## KEWENANGAN DPRD DALAM MEMBAHAS DAN MENINDAKLANJUTI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Kota Bandar Lampung)

## BUDIYONO
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Rajabasa Bandar Lampung

## ABSTRACT
Based on the function of making laws, Parliament is authorized to make the Regulation on the implementation of this function can be used by right or right of initiative and the initiative amendment rights or the rights of the change. With the exercise of regulatory functions by Parliament, the government's policies in the region would better reflect the will of the people in the region. The authority of Parliament to discuss and follow up Bandar Lampung Mayor Accountability Report  2006-2010  period pursuant  to Article 42 paragraph (1) letter  (h) of Law No. 32  Year 2004 on  Regional Government. Article 17 paragraph  (2),  Article 23 of Government  Regulation  No.  3  Year  2007.  The  constraints  in  the  discussion  of  Bandar Lampung  Mayor  accountability  report  lack  of  response  from  the community  are  delivered directly  to  the  Government  of  Bandar  Lampung  on  LPPD  information  that  has  been published. The absence of mechanisms / rules clear to the public complaints on the delivery of  information  LPPD,  Discussion  Regional  Head  accountability  report  in  parliament  tend subjectiv / politically so that the recommendations given Parliament the accountability report less objectiv Regional Head.

## Keywords: Authority of Parliament, Discuss, Mayor Accountability
I.PENDAHULUAN
Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  alinea  empat adalah  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial.
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena  demokrasi  ditandai  dengan menguatnya  control  masyarakat  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan,  sementara fenomena  globalisasi  ditandai  dengan
saling  ketergantungan  antara  bangsa, terutama  dalam  pengelolaan  sumber- sumber  daya  ekonomi  dan  aktivitas  dunia usaha.  Kedua  fenomena  tersebut,  baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut  redefinisi  peran  pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah  sebelumnya  memegang  kuat kendali  pemerintahan,  cepat  atau  lambat mengalami  pergeseran  peran  dari  posisi yang  serba  mengatur  dan  mendikte  ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi  otoritas  negara  yang  dinilai cenderung  menghambat  aktivitas  bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang  melindungi  kepentingan  publik. Sebaliknya,  masyarakat  yang  sebelumnya ditempatkan  sebagai  penerima  manfaat (beneficiaries) , mulai menyadari
.............................................

## KEWENANGAN DPRD DALAM MEMBAHAS DAN MENINDAKLANJUTI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Kota Bandar Lampung)

## BUDIYONO
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Rajabasa Bandar Lampung

## ABSTRACT
Based on the function of making laws, Parliament is authorized to make the Regulation on the implementation of this function can be used by right or right of initiative and the initiative amendment rights or the rights of the change. With the exercise of regulatory functions by Parliament, the government's policies in the region would better reflect the will of the people in the region. The authority of Parliament to discuss and follow up Bandar Lampung Mayor Accountability Report 2006-2010  period pursuant  to Article 42 paragraph (1) letter  (h) of Law No. 32  Year 2004 on  Regional Government. Article 17 paragraph  (2),  Article 23 of Government  Regulation  No.  3  Year  2007.  The  constraints  in  the  discussion  of  Bandar Lampung  Mayor  accountability  report  lack  of  response  from  the community  are  delivered directly  to  the  Government  of  Bandar  Lampung  on  LPPD  information  that  has  been published. The absence of mechanisms / rules clear to the public complaints on the delivery of  information  LPPD,  Discussion  Regional  Head  accountability  report  in  parliament  tend subjectiv / politically so that the recommendations given Parliament the accountability report less objectiv Regional Head.
Keywords: Authority of Parliament, Discuss, Mayor Accountability
I.PENDAHULUAN Tujuan
negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  alinea  empat adalah  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial. Penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena  demokrasi  ditandai  dengan menguatnya  control  masyarakat  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan,  sementara fenomena  globalisasi  ditandai  dengan
saling  ketergantungan  antara  bangsa, terutama  dalam  pengelolaan  sumber- sumber  daya  ekonomi  dan  aktivitas  dunia usaha.  Kedua  fenomena  tersebut,  baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut  redefinisi  peran  pelaku-pelaku penyelenggaraan
pemerintahan.
Pemerintah  sebelumnya  memegang  kuat kendali  pemerintahan,  cepat  atau  lambat mengalami  pergeseran  peran  dari  posisi yang  serba  mengatur  dan  mendikte  ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi  otoritas  negara  yang  dinilai cenderung  menghambat  aktivitas  bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang  melindungi  kepentingan  publik. Sebaliknya,  masyarakat  yang  sebelumnya ditempatkan  sebagai  penerima  manfaat (beneficiaries) , mulai menyadari
kedudukannya
sebagai
pemilik kepentingan  yang  juga  berfungsi  sebagai pelaku (Lalolo Krina, 2000: 1)
Konseptualisasi good  governance lebih  menekankan  pada  terwujudnya demokrasi,  karena  itu  penyelenggaraan negara  yang  demokratis  menjadi  syarat mutlak bagi terwujudnya good governance ,  yang  berdasarkan  pada adanya  tanggungjawab,  transparansi,  dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu  akan  ada  pada  diri  setiap  aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan  nilai-nilai  kemanusiaan dan  nilai  moral  yang  menjiwai  setiap langkah governance.
Good  governance menunjuk  pada pengertian  bahwa  kekuasaan  tidak  lagi semata- mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah,  tetapi  menekankan  pada pelaksanaan  fungsi  pemerintahan  secara bersama-sama
oleh pemerintah, masyarakat  madani,  dan  pihak  swasta. Good governance juga berarti implementasi  kebijakan  sosial-politik untuk  kemaslahatan  rakyat  banyak,  bukan hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu.
Fenomena demokrasi dan globalisasi berdampak  pada  reformasi  politik  di Indonesia,  khususnya  pada  sistem pemerintahan
yang mengalami transformasi  dari  sistem  sentralistik menjadi desentralistik.
Sistem pemerintahan  desentralistik  menuntut adanya  pendelegasian  wewenang  dari Pemerintah  ke  Pemerintah  Daerah,  dan selanjutnya  kebijakan  desentralisasi  ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Kebijakan desentralisasi  dengan  wujud  otonomi daerah  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  melalui  pemerataan pembangunan,  peningkatkan  daya  saing daerah,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan serta potensi dan
keanekaragaman  daerah  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Salah  satu  gema  reformasi  adalah sekitar  penyelenggaraan  pemerintahan  di daerah,  terutama  yang  berkaitan  dengan kedudukan Kepala Daerah dan optimalisasi peran  DPRD  sebagai  penyalur  aspirasi masyarakat  di  daerah.  DPRD  berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD  adalah  mitra  sejajar  dengan pemerintah daerah. DPRD dalam melaksanakan  tugasnya,  dibekali  dengan` tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. DPRD sebagai refresentasi  rakyat,  DPRD  dituntut memiliki  sensitivitas  dan  kapabilitas  yang mumpuni  dalam  menyerap,  merangkum, dan  menindaklanjuti  aspirasi  masyarakat. Sementara  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dituntut untuk memiliki  kapasitas  teknokratik  yang memadai  sehingga  dapat  menjadi  mitra yang  seimbang  bagi  eksekutif.  Peran tersebut seringkali belum dibarengi dengan pelaksanaan  fungsi  DPRD  yang  optimal. Belum  optimalnya  pelaksanaan  fungsi DPRD, sebagaimana yang terjadi di DPRD Kota  Bandar  Lampung  disebabkan  oleh faktor internal dan eksternal. Sebagaimana  di  ketahui  menguatnya peran Kepala Daerah atau ekskutif di suatu pihak  dan  melemahnya  peran  DPRD dipihak  lain  dalam  proses  pengambilan keputusan  yang  menyangkut  berbagai kepentingan  merupakan  salah  satu  alasan untuk merevisi Undang-Undang 32 Tahun 2004  dengan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan fungsi membuat peraturan, DPRD diberi kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah di dalam fungsi pelaksanaannya  ini  dapat  digunakan melalui hak inisiatif atau hak prakarsa dan hak  amandemen  atau  hak  perubahan. Dengan  dijalankannya  fungsi  peraturan oleh  DPRD,  maka  kebijakan-kebijakan pemerintah  di  daerah  akan  lebih mencerminkan  kehendak  rakyat  di
daerahnya. Tetapi dalam prakteknya fungsi peraturan  ini  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya,  sebab  hak  inisiatif  tidak  pernah dilaksanakan.
DPRD dalam praktek pelaksanaannya, fungsi  DPRD  seringkali  belum  berjalan secara maksimal karena adanya hambatan.
Keterbatasan kemampuan SDM
merupakan hambatan yang cukup mendasar  dialami  anggota  DPRD.  Latar belakang  pendidikan  anggota  DPRD, ternyata masih belum merata. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka  permasalahan  penelitian  ini  sebagai berikut  Bagaimana  kewenangan  DPRD dalam  membahas  dan  menindaklanjuti laporan  pertanggungjawaban  Walikota Bandar  Lampung?  dan  Kendala-kendala apa  saja  yang  dihadapi  oleh  DPRD  Kota Bandar  Lampung  dalam  pembahasan laporan  pertanggungjawaban  Walikota Bandar Lampung ?

## II.PEMBAHASAN
Tugas, Fungsi dan Wewenang  Kepala Daerah (Ekskutif) Kepala  daerah  memiliki  tugas, wewenang  dan  kewajiban  serta  larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah kepada  Pemerintah,  dan  memberikan laporan  keterangan  pertanggungjawaban kepada  DPRD,  serta  menginformasikan laporan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah kepada masyarakat. Penyelenggara pemerintahan daerah  adalah  Pemerintah  Daerah  dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan  daerah  yang  disebut  kepala daerah,  untuk  provinsi  disebut  gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota  disebut  walikota.  Kepala  daerah dibantu  oleh  satu  orang  wakil  kepala daerah yang masing-masing untuk provinsi
disebut  wakil  gubernur,  untuk  kabupaten disebut  wakil  bupati,  dan  untuk  kota disebut wakil walikota (Siswanto Sunarno, 2009: 55)
Tugas  dan  wewenang  kepala  daerah adalah :
a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan  daerah  berdasarkan kebijakan  yang  ditetapkan  bersama DPRD.
b) Mengajukan rancangan Perda.
c) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
d) Menyusun  dan  mengajukan  rancangan Perda  tentang  APBD  kepada  DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
f) Mewakili  daerahnya  didalam  dan diluar  pengadilan  dan  dapat menunjuk kuasa  hukum  untuk  mewakilinya sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
g) Melaksanakan  tugas  dan  wewenang lain  sesuai  dengan  peraturan  dan perundang-undangan. Selain  mempunyai  kewajiban  di atas, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk
memberikan
laporan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah kepada pemerintahdan memberikan laporan  keterangan  pertanggungjawaban kepada  DPRD  serta  menginformasikan laporan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  kepada  masyarakat.  Laporan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah kepada  pemerintah,  disampaikan  kepada Presiden  melalui  Mentrei  dalam  Negeri untuk  Gubernur,  dan  kepada  Menteri Dalam  Negeri  melalui  Gubernur  untuk Bupati  dan  Walikota  satu  kali  dalam  satu tahun.
.............................................
daerahnya. Tetapi dalam prakteknya fungsi peraturan  ini  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya,  sebab  hak  inisiatif  tidak  pernah dilaksanakan.
DPRD dalam praktek pelaksanaannya, fungsi  DPRD  seringkali  belum  berjalan secara maksimal karena adanya hambatan. Keterbatasan kemampuan SDM merupakan hambatan yang cukup mendasar  dialami  anggota  DPRD.  Latar belakang  pendidikan  anggota  DPRD, ternyata masih belum merata. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka  permasalahan  penelitian  ini  sebagai berikut  Bagaimana  kewenangan  DPRD dalam  membahas  dan  menindaklanjuti laporan  pertanggungjawaban  Walikota Bandar  Lampung?  dan  Kendala-kendala apa  saja  yang  dihadapi  oleh  DPRD  Kota Bandar  Lampung  dalam  pembahasan laporan  pertanggungjawaban  Walikota Bandar Lampung ?

## II.PEMBAHASAN
Tugas, Fungsi dan Wewenang  Kepala Daerah (Ekskutif) Kepala  daerah  memiliki  tugas, wewenang  dan  kewajiban  serta  larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah kepada  Pemerintah,  dan  memberikan laporan  keterangan  pertanggungjawaban kepada  DPRD,  serta  menginformasikan laporan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah
kepada masyarakat.
Penyelenggara pemerintahan daerah  adalah  Pemerintah  Daerah  dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan  daerah  yang  disebut  kepala daerah,  untuk  provinsi  disebut  gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota  disebut  walikota.  Kepala  daerah dibantu  oleh  satu  orang  wakil  kepala daerah yang masing-masing untuk provinsi
disebut  wakil  gubernur,  untuk  kabupaten disebut  wakil  bupati,  dan  untuk  kota disebut wakil walikota (Siswanto Sunarno, 2009: 55) Tugas  dan  wewenang  kepala  daerah adalah :
a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan  daerah  berdasarkan kebijakan  yang  ditetapkan  bersama
DPRD.
b) Mengajukan rancangan Perda.
c) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
d) Menyusun  dan  mengajukan  rancangan Perda  tentang  APBD  kepada  DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
f) Mewakili  daerahnya  didalam  dan diluar  pengadilan  dan  dapat menunjuk kuasa  hukum  untuk  mewakilinya sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
g) Melaksanakan  tugas  dan  wewenang lain  sesuai  dengan  peraturan  dan perundang-undangan.
Selain  mempunyai  kewajiban  di
atas, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah kepada pemerintahdan memberikan laporan  keterangan  pertanggungjawaban kepada  DPRD  serta  menginformasikan laporan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  kepada  masyarakat.  Laporan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah kepada  pemerintah,  disampaikan  kepada Presiden  melalui  Mentrei  dalam  Negeri untuk  Gubernur,  dan  kepada  Menteri Dalam  Negeri  melalui  Gubernur  untuk Bupati  dan  Walikota  satu  kali  dalam  satu tahun.
Pemerintah  daerah  bersama-sama DPRD  mengatur  ( regelling )  urusan pemerintahan  daerah  yang  menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah mengurus  ( bestuur )  urusan  pemerintahan daerah  yang  menjadi  kewenangannya. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda  yang  telah  diundangkan  dalam Lembaran  Daerah  dan  Peraturan  Kepala Daerah  yang  telah  diundangkan  dalam Berita Daerah.
Tugas,  Fungsi  dan  Wewenang  DPRD (Legislatif)
DPRD  memiliki  fungsi  legislasi, anggaran,  dan  pengawasan.  DPRD mempunyai  tugas  dan  wewenang.  DPRD mempunyai hak:
(a) Interpelasi; (b) Angket; dan (c) Menyatakan pendapat.
Anggota  DPRD  memiliki  hak interpelasi,  hak  angket,  dan  hak menyatakan pendapat. Menurut  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2003  tentang  Susduk  MPR,  DPR, DPD,  dan  DPRD,  dalam  melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD Kabupaten berhak meminta pejabat negara tingkat  Kabupaten,  pejabat  pemerintah daerah,  badan  hukum,  atau  warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika  permintaan  ini  tidak  dipatuhi,  maka dapat  dikenakan  panggilan  paksa  (sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan). Jika  panggilan  paksa  ini  tidak  dipenuhi tanpa alasan  yang sah,  yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Posisi  Yuridis  DPRD:  Pasal  41 Undang-Undang  Nomor    32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah:  ―DPRD
memiliki  fungsi  legislasi,  anggaran,  dan pengawasan.‖
Pasal 42 huruf (c) Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah:  ―DPRD  mempunyai  tugas  dan wewenang  melaksanakan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  perda  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya,  peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan program  pembangunan  daerah,  dan  kerja sama internasional di daerah.‖ DPRD seharusnya menjadi parlemen daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang  layaknya  parlemen  pusat, terutama menjalankan fungsi pengawasannya  terhadap  pemerintah daerah  dengan  hak  dan  kewajiban  yang sepenuhnya.  ―Sayangnya,  selama  ini mereka  tidak  lebih  dari  kepanjangan tangan  pusat  di  daerah.‖  Semestinya, hubungan  DPRD  provinsi  dengan Gubernur  dan  DPRD  kabupaten/kota dengan  Bupati/Walikota  tidak  hirarki  tapi sejajar agar terjaga kemandirian (independensi) masing-masing. Pasal  343  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2009  (UU  Susduk) menyatakan,  DPRD  Kabupaten  dan  Kota memunyai  fungsi  legislasi,  anggaran,  dan pengawasan.  Pada  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 27 Tahun 200 menjelaskan,  ketiga  fungsi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dijalankan  dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Berbicara tugas dan fungsi DPRD berarti membahas tentang apa yang hendak  diimplementasikan  DPRD  dalam upaya mencapai tujuanya untuk memberikan pelayanan publik.
Pasal  344  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan, tugas dan  wewenang  DPRD  Kabupaten/Kota
adalah,  Membentuk  peraturan  daerah kabupaten/kota  bersama  bupati/walikota, Membahas  dan  memberikan  persetujuan rancangan  peraturan  daerah  mengenai anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah kabupaten/kota  yang  diajukan  oleh Bupati/Walikota. Selain itu, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan  belanja  daerah  kabupaten/kota, mengusulkan  pengangkatan  dan/atau pemberhentian  Bupati/Walikota  dan/atau Wakil  Bupati/Wakil  Walikota  kepada Menteri  Dalam  Negeri  melalui  Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian. Tugas  lainnya,  memilih  Wakil Bupati/Wakil  Walikota  dalam  hal  terjadi kekosongan  jabatan  Wakil  Bupati/Wakil Walikota,  memberikan  pendapat  dan pertimbangan  kepada  pemerintah  daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian  internasional  di  daerah, memberikan  persetujuan  terhadap  rencana kerjasama  internasional  yang  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  kabupaten/kota. DPRD  juga  memunyai  tugas,  meminta laporan  keterangan  pertanggungjawaban bupati/walikota  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  kabupaten/kota, memberikan  persetujuan  terhadap  rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak  ketiga  yang  membebani masyarakat dan  daerah,  mengupayakan  terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Melihat  besarnya  tanggungjawab dan peran DPRD tentunya harus bersinergi dengan  peran  pemerintah  daerah  dalam mengolah  semua  sumber  daya  daerah
untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan  fisik  daerah.  Pencitraan suatu  daerah  yang  bernilai  positif  tidak akan  mudah  tercapai  tanpa  dibarengi dengan  suatu  konsep  pembangunan  dan pemerintahan  yang  kuat  oleh  karena didukung oleh peran Lembaga DPRD.
Kewenangan  DPRD  Dalam  Membahas Dan Menindaklanjuti Laporan Pertanggungjawaban  Walikota  Bandar Lampung
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan  demokrasi  dan  sebagai badan  legislatif  berkedudukan  sejajar  dan menjadi  mitra  dari  Pemerintahan  Daerah. Namun,  dengan  munculnya  bentuk hubungan  baru  antara  DPRD  dan Pemerintah Daerah masih saja menimbulkkan berbagai masalah. Esensi  Pasal  18  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  beserta  penjelasan  pasal  tersebut, diamanatkan  bahwa  daerah-daerah  yang bersifat  otonom  diadakan    badan perwakilan daerah. Arti penting dari badan perwakilan  adalah  menjadi  atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Perwakilan merupakan mekanisme untuik merealisasikan  gagasan  normatif  bahwa pemerintahan  harus  dijalankan  atas kehendak  rakyat (will  of  the  people).
Otoritas  suatu  pemerintahan  akan tergantung  pada  kemampuannya  untuk mentrasformasikan kehendak rakyat sebagai  nilai  tertinggi  di  atas  kehendak negara (will of the state).
Atas  dasar  perinsip  normatif demikian  dalam  praktik  kehidupan demokrasi  sebagai  lembaga  legislatif memiliki  posisi  sentral  yang  biasanya
.............................................
adalah,  Membentuk  peraturan  daerah kabupaten/kota  bersama  bupati/walikota, Membahas  dan  memberikan  persetujuan rancangan  peraturan  daerah  mengenai anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah kabupaten/kota  yang  diajukan  oleh Bupati/Walikota. Selain itu, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan  belanja  daerah  kabupaten/kota, mengusulkan  pengangkatan  dan/atau pemberhentian  Bupati/Walikota  dan/atau Wakil  Bupati/Wakil  Walikota  kepada Menteri  Dalam  Negeri  melalui  Gubernur untuk mendapatkan pengesahan
pengangkatan dan/atau pemberhentian.
Tugas  lainnya,  memilih  Wakil Bupati/Wakil  Walikota  dalam  hal  terjadi kekosongan  jabatan  Wakil  Bupati/Wakil Walikota,  memberikan  pendapat  dan pertimbangan  kepada  pemerintah  daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian  internasional  di  daerah, memberikan  persetujuan  terhadap  rencana kerjasama  internasional  yang  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  kabupaten/kota. DPRD  juga  memunyai  tugas,  meminta laporan  keterangan  pertanggungjawaban bupati/walikota  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  kabupaten/kota, memberikan  persetujuan  terhadap  rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak  ketiga  yang  membebani masyarakat dan  daerah,  mengupayakan  terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta
melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Melihat  besarnya  tanggungjawab dan peran DPRD tentunya harus bersinergi dengan  peran  pemerintah  daerah  dalam mengolah  semua  sumber  daya  daerah
untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan  fisik  daerah.  Pencitraan suatu  daerah  yang  bernilai  positif  tidak akan  mudah  tercapai  tanpa  dibarengi dengan  suatu  konsep  pembangunan  dan pemerintahan  yang  kuat  oleh  karena didukung oleh peran Lembaga DPRD.

## Kewenangan  DPRD  Dalam  Membahas
Dan Menindaklanjuti Laporan Pertanggungjawaban  Walikota  Bandar

## Lampung
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan  demokrasi  dan  sebagai badan  legislatif  berkedudukan  sejajar  dan menjadi  mitra  dari  Pemerintahan  Daerah. Namun,  dengan  munculnya  bentuk hubungan  baru  antara  DPRD  dan Pemerintah Daerah masih saja
menimbulkkan berbagai masalah.
Esensi  Pasal  18  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  beserta  penjelasan  pasal  tersebut, diamanatkan  bahwa  daerah-daerah  yang bersifat  otonom  diadakan    badan perwakilan daerah. Arti penting dari badan perwakilan  adalah  menjadi  atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Perwakilan merupakan mekanisme untuik merealisasikan  gagasan  normatif  bahwa pemerintahan  harus  dijalankan  atas kehendak  rakyat (will  of  the  people).
Otoritas  suatu  pemerintahan  akan tergantung  pada  kemampuannya  untuk mentrasformasikan kehendak rakyat sebagai  nilai  tertinggi  di  atas  kehendak negara (will of the state).
Atas  dasar  perinsip  normatif demikian  dalam  praktik  kehidupan demokrasi  sebagai  lembaga  legislatif memiliki  posisi  sentral  yang  biasanya
tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal  ini  didasarkan  pada  suatu  pandangan bahwa  badan  legislatif  yang  dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999 kedudukan  DPRD  lebih powerful dalam melakukan kontrol kepada Kepala  Dearah.  Hal  ini  tak  lain  karena DPRD  mempunyai  otoritas  mencalonkan dan  memilih  sendiri  Kepala  Dearahnya. Status  kepala  wilayah  dan  Kepala  Daerah otonom sudah tidak dirangkap lagi. Dalam undang-  undang  pemerintahan  daerah sebelum  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1999 kedudukan lembaga eksekutif lebih  dominan  dibandingkan  lembaga legislatif.  Kedudukan  Kepala  Dearah sebagai  lembaga  eksekutif  mempunyai kewenangan  lebih  kuat  dari  pada kekuasaan eksekutif.  Kepala  Daerah tidak bertanggungjawab dan tidak diberhentikan oleh  DPRD.  Namun  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  keadaan ini  menjadi  berbalik  dimana  kedudukan DPRD  lebih  kuat  dari  pada  kekuasaan eksekutif,  dengan  kewenangan  memilih Kepala  Daerah  dan  kewajiban  Kepala Daerah memberikan laporan
pertanggungjawaban kepada DPRD.
DPRD  sebagai  lembaga  perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan  demokrasi  dan  sebagai badan  legislatif  berkedudukan  sejajar  dan menjadi  mitra  dari  Pemerintahan  Daerah. Namun,  dengan  munculnya  bentuk hubungan  baru  antara  DPRD  dan Pemerintah Daerah masih saja menimbulkkan berbagai masalah.
Pada  implementasinya  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  memang pada  praktiknya  menciptakan  banyak permasalahan  baru  sebagai  implikasi  dan
konsekuensi  baik  bersifat  administratif, politis,  sosial  maupun  hukum.  Pada kenyataanya  ekses  dari  adanya  otonomi daerah  ini  memenga  sangat  banyak,  salah satunya  adalah  meningkatnya  kapasitas politik  yang  sangat  berlebihan  dari anggota-  anggota  DPRD  ( Political  over capacity )  sebagai  hasil  bekerjanya reformasi  politik  yang  pada  akhirnya berdampak pada ganguan kinerja pemerintahan daerah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  Wiyadi  selaku  Ketua
Komisi  A  DPRD  Kota  Bandar  Lampung, mengatakan  bahwa  DPRD    memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. Menurut Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya,  DPRD  Kabupaten  berhak meminta pejabat negara tingkat Kabupaten,  pejabat  pemerintah  daerah, badan  hukum,  atau  warga  masyarakat untuk  memberikan  keterangan.  Jika permintaan  ini  tidak  dipatuhi,  maka  dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan  perundang-undangan).  Jika panggilan  paksa  ini  tidak  dipenuhi  tanpa alasan yang  sah,  yang bersangkutan dapat disandera  paling  lama  15  hari  (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Selanjutnya  menurut  Bapak  Wiyadi Posisi  Yuridis  DPRD:  Pasal  41  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah:  ―DPRD  memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.‖
Pasal  42  huruf  c  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pe merintahan Daerah: ―DPRD mempunyai tugas  dan  wewenang  melaksanakan
pengawasan  terhadap  pelaksanaan  perda dan peraturan perundang-undangan lainnya,  peraturan  kepala  daerah,  APBD, kebijakan  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  program  pembangunan daerah,  dan  kerja  sama  internasional  di daerah.‖
DPRD seharusnya menjadi parlemen daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang  layaknya  parlemen  pusat, terutama menjalankan fungsi pengawasannya  terhadap  pemerintah daerah  dengan  hak  dan  kewajiban  yang sepenuhnya. ―Sayangnya,  selama  ini mereka  tidak  lebih  dari  kepanjangan tangan  pusat  di  daerah.‖  Semestinya, hubungan  DPRD  Provinsi  dengan Gubernur  dan  DPRD  Kabupaten/Kota dengan  Bupati/Walikota  tidak  hirarki  tapi sejajar agar terjaga kemandirian (independensi) masing-masing. Pasal  343  ayat  (1)  Unang-Undang Nomor  27  Tahun  2009  (UU  Susduk) menyatakan,  DPRD  Kabupaten  dan  Kota memunyai  fungsi  legislasi,  anggaran,  dan pengawasan.  Pada  ayat  (2)  menjelaskan, ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dijalankan  dalam  kerangka representasi  rakyat  di  Kabupaten/Kota. Berbicara  tugas  dan  fungsi  DPRD  berarti membahas  tentang  apa  yang  hendak diimplementasikan  DPRD  dalam  upaya mencapai  tujuanya  untuk  memberikan pelayanan publik.
Pasal  344  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan, tugas dan  wewenang  DPRD  Kabupaten/Kota adalah,  Membentuk  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota
Bersama
Bupati/Walikota,
Membahas
dan memberikan persetujuan rancangan peraturan  daerah  mengenai  anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten/Kota  yang  diajukan  oleh Bupati/Walikota. Selain itu, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan  belanja  daerah  Kabupaten/Kota, mengusulkan  pengangkatan  dan/atau pemberhentian  Bupati/Walikota  dan/atau Wakil  Bupati/Wakil  Walikota  kepada Menteri  Dalam  Negeri  melalui  gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak Albert  Alam  selaku  Anggota  Komisi  A DPRD Kota Bandar Lampung mengatakan Tugas  lainnya,  memilih  Walikota  dan Wakil  Walikota  dalam  hal  terjadi kekosongan jabatan memberikan pendapat dan  pertimbangan  kepada  pemerintah daerah  Kota  terhadap  rencana  perjanjian internasional  di  daerah,  memberikan persetujuan  terhadap  rencana  kerjasama internasional  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  Kota.  DPRD  juga memunyai  tugas,  meminta  laporan keterangan  pertanggungjawaban  Walikota dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  kota,  memberikan  persetujuan terhadap  rencana  kerja  sama  dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani  masyarakat  dan  daerah, mengupayakan  terlaksananya  kewajiban daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  serta  melaksanakan tugas  dan  wewenang  lain  yang  diatur dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Selanjutnya  menurut  Bapak  Albert Alam  mengatakan  Hak  DPRD  Kota Bandar  Lampung  diatur  dalam  Pasal  349 ayat  (1)  Unang-Unang  Nomor  27  Tahun 2009  DPRD    Kabupaten/Kota  yakni, Interpelasi,  Angket  dan  Menyatakan pendapat. Pasal 350 Unang-Unang Nomor
.............................................
pengawasan  terhadap  pelaksanaan  perda dan peraturan perundang-undangan lainnya,  peraturan  kepala  daerah,  APBD, kebijakan  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  program  pembangunan daerah,  dan  kerja  sama  internasional  di daerah.‖
DPRD seharusnya menjadi parlemen daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang  layaknya  parlemen  pusat, terutama menjalankan fungsi pengawasannya  terhadap  pemerintah daerah  dengan  hak  dan  kewajiban  yang sepenuhnya. ―Sayangnya,  selama  ini mereka  tidak  lebih  dari  kepanjangan tangan  pusat  di  daerah.‖  Semestinya, hubungan  DPRD  Provinsi  dengan Gubernur  dan  DPRD  Kabupaten/Kota dengan  Bupati/Walikota  tidak  hirarki  tapi sejajar agar terjaga kemandirian
(independensi) masing-masing.
Pasal  343  ayat  (1)  Unang-Undang Nomor  27  Tahun  2009  (UU  Susduk) menyatakan,  DPRD  Kabupaten  dan  Kota memunyai  fungsi  legislasi,  anggaran,  dan pengawasan.  Pada  ayat  (2)  menjelaskan, ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dijalankan  dalam  kerangka representasi  rakyat  di  Kabupaten/Kota. Berbicara  tugas  dan  fungsi  DPRD  berarti membahas  tentang  apa  yang  hendak diimplementasikan  DPRD  dalam  upaya mencapai  tujuanya  untuk  memberikan pelayanan publik.
Pasal  344  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan, tugas dan  wewenang  DPRD  Kabupaten/Kota adalah,  Membentuk  Peraturan  Daerah
Kabupaten/Kota Bersama
Bupati/Walikota,
Membahas
dan memberikan persetujuan rancangan peraturan  daerah  mengenai  anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten/Kota  yang  diajukan  oleh Bupati/Walikota. Selain itu, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan  belanja  daerah  Kabupaten/Kota, mengusulkan  pengangkatan  dan/atau pemberhentian  Bupati/Walikota  dan/atau Wakil  Bupati/Wakil  Walikota  kepada Menteri  Dalam  Negeri  melalui  gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak Albert  Alam  selaku  Anggota  Komisi  A DPRD Kota Bandar Lampung mengatakan Tugas  lainnya,  memilih  Walikota  dan Wakil  Walikota  dalam  hal  terjadi kekosongan jabatan memberikan pendapat dan  pertimbangan  kepada  pemerintah daerah  Kota  terhadap  rencana  perjanjian internasional  di  daerah,  memberikan persetujuan  terhadap  rencana  kerjasama internasional  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  Kota.  DPRD  juga memunyai  tugas,  meminta  laporan keterangan  pertanggungjawaban  Walikota dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  kota,  memberikan  persetujuan terhadap  rencana  kerja  sama  dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani  masyarakat  dan  daerah, mengupayakan  terlaksananya  kewajiban daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  serta  melaksanakan tugas  dan  wewenang  lain  yang  diatur dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Selanjutnya  menurut  Bapak  Albert Alam  mengatakan  Hak  DPRD  Kota Bandar  Lampung  diatur  dalam  Pasal  349 ayat  (1)  Unang-Unang  Nomor  27  Tahun 2009  DPRD    Kabupaten/Kota  yakni,
Interpelasi,  Angket  dan  Menyatakan pendapat. Pasal 350 Unang-Unang Nomor
27  Tahun  2009  menyatakan,  Anggota DPRD  Kabupaten/Kota  memunyai  hak, Mengajukan  rancangan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota,  mengajukan  pertanyaan, menyampaikan  usul  dan  pendapat, memilih  dan  dipilih,  membela  diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman  tugas,  Protokoler  serta keuangan dan administratif.
Laporan  LKPJ  Akhir  Masa  Jabatan Walikota  Edi  Sutrisno  Tahun  2005-2010 Penyampaian  LKPJ  Akhir  Masa  Jabatan Walikota  Bandar  Lampung  Tahun  2005- 2010  dimaksudkan  untuk  memberikan penjelasan  yang  normatif  dan  objektif tentang kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran  2010  sampai  dengan  Tahun Anggaran 2020 kepada masyarakat melalui DPRD  Kota  Bandar  Lampoung.  LKPJ
Akhir  Masa  Jabatan  Walikota  secara umum berisi
ringkasan pertanggungjawaban  Walikota  Bandar Lampung,  meliputi  kurun  waktu  Tahun Anggaran  2008  sampai  dengan  Triwulan III Tahun Anggaran 2012.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  Albert  Alam,  mengatakan Hubungan  antara  Pemerintah  Daerah  dan DPRD  Kota  Bandar  Lampung  merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan  bersifat  kemitraan.  Kedudukan  yang setara  bermakna  bahwa  diantara  lembaga pemerintahan  daerah  itu  memiliki kedudukan  yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam  membuat  kebijakan  daerah  berupa Peraturan  Daerah.  Hubungan  kemitraan bermakna  bahwa  antara  Pemerintah Daerah  dan  DPRD  adalah  sama-sama mitra  sekerja  dalam  membuat  kebijakan daerah  untuk  melaksanakan  otonomi
daerah  sesuai  dengan  fungsi  masing- masing  sehingga  antar  kedua  lembaga  itu membangun  suatu  hubungan  kerja  yang sifatnya  saling  mendukung  bukan merupakan  lawan  ataupun  pesaing  satu sama  lain  dalam  melaksanakan  fungsi masing-masing.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan uraian  di  atas  maka  dapat  di  katakan Kewenangan DPRD dalam membahas dan menindaklanjuti Laporan Pertanggungjawaban  Bapak  Edi  Sutrisno sebagai Walikota Bandar Lampung priode 2006-2010  berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf  (h)  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal  17  ayat  (2),  Pasal  23  Peraturan Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  tentang Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  Kepada  Pemerintah,  Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Kepada Masyarakat. Berdasarkan  hasil  analisis  mengenai Kewenangan DPRD dalam membahas dan menindak
lanjuti
Laporan Pertanggungjawaban  Walikota  Bandar Lampung didasarkan pada Unang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  sebagai produk hukum yang berkaitan dengan teori yang  di  sampaikan  oleh  Roscoe  Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting  dalam  melaksanakan  kontrol sosial.  Kontrol  sosial  diperlukan  untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia  karena  mengendalikan  perilaku antisosial  yang  bertentangan  dengan kaidah-kaidah  ketertiban  sosial.  Hukum, sebagai  mekanisme  control  sosial,
merupakan  fungsi  utama  dari  Negara  dan berkerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan  secara  sistematis  dan  teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu.

## Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh
DPRD  Kota  Bandar  Lampung  Dalam Pembahasan  Laporan  Pertanggung jawaban Walikota Bandar Lampung Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah  yang  dilaksanakan  berdasarkan Undang – Undang  Nomor  32  Tahun  2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007  mengalami  perubahan  mekanisme dan substansi materi tentang pertangungjawaban pemerintah daerah.
Berdasarkan kedua peraturan tersebut  maka  Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban  Pemerintah  Daerah kepada  DPRD  tidak  bersamaan  dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD  kepada  DPRD  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  298  ayat  (1)  dan  (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2004. Berdasarkan Hasil wawancara dengan  Bapak  Erwansah  selaku  Kepala Bidang  Pemerintahan  dan  Hukum  Kota Bandar  Lampung,  mengatakan  bahwa Penyampaian  LKPJ  Kepala  Daerah  sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  2004  disampaikan  kepada  DPRD dalam  tenggang  waktu  3  (tiga)  bulan.
Sedangkan
penyampaian pertanggungjawaban  pelaksanaaan  APBD (atau  sering  disebut  sebagai  perhitungan akhir APBD) sesuai Pasal 298 ayat (1) dan (2)  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2004 diberikan tenggangwaktu 6 (enam) bulan.
Raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD  yang  diserahkan
kepada  DPRD  memuat  laporan  keuangan yang  meliputi  laporan  realisasi  anggaran, neraca,  laporan  arus  kas,  catatan  atas laporan  keuangan,  serta  dilampiri  dengan laporan  kinerja  yang  telah  diperiksa  BPK dan  ikhtisar  laporan  keuangan  milik daerah/perusahaan daerah.
Selanjutnya menurut Bapak Erwansah  bahwa  Dokumen  LKPJ  Kepala Daerah  Kota  Bandar  Lampung  dan Raperda  tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan DPRD Kota Bandar Lampung merupakan  dua  dokumen  yang  saling berkaitan  sebagai  dokumen  pendukung dalam  melakukan  penilaian  terhadap kinerja  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandar Lampung.
Dengan terpisahnya penyampaian kedua dokumen ini mengakibatkan  dalam  mensingkronkan kedua  dokumen  tersebut.  Hal  ini menyebabkan akuntabilitas kinerja pemerintah  daerah  dalam  satu  tahun  sulit dinilai.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  Albert  Alam    selaku Anggota  Komisi  A  mengatakan  DPRD Kota  Bandar  Lampung  terdiri  dari  unsur fraksi – fraksi yang merupakan kepanjangan tangan  partai  politik  yang  memperoleh dukungan  suara  dari  masyarakat  dalam Pemilihan  Umum  Tahun  2009.  Terhadap Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban Kepala  Daerah  yang  disampaikan  kepada DPRD,  masing – masing  anggota  (dalam koordinasi fraksi – fraksi) akan memberikan sikap  dan  materi  tanggapan  yang  jelas berbeda,  relatif  tidak  sama  sesuai  dengan persepsi politik yang telah digariskan oleh partai sebagai organisasi induknya. Selanjutnya  menurut  Bapak  Albert Alam,  Dalam  memberikan  sikap  terhadap permasalahan  yang  bersifat  umum  dan mewakili  kepentingan  masyarakat  atau
.............................................
merupakan  fungsi  utama  dari  Negara  dan berkerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan  secara  sistematis  dan  teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu.

## Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh DPRD  Kota  Bandar  Lampung  Dalam Pembahasan  Laporan  Pertanggung jawaban Walikota Bandar Lampung
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah  yang  dilaksanakan  berdasarkan
Undang – Undang  Nomor  32  Tahun  2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007  mengalami  perubahan  mekanisme dan substansi materi tentang pertangungjawaban pemerintah daerah. Berdasarkan kedua peraturan tersebut  maka  Laporan  Keterangan
Pertanggungjawaban  Pemerintah  Daerah kepada  DPRD  tidak  bersamaan  dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD  kepada  DPRD  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  298  ayat  (1)  dan  (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2004.
Berdasarkan Hasil wawancara dengan  Bapak  Erwansah  selaku  Kepala Bidang  Pemerintahan  dan  Hukum  Kota Bandar  Lampung,  mengatakan  bahwa Penyampaian  LKPJ  Kepala  Daerah  sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  2004  disampaikan  kepada  DPRD dalam  tenggang  waktu  3  (tiga)  bulan.
Sedangkan
penyampaian
pertanggungjawaban  pelaksanaaan  APBD (atau  sering  disebut  sebagai  perhitungan akhir APBD) sesuai Pasal 298 ayat (1) dan (2)  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2004 diberikan tenggangwaktu 6 (enam) bulan.
Raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD  yang  diserahkan
kepada  DPRD  memuat  laporan  keuangan yang  meliputi  laporan  realisasi  anggaran, neraca,  laporan  arus  kas,  catatan  atas laporan  keuangan,  serta  dilampiri  dengan laporan  kinerja  yang  telah  diperiksa  BPK dan  ikhtisar  laporan  keuangan  milik daerah/perusahaan daerah.
Selanjutnya menurut Bapak Erwansah  bahwa  Dokumen  LKPJ  Kepala Daerah  Kota  Bandar  Lampung  dan Raperda  tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan DPRD Kota Bandar Lampung merupakan  dua  dokumen  yang  saling berkaitan  sebagai  dokumen  pendukung dalam  melakukan  penilaian  terhadap kinerja  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandar Lampung.
Dengan
terpisahnya penyampaian kedua dokumen ini mengakibatkan  dalam  mensingkronkan kedua  dokumen  tersebut.  Hal  ini menyebabkan akuntabilitas kinerja pemerintah  daerah  dalam  satu  tahun  sulit dinilai.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  Albert  Alam    selaku Anggota  Komisi  A  mengatakan  DPRD Kota  Bandar  Lampung  terdiri  dari  unsur fraksi – fraksi yang merupakan kepanjangan tangan  partai  politik  yang  memperoleh dukungan  suara  dari  masyarakat  dalam Pemilihan  Umum  Tahun  2009.  Terhadap Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban Kepala  Daerah  yang  disampaikan  kepada DPRD,  masing – masing  anggota  (dalam koordinasi fraksi – fraksi) akan memberikan sikap  dan  materi  tanggapan  yang  jelas berbeda,  relatif  tidak  sama  sesuai  dengan persepsi politik yang telah digariskan oleh partai sebagai organisasi induknya.
Selanjutnya  menurut  Bapak  Albert Alam,  Dalam  memberikan  sikap  terhadap permasalahan  yang  bersifat  umum  dan mewakili  kepentingan  masyarakat  atau
kepentingan lembaga DPRD, antar angota secara lintas fraksi memang sering terlihat sama  persepsinya,  namun  akan  terlihat adanya  perbedaan  sikap  dan  pendapat apabila  kemudian  sudah  masuk  ke  dalam ranah  politik,  antara  anggota  yang  sejak awal termasuk ―pendukung‖ kepala daerah dengan  anggota  lain  yang  mewakili kelompok ―oposisi‖.
Dalam  pembahasan  LKPJ  yang disampaikan  kepala  daerah  dalam  hal  ini Walikota  terhadap  hal – hal  tertentu  pada kenyataanya  memang  sering  terjadi  sikap dan  pendapat  yang  penuh  dengan  nuansa dan  kepentingan  politik  yang  dikemas dalam  sikap  kamuflase  dan  terselebung sehingga sering terjadi semacam tarik ulur dalam pembahasan masalah yang sebanarnya  merupakan  masalah  teknis, namun  karena  ada  kecurigaan  atau kekhawatiran  bahwa  permasalahannya akan melebar menjadi menjadi permasalahan  politis,  bisa  saja  kemudian terjadi  untuk  pengambilan  keputusan terhadap permasalahanya
sampai dilakukan pemungatan suara.
Untuk mewujudkannya
dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam  administrasi  publik  sehari-hari, menurut  Bapak  Wiyadi  selaku  Ketua Komisi  A  DPRD  Kota  Bandar  Lampung mengatakan  terdapat  beberapa  hal  yang perlu diperhatikan di sini :
a. Kondisi  masyarakat  yang  apatis terhadap program-program pembangunan selama ini
membutuhkan  adanya  upaya  khusus untuk mendorong
keingintahuan mereka  terhadap  data/informasi  ini. Untuk itu, dibutuhkan  adanya penyebarluasan  (diseminasi)  informasi secara  aktif  kepada  seluruh  komponen masyarakat,  tidak  bisa  hanya  dengan
membuka  akses  masyarakat  terhadap informasi  belaka  tetapijuga  pemilihan media yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi
b. Substansi/materi informasi yang disebarluaskan sangat bergantung pada segmen sasaran yang dituju. Informasi yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat awam  sangat  berbeda  dengan  yang dibutuhkan oleh organisasi nonpemerintah, akademisi, dan anggota  DPRD,  misalnya.  Selain  itu, seringkali  cara-cara  dan  media  yang sesuai  dengan  budaya  lokal jauh lebih efektif  dalam  mencapai  sasaran daripada―media modern‖ seperti televisi dan surat kabar.
Dalam implementasi asas akuntabilitas  dan  transparansi  pada pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah  daerah  di  Kota  Bandar Lampung indikasi yang dikemukakan oleh Bapak  Wiyadi  dapat  terlihat  di  Kota Bandar  Lampung.  Informasi  LPPD  yang telah  disampaiakan  oleh  pemerintah  Kota Bandar  Lampung  tidak  begitu  mendapat tanggapan dari masyarakat. Hal  ini  bisa  terjadi  karena  apabila dilihat  dari  materi  Informasi  LPPD merupakan  informasi  yang  bersifat  makro tentang jalanya pemerintahan Kota Bandar Lampung  dalam  1  (satu)  tahun  sehingga seringkali  sulit  untuk  dapat  dipahami  dan dimengerti  oleh  masyarakat.  Kurang adanya  tanggapan  dari  masyarakat  atas Informasi LPPD yang disampaikan kepada Pemerintah  Daerah  juga  karena  sebagian karena  masyarakat  kurang  percaya  bahwa tanggapan  mereka  akan  direspon  dan mendapat  tindaklanjut  yang  mereka inginkan.
Dalam  Pasal  27  ayat  (5)  Peraturan Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  tentang
Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  kepada  Pemerintah,  Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daeran
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah kepada Masyarakat, disebutkan bahwa tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas Informasi  LPPD  akan  lebih  lanjut  diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan yang tersebut  sebenarnya  dapat  dijadikan pegangan bagi Pemda untuk menindaklanjuti  aduan  dari  masyarakat, tetapi sayangnya sampai saat ini peraturan sebagai  tindaklanjut  dari  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut belum terbit.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak Albert  Alam    mengatakan  Kendala  lain yang  dihdapi  dalam  implementasi akuntabilitas  dan  transparasi  dalam pertanggungjawaban  Pemerintah  Daerah adalah  bahwa  berdasarkan  Pasal  12 Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun 2007 ditentuan bahwa Gubernur melakukan  evaluasi  terhadap  LPPD Kabupaten  Kota.  Evaluasi  yag  dilakukan oleh  Gubernur  yang  kemudian  juga disampaikan  kepada  pemerintah  daerah dan  Pemerintah  pusat  nantinya  dapat digubakan  sebagai  dasar  evaluasi  bagi Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan  dapat dijadikan  dasar  bagi  pemerintah  untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan peemrintahan
Kabupaten/Kota.  Sayangnya  evaluasi  ini sampai saat ini belum dapat dilakukan oleh Gubernur.
Berdasarkan hasil uraian dan wawancara  di  atas  maka  dapat  dikatakan bahwa    Kendala-kendala  yang  dihadapi oleh DPRD  Kota Bandar  Lampung dalam
pembahasan  laporan  pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung a. Kurang  adanya  tanggapan  dari masyarakat yang disampaikan langsung  kepada  Pemerintah  Kota Bandar  Lampung  terhadap  Informasi LPPD  yang telah dipublikasikan lewat media  cetak  dan  elektronik  yang  ada. Selain  itu  uga  belum  adanya mekanisme/aturan  yang  jelas  terhadap pengaduan masyarakat atas penyampaian informasi LPPD
b. Pembahasan  LKPJ  Kepala  Daerah  di DPRD  cenderung  subjectiv/politis sehingga  rekomendasi  yang  diberikan DPRD  atas  LKPJ  Kepala  Daerah kurang objectiv.
c. Tidak adanya evaluasi dari pemerintah atas Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah  yang  telah disampaikan kepada pemerintah pusat
d. Penyampaian  LKPJ  Kepala  Daerah yang  waktunya  tidak  bersamaan dengan  penyampaian  Raperda  tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBD  pada  satu  tahun  anggaran menyebakan kesulitan dalam pembahasan LKPJ oleh DPRD Berdasarkan  hasil  analisis  dalam pembahasan  laporan  pertanggungjawaban Walikota  Bandar  Lampung  oleh  DPRD Kota Bandar Lampung  sesuai dengan teori yang  disampaikan  oleh  Rosco  Pound. Kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia  karena  mengendalikan  perilaku antisosial  yang  bertentangan  dengan kaidah-kaidah  ketertiban  sosial.  Hukum, sebagai  mekanisme  control  sosial, merupakan  fungsi  utama  dari  Negara  dan berkerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan  secara  sistematis  dan  teratur
.............................................
Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  kepada  Pemerintah,  Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daeran dan Informasi Laporan Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah kepada Masyarakat, disebutkan bahwa tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas
Informasi  LPPD  akan  lebih  lanjut  diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan yang tersebut  sebenarnya  dapat  dijadikan pegangan bagi Pemda
untuk menindaklanjuti  aduan  dari  masyarakat, tetapi sayangnya sampai saat ini peraturan sebagai  tindaklanjut  dari  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut belum terbit.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak Albert  Alam    mengatakan  Kendala  lain yang  dihdapi  dalam  implementasi akuntabilitas  dan  transparasi  dalam pertanggungjawaban  Pemerintah  Daerah adalah  bahwa  berdasarkan  Pasal  12 Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun 2007 ditentuan bahwa Gubernur melakukan  evaluasi  terhadap  LPPD Kabupaten  Kota.  Evaluasi  yag  dilakukan oleh  Gubernur  yang  kemudian  juga disampaikan  kepada  pemerintah  daerah dan  Pemerintah  pusat  nantinya  dapat digubakan  sebagai  dasar  evaluasi  bagi Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan  dapat dijadikan  dasar  bagi  pemerintah  untuk melakukan pembinaan dalam
penyelenggaraan peemrintahan Kabupaten/Kota.  Sayangnya  evaluasi  ini sampai saat ini belum dapat dilakukan oleh Gubernur.
Berdasarkan hasil uraian dan wawancara  di  atas  maka  dapat  dikatakan bahwa    Kendala-kendala  yang  dihadapi oleh DPRD  Kota Bandar  Lampung dalam
pembahasan  laporan  pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung a. Kurang  adanya  tanggapan  dari masyarakat yang disampaikan langsung  kepada  Pemerintah  Kota Bandar  Lampung  terhadap  Informasi LPPD  yang telah dipublikasikan lewat media  cetak  dan  elektronik  yang  ada. Selain  itu  uga  belum  adanya mekanisme/aturan  yang  jelas  terhadap pengaduan masyarakat atas
penyampaian informasi LPPD b. Pembahasan  LKPJ  Kepala  Daerah  di DPRD  cenderung  subjectiv/politis sehingga  rekomendasi  yang  diberikan DPRD  atas  LKPJ  Kepala  Daerah kurang objectiv.
c. Tidak adanya evaluasi dari pemerintah atas Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  yang  telah disampaikan kepada pemerintah pusat
d. Penyampaian  LKPJ  Kepala  Daerah yang  waktunya  tidak  bersamaan dengan  penyampaian  Raperda  tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBD  pada  satu  tahun  anggaran menyebakan
kesulitan dalam pembahasan LKPJ oleh DPRD
Berdasarkan  hasil  analisis  dalam pembahasan  laporan  pertanggungjawaban Walikota  Bandar  Lampung  oleh  DPRD Kota Bandar Lampung  sesuai dengan teori yang  disampaikan  oleh  Rosco  Pound. Kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia  karena  mengendalikan  perilaku antisosial  yang  bertentangan  dengan kaidah-kaidah  ketertiban  sosial.  Hukum, sebagai  mekanisme  control  sosial, merupakan  fungsi  utama  dari  Negara  dan berkerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan  secara  sistematis  dan  teratur
oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu.

## III.PENUTUP
Kewenangan  DPRD  dalam  membahas dan
menindaklanjuti Laporan Pertanggungjawaban  Walikota  Bandar Lampung periode 2006-2010  dan periode
2010-2012  sudah  dilakukan  tetapi  belum maksimal.  Berdasarkan  Pasal  42  ayat  (1) huruf (h) Unang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pasal 17 ayat (2), Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Kepada  Pemerintah,  Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan  Informasi  Laporan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh DPRD  Kota  Bandar  Lampung  dalam pembahasan  laporan  pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung:
a. Kurang  adanya  tanggapan  dari masyarakat  yang  disampaikan langsung  kepada  Pemerintah  Kota Bandar Lampung
terhadap
Informasi  LPPD  yang  telah dipublikasikan  lewat  media  cetak dan elektronik yang ada. Selain itu juga belum adanya mekanisme/aturan yang jelas terhadap  pengaduan  masyarakat atas penyampaian informasi LPPD b. Pembahasan  LKPJ  Kepala  Daerah di DPRD cenderung subjectiv/politis sehingga rekomendasi yang diberikan DPRD atas  LKPJ  Kepala  Daerah  kurang objectiv.
c. Tidak  adanya  evaluasi  dari pemerintah
atas
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  yang  telah  disampaikan kepada pemerintah pusat
d. Penyampaian LKPJ Kepala Daerah yang  waktunya  tidak  bersamaan dengan  penyampaian  Raperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan  APBD  pada  satu tahun anggaran menyebakan kesulitan dalam pembahasan LKPJ oleh DPRD

## DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU Busroh,  Abu  Daud, “Ilmu  Negara” , Bumia Aksara, Jakarta, 1990.
Djokosoeton0, Hukum  Tatas  Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
Ishak, Posisi  Politik  Masyarakat  Dalam Era  Otonomi  Daerah ,  Penaku, Jakarta 2010.
J.Wajong. Intisari  Hukum  Administrasi Negara , Bandung, Cetakan IV, 1986.
Kaloh Mencari  bentuk  Otonomi  Daerah Satu  Solusi  Dalam  Menjawab Kebutuhan  Lokal  dan  Tantangan Global. Rineka Cipta. Jakata, 2002.
Khairul  Muluk, Partisipasi  Publik  Dalam Pemerintahan  Daerah ,  Bayu  Media, Malang, 2007.
Khoirudin,
Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia: Format Masa  Depan  Otonomi  Menuju Kemandirian  Daerah .  Averroes Press, Malang, 2005.
Lalolo  Krina, Indikator  Dan  Tolok  Ukur Akuntabilitas,  Traansparansi  dan Partisipasi .  PT.  Citra  Aditya, Jakarta, 2000.
Mardiasmo, Otonomi  dan  Manajemen Keuangan  Daerah .  Andi  Offset, Yogyakarta, 2002. Nasikun, Urbanisasi  dan  Kemiskinan  di Dunia Ketiga . PT. Tiara Wacana.Yogyakarta.  1993. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara , Gralia Indonesia, Jakarta ,1966.
R.D.H. Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara , Alumni, Bandung 1975.
Said,  M.  Mas‘ud, Arah  Baru  Otonomi Daerah  Indonesia, UPT  Penerbitan Univ.  Muhammadiyah,  Malang,
2008.
Sarundajang, Otonomi,  Aspirasi  dan Kondisi, Rineka  Cipta.  Jakarta,
2002.
Sedarmayanti, Good Governance Kepemerintahan  Yang  Baik  Dalam
Rangka  Otonomi  Daerah. Mandar Maju, Bandung 2003.
Siswanto  Sunarno, Hukum  Pemerintahan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2009.
Soerjono  Soekanto, Metode  Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1991.
Syaukani,  HR,  dkk., Otonomi  Daerah, Dalam  Negara  Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
Titik  Triwulandari  Tutik, Pokok-Pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia Pasca  Amandeman  UUD  1945 , Cerdas Pustaka, Jakarta, 2008.
T  Sumarnonugroho, Sistem  Intervensi Kesejahteraan Sosial, PT.
Hanindita,
catatan kedua, Yogyakarta, 2004. Utomo. Kesuksesan
Implementasi
Otonomi  Daerah. Sinar  Grafika.
Jakarta , 2005.
Victor  M.  Situmorang, Pokok-Pokok Hukum  Administrasi  Negara ,  Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Waldo, The Study of Public
Administration ,  Random  House, New York, 1963. Wasistiono,  Sadu  dan  Yonatan  Wiyoso, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fokusmedia, Bandung. 2009. Wasistiono,  Sadu.  2002, Kapita  Selekta Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah .  Fokusmedia,  Bandung, 2002.

## B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LASINNYA
Undang-Undang  Dasar  1945  Hasil Amandemen ke 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun 2007  tentang  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah,  dan  Informasi  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Kepada
Masyarakat.