## MODEL PENGAWASAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (DKPP) DALAM PENYELERANGGARAAN PEMILU BERBASIS PARTISIPATIF MASYARAKAT
Saeful Kholik Universitas Wiralodra Email : saefulkholik21@gmail.com

## ABSTRACT
This  article  aims  to  find  the  form  or  model  of  supervision  of  the  honorary  board  for  the implementation  of  general  elections  (DKPP)  in  the  implementation  of  community-based elections.  Given  the  reality  that  there  are  still  many  community  activities  that  cannot  be accommodated,  this  is  caused  by the  absence  of  an explicit  model  or  arrangement  of the community  reporting  process.  Therefore,  this  article  identify  the  following  problems:  1. What  is  the  model  of  Supervision  of  the  Honorary  Council  for  the  Implementation  of General  Elections  (DKPP)  in  organizing  elections  based  on  community  participation,2. What  is  the  position  of  the  authority  and  authority  of  the  DKPP  in  the  positive  legal perspective in Indonesia? The research method used is juridical-normative, which is a way of validating a problem through an approach to norms, principles, and rules that exist in society. Based on the findings, it explains that the community participates in maintaining, controlling,  and  even  being  part  of  the  implementation  of  general  elections  or  regional head  elections,  and  explains  the  position  of  the  DKPP  which  has  a  vital  position  and function  to  maintain  justice  for  election  organizers  or  participants  who  are  suspected  of having committed violations of the code of ethics.
Keywords: DKPP, Justice, Position, Participation, Community.

## I. PENDAHULUAN
Integritas  sebuah  kembaga  negara  dapat  di  tentukan  atau  terlkihat  dari  cerminan kualitias  apartur  sipil  negara  dan  sistem penyelenggaraaan  yang  merupaka   satu  keastuan sistematik.  Aparatur  sipil  negara  yang  berkinerja  baik  akan  berbanding  lurus  dengan pencapaian  lembaga  negara  tersebut  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Ketentuan ini  berlaku  untuk  semua lembaga  negara,  termasuk  Badan  Pengawasan  Pemilihan Umum Republik  Indonesia  (Bawaslu  RI,  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan Umusm Republik Indonesia (DKPP RI) 1 .
DKPP dan Bawaslu RI merupakan komponen penting dalam mengawal salah satu demokrasi  untuk  dapat  menegakkan aturan  pemilihan  umum  Di  Indonesia,  DKPP  sendiri
1 Gunawan  Suswanto, Mengenal  Pengak  Demokrasi  Di  Balik  Tata  Kelola  Bawaslu  &  DKPP  Sambutan Ketua DKPP RI Dalam Kata Sambutan Jimly Asshiddiqie , Erlangga, Jakarta, 2016, hlm. vii.
adalah lembaga yang di diriikan untuk mengimbangi serta mengawasi (check and balance) kinerja  KPU  dan  Bawaslu,  serta  jajarannya  dari  tinggkatan  pusat  sampai  daerah.  DKPP berwewnang  untuk  dapat  memerika  dan  memutus  pengaduan  dan  atau  laporan  adanya dugaan  pelanggaran  kkode  etik  yang  di  lakukan  oleh  kedua  lembaga  penyelenggara pemilihan tersebut 2 .
Keberadaan  DKPP  dan  Bawasalu  yang  merupakan  tonggak  untama  untuk  dapat menegakkan hukum. Adapaun penegakan hukum harus mampu memnuhi unsur kepastian hukum,  unsur  kemanfaatan  hukum,  dan  unsur  keadilan  hukum  sehingga  tujuan  yang meliputi  dari  keadilan  (hukum  alam),  kepastian  hukum  (positivism),  kegunaan/ketertiban (pragmatic legal realism), dan kebahagiaan (ultitarian) 3 .
Undang-Undang  No  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu  merupakan  bentuk  legalitas yang  di  tentukan  oleh  pemerintah  Indoneia  untuk  mengatur  fungsi  dan  kududkan  serta kewennagan  DKPP  dalam  melakasan  tupoksinya.  Menurut  pasal  159  ayat  1  DKPP Bertugas:
a. Menerima  aduan  dan/atau  laporan  dugaan  adannya  pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu; dan
b. Melalmkan  penyelidikan  dan  verifikasi,  serta  pemeriksaan  atas  aduan  dan/atau laporan  dugaan  adanya  pelanggaran  kode  etik  yang  dilatmkan  oleh  penyelenggara pemilu.
Ayat 2 DKPP Berwenang:
a. Memanggil  Penyelenggara  Pemilu  yang  diduga  melalrrkan  pelanggaran  kode  etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
b. Memanggil  pelapor,  saksi,  dan/atau  pihak  lain  yang  terkait  unhrk  dimintai keterangan, termasuk , dimintai dokumen atau bukti lain;
c. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
d. memuhrs pelanggaran kode etik;
2 Idem
3 Imas Rosdiawati Wiradirjja, Penegakan hukum Pemilu Yang Berkeadilan Tunjauan Filsafat Hukum,  Dalam Buku  Kewenangan  Bawasalu  &  Keadilan  Pemilu  Analisis  Hukum  &  Evaluasi  Pemilu  2019  Di  Wilayah Jawa Barat , Bawaslu Jawa Barat, Bandung, 2019, hlm 19.
Ayat 3 DKPP Berkewajiban:
a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi;
b. Menegakkan kaidah atau norrna etika yang berlaku lagi;
c. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaat dan kasus. yang timbul untuk popularitas pribadi dan;
d. Menyampaikan puhrsan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti 4 .
Dalam  proses  penerimaan  aduan  dan/atau  laporan  atau  temuan  dugaan  adannya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak di jelaskan secara terperinci aduan tersebut datang dari  masyarakat umum. Secara klasifikasi temuan adalah hasil  pengawasan  aktif  yang  terindikasi  adanya  dugaan  pelanggaran  peserta  pemilu  yang secara  kualifikasi  datang  dari  penyelenggara  pemilu,  sedangkan  untuk  laporan  dugaan pelanggaran  yang  di  laporkan  kepada  pengawasan  pemilihan  tentang  adanya  idnikasi dugaana danya pelanngaran pemilu yang datang dari masyarakat 5 .
Hal ini memunculkan bahwa peran dan sifat aduan terkesan tidak dapat melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan terkait pengaduan dan laporan pelanggaran kode etik  pemilu  yang  dilakukan  oleh  pihak  terkait.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  model kebaharuan  konsep  pengawasan  dalam  penyelenggaraaan  pemilu  berbasis  partispatoris masyarakat umum.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Partisipatoris  masyarakat  merupakan  sistem  kesatuan  dalam  penegakan  hukum dugaan pemilihan umum yang ada di nasional sampai tingkatan daerah, berdasarkan urian di atas maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah model Pengawasan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) dalam penyeleranggaraan pemilu berbasis partisipatif masyarakat?
2. Bagaimakanah  kedudukan  kewenangan  dan  wewenang  DKPP  dalam  prespektif hukum positif Di Indonesia?
4 Pasal  59  Ayat  1  Sampai  3  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182
5 Syamsul Bahri Siregar & Riva Rachmi Kusumah, Kualifikasi Pelanggaran Dan Laporan Dalam Dugaan Pemilihan Umum Di Jawa Barat , Forum Group Discusion, Indramayu, 31 Oktober 2022, Pukul 13.00

## III. METODE
Pada  tataran  konsep  dan  filosfinnya  metode  penelitia  hukum  masuk  dalam penelitian  ilmiah 6 .  Dalam  penelitian  ini  di  gunakan  yuridis  normative,  yang  memiliki tujuan  penggunaan  data  skunder  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan hukum yang di dapatkan langsung dari penerbit yang memiliki keabsahannya, baik berupa undang-undang,  yurisprudensi,  perjanjian  termasuk  di  peroleh  dalam  bentuk  online maupun bentuk hard file. Dalam proses penganilisiannya dapat di lakukan melalui metode hukum  terhadap  interpretasi  pengelolaan  data  yang  di  peroleh,  dengan  acuan  kepada prinsip, norma dan asas yang berlaku di masyaarakat 7 .

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Model Pengawasan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) Dalam Penyeleranggaraan Pemilu Berbasis Partisipatif Masyarakat
Secara  generalisasi  demokrasi  merupakan  bentuk  pemerintahan  yang  di landaskan  pada  kedaulatan  rakyat.  Perihal  ini,  kedaulatan  merupakan  komsep kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan rakyatlah sebgai pemegang ha katas bentuk kedaulatan atas negara 8 . Salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan kedaulatan  rakyat  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  yaitu mewujudkan demokrasi melalui sistem pemilihan umum.
Guna mewujudkan sistem pemilihan umum (pemilu) yang berlandsaskan transparasi  dan  demokratis  secara  substansial,  maka  pemerintah  Indonesia menempatkan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  (Bawaslu),  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)yang merupakan  ide  dan  gagasan  dari  pergeseran  politik  hukum  yang  berkeadilan. Merupakan  satu  kesatuan  sistem  penyelenggaraan  pemilu  yang  memiliki  siffat
6 Collen  Kristl  Pauwles,  Linda  K.  Fariss,  Keith  Buckley, Legal  Research:  Traditional  Sources,  New Technologies, Phi Delta Kappa International, USA, 1993, hlm. 3.
7 Yani Pujiwati, Supraba Sekarwati, Maret Priyanta, Yulinda Adharani, Siti Sarah Afifah , The Implication of Land  Acquisition  for  the  Supply  Chain  Development  Management  of  National  Strategic  Project  towards Sustainable Agricultural/Farming Land: The Case Study of the Development Project of Jakarta-Bandung Rapid  Train , International Journal  of Supply  Chain  Management IJSCM, Vol. 9, No. 6, December 2020, hlm. 210.
8 Berna Sudjana Ermaya, Peran Publik Dalam Pengawasan Dan Pendidikan Pelanggaran , Baawasalu Jawa Barat, Bandung, 2020, hlm 118.
permanen  yang  di  ataur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan Umum 9 .
DKPP merupakan salah satu lembaga yang memiliki otoritatif untuk dapat bertindak  melakukan  pengawasan  terhadap  pelanggaran  kode  etik  yang  di lakukan  oleh  peyelenggara  maupun  peserta  pemilu.  Kewenangan  ini  dapat terwujudkan  secara  legalitas  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Bentuk  pengawasan  DKPP  secara  singkat  adalah  dapat  memeriksa  dan memutuskan  aduan  yang  merupakaan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  yang  di lakukan oleh anggota KPU, dan Bawaslu beserta jajajarannya dari bawah sampai atas. Kewenangan mutlak tersbut adalah hak prioritas yang di miliki oleh DKPP, dalam penerimaan aduan DKPP dapat meneruskan laporan dugaan tersebut untuk sampai kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Pengaduan  tentang  adanya  dugaan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara pemilu  yang  terdapat  di  tingkatan  atas  maupun  bawah  dapat  di  ajukan  secara tertulis oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kapampanye, masyarakat. Namun,  dalam  implementasinya  pengaduan  yang  datang  dari  masyarakat  pada umumnya  masih  mengalami  kendala  terkait  proses  pelaporan  atas  dugaan pelanggaran  pemilihan  umum.  Dampak  dari  proses  aduan  masyrakat  ini  yang kurang  responsif  maka  terjadi  pergeseran  kurang  aktifmya  peran  serta masayarakat  yang  partisipatoris  dalam  pengawasan  penyelenggaraan  pemilihan umum.
Gambar 1.1 Proses Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan umum
Sumber : Di rumuskan oleh penulis berdasarkan pandangan Putri Dima Kusuma 10 .
9 Jihan Anjania A, Elma Putri T, Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menciptakan Pemilu yang Demokratis di Indonesia , Jurnal Hukum De’rechtsstaat, Vol  5, No. 2, 2019, hlm. 139.
PROSES PENGADUAN  DUGAAN PELANGGARAN  KODE ETIK PEMILIHAN UMUM PENGADUAN PELANGGARAN VERIVIKASI DAN PENELITIAN ADMINISTRASI PANGGILAN PERTAMA PANGGILAN KEDUA SIDANG PUTUSAN
Dalam putusan DKPP memiliki sifat mengikat dan final. Oleh karena itu, dalam  setiap  penyelenggara  harus  di  tuntut  kehati-hatian,  mengingat  dalam prosesnya aduan datang tidak hanya dari peneyelenggara namun dari unsur peran serta  masayarakat.    Namun  melihat  bagan  hasil  temuan  di  atas  dapat  terlihat proses  pengaduan  dari  masyarakat  ini  memang  tidakalah  mudah,  perlu  adanya sistem dan kejelasan yang rinci.
Peranan pengawasan oleh masyarakat sangatlah penting dengan berbagai macam  alasan,  di  antaranya  alasan  subjektif  berupa  keterbatsan  pesonil  maupun alasan  objektiff  yakni  terkait  factor  luas  wilayah  dan  rasio  personil  pengawasa pemilu  dengan  jumlah  wilayah  administrasi  pemerintahan  yang  berwenang. Adanapun  bentuk  pengawasan  partisipatif  peran  serta  masyarakat  dapat  di lakukan dengan berbagai macam kegiatan sebagai berikut:
Gambar 1.2 pengawasan partisipatif masyarakat
Sumber : Di rumuskan oleh penulis, berdasarkan pandangan Berna sudjana ermaya 11 .
Berdasarkan pasal 89 yat 4 Undangg-Undang Nomor 7 Tahun 2017 keterlibatan masyarakat,  baik  secara  individual  maupun  kelembagaan  terhadap  pengawasan
10 Putri  Dima  Kusuma, Menakar  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  (DKPP) ,  Jurnal Transformative, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016, hlm 50.
11 Berna Sudjana Ermaya, Peran Publik Dalam Pengawasan…. Loc.Cit, hlm. 120.
Ikut memantau pelaksanaan pemilu Melakukan Kajian terhadap persoalan ke- pemiluan Ikut mencegah terjadinya pelanggaran Mendukung ketaatan peserta & penyelenggara pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan Menyampaikan Informasi dugaan pelanggaran pemilu Menayampaikan laporan pelanggaran pemilu Peran-Peran Lainnya Tahapan awal monitoring dan evaluasi Tahapan final akhir
pemilu  sangatlah  di  perlukan.  Fungsinya  selain  memperkuat  kapasitas pengawasan  pemilu,  juga  mendorong  perluasan  wilayah  pengawasan  untuk mewujudkan masayarakat tersebut 12 .
B. Kedudukan  Kewenangan  dan  Wewenang  DKPP  dalam  Prespektif  Hukum Positif di Indonesia
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada Pasal  22E  ayat  (1)  mengamatkan,  pemilihan  umum  di  laksanakan  secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  setiap  lima  tahun  sekali.  Sesuai ketentuan  tersebut,  ‘’adil’’  mrtupsksn  dslsh  dstu  sdsd  penyelenggran  pemilu harulah  menjiwai  sisem  pemilu  yang  terdiri  dari  hukum  pemilu  (electoral  law) maupun  proses  penylenggaraaan  pemilu  (electoral  process).  Ukuran  adil  atau tidaknnya pemilu menurut standar yang di rumuskan IDEA bergantung pada ada atau  tidaknnya  ketersediaan  instrument  hukum  pemilu  beserta  mekanisme penyelesaian masalah hukum International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International  IDEA)  berangkat  dari  paradigma  adanya  jaminan terhadap hak pilih warga negara. 13
Untuk  menjawab  rasa  adil  tersebut  maka  pemerintah  Indonesua  telah hadir  dalam  implemntasi  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  menyebutkan,  Penyelenggara  Pemilu  adalah  lembaga  yang menyelenggarakan  Pemilu  yang  terdiri  atas  Komisi  Pemilihan  Umum,  Badan Pengawas  Pemilu,  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  sebagai  satu kesatuan  fungsi  Penyelenggaraan  Pemilu  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  secara langsung  oleh  rakyat  (Pasal  1  ayat  (7)).  Selanjutnya,  Pasal  1  ayat  (24) menyebutkan,  “Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  yang  selanjutnya
12 Idem.
13 Syamsul Bahri Siregar, Hukum Pemilu Dan Keadilan Pemilu , Baawasalu Jawa Barat, Bandung, 2020, hlm 86.
disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu” 14 .
Selain  bertujuan  menata  keseimbangan  (cheeks  and  balances)  antar lembaga  negara,  konstitusi  juga  mengamanatkan  untuk  membentuk  lembaga negara yang bersifat penunjang, yang dalam teori politik atau hukum tata negara disebut  the  auxiliary  state  organ.  Teori  ini  mengemukakan  bahwa  dalam perkembangan  negara  modern,  sistem  trias  politica  atau  pembagian  kekuasaan legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif  versi  Montesquieu  sudah  tidak  relevan  lagi untuk  diterapkan,  karena  lembaga  negara  utama  (main  state  organ)  yang  terdiri dari  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  tidak  mungkin  bisa  menjalankan  tugas- tugas  kenegaraan  sendirian,  sehingga  diperlukan  lembaga-lembaga  negara  yang berifat  penunjang.  Menurut  Jimly  Assiddiqie,  pembentukan  lembaga-lembaga negara  adalah  sebagai  bagian  dari  ekperimentasi  kelembagaan  (institutional exsperimentation)  yang  bisa  berupa  dewan  (council),  komisi  (commission), komite (committe), badan (board), atau otorita (authority) 15 .
Dalam kedudukan DKPP memiliki tempat yang sangat unik dalam sistem penylenggaraan  pemilihan  umum  Di  Indonesia.  Di  satu  sisi  lembaga  DKPP  ini merupakan  penyelenggara  pemilu,  tetapi  tugas  dan  kewenangannya  terkait dengan para pejabat penylenggara pemilu. Akan tetapi di lain pihak DKPP tidak berada  di  luar  konstelasi  tempat  penyelenggaran  pemilihan  umum  Di  Indonesia. Di  bagian  lain,  DKPP  memang  seperti  peradilan.  Akan  tetapi  DKPP  bukanlah lembaga peradilan sebagaimana peradilan dalam kerangka kekuasaan kehakiman menurut  UUD  NRI  1945  dan/atau  peradilan  khusus  menurut  sifat  kekhususan, seperti peradilan pajak, tindak pidana korupsi, perikanan, dan seterusnya. DKPP didesain sebagai badan peradilan etika (Court of ethics) 16 .
Merujuk  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  11/PUU-VIII/2010 tentang  pengujian  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007  terhadap  UUD  1945,
14 https://dkpp.go.id/institusi/ Di Akses pada tanggal 31 Oktober 2022 Pukul 23.00 Wib.
15 Jimly Assiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 29.
16 Farhan, Kedudukan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  (Dkpp)  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia , Jurnal Ilmiah, 2021, hlm. vii.
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menempatkan KPU, Bawaslu dan DKPP  sebagai  lembaga  yang  mandiri,  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam Putusan  MK  Nomor  11/PUU-VIII/2010  tertanggal  18  Maret  2010,  yang menyatakan:  “Bahwa  untuk  menjamin  terselenggaranya  pemilihan  umum  yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa:
“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat  nasional,  tetap  dan  mandiri”.  Kalimat  “suatu  komisi  pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi  menunjuk  pada  fungsi  penyelenggaraan  pemilihan  umum  yang bersifat  nasional,  tetap  dan  mandiri.  Menurut  Mahkamah,  fungsi penyelenggaraan  pemilihan  umum  tidak  hanya  dilaksanakan  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU),  akan  tetapi  termasuk  juga  lembaga  pengawas pemilihan  umum  dalam  hal  ini  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu)  sebagai  satu  kesatuan  fungsi  penyelenggaraan  pemilihan  umum yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri.  Pengertian  ini  lebih  memenuhi ketentuan  UUD  1945  yang  mengamanatkan  adanya  penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum  yang  memenuhi  prinsip-prinsip  luber  dan  jurdil.  Penyelenggaraan pemilihan  umum  tanpa  pengawasan  oleh  lembaga  independen,  akan mengancam  prinsip-prinsip  luber  dan  jurdil  dalam  pelaksanaan  Pemilu. Oleh  karena  itu,  menurut  Mahkamah,  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109  UU  No.  22  Tahun  2007,  harus  diartikan  sebagai  lembaga penyelenggara  Pemilu  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  pelaksanaan pemilihan  umum,  sehingga  fungsi  penyelenggaraan  Pemilu  dilakukan  oleh unsur  penyelenggara,  dalam  hal  ini  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  dan unsur  pengawas  Pemilu,  dalam  hal  ini  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu).  Bahkan,  Dewan  Kehormatan  yang  mengawasi  perilaku penyelenggara  Pemilu  pun  harus  diartikan  sebagai  lembaga  yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian,  jaminan  kemandirian  penyelenggara  pemilu  menjadi  nyata  dan jelas.”
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara kelembagaan DKPP  kedudukannya  sejajar  dengan  KPU  mapun  Bawaslu,  sama-sama  sebagai lembaga  penyelenggara  pemilu,  yang  bersifat  nasional,  tetap  dan  mandiri, sebagaimana diatur oleh Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilu,  DKPP
ditempatkan  sebagai  lembaga  yang  bersifat  tetap  dan  berkedudukan  di  ibu  kota negara 17 .
Selain  itu,  ciri  khusus  dan  keuinkan  lembaga  DKPP  ini  terlatak  kepada sifat  akhir  dalam  putusan  peraturan  ini  bersifat  final  dan  mengikat  ( final  and binding ).  Pada  tahun  2013,  sifat  putusan  yang  diatur  sejak  DKPP  masih menggunakan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pernah di- judicial  review di  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  oleh  kelompok  masyarakat sipil. Hasilnya, melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013, MK memutuskan bahwa  sifat  final  dan  mengikat  dari  putusan  DKPP  haruslah  dimaknai  final  dan mengikat  bagi  Presiden,  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.
Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Sifat putusan DKPP yang final dan mengikat” juga tidak berubah (Pasal 458 ayat (10). Adapun  proses  pengambilan  keputusan,  diatur  dalam  Pasal  458  ayat  (10),  (11) dan (12), yaitu:
1. DKPP  menetapkan  putusan  setelah  melakukan  penelitian  dan/atau  verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.
2. Putusan  DKPP  berupa  sanksi  atau  rehabilitasi  diambil  dalam  rapat  pleno DKPP.
3. Sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (11)  dapat  berupa  teguran  tertulis, pemberhentian  sementara,  atau  pemberhentian  tetap  untuk  Penyelenggara Pemilu.
4. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.
5. Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP 18 .
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  di  simpulkan  bahwa  keduudkan  DKPP merupakan  lembaga  yang  sangat  pentig  dan  sectoral,  mengingat  keduudukan  DKPP merupakan  ujung  tombak  terhadap  penyelenggaraan  pemilihan  umum  untuk  dapat
17 M.  Lutϐi  Chakim, Desain  Institusional  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  Sebagai Peradilan Etik, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hlm 401.
18 https://dkpp.go.id/institusi/ Di Akses pada tanggal 31 Oktober 2022 Pukul 23.00 Wib.
menjunjung tinggi nilai dan rasa keadilan dalam penegakan hukum pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
Selain itu, DKPP adalah lembaga yang tergolong sebagai state auxiliary organs , atau auxiliary  institutions yaitu  lembaga  negara  yang  bersifat  penunjang.  Karena  diantara sekian  banyak  lembaga-lembaga  tersebut  adapula  yang  disebut  sebagai self  regulatory agencies , independent supervisory bodies, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran  ( mix-funcion) antara  fungsi-fungsi  regulatif,  administratif,  dan  fungsi penghukuman  yang  biasanya  dipisahkan,  tetapi  justru  dilakukan  secara  bersamaan  oleh lembaga-lembaga baru tersebut 19 .

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Pembahasan  yang  sudah  dudah  dijelaskan  sebelumnya  terbentuk  suatu kesimpulan penelitian antara lain sebagai berikut:
1. Keterlibatan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum  (DKPP) sangatlah  berperan  penting  untuk  mewujudkan  penyelengaraan  pemilihan umum  yang  berbasis  partisipatif  masyarakat.  Hasil  analisis  dan  temuan terhsadap  sifat  partisipatif  masyarakat  ini  di  masukannya  tahapan  monitoring dan  evaluatif  terkait  system  penyelenggaraan  atau  pengawasan  pemilihan umum.  Sehingga,  penguatan  dari  monitoring  dan  evaluative  ini  akan  di membentuk  model  untuk  memperkuat  peran  dan  fungsi  Lembaga  DKPP tersebut.
2. Konsepsi  kewenangan  dan  wewenang  DKPP  dalam  prespektif  hukum  positif Indonesia  menempatkan  fungsi  dan  pernana  yang  secara  vertical  dengan Lembaga pemilihan umum lainnya seperti, KPU, Bawaslu. Politik hukum yang di  bangun  dalam  kedudukan  kewenangan  ini  berlandaskan  nilai  keadilan  dan asas penyelenggaraan pemilihan umum
19 Idem.

## B. Saran
1. Implementasi  Pengawasan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggaraan  Pemilihan Umum  (DKPP)  dalam  melaksanakan  tugasnya  masih  harus  melakukan pembenahan  untuk  menjadikan  lembaga  yang  memiliki  entitias  serta kredibiltas.  Unsur  pengakuan  yang  netralitas  dalam  pemilihan  umum merupakan  dasar  utama  yang  harus  di  miliki lembaga.  Oleh  karena itu,  untuk menjaga norma dan marwah DKPP maka harus adanya sistem pelibatan unsur partisipatif  masyarakat  untuk  menjaga  nilai-nilai  tersebut.  Berdasarkan  hasil temuan  analisis  model  partisipatif  masyarakat  dalam  mengontrol  dan mengawasi  dugaan  pelanggaran  kode  etik  pemilihan  umum  ini  menjadi tahapan monitoring dan evaluatif.
2. Peranan DKPP yang dapat di sejajarkan dengan KPU, BAWASLU merupakan entitas  bahwasanya  DKPP  merupakan  lembaga  yang  memiliki  arti  penting dalam  menjaga  nilai-nilai  keadilan  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum atau  pemilihan  kepala  daerah.  Kedudukan  dan  pengakuan  DKPP  ini  dapat tercermin  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum  dan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku & Jurnal
Berna  Sudjana  Ermaya, Peran  Publik  Dalam  Pengawasan  Dan  Pendidikan Pelanggaran , Baawasalu Jawa Barat, Bandung, 2020, hlm 118.
Collen  Kristl  Pauwles,  Linda  K.  Fariss,  Keith  Buckley, Legal  Research: Traditional  Sources,  New  Technologies (USA:  Phi  Delta  Kappa International, 1993), hlm 3
Farhan, Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Dkpp) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , Jurnal Ilmiah, 2021, hlm vii.
Gunawan Suswanto, Mengenal Pengak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu
& DKPP Sambutan Ketua DKPP RI Dalam Kata Sambutan Jimly
Asshiddiqie , Erlangga, Jakarta, 2016, hlm vii.
Imas Rosdiawati Wiradirjja, Penegakan hukum Pemilu Yang Berkeadilan Tunjauan Filsafat Hukum,  Dalam Buku Kewenangan Bawasalu & Keadilan Pemilu Analisis Hukum & Evaluasi Pemilu 2019 Di Wilayah Jawa Barat , Bawaslu Jawa Barat, Bandung, 2019, hlm 19.
Jihan Anjania A, Elma Putri T, Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menciptakan Pemilu yang Demokratis di Indonesia , Jurnal Hukum De’rechtsstaat, Vol 5, No. 2,
2019, hlm. 139
Jimly Assiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 29.
M. Lutϐi Chakim, Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hlm 401.
Putri Dima Kusuma, Menakar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum (DKPP), Jurnal Transformative, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016, hlm 50.
Syamsul Bahri Siregar, Hukum Pemilu Dan Keadilan Pemilu , Baawasalu Jawa Barat, Bandung, 2020, hlm 86.
Syamsul Bahri Siregar & Riva Rachmi Kusumah, Kualifikasi Pelanggaran Dan Laporan Dalam Dugaan Pemilihan Umum Di Jawa Barat , Forum Group Discusion, Indramayu, 31 Oktober 2022, Pukul 13.00
Yani Pujiwati, Supraba Sekarwati, Maret Priyanta, Yulinda Adharani, Siti Sarah Afifah , The Implication of Land Acquisition for the Supply Chain Development Management of National Strategic Project towards Sustainable Agricultural/Farming Land: The Case Study of the Development Project of Jakarta-Bandung Rapid Train , International Journal of Supply Chain Management IJSCM, Vol. 9, No. 6, December 2020, hlm 210

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Sumber Lainya
https://dkpp.go.id/institusi/ Di  Akses  pada  tanggal  31  Oktober  2022  Pukul  23.00
Wib.