Vol. 3 No. 2. pp. 241-250. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of  Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayan Pajak Pratama (KKP) Kendari
Mingriani igam 1 , Mustakim 2 dan Ninik Endang Purwati 2
1 Mahasiswa dan 2,3 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara, Indonesia mustakim@uho.ac.id

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  strategy  of  increasing taxpayer compliance at the Kendari Primary Tax Service Office. The strategy used uses two approaches, namely tax morale and law enforcement.
The  results  showed  that  the  strategy  of  increasing  taxpayer  compliance  in the  Kendari  Primary  Tax  Office  was  carried  out with  two  approaches  namely  tax morale  and  law  enforcement.  Tax  morale  or  moral  development  of  taxpayers  is done through education to taxpayers and the general public. Education is delivered through  counseling,  supervision,  and  implementation  of  programs  that  aim  to  not only  educate  but  also  to  increase  the  motivation  of  taxpayers  and  various  other policies.  Education  includes  knowledge  about  tax  administration  and  information about the importance of taxes and aspects of tax law.
Law  enforcement  is  the  last  step taken  by  the  tax  authority  in  an  effort  to improve taxpayer compliance. Law enforcement can have a deterrent effect and is also a bad example for other taxpayers. However, in an effort to improve taxpayer compliance.  Moral  development  of  taxpayers  cannot  be  implemented  fully  by  the tax authority. So the tax authority  is difficult to build trust in taxpayers related to high  rates  of  corruption,  lack  of  guaranteed  budget  allocation  and  use,  the availability of public facilities, the use of budget is not on target and various things that  are  can  affect  the  level  of  public  trust.  Therefore,  the  tax  authority  should always coordinate with officials in state organizations or institutions that are closely related to the management of the state budget. So that taxpayers' morale and society in general can be awakened.
Word: Strategy, Taxpayer Compliance, Tax Morale, Tax Law Enforcement.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  strategi  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari . Strategi  yang dilakukan menggunakan dua pendekatan yaitu tax morale dan penegakan hukum.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  strategi  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kendari yang dilakukan dengan dua pendekatan yaitu tax  morale dan  penegakan  hukum. Tax  morale atau  pembangunan  moral  wajib pajak dilakukan melalui edukasi kepada wajib pajak dan masyarakat secara umum. Edukasi disampaikan melalui penyuluhan, pengawasan, dan pelaksanaan program- program  yang  bertujuan  selain  edukasi  juga  untuk  meningkatkan  motivasi  wajib pajak  serta  berbagai  kebijakan  lainnya.  Edukasi  memuat  pengetahuan  tentang administrasi perpajakan dan informasi tentang pentingnya pajak serta aspek hukum pajak.
Vol. 3 No. 2. pp. 241-250. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of  Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia. ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Penegakan hukum merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh otoritas pajak dalam upaya  meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penegakan  hukum dapat memberikan  efek  jera  dan  juga  menjadi  contoh  buruk  bagi  wajib  pajak  lainnya. Akan  tetapi,  dalam  upaya  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Pembangunan moral  wajib  pajak  tidak  dapat  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  otoritas  pajak.maka otoritas  pajak  sulit  untuk  membangun  kepercayaan  kepada  wajib  pajak  terkait dengan tingginya angka korupsi, tidak adanya tarnsparansi alokasi dan penggunaan anggaran  pajak,  ketersediaan  fasilitas  umum,  penggunaan  anggran  tidak  tepat sasaran  dan  berbagai  hal  yang  dapat  mempengaruhi  tingkat  kepercayaan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  sebaiknya  otoritas  pajak  senantiasa  berkoordinasi dengan pejabat pada organisasi atau lembaga negara yang erat hubungannya dengan pengelolaan  anggaran  negara.  Agar  moral  wajib  pajak  dan  masyarakat  secara umum dapat terbangun.
Kata : Strategi, Kepatuhan Wajib Pajak, Tax Morale , Penegakan Hukum Pajak.

## I. PENDAHULUAN
Pajak sebagai primadona sumber pendapatan Negara, memiliki peranan yang sangat  signifikan  sebagai  penggerak  roda  pembangunan.  Pajak  digunakan  oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian Negara dalam pembiayaan pembangunan  untuk  kepentingan  rakyat.  Meskipun  tumbuh  tiap  tahunnya,  tidak berarti bahwa penerimaan negara dari pajak telah mencapai target. Terdapat banyak hal  yang  menjadi  penyebab  tidak  tercapainya  target tersebut  diantaranya  kepatuhan wajib pajak masih rendah dan kurangnya aparatur negara dibidang perpajakan. Disisi lain  pertumbuhan  penduduk  semakin  meningkat,  berarti  meningkat  pula  kebutuhan pembiayaan  pembangunan  sekaligus  merupakan  potensi  meningkatnya  wajib  pajak. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Kepatuhan  Pajak  merupakan  masalah  klasik  yang  dihadapi  otoritas  pajak  di Indonesia.  Allingham  dan  Sandmo  berpendapat  bahwa  patuh  atau  tidak  patuhnya Wajib Pajak ditentukan dengan membandingkan tingkat kepuasan yang bisa mereka peroleh  jika taat maupun melanggar pajak. Pilihan wajib pajak tersebut dipengaruhi oleh  empat  hal,  yaitu  besarnya  penghasilan,  tarif  pajak,  risiko  pemeriksaan  dan sanksi (B. Bawono Kristiaji, Dkk, 2013:7).
Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009,  tidak  terkecuali  mengenai  sanksi perpajakan.  Sanksi  diperlukan  untuk  memberikan  pelajaran  bagi  pelanggar  pajak agar  memandang  bahwa  sanksi  perpajakan  akan  lebih  banyak  merugikan.  Menurut Erich  Kirchler  semakin  berat  sanksi,  maka  pelanggaran  pajak  menjadi  keputusan yang berimplikasi besar. Walau demikian, kebijakan menaikkan sanksi hanya efektif jika  dikombinasikan  dengan  peningkatan  risiko  pemeriksaan  (B.  Bawono  Kristiaji, Dkk,  2013:7).  Maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  untuk  dalam  penelitian  ini, yaitu: Bagaimana strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kendari!
Vol. 3 No. 2. pp. 241-250. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia.  ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Perpajakan
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang  Ketentuan  Umum Dan  Tata  Cara  Perpajakan  Nomor  16  Tahun  2009,  pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Definisi pajak juga telah dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya ialah Rochmat Soemitro  mendefinisikan  bahwa  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara (peralihan  kekayaan  dari  sektor  swasta  ke  sektor  pemerintahan)  dengan  tidak mendapat jasa timbal ( tegen prestatie ) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk  membiayai  pengeluaran  umum  (Rochmat  Soemitro,  1990:5).  Definisi  serupa jauh  sebelum  Rochmat  Soemitro,  dikemukakan  oleh  P.  J.  A  Adriani  bahwa  pajak adalah iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang  dapat  ditunjuk  dan  yang  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung  tugas-tugas  negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013:2).

## Konsep Strategi
Setiap  pakar  mendefinisikan  strategi  secara  berbeda-beda,  tetapi  pada  intinya adalah  sama  seperti  yang  dijelaskan  pada  makna  strategi.  Richard  P.  Rumelt mendefinisikan  strategi  adalah  tindakan  koheren  yang  didukung  oleh  alasan, campuran  efektif  pemikiran  dan  tindakan  dengan  struktur  dasar  yang  disebut  inti ( kernel )  atau  dalam  bahasa  sederhana  penerapan  kekuatan  dalam  kesempatan  yang paling  menjanjikan  (Richard  P.  Rumelt,  2011:10-85).  Lawrence  R.  Jauch  dan William  F.  Glueck  mendefinisikan  strategi  adalah  sebuah  rencana  yang  disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai  melalui  pelaksanaan  yang  tapat  oleh  organisasi  (Yogi,  dkk,  2007:5-6). William  Stanton  mendefinisikan  strategi  adalah  rencana  dasar  yang  luas  dari  suatu tindakan organisasi untuk mencapai tujuan.

## Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak

## 1. Wajib Pajak
Berdasarkan  Undang-undang  nomor  16  tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan,  Pasal  1  ayat  (2)  wajib  pajak  adalah  orang  pribadi  atau badan,  meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan.  Sementara  ketentuan  dalam  pajak  penghasilan, yang  disebut  wajib  pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  memenuhi  definisi sebagai  subjek  pajak  dan  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  yang  merupakan objek pajak. Dengan kata lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak yaitu unsur subjektif dan objektif.
2. Kepatuhan Pajak
Pada  prinsipnya  kepatuhan  perpajakan  adalah  tindakan  Wajib  Pajak  dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  dan  peraturan  pelaksanaan  perpajakan  yang  berlaku  dalam  suatu  negara
Vol. 3 No. 2. pp. 241-250. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia.  ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
(Siti  Kurnia  Rahayu,  2010:139).  Menurut  Nurmantu  kepatuhan  perpajakan  adalah suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan melaksanakan  hak  perpajakannya  (Safri  Nurmantu,  2005:148-149).  Terdapat  dua macam kepatuhan yaitu:
a. Kepatuhan  formal  atau  administratif  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak memenuhi  kewajiban  secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang- undang perpajakan.
b. Kepatuhan  material  atau  teknis  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai  isi  dan  jiwa  undang-undang  perpajakan.  Kepatuhan  material  dapat  juga meliputi kepatuhan formal (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138).

## III. METODE PENELITIAN Lokasi dan Objek Penelitian
Penelitian  ini telah dilakukan di  Kantor Pelayanan Pajak Kota Kendari  yang terletak  di  Jalan  Sao-sao  No.18  Bende  Kadia  Kota  Kendari  Sulawesi  Tenggara. Peneliti  melaksanakan  penelitan  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kepatuhan  wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari.
Penelitian ini merupakan penelitian terhadap strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama  kendari  membutuhkan  narasumber  (informan)  yang  paling  banyak  tahu sesuatu informasi (data) mengenai hal yang diteliti yang dapat Peneliti pilih secara kolektif (satu kesatuan). Agar tujuan dan sasaran penelitian ini dapat tercapai, maka diperlukan narasumber yang memenuhi parameter yang dapat mengungkap hal-hal atau informasi yang dibutuhkan .

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengmpulan  data  yang  digunakan  untuk  menyusun  tugas  akhir  ini  suatu hal yang sangat penting dala melakukan penelitian,karena suatu data yang benar,dan releva  maka  diharapkan  bisa  membantu  menyelesaikan  yang  berkaitan  dengan strategi apa yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak kendari.
1. Observasi
Observasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung  di  lapangan  untuk  mendapatkan  gambaran  secara  langsung  tentang kegiatan-kegiatan yang akan di teliti.
2. Wawancara
Wawancara  yaitu,  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  tanya jawab  langsung  dengan  Kepala  bagian  Pajak  atau  dengan  Staf  Karyawan  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari.
3. Dokumentasi
Teknik  dokumentasi  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan pencarian  data  melalui  sumber-sumber  informasi  tertulis  yang  dapat  dipercaya yang  berasal  dari  dokumen  yang  tertulis  di  perusahaan.  Teknik  dokumentasi  ini digunakan  untuk  memperoleh    data  mengenai  strategi  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kendari tahun 2015-2017

## Sumber Data
a. Data Primer
Data  primer  adalah  suatu  objek  atau  dokumen  original  berupa  material  mentah dari  pelaku  yang  disebut first-hand  information, dikumpulkan  dari  situasi  aktual ketika  peristiwa  terjadi  (Uma  Sekaran,  1992  dalam  Ulber  Silalahi,  2012:289).
Vol. 3 No. 2. pp. 241-250. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia.  ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Adapun  data  primer  pada  penelitian  ini  adalah  data  hasil  wawancara  yang diperoleh dari narasumber atau informan.

## b. Data Sekunder
Data  sekunder  diperoleh  bukan  dari  sumber  pertama  sebagai  sarana  untuk memperoleh informasi untuk menjawab masalah yang diteliti (Jonathan Sarwono, 2006:17).  Adapaun  data  sekunder  yang  dibutuhkan  meliputi  data  data  tentang wajib  pajak  dan  bahan-bahan  sekunder  berupa  arsip,  laporan-laporan,  informasi yang  dipublikasikan  atau  tidak  dipublikasikan  serta  data  lainnya  yang  dapat menunjang tercapainya tujuan penelitian ini.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif  yaitu  suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari  data  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  pernyataan-pernyataan,  tafsiran-tafsiran setelah melakukan  observasi  dan menggali  data  dari  beberapa orang narasumber/informan kunci

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Miningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kendari
a. Penagihan Pajak
Undang-undang  Nomor  19  Tahun  1997  tentang  Penagihan  Pajak dengan  Surat  Paksa  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.
Pengertian  mengenai  pelaksanaan  penagihan  pajak  penghasilan terhadap WajibPajak Orang Pribadi.
1) Penanggung  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan Peraturan Undang- undang Perpajakan (Mardiasmo, 2006:113).
2) Penagihan  pajak  adalah  serangkaian  tindakan  agar  penanggung  pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan dengan menegur  atau  memperingatkan  melaksanakan  penagihan  seketika  dan sekaligus,  memberitahukan  Surat  Paksa,  mengusulkan  pencegahan, melaksanakan  penyitaan,  melaksankan  penyanderaan,  menjual  barang yang telah disita (Mardiasmo, 2006:113).
3) Biaya  penagihan  adalah  biaya  pelaksanaan  surat  paksa,  surat  perintah melakukan
Definisi  Penagihan  Pajak  Penagihan  dilaksanakan  oleh  fiksus sehubungan  adanya  kewajiban  wajib  pajak,  baik  sebagian  maupun keseluruhan, yang masih terutang pada negara menurut peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Proses  penagihan  yang  optimal  akan  lebih meningkatkan  realisasi  penerimaan  negara  melalui  pencairan  tunggakan. Agar penagihan dapat maksimal, maka harus dilakukan dengan tertib dan taat asas.
Vol. 3 No. 2. pp. 241-250. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia.  ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## b. Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan  mengolah data,  keterangan,  dan/atau  bukti  yang  dilaksanakan  secara  objektif  dan profesional  berdasarkan  suatu  standar  pemeriksaan  untuk  menguji kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  adalah  pemeriksaan  yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
Pemeriksaan  Pajak  merupakan  rangkaian  tindakan  lanjutan  dari  Penelitian  yang telah  dilakukan  atas  SPT.  Apabila  pada  pengisian  SPT  Pajak  tersebut  memenuhi kriteria-kriteria  tertentu  untuk  dilakukan  Pemeriksaan,  maka  setelah  dilakukan penelitian  akan  dilanjutkan  dengan  adanya  Pemeriksaan  Pajak.  Dalam  hal  ini  yang menjadi  indikator  penelitian  adalah  sosialisasi  pemeriksaan  yang  dilakukan  untuk menguji  kepatuhan  pelaksanaan  suatu  peraturan,  yang  biasanya  disebut  dengan pemeriksaan kepatuhan.
Begitu  pun  penyelenggaraan  pemeriksaan  pajak  membutukan  sosialisasi  yang baik antara pihak pelaksaan pemerikisaan pajak dengan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayaan Pajak Pratama Kendari
Jumlah  wajib  pajak  merupakan  data  yang  penting  untuk  menganalisis  seberapa besar  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang  melaporkan  SPTnya  selama  tahun pajak.Dalam  tabel  3  disajikan  jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar,  wajib  pajak  yang melaporkan  SPTnya  serta  jumlah  Wajib  Pajak  yang  tidak  lapor.Jumlah  wajib  pajak tidak  lapor  dihitung  dengan  mengurangkan  jumlah  wajib  pajak  terdaftar  dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPTnya. Berikut data jumlah wajib pajak tahun 2015-2017 :

## Tabel. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
Tahun  WP Terdaftar  WP lapor  WP tidak Lapor  Tingkat kepatuhan penurunan 2015 129.380 85.352 44.028 65% - 2016 129.380 85. 352 44.028 65% - 2017 135.724 84.767 50.957 62% 3%
Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama kendari 2018
Dilihat  Dari  tabel  diatas  menunjukan  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak (Presentase  jumlah pelapor SPT dibanding jumlah WP terdaftar) sudah cukup patuh dengan  tingkat  presentase    dari  tahun  2015-2017  yaitu  65%  sedangkan  pada  tahun 2017  mengalami  penurunan  sebesar  3%  dengan  Jumlah  Wajib  Pajak  mencapai 62%.Pada  tahun    2015-2016  tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  mencapai  65% Walaupun  masih  tergolong  cukup  efektif,pencapaian  itu  merupakan  tingkat kepatuhan tertinggi selama periode 2015-2016.
Dilihat  Dari  tabel  diatas  menunjukan  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak (Presentase jumlah pelapor SPT dibanding jumlah WP terdaftar) sudah cukup patuh dengan  tingkat  presentase    dari  tahun  2015-2017  yaitu  65%  sedangkan  pada  tahun 2017  mengalami  penurunan  sebesar  3%  dengan  Jumlah  Wajib  Pajak  mencapai 62%.Pada  tahun    2015-2016  tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  mencapai  65% Walaupun  masih  tergolong  cukup  efektif,pencapaian  itu  merupakan  tingkat kepatuhan tertinggi selama periode 2015-2016.
Vol. 3 No. 2. pp. 241-250. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia.  ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## c. Penyelidikan
Tindakan  Penyidikan  di  bidang  pajak  merupakan  rangkaian  tindakan  lanjutan setelah  dilakukan  Pemeriksaan.  Apabila  dalam  Pemeriksaan  Pajak  ditemukan indikasi  bahwa  terdapat  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan,  maka  Pemeriksaan Pajak  akan  dilanjutkan  dengan  penyidikan.  Menurut  UU  No.  16  tahun  2000, Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari atau  mengumpulkan  bukti,  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tindak  pidana  di bidang  perpajakan  yang  terjadi  serta  menemukan  tersangkanya.penyedikan  sangat penting untuk meningkatkatkan kepatuhan untuk menbayar pajak.

## Moral Pajak
a. Mengembangkan Sikap Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami  dan  melaksanakan  ketentuan  perpajakan  dengan  benar  dan  sukarela. Kesadaran  wajib  pajak  untuk  membayar  pajaknya  masih  rendah  karena  mereka berfikir bahwa pajak yang dibayarkan pasti diselewengkan,maka disiri perlu adanya sikap  dari  pegawai  pajak  itu  sendiri  dan  juga  harus  melakuka  juga  harus  banyak melakukan  sosialisasi  agar  wajib  pajak  dapat  melaporkan  pajak  yang  seharusnya diberikan kepada pemerintah tanpa mengurangi atau menyimpan untuk diri sendiri.

## b. Mengembangkan Keadilan
Mengembangkan  keadilan  yakni  dengan  mengembangkan  sikap  terbuka  dan berperilaku  secara  seimbang,  tanpa  membeda-bedakan  sesuatu.  Mengembangkan keadilan  merupakan  upaya  menciptakan  kepercayaan  yang  mendalam  kepada pemerintah/otoritas pajak. Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlakudi suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di  negara  tersebut.  Persepsi  masyarakat  ini  akan  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan pajakdan  perilaku  penghindaran  pajak  (tax  evasion).  Masyarakat  akan  cenderung tidakpatuh  dan  menghindari  kewajiban  pajak  jika  merasa  sistem  pajak  yang berlakutidak  adil.  Perlakuan  jujur  aparat  berwenang,  misalnya  akan  direspon masyarakat  secara  positif,  sistem  pajak  dan  pelayanan  administrasi  pajakyang  baik membuat masyarakat puas dan menjadi faktor pendorong wajib pajak meningkatkan kepatuhannya.
Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah  sebabnya, penting  bagi Wajib Pajak  memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum  dari  apa  yang  dilakukan  ataupun  tidak  dilakukan.  Untuk  dapat  memberikan gambaran  mengenai  hal-hal  apa  saja  yang  perlu  dihindari  agar  tidak  dikenai  sanksi perpajakan.
Sanksi perpajakan terpajakan terbagi atas dua bagian yaitu:
a. Sanksi Administrasi
Landasan hukum mengenai sanksi aministrasi diatur dalam masing-masing pasal UU KUP, diatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban wajik pajak dan hak dan kewajiban fiskus, dalam rangka penegakan hukum pajak (tax law enforcement)
Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama  atas  kewajiban  yang  ditentukan  dalam  UU  KUP  dapat  berupa  sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan
b. Sanksi  Pidana
Vol. 3 No. 2. pp. 241-250. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia.  ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Menurut  ketentuan  dalam  undang-undang  perpajakan,  ada  3  macam  sanksi pidana, yaitu :
1. Denda pidana
Sanksi  berupa  denda  pidana  dikenakan  kepada  wajib  pajak  dan  diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma.
2. Pidana kurungan Pidana  kurungan  hanya  diancamkan  kepada  tindak  pidana  yang  bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga
3. Pidana penjara Pidana  penjara  seperti  halnya  pidana  kurungan,  merupakan  hukuman perampasan  kemerdekaan.  Pidana  penjara  diancamkan  terhadap  kejahatan. Ancaman  pidana  penjara  tidak  ada  yang  ditujukan  kepada  pihak  ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  dengan  hasil  penelitian,  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan bahwa  strategi  meningkatkan  kepatuhan  wajib  di  KPP  Pratama  Untuk  mengatasi masalah  yang  dihadapi  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  KPP  Pratama Kendari    menggunakan  pendekatan  yaitu  pelaksanaan tax  morale (pembangunan moral  wajib  pajak)  dan tax  enforcement (penegakan  hukum) .  Tax  morale atau pembangunan  moral  wajib  pajak  yaitu  dengan  pelaksaan  kebijakan  atau  program yang  mengutamakan  edukasi  kepada  wajib.  Sementara tax  enforcement atau penegakan  hukum  yaitu  dengan  adanya  target  pemeriksaan  dan  penagihan    serta penyelidikaan oleh otoritas pajak.
Penegakan  hukum  dapat  memberikan  efek  jera  kepada  wajib  pajak  dan  juga dapat berpengaruh kepada wajib pajak disekitarnya sehingga tercipta kesadaran dan lingkungan patuh pajak.

## Saran
1. Agar program meningkatkan kepatuhan wajib pajak rerlaksana sacara maksimal maka  perlu  adanya  media  edukasi  dan  penyampaian  informasi  yang  dapat menjangkau seluruh masyarakat/WP secara cepat dan mudah. Tujuan dari media edukasi tersebut adalah untuk mendukung kebijakan atau program otoritas pajak terkait  tentang  edukasi  maupun  penyampaian  informasi  baik  melalui penyuluhan, tentang pentingnya pemeriksaan pajak, serta peyelidikan   Sehingga wajib pajak yang tidak mendapatkan edukasi dan informasi melalui penyuluhan dapat mengakses informasi melalui media.
2. Serta dari kantor pajak sendiri memberikan penghargaan atau reward bagi Wajib Pajak  yang  patuh  atau  rajin  dalam  membayar  pajak  atau  melaporkan SPTnya.entah  mendapatkan  potongangan  atau  semacamnya,sehingga  wajib pajak termotivasi untuk membayar pajaknya.
Vol. 3 No. 2. pp. 241-250. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia.  ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## DAFTAR PUSTAKA
Daliyo. 2001. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: PT. Prenhallindo. Devano,  S.  dan  S.  K.  Rahayu.  2006. Perpajakan  Konsep  Teori  dan  Isu ,  Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
Fandy  Tjiptono.  2000. Perspektif  Manajemen  dan  Pemasaran  Kontemporer . Yogyakarta: Andi.
Fidel. 2008. Pajak Penghasilan . Jakarta: Carofin Publishing.
Fred R. David. 2006. Manajemen Strategi , Edisi ke-10. Jakarta: Salemba Empat. Freddy Rangkuti. 2014. Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Herry  Purwono.  2010. Dasar-dasar  Perpajakan  dan  Akuntansi  Pajak .  Jakarta: Erlangga.
J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen. 2003. Manajemen Strategi , Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi.
John Hutagaol, dkk. 2006. Kapita Selekta Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat. Jonathan Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Kusuma, S.T. 1987. Psiko Diagnostik . Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta Larry D. Crumbley, Jack P Friedman, and Susan B Anders. 1994. Dictionary of Tax Term . United States: Barron's Educational Series Inc.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta: Penerbit Andi. Moleong,  Lexy  J.  2007. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya Offset.
Richard  P.  Rumelt.  2011. Good  Strategy,  Bad  Strategy : The  difference  and  why  it matters . New York: Crown Business. Rochmat Soemitro. 1990. Azas dan Dasar Perpajakan . Bandung: Eresco. Rully Indrawan dan R. Poppy Y. 2014. Metodologi Penelitian . Bandung: PT. Refika Aditama
Safri Nurmantu. 2005. Pengantar Perpajakan . Jakarta: Granit. 72 Siti  Kurnia  Rahayu.  2010. Perpajakan  Indonesia : Konsep  dan  Aspek  Formal . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Suharsimi  Arikunto.  2010. Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta.
Ulber Silalahi. 2012. Metode Penelitian Sosial . Bandung: PT. Refika Aditama Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat. Waluyo  dan  Wirawan  B.  Ilyas.  2000. Perpajakan  Indonesia .  Jakarta:  Salemba Empat.
Wawan  A  dan  Dewi  M.  2010.  Teori  dan  Pengukuran  Pengetahuan,  Sikap  dan Perilaku Manusia. Yogyakarta: Nuha Medika.
Yogi, dkk. 2007. Manajemen Stratejik Terapan . Jakarta: Poliyama Widya Pustaka. Karya Ilmiah
Anisa  Nirmala  Santi.  2012.  Skripsi:  " Analisis  Pengaruh  Kesadaran  Perpajakan, Sikap  Rasional,  Lingkungan,  Sanksi  Denda  dan  Sikap  Fiskus  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ". Semarang: Universitas Diponegoro.
Raisa  Ike  Fitri.  2016.  Skripsi:  " Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ". Makassar: Universitas Hasanuddin.
Vol. 3 No. 2. pp. 241-250. Jurnal BUSINESS UHO: Jurnal Administras Bisnis. July 2018. Faculty of Social  and  Political  Sciences,  Halu  Oleo  University  Kendari.  Southeast  Sulawesi.  Indonesia.  ISSN 2503-1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
Restu  Mutmainnah  Marjan.  2014.  Skripsi:  " Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pelayanan  Fiskus,  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Formal Wajib Pajak ." Makassar: Universitas Hasanuddin.
Jurnal B.  Bawono  Kristiaji,  dkk.  " Memahami  Ke(tidak)patuhan  Pajak ."  InsideTax Magazine. 14th edition (March 2013).
Ni  Ketut  Muliari  dan  Putu  Ery  Setiawan.  " Pengaruh  Persepsi  tentang  Sanksi Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi ".  (Jurnal  Akuntansi  dan  Bisnis  Universitas  Udayana, 2010).