## METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM

## Depri Liber Sonata
Fakultas Hukum Universitas Lampung

## abstract
The aim in this article is to determine the method of normative and empirical legal research with the typical characteristics of the methods of researching Law. The approach used qualitative methods through the study of literature. Based  on  the  research  findings  and  discussion, it  can  be  concluded,  first, science  law  (jurisprudence)  and  all  sub-study  with  him  in  a  large  family study of the law, no matter how controversial as as a discipline independent and  peculiar  (sui  generis),  part  from  the  humanities  and  social  sciences,  as well  as  natural  science  (exact)  and  social  sciences  which  has  had  an undeniable  place  in  the  branches  of  science.  Science  of  law  must  be recognized  as  having  the  research  methods  typical  and  unique,  in  terms  of interest / usefulness to do a research in the field of law, both theoretical and practical, or of how to look at the science of law as a discipline prescriptive and applied, as well as from the point of view of human behavior relating to the  existence  of  the  law.  Secondly,  the  penstudi  law  should  realize  the importance  of  legal  research  which  is  the  authority,  even  advised  not  to leave, ie normative legal research / doctrinal, both from the point of view of the  approach  commom  law  system  (statutes  approach,  case  approach, historical approach, comparative approach and conceptual approach) as well as  from  the  standpoint  of  research  form  the  principles  of  law,  the synchronization  of  legislation  and  others.  which  has  been  used  as  a  handle by penstudi law in Indonesia and tend intended for academic interest. Third, the  differences  in  conceptions,  notions  in  the  study  of  legal  research  in various law schools and high schools of law, especially for academic interest (thesis and dissertation), the main question is whether or not a uniformity is realized,  or  let it  all  by  referring  to  the  belief  respective  legal  research  on how it thinks best.
Keywords: Research Methods law, Legal Normative and Empirical

## abstrak
Tujuan  yang ingin dicapai  dalam penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui metode  penelitian  hukum normatif  dan  empiris  dengan  karakteristik  khas dari metode meneliti Hukum. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan menggunakan  metode  melalui  studi  kepustakaan.  Berdasarkan  hasil temuan
penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, Pertama, Ilmu hukum (jurisprudence)  dan  segala  sub  kajian  yang  mendampinginya  di  dalam keluarga  besar  kajian  tentang  hukum,  terlepas  dari  kontroversinya  sebagai sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri dan khas (sui generis), bagian dari ilmu  humaniora  maupun  ilmu  sosial,  sebagaimana  ilmu  pengetahuan  alam (eksakta)  dan  ilmu-ilmu  sosial  yang  telah  memiliki  tempat  yang  tak terbantahkan  di  ranting-ranting  pohon  ilmu.  Ilmu  hukum  harus  diakui memiliki  metode  penelitian  yang  khas  sekaligus  unik,  baik  dilihat  dari kepentingan/kegunaan dilakukannya suatu penelitian di bidang hukum, baik teoritis  maupun  praktis, atau  dari cara  melihat ilmu  hukum  sebagai  disiplin yang  bersifat  preskriptif  dan  terapan,  maupun  dari  sudut  pandang  perilaku manusia  yang  berkaitan  dengan  eksistensi  hukum. Kedua,  Para  penstudi hukum  seyogyanya  menyadari  arti  pentingnya  penelitian  hukum  yang menjadi  otoritasnya,  bahkan  dihimbau  untuk  tidak  meninggalkannya,  yaitu penelitian  hukum  normatif/doktrinal,  baik  dari  sudut  pandang  pendekatan commom  law  system (statutes  approach,  case  approach,  historical approach,  comparative  approach dan conceptual  approach)  maupun  dari sudut  pandang  bentuk penelitian  asas-asas  hukum,  sinkronisasi  peraturan perundang-undangan dan lain-lain. yang selama ini dijadikan pegangan oleh para  penstudi  hukum  di  Indonesia  dan  cenderung  dimaksudkan untuk kepentingan  akademis. Ketiga,  masalah  perbedaan  konsepsi-konsepsi, pengertian-pengertian  di  dalam  studi  tentang  penelitian  hukum  diberbagai fakultas  hukum  dan  sekolah  tinggi  hukum  khususnya  untuk  kepentingan akademis  (skripsi,  tesis,  dan  disertasi),  pertanyaan  utamanya  adalah  perlu atau  tidaknya  suatu  keseragaman  itu  diwujudkan,  atau  membiarkan  itu semua  dengan  berpedoman  kepada  keyakinan  masing-masing  peneliti hukum mengenai cara yang dianggapnya paling baik.
Kata Kunci: Metode Penelitian hukum, Hukum Normatif dan Empiris

## A. Pendahuluan
Perlu  disadari ilmu  hukum adalah ilmu  yang sangatlah  kompleks, mulai  dari  kajiannya  filosofis,  pengembangan  keilmuannya  baik  teoritis maupun  praktis,  sampai  kepada  wujud  konkret  dari  eksistesinya  yang  tidak lain  didedikasikan  kepada masyarakat  berupa  produk-produk  hukum,  solusi terhadap  baik  perkara  hukum  publik  maupun  perkara  hukum  privat  yang ditemukan  sehari-hari  di  tengah  masyarakat,  bahkan  tidak  jarang  beraspek multidimensi, atau dengan kata lain ilmu hukum tanpa dukungan ilmu-ilmu lain  terkadang  tidak  mampu  menyelesaikan  permasalahan  hukum  secara tuntas dan menyeluruh.
Kajian  hukum  yang  filosofis  misalnya,  diawali  dengan  sulitnya mendefinisikan konsepsi hukum itu sendiri, tarik menarik antara pencapaian
keadilan  dan  kepastian  hukum  di tengah-tengah  masyarakat  dan  lain-lain. Secara  garis  besar sebagaimana  yang  telah  digulirkan  oleh  doktrin  hukum alam  dan  positivisme  hukum.  kemudian  apakah  fungsi  hukum  itu?  hingga yang  lebih  konkret  tentang  bagaimana  menjadikan  hukum  yang sesungguhnya  diinginkan  oleh  masyarakat  (responsive),  valid,  sekaligus efektif,  dan lain-lain. 1 Mengingat  begitu  sulitnya  mendeskripsikan  konsepsi hukum tersebut, maka tidak sedikit para filsuf hukum baik disadari maupun tidak  telah  terseret  kedalam  pembentukan  mazhab  atau  aliran  tertentu (school of thought) yang menurut pemikiran mereka dan para pendukungnya masing-masing  dianggap  paling  rasional,  empiris,  bahkan  ide-ide pemikirannya  sampai  kepada  persoalan  pemilihan  nilai-nilai  atau  ideologi tertentu guna mencapai suatu kesamaan presepsi tentang konsepsi yang biasa disebut keadilan, moralitas, validitas, dan lain-lain. Sebagaimana pernyataan yang biasa diutarakan oleh para penstudi hukum untuk melihat fenomena ini:
“ It is difficult to characterize jurisprudence; there are many rooms in  its  mansion.  But  broadly,  we  shall  see  it  is concern  with  rule- governed  action,  with  the  activities  of  officials  such  as  judge  and with  the  relationship  between  them  and  population  of  a  given society ”. 2
Di  sisi  lain,  para  penstudi  hukum  juga  menghadapi  pertanyaan- pertanyan yang kerap diajukan oleh para sesama penstudi hukum itu sendiri maupun  para  penstudi  nonhukum,  tentang  bagaimanakah  para  penstudi hukum  itu  melakukan  kegiatan  penelitian  guna  memecahkan  masalah- masalah  hukum  konkret  seperti  kekosongan  hukum,  konflik  dan  sengketa, dan  lain-lain, maupun  dalam  upaya  mengembangkan  disiplin  hukum  itu sendiri atau  dengan  kata  lain  apakah  metode  penelitian  yang  dipergunakan oleh  para  penstudi  hukum,  guna  memecahkan  permasalahan  hukum  baik yang  bersifat  teoritis  maupun  praktis bahkan  sampai  dengan  pertanyaan kritis  bahwa  apakah  metode  penelitian  hukum  tersebut ilmiah pertanyaan kritis  ini  dikaitkan  dengan  kajian  filsafat  ilmu  demi  mencari  jawaban  yang memuaskan  bahwa  ilmu  hukum  itu  adalah  salah  satu  dari  bidang  keilmuan yang selama ini biasa dikelompokan para ilmuwan. Namun, sebagai patokan awal  untuk  memahami  permasalahan  di atas,  berikut  kutipan  pendapat Soerjono  Soekanto  sebagai  salah  seorang  ahli  hukum  yang  menaruh perhatian khusus terhadap penelitian hukum di Indonesia, melalui salah satu
1 Lihat: Lord Lloyd of Hampstead and MDA Freeman, Lloyd’s Introduction to Jursprudence, 5 th ed., (London:  Stevens&Sons,  1985).  hlm.  4. “  Jurisprudence  involves  the  study  of general theoritical questions about nature of law and legal system, about the relationship of law to justice and morality, and about social nature of law…a study of jurisprudence should encourage the student to question assumption and to develop a wider understanding of the nature and working of law”.
2 Ibid., hlm. 11.
karyanya  yan g  diberi  judul  “ metode  penelitian  hukum  normatif:  suatu pengantar ”: …  oleh  karena  penelitian  merupakan  sarana  (ilmiah)  bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian  yang  diterapkan  harus  senantiasa  disesuaikan  dengan ilmu  pengetahuan  yang  menjadi  induknya.  Hal  ini tidaklah  selalu berarti  metodologi  penelitian  yang  dipergunakan  pelbagai  ilmu pengetahuan  pasti  akan  berbeda  secara  utuh.  Akan  tetapi  setiap ilmu  pengetahuan mempunyai identitas  masing-masing,  sehingga pasti akan ada pelbagai perbedaan. Demikian juga halnya dengan metodologi penelitian hukum yang mempunyai karakteristik khusus yang  menjadi  identitasnya,  sehingga  dapat  dibedakan  dari  ilmu- ilmu  pengetahuan  lainnya.  Bahkan  sebagian  ilmuwan  nonhukum masih mempertanyakan tentang apakah penelitian hukum tersebut dapat  dikualifikasikan  sebagai  penelitian  ilmiah  yang  biasa dipredikatkan  kepada  bidang  ilmu  lain  khususnya  dalam  bidang- bidang ilmu alam (eksakta) maupun ilmu sosial. 3
Permasalahan  inilah  yang  ternyata  menjadi  salah satu  penyebab pembahasan hukum dan metode kajiannya menjadi sangat menarik sekaligus menantang  bagi  para  penstudi  hukum  untuk  terus  dikaji  oleh  para penstudinya  maupun  penstudi  disiplin  keilmuan  lain  untuk  terus  bersikap logis, kritis, analitis, sekaligus realistis.
Dikatakan  menarik,  mengingat  ketepatan,  relevansi,  dan  konsistesi pilihan  metode  dalam  melakukan  penelitian  demi  penelitian  hukum  akan sangat  terkait  dengan  hasilnya,  yang  tentu  saja  tujuannya  akan bermanfaat/berguna  bagi  masyarakat  secara  umum,  seperti  berupa  karya ilmiah hukum, putusan hukum, maupun dalam bentuk pendapat hukum dan lain-lain,  yang  pada  dasarnya  semua  itu  merupakan  produk  karya  tulis  di bidang  hukum  yang di  dalamnya  terkandung  argumentasi  dan  penalaran hukum  dalam  memecahkan  permasalahan-permasalahan  yang  berkaitan dengan kasus hukum konkret maupun yang berkaitan dengan pengembangan bidang  keilmuan  hukum  itu  sendiri,  dimana  dalam  penyajiannya  antara produk  hukum  satu  dengan  yang  lainnya  membutuhkan  metode  yang  khas atau  tersendiri.  Meskipun,  bagi  sebagian  penstudinya  hal  ini  justru membingungkan  bahkan  cenderung  ada  yang  bersikap  skeptis,  sehingga tidak  terlalu  menghiraukan  atau  tidak  menaruh  perhatian  terhadap  hukum dan metode penelitian kajiannya.
Permasalahan  yang  agak  konkret  mengenai  masalah  ini di  antaranya bahwa  keberadaan  metode  penelitian  hukum,  khususnya  berkaitan  dengan
3 Soerjono  Soekanto dan  Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif;  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.1-2.
pilihan  tahapan-tahapan  penelitian,  sistematika  penulisan  serta  teknik penulisan  pada  komunitas  akademis,  khususnya  dalam  membuat  produk karya  ilmiah  hukum  di  setiap  fakultas  hukum  di beberapa  universitas maupun  Sekolah  Tinggi  Hukum  nampaknya  cenderung  tidak  seragam,  atau seperti  pepatah  mengatakan  “dimana  bumi  dipijak  disitu langit  dijunjung”. 4 Bahkan  yang  lebih  memperihatinkan  bahwa  peneliti  (mahasiswa hukum) yang  sedang  berproses di dalam  penulisan karya tulis ilmiah sebagai syarat untuk mendapatkan gelarnya, dihadapkan pada kenyataan “mengikuti selera pembimbing  (supervisor)  penelitiannya,  dalam  artian  peneliti  tidak  dapat memikirkan,  memilih,  bahkan mempertahankan  argumentasinya  sendiri terhadap  pilihan  metode  penelitian  hukum  yang  akan  digunakan  di  dalam penelitian yang notabene permasalahan penelitian berangkat dari ide peneliti itu  sendiri,  meskipun  dalam  pelaksanaannya  di bawah  bimbingan  atau pengawasan  para  ahli  yang  dianggap  lebih  menguasai  isu  penelitian  dan menekuni terhadap isu penelitian yang sama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. 5
Disamping  itu,  hal  penting  yang  mesti  diingat  oleh  sumber daya manusia  yang  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  pada  salah  satu bidang  ilmu  pengetahuan  di  mana  hukum  sebagai  objek  kajiannya,  yang merupakan  produk  dari  proses  pembelajaran  ilmu  hukum  di  berbagai fakultas  hukum  maupun  sekolah  tinggi  hukum,  tentunya  dituntut  memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memecahkan permasalahan-
permasalahan hukum konkret maupun yang berkaitan dengan pengembangan ilmu  hukum  secara  teoritis,  baik  dari  aspek  normatif  maupun empiris/sosiologis  yang  menuntut  penggunaan  metode  penelitian  yang ilmiah  maupun  standar  profesi  dan  hasil  akhirnya  dalam  bentuk  karya  tulis hukum, terlepas dari predikat ilmiah dan tidak ilmiah.
Khusus  untuk  kemampuan  dan  keterampilan  dalam  memecahkan masalah  hukum  konkret,  yang  biasanya  ditekuni  oleh  para  sarjana  hukum yang  memilih  berkarir  sebagai  praktisi  hukum,  yang  pada  kenyataannya kemampuan  dan  keterampilan  membuat  produk-produk  hukum  tertentu untuk  kepentingan  praktis  tentunya  kecenderungan  pilihan  terhadap  jenis
4 Lihat:  C.F.G.  Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Penelitian  Hukum  di Indonesia pada Akhir Abad ke-20 (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hlm.1-50. Meskipun penelitian yang dilakukan oleh C.F.G. Sunaryati Hartono dkk. ini dilakukan pada tahun  1982,  setidak-tidaknya  dapat  menjadi  bukti  ilmiah  bahwa  telah  terjadi  keragaman penafsiran  dan  arti  pentingnya  penelitian  hukum  oleh  para  penstudi  hukum  (dalam  hal  ini Indonesia) sejak dulu.
5 Hal  ini  dibuktikan  dengan  kenyataan  te ntang  suatu  pernyataan  yang  berbunyi  “pokoknya normatif”  atau  “  ini  harus  penelitian  empiris”  tanpa  memberikan  penjelasan,  mengapa normatif dan mengapa harus empiris?
penelitian  hukum  normatif/doktrinal  tentunya  lebih  dominan  jika dibandingkan dengan jenis penelitian hukum empiris/sosiologis. 6
Namun  demikian,  konsep  maupun  jenis  penelitian  normatif  dan sosiologis sebagaimana dikenal di dalam khasanah penelitian hukum (dalam hal  ini  Indonesia)  masih  merupakan  permasalahan  yang  cukup  sulit  untuk diidentifikasikan.  Tulisan  sederhana  ini  mencoba  mendiskusikan  hal-hal tersebut  sebagai  sumbangan  pemikiran  yang  dapat  didedikasikan  untuk sebuah identitas dari kajian ilmu hukum.

## B. Pembahasan
1. Penelitian  Hukum  (Legal  Research)  dan  Penulisan  Hukum  (Legal
Writing).
Para  penstudi  hukum  tidak  terlepas  dari  rutinitas  yang  berkaitan dengan  penulisan  hukum  (legal  writing),  sedangkan  untuk  melakukan penulisan  hukum  tersebut  dibutuhkan  suatu  penelitian  hukum  (legal research)  dalam  arti  secara  umum.  Tentunya  sangat penting  melihat hubungan antara penelitian hukum dan produk-produk penulisan hukum, jika kita  ingin  melihat  penelitian  hukum  dari  sudut  pandang  kegunaannya (purposes)  bukan  pada  metode  dan  jenis-jenis  pendekatannya.  Berdasarkan kegunaannya  tersebut  dapat dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu  untuk kepentingan praktek hukum  dan  untuk  kepentingan  akademis,  dan  yang bersifat  praktis  maupun  teoritis.  Di  bawah  ini  dapat  dilihat  tabel  bentuk- bentuk produk penulisan hukum tersebut.
A B No. Kepentingan Akademis No. Kepentingan Praktek 1. Makalah (paper) 1. Memorandum hukum (legal memorandum/memoranda of law). 2. Laporan 2. Pendapat Hukum (legal opinion). 3. Penelitian 3. Nota Pembelaan hukum di pengadilan (Pledoi). 4. Skripsi 4. Ringkasan  dan  analisis putusan hakim terdahulu (court brief,diggest). 5. Tesis (thesis) 5. Penulisan untuk penyuluhan hukum. 6. Disertasi (thesis of Doctoral) 6. Perancangan undang-undang (legislative drafting).
6 Meskipun  pernyataan  ini  tidak  didukung  oleh  bukti  statistik  dari  hasil  penelitian  ilmiah tertentu, setidak-tidaknya dapat dijadikan hipotesis guna membuktikan kebenarannya.
7. Artikel  untuk  majalah ilmiah hukum/jurnal hukum (essay) dan lain- lain. 7. Perancangan kontrak dan Akta Notaris  (contract  drafting,  deed drafting). 8. Penulisan instrumen – instrumen hukum/surat-surat resmi hukum (legal forms, legal letters). 9. Uji  tuntas/audit  hukum  (legal  due diligence) dan lain-lain.

## 2. Meneliti Hukum Sebagai Kegiatan Ilmiah
Pertanyaan  mengenai  apakah  metode  penelitian  hukum  itu  ilmiah? sama  filosofisnya  dengan  pertanyaan  apakah  ilmu  hukum  itu  dapat dikategorikan  suatu  ilmu  yang  kadar  keilmiahannya  dapat  disejajarkan dengan  ilmu-ilmu  sosial  bahkan  dengan  ilmu-ilmu  alam? namun  demikian faktanya  adalah para  penstudi  hukum  ternyata  memiliki  sistem  dan  metode penelitian  tersendiri  yang  khas,  dan  berkembang  seiring  dengan perkembangan kajian hukum itu sendiri.
The  role  of  law  is  to  bring  order  to  chaos  and  to  ease  societal pressures, but most student and faculty feel a sense of chaos and pressures when  learning  to  do  legal  research.  This  is  natural.  Legal  research  is different  from  research  in  other disciplines,  it  has  different  vocabulary, different form of laws, and different jurisdiction of authority and hierarchies of importance; and there never seems to be definitive answer. 7
Ciri  khas  sebagaimana  di  maksud  juga  didasarkan  pada  fakta  bahwa meneliti  hukum  tidak  hanya  berhubungan  dengan  fakta-fakta  hukum, peraturan-peraturan  hukum,  kasus-kasus  hukum  terdahulu,  buku-buku hukum, dan  lain-lain yang  dapat  dijadikan  referensi  di dalam  melakukan penelitian  hukum  murni  (purely  legal  research),  melainkan  perilaku individu-individu dalam masyarakat juga pada kenyataanya dapat digunakan di  dalam  penelitian  hukum  kontemporer  yang  diilhami  oleh  ilmu  hukum perilaku  (behavioral  jurisprudence),  yang  sering  juga disebut  dengan penelitian hukum empiris/sosilogis/nondoctrinal/socio-legal. Sedangkan apa yang  menyebabkan  adanya  dua  jenis  penelitian  di  dalam  bidang  hukum  ini (normatif dan empiris) akan dibicarakan dalam bahasan tersendiri kemudian, yaitu  pengaruh  perkembangan  pemikiran  para  filsuf  hukum  (legal philoshopers)  yang  dikumpulkan  di  dalam  sebuah  kajian  yang  dinamakan dengan jurisprudence,  di mana  “ Jurisprudence  as  the  accumulated  wisdom
7 Colleen  Kristl  Pauwels,  Linda  K.  Fariss,  Keith  Buckley, Legal  Research: Traditional Sources, New Technologies (USA: Phi Delta Kappa International, 1999), hlm.3.
of  great  thingkers  of  the  past… ”, 8 terhadap  perkembangan  dan  pilihan metode penelitian hukum yang sesuai.
a. Memaknai Kata “peneltian” dalam Ungkapan “ Penelitian Hu kum”
C.F.G. Sunaryati Hartono menegaskan bahwa:
“Bagaimanapun  juga,  metode  penelitian  selalu  mencari  titik -titik tolak  yang  pasti  dan  peraturan-peraturan  penelitian  yang diharapkan  tentang  bagaimana  suatu  penelitian harus  dilakukan supaya dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan (reliable) dan sahih (valid) ”. 9
Di  sisi  lain  William  H.  Putman  di  dalam  bukunya  yang  berjudul Legal Research, Analysis and Writing berpendapat bahwa: … So what do we mean by “research”? we do not mean experiments which scientists tend to mean by “research”. The word research means “to find things out ”. 10
Kemudian, setelah  kita  mengetahui bahwa  produk-produk  karya  tulis hukum  sebagaimana  disebutkan  di  atas  tidak  hanya  untuk  kegunaan  atau bersifat  teoritis  maupun  akademis,  melainkan  juga  ada  yang  dikategorikan untuk  kegunaan  dan  bersifat  praktis,  maka  tentunya  kita  tidak  menyangkal bahwa  di  dalam  pembuatan  produk-produk  karya  tulis  hukum  untuk kegunaan  dan  bersifat  praktis,  yang  biasanya  ditekuni  oleh  para  praktisi hukum  tersebut,  juga  merupakan  kegiatan  penelitian  (bukan  eksperimen seperti yang dilakukan ilmuwan eksakta) dan membutuhkan metode-metode khusus dalam pelaksanaan dan penyajiannya, 11 bahkan tujuan akhirnya tidak lain  untuk  mendapatkan  klarifikasi  dari  pertanyaan  maupun  permasalahan hukum tertentu. Dalam hal ini tentunya timbul pertanyaan dapatkah kegiatan penelitian seperti itu dikategorikan sebagai penelitian hukum?
Namun  demikian,  tidak  sedikit  para  penstudi  hukum  yang beranggapan  bahwa  penelitian  hukum  hanya  merupakan  wilayah  otoritas para  penstudi  hukum  yang  berprofesi  sebagai  akademisi  mupun  peneliti hukum  saja,  yang  produk  akhirnya  berupa  skripsi,  tesis,  disertasi,  artikel jurnal ilmiah dan laporan penelitian di bidang hukum, dan lain-lain.
Oleh  sebab  itu,  bila  diartikan  secara  luas  maka,  aktifitas  meneliti hukum  tentunya  sadar  maupun  tidak  telah  menjadi  rutinitas  bagi  para pengemban profesi-profesi hukum, baik peneliti, akademisi, maupun praktis,
8 Lloyd, Op. Cit., hlm. 16.
9 C.F.G.  Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Penelitian  Hukum  di  Indonesia pada Akhir Abad ke-20 (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hlm. 108.
10 William  H.  Putman, Legal  Research,  Analysis  and  Writing (Australia:  Thomson  Delmar Learning, 2004), hlm. 27.
11 Dalam  konteks  ini  makna  “  penelitian”  tentunya  harus  dibedakan  dengan  kategori penelitian ilmiah yang biasa dilakukan oleh para penstudi maupun peneliti di bidang ilmu- ilmu nonhukum (logico-hypothetico-verivicatie).
bahkan  ilmuwan  dari  disiplin  ilmu  di luar  hukum,  dan  tentunya  dengan menggunakan metodenya yang khas pula.
b. Makna Kata “ Metode ”  dalam Ungkapan “ Metode  Penelitian Hu kum”
Kata  metode  yang  biasanya  disandingkan  dengan  frase  penelitian hukum, tentunya dapat diinterpretasikan luas, apakah yang dimaksud adalah metode  ilmiah  atau  metode  hanya  sebagai  “cara”,  sebagaimana  makna gramatikalnya
Setelah  kita  sepakat  bahwa  penelitian  hukum  sebagaimana  telah disebutkan di atas dapat diartikan secara luas, namun terhadap bidang profesi hukum  tertentu,  bahkan  mahasiswa  hukum  yang  kesemuanya  adalah penstudi hukum harus tunduk pada suatu otoritas individu maupun lembaga yang  ada  maupun  tidak  ada  dasar  maupun  mengejar  tujuan  tertentu dihadapkan  pada k ategorisasi  “penelitian  h u kum”  yang  didasarkan  oleh aturan  main  tersendiri  yang  disepakati  antara  peneliti  dan  lembaga  yang dimana hasil penelitian tersebut akan didedikasikan.

## 3. Pengaruh Perkembangan Pemikiran Tentang Hukum terhadap Jenis Penelitian Hukum
Filsafat  hukum  merupakan cabang  dari  ilmu  filsafat,  sedangkan  teori hukum  merupakan  disiplin  mandiri  (autonomous  discipline)  dari  ilmu hukum. Pembagian jenis penelitian hukum, antara normatif dan empiris yang dikenal  oleh  para  peneliti  hukum  ternyata  juga  dipengaruhi  oleh perkembangan hasil pemikiran tentang hukum oleh para filsuf hukum (legal philosopher)  yang  biasa  dipelajari  di  dalam  kajian  filsafat  hukum  maupun teori  hukum  (Jurisprudence).  Sebagaimana  diketahui  bahwa  perkembangan pemikiran  tentang  konsep-konsep  hukum  dan  dinamikanya  diawali  oleh aliran/mazhab  hukum  alam  (natural  law),  positivisme  hukum  (legal positivism),  realisme  hukum  (legal  realism), dan  lain-lain.  hingga  sampai kepada pemikiran-pemikiran hukum post mederenism dan law and economic atau economic  analysis  of  law.  Namun,  dua  kelompok  aliran  besar  yang sangat mempengaruhi perkembangan penelitian hukum, sehingga
melahirkan  dua  jenis  penelitian  hukum  (normatif  dan  empiris)  yaitu: pertama, aliran/mazhab (school of thought) yang pokok-pokok pemikirannya berlandaskan  pada  ide-ide  positivisme  hukum  (legal  positivism,  legal realism,  pure  theory  of  law, dan  lain-lain.)  dan  kedua,  aliran/mazhab  yang pokok-pokok  pemikirannya  berlandaskan  pada  ide-ide  hukum  yang  bersifat sosiologis  (sociological  jurisprudence,  sociology  of  law,  critical  legal studies, dan  lain-lain).  Dengan  demikian  disinilah  yang  menjadikan penelitian  hukum  sering  dikatakan  memiliki  ciri  yang  khas  dibandingkan
dengan  penelitian  dalam  bidang  ilmu  alam  bahkan  penelitian  dalam  bidang ilmu  sosial  yang  bahkan  memiliki  kesamaan  dengan  salah  satu  jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris/sosiologis/socio-legal.
Metode penelitian hukum dalam konteks keilmuan hukum dan metode penelitian  hukum  dalam  konteks  penemuan  dan  penerapan  hukum,  dalam konteksnya  yang  pertama,  pada  umumnya  dilakukan  oleh  peneliti  hukum akademis  ini,  memiliki  dua  jenis  penelitian  hukum  yaitu:  penelitian  hukum normatif  dan  penelitian  hukum  sosiologis.  Penelitian  hukum  normatif dipengaruhi  oleh  doktrin  hukum  murni  dan  positivisme,  sedangkan penelitian  hukum  sosiologis  dipengaruhi  oleh  doktrin  sosiologi  hukum (sosiologi  of  law)  maupun  ilmu  hukum  sosilogis  (sociological jurisprudence)
Ilmu  hukum  termasuk  ke dalam  kategori  ilmu  humaniora,  seni, bahkan  memiliki  keterkaitan dengan  filsafat  dan  sastra,  dengan  demikian dapat  dibedakan  dengan  bidang-bidang  ilmu  alam  dan  ilmu  sosial.  Namun demikian,  pengaruh  ilmu  sosial  terhadap  disiplin  hukum  harus  tetap  diakui oleh  para  penstudi  hukum  telah  memberikan  kontribusi  sekaligus  telah sedikit  banyak  mengintervensi  perkembangan  pemikiran  maupun  metode penelitian hukum. Mengingat perkembangan pemikiran tentang hukum yang sosiologis  telah  membuka  peluang  baru  untuk  para  peneliti  hukum  dalam meneliti  hukum  dengan  tidak  hanya  melihat  hukum secara  dogmatis  dan ekslusif dari sentuhan disiplin ilmu-ilmu lain, melainkan membuka peluang untuk  melakukan  penelitian  hukum  secara  multidisiplin,  sehingga memungkinkan melihat hukum pada alam empiris yang tidak lain berada di tengah  masyarakat,  tempat  di mana  hukum  itu  dianggap  sebagai  fenomena sosial yang dinamis dan saling berinteraksi dengan fenomena sosial lainnya seperti ekonomi, politik, dan lain-lain.

## 4. Jenis-Jenis Penelitian Hukum
Apakah penelitian hukum normative/doktrinal dan empiris/nondoktrinal  benar-benar  berbeda  atau  dapat  diharmonisasikan dalam  suatu  kegiatan  penelitian  hukum pertanyaan  ini  didasarkan  pada fenomena  perbedaan  pendapat  para  penstudi  hukum  di  Indonesia.  Soerjono Soekanto 12 berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dan empiris dapat dilakukan  terpisah  maupun  secara  bergabung,  namun  ada  pula  penstudi hukum  yang  memisahkan  secara  tegas  antara  keduanya,  namun  ada  pula yang  menghargai  perbedaan  kedua  jenis  penelitian  tersebut  namun  secara persuasif  menghimbau  para  penstudi  hukum  untuk  kembali  kepada penelitian  hukum  yang  murni  menjadi  otoritas  penstudi  hukum  itu  sendiri. Tolok ukur analisis yang akan digunakan adalah melihat perbedaan dua jenis
12 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 6.
penelitian  hukum  tersebut  di atas  dari  aspek  pendekatan,  tujuan,  dan  jenis data yang digunakan.

## a. Penelitian Hukum Normatif/Doctrinal Legal Research
Tolok  ukur  Soerjono  Soekanto  dalam  pembahasannya  mengenai penelitian  hukum  normatif  adalah  dari  sifat  dan  ruang  lingkup  disiplin hukum,  dimana  disiplin  diartikan  sebagai  suatu  sistem  ajaran  tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin  hukum  lazimnya  termasuk  ke dalam  disiplin  preskriptif  jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian, masih  di dalam  tulisannya  yang sama  tersebut,  Soerjono  Soekanto  tetapi ingin  membuktikan  dan  menegaskan  bahwa  disiplin  hukum  lazimnya  juga dapat  diartikan  sebagai  suatu  sistem  ajaran  tentang  hukum  sebagai  norma dan  kenyataan  (perilaku)  atau  sebagai  sesuatu  yang  dicita-citakan  dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus. 13
Selanjutnya  dipaparkan  juga  bahwa  sifat  dari  dogmatik hukum  (ilmu tentang  kaidah  hukum  dan  ilmu  tentang  pengertian  pokok  dalam  hukum) bersifat teoritis-rasional dan model penalaran yang digunakan adalah logika- deduktif,  sedangkan  ilmu  tentang  kenyataan  hukum  (sosiologi  hukum, antropologi  hukum,  psikologi  hukum,  perbandingan  hukum,  dan  sejarah hukum) bersifat teoritis-empiris dan model penalaran yang digunakan adalah logika  induktif.  Filsafat  hukum  bersifat  etis-spekulatif  dan  politik  hukum bersifat praktis fungsional.
Berbeda  dengan  jenis  penelitian  hukum  empiris,  penelitian  hukum normatif memiliki  kecenderungan  dalam  mencitrakan  hukum  sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma- normanya  saja,  yang  tentunya  bersifat  preskriptif.  Dimana  tema-tema penelitiannya mencakup: 14
1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; 2) Penelitian terhadap sistematika hukum; 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; 4) Perbandingan hukum; dan
13 Ibid., hlm. 2-6.
Disiplin  hukum  mencakup  segi  umum  dan  khusus,  segi  umum  disiplin  hukum  yaitu  ilmu hukum (jurisprudence), filsafat hukum dan politik hukum. Sedangkan segi  khusus disiplin hukum  yaitu:  sejarah  tata  hukum,  sistem  tata  hukum  yang  menyangkut  bidang-bidang hukum tertentu; teknologi hukum atau keterampilan hukum.
14 Ibid., hlm. 14.
Secara  tegas  Soerjono  Soekanto  mengidentikan  penelitian  hukum  normatif dengan penelitian  hukum  kepustakaan  jika  dilihat  dari  sumber  data  yang  relevan  pada  penelitian jenis ini.
5) Sejarah hukum.
Di  lihat  dari  segi  jenisnya  yang  sangat  doktrinal  atau  normatif, penelitian  hukum  normatif  yang  ada  di  Indonesia  mirip  dengan  penelitian hukum common  law,  dimana  penelitian  hukum  di  dalam  sistem  hukum common  law lebih  berorientasi  kepada  aspek  praktis,  yaitu  biasanya  untuk menyelesaikan  masalah  hukum  konkret  (perkara  hukum  tertentu)  dan dilakukan  oleh  para  praktisi  hukum  (legal  practitioners)  baik  bentuknya sengketa  maupun  hanya  ingin  mencari  bagaimana  dan  di mana  suatu permasalahan  hukum  tersebut  diatur  oleh  hukum  yang  dilakukan  melalui penelitian  fakta-fakta  hukum,  peraturan  hukum  yang  relevan  bahkan  juga melihat  kasus-kasus  yang  relevan  dengan  pertanyaan  yang  ingin dipecahkan. 15
Legal  research  is  the  process  of  locating  the  law  that  applies  to  the question  raised  by  the  facts  of  the  case.  Legal  research  and  analysis  are interrelated,  and  performing  legal  research  usually  involves  the  use  of analysis  principles. 16 The object  of legal  analysis  and  legal research  are to analyze the factual event presented by the client and determine: what is the legal issue (question) or issues raised by the factual event; 1) What law govern the legal issue;
2) How  the  law  that  governs  the  legal  issue  applies  to  the  factual  event, including what, if any legal remedy is available. 17
Sedangkan di dalam penelitian hukum tersebut metode penelitian atau langkah-langkah  analisis  yang  dilakukan  mengacu  kepada  metode  IRAC (issue,  rule,  analysis/application,  conclusion)  atau  lebih  jelasnya  adalah sebagai berikut: 18
Step 1: Issue,  the  identification  of  the  issue  (legal  question) or  issues raised by the facts of the client case.
Step 2:
Rule, the identification of the law that governs the issue;
Step 3:
Analysis/application,  a  determination  of  how  the  rule  of  law applies to the issue;
Step 4: Conclusion, a summary of the results of the legal analysis. Sedangkan  hal-hal  yang  perlu  dipersiapkan  sebelum  melakukan analisis kasus/pertanyaan hukum adalah:
15 William  H.  Putman, Legal  Research,  Analysis  and  Writing (Australia:  Thomson  Delmar Learning, 2004), hlm.
16 Ibid., hlm. 47.
17 Ibid., hlm. 26.
18 Ibid., hlm. 26-27.
1) All the facts and information relevant to the case should be gathered; and 2) Preliminary  legal  research  should  be  conducted  to  gain  a  basic familiarity with the area of law involved in the case.
Penegasan tentang pentingnya fakta-fakta hukum di dalam melakukan analisis  hukum,  di mana  dari  setiap  tahapan  IRAC  sebagaimana  telah disebutkan  di atas  unsur  ini  memegang  peranan  yang  sangat  penting  (The crucial  role  facts  play  in  the  analytical  process). Hal  ini  mengingat  bahwa proses  analisis  hukum  untuk  menentukan  hukum  apa  yang  relevan  dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan atau dengan kata lain, In every case, the analytical process involves a determination how the law applies to the facts. In  the  court  opinion,  courts  determine  how  the  law  applies  to  the  facts presented to the court. 19

## b. Penelitian Hukum Empiris (empirical legal research) atau Penelitian
Socio-legal (Socio-Legal Research)
Pengaruh  ilmu  sosial  terhadap  disiplin  hukum  adalah  kalimat  kunci yang  sesuai  sebagai  pembuka  pembicaraan  mengenai  jenis penelitian  yang satu  ini,  yaitu  penelitian  hukum  empiris 20 (empirical  legal  research).  Kata “empiris” bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori - teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun  di  dalam  konteks  ini  lebih  dimaksudkan  kepada  pengertian  bahwa “kebenarannya  dapat  dibuktikan  pada  alam  kenyataan  atau  dapat  dirasakan oleh panca indera” atau bukan suatu fiksi bahkan metafisika atau gaib, yang sejatinya  berupa  proses  berfikir  yang  biasanya  hanya  dongeng  maupun pengalaman-pengalaman spiritual yang diberikan Tuhan tidak kepada setiap manusia  dan  tidak  harus  melalui  proses  penalaran  ilmiah  suatu  hal  tertentu dapat diterima kebenarannya, meskipun oleh para ilmuwan kadang dikatakan tidak  ilmiah  atau an  illogical  phenomena.  Penerimaan  terhadap  suatu  yang bersifat  ilmiah  biasanya  dipredikatkan  dengan  ungkapan “masuk  akal”, sedangkan penerimaan terhadap suatu yang bersifat metafisika dan spiritual biasanya disebut sebagai kepercayaan.
19 Ibid., hlm. 27.
20 Peng istilahan konsep “Penelitian Hukum Empiris” masih dipertahankan sampai saat ini di beberapa  fakultas  hukum  di  Indonesia,  khususnya  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, dan tetap mengacu kepada buku referensi untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” ditulis oleh Soerjono Soekanto. Mungkin mengingat bahwa beliau adalah seorang sarjana hukum dan Master of Art dibidang sosiologi maka wajar jika banyak  tulisan-tulisannya  yang  berkaitan  dengan  hukum  dan  masyarakat/sosiologi  hukum, karena beliau salah satu peletak dasar perkembangan disiplin tersebut berikut pengaruhnya dalam  memperkenalkan  metode  penelitian  hukum  di  hampir  semua  fakultas  hukum  di Indonesia.
Oleh  sebab  itu, penelitian  hukum  empiris  dimaksudkan  untuk mengajak para penelitinya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang  bersifat  normatif  (law  as  written  in  book),  bersifat  teknis  di  dalam mengoperasionalisasikan peraturan hukum seperti mesin yang memproduksi dan  menghasilkan  hasil  tertentu  dari  sebuah  proses  mekanis,  dan  tentunya hanya  dan  harus  bersifat  preskriptif  saja,  meskipun  hal  ini  adalah  wajar, mengingat sejatinya sifat norma hukum yang “ ought to be ” itu. Selanjutnya cara  pandang  sebagaimana  disebutkan  tadi  bergeser  menuju  perubahan  ke arah penyadaran bahwa hukum, faktanya dari perspektif ilmu sosial tenyata lebih  dari  sekadar  norma-norma  hukum  dan  teknik  pengoperasiannya  saja, melainkan juga sebuah gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia ditengah-tengah  kehidupan  bermasyarakat  yang  unik  dan  memikat  untuk diteliti tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif.
Di  sisi  lain,  mengingat  para  penstudi  hukum  sejatinya  tidak  terlatih melakukan  penelitian  sebagaimana  dimaksud,  dan  faktanya  memang  tidak dipersiapkan  untuk  itu,  maka  peranan  para  ilmuan  sosial  berikut  metode- metode  penelitian  bahkan  teori-teorinya  dibutuhkan  oleh  sebagian  penstudi hukum  yang  ingin  melakukan  penelitian  di  bidang  hukum  dengan menggunakan  pendekatan  ilmu  sosial  (socio-legal  research 21 )  maupun disebut  dengan  penelitian  hukum  interdisipliner,  karena  kadang-kadang bersentuhan dengan ilmu ekonomi, antropoligi, bahkan ilmu politik dan lain- lain.
Penelitian  hukum  normatif/doktrinal  yang  di  dalam  literatur hukum asing  biasa  disebut  dengan legal  research dan  tanpa  tambahan  makna  lain, menurut sebagian penstudi hukum dikatakan sebagai penelitian hukum yang murni  (the  pure  legal  research). 22 Mengapa  demikian Hal  ini  disebabkan oleh kenyataan bahwa disamping penelitian hukum yang murni sebagaimana telah  diuraikan  di atas  masih  terdapat  jenis  penelitian  lain  yang mendampinginya  dan  biasa  dipelajari  oleh  para  penstudi  hukum  di bawah judul  kuliah  “Metode  Penelitian  Hukum”  (dalam  hal  ini  di  Indonesia khususnya), dan mungkin kenyataan ini yang menjadikan penelitian hukum dikatakan sebagai penelitian yang khas.
21 Perkembangan  penggunaan  istilah Socio-legal  research/penelitian  hukum nondoctrinal diperkenalkan  oleh  para  penstudi  hukum Universitas  Airlangga  (Soetndyo  W.)  dan Universitas  Diponegoro  (Satjipto  Rahardjo),  keduanya  dikenal  sebagai  peletak  dasar  dan masih  eksis  dalam  bidang  hukum  dan  masyarakat/socio-legal  studies.  Sebagaimana Mochtar Kusumaatmadja di UNPAD yang dipandang sebagai peletak dasar doktrin Roscoe Pound di Indonesia.
22 Pendapat ini tidak hanya diyakini oleh para penstudi hukum di Indonesia, namun hampir di seluruh  belahan  dunia  khususnya  pada common  law  tradition yang  kerap  mensinonimkan legal  research dengan  langkah-langkah  memecahkan  masalah  hukum  konkret  yang biasanya dengan model analisis IRAC (Issue, Regulation, Analysis, Conclusion).
Jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum empiris atau socio-legal (Socio  legal  research) yang  merupakan  model  pendekatan  lain dalam  meneliti  hukum sebagai  objek  penelitiannya,  dalam  hal  ini  hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, 23 melainkan juga empirical atau kenyataan hukum.
Basis  perkembangan socio  legal  research di United  Kingdom/UK ternyata  berada di fakultas-fakultas  hukum  (law  school)  dan  ditekuni  oleh para penstudi hukum, bukan di fakultas-fakultas ilmu sosial (social science), meskipun socio  legal  study sangat  erat  kaitannya  dengan  kajian  sosiologi hukum  (sociology  of  law). 24 Socio  legal  study merupakan  studi  hukum interdisipliner  maupun  salah  satu  pendekatan  dari  penelitian  hukum  (a methodological  approach)  yang  bahkan  terkesan  bertolak  belakang  sekali dari  kajian  hukum  yang  sifatnya  doktrinal. Socio-legal tidak  disamakan dengan legal  sociology di negara-negara Eropa  Barat,  bahkan law  and sociology  scholarship di  USA,  di mana  peranan  ilmu  sosiologi  lebih dominan  dalam  kajiannya. “Socio” .  Dan  di  dalam socio-legal  studies tidak mengacu  kepada  ilmu  sosiologi  maupun  ilmu-ilmu  sos ial,  melainkan  “ an interface with a context within which law exist ” 25 oleh sebab itu, mengapa di saat para peneliti socio-legal menggunakan teori-teori sosial tertentu sebagai alat  bantu  analisis tidak  diarahkan  untuk  menjadi  kajian ilmu  sosiologi  dan ilmu sosial lainnya, melainkan diarahkan untuk kajian ilmu hukum. Namun ilmu sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, bagi socio-legal studies sangat diperlukan  peranannya  yaitu  guna  meminta/memperoleh  data-data  saja,  hal ini  sangat  beralasan  mengingat  bahwa  ilmu  sosiologi  misalnya,  memiliki karakteristik yang deskriptif dan kategoris.
Socio-legal  research  is,  in  some  respects,  founded  on  a  paradox  in that,  while  it  claims  or  aspires  to  be  an  interdisciplinary  subject  with particular  ties  with  sociology,  the  majority  of  its  practitioners  are  based  in law  schools,  and  have  no  received  any  systematic  training  in  either sociological theory and research methods. 26
23 Banakar,  Reza  and  Max  Traves  (editor). Theory and  Method  in  Socio-Legal  Research: A Series  published  for  The  O Ṅ ATI  institute  for  the  sociology  of  law (Oxford  and  Portland Oregon: Hart Publishing, 2005), hlm.
24 Di  antaranya University  of  Oxford ,  dengan  nama  “ Socio-Legal  Studies ”,  Lihat  situs: http://www.admin.ox.ac.uk/postgraduate/caz/socleg.shtml.  lihat  juga  :  University  College London  (UCL)  dengan  nama  “ Center  for  Empirical  Legal  Studies ”,  lihat  alamat  situs: http://www.ucl.ac.uk/laws/socio-legal/index.shtml.  Lihat  juga: Lancaster  University Law School di  alamat  situs: http://www.lancs.ac.uk/fass/law/prospective/postgrad/socio- legal.htm. dan masih banyak lagi.
25 S Wheeler dan PA Thomson, Socio-legal Studies, di dalam DJ. Hayton, (ed), Laws futures (Oxford:  Hart  Publishing,2002)  hlm.  271.  sebagaimana  dikutip  oleh:  Banakar, Ibid., hlm. xii.
26 Ibid., hlm. 1.
Berbeda  dengan  penelitian  hukum  normatif  yang  lebih  dulu  ada  di tengah-tengah keluarga besar disiplin hukum, socio-legal research biasanya dikembangkan  dalam  suatu  lembaga-lembaga  independen,  seperti  di Indonesia  misalnya:  ELSAM  dan  HUMMA.  Sedangkan  di  Negara  lain seperti Inggris misalnya lembaga tersebut juga ada yang independen maupun berada di bawah naungan law school atau faculty of law, seperti: University College London (UCL) School of Law UK dengan The Centre for Empirical Legal  Studies-nya.  Di mana  maksud  dan  tujuannya  lembaga  tersebut adalah: 27
“…to  bring  together  experts  across  a  range  of  social  science disciplines  to  engage in  interdisciplinary  research  with  a  bearing on  law.  The  Centre’s  ambitions  are  to  be  a  world  leader  of methodological  innovation  in  empirical  legal  studies,  to  build research  capacity  in  the  United  Kingdom  and  to  promote  the evidence led evolution of justice systems around the world.
Sedangkan bidang-bidang penelitiannya adalah: 28
“ The  emphasis  of  the  work  of  the  centre  is  on  interdisciplinary empirical  research  investigating  the  operation  and  effects  of  law within  the  context  of  the  social,  economic  and political environment. The work of the centre is concerned with the role and function  of  law,  the  enforcement  of  law,  compliance  with  law, resistance to law, the use and experience of law, the impact of law and the character of law itself ”.

## 5. Mengenai Data dalam Penelitian Hukum
Dari  sudut  pandang  jenis-jenis  data  yang  dipergunakan  di dalam penelitian  hukum,  penelitian  hukum  normatif  sering  disinonimkan  dengan penelitian kepustakaan (library research) jika dilihat atas kecenderungannya dalam menggunakan  dokumen-dokumen  sebagai  bahan  penelitiannya, sedangkan  penelitian  hukum  empiris  kerap  disinonimkan  dengan  penelitian lapangan (field research) dilihat dari kecenderungannya dalam
menggunakan data-data primer. 29
Apakah penelitian normatif tidak boleh menggunakan alat pengumpul data maupun bahan-bahan hukum selain melalui studi kepustakaan? Apakah penelitian hukum empiris/nondoktrinal/socio-legal research harus menggunakan  alat  pengumpul  data  seperti  yang  dipergunakan  oleh  ilmu- ilmu  sosial  seperti:  pengamatan/observasi,  wawancara/interview,  survey,
27 University College London (UCL) dengan nama “ Center for Empirical Legal Studies ” lihat pada alamat situs: http://www.ucl.ac.uk/laws/socio-legal/index.shtml.
28 Loc.cit.
29 S. Soekanto., Op.Cit, hlm. 13-14.
kuesioner, dan metode analisis statistik sosial (distribusi, korespondensi, dan lain-lain.)?  apakah  ada  akibatnya  terhadap  validitas  dan  tujuan  hasil penelitian yang dilakukan?
Hampir  semua  jenis  penelitian  memerlukan  studi  pustaka,  walaupun para  peneliti  sering  membedakan  antara  riset  pustaka  dan  riset  lapangan. Namun demikian, faktanya adalah bahwa kedua jenis penelitian di atas tetap membutuhkan penelusuran pustaka. Perbedaan antara kedua jenis ini terletak pada tujuan, fungsi, dan atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing penelitian.
Pada  riset  lapangan  (field  research)  penelsuran  pustaka  dibutuhkan pada saat menyusun kerangka penelitian (research design) dan atau proposal guna memperoleh informasi awal dari penelitian terdahulu yang lebih kurang sejenis,  untuk  memperdalam  teori  yang  mungkin  akan  digunakan,  maupun untuk  memperdalam  pengetahuan  peneliti  tentang  metode  yang  akan digunakan.
Pada  konteks  penelitian  hukum  murni  atau  penelitian  hukum normatif/doktrinal  jika  dilihat  dari  sumber  data  yang  digunakannya,  tidak mengenal  adanya  dualisme jenis  data seperti  yang  dikenal  pada lingkungan metode  penelitian  secara  umum,  khususnya  penelitian  ilmu-ilmu  sosial (social  science)  meskipun  pada  perkembangannya  metode  penelitian  ilmu- ilmu sosial juga merupakan pengembangan dari metode penelitian yang pada awalnya  menjadi  tradisi  peneliti  ilmu-ilmu  alam  (eksakta).  Data  yang digunakan di dalam penelitian hukum, khususnya pada tradisi common law, hanya  dikenal  dengan legal  source yang  jika  diterjemahkan  ke  bahasa Indonesia berarti sumber hukum. Sedangkan pembedaan jenis dan tingkatan- tingkatannya yaitu: primary source, secondary source, dan judicial source.
Dengan demikian, jenis data penelitian hukum yang dikenal oleh para penstudi hukum di Indonesia selama ini yaitu berupa data primer, sekunder, dan  tersier,  yang  kesemuanya  merupakan  hasil  adopsi/pinjaman dari kategorisasi  jenis  data  yang  digunakan  oleh  tradisi  ilmu-ilmu  sosial. Alat- alat untuk pengumpulan data yang biasa digunakan antara lain:
a) Penelusuran literatur hukum. 30
Pada  penelitian  hukum  doktrinal/normatif,  penggunaan  data  sekunder menjadi sangat dominan. Bahkan data sekunder tersebut dikualifikasikan berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu: 1) Sumber/bahan hukum primer (mandatory primary sources);
30 Di dalam tradisi penelitian sosial penelusuran literatur hukum ini dikategorikan sebagai alat pengumpul  data  yang  disebut  dengan  penelitian  kepustakaan  (library  research)  dan  jenis data  yang  diperoleh  adalah  data  sekunder.  Namun  yang membedakannya  di  dalam penelitian  hukum,  penelitian  kepustakaan  tujuan  utamanya  adalah  mencari  peraturan perundang-undangan hukum positif dan putusan-putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer, yang tentunya tidak ditemukan pada penelitian ilmu sosial pada umumnya.
2) Sumber/bahan hukum sekunder (secondary sources); dan
3) Sumber/bahan hukum tersier.
4) Pengamatan atau observasi;
5) Wawancara (interview); dan 6) Kuesioner. Di  dalam  tradisi  penelitian  hukum  barat,  bahan-bahan  penelitian  hukum (legal research materials) yang dikenal yaitu: primary sources (statutory law,  case  law), secondary  sources (books,  journals,  etc.), finding  aids and indexes . 31

## 6. Mengenai Sistematika Suatu Penelitian Hukum
Di  salam  tradisi  pemikiran  ilmiah  bahkan  penelitian  ilmiah  dikenal istilah Logico-hypotetico-verivicatie,  Namun  bagaimanakah  relevansinya terhadap sistematika penelitian hukum.
Menurut C.F.G. Sunaryati Hartono 32 , penelitian hukum harus melalui dan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: a) mencari dan mengklasifiksikan fakta-fakta;
b) mengadakan klasifikasi tentang masalah hukum yang diteliti;
c) (kadang-kadang)  mengadakan  penelitian historis  sosiologis maupun historis yuridis mengenai masalah hukum yang diteliti;
d) mengadakan  analisis  hukum  atau/dan  analisis  interdisipliner  dan multidisipliner;
e) agar lebih mendalam lagi maka peneliti hukum seyogyanya mengadakan perbandingan hukum;
f) lebih  lengkap  lagi,  apabila  peneliti  juga  membandingkan  latar  belakang filsafat dan sosial dari sistem hukum yang dibandingkan;
g) menarik kesimpulan; dan
h) mengajukan saran-saran.

## C. Penutup
Ilmu  hukum  (jurisprudence)  dan  segala  sub  kajian  yang mendampinginya  di  dalam  keluarga  besar  kajian  tentang  hukum,  terlepas dari  kontroversinya sebagai  sebagai  suatu  disiplin  ilmu  yang  mandiri  dan khas  (sui  generis),  bagian  dari  ilmu  humaniora  maupun  ilmu  sosial, sebagaimana  ilmu  pengetahuan  alam  (eksakta)  dan  ilmu-ilmu  sosial  yang telah memiliki tempat yang tak terbantahkan di ranting-ranting pohon ilmu. Ilmu  hukum  harus  diakui  memiliki  metode  penelitian  yang  khas  sekaligus unik,  baik  dilihat  dari  kepentingan/kegunaan  dilakukannya  suatu  penelitian
31 Colleen Kristl Pauwels., Op.Cit, hlm. 8.
32 C.F.G. Sunaryati Hartono, Op.Cit, hlm. 44-45.
di  bidang  hukum,  baik  teoritis  maupun  praktis,  atau  dari  cara  melihat  ilmu hukum  sebagai  disiplin  yang  bersifat  preskriptif  dan  terapan,  maupun  dari sudut pandang prilaku manusia yang berkaitan dengan eksistensi hukum.
Para  penstudi  hukum  seyogyanya  menyadari  arti  pentingnya penelitian  hukum  yang  menjadi  otoritasnya,  bahkan  dihimbau  untuk  tidak meninggalkannya, yaitu penelitian hukum normatif/doktrinal, baik dari sudut pandang  pendekatan commom  law  system (statutes  approach,  case approach,  historical  approach,  comparative  approach dan conceptual approach)  maupun  dari  sudut  pandang  bentuk-bentuknya  (penelitian  asas- asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan lain-lain) yang selama  ini  dijadikan  pegangan  oleh  para  penstudi  hukum  di  Indonesia  dan cenderung  dimaksudkan  untuk  kepentingan  akademis,  sebaiknya  harus dipandang  dengan  rasa  bangga  terhadap  keberagaman  dan  kekhasan terhadap fenomena penelitian hukum di Indonesia. Mengingat hal yang lebih penting  adalah  pengetahuan  dan  kesadaran  para  penstudi  hukum  itu  sendiri terhadap adanya perbedaan-perbedaan ini. Lebih dari itu, hal yang terpenting adalah  ketepatan  saat  menentukan  pilihan  terhadap  jenis  dan  metode  mana yang terbaik atau paling sesuai (most appropriate) bagi penelitian yang akan dilakukannya,  tentunya  hal  tersebut  mengacu  kepada  kegunaan/tujuan  dan hasil akhir yaitu terjawabnya permasalahan yang melatarbelakangi/menginspirasikan  dilakukannya  suatu  penelitian  hukum tertentu,  kemudian  yang  tidak  kalah  penting  adalah  menjadi  lebih berkembangnya  kajian  keilmuan  hukum  dan terselesaikannya masalah- masalah  hukum  baik  sifatnya  konkret  (perkara  hukum/legal  disputes) maupun  permasalahan  pembangunan  hukum  di masa  mendatang,  yang tentunya  semua  itu  berkat  bantuan  metode  penelitian  hukum  sebagai  alat sekaligus  keterampilan  yang  menuntut  kemahiran  para  penggunanya  dalam memanfaatkannya.
Terakhir,  mengenai  masalah perbedaan  konsepsi-konsepsi dan pengertian-pengertian  di  dalam  studi  tentang  penelitian  hukum  diberbagai fakultas  hukum  dan  sekolah  tinggi  hukum  khususnya  untuk  kepentingan akademis  (skipsi,  tesis,  dan  disertasi),  pertanyaan  utamanya  adalah  perlu atau  tidaknya  suatu  keseragaman  itu  diwujudkan,  atau  membiarkan  itu semua  dengan  berpedoman  kepada  keyakinan  masing-masing  peneliti hukum mengenai cara yang dianggapnya paling baik

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Banakar,  Reza  and  Max Traves  (ed),  2005. Theory  and  Method  in  Socio- Legal  Research:  A  Series  published  for  The  O Ṅ ATI  institute for  the sociology of law, Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing.
Dirjosisworo,  Soedjono,  2002. Memorandum  Hukum,  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Friedman,  Lawrenc  M.,  1975. The  Legal  System;  the  social  science perspective, New York: Russel Sage Foundation.
, 2001. American Law: An Introduction, 2nd edition, diterjemahkan  oleh:  Wisnu  Basuki,  American  Law:  An  Introduction, 2nd  edition-Hukum  Amerika  Sebuah  Pengantar  Jakarta:  PT Tata Nusa.
Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1994. Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Bandung: Penerbit Alumni. Hayton, DJ, (ed)., 2002. Laws futures, Oxford: Hart Publishing. Lloyd, 1985. Lord; of Hampstead and MDA Freeman, Lloyd’s Introduction to Jursprudence, 5th ed, London: Stevens & Sons.
Qadir, C,A, (ed)., 1988. Ilmu Pengetahuan dan Metodenya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Soekanto,  Soerjono, dan  Sri  Mamudji,  2001. Penelitian  Hukum  Normatif;
Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
________________, 1986, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
Waluyo,  Bambang,  2002. Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek,  Jakarta:  Sinar
Grafika.
Wignjosoebroto,  Soetandyo,  2002. Hukum; Metode,  dan  Dinamika Masalahnya, Jakarta: ELASAM dan HUMA.
Zed, Mestika, 2004. Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## B. Jurnal
Cheng  Han  Tan  et,  al.,  Legal  Education  in  Asia,  Asian  Journal  of Comparative Law Volume 1, Issue 1 2006 Article 9.
Eleanor  Wong,  Designing  a  Legal  Skills  Curriculum  For  an  Asian  Law
School:  Lessons  in  Adaptation, Asian  Journal  of  Comparative  Law Volume 1, Issue 1 2006 Article 5.
Eleanor  Wong,  Designing  a  Legal  Skills  Curriculum  For  an,  Asian  Law
School:  Lessons  in  Adaptation, Asian  Journal  of  Comparative  Law,
Volume 1, Issue 1 2006 Article 5.
Hikmahanto  Juwana  Hikmahanto  Juwana,  Penulisan  Hukum  dan  Riset Dokumentasi  Hukum  (Hand  Out  Presentation)  disampaikan  pada Pelatihan  Khusus  Profesi  Advokat  1  Mei  2007  kerjasama  antara PERADI,  FH  UNTAR,  AKHI,  dan  HKHPM  di  Universitas  Taruma Negara Jakarta.
Hikmahanto Juwana, Legal Education Reform in Indonesia, Asian Journal of Comparative Law, Volume 1, Issue 1 2006 Article 8.
Javaid  Rehman,  Institutions  of  International  Law  and  the  Development  of
Regional  Forum  for  Peaceful  Dialogue  in  South  Asia, Asian  Journal of Comparative Law, Volume 1, Issue 1 2006 Article 16.
Margaret  Fordham,  Comparative  Legal  Traditions – Introducing  the Common  Law to  Civil  Lawyers  in  Asia, Asian  Journal  of Comparative Law, Volume 1, Issue 1 2006 Article 11.

## C. Web atau Internet
Lancaster University Law School di alamat situs: http://www.lancs.ac.uk/fass/law/prospective/postgrad/socio- legal.html.
University  College London (UCL)  dengan  nama  “ Center  for  Empirical Legal  Studies ”,  lihat  alamat  situs:  http://w ww.ucl.ac.uk/laws/socio- legal/index.shtml.
University  of  Oxford ,  dengan  nama  “ Socio-Legal  Studies ”,  Lihat  situs: http://www.adm in.ox.ac.uk/postgraduate/caz/socleg.shtml.