VOLUME 21 NO 1 , JANUARI 2019
JURNAL EKONOMI & BISNIS DHARMA ANDALAS

## POTENSI PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORANKOTA PADANG TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
Fitrah Mulyani 1 , Dewi Sartika 2
1,2) Fakultas Ekonomi Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas
1 fitrah.m@unidha.ac.id
2 dsartika959@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian ini merupakan analisis dengan mendeskriptifkan objek penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan yang mendasari dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pajak hotel dan juga pajak restoran dengan mendeskripsikan hasil perhitungan tingkat efektivitas dari pajak  hotel  juga  pajak  restoran  serta  kontribusi  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  dengan  studi kasus  Kota  Padang  yang  memberikan  pengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Untuk mendukung  penelitian  ini  data  yang  digunakan  dengan  cara  menghimpun  informasi  melalui capaian  realisasi  penerimaan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  yang  merupakan  komponen  pajak daerah  yang  terdapat  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran Kota  Padang.  Berdasarkan  informasi pajak hotel dan pajak restoran yang diperoleh dilakukan analisis efektivitas pajak restoran dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Padang.  Tingkat  efektivitas  dilihat  dengan melakukan perbandingan terhadap nilai pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. selanjutnya kontribusi dilihat dengan presentasi pajak hotel dan pajak restotan terhadap Pendapatan  Asli  Daerah.  Berdasrakan  analisa  tersebut  dapat  dilihat  Kontribusi  terbesar Pendapatan  Asli  Daerah  bersumber  sebesar  72%  dari    pajak  daerah,  selanjutnya  Pajak  daerah Kota  Padang  secara  keseluruhan  telah  dikelola  secara  efektif  pada  dengan  tingkat  efektifitas 98%.  Pajak  hotel  dan  pajak  restoran  masing-masing  memberikan  kontribusi  10%  dalam  pajak daerah  Kota  Padang.  Kontribusi  yang  diberikan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  masih  dalam kategori kurang dalam memberikan kontribusi dalam pajak daerah. Begitu juga kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah ditingkat sangat kurang yakni hanya berkontribusi sebesar 7%. Sehingga masih dibutuhkan kontibusi pajak daerah yang lebih dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Kata Kunci:  Pajak  Hotel;  Pajak  Restoran;  Pajak  Daerah;  Pendapatan  Asli  Daerah;
Efektivitas Kontribusi.

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah memberikan peluang  pada  kemandirian  pengelolaan keuangan  daerah  untuk  mengelola  dan mengatur  keuangan  daerah,  baik  dalam hal  penerimaan  maupun  pengeluaran daerah.  Tujuan  utama  otonomi  daerah pada dasarnya mengarah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan beserta hasilnya, kemudian
meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dan meningkatkan peranan masyarakat,
kemudian  meningkatkan  potensi  daerah secara  optimal,  terpadu  dan  dinamis serta meningkatkan koordinasi di tingkat daerah  (Bastian,  2006).  Pemerintah daerah diharapkan terus berupaya meningkatkan  kinerja  pemerintah  dalam menyelenggarakan  penyediaan  layanan publik yang memadai. Indikator
keberhasilan  otonomi  daerah  salah satunya tidak lepas dari bidang keuangan dan  juga  peningkatan  kinerja  pelayanan publik secara optimal. Pemerintah Daerah terus diransang dalam pengelolaan penerimaan daerah untuk terus berupaya menggali  potensi  daerah  yang  dapat meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Pengelolaan  keuangan  daerah juga  berpola  pada  pengeluaran  daerah agar  tepat  sasaran,  serta  pengeluaran daerah  yang  memberikan  kontribusi besar  dalam  pembangunan  daerah,  baik dalam  hal  tata  kelola  dan  infrastruktur yang tersedia. Sebagaimana upaya pengelolaan  pengeluaran  daerah  dalam pembangunan  daerah,  yang  nantinya dapat  memberikan  umpan  balik  dalam penerimaan  daerah.  Ketersediaan  sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang baik bagi masyarakat
dapat meningkatkan  perekonomian  daerah, sehingga  dapat  merangsang  penerimaan daerah. Sebagaimana Pemerintah Daerah terus  berupaya  meningkatkan  penataan kawasan-kawasan wisata, yang merangsang  kunjungan  dan  minat  dari wisatawan  dalam  dan  luar  negri. Diharapkan  peningkatan  tersebut  juga memberikan  kontribusi  yang  bernilai positif terhadap pendapatan yang diterima daerah.
Upaya  pengelolaan  penerimaan daerah difokuskan pada kemampuan dan kemandirian  daerah  untuk  mengurangi ketergantungan dalam mengelola keuangan daerah. Kegiatan dan Program yang dapat menggali potensi penerimaan daerah  terus  dirancang  oleh  Pemerintah daerah  (Pemda).  Salah  satu  sumber penerimaan  daerah  dikonrtibusi  dari Pendapatan Asli Daerah. Dimana
Pendapatan  Asli  Daerah  ini  merupakan penerimaan  daerah  sendiri  yang  berasal dari  Pajak  Daerah,  juga  Retribusi Daerah,  termasuk  juga  Hasil  dari pengelolaan  kekayaan  daerah  masing- masing  yang  dapat  dipisahkan  serta
diperoleh  juga  dari  Lain-lain  PAD  yang sah.  Pajak  daerah  merupakan  komponen terbesar  yang  memberikan  kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah  Daerah  terus  menggali potensi  pajak  daerah  masing-masing untuk  dapat  terus  melakukan  upaya peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah. Penataan  kawasan  objek  wisata  untuk meningkatkan kunjungan wisatawan serta diharapkan juga berpengaruh positif  pada  dalam  meningkatkan  Pajak Daerah.  Penataan  yang  dilakukan  pada kawasan  wisata  salah  satunya  wisata bahari di Kota Padang dapat meningkatkan setidaknya komponen
Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran  Kota Padang.
Penataan  kawasan  wisata  Kota Padang  juga  menjadikan  Kota  Padang salah satu Kota tujuan wisata halal  yang ada  di  Indonesia.  Peningkatansejumlah kunjungan  dari  wisatawan  ke  Kota Padang  meningkatkan  pemanfaatan  jasa hunian di Kota Padang, dari peningkatan jumlah  kunjungan  wisatawan  yang menikmati  pesona  dan  keindahan  pantai di  kawasan  sekitaran  Kota  Padang. Setelah  lelah  menikmati  keindahan Pantai,  wisatawan  menikmati  liburan dengan  menyantap  hidangan  kuliner khas  hasil  tangkapan  nelayan  dari  laut yang disediakan pada kawasan sekitaran Pantai.Penataan  kawasan  wisata  ini seharusnya dapat memberikan kontribusi kepada penerimaan pajak daerah. Jumlah akomodasi Hotel di Kota Padang (2013- 2016)  sebanyak  kurang  lebih  88  hotel yang  terdiri  dari  klasifikasi  Hotel Bintang  Lima,  Hotel  Bintang  Empat, Hotel  Berbintang  Tiga,  Hotel  dengan Bintang  Dua,  sampai  Hotel  dengan Bintang Satu bahkan Hotel Non Bintang (padangkota.bps.go.id).
Selanjutnya
dalam  sebuah  artikel  Badan  Pendapatan Daerah  mengatakan  sejumlah  152  wajib pajak hotel.
Potensi  penerimaan  pajak  hotel telah dapat dikonfirmasi langsung
kepada  wajib  pajak  yang  bersangkutan, bahkan  jika  terdapat  wajib  pajak  yang bermain  dalam  melaporkan  keuangan usahanyapun  dapat  ditindak  lanjuti dengan  cara  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang  Bayar.  Sebagian  besar  wajib pajak  hotel  telah  menyediakan  laporan keuangan  usahanya,  sehingga  dapat dengan  mudah  melakukan  identifikasi penetapan  nilai  pajak  yang  terutang. Tidak begitu halnya dengan permasalahan  penetapan  pajak  restoran yang tersebar di sekitaran Kota Padang.Berdasarkan jumlah restoran/rumah makan menurut Kecamatan yang tesebar di Kota Padang 2015  dan  2016    sebanyak  kurang  lebih 254 (padangkota.bps.go.id). Dari 254 tersebut kategori
restoran termasuk sejumlah rumah makan  di  Kota  Padang,  sebagian terdapat di kawasan pantai Kota Padang. Upaya  penataan  sejumlah  kawasan wisata  ini  juga  seharusnya  memberikan peningkatan  kontribusi  yang  diberikan pajak  daerah  yang  bersumber  dari  pajak hotel  dan  restoran.  Berdasarkan  hal tersebut di atas penulis tertarik melakukan  pembahasan  tentang  potensi pajak daerah yang bersumber pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang dalam rangka  kontribusi  yang  diberikan  pajak daerah Kota Padang terhadap Pendapatan  Asli  Daerahnya.  Adapun tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk melihat potensi dan mengetahui efektifitas  pengelolaan  pajak  hotel  dan pajak restoran di Kota Padang. Selanjutnya  juga  untuk  mengetahui kontribusi pengelolaannya terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota Padang.
Penerimaan  pendapatan  dalam institusi  pemerintahan  diperoleh  dari pendapatan  asli  daerah  yang  merupakan penerimaan  daerah  sendiri,  selain  itu pendapatan daerah juga berasal dari dana perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
pinjaman  yang  dilakukan  daerah  serta pendapatan  daerah  lainnya  yang  sah (Suparmoko,  2002).  Dalam  Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  24  tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijabarkan  bahwa  pendapatan  adalah semua  penerimaan  yang  diterima  dalam Rekening  Kas  Umum  Negara/Daerah dan  menambah  ekuitas  dana  lancar dalam  periode  tahun  anggaran  yang bersangkutan serta menjadi hak pemerintah  sehingga  tidak  perlu  dibayar kembali oleh pemerintah.
Desentralisasi  fiskal,  dalam  era otonomi  daerah  menyediakan  ruang Pemerintah  Daerah  untuk  meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah. Hubungan fiskal yang mengaitkan Pemerintah pusat dan
daerahnyadilihat  dengan  adanya  kontrol pusat  terhadap  proses  pembangunan daerah.  Salah  satu  bentuk  pengawasan yang  dilakukan  Pemerintah  Pusat  dalam bidang  perpajakan,  dimana  pajak  daerah mejadi  sebagai  salah  satu  komponen sumber  pendapatan  asli  daerah.  Seluruh pajak  yang  paling  produktif,  baik langsung  dan  tidak  langsung  ditarik  dan dikelola oleh Pusat, selain itu pengelolaan  administratif  dan  tarif  juga ditentukan  oleh  Pemerinta  Pusat.  Dalam hal  ini,  alasan  yang  sering  dikemukakan dalam  pengawasan  bidang  perpajakan yaitu  untuk  dapat  mengurangi  disparitas antar  daerah  yang  akan  muncul  karena banyak faktor, efisiensi administrasi  dan keseragaman perpajakan (Kuncoro,
2004).

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Keuangan  Pemerintah  Daerah diatur dalam sebuah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Menurut  Suparmoko  (2002)  pemerintah daerahdibedakan  menjadi  Pemerintah Daerah Provinsi dan  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.    Dalam  Peraturan Pemerintah N0.58 tahun 2005 menjelaskan  keuangan  daerah  adalah semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam
rangka untuk penyelenggaraan pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai dengan  satuan  uang  dan  juga  termasuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak  dan  kewajiban  tersebut  dalam APBD. Anggaran pendapatan
dan belanja  daerah  yang  disingkat  (APBD) adalah  suatu  rencana  keuangan  tahunan pemerintah  daerah  yang  telah    disetujui dan  ditetapkan  oleh  pepanjangan  tangan rakyat  yakni  dewan  perwakilan  rakyat daerah/DPRD (Suhanda, 2007).

## Pengelolaan Penerimaan Daerah
Pengelolaan keuangan yang diterima  daerah  dalam  APBD  diatur dalam  pendapatan  daerah  (Suparmoko, 2002).Pendapatan  daerah  adalah  semua penerimaan daerah yang masuk ke dalam rekening  kas  umum  daerah  sehingga bertambahnya ekuitas dana lancar dalam periode  tahun  anggaran,    selanjutnya sudah  menjadi  hak  daerah  dan  tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.
Adapun komponen pendapatan daerah meliputi  Pendapatan Asli  Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah (Halim, 2007).
a. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  semua  penerimaan  daerah yang bersumber dari sumber ekonomi  dan  kekayaan  asli  daerah. Kelompok  PAD  dipisahkan  menjadi empat  jenis  pendapatan,  yaitu:  Pajak Daerah, Retribusi DaerahHasil
Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang dipisahkan  dan  Lain-lain  Pendapatan Asli Daerah yang sah
b. Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer merupakan penerimaan  daerah  yang  diperoleh dari  otoritas  pemerintah  di  atasnya secara garis hierarki. Pengelompokkan pendapatan  transfer  ini  digolongkan menjadi  dua  jenis  pendapatan  untuk provinsi  dan  menjadi  tiga  jenis pendapatan untuk kabupaten/kota, yaitu
1) Transfer  pemerintah  pusat  /  dana perimbangan,  meliputi:  Dana  bagi hasil  pajak,  Dana  bagi  hasil  bukan pajak  (sumber  daya  alam),  Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus.
2) Transfer  pemerintah  pusat  lainnya, meliputi: Dana otonomi khusus dan Dana penyesuaian.
3) Transfer pemerintah provinsi,
meliputi:  Pendapatan  bagi  hasil pajak  dan  Pendapatan  bagi  hasil lainnya
c. Lain-lain pendapatan yang sah
Sesuai  dengan  Permendagri  No.  13 tahun  2006,  pendapatan  ini  dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup: Pendapatan hibah, Pendapatan dana darurat dan
Pendapatan lainnya

## Pajak
Pajak    Daerah  diartikan  sebagai iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  pribadi atau  badan  orang  kepada  pemerintah dalam  ini  pemerintah  daerah  tanpa imbalan  langsung,  hal  ini  dilakukan secara  seimbang  yang  dapat  dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  yang  dapat digunakan  untuk  kebutuhan  pembiayaan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  untuk  pembangunan  daerah  (PP RI Nomor  65 Tahun 2001).

## Jenis-jenis Pajak Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 91  Tahun  2010  tentang  jenis  pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan  Kepala  Daerah  atau  dibayar sendiri oleh wajib pajak, Pajak
Daerahyang  selanjutnya  disebut  Pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada  Daerah yang  bersifat  memaksa  selanjutnya digunakan  untuk  keperluan  daerahbagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas  (Suparmoko,  2002):  (a)  Pajak Provinsi dan (b) Pajak Kabupaten/Kota. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Air Permukaan
e. Pajak Rokok.
Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah
i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan danPerkotaan
k. Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan.

## Pajak Hotel
Definisi pajak hotel sebagaimana dijelaskan berdasarkan Peraturan Daerah
Kota  Padang  Nomor      8      tahun  2011 yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan  oleh  Hotel,  termasuk  di dalamnya fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang  mencakup  juga  motel,  losmen, gubuk pariwisata, juga wisma pariwisata, termasuk pesanggrahan, rumah  penginapan,  dan  sejenis,  serta salah satunya rumah Kos yang lebih dari 10  (sepuluh)kamar.  Objek  Pajak  Hotel dalam  hal  ini  merupakan  pelayanan keseluruhan  yang  disediakan  oleh  Hotel dengan  berbayar,  termasuk  seluruh  jasa penunjang
sebagai penyediaan kelengkapan  Hotel  yang  memberikan kemudahan  dan  kenyamanan,  termasuk fasilitas  olahraga  dan  hiburan.  Subjek Pajak  Hotel  diartikan  orang  pribadi  atau Badan  yang  melakukan  pembayaran kepada  orang  pribadi  atau  Badan  yang mengusahakan  Hotel.Wajib  Pajak  Hotel adalah  orang  pribadi  atau  Badan  yang
mengusahakan  Hotel.  Dasar  pengenaan Pajak  Hotel  adalah  jumlah  pembayaran atauyang  seharusnya  dibayar  kepada
Hotel.  Tarif  Pajak  Hotel  ditetapkan paling  tinggi  sebesar  10%  (sepuluh persen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Restoran Objek  Pajak  Restoran  adalah pelayanan yang telah disediakan sepenuhnya  oleh  Restoran.  Pelayanan yang  telah  disediakan  seluruh  Restoran meliputi  pelayanan  penjualan  makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli,  baik  dikonsumsi  di  tempat pelayanan maupun di  tempat  lain. Tidak termasuk  objek  Pajak  Restoran  adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran  yang  nilai  penjualannya  tidak melebihi  batas  tertentu  yang  ditetapkan dengan  Peraturan  Daerah.  Subjek  Pajak Restoran  adalah  orang  pribadi  atau Badan  yang membeli makanan dan/atau minuman  dari  Restoran.  Wajib  Pajak Restoran  adalah  orang  pribadi  atau Badan  yang  mengusahakan  Restoran. Dasar  pengenaan  Pajak  Restoran  adalah jumlah  pembayaran    yang  diterima  atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak  Restoran  ditetapkan  paling  tinggi sebesar  10%  (sepuluh  persen).  Besaran pokok  Pajak  Restoran  yang  terutang dihitung  dengan  cara  mengalikan  tarif dengan  dasar  pengenaan  pajak.  Pajak Restoran  yang  terutang  dipungut  di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kota  Padang  Nomor      3      tahun  2011 Tentang  Pajak  Restoran,  Objek  Pajak
Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan  restoran  meliputi  pelayanan penjualan makanan dan/atau yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi  ditempat  pelayanan  maupun ditempat lain termasuk jasa
boga/catering.  Tidak  termasuk  Objek Pajak  restoran  adalah  pelayanan  yang
disediakan  oleh  restoran  yang  nilai penjualannya kurang dari Rp. 5.000.000,-/bulan. Subjek Pajak Restoran  adalah  orang  pribadi  atau badan  yang  membeli  makanan  dan/atau minuman  dari  restoran.  Wajib  Pajak Restoran  adalah  orang  pribadi  atau badan yang mengusahakan restoran.
Dasar  pengenaan  Pajak  adalah jumlah  pembayaran  yang  diterima  atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak  Restoran  ditetapkan  sebesar  10% (sepuluh  persen).  Besaran  pokok  Pajak Restoran  yang  terutang  dihitung  dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan  pajak.      Pajak  Restoran  yang terutang  dipungut  di  wilayah  Kota Padang.  Masa  Pajak  adalah  jangka waktu  yang  lamanya  1  (satu)  bulan Kalender.

## METODE PENELITIAN Design Penelitian
Penelitian  ini  menggambarkan tentang  proses  penelitian    untuk  melihat potensi  pajak  hotel  dan  pajak  restoran Kota  Padang  yaitu  dengan  melihat tingkat efektivitas dan kontribusi pengelolaannya  terhadap  Pendapatan Asli Daerah.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  kajian atau penelitian  yang bersifat exploratory dengan  menggunakan  analisis  deskriptif serta  pendekatan  pendekatan  kuantitatif untuk memperoleh hasil empiris.
Penelitian ini akan menjelaskan, menggambarkan dan
menginterprestasikan    potensi  pajak hotel  dan  objek  pajak  restoran  dengan melihat tingkat efektivitas dan kontribusi secara  kuantitatif  secara  tepat  dalam pengelolaan  pajak  hotel  dan  pajak restoran Kota Padang terhadap
Pendapatan Asli Daerah.

## Objek Penelitian
Objek kajian penelitian ini adalah potensi  pajak  hotel  dan  restoran  Kota Padang  dengan  mendeskripsikan  tingkat
efektivitas dan kontribusi secara kuantitatif  pengelolaannya  secara  tepat terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh  melalui  Badan  Pusat  Statistik untuk  memperoleh  informasi  tentang potensi  pajak  hotel  dan  restoran  dengan melihat secara kuantitatif tingkat efektivitas  dan  kontribusi  pengelolaan pajak  hotel  dan  pajak  restoran  Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## Jenis  Data  dan  Metode  Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder berupa  data  kuantitatif  yang  meliputi data  pajak  restoran  Pemerintah  Kota Padang dalam Realisasi Anggaran
Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) Kota  Padang  yang  diperoleh  dari  Badan
Pusat  Statistik  dan  Laporan  Realisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kota Padang.
Metode yang dipergunakan untuk memperoleh  data-data  dalam  penelitian ini adalah melalui (Sukardi, 2008) :
a. Metode Dokumentasi
Metode  ini  dilaksanakan  dengan pengumpulan  data  sekunder  dari Dinas  Badan  Pusat  Statistik  Kota Padang berupa data Realisasi
Anggaran  Pemerintah  Daerah  Kota
Padang.
b. Metode Studi Pustaka Metode  ini  dilaksanakan  dengan  studi kepustakaan  melalui  melalui  literatur, jurnal, dan informasi online.
Teknik Analisis Data Metode penelitian yang dipergunakan  dalam  penelitian  adalah deskriptif yang menggambarkan mengenai situasi yang terjadi
berdasarkan  data-data  yang  ada  dengan teori  dan  perhitungan  kuantitatif.  Untuk analisis dengan melakukan analisis rasio
efektivitas Pajak Daerah dengan menggunakan rumus : 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = Realisasi penerimaan Pajak Daerah Target Pajak Daerah 𝑥 100%

## Sumber: Halim (2004)
Tabel 1

## Kriteria Efektivitas
Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas Persentase Kriteria >100 % Sangat Efektif 90-100 % Efektif 80-90 % Cukup Efektif 60-80 % Kurang Efektif < 60 % Tidak Efektif
Sumber  :  Depdagri,  Kepmendagri  No.  690.900.
327 Selain  melihat  efektivitas  Pajak Hotel dan Restoran juga mempertimbangkan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran. Untuk mengetahui  masing-masing  jenis  pajak daerah digunakan rumus (Halim, 2004):
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun ke n Realisasi Penerimaan PAD tahun ke n
𝑥 100%

## Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi
Presentase Kriteria 0 - 10 % Sangat Kurang 10 - 20 % Kurang
20 - 30 % Sedang
30 - 40 %
Cukup Baik < 50 % Sangat Baik Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 dalam Roro Tahun 2015

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dijelaskan dalam PP No 17 tahun 1980,Kota  Padang  secara  administratif memiliki  luas  165,35  Km.  berdasarkan Perda  No.  10  Tahun  2005  adanya penambahan  luas  administrasi  Kota Padang  menjadi  1.414,96  Km2,  dimana penambahan   wilayah  lautan/perairan
seluas  720,00  km2.  Kota  Padang menurut  geograsfis  berada  di  antara  00 44'  00"  dan  1  08'  35"   Lintang  Selatan serta antara 100 05’ 05” dan 100 34' 09" Bujur  Timur.  Kota  Padang  dari  Utara sampai  Selatan  membentang  pantai sepanjang  68,126  km  dan  sederetan Bukit  Barisan  486,209  Km2  (dengan panjang  daerah  bukit  termasuk  sungai). Perpaduan  keadaan  geografis  tersebut menjadikan  Kota Padang memiliki alam yang sangat indah dan menarik perhatian.  Ketinggian  kontur  wilayah daratan  yang  dimiliki  Kota  Padang sangat bervariasi, berada antara 0 – 1853 m  diatas  permukaan  laut  dimana  daerah tertinggi  berada  pada  Kecamatan  Lubuk Kilangan. Kota Padang  dibentuk dari  11 Kecamatan  yang  dimiliki    dan  memiliki 104 Kelurahan ditinjau secara Administratif . Di  samping  memiliki wilayah daratan, Kota Padang didominasi  juga  memiliki  kawasan wilayah  perairan  dengan  19  pulau  kecil yang menjadi hiasan dan termasuk dalam wilayah hukum administrasi Kota Padang. Kondisi geografis ini memberikan  dampak  positif  tersendiri dengan potensi wisata bahari yang ada di Kota  Padang.  Sehingga  akan  dilihat lebih lanjut dampaknya terhadap peningkatan  penggunaan  jasa  hotel  dan restoran dalam meningkatkan
Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Padang. Potensi  peningkatan  Pendapatan  ASli Daerah  Kota  Padang  sebagian  besar dimana  masih  disumbang  dari  pajak daerah. Berikut ini penjelasannya:

## Tabel 3 Kontribusi Pajak Daerah dalam PAD Kota Padang Tahun 2017
No  Keterangan Realisasi Total PAD Kontribusi
1  Pajak Daerah  Rp327.916.583.327  Rp456.293.459.658 72% 2 Retribusi Daerah Rp35.288.838.602  Rp456.293.459.658 8%
3  Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp12.643.528.973  Rp456.293.459.658 3%
4  Lain-lain PAD yang sah Rp80.444.508.756  Rp456.293.459.658 18%
Total Rp456.293.459.658 100%

## Sumber : Data diolah 2018
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat digambarkan  bahwa  penerimaan  daerah Kota  Padang  yang  bersumber  dari Pendapatan  Asli  Daerah  72%  berasal dari  pajak  daerah,  diikuti  oleh  Lain-lain PAD  yang  Sah  sebesar  18%,  Retribusi Daerah  8%  dan  yang  paling  rendah bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisah  sebesar 3%.  Pajak  daerah  yang  berkontribusi sebesar  72%  telah  memberikan  potensi yang  sangat  baik  dalam  peningkatan Pendapatan  ASli  Daerah  Kota  Padang karena melebihi 50%. Selanjutnya
kontribusi  berasal  dari  Lain-lain  PAD yang  sah  sebesar  18%  yang  berasal  dari pendapatan  bunga,  giro,  pengadaaan barang  jasa  Pemerintah  dan  lainnya. Selanjutnya  kontribusi  yang  sangat rendah 8% dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  sebesar  3%.  Kurangnya kontribusi retribusi dari 10% yaitu hanya sebesar 8% menunjukkan bahwa dibutuhkan penggalian potensi pengelolaan  retribusi  dari  Pemerintah Daerah  Kota  Padang.  Sangat  kurangnya kontribusi dari retribusi daerah membutuhkan  peningkatan  potensi  yang
Pemerintah  Daerah  dari  retribusi  dan optimalisasi pemungutan retribusi daerah.  Kontribusi  dari  pengelolaan kekayaan  daerah  hanya  sebesar  3% menunjukkan Kota Padang tidak memliki  potensi  kekayaan  daerah  yang dapat  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah secara signifikan.
Efektivitas  Pengelolaan  Pajak  Daerah Kota Padang
Potensi pajak daerah yang sangat baik dalam berkontribusi untuk
Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Padang sebesar 72%, masih  dapat  dioptimalisasi dengan  efektivitas  penerimaan  pajak
daerah.  Berikut  ini  tingkat  efektifitas pengelolaan pajak daerah Kota Padang:
Tabel 4 Efektivitas  Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2017 No  Keterangan Target Realisasi Efektivitas 1  Pajak Hotel Rp29.750.000.000  Rp31.458.525.178 106% 2  Pajak Restoran Rp35.000.000.000  Rp33.553.339.240 96% 3  Pajak Hiburan Rp9.300.000.000  Rp8.397.840.813 90% 4  Pajak Reklame Rp8.500.000.000  Rp7.651.410.083 90% 5  Penerangan Jalan Rp100.300.000.000 Rp100.926.090.568 101%
6  Pengambilan dan Pengolahan
Galian Golongan C Material Rp39.000.000.000  Rp40.785.570.371 105% 7  Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan / Permukaan Rp715.000.000 Rp715.170.082 100% 8  Pajak Parkir Rp2.350.000.000  Rp2.355.920.629 100% 9  Pajak Sarang Burung Walet Rp5.000.000 Rp5.250.000 105% 10  Pajak BPHTB  Rp61.154.208.858  Rp53.563.166.894 88% 11  Pajak Bumi dan Bangunan Rp48.500.000.000  Rp48.504.299.469 100% Total Rp334.574.208.858 Rp327.916.583.327 98%

## Sumber : Data diolah 2018
Secara  umum  pajak  daerah  Kota Padang telah dikelola secara efektif pada dengan  tingkat  efektifitas  98%,  bahkan untuk  beberapa  jenis  pajak  daerah  telah dikelola  secara  sangat  efektif  yakni mencapai  lebih  dari  100%  diantaranya, pengelolan pajak hotel 106%, Pengambilan  dan  Pengolahan  Galian Golongan  C  Material  105%,  Pajak Sarang  Burung  Walet  105%  dan penerangan jalan sebesar 101%. Selanjutnya  pengelolaan  pajak  daerah telah  dilakukan  secara  efektif  mencapai angka 100% diantaranya pajak
Pemanfaatan  Air  Bawah  Tanah  dan  / Permukaan,  Pajak  Parkir  serta  Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya pengelolaan pajak daerah masih terdapat dibawah 100% yaitu Pajak Restoran96%, Pajak Hiburan 90%, Pajak Reklame  90%  dan  Pajak  BPHTB  88%.
Meski  tidak  mencapai  100%  tapi  masih dalam kategori pengelolaan pajak daerah di  tingkat  efektif.  Realisasi  penerimaan pajak  daerah  yang  kurang  disebabkan tidak  sesuai  dari  target  anggaran  yang telah  ditetapkan  tersebut  merangsang
Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan upaya optimalisasi peningkatan  pengelolaan  pajak  daerah secara efektif. Peningkatan dapat dilakukan  dengan  penetapatan  target anggaran  yang  sesuai  dengan  potensi yang  dimiliki  daerah  Kota  Padang.
Seperti  halnya  untuk  pajak  restoran  di
Kota Padang, masih memilki keterbatasan dalam optimalisasi pengelolaan  pajak.  Lain  halnya  dengan pajak  hotel,  informasi  yang  diperoleh dari  wajib  dapat  dioptimalkan    sesuai jumlah  hotel  dan  hunian  yang  ada  di Kota Padang.
Kota  Padang  menjadi  salah  satu tujuan  kunjungan  wisata,  tidak  hanya wisata  bahari  yang  sangat  memikat kunjungan para wisatawan domestik dan asing.  Wisata  sejarah  dan  alam  juga berpotensi  di  Kota  Padang.  Selain  itu Kota  Padang  sebagai  ibukota  Provinsi juga  memiliki  pusat  perbelanjaan  cukup besar  untuk  wilayah  Sumatera  Barat, yang  dilengkapi  dengan  sarana  hiburan anak  dan  dewasa.  Hal  ini  juga  menjadi daya  tarik  tersendiri  bagi  Kota  Padang untuk  menarik  kunjunga  wisatawan. Berdasarkan  data  yang  bersumber  dari
Padang dalam Angka 2018 (padangkota.bps.go.id)  dari    jumlah wisatawan  yang  berkunjung    ke  Kota Padang pada tahun 2017 adalah sebanyak  4.435.661  orang  yang  terdiri dari  4.368.875  wisatawan  domestik  dan 67.286  wisatawan  asing.  Kunjungan  ini meningkat sebesar 20,15% dibandingkan dengan  tahun  2016  hanya  sebesar 3.691.723  orang  yang  terdiri  dari 3.632.820  wisatawan  domestik  dan 59.903  wisatawan  asing.  Kunjungan wisata yang meningkat tersebut diharapkan  juga  memberikan  dampak
positif terhadap peningkatan penerimaan daerah Kota Padang, terutama peggunaan  jasa  penginapan  dan  kuliner yang disediakan di Kota Padang. Berdasarkan data
padangkota.bps.go.id  tahun  pengelolaan pajak hotel di Kota Padang sebanyak 94 buah, yang terdiri dari hotel bintang lima 1  buah,    hotel  bintang  empat  8  buah, hotel  bintang  tiga    buah,  hotel  bintang dua  11  buah,  hotel  bintang  satu  8  buah dan  hotel  non  bintang  58  buah.  Dengan adanya  informasi  yang  jelas  tentang jumlah  hotel  yang  ada  di  Kota  Padang, diharapkan  penggunaan  jasa  pelayanan hotel yang diberikan dapat dioptimalkan. Sehingga  pengelolaan  pajak  hotel  dapat diupayakan  optimalisasi  pengelolaan sehingga  lebih  efektif.  Berbeda  halnya dengan  jumlah  wajib  pajak  yang menggunakan pelayanan restoran.
Jumlah restoran yang tersebar ke seluruh Kota  Padang  dengan  kriteria  yang  telah di  tetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah Daerah  Kota  Padang  Nomor  3  Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, yakni yang memiliki  omset  tidak  kurang  dari Rp.5.000.000  per  bulan.    Fasilitas penyedia  makanan  dan/atau  minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup  juga  rumah  makan,kafetaria, kantin,  warung,  bar  dan  sejenisnya termasuk jasa boga/catering juga termasuk dalam pajak restoran. Sehingga pajak restoran menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah. Sehingga  selain  tingkat  efektifitas  juga dilihat  kontribusi  yang  diberikan  dari pajak hotel serta pajak restoran.

## Kontribusi  Pajak  Daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang
Kontribusi  pajak  daerah  sebesar 72%  dalam  Pendapatan  ASli  Daerah, juga  memberikan  kontribusi  terbesar dalam  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Padang. Berikut ini dijelaskan kontribusi masing-masing pajak daerah dalam total pajak daerah:
Tabel 5 Kontribusi Pajak Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2017 No  Keterangan Realisasi Total Pajak Daerah  Kontribusi 1  Pajak Hotel Rp31.458.525.178  Rp327.916.583.327 10% 2 Pajak Restoran Rp33.553.339.240  Rp327.916.583.327 10% 3  Pajak Hiburan  Rp8.397.840.813  Rp327.916.583.327 3% 4 Pajak Reklame Rp7.651.410.083  Rp327.916.583.327 2%
5 Penerangan Jalan Rp100.926.090.568  Rp327.916.583.327 31%
6  Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C Material Rp40.785.570.371  Rp327.916.583.327 12%
7  Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan / Permukaan Rp715.170.082  Rp327.916.583.327 0% 8  Pajak Parkir Rp2.355.920.629  Rp327.916.583.327 1% 9 Pajak Sarang Burung Walet Rp5.250.000  Rp327.916.583.327 0% 10  Pajak BPHTB Rp53.563.166.894  Rp327.916.583.327 16% 11  Pajak Bumi dan Bangunan Rp48.504.299.469  Rp327.916.583.327 15%

## Sumber : Data diolah 2018
Kontribusi  pajak  daerah  Kota Padang  yang  terbesar  diberikan  oleh Penerangan  Jalan  sebesar  31%,  diikuti oleh  Pajak  BPHTB  sebesar  16%, selanjutnya  Pajak  Bumi  dan  Bangunan sebesar  15%,  diikuti  Pengambilan  dan Pengolahan Galian Golongan C Material 12%,  selanjutnya  pajak  hotel  dan  pajak restoran  masing-masing  memberikan kontribusi 10% dalam pajak daerah Kota Padang.  Selanjutnya  pajak  hiburan, pajak  reklame  pajak  parkir  memberikan kontribusi  di  bawah  10%  dengan  nilai masing-masing 3%, 2% dan 1%.
Pajak  Hotel  dengan  pengelolaan yang  sudah  efektif  masih  memberikan kontribusi  10%  dalam  pajak  daerah, begitu  juga  dengan  pajak  restoran  yang juga  memberikan  kontribusi  10%  dalam pajak  daerah  Kota  Padang.  Sehingga terlihat bahwa kontribusi yang diberikan pajak  hotel  dan  pajak  restoran  masih dalam kategori kurang dalam
memberikan  kontribusi  dalam  pajak daerah. Pemerintah Daerah Kota Padang
masih  butuh  menyiapkan  program  dan kegiatan yang dapat menunjang peningkatan  potensi  pajak  daerah  yang bersumber  dari  pajak  hotel  dan  pajak restoran. Pemerintah Daerah perlu melakukan  pendataan  lebih  terhadap potensi pajak hotel yang dimiliki di Kota Padang.  Hal  ini  terkait  tingginya  jumlah hunian  di  Kota  padang  yang  menjadi potensi  dalam  peninggakatan  pajak Hotel di Kota Padang.
Pajak  Hotel  adalah  pajak  atas pelayanan yang disediakan olehHotel.Hotel  termasuk  penyeidaan fasilitas  jasa  penginapan/peristirahatan termasuk  jasa  lainnya  yang  dipungut bayaran,  yang  mencakup  juga  motel, juga  losmen,  berupa  gubuk  pariwisata, juga wisma pariwisata, serta pesanggrahan,  juga  rumah  penginapan dan  sejenisnya,  serta  rumah  yang dijadikan sebagai Kos yangtelah memiliki  lebih  dari  10  (sepuluh)kamar. Mengingat Kota Padang memiliki banyaknya  pusat  Pendidikan  baik  milik
Pemerintah dan swasta, menjadikan Kota Padang  juga  banyak  kunjungan  dari mahasiwa  yang  membutuhkan  hunian selama menempuh studi di Kota Padang. Hal  ini  juga  menjadi  kriteria  pajak potensial bagi pajak hotel yang dikategorikan rumah Kos yang lebih dari 10  (sepuluh)  kamar.  Pemerintah  Daerah Kota  Padang  perlu  menggali  potensi  ini terkait  dalam  meningkat  Pendapatan ASli Daerah.
Penerimaan pajak
restoran berdasarkan nilai pelayanan jasa restoran yang  diberikan  objek  pajak,  namun optimalisasi  penerimaan  pajak  restoran ini  belum  dapat  dioptimalkan.  Begitu juga  dengan  potensi  yang  dimiliki  oleh pajak  restoran,  Pemerintah  Daerah  perlu menggali  potensi  pajak  restoran  yang ada  di  Kota  Padang.  Hal  ini  terlihat masih kurangnya kontribusi pajak restoran  dalam  pajak  daerah.  Salah satunya Pemerintah Daerah Kota Padang dapat  menyiapkan  bukti  pembayaran
yang teregister dan memiliki nomor urut pada restoran  yang menjadi objek pajak.
Dengan disediakannya bukti pembayaran resmi  dari  Pemerintah  Daerah  Kota Padang tersebut akan memberikan kemudahan  bagi  Pemerintah  Daerah dalam pengelolaan pajak restoran. Selain itu Pemerintah Daerah
dapat memberikan potensi restoran yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Padang.Upaya Peningkatan potensi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  juga  dapat dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Padang  dengan    melengkapi  sarana penunjang di setiap kawasan wisata. Kontribusi  pajak  daerah  sebesar
72% tersebut dapat digambarkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Padang, berikut ini:
Tabel 6 Kontribusi dalam PAD Kota Padang Tahun Anggaran 2017 No  Keterangan Realisasi Total PAD Kontribusi 1  Pajak Hotel Rp31.458.525.178  Rp456.293.459.658 7% 2 Pajak Restoran Rp33.553.339.240  Rp456.293.459.658 7%
3 Pajak Hiburan Rp8.397.840.813  Rp456.293.459.658 2% 4 Pajak Reklame Rp7.651.410.083  Rp456.293.459.658 2% 5 Penerangan Jalan Rp100.926.090.568  Rp456.293.459.658 22%
6  Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C Material Rp40.785.570.371 Rp456.293.459.658 9% 7  Pemanfaata n Air Bawah Tanah dan / Permukaan Rp715.170.082 Rp456.293.459.658  0,16% 8  Pajak Parkir Rp2.355.920.629 Rp456.293.459.658 1% 9 Pajak Sarang Burung Walet Rp5.250.000 Rp456.293.459.658  0,001 % 10  Pajak BPHTB Rp53.563.166.894 Rp456.293.459.658 12% 11 Pajak Bumi dan Bangunan Rp48.504.299.469 Rp456.293.459.658 11% Total Kontribusi 72%

## Sumber: Data Diolah 2018
Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat masih sangat kurang nya kontribusi yang berasal  dari  pajak  hotel  dan  pajak restoran. Pajak daerah yang memberikan kontribusi dalam kategori sedang berasal
dari  penerangan  jalan  sebesar  22%, pajak  BPHTB  sebesar  12%  dan  pajak bumi  dan  bangunan  11%.  Kontribusi pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  secara  garis  besar  masih  dalam kategori  sangat  kurang.  Hal  ini  terlihat pajak hotel dan pajak restoran memberikan  kontribusi  sebesar  7% dalam  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Padang  tahun  anggaran  2017.  Ini menunjukkan  kontribusi  pajak  hotel  dan pajak restoran berada pada tingkat sangat kurang.  Hal  ini  masih  membutuhkan penggalian  potensi  pajak  daerah  yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Padang dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan potensi  pajak  daerah  yang  bersumber pajak  hotel  dan  pajak  restoran  di  Kota Padang  dalam  rangka  kontribusi  pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerahmaka dapat disimpulkan:
1. Kontribusi  terbesar  Pendapatan  Asli Daerah  bersumber  dari    pajak  daerah sebesar  72%,  diikuti  oleh  Lain-lain PAD yang Sah sebesar 18%, Retribusi Daerah 8% dan yang paling rendah bersumber dari hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan sebesar 3%. 2. Pajak  daerah  Kota  Padang  secara keseluruhan  telah  dikelola  secara efektif pada dengan tingkat efektifitas 98%,    untuk  pengelolan  pajak  hotel 106%,  Pengambilan  dan  Pengolahan Galian  Golongan  C  Material  105%, Pajak  Sarang  Burung  Walet  105% dan  penerangan  jalan  sebesar  101%  , artinya  telah  dikelola  secara  sangat efektif  yakni  mencapai  lebih  dari 100%.
3. Kontribusi pajak daerah Kota Padang yang terbesar diberikan oleh Penerangan Jalan sebesar 31%.  Pajak hotel  dan  pajak  restoran  masing- masing  memberikan  kontribusi  10% dalam  pajak  daerah  Kota  Padang.
Kontribusi yang diberikan pajak hotel dan  pajak  restoran  masih  dalam kategori  kurang  dalam  memberikan kontribusi dalam pajak daerah. Begitu juga  kontribusi  pajak  hotel  dan  pajak restoran  terhadap  Pendapatan  Asli
Daerah ditingkat sangat kurang  yakni hanya  berkontribusi  sebesar  7%. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan  pajak  daerah  dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## SARAN
Berdasarkan uraian yang telah disimpulkan  dalam  pembahasan  potensi pajak daerah yang bersumber pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang dalam rangka  kontribusi  pajak  daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  maka  dapat disarankan beberapa hal berikut ini:
1. Pemerintah  Daerah  Kota  Padang membutuhkan  program  dan  kegiatan dalam  peningkatan  potensi  pajak daerah  dan  komponen  Pendapatan ASli  Daerah  lainnya,  diantaranya dengan  menggambarkan  secara  jelas potensi  retribusi  dan  peningkatan kegiatan pengumpulan retribusi daerah.
2. Pengelolaan pajak Daerah Kota
Padang telah dilakukan secara efektif, namun masih membutuhkan penggalian potensi pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.
3. Peningkatan pajak hotel dapat dilakukan  dengan    menggali  potensi dalam  meningkat  Pendapatan  ASli Daerah,  diantaranya  kriteria  pajak potensial  bagi  pajak  hotel  yang dikategorikan  rumah  Kos  yang  lebih dari  10  (sepuluh)  kamar.  Pemerintah Daerah Kota Padang perlu melakukan peningkatan  penggalian  lebuih  dalam tentang  potensi  yang  dimilki  pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 4. Terkait  kurangnya  kontribusi  pajak restoran dalam pajak daerah,
Pemerintah  Daerah  Kota  Padang dapat  menyiapkan  bukti  pembayaran yang  teregister  dan  memiliki  nomor urut pada restoran yang menjadi objek pajak.  Dengan  disediakannya  bukti pembayaran  resmi  dari  Pemerintah Daerah  Kota  Padang  tersebut  akan memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pajak restoran.
5. Pemerintah  Daerah  Kota  Padang masih membutuhkan pembenahan lebih  lanjut  dan  pelengkapan  sarana penunjang  di  setiap  kawasan  wisata agar dapat menarik kunjungan wisatawan.  Sehingga  diharapkan  juga akan  meningkatan  retribusi  daerah selain pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dengan memanjatkan puji dan syukur  kehadirat  Allah  SWT  yang  telah melimpahkan  rahmat,  karunia,  dan berkah-Nya, dalam menyelesaikan artikel  yang  telah  penulis  lakukan.
Dalam penulisan artikel ini banyak pihak yang  ikut  membantu  kami,  baik  secara langsung maupun tidak langsung.
Ucapan  terima  kasih  untuk  LPPM
Universitas  Dharma  Andalas  Padang dalam mendukung penelitian ini.
Selanjutnya  ucapan  terima  kasih  rekan- rekan dalam menyelesaikan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  Indra.  2006. Akuntansi  Sektor Publik  “Suatu  Pengantar” .  Jakarta:
Erlangga.
Darise,  Nurlan.  2007. Pengelolaan
keuangan Daerah .  Indeks. Erlina.  Omar  Sakti  Rambe.  Rasdianto. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis  Akrual. Medan:  Salemba Empat. Halim Abdul.2004. Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan  Daerah. Yogyakarta:
Penerbit  UPP  AMP  YKPN  (Unit
Penerbit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN). Halim, Abdul. Muhammad Syam
Kusufi.  2012. Akuntansi  Sektor
Publik . Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat. Kuncoro,  Mudrajad.  2004. Otonomi  dan Pembangunan  Daerah : Reformasi,
Perencanaan  Strategi  dan  Peluang . Jakarta: Erlangga. Mardiasmo . 2011. Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit Andi Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Sekolah  Tinggi  Ilmu  Manajemen
Yogyakarta.
Padangkota.bps.go.id. BPS (Badan  Pusat Statistik) Kota Padang.
___________Kota Padang Dalam Angka 2018. Katalog:1102001.1371.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  24  tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  71  tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor58  tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik  Indonesia.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Roro Bella Ayu Wandani  Prasetio Putri. 2015.  Analisis  Penerimaan  Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Malang): Jurnal Perpajakan, Jurusan
Administrasi  Bisnis,  Fakultas  Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Rosidin,  Utang.  2010. Otonomi  Daerah dan Desentralisasi . Bandung : Pustaka Setia.
Siahaan,  Marihot  P.  (2005). Pajak
Daerah  dan  Restribusi  Daerah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Suhanda. 2007. Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah Padang :
Andalas Lima Sisi.
Sukardi. 2008. Metodologi Penelitian
Pendidikan. Yogyakarta: Bumi Aksara. Suparmoko.  2002. Ekonomi  Publik:
Untuk  Keuangan  dan  Pembangunan Daerah . Edisi Pertama. Yogyakarta : CV. Andi Offset. Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003. Tentang Keuangan Negara. Pemerintah Republik Indonesia.