## PERJANJIAN KREDIT ANATARA KREDITUR DENGAN DEBITUR YANG DIIIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN (STUDI LAPANGAN KANTOR BANK PEKREDITAN RAKYAT (BPR) TIGA JUHAR KABUPATEN DELI SERDANG )
Oleh Ida Lamsihar Sitompul Universitas Darma Agung, Medan E-mail : idalamsihar@gmail.com

## ABSTRACT
Mortgage in a credit agreement aims to provide legal certainty and protection for all parties. The problems to be investigated are how the process of granting credit by credit debtors at BPR  Tiga  Juhar  District,  how  the  form  and  content  of  the  mortgage  deed  (APHT)  in  the credit agreement with mortgage guarantees at Bank BPR Tiga Juhar District, how to settle bad loans in agreement that is bound by Mortgage Rights. This study aims to determine the process of granting and settling bad loans by credit debtors at BPR Tiga Juhar District. The methodology in this research is empirical juridical. The data used are primary data, namely data  obtained  directly  from  the  field  through  interviews  and  questionnaires  and  secondary data  in  the form  of  library  research.  The  data  analysis  used  is  qualitative  analysis,  namely primary and secondary data that have been collected and rearranged for systematic analysis. The results of the study: 1) the implementation of the settlement of bad loans with mortgage guarantees  is  carried  out  in  a  peaceful  manner  and  legal  channels,  2)  the  obstacles  that occur in the settlement of bad loans with mortgage guarantees are that in practice they have not been used optimally by the banking community, especially which resulted in the bank not may take advantage of the provisions of Article 6 of the Mortgage Law.
Keywords: Collateral, Bad Credit and Mortgage

## ABSTRAK
Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana proses  dalam  pemberian  kredit  yang  dilakukan  debitur  kredit  pada  BPR  Kecamatan  Tiga Juhar,  bagaimana  bentuk  dan  isi  akta  pembebanan  hak  tanggungan  (APHT)  dalam perjanjian  kredit  dengan  jaminan  hak  tanggungan  di  Bank  BPR  Kecamatan  Tiga  Juhar, bagaimana  penyelesaian  kredit  macet  dalam  perjanjian  yang  di  ikat  Hak  Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dalam pemberian dan penyelesaian  kredit macet  yang dilakukan debitur kredit pada BPR  Kecamatan Tiga Juhar. Metodologi dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.  Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  melalui  wawancara  dan  kuisioner  serta  data sekunder  yang  berupa  studi  kepustakaan.  Analisa  data  yang  digunakan  adalah  analisa kualitatif  yaitu  data  primer  dan  sekunder  yang  telah  terkumpul  disusun  kembali  untuk dianalisis  secara  sistematis.  Hasil  penelitian    :  1)  pelaksanaan  penyelesaian  kredit  macet dengan  jaminan  hak  tanggungan  dilakukan  dengan  cara  damai  dan  jalur  hukum,  2) Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan adalah  dalam  prakteknya  belum  dimanfaatkan  secara  optimal  oleh  kalangan  perbankan khususnya yang mengakibatkan bank tersebut tidak dapat memanfaatkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.
Kata kunci : Jaminan, Kredit Macet dan Hak Tanggungan

## 1. PENDAHULUAN
Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara  pemberi  dengan  penerima  kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya.  Seringkali  yang  ditemui  di lapangan  perjanjian  kredit  dibuat  oleh pihak  kreditur  atau  dalam  hal  ini  adalah bank, sedangkan debitur hanya
mempelajari dan
memahaminya ,sehingga  perbankan  wajib  menjaga dengan  baik  dana  yang  dititipkan masyarakat  tersebut.  Perbankan  harus dapat  menyalurkan  dana  tersebut  ke bidang-bidang  yang  produktif  bagi pencapaian sasaran pembangunan.
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  pasal  4 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia
bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam  rangka  meningkatan  pemerataan pertumbuhan  ekonomi,  dan  stabilitas nasional  dalam  hal  ini  perbankan Indonesia  mempunyai  tujuan yang sangat strategis dan tidak hanya berorientasi ekonomis, tetapi juga kepada  hal-hal  non  ekonomis  seperti masalah stabilitas nasional.
Berdasarkan ketentuan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam meminjam atau dengan istilah lain harus didahului  dengan  adanya  perjanjian kredit  perjanjian  kredit  yang  diberikan oleh  bank  kepada  nasabah  bukanlah tanpa  risiko,  karena  suatu  risiko mungkin  saja  terjadi.  Risiko  yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan,  keadaan  tersebut  sangatlah berpengaruh  kepada  kesehatan  bank, karena  uang  yang  dipinjamkan  kepada debitor  berasal  atau  bersumber  dari masyarakat  yang  disimpan  pada  bank itu  sehingga  risiko  tersebut  sangat berpengaruh atas kepercayaan masyarakat kepada bank yang sekaligus
kepada  keamanan  dana  masyarakat tersebut.
Kredit  yang  diberikan  oleh  bank tentu  saja  mengandung  risiko  sehingga dalam  pelaksanaannya  bank  harus memperhatikan  asas-asas  perkreditan yang sehat dan untuk mengurangi risiko tersebut,  jaminan  pemberian  kredit dalam  arti  keyakinan  atas  kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi  kewajibannya  sesuai  dengan yang  diperjanjikan  merupakan  faktor penting  yang  harus  diperhatikan  oleh bank  Untuk  memperoleh  keyakinan tersebut,  sebelum  memberikan  kredit, bank  harus  melakukan  penilaian  yang saksama  terhadap  watak,  kemampuan, modal  agunan,  dan  prospek  usaha  dari debitur.  Apabila  unsur-unsur  yang  ada telah  dapat  meyakinkan  kreditur  atas kemampuan  debitur  maka  jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan  bank  tidak  wajib  meminta  jaminan tambahan.
Jaminan  pokok  yang  dimaksud dalam  pemberian  kredit  tersebut  adalah jaminan  yang    berupa  sesuatu  atau benda  yang  berkaitan  langsung  dengan kredit  yang  dimohon.  Sesuatu  yang dimaksud  di  sini  adalah  proyek  atau prospek  usaha  yang  dibiayai  dengan kredit  yang  dimohon,  sementara  itu yang  dimaksud  benda  di  sini  adalah benda  yang  dibiayai  atau  dibeli  dengan kredit  yang  dimohon.Jenis  tambahan yang  dimaksud  adalah  jaminan  yang tidak  bersangkutan  langsung  dengan kredit yang dimohon.Jaminan ini berupa jaminan  kebendaan  yang  objeknya adalah  benda  milik  debitur  maupun perorangan,  yaitu  kesanggupan  pihak ketiga  untuk  memenuhi  kewajiban debitur  serta  indikator  dari  pemberian kredit  ini  adalah  kepercayaan  moral, komersial, finansial, dan anggunan.
Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan  perjanjian  kredit  adalah keadaan  dimana  debitur  lalai  untuk
melakukan  kewajibannya  atau  yang biasanya  disebut  wanprestasi.  Fakta yang  sering  kali  terjadi  dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan  pembayaran  baik  cicilan maupun  bunga.  Oleh  karena  itu  setiap pemberian  kredit  yang  disalurkan  oleh bank,  dalam  prakteknya  bank  selalu meminta  kepada  nasabah  debitur  untuk menyerahkan  jaminan  dan  hal  itu  pula yang  di  lakukan  oleh  Perusahaan Daerah  BPR  (BANK  PERKREDITAN RAKYAT)  di  Kecamatan  Tiga  Juhar
Kabupaten Deli Serdang guna
keamanan  dalam  pengembalian  kredit tersebut.
Dasar  pemberian  kredit  modal usaha di Perusahaan Daerah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) di  Kecamatan Tiga Juhar  Kabupaten  Deli  Serdang  juga mengisyaratkan  adanya  jaminan  guna pengamanan kredit yang telah dikucurkan.Jaminan  kredit  yang  di terima  Perusahaan  Daerah  BPR  (Bank
Perkreditan Rakyat) di  Kecamatan Tiga
Juhar  Kabupaten  Deli  Serdang  dapat berupa  jaminan  Fidusia  dan  jaminan Hak tanggungan. Jaminan Hak Tanggungan  adalah  hak  jaminan  yang dibebankan pada hak
tanah sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Undang-Undang  Nomor  5  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda lain  yang  merupakan  satu  kesatuan dengan  tanah  itu  untuk  pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan  yang  diutamakan  kepada kreditur  tetentu  dan  terhadap  kreditur- kreditur lainya.
Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik untuk  meneliti  dari  segi  sudut  pandang mengenai banyaknya penggunaan jaminan  Hak  Tanggungan  atas  tanah dalam mengajukan kredit di Perusahaan
Daerah  BPR  (BANK  PERKREDITAN RAKYAT)  Kecamatan  Tiga  Juhar
Kabupaten  Deli  Serdang  dibandingkan mengenai  jaminan  yang  lainnya  seperti jaminan  fidusia.  Berdasarkan  uraian tersebut  di  atas,  maka  untuk  itulah penulis  mengangkatnya  dalam  suatu penulisan skripsi dengan judul : “Perjanjian  Kredit  Antara  Kreditur
Dengan  Debitur  Yang  Diikat  Dengan
Hak  Tanggungan  Pada  Perusahaan
Daerah Bpr (Bank Perkreditan Rakyat)  Kecamatan  Tiga  Juhar Kabupaten Deli Serdang"

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Perjanjian
Suatu  perjanjian  adalah  suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang  lain  atau  lebih  (Pasal  1313 KUHperdata).  Pengertian  perjanjian  ini mengandung unsur :
1. Perbuatan, penggunaan kata “Perbuatan”  pada  perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan  hukum  atau  tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum  bagi  para  pihak  yang memperjanjikan.
2. Satu  orang  atau  lebih  terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya  suatu  perjanjian,  paling sedikit harus ada dua pihak yang saling  berhadap-hadapan  dan saling  memberikan  pernyataan yang  cocok/pas  satu  sama  lain. Pihak  tersebut  adalah  orang Mengikatkan  dirinya,  di  dalam perjanjian  terdapat  unsur  janji yang  diberikan  oleh  pihak  yang satu  kepada  pihak  yang  lain. Dalam  perjanjian  ini  orang terikat  kepada  akibat  hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.
Syarat sahnya Perjanjian
Agar suatu perjanjian dapat menjadi  sah  dan  mengikat  para  pihak,
perjanjian  harus  memenuhi  syarat-syarat sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  1320 KUH perdata yaitu :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan  adanya  kekhilafan mengenai  hakekat  barang  yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan  mengenai  diri  pihak lawannya  dalam  persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya  orang  tersebut;  adanya paksaan dimana seseorang melakukan  perbuatan  karena takut  ancaman  (Pasal  1324
KUHperdata);adanya  penipuan yang  tidak  hanya  mengenai kebohongan  tetapi  juga  adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUHperdata). Terhadap perjanjian  yang  dibuat  atas dasar  “sepakat”  berdasarkan alasan-alasan  tersebut,  dapat diajukan pembatalan.
2. cakap untuk membuat perikatan;  Pasal  1330  KUH Perdata  menentukan  yang  tidak cakap untuk membuat perikatan : a. Orang-orang  yang  belum dewasa Mereka yang ditaruh dibawah  pengampuan,  anak di  bawah  penganpuan,  anak belum  cukup  umur menurut undang yang mengaturnya.
3. Suatu hal tertentu;
Perjanjian  harus  menentukan  jenis objek  yang  diperjanjikan  Jika  tidak maka  perjanjian  itu  batal  demi  hukum. Pasal  1332  KUHperdata  menentukan hanya  barang-barang  yang  dapat  di perdagangkan  yang  dapat  menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata barang-barang  yang baru  akan  ada  di  kemudian  hari  dapat menjadi  obyek  perjanjian  kecuali  jika dilarang  oleh  undang-undang  secara tegas. suatu sebab atau causa yang halal.
4. Suatu sebab yang halal.
Dengan  syarat  ini  di  maksudkan  adalah tujuan  dari  perjanjian  itu  sendiri.Sebab yang tidak halal adalah yang berlawanan dengan undang-undang kesusilaan  dan  bertentangan  dengan ketertiban  umum.Adanya  kausa  yang halal.Pasal  1335  KUHPerdata,  suatu perjanjian  yang  tidak  memakai  suatu sebab  yang  halal,  atau  dibuat  dengan suatu  sebab  yang  palsu  atau  terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

## Akibat Perjanjian
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian)  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya.  Dari  Pasal ini  dapat  disimpulkan  adanya  asas kebebasan  berkontrak,  akan  tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya  memaksa,  sehingga  para  pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum  yang  sifatnya  memaksa.  Suatu perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali selain  dengan  sepakat  kedua  belah pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang oleh  undang-undang  dinyatakan  cukup untuk itu.Perjanjian tidak hanya mengikat  untuk  hal-hal  yang  dengan tegas  dinyatakan  di  dalamnya,  tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan,  kebiasaan  atau  undang- undang.Suatu perjanjian tidak di perbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

## Berakhirnya Perjanjian
Perjanjian berakhir karena :
1) Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk
waktu tertentu.
2) Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian; Para pihak atau undang-undang menentukan  bahwa  dengan  terjadinya peristiwa  tertentu  maka  persetujuan
akan  hapus;  Peristiwa  tertentu  yang dimaksud  adalah  keadaan  memaksa ( overmacht )  yang  diatur  dalam  Pasal
1244  dan  1245  KUH  Perdata.  Keadaan memaksa  adalah  suatu  keadaan  dimana debitur tidak dapat melakukan
prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada  di  luar  kekuasaannya,  misalnya karena  adanya  gempa  bumi,  banjir, lahar dan lain-lain.
Pengertian tentang kredit
Pengertian Kredit adalah Kemampuan  untuk  melaksanakan  suatu pemberian  atau  mengadakan  suatu pinjaman dengan
suatu janji pembayarannya  akan  dilakukan  pada suatu  jangka  waktu  yang  disepakati. Menurut  ketentuan  UU  No.  10  Tahun 1998  Pasal  1  butir  11  disebutkan: “kredit  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan atau  kesepakatan  pinjam-meminjam antara  pihak  bank  dengan  pihak  lain yang  mewajibkan  pihak  peminjam untuk  melunasi  hutangnya  setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

## Syarat-syarat Kredit
Berdasarkan  pasal  8  ayat  (1) Undang-undang  No.10  tahun  1998 Tentang  Perbankan  yang  menyatakan bahwa  :  “Dalam  memberikan  kredit atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah,  bank  umum  wajib  mempunyai keyakinan  berdasarkan  analisis  yang mendapat  atas  itikad  dan  kemampuan serta  kesanggupan  nasabah  debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan  pembiayaan  dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.
Serta  pasal  8  ayat  (2)  Undang-undang No.10  tahun  1998  tentang  perbankan yang  menyatakan  :  “Bank  umum  wajib memiliki  dan  menerapkan  pedoman perkreditan
dan pembiayaan
berdasarkan  prinsip  syariah  sesuai dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh Bank Indonesia.”

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  penyusunan  penelitian ini,  metode  yang  digunakan  adalah metode yuridis empiris yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan  atau  data  yang  dalam praktik, untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta
yuridis.Jenis  dan  Sifat  Penelitian  ini dapat  digolongkan  dalam  penelitian deskriptif  yaitu  suatu  penelitian  yang dimaksudkan  untuk  memberikan  data- data  yang  seteliti  mungkin  tentang manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala yang  lain.Teknik  Pengumpulan  Data dengan  cara  :  Observasi  ialah  Suatu pengamatan  yang  sistematis  yang peneliti  lakukan  dengan  langsung mendatangi  lokasi  penelitian  yaitu Perusahaan  Daerah  BPR  Bank  Pasar Kabupaten  Sukoharjo  dan  Wawancara untuk    menghimpun    data    dengan jalan    mengadakan  wawancara  lengan Tanya  jawab  secara  langsung  dengan pihak  Perusahaan  Daerah  BPR  Bank Pasar  Kabupaten  Sukoharjo  dalam  hal ini bagian perkreditan.
Sumber  Data  yang  digunakan  data kualitatif  .  Sumber  Data  Primer:  data yang  didapatkan  dari  hasil  Penelitian lapangan  di  Perusahaan  Daerah  Bank Pasar  Kabupaten  Sukoharjo.    Sumber Data Sekunder:  Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata.  Undang-Undang  No 10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  No.  7  Tahun 1992  Tentang  Perbankan.  Undang- Undang  No.  42  Tahun  1999  Tentang Fidusia.  Undang-Undang  No.  4  Tahun
1996 Tentang Hak Tanggungan.
Teknik  Analisis  Data  Observasi  ,
Wawancara dan Studi Kepustakaan .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan  Umum  Tentang  Pembebanan Hak Tanggung Dalam Perjanjian Kredit  dengan  Hak  tanggung  BPR Kecamatan  Tiga  Juhar  Kabupaten  Deli Serdang 1 . Pengertian Hak Tanggungan
Pengertian Hak Tanggungan berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  Undang-
Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang Hak  Tanggungan  adalah  hak  jaminan yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria, berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda lain  yang  merupakan  satu  kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu,  yang  memberikan  kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu  terhadap  kreditor-kreditor  yang lain.
2 . Pembebanan Hak Tanggungan Pembebanan  Hak  Tanggungan  terdapat di dalam Asas-asas dalam Hak
Tanggungan  yaitu  dalam  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang
Hak  Tanggungan  ini  ada  beberapa  hal yang perlu diperhatikan yang membedakan  Hak  Tanggungan  dengan lembaga  jaminan  yang  ada  sebelum dikeluarkannya undang-undang tersebut.  Pasal  4  ayat  (4)  dan  ayat  (5) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 Tentang  Hak  Tanggungan  menentukan bahwa  obyek  Hak  Tanggungan  dapat meliputi  bangunan,  tanaman,  dan  hasil karya  yang  merupakan  satu  kesatuan dengan  tanah.  Hak  Tanggungan  pada dasarnya  adalah  Hak  Tanggungan  yang dibebankan  atas  tanah.  Hal  ini  sesuai dengan  asas  pemisahan  horisontal  yang dianut  hukum  tanah  nasional  yang didasarkan pada hukum adat. Pembebanan
Hak Tanggungan
merupakan  suatu  proses  yang  terdiri atas 2 tahap kegiatan, yaitu :
a. Tahap Pemberian Hak Tanggungan, yaitu dengan dibuatnya  APHT  oleh  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah,  yang didahului dengan perjanjian utang-piutang yang dijamin;
b. Tahap Pendaftaran oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan.
3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT)  adalah  akta  yang  mengatur persyaratan  dan  ketentuan  mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor  kepada  kreditor  sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan.Pemberian hak tanggungan  ini  dimaksudkan  untuk memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditor yang bersangkutan (kreditor Preferen) daripada kreditor-kreditor lain.

## Obyek dan Subyek Hak Tanggungan
1) Obyek Hak Tanggungan
Obyek hak tanggungan dalam pasal 4 ayat (1)  UUHT  disebutkan  bahwa  “Hak  atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Untuk dapat dibebani hak jaminan  atas  tanah,  maka  obyek  hak tanggungan  harus  memenuhi  empat  (4) syarat, yaitu:
a) Dapat dinilai dengan uang
b) Termasuk  hak  yang  didaftarkan dalam daftar umum
c) Mempunyai sifat dapat
dipindahtangankan
d) Memerlukan  penunjukkan  khusus oleh Undang-Undang
DalamPasal4Undang-Undang Hak Tanggungan  disebutkan bahwa yang dapat dibebani dengan hak tanggungan adalah:
1) Hak Milik (Pasal 25 UUPA);
2) Hak  Guna  Usaha  (Pasal  33 UUPA);
3) Hak  Guna  Bangunan  (Pasal  39 UUPA);
4) Hak  Pakai  Atas  Tanah  Negara (Pasal  4  ayat  (D),  yang  menurut ketentuan  yang  berlaku  wajib
didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.  Maksud  dari
hak pakai atas tanah Negara di atas
adalah  Hak  Pakai  yang  diberikan oleh Negara kepada orang perseorangan dan badan-badan
hukum  perdata  dengan  jangka waktu  terbatas,  untuk  keperluan pribadi atau usaha.

## 2) Subyek Hak Tanggungan
Subyek  hak  tanggungan  adalah  pemberi hak  tanggungan  dan  pemegang  hak tanggungan.

## a). Pemberi Hak Tanggungan
Menurut  Pasal  8  Undang-Undang  Hak Tanggungan  disebutkan  bahwa  Pemberi Hak  Tanggungan  adalah  orang/badan hukum  yang  mempunyai  kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap  obyek  hak  tanggungan  yang bersangkutan.Berdasarkan Pasal 8
tersebut,  maka  Pemberi  Hak  Tanggungan di  sini  adalah  pihak  yang  berutang  atau debitor. Namun, subyek hukum lain dapat pula  dimungkinkan  untuk  menjamin pelunasan  utang  debitor  dengan  syarat Pemberi  Hak  Tanggungan  mempunyai kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan.
Dengan  demikian  pemberi  hak tanggungan  tidak  harus  orang  yang berutang  atau  debitor,  akan  tetapi  bisa subyek  hukum  lain  yang  mempunyai kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungannya.  Misalnya  pemegang  hak atas  tanah  yang  dijadikan  jaminan, pemilik  bangunan,  tanaman  dan/hasil karya yang ikut dibebani hak tanggungan.
b). Penerima Hak Tanggungan Menurut  Pasal  9  Undang-undang
Hak Tanggungan disebutkan bahwa “Pemegang Hak tanggungan adalah orang perseorangan  atau  badan  hukum,  yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang  ,  Sebagai  pihak  berpiutang  di sini  dapat  berupa  lembaga  keuangan berupa  bank,  lembaga  keuangan  bukan bank, badan hukum lainnya atau perseorangan.Oleh karena hak tanggungan
sebagai  lembaga  jaminan  hak  atas  tanah tidak  mengandung  kewenangan  untuk menguasai  secara  fisik  dan  menggunakan tanah yang dijadikan jaminan, maka tanah tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi hak  tanggungan.Kecuali  dalam  keadaan yang  disebut  dalam  Pasal  11  ayat  (2) huruf (c) Undang-Undang Hak Tanggungan.Maka pemegang hak tanggungan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia  atau  badan  hukum  Indonesia dan  juga  oleh  Warga  Negara  Asing  atau badan hukum asing.
3) Proses Hak Tanggungan Proses Hak tanggungan dilaksanakan  dalam  dua  tahap  kegiatan, yaitu : 1. Tahap Pemberian Hak Tanggungan Sesuai  dengan  sifat Accesoir dari  Hak Tanggungan, maka pembeban Hak
Tanggungan  didahului  dengan  perjanjian yang  menimbulkan  hubungan  hukum utang  piutang  yang  dijamin  pelunasannya, yang merupakan perjanjian pokoknya. Hal ini  adalah  sebagaimana  tersebut  dalam Pasal  10  ayat  1  Undang-Undang  Hak Tanggungan  yang  menyatakan  bahwa pemberian  Hak  Tanggungan  didahului dengan  janji  untuk  memberikan  Hak Tanggungan  sebagai  jaminan  pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan di dalam dan  merupakan  bagian tak terpisahkandari perjanjian utang piutang yang bersangkutan. 2. Tahap Pendaftaran Hak

## Tanggungan
Setelah  dilakukan  pengikat  jaminan  Hak Tanggungan  dan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah telah  memberikan keterangan bahwa  calon  debitur  dinyatakan  telah memenuhi  persyaratan,  baru  kemudian bank  merealisasi  kredit  kepada  calon debitur.
Penyelesaian  Kredit  Macet  Dalam Perjanjian  Kredit  Yang  Diikat  Dengan
Bencana COVID 19
A. Faktor-Faktor  Terjadinya  Kredit

## Macet
Terjadinya  Kredit  Macet  Kredit  macet tidak  terjadi  begitu  saja,  pada  sebagian
besar  kejadian,  berbagai  macam  gejala penurunan  mutu  kredit  secara  bertahap timbul  sebelum  kasus  kredit  macet  ini muncul,  pihak  bank  akan  menganggap debitur  sebagai  kredit  yang  bermasalah. Kredit  bermasalah  adalah  hal  yang  paling diwaspadai  dalam  kegiatan  pemberian kredit,  terutama  telah  masuk  dalam golongan  kredit  macet.  Terjadinya  kredit bermasalah  merupakan  wujud  kurangnya kesadaran debitur terhadap arti kepercayaan atas jaminan utama karenanya  pemberian  fasilitas kredit harus disertai dengan unsur saling percaya antara bank  sebagai  pemberi  kredit  dengan nasabah.
Kredit  macet  disebabkan  oleh  berbagai faktor,  baik  faktor  internal  maupun eksternal, yaitu :
1. Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah a. Penyimpangan  dalam  pelaksanaan prosedur perkreditan
b. Itikad  kurang  baik  dari  pemilik, pengurus, atau pegawai bank.
c. Lemahnya  sistem  administrasi  dan pengawasan  kredit  serta  lemahya sistem informasi kredit macet.
d. Kegagalan usaha debitur
e. Adanya bencana alam atau musibah yang menimpa debitur.
f. Penyalagunaan  fasilitas  kredit  oleh nasabah
g. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga.
h. Pemanfaatan iklim persaingan dunia  perbankan  yang  tidak  sehat oleh debitur yang
tidak bertanggung jawab.
i. Debitur  tidak  mampu  mengelola kredit  yang  diterimanya,  atau kemampuan  manajemen  debitur lemah.
2. Faktor Eksternal
a. Kegagalan usaha debitur
b. Adanya musibah terhadap debitur
c. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit
Selain faktor-faktor diatas penyebab lainnya  yang  mempengaruhi  terjadinya kredit macet adalah
1) Kelemahan  dalam  analisa  kredit, ini  bisa  disebabkan  oleh  berbagai hal  diantaranya  yaitu  lemahnya kebijakan  dan  sop  analisa  kredit, kurangnya  kemampuan  pegawai dalam  menganalisa  kredit  dan kurangnya informasi yang diterima bank.
2) Bank  terlalu  ekspansif,  untuk mengejar  target  penyaluran  kredit bank  mengabaikan  aspek  analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatiannya.
3) Riwayat  nasabah,  riwayat  nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit,
sehingga
mengabaikan analisa kredit.
B. Penyelesaian  Kredit  Macet  Dalam Perjanjian Kredit
Pandemi virus corona (Covid-19)
berdampak  pada  peningkatan  rasio  kredit bermasalah  ( non-performing  loan /NPL) perbankan.
Kredit digolongkan macet apabila  :
1) Terdapat tunggakan  ansuran pokok dan bunga yang melampui 270 hari (9 bulan lebih)
2) Memenuhi criteria diragukan seperti tersebut diatas, tetapi dalam jangka  waktu  21  bulan  sejak digolongkan  diragukan  belum  ada pelunasan atau usaha penyelematan kredit
3) Kredit  tersebut  penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau kantor pelayanan pengurusan  piutang  dan  lelang negara,  atau  diajukan  penggantian ganti rugi kepada perusahan asuransi kredit.
Kondisi  saat  ini  akibat  Covid-19  yang terjadi  di  dunia,  dalam  hal  ini  Indonesia
sangat  berpengaruh  besar  dan  berdampak negatif  bagi  kedua  belah  pihak,  baik  itu bank  ataupun  nasabah.  Bagi  nasabah dampaknya adalah dia harus menanggung
kewajiban yang cukup berat kepada bank. Mengingat  setiap  pinjaman  dari  bank (konvensional) mengandung bunga, maka jumlah  kewajiban  nasabah  semakin  lama akan semakin bertambah besar jika belum dilunasi.
Penyelesaian  kredit  macet  dapat ditempuh dalam dua cara yaitu penyelamatan  kredit  dan  penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan  kredit  adalah  suatu  langkah penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui perundingan  kembali  antara  bank  sebagai kreditur  dan  nasabah  peminjam  sebagai debitur.
Penyelamatan kredit tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah 1. Penjadwalan kembali
( rescheduling )
Yaitu  perubahan  persyaratan  kredit  yang hanya  menyangkut  jadwal  pembayaran dan  jangka  waktu  kredit.  Kredit  yang memperoleh fasilitas rescheduling hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan  tertentu  antara  lain,  usaha debitur  memiliki  prospek  untuk  bangkit kembali  dan  debitur  menunjukan  itikad baik.  Usaha  Penjadwalan  kembali  ini dilakukan apabila prospek kondisi keuangan  debitur  dimasa  depan  tidak mengkhawatirkan, atau kesulitan keuangan yang dihadapi debitur hanya sementara. Penjadwalan  kembali  dapat  dilakukan berbagai cara yaitu :
a. Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang b. Perpanjangan jangka waktu
pelunasan bunga
c. Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang pokok dan
tunggakan  angsuran  kredit  sesuai dengan dana yang mengalir
d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan  hutang  pokok  dan  atau
tunggakan  angsuran,  tunggakan angsuran,  tunggakan  bunga,  serta perubahan jumlah angsuran
2. Persyaratan kembali ( reconditioning ) Yaitu  perubahan  sebagian  atau seluruh  syarat-syarat  kredit  yang  tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.
3. Penataan kembali ( restructuring )
Tujuan utama Penataan kembali persyaratan  kredit  ini  adalah  untuk memperkuat  posisi  tawar  menawar antara pihak bank dengan pihak debitur,
Menyesuaikan  kemampuan  membayar debitur  dengan  kondisi  yang  terjangkau (angsuran  pokok,  denda,  bunga,  penalti dan biaya-biaya lainnya).
4. Melalui lembaga hukum
Yang  dimaksud  dengan  lembaga  hukum dalam  hal  ini  adalah  Panitia  Urusan Piutang  Negara  (PUPN)  dan  Direktorat Jendral  Piutang  dan  Lelang  Negara (DJPLN),  melalui  Badan  Peradilan,  dan melalui  Arbitrase  atau  Badan  Alternatif Penyelesaian sengketa.
Sedangkan  untuk  penyelesaian  kredit macet  dapat  dilakukan  beberapa  hal berikut :
1. Eksekusi hak tanggungan
Menurut Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 Pasal 20 ayat 1, ada dua alasan yang bersifat mendasar sebagai landasan untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan, yaitu :
a. Hak  pemegang  Hak  Tanggungan pertama  untuk  menjual  obyek  Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. b. Titel  eksekutorial  yang  terdapat dalam  sertifikat  Hak  Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),
2. Penyelesaian  Kredit  Macet melalui Pengadilan Dalam  hal  debitur  tidak  memenuhi kewajibannya,  setiap  kreditur  dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh
keputusan  pengadilan.  Peradilan  yang dapat  menangani  kredit  bermasalah yaitu peradilan umum.

## 5. SIMPULAN Simpulan
1. Prosedur  pemberian  kredit  dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang  satu  dengan  yang  lain  tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan  mungkin  hanya  terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut  serta  persyaratan  yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. 2. Akta  pembebanan  hak  tanggungan dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan Bank Perkreditan Rakyat  Kecamatan  Tiga  Juhar Kabupaten  Deli  Serdang,  dibuat pernyataan  yang  berbentuk  surat,
dimana dalam surat tersebut memuat  tentang  kuasa  dari  debitur kepada kreditur untuk memasangkan  Hak  Tanggungan atas  obyek  yang  ditunjuk  sebagai jaminan  atas  kredit  yang  diberikan kreditur terhadap debitur.
3. Penyelesaian kredit macet penyelesaian  kredit  macet  dalam perjanjian  kredit  yang  diikat  hak tanggungan dikaitkan dengan bencana
nasional covid-19,
Pertama, penyelamatan kredit bermasalah yaitu melalui perundingan kembali antara bank/finance (kreditur) dengan nasabah debitur. Kedua, penyelesaian kredit bermasalah  adalah  penyelesaian melalui  lembaga  hukum,  seperti panitia  piutang  negara  PUPN  dan Direktorat  Jenderal  Piutang  dan
Lelang Negara, Lembaga Peradilan dan arbitrase.

## Saran
1. Dengan  adanya  pemberian  kredit, diharapkan  para  debitur  dapat menggunakannya  sebaik  mungkin untuk segala kebutuhan hidup yang penting,  namun  juga  tetap  patuh dan  mengikuti  segala  aturan  dari pemberi kredit. 2. Akta Pemberian Hak Tanggungan   ("APHT")  mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak
Tanggungan  dari  debitor  kepada kreditor sehubungan dengan hutang yang  dijaminkan  dengan  Hak Tanggungan.  Pemberian  hak  ini dimaksudkan  untuk  memberikan kedudukan yang diutamakan kepada  kreditor  yang  bersangkutan (kreditor preferen) daripada kreditor-kreditor lain (kreditor konkuren). 3. Dengan adanya
kebijakan pemerintah  dalam  menyelesaikan kredit  macet  yang  terjadi  saat pandemi  covid-19  saat  ini,  maka telah  memberikan  keringanan  bagi para  debitur  yang  menunggak kewajibannya,  dimana  saat  ini banyak  masyarakat,  dalam  halini debitur yang mengalami perekonomian yang menurun drastis.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Abdulkadir  Muhammad, Hukum Perusahaan  Indonesia, (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2010)
Andi  Hamzah, Kamus  Hukum,
(Jakarta: Ghalia Indonesi, 2005)
Daldiyono, Pasien Pintardan Dokter  Bijak,  (Jakarta:  Bhuana  Ilmu Populer, 2007) Freddy  Tengker, Hukum
Kesehatan Kini dan Disini , Mandar Maju, Bandung, 2010 Iskandar,  Dalmy.. Hukum  Rumah Sakit  dan  Tenaga  Kesehatan .  Sinar
Grafika, Jakarta. 1998
Koeswadji, Hermien Hadiati. Hukum  dan  Masalah  Medik. Erlangga University Press, Surabaya, 1984
Soekidjo    Notoatmojo, Etika    dan Hukum    Kesehatan, (Jakarta:    Rineka Cipta, 2010) Soekanto, Soerjono.. Aspek Hukum Dan  Etika  Kedokteran  di  Indonesia .  PT. Temprin, Jakarta. 1983 Titik Triwulan  dan  Shinta  Febrian, Perlindungan
Hukum bagi Pasien , (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010) Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang  Nomor  29  Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata (KUH Perdata) Undang-Undang  Nomor  29  Tahun
2004 Praktik Kedokteran
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang-Undang  Nomor  36  Tahun
2014 tentang Tenaga Kesehatan Permenkes RI No.
290/MENKES/PER/III/2008
tentang
Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan