## PERAN SAKSI AHLI TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN LAHAN DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI NAGARI GURUN KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
ZAINAL ARIF 1 LOLA YUSTRISIA 2 RIKI ZULFIKO
1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat zarif5112@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com, rikibumufid@gmail.com
Abstract: Forestry crime cases in their settlement require expert testimony to provide an explanation of the rules that apply to the management of Protected Forest Areas. This research aims to determine the role of expert witnesses and to find out the obstacles faced by expert witnesses and efforts to overcome the obstacles faced by experts in providing testimony as expert witnesses in the settlement of criminal acts of land grabbing in protected forest areas in Nagari Gurun, Harau District, Lima Puluh Kota District. The results of the research explain that the role of expert witnesses is very important in the trial process, expert witnesses provide information that helps the course of the trial to be clear and bright. Evidence of expert testimony is placed in second place as systematized in Pasal 184 KUHAP. Obstacles as an expert witness  in  trials  or  investigative  activities,  namely  1)  Expert  witnesses  are  appointed  based  on  their inherent position not on the specific expertise they have, 2) Lack of competence development activities for ASN in the field of special expertise in forestry and 3) Limited number of Forestry PPNS. Efforts that can be made include 1) Appointing expert witnesses who have certified expertise and knowledge, 2) Holding ASN  competency  development  activities  specifically  on  technical  activities  in  Forestry  and  3)  Holding PPNS Formation Training.
Keywords: Expert Witness, Crime, Forestry.
Abstrak: Kasus tindak pidana kehutanan dalam penyelesaiannya sangat diperlukan keterangan ahli untuk memberikan penjelasan tentang aturan-aturan yang berlaku dalam pengelolaan Kawasan Hutan Lindung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran saksi ahli dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh saksi ahli dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh ahli dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli terhadap penyelesaian tindak pidana penyerobotan lahan dalam kawasan hutan lindung di  Nagari  Gurun  Kecamatan  Harau  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa peran  saksi  ahli  sangat  penting  dalam  proses  persidangan,  saksi  ahli  memberikan  keterangan  yang membantu jalannya persidangan menjadi jelas dan terang. Alat bukti keterangan ahli ditempatkan dalam urutan  kedua  sebagaimana  yang  disistematisasikan  dalam  Pasal  184  KUHAP.  Kendala-kendala  sebagai saksi  ahli  dalam  persidangan  ataupun  kegiatan  penyidikan  yaitu  1)  Saksi  ahli  ditunjuk  berdasarkan jabatan  yang  melekat  bukan  pada  keahlian  khusus  bersertifikat  yang  dimiliki,  2)  Kurangnya  kegiatan pengembangan  kompetensi  bagi  ASN  dalam  bidang  keahlian  khusus  kehutanan  dan  3)  Terbatasnya jumlah PPNS Kehutanan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain 1) Penunjukkan saksi ahli yang memiliki keahlian dan keilmuan yang bersertifikat, 2) Mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi ASN  yang  khusus  tentang  kegiatan-kegiatan  teknis  di  Kehutanan  dan  3)  Diadakannya  Diklat Pembentukan PPNS.
Keywords: Saksi Ahli, Tindak Pidana, Kehutanan.

## A. Pendahuluan
Merujuk  pada  salah  satu  kasus  pernah  terjadi  pada  tahun  2020,  adanya  Surat  Kejaksaan  Negeri Payakumbuh B. 1341/1.3.12/Eks.2/15/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Perihal Surat Panggilan Saksi. Secara status kawasan hutan, lahan tersebut berada di Kawasan Hutan Bukit Gombak Nagari Gurun Kecamatan Harau  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota.  Terjadi  penebangan  kayu  serta  pembukaan  lahan  pada  Kawasan Hutan Lindung. Lahan tersebut merupakan Tanah Ulayat yang telah didapatkan izin pengelolaannya dari
765
P-ISSN 2622-9110 Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia E-ISSN 2654-8399
http://jurnal.ensiklopediaku.org
pihak  adat  atau  pihak  nagari.  Ahli  menerangkan,  Kawasan  Hutan  Lindung  dapat  dipergunakan  apabila telah  memperoleh  izin  dari  pihak  yang  berwenang  yaitu  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan. Kawasan Hutan Lindung dapat dipergunakan sebagai hak pengelolaan bukan kepemilikan sesuai dengan Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.83  Tahun  2016  tentang  Perhutanan  Sosial  dengan  prinsip masyarakat  mendapat  manfaat  hutannya  lestari  atau  terjaga.  Kasus  ini  berkaitan  dengan  tindak  pidana “orang  perseorangan  yang  dengan  sengaja  melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.
Dalam  hal  kasus  tindak  pidana  kehutanan,  keterangan  ahli  sangat  diperlukan  untuk  memberikan penjelasan  tentang  aturan-aturan  yang  berlaku  dalam  pengelolaan  Kawasan  Hutan  Lindung.  Perkara tindak pidana kehutanan bukan merupakan perkara tindak pidana pada umumnya karena penegak hukum tidak  mempunyai  keahlian  khusus  berkaitan  dengan  perkara,  sehingga  pada  pemeriksaan  dalam  tahap penyidikan  maupun  di  depan  persidangan  membutuhkan  seseorang  yang  mempunyai  keahlian  khusus, oleh karena itu diperlukan ahli Kehutanan dalam membuktikan dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum (Justicetuta, 2022).
Keterangan ahli adalah alat bukti berupa keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu  perkara  pidana  guna kepentingan pemeriksaan. Alat bukti keterangan ahli ditempatkan dalam urutan kedua sebagaimana yang disistematisasikan  dalam  Pasal  184  KUHAP.  Ketentuan  ini  menunjukan  bahwa  alat  bukti  tersebut berpengaruh  penting  dalam  pembuktian  dimana  penyidik,  penuntut  maupun  hakim  belum  jelas  atau terang memandang suatu tindakan pidana. Berdasarkan uraian di atas penting untuk melakukan penelitian tentang  “Peran  Saksi  Ahli  Terhadap  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penyerobotan  Lahan  Dalam  Kawasan Hutan Lindung Di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota”.
Penelitain  ini  bertujuan  untuk mengetahui  peran  saksi  ahli  terhadap  penyelesaian  tindak  pidana penyerobotan lahan dalam kawasan hutan lindung di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh saksi ahli dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh ahli dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli terhadap penyelesaian tindak  pidana  penyerobotan  lahan  dalam  kawasan  hutan  lindung  di  Nagari  Gurun  Kecamatan  Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

## B. Metodologi Penelitian
Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk  memperoleh  gambaran  (deskripsi)  lengkap  tentang  peran  saksi  ahli  terhadap  tindak  pidana penyerobotan lahan dalam kawasan hutan lindung di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh  Kota,  atau  mengenai  gejala  yuridis  yang  ada,  atau  suatu  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi dalam masyarakat. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2005) penelitian deskriptif maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang  benar  dan  akurat.  Menurut  Soerjono  Soekanto  penelitian  hukum  merupakan  kegiatan  ilmiah  yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa  gejala  umum  hukum  tertentu  dengan  jalan  menganalisisnya.  Di  samping  itu  juga  diadakan pemeriksaan  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut  kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas permasalahan-permasalahan  (Ali,  2010).  Jenis  penlitian  adalah  penelitian  hukum  yuridis  empiris ( empirical  law  research )  disebut  juga  penelitian  hukum,  merupakan  penelitian  hukum  yang  mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata ( actual behavior ), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pada penelitian ini membahas tentang  peran  saksi  ahli  terhadap  tindak  pidana  penyerobotan  lahan  dalam  kawasan  hutan  lindung  di Nagari  Gurun  Kecamatan  Harau  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota.  Sumber  data  dan  bahan  hukum  dalam penelitian  hukum  yuridis  empiris,  terdiri  dari  data  primer,  data  yang  bersumber  dari  data  utama.  Data utama merupakan data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga,  atau  kelompok  masyarakat,  pelaku  langsung  yang  dapat  memberikan  informasi,  data,  dan
keterangan  kepada  peneliti  yakni  responden  dan  informan,  serta  narasumber,  dan  data  sekunder  terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling . Sampel dari penelitian ini adalah Saksi Ahli kasus tindak pidana penyerobotan lahan dalam kawasan hutan lindung di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan UPTD KPHL Lima Puluh Kota, yaitu Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota dan Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Keterangan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Penyerobotan Lahan dalam Kawasan Hutan Lindung di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Dari  uraian  singkat  kejadian  oleh  tim  KPHL  Agam  Raya, pada  tanggal  8  September  2020  sekira pukul  13.00  WIB,  di  Bukik  Gombak  Jorong  Gurun  Nagari  Gurun  Kec.  Harau  Kab.  Lima  Puluh  Kota ditemukan  adanya  dugaan  aktifitas  kegiatan  perambahan  /  penyerobotan  Kawasan  Hutan  Lindung  dan juga  ditemukan  seorang  laki-laki  yang  sedang  melakukan  pembelahan  kayu  dengan  mempergunakan gergaji  rantai  ( chainsaw ).  Namun  dalam  perjalanannya,  tindak  pidana  yang  didakwakan  adalah penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa  memiliki  izin  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang berwenang.
Adanya Surat Kejaksaan Negeri Payakumbuh B. 1341/1.3.12/Eks.2/15/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Perihal Surat Panggilan Saksi, Saksi Ahli dalam Persidangan yaitu Sdr. Muharmen Ismet, A.Md dengan jabatan Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan. Beliau ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPTD  Agam  Raya  Nomor  :  094.3/185/PH-KSDAE/KPHL-AR/2021  tanggal  16  Juni  2021,  untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan perkara atas nama terdakwa  Haryadi  Nakasri  Pgl  Adi  dan  Yahdi  Pgl  Yahdi.  Nagari  Gurun  sebelumnya  berada  di  wilayah kelola  UPTD  KPHL  Agam  Raga  dan  saat  ini  masuk  dalam  wilayah  kelola  UPTD  KPHL  Lima  Puluh Kota.
Keterangan  Saksi  Ahli  dalam  persidangan  yaitu:  1)  Dalam  perkara  pasal  yang  dilanggar  adalah Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang  berwenang  dipidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  serta pidana  denda;  dan  2)  Lokasi  penebangan  berada  di  dalam  Kawasan  Hutan  Lindung  berdasarkan pengambilan titik koordinat tunggul bekas penebangan dengan menggunakan GPS dan setelah di konversi ke Peta Kawasan Hutan, maka lokasi tersebut berada dalam Kawasan Hutan.
Dalam kasus ini, Saksi Ahli yang ditugaskan untuk memberikan keterangan adalah seorang Polisi Polisi  Kehutanan  Pelaksana  Lanjutan.  Keterangan  yang  diberikan  berdasarkan  pada  tugas  pokok  dan fungsi yang melekat pada jabatannya. Keterangan Saksi Ahli berdasarkan pada Undang Undang Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2023  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan,  yang menjelaskan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan saksi yang didapatkan jika melanggar Undang Undang.
Dalam  Pasal  1  angka  28  KUHAP  disebutkan  bahwa  keterangan  ahli  adalah  keterangan  yang diberikan  oleh  seseorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diperlukan  untuk  membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan seorang saksi akan menjadi alat bukti apabila keterangannya disampaikan di depan persidangan. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Saksi ahli merupakan orang yang mempunyai keahlian khusus tentang kasus yang akan disidangkan menurut keahlian yang dimilikinya melalui jalan pendidikan atau pelatihan khusus yang mempunyai sertifikat.
767
P-ISSN 2622-9110 Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia E-ISSN 2654-8399
http://jurnal.ensiklopediaku.org

## 2. Hasil Putusan Perkara Tindak Pidana Penyerobotan Lahan dalam Kawasan Hutan Lindung di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Hasil Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 adalah sebagai berikut :
1) Menyatakan  terdakwa  1  Haryadi  Nakasri  Pgl  Adi  Bersama  dengan  terdakwa  2  Yahdi  Pgl  Yahdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Bersama-sama melakukan  penebangan  pohon  dalam  Kawasan  hutan  tanpa  memiliki  izin  yang  dikeluarkan  oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2) Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan masing-masing pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  3 (tiga) bulan.
3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam  putusan  hakim  karena  para  terdakwa  melakukan  perbuatan  yang  dapat  dipidana  sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) tahun
4) Mentepkan  barang  bukti  berupa:  1)  1  (satu)  buah  mesin  chinsaw  merek  YAMAKOYO  seri  falco EVO-5400M warna orange, 2) 1 (satu) parang dengan gagang warna silver beserta sarungnya, 3) 1 (satu) buah jerigen ukuran 4  (empat) liter kosong bekas oli merk SUZUKI warna gold, 4) 3 (tiga) buah  jirigen  ukuran  5  (lima)  liter  kosong  merel  Pertamina  warna  merah,  5)  1  (satu)  buah  jirigen ukuran 5 (lima) liter berisi BBM 3 liter merek Pertamina warna merah, dan 6) 1 (satu) buah sabit dengan gagan kayu warna cokelat.
Dirampas  untuk  dimusnahkan:  1  (satu)  lembar  potongan  kayu  jenis  Resak  (Meranti)  dengan Panjang 6 m, Tebal 7 cm, dan Lebar 15 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan  Panjang  6  m,  Tebal  5  cm,  dan  Lebar  15  cm,  2  (dua)  lembar  potongan  kayu  jenis  Resak (Meranti) dengan Panjang 4 m, Tebal 10 cm, dan Lebar 10 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak  (Meranti)  dengan  Panjang  4  m  ,  Tebal  9  cm,  dan  Lebar  10  cm,  1  (satu)  lembar  potongan kayu  jenis  Resak  (Meranti)  dengan  Panjang  4  m,  Tebal  8  cm,  dan  Lebar  9  cm,  1  (satu)  lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 4 m, Tebal 8 cm, dan Lebar 8 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 4 m, Tebal 6 cm, dan Lebar 14 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 3.46 m, Tebal 5 cm, dan Lebar 12 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 4 m, Tebal 5 cm, dan Lebar 20 cm, 2 (dua) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 4 m, Tebal 4 cm,  dan  Lebar  6  cm,  2  (dua)  lembar  potongan  kayu  jenis  Resak  (Meranti)  dengan  Panjang  4  m, Tebal  4  cm,  dan  Lebar  9  cm,  4  (empat)  lembar  potongan  kayu  jenis  Resak  (Meranti)  dengan Panjang 4 m, Tebal 4 cm, dan Lebar 10 cm, 2 (dua) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan  Panjang  3  m,  Tebal  4  cm,  dan  Lebar  10  cm,  1  (satu)  lembar  potongan  kayu  jenis  Resak (Meranti) dengan Panjang 4 m, Tebal 3 cm, dan Lebar 10 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 3 m, Tebal 4 cm, dan Lebar 9 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis  Resak  (Meranti)  dengan  Panjang  4  m,  Tebal  2.5  cm,  dan  Lebar  19  cm,  1  (satu)  lembar potongan  kayu  jenis  Resak  (Meranti)  dengan  Panjang  0.60  m,  Tebal  19  cm,  dan  Lebar  19  cm,  1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 1.20 m, Tebal 19 cm, dan Lebar 19 cm  •  3 (tiga) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 0.40 m, Tebal 19 cm,  dan  Lebar  19  cm,  1  (satu)  lembar  potongan  kayu  jenis  Medang  (Rimba  Campuran)  dengan Panjang  4  m,  Tebal  3  cm,  dan  Lebar  20  cm,  10  (sepuluh)  lembar  potongan  kayu  jenis  Medang (Rimba  Campuran)  dengan  Panjang  4  m,  Tebal  4  cm,  dan  Lebar  9  cm,  2  (dua)  lembar  potongan kayu jenis Medang (Rimba Campuran) dengan Panjang 4 m, Tebal 3 cm  Dirampas untuk Negara
5) Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 – (lima ribu rupiah)
http://jurnal.ensiklopediaku.org
3. Peran  Saksi  Ahli dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penyerobotan  Lahan  dalam  Kawasan Hutan Lindung di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Perkara  tindak  pidana  penyerobotan  lahan  dalam  Kawasan  Hutan  Lindung  di  Nagari  Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, bukan merupakan perkara tindak pidana pada umumnya. Dikarenakan penegak hukum tidak mempunyai keahlian khusus berkaitan dengan perkara ini, sehingga pada pemeriksaan dalam tahap penyidikan maupun di depan persidangan membutuhkan seseorang yang mempunyai  keahlian  khusus,  oleh  karena  itu  diperlukan  ahli  Kehutanan  dalam  membuktikan  dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar  dalam  berbagai  undang-undang  yang  dibentuk  untuk  mengatur  materi  hukum  secara  khusus. Dalam undang- undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHAP (Karo, 2019).
Dalam  kasus  tindak  pidana  ini,  keterangan  saksi  ahli  menjadi  salah  satu  alat  bukti  yang memberatkan terdakwa. Peran saksi ahli sangat penting dalam proses persidangan, saksi ahli memberikan keterangan  yang  membantu  jalannya  persidangan  menjadi  jelas.  Pentingnya  alat  bukti  ahli  sangatlah diperlukan pada setiap proses perkara pidana di pengadilan, yang pada hakekatnya akan membuat terang suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan  pemeriksaan  berdasarkan  keahliannya  yang  memungkinkan dibuatnya suatu putusan (Umboh, 2013).
Alat bukti yang sah menurut Undang Undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan ahli ditempatkan dalam urutan kedua sebagaimana yang disistematisasikan dalam Pasal 184 KUHAP.  Ketentuan  ini  menunjukan  bahwa  alat  bukti  tersebut  berpengaruh  penting  dalam  pembuktian dimana  penyidik,  penuntut  maupun  hakim  belum  jelas  atau  terang  memandang  suatu  tindakan  pidana. Pencatuman keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  perkembangan  ilmu  dan  teknologi  sedikit  banyak  membawa  dampak terhadap  kualitas  metode  kejahatan  yang  memaksa  aparatur  penegak  hukum  untuk  mengimbanginya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian (Hamzah, 2002).
4. Kendala-Kendala  yang  dihadapi  oleh  Saksi  Ahli  dan  Upaya  untuk  Mengatasi  Kendala  yang dihadapi  oleh  Saksi  Ahli  dalam  Memberikan  Keterangan  sebagai  Saksi  Ahli  terhadap Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penyerobotan  Lahan  dalam  Kawasan  Hutan  Lindung  di  Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Dalam  memberikan  kendala  sebagai  saksi  ahli  dalam  persidangan  ataupun  kegiatan  penyidikan, banyak kendala yang dialami khususnya dalam tindak pidana kehutanan. Kendala-kendala tersebut yaitu: 1) Saksi ahli ditunjuk berdasarkan jabatan yang melekat bukan pada keahlian khusus bersertifikat yang dimiliki,  2)  Kurangnya  kegiatan  pengembangan  kompetensi  bagi  ASN  dalam  bidang  keahlian  khusus kehutanan, 3) Pengalihan beberapa diklat kehutanan kepada pihak swasta, seperti Diklat Tenaga Teknis (Ganis) Kehutanan, 4)  Terbatasnya jumlah PPNS Kehutanan, yang mana seharusnya dalam penyidikan kasus tindak pidana kehutanan dapat dilakukan oleh PPNS Kehutanan.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala sebagai saksi ahli antara lain: 1)  Penunjukkan  saksi  ahli  yang  memiliki  keahlian  dan  keilmuan  yang  bersertifikat.  2)  Mengadakan kegiatan  pengembangan  kompetensi  ASN  yang  khusus  tentang  kegiatan-kegiatan  teknis  di  kehutanan, seperti Diklat Ganis Pembinaan Hutan Sertifikasi BNSP, Diklat Ganis Perencanaan Hutan, Diklat Ganis Pengujian Kayu Bulat Rimba, dan lain sebagainya. 3) Diadakannya Diklat Pembentukan PPNS.
769
P-ISSN 2622-9110 Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia E-ISSN 2654-8399
http://jurnal.ensiklopediaku.org

## D. Penutup
Berdasarkan  pembahasan,  maka  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa:  1)  Peran  saksi  ahli  sangat penting  dalam  proses  persidangan,  saksi  ahli  memberikan  keterangan  yang  membantu  jalannya persidangan  menjadi  jelas  dan  terang.  Alat  bukti  keterangan  ahli  ditempatkan  dalam  urutan  kedua sebagaimana  yang  disistematisasikan  dalam  Pasal  184  KUHAP;  dan  2)  Kendala-kendala  sebagai  saksi ahli dalam persidangan ataupun kegiatan penyidikan yaitu 1) Saksi ahli ditunjuk berdasarkan jabatan yang melekat bukan pada keahlian khusus bersertifikat yang dimiliki, 2) Kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi  bagi  ASN  dalam  bidang  keahlian  khusus  kehutanan,  pengalihan  beberapa  diklat  kehutanan kepada pihak swasta, seperti Diklat Tenaga Teknis (Ganis) Kehutanan, dan 3) Terbatasnya jumlah PPNS Kehutanan, yang mana seharusnya dalam penyidikan kasus tindak pidana kehutanan dapat dilakukan oleh PPNS Kehutanan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala sebagai saksi ahli antara  lain  1)  Penunjukkan  saksi  ahli  yang  memiliki  keahlian  dan  keilmuan  yang  bersertifikat,  2) Mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang khusus tentang kegiatan-kegiatan teknis di kehutanan,  seperti  Diklat  Ganis  Pembinaan  Hutan  Sertifikasi  BNSP,  Diklat  Ganis  Perencanaan  Hutan, Diklat Ganis Pengujian Kayu Bulat Rimba, dan lain sebagainya dan 3) Diadakannya Diklat Pembentukan PPNS. Dalam pemeriksaan di persidangan, saksi ahli yang memberikan keterangan di persidangan harus benar-benar  kompeten  di  bidangnya,  sehingga  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi  ahli  tersebut  dapat membantu hakim dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan.

## Daftar Pustaka
Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2002 Boby Dermawan Karo Karo, Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengubah Fungsi Hutan Menjadi Lahan Perkebunan  Di  Taman  Nasional  Tesso  Nilo,  JOM  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau  Volume  VI Edisi 1, Januari – Juni 2019
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,  Metodologi Penelitian, Cetakan ke VI (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), halaman 44
Javinaldo  Justicetuta  “Pembuktian  Dakwaan  Dengan  Keterangan  Ahli  Dan  Pertimbangan  Hakim Memutus  Perkara  Berdasar  Dissenting  Opinion  Dalam  Tindak  Pidana  Bidang  Kehutanan,  Jurnal Verstek Vol. 7 No. 2, Mei – Agustus 2022, hlm. 117
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial Prisco Jeheskiel Umboh. Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana. Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Zaenudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).