## Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum
Bramedika Kris Endira, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Amri Panahatan Sihotang Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang bramedika.law@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  peranan  Organisasi  Advokat  dalam  hal  ini Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (Peradi)  dalam  menjaga  marwah  dan  martabat  Advokat  yang  berhadapan dengan hukum. Secara sosiologis, profesi Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab  dalam  penegakan  hukum.  Namun,  secara  yuridis,  karena  Advokat  merupakan  “penegak  hukum”, sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  5  ayat  1  Undang-undang  Advokat  Nomor  18  Tahun  2003,  maka berkewajiban untuk menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut secara terang dan  jelas  diatur  di  dalam  Pasal  15  Undang-undang  Advokat  Nomor  18  Tahun  2003. Pendekatan    yang digunakan    dalam    penelitian    ini    adalah    pendekatan    yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan bahwa  organisasi  profesi  hadir  dalam  menjaga  profesi  Advokat  khususnya  terkait  dengan  hak  imunitas Advokat.  Peranan  Organisasi  Advokat  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (Peradi)  harus  optimal  dalam menjaga  marwah  dan  martabat  Advokat  yang  berhadapan  dengan  hukum  agar  para  anggotanya  lebih berkompeten dalam penanganan perkara.
Kata Kunci : Advokat; Organisasi Advokat; Hukum

## The Position and Role of Advocate Professional Organizations Toward Advocates which Deals with Law

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  role  of  an  advocate  organization,  in  this  case:  The  Indonesian  Advocates Association (Peradi) in maintaining the dignity of its advocates  who are addressing the law. Sociologically, the  advocate  profession  is  a  free  and  independent  profession  and  is  responsible  for  law  enforcement. However,  juridically,  because  advocates  are  "law  enforcers",  as  regulated  in  Article  5  paragraph  1  of  the Advocate Act Number 18/2003, they are obliged to carry out their professional duties to defend cases that are their  responsibility  by  adhering  to  the  professional  code  of  ethics.  and  laws  and  regulations.  The  approach used in this study is a normative juridical approach. This is clearly and evidently regulated in Article 15 of the Advocate Act Number 18/2003. The Indonesian Advocates Association Organization (Peradi) is expected to always be present in maintaining the advocate profession, especially in relation to the Immunity Rights of its advocates. The role of the Advocate organization of the Indonesian Advocates Association (Peradi) must be optimal  in  maintaining  the  dignity  and  prestige  of  Advocates  who  are  in  conflict  with  the  law  so  that  its Advocates are more competent in handling cases.
Keywords: Advocate; Advocate Organization; Law
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di  hadapan  hukum,  maka  dalam  rangka  menjamin  hak  warga  negara  untuk mendapatkan  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka hal ini tidak dapat dilepaskan dari implementasinya, baik sistem penegakan hukumnya maupun aparat  penegak hukum  yang ada di  Indonesia. 1 Asas praduga tidak bersalah ini memberikan hak kepada  tersangka  atau  terdakwa  untuk  memperoleh  bantuan  hukum  untuk membantu tersangka atau terdakwa baik di dalam proses penyidikan atau sewaktu menghadapi  peradilan  di  pengadilan.  Ditegaskan  pula  dalam  Pasal  54  KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang dilakukan dalam undang- undang ini. 2
Advokat  dalam  menjalankan  profesinya  melakukan  pendampingan  klien baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  mempunyai  hak  istimewa  berupa  hak imunitas.  Hak  imunitas  advokat,  yakni  hak  tidak  dapat  digugat  secara  perdata maupun dituntut secara pidana, dimaksudkan sebagai proteksi bagi para Advokat agar  independen  dan  mandiri  dalam  melakukan  tugas  profesinya  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat). 3
Merujuk  kepada  Pasal  15  Undang-Undang  Advokat  tersebut,  maka  jelas terlihat walaupun Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam  menjalankan  tugas  profesinya  dengan  iktikad  baik  untuk  kepentingan pembelaan  klien  dalam  sidang  pengadilan  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  16 Undang-Undang  Advokat.  Untuk  menjaga  martabat  dan  kehormatan  profesi Advokat,  disusun  kode  etik  profesi  Advokat  oleh  Organisasi  Advokat.  Advokat wajib  tunduk  dan  mematuhi  kode  etik  profesi  Advokat  dan  ketentuan  tentang Dewan  Kehormatan  Organisasi  Advokat.  Kode  etik  profesi  Advokat  tidak  boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas pelaksanaan  kode  etik  profesi  Advokat  dilakukan  oleh  Organisasi  Advokat. 4 Penelitian ini mencoba untuk  mengkaji tentang bagaimana kedudukan dan peran organisisasi  profesi  Advokat  dalam  mendampingi  anggotanya  yang  berhadapan dengan  hukum.  Artikel  ini  akan  mengkaji  apakah  hak  imunitas  Advokat  dapat diterapkan bagi Advokat yang berhadapan dengan hukum, termasuk di dalamnya
1 Samuel  Saut  Martua  Samosir,  “Urgensi  Peran  Pemerintah  Dalam  Organisasi  Profesi  Advokat,” Jurnal Konstitusi 14, no. 3 (2017).
2 Dina.  Danialsyah.  Syahfira,  “Kedudukan  Advokat  Terhadap  Klien  Dalam  Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan,” Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah 2, no. 1 (2021): 160–70.
3 Samuel Saut Martua Samosir, “Urgensi Peran Pemerintah Dalam Organisasi Profesi Advokat.”
4 Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik,” Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 2 (2020): 1–34.
apabila  ada  Advokat  yang  melanggar  hukum  pidana  dapat  dikenakan  hak imunitas.
Penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji  tentang  kedudukan  dan  peran organisasi  profesi  Advokat  antara  lain  dikaji  oleh  Sidiq  (2018)  yang  mengkaji tentang  Kedudukan  Hukum  Organisasi  Advokat  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  112/PUU-XII/2014  dan  36/PUU-XIII/  2015.  Penelitian  ini membahas  tentang  putusan  Mahkamah  Konstitusi  bertentangan  dengan  Pasal Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Advokat  yang  menyatakan  bahwa  Organisasi Advokat merupakan wadah tunggal. Namun, hal tersebut berbeda dengan putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  112/PUU–XII/2014  &  36/  PUU–XIII/2015  yang dijadikan satu putusan. Putusan tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa yang dapat  disumpah  menjadi  Advokat  adalah  dari  organisasi  Perhimpunan  Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) saja. 5
Penelitian  yang  selanjutnya  oleh  Gunawan  (2018).  Penelitian  ini mengangkat  permasalahan  tentang  kedudukan,  peran  dan  fungsi  Advokat  dalam proses  peradilan  pidana. Advokat  dalam  mendampingi,  membela  dan  melakukan tindakan  hukum  lain  untuk  kepentingan  hukum  kliennya  bukan  untuk  tujuan materi  dan  popularitas  belaka,  namun  untuk  penegakan  hukum,  kebenaran  dan keadilan,  karena  Advokat  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  profesi  terhomat ( officium  nobile )  dan  merupakan  bagian  dari  aparat  penegak  hukum.  Advokat dalam  mendampingi,  membela  dan  melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk kepentingan  hukum  kliennya  yang  seorang  tersangka  atau  terdakwa  tersebut adalah atas dasar bahwa bidang tersebut sesuai dengan keahliannya dan memiliki dasar  hukum  yang  jelas  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  kebenaran  dan keadilan. 6
Penelitian selanjutnya tentang Advokat juga diangkat oleh Cahyani (2021), penelitian  ini  mengkaji  tentang  hak  imunitas  Advokat  ini  bertujuan  untuk mengetahui  hak  imunitas  Advokat  diterapkan,  apa  kendalanya  dan  bagaimana solusinya.  Hasil  penelitian  ini  menjelasakan  bahwa  penelitian  menyimpulkan bahwa  penerapan  hak  imunitas  berhasil  apabila  antar  lembaga  penegak  hukum bekerja  sesuai  marwah  undang-undang  dan  masing-masing  pelaku  hukum menjaga  profesionalitas  sesuai  kode  etik  dan  berpegang  teguh  pada  asas  iktikad baik  untuk  menjunjung  tinggi  hukum  dan  keadilan  agar  bermanfaat  bagi masyarakat luas. 7
Dari  uraian  singkat  atas  penelitian  terdahulu (literature  review) tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  secara  garis  besar,  keterbatasan  penelitian-penelitian
5 Muhammad  Fajar  Sidiq  Widodo,  Sudarsono  Sudarsono,  and  Bambang  Winarno,  “Kedudukan Organisasi  Advokat  Sebagai  Wadah  Tunggal  Profesi  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,” Jurnal  Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 3, no. 2 (2018): 149, https://doi.org/10.17977/um019v3i2p149- 158.
6 Gunawan,  “Kedudukan,  Peran  Dan  Fungsi  Advokat  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana,” Pemuliaan Hukum 1, no. 1 (2018): 47–72, https://doi.org/https://doi.org/10.30999/jph.v1i1.934.
7 Fenny Cahyani et al., “Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia,” USM Law Review 4, no. 1
(2021): 146–60, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328.
sebelumnya  adalah  terkait  dengan  peranan  Organisasi  Advokat  sebagai  wadah organisasi perlu dioptimalkan lagi dengan cara-cara sering melakukan kunjungan dan  sosialisasi  ke  anggota  yang  ada  disetiap  daerah  denagn  tujuan  untuk memberikan pemahaman-pemahaman terkait penerapan Undang-Undang Advokat dengan harapan para anggota Advokat yang berada di daerah menjadi paham akan kewajiban-kewajiban,  hak-hak  serta  batasan-batasan  yang  terkandung  dalam Undang-Undang  Advokat  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui sejauh  mana  peranan  organisasi  Advokat  dalam  menjaga  dan  membina  marwah dan martabat Advokatnya yang berhadapan dengan hukum.
2. METODE
Pendekatan  Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau norma-norma  hukum  positif. 8 Data  penelitian  umumnya  dibedakan  antara  data yang  diperoleh  secara  langsung  dari  masyarakat  dan  dari  bahan-bahan  kajian pustaka.  Yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat  dinamakan  data  primer  (atau data  dasar),  sedangkan  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka  disebut  data sekunder. 9 Penelitian ini  menggunakan bahan dan sumber data  yaitu data  primer dan  data  sekunder,  yaitu  :  data  primer,  merupakan  data  dan  informasi  yang diperoleh  atau  diterima  secara  langsung  dari  masyarakat.  Data  sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Cara yang dipakai  dalam  kepustakaan  ini  adalah  dengan  membaca  buku-buku,  artikel, makalah ilmiah, dan penelusuran peraturan perundang-undangan terkait.
Dalam  melaksanakan  pengumpulan  data,  penelitian  ini  mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data  yang diambil,  dan dilakaukan melalui  teknik  wawancara.  Wawancara  merupakan  bentuk  pengumpulan  data secara  komunikatif  dengan  narasumber  atau  pihak-pihak  yang  berkaitan  dengan objek  penelitian,  selanjutnya  hasil  dari  wawancara  tersebut  diolah.  Studi kepustakaan metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang digunakan adalah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul,  di  mana  bahan-bahan  yang  didapatkan  melalui  buku-buku,  perundang- undangan, artikel-artikel, dan sebagainya.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kedudukan Organisasi Advokat Dalam Menjaga Marwah Dan Martabat Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum.
Subjek tindak pidana  yang dikenal  dalam  KUHP adalah orang perorangan.
Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia  yang  dapat  dituntut  serta  dibebani  pertanggungjawaban  pidana. 10
8 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2006).
9 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2015.
10 Rizqi Purnama  Puteri,  Muhammad  Junaidi,  and  Zaenal  Arifin,  “Reorientasi  Sanksi Pidana  Dalam Pertanggungjawaban  Korporasi  Di  Indonesia,” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  1  (2020):  98–111, https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283.
e-ISSN : 2621-4105
Menurut  Ari  Yusuf  Amir,  sebagai lawyer (Advokat)  peran  utama  Advokat  tentu saja  mendampingi  dan  membela  hak-hak  klien  dalam  menjalani  seluruh  tahapan proses sisem peradilan pidana ( criminal justice system ). 11
Advokat  sebagai officium  nobile adalah  sebutan    untuk    seseorang    yang memiliki  profesi terhomat. Gelar penghormatan tersebut disematkan karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau klien. Terhormat salah satunya karena  peran dan fungsinya disejajarkan dengan para lembaga hukum lainnya. Menjadi penentu tegaknya keadilan berdasarkan hukum,  profesi ini memperjuangkan kepentingan masyarakat  pencari  keadilan,  termasuk  juga  upaya  untuk  memberdayakan masyarakat  akan  hak-hak    fundamental    mereka    dihadapan    hukum.  Kebutuhan akan  jasa  hukum Advokat semakin meningkat seiring berkembangnya dinamika kehidupan  dimasyarakat  sesuai  penjelasan  Undang-Undang  Advokat.  Sehingga peran  dan  fungsi  Advokat  tidak  hanya    terbatas    pada    proses    peradilan    saja, melainkan  juga  pada  jalur  luar  pengadilan. 12 Bahkan  Advokat  dilarang  menolak permohonan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  atau probono bagi  masyarakat yang  tidak  mampu.  Hal  tersebut  sebagai  bentuk  pelayanan  jasa  hukum  bagi masyarakat  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No  83  Tahun 2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  Secara Cuma-Cuma. 13
Sebagai Advokat harus  memiliki kesadaran untuk memberikan nasehat dan bantuan  hukum  kepada  setiap  orang  yang  memerlukannya  secara  non diskriminatif  tanpa  melihat  perbedaan  agama,  kepercayaan,  suku,  keturunan, keyakinan  politik,  atau  kedudukan  sosialnya.  Hal  tersebut  merupakan  etika normatif yang menjadi kewajiban bagi Advokat dalam menjalankan profesinya. 14 Implikasinya,  Advokat  harus  berfungsi  untuk  melindungi  hak-hak  konstitusional setiap warga negara dan juga wajib memberikan bantuan hukum bagi orang yang kurang  atau  tidak  mampu  dalam  beracara  di  pengadilan  baik  itu  diluar  maupun didalam  pengadilan. 15 Undang-Undang  Advokat  telah    memuat    prinsip    dan wewenang  Advokat  secara  tegas.  Namun  hal  tersebut  belum  sepenuhnya merangkul  Advokat  sebagai  penegak  hukum. 16 Kewenangan  Advokat  dalam sistem  penegakan  hukum  menjadi  sangat  penting  guna  menjaga  independensi Advokat  dalam  menjalankan  profesinya  dan  juga  menghindari  adanya kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain.
11 Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat (Jogjakarta: Navila Idea, 2008).
12 Widodo,  Sudarsono,  and  Winarno,  “Kedudukan  Organisasi  Advokat  Sebagai  Wadah  Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.”
13 Patria  Palgunadi,  “Reposisi  Bantuan  Hukum  Secara  Probono  Oleh  Organisasi  Bantuan  Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” Jurnal USM Law Review 1, no. 2 (2018): 202, https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253.
14 Darwis Manurung, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat,” Borneo Law Review 3, no. 1 (2019): 73–95, https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i1.
15 Harry  Setiawan,  “Kewenangan  Organisasi  Advokat  Dalam  Penyelenggaraan  Pendidikan  Advokat Suatu  Kajian  Permenristekdikti  No.  5  Tahun  2019  Tentang  Program  Profesi  Advokat  (PPA),” Jurnal  USM Law Review 2, no. 2 (2018): 254, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2273.
16 Mutiara  Nora  et  al.,  “Kedudukan  Advokat  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 159–76, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629.
Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi Advokat, tentu harus diikuti  oleh  adanya  tanggungjawab  masing-masing  Advokat  dan  organisasi profesi  yang  menaunginya.  Ketentuan  Undang-Undang  Advokat  telah memberikan rambu-rambu agar profesi  Advokat  dijalankan sesuai  dengan tujuan untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Hal  yang  paling  mudah  dilihat  adalah dari sumpah atau janji Advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah  tersebut  pada  hakikatnya  adalah  janji  seorang  yang  akan  menjalani profesi sebagai Advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap  Advokat  tidak  hanya  mengucapkannya  untuk  formalitas,  tetapi  meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan  senantiasa meningkat lebih baik. 17
Secara  historis  peran  Advokat  atau  penasehat  hukum  ada  seiring perkembangan  hukum  dan  masyarakat,  hukum  akan  selalu  ada  selagi  ada masyarakat  dan  masyarakat  memerlukan  hukum  sekaligus  menghendaki penegakan hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kewenangan Advokat dari  segi  kekuasaan  yudisial  Advokat  dalam  sistem  kekuasaan  yudisial ditempatkan  untuk  menjaga  dan  mewakili  kepentingan  klien  yaitu  kepentingan masyarakat.  Karena  kewenangan  Advokat  dalam  sistem  penegakan  hukum menjadi  sangat  penting  guna  menjaga  independen  dari  Advokat  dalam menjalaakan  profesinya  tersebut  berdasarkan  dengan  kode  etik  profesi  Advokat dan  juga  menghindari  kemungkinan  adanya  intervensi  atau  campur  tangan  dari pemerintah.  Advokat  bebas  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  untuk  membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi  dan  peraturan  perundang-undangan  serta  tidak  dapat  dituntut  baik  secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.
Organisasi  Advokat  sebagai  wadah  dari  para  Advokat  diupayakan  mampu menjaga para Advokat yang ikut di dalamya untuk tetap pada koridor profesi yang bebas,  mandiri  dan  bertanggung  jawab.  Pemahaman  arti  Organisasi  Advokat secara  gramatikal  dapat  diartikan  adalah  usaha  kerjasama  atau  bentuk  setiap perserikatan  para  Advokat  untuk  mencapai  tujuan  bersama  yang  mana  setiap Advokat  mempunyai  peranan  yang  diakui  untuk  dijalankan  dan  kewajiban- kewajiban  atau  tugas-tugas  untuk  dilaksanakan  untuk  mencapai  suatu  tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Seperti kita ketahui bahwa dalam pembentukan sebuah organisasi di  Indonesia, UUD 1945 telah memberikan perlindungan  yang mendasar,  hal  ini  telah  termaktub  dalam  Pasal  28E  ayat  (3)  UUD  1945  yang menyatakan,  “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan mengeluarkan  pendapat”,  maka  terhadap  ketentuan  pasal  tersebut  memberikan dasar  secara  konstitusional  bahwa  para  Advokat  berhak  untuk  mendirikan Organisasi  Advokat,  tidak  hanya  satu  organisasi  saja  asalkan  di  dalam
17 Siti  Maemunah,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Kode  Etik  Yang  Dilakukan  Oleh Advokat,” Jurnal Juristic 2, no. 2 (2003): 178–90.
pendiriannya telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pembentukan sebuah organisasi  dan  para  pendirinya  adalah  para  Advokat,  maka  sudah  selayaknya dapat dikatakan hal tersebut juga adalah sebuah Organisasi Advokat.
Advokat  dalam  melakukan  tugas  dan  kewajibannya  dituntut  untuk berperilaku  dan  bertingkah  laku  harus  secara  profesional.  Hal  ini  dapat  dilihat dengan  banyaknya  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengenai  prilaku  dan etika  dalam  profesi  Advokat.  Dalam  penerapannya  etika  dinilai  sering  secara sepihak  oleh  masing-masing  individu  maupun  kelompok.  Seseorang  dalam melakukan suatu perbuatan yang notabene di satu sisi dinilai salah oleh orang lain maupun  kelompok  lain,  namun  di  sisi  yang  lain  perbuatan  tersebut  dinilai  benar oleh  orang  maupun  kelompok  yang  lain  lagi.  Advokat  adalah  profesi  hukum, sama dengan Notaris, tetapi Advokat juga dapat merangkap jadi kurator, mediator dengan  memenuhi  syarat  kehalian  yang  ditentukan  seseorang  antara  lain  “yang berlatar  belakang  pendidikan  tinggi  hukum”.  Untuk  dapat  diangkat  menjadi Advokat  harus  memenuhi  persyaratan    batasan  usia  minimum  untuk  menjadi Advokat yaitu berusia 25 tahun, dan tidak mempunyai batasan usia pensiun. 18
Profesi Advokat akan berjalan baik apabila tidak ditakukan memiliki peran penting  dalam  upaya  pengawasan  yang  ketat  dan  terus-menerus  penegakan hukum.  Setiap  proses  hukum,  terhadap  perilaku  dan  etika  para  Advokat,  baik pidana, perdata, tata usaha negara. Tugas pengawasan selalu melibatkan tanggung jawab  Organisasi  Advokat  karena  profesi  Advokat  yang  kedudukannya  setara eksistensi Organisasi Advokat erat kaitannya dengan penegak hukum lainnya. 19
Penegakan  kode etik  yang dilakukan oleh Perhimpunan  Advokat  Indonesia (Peradi)  serupa  dengan  penegakan  terhadap  hukum  positif,  bahkan  dengan ditegakkannya kode etik maka berarti telah menegakkan hukum karena kode etik sebagai  bagian  dari  hukum  positif.  Sebagai  konsekuensi  penegakan  kode  etik maka  organisasi  profesi  memiliki  perangkat  pengawas  guna  mengawasi keseharian  profesi/profesi  hukum  dalam  menjalankan  tugasnya,  serta  Dewan Kehormatan  dalam  memeriksa  dan  mengadili  profesi/profesi  hukum  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  kode  etik.  Pelanggaran  kode  etik  profesi merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan  atau  memberikan  petunjuk  kepada  anggota  lainnya  mengenai bagaimana  seharusnya  berbuat  dan  sekaligus  menjamin  mutu  profesi  itu  dimata masyarakat.  Kode  etik  disusun  oleh  organisasi  profesi  sehingga  masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Misalnya kode etik dokter, guru, pengacara dan  lain-lainnya.  Pelanggaran  kode  etik  tidak  diadili  oleh  pengadilan  karena melanggar  kode  etik  profesional  serta  memberikan  jasa  sebaik-baiknya  kepada
18 Luhut  M.P  Pangaribuan, Advokat  Organisasi  Dan  Kedudukannya  Dalam  Kekuasaan  Kehakiman (Papas Sinar Sinanti, 2021).
19 Fransiska  Novita  Eleanora,  “Kode  Etik  Advokat  Sebagai  Pedoman  Dalam  Penegakan  Hukum,”
Hukum Dan Dinamika Masyarakat 12, no. 0854 (2014): 101–8,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v12i1.344.
e-ISSN : 2621-4105
pemakai atau pemberi kuasa. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yamg tidak pantas dan tidak patut yang dilakukan oleh profesional di bidang tersebut. 20
Hak  imunitas  perlu  dipelajari  dan  dipahami  tidak  hanya  oleh  Advokat namun juga elemen masyarakat, tujuannya agar semua pihak mengerti kedudukan Advokat.  Hal  ini  perlu  karena  beberapa  Advokat  pernah  dipanggil  polisi  untuk menjadi  saksi,  dengan  istilah  “terlapor”.  Hak  imunitas  dan  asas  hukum  tersebut perlu  mendapat  perhatian,  berkaitan  degan  status  Advokat  sebagai  penegak hukum yang sejajar dengan Hakim, Jaksa dan Polisi, dengan tugas masing-masing pihak yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi utama masing-masing. Tugas-tugas Advokat dijabarkan dalam Undang-Undang Advokat. Namun dalam kenyataannya, dapat terjadi perlakuan tidak adil yang dihadapi Advokat dan tidak sesuai  dengan undang-undang tersebut  karena suatu  masalah semata-mata  dilihat dari  hukum  acara  pidana.  Hal  tersebut  dapat  saja  terjadi  karena  ketidaktahuan Polisi atau karena arogansi status. 21
3.2 Peran  Organisasi  Advokat  Terkait  Perlindungan  Hak  Imunitas Advokatnya  Sesuai  Dengan  Pasal  15  Undang-Undang  No.  18  Tahun 2003 Tentang Advokat.
Sistem  penegakan  hukum  Indonesia  peran  Advokat  disejajarkan  dengan aparat  lainnya  sebagai  sesama  penegak  hukum,  sehingga  perspektif  Advokat dalam  menjalankan  profesinya  sebagai  pembela  klien  harus  tetap  berada  dalam konteks  menegakkan  keadilan.  Bentuk  keadilan  yang  diprioritaskan  Advokat dalam  mewakili  kliennya  salah  satunya  adalah  melalui  asas presumption  of innocent atau  praduga  tidak  bersalah.  Inilah  karakteristik  perbedaan  Advokat sebagai penegak hukum dibanding aparat lainnya, karena kehadiran Advokat yang berposisi  di  pihak  tersangka/terdakwa  menunjukkan  independensi  dirinya  dari pengaruh aparat pemerintahan, seperti Jaksa, Hakim, maupun Polisi, dalam sidang pengadilan. 22
Tugas  pokok  dari  Organisasi  Advokat  adalah  melakukan  monitoring  atau pengawasan terhadap para anggotanya untuk memastikan kualitas pelayanan para Advokat  terhadap  kliennya  sesuai  dengan  aturan  yang  ada,  menjaga  integritas profesi di mata masyarakat dan turut membela kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu ( prodeo ). Yang terjadi saat ini, Organisasi Advokat sibuk  mencari  anggota  sebanyak-banyaknya  sebagai  legitimasi  dari  Organisasi Advokat  yang  mereka  pimpin  mengingat  organisasi  Advokat  yang  ada  saat  ini sudah bukan lagi organisasi Advokat tunggal sebagaimana dinyatakan dalam UU Advokat.  Dampak  dari  perpecahan  ini,  para  pengurus  Organisasi  Advokat  sibuk keliling  daerah  untuk  mendirikan  kantor  cabang,  melaksanakan  kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan melantik Advokat yang baru. 23 Peran Peradi sebagai Organisasi Advokat adalah melalui proses pendidikan dan  pembinaan  Advokat,  sebagaimana  sesuai  dengan  undang-undang  bahwa
20 Firman Candra, Kode Etik Advokat Dan Pararegal (Lembakum Dan Fataour Publishing, 2019).
21 V. Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat (Jakarta: Erlangga, 2011).
22 Sinaga.
23 Erna  Ratnaningsih,  “Pembelaan  Terhadap  Profesi-Advokat,”  binus.ac.id,  2016,  https://business- law.binus.ac.id/2016/02/25/pembelaan-terhadap-profesi-advokat/.
Peradi  mempunyai  wewenang  untuk  melaksanakan  pendidikan  profesi  Advokat bersama  dengan  perguruan  tinggi.  Peradi  juga  mempunyai  kewajiban  untuk membina dan mendidik calon Advokat agar menjadi Advokat yang berkompeten, jujur, berkualitas dan profesional. 24
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai Organisasi Advokat yang selalu mengedepankan hak imunitas terhadap anggotanya, seorang Advokat tidak dapat  sembarang  menjalani  proses  pemeriksaan  atau  penyidikan  sebagaimana warga  negara  biasa.  Hal  ini  terkait  hak  imunitasya  sebagai  Advokat  yang menjalankan  tugasnya.  Bila  seorang  Advokat  diperiksa  oleh  Polisi,  sepanjang pemeriksaan  itu  terkait  dengan  pekerjaan  atau  profesinya,  maka  Polisi  baru  bisa bertindak  jika  sebelumnya  telah  meminta  keterangan  dari  organisasi  Advokat tentang  sah  atau  tidaknya  pekerjaan  seorang  Advokat.  Misalnya  Advokat diadukan menipu kliennya sehingga kliennya kalah. Yang pertama sebelum Polisi dapat  memeriksa  Advokat,  maka  harus  meminta  organisasi  Advokat  yang menaungi  Advokat  tersebut  untuk  menjelaskan  apakah  yang  dilakukan  sang Advokat sesuai standar profesi atau tidak.
Bila  perbuatan  yang  dimaksud  termasuk  dalam  kategori  pelanggaran  etika profesi,  maka sang  Advokat tersebut akan diperiksa oleh dewan etik atau dewan kehormatan Advokat dan apabila terbukti kesalahannya, maka dapat diberi sanksi administrasi  dan  memperoleh  sanksi  pidana  dari  penegak  hukum.  Namun  bila tidak  ditemukan  bukti  yang  cukup  dalam  pemeriksaan  oleh  dewan  etik  tentang aduan yang diajukan, maka ia tidak dapat diproses pidana. Terkecuali pada hal-hal yang  jelas  dalam  kesalahannya  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  yang sudah  ada  seperti  merampok,  mengkonsumsi  narkoba,  atau  menggelapkan  uang dengan  dalih  untuk  menyogok  hakim  atau  Advokat  melakukan  pelanggaran hukum  hingga  kejahatan  di  luar  profesinya.  Contoh  lainnya  adalah  bila  sang Advokat  terlibat  pencurian  atau  transaksi  barang  ilegal,  jelas  itu  semua  bukan pelanggaran etika Advokat melainkan pidana biasa. Tetapi Advokat yang menjadi penasehat  hukum  koruptor  atau  teroris  kemudian  laptopnya  ikut  disita  karena dianggap bersekongkol jelas adalah salah satu  contoh pelecehan terhadap profesi Advokat karena perbuatan klien bukanlah tanggung jawab Advokat.
Kedudukan Advokat sebagai lembaga penegak hukum non pemerintah yang ditegaskan  pula  dalam  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang  Advokat  adalah  salah satu perangkat perlindungan hukum kepada Advokat terutama untuk memperkuat posisi hak imunitas Advokat dalam praktiknya di sidang pengadilan. Pasal 5 Ayat (1)  Undang-Undang  Advokat  pula  menegaskan  posisi  Advokat  sebagai  bagian dari  struktur  hukum,  sebagaimana  dijelaskan  Friedman,  dari  sistem  penegakan hukum.
Undang-Undang  Advokat mengatur hak-hak  Advokat seperti hak imunitas. Namun  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  juga  mengatur  secara implisit mengenai  imunitas  profesi  hukum,  yakni  dalam Pasal  50  yang berbunyi, “Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-
24 Ansari,  “Implementasi  Manajemen  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (PERADI)  Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat,” Jurnal Al Mabsut 13, no. 2 (2019): 23– 41.
undang, tidak dipidana”. Pasal ini menentukan pada prinsipnya bahwa orang yang melakukan  suatu  perbuatan,  meskipun  itu  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak pidana,  tidak  dapat  dihukum  selama  tindakan  tersebut  didasarkan  pada  perintah undang-undang.  Asalkan perbuatannya itu memang dilakukan untuk kepentingan rakyat dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi pelaku. 25
Pasal  50  KUHP  sangat  berkaitan  erat  dengan  Pasal  15  Undang-Undang Advokat,  yang  berbunyi,  “Advokat  bebas  dalam  menjalankan  tugas  profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada  profesi  dan  peraturan  perundang-undangan”.  Selama  Advokat  menjalankan tugas  profesinya  dalam  hal  membela  kepentingan  klien  maka  Advokat  diberikan kebebasan  yang  dijamin  oleh  undang-undang.  Arti  bebas  adalah  tanpa  tekanan, ancaman,  hambatan,  rasa  takut  atau  perlakuan  yang  merendahkan  martabat,  dan kebebasan itu harus tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan  kode  etik  profesi.  Dari  pengaturan  tersebut  dilihat  bahwa  asas  kebebasan diberikan  kepada  Advokat,  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas  kerjanya, sehingga  Advokat  tidak  dapat  dituntut  maupun  dihukum  dalam  melaksanakan tugasnya.
Pasal 50 KUHP memperkuat posisi perlindungan hukum terhadap imunitas Advokat  dalam  konteks  lingkup  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  telah  diatur  oleh Undang-Undang  Advokat.  Sebagai  profesi  hukum  yang  tatacara  kerja  dan  kode etiknya diatur oleh undang-undang, maka Advokat mempunyai kekebalan khusus profesi dari tuntutan perdata maupun pidana sebagaimana contoh tindakan aparat penegak  hukum  lain  yang  diperbolehkan  oleh  undang-undang,  seperti  eksekutor hukuman mati.
Kedudukan  Advokat  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Advokat dan  hak-hak  tersangka  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  berkaitan  erat  dengan  penanganan  perkara  pidana  atas  diri tersangka/terdakwa.  Advokat  tidak  bisa  lagi  dipandang  sebagai  pelengkap persidangan,  sebagai  obyek  penderita  dalam  persidangan  dan  kadangkala dianggap  memperlambat  dan  mempersulit  jalannya  persidangan,  pandangan seperti  ini  adalah  pandangan  yang  keliru  dan  kaku  karena  tidak  tahu  atau  tidak mau tahu apa dan bagaimana kedudukan para Advokat Indonesia sekarang setelah adanya  Undang-Undang  Advokat.  Namun  budaya  hukum  yang  tumbuh masyarakat  ironisnya  masih  terkesan  antipati  dengan  Advokat  dan  prasangka negatif  terhadap  tersangka/terdakwa  sudah  kepalang  negatif.  Permainan  opini  di masyarakat seringkali menjustifikasi pengacara pembela sebagai orang yang sama jahatnya  dengan  klien  terdakwa/tersangka  yang  ia  bela.  KUHAP  sendiri  sudah menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, bahwa sejak saat  ditangkap, ditahan dan disidik wajib didampingi oleh penasehat hukum yang berprofesi sebagai Advokat, sejalan dengan perkembangan sistem hukum sekarang dimana setiap kasus hukum beralasan untuk dibela.
Sesuai  dengan  MoU  antara  Polri  dengan  Peradi  bahwa  ketentuan  untuk melakuakan pemanggilan seorang Advokat oleh  Kepolisian harus melalui Peradi
25 Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat .
e-ISSN : 2621-4105
terlebih  dulu  melalui  Dewan  Kehormatan  Peradi.  Organisasi  melakukan pembelaan dan pendampingan terhadap anggotanya dalam hal berhadapan dengan hukum  adalah  untuk  memastikan  bahwa  pembelaan  profesi  Advokat  harus dimaknai  membela  kehormatan  profesi  Advokat  dari  adanya  kemungkinan tindakan  kriminalisasi  yang  melemahkan  profesi  Advokat  dalam  membela kepentingan  kliennya,  dan  memastikan  terjaminnya  hak-hak  anggotanya.  Bagi anggota  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  hak  imunitas  yang  dimiliki  oleh Advokat  tidak  berlaku.  Kekebalan  ini  (imunitas)  berimplikasi  kepada  asas equality before the law , namun dalam beberapa pertimbangan tertentu imunitas ini dibutuhkan  bukan  untuk  perlindungan  kepentingan  individual  seseorang, melainkan untuk kepentingan penegakan hukum. 26

## 4. PENUTUP
Peranan  Organiasasi  Advokat  Peradi  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya  perlu  ditingkatkan  lagi  dalam  membina  dan  mengawasi  anggotanya. Kepolisian memeriksa Advokat harus mengajukan permohoan ijin kepada Dewan Kehormatan Peradi  sebelum  memeriksa  anggotanya  sebagaimana  hal  tersebut sesuai  dengan  MoU  antara  POLRI  dan  Peradi.  Peradi  akan  mendampingi anggotanya  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Hal  ini  dilakukan  Peradi  untuk memastikan  bahwa  pembelaan  profesi  Advokat  harus  dimaknai  membela kehormatan profesi Advokat dari adanya kemungkinan tindakan kriminalisasi dan memastikan  hak-hak  anggota  Peradi  yang  berhadapan  dengan  hukum  dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir, Ari Yusuf. Strategi Bisnis Jasa Advokat . Jogjakarta: Navila Idea, 2008.
Ansari.  “Implementasi  Manajemen  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (PERADI) Dalam  Menyelenggarakan  Pendidikan  Pendidikan  Khusus  Profesi Advokat.” Jurnal Al Mabsut 13, no. 2 (2019): 23–41. Cahyani,  Fenny,  Muhammad  Junaidi,  Zaenal  Arifin,  and  Kadi  Sukarna. “Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia.” USM Law Review 4, no. 1 (2021): 146–60. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328. Candra,  Firman. Kode  Etik  Advokat  Dan  Pararegal .  Lembakum  Dan  Fataour Publishing, 2019.
Danialsyah.  Syahfira,  Dina.  “Kedudukan  Advokat  Terhadap  Klien  Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan.” Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah 2, no. 1 (2021): 160–70. Eleanora,  Fransiska  Novita.  “Kode  Etik  Advokat  Sebagai  Pedoman  Dalam Penegakan  Hukum.” Hukum  Dan  Dinamika  Masyarakat 12,  no.  0854 (2014): 101–8. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v12i1.344.
Gunawan.  “Kedudukan,  Peran  Dan  Fungsi  Advokat  Dalam  Proses  Peradilan Pidana.” Pemuliaan Hukum 1, no. 1 (2018): 47–72. https://doi.org/https://doi.org/10.30999/jph.v1i1.934.
Johnny  Ibrahim. Teori  Dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang:
26 Muhammad Khambali, “Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas,” Cakreawala Hukum 14, no. 1 (2017): 18–29.
Bayumedia, 2006.
Maemunah,  Siti.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Kode  Etik  Yang Dilakukan Oleh Advokat.” Jurnal Juristic 2, no. 2 (2003): 178–90. Manurung,  Darwis.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Peran  Dan  Fungsi  Advokat.” Borneo Law Review 3, no. 1 (2019): 73–95.
https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i1.
Muhammad Khambali. “Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas.” Cakreawala Hukum 14, no. 1 (2017): 18–29.
Nora, Mutiara, Peace Hasibuan, Mujiono Hafidh Prasetyo, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, and Universitas Diponegoro. “Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 159–76. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629.
Palgunadi,  Patria.  “Reposisi  Bantuan  Hukum  Secara  Probono  Oleh  Organisasi Bantuan  Hukum  Dalam  Kajian  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011 Tentang Bantuan Hukum.” Jurnal  USM  Law  Review 1,  no.  2  (2018):  202. https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253.
Pangaribuan,  Luhut  M.P. Advokat  Organisasi  Dan  Kedudukannya  Dalam Kekuasaan Kehakiman . Papas Sinar Sinanti, 2021.
Puteri,  Rizqi  Purnama,  Muhammad  Junaidi,  and  Zaenal  Arifin.  “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia.” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 98–111.
https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283.
Ratnaningsih,  Erna.  “Pembelaan  Terhadap  Profesi-Advokat.”  binus.ac.id,  2016. https://business-law.binus.ac.id/2016/02/25/pembelaan-terhadap-profesi- advokat/.
Samuel  Saut  Martua  Samosir.  “Urgensi  Peran  Pemerintah  Dalam  Organisasi Profesi Advokat.” Jurnal Konstitusi 14, no. 3 (2017).
Setiawan,  Harry.  “Kewenangan  Organisasi  Advokat  Dalam  Penyelenggaraan Pendidikan  Advokat  Suatu  Kajian  Permenristekdikti  No.  5  Tahun  2019 Tentang Program Profesi Advokat (PPA).” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2018): 254. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2273.
Sinaga,  Niru  Anita.  “Kode  Etik  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Profesi  Hukum Yang Baik.” Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 2 (2020): 1–34. Sinaga, V. Harlen. Dasar-Dasar Profesi Advokat . Jakarta: Erlangga, 2011. Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2015. Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, Sudarsono Sudarsono, and Bambang Winarno. “Kedudukan  Organisasi  Advokat  Sebagai  Wadah  Tunggal  Profesi  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi.” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan 3, no. 2 (2018): 149. https://doi.org/10.17977/um019v3i2p149-158.