## Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru
UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau
Daharmi Astuti, Boy Syamsul Bakhri, Marina Zulfa, Sri Wahyuni
Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau
ABSTRACT Keywords This  service  is  motivated  by  the  lack  of  implementation  of  halal standardization  on  products  used  and  consumed  by  Muslims.    In  addition we  find  information  on  several  cases  both   in  print  and  electronic media about    the    lack    of    standardization    of    halal  products. Besides    that,    the issue   of halal standardization is very important because it is related to  the halal guarantee of a product / food  in  Islam  and  the  protection  of Muslim consumers.  Then  counseling  and   socialization  is needed   to  UMKM  / existing  business  people. This  service  is  expected  to  be  able  to  provide information, education and add    insight    to  the  community,  especially  UMKM  /  business  people regarding  the  standardization  &  certification  of  halal  products.  Results Community    service    activities    can    increase    the  knowledge    and understanding  of    the    community,    especially  UMKM    about    the importance  of standardization  and certification. So   that UMKM can   take care  of  halal    certification    on    their    processed    products.    Community service    activities    received    a    positive    response  from  the  An-Nur  Great Mosque  UMKM,  so  they  hope  that  community  service  activities  can  be carried out again in the future
Certification, Standardization, Halal Products, UMKM
BERDAYA : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No.1, April 2020, pp.23-32
eISSN 2721-6381

## Article History
Received 2 Mar 2020 / Revised 8 Apr 2020 / Accepted 25 Apr 2020 / First Published: 30 Apr 2020

## To cite this article
Daharmi  Astuti  et  al.  (2020).  Sosialisasi  Standarisasi  dan  Sertifikasi  Produk  Halal  di  Kota Pekanbaru. BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 23-32 DOI: 10.36407/berdaya.v2i1.171
© 2020. This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 license
Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/BERDAYA
ABSTRAK Profil Penulis Pengabdian    ini  dilatarbelakangi  pada  kurangnya implementasi    standarisasi    halal  pada  produk    yang digunakan  dan  dikonsumsi  oleh  muslim.  Selain  itu  kita temukan informasi beberapa  kasus baik di  media  cetak maupun    media    elektronik    tentang    kurangnya standarisasi    produk    halal.  Disamping    itu    masalah standarisasi    halal    sangat    penting    karena    terkait dengan  penjaminan kehalalan  sebuah produk/makanan dalam    Islam    dan    perlindungan    konsumen  muslim. Maka  diperlukan  penyuluhan  dan  sosialisasi  kepada UMKM/pelaku bisnis yang ada.
Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan informasi, edukasi  dan  menambah  wawasan  kepada  masyarakat khususnya  UMKM/pelaku  bisnis mengenai standarisasi dan sertifikasi  produk  halal.  Hasil Kegiatan pengabdian kepada  masyarakat    ini    dapat  menambah    pengetahuan dan    pemahaman  masyarakat    khususnya    UMKM mengenai    pentingnya    standarisasi    dan    sertifikasi. Sehingga  UMKM  dapat  mengurus  sertifikasi  halal  pada produk  olahannya.  Kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat    ini  mendapatkan  respon  yang  positif  dari UMKM  Masjid  Agung  An-Nur,  sehingga  mereka berharap  kegiatan  pelaksanaan  perngabdian  kepada masyarakat ini dapat dilaksanakan lagi kedepannya
Daharmi Astuti, Boy Syamsul Bakhri, Marina Zulfa, Sri Wahyuni
Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Pekanbaru, Riau
Penulis korespondensi: Daharmi Astuti email: daharmi_astuti@fis.uir.ac.id
Reviewing Editor Kata  Kunci  : Sertifikasi,  Standarisasi,  Produk  Halal, UMKM Suryani, IAIN Lhokseumawe

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  peran  MUI  sangat  penting  dalam   memberikan  acuan  pengakuan kehalalan melalui  sertifikat  halal  dari  LPPOM MUI  melalui  serangkaian  tahapan audit dari MUI, baik penilaian terhadap bahan baku maupun proses pembuatannya termasuk  proses quality  control, peralatan,    bangunan    dan   personil    yang    terlibat  dalam    produksi    tersebut.    Majelis    Ulama Indonesia    (MUI)    adalah    lembaga    yang  kompeten  untuk  melakukan  penjaminan  kehalalan produk.  Dalam  hal  ini    Indonesia  telah  memfasilitasi  muslim  dengan  adanya  UU  Nomor  33 Tahun  2014    tentang    JPH  (Jaminan  Produk  Halal)  dimana    lebih  memberi  perlindungan  dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal.
Lima tahun setelah disahkan Undang-undang  ini  semua  produk  yang beredar  di  masyarakat wajib  mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan   sebaliknya apabila produk  terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan Pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantum pada kemasan  produk  tanda  tidak  halal,  misalnya  gambar  babi.  (LPPOM  MUI,  2015:15)  Jaminan kehalalan  suatu  produk makanan  dapat diwujudkan  di   antaranya  adalah adanya standard dan  bentuk  sertifikat  halal  yang  menyertai  suatu  produk  makanan  dimana  dengan    sertifikat tersebut produsen dapat mencantumkan  logo  halal pada kemasannya. Masalahnya, bagaimana menjamin  bahwa  sertifikat  halal  tersebut  telah  memenuhi    kaidah    syari’ah    yang    ditetapkan dalam   penetapan  kehalalan   suatu  produk  makanan,   dalam   hal   ini    akan   berkaitan  dengan kompetensi    lembaga    yang  mengeluarkan  sertifikat,  standar  halal  yang  digunakan,  personil
yang terlibat dalam  sertifikasi dan auditing,  dan yang  tak kalah pentingnya adalah mekanisme sertifikasi    halal    itu    sendiri.  Dengan    demikian,    diperlukan    adanya    suatu    standard    dan sistem    yang  dapat  menjamin  kebenaran  hasil  sertifikasi  halal.  Namun  kenyataannya  saat  ini dalam implementasinya masih belum optimal.

## Sasaran Kegiatan
Adapun sasaran kegiatan ini yaitu UMKM yang ada di area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau dimana dalam kegiatan  ini diharapkan  tersosialisasinya kepada masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM mengenai Standarisasi & Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru.

## Masalah yang ingin dipecahkan
Memberikan informasi, edukasi dan menambah wawasan kepada masyarakat khususnya pelaku bisnis mengenai standarisasi & sertifikasi produk halal di Kota Pekanbaru.
Mnfaat yang diharapkan dari pengabdian ini  sebagai berikut:
1. Pengabdian   ini   hendaknya   dapat    menambah    khasanah   pengetahuan    dan  referensi khususnya  terkait  dengan  standarisasi  &  sertifikasi  produk  halal  di  Kota Pekanbaru.
2. Sebagai sarana sosialisasi dan silaturahmi antara Universitas Islam Riau dengan  LPPOM MUI Provinsi Riau.
3. Pengabdian  ini  dapat  dituangkan  melalui  artikel  ilmiah  dan  dapat  dipublikasikan di media cetak/elektronik.

## MATERI DAN METODE

## Materi
Implementasi    menurut    KBBI    yaitu    pelaksanaan;    penerapan.Secara    etimologi,    pengertian implementasi  menurut    kamus  Webster    yang  dikutip    oleh  Sholichin  Wahab    adalah penerapan    berasal    dari    bahasa    Inggris    yaitu    to    implement        berarti    to    improvide    the means    for    carrying    out(menyediakan    sarana    untuk    melakukan    sesuatu    );   dan    to    give practical  effect  to  (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) (Webster dalam Wahab,  2004:64).    Teori  implementasi  menurut  Edward,  Emerson,  Grindle  serta  Mize menjelaskan  bahwa  terdapat    empat    variabel    kritis    dalam    implementasi    kebijakan   publik atau   program    di    antaranya,    komunikasi    atau   kejelasan   informasi,    konsistensi    informasi (communications),  ketersediaan sumberdaya  dalam  jumlah   dan mutu  tertentu  (resources), sikap  dan  komitmen  dari  pelaksana   program    atau   kebijakan   birokrat   (disposition), dan struktur    birokrasi    atau    standar    operasi    yang    mengatur  tata  kerja  dan  tata  laksana (bureaucratic strucuture).
Dalam  ajaran  (hukum)  Islam,  halal  dan  haram  merupakan  persoalan  sangat  penting  dan dipandang    sebagai    inti    keberagaman,    karena    setiap  muslim    yang    akan  melakukan    atau yang    menggunakan,    terlebih    lagi    mengkonsumsi    sesuatu    sangat    dituntut    oleh    agama untuk    memastikan    terlebih    dahulu    kehalalan    dan    keharamannya.    Jika    halal,    ia    boleh (halal)    melakukannya,  menggunakan    atau  mengkonsumsinya;    namun    jika    jelas keharamannya,    harus    dijauhkan  dari  diri    seorang  muslim.    (Amin,    2008)  Karena  masalah halal dan haram bagi umat  Islam sangatlah urgen dan besar, artinya karena diterimanya suatu amal ibadah oleh Allah SWT  sangat bergantung pada kehalalan  segala apa yang dikonsumsi. Oleh  karena    itu,  wajarlah   jika  masalah  tersebut  mendapat  perhatian  serius  dari  umat  Islam. (Amin, 2015)
Penentuan kehalalan atau keharaman  sesuatu  tidak dapat didasarkan hanya pada  asumsi rasa
suka  dan    tidak    suka.  Sebab,    tindakan  demikian  dipandang    sebagai  membuat-buat  hukum dan  perbuatan  dusta  atas  nama  Allah  SWT  yang    sangat  dilarang  agama.Penentuan  halal haram  hanyalah  hak  prerogatif  Allah  SWT.  Dengan  kata  lain,  penentuan  kehalalan  atau keharaman    sesuatu,  termasuk  bidang  pangan,  harus  didasarkan pada al-Qur’an,  Sunnah  dan kaidah-kaidah  hukum, yakni pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah.
Terkait  dengan  kehalalan  suatu  produk,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  telah  memberikan  perlindungan  bagi  umat  muslim.  Dalam  pasal  8 ayat  (1)  huruf  h  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  diatur  bahwa  “Pelaku  usaha dilarang    memproduksi    dan/atau    memperdagangkan    barang    dan/atau    jasa    yang    tidak mengikuti  ketentuan    berproduksi    secara    halal,    sebagaimana  pernyataan    "halal"    yang dicantumkan dalam  label”.
Berdasarkan    Keputusan    Menteri    Pertanian    Nomor    745/KPTS/TN.240/12/1992    tentang Persyaratan    dan    Pengawasan    Pemasukan    daging    dar    luar    Negeri    yang    diakomodasi dalam    Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012,  pasal  97  menyatakan,  setiap  orang  yang memproduksi  pangan  di  dalam  negeri  untuk  diperdagangkan  wajib  mencantumkan  label pada  kemasan  termasuk  label  halal  atu  tanda  halal  bagi  yang  dipersyaratkan.  Pemasukan daging  untuk  konsumsi  umum  harus  berdasarkan  ternak  yang  pemotongannya  dilakukan menurut  syariat  Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal.
Undang-Undang   Nomor    33    Tahun    2014   tentang    Jaminan    Produk   Halal   lebih   memberi perlindungan  dan    kepastian    hukum    bagi  konsumen  mengkonsumsi  produk    halal.  Lima tahun    setelah    disahkan    undang-undang    ini    semua    produk    yang    beredar    dimasyarakat wajib  mencantumkan  sertifikat  halal  pada  kemasannya  dan    sebaliknya  apabila  produk terdiri  dari  bahan  yang  tidak  halal   berdasarkan  Pasal  29  ayat  (2)  pelaku  usaha  wajib mencantum  pada  kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi.
Allah    SWT    telah  menjelaskan    kriteria  makanan    dan  minuman    yang    halal    dikonsumsi, yaitu;    setiap  makanan    dan  minuman    yang    halalan    tayyiba.Yang    dimaksud    “halalan” adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh agama Islam  untuk  dikonsumsi, dan tidak tergolong dari  jenis hewan atau  tumbuh-tumbuhan yang diharamkan. Sedangkan yang dimaksud “thayyiban”  adalah makanan  dan minuman  yang memberi manfaat  bagi manusia karena  telah memenuhi syarat-syarat  kesehatan,  tidak  najis  atau  mutanajjis  (terkena  najis), tidak    memabukkan,    tidak    menimbulkan    mafsadah    (kerusakan/bahaya)    bagi    kesehatan fisik  dan  psikis,  serta  diperoleh  dengan cara yang halal.
Makanan  yang  diharamkan  dalam  Al-Qur’an  adalah  daging  babi,  hewan  yang  disembelih dengan  menyebut  nama  selain  Allah,  bangkai,  darah,  Khamar,  binatang  yang  menjijikkan, hidup    di  2 alam,  hewan  yang  tidak  boleh  dibunuh  (seperti  semut  dan    lebah),  binatang  buas bertaring,    dan  lain-lain.    Makanan    halal    adalah   pangan    yang    tidak    mengandung    unsur atau    bahan    yang    haram    atau    dilarang    untuk    dikonsumsi    umat    Islam,    baik    yang menyangkut    bahan    baku    pangan,    bahan    tambahan    pangan,    bahan    bantu    atau    bahan penolong  lainnya  termasuk  bahan  pangan  yang  diolah melalui proses rekayasa genika dan iradiasi pangan  dan yang   pengolahannya dilakukan  sesuai dengan  ketentuan hukum agama Islam (PP No. 69 Tahun 1999).
Dalam  menetapkan  produk  halal  melalui  pengawasan  dan  penegakan  hukum  yang  telah disahkan  maka    ditetapkan    Badan    Penyelenggara    Jaminan    Produk  Halal    (BPJH)    dalam bentuk    UU   Jaminan   Produk   Halal    (JPH)   dimana   keberadaan    UU   JPH   memiliki    peran
yang    sangat   penting   bagi   masyarakat    Indonesia,    khususnya   pemeluk    agama   Islam.    Di antaranya  adalah  sebagai berikut: (Rasyid, 2015:6)
a. UU    JPH  memiliki  peran  dalam  mengatur  aktivitas  bisnis  di    Indonesia,  baik    impor maupun ekspor.
b. UU    JPH    diharapkan    dapat    menjadi    landasan    hukum    tentang    informasi    prduk halal  bagi pelaku usaha dan masyarakat.
c. UU  JPH  sejalan  dengan  berbagai  peraturan  dan  perundangan  yang  mengatur  produk halal.
d. Menurut  UU    JPH,    penyelenggara    JPH    adalah    Badan    Penyelenggara    Jaminan Produk  Halal  (BPJH)  berdasarkan  fatwa  halal  yang  diterbitkan  oleh  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI).  BPJH,  berada    di    bawah    dan    bertanggungjawab    kepada  Menteri Agama.    BPJH  memiliki    beberapa  kewenangan,    antara    lain    menetapkan    standar, prosedur  dan  kriteria  JPH,  mencabut  dan menerbitkan  sertifikasi  dan  label  halal pada    produk.    Selain    itu  melakukan    dan  melakukan  pembinaan  terhadap  auditor halal.
Sertifikasi    halal    adalah    fatwa    tertulis    MUI    yang    menyatakan    kehalalan    suatu    produk sesuai  syariat    Islam    melalui   pemeriksaan    yang    terperinci    oleh   LPPOM    MUI.    Sertifikasi halal    ini  merupakan  syarat  untuk  mendapatkan  izin  pencantuman  label  halal  pada  kemasan produk  dari  instansi    pemerintah    yang    berwewenang    (Badan    POM).    Karena    keterangan halal    untuk    suatu  produk    pangan    sangat    penting    bagi    masyarakat    Indonesia    yang mayoritas    memeluk    agama  Islam,    pemerintah  mengatur  mengenai    label    produk    halal melalui    Undang-Undang  Nomor    7  Tahun  1996  tentang  Pangan  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
Sertifikat  Halal  MUI  adalah    fatwa    tertulis  Majelis  Ulama    Indonesia  yang  menyatakan kehalalan suatu  produk  sesuai  dengan  syari’at  Islam.  Sertifikat Halal   MUI  ini merupakan syarat    untuk  mendapatkan  ijin  pencantuman  label  halal  pada  kemasan  produk  dari  instansi pemerintah  yang  berwenang.Tujuan    Sertifikasi    Halal    Sertifikasi    Halal   MUI   pada   produk pangan,  obat-obat, kosmetika  dan  produk  lainnya  dilakukan  untuk  memberikan  kepastian status    kehalalan,  sehingga  dapat  menenteramkan  batin  konsumen  dalam  mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan  cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.
Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen  hak-hak  konsumen  muslimin  terhadap  produk  yang  tidak  halal.  Memberikan kepastian    hukum    kepada    konsumen  muslim    bahwa    produk  makanan    dan  minuman tersebut    benar-benar  halal  sesuai  yang  disyariatkan  oleh  Hukum  Islam.  Konsumen  muslim tidak  akan  ragu-ragu  membeli    produk  makanan    dan  minuman,    karena    pada    kemasan produk  makanan    dan  minuman    tercantum    logo  halal  dan  mencegah  konsumen  muslim terhadap  produk    yang    tidak  halal.      Jika  produk  makanan  dan  minuman  tidak  halal  sesuai Undang-Undang  Produk  Jaminan  Halal,    pelaku    usaha    berkewajiban    untuk    memberikan tanda    pada    produk  makanan    dan    minuman    tersebut    tidak    halal.    Tanda    dapat    dalam bentuk  gambar,  seperti  kalau  di  Bali  di  tempat  makanan dan minuman yang mengandung unsur babi terdapat gambar babi. Ini berarti pelaku  usahanya  jujur,  karenan  dalam  undang- undang  perlindungan  konsumen  pelaku  usaha  berkewajiban  untuk memberikan  informasi mengenai  komposisi  pada  produk makanan  dan  minuman.  Selayaknya  pelaku  usaha  di Indonesia    yang  memperdagangkan    produk  makanan    dan  minuman  memberikan  informasi
yang  jelas,  jujur  mengenai  komposisi,  kehalalan  produk    makanan    dan  minuman    yang diperdagangkan  untuk melindungi  hak-hak  konsumen muslim  terhadap produk yang tidak halal.
Namun masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat belum mencantumkan logo halal atau logo halal masih diragukan kebenarannya. Produk yang tidak ada logo halalnya belum tentu haram, begitu juga produk yang ada logo halalnya belum tentu    juga    halal,    karena    tidak    tertutup    kemungkinan    produknya    tidak    halal.  Dalam Hukum  Islam  yang  dikatakan  halal  tidak  hanya  zatnya,  tapi  juga  mulai  dari  proses  produksi dari  hulu  sampai   hilir    harus    terbebas    dari    zat-zat    yang    diharmkan    oleh    syariat    Islam. Penyimpanan  produk    yang    halal    tidak    boleh    berdekatan    dengan    produk    yang    halal, artinya    tempat  penyimpanan    produk    halal    harus    terpisah    dengan    produk    yang    tidak halal.  Begitu    juga    alat  yang  dipakai  untuk  memproses  produk  halal  tidak  boleh  dipakai bersama dengan produk yang tidak halal.
Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap    produk    yang    tidak    halal,    tapi    juga  meningkatkan    nilai    jual    produk    pelaku usaha,  karena    konsumen    tidak    akan    ragu    lagi    untuk  membeli    produk    yang diperdagangkan    pelaku  usaha.  Logo    sertifikat  halal  memberikan  kepastian  hukum  kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.

## Lokasi Kegiatan
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  berupa  sosialisasi  diselenggarakan:
Hari/Tanggal   : Sabtu, 14 September 2019 Waktu : 08.30 s.d selesai Tempat : Ruang Rapat Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau

## Peserta
Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau.

## Prosedur dan Metode
Adapun prosedur kerja yang akan dilalui adalah:
1. Diskusi  Internal,  di  mana  pada  tahap  ini  tim  pengusul  mendiskusikan  materi  terkait dengan tema yang akan disampaikan kepada masyarakat agar sosialisasi tepat sasaran.
2. Diskusi dengan tim pemateri LPPOM MUI Provinsi Riau.
3. Diskusi  dengan  mitra  kerja.  Tahap  ini  dilakukan  dengan  mitra  pengabdian  yaitu Ketua  UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau
4. Persiapan   pelaksanaan   pelatihan.    Sebelum   pelatihan   dilaksanakan,   tim  menyusun materi    serta    agenda    pelaksanaan,    terutama    penunjukkan    pemateri    dalam pelaksanaan    kegiatan.    Kegiatan    direncanakan    diadakan    dalam    satu    hari    dengan jumlah  30  orang  peserta  dari  pelaku  usaha/industri  yang  ada  di  Kota  Pekanbaru. Anggota   tim  yang    akan   menjadi  pemateri.  Seluruh  peralatan  dan  perlengkapan dalam  kegiatan  juga  disiapkan  oleh  tim  penyelenggara.
5. Pelaksanaan  sosialisasi  dilakukan  pada  hari  Sabtu,  14  September  2019  di  Ruang Rapat  Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau
6. Pelaporan    kegiatan    pengabdian    disusun    setelah    terlaksananya    sosialisasi    dan diserahkan  kepada LPPM UIR.
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  penyuluhan  ini  adalah metode ceramah. Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti    dan    dikuasai    oleh    peserta    penyuluhan.    Penggunaan    metode    ini    dengan pertimbangan  bahwa metode  ceramah  dapat memberikan materi  yang  relatif  banyak  secara padat, cepat dan mudah. Adapun tim pemateri pada pengabddian masyarakat ini adalah:
1. Direktur LPPOM MUI Provinsi Riau Ibu Dr. Hj. Sofia Anita,.M.Sc
2. Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc,.M.Ag

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  di  Masjid  Agung  An-Nur  Provinsi Riau yang diadakan selama 1 (satu) hari pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 dimulai dari pukul  08.30  WIB  sampai  12.00  WIB.    Pelaksanaan  kegiatan    ini  melalui  beberapa    sesi,    sesi pertama  pembukaan  yang  dipandu  oleh  Anggota  Tim  Pengabdi    dan    dilanjutkan    sesi    kedua penyampaian    kata    sambutan  oleh  Ketua  Tim    Pengabdi  mengenai    pentingnya    pelaksanaan kegiatan  pengabdian masyarakat  ini  bagi peserta  dan  masyarakat.
Gambar 1.  Pemberian Materi Ceramah Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2019 )
Sesi  ketiga,  penyampaian materi  oleh  para  narasumber  mengenai Standarisasi dan Sertfikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru. Dan sesi kelima tanya jawab  dari peserta pengabdian kepada narasumber mengenai permasalahan yang ada. Adapun tim yang berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat ini yaitu:
1. Direktur LPPOM MUI Provinsi Riau Ibu Dr. Hj. Sofia Anita,.M.Sc
2. Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc,.M.Ag
Gambar  2.  Pemberian  Materi Ceramah Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2019 )
Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah:
1. Kegiatan    pengabdian    kepada    masyarakat    ini    dapat    menambah    pengetahuan    dan pemahaman  masyarakat   khususnya  UMKM  mengenai  pentingnya  standarisasi  dan sertifikasi. Sehingga UMKM dapat mengurus sertifikasi halal pada produk olahannya.
2. Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  mendapatkan  respon  yang  positif  dari UMKM    Masjid    Agung    An-Nur,    sehingga    mereka    berharap    kegiatan    pelaksanaan perngabdian  kepada masyarakat ini dapat dilaksanakan lagi kedepannya .
Gambar 3. Sesi Tanya Jawab
Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2019 )

## Evaluasi Kegiatan
Diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat dilaksanankan kembali dengan menargetkan seluruh UMKM  yang  ada  di  Kota  Pekanbaru  dengan  hasil  pengabdian  yaitu  memberikan  apresiasi berupa sertifikat halal kepada UMKM yang telah memenuhi standar kelayakan LPPOM MUI.
Gambar  4.  Sesi  Photo bersama pada saat penutupan kegiatan Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2019 )

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa:  Tujuan pencantuman  logo  halal  pada  produk  makanan  dan  minuman  adalah  untuk  melindungi konsumen  hak-hak   konsumen  muslimin  terhadap  produk  yang   tidak  halal.  Memberikan kepastian  hukum  kepada  konsumen muslim  bahwa  produk makanan  dan minuman  tersebut benar-benar    halal    sesuai    yang    disyariatkan    oleh  Hukum    Islam.  Konsumen  muslim    tidak akan    ragu-ragu  membeli  produk  makanan  dan  minuman,  karena  pada  kemasan  produk makanan  dan    minuman    tercantum    logo  halal  dan  mencegah  konsumen  muslim    terhadap produk  yang    tidak    halal.    Jika  produk  makanan  dan  minuman    tidak  halal    sesuai  Undang- Undang Produk  Jaminan  Halal,  pelaku  usaha  berkewajiban  untuk  memberikan  tanda  pada produk  makanan  dan  minuman  tersebut  tidak  halal. Maka  dari  itu  sangat  penting  bagi produsen  untuk mengurus  sertifikasi halal dan mencantumkan logo halal pada produk.

## Agenda Lanjutan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan saran  terkait  tentang kegiatan yang  telah dilakukan  ini.  Adapun  saran  dari  tim  pengabdi  yaitu:  Dilaksanankannya  kembali  kegiatan pengabdian ini dengan menargetkan seluruh UMKM yang ada di Kota Pekanbaru dengan hasil pengabdian  yaitu  memberikan  apresiasi  berupa  sertifikat  halal  kepada  UMKM  yang  telah memenuhi standar kelayakan LPPOM MUI.

## REFERENSI
Dahlan, A.A.(1996).Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
Lada,  S.,  Tanakinjal,  G.  H.,  &  Amin,  H.  (2009).  Predicting  intention  to  choose  halal  products  using theory  of  reasoned  action.  International  journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  finance  and management.
Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam.(2015).Jurnal Syariah Sertifikasi Produk Halal.Edisi 3.
Jakarta: FH-UI
Amin, M.(2008). Fatwa dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Elsas Amin, MN.(2015). Himpunan Fatwa MajelisUlama Indonesia Bidang POM danIptek. Jakarta:Erlangga.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.  62/M-DAG/PER/12/2009  tentang  Kewajiban  Pencantuman Label Pada Barang
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Undang-UndangNomor 7 Tahun 1996 tentangPangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 MengaturTentang Hak-Hak Konsumen. Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Pernada Media Grup.

## About The Authors
Daharmi  Astuti,  Kelahiran  Kota  Tengah,  05  Oktober  1972.  Penulis merupakan    Dosen    dan    Ketua    Unit    Penjaminan    Mutu    FAI    UIR Pekanbaru.    Penulis    mengembangkan    karirnya        sejak    tahun    2000 dengan  pengalaman   mengajar    rumpun  mata  kuliah   Ekonomi Islam. Email: daharmi_astuti@fis.uir.ac.id
Boy  Syamsul  Bakhri,  Kelahiran  Jakarta,  12  September  1970.  Penulis merupakan  Dosen    Ekonomi    Syariah    FAI  UIR    Pekanbaru.    Penulis mengembangkan    karirnya        sejak    tahun    2010    dengan    pengalaman mengajar        rumpun    mata    kuliah    Ekonomi    Islam.    Email:
bsb_fai@fis.uir.ac.id Marina  Zulfa,  Kelahiran  Pekanbaru,  23  April  1984.  Penulis merupakan
Dosen  Ekonomi  Syariah  FAI UIR  Pekanbaru.  Penulis mengembangkan karirnya        sejak    tahun    2016    dengan    pengalaman  mengajar        rumpun mata  kuliah  Ekonomi  Islam.  Email: marinazulfa@fis.uir.ac.id

## FUNDING
Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh LPPM UIR dengan jumlah dana Rp. 5.000.000,-

## COMPETING INTERESTS
Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan untuk diungkapkan.