licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  PENANGGUNG  JAWAB  KEGIATAN MENYAMPAIKAN  PENDAPAT  DI  MUKA  UMUM  MENURUT  UNDANG- UNDANG  NOMOR  9  TAHUN  1998  TENTANG  KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

## Luki Jemi Hendrik
Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Malang.

## ABSTRACT
Freedom of expression is the right of every individual that has been guaranteed by the constitution. Freedom of opinion has been regulated in Law Number 9 of 1998 concerning  Freedom to Express Opinions in Public. In every activity of expressing opinions in public, there is a party in charge who is responsible from the beginning of the activity to the completion of the activity. This activity is not solely held without permission from the police, so the person in charge of the activity must prepare the conditions for obtaining permission from the police in carrying  out  the  activity  of  conveying  the  opinion.  Activities  that  already  have  a  permit,  usually  there  are anarchic actions carried out by members of the activity. So that in this paper it is necessary to know the factors that  cause  the  person  in  charge  of  the  activity  not  to  fulfill  the  obligations  and  procedures  for  expressing opinions in public and if there are actions outside the procedure for expressing opinions, the legal responsibility of the person in charge of the activity is not continued in the legal process by law enforcers. in order not to cause turmoil in the community.
Keywords
Accountability; Responsible; Freedom of opinion
Cite This Paper Hendrik,  L.  J.  (2022).  Pertanggungjawaban  Pidana  Penanggung  Jawab  Kegiatan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Legal Spirit, 6 (1).

## PENDAHULUAN
Kehadiran  hak  asasi  manusia  merupakan  hak-hak  individu  yang  sifatnya  kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir. 1 Indonesia sebagai negara hukum pastinya memiliki peraturan  yang  melindungi  hak-hak  asasi  manusia.  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  secara historis  selalu  diwarnai  dengan  serangkaian  perjuangan,  yang  tidak  jarang  bahkan menjelma dalam bentuk revolusi. Sejarah juga mencatat banyak kejadian, orang baik secara individu, maupun kelompok melakukan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk  memperjuangkan  apa  yang  dianggap  sebagai  haknya,  bahkan  disertai  dengan taruhan  jiwa  dan  raga. 2 Dalam  kaitannya,  hak  asasi  tersebut  salah  satunya  adalah  hak berbicara  dan  mengeluarkan  pendapat  yang  dimiliki  oleh  setiap  masyarakat  Indonesia tanpa memandan gsuku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai  media  lainnya.  Semakin  dewasa  suatu  bangsa  maka  kebebasan  berbicara  dan
1 El Muhtaj Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Tangerang, 2007), hlm. 29
2 Yesmil Anwar, et. al. Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum (Jakarta, 2008), hlm. 28
mengeluarkan  pendapat  semakin  dihormati.  Sehingga  istilah  kebebasan  biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu. 3 Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik  Indonesia  sebagai  Negara  hokum  dan  demokratis  berwenang  untuk  mengatur dan  melindungi  pelaksanaannya.  Kemerdekaan  berpikir  dan  mengeluarkan  pendapat tersebut  diatur  dalam  perubahan  keempat  Undang-Undang  DasarRepublik  Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3). Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satuhak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  muka  umum  Pasal  1  ayat  (1)  kemerdekaan menyampaikan pendapa tadalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemerdekaan berpendapat akan mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan pendapat dan saling kritik sehingga dimungkinkan  adanya  dialog  yang  dinamis  kearah  kemajuan  cara  berpikir  masyarakat sehingga Negara menjadi lebih demokratis. Demokrasi bermakna rakyat diberi kebebasan untuk  memilih  dan  menilai  yang  sekaligus  mengharuskan  wujudnya  kebebasan berpendapat di muka umum.
Dalam  kegiatan  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  pastinya  karena  adanya ketidaksesuaian  antara  kelompok  satu  dengan  yang  lainnya,  dan  mempengaruhi kehidupan  bermasyarakat  terlebih  akhir-akhir  ini  kepentingan  politik  suatu  kelompok sering  kali  dimanfaatkan  dengan  mendompleng  kepada  kepentingan  public  atau masyarakat.  Timbulnya  perbedaan  kepentingan  berdampak  pada  adanya  aksi-aksi ataupun kegiatan-kegiatan dengan tujuan menyampaikan pendapat di muka umum dalam berbagai  bentuk  diantaranya  unjuk  rasa/demonstasi,  pawai,  rapat  umum  dan  mimbar bebas.
Dengan berjalannya waktu, semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati dan dilindungi sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  Tentang  Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyebutkan bahwa, “setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: (a) mengeluarkan pikiran secara bebas;  (b)  memperoleh  perlindungan  hukum”.  Namun  dalampraktiknya,  saat  ini  belum memberikan  perlindungan  hukum  yang  semestinya  kepada  masyarakatnya  seperti berbagai aksi penyampaian pendapat dimuka umum sejak era reformasi yang dilakukan oleh masyarakat luas maupun kelompok-kelompok kecil.
Penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin  dalam  Pasal  28  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi  :  “Ke merdekaan berserikat dan berkumpul,  mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang- undang“ serta diatur dalam Undang -undang No 9 Tahun  1998 tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum.  Keberadaan  Undang- undang  No  9  Tahun    1998  saat  ini  terkesan  tidak  diperhatikan  lagi  dikarenakan  dalam pelaksanaannya  pihak  pelaksana/penanggungjawab  tidak  melaksanakan  apa  yang terkandung di dalamnya.
Penanggungjawab  kegiatan  sering  tidak  memenuhi  kewajiban  dan  tata  cara penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana telah diatur dalam undang-undang,
3 Sartini, i Etika i Kebebasan i Beragama , i Jurnal i Filsafat. i Vol i 18 i No i 3, Tahun 2008, i hlm. i 242
sehingga niat luhur yang diusung dalam kegiatan tersebut justru berakibat pada adanya kepentingan masyarakat yang lebih besar dan mendesak dikorbankan. 4
Kewajiban  dan  tata  cara  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  yang  sering  tidak dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan diantaranya :
a. tidak menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
b. tidak menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c. tidak menaati hokum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. tidak menghormati dan menjaga ketertiban umum;
e. tidak menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan Sedangkan tatacara penyampaian pendapat di muka umum yang sering tidak dipenuhi oleh penanggungjawab kegiatan diantaranya :
a. Penyampaian  pendapat  di  mukaumum  tidak  diberitahukan  secara  tertulis kepadaPolri;
b. Pemberitahuan  secara  tertulis  tidak  disampikan  langsung  oleh  penanggung  jawab kegiatan;
c. Pemberitahuan  tidak  disampaikan  kepada  Polri  selambat-lambatnya  3  x  24  jam sebelum kegiatan dimulai;
d. Penyampaian  pendapat  di  muka  umum  tidak  dilaksanakan,  pada  waktu-waktu sebagaiberikut :
1. Di tempat terbuka antara pukul 06.00 s.d. 18.00, waktu setempat;
2. Di tempat tertutup antara pukul 06.00 s.d. 22.00 waktu setempat
Dari uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka diperoleh beberapa perumusan masalah diantaranya: faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan penanggung jawab kegiatan tidak memenuhi kewajiban dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum?;  dan  bagaimanakah  pertanggungjawaban  hukum  penanggung  jawab  kegiatan apabila  kegiatan  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  terdapat  pihak-pihak  yang dirugikan?.  Sejalan  dengan  rumusan  masalah  yang  akan  diteliti,  maka  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mengakibatkan  penanggung jawab kegiatan tidak memenuhi kewajiban dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum serta untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum penanggung jawab kegiatan apabila  kegiatan  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  terdapat  pihak-pihak  yang dirugikan.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. 5 Dalam sebuah penelitian harus penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode  penelitian.  Sebab  ketepatan  dalam  metode  penelitian  akan  sangat  berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai  suatu  variabel  penyebab  yang  menimbulkan  akibat-akibat  pada  berbagai  segi kehidupan  sosial. 6 Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Wilayah  Hukum  Kabupaten
4 Hamid Basyaib, Membela Kebebasan (Jakarta, 2006), hlm. 18
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung, 2004), hal. 57
6 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Bandung, 1990) hlm. 34-35
Lumajang,  dimana  sering  terjadinya  demo  atau  penyampaian  pendapat  yang  pada ujungnya merugikan pihak-pihak disekitar aksi tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor Penyebab Penanggungjawab  Kegiatan Tidak Memenuhi Kewajiban dan Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap  individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan  demokratis  berwenang  untuk  mengatur  dan  melindungi  pelaksanaannya. Kemerdekaan  berpikir  dan  mengeluarkan  pendapat  tersebut  diatur  dalam  perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 7 Dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  mengatur  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat  di Muka Umum. Pasal 3 undang-undang  tersebut  menyatakan bahwa pelaksanaannya harus memenuhi beberapa asas, yakni asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat. Asas-asas ini menjadi landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam penyampaikan pendapat di muka umum. Namun, pemberlakuan undang-undang tersebut tidak menjamin pelaksanaan demonstrasi menjadi tertib, karena dalam  praktiknya  sering  juga  terjadi  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  seperti unjukrasa atau demonstrasi yang mana hal itu tidak dapat dikendalikan dan berujung pada tindak kekerasan atau anarkis serta kerusuhan massa yang menganggu ketertiban umum.
Kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  memiliki  beberapa  fungsi.  Ini  merupakan salah  satu  bentuk  pelaksanaan  Hak  Asasi  Manusia.  Dengan  diberikannya  hak menyampaikan pendapat pada masyarakat, berarti salah satu HAM telah diakui, dijamin, dan dipenuhi. Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga berfungsi sebagai salah satu bentuk  pelaksanaan  demokrasi.  Dalam  UUD  NKRI  1945,  disebutkan  bahwa  kedaulatan tertinggi  berada  di  tangan  rakyat.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  negara  tak  lepas  dari tersalurkannya  pendapat  rakyat  melalui  pemerintah  dan  lembaga  perwakilan.  Adanya kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  membuat  pelaksanaanpengawasan  rakyat terhadap  pemerintah menjadi lebih mudah  dilakukan. Rakyat dapat menggunakan jalur perwakilan rakyat dan media massa untuk menyampaikan keberatan, saran, dan kritik bagi penyelenggaraan negara. Diharapkan dengan adanya pengawasan oleh rakyat, pemerintah akan  cenderung  bersikap  hati-hati  dan  berusaha  sebaik  mungkin  dalam  melaksanakan tugasnya.
Bentuk-bentuk  enyampaian  pendapat  di  muka  umum  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terdapat pada Pasal 9. Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa ada 4  (empat)  bentuk  penyampaian  pendapat  di  muka  umum,  yakni:  1)  unjuk  rasa  atau demonstrasi; 2) pawai; 3) rapat umum; dan 4) mimbar bebas. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum  mengatur  juga sanksi  terhadap  pelanggaran  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  undang-undang tersebut, contohnya seperti pasal 16 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa:  “Pelaku  atau  peserta  pel aksanaan  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  yang melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  dapat  dikenakan  sanksi  hukum  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
7 Jefri  Porkonanta  Tarigan,  “ Akomodasi  Politik  Hukum  di  Indonesia  terhadap  hak  Asasi  Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirnya ”, Jurnal Konstitusi, Voume. 14, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 179, mengutip Pendapat Berbeda ( Dissenting Opinion ) Hakim Konstitusi: Abdul Mukthie dan Laica Marzuki, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, hlm. 116
Secara formal, seluruh yang diatur memberikan gambaran yang baik, namun secara fakta  dilapangan  itu  berbeda.  Sering  terjadinya  tindakan-tindakan  di  luar  alur  tata  cara penyampaian  yang  berujung  anarkis.  Banyak  faator-faktor  penyebab  terjadinya  hal  itu, yakni:
a. Keinginan pengunjuk rasa atau demonstran yang tidak terpenuhi Hal ini sering sekali terjadi pada saat terjadi unjuk rasa. Para demonstran yang pada umumnya  mempunyai  satu  tujuan,  menginginkan  agar  tujuan  tersebut  dipenuhi  atau setidak-tidaknya  didengar  oleh  pemegang  kekuasaan  dengan  mengirimkan  beberapa utusan  dari  demonstran  untuk  melakukan  dialog  dengan  pemegang  kekuasaan  dan menemukan  jalan  keluar.  Namun  apabila  para  pengunjuk  rasa  tersebut  tidak  diberikan kesempatan untuk bertemu dan berdialog dengan pemegang kekuasaan tersebut, maka hal inilah  yang  dapat  berujung  pada  tindakan  anarki.  Permasalahan  yang  cendrungan membuat  demonstrasi  damai  menjadi  anarki,  seperti  diberitakan  di  beberapa  media bahwa  sering  terjadi  tindakan  anarki  oleh  demonstran.  Namun,  jarang  media  yang mencoba mengungkapkan apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi seperti itu yaitu kebanyakan  pemerintah  tidak  berani  membuka  dialog  dan  setidaknya  mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan oleh para demonstran.
b. Rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh aparat keamanan Dari  sudut  yang  lain,  dapat  kita  amati  bahwa  adakalanya  anarki  tercipta  secara kebetulan ( by chance ) atau kecelakaan ( by accident ). Singkatnya, terdapat begitu banyak kemungkinan yang bisa melahirkan anarki. Namun yang ingin disorot di sini adalah peran polisi yang bisa meredam anarki secara lebih meluas atau malah membakar anarki yang lebih  parah.Menyadari  proses  terjadinya  anarki  yang  amat  cepat,  maka  sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah  berkembang  menjadi  sesuatu  yang  harus  ditangani  secara  keras.  Pemanfaatan optimal atas fase yang amat singkat tadi tergantung pada cukup tidaknya data awal ( base data ) yang dimiliki polisi setempat berkaitan dengan karakteristik situasi tertentu.Petugas polisi juga berasal dari warga masyarakat, mereka juga memiliki emosi tertentu, sehingga dapat  marah,  juga  dapat  trauma.  Setiap  menghadapi  massa,  polisi  laksana  menghadapi musuh, sehingga sangat mudah terjadi bentrokan yang membawa korban. Dalam banyak kasus,  penanganan  demonstrasi  justru.  Aparat  kepolisia  kerap  di  tuding  sebagai  biang pemicu kerusuhan, bukan pencipta ketertiban.
c. Rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh penanggungjawab kegiatan penyampaian pendapat di muka umum Ketika  pendapat  yang  harusnya  disampaikan  kepada  penguasa  sebagai  tujuan  awal adanya  kegiatan  penyampaian  pendapat  ini  tidak  terlaksana,  maka  anarki  daripada demonstran akan timbul. Penanggungjawab yang jumlahnya tidak sebanding dengan para demonstran  terkadang  juga  dibuat  tidak  berkutik.  Penanggungjawab  yang  seharusnya menjalankan  tata  cara  penyampaian  yang  baik,  maka  saat  itu  juga  akan  diabaikan  oleh anggotanya  sendiri.  Sehingga  cukup  kuat  alasan  tersebut  sebagai  faktor  terjadinya tindakan anarki yang dilakukan oleh anggota demonstran.
d. Kurangnya koordinasi antara para pelaku unjuk rasa dengan aparat keamanan Faktor  yang  dapat  menjadi  penyebab  terjadinya  kerusuhan  sebagai  kurangnya koordinasi antara para pengunjuk rasa dengan aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian, tidak  adanya  pemberitahuan  secara  lebih  terperinci  kepada  pihak  Kepolisan  tentang kegiatan kegiatan unjuk rasa. Hal ini merupakan faktor teknis, yaitu koordinator lapangan demonstrasi sudah harus memberi tahu pihak Kepolisian 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan,
seperti  diatur  dalam  Pasal  9  dan  10  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  1998  Tentang Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.
Hal ini dapat menjadi penyebab kerusuhan karena di dalam tata cara menyampaikan pendapat  dimuka  umum  harus  diberitahukan  perkiraan  jumlah  massa  yang  akan  ikut dalam  kegiatan  unjuk  rasa  tersebut,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  11  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  1998.  Karena  bisa  saja  ada  sekelompok  orang  yang  tidak bertanggungjawab  masuk  kedalam  barisan,  kemudian  berusaha  memprovokasi  para pengunjuk rasa.
e. Pengamanan yang kurang
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
f. Cara pikir para demonstran yang menyimpang
Para pelaku unjuk rasa (demonstran), melakukan tindakan anarki karena mereka salah mengartikan suatu kebebasan berpendapat karena mereka berpikir bahwa perilaku anarki merupakan suatu jalan keluar dari sebuah kebuntuan komunikasi. Walaupun pada awalnya mereka  meyakini  bahwa  demonstrasi  adalah  sebuah  sarana  untuk  memperjuangkan sebuah kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, sosial atau kepentingan lainnya, namun  mereka  beranggapan  bahwa  perilaku  anarki  yang  berupa  kekerasan  dan pemaksaan kehendak adalah jalan terakhir yang ditempuh bila dialog tidak lagi mampu mewadahi perbedaan.
g. Adanya provokasi
Berkaitan dengan ketidaksadaran dari banyak kalangan perihal beroperasinya suatu keyakinan bersama menyusul suatu tindak anarki, adalah kebiasaan kita untuk kemudian menunjuk  adanya  provokator.  Provokator  adalah  orang  yangbila  kerjanya  berupa memunculkan rasa marah dan kemauan berkonflik pada diri orang yang di provokasi.
Selanjutnya,  kerap kita membayangkan bahwa  provokator tersebut adalah orang di luar kelompok atau massa yang mengabarkan cerita buruk dan bohong. Tak cukup dengan itu, dapat pula diimajinasikan bahwa provokator itu melakukannya seraya berbisik-bisik dengan  mata  curiga  dan  berjalan  mengendap-endap.  Cukup  mengherankan  bila  polisi, sebagai profesional yang seharusnya mengetahui bagaimana perilaku kolektif muncul dan bekerja, juga ikut-ikut mengemukakan hal yang sama.
Mengenai  bayangan  itu,  diduga  kuat  tidaklah  demikian  dalam  kenyataannya.  Yang lebih  mungkin  terjadi  adalah  bahwa  antar  anggota  kelompok  atau  massa  itu  sendirilah yang saling memprovokasi, saling mengagitasi atau saling menginsinuasi satu sama lain agar melakukan tindak anarki. Bila begitu, tak ayal, efeknya akan jauh lebih hebat dan lebih mungkin berhasil.
h. Adanya kelompok terorganisir yang mengacau.
Anarki, sebagaimana telah disinggung di atas, dilakukan dalam rangka perilaku kolektif oleh massa yang spontan berkumpul dan, sepanjang diupayakan, dapat dengan mudah cair kembali. Dengan demikian, secara kepolisian, memang relatif lebih mudah memecah belah massa dari tipe ini sepanjang tersedia perkuatan ( enforcement ) yang cukup. Yang jauh lebih merepotkan adalah, bila anarki dilakukan oleh orang-orang dari kelompok tertentu yang terorganisasi,  memiliki  motif  militan  dan  radikal  serta  membawa  senjata  (atau  benda- benda  lain  yang  difungsikan  sebagai  senjata).  Pelakunya  juga  bisa  datang  dari  suatu komunitas  yang,  katakanlah,  telah  terinternalisasi  dengan  nilai  dan  ide  kekerasan sebagaimana disebut di atas dan menjadi radikal karenanya.
Maka singkatnya, anarki pada kelompok cair adalah sesuatu hal yang niscaya, wajar terjadi atau tak terhindarkan. Sedangkan anarki pada kelompok yang terorganisasi adalah efek yang sudah diperhitungkan ( calculated effect ), yang akibatnya sudah diperhitungkan dalam kaitannya dengan yang lain ( systematic effect ). Sehingga benar bila dikatakan efek itu sendirilah yang justru diinginkan untuk terjadi ( intended effect ). Anarki oleh kelompok terorganisir  ini  umumnya  terencana,  memiliki  cukup  kekuatan  dan  jaringan,  memiliki motif tertentu dan juga target-target tertentu
Ketika  hal-hal  tersebut  sudah  terjadi,  maka  yang  menjadi  sorotan  disini  adalah penanggungjawa  dari  kegiatan  tersebut.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  penanggungjawab kegiatan tidak dapat memenuhi tata cara penyampaian pendapat tersebut. Pastinya ada faktor-faktor yang menyebabkan hal tersbeut, yakni:
a. Adanya  kekhawatiran  bahwa  kegiatan  tidak  terlaksana  sesuai  yang  diinginkan  oleh penanggung jawab baik dari waktu ataupun tujuan;
b. Penanggungjawab tidak mengetahui secara utuh tentang UU No. 9 Tahun 1998;
c. Penanggungjawab  hanya  mementingkan  kepentingan  pribadi/kelompoknya  tanpa memikirkan kepentingan masyarakat yang lebih luas.
2. Pertanggungjawaban  Hukum  Penanggungjawab  Kegiatan  Apabila  Kegiatan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Merugikan Orang Lain
Konstitusi sangat menghormati dan memberi tempat yang layak bagi masyarakat yang ingin  melakukan  demonstrasi  di  ruang  publik. 8 Hal  ini  ditunjukkan  adanya  pengaturan Undang-Undang  tentang  Kebebasan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum.  Dalam berjalannya  waktu,  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  dengan  cara  demonstrasi merupakan  pilihan  wajar  dan  bahkan  dapat  menjadi  pilihan  satu-satunya  untuk mengungkapkan aspirasi yang tersumbat oleh sistem maupun oleh mentalitas para pejabat negara dalam iklim demokrasi saat ini. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa unjuk rasa akan hilang dengan sendirinya manakala sistem telah ditata sedemikian rupa. Sebab, tarik- menarik  kepentingan  akan  selalu  menghiasi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Di samping juga, demonstrasi dapat menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan, yakni sebagai kekuatan check and balance, sebagai kekuatan pengimbang, agar tidak terjadi ketimpangan yang destruktif. 9
Demonstrasi merupakan sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikannya dalam bentuk pengarahan massa. Demonstrasi  juga  merupakan  sebuah  sarana  atau  alat  sangat  terkait  dengan  tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Demonstrasi merupakan tindakan  untuk  menyampaikan  penolakan,  kritik,  ketidakberpihakan,  dan  penolakan terhadap hal-hal yang dianggap sebuah penyimpangan. Demonstrasi tidak sesempit yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat dengan melakukan long-march, berteriak-teriak, membakar  ban,  aksi  teatrikal,  merusak  pagar,  atau  tindakan-tindakan  yang  selama  ini melekat pada kata demonstrasi. Tempatnya ruang terbuka publik yang dapat dilihat oleh publik secara umum atau terang-terangan.
Demokrasi  dipandang  sebagai  bentuk  tingkah  laku  agresif,  khususnya  tingkah  laku agresif massa yang timbul sebagai akibat adanya frustasi di masyarakat yang terjadi karena adanya  ketidaksesuaian  antara  harapan  yang  wajar  dengan  kenyataan  yang  didapatkan ( relative  deprivation ).  Selain  itu,  unjuk  rasa  dipandang  sebagai  tindakan  kolektif  yang didalamnya terdapat beberapa kelompok manusia yang sangat potensial dan mudah diajak
8 Tri Pranadji, Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) Serta Penangannya Dalam Alam Demokrasi di Indonesia , Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 26, Nomor 2, Desember 2008, hlm. 137.
9 Muhammad Gazali Rahman, Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskiptif Melalui Pendekatan Hukum Islam) , Jurnal Studia Islamika, Volume 12, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 349
untuk  melakukan  unjuk  rasa,  diantaranya  orang  miskin,  orang  yang  sedang  mengalami frustasi, orang yang tidak puas, orang yang tersingkir, kelompok usia muda, juga kelompok marginal di tengah masyarakat. 10
Demonstrasi  dapat  bernilai  positif,  namun  dapat  juga  bernilai  negatif.  Ketika demonstrasi  itu  menjunjung  tinggi  demokrasi  maka  dipandang  sebagai  hal  positif  dan mempunyai nilai di mata masyarakat. Namun, ketika demonstrasi mengabaikan demokrasi maka  dipandang  sebagai  hal  yang  negatif.  Demonstrasi  merupakan  cara menyampaikanpikiran atau pendapat yang harus dijaga dan dipelihara agar tidak berubah menjadi tujuan yang negatif. 11
Belakangan ini, demonstrasi yang dilakukan oleh demonstran cenderung tidak tertib dan  menuju  anarkis.  Kenyataan  ini  merupakan  gambaran  buruk  dan  kontra  produktif terhadap visi perjuangan para demonstran karena merugikan berbagai pihak. Kondisi ini terlihat dari sikap anarkis massa yang merusak berbagai sarana prasarana dan menggangu ketertiban  umum,  seperti  memblokade  jalan  yang  menggangu  pengendara  umum, membakar ban bekas, membentangkan spanduk, foto-foto, bendera, merusak pagar, dan berbagai fasilitas umum lainnya.
Dari tindakan anarkis yang dilakukan, tidak jarang pihak-pihak yang merasa dirugikan menuding  massa  sebagai  manusia  yang  anarkis,  serta  ada  yang  menyatakan  bahwa penanggungjawab    daripada  kegiatan  penyampaian  pendapat  ini  memberi  provokasi- provokasi tertentu terhadap massa nya, serta ada pula tudingan bahwa dalam aksi kegiatan tersebut disusupi oleh orang yang tidak bertanggungjawab agar kegiatan penyemapaian pendapat tersebut dicap sebagai ajang panggung penyampaian pendapat yang anarkisme.
Lantas  pertanggungjawaban  seperti  apa  yang  ditujukan  kepada  penanggungjawab kegiatan  jika  suasana  dalam  kegiatan  tersebut  sudah  tidak  kondusif,  meskipun  secara formalitas segala persyaratan penyampaian pendapat di muka umum terpenuhi.
Kebebasan mengeluarkan pendapat menuntut kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berbicara tidak ada  artinya tanpa massa pendengar. Dengan melihat  kondisi yang  demikian  tersebut  Pemerintah  pada  tahun  1998  mengeluarkan  Undang-Undang Nomer  9  tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum. Undang-undang  ini  memberikan  sedikit  harapan  agar  dikemudian  hari  aksi  unjuk  rasa tidak selalu diwarnai dengan aksi-aksi anarkis. Seperti yang telah penulis uraikan di atas bahwa, setiap warganegara yang akan menyelenggarakan unjuk rasa mempunyai hak dan kewajiban  yang  mestinya  harus  dipatuhi.  Hak  dan  kewajiban  ini  diatur  dalam  Pasal  5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyebutkan bah wa “warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka  umum  berhak  untuk  a)  Mengeluarkan  pikiran  secara  bebas;  b)  Memperoleh perlindungan hukum.”
Namun  dalam  berjalannya  waktu,  kegiatan-kegiatan  tersebut  terkadang diselenggarakan  dengan  diluar  jalur  atau  rencana.  Banyak  aksi-aksi  yang  tidak  terduga terjadi  dilapangan  meskipun  awalnya  pada  saat  pengurusan  izin  penanggungjawab kegiatan sudah memberikan gambaran bahwasannya kegiatan yang akan dilakukan tidak menyalahi  ketertiban  atau  aturan.  Lantas  jika  terjadi  demikian  maka  penanggungjawab kegiatan harus berani untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Namun demikian, di wilayah hukum Lumajang, jika ada aksi-aksi anarkis atau diluar dugaan selama ini yang terjadi  dari  pihak  kepolisian  tidak  meneruskan  dalam  proses  hukum,  pihak  Kepolisian
10 Eric Hoffer, Gerakan Massa (Jakarta, 1992), hlm. 26
11 Daniel Simamora, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Unjuk Rasa yang Bersifat Anarki (Studi Putusan Nomor: 2.156/Pid.B/2009/PN.Mdn ) (Medan, 2010), hlm. 26
beralasan  untuk  menghindari  adanya  gejolak  dimasyarakat  yang  lebih  tinggi  apabila dilakukan upaya penegakan hukum.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor penyebab  penanggungjawab  kegiatan  tidak  memenuhi  kewajiban  dan  tata  cara penyampaian pendapat di muka umum adalah a) adanya  kekhawatiran bahwa kegiatan tidak terlaksana sesuai yang diinginkan oleh penanggung jawab baik dari waktu ataupun tujuan; b) Penanggungjawab tidak mengetahui secara utuh tentang UU No. 9 Tahun 1998; dan c) biasanya penanggungjawab hanya mementingkan kepentingan pribadi/kelompoknya  tanpa  memikirkan  kepentingan  masyarakat  yang  lebih  luas. Selanjutnya, alasan pihak penegak hukum tidak melanjutkan pada proses hukum kepada penanggungjawab  kegiatan,  dikarenakan  agar  tidak  menimbulkan  gejolak  di  tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Anwar, Yesmil. et. al. 2008. Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum . Jakarta Basyaib, Hamid. 2006. Membela Kebebasan . Jakarta: Freedom Institute
Hanitijo Soemitro, Ronny. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Bandung Hoffer, Eric. 1992. Gerakan Massa . Jakarta: Yayasan Obor
Majda, El Muhtaj. 2007. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia . Jakarta: Kencana Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum . Jakarta
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung
Simamora, Daniel. 2010. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Unjuk Rasa yang Bersifat  Anarki  (Studi  Putusan  Nomor:  2.156/Pid.B/2009/PN.Mdn ).  Medan: Universitas Sumatera Utara
Suratman. 2012. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta

## Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Perkapolri)  Nomor  7  Tahun  2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

## Jurnal Ilmiah:
Jefri  Porkonanta  Tarigan,  “ Akomodasi  Politik  Hukum  di  Indonesia  terhadap  hak  Asasi Manusia  Berdasarkan  Generasi  Pemikirnya ”,  Jurnal  Konstitusi,  Voume.  14,  Nomor  1, Maret 2017
Sartini. Etika Kebebasan Beragama . Jurnal Filsafat. Vol 18 No 3, Tahun 2008
Tri Pranadji, Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) Serta Penangannya Dalam Alam Demokrasi di Indonesia , Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 26, Nomor 2, Desember 2008
Muhammad  Gazali  Rahman, Unjuk  Rasa  Versus  Menghujat  (Analisis  Deskiptif  Melalui Pendekatan  Hukum  Islam) ,  Jurnal  Studia  Islamika,  Volume  12,  Nomor  2,  Desember 2015