Dalam Akta Notaris Sebagai Upaya Pengembangan Perusahaan  Terbatas (PT) Pada Era Globalisasi Oleh :

## Elita Rahmi.Ageng Triganda Sayuti, Zulfadli

## Abstrak
Belum  ditemukan  akta  Perusahaan  Terbatas  (PT)  dalam  mencantumkan  kesadaran lingkungan  berupa tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan  pada  akta pendirian PT  dan   Anggaran Dasar  Perusahaan  Terbatas  (PT),  sehingga  terkesan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  atau  lebih dikenal dengan CSR terkesan pengeluaran biaya  (cost center) perusahaan, karena adanya tekanan luar yakni berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah dan tekanan globalisasi yang mewajibkan hal tersebut. Padahal klausul pendirian dan perubahan PT yang dapat menjadi agenda pada  saat  pendirian  dan  RUPS  sangat  memungkinkan  dapat  dimuat  oleh  Notaris  melalui kewajibannya memberikan penyuluhan hukum  dan keinginan perusahaan untuk menyadari bahwa kesadaran  perusahaan  atas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  adalah  bagian  yang  melekat  atas kehadiran perusahaan di muka bumi (kewajiban hukum dan moral). Tujuan Penelitian ini adalah : Pertama :Untuk menjadikan kesadaran lingkungan sebagai suatu peryataan kesadaran perusahaan dalam  mewujudkan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  sebagai  kewajiban  hukum perusahaan Kedua untuk  meningkatkan  peran  perusahaan  dalam  pembangunan  berkelanjutan sebagai  suatu  kewajiban  moral. Metode  Penelitian yang  digunakan  adalah  yuridis  normative dengan    menjadikan  akta  notaris  pada  pendirian  atau  perubahan  Anggaran  Dasar  sebagai  ruang yang  sangat  memungkinkan  notaris  dan  perusahaan  dapat  membangun  kesadaran  hukum  melalui keadilan  lingkungan,  dengan  pendekatan  historis,  dan  pendekatan  perundang-undangan  serta pendekatan konsep yang diperolah melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  dipergunakan  adalah,  menginventarisir,  ketentuan  Anggaran Dasar  perusahaan    untuk  dilakukan  klasipikasi  dan  sistematisasi  dan  selanjutnya  dengan mengunakan  interpretasi,  maka  dilakukan  analisis,  sesuai  dengan  perkembangan  hukum perusahaan dan  hukum  lingkungan serta peran  notaris  sebagai pejabat umum  yang  melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam mendorong perusahaan guna menjalankan kewajikannya melalui prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan  yakni  mewujudkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat.  Kesimpulan  penelitian  ini  menunjukkan, pertama: bahwa  fungsi  klausul  tanggung  jawab sosial  dan  perusahaan  tetap  harus  didorong  dalam  prosedur  peraturan  perundang-undangan terutama di daerah  berupa perda dan kebijakan  lainnya serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk selalu  memberikan  rambu-rambu  bagi  anggotanya  dalam  pengembangan  akta  perusahaan  sebagai tanggung jawab hukum dan moral INI dalam mengembangkan prinsip-prinsip moral notaris dalam pembuatan akta . Kedua Pembangunan berkelanjutan bagi perusahaan yang ada di indonesia belum menjadi  instrumen  dasar  bagi  perusahaan  untuk  berbagi  keuntungan  karena  masih  dipandang memberatkan  perusahaan,  dan  prosedur  perizinan  yang  menjadi  kewenangan    pememerintah daerah  selaku  eksekutor  dalam  mengawasi  klausul  tanggung  jawab  sosial    sebagai  instrumen lingkungan  dalam  mewujudkan  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  sebagai  ujung  tombak pembangunan.
Kata  Kunci:  Klausul  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan,  Pengembangan  PT, Globalisasi
Klausul Tanggung Jawab Sosial Dan  Lingkungan

## Abstract
There  is  not  much  awareness  of  Limited  Liability  Company  (PT)  in  including  environmental awareness in the form of social and environmental responsibility in the PT establishment deed, especially in the PT  Articles of Association, so that it appears that corporate social responsibility, better known as CSR, is  "forced"  by  the  company,  due  to  pressure  outside  of  various  regulations  and  government  policies.  Even though the establishment and change clauses of PT that can be a very large  RUPS agenda can be published by a Notary by building the company's awareness of a good and healthy environment. The objectives of this study are: First: To make environmental awareness a statement of company awareness in realizing corporate social  and  environmental  responsibility  as a  second  corporate  obligation  to  enhance  the  company's  role  in sustainable  development.  The  research  method  used  is  normative  jurid  by  making  a  notary  deed  in  the establishment or amendment of the Articles of Association as a space that allows notaries and companies to build  legal  awareness  through  environmental  justice,  historical  approaches,  and  legislative  approaches  and conceptual  approaches  obtained  through  primary  legal  material,  secondary  and  tertiary,  the  legal  materials collection  technique  used  is,  inventory,  provisions  of  the  Articles  of  Association  for  classi  ﬁ  cation  and systematization  and  then  by  using  interpretations,  an  analysis  is  carried  out,  in  accordance  with  the development of company law and environmental law and the role of notary public part of the government's duty  to  encourage  companies  to  carry  out  their  virtues  through  the  principles  of  sustainable  development, namely to realize a good and healthy environment. The conclusion of this study shows, that the function of social  responsibility  clauses  and  companies  must  still  be  encouraged  in  the  regulatory  procedures  in  the form  of  regulations  and  government  policies  to  involve  notaries  including  the  clauses  of  social  and environmental  responsibility  in  managing  existing  licenses.  Second  Continuous  development  has  not become  a  basic  instrument  for  companies  to  share  profits  because  it  is  still  considered  burdensome  to  the company, so that licensing procedures that are under the authority of the local government are executors in overseeing  social  responsibility  clauses  as  environmental  instruments  that  can  create  a  good  and  healthy environment. spear of development.
Keywords: Social and Environmental Responsibility Clause, PT Development, Globalization

## PENDAHULUAN
Paradikma tujuan perusahaan  yang semata-mata  mencari keuntungan ( money ) dalam perkembangannya  telah  mengalami  pergeseran  baik  dalam  dunia  bisnis  maupun  tuntutan persaingan  usaha  yang  sehat,  tanpa  disadari  sangat  mudah  isu-isu  lingkungan  untuk  dapat dihembuskan  dalam  rangka  menilai  produk  yang  tidak  taat  asas   terhadap  instrumen    lingkungan yang baik dan sehat.
Perusahaan yang lalai atau sengaja tidak mau tahu dengan  ekosistem lainnya, akan semakin  sulit      berkompetisi    di  dunia  bisnis.  Contoh    isu  kelangkaan  harimau  atau  gajah
dengan  istilah “gajah  mengamuk ”  atau  “ harimau  masuk  kampong ”,  akibat  habitatnya terganggu, atau kerusakan benda cagar budaya, atau konflik suku anak dalam, akibat semakin menyempit    hunian  mereka,  adalah  isu  yang  dapat  menurunkan  daya  beli  pasar  pada      era globalisasi. Artinya respon pasar terhadap kerusakan lingkungan sangat positip, dan akhirnya perusahaanpun  akan  kolep (pailit ),  atau  setidak-tidaknya  produknya  dapat  kurang  diminati pasar.
Seorang  notaris      memiliki  kewajiban  untuk  tidak  hanya  menjadikan  akta  notaris  hanya sekedar seremonial belaka, tetapi seorang notaris yang profesional juga  dituntut menemukan klausul-klausul  yang  memungkinkan  suatu  perusahaan    bertahan  hidup  ( survive )  dalam persaingan  bisnis  yang  sangat  kompetitif  yakni  bersaingan  tehnologi  dan  persaingan  mutu serta care dengan  alam  dan  lingkungan,  disamping  mengalami  prinsip-prinsip  kehati-hatian ( prudential principle ) 1 dalam membuat akta autentik
Bermunculnya  standar  lingkungan  ISO  9000  atau  ISO  26000 2 ,    dan  dicantumkannya kepatuhan  standar  tersebut  dalam  setiap  produk  membuktikan  bahwa  kebutuhan  pasar  tidak semata-mata  hanya  kualitas  produk, tetapi  bagaimana  standar-standar  baku  mutu  lingkungan dipatuhi  oleh  perusahan  sebagai  suatu    kewajiban  yang  menyertai  produk.  Ditemui  adanya tautan antara green legislation , dan green budgeting dalam tata kelola perusahaan yang baik.
Hal  di  atas,  tentu  juga  harus  disadari  oleh  para  perusahaan  dan  para  notaris  untuk menjadikan  akta  notaris    baik  itu  akta  pendirian  maupun  akta  perubahan    yang    biasanya
1 Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam membuat Akta Autentik , Jurnal Acta  Comitas(2018)1:59-74.ISSN 2502-8960 I e-ISSN:2502-7573.Hlm 59-76.
2 Elita Rahmi, Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosisl Perusahaan dan Intrumen Hukum Indonesia ,Inovatif Jurnal Ilmu HUkum, Vol 4 No 5 (2011).
dibuat dalam rangka  mengakomodasikan  tuntutan perusahaan dan tuntutan dunia usaha  yang semakin hari semakin mengemuka.
Adanya  perbedaan  antara  tanggung  jawab  sosial  merupakan    kewajiban 3 di  Indonesia dan  tanggung jawab sosial sebagai suatu perbuatan sukarela di negara lainnya, menunjukkan bahwa kesadaran hukum  perusahaan di Indonesia , memang harus didorong oleh perangkat- perangkat    hukum  perusahaan  yang  memungkinkan  perusahaan  tersebut  dapat  berkembang pesat, karenaya fungsi negara Indonesia sebagai suatu negara kesejahteraan, peran negara dan pemerintah  atau  masyarakat,  diantaranya    melalui  akta    perusahaan  sebagai  suatu  dokumen dasar  perusahaan.  Dapat  memberi  ruang  dalam  mewujudkan  pasal  28  H.UUD  1945  ayat  (1) yakni  memberikan  landasan  bahwa  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat merupakan hak setiap orang dan  menjadi kewajiban perusahaan untuk mengelola perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan keadilan lingkungan atau keadilan ekologi 4 .
Salah  satu  perbuatan  hukum  yang  diharuskan  peraturan  perundang-undangan  untuk dituangkan ke dalam akta Notaris adalah pendirian Perseroan Terbatas (PT). Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  (UUPT), bahwa PT  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  akta  notaris  yang  dibuat  dalam  bahasa Indonesia.   Dalam  Akta Pendirian PT, pengaturan  mengenai  Anggaran Dasar  merupakan  hal yang utama. Sebagai roh perusahaan Anggaran Dasar dibuat dan dapat mengalami perubahan
3 Kewajiban adalah keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertenty atas tuntutan satu orang aau lebih yang berhak. Hak adalah kekuasaan dan kekuasaan ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, artinya setiap orang harus mengakui, menghormati, dan mengindahkan kekuasaan itu( Lihat Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu Citra Aditya Bakti Bandung 2016, hlm 33-34
4 Maret Priyanta, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Dalam Kerangka Pembaharuan Sistem Hukum Lingkungan dan Tata Ruang Berbasis Perubahan Iklim ),Penerbit Logoz Publishing, Bandung,hlm 63-67.
dalam  rangka  pengembangan  perusahaan  agar  perusahaan  tersebut  dapat  bertahan  hidup sebagaimana sebuah badan hukum.
Sangat  memungkinkan  perusahaan  mencantumkan  kesadaran  hukum  akan  ketaatan perusahaan  akan  fungsi  sosial  dan  lingkungan  dalam  akta  pendirian  dan  akta  perubahan perusahaan  yang  dapat  dikembangkan  dalam  Rapat  Umum  pemegang  saham  kearah kewajiban  perusahaan  dalam  mewujudkan  keadilan  lingkungan  melalui  pembangunan berkelanjutan.

## Permasalahan
Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana arti penting klausul tanggung jawab sosial perusahaan  dalam akta notaris?
2. Bagaimana  konsep  klausul  tanggung  jawab  sosial  tersebut    menjadi  bagian  penting dalam  akta  perusahaan  dan  pengembangan  perusahaan  dalam  Anggaran  Dasar  dan Anggaran  Rumah  Tangga    Perusahaan  dan  pembahasan  pada  Rapat  Umum  Pemegang Saham  (RUPS), untuk terus  diperbaharui sesuai dengan tuntutan persaingan globalisasi dan standar intrumen lingkungan yang terus meningkat?

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

## a. Tujuan Penelitian
Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk  meningkatkan  fungsi  akta  dan  professional  notaris  dalam  pembuatan  akta perusahaan,  sehingga  notaris  sebagai  pejabat  umum  dan  juga  meyandang  profesi  mulia
diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pada  akta  perusahaan  daam  kaitannya  dengan pembangunan berkelanjutn
2. Untuk  mengkaji    jenis-jenis  akta  yang  dapat  dimuat  klausul  tanggung  jawab  sosial perusahaan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  perusahaan  pada  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat,  serta  kedudukan  RUPS  dalam  mengembangkan  perusahaan  menuju  pada  G ood Corpotetae  Covernance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik

## b.Manfaat Penelitian
Sedangkan manfaat penelitian adalah sbb :
Manfaat  dalam  perkembangan  ilmu  hukum  khususnya  dalam  Hukum  Perusahaan,  Hukum Lingkungan dan  Teknik pembuatan Akta Perusahaan serta Hukum persaingan usaha.
1. Manfaat  Fungsi  Akta,  yang  tidak  hanya  sekumpulan  dokumen  autentik    administrative notaris  sebagai  pejabat  umum  tetapi  juga  dapat  dijadikan  suatu  dokumen  keprofesioanaln notaris  sebagai  suatu  profesi  mulia  yang  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap kelangsungan perusahaan di masa mendatang.
2. Manfaat Pengembangan perusahaan dalam rangka  globalisasi, era disruption,era Revvolusi Industri 4.0.bahkan telah mencapai era 5.0 society dan era menikmati hidup dimana bukan lagi  modal  yang  menjadi  isi  tetapi    membantu  mengisi  kesenjangan  antara  yang  kaya  dan yang  kurang  meruntung,  Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  adalah  sarana  untuk mewujudkan era 5.0 society.
Berdasarkan  tujuan  dan  manfaat  di  atas  ,  maka  penelitian  ini  sangat  penting  dilakukan  guna pengembangan  perusahaana  di  Indonesia  dalam  menyonsong  era  globalisasi  yang  menuntut profesionalisme  dalam  segala  bidang,  termasuk  dokumen-dokuman  hukum  dan  niat  perusahaan
untu  mencerdaskan  bangsa  Indonesia,  sebagaimana  tujuan  Negara  RI  yang    tercantum  dalam Pembukaan UUD 1945.
Tujuan  dan  manfaat  ini  juga  akan  dapat  meningkatkan  fungsi  akta  notaris  sebagai  suatu  akta yang  autentik  dan  mengikat  para  pihak  untuk  patuh  dan  taat  atas  hak  dan  kewajiban  yang  telah disepakati bersama.
Tujuan  dan  manfaat  penelitian  ini  juga  untuk  mengairahkan  dunia  investasi,  khususnya perusahaan  sebagai  suatu  badan  hukum  yang  dapat  menjadi  tolok  ukur  persaingan  usaha  yang sangat ketat pada masa yang akan datang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma dan suatu sistem dalam perjanjian yang dimuat dalam suatu akta perusahaan baik itu akta pendirian perusahaan  maupun  akta  perubahan  perusahaan  atau  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga  yang  menjadi  dasar  lahirnya  akta-akta  perusahaan  dan  menjadi  peraturan  yang  mengikat perusahaan untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suatu badan hukum (Subjek Hukum)
Penelitian  ini  menjadikan    akta  sebagai  titik  tolak  atau  dasar  utama  perusahaan  yang dimuat  dan  di  desain  oleh  notaris  selaku  pejabat  umum  maupun  selaku  orang  yang  sangat profesional mendesain suatu perkembangan perusahaan.
a.Pendekatan penelitian
Untuk melakukan penelitian, digunakan pendekatan sbb :
a. pendekatan  historis  ( Historical  Approach ),  dilakukan  dalam  rangka  penelusuran  sejarah akta  perusahaan  yang  terkait    dengan  materi  muatan  yang  diperlukan  dalam  mensupport perkembangan perusahaan dan dinamika perubahan dalam era globalisasi
b. Pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  approach) ,  yaitu  pendekatan  terhadap  produk hukum  atau  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  hukum  perusahaan  dan  hukum lainnya yang menunjang perusahaan sebagai suatu badan hukum.
c. Pendekatan  konsep  ( Conceptual  approach ),  yaitu  pendekatan  terhadap  konsep-konsep hukum,  seperti  :  sumber  hukum,  fungsi  hukum,  lembaga  hukum  dan  perjanjian  sebagai landasan  akta  notaris.  Pendekatan  konsep  akan  meneliti  asas-asas  hukum  dan  teori-teori dalam kaitannya dengan akta notaris
b.Pengumpulan Bahan Hukum
Untuk  mendapatkan  bahan  hukum  sebagai  suatu  penelitian  normative,  digunakan penelitian kepustakaan, dengan bahan hukum sbb :
1. Bahan  Hukum  Primer,  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti :
a. UUD 1945
b. UU  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
c. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
d. UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
e. UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
f. Akta-akta perusahaan
2. Bahan Hukum Sekunder, memberi penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, bahan hukum  tersebut  dapat  diperoleh  dari  buku,  jurnal-jurnal,  pendapat  para  sarjana  yang
berhubungan  dengan  akta  perusahaan  dan  kaitannya  dengan  tanggung  jawab  sosial perusahaan,  karena  doktrin  yang  berkembang  dapat  menjadi  bahan  dalam  mengambil keputusan bagi pemerintah.
3. Bahan  hukum  tersier  yakni  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  yang  bermakna  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  kamus hukum, ensiklopedi, dan lain lain.
c.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan-bahan  hukum  di  atas    dikumpulkan  dinventarisir,  diklasipikasi    atau disistematisasikan dan dan diinterpretasikan dan  dianalisis, sesuai dengan pemikiran para ahli dan  pendapat  ahli  yang  berkembang  untuk  selanjutnya  dianalisis  sesuai  dengan  cita-cita hukum dan fungsi notaris sebagai pejabat umum dan peyandang profesi yang  professional.

## d.Indikator Capaian
Indikator  capaian  penelitian  ini  ditandai  dengan  langkah-langkah  yang  dicapai  dalam proses  penelitian  mengenai  Fungsi  Klausul  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  Dalam rangka  Pengembangan  Perusahaan  pad  Era  Globalisasi.  Tahapan  pertama  berupa teridentifikasi dan terinventarisasinya  aspek-aspek  .  Tahapan  capaian  ini  selanjutnya  akan mendukung  capaian penelitian berupa tergambarnya inisiasi kebijakan  yang perlu dilakukan dalam  rangka  merumuskan  suatu  pengembangan    hukum  perusahaan  pada  tanggung  jawab social.

## e.Landasan Konsep
Klausul  Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  sangat  memungkinkan  dapat  dimuat dalam  akta  notaris    baik  itu  akta  pendirian  perusahaan  maupun  perubahan  Anggaran  Dasar
dan  Anggaran  Rumah  Tangga  Perusahaan  yang  dapat  menjadi  agenda  dalam  Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS).
Peran  notaris  dalam  memberikan  pandangan  kepada  perusahaan  akan  arti  penting membuat  klausul  tanggung  jawab  sosial  menjadi  penting  dan  sangat  menentukan,  meskipun keputusan untuk menjadikan materi muatan tersebut harus diinginkan pula oleh perusahaan.
Klausul  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  adalah  suatu  konsep  yang mencantumkan  kesadaran  akan    lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  dalam  salah  satu klausul  akta  pendirian  perusahaan.  Klausul  tersebut  menjadi  bagian  penting  dalam  akta Notaris  terkait  pendirian  perusahaan  atau  perubahan  Anggaran  Dasar  PT  sebagai  suatu akta  autentik  yang  dapat  menjadi  dasar  dalam  pembuktian  yang  sempurna.  Yang  dibuat notaris  atas  kehendak  para  pihak  dan  masukan  notaris  yang  berfungsi  memberikan penyuluhan hukum akan tanggung jawab hukum dan etis perusahaan guna menyeimbangi kedudukan  para  pihak  termasuk  pihak  lainnya  dalam  hal  ini  lingkungan  yang  baik  dan sehat sebagai bagian untuk keberlangsungan perusahaan  dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia serta tuntutan era 5.0 sebagai era menikmati hidup dana meretas kesenjngan social masyarakat.
Di  sisi  lain  pemerintah  daerah  juga  dapat  mendorongPengembangan  Perusahaan Terbatas (PT), yaitu suatu upaya  yang dilakukan  pemerintah dalam rangka  membina PT yang ada, agar dilakukan perubahan dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga Perusahaan,  yang  sebelumnya  tidak  mencantumkan  klausul  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan perusahaan  maka perlu  melakukan perubahan agar dalam perbaikannya telah mencantumkan  klausul  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan.  Sekalipun  setiap  daerah telah  memiliki  Peraturan  Daerah  (Perda) tentang  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan,
namun belum ditemukan materi muatan Perda yang mencantumkan adanya perintah untuk mencantumkan  Angagaran  dasar  PT  memuat  klausul  tanggung  jawab  sosial  dan Lingkungan sebagai  bagian dari perusahaan  bahkan untuk Perda kota jambi  hanya  focus pada  tanggung  jawab  sosial  Perusahaan  (TSP),  sedangkan  di  Kota  Malang  menguakan istilah Tanggung Jawab social dan Lingkungan peerusahaan (TJSLP) 5 .
Globalisasi    menuntut  peran  serta  perusahaan  dalam  menjaga  dan  memelihara lingkungan,  dengan  semakin  berkembangnya  standar-standar      lingkungan  yang  didasar pada  prinsip  pembangunan  berkelanjutan.Tata  Kelola  perusahaan  ( Good  Corporetae Governance -GCG)  merupakan  suatu  proses  struktur  BUMN  untuk  meningkatkan keberhasilan  usaha  dan  akuntabilitas  perusahaan  jangka  panjang  dengan  memperhatian stakeholders lainnya. Era Globalisasi yang sekarang pouler dengan istilah era industri 4.0 bahkan  era  5.0  adalah  era  yang  menyadarkan  bahwa  bumi  ini  satu  dan  diantara stakeholder  harus  saling  menjaga,  memelihara  agar  kesenjangan  social  dan  lingkungan menjadi  kesadran  hukum  bersama  untuk  menjadikan  cetak  biru  atas  lingkungan  hidup yang baik dan sehat.
Menurut  Habib  Adjie,  akta  yang  dibuat  oleh    Notaris  dalam  praktek kenotariatan disebut akta relas atau akta berita acara yang berisi uraian Notaris berdasarkan apa yang disaksikan (dilihat dan didengar) oleh notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar  tindakan  atau  perbuatan  para  pihak  dituangkan  kedalam  akta  Notaris. 6 Pieter Latumenten  menyebut  akta  relas  sebagai  akta  pejabat.    Dengan  demikian  akta  PT  sebagai akta badan hukum  adalah akta yang diinginkan oleh para pihak tentang hak dan kewajiban
5 Lihat  Perda  Nomor  1  Tahun  2016  Kota  Jambi    Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  XIII  Bab  26  Pasal,  dan Perda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan terdiri dari XI Bab 45 Pasal, tidak  ditemukan  Bab  tentang  kewajiban  perusahaan  untuk  mencantumkan  Anggaran  Dasar  mengenai  kewajiban terhadap tanggung jawaba sosial dan lingkungan.
6 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 10.
sebagai suatu perjanjian sekaligus anggaran dasar dan keterangan-keterangan lain berkaitan dengan pendirian (Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 15 UUPT).Senada dengan dengan Habib Adjie, Pieter  menjelaskan  Akta  pejabat  memuat  uraian  secara  otentik  dari  apa  yang  disaksikan, dilihat,  didengar  dan  dialami  Notaris. 7 Pada  akta  relas  penandatanganan  bukanlah  syarat wajib, karena UUJN jo UUJNP  memang memperbolehkan itu, namun di dalam akta harus disebutkan alasannya didalam penutup akta.
Akta  yang  dibuat  dihadapan  ( ten  overstaan )  notaris,  dalam  praktek  notaris  disebut akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada  keinginan  atau  kehendak  ( wilsvorming )  dan  permintaan  dari  para  pihak.  Pieter menamakan akta pihak dengan sebutan akta partij atau penghadap, menurutnya, akta patij memuat  uraian  secara  otentik  dari  apa  yang  diterangkan  oleh  penghadap  (pihak)  kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan itu penghadap (pihak) sengaja datang  di  hadapan  Notaris  dan  memberikan  keterangan,  agar  keterangan  penghadap dikonstantir  (dinyatakan)  dalam  akta  otentik.  Dalam  suatu  akta partij tanda  tangan penghadap  merupakan  syarat  mutlak,  karena  tanda  tangan  membuktikan  adanya keterangan  yang  diberikan  penghadap.  Jika  penghadap  tak  bisa  membubuhkan  tanda tangan  maka  harus  diterangkan  dalam  akta  alasan  apa  yang  menyebabkan ketidakmampuan membubuhkan tandatangan.
Kemudian dalam pembuatan akta Notaris, kewenangan notaris  meliputi empat hal:
1. Notaris  harus  berwenang  sepanjang  yang  menyangkut akta yang  harus  dibuat.
Wewenang notaris dalam pembuatan akta tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya di samping dapat dibuat oleh pihak atau
7 Pierter  Latumenten, Cacat  Yuridis  Akta  Notaris  Dalam  Peristiwa  Konkrit  Dan  Implikasi  Hukumnya, TUMA Press, Jakarta, 2011, hlm. 9.
pejabat  lain.  Hal  ini  mengandung  makna  bahwa  Notaris  memiliki  kewenangan  yang umum, sedangkan pihak atau pejabat lainnya mempunyai wewenang khusus (terbatas). Jika  tindakan  Notaris    diluar  wewenang  yang  sudah  ditentukan,  maka  dikategorikan sebagai  perbuatan  di  luar  wewenang  Notaris.  Jika  hal  ini  menimbulkan  permasalahan dan  menyebabkan  kerugian  materil  dan  imateril  maka  dapat  diajukan  gugatan  ke Pengadilan Negeri.
2. Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai orang untuk  kepentingan  siapa  akta  itu dibuat.  Meskipun  Notaris  dapat  membuat  akta  untuk  setiap  orang,  namun  untuk menjaga  netralitas  Notaris  dalam  pembuatan  akta,  ada  batasannya  dalam  pasal  52 UUJN, Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/ suami atau orang  lain  yang  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  dengan  Notaris,  baik  karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/ atau ke atas tanpa pembtasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga baik berkapasitas untuk diri sendiri maupun dengan perantara kuasa.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat , dimana akta itu dibuat. Pasal 18
ayat (1) UUJN mengatur kedudukan Notaris di satu daerah kabupaten atau kota. Dalam Pasal 19 ayat (1) menentukan bahwa Notaris hanya memiliki satu kantor yakni ditempat kedudukannya.  Notaris  memiliki  wilayah  jabatan  pada  satu  provinsi,  sehingga  notaris diperkenankan  membuat  akta  diluar  tempat  kedudukannya  sepanjang  tidak  dilakukan secara  terus-menerus  dan  masih  berada  di  wilayah  jabatannya  dari  tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat 3 UUJN).
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas  jabatannya  harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti  atau  diberhentikan  sementara  waktu  apalagi  diberhentikan  selamanya  baik  secara
hormat  maupun  tidak  hormat.  Notaris  yang  sedang  cuti  maka  dapat  menunjuk  notaris pengganti.
Selanjutnya  sama-sama  telah  kita  ketahui  bahwa  akta  notaris  memiliki  kekuatan pembuktian yang sempurna. Fungsi akta yang adalah sebagai alat pembuktian. Akta notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian  orang  yang  mendapat  hak  darinya  tentang  apa  yang  dimuat  dalam  akta  tersebut. Akta  notaris  merupakan  bukti  yang  mengikat  yang  berarti  kebenaran  dari  hal-hal  yang tertulis  dalam  akta tersebut  harus  diakui  oleh  hakim,  yaitu  akta tersebut  dianggap  sebagai benar  selama  kebenarannya  itu  tidak  ada  pihak  lain  yang  dapat  membuktikan  sebaliknya. Disinilah  letak  kesaktian  dari  sebuah  akta  Notaris  dibandingkan  dengan  akta  dibawah tangan,  yakni  beban  pembuktiannya.  Karena  akta  notaris  memiliki  kekuatan  pembuktian yang  sempurna,  maka  pihak  yang  menyangkal  akta  notaris  dibebani  untuk  membuktikan tuduhannya. Oleh sebab itu pihak yang mempergunakan akta notaris tidak perlu mengalami kesulitan  membuktikan  kebenaran  yang  termuat  dalam  sebuah  akta  notaris.  Dengan demikian akta notaris memiliki kekuatan pembuktian:

## 1. Lahiriah ( uitwendige bewijskracht )
Kekuatan pembuktian lahariah adalah kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya  sebagai  akta  notaris  ( acta  publica  probant  sese  ipsa ).    Akta  Notaris secara  lahiriah  harus  dianggap  sah  dan  sempurna  sampai  ada  pihak  lain  yang  bisa membuktikan  bahwa  pembuatan  akta  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Beban  pembuktian  ini  dibebankan  pada  pihak  yang  menyangkal  keabsahan akta  Notaris.  Jika  pihak  lawan  berhasil  membuktikannya  dihadapan  persidangan sangkalannya, maka akta Notaris kehilangan nilai pembuktian otentik secara lahiriah.
2. Formal ( Formale bewijskracht )
Secara  formal  akta  notaris  memberikan  kekuatan  pembuktian  otentik  pada  kepastian tentang pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun pada saat akta dibuat, serta tanda tangan dan  paraf  dari  para  pihak,  saksi  dan  Notaris.  Jika  aspek  formal  akta  ini dipermasalahkan,  maka  pihak  yang  menyangkal  harus  bisa  membuktikan  ketidak benaran  aspek  formal  tersebut.  Bila  tidak  mampu  membuktikan  sangkalannya,  maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.
3. Materil ( Materiele bewijskracht )
Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa materi apa yang tertuang dalam akta  merupakan  pembuktian  yang  sah  terhadap  pihak-pihak  yang  membuat  akta  atau pihak  lain  yang  mendapat  hak  dan  berlaku  untuk  umum,  kecuali  ada  pembuktian sebaliknya  ( tegenbewijs ).  Keterangan  atau  pernyataan  yang  dituangkan  dalam  akta harus dinilai benar. Jika keterangan yang diberikan oleh para pihak ternyata tidak benar dan  dapat  dibuktikan  oleh  pihak  yang  menyangkal,  maka  akta  kehilangan  kekuatan pembuktian  materilnya. Selain  itu, apabila keterangan tidak benar  itu berasal dari para pihak,  maka  Notaris  tidak  bisa  dipersalahkan  atas  keterang  palsu  itu.  Namun  bila keterangan  bohong  itu  dituangkan  notaris  atau  atas  konspirasi  bersama  dengan  pihak lain, maka Notaris ikut bertanggungjawab atas hilangnya kekuatan pembuktian materil dari  akta  Notaris.  Sangkalan  atas  tidak  benarnya  materi  dari  akta  itu  harus  dibuktikan oleh pihak yang menyangkal.
Sebenarnya banyak hal yang bisa dituangkan ke dalam akta Notaris. Menurut Pasal 15  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), akta notaris bisa memuat semua    perbuatan,    perjanjian,    dan    penetapan    yang diharuskan    oleh    peraturan
perundang-undangan dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan    dalam    Akta   otentik  sepanjang    pembuatan    Akta   itu  tidak  juga  ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Salah satu perbuatan hukum yang diharuskan peraturan perundang-undangan untuk dituangkan ke dalam akta Notaris adalah pendirian Perseroan Terbatas (PT). Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), PT didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  akta  notaris  yang  dibuat  dalam  bahasa Indonesia. Dalam Akta Pendirian PT, pengaturan mengenai Anggaran Dasar merupakan hal yang  utama  (lihat  Pasal  8  ayat  (1)  UUPT).  Menurut  Pasal  15  ayat  (1)  UUPT,  Anggaran Dasar PT setidak-tidaknya memuat 9 (sembilan) hal penting:
1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. jumlah  saham,  klasifikasi  saham  apabila  ada  berikut  jumlah  saham  untuk  tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. tata  cara  pengangkatan,  penggantian,  pemberhentian  anggota  Direksi  dan  Dewan Komisaris;
9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
Selain  9  hal  di  atas,  jika  para  pendiri  bersepakat  atau  Rapat  Umum  Pemegang Saham  (RUPS)  memutuskan  untuk  memasukan  klausul  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial
Dan Lingkungan ke dalam Anggaran Dasar PT yang tertuang dalam Akta Notaris, maka hal itu  bisa  saja  dilakukan  sebagai  komitmen  para  pendiri  atau  RUPS  untuk  mengatur  lebih lanjut  mengenai  apa  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  74  UUPT  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang 8 Tanggun Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP  47/2012).  Artinya  klausul  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  (TJSLP)  dapat menjadi tambahan dari 9 hal penting di atas
Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan  oleh  PT  tidak  diatur  secara  lengkap  dan jelas  oleh  UUPT  dan  PP  47/2012,  bila  para  pendiri  PT  atau  RUPS  berkomitmen  untuk mengatur  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan  ke  dalam  Anggaran  Dasar  yang dituangkan ke dalam Akta Notaris, tentu hal ini akan menjadi tindakan progresif yang patut ditiru oleh PT-PT lainnya. Selain  itu, dengan  memasukan klausul Tanggung Jawab Sosial Dan  Lingkungan  ke  dalam  Anggaran  Dasar  PT  maka  komitmen  Tanggung  Jawab  Sosial Dan Lingkungan itu akan menjadi bukti yang sempurna. Kemudian, Anggaran Dasar yang merupakan Konstitusi bagi sebuah PT tentunya akan mengikat bagi siapa saja yang berada di dalam PT.

## PEMBAHASAN
a. Pentingnya  Klausul    Tanggung  Jawab  sosial  Dan  Lingkungan  Dalam  Akta Notaris.
Klausul  Tanggung  jawab  sosial  dan  Lingkungan  menjadi  penting  dan  strategis  tidak hanya  bagi  perusahaan  tetapi  juga  dalam  pembangunan  nasional  dan  tuntutan  terhadap tata  kelola  perusahaan  yang  sehat.  Di  sisi  lain  dalam  pembentukan  maupun  perubahan perusahaan  peranan  notaris  sebagai  pejabat  umum  tidak  dapat  dihindari  bagi  pendiri
perusahaan, karena berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris  yang disempurnakana dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris.
Di  sisi  lain  Notaris  adalah  tugas  yang  seharusnya  merupakan  tugas pemerintah,sehingga  hasil  pekerjaan  notaris  mempunyai  akibat  hukum,  notaris  dibebani sebagian  kekuasaan  negara  dan  memberikan  pada  aktanya  kekuatan  autentik  dan eksekutorial. satu dari beberapa bentuk akta yang  harus dibuat di hadapan  notaris adalah akta  pendirian  perseroan  terbatas  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UUPT Nomor. 40 Tahun 2004).
Pendirian  Perseroan Terbatas yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU  No.40 tahun 2004  tentang  PT,  Merupakan  penegasan  atas  kewenagan  notaris  yang  dipercayakan  oleh pemerintah  sekaligus  wujud  dari  tugas  notaris  sebagai  pejabat  pembuat  akta.  Kemudian, pasal 15 ayat (1) huruf  (i) UU No.40 tahun 2007 mengharuskan anggaran dasar Perseroan Terbatas  menyebutkan  tata  cara  penggunaan  laba  yang  diperoleh  Perseroan  Terbatas tersebut.anggaran  dasar  Perseroan  Terbatas  ini  harus  dicantumkan  dalam  akta  pendirian Perseroan Terbatas yang berisi syarat-syarat fundamental terhadap kepentingan  Perseroan Terbatas dan kepentingan pendiri Perseroan  Terbatas.
Terkait dengan syarat-syarat fundamental sebagai  isi dari akta pendirian perseroan terbatas sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (1)  UU No. 40 tahun 2004 tentang PT bahwa  Kewajiban Perseroan Terbatas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai mana ditentukan dalam pasal 74 No. 40 tahun 2004. Dalam pasal 1 angka 3 UU No. 40 tahun  2007  ditegaskan  yang  dimaksud  dengan tanggung  jawab  sosial  lingkungan,  yaitu komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik  bagi  perseroan tersendiri, komonitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  yang  disebut  juga  dengan  istilah Corporate Social  Responbility (untuk  selanjutnya  disingkat  CSR)  adalah  hal  yang  baru  diatur  dalam UU  No.  40  tahun  2007.  Oleh  karna  itu,  dengan  dibebankannya  kewajiban  melaksanakan CSR  bagi  perseroan  terbatas  menimbulkan  reaksi  yang  pro  dan  kontra  dalam  masyarakat, termasuk dikalangan notaris.
Jika  program  Tanggung  jawab  sosial  dan  perusahaan  dilaksanakan  oleh  tiap  perseroan terbatas  yang  beroperasi  di  Indonesia,  terutama  kegiatan  usahanya  yang  berkaitan  dengan eksplorasi  terhadap  sumber  daya  alam  ,  maka  tujuan  dilaksakannya  pembangunan,  yaitu mewujudkan masyarat adil dan makmur berdasarkan Pancasila UUD 1945 diharapkan dapat segera  tercapai,  karena  bayak  sekali  aset  sumber  daya  alam  Indonesia  yang  telah  di eksplorasi oleh Perseroan  Terbatas, baik dalam maupun luar negeri 9 .
Terkait  dengan  bentuk  badan  hukum  Perseroan  Terbatas,  maka  eksistensi  PT  sebagai  suatu badan  hukum,  maka  badan  hukum  itu  seperti  manusia,  menjadi  penjelmaan  yang  benar-benar dalam  pergaulan  hukum,  yaitu  suatu  badan  yang  membentuk  kehendaknya  dengan  perantaraan alat-alat  atau organ-organ  badan  tersebut,  misalnya  anggota-anggotanya  atau  pengurusnya  seperti manusia  yang  mengucapkan  kehendaknya  dengan  perantaraan  mulutnya  atau  dengan  perantaraan tangannya  jika  kehendak  itu  di  tulis  di  atas  kertas.  Apa  yang  mereka  (organen)  putuskan,  adalah kehendak  badan  hukum.    badan  hukum  bukanlah  suatu  hal  yang  abstrak  tetapi  benar-benar  ada dalam arti badan hukum itu sebagai wujud nyata, akibatnya badan hukum tersebut disamakan atau identik dengan manusia. Badan hukum di anggap identik dengan organ-organ yang mengurus ialah para pengurusnya dan mereka inilah oleh hukum dianggap persoon. 10
Di  sisi  lain  tanggung  jawab  sosial  perusahaan    yang  dikembangkan  oleh  Carol,  yang menggambarkan  bahwa  tanggung  jawab  social  dan  lingkungan  sebagai  suatu  piramida  yang tersusun  dari  tanggung  jawab  ekonomi  sebagai  landasannya,  kemudian  tanggung  jawab  hukum, tanggung jawab etika dan tanggung jawab vilan tropis berada dipuncak piramida. Tanggung jawab ekonomi  adalah  memperoleh  laba  untuk  kelansungan  perusahaan,  sebagai  perwujudan  dari tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dibidang  hukum  perusahaan  mesti  mematuhi  hukum  yang berlaku sebagai representasi dariaturan yang ada. Tanggung jawab sosial juga harus tercermin dari prilaku  etis  perusahaan  dan  puncaknya  adalah  tangung  jawab  vilan  tropis  yang  mengharuskan perusahaan untuk mengkontribusi terhadap komunitasnya yaitu meningkatkan kualitas hidup.
9 .Andreas Pramudianto,(2017) Hukum Lingkungan Internasional , Rajawali  Pers, Depok hlm 4
10
Dengan  demikian  peranan  perusahaan  ,  sebagai  hak  dan  kewajiban  tertentu  dari  suatu kedudukan tertentu. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan  kewajiban  adalah  beban  atau  tugas.  Peranan  hukum  dalam  melaksanakan  fungsinya dalam  masyarakat  salah  satunya  adalah  sebagai  bentuk  pengubahan  tata  tertib  dan  aturan-aturan dalam  rangka  penyusaian  pada  kebutuhan-kebutuhan  dari  masyarakat,  agar  dapat  memenuhi tuntutan  keadilan,  hasil  guna  (doelmatigheid)  adalah  aspek  materi  yang  ditujukan  dalam  tujuan kegunaan  dari  hukum  kepentingan  sosial.  PT  dalam  hal  ini  dapat  dimknai  sebagai  setiap  bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirkan bekerja  serta  berkedudukan  dalam  wilayah  negara  Republik  Indonesia,  untuk tujuan  memperoleh keuntungan  dan/atau  laba”.  kepentingan  mencari  laba  atau  keuntungan  ekonomi  merupakan  inti dari  perusahaan  yang  kegiatannya  dilakukan  secara  terus-menerus  dan  terang-terangan  dengan mempergunakan  organisasi  produksi.  Tujuan  umum  tersebut  pada  prakteknya  harus  diwujudkan dalam  berbagai  jenis  usaha  perusahaan.  Untuk  perseroan  terbatas  (PT)  jenis  kegiatan  usaha disebutkan dalam Anggaran Dasarnya.
Berdasarkan    Pasal  1  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  PT,  bahwa  PT  merupakan“badan hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan  dalam  undang-undang  ini  serta  aturan  pelaksanaanya”.Ketentuan  Pasal  1  UU  No.  40 Tahun  2007  ini    menambahkan  bahwa  perseroan  adalah  badan  hukum  yang  merupakan persekutuan  modal.  Sedangkan  sebagai  hukum  perseroan,  juga  merupakan  tempat  para  pihak melakukan kerja sama,yaitu melakukan hubungan kontraktual. Kerja sama ini menciptakan badan hukum yang sengaja diciptakan, yaitu perseroan sebagai suatu “artifical person”. Tanggung jawab sosial dan lingkungan, adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.  40  Tahun  2007,  yaitu  :“  komitmen  perseroan  untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan ekonomi  berkelanjutan guna  meningkatkan kualitas kehidupan dan  lingkungan  yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”.
Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan,  berdasarkan    Pasal  74  UU  No.  40  Tahun  2007 menegaskan, sebagai berikut : “ Perseroan terbatas yang menjalankan legiatan usahanya di bidan dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam,  wajib  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan
lingkungan,  yang  merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.
Selanjutnya,  menurut  penjelasan  atas  Pasal  15  huruf  b  UU  No.  25  tahun  2007  tentang penanaman  modal,  tanggungjawab  sosial    perusahaan,  adalah:  “  Tanggung  jawab  yang  melkat pada  setiap  perusahaan  penanaman  modal  untuk  tetap  menciptakan  hubungan  yang serasi,seimbang  dan  sesuai  dengan  lingkungan,nilai,norma  dan  budaya  masyarakat  setempat. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  Notaris,  adalah  “  Pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat    akta  autentik  dan  kewenangan  lainya  sebagaimana  yang  dimaksud  dengan  Udang- undang  ini”.Dokumen  yang dibuat notaris dalam  hukum telah diberikan dalam kekuatan khusus sesuai  dengan  buku  ke  empat    KUH  perdata  pada  pasal  1867  dan  seterusnya  mengenai  akta autentik.Notaris  diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta  autentik  yang  hakikatnya  memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak ,diharapkan akta yang dibuat notaris  mampu  menjamin kepastian,ketertiban dan perlindungan hukum.Notaris  juga  mempunyai kewajiban  untuk  memasukan  apa  yang  termuat  dalam  akta  notaris  sungguh-sungguh  telah dimengerti  dan  sesuai  dengan  kehendak  para  pihak,  serta  memberikan  akses  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  bagi  para  pihak  penandatanganan  akta.  Akta  otentik  adalah menurut  pasal  1868  KUH  Perdata,  yaitu:“Suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan undang-undang  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  itu  ditempat  akta  itu dibuat”.
Terkait dengan akta otentik , dapat dijelaskan bahwa akta otentik dibagi menjadi dua jenis yaitu:
a. Proses  verbal  akta,yaitu  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum  (akta  pejabat  ,acte ambtelijk,relas  akta)  merupakan  akta  yang  telah  dibuat  oleh  pejabat  (dalam jabatannya), atas segala apa yang  dilihat, didengar dan disaksikan .Akta pejabat tidak termasuk  dalam  pengertian  kontrak  karena  akta  ini  merupakan  pernyataan  sepihak dari pejabat, contohnya akta kawin, akta lelang dan alin-lain.
b. Partij  akta  (akta  partai  ,akta  para  pihak),  yaitu  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  para pihak,dinyatakan  di  depan  pejabat  yang  berwenang.  Pejabat  yang  berwenang  itu adalah Notaris,Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan lainnya. 13
Akta Notaris merefleksikan perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. Oleh  karena  itu,syarat-syarat  sahnya  perjanjian  harus  dipenuhi  sebagaimana  ditentukan dalam  pasal  1320  KUH  perdata,yang  terdiri  dari  syarat  subyektif,yakni  syarat  yang berkaitan dengan subyek yang mengadakan atau membuat perjanjian,yang terdiri atas kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum,dan syarat obyektif, yakni  syarat  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  itu  sendiri  atau  berkaitan  dengan  obyek yang  dijadikan  perbuatan  hukum  oleh  para  pihak  yang  terdiri  dari  suatu  hal  tertentu  dan sebab yang terlarang.
Berdasarkan  syarat    di  atas  maka  pemuatan  klausul  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan,  menjadi    materi  kewajiban  tanggung  jawab  social  dan  lingkungan  dapat dimulai  sebagai  syarat  subyek  yang  membuat  perjanjian  berupa  kata  sepakat  yang dipandang  cakap  bertindak  dalam  memastikan  masyarakat  akan  obyek  tertentu  yakni penyisihan  keuntungan  dengan  persentasi  tertentu  untuk  kegiatan  keadilan  lingkungan sebagai  kesadaran  hukum  dan  kesadaraan  etis  perusahaan  dalam  mengimlementasikan pembangunan berkelanjutan.

## b.Peran  Perusahaan  Dalam  Pembangunan  Berkelanjutan  dalam  kewajiban  hukum  dan moral terhadap Klausul Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Akta Pendirian dan Perubahan Perseroan Terbatas (Anggaran dasar)
Perkembangan  perusahaan  yang  sangat  dinamis  tentu  harus  di  dorong  oleh  berbagai stakeholder  untuk  mengembangkan  hukum  baik  dalam  tataran  hukum  dan  doktrin  yang  terus berkembang  dalam  mewujudkan  suatu  tujuan  negara  yakni  masyarakat  adil  dan  makmur. termasuk notaris memberikan andil yang sangat besar pada terwujudnya Indonesia sebagai Negara hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Fakta  menunjukkan  bahwa  meningkatnya  aspek  kuantitas  orang  untuk  mendirikan perusahaan  tentu  harus  harmonis  dengan    penataan  ruang  dan  aspek  daya  guna  dan  hasil  guna perusahaan  dalam  perwujutan  Indonesia  sebagai  Negara  hukum    yang  berdaulat  penuh  atas sumber daya alam yang ada untuk menjaga dana melestarikannya 11
11 .Elita  Rahmi , Intrumen  Pemberian  Izin  Lokasi  Perkebunan  Sawit  Dalam  Rencana  Tata  Ruang Provinsi  Jambi ,(Jurnal  penelitian  Universitas  Jambi,  Seri  Humaniora.Volume  14  Nomor  1 Januari-Juni 2012.ISSN 0852-8349.
Pasal  1869  KUH  Perdata  menetukan  batasan  akta  notaris  yang  mempunyai  kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan,karena tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutanatau cacat dalam bentuknya. Meski demikian ,akta seperti tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika akta tersebut ditanda tangani oleh para pihak.
Secara  tertulis,memang  tidak  ada  aturan  hukum  yang  mengatur  secara  tegas  bahwa  klausula tanggung jawab social dan lingkungan (TJSLP) harus dimasukan dalam Angaran Dasar Perseroan Terbatas.Namun,jika  ditinjau  dari  sifat  norma  hukumnya  bahwa  TJSLP  bersifat  wajib  bagi Perseroan  Terbatas  yang  akan  menjalankan  kegiatan  usaha  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya alam, artinya ada paksaan untuk melaksanakan TJSLP bagi Perseroan Terbatas tersebut.
Selanjutnya,jika ditinjau dari implikasi hukum laporan TJSLP , dapat dicermati dalam pasal 66 ayat  (2)  UU  No.40  Tahun  2007  menegaskan  bahwa  laporan  tahunan  Rapat  Umum  Pemegang saham  (RUPS)  sekurang-kurangnya  memuat  antara  lain  adalah  mengenai  tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan.  Jadi,  TJSLP  merupakan  hal  penting  yang  pada  akhirnya  harus  dilaporkan  dalam RUPS sebagai laporan keuangan perseroan.
Akta  Notaris  merupakan  tanda-tanda  pernyataan  kaedah  hukum  yang  berwujud.Pernyataan terhadap kaedah hukum berwujud  tertulis ini menurut Soerjono Soekanto harus dinyatakan secara jelas  dan  terang. Sehubungan  dengan  ini,seharusnya  TJSLP  dalam  akta  pendirian  yang  memuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagai bentuk pernyataan terhadap kaedah hukum yang tegas dan terang, dengan alasan-alasan, sebagai berikut:
a) Pedoman bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya
b) Komitmen Perseroan Terbatas dalam me;aksanakan apa yang sudah diamanatkan dalam pasal 74 UU No.40 tahun 2007
c) Pelaksanaan  pasal  15  ayat  (1)  huruf  i  UU  No.  40 tahun  2007  yang  menyatakan  bahwa Anggaran  Dasar  Perseroan  sekurang-kurangnya  memuat  tentang  tata  cara  penggunaan laba dan pembagian deviden.
Konsep  TJSLP  di  berbagai  negara  asing,  terutama  negara-negara  industri  maju,  dianggap sebagai  sebuah  konsep  yang  berdimensi  etis  dan  normal,  sehingga  pelaksanaannya  pun  oleh perusahaan pada prinsipnya bersifat sukarela,bukan sebagai suatu kewajiban hukum. Di indonesia
konsep  TJSLP  justru  dijadiakan  sebagai  sebuah  kewajiban  hukum  yang  harus  di  patuhi  oleh perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 74 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007.
Menurut  Mahkamah  Konstitusi,  TJSLP  merupakan  suatu  kewajiban  hukum  yang ditentukan  dalam  pasal  74  UU  No.40  Tahun  2007  sebagai  kebijakan  hukum  dari  pembentuk undang-undang untuk mengatur dan menerapkan TJSLP dengan suatu sanksi dan ini adalah benar, karena:
a) Secara  faktus,  kondisi  lingkungan  telah  rusak  dimasa  lalu  ketika  perusahaan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan pada umumnya
b) Budaya Hukum Indonesia tidak sama dengan negara industri maju tempat konsep CSR pertama kali diperkenalkan, dimana TJSLP bukan merupakan tuntutan bagi perusahaan kepada  masyarakat  dan  lingkungannya,  tetapi  juga  telah  dijadikan  sebagai  salah  satu indikator kinerja perusahaan dan syarat bagi perusahaan  yang akan go public. Artinya Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  sesuai  kultur  hukum  indonesia,  penormaan TJSLP  sebagai  norma  hukum  yang  diancam  dengan  sanksi  hukum  merupakan  suatu keharusan demi tegaknya TJSLP.
UU No.30 tahun 2004 telah mengatur sanksi kepada Notaris yang talah menyimpang dari UU No.30  Tahun  2004  dan  Kode  Etik  Notaris.  Dalam  Pasal  84  UU  No.30  Tahun  2004  dinyatakan bahwa  tindakan  pelanggaran  yang  dilakuakn  oleh  notaris  terhadap  ketentuan  sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan  menjadi  batal  demi  hukum  dapat  menjadi  alasan  bagi pihak  yang  menderita  kerugian  untuk  menuntut  penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  kepada notaris.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  85  UU  No.30  tahun  2004  dinyatakan  bahwa  pelanggaran  terhadap ketentuan pasal 7, pasal 16 ayat (1) huruf a, pasal 16 ayat (1) huruf b, pasal 16 ayat (1) c,  pasal 16 ayat (1) d, pasal 16 ayat (1) e, pasal 16 ayat (1) f, pasal 16 ayat (1) g, pasal 16 ayat (1) h, pasal 16 ayat (1) i, pasal 16 ayat (1) j, pasal 16 ayat (1) k, pasal 17, pasal 20, pasal 27, pasal 32, pasal 37, pasal  54,  pasal  58,  dan  pasal  59  dan/atau  pasal  63  dapat  dikenalia  Teguran  lisan,Teguran
tertulis,Pemberhentian sementara,Pemberhentian dengan hormat; atau Pemberhentian dengan tidak hormat
Menurut Kode Etik Notaris, khususnya Pasal 1 angka 12, sanski  adalah Suatu hukum yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun  orang  lain  yang  memangku  dan  menjalankan  Jabatan  Notaris,  dalam  menegakkan  kode etik dan disi[lin organisasi.”
Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris harus bertindak jujur, mandiri  dan  tidak  berpihak,  penuh  rasa  tanggung  jawab  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  dan  isi  sumpah  jabatan  notaris.  Jika  rumusan  ini  dikaitkan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.40 tahun 2007  mengenai pendirian perseroan terbatas dan pasal 15 ayat (1) huruf  i  UU No.40 tahun 2007  mengenai  hal-hal  yang  harus  dicantumkan  dalam  anggaran  dasar  perseroan  terbatas sekurang-kurangnya  memuat  mengenai  tata  cara  penggunaan  laba  dan  pembagian  deviden,  serta ketentuan pasal 74 UU No.40 tahun 2004 yang  mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam,  maka  secara  etika  dengan  berlandasan  pada interpretasi ketentuan peraturan tersebut di atas, notaris seharusnya memasukan klausul CSR dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.
Kemudian,  dalam  Pasal  3  angka  6  Kode  Etik  Notaris  yang  menyatakan  bahwa mengutamakan pengabdian kepada kepentian masyarakat dan negara, berarti Notaris dituntut untuk dapat  memahami  apa  yang  diinginksn  oleh  negara  dalam  hal  ini  melalui  peraturan  perundang- undangan,  khususnya  UU  No.40  tahun  2007  dapat  sampaikan  kepada  masyarakat  ,  sehingga masyarakat diharapkan dapat memahami dan melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh negara.
Apabila  Notaris  berperan  sebagai  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat akta  otentik  serta  peranannya  antara  lain  adalah  membuat  akta  otentik  dan  sebagai  penyuluh hukum  tidak  melaksanakan  peranannya  tersebut  secara  profesional  seperti  dalam  hal  memasukan klausul  CSR  kedalam  anggaran  dasar  perseroan  terbatas  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di bidang  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam,  tentu  hal  ini  dapat  dianggap  bahwa  Notaris tersebut telah menyalahi Kode Etik Notaris sebagaimana yang dirumuskan dengan pasal 3 angka 4 dan  angka  6  di  atas,  yang  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  sanksi  administratif  sebagaimana dirumuskan dalam pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu: Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan  pelanggaran  kode  etik  dapat  berupa  :Teguran,  Peringatan, Schorsing (pemecatan
sementara)  dari  keanggotaan  perkumpulan,Pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari  keanggotaan perkumpulan.    Penjatuhan  sanksi-sanksi  sebagaimana  teruarai  diatas  terhadap  anggota  yang melanggar  Kode  Etik  disesuaikan  dengan  kuantitas  dan  kualitas  pelanggaran  yang  dilakukan anggota tersebut.
Jenis  dan  bentuk  sanksi  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Notaris  yang  tidak  memasukan  klausul TJSLP  dalam  Anggaran  Dasar  Perseroan  Terbatas,  menjadi  wewenang  dari  Majelis  Pengawas, dengan  berpedoman  pada  ketntuan-ketentuan  dalam  UU  No.  30  Tahun  2004  dan  peraturan pelaksanaanya.  Jadi,  ditinjau  dari  nilai  adan  asas  sebagai  penegak  hukum,  Notaris  harus  dapat menegakkan hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007. Oleh karena itu,  Notaris  yang  tidak  memuat  klausul  TJSLP  dalam  anggaran  dasar  Perseroan  Terbatas  dapat dianggap  melanggar Kode Etik Notaris, dan untuk itu terhadap Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggung-jawabannya  secara  profesi  dihadapan  Majelis  Pengawas  setempat  di  wilayah  kantor dimana Notaris tersebut menjalankan aktivitas profesi-nya sebagai Notaris.

## KESIMPULAN
a. Fungsi  Notaris  sebagai  Pejabat    Umum  dalam  menjalankan  tugasnya  wajib memberikan  pemahaman  kepada  perusahaanuntuk  menjadikan  klaususl  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  dalam  akta  pendirian  Perseroan  Terbatas  yang menjalankan  kegiatan  usahanya  dengan  lingkungan  dengan  sumber  daya  alam adalah  sebagai  bentuk  penegakan  sistem  hukum,  yang  tujuannya  adalah  utuk mempermudah  meminta  pertanggung  jawaban  Perseroan  Terbatas  dalam Pelaksanaan CSR, sebagai  amanah Pasal 15 ayat 910 huruf  i, Pasal 70, dan  Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 dan sebagai bentuk komitmen Perseroan Terbatas dalam berperan serta secara aktif pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
b. Konsekwensi  hukum  bagi  akta  pendirian  yang  belum  memuat  Anggaran  Dasar Peseroan  Terbtas  dan  tidak  mencamtumkan  klausul  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan,  adalah    bertentangan  dengan  Pasal  74  UU  No.40  Tahun  2007  yang mengarahkan  Notaris  untuk  membuat  klausul  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  dalam  anggaran  dasar  Perseroan  Terbatas.  Karena  UU  No.  40  tahun 2007 cukup tegas mengaturnya , maka sanksi kepada Notaris yang  belum memuat klausul  CSR  dalam  anggaran  dasar  Perseroan  Terbatas  adalah  sanksi  hukum  dan
moral, karena Notaris dianggap melanggar UU PT dan  Kode Etik Notaris. Adapun bentuk  dan  jenis  sanksi  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Notaris  tersebut  merupakan wewenang  Majelis  Pengawas  Notaris  untuk  diperingati  secara  tertulis  dan dipertegas  dngan  pengawasan  pemerintah  dalam  perizinan  lainnya  sebelum operasionala perusahaan.

## Saran
a. Kepada    Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  hendaknya  terus  melakukan  upaya sosialisasi  kepada  anggota  INI  mengenai  semua  peraturan-peraturan  perundang- undangan  yang ada, sehingga diharapkan pemahaman akan apa  yang dikehendaki oleh  undang-undang  dapat  disampaikan  oleh  Notaris  yang  juga  berperan  sebagai penyuluh hukum.
b. Kepada  pemerintah  daerah  perda  tentang  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan juga  mencantumkan  norma  tentang  kewajiban  hukum  untuk  memuat  klausul tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam anggaran dasar PT.
c. Kepada  Kemenkumham  untuk  dapat  menyempurnakan  standar  akta  PT  bagi pedoman notaris
d. Kepada Ikatan Notaris Indonesia (INI) senantiasa mengembangkan kode etik notaris sesuai  dngan  kebutuhan  global  bahwa  produksi  tidak  hanya  keuntungan  semata tetapi juga kualitas menjaga lingkungan hidup yang baik da sehat,
e. Kepada  notaris    dapat  mengembangkan  hukum  melalui  akta  notaris  yang dikeluarkan  dengan  menumbuhkan  kesadaran  akan  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat  atau  pembangunan  berkelanjutan  sebagai  kewajiban  perusahaan  dan sebagai etika dalam berbisnis yang sehat di era globalisasi.
f. Hendaknya  dalam  Kode  Etik  Notaris  dirumuskan  dan  dijelaskan  secara  terperinci jenis-jenis  pelanggaran  dan  mekanisme  pengenaan  sanksi,  terutama  sanksi  dalam mencari dan mencapai keadilan bagi Notaris itu sendiri.

## Daftar Pustaka

## Buku :
Adjie,  Habib. Status  Badan  Hukum,  Prinsip-prinsip  dan  Tanggung  Jawab  Sosial  Perseroan Terbatas . Mandar Maju Bandung 2008.
Andreas Pramudianto,. Hukum Lingkungan Internasional , Rajawali Pers, Depok, Jakarta 2017
Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu Citra Aditya Bakti Bandung 2016
Ginting, Jamin. Hukum Perseroan Terbatas . Citra Aditya Bakti Bandung 2007
Herlien  Budiono,Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  bidang  Kenotariatan  Buku  Kesatu,  Citra Aditya Bakti, Bandung 2015
-------------------,Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  bidang  Kenotariatan  Buku  Kedua,  Citra Aditya Bakti, Bandung 2015
--------------------,Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  bidang  Kenotariatan  Buku  Ketiga,  Citra Aditya Bakti, Bandung 2015
Maret  Priyanta, Pengelolaan  Hutan  Berkelanjutan    (Dalam  Kerangka  Pembaharuan  Sistem Hukum  Lingkungan  dan  Tata  Ruang  Berbasis  Perubahan  Iklim ),  Logoz  Publishing,    Bandung 2018
Natabaya,  A.S.  2006 .  Sistem  Peraturan  Perundang-undangan  Indonesia .  Sekretariat  Jendral  dan Kepaniteraan Mahkamah Konsistusi.Jakarta 2006
Simanjuntak,  Cornelius  dan  Natalie  Mulia. Organ  Perseroan  Terbatas .  Jakarta:  Sinar Grafika.Jakarta 2009
Sjaifurrachman,  2011.  Habib  Adjie,  Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta, Mandar Maju Bandung

## Jurnal Ilmiah:
Adjie, Habib. 2008. “ Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ”. Jurnal Hukum Bisnis . No.1. Volume 27.
Chairil  N.  Siregar,  Analisis  Sosiologis  Terhadap  Implementasi  Corporate  Social  Responsibility Pada masyarakat Indonesia, Jurnal Sosiateknologi Institut Teknologi Bandung (ITB)
Elita  Rahmi,  Standarisasi  Lingkungan  (ISO  26000)  Sebagai  Harmonisasi  Tanggung  Jawab  Sosisl Perusahaan  dan  Intrumen  Hukum  Indonesia,Inovatif  Jurnal  Ilmu  HUkum,  Vol  4  No  5 (2011).
----------------, Intrumen  Pemberian  Izin  Lokasi  Perkebunan  Sawit  Dalam  Rencana  Tata  Ruang Provinsi  Jambi ,(Jurnal penelitian Universitas Jambi, Seri Humaniora.Volume 14 Nomor 1 Januari-Juni 2012.ISSN 0852-8349.
Herlien  Budiono,  Arah  Pengaturan  UndangUndang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  Dalam  menghadapi  Era  Global,  (Jurnal  Rechtsvinding  Volume  1  Nomor  2 Agustus  2012.Jurnal  pada  Pembinaan  Hukum  Nasional  kementerian  Hukum  dan  HAM RI.ISSN 2089-9009.
Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa , I Gusti Ketut Ariawan, Prinsip Kehati-hatian Notaris  Dalam  membuat  Akta  Autentik ,  Jurnal  Acta    Comitas  Jurnal  Huku  Kenotariatan Universitas Udayana. Bali (2018)1:59-74.ISSN 2502-8960 I e-ISSN:2502-7573.
Yulia  Setyarini,Melvie  Paramitha,  Pengaruh  Mekanisme  Good  Corporate  Governance  Terhadap Corporate  Social  Responsibility,  Jurnal  Kewirausahaan  Volume  5  Nomor  2,Lembaga penelitian  dan  pengabdian  Masyarakat  Universitas  Widya  Kartika  Surabaya.ISSN  1978- 4724

## Peraturan Perundang-Undangan
Perda  Kota  Jambi  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan.Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 1
Perda  Magelang  Provinsi  Jawa  tengah  Perda  Nomor  11  Tahun  2017  Tentang  Tanggung  Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan
UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106.Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4756)
.UndangUndang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  PerlindUngan  dan  pengelolaan  Lingkungan Hidup(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, TLN RI Nomor 5059
UndangUndang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 3, TLN RI Nomor 5491.