Pelaksanaan The Sino-British Joint Declaration 1984 oleh Otoritas RRT Mengenai Pemberian Hak-Hak Otonomi bagi Wilayah Hong Kong

## Ken Bagus Setya Dharma
Kenbsd17@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Hong Kong, a special autonomous region within the PRC's constitutional hierarchy, has a long history behind its privileges. It started with the defeat of the Qing Dynasty in a series of Opium Wars which ended with the 156-year rule of Hong Kong by the British which ended in 1997. However, the handover did not come easily. Based on The Sino-British Joint Declaration 1984, an international agreement made by Britain and China regarding the re-acceptance of Hong Kong, it promised Hong Kong to be an autonomous region for 50 years post-1997 except in the field of defence and cooperation with foreign powers. This article seeks to examine the implementation of The Sino-British Joint Declaration 1984 with a literature review method based on the rights it gives to the people of Hong Kong and the reality in daily life.
Keywords: Implementation; The Sino-British Joint Declaration 1984; Hong Kong; Autonomy; International Agreement.

## Abstrak
Hong Kong yang merupakan sebuah wilayah otonomi khusus dalam hierarki ketatanegaraan RRT memiliki sejarah yang panjang yang melatarbelakangi keistimewaannya. Dimulai dari kekalahan Dinasti Qing dalam rentetan Perang Candu yang berakhir dengan penguasaan Hong Kong oleh Inggris selama 156 tahun yang berakhir pada 1997. Akan tetapi, penyerahan tersebut tidak terjadi dengan mudah. Berdasarkan The Sino-British Joint Declaration 1984 , sebuah perjanjian internasional yang dibuat oleh Inggris dan RRT mengenai penerimaan kembali Hong Kong, ia memperjanjikan Hong Kong menjadi wilayah otonom selama 50 tahun pasca-1997 kecuali pada bidang pertahanan dan kerja sama dengan kekuatan asing. Artikel ini berusaha mengkaji penerapan The Sino-British Joint Declaration 1984 dengan metode kajian kepustakaan berdasarkan hak-hak yang diberikannya kepada rakyat Hong Kong dan kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kata Kunci: Pelaksanaan; The Sino-British Joint Declaration 1984 ; Hong Kong; Otonomi; Perjanjian Internasional.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 4, Juli 2021
How to cite: Ken Bagus Setya Dharma ‘Pelaksanaan The Sino-British Joint Declaration 1984 Oleh Otoritas RRT Mengenai Pemberian Hak-Hak Otonomi Bagi Wilayah Hong Kong’ (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 9 Mei 2021; Diterima  15 Juni 2021; Diterbitkan 1 Juli 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i4.28484 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Ken Bagus Setya Dharma
1510
Ken Bagus: Pelaksanaan The Sino-British ...

## Pendahuluan
Sebagai hasil dari kekalahan Dinasti Qing Kekaisaran Tiongkok yang beribukota di Beijing dalam rentetan Perang Candu melawan Inggris pada akhir abad ke-18, Beijing terpaksa menyerahkan Pulau Hong Kong, Semenanjung Kowloon dan Wilayah Baru untuk menjadi koloni Inggris yang kemudian dikenal sebagai Koloni Mahkota Hong Kong. Wilayah Baru yang diperjanjikan untuk hanya diserahkan selama 99 tahun, sedangkan Pulau Hong Kong dan Semenanjung Kowloon yang diserahkan selama-lamanya membuat Republik Rakyat Tiongkok, sebagai penerus Kekaisaran Tiongkok, menandatangani perjanjian bersama-sama dengan Inggris untuk menerima kembali kedaulatan Hong Kong dengan syarat memberikannya otonomi tingkat tinggi kecuali pada bidang pertahanan dan kerja sama dengan kekuatan asing. Perjanjian yang disebut The Sino-British Joint Declaration 1984 tersebut diperjanjikan untuk memberikan Hong Kong otonomi tersebut selama 50 tahun pasca-1997 ketika Hong Kong diserahterimakan dari Inggris kepada RRT. Sebagai sebuah perjanjian internasional yang memiliki daya ikat, The Sino-British Joint Declaration 1984 haruslah dilaksanakan oleh baik Inggris dan Tiongkok. Artikel ini akan mencoba meneliti pelaksanaan ketentuan The Sino-British Joint Declaration 1984 yang menjamin kebebasan rakyat Hong Kong sehingga mereka berbeda dengan rakyat Tiongkok yang lain.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah Doctrinal Research atau Penelitian Doktrinal. Penelitian hukum ini bersifat normatif, pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek  (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum postif dengan kajian – kajian yang didasarkan pada studi norma dan kepustakaan. 1
1 Khudzaifah Dimyati, Metodologi Penelitian Hukum ( Buku Pegangan Kuliah) (Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas  Muhammadiyah  Surakarta 2004).[6].
Hak Substantif Hong Kong Menurut The Sino-British Joint Declaration 1984
Menurut Oxford Dictionary , kata “substantive” dalam Bahasa Inggris secara definitif bermakna sesuatu yang menyangkut perkara-perkara yang serius. Dalam kaitannya dengan The Sino-British Joint Declaration 1984 , secara tersurat terdapat hak-hak yang disebut sebagai hak-hak substantif yang diperjanjikan The Sino- British Joint Declaration 1984 untuk diberikan kepada masyarakat pasca-1997 ketika Hong Kong telah masuk ke dalam kedaulatan RRT . Gregory S. Gordon berpendapat bahwa hak-hak substantif masyarakat Hong Kong terdapat pada paragraf 1 sub-paragraf 3. 2 Hak-hak tersebut secara tersurat terdiri atas 12 macam hak yakni:
1. Pembentukan Hong Kong Special Administrative Region; 3
2. Hong Kong SAR di bawah kekuasaan RRT akan menikmati otonomi tingkat tinggi kecuali pada urusan hubungan dengan pihak asing dan pertahanan;
3. Hong Kong SAR akan dilengkapi dengan Dewan Eksekutif, Dewan Legislatif dan sistem peradilan yang independen serta sistem hukum yang sedang berlaku (pada saat The Sino-British Joint Declaration 1984 disahkan ketika Inggris masih berkuasa atas Hong Kong dan menganut sistem common law ) akan tetap berlaku;
4. Ketentuan penting dan kaitannya dengan pemerintahan terdiri atas tiga sub- bagian yakni: 1.  Pemerintahan Hong Kong SAR akan terdiri atas warga Hong Kong itu sendiri;
2. Chief Executive dari Hong Kong SAR akan dipilih oleh RRT dengan dasar hasil pemilihan umum atau konsultasi yang dihelat dengan otoritas lokal;
3.  Pejabat resmi publik Hong Kong dinominasikan oleh Chief Executive dari Hong Kong SAR untuk bertemu dengan petinggi RRT. 5.  Ketentuan vital lainnya dalam hal urusan pemerintahan Hong Kong SAR dalam tiga sub-bagian terdiri atas:
1.  Sistem ekonomi dan sosial yang telah berjalan di Hong Kong akan dibiarkan tidak berubah demikian pula dengan gaya hidup mereka;
2.  Hak-hak dan kebebasan-kebebasan termasuk kebebasan personal, berbicara, pers, berkumpul, berserikat, bepergian, melakukan pergerakan, korespondensi, pemogokan, memilih pekerjaan, penelitian akademis dan memilih keyakinan beragama akan dijamin oleh hukum yang berlaku di Hong Kong SAR;
3.  Harta benda pribadi, kepemilikan atas badan usaha, keabsahan hak atas harta
2 Gregory S. Gordon, ‘When ‘One Country Two Systems’ Meets ‘One Person, One Vote’: the Law of Treaties and the Handover Narrative Through the Cruicible of Hong Kong’s Election Crisis’ (2015) 16 Melbourne Journal of International Law . [353-354].
3 Untuk selanjutnya akan disebut sebagai “Hong Kong SAR”.
1512
Ken Bagus: Pelaksanaan The Sino-British ...
warisan serta investasi asing akan dilindungi oleh hukum.
6. Hong Kong SAR akan memelihara status dari pelabuhan bebas dan wilayah kepabeanan khusus yang telah dimilikinya;
7. Hong Kong SAR akan mempertahankan ststus yang dimilikinya sebagai pusat keuangan internasional dan Dollar Hong Kong akan tetap berlaku untuk dipergunakan dalam pertukaran serta tetap dibiarkan dalam peredaran;
8. Hong Kong SAR akan memiliki sistem keuangan yang independen tanpa pungutan pajak yang diberlakukan oleh RRT kepada para penduduk;
9. Hong Kong SAR akan diperbolehkan membangun hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dengan Inggris dan negara lain;
10. Hong Kong SAR ,atas kehendaknya sendiri, dapat memelihara dan mengembangkan sistem dan hubungan ekonomi serta budaya juga mengakhiri persetujuan internasional di bawah kedaulatan RRT;
11. Pemeliharan ketertiban umum Hong Kong SAR akan menjadi tanggung jawab pemerintah Hong Kong SAR; 12. Ketentuan-ketentuan ini akan diintegrasikan ke dalam Basic Law yang akan dibiarkan tidak berubah selama 50 tahun pasca-peralihan kekuasan atas Hong Kong dari Inggris kepada RRT.
Kendati The Sino-British Joint Declaration 1984 hanya menyebutkan hak- hak di atas namun sesuai dengan, tetapi sesuai dengan pengertian deklarasi secara definitif, yang hanya memuat hal-hal yang dirasa penting saja tanpa menjelaskan rinciannya dengan lebih jelas, maka sebenarnya sebenarnya hak-hak yang terdapat di dalamnya dapat dikategorikan sebagai substantif.

## Hak substantif berkaitan dengan aspek sosial
Dalam interaksi sosial masyarakat Hong Kong, demokrasi merupakan aspek yang telah mewarnai kehidupan mereka sehari-hari. Semenjak diperkenalkan pada zaman kolonialisme Inggris pada abad ke-20, demokrasi telah meresap dan menumbuhkan ciri khas bagi masyarakat Hong Kong, yang lambat laun menyebabkan mereka berbeda dengan warga Tiongkok Daratan yang hidup di seberang tapal batas. Konsep demokrasi diatur di dalam The Sino-British Joint Declaration 1984 dan dapat dilihat pada ketentuan dipertahankannya kebebasan- kebebasan hidup masyarakat Hong Kong. Komposisi etnis masyarakat Hong Kong terdiri dari 95% etnis Tiongkok dan 5% etnis campuran yang didominasi
oleh para diaspora yang bermigrasi ke Hong Kong pada zaman Inggris. 4
Kenyataan yang demikian menciptakan iklim sosial di Hong Kong yang penuh keberagaman dan lambat laun menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Hong Kong. Sebagaimana yang diperjanjikan oleh The Sino-British Joint Declaration 1984 bahwa pasca-1997 gaya hidup masyarakat Hong Kong akan dipertahankan, salah satu cara yang paling mudah digunakan untuk mengamati pelaksanaan ketentuan tersebut ialah melalui siaran pertelevisian. Terdapat pendapat Downing yang menyatakan televisi memainkan peranan penting dalam proses transmisi ideologi yang dominan 5 dalam hal ini Wilkins menilai bahwa dunia pertelevisian Hong Kong memainkan peran penting dalam menanamkan dan menyebarluaskan paham sosialisme dan komunisme kepada rakyat Hong Kong, yang selama ini menganut liberalisme.
Hal ini sesuai dengan kenyataan fakta di lapangan bahwa beberapa tahun terakhir, otoritas RRT menyiarkan lagu kebangsaan RRT dengan adegan video yang menayangkan masyarakat Hong Kong yang dengan antusias turut serta dalam membangun kemajuan Tiongkok. Lagu kebangsaan tersebut kemudian diikuti dengan siaran berita yang disiarkan setiap pukul 17:00 waktu setempat dan disampaikan dengan pengantar Bahasa Mandarin , bahasa yang menjadi bahasa nasional di Tiongkok Daratan, padahal masyarakat Hong Kong menggunakan Bahasa Kanton. Bahkan di dalam dunia pendidikan, para professor di Hong Kong dan Tiongkok Daratan tidak sedikit yang menyatakan bahwa hakikatnya Kanton hanyalah sebuah dialek di dalam susunan ketatabahasaan Mandarin dan ia tidak berdiri sendiri sebagai sebuah bahasa apalagi sebagai bahasa ibu masyarakat Hong Kong. Hal ini tentu saja disangkal oleh Claudia Mo dan disinyalir sebagai upaya untuk mencabut identitas masyarakat Hong Kong dari akarnya kemudian menyeragamkannya dengan masyarakat yang berada di seberang tapal batas. Mo
4 Barbara-Sue White, Turbans and Traders: Indian Communities (Oxford University Press 1994).[49].
5 John Downing, Internationalizing Media Theory: Transition, Power and Culture (Sage 1996).[57].
1514

## Ken Bagus: Pelaksanaan The Sino-British ...
menyampaikan bahwa “ Don’t they say if you want to kill a city, you kill its language first, and we speak Cantonese here” .
Masih dalam hal bahasa dan pendidikan, akhir-akhir ini otoritas RRT juga membagikan buku pedoman kepada para guru di Hong Kong sebagai haluan dalam mengajar anak usia sekolah di Hong Kong mengenai politik dan wawasan kebangsaan RRT. Akan tetapi, buku tersebut justru lebih menyerupai sebuah upaya propaganda yang dilancarkan otoritas Beijing dengan menanamkan pemahaman tertentu kepada anak usia sekolah yang merupakan generasi penerus Hong Kong. Di dalam buku tersebut diantaranya disebutkan bahwa sistem multi-partai yang dianut Amerika Serikat berpotensi menyebabkan persaingan dan berujung penggulingan pemerintahan yang sah sehingga menyengsarakan rakyat dan membawa mereka kepada ketidakpastian. Keadaan yang demikian menyebabkan Tiongkok berada di ambang kehancuran. 6
Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam The Sino-British Joint Declaration 1984 yang menjanjikan bahwa gaya hidup masyarakat Hong Kong akan dibiarkan tidak berubah pasca-1997 ketika Hong Kong diserahterimakan dari Inggris ke RRT hingga 50 tahun mendatang. Seharusnya Bahasa Kanton dibiarkan untuk tetap digunakan secara umum karena ia merupakan manifestasi dari gaya hidup masyarakat Hong Kong yang telahpun dituturkan secara umum sebagai bahasa perdagangan bahkan semenjak sebelum Perang Candu meletus pada abad ke-19. 7 Namun, hal ini juga bukan berarti otoritas RRT tidak berhak sama sekali dalam melakukan penyiaran propaganda politik melalui media apapun yang menyebabkan perubahan struktur kehidupan sosial masyarakat Hong Kong. Hanya saja kegiatan tersebut tidak sesuai dengan dimensi waktu di dalam The Sino-British Joint Declaration 1984 yakni 50 tahun pasca-1997. Jika memang otoritas RRT menghendaki menerapkan kebijakan yang telah diuraikan kepada rakyat Hong Kong secara luas melalui sarana yang telah digunakan saat ini atau
6 ibid.
7 W. Travis Hanes, Frank Sanello, The Opium Wars, the Addiction of One Empire and the Corruption of Another, (Sourcebooks Inc Naperville 2002).[185].
bahkan lebih intens dan masif, sudah barang tentu otoritas RRT harus menunggu pengaturan di dalam The Sino-British Joint Declaration 1984 tidak berlaku lagi, yakni pada 2047 mendatang.

## Hak substantif berkaitan dengan aspek hukum
Ketentuan sistem hukum yang berlaku di Hong Kong diperjanjikan untuk sepenuhnya berbeda dengan ketentuan di Tiongkok Daratan. Di dalam annex III The Sino-British Joint Declaration 1984, terdapat ketentuan bahwa segala perkara yang terjadi di Hong Kong haruslah diadili dengan hukum acara yang berlaku di Hong Kong yang independen dan bebas dari kepentingan pihak asing di luar Hong Kong.
Akan tetapi ketentuan tersebut kemudian dipertanyakan keberlakuannya setelah mencuatnya kasus “Five Hong Kong Missing Booksellers”. 8 Kasus tersebut bermula ketika dalam kurun waktu Oktober dan Desember 2015 publik Hong Kong dikejutkan dengan adanya berita mengenai hilangnya 5 orang penjual buku dari toko buku di kawasan Causeway Bay, Hong Kong. Dua dari antara mereka adalah yang paling terkenal karena muncul kemudian di hadapan pers. Mereka adalah Lam Wing Kee dan Gui Minhai. 9
Lam ditangkap pada 24 Oktober 2015 oleh otoritas kepabeanan Tiongkok Daratan ketika ia menyebrangi tapal batas. 10 Buku yang menyebabkan ia ditangkap ialah buku yang ditulis oleh Chang Kuo Tao, seorang mantan anggota jenderal dari Red Army dan juga salah seorang pendiri dari PKT yang membelot. 11 Buku tersebut
8 Yang kemudian dalam tulisan ini akan disebut sebagai “Kasus 5 penjual buku”.
9 The Washington Post , Hong Kong bookseller’s televised ‘confession’ was absurd and incoherent — and that’s the point , 18 Januari, 2016, https://www.washingtonpost.com/news/ worldviews/wp/2016/01/18/hong-kong-booksellers-televised-confession-was-absurd-and- incoherent-and-thats-the-point/ diakses pada 20 November 2020.
10 The New York Times, “The Case of Hong Kong Missing Booksellers” , 3 April 2018, https://www.nytimes.com/2018/04/03/magazine/the-case-of-hong-kongs-missing-booksellers.html diakses pada 20 November 2020.
11 Ia dahulu merupakan seorang kolega dan rival politik Mao Zedong. Mao menggulingkannya dan membuangnya ke pengasingan di seberang tapal batas, Hong Kong, pada 1930. Kemudian Chang melanjutkan hidupnya dalam anonimitas dan kemiskinan di Hong Kong. Di dalam memoar tersebut Chang menggambarkan Mao sebagai seorang yang kejam, paranoid, dan tidak segan untuk selalu menggunakan kekerasan demi meraih apa yang menjadi tujuannya.
1516

## Ken Bagus: Pelaksanaan The Sino-British ...
kemudian diterjemahkan oleh seorang jurnalis berkebangsaan Amerika Serikat dan diberi judul “My Memories” kemudian diterbitkan di Hong Kong pada 1960. 12
Lam mengatakan bahwa ketika ia ditangkap, petugas yang ada di Daratan tidak memberi tahu alasan mengapa ia ditangkap 13 Tak lama kemudian ia disodorkan sebuah formulir yang berisi keterangan bahwa ia menggugurkan hak yang dimilikinya untuk didampingi penasihat hukum dan menghubungi sanak keluarganya. Masih belum sadar mengenai apa yang sebenarnya menimpanya, Lam kemudian memutuskan untuk menandatanganinya begitu saja dengan harapan ia akan mendapatkan keringanan dari penahanannya. Setelah dua bulan berselang, ia diberi keterangan bahwa ia dituntut karena penjualan buku-buku yang dinilai melanggar hukum. Kendati demikian, ia tetap diinterogasi mengenai siapa sebenarnya yang menulis buku-buku yang dijualnya. Lam menjawab ia tidak tahu karena memang demikianlah adanya, buku-buku ditulis secara anonim demi keamanan penulisnya. Pada Januari 2016 kabar hilangnya Lam ternyata menyebar ke seluruh Hong Kong bahkan dunia, tanpa ia mengetahuinya. Ketika masa penahanannya memasuki bulan keempat, ia disodorkan sebuah formulir untuk mengakui kesalahannya. Beberapa hari kemudian ia diberi arahan bahwa ia akan dibebaskan dengan syarat. Seketika ia sampai di Hong Kong, sesegera mungkin ia harus melaporkan diri kepada polisi bahwa apa yang disebut masyarakat sebagai kehilangannya hanyalah sebuah kesalahpahaman. Lam dilepaskan sementara pada Juni 2016, dan berbeda dengan korban penangkapan lain yang mengaku bahwa mereka baik-baik saja, Lam justru melawan dan berbicara terus terang kepada media. 14
Apa yang telah menimpa Lam tentu saja bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam The Sino-British Joint Declaration 1984 bahwa seorang warga Hong Kong harus diadili sesuai dengan annex III dari perjanjian tersebut. Berdasarkan keistimewaan yang dimiliki Hong Kong, Lam tidaklah seharusnya bersalah untuk memperjual-belikan buku kendati muatannya berisi kritik terhadap pemerintah,
12 ibid.
13 ibid.
14 ibid.
dalam hal ini otoritas RRT. Muatan buku yang dijual oleh Lam adalah bagian dari kebebasan untuk mengemukakan pendapat yang diatur The Sino-British Joind Declaration 1984 pada annex XIII. Lebih jauh, menurut Raymond Cheng, Alice Hau-man Yau dan Shun-ching Ho, 15 penangkapan-penagkapan yang dilakukan oleh otoritas Beijing terhadap warga Hong Kong tersebut bertentangan dengan pasal 28 dari Basic Law yang menyatakan bahwa:
“The freedom of the person of Hong Kong residents shall be inviolable. No Hong Kong resident shall be subjected to arbitrary or unlawful arrest, detention or imprisonment. Arbitrary or unlawful search of the body of any resident or deprivation or restriction of the freedom of the person shall be prohibited. Torture of any resident or arbitrary or unlawful deprivation of the life of any resident shall be prohibited”.

## Hak substantif berkaitan dengan aspek politik dan pemerintahan
Dengan diberlakukannya The Sino-British Joint Declaration 1984 otoritas Beijing mengklaim bahwa mereka menjamin bahwa Hong Kong menjadi lebih memiliki kewenangan untuk menentukan nasibnya sendiri dibandingkan wilayah Tiongkok yang lain. 16 Pada awal masa kolonial Inggris di Hong Kong, Inggris memperkenalkan sitem pemerintahan yang didasarkan pada ras, etnis dan kelas sosial. 17 Akan tetapi, seiring dengan berjalannya perundingan antara London dan Beijing, otoritas Kolonial Inggris mulai secara berangsur memberlakukan demokratisasi di Hong Kong yang sebelumnya dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya bagi ekonomi Hong Kong karena berpotensi menimbulkan gejolak sosial pada hak-hak buruh dan lonjakan harga program penunjang kesejahteraan masyarakat. 18 Pada 1991 warga Hong Kong diberi suara untuk mengisi 18 dari 60 kursi perwakilan dan jumlahnya meningkat menjadi 30 dari 60 pada 2004. Sisa dari
15 Raymond Cheng, Alice Hau-man Yau, Shun-ching Ho, ‘What Does the Inglehart-Welzel Map Tells Us About The Freedom of Hong Kong’ (2016) 11 Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law . [13].
16 Kenneth Lieberthal, The Politics of China: 1949-1989 (Cambridge University Press 1993).[87].
17 Richard Klein, ‘Law and racism in an Asian setting: An analysis of the British rule of Hong Kong’, (1995) 18 Hastings International and Comparative Law Review.[223].
18 Suzanne  Pepper, Keeping democracy at bay: Hong Kong and the challenge of Chinese political reform (Rowman and Litterfield 2008).[151].
1518

## Ken Bagus: Pelaksanaan The Sino-British ...
kursi legislatif tersebut diisi oleh konstituen fungsional yang didominasi pada sektor bisnis di Hong Kong. Para konstituen tersebut didominasi oleh para pihak yang mendukung dan cenderung setia kepada kebijakan otoritas Beijing karena mereka menilai Beijinglah yang berkuasa untuk menentukan iklim bagi perekonomian bagi mereka. 19 Setelah tahun 1997, para elit pegiat bisnis di Hong Kong didominasi oleh entitas-entitas politik baru yang dibentuk oleh kaki tangan RRT menjelang penyerahan kedaulatan. Badan-badan politik tersebut dibentuk oleh pihak-pihak yang dahulunya bersetia kepada Inggris namun kemudian mendukung RRT dan lantas diberikan imbalan berupa jabatan-jabatan penting pada badan yang didirikan RRT menjelang 1997. 20 Sistem seperti ini kemudian mendapat kritik dan dijuluki “ Tycoons dictatorship” atau “gembong-gembong diktator”. 21
Basic Law of Hong Kong 22 mengakui konsep universal suffrage a atau hak suara umum sebagai bagian dari percaturan politik di Hong Kong. Di dalam pasal 68 dan pasal 45, masing-masing mengatur mengenai pemilihan anggota legislatif dan Chief Executive yang didasarkan pada hak suara umum bagi seluruh warga Hong Kong. Tetapi, pada kenyataannya, tetap saja dalam pemilihan umum 2004 sebanyak 30 legislator dipilih oleh konstituen dari sektor bisnis yang didominasi oleh individu-individu yang pro-Tiongkok karena keberlangsungan perputaran roda bisnis mereka bergantung pada kebijakan yang akan diberlakukan oleh Tiongkok. 23
Pada saat pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih Chief Executive tahun 2017, dunia telah memasuki era dimana media sosial berbasis internet telah menjadi sarana komunikasi yang menghubungkan masyarakat. Media sosial juga berperan sebagai wadah bagi berbagai kalangan di lapisan masyarakat untuk bertukar gagasan dan mengemukakan opini mereka termasuk di dalam bidang politik utamanya Pemilihan Umum Hong Kong 2017. Pada
19 Ming Sing, Hong Kong Tortorous Democratization (Routledge Curzon 2004).[449].
20 Alvin Y.So, Hong Kong’s Embattled Democracy : A social analysis (Jon Hopkins University Press 1999).[228].
21 Alvin Y. So, Op.Cit. [231].
22 Yang selanjutnya akan disebut sebagai “Basic Law” dalam tulisan ini.
23 Joseph Chan, ‘Perceptions of Universal Suffrage and Functional Representation in Hong Kong: A Confused Public?’ (2006) 46  Asian Survey . [274].
beberapa tahun menjelang 2017, media sosial dengan berbagai macam platform yang dimilikinya, menjadi salah satu alat yang paling ampuh dalam memasarkan gagasan-gagasan yang dimiliki para politikus utamanya di kota-kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi. 24 Media sosial juga memberikan ruang interaksi antara politikus dengan masyarakat.
Pemilihan umum, yang tentu saja diawali dengan proses kampanye, di Hong Kong ternyata tidak luput dari pengaruh otoritas Beijing. Sosial media dari publik Hong Kong rpada saat itu ramai memberikan dukungan mereka kepada John Tsang untuk menjadi Chief Executive selanjutnya di Hong Kong karena ia dipandang sebagai seorang figur yang dipercaya berkompeten, berintegritas tinggi serta seorang pan-democratic , haluan yang menuntut peningkatan mutu demokrasi di Hong Kong oleh otoritas Beijing. Namun pada kenyataanya, Carrie Lam-lah yang memenangkan pemilihan umum tersebut. Lam berasal dari kubu yang lain dari Tsang yakni kubu pro-establishment , sebuah haluan politik untuk mendukung kekuatan Beijing dalam menegakkan peraturan-peraturan di Hong Kong.
Kemenangan  Lam  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  prosedur  pemilihan umum di Hong Kong. Kendati berdasarkan annex I paragraf 3 The Sino-British Joint Declaration 1984 pemilihan umum diperjanjikan untuk dilaksanakan melalui pemilihan langsung oleh rakyat Hong Kong, demikian pula pada pasal 45 Basic Law yang mengakui konsep universal suffrage sebagai tujuan utama, namun pada kenyataannya pemilihan umum untuk memilih Chief Executive baru di Hong Kong dilaksanakan oleh badan perwakilan yang disebut Election Committee. Election Committee terdiri atas 4 sektor yang tersusun atas 38 total sub-sektor. 25 Landasan hukum dibentuknya Election Committee sendiri berada pada annex I Basic Law yang menimbulkan adanya kesan yang kontradiktif di antara keduanya.
24 G. Tang, F. L. F Lee, ‘Facebook use and political participation’ (2013) 31 Social Science Computer Review . [763]. 25 Berdasarkan annex I Basic Law, keempat sektor tersebut terdiri atas 1.200 anggota dengan komposisi; 300 dari sektor pertama yakni sektor industri, komersial dan keuangan, 300 dari sektor kedua yakni sektor profesional, 300 dari sektor kedua yakni sektor buruh, pelayanan masyarakat, lembaga keagamaan dan sektor lain-lain, dan 300 dari sektor keempat yakni anggota lembaga legis- latif Hong Kong.
1520

## Ken Bagus: Pelaksanaan The Sino-British ...
Pada Pemilihan Umum Hong Kong 2017, metode pemilihan oleh Election Committee terdiri atas tiga pilihan cara memilih yakni:
1. a plurality-at-large system;
2. consultative nomination;
3. ex-officio members.
Kebanyakan sub-sektor memilih cara pertama yakni dengan prosedur para pemilih dapat memilih lebih dari satu calon dengan setiap suara yang mereka miliki dan pada akhirnya, calon dengan pungutan suara tertinggilah yang akan menang. Sedangkan cara kedua hanya berlaku pada sektor organisasi keagamaan dengan cara 6 pemimpin agama/organisasi keagamaan menominasikan 60 anggota melalui konsultasi dengan Beijing. Sedangkan cara ketiga, 36 wakil dari anggota Kongres di Beijing dan 70 anggota Legislative Council secara otomatis menjadi anggota Election Committee. 26
Sistem bagaimana Election Committee dirancang telah mendapatkan banyak kritisi diantaranya ia disebut sebagai “small circle system”. 27 Kendati pembentukan Election Committee ditujukan untuk mencakup semua perwakilan lapisan masyarakat Hong Kong secara luas, namun pada kenyataannya, tetap terdapat masyarakat yang tidak terwakili aspirasinya karena terdapat beberapa macam profesi yang tidak memiliki perwakilan dalam keempat sektor tersebut. Sehingga, mereka tidak dapat terwakilkan aspirasinya dan juga mencalonkan diri sebagai anggota Election Committee untuk mewakili golongannya dalam pemilihan umum. Selain itu terdapat juga kendala yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan umum di Hong Kong yakni kenyataan bahwa sub-sektor pendidikan, yang berada pada sektor kedua, memiliki perwakilan terbanyak yakni 79.738 suara sedangkan sub-sektor lain memiliki suara kurang dari 10.000. 28
Metode pemilihan yang dijalankan oleh sub-sektor yang ada dalam Election Committee dinilai khalayak umum sebagai sistem yang akan selalu memenangkan
26 Fung Chan, Biyang Sun, ‘Digital Representation in an Electoral Campaign Influenced by Mainland China: The 2017 Hong Kong Chief Excecutive Election’ (2019) 55 Issues & Studies: A Social Science Quaterly on China, Taiwan and East Asian Affairs.[1950005-5].
27 ibid . 28 ibid.
kepentingan pihak yang pro-bisnis dan pihak pro-establishment . 29 Hal ini masuk akal sebab kalangan pro-bisnis dan pro-establishment memiliki keterkaitan berupa ikatan yang saling menguntungkan. Kalangan pro-bisnis akan diuntungkan apabila kegiatan bisnis mereka terlaksana dalam suasana kondusif yang mendukung perputaran uang mereka. Situasi yang demikian hanya akan mungkin terjadi apabila para pro-establishment mendominasi karena dengan demikian Beijing akan memberikan dukungan-dukungan yang menciptakan iklim bisnis menjadi suportif terhadap kegiatan perputaran ekonomi kaum pro-bisnis. Hal tersebut merupakan imbalan kausalitas atas upaya-upaya kaum pro-establishment yang giat melaksanakan agenda-agenda yang telah dirancang oleh Beijing bersama-sama dengan Chief Executive mereka yang kompromis.
Lam memenangkan Pemilihan Umum Hong Kong 2017 dengan 579 dari 1.200 suara. Akan tetapi, kemenangan Lam terlihat seolah telah direncanakan oleh Beijing dengan sangat rapi. Dibandingkan dengan Tsang yang mendapatkan restu Beijing untuk maju ke pemilihan umum setelah satu bulan penuh pasca- pernyataan pengunduran dirinya dari jabatan sekretaris keuangan, Lam hanya menunggu selama lima hari untuk mendapatkan hal yang sama. Kemudian otoritas Beijing mulai mendampingi Lam dalam kampanye-kampanye yang diadakannya. Pada permulaan Februari 2017 Zhang Deijiang, seorang anggota Politbiro PKT, memanggil ia ke Shenzen bersama dengan rombongan pimpinan lapisan masyarakat dan pegiat bisnis Hong Kong serta beberapa anggota Electoral Committee . Dalam  pertemuan  tersebut  Zhang  mengkonfirmasi  di hadapan publik bahwa Lam merupakan pilihan Beijing untuk kedudukan Chief Executive. Lebih jauh, Chee Hwa Tung, seorang mantan Chief Executive dan pada saat itu menjabat sebagai Vice-Chairman of the Chinese People’s Consultative
Conference, menekankan di hadapan pers bahwa sekiranya di kemudian hari Tsang terbukti memenangkan pemilihan tersebut, Beijing mungkin tidak akan pernah melantiknya. 30
29 ibid. [1950005-6]. 30 ibid. [1950005-7].
1522

## Ken Bagus: Pelaksanaan The Sino-British ...
Data yang telah dijelaskan di atas menunjukkan beberapa indikator bahwa RRT telah melakukan intervensi dalam sistem politik yang berlaku di Hong Kong. Hal ini tentu saja berlawanan dengan apa yang diperjanjikan oleh The Sino-British Joint Declaration 1984 pada annex I, paragraf 2 bahwa Hong Kong akan memiliki otonomi yang tinggi kecuali pada bidang urusan dengan kekuatan asing dan pertahanan. Tentu saja, pemilihan umum merupakan aspek kehidupan politis masyarakat Hong Kong yang seharusnya menikmati otonomi tersebut dan bebas dari campur tangan Beijing karena bukan termasuk urusan dengan pihak asing dan pertahanan, aspek yang memiliki legitimasi untuk dikendalikan Beijing. Namun demikian bukan perarti sistem tersebut melanggar The Sino-British Joint Declaration 1984 secara hitam di atas putih. Pada pengaturan paragraf selanjutnya, tertera bahwa sistem pemilihan Chief Executive di Hong Kong haruslah diadakan melalui pemilihan umum atau konsultasi dengan Beijing. Sehingga, terdapat dua unsur yang secara logis kontradiktif. Kedua unsur tersebut bukan tidak mungkin telah direncanakan oleh Beijing selama perancangan The Sino-British Joint Declaration 1984 . Hal ini mungkin terjadi mengingat sikap Beijing yang menunjukkan kekakuan di hadapan London selama perundingan dengan satu gagasan yakni ia menghendaki agar Hong Kong sedapat mungkin berada pada kendalinya demi tercapainya integrasi nasional di wilayah Tiongkok.
Selain itu terdapat indikasi-indikasi lain yang menunjukkan upaya-upaya Beijing untuk mencampuri urusan internal Hong Kong dalam hal pemilihan umum untuk memilih Chief Executive pada 2017.
Pertama, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pemaparan mengenai hak  substantif  dalam  aspek  sosial,  Beijing  telah  berupaya  mengilfitrasi  sektor pendidikan Hong Kong dengan memberikan buku berisi haluan-haluan yang ditujukan kepada para guru untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan pada anak usia sekolah di Hong Kong. Pada tingkatan pendidikan yang lebih tinggi, apapun yang telah dilakukan Beijing telah membuat para professor di perguruan-perguruan tinggi di Hong Kong yang menolak mengakui Kanton sebagai sebuah bahasa dan merujuknya sebagai hanya sebuah dialek dari Bahasa Mandarin, yang tentu saja
membuat sikap mereka terhadap Beijing menjadi jelas. Dan pada kaitannya dengan Pemilihan Umum Hong Kong 2017, sektor pendidikan mendapatkan proporsi perwakilan terbanyak dalam Election Committee sebesar hampir 80.000 suara di saat sektor yang lain berada di bawah 10.000 suara. Proporsi yang sedemikian besar tentu akan menentukan peranan penting dalam pemungutan suara di Hong Kong. Dengan suara-suara yang telah terpapar infiltrasi propaganda Beijing dan proposinya yang besar, tentu calon yang dikehendaki Beijing akan mendapatkan kemungkinan kemenangan yang signifikan dibandingkan dengan calon lain yang diusung oleh sektor lain. Dengan demikian, Beijing akan mendapatkan peluang lebih besar dalam agendanya mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh Hong Kong karena ia telah menguasai baik pihak pemilih dan pihak terpilih yang ada di dalam pemilihan umum tersebut secara ideologis.
Kedua, pemilihan anggota Elecetion Committee dengan konsultasi yang dilakukan antara pemimpin agama/organisasi agama dengan Beijing juga memberikan konsekuensi yang sama. Dalam hal ini Beijing dapat mengendalikan hasil pemilihan umum dengan merancang siapa yang berhak terlibat memberikan suara di dalamnya. Konsultasi yang dilakukan dengan Beijing dengan fakta bahwa Beijing memiliki ideologi yang berbeda dengan keistimewaan Hong Kong akan menimbulkan mosi tidak percaya yang sedari lama dirasakan warga Hong Kong atas otoritas Beijing akan terus mengalami eskalasi. Beijing sudah tentu memiliki agenda khusus untuk Hong Kong yang hampir dapat dipastikan tidak sejalan dengan kehendak warga Hong Kong di akar rumput mengingat algoritma berpikir mereka yang berbeda karena faktor ideologi.
Terakhir, dalam fenomena kampanye Lam yang dibantu Chee Hwa Tung dalam perannya sebagai seorang pejabat publik Beijing merupakan bukti campur tangan Beijing dalam urusan internal Hong Kong yang seharusnya tidak boleh terjadi. Pernyataan seorang pejabat publik dapat dimaknai sebagai sikap dari institusi tempat ia terlibat lebih-lebih apabila ia merupakan seorang yang menjabat sebagai kepala di dalamnya. Sebagaimana yang pernah terjadi pada 1996, ketika Perdana Menteri Inggris John Major melakukan lawatan ke Hong Kong. Dalam
1524

## Ken Bagus: Pelaksanaan The Sino-British ...
kesempatan tersebut Major memberikan janji kepada masyarakat Hong Kong bahwa Inggris akan mengemban kewajibannya untuk mencari segala jalur hukum yang memungkinkan untuk ditempuh jika sekiranya Beijing mengkhianati The Sino-British Joint Declaration 1984 dengan berbagai macam bentuk. Apabila hal yang dikhawatirkan tersebut benar terjadi, Inggris tidak akan segan mencari dukungan dari dunia internasional. Lebih jauh, Major juga menjanjikan bahwa terus memantau situasi di Hong Kong agar senantiasa sesuai dengan hak asasi manusia yang berlakukannya dan siap sedia memperkarakan pencederaannya pada tingkat internasional kapan saja bila sekiranya memang diperlukan. 31 Pernyataan Major tersebut kemudian menumbuhkan ketenangan dan keyakinan masyarakat Hong Kong dalam menghadapi 1997. Bahkan South China Morning Post dalam salah satu terbitannya menyebutkan, jika Inggris tidak dapat meyakinkan RRT tentang manfaat pemberian demokrasi dan kebebasan yang lebih besar untuk Hong Kong sebelum 1997, tidak ada alasan bagi masyarakat Hong Kong untuk percaya bahwa ia dapat mengambil peran yang berguna dalam hal ini setelah hubungan kedaulatannya dengan wilayah tersebut terputus. 32 Lebih jauh, penting untuk dipertimbangkan bahwa  masyarakat  internasional  menginsyafi  eksistensi  perjanjian  internasional tidak hanya dalam bentuk tertulis, namun demikian pula dengan perjanjian internasional tidak tertulis yang didalamnya terdapat perjanjian internasional lisan.
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, perjanjian internasional lisan dapat berupa pernyataan dari pejabat berwenang yang institusinya merupakan subyek hukum internasional dalam menyikapi suatu permasalahan. Berbeda dengan perjanjian internasional tertulis, perjanjian internasional tidak tertulis hingga saat tulisan ini dibuat belum terdapat instrumen hukum internasional dalam bentuk apapun yang mengkodifikasikan aturan-aturan yang berkaitan dengannya. Sehingga, praktik pelaksanaanya akan dilaksanakan berdasarkan hukum kebiasaan
31 Lorenz Langer, ‘Out of Joint? – Hong Kong’s International Status from The Sino-British Joint Declaration to the Present’ (2008) 46Archiv des Völkerrechts.[337].
32 SCMP Reporter, ‘Pledge of Honour’ (South Shina Morning Post 1996)  https://www.scmp. com/article/151648/pledge-honour dikunjungi pada 20 November 2020.
internasional yang berlaku di antara masnyarakat internasional. Secara logis, jika suatu perjanjian internasional dapat dibuat secara lisan, maka bukan tidak mungkin perjanjian internasional dapat juga dilanggar dengan cara yang sama. Apabila menurut kebiasaan internasional pembuatan perjanjian internasional haruslah dibuat  dengan  dasar  iktikad  baik,  yang  mana  ketentuan  ini  telah  terkodifikasi di dalam Konvensi Wina 1969, yang hanya dapat dibuktikan dengan melihat kenyataan tindakan pihak tersebut pada perjanjian terkait di dalam pelaksanaanya, maka akan sangat masuk akal jika iktikad tidak baik dapat dilihat dengan cara yang sebaliknya. Dalam kasus yang terjadi pada Pemilihan Umum Hong Kong 2017 terkait dengan pernyataan Chee Hwa Tung  atas kemungkinan kemenangan Tsang, maka hal ini sudah seharusnya menjadi sesuatu yang patut disayangkan. Dengan ada kekosongan pengaturan tertulis mengenai perjanjian internasional tidak tertulis, maka sekiranya Inggris menganggap pernyataan Chee Hwa Tung sebagai bentuk pelanggaran terhadap The Sino-British Joint Declaration 1984, Inggrispun secara logis berhak untuk mengungkapkan hal yang demikian. Dan kemungkinan tersebut jika terus berlanjut bukan tidak mungkin akan memperkeruh hubungan bilateral London dengan Beijing atau hubungan antara Beijing dengan Hong Kong. Oleh karenanya, sikap arif bijaksana seorang pejabat publik sangatlah diperlukan dalam pergaulan internasional. Bahkan apabila sekiranya Beijing memang menghendaki untuk menyudahi The Sino-British Joint Declaration 1984 karena satu dan lain hal sebelum 2047, maka pengakhiran perjanjian dengan ungkapan seorang pejabat publik, sebagai gambaran sikap dari institusi yang dipimpin atau diwakilinya, tetap tidak dapat diterima. Karena menurut Konvensi Wina 1969, suatu perjanjian internasional tidak dapat dibatalkan dengan menetapkan hukum nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat James W. Garner yang menyatakan bahwa pernyataan pejabat publik memiliki daya ikat sebagaimana sebuah perjanjian internasional yang kemudian ia mengutip putusan The Permanent Court of International Justice dalam The Eastern Greenland Case. 33
33 James W. Garner, ‘The International Binding Forceof Unilateral Oral Declarations’ (1993) 27 The American Journal of International Law.[494].
1526
Ken Bagus: Pelaksanaan The Sino-British ...

## Hak substantif berkaitan dengan aspek ekonomi
Pada hakikatnya, pemberian kebebasan ekonomi di Hong Kong merupakan salah satu upaya RRT dalam liberalisasi ekonomi pasca-era Mao. Hong Kong menjadi sebuah dalih bagi otoritas Beijing untuk membangun sebuah enklave ekonomi yang berhaluan kapitalis di tengah Daratan Tiongkok yang berhaluan komunis dan menjadikannya sebagai sebuah sumber investasi yang berharga bagi pembangunan ekonomi RRT secara umum. 34 Semenjak dikembalikan ke dalam kedaulatan RRT, industri manufaktur Hong Kong secara berangsur-angsur memindahkan pusat kegiatan produksi mereka ke kawasan yang berada dalam lingkup Tiongkok Daratan yang berupah rendah utamanya kawasan Pearl River Delta yang berdampingan dengan wilayah Hong Kong. Hal ini menyebabkan hilangnya sekitar 400.000 lapangan pekerjaan di bidang manufaktur hanya dalam kurun 20 tahun antara 1991-2001. 35
Berdasarkan pemarapan yang disampaikan oleh Kay T. Ritcher dan Johnson B. Meril, Hong Kong merupakan salah satu gerbang ekonomi dunia yang paling terbuka dan yang paling dinamis. Kekuatan ekonomi Hong Kong betrumpu pada keadaan yang disediakan pemerintah untuk menunjang perkembangannya seperti ; ketiadaan hutang publik, sistem hukum yang kuat, cadangan devisa yang cukup, rezim anti- korupsi yang dapat menegakkan keadilan dengan sebagaimana mestinya, membuat Hong Kong dapat beradaptasi dengan cepat terhadap keadaan yang ada di sekitarnya. 36
Di dalam pemaparan yang sama, Ritcher dan Meril menjelaskan bahwa di dalam keberhasilan ekonomi tersebut, otoritas Beijing membentuk persekutuan perdagangan bebas di mulut Pearl River Delta sebagai gerbang masuk ke Wilayah Daratan. Dengan program yang disebut sebagai “Closer Economic Partnership Arrangement” (CEPA) tersebut, memberikan tarif nol kepada 44 sektor jasa dengan meningkatkan penggunaan cakupan mata uang Yuan Tiongkok atau RMB di Hong
34 Steve Yui-Sang Tsang, Hong Kong: Appointment with China (I.B.Tauris 1997).[330].
35 Stephen Chiu, Recent economic and labor-migration related issues in Hong Kong, China, (OECD, 2001) [183].
36 Kay T. Ritcher, Johnson B. Meril, Hong Kong Today and since The Handover of 1997 (Noca Science Publishers Inc. 2012).[7].
Kong bersama-sama dengan Makau. 37 Hal ini berlawanan dengan ketentuan di dalam The Sino-British Joint Declaration 1984 pada annex VII paragraf 3 dan 4 yang menyatakan bahwa Dollar Hong Kong sebagai sebuah mata uang lokal yang berlaku di dalam Hong Kong SAR, akan berlanjut untuk bersirkulasi di dalam pasar Hong Kong dan hanya apabila mata uang tersebut menyalahi ketentuan Hong Kong sebagai sebuah SAR, maka barulah otoritas RRT dapat menariknya dari peredaran secara berangsur-angsur. Penggunaan Yuan Tiongkok dalam CEPA di Hong Kong dan Makau tidak berangkat dari penggunaan Dollar Hong Kong yang menyalahi ketentuan Hong Kong sebagai sebuah SAR, akan tetapi, untuk mengintegrasikan Hong Kong dan Makau dengan sembilan provinsi lain di Tiongkok untuk membentuk Pan-Pearl River Delta yang bertujuan menurukan hambatan ekonomi di antara para anggota, menyelaraskan kebijakan, serta meningkatkan mutu infrastruktur. 38
Dengan demikian, penggunaan mata uang RMB di Hong Kong dalam kerangka pelaksanaan program CEPA tersebut berlawanan dengan pengaturan yang telah diperjanjikan dalam The Sino-British Joint Declaration 1984.

## Hak substantif berkaitan dengan aspek budaya
Y. W. Chu  menyampaikan mengenai eksistensi dunia perfilman Hong Kong sebagai  salah satu industri yang tumbuh subur di Hong Kong, sebagai sebuah konsekuensi logis yang terjadi dari diterapkannya demokrasi di Hong Kong semenjak era  kolonial. Pada akhir abad ke-20 industri sinema Hong Kong merupakan ketiga terbesar  di  dunia  setelah  Hollywood,  industri  perfilman  asal  Amerika  Serikat, dan Bollywood, industri perfilman asal India. Pada masa kejayaannya, produksi sinema Hong Kong bisa mencapai 140 film setiap tahunnya. 39 Produksi film Hong Kong juga menempati peringkat yang disegani dalam upaya pemasarannya yang didukung oleh pemahaman yang memadai akan modal, infrstruktur dan teknologi
37 ibid.
38 ibid. 39 Y. W.Chu, Lost in Transition : Hong Kong Culture in the Age of China (State University of New York Press 2013).[97].
1528

## Ken Bagus: Pelaksanaan The Sino-British ...
alih suara serta subtitle ke dalam berbagai bahasa yang ada di seluruh belahan dunia. Faktor-faktor tersebut mendukung bermunculannya bintang-bintang film yang kemudian terkenal ke seluruh dunia yang mengawali karir mereka dari Hong Kong diantaranya Jackie Chan, Bruce Lee, Chow Yun Fat dan Jet Li. 40 Akan tetapi, pada dua dekade terakhir,  industri perfilman Hong Kong menunjukkan penurunan yang signifikan. 41 Dalam kurun antara 1970 hingga 1990-an, industri film Hong Kong memproduksi lebih dari 100 film setahun. Namun pada 2015, jumlah produksi turun menjadi 57 saja. Sehubungan dengan kemunduran Hong Kong  pada  bidang  sosial-ekonomi,  penurunan  tajam  industri  film  Hong  Kong berkontribusi pada hilangnya budaya Hong Kong secara signifikan. Situasi yang demikian menyebabkan beberapa pegiat industri film di Hong Kong menyatakan bahwa “Either we go north or we wair for death” menggambarkan seberapa parah nasib industri perfilman pada kurun waktu 2000-an. 42 Untuk dapat terus bertahan. Industri perfilman Hong Kong menjalin kerja sama dengan otoritas Daratan yang kemudian dikenal sebagai Mainland-Hong Kong Co-production. Pada 2009, peran Hong Kong dalam produksi film menjadi hanya sebagai tempat produksi saja untuk film dengan narasi yang dibuat oleh penulis Daratan dan disutradari dengan sutradara dari asal yang sama. Untuk menghadapi penurunan tersebut industri  perfilman  Hong  Kong  mencari  alternatif    lain  dalam  hal  menentukan jati diri budaya mereka melalui dua pendekatan yang kemudian dikenal sebagai “CreateHK”. Upaya  pertama  yakni  membingkai  kembali  industri  perfilman Hong Kong sebagai pusat pendanaan film dari Daratan dan “New Asian Cinema” yang menampilkan pemeran dari kawasan Asia Timur dan memasarkannya ke beberapa daerah. Dalam peran yang baru ini film-film ini tidak perlu lagi dilabeli “ Made in Hong Kong” tetapi lebih ke “Financed in Hong Kong”. 43
40 C. B. Huat, Structure, Audience and Soft Power in East Asian Pop Culture (Hong Kong University Press 2012).[49].
41 K. C. Lo, Laikwan Pang, ‘Hong Kong Ten Years of Colonialism’ (2007) Vol. 10 No. 4 Postcolonial Studies . [351].
42 Steven Chen, Eric Shih, ‘City Branding Through Cinema: The case of postcolonial Hong Kong’ (2019) Macmillan Publishers Ltd.[551].
43 Chu, Op.Cit. [111].
Dalam kaitannya dengan CEPA, industri  film  Hong  Kong  pada    2004 melegalkan ungkapan “financed  in  Hong  Kong” . Kendati berada dalam satu payung organisasi, Hong Kong dan Daratan tetap menganut sistem sensor film yang berbeda, Hong Kong lebih luwes dibanding standar sensor daratan. Para produsen film  dari  Daratan  seringkali  memanfaatkan standar  Hong  Kong  yang  cenderung lebih liberal dengan mengangkat tema-tema yang tidak memungkinkan diangkat di Daratan diantaranya ; seks, politik dan fenomena sosial. Film-film yang didanai di Hong Kong diberi label “Freedom of Expression” untuk film yang mengandung muatan-muatan yang dilarang di kawasan Daratan.  Film dengan label yang demikian diperkenankan untuk diekspor keluar Hong Kong dan RRT, dinikmati di dalam wilayah Hong Kong, baik oleh turis maupun warga lokal, namun tidak untuk diputar di kawasan Daratan.
Kerja sama yang dilakukan Hong Kong dan Daratan dalam hal dunia perfilman  untuk  membuat  produksi  film  yang  terintegrasi  tidaklah  bertentangan dengan The Sino-British Joint Declaration 1984. Pemerintah RRT berhak untuk melarang apa yang sekiranya diangggap sebagai muatan-muatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut RRT. Akan tetapi, RRT tidak berhak untuk melarang produksi film-film yang selaras dengan The Sino-British Joint Declaration 1984 pada paragraf 3, sub-paragraf 5 bagian pembukaan.

## Kesimpulan
Kendati dalam pelaksanaan mengenai pemberian hak otonomi dalam hal budaya sudah sesuai dengan isi deklarasi, namun pada saat yang sama terjadi banyak sekali ketentuan yang bertentangan dengan apa yang telah diperjanjikan yakni Hong Kong akan menikmati otonomi tingkat tinggi kecuali pada bidang pertahanan dan urusan kerja sama dengan kekuatan asing. Dalam aspek hukum, ekonomi, politik dan pemerintahan, Beijing telah banyak melakukan intervensi terhadap Hong Kong.
1530
Ken Bagus: Pelaksanaan The Sino-British ...

## Daftar Bacaan

## Buku
Alvin Y.So, Hong Kong’s Embattled Democracy: A social analysis (Jon Hopkins University Press 1999).
Barbara-Sue White, Turbans and Traders: Indian Communities (Oxford University Press 1994)
C. B. Huat, Structure, Audience and Soft Power in East Asian Pop Culture (Hong Kong University Press 2012).
John Downing, Internationalizing Media Theory: Transition, Power and Culture (Sage 1996).
Kay T. Ritcher, Johnson B. Meril, Hong Kong Today and since The Handover of 1997, (Noca Science Publishers Inc., 2012).
Kenneth Lieberthal, The Politics of China: 1949-1989 (Cambridge University Press 1993).
Khudzaifah Dimyati, Metodologi Penelitian Hukum ( Buku Pegangan Kuliah) (Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah  Surakarta 2004).
Ming Sing, Hong Kong Tortorous Democratization (Routledge Curzon 2004).
Stephen Chiu, Recent economic and labor-migration related issues in Hong Kong,
China (OECD 2001).
Steve Yui-Sang Tsang, Hong Kong: Appointment with China (I.B.Tauris 1997).
Suzanne Pepper, Keeping democracy at bay: Hong Kong and the challenge of Chinese political reform (Rowman and Litterfield 2008).
W. Travis Hanes, Frank Sanello, The Opium Wars, the Addiction of One Empire and the Corruption of Another (Sourcebooks Inc 2002).
Y. W.Chu, Lost in Transition: Hong Kong Culture in the Age of China (State University of New York Press 2013).

## Jurnal
Fung Chan, Biyang Sun, ‘Digital Representation in an Electoral Campaign Influenced  by  Mainland  China:  The  2017  Hong  Kong  Chief  Excecutive
Election’ (2019) 55 Issues & Studies: A Social Science Quaterly on China, Taiwan and East Asian Affairs.
G. Tang, F. L. F Lee, ‘Facebook use and political participation’ (2013) 31 Social Science Computer Review .
Gregory S. Gordon, ‘When ‘One Country Two Systems’ Meets ‘One Person, One Vote’: the Law of Treaties and the Handover Narrative Through the Cruicible of Hong Kong’s Election Crisis’ (2015) 16 Melbourne Journal of International Law.
James W. Garner, ‘The International Binding Forceof Unilateral Oral Declarations’ (1993) 27 The American Journal of International Law.
Joseph Chan, ‘Perceptions of Universal Suffrage and Functional Representation in Hong Kong: A Confused Public?’ (2006) 46 Asian Survey.
K. C. Lo, Laikwan Pang, ‘Hong Kong Ten Years of Colonialism’ (2007) 10 Postcolonial Studies.
Lorenz Langer, ‘Out of Joint? – Hong Kong’s International Status from The Sino- British Joint Declaration to the Present’ (2008) 46  Archiv des Völkerrechts.
Raymond Cheng, Alice Hau-man Yau, Shun-ching Ho, ‘What Does the Inglehart- Welzel Map Tells Us About The Freedom of Hong Kong’ (2016) 11  Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law.
Richard Klein, ‘Law and racism in an Asian setting: An analysis of the British rule of Hong Kong’ (1995) 18 Hastings International and Comparative Law Review.
Steven Chen, Eric Shih, ‘City Branding Through Cinema : The case of postcolonial Hong Kong’ (2019) Macmillan Publishers Ltd.

## Laman
Emily Rauhala, , “Hong Kong bookseller’s televised ‘confession’ was absurd and incoherent — and that’s the point” (The Washington Post) , 18 Januari, 2016, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/01/18/hong- kong-booksellers-televised-confession-was-absurd-and-incoherent-and- thats-the-point/ dikunjungi pada 20 November 2020.
Alex W. Palmer, “The Case of Hong Kong Missing Booksellers” , (The New York Times,) 3 April 2018, https://www.nytimes.com/2018/04/03/magazine/the- case-of-hong-kongs-missing-booksellers.html,  diakses pada 20 November 2020.
1532

## Ken Bagus: Pelaksanaan The Sino-British ...
SCMP Reporter, ‘Pledge of Honour’, (South Shina Morning Post, 1996)  https:// www.scmp.com/article/151648/pledge-honour dikunjungi pada 20 November 2020.