## PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAKTUAL PEMERINTAH MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL DAN BERBAGAI PERMASALAHANNYA

## THE GOVERNMENT CONTRACTUAL DISPUTE RESOLUTION TRUTH INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION AND I'TS PROBLEMS
Diangsa Wagian 1 dan M. Yazid Fathoni 2
1 . Fakultas Hukum  Universitas Nahdlatul Wathan Mataram-NTB dan Dosen Fakultas Hukum Unram 2 . Anggota BPD Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar dan Dosen Fakultas Hukum Unram Email : myazidfathoni@gmail.com dwagian@yahoo.com
Naskah dimuat : 30/08/2014; revisi : 01/10/20114; disetujui : 03/11/2014

## A bstrAct
The research aims to study legal issues that appear within the government contractual dispute resolution through international commercial arbitration. The research is a legal normative. Therefore, it simultaneously applies to statute, conceptual, and case approaches. This literature research is conducted towards regulations, court decisions, legal books and legal journals that relate to the government contractual dispute resolution through international commercial arbitration. The results of the research elaborated in a descriptive and analytic way using qualitative methods to analyze the data. The research discovers that the presence of the government before the international commercial arbitration to settle disputes with foreign investors brought up some legal issues.  Among others these are:  a) state (government), through the law of limited company, this potentially reduces the jurisdiction of the ICSID Centre to settle foreign investment disputes between state and foreign investors; b) Courts as shown in some cases, block the enforcement of the foreign arbitration award which inflicts financial loss for state (government);  c) the involvement of a state legal entity (state enterprise) ends in the engagement of state (government) as parties within the foreign investment dispute face to face with investors in front of a foreign justice court; and  d) the unwillingness of state enterprise to perform the foreign arbitration award makes state assets overseas vulnerable to be confiscated by foreign investors as collateral in their claim for damages.
Key Words: Government Contract, Contractual Dispute, Dispute Resolution, Interna- tional Commercial Arbitration.

## A bstrAk
Penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi apa saja permasalahan hukum dalam penyelesaian sengketa komersial yang melibatkan pemerintah melalui arbitrase internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konsep ( conceptual approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap dokumen peraturan perundang-undangan, berbagai putusan pengadilan, buku literatur, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kontraktual pemerintah melalui arbitrase. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Pemerintah RI dalam penyelesaian sengketa kontraktual melalui arbitrase komersil internasional telah memunculkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya: a) Negara melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas
Diangsa Wagian dan M. Yazid Fathoni| Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah ...............
trase Komersial Internasional.

## PENDAHULUAN
d ewasa iNi , kecenderungan pemerintah untuk memanfaatkan instrumen hukum perdata khususnya hukum kontrak dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan semakin intensif. Hal ini ditandai dengan semakin beragamanya corak dan bentuk kontrak yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta, baik itu dalam rangka pengadaan barang/jasa, penyediaan infrastruktur maupun untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi sumber daya alam. 1 Per- soalan keterbatasan dana, skill dan keter- ampilan sumberdaya manusia, manage- ment, risiko tinggi, serta penggunaan teknologi tingkat tinggi merupakan be- berapa faktor yang mendorong pemerintah untuk bekerjasama dan melibatkan pihak swasta dalam melaksanakan tugas pelayan- an publik dan memajukan kesejahteraan umum. Seiring dengan semakin intensif- nya keterlibatan pemerintah dalam ber- kontrak dengan pihak swasta, maka mun- culnya sengketa antara investor asing den- gan pemerintah Indonesia juga sulit di- hindarkan.
Akhir-akhir ini, penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase semakin popular
1 Kontrak yang ditutup oleh pemerintah dengan pi- hak swasta inilah yang biasa disebut sebagai kontrak pemerintah, yaitu suatu kontrak di mana di dalamnya saling mempengaruhi antara hukum publik dan hukum privat. Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata , cet. I, Bandung: PT Alumni, 1992, hlm. 315
digunakan dalam lalu lintas bisnis interna- sional. Hampir semua kontrak bisnis ber- skala internasional penyelesaian sengket- anya diserahkan oleh para pihak ke arbi- trase. 2 Demikian pula halnya penyelesaian sengketa dalam kontrak-kontrak yang di- tandatangai oleh pemerintah secara lang- sung maupun secara tidak langsung me- lalui Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) atau perusahaan negara di satu pihak den- gan pihak asing di lain pihak, baik dalam bentuk kerjasama operasi/joint operation contract (JOC), atau lain-lain usaha bersa- ma dan perjanjian yang bersifat internasi- onal, umunya dipakai klausula arbitrase yang dilangsungkan di luar negeri. Dalam konteks foreign  investment (penanaman modal asing), para investor pada umumnya lebih cenderung memilih untuk menyerah- kan sengketa yang timbul dari investasi ke- pada badan-badan arbitrase komersil inter- nasional daripada pengadilan nasional host state (negara tuan rumah). Selain karena negara berdasarkan teori sovereign im- munity (imunitas kedaulatan), dengan imu nitasnya tidak mungkin diadili oleh suatu badan peradilan nasional, 3 penyele- saian sengketa melalui arbitrase dianggap lebih netral. Para investor khawatir peng- adilan nasional tidak netral dalam meng-
2 Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional , Bandung: PT Rajawali Press, 1997, hlm. 1
3 Madjedi Hasan, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Be- razas Keadilan dan Kepastian Hukum , Jakarta: PT Fika- hati Aneska, 2009, hlm. 181
berpotensi mengebiri yurisdiksi Dewan Arbitrase ICSID untuk menyelesaikan sengketa mengenai penanaman modal asing antara negara dengan investor dari negara lain; b) Dalam beberapa kasus terlihat peradilan menghalang-halangi pelaksanaan putusan arbitrase asing apalagi jika pelaksanaan putusan arbitrase tersebut secara nyata-nyata akan merugikan Negara atau Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam putusan arbitrase tersebut; c) Keterlibatan perusahaan negara dalam kontrak-kontrak komersil seringkali berujung pada pelibatan negara berhadap-hadapan secara langsung dengan swasta asing dalam sengketa di hadapan peradilan asing; dan d) Keengganan perusahaan negara melaksanakan putusan arbitrase asing secara sukarela berpotensi membuat segala bentuk asset negara yang berada di luar negeri dipertaruhkan untuk memenuhi tuntutan ganti rugi investor asing.
Kata Kunci: Kontrak Pemerintah, Sengketa Kontraktual, Penyelesaian Sengketa, Arbi-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
572~587
adili sengketa. 4 Pengadilan negara di- anggap cenderung lebih memihak kepada kepentingan negara dan bahkan pengadi- lan nasional dapat dijadikan sebagai alat/ instrument bagi negara untuk mengandas- kan tuntutan investor. Selain itu, pihak in- vestor asing tidak memahami secara men- dalam seluk belum system hukum (terma- suk aturan dan prosedur beracara di pen- gadilan nasional suatu negara) dan aturan investasi sehingga menyebabkan ketidak- pastian investasi mereka. 5 Dengan meny- erahkan penyelesaian sengketa kepada ar- bitrase, maka para investor dapat terhindar dari berbagai permasalahan tersebut di atas.
Di sisi yang lain, ditariknya negara (pemerintah) oleh investor ke dalam suatu forum peradilan asing atau arbitrase inter- nasional memunculkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Penyelesaian seng- keta kepada arbitrase internasional men- jadi krusial karena terlibatnya negara dalam arbitrase. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara (pemerintah) di satu sisi dengan segala atribut yang melekat padan- ya seperti imunitas dan kedaulatan mem- punyai kedudukan yang istimewa karena negara (pemerintah) bertindak dalam kapasitas sebagai penguasa sekaligus indi- vidu pada umumnya, sementara di sisi lain investor swasta asing berkedudukan yang bersifat subordinat yang sepenuhnya tun- duk pada hukum dari negara. 6
Dalam rangka mengatur penyelesaian sengketa antara negara (pemerintah) den-
4 Sudargo Gautama, Penjelasan Umum  atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa , Bandung: PT Aditya Bakti, 1999, hlm. 7-10. Lihat pula Priyatna Abdurrasyid, “Arbitrase dan permasalahannya di dalam Praktek Peradilan”, dalam buku Kapita Selekta Arbitrase dan Permasalahannya , Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003, hlm. 4
5 Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan , Jakarta: Chandra pratama, 2001, hlm. 2
6 Y. Yogar Simamora, Hukum Kontrak: Kontrak Pen- gadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia , Sura- baya: Kantor Hukum “WINS & Partners” bekerjasama dengan Laksbang Justitia Surabaya, 2013, hlm. 55
gan penanam modal asing di suatu negara serta untuk menjamin kepastian hukum berinvestasi, PBB kemudian mengesahkan Convention of the Settlement of Invest- ment Disputes between States and Nation- als of other States (Konvensi Penyelesaian Perselisihan Mengenai Penanaman Modal antara Negara dan Warga Negara Asing), atau disebut juga World Bank Convention 1965 (Konvensi Bank Dunia). Sebagai badan pelaksana dari Konvensi ini kemu- dian dibentuk the International Centre for Settlement of International Disputes (IC- SID). Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi ICSID (Konvensi Bank Dunia) melalui UU No. 5/1968. Se- lain itu, pemerintah RI juga meratifikasi New York Convention 1958 on the Recog- nition and enforcement of Foreign Arbitral Award atau biasa disebut Konvensi New York 1958 melalui Keppres No. 34 Tahun 1981. Konvensi ini mengatur tentang tata cara pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di suatu negara Peserta Konvensi. Kedua Konvensi tersebut dirati- fikasi oleh Pemerintah RI guna menjaga arus investasi dan memberikan jaminan kepastian hukum berinvestasi di Indonesia serta untuk mengikuti trend penyelelesa- ian sengketa melalui arbitrase. Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia pada kedua konvensi internasional terse- but, maka secara otomatis Indonesia teri- kat pada ketentuan-ketentuan yang ter- dapat pada kedua konvensi tersebut.
Meskpun kedua Konvensi tersebut telah diratifikasi dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional, akan tetapi dalam prak- tek, tidak otomatis membuat putusan arbi- trase internasional secara mudah dapat d ieksekusi di Indonesia. Mahkamah Agung tetap berpendapat bahwa diperlu- kan peraturan khusus yang akan lebih mel- ancarkan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Atas dasar itulah, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pen-
Diangsa Wagian dan M. Yazid Fathoni| Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah ...............
gakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbi- trase Asing. Dengan dikeluarkannya Per- ma tersebut maka prosedur eksekusi terha- dap putusan arbitrase internasional di In- donesia lebih mudah dan terjamin. Jami- nan atas pengakuan dan pelaksanaan pu- tusan arbitrase asing di Indonesia semakin dipertegas kembali dengan disahkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ten- tang Arbitrase dan Alternative Penyelesa- ian Sengketa.
Sejak Indonesia menjadi peserta Kon- vensi ISCID pada tahun 1968 dan Konven- si New York pada tahun 1981, pada kurun waktu sebelum berlakunya Perma Tahun 1990, maupun setelah Undang-Undang Ar- bitrase diberlakukan, berbagai permasala- hah hukum tidak sepenuhnya steril atau sepi dalam tataran praktis apalagi jika proses arbitrase tersebut melibatkan ke- pentingan negara (pemerintah) ataupun badan usaha milik pemerintah (BUMN). Tulisan ini hendak mengeksplorasi berb- agai permasalahan hukum dalam penyele- saian sengketa komersial yang melibatkan pemerintah melalui arbitrase inter- nasional.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Apa saja permasalahan hukum dalam penyelesa- ian sengketa komersial yang melibatkan pemerintah melalui arbitrase internasional?
Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian terhadap kaidah hukum, yang meliputi asas hukum, nilai (norma), pengertian hu- kum dan ketentuan hukum konkret, sys- tem hukum dan penemuan hukum. 7 Kare- na penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis-normatif, maka ada beberapa pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perun- dang-undangan ( statute approach ), pende-
7 Sudikno Mertokusumo, Metode Penemuan Hukum , Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 7
katan konsep ( conceptual approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ). 8 Pen- dekatan perundang-undangan ( statute ap- proach ) dilakukan dengan mengkaji per- aturan perundangan-undangan yang ber- hubungan dengan masalah arbitrase, baik peraturan hukum positif nasional maupun internasional. Pendekatan konsep ( concep- tual approach ) dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Sementara itu, pendekatan kasus ( case approach ) dilaku- kan dengan mengidentifikasi dan menel- aah berbagai kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap dokumen peraturan perundang-undangan, berbagai putusan pengadilan, buku literatur, dan jurnal hu- kum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dikatakan bersifat deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gamba- ran yang komprehensif dan sistematis ten- tang pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya bersifat analitis karena kemudian akan dilakukan suatu analisis terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, berbagai literature dan putusan peradilan untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Beberapa Permasalahan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Komersial yang Melibatkan Pemerintah melalui Arbi- trase Internasional
1. Yurisdiksi Arbitrase dan Perbedaan Kewarganegaraan para pihak
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 93-94
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 572~587
Permasalahan hukum yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi Bank Dunia 1965 atau lebih tepatnya yurisdiksi arbitrase ICSID (the Interna- tional Centre for Settlement of Interna- tional Disputes) sebagai badan pelaksana dari Konvensi Konvensi Bank Dunia 1965 atas sengketa antara pemerintah Republik Indonesia dengan investor asing. Salah sa- tu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pa- ra investor asing yang hendak menanam- kan modalnya di Indonesia adalah keharu- san untuk terlebih dahulu membentuk suatu Perseroan Terbatas menurut Hukum Indonesia. Demikian menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan ini maka jelas bahwa status hukum dari badan hukum (Perseroan Terbatas) yang diben- tuk oleh para investor asing tersebut adalah berbadan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Dengan adanya keharusan membentuk badan hu- kum Indonesia, maka menjadikan para in- vestor asing (badan hukumnya) tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
Konvensi Bank Dunia 1965 di sisi lain hanya mengatur tentang penyelesaian perselisihan antara negara dengan warga negara asing di bidang penanaman modal asing. Konvensi tidak mengatur atau tidak berlaku terhadap perselisihan mengenai penanaman modal dalam negeri (negara dengan warga negaranya sendiri). Dengan demikian, ketentuan Pasal 3 UU No.1/ 1967 tentang Perseroan Terbatas se- bagaimana telah diubah dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 yang mengha- ruskan perkumpulan investor berbadan hukum Indonesia berpotensi menumpul- kan dan mengebiri yurisdiksi Dewan Arbi- trase ICSID untuk menyelesaikan sengketa mengenai penenaman modal asing di Indo- nesia. Hal tersebut juga secara tidak lang- sung telah menghilangkan arti dari keterli-
batan Pemerintah RI dalam meratifikasi Konvensi Bank Dunia tersebut.
Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Pemerintah RI vs PT. Amco Indone- sia. Dalam eksepsinya, Pemerintah RI me- nolak yurisdiksi dari ICSID dengan dalih bahwa PT. Amco Indonesia adalah berke- warganegaran Indonesia. Pemerintah RI mendalilkan bahwa yurisdiksi Dewan Ar- bitrase ICSID tidak dapat diperluas hingga mencakup suatu badan hukum yang mem- punyai kewarganegaraan daripada negara peserta Konvensi yang sedang dalam seng- keta sekarang ini. Dalam hal ini, PT. Amco Indonesia adalah suatu badan hukum In- donesia dan dapat dipandang berke- warganegaraan Indonesia, dan dengan demikian  Dewan Arbitrase ICSID tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Berdasarkan dalil tersebut, pemerintah RI memperlakukan PT Amco Indonesia seb- agai warga negaranya sendiri dan bukan sebagai warga negara asing. 9 Dalil ini me- mang relevan jika mengingat ketentuan Konvensi Bank Dunia dalam Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa Centre baru mempunyai yurisdiksi apabila kedua belah pihak, yaitu si penanam modal asing dan pemerintah suatu negara mempunyai ke- warganegaraan yang berbeda. Di samping itu, ditentukan pula bahwa dapat tidaknya suatu negara ditarik ke hadapan forum IC- SID harus berdasarkan persetujuan negara peserta Konvensi.
Menanggapi keberatan pihak pemerin- tah RI terhadap yurisdiksi arbitrase terse- but,  Dewan Arbitrase ICSID mengemuka- kan bahwa memang jika melihat kepada tempat pembentukan ( place of incorpora- tion ) dari PT. Amco dan juga tempat kedudukan hukumnya yang terdaftar ( place of its registered seat ) yang juga meru- pakan kedudukan yang sebenarnya ( actual seat ), maka tidak dapat disangkal bahwa
9 Sudargo Gautama, Indonesia dan Arbitrase Internasional , cet. 1 Bandung: Alumni: 1986, hlm. 8-9
Diangsa Wagian dan M. Yazid Fathoni| Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah ...............
PT. Amco mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Namun di lain pihak, tidak dapat pula diabaikan ketentuan dalam Pas- al 1 Foreign Investment Application (Ap- likasi Penanaman Modal Asing) yang telah disetujui oleh Pemerintah RI jelas din- yatakan “ the applicant puts forward an ap- plication to establish a foreign business in In- donesia .” Berdasarkan persetujuan atas Aplikasi tersebut, maka pemerintah RI telah menyetujui untuk memperlakukan PT. Amco sebagai suatu badan hukum as- ing ( a foreign business ) dalam sengketa tersebut. Menurut Dewan Arbitrase IC- SID, Konvensi juga–sebagaimana dilihat dalam 25- tidak mensyaratkan suatu syarat formal untuk memperlakukan suatu badan hukum domestik sebagai warga negara asing.
Konvensi tidak mensyaratkan suatu per- nyataan secara formal bahwa para pihak hendak memperlakukan perusahaan ber- sangkutan sebagai mempunyai kewarga- negaran dari negara peserta yang merupak- an pihak dalam sengketa yang bersangku- tan. Perlakukan sebagai suatu perusahaan asing dari negara lain, ialah karena adanya pengawasan asing ( foreign control ). Dit- ambahkan pula oleh Dewan Arbitrase IC- SID bahwa penafsiran terhadap klausula arbitrase juga harus memperhatikan apa yang merupakan kehendak para pihak atau kehendak yang sebenarnya dari para pi- hak. Kehendak para pihak itu dapat ditarik dari harapan-harapan yang layak dari para pihak sewaktu mereka membuat perjanji- an, dengan memperhatikan perjanjian tersebut dalam keseluruhannya dan juga apa yang merupakan tujuan dan jiwa dari Konvensi Washington maupun dari per- aturan perundang-undangan Indonesia serta sikap para pihak. 10
Jika merujuk kepada ketentuan Pasal 25 (b) konvensi ICSID, Yurisdiksi arbitrase
10 Kutipan putusan Majelis Arbitrase ICSID dalam kasus Pemerintah RI vs PT. Amco Indonesia dapai dilihat dalam ibid ., hlm. 178-380
ICSID harus memenuhi 3 syarat: 1) Badan hukum yang bersangkutan menurut hu- kum memang warganegara dari negara peserta yang merupakan pihak lain dalam sengketa; 2) Adanya foreign control dengan pengetahuan dari negara peserta; dan 3) Para pihak telah menyetujui untuk mem- perlakukannya sebagai suatu badan hu- kum asing. Berdasarkan kepada syarat per- tama, maka jika melihat kepada tempat pembentukan ( place of incorporation ) dari PT. Amco dan juga tempat kedudukan hu- kumnya yang terdaftar (place of its regis- tered seat) yang juga merupakan kedudu- kan yang sebenarnya (actual seat), tidak dapat disangkal bahwa PT. Amco mempu- nyai kewarganegaraan Indonesia, dan hal ini sebagaimana diakui juga Dewan Arbi- trase ICSID. Berdasarkan syarat kedua, PT. Amco tetap harus diperlakukan sebagai badan hukum asing karena adanya “for- eign control”, yaitu suatu perusahaan yang telah didirikan dan dikontrol berdasarkan perundang-undangan Amerika Serikat. Berdasarkan syarat ketiga, PT Amco dalam sengketa tersebut haruslah diperlakukan sebagai badan hukum asing atas dasar per- setujuan Pemerintah RI atas Aplikasi Pen- anaman Modal Asing yang menempatkan atau memperlakukan PT. Amco sebagai suatu badan hukum asing ( a foreign busi- ness ).
Penulis sendiri berpandangan bahwa apabila semua investor asing itu dipandang sebagai badan hukum Indonesia seb- agaimana yang dianut dalam eksepsi pemerintah di atas, maka praktis hal ini akan membuat Konvensi Bank Dunia tidak akan mungkin dapat diterapkan secara utuh sebagaimana tujuan awal diben- tuknya Konvensi tersebut. Oleh karena itu, penulis setuju dengan argumen Majelis Ar- bitrase ICSID dalam mengklaim yurisdiksi atas perkara yang diajukan, bahwa meskip- un pemerintah Indonesia menurut hukum yang berlaku di Indonesia menempatkan PT Amco Indonesia sebagai badan hukum
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 572~587
Indonesia dan oleh karena itu sebagai war- ga negaranya sendiri dan bukan sebagai warga negara asing namun atas dasar maksud para pihak (baik itu pemerintah Indonesia maupun PT Amco Indonesia) sejak awal menghendaki untuk diperlaku- kan sebagai warga negara asing, maka ber- dasarkan teori intension of the parties (maksud para pihak) klaim yurisdiksi Majelis Arbitrase ICSID atas perkara yang diajukan tersebut menjadi sah secara hu- kum.
2. Pemberian exequatur ( leave for enfor- cement )
Permasalahan hukum yang kedua ter- letak pada pemberian exequatur ( leave for enforcement ). Eksekuatur merupakan pem- berian perintah untuk menjalankan putu- san arbitrase. 11 Otoritas pemberian ekseku- tur terhadap putusan arbitrase internasi- onal yang menyangkut Negara atau Pemer- intah Republik Indonesia sebagai salah sa- tu  pihak dalam putusan arbitrase tersebut ter letak pada Mahkamah Agung. 12 Ketua Pengadilan hanya berkedudukan sebagai pihak penerima permohonan pendaftaran dan permohonan eksekusi, selanjutnya berkasnya dikirimkan kepada Mahkamah Agung untuk dimintakan eksekuatur. Setelah itu, barulah pelaksanaan eksekusi- nya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Eksekuatur menjadi syarat awal yang mendahulu dapat tidaknya suatu putusan arbitrase internasional dieksekusi atau di- laksanakan di Indonesia. Eksekuatur ini penting agar putusan arbitrase asing itu mempunyai kekuatan eksekutorial se- bagaimana layaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 13
11 Setiawan, Aneka Masalah …….., hlm. 55. Lihat pula M. Yahya Harahap, Arbitrase , cet III Sinar Grafika, Jakarta, 2004 hlm. 305
12 Lihat ketentuan Pasal 66 huruf d dan e Undang- Undang Arbitrase, Penjelasan Pasal 3 (1) UU No. 5/1968, Pasal 3 ayat (3) dan pasal 4 ayat (2) Perma No. 1 tahun 1990.
13 Setiawan, Aneka Masalah …….., hlm. 56.
Berbebeda halnya dengan putusan penga- dilan yang tidak perlu diberikan eksekua- tur karena sudah mempunyai title ekseku- torial dengan adanya irah-irah kepala pu- tusan. Putusan arbitrase internasional tidak mengenal atau mempunyai irah-irah (kepala putusan) sebagaimana berlaku di Indonesia padahal putusan arbitrase asing tersebut hendak dilaksanakan di Indone- sia. Dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase, lembaga arbitrase tidak dapat me maksakan pelaksanaan putusannya, melainkan lembaga pengadilan yang harus memaksa pihak yang kalah untuk melak- sanakan putusan arbitrase. 14
Tahap pemberian eksekuatur seringkali menjadi tahap yang paling krusial dan me- nentukan bagi investor dalam melak- sanakan putusan arbitrase asing di Indone- sia sebab dapat saja kemudian eksekuatur itu tidak diberikan oleh Mahkamah Agung RI. Potensi ditolaknya pemberian eksekua- tur ini tetap besar sebab Pasal 3 ayat (3) dan pasal 4 ayat (2) Perma No. 1 tahun 1990 dan Pasal UU No. 30 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Mahka- mah Agung untuk terlebih dahulu memer- iksa dan meneliti putusan arbitrase asing tersebut sebelum eksekuatur itu diberikan. Namun demikian, kewenangan penelitian itu terletak pada aspek formal saja; peneli- tian itu tidak ditujukan untuk menilai ke- benaran materil (substansial) putusan arbitrase asing itu. 15 Penelitian tidak mem- persoalkan apakah putusan arbitrase asing tersebut benar atau tidak. Ketua Mahka-
14 Lembaga arbitrase tidak memiliki wewenang untuk mengekseksui putusannya sendiri karena: a) Lembaga arbitrase bukan merupakan institusi negara, sehingga lembaga tersebut tidak memiliki wewenang yang bersifat publik yang dapat dijalankan dengan paksa kepada pihak-pihak lain; b) Tidak terdapat landasan hukum bagi arbitrase untuk melaksanakan eksekusi putusannya sendiri; c) Lembaga arbitrase tidak memiliki jurusita sebagaimana terdapat pada lembaga peradilan yang bertugas melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan eksekusi. Lihat Tin Zuraida, Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia : Teori dan Praktek Yang Berkembang , cet I , Surabaya: PT Wastu Lanas Grafika, 2009, h.222
15 Setiawan, Aneka Masalah ………, hlm. 57
Diangsa Wagian dan M. Yazid Fathoni| Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah ...............
mah Agung dilarang untuk memeriksa ala- san atau pertimbangan dari putusan terse- but. Larangan ini bermaksud untuk me- lindungi agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat. 16
Beberapa hal yang dapat diperiksa dan diteliti oleh Ketua Mahkamah Agung sebe- lum eksekuatur diberikan hanya meliputi apakah putusan arbitrase tersebut: 17 me- lebihi kewenangan arbiter, sesuai dengan klausula arbitrase, mengenai materi yang boleh diarbitrasekan, bertentangan dengan kesusilaan, berlaku asas timbal balik (re- siprositas), termasuk dalam lingkup perda- gangan, putusan tidak memenuhi syarat, bukan tentang sengketa yang tidak boleh didamaikan dan tidak bertentangan den- gan ketertiban umum serta bukan tentang hak yang ada dalam kekuasaan para pihak. Konvensi New York juga memberikan pel- uang bagi ditolaknya pemberian eksekua- tur oleh pengadilan suatu negara di mana permohonan eksekusi atas putusan arbi- trase asing tersebut diminta. Article V (1) dan (2) Konvensi New York memerinci ke- adaan-keadaan dalam mana permohonan eksekuatur dapat ditolak, yang pada um- umnya meliputi masalah-masalah seperti jurisdiction , notice , public policy , dan finality .
Penulis sepenuhnya setuju bahwa permohonan pemberian eksekuatur itu dapat ditolak oleh Mahkamah Agung kare- na sudah jelas bahwa baik Perma No. 1 ta- hun 1990, UU No. 30 Tahun 1999 mau- pun Konvensi New York 1958 memberikan peluang untuk itu, penulis juga setuju den- gan kewenangan penelitian aspek formal atas putusan arbitrase asing oleh Mahka- mah Agung, sebagai bentuk pengawasan ekstrinsik atas putusan arbitrase asing. Akan tetapi, apa yang menjadi stressing point dalam masalah ini adalah jika ke- wenangan Mahkamah Agung untuk
16 M. Yahya Harahap, Arbitrase ………, hlm. 307 17 Lihat Ketentuan Pasal 4,5,62, dan 66 huruf b dan c Undang-Undang Arbitrase
meneliti aspek formal putusan arbitrase menjangkau pula aspek substansial putu- san arbitrase asing sehingga pada akhirnya secara tidak langsung akan membuat Mah- kamah Agung memeriksa dan mengadili sendiri perkara yang diajukan permoho- nanan pemberian eksekuaturnya itu. Ke- wenangan yang diberikan kepada Mahka- mah Agung untuk meneliti putusan arbi- trase itu kemudian akan digunakan secara luas untuk menghalang-halangi pelaksa- naan putusan arbitrase asing apalagi pelak- sanaan putusan arbitrase tersebut secara nyata-nyata akan merugikan Negara atau Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam putusan arbitrase tersebut.
Potensi ini tidak mustahil bisa saja ter- jadi sebagaimana ditunjukkan dalam perkara  PT Bakrie Brothers vs Trading Corporation of Pakistan Ltd. Pakistan trad- ing yang berkedudukan di Karachi Paki- stan telah mengajukan permohonan pelak- sanaan putusan arbitrase London, Federa- tion of Oils, Seed and Fats Association Limited, No. 2282 tanggal 8 September 1981. Melalui keputusan Pengadilan Neg- eri Jakarta Selatan No. 64/Pdt./G/  1984 dinyatakan bahwa putusan Arbitrase Lon- don mengenai Perusahaan Pakistan yang telah meminta pelaksanaannya di Indo- nesia, sebagai tidak berkekuatan hukum tetap dan karena itu tidak dapat dilak- sanakan. Bahkan lebih jauh lagi Pengadi- lan Negari Jakarata Selatan menilai apakah keputusan arbitrase asing tersebut sesuai dengan jiwa Konvensi New York. Peng- adilan Negari Jakarta Selatan menganggap bahwa keputusan Arbitrase London itu ti- dak terlebih dahulu mendengar kedua belah pihak yang bersangkutan. 18 Putusan arbitrase tidak mendengar Pihak Pemban- tah (Perusahaan Indonesia). Putusan arbi- trase semata-mata atas permintaan Pihak Terbantah (Perusahaan Pakistan) dan Pi-
18 Sudargo Gautama, Indonesia…. , hlm. 75-76
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
572~587
hak Pembantah sendiri tidak merasa ber- tanggung jawab atas kebenaran keteran- gan-keterangan tersebut. “Pihak yang dim- intakan pelaksanaan putusan arbitase sek- arang ini, ternyata tidak diberikan “proper notice” mengenai pengangkatan dari arbi- trator dalam arbitrase ini atau karena ia disebabkan sesuatu hal lain tidak dalam kemungkinan untuk melakukan pembe- laan.
Dengan demikian, jelas bahwa Pengadi- lan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini telah secara seluruhnya menilai kem- bali keputusan arbitrase asing. Meskipun putusan tersebut di dalamnya menyangkut para pihak swasta dan bukan antara negara atau pemerintah RI dengan pihak swasta namun dapat dijadikan sebagai ref- erensi yang dapat menjadi bukti bahwa walaupun sudah ada Keppres No. 34 Ta- hun 1981, dalam prakteknya tidak begitu mudah untuk memperoleh eksekuatur. Dengan kata lain, apabila suatu putusan arbitrase asing menyangkut kepentingan para pihak swasta saja permohonan ekse- kuaturnya masih rawan untuk ditolak apa- lagi jika putusan arbitrase tersebut me- nyangkut di dalamnya negara atau pemer- intah RI sebagai salah satu pihak.
3. Penolakan dan pembatalan putusan arbitrase asing
Permasalahan hukum lainnya yang me- narik adalah terkait dengan pembatalan putusan arbitrase asing oleh pengadilan In- donesia. Salah satu kasus pembatalan pu- tusan arbitrase asing yang cukup kontro- versial di Indonesia adalah kasus pembata- lan putusan arbitrase Jenewa, Swiss oleh Pengadilan Negari Jakarta Pusat yang  mel- ibatkan PT. Pertamina dengan Karaha Bo- das Company, karena putusan tersebut di- anggap bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia. Sikap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah memunculkan perdebatan mengenai dapat tidaknya pen-
gadilan nasional membatalkan putusan ar- bitrase asing.
Merujuk kepada putusannya tertanggal 27 Agustus 2002, pada prinsipnya, ada dua dasar hukum yang digunakan oleh Penga- dilan Negeri Jakarta Pusat untuk mem- batalkan putusan arbitrase Jenewa Swiss. Pertama , ketentuan Pasal 70 Undang-Un- dang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut penulis, penggunaan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 70 oleh Majelis Hakim sebagai dasar pem- batalan putusan arbitrase internasional tersebut kurang tepat, sebab ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 tersebut hany- alah berlaku sepanjang mengenai pembata- lan putusan arbitrase nasional, dan tidak berlaku bagi putusan arbitrase inter- nasional. Alur pembahasan dari Undang- Undang Arbitrase itu sendiri lebih berkai- tan dengan putusan arbitrase yang dilaku- kan di Indonesia. Jika mencermati sistema- tika Undang-Undang Arbitrase khususnya yang mengatur substansi arbitrase, nam- pak bahwa Undang-Undang Arbitrase se- cara umum, sesungguhnya lebih mengatur tentang proses arbitrase, dari pemeriksaan hingga pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan di lndonesia. 19 Kalaupun ada pengaturan mengenai putusan arbitrase in- ternasional, Undang-Undang mengaturnya dalam konteks pelaksanaan putusan arbi- trase dan bukan dalam konteks pembata- lan putusan arbitrase internesional seperti yang diatur pada Bab VI bagian kedua yang dimulai dari Pasal 65 hingga Pasal 69. 20 Pembentuk undang-undang nampak-
19 Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase berdasarkan bab adalah sebagai berikut: Bab III mengatur tentang syarat arbitrase, pengangkatan arbiter dan hak ingkar. Bab IV tentang acara yang berlaku di hadapan Majelis arbitrase. Bab IV tentang pendapat dan putusan arbitrase. Bab VI tentang pelaksanaan putusan arbitrase. Bab VII tentang pembatalan putusan arbitrase. Bab VIII tentang berakhirnya tugas arbiter. Bab IX tentang biaya arbitrase.
20 Pasal 61 mengatur tentang Pengadilan Negeri yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
Diangsa Wagian dan M. Yazid Fathoni| Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah ...............
nya tidak bermaksud untuk memberi kemung kinan pengadilan di Indonesia me- lakukan pembatalan putusan arbitrase in- ternasional. Hal ini terlihat dari istilah pu- tusan arbitrase daiam Pasal 65 hingga Pas- al 69 di mana digunakan istilah ‘putusan arbitrase internasional. Sementara dalam pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase sebagaimana tertuang dalam Pas- al 70 hingga Pasal 72, istilah yang digunak- an adalah ‘putusan arbitrase. 21 Berdasar- kan logika di atas, jelas kiranya bahwa Un- dang-Undang Arbitrase Pasal 70 hanya merupakan landasan pembatalan terhadap putusan arbitrase domestik atau putusan arbitrase yang dibuat oleh arbitrase di In- donesia. Pasal 70 bukan merupakan lan- dasan pembatalan terhadap putusan arbi- trase internasional.
Kedua ,  Konvensi New York 1958. Meskipun Majelis Hakim Pengadilan Neg- eri Jakarta Pusat tidak secara tegas meru- juk pasal mana dari Konvensi New York 1958 yang dijadikan dasar untuk mem- batalkan putusan arbitrase Jenewa Swiss namun nampaknya pasal yang dimaksud tidak lain adalah Pasal VI jo. Pasal V ayat (1 dan 2). 22 Menurut penulis, penggunaan dasar hukum tersebut kurang tepat karena Konvensi New York 1958 sendiri tidak mengatur persoalan pembatalan putusan arbitrase internasional melainkan hanya mengatur persoalan pengakuan dan pelak- sanaan putusan arbitrase internasional di negara di mana putusan arbitrase asing
Pasal 66 tentang syarat-syarat putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Pasal 67 tentang waktu permohonan pelakanaan putusan arbitrase internasional dapat dilakukan serta berkas-berkas yang harus disampaikan dalam permohonan tersebut. Pasal 68 tentang upaya hukum terhadap permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pasal 69 tentang eksekusi putusan arbitrase internasional . 21 Hikmahanto Juwana, “Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional,” dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober- November 2002, hlm. 71
22 “ The award has not yet become building on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which or under the law of which, that award was made ”.
tersebut dimohonkan pelaksanaannya. Me- mang, Konvensi New York 1958 menying- gung tentang pembatalan putusan arbitrase tetapi itupun hanya dalam konteks peno- lakan putusan arbitrase internasional. Din- yatakan dalam Konvensi New York 1958 Pasal V ayat (1) huruf e bahwa:
Recognition and enforcement of the award may be refused …only of that party furnishes to the competent out- hority where the recognition and en- forcement is sought, proof that …The award …has been set aside or suspend- ed by a competent aouthory of te coun- try in which, or under the law of which, that award was made”.
Berdasarkan ketentuan di atas, nampak bahwa Konvensi hanya memberikan ke- mungkinan bahwa suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan hanya oleh Competent Au- thority di negara mana atau menurut hu- kum mana suatu putusan arbitrase dibuat. Putusan arbitrase yang telah terbukti di- batalkan oleh Competent Authority di nega- ra mana atau menurut hukum mana suatu putusan arbitrase tersebut dibuat dapat di- jadikan dasar oleh pengadilan di negara mana putusan arbitrase asing tersebut di- mohonkan pelaksanaan/eksekusinya un- tuk menolak pelaksanaan putusan arbi- trase asing tersebut. Oleh sebab itu, tidak tepat kiranya jika Majelis Hakim menggu- nakan  Konvensi New York sebagai dasar melakukan pembatalan putusan arbitrase Jenewa.
4. Penolakan eksekusi putusan arbitrase asing dan ketertiban umum.
Dari seluruh rangkaian proses penyele- saian sengketa melalui arbitrase, tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan ini pal- ing pelik dan sulit, serta paling menakut- kan bagi investor asing 23 tetapi sekaligus sangat menentukan, karena pihak terek-
23 Sudargo Gautama, Undang-Undang Arbitrase Baru 1999 , Jakarta: PT Citra Aditya, hlm. 131
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
572~587
sekusi/debitur dengan segala cara, baik melalui upaya hukum maupun non hu- kum, akan berusaha untuk menggagalkan eksekusi tersebut. Inilah salah satu kelemahan dari arbitrase. 24
Salah satu alasan yang seringkali digu- nakan oleh pihak tereksekusi untuk meng- gagalkan pelaksanaan putusan arbitrase as- ing adalah ketertiban umum. Penggunaan ketertiban umum sendiri selalu menjadi kontroversi dalam arbitrase internasion- al. 25 Meskipun New York Convention 1958 maupun Undang-Undang Arbitrase mem- perbolehkan penolakan pelaksanaan suatu putusan arbitrase berdasarkan ketertiban umum tetapi tidak begitu jelas apa yang di- maksud dengan ketertiban umum. Hukum nasional masing-masing negara mempun- yai konsep sendiri-sendiri tentang luas dan ruang lingkup makna ketertiban umum Memang  Konvensi New York 1958 mem- berikan kesempatan kepada pengadilan negara peserta untuk memberikan penaf- siran tentang ketertiban umum. Oleh kare- na itu ada celah bagi negara peserta untuk menafsirkannya secara sempit untuk me- lindungi kepentingan politik nasional neg- ara tersebut. Hal ini kemudian berpotensi besar membuat konsep ketertiban umum disalahgunakan untuk melumpuhkan ke- mungkinan eksekusi atas putusan arbi- trase asing atau disalahgunakan secara lel- uasa untuk lolos dari kewajiban melak- sanakan putusan arbitrase, yang bertentan- gan dengan semangat ratifikasi konvensi. 26
Praktek menunjukkan bahwa ketika suatu putusan arbitrase internasional hen- dak dieksekusi di Indonesia, perusahaan negara yang kalah bersengketa dengan pi-
24 Ibid .
25 Michelle Ayu Chinta Kristy and Zhengzheng Jing, “Public Policy Violation under New York Convention”, dalam Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 25, No. 1, Feb 2013, hlm. 146. Ulasan mengenai ketertiban umum dikaitkan dengan eksekusi putusan arbitarase asing misalnya dapat dilihat dalam tulisan Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam ……. , hlm. 37-40 26 Michelle Ayu Chinta Kristy and Zhengzheng Jing, “Public Policy….., hlm.146
hak swasta asing di forum arbitrase inter- nasional mengajukan penolakan pelaksa- naan putusan arbitrase internasional kare- na bertentangan dengan ketertiban umum. Hal ini sebagaimana dipertunjukkan dalam kasus Pertamina vs karaha Bodas Compa- ny. Dalam salah satu alasan gugatan pem- batalannya, Pertamina mendalilkan bahwa putusan arbitrase Jenewa bertentangan dengan ketertiban umum Republik Indone- sia karena putusan tersebut melanggar Keppres No. 39 tahtm 1997 dan Keppres No. 47 tahun 1997 yang menangguhkan pelaksanaan proyek Karaha Bodas sehing- ga kontrak tidak dapat diteruskan. Dan oleh karena itu, atas penangguhan kontrak tersebut, pihak Pertamina tidak dapat di- persalahkan. 27
Majelis Hakim dalam putusannya menerima dalil yang diajukan oleh Pertam- ina tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat putusan arbitrase  Jenewa Swiss telah melanggar ketertiban umum Indonesia. Hal ini ber- dasarkan batasan ketertiban umum yang diberikan oleh Perma No. 1 tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) yaitu “sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyara- kat Indonesia.” Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat putusan arbitrase Jenewa Swiss telah melanggar Keppres No. 39 ta- hun 1997 dan Keppres No. 47 tahun 1997 yang menyatakan bahwa semua proyek yang membutuhkan dana besar yang berkaitan dengan pemerintah termasuk Proyek Karaha Bodas digantikan pelaksa- naannya. Kedua Keppres tersebut dikeluar- kan oleh pemerintah atas permintaan IMF yang bertujuan untuk mengatasi beban negara yang sedang dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika proyek geothermal tetap dilanjutkan, maka beban
27 Ibid.
Diangsa Wagian dan M. Yazid Fathoni| Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah ...............
negara akan semakin berat dan menyeng- sarakan perekonomian bangsa. Inilah penafsiran Majelis Hakim tentang apa yang dimaksud dengan ketertiban umum.
Penggunaan asas ketertiban umum un- tuk membatalkan putusan arbitrase asing di Indonesia, kasus Karaha Bodas nampak- nya bukan kasus yang pertama, karena ternyata dalam kasus Yani Haryanto mela- wan ED & Man (Sugar) Ltd juga menggu- nakan alasan yang sama. 28 Yani haryanto dan ED & Man (Sugar) Ltd dari Inggris telah bersepakat membuat kontrak jual be- li 400.000 metrik ton gula pasir pada bulan februari 1982. Yani Haryanto sebagai perantara Bulog, membatalkan kontrak se- bab harga gula internasional saat itu dan Bulog membatalkan untuk membeli gula. Akibatnya, Man merasa dirugikan karena terlanjur membeli gula dari sumber lain. Arbitrasi London kemudian menghukum Yani Haryanto untuk membayar ganti rugi US.$ 22 juta kepada Man. Yani tidak mau mentaati putusan arbitrase tersebut, bah- kan pada bulan agustus 1988, Yani Hary- anto mengajukan permohonan pembatalan kedua kontrak tadi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penggugat mendalilkan den- gan surat gugatannya tanggal 8 agustus 1988 bahwa  kontrak tersebut bertentan- gan dengan ketertiban umum, yaitu Kep- pres No. 43 Tahun 1971, jo. Keppres No. 39 Tahun 1978 yang pada pokoknya me- nyatakan bahwa perorangan dilarang mengimpor gula pasir ke negara RI, kecua- li Bulog. Oleh karena itu, menurut Pasal 1320 KUHPerdata ayat (4) agar perjanjian dianggap sah harus ada sebab yang legal ( causa yang diperbolehkan). Suatu per- setujuan tanpa sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemu- dian mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan bahwa perjanjian jual yang
28 Tineke Louise Longdong, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958 , Jakarta: PT Citra Aditya, 1998, hlm. 244
memuat klausula arbitrase tersebut adalah kontrak-kontrak yang mengandung cacat dan melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia karena mempunyai causa yang terlarang, maka perjanjian jual beli itu harus dibatalkan. Menurut Penga- dilan Negeri Jakarta Pusat, karena dasar dari putusan hakim asing tersebut berten- tangan dengan ketertiban umum dan tertib hukum di Indonseia, maka putusan hakim asing tersebut tidak mempunyai daya pengikat. 29 Putusan Pengadilan Negeri Ja- karta Pusat tersebut kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung RI 30 dengan suatu pertimbangan bahwa oleh karena perjanji- an pokoknya batal demi hukum maka klausula arbitrase sebagai perjanjian acces- soir juga ikut menjadi batal sehingga putu- san arbitrase tidak mengikat.
Kasus yang paling terkini berkaitan dengan penggunaan ketertiban umum seb- agai dasar untuk menolak pelaksanaan pu- tusan arbitrase di Indonesia tercermin dalam kasus Astro Nusantara Internation- al B. V. vs PT Ayunda Prima Mitra seb- agaimana telah diputus berdasarkan putu- san MA RI No. 01K/Pdt. Sus/2010, 24 Februari 2010. Kasus ini bermula dari pu- tusan Arbitrase Singapura. Dalam putusan sela yang dikeluarkan oleh Arbitrase Singapura yang memerintahkan Ayunda untuk tidak melanjutkan proses perkaran- ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhubung perkara tersebut merupakan yurisdiksi arbitrase untuk menyelesaikan- nya sesuai dengan kesepakatan para pihak. Ayunda menolak untuk secara sukarela mentaati putusan tersebut karena menurut ayunda, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan yurisdiksinya untuk memeriksa kasus tersebut. Menyikapi hal tersebut, Astro kemudian justru meng- ajukan permohonan eksekuatur kepada
29 Ibid.
30 MA RI No. 1203K/Pdt/1990 jo. Perdata No. 736/Pdt/G/VI/1988/PN.JKT.PST jo. PT JKT No. 485/ Pdt/1989/PT DKI
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 572~587
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permoho- nan tersebut kemudian ditolak oleh Peng- adilan. Dalam putusannya, Pengadilan berdalih bahwa putusan Arbitrase Singa- pura tersebut melanggar kedaulatan RI karena arbitrase (putusan tersebut) telah mengintervensi proses yudisial (peradilan) yang sedang berjalan di Indonesia meskip- un putusan arbitrase tersebut pada dasar- nya hanyalah memerintahkan Ayunda untuk mentaati klausula arbitrase. Peng- adilan akhirnya menetapkan bahwa pu- tusan Arbitrase Singapura tersebut ber- tentangan dengan ketertiban umum Indo- nesia. Putusan ini kemudian diperkuat oleh MA. 31 Selain dari beberapa kasus di atas, masih terdapat penolakan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase inter- nasional oleh MA RI dengan alasan ke- tertiban umum, yaitu pada perkara Bank- ers Trust Company vs PT Mayora Indah 32 dan perkara the Jakarta International Ho- tel & Development Tbk.
Beberapa kasus di atas nampaknya belum ada yang memberikan pemahaman dan penjelasan yang utuh tentang kriteria ketertiban umum itu. Pengadilan di Indo- nesia hanya menganggap bahwa suatu putusan arbitrase asing dikatakan berten- tangan dengan ketertiban umum pada inti- nya jika melanggar hukum Indonesia dan sendi-sendi dasar sistem sosial dan hukum. Pemaknaan seperti ini mengikuti definsi ketertiban umum yang diberikan oleh Per- ma No. 1 tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) yaitu “ sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hu- kum dan masyarakat Indonesia .” Penger- tian ketertiban umum sebagaimana dimak- nai oleh putusan pengadilan dan menurut Perma No. 1 tahun 1990 tersebut masih mempunyai makna dan jangkauan yang
31 Michelle Ayu Chinta Kristy and Zhengzheng Jing, “Public Policy….., hlm.146
32 Bankers Trust Company vs PT Mayora Indah, Putusan PN Jak-Sel No. 489/Pdt.G/1999/PNJS, jo. Putusan PT DKI No. 211/Pdt/2000/PT DKI jo. Penetapan PN Jak-Pus No. 001/Pdt/Arb.Int/1999/PN.JKT.PST jo. Putusan MA RI No. 01 K/Extr/Arb.Int/Pdt/2000
sangat luas dan belum begitu jelas sehingga trend pro-penolakan atas dasar ketertiban umum pada masa-masa yang akan datang akan terus ditemukan.
5. Pelaksanaan putusan arbitrase Inter- nasional dan Pertaruhan aset negara (pemerintah)
Permasalahan hukum lainnya berkaitan dengan keengganan perusahaan negara melaksanakan putusan arbitrase asing se- cara sukarela. Praktek menunjukkan bah- wa ketika perusahaan negara kalah bersen- gketa dengan pihak swasta asing di forum arbitrase internasional, perusahaan negara tersebut seringkali tidak mau melak- sanakan kewajiban membayar ganti rugi dengan sukarela. Hal ini mengakibatkan pihak swasta asing harus melakukan berb- agai upaya memburu segala macam aset, baik aset atas nama perusahaan negara yang bersengketa secara langsung dengan pihak swasta asing tersebut maupun aset- aset lain milik negara pemilik perusahaan tersebut yang berada di luar negeri. 33 Salah satu contoh terkait dengan hal ini adalah kasus Pertamina vs karaha Bodas Compa- ny (perusahaan Amerika Serikat yang berkedudukan di Cayman Island) berhasil memenangkan kasusnya di hadapan forum arbitrase internasional. Ketika Pertamina tidak bersedia melaksanakan kewajiban- nya dengan sukarela, KBC mengajukan pe- nyitaan atas 15 trust account hasil penjua- lan gas alam cair (LNG) milik Pemerintah Indonesia yang tersimpan di Bank of America dan New York Bank. Pemerintah berargumen bahwa asset negara yang akan disita tersebut tidak semuanya milik Per- tamina. Terdapat di dalamnya asset negara yang imun (kebal) dari penyitaan maupun eksekusi, sehingga KBC tidak berhak men- gajukan eksekusi terhadap asset tersebut. 34
33 Sefriani, “Status Hukum Asset Perusahaan Negara dalam Hukum Internasional”, jurnal Mimbar Hukum , Yogyakarta: UGM, Vol. 24, No. 3, Oktober 2012, hlm 516-517
34 Ibid .
Diangsa Wagian dan M. Yazid Fathoni| Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah ...............
Kasus ini menunjukkan bahwa asset yang dimintakan untuk disita ternyata tidak hanya asset milik perusahaan negara yang bersengketa secara langsung saja, tetapi ju- ga segala bentuk asset negara, baik berupa asset diplomatik, rekening pemerintah di luar negari, asset bank sentral, bahkan as- set badan hukum milik negara (BHMN) yang sebenarnya tidak memiliki korelasi secara langsung dengan pokok sengketa.
Jika merujuk kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 secara mutlak melarang penyitaan terhadap asset negara baik asset itu bergerak maupun tidak bergerak (tetap). Dalam Pasal 50 UU No. 1 tahun 2004 ditentukan bahwa: “pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
a. Uang atau surat berharga milik neg- ara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pi- hak ketiga;
b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
c. Barang bergerak milik negara/dae- rah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ke- tiga;
d. Barang tidak bergerak dan hak ke- bendaan lainnya milik negara/dae- rah;
e. Barang milik pihak ketiga yang di- kuasai oleh negara/daerah yang di- perlukan untuk penyelenggaraan tugas  pemerintahan.”
Konvensi PBB Tahun 2004 juga melar- ang penyitaan terhadap asset negara. Akan tetapi pelarangan ini tidaklah mutlak. Dalam Pasal 18 dan 19 konvensi PBB tahun 2004 dinyatakan bahwa tidak ada tindakan pemaksaan ( measures of con- straint ) yang meliputi penahanan, penyita- an atau eksekusi yang dapat diterapkan terhadap asset negara baik sebelum atau setelah putusan dijatuhkan kecuali: Negara telah menyetujuai asset negara tidak dapat
disita atau dieksekusi kecuali ada penagga- lan imunitas secara tegas dan dalam ben- tuk tertulis, asetnya untuk tujuan komer- sil, atau asset tersebut memang disiapkan oleh negara sebagai earmarked property .
Penulis berpendapat bahwa penyitaan yang dilakukan oleh pihak KBC terhadap asset negara tersebut dapat dibenarkan sepanjang dapat dibuktikan bahwa Per- tamina menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, atau manajemen dan tinda- kan pertamina itu dibawah kontrol negara, atau penyitaan tersebut dilakukan terha- dap asset negara untuk tujuan komersil, atau asset tersebut memang disiapkan oleh negara sebagai earmarked property . Dengan demikian, maka asset negara dapat juga ikut dipertaruhkan dalam hal perusahaan negara tidak mau secara sukrela me- menuhi tuntutan ganti rugi perusahaan as- ing.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.  Dalam konteks foreign investment (pena- naman modal asing), para investor pada umumnya lebih cenderung untuk meny- erahkan sengketa yang timbul dari investasi kepada badan-badan arbitrase komersil internasional daripada peng- adilan nasional host state (negara tuan rumah). Selain karena negara, dengan imunitasnya, tidak mungkin diadili oleh suatu badan peradilan nasional, pilihan investor tersebut didasarkan pada ada- nya suatu kekhawatiran terhadap tidak netralnya pengadilan nasional dalam mengadili sengketa. Di samping itu, pi- hak investor asing tidak memahami se- luk belum system hukum acara di peng- adilan nasional suatu negara dan aturan investasi sehingga menyebabkan ketida- kpastian investasi mereka.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 572~587
2.  Keterlibatan Pemerintah RI dalam peny- elesaian sengketa kontraktual melalui arbitrase komersil internasional telah memunculkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya: a) Negara melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas berpotensi mengebiri yurisdiksi Dewan Arbitrase  ICSID untuk menyelesaikan sengketa mengenai penanaman modal asing antara negara dengan investor dari negara lain; b) Dalam beberapa kasus terlihat peradilan menghalang- halangi pelaksanaan putusan arbitrase asing apalagi jika pelaksanaan putusan arbitrase tersebut secara nyata-nyata akan merugikan Negara atau Pe me-
rintah Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam putusan arbitrase tersebut; c) Keterlibatan perusahaan negara dalam kontrak-kontrak komersil seringkali berujung pada pelibatan neg- ara berhadap-hadapan secara langsung dengan swasta asing dalam sengketa di hadapan peradilan asing; dan d) Ke- engganan perusahaan negara melak- sanakan putusan arbitrase asing secara sukarela. Berpotensi membuat segala bentuk asset negara yang berada di luar negeri dipertaruhkan untuk memenuhi tuntutan ganti rugi investor asing.

## Daftar Pustaka
Erman Rajagukguk, Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan …..,
Hikmahanto Juwana, “Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional.” dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober-November 2002
Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional , Bandung: PT Rajawali Press, 1997.
M. Yahya Harahap, Arbitrase , cet III Sinar Grafika, Jakarta, 2004
Madjedi Hasan, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2009
Michelle Ayu Chinta Kristy and Zhengzheng Jing, “Public Policy Violation under New York Convention”, dalam Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 25, No. 1, Feb 2013
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media, 2005
Priyatna Abdurrasyid, “Arbitrase dan Permasalahannya di dalam Praktek Peradilan”, dalam Buku Kapita Selekta Arbitrase dan Permasalahannya, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003
Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, cet. I, Bandung: PT Alumni, 1992
Retnowulan Sutantio, dkk., Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, Mandar Maju, Bandung
Sefriani, “Status Hukum Asset Perusahaan Negara dalam Hukum Internasional”, jurnal Mimbar Hukum , Yogyakarta: UGM, Vol. 24, No. 3, Oktober 2012
Diangsa Wagian dan M. Yazid Fathoni| Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah ...............
Sudargo Gautama, Penjelasan Umum atas Undang-Udang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Bandung, PT Aditya Bakti, 1999
Sudargo Gautama, Indonesia dan Arbitrase Internasional, cet. 1 Bandung: Alumni, 1986
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2010.
Sudikno Mertokusumo, Metode Penemuan Hukum , Yogyakarta: Liberty, 2010
Sudargo Gautama, Undang-Undang Arbitrase Baru 1999, Jakarta: PT Citra Aditya Bhakti, 1999.
Tineke Louise Longdong, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958 , Jakarta: PT Citra Aditya Bhakti, 1999.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 tentang pengasahan atas Convention of the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States
Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1981 tentang pengesahan atas New York Convention 1958 on the Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Award
Peraturan Mahkamah agung Republik Indonesia (Perma) No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.