pendekatan  deskriptif  adalah penyajian  dan  penyusunan  data  ke  dalam  bentuk  tabel  ataupun  grafik  sedangkan pendekatan  kuantitatif  yakni  data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisa  dengan menggunakan  Analisis  regresi  berganda  dan  Korelasi  Pearson  untuk  membuktikan Hipotesa.
Secara garis besar rancangan penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

## Gambar 2. Rancangan Penelitian
Berdasarkan gambar 2, maka hipotesis adalah :
1.  Ho  :  Tidak  ada  pengaruh  perkembangan  koperasi  terhadap  tingkat  kemiskinan  di provinsi Sumatera Selatan
(1) (2)
2.  Ho  :  Tidak  ada  pengaruh  perkembangan  koperasi  terhadap  tingkat  pengangguran  di provinsi Sumatera selatan

## ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

## Uji Hipotesis
Tabel 2. Pengaruh perkembangan koperasi terhadap kemiskinan
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression ,281 1 ,281 ,041 ,844 b Residual 82,952 12 6,913 Total 83,233 13 a. Dependent Variable: Kemiskinan
b. Predictors: (Constant), Koperasi
Hasil uji hipotesis variabel kemiskinan (Y 1 ) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,844 > 0,05, maka variabel perkembangan koperasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

## Tabel 3. Pengaruh perkembangan koperasi terhadap pengangguran
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression ,679 1 ,649 ,197 ,665 b Residual 41,429 12 3,452 Total 42,107 13 a. Dependent Variable: Pengangguran
b. Predictors: (Constant), Koperasi
Hasil uji hipotesis variabel pengangguran (Y 2 ) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,665> 0,05, maka variabel perkembangan koperasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran.

## Uji Regresi
Koefisien  regresi  variabel  koperasi  sebagai  variabel  bebas  dengan  variabel kemiskinan sebagai variabel terikat bertanda bertanda negatif, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat berbading terbalik.
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients B Std. Error Beta
1 (Constant) 15,026 ,729 Koperasi -,014 ,069 -,058
a. Dependent Variable: Kemiskinan
Sementara,  koefisien  regresi  variabel  koperasi  sebagai  variabel  bebas  dengan  variabel pengangguran  sebagai  variabel  terikat  bertanda  postif  menunjukkan  bahwa  adanya hubungan searah antara variabel bebas dan variabel terikat.
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) 6,083 ,515 Koperasi ,022 ,049 ,127 a. Dependent Variable: Pengangguran

## Koefisien Determinasi
Hasil uji R 2 pada penelitian untuk  kemiskinan, diperoleh nilai  sebesar 0,003, ini berarti  pengaruh  perkembangan  koperasi  terhadap  kemiskinan  hanya  sebesar  0,3%. Sedangkan sisanya sebesar 99,97% dipengaruhi oleh variabel lain.
Selanjutnya,  hasil  uji  R2  pada  penelitian  ini  untuk  tingkat  pengangguran, diperoleh  nilai  sebesar  0,16.  Ini  menunjukkan  bahwa  pengaruh  perkembangan  koperasi terhadap  pengangguran  sebesar  1,6%.  Sedangkan  sisanya  sebesar  98,4%  dipengaruhi oleh variabel lain.

## Pengaruh perkembangan koperasi terhadap kemiskinan
Berdasarkan  hasil  uji  signifikasi,  perkembangan  koperasi  di  provinsi  Sumatera Selatan  tidak  berpengaruh  terhadap  kemiskinan  dan  mempunyai  hubungan  yang  lemah dengan  keofisien  korelasi  sebesar  0,005  selama  periode  2006-2019.    Hasil  ini  berbeda dengan penelitian  yang  dilakukan oleh Nurlaili  (2014) dengan judul Optimalisasi  Peran Koperasi  Sebagai  Wadah  Usaha  Bersama  Mengentaskan  Kemiskinan  bahwa  Peran koperasi  yang  memberikan  banyak  keuntungan  ekonomi  bagi  anggotanya  akan  dapat membebaskan anggotanya untuk terlepas dari jerat kemiskinan.
Penelitian yang dilakukan oleh Semaun (2018)  dengan judul Eksistensi Koperasi Wanita  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Masyarakat  memberikan  kesimpulan  bahwa Model  pemberdayaan  koperasi  wanita  melalui  pendekatan  usaha  produktif,  melalui pembenahan  kembali  kinerja  dan  pengendalian  usaha  simpan  pinjam,  diharapkan  dapat meningkatkan inisiatif wanita dalam berkiprah mengembangkan usaha diri dan koperasi menuju kesejahteraan bersama.
Devanty,et  all  (2017)  dalam  penelitian  yang  berjudul  Peran  Koperasi  Wanita Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Pada Koperasi Wanita di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten  Gianyar,  memberikan  hasil  bahwa  taraf  hidup  anggota  koperasi  wanita tergolong sejahtera.

## Pengaruh perkembangan koperasi terhadap pengangguran
Hasil uji signifikasi , perkembangan koperasi di provinsi Sumatera Selatan tidak berpengaruh  terhadap  tingkat  pengangguran  dan  mempunyai  hubungan  yang  lemah dengan koefisien korelasi sebesar 0.127 selama periode 2006-2019.  Hasil penelitian ini berbeda  dengan  rekomendasi  yang  diberikan  oleh  ILO  pada  Asia  Pasific  Workshop  on Youth  and  University  Cooperative  (2015),  bahwa  koperasi  harus  berperan  aktif  dalam mengurangi  pengangguran.  Akan  tetapi  ,  koperasi  tidak  bisa  menyelesaikan  masalah pengguran  seorang  diri,  karena  perlu  banyak  pihak  yang  terlibat  seperti  perusahaan swasta, investor dan pihak-pihak yang dapat membuka lapangan kerja.
Hal  uji  tersebut  juga  berbeda  dengan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Kabupaten Pariaman  Sumatera  Barat,  dimana  pemerintah  daerah  telah  membuat  kebijakan  dengan memaksimalkan  peran  koperasi  sebagi  salah  satu  upaya  menekan  angka  pengangguran karena  koperasi  dinilai  mampu  memberikan  peran  berarti  dalam  kehidupan perekonomian masyarakat, (Antara, 2017)

## Kendala Pengembangan Koperasi
Koperasi  di  Indonesia  kesulitan  dalam  berkembang,  disebabkan  oleh  faktor internal,  yaitu pengurus, keanggotaan serta modal,  sedangkan masalah eksternal  berasal dari  pesaing  dan  keinginan  masyarakat  yang  masih  rendah  untuk  menjadi  anggota koperasi.  Penelitian  tentang  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  koperasi  secara  parsial telah  dilakukan  oleh  Mubarok,et.all  (2018)  dengan  judul  Analisis  Identifikasi  Masalah Utama  Koperasi  di  Kabupaten  Banyuasin  Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Anggota, menyimpulkan  bahwa  masalah  utama  yang  dihadapi  Koperasi  i  Kabupaten  Banyuasin antara  lain  ketidakpercayaan  anggota  pada  pengurus,  keterbatasan  SDM  serta  kesulitan manajemen tiap-tiap blok/keterbatasan pengetahuan.
Kurniawati,  et.all  (2017)  dalam  penelitian  dengan  judul  Analisis  Reidentifikasi Empat  Masalah  Utama  Koperasi  di  Kabupaten  Subang  Sebagai  Dasar  Penyusunan Strategi, menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh kopreasi di Kabupaten Subang  adalah  Rendahnya  SDM,  akses  pembiayaan,  akses  pasar  dan  penggunaan teknologi tepat guna.
Selanjutnya  pernasalahan  koperasi  secara  nasional,  menurut  penelitian  yang dilakukan      Sitepu,at.all  (2018)  dengan  judul  Perkembangan  Ekonomi  Koperasi  di Indonesia,  menyimpulkan  perkembangan  koperasi  di  Indonesia  menghadapi  masalah intern  yang  mencakup  masalah  keanggotaan,  kepengurusan,  manajer  dan  karyawan
koperasi  serta  masalah  ekstern  mencakup  hubungan  koperasi  dengan  bank,  dengan usaha-usaha lain dan juga dengan instansi pemerintah.
Dalam  Rakornas  bidang  KUKM  (2018,  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Provinsi Sumatera Selatan (2018),  terdapat 5 (lima) permasalahan KUKM yang hadapi, yaitu : (1) lemahnya  SDM  Pembina  di  Kab/Kota  dan  SDM  Pengelola  Koperasi,  (2)  masih terbatasnya  akses  pasar  terhadap  hasil  KUKM,  (3)  masih  kurangnya  kesadaran  UKM untuk  membuat  surat    Izin  Usaha  Mikro,  (4)  masih  kurangnya  kesaadaran  pengurus koperasi  untuk  mengetahui  aturan  tentang  perkoperasian  dan  (5)  masih  terbatasnya penyerapan dana KUR dan LPDB.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdsarakan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  maka  dapat  dbuat  kesimpulan  :  (1) tidak terdapat pengaruh perkembangan koperasi terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran  di  provinsi  Sumatera  Selatan  selama  periode  2006-2019.  (2)  Koperasi belum  mempunyai  pengaruh  terhadap  pengentasan  kemiskinan  dan  mengurangi pengangguran  karena  koperasi  itu  sendiri  masih  memiliki  permasalahan  baik  internal maupun ekternal.

## REFERENSI
Asia Pacific Workshop On Campus And Youth Cooperatives. 2015. Azhari. 2017. Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia. Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis, 4(2) , 47-52.
Devanty,Cyntia  Putri.,Saskara,Ida  Ayu  Nyoman.  2017.  Peran  Koperasi  Wanita  Dalam Upaya  Pemberdayaan  Perempuan  Pada  Koperasi  Wanita  Di  Kecamatan Blanbatuh Kabupaten Gianyar. E-Jurnal EP Unud. 6(4), 648-676.
Dinas  Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Sumatera  Selatan.  (2018). Rapat  Koordinasi Nasional Bidang KUKM . Yogyakarta.
Hejazziey  ,  Djawahir.  2009.  Pemberdayaan  Koperasi,  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan Menengah  (Umkm)  Melalui  Lembaga  Keuangan  Syariah  (Lks)  Untuk Mengentaskan  Kemiskinan  Dan  Pengurangan  PENGANGGURAN. Jurnal  Al- Iqtishad:  I(1 ), 31- 52 .
Ikbal, Muhammad.,Mustafa, Sri Wahyuni.,Bustami, Lanteng. 2018. Peran Usaha Mikro,
Kecil  Dan  Menengah  Dalam  Mengurangi  Pengangguran  Di  Kota  Palopo.  Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, 4(1),35-46
Imsar. 2018. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di  Indonesia  Periode  198-2016.  HUMAN  FALAH  :  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Islam, 5(1), 145-164
Kantor  Berita  Antara.  2017. Kurangi  Pengangguran,  Pariaman  Maksimalkan  Peran Koperasi .
Kurniawati,Kezia.,Waruwu, Benny Shan F.,Pribadi,Rangga. 2017. Analisis
Reidentifikasi  Empat  Masalah  Utama  Koperasi  di  Kabupaten  Subang  Sebagai Dasar Penyusunan Strategi. Jurnal Akuntansi , 9(1), 54-73.
Mubarok,  Nurul.,Jannah  ,Sinta  Ardhillatuyl.,Laksanawati,  Septi.  2018.  Analisis
Identifikasi  Masalah  Utama  Koperasi  di  Kabupaten  Banyuasin  dalam Mewujudkan Kesejahteraan Anggota. I-Economic 4(2) . 194-213. uljono,  Djoko.  (2013). Buku  Pintar  Strategi  Bisnis  Koperasi  Simpan  Pinjam .  Penerbit Andi. Yogyakarta.
Murtyoso,  Cahyo  Hatta.  (2018).  Mengatasi  Kemiskinan  dan  Pengangguran  dengan memanfaatkan  Potensi  Produk  Unggulan  (Studi  Kasus  di  Kota  Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat). Jurnal Manajemen Pembangunan, 5(1), 1-16 .
Nugroho,  Rosalendro  Eddy.  2016.  Analisis  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi Pengangguran di Indonesia. Jurnal PASTI, 10(2), 177-191.
Nurlaili, Eka Indah. (2014). Optimalisasi Peran Koperasi Sebagai Wadah Usaha Bersama Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Pendidikan Ekonomi , 2(3) , 1-7.
Putriana.2012.    Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui  Pemberdayaan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan Kutubkhanah, 15(2), 117-129.
Semaun,  Syariyah.  2018.  Eksistensi  Koperasi  Wanita  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan
Masyarakat. Jurnal  Al-Mayyah. 11(2) , 189-213.
Sitepu,  Camelia  Fanny.,Hasyim.  2018.  Perkembangan  Ekonomi  Koperasi  di  Indonesia.
Jurnal Niagawan, 7(2) , 59-68.
Setiawan, Rendi Dwi. 2017. Peran UMKM Dalam Upaya Pemberantasan Pengangguran dan  Kemiskinan  :  Pelajaran  dari  PenerapanJATIMNOMICs  di  Blitar.  Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 5(2), 1-18.
Sugandi,  Yogi  Suprayogi.  2016.  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Perkotaan  : Pengalaman Kota Bandung. Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik, 2(1), 109-128.
Sugiyono. (2014) . Statistik untuk Penelitian . Penerbit Alfabeta. Bandung.
Sukirno, Sadono. (2011). Makro Ekonomi : Teori Pengantar . Edisi ketiga. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta
UU Nomor 17 Tahun 2012.