## Peranan Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Problematika Hukum Di Indonesia
Sapto Budoyo, SH.,MH
budoyo_7@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

## Abstrak
Perguruan  tinggi  hukum  memiliki  peran  penting  dalam  menyediakan  sumber daya  manusia  yang  siap  memasuki  lembaga-lembaga  penegak  hukum, khususnya dari lulusan program sarjana. Sementara itu untuk program magister dan  doktor,  yang  kemudian  bertugas  meningkatan  kapasitas  para  penegak hukum, baik yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga KPK. Melihat  pentingnya  lembaga  perguruan  tinggi  di  bidang  bidang  hukum  maka tidaklah  menutup  hipotesa  bahwa  problematika  hukum  di  Indonesia  tidaklah terlepas  dari  peranan  perguruan  tinggi.  Sehingga  perlu  dicari  seberapa  tinggi tingkat  pendidikan  hukum  di  Indonesia  dan  bagaimana  mengatasinya  yang berpegang pada metode penelitian yuridis normatif.
Hasil pembahasan menunjukkan Rendahnya tingkat pendidikan terutama dalam taraf  lulusan  perguruan  tinggi  berpengaruh  erat  dengan  tingkat  kriminalitas karena hal ini erat kaitannya dengan tingkat pengangguran. Tren ini disebabkan karena  dengan  rendahnya  tingkat  kualitas  lulusan  perguruan  tinggi  akan berakibat  sulit  terserapnya  dan  juga  rendahnya  tingkat  tenaga  kerja.  Hal  ini tentu berakibat meningkatnya tingkat kriminalitas.
Untuk  mengatasi  hal  ini  diperlukan  upaya-upaya  untuk  memampukan Perguruan  Tinggi  menjadi  pelopor  dalam  pembinaan  dan  pengembangan Sumber  daya  manusia  yang  terintegrasi  guna  memenuhi  (1)  kebutuhan  warga masyarakat  yang  berorientasi  ideal  atas  pendidikan,  melalui  penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya spirit akademik yang dinamis, serta dapat menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai, norma, dan sikap mandiri, dan (2) kebutuhan masayarakat yang berorientasi pragmatis melalui kesiapan mendidik manusia  yang  dapat  terserap  oleh  dunia  usaha  sesuai  spesifikasinya  masing- masing.
Kata Kunci : Peranan, Perguruan Tinggi, Problematika Hukum, Indonesia

## Abstract
Faculty  of  Law  in  Universities  have  an  important  role  in  providing  human resources  that  are  ready  to  enter  law  enforcement  agencies,  especially  from graduate  degree  programs.  Meanwhile,  for  the  master  and  doctoral  program, which  are  then  has  the  task  of  increasing  the  capacity  of  law  enforcers,  both from  the  police,  prosecutors,  courts  and  KPK.  Seeing  the  importance  of  higher education institutions in the field of law then it can be hypothetically said that the problem of law in Indonesia is inseparable from the role of universities. It is necessary to find out how low the level of legal education in Indonesia and how to overcome it by adhering to normative juridical research methods.
The results of the discussion showed that the low level of education, especially in the level of college graduates, is closely related to the level of crime because it is closely related to the unemployment rate. This trend is due to the low level of quality of college graduates that will result in difficult absorption of workforce and also low level of labor. This certainly results in an increase in crime rates.
To overcome the lack  of  of existing  good education system in Indonesia which resulted  in  the  many  problems  of  law  in  Indonesia  it  is  necessary  efforts  to enable  Universities  to  be  a  pioneer  in  fostering  and  developing  Integrated human resources to meet (1) the needs of citizens who are ideally oriented to Education,  through  the  creation  of  a  conducive  environment  for  the  growth  of dynamic  academic  spirit,  and  can  be  a  vessel  for  the  socialization  of  values, norms  and  independent  attitudes,  and  (2)  the  needs  of  pragmatic-oriented people  through  the  readiness  to  educate  people  who  can  be  absorbed  by  the business world according to its each specifications.
Keywords : Role, University, Law Problem, Indonesia

## A. LATAR BELAKANG
Indonesia,  sebagaimana  dengan negara lain yang berlandaskan pada hukum  tentu  tidaklah  lepas  dari permasalahan hukum. segala permasalahan hukum yang terjadi di indonesia, tidak terbatas pada ranah pidana  saja,  melainkan  di  ranah perdata,  administrasi  dan  tata
negara  dan  bahkan  internasional. Tengok  saja  kasus  kasus  pidana yang  seringkali  memihak,  mencuri tiga biji kakau ditangkap, sedangkan korupsi bermilyar dibiarkan melenggang  bebas,  atau  kasus Abraham  Samad  yang  terkesan kriminalisasi  yang  dipaksakan,  atau di bidang perdata, yang penulis rasa amat perlu dibenahi terutama dalam
kontrak perjanjian karena dalam hal kontrak  antar  negara,  atau  antar korporasi  seringkali  pihak  yang lemah  ekonomi  atau  kekuasaannya diinjak  pihak  yang  lebih  kuat  dan akan muncul kasus seperti Freeport yang  mengeruk  kekayaan  bangsa dalam  kedok  asas pacta  sunc servanda .
Dalam  bidang  administrasi  dan  tata negara  juga  tidak  kalah  penting, kedua  hal  ini  merupakan  titik  vital dalam penegakan
hukum. meminjam  pendapat  Lawrence  M. Friedman 1 ,  ada  3  unsur  dari  sistem hukum yakni substansi, struktur dan kultur  hukum.  apabila  substansi adalah  segala  aturan  aturan  hukum yang  tertulis  maupun  yang  tidak tertulis  (cita  hukum)  dan  kultur adalah masyarakat yang merupakan subjek  hukumnya  maka  lembaga lembaga  penegak  hukum  adalah struktur  dari  hukum  itu  sendiri,  ia berperan  penting  sebagai  kerangka yang  menahan  pondasi  hukum indonesia.  untuk  itu  instrumen administrasi  dan  ketatanegaraan sebagai  nadi  lembaga  lembaga penegak hukum perlu diperkuat.
Berbagai permasalahan permasalahan  tersebut  amat  perlu dibenahi.  Salah  satu  persoalan penting
dalam peningkatan
1 Lawrence  Friedman, American  Law, Hal  6; W.W Norton & Company, London, 1994.
lembaga-lembaga  penegak  hukum adalah persoalan pengelolaan sumber daya manusia. Banyak orang berpendapat  bahwa  permasalahan utama  yang  terjadi  di  Indonesia, khususnya dalam rangka penegakan hukum yang perlu diperbaiki adalah sistem  hukumnya.  Padahal  tidak sama sekali. Apabila Struktur hukum yang  dimaksud  Friedman  adalah lembaga  penegak  hukum  yang dalam artian eksekutif, legislatif dan yudikatif,  maka  penulis  merasa perlu  menambahkannya  dengan pendidikan. Pendidikan amat penting  sebagai  cahaya  pemandu bagi  sumber  daya  manusia  yang menjalankan  sistem  penegakan hukum  itu  sendiri.  Pengelolaan sumber  daya  manusia  menjadi pondasi awal dalam mencapai suatu tujuan  berdasarkan  kewenangan yang  dimilikinya.  Permasalahan pengelolaan  sumber  daya  manusia diawali pada tahap rekrutmen serta pendidikan  dan  pelatihan  untuk meningkatkan kemahiran dan profesionalitas  dari  setiap  orang yang bekerja di lembaga pengadilan.
Dalam  hal  ini  perguruan  tinggi hukum  memiliki  peran  penting dalam  menyediakan  sumber  daya manusia  yang  siap  memasuki lembaga-lembaga  penegak  hukum, khususnya  dari  lulusan  program sarjana.  Sementara  itu  untuk program magister dan doktor, maka perguruan  tinggi  hukum melakukan
peningkatan kapasitas para penegak hukum,  baik  yang  berasal  dari kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan dan juga KPK.

## B. PERMASALAHAN
Dari  uraian  latar  belakang  diatas kemudian  muncul  pertanyaan  yang akan  menjadi  pokok  permasalahan dalam penulisan ini, yakni:
1.  Apabila  kondisi  hukum  yang  ada di  indonesia  sebegitu  lemahnya, lantas  apakah  itu  juga  secara tidak  langsung  menunjukkan lemahnya  sistem  pendidikan terutama  pendidikan  hukum  di indonesia?
2.  Bagaimana  mengatasi  lemahnya sistem pendidikan terutama pendidikan hukum di indonesia?

## C. PEMBAHASAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan  pendekatan  yuridis normatif ( normative legal research ). 2
Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan  penelitian  terhadap asas-asas  hukum. 3 Pendekatan normatif dilakukan
dalam
2 Rony  Hanitijo  Soemitro,  1990,  Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35
3 Ibid
membahas Peranan Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Problematika  Hukum  Di  Indonesia agar  dapat  mencapai  hasil  yang signifikan dan relevan. Adapun data data  yang  digunakan  yakni  data primer  yang  berasal  dari  Instansi Instansi  yang  berwenang  seperti Badan
Pusat Statistik yang kemudian  didukung  dengan  data sekunder  yakni  literatur  relevan untuk  memperkuat  analisis  dari penelitian ini.
Sebelum  membahas  lebih  dalam mengenai  pokok  permasalahan, terlebih  dahulu  penulis  menyajikan data  mengenai  tingkat  kriminalitas Indonesia  pada  2012  -  2014  yang dirilis  oleh  BPS  sebagaimana  dapat dilihat  dibawah  sebagai  ilustrasi tentang kondisi hukum di Indonesia 4 :
4 BPS,  Statistik  Kriminal  Indonesia  2015, Jakarta, 2016.
Lewat  gambaran  diatas  dapat disimpulkan bahwa tren kriminalitas  yang  ada  di  Indonesia Cukup tinggi dimana walaupun pada 2014  terjadi  penurunan  namun tidaklah cukup signifikan.
Dalam kaitannya dengan pendidikan  terutama  pendidikan pada tingkat perguruan tinggi maka sebelum melihat kondisi pendidikan yang  ada  di  indonesia,  perlu diketahui  terlebih  dahulu  sejarah pendidikan  di  Indonesia.  perjalanan pendidikan negara indonesia dimulai  sejak 1950  melalui  draf undang-undang wajib belajar pendidikan  dasar  6  tahun.  Prioritas dalam pendidikan semakin ditekankan pada era pemerintahan presiden Soeharto yang diwujudkan dalam pendirian hampir  40.000  sekolah dasar  baru  pada  akhir  1980an sehingga memungkinkan tercapainya  target  wajib  belajar  6 tahun.
Sejarah  pendidikan  di  indonesia memulai  titik  tolaknya  di  era  tahun 1998,  dimana  suasana  politik  di Indonesia  mengalami  gejolak  yang menyebabkan lahirnya era reformasi.  Sistem  pemerintahan berubah  dari  model  sentralisasi menjadi  desentralisasi.  Penerapan otonomi daerah membuat penyelenggaraan pendidikan berubah menjadi
otonomi  pendidikan,  terutama  di jenjang  pendidikan  tinggi.  Pada masa peralihan kekuasaan,
pendidikan  di  Indonesia  masih menerapkan kurikulum yang berlaku  pada  zaman  orde  baru. Kurikulum  ini  masih  digunakan pada masa pemerintahan presiden Abdurrachman Wahid dengan beberapa perbaikan. Sistem pendidikan  di  Indonesia mengalami  perubahan  pada  masa kepresidenan Megawati melalui kurikulum berbasis kompetensi.  Kurikulum  ini  berbasis pada  3  aspek  utama  yaitu  aspek afektif,  aspek  kognitif,  dan  aspek psikomotorik.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperbarui kurikulum tersebut menjadi  kurikulum  tingkat  satuan pendidikan (KTSP) yang mencakup tujuan  pendidikan, tingkat  satuan  pendidikan,  struktur dan  muatan  kurikulum  tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, serta silabus. Pemerintahan presiden SBY berupaya meningkatkan
kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia.  Upaya  tersebut  diawali penerbitan  Instruksi  Presiden  No.  5 pada  09  Juni  2006  yang  bertujuan mempercepat  penyelesaian  wajib belajar 9 tahun. Upaya ini membuat pemerintah  melibatkan  program pendidikan  penyetaraan  seperti
paket
A, B, dan C agar dapat mengadopsi  kurikulum  sesuai dengan standar yang berlaku. Jenjang pendidikan di Indonesia secara umum tidak banyak  berubah.  Akan  tetapi, terdapat  lebih  banyak  lembaga penyedia pendidikan  untuk  setiap jenjang pendidikan dimana melibatkan partisipasi pendidikan non-formal. Struktur pendidikan  di  Indonesia  secara umum  dapat  digambarkan  sebagai berikut  : 5 (data  Kementerian Pendidikan tahun 2007).
5 http://www.bglconline.com/2015/01/sejarah- pendidikan-di-indonesia-dan- perkembangannya/ diakses pada 03/09/2015
Seiring  dengan  meningkatnya mutu  dan  partisipasi  pendidikan dasar di Indonesia, dan berkembangnya  minat  terhadap pendidikan menengah, isu
pendidikan di Indonesia kini beralih pada jenjang pendidikan tinggi. Pada tahun  2011,  angka  partisipasi  kasar (GER)  untuk  pendidikan  tinggi  di Indonesia  hanya  mencapai  25 persen.  Angka  ini  lebih  rendah dibanding  rata-rata  global  yang mencapai
31 persen dan kebanyakan  negara  anggota  ASEAN.
Meskipun  demikian,  angka  ini sebenarnya  meningkat  signifikan dibanding  sepuluh  tahun  yang  lalu dimana  angka  partisipasi  kasar pendidikan  tinggi  di  Indonesia hanya mencapai 12 persen. Masuknya  era  pemerintahan presiden  Joko  Widodo  (Jokowi) belum menunjukkan indikasi munculnya upaya  radikal  dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Secara fundamental, kebijakan  pendidikan  masih  sejalan namun dengan  beberapa  perbaikan dan penyesuaian. Perubahan banyak terjadi  pada  tataran  teknis  dan masyarakat  masih  menanti upaya pemerintah dalam mengatasi masalah dan kekurangan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia mengalami  perkembangan  yang
signifikan jika dihitung berdasarkan angka partisipasi. Penggalakan wajib belajar 9 tahun mendorong angka partisipasi  pendidikan  dasar mencapai  118  persen  (terdapat  18 persen  pelajar  di  luar  target usia pendidikan dasar). Angka partisipasi pendidikan menengah juga meningkat hingga mencapai 77 persen dimana sejumlah 51 persen  berasal  dari  populasi berusia  15  –  18  tahun  (26  persen berasal  dari  usia  yang  lebih  muda atau lebih tua).
Meskipun angka partisipasi pendidikan  meningkat  signifikan, mutu pendidikan di Indonesia masih relatif tertinggal dari negara lainnya jika diukur dari kualitas pelajar. Sains dan matematika menjadi  salah  satu  titik  lemah pelajar  Indonesia  pada  jenjang pendidikan dasar. Menurut studi Trends in International Mathematics  and  Science  Study
(TIMSS)  di  2011,  Indonesia meraih skor 406 untuk sains dan 386 untuk matematika  (rata-rata  global  untuk kedua  bidang  adalah  500).  Skor ini jauh berada  di  bawah  Malaysia dan  Thailand,  dan  jauh  di  bawah Singapura  yang  menempati pada peringkat  pertama  untuk  sains  dan kedua  untuk  matematika.  Studi  ini diadakan untuk menguji
kemampuan siswa  kelas  8  dari  63 negara peserta. Lemahnya kemampuan sains dan matematika  juga  terjadi  pada jenjang pendidikan  menengah  atas. Pada studi dari Program for
International  Student  Assessment (PISA)  di  tahun 2012  terhadap pelajar  berusia  15  tahun  dari  65 negara, Indonesia berada di peringkat  64  pada  bidang sains  dan matematika. Kabar gembiranya, pelajar Indonesia merupakan  pelajar  yang  paling bahagia diikuti pelajar dari Albania, Peru,  Thailand,  dan Kolombia. Seiring dengan tercapainya implementasi wajib belajar 9 tahun, pendidikan dasar di Indonesia  mengalami  kemajuan signifikan berdasarkan angka partisipasi. PR pemerintah berikutnya  adalah  memperbaiki mutu pendidikan dasar, serta meningkatkan  partisipasi dan  mutu jenjang pendidikan menengah. Meskipun demikian, pendidikan tinggi juga
mesti berbenah  untuk  melahirkan lulusan yang berkualitas dan tenaga pemikir yang handal.
Perubahan  yang  signifikan  juga bisa  dilihat  pada  strata  yang  lebih tinggi  yakni  pada  Lingkungan Perguruan Tinggi, ia sedang mengalami  perubahan  yang  sangat cepat,  secara  global  perubahan terlihat dalam bentuk
berkembangnya masyarakat
informasi  yang  berbasis  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Dalam situasi  yang  demikian  penguasaan ilmu pengetahuan oleh individu dan atau  organisasi  akan  menjadi prasyarat  dan  modal  dasar  bagi upaya  pengembangan  diri  dan organisasi dalam situasi yang makin kompetitif.
Dalam masyarakat yang demikian setiap  orang  dan  atau  organisasi terpaksa  dan  dipaksa  untuk  selalu memperbaharui  pengetahuan  dan keterampilan  jika  ingin  tetap  hidup dan  berkembang.  Keadaan  yang demikian  menurut Prof.  Sularso, Guru  Besar  ITB 6 , disebabkan  oleh cepatnya  perubahan  kebutuhan kompetensi  perorangan  maupun organisasi dalam  dunia  yang  penuh perubahan dan persaingan.
Kondisi  yang  demikian  merlukan respon proaktif dari seluruh lapisan masyarakat, terlebih-lebih lagi Perguruan  Tinggi  sebagai center  of excellence jelas  harus  melakukan repositiong dalam konteks lingkungan  eksternal  melalui  upaya restructuring internal yang terencana  dengan  baik  (well- planned),  dilaksanakan  dengan  baik (well-actuated), dan dievaluasi dengan baik secara 6 Azis  Wahab,  Abdul, Metode  dan  model- model  mengajar,  hlm    27;  Alfabeta, Bandung, 2007.
berkesinambungan (well evaluated/controlled) dalam bingkai semangat continous updating .
Lebih jauh, perubahan-perubahan cepat  yang  terjadi  di  masyarakat perlu  disikapi  secara  tepat  dengan melakukan refleksi mendalam tentang apa peran Perguruan Tinggi yang telah dimainkan sekarang ini ?,
serta bagaimana kemungkinan peran  tersebut  di  masa  datang  ?, untuk menjawab hal ini nampaknya diperlukan suatu analisis mendalam tentang kondisi aktual serta analisis prediktif  tentang  kemungkinan- kemungkinan  peran  di  masa  datang dengan  memahami  trend  yang sedang  terjadi,  dengan  kata  lain analisis situasi yang bisa menjelaskan  sejarah  masa  depan, hal  ini  jelas  sangat  penting  agar peran  Perguruan  Tinggi  dapat  tetap terjaga  meski  hal  ini  mungkin menuntut perubahan posisi keberadaannya dibanding sekarang 7 .
Dari  sudut  pandang  filosofis, Perkembangan  Iptek  yang  sangat cepat,  telah  makin  mengokohkan faham  pemikiran  Pragmatisme-
7 Asiaweek,  dalam  Wayan  Koster,  Jurnal, Perlunya Paradigma Baru Dalam Pemberdayaan  Perguruan  Tinggi  Dalam Konteks  Pembangunan  Bangsa,  Jurnal  Ilmu Pendidikan,  Mei  2001,  Jilid  8  Nomor  2. Menyebutkan bahwa tingkat kualitas perguruan  tinggi  yang  ada  di  Indonesia  saat ini  masih  dibawah  negara  negara  lain  di Asia, Australia dan Selandia Baru.
utilitarianisme 8 ,  dimana  segala sesuatu  cenderung  dilihat  daru sudut manfaat dan kegunaan praktis bagi  kehidupan,  keadaan  ini  telah mengakibatkan  pemahaman  dan orientasi  pendidikan  mengalami pragmatisasi,  dimana  sebelumnya pendidikan lebih dilihat secara ideal sebagai upaya untuk mendewasakan manusia  melalui tranmission  of culture,  value,  and  Norm tanpa  atau kurang  memperhatikan  dampak praktisnya  atau  lebih  khusus dampak  ekonomi  bagi  kehidupan masyarakat.
Keadaan yang demikian menjadikan  tuntutan  masyarakat terhadap pendidikan/lembaga pendidikan  termasuk  Perguruan Tinggi  mengalami  pergeseran  dari tuntutan  yang  sifatnya  idealis  ke arah  tuntutan  yang  lebih  praktis- pragmatis.
Namun demikian nampaknya  akan  sangat  bijak apabila  pergeseran  tersebut  dilihat sebagai  gerak  bandul  dengan  dua ujung, dimana yang satu sama sekali tidak menafikan yang lain, idealisme tidak  dianggap  sebagai  pengekang pragmatisme,  dan  pragmatisme tidak  dianggak  akan  menghapus pemahaman ideal
tentang pendidikan.
8 Muhammad  Erwin,  filsafat  hukum  refleksi kritis  terhadap  hukum,  hal  179;  rajawali press, jakarta, 2013.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa dimensi  ekonomi  dewasa  ini  telah mendominasi  tuntutan  masyarakat terhadap dunia pendidikan, lembaga pendidikan  yang  lulusannya  mudah mendapat pekerjaan sangat diminati 9 , hal ini bukan sesuatu yang salah bahkan sangat rasional, namun Lembaga pendidikan perlu mensikapinya  dengan  tepat,  sebab pertimbangan masyarakat
bertumpu  pada  dimensi  sekarang dan kekinian dengan lingkup parsial , sedangkan  Lembaga  pendidikan mesti mempertimbangkan juga dimensi kenantian sehingga  lebih bersifat holistik .  Sehingga  lulusan perguruan  tinggi  nantinya  dapat benar  benar  berkontribusi  bagi masyarakat. 10
Dalam  tataran  ideal,  universitas memiliki  tiga  fungsi  utama  jika mengacu pada Tri Dharma
9 Ali  Mahson,  Jurnal,  Analisis  Relevansi Lulusan  Perguruan  Tinggi  Dengan  Dunia Kerja,  Jurnal  Economia,  Volume  8,  Nomor 1,  April  2012.  Ali  Mahson  mengatakan bahwa  kondisi  pendidikan  yang  ada  di Indonesia  saat  ini  memerlukan  adanya revolusi di bidang pengajaran yang tidak lagi Teacher-centered  dan  materi  pelajaran  yang bisa menjawab kebutuhan lapangan kerja.
10 Walaupun  penyerapan  tenaga  kerja  belum dapat  dikatakan  Optimal,  namun  setidaknya ada  tren  penurunan  jumlah  pengangguran sebanyak  530  ribu orang  dari  sebelumnya 7,56  juta  orang  pada  Agustus  2015  menjadi 7,03 juta orang pada Agustus 2016. Sumber:
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2016 1107152144-92-170923/bps-jumlah- pengangguran-di-indonesia-menciut-530- ribu-orang/ diakses pada 22 Maret 2017.
Perguruan  Tinggi,  yaitu  tempat untuk  memberikan  pendidikan  dan pengajaran,  melakukan  penelitian dan pengembangan, dan mengabdikan  diri  bagi  masyarakat. Ketiga  prinsip  ideal  ini  juga merupakan  kunci  dari  berhasilnya upaya pembaruan karena pembaruan tidak akan dapat dicapai tanpa pengetahuan dan pemahaman mendalam,  riset  terstruktur,  dan komitmen  untuk  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan konsepsi demikian, universitas  dengan  segala  sivitas akademik  yang  dimilikinya  tentu terikat  dengan  nilai-nilai  tersebut untuk  mengabdikan  pengetahuan dan  keilmuan  yang  dimiliki  pada perbaikan  Indonesia,  tak  terkecuali di bidang hukum dan peradilan.
Selanjutnya,  pertanyaan  yang muncul adalah “bagaimana memperbaikinya?” dan berdasarkan pembahasan diatas maka pertanyaan tersebut perlu ditekankan  kembali  sebagai  :  “ apa yang  dapat  dilakukan  fakultas hukum dalam pembaruan peradilan? ”. Secara sederhana, pertanyaan  tersebut  dapat  dijawab dengan kembali
melemparkan pertanyaan  pada  fakultas  hukum: “ apa yang seharusnya dilakukan oleh fakultas hukum dan sivitas akademika ketika menjalankan tugas dan fungsinya sebagai insan akademik? ”.  Jika  fakultas  hukum
berikut sivitas
akademika memahami  dan  meresapi  nilai-nilai tri dharma perguruan tinggi, pertanyaan tersebut dengan mudahnya  bisa  dijawab.  Hanya dengan  memahami  status  sivitas akademika  yang  disematkan  pada pribadi-pribadi pengajar lah, jawaban  dari  pertanyaan  tersebut akan bisa ditemukan.
Selain melakukan pendidikan dan pengajaran  kepada  mahasiswa,  dua hal  lain  yang  perlu  diberikan perhatian  adalah  penelitian  dan pengembangan  dan  pengabdian masyarakat.  Fakultas  hukum  dapat mengarahkan pelaksanaan Tri Dharma  Perguruan  Tinggi  dengan mengikuti perkembangan-
perkembangan  yang  telah  diambil oleh  peradilan  melalui  berbagai inisiatif  pembaruan.  Dalam  konteks diskursus dan pengembangan hukum,  khususnya  di  bidang peradilan,  fakultas  hukum  dapat mengejahwantahkan nilai-nilai
tersebut  dalam  beberapa  peran, yang secara lengkap akan digambarkan  dalam  diagram  di bawah ini 11 :
11 Akbari, Anugrah Rizki, Artikel, Buletin Fiat Justitia  Masyarakat  Pemantau  Peradilan Indonesia  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia  (MaPPI-FHUI),  Vol.  I,  No.  4, Edisi  Khusus  Ulang  Tahun  MaPPI  FHUI, November 2013.
Gambar: Diskursus dan Pengembangan  peradilan  hukum  di indonesia Apabila  dirunut  dari  proses penyusunan undang-undang,
fakultas  hukum  dapat  memberikan masukan  maupun  kritik  terhadap suatu  Rancangan  Undang-Undang (RUU)  untuk  memastikan  bahwa materi  yang  diatur  dalam  RUU tersebut  sesuai  dengan  teori-teori yang  berkembang  dan  sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan suatu  undang-undang.  Selanjutnya, fakultas  hukum  kembali  dapat memberikan  sumbangsih  pemikiran atas  naskah  undang-undang  yang telah dibahas bersama oleh Presiden dan DPR. Analisis tersebut dibutuhkan untuk menguji substansi undang-undang  dengan  konteks keilmuan dan aspek praktis sehingga  dapat  diperoleh  suatu argumentasi ilmiah dalam menyikapi hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersebut.
Dalam  konteks  sistem  peradilan, postulat-postulat  yang  dihasilkan oleh fakultas hukum terhadap suatu undang-undang,  selanjutnya  akan digunakan  oleh  Penuntut  Umum (PU) maupun advokat untuk membangun argumentasi- argumentasi  yang  disiapkan  untuk menghadapi  proses  persidangan.
Rangkaian  dalil-dalil  tersebut  pada akhirnya  akan  dipilih  oleh  majelis hakim  melalui  praktik  persidangan maupun  putusan  dan  aktivitas  ini akan  terus  berlanjut  hingga  tingkat Mahkamah Agung.
Dengan melihat fungsi Mahkamah Agung  sebagai  penjaga  kesatuan hukum  di  Indonesia,  dalam  tataran ideal,  sikap  dan  tafsir  Mahkamah Agung  terhadap  suatu  isu  hukum tertentu  seharusnya  diikuti  oleh hakim-hakim  di  seantero  penjuru negeri.  Kondisi  ini  menjadikan putusan  Mahkamah  Agung  (dan pengadilan  di  bawahnya)  sebagai dokumen penting dalam pembangunan  hukum  di  Indonesia dan  pada  titik  ini,  fakultas  hukum kembali dapat menunjukkan perannya  dengan  memanfaatkan putusan-putusan pengadilan,
termasuk  Mahkamah  Agung,  ke dalam  berbagai  media  pendidikan dan  pengajaran,  penelitian,  dan pengabdian masyarakat yang dimilikinya.
Selanjutnya, analisis yang dihasilkan  fakultas  hukum  terhadap putusan  pengadilan  dapat  diambil sebagai  bagian  dari  penyusunan rancangan undang-undang perubahan  yang  kembali  akan dibahas  oleh  Pemerintah  dan  DPR. Dengan konstruksi demikian, penyusunan  perubahan  undang- undang  akan  didasarkan  pada kondisi kekinian masyarakat (hukum)  dengan  melihat  pada penerapan  undang-undang  tersebut dalam  suatu  peristiwa  konkrit.  Hal ini  dapat  mengubah  paradigma  dan landasan  berpikir  bahwa  rancangan undang-undang selalu akan diajukan apabila terdapat kepentingan politik mengenai  hal  tersebut  sekaligus menemukan  suatu  pijakan  yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan maupun praktis. Sebagai kesimpulan dari rekomendasi  di  atas,  diperlukan upaya-upaya  untuk  memampukan Perguruan  Tinggi  menjadi  pelopor dalam pembinaan dan pengembangan Sumberdaya manusia  yang  terintegrasi  guna memenuhi  (1)  kebutuhan  warga masyarakat  yang  berorientasi  ideal atas  pendidikan,  melalui  penciptaan lingkungan  yang  kondusif  bagi tumbuhnya  spirit  akademik  yang dinamis,  serta  dapat  menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai, norma, dan  sikap  mandiri,  dan  (2) kebutuhan
masayarakat yang
berorientasi pragmatis melalui kesiapan  mendidik  manusia  yang dapat  terserap  oleh  dunia  usaha sesuai spesifikasinya masing- masing.
Semua  itu  secara  fundamental akan  berpengaruh  pada  bagaimana proses  pembelajaran  di  Perguruan Tinggi  diselenggarakan,  dan  untuk ketepatan merespon maka pemahaman  mengenai trend  modus Pembelajaran  perlu  dicermati  agar Pendidikan  di  Perguruan  Tinggi dapat  tetap  berperan  dan  mampu menjangkau  berbagai  kelompok masyarakat yang membutuhkannya.

## D. KESIMPULAN
Lewat  pembahasan  yang  disajikan diatas  maka  terdapat  beberapa  hal yang bisa disimpulkan, yakni:
1.  Rendahnya  tingkat  pendidikan terutama  dalam  taraf  lulusan perguruan  tinggi  berpengaruh erat  dengan  tingkat  kriminalitas karena  hal  ini  erat  kaitannya dengan  tingkat  pengangguran. Tren  ini  disebabkan  karena dengan rendahnya tingkat kualitas  lulusan  perguruan  tinggi akan  berakibat  sulit  terserapnya tenaga  kerja.  Hal  ini  tentu berakibat  meningkatnya  tingkat kriminalitas.
2. Untuk mengatasi lemahnya sistem pendidikan  hukum  yang  ada  di
Indonesia  yang  berakibat  pada banyaknya  problematika  hukum di  Indonesia  maka  diperlukan upaya-upaya untuk memampukan  Perguruan  Tinggi menjadi pelopor dalam pembinaan  dan  pengembangan
Sumber  daya  manusia  yang terintegrasi  guna  memenuhi  (1) kebutuhan  warga  masyarakat yang  berorientasi  ideal  atas pendidikan,  melalui  penciptaan lingkungan  yang  kondusif  bagi tumbuhnya  spirit  akademik  yang dinamis,  serta  dapat  menjadi wahana  sosialisasi  nilai-nilai, norma, dan sikap mandiri, dan (2) kebutuhan  masayarakat  yang berorientasi  pragmatis  melalui kesiapan mendidik manusia yang dapat  terserap  oleh  dunia  usaha sesuai  spesifikasinya  masing- masing.

## REFERENSI
1. Lawrence  Friedman,  American Law;  W.W  Norton  &  Company,
London, 1994. 2. Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum dan  Jurimetri,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1990.
3. BPS,  Statistik  Kriminal  Indonesia 2015, Jakarta, 2016.
4. http://www.bglconline.com/201 5/01/sejarah-pendidikan-di- indonesia-dan-
perkembangannya/  diakses  pada 03/09/2015
5. Azis  Wahab,  Abdul,  Metode  dan model-model  mengajar;  Alfabeta, Bandung, 2007.
6. Muhammad Erwin, filsafat hukum refleksi  kritis  terhadap  hukum; rajawali press, jakarta, 2013.
7. Akbari,  Anugrah  Rizki,  Artikel, Buletin  Fiat  Justitia  Masyarakat
Pemantau  Peradilan  Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia  (MaPPI-FHUI),  Vol.  I,
No.  4,  Edisi  Khusus  Ulang  Tahun MaPPI FHUI, November 2013.
8. Ali  Mahson,  Jurnal,  Analisis Relevansi  Lulusan  Perguruan Tinggi Dengan Dunia Kerja, Jurnal Economia,  Volume  8,  Nomor  1, April 2012.
9. Wayan  Koster,  Jurnal,  Perlunya Paradigma Baru Dalam Pemberdayaan  Perguruan  Tinggi Dalam  Konteks  Pembangunan
Bangsa,  Jurnal  Ilmu  Pendidikan, Mei 2001, Jilid 8 Nomor 2.