## Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum

## Faisal Santiago
Fakultas Hukum Universitas Borobudur E-mail: faisal_santiago@yahoo.co.id

## Abstract
Corruption is an evil that can be said at the nadir position and is rooted, so that in eradication requires seriousness and very strong handling. The role of law enforcement officers of the Police, Attorney and KPK should really be encouraged for their handling and prosecution. Community participation  is  indispensable  in  this  regard.  BaharudinLopa  said  that  corruption,  which  is generally the behavior of a small number of community members who take refuge behind certain powers  or  powers  that  can  be  linked  to  the  power  of  office,  must  be  systematically  and structurally  eradicated.  From  the  formulation  of  existing  problems  shows  that  the  study  was conducted using two main approaches at once, namely the normative juridical approach and the sociological  juridical  approach.  Law  enforcement  must  be  run  by  law  enforcement  and community assistance to work together. In the end, the Corruption Crime must be eradicated by giving full authority to law enforcers of the police, prosecutors and kpk, and most importantly law enforcement officers perform their duties must be in accordance with applicable laws and regulations.
Keywords : Corruption; Criminal Law; Law Enforcement

## Abstrak
Tindak Pidana Korupsi merupakah kejatan yang sudah dapat dikatakan pada posisi titik nadir dan  sudah  mengakar,  sehingga  dalam  pemberantasannya  memerlukan  keseriusan  dan penanganan yang sangat kuat. Peran serta aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  benar-benar  harus  didorong  untuk  penanganan  dan penindakannya.  Peran  serta  Masyarakat  sangat  diperlukan  dalam  hal  ini.  Baharudin  Lopa mengatakan  korupsi  yang  umumnya  merupakan  perilaku  sebagian  kecil  anggota  masyarakat yang  berlindung  dibalik  kewenangan  atau  kekuasaan  tertentu  yang  dapat  dikaitkan  dengan kekuasaan jabatan, wajib diberantas secara sistem dan terstruktur. Dari rumusan permasalahan yang  ada  menunjukan  bahwa  penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan    dua  pendekatan utama  sekaligus,  yakni  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  yuridis sosiologis.Penegakan  hukum  harus  dijalankan  oleh  para  penegak  hukum  dan  bantuan masyarakat  untuk  bersinergi.  Pada  akhirnya  Tindak  Pidana  Korupsi  harus  segera  di berantas  dengan  memberi  kewenangan  penuh  kepada  para  penegak  hukum  kepolisian, kejaksaan dan kpk, dan yang terpenting para penegak hukum menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Korupsi; Hukum Pidana; Penegakan Hukum

## Volume 1 No. 1, Juli 2017
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Access at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index

## A. PENDAHULUAN
Pertumbuhan masyarakat yang sangat dinamis diiringi dengan kemajuan teknologi  serta  tidak  dapat  dihindarinya  gaya  hidup  yang  berlebihan,  tentu cenderung  akan  meningkatkan  kejahatan white collor crime .  Kenapa  dikatakan kejahatan  kerah  putih,  karena  kejahatan  ini  dilakukan  oleh  para  intelek  yang secara  pendidikan  sudah  tinggi  dan  secara  kemapanan  juga  sudah  cukup. Adanya gaya hidup yang berkelebihan dan tidak mempunyai rasa cinta tanah air  (NKRI)  maka  mereka  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang  akibatnya dapat  menghambat  pembangunan  di  Indonesia  serta  akan  menambah  jarak untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.
Kejahatan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sudah  masuk  dalam wilayah akut atau dapat dikatakan sudah pada titik yang sangat nadir. Korupsi dilakukan tidak saja secara bersama-sama, tapi sudah dilakukan secara sistemik oleh para pihak dengan harapan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.
Perbuatan  korupsi  yang  merajalela,  merupakan  bentuk  perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota  masyarakat    tertentu  yang  berlindung  dibalik  kekuasaan  atau kewenangan  guna  kepentingan  pribadinya  dengan  cara  merugikan  keuangan negara. 1
Ketidakberdayaan  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  membuat semakin  nyata  bahwa  tindak  pidana  korupsi  harus  segera  dihentikan. Memulihkan  kepercayaan  pada  aparat  penegak  hukum  harus  segera dilaksanakan.  Rasa  keinginan  yang  besar  bagi  para  penegak  hukum  harus digelorakan.
Adanya  korupsi  yang  sangat  luar  biasa  ini  tentu  menghambat keberlangsungan  pembangunan  di  Indonesia.  Tindak  Pidana  Korupsi sebagai perilaku extra ordinary crime yang mengancam cita-cita negara yang memerlukan penanganan  hukum  secara  lebih  serius, 2 betapa  tidak  korupsi  sudah  dimana- mana  melanda  masyarakat  indonesia  dan  sudah  memasuki  semua  kalangan, seperti  sudah  tidak  ada  rasa  takut,  malu  serta  dosa  bagi  mereka  yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.
Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  memaparkan  hasil  kinerja  selama tahun  2016.  Korps  Adhyaksa  itu  mengklaim  berhasil  menyelamatkan  uang negara  sebanyak  Rp  20,5  triliun  dan  US$  263,9  ribu,  serta  melakukan
1 Ismail  Prabowo, Memerangi  Korupsi  Dengan  Pendekatan  Sosiologis ,  (Surabaya: Dharmawangsa Media Press, 1998), hlm. 26
2 Faisal  Santiago, Strategi  Pemberantasan  Kejahatan  Korupsi,  Kajian  Legal  Sosiologis ,  Jurnal Lex Publica, hlm 57 FPPTHI, Vol 1. No. 1 Jakarta, 2014.
pemulihan  keuangan  negara  senilai  Rp  49,2  miliar. 3 Sedangkan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara total, pada tahun 2016 KPK melakukan 96 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan, dan 77 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan  eksekusi  terhadap  81  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap.  Lebih  dari  497,6  miliar  rupiah  telah  dimasukkan  ke  kas  negara dalam bentuk PNBP dari penanganan perkara tindak pidana korupsi. 4
Adanya data dari Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasasan Korupsi melihatkan bahwa korupsi sudah sangat luar biasa, untuk itu aparat penegak hukum  selalu  siaga  untuk  melakukan  penegakan  hukum  pidana  korupsi, keseriusan  dan  integritas  yang  tinggi  kita  harapkan  dalam  pelaksanaannya melakukan  penindakan.  Peran  serta  masyarakat  akan  terus  bersinergi  dengan para aparat penegak hukum sangat perlu untuk disinergikan.
Untuk  memerangi  tindak  pidana  korupsi  tersebut  sangat  diperlukan penegak  hukum  yang concern untuk  memberantasnya.  Oleh  Karena  itu berdasarkan  amanah  Undang-undang  No  30  Tahun  2002,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan mampu untuk memberantas tindak pidana  korupsi  tersebut,  oleh  karena  itu  perlunya  suatu  penguatan  untuk melaksanakan  tugas-tugasnya  bukan  melemahkan  atau  mengkriminalisasi kannya peran dan fungsi KPK. 5
Dalam  tatanan  kehidupan  bernegara,  hukum  mengatur  dan  diperlukan hampir  pada  semua  perilaku  aspek  kehidupan  bermasyarakat.  Hal  tersebut karena hukum itu, antaranya berasal dari kehendak tata kelakuan masyarakat. 6 Berbagai  problematika  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  dan  dalam kehidupan bernegara seperti di Indonesia,  sudah semestinya dikaitkan dengan eksistensihukum.  Dasarnya,  karena  Indonesia  merupakan  negara  yang didasarkan  atas  hukum (rechts-staaat) dan  bukannegara  yang  didasarkan  atas kekuasaan (machtstaat) semata.  Ketika  terjadi  suatu  kasus  yang  menyangkut dimensi  sosial,  budaya (culture) ,  ekonomi (aconomic) ,  pendidikan (education) , agama (religion) serta  politik (political) , maka tidak bisa tidak, eksistensi hukum kembali  dipertanyakan  dan  bahkan  digugat  oleh  masyarakat,  apalagi  ketika hukum dinilai atau dievaluasi telah gagal menjalankan misi sucinya. 7
3 https://kumparan.com/2017 4 www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers, 2017 5 Faisal  Santiago, Makalah  Menegakkan  Hukum  Dengan  Format  RUU  KUHAP  Baru  Untuk menjadikan  Indonesia  Bersih  dan  Jujur ,  disampaikan  di  Universitas  Riau  Kepulauan,  Batam  29 Januari 2014.
6 Faisal Santiago, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Cintya Press, 2014, hlm. 1.
7 Faisal Santiago, Pidato Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar, hlm, 1, 2007.
Di  Indonesia  tindak  pidana  korupsi,  yang  merugikan  keuangan  negara dan dapat mensengsarakan rakyat, dilakukan dengan modus operandi  berupa perilaku  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  menyalahgunakan jabatan atas kepercayaan negara yang  berlangsung  sejak negara  berdiri.
Negara seringkali menghadapi krisis keuangan, juga terlilit utang, dalam jumlah  yang  cukup  besar  terhadap  lembaga-lembaga  keuangan  internasional, kerugian negara sebagai akibat dari tindakan keji tindak pidana korupsi yang tak pernah kompromi menggerogoti uang Negara.
Memang,  persoalankorupsitelah  menjadi  bagian  sejarah    yang  tidak terpisahkan  dari  perjalanan  bangsa  Indonesia  dalam  mengisi  era  proklamasi kemerdekaan.  Penggerogotan  terhadap  keuangan  negara  demi  kepentingan individu atau kelompok tertentu telah terjadi sejak   Indonesia diproklamasikan sebagai sebuah negara berdaulat. Peristiwa korupsi seolah telah menjadi bagian perilaku  budaya  yang  menyimpang  pada  banyak  tananan  lembaga  birokrasi pemerintahan  dan  negara,  sekaligus  merugikan  negara  dan  rasa  keadilan kesejahteraan bagi rakyat. 8
Sebagai  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  ( rechtstaat ),  masyarakat Indonesia  memerlukan  perlindungan  hukum  yang  adil,  sehingga  rakyat merasakan  kesejahteraan  serta  kemakmuran,  merupakan  bagian  dari  tujuan dan  kepentingan  manusia  yang  hidup  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.
Menurut  Thomas  Aquinos,  hukum  yang  berintikan iustum (keadilan), mutlak  merupakan  produk  akal.  Tentang  keadilan,  Aquinas membedakan  dalam  tiga  kategori:  (i). Iustitia  distributiva (keadilan distributif)  yang  menunjuk  pada  prinsip  kepada  yang  sama  diberikan sama,  kepada  yang  tidak  sama  diberikan  yang  tidak  sama  pula.  Ini disebut  kesederajatan  geometris.  (ii). Iustitia  commutativa (keadilan komutatif  atau  tukar-menukar),  menunjuk  pada  keadilan  berdasarkan prinsip  aritmetis,  yaitu  penyesuaian  yang  harus  dilakukan  apabila terjadi  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum.  (iii). Iustitia  legalis (keadilan hukum), yang menunjuk pada ketaatan terhadap hukum. 9
Bagi  Aquinos,  mentaati  hukum  bermakna  sama  dengan  bersikap  baik dalam  segala  hal  (dan  diasumsikan  hukum  itu  berisi  kepentingan  umum), maka keadilan hukum disebut juga sebagai keadilan umum ( iustitia generalis ). Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia  dilakukan bukan oleh masyarakat
8 Aswanto  Budiharjo, Perilaku Menyimpang Budaya Korupsi ,  (Jakarta:  RajaGrafindo  Press, 2001), hlm. 59
9 Bernard L. Tanya,  Yoan N. Simanjuntak,  Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generas i, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 59-60
menengah kebawah, tetapi dilakukan oleh masyarakat menengah ke atas atau bahkan dapat dikatakan oleh kelompok masyarakat yang sudah berkelebihan dan  berpendidikan  tinggi.  Pertanyaannya  mengapa  mereka  mau  melakukan hal  tersebut?.  Perilaku  dan  gaya  hidup  tidak  bisa  dihindari  tetapi  yang  ada adalah  bagaimana  untuk  menjaga  keberlangsungan  dari  perilaku  dan  gaya hidup tersebut agar selalu berjalan tanpa henti.
Untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi  tersebut,  saat  ini  sudah menggunaka  format  yang  berbeda  dengan  kejahatan  korupsi  pada  masa lampau. Sekarang ini dilakukan dengan secara rapi dengan mengformat dari hulu  ke  hilir  dan  melibatkan  semua  pihak,  pemerintah  dalam  hal  ini kementrian  teknisnya,  DPR  sebagai  pengawas  dan  penyetuju  anggaran, perusahaan  yang  menjalankan  proyek  juga  mempunyai  peran  yang  sangat strategis untuk mengatur proyek kegiatan agar keinginan memenangkan dan dan menjalankan proyek tersebut tanpa mendapatkan hambatan.

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Metode Pendekatan
Rumusan permasalahan menunjukan bahwa penelitian dilakukan dengan dua  pendekatan  utama  sekaligus,  yakni  pendekatan  yuridis  normatif  dan pendekatan yuridis  sosiologis  atau  socio  legal  research  (non-doktrinal), untuk mengevaluasi keterkaitan aspek normatif dan aspek empiris, mempelajari/meneliti  (perpaduan)  antara  yuridis  normatif  dengan  yuridis sosiologis.

## 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  guna  memberikan gambaran  mengenai  fakta-fakta  riil  disertai  analisis  yang  akurat  terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang dapat dijadikan bahan analisis atau  telaah  terkait  kewenangan  dan  fungsi  institusi  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

## C. PEMBAHASAN

## 1. Hukum dan Negara Hukum
Hukum,  sebagai    himpunan  peraturan-peraturan  (perintah-perintah  dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat,  harus ditaati oleh  semua  komunitas  masyarakat  yang  terkait  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Di dalam hukum terumus larangan maupun  perintah  yang  menuntun  setiap  orang  atau  subyek  hukum  untuk melaksanakannya.  Ketaatan  menjadi  standar  utama  yang  akan  menentukan
citra  hukum  di  tengah  masyarakat,  termasuk  bagi  pelaksana  maupun  bagi penegak  hukum  itu  sendiri.Sehingga  dengan  demikian,  hukum  akan  terus mengadakan  ketata-tertiban  dalam  pergaulan  manusia  dimana  ia  berada, sehingga  keamanan  dan  ketertiban  terpelihara,  sesuai  dengan  tujuan  hukum yang sangat hakiki, yaitu keadilan . 10
Hukum  diarahkan  sepenuhnya  sebagai  sarana  untuk  mendukung pembangunan.  Padahal  yang  seharusnya  adalah  pembangunan  hanyalah sarana untuk meningkatkan martabat kemanusiaan. Jadi jelaslah bahwa dengan hukum  kita  akan  menciptakan  atau  menjadikan  kesejahteraan  bagi masyarakat. 11
Hukum  memang  dibuat  oleh  negara  tidak  semata-mata  menjadi  alat rekayasa  sosial,  tetapi  lebih  dari  itu,  yakni  menegakkan  keadilan  dan melindungi  harkat  kemanusiaan.  Tidak  sedikit  hak-hak  kemanusiaan  yang dipercayakan  kepada  hukum  untuk  dijaga  atau  dilindunginya,  sebab  tanpa adanya  suatu  perlindungan  dari  hukum  ini,  akan  banyak  perbuatan  yang bercorak dilanggarnya.
Jika  suatu  negara  sudah  memposisikan  dirinya  sebagai  negara  hukum ( rechtsstaat ), maka konsekuensinya produk peraturan perundang-undanganlah yang menjadi tolok ukur rule of game di tengah kehidupan masyarakat, dimana kandungan  norma  di  dalamnya  akan  menyebut  soal  larangan,  perintah, kepatuhan,  dan  sanksi  yang  mengikat.  Artinya  jadikan  hukum  itu  sebagai panglima yang tidak dapat terkalahkan oleh situasi dan kondisi apapun.
Kalau hukum sampai ditinggalkan, maka bukan hanya citranya yang akan jatuh  dan  ternoda,  tetapi  juga  masa  depannya  akan  suram  dan  kehilangan kredibilitasnya.  Rujukan    kepada  hukum  ini  bukan  dimaksudkan  untuk memenuhi  kebutuhan  penguasa  dalam  berperilaku,  tetapi  menyangkut kepentingan makro kehidupan bangsa dan negara, kepentingan jangka pendek maupun  jangka  panjang,  termasuk  untuk  kepentingan  normatif  dalam pergaulan  dengan  masyarakat  Internasional  yang  telah  memasuki  era Globalisasi.
Jika,  negara  mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan  misalnya, terkait  “pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi”,  sebagai bentuk produk hukum,  tentulah problem yang diperhatikan atau diantisipasi bukan hanya problem jangka pendek, tetapi juga terkait dengan kesejahteraan, serta pengamanan kekayaan negara dalam waktu yang relatif jangka panjang.
Kepentingan  rakyat  di  bidang  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana korupsi, maupun pengaturan aspek-aspek lain terkait penyelenggaraan
10 Faisal Santiago, Memerangi Korupsi , (Jakarta: Cintya Press, 2006), hlm, 46.
11 Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis , J(akarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm, 2.
ketatanegaraan,  administrasi  negara  maupun  tata  pemerintahan, yang dipercayakan  kepada  para  penyelenggara  kekuasaan  sebenamya  merupakan  bukti eksistensi berfungsinya hukum .
Hukum  berisi  norma  perlindungan  kepentingan  rakyat  seperti  keadilan, kebebasan  menentukan  pilihan,  perlakuan  yang  adil,  perlakuan  yang manusiawi,  hak  memperoleh  kesejahteraan  dan  pekerjaan  yang  layak, termasuk  yang  bermuatan  penegakan  hukum.  Jika  penyelenggara  kekuasaan mengimplementasikan tugas yang digariskan oleh hukum ini sesuai kehendak hukum,  maka  hal  ini  berarti  menyelenggarakan  tujuan  ideal  yang  sudah melekat dalam diri negara hukum seperti menjaga dan melindungi kehidupan manusia  dari  bahaya,  setidaknya  telah  dapat  dikatakan  harapan  hukum  telah terpenuhi.
“Adalah menjadi tugas para penguasa itu untuk mengawasi bahwa orang harus melakukan pekerjaannya dalam kedudukan yang dicapai sesuai dengan kemampuannya,  termasuk  dalam  melaksanakan,  penegakan  problem  hukum sebagai sistem peraturan-peraturan positif yang tersusun baik guna mengatur seluruh negara”. 12
Ada enam kepentingan masyarakat ( social interest ) yang dilindungi oleh hukum, yang meliputi:
1. kepentingan  masyarakat  bagi  keselamatan  umum,  seperti  kea- manan,  kesehatan,  dan  kesejahteraan,  jaminan  bagi  transaksi- transaksi dan pendapatan;
2. bagi  lembaga-lembaga  sosial,  yang  meliputi  perlindungan  dalam perkawinan, politik seperti kebebasan berbicara, dan ekonomi;
3. masyarakat  terhadap  kerusakan  moral,  seperti  korupsi,  perjudian, pengumpatan terhadap Tuhan, tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan  dengan  moral  yang  baik,  atau  peraturan  yang membatasi tindakan-tindakan anggota trust;
4. kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial, se-perti menolak  perlindungan  hukum  bagi  penyalahgunaan  hak  ( abuse  of right );
5. kepentingan  masyarakat  dalam  kemajuan  umum,  seperti  perlindu- ngan  hak  milik,  perdagangan  bebas  dan  monopoli,  kemerdekaan industri, dan penemuan baru;
12 Roscoe  Pond, An  Introduction  to  the  Philosophy  of  Law ,    terjemahan,  (Jakarta:  Bhatara Niaga Media, 1996), hlm 56.
6. kepentingan  masyarakat  dalam  kehidupan  manusia  secara  indi- vidual,  seperti  perlindungan  terhadap  kehidupan  yang  layak,  ke- merdekaan berbicara, dan memilih jabatan. 13
Melindungi  kepentingan  masyarakat  ( social  interest )  oleh  hukum, terutama dari perilaku masyarakat yang tak bermoral moral, seperti pelaku tindak pidana korupsi, yang merugikan keuangan negara, maka diperlukan hukum yang mampu memberikan kepatuhan dan kesejahteraan bagi rakyat. Korupsi  yang  umumnya  merupakan  perilaku  sebagian  kecil  anggota masyarakat yang berlindung dibalik kewenangan atau kekuasaan tertentu yang dapat dikaitkan dengan kekuasaan jabatan, wajib diberantas secara sistem  dan  terstruktur.  Pengertian  istilah  korupsi    dari  perkataan  Latin
“ coruptio ”,  atau corruptus ,yang  kemudian  muncul  dalam  bahasa  Inggris dan  Prancis  “ Corruption ”,  dalam  bahasa  Belanda  “ Korruptie ”,  dan selanjutnya  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  sebutan  “  Korupsi  “  yang secara  harfiah  berarti  jahat  atau  busuk. 14 “ Corruption ialah  “ the offering and  accepting  of  bribes (penawaran/pemberian  dan  penerimaan  hadiah- hadiah  berupa  suap)  disamping  diartikan    juga  “ decay ”  yaitu kebusukan/kerusakan.  Yang  busuk/rusak  ialah  moral    atau  achlak oknum  yang  melakukan  perbuatan  korupsi  sesuai  arti corruptus atau corruptio ”. 15
Tindak  pidana  korupsi  sebagai  perilaku  yang  menyimpang  dari kewajiban  normal  untuk  kepentingan  pribadi  (keluarga,  golongan,  kawan, teman),  demi  mengejar  status  dan  gengsi,  dilakukan  dengan  cara  melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku apalagi dalam melakukan tindak pidana korupsi tak jarang melibatkan partai politik untuk mencapai tujuannya.
Hal itu mencakup tindakan, seperti, penyuapan (memberi hadiah dengan maksud  hal-hal  menyelewengkan  seseorang  dalam  kedudukan  pada jawatan  dinasnya);  nepotisme  (kedudukan  sanak  saudaranya  sendiri didahulukan,  khususnya  dalam  pemberian  jabatan  atau  memberikan perlindungan  dengan  alasan  hubungan  asal-usul  dan  bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi; penyalahgunaan atau secara tidak sah
13 Ibid. , hlm. 230 14 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi , (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 233
15 Baharudin Lopa, Masalah Korupsi dan Pemecahannya , (Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997), hlm. 1
menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan/ keperluan pribadi). 16
Rumusan  pengertian  tindak  pidana  korupsi  dapat  memberi  sumbangsih terhadap  rumusan  hukum  positif,  yang  mengambarkan  bahwa  korupsi  me- nyangkut  segi  moral,  sifat  dan  keadaan  yang  jelek,  penyalahgunaan  jabatan dalam  instansi  aparatur  pemerintahan,  penyelewengan  kekuasaan  karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga, group atau kelompok ke dalam dinas di bawah kekuasaan jabatan, menjadi bagian modus operadi tindak pidana  korupsi.
Menurut  Baharuddin  Lopa,  terdapat  sebelas  penyebab  terjadinya  tindak pidana korupsi yaitu:
1. Kerusakan moral;
2. Kelemahan sistem;
3. Kerawanan kondisi sosial ekonomi;
4. Ketidaktegasan dalam penindakan hukum;
5. Seringnya  pejabat  meminta  sumbangan  kepada  pengusaha-pengu- saha;
6. Pungli;
7. Kekurangan pengertian tentang tindak pidana korupsi;
8. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang serba tertutup;
9. Masih perlunya peningkatan mekanisme kontrol oleh DPR;
10. Masih lemahnya perundang-undangan yang ada;
11. Gabungan dari sejumlah faktor (penyebab). 17
Upaya  pemberantasan  korupsi  dipengaruhi  oleh  kelemahan  komitmen pemegang  kekuasaan  atau  pemerintah  dan  elit  politik  untuk  bersungguh- sungguh memerangi tindak pidana korupsi.
Strategi  pemberantasan  korupsi  yang  kurang  komprehensif,  yaitu  lebih memberi  perhatian  kepada  tindakan  represif,  turut  pula  mempengaruhi. Apalagi jika tindakan repsesif yang dilakukan bersifat setengah hati, tentu tidak  akan efektif memerangi korupsi. Tindakan represif yang  tegas dan konsisten perlu dibarengi dengan langkah-langkah preventif memperbaiki sistem manajemen pemerintahan, peningkatan pengawasan,
16 Sarworini, Kajian  Sosiologis  Dalam  Memerangi  Tindak  Pidana  Terstruktur ,  (Surabaya: Dharmawangsa Press, 1998), hlm. 72
17 Baharudin Lopa, Masalah Korupsi dan Pemecahannya , (Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997), hlm. 171-72
perbaikan  standar  pelayanan  publik,  transparansi,  dan  keterbukaan administrasi  pemerintahan,  dan  akuntabilitas  publik  sebagai  bagian  dari pembangunan good governance . 18
Setiap pelaksanaan tugas jabatan dalam aparatur pemerintah yang bersifat koruptif  ditandai  oleh  tindakan  penyuapan,  pemerasan,  nepotisme  dan penggelapan. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan kemauan politik yang kuat oleh pemegang kekuasaan melalui perang- kat  hukum  yang  keras,  sekaligus  guna  memberikan  jawaban  bahwa  hukum memiliki kepentingan atas hak dan kewajiban masyarakat hukum.
Dari  sudut  pandang  filosofi,  menurut  Roscou  Pound,  manfaat  adanya klasifikasi  kepentingan  hukum  adalah  karena  (1)  hukum  sebagai instrumen  kepentingan  sosial,  (2)  membantu  membuat  premis-premis yang tidak terang menjadi jelas, dan (3) membuat legislator (pembuat UU) menjadi sadar akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap- tiap  persoalan  yang  khusus.  Hukum  sebagai  perlindungan  kepentingan manusia  berbeda  dengan  norma-norma  yang  lain.  Karena  hukum  itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. 19
Dalam  hal  mengapresiasi  kepentingan  hukum,  akan  menghasilkan produk-produk  hukum  konseptual  guna  kepentingan  hukum  yang  memiliki keterkaitan  dengan  tujuan  dari  hukum  yang  diwujudkan  secara  formal,  serta merupakan bentuk kongkrit dari fungsi hukum.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  tentang  tujuan  dan    fungsi  hukum bahwa:
"dalam  fungsinya  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia  hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah  menciptakan  tatanan  masyarakat  yang  tertib,  menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai  tujuannya  itu  hukum  bertugas  membagi  hak  dan  kewajiban antar  perorangan  di  dalam  masyarakat,  membagi  wewenang  dan
18 Oka Mahendra, Merajut Benang Yang Kusut , (Jakarta: Pancur Siwah, 2003), hlm. vi 19 Lili Rasyidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum , (Bandung: Alumni, 1988), hlm. 232
mengatur  cara  memecahkan  masalah  hukum  serta  memelihara kepastian hukum". 20
Masyarakat  yang  tertib  merupakan  perilaku  yang  teratur,  danmenaati berbagai peraturan perundang-undangan yang  hidup dan berkembang  dalam masyarakat.  Ketertiban  merupakan  suatu  keadaan  di  mana  masyarakatnya hidup serba teratur baik  yang  diartikan dengan keseimbangan suatu keadaan masyarakat, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminatif.
Tugas hukum yang utama adalah:
1. membagi  hak  dan  kewajiban  antar  perorangan  di  dalam masyarakat;
2. membagi wewenang;
3. mengatur cara memecahkan masalah hukum; dan
4. memelihara kepastian hukum. 21
Guna  memecahkan  kebuntuhan  hukum  dalam  pemberantasan  tindak pidana  korupsi,  diperlukan  konsep  produk  hukum  berupa  peraturan perundangan  sesuai  kebutuhan.  Aktivitas  dari  institusi  yang  memiliki kewenangan    dapat  melakukan  pendekatan  sistem  hukum  guna  melakukan upaya dan tindakan   pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.
Hukum  diarahkan  sepenuhnya  sebagai  sarana  untuk  mendukung pembangunan.  Padahal  yang  seharusnya  adalah  pembangunan  hanyalah sarana untuk meningkatkan martabat kemanusiaan. Jadi jelaslah bahwa dengan hukum  kita  akan  menciptakan  atau  menjadikan  kesejahteraan  bagi masyarakat. 22 Tapi  bagaimana  akan  terwujud  kesejahteraan  melalui pembangunan di segala sektor dikarenakan hukumnya saja dilanggar oleh para pelaku korupsi.
Membangun  (tatanan/sistem)  hukum  pada  hakikatnya  membangun seluruh  tatanan  berkehidupan  kebangsaan,  pada  dasarnya,  "hukum" memang  merupakan  bagian  (subsistem).  dari  sistem  sosio-filosofis,  sosio politik,  sosio-ekonomik,  dan  sosio-kultural.  Namun,  setelah  sistem /tatanan hukum yang bertolak dari nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politik, sosio-ekonomik  dan  sosio-kultural  itu  disusun  atau  dibentuk  secara demokratis,  maka  seluruh  tatanan  berkehidupan  kebangsaan  di  bidang
20 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum:Suatu  Pengantar ,  (Yogyakarta:  Liberty,1999), hlm. 71 21 Ibid. , hlm. 73 22 Faisal Santiago, op.cit., hlm.22
sosial,  politik,  ekonomi,  budaya  dan  sebagainya  itu  dituangkan  dalam sistem/tatanan  hukum.  Jadi,  sistem  hukum  yang  dibentuk/disusun  itu pada  hakikatnya  mengandung  arti  "sistem  tatanan  (norma  dan  nilai) berkehidupan kebangsaan di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya." 23
Diantara  ketiga  komponen  sistem  hukum  tersebut,  komponen  substansi melahirkan Perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan institusi penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, serta merupakan dasar  hukum  positif  (formal)  yang  memberikan  rumusan  tentang  korupsi, tindakan hukum, serta sanksi hukum terhadap pelaku korupsi. Atas rumusan tentang    tindak    pidana    korupsi,  negara    dapat    melakukan    proses    dan upayahukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum ( rechtstaat ), dalam memberantas  korupsi  telah  melakukan  berbagai  upaya  strategis  dengan mengeluarkan  beberapa  prodok  hukum,  berupa  peraturan  perundang- undangan pemberantasan tindak pidana korupsi  hingga saat ini.
Peraturan  Penguasa  Perang  dari  Kepala  Staf  Angkatan  Darat  tanggal  16 April 1950 No. Prt/ Peperpu/ 013/ 1958 dan dari Kepala Staf Angkatan Laut  tanggal  17  April  1958  No.Prt/Z.1/I/7  yang  kemudian  dinyatakan sebagai  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  24  tahun 1960,  tentang  Pengusutan,  Penuntutan  dan  Pemeriksaan  Tindak  Pidana Korupsi.  Selanjutnya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran Negara No. 3 tahun 1961) telah menetap-kan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  24  tahun  1960  itu menjadi Undang-Undang No. 24 Prp tahun 1960 tentang Undang-undang Anti Korupsi, Undang-undang No:3 Tahun 1971, tentang Undang-undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999,  yang  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001,  serta  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi. 24

## 2. Penegakan Hukum
Tantangan  dinamika  peristiwa  hukum    yang  terjadi  khususnya  di Indonesia, merupakan tantangan negara dalam kedudukannya sebagai negara
23 Barda Nawawi Arief, Pokok-pokok Pemikiran Supremasi Hukum , (Semarang: Undip, 2000), hlm. 3 24 Indriyanto  Seno  Adji, Korupsi  dan  Hukum  Pidana ,  (Jakarta:  Kantor  Pengacara  & Konsultasi Hukum  Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2002), hlm. 6
hukum.  Dinamisasi  konseptual,  penerapan  maupun  penegakan  hukum, merupakan  elemen-elemen  sistem    hukum    yang  secara  terus  menerus  untuk disikapi,  guna  mewujudkan  kedudukan  hukum  dinegara  hukum  dan bermanfaat bagi  kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Pada hukum yang responsif, keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip, dan kebijaksanaan. Dikresi dilaksanakan  dalam  rangka  mencapai  tujuan.  Paksaan  lebih  nampak  dalam bentuk alternatif positif seperti insentip positif atau sistem kewajiban mandiri. Moralitas  yang  nampak  adalah  “moralitas  kerja  sama”,  sementara  aspirasi-- aspirasi  hukum  dan  politik  berada  dalam  keadaan  terpadu.  Ketidakadilan dinilai dalam ukuran dan kerugian-kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya  masalah  legitimasi.  Kesempatan  untuk  berintegrasi  diperluas melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial.
Soerjono  Soekanto  bahwa  agar  hukum  itu  berfungsi  dimasyarakat diperlukan  adanya  keserasian  antara  empat  faktor,  yakni pertama ,  adanya sinkronisasi yang sistematis diantara kaidah-kaidah hukum atau peraturan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga tidak bertentangan satu sama lain; kedua, pelaksana  penegak  hukum  mempunyai  pedoman  yang  jelas  tentang kewenangannya  dalam  menjalankan  tugas,  sekaligus  kualitas  kepribadian petugas  untuk  melaksanakan  dan  mentaati  peraturan  yang  diberlakukan; ketiga ,  derajat  kepatuhan  hukum  masyarakat  terhadap  hukum  sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Derajat kepatuhan hukum ini tergantung dari  proses  pembuatan  hukum. Keempat ,  fasilitas  atau  sarana  pendukung pelaksanaan hukum harus memadai secara fisik. 25
Hal  yang  tidak  terbantahkan,  bahwa  norma  hukum  adalah  sarana  yang dipakai oleh masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat pada  saat  mereka  berhubungan  antara  yang  satu  dengan  lainnya.  Apabila  di sini disinggung tentang “mengarahkan tingkah laku”, barang tentu pertanyaan dalam diri kita, “mengarahkan kemana”?.
Norma itu mengarahkan tingkah laku manusia merupakan prioritas yang ada  pada  masyarakat  sendiri.  Masyarakatlah  yang  menentukan  arah-arah tersebut dan oleh karena itu kita bisa melihat norma itu sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku  anggota-anggota  masyarakat  itu  dilakukan  dengan  membuat  pilihan antara  tingkah  laku  yang  disetujui  dan  yang  tidak  disetujui  yang  kemudian
merupakan  norma  dalam  masyarakat  itu.  Oleh  karena  itu,  norma  hukum  itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian. 26
Semua  manusia  hidup  itu  selalu  menginginkan  terlindung  dari  hak  dan kewajibannya  sebagai  makhluk  hidup  yang  berakal.  Pemerataan  hukum  di segala  bidang  menjadi  kebutuhan  pokok  yang  segera  mendapatkan  jalan keluar,  sehingga  tiap-tiap  bidang  itu  mendapatkan  perlindungan.  Salah  satu bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum  adalah  jika  dilakukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi  pelaksanaannya  agar  tidak  terjadi  pelanggaran,  dan  jika  terjadi pelanggaran hukum kemudian memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.
Satjitpto  Rahardjo  merumuskan  penegakan  hukum  sebagai  suatu  proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. 27 Satjipto Rahardjo mengungkapkan ada tiga  hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum:
1. unsur pembuat undang-undang
2. unsur aparat penegak hukum
3. unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. 28
Kondisi  hukum  masih  menjadi  pekerjaan  rumah,  bagi  bangsa  Indonesia supaya dapat diterima di negerinya sendiri “pelaku korupsi dan mafia hukum” sebuah  kalimat  yang  menjadi  polemik  bagi  anak  bangsa  dalam  menegakkan hukum, 29 di negaranya sendiri seperti apa yang telah diugkapkan dalam UUD 1945.
Mencermati pemikiran Loebby Loqman, bahwa dalam praktek penegakan hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi berpengaruh terhadap bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu ( Integrited Criminal Justice System) sebagaimana diatur KUHAP, 30 sehingga kalau systemnya sudah terpadu maka akan  menutup  kemungkinan-kemungkinan  akan  terjadinya  pelemahan  dalam penegakan hukum.
Memerangi  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  diperlukan  komitmen penegakan hukum yang tegas, agar kejahatan tersebut tidak terus berkembang. Polisi,  Jaksa,  hakim,  advokat  dam  masyarakat  harus  berkomitmen  untuk memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia.
26 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Adtya, 2000).
27 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum , (Bandung: Sinar Baru, 1983).
28 Ibid ., hlm 4-5 29 Ibid ., hlm, 75.
30 Loebby Loqman, Beberapa Ichwal di Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , (Jakarta: Datacom, 1991), hlm. 5.
Di  Indonesia,  keberadaan  KPK  merupakan  wujud  politik  hukum  ketata- negaraan guna memberantas “Tindak Pidana Korupsi” yang dianggap sebagai kejahatan sangat luar biasa ( extra ordinary crimes ).
“Tindak  Pidana”,  menurut  Prof.  Dr.  Bambang  Purnomo,  SH (mempergunakan  istilah  “perbuatan  pidana”),  adalah  perbuatan  yang oleh  aturan  hukum  pidana  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  bagi barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut”.  Perumusan  dengan mengan-dung  kalimat  “  aturan  hukum  pidana’,  dimaksudkan  guna memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum tertulis maupun tidak tertulis. 31
Tugas dan wewenang KPK menurut UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 6 dan 7 yaitu ;
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
a. Koordinasi  dengan  instansi  yang  berwenang  melakukan  pembe- rantasan tindak pidana korupsi.
b. Supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang  melakukan  pembe- rantasan tindak pidana korupsi
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadaptindak pidana korupsi
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahannegara.

## Pasal 7
Dalam  melaksanakan  tugas  koordinasi  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 5 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
1. Mengkoordinasikan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutantindak pidana korupsi
2. Menetapkan  sistem  pelaporan  dalam  kegiatan  pemberantasantindak pidana korupsi
3. Meminta  informasi  tentang  kegiatan  pemberantasan  tindakpidana korupsi kepada instansi yang terkait.
4. Melaksanakan  dengar  pendapat  atau  pertemuan  dengan  instansiyang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
31 Bambang  Poernomo, Asas-asas  Hukum  Pidana ,  (Jakarta:  Ghlmia  Indonesia,  1983),  hlm.
5. Meminta  laporan  instansi  terkait  mengenai  pencegahan  tindakpidana korupsi.
Amanat  undang-undang  menjadikan  KPK  sebagai  lembaga  super ( superbody ). Semua proses tindakan hukum dan upaya hukum, sejak  tindakan penyidikan,  penuntutan  dilakukan  oleh  KPK.  Tersangka  korupsi  diadili  di pengadilan  khusus  tindak  pidana  korupsi  (Peradilan  Tipikor),  bukan  oleh penga-dilan  umum.  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  memberikan kewenangan  kepada  KPK  untuk  mengambilalih  kasus  tindak  pidana  korupsi yang  sedang  ditangani  instansi  penegak  hukum  lainnya  (penyidik  kepolisian dan kejaksaan), jika hingga batas yang ditentukan kasus yang ditangani belum selesai.
KPK diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan hukum pengambilalihan dalam suatu proses tindakan hukum terhadap pelaku tindak  pidana  korupsi.Syarat  Pengambilalihan  Proses  Penyidikan  dan Penuntutan  menurutUndang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  Pasal  9  yaitu; Pengambilalihan  penyidikan  dan  penuntutan  sebagaimana  dimaksuddalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
a. Laporan  masyarakat  mengenai  tindak  pidana  korupsi  tidak  di- tindaklanjuti.
b. Proses  penanganan  tindak  pidana  korupsi  secara  berlarut-larutatau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungipelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
e. Hambatan  penanganan  tindak  pidana  korupsi  karena  campurtangan dari eksekutif, yudikatif, atau egislatif.
f. Keadaan  lain  yang  menurut  pertimbangan  kepolisian  ataukejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dari dapat dipertanggungjawabkan.
3. Analisis  Penegakan  Hukum  oleh  KPK,  Kepolisian  dan  Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi
Dalam melakukan tugas dan fungsinya, KPK mempunyai wewenanguntuk  melakukan  penyidikan,  penyelidikan  dan  penuntutan terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Wewenang  ini  sama  seperti  yang dimiliki oleh Penyidik Kepolisian serta Jaksa Penuntut Umum. Itulah sebabnya,
ketiga  institusi  ini  mempunyai  hubungan  kewenangan  dalam  pemberantasan tindak korupsi di Indonesia.
Sesuai  dengan  sistem  hukum  peradilan  pidana,  tugas  penyidikanserta penyelidikan  korupsi  dilakukan  oleh  penyidik  polisi.  Di  Indonesia  sejak bergulirnya  era  reformasi,  kondisi  penegakan  hukum  khususnya  terhadap tindakan  hukum  tindak  pidana  korupsi,  kondisinya  sudah  dianggap  sebagai darurat tindak terhadap korupsi. Karena itulah dibentuklah intitusi KPK.
Meskipun sudah ada KPK, bukan berarti penyidik polisi tidakberhak lagi mengusut  kasus  korupsi.  Pengusutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi merupakan  salah  satu  tugas  polisi  dalam  rangka  penegakan  hu-kum.  Dalam Undang-undang  Kepolisian  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Pasal  14  ayat  (1)  g,  disebutkan  bahwa  polisi  bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya. Korupsi  termasuk  dalam  salah  satu  tindak  pidana  sehingga  dapat  dilakukan tindakan hukum oleh penyidik polisi.
Hubungan  kewenangan  antara  penyidik  polisi  dan  KPK  tidak adapembagian  khusus.  Akan  tetapi  kedua  institusi  tersebut  dapat  melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, berdasarkan laporan yang  masuk  terkait  dugaan  korupsi.  Hingga  saat  ini,  tidak  ada  ketentuan hukum  yang  tidak  memberikan  kewenangan  terhadap  penyidik  kepolisian untuk  menangani  tindak  pidana    korupsi.  Besar  atau  kecil  terkait  adanya dugaan  tindak  pidana  korupsi,  penyidik  kepolisian  wajib  untuk  melakukan tindakan  hukum.  Dengan  demikian,  keberadaan  KPK  bukan  sebagai penghambat  kerja  polisi.  Namun  demikian  berdasarkan  ketentuan  undang- undang  secara  substansial,  KPK  dapat  melakukan  hubungan  fungsional  atas kewenangan, seperti tindakan hukum koordinasi, supervisi, bersama penyidik Kepolisian  dan  Kejaksaan  atau  bahkan  pengambilalihan  terkait  kasus  tindak pidana korupsi sesuai persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Kedua  institusi  penegak  hukum  tersebut  kepolisian  dan  kejaksaan berdasarkan  undang-undang  dapat  dan  atau  berpeluang  untuk  memadukan fungsi  kewenangannya  bekerja  sama  dalam  pemberantasan  terhadap  tindak pidana korupsi, antara lain koordinasi, supervisi serta saling bertukar informasi intelejen  seputar  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  dan  saling  berbagi  data tentang perkembangan kasus yang ditangani. Kedua institusi juga dapat saling melakukan  sinkronisasi  data  yang  diapat  terkait  kasus  korupsi  agar  masing- masing institusi saling melengkapi jika ada data yang kurang.
Tim penyelidik dan penyidik di KPK sementara ini berasaldari kepolisian. Hal  ini  karena  institusi  polisi  yang  memiliki  kemampuan  penyelidikan  dan
penyidikan yang mumpuni dan terlatih, serta profesional. Penyidik kepolisian yang  diperbantukan  ke  KPK  terpenuhi  berdasarkan  kebutuhan.  Pihak  KPK mengajukan  permohonan  ke  pihak  Kepolisian  untuk  memperbantukan anggotanya  agar  membantu  KPK  berdasarkan  jumlah  kebutuhan.  Setelah  itu seleksi  administrasi  dilakukan  oleh  KPK,  lalu  dilakukan  tes  potensi, kompetensi,  dan  kesehatan  lalu  diakhiri  dengan  wawancara.  Prosedur  yang sama juga berlaku bagi tenaga yang berasal dari kejaksaan.
Pada saat melakukan penyidikan dan penyelidikan sebuah kasuskorupsi, penyidik  polisi  mempunyai  wewenang  penuh  untuk  melakukan  pengusutan. Untuk  itu,  selama  penyidik  Polri  profesional  dan  proporsional,  KPK  tidak dapat  melakukan  tindakan  lain  selain  pihak  penyidik    kepolisian.  Dalam undang-undang,  KPK  dapat  melakukan  tindakan  lain  jika  antara  lain  ada pengaduan dari masyarakat terhadap proses pengusutan tersebut. Pengaduan itu  bisa  disebabkan  karena  penanganan  kasus  yang  terlalu  bertele-tele  dan tidak jelas sehingga muncul dugaan terjadi kesepakatan-kesepakatan tidak pro- porsional antara penyidik dengan tersangka. Atau muncul dugaan manipulasi terhadap  pengusutan  kasus  sehingga  menyebabkan  aktor  utama  korupsi terhindar dari hukuman. 32
Selain  dengan  pihak  kepolisian,  KPK  juga  memiliki  hubungan  dengan kejaksaan.  Hubungan  ini  karena  KPK  juga  memiliki  wewenang  untuk melakukan  penuntutan.  Tugas  penuntutan  selama  ini  menjadi  ranah  dari kejaksaan.  Undang-undang  Kejaksaan  No.16  Tahun  2004  pasal  30  ayat  (1)  a menyatakan  bahwa  kejaksaan  mempunyai  tugas  dan  wewenang  melakukan penuntutan  bidang  pidana.  Tentu  saja  sebagai  lembaga  yang  juga  memiliki wewenang  melakukan  penuntutan,  KPK  perlu  tenaga-tenaga  dari  kejaksaan untuk melakukan penuntutan.
Untuk  merekrut  tenaga  penuntut  dari  kejaksaan,  KPK  mengajukan permintaan  kebutuhan  tenaga  penuntut  umum  kepada  Jaksa  Agung.  Setelah permintaan itu diluluskan kejaksaan, akan dilakukan seleksi internal oleh KPK terhadap orang-orang tersebut. Melalui mekanisme seperti itu, didapat tenaga jaksa penuntut umum terbaik untuk membe-rantas korupsi di lingkungan KPK.
Konsekuensi dari lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPKadalah  pembentukan  Pengadilan  Khusus  Tindak  Pidana  Korupsi (Pengadilan  Tipikor)  yang  berada  dalam  lingkungan  peradilan  umum. Pengadilan Tipikor bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana  korupsi  yang  penuntutannya  diajukan  oleh  KPK.  Keberadaan pengadilan  Tipikor,  berimplikasi  terdapat  dua  pengadilan  yang  berwenang
32 KPK , Jakarta, 2015
mengadili  tindak  pidana  korupsi  yaitu,  Pengadilan  Negeri  (Pidana)  dan Pengadilan  Tipikor.  Perbedaannya,  terletak  pada  instansi  yang  mengajukan upaya  hukum  tindak  pidana  korupsi,  yaitu  KPK,  atau  Kejaksaan.  Sementara tindak  pidana  korupsi  yang  merupakan  kewena-ngan  kedua  pengadilan  itu sama, yaitu tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Secara substansial maupun secara struktural law enforcement di Indonesia, diperlukan  pemberdayaan  hukum  sesuai  dengan  fungsi  dan  tujuan  yang diinginkan  hukum,  termasuk  pemberdayaan  institusi  atau  lembaga  yang memiliki  kewenangan  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana korupsi tanpa kompromi.

## D. PENUTUP
Dalam penegakan hukum tidak  ada “otoritas hak”  bagi penegak hukum untuk  bertindak  diskriminatif  terhadap  pihak  yang  diduga  melakukan  suatu tindak  pidana.  Dalam  filosofinya  sudah  cukup  jelas,  bahwa  salah  satu  asas yang  dianut dalam berlakunya  hukum  (baik  pelaksanaan maupun penegakan hukum) yakni berprinsip “ Equality before the law “. Dan prinsip tersebut diakui pula oleh negara  sebagai perlindungan terhadap martabat  manusia sekaligus bentuk pengakuan  dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Penegakan  hukum  yang  tidak  mengindahkan  prinsip  “ equality  before  the law “,  sehingga  menghasilkan  perilaku  diskriminatif,  hal  ini  akan  merusak tatanan  sistem peradilan pidana ( criminal justice system ), sekaligus pencederaan terstruktur (kegagalan dalam melaksanakan sistem) yang dapat menimbulkan citra  buruk  pada    semua  kalangan  masyarakat  yang  bermoral  termasuk masyarakat internasional.
Penegakan  hukum  sangat  diperlukan  untuk  secepatnya  dilaksanakan, karena  dapat  dilihat  sekarang  ini  sangat  lemahnya  penegak  hukum  dalam menegakkan  hukum  ditengah-tengah  masyarakat,  diharapkan  para  penegak hukum  dapat  bekerja  dengan  sungguh-sungguh  dalam  hal  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  yang  sudah  menjadi  kejahatan  luar  biasa.  Jadikanlah hukum  itu always ,  kapan  saja,  siapa  saja  dan  dimana  saja.  Khususnya  tindak pidan korupsi, bukan dalam hal ini KPK, Kepolisian, Kejaksaan danmasyarakat bersinergi  melakukan  kerjasama  dalam  hal  memberantas  tindak  pidana korupsi.
Penegakan  hukum  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  harus segera  di  jalankan,  jangan  ditunda-tunda  lagi  hal  ini  melihat  kondisi  pelaku korupsi terus meningkat walaupun hukuman yang diberikan sudah maksimal. Peran masyarakat diharapkan dapat bersinergi dengan para penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Hukum Pidana . Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum  Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan. 2002.
Arief,  Barda  Nawawi. Pokok-pokok  Pemikiran  Supremasi  Hukum .  Semarang:
Undip. 2000.
Budiharjo,  Aswanto. Perilaku  Menyimpang  Budaya  Korupsi .  Jakarta:  Grafindo Press. 2001.
Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi . Jakarta: Raja Grafindo. 2006.
Lopa,  Baharudin. Masalah  Korupsi  dan  Pemecahannya .  Jakarta:  Kipas  Putih Aksara. 1997.
Mahendra, Oka. Merajut Benang Yang Kusut . Jakarta: Pancur Siwah. 2003.
Mertokusumo,  Sudikno. Mengenal  Hukum:Suatu  Pengantar .  Yogyakarta:
Liberty.1999.
Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
Pond,  Roscoe. An  Introduction  to  the  Philosophy  of  Law .    Terjemahan.  Jakarta:
Bhatara Niaga Media. 1996.
Prabowo,  Ismail. Memerangi  Korupsi  Dengan  Pendekatan  Sosiologis .  Surabaya: Dharmawangsa Media Press. 1998.
Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum . Bandung: Sinar Baru. 1983.
__________. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Adtya. 2000.
Rasyidi, Lili. Dasar-dasar Filsafat Hukum . Bandung: Alumni. 1988.
Santiago, Faisal. Memerangi Korupsi . Jakarta: Cintya Press. 2006.
____________. Pidato  Orasi  Ilmiah  Pengukuhan  Guru  Besar .  Universitas Borobudur. 2007.
____________. Pengantar  Hukum  Bisnis .  Jakarta:  Mitra  Wacana  Media.  2012.
____________. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Cintya Press. 2014.
____________. Makalah  Menegakkan  Hukum  Dengan  Format  RUU  KUHAP  Baru Untuk  menjadikan  Indonesia  Bersih  dan  Jujur .  disampaikan  di  Universitas Riau Kepulauan. Batam 29 Januari 2014.
____________. Strategi  Pemberantasan  Kejahatan  Korupsi,  Kajian  Legal  Sosiologis , Jurnal Lex Publica,  FPPTHI, Vol 1. No. 1 Jakarta: 2014.
Sarworini. Kajian  Sosiologis  Dalam  Memerangi  Tindak  Pidana  Terstruktur . Surabaya: Dharmawangsa Press. 1998.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat . Jakarta: Rajawali. 1979.
Tanya,  Bernard L., Yoan N. Simanjuntak,  Markus Y. Hage. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan  Generas i.  Yogyakarta:  Genta  Publishing. 2010.