Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275

## Abd. Muin
Peran Notaris dalam Pembuatan Akta  ...
DOI 10.5281/zenodo.3550549
PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PELAKSANAAN AKAD QARD WAL IJARAH PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH MANDIRI INDRAMAYU

## Abd. Muin
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu amuin.abdul@gmail.com
DOI 10.5281/zenodo.3550549
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1,  March 2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275

## NOTARY ROLE IN MAKING AGREEMENT DEED AKAD QARD IMPLEMENTATION AND FINANCING IN IJARAH IN HAJJ BAILOUT BANK SYARIAH MANDIRI

## Abstract
This  research  amis  to  explore  :  (1)  notary  roles  in  making  agreement  deed  akad  qard  and ijarah of payment of hajj bailout; (2) implementation of akad qard and ijarah in paymeny of financing hajj bailout; (3)  constraint and solution in activity of Bank Syariah Mandiri; and (4)  advantage  and  disadvantage  in  finance  payments  of  hajj  bailout.  This  research  was qualitative approach by using case study. Research subject were agreement implementations of akad qard wal ijarah, financial payment of hajj bailout, and notary roles. The results show that: (1) implementation of akad qard wal ijarah in financial payment of hajj bailout in Bank Syariah Mandiri, and notary role did not exist (2) implementation of akad qard wal ijarah in financial  payment  of  hajj  bailout  in  Bank  Syariah  Mandiri  was  contradictory  of  Islamic principle;  (3)  confronted  constraint  by  Bank  Syariah  Mandiri  in  implementing  of  payment programs include financial payment of hajj bailout was not optimally because of limited of human  resources  and  physical  resources;  and  (4)  the  advantage  facilitated  to  society  to register hajj aspirant, portion of hajj departure, and  give great contribution for developing of Bank  Syariah  Mandiri.  Whereas  the  disadvantage  was  for  prospective  pilgrims  are  said  to
Received Revised Accepted 18 December 2018 22 January 2019 22 Februari 2019
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275

## Abd. Muin
Peran Notaris dalam Pembuatan Akta  ...
DOI 10.5281/zenodo.3550549
capable  inhibited  by  prospective  pilgrims  that  said  incapable  financially  because  utilized pilgrims bailout.
Keywords : notary  roles,  financing  agreement,  financial  of  pilgrims  bailout,  and  Bank Syariah Mandiri

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi:  (1)  peran  notaris  dalam  pembuatan  akta perjanjian akad qard wal ijarah pembiayaan dana talangan haji; (2) pelaksanaan akad qard wal  ijarah  pembiayaan  dana  talangan  haji;  (3)  kendala  dan  solusi  kegiatan  Bank  Syariah mandiri;  dan (4)  manfaat  dan  madharatnya  pembiayaan  dana talangan  haji.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  studi  kasus.  Subyek  penelitian  adalah pelaksanaan  perjanjian  akad  qard  wal  ijarah,  pembiayaan  dana  talangan  haji,  dan  peran Notaris.  Hasil  penelitianya  adalah:  (1)  pelaksanaan  akad  al-qard  wal  ijarah  dalam pembiayaan  dana  talangan  haji  di  Bank  Syariah  Mandiri,  peran  Notaris  tidak  ada;  (2) Pelaksanaan  akad  al-qard  wal  ijarah  pembiayaan  dana  talangan  haji  di  Bank  Syariah Mandiri melanggar prinsip-prinsip syariah; (3) Kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri dalam  pelaksanaan  program  pembiayaan  termasuk  dalam  pembiyaan  dana  talangan  haji belum  optimal  karena  keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia.  Sedangkan  solusinya  adalah perlu  adanya  penataan  ulang  Sumber  Daya  Manusia  dan  Sumber  Daya  Fisik;  dan  (4) Manfaatnya adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendaftarkan calon haji,  porsi  keberangkatan  haji,  dan  memberikan  andil  besar  bagi  perkembangan  Bank Syariah  Mandiri.  sedangkan  madharatnya  adalah  bagi  calon  jamaah  haji  yang  dikatakan mampu  terhalang  dengan  orang  calon  haji  yang  belum  mampu  secara  finansial  karena menggunakan dana talangan haji.
Kata kunci : Peran notaris, akad pembiayaan, dana talangan haji, Bank Syariah Mandiri

## A.   PENDAHULUAN
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 junto  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris.  Pasal  1 ayat  (1)  Undang-undang  ini  menyebutkan  ;Notaris  adalah  pejabat  umumyang berwenang  untuk  membuat  akta  otentikdan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  ini  atau  berdasarkan  Undang- undang lainnya (UU No. 2 Tahun 2014).
Dengan  kata  lain,  Notaris  berwenang    membuat  semua  akta-akta  yang menjadi  wewenangnya  termasuk  akta  yang  berkaitan    pembiayaandi  Bank Syariah,  Notaris  sebagai  pejabat  umum  dalam  membuat  akta-akta    yang berkaitan dengan kredit di perbankan konvensional maupun akad pembiayaan di  perbankan  syariah,  hal  ini  dimaksudkan  agar  para  pihak  yang berkepentingan  mendapatkan  kepastian  hukum  dan  akta  ini  sebagai  alat
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275

## Abd. Muin
Peran Notaris dalam Pembuatan Akta  ...
DOI 10.5281/zenodo.3550549
pembuktian  yang  kuat  apabila  diperlukan  baik  diluar  maupun  dalam  proses peradilan.
Meskipun  bank  syariah  dalam  pemberian  kreditnya  mempergunakan pola  kemitraan  akan  tetapi  sama  seperti  bank-bank  konvensional  dihadapkan pada resiko. Salah satu resiko yang tidak mudah  untuk diperhitungkan adalah aspek hukum dalam pemberian pembiayaan. Oleh karena itu proses pemberian pembiayaan pada bank syariah harus ditunjang dengan akad pembiayaan yang mengandung  klausul-klausul  yang  lengkap  dan  dapat  menjamin  kepastian hukum  sehingga  dapat  meminimalkan  resiko  yang  dapat  merugikan  pihak bank syariah maupun pihak nasabah.
Bank  syariah  di  Indonesia  pada  umumnya  dan  Bank  Syariah  Mandiri pada khususnya, dilahirkan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10  Tahun  1998,  pasal  1  ayat  (2)  menyatakan;Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat dalambentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kreditan atau bentuk-bentuk   lainya   dalam rangka meningkatkan  taraf hidup (UU No. 7 Tahun 1998). Sedangkan Undang- undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah,  Pasal  1  ayat  (1) dalam  Undang-undang  ini  menyebutkan  bahwa;  Perbankan  Syariah  adalah segala  sesuatu  yang  menyangkut      tentang  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah,  mencakupkelembagaan,  kegiatan  usaha  serta  tata  cara  dan  proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 21 Tahun 2008).
Bank  Syariah  Mandiri  memiliki  berbagai  produk  layanan  syariah  yang banyak  diminati  oleh  masyarakat,  salah  satunya  produk  dana  talangan  haji. Dana  talangan  haji  pada  dasarnya  dalam  rangka  mempermudah  masyarakat dalam menunaikan ibadah haji. Produk ini menggunakan akad qord wal ijarah, yang dalam pelaksanaanya bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia  berdasarkan  sistem  komputerisasi  terpadu  yang  sekarang  diganti dengan sistem elektronik haji (E-Haj) yaitu suatu sistem yang dirancang untuk mengimpun  dan  menyatukan  database  dalam  pengelolahan  administrasi penyelenggaraan haji.
Berdasarkan  aturan  dalam  syariat  islam  Haji  merupakan  rukum  islam yang  ke-5  yang  diwajibkan  bagi  seseorang  yang  sudah  mampu.  Setiap  ibadah memiliki rukun yang harus dipenuhi terutama dalam menunaikan ibadah haji harus  memenuhi  beberapa  syarat  sebagai  berikut;  (a,  beragama  islam;  (b, berakal, (c, Baligh, (d, merdeka, dan (e, mampu.
Pelaksanaan  ibadah  haji  membutuhkan  modal  dan  kemampuan  secara lahir dan batin. Sedangkan syarat mampu dari sisi bekal adalah mencakup dari kebutuhan  biaya  atau  ongkos  haji  itu  sendiri,  mampu  memberi  nafkah  bagi keluarga  yang  ditinggalkan  dan  memberi  tempat  tinggal  dan  pakaian  bagi keluarga yang ditinggalkan (http://www.muslim.or.id, 2016).
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275

## Abd. Muin
Peran Notaris dalam Pembuatan Akta  ...
DOI 10.5281/zenodo.3550549
Al-qard wal ijarah adalah produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri  dengan  tujuan  untuk  lebih  memudahkan  masyarakat  dalam menunaikan  ibdahah  haji.  Sementara  pengertian  ``pembiayaan  adalah pemberian  fasilitas  penyediaan  dana  untuk  mendukung  investasi  yang  telah direncanakan  berdasarkan  kesepakatan  antra  bank  dan  pihak  lain  yang mewjibkan para pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil`` (http://www.nanangbudianas.blogspot.com,  2016)  Apabila  kita  simpulkan pengertian pembiayaan tersebut diatas dapat diartikan sebagai hutang.
Sebagaimana uraian diatas syarat untuk menunaikan ibadah haji adalah mampu, terutama mampu dari sisi bekal atau biaya, dengan demikian penulis ingin  membahas  bagaimana  peran  Notaris  dalam  pembuatan  akta  perjanjian akad qard walijarah dalam pembiayaan dana talangan haji, dan bagaimana pula dengan  pelaksanaan  akad  tersebut.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka dalam  penyusunan  jurnal  ini  penulis  memilih  judul  ``PERAN  NOTARIS DALAM  PEMBUATAN  AKTA  PERJANJIAN  PELAKSANAAN  AKAD  QARD WAL  IJARAH  PADA  PEMBIAYAAN  DANA  TALANGAN  HAJI  DI  BANK SYARIAH MANDIRI CABANG INDRAMAYU``.

## B.   METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  studi kasus.  Studi  kasus  adalah  salah  satu  jenis  pendekatan  kualitatif  yang penelitianya  mengeksplorasi  kehidupan  nyata,  sistem  terbatas  kontemporer (kasus)  atau  beragam  sistem  terbatas  (berbagai  kasus),  melalui  pengumpulan data  yang  detail  dan  mendalam  yang  melibatkan  beragam  sumber  informasi dan  melaporkan  deskripsi  kasus  dan  tema  kasus  terhadap  berbagai  berbagai peristiwa-peristiwa  dan  aktivitas  yang  terjadi  di  Bank  Syariah  Mandiri Indramayu  (Creswell,  2015,  p.  133).  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengidentifikasikan:  (1)  peran  notaris  dalam  pembuatan  akta  perjanjian  akad qard wal ijarah pembiayaan dana talangan haji; (2) pelaksanaan akad qard wal ijarah  pembiayaan  dana  talangan  haji;  (3)  kendala  dan  solusi  kegiatan  Bank Syariah mandiri; dan (4) manfaat dan madharatnya pembiayaan dana talangan haji.
Setting  penelitian  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Bank  Syariah  Mandiri Indramayu  yang  berlokasi  di  Jalan  Jendral  Sudirman,  Kecamatan  Indramayu, Kabupaten  Indramayu,  Provinsi  Jawa  Barat  selama  3  (tiga)  bulan  dengan pertimbangan  sebagai  berikut:  (1)  peran  notaris  dalam  pembuatan  akta perjanjian akad qard wal ijarah pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri  berjalan  dengan  baik;  (2)  pelaksanaan  akad  qard  wal  ijarah pembiayaan  dana  talangan  haji  menjadi  perhatian  masyarakat  Indramayu;  (3) Bank Syariah Mandiri Indramayu menjadi sentral masyarakat untuk melakukan
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275

## Abd. Muin
Peran Notaris dalam Pembuatan Akta  ...
DOI 10.5281/zenodo.3550549
berbagai macam transaksi
Subjek  penelitian  ditentukan  dengan  berdasarkan  pertimbangan  tertentu. Pertimbangan  tersebut  adalah  kesesuaian  antara  apa  yang  diteliti  dengan informan.  Subjek  penelitian  yaitu:  (1)  notaris,  (2)  karyawan  Bank  Syariah Mandiri,  (3)  direktur  Bank  Syariah  Mandiri,  dan  (4)  calon  jemaah  haji  di lingkungan  Kabupaten  indramayu.  Teknik purposive  sampling dilakukan dengan  cara  memilih  sejumlah  responden  yang  disesuaik-an  dengan  tujuan penelitian.
Sumber  data  dalam  penelitian  kualitatif  dapat  digolongkan  menjadi  dua yaitu  sum-ber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Sumber  data  primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian tentang peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pelaksanaan akad qard wal ijarah pada pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Indramayu.  Sedangkan  sumber  data  sekunder  adalah  sumber  data  tambahan yang berupa dokumen  dan bahan kepustakaan yang dianggap  relevan dengan penelitian.
Untuk  memperoleh  data  dalam  penitian  ini  dilakukan  dengan  teknik: pengamatan  partisisipan,  wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi.  Berikut penjelasannya yaitu, observasi, dalam hal ini, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian  dan  ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan  yang  terjadi  di  Kabupaten Indramayu sambil melakukan pengamatan.
Wawancara  mendalam,  dalam  penelitian  ini  bentuk  wawancara  terhadap informan  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara  yaitu  membuat  catatan tentang  pokok-pokok  pertanyaan  yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian. Berangkat dari pendapat tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan  dua cara;  adalah  wawancara  terstruktur  dan  wawancara  tidak  terstruktur  yang ditujukan  notaris,  fungsionaris  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Indramayu  dan Calon jemaah haji yang berkaitan dengan peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian  pelaksanaan  akad  qard  wal  ijarah  pada  pembiayaan  dana  talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang indramayu.
Dokumentasi  dalam  penelitian  ini  adalah  suatu  proses  pengambilan beberapa  dokumen  yang  dijadikan  sebagai  bukti  rasional  dan  empirik  yang terkait dengan tujuan penelitian.  Metode dokumentasi dilakukan dengan cara menyelidiki  benda-benda  tertulis  seperti  visi  misi,  administrasi  perkantoran, dan program kerja bank dan notaris. Selanjutnya peneliti mengambil data-data penting  lainnya,  yang  berkaitan  dengan  peran  notaris  dalam  pembuatan  akta perjanjian  pelaksanaan  akad  qard  wal  ijarah  pada  pembiayaan  dana  talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang indramayu.
Keabsahan  data  merupakan  hal  terpenti-ng  dalam  sebuah  penelitian. Untuk  menjamin  kebenaran  dari  informasi  yang  diperoleh,  usaha  yang dilakukan  untuk  meningkatkan  derajat  keabsahan  data  dapat  dilakukan
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275

## Abd. Muin
Peran Notaris dalam Pembuatan Akta  ...
DOI 10.5281/zenodo.3550549
dengan  cara  triangulasi.  Untuk  menentukan  tingkat  keabsahan  data  dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  triangulasi  teknik.  Triangulasi  teknik dengan  cara  pemeriksaan  data  dengan  manfaat  data  dibandin-gkan  dengan data yang diperoleh yaitu hasil observasi nonpartisipan, wawancara mendalam, dan  dokumentasi.  Keabsahan  data  juga  dilakukan  dengan  cara  kroscek  data yaitu memeriksa hasil data wawancara dengan guru dan siswa.
Proses  analisis  data  peneliti  gunakan  model  interaktif  yang  diungkapkan oleh  Miles  &  Huberman,  (1994)  dalam  (Moeloeng,  2014,  p.  248)  yaitu  antara lain:  tahap  pertama  pengumpu-lan  data,  tahap  kedua  mereduksi  data,  tujuan mereduksi data ini agar data tidak bias, kemudian tahap tiga menyajikan data dan  yang  terahir  pada  tahap  empat  menyimpulkan  atau  penarikan  hasil  data yang  sudah  di  verifikasi.  Selama  peneltian  masih  berlangsung,  setiap kesimpulan  yang  ditetapkan  terus  menerus  diverifikasi  hingga  benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.

## C.   HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

## 1.    Peran Notaris dan Akad yang digunakan Pada Dana Talangan Haji
Notaris adalah adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana yang diatur  dalam  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Dengan kata kata lain Notaris mempunyai wewenang dalam semua akta yang sepanjang  menjadi wewenangnya, membuat akta ini termasuk akta pada akad  pembiayaan  di  Bank  Syariah  Mandiri  termasuk  dalam  pembuatan  akta pelaksanaan  akad  qard  wal  ijarah  di  Bank  Syariah  Mandiri.  Dalam  Pasal  15 UUJN telah menentukan wewenang Notaris (Habibi Aji dan Muhammad Hafiz, 2014:  67).  Wewanang  itu  merupakan  suatu  batasan,  bahwa  Notaris  tidak melakukan suatu tindakan diluar wewenangnya.
Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa, aqad adalah kesepakatan tertulis. Pasal ini  hanya  mewajibkan  akad  atau  akta  di  dalam  perbankan  syariah  harus tertulis,  tetapi  tidak  mewajibkan  dalam  bentuk  tertentu  (Habibi  Aji  dan Muhammad  Hafiz,  2014:  69).  Kesepakatan  tertulis  tersebut  ada  yang  dibuat dalam  bentuk  akta  dibawah  tangan  atau  akta  Notaris  (Habibi  Aji  dan Muhammad  Hafiz,  2014:  80).  Dengan  kata  lain  apabila  dalam  pelaksanaan pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  perbankan  syariah  termasuk  Bank  Syariah Mandiri tidak menggunakan akta otentik itu berarti tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan hukum syar`, sebagaimana firman Allah :
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275

## Abd. Muin
Peran Notaris dalam Pembuatan Akta  ...
DOI 10.5281/zenodo.3550549
Artinya  “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya ” (QS. Al-Baqarah :282)
Dalam  pelaksanaanya  program  pembiayaan  dana  talangan  haji, khususnya  di  BSM  Cabang  Indramayu  dibuat  dengan  perjanjian  akad/akta dibawah  tangan.  Ini  karena  pihak  bank  tidak  mau  membebani  nasabah, disamping  program  dana  talangan  relatif  aman  (Wawancara  dengan  Kepala BSM). Dengan demikian peran Notaris dalam pembiayaan dana talangan haji di BSM khususnya di BSM Cabang Indramayu tidak ada.
Dalam pembiayaan talangan haji  di Bank  Syariah Mandiri menggunakan akad qhard wal ijarah, dasar hukum yang digunakan adalah :
1)  Fatwa  DSN-MUI,  No.  29/DSN-MUIN/VI/2002,  tentang  Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah
2)  Fatwa DSN-MUI, No. 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang akad qardh
3)   Fatwa DSN-MUI, No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah. Pada  diktum  ketentuanumum  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  29/DSN- MUI/VI/2002,  tentang  Pembiayaan  Pengurusan  Haji  Lembaga  Keuangan Syariah, menyebutkan:
1)  Dalam  pengurusan  haji  bagi  nasabah,  LKS  dapat  memperoleh  imbalan  jasa (ujrah)  dengan  menggunakan  prinsip  al-ijarah  sesuai  fatwa  DSN-MUI,  No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
2)  Apabila  diperlukan  LKS  dapat  membantu  menalangi  pembayaran  BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qardh sesuai dengan Fatwa DSN- MUI, No. 19/DSN-MUI/IV/2001
3)  Jasa  pengurusan  haji  yang  dilakukan  LKS  tidak  dipersyaratkan  dengan pemberian talangan haji
4)  Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al- qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.
Apabila  kita  cermati  dari  fatwa  DSN-MUI,  No.  29/DSN-MUI/VI/2002, kata  kuncinya  pemberian  dana  talangan  yang  diberikan  LKS  kepada  nasabah tidak  membebani  nasabah  dalam  ujrahnya/jasanya.Sesuai  dengan  salah  asas perjanjian dalam Islam yaitu asas kemashlahatan asas dimana perjanjian atau akad  itu  dibangun  dengan  tidak  saling  memberatkan  baik  kepada  salah  satu atau kedua belah pihak.
2.    Analisis  Yuridis    terhadap  Pelaksanaan  Akad  al-Qard  wal  ijarah  Dana Talangan Hajidi Bank Syariah Mandiri
Dalam pembahasan ini penulis lebih memfokuskan pada analisis yurudis tehadap pelaksanaan akad qard wal ijarah pada pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Indramayu.
Sebagaimana    diuraikan  sebelumnya  bahwa  yang  di  maksud  dengan bank  syariah  adalah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  21
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275

## Abd. Muin
Peran Notaris dalam Pembuatan Akta  ...
DOI 10.5281/zenodo.3550549
Tahun  2008,  tentang  Perbankan  Syariah,  dalam  Pasal  1  ayat  (1),  Perbankan Syariah  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  Bank  Syariah  dan Unit  Syariah,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya,  ayat  (2),  Bank  Syariah  adalah  Bank yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah  dan menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank  Umum  Syariah  dan  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah.  Dengan  demikian  seluruh  kegiatan  perbankan  syariah termasuk Bank Syariah Mandiri harus menjalankan seluruh proses kegiatanya berdasarkan  prinsip  syariah  (hukum  Islam),  termasuk  dalam  menjalan kegiatan pembiayaan dana talangan haji.
Dana talangan haji yang dilaksanakan perbankan syariah termasuk Bank Syariah Mandiri didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 29/DSN- MUI/VI/2002,  tentang  Pembiayaan  Pengurusan  Haji  Lembaga  Keuangan Syariah,  fatwa  DSN-MUI,  No.  19/DSN-MUI/IV/2001,  tentang  Al-Qard,  fatwa DSN-MUI, No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiyaan Ijarah.
Bahwa  berdasarkan  hasil  penelitan  terhadap  semua  syarat,  tata  cara, proses  serta  akad  al-qard  dan  ijarah  dalam  pembiayaan  dana  talangan  haji  di Bank Syariah Mandiri Indramayu, dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut :

## 1)    Akad
Bahwa  akad  yang  digunakan  Bank  Syariah  Mandiri  dalam  Pembiayaan Dana Talangan Haji adalah akad qard wal ijarah. Dalam diktum akad al-qard yang  dibuat  pihak  Bank  Syariah  Mandiri  pada  Pasal  6  disebutkan  “  Segala perselisihan  atau  perbedaan  pendapat  yang  timbul  antara  bank  dengan nasabah  sehubungan  dengan  perjanjian  ini  akan  diselesaikan  secara musyawarah  mufakat.  Apabila  permasalahan  tidak  dapat  diselesaikan  dengan musyawarah mufakat, maka bank dan nasabah sepakat untuk menyelesaikannya  melaui  Pengadilan  Negeri  Indramayu,  sesuai  dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Pengadilan Negeri Indramayu.
Dalam  diktum  akad  al-ijarah  yang  dibuat  oleh  pihak  Bank  Syariah Mandiri,  pada  Pasal  4  menyebutkan”Segala  perselisihan  dan  perbedaan pendapat yang timbul antara bank dan nasbah sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka bank dan nasabah sepakat untuk menyelesaikannya  melalui  Pengadilan  Negeri  Indramayu  sesuai  dengan ketentuan  dan  prosedur  yang  berlaku  di  Pengadilan  Negeri  Indramayu. Diktum ini sangat kontra produktif sebagaimana yang disebtukan dalam fatwa DSN-MUI,  No.  29/DSN-MUI/VI/2002,  tentang  Pembiayaan  Pengurusan  Haji Lembaga  Keuangan  Syariah  yang  menjadi  salah  satu  dasar  hukum  pokok pembiayaan  dana  talangan  haji  di  bank  syariah,  termasuk  Bank  Syariah Mandiri.
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275

## Abd. Muin
Peran Notaris dalam Pembuatan Akta  ...
DOI 10.5281/zenodo.3550549
Dalam diktum fatwa DSN-MUI, No.29/DSN-MUI/VI/2002, dalam bagian Kedua,  Ketentuan  Penutup,  yang  menyebutkan  “  Jika  salah  satu  pihak  tidak menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi  perslesian  diantara  kedua  belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melaui Badan Arbitase Syariah setelah tidak  tercapai  kesepakatan  melalui  musyawarah.Dengan  demikian  apabila terjadi  perselisihan  antara  pihak  bank  dan  nasabah,  apabila  kita  mencermati produk hukum perjajian baik dalam akad al-qard maupun akad al-ijarah pada pembiayaan  dana  talangan  haji  yang  dibuat  oleh  Bank  Syariah  Mandiri menggunakan  pendekatan  KUHPerdata,  sementara  produk  hukum  dalam fatwa  DSN-MUI  menggunakan  pendekatan  hukum  syar`i  (hukum  Islam) (Fatwa DSN-MUI, 2002).
Sebagaimana  dikatkan  oleh  Ismail  Nawawi  (2012:  22)  Syarat  sahnya perjanjian secara syariat Islam (hukum Islam) adalah sebagai beriku :
1)    Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Syarat ini mengandung pengertia setiap orang bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu ada batasnya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah  Islam  baik  yang  terdapat  dalam  Al-Qur`an,  Al-Hadits,  maupun ijtima`  Ulama.  Apabila  syarat  ini  tidak  terpenuhi  maka  akan  mempunyai konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat batal demi hukum.
2)   Harus sama ridha dan ada pilihan Syarat ini mengandung pengertian, bahwa perjanjian harus didasari pada kesepakatan  para  pihak  secara  bebas  dan  sukarela,  tidak  boleh  ada  unsur paksaan, kekhilafan maupun menipuan.
3)    Harus jelas dan gamblang Sebuah  perjajian  harus  apa  yang  menjadi  obyeknya,  hak  dan  kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

## 2)   Biaya Sewa dan Asas Mashlahah
Bahwa  dalam  akad  qard  wal  ijarah  dana  talangan  haji  di  Bank  Syariah Mandiri,  dalam  lampiranya  yang  berisi  Surat  Penegasan  Persetujuan Pimbiayaan  akad  qard  wal  ijarah,  menyebutkan  bahwa  dalam  bagian  struktur pembiyaan tercantum beban ujrah atau biaya sewa/jasa pembiayaan. Ini adalah pembebanan  dalam  suatu  akad  yang  dipersyaratkan  kepada  nasabah.  Dengan kata lain pihak bank memberikan pembiyaan dengan suatu syarat adanya biaya sewa.
Dalam  fatwa  DSN-MUI,  No.  29/DSN-MUI/VI/2002,  pada  diktum Ketentuan Umum, angka  (4)  menyebutkan “ besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh  didasarkan  pada  talangan  al-qard  yang  diberikan  LKS  kepada  nasabah. Dengan demikian perjanjian pembiayaaan talangan haji Bank Syariah Mandiri tidak  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI,  yang  merupakan  dasar  hukum pelaksanaanya.
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275

## Abd. Muin
Peran Notaris dalam Pembuatan Akta  ...
DOI 10.5281/zenodo.3550549
Pendapat lain dikemukakan oleh Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi  (2015:  53)  Pembebanan  biaya  sewa  terhadap  pebiayaan  dana  talangan haji yang persyaratkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri juga melanggar prinsip asas  perjanian  dalam  hukum  Islam.  Dalam  Hukum  Islam  salah  satu  asas perjanjian  adalah  asas  kemashlahatan  atau  asas  tidak  memberatkan.  Imam Malik mensyaratkan asas mashlahan itu sebagaimana dikutip oleh Abu Ishak as -Syatibi dalam bukunya al-I`tisham, dan dikutip kembali oleh Ika Yunia Fauzia dan  Abdul  Kadir  Riyadi,  mashlahah  harus  memenuhi    persyaratan  sebagai berikut :
1.  Mashlahah  tersebut  bersisat  seasonable  (ma`qid)  dan  relevan  (munasib) dengan kasus hukum yang ditetapkan
2.  Mashlahah  tersebut  harus  bertujuan  memelihara  sesuatu  yang  dlarary  dan untuk  menghilangkan  kesulitan  (raf`u  al-haraj),  dengan  menghilangkan masyaqqah (kesulitan) dan mahdarat
3.  Mashlahah  tersebut  harus  sesuai  dengan  maksud  disyaratkannya  hukum hukum  (maqashid  al-syari`ah)  dan  tidak  bertentangan  dengan  dalil  yang qath`i.
Bahwa  apabila  kita  telaah  pendapat  Imam  Malik  dalam  masalah  asas mashlahah  dalam  suatu  perjanjian  dalam  angka  (3)  secara  jelas  asas mashlahan  harus  memenuhi  unsur  tidak  bertentangan  dengan  dalil  yang qath`i.

## 3.   Manfaat dan Madharat Dana Talangan Haji
Polemik  dan  pro  kontra  dana  talangan  haji  klimaknya  mencuat  di permukaan  publik  pasca  ditetapkannya  Surya  Darma  Ali  Menteri  Agama sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana haji oleh KPK pada tahun 2013. Saat itu Agginto Abimanyu selaku Dirjen Haji Kementerian Agama, pada suatu  kesempatan  dialog  Ramadhan  memunculkan  ide  moratorium  dana talangan  haji,  karena  diangap  salah  satu  sumber  masalah  persoalan  dalam penyelenggaraan  haji  salah  satunya  adalah  terjadinya  antrian  panjang  bagi mereka  yang  mendaftar  sebagai  calon  haji  (Harian  Umum  Republika,  2013). Selain  itu  hanawijaya  (2016)  menyatakan  dana  talangan  haji  bertujuan  agar calon  haji  dapat  memperoleh  porsi  karena  bank  memberikan  bantuan pelunasan  setoran  haji  dengan  penyertaan  kewajiban  angsuran  pinjaman selama  jangka  waktu  tertentu.  Adapun  manfaat  dan  madharat  dana  talangan haji adalah sebagai berikut :
Manfaat dana talangan haji
1. Dana talangan haji memberikan kemudahan dan keringanan kepada nasabah untuk  melakukan  pendaftaran  calon  haji,  dan  memperoleh  porsi  haji dengan  dana  setoran  awal  yang  dilatangi  pihak  bank  terlebih  dahulu, nasabah tinggal mencicil dana talngan tersebut
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275

## Abd. Muin
Peran Notaris dalam Pembuatan Akta  ...
DOI 10.5281/zenodo.3550549
2. Dana talangan haji bagi bank syariah sangat potensial untuk  mendongkrak pertumbuhan perbankan syariah .
Madharat dana talangan haji
1.  Calon  jamaah  haji  secara  financial  sudah  dikatakan  mampu  menjadi terhalang  oleh  calon  jama`ah  yang  menggunakan  dana  talangan  haji sehingga menimbulkan ketidakadilan
2. Bank syariah menaikkan besaran ujrahnya apabila nasabah memperpanjang masa jatuh tempo pembiyaan dana talangan hajinya
3.  Dana  talangan  haji  akan  memperpanjang  data  antrian  haji  di  Kementerian Agama (http://www.indonesiaraya.com, pada tanggal, 2016).

## D.   KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  sebagimana  diuraikan  dalam pembahasan        menjawab          permasalahan        dalam  penulisan  ini  dapat  di kemukakan kesimpulan sebagai berikut :
Pertama, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Jabatan Notaris menyebutkan “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk  membuat  akta  otentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-undang  ini,  atau  berdasarkan  Undang-undang lainnya”.  Namun  dalam  pelaksanaan  akad  al-qard  wal  ijarah  dalam  akad pembiayaan  dana  talangan  haji  di  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Indramayu, peran Notaris tidak ada. Karena dalam akta yang dibuat dalam akad pembiyaan tersebut dibuat dengan akta dibawah tangan.
Kedua,  p elaksanaan  akad  al-qard  wal  ijarah  pembiayaan  dana  talangan  haji  di Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Indramayu  melanggar  prinsip-prinsip  syariah. Karena  tidak  sesuai  dengan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  yang  menjadi  dasar  hukum  utama  dalam  program  tersebut  diatas. Dan prinsip syariah atau asas dalam perjanjian hukum Islam.
Ketiga,  k endala-kendala  yang  dihadapi  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang Indramayu  dalam  pelaksanaan  dalam  program  pembiayaan  termasuk  dalam pembiyaan  dana  talangan  haji  adalah  terkadang  terjadinya  offline  dari  pusat yang  berdapak  pada  terhambatnya  sisten  transaksi  di  Bank  Syariah  Mandiri Cabang  Indramayu.  Lemahnya  sumber  daya  manusia  dalam  penguasan  pada perbankan  syariah,  yang  timbul  dari  sistem  rekrutmen  pegawai  dilingkungan Bank  Syariah  Mandiri,  dan  faktor  latar  belakang  karyawan  yang  sebagaian berlatar  belakang  bukan  dari  bidang  studi  perbankan  pada  umumnya  dan perbankan  atau  keuangan  syariah  pada  khususnya.  Adapun  solusinya  adalah dalam  bidang  operasional  dilakukan  penataan  dan  perbaikan  dalam  sistem komputerisasi  dan  internet.  Dalam  bidang  sumber  daya  manusia  harus dilakukan  sistem  rekrutmen  yang  selektif  dengan  memperhatikan  latar belakang pendidikan bagi para calon pegawai Bank Syariah Mandiri, disamping
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 5, No. 1, March  2019 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275

## Abd. Muin
Peran Notaris dalam Pembuatan Akta  ...
DOI 10.5281/zenodo.3550549
mengoptimalkan  sistem  pelatihan  bagi  pegawai  dilingkungan  Bank  Syariah Mandiri. Dalam bidang pemasaran lebih mengintensifkan serta mengoptimalkan  sosialisasi  tentang  produk-produk  perbankan  syariah  pada umumnya  dan  produk-produk  Bank  Syariah  Mandiri  pada  khususnya  kepada masyarakat.
Keempat,  a dapun  manfaat  dari  pembiayaan  dana  talangan  haji  adalah memberikan  kemudahan  dan  keringanan  terhadap  masyarakat  untuk mendaftarkan calon haji dan porsi keberangkatan haji. Dan memberikan andil besar bagi bagi perkembangan Bank Syariah pada umumnya dan Bank Syariah Mandiri pada khususnya. Adapun  madharatnya adalah bagi calon jamaah haji yang dikatakan mampu secara finansial terhalang dengan orang calon haji yang belum tentu mampu secara finansial karena menggunakan dana talangan haji. Dana  talangan  haji  akan  memperpanjang  antrian  kepastian  keberangkatan menunaikan ibadah haji.

## DAFTAR PUSTAKA
Muhammad, 2009, Model-model Akad Pembiayaaan di Bank Syariah , Yogyakarta, UII Press
Muhammad Syafi`i, Antonio, 2007, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta, Gema Insani Press
Muhammad Ridwan, 2011, Manajemen BMT, Yogyakarta, UII Press
Habib  Adjie,  dan  Muhammad  Hafidz,  2014, Akta  Perbankan  Syariah  Selaras UUJN-P , Semarang, Pustaka Zaman Ismail  Nawawi,  2012, Fiqh  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer, Bogor,  Ghalia Indonesia
Ika YuniaFauzia,dan Abdul Kadir Riyadi, Konsep Dasar Ekonomi IslamPersepkif Maqasid al-Syariah , 2015, Jakarta, Pranadamedia Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014, tentang Jabatan Notaris
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, tentang Perbankan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah Sri Tri Puji, 2013, Dana Talangan Haji Bank Muamalat Paling Dimintai , Makalah yang diakses dari http://www.republika.co.id/berita.ekonomi
http://www.muslim.or.id, diakses pada tanggal 7 Pebruari 2016 http://www.nanangbudianas.  Blogspot.com,  di  akses  pada  tanggl  7  Pebruari 2016, pada tanggal 25 Pebruari 2016