Tanjungpura Law Journal, Vol. 5, Issue 2, July 2021,  Page :149-173 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 27 January 2021 | Reviewed: 31 March 2021 | Accepted: 2 July 2021
Regulasi Penawaran Saham Berbasis Equity Crowdfunding (ECF) serta Perbandingan terhadap Initial Public Offering
(IPO)
Elleanor Rigby Bangun 1

## Abstract
The  financial  sector  has  an  important  role  in  the  economy  and  continues  to  develop  by the  needs  of  the  community.  Innovation  in  the  financial  sector  is  known  as  financial technology  (fintech).  One  of  these  fintech  innovations  is  Equity  Crowdfunding  (ECF) where  ECF  allows  investors  to buy  shares  from  companies  that  are  not  listed  or  do  not meet  the  requirements  for  an  Initial  Public  Offering  (IPO).  While  this  is  a  positive innovation, it can still pose risks if regulated incorrectly. These risks fall broadly into  the categories  of  failure,  fulfillment,  fraud,  money  laundering,  and  even  the  risk  of  theft  of business  ideas  and  intellectual  property  rights.  Organizers  cannot  guarantee  that  there will be  no leakage of company business ideas or information.  Article 2 of the Consumer Protection Law stipulates that consumer protection is based on benefits, justice, balance, security, and consumer safety, as well as legal certainty. This is also what is regulated in the  Electronic  Information  and  Transactions  (ITE)  Law.  Therefore,  it  is  necessary  to research  alternative  equity  crowdfunding  financing.  This  article  focuses  on  an  equity crowdfunding-based  stock  offering  system  as  well  as  a  comparison  of  stock  offerings through equity crowdfunding and  initial public offering  (IPO) as well  as knowing  whether the regulations of equity crowdfunding in Indonesia are correct and can accommodate the weaknesses  of  equity  crowdfunding.  The  research  method  used  by  the  author  is descriptive  research  with  a  normative  juridical  approach,  mainly  shown  to  study  legal principles  related  to  stock  offering  through  equity  crowdfunding.  The  nature  of  this research  is  analytical  descriptive,  descriptive  in  nature,  meaning  that  this  research  is expected to obtain a detailed and systematic description of Indonesian law related to ECF financial  technology.  The  analysis  is  intended  to  be  based  on  the  description,  the  facts obtained will be analyzed carefully to answer the existing problems.
Keywords: equity crowdfunding; initial public offering, investment law.

## Abstrak
Sektor  keuangan  merupakan  sektor  yang  memiliki  peran  penting  dalam  perekonomian dan  terus  mengalami  perkembangan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Inovasi dalam  sektor  keuangan  dikenal  dengan  istilah  financial  technology  (fintech).  Salah  satu inovasi fintech tersebut adalah  Equity  Crowdfunding (ECF)  dimana  ECF  memungkinkan investor untuk membeli saham dari perusahaan yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi persyaratan untuk Initial Public Offering (IPO). Meskipun hal ini merupakan inovasi yang positif, tetap saja akan menimbulkan risiko jika diatur dengan tidak benar. Risiko-risiko ini secara luas termasuk dalam kategori kegagalan,  fulfillment, penipuan (fraud), pencucian uang  (money  laundering),  dan  bahkan  risiko  pencurian  ide  usaha  dan  Hak  Kekayaan Intelektual  pun  dapat  terjadi.  Penyelenggara  tidak  dapat  menjamin  tidak  akan  ada kebocoran  ide  atau  informasi  usaha  perusahaan.  Padahal,  di  dalam  Pasal  2  UU Perlindungan  Konsumen,  perlindungan  konsumen  berasaskan  manfaat,  keadilan, keseimbangan,  keamanan  dan  keselamatan  konsumen,  serta  kepastian  hukum. Demikian  halnya  juga  yang  diatur  dalam  UU  ITE.  Untuk  itu,  perlu  diadakan  penelitian tentang alternatif pembiayaan equity crowdfunding. Pedoman penulisan ini berfokus pada
1 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, Indonesia, email: elleanorerigby@gmail.com
sistem  penawaran  saham  berbasis  equity  crowdfunding  serta  perbandingan  penawaran saham  melalui  equity  crowdfunding  dan  initial  public  offering  (IPO)  juga  mengetahui apakah  regulasi  dari  equity  crowdfunding  yang  ada  di  Indonesia  sudah  tepat  dan  dapat mengakomodir  kelemahan  dari  Equity  Crowdfunding  tersebut.  Metode  penelitian  yang dilakukan  oleh  penulis  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  bersifat  yuridis normatif,  terutama  ditunjukan  untuk  mengkaji  kaidah/asas  hukum  yang  berhubungan dengan  penawaran  saham  melalui  Equity  Crowdfunding.  Sifat  dari  penelitian  ini  adalah bersifat  deskriptif  analitis,  bersifat  deskriptif  maksudnya  dari  penelitian  ini  diharapkan diperoleh  gambaran  secara  rinci  dan  sistematis  tentang  hukum  di  Indonesia  terkait financial  technology  ECF.  Analisis  dimaksudkan  berdasarkan  gambaran,  fakta  yang diperoleh  akan  dilakukan  analisis  secara  cermat  untuk  menjawab  pemasalahan  yang ada.
Kata Kunci: crowdfunding ekuitas; hukum investasi; penawaran umum perdana

## I. Pendahuluan
Saat  ini  globalisasi  ekonomi  tidak  ubahnya  seperti  sebuah  diterminasi sejarah  yang  tidak  bisa  dihindari  sehingga  setiap  negara  mau  tidak  mau,  siap atau  tidak  siap  harus  mengikuti  arus  globalisasi  itu  sendiri.  Kebangkitan  dan kemajuan  ekonomi  merupakan  contoh  mutlak  dari  arus  globalisasi  yang  tidak dapat  di  hindari. 2 Dalam  perjalanan  globalisasi  maka  hal  terpenting  yang  perlu diperhatikan adalah pengembangan dan kearifan visi global untuk menjawab dan merumuskan  kebijakan-kebijakan  nasional  yang  mampu  bersaing  dengan  ikut berlaga  dalam  kancah  pasar  bebas  sehingga  kekuatan-kekuatan  sektoral  dan lokal ikut terangkat dan bahkan dapat menopang kekuatan-kekuatan nasional. 3
Sektor  keuangan  merupakan  sektor  yang  memiliki  peran  penting  dalam perekonomian  dan  terus  mengalami  perkembangan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.  Inovasi  dalam  sektor  keuangan  dikenal  dengan  istilah financial technology  (fintech). Keberadaan fintech diharapkan  dapat  mendatangkan proses  transaksi  keuangan  yang  lebih  praktis  dan  aman.  Proses  transaksi keuangan ini meliputi pembayaran, peminjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham. 4 Hal  ini  menimbulkan  suatu  pertanyaan  besar  tentang  atas  sebuah konsep  hukum  apa  yang  dapat  diterapkan  pada  situasi  digital  ini,  mengingat fenomena ini menimbulkan masalah hukum yang baru pula. 5
Ben  S.  Bernanken,  Ketua  Dewan  Gubernur Federal  Reserve  AS  System dalam  Konferensi  Pasar  Keuangan Federal  Reserve  Bank  of  Atlanta, yang diadakan  di Sea  Island,  Georgia menyatakan  bahwa  inovasi  keuangan
2 Mukti Fajar ND. 2016. UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 47
3 Ibid., hlm. 51 4 Berry A. Harahap, dkk. 2017. “Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi”. Bank Indonesia Working Paper, WP/W/2017: 2
5 Shirdata, Abdul Rasyid dan Ahmad Sofian. 2018. Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 327
mempunyai  manfaat  yang  besar  bagi perekonomian  kita tetapi  regulasinya  juga harus diperhatikan:
” financial  innovation  has  great  benefits  for  our  economy.  The  goal  of regulation  should  be  to  preserve  those  benefits  while  achieving  important public policy objectives, including financial stability,  investor protection and market integrity ”.” 6
Salah  satu  inovasi fintech yang  sekarang  ini  sedang  menjadi  fokus masyarakat  adalah Crowdfunding.  Crowdfunding adalah  skema  pembiayaan yang  dijuluki  pendanaan  demokratis  karena  konsep  dari crowdfunding adalah mengumpulkan  dana  dalam  skala  yang  kecil  tetapi  berasal  dari  jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. Crowdfunding dikelola  oleh  wadah  yang  disebut  platform  dengan  berbasis  internet  sehingga mudah  untuk  diakses. Crowdfunding menciptakan  sebuah  tren  investasi  online dimana  dalam website  crowdfunding akan  terpampang  berbagai  produk-produk sebagaimana  di website toko online, namun  bedanya,  produk  tersebut  tidak untuk  dijual  melainkan  untuk  didanai  dan  para  pengguna  bisa  dengan  mudah melakukan penyetoran dana sebagaimana dalam jual beli  di toko online. 7
Sebagian  besar crowdfunding di  Indonesia  masih  berjenis donation-based dan reward-based.  Donation-based apabila  penyandang  dana  tidak  akan mendapatkan pengembalian apapun dari uang yang disetorkan, sedangkan pada reward-based, penyandang dana akan mendapatkan barang, jasa atau hak yang berhubungan dengan barang/jasa yang diproduksi investee sesuai dengan dana yang  investor  setorkan.  Melihat  hal  tersebut, crowdfunding perlu  dikembangkan agar  bukan  hanya  menjadi  wadah  pendanaan  baru  yang  potensial  tetapi  juga sebagai  instrument  investasi  yang  menguntungkan.  Di  negara  maju  seperti Amerika  Serikat  dan  Inggris,  sudah  dikembangkan crowdfunding dengan  jenis equity-based dan dept-based dimana  para  investor  akan  mendapatkan  return dari  dana  yang  mereka tanamkan  ke suatu  proyek  berupa dividen  atau bunga. 8 Salah  satu  contoh  dari crowdfunding dengan  jenis equity-based adalah Equity Crowdfunding (ECF).
Equity  Crowdfunding atau  disebut juga  dengan  layanan  urun  dana melalui penawaran  saham  berbasis  teknologi  informasi  masih  terbilang  entitas  baru  di Indonesia . OJK baru mengeluarkan peraturan mengenai hal ini pada tahun 2018 dan  sejauh  ini  baru  2  (dua)  perusahaan  yang  telah  mengantongi  izin  resmi  dari
6 Ben S Bernanke. 2007. “Regulation and Financial Innovation” Federal Reserve Bank of Atlanta’s 2007 Financial Markets Conference, 49/2007.
7 DSF Akbar, “Mendorong Crowdfunding Untuk Peningkatan Investasi Di Indonesia,” Kementerian Keuangan  RI ,  www.kemenkeu.go.id/default/files/mendorong-crowdfunding-untuk-peningkatan- investasi-di-indonesia.pdf, diakses pada 28 Febuari 2020.
8 Ibid.
OJK  yaitu  PT.  Santara  Daya  Inspiratama  dengan  surat  izin  KEP-59/D.04/2019 dengan  nama  platform  Santara  pada  tanggal  6  September  2019  dan  PT. Investasi  Digital  Nusantara  dengan  surat  izin  KEP-71/D.04/2019  dengan  nama platform  Bizhare  pada  tanggal  6  November  2019. 9 Tetapi,  tidak  bisa  dipungkiri bahwa masih ada produk ECF yang belum mengantongi izin resmi dari OJK dan sudah  beroperasi  di  ranah  publik.  Hal  tersebut  sangat  beresiko  dan dikhawatirkan akan menimbulkan kasus seperti yang telah dialami fintech Peer to Peer (P2P) Lending.
Dalam  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia No.37/POJK.04/2018  tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi ( Equity Crowdfunding) menjelaskan bahwa Equity  Crowdfunding merupakan  penyelenggara  layanan  penawaran  saham yang  dilakukan  oleh  penerbit  untuk  menjual  saham  secara  langsung  kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.
Equity  Crowdfunding  provide  a  new  means  through  which  small  business owners  can  raise  the  capital  needed  to  start  and  expand  their  businesses . 10 Equity  Crowdfunding dapat  menjadi  alternatif  pendanaan  yang  bisa  digunakan perusahaan  startup  dan  UMKM  yang  ingin  memperluas  pangsa  usahanya. Biasanya,  bisnis startup apalagi  dalam  skala  kecil  akan  mengalami  kesulitan untuk  mendapatkan  pinjaman  modal  dari  bank  karena  rendahnya  kredibilitas peminjam  dan  rendahnya  kemungkinan  untuk  mengembalikan,  serta  tidak adanya  jaminan  aset  yang  bisa  digunakan  seandainya  peminjam  mengalami gagal bayar. 11
Menurut  Dradjad,  perbankan  relatif  lebih  tertarik  mengucurkan  kredit konsumsi dan properti untuk investasi dan modal kerja ketimbang ke usaha kecil. Karena dianggap lebih menarik, bankpun akhirnya banyak mengalokasikan kredit ke  sektor  properti  dan  konsumsi.  Perbankan  lebih  tertarik  ke  sektor  properti karena pinjamannya umumnya besar-besar. itu membuat biaya administrasi dan waktu  yang  dibutuhkan  lebih  sedikit.  Akibat  minimnya  kredit  yang  disediakan, usaha  kecil  diperkirakan  akan  semakin terpuruk.  Kondisi  tersebut,  ujar  Dradjad, jelas  tidak  bisa  dibiarkan.  Meski  demikian,  kesalahan  pun  tidak  bisa  ditimpakan sepenuhnya  kepada  pihak  perbankan.  Sangat  beralasan  dan  wajar  bila  bank
9 OJK, "Daftar Platform Equity Crowdfunding yang Telah Mendapat Izin dari OJK," diakses 28 Februari 2020, www.ojk.go.id.
10 Christopher H. Pierce Wright. 2016. “State Equity Crowdfunding and Investor Protection”.
Washington Law Review, 91(2).
11 Akbar, op.cit.
lebih  mementingkan  profit.  Disamping  itu,  pengusaha  kecil  juga  masih  banyak dinilai belum layak mendapatkan kredit karena tidak memiliki agunan. 12
Sebenarnya,  kontribusi  yang  diberkan  oleh  UMKM  kepada  pemerintah dengan  menciptakan  lapangan  kerja  tidak  kalah  besarnya  dari  kontribusi  usaha besar. Selain PBB, maka pajak-pajak lain yang disetorkan ke negara oleh usaha besar  merupakan  pendapatan  pemerintah  pusat,  bukan  pemerintah  daerah. Sedangkan kebanyakan pajak dan retribusi yang dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah merupakan pendapatan asli daerah, baik yang dihasilkan oleh operasi usaha  kecil  dan  menengah  itu  sendiri  maupun  yang  dihasilkan  oleh  lapangan kerja yang ditimbulkannya. 13
Walaupun  sebagian  kecil  dari  perusahaan  yang  paling  menjanjikan  dapat mengakses  sejumlah  sumber  pembiayaan  yang  berbeda  seperti  Modal  Ventura sampai Angel  Investors, sebagian  besar  harus  bergantung  pada  sumber  lain seperti pinjaman bank tradisional atau tabungan milik pribadi. Perlahan, kendala tersebut telah melonggar yang dimana berarti adanya cara pembiayaan yang lain yang  tersedia. Equity  Crowdfunding adalah  salah  satu  contohnya.  Dimana merupakan inovasi untuk sumber alternatif pendanaan UMKM yang disediakan. 14
Tetapi,  meskipun  ketersediaan  alternatif  dari  bentuk  investasi  dan  modal meningkat  merupakan  hal  yang  positif,  tetap  saja  hal  tersebut  menimbulkan risiko jika diatur dengan tidak benar. Keduanya, donation-based ataupun equity- based  crowdfunding menyajikan  risiko.  Risiko-risiko  ini  secara  luas  termasuk dalam  kategori  kegagalan, fulfillment ,  penipuan  ( fraud), dan  pencucian  uang ( money laundering). 15
Selain resiko tersebut, perlu diperhatikan bahwa resiko pencurian ide usaha dan  Hak  Kekayaan  Intelektual  pun  dapat  terjadi.  Pengusaha  selaku  konsumen ECF  yang  memiliki  ide  bisnis  dan  rahasia  dagang  harus  memberikan  informasi secara lengkap yang dapat dibaca oleh umum dalam situs penyelenggara. hal ini beresiko  karena  akan  memicu  pencurian  ide  usaha  dan  Hak  Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki pengusaha oleh pengusaha yang bermodal lebih besar  atau  bahkan  oleh  investor.  Penyelenggara  tidak  dapat  menjamin  tidak akan ada kebocoran ide atau informasi usaha penerbit. Padahal, di dalam Pasal 2  UU  Perlindungan  Konsumen,  perlindungan  konsumen  berasaskan  manfaat, keadilan,  keseimbangan,  keamanan  dan  keselamatan  konsumen,  serta kepastian hukum tetapi dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan
12 Fajar ND, op.cit. hlm.188-189
13 Ibid., hlm. 190. 14 Wright, op.cit ., hlm.848.
15 The  World  Bank.  2013. Crowdfunding’s  Potential for  the Developing World Washington  DC: infoDev/The World Bank, hlm. 44.
Urun  Dana  tidak  mengatur  dan  tidak  ada  jaminan  perlindungan  pencurian  ide usaha  dan  HAKI  pengusaha  dan  tanggung  jawab  layahan  ECF  atas  pencurian ide usaha dan HAKI tersebut. Dan juga dalam Pasal 3 UU ITE dikatakan bahwa mengenai  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik dilaksanakan  berdasarkan  asas  kepastian  hukum,  manfaat,  kehati-hatian  serta itikad baik.
Equity  Crowdfunding memiliki  konsep  yang  relatif  sama  dengan Initial Public Offering (IPO) yaitu penawaran pasar perdana kepada masyarakat. Initial Public  Offering  (IPO) adalah  kegiatan  penawaran  saham  yang  dilakukan  oleh perusahaan/emiten  untuk  menjual  saham  atau  efek  kepada  masyarakat berdasarkan  tata  cara  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Pasar  Modal  dan Peraturan  Pelaksanannya. 16 Tetapi  ada  perbedaan  antara Equity  Crowdfunding dan Initial  Public  Offering dimana  Jenisnya  perusahaan  yang  menawarkan saham  berbeda  dan  oleh  karena  itu  tunduk  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berbeda juga. Dalam IPO perusahaan disebut emiten dan  merupakan  perseroan  terbatas  terbuka,  sehingga  tidak  hanya  tunduk  pada ketentuan  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  (UUPT)  tetap  juga tunduk  pada Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), sementara perusahaan yang menawarkan  saham  melalui  ECF  disebut  penerbit  dan  bukan  merupakan perusahaan  terbuka,  sehingga  hanya  tunduk  pada  UUPT  dan  biasanya perusahaan yang menawarkan saham melalui ECF adalah perusahaan UMKM.
Dalam  banyak  hal equity  crowdfunding memiliki  kemiripan  dengan Initial Public  Offering (IPO)  yaitu  penawaran  pasar  perdana  kepada  masyarakat, namun  juga  ada  perbedaannya.  Untuk  itu,  perlu  diadakan  penelitian  tentang alternatif  pembiayaan equity  crowdfunding .  Sehingga,  berdasarkan  latar belakang yang telah di uraikan maka dalam hal ini pedoman penulisan berfokus pada sistem penawaran saham berbasis equity crowdfunding serta perbandingan penawaran  saham  melalui equity  crowdfunding dan initial  public  offering  (IPO)
juga mengetahui apakah regulasi dari equity crowdfunding yang ada di Indonesia sudah  tepat  dan  dapat  mengakomodir  kelemahan  dari Equity  Crowdfunding tersebut.  Dalam  artikel  ini,  penulis  akan  memberikan  kritik  dan  saran  terhadap peraturan  terkait  equity  crowdfunding  untuk  dipertimbangkan  oleh  pembuat hukum dan pembuat kebijakan di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa  permasalahan  yang  akan  menjadi  inti pembahasan  dari  penulisan  ini, yaitu  bagaimana  perbandingan  antara  penawaran  saham  melalui equity
16 Yoyo Arifardhani. 2020. Hukum Pasar Modal di Indonesia: Dalam Perkembangan. Jakarta: Kencana, hlm. 101.
crowdfunding dengan Initial  Public  Offering (IPO)?  Serta  apakah  regulasi  dari Equity  Crowdfunding yang  ada  di  Indonesia  sudah  tepat  dan  dapat mengakomodir kelemahan dari Equity Crowdfunding tersebut?

## II. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  penelitian  deskriptif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif, terutama ditunjukan untuk mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan penawaran saham melalui Equity Crowdfunding .  Yuridis  normatif  merupakan  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatifnya. 17 Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  karena cara  yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  meneliti  bahan  pustaka yang  berkaitan financial  technology tentang  layanan Equity  Crowdfunding berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Sifat  dari  penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif  analitis,  bersifat  deskriptif maksudnya  dari  penelitian  ini  diharapkan  diperoleh  gambaran  secara  rinci  dan sistematis tentang hukum di Indonesia terkait financial technology ECF. Analisis dimaksudkan  berdasarkan  gambaran,  fakta  yang  diperoleh  akan  dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab pemasalahan. 18
III. Analisis dan Pembahasan
A. Perkembangan Crowdfunding
1.  Sejarah Crowdfunding
Konsep crowdfunding sendiri  merupakan  inspirasi  dari  konsep micro finance 19 dan crowdsourcing 20 tetapi  konsep crowdfunding ini  memiliki  karakter yang  unik  berbeda  dari  dua  konsep  sebelumnya,  uniknya  konsep crowdfunding ini  adalah  dalam  hal  penggalangan  dana  difasilitasi  oleh  situs  internet. 21 Crowdfunding dalam  banyak  hal  bukan  ide  yang  baru. 22 Hal  tersebut,  dapat
17 Johnny  Ibrahim.  2013. Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang:  Bayu Media,  hlm. 57.
18 Sunaryati Hartono. 1994. Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20 . Bandung: Alumni,  hlm. 101.
19 Jonathan Morduch. 1999. “The Microfinance Promise”, Journal of Economic Literature 37(4);1569 - 1614
20 Marion K. Poetz, Martin Schreier. 2012. “The Value of Crowdsourcing: Can Users Reall Compete with Professionals in Generating New Product Ideas?”, Journal of Product Innovation Management 29(2): 245-256
21 Arief Yuswanto, Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah. 2019. "Fenomena
Perkembangan  Crowdfunding  di  Indonesia", Jurnal  Ekonika  Universitas  Kadiri 4(1)  :  34- 46.
22 Hollis, A. and Sweetman, A. 2001. "The life-cycle of a microfinance institution: The Irish loan funds", Journal of economic behavior & organization 46(3): 291- 311 in Hobbs, J., Grigore, G. and Molesworth, M. 2016. “Success in  the management of crowdfunding p rojects in the creative industries”, Internet Research, 26 (1):. 146166
ditelusuri  Kembali  pada  tahun  1700-an  melalui  konsep  keuangan  mikro.  Salam satu contoh yang menonjol adalah Dana Pinjaman Irlandia, yang diprakarsai oleh Jonathan  Swift  untuk  memberikan  kredit  kepada  kaum  miskin  di  negara  itu  di mana lebih dari 20% dari semua rumah tangga Irlandia memegang Dana Pinjam Irlandia.  Konsep  pinjaman  tersebut  memperoleh  popularitas  dan  memuncak pada tahun 1800-an. Adanya transformasi dari konsep micro finance dan konsep crowdsourcing via  internet  melahirkan  konsep crowdfunding. Jadi,  konsep crowdfunding bukan suatu konsep baru,yang menjadi crowdfunding didefinisikan sebagai  suatu  proyek  pendanaan  didasarkan  pada  pengumpulan  dana  dalam jumlah  banyak  atau  sedikit  guna  peningkatan  modal  dari  suatu  inisiatif  atau  ide melalui internet. 23
Konsep crowdfunding melalui  internet  pertama  kali  dicetuskan  di  Amerika Serikat  pada  tahun  2003  dengan  diluncurkannya  sebuah  situs  bernama Artistshare.  Dalam  situs tersebut, para musisi berusaha mencari dana dari para penggemarnya  agar  bisa  memproduksi  sebuah  karya.  Hal  ini  menginisiasi munculnya situs-situs crowdfunding lainnya seperti kickstarter yang berkecimpung  di  pendanaan  industri  kreatif  pada  tahun  2009  dan  Gofundme yang  mengelola  pendanaan  berbagai  acara  dan  bisnis  pada  tahun  2010. Crowdfunding sendiri  sudah  cukup  terkenal  di  dunia  internasional  dan diperkirakan berhasil mengumpulkan $16,2 miliar dollar di tahun 20014. 24
Menurut  Matthew  J.  Renwich,  Elias  Mossialos  dalam  jurnalnya  yang berjudul “Crowdfunding  our  health:  Economic  risks  and  benefits” menjelaskan mengenai  tiga  pemain  utama  dalam crowdfunding. Pihak  sebagai  pemrakarsa proyek  yang  mencari  pendanaan  ( initiator), pemberi  dana  yang  menawarkan pembiayaan  (investor),  dan  penyedia  platform. 25 Berdasarkan  beberapa pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  didalam  system crowdfunding ini, terdapat  adanya  korelasi  antara  investor  yang  memiliki  sumber  dana  terhadap mereka yang mempunyai proyek usaha atau mereka yang mempunyai ide kreatif suatu  usaha  tertentu  yang  membutuhkan  suatu  pooling  dana  atau  permintaan terhadap financial  source.  Crowdfunding merupakan  platform  yang  dapat diintegrasikan  secara  praktis  di  setiap  sektor  kegiatan  ekonomi.  Salah  satu sektor dimana crowdfunding dapat berperan positif adalah di sektor Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah.  Selain  dari  kredit  perbankkan  atau  modal  dari  keluarga, crowdfunding dapat menjadi salah satu pembiayaan alternatif bagi startup/UMKM
23 Ibid.
24 Cindy  Indudewi  Hutomo.  2019.  "Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis Teknologi  Informasi  (Equity  Crowdfunding)". Kajian  Masalah  Hukum  dan  Pembangunan Perspektif 24(2).
25 Matthew J. Renwick dan Elias Mossialos. 2017. "Crowdfunding our health: Economic Risks and Benefits". Elsevier 191 : 48-56.
yang  efektif  dan  solutif  dalam  mengatasi  kesulitan  dalam  mendapatkan pendanaan.  Praktek  penggalangan  dana  ini  merupakan  upaya  untuk menghimpun  peran  atau  kontribusi  dari  masyarakat  luas  untuk  mewujudkan sebuah program atau proyek tertentu yang dilakukan secara online. 26

## 2.  Ciri-ciri dalam Crowdfunding
Pada  umumnya, crowdfunding dikemas  dalam  sebuah  platform  web  yang menjadi tempat bertemunya project owner dengan public yang akan memberikan dana. Terdapat tiga komponen utama dalam pelaksanaan crowdfunding yaitu a) Initiator merupakan Investee atau  pihak  yang  membutuhkan  dana;  b) Crowdfunding  Platform  Website atau  juga  disebut  penyelenggara;  c) Investor atau pihak pemilik dana yang menyalurkan dana kepada Investree.
Gambar 1. Framework crowdfunding
Secara  struktural,  proses  suatu  kegiatan crowdfunding memiliki  tahapan sebagai berikut: 27
a) Initiator atau investee menyampaikan  ide,  besaran  target  penggalangan dana  yang  dibutuhkan  dan/atau proposal  business  plan dengan  rincian rencana penggunaan dana tersebut kepada pemilik crowdfunding platform;
b) Pengajuan dilakukan secara personal dan elektronik melalui crowdfunding platform website;
c) Pemilik crowdfunding platform melakukan assessment terhadap initiator/investee, baik personal  performance  assessment,  personal financial assessment, corporate financial assessment, termasuk default risk assessment terhadap  proyek/perencanaan  penggunaan  dana  yang diajukan;
d) Pemilik crowdfunding  platform dalam  hal  ini  menarik  biaya administration fee dan financial service fee;
26 Nugroho dan Rachmaniyah, op.cit.
27 Hutomo, op.cit.

## Crowd Investor
Crowdfunding Platform
Startup/UKM (debitur)
e) Apabila disetujui dan telah terjadi kesepakatan antara pemilik crowdfunding platform dengan investee, maka  pemilik crowdfunding  platform atau penyelenggara  menampilkan  ide,  rencana,  atau  proposal  investasi initiator/investee pada website crowdfunding platform;
f) Ide  dapat  didukung  dengan  menyumbang,  atau  proposal  investasi  dapat berupa  pinjaman (peer  to  peer  lending) atau  pembelian  saham (equity funding);
g) Masyarakat  umum  yang  mengakses crowdfunding  platform  website mendapatkan  informasi  tentang  penawaran  proyek  donasi  dan/atau proposal investasi;
h) Ketika  tertarik,  masyarakat  umum  dapat  mendukung  dengan  cara menyumbang  apabila  penawaran  merupakan  proyek  donasi,  atau menyalurkan uang untuk tujuan investasi;
i) Uang yang terkumpul diteruskan oleh penyelenggara kepada initiator/investee.
3.  Model dalam Crowdfunding
Kemunculan crowdfunding memang  memberikan  warna  baru  pada  dunia pembiayaan. Jumlah dana yang dihimpun melalui crowdfunding terus mengalami peningkatan  pesar.  Sejumlah  Lembaga  penyelenggara crowdfunding semakin mendapat  tempat  dan  kepercayaan  di  kalangan  investor:  contoh  sukses  besar penggalangan  dana  ditunjukkan  Kickstarter,  sebuah  Lembaga  penyelenggara crowdfunding yang  berbasis  di  New  York,  AS.  Hanya  dalam  bulan  April  2015 saja,  Kick  Starter  bisa meraih  dana  sebesar  US$2  miliar  dengan  menggunakan Facebook.  Kisah  sukses  juga  diperlihatkan  sejumlah  Lembaga crowdfunding lainnya,  seperti  indiegogo,  crowdtilt,  dan  Patreon  dengan  berbagai  program investasi  yang  mereka  fasilitasi.  Indiegogo,  misalnya,  berhasil  mengumpulkan US$23 juta dalam bulan yang sama.
Studi  yang  dilakukan  Bank  Dunia  pada  tahun  2013  menunjukkan,  nilai apsar crowdfunding pada  tahun  2025  mendatang  diprediksi  akan  mencapai US$90-96  miliar.  Angka  ini  merupakan  1,8  kali  nilai  pasar  industry  VC  saat  ini. Sementara  itu,  studi  yang  dilakukan  Massolution,  sebuah  Lembaga  konsultasi yang bergerak pada model bisnis crowdsourcing, menemukan bahwa pada tahun 2012  jumlah  dana  yang  berhasil  dikumpulkan  melalui crowdfunding mencapai US$2,7 miliar. 28
Crowdfunding  dibagi  dalam  4  jenis  yaitu donation  based dimana  sesuai namanya,  para  pendonor  yang  menyetorkan  modalnya  tidak  mendapat  imbalan
28 Sawidji Widioatmodjo. 2016. New Business Model in Digital Age . Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 421.
apapun dari proyek yang diajukan. Biasanya pada donation based crowdfunding memang  diperuntukkan  untuk  proyek-proyek  yang  bersifat  non-profit  seperti membangun panti asuhan, sekolah dsb. Yang kedua adalah reward based . Pada jenis  ini,  mereka  yang  mengajukan  proposal  biasanya  memberikan  penawaran berupa hadiah atau imbalan lainnya berupa barang, jasa atau sebuah hak, bukan memberikan  bagi  hasil  dari  keuntungan  yang  didapat  dari  proyek  tersebut. Crowdfunding jenis  ini  biasanya  diperuntukkan  untuk  proyek  dari  industri  kreatif seperti  games,  dimana  para  donatur  yang  mendanai  proyek  tersebut  akan diberikan fitur-fitur menarik dari games tersebut. Yang ketiga adalah debt based Sebenarnya crowdfunding jenis  ini  sama  dengan  pinjaman  biasa.  Para  calon debitur  akan  mengajukan  proposalnya  dan  para  donatur  atau  kreditur  akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan imbal balik berupa bunga.  Dan yang terakhir adalah equity based dimana konsepnya sama seperti saham,  dimana  uang  yang  disetorkan  akan  menjadi  ekuitas  atau  bagian kepemilikan  atas  perusahaan  dengan  imbalan  dividen. 29 Dalam  penulisan  ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai equity crowdfunding.
B. Regulasi  Penawaran  Saham  Berbasis  Equity  Crowdfunding  serta Perbandingannya dengan Initial Public Offering (IPO)
1.  Regulasi Equity Crowdfunding di Indonesia
Penyelenggaraan  teknologi  finansial  diatur  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  No.  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial. Menurut  kenentuan  umum,  Pasal  1  angka  1  PBI  No.  19/12/PBI/2017,  teknologi finansila  adalah  penggunaan  teknologi  dalam  sistem  keuangan  ang menghasilkan  produk,  layanan  teknologi  dalam  sistem  keuangan  yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis barus erta dapat berdampak  pada  stabilitas  moneter,  stabilitas  sistem  keuangan,  dan/atau efisiensi,  kelancaran  keamanan,  dan  keandalan  sistem  pembayaran.  Namun, Bank Indonesia merupakan Lembaga independen yang salah satu tugasnya dan wewenangnya  adalah  mengatur  dan  menjaga  kelancaran  sistem  pembayaran, bukan  Lembaga  yang  berwenang  untuk  mengawasi  kegiatan  investasi.  Maka Lembaga  yang  mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk  mengawasi  kegiatan investasi  adalah  OJK.  OJK  sebagai  Lembaga  yang  memiliki  fungsi,  tugas  dan wewenang sebagaimana diatur di dalam UU No. 21 Tahun 201 tentang Otoritas Jasa  Keuangan  untuk  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pngawasan
29 Dhoni  Siamsyah  Akbar,  "Konsep  Crowdfunding  untuk  Pendanaan  Infrastruktur  di  Indonesia,"  di akses
1 September 2020,
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/konsep+crowdfunding+untuk+pendanaan+infrastru ktur+di+indonesia.pdf.
yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  keuangan termasuk sektor Pasar Modal.
Selanjutnya,  Pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  37/POJK.04/2018  Tentang  Layanan  Urun  Dana  Melalui Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi (Equity  Crowdfunding) selanjutnya  disebut  POJK  37/2018.  Peraturan  ini  mengatur  pelaksanaan pelayanan  urun  dana  melalui  penyertaan  saham  yang  berlandaskan  teknologi informasi  yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggara.  Para  Pengguna  layanan equity  crowdfunding adalah  penerbit  yaitu  pengusaha  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  atau  perusahaan  perintis  ( start  up) dan  pemodal. Pengaturan  kegiatan  usaha  Layanan  Urun  Dana  melalui  penawaran  saham berbasis Teknologi Informasi ini dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan  bagi  pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  Layanan  Urun  Dana melalui  penawaran  saham  berbasis  Teknologi  Informasi.  Adanya  kepastian hukum  dan  perlindungan  bagi  para  pihak  tersebut,  diharapkan  dapat memberikan ruang bertumbuh bagi startup untuk memperoleh akses pendanaan di  Pasar  Modal  serta  meningkatkan  pertumbuhan  keuangan  di  Indonesia khususnya di Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang melakukan  pengawasan  atas  kegiatan  di  sektor  jasa  keuangan  menerapkan pendekatan  pengawasan  berbasis market  conduct pada  kegiatan  Urun  Dana (Penjelasan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/Pojk.07/2013  Tenang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan).  Pendekatan  tersebut diharapkan  dapat  mendorong  penerapan  keterbukaan  informasi  oleh  Penerbit, terbentuknya Penyelenggara yang kredibel, serta terbangunnya sistem Teknologi Informasi yang aman dan andal dalam kegiatan Urun Dana. 30
Bentuk  perikatan  pemodal  dengan  penyelenggara equity  crowdfunding berdasarkan Pasal 45 POJK 37/2018 dituangkan dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian  baku  menurut  penjelasan  Pasal  22  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan  selanjutnya  disebut  POJK  1/2013,  adalah  perjanjian  tertulis  yang ditetapkan  secara  sepihak  oleh  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  dan  memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun carapembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.
Perjanjian baku antara penyelenggara dengan pemodal ini mengikat secara hukum  sejak  pemodal  menyatakan  secara  elektronik  atas  persetuuan  terhadap
30 Luluk Nurmalita. 2020. "Kebijakan Equity Crowdfunding dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)", Airlangga Journal of Innovation Management, 1(1): 115- 130.
ektentuan  layanan  urun  dana.  Dalam  Pasal  1  butir  17  UU  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (ITE),  dikatakan  bahwa  jenis  kontrak  yang  terjadi  dalam platform  seperti  ECF  disebut  dengan  kontrak  elektronik,  yakni  perjanjian  yang dimuat  dalam  dokumen  elektronik  atau  media  elektronik  lainnya.  Pelaku  usaha yang  menawarkan  barang  atau  jasa  secara  elektronik  wajib  menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan  benar.  Di  dalam  perjanjian  baku  ini  juga  dapat  memuat  ketentuan penyerahan  kuasa  dari  pemodal  kepada  penyelenggara  untuk  melaksanakan hak  nya  sebagai  pemilik  saham  penerbit  untuk  hadir  dan  mewakili  pemodal sebagai  pemegang  saham  penerbit  dalam  rapat  umum  pemegang  saham  dan menandatangani  dokumen  terkait  dalam  hal  perjanjian  dibuat  dalam  bentuk dokumen elektronik, maka kesepakatan dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan  elektronik  atau  bentuk  lain  yang  dapat  diakses  oleh  pengguna  melalui sistem elektronik penyelenggara. 31

## 2.  Regulasi Equity Crowdfunding di Uni Eropa
Di  Uni  Eropa  mengacu  pada  regulasi (EU)  2019/1150  of  the  European Parliament  and  of  the  Council  of  20  June  2019  on  promoting  fairness  and transparency for business users of online intermediation services. Dalam regulasi ini mengatur mengenai transparansi dan juga keadilan dalam penggunaan bisnis melalui platform online seperti misalnya Equity Crowdfunding (ECF) yang ada di Uni  Eropa.  Dalam  hal  perlindungan  HAKI  Regulasi  Uni  Eropa  2019/1150  angka 17  telah  mengatur  dalam  hal  platform  online  menuntut  untuk  kejelasan  dan transparansi informasi mengenai bisnis dimana pemilik bisnis harus memberikan informasi  sejelas-jelasnya  maka  platform  online  tersebut  juga  harus  dituntut untuk  memberikan  pemahaman  kepada  pemilik  bisnis  tersebut.  Dan  dalam memberikan  pemahaman  mereka  yang  lebih  baik,  pemilik  platform  harus memberikan  syarat  dan  ketentuan  bahwa  perusahaan/pemilik  bisnis  harus memberikan  informasi  pendaftaran  HAKI  mereka  mencakup  penggunaan  logo, merek  dagang  atau  nama  merek.  Hal  ini  sangat  efektif  untuk  menghindari pencurian  HAKI.  Platform  memberikan  syarat  Pemilik  bisnis  untuk  memberikan informasi  pendaftaran  HAKI  mereka  dan  hal  ini  tentu  memberikan  pemahaman kepada pelaku bisnis tersebut untuk melindungi HAKI mereka.
3.  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Pengguna  Equity  Crowdfunding  di Indonesia
Perlindungan  konsumen  diatur  di  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan  Konsumen.
31 Ibid.
Menurut  Pasal  1  angka  1  UU  Perlindugnan  Konsumen,  yang  dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum  untuk  memberiperlindungan  kepada  konsumen.  Sedangkan  yang dimaksud  konsumen  menurut  UU  Perlindungan  Konsumen  adalah  setiap  orang pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat  baik  bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan tidak  untuk  diperdagangkan.  Berdasarkan  definisinya,  maka  pengguna equity crowdfunding tergolong  sebagai  konsumen  dan  berhak  mendapat  perlindungan konsumen  sesuai  dengan  UU  Perlindungan  Konsumen.  Dan  dalam  Pasal  9  UU ITE juga diatur bahwa pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap.
Pelaksanaan  perlindungan  konsumen  khususnya  sektor  jasa  keuangan juga  telah  diakomodir  oleh  OJK  melalui  POJK  1/2013.  Berdasarkan  Pasal  2 POJK  1/2013  bahwa  prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen  yang  harus diterapkan  dalam jasa  keuangan  antara  lain  prinsip  transparansi;  pemberlakuan yang  adil;keandalan;kerahasiaan  dan  keamanan  data/informasi  Konsumen;  dan penanganan  pengaduan  serta  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara sederhana,  cepat,  biaya  terjangkau.  Selain  menyediakan  layanan  pendanaan bagi start  up berdasarkan  POJK  37/2018,  OJK  juga  harus  memberikan perlindungan bagi para konsumen di sektor jasa keuangan.
Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 1 POJK 1/2013 adalah Bank Umum, Bank  perkreditan  Rakyat,  Perusahaan  Efek,  Penasihat  Investasi,  Bank Kustodian,  Dana  Pensiun,  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Reasuransi, Lembaga  Pembiayaan,  Perusahaan  Gadai,  dan  Perusahaan  Penjaminan,  baik yang  melaksanakan  kegiatan  usahanya  secara  konvensional  maupun  secara Syariah.  Berdasarkan  definisi  tersebut,  pelaku  usaha  dalam  layanan  urun  dana ini  adalah  penyelenggara  sebagaimana  diatur  dalam  POJK  37/2018.  Di  dalam Pasal  1  Angka  3  POJK  1/2013  yang  dimaksud  perlindungan  konsumen  sektor jasa  keuangan  adalah  perlindungan  terhadap  Konsumen  dengan  cakupan perilaku  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan.  Berdasarkan  definisi  tersebut  unsur perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keangan  adalah  harus  menerapkan Tindakan  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  dengan  mengedepankan prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen.  Di  dalam  POJK  37/2018  terdapat kewajiban penyelenggara dan larangan yang tidak boleh dilakukan penyelenggara.  Peraturan  kewajiban  dan  larangan  ini  merupakan  salah  satu upaya  memaksimalkan  peran  pelaku  usaha  dalam  melindungi  hak-hak
konsumen dalam hal ini yaitu pengguna layanan urun dana. 32 Tetapi ada hal lain yang perlu diperhatikan yaitu perlindungan HAKI Pengusaha yang juga termasuk konsumen  ECF  ini.  Pengusaha  yang  memiliki  ide  bisnis  dan  rahasia  dagang harus  memberikan  informasi  secara  lengkap  yang  dapat  dibaca  oleh  umum dalam  situs  penyelenggara.  hal  ini  beresiko  karena  akan  memicu  pencurian  ide usaha  dan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  yang  dimiliki  pengusaha  oleh pengusaha yang bermodal lebih besar atau bahkan oleh investor. Penyelenggara tidak  dapat  menjamin  tidak  akan  ada  kebocoran  ide  atau  informasi  usaha pengusaha/penerbit.  Padahal,  di  dalam  Pasal  2  UU  Perlindungan  Konsumen, perlindungan  konsumen  berasaskan  manfaat,  keadilan,  keseimbangan, keamanan  dan  keselamatan  konsumen,  serta  kepastian  hukum  tetapi  dalam POJK  Nomor  37/POJK.04/2018  Tentang  Layanan  Urun  Dana  tidak  mengatur dan  tidak  ada  jaminan  perlindungan  pencurian  ide  usaha  dan  HAKI  pengusaha dan tanggung jawab layahan ECF atas pencurian ide usaha dan HAKI tersebut. Sehingga,  Peraturan equity  crowdfunding belum  mengakomodir  Langkah- langkah preventif untuk menanggulangi kejadian pencurian ide usaha dan HAKI.
4.  Perbedaan  antara  Equity  Crowdfunding  dengan  Initial  Public  Offering (IPO)
Beberapa  perbedaan  yang  substansial  antara initial  public  offering  (IPO) dengan equity crowdfunding adalah sebagai berikut: 33
Tabel 1 Perbedaan antara initial public offering (IPO) dengan equity

## crowdfunding
Equity Crowdfunding Initial Public Offering (IPO) Perusahaan yang melakukan penjualan sahamnya  melalui equity  crowdfunding disebut Penerbit. Istilah  perusahaan  yang  melakukan  penjualan sahamnya melalui IPO disebut Emiten Penerbit bukan merupakan perusahaan dengan struktur  kompleks,  dan  bukan  merupakan perusahaan terbuka. Penerbit memiliki kekayaan tidak lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh  miliar  rupiah)  yang  perhitungannya tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  atau  yang jumlahnya  modal  disetor  tidak  lebih  dari  Rp.
18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  32  ayat  (1)  huruf  c jo. Pasal 4 huruf b POJK No. 37/POJK.04/2018. Emiten  memiliki  sekurang-kurangnya  300  (tiga ratus)  pemegang  saham  dan  memiliki  modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah  pemegang  saham  dan  modal  disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Penerbit bukan merupakan perusahaan terbuka, sehingga hanya tunduk pada UUPT saja. Emiten  merupakan  perseroan  terbatas  terbuka, tidak  hanya  tunduk  pada  ketentuan  Undang- Undang  Perseroan  Terbatas  (UUPT)  tetap juga tunduk  pada  Undang-Undang  Pasar  Modal (UUPM). penawaran  saham  melalui equity  crowdfunding bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud UUPM. Penawaran  umum  Perdana  Saham  (IPO) merupakan  penawaran  umum  sebagaimana dimaksud UUPM. Aturan  tentang  penawaran  nilai  saham  dan jangka  waktu  penawarannya  pada equity Penawaran  nilai  saham  tidak  dibatasi  dalam IPO,  hanya  diatur  bahwa  nilai  penawaran
32 Ibid.
33 Hutomo, Op.cit.
crowdfunding ditentukan  secara  sederhana yaitu batas nilai saham yang ditawarkan melalui equity crowdfunding paling banyak Rp. 6.000.000.000,00  (enam  miliar  rupiah)  dengan jjangka  waktu  penawaran  paling  lama  12  (dua belas) bulan. saham  harus  mendapat  Persetujuan  Rapat Umum  Pemegang  Saham  (RUPS).  Mengenai jangka waktu penawaran umum perdana saham (IPO) kepada public dilakukan dalam waktu 1-5 hari kerja. Selain itu POJK No. 25/POJK.04/2017  tentang  pembatasan  atas saham  yang  diterbitkan  sebelum  penawaran umum,  yaitu:  pihak  yang  memperoleh  Efek bersifat  ekuitas  dari  Emiten  dengan  harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana  saham  dalam  jangka  waktu  6  (enam bulan) sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran  kepada  OJK,  dilarang  untuk mengalihkan Sebagian atau seluruh kepemilikan  atas  efek  bersifat  ekuitas  emiten tersebut  sampai  dengan  8  (delapan)  bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Hal  ini  adalah  untuk  menjamin  kepentingan
Emiten  dan  Perusahaan  Efek  selaku  Penjamin
Emisi  Efek  dalam  menyelenggarakan  IPO  agar penyelenggaraan  IPO  tersebut  dilindungi  dari resiko  kegagalan  termasuk  kejahatan  pasar modal seperti insider trading.
proses  pelaksanaan equity  crowdfunding lebih sederhana,  yaitu  melibatkan  langsung  penerbit, Pemodal  langsung  dengan  Penyelenggara  ini menjadikan equity  crowdfunding sebagai  solusi sumber  pembiayaan  yang  praktis  (efisien)  dan biaya ringan (efektif) dibandingkan IPO. Penawaran  Umum  Perdana  (IPO)  merupakan proses  yang  membutuhkan  tenggang  waktu karena  harus  dipenuhinya  persyaratan  baik legal, finansial dan administrative, juga melibatkan  setidaknya  6  (enam)  Lembaga penunjang pasar modal, yaitu (i) penjamin emisi emiten,  (ii)  konsultan  hukum,  (iii)  notaris,  (iv) akuntan,  (v)  penilai,  (vi)  custodian,  dan  jumlah
Lembaga  penunjang  ini  bertambah  setidaknya menjadi  11  (sebelas)  Ketika  penawaran  saham didaftarkan  di  bursa  efek.  Lembaga-lembaga penunjang  tersebut  antara  lain  (vii)  Lembaga kliring dan penjaminan, (viii) Lembaga penyimpanan  dan  penyelesaian,  (ix)  badan administrasi efek, (x) penanggung, (xi) penasihat investasi. Prinsip keterbukaan informasi sama-sama harus diterapkan baik pada IPO dan Equity
Crowdfunding. Bedanya adalah ketentuan persyaratan  penyajian  informasi,  ketentuan penyajian  informasi  bagi  Penerbit  pada  saat penawaran  umum  tidak  ditentukan  secara khusus. Namun, pada umumnya Penyelenggara akan memperkenalkan Penerbit dengan menjelaskan  tentang  latas  belakang  baik kapasitas,  prestasi  serta  tujuan  penawaran saham  melalui equity  crowdfunding guna menarik  minat  Pemodal.  Selanjutnya,  prinsip disclosure diterapkan  lebih  sederhana  pada Penerbit  dalam  bentuk  laporan  tahunan.  Hal laporan tahunan memang sdah menjadi kewajiban  perseroan  sebaagaimana  diatur  di dala  UUPT  bahwa  perusahaan  wajib  membuat laporan keuangan serta laporan pertanggungjawaban  direksi  keapda  pemegang saham di setiap akhir periode tahun pembukuan.
pada  IPO  keterbukaan  informasi  tersebut diselenggara  dengan  suatu  format  yang  diatur oleh  undang-undang,  dalam  hal  ini  ketentuan Pasal  71  UUPM  bahwa  penawaran  umum harus  disertai  prospectus  sebagai  landaarn pengetahuan  calon  investor  mendapatkan informasi  tentang  legalitas,  kondisi  keuangan, potensi  dan  resio  yang  berkaitan  dengan perusahaan tersebut.
5.  Persamaan  antara  Equity  Crowdfunding  dengan  Initial  Public  Offering (IPO)
Meski  ada  perbedaan  antara equity  crowdfunding dengan  IPO,  pada prinsipnya kedua memiliki persamaan yaitu: 34
a.  Merupakan sumber pembiayaan dengan menjual saham (ekuitas) perusahaan;
b.  Mentaati  prinsip  keterbukaan  informasi  tentang  keadaan  keuangand  alam bentuk financial  report (laporan  keuangan)  dan  laporan  penggunaan  dana hasil penawaran saham;
c.  Melakukan  pencatatan  informasi  pemegang  saham  (Pemodal/Investor)  di custodian.
6.  Risiko Equity Crowdfunding dan Initial Public Offering (IPO)
a.  Equity Crowdfunding
Dalam pelaksanaan equity crowdfunding pun mempunyai resiko yang patut diperhatikan.  Risiko  antara  penerbit  dan  pemodalpun  berbeda-beda  sesuai dengan fungsi dan tujuan masing-masing:
1)  Dari sisi penerbit, pada equity crowdfunding terdapat factor kelemahan yang dapat menimbulkan kerugian. Penerbit selaku pengusaha yang memiliki ide bisnis dan rahasia dagang harus memberikan informasi secara lengkap yang dapat dibaca oleh umum dalam situs penyelenggara. hal ini beresiko karena akan  memicu  pencurian  ide  usaha  dan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI) yang  dimiliki  penerbit  oleh  pengusaha  yang  bermodal  lebih  besar  atau bahkan  oleh  investor.  Penyelenggara  tidak  dapat  menjamin  tidak  akan  ada kebocoran  ide  atau  informasi  usaha  penerbit.  Di  dalam  Pasal  2  UU Perlindungan  Konsumen,  perlindungan  konsumen  berasaskan  manfaat, keadilan,  keseimbangan,  keamanan  dan  keselamatan  konsumen,  serta kepastian  hukum.  Adanya  risiko  pencaplokan  ide  usaha  dan  belum terakomodir  dalam  peraturan  layanan  urun  dana  ini  merupakan  Tindakan yang berlawanan dengan asas perlindungan konsumen yaitu asas keadilan, keamanan,  dan  keselamatan  konsumen  serta  kepastian  hukum.  Penerbit yang  bertujuan  menggalang  dana  bagi  perkembangan  usahanya  harus dihadapkan  pada  risiko  pencurian  HAKI.  Peraturan equity  crowdfunding belum  mengakomodir  Langkah-langkah  preventif  untuk  menanggulangi kejadian  pencurian  ide  usaha.  Pasal  53  POJK  1/2013  mengatur  ketentuan pemberlakuan  sanksi  bagi  pelaku  usaha  atau  pihak  yang  melanggar perjanjian.  Sanksi  yang  diberikan  merupakan  sanksi  administratif  yang
34 Hutomo, Op.cit.
diberikan  oleh  OJK  atas  pelanggarran  perjanjian.  Peraturan  OJK  tidak mengatur  sanksi  pidana  terhdap  pencurian  ide dalam  pelaksanaan  layanan urun  dana  ini.  Penerbit  sebagai  konsumen  berhak  atas  perlindungan  ide usaha  yang  mereka  terbitkan  di  situs  penyelenggara.  peraturan OJK  belum memberikan  kepastian  hukum  atas  pengaturan  sanksi  bagi  pencurian  ide usaha yang diterbitkan di situs penyelenggara. 35
2) Dari sisi pemodal, resiko yang dihadapi antara lain penerbit fiktif (penipuan), kegagalan  investasi  dan  atau  karena  likuidasi  yang  dihadapi  penerbit maupun  penyelenggara. platform internet  membuat  penerbit  dan  pemodal hanya  dapat  berinteraksi  melalui  virtual,  hal  ini  beresiko  bagi  pemodal karena  tidak  dapat  menyaksikan  secara  langsung  kepastian  bisnis  dari penerbit.  Penyelenggara  berperan  sangat  penting  dalam  memverifikasi kepastian  hukum  penerbit  dan  melakukan  review  keberlangsungan  usuaha penerbit.  Jika  penyelenggara  lalai  atas  kewajibannya  tersebut  maka berdasarkan Pasal 29 POJK 1/2013, penyelenggara bertanggung jawab atas kelalaian  yang  ditimbulkan  atas  kesalahan  atau  kelalaiannya.  Ketentuan pertanggungjawaban  penyelenggara  atas  kelalaian  tidak  secara  tertulis dituangkan  dalam  peraturan  tersebut.  Penerapan  ancaman  pidana  bagi pihak yang melakukan penipuan tidak diakomodir baik dalam POJK 37/2018 maupun POJK 1/2013. Sanksi yang tertulis di dalam peraturan layanan urun dana  tersebut  hanya  memuat  sanksi-sanksi  administratif  dan  pemenuhan prestasi. Tidak adanya ancaman tegas dapat memberikan peluang niat jahat bagi  para  pelaku  usaha  maupun  pihak  lain.  Pemerintah  dalam  hal  ini  OJK harus  memperhatikan  penerapan  asas  keamanan  dan  keselamatan konsumen  dalam  rangka  perlindungan  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan. Resiko lainnya adalah kerugian investasi. Pemodal beresiko merugi bahkan kehilangan  investasi  manakala  penerbit  juga  mengalami  kendala  ekonomi dalam  perusahaannya. Di dalam  website penyelenggara memuat ketentuan bahwa OJK bukan sebagai penjamin dan penyelenggara tidak bertanggung jawab  atas  kerugian  investor.  Oleh  akrena  itu,  pemodal  harus  berhati-hati atas keputusan berinvestasinya. Pemodal beresiko terhadap kondisi tersebut karena  pemodal  secara mandiri  yang  memutuskan  untuk  berinvestasi  pada suatu  penerbit.  Berdasarkan  pasal  17  huruf  c  dan  huruf  d  POJK  1/2013, penyelenggara dilarang untuk memberikan bantuan baik keuangan maupun saran  yang  mempengaruhi  keutusan  pemodal  untuk  berinvestasi.  Risiko terhadap likuiditasi penerbit juga harus dihadapi oleh pemodal. Tidak adanya
35 Nurmalita, Op.cit.
penjamin  dalam  layanan  urun  dana  ini  membuat  pemodal  harus menanggung  segara  risiko  atas  investasinya.  Pemodal  yang  ingin berinvestasi juga arus pandai memilih platform yang berkualitas baik dalam layanan  maupun  mutu  teknologi  informasinya.  Pemodal  yang  kurang pengetahuan  dan  pengalaman  dalam  berinvestasi  mungkin  saja  akan terjebak  dalam  alur  pelayanan platorm  equity  crowdfunding yang  tidak kompeten. 36

## b. Initial Public Offering (IPO)
Dengan  masuknya  investor  publik,  pemegang  saham  pendiri  tidak  lagi memiliki  perusahaan  dengan  kepemilikan  sebesar  100%  dan  harus  berbagi suara dalam rapat umum pemegang saham. Namun demikian, pemegang saham pendiri  tidak  perlu  khawatir  kehilangan  pengendalian  atas  perusahaan. Pemegang  saham  pendiri  tetap  dapat  mempertahankan  statusnya  sebagai pemegang saham pengendali, sepanjang kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dari  seluruh  saham  yang  disetor  penuh,  atau  memiliki  kemampuan  untuk menentukan pengelolaan atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka. 37

## 7.  Keunggulan Equity Crowdfunding dan Initial Public Offering (IPO)
Pada  dasarnya Equity  Crowdfunding dan Initial  Public  Offering  (IPO) memiliki  masing-masing  keunggulan  sesuai  dengan  kebutuhan  perusahaan dalam mencari sumber pendanaan, yaitu sebagai berikut:
a.  Equity Crowdfunding
Equity  crowdfunding merupakan  inovasi  sumber  pembiayaan  yang berorientasi  pada  efisiensi  dan  efektifitas  yang  merupakan  terobosan perkembangan  pasar  modal  berbasis  finansial  teknologi. Equity  crowdfunding memposisikan  kegiatannya  pada  perusahaan-perusahaan start-up dan/atau small-to-medium enterprise. Meskipun secara skala investasi dan perputarannya, equity  crowdfunding sebagai  sumber  pembiayaan  kebutuhan  modal  belum sebesar  bursa  efek,  namun  pertumbuhan  teknologi  berbasis  internet  seperti equity crowdfunding memiliki potensial pertumbuhan eksponensial (eksponential growth potential), karena keunggulan-keunggulannya, antara lain: 38
1) Merupakan  salah  satu  cara  penggalangan  dana  yang  tidak  memakai  biaya besar jika dibandingkan dengan IPO;
2) Tidak  diperlukan  jaminan  khusus,  sehingga  sangat  sesuai  untuk  perusahaan start-up dan/atau small  enterprise yang  memang  belum  memiliki  asset
36 Nurmalita, Ibid.
37 Indonesia Stock Exchange. 2015. Panduan IPO (Go Public) . 38 Hutomo, Op.cit.
banyak,  yang mungkin  saja  kebanyakan  asetnya  merupakan  kekayaan  likuid (seperti tunai, serta tunai dan peralatan usaha);
3) Tidak  ada  ketentuan  modal  minimum  kecuali  yang  ditentukan  oleh  UUPT pada saat Perseroan Terbatas didirikan;
4) Proses pengajuan kepada Penyelenggara sangat sederhana dan cepat;
5) Tidak  ada  pihak-pihak  lain  yang  wajib  terlibat kecuali  Penerbit,  Pemodal dan Penyelenggara, dengan OJK sebagai Lembaga yang melakukan pengawasan, pengaturan dan pembinaan;
6) Pemilik  proyek  atau  usaha,  yaitu  Penerbit  memegang  kendali  penuh  atas perusahaannya;
7) Publikasi yang didapatkan melalui kegiatan menggalang dana dapat sekaligus menumbuhkan basis pelanggan dan kesadaran merek.
b. Initial Public Offering (IPO)
Dalam Initial  Public  Offering (IPO)  terdapat  banyak  keuntungan  bagi perusahaan  untuk  melakukan  penawaran  umum  IPO  atau  biasa  disebut go public. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: 39
1) Akses terhadap pendanaan di Pasar saham
Alasan  ini  merupakan  pertimbangan  yang  paling  utama  bagi  perusahaan untuk go  public dan  menjadi  perusahaan  publik.  Pemodalan  yang  diperoleh dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  modal  kerja  dalam  rangka  membiayai pertumbuhan  perusahaan,  untuk  membayar  utang,  untuk  melakukan investasi, atau melakukan akuisisi terutama untuk perusahaan yang besar dan memerlukan  pendanaan  yang  besar  dikarenakan  ECF  lebih  berfokus  atau ditunjukan  kepada  perusahaan  kecil  sampai  dengan  medium  dikarenakan dalam  Pasal  34  POJK    Layanan  Urun  Dana  perusahaan  memiliki  kekayaan tidak  lebih  dari  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah),  tidak  termasuk tanah dan bangunan. 40
2) Tambahan kepercayaan untuk akses pinjaman
Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, kalangan  perbankan  akan  dapat  lebih  mengenal  dan  percaya  kepada perusahaan.  Setiap  saat  perbankan  dapat  mengetaui  kondisi  keuangan perusahaan  melalui  berbagai  keterbukaan  informasi  yang  diumumkan perusahaan  melalui  Bursa.  Dengan  kondisi  demikian,  tidak  hanya  proses pemberian pinjaman yang relative akan lebih mudah dibandingkan pemberian pinjaman kepada perusahaan yang belum dikenal, namun tingkat bunga yang dikenakan  juga  dimungkinkan  akan  lebih  rendah  mengingat credit  risk
39 Indonesia Stock Exchange, Op.cit.
40 Indonesia. 37/POJK.04/2018. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 34.
perusahaan  terbuka  yang  relatif  lebih  kecil  dibandingkan credit  risk pada perusahaan tertutup.
3) Meningkatkan image perusahaaan
Dengan  pencatatan  saham  perusahaan  di  Bursa  Efek  Indonesia,  informasi dan berita tentang perusahaan akan sering diliput oleh media, penyedia data dan  analisis  di  perusahaan  sekuritas.  Publikasi  secara  Cuma-Cuma  tersebut akan  meningkatkan  image  perusahaan  serta  meningkatkan  eksposur pengenalan  atas  produk-produk  yang  dihasilkan  perusahaan.  Hal  ini  akan menciptakan peluang-peluang baru dalam bisnis perusahaan.
4) Likuiditas  dan  kemungkinan  divestasi  bagi  pemegang  saham  pendiri  yang menguntungkan
Apabila pemegang saham pendiri membutuhkan dana untuk keperluan usaha yang lain, divestasi dapat dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia dengan nilai yang  optimal.  Perdagangan  saham  yang  aktif  di  Bursa  Efek  Indonesia  akan menciptakan  harga  yang  dapat  menjadi  acuan  pemegang  saham  dalam melakukan transaksi.
5) Peningkatan nilai perusahaan ( company value)
Dengan menjadi perusahaan public yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek  Indonesia,  setiap  saat  public  dapat  memperoleh  data  pergerakan  nilai perusahaan.  Setiap  peningkatan  kinerja  operasional  dan  kinerja  keuangan umumnya  akan  mempunyai  dampak  terhadap  harga  saham  di  Bursa,  yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.
IV. Penutup
A.  Kesimpulan
Equity  crowdfunding merupakan  solusi  alternatif  sumber  pembiayaan perusahaan  selain  melalui initial  public  offering (IPO). Equity  crowdfunding juga mempunyai  sifat  yang  lebih  praktis,  sederhana,  tidak  diperlukannya  biaya  yang besar  serta  tidak  diperlukannya  keterlibatan  sejumlah  profesi  dan  lembaga penunjang pasar modal seperti halnya melalui initial public offering (IPO). Namun regulasi  dalam equity  crowdfunding masih  mempunyai  celah  hukum  yang  patut diperhatikan  karena  dapat  mengakibatkan  risiko  dan  ketidak  pastian.  Seperti resiko  dalam  pencurian  ide  usaha  dan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  yang dimiliki  penerbit/perusahaan  oleh  pengusaha  yang  bermodal  lebih  besar  atau bahkan  oleh  investor  disebabkan  penerbit  selaku  pengusaha  yang  memiliki  ide bisnis  dan  rahasia  dagang  harus  memberikan  informasi  secara  lengkap  yang dapat  dibaca  oleh  umum  dalam platform penyelenggara.  Penyelenggarapun tidak  dapat  menjamin  tidak  akan  ada  kebocoran  ide  atau  informasi  usaha  si penerbit. Hal tersebut tidak mencerminkan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen
dimana  perlindungan  konsumen  berasaskan  manfaat,  keadilan,  keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum dan juga Pasal 3 UU  ITE  mengenai  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang  dilaksanakan  berdasarkan  asas  kepastian  hukum,  manfaat,  kehati-hatian, itikad  baik.  Adanya risiko  pencaplokan  ide  usaha  dan  belum terakomodir  dalam peraturan  layanan  urun  dana  ini  merupakan  tindakan  yang  berlawanan  dengan asas  perlindungan  konsumen  yaitu  asas  keadilan,  keamanan,  dan  keselamatan konsumen serta kepastian hukum.
Penerbit  yang  bertujuan  menggalang  dana  bagi  perkembangan  usahanya harus  dihadapkan  pada  risiko  pencurian  HAKI.  Peraturan equity  crowdfunding belum  mengakomodir Langkah-langkah preventif untuk menanggulangi kejadian pencurian  ide  usaha  tersebut.  Mungkin,  Regulasi  Uni  Eropa  2019/1150 mengenai  keadilan  dan  transparansi  pengguna  bisnis  online  dapat  menjadi pedoman  mengenai  perlindungan  HAKI  dalam  Platform  online  seperti  ECF. Disebutkan  dalam  angka  17  diatur  bahwa  dalam  hal  platform  online  menuntut untuk  kejelasan  dan  transparansi  informasi  mengenai  bisnis  dimana  pemilik bisnis  harus  memberikan  informasi  sejelas-jelasnya  maka  platform  online tersebut  juga  harus  dituntut  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  pemilik bisnis  tersebut.  Dan  dalam  memberikan  pemahaman  mereka  yang  lebih  baik, pemilik platform harus memberikan syarat dan ketentuan bahwa perusahaan/pemilik  bisnis  harus  memberikan  informasi  pendaftaran  HAKI mereka  mencakup  penggunaan  logo,  merek  dagang  atau  nama  merek.  Hal  ini sangat efektif untuk menghindari pencurian HAKI.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  53  POJK  1/2013  mengatur  ketentuan pemberlakuan  sanksi  bagi  pelaku  usaha  atau  pihak  yang  melanggar  perjanjian namun  sanksi  yang  diberikan  hanya  sebatas  sanksi  administrative  atas pelanggaran  perjanjian  tersebut.  Lalu,  penyelenggara  berperan  sangat  penting dalam  memverifikasi  kepastian  hukum  penerbit  dan  melakukan  review keberlangsungan  usaha  penerbit.  Jika  penyelenggara  lalai  atas  kewajibannya tersebut maka berdasarkan Pasal 29 POJK 1/2013, penyelenggara bertanggung jawab  atas  kelalaian  yang  ditimbulkan  atas  kesalahan  atau  kelalaiannya.  Tetapi ketentuan  apa  pertanggungjawaban  penyelenggara  atas  kelalaian  tidak  secara tertulis  dituangkan  dalam  peraturan  tersebut.  Selanjutnya,  penerapan  ancaman pidana bagi pihak yang melakukan penipuan tidak diakomodir baik dalam POJK 37/2018 maupun POJK 1/2013. Sanksi yang tertulis di dalam peraturan layanan urun dana tersebut hanya memuat sanksi-sanksi administrative dan pemenuhan prestasi.  Tidak  adanya  ancaman  tegas  dapat  memberikan  peluang  niat  jahat bagi para pelaku usaha maupun pihak lain.

## B. Rekomendasi
Pemerintah dalam hal ini OJK harus menerapkan regulasi yang tegas dan memperhatikan  celah  hukum  yang  ada  serta  menerapkan  asas  keamanan  dan keselamatan  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan.  Juga  dalam  penggunaan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dalam equity crowdfunding dirasa kurang tepat  dikarenakan  dalam  UUPM  mengatur  mengenai  perusahaan  public  dan perusahaan terbuka yang melakukan penawaran efek baik yang bersifat ekuitas dan  yang  bersifat  utang  kepada  umum.  Sementara equity  crowdfunding bukan merupakan  perusahaan  public  ataupun  perusahaan  terbuka  sehingga  UUPM sebagaimana  merupakan  payung  hukum  yang  menaungi  kegiatan  penawaran saham  berbasis equity  crowdfunding dirasa  kurang  tepat  dan  tidak  memadai. Untuk  itu,  disarankan  agar  Pemerintah  dan  DPR  segera  merumuskan  UUPM baru  sesuai  dengan  perkembangannya  yang  ada  di  masyarakat,  yang  tidak hanya disesuaikan dengan UU OJK saja.

## Bibliografi
Buku:
Arifardhani,  Yoyo.  2020. Hukum  Pasar  Modal  di  Indonesia:  Dalam Perkembangan. Jakarta: Kencana.
Fajar  ND,  Mukti.  2016. UMKM  di  Indonesia  Perspektif  Hukum  Ekonomi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hartono,  Sunaryati.  1994. Penelitian  Hukum  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-20 . Bandung: Alumni.
Ibrahim,  Johnny.  2013. Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif . Malang: Bayu Media.
Shirdata,  Abdul  Rasyid,  dan  Ahmad  Sofian.  2018. Aspek  Hukum  Ekonomi  dan Bisnis . Jakarta: Prenadamedia.
The  World  Bank.  2013. Crowdfunding’s  Potential  for  the  Developing  World . Washington DC: infoDev/The World Bank.
Widioatmodjo,  Sawidji.  2016. New  Business  Model  in  Digital  Age .  Jakarta: Kompas Gramedia.
Jurnal:
Bernanke,  Ben  S.  2007.  "Regulation  and  Financial  Innovation",  Sea  Island,
Georgia: BIS Review , 49.
Harahap  dkk.  2017."Perkembangan  Financial  Technology  Terkait  Central  Bank Digital  Currency  (CBDC)  Terhadap  Transmisi  Kebijakan  Moneter  dan Makroekonomi", Bank Indonesia Working Paper. WP/W/2017.
Hutomo, Cindy Indudewi. 2019. "Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis  Teknologi  Informasi (Equity  Crowdfunding )." Kajian  Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif, 24(2).
Nugroho,  Arief  Yuswanto,  dan  Fatichatur  Rachmaniyah.  2019.  "Fenomena Perkembangan Crowdfunding di  Indonesia." Jurnal  Ekonika  Universitas Kadiri, 4(1): 34-46.
Nurmalita,  Luluk.  2020.  "Kebijakan  Equity  Crowdfunding  dalam  Rangka  Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)." Airlangga Journal of Innovation Management 1(1): 115-130.
Renwick,  Matthew  J.,  dan  Elias  Mossialos.  2017.  "Crowdfunding  our  health: Economic Risks and Benefits", Elsevier, 191 : 48-56.
Wright,  Christopher  H.  Pierce.  2016.  "State  Equity  Crowdfunding  and  Investor Protection", Washington Law Review, 91(2).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1995  Nomor  64,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3608)
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  67,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013  Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  37/POJK.04/2018  Tentang  Layanan Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi (Equity Crowdfunding)
Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of 20
June  2019  on  promoting  fairness  and  transparency  for  business  users  of online intermediation services.

## Internet
Akbar, Dhoni Siamsyah. "Konsep Crowdfunding untuk Pendanaan Infrastruktur di
Indonesia." Diakses 1 September 2020. https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/konsep%20crowdfunding%2 0untuk%20pendanaan%20infrastruktur%20di%20indonesia.pdf. Akbar,  DSF.  "Mendorong  Crowdfunding  untuk  Peningkatan  Investasi  di Indonesia." Kementerian Keuangan RI (t.t.).
www.kemenkeu.go.id/default/files/mendorong-crowdfunding-untuk- peningkatan-investasi-di-indonesia.pdf.
Franedya,  Roy.  "OJK  Tutup  133  Fintech  Ilegal  ini,  Minta  Kominfo  Blokir." www.cnbcindonesia.com/tech/20191010062344-37-105780/ojk-tutup-133- fintech-ilegal-ini-minta-kominfo-blokir.
OJK. "Daftar Platform Equity Crowdfunding yang Telah Mendapat Izin dari OJK."
Diakses 28 Februari 2020. www.ojk.go.id.