## ANALISIS KEBERDAYAAN KONSUMEN DI KOTA X
Pandji Anoraga 1
1 STIE Bank BPD Jateng email: agape.pusat@yahoo.com

## ABSTRACT
Today's consumers are in an increasingly complex market and are faced with an increasing amount of information  with  an  increasingly  diverse  choice  of  products  and  services.  Consumers  are  more exposed to fraud, thus requiring more expertise and knowledge than before. Thus, the government and producers  are  increasingly  important  to  empower  and  make  the  best  consumers  aware.  Law  No. 8/1999  describes  Consumer  Protection, the  main  factor  that  becomes consumer weakness is the  low level of consumer awareness of their rights. Therefore, the Consumer Protection Law  is intended  to be a strong legal basis for the government and non-governmental consumer protection organizations to  empower  consumers  through  consumer  guidance  and  education.  This  empowerment  effort  is important  because  it  is  not  easy  to  expect  awareness  of  business  actors,  whose  principle  is  to  get maximum benefits.
Keyword: Consumer Protection Law, Consumer Protection Law, Consumer Protection Principles and Objectives, Consumer Rights and Obligations

## ABSTRAK
Konsumen saat ini berada dalam pasar yang semakin kompleks dan dihadapkan pada jumlah informasi yang semakin banyak dengan pilihan produk dan jasa yang semakin beragam. Konsumen lebih mudah terpapar  pada  penipuan,  sehingga  membutuhkan  keahlian  dan  pengetahuan  yang  lebih  dibandingkan dengan  sebelumnya.  Dengan  semikian,  pemerintah  dan  produsen  semakin  penting  untuk memberdayakan  dan  menyadarkan  konsumen  dengan  sebaik-baiknya.  Undang-Undang  RI  Nomor  8 Tahun  1999  menjelaskan  tentang  Perlindungan  Konsumen,  faktor  utama  yang  menjadi  kelemahan konsumen adalah rendahnya tingkat kesadaran konsumen terhadap haknya. Oleh karena itu, Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  dimaksudkan  menjadi  landasan  hukum  yang  kuat  untuk pemerintah  dan  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  untuk  melakukan pemberdayaan  konsumen  melalui  pembinaan  dan  pendidikan  konsumen.  Upaya  pemberdayaan  ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang prinsipnya adalah mendapat keuntungan secara maksimal.
Keyword:  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Asas  dan Tujuan Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen

## 1. Pendahuluan
Konsumen  saat  ini  berada  dalam pasar yang semakin kompleks dan dihadapkan  pada  jumlah  informasi  yang semakin  banyak  dengan  pilihan  produk dan jasa yang semakin beragam. Konsumen  lebih  mudah  terpapar  pada penipuan, sehingga membutuhkan keahlian dan  pengetahuan  yang  lebih  dibandingkan dengan  sebelumnya.  Dengan  semikian, pemerintah  dan  produsen  semakin  penting untuk  memberdayakan  dan  menyadarkan konsumen dengan sebaik-baiknya.
Keberdayaan  konsumen  adalah  keadaan subyektif  positif  yang  ditimbulkan  oleh
peningkatan control (Wathieu et  al.  2002). Konsumen  dapat  diberdayakan  melalui sumber  yang  berbeda,  baik  melalui regulasi  pemerintah  maupun  pendidikan konsumen (Hunter dan Garnefeld. 2008).
Undang-Undang  RI  Nomor  8 Tahun 1999 menjelaskan tentang Perlindungan  Konsumen,  faktor  utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah rendahnya  tingkat  kesadaran  konsumen terhadap haknya. Oleh karena itu, Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) dimaksudkan  menjadi  landasan  hukum yang  kuat  untuk  pemerintah  dan  lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen
melalui pembinaan  dan  pendidikan  konsumen. Upaya  pemberdayaan  ini  penting  karena tidak  mudah  mengharapkan  kesadaran pelaku  usaha,  yang  prinsipnya  adalah mendapat keuntungan secara maksimal.
Keberdayaan  konsumen  adalah peningkatan kontrol konsumen yang berdampak positif pada perilaku konsumen terkait konsumsi barang dan jasa
(Direktorat Pemberdayaan
Konsumen, 2015).  Keberdayaan  konsumen  memiliki tiga dimensi utama yaitu dimensi ketegasan  konsumen,  dimensi  pengalaman praktik  tidak  adil  pelaku  usaha  dan pemenuhan  hak  konsumen,  dan  dimensi keterampilan konsumen (Simanjuntak, 2014).  Konsumen  yang  berdaya  adalah mereka yang paham dengan baik mengenai hak  dan  kewajibannya,  sehingga  memiliki ketrampilan  dasar  yang  memadai  dalam perilakunya  sehari-hari  sebagai  konsumen. Keterampilan  dasar  tersebut  antara  lain mampu  membandingkan  harga,  mengecek tanggal  kadaluarsa,  label  dan  nomor registrasi  produk,  serta  memperhatikan kualitas  produk  yang  Puska  Dagri,  BPPP, Kementerian  Perdagangan,  2016  2  dibeli (Simanjuntak,  2014).  Selain  itu,  mereka juga berperan
aktif
dalam memperjuangkan
hak-haknya. Namun demikian,  hasil  studi  yang  dilakukan  oleh Direktorat Pemberdayaan Konsumen
(2015) menunjukkan bahwa tingkat
keberdayaan konsumen  di  Indonesia, yang diukur melalui Indeks Keberdayaan
Konsumen  (IKK),  masih  rendah  yaitu 34,17%.  Artinya,  konsumen  di  Indonesia ada  pada  tahap  memahami  hak  dan kewajibannya,  namun  belum  mampu berperan aktif melindungi dirinya.
Masalah utama
konsumen di Indonesia,
menurut
Sumiyati dan Fatmasari  (2006)  adalah  kesadaran  orang
Indonesia  akan  hak  dan  tanggung  jawab konsumen pada umumnya
rendah
dibandingkan negara lain, jumlah pengajuan  di  Indonesia  jauh  lebih  rendah. Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia
(YLKI)  menyatakan  bahwa  selama  tahun 2012  sebanyak  620  kasus  pengaduan konsumen,  yang  lebih  disebabkan  oleh rendahnya  kesadaran  konsumen  untuk melaporkan ketidakadilan yang diterimanya.
Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan keberdayaan konsumen.  Seperti  yang  telah  disebutkan dalam  salah  satu  regulasi  di  atas, pemberdayaan konsumen
dapat ditingkatkan  melalui  pendidikan,  pelatihan dan
keterampilan. Upaya tersebut diimplementasikan dalam bentuk
penyuluhan ke kelompok-kelompok masyarakat,  seminar  dan  workshop  di perguruan  tinggi  dan  instansi  terkait,  serta kampanye  “Konsumen  Cerdas”.  Namun demikian,  berdasarkan  hasil  survey  yang dilakukan  oleh  Puska  Dagri  (2016)  pada hampir  5.000  konsumen  di  seluruh Indonesia,  rata-rata  lebih  dari  80%  dari mereka  tidak  mengetahui  dan  tidak  ikut serta dalam kegiatan sosialisasi “Konsumen  Cerdas”.  Dengan  demikian, pemerintah  dinilai  perlu  menggunakan sarana  lain  dalam  upaya  pemberdayaan konsumen. Salah satunya adalah menyasar program  pemberdayaan  kepada  kelompok konsumen  tertentu,  misalnya  penggalakan sadar SNI melalui Masyarakat Standarisasi (MASTAN).  Kelompok  konsumen  ini berfungsi melakukan edukasi dan advokasi terkait  perlindungan  konsumen  kepada para anggotanya.
Melihat  banyaknya  permasalahan yang  dihadapi  oleh  konsumen,  diperlukan satu kajian tentang keberdayaan konsumen tanpa  memfokuskan  pada  kelas  produk tertentu.
Gambar 1. Hubungan Antara Variabel Penelitian

## Metode Penelitian
Data  yang  digunakan  dalam  analisis ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  berasal  dari  para  responden konsumen  secara  acak  di  kota  X  sejumlah 100  responden  .  Sementara  data  sekunder yang  dikumpulkan  meliputi  regulasi, literatur dan referensi yang terkait.

## Hasil dan Pembahasan
Studi  Nardo  et  al.  (2011)  mengukur indeks keberdayaan konsumen pada konsumen Eropa menggunakan tiga dimensi, yakni : (1) Keterampilan konsumen,  yakni  keterampilan  numerik dan  keuangan  dasar  serta  pengetahuan merek, tentang logo  dan simbol; (2) Level
informasi  konsumen  yakni  pengetahuan konsumen  tentang  hak-haknya  (kesadaran tentang
ketidakadilan persyaratan kontraktual,  praktek-praktek  iklan  yang tidak adil, hakhak jaminan, hak pembelian jarak  jauh,  dll),  harga,  lembagalembaga pemerintah  dan  non-pemerintah  yang melindungi  konsumen,  sumber  informasi berbeda tentang urusan konsumen; dan (3) Ketegasan  konsumen,  yakni  keluhan  dan perilaku  melaporkan,  serta  pengalaman konsumen  terhac!ap  penawaran  yang menyesatkan atau mengandung
kecurangan.
Survey yang dilakukan  melalui studi :  The  Consumer  Empowerrment  Index:  A measure of skills, awareness and engagement  of  European  consumers"  oleh Nardo  eta/.,  (2011)  di  29  negara  Eropa terhadap 56-470 responden melalui survey online internet.
Hasil
survey Eurobarometer  tersebut  diperoleh  lndeks keberdayaan  konsumen  di  29  negara adalah  antara  skor  terendah  yakni  37.83 (Romania)  hingga  skor  tertinggi  yakni 61.63 (Norwegia).
Dari  penelitian  dan  pengumpulan data yang ada tentang pemahaman konsumen
terhadap
Undang-undang Perlindungan  Konsumen  Kota  X  dapat ditunjukan pada tabel di bawah:
Tabel 1
Data Pemahaman Responden Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Kota X Pertanyaan Kota X Tahu Tidak Tahu Lainya Apakah Anda Tahu Tentang UU No. 8 Tahun 1999 43 50 7 Persentasi Per Kab/ Kota 43% 50% 7% Total 100 Keluahan apa yang dialami konsumen berkaitan produk/jasa Produk/Layana n Rusak Produk/Layanan Tidak Standar Lainya 30 60 10 Persentase per kab/kota 30% 60% 10% Total 100 Hukum Perlindun gan Konsumen Asas dan Tujuan Perlindun gan Konsumen Hak dan Kewajiban Konsumen Undang- undang Perlindun gan
Konsumen
Kemana anda pernah melaporkan ? Instansi Kepolisian Lainya 27 1 72 Persentase per kab/kota 27% 1% 72% Total 100 Pernahkah Ditanggapi atas laporanya ? Ditanggapi Tidak Lainya 30 37 33 Persentase per kab/kota 30% 37% 33% Total 100 Dimana Kejadian layanan tsb ? Pedagang Pemasok Lainya 80 8 12 Persentase per kab/kota 80% 8% 12% Total 100 Apa yang didapatkan dengan UU Perlindungan konsumen Konsumen terlindungi Produk/jasa terjaga keamananya Lainya 57 31 12 Persentase per kab/kota 57% 31% 12% Total 100

## Data Pengisi Responden Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Kota X
No Tanggal Pengisian Kuesioner Nama Responden Umur Responden Pendidikan Terakhir Pekerjaan 1 26/09/2020 Linda firanika 23 SLTA Swasta 2 26/09/2020 Ade Ayu 33 SLTA Karyawan swasta 3 26/09/2020 Eka lutfiah anggraini 18 SLTA Belum bekerja 4 26/09/2020 Evi Lestari 23 SLTA Sales 5 26/09/2020 Hani Asih 39 SLTA Karyawan swasta 6 26/09/2020 Adam Malik 21 SLTA Agent call center 7 26/09/2020 Ade Ayu 33 SLTA Karyawan swasta 8 26/09/2020 Agung Prasetyo 19 SLTA Karyawan swasta 9 26/09/2020 Gayuh Amaranggana 18 SLTA Barista 10 26/09/2020 Agung Prasetyo 19 SLTA Karyawan swasta 11 26/09/2020 Rayi wangi agusty 20 SLTA Freelance 12 26/09/2020 Eka lutfiah anggraini 18 SLTA Belum bekerja 13 26/09/2020 Stiyoko 29 SLTA Driver 14 28/09/2020 Arif Dwi Julianto 20 Sarjana Mahasiswa 15 30/09/2020 Siti Puryandani 47 Doktor Dosen 16 30/09/2020 Rudi S 53 Magister Swasta 17 30/09/2020 Grace 43 Doktor Dosen 18 30/09/2020 Lia 36 Magister Dosen 19 30/09/2020 Ali Mursid 51 Doktor Dosen 20 30/09/2020 Hidayat 44 Magister Dosen 21 30/09/2020 rodakir 41 SLTA supir 22 30/09/2020 Izza 30 Magister Dosen 23 30/09/2020 Pratomo Cahyo Kurniawan 30 Magister Dosen 24 30/09/2020 Nugroho Heri Pramono 29 Magister Dosen 25 30/09/2020 Yohana Kus 51 Magister Dosen 26 30/09/2020 Suryakusuma Kholid H 31 Magister Dosen 27 26/09/2020 Eka Fatma Dewi 20 SLTA Karyawan Swasta 28 26/09/2020 Febri Glend Simarmata 25 SLTA Belum bekerja 29 26/09/2020 Muh Yusuf Barlian 27 SLTA Karyawan Swasta 30 01/10/2020 Rizki 28 Sarjana Karyawan bumd 31 01/10/2020 Nur muhammad Zawal alfalahi 20 SLTA Free
No Tanggal Pengisian Kuesioner Nama Responden Umur Responden Pendidikan Terakhir Pekerjaan 32 02/10/2020 Handoko 57 Sarjana Guru 33 01/10/2020 Luluk ardiyanti 18 SLTA belum bekerja 34 01/10/2020 Nurul Auliya 18 SLTA Belum bekerja 35 02/10/2020 Rahandy R.P 28 Magister Akademisi 36 02/10/2020 Daniel Budi Wibowo 56 Magister karyawan 37 04/10/2020 Anna Noorhajati 50 Sarjana Ibu Rumah tqngga 38 01/10/2020 DWI BUDHI SUNARYO 42 SLTA Swasta 39 01/10/2020 Refael Rian Saputra 18 SLTA Belum bekerja 40 01/10/2020 Anis Mashdurohatun 18 SLTP Belum bekerja 41 01/10/2020 Fatonah 24 SLTA Wiraswasta 42 02/10/2020 Indra Erpliansyah, SE, MM 50 Magister PNS 43 02/10/2020 Santoso Darmawan Soebagio 59 SLTA Wiraswasta 44 22/11/1999 OVIN 20 SLTA SWASTA 45 02/10/2020 Handoko 55 Sarjana Karyawan Swasta 46 02/10/2020 andreas 51 Sarjana wiraswasta 47 02/10/2020 Wibisono 56 Magister Pensiunan 48 03/10/2020 Suratno 50 SLTA Swasta 49 03/10/2020 Rachel Wahjoe P 55 SLTA Swasta 50 04/10/2020 Wasono 48 Sarjana Swasta 51 05/10/2020 Budi widjaja 49 Sarjana Swasta 52 05/10/2020 Pamungkas Wisnu Saputra 34 Sarjana Pegawai Swasta 53 05/10/2020 Adiwidito 60 Sarjana Swasta 54 03/10/2020 Raka Suryandaru 34 Magister Konsultan 55 06/10/2020 Agustinus Andy Toryanto 55 Doktor Notaris 56 06/10/2020 Rahmi yuliana 42 Sarjana Dosen 57 06/10/2020 Gunawan Indra W 41 Sarjana Swasta 58 06/10/2020 riyan 22 Sarjana konsultan 59 07/10/2020 Novi 33 SLTA Swasta 60 07/10/2020 Endah Soesiana 45 Sarjana Swasta 61 08/10/2020 TRIYONO SURYONING PUTRO 69 Magister Pensiunan 62 06/10/2020 Sri Hartati 49 Sarjana Swasta 63 28/09/2020 Sri Hartati 51 SLTA Ibu Rumah Tangga 64 25/09/2020 Diah Umaya 57 Sarjana Karyawan 65 13/10/2020 Dhea Sabrina Irawan 18 SLTA Mahasiswi 66 22/10/2020 aditia pamungkas 22 Sarjana admin 67 22/10/2020 Javiera Asha E 21 SLTA Mahasiswa 68 22/10/2020 Arifin Subekti 30 Sarjana Pegawai swasta 69 22/10/2020 Candra Paramita 21 SLTA Mahasiswa 70 22/10/2020 Aziz hariyanto 22 Sarjana Mahasiswa 71 22/10/2020 Yasin Ihtiarasari 23 SLTA Mahasiswa 72 22/10/2020 Abdul Rohim 22 SLTA Mahasiswa 73 22/10/2020 Kusdiyanto 45 Sarjana Pengusaha 74 16/03/1999 Muhamad Prasetyo 21 SLTA Mahasiswa 75 22/10/2020 Nike Permata 21 Sarjana CREATIVE 76 23/10/2020 Arai 21 SLTA Mahasiswa 77 16/11/2020 Putri Anjani N 18 SLTA Mahasiswi 78 16/11/2020 Tia mitra 20 SLTA mahasiswa 79 16/11/2020 Muchammad Agum Maulana 19 SLTA tidak bekerja 80 16/11/2020 MUHAMMAD A'ZHIM RUSYDIL 18 SLTA Mahasiswa 81 17/11/2020 Anisa Desti Adeliana 18 SLTA Mahasiswa 82 17/11/2020 Vicky Reyna Ayu Dewayanti 18 SLTA Pelajar - Mahasiswi 83 17/11/2020 Miftakhul Saidah Amalia 18 SLTA Belum bekerja 84 17/11/2020 Khoiriatul Alimah 17 SLTA Belum bekerja 85 19/11/2020 Muh. Khatama Insani 21 SLTA Junior Programer 86 19/11/2020 Julius Warih 22 Sarjana Programer 87 19/11/2020 Ihsanudin 25 Sarjana Swasta 88 22/11/2020 Yudha 33 Sarjana Swasta
No Tanggal Pengisian Kuesioner Nama Responden Umur Responden Pendidikan Terakhir Pekerjaan 89 24/11/2020 Suprapto 68 Sarjana Wiraswasta 90 24/11/2020 Sari Prativina 30 Sarjana Swasta 91 25/11/2020 Sri Sugiyanti 40 Sarjana Swasta 92 25/11/2020 Kurniawan 45 SLTA Swasta 93 25/11/2020 A Herdinata 40 Sarjana Swasta 94 25/11/2020 Cahyo 41 Sarjana Swasta 95 25/11/2020 Jua Martini 43 Sarjana Swasta 96 26/11/2020 Ijalyono 50 SLTA Swasta 97 26/11/2020 Vivin 40 SLTA Swasta 98 26/11/2020 Arda 40 Sarjana Swasta 99 26/11/2020 Tejo 47 Sarjana Swasta 100 26/11/2020 Rina 41 Sarjana Swasta
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian  masyarakat  di  Kota  X  belum memahami  UU  tentang  perlindungan konsumen.  Dimana  tertera  pada  table diatas  terdapat  100  sampel  yang  mengisis kuesioner  mengenai  UU  perlindungan konsumen  terdapat  50%  responden  yang masih  belum  mengerti  apa  itu  UU perlindungan  konsumen.  Karena  sebagian besar  masyarakat  belum  memahami  UU perlindungan  konsumen,  maka  sangat mempengaruhi kedalam pertanyaan pertanyaan  selanjutnya  yang  tertera  di kuesioner yang disebarkan.
Dengan demikian, hasil penelitian ini semakin menguatkan perlunya peran untuk mengedukasi, memasyarakatkan dan mensosialisasikan  perlindungan  konsumen dengan  bersinergi  antara  tri  pilar,  yakni unsur  pemerintah,  pelaku  usaha  dan konsumen.  Pelaku  usaha  fokus  untuk memproduksi  dan  berdagang  dengan benar,  serta  LPKSM  bekerja  sama  dengan pemerintah  untuk  mengedukasi  konsumen dan  mengontrol  pelaku  usaha.  Konsumen yang  berdaya  akan  lebih  percaya  diri memperjuangkan haknya ketika merasakan kerugian atau situasi yang kurang menyenangkan. Konsumen dapat
dikatakan berdaya ketika mampu mengelola  pengetahuan  yang  dimilikinya yang  diseimbangkan  dengan  ketegasan dalam  menanggapi  perubahan.  Perasaan berdaya  juga  ditunjukkan  oleh  konsumen yang  yakin  akan  potensi  dirinya  untuk memanfatkan  kesempatan  yang  kelak
bermanfaat  bagi  diri  dan  lingkungan sekitarnya (Thogersen 2005).

## Kesimpulan
Dari  laporan  pekerjaan  ini  dapat disimpulkan bahwa :
• Banyak  dari  masyarakat  yang  belum bahkan  tidak  mengetahui  sama  sekali tentang adanya Undang-Undang
Perlindungan Konsumen.
• Belum  mengerti  manfaat  dari  adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk pelaku usaha maupun konsumen.
• Banyak  masyarakat  yang  enggan untuk  menerapkan  UU  perlindungan konsumen dengan baik.

## Referensi
Arikunto,  S.  2003.  Prosedur  Penelitian, Suatu  Praktek.  Jakarta  :  Bina Aksara.
Babbie,  E.  1992.  The  practice  of  social research.  California  :  Wardsworth Publishing Company.
Becker  J,  Kovach  AC,  Gronseth  DL.
2004.  "Individual  empowerment: How  community  health  workers operationalize  self-determination, self-sufficiency, and decision- making  abilities  of  low-income mothers."  Journal  of  Community Psychology, 32(3), 327-342.
Boehm A, Staples LH. 2004.
"Empowerment: The point of view
of consumer." Families  in  Society, 85(2), 270-280. Commission of The European Communities.  2007.  EU  consumer policy strategy 2007-2013 : Empowering Consumers, Enhancing Their Welfare, Effectively Protecting Them, Brussels.  [internet].  [diunduh  15 Januari  2014].  Tersedia  pada: http://ec.europa.eu/consumers/over viewfcons _policy/doc/EN _99.pdf . Commission Staff Working Paper Brussels. 2011. Consumer Empowerment  in  the EU Brussels, 07.04.2011 SEC (2011) 469 final.
Dasipah E, Budiyono H, Julaeni M. 2010. "Analisis perllaku konsumen dalam  pembelian  produk  sayuran di  pasar  modern  Kota  Bekasi." Jurnal agribisnis dan pengembangan  wi/ayah  1(2):  24- 37· Direktorat Pemberdayaan Konsumen. 2015. Pemetaan Indeks Keberdayaan  Konsumen  Indonesia 2015. Kementerian Perdagangan. Direktorat  Jenderal  Standardisasi  dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2012. PilarPilar  Peningkatan  Daya  Saing dan Perlindungan Konsumen. Standardisasi Pemberdayaan Konsumen  Pengawasan  Barang Beredar & Jasa Metrologi Pengembangan Mutu Barang. Jakarta. European  Commission.  2011.  Consumer Empowerment in
the EU: Commission  Staff  Working  Paper, pages 1 and 2.
Hunter  GL,  Garnefeld  I.  2008.  11When
does Consumer Empowerment Lead  to  Satisfied  Customers?: Some  Mediating  and  Moderating Effects of the EmpowermentSatisfaction  Link." Journal of Research for Consumers 15 : 1-4. Hur MH. 2006. 11Empowerment in terms of theoretical perspectives: exploring a typology of the process and components across disciplines." Journal of
Community  Psychology,  34  (5),
523-540.
lfe  J.  2002.  Community  Development,
Creating  Community  Alternatives:
Vision,  Analysis  and  Practice  2nd Edition. Australia (AU) : Longman. Kerlinger. 1973. Metode penelitian.
Jakarta: Erlangga. Larson R, Walker K, Pearce N. 2005. 11A
comparison  of  youth-driven  and adult-driven youth programs: Balancing  inputs  from  youth  and adults."  Journal  of  Community Psychology, 33(1), 57-74·
Lyon  P,  Kinney  D,  Colquhoun  A.  2002.
11Experience, change and vulnerability:  consumer  education for older people revisited."
International  Journal  of  Consumer Studies, 26, 178- 187. Nardo  M,  Loi  M,  Rosati  R,  Manca  A. 2.011. The Consumer Empowerment  Index  :  A  measure of skills, awareness
and engagement of European
consumers.  EUR  24791  EN-2011.
[diunduh  9  Maret  2012].  Tersedia pada:: http://ec.europa.eu/ consumers/consumer_
empowerment/docs/JRC_report
_cons umer _empowerment_
en.pdf.  Luxembourg:  Publications Office of the European Union.
Parpart  JL,  Rai  SM,  Staudt  K.  2003. Rethinking  empowerment:  Gender and  development  in  a  global/local world. New York (AS): Routledge.
Simanjuntak M. ?014. Tingkat Keberdayaan dan Strategi Pemberdayaan Konsumen. [Disertasi]. Bogor: Sekolah
Pascasarjana,  lnstitut  Pertanian Bogor.
Singarimbun  M,  Effendi  S.  1995.  Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi, PT.
Pustaka LP3ES, Jakarta.
Speer  PW.  2000.  11  lntrapersonal  and interactional empowerment:
Implication  for  theory."  Journal  of Community Psychology, 28(1), 51- 61.
Sprague  J,  Hayes  I.  2000.  11Self- determination  and  empowerment: A  feminist  standpoint  analysis  of talk  about  disability."  American Journal of Community Psychology, 28(5), 671-695. Sumiyati  S,  Fatmasari  R.  2006.  Peranan Yayasan Lembaga Konsumen dalam  Memberikan  Perlindungan kepada  Konsumen.  Pena  Wiyata. Jurdik  &  Hum.  No.9  Tabun  V, September 2006. [Internet] [diunduh  25  Maret  2012].Tersedia pada:
http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/ Search.html? act=tampil&id=11974 &idc=21http://www.google.co.id. Suraji  S.  2001.  "Budaya  Hukum  dan
Pemberdayaan  Konsumen  dalam Penggunaan  Alternative  Dispute Resolution sebagai Upaya Penye/esaian Sengketa dengan Pelaku  Usaha."  Tesis.  Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.  [  diunduh  9  Maret 2012]. Tersedia pada: http: 1/eprints.undip.ac.id/
Turnquist  C.  2004.  "VP  value  chain services, Syntegra and
Stan
Elbaum,  VP",  Strategic  Solutions, Aberdeen.  [internet].  [diunduh  15 Mei 2013]. Tersedia pada: www.retailsystems.com/ . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Waterson M. 2004. "Consumer Empowerment  and  links  with Competition and Productivity." Wathieu  L,  Brenner  L,  Carmon  Z, Chattopahyay  A,  Wetenbroch  K, Drolet A, Courville J, Muthukrishnan  AV,  Novemsky  N, Ratner RL, Wu G. 2002. "Consumer Control and Empowerment: A Primer." Marketing Letters, 13 (3), 297-305. Wilson  T.  1996.  The  empowerment manual. Hampshire, England:
Grower Publishing Limited. Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia. 2012. Pengawasa"1 Longgar Celah Masuknya Makanan-Minuman llegal. [internet]. [diunduh 2 Januari  2012].  Tersedia  pada: http://www. ylki.or.id/
pengawasan-longgar-celah- masuknyamakanan-minuman- ilegal.html.
Zimmerman  MA.  2000.  "Empowerment theory:
psychological,
organizational and community levels  of  analysis,'  in  J.  Rappaport and  E.  Seidman  {Eds.),  Handbook of  community  psychology  (pp.43-
63). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.