Vol. 4, 2 (December, 2023), pp. 1163-1172 ISSN: 2721-1150 EISSN: 2721-1169
Peran  Komite  Sekolah  dalam  Mengimplementasikan  Manajemen Berbasis  Sekolah  pada  Lingkup  Yayasan  Pembinaan  Pendidikan Kristen Dr. J. B. Sitanala Cabang Masohi Maluku Tengah 2023
Sartje Augustyn 1 , Izaak Hendrik Wenno 2 , L.J Lokollo 3
1 Universitas Pattimura, Indonesia; sartjeaugustyn98@admin.sd.belajar.id
2 Universitas Pattimura, Indonesia; wennocak@gmail.com
3 Universitas Pattimura, Indonesia; lambertuslokollo@gmail.com

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: School Committee; YPPK Dr. J.B. Sitanala; School Based Management The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  role  of  the  school committee  in  YPPK  Dr.  J.  B.  Sitanala  Masohi  Branch  in implementing  SBM,  as  well  as  analyzing  what  supporting  and inhibiting  factors  were  faced  by  the  school  committee  within YPPK Dr. J. B. Sitanala Masohi Branch in implementing SBM. This type  of  research  is  field  research,  using  a  qualitative  research approach to analyze and describe the implementation of SBM in schools  within  the  scope  of  YPPK  Dr.  J.  B.  Sitanala  Masohi Branch. The research took place in 5 schools under YPPK Dr. J. B. Sitanala  Masohi  branch,  in  March-May  2023.  The  research  data was  obtained  using  observation,  interview  and  documentation techniques. Data analysis uses the Miles and Huberman method. Based  on  the  results  of  the  research,  the  conclusion  that  can  be drawn  is  the  role  of  the  school  committee  in  YPPK  Dr.  J.  B. Sitanala  Masohi  branch  in  implementing  SBM  as  an  Advisory agency  is  on  a  fairly  good  priority  scale  (60%),  Supporting agencies are on a good priority scale (70%), Controlling agency is on a the priority is quite good (45.71%), and the Mediator agency is  on  a  good  priority  scale  (73.3%).  Factors  inhibiting  school committees in the scope of YPPK Dr. J. B. Sitanala Masohi Branch in  implementing  SBM,  namely  the  quality  of  school  committee human resources, an incorrect understanding of the role of school committees,  the  public's  perception  of  free  education  is  still wrong, the distribution of educators by the Government, as well as the socio-economic background of students' parents.
Article history:
Received 2023-05-05 Revised  2023-06-22
Accepted 2023-07-29
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Corresponding Author: Sartje Auugustyn Universitas Pattimura, Indonesia; sartjeaugustyn98@admin.sd.belajar.id

## 1. PENDAHULUAN
Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Dr. J. B. Sitanala merupakan salah satu yayasan besar  di  Maluku  yang  bergerak  di  bidang  pendidikan.  Saat  ini  YPPK  Dr.  J.  B.  Sitanala  menaungi
400lebih  sekolah  pada  32  Cabang  di  Maluku  dan  Maluku  Utara,  termasuk  YPPK  Dr.  J.  B.  Sitanala Cabang Masohi. YPPK Dr. J. B. Sitanala Cabang Masohi menaungi 20 sekolah, dari jenjang SD hingga SMA.
Bermitra  Pemerintah,  sekolah  Kristen  di  bawah  naungan  YPPK  Dr.  J.  B.  Sitanala  tidak  hanya melayani golongan masyarakat tertentu. Guru dan peserta didik berasal dari berbagai latar belakang suku  dan  agama.  Sekolah  juga  diwajibkan  mematuhi  semua  peraturan  yang  dikeluarkan  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Pemerintah  Daerah,  dan  Pengurus  Pusat  YPPK  Dr.  J.  B.  Sitanala, termasuk  kebijakan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS).  Secara  politis,  kebijakan  MBS  merupakan bentuk  otonomi  di  bidang  pendidikan,  yang  esensinya  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas sekolah(Mbuik, 2019). Artinya Pemerintah memberikan kewenangan yang lebih mandiri bagi kepala sekolah  dan  guru  dibantu  oleh  komite  sekolah  dalam  mengelola  kegiatan  pendidikan  di  tingkat satuan  pendidikan  masing-masing,  sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang Standar Nasional Pendidikan.
Dilihat dari segi manajemen, sekolah, komite sekolah, dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien (Yasin, Aswasulasikin, Apriana, &  Sururuddin,  2021).  Komite  Sekolah  sebagai  organisasi  mitra  sekolah  memiliki  peran  yang  sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar  sebagai  stempel  sekolah  semata,  khususnya  dalam  upaya  memungut  biaya  dari  orang  tua siswa,  namun  lebih  jauh  Komite  Sekolah  harus  dapat  menjadi  sebuah  organisasi  yang  benar-benar dapat  mewadahi  dan  menyalurkan  aspirasi  serta  prakarsa  dari  masyarakat  dalam  melahirkan kebijakan  operasional  dan  program  pendidikan  di  sekolah,  serta  dapat  menciptakan  suasana  dan kondisi  transparan,  akuntabel,  dan  demokratis  dalam  penyelenggaraan  dan  pelayanan  pendidikan yang  bermutu  di  sekolah.    Konsep  partisipasi  masyarakat  dan  orang  tua  dalam  bentuk  komite sekolah  sangat  diperlukan  untuk  mendukung  proses  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah (Nuzula, 2022). Dengan perkataan lain antara pihak sekolah, komite sekolah, dan masyarakat harus membina hubungan yang  harmonis. Jika hubungan  pihak sekolah, komite sekolah, dan masyarakat berjalan dengan baik, maka rasa tanggung jawab dan partisipasi dari pihak-pihak yang terkait untuk memajukan sekolah lebih tinggi.
Mengubah manajemen sentralisasi menjadi desentralisasi berbasis sekolah (transisi) merupakan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Transisi ini memerlukan penyesuaian ‐ penyesuaian,  baik  sistem  (struktur) ‐ nya,  kulturnya,  maupun  figurnya,  dengan tuntutan ‐ tuntutan  baru  MBS.  Karena  itu,  kendatipun  MBS  telah  diimplementasikan  di  sekolah, namun  secara  realita  di  lapangan  menemui  banyak  kendala,  termasuk  pada  sekolah  di  bawah naungan YPPK Dr. J. B. Sitanala cabang Masohi.
Berdasarkan  hasil  kajian  lapangan  ditemukan  permasalahan  dalam  implementasi  MBS  di sekolah, diantaranya yaitu partisipasi komite sekolah masih rendah, komite sekolah belum berperan aktif untuk ikut dalam  melaksanakan program sekolah,  serta lemahnya  pemahaman warga  sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip MBS yang menekankan pada aspek kemandirian, kerjasama atau kemitraan,  partisipasi,  transparansi  dan  akuntabilitas.  Padahal  dengan  mengimplementasikan  MBS diharapkan  mampu  mewujudkan  pendidikan  yang  bermutu  melalui  kemandirian  dan  inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, meningkatkan partisipasi warga  sekolah  (komite  sekolah),  adanya  hubungan  kemitraan  yang  kuat,  dan  juga  terciptanya sekolah yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan program sekolah.
Sejatinya  keberadaan  Komite  Sekolah  harus  menjadi  kekuatan  dan  faktor  pendorong terbentuknya  manajemen  sekolah  yang  efektif.  Hal  tersebut  dapat  diwujudkan  apabila  kepala sekolah mampu menggandeng Komite Sekolah dalam merencanakan, melaksanakan mengembangkan serta menilai program-program sekolah. Namun, pada kenyataannya pembentukan Komite  Sekolah  pada  sekolah  di  bawah  naungan  YPPK  Dr.  J.  B.  Sitanala  cabang  Masohi  masih banyak  hanya  untuk  formalitas  saja.  Ini  disebabkan  masih  kurangnya  pemahamanan  akan  tugas pokok dan fungsi dibentuknya Komite Sekolah. Padahal Komite Sekolah merupakan warga sekolah
yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Walaupun  Komite  Sekolah dan  sekolah  mempunyai  kemandirian  sendiri-sendiri  tetapi  harus  menjadi  mitra  dan  saling bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.
Masalah  lain  adalah  susunan  pengurus  Komite  Sekolah  senantiasa  berubah  setiap  beberapa tahun  secara  periodik  dan  ini  berdimensi  jangka  pendek.  Komite  Sekolah  merupakan  wadah  dan tempat  menyalurkan  aspirasi  prakarasa  oleh  masyarakat  dalam  melahirkan  kebijakan  operasional dan  program  pendidikan  di  satuan  pendidikan  .  Tetapi  dikarenakan  kurangnya  pemahaman terhadap  tujuan  didirikannya  Komite  Sekolah  menyebabkan  peran  Komite  Sekolah  hanya  terpaku pada  masalah  pembangunan  dan  biaya  pendidikan  saja.  Hal  ini,  mengakibatkan  Komite  Sekolah menjadi kurang respons terhadap berbagai program yang dihasilkan oleh sekolah.
Disamping  itu,  tidak  banyak  sosialisasi  yang  dilakukan  pemerintah  terkait  MBS  di  Kabupaten Maluku Tengah. Bahkan banyak komponen di sekolah dalam lingkup YPPK Dr. J. B. Sitanala cabang Masohi  yang  tidak  tahu  pasti  bagaimana  sebenarnya  penerapan  MBS  yang  benar.  Departemen pendidikan  memang  melakukan  beberapa  hal  sehubungan  dengan  ini,  namun  terlihat  jelas,  masih jauh  dari  cukup.  Misalnya,  dalam  mensosialisasikan  program  ini,  komite  sekolah  belum  pernah diundang untuk mengikuti pelatihan. Ini membuat informasi yang diperoleh tidak merata.
Di  sisi  lain,  kurangnya  partisipasi  komite  dan  masyarakat  dalam  program  sekolah  dalam lingkup YPPK Dr. J. B. Sitanala cabang Masohi, khususnya bila berhubungan dengan pengumpulan dana  juga  disebabkan  impresi  yang  salah  pada  masyarakat  tentang  dana  BOS  yang  seolah-olah menggratiskan biaya pendidikan anak hingga jenjang SMP. Kesalahan pemahaman soal pendidikan gratis,  serta  tidak  terlatihnya  pihak  sekolah  dan  komite,  secara  akumulatif  membuat  peran  komite sekolah  dalam  mengimplementasikan  MBS  masih  rendah.  Penelitian  terkait  implementasi  MBS  di sekolah dalam  lingkup YPPK  Dr.  J.  B.  Sitanala  cabang  Masohi belum  pernah  dilakukan  Karenanya penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  titik  awal  kajian  terhadap  implementasi  MBS serta menganalisis  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  peran  kepala  sekolah  dan  komite  sekolah dalam mengimplementasikan MBS di lingkup YPPK Dr. J. B. Sitanala cabang Masohi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran komite sekolah di lingkup YPPK Dr. J. B. Sitanala  Cabang  Masohi  dalam  mengimplementasikan  MBS,  dengan  tujuan  khusus  yaitu:  mengkaji bagaimana  peran  komite  sekolah  di  lingkup  YPPK  Dr.  J.  B.  Sitanala  Cabang  Masohi  dalam mengimplementasikan  MBS,  mengkaji  faktor  pendukung  dan  penghambat  yang  dihadapi  komite sekolah di lingkup YPPK Dr. J. B. Sitanala Cabang Masohi dalam mengimplementasikan MBS.

## 2. METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu  penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei langsung di lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian berlangsung  di  5  sekolah  dalam  naungan  YPPK  Dr.  J.  B.  Sitanala  cabang  Masohi,  yaitu  SD  Kristen Haruru, SD Kristen Masohi, SMP Kristen Haruru, SMP Kristen Masohi, dan SMA Kristen 1 Amahai pada  bulan  Maret-Mei  2023.  Penelitian  ini  dibatasi  dan  difokuskan  pada  beberapa  hal.  Subjek penelitian adalah Komite Sekolah SD Kristen Haruru, SD Kristen Masohi, SMP Kristen Haruru, SMP Kristen  Masohi,  dan  SMA  Kristen  1  Amahai.  Sementara  objek  yang  diteliti  adalah  peran  komite sekolah dalam mengimplementasikan MBS dengan parameter sebagai Lembaga penasihat, Lembaga pendorong,  Lembaga  pengendali,  dan  Lembaga  penghubung  (Setiawan,  Sudrajat,  &  Tedjawiani, 2022).
Data  penelitian  ini  diperoleh  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,    serta  dokumentasi. Observasi  adalah  suatu  pengamatan  atau  teknik  yang  dilakukan  dengan  mengadakan  suatu pengamatan  secara  teliti  serta  pencatatan  secara  sistematis  selama  3  bulan.  Instrumen  yang digunakan  dalam  observasi  ini  yaitu  lembar  observasi,  yang  disusun  sesuai  kisi-kisi  lembar observasi, sesuai dengan 4 peran komite sekolah dalam mengimplementasikan MBS. Untuk menguji keabsahan  data  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  dua  pendekatan  sekaligus  yaitu:  (1). Menggunakan  pendekatan  triangulasi  yaitu  melakukan  crosscheck  secara  mendalam  berbagai  data
yang  telah  dikumpulkan,  baik  data  dari  wawancara  antar  responden,  hasil  wawancara  dengan observasi,  serta  hasil  wawancara  dengan  kajian  teori/pandangan  tokoh  ahli  di  bidang  penelitian tersebut;  dan  (2).  Pendekatan  berdasarkan  lamanya  waktu  penelitian,  yaitu  kurang  lebih  tiga  bulan agar datanya lebih komprehensif.
Analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga alur kegiatan,  yaitu;  (1).  Reduksi  data  (pemilihan  data  sesuai  tema);  (2).  Display  data  (penyajian  data); serta  (3).  Penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Analisis  Data  Model  Interaktif  Miles  dan  Huberman disajikan dalam gambar 1.
Gambar 1. Analisis Data Model Miles dan Huberman
Berdasarkan  gambar  1  di  atas  dapat  dijelaskan  terkait  hal-hal  sebagai  berikut: Pertama , pengumpulan  data.  Pada  tahap  ini  peneliti  bekerja  untuk  memperoleh  data  sebanyak-banyaknya tentang peran komite sekolah dalam mengimplementasikan MBS, melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kedua , reduksi data ( data reduction ). Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting.  Reduksi  data  bukan  hanya  membuang  data yang  tidak  diperlukan,  melainkan  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  peneliti  selama  analisis data  dilakukan  dan  merupakan  langkah  yang  tak  terpisahkan  dari  analisis  data.  Berkaitan  dengan penelitian  ini,  setelah  data-data  terkumpul  yakni  yang  berkaitan  dengan  masalah  peran  komite sekolah  dalam  menerapkan  MBS,  selanjutnya  dipilih  yang  penting  dan  difokuskan  pada  pokok permasalahan.  Langkah  reduksi  data  dalam  penelitian  ini  melalui  beberapa  tahap.  Tahap pertama,  melibatkan  langkah-langkah editing, pengelompokan,  dan  meringkas  data.  Pada  tahap kedua, peneliti menyusun catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas  serta  proses  pelaksanaan  MBS  sehingga  peneliti  dapat  menemukan  pola-pola  data. Kemudian pada tahap terakhir dari reduksi data, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep yang sesuai  dengan  fokus  penelitian  ini. Ketiga, Penyajian  data  ( data  display ).  Setelah  data  direduksi, langkah  selanjutnya  yaitu  menyajikan  data.  Penyajian  data  menguraikan  data  dengan  teks  yang bersifat deskriptif. Tujuan penyajian data ini adalah agar peneliti makin mudah memahami apa yang diteliti,  dan  mempermudah  penyampaiannya  kepada  pembaca. Keempat ,  Penarikan  dan  Pengujian Kesimpulan ( drawing and verifying conclusions ). Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni penarikan dan  pengujian  kesimpulan  oleh  peneliti.  Pada  dasarnya  dengan  cara  mengimplementasikan  prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola- pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau  gambaran  suatu  objek  yang  sebelumnya  masih  kurang  jelas  dan  apa  adanya  kemudian  diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  observasi,  peran  komite  sekolah  di  lingkup  YPPK  Dr.  J.  B.  Sitanala  cabang Masohi dalam Implementasi manajemen  berbasis sekolah (MBS) sebagai Advisory agency (lembaga penasehat)  berada  pada  skala  prioritas  cukup  baik  (60%),  Supporting  agency  (lembaga  pendorong) berada pada skala prioritas baik (70%), Controlling agency (lembaga pengendali) berada pada skala prioritas  cukup  baik  (45,71%),  dan  Mediator  agency  (lembaga  penghubung)  berada  pada  skala prioritas baik (73,3%).

## Peran Komite sebagai Lembaga Penasehat
Sebagai  pemberi  nasehat  dalam  penentuan  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  di  satuan pendidikan,  komite  sekolah  harus  menjadi  kekuatan  dan  faktor  pendorong  terbentuknya  sekolah yang  berkualitas.  Gambar  2  menyajikan  peran  komite  sekolah  sebagai  lembaga  penasehat  dengan parameter:  (1)  Komite  sekolah  memberi  masukan,  pertimbangan,  dan  rekomendasi  kepada sekolah mengenai  Rencana  Pengembangan  Sekolah  (RPS),  pada  skala  prioritas  baik  (100%).  (2)  Komite sekolah  memberi  masukan,  pertimbangan,  dan  rekomendasi  kepada sekolah  mengenai  Rencana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah  (RAPBS),  pada  skala  prioritas  baik  (100%).  (3)  Komite sekolah  memberi  masukan,  pertimbangan,  dan  rekomendasi  kepada sekolah  mengenai  kriteria pendidik,  pada  skala  prioritas  kurang  baik  (20%).  (4)  Komite  sekolah  memberi  masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kriteria tenaga kependidikan, pada skala prioritas  kurang  baik  (0%).  (5)  Komite  sekolah  memberi  masukan,  pertimbangan,  dan  rekomendasi kepada sekolah mengenai fasilitas pendidikan, pada skala prioritas baik (80%).
Gambar 2. Skala Prioritas Peran Komite Sekolah Sebagai Lembaga Penasehat
Berikut petikan sebagian hasil wawancara dengan responden  ketua komite SD Kristen Haruru, yaitu :
“Sejak  adanya  bantuan  operasional sekolah  (BOS)  peranan  komite  sekolah  dalam  memberikan nasehat  sudah  kurang,  karena  sudah  dibatasi  oleh  peraturan-peraturan  pemerintah  daerah, dilarang ada pungutan-pungutan, dilarang ada sumbangan-sumbangan yang sifatnya mengikat, jadi  otomatis  program-program  yang  diajukan  itu  berdasarkan  prioritas  saja,  jadi  apa  yang dibutuhkan oleh sekolah tidak terlalu membutuhkan pertimbangan dari pihak komite sekolah” (Hasil wawancara tanggal 20 Februari 2023).
Hal  senada  dikatakan  oleh  kepala  SD  Kristen  Haruru  dan  Ketua  Komite  SD  Kristen  Masohi: “Masukan  yang  diberikan komite  sekolah  terkait  peningkatan  mutu  sekolah,  seperti  peningkatan mutu  lulusan,  penambahan  fasilitas  sekolah,  dan  partisipasi  siswa  dalam  kegiatan  bertaraf  regional dan nasional. Masukan ini disampaikan secara lisan dalam forum rapat. Pada dasarnya program baru dapat  dilaksanakan  setelah  kita  putuskan  dalam  rapat  bersama  dengan  guru  dan  kepala  sekolah ” (Hasil wawancara tanggal 27 April 2023).
Analisis  RCA  menunjukan  bahwa  faktor  pendukung  peran  komite  sekolah  sebagai  lembaga penasehat  adalah  adanya  kerjasama  yang  baik  antara  warga  sekolah  dan  komite  sekolah,  serta dukungan  pemerintah  dan  YPPK.  Sementara  faktor  penghambat  adalah  masih  ada  pendidik  yang belum  memenuhi  kriteria  kualifikasi  akademik,  pemahaman  terhadap  peran  Komite  Sekolah  yang masih  kurang  sehingga  menganggap  hal  ini  merupakan  urusan  sekolah  semata,  sistem  rekrutmen tenaga  kependidikan  belum  menetapkan  kriteria  tenaga  kependidikan,  serta  persepsi  masyarakat tentang pendidikan gratis masih keliru sehingga merasa hal ini merupakan tanggung jawab sekolah dan pemerintah semata.

## Peran Komite Sekolah sebagai Lembaga Pendorong
Sebagai  pendorong,  komite  sekolah  harus  memberikan  dukungan  terhadap  program-program yang akan dijalankan di sekolah, serta memberikan dukungan material maupun non material dalam
penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah.  Gambar  3  menyajikan  peran  komite  sekolah  sebagai lembaga  pendorong  dengan  parameter:  (1)  Komite  sekolah  mendorong  orangtua  siswa  dan masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pendidikan,  pada  skala  prioritas  baik  (100%).  (2)  Komite sekolah menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, pada skala  prioritas  baik  (100%).  (3)  Komite  sekolah  mendorong  tumbuhnya perhatian  dan  komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi, pada skala prioritas cukup baik  (60%).  (4)  Komite  sekolah  melakukan  evaluasi  dan  pengawasan terhadap  kebijakan/program/ penyelenggaraan dan keluaran pendidikan pada skala prioritas kurang baik (20%).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  lapangan,  bahwa  komite  sekolah  mendorong  orang  tua  siswa dan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pendidikan,  serta  menggalang  dana  masyarakat  dalam rangka pembiayaan  penyelenggaraan  pendidikan.  Namun  dalam  hal  melakukan  evaluasi  dan pengawasan terhadap  kebijakan/program/  penyelenggaraan  dan  keluaran  pendidikan  jarang dilakukan karena mereka tidak memiliki panduan monitoring dan evaluasi.
Gambar 3. Skala Prioritas Peran Komite Sekolah sebagai Lembaga Pendorong
Berikut petikan sebagian hasil wawancara dengan responden ketua komite SD Kristen Haruru. “Kami  dari  komite  sekolah  memberikan  apresiasi  kepada  sekolah  dalam  setiap  kegiatan - kegiatan yang dilakukan, misalnya ketika berpartisipasi dalam kegiatan lomba siswa, atau ketika ada  kegiatan  kristiani,  kami  dari  komite  sekolah  selalu  diundang,  dan  memberikan  sambutan. Hal  ini  kami  gunakan  untuk  menyampaikan  kepada  masyarakat  tentang  keunggulan- keunggulan  yang  ada  di  sekolah  dan  memberikan  informasi  terhadap  program-program  yang dilaksanakan  oleh  sekolah  sangat  bermanfaat.  Atau  ketika  sebelum  mengikuti  ujian  nasional sekolah  menginginkan  ada  doa  bersama  dan  kami  dari  komite  sekolah  mendukung  dengan menghimbau  kepada  orang  tua  untuk  mendampingi  anak-anaknya  agar  mereka  benar-benar mengikuti kegiatan tersebut“ (Hasil wawancara tanggal 20 Pebruari 2023).
Hal senada diberikan oleh Ketua Komite SD Kristen Masohi, yaitu: “Partisipasi orang tua dalam pendidikan  sudah  sangat  baik,  khususnya  dalam  pendidikan  karakter.  Komite  sekolah  juga memberikan  dukungan  berupa  sumbangan  bukan  berupa  iuran  secara  spontanitas,  seperti  saat penerimaan rapot kita minta sumbangan disitu yang penting jangan berupa iuran dan komite sekolah harus tahu itu dan komite selalu mendukung” (Hasil waw ancara tanggal 27 April).
Analisis  RCA  menunjukan  bahwa  terhadap  faktor  pendukung  peran  komite  sekolah  sebagai lembaga  pendorong  adalah  adanya  kerjasama  yang  baik  antara  warga  sekolah  dan  komite  sekolah, serta adanya partisipasi masyarakat. Sementara faktor penghambat adalah Tidak semua masyarakat memiliki  komitmen  dan  perhatian  yang  besar  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan,  serta  komite sekolah tidak memiliki SDM dan instrumen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan.

## Peran Komite Sekolah sebagai Lembaga Pengendali
Gambar 4 menyajikan peran komite sekolah sebagai lembaga pengendali dengan parameter: (1) Komite  sekolah  mengontrol  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pendidikan,  pada  skala  prioritas
cukup  baik  (40%).  (2)  Komite  sekolah  mengontrol  penyusunan  Rencana  Pengembangan  Sekolah, pada  skala  prioritas  cukup  baik  (60%).  (3)  Komite  sekolah  mengontrol  penyusunan  Rencana Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Sekolah,  pada  skala  prioritas  cukup  baik  (60%).  (4)  Komite sekolah  mengontrol  Kinerja  sekolah,  pada  skala  prioritas  cukup  baik  (60%).  (5)  Komite  sekolah mengontrol  mutu  sekolah,  pada  skala  prioritas  cukup  baik  (60%).  (6)  Komite  sekolah  mengontrol sumberdaya sekolah, pada skala prioritas kurang  baik (20%). (7) Komite sekolah mengontrol output lulusan sekolah, pada skala prioritas kurang baik (20%).
Gambar 4. Skala Prioritas Peran Komite Sekolah Sebagai Lembaga Pengendali
Berikut  sebagian  petikan  hasil  wawancara  dengan  responden  ketua  komite  SD  Kristen  Masohi terkait peran komite sekolah sebagai lembaga pengendali: “Pengendalian dilakukan secara informal dengan  cara  berkunjung  ke  sekolah.  Misalnya  ketika  kepala  sekolah  telah  memprogramkan  ujian nasional,  kami siap untuk  mengontrol apakah benar dana-dana yang dirancang dibelanjakan sesuai dengan  peruntukannya.  Jika  sekolah  memberikan  pelajaran  tambahan  untuk  siswa  yang  akan menempuh  ujian  nasional,  kita  lihat  bagaimana  keadaan  pendidik  apakah  misalnya  pendidik  itu menjalankan  tugasnya  dengan  baik,  dan  kalau  misalnya  ada  laporan  atau  ada  temuan  hal  ini  akan di tindaklanjuti  dengan  melaporkannya  kepada  kepala  sekolah” (Hasil  wawancara  tanggal  27  April 2023).
Jawaban  yang  berbeda  diberikan  oleh  responden  Kepala  SD  Kristen  Haruru,  SMP  Kristen Haruru,  dan  SMP  Kristen  Masohi,  yaitu: “Menyangkut  proses  pembelajaran,  k omite  sekolah  tidak terlalu  memantau  hanya  saja  biasanya  komite  sekolah  dilibatkan  apabila  ada  permintaan  dana  dari orang tua siswa” (Hasil wawancara tanggal 25 Februari 2023).
Analisis  RCA  menunjukan  bahwa  faktor  pendukung  peran  komite  sekolah  sebagai  lembaga pengendali disajikan adalah adanya kerjasama yang baik antara warga sekolah dan komite sekolah. Sementara  faktor  penghambat  adalah  komite  sekolah  tidak  memiliki  SDM  untuk  melakukan pengendalian.

## Peran Komite Sekolah sebagai Lembaga Penghubung (Mediator)
Komite  sekolah  sebagai  mediator  adalah  penghubung  antara  masyarakat  dan  pihak  sekolah, sehingga  masyarakat  juga  dituntut  untuk  menjaga  lingkungan  sekolah  dengan  baik,  dan  pastinya proses belajar mengajar dan lainnya akan jauh lebih baik. Gambar 5 menyajikan peran komite sekolah sebagai  lembaga  penghubung  dengan  parameter:  (1)  Komite  sekolah  menjadi  penghubung  antara masyarakat    dengan    sekolah,  pada  skala  prioritas  baik  (100%).  (2)  Komite  sekolah  membantu sekolah    dalam  mensosialisasikan    kebijakan    sekolah,  pada  skala  baik  (100%).  (3)  Komite  sekolah menyampaikan aspirasi masyarakat dalam usulan membuat  kebijakan,  dan sebagainya, pada skala prioritas kurang baik (20%).
Gambar 3. Skala Prioritas Peran Komite Sekolah Sebagai Lembaga Penghubung
Sebagai  penghubung  antara  masyarakat  dan  sekolah,  komite  sekolah  berperan  dalam menjembatani  komunikasi  antara  sekolah  dan  masyarakat,  sehingga  masyarakat  dapat  mendukung kebijakan pendidikan di sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanannya. Berikut sebagian petikan  hasil  wawancara  dengan  responden  Kepala  SMAK  1  Amahai  terkait  peran  komite  sekolah sebagai lembaga penghubung: “Menurut saya, hubungan sekolah dengan masyarakat saat ini sangat harmonis.  Kami  tidak  dihambat  ketika  melakukan  kegiatan  pendidikan.  Kami  juga  terlibat  aktif dalam kegiatan Negeri, jika diminta. Kalau ada program Negeri yang melibatkan pendidikan, kami selalu  dilibatkan.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  peran  komite  sekolah  sebagai  jembatan  antara  kami  dan masyarakat” (Hasil wawancara t anggal 8 Maret 2023).
Jawaban  senada  diberikan  oleh  responden  Kepala  SD  Kristen  Haruru,  yaitu: “Menurut  saya, komite  sekolah  telah  berperan  sangat  baik  sebagai  penghubung  antara  sekolah  dan  masyarakat, karena sampai saat ini kami tidak memiliki konflik dengan masyarakat. Dapat dikatakan hubungan kami seperti simbiosis mutualisme. Mereka membantu kami ketika kami butuhkan, dan kami selalu terlibat  dalam  kegiatan  masyarakat  dan  negeri  jika  diminta.  Saya  rasa,  sekali  lagi  ini  berkaitan dengan  posisi  komite  sekolah  sebagai  tokoh  masyarakat  sehingga  ada  kedekatan  emosional  yang memudahkan  pendekatan  persuasif  antara  komite  sekolah  dengan  masyarakat”  (Hasil  wawancara tanggal 25 Februari 2023).
Analisis  RCA  menunjukan  bahwa  faktor  pendukung  peran  komite  sekolah  sebagai  lembaga penghubung  adalah    adanya  kerjasama  yang  baik  antara  warga  sekolah  dan  komite  sekolah,  dan adanya  partisipasi  masyarakat.  Sementara  faktor  penghambat  adalah  masyarakat  belum  pernah memberikan aspirasi kepada sekolah.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  secara  deskriptif  terungkap  bahwa  peran  komite  sekolah dalam implementasi MBS di sekolah-sekolah dalam naungan YPPK Dr. J. B. Sitanala cabang Masohi yaitu  sebagai  Advisory  agency  (lembaga  penasehat),  Supporting  agency  (lembaga  pendorong), Controlling  agency  (lembaga  pengendali),  dan  Mediator  agency  (lembaga  penghubung).  Hasil observasi  menunjukan  peran  komite  sekolah  dalam  naungan  YPPK  Dr.  J.B.  Sitanala  cabang  Masohi sebagai  Advisory  agency  (lembaga  penasehat)  berada  pada  skala  prioritas  cukup  baik  (60%), Supporting agency (lembaga pendorong) berada pada skala prioritas baik (70%), Controlling agency (lembaga  pengendali)  berada  pada  skala  prioritas  cukup  baik  (45,71%),  dan  Mediator  agency (lembaga penghubung) berada pada skala prioritas baik (73,3%).

## Peran Komite sebagai Lembaga Penasehat
Sebagai  pemberi  nasehat  secara  umum  komite  sekolah  adalah  sebagai  mitra  yang  sangat berpengaruh  kedudukannya  dalam  pengelolaan  pendidikan  yakni  untuk  meningkatkan  efesiensi, kualitas  dan  pemerataan  pendidikan.  Selain  itu  juga  komite  sekolah  mempertimbangkan  program- program  yang  akan  dijalankan  di  sekolah  yakni  dengan  cara  mengadakan  pertemuan  atau  rapat dengan  masyarakat  dan  sekolah.  Berdasarkan  hasil  wawancara  di  lapangan,  bahwa  komite  sekolah terlibat  dalam  perencanaan  RPS  dan  RAPBS  sekolah.  Namun  penetapan  kriteria  pendidik,  tenaga
kependidikan,  dan  ketersediaan  fasilitas  pembelajaran  di  sekolah  sepenuhnya  diserahkan  kepada pihak sekolah.

## Peran Komite Sekolah sebagai Lembaga Pendorong
Terlaksananya  kegiatan  di  sekolah  berkat  adanya  dukungan  dari  komite  sekolah,  masyarakat dan  masyarakat  sekolah.  Menurut  Purwanto  (2020),  mendukung  adalah  kesedian  atau kecenderungan  seseorang  atau  kelompok  untuk  melakukan  sesuatu,  apabila  kelompok  tersebut mendapat rangsangan. Sikap pendukung dapat terjadi pada situasi tertentu, orang, kelompok, nilai- nilai yang terjadi di sekitar manusia.

## Peran Komite Sekolah sebagai Lembaga Pengendali
Menurut  Afram  (2021),  pengendalian  adalah  penerapan  cara  untuk  menjamin  bahwa  rencana dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Tujuan pengendalian itu sendiri adalah untuk pengontrol semua program  yang  dijalankan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  disepakai  sebelumnya.  Sebagai pengendali,  komite  sekolah  selalu  mengawasi  misalnya  ada  tambahan  jam  belajar  untuk mempersiapkan  ujian,  hal  ini  bedasarkan  penjelasan  yang  diberikan  oleh  responden.  Namun  ada juga  informasi  responden  bahwa  pengendalian  hanya  sebatas  anggaran.  Dengan  demikian  bahwa komite  sekolah  kurang  berperan  dalam  proses  pembelajaran  di  sekolah,  seharusnya  ini  menjadi perhatian  masyarakat  dan  sekolah,  jangan  sampai  keberadaan  komite  sekolah  di  sekolah-sekolah dalam  naungan  YPPK  Dr.  J.  B.  Sitanala  cabang  Masohi  hanya  tinggal  nama  saja  tanpa  ada kontribusinya dalam memantau proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Jadi bagaimana sekolah dan masyarakat untuk mengoptimalkan peran komite sekolah tersebut, sebab komite sekolah adalah representasi dari masyarakat yang keberadaanya sangat berpengaruh di sekolah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  lapangan,  bahwa  komite  sekolah  kurang  melakukan pengendalian terhadap  kebijakan/program/penyelenggaraan  dan  keluaran  pendidikan  jarang dilakukan karena mereka tidak memiliki SDM untuk melakukan pengendalian.

## Peran Komite Sekolah  sebagai Lembaga Penghubung
Komite sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan seluruh roda kehidupan sekolah,  dengan  mengkoordinasikan,  menggerakan,  dan  mendayagunakan  semua  sumber  daya pendidikan  yang  tersedia.  Komite  sekolah  merupakan  faktor  utama  dalam  mewujudkan  visi,  misi, strategi, dan tujuan sekolah secara utuh dan menyeluruh.
Menurut  Mulyasa  (2019),  makin  tinggi  tingkat  partisipasi,  makin  besar  rasa  memiliki,  makin besar rasa memiliki, makin besar pula tanggung jawab, dan makin besar rasa tanggung jawab, makin besar  pula  tingkat  dedikasi.  Dari  penjelasan  tersebut  komite  sekolah  dituntut  untuk  meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk menjalin kerja sama di sekolah guna menciptakan hubungan yang harmonis  antara  masyarakat  dan  sekolah  dalam  meningkatkan  kualitas  sekolah.  Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa komite sekolah berperan sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat,  serta  membantu  sekolah  mensosialisasikan  kebijakan  sekolah.  Namun  dalam  kapasitas sebagai  penyambung  aspirasi  masyarakat  kepada  sekolah  jarang  dilakukan.    Berbagai  faktor pendukung dan faktor penghambat yang telah teridentifikasi perlu diperhatikan, sehingga kegagalan implementasi  kebijakan  dapat  dieliminir.  Sesuai  dengan  pernyataan  Azhara  (2022)  yang mengingatkan  bahwa  proses  implementasi  kebijakan  perlu  mendapat  perhatian  yang  seksama, terutama pada berbagai faktor penghambat yang muncul dalam proses implementasi.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  kesimpulan  yang  dapat  diberikan  yaitu:  Peran  komite  sekolah  di lingkup YPPK Dr. J. B. Sitanala cabang Masohi dalam mengimplementasikan MBS sebagai Advisory agency  (lembaga  penasehat)  berada  pada  skala  prioritas  cukup  baik  (60%),  Supporting  agency
(lembaga  pendorong)  berada  pada  skala  prioritas  baik  (70%),  Controlling  agency  (lembaga pengendali)  berada  pada  skala  prioritas  cukup  baik  (45,71%),  dan  Mediator  agency  (lembaga penghubung)  berada  pada  skala  prioritas  baik  (73,3%).  Faktor  pendukung  dan  penghambat  yang dihadapi  komite  sekolah  di  lingkup  YPPK  Dr.  J.  B.  Sitanala  Cabang  Masohi  dalam mengimplementasikan  MBS,  yaitu:  Faktor  pendukung  meliputi  partisipasi  masyarakat,  kerjasama yang baik antara warga sekolah dan komite sekolah, peran serta orang tua siswa dalam pengelolaan sekolah,  serta  dukungan  pemerintah.  Faktor  penghambat  meliputi  kualitas  sumberdaya  manusia komite sekolah, pemahaman terhadap peran  komite sekolah yang  tidak  benar,  persepsi masyarakat tentang  pendidikan  gratis  masih  keliru,  distribusi  tenaga  pendidik  oleh  Pemerintah,  serta  latar belakang sosial-ekonomi orang tua siswa.

## REFERENSI
Mbuik,  H.  B.  (2019).  Pengaruh  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  terhadap  Penerapan  Manajemen Berbasis Sekolah di SD. Indonesian  Journal  of  Primary  Education , 3 (2), 28 – 37. https://doi.org/10.17509/ijpe.v3i2.22100
Nuzula,  W.  F.  (2022).  Peran  Komite  Sekolah  Dalam  Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah. Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 8 (1), 15 – 21.
Setiawan,  M.  R.,  Sudrajat,  A.,  &  Tedjawiani,  I.  (2022).  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  dalam Meningkatkan Mutu Sekolah (Studi Deskriptif tentang Peran  Kepala Sekolah dalam MBS Pada SMPN  3  dan  SMPN  4  Malangbong). JIIP  -  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan , 5 (5),  1335 – 1346. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.553
Yasin,  M.,  Aswasulasikin,  Apriana,  D.,  &  Sururuddin,  M.  (2021).  Pola  Komunikasi  Sekolah  dengan Komite  Sekolah  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan. Jurnal  Pendidikan  Tambuasai , 5 (No.  3), 6305 – 6312. Diambil dari https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1945