## Pengelolaan limbah elektronika di DKI Jakarta menggunakan pendekatan Soft System Methodology
D. Rimantho 1*
1 Departemen Teknik Industri, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia
Abstrak .
Pada  beberapa  dekade  terakhir,  pertumbuhan  produk listrik  dan  elektronika  mengalami  peningkatan  yang signifikan,  ditandai  dengan  peningkatan  permintaan  dan penjualan produknya secara global. Hal ini mempengaruhi masa  pakai  produk  menjadi  lebih  pendek,  yang  tentunya berakhir  lebih  cepat  menjadi  limbah.  Beberapa  faktor penyebab kompleksnya permasalahan pengelolaan limbah elektronika  adalah  peranan  dan  fungsi  para stakeholder seperti  pemerintah,  sektor  informal  dan  industri manufaktur,  serta  dinas  kebersihan.  Artikel  ini  bertujuan menganalisis permasalahan pengelolaan limbah elektronik dan  alternatif  pemecahannya  melalui  model  pengelolaan limbah dengan pendekatan Soft System Methodology (SSM). Data dan informasi sistem pengelolaan limbah elektronika diperoleh  melalui  studi  literatur  dan  diskusi  mendalam dengan  beberapa  pakar.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa pengaplikasian  metode  SSM  menghasilkan  model konseptual  yang  mengilustrasikan  aktivitas  antar  sub elemen guna memperbaiki pengelolaan limbah elektronika.  Model  ini  dibangun  untuk  meningkatkan pengelolaan  limbah  dan  mengurangi  potensi  dampak negatifnya. Relevansi peran dan sinergi para pelaku seperti pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  pelaku  usaha (usaha  limbah,  termasuk  pemulung)  menentukan keberhasilan  tujuan.  Sebagai  pemangku  kepentingan utama,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan berperan dalam merancang kebijakan dan program. Hal ini dapat  didukung  oleh  Kementerian  Perindustrian,  Dinas Kebersihan DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya.
Kata  kunci:  limbah  elektronika,  SSM,  manajemen, stakeholder
Abstract .
In  the  last  few  decades,  the  growth  of  electrical  and electronic products has significantly increased, marked by an increase  in  demand  and  sales  of  its  products  globally.  It affects the product's service life to be shorter, which ends up becoming waste faster. Some factors causing the complexity of electronic waste management problems are the roles and functions  of  stakeholders  (government,  informal  sector, manufacturing  industry  and  sanitation  office).  This  article analyzed  the  electronic  waste  management  problems  and alternative solution through the waste management model using  the  Soft  System  Methodology  (SSM)  approach.  Data and  information  were  obtained  through  literature  studies and  in-depth  discussions  with  several  experts.  The  study results  show  that  applying  the  SSM  method  produces  a conceptual  model  illustrating  the  activities  between  sub- elements to improve electronic waste management. The SSM model was built to improve waste management and reduce its negative impacts. The role relevance and synergy of actors such  as  the  central  government,  local  governments,  and business  actors  (waste  businesses,  including  scavengers) determine  the  objectives'  success.  As  a  major  stakeholder, Ministry  of  Environment  and  Forestry  plays  a  role  in designing  policies  and  programs,  supported  by  Ministry  of Industry,  DKI  Jakarta  Sanitation  Service  and  other  related agencies.
Keywords: e-waste, SSM, management, stakeholder

## 1. PENDAHULUAN
Peralatan  listrik  dan  elektronik  memberikan  pengaruh  signifikan  pada kehidupan  manusia  dalam  beberapa  dekade  terakhir.  Peningkatan  inovasi teknologi  peralatan  elektronika  membuat  kehidupan  manusia  menjadi  lebih mudah,  baik  di  rumah  maupun  di  kantor.  Hal  ini  menjadikan  kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peralatan elektronika. Kemajuan yang sangat cepat dalam inovasi teknologi membuat masa penggunaan perlengkapan listrik dan elektronika menjadi lebih singkat dan berakhir lebih cepat menjadi
* Korespondensi Penulis Email : dino.rimantho@univpancasila.ac.id
limbah.  Dengan  demikian,  peningkatan  pembuatan  produk  elektronika  akan memberikan dampak penting terhadap laju timbulan limbah elektronika.
Limbah elektronika adalah seluruh produk elektrikal dan elektronika yang telah  melalui  batas  usia  pakainya  (Sthiannopkao  and  Wong  2013).  Perangkat elektrikal dan elektronika dapat terdiri dari berbagai macam bentuk atau jenis tergantung dari penggunaannya. Uni Eropa membagi perangkat elektronika ke dalam  sepuluh  jenis  yaitu  perlengkapan  rumah  tangga  besar,  alat-alat  rumah tangga  kecil,  teknologi  informasi  dan  peralatan  telekomunikasi,  peralatan konsumen,  peralatan  pencahayaan,  alat-alat  listrik  dan  elektronik,  mainan, sistem peralatan medis, pemantauan instrumen kontrol dan dispenser otomatis (European Commission-WEEE Directive 2003).
Produksi  peralatan  listrik  dan  elektronika  di  negara-negara  maju mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dibandingkan dengan produk lainnya (Hilty 2005). Menurut Pariatamby and Victor (2013), limbah elektronika di Uni Eropa mengalami peningkatan sekitar 3-5% per tahun atau tiga kali lebih cepat dibandingkan laju timbulan limbah padat rumah tangga. UNEP (2006) juga menyatakan  bahwa  peningkatan  laju  timbulan  elektronika  sekitar  3-5%  tiap tahunnya.  Hal  ini  membentuk  perkembangan  aliran  limbah  tercepat  di  dunia. Schluep et al . (2009) meramalkan bahwa laju timbulan elektronika secara garis besar  adalah  40  juta  ton  per  tahun.  Sementara  itu,  beberapa  peneliti  juga melaporkan bahwa peningkatan laju timbulan elektronika terjadi di beberapa Negara  di  Asia  seperti  Taiwan,  China,  Filipina,  Korea  dan  India  (Peralta  and Fontanos 2006; Terazono et al . 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Rimantho et  al .  (2019)  melaporkan  bahwa  timbulan  limbah  elektronika  di  DKI  Jakarta sebesar 7.713,42 kg/tahun atau 4,04 kg/orang/tahun. Studi tersebut dilakukan pada 400 rumah tangga dan 54 sektor informal.
Limbah  elektronika  memberikan  dampak  negatif  pada  semua  aspek kehidupan  baik  pada  lingkungan  maupun  perekonomian  masyarakat.  Namun demikian, limbah elektronika juga masih memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil. Potensi ekonomi yang diperoleh dari daur ulang limbah elektronika adalah logam mulia seperti emas, perak, paladium, tembaga, aluminium, besi dan plastik (Hosoda 2007; Kahhat et al . 2008; Prakash and Manhart 2010). Limbah  memiliki  ancaman  serius  terhadap  lingkungan  dan  kesehatan manusia  karena  belum  ada  teknologi  ramah  lingkungan  pada  proses  daur ulangnya.  Permasalahan  ini  semakin  dipersulit  dengan  belum  adanya  tempat pembuangan khusus untuk limbah elektronika. Terdapat dua hal yang menjadi penyebab munculnya masalah lingkungan dan ekonomi dari pengelolaan limbah elektronika.  Pertama,  adanya  kandungan  senyawa  berbahaya  dalam  limbah elektronika  yang  memiliki  dampak  negatif  pada  alam.  Kedua,  adanya  faktor keterbatasan  dalam  menyerap  residu  limbah  elektronika  di  lingkungan.  Jika
terjadi  perbedaan  kapasitas,  maka  akan  mendorong  munculnya  risiko  serius pada stabilitas dan batas toleransi ekosistem. Misalnya, efek proporsional dari merkuri pada pencemaran air yang kecil dalam standar pencemaran yang masih rendah. Di sisi lain, pada tingkatan konsentrasi yang tinggi maka pengaruhnya juga  akan  sangat  tinggi.  Menurut  Perman et  al .  (2003)  pencemaran  senyawa merkuri  akan  membuat  perubahan  fungsi  dari  ekosistem  dan  menurunkan kapasitas penyerapan dari lingkungan.
Proses daur ulang limbah elektronika banyak dilakukan di sektor informal, sehingga memunculkan potensi kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat (Wang et al . 2012). Secara umum, munculnya risiko dan ancaman  serius  bagi  lingkungan  dan  kesehatan  masyarakat  diakibatkan  dari penggunaan peralatan dan metode  yang sangat sederhana dalam proses daur ulang  limbah  elektronika,  umumnya  terjadi  di  negara-negara  berkembang (Prakash and Manhart 2010;  Ongondo et al . 2011). Contoh metode sederhana tersebut adalah pembongkaran fisik menggunakan peralatan sederhana seperti palu, obeng dan pahat (Wen et al . 2006; Amoyaw-Osei et al . 2011), pelepasan komponen dari papan sirkuit dengan metode pemanasan (Puckett et al . 2002), pelepasan  logam  mulia  menggunakan  larutan  asam  (Wong et  al .  2007), pemecahan dan pendaur-ulangan plastik (Wong et al . 2007), pembakaran kabel untuk mengambil tembaga (Wong et al . 2007) dan pengisian ulang kartrid toner (Puckett et al . 2002).
Penelitian yang dilakukan oleh Sudarmaji et al . (2006) menggarisbawahi penurunan kualitas kesehatan manusia disebabkan adanya senyawa berbahaya dari  limbah  elektronika.  Robinson  (2009)  juga  melaporkan  bahwa  senyawa Arsenik (As) berpotensi menyebabkan penurunan kesehatan seperti gangguan mata,  kulit,  darah  dan  lever.  Selain  itu,  jalur  masuknya  zat  pencemar  limbah elektronika pada manusia adalah melalui makanan, udara, dll. Sebuah penelitian di daerah pembongkaran printer di Provinsi Guiyu, China menunjukkan bahwa para pekerja membongkar kartrid toner dengan peralatan sederhana tanpa alat pelindung  diri  yang  sesuai.  Pembongkaran  toner  tersebut  berpotensi mengganggu sistem pernafasan manusia dan menyebabkan kanker (Huo et al . 2007).  Lebih  lanjut,  hasil  penelitian  Rimantho et  al .  (2020)  menunjukkan beberapa  nilai  RPN  tertinggi  antara  lain  teknologi  manual  (729),  jumlah teknologi (729), kepatuhan hukum (729) dan biaya daur ulang (729).
Kompleksitas  masalah  pengelolaan  limbah  elektronik  memerlukan pendekatan  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini  bertujuan  merancang model  pengelolaan  limbah  elektronik  berkelanjutan  dengan  pendekatan soft system methodology yang terkait dengan peran institusi, pelaku dan rules of the game pengelolaan limbah elektronik di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.

## 2. METODOLOGI
Sebuah  pendekatan  berpikir  sistematis  ( system  thinking )  dapat diaplikasikan  dalam  menjawab  suatu  permasalahan  yang  belum  terstruktur. Pendekatan  ini  dapat  memberikan  gambaran  keterkaitan  antar  faktor  dan kegiatan yang dilakukan, serta aktor-aktor yang berkepentingan sejak dari input hingga munculnya output . Melalui pendekatan ini, dapat diketahui pula interaksi dari  unsur,  komponen  dan  sub  sistem  yang  menyusun  sebuah  sistem. Pendekatan berpikir sistem meliputi beberapa hal seperti proses berpikir, hasil akhir dan target yang ada (Eriyatno 2012).
Dalam  artikel  ini, soft  system  methodology (SSM)  diaplikasikan  sebagai sebuah metode sistem yang memberikan ilustrasi tentang kondisi permasalahan yang sedang dihadapi. Metode SSM adalah suatu teknik soft system thinking yang dikenalkan  oleh  Checkland  (1999).  Metode  SSM  memiliki  perbedaan  dengan pendekatan hard  system  methodology .  Metode  ini  lahir  karena  adanya  cara pandang  bahwa  dasar  pembuatan  suatu  sistem  lebih  mengarah  pada permasalahan  yang  memiliki  karakteristik  sangat  abstrak  atau  tidak  jelas (Purnomo  2012).  Lebih  jauh,  Checkland  (1999)  menggunakan  tujuh  tahapan dalam mengaplikasikan metode SSM seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 .
Gambar 1. Checkland protokol.
Penyusunan model pengelolaan limbah elektronika yang berkelanjutan di DKI Jakarta pada artikel ini dilakukan melalui tujuh tahapan yang mengacu pada Checkland Protokol dengan uraian sebagai berikut:
1) Analisis  yang  menguraikan  kondisi/situasi  yang  tepat  dalam  perspektif pengelolaan  limbah  elektronika.  Langkah  awal  adalah  menanyakan problem yang harus dijawab terkait pengelolaan limbah elektronika yang juga diarahkan pada dampak lingkungan, sosial dan ekonomi.
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
2) Pemahaman  terhadap problem apa  saja  yang  dihadapi  oleh  seluruh stakeholder .  Pemahaman  ini  meliputi  keperluan  apa  saja  yang  menjadi kebutuhan pihak stakeholder . Selain itu, pemahaman juga didasarkan pada kapasitas dan responsibilitas para stakeholder . Output dari pemahaman ini adalah  ilustrasi  keterlibatan  rangkaian  dari  masing-masing stakeholder atau secara umum disebut rich picture .
3) Membuat  pengertian  posisi  masing-masing stakeholder dengan mengaplikasikan suatu metode yang disebut CATWOE ( Client or Customers ,
Actors , Transformations , Weltanschauung , Owner dan Environment constrain ).
4) Membuat  desain  maya  atau  konseptual  yang  akan  memberikan  uraian ketergantungan  antar  kegiatan  atau  operasi.  Desain  maya  ini mengilustrasikan  korelasi  dari  input-proses- output dari  satu  kegiatan dengan kegiatan lainnya.
5) Membuat susunan program aktivitas yang akan diterjemahkan dalam aksi dan  secara  umum  membuat  komparasi  antara  kondisi  aktual  dengan desain transdental yang telah didesain.
6) Membuat  interpretasi  perbedaan  yang  berpotensi  untuk  dilakukan. Kontroversi  antar  ahli  berpotensi  terjadi  pada  fase  ini.  Kemungkinan modifikasi  pada  beberapa  hal  berpotensi  terjadi  seperti  berubahnya strategi  kebijakan,  peralihan  komposisi  dan  kemungkinan  peralihan prinsip dan budaya dalam wujud peralihan kaidah berasumsi.
7) Membuat pelaksanaan aksi pembaruan pada desain yang telah dibuat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Analisis situasional
Pengelolaan  limbah  elektronika  di  Indonesia  saat  ini  belum  memiliki peraturan  atau  regulasi  yang  spesifik,  sehingga  berpotensi  memunculkan permasalahan  yang  sangat  rumit.  Lebih  lanjut,  peningkatan  laju  limbah elektronika  ditentukan  oleh  banyak  faktor  seperti  tingkat  pendidikan,  kultur, tingkat  pendapatan,  daya  beli  masyarakat,  dll.  Dalam  rangka  meningkatkan pengelolaan  limbah  elektronika,  diperlukan  proses  rekognisi  dan  pengenalan karakter  limbah  elektronika  secara  detail.  Dengan  mengetahui  karakteristik limbah  elektronika  akan  memberikan  suatu  kerangka  mengenai  jenis  limbah elektronika,  komposisi  limbah  serta  sifat-sifat  limbah.  Selain  itu,  akan memberikan  dukungan  informasi  kepada  para stakeholder terkait  mengenai siapa saja yang berpotensi memunculkan limbah elektronika. Karakterisasi juga dapat  memunculkan  perkiraan  konsekuensi  pada  lingkungan  dan  untuk membuat keseimbangan efektivitas strategi pengendaliannya.
Belum ada teknologi yang ramah lingkungan pada proses daur ulang yang dapat  mencemari  lingkungan  seperti  air,  tanah  dan  udara.  Permasalahan  ini semakin dipersulit dengan belum adanya tempat pembuangan khusus limbah elektronika. Permasalahan pada pengelolaan limbah elektronika juga berpotensi semakin  kompleks  karena  pemerintah  belum  memberikan  perhatian  secara khusus  dan  serius.  Pengelolaan  limbah  elektronika  saat  ini  masih  menyatu dengan  penanganan  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3).  Penyebab lainnya  adalah  belum  optimalnya  pemerintah  dan stakeholder dalam mengimplementasikan  setiap  kebijakan  dan  strategi  yang  terkait  dengan pengelolaan dan penanganan limbah berwawasan lingkungan.
Pengelolaan  limbah  elektronika  mempunyai  tujuan  memperkecil  atau menghilangkan  risiko-risiko  terhadap  kesehatan  manusia  dan  lingkungan. Pengelolaan  limbah  elektronika  dapat  dikatakan  baik  apabila  proses pengelolaannya tidak menyebabkan penurunan kualitas kesehatan manusia dan tidak  merusak  lingkungan  sekitar.  Dalam  rangka  meminimalisasi  terjadinya risiko-risiko  tersebut,  perlu  diciptakan  suatu  model  manajemen  risiko  pada pengelolaan  limbah  elektronika  yang  berkelanjutan  di  DKI  Jakarta.  Mengacu pada deskripsi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diperoleh konklusi dari pengelolaan limbah elektronika sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2 .
Gambar 2 . Aspek-aspek dalam pengelolaan limbah elektronika.
Aspek  hukum/peraturan  belum  mengatur  secara  spesifik  pengelolaan limbah  elektronika,  sehingga  masih  perlu  adanya  regulasi  pemerintah  pusat maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada aspek kelembagaan, belum ada
Pengelolaan Limbah Elektronika Aspek Teknis Operasional Aspek Kelembagaan Aspek Peran Serta Masyarakat Aspek Pembiayaan Aspek Peraturan
struktur  organisasi  kelembagaan  untuk  pengelolaan  limbah  elektronika. Berkaitan dengan aspek teknik dan operasional, belum ada tempat pembuangan khusus atau pusat daur ulang limbah elektronika yang menggunakan teknologi bersih dan diawasi oleh pemerintah, serta belum ada standar operasional dan prosedur pengelolaan limbah elektronika. Mengenai aspek pembiayaan, belum ada alokasi anggaran dan retribusi untuk limbah elektronika. Aspek keterlibatan penduduk  dan  sektor  swasta  menyangkut  pemahaman  publik  dan  investasi swasta dalam penyelenggaraan dan pengendalian limbah.

## 3.2. Root definition permasalahan
Munculnya persoalan manajemen limbah elektronika dari sudut pandang lingkungan,  sosial  dan  ekonomi  secara  garis  besar  disebabkan  oleh  efek  yang ditimbulkannya.  Efek  ini  berpotensi  memberikan  pengaruh  serius  terhadap penurunan  kualitas  lingkungan  dan  kesehatan  manusia,  serta  potensi  konflik dan  diskoordinasi  antar  lembaga.  Berdasarkan  hal  tersebut,  akan  dijelaskan keterkaitan problematika yang dihadapi dari tingkat relevansi antar stakeholder . Dengan mengaplikasikan pendekatan CATWOE dapat diketahui dan dijelaskan relevansi  tiap stakeholder dalam  pengelolaan  limbah  elektronika,  yang penjelasannya disampaikan secara rinci pada bagian berikut ini:
▪ Client atau  konsumen  adalah  masyarakat  dan  pemulung  yang  berperan dalam  menghasilkan  laju  timbulan  limbah  elektronika,  serta  konsumen akhir  yang  menggunakan  produk  elektronika.  Masyarakat  dan  pemulung adalah  sekumpulan  masyarakat  yang  terdampak  oleh  luaran  manajemen limbah yang dilaksanakan sektor informal daur ulang limbah elektronika.
▪ Actors adalah bagian yang mempunyai fungsi penting dalam memberikan efek baik secara ekonomi, lingkungan dan sosial. Komponen ini terdiri dari sektor  informal  daur  ulang,  instansi/organisasi  yang  terlibat  dalam pengelolaan limbah elektronika, serta LSM pemerhati lingkungan. Kelompok ini  memiliki  kepekaan  atas  potensi  perselisihan  yang  didasarkan  pada perbedaan keinginan dari setiap stakeholder .
▪ Transformation  process membutuhkan  sebuah  konsensus  pada manajemen limbah elektronika yang mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi.
▪ Weltanschauung merupakan bahasa Jerman yang berarti interpretasi yang harus menjadi dasar dalam pembuatan definisi yang memiliki arti dan sesuai dengan situasi kondisinya. Pada kasus perselisihan kepentingan dari faktor energi, pangan dan lingkungan, pada dasarnya belum ditemukan kesamaan persepsi  yang  dapat  memberikan  keseimbangan  dari  setiap stakeholder . Dengan  demikian,  perlu  suatu  ordinasi  dan  peraturan  yang  dapat menyelaraskan tingkat kebutuhan setiap pemangku kepentingan.
▪ Owner merupakan  seluruh  komponen  pengelola  negara  seperti Kementerian  Lingkungan  Hidup,  Perindustrian  dan  Perdagangan.  Pada tingkat  daerah  atau  provinsi,  komponen  pengelola  dalam  konteks manajemen  limbah  elektronika  antara  lain  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan dan BPLHD. Fungsi penting kelompok ini adalah menghasilkan suatu peraturan dan tahapan pelaksanaan dalam rangka manajemen limbah elektronika yang mengacu pada faktor-faktor keberlanjutan.
▪ Environment  constrain adalah  faktor  yang  berpotensi  menghambat pelaksanaan  kegiatan  setiap  pemangku  kepentingan.  Hambatan  paling utama  adalah  tingkat  pemahaman.  Minimnya  sosialisasi  dari  pemerintah membuat  pemahaman  tiap  pemangku  kepentingan  menjadi  berbeda. Sebagai hasilnya, peraturan yang telah dibuat tidak berjalan dengan optimal.

## 3.3. Model konseptual
Model  konseptual  merupakan  ilustrasi  keterkaitan  dari  masing-masing kegiatan  dan  fungsi  setiap  pemangku  kepentingan  dalam  rangka  pencapaian tujuan.  Setiap  fungsi  mempunyai  keterkaitan  yang  saling  mengisi  kekurangan masing-masing.  Ilustrasi  keterkaitan  dari  masing-masing stakeholder ( rich picture )  dan  model  konseptual  dalam  pengelolaan  limbah  elektronika ditunjukkan pada Gambar 3 dan Gambar 4 .
Pada  pengelolaan  limbah  elektronika  masih  ditemukan  adanya  keadaan dependensi dan tingginya keinginan yang justru menjadi titik awal terjadinya perselisihan. Terjadinya perselisihan ini pada hakikatnya merupakan gambaran belum  adanya  beberapa  faktor  dalam  pengelolaan  limbah  elektronika  seperti sistem  pengumpulan,  transfer,  daur  ulang  dan  pembuangan.  Pengawasan terhadap  kegiatan  daur  ulang  oleh  pemerintah  juga  belum  ada.  Di  sisi  lain, tingkat  penggunaan  produk  elektronika  cenderung  meningkat  seiring  dengan penemuan teknologi baru dan peningkatan populasi.
Kontribusi  nyata  dari  setiap  pemangku  kepentingan  harus  dilaksanakan dengan optimal. Pemerintah mempunyai fungsi penting dalam merumuskan dan membuat  strategi  dan  regulasi  yang  mengutamakan  semua  komponen masyarakat dan didasarkan pada keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan sosial. Hal  tersebut  akan  menjadi  panduan  atau  pedoman  bagi  seluruh  pemangku kepentingan  dalam  pengendalian  lingkungan  dan  manajemen  limbah elektronika.  Para  aktor  dalam  hal  ini  sektor  informal  daur  ulang  dan  sektor industri  produk  elektronika  mempunyai  fungsi  dalam  mengimplementasikan kebijakan.  Pemantauan/pengendalian  dapat  dilakukan  secara  sinergi  dengan pemangku  kepentingan  lainnya  seperti  wakil  dari  pemerintahan  bidang lingkungan hidup, LSM, akademisi atau pemerhati lingkungan hidup.
Gambar 3 . Rich picture pengelolaan limbah elektronika.
Gambar 4. Model konseptual pengelolaan limbah elektronika.
Seluruh  pemangku  kepentingan  perlu  melaksanakan  prosedur pengawasan pelaksanaan regulasi dan aksi nyata dari implementasi manajemen limbah elektronika. Oleh karena itu, perlu adanya parameter tingkat pemenuhan atas implementasi fungsi setiap pemangku kepentingan yang mengacu pada tiga aspek manajemen yaitu efisiensi, efikasi dan efektivitas. Parameter ini yang akan menjadi  pedoman  dalam  pelaksanaan  peningkatan  proses  yang  dilaksanakan secara berkesinambungan. Lebih lanjut, pengelolaan limbah elektronika harus mengacu pada lima aspek yaitu aspek teknis operasional, peraturan dan regulasi, kelembagaan, pembiayaan dan peran serta masyarakat. Penerapan lima aspek ini  akan  mampu  menjawab  permasalahan  yang  berpotensi  muncul  baik  dari sudut pandang lingkungan, ekonomi dan sosial.

## 3.4. Perbandingan model dengan realita
Dalam rangka mendeteksi implementasi dari desain sistem yang telah dibuat, dibutuhkan tahapan yang lebih rinci mengenai kajian komparasi antara tujuan yang diharapkan  pada  sistem  dan  kondisi  riil  di  dunia  nyata.  Terdapat  beberapa pendekatan yang dapat digunakan seperti:
1. Melaksanakan  pencatatan  secara  informal  dari  temuan  komparasi  yang dilaksanakan.
2. Membuat  penetapan  dari  kriteria  komparasi  secara  formal  yang  selanjutnya diikuti oleh kegiatan assessment dan kajian dari terjadinya perbedaan target.
3. Melaksanakan simulasi sistem. Membuat suatu skema yang telah terlaksana di periode sebelumnya, selanjutnya melakukan skema berdasarkan desain yang telah dirancang yang kemudian membuat kajian dari desain tersebut.
4. Mengawasi apakah desain yang telah dirancang dapat berkontribusi pada solusi yang diinginkan.

## 3.5. Perbaikan model
Perubahan pada desain ditujukan untuk membuat kesamaan antara desain dengan  dunia  nyata.  Perubahan  yang  dilaksanakan  mengacu  pada  tingkat perbedaan yang ada. Disamping itu, desain model juga harus disesuaikan dengan kondisi di dunia nyata. Lebih lanjut, tujuan perubahan atas desain yang dibuat adalah  untuk  mencapai logically  desirable dan cultural  feasible .  Kedua  hal  ini memiliki makna bahwa sebuah  desain harus  dapat memberikan solusi secara logis dan mengandung nilai kepatutan dari kenyataan yang ada.

## 3.6. Implementasi model
Dengan  terpenuhinya  desain  yang  didasarkan  pada  kualifikasi  logis  dan kepatutan, tahap berikutnya adalah melakukan implementasi untuk menemukan jawaban  terbaik  guna  menjawab  setiap  keinginan.  Pelaksanaan  implementasi kegiatan  ini  dapat  dilakukan  melalui  perubahan  persepsi  dan  pemberian
penafsiran  dari  setiap  pemangku  kepentingan  dalam  manajemen  limbah elektronika terkait dengan makna penting dari efek pada lingkungan, ekonomi dan  sosial.  Selanjutnya,  regulasi  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  dijadikan pedoman dan panduan dalam implementasi oleh setiap pemangku kepentingan. Hal terakhir adalah penyusunan rancangan yang bersifat prediksi dan bayangan dari persoalan yang memunculkan variasi pemahaman yang berpotensi muncul saat pelaksanaan regulasi sebagai tahapan terakhir. Perselisihan ini berpotensi terjadi  mengingat  tingkat  pemahaman  yang  berbeda  dari  setiap  pemangku kepentingan.  Dengan  demikian,  tahapan  pemecahan  masalah  harus  disetujui secara bersama saat terjadi perselisihan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Peningkatan laju timbulan limbah elektronika menunjukkan kecenderungan yang signifikan di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan soft system methodology diaplikasikan  untuk  dapat  mengelola  limbah  elektronika  secara berkelanjutan  baik  dari  sudut  pandang  lingkungan,  ekonomi  dan  sosial.  Dari pembuatan desain manajemen limbah elektronika, diperoleh simpulan  bahwa terdapat perbedaan pada fungsi dan keinginan dari para pemangku kepentingan. Peningkatan  laju  timbulan  limbah  elektronika,  proses  daur  ulang  yang  belum ramah  lingkungan,  serta  belum  adanya  regulasi  dan  kelembagaan  yang mengatur berpotensi memicu terjadinya konflik kepentingan antara aktor dan stakeholder .  Perlu  adanya  skenario  program  pengelolaan  limbah  elektronika yang  setidaknya  mengacu  pada  lima  aspek  antara  lain  teknis  operasional, peraturan dan regulasi, kelembagaan, pembiayaan dan peran serta masyarakat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Amoyaw-Osei Y, Agyekum OO, Pwamang JA, Mueller E, Fasko R and Schluep M. 2011.  Ghana  e-waste  country  assessment  [internet].  Tersedia  di: https://ewasteguide.info/Amoyaw-Osei_2011_GreenAd-Empa.
Checkland P. 1999. An application of soft system methodology. In: Rosenhead J.
Rational analysis for a problematical word. Wiley. Chichester.
Eriyatno. 2012. Ilmu sistem: meningkatkan integrasi dan koordinasi manajemen.
Guna Widya. Bogor.
European  Commission-WEEE  Directive.  2003.  Directive  2002/96/EC  of  the European parliament and of the council on waste electrical and electronic equipment (WEEE). European Commission. Brussels.
Hilty  LM.  2005.  Electrical  waste – an  emerging  risk?.  Environmental  Impact Assessment Review. 25(5):431-435. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2005. 04.002.
Hosoda  E.  2007.  International  aspects  of  recycling  of  electrical  and  electronic equipment:  material  circulation  in  the  East  Asian  region.  Journal  of Material Cycles and Waste Management 9(2):140-150.
Huo  X,  Peng  L,  Xu  X,  Zheng  L,  Qiu  B,  Qi  Z,  Zhang  B,  Han  D  and  Piao  Z.  2007.
Elevated  blood  lead  levels  of  children  in  Guiyu,  an  electronic  waste recycling town in China. Environmental Health Perspectives 115(7):1113- 1117.
Kahhat R, Kima J, Xua M, Allenbya B, Williams E and Zhanga P. 2008. Exploring e- waste management systems in the United States. Resources, Conservation and Recycling 52(7):955-964.
Ongondo FO, Williams ID and Cherrett TJ. 2011. How are WEEE doing? a global review  of  the  management  of  electrical  and  electronic  wastes.  Waste Management 31(4):714-730.
Pariatamby A and Victor D. 2013. Policy trends of e-waste management in Asia. J. Mater. Cycles Waste Manag. 15:411-419. https://doi.org/10.1007/s10163 -013-0136-7.
Peralta GL and Fontanos PM. 2006. E-waste issues and measures in the J. Mater. Cycles  Waste  Manag.  8:34-39.  https://doi.org/10.1007/s10163-005-01 42-5
Perman  R,  Ma  Y,  McGilvray  J  and  Common  M.  2003.  Natural  resource  and environmental economics 3 rd Ed. Pearson Education Limited. Harlow.
Prakash S and Manhart A. 2010. Socio-economic assessment and feasibility study on  sustainable  e-waste  management  in  Ghana  [internet].  Tersedia  di: https://www.oeko.de/oekodoc/1057/2010-105-en.pdf.
Puckett J, Byster L, Westervelt S, Gutierrez R, Davis S, Hussain A and Dutta M.
2002.  Exporting  harm:  the  high-tech  trashing  of  Asia.  The  Basel  Action Network (BAN) and Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC). Seattle.
Purnomo H. 2012. Pemodelan dan simulasi untuk pengelolaan adaptif  sumber daya alam dan lingkungan. IPB Press. Bogor.
Rimantho  D,  Noor  E,  Eriyatno  dan  Effendi  H.  2019.  Penilaian  aliran  limbah elektronika  di  DKI  Jakarta  menggunakan  material  flow  analysis  (MFA). Jurnal Ilmu Lingkungan 17(1):120-129.
Rimantho D, Noor E, Eriyatno and Effendi H. 2020. Risk assessment on failure factors of e-waste management process using FMEA method. International Journal  on  Advanced  Science,  Engineering  and  Information  Technology 10(6): 2504-2511. http://dx.doi.org/10.18517/ijaseit.10.6.7433.
Robinson  BH.  2009.  E-waste:  an  assessment  of  global  production  and environmental impacts. Sci. Total Environ. 408(2):183-191.
Schluep M, Hagelüken C, Kuehr R, Magalini F, Maurer C, Meskers C, Muellera E and Wang F. 2009. Sustainable innovation & technology transfer industrial
sector  studies:  recycling  -  from  e-waste  to  resources.  United  Nations Environment  Programme  (UNEP)  and  United  Nations  University  (UNU). Paris.
Sthiannopkao  S  and  Wong  MH.  2013.  Handling  e-waste  in  developed  and developing  countries:  initiatives,  practices,  and  consequences.  Sci.  Total Environ. 463-464:1147-1153.
Sudarmaji,  Mukono  J  dan  Corie  IP.  2006.  Toksikologi  logam  berat  B3  dan dampaknya  terhadap  kesehatan.  Jurnal  kesehatan  Lingkungan  2(2):129-
142.
Terazono A, Murakami S, Abe N, Inanc B, Moriguchi Y, Sakai S, Kojima M, Yoshida A, Li J, Yang J, Wong MH, Jain A, Kim I, Peralta GL, Lin C, Mungcharoen T and Williams E. 2006. Current status and research on e-waste issues in Asia. J. Mater. Cycles Waste Manag. 8:1-12. https://doi.org/10.1007/s10163-005 -0147-0
[UNEP] United Nations Environment Programme. 2006. Overview: electrical and electronic  equipment  when  becoming  waste  (e-waste)  such  as  personal computers,  printers,  televisions,  mobile  phones,  refrigerators  and  air- conditioning units is one of the fastest growing waste streams in the world today [internet]. Tersedia di: http://www.basel.int.
Wang F, Huisman J, Meskers CEM, Schluep M, Stevels A and Hagelüken C. 2012.
The best-of-2-worlds philosophy: developing local dismantling and global infrastructure  network  for  sustainable  e-waste  treatment  in  emerging economies. Waste Management 32(11):2134-2146.
Wen XF, Li JH, Hao L, Yin FF, Hu LX, Liu HP and Liu ZY. 2006. An agenda to move forward  e-waste  recycling  and  challenges  in  China  [Proceeding]. Proceedings of the 2006 IEEE International Symposium on Electronics and the Environment 315-320. https://doi.org/10.1109/ISEE.2006.1650083. Wong MH, Wu SC, Deng WJ, Yu XZ, Luo Q, Leung AO, Wong CS, Luksemburg WJ and  Wong  AS.  2007.  Export  of  toxic  chemicals  -  a  review  of  the  case  of uncontrolled  electronic-waste  recycling.  Environmental  Pollution 149(2):131-140.