## PENDAHULUAN
Secara geografis, Pulau Madura terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Selat Madura  di  sebelah  barat  dan  selatan menjadi pemisah antara pulau Madura dan Jawa.  Saat  ini  Madura  dan  Jawa  telah terhubung  oleh  Jembatan  Suramadu. Dengan  adanya  Jembatan  Suramadu diharapkan  pembangunan  di  Madura menjadi  lebih  cepat  untuk  mengejar kemajuan pembangunan di Jawa Timur.
Berdasarkan  data  BPS  Jawa  Timur tahun  2015,  jumlah  penduduk  di  Madura pada  tahun  2014  sebanyak  2.731.633 orang, dengan luas wilayah lebih dari 5300 km 2 .  Dengan  kondisi  tersebut,  kepadatan penduduk di Madura lebih rendah daripada di Jawa Timur. Kondisi tersebut menunjukkan  bahwa  sebenarnya  masih banyak  potensi  sumber  daya  alam  di Madura  yang  belum  dimanfaatkan  secara optimal.

## ANALISIS PROFIL TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ASAL MADURA
Eni Sri Rahayuningsih
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trunojoyo Madura
Email : enih4n4_utm@yahoo.com

## Abstrak
Suku Madura di perantauan menyebar di seluruh wilayah Nusantara dan di berbagai Negara, dengan  profesi  yang  sangat  beragam.  Tersebarnya  penduduk  Madura  di  berbagai  penjuru nusantara  dan  dunia  tidak  terlepas  dari jiwa  perantau  dan  etos kerja  orang  Madura. Orang Madura  selama  ini  dikenal  religius  (Islam),  mempunyai  jiwa  perantau  yang  kuat,  etos  kerja keras, hemat, mempunyai jiwa kewirausahaan yang kuat. IPM di Madura relatif lebih rendah daripada rata-rata Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa berbagai faktor yang terkait dengan kondisi sumber daya  ketenagakerjaan masyarakat Madura yang banyak bekerja sebagai TKI di luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari berbagai sumber resmi antara lain  BPS,  Dinas  Ketenagakerjaan,  Dinas  Kesehatan,  BNP2TKI  dan  sebagainya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan formal mayoritas masyarakat Madura telah  menyebabkan  sejumlah  masalah  yang  berimplikasi  pada  rendahnya  kualitas  tenaga kerja, antara lain: (1) mayoritas tenaga kerja bekerja di sektor informal yang beresiko tinggi tanpa  jaminan  keamanan  dan  keselamatan  yang  memadai  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku; (2) rendahnya kesadaran pola hidup sehat; dan (3) rendahnya kesadaran pola makan yang sehat. Minat masyarakat Madura untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI sangat besar. Hal ini didorong oleh berbagai sebab terutama faktor ekonomi. Akan tetapi, rendahnya kualitas SDM  masyarakat  Madura  menyebabkan  berbagai  permasalahan  timbul.  Permasalahan tersebut  antara  lain  yang  utama  adalah  maraknya  praktek  TKI  Illegal.  Secara  kultural, permasalahan  TKI  dari  Madura  sifatnya  khusus  dan  berbeda  dengan  34  kabupaten/kota  di Jawa  Timur.  Sehingga  diperlukan  perhatian  dan  penanganan  khusus  dari  pemerintah setempat.  Oleh  karena  itu  diperlukan  berbagai  upaya  untuk  mengatasi  hal  tersebut  yaitu dengan  cara  (1)  memfasilitasi  peningkatan  kualitas  tenaga  kerja  Madura  melalui  fasilitas pelayanan diklat, pendampingan, konseling, advokasi, informasi lowongan kerja, pengurusan dokumen dan penyaluran tenaga kerja (job fair) dan lain-lain; (2) sosialisasi informasi tentang TKI, merubah pola pikir dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih memilih menjadi TKI yang legal dan professional, serta sosialisasi dampak negative TKI illegal.
Kata Kunci : Madura, sumber daya manusia, tenaga kerja, kualitas
Rendahnya  curah  hujan  di  Madura menyebabkan  tanah  di  Madura  kurang subur.  Hal  inilah  yang  membuat  banyak orang  Madura  yang  memilih  pekerjaan sebagai nelayan, pedagang, atau bermigrasi. Bukan berarti sektor pertanian kemudian  mati  total,  hanya  saja  tidak banyak dari orang Madura yang menggantungkan  hidup  di  sektor  tersebut (de  Jonge,  1989).  Umumnya  mereka menanami  lahan  mereka  dengan  padi, palawija,  ubi  kayu,  dan  jagung  (Rifai, 2007).Rendahnya kepadatan penduduk di Madura utamanya disebabkan oleh banyaknya penduduk Madura usia produktif  yang  merantau  di  dalam  negeri maupun di luar negeri. Sehingga komposisi penduduk  di  Madura  didominasi  oleh penduduk usia tidak produktif.
Suku  Madura  di  perantauan  menyebar di  seluruh  wilayah  nusantara  dan  di berbagai  Negara,  dengan  profesi  yang sangat  beragam.  Diperkirakan  seluruh penduduk  yang  merantau  jumlahnya mencapai  sekitar  20  juta  jiwa  (Ma’arif, 2015).  Sehingga  jumlah  penduduk  yang tinggal di Madura hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk
Madura
yang sebenarnya.Tersebarnya penduduk
Madura di berbagai penjuru nusantara dan dunia tidak terlepas dari jiwa perantau dan etos  kerja  orang  Madura.  Orang  Madura selama ini dikenal religius (Islam), mempunyai jiwa perantau yang kuat, etos kerja  keras,  hemat,  mempunyai  jiwa kewirausahaan  yang  kuat.  Bahkan  dalam hal  berdagang,  orang  Madura  adalah pesaing  berat  orang  China.  Dalam kehidupan  sehari-hari,  adakalanya  orang Madura dan Orang China saling bekerjasama dalam
berdagang, adakalanya saling bersaing.
Madura  sebagai  daerah  muslim  yang menganut  sistem  Patriarki,  selama  ini penduduk  yang  merantau  lebih  banyak laki-laki, sedangkan para wanita tinggal di rumah  mengurus  keluarga.  Namun  dalam perkembangannya saat ini semakin banyak  jumlah  wanita  yang  bekerja  dan merantau. Bahkan saat ini jumlah TKI asal Madura  didominasi  (80%)  oleh  wanita. Meskipun  demikian  jumlah  penduduk wanita  masih tetap  lebih  banyak  daripada laki-laki  dengan trend  sex  ratio semakin meningkat  mendekati  angka  100.  Artinya
jumlah  penduduk  laki-laki  dan  wanita semakin seimbang . Rendahnya pendidikan formal mayoritas masyarakat Madura telah menyebabkan sebagian besar tenaga kerja Madura bekerja di sektor informal dengan resiko  tinggi  tanpa  adanya  jaminan keamanan dan keselamatan yang memadai  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.  Sehingga  banyak  sekali  kasus kecelakaan  kerja  pada  usia  produktif. Rendahnya pendidikan formal juga berimplikasi  pada  rendahnya  kesadaran masyarakat  terhadap  pola  hidup  sehat. Masyarakat Madura masih terbiasa membuang  sampah  sembarangan  di sungai, pantai, saluran air, jalan, pasar dan tempat-tempat  umum  lainnya.  Sehingga yang tampak di mana-mana adalah saluran air  yang  tersumbat  oleh  sampah  dan berbagai  tempat  yang  penuh  dengan tumpukan sampah. Dengan kondisi tersebut  banyak  sekali  kasus  kematian oleh  penyakit  yang  disebabkan  oleh  lalat dan  nyamuk.  Kondisi  tersebut  diperparah oleh  perilaku  para  penjual  makanan  yang menjajakan  dagangannya  tanpa  penutup. Sehingga  lalat  dan  debu  dengan  mudah menempel pada makanan tersebut.
Pesantren sangat populer bagi mayoritas  masyarakat  Madura.  Sebelum berlakunya  Peraturan  Menteri  Pendidikan RI No 13 tahun 2014, pesantren menyediakan  fasilitas  pendidikan  agama Islam yang bersumber dari Alquran, hadist dan  berbagai  sumber  ilmu  agama  Islam lainnya.  Jika semua jenjang pendidikan di Pesantren  ditempuh  mulai  tingkat  dasar hingga tingkat paling tinggi, maka membutuhkan  waktu  hingga  lebih  dari  15 tahun.  Dengan  pola  pondok  pesantren yang  waktu  belajarnya  intensif  siang  dan malam  tanpa  libur,  maka  lama  waktu tersebut setara dengan jenjang pendidikan formal sekolah dasar hingga pascasarjana. Sehingga  kemampuan  ilmu  agama  yang dimiliki oleh para lulusan pondok pesantren sangat  tinggi  hingga  hafal  Alquran  dan hadist dengan sangat baik.
Dengan  berlakunya  Peraturan  Menteri Pendidikan  RI  No  13  tahun  2014  tentang Pendidikan  Keagamaan  Islam,  maka kurikulum  di  pesantren  selain  mencakup ilmu  agama  Islam  juga  ditambah  dengan ilmu pengetahuan umum. Sehingga
lulusan pondok pesantren dianggap setara dengan  lulusan  pendidikan  formal  yang terakrediasi oleh dirjen pendidikan.
Berdasarkan  fakta  dan  data  diatas, maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan tujuan  untuk  menganalisa  berbagai  faktor yang  terkait  dengan  kondisi  sumber  daya ketenagakerjaan masyarakat Madura yang banyak bekerja sebagai TKI di luar negeri. Melalui  penelitian  ini  diharapkan  dapat diketahui  hubungan  berbagai  faktor  yang menjadi  penentu  kualitas  tenaga  kerja yang berasal dari Madura.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan  data-data  yang  berasal dari  berbagai  sumber  resmi  antara  lain
BPS, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan,  BNP2TKI  dan  sebagainya. Data-data  tersebut  kemudian  dianalisa untuk  dapat  menggambarkan  kondisi  dan faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap kondisi ketenagakerjaan masyarakat Madura.  Penelitian  ini  dilakukan  pada bulan  Januari  hingga  September  2017. Data-data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah :
1.  Data Demografi (BPS)
2.  Data  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)
3.  Data  Indeks  Harapan  Hidup  (IHH)  dan Angka Harapan Hidup (AHH)
4.  Data  Indeks  Pendidikan  atau  Indeks Melek Huruf (IHM)
5.  Data  Jumlah  Sekolah,  Madrasah  dan Pondok Pesantren
6.  Data Indeks Daya Beli (IDB)
7.  Data Indeks Partisipasi Kasar (IPK)
8.  Data Jumlah Tenaga Kerja
9.  Data TKI Asal Madura Data-data yang digunakan pada penelitian  adalah  data  dari  10  tahun terkahir.  Data  runut  waktu  tersebut selanjutnya  ditabulasi  dan  ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel. Selanjutnya dengan menggunakan metode wawancara mendalam kepada beberapa pihak terkait, penelitian  ini  mencoba melakukan  analisa terhadap permasalahan utama yang dihadapi  TKI  asal  Madura  dan  mencari solusi yang dianggap paling relevan.

## HASIL PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  BPS  Jawa  Timur (2018)  Penduduk  yang  tinggal  di  Pulau Madura  hingga  awal  2017  ini  tercatat sebanyak 4.097.393 jiwa tersebar di empat kabupaten,  yakni  Bangkalan,  Sampang, Pamekasan  dan  Kabupaten  Sumenep. Dengan  rincian  di  Kabupaten  Bangkalan sebanyak 1.190.129 jiwa, Sampang 919.825 jiwa, Pamekasan sebanyak 869.636 jiwa, dan di Kabupaten Sumenep sebanyak 1.117.803 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 72 kecamatan, di 961 desa dan 29  kelurahan.  Dibanding  tahun  2016, jumlah  penduduk  di  pulau  yang  memiliki luas 5.168 kilometer per segi ini meningkat. Sebab  kala  itu,  data  jumlah  penduduk Madura hanya 3.995.143 jiwa.

## Indeks Pembangunan Manusia
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) menjelaskan  bagaimana  penduduk  dapat mengakses  hasil  pembangunan  dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan  oleh  UNDP  pada  tahun 1990  dan  dipublikasikan  secara  berkala dalam laporan
tahunan Human
Development Report (HDR) . IPM dibentuk oleh  3  (tiga)  dimensi  dasar  :  (1).  Umur panjang  dan  hidup  sehat (a  long  and healthy
life) ; (2). Pengetahuan
(knowledge) ; dan (3). Standar hidup layak (decent standard of living) .
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur  keberhasilan  dalam  upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia,  IPM  merupakan  data  strategis karena  selain  sebagai  ukuran  kinerja Pemerintah,  IPM  juga  digunakan  sebagai salah  satu  penentu  Dana  Alokasi  Umum (DAU). IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen  dasar  kualitas  hidup.  Sebagai ukuran  kualitas  hidup,  IPM  dibangun melalui  pendekatan  tiga  dimensi  dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan  sehat;  pengetahuan,  dan  kehidupan yang  layak.  Ketiga  dimensi  tersebut memiliki  pengertian  sangat  luas  karena terkait banyak faktor.
Pada  tahun  2010  UNDP  sebenarnya sudah  meluncurkan  IPM  yang  dihitung dengan  metode  baru.  Namun  BPS  belum secara langsung menerapkan metode baru tersebut. Setelah mengalami masa percobaan dan perkenalan selama 5 tahun (2010-2015), maka baru pada tahun 2015 Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  meluncurkan IPM  yang  dihitung  dengan  metode  baru. Selain  merupakan  kesepakatan  global, metode baru ini diharapkan dapat memotret  perkembangan  pembangunan manusia dengan lebih tepat. Transformasi ini  ditandai  dengan  penerapan  metode baru  yang  dianggap  lebih  sesuai  dengan kondisi masa kini.
Dua  dari  empat  indikatornya  diganti untuk merepresentasikan secara tepat hal- hal  yang  dihadapi  saat  ini.  Dua  indikator tersebut  ialah  Harapan  Lama  Sekolah (HLS)  dan  Produk  Nasional  Bruto  (PNB) per  kapita.  HLS  yang  termasuk  ke  dalam dimensi  pendidikan,  menggantikan  Angka Melek  Huruf  (IMH).  Sementara  PNB  per kapita  menggantikan  Produk  Domestik Bruto  (PDB)  per  kapita  sebagai  indikator
tunggal  dalam  dimensi  standar  hidup (Martha,  2015).  Perubahan  indikator  dari PBD ke PNB sangat menguntungkan IPM Madura karena juga menghitung pendapatan orang Madura yang
bersumber dari remittan TKI di luar negeri. Dua indikator lain masih tetap dipertahankan.  Keduanya  ialah  Indek Harapan  Hidup  saat  lahir  (IHH)  dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Hanya saja ada  sedikit  penyesuaian  pada  HLS,  yang terkait  dengan  penetapan  batas  usia penduduk  yang  diamati.  Dalam  metode baru,  batas  usia  penduduk  dinaikkan menjadi  25  tahun.  IHH  merupakan indikator yang mewakili dimensi kesehatan,  sementara  HLS  termasuk  ke dalam  dimensi  pendidikan.  Jadi,  secara umum, IPM  tidak  banyak  berubah.  Hanya ada sejumlah penyesuaian indikator pembentuknya.  Dengan  metode  baru, secara  umum  hasil  perhitungan  IPM Indonesia  saat  ini  menjadi  lebih  rendah dibandingkan  hasil  perhitungan  dengan metode lama. Misalnya saja, IPM Indonesia  pada  2010  dan  2013,  dengan

## Tabel 1. Perkembangan IPM Madura
Kabupaten Tahun 1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bangkalan 52.40 57.60 59.49 60.24 62.72 62.97 63.40 64.00 64.51 65.01 65.69 66.19 Sampang 47.30 49.70 54.16 54.98 56.27 56.99 57.66 58.68 59.70 60.78 61.67 62.39 Pamekasan 55.50 58.30 61.18 61.78 61.98 62.49 63.13 63.81 64.60 65.48 66.51 67.17 Sumenep 54.70 56.50 60.50 61.19 63.08 63.71 64.24 64.82 65.60 66.01 66.41 66.89 Jawa Timur 61.80 64.10 66.85 68.42 69.18 69.78 70.38 71.06 71.62 72.18 72.83 73.54
Sumber : BPS Jawa Timur, 2015
Gambar 1. Perbandingan IPM Madura
metode  lama,  sebesar  72,27  dan  73,81, dengan  metode  baru  menjadi  66,53  dan 68,31. Di tingkat nasional, variasi perubahan indeks di tingkat nasional pada periode 2010-2013 tergolong kecil. Ditambah lagi dengan tren perkembangan indeks  yang  baru  dengan  lama  masih sejalan,  IPM  baru  mungkin  tidak  akan berdampak besar dalam eskalasi nasional.
Dampak  besar  justru  berpotensi  terjadi di daerah. Saat ini, IPM digunakan sebagai salah  satu  indikator  dalam  menghitung besaran  Dana  Alokasi  Umum  (DAU).  IPM dimasukkan  ke  dalam  formula  untuk menghitung  kebutuhan  fiskal  daerah. Implikasinya, semakin tinggi IPM, semakin tinggi  pula  DAU  yang  diterima  daerah. Peran  DAU  penting  terutama  di  daerah- daerah yang kegiatan ekonominya secara dominan ditopang oleh belanja pemerintah.
Dalam  konteks  pembangunan  daerah, DAU sebenarnya memiliki hubungan timbal balik  dengan  IPM.  Meski  umumnya digunakan untuk keperluan belanja pegawai,  DAU  secara  tidak  langsung menjadi  stimulus  konsumsi  di  daerah. Selanjutnya,  tingkat  konsumsi  ini  turut berkontribusi bagi geliat kegiatan ekonomi daerah.  Selama  mengikuti  prinsip-prinsip produktivitas,  pemerataan,  keberlanjutan, serta  pemberdayaan,  kegiatan  ekonomi daerah akan berujung pada pembangunan manusia  yang  lebih  baik.  IPM  pun  dapat terdongkrak  naik.  Implikasi  berikutnya, DAU  bisa  semakin  besar  di  masa mendatang.
Terkait dengan pembangunan di Madura,  selama  kurun  waktu  hampir  15 tahun terakhir (1999-2013), IPM di Madura relatif lebih rendah daripada rata-rata Jawa Timur. Rendahnya IPM Madura disebabkan  oleh  rendahnya  komponen tingkat  pendidikan  yang  diukur  dari  dua indikator, yaitu angka melek huruf dan rata- rata  lama  sekolah.  Angka  melek  huruf adalah  persentase  dari  penduduk  usia  15 tahun  keatas  yang  bisa  membaca  dan menulis  huruf  latin  atau  huruf  lainnya, terhadap  jumlah  penduduk  usia  15  tahun atau lebih. Indikator ini diberi bobot dua per tiga.  Bobot  sepertiga  sisanya  diberikan pada  indikator  rata-rata  lamanya  sekolah yaitu  rata-rata  jumlah  tahun  yang  telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas  di  seluruh  jenjang  pendidikan  formal
yang  pernah  dijalani.  Indikator  ini  dihitung dari  variabel  pendidikan  tertinggi  yang ditamatkan  dan  tingkat  pendidikan  yang sedang diduduki.
Dari  4  kabupaten  di  Madura,  IPM terendah  selalu  ditempati  oleh  Kabupaten Sampang. Namun secara umum trend IPM di Madura cenderung mengalami peningkatan.  Adanya  perubahan  pola penghitungan IPM, diharapkan akan dapat mendongkrak IPM Madura karena potensi pendapatan  masyarakat  Madura  yang merantau  di  dalam  negeri  dan  luar  negeri juga dihitung. Selain itu IPM di Madura juga dapat  didongkrak  melalui  penyetaraan pendidikan  di  pondok  pesantren  dengan pendidikan  formal.  Penyetaraan  tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No  13  tahun  2014  tentang  Pendidikan Keagamaan Islam. Hal ini penting mengingat  mayoritas  penduduk  Madura menempuh pendidikan di pondok pesantren  dengan  waktu  pendidikan  yang lama.  Bahkan  tidak  sedikit  masyarakat Madura  yang  menempuh  pendidikan  di pesantren  hingga  lebih  dari  10  tahun dengan  keahlian  ilmu  agama  yang  setara dengan  lulusan  sarjana  atau  pascasajana di perguruan tinggi.

## Indeks Kesehatan
Indek Harapan Hidup (IHH) atau Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir didefinisikan  sebagai  rata-rata  perkiraan banyak  tahun  yang  dapat  ditempuh  oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung  dari  hasil  sensus  dan  survei kependudukan.  Data IPM  dengan  metode lama  menunjukkan  bahwa  selama  kurun waktu hampir 15 tahun (1999-2013), IHH di Madura  relatif  lebih  rendah  daripada  rata- rata  Jawa  Timur.  Namun  trend  IHH  di Madura cenderung
mengalami
peningkatan  dan  keseimbangan  diantara keempat kabupaten. Rendahnya pendidikan formal
mayoritas masyarakat Madura telah menyebabkan  sejumlah  masalah  yang berimplikasi  pada  rendahnya  IHH,  antara lain:  (1)  mayoritas tenaga kerja  bekerja  di sektor informal yang beresiko tinggi tanpa jaminan keamanan dan keselamatan yang memadai  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku;
(2) rendahnya kesadaran pola hidup sehat; dan (3) rendahnya kesadaran pola makan yang sehat.
Rendahnya
pendidikan formal mayoritas masyarakat Madura telah menyebabkan sebagian besar tenaga kerja Madura bekerja di sektor informal dengan resiko  tinggi  tanpa  adanya  jaminan keamanan dan keselamatan yang memadai  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.  Sehingga  banyak  sekali  kasus kecelakaan kerja pada usia produktif.
Rendahnya  pendidikan  formal  juga berimplikasi  pada  rendahnya  kesadaran masyarakat  terhadap  pola  hidup  sehat. Masyarakat Madura masih terbiasa membuang  sampah  sembarangan  di sungai, pantai, saluran air, jalan, pasar dan tempat-tempat  umum  lainnya.  Sehingga yang tampak di mana-mana adalah saluran air  yang  tersumbat  oleh  sampah  dan berbagai  tempat  yang  penuh  dengan tumpukan sampah. Dengan kondisi tersebut  banyak  sekali  kasus  kematian oleh  penyakit  yang  disebabkan  oleh  lalat dan  nyamuk.  Kondisi  tersebut  diperparah
oleh  perilaku  para  penjual  makanan  yang menjajakan  dagangannya  tanpa  penutup. Sehingga  lalat  dan  debu  dengan  mudah menempel pada makanan tersebut.
Tingkat  pendidikan  yang  kurang    juga telah menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat  Madura  terhadap  pola  makan yang sehat. Setiap hari masyarakat sangat terbiasa menggunakan bahan plastik untuk menaruh  atau  membungkus  makanan panas,  memasak  dengan  menggunakan bumbu  instan  yang  mengandung  bahan pengawet,  penguat  rasa,  dan  pewarna buatan.  Kondisi  tersebut  diperparah  oleh budaya Madura yang cenderung menyukai rasa manis dan asin, serta cenderung lebih banyak makan daging dan ikan laut tanpa diimbangi  konsumsi  sayur  dan  buah. Bahkan dalam kondisi kelangkaan pasokan daging dengan harga yang sangat mahal  sekalipun  (Rp.  110.000  per  kg), jumlah  konsumsi  daging  tetap  tidak berkurang.  Hal tersebut berimplikasi  pada maraknya  penyakit  kolesterol,  hipertensi, jantung,  diabetes,  dan  penyakit  kronis lainnya yang berakhir dengan kematian di

## Tabel 2. Perkembangan IHH Madura
Kabupaten Tahun 1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bangkalan 60.90    61.40    61.60    62.00    62.70    62.90    63.01    63.16    63.32    63.48    63.65    64.02 Sampang 56.70    57.50    59.20    59.84    60.40    61.11    61.69    62.34    63.00    63.49    63.98    64.52 Pamekasan 61.10    61.70    61.70    62.20    62.40    62.70    63.19    63.59    63.99    64.39    64.79    65.19 Sumenep 60.90    61.20    62.90    63.43    64.00    64.23    64.35    64.53    64.71    64.89    65.07    65.49 Jawa Timur 65.50    66.00    67.20    68.47    68.60    68.90    69.10    69.35    69.60    69.86    70.09    70.37
Sumber : BPS Jawa Timur, 2015
Gambar 2. Indeks Harapan Hidup (IHH) Madura
usia  muda.  Dengan  alasan  itu  pula,  hari raya kurban menjadi hari raya paling besar di  Madura  untuk  pesta  daging.  Dalam rangka  meningkatkan  IHH  di  Madura, solusi  yang  paling  efektif  adalah  dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pola hidup sehat.

## Indeks Pendidikan
Pendidikan  adalah  semua  kegiatan belajar  mengajar  di  segala  tingkatan  baik formal,  informal  maupun  non  formal. Kegiatan  pendidikan  formal  di  bawah Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan meliputi jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMU/SMK. Sementara itu kegiatan pendidikan formal Islam di bawah Departemen  Agama  meliputi:  MI,  MTS, MA, Diniyah dan Pesantren. Sebagai suku yang  mayoritas  penduduknya  beragama Islam,  pendidikan  formal  di  Madura didominasi oleh pendidikan yang berbasis Agama Islam, yaitu: MI, MTS, MA, Diniyah dan Pesantren.
Seiring dengan perkembangan kemajuan  teknologi  dan  pergaulan  anak- anak dan remaja yang cenderung ke arah negatif,  peminat  pendidikan  berbasis agama Islam mengalami pergeseran tidak lagi  terbatas  pada  kalangan  masyarakat desa kelas ekonomi menengah ke bawah, melainkan  sudah  menjangkau  semua lapisan  masyarakat.  Saat  ini  semua masyarakat  sudah  menyadari  pentingnya pendidikan  agama  bagi  pembentukan akhlak generasi muda.
Indek  pendidikan  dengan metode  yang baru  menggunakan  dua  indikator  yaitu: Rata-Rata  Lama  Sekolah  dan  Angka Harapan  Lama  Sekolah.  Rata-  rata  Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang  digunakan  oleh  penduduk  dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah  suatu  wilayah  tidak  akan  turun. Cakupan  penduduk  yang  dihitung  dalam penghitungan  rata-rata  lama  sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan  lamanya  sekolah  (dalam tahun)  yang  diharapkan  akan  dirasakan oleh  anak  adalah  umur  tertentu  di  masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung  untuk  penduduk  berusia  7  tahun
ke  atas.  HLS  dapat  digunakan  untuk mengetahui  kondisi  pembangunan  sistem pendidikan  di  berbagai  jenjang  yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
Data IPM dengan metode lama menunjukkan  bahwa  selama  kurun  waktu hampir  15  tahun  (1999-2013),  IMH  di Madura  relatif  lebih  rendah  daripada  rata- rata  Jawa  Timur.  Dari  4  kabupaten  di Madura,  IMH  terendah  ditempati  oleh Kabupaten Sampang. Secara umum trend IMH  di  Madura  cenderung  mengalami peningkatan.
Pesantren sangat populer bagi mayoritas  masyarakat  Madura.  Sebelum berlakunya  Peraturan  Menteri  Pendidikan RI No 13 tahun 2014, pesantren menyediakan  fasilitas  pendidikan  agama Islam yang bersumber dari Alquran, hadist dan  berbagai  sumber  ilmu  agama  Islam lainnya.  Jika semua jenjang pendidikan di Pesantren  ditempuh  mulai  tingkat  dasar hingga tingkat paling tinggi, maka membutuhkan  waktu  hingga  lebih  dari  15 tahun.  Dengan  pola  pondok  pesantren yang  waktu  belajarnya  intensif  siang  dan malam  tanpa  libur,  maka  lama  waktu tersebut setara dengan jenjang pendidikan formal sekolah dasar hingga pascasarjana. Sehingga  kemampuan  ilmu  agama  yang dimiliki oleh para lulusan pondok pesantren sangat  tinggi  hingga  hafal  Alquran  dan hadist dengan sangat baik.
Dengan  berlakunya  Peraturan  Menteri Pendidikan  RI  No  13  tahun  2014  tentang Pendidikan  Keagamaan  Islam,  maka kurikulum  di  pesantren  selain  mencakup ilmu  agama  Islam  juga  ditambah  dengan ilmu pengetahuan umum. Sehingga lulusan pondok pesantren dianggap setara dengan  lulusan  pendidikan  formal  yang terakreditasi oleh dirjen pendidikan.
Semua orang mengetahui bahwa Alquran  dan  hadist  adalah  sumber  dari segala  sumber  ilmu.  Dengan  demikian seharusnya  para  santri  lulusan  pondok pesantren  berpotensi  lebih  besar  menjadi ilmuwan  yang  mampu  mengajarkan  dan mengamalkan isi Alquran dan hadist untuk mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan menemukan berbagai teknologi baru yang bemanfaat untuk banyak orang.
Dengan  adanya  sinergi  antara  ilmu agama  dengan  ilmu  pengetahuan  umum, maka  semua  isi  Alquran  dan  hadist seharusnya tidak hanya dibaca saja, tetapi harus  dipahami  maknanya  dengan  baik dan  diimplementasikan  dalam  kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan pembentukan akhlak mulia, pengembangan  ilmu  pengetahuan,  dan penemuan teknologi baru. Jika hal tersebut dapat  direalisasikan  maka  Pulau  Madura akan berpotensi menjadi pusat perkembangan  ilmu  pengetahuan  yang berbasis agama Islam dan akan melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan yang luar biasa di berbagai bidang ilmu, sebagaimana  tokoh-tokoh  Islam  dunia (lihat lampiran 1). Sebagai bukti keberhasilan pendidikan berbasis Islam di Madura,  terdapat  sejumlah  tokoh-tokoh nasional  asal  Madura  di  berbagai  bidang (lampiran 2).
Kuntowijoyo menyebut Madura sebagai “pulau seribu pesantren”, karena memang memiliki  cukup  banyak  kyai,  mulai  kyai langgar,  kyai  pesantren,  kyai  tarekat
(mursyid),  sampai  “kyai”  dukun.  Bahkan sejumlah  kyai  besar  di  Pulau  Jawa  juga dilahirkan  oleh  kyai  karismatik  dari Kabupaten  Bangkalan  Madura  bernama Syaikhona  Kholil.  Sejumlah  kyai  besar yang  dilahirkan  oleh  Syaikhona  Kholil, antara  lain:  (1)  KH.  Hasyim  Asyari, pengasuh  pesantren  Tebuireng  sekaligus pendiri  Nahdlatul  Ulama;  (2)  KH.  As’ad Syamsul Arifin Situbondo; (3) KH. Wahhab Hasbullah  Tambak  beras  Jombang;  (4) Abdul Karim (Mbah Manaf) Lirboyo Kediri; (5)  KH.  Ustman  Djazuli  Ploso  Kediri;  (6) KH. Maksum Lasem Jawa Tengah; (7) KH.
Bisyri Mustofa Rembang; (8) KH. Munawwir Krapyak Jogjakarta.

## Indeks Daya Beli
UNDP  mengukur  standar  hidup  layak menggunakan  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  riil  yang  disesuaikan,  sedangkan BPS  dalam  menghitung  standar  hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per  kapita  riil  yang  disesuaikan  dengan formula Atkinson. Mulai tahun 2015 Badan Pusat  Statistik  (BPS)  meluncurkan  IPM

## Tabel 3. Perkembangan Indeks Melek Huruf Madura
Kabupaten Tahun 1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bangkalan 63.00    73.60    73.62    74.80    82.76    82.76    82.76    82.82    82.84    82.87    82.90    82.93 Sampang 54.90    56.20    61.27    61.80    64.12    64.12    64.12    64.81    66.03    67.56    69.12    69.47 Pamekasan 72.70    73.80    79.27    79.50    79.45    79.45    79.57    80.21    80.84    81.82    84.21    84.48 Sumenep 66.80    69.60    73.35    73.90    78.62    78.62    78.62    78.63    78.64    78.66    78.71    78.75 Jawa Timur 81.30    83.20    84.54    85.80    87.10    87.42    87.43    87.80    88.34    88.52    89.28    90.49
Sumber : BPS Jawa Timur, 2015
Gambar 3. Indeks Melek Huruf  (IMH) Madura
yang  dihitung  dengan  metode  baru.  PNB per kapita menggantikan Produk Domestik Bruto  (PDB)  per  kapita  sebagai  indikator tunggal dalam dimensi standar hidup.
Pengeluaran  per  Kapita  Disesuaikan Pengeluaran  per  kapita  yang  disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan  paritas  daya  beli  ( Purcashing  Power Parity-PPP ).  Rata-rata  pengeluaran  per kapita  setahun  diperoleh  dari  Susenas, dihitung  dari  level  provinsi  hingga  level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat  konstan/riil  dengan  tahun  dasar 2012=100.  Perhitungan  paritas  daya  beli pada  metode  baru  menggunakan  96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.
PNB  sendiri  menggambarkan  nilai produksi  barang  dan jasa  yang  dihasilkan oleh  faktor-faktor  produksi  milik  warga negara Indonesia (WNI). Lokasinya bisa di dalam  maupun  luar  negeri.  Sementara PDB merupakan nilai produksi barang dan jasa  yang  dihasilkan  oleh  faktor-faktor produksi  di  dalam  negeri.  Pemiliknya  bisa saja WNI ataupun warga asing.
Dengan  teknologi  yang  semakin  maju, arus  pergerakan  komoditas  serta  uang antar negara semakin terbuka dan mudah. Dunia kini seakan tidak berbatas lagi. Jarak fisik  atau  geografis  tidak  lagi  menjadi penghalang  sirkulasi  ekonomi  dunia. Misalnya  saja,  uang  atau  dana  dari  satu negara  bisa  berpindah  ke  negara  lain dalam  tempo  singkat.  Sistem  keuangan dan perbankan dunia yang semakin saling terkoneksi  membuat  perpindahan  itu menjadi nyata.
Dua indikator lain masih tetap dipertahankan.  Keduanya  ialah  Indek Harapan  Hidup  saat  lahir  (IHH)  dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Hanya saja ada  sedikit  penyesuaian  pada  HLS,  yang terkait  dengan  penetapan  batas  usia penduduk  yang  diamati.  Dalam  metode baru,  batas  usia  penduduk  dinaikkan menjadi  25  tahun.  Jadi,  secara  umum, wajah  IPM  tidak  banyak  berubah.  Hanya ada sejumlah penyesuaian indikator pembentuknya.
Dengan  metode  baru,  secara  umum hasil  perhitungan  IPM  Indonesia  saat  ini menjadi  lebih  rendah  dibandingkan  hasil perhitungan dengan metode lama.
Misalnya  saja,  IPM  Indonesia  yang  baru pada  2010  dan  2013  menjadi  66,53  dan 68,31. Sebelumnya, dengan metode lama, IPM  Indonesia  pada  periode  yang  sama, tercatat  sebesar  72,27  dan  73,81.  Di tingkat nasional, variasi perubahan indeks di tingkat nasional pada periode 2010-2013 tergolong kecil. Ditambah lagi dengan tren perkembangan  indeks  yang  baru  dengan lama  masih  sejalan,  IPM  baru  mungkin tidak  akan  berdampak  besar  dalam eskalasi nasional.
Dampak  besar  justru  berpotensi  terjadi di daerah. Saat ini, IPM digunakan sebagai salah  satu  indikator  dalam  menghitung besaran  Dana  Alokasi  Umum  (DAU). Peran  DAU  penting  terutama  di  daerah- daerah yang kegiatan ekonominya secara dominan ditopang oleh belanja pemerintah. Dalam  konteks  pembangunan  daerah, DAU sebenarnya memiliki hubungan timbal balik  dengan  IPM.  Meski  umumnya digunakan untuk keperluan belanja pegawai,  DAU  secara  tidak  langsung menjadi  stimulus  konsumsi  di  daerah. Selanjutnya,  tingkat  konsumsi  ini  turut berkontribusi bagi geliat kegiatan ekonomi daerah.  IPM  pun  dapat  terdongkrak  naik dan  DAU  bisa  semakin  besar  di  masa mendatang.  Bagi  pembangunan  ekonomi di Madura, metode penghitungan IPM yang baru justru menguntungkan untuk mendongkrak angka IPM. Adanya budaya pola  hidup  yang  konsumtif,  etos  kerja keras,  dan  budaya  merantau  di  dalam negeri  dan  luar  negeri  (TKI)  merupakan potensi  PNB  dan  daya  beli  yang  besar untuk mendongkrak IPM.

## Problematika TKI Asal Madura
Besarnya faktor pendorong dan penarik berpengaruh  positif  terhadap  peningkatan jumlah  TKI  asal  Madura  dari  tahun  ke tahun.  Faktor  pendorongnya  antara  lain:
(1)  budaya  kerja  keras;  (2)  budaya merantau; (3) budaya pernikahan dini yang berujung  pada  kesulitan  ekonomi  dan konflik rumah tangga; (4) kesempatan kerja di  daerah  asal  yang  terbatas;  (5)  budaya kekerabatan yang mendorong untuk menyusul kerabat yang sudah menjadi TKI sebelumnya;  (6)  motivasi  yang  tinggi sebagai  umat  Islam  untuk  melaksanakan ibadah haji dan umroh yang membutuhkan banyak biaya.
Banyaknya  jumlah  TKI  dari  Madura berpotensi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan IPM di Madura,  khususnya  dari  aspek  daya  beli masyarakat melalui remittance yang dikirim TKI  kepada  keluarganya  di  daerah  asal. Dengan  asumsi  rata-rata remittance per orang  TKI  sebesar  USD  1.700  per  tahun (BNP2TKI, 2015) dan kurs Rp. 10.000/USD maka remittance yang dikirim TKI kepada keluarganya di daerah Madura pada tahun 2016 disajikan pada Tabel 5.
Jumlah remittance tersebut  akan  jauh lebih  besar  jika  :  (1)  jumlah  TKI  semakin meningkat: (2) gaji TKI meningkat; (3) kurs lebih  besar  dari  Rp.  10.000  per  USD;  (4) rata-rata remittance per  orang  TKI  lebih dari  USD  1.700  per  tahun.  Dengan remittance tersebut  maka  daya  beli masyarakat  Madura  (keluarga  TKI)  akan meningkat dan berdampak pada peningkatan  perekonomian  lokal  secara umum. Selanjutnya peningkatan daya beli masyarakat  Madura  akan  berpengaruh positif terhadap peningkatan indek kesehatan  dan  pendidikan.  Kondisi  ideal tersebut akan terwuud jika semua TKI legal (berdokumen  lengkap)  dan  mempunai ketrampilan  bahasa  dan  kerja  sesuai dengan yang dibutuhkan di tempat kerja.
Selama ini adanya berbagai kendala menyebabkan  sebagian  besar  TKI  asal Madura tidak mampu memenuhi
persyaratan  administrasi  yang  berlaku. Sehingga sebagian besar TKI dari Madura berstatus  ilegal  karena  tidak  berdokumen atau bekerja tidak sesuai dengan kontrak, serta  tidak  mempunyai  bekal  ketrampilan bahasa dan kerja sesuai dengan kebutuhan di tepat kerja. Bahkan pemberangkatan dan penempatannya juga dilakukan  secara  ilegal  oleh  perorangan (tekong).
Data  dari  Dinas  Tenaga  Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
(Disnakertransduk) Jawa Timur tahun 2015 menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2014 jumlah  TKI  asal  Jawa  Timur  yang bermasalah  berjumlah  7.493  orang.  Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen berasal dari  Madura,  terutama  dari  Kabupaten Sampang.
Secara  kultural,  permasalahan  TKI dari  Madura  sifatnya  khusus  dan  berbeda dengan 34 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sehingga diperlukan perhatian dan penanganan  khusus  dari  pemerintah setempat (empat kabupaten di Madura dan Provinsi  Madura).  Permasalah  utama  TKI asal Madura antara lain: tidak berdokumen, diberangkatkan  dan  ditempatkan  secara illegal oleh perorangan (tekong), pelanggaran kontrak kerja, perilaku negatif (curang  dan  tidak  taat  peraturan),  usia terlalu  muda  atau  terlalu  tua,  tingkat pendidikan  rendah  (tidak  sekolah  atau

## Tabel 4. Jumlah TKI Asal Madura
Kabupaten 2014 2015 2016 Bangkalan 5,495 5,615 4,542 Sampang 1,205 1,333 1,044 Pamekasan 1,784 1,852 1,553 Sumenep 565 736 620 Total 9,049 9,536 7,759 Sumber : BNP2TKI Jatim, 2017 Tabel 5. Jumlah Remittance TKI Asal Madura Tahun 2016 No Kabupaten Jumlah TKI (Orang) Remittance (Rp) 1 Bangkalan 4,542 77,214,000,000 2 Sampang 1,044 17,748,000,000 3 Pamekasan 1,553 26,401,000,000 4 Sumenep 620 10,540,000,000 Madura 7,759 131,903,000,000
hanya  lulus  sekolah  dasar),  kemampuan bahasa dan ketrampilan kerja tidak sesuai dengan  kebutuhan  di  tempat  kerja.  TKI ilegal (tidak berdokumen) di Negara tujuan mengalami masalah, antara lain:
a)  Tidak  berhak  mendapatkan  fasilitas penempatan  dan  perlindungan  dari pemerintah  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku.
b)  Tidak  mendapatkan  pekerjaan  sesuai dengan yang dijanjikan.
c)  Tidak mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku (mendapatkan gaji  jauh  lebih  rendah  daripada  yang seharusnya).
d)  Menjadi buronan petugas keamanan.
e)  Mendapat perlakukan yang tidak baik. Dengan  demikian,  meskipun remittan TKI  nampak  menguntungkan,  namun maraknya TKI terbukti menimbulkan banyak  dampak  negative,  antara  lain: konflik rumah tangga, perceraian, perselingkuhan, pembunuhan (carok) karena  perselingkuhan,  kenakalan  anak, peredaran dan narkoba, serta terlantarnya potensi sumber daya alam di daerah asal. Dengan  demikian,  meskipun remittan TKI nampak menguntungkan, namun maraknya TKI terbukti menimbulkan banyak  dampak  negative  yang  sangat merugikan.  Terlebih  sebagian  besar  TKI dari Madura (80%) berjenis kelamin wanita. Sehingga  dampak  negative  terhadap rumah  tangga  menjadi  semakin  besar, khususnya  untuk  suami  dan  anak-anak yang  ditinggalkan  di  daerah  asal.  Kondisi inilah  yang  saat  ini  sedang  melanda Madura.
Banyaknya  kasus  TKI  illegal  dan besarnya  dampak  negatif  TKI  di  Madura menjadi  desakan  kuat  bagi  pemerintah untuk  segera  membuat  kebijakan  yang tegas,  antara  lain:  (1)  menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan;  (2)  membuka  lapangan  kerja yang  luas  bagi  masyarakat  Madura;  (3) meningkatkan pelayanan dokumentasi TKI legal,  dengan  prosedur  dan  persyaratan yang  lebih  mudah  dan  lebih  murah;  (4) menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang resiko menjadi TKI illegal; dan (5) menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjadi TKI yang legal (berdokumentasi lengkap, mempunyai
bekal ketrampilan bahasa dan kerja sesuai dengan yang dibutuhkan di tempat kerja).
Kuatnya  faktor  pendorong  dan  penarik menyebabkan  jumlah  TKI  dari  Madura meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Namun sayangnya sebagian besar dari jumlah TKI tersebut  adalah  TKI  illegal  yang  sangat beresiko  menimbulkan  berbagai  masalah yang  merugikan  TKI  yang  bersangkutan dan Negara. Hasil Fokus Discussion Group (FGD)  dengan  stakeholder  TKI  dan  hasil survey  lapangan  menunjukkan  bahwa sejumlah  faktor  pendorong  dan  penarik yang  telah  menyebabkan  maraknya  TKI ilegal asal Madura, antara lain:
1)  Tekanan  ekonomi  rumah  tangga  yang disebabkan oleh pendidikan yang rendah  atau  budaya  pernikahan  dini yang  memicu  konflik  rumah  tangga. Sehingga  mereka  mengambil  solusi instan dengan menjadi TKI illegal yang prosesnya  dianggap  lebih  cepat  dan mudah.
2)  Di Madura tidak ada PPTKIS. Sehingga peran  PPTKIS  seringkali  digantikan oleh penyalur TKI illegal (tekong). Para tekong  seringkali  mempengaruhi  TKI untuk  memilih  jalur  illegal.  Terdapat kecurangan sejumlah kecurangan yang dilakukan,  antara  lain:  (1)  paspor  tidak sesuai,  paspor  kunjung  digunakan untuk  kerja,  paspor  palsu,  dan  paspor menggunakan  identitas  orang  lain;  (2) penempatan  kerja  tidak  sesuai  dengan dokumen  kontrak  kerja;  dan  (3)  TKI berangkat  tanpa  berbekal  ketrampilan dan bahasa yang sesai dengan tempat kerja.
3)  Terdapat  oknum  PPTKIS  yang  curang, dengan sejumlah biaya oknum PPTKIS tersebut  bersedia  melayani  TKI  ilegal untuk diberangkatkan lebih cepat tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang berlaku.
4)  Karakter  orang  Madura  yang  suka praktis  (instan).  Sehingga  cenderung menghindari  prosedur  dan  persyaratan yang dianggap sulit dan mahal .
5)  Akses  informasi  terbatas,  khususnya untuk masyarakat berpendidikan rendah  yang  tinggal  di  desa-desa terpencil.
6)  Ajakan  teman  atau  kerabat  yang sebelumnya  sudah  menjadi  TKI  dan
mempengaruhi  TKI  untuk  memilih  jalur illegal.
7)  Pesaingan ekonomi di daerah asal yang mendorong  TKI  menempuh  jalur  illegal yang instan.

## Solusi Permasalahan TKI Asal Madura
Norma  ketenagakerjaan  di  Madura terdiri  dari  norma  formal  dan  informal. Norma  formal  tentang  ketenagakerjaan bersumber dari peraturan hukum mulai dari UUD  RI  tahun  1945,  UU  RI,  Keppres,
Peraturan
Pemerintan
(PP),
Permenakertrans,  Permenaker,  dan  Surat Edaran  Menakertrans.  Norma  formal ketenagakerjaan  di  Indonesia  setidaknya terdiri  dari  48  peraturan.  Stakeholder ketenagakerjaan Indonesia di dalam negeri menurut UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari:
1)  Tenaga kerja
2)  Pekerja/buruh 3)  Pemberi kerja 4)  Pengusaha 5)  Perusahaan 6)  Pelayanan penempatan tenaga kerja 7) Serikat pekerja/serikat buruh 8)  Lembaga
kerja sama bipartite (pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh 9)  Lembaga kerja
sama tripartit
(organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah). 10) Disnaker Stakeholder ketenagakerjaan
Indonesia di luar negeri menurut UU RI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di Luar Negeri terdiri dari:
1)  Pemerintah (Disnaker)
2)  Pelaksana  Penempatan  TKI  Swasta (PPTKIS)  adalah  badan  hukum  yang telah  memperoleh  izin  tertulis  dari Pemerintah  untuk  menyelenggarakan pelayanan  penempatan  TKI  di  luar negeri
3)  Mitra  Usaha  adalah  instansi  atau badan  usaha  berbentuk  badan  hukum di  negara  tujuan  yang  bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna
4)  Pengguna  Jasa  TKI  yang  selanjutnya disebut  dengan  Pengguna  adalah instansi  Pemerintah,  Badan  Hukum Pemerintah,  Badan  Hukum  Swasta,
dan/atau  Perseorangan  di  negara tujuan yang mempekerjakan TKI Terkait  masalah  TKI  illegal,  instansi pemerintah  yang  juga  terkait  adalah BPPKB (Badan Pemberdayaan
Perempuan  dan  KB),  karena  TKI  wanita illegal  banyak  yang  disebabkan  oleh tekanan  ekonomi  rumah  tangga  yang menikah  usia  dini.  Selain  itu  yang  tidak kalah pentingnya adalah peran para tekong atau penyalur TKI illegal. Namun tekong ini bekerja secara terorganisir dengan berbagai  pihak  di  dalam  negeri  dan  luar negeri.
Sebagaimana diketahui bahwa sebagai daerah  muslim,  pedoman  hidup  orang Madura bersumber dari alquran, hadist dan budaya  lokal  Madura.  Dengan  pedoman hidup  tersebut  idealnya  karakter  tenaga kerja  Madura  adalah  mempunyai  perilaku baik.  Namun  dalam  kenyataannya  justru berbagai masalah yang melibatkan tenaga kerja  Madura  di  dalam  negeri  maupun  di luar negeri justru lebih banyak disebabkan oleh  perilaku  yang  kurang  baik.  Dengan demikian, sebagai solusi masalah tersebut maka perlu peran stakeholder masyarakat di  bidang  keagamaan,  seperti  NU  dan Muhamadiyah.  Dengan  kenyataan  bahwa sebagian  besar  TKI  asal  Madura  adalah wanita  maka  ormas  yang  berperan  besar adalah  ormas  wanita  seperti  Fatayat, Muslimat, dan Aisyiyah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan data-data yang
dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintah,  menyebutkan  bahwa  kualitas SDM  masyarakat  Madura  secara  umum berkualitas  rendah.  Hal  tersebut  dapat dijelaskan berdasarkan nilai IPM, IHH, IMH yang  berada  dibawah  rata-rata  Provinsi Jawa  Timur.  Namun,  sejak  awal  tahun 2000  trend  nilai  indeks-indeks  tersebut cenderung mengalami peningkatan.
Minat masyarakat Madura untuk bekerja di  luar  negeri  sebagai  TKI  sangat  besar. Hal  ini  didorong  oleh  berbagai  sebab terutama  faktor  ekonomi.  Akan  tetapi, rendahnya  kualitas  SDM  masyarakat Madura menyebabkan berbagai
permasalahan timbul. Permasalahan tersebut  antara  lain  yang  utama  adalah maraknya praktek TKI Illegal.
Oleh  karena  itu  diperlukan  berbagai upaya  untuk  mengatasi  hal  tersebut  yaitu dengan cara (1) memfasilitasi peningkatan kualitas  tenaga  kerja  Madura  melalui fasilitas  pelayanan  diklat,  pendampingan, konseling,  advokasi,  informasi  lowongan kerja, pengurusan dokumen dan penyaluran tenaga kerja (job fair) dan lain- lain;  (2)  sosialisasi  informasi  tentang  TKI, merubah  pola  pikir  dan  menumbuhkan kesadaran masyarakat  agar  lebih  memilih menjadi  TKI  yang  legal  dan  professional. Serta  sosialisasi  dampak  negative  TKI illegal.

## DAFTAR PUSTAKA
……  Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. www.hukumonline.com. ……  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. www.hukumonline.com. Biro  Pusat  Statistik  (BPS).  Jawa  Timur
Dalam  Angka  2015.  BPS  Provinsi
Jawa  Timur.  CV  Media  Knstruksi.
Surabaya.
De Jonge, H. 1989. Madura Dalam Empat
Zaman:  Pedagang,  Perkembangan Ekonomi,  Dan  Islam .  (Suatu  Studi Antropologi Ekonomi). (Terjemahan). Pt Gramedia, Jakarta.
De Jonge, H. 1989. Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi (Ed) Madura. Rajawali Press. Jakarta.
Kuntowijoyo..  2000. Perubahan  Sosial
Dalam  Masyarakat  Agraris  Madura . 1850-1940. Mata Bangsa. Jogjakarta. Ma’arif, S. (2015). The History of Madura. Sejarah Panjang Madura dari Kerajaan, Kolonialisme sampai Kemerdekaan .Araska. Jogakarta.
Martha,  L.F.  (2015)  .  Memaknai  Indeks Pembangunan  Manusia  Yang  Baru. Kompas. 9 September 2015
Rifai,  M.A.  2007. Manusia  Madura .
Pembawaan,  Perilaku,  Etos  Kerja, Penampilan, Dan Pedoman Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya. Pilar Media. Bogor.
Zaeni,  A.  (2007).  Hukum  Kerja  (Hukum Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan Kerja),  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta.