## KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM DAN ASAS PENERAPANNYA
A. Saiful Aziz
Universitas Wahid Hasyim

## jhonsaifulaziz@gmail.com
Abstrak
Islam  sebagai  agama  dan  sebagai  hukum  sering  disalah  pahami  bukan  hanya  oleh orang-orang  non-muslim,  tetapi  juga  oleh  orang-orang  Islam  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  ada baiknya  kalau  di  ruangan  ini  kita  kaji  sebab-sebab  kesalahan-pahaman  itu.  Kesalahpahaman terhadap  Islam  disebabkan  karena  banyak  hal,  namum,  yang  relevan  dengan  kajian  ini  adalah karena salah memahami ruang lingkup ajaran islam karena orang menganggap semua agama itu sama  dan  ruang  lingkupnya  sama  juga.  Dipengaruhi  ajaran  agama  Nasrani  yang  ruang lingkupnya  hanya  mengatur  hubungan  manusia  dengan  Tuhan  saja,  orang  menganggap  agama Islam  pun  demikian  juga  halnya.  Tetapi,  dinul  Islam  atau  agama  Islam  itu  tidaklah  hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan belaka.
Hukum  Islam  merupakan  hukum  agama  dan  hukum  moral.  Atau  mempunyai  nilai moralitas, sehingga dalam banyak hal dipraktekkan oleh pengikutnya dalam rangka ajaran agama yang mempunyai konsekuensi akhirat. Dalam konteks ini, tidak sedikit hukum agama (Islam) yang membudaya  dan  menjadi  kebiasaan  dalam  kehidupan  umatnya.  Pembicaraan  tentang  hukum Islam dalam tradisi masyarakat pemeluknya hal ini tidak akan berkesimpulan bahwa Islam hanya akan  didefinisikan  dengan  apa  yang  menjadi  praktek  masyarakatnya,  seperti  yang  terjadi  bagi ahli antropologi. Namun akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa nilai-nilai hukum Islam dari norma  sampai  dengan  aturan,  tidak  boleh  diabaikan  dari  keberadaan  masyarakat  pemiliknya dalam waktu bersamaan, berbicara mengenai hukum Islam tetap harus disadari adanya ketentuan normatif yang diperoleh dari sumber asalnya.
Syari’at  Islam  itu  qadim,  artinya  telah  ada  sejak  sebelum  manusia  (masyarakat)  ada, karena  ia  adalah  firman  Allah  atau  kalam  Allah  yang  nafs  azli  yang  tidak  berhuruf  dan  tidak bersuara. Oleh karena hukum itu dibuat untuk manusia, Allah menurunkan sesuatu yang berfungsi mengetahui  hukum  tersebut  yang  dalam  usul  fiqhi  dikenal  dengan  istilah  dalil.  Dalil  hukum  ini ada  yang  bersifat  qath’iy  dan  ada  yang  bersifat  zhanniy.  Oleh  karena  itu,  hukum  Islam  yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah, maksudnya ialah hukum-hukum yang diturunkan dari  dalil  yang  Qath’iy.  Hukum  semacam  ini  jumlahnya  tidak  banyak,  dan  hukum  itulah  yang dalam  perkembangannya  dikenal  dengan  istilah  syariah,  kedua  hukum  yang  ditetapkan  pokok- pokoknya saja maksudnya ialah hukum yang ditetapkan oleh dalil yang zhanni. Hukum ini jelas jumlahnya sangat banyak dan dapat atau perlu dikembangkan dengan istilah ijtihad.
Kata kunci: hukum Islam, Asas, Syariat.

## Abstract
Islamic  Shari'ah  is  qadim,  meaning  that  it  has  existed  since  before  humans  (society) existed, because it is the word of God or the words of Allah that is nafs azli which is not literate and has no sound. Because the law was made for humans, Allah revealed something that corrects this thinking in the proposal of fiqhi known as the proposition. These legal propositions are qath'iy and  some  are  resistant  to  zhanniy.  Therefore,  Islamic  law  which  is  determined  directly  and affirmed by Allah, means that the laws are derived from the proposition that Qath'iy. The law that stipulates  this  is  not  much,  and  the  law  that  leads  to  its  development  is  known  as  sharia,  the second law which is determined only by the points intended by the law established by the zhanni proposition. This law is clearly developed very much and can be developed with the term ijtihad.
Keywords: Islamic law, Principles, Sharia.

## A. PENDAHULUAN
Islam sebagai agama dan sebagai hukum sering disalah pahami bukan hanya  oleh  orang-orang  non-muslim,  tetapi  juga  oleh  orang-orang  Islam  itu sendiri.  Oleh  karena  itu,  ada  baiknya  kalau  di  ruangan  ini  kita  kaji  sebab- sebab  kesalahan-pahaman  itu.  Kesalahpahaman  terhadap  Islam  disebabkan karena  banyak  hal,  namum,  yang  relevan  dengan  kajian  ini  adalah  karena salah  memahami  ruang  lingkup  ajaran  islam  karena  orang  menganggap semua agama itu sama dan ruang lingkupnya sama juga. Dipengaruhi ajaran agama  Nasrani  yang  ruang  lingkupnya  hanya  mengatur  hubungan  manusia dengan  Tuhan  saja,  orang  menganggap  agama  Islam  pun  demikian  juga halnya.  Tetapi,  dinul  Islam  atau  agama  Islam  itu  tidaklah  hanya  mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan belaka.
Din  al-Islam merupakan  suatu  sistem  yang  di  dalamnya  terhimpun aspek-aspek  yang  mengatur  manusia,  baik  hubungan  manusia  dengan Tuhannya  secara  vertikal,  maupun  hubungan  antara  manusia  dan  hubungan manusia  dengan  alam  atau  makhluk  lainnya  secara  horizontal.  Aspek-aspek ini  tergambar  dalam  hadis-hadis  Nabi  yang  dapat  dibagi  menjadi  tiga komponen,  yaitu  Iman,  Islam  dan  Ihsan.  Aspek  iman  merupakan  landasan yang utama, berisi ajaran atau ketentuan-ketentuan tentang akidah. Aspek ini disebut  dengan Ahkam I'tiqadiyah. Aspek  yang  kedua  adalah  Islam,  yang
disebut juga aspek syari'ah dalam arti sempit. Aspek kedua ini berisi ajaran atau  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  perbuatan  (‘amaliyah)  manusia, berlandaskan  kepada  aspek  pertama.  Aspek  yang  kedua  ini  disebut  juga dengan ahkam  ‘amaliyah .  Aspek  ketiga  adalah  ihsan,  berisi  ajaran  atau ketentuan-ketentuan tentang etika atau akhlak.
Dalam  dimensi  lain  penyebutan  hukum  Islam  dihubungkan  dengan legalitas formal dalam suatu negara bagi pendapat para ulama (mujtahid) baik yang terdapat dalam kitab fikih maupun yang belum. Jadi fikih Islam bukan lagi hukum Islam in abstracto tapi sudah menjadi hukum Islam in Concrecto sudah  membumi  di  suatu  negara,  karena  secara  formal  sudah  dinyatakan berlaku  sebagai  hukum  positif  yaitu  aturan  yang  mengikat  dalam  suatu negara.

## B. PEMBAHASAN
Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya

## 1. Karakteristik Hukum Islam
Islam  adalah  ajaran  Allah  yang  diturunkan  melalui  wahyu kepada  Nabi  Muhammad  untuk  disampaikan  kepada  umat manusia,  sebagai  pedoman  hidup  demi  kebahagiaan  mereka  di dunia  dan  di  akhirat.  Dalam  ushl  fiqh  yang  dimaksud  dengan hukum  Islam  ialah  kitab  (firman)  Allah  yang  berkaitan  dengan mukallaf, atau dengan redaksi lain hukum ialah seperangkat aturan yang  ditetapkan  secara  langsung  dan  tegas  oleh  Allah  atau ditetapkan  pokokpokoknya  untuk  mengatur  hubungan  antara manusia  dengan  Tuhannya,  manusia  dengan  sesamanya,  dan manusia dengan alam semesta. 1 Pada dasarnya bahwa hukum Islam merupakan  bagian  totalitas  ajaran  Islam  yang  bersumber  dari wahyu. Jelas bahwa hukum Islam itu qadim, artinya telah ada sejak
1 .Juhaya  Praja, S. Filsafat Hukum Islam . Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995, hlm 72.
sebelum manusia (masyarakat) ada, karena ia adalah firman Allah atau  kalam  Allah  yang  nafs  azali  yang  tidak  berhuruf  dan  tidak bersuara.  Oleh  karena  hukum  itu  dibuat  untuk  manusia,  Allah menurunkan  sesuatu  yang  berfungsi  mengetahui  hukum  tersebut yang dalam usul fikih dikenal dengan istilah dalil. Dalil hukum ini ada yang bersifat qath’iy dan ada yang bersifat zhanniy.
Oleh  karena  itu,  hukum  Islam  yang  ditetapkan  secara langsung  dari  tugas  oleh  Allah,  maksudnya  ialah  hukum-hukum yang  diturunkan  dari  dalil  yang  Qath’iy.  Hukum  semacam  ini jumlahnya  tidak  banyak,  dan  hukum  itulah  yang  dalam perkembangannya  dikenal  dengan  istilah  syriah,  kedua  hukum yang  ditetapkan  pokok-pokoknya  saja  maksudnya  ialah  hukum yang  ditetapkan  oleh  dalil  yang  zhanniy.  Hukum  ini  jelas jumlahnya  sangat  banyak  dan  dapat  atau  perlu  dikembangkan dengan  istilah  ijtihad.  Hasil  pengembangannya  itulah  yang kemudian  dikenal  dengan  fikih.  Adapun  sifat  dan  karakteristik hukum Islam itu sebagai berikut :
a. Sempurna
Syriah  Islam  diturunkan  dalam  bentuk  yang  umum dan  garis  besar  permasalahannya.  Oleh  karena  itu  hukum- hukumnya  bersifat  tetap,  dan  tidak  berubah-ubah  lantaran berubahnya  masa  dan  berlainannya  tempat.  Untuk  hukum- hukum  yang  lebih  rinci,  syari’ah  Islam  hanya  menetapkan kaedah  dan  memberikan  patokan  umum.  Penjelasan  dan rinciannya  diserahkan  pada  ijtihad  para  mujtahid  atau  para ulama. Dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut, syriah  Islam  dapat  benar-benar  menjadi  petunjuk  yang universal,  dapat  diterima  disemua  tempat  dan  disetiap  saat. Setiap  saat  umat  manusia  dapat  menyesuaikan  tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan al-Quran sehingga mereka  melenceng.  Bahkan  tidak  akan  bertentangan  dengan
petunjuk al-Quran. Penetapan al-Quran tentang hukum dalam bentuk  yang  global  dan  simpel  itu,  dimaksudkan  untuk memberikan kebebasan pada umat manusia dalam melakukan ijtihad yang sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. 2 Islam
dapat berlalu sepanjang masa. Hukum Islam kategori syri’ah bersifat tsabat (konstan, tetap) artinya tetap berlaku universal disepanjang  zaman,  tidak  mengenal  perubahan  dan  tidak disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi.  Situasi  dan kondisilah  yang  harus  menyesuaikan  diri  dengan  syriah. Sedangkan  hukum  Islam  kategori  fikih  bersifat  muru’  ah. Tidak  harus  berlaku  universal,  bahkan  ia  mengenal perubahan serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
Hukum-hukum  yang  diatur  dalam  al-Quran  adalah prinsip-prinsip  yang  bersifat  universal,  tiada  ternilai maknanya  dan  abadi. 3 penerapan  prinsipprinsip  itu  berada dalam  tangan  ahli-ahli  hukum  yang  dalam  melaksanakan tugasnya  harus  selalu  tunduk  kepada  prinsip-prinsip  yang telah diatur dalam al- Quran.
b. Elastis
Hukum  Islam  juga  bersifat  elastis  (lentur,  luwes),  ia meliputi  segala  bidang  dan  lapangan  kehidupan  manusia. Permasalahan  kemanusiaan,  kehidupan  jasmani  dan  rohani, hubungan  sesama  makhluk  dan  khalik,  serta  tuntunan  hidup dunia dan akhirat terkandung dalam ajarannya. Hukum Islam memperhatikan  berbagai  segi  kehidupan,  baik  bidang muamalah,  ibadah,  jinayyah,  dan  lain-lain.  Meskipun demikian,  tidak  memiliki  dogma  yang  kaku,  keras  dan memaksa.  Ia  hanya  memberikan  kaidah-kaidah  umum  yang
2 Syukur, Muhammad Amin. Epistemologi Syara’ Mencari Format Baru Fiqh Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000,hlm 123.
3 Ibid  Juhaya Praja hlm 43
meski  dijalankan  oleh  manusia.  Dengan  demikian,  yang diharapkan  dari  umat  Islam  adalah  tumbuh  dan berkembangnya  proses  ijtihad,  yang  merupakan  suatu  teori yang  aktif,  produktif  dan  konstruktif.  Hak  ijtihad  diberikan kepada  setiap  muslim  yang  mampu  ber-ijtihad  dan berpedoman kepada dasar-dasar kaidah yang telah ditetapkan.
Ijtihad  bukan  hanya  (hak)  imam-imam  mujtahid  seperti  al- Syafi’i,  Malik,  Abu  Hanifah,  dan  Ahmad  bin  Hambal. Bahkan  setiap  muslim  dituntut  untuk  harus  berusaha meningkatkan  kualitas  diri  untuk  mendapati  jenjang mujtahid. Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis, dapat  dilihat  dalam  kasus  jual  beli.  Kita  hanya  mendapat empat  ayat  hukum  yang  berhubungan  dengan  jual  beli  yang terkandung  dalam  al-Quran  yaitu:  QS.  Al-  Baqarah/2:275, QS.  Al-Nisa/4:29,  QS.  Al-Baqarah/2:282  dan  QS.  Al- Jum’ah/62:9.49 Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan hukum bolehnya  jual  beli,  persyaratan  kerelaan  antara  kedua  belah pihak, larangan riba dan larangan jual beli pada waktu adzan jum’at.  Kemudiaan  Rasul  menjelaskan  beberapa  aspek  jual beli yang lazim berlaku pada masa beliau. Selebihnya tradisi atau  adat  masyarakat  tertentu  dapat  dijadikan  bahan penetapan hukum jual beli yang sejalan dengan al-Quran dan hadis  Rasulullah  Saw.  Dalam  transaksi  jual  beli  modern, empat  prinsip  diatas  harus  dipegang  teguh  agar  tidak terjerumus  dalam  larangan-larangan  Allah.  Swalayan  dan plaza  merupakan  contoh  dari  jual  beli  modern.  Prinsip- prinsip ‘an taradhin (kerelaan para pihak), larangan riba, dan larangan  melupakan  hubungan  vertikal.  Meski  ditegakkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam praktek jual beli.  Namun  selebihnya  manusia  diberikan  kebebasan  yang luas.  Ijab  qabul  dalam  jual  beli  adalah  untuk  menunjukkan
pemberlakuan prinsip antara lain, ketika prinsip tersebut telah dipenuhi  meski  tanpa  ijab  dan  qabul  seperti  ketika  masuk plaza,  maka  hukum  jual  beli  tersebut  adalah  sah. 4 Karena telah memenuhi prinsip rela sama rela.
c. Universal dan Dinamis
Ajaran  Islam  bersifat  universal,  ia  meliputi  seluruh alam  tanpa  tapal  batas,  tidak  dibatasi  pada  daerah  tertentu seperti  ruang  lingkup  ajaran-ajaran  Nabi  sebelumnya,  ia berlaku  bagi  orang  Arab  dan  orang  ‘ajam  (non  Arab),  kulit putih  dan  kulit  hitam.  Universalitas  hukum  Islam  sesuai dengan  pemilik  hukum  itu  sendiri  yang  kekuasaannya  tidak terbatas.  Disamping  hukum  Islam  mempunyai  sifat  yang dinamis (cocok untuk setiap zaman). 5 Demikian pula halnya tidak  memandang  pangkat  dan  golongan  darah  serta  status sosial  kehidupan  seseorang.  Boleh  menunjukkan  apakah hukum  Islam  memenuhi  sifat  tersebut  atau  tidak,  harus dikembalikan  kepada  al-Quran,  karena  al-Quran  merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada umat manusia  dimuka  bumi  ini. 6 Al-Quran  juga  merupakan  garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia  didalamnya  sebagaimana  firman  Allah  swt.,  pada QS. Saba’ (34) : 28 berbunyi :
Terjemahnya: Dan kami (Allah) tidak mengutus kamu
(Muhammad),  melainkan  kepada umat  manusia  seluruhnya, untuk membawa berita  gembira dan berita peringatan. Akan
4 Ibid Juhaya Praja Filsafat Hukum Islam, hlm 75
5 T.M.  HAsbi  Ash-Shiddieqy, Fakta  Keagungan  Syari’ah  Islam ,  Cet  2,    Jakarta  :
Tintamas, 1982, hlm 25-26.
6 55Al-Imam  Malik  bin  Anas,  Al-Muwatta  (Cet.  I;  Beirut:  Libanon  Dar  Al-Fikr  Li  Al- Tab’iy Wa Al-Nasr Wa Al-Tawazi, 1989), h. 605 .
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 7 Demikian pula halnya pada  QS. Al-Anbiya’(21) :107 Allah Swt.,berfirman: Terjemahnya: Dan  kami  (Allah)  tidak  mengutus  kamu (Muhammad)  kecuali  untuk menjadi  rahmat  bagi  sekalian alam. Namun  demikian,  ada  pengamat  hukum  Islam  yang menyatakan  bahwa  dalam  prakteknya  hukum  Islam  tidak dapat  berlaku  secara  universal.  Pendapat  ini  lebih  banyak melihat  dari  kenyataan  sejarah  bahwa  penguasa  Islam  tidak memberlakukan  hukum  Islam  dikawasan  non  muslim  atau kepada  non  muslim  yang  ada  diwilayahnya.  Agaknya penilaian  tersebut  kurang  tepat  kalau  dihubungkan  dengan fakta  sejarah  pada  masa  Rasul.  Konstitusi  negara  muslim pertama.  Madinah,  menyetujui  dan  melindungi  kepercayaan non-muslim  dan  kebebasan  mereka  untuk  mendakwahkan ajaran  agamanya.  Konstitusi  ini  merupakan  kesepakatan antara  muslim  dan  yahudi,  serta  orang-orang  Arab  yang bergabung  didalamnya.  Non  muslim  dibebaskan  dari keharusan  membela  negara  dengan  membayar  jizyah,  yang berarti hak hidup dan milik mereka dijamin.  Istilah zimmiy, berarti  orang  (non-muslim)  yang  dilindungi  Allah  dan Rasulullah.  Kepada  orang-orang  non  muslim  itu  diberikan hak  otonomi  yudical  tertentu.  Warga  negara  dan  kalangan ahli  kitab  dipersilahkan  menyelenggarakan  keadilan  sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepada hambanya. Kepada orang-orang  non  muslim  itu  diberikan  hak  otonomi  yudical tertentu. Warga negara dan kalangan ahli kitab dipersilahkan menyelenggarakan  keadilan  sesuai  dengan  apa  yang  Allah wahyukan kepada hambanya.
7 Bustanul Arifin, Perkembangan Hukum Islam, Cet I, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996 hlm 65

## d. Sistematis
Arti  dari  pernyataan  bahwa  hukum  Islam  itu sistematis  adalah  bahwa  hukum  Islam  itu  mencerminkan sejumlah  doktrin  yang  berlainan  secara  logis. 8 Beberapa lembaga  saling  berhubungan  satu  dengan  yang  lainnya. Perintah  shalat  dalam  al-Quran  senantiasa  diiringi  dengan perintah  zakat.  Bahkan  berulang-ulang  Allah  berfirman makan dan minumlah kamu tetapi jangan sekali-kali berlebih- lebihan.  Dari  makna  ayat  tersebut  dapat  dipahami  bahwa Islam  tidak  mengajarkan  spiritual  yang  mandul.  Dalam hukum Islam seseorang dilarang hanya bermuamalah dengan Allah  dan  melupakan  dunia.  Juga  dalam  hukum  Islam manusia  diperintahkan  mencari  rezeki,  tetapi  hukum  Islam melarang  sifat  inferial  dan  kolonial  melalui  mencari  rezeki tersebut.  Demikian  pula  membangunnya,  Pengadilan  dalam Islam  tidak  akan  memberikan  hukuman  potong  tangan kepada  pencuri  apabila  keadaan  masyarakat  sedang  kacau dan terjadi kelaparan tidak akan memberikan hukuman rajam bagi  pezina  kalau  lokalisasi-lokalisasi  pelacuran,  buku  dan film  porno,  kebiasaan  berpakaian  belum  ditetapkan  seperti yang dikehendaki oleh Islam dan lembaganya kan senantiasa berhubungan  satu  dengan  yang  lainnya.  Hukum  Islam  tidak akan  bisa  dilaksanakan  apabila  diterapkan  hanya  sebagian dan ditinggalkan atau di ingkari sebahagian yang lain.

## e. Bersifat Ta’aqqul dan Ta’abbudiy
Sebegitu  jauh  hukum  Islam  hanya  mempunyai  dua dasar  pokok:  al-  Quran  dan  sunnah  Nabi  Muhammad  Saw., Disamping dua pokok tersebut adalagi sumber pokok lainnya
8 Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyah,  Tafsir  Ibnu  Qayyim,  Alih  Bahasa,  Kathur  Suhardi  Cet.I; Jakarta, Darul Falah, 2000), h. 321
yaitu  konsinsus  masyarakat  (ulama).  Yang  mencerminkan suatu  transisi  marah,  suatu  hukum  yang  berdiri  sendiri (penafsiran  terhadap  al-Quran  dan  sunnah  Rasulullah  saw.). Seperti  telah  dijelaskan  bahwa  hukum  Islam  mencakup bidang  muamalah  dan  bidang  ibadah.  Dalam  bidang  ibadah terkandung  nilai-nilai  ta’abbudiy  atau  ghairu  ma’qulah  al- ma’na  (  ةلوقعمريغ  ىنعملا  )  irrasional,  artinya  manusia  tidak boleh  beribadah  kecuali  dengan  apa  yang  telah disyriahkan.66 Dalam bidang ini tidak ada pintu ijtihad bagi manusia.  Sedangkan  bidang  muamalah,  didalamnya terkandung  nilai-nilai  ta’aqquh/  ma’qulah  al-ma’na  (  هلوقعم ىنعملا ) rasional. 9 Artinya umat Islam dituntut untuk berijtihad guna  memberikan  ketentuan-ketentuan  syriah  tersebut. Mencium  hajar  aswad  ketika  thawaf  mengelilingi  ka’bah merupakan ibadah irrasional, sampai umar bin khattab sendiri menjalankan    kamu  adalah  batu  biasa,  kalaulah  Rasulullah tidak  menciummu,  akupun  tidak  akan  menciummu.  Meski ada  usaha  rasionalisasi,  usaha  tersebut  sifatnya  temporis karena  ia  merupakan  ijtihad  manusia  yang  akan  selalu berubah  dengan  perubahan  masa.68  Aspek  irrasional  dalam bidang  ibadah  ini  sebagian  diantara  tujuannya  adalah  untuk menunjukkan  keterbatasan  akal  manusia  dan  menyadari dengan  sepenuh  hati  bahwa  hanya  Allah  jualah  yang  maha mengetahuinya.  Sebenarnya  istilah  ta’abbudiy  dan  ta’qquliy adalah  istilah  yang  banyak  digunakan  dalam  ushul  fiqh, bukan  dalam  teologi.  Akan  tetapi  melihat  kandungan  dua istilah  tersebut,  ternyata  surat  dengan  masalah  teologi, sehingga  tak  ada  salahnya  jika  dua  istilah  tersebut  dicoba untuk  diuraikan  guna  melihat  lebih  jelas  aspek  pemikiran 9 Bustanul  Arifin, Prospek  Hukum  Islam  dalam  Kerangka  Pembangunan  Hukum Nasional di Indonesia Cet. I; Jakarta : IKAHA, 1994, h. 131.
maslahat menurut al-Syatibu. 10 Dengan tujuan meningkatkan wawasan tentang masalah Ta’aqquliy dan Ta’abbudiy dalam ajaran Islam.
2. Asas Penerapan Hukum Islam
Dalam  hal  menggali  dan  mencari  hukum  untuk  masalah  yang belum ada nash-nya, umat  Islam harus berpegang pada prinsip berpikir dan betindak demi terwujudnya tujuan hukum,  yaitu kemaslahatan  atau kesejahteraan  hamba  di  dunia  dan  di  akhirat.  aktivitas  berpikir hendaknya  berpegang  pada  asas-asas  hukum  yang  Islami.  Untuk pelaksanaan  hukum  Islam,  terdapat  tiga  asas  yang  disepakati  oleh  para ahli  ushul,  yakni  bahwa  hukum  Islam  tidak  memberatkan,  tidak mempersempit, hukum  Islam tidak memperbanyak tuntutan dan hukum Islamdilaksanakan  secara  bertahap.70  Untuk  lebih  jelasnya  akan diuraikan pada penjelasan berikutnya.
a. Asas Tidak Memberatkan
Bahwa  segenap  ajaran  Islam  tidak  akan  memberatkan manusia  dalam  pelaksanaannya,  hal  ini  disebabkan  karena hukum  Islam  selalu  mempertimbangkan  faktor-faktor  yang memungkinkan  manusia  melaksanakannya  terutama  faktor kemampuan  (al-qudrah).  Oleh  karena  itu  Allah  menghendaki tidak  menghendaki  kesukaran.Rasulullah  selalu  memilih  yang termudah  di  antara  beberapa  hal,  selama  tidak  mendatangkan dosa,  kerena  itu  ketika  sedang  bepergian,  lebih  baik mengqashar  dan  menjama’  shalat  dari  pada  mengerjakannya secara lengkap. Allah swt.
Berdasarkan itu, maka segenap amal yang diperintahkan Syari’at  (hukum  Islam)  selalu  disertai  dengan  syarat kemampuan (istitha’ah) bagi orang mukallaf. Bagi mereka yang
10 69Abdul Azis Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Cet I, Jilid 2 (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 583.
tidak  memiliki  kamampuan  manunaikan  suatu  perintah  akan terbebas  dari  padanya  dan  tidak  dibebani  tanggung  jawab sedikitpun  atasnya.  Orang  sakit  misalnya,  dibebaskan  dari kewajiban  berpuasa  di  bulan  Ramadhan;  orang  yang  tidak berkecukupan  dibebaskan  dari  kewajiban  membayar  zakat  dan menunaikan  zakat  dan  menunaikan  haji,  orang  yang  terpaksa karena kelaparan dibebaskan dari dosa karena memakan daging babi  dan  banyak  hal  lain  yang  menunjukkan  bahwa  syari’ah (hukum  Islam)  benar-benar  tidak  menghendaki  kesulitan. Berdasarkan  prinsip  inilah  maka  dalamm  ushul  fikih  lahir ketentuan rukhsah yang merupakan jalan kemudahan bagi orang yang  mengalami  kesulitan  dalam  beribadah  dan  bermuamalah. Hal ini dimaksudkan agar manusia sebagai hamba Allah dalam malaksanakan  kewajibannya  tidak  disebabkan  karena keterpaksaan melainkan karena kesadaran keihklasannya dalam beribadah dan bermuamalah.
b. Asas Tidak Memperbanyak Beban
Sejalan dengan asas pertama tersebut, hukum Islam tidak mempunyai banyak tuntutan atas manusia. Hukum Islam datang demi  kepentingan  manusia,  bukan  untuk  mengesksploitasi mereka.  Karena  itu  tuntutan-tuntutan  Syariat  tidak  lebih  dari batas kewajaran yang menurut kadarnya akan memberimanfaat bagi kemaslahatan manusia. Dengan demikian, Syariah (hukum Islam)  tidak  akan  memberi  perintah  dan  larangan  yang  dapat merugikan  atau  menyalahkan  manusia.  Ibadah  yang diperintahkan  Tuhan  tidak  pernah  melebihi  kemampuan manusia  itu  sendiri.  Oleh  kerena  itu,  ketika  al-Quran  turun, umat  Islam  dilarang  bertanya    tanya  tentang  sesuatu  yang apabila  dijawab  justru  akan  memberatkan  mereka  sendiri. Berkaitan  dengan  itu  ketika  sahabat  berniat  untuk melaksanakan  shalat  terus  menerus  dan  tidak  menghiraukan
tidur  malam,  dan  ketika  sahabat  lain  menyatakan  tidak  kawin seumur hidup demi memperbanyak ibadah, sementara yang lain berniat  untuk  berpuasa  setiap  hari,  maka  Rasulullah  saw., menegurnya dan menyatakan bahwa dirinya bershalat dan juga tidur,  berpuasa  dan  juga  berbuka,  sarta  kawin  untuk membangun  keluarga  dan  keturunan.  Allah  telah  menetapkan kewajiban  atau  fardhu  dan  jangan  samapai  dikurangi,  Ia memberikan  batas-batas  dan  janagan  sampai  dilampaui,  Ia mengharamkan  sesuatu  dan  jangan  sampai  dilanggar.  Segala yang diberikan Allah adalah Rahmat bagi manusia. Allah tidak lupa  akan  sesuatu,  Oleh  karena  itu,  jangan  dicari-cari.  Kalau Allah tidak mewajibkan sesuatu dalam masalah ibadah, jangan mengada-ada.  Demikian  pula  dalam  masalah  duniawiah, dilarang  melakukan  sesuatu  tindakan  yang  memberatkan sesama manusia. Seorang hakim misalnya tidak boleh memberi hukuman  dalam  perkara  yang syubhat (samar-samar)  dengan maksud  semata-mata  untuk  memberatkan  terdakwah.  Bertolak dari prinsip ini, seseorang tidak dibenarkan melakukan sesuatu ibadah  yang  direkayasa  sendiri  tanpa  perintah  Tuhan.  Bukan hanya  kerena  manusia  tidak  berhak  mengada-ada  dalam masalah  ibadah,  tapi  juga  pada  prinsipnya  syariat  (hukum
Islam) tidak mau membebani manusia melebihi apa yang telah ditentukan oleh Allah swt.
c. Asas Al-Tadarruj (Bertahap)
Dalam  menetapkan  kewajiaban  bagi  manusia,  jangan menempuh  cara  sekaligus  karena  manusia  tidak  akan  sanggup malaksanakannya  hendakya  digunakan  cara  setahap  demi setahap. Hal ini erat kaitannya dengan asas pertama dan kedua di atas, maka penerapan syari’ah berlaku secara bertahap tidak secara  drastis  sekaligus.  al-Quran  sendiri  di  turunkan  turun sedikit demi sedikit sampai lengkap dengan segenap surah dan
ayat-ayatnya  selama  sekitar  22  tahun  lamanya. 11 Salah  satu hikmahnya ialah guna mepermantap bacaan dan mempermudah hapalan  Rasulullah  bersama  shabat-sahabatnya  lebih  dari  juga dimaksudkan agar kandungan al-Quran mudah muadahdihayati dan  diamalakan  secara  bertahap  pula  samapai  kepuncak kesempurnaan  yaitu  ketika  dinyatakan  oleh  Allah  swt.  Dalam al-Quran Pada Qs. Al-Maidah (5) : 3 sebagai berikut:
Terjemahnya :
...pada  hari  ini  telah  kusempurnkan  untuk  kamu agamamamu,  dan  telah  kucukupkan  kepdamu  nikmat-KU  dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu....77
Salah  sastu  kasus  yang  paling  sering  dijadikan  contoh menyangkut  asas  bertahap  ini  ialah  larangan  minum  khamar. Khamar dilarang tidak seketika, tetapi melalui tiga tahap. Tahap pertama  ketika  Tuhan  menunjukkan  bahwa  khamar  itu mengndung lebih banyak dosa daripada manafaatnya. 12 Hal ini ditunjukkan oleh Allah swt dalam al-Quran tatkala orang  orang Arab  bertanya  kepada  Nabi  tentang  Khamar  dan  judi.  Maka Allah swt. berfirman Pada QS. Al-Baqarah (2) : 219 :
Terjemahnya:
Mereka  bertanya  kepadamu  tentang  khamar  dan  judi Katakanlah bahwa : pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagimanusia. Tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.79
Pada  tahapan  ini  larangan  minum  Khamar  yang  belum dapat  ditinggalakan  oleh  sebahagian  sahabat.  Akan  tetapi, ternyata larangan kebiasaan buruk itu mengganggu pelaksanaan
11 Abdul Azis Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Cet I, Jilid 2 Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1996, h. 583.
12 Amrullah Ahmad, et.al., Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Cet I, Jakarta : IKAHA, 1994, hlm.148.
shalat  lima  waktu,  maka  larangan  tahap  berikutnyapun  datang lagi. Sebagaimana firman Allah swt. Pada QS.Al-Nisa (4) : 43 Terjemahnya:  Hai orang-orang  yang beriman, Janganlah kamu mendekati Shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapakan. Larangan dalam ayat ini ialah tidak boleh mencampur baur antara minuman khamar dan  shalat,  masih  menyisahkan  kesan  bahwa  syariat  (Hukum Islam)  membolehkan  minum  khamar,  sehinngga  tidak  tertutup kemungkinan  bagi  para  sahabat  untuk  masih  meneruskan kebiasaannya minum khamar. Namun, kesan kesan itu akhirnya dihapus  sama  sekali  dengan  datangnya  larangan  pada  tahap ketiga  setelah  datangnya  penegasan  dalam  ayat  yang  berikut pada QS. Al-Maidah (5) : 90 Sebagai berikut : Hai orang-orang yang  beriman  sesungguhnya  (minuman  Khamar),berjudi, (berkorban  untuk)  berhala,  mengundi  nasib  dengan  panah, adalah  perbuatan  yang  termasuk  perbuatan.  Maka  jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Kasus  mengenai  tahapa-tahapan  larangan  minum Khamar ini juga dijadikan alasan oleh Khlafah Umar ibn ‘Abd al-Aziz  ketika  ditanya  oleh  puteranya,  mengapa  beliau  tidak memberlakukan  syariat  Islam  secara  sekaligus  dalam  khilafah kekuasaannya. Beliau menjawab bahwa Tuhan mencela khamar sebanyak tiga kali, tapi nanti diharamkan oleh-Nya pada tahap ketiganya. Aku khawatir, jika ajaran yang benar itu diterapkan sekaligus  (tanpa  tahapan)  atas  manusia,  maka  mereka  akan menolaknya sekaligus pula.  Selain asas-asas dipergunakan pula asas-asas yang lain seperti : Asas seiring dengan kemaslahatan manusia,  asas  mewujudkan  keadilan,  asas  menyumbat  jalan yang  membawa  kepada  kejahatan,  asas  memakai  akal  dan memahami  nash,  asas  membolehkan  membolehkan  manusia menggunakan  ang  indah,  asas  memakai  ‘urf  atau  adat  istiadat
yang  Shahih  asas  masing-masing  bertanggungjawab  terhadap dosanya.  Asas-asas  penerapan  hukum  Islam  tersebut dimaksudkan  agar  penerapan  hukum  Islam  dapat  terlaksana secara  utuh  dan  konsekuen  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegar khususnya diIndonesia yang memiliki prospek hukum ke depan.
Hukum  Islam  merupakan  hukum  agama  dan  hukum moral. Atau mempunyai nilai moralitas, sehingga dalam banyak hal dipraktekkan oleh pengikutnya dalam rangka ajaran agama yang  mempunyai  konsekuensi  akhirat. 13 Dalam  konteks  ini, tidak  sedikit  hukum  agama  (Islam)  yang  membudaya  dan menjadi  kebiasaan  dalam  kehidupan  umatnya.  Pembicaraan tentang hukum Islam dalam tradisi masyarakat pemeluknya hal ini  tidak  akan  berkesimpulan  bahwa  Islam  hanya  akan didefinisikan dengan apa yang menjadi praktek masyarakatnya, seperti  yang terjadi bagi ahli antropologi. Namun akan sampai pada  suatu  kesimpulan  bahwa  nilai-nilai  hukum  Islam  dari norma  sampai  dengan  aturan,  tidak  boleh  diabaikan  dari keberadaan  masyarakat  pemiliknya  dalam  waktu  bersamaan, berbicara  mengenai  hukum  Islam  tetap  harus  disadari  adanya ketentuan normatif yang diperoleh dari sumber asalnya. 14 Yakni yang  disebut  dengan  syari’ah  atau  wahyu  yang  wujudnya berupa  al-Quran  dan  sunnah  (Hadis)  Nabi  Saw.  Normatif tersebut  sangat  mungkin  tidak  seluruhnya  dipraktekkan  oleh pemiliknya  artinya  jika  ada  bagian-bagian  hukum  Islam  tidak oleh  pemiliknya  tidak  dapat  digeneralisasikan  bahwa masyarakat pemeluknya tidak mempraktekkan hukum Islam.
13 A. Qodri Azizy, Hukum Nasional, Eleklitisme Hukum Islam dan Hukum Umum Cet. I; Jakarta: Mizan Publika, 2004, hlm 127
14 Ibid 221
Demikian  pula  halnya  tidak  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  yang  disebut  hukum  Islam  hanyalah  apa  yang  sedang dipraktekkan  oleh  masyarakat  pemeluknya,  kesimpulan  yang harus  kita  ambil  adalah  bahwa  masyarakat  Islam  dapat dipastikan  mempraktekkan  nilai-nilai  hukum  Islam,  entah seberapa  banyak  ukuran  kualitasnya,  tanpa  harus  ada keterkaitannya  dengan  hukum  adat  seperti  dalam  teori  hukum Belanda.  Adalah  sangat  keliru  kalau  ada  orang  yang beranggapan bahwa masyarakat Islam di Indonesia sama sekali tidak  mempraktekkan  hukum  Islam  dalam  kehidupan  sehari- hari.
Oleh karena itu, ketika seseorang akan mengkaji hukum dan  masyarakat  di  Indonesia,  maka  ia  tidak  dapat  lepas  dari kajian  yang  mencakup  hukum  Islam  sebagai  analogi,  ketika seseorang  mengkaji  politik  di  Indonesia,  ia  harus  memahami bahkan  juga  mendalami  politik  agama,  khususnya  Islam  bagi masyarakat  Indonesia.  Jika  tidak  demikian  ia  berarti  tidak memahami  dengan  benar  kenyataan  politik  masyarakat Indonesia.  Dengan  demikian  seseorang  mengkaji  hukum  di Indonesia  (meskipun  biasanya  disebut  dengan  hukum  umum atau sekuler) harus memahami atau bahkan.

## C. KESIMPULAN
Bahwa Syari’at Islam itu qadim, artinya telah ada sejak sebelum manusia (masyarakat) ada, karena ia adalah firman Allah atau kalam Allah yang nafs azli yang  tidak  berhuruf  dan  tidak  bersuara.  Oleh  karena  hukum  itu  dibuat  untuk manusia,  Allah  menurunkan  sesuatu  yang  berfungsi  mengetahui  hukum  tersebut yang  dalam  usul  fiqhi  dikenal  dengan  istilah  dalil.  Dalil  hukum  ini  ada  yang bersifat qath’iy dan ada yang bersifat zhanniy . Oleh karena itu, hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah, maksudnya ialah hukum-hukum yang  diturunkan  dari  dalil  yang  Qath’iy.  Hukum  semacam  ini  jumlahnya  tidak banyak,  dan  hukum  itulah  yang  dalam  perkembangannya  dikenal  dengan  istilah syariah,  kedua  hukum  yang  ditetapkan  pokok-pokoknya  saja  maksudnya  ialah hukum yang ditetapkan oleh dalil yang zhanni. Hukum ini jelas jumlahnya sangat banyak  dan  dapat  atau  perlu  dikembangkan  dengan  istilah  ijtihad.  Hasil pengembangannya itulah yang kemudian dikenal dengan fikih yang memiliki sifat dan  karakteristik  tersendiri  berdasarkan  kondisi  dimana  hukum  fikih  itu diberlakukan, sementara hukum syari’ah memiliki konsep hukum yang sempurna, elastis  dan  fleksibel,  universal  dan  dinamis,  sistematis,  serta  bersifat Ta’aqquliy dan Ta’abudiy .

## DAFTAR PUSTAKA
A. Azizy, Qodri, Hukum Nasional, Eleklitisme Hukum Islam dan Hukum Umum Cet. I; Jakarta: Mizan Publika, 2004.
Amrullah  Ahmad,  et.al., Prospek  Hukum  Islam  dalam  Kerangka
Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Cet I, Jakarta : IKAHA, 1994. Arifin, Bustanul, Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia Cet. I; Jakarta : IKAHA, 1994.
Ash-Shiddieqy  T.M.  HAsbi, Fakta  Keagungan  Syari’ah  Islam ,  Cet  2, Jakarta : Tintamas, 1982.
Azis,  Abdul  Dahlan,  et.al., Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  Cet  I,  Jilid  2 Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1996.
Bustanul  Arifin, Perkembangan  Hukum  Islam ,  Cet  I,Jakarta  :  Gema Insani Press, 1996.
Juhaya    Praja,  S. Filsafat  Hukum  Islam .  Bandung:  Pusat  Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.
Malik,  Al-Imam  bin  Anas, Al-Muwatta Cet.  I;  Beirut:  Libanon  Dar Al- Fikr Li Al-Tab’iy Wa Al-Nasr Wa Al-Tawazi, 1989.
Qayyim,  Ibnu  Al-Jauziyah, Tafsir  Ibnu  Qayyim ,  Alih  Bahasa,  Kathur Suhardi Cet.I; Jakarta, Darul Falah, 2000.
Syukur,  Muhammad  Amin. Epistemologi  Syara’  Mencari  Format  Baru Fiqh Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.