## Gender Equality:
International  Journal  of  Child  and Gender Studies
ISSN (p): 2461-1468; ISSN (e): 2548-1959 Vol. 8 No. 1 March 2022 Pages 63-73
 Corresponding author: Email Address: muazzinah@ar-raniry.ac.id Received: January 14, 2022; Accepted: March 19, 2022; Published: March 31, 2022 Copyright © 2022 Widya Ulfa, Muslim Zainuddin, Zakki Fuad Khalil, Muazzinah, Nashriyah DOI: http://dx.doi.org/10.22373/equality.v8i1.12212
The City of Banda Aceh's planning and budgeting in regional work units: Are they gender responsive?
Widya Ulfa * , Muslim Zainuddin ** , Zakki Fuad Khalil *** , Muazzinah ****  , Nashriyah *****
* Program of State Administration, Faculty of Social Sciences and Governmental Sciences, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia Email: 170802038@student.ar-raniry.ac.id
** Program of State Administration, Faculty of Social Sciences and Governmental Sciences, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
Email: muslim.zainuddin@ar-raniry.ac.id
*** Program of State Administration, Faculty of Social Sciences and Governmental Sciences, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
Email: zakki.fuad@ar-raniry.ac.id
**** Program of State Administration, Faculty of Social Sciences and Governmental Sciences, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
Email: muazzinah@ar-raniry.ac.id
***** English Education Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
Email: nashriyah@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
Gender  Responsive  Planning  and  Budgeting  (PPRG)  is  an  instrument  to overcome  the  gap  in  access,  participation,  control  and  benefits  between  women and men in the implementation of development to realize a more equitable budget. The  implementation  of  the  PPRG  policy  in  every  Banda  Aceh  City  Apparatus Work  Unit  (SKPK)  is  still  lacking  in  scope  so  that  development  from  a  gender perspective  cannot  be  realized  properly.  This  study  aims  to  examine  how  the process  and  mechanism  of  PPRG  and  to  find  out  the  inhibiting  factors  in  the Banda Aceh SKPK based on the Banda Aceh Mayor Regulations No. 18 of 2018 concerning  Guidelines  for  the  Implementation  of  PPRG  for  SKPKs.  Using  a qualitative method with a descriptive approach to examine primary data obtained by  interview  and  observation  techniques  and  secondary  data  by  literature.  The results show that the process of implementing the PPRG in the Banda Aceh SKPK only  began  with  the  issuance  of  policies  as  the  legal  regulation  for implementation,  provision  of  disaggregated  data  and  technical  guidelines.  Then the  stage  of  socialization  and  assistance  in  the  preparation  of  the  PPRG  which
produces  examples  of  GAP  and  GBS  where  these  two  things  are  tools  for integrating  gender  in  planning  documents.  The  inhibiting  factors  are  the limitations  of  human  resources  and  budget,  there  is  no  strong  pressure  in leadership, employee transfers to changes in nomenclature.
Keywords: Policy Implementation; PPRG; GAB; GBS.

## ABSTRAK
Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif  Gender  (PPRG)  merupakan instrumen  untuk  mengatasi  adanya  kesenjangan  akses,  partisipasi,  kontrol  dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan  anggaran  yang  lebih  berkeadilan.  Implementasi  kebijakan  PPRG pada setiap Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Banda Aceh cakupannya masih kurang sehingaga pembangunan yang berperspektif gender tidak bisa diwujudkan dengan  baik.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tentang  bagaimana  proses dan  mekanisme  PPRG  serta  mengetahui  faktor  penghambat  pada  SKPK  Banda Aceh  berdasarkan  PerWal  Kota  Banda  Aceh  No.  18  Tahun  2018  tentang Pedoman  Pelaksanaan  PPRG  bagi  SKPK.  Menggunakan  metode  kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji data primer yang diperoleh dengan teknik  wawancara  dan  observasi  serta  data  sekunder  dengan  penulisan kepustakaan.  Hasil  menunjukkan  bahwa  proses  pelaksanaan  PPRG  pada  SKPK Banda  Aceh  baru  diawali  dengan  dikeluarkannya  kebijakan  sebagai  payung hukum  pelaksanaan,  penyediaan  data  terpilah  dan  panduan  teknis.  Kemudian tahap  sosialisasi  dan  pendampingan  penyusunan  PPRG  yang  menghasilkan contoh  GAP  dan  GBS  di  mana  dua  hal  tersebut  merupakan  alat  untuk pengintegrasian  gender  dalam  dokumen  perencanaan.  Faktor  penghambat  yaitu keterbatasan  SDM  dan  anggaran,  tidak  ada  daya  tekan  yang  kuat  secara kepemimpinan, mutasi pegawai hingga perubahan nomenklatur.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; PPRG; GAB; GBS.

## 1. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  isu  kesetaraan  gender  sudah  cukup  lama  menjadi  perhatian  banyak pihak, terlebih lagi Indonesia yang pada umumnya masih menganut sistem patriarki di mana sistem tersebut menganggap bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada perempuan.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  pelaksanaan  pembangunan  pemberdayaan perempuan  untuk  dapat  menciptakan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  yang  merupakan  salah satu  bagian  dari  sistem  pembangunan  Nasional.  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  adalah proses agar dapat menjamin laki-laki serta perempuan mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber  daya,  serta  memperoleh  manfaat  pembangunan  dan  dalam  pengambilan  keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah  (Inpres  9/2000  tentang  PUG  dalam  Pembangunan  Nasional).  Keadilan  dan kesetaraan  gender  ditempatkan  sebagai  isu  strategis  nasional  yang  membuat  pemerintah daerah  harus  berupaya  secara  maksimal  untuk  melaksanakan  kebijakan  yang  berhubungan dengan percepatan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender.
Selanjutnya  Menteri  Dalam  Negeri  juga  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari Permendagri Nomor 15  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  di  Daerah, PPRG menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam kebijakan  ini  dimuat  aturan  tentang  perencanaan  dan  penganggaran,  di  mana  PPRG merupakan  sebagai  upaya  yang  dilakukan  pada  tataran  operasional  untuk  melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mewujudkan kesetaraan gender. Manfaat dari pelaksanaan PPRG sendiri yaitu; optimalisasi pemenuhan hak masyarakat sekaligus reformasi tata  kelola  keuangan  daerah;  berkontribusi  dalam  upaya  percepatan  pencapaian  target RPJMD;  bukti  nyata  komitmen  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  untuk  melaksanakan pembangunan  berkeadilan  gender;  memperkuat  efektivitas  PEMDA  mencapai  visi  dan  misi Kepala  Daerah;  analisis  gender  menjadi  detektor  mengurangi  kesenjangan  gender  pada tingkat  penerimaan  manfaat  pembangunan;  memperkuat  inklusi  sosial  dalam  retribusi anggaran publik yang dikelola APBK; membantu pencapaian Pemerintah Kota merealisasikan komitmen pembangunan global seperti SDGs dan lainnnya.
Cakupan  Perencanaan  Penganggaran  Responsif  Gender  (PPRG)  yang  rendah  yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada umumnya masih menjadi isu strategis di Aceh  dan  khususnya  Kota  Banda  Aceh.  PPRG  merupakan  salah  satu  alat  untuk meminimalisir adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan  laki-laki  dalam  pelaksanaan  pembangunan  agar  terwujudnya  anggaran  yang  lebih berkeadilan.  Jika  implementasi  kebijakan  PPRG  pada  setiap  SKPK  ini  cakupannya  masih kurang,  maka  pembangunan  yang  berperspektif  gender  tidak  bisa  diwujudkan  dengan  baik. Akibatnya  kesamaan  akses,  partisipasi,  kontrol  dan  manfaat  dari  pelaksanaan  pembangunan tidak dapat dirasakan antara perempuan dan laki-laki.
Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk pada saat ini adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/Ha. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Di Kota Banda  Aceh  sendiri  pada  tingkat  pemerintah  daerah,  pemerintah  kota  Banda  Aceh  telah menunjukkan  sikap  dan  komitmen  dalam  pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  melalui Peraturan  Walikota  Nomor  18  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Perencanaan  dan Penganggaran  Responsif  Gender  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPK).  Peraturan tersebut  bertujuan  untuk:  (a)  membangun  kesadaran,  pemahaman  dan  komitmen  para pengambil kebijakan tentang pentingnya PPRG untuk mempercepat terciptanya keadilan dan kesetaraan gender, (b) mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsive gender  pada  SKPK  melalui  pengintegrasian  masalah,  pengalaman,  aspirasi,  serta  kebutuhan yang  dimiliki  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  berbagai  bidang  pembangunan,  (c) mewujudkan  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  pencapaian  implementasi  kegiatan  yang responsif gender pada SKPK, (d) membentuk koordinasi dan meningkatkan kontribusi SKPK dalam  upaya  untuk  menciptakan  kualitas  pembangunan  daerah  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya  masing-masingyang  berkeadilan  gender,  dan  (e)  Untuk  percepatan  pelaksanaan, perencanaan  dan  penganggaran  yang  responsif  gender  dilakukan  peningkatkan  peran kelembagaan  PUG  yang  ada  pada  setiap  SKPK.  Dengan  adanya  Peraturan  Walikota  ini memberikan  acuan  kepada  SKPK  yang  ada  di  lingkungan  Kota  Banda  Aceh  dalam penyusunan  strategi  dan  kebijakan  pengintegrasian  gender  melalui  perencanaan,
penganggaran,  pelaksanaan,  monitoring  dan  evaluasi  atas  kebijakan,  program  dan  kegiatan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsinya.
Di  Kota  Banda  Aceh  terdapat  5  (lima)  SKPK  penggerak/( driver  mover )  pelaksanaan PPRG yaitu Bappeda Kota Banda Aceh, DP3AP2KB Kota Banda Aceh, BPKK Kota Banda Aceh  dan  Inspektorat  Kota  Banda  Aceh  dan  DPMG  Kota  Banda  Aceh.  Kelima  SKPK penggerak  PPRG  tersebut  memiliki  tugas  dan  kewajiban  di  mana  sebelumnya  sudah  diatur dalam  Perwal  Kota  Banda  Aceh  No.  18  Tahun  2018  pada  Pasal  9  sampai  Pasal  13  yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menjalin koordinasi  baik dengan internal maupun para pihak lainnya yang terkait.
Tahapan  awal  yang  harus  dilakukan  oleh  setiap  SKPK  termasuk  5  (lima)  SKPK penggerak    PPRG  Kota  Banda  Aceh  dalam  pelaksanaan  PPRG  salah  satunya  adalah penyusunan Gender  Analysis  Pathway (GAP)  dan Gender  Budget  Statement (GBS)  yang keduanya ini merupakan instrumen dari PPRG itu sendiri. GAP merupakan instrumen analisis gender yang bisa digunakan oleh perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan dalam penyusunan  PPRG;  Dan  GBS  merupakan  dokumen  pertanggungjawaban  yang  disusun  oleh pemerintah daerah (SKPK) untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan yang dilaksanakan sudah  responsif  gender  dengan  adanya  analisis  gender  dan  alokasi  anggarannya  sebagai indikatornya.  Kedua  dokumen  tersebut  dibuat  agar  PPRG  dapat  disusun  sesuai  dengan kebutuhan gender dan isu-isu gender yang ada di Kota Banda Aceh dan nantinya akan dimuat dalam RKA SKPK dan akan dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Banda Aceh.
Berdasarkan  hasil  wawancara  awal  yang  penulis  lakukan  pada  Bappeda  Kota  Banda Aceh  dan  Dinas  P3AP2KB  Kota  Banda  Aceh  yang  merupakan  dua  dari  lima  SKPK penggerak  PPRG,  Penulis  menemukan  fakta  bahwa  pelaksanaan  PPRG  di  lingkungan  Kota Banda Aceh belum berjalan secara maksimal  padahal  berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No.  18  Tahun  2018  seharusnya  semua  SKPK  yang  ada  di  Kota  Banda  Aceh  sudah  harus menerapkan  PPRG  dalam  dokumen  perencanaan  dan  penganggarannya.  Hal  tersebut  sesuai dengan  pernyataan  Kasubbag  Program  dan  Pelaporan  DP3AP2KB  yang  menyatakan  bahwa proses pelaksanaan PPRG pada DP3AP2KB baru berjalan sampai tahap pelatihan (sosialisasi) PPRG bagi tim focal point yang ada di Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Pemkot Kota  Banda  Aceh  dan  diikuti  oleh  para  Kasubag  Program  dan  Pelaporan  dari  45  SKPD  di lingkungan  Kota  Banda  Aceh,  termasuk  salah  satunya  DP3AP2KB  dengan  tujuan  agar  para perencana  SKPK  dapat  memahami  tentang  penyusunan  dokumen  GAP  dan  GBS  yang merupakan  dua  instrumen  penting  dalam  PPRG  seperti  yang  telah  penulis  jelaskan  di  atas. Hal  ini  juga  didukung  dengan  fakta  yang  penulis  dapatkan  melalui  wawancara  awal  di Bappeda  Kota  Banda  Aceh  yang  menyatakan  bahwa  masih  terdapat  banyak  kendala  dalam pelaksanaan  PPRG  ini  sendiri  sehingga  belum  dapat  dilaksanakan  lebih  lanjut  oleh  SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh bahkan untuk SKPK penggerak sendiri baru sebatas melaksanakan  kegiatan  pendampingan  penyusunan  PPRG  yang  menghasilkan  output  contoh dari dokumen GAP dan GBS tersebut.
Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa pelaksanaan PPRG pada SKPK Kota Banda  Aceh  berdasarkan  Perwal  Kota  Banda  Aceh  No.  18  Tahun  2018  belum  sepenuhnya berjalan,  hal  ini  dikarenakan  masih  adanya  berbagai  macam  kendala  yang  harus  dihadapi. Berangkat  dari  penjelasan  tersebut,  dalam  tulisan  ini  penulis  mencoba  untuk  menganalisis lebih lanjut sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan PPRG pada SKPK yang ada di Kota
Banda Aceh sudah dicapai. Karena Kota Banda Aceh adalah salah satu Kota/Kabupaten yang sudah mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan PPRG yaitu Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPD. Tujuan pelaksanaan PPRG bagi  SKPK  di  lingkungan  Kota  Banda  Aceh  adalah  untuk  meningkatkan  pemahaman  akan pentingnya  program  dan  kegiatan  yang  responsif  gender  dengan  dengan  menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).

## 2. TINJAUAN LITERATUR
Untuk  memperlihatkan  kebaruan  dari  penelitian  ini,  di  sini  penulis  memasukkan beberapa penelitian terdahulu terkait analisis perencanaan dan penganggaran responsif gender yang  juga  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  penelitian.  Ada  beberapa  penelitian  terdahulu seperti  penelitian  oleh  Syamsiar  Pusadan  (2018)  yang  menilai  implementasi  kebijakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada BP2KB Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang  menunjukkan  implementasi  kebijakan  PPRG  pada  BP2KB  Daerah  Provinsi  Sulawesi Tengah telah dilaksanakan, akan tetapi belum dapat dikatakan maksimal  karena sumberdaya dan  karakteristik  pelaksana  yang    masih  memiliki  pemahaman  yang  kurang  terhadap kebijakan PPRG, karena umumnya pemahaman terkait gender hanya dilihat dari satu sisi saja yaitu  perempuan.  Selanjutnya,  komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas  pelaksana  PPRG hanya  dilakukan  pada  saat  dikeluarkannya  kebijakan  sehingga  hal  ini  menjadikan pelaksanaannya di lapangan kurang konsisten. Selain itu, faktor ukuran dan tujuan kebijakan, sikap/kecenderungan (disposition) para agen pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik sudah berjalan maksimal.
Penelitian lain oleh Rr. Rina Antasari, Abdul Hadi (2017) yang menganalisis tentang pelaksanaan  kebijakan  Perencanaan  Penganggaran  Yang  Responsif  Gender  di  Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menjelaskan pelaksanaan PPRG pada Pemerintahan  Kota  Palembang  yang  didasarkan  pada  beberapa  indikator  PPRG  pemerintah sudah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan  kebijakan PPRG di  semua sektor walaupun belum maksimal. Selain itu, juga ditemukan beberapa faktor yang menjadi penggerak seperti kinerja  SKPD,  tanggung  jawab,  dan  lain-lain.  Sedangkan  faktor  penghambat  seperti minimnya komitmen aparatur pemerintahan, pemahaman terhadap PPRG yang masih rendah, Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  kurang  sebagai focal  point, serta  kurangnya  partisipasi masyarakat serta sarana dan prasarana yang mendukung.
Perencanaan dan penganggaran adalah dua hal yang memiliki kaitan antara satu sama lain. Perencanaan sendiri menurut  Roger A. Kaufman merupakan suatu  proyeksi  (perkiraan) tentang  apa  saya  yang  sekiranya  dibutuhkan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  absah  dan bernilai. Dilandaskan juga bahwa perencanaan harus memuat hal-hal penting yaitu : Pertama, mengidentifikasikan  serta  mendokumentasikan  kebutuhan; Kedua, adanya  penentuan kebutuhan  yang  sifatnya  prioritas; Ketiga, merinci  spesifikasi  hasil  yang  telah  dicapai  dari kebutuhan  yang  bersifat  prioritas; Keempat, mengelompokkan  persyaratan  untuk  setiap alternatif yang ingin dicapai; dan kelima, menetapkan strategi alternatif yang memungkinkan, termasuk  didalamnya  peralatan  hal-hal  yang  melengkapi  setiap  persyaratan  untuk  mencapai tujuan, serta untung rugi dari berbagai latar dan strategi yang digunakan.
Sedangkan penganggaran sendiri didefinisikan sebagai proses dalam membuat rencana keuangan  yaitu  pendapatan  dan  pengeluaran,  kemudian  anggaran  yang  ada  tersebut
dialokasikan ke tiap-tiap kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian  kagiatan-kegiatan  tersebut  dikategorikan  kedalam  beberapa  program  yang didasarkan pada tugas dan kewajiban masing-masing dari satuan kerja tertentu.
Kebijakan/program responsif gender merupakan kebijakan/program yang memfokuskan  kepada  aspek  yang  memperlihatkan  kondisi  kesenjangan  yang  terjadi  antara perempuan  dan  laki-laki  terhadap  akses,  partisipasi,  kontrol  dan  menerima  manfaat pembangunan  serta  mengangkat  isu-isu  kesenjangan  yang  terjadi  dari  salah  satu  jenis kelamin.  Perencanaan  responsif  gender  sendiri  adalah  proses  pengambilan  keputusa  dalam penyusunan  program  maupun  kegiatan  yang  akan  diimplementasikan  di  masa  depan  untuk mengatasi isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Selain itu, Perencanaan yang  responsif  gender  juga  dilakukan  dengan  memasukkan  perbedaan-perbedaan  yang  ada meliputi  perbedaan  pengalaman,  aspirasi,  kebutuhan  dan  permasalahan  perempuan  dan  laki- laki dalam proses penyusunannya.
Selanjutnya,  Anggaran  yang  responsif  gender  yang  disusun  dimaksudkan  untuk menjawab  secara  adil  kebutuhan  setiap  warga  negara,  baik  laki-laki  maupun  perempuan dengan menciptakan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran yang setara. Dalam Penganggaran  yang  responsif  gender  anggaran  untuk  perempuan  dan  laki-laki  tidak dipisahkan;  bukan  sebagai  alasan  penambahan  alokasi  anggaran;  dan  bukan  juga  berarti anggaran  khusus  untuk  perempuan  ditambahkan.  Anggaran  yang  responsif  gender memperhatikan  setiap  kebutuhan,  permasalahan,  aspirasi,  pengalaman  perempuan  dan  laki- laki, serta memberi manfaat yang adil dan setara kepada keduanya.

## 3. METODE
Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode  deskriptif.  Pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  ini  merupakan  suatu pendekatan  penelitian  yang  prosedur  pengambilan  data  dan  informasi  yang  dilakukan  tidak menggunakan  statistik  atau  angka.  Pendekatan  kualitatif  merupakan  pendekatan  tentang, cerita, tingkah laku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik (Salim Syahrun et al, 2021).
Data  yang  ada  didapatkan  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Informan yang  dijadikan  sebagai  sumber  data  ditentukan  dengan  menggunakan  teknik purposive sampling di  mana  informan  dipilih  berdasarkan  tujuan  tertentu  dan  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi.  Hal  ini  dilakukan  karena  informan  dinilai  mampu/dapat  memberikan  informasi terkait dengan masalah yang diteliti.
Berdasarkan  teknik  pemilihan  informan  yang  peneliti  gunakan,  maka  informan  yang dipilih  dalam  penelitian  ini  di  antaranya  adalah  Kasubbid  Kesejahteraan  Sosial  dan Kependudukan  Bappeda  Kota  Banda  Aceh,  Kepala  Dinas  DP3AP2KB  Kota  Banda  Aceh, Kabid  Kesetaraan  Gender  DP3AP2KB  Kota  Banda  Aceh,  dan  Kasubbag  Program  dan Pelaporan  DP3AP2KB  Kota  Banda  Aceh.  Sumber  data  sekunder  dengan  cara  mengkaji dokumen  terkait  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Sumber  data  dokumentasi  berasal  dari Perwal Kota Banda Aceh No. 18Tahun 2018, Panduan Teknis Pelaksanaan PPRG Kota Banda Aceh Tahun 2019, Laporan Pendampingan Penyusunan PPRG oleh Bappeda Tahun 2020, dan contoh dokumen GAP dan GBS 5 (lima) SKPK penggerak PPRG yang merupakan hasil dari kegiatan pendampingan penyusunan PPRG oleh Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2020.
Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis data  milik  Miles  dan  Huberman  serta  model  analisis  menurut  Sugiyono  dalam  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Tahun 2014.

## 4. TEMUAN DAN DIKUSI
Penelitian  ini  menjabarkan  tentang  analisis  perencanaan  dan  penganggaran  responsif gender  berdasarkan  studi  Perwal  Kota  Banda  Aceh  No.  18  Tahun  2018  tentang  Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPD yang berpedoman pada teori implementasi kebijakan. Namun sebelum  membahas  lebih  jauh  tentang  analisis  PPRG,  penulis  ingin  menjelaskan  terlebih dahulu  mengenai  kebijakan PPRG  yang dilakukan oleh SKPK  yang  ada  di  lingkungan Kota Banda  Aceh.  Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  adalah  alat  untuk  mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang ada bagi laki-laki dan perempuan  yang bertujuan agar dapat  mewujudkan anggaran  yang lebih  berkeadilan gender. Pelaksanaan kebijakan PPRG ini dimaksudkan sebagai alat untuk memasukkan isu-isu gender dalam dokumen perencanaan SKPK berdasarkan analisis gender dengan menggunakan model analisis gender GAP dan nantinya akan menghasilkan pernyataan anggaran gender/GBS.
Untuk  melihat  tujuan  dari  pelaksanaan  PPRG  pada  SKPK  Kota  Banda  Aceh berdasarkan  Perwal  Kota  Banda  Aceh  No.  18  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Pelaksanaan PPRG pada SKPD, ada beberapa prasyarat dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh diataranya yaitu:
a. Kebijakan tentang PPRG
Hal utama yang menjadi prasyarat pelaksanaan PPRG pada SKPD di Kota Banda Aceh tentunya haruslah ada kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut. Maka dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pedoman pelaksanaan PPRG ini yaitu dengan adanya Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018. Perwal Kota Banda Aceh ini  membahas  mengenai  ketentuan  umum  tentang  bagaimana  mekanisme  pelaksanaan PPRG. Dengan adanya peraturan ini diharapkan agar kedepannya setiap SKPK yang ada di Kota Banda Aceh dapat melaksanakan PPRG tersebut dengan baik.
b. Penyediaan Data Terpilah Gender
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Kabid  Kesetaraan  Gender  DP3AP2KB  Kota Banda  Aceh  bahwa  kewajiban  untuk  menyediakan  data  terpilah  gender  ini  merupakan tugas  dan  kewajiban  DP3AP2KB  selaku  dinas  yang  terkait.  Dalam  pelaksanaannya penyediaan  data  terpilah  ini  sudah  dilakukan  oleh  DP3AP2KB  Kota  Banda  Aceh dengan menerbitkan buku profil gender  yang terakhir di  update pada tahun 2020  yang lalu,  sedangkan  untuk  tahun  2021  sedang  dilakukan  proses  pengumpulan  data  lebih lanjut  sebelum  disusun  menjadi  buku  profil  gender  Kota  Banda  Aceh  Tahun  2021. Ketersediaan data terpilah dibutuhkan untuk melaksanakan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG ini, maka salah satu prasyarat untuk melaksanakan PPRG ini yaitu ketersediaan  data  terpilah  menurut  jenis  kelamin  dan  analisis  gender.  Melalui  data terpilah  ini  akan  diketahui  perbedaan  kondisi  dan  kebutuhan  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  ada  di  Kota  Banda  Aceh,  yang  dijadikan  sebagai  dasar  PPRG  yang bertujuan  untuk  pembangunan  yang  efektif  meningkatkan  pencapaian  terfokus  pada target kinerja kegiatan ( output ) dan program ( outcome ).

## c. Panduan Teknis Pelaksanaan PPRG
Di  samping  kebijakan  dan  data  terpilah,  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  juga membutuhkan  panduan  pelaksanaan  PPRG  sebagai  instrumen  sederhana  yang  menjadi pegangan  bagi  perencana  program  dan  anggaran  untuk  menyusun  perencanaan penganggaran  yang  responsif  gender  pada  tingkat  SKPD  di  lingkungan  Kota  Banda Aceh. Pada saat ini sudah relatif tersedia sejumlah panduan pelaksanaan PPRG terutama di  tingkat  nasional,  akan  tetapi  untuk  konteks  Aceh,  yang  baru  menyusun  panduan  ini adalah  Pemerintah  Aceh.  Sedangkan  untuk  tingkat  Kabupaten/Kota,  Banda  Aceh merupakan  Kota  pertama  yang  ada  di  Aceh  yang  menyusun  dan  memiliki  panduan teknis  pelaksanaan  PPRG  ini.  Berdasarkan  wawancara  bersama  Kabid  Kesetaraan Gender  DP3AP2KB  bahwa  panduan  teknis  terkait  pelaksanaan  PPRG  ini  sudah diterbitkan  oleh  DP3AP2KB  Kota  Banda  Aceh  pada  November  2019.  Panduan  teknis pelaksanaan PPRG bagi perencana Kota Banda Aceh ini memuat tentang pedoman bagi para  perencana  PPRG  tentang  bagaimana  langkah-langkah  dalam  pelaksanaan  PPRG tersebut.
d. Pendampingan Penyusunan PPRG Bagi SKPD Driver/ Penggerak
Berdasarkan  wawancara  bersama  Kasubbid  Kesejahteraan  Sosial  dan  Kependudukan Bappeda  Kota  Banda  Aceh  bahwa  kegiatan  pendampingan  ini  dimaksudkan  agar menguatkan  kapasitas  dan  peran  SKPD driver/ penggerak  PPRG  untuk  dapat menganalisis  dan  memastikan  program  dan  kegiatan  masing-masing  SKPD  sudah responsif  gender.  Selain  itu  kegiatan  pendampingan  ini  bertujuan  agar  SKPD driver/ penggerak  PPRG  dengan  menggunakan  alat  analisis  gender  GAP  dapat menghasilkan dokumen GBS dari kegiatan masing-masing.
Kegiatan  pendampingan  yang  dilakukan  oleh  Bappeda  Kota  Banda  Aceh  ini dilaksanakan dalam 2 tahapan kegiatan,  yaitu pertama kegiatan Brainstorming Gender dalam rangka penyusunan pendampingan PPRG yang dilakukan di Aula Bappeda Kota Banda Aceh pada Rabu, 04 Maret 2020; dan kedua yaitu pengisian GAP dan GBS yang dilaksanakan  pada  bulan  April  s.d  Agustus  2020  bertempat  di  kantor  masing-masing SKPD.  Adapun  peserta  kegiatan  pendampingan  ini  dihadiri  oleh  ke-5  (lima)  SKPD penggerak  PPRG  yang  terdiri  atas  Bappeda,  BPKK,  Inspektorat,  DP3AP2KB  dan DPMG,  yang  masing-masing  telah  terwakili  melalui  tim  pendampingan  penyusunan PPRG  yang  telah  ditetapkan  melalui  Keputusan  Walikota  Banda  Aceh  Nomor  380 Tahun Anggaran 2020.

## Gambar 1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendampingan
Sumber: Laporan Pendampingan PPRG Tahun 2020 Bappeda Kota Banda Aceh.
Adapun  hasil  dari  kegiatan  pendampingan  ini  yaitu  berupa  keluaran  ( output ) adalah  tersedianya  dokumen  GAP-GBS  kegiatan  OPD  sebanyak  4  (empat)  GAP  dan GBS  dari  16  (enam  belas)  dokumen  yang  ditetapkan  menjadi  target  awal,  ini  berarti tingkat  keberhasilan  kegiatan  pendampingan  penyusunan  PPRG  ini  hanya  mencapai 25% saja yang bahkan tidak mencapai setengah dari target awal yang ditetapkan.
e. Pengintegrasian Gender (GAP dan GBS)
Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  15  Tahun  2008 tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  di  Daerah,  yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 15 Tahun 2008, menyatakan bahwa setiap kebijakan, program,  dan  kegiatan  pembangunan  responsif  gender  yang  akan  disusun,  dilakukan melalui analisis gender. Mengintegrasikan dimensi gender kedalam perencanaan sangat penting  dilakukan  mulai  dari  menyusun  dokumen  perencanaan  strategis  karena perencanaan  strategis  menjadi  acuan  dalam  penyusunan  perencanaan  operasional. Dengan  melakukan  pengintegrasian  gender  dapat  meningkatkan  konsistensi  antara kerangka kinerja jangka menengah dan jangka pendek. Hal ini tentunya bertujuan agar output  yang  akan  dihasilkan  dari  hasil  perencanaan  tersebut  dapat  dikatakan  atau terbukti  sudah  responsif  gender.  Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaannya  tercatat  bahwa belum  ada  sama  sekali  SKPD  yang  ada  di  lingkungan  Kota  Banda  Aceh  yang mengimplementasikan  integrasi  gender  di  dalam  dokumen  perencanaan  baik  itu RPJMD, Renstra maupun RKA SKPD.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  PPRG  pada  SKPK  di Kota  Banda  Aceh  sendiri  masih  belum  berjalan  maksimal  dan  masih  perlu  dilakukan peningkatan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  PPRG  tersebut.  Karena  seperti  yang  sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya hal ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap SKPK yang ada  di  lingkungan  Kota  Banda  Aceh  berdasarkan  Perwal  Kota  Banda  Aceh  No.  18  Tahun 2018.  Akan  tetapi  fakta  yang  peneliti  dapatkan  dilapangan  bahwa  pelaksanaan  PPRG  ini sendiri masih mengalami berbagai macam hambatan sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri  diharapkan  pada  tahun  2022  harus  melakukan  penyusunan  GAP  dan  GBS  kembali dengan  menyesuaikan  kembali  isu-isu  gender  yang  ada  pada  saat  ini  sehingga  setiap  SKPK dapat  mengintegrasikan  dua  hal  yang  menjadi  elemen  penting  dalam  PPRG  dalam  setiap dokumen perencanaan dan penganggaran kegiatannya.

## 5. SIMPULAN
Proses dan mekanisme implementasi PPRG berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18  Tahun  2018  sudah  berjalan,  akan  tetapi  pelaksanaannya  masih  belum  dilakukan  secara maksimal  karena  kegiatan  pelaksanaannya  hanya  sampai  pada  penyediaan  data  terpilah, proses  pelatihan/sosialisasi  dan  pendampingan  di  mana  hasilnya  juga  belum  mencapai setengah  dari  target  yang  sudah  ditetapkan,  serta  proses  pengintegrasian  gender  di  mana belum  ada  sama  sekali  SKPD  di  lingkungan  Kota  Banda  Aceh  yang  mengimplementasikan hal  tersebut  dalam  dokumen  perencanaannya.  Berdasarkan  teori  implementasi  yang
dikemukakan  George  C.  Edward  III,  pada  tingkat  keberhasilan  implementasi  kebijakan pelaksanaan PPRG berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 dapat tercapai jika  para  pengambil  keputusan  sudah  memahami  betul  tentang  apa  yang  akan  mereka kerjakan.  Pengetahuan  dan  pemahaman  atas  apa  yang  akan  mereka  kerjakan  dapat dilaksanakan  bila  komunikasi  antar  lembaga  terkait  berjalan  dengan  baik,  sehingga  setiap keputusan  kebijakan  dan  peraturan  implementasi  harus  ditransmisikan  (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

## Referensi
Abdul  Muthaleb,  Abdullah.  Rasyidah.  (2019). Panduan  teknis  perencanaan  dan penganggaran  responsif  gender  bagi  perencana  Kota  Banda  Aceh. Banda  Aceh: DP3AP2KB. Cetakan Pertama.
Antasari,  R.  R.,  &  Hadi,  A.  (2017).  Implementasi  kebijakan  perencanaan  dan  penganggaran yang  responsif  gender  di  Pemerintah  Kota  Palembang. AL-MAIYYAH:  Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan , 10 (1), 132-161.
Bambang  Sunggono.  (1994). Metodologi  penelitian  hukum. Yogyakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Fahmi, Irham. (2012). Manajemen kepemimpinan teori dan aplikasi Bandung: CV. Alfabet.
Ghony, M. Junaidi, Almanshur, Fauzan. (2012). Metode penelitian kualitatif. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media. Cetakan I.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  Kementerian  Perdagangan.
(2010). Panduan  perencanaan  dan  penganggaran  responsif  gender  bidang perdagangan .
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  (2013). Modul  TOT perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) daerah, Jakarta.
Koesriwulandari,  K.  (2015).  Perencanaan  dan  penganggaran  yang  responsif  gender  di Kabupaten Gresik. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis , 15 (2).
Laporan Pendampingan Penyusunan GAP-GBS. (2020). Bappeda.
Misbakhul Hasan. A. Rosniaty Azis. (2013). Advokasi perencanaan penganggaran responsif gender  (pprg)  bagi  masyarakat  sipil, Forum  Indonesia  untuk  Transparansi  Anggaran,
Jakarta.
Modul  Praktikum  Penganggaran  Perusahaan  &  Pemerintah.  (2017).  Prodi  D3  FEBI Universitas Sumatera Utara.
Moh.Khusaini,  Nurkholis.  (2019). Penganggaran  sektor  publik. Malang:  UB  Press.  Cetakan Pertama.
Nihlatul  Qudus  S.  N.,  Nurasuk.  (2020). Perencanaan  dan  penganggaran  bisnis. UMSIDA Press, Cetakan Pertama.
Nursalim.  ( 2017) .  Implementasi  Kebijakan  tentang  pemungutan  retribusi  pasar  oleh  unit pelaksana  teknis  Pasar  Cikatomas  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten
Tasikmalaya  T.A. Jurnal  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik ,  Universitas  Galuh Ciamis.
Pedoman  Penandaan  Anggaran  Responsif  Gender  Kementerian/Lembaga.  (2020).
Kementerian PPN/Bappenas, Edisi II.
Peraturan.bpk.go.id (Peraturan Walikota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018.
Rasyidah,  Ismiati,  Abdullah  A.  Muthaleb.  (2020). Profil  gender  Kota  Banda  Aceh, Cetakan Pertama.
Riant Nugroho Dwijiwijoto. (2004). Kebijakan publik. Jakarta: PT Gavamedia.
Salim, Syahrun. (2021). Metodologi penelitian kualitati . Bandung: Citapustaka Media.
Setyawan,  D.,  Firdausi,  F.,  &  Rusmiwari,  S.  (2018).  Analisis  program  perencanaan penganggaran  responsif  gender  (Studi  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Batu  Jawa Timur). Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 3 (1), 64-72.
Situmorang  Chazali.  (2016). Kebijakan  publik  (Teori,  analisis,  implementasi  dan  evaluasi kebijakan, Social Security Development Institute (SSDI).
Sjafrizal.  (2017). Perencanaan  pembangunan  daerah  dalam  Era  Otonomi ,  Depok:  Rajawali Pers.
Solichin  Abdul  Wahhab.  (2015). Analisis  kebijakan  dari  formulasi  ke  penyusunan  model- model implementasi kebijakan publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Pusadan, S. (2017). Implementasi kebijakan perencanaan penganggaran responsif gender pada Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  Daerah  Provinsi  Sulawesi Tengah, Katalogis, 5 (2), 191-201.
Warta, Waska. Modul Konsep Dasar dan Elemen Perencanaan , SKOM4314/Modul 1.