## Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Pembenihan Udang di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan
Application of Good Hatchery Practices To Improve the Performance of SMEs Shrimp Hatchery in Barru District, South Sulawesi Province
Fatimah Sau , Ma’mun Sarma + , dan Wini Trilaksani
Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari IV, Jl. Batu No. 1, Gambir, Jakarta 10110 Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Jl. Kamper, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Jl. Lingkar Akademik, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

## ABSTRAK
Udang  merupakan  salah satu  komoditas unggulan sektor perikanan Indonesia  karena ekspornya meningkatkan  devisa  bagi  negara.  Era  globalisasi  perdagangan  dunia  yang  penuh  dengan  persaingan ketat tidak terkecuali dalam usaha pembenihan udang, mutu menjadi kata kunci, sehingga pada setiap unit pembenihan harus dilakukan sertifikasi.  Kajian ini  bertujuan: (1) mempelajari regulasi  terkait Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)      menganalisis hubungan penerapan CPIB terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pembenihan Udang di Kabupaten Barru, (3) mengukur kinerja UMKM Pembenihan  Udang  di  Kabupaten  Barru,  dan  (4)  mengidentifikasi  gap  penerapan  CPIB.  Analisis  yang digunakan  adalah,  kebijakan,  regresi  linear  berganda  dan  kepentingan-kinerja  ( Importance  Performance Analysis ). Hasil  analisis isi regulasi peraturan terkait CPIB menunjukkan belum  adanya peraturan yang mengatur  tentang  kewajiban  pembenih  komoditas  udang  untuk  melakukan  sertifikasi,  agar  mutu benihnya  terkendali.  Hasil  analisis  regresi  linear  berganda  menunjukkan  penerapan  CPIB  memiliki pengaruh  positif  terhadap  kinerja  unit  pembenihan  udang  di  Kabupaten  Barru,  dengan  faktor  paling memengaruhi kinerja adalah keamanan pangan dan lingkungan. Kinerja yang dinilai paling baik adalah tersedianya  perlengkapan  produksi  yang  memadai  untuk  menunjang  kegiatan  produksi.  Hasil  rataan produksi  setelah  menerapkan  prinsip  CPIB  menunjukkan  adanya  peningkatan  kinerja  produksi  19%. Tingkat  kesesuaian  harapan  dan  kinerja  pada  unit  pembenihan  untuk  memenuhi  kepuasan  pelanggan dan  konsistensi  penerapan  CPIB  memiliki  nilai  gap  negatif  -        seluruh  kinerja  unit  pembenihan belum memenuhi kepuasan pelanggan dan tidak konsisten menerapkan prinsip-prinsip CPIB.
Kata kunci: pembenihan udang, regulasi, sertifikasi CPIB

## ABSTRACT
Shrimp  is  one  of  the  leading  commodity  of  fishery  sector  in  Indonesia  because  the  number  of export  increasing  the  foreign  exchange  for  this  country.  In  globalization  era,  business  has  fierce competition, so that the quality is a keyword to succeed. Therefore, shrimp hatcheries must be certified. The  objectives  are  to:  (1)  study  the  related  Good  Hatchery  Practices  (GHP)  regulation,  (2)  Analyze  the relationship  of  application  of  GHP  on  shrimp  hatchery  performances,  (3)  measure  the  performance  of shrimp hatcheries, (4) identify the  Gap of the application of GHP. Content analysis,  multiple regression analysis  and  important-performance  analysis  (IPA)  was  used  to  process  the  data.  Result  of  content analysis showed that there were no regulation contain the obligation that every farmer must be certified in  order  to  control  the  seed  shrimp  quality.  Result  of  multiple  regression  analysis  revealed  that  the application of GHP had positive impact on shrimp hatchery performances and the most influence factors
were  food  safety  and  environment.  Important-performance  analysis  showed  that  the  best  performance was  the  availability  of  adequate  production  equipment.  Average  production  after  applied  the  GHP principles  showed  that  production  increased  by  19%.  Level  of  concordance  between  expectation  and performance  on  hatcheries  to  meet  customer  satisfaction  and  consistency  of  GHP  implementation showed  a  negative  gap  value  by  -1.118,  overall  performance  on  hatcheries  have  not  meet  customer satisfaction and inconsistent implementing GHP principles.
Key words: GHP certification, regulation, shrimp hatchery

## PENDAHULUAN
Udang  merupakan  salah  satu  komoditas unggulan  sektor  perikanan  Indonesia  karena ekspornya  meningkatkan  devisa  bagi  negara. Berdasarkan  data  BPS  Sulawesi  Selatan  tahun ekspor  udang  Indonesia tahun  2013 mencapai  126.986,9  ton  (US$  1.346.351,7)  atau mengalami  kenaikan  dibandingkan  tahun  2012 sekitar  4.088,1  ton  (US$  281.091,5).  Sementara realisasi  ekspor  komoditas  udang  dan  ikan  di Sulawesi  Selatan  sepanjang  Januari  sampai Oktober  tahun  2013  mencapai  US$76,1  juta  atau susut 11,26% dibandingkan periode Januari-Okto- ber tahun 2012 sebesar US$85,76 juta (Nour, 2014).
Era  globalisasi  perdagangan  dunia  yang penuh  dengan  persaingan  ketat,  tidak  terkecuali dalam  usaha  pembenihan  udang,  mutu  menjadi kata  kunci.    Hal  ini  berarti  bahwa  pasar  global mensyaratkan  adanya  jaminan  mutu  yang mencerminkan tingkat kepercayaan jangka panjang  berkesinambungan  dan  bukan  hanya merupakan  kesepakatan  antara  produsen  dan konsumen dalam lingkup terbatas.
Permasalahan  pada  tahun  2010  adalah temuan  Uni  Eropa  mengenai  CPIB  dan  Cara Budidaya  Ikan  yang  Baik  (CBIB),  yaitu  belum adanya  persyaratan  sertifikasi  kedua  standar tersebut bagi pembenih dan pembudidaya udang. Pada  tahun  2015,  Meksiko  menghentikan  ijin impor  udang  dari  Indonesia  karena  ditemukan udang  vanamei  terinfeksi Infectious  Myonecrosis Virus (IMNV). Infectious  Myonecrosis  Virus merupakan  salah  satu  penyakit  udang  yang masuk  dalam  daftar  virus  berbahaya  oleh The World Organisation for Animal Health.
Kegiatan  usaha  budidaya  udang  saat  ini diarahkan  untuk  dilakukan  secara  bertanggung jawab  dan  berkelanjutan  mulai  dari  kegiatan pembenihan  sampai  dengan  pembesarannya. Artinya, mutu benih merupakan salah satu faktor penentu  keberhasilan  usaha  budidaya,  sehingga dalam kegiatan usaha pembenihan harus menerapkan  teknik  pembenihan  sesuai  dengan Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  dan  Standar
Operasional  Prosedur  (SOP),  serta  menerapkan manajemen mutu perbenihan yaitu Cara Pembenihan  Ikan  Yang  Baik  (CPIB)  atau Good Hatchery Practices (GHP). Jumlah unit pembenihan yang  telah  lulus  sertifikasi  CPIB  sampai  dengan bulan  Desember  2015    sebanyak       unit  dengan jumlah sertifikat mencapai 498 sertifikat dari total unit pembenihan 30.659 unit di seluruh Indonesia dan  115  unit  adalah  pembenihan  udang  yang sebagian  besar  berada  di  Provinsi  Sulawesi Selatan,  yaitu  40  unit  atau  sekitar  34,78%  (DJPB, . Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Lasima  (2012)  tentang  Tingkat  penerapan manajemen  mutu  pada  UMKM  pembenihan udang  di  Jawa  Timur  menyatakan  tingkat penerapan  manajemen  mutu  pada  pembenihan udang di Jawa Timur baik yang telah disertifikasi CPIB  maupun  yang  belum  disertifikasi  berada  di level  cukup  tinggi  pada Statistical Quality Control, Quality  Assurance dan Total  Quality  Management. Empat  faktor  dominan  yang  dapat  memengaruhi kinerja perusahaan adalah efisiensi biaya, persen- tasi  SDM  dengan  latar  belakang  pendidikan  S1, persentase  SDM  yang  mengikuti  pelatihan  per tahun dan persentasi keluhan pelanggan. Penelitian  tentang  penerapan  CPIB  di  Sulawesi Selatan  terutama  di  Kabupaten  Barru  belum banyak dilakukan, maka perlu dilakukan peneliti- an terkait kajian penerapan CPIB terhadap kinerja unit  pembenihan  udang  di  Kabupaten  Barru. Tujuan penelitian ini: (1) mempelajari regulasi ter- kait  CPIB        menganalisis  hubungan  penerapan CPIB  terhadap  kinerja  UMKM  Pembenihan Udang di Kabupaten Barru      mengukur kinerja UMKM  Pembenihan  Udang  di  Kabupaten  Barru dan (4) mengidentifikasi gap penerapan CPIB.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di  Unit Pemenihan Udang  Kabupaten  Barru  pada  bulan  November sampai  Desember  201 .  Responden  yang  dipilih untuk  mengisi  kuesioner  dilakukan  dengan metode sensus, yaitu teknik penentuan contoh bila
semua  anggota  populasi  digunakan  sebagai contoh (Sugiyono, 2008).
Data  penelitian  ini  meliputi  data  primer dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui kuesioner  dan  wawancara.  Data  sekunder  adalah data  penunjang,  yang  didapatkan  dari  instansi terkait,  Peraturan  Menteri  Perikanan,  studi pustaka dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian  ini.  Pengolahan  data  menggunakan perangkat  lunak Statistical  Package  for  the  Social Science (SPSS)        dan  analisis  data  dilakukan dengan analis isi ( content analyisis ), analisis regresi liner berganda dan Importance Performance Analysis (IPA).
Analisis isi  ( content  analysis ) adalah penelitian  yang  bersifat  pembahasan  mendalam terhadap  isi  suatu  informasi  tertulis  atau  tercetak dalam  media  massa  (Natasha,  2015).  Menurut Dunn  (2000),  analisis  kebijakan  adalah  suatu bentuk  analisis  yang  menghasilkan  dan  menyaji- kan informasi sedemikian rupa sehingga memberi landasan bagi pembuat kebijakan dalam mengambil  keputusan.  Analisis  kebijakan  juga menghasilkan  informasi  yang  ada  hubungannya dengan kebijakan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan  masalah.  Selain  itu,  analisis  kebija- kan juga menghasilkan informasi mengenai nilai- nilai dan arah tindakan yang lebih baik. Salah satu metode umum yang digunakan adalah analisis isi ( content  analysis ).  Analisis  isi  adalah  suatu  teknik untuk  mengambil  kesimpulan  dengan  meng- identifikasi  karakteristik  khusus  suatu  pesan secara  objektif  dan  sistematis.  Penyelidikan  yang dilakukan  dengan  analisis  ini  meliputi  pengum- pulan  informasi  melalui  pengujian  arsip  dan dokumen  (Bungin,  2006).  Analisis  isi  digunakan untuk  menggambarkan  sifat  suatu  keadaan  yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan  mengidentifikasi  sebab-sebab  dari  suatu gejala tertentu dari peraturan yang berlaku terkait kebijakan sertifikasi CPIB.
Analisis  regresi  merupakan  salah  satu teknik  analisis  data  yang  digunakan  untuk mengkaji  beberapa  peubah  dan  meramal  suatu peubah  (Kutner et  al .,          Menurut  Usman, metode  analisis  regresi  linear  berganda,  untuk menganalisis peubah independen terhadap peubah  dependen  (Zulkarnain et  al., 2013). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis  penerapan  CPIB  terhadap  kinerja dan  faktor-faktor  dari  aspek  persyaratan  CPIB yang  paling  berpengaruh  terhadap  kinerja UMKM Pembenihan Udang.
IPA  digunakan  untuk  mengetahui  pering- kat  berbagai  unsur  dari  kumpulan  jasa  dan mengidentifikasi  tindakan  yang  diperlukan,  serta gap  harapan  dan  kinerja  unit  pembenihan. Berdasarkan  hasil  penilaian  tingkat  kepentingan dan  hasil  penilaian  kinerja  akan  menghasilkan tingkat  kesesuaian  antara  kepentingan  dan pelaksanaannya. Tingkat kesesuaian tersebut akan menentukan  urutan  prioritas  peningkatan  faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan (Dirgan- tara  dan  Sambodo,  2015).    Pada    IPA,  dilakukan pemetaan  menjadi  empat  kuadran  untuk  seluruh peubah  yang  memengaruhi  mutu  pelayanan. Strategi  dilakukan  sesuai  dengan  posisi  masing- masing  peubah  pada  keempat  kuadran  tersebut sebagai berikut (Simamora, 2002):
a. Kuadran  1  ( Concentrate  These )  merupakan wilayah  yang  memuat  faktor-faktor  yang dianggap  penting  oleh  pelanggan,  tetapi  pada kenyataannya  faktor-faktor  ini  belum  sesuai dengan  harapan  pelanggan  (tingkat  kepuasan yang diperoleh masih rendah). Peubah-peubah yang  masuk  dalam  kuadran  ini  harus ditingkatkan.
b. Kuadran  2  ( Keep  Up  The  Good  Work )  merupa- kan  wilayah  yang  memuat  faktor-faktor  yang dianggap  penting  oleh  pelanggan  dan  faktor- faktor  yang  dianggap  pelanggan  sudah  sesuai dengan  yang  diharapkan,  sehingga  tingkat kepuasannya  relatif  lebih  tinggi.  Peubah- peubah  yang  masuk  dalam  kuadran  ini  harus tetap  dipertahankan  karena  semua  peubah menjadikan  produk  atau  jasa  unggul  di  mata pelanggan.
c. Kuadran  3  ( Low  Priority )  merupakan  wilayah yang  memuat  faktor-faktor  yang  dianggap kurang  penting  oleh  pelanggan,  dan  pada kenyatannya kinerjanya tidak terlalu istimewa.
Peningkatan  peubah-peubah  yang  termasuk dalam  kuadran  ini  dapat  dipertimbangkan kembali, karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil.
d. Kuadran  4  ( Possible  Overkill )  merupakan wilayah  yang  memuat  faktror-faktor  yang dianggap kurang penting oleh pelanggan, dan dirasakan  terlalu  berlebihan.  peubah-peubah yang  termasuk  dalam  kuadran  ini  dapat dikurangi sehingga perusahaan dapat menghemat biaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil rekapitulasi menunjukkan data kuesioner  dan  wawancara  yang  lengkap  dan dapat  dikunjungi  sebanyak  22  unit  pembenihan, pemilik  usaha  berumur  35-44  tahun  (50%),  45-54 tahun  (45%)  dan  hanya  satu  pemilik  yang berumur  25-34  tahun  (5%).  Pendidikan  terakhir pemilik  usaha  didominasi  oleh  SLTA/SMA/ sederajat  sembilan  orang  (41%),  S1  enam  orang (27%),  D3  tiga  orang  (14%),  dan  SLTP/SMP  tiga orang  (14%).  Rataan  jumlah  karyawan  yang bekerja  dalam  satu  unit  pembenihan  adalah  lima orang  (termasuk  2  orang  karyawan  lepas), terdapat  dua  unit  pembenihan  yang  hanya memiliki  satu  orang  karyawan.  Karyawan  yang bekerja  dalam  unit  pembenihan  merupakan anggota keluarga atau kerabat dekat.

## Analisis Isi
Peraturan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini adalah  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  Cara Pembenihan  Ikan  yang  Baik  (CPIB),  Pendekatan Hazard  Analysis  Critical  Control  Point (HACCP) tentang  pembenihan  udang , Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2010  Tentang  Pengendalian Sistem  Jaminan  Mutu  dan  Keamanan  Hasil Perikanan,  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2016 Tentang  Cara  Pembenihan  Ikan  yang  Baik  dan Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  02  Tahun  2007 Tentang CBIB.
Penerapan  SNI  pada  dasarnya  bersifat sukarela. Tujuan disusunnya SNI CPIB menyedia- kan  sebuah  ketentuan  tentang  persayaratan teknis,  manajemen,  keamanan  pangan  dan lingkungan untuk diterapkan pada unit pembenihan  skala  kecil  (unit  pembenihan  rakyat atau  UPR  dan hatchery skala  rumah  tangga  atau HSRT)  dan  unit  pembenihan  skala  besar  (unit pelayanan  teknis  dan  swasta)  dalam  mem- produksi benih bermutu, membantu pelaku usaha pembenihan  dalam  meningkatkan  daya  saing produk  benih  yang  dihasilkan  sesuai  tuntutan pasar,  menjamin  keberlangsungan  usaha  pem- benihan,  tahapan  menuju  harmonisasi  dengan standar  internasional  dan  menerapkan  seluruh tahapan  CPIB  untuk  menjaga  konsistensi  mutu benih.  Standar  ini  meliputi  persyaratan  teknis, manajeman, keamanan pangan dan lingkungan.
HACCP  adalah  suatu  alat  ( tools )  yang digunakan  untuk  menilai  tingkat  bahaya,  men-
duga  perkiraan  risiko  dan  menetapkan  ukuran yang  tepat  dalam  pengawasan,  dengan  menitik- beratkan  pada  pencegahan  dan  pengendalian proses  dari  pada  pengujian  produk  akhir  yang biasanya  dilakukan  dalam  cara  pengawasan tradisional.  Pendekatan  HACCP  akan  membantu perencanaan berbagai kegiatan keamanan makanan  dan  pendidikan  kesehatan  yang memusatkan  perhatian  pada  berbagai  bahaya yang  berhubungan  dengan  jenis  makanan  yang dikonsumsi  dan  makanan  yang  diolah  dan disiapkan  (Ilmiawan et  al. ,  2014).  Pendekatan HACCP  adalah  sistem  manajemen  pencegahan risiko  yang  didasarkan  pada  analisis  bahaya  dan telah  banyak  digunakan  untuk  mengidentifikasi dan  mengontrol  risiko  terhadap  kesehatan manusia  dalam  sistem  pengolahan  makanan. Prinsip-prinsip  HACCP  telah  diterapkan  sebagai alat  manajemen  resiko  untuk  mengontrol  virus patogen  pada  penelitian  dan  fasilitas  produksi udang,  yaitu:  (1)  melakukan  analisis  bahaya  se- cara sistematis, (2) menentukan titik kontrol kritis, (3) membuat batas kritis, (4) menentukan perbaik- an  yang  tepat,  (5)  membuat  prosedur  pemantau- an,  (6)  mengembangkan  prosedur  verifikasi  dan (7) merancang pembukuan rekaman (FAO, 2007).
Ruang  lingkup  Peraturan  Menteri  Nomor 19  Tahun  2010  meliputi  pengaturan  tentang pengorganisasian  dan  pelaksanaan  pengendalian sistem  jaminan  mutu  dan  keamanan  hasil perikanan  pada  setiap  tahapan/proses  produksi primer,  budidaya  dan  tangkap,  pengolahan  dan distribusi  hasil  perikanan.  Ruang  lingkup Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  RI Nomor  35  Tahun  2016  meliputi  kriteria  dan persyaratan CPIB, cara pengajuan sertifikasi CPIB perubahan,  perpanjangan,  penggantian  sertifikat CPIB dan pembinaan. Isi kriteria dan persyaratan CPIB  sama  dengan  yang  tertuang  pada  Pedoman Umum CPIB.
Pengertian  CBIB dalam  Keputusan Menteri Kelautan  dan  Perikanan  RI  No  02  Tahun  2007 adalah  cara  memelihara  dan/atau  membesarkan ikan  serta  memanen  hasilnya  dalam  lingkungan yang  terkontrol  sehingga  memberikan  jaminan keamanan  pangan  dari  pembudidayaan  dengan memperhatikan  sanitasi,  pakan,  obat  ikan  dan bahan  kimia,  serta  bahan  biologis.  Tujuan sertifikasi CBIB adalah kemampuan telusur mulai dari  benih,  dari  mana  didapatkan,  sampai  pada produksi  dan  pengiriman  ke  konsumen.  Ruang lingkup  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Per- ikanan  RI  No  02  Tahun  2007  meliputi  keamanan pangan  pada  usaha  pembesaran  ikan,  pengguna-
an  pakan  ikan,  obat  ikan,  pupuk,  probiotik, desinfektan,  dan  bahan  kimia  lain,  keamanan pangan  pada  saat  panen,  penanganan,  dan pendistribusian  hasil,  verifikasi,  tindakan  koreksi dan pencatatan pada usaha pembudidayaan ikan, serta  pengendalian.
Persyaratan  jaminan  mutu  dan  keamanan hasil  perikanan  harus  diterapkan  oleh  setiap pelaku usaha perikanan baik perorangan maupun badan  usaha  termasuk  koperasi  yang  melakukan kegiatan  produksi,  pengolahan  dan  distribusi. Ruang  lingkup  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan No 52a Tahun 2013 tentang Persyaratan Jaminan  Mutu  dan  Keamanan  Hasil  Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi, yaitu  persyaratan  jaminan  mutu  dan  keamanan hasil perikanan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha di bidang perikanan pada Kapal Penangkap Ikan  dan  Kapal  Pengangkut  Ikan,  Tempat Pendaratan  Ikan,  Tempat  Pemasaran  Ikan,  Unit Pembudidayaan  Ikan,  Unit  Pengumpul,  Unit Pengolahan  Ikan  dan  Distribusi  Hasil  Perikanan. Persyaratan  keamanan  pangan  dalam  unit pembenihan ikan harus menggunakan benih yang berasal  dari  unit  pembenihan  bersertifikat  CPIB atau sudah menerapkan SNI.
Berdasarkan  enam  peraturan  yang  terkait dengan pembenihan udang pada Keputusan Men- teri Kelautan dan Perikanan RI No 02 Tahun 2007 dan  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan No  52a  Tahun  2013  memiliki  syarat  benih  yang digunakan  berasal  dari  unit  pembenihan  udang bersertifikat CPIB. Kedua peraturan tersebut tidak menyatakan  apabila  benih  tidak  berasal  dari  unit pembenihan  yang  telah  bersertifikat  tidak  dapat dilanjutkan  sertifikasi  ( critical  point )  CBIB  atau dijual  bebas  dan  tidak  adanya  sanksi  apabila benih  yang  tidak  bersertifikat  beredar  bebas. Sampai  saat  ini,  tidak  ada  keharmonisan peraturan  yang  berisi  mengenai  kewajiban  setiap pembudidaya  atau  pembenih  ikan,  khususnya komoditas  udang  harus  melakukan  sertifikasi, sehingga  mutu  benih  yang  beredar  dapat terkendali.  Ketidakharmonisan  regulasi  yang  ada saat  ini  menyebabkan  pembenih  budidaya  tidak peduli dengan mutu benih udang yang dihasilkan dan  tidak  konsisten  terhadap  penerapan  CPIB yang  dikarenakan  hanya  fokus  terhadap  jumlah produksi untuk mencukupi permintaan pasar dan keuntungan .

## Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil  analisis  regresi  linear  berganda menunjukkan persamaan sebagai berikut:
Y = 1.934+0.098X +0.006X +0.649X +1.211X +e
Persamaan  tersebut  dapat  diartikan  bahwa peubah  teknis,  manajemen,  keamanan  pangan dan  lingkungan  berpengaruh  positif  terhadap kinerja.  Peubah  yang  dominan  memengaruhi kinerja unit pembenihan udang adalah keamanan pangan.    Berdasarkan  uji  nyata  parsial  (uji  t) diperoleh aspek keamanan pangan dan lingkung- an  berpengaruh  nyata  terhadap  kenaikan  atau penurunan  kinerja.  Aspek  keamanan  pangan yang  dipersyaratkan  dan  diterapkan  dalam  CPIB meliputi  (1)  sumber  air  yang  bebas  dari pencemaran  logam  berat  (Cd,  Hg  dan  Pb)  dan bakteri E.coli. (2) Penerapan biosekuriti dan sarana biosekuriti  yang  layak  dan  (3)  penggunaan  obat ikan  dan  bahan  kimia  yang  harus  terdaftar  di Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  serta penggunaan  yang  sesuai  dengan  peruntukannya. Aspek  lingkungan  meliputi  dua  hal  yang  terdiri atas sanitasi lingkungan yang baik dan melakukan  pengolahan  limbah  sebelum  dibuang ke  perairan  umum  (DJPB  2015).  Hal  tersebut dilihat dari nilai p value (sig) lebih kecil dari taraf nyata  5%  (0,05)  dan  t hitung >  t tabel kemananan pangan  (2           109)  dan  lingkungan  (2, ,109).  Aspek  teknis  dan  manajemen  tidak memiliki  pengaruh  nyata  terhadap  naik  atau turunnya  kinerja,  karena  nilai p  value (sig)  lebih besar  dari  0,05  dan  nilai  t hitung <  t tabel .  Hasil perhitungan  koefisien  determinasi  ( Adjusted  R Square ,562.  Hal  ini  menunjukan  persyaratan teknis,  manajemen,  keamanan  pangan  dan lingkungan  mampu  menjelaskan  kinerja  56,2%, serta  sisanya  (43,8%)  dijelaskan  oleh  peubah  lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Analisis Kepentingan-Kinerja
Atribut  yang  memiliki  nilai  kesesuaian paling  rendah  merupakan  kinerja  yang  harus menjadi  perhatian  utama.  Nilai  kesesuaian diperoleh dengan membandingkan skor penilaian kinerja  dengan  skor  harapan  tiap  atribut.  Kinerja yang  mendapatkan  nilai  paling  baik  adalah tersedianya  perlengkapan  produksi  yang  mema- dai.  Kinerja  yang  paling  utama  untuk  diperbaiki oleh  unit  pembenihan  udang  adalah  “mampu melengkapi  rekaman  sebagai  bukti  pekerjaan telah  dilakukan  sesuai  SOP.”  Hasil  perhitungan nilai kesesuaian dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Nilai kesesuaian kinerja unit pembenihan udang
Atribut Skala Pengukuran  Tingkat Ke- sesuaian (%) Realita  Harapan Penggunaan pakaian kerja pegawai
Profesionalisme dan loyalitas pegawai dalam bekerja Sarana dan prasarana (fasilitas) dalam unit pembenihan yang memadai Tersedianya perlengkapan produksi  memadai Sanitasi lingkungan pembenihan Koordinasi antara pegawai dan pimpinan Kesadaran mutu pegawai dan pimpinan Perhatian terhadap saran dan kritik yang diberikan oleh pelanggan Komitmen pimpinan puncak terhadap mutu
Mengikuti perkembangan atau perubahan yang berkaitan dengan inovasi teknologi atau metode pembenihan
Kesediaan pimpinan dan pegawai dalam menangani keluhan pelanggan Kesediaan pimpinan dan pegawai memberikan informasi terkait pembenihan kepada pelanggan Menerapkan prinsip CPIB secara konsisten
Mampu melengkapi rekaman sebagai bukti pekerjaan telah dilakukan sesuai SOP Mampu merencanakan dan mengorganisir kerja secara efektif Memperbaiki ketidaksesuaian saat survailen CPIB Pimpinan dan pegawai memiliki pengetahuan dan memahami prinsip CPIB Pimpinan dan pegawai memiliki pengetahuan mengenai prosedur sertifikasi dan survailen CPIB Pimpinan dan pegawai memiliki pengetahuan dan memahami SPO dalam unit pembenihan
Tabel  2  menunjukkan  satu  atribut  yang dinilai  auditor CPIB  terhadap  kinerja  unit  pem- benihan  untuk  memenuhi  kepuasan  pelanggan memiliki nilai positif, yaitu perlengkapan produk- si dalam unit pembenihan  dianggap sudah sesuai harapan.  Nilai  negatif  antara  rataan  kinerja dengan  harapan  memiliki  arti  bahwa  seluruh kinerja  unit  pembenihan  belum  sesuai  harapan auditor  CPIB  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip CPIB  dan  memenuhi  kepuasan  pelanggan.  Ham- pir seluruh unit pembenihan tidak  menggunakan pakaian  kerja  saat  dalam  ruang  produksi,  karena pegawai  unit  pembenihan  menganggap    pakaian kerja  tidak  berpengaruh  nyata  terhadap  kinerja produksi  maupun  tidak  disediakannya  pakaian kerja  dalam  ruang  produksi.  Sarana  dan  prasara- na dalam unit pembenihan dinilai tidak memenu- hi standar, karena  beberapa mesin tidak  berfung- si/rusak  dan  ketersediaan  listrik  yang  digantikan dengan genset.
Sanitasi lingkungan pembenihan tidak baik, karena  banyaknya  sampah  plastik,  organik  dan puntung rokok dalam area produksi yang berasal dari  pemilik,  pegawai,  maupun  tamu.  Hal  itu disebabkan  tidak  adanya  tempat  sampah  dan ketegasan  ataupun  kesadaran  pemilik/pegawai pembenihan  dalam  menjaga  lingkungan  yang bersih.  Kesediaan  pimpinan  dan  pegawai  dalam menangani  keluhan  pelanggan  dianggap  belum memuaskan,  karena  hampir  seluruh  keluhan pelanggan  mengenai  mutu  benih  atau  kematian
benih  tidak  dicatat  dalam  rekaman.  Nilai  gap negatif  yang  paling  utama  dijadikan  perhatian adalah  kelengkapan  rekaman,  seluruh  pegawai unit  pembenihan  udang  mengeluhkan  sistem pendokumentasian  yang  masih  manual  dengan alasan  tidak  ada  waktu,  letih,  menunda  dan akhirnya tidak dicatat. Hal lain yang paling men- dasar  adalah  unit  pembenihan  tidak  menerapkan CPIB  secara  konsisten,  seperti  dikemukakan sebelumnya bahwa tidak adanya perbedaan harga antara  benih  bersertifikat  atau  tidak  bersertifikat, sehingga pembenih merasa terpacu bukan karena kesadaran  mutu,  tetapi  lebih  kepada  meningkat- kan  jumlah  produksi  benih  untuk  meningkatkan penjualan dan memenuhi permintaan pasar.
Strategi  yang  dapat  dilakukan  sesuai  posisi masing-masing  peubah  pada  keempat  kuadran tersebut dijelaskan pada Gambar  .
a. Kuadran  1  ( Concentrate  These )  merupakan wilayah  yang  memuat  faktor-faktor  yang dianggap  penting,  tetapi  pada  kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai dengan harapan (tingkat  kepuasan  yang  diperoleh  masih rendah).  Peubah-peubah  yang  masuk  dalam kuadran  ini  harus  ditingkatkan.  Atribut  yang termasuk  dalam  kuadran  ini  adalah  mampu melengkapi  rekaman  sebagai  bukti  pekerjaan telah  dilakukan  sesuai  SOP,  menerapkan prinsip CPIB secara konsisten, kesadaran mutu pegawai  dan  pimpinan,  serta  profesionalisme dan loyalitas pegawai dalam bekerja.

## Tabel 2.  Gap kinerja dengan harapan
Atribut Skala Pengukuran Gap  Keterangan Kinerja  Harapan Penggunaan pakaian kerja pegawai - Tidak Puas Profesionalisme dan loyalitas pegawai dalam bekerja - Tidak Puas Sarana dan prasarana (fasilitas) dalam unit pembenihan yang memadai - Tidak Puas Perlengkapan produksi dalam unit pembenihan yang lengkap dan memadai Puas Sanitasi lingkungan pembenihan - Tidak Puas Koordinasi yang baik antara pegawai dan pimpinan - Tidak Puas Kesadaran mutu pegawai dan pimpinan - Tidak Puas Perhatian terhadap saran dan kritik yang diberikan oleh pelanggan - Tidak Puas Komitmen pimpinan puncak terhadap mutu - Tidak Puas Mengikuti perkembangan atau perubahan yang berkaitan dengan inovasi teknologi atau metode pembenihan - Tidak Puas Kesediaan pimpinan dan pegawai dalam menangani keluhan pelanggan -       Tidak Puas Kesediaan pimpinan dan pegawai memberikan informasi terkait pembenihan kepada pelanggan - Tidak Puas Menerapkan prinsip CPIB secara konsisten - Tidak Puas Mampu melengkapi rekaman sebagai bukti pekerjaan telah dilakukan sesuai SOP - Tidak Puas Mampu merencanakan dan mengorganisir kerja secara efektif - Tidak Puas Memperbaiki ketidaksesuaian saat survailen CPIB - Tidak Puas Pimpinan dan pegawai memiliki pengetahuan dan memahami prinsip CPIB - Tidak Puas Pimpinan dan pegawai memiliki pengetahuan mengenai prosedur sertifikasi dan survailen CPIB - Tidak Puas Pimpinan dan pegawai memiliki pengetahuan dan memahami SPO dalam unit pembenihan - Tidak Puas
Gambar  . Pemetaan hasil kinerja dan harapan
b. Kuadran  2  ( Keep  Up  The  Good  Work )  merupa- kan  wilayah  yang  memuat  faktor-faktor  yang dianggap  penting  oleh  pelanggan  dan  faktor- faktor  yang  dianggap  pelanggan  sudah  sesuai dengan harapan sehingga tingkat kepuasannya relatif  lebih  tinggi.  peubah-peubah  yang
masuk  dalam  kuadran  ini  harus  tetap  diper- tahankan,  karena  semua  peubah  ini  menjadi- kan  produk  atau  jasa  unggul  di  mata pelanggan.  Atribut  yang  termasuk  dalam kuadran  ini  adalah  pimpinan,  pegawai memiliki pengetahuan dan memahami prinsip
CPIB,  serta  komitmen  pimpinan  puncak terhadap mutu, sarana dan prasarana (fasilitas) dalam  unit  pembenihan  yang  memadai, memperbaiki  ketidaksesuaian  saat  survailen CPIB,  perlengkapan  produksi  dalam  unit pembenihan  yang  lengkap  dan  memadai  dan koordinasi  yang  baik  antara  pegawai  dan pimpinan.
c. Kuadran  3  ( Low  Priority )  merupakan  wilayah yang  memuat  faktor-faktor  yang  dianggap kurang  penting  dan  pada  kenyatannya  ki- nerjanya  tidak  terlalu  istimewa.  Peningkatan peubah-peubah yang termasuk dalam kuadran ini  dapat  dipertimbangkan  kembali  karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil. Atribut yang  termasuk  dalam  kuadran  ini  adalah pimpinan,  pegawai  memiliki  pengetahuan mengenai  prosedur  sertifikasi  dan  survailen CPIB, mengikuti perkembangan atau perubah- an  yang  berkaitan  dengan  inovasi  teknologi atau metode pembenihan, kesediaan pimpinan dan  pegawai  memberikan  informasi  terkait pembenihan  kepada  pelanggan  dan  sanitasi lingkungan pembenihan.
d. Kuadran  4  ( Possible  Overkill )  merupakan wilayah  yang  memuat  faktor-faktor  yang dianggap  kurang  penting  dan  dirasakan terlalu berlebihan. peubah-peubah yang
termasuk  dalam  kuadran  ini  dapat  dikurangi agar  perusahaan  dapat  menghemat  biaya. Atribut  yang  termasuk  dalam  kuadran  ini adalah  pimpinan,  pegawai  memiliki  pengeta- huan  dan  memahami  SOP  dalam  unit pembenihan,  perhatian  terhadap  saran  dan kritik  yang  diberikan  oleh  pelanggan  dan mampu  merencanakan  dan  mengorganisir kerja secara efektif.

## Perbandingan Rataan Produksi
Analisis  rataan  produksi  dilakukan untuk  mengetahui  peningkatan  kinerja  dalam unit  pembenihan  sebelum  dan  sesudah sertifikasi  CPIB.  Hasil  perhitungan  rataan produksi dapat dilihat pada Tabel 3.
Data  produksi  yang  diajukan  saat sertifikasi  adalah  rekapitulasi  data  produksi satu  tahun  sebelum  mengajukan  sertifikasi. Diantara  22  unit  pembenihan  udang  yang menjadi responden penelitian ini teridentifika- si  dua  unit  (9,09%)  tidak  mengalami  kenaikan atau  penurunan  produksi,  13  unit  (59,09%) yang mengalami kenaikan produksi dan tujuh unit       %) mengalami penurunan produksi. Persentase rataan kenaikan produksi UPU dari sebelum  melakukan  sertifikasi  sampai  pada tahun 2015 adalah 19%.

## Tabel 3. Produksi unit pembenihan setelah sertifikasi
Nama Unit Pembenihan Produksi Awal Sertifikasi (Ekor/Tahun) Produksi Tahun 2015 (Ekor/Tahun) Selisih (Ekor/Tahun) Persentase (%) UD Windu Asyura Raya .   . .   . - .   . - Ezhar Benur .   . .   . - Rezky Bersama .   . .   . . Naufa Benur .   . .   . .   . UD Halim Asri Bahari .   . .   . - Windu Pasifik .   . .   . .   . UD Sippurenu Benur .   . .   . - .   . - Nadia Benur .   . .   . .   . Arkan Benur .   . .   . .   . Armina Benur . .   . .   . Nurrahmat Benur Palie .   . .   . .   . Aldi Putra Benur .   . .   . - .   . - Bintang Benur .   . .   . - .   . - UD Sinar Benur Lembae .   . .   . - .   . - UD Cakra Buana Monodon .   . .   . - .   . - UD Terang Abadi Benur .   . .   . - .   . - UD Windu Sinar Mas .   . .   . .   . Rezqi Benur Mandiri .   . .   . .   . Alifah Benur . .   . .   . Benur Afiat .   . .   . .   . UD Anugerah Bumi Hero .   . .   . .   . Benur Bahari .   . .   . .   . Rataan Keseluruhan .   . .   . .   .

## Implikasi Manajerial
Implikasi  manajerial  yang  perlu  diapli- kasikan  dalam  unit  pembenihan  udang  di Kabupaten Barru adalah:
a. Konsisten  dalam  menerapkan  CPIB  karena tantangan  dan  peluang  saat  ini  dan  ke  depan adalah konsumen semakin sadar tentang mutu dan dapat bersaing dalam perdagangan bebas.
b. Memperluas  pemasaran  dengan  memanfat- kan  teknologi  informasi  ( internet dan  sosial media).
c. Melakukan  studi  banding  ke  unit  pembenihan yang telah sukses dan berkembang dalam segi produksi dan pemasaran.
d. Meningkatkan  kompetensi  karyawan  menge- nai teknologi atau cara terbaru dalam produksi benih  udang  yang  efektif  dan  efisien  melalui pelatihan.

## KESIMPULAN
Hasil  analisis  isi  ( content  analysis )  didapat- kan  tidak  adanya  regulasi  mengenai  kewajiban seluruh pembudidaya untuk menggunakan benih yang  telah  disertifikasi,  benih  yang  belum disertifikasi  masih  dapat  dijual  bebas  dan  tidak ada perbedaan harga maupun perlakuan terhadap benih yang telah disertifikasi, serta penerapan SNI CPIB  yang  masih  bersifat  sukarela.  Penerapan CPIB  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja unit  pembenihan  udang  di  Kabupaten  Barru. Faktor  yang  paling  memengaruhi  kinerja  pada unit  pembenihan  udang  di  Kabupaten  Barru adalah keamanan pangan dan lingkungan.
Kinerja  yang  perlu  diperbaiki  oleh  pemilik unit  pembenihan  udang  di  Kabupaten  Barru adalah  melengkapi  rekaman  sebagai  bukti pekerjaan  telah  dilakukan  sesuai  SOP.  Kinerja yang  dinilai  paling  baik  adalah  tersedianya perlengkapan  produksi  yang  memadai  untuk menunjang  kegiatan  produksi.  Hasil  rataan produksi  setelah  menerapkan  prinsip  CPIB menunjukkan adanya peningkatan kinerja produksi 19%. Tingkat kesesuaian antara harapan dan  kinerja  pada  unit  pembenihan  untuk memenuhi  kepuasan  pelanggan  dan  konsistensi penerapan CPIB memiliki nilai gap negatif - seluruh  kinerja  unit  pembenihan  belum  meme- nuhi  kepuasan  pelanggan  dan  tidak  konsisten menerapkan prinsip-prinsip CPIB.

## DAFTAR PUSTAKA
[BSN]  Badan  Standardisasi  Nasional.  2014.  Cara Pembenihan  Ikan  yang  Baik.  Jakarta  (ID): BSN.
Bungin,  B.  2006. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer . Jakarta (ID): PT. Raja Grafindo Persada.
[DJPB]  Direktorat  Jenderal  Perikanan  Budidaya. .  Pedoman  Sertifikasi  CPIB.  Jakarta (ID): DJPB.
Dirgantara, HB.,  AT.  Sambodo. Penerapan  Model Importance  Performance  Analysis  dalam Studi  Kasus:  Analisis  Kepuasan  Konsumen Bhineka.com. Jurnal Sains dan Teknologi Kalbi Scientia. - Dunn,  WN.  2000. Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik . Ed. Ke-2. Samodra, dkk, Penerjemah. Yogyakarta  (ID):  Gadjah  Mada  University Press.  Terjemahan  dari: Public  Policy Analysis .
[FAO] Food  and  Agriculture  Organization. Improving Penaeus monodon Hatchery
Practices.  Manual  Based  on  Experience  In India .  Roma  (IT):  Food  And  Agriculture Organization Of The United Nations.
Ilmiawan,  N.,  S.  Astuti,  O.  Nawansih.  2014.
Penggabungan  penerapan  sistem  jaminan mutu  ISO  9001:2008  dan  sistem  haccp  ke dalam sistem manajemen keamanan pangan  ISO  22000:2009  (studi  kasus  di  PT Indokom Samudra Persada). Jurnal Teknologi dan Industri Hasil Pertanian - Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2010.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor      Tahun  20    Tentang  Cara Budidaya  Ikan  yang  Baik.  Jakarta  (ID): Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2013.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52a Tahun 2013 Tentang
Persyaratan  Jaminan  Mutu  dan  Keamanan Hasil  Perikanan  Pada  Proses  Produksi, Pengolahan  Dan  Distribusi.  Jakarta  (ID): Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  201 .
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor      Tahun        Tentang  Pengen- dalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil  Perikanan.  Jakarta  (ID):  Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2016.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan
Nomor  35  Tahun  2016  Tentang  Cara Pembenihan  Ikan  yang  Baik.  Jakarta  (ID): Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kutner,  MH.,  CJ.  Nachtsheim,  J.  Neter.  2004.
Applied  Linear  Regression  Models .  4th  ed. New  York  (US):  McGraw-Hill  Companies, Inc.
Lasima,  W.,  M.  Syamsun,  D.  Kadarisman Tingkat  Penerapan  Manajemen  Mutu  pada UMKM Pembenihan Udang di Jawa Timur. Jurnal Manajemen IKM -   .
Natasha,  G          Analisis  isi  rubrik  “Indonesia- banget”  pada  majalah  gogirl!  Tahun tentang  tradisi  di  Indonesia  [internet]. E- Journal    Ilmu  Komunikasi 3):  617-627. [Diunduh  2017  April  06].  Tersedia  pada: http://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/ wpcontent/uploads/2015/09/Jurnal%20%20 (09-21-15-04-57-24).pdf.
Nour,  MT.  2014.  lmplementasi  Kebijakan  Cara Pembenihan  Ikan  yang  Baik  (CPIB)  di Kabupaten  Barru  [Tesis].  Makassar  (ID): Universitas Muslim Indonesia.
Simamora,  B.  2002. Panduan  Riset  Perilaku Konsumen .  Jakarta  (ID):  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kunatitatif Kualitatif dan R&D . Bandung (ID): Alfabet. Zulkarnain,  M.,  P.  Purwanti,  E.  Indrayani.  2013.
Analisis  Pengaruh  Nilai  Produksi  Perikan- an  Budidaya  Terhadap  Produk  Domestik Bruto Sektor Perikanan  di Indonesia. Jurnal ECSOFim -