## Legalitas

## Hubungan Hukum Pidana Adat dan Filsafat Hukum
M. Chairul Idrah 1) , Nuraini 1) , Siti Nur Ambarini 2)
1) Pengajar pada Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi
2) Mahasiswa pada Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi
1) 2) Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-65351 Correspondence email: gadis.nuraini@gmail.com
Abstrak. Tujuan  penulisan  karya  ilmiah  ini  untuk  menjelaskan  dan  menganalisis  hubungan  hukum  pidana  adat  dengan  filsafat hukum dengan metode yuridis normatif. Adanya ketentuan pidana tambahan di dalam Konsep RUU KUHP berupa hukum pidana adat  maka  kajian  melihat  dari  filsafat  hukum  berupa  kajian  mendalam  dan  spekulatif  bahwa  hukum  pidana  adat  yang  secara yuridis  tidak  diakui  sebagai  hukum  positif  karena  tidak  memenuhi  empat  syarat  diakuinya  hukum  adat  dari  sebuah  kesatuan masyarakat adat sebagai hukum positif sehingga ditemukan bahwa hukum adat dalam pembidangannnya bersifat luas.
Kata kunci : Hukum Pidana Adat, Filsafat Hukum, Hubungan
Abstract. The purpose of writing this scientific paper is to explain and analyze the relationship between customary criminal law and  legal  philosophy  with  normative  juridical  methods.  The  existence  of  additional  criminal  provisions  in  the  Draft  Criminal Code  Draft  in  the  form  of  customary  criminal  law,  the  study  sees  from  the  philosophy  of  law  in  the  form  of  an  in-depth  and speculative study that customary criminal law which is juridically not recognized as positive law because it does not meet the four requirements  for  recognizing  customary  law  from  an  indigenous  community  unit  as  a  positive  law  so  that  it  is  found  that customary law in its field is broad.

## Keywords: Customary Criminal Law, Legal Philosophy, Relations

## PENDAHULUAN
Barda  Nawawi  Arief menyebutkan  bahwa  pidana  tambahan  berupa pemenuhan  kewajiban  adat  setempat dan/atau  kewajiban  menurut  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat di  dalam  konsep  RUU  KUHP  merupakan  salah satu  aspek  perlindungan  terhadap  korban  dimana  jenis  pidana  ini  pada  dasarnya  dapat  juga  dilihat  sebagai  bentuk pemberian ganti rugi kepada korban. Hanya saja yang menjadi korban di sini adalah masyarakat adat. Kewajiban adat setempat  dan/atau  kewajiban  menurut  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  atau  pencabutan  hak  dapat  dijatuhkan walaupun  tidak  tercantum  dalam  perumusan  tindak  pidana.  Eksistensi  adanya  penjatuhan  pidana  tambahan dimaksudkan untuk menambah pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif.
Apabila dikaji secara intens, detail dan terperinci sebagai dasar kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanksi adat ditegaskan oleh ketentuan Pasal 100 ayat (1) RUU yang menentukan, “dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat  (4)  hakim dapat menetapkan  pemenuhan  kewajiban  adat  setempat  dan/atau  kewajiban  menurut  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat”, kemudian  jika  perbuatan  pelaku  merupakan  tindak  pidana  adat  sebagaimana  ketentuan Pasal 1 ayat (3) maka penjatuhan pidana oleh hakim berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan.
Pidana  berupa pemenuhan  kewajiban  adat  setempat  dan/atau  kewajiban  menurut  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat dianggap setara atau sebanding dengan pidana denda Kategori I dengan besaran sejumlah Rp. 1. 500.000, 00  (satu  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  dan  jikalau  pidana  berupa pemenuhan  kewajiban  adat  setempat  dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dilaksanakan terpidana maka dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda yang dapat berupa pidana pengganti kerugian.
Konsekuensi  logis  diakui  dan  adanya  dasar  hukum  yang  tegas  eksistensi  hukum  yang  hidup  (hukum  pidana adat)   akan  memberikan  tugas,  tanggung  jawab  dan  beban  relatif  lebih  berat  kepada  hakim  untuk  lebih  dapat memahami  dan  menggali  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Hakim  harus  benar-benar  memahami perasaan masyarakat, keadaan masyarakat, terlebih masyarakat Indonesia yang majemuk dengan pelbagai macam adat istiadat, tradisi dan budaya yang berbeda-beda yang tetap dipertahankan sebagai hukum yang hidup.
Hukum adat tidak mengenal hukuman penjara, kurungan atau tutupan, siksaan badan, pukulan atau perantaian karena  mengannggap  manusia    hidup  tidak  ada  yang  tidak  akan  bertaubat.  Aturan  adat  mempunyai  pengaruh  yang sangat  besar  dalam  kehidupan  masyrakat  Jambi,  tidaklah  dapat  kita  lepaskan  dari  pertumbuhan  atau  perkembangan struktur  pemerintah  di  Tingkat  bawah  dalam  provinsi  Jambi.  Sebelum  pemerintah  Belanda  datang  ke  Jambi,  aturan pemerintah yang berlaku adalah aturan adat.
Adat istiadat ini didukung oleh rakyat yang sekarang ini bertempat tinggal didesa atau kelurahan. Adat istiadat ini  telah  tumbuh  dan  berkembang  sepanjang  sejarah  selama  berabad-abad  dan  telah  memberikan  sumbangan  yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional.
Peran  serta  partisipasi  rakyat  sangat  tinggi  sekali,  dan  mereka  sangat  mematuhi  perintah  pejabat  desa,  sebab pejabat tersebut  lanngsung  kepala  adat, mereka  sendiri  yang  menetapkan  adat  istiadat.  Adat istiadat  dengan  mereka tidak dapat dipisahkan sebab mereka hidup dikandung adat, mati dikandung agama karena itu disetiap pembangunan desa mereka berpartisipasi.
Van  den  Berg  seperti  yang  dikutip  oleh  Sri  Wiryati,  ajarannya  “reseptio  in  compleksis”  (penerimaan  dalam keseluruhan).  Menurut  teori  ini,  adat  istiadat  dan  hukum  adat  suatu  golongan  hukum  masyarakat  adalah  reseption seluruhnya  dari  agama  yang  dianut  oleh  golongan  masyarakat  itu.  Menurut  teori  diatas  dikatakan  hukum  agama diterima  dalam  hukum  adat,  melainkan  hanyalah  beberapa  bagian  tertentu  saja  yaitu,  terutama  bagian  dari  hidup manusia yang sifatnya sangat pribadi yang hubungannya erat dengan kepercayaan dan hidup batin.
Filsafat  Hukum mencari  hakikat  hukum  yang  terdalam.  Philipus  Hadjon dalam  “Pengkajian  Ilmu  Hukum” menyebutkan  Filsafat  Hukum  sifatnya  spekulatif,  Teori  hukum  dan  dogmatik  hukum  sifatnya  normatif.  Dogmatis Hukum obyeknya  hukum  positif  nasional  yang  terdiri  atas  norma  (dimensi  penormaan),  tujuannya  teoretikal  tetapi terutama praktekal), Teori Hukum obyeknya gejala umum dalam hukum positif, tujuannya teoretikal, Filsafat Hukum obyeknya  batas-batas  kaidah  hukum,  tujuannya  teoretikal  dimensinya  normatif,  emperis  dan  kontemplatif.  Metode penulisan  karya  ilmiah  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  sehingga  Tujuan  penulisan  karya  ilmiah  ini untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan hukum pidana adat dengan filsafat hukum.

## PEMBAHASAN
Filsafat  Hukum  merupakan  refleksi  terhadap  hukum atau  gejala  hukum  sehingga  sebagai  refleksi  kefilsafatan eksistensinya tidak ditujukan mempersoalkan hukum positif tertentu melainkan merefleksikan hukum pada umumnya atau hukum sebagai yang demikian (law as such) dan Filsafat Hukum mencari hakikat hukum yang terdalam. Philipus Hadjon dalam  “Pengkajian  Ilmu  Hukum” menyebutkan  Filsafat  Hukum  sifatnya  spekulatif,  Teori  hukum  dan dogmatik  hukum  sifatnya  normatif.  Dogmatis  Hukum obyeknya  hukum  positif  nasional  yang  terdiri  atas  norma (dimensi  penormaan),  tujuannya  teoretikal  tetapi  terutama  praktekal),  Teori  Hukum obyeknya  gejala  umum  dalam hukum  positif,  tujuannya  teoretikal,  Filsafat  Hukum  obyeknya  batas-batas  kaidah  hukum,  tujuannya  teoretikal dimensinya normatif, emperis dan kontemplatif.
Sudut  pandang  dari  asas,  teori,  norma,  praktek  dan  prosedurnya  merupakan  aspek  krusial  dan  menarik  untuk dikaji tentang  dimanakah  letak  korelasi  eksistensi  hukum  pidana  adat  dari  dimensi filsafat  hukum,  teori  hukum dan dogmatik hukum. Dari segi teori hukum maka ilmu hukum dibagi menjadi tiga lapisan yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.
Teori  hukum  menurut  JJH  Bruggink adalah  keseluruhan  pernyataan  yang  saling  berkaitan  berkenaan  dengan sistem  konseptual  aturan-aturan  hukum  dan  putusan-putusan  hukum,  dan  sistem  tersebut  sebagian  yang  penting dipositipkan . Menurut JJH Bruggink lebih lanjut pengertian teori hukum memiliki makna ganda, yaitu dapat berarti produk,  yaitu  keseluruhan pernyataan  yang saling  berkaitan itu  adalah  hasil  kegiatan  teoretis  bidang  hukum.  Dalam arti  proses,  yaitu  kegiatan  teoretis  tentang  hukum  atau  pada  kegiatan  penelitian  teoretis  bidang  hukum  sendiri. Kemudian  dogmatik  hukum  hakikatnya  berisikan  hukum  positif  yaitu  yang  dibentuk  dalam  wujud  tententu  oleh kekuasaan  yang  berwenang.  Gustav  Radbruch  dengan  mengutif  Lawrence  Friedman  dalam Legal  teori menyebut tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai hukum serta postulat-postulatnya sampai landasan filosofis yang terdalam.
JJH Bruggink dengan titik tolak pendapat Jan Gijssels dan Mark van Hoeke menyebutkan hubungan dogmatik hukum,  teori  hukum  dan  filsafat  hukum  dimana  dogmatik  hukum  merupakan  meta  teori  dari  teori  hukum,  dan terhadap  filsafat  hukum  bersifat meta-meta teori.  Dogmatik  Hukum menurut  Bellefroid dan  Kusumadi  Pudjesewojo disebut  sebagai  Ilmu  Hukum  Positif mempelajari  peraturan  dari  segi  teknis  yuridis,  berbicara  hukum  dari  aspek yuridis, problem hukum yang konkret, aktual dan potensial dan melihat hukum dari perspektif internal. Teori Hukum merupakan  refleksi  terhadap  teknik  hukum,  pandangan  doktrina  tentang  hukum,  justifikasi  terhadap  hukum  positif. Teori hukum mengarah pada pembentukan hukum (perundang-undangan) dan penemuan hukum (ajaran interpretasi). Teori Hukum dalam arti sempit letaknya antara dogmatik hukum dengan filsafat hukum , Teori Hukum dalam arti luas (Rechtstheorie/Rechtswetenschap) meliputi Dogmatik Hukum, Teori Hukum (dalam arti sempit) dan Filsafat Hukum. Mengenai  pembidangan  hukum  adat,    terdapat  pelbagai  variasi,  yang  berusaha  untuk  mengidentifikasikan kekhususan  hukum  adat,  apabila  dibandingkan  dengan  hukum  Barat.  Pembidangan  tersebut  biasanya  dapat diketemukan  pada  buku-buku  standar,  dimana  sistematika  buku-buku  tersebut  merupakan  suatu  petunjuk  untuk mengetahui  pembidangan  mana  yang  dianut  oleh  penulisnya.  Van  Vollen  Hoven  berpendapat  seperti  dikutip  Iman Sudiat, bahwa pembidangan hukum adat, adalah sebagai berikut :
Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat, tentang pribadi, pemerintahan dan peradilan, hukum keluarga, hukum perkawinan,  hukum waris, hukum tanah, hukum hutang piutang, hukum delik,  sistem sanksi. Pendapat senada disampaikan pula oleh Soepomo yang menyajikan pembidangan hukum adat sebagai berikut : Hukum  keluarga,  hukum  perkawinan,  hukum  waris,  hukum  tanah,    hukum  hutang  piutang,  hukum  pelanggaran Selanjutnya,  Ter  Harr  didalam  bukunya  “  Beginselen  en  stelsel  van  het  Adat-recht”  seperti  dikutip  Soepomo, mengemukakan pembidang hukum adat  sebagai berikut :
Tata  masyarakat,  hak-hak  atas  tanah,  transaksi-transaksi  tanah,  transaksi-transaksi  dimana  tanah  tersangkut, hukum  hutang  piutang,  lembaga/yayasan,  hukum  pribadi,  hukum  keluarga,  hukum  perkawinan,  hukum  delik, pengaruh  lampau  waktu  Pembidangan  hukum  adat  sebagaimana  dikemukakan  oleh  para  sarjana  tersebut  di  atas, cenderung  untuk  diikuti  oleh  para  ahli  hukum  adat  pada  dewasa  ini.  Surojo  Wignjodipuro,  misalnya,  menyajikan pembidangan, sebagai berikut :
Tata  susunan  rakyat  Indonesia,  hukum  perseorangan,  hukum  kekeluargaan,  hukum  perkawinan,  hukum  harta perkawinan, hukum (adat) waris, hukum tanah, hukum hutang piutang, hukum (adat) delik
Tidak jauh berbeda dengan pembidangan tersebut di atas, adalah dari Iman Sudiyat mengajukan pembidangan, sebagai berikut :
Hukum  Tanah,  transaksi  tanah,  transaksi  yang  bersangkutan  dengan  tanah,  hukum  perutangan,  status  badan pribadi, hukum kekerabatan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum delik adat.
Mengacu  pada  pendapat  para  sarjana  tersebut  di  atas,  kiranya  dapat  dikatakan  bahwa  ruang  lingkup  atau pembidangan dari hukum adat sangatlah luas. Hukum adat ternyata tidak hanya mengatur mengenai hubungan pribadi atau  hubunga  keluarga,  tetapi  juga  mencakup  pengaturan  hubungan  yang  dalam  hukum  modern  disebut  sebagai hukum perdata dan hikum pidana.
Sistem  pelanggaran  yang  dianut  oleh hukum  adat  adalah “terbuka”, tidak tertutup  sepeti  hukum pidana barat yang terikat pada suatu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHP. Oleh karena apa yang dilarang atau dibolehkan menurut hukum adat itu akan selalu diukur dengan mata rantai lapangan hidup seluruhnya. Segala sesuatu yang terjadi  dapat saja merupakan  pelanggaran apabila  kejadian  itu tidak  sesuai atau  mengganggu  kehidupan  warga masyarakat adat.
Seluruh  lapangan  hidup  menjadi  batu  ujian  perihal  apa  yang  dilarang  dan  apa  yang  diperbolehkan.  Tiap-tiap perbuatan  atau  tiap-tiap  situasi  yang  tidak  selaras  atau  yang  memperkosa  keselamatan  masyarakat,  keselamatan golongan family atau keselamatan masyarakat (anggota family dan sebagainya) dapat merupakan pelanggaran hukum.
Apabila terjadi peristiwa atau perbuatan yang menganggu keseimbangan maka para petugas adat (jika diminta) akan berusaha mengembalikan keseimbangan itu dengan mencari jalan perdamaian setelah kesepakatan dapat dicapai barulah  dilihat  pada  norma-norma  hukum  adat  yang  ada  atau  menentukan  hukum  yang  baru  untuk  memenuhi kesepakatan  guna  penyelesaian.  Keputusan untuk mewujudkan  penyelesaian  seringkali  bukan saja timbul dari  pihak petugas hukum tetapi juga dari pihakyang merasa berbuat.
Hukum adat tidak mengenal perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana diatur dalam KUHP Bab II  dan  Bab  III.  Baik  kejahatan  ataupun  pelanggaran  kesemuanya  adalah  kesalahan  dan  barang  siapa  melakukan kesalahan  yang  menyebabkan  keganjilan  dan  terganggunya  keseimbangan  masyarakat  maka  kesalahan  itu  harus diselesaikan  atau  dihukum.  Selanjutnya  juga  di  dalam  hukum  adat  tidak  ditekankan  perbuatan  kesalahan  itu  pada adanya unsur kesengajaan atau karena kurang hati-hati, melainkan yang penting bahwa kesalahan itu sudah terjadi.
Dalam  keberadaannya  hukum  adat  ini  juga  tidak  mengenal  perbuatan  yang  bersifat  membantu  berbuat ( medeplichtigheid )  atau  membujuk  berbuat  ( uitloking )  atau  ikut  berbuat  ( mededaderschap) ,  oleh  karena  semua perbuatan  itu merupakan rangkaian  yang menyeluruh  dan  siapa  saja,  bagaimana  pun  bentuk  dan sifat  perbuatan  itu, segala  sesuatunya  dianggap  sebagai  suatu  kesalahan  yang  harus  diselesaikan  apakah  dengan  hukuman  atau  dengan ampunan,  jika  dihukum  kesemuanya  dihukum,  jika  diampuni  kesemuanya  diampuni,  tidak  boleh  dipisah-pisahkan masalahnya oleh karena jika demikian berarti tidak selesai.
Terhadap  orang  yang  melakukan  kesalahan  berulang-ulang  biasanya  dalam  hukum  adat  dijatuhi  hukuman dibuang  untuk  selama-lamanya  dari  masyarakat  adat  dan  terhadap  sipelaku  tidak  dibenarkan  lagi  kembali  ke kampungnya dan bergaul dengan kerabatnya.
Di  dalam  perdamaian  adat  yang  pelaksanaannya  selalu  didasarkan  pada  asas  kekeluargaan,  kedamaian, kerukunan dan rasa keadilan maka para hakim adat bebas menyelesaikan sesuatu kasus adat dengan memperhatikan suasana dan kesadaran masyarakat setempat. Apabila diamati beberapa definisi delik adat itu, pada pokoknya terdapat tiga unsur penting yaitu :
1. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.
2. Perbuatan  itu  dipandang  dapat  menimbulkan  kegoncangan  karena  menganggu  keseimbangan  dalam masyarakat.
3. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.
Setiap  ketentuan  hukum  adat  dapat  timbul,  berkembang  dan dapat juga  berganti  dengan  ketentuan  yang  baru. Oleh karena itu, maka perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum adat akan lahir, berkembang dan kadangkala akan hilang (dianggap tidak bertentangan dengan hukum adat), karena rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat berubah.

## KESIMPULAN
Filsafat  Hukum  merupakan  refleksi  terhadap  hukum  atau  gejala  hukum  sehingga  sebagai  refleksi  kefilsafatan eksistensinya tidak ditujukan mempersoalkan hukum positif tertentu melainkan merefleksikan hukum pada umumnya. Hubungan  dengan  hukum adat dapat  dilihat  bahwa  Hukum adat  ternyata  tidak hanya mengatur mengenai  hubungan pribadi  atau  hubunga  keluarga,  tetapi  juga  mencakup  pengaturan  hubungan  yang  dalam  hukum  modern  disebut sebagai hukum perdata dan hikum pidana. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat, tentang pribadi, pemerintahan dan peradilan,  hukum  keluarga,  hukum  perkawinan,    hukum  waris,  hukum  tanah,  hukum  hutang  piutang,  hukum  delik, sistem  sanksi  yang  tidak  dikenal  dengan  memenjarakan.  Di  dalam  perdamaian  adat  yang  pelaksanaannya  selalu didasarkan  pada  asas  kekeluargaan,  kedamaian,  kerukunan  dan  rasa  keadilan  maka  para  hakim  adat  bebas menyelesaikan sesuatu kasus adat dengan memperhatikan suasana dan kesadaran masyarakat setempat

## DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi Arief , 2001 . Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
JJH Bruggink , 1996. Refleksi tentang Hukum, alih bahasa Arief Sidharta , PT Citra Aditya Bakti, Bandung. A.Suriyaman Mustari Pide, 2014, Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Prenadamedia Group, Jakarta I  Gede  A.  B.  Wiranata,  2005,  Hukum  Adat  Indonesia,  Perkembangannya  dari  Masa  ke  Masa,  Citra  Aditya  Bakti,
Jakarta
Imam Sudiyat, 2012, Hukum Adat Sketsa Asas, Cetakan Ketujuh, Liberty, Yogyakarta.