## Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City
Gilang Nur Alam 1 dan Arfin Sudirman 2
1 Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, gnuralam@unpad.ac.id
2 Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, arfin.sudirman@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Berbagai  bentuk  kerja  sama  internasional  yang  telah  dilakukan  oleh  Kota  Bandung  di antaranya  bertujuan  untuk  mendapatkan  penerimaan  dana  hibah,  investasi  jangka  panjang  maupun pendek,  bantuan infrastruktur,  pertukaran  pemuda,  beasiswa,  dan kerja  sama  kebudayaan.  Kerja  sama tersebut  merupakan  langkah-langkah  paradiplomasi  Kota  Bandung  yang  dilakukan  melalui  skema sister  city ,  pembentukan  proyek  bersama,  dan  berbagai  bentuk  pengiriman  delegasi  yang  dilakukan antar  aktor  sub-nasional.  Posisi  artikel  ini  berupaya  untuk  mengkaji  keterlibatan  pemerintah  kota khususnya kota Bandung dalam melaksanakan hubungan luar negerinya yang kemudian memfokuskan untuk memahami bagaimana konsep sister city yang sudah banyak dilakukan di berbagai negara dapat dilihat  melalui  pendekatan  paradiplomasi  di  Indonesia.  Paradiplomasi  Kota  Bandung  dalam  bentuk sister  city dengan  para  mitra  kotanya  membuahkan  beberapa  keuntungan  dan  juga  sekaligus  peluang demi  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  kota  sekaligus  berpartisipasi  di  dalam  pembangunan nasional  khususnya dalam mengembangkan  diplomasi Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif dengan bersumber pada data yang diperoleh melalui studi lapangan, dan studi literatur.
Kata kunci: Paradiplomasi, sister city , kerja sama internasional, aktor sub-nasional

## ABSTRACT
Various forms of international cooperation that have been carried out by the City of Bandung are  aimed  at  obtaining  receipt  of  grant  funds,  long  and  short-term  investments,  infrastructure assistance, youth exchanges, scholarships, and cultural cooperation. The collaboration is a step in the paradiplomation  of  the  City  of  Bandung,  which  is  carried  out  through  the  sister  city  scheme,  the formation of  joint  projects, and  various forms of  delegation  sending  between  subnational  actors.  The position  of this  article  seeks  to examine  the  involvement  of the city  government,  especially  the  city  of Bandung in carrying out its foreign relations which then focuses on understanding how the sister city concept  that  has  been  widely  practiced  in  various  countries  can  be  seen  through  paradiplomation approaches  in  Indonesia.  Paradiplomacy  of  Bandung  City  in  the  form  of  sister  city  with  its  city partners produced several benefits and at the same time an opportunity to improve the welfare of urban communities  while  participating  in  national  development,  especially  in  developing  Indonesian diplomacy.  This  study  uses  qualitative  methods  based  on  data  obtained  through  field  studies  and literature studies.
Keywords: Paradiplomacy, sister city, international cooperation, sub-national actor
Pendahuluan
Bandung dikenal oleh dunia sebagai  suatu  kota  yang  menjadi  bagian dari sejarah internasional. Berbagai konferensi  besar  pernah  diadakan  di  kota ini. Salah satunya adalah Konferensi Asia
Afrika.  Konferensi  Asia  Afrika  (KAA) telah  dilaksanakan  sejak  tahun  1955  dan hingga  saat  ini  konferensi  tersebut  telah diperingati  sebanyak  60  kali  dengan mengundang  berbagai  representasi  negara lain di Asia dan Afrika, baik kepala negara
32 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City maupun  kepala  pemerintahan.  Konferensi terakhir  telah  dilakukan  di  Kota  Bandung pada  19-24  April  2016  yang  diikuti  oleh 77 negara 1 .
Berbagai bentuk kerja sama internasional  yang  telah  dilakukan  oleh Kota  Bandung  di  antaranya  penerimaan dana  hibah,  investasi  jangka  pendek, bantuan  infrastruktur,  pertukaran  pemuda, beasiswa,  dan  kerja  sama  kebudayaan. Sedangkan,  negara  yang  menjadi  mitra kerja  sama  Kota  Bandung  di  antaranya kebanyakan  adalah  negara  yang  berada  di benua Asia, Amerika, maupun Eropa yang meliputi  Malaysia,  Belanda,  Amerika Serikat,  Australia,  Norwegia,  Swedia, Korea  Selatan,  Jepang,  Jerman,  Thailand dan Selandia Baru.
Kerja  sama  yang  dilakukan  oleh pemerintah Kota Bandung melalui Ridwan Kamil  merupakan  kerja  sama  yang berkaitan dengan kepentingan kota
Bandung  itu  sendiri.  Upaya-upaya  yang dilakukan  oleh  Pemkot  Bandung  melalui Ridwan  Kamil  juga  merupakan    upaya yang menarik investasi dan juga mengupayakan keuntungan seoptimal mungkin bagi Kota Bandung.
Paradiplomasi  secara  umum  dapat diterjemahkan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan  oleh  entitas  sub-nasional  atau sub-state dalam melakukan kegiatan diplomasi  dengan  mitra  luar  negerinya. Hal  ini  didasarkan  pada  pendapat  Daniel Bell 2 yang  menyatakan  bahwa  negara sudah  terlalu  besar  dalam  menyelesaikan permasalahan atau mengurusi hal-hal kecil dan  di  saat  yang  sama  negara  terlalu  kecil untuk  mengurusi  hal-hal  yang  besar.  Oleh karena  itulah  kemudian  negara  tidak  lagi menjadi aktor tunggal  melainkan
kemudian  aktor-aktor  sub-nasional  mulai mengambil  alih  dan  turut  serta  di  dalam aktivitas  hubungan  internasional  demi kepentingan  masing-masing  entitas  yang bersangkutan. Selain sebagai wujud otonomi,  hubungan  internasional  yang dilakukan oleh aktor sub-nasional merupakan  suatu  cara  yang  lebih  mudah guna  menyelesaikan  berbagai  kepentingan daerah  alih-alih  kepentingan  nasional. Karena  meski  bagaimanapun,  hanya  aktor sub-nasional itu sendiri yang lebih mengetahui  mengenai  daerahnya  dan potensi yang dimiliki dibandingkan dengan pemerintah pusat.
Bentuk-bentuk paradiplomasi selain  terdiri  dari  pencarian  investasi  juga terdiri dari sister city , pembentukan proyek bersama,  dan  berbagai  bentuk  pengiriman delegasi  yang  dilakukan  antar  aktor  sub- nasional 3 .  Artikel  ini  akan  lebih  berfokus kepada  paradiplomasi  dalam  bentuk sister city yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota Bandung  dengan  mitra  kotanya.  Secara spesifik,  artikel  ini  berfokus  kepada paradiplomasi  dalam  bentuk sister  city yang  dilakukan  antara  Pemerintah  Kota Bandung  dengan  Kota  Braunschweig  di Jerman dan Kota Suwon di Korea Selatan.
Posisi  artikel  ini  berupaya  untuk mengkaji  hubungan  luar  negeri  daerah yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota Bandung  yang  kemudian  memfokuskan untuk  memahami  bagaimana  konsep sister city yang  sudah  banyak  dilakukan  di berbagai  negara  dapat  dilihat  melalui pendekatan  paradiplomasi  di  Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan yang ada dalam artikel-artikel terdahulu mengenai sister city dengan
1 The History of the Asian-African Conference , [online].
Diakses melalui <http://asianafricanmuseum.org/en/sejarah- konferensi-asia-afrika/>
2 D. Bell, The third technological revolution and its possible socio economic consequences. Dissent, 36 (2), p.167.
3 Miguel  Santos  Neves, Paradiplomasi, Knowledge  Regions  and  the  Consolidation  of “Soft  Power”  Vol  1 .  e-Journal  of  International relation e-ISSN 1647-7251 Portugal: Universidade Autónoma de Lisboa,
33 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City memberikan penekanan-penekanan sebagai berikut:
a) Secara  konseptual  artikel  ini  akan mengkaji  konsep sister  city dan  peran pemerintah  kota Bandung  dalam arena internasional  yang  dinaungi  oleh  UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah,  dan  UU  No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah memberikan keleluasaan  bagi  pemerintah  kota untuk  menjalin foreign  relation atau hubungan  luar  negeri  dengan  mitra dari negara lain.
b) Artikel  akan  lebih  memusatkan  pada pemahaman mengenai konsep paradiplomasi  dapat  dilakukan  oleh kota Bandung sebagai pemerintah kota dapat  merepresentasikan  negara  di kancah internasional.
c) Artikel ini juga  akan mengkaji
kesesuaian konsep paradiplomasi dengan kerangka kerja sama internasional  yang  dibentuk  dalam
jalinan sister city .
Berdasarkan  paparan  tersebut,  maka artikel  ini  berupaya  untuk  menjelaskan bagaimana  paradiplomasi  kota  Bandung dilakukan  melalui  skema sister  city .    Hal ini  akan  memberikan  pemahaman  pada proses  diplomasi  yang  dijalankan  oleh pemerintah  kota  dapat  mengambil  peranan dari  sebuah  negara  dalam  mencapai kepentingannya.  Atas  dasar  pemikiran- pemikiran di atas dan latar belakang,  maka artikel  ini  memunculkan  pertanyaan  yang dihimpun  ke  dalam  rumusan  masalah “Bagaimana  Pemerintah  Kota  Bandung Melakukan
Paradiplomasinya
untuk memenuhi  kebutuhan  Politik,  Ekonomi, dan Budaya Melalui Sister city Kota
melalui sister  city dapat  menjadi  modal utama dalam mencapai kepentingan negara secara  umum  dan  kota  khususnya.  Artikel ini  diharapkan  mampu  untuk  mengkritisi konsep  dari  paradiplomasi  yang  mungkin dapat menguatkan, mengaplikasikan ataupun  menggugurkan  teorisasi  yang  ada dalam paradiplomasi.

## Kerangka Teoritis
Untuk menjelaskan bagaimana kehadiran Sub-State  Government atau pemerintah  kota  yang  hadir  sebagai  agen internasional,  maka  diperlukan  sebuah perspektif lain dalam Hubungan
Internasional yang digunakan sebagai upaya dalam  menjelaskan  variable  dari level  of analysis fenomena  tersebut.  Artikel  ini melihat  melalui  perspektif  lain  yang  ada dalam Hubungan Internasional yakni, Paradiplomasi dan Sister city, serta interrelasi  antar  konsep  kunci  tersebut dengan  melihat  artikel-artikel  yang  pernah dilakukan sebelumnya.
Menurut  Rosenau 4 ,  hubungan  antar pemerintah  selain  negara  memiliki  pola yang  rumit  daripada  pola  yang  yang  sudah tetap  dan  tidak  lagi  ekslusif  dimiliki  oleh negara  dan  pemerintahan  nasionalnya. Melihat  pendapat  dari  Rosenau  tersebut, maka  pola  yang  ada  dalam  Hubungan Internasional seperti konflik dan kerja sama ini dapat melibatkan aktor-aktor lain seperti Sub State Governments, Non-Governmental Organisations  (NGOs),  Multi  National Corporates dan Rezim International. Dalam artikel  ini  pola  utama  yang  diamati  adalah khusus  mengenai  keterlibatan  aktor sub- state government .
Melalui  perspektif  neo-liberal  ini, fenomena Sub-State Government yang Bandung dengan Mitra Kotanya?”.
Artikel  ini  memiliki  tujuan  untuk memberikan informasi tambahan sekaligus menjelaskan bahwa dalam konteks
hubungan internasional, pelaksanaan diplomasi kota khususnya Kota Bandung
4 J.N  Rosenau  (1997),  Along  the  Domestic- Foreign  Frontier:  Exploring  Governance  in  a Turbulant  World;  dalam  Fritz  Ikone  Nganje; Paradiplomasi: A Comparative Analyuses of the International Relation  of South Africa Gauteng,
North West and Western Cape Province, 2013
34 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City berkembang  sebagai  agen  internasional merupakan  sebuah  manifestasi  dari  adanya perubahan struktur
dalam sistem internasional. Paradiplomasi kemudian
muncul  sebagai  konsep  yang  hadir  dan dapat  dijelaskan  sebagai  respon  oleh
Pemerintah Kota dalam menyikapi
globalisasi,  serta  ketidakmampuan  negara untuk  melindungi  entitas  di  bawahnya dalam menghadapi proses globalisasi tersebut.  Hal  inilah  yang  mendorong hadirnya  kegiatan-kegiatan  diplomasi  yang dilakukan  oleh  Sub  State  Government sejalan  dengan  kepentingannya  dalam kemajuan ekonomi kotanya.
Dalam kasus    pemerintah    Kota
Bandung  misalnya,  teridentifikasi   bahwa kemajuan ekonomi kota, maka  pemerintah kota
terlibat dalam
aktivitas internasionalnya di bidang ekonomi,  hal ini bisa menghasilkan sebuah  peraturan baru dalam aktivitas ekonomi untuk wilayahnya 5
Konsep paradiplomasi yang saat  ini hadir dalam hubungan internasional sebagai perkembangan  dari  diplomasi  modern  juga memunculkan  persoalan  yang  menarik untuk  diteliti.  Mengacu  pada  pendapat  Ivo Duchacek 6 “…paradiplomacy  refers  to
direct international [activities] by subnational actors (federated units,
regions, urban communities, cities...)" . Secara konseptual
dan
pelaksanaannya,  konsep  paradiplomasi  ini memberikan tantangan bagi disiplin  ilmu
5 Hendrini  Renola  Fitri  dan  Faisyal    Rani,
(2009);  Implementasi  Kerja  sama  Sister  City: Studi Kasus Sister City Bandung- Braunsweigh (2000-2003);  Jurnal Transnasional,  Vol 5.  No1.
Juli 2013. Diakses melalui www.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/d ownload/1798/1769
6 I.  Duchacek  (1990),  Perforated  Sovereignties and  International  Relations:  Trans-Sovereign Contacts  of  Subnational  Governments  (Eds). dalam Hans J. Michelmann, H.J. &Soldatos, P. “Federalism  and  International  Relations: The  Role  of  Subnational  Units” .  Oxford:
Clarendon Press. p.25
Hubungan Internasional. Ketika studi Hubungan Internasional tidak mempertimbangkan  atau  mengenal sub state  actor sebagai  subjek  dari  hubungan internasional  secara  teoritik,  sementara dalam  konteks  praktiknya sub  state atau entitas  di  bawah  negara  mengklaim  bahwa kegiatan  hubungan  luar  negeri  merupakan hak,  dan sub  state memiliki  kedaulatan sendiri untuk terlibat di arena internasional. Paradiplomasi  dapat  dikatakan  sebagai kemunculan  dari  kemampuan  aktor  selain negara  dalam  kapasitas  mengeluarkan kebijakan  luar  negeri.  Aktor  selain  negara yang  dimaksud  adalah  pemerintahan  kota, pemerintah  provinsi,  federasi  dan  satuan unit  yang  diberikan  otonomi  khusus  oleh negara.
Secara tradisional prinsip-prinsip dasar  dari  paradiplomasi  ini  tidak  jauh berbeda  dengan  definisi  diplomasi  sendiri yang  berdasarkan  pada  tiga  prinsip  dasar. Pertama,  diselenggarakan  dalam  kerangka menjalin  hubungan  perdamaian;  kedua, saling mengakui terhadap kedaulatan negaranya  masing-masing;  ketiga,  menjalin hubungan persahabatan dalam jangka waktu yang lama 7 .
Sebelum  membahas  lebih  lanjut tentang  konsep  dari  paradiplomasi,  adalah sangat  penting  untuk  menentukan  definisi kunci  dari  paradiplomasi  itu  sendiri. Menurut Rosenau, dalam konteks hubungan internasional telah terjadi “pengembangbiakan”  dari  aktor-aktor  yang memainkan  peranannya  dalam  panggung internasional,  dan  penambahan  aktor  dalam hubungan  internasional  ini  lah  yang melanggengkan kondisi politik dunia (Rosenau,1997:67).
7 Rogier  van  der  Pluijm, City  Diplomacy:  The Expanding  Role  of  Cities  in  International Politics ,  Netherlands  Institute  of  International Relations,  2007,  Publisher:    Netherlands Institute of International Relations "Clingendael”
35 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City Perspektif Rosenau yang menjelaskan sekaligus mendukung terhadap
kemunculan  aktor  non  negara  dalam melakukan kegiatan diplomasi tersebut juga melukiskan  kondisi  politik  dunia  saat  ini, sekaligus  mempengaruhi  para  penstudi yang  mencurahkan  perhatiannya  pada  isu paradiplomasi ini.
Ivo Duchacek 8 (1990:14) menegaskan bahwa: “…regions  can establish  permanent  offices  in  foreign capitals  or  centres  of  commerce  and industry  abroad…” .  Pernyataan  tersebut memiliki  pengertian  bahwa  sebenarnya dalam  konsep  paradiplomasi  yang  sedang ramai  dilakukan  oleh  negara-negara  di Eropa  ini,  pemerintahan  kota  atau  provinsi dapat mendirikan kantor di pusat kota yang dituju  atau  di  pusat  perdagangan  dan industri  di  luar  negeri.  Hal  ini  untuk memudahkan pemerintah kota dalam melakukan negosiasi atas kebijakan- kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  negara terkait  dengan  persoalan  yang  menyangkut kepentingan kota tersebut.
Menurut Duchacek,
konsep paradiplomasi memiliki tipologi yang terbagi  ke  dalam  tiga  tipologi  dari paradiplomasi  yang  menjadi  konsentrasi dari  paradiplomasi  yang  terbagi  ke  dalam tiga  area  geo-politik,  yaitu  Trans-border Paradiplomacy, Trans-regional
Paradiplomasi dan Global Paradiplomacy 9 . Paradiplomasi trans-regional dikemukakan oleh Duchacek untuk menunjukan  hubungan  luar  negeri  yang dilakukan oleh sub state actor ataupun sub- nasional  dengan  pemerintahan  di  luar negaranya yang tidak berbatasan langsung
8 I.  Duchacek  (1990),  Perforated  Sovereignties and  International  Relations:  Trans-Sovereign Contacts  of  Subnational  Governments  (Eds). dalam  Hans  J.  Michelmann,  H.J.  &  P. Soldatos, “Federalism  and  International Relations:  The  Role  of  Subnational  Units,” Oxford, p,25
9 Ibid.
atau  berdekatan  secara  geografis.  Yang dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  ketika pemerintahan lokal hendak menjalin hubungan luar negerinya dengan
pemerintahan  di  luar  negeri  maka  harus melewati  batas  (laut)  negaranya  atau  batas wilayah internasional yang sudah ditentukan. Istilah yang tepat untuk menggambarkan situasi ini adalah hubungan  luar  negeri  “leapfrog”,  kegiatan paradiplomasi ini dilakukan oleh pemerintahan  yang  berada  di  wilayah  laut Baltik.
Tipologi  terakhir  yang  dikemukakan oleh  Duchacek  ini,  menurut  penulis  sangat dibutuhkan untuk melihat bagaimana kegiatan  paradiplomasi  kota  Bandung berkaitan  dengan  kondisi  Indonesia  yang sudah turut meratifikasi perjanjian perdagangan  bebas,  seperti  AFTA  dan ASEAN Community 2015.
Oleh karena itu dalam artikel ini juga turut  digolongkan  atas  tiga layer tersebut dimana  penulis  membahas  mengenai layer ekonomi,  politik,  dan  kerja  sama  yang  juga turut  meliputi  budaya,  teknologi,  ilmu pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya.
Sister  Cities  International 10 ,  sebuah lembaga  yang  memberikan  perhatiannya pada  program  kerja  sama sister  city , menyebutkan  bahwa  kerja  sama sister  city sebenarnya  memiliki  misi  yang  sudah seharusnya dipahami oleh setiap pemerintah kota  di  manapun,  misinya  yaitu “promote peace through mutual respect,
understanding  and  cooperation  –  one individual,  one  community  at  a  time” . Kegiatan  yang  terdapat  dalam  institusi tersebut beberapa kali  melibatkan people to people  contact melalui  program  budaya, pendidikan, proyek perdagangan dan lainnya  yang  dapat  memberikan  kontribusi terhadap perdamaian.
10 Sister Cities International, 2019, September, diakses melalui https://sistercities.org/
36 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City
Sister  city ,  atau  yang  juga  dikenal dengan  sebutan  kota  kembar  merupakan bentuk  dari  kerja  sama  yang  disepakati secara resmi  dan  bersifat  jangka  panjang  di antara  dua  kota  berbeda  negara.  Tetapi konsep  modern  tentang sister  city menurut dikembangkan  dan  mendapat  dukungan presiden  Amerika  Serikat,  Dwight  D. Eisenhower dalam sebuah konferensi
nasional yang menawarkan program “people  to  people” tahun  1956 11 .  Tujuan dari  presiden  Eisenhower  adalah  untuk melibatkan individu dan organisasi masyarakat  dari  berbagai  kalangan  dalam pelaksanaan  diplomasi,  dengan  harapan bahwa  hubungan  antar  individu,  yang dibangun melalui sister city dapat mengurangi  konflik  antar  negara  dimasa akan datang. Menurut Zelinsky (1990: 25)
keinginan  untuk  mengadakan  hubungan antar  kota  ini  muncul  dari  masyarakat  dan pemerintah kota ( sub state ) dan tidak selalu
mengandalkan  dukungan  dari  pemerintah pusat  ( state ) 12 .  Melihat  keunikan  yang terdapat dalam kerja sama sister city , makna atau  pemahaman  terhadap sister  city harus dikarakterisasikan  sebagai  upaya  timbal balik antar kota yang bekerja sama dan bisa mendapatkan  keuntungan  bersama  tanpa harus mengeluarkan dan mengambil keuntungan  berlebihan  di  antara  dua  kota tersebut.
Karakteristik  dari sister  city yang terbagi  ke  dalam  tiga  struktur  sehingga dapat  mengidentifikasikan  sebuah sister city .  Yang  pertama  adalah Associative , mengarahkan
pada gagasan
dari
“international friendship”,  pertukaran
11 Hepler. H; “Sister Cities Program Link Culture, Business.”American City and Country dalam Ann Dupuis & Anne De Bruin Entrepreneurship: New Perspectives in a Global Age, Routledge Revival.
12 W. Zelinsky, “Sister City Alliance,” Journal of American Demographics 12(6)
budaya  dan  kepedulian  terhadap  isu-isu internasional secara menyeluruh. Selanjutnya Reciproactive , mengembangkan  sistem  pertukaran  di bidang  pendidikan.  Dan  yang  terakhir adalah Commercial ,  upaya  mengambil keuntungan  dari  kedua  proses  ( Associative dan Reciproactive )  untuk  kepentingan
peningkatan ekonomi lokal 13 . Berdasarkan argumen
yang dikemukakan  oleh  tersebut,  terlihat  bahwa tujuan akhir dari skema sister city ini adalah bagaimana kemudian dua kota yang bekerja sama  ini  mampu  mengambil  keuntungan ekonomi melalui kebudayaan dan pendidikan.  Jika  merujuk  pada  argumen tersebut  maka  pada  prinsipnya  Pemerintah Kota  Bandung  memiliki  kepedulian  untuk meningkatkan  jaringan  internasionalnya dengan membuka luas international friendship yang bertujuan untuk mengambil keuntungan  ekonomi  dari  kegiatan sister city tersebut.
Walaupun  demikian  terdapat  tiga  hal yang menjadi kelemahan dari sister city ini. Pertama, terdapat ketidakpedulian masyarakat  atau  apatis  terhadap  hubungan sister  city .  Kedua,  proses  pemilihan  kota yang akan dijadikan partner tidak melibatkan  masyarakat  dan  cenderung bersifat  “ strange  choice”. Ketiga,  skema sister  city ini  sering  dijadikan  media  bagi para politisi untuk melakukan perjalanan ke luar negeri untuk bersenang-senang, dibiayai pemerintah lokal dengan menggunakan  sumber  dana  dari  uang  pajak yang dibayarkan oleh rakyat 14 .
13 Kevin  O'Toole  (2001),  From  Mates  to Markets: Australian Sister City Type Relationships,  journal  of  Policy,  Organisation and Society, 19:1, 43-64, DOI: 10.1080/10349952.2000.11876718
14 A. Dupuis & A. de Bruin , International Sister- Cities:  Bridging  the  Global-Local  Divide American  Journal    of    Economics    and Sociology  60(1):377-401  DOI:  10.1111/1536- 7150.00066
37 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City
Konsep sister  city adalah  salah  satu cara yang sering dilakukan oleh pemerintah kota  dalam  kegiatan  paradiplomasi.  Maka, dalam  pandangannya  yang  menjadi  objek dari sister  city adalah  pendidikan,  serta aspek  politik  dengan  menekankan  kepada kepedulian  budaya  dan  pertukaran  budaya. Hal  tersebut  mengandung  makna  bahwa sister  city merupakan  upaya  pemerintah  di tingkat sub state dalam melakukan hubungan luar negeri.
Dalam  artikel  ini  lingkup  kerja  sama sister  city yang  diteliti  meliputi  seluruh bentuk  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh
Pemerintah Kota Bandung dengan pemerintah  kota  di  negara  lain,  termasuk dalam  bidang  hubungan/kerja  sama  yang memerlukan  penanganan  khusus  terutama pada  bidang  hubungan/kerja  sama  yang merupakan  kewenangan  Pemerintah  Pusat seperti  Kerja  sama  Teknik  Luar  Negeri; Kerja sama Ekonomi Sub Regional (KESR);  Kerja  sama  dengan  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  Asing  dan sebagainya.
Dalam  bentuk  praktik  di  lapangan, kegiatan  Pemerintah  Kota  bandung  dalam konteks  internasional  dilakukan  melalui kerangka sister  city . Pelaksanaan sister  city ini  memiliki  tujuan  menumbuhkan  saling pengertian (mutual  understanding) melalui pendekatan  menyeluruh  atau (integrated approach) .  Dalam  hal  tersebut,  Kota Bandung  menjalin  hubungan sister  city dengan beberapa kota di luar negeri. Melalui  paradiplomasi  dalam  bentuk sister city ini, terdapat tiga hal yang diteliti, yakni  kegiatan  paradiplomasi  kota  bandung dalam  bidang  ekonomi,  sosial  budaya,  dan politik dengan mitra kotanya yang dijadikan sebagai  kota  sahabat  atau sister  city -nya guna mencapai kepentingan dalam meningkatkan  kesejahteraan  warga  kotanya dimana  dalam  hal  ini  mitra  kota  yang menjadi  objek  adalah  Kota    Braunscweigh di  Jerman  dan  Kota  Suwon  di  Korea Selatan.

## Metodologi
Riset ini berupaya untuk
menemukan suatu pemahaman baru mengenai  penelusuran  fenomena  yang dikaji,  yakni  tentang  paradiplomasi  di Indonesia  dengan  studi  kasus  Pemerintah Kota  Bandung.  Metode  yang  digunakan dalam  artikel  ini  yaitu  metode  kualitatif, karena  peneliti  tidak  berupaya  untuk mengukur  kuat  atau  rendahnya  hubungan dari  suatu  fenomena  yang  terjadi,  tetapi didasarkan  pada  keinginan  peneliti  untuk mendalami  suatu  permasalahan  tentang bagaimana  skema sister  city dilakukan sebagai  ikhtiar  paradiplomasi  aktor  sub- nasional.
Upaya Pemerintah Kota Bandung Dalam Memenuhi  Kebutuhan  Politik,  Ekonomi dan Budaya Melalui Paradiplomasi
Perkembangan interaksi antar negara  saat  ini  yang  telah  melibatkan pemerintahan kota memunculkan
konsekuensi  logis  dari  yakni  hadirnya diplomasi multijalur yang pada praktiknya menggunakan seluruh
komponen  negara  di  dalam  melakukan hubungan  kerja  sama  internasional.  Pada tingkat sub  state ,  diplomasi  multijalur atau multitrack diplomacy ini diimplementasikan  melalui  desentralisasi yang  diberikan  kepada  pemerintah  kota melalui  kewenangan  yang  telah  diberikan oleh  pusat.  Dengan  adanya  diplomasi multijalur  ini  akan  dapat  menguntungkan aktor  sub  negara  maupun    aktor    non negara  karena  dapat  melakukan  hubungan luar  negeri  yang  saling  menguntungkan dengan  langsung  melalui  kontak  antar individu  ( people  to  people  contact ).  Pada diplomasi  dengan  menggunakan    skema ini,  isu  yang  banyak  diangkat  adalah  isu- isu  terkait sosial  budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan sedikit  politik.
38 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City
Untuk  kerja  sama sister  city yang dilakukan Pemkot Bandung, selain persyaratan  yang  telah  dikemukakan  di atas,  terdapat  beberapa  persyaratan  lain yang harus dipenuhi oleh Pemkot Bandung, yakni kesetaraan status administrasi;
kesamaan
karakteristik; kesamaan permasalahan;  upaya  saling  melengkapi; dan peningkatan hubungan antar masyarakat. Sementara  untuk  kerja  sama  yang bersifat
teknis, seperti bantuan
kemanusiaan,  selain  persyaratan  umum seperti  yang  telah  dikemukakan  di  atas, maka  Pemkot  harus  pula  memperhatikan persyaratan-persyaratan, seperti
peningkatan  kemampuan  dan  keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan kota, kemampuan keuangan kota, prioritas produksi  dalam  negeri  dan  kemandirian kota.
Paradiplomasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah kota memiliki arti penting tidak saja  bagi  pemerintah  kota  itu  sendiri  untuk mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan  masyarakat  di  daerahnya, melainkan  juga  mendukung  diplomasi  total yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Bila dikelola dengan baik, peran pemerintah kota dalam melakukan paradiplomasi akan  sangat  efektif  turut meningkatkan kemampuan
diplomasi
Indonesia dalam sistem internasional
dimana kemudahan untuk melakukan hubungan  luar  negeri  oleh  aktor-aktor selain  negara  menjadi  sebuah  keniscayaan yang  tidak  dapat  dielakkan  dan  melalui pengelolaan yang baik terhadap paradiplomasi antara lain melalui penerapan  kebijakan  yang  tepat,  akan menghindari  terjadi  kekhawatiran  efek negatif  paradiplomasi,  seperti  mencari dukungan  separatis.  Begitupun  sebaliknya ketika  pemerintah  Kota  tidak  mampu memanfaatkan dengan baik hal ini  maka
akan menyebabkan ketertinggalan kota dari daerah kota lain yang mampu memanfaatkan peluang paradiplomasi yang telah dikelola baik oleh pemerintah pusat.
Kesadaran akan kebutuhan paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, serta mempromosikan  kebudayaan  dan  sosial untuk memberdayakan masyarakat di perkotaan menjadikan paradiplomasi sebagai  peran  yang  strategis  yang  dapat dilakukan  oleh  birokrasi  kota.  Oleh  sebab itu  penguatan  kemampuan,  kapabilitas  dan kapasitas pelaku paradiplomasi di perkotaan  mutlak sangat diperlukan. Hanya dengan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan  melaksanakan paradiplomasi dengan baik yang dapat menjamin tercapainya  tujuan  dan  manfaat  dari pelaksanaan paradiplomasi oleh kota, sehingga  tidak  terjebak  pada  kegiatan seremonial belaka.
Salah  satu  bentuk  dari  pelaksanaan hubungan  luar  negeri  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  Bandung  adalah  melalui skema  kerja  sama sister  city yang  sesuai dengan kajian dari permenlu No:
09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum  Tata  Cara  Hubungan  dan  Kerja sama  Luar  Negeri  oleh  Pemerintah  Daerah dan  juga  dimasukkan  ke  dalam  UU  No.  37 tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar  Negeri serta UU No. 32 tahun 2004.
Berdasarkan  UU  no  32  tahun  2004 tentang pemerintah  daerah yang didasarkan kepada semangat desentralisasi dan otonomi daerah, aktor sub state seperti kota dan  atau  kabupaten  dapat  berperan  secara mandiri  untuk  melakukan  kerja  sama internasional  dengan  pihak  lain  di  luar negeri  selama  tidak  berseberangan  dengan kepentingan  nasional  Indonesia.  Dalam  hal ini,  peran  kementerian  luar  negeri  lebih bersifat sebagai fasilitator dan leading
39 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City sector pada  praktiknya.  Dengan  aktifnya pemerintah  kota  sebagai  aktor  maka  akan dapat  mempercepat  terjadinya  diplomasi total dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengoptimalkan seluruh jalur diplomasi yang ada. Terdapat beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh pemerintah  kota  dalam  upaya  melakukan kerja  sama  internasional.  Syarat-syarat tersebut di antaranya adalah:
1. Hanya  dapat  melakukan  kerja  sama dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik  dengan Indonesia dan dalam kerangka NKRI;
2. Sesuai  dengan  bidang  kewenangan Pemerintah  daerah  sebagaimana  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan nasional Republik Indonesia;
3. Mendapat  persetujuan  dari  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
4. Tidak  mengganggu  stabilitas  politik dan keamanan dalam negeri;
5. Tidak  mengarah  pada  campur  tangan urusan  dalam  negeri  masing-masing negara;
6. Berdasarkan  asas  persamaan  hak  dan tidak saling memaksakan kehendak;
7. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan,  memberikan  manfaat  dan saling  menguntungkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
8. Mendukung
penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan  nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat.
Dalam aturan tersebut juga, terdapat  syarat  dimana  pemerintah  kota Bandung  harus  melaksanakan  kerja  sama internasional  secara  aman  dari  berbagai aspek  yaitu  aspek  politis  dimana  dalam pelaksanaan hubungan luar negeri
Pemerintah Kota Bandung tidak bertentangan  dengan  Politik  Luar  Negeri dan  kebijakan  Hubungan  Luar  Negeri
Pemerintah Pusat pada umumnya.
Kemudian  aspek  keamanan  dimana  kerja sama internasional yang  dilakukan
oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  tidak digunakan  atau  disalahgunakan  sebagai akses  atau  kedok  bagi  kegiatan  asing (spionase)  yang  dapat  mengganggu  atau mengancam  stabilitas  dan  keamanan  dalam negeri.  Aspek  Yuridis  dimana  dalam pelaksanaan  kerja  sama  internasional, terdapat  jaminan  kepastian  hukum  yang secara maksimal dapat menutup celah-celah yang  merugikan  bagi  pencapaian  tujuan kerja  sama  serta  aspek  teknis  yang  berarti kerja  sama  tersebut  tidak  bertentangan dengan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh departemen teknis yang terkait.
Terkait dengan multitrack diplomacy dan  diplomasi  total  Indonesia, apa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota Bandung  sebetulnya  menunjang  aktivitas diplomasi  luar  negeri  yang  dilakukan  oleh Kemenlu. Kerja sama lintas sektoral inilah yang kemudian membuat diplomasi multitrack atau  diplomasi  total  Indonesia lebih  membumi  dengan  adanya  kontribusi
Pemerintah
Kota yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat di tingkat akar rumput.
Aktor-aktor  ekonomi  lokal  yang sulit  dijangkau  oleh  pemerintah  pusat karena  faktor  geografis  dan  kendala teknologi  informasi  dengan  mudahnya dapat  dijangkau  oleh  Pemerintah  Kota. Tugas pemerintah daerah kemudian mempromosikan potensi ekonomi
lokalnya  dengan  melakukan  kerja  sama  ke luar  negeri  sehingga  dapat  menambah PDRB  setempat  yang  dapat  digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan daerah.
Jika kita memaknai peran Pemerintah Kota dalam melaksanakan kerja sama  dengan  luar  negeri,  maka  dapat diketahui  bahwa  peran  tersebut  memang memiliki  batas-batas  yang  tidak  boleh dilewati yang telah diatur oleh Kementerian Luar  Negeri.  Namun  demikian,  selain pedoman  umum  kota  dalam  melakukan kerja sama luar negeri yang telah ditentukan
40 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City oleh Kementerian Luar Negeri,
Kementerian  Dalam  Negeri  pun  memiliki aturan  terkait  dengan  aktivitas  pemerintah kota  jika  ingin  melakukan  kerja  sama  luar negeri.  Aturan  tersebut  tertuang  di  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  3 Tahun  2008  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Kerja  sama  Pemerintah  Daerah  dengan Pihak Luar Negeri.
Dalam  kerja  sama  antara  Kota Bandung  dengan  luar  negeri,  tampaknya Pemerintah  Kota  Bandung  masih  terlalu terfokus pada G to G cooperation dan tidak memanfaatkan  peluang  kerja  sama  dengan organisasi internasional, regional, organisasi  non  pemerintah  dan  perusahaan swasta.  Hal  ini  tentu  sangat  disayangkan mengingat  ke  seluruh  aktor  tersebut  sangat tertarik  untuk  melakukan  kerja  sama dengan  Pemkot  Bandung.  Hal  ini  pun menjadi  ironis  manakala  Indonesia  sudah mencanangkan  ASEAN  sebagai  lingkaran konsentris  pertama  dalam  kebijakan  luar negeri RI tetapi belum dimanfaatkan secara optimal  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung. Selama  ini,  kerja  sama  yang  dilakukan hanya  melibatkan  aktor  negara  saja  dan tidak  melibatkan  aktor-aktor  yang  lain. Padahal,  peluangnya  sangat  besar  jika dilakukan  dengan  negara-negara  anggota ASEAN.
Negara-negara  ASEAN  menyadari perlunya meningkatkan solidaritas,
kohesivitas  dan  efektivitas  kerja  sama. Kerja  sama  antarnegara  ASEAN  ini  pun tidak  hanya  melibatkan  pemerintah  pusat tetapi  juga  pemerintah  Kota  sebagai  unit politik yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Kegiatan  kerja  sama  dalam  ASEAN  tidak lagi  hanya  terfokus  pada  kerja  sama ekonomi  namun  juga  harus  didukung  oleh kerja sama lainnya di bidang keamanan dan sosial budaya. Untuk menjaga
keseimbangan itu, pembentukan Komunitas
ASEAN  2015  berlandaskan  pada  3  (tiga) pilar, yaitu Komunitas Keamanan  ASEAN
( ASEAN  Security  Community) ,  Komunitas Ekonomi  ASEAN  ( ASEAN  Economic Community), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN ( ASEAN Socio-Cultural Community) .
Terdapat  tiga  kepentingan  khusus dibalik  kerja  sama  paradiplomasi  yang dilakukan oleh aktor non-negara, dalam hal ini  Kota  Bandung,  yaitu  kepentingan ekonomi,  sosial  budaya,  dan  juga  politik yang  kemudian  dapat  berkontribusi  pada pemenuhan kepentingan nasional. Kepentingan-kepentingan  tersebut  sejauh ini  telah  dapat  terselenggara  dengan  baik yang  dibuktikan  dalam  program-program yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  kota Bandung  baik  dengan  pemerintah  Kota Braunschweig  maupun  dengan  Pemerintah kota Suwon.
Peran  komunitas  menjadi  hal  yang penting  dan  utama  di  dalam  pelaksanaan paradiplomasi  yang  terjadi  antara  Kota Bandung  dengan  mitra  kotanya.  Hal  ini merupakan bukti perkembangan bahwasanya  diplomasi  dewasa  ini  tidak hanya  dilakukan  oleh  aktor  negara  saja namun  juga  mampu  untuk  dilakukan  pada tingkat  sub-nasional  khususnya  lagi  dalam tingkat antar kota. Isu yang dibicarakan dan kerja  sama  yang  dilakukan  pun  tidak  lagi bersifat high politic melainkan menjadi isu- isu low  politics yang  dapat  membantu pemerintah  pusat  menjadi  alat lobby kepentingan  nasional  yang  tidak  dapat diselesaikan  melalui  dialog  pada  tataran pemerintah pusat.
Paradiplomasi  dalam  bentuk sister city yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota Bandung  kemudian  membentuk  berbagai upaya-upaya  pemenuhan  kebutuhan  kota Bandung  dalam  berbagai  sektor  yakni ekonomi, budaya dan politik. Dalam sektor ekonomi  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Kota  Bandung  dengan  mitra kotanya  bertujuan  untuk  menarik  minat investor  asing,  mempercepat  pembangunan ekonomi di dalam kota, mengajak
41 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City perusahaan  tersebut  untuk  melakukan bisnis  di  kota  mitranya,  dan  sebagai peluang  baru  pemasaran  kebutuhan  ekspor. Mengingat  tujuan-tujuan  tersebut  yang berusaha  dicapai,  maka  mitra  kota  kerja sama sister  city dengan  Kota  Bandung dapat  dikatakan  sangat  bermanfaat  secara ekonomi  bagi  masyarakat  maupun  bagi kota itu sendiri.
Pada  sektor  budaya,  kerja  sama sister  city yang  dilakukan  oleh  Kota Bandung  membuat  Kota  Bandung  dapat tampil di dalam arena internasional. Hal ini akan  mendorong  terciptanya  kesejahteraan melalui  kerja  sama  budaya,  pendidikan, teknologi, dan sebagainya. Sebagai hasilnya,  kerja  sama  ini  menghasilkan output  berupa  pertukaran  ide,  gagasan, kemajuan  teknologi,  yang  pada  akhirnya dapat digunakan untuk kepentingan industri dan ilmu pengetahuan.
Pada  sektor  politik, image  building atau  penguatan  citra  kota,  Bandung  dapat semakin membangun komunikasi dan relasi dengan  mitra  kota  lainnya  dan  membuka kesempatan  untuk  datangnya  kerja  sama yang  lebih  intens,  serta networking yang lebih  luas.  Citra  negara  juga  akan  makin dimunculkan  pada  tataran  internasional sehingga  kontribusi  negara  di  dunia internasional  akan  semakin  meluas.  Hal  ini juga akan membantu mengurangi konflik di masa  depan  baik  antara  kota  mitra  yang bekerja  sama  maupun  antara  negara  yang menaunginya  karena  melibatkan  individu dan komunitas masyarakat.
Dari  berbagai  paparan  yang  telah dikemukakan, maka program-program
paradiplomasi  melalui sister  city yang dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Bandung dapat  dikategorikan  ke  dalam  kategori- kategori berikut.
1. Community/outreach
program , program ini dibutuhkan untuk mendirikan fasilitas yang dapat dirasakan  manfaatnya  bagi  warga  kota. Dalam kerja sama antara Bandung dan
mitra  kotanya  baik  Braunschweig maupun  Suwon,  program  ini  dapat dilihat  pada  pembangunan  fasilitas- fasilitas  dan  kerja  sama  dalam  bidang bantuan  misalnya  dapat  diamati  pada bantuan  infrasruktur  dan  bakti  sosial yang dilakukan oleh delegasi Suwon.
2. Education  program, yaitu  program yang dilaksanakan secara komprehensif ditujukan  bagi  warga  kota  yang  ingin melakukan  studi  di  kota  yang  menjadi mitra  kota.  Program  ini  dapat  dilihat dari kerja sama pendidikan yang terjadi antara  universitas  di  Bandung  dan universitas  di  Braunschweig  maupun Suwon.  Juga  dapat  dilihat  melalui pertukaran  para  peneliti,  mahasiswa serta kerja sama artikel antara dua kota. 3. Junior Ranger program yaitu merupakan  program  yang  menyertakan para pemuda dalam kegiatan
kepemudaan. Kegiatan pertukaran pemuda ini dapat dilihat dari pertukaran pemuda Bandung dan Suwon  dimana  masing-masing  pemuda saling  mempelajari  kebudayaan  di  kota mitranya satu sama lain.
4. Performing  Arts  program, merupakan program yang menawarkan kesempatan bagi  para  pelajar  untuk  melakukan eksplorasi  budaya.  Hal  ini  dapat diamati pada program Pameran Kebudayaan  seperti  yang  terjadi  pada Suwon  Food  Festival  2010  dan  2011 serta  Hwaseong  Cultural  Festival  2013 dimana  para  juru  masak  Kota  Bandung menunjukkan  keahlian  mereka  di  Kota Suwon.
5. Special event yakni merupakan kegiatan  yang  diselenggarakan  untuk merayakan hari tertentu dengan melibatkan  masyarakat.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  kegiatan  yang  diadakan pada hari-hari tertentu misalnya tampilnya  komunitas  Hansamo  pada peringatan KAA 2015 lalu.
42 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City Kota Bandung bersama Braunschweig dalam sektor perekonomiannya
telah melakukan berbagai  aktivitas,  utamanya  melalui  jalur perdagangan.  Aktivitas-aktivitas tersebut  di antaranya  yang  paling  utama  adalah pengiriman misi dagang oleh Kadin (Kamar Dagang  dan  Industri)  dari  kedua  kota. Pengiriman  misi  dagang  ini  diadakan bersamaan dengan diselenggarakannya pameran Harz Und Heide pada tahun 1974- 1997.
Selain  melakukan  pengiriman  misi dagang, kerja sama ekonomi yang dilakukan  juga  meliputi  penyelenggaraan pasar  usaha  kecil.  Pasar  usaha  kecil  ini diadakan  dengan  melalui  kerja  sama  antara dua  pihak  dari  kedua  kota  baik  Bandung maupun  Braunschweig.  Dari  pihak  Kota Bandung,  kerja  sama  ini  dilakukan  melalui Dinas  Koperasi  Kota  Bandung  sedangkan bagi  Kota  Braunschweig  dilakukan  oleh
Dinas Koperasi Kota Braunschweig. Kegiatan-  kegiatan  yang  dilakukan  di antaranya meliputi Pameran/Promosi Produk  dari  masing-masing  kota,  desain produk,  pelatihan  Pengusaha  dan  Pejabat Kota  Bandung,  Kerja  sama  Simpan  Pinjam keuangan,  serta  Pembentukan  Lembaga Bantuan Keuangan.
Hal  tersebut  membuktikan  adanya suatu  ketimpangan  dari  kerja  sama sister city yang  terjadi  dimana  suatu  kota  yang maju  secara  ekonomi  akan  menjadi  contoh ( role  model )  bagi  mitra  kota    kembarnya dan  menjadi  pelopor  dalam  membentuk mitra  kotanya  hingga  menjadi  relatif  sama dengan  kota  yang  diteladani.  Dalam  kasus ini  kota  Braunschweig  menjadi  model  bagi kota  Bandung  sehingga  kemudian  proporsi Bandung untuk belajar dari kota Braunschweig lebih besar ketimbang sebaliknya.
Berdasarkan hasil artikel yang telah dilakukan,  aspek  politik  yang  terjadi  antara
Bandung dengan Braunschweig tidak begitu kentara terjadi. Sebab  mayoritas
aktivitas  kerja  sama  yang  terjadi  adalah pada aspek sosial budaya dan ekonomi. Hal ini terjadi karena pada dasarnya  kerja sama paradiplomasi  dalam  bentuk sister  city tidak melibatkan kegiatan politik. Meskipun  secara hard  politic aspek  politik tidak  dapat  ditemukan,  namun  dalam tataran soft  politic kerja  sama sister  city antara  Bandung  dan  Brauncshweig  ini memiliki beberapa manfaat bagi kedua kota baik bagi masing-masing kota maupun bagi kedua  kota  secara  integratif.  Bagi  Kota Bandung,  kerja  sama  kedua  kota  ini  dapat membantu  diplomasi  Indonesia  kepada Jerman.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  bukti bahwa  kerja  sama  yang  dilakukan  antara aktor sub-nasional dapat lebih efektif dalam meredam konflik, dan memperbaiki hubungan  yang  kurang  baik  antara  kedua negara 15 . Dalam aspek sosial budaya, paradiplomasi  yang  dilakukan  mencakup berbagai  kegiatan  dan  berbagai  sektor seperti  sektor  pendidikan,  kesenian  dan kebudayaan, telekomunikasi dan informatika,  pariwisata,  kesehatan,  serta pemuda dan olahraga.
Salah  satu  contoh  kerja  sama  di bidang  pendidikan  antara  Kota  Bandung dan  Braunschweig  adalah  melalui  kerja sama  perguruan  tinggi  yang  terjalin  antara Padagogische  Hochschule yang  berada  di Braunschweig  dan  Universitas  Pendidikan Indonesia. Universitas lain yang melakukan kerja  sama  di  bidang  ini  antara  lain  adalah Institut  Teknologi  Bandung  (ITB)  yakni antara Program Studi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Seni Rupa ITB dengan HBK pada tahun 1975-2000.
Dalam bidang kesenian dan kebudayaan,  aktivitas  yang  dilakukan meliputi  penampilan  tim  kesenian  Kota Bandung pada pameran Harz Und Heide
15 Takdir  Ali  Mukti,  Paradiplomasi  kerja  sama Luar  Negeri  Oleh  Pemda  di  Indonesia,  The Phinisi Press. Yogyakarta, 2013.
43 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City
dari tahun 1974-1997 juga pada penampilan tim  kesenian  Kota  Bandung  pada Event Expo di  Hannover  dan  Braunschweig  pada tahun  2000.  Pada  bidang  telekomunikasi dan  informatika,  kerja  sama  yang  terjadi adalah  melalui  program  pelatihan  redaktur radio  Lehrgang  pada  tahun  1972  dan  juga pada  program  pelatihan  percetakan/Grafika tahun 1975 yang diberikan oleh Braunschweig  kepada  Pemerintah  Kota Bandung.  Selain  itu  masih  banyak  lagi program  yang  merupakan  hasil  kolaborasi antara  Pemerintah  Kota  Bandung  dengan Pemerintah Kota Braunschweig seperti:
1. Program  peningkatan  siaran  radio  dan tv.
2. Program pengembangan SDM.
3. Program kesehatan masyarakat.
4. Program pembinaan generasi muda.
5. Program  pelatihan  pegawai  Pemerintah Kota Bandung dalam bidang informatika.
6. Program  peningkatan  kualitas  taman kota.
7. Program  peningkatan  kualitas  aparat kepolisian,  tentara,  pengadilan,  dan kejaksaan.
Program-program yang
dilaksanakan  hingga  saat  ini  merupakan hasil  dari  Komitmen  antara  Wali  Kota Braunschweig  dan  Wali  Kota  Bandung untuk  membantu  perealisasian  program- program  yang telah  disepakati antara  kedua kota  secara  berkelanjutan  demi  tercapainya pembangunan  khususnya  di  Kota  Bandung dalam  bidang-bidang  yang  lebih  luas  lagi seperti  bidang  budaya,  bidang  pendidikan dan  pelatihan,  bidang  pertukaran  pemuda dan olahraga, program ekonomi perdagangan, serta penataan kota.
Untuk dapat menjalankan program- program  yang  telah  direncanakan  tersebut dan  menuju  kepada  kerja  sama  yang langsung dapat dilaksanakan oleh masyarakat,  maka  diperlukan    dukungan dari  berbagai  komponen  masyarakat  guna mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandung berperan sebagai  koordinator  sedangkan  masyarakat sebagai pendukung dan turut berperan aktif dalam  melaksanakan  program  yang  lebih baik lagi.
Pada satu sisi, Bandung memperoleh banyak bantuan dan pelatihan- pelatihan  yang  diberikan  oleh  pemerintah Kota Braunschweig, namun  di sisi lain kota Braunschweig  pun  diuntungkan  dengan adanya sister city ini sebab kota Braunschweig dapat mencoba untuk memperkenalkan
kepada dunia
internasional  mengenai  apa  yang  mereka miliki, bagaimana cara mereka bekerja, dan bagaimana  menjalin  persahabatan  yang lebih  luas  lagi  dengan  berbagai  kota  mitra yang  lain.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan bahwa  kerja  sama sister  city yang  lebih mendalam  ini  dapat  menguntungkan  kedua belah  pihak,  baik  Bandung maupun Braunschweig  meskipun  kadar  keuntungan yang diperoleh mungkin berbeda.
Kegiatan sister  city Bandung- Braunschweig diketahui telah dimulai sejak 24  Mei  1960  dengan  tahapan-tahapan kronologis sebagai berikut. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Ms.
Gerlach  Elke  dari  kota  Braunschweig (2016) yang
dilakukan melalui
korespondensi surat elektronik ( e-mail ).
Tabel 1. Kronologi Hubungan Kerja sama Bandung-Braunschweig
Tahun Bulan Kegiatan yang dilakukan 1960 Mei Penandatanganan kesepakatan (MoU ) sister city antara Bandung-Braunschweig, tepatnya pada 24 Mei 1960
1964 -1986 - Indonesian Cultural Week (Pekan Budaya Indonesia) (setiap 2- 4 tahun sekali) 1965 – 1985 - Program Pertukaran Magang (1 tahun untuk setiap satu orang Pegawai Negeri Sipil Kota Bandung untuk mempelajari tata administrasi) 1985 - Pertukaran Pemuda mulai dilaksanakan pada tahun ini 1987 - Program Magang PNS Kota Bandung selama 3 bulan Agustus Pameran Indonesia di sebuah bank di Braunschweig 1988 Program Magang PNS Kota Bandung selama 3 bulan Mei Pekan Kebudayaan Jerman-Indonesia ke-12 di Braunschweig 1989 Juni/Juli Program Magang selama 1 bulan untuk PNS Kota Bandung 1990 - Program Magang selama 1 bulan untuk PNS Kota Bandung April Kedatangan Delegasi Resmi Braunschweig di Bandung (Perayaan 30 Tahun Kerja sama) - Kelompok Senam asal Kota Bandung mengunjungi Braunschweig 1991 September Delegasi resmi dari Pemerintah Kota bandung mengunjungi Braunschweig Juni Program Magang selama 1 bulan untuk PNS Kota Bandung 1992 Program Magang selama 1 bulan untuk PNS Kota Bandung 1993 April Delegasi Resmi Kota Bandung mengunjungi Braunschweig Kunjungan resmi Wali Kota Braunschweig ke Kota Bandung Mei Kota Bandung ikut serta dalam pameran the Harz & Heide Fair Program Magang selama 1 bulan untuk PNS Kota Bandung 1994 - Program Magang selama 1 bulan untuk PNS Kota Bandung Mei Kunjungan resmi dari Universitas Padjadjaran ke Braunschweig 1995 Mei Kunjungan delegasi resmi dari Bandung ke Braunschweig Perayaan Hari Persahabatan Jerman-Indonesia di Braunschweig Program Magang selama 1 bulan untuk PNS Kota Bandung 1996 - Program Magang selama 1 bulan untuk PNS Kota Bandung Maret/April Kunjungan delegasi resmi dari Kota Braunschweig ke Bandung Juli Kunjungan delegasi kota Bandung ke Braunschweig 1998 - Program Magang selama 1 bulan untuk PNS Kota Bandung 1999 Maret Delegasi Administrasi Kota Braunschweig berkunjung ke Bandung dalam rangka program water project 2000 Juli/Agustus Perayaan hari jadi kemitraan Braunschweig-Bandung yang ke 40 dan pengiriman kelompok tari selama EXPO 2000 di Hannover September Kunjungan delegasi resmi Braunschweig ke Bandung 2001 - Program Magang selama 1 bulan untuk PNS Kota Bandung 2002 - Kelompok tari dari Bandung mengunjungi Braunschweig
45 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City
2003 - Perwakilan representatif kota Bandung untuk sister city mengunjungi kota Braunschweig untuk mendiskusikan cara- cara baru dalam berkomunikasi 2004 - Perayaan ke 40 tahun hari jadi Masyarakat Jerman-Indonesia 2005 - Braunschweig memberikan bantuan dana kepada korban bencana tsunami 2006 - Bantuan donasi korban tsunami serta pengadaan proyek peduli yatim di Sumatera Juni Delegasi dari Bandung mengunjungi BRaunschweig untuk belajar tentang proses-proses administrasi dalam sektor pembangunan, belajar tentang penanganan kebakaran, dan administrasi publik 2007 September Kunjungan delegasi administrasi Kota Bandung ke Braunschweig April Kunjungan delegasi Braunschweig ke Bandung 2010 September Delegasi resmi dari Braunschweig mengunjungi Bandung dalam rangka ulang tahun kota Juni Perayaan 50 tahun kemitraan yang diwarnai kunjungan delegasi Bandung ke Braunschweig 2014 Mei Delegasi resmi Bandung mengunjungi Braunschweig untuk menghadiri hari jadi ke 50 masyarakat Jerman-Indonesia 2016 Februari Delegasi resmi Braunschweig berkunjung ke Bandung Kronologi  tersebut  menandakan  bahwa kerja sama yang terjadi antara Pemerintah Kota Bandung dengan pemerintah  Kota  Braunschweig  sudah terjalin  sejak  lama.  Dimulai  dari  1960- an  hingga  saat  ini.  Selama  periode tersebut,  kegiatan  yang  mendominasi hubungan  paradiplomasi  dalam  bentuk sister  city antara  kedua  kota  adalah kunjungan  resmi  antara  kedua  kota, pertukaran  budaya,  dan  pelatihan  PNS kota  Bandung  di  Braunschweig.  Hal  ini membuktikan bahwa Kota Braunschweig memiliki kelebihan dalam  bidang  tata  kelola  administrasi sehingga  PNS  Kota  Bandung  dapat belajar  lebih  lanjut  tentang  hal  tersebut di Kota Braunschweig, Hal ini merupakan  salah  satu  keuntungan  dari sister  city yang dilakukan antara
Pemkot Bandung dengan Pemkot Braunschweig. Aktivitas Ekonomi yang
dilakukan  antara  Bandung  dengan  Suwon telah  terjadi  sejak  produk  hukum  berupa Memorandum  of  Understanding (MoU) antara  kedua  kota  ditandatangani  pada tanggal 25 Agustus 1997.
Penandatanganan  ini  sekaligus  menandai terjadinya  berbagai  kegiatan  kerja  sama dalam  berbagai  bidang  utamanya  dalam bidang  perdagangan,  investasi,  bisnis  dan industri.
Dalam bidang perdagangan, aktivitas  yang  telah  dilakukan  oleh  kedua kota  ini  di  antaranya  adalah  terjadinya pembicaraan  antara  Delegasi  Bisnis  Kota Suwon  dengan  KADIN  Kota  Bandung dimana kemudian menghasilkan penghimpunan  informasi  tentang  kegiatan bisnis dan ekonomi di Kota Bandung yang diberikan oleh para pengusaha yang ada di Kota Bandung.
46 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City
Kota Bandung dan Kota Suwon di dalam  bidang  politik  telah  melakukan beberapa kali kunjungan kerja. Kunjungan kerja  yang  terjadi  seperti  pada  kunjungan Wali Kota Suwon ke Kota Bandung untuk menghadiri  perayaan  hari  jadi  Kota Bandung  ke-200  pada  tahun  2010.  Selain pada tahun 2010, Pemerintah Kota Suwon juga  kembali  mengunjungi  Bandung  pada tahun 2011.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan, dengan menimbang dari berbagai  dokumen,  literatur,  sumber  dan data  yang  tersedia,  maka  kunjungan  kerja di  antara  kedua  kota  kembar/mitra  kota dapat peneliti katakan sebagai suatu upaya paradiplomasi dalam aspek politik.
Tentunya mengingat terbatasnya
wewenang  dan  ruang  lingkup  dari  kerja sama  yang  dilakukan,  maka  kerja  sama politik  tingkat  tinggi  ( high  politic )  tidak dapat  dilakukan.  Namun  sebaliknya,  kerja sama  yang  bersifat low  politic masih diperbolehkan  selama  tidak  melanggar aturan  yang  ditentukan  oleh  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengenai kerja sama kota kembar. Kerja sama sister city antara  Kota  Bandung  dengan  Suwon dilakukan  setelah  MoU  kerja  sama sister city ditandatangani.  Hubungan  kerja  sama tersebut  telah  terjadi  dalam  berbagai bidang, di antaranya:
1. Perdagangan
2. Pemuda dan Olahraga
3. Pariwisata
4. Pendidikan
5. Kebudayaan
Kegiatan sister  city Bandung- Suwon menghasilkan inti-inti pokok sebagai  berikut.  Yang  pertama  yakni bahwa  masyarakat  kota  Suwon  menyukai tarian  tradisional  dari  Bandung  yang ditampilkan  pada  kegiatan  kebudayaan Suwon.  Hal  ini  kemudian  menjadi  salah satu  penguat  atas  hubungan sister  city yang dilakukan. Suwon Center  for
International Cooperation (SWCIC) menjadi  salah  satu  organisasi  yang dibentuk  dari  prakarsa  masyarakat  Suwon untuk  menjadi  pusat  bagi  hubungan kebudayaan  antara  Suwon  dengan  kota lain dalam  hal  ini Bandung secara khusus. SWCIC  bukanlah  merupakan  organisasi bentukan  pemerintah  kota  Suwon,  namun SWCIC  mendapatkan  kucuran  dana  dari pemerintah kota Suwon.
Permasalahan  utama  yang  terjadi di dalam  kerja sama sister city antara kota Bandung  dan  kota  Suwon  adalah  adanya hambatan  komunikasi,  perbedaan  waktu, dan  biaya  komunikasi.  Hal  ini  dapat dimungkinkan dari hambatan atas penggunaan bahasa yang digunakan dalam proses  kerja  sama,  kebutuhan  akan penerjemah,  dan  perbedaan  penafsiran yang  mungkin  terjadi  di  antara  para pengambil  kebijakan  di  masing-masing kota.  Secara  umum  pada  saat  ini,  kerja sama  antara  kedua  kota  difokuskan  pada aspek  kebudayaan  dibandingkan  aspek kerja sama ekonomi.
Proses  pembentukan  kerja  sama sister  city di  Indonesia  dapat  dilakukan secara top  down atau bottom  up .  Pola top down yang  dimaksud  adalah  bahwa usulan kerja sama sister city dikemukakan atau digagas oleh
Pemerintah
Daerah itu sendiri, pemerintah  kota  dari  negara  lain  (asing) kepada Pemerintah Daerah (kota/ kabupaten di Indonesia), atau pemerintah  kota  dari  negara  lain  (asing) langsung  melalui  Menteri  Dalam  Negeri yang  kemudian  permohonan  tersebut disampaikan  kepada  Pemerintah  Daerah. Untuk  melaksanakan  atau  mengabulkan permintaan  tersebut  maka  Kepala  Daerah menyampaikan  usulan    kerja  sama tersebut kepada DPRD sekaligus meminta  persetujuan  atas  permintaan tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan terhadap Dian T Djani, Dirjen
47 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City
Amerop  Kemenlu,  kerja  sama  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam kerangka sister  city ini  pada  dasar merupakan bagian dari diplomasi
Indonesia,  dalam  hal  ini  akan  selalu membawa kepentingan nasional Indonesia  sebagai  acuan  kerja  sama  yang bertujuan untuk
meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di
daerah  khususnya  dan  secara  nasional umumnya. Pemerintah Republik Indonesia memberikan keleluasaan terhadap pemerintah kota untuk membentuk sister  city ,  dimana  hal  ini tertuang  ke  dalam  sebuah  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  03  tahun 2008,  khususnya  pada  pasal  5.  Pasal tersebut  menyebutkan  lima  hal    yang harus  diperhatikan  ketika    pemerintah kota  hendak  mengadakan    kerja  sama sister  city/province dengan  daerah  lain baik  internal  maupun    lintas    Negara. Lima hal tersebut  adalah:
1. Kesetaraan Status Administrasi
2. Kesamaan Karakteristik
3. Kesamaan Permasalahan
4. Upaya Saling Melengkapi;  dan
5. Peningkatan Hubungan  Kerja sama
Paradiplomasi  Kota  Bandung  dalam bentuk sister city dengan Braunsweigh dan Suwon membuahkan beberapa keuntungan dan juga sekaligus peluang demi meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat kota sekaligus berpartisipasi di dalam
pembangunan nasional khususnya dalam mengembangkan diplomasi Indonesia.
Meskipun demikian,
permasalahan  utama  yang  menjadi  pokok pembahasan adalah terkait dengan komunikasi  yang  belum  tersampaikan dengan  baik  kepada  masyarakat  melalui sosialisasi. Beberapa program yang diadakan  oleh  pemerintah  kota  dalam hubungan sister  city tersebut  kebanyakan belum  banyak  diketahui  oleh  masyarakat Kota  Bandung  terutama  masyarakat  yang belum menjangkau sarana komunikasi dan informasi yang kekinian. Program- program yang bermanfaat bagi masyarakat kerap  kali  banyak  masyarakat  Kota Bandung  yang  belum  mengetahuinya sehingga ketercapaian tujuan yang diharapkan  atas  program-program  yang dilaksanakan menjadi belum optimal.
Hubungan kerja sama yang terjadi di antara Kota Bandung dengan
Braunsweigh dan Suwon melalui
paradiplomasi yang terjadi diejawantahkan ke  dalam  bentuk  mekanisme sister  city . Dari  hasil  kajian  dan  artikel  yang dilakukan,  terdapat  hal-hal  pokok  yang menjadi  temuan  dalam  artikel  di  antara mekanisme sister  city yang  dilakukan antara Bandung-Braunschweig dengan
Bandung-Suwon.  Temuan  tersebut  dapat dilihat dalam matriks sebagai berikut.
Tabel 2. Temuan Kerja sama Sister city Bandung-Braunschweig-Suwon
(Sumber: Peneliti, 2016) Braunschweig Suwon Bandung Hubungan Kerja sama didominasi Braunschweig- Bandung dibandingkan Bandung- Braunschweig Bentuk kegiatan mayoritas Hubungan Kerja sama antara Suwon-Bandung  dan Bandung-Suwon  dilakukan secara setara Bentuk kegiatan mayoritas
48 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City
berupa bantuan ( aid ), pelatihan,  dan  kerja  sama pertukaran lainnya yang lazim dilakukan berupa  pertukaran  pemuda, budaya, bantuan ( aid ), pelatihan,  dan  kerja  sama lainnya yang lazim dilakukan Braunschweig  memperoleh benefit berupa  pengakuan dan  reputasi  internasional baik dalam kalangan negara- negara  berkembang  yang menjadi mitra kotanya maupun dari negara lain. Suwon  memperoleh benefit berupa  persahabatan  tidak hanya  dengan  pemerintah kota  Bandung  namun  juga dengan masyarakat dan komunitas  secara  langsung dan juga reputasi internasional dari  negara lain. Hasil  wawancara  dengan  Dr.  Dadang Hermawan  dari  Sub  Bagian  Kerja  sama
Luar  Negeri  Kota  Bandung  menyatakan bahwa  pola sister  city  Top-Down berarti merupakan  pola sister  city yang diinisiasi langsung  oleh  pemerintah  sub-nasional atau sub  state ,  dalam  konteks  ini  adalah pemerintah Kota Bandung. Inisiasi tersebut  muncul  atas  dasar  berbagai pertimbangan  langsung  dari  pemerintah kota  misalnya  seperti  kebutuhan  kerja sama  teknologi  dengan  kota  yang  telah maju  teknologinya,  kerja  sama  dengan kota  yang  telah  maju  sistem  administrasi tata pemerintahannya sehingga pemerintah kota  yang  bekerja  sama  dapat  belajar  dari pemerintah  mitra  kotanya,  kerja  sama dengan kota yang telah mampu memanajemen  lingkungan  hidup  dengan baik  sehingga  pemerintah  kota  dapat belajar  mengenai  manajemen  limbah ( waste  management )  dan  alasan  lainnya semisal  kesamaan  geografis,  kultural, maupun ekonomi. Pada pola ini
Pemerintah  Kota  menjadi  sentral  bagi terjadinya  aktivitas sister  city sehingga kebutuhan masyarakat umum dalam aktivitas sister city tersebut muncul setelah pemerintah  melakukan  inisiasi  terhadap hal-hal tersebut.
Hasil  Wawancara  dengan  Dadang Hermawan (2015) menjelaskan pula mengenai tahapan paradiplomasi yang
terjadi  antara  kota  Bandung  dengan  mitra kotanya  yang  dapat  dibagi  menjadi  tiga tahapan utama, yakni pada proses penyusunan  kesepakatan  MoU,  tahap implementasi,  dan  tahap  monitoring  dan evaluasi. Ketiga tahapan ini  menjadi suatu penanda  bahwa  kegiatan  paradiplomasi yang terjadi melalui sister city berlangsung  dengan  baik  dan  memiliki dampak  positif  bagi  kemajuan  kota  dan masyarakat  di  dalamnya,  dalam  hal  ini masyarakat kota Bandung secara khusus.
Pada  saat  ini,  model sister  city yang  diterapkan  di  Kota  Bandung  masih bersifat Top  Down . 16 Artinya  adalah bahwa  segala  sesuatu  yang  terkait  dengan sister  city di  kota  Bandung  masih dipelopori  dan  dimulai  dari  Pemkot (Pemerintah Koa) Bandung. Segala bentuk permintaan  kerja  sama sister  city yang masuk  dari  pemerintah  negara  lain menjadi  dasar  utama  bagi  pelaksanaan paradiplomasi sister  city oleh  pemkot Bandung. Sedangkan dasar lainnya  yaitu
16 wawancara  dengan  narasumber  Dadang Hermawan,  2015  (kasubag  kerja  sama  luar negeri Pemkot Bandung)
49 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City
dari  usulan  pemkot  Bandung  itu  sendiri kepada  kota  lain  di  negara  sahabat  yang potensial untuk melaksanakan proses kerja sama  paradiplomasi  dalam  bentuk sister city .
Perbedaan  antara  model    lama
yang  selama  ini  diterapkan  dengan  model baru yang mungkin dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah Kota
Bandung  di  dalam  melakukan  proses paradiplomasinya  dalam  bentuk sister  city adalah pada letak mekanismenya.
Mekanisme  yang  dapat  dilakukan  pada model  baru sister  city Kota  Bandung adalah  dengan  mengkombinasikan  dua mekanisme  berbeda  yakni Top-Down dan Bottom - Up pada  satu  kebijakan  yang sama.  Hal  ini  memiliki  arti  bahwa  di dalam  model baru yang  direkomendasikan oleh  peneliti,  peran  serta  masyarakat umum sebagai bagian dari proses paradiplomasi  yang  dilakukan  menjadi sangat  vital  dan  diperlukan  di  dalam membangun  proses sister  city yang dilakukan ke arah yang lebih baik.

## Kesimpulan
Pelaksanaan Sister  City dapat membantu Indonesia
di dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya melalui diplomasi, khususnya dalam paradiplomasi.  Hal  ini  terwujud  apabila hubungan sister  city yang  dilakukan memenuhi kaidah berikut:
1. Hubungan sister  city setara  seperti yang  terjadi  pada  Bandung-Suwon.
Hubungan yang
setara akan menyebabkan  hubungan  yang  terjalin
akan  harmonis  sebab  munculnya  rasa saling  menghargai  dan  menghormati antara kota yang  melakukan sister city dan  mitra  kotanya.  Dengan  hubungan yang setara, tidak akan ada pihak yang merasa  lebih  diuntungkan  daripada pihak lainnya. Hal ini dapat membantu Indonesia dalam  pemerataan
pembangunan di berbagai aspek khususnya ekonomi, sosial budaya dan politik  yang  dilakukan  melalui  kota- kota.
2. Hubungan sister city yang lebih tinggi dimana  satu  pihak  melakukan  lebih banyak  peran  terhadap  mitra  kotanya seperti yang terjadi dan dilakukan oleh Braunschweig terhadap Kota Bandung. Hanya saja jika kepentingan nasional  Indonesia  ingin  terwujud, maka  posisinya  harus  dibalik,  dimana Kota  Bandung  harus  lebih  melakukan banyak  peran  dibandingkan  dengan mitra  kotanya  yang  lain.  Hal  ini  akan mampu  untuk  menguatkan  reputasi internasional baik reputasi yang dimiiliki  oleh  kota  Bandung  maupun oleh Indonesia secara keseluruhan.
Pola Bottom  Up dan Top  Down serta  gabungan  di  antara    keduanya menjadi  pola  yang  ideal  di  dalam mewujudkan proses sister city yang terjadi antara  Kota  Bandung  dengan  mitra kotanya  dimana  komunitas  masyarakat, masyarakat umum yang awam, serta pihak swasta  menjadi  elemen  penting  disamping pemerintah  Kota  Bandung  terlibat  dalam mengisi  aktivitas sister  city ,  karena  pada dasarnya sister  city yang  dilakukan  oleh pemerintah Kota Bandung bukanlah hanya untuk  kepentingan  Kota  Bandung  itu sendiri  melainkan  untuk  mewujudkan aspirasi  dan  kebutuhan  dari  masyarakat yang tinggal dan hidup di dalamnya.

## Referensi
Buku Bell, D. (1989). The third technological  revolution  and  its possible socioeconomic consequences. Dissent , 36 (2), 167. Duchacek, I. 1990. Perforated Sovereignties and International Relations: Trans-Sovereign Contacts Of  Subnational
50 Gilang Nur Alam & Arfin Sudirman | Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja sama Sister City
Governments  (Eds).  dalam  Hans  J. Michelmann,  H.J.  &Soldatos,  P. “Federalism  and  International Relations: The  Role  of Subnational Units” .  Oxford:  Clarendon  Press. p.25 Ivo D. Duchacek,’Perforated Soveregnties:  Towards  a  Typology of  New  Actors  in  International Relations’, dan Panayotis Soldatos,’An Explanatory Framewwork for Study of Federated
States  as  Foreign-Policy  Actors’, keduanya  dalam  Noe  Cornago,’On the  Normalization  of  Sub  State Diplomacy”, 2009.
Takdir  Ali  Mukti.  2013.  Paradiplomasi kerja sama Luar Negeri Oleh Pemda di  Indonesia.  The  Phinisi  Press. Yogyakarta

## Jurnal
Hepler.H  (1994);  “Sister  Citie  Program Link  Culture,  Business.”American City and Country September: 22 Rogier  van  der  Pluijm  (2007);  City
Diplomacy:  The  Expanding  Role  of Cities  in  International  Politics; Netherlands Institute of International Relations. Hal. 11 Neves, Miguel Santos. 2010. Paradiplomacy, Knowledge Regions  and  the  Consolidation  of “Soft  Power”  Vol  1 .  Portugal: Universidade Autónoma de Lisboa.
Rosenau, J.N (1997); Along the Domestic-Foreign Frontier: Exploring Governance in a Turbulant World; dalam Fritz Ikone Nganje; Paradiplomasi: A Comparative  Analyuses  of  the International  Relation  of  South Africa  Gauteng,  North  West  and
Western Cape Province. 2013. Zelinsky,  W.  (1990);  “ Sister city Alliance.”  American  Demographics 12(6)

## Artikel dalam Website
Hendrini  Renola  Fitri  dan  Faisyal  Rani, (2009);  Implementasi  Kerja  sama Sister  city :  Studi  Kasus Sister  city Bandung-      Braunsweigh      (2000- 2003);  Jurnal Transnasional,  Vol 5.
No1.  Juli  2013.Diakses  melalu iwww.ejournal.unri.ac.id/index.php/ JTS/article/download/1798/1769, 21/05/2013, pukul 10.20 WIB. MKAA.  2016. The  History  of  the Asian-African Conference . [online]. Diakses melalui <http://asianafricanmuseum.org/
en/sejarah-konferensi-asia- afrika/> [10/11/16] MoU Sister  city Kota  Suwon  dan  Kota Bandung  Pasal  1.  “Kunjungan Delegasi          Suwon” dalam
<http://www.bandung.go.id/index.p hp?fa=berita.detail&id=2010>,
diakses pada 24 Maret 2016 The  Jakarta  Post.  2015. 77  countries, 34 leaders to attend Asia-Africa conference commemoration. [online].       Diakses       melalui <http://www.thejakartapost.com
/news/2015/04/16/77-countries- 34-leaders-attend-asia-africa- conference- commemoration.html> [10/11/16]

## Sumber Lainnya
UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional.
MoU Sister  city Kota  Suwon  dan  Kota Bandung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  3  Tahun  2008  tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja  sama  Pemerintah  Daerah dengan Pihak Luar Negeri.