## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAYAR UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM (Studi Putusan No. 1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk Pakam)

## Hendri
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Indonesia Email: ghendri93@gmail.com

## ABSTRACT
The  minimum  wage  is  the  minimum  standard  of  wages  by  employers  to  all  workers/laborers based  on  the  provisions  in  a  certain  area,  the  minimum  wage  in  question  has  a  form  of conformity between the needs of a decent living (KHL) with regard to productivity and economic needs  in  accordance  with  Article  43  PP  Number  78  of  2015  About  Wages.  With  regard  to  the determination  of  the  minimum  wage,  the  government's  ability  to  calculate  effectively  and efficiently  the  amount  and  figure  of  the  regional  minimum  wage  in  a  neutral  manner  by considering whether or not there is a loss between one of the parties, in this case the employer and  the  worker.  Law  Number  13  of  2003  concerning  Manpower  states  that  it  is  mandatory  to determine wages based on the need for a decent living (KHL) by taking into account productivity and economic needs, but in fact this is not the case. President Director of PT. Karunia Makmur as the head of the company (Legal Entity or Corporation) in Article  1 Number 5 letter b of the Law.
Keywords: Criminal Liability, Wages, Minimum Wages, Labor

## ABSTRAK
Upah  minimum  merupakan  standar  minimal  pengupahan  oleh  pengusaha  kepada  seluruh pekerja/buruh  berdasarkan  pada  ketetapan  di  suatu  daerah  tertentu,  upah  minimum  yang dimaksud  memiliki  wujud  kesesuaian  antara  kebutuhan  hidup  layak  (KHL)  dengan memperhatikan  produktivitas  dan  kebutuhan  ekonomi  sesuai  dengan  Pasal  43  PP  Nomor  78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Terhadap penetapan upah minimum, kemampuan pemerintah dalam  mengkalkulasi  secara  efektif  dan  efeisien  mengenai  jumlan  dan  angka  besaran  upah minimum regional  secara netral dengan mempertimbangkan ada atau tidak kerugian antara salah satu pihak dalam hal ini pengusaha dan pekerja. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan  keseharusan  penetapan  upah  berdasarkan  kebutuhan  hidup  layak (KHL)  dengan  memperhatikan  produktivitas  dan  kebutuhan  ekonomi  namun  faktanya  tidak demikian. DirekturUtama PT. Karunia Makmur selaku pimpinan perusahaan (Badan Hukum atau Korporasi) didalam Pasal 1 Angka 5 huruf b Undang-Undang.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Upah, Upah Minimum, Tenaga Kerja

## PENDAHULUAN
Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam ketenagakerjaan dan bahkan apabila  tidak  profesional  dalam  menangani  pengupahan  maka  tidak  jarang  potensi  perselisihan serta  mendorong  timbulnya  aksi  mogok  dan/atau  unjuk  rasa.Upah  merupakan  persoalan mendasar  dalam  bidang  ketenagakerjaan  dan  hubungan  industrial  karenanya  upah  menjadi tuntutan  teratas  dalam  berbagai  aksi  mogok  kerja  dan/atau  unjuk  rasa  pekerja/buruh.  Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa  upah  merupakan  salah  satu  aspek  yang  paling  sensitif  didalam  hubungan  kerja. 1 Upah menurut  ketentuan  Pasal  1  butir  30  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan adalah :
“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya  atau  suatu  pekerjaan  dan/atau  jasa  yang telah atau akan dilakukan”. 2
Upah  minimum  merupakan  standar  minimal  pengupahan  oleh  pengusaha  kepada seluruh pekerja/buruh berdasarkan pada ketetapan di suatu daerah tertentu, upah minimum yang dimaksud  memiliki  wujud  kesesuaian  antara  kebutuhan  hidup  layak  (KHL)  dengan memperhatikan  produktivitas  dan  kebutuhan  ekonomi  sesuai  dengan  Pasal  43  PP  Nomor  78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Terhadap penetapan upah minimum, kemampuan pemerintah dalam  mengkalkulasi  secara  efektif  dan  efeisien  mengenai  jumlan  dan  angka  besaran  upah minimum regional  secara netral dengan mempertimbangkan ada atau tidak kerugian antara salah satu pihak dalam hal ini pengusaha dan pekerja. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan  keseharusan  penetapan  upah  berdasarkan  kebutuhan  hidup  layak (KHL)  dengan  memperhatikan  produktivitas  dan  kebutuhan  ekonomi  namun  faktanya  tidak demikian.
Komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang berjumlah 60 (enam puluh) item masih jauh  dari  kebutuhan real .Efek  dari  permasalahan  KHL  saja  sudah  sangat  merugikan buruh/pekerja  karena  senantiasa  mendapat  upah  dibawah  kehidupan  layak  dengan  keadaan komponen  kebutuhan  hidup layak  yang  masih  bermasalah,  ditambah  lagi  dengan permasalahan atau faktor upah yang diberikan dibawah standar minimum yang dilakukan oleh perusahaan yang mampu untuk membayar upah minimum.
Didalam  Pasal  90  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan disebutkan  bahwa  pengusaha  dilarang  membayar  upah  lebih  rendah  dari  standar  minimum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  89  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan yaitu :
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
1 Abdul  Khakim, Seri  Hukum  Ketenagakerjaan  :  Pengupahan  Dalam  Perspektif  Hukum  Ketenagakerjaan Indonesia, Cet.1, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm.1
2 Suria Ningsih, Mengenal Hukum Ketanagakerjaan, USU Press, Medan, 2016, hlm. 124
b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
(2) Upah  minimum  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diarahkan  kepada  pencapaian kebutuhan hidup layak.
(3) Upah  minimum  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  ditetapkan  oleh  Gubernur  dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
(4) Komponen  serta  pelaksanaan  tahapan  pencapaian  kebutuhan  hidup  layak  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pengusaha  yang  membayar  upah  dibawah  standar  minimum  dikategorikan  sebagai tindak  pidana  kejahatan  dan  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sebagaimana  yang  dimaksudkan didalam Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu :
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. Dalam  kasus  putusan  No.1661/Pid.B/2015/PN.  Lubuk  Pakam  disebutkan  bahwa Pengusaha  adalah  seorang  direktur  yang  membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah  minimum bernama  Amaluddin  alias  Ali  berumur  42  (empat  puluh  dua)  tahun  merupakan  Direktur PT.Karunia Makmur yang mempunyai tugas sebagai penanggung jawab operasional perusahaan termasuk di dalamnya menentukan upah karyawan yang dipekerjakan.
Direktur PT. Karunia Makmur yang selanjutnya disebut pelaku, melakukan pembayaran upah  dengan  cara  menentukan  sendiri  besarnya  pembayaran  upah  terhadap  tenaga  kerja (pekerja/buruh  di  PT.  Karunia  Makmur)  berdasarkan skill atau  kemampuan  sehingga bertentangan dengan upah sektoral Kabupaten Deli Serdang meliputi:
1. Keputusan Gubernur Sumatera Utara : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang upah minimum sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 yang memutuskan Upah minimum sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 untuk sektor Industri penggergajian dan pengolahan kayu sebesar Rp.1.354.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) perbulan.
2. Keputusan  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  188.44/40/KPTS/Tahun  2013  Tanggal  18 Januari  2013  tentang  upah  minimum  sektor  Kabupaten  Deli  Serdang  Tahun  2013  yang memutuskan  upah  minimum  sektoral  Kabupaten  Deli  Serdang  Tahun  2011  untuk  sektoral Industri  Penggergajian  dan  pengolahan  kayu  sebesar  Rp.1.680.000,-  (satu  juta  enam  ratus delapan puluh ribu rupiah).
Perbuatan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membayar upah lebih rendah dari upah minimum sektor Kabupaten Deli Serdang dan melanggar Pasal  185 Juncto Pasal  90  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan latar belakang yang  dikemukakan pada uraian diatas, maka yang menjadi
fokus permasalahan untuk  diteliti adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  membayar  upah dibawah upah minimumpada Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk Pakam ?
2. Bagaimanakah  pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  memutuskan  perkara  tindak  pidana membayar  upah  dibawah  upah  minimum  pada  Putusan  Nomor  1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk Pakam ?

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  bersifat deskriptif  analitis .  Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif .  Metode pendekatan yuridis  normatif yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  mengutamakan meneliti  bahan  pustaka  atau  dokumen  yang  disebut  data  sekunder,  berupa  bahan-bahan  hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membayar Upah Dibawah Upah Minimumpada Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk Pakam ?
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  tindak  pidana  membayar  upah  dibawah  upah minimum  pada  putusan  nomor  1661/Pid.B/2015/PN.  Lubuk  Pakam  dianalisis  berdasarkan indikator  unsur-unsur  pertanggungjawaban  pidana  meliputi  kemampuang  bertanggung jawab, adanya kesalahan baik dolus ataupun culpa dan tidak adanya alasan pemaaf.

## 1. Kemampuan Bertanggungjawab
Kemampuan  bertanggungjawab  merupakan  indikator  utama  sebagai  unsur pertanggungjawaban pidana. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat  atau  pelaku  memenuhi  syarat  untuk  dipertanggungjawabkan.  Mengingat  asas tiada  pertanggungjawaban  pidana  tanpa  kesalahan . Maka  pembuat  dapat  dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya jika  mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat dan/atau pelaku yang normal atau akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan  dan  yang  tidak  boleh  dilakukan  atau  dengan  kata  lain  mampu  bertanggung- jawab  merupakan  sesuatu  yang  berada  diluar  pengertian  kesalahan.  Mampu bertanggungjawab adalah syarat sebuah kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  terhadap  subjek  hukum  manusia  mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana sekaligus sebagai syarat adanya kesalahan ( schuld ).
Kemampuan  bertanggungjawab  merupakan  salah  satu  unsur  kesalahan  yang  tidak dapat  dipisahkan  dengan  dua  unsur  pidana  lain.  Istilahnya  dalam  bahasa  Belanda adalah toerekeningsvatbaar. Pertanggungjawaban  yang  merupakan  inti  dari kesalahan  yang  dimaksud  didalam  hukum  pidana  adalah  pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas
segala  perbuatannya  tetapi  dalam  hukum  pidana  yang  menjadi  pokok  permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan Hakim menjatuhkan pidana. 3
Andi Zainal  Abidin  mengatakan  bahwa  kebanyakan  Undang-Undang merumuskan  syarat  kesalahan  secara  negative.  KUHP  diseluruh  dunia  pada  umumnya tidak  mengatur  tentang  ketidakmampuan  bertanggungjawab,  yang  diatur  adalah kebalikannya yaitu tentang ketidakmampuan bertanggungjawab. Demikian halnya dengan ketentuan didalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi :
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan padanya disebabkan  karena  jiwanya  cacat  dalam  tumbuhnya  ( gebrekkige  ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
(2) Jika  ternyata  bahwa  perbuatan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  padanya disebabkan  karena  jiwanya  cacat  dalam  tumbuhnya  atau  terganggu  karena  penyakit maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
Pasal  diatas  menentukan  bahwa  pelaku  perbuatan  pidana  dapat  dianggap  tidak mampu  bertanggungjawab  atas  perbuatannya  apabila  didalam  dirinya  terjadi  salah  satu diantara dua hal yaitu :
(1) Jiwa  pelaku mengalami  cacat  mental  sejak  pertumbuhannya  hingga  akalnya  menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.
(2) Jiwa  pelaku  mengalami  gangguan  kenormalan  yang  disebabkan  oleh  suatu  penyakit hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.
Unsur kemampuan bertanggung-jawab dalam Putusan
Nomor. 1661/Pid.B/2015/PN. Lubuk Pakam tentang tindak pidana Direktur PT. Karunia Makmur Yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang telah  terpenuhi.  Keadaan jiwa  pelaku  berada  diluar  ketentuan  yang  dirumuskan  didalam Pasal  44  KUHP  tentang  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  padanya disebabkan  karena  jiwanya  cacat  dalam  tumbuhnya  ( gebrekkige  ontwikkeling) atau terganggu  karena  penyakit.  Berdasarkan  keadaan  jiwa  pelaku  maka  pelaku  dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.
2. Kesalahan : Dolus ataupun Culpa
Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  adanya  hubungan  antara  keadaan  tersebut dengan  perbuatan  yang  dilakukan,  yang  sedemikian  rupa  hingga  orang  tersebut  dapat dicela  karena  melakukan  perbuatan  tadi.  Berdasarkan  pendapat  tersebut  dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) hal disamping melakukan tindak pidana yaitu :
a) Keadaan psikis tertentu
b) Hubungan  tertentu  antara  keadaan  psikis  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  hingga menimbulkan celaan. 4
3 Teguh Prasetyo, Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers,Jakarta, 2012, hlm.79
Kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat  dipertanggungjawabkan  akan  perbuatannya  apabila  orang  tersebut  mempunyai kesalahan.Dengan  demikian  kesalahan  merupakan  penilaian  atas  perbuatan  seseorang yang bersifat melawan hukum sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang  menjadi  dasar  ukuran  pencelaan  atas  perbuatannya  bukan  terletak  dari  dalam  diri pelaku tetapi dari unsur luar pelaku yaitu masyarakat maupun aturan hukum pidana. Pada tingkat terakhir Hakimlah yang memberikan penilaian atas kesalahan pelaku.
Pelaku  adalah  Amaluddin  Alias  Ali  merupakan  Direktur  Utama  PT.  Karunia Makmur selaku pimpinan perusahaan (Badan Hukum atau Korporasi)  didalam Pasal 1  Angka  5  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  yang juga  disebut  dengan  pengusaha  atau  orang  perseorangan,  persekutuan,  atau  badan hukum  yang  menjalankan  suatu  perusahaan  milik  sendiri,  bukan  miliknya  mempunyai tugas  sebagai  penanggung  jawab  operasional  perusahaan  termasuk  di  dalamnya menentukan  upah  karyawan  yang  di  pekerjakan  membayar  upah  terhadap  Tenaga Kerja.
Kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk Pakam adalah dengan sengaja membayar upah lebih rendah dari upah minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang sebagaimana melanggar didalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) Juncto Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan Juncto Keputusan  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  : 188.44/73/KPTS/Tahun  2012  tanggal  30  Januari  2012  tentang  Upah  Minimum Sektor  Kabupaten  Deli  Serdang  Tahun  2012 Juncto Keputusan  Gubernur  Sumatera Utara  Nomor  :  188.44/40/KPTS/Tahun  2013  tanggal  18  Januari  2013  tentang upahminimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013.
Pelaku membayar upah berdasarkan skill atau kemampuan tenaga kerja bukan berpedoman  pada Peraturan  Perundang-Undangan yang  berlaku. Pasal  185 Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
(1) Barang  siapa  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  42  ayat  (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143,  dan  Pasal  160  ayat  (4)  dan  ayat  (7),  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  merupakan  tindak  pidana kejahatan.
Pasal 90 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
(1) Pengusaha  dilarang  membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah  minimum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
4 Ibid. hlm.79
(2) Bagi  pengusaha  yang  tidak  mampu  membayar  upah  minimum  sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
(3) Tata  cara  penangguhan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  diatur  dengan Keputusan Menteri.
Pasal  89  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  90  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah :
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/ kota;
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
(3) Upah  minimum  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  ditetapkan  oleh  Gubernur dengan  memperhatikan  rekomendasi  dari  Dewan  Pengupahan  Provinsi  dan/atau Bupati/Walikota.
(4) Komponen  serta  pelaksanaan  tahapan  pencapaian  kebutuhan  hidup  layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Berdasarkan  bentuk  kesalahan  ( shuld) yang  dilakukan  oleh  Amaluddin  Alias Ali  sebagai  Direktur  PT.Karunia  Makmur  yang  membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah minimum sektor kabupaten Deli Serdang dalam Putusan Nomor
1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk  Pakam  adalah  kesengajaan  ( dolus )  dan  bukanlah  sebuah kealpaan ( culpa ).
Alimuddin  Alias  Ali  sebagai  Direktur  Utama  PT.  Karunia  Makmur  selaku pimpinan  perusahaan  (Badan  Hukum  atau  Korporasi)  didalam  Pasal  1  Angka  5 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  yang  juga  disebut dengan  pengusaha  atau  orang  perseorangan,  persekutuan,  atau  badan  hukum  yang menjalankan  suatu  perusahaan  milik  sendiri,  bukan  miliknya  yang  memberi  upah berdasarkan skill atau  kemampuan  tenaga  kerja  merupakan  kehendak  atas kesadarannya. Kedudukan nya sebagai pemimpin perusahaan dan/ atau direktur yang mempunyai  tugas  selaku  penanggung  jawab  operasional  perusahaan  termasuk  di dalamnya  dalam  menentukan  upah  karyawan  yang  di  pekerjakan  membayar  upah upah  terhadap  tenaga  kerja  tentu  mengetahui  bahwa  perbuatannya  bertentangan dengan  Peraturan  Perundang-undangan  karena  parameter  pemberian  upah  sudah ditentukan  didalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan ataupun Keputusan Gubernur.
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Alimuddin  Alias  Ali  sebagai  Direktur PT.Karunia Makmur  yang memberi upah berdasarkan skill atau kemampuan tenaga kerja sehingga  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ia  ketahui merupakan  kehendak  atas  kesadarannya  dimana  kedudukannya  sebagai  pemimpin
perusahaan  dan/atau  direktur  yang  mempunyai  tugas  selaku  penanggung  jawab operasional  perusahaan  termasuk  di  dalamnya  adalah  menentukan  upah  karyawan. Jika dihubungan dengan defenisi kesengajaan maka kesalahan yang dilakukan berupa kesengajaan ( dolus ).
Perbuatan  Alimuddin  Alias  Ali  sebagai  Direktur  PT.Karunia  Makmur    yang memberi  upah  berdasarkan skill dan  kemampuan  tenaga  kerja  jika  dihubungkan  dengan teori kehendak dapat dinyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak yang  menimbulkan  suatu  akibat  dari  kehendak  tersebut.  Suatu  akibat  yang  ditimbulkan berdasarkan  teori  kehendak  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh    Direktur  PT.Karunia Makmur    yang  memberi  upah  berdasarkan skill atau  kemampuan  tenaga  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang parameter pemberian upah minimum  dan  menciptkan  kerugian  yang  diterima  para  pekerja  karena  upah  yang diberikan tidak bersesuaian.
Berdasarkan  Putusan  Nomor  1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk  Pakam  dihubungkan dengan  unsur  kedua  pertanggungjawaban  pidana    tentang  adanya  kesalahan  ( schuld ) bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Direktur  PT.Karunia  Makmur    yang    membayar upah  lebih  rendah  dari  Upah  Minimum  adalah  suatu  kesalahan  yang  disengaja  karena Direktur  PT.Karunia  Makmur    yang  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  disebut  dengan  Pengusaha    mempunyai  tugas  sebagai penanggung  jawab  operasional  perusahaan  termasuk  di  dalamnya  menentukan  upah karyawan yang di pekerjakan membayar upah-upah terhadap tenaga kerja melakukan pembayaran upah berdasarkan skill atau kemampuan.
3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf
Alasan  pemaaf  atau schuld-uitsluitingsgornd menyangkut  pertanggung  jawaban seseorang  terhadap  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukannya  atau  disebut  dengan criminal responsibility. Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan orang  yang melakukan delik  atas  dasar  beberapa  hal.  Alasan  tersebut  dijumpai  dalam  hal  orang  tersebut melakukan perbuatan dalam keadaan.
a) Tidak dipertanggungjawabkan ( ontoerekeningsvaatbaar )
b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas ( noodweer excess )
c) Daya paksa ( overmacht)
d) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.
Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat  dicela  (menurut  hukum)  dengan  perkataan  lain  pelaku  tidak  bersalah  atau  tidak dapat  dipertanggung  jawabkan,  meskipun  perbuatannya  bersifat  melawan  hukum.  Jadi disini  ada  alasan  yang  menghapuskan  kesalahan  si  pembuat,  sehingga  tidak  mungkin pemidanaan.  Alasan  pemaaf  yang  terdapat  dalam  KUHP  yaitu  Pasal  44  (tidak  mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) ( noodweer exces ), Pasal 51 ayat (2) dengan itikad baik  melaksanakan  perintah  jabatan  yang  tidak  sah.Adapun  mengenai  Pasal  48  (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan
Dalam  Putusan  Nomor  1661/Pid.B/2015/PN.  Lubuk  Pakam  apabila  dikaitkan indikator alasan  penghapusan  pidana  yang  termasuk  alasan  pemaaf  seperti  daya  paksa ( overmacht ), pembelaan yang melampaui batas ( noodeer ekses ) dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik yang terdapat dalam KUHP maka penulis  tidak  melihat  adanya  alasan  pengapusan  kesalahan  berupa  alasan  pemaaf, pembenar  atau  yang dapat  menghilangkan  kesalahan  dan/atau sifat melawan  hukum pada  diri  pelaku  karena  pelaku  dalam  hal  ini  Direktur  PT.  Karunia  Makmur melakukan  perbuatannya  tanpa  adanya  daya  paksa  karena  tindakan  tersebut merupakan  lingkup  pekerjaannya  yaitu  sebagai  penanggung  jawab  operasional perusahaan  termasuk  di  dalamnya  dalam  menentukan  upah  karyawan  yang  di pekerjakan  membayar  upah-upah  terhadap  Tenaga  Kerja  dan  tanpa  adanya  perintah dari  atasan  karena  pelaku  adalah  Direktur  PT.Karunia  Makmur  yang  merupakan pimpinan perusahaan.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas  maka  pelaku  telah  melengkapi  unsur ketiga  yaitu  tidak  adanya  alasan  pemaaf  sebagai  unsur-unsur  yang  terkandung didalam  Pertanggung-jawaban  Pidana.  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 90 ayat (1) Juncto Pasal  185  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan Juncto Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/73/KPTS/  Tahun  2012  tanggal  30  Januari  2012  tentang  Upah  Minimum Sektor  Kabupaten  Deli  Serdang  Tahun  2012 Juncto Keputusan  Gubernur  Sumatera Utara Nomor  : 188.44/40/KPTS/ Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013.
Telah  terpenuhinya  unsur  pertanggungjawaban  pidana  maka  Terdakwa Amaluddin  Alias  ALI  tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah  minimum  sektor Kabupaten  Deli  Serdang  dan  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  2(dua)  tahun penjara  dan  denda  Rp.  200.000.000,00(dua  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana  kurungan selama 3 (tiga) bulan.
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Membayar Upah  Dibawah  Upah  Minimum  Pada  Putusan  Nomor  1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk Pakam
Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan Hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  tindak  pidana.  Sebelum  memutus  suatu  perkara, Hakim  harus  memperhatikan  setiap  hal-hal  penting  dalam  suatu  persidangan.  Hakim memperhatikan  syarat  dapat  dipidananya  seseorang,  yaitu  syarat  subjektif  dan  syarat objektif.
Hakim  memeriksa  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  memperhatikan syarat  subjektifnya  yaitu  adanya  kesalahan,  kemampuan  bertanggungjawab  seseorang  dan
tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu Hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  telah  mencocoki  rumusan  delik,  bersifat  melawan  hukum, dan tidak ada alasan pembenar.
Fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan  diketahui  bahwa  terdakwa merupakan  Direktur  PT.  Karunia  Makmur  yang  beralamat  di  Jalan  Batang  Kuis  Gang Harapan  Nomor  88  Dusun  X  Desa  Bangun  Sari  Baru  Kecamatan  Tanjung  Morawa Kabupaten  Deli  Serdang  yang  bergerak  dibidang  perkayuan,  dihubungkan  dengan Petikan  Keputusan  Bupati  Deli  Serdang  Nomor  IZ.536/DU-IM/1408/081/IX/2014 tertanggal  29  September  2014,  Surat  Keterangan  Pendaftaran  Ulang  Izin  Gangguan Tempat  Usaha  Perusahaan  Industri  Nomor  503.530.08/4580  dan  Izin  Mendirikan Bangunan  Nomor  503/1767/DPPWP/DS/2004  tertanggal  10  Oktober  2004,  diketahui memang benar terdakwa merupakan Direktur PT. KaruniaMakmur.
Berdasarkan  pertimbangan  yuridis    dihubungkan  dengan  ketentuan  didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa  terdakwa adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut.
Selanjutnya  Pasal  1  angka  (30)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa  Upah  adalah  hak  pekerja/  buruh  yang  diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Bahwa  dari  pengertian  tersebut  diatas,  Majelis  Hakim  berpendapat  untuk menentukan  upah  yang  harus  dibayarkan  kepada  pekerja/buruh  adalah  berdasarkan kepada perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
Terdakwa  mengakui  bahwa  telah  melakukan  perbuatan  membayar  upah  lebih rendah  dari  upah  minimum  Sektor  Kabupaten  Deli  Serdang,  sebagaimana  yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Juncto Pasal 90 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mana dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 185 Undang-undang Nomor 13  Tahun  2003,  perbuatan  tersebut  memiliki  sanksi  pidana  penjara  paling  singkat  1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit Rp.100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.400.000.000,00  (empat ratus juta rupiah), dimana menurut Majelis Hakim alasan situasi dan kondisi perusahaan pada  saat  itu  yang  tidak  mampu  memberikan  upah  sesuai  dengan  ketentuan  tersebut, bukanlan merupakan alasan pemaaf maupun pembenar bagi terdakwa untuk melakukan perbuatan  tersebut,  maka  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perkara aquo bukanlah  perihal  Perselisihan  Hubungan  Industrial,  melain  kan  murni  tindak pidana yang secara normatif diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.
Terbuktinya unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal atau  biasa  menjadikan  dasar  pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Lubuk  Pakam  telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut.
Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  unsur  pengusaha  dilarang  membayar  upah lebih  rendah  dari  upah  minimum  Sebagaimana  Dimaksud  Dalam  Pasal  89  telah terpenuhi  ada  dalam  perbuatan  terdakwa.  Dikarenakan  semua  unsur  dari  Pasal  90  ayat (1) Juncto Pasal  185  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan Juncto Keputusan  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor:  188.44/73/KPTS/Tahun  2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 Juncto Keputusan  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor:  188.44/40/KPTS/  Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor  Kabupaten Deli Serdang Tahun  2013  telah  terpenuhi,  maka  terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut.
Majelis  Hakim  sependapat  dengan  Jaksa  Penuntut  Umum  mengenai  kualifikasi kesalahan  yang  dilakukan  terhadap  Terdakwa  namun  Majelis  Hakim  tidak  sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana karena Majelis Hakim juga mempertimbangkan  aspek  non  yuridis  yaitu  rasa  keadilan  berupa  usaha preventif, motifatif dan represif agar  terdakwa  bisa  merenungkan  perbuatan  yang  dilakukannya serta  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  bahwa  hukuman  bukan  bertujuan  menurunkan derajat manusia .
Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  harus  pula  mempertimbangkan  rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata- mata  merupakan  pembalasan  namun  jika  dikaitkan  dengan  teori  absolut  atau  teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana dan terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana.
Berbeda  dengan  teori  pembalasan  maka  teori  tujuan  mempersoalkan  akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepentingan masyarakat didalamnya. Dipertimbangkan  pula  pencegahan  untuk  masa  mendatang  Dipandang  berdasarkan  teori tujuan pemidanaan, maka teori tersebut dapat dibagi sebagai berikut :
a) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat.
b) Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat.
c) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan atau pergaulan masyarakat.
d) Menjamin ketertiban hukum.
Merujuk  pada  teori  absolut  dan  relatif  (teori  gabungan)  diatas  maka  tujuan pemidanaan  terhadap  pengusaha  yang  membayar  upah  dibawah  upah  minimum sebagaimana sanksi hukum terhadap pelaku telah ditentukan didalam Pasal 185 Jucto Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah terpenuhi.
Sanksi  hukum  atau  hukuman  yang  diberikan  terhadap  pengusaha  yang  membayar upah  dibawah  standar  minimum  tidak  semata-mata-mata  untuk  memberikan  efek jera  bagi pelaku  (pengusaha  dan/atau  direktur)  ataupun  sebagai  pembalasan  yang  diberikan  oleh
negara  yang  bertujuan  menderitakan  pelaku  akibat  perbuatannya  dan  sebagai  upaya preventif atau upaya pencegahan agar  pengusaha lain tidak melakukan tindakan yang sama dimasa yang akan datang.
Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan sanksi hukum 2 (dua)  tahun  dihubungkan  dengan  kesalahan  pelaku  yang  merugikan  pekerja  dan  tidak terdapat  itikad  baik  pelaku  sebagai  pimpinan  untuk  melakukan  penangguhan  atas pembayaran upah sebagaimana yang dirumuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dirasa belum  menciptakan  suatu  keadilan.Apabila  Hakim  mempertimbangkan  sifat edukatif, motifatif dan preventif maka  hukuman  2  (dua)  tahun  penjara  kurang  memberikan  efek jera  dan  dalam  teori  absolut  tidak  menekankan  pada  penderitaan.  Sebagaimana pertimbangan Hakim tentang upaya preventif, menurut penulis dengan sanksi pidana 2 (dua) tahun  penjara  (kedepannya  tentu  terdapat  pemotongan  masa  tahanan)  maka  ditakutkan sanksi  pidana  2  (dua)  tahun  yang  jauh  berbeda  dengan  tuntutan  penuntut  umum  akan membuat  pengusaha  lain  melakukan  tindakan  yang  sama  dimasa  yang  akan  datang  dan terbukti  pada  prakteknya  tindakan  tersebut  masih  terus  terjadi  dilihat  dari  putusan pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  dan  tindakan  mogok  kerja  ataupun demonstrasi tetang upah yang selalu diadakan setiap tahunnya.

## KESIMPULAN
Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  membayar  upah dibawah upah minimum pada Putusan  No.1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk Pakam yaitu terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan karena bersalah melakukan  tindak  pidana  Ketenagakerjaan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  90  ayat  (1) Juncto Pasal  185  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Pelaku mampu  bertanggung  jawab  karena  keadaan  jiwa  terdakwa  berada  diluar  ketentuan  Pasal  44 KUHP  dan  tidak  terdapat  alasan-alasan  pemaaf,  pembenar  atau  yang  dapat  menghilangkan kesalahan  terdakwa.  Terpenuhinya  ketiga  unsur  pertanggungjawaban  pidana  maka  terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membayar upah lebih rendah dari upah minimum sektor Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang dikehendakinya dan karena kesadarannya sebagai Pimpinan Perusahaan membayar upah berdasarkan skill dan kemampuan  pekerja  bukan  berdasarkan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku. Terdakwa  dijatuhkan  pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun  penjara  dan  denda  Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana membayar upah dibawah  upah  minimum  pada  Putusan  Nomor  1661/Pid.B/2015/PN.Lubuk  Pakam  yaitu pertimbangan  yuridis,  terbuktinya  unsur  dari  perbuatan  pidana  yang  didakwakan  dalam dakwaan tunggal atau biasa, menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Terdakwa  didakwa  telah melakukan  perbuatan  pidana  sebagaima diatur  dalam  ketentuandalam  Pasal  90  ayat(1) Juncto
Pasal  185  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Mengenai kualifikasi  kesalahan  yang  dilakukan  terhadap  Terdakwa,  Majelis  Hakim  tidak  sependapat dengan  lamanya terdakwa  dijatuhi pidana  karena   Majelis Hakim  juga  mempertimbangkan aspek  non  yuridis  yaitu  rasa  keadilan  berupa  usaha preventif,  motifatif dan represif agar terdakwa  bisa  merenungkan  perbuatan  yang  dilakukannya serta  Majelis  Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman bukan bertujuan menurunkan derajat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Khakim, Seri  Hukum  Ketenagakerjaan  :  Pengupahan  Dalam  Perspektif  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet.1, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
Suria Ningsih, Mengenal Hukum Ketanagakerjaan, USU Press, Medan, 2016.
Teguh Prasetyo, Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.