Submitted : 25 October 2022, Accepted : 1 November 2022, Published : 17 November 2022 Copyright © 2022 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej

## Analysis Of Bad Debts Management Of People’s Economic Empowerment Program Of Fisheries And Animal Husbandry Department Of Siak Regency
Analisis  Pengellaan  Piutang  Macet  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Kerakyatan Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Siak
Melly Novia Abdillah 1* , Ria Nelly Sari 2 , Yesi Mutia Basri 3 Universitas Riau 1,2,3
Mellynoviaabdillah18@gmail.com 1

## *Corresponding Author

## ABSTRACT
The purpose of this paper is to find out how the implementation and obstacles in the Management of Bad Accounts are found at the Fisheries and Livestock Service Office of Siak Regency. This research uses case  study  qualitative  method.  Bad  debts  are  receivables  that  cannot  be  returned  by  creditors  even though  collection  action  has  been  attempted.  Bad  debts  causes  a  large  amount  of  allowance  for receivables  which  burdens  the  balance  sheet  and  has  the  potential  to  reduce  the  quality  of  LKPD. Management of receivables is regulated in PMK Number: 163/PMK.06/2020 concerning Management of State Receivables at Ministries/Agencies, State General Treasurer and Simple Management by the Committee for State Receivable Affairs.
Keywords: Accounts Receivable, Regional Receivables, Bad Accounts, Accounts Receivable Management

## ABSTRAK
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kendala dalam pengelolaan piutang  macet  yang  terdapat  pada  Dinas  Perikanan  dan  Peternakan  Kabupaten  Siak.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  studi  kasus.  Piutang  macet  merupakan  piutang  yang  tidak  bisa dikembalikan  kreditur  meskipun  telah  diupayakan  tindakan  penagihan.  Piutang  macet  menyebabkan besarnya  angka  penyisihan  piutang  yang  membebani  Neraca  dan  berpotensi  menurunkan  kualitas LKPD. Pengelolaan piutang diatur dalam PMK Nomor:163/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara  pada  Kementerian/Lembaga,  Bendahara  Umum  Negara  dan  Pengurusan  Sederhana  oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
Kata Kunci : Piutang, Piutang Daerah, Piutang Macet, Pengelolaan Piutang

## 1. Pendahuluan
Dalam  pengelolaan  keuangan  pada  pemerintahan  daerah  dikenal  adanya  piutang daerah. Jenis-jenis piutang daerah yang ada saat ini sangat beragam dan kadang untuk satu daerah dengan daerah lainnya memiliki nama yang tidak sama. Beberapa jenis piutang yang sering  terjadi  adalah  Piutang  Pajak  Daerah,  Piutang  Retribusi  Daerah,  Piutang  Hasil Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan,  Piutang  Lain  Lain  Pendapatan  Asli  Daerah, Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen, dan Piutang Lainnya.
Peralihan  SAP  (Standar  Akuntansi  Pemerintah)  berbasis  kas  menjadi  berbasis  akrual membawa  dampak  yang  besar  pada  pengelolaan  keuangan  daerah,  terutama  dalam  hal pengelolaan piutang daerah. Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual mengatur bahwa aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya  sama  dengan  nilai  bersih  yang  dapat  direalisasikan (Net  Realizable  Value) .  Alat  agar piutang disajikan sebesar nilai bersih (NRV) adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.  Untuk  menghitung  penyisihan  piutang  tak  tertagih  pemerintah  daerah  harus melakukan  penilaian  dan  penggolongan  kualitas  piutang  dalam  4  golongan,  yaitu  kualitas lancar; kualitas kurang lancar; kualitas diragukan; dan kualitas macet.
Piutang  macet  merupakan  piutang  yang  tidak  bisa  dikembalikan  kreditur  meskipun
telah  diupayakan  tindakan  penagihan.  Piutang  macet  menyebabkan  besarnya  angka penyisihan  piutang,  karena  besaran  penyisihan  piutang  macet  adalah  100%  dari  jumlah piutang  dikurangi  dengan  nilai  jaminan.  Besarnya  angka  penyisihan  piutang  tentu  saja  akan membebani neraca, terlebih lagi piutang macet akan terus tercatat di dalam laporan keuangan meskipun piutang tersebut memang tidak dapat ditagih kembali, piutang yang macet bahkan berpotensi dapat menurunkan kualitas Laporan Keuangan.
Piutang macet juga menjadi masalah yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Siak. Berdasarkan LKPD Kabupaten Siak Tahun 2019-2020 terdapat beberapa piutang kualitas macet  yang  antara  lain  terdiri  atas:    Piutang  Jaminan  Pelaksanaan  Pekerjaan;  Piutang Pendapatan  Bunga  Kredit;  dan  Piutang  Investasi  non  Permanen  Lainnya.  Karena  berpotensi menurunkan kualitas LKPD piutang macet juga telah menjadi perhatian BPK, hal ini dituangkan dalam  LHP  (Laporan  Hasil  Pemeriksaan)  tahun  2014  yang  memberikan  rekomendasi  agar Pemerintah  Kabupaten  Siak  mengoptimalkan  pengelolaan  piutangnya  dan  menyerahkan pengurusan  piutang  macet  kepada  Panitia  Urusan  Piutang  Negara  (PUPN).  Rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti pada tanggal 14 Agustus 2014 dimana Pemerintah Kabupaten Siak mengajukan permohonan kerjasama pengurusan piutang macet kepada PUPN.
PUPN  (Panitia  Urusan  Piutang  Negara)  adalah  panitia  interdepartemental  yang mengurus  piutang  negara  yang  berasal  dari  instansi  pemerintah  atau  badan-badan  yang dikuasai  Negara.  Anggota  PUPN  berasal  dari  Kantor  Departemen  Keuangan;  Kepolisian; Kejaksaan; Bank Indonesia; dan Pemerintah Daerah dengan DJKN (KPKNL) sebagai pelaksana kegiatan  operasional.  Piutang  daerah  dapat  diselesaikan  dengan  tiga  cara,  yaitu:  pelunasan, penghapusan,  atau  pembatalan  pengakuan  piutang  melalui  koreksi  pencatatan  apabila terdapat kesalahan pengakuan dengan disertai bukti yang cukup. DJKN dan KPKNL dalam hal ini  berperan  untuk  membantu  proses  penagihan  (pelunasan)  dan  menerbitkan  PSBDT (penghapusan).  Terbitnya  PSBDT  (Piutang  Sementara  Belum  Dapat  Ditagih)  menjadi  dasar penghapusan piutang daerah baik secara bersyarat ataupun mutlak, sehingga piutang macet tidak terus menerus tercatat di dalam laporan keuangan dan membebani neraca.
Dalam webinar Pengelolaan Piutang Daerah yang diselenggarakan tanggal 27 Mei 2021 oleh  Direktorat  PNKL-DJKN,  Direktur  KPKNL  Lukman  Effendi  menyampaikan  bahwa  tingkat ketertagihan kasus-kasus Piutang Daerah  umumnya sangat rendah hal ini disebabkan oleh; (1) Tingkat  kepatuhan  Debitor  rendah  (2)  Kualitas  piutang  kurang  baik,  tidak  didukung  jaminan dan  dokumen  sumber  yang  memadai  (3)  Penyerahan  ke  PUPN  hanya  untuk  saluran penghapusan  Piutang  Daerah  (4)  Kurangnya  sumber  daya  manusia  di  pemerintah  daerah maupun PUPN untuk menyelesaikan Piutang Daerah (5) Penyerahan ke PUPN lebih karena ada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas,  maka  diterbitkanlah  PMK Nomor:163/PMK.06/2020  tentang  Pengelolaan  Piutang  Negara  pada  Kementerian/Lembaga, Bendahara  Umum  Negara  dan  Pengurusan  Sederhana  Oleh  Panitia  Urusan  Piutang  Negara, yang  menyebabkan  beberapa  perubahan  dalam  aturan  pengelolaan  piutang.  Salah  satu perubahan regulasi tersebut antara lain adalah ketentuan bahwa KPKNL hanya akan menerima piutang  dengan  nilai  diatas  Rp8.000.000,00  dan  piutang  yang  jumlahnya  di  bawah Rp8.000.000,00  harus  diselesaikan  sendiri  oleh  pemerintah  daerah.  Dengan  diterapkannya aturan  tersebut,  maka  akan  menjadi  kesempatan  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Siak untuk secara mandiri mengelola piutang yang selama ini tidak dapat diserahkan kepada PUPN. Regulasi baru ini akan memberi kepastian hukum bagi penyelesaian piutang diluar jalur PUPN.
Berdasarkan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019, pelaksanaan penyerahan dan penagihan piutang macet telah dilakukan tetapi belum memberikan hasil yang maksimal. Permasalahan yang dihadapi diantaranya ialah : 1) Terdapat selisih setoran jumlah piutang macet yang berhasil ditagih oleh KPKNL Dumai dengan Kas Daerah Kabupaten Siak; 2) Terhadap  selisih  tersebut  dilakukan  upaya  administrasi  yang  menyerap  sumber  daya  lebih
besar dari pada nilai/manfaat yang diperoleh; 3) Setelah terbentuknya OPD baru ditahun 2017 terjadi  kendala  dalam  pengarsipan  berkas  piutang  macet  dibeberapa  OPD  sehingga menyulitkan dalam meminta berkas piutang macet untuk diserahkan kepada KPKNL Dumai; 4) Terdapat setoran pengembalian piutang yang melebihi nilai piutang; 5) Terhadap 126 debitur dari  130  debitur  yang  berstatus  PSBDT  tersebut  telah  dilakukan  Usulan  Pertimbangan Penghapusan  Secara  Bersyarat  atas  piutang  Daerah  kepada  Kanwil  DJKN  Riau,  Sumbar,  dan Kepri namun belum dapat dilakukan penghapusan piutang secara bersyarat.
Berdasarkan  permasalahan  dan  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  yang  bertujuan  untuk  menganalisa  pengelolaan  piutang  macet  pada  pemerintah daerah  Kabupaten  Siak.  Melalui  penelitian  ini,  peneliti  bermaksud  ingin  mengetahui  realitas pengelolaan  piutang  macet  dan  permasalahan  dalam  pengelolaan  piutang  macet  tersebut. Fokus  penelitian  yang  akan  diangkat  oleh  penulis  adalah  jenis  piutang  macet  non-pajak, khususnya piutang penyaluran kredit kepada masyarakat. Karena banyaknya jenis dan cakupan piutang  penyaluran  kredit  yang  disalurkan  kepada  masyarakat,  maka  penelitian  ini  akan berfokus pada Dana Bergulir Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK) yang terdapat pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak. Penulis memilih meneliti piutang PEK pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak karena: (1) Jumlah piutang macet yang lebih besar dibanding SKPD lainnya (2) Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan SKPD yang paling aktif untuk melakukan penyerahan piutang macet kepada PUPN sehingga penulis dapat menggali informasi yang lebih baik mengenai pengelolaan piutang macet (3) Penulis memiliki akses informasi dan data yang lebih baik dibandingkan SKPD lainnya.

## 2. Tinjauan Pustaka

## Piutang Daerah
Menurut  PP  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Piutang Daerah  adalah  jumlah  uang  yang  wajib  dibayar  kepada  Pemerintah  Daerah  dan/atau  hak Pemerintah  Daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  sebagai  akibat  perjanjian  atau  akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
Berdasarkan Lampiran III Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual, piutang diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Piutang  Pendapatan,  terdiri  atas:  Piutang  Pajak  Daerah,  Piutang  Retribusi,  Piutang  Hasil Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan,  Piutang  Transfer,  Piutang  Pendapatan Lainnya.
2. Piutang Lainnya, terdiri atas: Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Uang Muka.
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak kualitas piutang dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu: kualitas lancar; kualitas kurang lancar; kualitas diragukan; dan kualitas macet. Penggolongan kualitas Piutang pajak, piutang non-pajak dan piutang dana bergulir memiliki kriteria tersendiri yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015.
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar:
1.  0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2.  10%  (sepuluh  perseratus)  dari  Piutang  dengan  kualitas  kurang  lancar  setelah  dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3.  50%  (lima  puluh  perseratus)  dari  Piutang  dengan  kualitas  diragukan  setelah  dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4.  100%  (seratus  perseratus)  dari  Piutang  dengan  kualitas  macet  setelah  dikurangi  dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

## Pengelolaan Piutang
Menurut KBBI, pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain dan/atau proses yang membantu  merumuskan  kebijaksanaan  dan  tujuan  organisasi  dan/atau  proses  yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
Bersumber  dari  PMK  Nomor  163  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Piutang  Negara Pada  Kementerian  Negara/Lembaga  Bendahara  Umum  Negara  Dan  Pengurusan  Sederhana Oleh  Panitia  Urusan  Piutang  Negara,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pengelolaan  Piutang  Negara adalah  kegiatan  dalam  rangka  mengelola  Piutang  Negara  yang  meliputi  kegiatan penatausahaan,  penagihan,  penyerahan  dan  pengurusan  oleh  PUPN,  penyelesaian,  serta pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban.
Berdasarkan  pengertian  diatas,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  proses  inti pengelolaan piutang terdiri atas:
1. Penatausahaan
Proses penatausahaan Piutang Negara Bukan Pajak dilaksanakan oleh Kementrian/Lembaga sedangkan  penatausahaan  Piutang  Daerah  Bukan  Pajak  dilaksanakan  oleh  SKPD.  Kegiatan penatausahaan Piutang Negara di Kementerian Negara/Lembaga di dalam PMK 163 Tahun 2020 meliputi: a)Menatausahakan dokumen Piutang Negara; b) Menatausahakan dokumen kepemilikan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain, dalam hal terdapat Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang diserahkan; c)Melakukan pembebanan jaminan kebendaan, dalam hal dalam proses pengelolaan Piutang Negara terdapat Barang Jaminan atau Harta Kekayaan  Lain  yang  diserahkan;  d)Melakukan  penentuan  kualitas  dan  pembentukan penyisihan  Piutang  Negara  tidak  tertagih;  e)Menyelenggarakan  akuntansi  dan  pelaporan Piutang Negara sesuai standar akuntansi pemerintahan.
2. Penagihan Berdasarkan  PMK  163  Tahun  2020,  penagihan  Piutang  Negara  pada  Kementerian Negara/Lembaga  diakukan  dengan:  a)  Penagihan  secara  tertulis  dengan  surat  tagihan;  b) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Negara c) Upaya optimalisasi lainnya.
Setelah dilakukan penagihan dan optimalisasi penagihan piutang, terhadap piutang dengan kualitas macet selanjutnya akan diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
3. Penyerahan dan Pengurusan Piutang Macet oleh PUPN Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah, dalam hal  penyelesaian  Piutang  Negara  tidak  berhasil  maka  instansi  pemerintah  wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang.
Piutang negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN adalah:
a) Piutang yang pengurusannya diatur dalam Undang-Undang Tersendiri (Uang Pengganti Tipikor, Piutang Denda putusan KPPU, Piutang Perpajakan)
b) Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN berdasarkan PMK 163 Tahun 2020, antara lain: Jumlahnya <Rp 8.000.000,00; Tidak ada dokumen yang membuktikan adanya piutang;  Tidak  ada  dokumen  yang  membuktikan  besarnya  piutang;  Piutang  yang sengketa di PN.
Setelah dilakukan penyerahan piutang kepada PUPN dengan melalui Kantor Pelayanan Cabang, maka akan dilaksanakan proses pengurusan piutang yang meliputi proses penagihan secara optimal  hingga piutang tersebut dapat diselesaikan atau diterbitkan PSBDT jika piutang tidak dapat diselesaikan. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih atau disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa Piutang Negara telah diurus secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban. PSBDT akan menjadi dasar penghapusan piutang macet baik secara bersyarat maupun secara mutlak.
Berdasarkan  PMK  163  Tahun  2020,  Piutang  yang  pengurusannya  tidak  dapat diserahkan  kepada  PUPN  hanya  dapat  diusulkan  penghapusan  setelah  diterbitkan  PPNTO. Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal atau disingkat PPNTO adalah surat yang ditetapkan oleh  pejabat  yang  berwenang  pada  Kementerian  Negara/Lembaga  sebagai  bukti  bahwa Piutang  Negara  dalam  kualifikasi  macet  telah  dikelola  secara  optimal  namun  masih  terdapat sisa kewajiban karena  Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
4. Penghapusan Piutang
Penghapusan piutang pemerintah dilakukan dengan dua cara, yaitu:
a) Penghapusan  Secara  Bersyarat  adalah  kegiatan  untuk  menghapuskan  Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
b) Penghapusan  Secara  Mutlak  adalah  kegiatan  penghapusan  Piutang  Negara/Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah. Usulan  Penghapusan  atas  Piutang  Daerah  ditujukan  kepada  Kantor  Wilayah  untuk memperoleh  pertimbangan  penghapusan  dari  Kepala  Kantor  Wilayah.  Penghapusan  Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh:
a) Gubernur/Bupati/Walikota  untuk  jumlah  sampai  dengan  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah); dan
b) Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Kerangka  penelitian  merupakan  alur  yang  menggambarkan  proses  berpikir  yang dituangkan dalam bentuk hubungan antar variabel yang diteliti dan cara pengukurannya serta hasil penelitian yang diharapkan. Tujuan utama  dari kerangka penelitian adalah memberikan arah dan fokus penelitian secara efektif  yang didasarkan pada hasil kajian teoritik dan hasil- hasil  penelitian  terdahulu.  Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka  kerangka  pemikirannya adalah :
Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini bekembang dari terdapatnya piutang daerah macet di Kabupaten Siak yang  membebani pembukuan dan berpotensi mempengaruhi kualitas  LKPD.  Piutang  daerah  dapat  diselesaikan  dengan  tiga  cara,  yaitu:  pelunasan, penghapusan,  atau  pembatalan  pengakuan  piutang  melalui  koreksi  pencatatan  apabila terdapat  kesalahan pengakuan  dengan  disertai  bukti  yang  cukup.  Jika  piutang  macet  tidak dapat  ditagih  kembali  karena  satu  dan  lain  hal,  maka  piutang  macet  harus  diserahkan pengurusannya kepada DJKN dan KPKNL untuk membantu proses penagihan (pelunasan) dan menerbitkan  PSBDT  (penghapusan).  Terbitnya  PSBDT  (Piutang  Sementara  Belum  Dapat Ditagih)  menjadi  dasar  penghapusan  piutang  daerah  baik  secara  bersyarat  ataupun  mutlak, sehingga  piutang  macet  tidak  terus  menerus  tercatat  di  dalam  laporan  keuangan  dan membebani neraca.
Dengan  diterbitkannya  PMK  Nomor  163/PMK.06/2020,  maka  terdapat  beberapa perubahan dalam pengelolaan piutang Negara/Daerah. Hal ini disosialisasikan dalam Webinar tentang  Pengelolaan  Piutang  Daerah  yang  diselenggarakan  oleh  DJKN  pada  tanggal  27  Mei 2021.  Perubahan  regulasi  tersebut  antara  lain  adalah  ketentuan  bahwa  PUPN  hanya  akan menerima  piutang  dengan  nilai  diatas  Rp8.000.000,00,  piutang  dengan  nilai  dibawah Rp8.000.000,00  harus  diselesaikan  sendiri  oleh  daerah  karena  telah  tersedia  regulasi penghapusan piutang yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN.
PMK  Nomor:163/PMK.06/2020  juga  mengatur  tentang  penghapusan  piutang  yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Dengan diterapkannya aturan tersebut, maka akan menjadi kesempatan bagi Kabupaten Siak untuk secara mandiri mengelola piutang
yang  selama  ini  tidak  dapat  diserahkan  kepada  PUPN.  Berdasarkan  LAKIP  Badan  Keuangan 2019  dapat  kita  ketahui  bahwa  terdapat  kendala  seperti  berkas  yang  tidak  lengkap  atau kurangnya  informasi  pendukung  lainnya  yang  menyebabkan  SKPD  tidak  dapat  melakukan penyerahan  piutang  kepada  PUPN.  Regulasi  baru  ini  akan  memberi  kepastian  hukum  bagi penyelesaian piutang diluar jalur PUPN.
Karena luasnya cakupan dan jenis piutang macet yang terdapat pada Kabupaten Siak, maka penelitian ini akan berfokus pada piutang macet dana bergulir (Piutang PEK) pada Dinas Perikanan  dan  Peternakan  Kabupaten  Siak.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  gambar kerangka pemikiran berikut ini:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 3. Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif studi kasus.  Jenis  data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  berupa  data  primer  dan  data sekunder.  Populasi  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  aparatur  dan  masyarakat  yang terlibat  dalam  proses  pengelolaan  piutang  macet  pada  Dinas  Perikanan  dan  Peternakan. Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan metode  purposive dengan pertimbangan  tertentu  karena  orang-orang  tertentu  yang  dianggap  paling  tahu  tentang  apa yang peneliti harapkan.
Model  analisis  data  dalam  penelitian  ini  mengikuti  konsep  yang  diberikan Miles  and Huberman .  Aktivitas  dalam  analisis  data  Miles  dan  Huberman  yaitu data  reduction,  data display, dan conclusion  drawing/verification .  Setelah  peneliti  mengumpulkan  data  dari  hasil wawancara, observasi dan data sekunder, peneliti melakukan reduksi data untuk memilah hal- hal  pokok  yang  berhubungan  dengan  proses  pengelolaan  piutang  macet  di  Dinas  Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal yang  penting/  baru/unik,  membuat  kategori  dan  mengelompokkan  data  yang  telah dikumpulkan dalam kategori-kategori yang telah dibuat.
Teknik  Analisis  Data  adalah  teknik  untuk  menyederhanakan  data  sehingga  mudah untuk  ditafsirkan.  Model  analisis  data  dalam  penelitian  ini  mengikuti  konsep  yang  diberikan Miles  and  Huberman.  Miles  and  Hubermen  (1984)  mengungkapkan  bahwa  aktifitas  dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

## Gambar 2. Komponen dalam analisis data model interaktif
Setelah peneliti  mengumpulkan  data  dari  hasil  wawancara,  observasi  dan  data sekunder,  peneliti melakukan  reduksi  data  untuk  memilah  hal-hal  pokok  yang  berhubungan dengan proses pengelolaan piutang macet di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak. Reduksi  data  dilakukan  dengan  cara  merangkum,  memilih  hal  yang  penting/ baru/unik, membuat  kategori  dan  mengelompokkan  data  yang  telah  dikumpulkan dalam  kategori- kategori yang telah dibuat dan membuang data yang tidak dipakai.
Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data, penyajian data  bisa  dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat,  bagan,  hubungan antar  kategori, flowchart dan sejenisnya.  Dalam penelitian ini, penyajian data akan dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.
Langkah  keempat  dalam  analisa  data  kualiatif  menurut  Miles  dan  Huberman  adalah penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan  masih  bersifat sementara,  dan  akan  berubah  bila  tidak  ditemukan  bukti–bukti  yang  kuat  yang  mendukung pada tahap pengumpulan data.

## Uji Validitas Data
Dalam  (Creswell,  2016)  validitas  kualitatif  merupakan  upaya  pemeriksaan  terhadap akurasi  hasil  penelitian  dengan  menerapkan  prosedur-prosedur  tertentu,  sedangkan reliabilitas  kualitatif  mengindikasikan  bahwa  pendekatan  yang  digunakan  peneliti  konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain (dan) untuk proyek yang berbeda (Gibbs, 2007).
Strategi validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi ( triangulate ). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dan validitas data diartikan sebagai pengecekan data dari  berbagai  sumber  dengan  berbagai  cara  dan  berbagai  waktu  (William  Wiersma,  1986). Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh  melalui  beberapa  sumber.  Triangulasi  teknik  dengan  cara  mengecek  data  kepada sumber  yang  sama  dengan  teknik  yang  berbeda,  misalnya  data  yang  diperoleh  dengan wawancara dicek dengan observasi dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## Profil Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak
Dasar Pembentukan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2016, Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas  membantu  Bupati  melaksanakan  fungsi  penunjang  urusan  Pemerintah  yang  menjadi kewenangan  daerah  dibidang  kelautan  dan  perikanan  serta  bidang  pertanian  (sub  urusan peternakan).

## Piutang Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak
Piutang  yang  terdapat  pada  Dinas  Perikanan  dan  Peternakan  merupakan  piutang penyaluran kredit  dengan bunga rendah kepada masyarakat  dalam program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK) yang dilaksanakan  pada tahun 2002 s.d tahun 2005. Berdasarkan hasil  observasi  dari  beberapa  beberapa  berkas  piutang  dan  diperkuat  oleh  pernyataan  dari narasumber,  diketahui  bahwa  suku  bunga  pinjaman  yang  diberikan  adalah  sebesar  3%  per tahun dengan jangka waktu 3  (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun. Sasaran dari program ini adalah kelompok  Peternak  dan  kelompok  Nelayan/  Budidaya  Perikanan.  Penyaluran  kredit  program PEK yang sudah terealisasi pada tahun 2002 s.d tahun 2005 adalah sebesar Rpp9.854.500.000 kepada 40 Kelompok Ternak yang terdiri atas 510 orang peternak dan 27 Kelompok Nelayan yang terdiri atas 198 orang nelayan/peternak ikan. Pemberian kredit untuk Bidang Peternakan dalam  bentuk  bantuan  pembelian  hewan  ternak  besar  (Sapi)  dan  untuk  Bidang  Perikanan dalam bentuk bantuan pembelian peralatan budidaya ikan atau tangkap ikan.

## Tahapan Penelitian
Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah:
1. Mengumpulkan data dan dokumen yang terkait dengan Piutang PEK pada Dinas Perikanan dan  Peternakan  Kabupaten  Siak.  Informasi  yang  dirangkum  menjadi  gambaran  awal pelaksanaan pengelolaan piutang macet program PEK. Dokumen yang dikumpulkan antara lain  adalah  Laporan  Keuangan  SKPD,  LKPD  Kabupaten  Siak,  Laporan  Piutang  Daerah, Dokumen/berkas Piutang, dan berbagai peraturan mengenai pengelolaan piutang.
2. Melakukan  observasi    lapangan  Tujuan  dari  observasi  ini  adalah  memperoleh  gambaran pelaksanaan  pengelolaan  piutang,  jika  terdapat  ketidak  sesuaian  antara  pelaksanaan dengan aturan, maka dilanjutkan dengan wawancara kepada narasumber.
3. Wawancara dengan narasumber
Pengelolaan piutang macet merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan piutang macet program PEK:
1.  SKPD terkait, yaitu Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak. Pengelolaan piutang tingkat pertama dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan. Kegiatan  pengelolaan  piutang  daerah  pada  Dinas  Perikanan  dan  Peternakan  Kabupaten Siak  meliputi  kegiatan  penatausahaan;  penagihan;    dan  penyelesaian.  Apabila  piutang telah  masuk  dalam  kategori  macet,  dan  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  bulan  sejak  Surat Tagihan Ketiga Debitur/Penanggung Hutang  tidak juga melunasi hutang,  maka SKPD akan menyerahkan berkas piutang macet tersebutkepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.  Berkas  piutang  yang  diserahkan  terdiri  dari  Resume  Piutang  dan  dokumen pendukung.
2.  Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak selaku PPKD. Fungsi  BKD  dalam  pengelolaan  piutang  kualitas  macet  pada  Dinas  Perikanan  dan Peternakan Kabupaten Siak adalah:
a.  Memeriksa  Resume  Piutang  beserta  dokumen  pendukung  piutang  yang  akan diserahkan  kepada  PUPN  dan  menerbitkan  Surat  Penyerahan  Pengurusan  Piutang Macet kepada PUPN yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
b.  Mencatat dan menyajikan piutang yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dalam LKPD Kabupaten Siak;
c.  Mengajukan  Permintaan  Pertimbangan  Penghapusan  Piutang  kepada  Kantor  Wilayah DJKN.  Setelah  memperoleh  pertimbangan  dari  Kanwil  DJKN,  mengajukan  usulan penghapusan piutang kepada Kepala Daerah.
d.  Menyelesaikan  piutang  daerah  macet  yang  tidak  dapat  diserahkan  pengurusannya kepada PUPN.
3.  PUPN yang terdiri atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai dan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.
a.  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  adalah  instansi  vertikal Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN)  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung jawab  langsung  kepada  Kantor  Wilayah  DJKN.  Piutang  macet  yang  tidak  bisa  lagi ditangani  oleh  Pemerintah  Daerah  akan  diserahkan  pengurusannya  kepada  KPKNL. KPKNL  dapat  melaksanakan  sita  dan  lelang  atas  Hak  Tanggungan  jika Debitur/Penanggung Hutang tidak melunasi hutangnya. Jika Piutang telah diurus secara optimal oleh KPKNL namun masih terdapat sisa kewajiban yang belum dibayar, maka akan diterbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
b.  Kanwil  DJKN  adalah  instansi  vertikal  DJKN  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung jawab  langsung  kepada  Direktur  Jenderal.  Kanwil  DJKN  memiliki  fungsi  memberi persetujuan pertimbangan penghapusan piutang macet.

## Proses Pengelolaan Piutang  Macet PEK
Untuk  memaparkan  proses  pengelolaan  piutang  PEK  ini,  maka  akan  dibagi  menjadi beberapa  bagian,  yaitu:  Pengelolaan  Piutang  PEK  pada  Dinas  Perikanan  dan  Peternakan, Penyerahan Piutang kepada KPKNL, Pengurusan Piutang oleh KPKNL 4) Penghapusan Piutang .
1. Pengelolaan Piutang PEK pada Dinas Perikanan dan Peternakan
Pengelolaan piutang tingkat pertama dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki piutang, yang terdiri atas: penatausahaan; penagihan; dan penyelesaian piutang.
a. Penatausahaan piutang
Penatausahaan piutang pada tingkat K/L atau SKPD meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu; 1) Menatausahakan dokumen piutang, 2) menatausahakan dokumen kepemilikan barang jaminan atau harta kekayaan lain, 3) melakukan pembebanan jaminan kebendaan, 4) melakukan  penentuan  kualitas  dan  membentuk  penyisihan  piutang  tak  tertagih,  5) menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan piutang sesuai SAP.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara,  untuk  proses  penatausahaan  dokumen piutang  dan  jaminan  piutang  masih  ditemukan  berbagai  kendala,  terutama  adalah pembebanan  barang  jaminan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi,  diketahui bahwa  mayoritas  pinjaman  tidak  memiliki  jaminan.  Hanya  terdapat  80 Debitur/penanggung  hutang  yang  memiliki  jaminan  Tanah  dalam  bentuk  bentuk sertifikat  hak  milik  (SHM),  hak  guna  bangunan  (SHGB),  Surat  Keterangan  Ganti  Rugi (SKGR) atau Hak Pakai. Untuk jaminan ini seharusnya dilakukan pembebanan jaminan, proses  pembebanan  jaminan  kebendaan  dilakukan  dengan  pembuatan  Akta Pembebanan  Hak  Tanggungan  (APHT)  pada  notaris  atau  PPAT  dan  selanjutnya mendaftarkan  APHT  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  dan  Kantor  Pertanahan. Pembebanan  jaminan  harus  dilaksanakan  sehingga  apabila  terjadi  kredit  macet  dan upaya-upaya  penagihan  yang  dilakukan  tidak  berhasil  maka  dapat  diajukan permohonan  eksekusi  jaminan  melalui  PUPN.  Berdasarkan  observasi  dan  wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak tidak melaksanakan pembebanan jaminan kebendaan.
b. Penagihan Piutang Berdasarkan PMK 163 Tahun 2020, penagihan piutang pada K/L atau SKPD dilakukan dengan:  1. Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan 2. Penagihan dengan kegiatan  optimalisasi  piutang  yang  meliputi  restrukturisasi  piutang,  kerjasama penagihan  dengan  pihak  ketiga,  pelaksanaan parate  executie jaminan  kebendaan; crash  program berupa  keringanan  piutang,  gugatan  melalui  lembaga  peradilan,  dan penghentian layanan kepada penanggung hutang.
Berdasarkan hasil wawancara dan melihat dokumen Realisasi  Pendapatan dan Belanja
SKPD  diketahui  bahwa  setiap  tahunnya  telah  ditetapkan  target  pendapatan  bunga piutang.  Untuk  teknis  kegiatan  penagihan  dibagi  menjadi  dua;  yaitu  penagihan  yang dilaksanakan  sendiri  oleh  SKPD  dan  penagihan  yang  dilaksanakan  bersama  KPKNL Dumai.
Dinas  Perikanan  dan  Peternakan  diketahui  tidak  pernah  melaksanakan  Penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
c. Penyelesaian piutang
Teknis  pembayaran  piutang  oleh  Debitur/Penanggung  Hutang  dilakukan  dengan  cara melakukan  setoran  langsung  ke  rekening  PAD  Kabupaten  Siak.    Setelah  dilakukan penyetoran, SKPD akan melakukan konfirmasi ulang dengan Bidang Pendapatan BKD. Untuk Penanggung hutang  yang telah melunasi hutangnya dan memiliki jaminan, surat jaminan  bisa  diambil  pada  kantor  Dinas  Perikanan  dan  Peternakan  setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima. Untuk piutang yang tidak mungkin dapat ditagih dan memiliki berkas piutang lengkap, akan diserahkan pengurusannya kepada PUPN.  Berdasarkan  data  dari  LKPD  dan  Laporan  Piutang  Daerah,  dari  dari  total penyaluran piutang PEK sebesar 9.854.500.000, yang telah diserahkan kepada KPKNL hingga tahun 2020 adalah  6.029.717.785,93

## Kendala  dalam Pengelolaan Piutang PEK pada Dinas Perikanan dan Peternakan
Kendala yang ditemui dalam proses pengelolaan piutang PEK, antara lain:
1. Tidak adanya fungsi khusus yang mengelola piutang di dalam organisasi. Dalam  struktur  organisasinya,    Dinas  Perikanan  dan  Peternakan  tidak  memiliki  fungsi khusus yang memiliki tupoksi mengelola piutang PEK. Seluruh proses pengelolaan piutang PEK mulai dari penatausahaan, penagihan dan penyelesaian selama ini dilaksanakan oleh seorang pejabat fungsional di Bidang Peternakan, yaitu Pengawas Bibit Ternak yang tentu saja memiliki beban tupoksi pekerjaan lain.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas,  pengelolaan  piutang  hanya  dilaksanakan  oleh  satu orang pegawai fungsional yang dibantu oleh bendahara penerimaan.
3. Kurangnya fasilitas  penatausahaan berkas piutang Dari hasil observasi didapati bahwa terdapat berkas piutang yang sudah sulit dibaca dan dimakan rayap. Hal ini karena tempat penyimpanan yang lembab dan kurang layak. Berkas piutang  juga  bercampur  dengan  berkas  lainnya  sehingga  pengelola  piutang  kesulitan untuk  mengumpulkan  berkas  piutang  saat  akan  dilakukan  penyerahan  piutang  kepada PUPN.

## 2. Penyerahan Piutang kepada KPKNL
Penyerahan pengurusan Piutang Daerah disampaikan  secara tertulis oleh Pemerintah Daerah  Kabupaten  Siak  kepada  KPKNL  Dumai  disertai  resume  dan  dokumen  pendukung. Proses  penyerahan  piutang  kepada  PUPN  dilaksanakan  oleh  Badan  Keuangan  Daerah Kabupaten  Siak.  Resume  berkas  kasus  Piutang  macet  dan  dokumen  pendukung  piutang disiapkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan.
Peran  Badan  Keuangan  Daerah  dalam  proses  penyerahan  piutang  adalah  memeriksa kebenaran  dan  kelengkapan  berkas  piutang  macet,  setelah  berkas  diperiksa  maka  akan dikeluaran Surat Penyerahan Piutang yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Jika berkas piutang  yang  diserahkan  jumlahnya  lebih  dari  1  (satu),  maka  tiap  berkas  piutang  harus dilengkapi Surat Penyerahan Piutang dengan nomor surat tersendiri.
Berdasarkan  hasil  observasi  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  resume  berkas  kasus piutang  dan  dokumen  pendukung  piutang  telah  disampaikan  sesuai  dengan  aturan.  Namun waktu  yang  dibutuhkan  oleh  Badan  Keuangan  Daerah  untuk  melakukan  proses  penyerahan
piutang kepada KPKNL Dumai cukup lama. Dimulai dari tahap penerimaan berkas dari Dinas Perikanan  dan  Peternakan,  pemeriksaan  kelengkapan  berkas  piutang  macet  oleh  Badan Keuangan  Daerah,    penerbitan  Surat  Pernyerahan  Piutang,  dan  penyerahan  piutang  kepada KPKNL  Dumai    memakan  waktu  sekitar  satu  bulan  lebih.  Hal  tersebut  terjadi  karena  belum adanya SOP yang mengatur tentang proses penyerahan piutang macet.
Seperti halnya pada Dinas Perikanan dan Peternakan, belum ada bagian khusus yang memiliki  fungsi  mengelola  piutang  macet  pada  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Siak. Selama  ini  proses  verifikasi  dan  penyerahan  berkas  piutang  dilaksanakan  oleh  Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang memiliki beban tupoksi pekerjaan lain.

## 3. Pengurusan Piutang oleh KPKNL
Pengurusan piutang oleh PUPN dilakukan setelah pengurusan piutang tingkat pertama telah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  namun  tidak  memberikan  hasil  yang  optimal. Proses pengurusan piutang PEK oleh PUPN terdiri atas: 1. Penyerahan Piutang  2. Penerimaan atau  Penolakan  Pengurusan  Piutang  3.    Melakukan  Panggilan  hingga  Panggilan  Terakhir  4. Membuat  Pernyataan  Bersama  5.  Penetapan  Jumlah  Piutang  Negara  6.  Penerbitan  dan Penagihan dengan Surat Paksa  7. Penyelesaian pengurusan, baik dengan Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) atau Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL)
Pelaksanaan  proses  pengurusan  piutang  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  PMK 240/PMK.06/2016  tentang  Pengurusan  Piutang  Negara.  Tiap  proses  pengurusan  memiliki produk hukum dalam bentuk Surat yang dikirim kepada BKD. Saat ini kita dapat kita mengakses progres pengurusan piutang melalui aplikasi Simon Putra yang dipublish pada Tahun 2022.
Berdasarkan Hasil observasi dan wawancara penyelesaian kasus piutang yang memiliki tidak  memiliki  jaminan  ternyata  lebih  sederhana  dibandingkan  kasus  piutang  yang  memiliki jaminan. Jika piutang tersebut tidak memiliki jaminan dan Penanggung Hutang tidak mampu melakukan  pembayaran  (diperkuat  dengan  surat  keterangan  tidak  mampu  dari  kantor kelurahan) maka KPKNL Dumai langsung dapat menetapkan piutang tersebut sebagai PSBDT. Namun  untuk  piutang  yang  memiliki  jaminan,  walau  Penanggung  Hutang  tidak  memiliki kemampuan membayar, KPKNL harus melalui proses sita dan lelang jaminan terlebih dahulu. Namun  proses  sita  dan  lelang  tidak  dapat  dilaksanakan,  hal  ini  disebabkan  hal-hal  sebagai berikut:
1. Lemahnya pengikatan karena tidak ada Hak Tanggungan Setelah Surat Paksa disampaikan kepada Debitur/Penanggung Hutang, seharusnya  dalam waktu 1x24 jam KPKNL telah diberi kewenangan untuk melakukan sita dan lelang. Namun dalam pelaksanaannya hal ini tidak bisa dijalankan. Hal ini disebabkan karena pengikatan piutang  yang  kurang  kuat  di  dalam  Surat  Perjanjian  Kredit  dan  tidak  adanya  Akta Pembebanan  Hak  Tanggungan  (APHT).  Kerana  lemahnya  pengikatan,  maka  sulit  bagi KPKNL untuk melakukan proses sita dan lelang secara tegas.
2. Jaminan yang menggunakan aset orang lain Hal  ini  terjadi  karena  lemahnya  kontrol  pada  saat  penyaluran  kredit,  sehingga  tidak dilakukan  penelitian  atas  jaminan  pinjaman.    Terdapat  pinjaman  yang  menggunakan jaminan  atas  nama  orang  lain  sehingga  tentu  saja  akan  menimbulkan  masalah  saat dilakukan proses sita dan lelang.
3. Biaya Sita dan Lelang yang tidak sebanding dengan hasil yang didapat. Karena nilai piutang yang tidak besar, maka Tim KPKNL lebih mengupayakan penyelesaian piutang melalui jalur pelunasan dibandingkan upaya sita dan lelang.
Karena  kendala-kendala  diatas,  maka  saat  melakukan  penagihan  dan  penyampaian Surat Paksa, Tim KPKNL lebih banyak menggunakan kalimat persuasif dengan membawa nilai- nilai  keagamaan  ketimbang  melakukan  ancaman  sanksi  dan  ancaman  jaminan  akan  di  sita
dan di lelang.

## 4. Penghapusan Piutang
Tata  cara  penghapusan  piutang  negara/daerah  diatur  di  dalam  PMK  Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dalam proses penghapusan piutang, BKD Kabupaten Siak selaku PPKD memegang  peranan  yang  sangat  penting.  Permintaan  pertimbangan  penghapusan  piutang secara bersyarat diajukan oleh BKD Kabupaten Siak kepada Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumbar dan  Kepri  yang  terletak  di  Kota  Pekanbaru.  Setelah  mendapat  pertimbangan  dari  Kantor Wilayah DJKN, Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepada Bupati.
Untuk  mengajukan  permintaan  pertimbangan  penghapusan,  dokumen  yang  harus dilengkapi  oleh  BKD  Kabupaten  Siak  adalah  daftar  nominatif  penanggung  hutang,  surat keterangan tidak mampu dari lurah/kampung, dan surat pernyataan PSBDT dari KPKNL Dumai. Daftar nominatif disiapkan oleh Kasubbag Evaluasi dan Pengendalian Badan Keuangan Daerah Kabupaten  Siak  dan  ditandatangani  oleh  Kepala  Badan  Keuangan  Daerah  selaku  Bendahara Umum Daerah (BUD).
Dari  hasil  observasi,  penulis  menemukan  bahwa  terdapat  kendala  dalam mempersiapkan  kelengkapan  dokumen  usulan  penghapusan  piutang,  terutama  untuk mempersiapkan Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kampung. Berdasarkan pernyataan Tim  KPKNL,  untuk  mendapatkan  surat  keterangan  tidak  mampu  terdapat    perbedaan pandangan  antara  petugas  KPKNL  dan  Lurah/Penghulu  untuk  menetapkan  seorang Debitur/Penanggung Hutang tersebut tidak mampu. Hal ini menyebabkan tidak semua  berkas piutang yang telah ditetapkan sebagai PSBDT dapat dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu.
Selain kendala sulitnya meminta surat keterangan tidak mampu dari Lurah/kampung, terdapat  kendala  lain  yaitu  format  Surat  Keterangan  yang  tidak  sesuai  dengan  standar, terdapat  surat  keterangan  yang    tidak  memiliki  nomor,  tidak  mencantumkan  nama  pejabat dengan jelas, dan penulisan nama Penanggung Hutang yang salah. Hal ini menjadi penyebab permasalahan  yang  diungkapkan  di  dalam    LAKIP  BKD  Kabupaten  Siak  Tahun  2019  bahwa terhadap    debitur  yang  berstatus  PSBDT  telah  dilakukan  Usulan  Pertimbangan  Penghapusan piutang Secara Bersyarat  kepada Kanwil DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri namun belum dapat dilakukan penghapusan piutang secara bersyarat.

## 5. Penutup

## Kesimpulan
Pengelolaan  piutang  macet  PEK  pada  Dinas  Perikanan  dan  Peternakan  secara  umum telah dilaksanakan. Salah satu faktor penghambat yang paling besar dalam mengelola piutang macet ialah Pemerintah Kabupaten Siak yang belum fokus dalam mengelola piutang macetnya. Hal  ini  ditandai  dengan  tidak  adanya  fungsi/bagian  yang  ditugaskan  khusus  untuk melaksanakan  pengelolaan  piutang.  Selama  ini  pengelolaan  piutang  hanya  dilaksanakan sebagai tugas tambahan saja dan tidak ada SOP khusus yang mengatur pelaksanaannya, baik di Dinas Perikanan dan Peternakan maupun di Badan Keuangan Daerah.

## Saran
Terutama  dengan  diterbitkannya  PMK  137/PMK.06/2022  tentang  Penghapusan Piutang  yang  tidak  dapat  diserahkan  pengurusannya  kepada  PUPN,  diharapkan  Pemerintah Kabupaten Siak dapat lebih serius mengelola piutang macetnya karena telah memiliki payung hukum  yang  kuat.  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  (PPKD)  dapat  secara  tegas  menunjuk dan membentuk tim khusus yang bertugas mengelola piutang macet. Dengan diselesaikannya
piutang macet yang selama ini membebani neraca, diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## Daftar Pustaka
Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penghapusan  Piutang Negara/Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:82/PMK.06/2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor:73  Tahun  2015  Tentang  Penyisihan  Piutang  dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.
Peraturan Bupati Siak Nomor 173 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peratutan Bupati
Siak Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak. Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 https://web.siakkab.go.id/
Sugiyono, (2021) . Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta Kurniawan,  I  Made  Agus,  Ni  Made  Dwi  Ratnadi  dan  A.A.N.B.  Dwirandra,  (2017).  Realitas Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten X. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.10 (2017): 3579-3606 ISSN : 2337- 3067
Ekawati,  Fauziah  dan  Hendi  Subandi,  (2016).  Analisis  Pengelolaan  Piutang  Pajak  Bumi  Dan Bangunan  Pasca  Pengalihan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Menjadi  Pajak  Daerah  Di  Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis (JIMFEB) Universitas Brawijaya.
Prasetiyo, Suharno, Kertahadi dan Rosalita Rachma Agusti, (2015). Analisis Pengelolaan Piutang Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Pasca  Pengalihan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Menjadi  Pajak Daerah  Di  Kota  Probolinggo  (Studi  Pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Kota Probolinggo). Jurnal Perpajakan (JEJAK), 6(2).
Puspitasari,  Mei  Dwi,  (2018).  Analisis  Pengelolaan  dan  Upaya  Pencairan  Piutang  Pajak  Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (studi pada badan pendapatan daerah kabupaten Jombang). 2(1) : 2622-2698.
Ayunani,  Rizki  Faradila,  (2018).  Analisis  Penagihan  Piutang  Negara  oleh  KPKNL  Kota  Metro. Universitas Muhammadiyah Metro.
Firzada,  Muhammad  Iqbal,  (2017).  Penyelesaian  Piutang  Negara/Daerah  oleh  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Negara  (Studi  Empiris  pada  Kanwil  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Negara Sulawesi Selatan,Tenggara dan Barat). Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas Hasanuddin.
Ganing,  Perawati,  (2019).  Analisis  Pengakuan  dan  Pengukuran  Piutang  Pendapatan  Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo Perawati Ganing, 05(02)  : 2339-1502.
Fajriyah,  Lenny  Nur  dan  Adilistiono,  2019.  Akuntansi  Pendapatan  Retribusi  Pemakaian Kekayaan  Daerah  Pada  Badan  Pengelola  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah, Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan , 2(1) : 2622-6529 E Issn: 2655-1306. Laksana,  Gede  Bagus  Ari,  I  Gusti  Putu  Surya  Sedana  Putra,  Putu  Marlim  Jayantara  ,  Siti Badriyah,  2017.  Evaluasi  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Dalam  Penatausahaan Piutang Perpajakan Yang Berdampak Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Jurnal Ilmiah Akuntansi Danhumanika ,7(2) : 2599-2651.
Putri, Vindaniar Yuristamanda, Vionika Apriliasta Ginting, 2018. Penyelesaian Piutang Negara Pada  Perusahaan  BUMN:  Sebuah  Peran  Penting  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia, Jurnal Administrasi Bisnis Terapan , 1(1) : 2622-1772.
Dwi  Ariadi,  (2020).  “Solusi  Penyelesaian  Piutang  Daerah  dan  Manfaatnya”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12971/Solusi-Penyelesaian-Piutang- Daerah-Dan-Manfaatnya.html, diakses pada 7 April 2022 pukul 13.21
Yockie  Veronico  Sinaga,  (2021).  “Piutang  Daerah  Tak  Tertagih,  Bagaimana  Cara Menghapuskannya?”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca- artikel/14302/Piutang-Daerah-Tak-Tertagih-Bagaimana-Cara-Menghapuskannya.html, diakses pada 7 April 2022 pukul 14.00
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor:163/PMK.06/2020  Tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor:240/PMK.06/2016  Tentang Pengurusan Piutang Negara.