INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 2309-2324 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana
Hasianna Maria D.K Turnip Parera Universitas Kristen Indonesia Email: hasiannamaria1@gmail.com

## Abstrak
Lembaga-lembaga di Indonesia kini penuh sesak karena lonjakan jumlah narapidana setiap tahunnya; Oleh  karena  itu,  hukuman  pekerjaan  sosial  diperlukan  sebagai  pengganti  untuk  mengatasi permasalahan  yang  muncul.  Tujuan  Penelitian  II  adalah  untuk  mengidentifikasi  pelanggaran- pelanggaran pekerjaan sosial yang termasuk dalam daftar pelanggaran berat dalam Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2023  tentang  KUHP  yang  merupakan revisi  undang-undang pidana  Indonesia,  dan untuk  memberikan  kontribusi  dalam  pembahasan  mengenai  pekerjaan  sosial.  pelanggaran  dan perbandingan internasional. Kajian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal sebagai metodologi utama; namun, wawancara penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran pekerjaan sosial akan dimasukkan sebagai pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan pekerjaan sosial dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan penyesalan dan memberikan efek jera untuk  mencegah  perilaku  berulang  yang  akan  menimbulkan  dampak  psikologis  negatif  pada masyarakat. Memberikan hasil biaya pekerjaan sosial lebih dari sekedar tujuan sosial; hal ini juga dapat membantu negara mendapatkan dana untuk kegiatan yang dilakukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Indonesia menyatakan bahwa tindak pidana pekerjaan sosial merupakan salah satu jenis tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana pokok. Apabila hakim tidak menjatuhkan pidana lebih dari 6 (enam) bulan, pidana pekerjaan sosial dijatuhkan kepada terdakwa/pelaku yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara atau perampasan kemerdekaan kurang dari 5 (lima) tahun. Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana, Perbandingan Hukum, Kerja Sosial

## Abstract
Institutions in Indonesia are now overcrowded due to the increase in the number of prisoners every year; Therefore, social work punishment is needed as a substitute to overcome the problems that arise. The  aim  of  Research  II  is  to  identify  social  work  violations  which  are  included  in  the  list  of  serious violations in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which is a revision of the Indonesian criminal  law,  and  to  contribute  to  the  discussion  regarding  social  work.  violations  and  international comparisons.  This  study  will  use  normative  or  doctrinal  legal  research  as  the  main  methodology; however, law enforcement interviews related to social work offenses will be included as a supplement. The results of this research indicate that social work crimes are committed with the aim of causing regret and providing a deterrent effect to prevent repeated behavior that will have a negative psychological impact on society. Providing results social work costs more than just a social cause; This can also help the country obtain funds for the activities carried out. Law Number 1 of 2023 in Indonesia states that social work crimes are one type of criminal act which is included in the main criminal acts. If the judge does not impose a sentence of more than 6 (six) months, a social work sentence is imposed on the defendant/perpetrator who commits a crime with the threat of imprisonment or deprivation of liberty for less than 5 (five) years.
Keywords: Criminal Law Reform, Comparative Law, Social Work

## PENDAHULUAN
Saat ini, Indonesia merupakan negara berkembang yang mengalami pertumbuhan di segala  lini.  Pembangunan  adalah  suatu  proses  perbaikan  kehidupan  masyarakat  yang berkesinambungan melalui perubahan. Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005 – 2025  Nomor  17  Tahun  2007.  Sesuai  tren  saat  ini, kemajuan Indonesia terus mengalami percepatan di segala bidang kehidupan masyarakat, termasuk  bidang  hukum  dan  perekonomian.  Tren  globalisasi  yang  terjadi  saat  ini  telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, tentu  diperlukan  adanya  perubahan,  khususnya  di  bidang  hukum,  khususnya  di  bidang hukum pidana.
Menurut  pernyataan  Harold  J.  Berman,  "salah  satu  keprihatinan  terdalam  semua manusia  beradab  di  mana  pun"  adalah  hukum,  yaitu  masalah  paling  mendesak  yang dihadapi  semua  orang  beradab  di  seluruh  dunia  (Abdurrahman,  1979).  Dennis  Liyod menegaskan bahwa “salah satu kekuatan peradaban terbesar dalam masyarakat manusia” adalah hukum (Rahardjo, 2009).  Tugas menjaga hukum dilimpahkan pada ilmu hukum, dan misi  inilah  yang  terus  berkembang  bahkan  dalam  menghadapi  perubahan  masyarakat. Meskipun  demikian,  peraturan  perundang-undangan  perlu  terus-menerus  dimodifikasi
untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat (Rahardjo, 2009).
Dengan  demikian,  ilmu  hukum  juga  akan  dianggap  sebagai  disiplin  ilmu  yang menyambut baik evolusi dan perkembangan yang konstan (Dimyati, 2009). Oleh karena itu, agar  undang-undang  dapat  diubah  kapan  pun  masyarakat  menginginkan  dan membutuhkannya,  undang-undang  tersebut  harus  diintegrasikan  ke  dalam  kehidupan sosial manusia yang lebih luas. Kehidupan hukum dalam masyarakat merupakan salah satu hal  yang  harus  ditegakkan  dalam  kehidupan  bernegara.  Tentu  saja  seiring  dengan perubahan zaman dan perkembangan yang berdampak pada sistem hukum suatu negara, maka  perlu  adanya  perubahan  peraturan  perundang-undangan  dengan  tetap  menjaga peran  regulasinya  dalam  masyarakat  Indonesia,  yang  pada  hakikatnya  mengedepankan persatuan dan gotong royong dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum warga negara ((Dimyati,  2009).  Oleh  karena  itu  setiap  kali  manusia  menghendak  dan  membutuhkan hukum akan berubah, maka hukum harus menjadi bagian dari kehidupan social manusia yang jauh lebih luas. Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat.
Reformasi Hukum Pidana (KUHP), khususnya mengenai jenis sanksi pidana, diperlukan karena  hukum  tetap  mempunyai  peranan  penting  dalam  pembangunan  suatu  bangsa. Namun, tidak ada jaminan bahwa perubahan undang-undang akan membuat masyarakat taat hukum. Melainkan peraturan yang ada harus ada dan benar-benar dipatuhi dan ditaati agar mampu menjadi norma hukum. Selain aparat penegak hukum dan masyarakat hukum, hukum pidana sendiri merupakan salah satu aspek penegakan hukum dalam suatu sistem negara.  Hukum  pidana  formil,  hukum  pidana  materil,  dan  hukum  pelaksanaan  pidana semuanya dapat berubah. Untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya, ketiga bidang hukum ini diperbaiki secara bersama-sama atau seluruhnya (Mulyadi, 2009). Hukum  Pidana  sebagai  sebuah  instrumen  hukum  berperan  menjalankan  fungsi  negara, yaitu menciptakan tertib sosial, serta menjamin kehidupan yang aman dan nyaman bagi setiap warga negaranya.
Berbagai jenis pelanggaran tersebut dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP),  yang  juga  mencakup  hukuman  pidana  tambahan  (Pasal  10  KUHP)  dan hukuman pidana krusial. Ketentuan KUHP yang ada sudah ketinggalan zaman dan tidak mencerminkan  kondisi  masyarakat  Indonesia  yang  sudah  sangat  berkembang.  Pesatnya perkembangan  zaman  telah  membawa  perubahan  dalam  kehidupan  manusia  sehingga memerlukan adanya modifikasi pada sistem hukum pidana Indonesia. Sebenarnya hal ini
perlu  diubah  dari  segi  akibat  pidananya  karena  yang  ada  saat  ini  belum  mampu memberikan hasil yang ideal. Hal ini penting karena hukuman pidana merupakan salah satu jenis hukuman yang diperlukan.
Seiring dengan perubahan hukum pidana, jenis konsekuensi pidana juga ikut berubah, sehingga  menghasilkan  hukuman  yang  lebih  bersifat  amal.  Praktik  memperlakukan narapidana  seperti  orang  luar  dan  memberikan  hukuman  kejam  seperti  mengikat pergelangan tangan dan leher mereka, yang menyebabkan mereka menderita secara fisik dan  mendapat  aib  di  masyarakat,  secara  bertahap  mulai  menurun.  Selanjutnya,  fokus hukuman  beralih  ke  pendekatan  yang  lebih  rehabilitatif,  dengan  tujuan  memberikan pembinaan,  pendidikan,  dan  pelatihan  untuk  membantu  pelaku  menjadi  lebih  baik  dan direhabilitasi ke dalam masyarakat.
Reformasi hukum, termasuk reformasi hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan rekonstruksi/reformasi hukum pidana yang perlu diselaraskan dengan kaidah sosio-filosofis, nilai-nilai sosio-politik, dan nilai-nilai sosio-kultural.  Konsep-konsep  dasar  tersebut  menjadi  landasan  kebijakan  sosial,  pidana, dan/atau penegakan hukum dalam masyarakat Indonesia (Arief, 2011).
Dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia,  keputusan  hakim  yang  mempunyai kekuatan hukum selamanya menentukan lamanya hukuman penjara bagi pelaku kejahatan yang dinyatakan bersalah dan ditahan di lembaga pemasyarakatan. Mengenai nomenklatur, “penjara” mengac u pada tempat di mana pelaku dikirim untuk melaksanakan hukumannya dan juga jenis hukuman pidana tertentu yang diatur dalam Pasal 65 KUHP (Aryan, 2015).
Penjara-penjara  di  Indonesia  kini  penuh  sesak  karena  lonjakan  jumlah  narapidana setiap tahunnya; Oleh karena itu, hukuman pekerjaan sosial diperlukan sebagai pengganti untuk  mengatasi  permasalahan  yang  muncul.  Hukuman  pekerjaan  sosial  dimaksudkan untuk membantu mengurangi dampak dari berbagai permasalahan yang ada saat ini (Anis, 2003) . Arti dari “pemasyarakatan” harus diubah untuk mencerminkan fakta bahwa, selain merampas kebebasan seorang narapidana, hal ini juga memaksa individu untuk mengikuti kelas pendidikan kriminal bersama narapidana lainnya. Dan karena apa yang telah mereka pelajari selama berada di dalam, hal ini menyebabkan peningkatan kejahatan profesional.
Mencegah stigma buruk yang sering ditimbulkan oleh penjara terhadap narapidana, yang  dapat  menghambat  kemampuan  mereka  untuk  berintegrasi  kembali  ke  dalam masyarakat. Pekerjaan sosial membantu reintegrasi individu yang dipenjarakan ke dalam masyarakat.
Dalam kaitannya dengan urusan pidana dan hukuman, gagasan tersebut menyatakan bahwa tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dan individu pelaku. Gagasan keseimbangan  (monodualistik)  antara  kepentingan  masyarakat  dan  individu  menjadi landasan  konsep  tersebut.  Penerapan  hukuman  mati  yang  terus  menerus  menunjukkan prinsip  penting  perlindungan  masyarakat.  Sementara  itu,  premis  hukuman  yang  bersifat individual  menunjukkan  mereka  yang  fokus  pada  keselamatan  pribadi  9  Arief,  2018). Berdasarkan latar belakang tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan tesis yang berjudul “Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana” .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  atau  doktrinal,  sesuai  dengan jenis penelitian hukumnya, namun akan ditambah dengan wawancara penegakan hukum terhadap  pelanggaran  pekerjaan  sosial.  KUHP,  peraturan  perundang-undangan,  dan peraturan  daerah  lainnya  yang  mengatur  pelanggaran  pekerjaan  sosial  merupakan dokumen  hukum  utama.  Publikasi  mengenai  hukum  yang  menjelaskan  pokok-pokok hukum dianggap sebagai sumber hukum sekunder. Kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan hukum primer dan  sekunder lainnya  merupakan beberapa contoh  bahan hukum tersier; item-item ini menawarkan panduan atau penjelasan untuk item sebelumnya. Melakukan analisis  kualitatif  yang  konsisten  dengan  metodologi  yang  digunakan,  dengan memanfaatkan  fakta  dan  analogi  hukum  yang  dikumpulkan  secara  cermat,  untuk menghasilkan frasa yang dapat dipahami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pidana Kerja Sosial Ditentukan Sebagai Pidana Pokok Yang Baru Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
Hukum  yang  baik  mencakup  hukum  yang  memberikan  masyarakat  rasa  keadilan, penghargaan,  dan  prediktabilitas.  Namun  ketiga  kriteria  tersebut  belum  dipenuhi  oleh hukum pidana Indonesia dalam penerapannya. Di Indonesia, masyarakat kelas bawah lebih diutamakan dibandingkan masyarakat kelas atas dalam hal hukuman pidana. Tampaknya Hukum  Pidana  Indonesia  memberikan  rasa  keadilan,  keuntungan,  dan  keamanan  bagi orang kaya. Untuk menjamin hukum pidana Indonesia memenuhi ketiga syarat tersebut, diperlukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, kerja sama antara masyarakat  dan  penegak  hukum  diperlukan  untuk  menjaga  integritas,  legitimasi,  dan
keterbukaan penegakan hukum pidana Indonesia. Di sisi lain, masyarakat harus mengikuti protokol penerapan hukum pidana Indonesia. Kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum akan meningkatkan kepercayaan, yang akan menguntungkan kedua belah pihak dan  memperkuat  sistem  peradilan  Indonesia.  Hukuman  pidana  yang  paling  umum  bagi pelanggar  berdasarkan  hukum  pidana  Indonesia  adalah  penjara,  yang  dianggap mempunyai dampak jera yang kuat.
Di sisi kanan, keberhasilan pengembangan fender memberikan perlindungan kepada individu  yang  bersangkutan,  mencegah  mereka  melakukan  kejahatan  di  masa  depan. Namun, masyarakat juga terlindung dari kemungkinan menjadi korban kejahatan melalui konseling  yang  efektif  terhadap  terpidana.  Secara  umum,  dapat  ditentukan  bahwa kejahatan pekerjaan sosial sangat signifikan sebagai hukuman alternatif yang diberikan oleh KUHP  Baru  dengan  mempertimbangkan  dua  ciri  perlindungan  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  dan  penerapannya  pada  kejahatan  pekerjaan  sosial.  Pemilihan  kejahatan pekerjaan  sosial  tidak  hanya  bertentangan  dengan  dirinya  sendiri,  namun  juga  sejalan dengan perkembangan dunia kontemporer.
Ketentuan yang dimaksud memperjelas bahwa pidana pekerjaan sosial hanya terbatas pada tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama lima (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang masih tergolong kecil. Hukuman pekerjaan sosial akan diterapkan jika pelaku tidak mampu menyelesaikan denda yang ditetapkan hakim dalam putusan pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.
Sebagai alternatif dari denda ringan  dan hukuman penjara singkat, hukuman kerja sosial  dapat  digunakan.  Dengan  gangguan  paling  sedikit  terhadap  pekerjaan  pelaku, hukuman  pekerjaan  sosial  dapat  diterapkan  di  rumah  sakit,  panti  asuhan,  lingkungan pensiun, lembaga pendidikan, atau lembaga sosial lainnya.
Huruf d Untuk menilai masa lalu terdakwa dan menentukan apakah terdakwa mampu secara  psikis  dan  fisik  untuk  menjalani  hukuman  pekerjaan  sosial,  maka  perlu  ditinjau kembali riwayat sosialnya. Karena pertumbuhan narapidana merupakan tujuan mendasar dari hukuman pekerjaan sosial, maka  perlu  juga mempertimbangkan perlunya hukuman pekerjaan  sosial  tidak  dikomersialkan.  Beberapa  kategori  pelanggaran  termasuk  dalam definisi Konsep Kejahatan Pekerjaan Sosial dalam Konsep KUHP:
1. Perbuatan melawan hukum pemalsuan uang kertas dan uang logam;
2. Pelanggaran moral;
3. Kegiatan kriminal yang berhubungan dengan penyalahgunaan;
4. Pencurian
5. Penggelapan;
6. Kejahatan dalam lingkungan kerja
Latar Belakang Pembaharuan Hukum Pidana
Hukum merupakan tatanan norma yang mengatur setiap interaksi antar manusia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas secara lebih efektif berbagai bentuk tindak pidana yang dianggap merugikan, melanggar, atau merampas hak asasi manusia lainnya (Yolanda, 2019). Hukum dibuat dengan cara ini. Ia tidak dapat memisahkan evolusi teori  hukum  dari  evolusi  kognisi  manusia  karena  aturan-aturan  ini  berfungsi  sebagai mekanisme  yang mengatur dirinya sendiri. Ada aturan  di  setiap komunitas  di planet ini. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma sosial dan nilai-nilai kehidupan oleh penguasa dan masyarakat.
secara formal, istilah "kejahatan" hanya mengacu pada tindakan yang dianggap ilegal oleh hukum. Oleh karena itu, kejahatan pada hakikatnya adalah hasil dari penegakan aturan dan hukuman oleh  orang lain terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, bukan  inti  dari  perbuatan  itu  sendiri.  Jika  kita  berbicara  tentang  peraturan  perundang- undangan yang ada di Indonesia saat ini, KUHP merupakan sumber dari sebagian besar peraturan hukum pidana. Era kolonial Belanda meninggalkan KUHP yang mengatur hukum pidana. Pada mulanya kodifikasi dan unifikasi diperkirakan bermula dan terbentuk dalam KUHP.  Meskipun  demikian,  KUHP,  seiring  dengan  perkembangannya,  diyakini  tidak  lagi mampu mengatasi sejumlah krisis.
Persoalan inilah yang menimbulkan kekhawatiran, terutama mengingat KUHP sangat dogmatis dan substantif berasal dari aliran klasik dan barat — padahal ada beberapa aspek positif dari budaya barat juga. Untuk itu hendaknya mempelajari KUHP secara cermat dan bijaksana, dengan memberikan perhatian khusus pada ketentuan-ketentuan yang bersifat signifikan atau dogmatis. Artinya, apabila upaya penegakan dogma-dogma KUHP dilakukan secara  sembarangan  atau  kaku,  maka  dampaknya  tentu  saja  akan  melemahkan  tujuan penegakan  hukum,  bahkan  dapat  menghambat  gagasan  penyesuaian  hukum  pidana Indonesia yang selama ini terus digalakkan.
Menurut Sudarto, sedikitnya ada tiga alasan mengapa perlu segera dilakukan suatu pembaharuan hukum pidana Indonesia, yaitu :
1. Pertimbangan Politik Tentu saja Indonesia yang merdeka pada tahun 1945 memiliki KUHP yang tertulis di sana. KUHP juga dapat dipandang sebagai sumber kebanggaan dan metafora bagi suatu bangsa yang telah berhasil mengalahkan penjajahan politik asing  dan  memperoleh  kemerdekaannya.  Jelas  sekali  bahwa  negara  yang  menulis
hukum pidana akan memandang penerapan paksaan tersebut di negara lain sebagai tanda kolonialisme (.
2. Karena  alasan  sosiologis,  pendapat  politik  negara-negara  di  mana  hukum  pidana dibentuk tercermin dalam peraturan mereka. Artinya, peraturan perundang-undangan pidana  dapat  mempertimbangkan  nilai-nilai  sosial  dan  budaya  negara  tersebut. Tindakan yang diambil untuk mencapainya.
3. KUHP resmi ditulis dalam bahasa Belanda, yang menjadi dasar pragmatis sehari-hari untuk mengubah peraturan perundang-undangan. KUHP yang pernah dihasilkan oleh Moeljatno, R. Soesilo, R. Trisna, dan lain-lain, saat ini mencantumkan teks yang hanya berupa terjemahan. terjemahan "partikel" dan bukan terjemahan resmi yang disetujui secara hukum. KUHP harus benar diterapkan oleh orang Indonesia atau yang paham bahasa  Belanda.  Tampaknya  mengharapkan  hal  ini  dari  negara  yang  mempunyai bahasa nasionalnya sendiri dan sudah merdeka sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Dari perspektif ini, jelas bahwa KUHP nasional diperlukan untuk menggantikan KUHP yang ada saat ini (Arief, 2008).
KUHP  Indonesia  harus  diubah.  Tidak  ada  pilihan  lain.  Negara  sangat  dirasa  perlu segera melakukan kodifikasi hukum pidana nasional, yang merupakan hasil jerih payah dan gagasan bangsa Indonesia sendiri. Permasalahan yang muncul terkait dengan keusangan internal KUHP dan munculnya permasalahan di luar masyarakat. Oleh karena itu, legislatif harus segera membicarakan perubahan RUU KUHP agar bisa disahkan.
Berikut  ini  adalah  beberapa  prasyarat  yang  memungkinkan  pelaksanaan  hukuman pekerjaan sosial secara efektif:
1. Yang  berkaitan  dengan  kegiatan  ilegal.  Secara  umum,  negara-negara  Eropa mewajibkan  sanksi  pekerjaan  sosial  dibatasi  pada  pelanggaran  yang  sangat  kecil. Pembatasan tertentu yang berkaitan dengan pelaku itu sendiri, seperti usia pelaku dan hukuman masa lalunya, dapat ditentukan dalam penerapan hukuman pekerjaan sosial.
2. Jumlah  jam  kerja  sosial  kriminal.  Secara  umum,  undang-undang  yang  mengatur pekerjaan  sosial kriminal  juga mengatur jam minimum dan maksimum yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial kriminal, yang berbeda-beda di setiap negara..
3. Persetujuan pihak yang bersalah. Penerapan hukuman pekerjaan sosial di beberapa negara telah menegaskan bahwa  persetujuan  pelanggar  diperlukan agar hukuman pekerjaan  sosial  dapat  diterapkan.  Untuk  mencegah  konflik  dengan  konstitusi  dan perjanjian lain yang melarang kerja paksa, diperlukan persetujuan terpidana. Selain itu,
agar  pengadilan  dapat  memastikan  bahwa  terdakwa  benar-benar  mempunyai  niat untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pekerjaan sosial.
4. Isi kalimat yang berkaitan dengan pekerjaan sosial. Besaran jam dan lamanya pidana pekerjaan  sosial  semata-mata  ditentukan  oleh  hakim  yang  menerbitkannya  di pengadilan.  Sedangkan  pelaksanaan  teknologi  menyangkut  lokasi  dan  lamanya hukuman pekerjaan sosial  yang  dijatuhkan.Kegagalan menjalani  pidana kerja sosial Seorang terpidana yang gagal menjalani pidana kerja sosial, kegagalan tersebut akan membawa akibat tertentu bagi terpidana, yang dapat berupa:
a) Dalam hal kejahatan  pekerjaan  sosial  dianggap  sebagai pelanggaran tersendiri, maka pelakunya dapat dikenakan  denda sampai  dengan jumlah tertentu, harus mengalami kejahatan pekerjaan sosial lagi, atau mendapatkan hukuman alternatif jika memilih untuk tidak ikut serta di dalamnya.
b) Jika  hukuman  bersyarat,  seperti  hukuman  percobaan,  dihubungkan  dengan hukuman pekerjaan sosial, maka kegagalan pelaku untuk menyelesaikan hukuman pekerjaan  sosial  dapat  mengakibatkan  hukuman  penjara  yang  ditangguhkan. Akibat kemunduran tersebut, terpidana juga bisa saja harus menjalani masa kerja sosial  lagi.  Tujuan  dari  hukuman  pekerjaan  sosial  adalah  untuk  membebaskan pelaku kesalahan dari kesalahannya.

## Perbandingan Pidana Kerja Sosial dengan Negara Lain
Pidana Kerja Sosial di Portugal
Kekurangan kelebihan kapasitas penjara di Portugal, yang mencapai 120% pada tahun 2008, menjadi pendorong penerapan hukuman kerja sosial. Krisis ekonomi di Portugal pada tahun  2007 – 2008,  yang  menyebabkan  program  pembangunan  penjara  secara  besar- besaran, memperburuk masalah ini. harus berhenti karena pemerintah tidak lagi memiliki anggaran yang tersedia.
Di Portugal, kejahatan  pekerjaan sosial lebih sering disebut sebagai “Bekerja  untuk Komunitas”. Sementara itu, pengadilan mendefinisikan kerja untuk masyarakat (disebut juga pekerjaan  sosial  kriminal)  adalah  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  terpidana  berupa pekerjaan sosial tidak berbayar yang dilakukan untuk pemerintah, orang lain, badan hukum publik,  atau  badan  swasta  yang  mempunyai  manfaat.  maksud.  Penerapan  hukuman pekerjaan sosial layak dilakukan (Islamy dkk, 2019).
Sanksi  pidana  dalam  KUHP  lama  Portugal  sangat  banyak    jenis  dan  keras.  Jadi penyusunan sanksi baru dalam KUHP 1983 lebih disederhanakan. Sistem sanksi baru adalah:
1) Pidana pokok;
2) Pidana tambahan (pidana relative tidak ditentukan jangka Panjang waktunya);
3) Tindakan untuk melindungi keselamatan public
Di  Portugal,  hukuman  kerja  sosial  digunakan  sebagai  alternatif  hukuman  penjara maksimal satu tahun. Tugas ini dapat diselesaikan dalam waktu 36 hingga 380 jam pada hari kerja, akhir pekan, atau hari libur. Jangka waktu pekerjaan tidak boleh lebih dari delapan belas (delapan belas) bulan, dan pekerjaan dapat tertunda karena berbagai sebab. Jam kerja sehari-hari tidak boleh lebih dari yang diperbolehkan oleh undang-undang lembur yang relevan (Hamzah, 2019).
Persetujuan terpidana diperlukan jika ada hukuman pekerjaan sosial yang dijatuhkan. Setelah  dua  pertiga  masa  hukuman  berlalu  dan  pekerjaan  dianggap  cukup,  pengadilan dapat mengurangi lamanya hukuman paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) jam. Direktorat Jenderal Reintegrasi Sosial bertugas membawa pelanggaran pekerjaan sosial ke pengadilan. Pengadilan dapat mencabut putusan pidana pekerjaan sosial dan menggantinya dengan pidana penjara apabila terpidana dengan sengaja menempatkan dirinya pada keadaan yang menghalanginya  untuk  bekerja,  menolak  bekerja  tanpa  sebab,  atau  dengan  sengaja melanggar pidana pekerjaan sosialnya.
Pengadilan dapat memilih untuk mengganti pelaku dengan hukuman penjara hingga 120 hari jika ia tidak dapat bekerja karena situasi di luar pekerjaannya, atau dapat memilih untuk  menunda  hukuman  penjara  untuk  jangka  waktu  yang  akan  diputuskan  oleh pengadilan. berkisar antara satu hingga tiga tahun. Setelah pemberlakuan hukuman kerja sosial, Portugal mengalami penurunan rata-rata setiap tahunnya sekitar 1.000 narapidana di lembaga pemasyarakatan antara tahun 2015 dan 2019. Penjara Portugal tidak akan penuh sesak pada tahun 2018 atau 2019, karena persentase narapidana yang menempati lembaga pemasyarakatan  tersebut  lebih  dari  jumlah  narapidana  yang  menempati  lembaga pemasyarakatan  tersebut.  jumlah  seluruh  narapidana.  Pemerintahan  Portugis  telah mencapai kesuksesan hingga saat ini (Islamy dkk, 2019).
Hasil  dari  penggunaan  pidana  kerja  sosial  di  Portugal  yang  berhasil  mengatasi overcrowding menunjukkan bahwa pidana kerja sosial adalah solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang sama yang terjadi di lembaga pemasyarakatan di Indonesia
Pidana Kerja Sosial di Denmark
Hukuman  pekerjaan  sosial  juga  digunakan  di  Denmark,  dimana  pidanaforsorgen, sebuah  lembaga  pemerintah  yang  mengawasi  hukuman  bersyarat,  mengawasi penggunaannya.  Narapidana  tersebut  akan  diawasi  untuk  melihat  apakah  ia  memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman pidana bakti sosial. Hakim, penuntut umum, terdakwa, dan
penasihat  hukum  semuanya  melaporkan  berhasil  atau  tidaknya  terdakwa  yang  divonis bersalah melakukan tindak pidana pekerjaan sosial. Seperti di Portugal, pihak yang bersalah harus menyetujui menerima hukuman pekerjaan sosial. Denmark adalah salah satu negara yang memanfaatkan gagasan perintah layanan masyarakat sebagai pengganti penahanan. Berikut adalah beberapa poin mengenai penerapan hukuman pekerjaan sosial di Denmark.
Narapidana yang melakukan pelanggaran ringan biasanya dijatuhi hukuman program pekerjaan  sosial  dengan  kemungkinan  menjalani  hukuman  tidak  lebih  dari  satu  tahun penjara.  Hakim  mempertimbangkan  sejumlah  variabel,  termasuk  usia  pelaku,  riwayat kriminalnya,  dan  beratnya  pelanggaran.  Penjahat  yang  dinyatakan  bersalah  melakukan pekerjaan sosial perlu melakukan pekerjaan tidak berbayar di fasilitas seperti rumah sakit, perpustakaan,  fasilitas  tempat  tinggal  yang  dibantu,  atau  perusahaan  sosial  lainnya. Tergantung pada keputusan hakim, mungkin diperlukan waktu antara tiga puluh hingga tiga ratus jam kerja yang harus diselesaikan.
Petugas  komunitas,  juga  dikenal  sebagai  petugas  masa  percobaan,  memantau pelaksanaan hukuman pekerjaan sosial dan bertugas mengawasi kepatuhan dan kemajuan pelaku.  Di  Denmark,  hukuman  kerja  sosial  dianggap  memberikan  sejumlah  keuntungan, termasuk  mengurangi  beban  narapidana,  memperbaiki  masyarakat  melalui  kerja  keras pelaku, dan memotivasi pelaku untuk bertanggung jawab dan terlibat dengan masyarakat. Walaupun hukuman kerja sosial mempunyai kelebihan dan kekurangan, hukuman ini secara umum dipandang sebagai metode yang sangat efisien dalam menangani pelanggar skala kecil di Denmark. Meskipun demikian, penilaian dan penyempurnaan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

## Pidana Kerja Sosial di Swedia
Pada tahun 1999, Swedia menetapkan hukuman pekerjaan sosial sebagai pengganti hukuman penjara jangka pendek. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan penjara, memberikan  tuntutan  yang  lebih  konstruktif,  dan  memfasilitasi  rehabilitasi  penjahat  ke dalam masyarakat. Pelanggaran pidana dengan kemungkinan hukuman penjara satu tahun dapat mengakibatkan hukuman  pekerjaan sosial. Pelaku harus  berusia antara 18 dan 65 tahun agar dianggap mampu menjalani hukuman pekerjaan sosial..
Diperlukan  240  jam  pekerjaan  sosial;  jumlah  pastinya  bervariasi  tergantung  pada beratnya pelanggaran dan keputusan hakim. Penjahat dipekerjakan oleh lembaga layanan sosial, organisasi nirlaba, kelompok masyarakat, panti jompo, rumah sakit, perpustakaan, dan program pembersihan lingkungan seperti taman dan hutan. Petugas komunitas, juga disebut  sebagai  petugas  masa  percobaan,  mengawasi  pelaksanaan  hukuman  pekerjaan
sosial dan bertugas mengawasi kepatuhan dan perkembangan pelaku. Selain itu, petugas ini menasihati dan membantu pelanggar saat mereka menjalani hukuman pekerjaan sosial. Konsekuensi  Pelanggaran:  Hakim  mempunyai  wewenang  untuk  menjatuhkan  hukuman penjara yang sesuai jika pelaku melanggar peraturan atau tidak menyelesaikan minggu kerja yang diberikan.
Sistem peradilan pidana pekerjaan sosial di Swedia merupakan salah satu komponen gerakan keadilan restoratif, yang memprioritaskan pemulihan dan integrasi dibandingkan hukuman bagi pelaku kejahatan. Kedua negara pada umumnya memandang hukuman kerja sosial dengan cara yang sama, dan memandangnya sebagai alternatif dari hukuman penjara singkat dan mengharuskan pelanggar  melakukan pelayanan masyarakat. Namun Swedia menggunakan metode ini lebih cepat dan dengan kemampuan yang lebih baik.

## Pidana Kerja Sosial di Greenland
Baik  wilayah  maupun  populasinya  sangat  minim  di  Greenland.  Sebuah  panel  yang terdiri  dari  akademisi  Denmark  menciptakan  KUHP  Greenland  pada  tahun  1954,  yang memperkenalkan hukuman pidana berdasarkan ciri-ciri sosiologis negara tersebut. Hanya 35.000 penduduk Greenland Barat yang dilindungi oleh hukum pidana ini.
Greenland jarang menerapkan hukuman penjara karena pulau tersebut tidak memiliki penjara yang layak, warganya sulit menerima hukuman penjara, dan pulau tersebut juga membutuhkan tenaga kerja. keadaan luar biasa yang menyebabkan hukuman penjara bagi pelakunya.  Namun,  Anda  memiliki  pilihan  untuk  bekerja  di  siang  hari.  Pasal  85  yaitu Peringatan;  Denda,  Pembatasan  bertempat  tinggal  dan  mengunjungi  tempat  -tempat tertentu;  Kerja  wajib:  Latihan  wajib;  Pengobatan  medis;  Penempatan  didalam  Lembaga; Pembatasan lain tentang kemerdekaan berbuat; Perampasan.
Sanksi:  Masa  percobaan  dapat  dikenakan  sanksi.  Narapidana  yang  melakukan pekerjaan wajib diharuskan melakukan kerja paksa dan mendapat imbalan sesuai standar kerja mereka. Keluarga  terpidana akan diberi nafkah atau kerugiannya akan  ditanggung oleh  gaji  yang  telah  diberikan.  Satu  hari  hingga  tiga  tahun  adalah  jangka  waktu  yang disediakan. Selain itu, hukumannya mungkin berkisar antara dua hari hingga enam bulan.

## Pidana Kerja Sosial di Belanda
Penelusuran  lebih  lanjut  mengungkapkan  bahwa,  pada  masa  penjajahan  Belanda, Indonesia sebelumnya pernah mendapat sanksi atas upaya sosialnya. Kerja paksa adalah istilah yang lebih umum untuk hukuman pekerjaan sosial yang diterapkan pada masyarakat adat selama periode tersebut. Hanya ada sedikit pengawasan pada saat itu karena hukuman
kerja paksa sering kali dilakukan di luar ruang sidang tempat keputusan diambil. Alhasil, pemerintah Belanda saat itu akhirnya mengubah kebijakan tersebut. Sebuah program baru untuk menahan narapidana yang melakukan kerja paksa di pusat penahanan regional yang dikenal  sebagai  "penjara  pusat"  dilaksanakan  oleh  otoritas  kolonial  Belanda  pada  tahun 1905.  Para  narapidana  menjadi  takut  dengan  kebijakan  ini,  yang  juga  mengganggu keamanan penjara.
Sesuai dengan KUHP Belanda, hukuman pidana pekerjaan sosial tidak boleh lebih dari 240.  Pemberian  pidana  kerja  sosial  di  Belanda  dikecualikan  pengenaannya  terhadap residivis, delik kekerasan serius dan kejahatan seksual (Napitupulu dkk, 2019).
Prospek Pidana Kerja Sosial di Indonesia
Kejahatan pekerjaan sosial memiliki keuntungan bagi sejumlah mitra. Penjahat dapat dihukum  secara  proporsional  atas  pelanggaran  mereka  dan  diajarkan  bagaimana berintegrasi  kembali  ke  dalam  masyarakat  dengan  bekerja  di  masyarakat  dan  meminta maaf. Karena pelaku akan bekerja secara cuma-cuma dalam melayani masyarakat, maka masyarakat  disekitarnya  pun  bisa  mendapatkan  keuntungan  sebesar-besarnya  dari hukumannya  (Failin,  2017).  Selain  rasa  senang  melihat  pelaku  dihukum  karena perbuatannya,  masyarakat  juga  bisa  merasakan  manfaat  dari  kerja  sosial  yang  telah dilakukan akibat sanksi pidana yang diberikan.
Dari  sudut  pandang  pencegahan  kejahatan,  kemampuan  hukuman  ini  untuk memberantas  kejahatan  secara  efektif  berasal  dari  fakta  bahwa  hukuman  tersebut dilaksanakan  di  depan  umum.  Karena  malu  atas  pelanggaran  yang  dilakukannya,  maka pelaku bisa saja melihat kesalahannya. Salah satu tujuan kebijakan hukum adalah keadilan, namun  kegunaan  dan  kemanjuran  suatu  kebijakan  memainkan  peran  penting  dalam penerapannya.  Hukum  harus  mampu  beradaptasi  terhadap  dinamika  interaksi  manusia yang terus berubah, yang menghadirkan tantangan-tantangan baru.
Oleh karena itu, diperlukan politik hukum nasional yang terorganisir dan sistematis. Legislator  harus  mempertimbangkan  untung  dan  ruginya  penerapan  undang-undang karena keberhasilan suatu kebijakan hanya bergantung pada manfaatnya. Dalam skenario pelanggaran kecil, yang terkait dengan tingginya tingkat residivisme dan kurangnya rasa keadilan di masyarakat, kedua strategi ini tidak lagi berhasil. Selain menawarkan keuntungan tambahan bagi pelaku, masyarakat, dan pemerintah, penerapan hukuman pekerjaan sosial akan mampu mengatasi kekhawatiran yang tidak dapat ditangani oleh hukuman penjara sementara.
Secara keseluruhan, undang-undang KUHP mengenai pelanggaran yang melibatkan pekerja sosial cukup menyeluruh dan ekstensif. Menurut Pasal 65 ayat (1) KUHP, salah satu golongan  kejahatan  primer  adalah  kejahatan  pekerjaan  sosial.  Padahal  KUHP mencantumkan tindak pidana pekerjaan sosial sebagai pelanggaran pokok.
Hakim tidak dibatasi oleh ketentuan tersebut dan masih bisa memenjarakan orang karena melakukan tindak pidana, artinya KUHP masih mempunyai permasalahan yang sama dengan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan  dan  Besaran  Denda.  dalam  KUHP.  pelanggaran  ringan,  juga  membatasi  evaluasi terhadap  narapidana  untuk  menentukan  apakah  pelaku  mempunyai  kemauan  untuk melakukan pekerjaan sosial di masyarakat atau tidak.
Sejumlah  pasal  penilaian  meragukan,  termasuk  pasal  85  ayat  (2)  huruf  (f)  yang mengharuskan mempertimbangkan pandangan politik dan agama terdakwa. Tidak dapat dipastikan apakah pemikiran  politik dan agama terdakwa berdampak  pada  kapasitasnya untuk melaksanakan hukuman pekerjaan sosial. Mengingat pengadilan dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi pekerjaan sosial sesuai dengan keyakinan politik dan agama terdakwa,  maka  bagian  ini  sangat  terbuka  terhadap  prasangka.  Fakta  bahwa  terdakwa ditugaskan untuk menjalani masa kerja sosial mereka tanpa peraturan merupakan bagian lain  yang  tidak  jelas  dari  perjanjian  tersebut.  Jika  kejahatan  pekerjaan  sosial  diterapkan dengan  benar,  maka  kejahatan  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik.  Pelaku  dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk terlibat dalam pekerjaan sosial itu.
Misalnya,  mereka  yang  melakukan  tugas  sukarela  seperti  memungut  sampah  di pinggir  jalan  selama  epidemi  Covid  mungkin  menghadapi  konsekuensi  karena  tidak mengenakan masker. Setelah itu, hukuman kerja sosial akan memenuhi tujuannya untuk menghukum pelaku dan membantunya pulih. Hukuman pekerjaan sosial bermanfaat bagi masyarakat,  dan  pemerintah  dapat  mengurangi  jumlah  uang  yang  dikeluarkan  untuk lembaga pemasyarakatan.

## SIMPULAN
1. Pidana kerja social dilakukan untuk memberikan efek jera dan menyesal agar tidak mengulangi  tindakannya  yang  mana  ini  akan  memberikan  akibat  psikologis manusia. Pemberian pidana kerja social hasilnya tidak hanya untuk sosial saja tapi bisa perbantuan kepada negara atas perbuatan yang sudah dilakukan. Di Indonesia pidana  kerja  social  telah  tertuang  dalam  Undang – undang  No  1  Tahun  2023 dimasukkan  kedalam  pidana  pokok.  Pidana  kerja  social  akan  dikenakan  kepada
terdakwa/pelaku  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana penjara atau perampasan kemerdekaan kurang dari 5 (lima) tahun serta hakim tidak menjatuhkan  pidana  lebih  dari  6  (enam)  bulan  atau  sanksi  pidana  denda  tidak melebihi daripada pidana denda dengan kategori/ golongan II.
2. Pidana kerja social telah diterapkan dibeberapa negara seperti belanda, Malaysia, Portugal, Denmark dengan berbagai peraturannya masing-masing. Prospek pidana kerja  social  diharapkan  memberikan  pembinaan  sehingga  ketika  kembali  dapat membaur ke lingkungan masyarakat. Karena fungsi dari pidana kerja social ini dapat menghindarkan atau setidaknya memperkecil dampak negative dari stigma penjara yang saat ini terjadi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  Aneka  Masalah  Hukum  Dalam  Pembangunan  Di  Indonesia,  Alumni,
Bandung: 1979
Anis  Mashdurohatun,  Ide  Pidana  Kerja  Sosial  dan  Implementasinya  Dalam  Kebijakan Formulasi  Hukum  Pidana  Untuk  Anak  di  Indonesia,  Universitas  Diponegoro, Semarang, 2003
Barda  Nawawi  Arief,  2011,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Prenada media Group, Jakarta
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta:Kencana     Prenada,

## 2008)
Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan,

## Bandung : PT Citra Adhya Bakti, 2005
Genoveva  A  K  S  M.,  Erasmus  A  T  Napitupulu.  (2019).  “Hukuman  Tanpa  Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan Dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan Di Indonesia‟” Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).
Hamzah,  Andi, Perbandingan  Hukum  Pidana  di  18  Negara,  PT.  Rajagrafindo  Persada, Depok:
I Wayan   PutuS ucana Aryana, Efektivitas  Pidana  Penjara  Dalam  Membina Narapidana, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 21, 2015.
Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum “Studi Tentang Pembangunan Pemikiran Hukum di
Indonesia 1945 – 1990”, Ctk. Kedua, USM Press, Surakarta, 2004
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Lilik  Mulyadi,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  Kriminologi  dan  Viktimologi,  Jakarta:
Djambatan, 2007
Lise  Yolanda, Eksistensi  Pidana  Kerja  Sosial  Sebagai  Sanksi  Pidana  Dalam  Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia, 2016.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011 Muladi, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Ctk. Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2009
Naskah Akademik Undang – Undang No 1 Tahun 2023 tentan KUHP
Sahetapy, J.E, Pisau Analisa Kriminologi, Armico, Bandung: 1994
Sajipto  Rahardjo, Lapisan – Lapisan  Dalam  Studi  Hukum,  Ctk  Pertama,  Banyumedia,
Malang, 2009,
Undang - Undang No. 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-225, Sekretariat Negara RI.