AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534

## AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam
Journal homepage: https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/index
Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam
Overview of Share Waqf of Intellectual Property Rights in the Perspective of Islamic Law
Khaerul Aqbar a* , Sulkifli Herman b , Arsan c
a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: khaerul@stiba.ac.id
a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: sulkifli@stiba.ac.id
a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: arsan@stiba.ac.id *corresponding author
A R T I C L E  I N F O A B S T R A C T Article history: Received:  24 May 2022 Revised: 25 May 2022 Accepted: 25 May 2022 Published: 27 May 2022 This study aims to determine and understand the law of stock waqf in the perspective of Islamic law, the problems that the researcher raises in this thesis  are;  First,  how  is  the  implementation  of  IPR  share  waqf  in Indonesia. Second, how is waqf of IPR shares in the perspective of Islamic law.  This  research  uses  descriptive  qualitative  research  (non-statistical), using  library  research  method  (library  review)  and  using  normative  and juridical normative approaches. The research results found are as follows; First,  the  implementation  of  IPR  Shares  Waqf  in  Indonesia  is  different from  the  waqf  of  immovable  assets  in  the  form  of  land  or  buildings because  it  must  fulfill  the  eternal  aspects  and  the  form  of  shares  that cannot be used directly. There are two models of stock waqf launched by the  Indonesia  Stock  Exchange  (IDX).  The  first  is  waqf  which  is  sourced from the profits of IPR stock investors and the second is waqf which makes IPR  shares  the  object  of  waqf.  The  application  of  waqf  is  carried  out  by the  wakif  to  nadzir  in  the  presence  of  the  Waqf  Pledge  Deed  Official (PPAIW)  witnessed  by  2  (two)  witnesses  and  stated  orally  and  or  in writing which is the will of the wakif and stated in the waqf pledge deed by PPAIW.  Second,  the  Islamic  legal  perspective  on  waqf  of  intellectual property rights if it refers to the Hanafi, Syafi'i and Hanbali schools, then IPR  shares  cannot  be  waqf  because  they  do  not  have  a  material  form. However, if you take the opinion of the Maliki School, then IPR shares can be waqf, because the Maliki School states that the object of waqf does not have  to  be  a  material  object  (tangible)  but  can  also  be  an  immaterial object (intangible). And if you look at the legislation and the decisions of the  Indonesian  Ulema  Council  (MUI)  then  IPR  shares  can  be  waqf, considering the value and benefits are not small. Keywords: waqf, share, IPR, Islamic Law

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  hukum  wakaf saham  dalam  perspektif  hukum  Islam,  permasalahan  yang  peneliti  angkat dalam  skripsi  ini  yaitu  ; pertama ,  bagaimana  penerapan  wakaf  saham
HAKI  di  Indonesia .  Kedua, bagaimana  wakaf  saham  HAKI  dalam perspektif  hukum  Islam.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian deskriptif  kualitatif  (non-statistik),  dengan  menggunakan  metode library research (kajian  pustaka)  dan  menggunakan  pendekatan  normatif  dan yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  yang  ditemukan  adalah  sebagai  berikut; pertama, Penerapan  Wakaf    Saham  HAKI  di  Indonesia  berbeda  dengan wakaf  aset  tidak  bergerak  berupa  tanah  maupun  bangunan  hal  tersebut karena  harus  terpenuhinya  aspek  kekekalan  dan  bentuk  saham  yang  tidak dapat  dimanfaatkan  secara  langsung.  Ada    dua  model  wakaf  saham  yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Pertama adalah wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham HAKI dan kedua adalah wakaf yang  menjadikan  saham  HAKI  sebagai  objek  wakaf.  Penerapan  wakaf dilaksanakan  oleh  wakif  kepada  nadzir  di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  dengan  disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi  dan dinyatakan  secara  lisan  dan  atau  tertulis  yang  merupakan  kehendak  dari wakif  dan  dituangkan  dalam  akta  ikrar  wakaf  oleh  PPAIW. Kedua,
Perspektif  hukum  islam  terhadap  wakaf  saham  HAKI  jika  mengacu  pada mazhab  Hanafi,  Syafi’i  dan  Hanbali,  maka  Saham  HAKI  tidak  boleh diwakafkan  karena  tidak  mempunyai  wujud  materiil.  Namun  jika mengambil  pendapat  Mazhab  Maliki  maka  Saham  HAKI  dapat diwakafkan, karena Mazhab Maliki menyatakan bahwa obyek wakaf tidak harus  berupa  benda  materiil  (berwujud)  tapi  juga  bisa  berupa  benda immateriil  (tidak  berwujud).  Serta  Jika  melihat  perundang-undangan  dan keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  maka  Saham  HAKI  dapat diwakafkan, mengingat nilai dan manfaatnya yang tidak kecil.

## How to cite:
Khaerul Aqbar, Sulkifli Herman, Arsan. “Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam”, TAMAM: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam 2, no. 1 (2022): 13-36. doi: 10.36701/al- khiyar.v2i1.534.

## PENDAHULUAN
Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. yang berkaitan  dengan  harta  benda  adalah  wakaf.  Wakaf  telah  disyariatkan  dan  telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad saw. sampai sekarang  termasuk  oleh  masyarakat  Islam  di  Indonesia.  Amalan  wakaf  sangat  besar artinya  bagi  kehidupan  sosial  ekonomi,  kebudayaan  dan  keagamaan.  Oleh  karena  itu, Islam  meletakkan  amalan  wakaf  sebagai  salah  satu  macam  ibadah  yang  amat digembirakan.
Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk mengumpulkan harta kekayaan  di  atas  prinsip  bahwa  sebagian  dari  harta  itu  adalah  milik  orang  lain. Bagaimanapun  manusia  harus  mematuhi  kehendak  pemilik  mutlak.  Di  dalam  Islam tidak  di  kenal  dengan  adanya  kepemilikan  yang  mutlak (absolute) ,  tetapi  kepemilikan majazi (relative) . Pemilik mutlak hanya milik Allah swt. sedangkan manusia hanyalah sekedar  pemilik  sementara.  Selaku  pemegang  amanah,  yang  maksudnya  harta  itu sebagian  disalurkan  kepada  pihak-pihak  yang  berhak.  Penyaluran  harta  tersebut  bisa melalui berbagai pintu diantaranya adalah waqf .
Di  Indonesia  sendiri,  perwakafan  tidak  lepas  dari  keberadaan  umat  Islam. Untuk  wakaf  berupa  tanah  sudah  ada  dan  dilakukan  beberapa  tahun  lalu  sejak  umat Islam tinggal di daerah-daerah di nusantara. Gambaran umum tentang praktek wakaf di Indonesia dapat dilihat seperti fenomena masjid sebagai sebuah harta wakaf yang tidak boleh  diperjual  belikan,  diwariskan,  atau  dihadiahkan.  Sebab  masjid  itu  mempunyai sifat  wakaf  yang  abadi  dan  kekal.  Dalam  artian  mesjid  itu  selama  lamanya  harus digunakan sebagai tempat  untuk beribadah bagi umat Islam.
Wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Di samping merupakan  usaha  pembentukan  watak  dan  kepribadian  seorang  muslim  untuk  rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan  yang  bernilai  tinggi.  Tanpa  memperhitungkan  jangka  waktu  dan keuntungan  materi  bagi  yang  mewakafkan.  Sedangkan  wakaf  dalam  fungsi  ekonomi umat  sangat  mencolok,  sebab  dengan  adanya  lahan  atau  modal  yang  dikelola  secara produktif  akan  membantu  masyarakat  untuk  memenuhi  kehidupan  bagi  orang  yang tidak mampu dengan motivasi etos kerja.
Wakaf juga termasuk amalan yang besar pahalanya dalam ajaran agama Islam, karena  hampir  seluruh  amalan  manusia  akan  terputus  ketika  manusia  itu  meninggal dunia.  Tetapi  amalan  wakaf  tetap  mengalir  pahalanya  dan  tetap  diterima  oleh  wakif walaupun  dia  telah  meninggal  dunia.  Biasanya  benda  wakaf  berbentuk  tanah  dan
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
bangunan  atau  disebut  dengan  benda  yang  tidak  bergerak.  Namuan,  manfaat  wakaf tanah  bangunan  itu  hanya  dinikmati  oleh  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  tanah  dan bangunan  itu  berada.  Sementara  rakyat  miskin  sudah  semakin  banyak  sehingga diperlukan  sumber  pendanaan  baru  yang  tidak  terikat  pada  wakaf  tanah  dan  bangunan saja. 1
Wakaf  dalam  bentuk  konvensional  hanya  terbatas  pada  benda  yang  tidak bergerak.  Tetapi    berdasarkan  asas  manfaat  yang  ingin  disebarkan  lewat  wakaf  maka banyak obyek-obyek wakaf baru seperti wakaf saham. Spirit utama dalam wakaf adalah bagaimana  memaksimalkan  manfaat  yang  akan  dirasakan  oleh  para  penerimanya, sehingga tujuan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dapat terwujud. 2 Melihat objek wakaf berupa harta benda menurut hukum, maka  benda itu ada yang  memiliki  klasifikasi  benda  berwujud  dan  ada  pula  benda  yang  tidak  berwujud. Diantara  benda  berwujud  itu  ada  yang  termasuk  dalam  kelompok  benda  bergerak  dan ada  pula  benda  tidak  bergerak.  Sedangkan  benda  tidak  berwujud  dapat  berupa  hak maupun kewajiban. Dalam kategori hak inilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam ruang lingkup benda, sehingga dengan eksistensinya itu dapat menjadi objek wakaf.
Bentuk  benda  wakaf  yang  masuk  kategori  benda  bergerak  dan  tidak  berwujud adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI, meskipun bukan hal yang baru tetapi  masih  asing  bagi  sebagian  besar  masyarakat  di  Indonesia.  Mengingat  HAKI memang  berasal  dari  peradaban  masyarakat  Barat  yang  sarat  akan  nilai-nilai individualistik-kapitalistik.  Sehingga  ketika  di  undang-undangkan  bahwa  HAKI merupakan  salah  satu  benda  wakaf,  masyarakat  kurang  merespon.  Undang-undang No.41 tahun 2004 Tentang wakaf kurang memberikan keterangan lebih lanjut mengenai HAKI sebagai harta benda wakaf. Begitu pula pada Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006  tentang  pelaksanaan  UU  wakaf.  Belum  ada  penjelasan  mengenai  bentuk-bentuk wakaf  belum  ada  penjelasan  mengenai  bentuk-  bentuk  wakaf  masing-masing  HAKI, baik dalam Hak Cipta maupun Hak Kekayaan Industrial. 3
Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang  bersumber  dari  hasil  kerja  otak,  hasil  kerja  rasio.  Hasil  dari  pekerjaan  rasio manusia  yang  menalar.  Itu  pada  satu  sisi,  di  sisi  lain  ada  pula  hasil  kerja  emosional. Hasil  kerja  hati  dalam  bentuk  abstrak  yang  dikenal  dengan  rasa  perpaduan  dari  hasil kerja  rasional  dan  emosional  itu  melahirkan  sebuah  karya  yang  disebut  karya intelektual. Kekayaan intelektual juga meliputi merek dan indikasi geografis, hak cipta, paten,  desain  industri,  rahasia  dagang,  tata  letak  sirkuit  terpadu.  Adapun  kekayaan intelektual  merupakan  kekayaan  atas  segala  hasil  kecerdasan  daya  pikir  seperti teknologi,  pengetahuan,  seni,  sastra,  gubahan  lagu,  karya  tulis,  karikatur,  dan seterusnya.Terakhir,  HKI  merupakan  hak-hak  (wewenang/kekuasaan)  untuk  berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum- hukum yang berlaku. 4
Permasalahan  yang  lain  kemudian  muncul  mengenai  keabsahan  mewakafkan benda  bergerak  atau  HAKI  menurut  perspektif  hukum  Islam,  fiqih  secara  sistematik belum mengangkat hak cipta keilmuan, seperti hak paten atas merek dagang atau merek
1 Jaenab siti dkk ‘’Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf’’ Al-Mustashfa , 4 no. 1 (2019): h. 1.
2 Hanan Siti’’Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam’’ Jurnal Ilmu Syariah 3, no. 1 (2015): h.1.
3 Eva Mir’atun Niswa, ‘’Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia’’ Volksgoist 1, no.2 (2018): h. 124.
4 Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights), (Depok:  Rajagrafindo Persada 2015),h. 10.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
perniagaan atas sebagai hak milik perorangan atau kelompok yang tunduk pada hukum perlindungan.  Produk  ilmu  pengetahuan  yang  dimanfaatkan  seizin  atau  tanpa  izin  dari penemunya.  Selain  itu  keberadaan  HAKI  yang  tidak  berwujud  (immaterial) membutuhkan  sebuah  upaya  penalaran    terkait  kelayakannya  memasuki  wilayah cakupan  definisi  harta  benda  wakaf  yang  telah  ditetapkan  oleh  para  Ulama  Fiqih, apakah  definisi  benda  wakaf  itu  mengacu  pada  sisi  substansinya  dalam  pengertian manfaat  dan  hasilnya?  Pertanyaan  kemudian  berlanjut,  dapatkah  benda  tak  berwujud yang  belum  dikenal  di  era  para mujtahid dan  bahkan  dalam  fiqih iftiraan (prediktif), dapat masuk dalam kelayakan harta yang diwakafkan ? 5
Berpijak pada uraian di atas, peneliti tertarik melakukan kajian terhadap wakaf saham  HAKI  dalam  Perspektif  Hukum  Islam.  Permsalahan  penelitian  yang mengemmuka  untuk  dijawab  adalah:  (1)  bagaimana  penerapan  wakaf  saham  HAKI  di Indonesia?  (2)  bagaimana  wakaf  saham  HAKI  dalam  perspektif  hukum  Islam?  Oleh karena  itu,  untuk  menjawab  permasalahan  penelitian  tersebut,  penelitian  ini  dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mengetahui penerapan  wakaf saham HAKI di  Indonesia; (2) mengetahui    wakaf  saham  HAKI  dalam  Perspektif  hukum. Penelitian  ini  diharapkan dapat  memperkaya  khazanah  dan  melengkapi  kajian  tentang  hukum  wakaf  saham  hak kekayaan intelektual, serta sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas  tentang  hukum  wakaf  saham  HAKI.  Secara  praktis,  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  sumbangan  informasi  pemikiran  serta  bahan  masukan  dan wacana  yang  bersifat  ilmiyah  yang  diharapkan  bermanfaat  bagi  masyarakat  secara umum, pemerhati, peneliti, dan praktisi hukum .
Sejauh penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti atas berbagai  karya tulis baik  berupa  buku-buku  ilmiah,  skripsi,  jurnal,  ataupun  yang  lain  telah  banyak ditemukan karya-karya yang membahas persoalan wakaf saham HAKI. Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa sajian hasil atau  bahasan  ringkas  dari  temuan  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  masalah penelitian.
Berikut  adalah  buku  yang  peneliti  jadikan  sebagai  referensi  utama  pada penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:
a. Kitab al-jāmi’i lilahkāmi Waqfi Walhibāti Wa Wṣṡhoyā karangan Khālid ibn  Ali ibn  Muhammad  Al  masyīqoh,  kitab   ini   secara  khusus  membahas  hal-hal    yang berkaitan  dengan  wakaf,  Hibah,  dan  Wasiat  baik  dari  segi  hukum,  hikmahnya serta latar belakangnya, kelebihan kitab ini menghimpun berbagai permasalahan- permasalahan hukum  fiqih  yang kontemporer. Kitab ini terdiri dari delapan jilid. jilid 1-3 membahas tentang wakaf, jilid 4-5 membahas tentang Hibah dan jilid 6-8 membahas  tentang  wasiat.  Kaitanya  dengan  judul  skripsi  ini  yang  membahas tentang wakaf pada jilid 1-3. 6
b. Kitab al as’āfu fi Ahkām al-Awqūf, karangan Ibrāhim ibn Musa ibn Abi Bakr ibn al-sheikh  Alī  al-Tarābulsī.  Kitab  ini  secara  terperinci  membahas  tentang  wakaf, dimulai dari istilah tentang wakaf, syarat penerima wakaf dan penjelasan tentang apa  yang  dibolehkan    untuk  diwakafkan  dan  apa  yang  tidak  boleh  serta pembahasan lain tentang wakaf. Kaitanya dengan judul  skripsi karena membahas
5 Lutfi Nizar ‘’Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia’’ (SKRIPSI-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), h. 12.
6 Khālid  Ibn  Ali  Ibn  Muhammad  Al  masyiqoh, Al-jāmi’i  lilahkāmi  Waqfi  Walhibāti  Wa  Washoya juz  I (Qatar:2013), h. 8.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
tentang  wakaf,  terkhusus  membahas  lebih  rinci  tentang  benda  yang  boleh diwakafkan dan apa yang tak bisa diwakafkan. 7
c. Buku panduan Hak Kekayaan Intelektual oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Secara umum buku ini  memberikan  informasi  tentang  kebijakan,  peraturan,  perkembangan  terkini, praktik  penerapan  dan  perlindungan  HKI.  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Ditjen  HKI)  berusaha untuk  memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat,  memasyarakatkan kekayaan intelektual  dan menjamin kepastian hukum dalam rangka mewujudkan institusi kekayaan intelektual berstandar internasional. Penyusunan dan penerbitan Buku  Panduan  HKI  ini  merupakan  penyempurna  atas  Buku  Panduan  HKI sebelumnya dan salah satu  upaya yang dilakukan oleh Ditjen HKI dalam  rangka meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  keberadaan  dan pelaksanaan  sistem  HKI  di  tanah  air.  Adapun  kaitanya  dengan  penelitian  skripsi ini, karena membahas tentang HAKI. 8
d. Buku  dengan  judul Wakaf  Kontemporer. Secara  umum  buku  ini  memberikan pembahasan tentang tema-tema wakaf yang belum  banyak dibahas seperti  wakaf uang,  wakaf  produktif,  wakaf  manfaat,  wakaf  profesi, istibdal wakaf  atau penukaran  harta  wakaf,  investasi  wakaf  dan  resikonya,  wakaf  ahli  atau  wakaf keluarga,  dan mawquf  alaih atau  penerima  manfaat  wakaf.  Buku  ini  juga menjelaskan  bahwa  berwakaf  tidaklah  sulit  cukup  dengan  memberikan  benda tidak  bergerak  seperti  tanah  dan  bangunan,  benda  bergerak  berupa  uang  atau benda  bergerak  selain  uang,  seperti  al-Qur’an,  buku,  kendaraan,  dan  sebagainya, bisa dengan memberikan manfaat harta atau manfaat barang, wakaf hak kekayaan intelektual (HAKI), bahkan bisa dengan mewakafkan profesi atau pekerjaan atau waktu kita untuk sebuah kebajikan. Adapun kaitan buku dengan penelitian skripsi ini  adalah  karena  buku  ini  membahas  tentang  jenis-jenis  wakaf  kontemporer seperti HAKI. 9
Sementara  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  memiliki  kesamaan  dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Karya  Lutfi  Nizar  dengan  judul  skripsi  Wakaf  Hak  Cipta  Dalam  Perspektif Hukum  Islam  Dan  Perundang  Undangan  Di  Indonesia,  tahun  2012.  Hasil penelitian  pada  skripsi  ini  menyimpulkan,  bahwa  wakaf  hak  cipta  boleh  (sah) dikarenakan  sama  dengan  wakaf-wakaf  pada  umumnya.  Pada  penelitian  skripsi ini, pembahasanya hanya fokus pada hak kekayaan  intelektual dalam bidang hak cipta apabila diwakafkan dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan. Sangat  berbeda  dengan  penelitian  ini  skripsi  yang      membahas  tentang  saham HAKI  apabila diwakafkan dalam perspektif Islam. 10
b. Jurnal penelitian Siti Jaenab, Kosim dan Syamsudin, dengan judul Hak Kekayaan Intelektual  Sebagai  Objek  Wakaf,  Kajian  Komparatif  Mazhab  Syāfi’i  dan Undang-Undang  41  Tahun  2004.  Dari  hasil  penelitian  hak  kekayaan  intelektual boleh  dijadikan  objek  wakaf  atas  dasar  UU  No.  41  tahun  2004  tentang  wakaf
7 Ibn Musa ibn Abi Bakr ibn al-sheikh Alī al-Tarābulusī, al as’āfu fi Ahkam al-Awqūf (Cet.I; Beirut: Dārul Rāid al arobi, 1401 H/ 1981 M), h. 5.
8 Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  R.I,  Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangerang:2013), h. 4.
9 Fahruroji, Wakaf Kontemporer ( Jakarta Timur : Badan Wakaf Indonesia), h. 6.
10 Lutfi  Nizar  ‘’  wakaf  hak  cipta  dalam  perspektif  hukum  Islam  dan  perundang  undangan  di  Indonesia’’ (SKRIPSI-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), h. 5.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
pasal  16  ayat  (3).  Menurut  mazhab  Syāfi’i  hak  kekayaan  intelektual  boleh dijadikan sebagai objek wakaf karena HKI memiliki manfaat dan bertahan lama. Pada  penelitian  ini  hanya  membahas  wakaf    HKI  dan  tidak  membahas  saham HAKI  apabila  diwakafkan,  itu  perbedaan  dengan  skripsi  yang  peneliti  bahas, jurnal  ini  juga  hanya  fokus  pada  satu  mazhab  saja  yaitu  mazhab  Syāfi’i  berbeda dengan  skripsi  yang  peneliti  bahas  akan  mengambil  pendapat  Ulama  dalam mazhab yang lain. 11
c. Jurnal  penelitian  Indah  Yuliana  dan  Surya  Perdana  Hadi  dengan  judul  Model Penerapan  dan  Potensi  Wakaf  Saham  HAKI  di  Indonesia.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  terdapat  dua  model  pengelolaan  wakaf  saham  di  Indonesia. Sedangkan  potensi  dari  wakaf  saham  sangat  besar,  ditinjau  dari  jumlah  umat Islam  di  Indonesia,  jumlah  investor  saham  syariah  dari  tahun  ke  tahun  serta jumlah  emiten  saham  syariah  pada  bursa.    Pada  jurnal  penelitian  ini  hanya membahas penerapan dan potensi wakaf saham HAKI tidak membahas hukumnya dalam  pandangan  Islam,  berbeda  dengan  penelitian  skripsi  ini  yang  juga membahas hukum wakaf saham HAKI. 12
Berbeda  dengan  penelitian  di  atas,  dalam  penelitian  ini,  peneliti  meneliti permasalahan  bagaimana  penerapan  wakaf  saham  HAKI  di  Indonesia  dan  perspektif hukum  Islam  mengenai  wakaf  saham  HAKI,  dalam  penelitian  sebelumnya  belum  ada yang membahas.
Penelitian  ini  menggunakan  upaya  pencarian  dokumen  atau  kepustakaan  yang berdasarkan  kitab,  buku  dan  lainya  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang berhubungan dengan skripsi ini. 13 Hal  ini  dilakukan untuk  memperoleh data-data yang diperlukan untuk kemudian ditelahnya sehingga akan diperoleh teori-teori hukum, dalil, prinsip, gagasan dan pendapat yang telah dikemukakan oleh para teoritis dan para ahli terdahulu yang dapat dipergunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.
Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini hanya menggunakan satu metode yaitu metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara  meneliti  atau  mempelajari  masalah  dari  segi  aturan  hukumnya,  meneliti  bahan pustaka atau data sekunder tentang wakaf saham HAKI. 14
Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  peneliti  lakukan  adalah  dengan  studi pustaka,  yaitu  mencari  data,  baik  dalam  bentuk  buku,  artikel  maupun  jurnal  ilmiah terkait dengan wakaf saham HAKI, peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan data- data tersebut sebagai berikut:
a. Sumber  data  primer,  adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  secara  langsung  (tangan pertama). 15 Sumber  data  primer  melalui  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  hukum perwakafan saham HAKI adalah:
1) Al-Qur’an tentang ayat wakaf
2) Kitab Fiqih wakaf ( al-jāmi’i lilahkāmi Waqfi Walhibāti Wa Wṣṡhoyā )
3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
11 Siti  Jaenab  dkk,  “Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Objek  Wakaf:  Kajian  Komparatif  Mazhab  Syāfi’i dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004”, al-Mustasfah 4, no.1 (2019): h. 1.
12 Indah Yuliana, Surya Perdana Hadi, “Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di Indonesia”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 5, no,2 (2019):h. 227
13 Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, edisi ke 3 (Jakarta:Rineka Cipta,2001), hal. 143.
14 Soerjono dan H.Abdurahman, Metode Penelitian hukum (Jakarta : Rineka Cipta, 2003),h. 56.
15 Harnovinsah,  Ak., Metodologi  Penelitian (t.Cet.:  Jakarta:  Pusat  Bahan  Ajar  dan  Elearning  Universitas Mercu Buana, t.th), h.1.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
4) Buku  Panduan  Hak  Kekayaan  Intelektual  oleh  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.
b. Sumber  data  sekunder,  adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  dari  sumber  yang  sudah ada  sebagai  penunjang  dari  data  primer. 16 Adapun  data  sekunder  dari  penelitian  ini diperoleh dari artikel dan karya ilmiah lainya yang membahas tentang wakaf saham HAKI.
c. Sumber data tersier, merupakan sumber data yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan  primer  dan  sekunder  yang  bersumber  dari  kamus,  dan  sumber-sumber  yang diakses di internet.
Setelah  mengumpulkan  sumber-sumber  data  yang  terkait  dengan  judul penelitian,  tahap  selanjutnya  adalah  mengolah  data-data  tersebut  dengan  langkah- langkah sebagai berikut: 17
a. Peneliti kembali pada data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validasi data dengan tujuan agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
b. Proses pengklasifikasian data, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada, bertujuan untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
b. Mencatat  data  secara  sistematis  dan  konsisten,  data-data  yang  diperoleh  disusun dalam  suatu  rancangan  konsep  untuk  dijadikan  dasar  utama  dalam  memberikan analisis sehingga terjadi keselarasan data dengan analisis yang diberikan.
c. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam Bahasa indonesia (bila buku berbahasa asing).
d. Menganalisis  data-data  dan  informasi  yang  telah  dikumpulkan  dengan  senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

## PEMBAHASAN

## Wakaf dalam Islam
Wakaf  dalam bahasa arab berarti habs yang artinya menahan, bersumber dari kata waqafa-yaqiu-waqfan. 18 Sedangkan secara istilah para ulama berbeda pendapat. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, di antara definisi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Menurut Syāfi’i
ح ُسْب
حاَبُم  ٍفِرْصَم َلَع ِهِتَبَ قَر  ِفِ  ِفُّرَصَّتلا ِعْطَقِب ِهِنْيَع ِءاَقَ ب َعَم ِهِب ُعاَفِتْن ِلأا ُنِكُْيُ ٍلاَم 19
Terjemahnya: Menahan  harta  yang  dapat  diambil  manfaatnya  disertai  dengan  kekalnya benda  dengan  menetapkan  penggunaan  benda  tersebut  kepada  perkara  yang dibolehkan syari’at.
b. Menurut Malikiyah ِةَعَفْ نَم ُءاَطْعِأ ٍءْيَش اًرْ يدْقَ ت ْوَلَو ِهْيِطْعُم ِكْلِم ِْفِ ُهُؤاَقَ ب اًمِزلأ ِهِدْوجُو َةَّدُم 20
16 Harnovinsa,  Ak.,  Metodologi  penelitian    (t.Cet.:  Jakarta:  pusat  Bahan  Ajar  dan  Elearning  Universitas Mercu Buana, t.th), h.1.
17 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Kitab Fiqih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian, Jilid I (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 99.
18 Khālid  Ibn  Ali  Ibn  Muhammad  Al  masyiqoh, Al-jāmi’i  lilahkāmi  Waqfi  Walhibāti  Wa  Washoyaa juz  I (Qatar:2013), h. 51.
19 Sayyid sābik, fikih sunnah, (Beirut: Dārul Kitabul al arobī 1977 M), h.523.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534

## Terjemahnya:
Memberikan manfaat  dari sesuatu  ketika sesuatu itu masih ada dengan tetap hak kepemilikan benda pada orang yang memberikan walaupun hanya kiasan.
ُلْعَج ْ يِصِب ِ قِحَتْسُمِل ِمِهاَرَدَك ِهِتَّلُغ ُلْعَج ْوُأ ٍةَرْجُِبِ اًكْوُلَْمَ َناَك ْوَلَو ًةَكْوُلَْمَ ًةَعَفْ نَم ِكِلاَمْلا
ُهاَرَ ي اَم َةَّدُم ٍةَغ ُسَبْحُمْلا 21
Terjemahanya:
Perbuatan  wakif  yang  menjadikan  manfaat  hartanya  untuk  digunakan  oleh mustahiq (penerima  wakaf)  walaupun  yang  dimiliki  berbentuk  upah  atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan  dengan  mengucapkan  lafadz  wakaf  untuk  masa  tertentu  sesuai dengan keinginan pemilik.
c. Menurut kalangan ulama Hanafiyah
Imam Abu Hanafih mendefinisikan wakaf dengan :
ْيَلخا ِةَه ِج َلَع ِةَعَفْ نَمْلِبِ ُقَّدَصَّتلاَو ُقِفاوْلا ِكْلِم ِمْكُح َلَع ِْيَْعْلا ُسْبَح 22
Terjemahnya: wakaf  adalah  menahan  harta  dibawah  tangan  pemiliknya  dan  menyedekahkan manfaatnya untuk  jalan kebaikan.
Berdasarkan  pendapat  para  ulama  yang  disebutkan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  wakaf  adalah  menahan  harta  benda  yang  dapat  diambil  atau disedekahkan  manfaatnya  dalam  rangka  mendekatkan  diri  kepada  Allah  swt.  yang dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf.
Di    dalam  Al-Qur’an  secara  umum  tidak  terdapat    ayat  yang  menerangkan konsep wakaf secara tegas, karena wakaf  bagian dari infak, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan  pada keumuman ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang infaq. Wakaf sebagai ajaran dan tradisi umat Islam yang  telah  disyariatkan,  mempunyai  dasar  hukum  baik  dalam  al-Qur’an  maupun  as- Sunnah serta ijma. Meskipun dalam al-Qur’an tidak terdapat ayat yang secara jelas-jelas merujuk pada permasalahan wakaf, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat  baik  untuk  kebaikan  masyarakat  dipandang  oleh  para  ulama  sebagai  landasan perwakafan.
Kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam di dalam al-Qur’an sering  diungkapkan  konsep  wakaf  yang  menyatakan  tentang  infak  demi  kepentingan umum. Sedangkan dalam hadis sering kita temui ungkapan tanah, semua ungkapan yang ada di dalam al-Qur’an dan hadis sesuai dengan arti wakaf yaitu penahanan harta yang dapat  diambil  manfaatnya  tanpa  musnah  seketika  dan  untuk  mendapatkan  keridhaan Allah swt. diantara dasar-dasar hukum  perwakafan tersebut adalah:
a. Dasar hukum dalam al-Qur’an
Berikut  beberapa  dalil  didalam  Al-Qur’an  yang  disamakan  maknanya  dengan wakaf  dan  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  atau  dasar  seseorang  untuk  melakukan ibadah wakaf. Ayat tersebut antara lain sebagai berikut :
20 Muhammad al Khorosyi, Muhtashor Kholil (Maktabah Syamilah, vol II)
21 Wahbah Az-Zuhaili, al fiqhu al islami wa Adillatuhu jilid 10 ( Beirut:Dar al fikr,1997),h.7602.
22 Wahbah az-Zuhaili, al fiqhu al islami wa Adillatuhu( Beirut:Dar al fikr,1997) ,h.154.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534

## 1) QS. al-Baqarah, 2:267
َنْيِذَّلا اَهُّ يَأ َيَ آ اْوُمَّمَيَ ت لأَو ِضْرلأا َنِم ْمُكَل اَنْجَرْخَأ اَِّمََو ْمُتْ بَسَك اَم ِتابِ يَط ْنِم اْوُقِفْنأ ْوُ نَم
َِح ٌِّنَِغ ََّللَّاآ َّنَأ اْوُمَلْعاَو ِهْيِف اوُضِمْغَ ت ْنَأ َّلآ ِءا ِهيِذِخ َِبِ ْمُتْسَلَو َنْوُقِفْنُ ت ُهْنِم َثْيِبَْلخا دْي
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil  usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  kami  keluarkan dari bumi untuk kamu   dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu  menafkahkan  dari  padanya,  padahal  kamu  sendiri  tidak  mau mengambilnya  melainkan  dengan  memicingkan  mata  terhadapnya,  dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. 23
2) QS. Ali Imrān, 3:92,
مْيِلَع ِهِب َهَللَّا  نِءاَف ٍئْيَش ْنِم اْوُقِفْنُ ت اَمَو َنْوُّ بُِتُ اَِمَ اْوُقِفْنُ ت َّئتَح َِّبِْلا وُلاَنَ ت ْنَل Terjemahanya:
Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna), sebelum kamu  menafkahkan sebagian harta yang kamu  cintai,  dan apa yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. 24
3) QS, al-Hajj, 22:77 ِنْوُحِلْفُ ت ْمُكَّلَعَل َْيَْلخا اوُلَعْ فاَو ْمُكَّبَر اْوُدُبْعاو اوُدُجْساَو ْوُعَكْرا اْوُ نَمَأ َنْيِذًلا َاهُّيََيَ Terjemahanya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  rukuklah  kamu    sujudlah  kamu sembahlah  tuhanmu  dan  perbuatlah  kebajikan,  supaya  kamu  mendapat kemenangan 25
Ayat-ayat  diatas  dijadikan  sebagai  landasan  hukum  wakaf  karena  pada dasarnya  sesuatu  yang  dapat  dijadikan  infaq  dalam  rangka  kebaikan  sama  halnya dengan  wakaf,  karena  sesungguhnya  wakaf  adalah  menafkahkan  harta  dijalan  Allah. Ayat diatas juga menjelaskan tentang larangan untuk menginfakkan harta yang buru dan anjuran untuk menginfakkan hasil usaha yang baik-baik  karena itu dimaksudkan untuk mendapatkan  pahala  dan  kebaikan  di  sisi  Allah.  Bahkan  di  ayat  92  al-Imrān menegaskan  bahwa  tidak  akan  meraih  kebaikan  yakni  segala  yang  ada  di  sisi  Allah. berupa pahala, kemuliaan dan surga sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang disukai  dengan  cara  yang  baik  dan  tujuan  yang  baik  serta  motivasi  yang  baik  maka sesungguhnya Allah swt. pasti mengetahuinya.
b. Dasar Hukum dalam Hadis Nabi
1) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.
23 Kementrian Agama , al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung:cordoba,2016),h. 45.
24 Kementrian Agama , al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung:cordoba,2016),h. 62.
25 Kementrian Agama, al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung:cordoba,2016),h. 341.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
ُلْوُسَر َّنَأ ةَرْ يَرُه  ِبَِأ ْنَع ِةَث  َلََث ْنِم َّلآِءا ُهُلَمَع ُهْنَع َعَطَقِءا ُناَسْنِءلآا َتاَم اَذِءا َلَق ْمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا َّلَص َِّللَّا ُهَل ْوُعدَي ٍحِل اَص ٍدَلَو ْوأ ِهِب ُعَفَ تْ نُ ي ٍمْلِع ْوَأ ٍةَقَدَص َّلاِءا
26
Artinya:
Dari abu hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Muhammad saw telah bersabda apabila anak adam meninggal dunia maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara shodaqoh jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan orangtuanya.
Imam  Nawawi  menjelaskan hadits di atas bahwa para ulama berkata,  makna hadits  adalah  amalan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  telah  meninggal  dunia  terputus pada saat  meninggal  dunia.  Pahala baru juga baginya juga terputus kecuali tiga hal ini karena ia jadi sebab amalan itu ada. Anak itu hasil usahanya, ilmu yang ia ajarkan dan ia tulis merupakan usahanya, begitu pula sedekah jariyah berupa wakaf juga dari dirinya. Diantara faedah lain dari hadis ini menurut imam Nawawi adalah: 27
a) Hadis  ini  dijadikan  dalil  akan  keutamaan  menikah  untuk  mendapatkan  keturunan anak  saleh.  Dan  sudah  dijelaskan  mengenai  hukum  menikah  tergantung  keadaan setiap orang, sebagaimana dijelaskan dalam kitab nikah.
b) Hadis menjadi dalil disyariatkannya wakaf dan besarnya pahala wakaf.
c) Hadis  ini  dijadikan  dalil  akan  keutamaan  ilmu  dan  dorongan  untuk  terus memperbanyak ilmu,  dan hendaknya harus semangat  mewariskan ilmunya dengan mengajar, menulis dan menjelaskan.
d) Dalil bahwa doa bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia.
2) Hadis riwayat Al-Jama’ah dari Ibnu Umar
ِف ُهُرِمْأَتْسَي َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا َّلَص ِ ِبَّنلا ىَتَأَف ََبِْيَِبِ ًاضْرَأ ُرَمُع َبَاصَأ َلَق َرَمُع ِنْبا ْنَع َِّللَّا  َلوُسَر َيَ َلاَقَ ف َاهْي
َّطَق ًلاَام ْبِصُأ َْلَ ََبِْيَِبِ اًضْرَأ ُتْبَصَأ ْ ِنِِءا
َتْسَبَح َتْأِش ْنِءا َلَاق ِهِب ْ ِنُِرُم َْتَ َامَف ُهْنِم ْيِدْنِع ُسَفْ نَأ َوُه َلاَو ُثَرْوُ ي َلاَو ُعَاتْبُ ي َلاَو َاهُلْصَأ ُعَابُي َلأ ُهَّنَأ ُرَمُع َاِبِ َقَّدَصَتَ ف َلَاق َاِبِ َتْقَّدَصَتَو اَهَلْصَأ َقَّدَصَتَ ف َلاَق ُبَهْوُ ي
َقُفْلا  ِفِ ُرَمُع
ِم َلُك َْيَ ْنَأ َاهَيِلَو ْنَم َلَع َحَانُج َلا ِفْيَّضاَو ِلْيبَّسلا ِنْباَو َِّللَّا ِليِبَس ِْفَِو َبىْرُقْلا َفَِو ِءاَر ِبِ َاهْن .ِهيِف  ٍل ِوَمَتُم َْيَغ ًاقيِدَص َمِعْطُي ْوَأ  ِفوُرْعَمْل 28
Artinya:
Dari ibnu Umar bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu iya bertanya “ya Rasulullah aku  mendapat  sebidang tanah di Khaibar,  suatu  harta  yang  belum  aku  dapat  sama  sekali  yang  lebih  baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku? “maka jawab nabi” jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya, “lalu  Umar  menyerahkannya  dengan  syarat  tidak  boleh  dijual,  tidak  boleh
26 Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabūry, shahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jilid II, h.70.
27 Al-imam muhyiddin Yahya ibn Syarf An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj jilid 11( Beirut: Darun ihyā i atturosi al arobī , 1392 H), h.85.
28 Abi  Husain  Muslim  ibnHajjaj  al-Qusyairy  an-Naisabūry, shahih  Muslim ,  jilid  3(Beirut:  Darun  ihyā i atturosi al arobī ), h.1632.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
diberikan  dan  tidak  boleh  diwarisi,  yaitu  untuk  orang-orang  kafir  untuk keluarga  dekat,  untuk  memerdekakan  hamba  sahaya,  untuk  menjamu  tamu dan  untuk  orang  yang  keputusan  bekal  dalam  perjalanan  ( ibnu  sabil )  dan tidak  berdosa  orang  yang  mengurusnya  itu  untuk  memakan  sebagiannya dengan  cara  yang  wajar  dan  untuk  memberi  makan  kepada  keluarganya dengan syarat jangan dijadikan hak milik dan dalam satu riwayat dikatakan dengan syarat jangan dikuasai pokoknya.
Hadits  ibn  Umar radhiyallahu  anhu menceritakan  kisah  ayahandanya  sendiri sebagai  orang  yang  pertama  kali  mendapatkan  saran  dari  Rasulullah  saw.  untuk mewakafkan  kebun  kurmanya.  Umar  mendapatkan  kebun  itu  sebagai  bagian  yang menjadi  haknya  dari  harta  rampasan  perang  khaibar.  Perang  ini  terjadi  di  tahun ketujuh  setelah  hijrah  merupakan  peran  yang  amat  fenomenal  dalam  sirah nabawiyah, selain dapat menumpas habis kekuatan yahudi sampai ke akar-akarnya perang  khaibar  juga  menghasilkan  pemasukan  finansial  yang  teramat  besar sehingga mampu memperbaiki perekonomian madina kala itu. 29
Ada  beberapa  kesimpulan  dari  hadis  di  atas,  di  antaranya  adalah  sebagai berikut : 30
a. Hadis ini menjadi dasar sahnya wakaf dalam Islam.
b. Harta wakaf tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan.
c. Syarat-syarat wakif (pemberi wakaf) perlu diperhatikan.
d. Pentingnya memberikan dana melalui wakaf kepada kaum muslimin.
e. Pentingnya mengadakan musyawarah dengan orang yang pandai untuk menetapkan pemanfaatan suatu harta atau cara pengelolaan suatu kekayaan.

## Konsep Saham

## 1. Definisi Saham
Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya juga disebut sebagai  pemegang  saham  ( shareholder atau stockholder), bukti  bahwa  seseorang  atau suatu  pihak  dapat  dianggap  sebagai  pemegang  saham  adalah  apabila  mereka  sudah tercatat  sebagai  pemegang  saham  dalam  buku  yang  disebut  Daftar  Pemegang  Saham (DPS). 31 Surat-surat ini dapat dibeli oleh siapapun dengan membeli minimal 1 lot atau 100 lembar.  Misalnya kita membeli saham  di  perusahaan Unilever ( Perusahaan yang bergerak  dibidang  distribusi  barang  konsumsi,  seperti  pepsodent,  dove  dan  lain-lain) berarti kita menjadi bagian dari kepemilikan atas perusahaan tersebut. Kepemilikan itu meliputi segala aset perusahaan, dimulai dari modal bersih, laba yang dihasilkan, hingga utang yang dimiliki perusahaan itu.
Saham  syariah  adalah  suatu  bentuk  kegiatan  investasi  yang  memiliki  konsep penyertaan  modal  kepada  perusahaan  tertentu  dengan  hak  bagi  hasil  usaha.  Di  mana perusahaan  tersebut  tidak  memiliki  kegiatan  atau  aktivitas  bisnis  yang  melanggar prinsip  syariah.  Sahamnya  itu  sendiri  merupakan  surat  berharga  bukti  penyertaan modal  dari  investor  kepada  perusahaan  yang  kemudian  investor  akan  mendapatkan bagi  hasil berupa deviden, konsep penyertaan modal dengan hak bagi  hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 32
29 Ahmad Sarwat, Fiqih Wakaf, (Jakarta Selatan : 2018), h. 16.
30 Asri, dkk, “Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan  Fikih”, Bustanul Fuqaha 1, no.1 (2020): h, 85.
31 M. Samsul, Pasar Modal dan Manajemen Portofolio (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 45.
32 Dini selasi, “Ekonomi Islam Halal dan Haramnya Berinvestasi dengan Saham Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 1, no.2 (2018) : h.90.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534

## 2. Perbedaan Konsep Saham Syariah dan Saham Konvensional
Ada  beberapa  perbandingan  antara  saham  Syariah  dan  saham  konvensional yakni  saham  syariah  seringkali  dianggap  tidak liquid karena  adanya  batas  periode kontrak yang mengikat. Sedangkan saham konvensional lebih liquid dan atraktif karena dapat  dijual  kapan  saja.  Saham  dapat  diperdagangkan  kapan  saja  di  pasar  sekunder tanpa  memerlukan  persetujuan  dari  perusahaan  yang  mengeluarkan  saham,  sedangkan saham  syariah  dengan  kontrak mudharabah dan musyarakah ditetapkan  berdasarkan persetujuan rabbul  mall (investor)  dan  perusahaan  sebagai mudharib untuk  suatu periode tertentu. 33
Tidak  semua  saham  yang  terdaftar  di  BEI  dapat  dikategorikan  sebagai  saham syariah, sebuah saham akan masuk dalam kategori syariah jika telah memenuhi syarat- syarat yang mengacu pada keputusan DSN-MUI yang ditindak lanjuti dengan keputusan ketua  Bapepam-LK.  Fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  no: 40/DSN-MUI/X/2003,  tentang  Pasar  Modal  dan  Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip Syariah  di  Bidang  Pasar  Modal.  Pasal  3  Keputusan  DSN-MUI  No.  40/DSN- MUI/X/2003 adalah  sebagai berikut: 34
a. Jenis  usaha,  produk  barang,  jasa  yang  diberikan  dan  akad  serta  cara  pengelolaan perusahaan  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang  menerbitkan  Efek  Syariah  tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
b. Jenis  kegiatan  usaha  yang  bertentangan  dengan  Prinsip-prinsip  Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
1) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2) lembaga  keuangan  konvensional  ( ribawi ),  termasuk  perbankan  dan  asuransi konvensional.
3) produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
4) produsen,  distributor,  atau  penyedia  barang-barang  ataupun  jasa  yang  merusak moral dan bersifat mudarat.
5) melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat ( nisbah )  hutang  perusahaan  kepada  lembaga  keuangan ribawi lebih  dominan dari modalnya.
c. Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang  bermaksud  menerbitkan  Efek  Syariah  wajib untuk  menandatangani  dan  memenuhi  ketentuan  akad  yang  sesuai  dengan  syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
d. Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang  menerbitkan  Efek  Syariah  wajib  menjamin bahwa  kegiatan  usahanya  memenuhi  Prinsip-prinsip  Syariah  dan  memiliki  Syariah Compliance Officer.
Mekanisme transaksi  pada saham  syariah dilakukan sesuai  dengan fatwa DSN- MUI  nomor  40/DSN-MUI/X/2003  tentang  Pasar  Modal  dan  Pedoman  Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, telah disebutkan pada transaksi yang tidak  boleh  dilakukan  adalah  transaksi  yang  bersifat  spekulasi  dan  manipulasi  yang didalamnya  mengandung  unsur dharar , gharar , riba , maysir , risywah , maksiat dan kezaliman ,  diantaranya  yaitu  seperti  melakukan  penawaran  palsu,  transaksi  yang memanfaatkan orang dalam  ( insider trading ), menjual saham  yang belum dimiliki  dan
33 Choirunnisak, “Saham Syariah; Teori dan Implementasi”, Islamic Banking 4, no. 2 (2019). h. 73.
34 Syafiq M. Hanafi, “Perbandingan Kriteria  Syariah pada Indeks Saham Syariah Indonesia, Malaysia dan Dow Jones” Asy-Syir’ah 48, no. 2 (2011): h. 4.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
membelinya  belakangan  ( short  selling ). 35 BEI  (Bursa  Efek  Indonesia)  memiliki  dua indeks syariah yaitu:
a. ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia)
ISSI  adalah  indeks  yang  memperhitungkan  kinerja  keseluruh  saham  syariah yang  tercatat  di  DES.  Indeks  ini  dikeluarkan  oleh  Bapepam  dan  LK.  I SSI diluncurkan pada 12 Mei 2011, adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BEI. Anggota ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh OJK. Konstituen ISSI diseleksi ulang  dua  kali  dalam  setahun,  setiap  Mei  dan  November,  mengikuti  jadwal  review DES. Menurut BEI, metode perhitungan ISSI mengikuti metode perhitungan indeks saham  BEI  lainnya,  yaitu  rata-rata  tertimbang  dari  kapitalisasi  pasar  dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun. 36
b. JII (Jakarta Islamic Index)
Jakarta  Islamic  Indeks (JII)  merupakan  salah  satu  indeks  yang  ada  di  Bursa Efek  Indonesia  (BEI).  Indeks  ini  diluncurkan  pada  3  juli  2000  ini  ditunjukkan  untuk mengakomodasi para investor yang ingin berinvestasi di pasar modal pada saham yang sesuai  dengan  syariah.  Penerbitan  efek  syariah  telah  diatur  berdasarkan  arahan  Dewan Syariah  Nasional  dan  Peraturan  Bapepam-LK  Nomor  IX.A.13.  Untuk  menetapkan saham-saham yang masuk dalam perhitungan JII, dilakukan proses seleksi berdasarkan Daftar  Efek  Syariah  (DES)  yang  dikeluarkan  oleh  Bapepam  –LK.  JII  terdiri  dari  30 saham perusahaan yang dianggap memenuhi syarat dan lolos proses seleksi. JII menjadi jawaban  atas  keinginan  investor  yang  ingin  berinvestasi  sesuai  syariah.  Dengan  kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa  takut  bercampur  dengan  dana  ribawi.  Dapat  dikatakan  bahwa  JII  merupakan indeks turunan dari IHSG karena saham perusahaan yang termasuk dalam JII termasuk juga dalam IHSG. 37
Secara  umum,  perusahaan  yang  akan  menerbitkan  efek  syariah  harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 38
a. Memuat  ketentuan  bahwa  kegiatan  usaha  serta  secara  pengelolaan  usaha  dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah di pasar modal dalam anggaran dasarnya.
b. Semua jenis usaha, akad, aset yang dikelola, cara pengelolaan oleh emite, produk dan jasanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah.
c. Emiten dan perusahaan publik tersebut memiliki anggota direksi dan komisaris yang mengerti  dan  paham  mengenai  kegiatan-kegiatan  yang  bertentangan  dan  tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Saham- saham yang memenuhi  kriteria indeks saham syariah adalah perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat seperti: 39
a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang oleh syariah
b. Usaha  lembaga  keuangan  konvensional  termasuk  perbankan  dan  asuransi  yang beroperasi secara konvensional.
35 Khaerul Umam, Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah (Bandung: Pustaka Setia) .h. 128.
36 Sitti  Aisiyah  Suciningtias  dan  Rizki  Khoiroh.  “  Analisis  Dampak  Variabel  Makro  Ekonomi  Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)”, UNISSULA 2, no.1 (2015): h. 400.
37 Ulfi  Kartika  Oktaviana  dan  Nani  Wahyuni,  “Pengaruh  Perubahan  Komposisi  Jakarta  Islamic  Index Terhadap Return Saham”, el-Qudwah 1, no. 5. (2011): h. 2.
38 Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ( Jakarta: Kencana, 2009), h. 139-140.
39 Choirunnisak, “Saham Syariah; Teori dan Implementasi”, Islamic Banking 4, no. 2 (2019). h. 78.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
c. Usaha  yang  memproduksi,  mendistribusi  serta  memperdagangkan  makanan  dan minuman yang tergolong haram berdasarkan hukum Islam.
d. Usaha  yang  memproduksi,  mendistribusi,  atau  menyediakan  barang-barang  ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat merugikan.

## Konsep Saham HAKI

## 1. Definisi HAKI
Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra  dan  seni,  desain,  simbol  atau  tanda  tertentu,  kreasi  tata  letak  komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut  akan  menjadi suatu produk  hukum  dan  melekat  menjadi  suatu  Hak  Kekayaan  Intelektual, Intellectual Property  Rights (IPR)  jika  diproses  melalui  prosedur  dan  ketentuan  yang  berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa HAKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas  kekayaan  intelektual  yang  dihasilkan.  Hasil  HAKI  tersebut  kemudian  digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai  ekonomi bagi  penemu/pencipta kreasi tersebut. 40
Dalam istilah HAKI terdapat tiga unsur penting yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Unsur Hak
Hak  yang  dimaksud  disini  adalah  hak  yang  diberikan  kepada  para  intelektual  yang mempunya hasil karya eksklusif, hasil karya yang dihasilkan haruslah baru, bernilai ekonomis, dan dapat diterapkan.
b. Unsur Kekayaan
Unsur kekayaan pada HAKI mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat  dimiliki  dengan  hak  yang  absolut  dan  dapat  dialihkan  secara  komersial, menurut  ilmu  pengetahuan  hukum  benda  merupakan  bagian  dari  hukum  harta kekayaan  yaitu  peraturan-peraturan  hukum  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban manusia yang bernilai uang.
c. Unsur Intelektual
Intelektual  adalah  cerdas,  orang  yang  berpikiran  jernih  berdasarkan  ilmu pengetahuan, seorang intelektual adalah orang yang memiliki kecerdasan tinggi dan memiliki  sikap  hidup  yang  terus  menerus  meningkatkan  kemampuan  berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu. 41

## 2. Fungsi dan Tujuan HAKI
Berikut  ini  adalah  fungsi  dan  tujuan  utama  dari  diciptakan  nya  HAKI,  antara lain: 42
a. Sebagai  perlindungan  hukum  terhadap  pencipta  yang  dipunyai  perorangan  atau kelompok atas upaya kerasnya dalam pembuatan karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya.
b. Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain.
40 Mujiono dan Ferianto, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual ( Yogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), h.1.
41 Iswi Haryani, Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h.18.
42 Klinik Konsultasi HKI, Panduan Pengenalan HKI ( Jakarta: Departemen Perindustrian), h.2.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
c. Kompetisi,  khususnya  dalam  hal  komersialisasi  kekayaan  intelektual,  karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya.
d. Bagi  dunia  usaha,  adanya  perlindungan  terhadap  penyalahgunaan  atau  pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri.  Perusahaan  yang  telah  dibangun  mendapat  citra  yang  positif  dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HKI.
e. Bagi  investor,  dapat  menjamin  kepastian  hukum  baik  individu  maupun  kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.
f. Bagi Pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO.  Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI.
g. Adanya  kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  dalam  melakukan  usahanya  tanpa gangguan dari pihak lain.
h. Pemegang  hak  dapat  melakukan  upaya  hukum  baik  perdata  maupun  pidana  bila terjadi pelanggaran.
i. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

## Hukum Saham HAKI
Adapun  hukum  yang  mengatur  tentang  benda  atau  harta,  atau  hak  individu terhadap benda disebut sebagai Hukum Harta Kekayaan. Hukum harta kekayaan adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang mempengaruhi nilai uang. 43 Barang yang bergerak karena sifatnya adalah  barang  yang  bisa  berpindah    sendiri  ataupun  dipindahkan,  dan  terdapat  juga barang bergerak yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini HAKI dimasukan kedalam  teori  nomor  dua.  HAKI  merupakan  benda  immateril  yang  berupa  benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang.
Penggolongan  hak  tersebut  ke  dalam  hukum  benda  karena  memiliki  hak-hak kebendaan dan dapat dimiliki secara mutlak (absolut). Indikatornya adalah HAKI dapat diperalihkan  kepemilikannya  dengan  cara  transaksi  seperti  jual  beli,  pewarisan, dialihkan  sesuai  dengan  cara-cara  yang  dibenarkan  oleh  perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu  pengetahuan,  seni,  sastra,  dan  lain-lain,  perlu  diperhatikan  dengan  serius. Penciptaan  dari  karya-karya  tersebut  membutuhkan  suatu  pengorbanan  berupa  tenaga, pikiran,  waktu,  bahkan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Pengorbanan  demikian  tentunya menjadikan  karya  yang  dihasilkan  memiliki  nilai  yang  patut  dihargai.  Ditambah  lagi dengan  adanya  manfaat  yang  dapat  dinikmati  yang  dari  sudut  ekonomi  karya-karya yang dihasilkan tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. 44
Waka  Hak cipta atau kreasi karya intelektual manusia, merupakan hal baru dan belum  ditemukan nash hukumnya  (dalil  khusus)  baik  dari  ayat  al-Qur’an  maupun  al- Hadits. Secara Ijtihadi dapat didasarkan pada:
1 Urf (suatu kebiasaan atau dapat yang berlaku umum dalam suatu masyarakat). Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam “Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.
2 Maslahah  Mursalah adalah  sesuatu  yang  dianggap  maslahat,  namun  tidak  ada ketegasan  hukum  untuk  merealisasikannya  dan  tidak  pula  ada  dalil  tertentu  baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi masalah itu secara substansial
43 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).h.13.
44 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis ( Jakarta: Rineka Cipta, 2003).h.67.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
sejalan  atau  tidak  bertentangan  dengan  petunjuk  umum  syariat  atau  ruh  syariah maupun maqasid syari’ah. 45
Hukum Islam  bersumber utama pada  Al-Quran yang menegaskan bahwa  nabi Muhammad saw. diberi kewenangan untuk menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam al-Quran  dan  dalam  beberapa  hal  memberikan  ketentuan  hukum  baru.  Dengan demikian,  Sunnah  merupakan  sumber  kedua  hukum  Islam  setelah  al-Quran.  Sunnah memberikan  kesempatan  kepada  umat  Islam  untuk  menemukan  ketentuan-ketentuan hukum  yang  tidak  disebutkan  didalam  al-Quran  dan  sunnah  dengan  jalan  ijtihad. Hukum-hukum  ijtihad  bersumber  pada  qiyas  dan  pertimbangan  kepentingan  serta kemaslahatan masyarakat. Maka dari itu berlakunya urf dan maslahah al mursalah yang tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  al-Quran  dan  sunnah  dapat  ditetapkan  dalam hukum syariat Islam.
Islam sebagai sistem keyakinan (agama)  pada satu sisi merupakan norma yang sangat  personal.  Adapun  ekonomi  sebagai  suatu  sistem  merupakan  kegiatan-kegiatan dan  transaksi  yang  bersifat profite-motife, keinginan  untuk  mendapatkan  keuntungan. Namun jika melihat pada kandungan ajaran yang diterangkan dalam Islam sangat jelas nyata Islam tidak hanya sebagai sistem keyakinan (agama) tapi Islam merupakan suatu sumber  ajaran  dari  tatanan  ekonomi.  Ajaran  tersebut  dijelaskan  secara  tersurat  dan tersirat.

## Penerapan Wakaf Saham HAKI di Indonesia
Berdasarkan  pembahasan  di  bab  2  dapat  dipahami  bahwa  praktik  wakaf  di sunnahkan.  pada  masa  Rasulullah,  dan  sahabat  Sudah  menjadi  suatu  kebiasaan  bagi setiap  sahabat  yang  memiliki  kemampuan.  Bahkan  tidak  tersisa  harta  para  sahabat karena  senang  dan  gemar  dalam  mewakafkan  hartanya.  Hingga  kini  wakaf  menjadi salah satu amalan bagi kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta.
Salah  satu  dari  pembaharuan  hukum  wakaf  adalah  lahirnya  peraturan  wakaf yang  dikeluarkan  pemerintah  dalam  bentuk  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf. Dimana salah satu isinya adalah daya jangkau harta benda wakaf lebih luas. Dalam undang-undang ini, harta benda wakaf selain berupa benda tidak bergerak juga  menjangkau  pada  benda  bergerak,  salah  satunya  adalah  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual (HAKI).
Dinamika praktik wakaf di Indonesia, baik dari sisi tekstual maupun kontekstual, tidak  lepas  dari  dinamika  Islam  maupun  dinamika  konteks  yang  terjadi  pada  saat  ini. Pada  awal  Islam  masuk  ke  Nusantara,  wakaf  identik  dengan  kebutuhan  ibadah  dan dakwah  sehingga  kegiatan  wakaf  yang  ada  terbatas  dan  hanya  diorientasikan    untuk kegiatan keagamaan saja, seperti pembangunan masjid, musholla, madrasah, perkuburan dan  sarana  ibadah  lainnya.  Di  Indonesia  sendiri,  wakaf  telah  dikenal  dan  dipraktikkan oleh  umat  Islam  sejak  agama  Islam  masuk  Indonesia  (Nusantara)  pada  abad  15. 46 Pemahaman  masyarakat  tentang  hukum  wakaf,  pada  umumnya  masih  banyak  yang beranggapan  bahwa  wakaf  hanya  boleh  digunakan  untuk  tujuan  ibadah  khusus  saja, seperti  untuk  masjid,  pemakaman,  panti  asuhan,  dan  lain-lain.  Selain  itu  pemahaman masyarakat tentang objek wakaf hanya sebatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.
45 Bella  putri  Afandi,  “ Analisis  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  objek  wakaf  Dalam  Upaya meningkatkan Perekonomian di Indonesia”, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya).h.5.
46 Muhazir, “Aspek Hukum Wakaf Dalam Kajian hadis Ahkam ( Melacak Akar Sejarah Hukum Wakaf dan Penerapan di Indonesia) “ Jurnal Syariah dan Hukum 2, no.2 (2020): h. 15.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
Peranan  wakaf  bagi  perkembangan  pertumbuhan  ekonomi  sesungguhnya  dapat dimanfaatkan  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat,  apabila  wakaf  dikelola dengan  baik.  Sebagai  suatu  lembaga  Islam,  wakaf  telah  menjadi  salah  satu  penunjang perkembangan  masyarakat  Islam.  Hampir  setiap  rumah  ibadah,  perguruan  Islam  dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun diatas tanah wakaf. Terlebih lagi saat ini telah  terjadi  perluasan  objek  wakaf  yang  awalnya  hanya  berupa  benda  tidak  bergerak yang  berupa  tanah  dan  bangunan  saja,  wakaf  juga  bisa  berupa  benda  bergerak  seperti uang,  surat-surat  berharga,  kendaraan  dan  benda  bergerak  lain  yang  sesuai  dengan ketentuan syariah.
Wakaf  di  Indonesia  dalam  perkembangannya  telah  mengalami  perubahan  yaitu sejak  adanya  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2004  Tentang  Wakaf  berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang wakaf disebutkan harta benda wakaf terdiri dari  benda  yang  bergerak  dan  benda  yang  tidak  bergerak  selanjutnya  dalam  ayat  (2) dijelaskan  benda  tidak  bergerak  adalah  hak  atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  baik  yang  sudah  maupun  yang  belum terdaftar. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah, tanaman dan benda lain  yang  berkaitan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pasal 16 ayat (3) menjelaskan tentang benda tidak bergerak yaitu harta yang tidak habis, padahal  wakaf  juga  bisa  berupa  benda  bergerak  antara  lain  uang,  surat  berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hak sewa. 47
Perubahan  pola  pengelolaan  wakaf  di  Indonesia  terjadi  sejak  diundangkannya UU  Wakaf.  Beberapa  perubahan  yang  cukup  berarti  dilakukan  dalam  rangka pengembangan  wakaf  ke  arah  yang  lebih  produktif,  sehingga  wakaf  dilakukan  dan dikelola  dengan  profesional  dan  secara  administratif  tertata  dengan  baik.  Diantaranya adalah  perluasan  terhadap  obyek  wakaf  yang  semula  hanya  terbatas  pada  benda  tidak bergerak  berupa  tanah  dan  bangunan,  menjadi  benda  bergerak  seperti  uang,  logam mulia,    kendaraan,  surat  berharga,  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI),  hak  sewa dan benda bergerak lainnya.
Hal  ini  memberikan  peluang  besar  bagi  umat  Islam  untuk  turut  serta memberikan  wakaf  tanpa  harus  menunggu  untuk  dapat  memiliki  tanah  atau  bangunan dalam berwakaf. Terobosan lain dari UU Wakaf ini adalah adanya wakaf dengan jangka waktu  atau  bersifat  sementara (mu’aqqat) dalam  bentuk  wakaf  uang/tunai,  yang merupakan  hal  yang  berbeda  dari  persepsi  pemahaman  wakaf  pada  umumnya sebagaimana  diatur  dalam  peraturan-peraturan  sebelum  UU  Wakaf  yaitu  bahwa  wakaf hanya untuk selamanya (muabbad).
Perkembangannya  berdasarkan  Undang-Undang  Wakaf,  maka  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  dapat  dijadikan  sebagai  objek  wakaf.  Adanya  perluasan objek  wakaf  benda  bergerak  tidak  berwujud  dalam  bentuk  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual  (HAKI)  menyebabkan  wakaf  Hak  Atas  Kekayaan  IntelektuaL  (HAKI) tersebut  dapat  digolongkan  ke  dalam  ketentuan  wakaf  dengan  jangka  waktu  tertentu. Hal  ini  karena  perlindungan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  memiliki  batas waktu sesuai dengan Undang-Undang yang menyatakan jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) misalnya Hak Cipta, Paten, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.
Berdasarkan ketentuan tersebut  diatas bahwa sebenarnya semua jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat beralih dan dialihkan melalui wakaf. Hal ini dapat
47 Puji Sulistyaningsi, dkk., “Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek wakaf ”, JIPRO 2, no. 2 (2019): h. 15.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
dilihat  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  e  Undang-Undang  Rahasia  Dagang  No  30  Tahun 2000 ; Pasal 23 ayat (1) huruf e Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu No 32  Tahun  2000  ;  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  e  Undang-Undang  Perlindungan  Varietas Tanaman No 29 Tahun 2000 ; Pasal 31 ayat (1) huruf e Undang-Undang Desain Industri No  31  Tahun  2000  ;  ketentuan  tersebut  menyebutkan  bahwa  peralihan  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  tersebut  dapat  dialihkan  berdasarkan  sebab-sebab  lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 48
Model penerapan wakaf saham berbeda dengan wakaf aset tidak bergerak berupa  tanah  maupun  bangunan.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  harus  memenuhinya aspek  kekekalan  dan  bentuk  saham  yang  tidak  dapat  dimanfaatkan  secara  langsung. Wakaf  saham  sendiri  secara  substansi  sebenarnya  sama  dengan  wakaf  uang, dikarenakan instrumen yang digunakan keduanya sama-sama uang. Namun secara lebih spesifik  dalam  wakaf  saham,  sumber  uang  adalah  berasal  dari  pengelolaan  saham. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
Terdapat dua model wakaf saham yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)  yaitu  model  pertama  adalah  wakaf  yang  bersumber  dari  keuntungan  investor saham  dan  model  kedua  adalah  wakaf  yang  menjadikan  saham  syariah  sebagai  objek wakaf.  Dalam  model  wakaf  saham  pertama,  sumber  wakaf  berasal  dari  persentase keuntungan investor saham. Keuntungan tersebut secara langsung dipotong dari margin penjualan  saham.  Pengelolaan  keuntungan  tersebut  melibatkan  institusi  anggota  bursa yang  memiliki Syariah  Online  Trading  System (SOTS).  Kemudian  persentase keuntungan yang disisihkan sebagai wakaf akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf  ( nadzir )  sesuai  dengan  kesepakatan  antara wakif ,  anggota  bursa  dan nadzir . Nantinya  lembaga  pengelola  wakaf  yang  ditunjuk  tersebut  akan  mengkonversi keuntungan  tersebut  menjadi  aset  produktif  atau  menjadi  aset  sosial  secara  langsung sesuai  dengan  program  yang  dimiliki  seperti  pembangunan  masjid,  sekolah  dan  lain sebagainya. Berikut adalah alur penerapan wakaf saham model pertama. 49
Pada  model  kedua,  wakaf  saham  berasal  dari  saham  syariah  yang  dibeli investor  syariah  untuk  kemudian  diwakafkan.  Sehingga  instrument  wakaf  bukan keuntungan dari saham  syariah  sebagaimana model  pertama, melainkan saham  syariah yang  dibeli.  Mekanismenya  adalah  saham  syariah  yang  hendak  diwakafkan  kemudian diserahkan  kepada  lembaga  pengelola  investasi  untuk  kemudian  dikelola.  Pengelolaan saham  syariah  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pengelola  investasi  akan  menghasilkan keuntungan.  Kemudian  keuntungan  tersebut  akan  diserahkan  oleh  lembaga  pengelola investasi  kepada  lembaga  pengelola  wakaf  ( nadzir ).  Selanjutnya  lembaga  pengelola wakaf mengkonversi keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset  fisik  yang  memberikan  manfaat  secara  sosial.  Hal  yang  perlu  dipahami  bahwa saham syariah yang telah diwakafkan tidak dapat diubah oleh lembaga pengelola wakaf maupun lembaga pengelola investasi tanpa seizin pemberi wakaf. 50
.Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menetapkan ketentuan-ketentuan umum yang terkait wakaf saham antara lain :
48 Puji Sulistyaningsi, dkk., “Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek wakaf ”, JIPRO 2, no. 2 (2019): h.18,
49 Indah Yuliana, Surya Perdana Hadi, “Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di Indonesia”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 5, no,2 (2019):h.231.
50 Indah Yuliana, Surya Perdana Hadi, “Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di Indonesia”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 5, no,2 (2019):h.232.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
1.  Investor  yang  hendak  mewakafkan  sahamnya  hanya  diperbolehkan  bagi  investor yang  memiliki  rekening  saham  syariah  dan  bertransaksi  melalui syariah  online trading system (SOTS).
2.  Anggota  bursa  yang  memfasilitasi  wakaf  saham  hanyalah  anggota  bursa syariah online trading system (SOTS).
3. Objek wakaf hanya saham syariah yang terdaftar dalam daftar efek syariah (DES).
4. Investor dapat memilih untuk menyerahkan saham syariah kepada lembaga pengelola wakaf secara kolektif melalui anggota bursa SOTS atau dilakukan secara mandiri. 51
Praktik  dalam  melaksanakan  wakaf    HAKI,  agar  wakaf  dapat  berjalan sebagaimana  yang  diharapkan,  maka  diperlukan  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  untuk mengelolanya.  Pengelola  wakaf  merupakan  pemegang  amanah  untuk  memelihara  dan menyalurkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendakinya.
Pelaksanaan  wakaf  dilaksanakan  oleh  wakif  kepada  nadzir  di  hadapan  Pejabat Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  dengan  disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi  dan dinyatakan  secara  lisan  dan  atau  tertulis  yang  merupakan  kehendak  dari  wakif  dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
Landasan  yang  dapat  dijadikan  legitimasi  pembolehan  wakaf  HKI  adalah menempatkan  wakaf  sebagai  perjanjian  tertulis  atau  sebab-sebab  lain  yang  dibenarkan oleh  peraturan  perundang-undangan.Wakaf  bisa  dikatakan  sebagai  perjanjian  tertulis mengingat dalam pelaksanaan wakaf terjadi sebuah perjanjian antara si pewakaf ( wakif ) dan  pelaksana  wakaf  ( nazhir )  yang  dituangkan  dalam  akta  ikrar  wakaf  oleh  Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). 52
Prosedur  wakaf  yang  terkait  dengan  HKI  sebagai  objek  wakaf  maka prosedurnya disamakan dengan prosedur wakaf pada umumnya yaitu:
1. Waqif, sebagai subyek hukum wakaf HKI
2. Adanya obyek wakaf HKI, misalnya Hak Cipta, Paten atau merek
3. Adanya penerima wakaf HKI, yaitu Nazhir yang mengelola obyek wakaf HKI.
4.  Adanya aqad atau  lafaz  dalam  ikrar  wakaf  mengenai  serah  terima  obyek  wakaf HKI dari wakif ke Nazhir
Pengelola obyek wakaf HKI harus merupakan suatu kelompok yang terdiri atas sekurang-kurangnya  3  (tiga)  orang  dan  salah  seorang  diantaranya  sebagai  ketua  lalu salah seorang diantaranya juga adalah orang yang paham atau mengerti tentang HAKI. Maksud  dari  kriteria  paham  tersebut  adalah  prosedur  wakaf  tadi  kaitannya  antara Nazhir.  Ditjen  HAKI-kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  sebagai  institusi  pendaftaran HAKI  serta  yang  berkenaan  dengan  perlindungan  terhadap  HAKI.  Wakaf  tanah  milik memiliki  kaitannya  dengan  BPN  (Badan  Pertanahan  Nasional),  sedangkan  HAKI memiliki  hubungan  ke  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  melalui  Ditjen  HAKI (Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual).
1. Wakaf, HKI adalah orang yang akan berwakaf dengan objeknya HKI.
2.  Nazhir,  HKI  adalah  sekelompok  orang  yang  akan  mengelola  obyek  wakaf  HKI melalui akta ikrar wakaf.
51 Indah Yuliana, Surya Perdana Hadi, “Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham di Indonesia”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 5, no,2 (2019):h.233.
52 Helma  Fitriana  Putri,  “Analisis  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Objek  Wakaf”, Skripsi (Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019), h.67.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
3. KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan adalah tempat mendaftar si wakif yang akan berwakaf, dengan obyek wakaf HKI.
4.  PPAIW  (Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf)  adalah  pejabat  yang  telah diangkat/disumpah dan yang mencatat akad atau transaksi wakaf dari si wakif ke Nazhir dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
5.  Kementerian  Agama  Kabupaten  adalah  sebagai  lembaga  yang  melegitimasi, mengesahkan  perwakafan  yang  mendapat  tembusan  prosesi  wakaf  dari KUA.Kecamatan.
6.  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  Direktorat  Jenderal  Hak  atas  Kekayaan Intelektual  adalah  institusi  yang  memberikan  hak  eksklusif  kepada  pemegang HKI, baik hak cipta, paten, merek dan lain-lain (sertifikasinya). 53

## Wakaf Saham HAKI Perspektif Hukum Islam
Penentuan  nilai  ekonomi  menjadi  penting  dalam  mempertimbangkan  suatu objek  untuk  menjadi  harta  benda  wakaf.  Kesulitan  untuk  mengkuantifikasi  nilai ekonomi HAKI yang dijadikan harta benda wakaf lebih disebabkan karena terbatasnya pengetahuan  pihak-pihak  yang  memiliki  kompetensi  formal  dalam  menentukan  nilai (valuasi)  HAKI.  Sementara  itu,  potensi  obyek  HAKI  untuk  menjadi  obyek  wakaf sebenarnya sangat besar. Prediksi kalkulatif ini didasarkan pada  kenyataan  bahwa  mayoritas  masyarakat  Indonesia  memeluk  agama  Islam. Sementara  itu,  produk-produk  maupun  ciptaanciptaan  bernafaskan  keagamaan  telah banyak beredar dan berkembang di masyarakat.
Wakaf  dengan  objek  bidang-bidang  HAKI  lainnya  sampai  dengan  saat  ini belum terlalu dilaksanakan. Namun demikian, beberapa bidang HAKI seperti Merek  juga  memiliki  potensi  sebagai  obyek  wakaf.  Seperti  diketahui,  perkembangan kreasi  pakaian  muslim  di  Indonesia  sangat  pesat,  banyak  perancang  busana  beraliran muslim baik busana wanita maupun busana pria yang menjadi trendsetter dengan karya-karyanya yang indah dan khas.
Sebagai  contoh,  seorang  perancang  busana  merancang  pakaian  ataupun perlengkapan  busana  seperti  sarung,  peci,  hijab,  dan  lainnya  dengan  label  merek tertentu.  Merek  tersebut  telah  didaftarkan  di  Direktorat  Merek.  Perancang  busana pemilik  merek  tersebut  kemudian  memberikan  mereknya  untuk  diwakafkan.  Tujuan wakaf  seperti  itu  dimaksudkan  agar  setiap  pakaian  dan  perlengkapan  busana  dengan label  merek  yang  diwakafkan  tersebut  dapat  laku  terjual,  dan  keuntungan  dari  hasil penjualannya akan dimanfaatkan misalnya untuk  pengelolaan sebuah panti asuhan oleh Nazhir  yang  ditunjuk.  Selain  Merek,  dengan  melihat  perkembangan  penemuan- penemuan yang telah didaftarkan    Patennya, potensi pemanfaatan Paten sebagai objek wakaf juga cukup besar.
Selain  bidang  HAKI  tersebut  diatas,  bidang-bidang  HAKI  lainnya  seperti Desain Industri, desain tata letak sirkuit terpadu  dan PVT juga memiliki potensi untuk diwakafkan,  namun  belum  pernah  dikaji  lebih  jauh  pelaksanaannya.  Sebagai  contoh, potensi  pemanfaatan  PVT  sebagai  obyek  wakaf  cukup  besar  mengingat  Indonesia adalah negara agraris dengan potensi pengembangan berbagai macam varietas tanaman yang cukup besar pula. Akan tetapi dalam praktik sampai dengan saat ini, wakaf dengan objek PVT belum pernah dilakukan.
53 Helma  Fitriana  Putri,  “Analisis  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Objek  Wakaf”, Skripsi (Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019), h.68.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
HAKI  di  dalam  hukum  Islam  dipandang  sebagai  salah  satu huquq  maliyyah (hak  kekayaan)  yang  mendapat  perlindungan  hukum  ( mashun )  sebagaimana mal (kekayaan).  Pandangan  ini  memberi  kesimpulan  bahwa  HAKI  adalah  pekerjaan  dan merupakan  hak  kekayaan  yang  bisa  dimiliki  baik  oleh  individu  maupun  kelompok. Prinsip kepemilikan pribadi adalah menghormati hak individu, menghargai harapan dan keinginan  untuk  leluasa  berkehendak,  berkreativitas,  dan  berinovasi.  Islam  ingin mendorong  siapa  saja  untuk  berupaya  dan  bekerja  semaksimal  mungkin  dan mengharapkan hasil jerih payahnya.
Harta  benda  yang  boleh  diwakafkan  merupakan  salah  satu  hal  yang  menjadi perbedaan  pendapat  dikalangan  ulama.  Pendapat  tentang  harta  benda  apa  saja  yang boleh  diwakafkan.  Sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  yang  boleh  diwakafkan  adalah harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan serta harta benda bergerak yang ada  contohnya  pada  masa  Nabi  Muhammad  hidup,  seperti  kuda  dan  baju  besi  untuk perang.  Sebagian  ulama  memperluas  cakupan  harta  benda  bergerak  yang  boleh diwakafkan tidak terbatas pada harta benda yang bergerak yang diwakafkan pada masa Rasulullah.  Namun  semua  harta  benda  bergerak  yang  memiliki  daya  tahan  lama  dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah.
Mewakafkan benda tidak berwujud seperti HAKI memang belum pernah dijelaskan secara terperinci dalam literatur fiqih klasik. Undang-undang mengenai HAKI  sendiri  baru  muncul  pada  tahun  1470  di  Venice  Italia 54 ,  sangat  jauh  dengan tenggang  waktu  masa  hidup  para  imam  mazhab.  Syariat  Islam  dengan  sifatnya  yang fleksibel  selalu  mampu  untuk  menempatkan  diri  sesuai  dengan  perkembangan  zaman melalui unsur-unsur dasar (asasiyyah) yang terdapat di dalam semua nash-nash dzanni dan  dikembangkan  melalui  proses  ijtihad  ulama.  Benda  wakaf  menurut  ulama  dan hukum positif memiliki kesamaan dalam beberapa hal yakni adanya manfaat dari benda itu  dan  bernilai  ekonomis.  Dalam  artian  benda  yang  diwakafkan  adalah  benda/sesuatu yang bisa diperjual belikan, tahan lama (benda maupun manfaatnya), dan manfaat benda bisa diambil oleh penerima wakaf. Jika dicermati mengenai konsep harta dalam hukum Islam  dan  perundang-undangan,  HAKI  termasuk  kategori  harta  yang  sudah  jelas memiliki nilai manfaat dan telah memenuhi syarat sebagai objek wakaf yakni memiliki nilai manfaat.
Hukum  dari  wakaf  HAKI,  perlu  melihat  dari  masing-masing  peraturan  yang berkaitan  dengan  perwakafan  dan  HAKI.  Peraturan  tersebut  selain  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah,  adapun  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  independen  seperti halnya  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Di  dalam  UU  No.41  Tahun  2004  Tentang Wakaf, Hak Atas kekayaan Intelektual dinyatakan sebagai salah satu benda yang dapat diwakafkan. Jenis harta wakaf dalam UU ini terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak,  sementara  dalam  PP  No.  42  Tahun  2006  tentang  pelaksanaanya  benda bergerak dibedakan menjadi dua yaitu, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Undang-Undang Wakaf maupun PP tentang pelaksanaannya, Wakaf Hak Atas  Kekayaan  Intelektual  telah  mendapat  legitimasi  secara  hukum.  Namun,  hanya sebatas pengakuan, tidak terdapat prosedur secara jelas dalam hal mewakafkan HAKI. 55 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang pada
54 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual ,Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).h.39.
55 Eva Mir’atun Niswa,”Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, Volksgeist 1, no.2 (2018):h.7.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
tahun  2002  yang  termasuk  juga  di  dalamnya  adalah  wakaf  surat-surat  berharga.  Lalu bagaimana pandangan Ulama’ Fiqih terhadap wakaf saham HAKI ?
Jika  kita  memperhatikan  Objek  wakaf  menurut  para  Ulama’  Madzhab sebagaimana  yang  terdapat  dalam  kitab-kitab  fiqih  klasik  harus  memenuhi  kriteria sebagai berikut:
1. Harus berupa benda materil.
2. Memiliki nilai manfaat.
3. Dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.
Kriteria obyek wakaf seperti ini disampaikan oleh Ulama’ Madzhab Syafi’i dan Hambali  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  di  sub-bab.  Keduanya  tidak membatasi  apakah  benda  tersebut  berupa  benda  tidak  bergerak  seperti  tanah,  rumah, gedung dan lain sebagainya ataupun benda bergerak, seperti mobil, hewan ternak, buku, dan  semisalnya.  Hal  di  atas  berbeda  dengan  pendapat    Ulama’  Hanafiyyah,  mereka mensyaratkan obyek wakaf harus berupa benda tidak bergerak. Para Ulama’ dari ketiga mazhab  ini  berargumen  bahwa  wakaf  harus  selamanya,  karenanya  mauquf  (obyek wakaf)  juga  harus  memiliki  kriteria  yang  ketat  sehingga  maksud  dari  wakaf  yang digunakan untuk  selamanya atau minimal  dalam jangka waktu  yang cukup lama dapat terealisasikan.
Dengan  demikian,  jika  mengacu  pada  mazhab  Hanafi,  Syafi’i  dan  Hanbali, maka Saham HAKI tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai objek wakaf sebab tidak  mempunyai  wujud  materiil  dan  manfaatnya  terbatasi  oleh  jangka  waktu  tertentu. Namun  jika  mengambil  pendapat  Madzhab  Maliki  maka  Saham  HAKI  dapat diwakafkan, karena Mazhab Maliki menyatakan bahwa obyek wakaf tidak harus berupa benda materiil (berwujud) tapi juga bisa berupa benda immateriil (tidak berwujud). Jika melihat  perundang-undangan  dan  keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  maka Saham HAKI dapat diwakafkan, mengingat nilai dan manfaatnya yang tidak kecil.
Ijtihad  fuqaha  terdahulu  terhadap  harta  benda  wakaf  bertujuan  untuk kemaslahatan umat sesuai dengan setting sosial pada saat itu. Begitu pula ijtihad ulama- ulama Indonesia terhadap pengembangan harta benda wakaf adalah demi kemaslahatan umat  manusia  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  sosial  pada  saat  ini.  Sebab  pada dasarnya hukum adalah artikulasi dari pemikiran dan kegiatan manusia pada zamannya.
Ketika  suatu  hukum  (ajaran)  Islam  yang  masuk  dalam  wilayah  ijtihadi,  maka hal  tersebut  menjadi  sangat  fleksibel,  terbuka  terhadap  penafsiran-penafsiran  baru, dinamis,  Sehingga  dengan  demikian  ditinjau  dari  aspek  ajaran  saja,  wakaf  merupakan sebuah  potensi  yang  cukup  besar  untuk  bisa  dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan zaman.  Ditinjau  dari  kekuatan  hukum,  wakaf  merupakan  ajaran  yang  bersifat  anjuran (sunnah),  namun  kekuatan  yang  dimiliki  sesungguhnya  begitu  besar  sehingga  tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  dan  pengkajian  pustaka  yang  telah  dilakukan,  maka peneliti memberikan kesimpulan yaitu:
1. Penerapan  Wakaf    Saham  HAKI  di  Indonesia  berbeda  dengan  wakaf  aset  tidak bergerak  berupa  tanah  maupun  bangunan  hal  tersebut  karena  harus  terpenuhinya aspek kekekalan dan bentuk saham yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada  dua model wakaf saham yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). pertama adalah wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham HAKI dan kedua  adalah  wakaf  yang  menjadikan  saham  HAKI  sebagai  objek  wakaf.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
Penerapan  wakaf  dilaksanakan  oleh  wakif  kepada  nadzir  di  hadapan  Pejabat Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  dengan  disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi dan dinyatakan secara lisan dan atau tertulis yang merupakan kehendak dari wakif dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
2. Perspektif  hukum  Islam  terhadap  wakaf  saham  HAKI  jika  mengacu  pada  mazhab Hanafi,  Syafi’i  dan  Hanbali,  maka  Saham  HAKI  tidak  boleh  diwakafkan  karena tidak mempunyai wujud materiil. Namun jika mengambil pendapat Mazhab Maliki maka  Saham  HAKI  dapat  diwakafkan,  karena  Mazhab  Maliki  menyatakan  bahwa obyek  wakaf  tidak  harus  berupa  benda  materiil  (berwujud)  tapi  juga  bisa  berupa benda  immateriil  (tidak  berwujud).  Serta  Jika  melihat  perundang-undangan  dan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka Saham HAKI dapat diwakafkan, mengingat nilai dan manfaatnya yang tidak kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Ad-Dimasyqi, Syaikh al-allamah Muhammad ibn Abdurrahman. Fiqih Empat Madzhab. Bandung : Hasyimi.2012.
Afandi,  Bella  putri.  “Analisis  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  objek  wakaf  Dalam Upaya  meningkatkan  Perekonomian  di  Indonesia ”. Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Brawijaya.
al-Barrāk,  Abdurrahmān  ibn  Nāṣir. Syarḥu  al-Uṣūl  al-Ṡalāsah  lil-Imām  al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhāb. Cet I. Silsilah Mansyūrāt Muassasah Syabakah Nūrul-islam. 1436 H/2014 M.
Ali,  Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
Ali,  Muhammad  Daud. Sistem  Ekonomi  Islam  Zakat  dan  Wakaf. Jakarta:  UI  Press. 1988.
Al-Kabisi,  Muhammad  Abid  Abdullah.  Hukum  Wakaf  Kajian  Kontemporer  Pertama dan  Terlengkap  tentang  Fungsi  dan  Pengelolaan  Wakaf  serta  Penyelesaian  atas Sengketa Wakaf. Jakarta: IIMAN Press, 2004.
al-Khorosyi, Muhammad. Mukhtashor Kholil. Maktabah Syamilah. vol II. al-masyīqoh,  Khālid  ibn  Ali  ibn  Muhammad. al-jāmi’i  lilahkāmi  Waqf  Walhibāti  Wa Washoya. Qatar: 2013.
An-Nawawi, Al-imam muhyiddin Yahya ibn Syarf. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj jilid 11 . Beirut: Darun ihyā i atturosi al arobī. 1392 H. Ashofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. edisi ke 3. Jakarta: Rineka Cipta. 2001. Asri, Dkk. “Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan  Fikih”, Bustanul Fuqaha 1, no.1 (2020): h. 79-92.
Darajah,  Zakiah  dkk. Metodologi  Pengajaran  Agama  Islam. Jakarta:  Bumi  Aksara. 1996.
Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar Bahasa Indonesia . edisi ke IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008 M.
Fahruroji. Wakaf Kontemporer. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia. Haryani,  Iswi.  prosedur  mengurus  HAKI  Yang  Benar . Yogyakarta:  Pustaka Yustisia.2010.
Ibrahim. Metodologi Penelitian Kualitatif .  Bandung: alfabeta. 2015 M.
Jaenab, Siti. ‘’Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf’’, Al-Mustashfa 4, no. 1 (2019).
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online. kbbi.web.id (15 mei 2021.)
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 13-36 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.534
Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  R.I. Buku  Panduan  Hak  Kekayaan Intelektua l.  Tangerang: 2013.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia .  Edisi V Jakarta: Balai Pustaka. 2016 M.
Kementrian Agama . al-Qur’an dan Terjemahan. Bandung: Cordoba. 2016 M. Klinik Konsultasi HKI. Panduan Pengenalan HKI. Jakarta: Departemen Perindustrian. Manzūr, Ibnu. lisanul arabi . Beirut: Dārun sodirun. 1414 H.
Minawi,  At-Taufiq ala Muhimat Ta'rif. Alamul Qutub : Kairo. 1999 M. Mubarok,    Husni.  “Pandangan  Fiqih  Dusturiyah  Terhadap  Wakaf  Atas  Kekayaan Intelektual’’. Skripsi. Lampung:  Fak.Syariah  UIN  Raden  Intan  Lampung,  2018 M.
Muhajir.  “Aspek  Hukum  Wakaf    Dalam  Kajian  hadis  Ahkam  (  Melacak  Akar  Sejarah Hukum Wakaf dan Penerapan di Indonesia) “ Jurnal Syariah dan Hukum 2, no.2 (2020): h. 15.
Mujiono  dan  Ferianto. Memahami  dan  Cara  Memperoleh  Hak  Kekayaan  Intelektual . Yogyakarta: Sentra HKI UNY. 2017.
Naisaburi,  Abi  Husain  Muslim  ibn  Hajjaj  al-Qusyairi. shohi  Muslim .  Beirut:  Dar  al- Fikr. 1993.
Niswa,    Eva  Mir’atun.  ‘’Problematika  Yuridis  Wakaf  Hak  Kekayaan  Intelektual  di Indonesia’’, Volksgoist 1, no.2 (2018).
Nizar, Lutfi. “wakaf hak cipta dalam perspektif hukum islam dan perundang undangan di Indonesia’’. Skripsi . Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012.
Pasaribu,  Chairuman  Suhrawardi  K  Lubis.  Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam . Jakarta:
Sinar Grafika. Cet. II.1996 M.
Putri,  Helma  Fitriana.  “Analisis  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Objek  Wakaf”.
Skripsi. Medan: Fak. Hukum UMSU Medan, 2019.
Razi,  Fachruddin.”  Jenis  dan  Pengaturan  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  Diakui  dan Dilindungi di Indonesia.
Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property  Rights). Depok: Rajagrafindo Persada 2015.
Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW ) . Jakarta: Sinar Grafika. 2002. Sarwan, Ahmad. Fiqih Wakaf . Jakarta Selatan: 2018.
Selasi,  Dini.  “Ekonomi  Islam  Halal  dan  Haramnya  Berinvestasi  dengan  Saham Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 1, no. 2 (2018).
Simatupang, Richard Burton .  Aspek Hukum Dalam Bisnis Jakarta: Rineka Cipta, 2003. Siti, Hanan. ’’Wakaf Saham  Dalam Perspektif Hukum  Islam’’, Jurnal Ilmu Syariah 3, no. 1 (2015).
Soerjono dan H.Abdurahman. Metode Penelitian hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 2003. Sulistiyaningsi  Puji,  dkk.  “Pelaksanaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  Objek wakaf ”, JIPRO 2, no. 2.(2019).
Sutedi,  Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual . Cet I. Jakarta: Sinar Grafika.2015.
Umam,  Khaerul. Pasar  Modal  Syariah  &  Praktek  Pasar  Modal  Syariah. Bandung: Pustaka Setia.
Yulianan  Indah, Surya Perdana Hadi. “Model Penerapan dan potensi Wakaf Saham  di Indonesia”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 5, no. 2. (2019). Zahroh, Muhammad Abu. Muhadhorot fi al Waqfi . Kairo: Dar al Fikr al ‘Arabi. 2005. Zuhaili, Wahbah. al fiqhu al islami wa Adillatuhu . jilid 10. Beirut: Dar al fikr. 1997.