## ARTI PENTING PENGATURAN KEJAHATAN EKOSIDA SEBAGAI TINDAK PIDANA DI INDONESIA
Mohammad Jumhari 1 , Tolib Effendi 2
1,2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia, te.effendi@trunojoyo.ac.id
DOI : https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.11980
Naskah diterima 22 Maret 2022, Revisi 23 Maret 2022, Terbit 5 April 2022

## Abstrak
Konsep  ekosida  sudah  selayaknya  menjadi  salah  satu  kejahatan  yang  memiliki  peluang  untuk dimasukkan  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  karena  penghancuran ekosistem  ini  sangat  membahayakan  dan  memberikan  bayang-bayang  terhadap  kehancuran, mengingat  fokusnya  pada  kerusakan  yang  besar  dan  berkaitan  dengan  dampaknya  terhadap sebagian dari hak yang menjadi HAM. Beberapa negara di dunia mengatur ekosida sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan maupun hak asasi manusia. Batasan dalam penelitian ini adalah  untuk  mengkaji:  1)  apakah  ekosida  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  serius berdasarkan elemen internasional dalam konsep tindak pidana internasional; serta 2) apakah perlu pengaturan  tentang  ekosida  sebagai  salah  satu  tindak  pidana  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan statute  approach dan conceptual approach . Kejahatan ekosida belum dikategorikan sebagai tindak pidana internasional dan belum diatur secara terpisah sebagai kejahatan yang berdiri sendiri walaupun beberapa negara sudah  mengaturnya  sebagai  bagian  dari  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Ekosida  hanya termasuk ke dalam kejahatan pengrusakan lingkungan dan dalam skala internasional merupakan bagian dari kejahatan perang apabila kerusakan lingkungan terjadi karena dampak dari konflik bersenjata.
Kata Kunci: Ekosida, Lingkungan, Tindak Pidana, Pidana Internasional, HAM

## THE IMPORTANCE OF REGULATION OF ECOCIDE CRIME AS A CRIME IN INDONESIA

## Abstract
The concept of ecocide should be considered as one of the crimes that have the opportunity to be included  in  Indonesian  laws  and  regulations  because  the  destruction  of  this  ecosystem  is hazardous  and  gives  a  shadow  of  destruction,  given  the  focus  on  significant  damage  and  its impact on some of the rights that exist. To be human rights. Several countries in the world regulate ecocides as part of crimes against humanity and human rights. The limitations of this research are to examine: 1) whether ecocide can be categorized as a severe crime based on international elements in the concept of international criminal acts, and 2) whether it is necessary to regulate ecocide as a criminal offense in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with a statute and conceptual approaches. The crime of ecocide has not been categorized as an international crime and has not been regulated separately as an independent crime, although some countries have regulated it as part of crimes against humanity. Ecocides are only included in the crime of environmental destruction and, on an international scale, are part of war crimes if environmental damage occurs due to the impact of armed conflict.
Keywords: Ecocide, Environment, Crimes, International Crimes, Human Rights.
©  Authors;  This  is  an  Open  Access  Research  distributed  under  the  term  of  the  Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License (CC BY-SA 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 /) which allows re-distribution and re-use of a licensed work on the conditions that the creator is appropriately credited and that any derivative work is made available under “the same, similar or a compatible license”.

## PENDAHULUAN
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) mengeluarkan laporan di awal bulan Mei 2019, menjelaskan sebanyak satu juta spesies telah punah dalam 50 tahun terakhir akibat aktivitas manusia. Selain itu 240 juta hektar  hutan  alam  musnah  di  tahun  1990-2015.  Data  laporan  IPBES  sejalan  dengan penegasan  laporan  sejenis  di  tahun  2018  oleh Intergovernmental  Panel  on  Climate Change (IPCC) dimana telah terjadi kenaikan suhu bumi sebesar 0.2° Celcius per dekade atau sebesar 1° Celcius dalam kurun waktu lima dekade terakhir. Berdasarkan laporan ini, suhu di bumi naik dengan rata-rata sebesar 1,0° Celcius akibat aktivitas manusia dan menimbulkan konsekuensi terhadap perubahan cuaca ekstrem, kenaikan air laut, hingga berkurangnya es benua Arktik di Kutub Utara. 1
Data  di  atas  menyimpulkan  bahwa  perubahan  iklim  dengan  berbagai  gejalanya mengindikasikan  adanya  suatu  krisis  lingkungan  yang  dapat  membahayakan keberlangsungan kehidupan. Fenomena-fenomena yang dapat dirasakan langsung oleh manusia  yang  seharusnya  membuat  mereka  sadar  akan  kesalahan  mendasar  dalam memperlakukan  alam.  Dasawarsa  tahun  1970  an  merupakan  awal  permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972. 2 Berbagai evaluasi internasional terhadap lingkungan hidup dilakukan oleh negara-negara pasca Konferensi Stockholm 1972, diantaranya yaitu Konferensi Nairobi 1982,  KTT  (Konferensi  Tingkat  Tinggi)  Bumi  1992,  hingga World  Summit  on Sustainable Development (WSSD) 2002.
Kerusakan lingkungan hidup menimbulkan efek menyengsarakan kepada kehidupan dan memiliki dampak jelas terhadap pelanggaran hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM). Krisis ekologi merupakan salah satu persoalan yang dihadapi manusia sekarang. Gaya hidup konsumtif dan era modern menjadi penyebab dari perusakan ekosistem dan memberikan  ancaman  bagi  makhluk  hidup  generasi  sekarang  dan  masa  yang  akan datang. 3 Pencemaran lingkungan semakin lama semakin besar dan serius, persoalannya bukan hanya bersifat lokal, tetapi regional, transnasional dan global. 4 Indikator kerusakan
1 M.  Ridha  Saleh, Ecocide:  Memutus  Impunitas  Korporasi (Jakarta:  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2019), p. 3.
2 Dwientha Ayu Pratjna, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Purwoto, ‘Kebijakan Hukum Pidana  Dalam  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia’,
Diponegoro Law Journal , 8.2 (2019), 1026–41
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15747>.
3 Mochmad Ridwan Hamzah, ‘Ecocide Dan HAM Di Indonesia’, Wacana HAM , 3.11 (2013), 31–45.
4 Peter  Salem  Sihotang,  Donald  A.  Rumokoy,  and  Tonny  Rompis, ‘Pertanggungjawaban  Pidana  Pekerja  Perseroan  Terbatas  Yang  Melakukan  Pencemaran
lingkungan terutama yang diakibatkan oleh degradasi lahan cukup nyata di depan mata seperti banjir, erosi dan sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, kelangkaan air dan lain sebagainya. 5 Sejarah di era modern saat ini banyak bermunculan fenomena perusakan lingkungan yang membawa dampak buruk dan kerugian yang sangat signifikan terhadap ekosistem dan juga keberlangsungan hidup salah satunya adalah ekosida.
Istilah  ekosida  yang  diartikan  sebagai  tindakan  kejahatan  yang  menyebabkan perubahan  dan  kerusakan  yang  merugikan  terhadap  lingkungan  hidup  dan  tidak/sulit terpulihkan,  dengan  sengaja  ataupun  lalai,  misalnya  melalui  ledakan  nuklir, penyalahgunaan  senjata  kimia,  perusakan  hutan  alam,  hingga  polusi  serius  yang mengancam  eksistensi  seluruh  populasi. 6 Ekosida  menjadi  gerbang  kehancuran  yang cukup serius bila tidak ada upaya untuk menjaga dan melindungi ekosistem.
Diskursus  internasional  melalui  konferensi  resmi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (selanjutnya  disebut  PBB),  ekosida  gagal  dimasukkan  menjadi  salah  satu  kejahatan internasional.  Menurut  Polly  Higgins,  ekosida  yaitu  kerusakan,  kehancuran  atau hilangnya  ekosistem  suatu  wilayah  tertentu,  baik  dilakukan  oleh  manusia  maupun penyebab lain sedemikian rupa sehingga kenikmatan perdamaian penduduk di wilayah tersebut berkurang. 7
Meskipun menemui kegagalan dalam skala internasional, beberapa negara tergerak mengambil  langkah  dengan  memasukkan  ekosida  ke  dalam  hukum  nasional  mereka seperti Vietnam dan Rusia, beberapa memasukkan ekosida sebagai Crime Against Peace , khususnya  Armenia,  Belarusia,  Republik  Moldova,  Ukraina,  dan  Georgia.  Georgia mengidentifikasi kejahatan ekosida untuk dihukum dengan penjara selama empat belas sampai dua puluh tahun atau dengan penjara seumur hidup. Selain itu, tiga negara lainnya telah melakukan hal yang sama; Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. 8
Beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian dari M. Ridha Saleh pada tahun 2013  dan  penelitian  dari  Mochamad  Ridwan  Hamzah  membahas  fenomena  ecocide sebagai  bagian  dari  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia,  sedangkan  penelitian  lainnya dengan  tema  yang  serupa,  seperti  penelitian  dari  Rahmi  Warni  pada  tahun  2017 membahas  juga  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  sebagai  salah  satu  bentuk perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia.  Berdasarkan  dua  penelitian  tersebut  di  atas, jelas  nampak  perbedaan  sudut  pandang  dalam  mengkaji  ekosida  sebagai  suatu permasalahan serius terhadap lingkungan. Dua penelitian sebelumnya mengkaji ekosida sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi manusia sedangkan dalam penelitian ini akan memperluas  konsep  ekosida  tidak  hanya  sebagai  dampak  dari  perang  atau  berada  di
Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009’, Lex Crimen , VII.2 (2018), 152–60.
5 Maya Lorenza, ‘Tanggung Jawab Negara Terhadap Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia’, JOM Fakultas Hukum , V.1 (2018), 1– 15.
6 Hamzah.
7 Arie  Elcaputera  and  Dede  Frastien,  ‘Kajian  Ecocide  Terhadap  Pertambangan Batubara  Dalam  Kawasan  Hutan  Pada  Daerah  Aliran  Sungai  Air  Bengkulu’, Bina  Hukum Lingkungan , 1.62–81 (2020), 62–81.
8 Anja Gauger, The Ecocide Project: Ecocide Is the Missing Crime Against Peace (London: Human Right Consortium, University of London, 2013), p. 12.
ISSN: 1829-7935 (Print)
bawah  bagian  dari  kejahatan  perang  namun  juga  sebagai  bagian  dari  tindak  pidana internasional  non  konflik  bersenjata.  Kebaruan  dalam  penelitian  ini  adalah  mencoba membahas  ecocide  atau  ekosida  dari  sudut  pandang  hukum  pidana  internasional  serta mengusulkan arti penting pengaturan ekosida sebagai tindak pidana di Indonesia.
Konsep  ekosida  sudah  selayaknya  menjadi  salah  satu  kejahatan  yang  memiliki peluang untuk dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia karena penghancuran  ekosistem  ini  sangat  membahayakan  dan  memberikan  bayang-bayang terhadap  kehancuran,  mengingat  fokusnya  pada  kerusakan  yang  besar  dan  berkaitan dengan dampaknya terhadap sebagian dari hak yang menjadi HAM. Hal ini guna menjaga keberlangsungan ekosistem dan melindungi generasi di masa kini dan khususnya generasi di masa yang akan datang, sehingga batasan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji: 1)  apakah  ekosida  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  serius  berdasarkan  elemen internasional dalam konsep tindak pidana internasional; serta 2) apakah perlu pengaturan tentang ekosida sebagai salah satu tindak pidana di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif yang lazim dilakukan dalam  kegiatan  pengembangan  ilmu  hukum. 9 Di  dalam  penelitian  ini  akan  mengkaji perbuatan yang memenuhi unsur konsep ekosida dengan mencari kebenaran koherensi apakah  aturan  hukum  yang  ada  telah  sesuai  dengan  norma  hukum  dan  apakah  norma hukum  telah  sesuai  dengan  prinsip  hukum  dan  konsep-konsep  hukum.  Penulisan  ini didasarkan pada aturan hukum maupun doktrin hukum dengan menganalisa dari bahan hukum  primer,  diantaranya  adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  dan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana  Oleh  Korporasi.  Selain  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  buku-buku  dan  jurnal-jurnal  yang  memuat tentang ekosida, tindak pidana lingkungan serta tindak pidana internasional.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yang dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut penerapan  unsur-unsur  dalam  perbuatan  yang  diindikasikan  sebagai  ekosida  serta pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  konsep  dipergunakan  dalam penelitian  ini  karena  pada  umumnya  pendekatan  konseptual  lazim  dipergunakan  bagi penelitian  untuk  menguraikan  dan  menganalisis  permasalahan  dari  penelitian  yang beranjak dengan adanya norma kosong 10 . Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis dengan metode deduktif dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.
9 Sulis  Setyowati  and  Dian  Ekawati,  ‘Revitalisasi  Perampasan  Barang  Kekayaan Koruptor Sebagai Pengganti Sanksi Pengembalian Kerugian Negara’, Prosiding Senantias , 1.1 (2020), 1039–48.
10 I Dewa Herman Yudiawan, ‘Pendapatan Desa Adat: Konstruksi Hukum Pungutan Untuk Mewujudkan Bebas Pungutan Liar’, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 8.2 (2019), 249–60 (p. 252) <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p08>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ekosida dalam Sudut Pandang Tindak Pidana Internasional
Ekosida pertama kali diistilahkan untuk dikategorikan sebagai kerusakan lingkungan hidup  dalam  ranah  perang.  Dimana  yang  dimaksud  di  sini  adalah  perang  yang menggunakan senyawa kimia untuk meluncurkan serangannya kepada pasukan musuh agar berdampak kepada penduduk sipil dan terciptanya kerusakan ekologis, dampak lain yaitu dapat menimbulkan adanya penyimpangan berupa pertumbuhan biologis penduduk dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ekosida terilhami dari “Perang Ekologi”, yaitu perang menggunakan senyawa kimia dalam operasi “Ranch Hand” dengan meluncurkan agen orange yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat (AS) dalam perang Vietnam di tahun 1968. Serangan mematikan ini diluncurkan dalam kurun 1967 hingga 1971 dimana diyakini pesawat-pesawat milik AS membuang 19 juta galon herbisida dari udara sebagai bentuk  pemusnahan  terhadap  belantara  Vietnam. 11 Herbisida  yang  disemprotkan memusnahkan pangan dengan harapan hutan milik Vietnam rusak dan jalanan setapak di dalamnya yang menjadi tempat persembunyian Vietcong akan terlihat jelas dari udara. Harapannya agar gerilyawan lebih mudah dihabisi akibat berperang dalam kondisi lapar karena musnahnya tanaman pangan mereka. Selain itu operasi “Ranch Hand” memiliki tujuan untuk menggunduli belantara serta hutan bakau untuk dijadikan basis militer. 12
Dari segi bahasa, ekosida berasal dari kata eco yang mempunyai arti “Tempat tinggal laki-laki  dan  perempuan,  hewan,  tumbuhan,  air,  udara,  dan  cahaya  matahari.”  Kata ekosida sendiri terdiri dari kata eco , yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu oikos , yang  berarti  rumah.  Dalam  kata  Latin, oeco berarti  rumah  atau  tempat  tinggal  turun- temurun,  atau  “habitat”  atau  “lingkungan  hidup”.  Adapun cide berasal  dari  kata  kerja Latin caedere , yang berarti menebang, membunuh, atau memusnahkan, atau kata yang lebih tepat adalah “pembunuhan atau pemusnahan”. 13
Sejak  diperkenalkannya  istilah  mengenai  ekosida  dalam  Konferensi Stockholm Conference  on  Human  Environment  1972 di  Stockholm-Swedia  yang  merupakan konferensi  internasional  pertama  yang  memiliki  fokus  terhadap  isu-isu  lingkungan utamanya  terhadap  degradasi  lingkungan  hidup.  Isu-isu  terkait  lingkungan  terus disuarakan dan akhirnya terbentuklah perjanjian-perjanjian lainnya. Sebagai upaya untuk memfokuskan  pada  isu  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  tidak  mengenal  batas-batas geografis tertentu. 14
Degradasi  dan  penghancuran  lingkungan  yang  tidak  bermoral  ini  menunjukkan bahwa negara, individu, maupun organisasi dapat menjadi penyebab dalam pembiaran kerusakan alam dalam skala besar dan melanggar kewajiban untuk menjaga kemanusiaan pada umumnya dan karenanya melakukan ekosida. Konsekuensi atas perbuatan tersebut menyebabkan  kerusakan  yang  serius  terhadap  lingkungan  dan  akibatnya  yang berpengaruh pula terhadap keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
11 Saleh, Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi , p. 32.
12 Saleh, Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi , p. 33.
13 M. Ridha Saleh, Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2020), p. 9.
14 Saleh, Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia , p. 34.
Ekosida  dapat  diidentifikasi  sebagai  salah  satu  kejahatan  internasional  atas  dasar suatu  pelanggaran  baik  yang  disengaja  atau  kelalaian  terhadap  Hak  Asasi  Manusia dengan kriteria: 15
1. Kerusakan Ekologis yang Serius, Ekstensif, dan Abadi/Tidak Terpulihkan Ekosida  didasarkan  pada  kerusakan  ekologis  yang  serius,  ekstensif,  dan  abadi.
Keseriusan ini dibuktikan dari skala kerusakan yang meluas dan sistematis, pada akhirnya manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya  terpengaruh  seperti  halnya  dalam  sifat  sistematis perusakan  hutan  hujan  global,  kecelakaan  nuklir  Chernobyl,  atau  hilangnya  aset  alam unik  seperti  di  Prince  William  Sound  setelah  tumpahan  minyak  Exxon  Valdez. Signifikansi yang diperlukan dapat terletak dalam cakupan geografis tertentu yang luas dan besarnya kerusakan yang aman sangat sulit dipulihkan untuk membalikkannya dalam kondisi  semula  dan  membutuhkan  waktu  yang  relatif  sangat  lama  atau  bahkan  tidak terpulihkan sama sekali.
2. Konsekuensi Internasional
Beberapa contoh bencana lingkungan seperti yang telah disebutkan pada poin sebelumnya dimana menunjukkan persyaratan internasional ekosida terpenuhi. Ekosida mengancam  kepentingan  dan  nilai  penting  dari  suatu  komunitas  global  termasuk  pula keberlangsungan hidup mereka, kesehatan, serta sumber daya alam yang vital. Berbagai pertimbangan  baik  politik,  sosial,  ekonomi,  dan  teknologi  akan  lebih  efektif  apabila dihentikan,  dibalikkan  atau  dicegah  agar  tidak  terulang  kembali  di  masa  mendatang melalui kerja sama internasional.

## 3. Pemborosan
Hal lain yang dapat membuat ekosida secara moral tercela dan dapat diangkatnya menjadi  kejahatan  internasional  adalah  unsur  pemborosan.  Seperti  kasus  Irak  yang memicu  sumur  minyak  Kuwait  selama  Perang  Teluk,  perusakan  hutan  hujan, pembuangan  limbah  beracun,  merupakan  akibat  dari  berbagai  faktor  yaitu  politik, ekonomi, dan sosial.
Ekosida datang dari berbagai tindakan dan/atau kebijakan yang tidak memperhatikan keadilan lingkungan baik yang dilakukan oleh pemerintah, individu, maupun korporasi. Dimana  cenderung  tidak  menghasilkan  manfaat  yang  signifikan  terhadap  masyarakat namun  hanya  menguntungkan  minoritas  yang  mencari  keuntungan.  Ekosida  menyia- nyiakan sumber daya alam yang berharga dengan pemakaian dan tindakan yang salah arah dan tidak berkelanjutan.
Kejahatan ekosida hanya menjadi subordinasi dari gagasan memperluas Konvensi Genosida  1948.  Pembahasan  di  dalamnya  setidaknya  terdapat  tiga  opsi  peluang dimasukkannya ekosida ke dalam rancangan kode pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan  manusia  yaitu,  1)  sebagai  kejahatan  yang  independen  (berdiri  sendiri),  2) dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, 3) di bawah kejahatan perang. Akhirnya, keputusannya adalah menghapus kejahatan dari rancangan Statuta Roma dan kemudian dimasukkan ke dalam kejahatan perang. Jadi, kategori kerusakan meluas dan masif saat ini dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional hanya dalam konteks perang. Kemudian atas dasar ini pula diskursus mengenai ekosida terus dikembangkan
15 Mark  Allan  Gray,  ‘The  International  Crime  of  Ecocide’, CWSL  Scholarly Commons , 26.2 (1996), 234–42.
ISSN: 1829-7935 (Print)
dan  diupayakan,  mengingat  kerusakan  terhadap  lingkungan  yang  berskala  besar  dan begitu masif yang demikian tidak hanya dapat terjadi ketika dalam keadaan atau ranah perang saja melainkan di masa damai yang tidak dapat dipungkiri bisa terjadi.
Kejahatan  paling  serius  ( The  most  serious  crime )  dalam  hukum  internasional sangatlah  terbatas,  setidaknya  bahwa  perbuatan  itu  mengandung  karakteristik  sebagai berikut: 16
1. Tindak  pidana  yang  dilakukan  merupakan  perbuatan  yang  keji  dan  kejam, mengguncangkan hati nurani kemanusiaan ( deeply shock the conscience of humanity ) dan dapat  mengancam  perdamaian  dan  keamanan  internasional  ( a  threat  to  international peace and security );
2. Adanya  unsur  kesengajaan,  terorganisir,  sistematis,  dan  meluas  untuk  menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya ( extremely grave consequences );
3. Akibat  yang  ditimbulkan  dari  tindak  pidana  itu  sangat  serius  terhadap  negara  atau masyarakat  luas  seperti  mengganggu  ketertiban  umum,  melibatkan  jumlah  uang  yang ekstra besar seperti kejahatan ekonomi, dilakukan dengan cara yang sangat buruk ( crimes with  extremely  heinous  methods )  dan  kejam  di  luar  batas  perikemanusiaan  serta menimbulkan ancaman atau membahayakan keamanan negara.
Dilihat  dari  karakteristik  di  atas  terdapat  satu  celah  dimana  ekosida  tidak  dapat dianggap  atau  digolongkan  sebagai  kejahatan  paling  serius/  luar  biasa.  Dalam perkembangannya  sendiri,  ekosida  memang  menuai  pro  dan  kontra  di  kalangan  para pihak dari negara-negara, terutama dalam halnya mempersoalkan elemen niat, dalam hal ini  terutamanya  niat  untuk  memusnahkan  lingkungan  secara  masif  dan  berskala  besar yang dapat menimbulkan ekosida. Beberapa meragukan seperti persoalan apakah benar- benar  ada  pihak  yang  bermaksud  (sengaja),  menginginkan,  atau  memiliki  niat  untuk merusak/menghancurkan  lingkungan  dalam  sebuah  ekosistem  yang  akhirnya menimbulkan kerusakan parah terhadap lingkungan.
Namun,  dikembangkannya  ekosida  menjadi  sebuah  kejahatan  adalah  dengan pertanggungjawaban  yang  sangat  ketat  ( crime  of  strict  liability ).  Bahwa  niat  bukan menjadi  suatu  yang  relevan  untuk  dipermasalahkan,  karena  jika  niat  adalah  bagian penting  dari  kejahatan  ini,  hal  tersebut  akan  menciptakan  celah  hukum  yang  besar,  di mana para pelakunya akan melakukannya dan dengan mudah mengklaim bahwa mereka tidak bermaksud untuk menimbulkan kerusakan besar. 17 Higgins menjelaskan, ekosida adalah  kejahatan  akibat/terkait  dampak  ( crime  of  consequence ),  bukan  niat  spesifik ( specific  intent ).  Seringkali  ekosida  muncul  akibat  dari  kecelakaan  industri  ataupun aktivitas korporasi yang merugikan, arah kebijakan yang keliru dan tidak memerhatikan keadilan lingkungan, ataupun tindakan lain, sehingga berat serta besaran kerugian yang ditimbulkan oleh ekosida membenarkan hukuman tanpa niat kriminal. 18
16 Sefriani,  ‘Karakteristik  The  Most  Serious  Crime  Menurut  Hukum  Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- X/2012’, Jurnal Yudisial , 6.2 (2013), 6–118.
17 Anastasia  Greene,  ‘The  Campaign  to  Make  Ecocide  an  International  Crime: Quixotic Quest or Moral Imperative’, Fordham Environmental Law Review , 30.2 (2019), 1–13.
18 Saleh, Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia , p. 87.
Penerimaan  ekosida  sebagai  kejahatan  serius  ini  berdasarkan  daya  rusaknya  yang begitu masif dan mencederai rasa kemanusiaan, karena kehancuran terhadap ekosistem di bumi tentunya akan berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya yang menjadi sangat terganggu hingga hilangnya HAM dan tentunya memiliki ancaman baik  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  keberlangsungan  kehidupan  untuk generasi saat ini terlebih lagi generasi di masa yang akan datang.
Beberapa  negara  yang  mengatur  ekosida  sebagai  bagian  dari  tindak  pidana  dalam hukum nasional.
Tabel 1. Ekosida Dalam Hukum Nasional Berbagai Negara No Negara Pasal Keterangan 1.  Georgia (1999) Pasal  409.  Ekosida:  “Kontaminasi atmosfer,  sumber  daya  tanah  dan  air, perusakan massal flora dan fauna, atau tindakan  lain  apapun  yang  dapat menyebabkan bencana ekologis, dapat dihukum dengan....” Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap kemanusiaan, perdamaian dan keamanan terhadap hukum humaniter. 2.  Republik Armenia (2003) Pasal 394. Ekosida: “Kerusakan massal flora atau fauna, meracuni lingkungan, tanah,  atau  sumber  daya  air,  serta implementasi  tindakan  lain  yang menyebabkan bencana ekologis, dihukum....” Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap  perdamaian dan  keamanan  umat manusia. 3.  Ukraina (2001) Artikel  441.  Ekosida:  “Kerusakan massal  flora  dan  fauna,  keracunan sumber  daya  udara  atau  air,  dan  juga tindakan lain yang dapat menyebabkan bencana  lingkungan,  akan  dihukum oleh....” Dimasukkan ke dalam bagian pelanggaran pidana terhadap perdamaian, keamanan umat manusia  dan  perintah hukum internasional. 4.  Belarusia (1999) Pasal  131.  Ekosida:  “Penghancuran massal flora dan fauna yang disengaja, atau  keracunan  udara  atau  air,  atau tindakan  sengaja  lainnya  yang  dapat menyebabkan bencana ekologis (ekosida), akan dihukum oleh....” Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap  perdamaian dan  keamanan  umat manusia. 5.  Kazakhstan (1997) Artikel  169.  Ekosida:  “Kerusakan massal  terhadap  flora  dan  fauna, meracuni atmosfer, sumber daya tanah atau  air,  serta  tindakan  atas  tindakan yang  menyebabkan  atau  mampu menyebabkan  bencana  ekologis,  akan dihukum oleh....” Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap  perdamaian dunia  dan  keamanan umat manusia.
ISSN: 1829-7935 (Print)
6.  Kyrgyzstan (1997) Pasal  374.  Ekosida:  “Penghancuran besar-besaran  hewan  atau  kerajaan tumbuhan,  pencemaran  atmosfer  atau sumber  daya  air,  dan  juga  tindakan- tindakan lain yang dapat menyebabkan bencana ekologis, harus dihukum....” Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap  perdamaian dan  keamanan  umat manusia. 7.  Republik Moldova (2002) Artikel  136.  Ekosida:  “Penghancuran massal flora dan fauna yang disengaja, meracuni  atmosfer  atau  sumber  daya air,  dan  tindakan-tindakan  lain  yang dapat menyebabkan bencana ekologis, harus dihukum....” Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap  perdamaian dan  keamanan  umat manusia. 8.  Federasi Rusia (1996) Pasal  358.  Ekosida:  “Penghancuran besar-besaran  hewan  atau  kerajaan tumbuhan,  pencemaran  atmosfer  atau sumber  daya  air,  dan  juga  tindakan- tindakan lain yang dapat menyebabkan bencana ekologis, harus dihukum....” Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap  perdamaian dan  keamanan  umat manusia. 9.  Tajikistan (1998) Artikel  400.  Ekosida:  “Kerusakan massal  flora  dan  fauna,  meracuni atmosfer  atau  sumber  daya  alam  air, serta  komitmen  tindakan  lain  yang dapat menyebabkan bencana ekologis, dapat dihukum....” Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap  perdamaian dan  keamanan  umat manusia. 10.  Vietnam (1990) Pasal  342.  Kejahatan  terhadap  Umat Manusia:  “Mereka  yang  dalam  masa damai  atau  waktu  perang,  melakukan tindakan  ...  serta  tindakan  genosida lainnya  atau  tindakan  ekosida  atau menghancurkan lingkungan alam, akan dihukum....” Dimasukkan ke dalam bagian kejahatan terhadap umat manusia.
Sumber:  M.  Ridha  Saleh, Ecocide:  Melawan  Pelanggaran  Berat  HAM  Di  Indonesia (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2020)

## Arti Penting Pengaturan Ekosida sebagai Tindak Pidana di Indonesia
Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bersifat universal,  dan  karena  kodratnya  sebagai  manusia.  Dalam  hal  ini  beberapa  perbedaan karakteristik seperti halnya ras, usia, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, maupun kedudukan sosial bukan sebuah persoalan seseorang untuk tidak berhak memiliki HAM. Sehingga HAM dapat diterapkan di berbagai belahan dunia. Salah satu ciri khusus HAM yang  berlaku  saat  ini  merupakan  bahwa  HAM  telah  menjadi  hak  yang  bersifat
ISSN: 1829-7935 (Print)
internasional, dan kepatuhan terhadapnya telah dipandang sebagai minat dan bagian dari objek perhatian internasional yang relevan dan sah. 19
Berdasarkan uraian HAM yang telah disebutkan di atas, hak atas lingkungan hidup merupakan bagian dari HAM yang fundamental dan merupakan anugerah Tuhan kepada seluruh  makhluknya.  Sehingga  sangat  relevan  apabila  teori  terkait  pembahasan  HAM dihubungkan pula dengan berbagai pelanggaran dalam ruang lingkup lingkungan hidup yang  bisa  terjadi  di  semua  tatanan  kehidupan  manusia  terutama  kaitannya  dengan kehidupan masyarakat. Karena negara sebagai tameng HAM dalam pemenuhan hak atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  maka  pengelolaan  sumber  daya  alam  tidak seharusnya dan serta-merta mengabaikan keadilan bagi masyarakat. 20
Hal ini sejalan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM) tepatnya pada Pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Kemudian  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (selanjutnya  disebut  dengan  UUPPLH)  dalam konsideransnya  yang  menyatakan “Bahwa  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia” dan dalam Pasal 65 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”
Penghormatan dan perlindungan HAM merupakan tanggung jawab negara ( State’s Responsibility ).  Pada  dasarnya  terdapat  dua  teori  tentang  pertanggungjawaban  negara, yaitu  tanggung  jawab  mutlak  dan  tanggung  jawab  atas  dasar  kesalahan. 21 Negara merupakan  aktor  utama  yang  diberi  beban  serta  tanggung  jawabnya  dalam  hal melindungi,  memenuhi,  dan  menghormati  HAM  melalui  aparat  pemerintahannya. Kewajiban negara diatur dengan tegas dalam Pasal 8 UU HAM yang menyebutkan bahwa “Perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan,  hak  asasi  manusia  terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.” Sejalan dengan itu, hal demikian juga ditegaskan dalam Pasal 71 UU HAM yang menyebutkan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur  dalam  undang-undang  ini,  peraturan  perundang-undangan  lain,  dan  hukum internasional  tentang  hak  asasi  manusia  yang  diterima  oleh  Negara  Republik Indonesia.”
Melihat  kondisi  krisis  lingkungan  hidup  di  Indonesia  dan  berbagai  tindakan eksploitasi  yang  mengarah  pada  pemusnahan  sumber  daya  alam,  memang  perlu mendapatkan perhatian serius bagi seluruh elemen masyarakat terutama negara sebagai pemangku kebijakan. Kerusakan dan degradasi lingkungan yang serius bukan hanya akan berdampak pada lingkungan hidup itu sendiri, melainkan manusia dan makhluk hidup
19 Rahmi Warni, ‘Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian Dari Perlindungan HAM Dalam  Perspektif  Hukum  Nasional  Dan  Hukum  Internasional’  (Universitas  Sumatera  Utara, 2017), p. 52.
20 Warni, p. 53.
ISSN: 1829-7935 (Print)
lain  yang  menempatinya,  dimana  mereka  memiliki  hak  pula  untuk  hidup  dan mendapatkan lingkungan yang layak.
Munadjat Danusapoetro mengemukakan pendapat bahwa lingkungan hidup bukan dalam  artian  fisik  semata  seperti  hutan  dan  ekosistemnya  maupun  laut  dengan ekosistemnya, akan tetapi mencakup atas semua benda, baik benda hidup dan benda mati termasuk  pula  di  dalamnya  manusia  dan  tingkah  lakunya. 22 Dalam  hal  pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu HAM yang mutlak dimiliki oleh setiap orang, diperlukan adanya suatu kebijakan yang lebih serius dan berorientasi pada keadilan  lingkungan  hidup  serta  penegakan  hukum  yang  tidak  pandang  bulu  terhadap pelakunya.
Pada  dasarnya,  ekosida  merupakan  rambu-rambu  bagi  semua  manusia  bahwa kejahatan lingkungan tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai kejahatan biasa melainkan dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extraordinary  crime )  yang keberadaannya  dapat  menghilangkan  esensi  damai  terhadap  kehidupan  manusia.  Oleh karenanya, fokus ekosida tidak hanya terhadap kehancuran lingkungan saja, melainkan juga keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan organisme hidup lainnya.
Polly  Higgins  mengidentifikasi  dua  jenis  ekosida  yaitu  ekosida  yang  disebabkan manusia dan ekosida yang terjadi secara alami. Ekosida yang disebabkan oleh manusia mengacu  pada  kasus-kasus  di  mana  tindakan  manusia  seperti  aktivitas  industri  yang berbahaya, menyebabkan kehancuran besar-besaran ke lingkungan. Ekosida yang terjadi secara  alami  termasuk  kerusakan  yang  disebabkan  oleh  peristiwa  seperti  tsunami  atau gunung meletus yang menyebabkan kerusakan.  Kedua jenis ekosida ini memiliki dampak negatif yang sangat kuat di dunia. Namun upaya untuk mengkriminalisasi ekosida di sini adalah  terhadap  ekosida  yang  dapat  dipastikan  yaitu  yang  disebabkan  oleh  aktivitas manusia. 23
Kejahatan  ekosida  harus  mendapatkan  perhatian  bagi  semua  utamanya  Indonesia yang  memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam  sebagai  upaya  untuk  melindungi  keadilan bagi  lingkungan,  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya.  Menentang  ekosida  sangat diperlukan dengan alasan karena: 24
1. Eksploitasi terhadap lingkungan hidup yang ada tidak lagi sebagai kegiatan pemanfaatan biasa  namun  sudah  dapat  dipastikan  sebagai  pemusnahan  sumber-sumber  kehidupan manusia;
2. Pemusnahan lingkungan hidup erat kaitannya dengan hilangnya hak untuk hidup manusia termasuk juga hak makhluk hidup lain yang hilang kelayakan hidupnya;
3. Degradasi  lingkungan  memiliki  ancaman  terhadap  kehidupan  generasi  saat  ini  dan kehidupan  generasi  di  masa  mendatang,  termasuk  kepunahan  keragaman  hidup keanekaragaman hayati.
22 Morais  Barakati,  ‘Perspektif  Konsep  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Mewujudkan  Pembangunan  Lingkungan  Hidup  Yang  Berkelanjutan’, Lex  et  Societatis ,  III.8 (2015), 88–98.
23 Andre  Curcio  Lamas, Ecocide:  Addressing  the  Large  Scale  Impairment  of  the Environment and Human Rights (Global Campus Europe, 2017), p. 8.
24 Saleh, Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi , p. 56.
Seringkali  pemanfaatan  atau  eksploitasi  lingkungan  hidup  ini  justru  malah mengorbankan masyarakat, misalnya dengan melakukan penggusuran baik secara paksa maupun tidak, atau dengan tindakan lainnya yang tidak memperhatikan keberlangsungan lingkungan  hidup,  manusia,  atau  makhluk  hidup  lainnya.  Kerusakan  ekologi  tidak seharusnya serta-merta diabaikan begitu saja dari tatanan kehidupan, karena merupakan suatu  hal  yang  disepakati  bersama  bahwa  ekosistem  merupakan  rangkaian  yang  erat hubungannya dengan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif dampak  yang  ditimbulkannya,  terdapat  tiga  unsur  dampak  yang  dimaksudkan  untuk memerangi ekosida antara lain: 25
1. Memiliki  dampak  yang  begitu  serius  dan  relatif  panjang  terhadap  satuan  dan  fungsi kehidupan yang tidak terpulihkan;
2. Kondisi  yang  tidak  dapat  dikembalikan  seperti  semula  terkait  satuan  dan  fungsi kehidupan;
3. Terdapat penyimpangan-penyimpangan baik yang bersifat fisik maupun psikis manusia.
Dimasukkannya ekosida ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga  akan  memberikan  kewajiban  secara  hukum  kepada  pemerintah  untuk  mencegah ekosida dan mengadili siapapun pelakunya demi tercapainya kepastian hukum. Selama konsepsi  ekosida  tidak  mendapatkan  perhatian  khusus  di  Indonesia,  maka  penegakan hukum terkait kerusakan lingkungan yang serius akan selalu tertatih-tatih dan korporasi akan  menikmati  imunitasnya  sebagai  pelaku  yang  sering  mengakibatkan  kerusakan terhadap lingkungan dan ketidakadilan terhadap makhluk hidup yang terkena dampaknya. Dalam merumuskan ekosida sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia perlu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata tetapi juga yang bersifat ancaman potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. 26
Berikut di bawah ini merupakan beberapa contoh kasus di Indonesia yang menurut WALHI dapat digolongkan sebagai kejahatan ekosida:

## 1. Kasus Lumpur Lapindo
Kasus lumpur lapindo terjadi sejak bulan Mei 2006 di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Kasus tersebut terjadi sebagai dampak dari pengeboran PT. Lapindo Gas yang berakibat munculnya semburan lumpus panas dan ledakan gas alam. Fase puncak semburan lumpur Lapindo telah memuntahkan hingga 180.000 m³ material lumpur per hari dan melepaskan gas hidrogen sulfida yang diperkirakan semburan tersebut memiliki suhu  sekitar  60°  Celcius. 27 Menurut  hasil  riset  ilmiah University  of  Oslo berjudul, “Relevant Methane Emission to the Atmosphere From a Geological Gas Manifestation, Scientific  Reports” oleh  Mazzini,  dkk,  menunjukkan  adanya  fenomena  lainnya  bahwa semburan Lumpur Lapindo disebut-sebut telah mengeluarkan emisi metana terbesar yang pernah  tercatat dari satu manifestasi gas alam.  Dikutip  dari  WALHI JATIM,  tim riset yang dikoordinasi oleh the Centre for Earth Evolution and Dynamics ( University of Oslo ) yang berkolaborasi dengan the Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia of Rome,
25 Saleh, Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia , p. 43.
26 Christy Pieter Kilapong, ‘Penerapan Tindak Pidana Dalam Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Perspektif Penegakan Hukum’, Lex Crimen , VIII.7 (2019), 92–101.
27 Saleh, Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi , p. 63.
ISSN: 1829-7935 (Print)
the Netherlands Institute for Space Research of Utrecht , dan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo  (PPLS)  menggunakan  penilaian  kombinasi  dari  pengamatan “ground-based” dan  satelit  (TROPOMI)  untuk  mengukur  jumlah  gas  yang  dikeluarkan  dari  semburan Lumpur  Lapindo  ke  atmosfer.  Dari  penilaian  ini  ditemukan  bahwa  total  metana  yang dikeluarkan  dari  semburan  Lumpur  Lapindo  mencapai  100.000  ton  per  tahun.  Efek jangka  panjang  dari  kejadian  ini  adalah  adanya  kerentanan  dalam  perubahan  iklim, sehingga  mengakibatkan  berbagai  persoalan,  seperti  anomali  musim,  ganguan  siklus hidrometeorologi dan bahaya alam. 28
Bentuk-bentuk permasalahan yang muncul dalam kasus lumpur Lapindo diantaranya adalah sebagai berikut: a) dampak signifikan terhadap fungsi kehidupan yang sulit untuk terpulihkan atau tidak terpulihkan sama sekali; b) terdapat satuan dan fungsi yang musnah pada suatu rangkaian kehidupan dari kondisi semula, kehilangan keanekaragaman hayati dan berubahnya bentang alam; c) terdapat penyimpangan fisik dan atau psikis terhadap manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya  akibat  dari  kerusakan  ekologi;  d)  mengakibatkan kematian  orang  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung;  dan  e)  penggusuran/ pengusiran  secara  paksa  terhadap  penduduk,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.

## 2. Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah
Akibat  yang  ditimbulkan  dari  dugaan  ekosida  dalam  kasus  karhutla  Kalimantan Tengah antara lain: a) tercemarnya udara yang dapat mengancam kesehatan manusia dan mengakibatkan  kematian  kelompok  rentan;  b)  terjadinya  kabut  asap  yang  mengancam kesehatan  penduduk  dan  mengharuskan  pengungsian  secara  paksa  dan  melakukan evakuasi  ke  wilayah  lain,  sedangkan  pemerintah  baru  membuka  posko-posko pengungsian setelah mendapatkan tekanan dari masyarakat; c) musnahnya fungsi-fungsi sistem  lingkungan  khususnya  kawasan  ekosistem  penting  seperti  ekosistem  rawa  dan gambut. 29

## 3. Pembangunan PLTA Koto Panjang
Bentuk tindakan ekosida dalam kasus pembangunan PLTA Koto Panjang adalah: a) eksploitasi terhadap sumber daya alam dan menyebabkan terjadinya perubahan bentang alam. Perubahan tersebut setidaknya telah menurunkan dan menghilangkan habitat asli flora  dan  fauna,  dan  juga  berdampak  pada  menurunnya  rasa  aman  dan  nyaman masyarakat  karena  bencana  ekologis  akibat  pembangunan  PLTA  Koto  Panjang;  b) terjadinya eksodus penduduk secara paksa dan desa-desa menjadi tenggelam, kerusakan tersebut terjadi tidak hanya berdampak pada kehidupan akan tetapi juga pada kebudayaan masyarakat yang sebelumnya bertempat tinggal di wilayah tersebut. 30
Untuk menjelaskan apakah kasus-kasus di atas dapat dikategorikan sebagai ekosida, dalam hal ini tentu diperlukan sebuah kriteria terkait apa saja yang perlu diperhatikan dari suatu akibat tindakan yang dapat mengkategorikannya sebagai ekosida. Contoh kriteria
28 Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia,  ‘Semburan  Lapindo  Menghasilkan  Gas Metana  Terbesar  Di  Dunia  Dan  Meningkatkan  Kerentanan  Perubahan  Iklim’,  2021 <http://walhijatim.or.id/2021/04/semburan-lapindo-menghasilkan-gas-metana-terbesar-di- dunia-dan-meningkatkan-kerentanan-perubahan-iklim/> [accessed 24 June 2021].
29 Saleh, Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi , p. 92.
30 Saleh, Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi , p. 129.
ekosida  ini  dapat  diperoleh  dari  rumusan-rumusan  pasal  dari  negara-negara  yang bersepakat mengatur ekosida ke dalam hukum nasional mereka. Adapun kriteria-kriteria yang dapat digolongkannya suatu tindakan menjadi ekosida antara lain:
1. Perusakan/penghancuran massal terhadap flora atau fauna;
2. Meracuni lingkungan, termasuk tanah, air, udara; atau
3. Tindakan lain yang dapat menyebabkan bencana ekologis.
Selain yang telah disebutkan di atas, akibat dari adanya penghancuran lingkungan ini dianggap  memiliki  efek  yang  begitu  signifikan  dan  besar  terhadap  keberlangsungan kehidupan manusia termasuk juga hilangnya HAM terkait, begitu pula dengan makhluk hidup lainnya yang hilang kelayakannya, dimana negara-negara yang mengatur kejahatan ini juga bersepakat mengkategorikan ekosida sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia.
Pilihan kebijakan yang dapat diupayakan oleh pemerintah untuk mengkriminalisasi ekosida dan sebagai negara yang ikut serta menentang kejahatan serius ini yang akibatnya menimbulkan kerusakan begitu masif yaitu:
1. Memasukkan  pengistilahan  ekosida  ke  dalam  hukum  lingkungan  di  Indonesia  agar masyarakat  semakin  memiliki  pemikiran  terbuka  bahwa  ekosida  benar-benar  dapat mengancam  kehidupan  dan  sebagai  tameng  hukum  terutama  terkait  pemenuhan  HAM yang sering terabaikan;
2. Menitikberatkan  bahwa  ekosida  memiliki  daya  rusak  yang  serius  dan  oleh  karenanya kejahatan  ini  sama  beratnya  atau  sejajar  dengan  kejahatan  terhadap  perdamaian  dan keamanan  umat  manusia  lainnya  sehingga  akan  memiliki  dampak  pula  terhadap pertanggungjawaban pidananya yang lebih berat dan ketat terhadap pelaku-pelakunya;
3. Memberikan  kejelasan  bahwa  ekosida  ini  bukan  hanya  berfokus  pada  kerusakan lingkungan saja, melainkan manusia dan makhluk hidup lainnya yang bisa dihilangkan haknya, utamanya hak untuk hidup dan hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
Dilihat dari berbagai contoh kasus di atas yang terjadi di Indonesia, mengisyaratkan bahwa  sudah  sepatutnya  Indonesia  memasukkan  pengistilahan  dan  konsep  ekosida  ke dalam  peraturan  perundang-undangan  untuk  menjelaskan  bahwa  kejahatan  lingkungan yang masif dan sistematis ini telah benar-benar mengancam keberlangsungan hidup dan esensi  damai  bagi  manusia  dan  menjadikan  lingkungan  sebagai  kejahatan  luar  biasa ( extraordinary  crime )  bukan  hanya  digolongkan  sebagai  kejahatan  biasa,  dimana pengistilahan ekosida telah diakui oleh akademisi di kalangan dunia internasional. Oleh karena  itu  kebijakan  kriminalisasi  terhadap  kejahatan  ekosida  harus  menjadi  prioritas pemerintah  baik  didasarkan  pada  kerugian  maupun  kepentingan  hukum  yang dilindungi. 31
31 Mahrus  Ali,  ‘Model  Kriminalisasi  Berbasis  Kerugian  Lingkungan  Dan Aktualisasinya  Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, Bina Hukum Lingkungan , 5.1 (2020), 21–39.
ISSN: 1829-7935 (Print)

## SIMPULAN
Ekosida adalah kejahatan lingkungan yang menyebabkan kerusakan begitu masif dan berskala besar yang dapat dilakukan oleh negara, individu, maupun korporasi. Ekosida akan  menemui  kegagalan  dalam  mengkategorikannya  sebagai  kejahatan  luar  biasa apabila elemen niat menjadi suatu hal yang diharuskan keberadaannya. Namun, ekosida adalah  kejahatan  akibat/terkait  dampak  ( crime  of  consequence ),  bukan  niat  spesifik ( specific intent ) yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena kehancuran terhadap ekosistem di bumi yang tentunya akan berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga atas dasar inilah keberadaannya dapat disamaratakan dengan kejahatan internasional lainnya karena dapat mengganggu esensi damai dan keamanan umat manusia. Meski menemui kegagalan dalam dunia internasional, beberapa negara seperti  Georgia,  Republik  Armenia,  Ukraina,  Belarusia  dan  lain-lain  tergerak memasukkan  kejahatan  ekosida  ke  dalam  hukum  nasional  mereka.  Beberapa  kasus kerusakan lingkungan di Indonesia juga memenuhi kriteria untuk disebut sebagai ekosida, sehingga  pemerintah  harus  mengambil  langkah  tegas  terhadap  pemenuhan  HAM terhadap warga negaranya terutama atas hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  salah  satunya  melalui  cara  yaitu  memasukkan konsepsi  ekosida  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  kemudian mengadili siapapun pelakunya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mahrus, ‘Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dan Aktualisasinya Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, Bina Hukum Lingkungan , 5.1 (2020), 21–39
Barakati,  Morais,  ‘Perspektif  Konsep  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan’, Lex et Societatis , III.8 (2015), 88–98
Elcaputera, Arie, and Dede Frastien, ‘Kajian Ecocide Terhadap Pertambangan Batubara Dalam  Kawasan  Hutan  Pada  Daerah  Aliran  Sungai  Air  Bengkulu’, Bina Hukum Lingkungan , 1.62–81 (2020), 62–81
Gauger,  Anja, The  Ecocide  Project:  Ecocide  Is  the  Missing  Crime  Against  Peace (London: Human Right Consortium, University of London, 2013)
Gray,  Mark  Allan,  ‘The  International  Crime  of  Ecocide’, CWSL  Scholarly  Commons , 26.2 (1996), 234–42
Greene, Anastasia, ‘The Campaign to Make Ecocide an International Crime: Quixotic Queest  or  Moral  Imperative’, Fordham  Environmental  Law  Review ,  30.2 (2019), 1–13
Hamzah,  Mochmad  Ridwan,  ‘Ecocide  Dan  HAM  Di  Indonesia’, Wacana  HAM ,  3.11 (2013), 31–45
Kilapong,  Christy  Pieter,  ‘Penerapan  Tindak  Pidana  Dalam  Upaya  Pengelolaan  Dan Pemantauan Lingkungan Perspektif Penegakan Hukum’, Lex Crimen , VIII.7 (2019), 92–101
Lamas,  Andre  Curcio, Ecocide:  Addressing  the  Large  Scale  Impairment  of  the Environment and Human Rights (Global Campus Europe, 2017)
ISSN: 1829-7935 (Print)
Lorenza, Maya, ‘Tanggung Jawab Negara Terhadap Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia’, JOM Fakultas Hukum , V.1 (2018), 1–15
Pratjna, Dwientha Ayu, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Purwoto, ‘Kebijakan Hukum
Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia’, Diponegoro Law Journal , 8.2 (2019), 1026–41 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15747>
Saleh,  M.  Ridha, Ecocide:  Melawan  Pelanggaran  Berat  HAM  Di  Indonesia (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2020)
———, Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2019)
Sefriani, ‘Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012’, Jurnal Yudisial , 6.2 (2013), 6–118
Setyowati,  Sulis,  and  Dian  Ekawati,  ‘Revitalisasi  Perampasan  Barang  Kekayaan Koruptor  Sebagai  Pengganti  Sanksi  Pengembalian  Kerugian  Negara’, Prosiding Senantias , 1.1 (2020), 1039–48
Sihotang, Peter Salem, Donald A. Rumokoy, and Tonny Rompis, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Perseroan Terbatas Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009’, Lex Crimen , VII.2 (2018), 152–60
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, ‘Semburan Lapindo Menghasilkan Gas Metana Terbesar  Di  Dunia  Dan  Meningkatkan  Kerentanan  Perubahan  Iklim’,  2021 <http://walhijatim.or.id/2021/04/semburan-lapindo-menghasilkan-gas- metana-terbesar-di-dunia-dan-meningkatkan-kerentanan-perubahan-iklim/> [accessed 24 June 2021]
Warni,  Rahmi,  ‘Perlindungan  Lingkungan  Sebagai  Bagian  Dari  Perlindungan  HAM Dalam  Perspektif  Hukum  Nasional  Dan  Hukum  Internasional’  (Universitas Sumatera Utara, 2017)
Yudiawan, I Dewa Herman, ‘Pendapatan Desa Adat : Konstruksi Hukum Pungutan Untuk Mewujudkan  Bebas  Pungutan  Liar’, Jurnal  Magister  Hukum  Udayana (Udayana Master Law Journal) , 8.2 (2019), 249–60
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p08>