## POLITIK IDENTITAS AGAMA SEBAGAI TANTANGAN PELAKSANAAN PESTA DEMOKRASI DI INDONESIA TAHUN 2024: STUDI KASUS PILKADA DKI
JAKARTA 2017 & PILPRES 2019
Alhidayath Parinduri * , Universitas Sumatera Utara, Indonesia Pujiati , Universitas Sumatera Utara, Indonesia

## PENDAHULUAN
Indonesia dikenal sebagai negara yang multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  beragamnya  agama,  suku,  kulit,  maupun  aktivitas masyarakatnya.  Salah  satunya,  kita  lihat  dari  agama,  Indonesia  memiliki  enam  agama  resmi  yang diakui  oleh  pemerintah  yakni  Islam,  Kristen,  Katolik,  Budha,  Hindu,  dan  Konghucu  (Ufie, 2014 ). Keadaan  ini  pada  dasarnya  memberi  banyak  dampak  positif  bagi  kehidupan,  karena  kita  dapat mengenal  keragaman  ataupun  sesuatu  yang  berbeda  dari  kita.  Serta  dapat  juga  meningkatkan semangat persatuan antar sesama anak bangsa (Ma’arif, 2012 ). Akan tetapi, jika perbedaan tersebut tidak disikapi dengan cermat maka muncul masalah lain yakni konflik, cekcok, maupun intoleransi beragama.
Jika  kita  lihat  ke  belakang,  dahulu  para  pendiri  bangsa  bersusah  payah  memperjuangkan toleransi dan kerukunan umat beragama. Hal itu dapat kita lihat pada pengubahan bunyi sila pertama Pancasila  yang  sekarang  berbunyi  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sila  pertama  itu  sangatlah  jelas maknanya  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  kepada  Ketuhanan  dan  menjunjung tinggi toleransi antar pemeluk agama (Siswanto, 2019 ). Namun, apa yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa seolah diabaikan oleh anak bangsa dewasa ini.
Akhir-akhir ini kasus intoleransi beragama kembali marak di berbagai wilayah di Indonesia, misalnya  pada  bulan  Mei  yang  lalu  terjadi  pembubaran  ibadah  yang  dilakukan  masyarakat  kepada jemaat  Gereja  Mawar  Sharon  (GMS)  di Binjai. Kemudian,  terjadi  juga  pembakaran  Balai  Pengajian milik  Muhammadiyah  di  Bireuen.  Isu  ini  pun  dimanfaatkan  untuk  menyebarkan  politik  identitas agama  oleh  segelintir  oknum.  Sungguh  intoleransi  menjadi  ancaman  serius  bagi  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
This article aims to analyze and examine the influence of religious identity on political events within the Democratic Party in Indonesia. Indonesia, a nation that officially recognizes six religions and various belief systems, provides a unique backdrop for this analysis. Employing a qualitative research method with  a  descriptive  approach,  the  study  reveals  that  politics  is  intricately intertwined  with  human  existence,  particularly  in  the  context  of  selecting leaders  at  the  national,  provincial,  and  local  levels.  While  politics  ideally serves the noble purpose of fostering prosperity, it can deviate when specific identities, such as religious affiliations, are exploited to mobilize voters solely based on their identity. This often leads to divisions within the nation. This article  delves  into  the  role  of  political  identity  in  securing  victory  for  a particular party, shedding light on the challenges and complexities associated with this dynamic.
Received Revised Accepted Published 25/07/2023 22/08/2023 21/09/2023 23/09/2023

## KEYWORDS
Indonesian; political identity; religions.

## CITATION (APA 6 th Edition)
Parinduri, A., & Pujiati. (2023). Politik Identitas Agama sebagai Tantangan Pelaksanaan Pesta Demokrasi di Indonesia Tahun 2024: Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 & Pilpres 2019. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, 7 (2), 476-484.
*CORRESPONDENCE AUTHOR dayathparinduri09@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7551
Discrimination Based on Religion of Belief , disebutkan bahwa intoleransi pada agama diartikan sebagai pembedaan,  pengabaian,  larangan  atau  pengutamaan.  Selain  itu,  intoleransi  dapat  disebut  juga meniadakan  atau  mengurangi  pengakuan,  penikmatan,  atau  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara (Ardini, 2021 ).
Faktanya, intoleransi beragama bukan menjadi suatu hal yang baru di Indonesia pada masa- masa sebelumnya kasus-kasus bernada SARA telah terjadi, misalnya konflik agama di Poso pada tahun 1992,  konflik  Sunni  dan  Syiah  di  Jawa  Timur  pada  2006,  maupun  konflik  agama  di  Bogor  karena Pembangunan GKI Yasmin sejak tahun 2000-2008 (Firdaus & Andriyani, 2021 ; Yunus, 2014 ).  Selain itu,  kasus  yang  paling  menghebohkan  yakni  penggunaan  politik  identitas  agama  pada  Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres (Pemilihan Presiden) tahun 2019.
Beberapa  contoh  tersebut  mencerminkan  betapa  lunturnya  pemahaman  masyarakat  akan pentingnya  toleransi  dan  penerapan  Pancasila  dalam  kehidupan.  Mengapa  demikian?  Kita ketahui bahwasanya dalam Pancasila terdapat nilai-nilai toleransi yang termaktub dalam Sila pertama, yakni Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  Sila  ketiga  Persatuan  Indonesia.  Kedua  sila  tersebut  dimaknai pentingnya  menghargai  agama  dan  pelaksanaan  peribadatan  yang  dilakukan  sesama  warga  negara Indonesia. Selain itu, makna Persatuan Indonesia sudah tentu dimaksudkan perbedaan yang dimiliki oleh  setiap  individu  bukan  menjadikan  sesama  anak  bangsa  terpecah  belah,  melainkan  perbedaan yang semakin menguatkan persatuan antar sesama anak bangsa (Heller, 2001a , 2001b ).
Untuk melihat gap penelitian ini dengan penelitian lainnya, berikut penulis sajikan beberapa kajian  terdahulu,  yaitu:  (1)  Tayob,  dalam  penelitiannya  menggali  pengaruh  politik  identitas  agama terhadap  dinamika  demokrasi  di  Indonesia.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  identitas agama  dapat  memengaruhi  pemilihan  politik,  pengambilan  keputusan,  dan  perilaku  politik masyarakat. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan penting tentang dampak politik identitas agama  di  Indonesia,  belum  ada  fokus  yang  cukup  pada  tantangan  konkret  yang  mungkin  muncul dalam pelaksanaan pesta demokrasi di masa mendatang, khususnya Pemilu 2024 (Tayob, 2002 ); (2) Lawrence  dalam  penelitiannya  mengeksplorasi  peran  identitas  agama  dalam  pemilihan  umum  di Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  agama  sering  digunakan  sebagai  faktor  penentu dalam  pemilihan  politik.  Penelitian  ini  lebih  fokus  pada  hubungan  antara  agama  dan  pemilihan umum. Namun, gap penelitian yang terlihat adalah kurangnya analisis mendalam tentang bagaimana identitas  agama  dapat  menjadi  tantangan  dalam  pelaksanaan  pesta  demokrasi  secara  umum, terutama dalam konteks Pemilu 2024 (Lawrence, 2009 ); (3) Hanan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa politik identitas meningkat dan berperan secara signifikan selama pemilu ini, termasuk melalui penggunaan berita palsu. Namun dampak politik identitas dibatasi oleh faktor fundamental (seperti penilaian masyarakat terhadap petahana), sehingga gagal menjadi faktor penentu dalam pemilihan presiden.  Yang  penting,  sifat  persaingan  yang  multipolar  dalam  pemilu  legislatif  membuat  politik identitas sulit memberikan dampak yang menentukan (Hanan, 2020 ).
Isu ini pun semakin kencang beredar di masyarakat. Terlebih dengan kecanggihan teknologi saat ini membuat semua informasi tentang intoleransi akan cepat diterima masyarakat. Mengutip dari penelitian Lina Herlina disebutkan bahwa maraknya ujaran kebencian yang ada di media sosial ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap sikap intoleran di masyarakat. Ujaran kebencian, membuat  masyarakat  terkotak-kotak  dalam  kubu-kubu  tertentu.  Hujatan  dan  ujaran  kebencian bahkan mengerucut pada labeling istilah tertentu dalam media sosial. Hujatan dengan istilah-istilah tersebut sebagian besar merujuk pada penyudutan kelompok khususnya pada kelompok keagamaan, bukan pada perseorangan (Herlina, 2018 ).

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Inilah yang kemudian membuat penelitian kualitatif disebut  juga naturalistic inquiry atau field study (Abdussamad, 2021 ).  Dalam  penelitian ini,  penulis mengumpulkan  data  melalui  sumber-sumber  berupa  buku,  jurnal,  dan  data-data  dari  website kredibel.  Selanjutnya,  penulis  melakukan  pengolahan  data-data  tersebut  dan  kemudian mendeskripsikan  menjadi  fakta  untuk  dituliskan  dalam  penelitian  ini.  Teknik  tersebut  termasuk dalam kategori studi literatur atau studi dokumen.
Studi dokumen merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya (Zed, 2014 ). Data-datanya berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, artikel jurnal, maupun website-website resmi, dan sejenisnya. Penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Objek penelitian ini berfokus pada peristiwa politik identitas yang terjadi di Indonesia dalam konteks Pilkada  DKI  Jakarta  tahun  2017  dan  pemilihan  umum  Presiden  Republik  Indonesia  tahun  2019. Adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan peristiwa politik identitas yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2017-2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Munculnya Politik Identitas di Indonesia
Secara historis, fenomena politik identitas muncul pertama kali sekitaran tahun 1970an di Amerika. Saat  itu,  politik  identitas  muncul  akibat  adanya  masalah  gender,  entitas,  feminisme,  ras  dan masyarakat-masyarakat yang merasa termarginalkan (Rahman, 2020 ). Namun, satu hal yang menarik ialah sampai hari ini belum ditemukan siapa sebenarnya yang pertama kali mencetuskan istilah politik identitas ini. Dapat dikatakan istilah ini muncul begitu saja dan terus menyebar ke berbagai belahan dunia.  Pada  perjalanannya,  politik  identitas  pun  semakin  berkembang  dan  memasuki  ranah  yang lebih luas, seperti suku, agama, dan ras (Fatianda, 2023 ).
Sebenarnya,  kemunculan narasi  tentang  politik identitas  di  Indonesia  telah  ada  sejak masa- masa Orde Baru. Namun, saat itu karena keterbatasan akses maka masyarakat tidak terlalu familiar dengan  istilah  demikian.  Barulah  dalam  satu  dekade  ke  belakang,  istilah  politik  identitas  mulai familiar di kalangan masyarakat umum. Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan mudahnya mengakses berbagi informasi dari  mana pun. Fenomena politik identitas yang terjadi di Indonesia  akhir-akhir  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  etnis,  agama,  ideologi  dan  kepentingan- kepentingan  lokal  yang  diwakilkan  kepada  para  elite  yang  memiliki  kepentingan  politik  terkhusus kepentingan pada pemilu.
Kemunculan politik identitas dalam setiap momen pertarungan politik mencerminkan belum tercapainya  transformasi  masyarakat  menuju  masyarakat  yang  demokratis  dan  belum  terciptanya demokrasi yang terarah. Keberlangsungan politik identitas yang saat ini tampaknya semakin menjadi- jadi diakibatka n oleh  demokrasi yang berjalan masih bersifat “eksklusif” dan “transaksional”, belum “transformasional”.  Selain  itu,  disebabkan  juga  oleh  media  sebagai  aktor  politik  yang  terkadang menyebarkan berita-berita sentimen, bisnis konsultan dan buzzer yang kian merajalela, literasi media sosial  yang  rendah  dibarengi  tingkat  pendidikan  yang  rendah  sehingga  mudah  terpengaruh  akan informasi  yang  belum  tentu  kebenarannya.  Kemudian,  kurangnya  kesadaran  bela  negara  yang menyebabkan  seseorang  hanya  memikirkan  kepentingan  pribadi,  serta  yang  paling  krusial  ialah penegakan hukum yang saat ini masih lemah.
Dalam politik identitas, biasanya para pelaku menggunakan teknik ujaran kebencian terhadap kelompok  lawannya.  Teknik  tersebut  secara  strategis  memainkan  hasutan  dan  keterhasutan  yang
dapat  mengeksploitasi  kebebasan  dalam  demokrasi  dengan  memperkuat  identitas-identitas kelompok sebagai  sumber daya dalam aksi-aksi kolektif (George, 2017 ).  Secara umum, praktik politik identitas  muncul  pada  tahun-tahun  politik,  baik  pada  tingkat  pemilihan  kepala  daerah  bahkan pemilihan  presiden.  Permasalahan  yang  muncul,  ketika  praktik  politik  identitas  dalam  pemilu  di Indonesia dapat mempengaruhi ketahanan nasional, karena berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi dan menjurus pada perpecahan. Hal ini bisa saja menyebabkan instabilitas  politik  dan  disintegrasi  bangsa  Indonesia  (Wingarta,  Helmy,  Hartono,  Mertadana,  & Wicaksono, 2022 ).

## Politik Identitas Agama di Indonesia
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam, sebanyak 20,4 juta jiwa (7,49%) beragama Kristen, 8,42 juta jiwa (3,09%) beragama Katolik, 4,67 juta atau 1,71% beragama Hindu, 2,04 juta jiwa atau 0,75% beragama Buddha,  73,02  ribu  jiwa  (0,03%)  beragama  Konghucu,  dan  102,51  ribu  jiwa  (0,04%)  penduduk Indonesia  yang  menganut  aliran  kepercayaan.  Provinsi  dengan  penduduk  muslim  terbesar  di Indonesia adalah Jawa Barat, yakni sebanyak 46,3 juta jiwa atau 97,29% dari total populasi. Kemudian, Jawa Timur dengan penduduk yang beragama Islam 39,85 juta jiwa atau 97,21% dari total populasi. Berikutnya, Jawa Tengah dengan penduduk muslim mencapai 36,21 juta jiwa atau 97,26% dari total populasi.
Data  tersebut  memperlihatkan  potensi  yang  sangat  besar  bagi  para  politikus  untuk mendapatkan suara dari kalangan pemilih agama Islam. Inilah yang selanjutnya, dimanfaatkan oleh para wirausahawan politik untuk memuluskan langkahnya mendapatkan satu kekuasaan politik. Oleh karena itu di Indonesia, politik identitas agama dianggap sebagai yang paling jitu untuk memuluskan kepentingan politik. Rahman menyebut, agama sebagai panglima dari politik saat ini, tak jarang setiap gerakan massa selalu dipenuhi oleh simbol-simbol agama tertentu.
Sentimen  keagamaan  menjadi  isu  yang  sensitif  dalam  ranah  politik  di  Indonesia  saat  ini, sehingga respons dari masyarakat pun sangat cepat pergerakannya. Isu-isu keadilan serta penistaan agama selalu diangkat ke permukaan sebagai umpan agar massa menarik setiap entitas-entitas yang mempunyai  kesamaan.  Politik  identitas  memang  terbukti  jitu  jika  digunakan  untuk  kepentingan meraih kekuasaan, apalagi dengan mengatasnamakan agama. Akan tetapi, hal tersebut perlu kendali yang ketat supaya tidak berakibat buruk pada kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia  (Rahman, 2020 ).
Berdasarkan  catatan  sejarah  perjalanan  bangsa,  sejak  dahulu  peran  Islam  dalam  politik Indonesia lebih adem dibandingkan dengan misalnya Iran atau  Mesir. Para pengamat menyatakan bahwa  Indonesia  adalah  contoh  positif  yang  mengonter  klaim-klaim    serampangan  tentang ketidakcocokan Islam dengan demokrasi sekuler (George, 2017 ).  Hal tersebut, dikarenakan budaya merupakan  faktor  yang  mampu menyatukan  Islam  dan  Politik  di  Indonesia.  Islam  Indonesia  tidak pernah bersekutu dengan suatu kerajaan yang mampu memaksakan satu kepercayaan yang baku.
Namun, pasca keruntuhan Soeharto berbagai kelompok garis keras berebut pengaruh  melalui ruang  publik  Islam.  Tapi,  mereka  harus  bersaing  dengan  kelompok  lain,  seperti    kelompok  "Islam Sosial".  Islam  Sosial  atau  oleh  Hefner  disebut Civil  Islam merupakan  kelompok  yang  menolak gambaran  keliru  mengenai  negara  Islam  dan  menafikan    peran  agama  dalam  persoalan  publik (Muhajir & Wulandari, 2023 ). Berbagai usaha dilakukan agar dapat merebut suara-suara Islam melalui sentimen  keagamaan.  Menguatnya  isu  politik  identitas  di  ranah  lokal  bersamaan  dengan  politik desentralisasi (pelimpahan kekuasaan kepada daerah), tepatnya pasca pemberlakuan UU No. 22/1999, gerakan politik identitas semakin jelas wujudnya. Bahkan, banyak aktor politik lokal maupun nasional
secara  sadar  menggunakan  isu  ini  dalam power-sharing .  Di  Provinsi  Riau,  Kalimantan  Tengah, Kalimantan Barat dan Irian Jaya yang secara nyata menunjukkan betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktor-aktor politik, ketika berhadapan dengan entitas politik lain (Haboddin, 2012 ).
Selain itu, kelompok yang berusaha merebut pengaruh Islam Sosial pada saat itu ialah Forum Pembela  Islam  (FPI).  FPI  didirikan  17  Agustus  1998  di  Pesantren  Al-Umm,  Ciputat,  Tangerang, diprakarsai  oleh  beberapa  habib  dan  kyai  (Anwar, 1995 ).  Disebutkan  bahwa  FPI  didirikan  dengan alasan umat Islam telah lama menjadi korban penindasan, seperti yang berlaku di Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Haur Koneng, dan Sampang, tetapi tidak terungkap dan tidak mendapat keadilan. FPI bukan  lahir  dari  madrasah  radikal  atau  ide-ide  kekhalifahan,  tetapi  lahir  dari  aparat  negara  yang sekuler. Mereka digalang dan dilatih oleh militer untuk menghalau para pemrotes pemerintah. FPI terang-terangan anti demokrasi dan memandang bahwa keterbukaan politik akan mengubah rakyat Indonesia menjadi kafir.
Tidak jarang mereka melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan aparat penegak hukum dan  tindakan  tersebut  seolah  didiamkan  oleh  aparat.  Adanya  perlindungan  dan  kepentingan pemerintah saat itu kepada FPI membuat mereka berhasil mengukuhkan kedudukannya dalam dunia perpolitikan dengan sengaja menciptakan ketegangan sosial dan kepanikan moral. Bagi FPI, segala tindakan  itu  dinilai  sebagai bagian  dari  prinsip nahi  munkar (mencegah  kemungkaran).  Nyatanya, mereka yang ingin menegakkan nahi munkar malah bertindak seenaknya.
Selanjutnya,  ada  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  yang  dengan  jelas  menyebarluaskan pandangan intoleran dan membenarkan kaum ekstremis untuk berbuat diskriminasi, semisal dengan menampakkan permusuhan yang nyata kepada kaum non-muslim. HTI merupakan gerakan politik transnasional  yang  digagas  oleh  Taqiyuddin  al  Nabhani,  sempalan  dari  Ikhwan.  Tujuan  akhir perjuangan politik mereka adalah terciptanya sebuah kekhilafahan yang meliputi seluruh dunia Islam di  bawah  satu  payung  politik  (Anwar, 1995 ).  Mereka  beranggapan  bahwa  kekhilafahan merupakan satu-satunya  sistem  politik  sesuai  dengan  syariah.  Padahal  dari  literatur-literatur  yang  ada, disebutkan bahwa sistem demokrasi sistem yang menarik. Salah satu contohnya adalah karya Khalid Muhammad  Khalid, al-Dimuqratiyah .  Demokrasi  dipandang  sebagai  sistem  pemerintahan  yang ditegakkan  di  atas  dua  prinsip:  pemerintahan  partisipatif  ( participatory politics )  dan  hak-hak  asasi manusia (Buehler, 2009 ; Paralihan, 2019 ).
Selain  itu,  demokrasi  dapat  juga  dipandang  sebagai  sistem  yang  mewujudkan  ajaran  Islam dalam  kehidupan  bernegara.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  banyak  ayat  Alquran  dan  Hadits  yang memeri ntahkan  untuk  bermusyawarah.  “ Dan  urusan  mereka dimusyawarahkan  di  antara  mereka” (QS.  42:  38),  disebut  sebagai  ciri  masyarakat  mukmin.  “Bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam segala urusan” , adalah perintah kepada Nabi Muhammad. Dalam Hadits Nabi bersabda: “Tidak akan gagal orang yang bermusyawarah”.
Mengutip  pendapat  lain  dijelaskan  bahwa  sebenarnya  Islam  dan  Demokrasi  tidak  ada pertentangan, Huwaidi menyebut hal tersebut bisa dilihat dari tujuh ciri-ciri negara menurut Islam, pertama, kekuasaan di pegang penuh oleh umat, kedua, masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab, ketiga, kebebasan adalah hak bagi semua orang, keempat, persamaan di antara semua manusia, kelima,  kelompok  yang  berbeda  juga  memiliki  legalitas,  keenam,  kezaliman  mutlak  tidak diperbolehkan dan usaha meluruskan adalah wajib, ketujuh, undang-undang di atas segalanya. Ketika negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam melepaskan diri dari penjajahan, mereka memilih sistem demokrasi ini (Huwaidi, 1996 ).
Akan tetapi, FPI dan HTI saat ini telah resmi dibubarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. HTI  lebih  dulu  dibubarkan  pada  19  Juli  2017  melalui  Kementerian  Hukum  dan  HAM  secara  resmi mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan Surat Keputusan
Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  AHU-30.AH.01.08  tahun  2017  tentang  pencabutan  Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan  HTI.  Tiga  tahun  berselang,  tepatnya  30  Desember  2020  FPI  resmi  dibubarkan  dan dilarang di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta  Penghentian  Kegiatan  FPI.  Surat  tersebut  ditandatangani  oleh,  Menteri  Dalam  Negeri  Tito Karnavian,  Menteri  Hukum  dan  HAM  Yasonna  Laoly,  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika (Menkominfo)  Johnny  G.  Plate.  Kemudian,  Kapolri  Jenderal  Pol  Idham  Azis,  Jaksa  Agung  ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.
Dibalik  semua  itu,  ada  dua  pilar  utama  yang   mampu  menghalau  kecenderungan  ekstremis dalam ruang publik Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.  Selain itu, ada juga partai-partai  yang  berbasis  Islam  semisal  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP),  Partai  Amanat Nasional  (PAN),  Partai    Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  dan  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS).  Namun, paradoks  yang  terjadi  pada  partai  Islam  ini  adalah  kegagalan  mereka  dalam  pemilu,  di  tengah antusiasme publik akan  peran agama yang lebih besar dalam kehidupan publik. Berdasarkan hasil pemilu  dalam  kurun  waktu  2014-2019,  urutan  tiga  besar  pemenang  pemilu  didominasi  oleh partai- partai nasionalis, semacam PDIP, Gerindra, dan Golkar.
Kekalahan  yang  terjadi  pada  partai-partai  berbasis  Islam  dijelaskan  oleh    pengamat  karena lemahnya kinerja mereka. Kelemahan tersebut dapat  dilihat dari lemahnya mesin partai dari tingkat bawah  hingga  atas  dan    juga  kurangnya  tokoh-tokoh  yang  menjual  dari  partai  tersebut.  Selain itu, kemenangan  yang  didapatkan  oleh  partai  nasionalis  maupun    nasionalis-religius  ialah  cepatnya partai-partai tersebut merespons  dengan menggunakan simbol maupun jargon Islam (Woischnik & Müller, 2013 ).  Bagi sebagian masyarakat Islam yang tidak terlalu mencampuri urusan  politik dengan agama  tentu  lebih  tertarik  memilih  partai-partai  nasionalis-religius.  Alasannya  sederhana,  karena partai-partai tersebut membawa kepentingan yang lebih besar manfaatnya bagi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.
Peristiwa  politik  identitas  agama  yang  telah  terjadi  di  Indonesia  dapat  kita  lihat  pada  saat pemilu  2014  ketika  satu  pihak  mengklaim  dirinya  di  dukung  oleh  umat  Islam  secara  keseluruhan. Selanjutnya, satu pihak lain juga mengklaim mendapat dukungan dari umat Islam dan para ulama, serta pemuka agama lain. Tidak sampai di situ,  pola ini pun berlanjut pada  Pilkada DKI 2017 yang tidak hanya memainkan politik identitas agama, tetapi memainkan juga isu suku dan ras. Peristiwa ini diawali, ketika calon petahana saat kunjungan di Kepulauan Seribu melakukan penistaan agama dengan menyebutkan “masyarakat dibohongi pakai Al - Maidah; 51” (Tangkas, Ngenget, & Musthofa, 2021 ). Hal itu berakibat terjadi aksi bela Alquran oleh Massa 212 pada 02 Desember 2012 di Monas. Berdasarkan pada peristiwa di atas muncul isu adanya perbedaan agama dan etnis. Islam dan non- Islam, Cina dan bukan Cina, mayoritas dan minoritas, hingga sampai muncul gerakan politik yang mengusung tagline “Asal bukan Ahok” atau “Asal Jangan Ahok”,  dan juga “Aku Islam, Aku Pilih Anies” (Fautanu, Buhori, & Gunawan, 2020 ).
Politik identitas sebetulnya dapat membangun kekuatan politik Islam, dan ukhuwah Islamiyah sebagai  bagian  dari  proses  politik  tersebut.  Adanya  politik  identitas  menjadi  modal  dan  kekuatan untuk  memenangkan  kontestasi  politik  (pasangan  calon  pemimpin  tertentu),  hal  ini  dibuktikan dengan terpilihnya pasangan Anies-Sandi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, karena didukung dengan adanya kekuatan Islam politik maupun politik Islam. Oleh karena itu, hal yang telah disampaikan  di  atas  menjadikan  banyak  kalangan  menganggap  Pilkada  DKI  Jakarta  2017 menggunakan politik identitas yang cukup kental, kuat, mendasar dan berdampak pada kehidupan sosial politik keagamaan.
Seakan  tidak  ada  habisnya,  politik  identitas  agama  kembali  menjadi  alat  bagi  politikus  saat pemilu 2019. Saat itu, calon presiden p etahana Jokowi memilih K.H. Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden (Mujab & Irfansyah, 2020 ) . Jokowi menjelaskan dipilihnya Ma’ruf sebagai cawapres, karena ia  merupakan  tokoh  agama  yang  bijaksana,  pernah  menjadi  anggota  legislatif  DPRD,  DPR,  MPR, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rais 'Aam PBNU dan Ketua Umum MUI. Dalam kaitannya dengan  kebhinekaan,  Jokowi  menegaskan  Ma’ruf  menjab at  anggota  Dewan  Pengarah  Badan Pembinaan  Ideologi  Pancasila (Kuwado,  Farisa,  &  Gatra, 2018 ).  Hal  tersebut,  dapat  kita  amati  juga sebagai  salah  satu  strategi  Jokowi  untuk  dapat  mendulang  suara  umat  Islam ,  karena  Ma’ruf direpresentasikan mewakili Ulama dan kader NU.
Di sisi lain, akibat adanya peristiwa penistaan agama tahun 2017 oleh Ahok para pendukung gerakan  212  kemudian  membentuk  sebuah  gerakan  yang  dikenal  dengan  nama  Gerakan  Nasional Pengawal Fatwa-Ulama (GNPF-U).  Saat itu, “ Ijtima Ulama I ” yang dilangsungkan pada tanggal 27-29 Juli  2018,  menjatuhkan  pilihan  dan  memberikan  dukungan  kepada  Ketua  Umum  Partai  Gerakan Indonesia  Raya  (Gerindra)  Prabowo  Subianto  sebagai  calon  presiden  2019-202,  untuk  bertarung melawan calon presiden petahana Joko Widodo. Selanjutnya, GNPF-Ulama menggelar “ Ijtima Ulama II ” pada 16 September 2018, untuk memutuskan dukungan politik kepada pasangan calon presiden Prabowo  Subianto  dan  calon  wakil  presiden  Sandiaga  Salahuddin  Uno.  Ijtima  Ulama  II  juga mendorong untuk dibentuknya sebuah koalisi yang dinamakan sebagai Koalisi Keumatan.
Sangat jelas, dari dua peristiwa dalam Pilpres 2019 tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing pihak  memanfaatkan  dengan  maksimal  isu  agama  yang  menyebabkan  terjadinya  pembelahan masyarakat. Ada yang berbeda pilihan akhirnya bermusuhan dan saling ejek. Sampai-sampai muncul istilah “cebong” dan “kampret/kadrun”. Sungguh ironis peristiwa yang terjadi saat itu. Akan tetapi, kita dapat melihat bahwa peristiwa-peristiwa di atas merupakan bukti nyata yang menjadikan politik identitas  sangat  penting  dan  masih  diminati  serta  menjadi  senjata  yang  digunakan  oleh  para  elit politik sampai saat ini untuk memuluskan langkahnya mendapatkan kekuasaan.
Tidak lama lagi, tepatnya tahun 2024 Indonesia akan kembali melaksanakan pesta demokrasi pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  Republik  Indonesia  2024-2029,  kelihatannya  isu-isu  politik identitas  ini  masih  ingin  dimainkan  oleh  segelintir  wirausahawan  politik.  Baru-baru  ini  muatan bernada “politik identitas” di salah satu stasiun televisi tampil dalam sebuah tayangan azan salah satu yang digadang-gadang menjadi calon presiden 2024. Tayangan tersebut sontak menjadi pembicaraan dan  pengamatan  bagi  para  pengamat  politik,  ada  yang  menyebut  hal  itu  termasuk  kategori politik identitas. Namun, ada juga yang menyebutnya hal tersebut bukan bagian dari politik identitas.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang  dipandang mewakili umat  Islam juga memberikan  pandangan  terkait  tayangan  tersebut,  Wakil  Ketua  Umum  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas menilai munculnya bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di salah satu stasiun televisi merupakan hal yang sangat bagus. Dari peristiwa tersebut semoga para elite politik dan masyarakat semakin cerdas untuk menggunakan hak politiknya dan tak terjebak kembali  kepada  narasi  politik  identitas.  Jangan  sampai  akibat hal  tersebut  keutuhan  dan  kesatuan bangsa kembali menjadi taruhannya seperti yang sudah-sudah.
Hal yang dapat kita syukuri saat ini ialah berkat maraknya informasi dan pencerdasan yang dilakukan oleh para akademisi di Indonesia masyarakat mulai jenuh terhadap situasi politik identitas agama  yang  terus  dimainkan  oleh  wirausahawan  politik  ini.  Hal  yang  demikian  disebut  George sebagai  bentuk  kegagalan  politik  di  Indonesia.  Ia  menuliskan  terdapat  beberapa  hal  yang menyebabkan terjadinya kegagalan politik di Indonesia, yaitu keinginan kaum konservatif mengubah Indonesia menjadi negara Islam, hal tersebut berkaitan dengan keinginan HTI menjadikan Indonesia sebagai  negara  Kekhilafahan  Islam.  Kemudian,  adanya  mengambinghitamkan  terhadap  kelompok yang dirasa menyimpang (misalnya, Ahmadiyah dan Syiah). Dalam kasus ini kita tahu bahwa adanya
golongan Ahmadiyah dan Syiah di Islam Indonesia menyebabkan umat Islam terpecah belah. Padahal kalau saja mereka diberikan kebebasan dengan mengacu pada Undang-Undang selagi mereka tidak membuat  kegaduhan  maka  mereka  diperkenankan  melaksanakan  ajarannya.  Jikalau  golongan  itu dianggap menyimpang, maka para ulama memberikan arahan dan mengajak mereka untuk kembali pada ajaran yang benar. Terakhir, yang menyebabkan beratnya tantangan demokrasi Indonesia dan kegagalan politik itu ialah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kekuasaan politik yang diakibatkan oleh perilaku elite politik itu sendiri.

## SIMPULAN
Politik  identitas  menjadi  suatu  ancaman  bagi  sebuah  negara  apabila  tidak  berhati-hati  dalam pelaksanaannya.  Politik  identitas  ini  muncul  pertama  kali  di  Amerika  sekitar  tahun  1970an,  di Indonesia sendiri hal-hal yang serupa politik identitas telah terjadi pada masa Orde Baru. Akan tetapi, istilah itu familiar ditelinga masyarakat dalam 10 tahun terakhir, terlebih ketika pemilu 2014, Pilkada DKI  2017,  dan  pemilu  2019.  Pada  dasarnya  politik  identitas  dapat  berdampak  baik,  apabila dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan umum. Namun, yang terjadi di Indonesia politik identitas dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi dan segelintir kelompok. Inilah yang dapat menyebabkan  instabilitas  politik  dan  disintegrasi  bangsa.  Selain  itu,  politik  identitas  juga  dapat menyebabkan tertutupnya perdebatan program kerja berkualitas dan unggulan. Hal ini sangat tidak diharapkan terjadi kembali pada pemilu 2024 yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Diharapkan para  politikus  mampu  mengarahkan  mesinnya  untuk  melakukan  pencerdasan  politik  melalui  adu gagasan  program  kerja,  sehingga  pemilu  ke  depan  dapat  berjalan  baik  dan  menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa Indonesia lebih maju dan mewujudkan visi Indonesia emas 2045.

## REFERENSI
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif . Makassar: CV. Syalir Media Press. Anwar, M. S. (1995). Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru . Jakarta: Paramadina.
Ardini, M. K. R. (2021). Fenomena Intoleransi Antar Umat Beragama Serta Peran Sosial Media Akun Instagram Jaringan Gusdurian Indonesia Dalam Menyampaikan Pesan Toleransi. Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam , 1 (2), 103 – 132. https://doi.org/10.54150/syiar.v1i2.41
Buehler, M. (2009). Islam and Democracy in Indonesia. Insight Turkey , 11 (4), 51 – 63. Fatianda, S. (2023). Politik Islam di Afghanistan: Studi Terhadap Kekuasaan Kelompok Taliban. Local History & Heritage , 3 (1), 12 – 19. https://doi.org/10.57251/lhh.v3i1.907
Fautanu, I., Buhori, M., & Gunawan, H. (2020). Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid. Politicon: Jurnal Ilmu Politik , 2 (2), 87 – 112. https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8146 Firdaus, M. N., & Andriyani, L. (2021). Politik Atas Identitas Agama, dan Etnis di Indonesia. INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global , 2 (2). https://doi.org/10.24853/independen.2.2.47-52
George, C. (2017). Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi (I. A. Fauzi & I. Rafsadie, Eds.). Jakarta: PUSAD Paramadina & IIS UGM.
Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. Journal of Government and Politics , 3 (1), 109 – 126. https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007
Hanan, D. (2020). Identity Politics in the 2019 Indonesian General Elections: its Significance and Limitation. JWP (Jurnal Wacana Politik) , 5 (1), 15. https://doi.org/10.24198/jwp.v5i1.27710
Heller, A. (2001a). A Tentative Answer to the Question: Has Civil Society Cultural Memory? Social Research ,
68 (4), 1031 – 1040. Heller, A. (2001b). Cultural Memory, Identity and Civil Society . Berlin: International Politics and Society. Herlina, L. (2018). Disintegrasi Sosial dalam Konten Media Sosial Facebook. TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial , 1 (2), 232 – 258. https://doi.org/10.15575/jt.v1i2.3046
Huwaidi, F. (1996). Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani . Bandung: Mizan.
Kuwado , F. J., Farisa, F. C., & Gatra, S. (2018, August 9). Ini Alasan Jokowi Pilih Ma’ruf Amin Jadi Cawapresnya.
Lawrence, J. (2009). Money, Men, and Mayhem: Electoral Politics before the First World War. In Electing Our Masters (pp. 71 – 95). Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199550128.003.0004 Ma’arif, A. S. (2012). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita . Jakarta: Democracy  Project. Muhajir, A., & Wulandari, F. (2023). Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah Tinjauan Sejarah Politik. Warisan: Journal of History and Cultural Heritage , 4 (1), 1 – 10. https://doi.org/10.34007/warisan.v4i1.1876 Mujab, S., & Irfansyah, A. (2020). Komunikasi Politik Identitas K.H. Ma’ruf Amin sebagai Strategi Depolarisasi Agama pada Kontestasi Demokrasi Pilpres 2019. Warta ISKI , 3 (1), 54 – 66. https://doi.org/10.25008/wartaiski.v3i01.46
Paralihan, H. (2019). Islam dan Demokrasi. Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam , 10 (1).
https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i01.2109 Rahman, M. T. (2020). Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial . Bandung: UIN Sunan  Gunung Djati Bandung Press.
Siswanto. (2019). Pancasila Sebagai Pengawal Solidaritas Kebangsaan. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 9 (1),
109 – 116. https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i1.502 Tangkas, S. A., Ngenget, I., & Musthofa. (2021). Gerakan Politik GNPF-Ulama dalam Pemilihan Umum Presiden 2019. Jurnal Indonesia Sosial Sains , 2 (1), 114 – 130. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i1.113 Tayob, A. (2002). Religion, Culture and Identity in a Democratic Society. Journal for the Study of Religion , 15 (2), 5 – 13.
Ufie, A. (2014). Mengintegrasikan Nilai-Nilai Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah. Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah , 3 (2).
Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2022). Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. Jurnal Lemhannas RI , 9 (4), 117 – 124. https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.256 Woischnik, J., & Müller, P. (2013). Islamic Parties and Democracy in Indonesia: Insights from The World’s Largest Muslim Country . Ohio.
Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya. Substantia: Jurnal Ilmu- Ilmu Ushuluddin , 16 (2), 217 – 228. https://doi.org/10.22373/SUBSTANTIA.V16I2.4930 Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
© Alhidayath Parinduri & Pujiati | 2023