1.  Naskah diketik dalam bahasa Indonesia (untuk abstract dan  keywords  diketik  dalam  bahasa  Inggris), mengguna-kan  kertas  ukuran  A4  sepanjang  10-20 halaman, jenis huruf Time New Roman, spasi tunggal
(1),  margin  3  cm  dari  atas  dan  kiri,  serta  2,5  cm  dari kanan dan bawah.
2.   Format tulisan/artikel terdiri atas:
a.  Judul tulisan (14 pt), ditulis 2 hingga 4 baris, spasi tunggal;
b.  Nama  penulis  (12  pt),  diberikan  footnote  tentang identitas  penulis.  Apabila  penulis  lebih  dari  satu orang maka penulis yang ditulis pertama adalah pe- nulis utama;
c.   Abstract (12 pt) merupakan ringkasan dari isi artikel yang  dituangkan  secara  padat,  bukan  komentar atau pengantar penulis, terdiri dari 100200 kata yang di  susun  dalam  satu  paragraf  dengan  format  esei bukan enumeratif, ditulis dalam bahasa Inggris.
d.  Keywords  (12  pt),  merupakan  kata-kata  kunci berkenaan  topik  tulisan,  ditulis  dalam  bahasa Inggris.
e.   Pendahuluan (12 pt), spasi tunggal (1). Memuat dan menguraikan informasi-informasi umum, topik dan substansi yang mampu menarik dan mengundang rasa  keingintahuan  (curiousity)  pembaca,  dengan memberikan  acuan  bagi  permasalahan  yang  akan dibahas,  arti  pentingnya  materi  yang  ditulis,  atau gagasan baru yang inovatif dan konstruktif. Tulisan disertai dengan data-data pendukung dan sumber referensi.  Bagian  ini  terdiri;  (a)  rumusan  masalah;
(b)  tujuan;  (c)  dan  deskripsi  singkat  mengenai kerangka pemikiran. Apabila tulisan merupakan ha- sil penelitian empirik maka perlu dicantumkan; (a) metode  penelitian;  memuat  tentang  rancangan penelitian,  populasi  dan  sampel,  uraian  singkat opera  sionalisasi  variabel,  dan  teknik  analisis;  (b) hasil  penelitian;  memuat  tentang    hasil  akhir  dari proses  analisis  data,  dapat  berupa  angka,  gambar dan tabel.
f.  Pembahasan  (12  pt).  Memuat  uraian,  analisis,
argumentasi,  interpretasi  penulis  terhadap  data
berkenaan  masalah  yang  disoroti.  Data-data  yang diguna kan  disertai  sumber  referensi  yang mendukung.
g. Penutup (12 pt). Memuat kesimpulan yang menjadi ringkasan uraian atau jawaban sistimatis dari masa- lah yang diajukan secara singkat dan diikuti oleh sa- ran-saran atau rencana tindak lanjut.
h. Daftar Pustaka (12 pt). Berupa buku teks, artikel dari majalah,  makalah,  perundangundangan  dan dokumen pendukung lainnya, ditulis pada bagian akhir  tulisan  dengan  mengikuti  kaidah-kaidah penerbitan daftar pustaka dalam publikasi ilmiah.
3.  Penulisan Tabel dan Gambar/Grafik. Judul tabel ditulis di atas tabel, sedangkan judul gambar/grafik ditulis di bawah  gambar/grafik.  Jika  tabel  atau  gambar/grafik tersebut   merupakan   kutipan   atau   modifikasi   dari buku atau sumber tertentu maka wajib menyebutkan sumber aslinya. Jika tabel tadi merupakan data olahan terhadap suatu instrumen penelitian, maka harus pula diberikan keterangan.
4.   Penulisan  Kutipan.  Penulisan    kutipan  dalam penulisan  sumbernya  menggunakan  format  catatan kaki (footnote).
5.  Penyerahan  Tulisan.  Tulisan  yang  diserahkan  kepada Redaksi akan dievaluasi oleh Tim Redaksi Penyunting.
Tim  berhak  mengubah  susunan  kalimat,  panjang tulisan  dan  aspekaspek  penulisan  lainnya  sesuai dengan  visi  misi  Jurnal  Transformasi  Administrasi, tanpa menghilangkan substansi tulisan. Untuk tulisan yang tidak dimuat, akan dikembalikan kepada penulis, dan  untuk  tulisan  yang  dimuat  akan  diberikan honorarium  sepantasnya  sesuai  dengan  jumlah halaman terbitan.
6.   Naskah dapat dikirim ke Redaksi Jurnal “Transformasi Administrasi”  D/A  :  Kantor  PKP2A  IV  LAN,  Cq
Bidang  Kajian  Aparatur,  Jalan  T.  Panglima  Nyak Makam No. 12, Lampineung  Banda  Aceh  23125,  Telp 06517552569, Fax 0651 7552568 atau melalui email ke: jurnal.pkp2a4lan@gmail.com.  Naskah  yang  dikirim dalam bentuk hardcopy agar disertakan softcopy-nya dalam bentuk Ms Word. n
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI merupakan jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Lembaga Administrasi Negara–RI (PKP2A IVLAN). Jurnal ini memuat tulisan ilmiah baik bersifat hasil kajian konseptual atau penelitian empirik pada isu-isu penyelenggaraan dan pembangunan administrasi negara secara luas. Seperti kinerja pemerintahan dan aparatur, penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik,  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  hukum,  sosial,  ekonomi  dan  sebagainya.  Tulisan  dapat  bersifat  penemuan baru,  koreksi,  pengembangan  atau  penguatan  terhadap  paradigma  atau  teori  yang  sudah  ada.  Dan  belum  pernah dimuat/dipublikasikan  pada  media  jurnal  atau  media  publikasi  lainnya.  Tulisan  harus  didukung  oleh  referensi  / bibliography yang relevan.
Jurnal Transformasi Administrasi mengundang Anda mengirimkan artikel hasil kajian konseptual maupun penelitian empirik bersifat penemuan baru, koreksi, pengembangan, dan atau penguatan terhadap paradigma maupun teori yang telah ada.

## Petunjuk Penulisan Artikel

## 609

## Petunjuk penulisan naskah adalah sebagai berikut:
etika kita menafsirkan Reformasi Birokrasi dari penggalan kata, maka pada
K satu sisi  reformasi bermakna perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain, sementara birokrasi   merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh birokrat pemerintah sesuai dengan hirarki jabatan yang melekat. Sehingga apa yang dimaksud  Reformasi  Birokrasi  tentunya  mengarah  kepada  upaya  perubahan  tata kelola  pemerintahan  yang  lebih  baik  yang  menghasilkan  produk  berupa  layanan masyarakat.
Kepuasan  masyarakat  dapat  menjadi  tolok  ukur  bekerjanya  para  birokrat sebagai  pengemban  amanat  Reformasi  Birokrasi.  Karenanya,  adalah  wajar  ketika harapan  terhadap  terwujudnya  Reformasi  Birokrasi  yang  di  atas  kertas  komitmen negara yang tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-1014 begitu besar. Namun, apa yang terjadi dan dirasakan hingga agenda periode pertama akan berakhir adalah Reformasi Birokrasi yang senyatanya belum mampu merubah wajah birokrasi kita yang sampai saat ini masih carut marut jika tidak ingin dikatakan gagal. Meski tidak dipungkiri pula telah adanya perbaikan pada beberapa sasaran area perubahan, namun berdasarkan Corruption Perception Index 2013, Indonesia menduduki peringkat 114 dari 177, sedangkan menurut laporan Global Innovation Index 2013, kemudahan berbisnis dan pendidikan hanya menduduki ranking 108 dan 104 dari 142 negara. Data empiris tersebut menunjukkan kondisi birokrasi Indonesia yang belum  menunjukkan keberpihakan  kepada  masyarakat  sebagai  penikmat  pelayanan  sesungguhnya. Masyarakat  belum  merasakan  sentuhan  nyata  dalam  memperoleh  hak  pelayanan sebagai  warga  negara  yang  semestinya  dipenuhi.  Lantas  kepada  siapa  kita  harus bertanya tentang siapa sesungguhnya aktor dibalik perubahan itu sendiri?.

## Reformasi Birokrasi dan Perubahan Perilaku Birokrat

## editorial
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
iii
Merujuk  pendapat  Michael  G.  Roskin,  dalam  bukunya;  Political  Science:  An Introduction , menyebutkan bahwa “birokrasi adalah setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan (decision makers)”.
Hal ini dapat kita maknai bahwa birokrasi menjadi sarana dalam memudahkan penyelesaian  administrasi dan memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Namun pada sisi lain, sepenggal kata “birokrasi” lebih sering dipersepsikan  sebagai  penghambat  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  pelayan publik karena penerapan aturan yang  berbelit-belit, ketidak pastian biaya dan waktu dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam  konteks  Tata  Kelola  Pemerintahan,  tugas  memberikan  pelayanan  dan mengatur  masyarakat  merupakan  kewajiban  Pemerintah.  Tugas  memberikan pelayanan  semestinya  dititikberatkan  pada  upaya  mendahulukan  kepentingan umum,  mempermudah  urusan  publik  dan  mempersingkat  waktu  dalam menyelesaikan urusan publik. Sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kepada kekuasan atau power yang melekat secara administratif pada posisi jabatan birokrasi.
Namun apa yang kita lihat selama ini,  tugas mengatur lebih mendominasi para birokrat  dari  pada  melayani  masyarakat.  Sehingga  proses  birokrasi  selalu dipersepsikan  pada  serangkaian  pekerjaan  administrasi  yang  berisi  aturan-aturan normatif   yang mengabaikan tugas pelayanan. Bagi para birokrat, melanggar aturan lebih  berat  dampaknya  daripada  memprioritaskan  pelayanan  kepada  masyarakat yang sesungguhnya merupakan implementasi dari peraturan itu sendiri.
Perilaku, kekuasaan dan pengaruh situasional seorang birokrat masih memberi warna  yang  berbeda  dalam  birokrasi  kita.  Masih  ditemukan  pula  aparatur  yang menempatkan  diri  untuk  melayani  diri  sendiri  dalam  mengelola  birokrasi.  Tipikal yang tentunya akan menjadi cikal bakal terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme yang lagi-lagi berdampak pada mengabaikan kepentingan masyarakat.
Dalam  kondisi  di  mana  masyarakat  semakin  kritis,  berani    mengajukan keinginan,  tuntutan,  aspirasinya  serta  melakukan  kontrol  atas  kinerja  pemerintah, birokrat harus mampu melakukan revitalisasi terhadap peran yang awalnya terbiasa mengatur  dan  memerintah  menjadi  melayani.  Sehingga  apa  yang  dilakukan  tidak memberi kesan elitis dan membuat masyarakat gerah, kesal dan apatis untuk berharap akan memperoleh pelayanan yang baik. Seorang birokrat adalah administrator yang memiliki  kepekaan/responsibilitas  dalam  menjalankan  tugasnya.  Karenanya, perubahan  perilaku  administrator  haruslah  dimulai  dari  pemahaman  kinerja birokrasi  dengan  standar  penilaian  yang  bersifat  administratif  atau  teknis,  bukan politis. Sehingga terbebas dari “belenggu” kepentingan dan intervesi pihak manapun. Disamping  itu,  pertanggungjawaban  administratif  juga  menuntut  administrator untuk bertindak dengan landasan moral yang kuat yang ditunjukkan dengan sikap adil tanpa membedakan masyarakat sebagai client, peka terhadap ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat, atau memegang teguh kode etik sebagai pelayan publik, sebagaimana  pendapat  Tjokrowinoto  (2001:11)  bahwa,  “relevansi  pemuasan
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
iv
masyarakat  atas  pelayanan  yang  disediakan,  merupakan  perilaku  birokrasi  yang perlu diperhitungkan kompetensinya dengan mengacu pada dua hal yaitu: pertama, birokrasi harus memberikan pelayanan publik dengan adil, menuntut kemampuan untuk memahami keadaan masyarakat, mengartikulasikan aspirasi dari kebutuhan masyarakat, lalu merumuskan dalam suatu kebijakan kemudian diimplementasikan; kedua ,  birokrasi  harus  mempunyai  kompetensi  untuk  memberdayakan  masyarakat sipil  dengan  menciptakan  enabling  social  setting,  dari  pendekatan  top  down  yang menguasai dinamika interaksi antara birokrasi dengan masyarakat dapat mengalami perubahan menjadi hubungan horizontal.
Karenanya,  semangat  Reformasi  Birokrasi  haruslah  diikuti  dengan  semangat perubahan  perilaku  birokrat  yang  dalam  perannya  sebagai  administrator  publik harus mampu membangun sinergitas dan interaksi yang harmonis dalam melayani masyarakat,  tidak  justru  menjadi  bayangan  buruk  dan  pesimisme  masyarakat sebagaimana dinyatakan Wachs (1985) bahwa “Administrator publik tidak semata- mata berusaha menghindari kesalahan, tetapi juga berusaha mengejar atau mencari kebenaran”.
Jika  kondisi  ini  dapat  kita  wujudkan,  maka  menaruh  asa  atas  birokrasi  yang responsible dan  mampu  memberikan  layanan  publik  yang  baik  dan  profesional merupakan keniscayaan.
Nurul Hidayah
 REFORMASI  BIROKRASI DAN PERUBAHAN PERILAKU BIROKRAT 
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
Merujuk  pendapat  Michael  G.  Roskin,  dalam  bukunya;  Political  Science:  An Introduction , menyebutkan bahwa “birokrasi adalah setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan (decision makers)”.
Hal ini dapat kita maknai bahwa birokrasi menjadi sarana dalam memudahkan penyelesaian  administrasi dan memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Namun pada sisi lain, sepenggal kata “birokrasi” lebih sering dipersepsikan  sebagai  penghambat  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  pelayan publik karena penerapan aturan yang  berbelit-belit, ketidak pastian biaya dan waktu dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam  konteks  Tata  Kelola  Pemerintahan,  tugas  memberikan  pelayanan  dan mengatur  masyarakat  merupakan  kewajiban  Pemerintah.  Tugas  memberikan pelayanan  semestinya  dititikberatkan  pada  upaya  mendahulukan  kepentingan umum,  mempermudah  urusan  publik  dan  mempersingkat  waktu  dalam menyelesaikan urusan publik. Sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kepada kekuasan atau power yang melekat secara administratif pada posisi jabatan birokrasi.
Namun apa yang kita lihat selama ini,  tugas mengatur lebih mendominasi para birokrat  dari  pada  melayani  masyarakat.  Sehingga  proses  birokrasi  selalu dipersepsikan  pada  serangkaian  pekerjaan  administrasi  yang  berisi  aturan-aturan normatif   yang mengabaikan tugas pelayanan. Bagi para birokrat, melanggar aturan lebih  berat  dampaknya  daripada  memprioritaskan  pelayanan  kepada  masyarakat yang sesungguhnya merupakan implementasi dari peraturan itu sendiri.
Perilaku, kekuasaan dan pengaruh situasional seorang birokrat masih memberi warna  yang  berbeda  dalam  birokrasi  kita.  Masih  ditemukan  pula  aparatur  yang menempatkan  diri  untuk  melayani  diri  sendiri  dalam  mengelola  birokrasi.  Tipikal yang tentunya akan menjadi cikal bakal terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme yang lagi-lagi berdampak pada mengabaikan kepentingan masyarakat.
Dalam  kondisi  di  mana  masyarakat  semakin  kritis,  berani    mengajukan keinginan,  tuntutan,  aspirasinya  serta  melakukan  kontrol  atas  kinerja  pemerintah, birokrat harus mampu melakukan revitalisasi terhadap peran yang awalnya terbiasa mengatur  dan  memerintah  menjadi  melayani.  Sehingga  apa  yang  dilakukan  tidak memberi kesan elitis dan membuat masyarakat gerah, kesal dan apatis untuk berharap akan memperoleh pelayanan yang baik. Seorang birokrat adalah administrator yang memiliki  kepekaan/responsibilitas  dalam  menjalankan  tugasnya.  Karenanya, perubahan  perilaku  administrator  haruslah  dimulai  dari  pemahaman  kinerja birokrasi  dengan  standar  penilaian  yang  bersifat  administratif  atau  teknis,  bukan politis. Sehingga terbebas dari “belenggu” kepentingan dan intervesi pihak manapun.
Disamping  itu,  pertanggungjawaban  administratif  juga  menuntut  administrator untuk bertindak dengan landasan moral yang kuat yang ditunjukkan dengan sikap adil tanpa membedakan masyarakat sebagai client, peka terhadap ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat, atau memegang teguh kode etik sebagai pelayan publik, sebagaimana  pendapat  Tjokrowinoto  (2001:11)  bahwa,  “relevansi  pemuasan
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
iv
masyarakat  atas  pelayanan  yang  disediakan,  merupakan  perilaku  birokrasi  yang perlu diperhitungkan kompetensinya dengan mengacu pada dua hal yaitu: pertama, birokrasi harus memberikan pelayanan publik dengan adil, menuntut kemampuan untuk memahami keadaan masyarakat, mengartikulasikan aspirasi dari kebutuhan masyarakat, lalu merumuskan dalam suatu kebijakan kemudian diimplementasikan; kedua ,  birokrasi  harus  mempunyai  kompetensi  untuk  memberdayakan  masyarakat sipil  dengan  menciptakan  enabling  social  setting,  dari  pendekatan  top  down  yang menguasai dinamika interaksi antara birokrasi dengan masyarakat dapat mengalami perubahan menjadi hubungan horizontal.
Karenanya,  semangat  Reformasi  Birokrasi  haruslah  diikuti  dengan  semangat perubahan  perilaku  birokrat  yang  dalam  perannya  sebagai  administrator  publik harus mampu membangun sinergitas dan interaksi yang harmonis dalam melayani masyarakat,  tidak  justru  menjadi  bayangan  buruk  dan  pesimisme  masyarakat sebagaimana dinyatakan Wachs (1985) bahwa “Administrator publik tidak semata- mata berusaha menghindari kesalahan, tetapi juga berusaha mengejar atau mencari kebenaran”.
Jika  kondisi  ini  dapat  kita  wujudkan,  maka  menaruh  asa  atas  birokrasi  yang responsible dan  mampu  memberikan  layanan  publik  yang  baik  dan  profesional merupakan keniscayaan.
Nurul Hidayah
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
v