## KAJIAN  GOOD  GOVERNANCE  TERHADAP  OTONOMI  DAERAH MENUJU  KEADILAN  DAN  DEMOKRATISASI  HUKUM

## EDDY SURYANTO HP, SH.MH. Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract :  The  change  of  paradigm  on  local  government  implementation  from      centralized government system to decentralized one and the centralization of authority on center government and local one (executive) to power sharing between the executive and local legislative should be followed  up  by  changing  of  management  of  local  government.  The  management  of  local government  should  have  a  change  of  value  of  which  the  previous  of  management  executed  by internal interest orientation of government organization toward an external one attached by the improvement of service and delegation of a part government service-duty to public one as well, so  that  the  law  enforcement  authority  must  be  cooperated  to  realize  the  justice  and  welfare  of local autonomy era.
Keyword : equity and democratization of law

## PENDAHULUAN
Citra  pemerintahan  buruk  yang  ditandai  dengan  syaratnya  tindakan  korupsi,  kolusi  dan nepotisme  (KKN)  telah  melahirkan  sebuah  fase  sejarah  politik  bangsa  Indonesia  dengan semangat  reformasi.  Salah  satu  issue  reformasi  yang  diwacanakan  adalah  Good  Governance. Istilah  Good  Governance  secara  berangsur  menjadi  popular  baik  di  kalangan  pemerintahan maupun  masyarakat  secara  umum.  Di  Indonesia  istilah  ini  secara  umum  diterjemahkan  dengan pemerintahan yang baik, yang diselenggarakan dengan hakekat demokratisasi penegakan hukum yang berlaku.
Menginginkan  keadilan  dan  kesejahteraan  segera  terwujud  dengan  cepat  di  lain  sisi kesadaran  penyelenggaraan  otoritas  pemerintahan  khususnya  di  daerah  dianggap  lamban mewujudkan  keberhasilan,  sulit  berhasil  sehingga  perlu  digalakkan  adanya  good  governance  di era  pasca  reformasi.  Karena  itu,  good  governance  kemudian  menjadi  issue  sentral  dalam hubungan keselarasan antara pemerintah pusat/daerah, jaksa, hakim masyarakat tersebut dengan multi sasaran (Wood dalam Saiful Mujani,2001).
Wacana  Good  Governance  mendapatkan  relevansinya  di  Indonesia  dalam  pandangan Masyarakat  Transparasi  Indonesia  (MTI,  2002,h.vii)  paling  tidak  dengan  tiga  sebab  utama: Pertama, krisis ekonomi dan politik yang masih terus menerus dan belum ada tanda-tanda segera berakhir;  Kedua,  masih  banyaknya  korupsi  dan  berbagai  bentuk  penyimpangan  dalam
penyelenggaraan Negara; Ketiga, lebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan besar bagi proses demokratisasi dan sekaligus kekhawatiran  akan kegagalan program tersebut. Alasan lain adalah  masih  belum  optimalnya  pelayanan  birokrasi  pemerintahan  dan  juga  sektor  dalam memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingan  politik.  Karena  itu  Good  Governance  dapat  diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku  yang didasarkan pada nilai-nilai  yang bersifat mengarahkan, mengendalikan  atau  mempengaruhi  masalah  publik  untuk  mewujudkan  nilai-nilai  itu  dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Dengan demikian ranah Good Governance tidak selayaknya ditujukan kepada penyelenggara Negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat di luar  struktur  birokrasi  pemerintahan  yang  secara  getol  dan  bersemangat  menuntut penyelenggaraan Good Governance pada Negara (MM. Billah,2006,40).
Sisi  lain  memaknai  Good  Governance  sebagai  diungkapkan  Taylor,  Good  Governance adalah pemerintahan demokratis seperti yang dipraktikkan dalam Negara-negara demokrasi maju di  Eropa  Barat  dan  Amerika  misalnya  (Saiful  Aujani,  2001).  Demokrasi  sebagai  sistem pemerintahan  dianggap  sebagai  sistem  pemerintahan  yang  baik  karena  paling  merefleksikan sifat-sifat Good Governance secara normatif.
Pada  dasarnya  konsep  Good  Governance  memberikan  rekomendasi  pada  sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara lembaga-lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta dan masyarakat madani (civil society). Good Governance berdasar pandangan  ini  berarti  suatu  kesepakatan  menyangkut  pengaturan  Negara  yang  diciptakan bersama  oleh  pemerintah,  masyarakat,  proses  dan  lembaga-lembaga  dimana  warga  dan kelompok  masyarakat  mengutarakan  kepentingannya,  menggunakan  hak  hukum,  memenuhi kewajiban  dan  menjembatani  perbedaan  diantara  mereka.  Santosa  menjelaskan  bahwa  good governance  sebagai  didefinisikan  UNDP  adalah  pelaksanan  politik,  ekonomi  dan  administrasi dalam  mengelola  masalah-masalah  bangsa.  Pelaksanaan  kewenangan  tersebut  bias  dikatakan baik (good atau smooth) jika dilakukan dengan efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel dan transparasi (Mas Ahmad Santosa, 2001:86).
Sesuai  dengan  pengertian  di  atas,  maka  pemerintahan  yang  baik  adalah  pemerintahan  yang baik  dalam  ukuran  proses  maupun  hasil-hasilnya.  Semua  unsur  dalam  pemerintahan  bisa bergerak  secara  sinergis,  tidak  saling  berbenturan,  memperoleh  dukungan  dari  rakyat  dan  lepas dari  gerakan-gerakan  anarkis  yang  bisa  menghambat  proses  dan  lajunya  pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang
sangat  minimal  menuju  cita  kesejahteraan  dan  kemakmuran  sebagai  basis  model  dari pemerintahan.  Pemerintahan  itu  dapat  dilakukan  baik,  jika  produktif  dan  memperlihatkan  hasil dengan  indikator  kemampuan  ekonomi  rakyat  meningkat  baik  dalam  aspek  produktivitas maupun  daya  belinya,  kesejahteran  spriritualityasnya  terus  meningkat  dengan  indikator  rasa aman,  tenang,  dan  bahagia  serta  sense  of  nationality  yang  baik.  Semua  indikator  itu  diukur dengan  paradigma  pemerataan,  sehingga  kesenjangan  itu  secara  dini  terus  diperkecil.  Proses pelaksanan  pembangunan  sebagai  wujud  pelaksanaan  amanah  pemerintahannya  juga  harus dilakukan dengan penuh transparasi serta didukung dengan manajemen yang akuntabel.
Good Governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar pendukungnya dapat  berfungsi  secara  baik  yaitu  negara,  sektor  swasta  dan  masyarakat  (civil  society).  Negara dengan  birokrasi  pemerintahannya  dituntut  untuk  merubah  pola  pelayanan  dari  birokrasi  elitis menjadi birokrasi pemerintaha pun harus memberikan kontribusi dalm usaha pengelolaan sumber daya  tersebut.  Penera[an  cita  good  governance  pada  akhirnya  mensyaratkan  keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara.

## PERMASALAHAN
1. Bagaimanakah prinsip dasar pembingkaian nilai good governance yang dapat mengendalikan kegagalan harapan kesejahteraan dan kemuraman penegakan hukum?
2. Bagaimanakah prioritas yang dijadikan sasaran terwujudnya pemerintahan yang baik?

## PEMBAHASAN
Cita  good  governance  kini  sudah  menjadi  bagian  diskursus  serius  dalam  wacana pengembangan  paradigm  birokrasi  dan  pembangunan  ke  depan  dan  berbagai  hasil  kajiannya, Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  telah  menyimpulkan  Sembilan  aspek  fundamental  dalam perwujudan good governance yang membingkai terwujudnya demokratisasi dalam kesejahteraan dan keadilan (Azyumardi Azra dalam, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani) yaitu :
1. Partisipasi (Participation)
2. Penegakan Hukum (Rule Of Law)
3. Transparansi (Transparency)
4. Responsif (Responsiveness)
5. Orientasi Kesepakatan (Consensus Orientation)
6. Keadilan (Equity)
7. Efektivitas (Effectiveness) dan Efisiensi (Efficiency)
8. Akuntabilitas (Accountability)
9. Visi Strategis (Strategic Vision)

## 1. PARTISIPASI (PARTICIPATION)
Semua  warga  masyarakat  berhak  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  baik  langsung maupun  melalui  lembaga  perwakilan  yang  sah  untuk  mewakili  kepentingan  mereka.  Partisipasi menyeluruh  tersebut  dibangun  berdasarkan  kebebasan  berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Untuk mendorong partisiapsi masyarakat dalam  seluruh  aspek  pembangunan,  termasuk  dalam  sektor-sektor  kehidupan  sosial  lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi harus diminimalisir.
Paradigma  birokrasi  sebagai  center  of  public  service  harus  dikuti  dengan  deregulasi  aturan sehingga  proses  sebuah  usaha  dapat  dilakukan  dengan  efektif  dan  efisien.  Tidak  cukup  hanya dengan itu, aparatur pemerintah juga harus mengubah paradigma dari penguasa birokrat menjadi pelayan  masyarakat  (public  server)  dengan  memberikan  pelayanan  yang  baik,  memiliki perhatian  yang  humanis  terhadap  clientnya,  memberikan  pelayanan  yang  masyarakt.  Inilah berbagai persyaratan utama untuk mewujudkan cita good governance.

## 2. PENEGAKAN HUKUM (RULE OF LAW)
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  politik  dan  perumusan-perumusan  kebijakan  politik memerlukan  sistem  dan  aturan  hukum.  Tanpa  diimbangi  oleh  aturan  hukum  dan  penegakannya yang  kuat,  partisipasi  akan  berubah  menjadi  proses  politik  yang  anarkis.  Ditambahkan  pula bahwa pelaksana kenegaraan dan pemerintahan juga harus ditata oleh sebuah sistem dan aturan hukum yang kuat serta memiliki kepastian.
Santosa  (2001,87)  menegaskan  bahwa  proses  mewujudkan  cita  good  governance  harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain: a. Supremasi hukum (the supremacy of law)
b. Kepastian hukum (legal certainly)
c. Hukum yang responsif
d. Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif
e. Independensi peradilan.

## 3. TRANPARANSI (TRANSPARENCY)
Salah  satu  yang  menjadi  persoalan  bangsa  d  akhir  masa  orde  baru  adalah  merebaknya kasus-kasus korupsi  yang berkembang sejak awal masa rezim kekuasaannya. Korupsi sebagai tindakan,  baik  dilakukan  individu  maupun  lembaga  yang  secara  langsung  merugikan  negara, merupakan salah satu yang harus dihindari dalam upaya menuju citra good governance, karena selain merugikan negar, korupsi bisa menghambat efektivitas dan efisiensi proses birokrasi dan pembangunan sebagai cirri utama good governance.
Salah  satu  yang  dapt  menimbulkan  dan  memberi  ruang  gerak  kegiatan  korupsi  adalah pemerintahan  yang tidak transparan. Oleh karena itu Michael Camdessus (1997), dalam salah satu  rekomendasinya  pada  PBB  untuk  membantu  pemulihan  (recovery)  perekonomian Indonesia  menyarankan  perlunya  tindakan  pemberantasan  korupsi  dan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  transparan,  khususnya  transparansi  dalam  transaksi  keuangan  negara, pengeloan uang negara di bank sentral (BI), serta transparansi sektor-sektor publik.
Pihak  IMF  memang  sangat  serius  dalam  mempertahankan  kebijakan  pemberantasan korupsi untuk membantu proses recovery ekonomi, karena walaupun sudah menjadi fenomena universal, tapi di Indonesia, korupsi sudah menimbulkan efek metastarik, yakni penyebaran ke seluruh  elemen  birokrasi  pemerintahan,  dari  puncak  pimpinan  sampai  pada  pegawai  yang paling rendah sekalipun.
Gaffar  menyimpulkan  setidaknya  ad  delapan  (8)  aspek  mekanisme  pengelolaan  negara yang harus dilakukan secara transparan, yaitu :
• Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan
• Kekayaan pejabat publik
• Pemberian penghargaan
• Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
• Kesehatan
• Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik
• Keamanan dan ketertiban
• Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat

## 4. RESPONSIF (RESPONSIVENESS)
Salah  satu  asas  fundamental  menuju  cita  good  governance  adalah  responsif,  yakni pemerintah  harus  peka  dan  cepat  tanggap  persoalan-perroalan  masyarakat.  Gaffar  menegaskan bahwa  pemerintah  harus  memahami  kebutuhan  masyarakatnya,  jangan  mengganggu  mereka menyampaikan  keinginan-keinginannya  itu,  tetapi  mereka  secara  proaktif  mempelajari  dan menganalisis  kebutuhan-kebutuhan  mereka,  untuk  kemudian  melahirkan  berbagai  kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum tersebut. Sesuai dengan asas responsif, maka setiap unsur pemerintah  harus memiliki dua etik, yakni etik individual dan etik sosial. Kualifikasi etik individual menuntut mereka agar memiliki kapabilitas dan loyalitas professional. Sedangkan etik sosial menuntut mereka agar memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan publik.
Terkait dengan asas res ponsif ini, pemerintah harus terus merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan  sosial  terhadap  semua  kelompok  sosial  dalam  karakteristik  kulturalnya.  Dalam upaya  mewujudkan  asas  responsif  pemerintah  harus  melakukan  upaya-upaya  strategis  dalam memberikan perlakuan yang humanis pada kelompok-kelompok masyarakat tanpa pandang bulu.

## 5. KONSENSUS (CONSENSUS ORIENTATION)
Asas fundamental lain yang juga harus menjadi perhatian pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas  pemerintahannya  menuju  cita  good  governance  adalah  pengambilan  keputusan secara  consensus,  yakni  pengambilan  keputusan  melalui  proses  musyawarah  dan  semaksimal mungkin  berdasar  kesepakatan  bersama.  Cara  pengambilan  keputusan  tersebut  selain  dapat memuaskan  semua  pihak  atau  sebagian  bear  pihak  juga  dapat  menarik  komitmen  komponen masyarakat sehingga memiliki legitimasi untuk melahirkan coercive power (kekuatan memaksa) dalam upaya mewujudkan efektifitas pelaksanaan keputusan.

## 6.  KESETARAAN DAN KEDILAN (EQUITY)
Terkait  dengan  asas  concensus,  transparansi  dan  responses,  good  governance  juga  harus didukung  dengan  asas  equity  yaitu  kesamaan  dalam  perlakuan  (treatment)  dan  pelayanan.  Asas ini dikembangkan berdasarkan pada sebuah kenyataan vahwa bangsa Indonesia tergolong bangsa yang plural dilihat dari segi etnik, agama dan budaya. Plularisme tentu saja pada satu sisi dapat memicu  masalah  apabila  dimanfaatkan  dalam  konteks  kepentingan  sempit  seperti
primordialisme, egisme dan sebagainya. Karenanya prinsip equity harus diperhatikan agar tidak memunculkan ekses yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai  bangsa  beradab  dan  harus  terus  berupaya  menuju  citra  good  governance,  proses pengelolaan pemerintahan itu harus memberikan peluang, kesempatan, pelayanan dan treatment yang  sam  dalam  koridor  kejujuran  dan  keadilan.  Tidak  ada  seorang  atau  sekelompok  roangpun yang  teraniyaya  dan  tidak  memperoleh  apa  yang  menjadi  haknya.  Pola  pengelolaan. Pemerintahan  seperti  itu  akan  memperoleh  legitimasi  yang  kuat  dari  publik  dan  akan memperoleh dukungan serta partisipasi yang baik dari rakyat.

## 7.  EFEKTIFITAS (EFECTIVENESS) DAN EFISIENSI (EFICIENCY)
Disamping  harus  memperhatikan  beragam  kepentingan  dan  berbagai  lapisan  dari  kelompok sosial  sebagaimana  ditekankan  pada  asas  equity,  pemerintahan  yang  baik  juga  harus  memenuhi kriteria  efektifitas  dan  efisiensi  yaitu  berdaya  guna  dan  berhasil  guna.  Kriteria  efektifitas biasanya  diukur  dengan  rasionalitas  biaya  pembangunan  untuk  memenuhi  kebutuhan  semua masyarakat.  Semakin  kecil  biaya  yang  terpakai  untuk  kepentingan  yang  terbesar,  maka pemerintahan itu termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien. Citra itulah yang menjadi tuntutan dalam upaya mewujudkan citra good governance.
Konsep  efektifitas  dalam  sektor  kegiatan-kegiatan  publik  memiliki  makna  ganda,  yakni efektifitas  dalam  pelaksanaan  masyarakat,  dan  kedua  efektivitas  dalam  konteks  hasil,  yakni mampu  memberikan  kesejahteraan  pada  sebesar-besar  kelompok  dan  lapisan  sosial.  Demikian pula  makna  efisiensi  yang  mencakup  antara  lain  efisiensi  teknis,  efisiensi  ongkos  dan  efisiensi kesejahteraan,  yakni  hasil  guna  dan  sebuah  proses  pekerjaan  yang  terserap  penuh  oleh masyarakat, dan tidak ada hasil pembangunan yang useless, atau tak terpakai.
Agar  pemerintahan  itu  efektif  dan  efisien,  maka  para  pejabat  peranceang  dan  pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencenaan yang sesuai dengan kebuthan  nyata  dan  masyarakat,  secara  rasional  dan  terukur.  Dengan  prencanaan  yang  rasional tersebut,  maka  harapan  partisipasi  masyarakat  akan  dapat  digerakkan  dengan  mudah,  karena program-program  itu  menjadi  bagian  dan  kebutuhan  mereka.  Kemudiam  untuk  memperoleh partisipasi yang besar, para aparatur serta pejabt pemerintahan juga harus bersikap terbuka, dan memberikan  kesempatan  dan  pelayanan  kepada  mereka  dengan  baik  dan  mudah.  Selain  itu,
pemerintahan juga harus mampu menekan ancaman-ancaman eksternal yang dapat mengganggu stabilitas  politik  dan  keamanan,  karena  tanpa  rasa  aman  yang  tinggi,  partisipasi  masyarakat dalam  proses  pembangunan  sangat  sulit  diharapkan  secara  optimal.  Gerakan-gerakan  politik untuk  menekan  para  pengambil  kebijakan  dengan  mengerahkan  massa  yang  sangat  rentan dengan  perilaku  kekerasan,  selain  akan  memperlambat  proses  pembangunan,  juga  akan menyerap dana dan biaya yang tidak perlu, setidaknya untuk biaya pengamanan asset-aset negara penumbuhan rasa aman pada masyarakat.
Dengan  demikian,  peningkatan  efektifitas  pemerintahan  harus  dilakukan  secara  kompetitif, tidak  sekadar  rekayasa  internal  untuk  meningkatkan  kinerja  pemerintahannya  sendiri,  tapi  juga harus  diimbangi  dengan  pembinaan  dan  penumbuhan  sikap-sikap  demokratis  dengan  tindakan- tindakan  anarkis  dan  kekerasan,  justru  akan  melemahkan  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan. Fenomena itu justru akan mengakibatkan pemerintahan itu tidak efektif dan tidak efisien. Oleh sebab itu, pemahaman demokrasi yang satu wujudnya adalah melakukan perlibatan masyarakat  dalam  pengambilan  kebijakan  publik,  harus  ditata  sedemikian  rupa,  agar  proses tersebut tidak melanggar etika demorkasi yang beradab, dan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat,  sehingga  legitimasi  pemerintahan  yang  dibangun  dengan  sistem  demokrasi  tidak menimbulkan  dampak-dampak  yang  mengurangi  efektifitas  dan  efisiensi  pemereintahannya sendiri.

## 8. AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY)
Asas akuntabilitas menjadi perhatian dan sorotan pada era reformasi ini, karena klelamahan pemerintahan  Indonesia  justri  dalam  kualitas  akuntabilitasnya  itu.  Asas  akuntabilitas  berarti pertanggungjawaban  pejabat  publik  terhadap  masyarakat  yang  memberi  delegasi  dan kewenangan  untuk  mengurusi  berbagai  urusan  dan  kepentingan  mereka.  Setiap  pejabat  publik dituntut dalam asas akuntabilitas dalam upaya menuju citra good governance.
Pengembangan  asas  akuntabilitas  dalam  kerangka  good  governance  tiada  lain  agar  para pejabat  atau  unsur-unsur  yang  diberi  kewenangan  mengelola  urusan  publik  itu  senantiasa terkontrol  dan  tidak  memiliki  peluang  melakukan  penyimpangan  untuk  melakukan  KKN. Dengan  asas  ini  mereka  terus-menerus  memacu  produktifias  profesionalnya  sehingga  berperan besar dalam memenuhi berbagai aspek publiknya.
Secara  teoritik,  akuntabilitas  menyangkut  dua  dimensi,  yakni  akuntabilitas  vertikal  dan akuntabilitas  horisontal.  Akuntabilitas  vertikal  menyangkut  hubungan  antara  pemegang kekuasaan dengan rakyatnya, antara pemerintah dengan warganya. Rakyat melalui partai politik, LSM  dan  institusi-institusi  lainnya  berhak  meminta  pertanggungjawaban  kepada  pemegang kekuasaan  negara.  Pemegang  kekuasaan  atau  jabatan  publik  dalam  struktur  kenegaraan  harus menjelaskan  kepada  rakyat  apa  yang  telah,  sedang  dan  akan  dilaksanakan  di  masa  yang  akan datang,  sebagai  wujud  akuntabilitas  manajerialnya  terhadap  publik  yang  memberi  kewenangan. Kemudian akuntabilitas vertikal juga bermakna bahwa setiap pejabat harus mempertanggungjawabkan  berbagai  kebijakan  dan  pelaksanaan  tugas-tugasnya  terhadap  atasan yang lebih tinggi.
Sementara  akuntabilitas  horizontal  adalah  pertanggungjawaban  pemegang  jabatan  publik pada  lembaga  yang  setara,  seperti  gubernur  dengan  DPRD  tingakt  I,  Bupati  dengan  DPRD tingkat  II,  dan  presiden  dengan  DPR  pusat,  yang  pelaksanaannya  bisa  dilakukan  oleh  para menteri  sebagai  pembantu  presiden.  Selain  akuntabilitas  professional,  para  pejabat  publik  atau unsur-unsur pengelola urusan umum dan kenegaraan juga harus memiliki akuntabilitas personal, baik dalam aspek profesi dan kewenangan delegatifnya, maupun dalam aspek moralitasnya. Oleh sebab  itu  setiap  anggota  DPR  harus  mampu  mempertanggungjawabkan  apa  yang  telah dilakukannya  terhadap  konstituenya.  Demikian  pula  dengan  pejabat  publik  dalam  struktur pemerintahan,  harus  mampu  mempertanggungjawabkan  kapabilitas  dan  loyalitas  individualnya, baik  dalam  lingkungan  profesi  setaranya  maupun  terhadap  atasannya.  Jika  mereka melakukanpelanggaran etika dan moralitas, mereka harus dengan berani mempertangunggjawabkan pelanggarannya itu.

## 9. VISI STRATEGIS (STRATEGIC VISION)
Visi  strategis  adalah  pandangan-pandangan  strategis  untuk  menghadapi  masa  yang  akan datang.  Kualifikasi  ini  menjadi  penting  dalam  kerangka  perwujudan  good  governance,  karena perubahan  dunia  dengan  kemajuan  teknologinya  begitu  cepat.  Bangsa-bangsa  yang  tidak memiliki  sensitifitas  terhadap  perubahan  serta  prediksi  perubahan  ke  depan,  tidak  saja  akan tertinggal  oleh  bangsa  lain  di  dunia,  tapi  juga  akan  terperosok  pada  akumulasi  kesulitan, sehingga  proses  recoveryna  tidak  mudah.  Salah  satu  contoh,  kecerobohan  bangsa  Indonesia
dalam  menerapkan  kebijakan  devisa  bebas  di  era  1980-an,  dan  memberi  peluang  pada  sektor swasta untuk memberikan direct loan (pinjaman langsung) terhadap berbagai lembaga keuangan di  luar  negeri,  dengan  tanpa  memperhitungkan  jadwal  pembayaran  yang  rasional,  telah mengakibatkan  krisis  ekonomi  di  akhir  tahun  1990-an,  yang  mengakibatkan  nilai  tukar  dollar meningkat  kurs  rupiah  anjlok.  Dengan  demikian,  kebijakan  apapun  yang  akan  diambil  saat  ini, harus  diperhitungkan  akibatnya  sepuluh  atau  dua  puluh  tahun  ke  depan.  Tidak  hanya  itu, berbagai gejala dan perkembangan yang terjadi di dunia luar harus dianalis dampak-dampaknya bagi  bangsa  ini,  baik  langsung  saat  ini,  maupun  di  masa  yang  akan  datang,  sehingga  dapat dirumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi dan mengantisipasinya. Jika tidak, maka bangsa kita akan dikagetkan lagi dengan dampak-dampak yang tidak diprediksikan itu, sehingga timbul berbagai  kesulitan,  baik  ekonomi  maupun  aspek-aspek  kehidupan  sosial  lainnya.  Aspek  lain yang  lebih  dalam  konteks  pandang  strategi  untuk  masa  yang  akan  datang,  adalah  perumusan- perumusan blueprint design kehidupan ekonomi, sosial dan budaya untuk sekian tahun ke depan, yang harus dirancang dan dikerjakan sejak sekarang.
Oleh  sebab  itu,  sudah  saatnya  semua  komponen  bangsa  bersatu  padu  memikirkan  tentang bangsanya  ke  depan,  dan  menunda  bahkan  mengeliminir  sekat-sekat  etnik,  ras,  budaya,  agama bahkan  friksi-friksi  keagamaan  yang  menggiring  ke  arah  friksi  aliran  dan  kepentingan  politik. Selama bangsa ini belum mampu menggalang persatuan dan kesatuan, dan terus menerus dalam konflik,  maka  energi  bangsa  akan  habis  dengan  konflik  itu,  tanpa  sempat  memikirkan  dan merumuskan blueprint bangsa ke depan.

## PRIORITAS  SASARAN  GOOD  GOVERNANCE

## 1.  Penguatan Fungsi dan Peran Lembaga Perwakilan
Lembaga  perwakilan  rakyat,  yakni  DPR,  DPD,  dan  DPRD  harus  mampu  menyerap  dan mengartikulasikan  berbagai  masyarakat  dalam  berbagai  bentuk  program  pembangunan  yang berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat,  serta  mendelegasikannya  pada  eksekutif  untuk merancang  program-program  operasional  sesuai  rumusan-rumusan  yang  ditetapkan  dalam lembaga  perwakilan  tersebut.  Kemudian,  lembaga  perwakilan  (DPR  dan  DPRD)  terus melakukan fungsi kontrolnya terhadap lembaga eksekutif, sehingga seluruh gagasan dan aspirasi
yang dikehendaki rakyat melalui para wakilnya itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh perangkat lembaga eksekutif.
Selain  itu,  fungsi  kontrol  DPR  dan  DPRD,  POLISI,  KEJAKSAAN,  MASYARAKAT  DLL juga harus dilakukan untuk mengawasi  akuntabilitas proses pelaksanaannya, sehingga terhindar dari  berbagai  bahaya  internal  yakni  pelayanan  yang  tidak  obyektif,  penggunaan  wewenang  dan kekuasaan  untuk  kepentingan  pribadi,  kelompok,  golongan  atau  partai  politiknya,  sehingga terwujud  pemerintahan  yang  bersih  legitimate,  dan  dapat  menggerakkan  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan.
Fungsi-fungsi  ini,  pada  masa  orde  baru  tidak  sepenuhnya  berjalan,  karena  pemberian kewenangan pada presiden yang terlalu besar, baik untuk recall anggota DPR, penelitian  khusus calon  anggota  dewan,  bahkan  ada  kewenangan  presiden  untuk  mengawasi  serta  membubarkan partai  politik,  membuat  daya  tawar  lembaga  kpresidenan  itu  merupakan  lembaga  yang  harus diawasi  dan  dikontrolnya.  Berbagai  pembaharuan  sejak  era  reformasi  menjadikan  proses revitalisasi lembaga-lembaga perwakilan memiliki peluang  yang sangat besar. Bahkan sekarang telah  menjadi  perubahan  pendulum  kekuasaan  dan  executive  heavy  menjadi  legislative  heavy yang sebenarnya juga tidak baik dalam pendewasaan demokrasi di Indonesia.

## 2.  Kemandirian Lembaga Peradilan
Kesan  yang  paling  buruk  dalam  pemerintahan  orde  baru  adalah  ketidakmandirian  lembaga peradilan.  Intervensi  eksekutif  terhadap  yudikatif  masih  sangat  kuat,  sehingga  preadilan  tidak mampu  menjadi  pilar  terdepan  dalam  menegakkan  asas  rule  of  law.  Hakim,  jaksa,  polisi  tidak bisa  dengan  leluasa  menetapkan  perkara,  sehingga  mereka  tidak  mampu  menampilkan  dirinya sebagai  the  prophet  of  law.  Era  reformasi  sebagai  era  pembaharuan  nampaknya  masih  belum memberikan  angin  segar  bagi  indenpendensi  lembaga  peradilan,  karena  mainstream pembaharuan  independensilembaga  peradilan  sampai  saat  ini  belum  jelas.  Produk  monumental dan pemerintahan pasca orde baru belum menyentuh pemisahan antara Departemen Kehakiman dengan  Mahkamah  Agung  secara  maksimal  hingga  posisi  hakim  masih  terkesan  ambigu  dalam kedudukannya  sebagai  badan  yudikatif  dan  kepanjangan  tangan  eksekutif.  Lahirnya  Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme  pun  belum  diikuti  oleh  political  action  yang  serius  dalam  pemberantasan  KKN.
Sementara konsep peradilan yang bersih dan professional belum jelas, dan baru menjadi wacana atau  diskursus  di  sekitar  kalangan  akademis  serta  praktisi  hukum  yang  peduli  terhadap  judicial independence.  Untuk  mewujudkan  Good  Governance  lembaga  peradilan  dan  aparat  penegak hukum yang mandiri, professional dan bersih menjadi persyaratan mutlak.

## 3.  Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Penuh Integritas
Birokrasi  di  Indonesia  tidak  hanya  dikenal  buruk  dalam  memberikan  layanan  publik,  tapi juga  telah  memberi  peluang  berkembangnya  praktik-praktik  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme (KKN).  Dengan  demikian,  pembaharuan  konsep  dan  mekanisme  kerja  birokrasi  merupakan sebuah keharusan dalam proses menuju citra good governance. Jajaran birokrasi harus diisi oleh mereka yang memiliki akuntabilitas yang kuat sehingga memperoleh legitimasi dari rakyat yang dilayaninya.  Karena  itu  paradigma  pengembangan  birokrasi  ke  depan  harus  diubah  menjadi birokrasi populis, yakni jajaran birokrasi  yang peka terhadap berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat,  serta  memiliki  integritas  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  rakyatnya  dengan pelayanan yang prima.

## 4.  Masyarakat Madani (civil society) yang Kuat dan Partisipatif
Perwujudan cita good governance juga mensyaratkan partisipasi masyarakat sipil yang kuat. Proses  pembangunan  dan  pengelolaan  negara  tanpa  masyarakat  madani  (civil  society)  akan sangat  lamban,  karena  potensi  terbesar  dan  sumber  daya  manusia  justru  ada  di  kalangan masyarakt  ini.  Oleh  karena  itu,  berbagai  kebijakan  hukum  harus  memberi  peluang  pada masyarakat  untuk  berpartisipasi,  tidak  saja  dalam  sektor-sektor  kegiatan  publik.  Masyarakat mempunyai  hak  atas  informasi,  mempunyai  hak  untuk  menyampaikan  usulan,  dan  juga mempunyai  hak  untuk  melakukan  kritik  terhadap  berbagai  kebijakan  pemerintah  yang  tidak menguntungkan, baik melalui lembaga perwakilan, pers maupun  penyampaian secara langsung dalam bentun dialog-dialog terbuka dengan LSM, Partai  Politik, Organisasi Massa, atau instansi sosial lainnya.

## 5.  Penguatan Upaya Otonomi Daerah
Salah  satu  kelemahan  dari  pemerintahan  masa  lalu  adalah  kuatnya  sentralisasi  kekuasaan pada  pemerintah  pusat,  sehingga  potensi-potensi  daerah  dikelola  oleh  pemerintah  pusat.
Kebijakan  ini  menimbulkan  ekses  yang  amat  parah,  karena  banyak  daerah  yang  amat  kaya dengan sumber daya alamnya, justru menjadi kantong-kantong kemiskinan nasional. Oleh sebab itulah,  pada  era  reformasi  ini  para  pengelola  negara  telah  melahirkan  UU  No.  22  Tahun  1999, tentang  otonomi  daerah  dan  telah  memberikan  kewenangan  pada  daerah  untuk  melakukan pengelolaan  sektor-sektor  tertentu,  seperti  sektor  kehutanan,  pariwisata,  koperasi,  pertanian, pendidikan,  dan  lainnya.  Dengan  kewenangan  itu,  daerah  akan  menjadi  kuat  dan  dinamis, terutama  daerah-daerah  yang  miskin  dengan  sumber  daya  alamnya,  karena  harus  memacu pendapatan asli daerah untuk membiayai kehidupan daerahnya. Salah satu yang harus diperkuat untuk  mweujudkan  otonomi  daerah  yang  efektif,  selain  penguatan  SDM,  adalah  komposisi anggota  DPRD  yang  harus  kuat,  karena  check  and  balance  terhadap  jalannya  pemerintahan sangat  tergantung  pada  kekuatan  lembaga  perwakilan  daerah  tersebut  dalam  menjalankan fungsinya.
Desentralisasi  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  seyogyanya  sering mengantarkan  bagaimanakah  demokratisasi  politik  dan  penegakan  hukum  di  daerah  terweujud, sebagi  Walter  O.  Oyugi  memberikan  penekanan  bahwa  desentralisasi  politik  dan  penegakan hukum merupakan prasyarat bagi terciptanya good governance. Dasar asumsinya adalah bahwa Good  Governance    menyangkut  situasi  politik  di  era  otonomi  dan  pendemokratisasian  hukum dimana  terdapat  pembagian  kekuasaan  (power  sharing)  antara  pusat  dan  daerah  dalam  proses pengambilan  keputusan.  Pemerintah  lokal  sebagai  salah  satu  bentuk  desentralisasi  memberikan kontribusi  bagi  local  self-geovernment  juga  memiliki  makna  tersebut.  Alas  an  lainnya  adalah bahwa  pemerintahan  lokal  akan  memelihara  berbagai  penerimaan  masyarakt  (grassroof) terhadap  demokrasi  sekaligus  mempersepsikan  secara  proporsional  antara  penegakan  hukum, eksekutif dan kontrol masyarakat.

## PENUTUP
Hasil  pembahasan  yang  dikemukakan  menghasilkan  kesimpulan  sebagai  berikut,  Pertama, perubahan  paradigma  pemerintah  daerah  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi  dan  terpusatnya kekuasaan  pada  pemerintah  dari  pemerintahan  daerah  ke  power  sharing  antara  eksekutif  dan legislative daerah harus ditindaklanjuti dengan perubahan manajemen pemerintahan daerah. Dari sisi manajemen pemerintahan daerah harus terjadi perubahan nilai yang semula menganut proses
manajemen yang berorientasi kepada kepentingan internal organisasi pemerintah ke kepentingan eksternal  disertai  dengan  peningkatan  pelayanan  dan  pendelegasian  sebagian  tugas  pelayanan pemerintah  ke  masyarakat  sekaligus  bahwa  aparat  penegakan  hukum  harus  sinergis menselaraskan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan era otonomi daerah.
Kedua,  bahwa  dalam  rangka  mebangung  good  governance  di  dearah  prinsip-prisnip fundamental  yang  menopang  tegaknya  good  governance  harus  diperhatikan  dan  diwujudkan tanpaterkecuali.  Penyelnggaraan  otonomi  daerah  pada  dasarnya  akan  betul-betul  terealisasi dengan  baik  manakala  dilaksanakan  dengan  menggunakan  prinsip  dan  sasaran  pokok.  Bahkan sebenarnya  otonomi  daerah  dengan  berbagai  seluk  beluknya  seperti  yang  dijelaskan  dalam pembahasan ini telah memberikan ruang yang lebi kondusif bagi terciptanya goof governance.
---------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Bakti, Andi Faisal, 2000, Good Governance a Workable Solution for Indonesia,      Jakarta, IAIN Jakarta Press.
Billah,MM,2001, Good Governance dan Kontrol Sosial, Jakarta, LP3ES.
Camdessus,  Michael,  1997,  Good  Governance,  Recommendation  Adressed  to  United  Nations Economic and Social Council.
Gaffar, Affan, 2001, Etika Birokrasi dan Good Governance, Makalah, Jakarta.
Hendarto, Agung dan Nizar Suhendar, 2002, Good Governance dan Penguatan Daerah, Jakarta, Masyarakat Transparansi Indonesia.
Komorotomo, 1999, Etika Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Lembaga Administrasi Negara, 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta.
Mujani, Saiful, 2001, Draft Proposal Penelitian tentang Budaya Good Governance, NFSD
Noor,  Firman,  2002,  Good  Governance  dan  Problematika  Penerapannya  di  Tanah  Air,  dalam Jurnal PSPK, Jakarta, Edisi IV.
Santosa, Mas Ahmad, 2001, Good Governance  dan Hukum Lingkungan, Jakarta,  ICEL  UNDP, Reconceptualising Governance, Paper of Management Development and Governance Bureau and Programm Support.