COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## PENDEKATAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW TERHADAP KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG DIKOTA SAMARINDA

## Benhard Kurniawan Pasaribu
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda benhardkpasaribu.untagsmda@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: Mei 10, 2023 Accepted: Juni 30, 2023 Changes in spatial use arise as a result of changes in the balance between the  number  of  inhabitants  and  the  available  land  area.  The  population continues to increase from time to time, while the available land area never increases. The Economic of Law Analysis approach plays an important role in the policies of the Regional Government. Qualitative descriptive research method,  with  a  normative  approach.  A  normative  approach,  namely  an approach taken by collecting and studying applicable legal regulations that are closely related to research issues which include laws and other laws and regulations, official documents, and other sources that are closely related to the  problems  studied.  the  economics  of  law  analysis  approach  plays  an important role in the policies implemented by the Samarinda City Government in terms of spatial use. Definitively, urban areas are areas that have the main activity of arranging the functional arrangement of areas as places for urban settlements,  concentration  and  distribution  of  government  services,  social services,  and  economic  activities.  The  Samarinda  City  Spatial  Planning through  the  Samarinda  City  Regional  Regulation  Number  2  of  2014  in addition to regulating the Spatial Planning in Samarinda City also provides an overview of the spatial use of the Samarinda City area for the next 20 years.
Keywords:
Space Utilization; Economic of Law Analysis; Regional Policy

## Abstrak
Perubahan pemanfaatan Ruang timbul sebagai akibat perubahan perimbangan dalam jumlah penduduk  dengan  luas  lahan  yang  tersedia.  Jumlah  penduduk  dari  waktu-ke  waktu  terus meningkat, sementara luas lahan yang tersedia tidak pernah bertambah. pendekatan Analisys Economic  Of  law  berperan  penting  terhadap  kebijikan  Pemerintaah  Daerah.  Metode Penelitian  deskriptif  kualitatif,  dengan  pendekatan  secara  normatif.  Pendekatan  secara normatif,  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  dan  mempelajari peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku  yang  erat  kaitannya  dengan  permasalahan penelitian  yang  meliputi  Undang-Undang,  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. pendekatan analisis economic of law sangat berperan penting terhadap kebijakan yang diterapkan  oleh  Pemerintah  Kota  samarinda  dalam  Hal  Pemnfataan  Ruang.  Kawasan perkotaan  secara  defenitif  adalah  wilayah  yang  mempunyai  kegiatan  utama  menyusun susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Rencana Penataan Ruang  Kota  Samarinda  melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  2  Tahun  2014 selain mengatur tentang Rencana Penataan Ruang di Kota Samarinda.
Kata Kunci: Pemanfaatan ruang; Analisys Economic Of Law; Kebijakan Daerah.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## I. PENDAHULUAN
Perubahan  pemanfaatan  Ruang  timbul  sebagai  akibat  perubahan  perimbangan dalam jumlah penduduk dengan luas lahan yang tersedia. Jumlah penduduk dari waktu- ke waktu terus meningkat, sementara luas lahan yang tersedia tidak pernah bertambah, sehingga  terjadi  pergeseran  spasial  pemanfaatan  ruang.  Kivel  dalam  Sodikin  (2002), mengatakan  bahwa  ruang  merupakan  faktor  kunci  dalam  kaitannya  dengan  pola  dan proses perubahan kota. Hal ini karena terdapat kaitan erat antara Pemanfaatan ruang dan perubahan demografis di kawasan perkotaan, yang dapat ditunjukkan dalam ukuran konsumsi ruang perkotaan. 1
Penataan  ruang  merupakan  alat  yang  efektif  dan  penting  dalam  pembangunan berkelanjutan  dengan  mensinkronkan  aspek  sosial,lingkungan,  dan  ekonomi. Pendekatan  penataan  ruang  berkelanjutan  juga  digunakan  sebagai  landasan pembangunan  infrastruktur  Pekerjaan  Umum  (PU)  untuk  menggerakkan  pertumbuhan perekonomian nasional. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang  terjadi  yang  dapat  mempengaruhi  proses  pencapaian  tujuan  penataan  ruang. Dinamika  internal/  dinamika  pembangunan  adalah  segala  hal  yang  berkaitan  dengan perkembangan  paradigma  pemikiran,  kebijakan,  perkembangan  teknologi,  penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang
Peraturan Tata Ruang di Kota Samarinda telah ada dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 yang mengatur tentang rencana Penataan Ruang untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berkawasan lingkungan yang hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  Pasal  2  bagian  kedua  Peraturan Daerah  Kota  Samarinda  yang  mengatur  Ruang  lingkup  wilayah  Perencaan  memuat Ruang lingkup yang dibedakan menjadi lingkup wilayah dan lingkup muatan Penataan Ruang Kota serta lingkup Penataan Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi seluruh wilayah Administrasi Kota, yang mencakup Ruang Darat dan Air seluas 71.800 hektar serta Ruang Udara diatasnya dan Ruang didalam Bumi. Posisi Geografis wilayah Kota Samarinda terletak antara 117 0 03’00” BT dan 117 0 18’14” BT serta di antara 00 0 19’02” LS dan 00 0 42’34” LS.
1 A mat, Sodikin. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Lahan Sawah Ke Non Pertanian Di Kota Batang. MPKD UGM, Yogjakarta, 2002, Hal 32

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Terdapat dua aspek yang mempengaruhi pemanfaatan ruang, yaitu aspek spasial yang terdiri aspek perekonomian dan kependudukan; serta aspek spasial yang terdiri dari sistem  aktifitas,  sistem  pengembangan  dan  sistem  lingkungan.  Perekonomian  akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi (produksi dan distribusi) di kota seperti sektor  industri,  perdagangan  dan  jasa  yang  semuanya  membutuhkan  lahan/  ruang. Pemanfaatan ruang  tersebut umumnya diarahkan pada pola pemanfaatan yang efektif dan efisien, sehingga faktor lokasi menjadi cukup penting. 2
Masalah  yang  sempat  muncul  dimana  Kota  Samarinda  dalam  hal  penataan  dan pemanfaatan  ruang  dinilai  masih  kurang  berjalan,  ini  disebabkan  karna  lemahnya pemberlakuan  izin  pemnfaatan  ruang  sebagai  pengendaalian  pemanfaatn  ruang,  hal serupa dapat dilihat dari beberapa kasus penyegelan banguanan atau lahan yang tidak sesuai  dengan  acuan  pentaan  ruang  kota  samarinda,  hal  ini  disebabkan  karna  para pengusaha ingin menjalankan usahanya tetapi tidak mengikuti pedoman penataan ruang yang sudah ada.
Richard Posner dalam bukunya yang berjudul Economic Analysis of Law. Richard Posner menjelaskan ideologi EAL sebagai berikut: Ilmu ekonomi adalah ilmu yang dipilih dibuat oleh pelaku rasional yang memiliki kepentingan diri di dunia dimana sumber daya terbatas; analisis ekonomi mikro modern adalah bahwa pelaku rasional akan berusaha untuk memaksimalkan kekayaan mereka dari terbatasnya sumber daya yang tersedia. 3 Dari kasus yang diuraikan diatas pendekatan Analisys Economic Of law berperan penting terhadap  kebijikan  Pemerintaah  Daerah  memenetapkan  standart  aturan  hukum  terkait pemanfaatan  ruang  Di  Kota  Samarinda  karna  disadari  ruang  sangat  terbatas,  tetapi bagaimana pelaku rasional dalam hal ini pemerintah  berusaha untuk memaksimalkan kekayaan daerah dari terbatasnya Ruang yang tersedia.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif,  dengan  pendekatan  secara normatif.  Pendekatan  secara  normatif,  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  dan  mempelajari  peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku  yang  erat kaitannya  dengan  permasalahan  penelitian  yang  meliputi  Undang-Undang,  dan  peraturan perundang-undangan lainnya, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
2 http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/2332/1/77b46e4bb4c14716dba98d44f6e6d88b.pdf , diakses pada tanggal 14 Juni 2023.
3 Bushan J. Komadar, Journal: The Raise and Fall of a Major Financial Instrument, University of Westminster, 2007, hlm 1 dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, Seri 1 Pengantar, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm 45.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Thomas  R  Dye  sebagaimana  dikutip  Islamy  (2009:  19)  mendefinisikan  kebijakan publik sebagai “ is whatever government choose to do or not to do” ( apapaun yang dipilih pemerintah  untuk  dilakukan  atau  untuk  tidak  dilakukan).  Definisi  ini  menekankan  bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak  melakukan  sesuatu  juga  merupakan  kebijakan  publik  karena  mempunyai  pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. 4
Teori Max Weber mengenai faktor kekuatan ekonomi dalam pembentukan hukum dapat dipersandingkan dengan pendapat para ahli lainnya. Berkaitan dengan teori tersebut Roscoe Pound    berpendapat  bahwa  hukum  mengatur  kepentingan-kepentingan  tertentu  yang  oleh masyarakat  dianggap  perlu  untuk  dilindungi  dengan  hukum.  Setiap  peraturan  hukum  jika dianalisis  berdasarkan  kepentingankepentingan  akan  mudah  dimengerti  oleh  masyarakat pada umumnya. Menurut Pound tidak semua kepentingan harus diatur hukum, karena ada kepentingan-kepentingan yang diatur oleh agama, estestika, dan lain-lain. Untuk menentukan ruang lingkup pengaturan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:
1.  Inventarisasi terhadap kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.
2.  Seleksi kepentingan-kepentingan yang dikenal oleh hukum.
3.  Batasan ruang lingkup perlindungan yang telah diseleksi.
4. Pertimbangan  tentang  cara  yang  dipakai  oleh  hukum  untuk  menjamin  kepentingan tersebut.
Richard Posner menjelaskan ideologi EAL sebagai berikut: Ilmu ekonomi adalah ilmu yang dipilih dibuat oleh pelaku rasional yang memiliki kepentingan diri di dunia dimana sumber daya terbatas; analisis ekonomi mikro modern adalah bahwa pelaku rasional akan berusaha untuk memaksimalkan kekayaan mereka dari terbatasnya sumber daya yang tersedia.
Posner  menambahkan  EAL  dapat  dijadikan  suatu  pendekatan  untuk  menjawab permasalahan  hukum  dengan  mengutarakan  definisi  berbeda  dan  asumsi-asumsi  hukum yang  berbeda  pula  untuk  mendapatkan  gambaran  tentang  kepuasan  (satisfaction)  dan peningkat. Pendekatan  dan  penggunaan  analisis  ini  harus  disusun  dengan  pertimbangan- pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi economic standard yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (value), kegunaan (utility), dan efisiensi (efficiency) yang didasari oleh rasionalitas manusia. konsep dasar ini, EAL  menyimpulkan  bahwa  hukum  diciptakan  dan  diaplikasikan  untuk  tujuan  utama
4 Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (maximizing overall social utility). (Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Seventh Edition, (New York: Aspen Publishers, 2007).
Kawasan  Perkotaan  adalah  wilayah  yang  mempunyai  kegiatan  utama  bukan pertanian,  dengan  susunan  fungsi  kawasan  sebagai  tempat  permukiman  perkotaan, pemusatan  dan  distribusi  pelayanan  jasa  pemerintahan,  pelayanan  sosial,  dan  kegiatan ekonomi. Salah satu ciri fisik yang mudah dikenali dari karakter kekotaan adalah tingginya penggunaan  lahan  terbangun  pada  suatu  wilayah.  Dengan  adanya  lahan  terbangun  yang tinggi pada suatu wilayah maka selain ciri fisik, ciri sosial ekonomi yang dapat dikaji adalah adanya  pergeseran  sektor  ekonomi  penduduk  menuju  sektor  non-pertanian.  Jenis penggunaan  lahan  merupakan  salah  satu  representasi  aktivitas  atau  kegiatan  ekonomi masyarakat yang dapat dilihat secara fisik. Dengan demikian untuk melihat tingkat kekotaan suatu  daerah,  indikator  lahan  terbangun  ini  merupakan  indikator  penting  sebagai  penciri karakter kekotaan secara fisik
Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wilayah NKRI terdiri dari wilayah  nasional  (pusat),  propinsi,  Kota/Kabupaten,  yang  tetap  dalam  bingkai  NKRI. Kepentingan  kabupaten/kota  dan  propinsi  dalam  melaksanakan  pembangunan  sesuai  era otonomi daerah, tetap harus selaras, sejalan dan mengacu pada kepentingan nasional. Dalam banyak  hal,  pembangunan  secara  makro,  utamanya  pembangunan  ekonomi  masyarakat berbagai  aktifitas  pembangunan,  mulai  pembangunan  industri,  pembangunan  perumahan, transportasi,  perdagangan,  perkebunan,  pertanian,  kelautan/maritim  dan  lain-lain. Aktifitas dan  penyelenggaraan  pembangunan  beraneka  ragam  tersebut  sudah  tentu  memerlukan lahan yang sangat luas. Dan berkaitan tentang penyediaan lahan yang sangat luas, secara mendasar memerlukan ruang yang luas pula. Antara penyediaan lahan dan tata ruang yang luas,  demi  tercapainya  kesejahteraan  umum  masyarakat,  dengan  sendirinya  harus memperhatikan  daya  dukung  lingkungan,  serta  merubah  lingkungan  yang  lama  menjadi lingkungan yang baru dalam segala aspek.
Untuk  menjamin  tercapainya  tujuan  Penataan  Ruang  yang  baik  pada  tataran perencanaan,  pemanfaatan  dan  pengendalian  Pemanfaatan  Ruang  dalam  satu  kesatuan sistem,  maka  diperlukan  perangkat  Peratuan  Perundang-Undangan  yang  dapat  memberi dasar yang jelas, tegas, dan menyeluruh dalam upaya Pemanfaatan Ruang.
Peraturan Pemanfaatan Ruang merupakan salah satu kewenangan Pemerintah, Mulai tingkat Pusat sampai tingkat Daerah, Proses Peraturan dan pemanfaatan Ruang Kota harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh, dalam upaya mencapai tujuan pembangunan seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam Pasal 1 Ayat (9) yang menyatakan bahwa

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Peraturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan Hukum bagi Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  dan  Masyarakat  dalam  Penataan  Ruang.  Menurut  Pasal  1 Angka  15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang dimaksud dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dimaksudkan agar Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
Kebijakan  dan  strategi  pengembangan  wilayah  kabupaten/kota  yang  sesuai  dengan fungsi  dan  peranannya  di  dalam  rencana  pengembangan  wilayah  provinsi  secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang  dijabarkan  dalam  rencana  rinci  tata  ruang  yang  disusun  dengan  pendekatan  nilai strategis  kawasan  dan/atau  kegiatan  kawasan  dengan  muatan  subtansi  yang  dapat mencakup  hingga  penetapan  blok  dan  subblok  yang  dilengkapi  peraturan  zonasi  sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.  Kawasan  strategis  adalah  Kawasan  yang  penataan  ruangnya  diprioritaskan  karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan/atau  lingkungan  termasuk  wilayah  yang  telah ditetapkan  sebagai  warisan  dunia.  Rencana  tata  ruang  kawasan  strategis  adalah  upaya penjabaran rencana umum tata ruang ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih spesifik sesuai dengan aspek utama yang menjadi latar belakang pembentukan kawasan strategis tersebut. Tingkat  kedalaman  rencana  tata  ruang  kawasan  strategis  sepenuhnya  mengikuti luasan fisik serta kedudukannya di dalam sistem administrasi. Rencana tata ruang kawasan strategis tidak mengulang hal-hal yang sudah diatur atau menjadi kewenangan dari rencana tata ruang yang berada pada jenjang di atasnya maupun dibawahnya. Rencana detail tata ruang merupakan penjabaran dari RTRW pada suatu kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan  pemanfaatan  yang  memiliki  dimensi  fisik  mengikat  dan  bersifat  operasional. Rencana detail tata ruang berfungsi sebagai instrumen perwujudan ruang khususnya sebagai acuan dalam permberian advise planning dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
Pemanfaatan  ruang  adalah  upaya  untuk  mewujudkan  struktur  ruang  dan  pola  ruang sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  melalui  penyusunan  dan  pelaksanaan  program  beserta pembiayaannya.  Pemanfaatan  wadah  meliputi  ruang,  ruang  daratan,  lautan  dan  udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan  serta  memeliha  kelangsungan  hidup.  Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang  :  Upaya

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
untuk mewujudkan tertib tata ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
Pertumbuhan  perekonomian  dan  pendapatan  negara,  serta  pemerataan  hasil pembangunan,  merupakan  salah  satu  idikator  keberhasilan  kebijakan  negara.  Menurut Ali Moertopo  (1982  :  122).  Di  kalangan  kebanyakan  ahli  ekonomi  memang  dianut  pendapat bahwa  ukuran  kemajuan  dan  perkembangan  negara  adalah  pertumbuhan  ekonomi  yang dinyatakan  dalam  rangka  produksi  nasional  atau  (Gross  National  Product).  Suatu  negara dianggap  mengalami  kemajuan  atau  perkembangan  jika  GNP  naik  sekian  persen  dan mengalami  kemunduran  jika  GNP  turun  sekian  persen,  atau  perkembangan  negara mengalami  stagnasi  jika  GNP  konstan  dari  tahun  tertentu  ke  tahun  berikutnya.  Pada hakikatnya ukuran demikian adalah semata-mata suatu konvensi belaka yang ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan  praktis.  Jadi  krireria  tersebut  tidak  mencerminkan  hakikat kemajuan.
Pendekatan  economic  analisis  of  law  menjadi  sebuah  pendekatan  dengan  melihat pembangunan wilayah,. Dalam hal ini faktor perencanaan tata ruang perlu dijadikan rujukan utama,  karena  dalam  praktik  pembangunan  itu  multisektoral.  Beberapa  konsep  melalui pendekatan economic analysis of law  sebagai berikut :
1.  Konsep Nilai (value)
Menurut  Posner,  suatu  nilai  (value)  dapat  diartikan  sebagai  sesuatu  yang berarti  atau  penting  (significance),  keinginan  atau  hasrat  (desirability)  terhadap sesuatu, baik secara moneter atau non moneter, sehingga sifat yang melekat padanya berupa kepentingan pribadi (self-interest) manusia untuk mencapai kepuasan. 5 Suatu nilai  dapat  diidentifikasi  dengan  karakteristik  yang  melekat  padanya,  yaitu  suatu pengharapan  keuntungan  (expected  return)  atau  kerugian.  Pertimbangan  manusia dalam  menentukan  suatu  nilai,  pada  akhirnya  selalu  ditujukan  pada  relevansi peningkatan kemakmuran (wealth maximization). 6 Keuntungan Ekonomis dirumuskan dengan  Economic  Profits  = Total  Revenue  –  (Explicit  Cost+Implicit  Cost)   dan/atau keuntungan  ekonomis  lebih  bersifat  kepuasan  atau  kebahagiaan  yang  bersifat moneter dan non-moneter yang ditujukan kepada total utility.
5 Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Seventh Edition, (New York: Aspen Publishers, 2007), hlm 10, 70, 271, dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, Seri 1 Pengantar, hlm 51.
6 Walter J. Wessels, Economics, (USA: Barron’s Educational Series, 2006), hlm 612, dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, Seri 1 Pengantar, hlm 52.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
2.   Konsep Utilitas (Utility)
Menurut Cooter dan Ulen, utilitas merupakan manfaat yang didapatkan karena pengambilan keputusan dalam memilih pilihan dengan alternatif penggunaannya. 7 Dalam EAL, penggunaan konsep utilitas memiliki arti kegunaan atau manfaat  dari  barang  ekonomi  yang  dapat  memberikan/menghasilkan  keuntungan yang mengarah kepada kesejahteraan. Terdapat dua jenis pengertian utilitas dalam EAL,  pertama  pengharapan  kegunaan  (expected  utility)  sebagaimana  diartikan sebagai kebahagiaan oleh pemikir utilitarian. Kedua, utilitas dalam arti yang digunakan oleh filsuf utilitarinisme, yaitu kebahagiaan.
Dari konsep-konsep dasar ekonomi tersebut di atas, diketahui bahwa konsep-konsep ini tidak berdiri sendiri dan menjadi kesatuan dalam mengevaluasi porsi-porsi ekonomi dalam pengkajian suatu masalah, misalnya dalam hal efektivitas terhadap regulasi dan ketentuan hukum  dalam  hal  pemanfaatan  ruang  dikota  Samarindal.  Keberadaan  ketentuan  hukum dikatakan efektif apabila memiliki nilai (yaitu dapat ditegakkan penerapannya), berdaya guna (berfungsi  sesuai  tujuannya),  dan  efisien  (pemberlakuannya  untuk  kesejahteraan  orang banyak).
Pada pendekatan dan konsep yang dijabarkan diatas pendekatan analisis economic of law  sangat  berperan  penting  terhadap  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  Pemerintah  Kota samarinda dalam Hal Pemnfataan Ruang. Kawasan perkotaan secara defenitif adalah wilayah yang  mempunyai  kegiatan  utama  menyusun  susunan  fungsi  kawasan  sebagai  tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Rencana Penataan Ruang Kota Samarinda melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 selain mengatur tentang Rencana Penataan Ruang di Kota Samarinda juga memberikan gambaran tentang pemanfaatan ruang wilayah Kota Samarinda hingga 20 tahun  mendatang.  Pasca  pemberlakuan  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  terdapat  pengalihan penetapan  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  yang  mengatur  tentang  ketentuan  perizinan pada bagian ketiga pasal 83, yaitu tentang ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  72  Ayat  (2)  huruf  b  digunakan  sebagai  pedoman  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam pemberian  izin  pemanfaatan  ruang  berdasarkan  rencana  struktur  dan  pola  ruang  yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
7 Robert Cooter & Thomas Ulen, Law & Economics, 5th Edition, (London: Pearson Addison Wesley, 2008), hlm 9 dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, Seri 1 Pengantar, hlm 56.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Perubahan  konsep  Undang-Undang  Cipta  kerja  tidak  serta  merta  menghilangkan kewenangan Daerah seluruhnya di dalam proses penataan ruang kawasan perkotaan, namun tetap  menimbulkan  banyak  perubahan  yang  cukup  signifikan  ternyata  berdampak  luas dibidang  ekonomi  dan  bidang  lainnya  dan  harus  diperhatikan  khususnya  oleh  pembuat Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang.
Perubahan konsep ini turut mengubah pengaturan atas pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan, yang menjadi hal utama dari proses pengendalian ini ialah mekanisme pembatalan perizinan pemanfaatan ruang. Perubahan konsep besar penarikan kewenangan oleh  Pemerintah  Pusat  turut  mengalihkan  wewenang  Pemerintah  Daerah  dalam  hal pembatalan  perizinan  melalui  83  Ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Tahun  2014 dalam Undang-Undang Cipta Kerja, hal ini karena tidak mungkin persetujuan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.

## KESIMPULAN
Pendekatan analisis economic of law sangat berperan penting terhadap kebijakan yang diterapkan  oleh  Pemerintah  Kota  samarinda  dalam  Hal  Pemnfataan  Ruang.  Kawasan perkotaan  secara  defenitif  adalah  wilayah  yang  mempunyai  kegiatan  utama  menyusun susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan  asumsi-asumsi  hukum  yang  berbeda  pula  untuk  mendapatkan  gambaran  tentang kepuasan  (satisfaction)  dan  peningkat. Pendekatan  dan  penggunaan  analisis  ini  harus disusun  dengan  pertimbangan-pertimbangan  ekonomi  dengan  tidak  menghilangkan  unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi economic standard yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (value), kegunaan (utility),
Rencana Penataan Ruang Kota Samarinda melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 selain mengatur tentang Rencana Penataan Ruang di Kota Samarinda juga memberikan gambaran tentang pemanfaatan ruang wilayah Kota Samarinda hingga 20 tahun  mendatang.  Pasca  pemberlakuan  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  terdapat  pengalihan penetapan  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  yang  mengatur  tentang  ketentuan  perizinan pada bagian ketiga pasal 83, yaitu tentang ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  72  Ayat  (2)  huruf  b  digunakan  sebagai  pedoman  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam pemberian  izin  pemanfaatan  ruang  berdasarkan  rencana  struktur  dan  pola  ruang  yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

## REFERENSI
Amat,  Sodikin.  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Pergeseran  Lahan  Sawah  Ke  Non Pertanian Di Kota Batang. MPKD UGM, Yogjakarta, 2002.
Bushan J. Komadar, Journal: The Raise and Fall of a Major Financial Instrument, University of Westminster, 2007, hlm 1 dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, Seri 1 Pengantar, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2013)
Islamy,  M.  Irfan.  2009.  Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Seventh Edition, (New York: Aspen Publishers, 2007), hlm 10, 70, 271, dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, Seri 1 Pengantar.
Walter J. Wessels, Economics, (USA: Barron’s Educational Series, 2006), hlm 612, dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, Seri 1 Pengantar.
Robert  Cooter  & Thomas  Ulen,  Law  &  Economics,  5th  Edition,  (London:  Pearson Addison Wesley, 2008), hlm 9 dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, Seri 1 Pengantar
http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/2332/1/77b46e4bb4c14716dba98d44f6e6d88b.