## PROBLEMATIKA PENETAPAN HUKUM PADA POIN KRITIS BAHAN OLAHAN DAN LABORATORIUM PRODUK HALAL
Hery Purwanto
Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo hepu@unsiq.ac.id

## ABSTRAK
Penyelenggaraan suatu sistem perlindungan atas  makanan, obat-obatan, kosmetik maupun  jasa,  baik  bagi  pihak  yang  memproduksi  maupun  masyarakat  luas  yang akan  mengkonsumsi  sangat  perlu  untuk  terjaminnya  suatu  produk  yang dikategorikan  halal  dan  thayib.  Pemerintah  menyadari  perlunya  landasan  hukum bagi  pengaturan,  pembinaan,  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan  atau  proses produksi, peredaran dan/atau perdagangan di Indonesia, maka lahirlah UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang pengelolaannya diamanatkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Problem yang banyak dijumpai adalah penetapan hukum pada point kritis bahan olahan dan laboratorium. Point kritis adalah kondisi dimana dalam pengolahan atau proses dari bahan-bahan yang  digunakan  sampai  pada  kemasan  dan  distribusi  masih  diragukan kehalalannya.
Kata kunci  : Penetapan hukum, point kritis, bahan olahan, laboratorium.

## A. PENDAHULUAN
Amanat  Undang-undang  Nomor
33  Tahun  2014  tentang  Jaminan
Produk  Halal  menuntut  pemerintah untuk membentuk Badan
Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal yang  kemudian  di  singkat  BPJPH. BPJPH  dibawah  kementerian  agama harus bisa menjalankan fungsinya pada awal tahun 2018 yang tentunya dengan segala  konsekuensinya,  baik  dari kesiapan  BPJPH  itu  sendiri  maupun masyarakat  Indonesia  pada  umumnya, sebab UU tentang jaminan produk halal ini  mewajibkan  seluruh    Produk  yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikat
halal, hal ini ditandaskan dalam pasal 4 bab  I  UU  Nomor  33  tahun  2014.(UU Nomor 33 Tahun 2014, 2014) Dengan demikian  mau  tidak  mau,  siap  tidak siap seluruh komponen pelaku ekonomi  baik  industri  kecil,  industri besar, industri barang maupun industri jasa  harus  melaksanakan  kebijakan tersebut, yaitu memiliki sertifikat halal dan  mencantumkan  label  halal  pada produk yang dihasilkan dan dipasarkan.
UU Jaminan Produk Halal menjadi fungsi  mandatory  untuk  mewajibkan seluruh  produk  yang  beredar  di Indonesia berlabel halal, maka BPJPH bersama  dengan  MUI  dan  Lembaga
Pemeriksa  Halal  (LPH)  melakukan rangkaian prosedur guna melaksanakan amanat  UU  Jaminan    Produk  Halal tersebut, dimana masing-masing lembaga  mempunyai  tugas  dan  fungsi yang berbeda. Sementara dari sisi yang lain,  yaitu  masyarakat  dan  para produsen  juga  harus  menyiapkan segala  konsekuensinya.  Masyarakat dituntut kesadarannya untuk menkonsumsi, menggunakan, dan memanfaatkan  produk  yang  berlabel halal,  para  produsen  harus  melakukan serangkaian  proses  produksinya  mulai dari  pemilihan  bahan  baku,  bahan tambahan,  proses  produksi  sampai dengan kemasan siap jual harus sesuai dengan  ketentuan  kehalalal  suatu produk  yang  telah  ditetapkan.  Selain itu  peran masyarakat  untuk  membantu pelaksanaan  UU  ini  juga  menjadi tantangan tersendiri, karena untuk bisa memantau  dan  melaporkan  produk- produk  yang  beredar  membutuhkan kesadaran  dan  pemahaman  standar kehalalan.
Sebagaimana dimaklumi, pesatnya laju ilmu pengetahuan dan teknologi di samping  membawa  dampak  positif juga  negatif,  tidak  saja  membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan.
Seperti  terlihat  dari  penemuan  dan
pemakaian  zat  tambahan (additive) yang akan mempengaruhi dalam penentuan  status  kehalalan  produk, seperti pangan, obat-obatan, dan kosmetika.
Para konsumen menginginkan makanan  yang  dapat  menimbulkan selera,  mudah  disiapkan,  tetap  segar sampai  waktu  disiapkan,  serta  warna, rasa,  serta  aroma  harus  dapat  diterima dan  awet.  Selain  dari  itu  dituntut  pula supaya murah dan terjangkau harganya. Usaha  untuk  mencapai  tuntutan  tadi, para produsen makanan, banyak menggunakan zat tambahan (zat additive). Sedangkan  yang  termasuk bahan tambahan makanan sesuai dengan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia
No. 235/MEN.KES/PER/VI/1979 tanggal 19
Juni  1979,  pengelompokkan  Bahan Tambahan  Pangan  (BTP)  berdasarkan fungsinya  adalah:  Anti  oksidan,  Anti kempal, Pengasam, Penetral dan Pendapar,  Enzim,  Pemutih,  Pemanis Buatan,  Pematang,  Penambah  gizi, Pengawet,  Pengemulsi  dan  Pemantap, Pengeras,  Pewarna  Penyedap  rasa  dan aroma Sekuestran, Humektan. Sifat-sifat baik  yang  dibawa  zat additive itu bukanlah  tanpa  resiko,  banyak  di antaranya menimbulkan gangguan kesehatan,  bahkan  bisa  mengakibatkan kematian.
Bahan  tambahan  itu  dapat  dibuat secara  sintetik,  dapat  diproses  dari jaringan tanaman, hewan, dan fermentasi.  Bahan  dari  hewan  lebih ditekankan  untuk  diwaspadai,  sebab keberadaannya  bisa  saja  hewan  yang diharamkan  dalam  Islam  atau  hewan halal  yang  disembelih  dengan  tanpa menyebut  nama  Allah.  Perlu  juga kiranya  dilihat  pemakaian  media  tidak halal dalam proses fermentasi. Daftar zat tambahan  ini  mungkin  akan  terus bertambah sesuai dengan meningkatnya ilmu  pengetahuan.  Penentuan  kehalalan suatu  produk  juga  berjalan  seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan  teknologi.  Masyarakat  memerlukan perlindungan  dari  Pemerintah  bagi semua  produk  makanan  dan  minuman terutama  hasil  olahan  produksi.  Untuk itu, diperlukan kebijakan dan pengawasan dari pemerintah.
Kendatipun  demikian,  pengawasan dan law  enforcment tetap  merupakan bagian  penting  dalam  memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat.  Tanpa  adanya  pengawasan dan law enforcment yang kuat, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran  hukum  oleh  produsen semakin  tidak  terkendali.  Adapun  cara dan mekanisme pengawasan dan penegakannya dengan mendasarkan pada pranata hukum yang ada.
Meskipun  secara  penuh  wewenang pemberian adalah dilakukan oleh BPJPH akan  tetapi  secara  substansi  Sertifikat halal  adalah  fatwa  tertulis  MUI  yang menyatakan  kehalalan  suatu  produk sesuai  dengan  hukum  Islam.  Sertifikat Halal  ini  merupakan  syarat  untuk mencantumkan  label  halal  pada  produk yang  memenuhi  syarat  kehalalan  sesuai dengan hukum Islam, yaitu :
a. Tidak  mengandung  daging  babi  dan bahan yang berasal dari babi;
b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang  berasal  dari  organ  manusia, darah,  kotoran-kotoran  dan  lain sebagainya;
c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal  yang  disembelih  menurut  tata cara hukum Islam;
d. Semua  tempat  penyimpanan,  tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.
e. Semua  makanan  dan  minuman  yang tidak mengandung khamr .
Oleh  sebab  itu  terlepas  dari  soal siapa yang berhak baik secara substansi maupun  secara  hukum  pemberian  label halal  atas  suatu  produk  disini  penulis ingin  mengkaji  mengenai  problematika point  kritis  penetapan  hukum  bahan olahan dan laboratorium produk halal di Indonesia.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Titik Kritis Kehalalan Produk
Menurut ketentuan  Pasal 1 Angka (1)  Undang-undang  No.7  Tahun  1996 tentang  bahan yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai  makanan  atau  minuman  bagi konsumsi  manusia,  termasuk  bahan tambahan  pangan,  bahan  baku  pangan, dan  bahan  lain  yang  digunakan  dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan  makanan  atau  minuman (UU Nomor 7 Tahun 1996, 1996).
Dalam disertasinya Sopa menjelaskan bahwa titik kritis kehalalan adalah  menelusuri  asal-usul  bahan  dan proses pembuatannya kemudian dikonsultasikan  dengan  kaidah-kaidah hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan kehalalan pangan. Apabila bersesuaian, berarti halal, bila tidak berarti diragukan.  Lalu  dilakukan  verifikasi terhadap  hal  yang  diragu  kan  tersebut (Sopa, 2008).
Penentuan  titik  kritis  dalam  proses sertifikasi produk halal berfungsi mencegah  terjadinya  kesalahan  dan penyimpangan  dalam  proses  produksi halal.  Titik  kritis  ini  mengacu  pada pedoman  halal  yang  telah  dibuat,  yang mencakup bahan-bahan yang digunakan untuk berproduksi, serta  tahapan proses yang  mungkin  berpengaruh  terhadap
keharaman  produk.  Untuk  menentukan titik-titik kendali kritis, harus dibuat dan diverifikasi  bagan  alur  bahan,  yang selanjutnya  diikuti  dengan  analisa terhadap tahapan yang berpeluang untuk terkena kontaminasi bahan yang menyebabkan haram.
Sedangkan  produk  pangan  yang baik dalam Islam, diistilahkan Thayyibb, sedangkan  pangan  bukan  hanya  harus ṭayyib tetapi  juga  harus  halal.  Seperti yang tercantum dalam firman Allah:
ساَّنلا اَهُّي َ أ اَي ا َ ل َو اًبم ي َط اًلا َل َح  مض ْر َ أ ْ لا يمف اَّممِ او ل ك
نيمب  م  ٌّو دَع ْم ك َ ل  هَّنمإ ۚ  منا َطْي َّشلا  متاَو  ط  خ او  عمبَّتَت “ Hai  sekalian  manusia,  makanlah  yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,  dan  janganlah  kamu  mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesung-  guhnya  syhaiton  itu  adalah musuh  yang  nyata  bagimu .”(Q.S.  Al- Baqarah : 168, n.d.)
Berdasarkan Q.S ayat 168 surat al- Baqarah ini menunjukkan bahwa tidak hanya  umat  Islam,  tetapi  juga  umat- umat  lainnya  harus  mengkonsumsi pangan  yang  halal  lagi  baik.  Setiap manusia, apapun agama dan keyakinan yang  dianutnya,  pasti  memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya.  Dan  agar  selamat  dalam kehidupannya  secara  fisik-biologis, sehat  secara  fisik-jasmani,  makanan yang  dikonsumsi  itu  haruslah  yang halal  dan  thoyyib,  karena  semua  yang halal itu niscaya mendatangkan
kebaikan  dan  kemaslahatan.  (Amin, 2013).  Maka  dapat  dinyatakan  bahwa pangan adalah faktor utama penunjang kehidupan  manusia,  yang  bersumber dari  alam  yang  dapat  dikonsumsi  baik langsung  maupun  dengan  tahapan proses  produksi.Pangan  dibutuhkan manusia untuk hidup. Pangan merupakan salah satu unsur kebutuhan dasar manusia.
Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI no. HK. 00.05.52.4040 tentang kategori pangan  terdapat  16  kategori  pangan  di Indonesia  yang  perlu  kita  ketahui, yaitu:(BPOM RI, n.d.)
a. Produk-produk  susu  dan  analognya, kecuali kategori no.2
b. Lemak, minyak, dan emulsi minyak
c. Es  untuk  dimakan  (dible  ice, termasuk sherbet, dan sorbet).
d. Buah  dan  Sayur  (termasuk  jamur, umbi,  kacang  termasuk  kacang kedelai dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian
e. Kembang gula/ permen dan coklat
f. Serealia  dan  produk  serealia  yang merupakan  produk  turunan  dari  biji serealia,  akar  dan  umbi,  kacang  dan empulur  (Bagian  dalam  batang tanaman),  tidak  termasuk  produk bakteri  dari  kategori  no.7  dan  tidak termasuk kacang dari kategori no.4 g. Produk bakteri
h. Daging dan produk daging, termasuk daging  unggas  dan  daging  hewan buruan.
i. Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, kristase, ekinodermata, serta amfibi dan reptil.
j. Telur dan produk-produk telur.
k. Pemanis, termasuk madu.
l. Garam,  rempah,  sup,  saus,  salah, produk protein.
m. Produk  pangan  untuk  keperluan khusus.
n. Minuman,  tidak  termasuk  produk susu.
o. Makanan ringan siap santap.
p. Pangan  campuran  (komposit),  tidak termasuk  pangan  dari  kategori  no.1 sampai no.15
Namun  demikian  yang  kemudian timbul  persoalan  adalah  ketika  bahan pangan tersebut diragukan kehalalannya yang  diistilahkan  dengan  titik  kritis, maka  inilah  yang  perlu  mendapatkan kejelasan penetapan hukumnya.
Sedangkan  pengertian  secara  sederhana tentang  titik  kritis  adalah  hal-hal  yang menyebabkan  suatu  produk  diragukan kehalalannya. (LPPOM-MUI, 2004)
Sementara  berdasarkan  Lampiran Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK41/Dir/LPPOM MUI/XI/13
tetang  Kategori  Produk  Perusahaan Pendaftar  Sertifikasi  Halal  MUI  dan
Proses Sertifikasi Halal MUI
Berdasarkan  Tingkat  Kritis  Bahan  dan Tingkat Kesulitan Penelususran Kehalalannya, titik kritis dibagi menjadi beberapa level:
a. No  Risk (tidak  beresiko).  Yaitu produk foodgrade yang tidak melibatkan bahan (bahan baku, bahan penolong,  dan  bahan  tambahan) kritis. Kebanyakan merupakan berasal dari bahan alami tanpa adanya tambahan proses pengolahan dan bisa secara  langsung  dikonsumsi.  Contoh produk tepung (tepung beras,  tepung beras  ketan,  tepung  jagung,  tepung ubi, gandum), pati singkong (tapioka),  maizena,  sagu,  garam murni,  barang  tambang  (mineral, bentoit, zeolit, silica, fosfat), tanaman kering tanpa bahan tambahan (herbal),  bahan  kimia  (NaCO3,  HCl, H2SO4),  ekstrak  nabati  yang  tidak menggunakan bahan pengisi dan atau pelarut  (teh  dengan  pelarut  air), madu,  polen,  royal  jelly,  rumut  laut dna lain sebagainya b. Risk (beresiko), yaitu foodgrade yang melibatkan  satu  atau  lebih  bahan kritis.  Contohnya  minyak  goreng, AMDK, tepung telur, ekstrak nabati, biskuit,  bakso,  susu  kenal  manis, puding  instan,  buah  kaleng,  roti  dan lain sebagainya c. Very High Risk (resiko sangat tinggi),
yaitu foodgrade yang melibatkan
bahan  hewani  dan  atau  bahan  yang sulit ditelusuri kehalalannya. Contoh:
Gelatin, RPH (Rumah Potong Hewan),  Whey  dan  Lactoce,  Rennet hewani,  Casing  kolagen,  Kondroitin, Kolagen dan lain sebagainya. (LPPOM-MUI,  2013).  Secara  garis besar  untuk  menentukan  titik  kritis dalam  memutuskan  halal  dan  haram suatu  bahan  atau  produk  makanan dibagi  menjadi  dua  cara  yaitu kehalalan  bahan nabati dan hewani . Adapun  cara  untuk  mengidentifikasi titik  kritis  suatu  bahan  pangan  atau makanan dapat dilihat dalam Gambar.
2. Hukum Pada Titik Kritis

## Kehalalan Produk
Dalam  menentukan  kehalalan  suatu produk disamping dari segi hukum Islam juga  dari  hasil  laboratorium  sebagai  alat bantu dalam menentukan adanya campuran  barang  haram  ataukah  tidak. Dalam  pangan  olahan  uji  laboratorium menjadi sangat penting karena sifat utama dari  bahan  baku  yang  dipakai  dalam membuat  suatu  makanan  tidak  dapat terdeteksi  dengan  kasat  mata  ataupun dengan bau dan aromanya. Pangan olahan dalam proses produksinya telah mengalami  banyak  tahapan  hingga menjadi  pangan  olahan  yang  siap disantap  atau  disajikan  dengan  sekali masak,  jadi  tanpa  adanya  pemeriksaan kadar  komposisi  dalam  pangan  olahan
maka akan sulit menentukan kehalalannya.    Dalam  suatu  perusahaan tidak  menutup  kemungkinan  bahwa produsen  hanya  memproduksi  satu produk  saja,  tetapi  bisa  dua  atau  lebih produk  yang  dihasilkan.  Untuk  menjaga konsumen agar tetap aman
mengkonsumsi  pangan  olahan  yang dibeli di pasaran pemeriksaan tidak hanya satu sampai dua kali bahkan beberapa kali untuk  memastikan  bahwa  bahan  yang digunakan, tempat memproses dan proses produksinya  memenuhi  syarat-syarat yang ditentukan syariat Islam.
Gambar 2.  Bagan Penentuan Titik Kritis Nabati (Sumber: LPPOM-MUI, 2013)
Gambar 1. Bagan Penentuan Titik Kritis Hewani (Sumber: LPPOM-MUI, 2013)
Halal yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Tidak mengandung babi dan turunannya.
b. Tidak mengandung bahan-bahan yang  diharamkan  seperti:  bahan- bahan  yang  berasal  dari  organ manusia,  darah,  bangkai,  kotoran- kotoran, dan lain sebagainya.
c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal dan disembelih dengan tata cara syariat Islam.
d. Semua  tempat  penyimpanan,  tempat pengolahan,  dan  transportasi  tidak boleh  digunakan  untuk  babi.  Jika pernah  digunakan  untuk  babi  atau barang  yang  tidak  halal  lainnya terlebih  dahulu  harus  dibersihkan dengan  tata  cara  menurut  syariat Islam. (Departemen Agama RI, 2003) Namun  demikian  bila  sampai  pada persoalan point kritis maka problemnya adalah bagaimanakah untuk menentukan ketetapan  hukum  atas  titik  kritis  yang dimaksud.  Hal  inilah  yang  menjadi problem yang harus dicari penyelesaiannya  atau  solusinya  agar produk yang menjadi kebutuhan konsumen  khususnya  menjadi  jelas kehalalannya.  Dilain  sisi  pemerintah memiliki  kewajiban  untuk  melindungi masyarakatnya  dalam  mengkonsumsi produk  yang  aman,  baik,  dan  halal tentunya.
Atas dasar itu kemudian pemerintah memiliki  kewajiban  untuk  memberikan payung hukum atas problematika tersebut  yaitu  bagaimana  pemerintah memberikan  jaminan  atas  produk  yang dikonsumsi  oleh  masyarakat  sehingga masyarakat  memiliki  kenyamanan  dan kepastian  hukum  bahwa  produk  yang dikonsumsinya  adalah  Halal  khususnya pada point kritis produk olahan pangan. Upaya pemerintah tersebut sesungguhnya  telah  diawali  oleh  MUI dimana  Sertifikasi  Halal  yang  (selama ini) telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  melalui  LPPOM  MUI dan  Komisi  Fatwa.  Maka  melalui  UU Nomor  33  Tahun  2014  yaitu  tentang Jaminan  Produk  Halal  mengamanatkan untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bekerjasama dengan  kementerian  atau  lembaga terkait,  MUI  dan  Lembaga  Pemeriksa Halal.  Melalui  Lembaga  Pemeriksa Halal inilah ada tugas yang diemban oleh Auditor Halal untuk melakukan pemeriksaan  serta  pengujian  tentang kehalalan  suatu  produk,  khususnya produk olahan pangan pada point kritis. Untuk itu perlu pengujian yang dilakukan dilaboratorium untuk pengujian  dan  anilisa  PCR  DNA  babi maupun  zat  lain  untuk  mendeteksi material  non-halal  lain  yang  biasa dijumpai  di  kehidupan  sehari-hari.
Laboratorium tersebut juga harus memiliki  kemampuan  untuk  pengujian antara lain:
a. Identifikasi  kulit  babi  menggunakan mikroskop
b. Pengujian daya tembus air untuk tinta pemilu, kosmetika dan produk perawatan rambut.
c. Pengukuran kadar etanol
menggunakan kromatografi gas.
d. Pengujian kontaminasi protein babi di produk daging dan olahannya.
Peran  Majelis  Ulama  Indonesia
(MUI) inilah yang kemudian menentukan  ketetapan  hukum  pada produk point kritis bahan olahan pangan tersebut  sesuai  dengan  dasar-dasar  atau metode  penetapan  Fatwa  MUI.  Adapun dasar  umum  dan  sifat  fatwa  didasarkan pada  Keputusan  MUI  tanggal  12  April 2000  Bab  II,  yaitu  tentang  dasar  umum dan  sifat  Fatwa  maupun  metode penetapan Fatwa.
Penetapan fatwa didasarkan pada al- Qur’an, sunnah (hadis), ijma’, dan qiyas, penetapan  fatwa  bersifat  responsif, proaktif,  dan  antisipatif,  dan  Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif  oleh  suatu  lembaga  yang dinamakan  “Komisi  Fatwa”.  Sebelum fatwa      ditetapkan  hendaklah  ditinjau lebih  dahulu  pendapat      para      imam mazhab  tentang  masalah      yang      akan difatwakan  tersebut,  secara  seksama
berikut  dalil-dalilnya,  masalah      yang telah  jelas  hukumnya      (al-ahiam      al- qath’iyyat)  hendaklah  disampaikan sebagaimana  adanya,  dalam  masalah yang  terjadi  khilafiyah  di  kalangan mazhab,  maka:  Penetapan    fatwa didasarkan  pada hasil usaha penemuan titik  temu  di  antara  pendapat-pendapat mazhab melalui metode al- jam’uwa al- taufiq;  dan  jika  usaha  penemuan  titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan  fatwa  didasarkan  pada hasil tarjih  melalui  metode  muqaranah  al- mazahib  dengan  menggunakan  kaidah- kaidah  Ushul  Fiqh  Muqaran,  kemudian dalam  masalah    yang    tidak  ditemukan pendapat  hukumnya    di  kalangan mazhab,    penetapan    fatwa    didasarkan pada  hasil  ijtihad  jama’i  (kolektif) melalui  metode  bayani,  ta’lili  (qiyasi, istihsani,  ilhaqi),  istishlahi,  dan  sad  al- zari’ah.  Terakhir  adalah  penetapan fatwa    harus  senantiasa  memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih ‘ammah) dan maqashid al-syari’ah.
Disinilah peran MUI yaitu mengeluarkan  fatwa  dan  memberikan nasehat-nasehat tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan agama, baik  itu  ditujukan  kepada  pemerintah (khususnya BPJPH) ataupun masyarakat dalam rangka amar ma’rufnahi mungkar. Oleh karenanya dalam struktur keorganisasian  MUI  terdapat  komisi
fatwa  (pusat  maupun  di  daerah)  yang bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai  persoalan  tertentu  sebagai jawaban  atau  penjelasan  dari  ulama mengenai  masalah-masalah  keagamaan dan  berlaku  untuk  umum,  terutama mengenai persoalan titik kritis kehalalan bahan olahan pangan.

## C. SIMPULAN
Keamanan bahan
pangan
merupakan masalah yang kompleks dan merupakan  Interaksi  antara  toksisitas mikrobiologis,  kimiawi,  status  gizi, kehalalan dan ketentraman batin. Kesemuanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi sehingga faktor
keamanan  pangan  dapat  dikatakan sebagai  suatu  masalah  yang  dinamis seiring perkembangan peradaban manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Legalisasi halal  terhadap  setiap  produk  pangan sangat  diperlukan  demi  terciptanya ketentraman  batin  masyarakat  dalam memilih produk pangan yang dikehendaki.  Dalam  hal  ini,  pemerintah bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan legalisasi  halal,  tidak  terbatas  pada pemberian instruksi kepada para pengusaha  untuk  memperoleh  sertifikat halal  pada  produknya,  tetapi  perlu melalukan  pengujian  dan  pengawasan terhadap  setiap  produk  pangan  yang
beredar  di  seluruh  wilayah  negara  kita. Disamping  itu,  pemerintah  juga  harus memberikan kebebasan kepada masyarakat dan instansi-instansi terkait, seperti  lembaga-lembaga  penelitian  dan perguruan tinggi, untuk ikut mengawasi semua  produk  pangan  yang  beredar  di masyarakat.
Titik  kritis  kehalalan  adalah  suatu tahapan  produksi  pangan  dimana  ada kemungkinan  suatu  produk  menjadi haram. Yang menjadi penentu kehalalan suatu  bahan  pangan  diantaranya  adalah tidak mengandung alkohol atau komponen  yang  memabukkan,  bukan hewan  yang  buas,  bertaring,  berkuku panjang dan babi.Untuk bahan makanan yang  berasal  dari  tumbuhan  dan  ikan dijamin kehalalannya, yang menjadi titik kritis keharamannya adalah dari alat dan bahan yang ditambahkan ketika pengolahan,  juga  kemasan.  Sedangkan untuk  bahan  pangan  yang  berasal  dari hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi yang menjadi titik kritisnya adalah  cara  penyembelihan,  alat  dan bahan yang digunakan atau ditambahkan ketika pengolahan, juga pengemasan.
Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi yang terus melaju dengan pesat memberikan dampak yang jelas terhadap produk  pangan.  Bisa  saja  suatu  produk dinyatakan  halal  pada  saat  ini,  tetapi beberapa tahun kemudian menjadi tidak
halal lagi karena bahan baku yang sama, ada  penggantian  bahan  penolong  dalam proses  pembuatan  berikutnya  sehingga menjadikannya  sebagai  produk  yang difatwakan haram.
Dalam  penyelenggaran  jaminan produk  halal  khususnya  pada  problem penetapan hukum pada point kritis bahan olahan pangan, pemerintah telah menentukan serangkaian prosedur melalui  amanat  UU  Nomor  33  Tahun 2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal, yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun demikian  peran  MUI  sangatlah  penting terutama  dalam    memfatwakan  untuk
beberapa  bahan  kritis  dengan  tatacara, prosedur  dan  metode  yang  telah ditetapkan oleh MUI.
Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, maka manusia tiba pada suatu masa  untuk  mencari  yang  terbaik didalam  memenuhi  kebutuhan  hidup. Pengetahuan  menuntun  manusia  untuk berbuat  atau  menciptakan  produk  yang tidak saja aman dari segi fisik, biologis, kimiawi tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan  kepada  Sang Maha Pencipta. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
BPOM  RI. Keputusan  Kepala  Badan
Pengawas  Obat  dan  Makanan Republik Indonesia Tentang Kategori Pangan . Departemen Agama RI. (2003). Panduan Sertifikat Halal . Jakarta.
LPPOM-MUI.  (2004). Buku  Panduan Olimpiade; Halal Is My Life, untuk SMU/Sederajat  Tingkat  Nasional .
Bogor. LPPOM-MUI. Kategori Produk Perusahaan  Pendaftar  Sertifikasi Halal  MUI  dan  Proses  Sertifikasi Halal  MUI  Berdasarkan  Tingkat
Kritis Bahan dan Tingkat Kesulitan
Penelususran Kehalalannya . ,
(2013).
Amin, Ma’ruf. (2013). Islam Menghalalkan yang Baik dan Meng haramkan  yang  Buruk. Jurnal
Halal .
Sopa.  (2008). Sertifikasi  Halal  Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk
Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetika . UIN Syarif
Hidayatullah.
UU  Nomor  33  Tahun  2014.  (2014).
Tentang Jaminan Produk Halal .
UU  Nomor  7  Tahun  1996.  (1996). Tentang Pangan .