P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## PENERAPAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEGIATAN YANG DIATUR DALAM PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN IMPLIKASINYA PADA TANGGUNG JAWAB DIREKSI
Oleh
Divi Kusumaningrum divikusuma@unik-kediri.ac.id
Restu Adi Putra restuadiputra@unik-kediri.ac.id
Harsono Njoto harsononjoto@unik-kediri.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas kadiri

## Abstrak
Dewasa ini pertumbuhan industri dan korporasi di Indonesia menjadi sangat pesat seiring dengan pertumbuhan pembangunan yang dilakukan besar-besaran oleh pemerintah  .  Hal  ini  tentunya  sangat  mendukung  neraca  pertumbukan  ekonomi  di Indonesia  ,  mulai  dari  nilai  pemanfaatan  sumber  daya  alam  sampai  sumber  daya manusia  yang  juga  akan  meningkatkan  pertumbuhan  rata-rata  pendapatan  rakyat Indonesia  dan  pendapatan  perkapita  negara  .  Namun  dengan  semakin  pesatnya pertumbuhan  industri  dan  korporasi  di  suatu  negara  tentu  akan  meningkat  pula peluang  untuk  terciptanya  suatu  kejahatan  atau  pelanggaran  hukum  di  dalamnya  . Tentu hal ini tidak serta merta berkembang bila adanya regulasi dan aturan hukum di suatu negara dapat mencangkup semua aspek pelanggaran yang mungkin bisa terjadi di  dalamnya  .  Seperti  pencemaran  lahan,  kerusakan  alam,  sampai  dengan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat . Untuk itulah disini pemerintah dengan tegas memperketat ruang lingkup pelanggaran atau kejahatan korporasi dan memasukkannya  dalam  suatu  tindakan  pidana  yang  memberi  sanksi  hukum  pidana bagi para pemimpin perusahaan yang melakukan pelanggaran pidana korporasi .Hal ini  secara  langsung  telah  memberikan  efek  yang  cukup  besar  bagi  para  pengusaha untuk  memaksa  bertanggung  jawab  terhadap  perusahaan  yang  dipimpinnya  bila menimbulkan  berbagai  kerugian  bagi  sumber  daya  alam,sumber  daya  manusia  dan perekonomian Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau sosio- legal,  yakni  penelitian  hukum  menggunakan  interdisipliner  sebagaimana  penelitian dalam  ilmu  sosial,  karena  definisi  hukum  sangat  bervariasi  sesuai  konteksnya. Adapun hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, dan berkarakteristik penalaran yang  berorientasi  filsafat.  Penelitian  ini  berpusat  pada  sumber  bahan  hukum  dan data  kepustakaan  atau  dokumen  (library  research).  Penelitian  kepustakaan
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
dimaksudkan  untuk  memperoleh  data  sekunder,  berupa  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier.  Lalu  dilanjutkan  dengan  menginventarisasi,  meneliti  atau menguji bahan-bahan hukum atau data tertulis yang relevan dengan objek penelitian.
.

## I. PENDAHULUAN
Proses modernisasi yang berlangsung di Indonesia, khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan  telah  menyebabkan  perubahan  dari  masyarakat  agraris  menjadi  masyarakat industri.  Perkembangan  industri  (pertambangan,  agrobisnis,  perikanan,  peternakan, pengolahan  dan  lainnya)  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menjadi  penopang perekonomian di Indonesia. Bidang industri dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  (RPJPN)  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menegah  Nasional  (RPJMN) merupakan subidang dalam pembangunan bidang ekonomi.
Adanya  kegiatan  industri  di  Indonesia  memiliki  dampak  terhadap  kehidupan masyarakat,  baik  yang  bersifat  langsung  maupun  tidak  langsung.  Dampak  langsung  dari kegiatan  industri  dapat  berupa  terjadinya  pencemaran  seperti  pencemaran  air,  udara  dan daratan.  Dampak  tidak  langsung  dari  kegiatan  industri  dapat  berupa  terjadinya  urbanisasi, perubahan perilaku, sosial budaya dan bahkan kriminalitas. (Wardhana, 2004).
Keberdaan  suatu  industri  disatu  sisi  memiliki  dampak  positif  seperti  terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan adanya lapangan kerja, jumlah pengangguran akan  berkurang.  Selain  itu  keberadaan  suatu  industri  juga  dapat  meningkatkan perekonomian  Indonesia  melalui  retribusi  pajak  yang  dibebankan  kepada  pelaku  industri (perusahaan).
Dampak  positif  dari  suatu  kegiatan  pasti  diiringi  dengan  dampak  negatif.  Dampak negatif dari kegiatan industri adalah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup. Hal ini  terjadi  akibat  pembuangan  limbah  yang  tidak  memenuhi  baku  mutu  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui  kebijakan  dibidang  lingkungan  hidup  yaitu  Undang  – Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UU PPLH).
Undang-undang  ini  dikeluarkan  dalam  rangka  menjamin  kepastian  hukum  terhadap hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Undang- undang  ini  mengatur  ketentuan  pidana  terhadap  pelanggaran  hukum  dibidang  lingkungan hidup. Seperti yang tercantum dalam pasal 100 yaitu :
(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 tiga miliar rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
Dalam  kaitannya  dengan  kegiatan  industri  yang  berpotensi  dan  dapat  menimbulkan pencemaran  terhadap  lingkungan,  ketentuan  pidana  ini  dapat  diberlakukan  terhadap perseorangan  maupun  kelompok  (badan  usaha,  perseroan,  perusahaan,  perkumpulan, yayasan, perserikatan, oragnisasi dan lain-lain). Jika diterapkan pada  kelompok, ketentuan ini termasuk pada wilayah pidana korporasi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Isu lingkungan hidup
Dalam konsep pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ), sasaran utama tidak  hanya  pada  terfokus  pada  bidang  ekonomi  saja,  tetapi  harus  selaras  dengan  bidang sosial  dan  lingkungan  (ekologi).  Hal  ini bertujuan  untuk  mengurangi  dampak  negatif  dari kegiatan pembangunan khususnya di bidang industri oleh suatu badan hukum/korporasi.
Akibat  semakin  dirasakannya  dampak  negatif  yang  disebabkan  oleh  kegiatan korporasi,  maka  negara-negara  maju  khususnya  yang  perekonomiannya  baik,  mulai mencari  cara  untuk  meminimalisir  atau  mencegah  dampak  tersebut.  Salah  satunya  adalah dengan  menggunakan  instrumen  hukum  pidana.  Di  indonesia,  salah  satu  peraturan  yang mempidanakan kejahatan korporasi adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2.2. Baku mutu lingkungan
Dalam pasal 100 UU PPLH, ketentuan pidana akan diterapkan pada setiap orang jika melanggar  baku  mutu  air  limbah,  baku  mutu  emisi  dan  atau  baku  mutu  gangguan. Ketentuan ini ditetapkan sehubungan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan industri yang menyebakan adanya gangguan terhadap lingkungan hidup seperti :
1) Kehancuran sumber-sumber alam;
2) Pencemaran biologis;
3) Pencemaran lingkungan oleh bahan-bahan kimia;
4) Pencemaran fisik seperti kebisingan;
5) Radiasi panas dan bahan radioaktif; dan
6) Gangguan – gangguan sosial budaya. (Silalahi, 2001).
Untuk itu harus ditetapkan suatu standar/baku mutu terhadap pelaksanaan kegiatan industri  yang  dapat  menimbulkan  gangguan  terhadap  lingkungan  seperti  pencemaran. Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.  Dalam  UU  PPLH,  yang  dimaksud  dengan  baku  mutu  lingkungan  hidup  adalah ukuran  batas  atau  kadar  makhluk  hidup,  zat,  energi,  atau  komponen  yang  ada  atau  harus ada  dan/atau  unsur  pencemar  yang  ditenggang  keberadaannya  dalam  suatu  sumber  daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku lingkungan hidup meliputi : baku mutu air,
baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu  gangguan,  dan  baku  mutu  lain  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Penerapan baku mutu lingkungan, memiliki kegunaan antara lain :
1) Sebagai alat evaluasi bagi badan-badan yang berwenang atas mutu lingkungan suatu daerah atau kompartemen tertentu;
2) Berguna  sebagai  alat  pentaatan  hukum  administratif  bagi  pihak-pihak  yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
3) Dapat  berguna  bagi  pelaksanaan  Amdal  yang  merupakan  konsep  pengendalian lingkungan sejak dini ( preventive );
4) Sebagai  alat  kontrol  untuk  memudahkan  pengelolaan  dan  pengawasan  perizinan ( lisence management );
5) Dapat berguna bagi penentuan pelanggaran delik formal. (Siahaan, 2004). Penetapan  baku  mutu  air  buangan  (limbah)  sebagai  hasil  kegiatan  industri,
memerlukan  keahlian  dan  ketrampilan  tata  cara  pengukuran  terjadinya  pencemaran, monitoring (pemantauan) serta syarat-syarat lain dalam perizinan.(Silalahi,1996).

## 2.3. Penerapan Tindak Pidana Korporasi di bidang Lingkungan Hidup
Istilah Peristiwa  Pidana atau Delik  Pidana atau Tindak  Pidana mempunyai  arti  : “Tindakan  manusia  yang  memenuhi  rumusan  Undang-Undang  bersifat  melawan  hukum dan  dilakukan  oleh  orang  yang  dapat  dipertanggungjawabkan’”.  (Soetami,  2007).  Tindak pidana  ( crime )    dapat  diidentifikasi  dengan  timbulnya  kerugian  ( harm ),  yang  kemudian mengakibatkan  lahirnya  pertangggungjawaban  pidana  ( criminal  liability ).  Tindak  pidana berarti  suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dapat  dikenakan  hukuman  pidana.  Dan  pelaku  ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.(Prodjodikoro,1989).
Dalam  kasus  pencemaran  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  kegiatan  industri  dalam skala  besar  maupun  kecil  oleh  suatu  bentuk  badan  hukum  atau  korporasi  (badan  usaha, perseroan,  perusahaan,  perkumpulan,  yayasan,  perserikatan,  oragnisasi  dan  lain-lain) termasuk  pada  tindak  pidana  yaitu  tindak  pidana  korporasi.  Kata  korporasi  sendiri  secara etimologis mempunyai makna badan atau membadankan. Ada beberapa definisi mengenai korporasi yaitu :
1) Menurut  Satjipto  Rahardjo  :  Korporasi  adalah  suatu  badan  hasil  ciptaan  hukum. Badan  yang  diciptakannya  itu  sendiri  terdiri  dari  “ corpus ”,  yaitu  struktur  fisiknya dan  ke  dalamnya  hukum  memasukkan  unsur  “ animus ”  yang  membuat  badan  itu mempunyai kepribadian.
2) Menurut  Subekti  dan  Tjitrosudibio  :  Korporasi  adalah  suatu  perseroan  yang merupakan badan hukum. (Priyatno.,D., 2004).
Tindak  pidana  korporasi  adalah  kejahatan  yang  bersifat  organisatoris  yaitu  suatu kejahatan  yang  terjadi  dalam  konteks  hubungan-hubungan  dewan  direksi,  eksekutif  dan manajer disatu sisi dan diantara kantor pusat, bagian-bagian dan cabang-cabang disisi lain (Widodo  :  2007  dalam  Is  Susanto,  1995).    Ada  3  sistem  pertanggungjawaban  korporasi sebagai subyek tindak pidana yaitu :
1) Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah harus bertanggung jawab;
2) Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab;
3) Korporasi  sebagai  pembuat  dan  yang  bertanggung  jawab.  (Novianto  :  2007  dalam Mardjono Reksodiputro : 1989).
Berdasarkan hukum pidana di Indonesia pada saat ini, pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi dapat dibebankan kepada :
1) Korporasi itu sendiri;
2) Organ/pengurus  korporasi  yang  melakukan  perbuatan  atau  mereka  yang  bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana;
3) Pengurus korporasi sebagai pemberi perintah.
Ada  beberapa  pendekatan  untuk  menentukan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi yaitu:
1) Identification Tests / Directing Mind Theory Berdasarkan teori ini, kesalahan dari anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi yang tidak menerima perintah dari tingkatan yang lebih tinggi dalam perusahaan,  dapat dibebankan kepada perusahaan/ korporasi.
2) Doktrin Vicarious Liablility
Doktrin  ini  menyebutkan  bahwa  korporasi  bertanggungjawab  atas  perbuatan  yang dilakukan  oleh  pegawai-pegawainya,  agen/perantara  atau  pihak-pihak  lain  yang menjadi tanggung jawab korporasi.
3) Doktrin Strict Liablility
Prinsip  bertanggung  jawab  berdasarkan  kepada  adanya  unsur  kesalahan. (Priyatno.,D., 2004).
Kejahatan  korporasi  ditinjau  dari  bentuk  dan  subyek  dan  motifnya,  dapat dikategorikan  dalam White  Collar  Crime .    Suratno  (2008)  dalam  Millar  ( White  Collar Crime , 2005) menyatakan bahwa kejahatan korporasi terbagi dalam 4 kategori yaitu :
1) Kejahatan perusahaan ( corporate crime ) yang pelakunya adalah kalangan eksekutif, dengan melakukan kejahatan demi keuntungan atau kepentingan korporasi.
2) Kejahatan  yang  pelakunya  adalah  para  pejabat  atau  birokrat,  melakukan  kejahatan untuk kepentingan dan atas persetujuan atau perintah negara atau pemerintah.
3) Kejahatan  malpraktek,  yang  pelakunya  adalah  kalangan  profesional  seperti  dokter, psikater,  ahli  hukum,  pialang,  akuntan,  penilai  (adjuster)  dan  berbagai  profesi lainnya  yang  memiliki  kode  etik  profesi,  melakukan  kesalahan  profesional  dengan sengaja, dikategorikan sebagai profesional occupational crime .
4) Ditujukan  kepada  perilaku  menyimpang  yang  dilakukan  oleh  para  pengusaha, pemilik  modal  atau  orang-orang  yang  independent  lainnya,  walaupun  tidak  tinggi sosial ekonominya, tetapi berjiwa petualang.
Tindak pidana korporasi di Indonesia tentang lingkungan hidup, diatur dalam pasal 45,46,  dan  47  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1997  yang  kemudian  di  revisi  menjadi Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009.    Dalam  pasal  45  UU  23/1997,  diatur ancaman hukuman  kepada  korporasi  dengan  diperberat  sepertiga  dari  hukuman  yang  ada  dalam undang-undang ini. Sedangkan untuk pemimpin dan pemberi perintah dalam korporasi juga diancam hukuman penjara dan atau denda. Hal ini dikarenakan pengurus korporasi adalah individu  yang  mempunyai  kedudukan  atau  kekuasaan  sosial  dalam  lingkup  perusahaan
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
tempat  mereka  bekerja.  Oleh  sebab  itu  selain  menikmati  kedudukan  sosial,  harus  diiringi dengan tanggung jawab. Dalam pasal 46, yang dapat dikenakan pertanggungjawaban korporasi tidak  hanya  badan  hukum/korporasinya  saja  akan  tetapi  juga  para  pengurusnya.  Sementara  dalam pasal 47 diatur tentang tindakan tata tertib terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1. Implikasi Penerapan Pidana Korporasi Terhadap Tanggung Jawab Direksi
Bentuk  pertanggungjawaban  pidana  yang  dibebankan  kepada  korporasi  secara  garis besar  dibagi  menjadi  dua  yaitu  pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  pada  korporasi sebagai  badan  hukum  dan  pembebanan  ditujukan  pada  manusia  yang  menjalankan korporasi.  Dalam  korporasi  atau  perusahaan,  para  anggota  direksi  dan  komisaris  adalah pemegang  tanggung  jawab  berdasarkan  kepercayaan  dan  kerahasiaan  yang  harus mempunyai  sifat  teliti,  beritikad  baik,  dan  berterusterang  (doktrin  atau  prinsip fiduciary duty ).
Kewajiban  utama  dari  direktur  adalah  kepada  perusahaan  secara  keseluruhan  bukan kepada  pemegang  saham  baik  secara  individu  maupun  kelompok.    Sesuai  dengan  posisi seorang  direktur  sebagai  orang  kepercayaan  dalam  perusahaan,  posisi  ini  mengharuskan seorang  direktur  untuk  tidak  bertindak  ceroboh  dalam  melakukan  tugasnya.  Selain  itu dalam  melakukan  tugasnya,  seorang  direktur  tidak  boleh  mengambil  keuntungan  untuk dirinya sendiri atas perusahaan .
Pelanggaran  terhadap  kedua  prinsip  tersebut  dapat  menyebabkan  direktur  untuk dimintai  pertanggung  jawaban  hukumnya  secara  pribadi  terhadap  perbuatan  yang dilakukannya,  baik  kepada  para  pemegang  saham  maupun  kepada  pihak  lainnya. Doktrin atau  prinsip fiduciary  duty ini  terdapat  pada  Undang-undang  No.1  tahun  1995  tentang Perseroan Terbatas (PT).
Menurut  Pasal  l79  ayat  (1)  UUPT  : Pengurusan  PT  dipercayakan  kepada  Direksi . Dalam  pasal  82  UUPT  menyatakan  bahwa  : Direksi  bertanggung  jawab  penuh  atas pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan  dan  tujuan  perseroan  serta  mewakili  perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan Pasal 85 UUPT menetapkan bahwa : Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas  untuk  kepentingan  dan  usaha  Perseroan .  Pelanggaran  terhadap  hal  ini  dapat menyebabkan Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.
Untuk  membebankan  pertanggungjawaban  terhadap  direktur  atau  pengurus korporasi,  maka  harus  dibuktikan  adanya  pelanggaran  terhadap  kekuasaan  kewajiban kewenangan  yang  dimilikinya.   Pengurus  korporasi  dalam  hal  ini  harus  dapat  dibuktikan telah  melanggar  niat  baik  ( good  faith ) yang  dipercayakan  padanya  dalam  menjalan
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
korporasi  atau  perusahaan,  sebagaimana  diatur  dalam  prinsip fiduciary  duty . Jika dihubungkan dengan teori identifikasi , kesalahan yang dilakukan oleh anggota direksi atau pejabat korporasi lainnya hanya dapat dibebankan pada korporasi jika memenuhi syarat:
1) Tindakan yang dilakukan oleh mereka berada dalam batas tugas atau instruksi yang diberikan pada mereka
2) Bukan merupakan penipuan yang dilakukan terhadap perusahaan
3) Dimaksudkan untuk menghasilkan atau mendatangkan keuntungan bagi korporasi.
Dengan  kata  lain,  jika  salah  satu  syarat  ini  tidak  dipenuhi,  maka  kesalahan  tersebut tidak  dapat  dibebankan  kepada  korporasi,  tetapi  harus  dipikul  secara  pribadi  oleh  organ korporasi yang melakukan tindakan tersebut.
Kejahatan  korporasi  dibidang  lingkungan  hidup  merupakan  kejahatan  yang  bersifat kompleks  dan  bermotif  ekonomis.  Penegakan  hukum  pidana terhadap  suatu tindak  pidana lingkungan  hidup  baru  dapat  dilaksanakan  setelah  adanya  tindakan  hukum  berupa pertanggungjawaban  sanksi  administratif.    Penerapan  sanksi  pidana  sangat  diperlukan mengingat  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari  kegiatan  korporasi  seperti  dibidang industri sangat besar dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk lainnya.
Ada  beberapa  kasus  yang  menunjukkan  dampak  negatif  akibat  kegiatan  korporasi khususnya  dibidang  industri  oleh  perusahaan  berupa  pencemaran  lingkungan,  baik  yang terjadi diluar negeri maupun di Indonesia.
Tabel 1. Kasus dampak negatif akibat kegiatan industri dan tindak pidana korporasi bidang lingkungan hidup yang terjadi di luar negeri
No Lokasi Kasus 1 Bhopal  India  (perusahaan Unicon Carbide India Limited ) Terjadi kebocoran gas akibat buruknya sistem pengamanan dan tindakan penghematan biaya yang berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan. 2 Hinckley  Amerika  Serikat (perusahaan Pacific Gas and Electric, PG&E Corporation ) Terjadi  pencemaran  air  oleh  kegiatan  perusahaan  yang  mengakibatkan pengguna  air  yang  telah  terkontaminasi  menderita  berbagai  macam penyakit  dan  bahkan  kematian  ( industrial  poisoning ).  Kasus  ini merupakan  salah  satu  kasus  kejahatan  korporasi  (corporate  crime) terbesar  didunia  dengan  penjatuhan  sanksi  pidana  berupa  pembayaran ganti rugi dengan jumlah yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.
Tabel 2. Kasus dampak negatif akibat kegiatan industri dan tindak pidana korporasi bidang lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia
No Lokasi Kasus 1 Sidoarjo, Jawa Timur (perusahaan PT. Lapindo Brantas) Terjadi luapan lumpur akibat kegiatan pengeboran yang tidak memenuhi standar  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  sehingga  banyak  orang kehilangan  tempat  tinggal  akibat  terendam  lumpur.  Selain  itu  banyak
industri  lain  di  sekitar  semburan  lumpur  yang  harus  tutup  akibat  tidak dapat berproduksi sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan.
2 Palembang,  Sumatera  Selatan (perusahaan PT.PUSRI) Terjadi pencemaran limbah cair dan gas dari amoniak and urea 3 Palembang  Sumatera  Selatan (perusahaan  PT.Sri  Melamin Rejeki) Terjadi pembuangan limbah (amoniak dan urea) yang tidak terkendali ke lingkungan  dan  tidak  memenuhi  baku  mutu  limbah  sehingga  kegiatan operasional perusahaan pernah ditutup sementara.
Dari  beberapa  kasus  yang  disebutkan  diatas,  masyarakat  yang  berada  disekitar indsutri  adalah  pihak  pertama  yang  merasakan  kerugian  akibat  dampak  negatif  dari kegiatan  industri.  Padahal  menurut  UU  PPLH,  setiap  orang  berhak  untuk  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berikut ini adalah kerangka pikir hubungan antara penerapan pidana korporasi dengan tanggung jawab direksi.
Bagan 1. Kerangka pikir hubungan antara penerapan pidana korporasi dengan tanggung jawab direksi.
Sebagai  sebuah  badan  hukum/korporasi,  perusahaan  industri  (pertambangan, agrobisnis,  perikanan,  peternakan,  pengolahan  dan  lainnya)  yang  berpotensi  untuk menimbulkan  pencemaran  seharusnya  memiliki    tanggung  jawab  terhadap  lingkungan. Menurut  pendapat  penulis,  tanggung  jawab  direksi  perusahaan  dalam  bidang  lingkungan hidup dapat berupa :
1) Melaksanakan  konsep  proses  industri  yang  baik  ( Good  Manufacturing Process/GMP )  yaitu melaksanakan  semua  ketentuan  industri  berdasarkan  prosedur yang ilmiah dan baku.
Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan Ekonomi Pembangunan Sosial Pembangunan Lingkungan RPJPN RPJMN Bidang  Ekonomi Sub bidang indusri Kegiatan  indusri  oleh perusahaan swasta, pemerintah (BUMN,
BUMD) Limbah Kebijakan UU No.32/2009 PPLH Pasal 100 Baku mutu Pelanggaran Tindak pidana korporasi Tanggung jawab perusahan
2) Melakukan  pengolahan  limbah  melalui  instalasi  pengolahan  limbah  yang  baik (IPAL)  yang  tepat  agar  buangan/limbah  proses  produksi  dapat  memenuhi  baku mutu yang ditetapkan.
3) Mentaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang lingkungan hidup.  Hal  ini  untuk  mengantisipasi  terjadinya  kerugian  akibat  pencemaran  yang ditimbulkan.  Dalam  prinsip  pengelolaan  lingkungan  hidup,  dikenal  istilah Polluter Pay  Principle (prinsip  pencemar  harus  membayar).  Dengan  mentaati  kebijakan dibidang lingkungan, perusahaan akan terbebas dari pembayaran ganti rugi terhadap lingkungan  yang  rusak  dan  masyarakat  yang  terkena  dampak  akibat  kegiatan industri mereka.
4) Melaksanakan  konsep  ekologi  industri  yaitu  perubahan  alur  proses  dari  linier menjadi  siklik  (tertutup)  sehingga  mengurangi  limbah  yang  harus  dibuang  ke lingkungan.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  konsep  ekologi  industri, output suatu industri dapat digunakan sebagai input bagi industri lainnya.

## 3.2. Tantangan Dan Peluang Dalam Penerapan Pidana Korporasi
Penerapan  sanksi  hukum  dalam  kehidupan  tidak  selamanya  berjalan  sesuai  dengan yang  diinginkan.  Pasti  ada  tantangan  yang  harus  dihadapi  oleh  aparat  penegak  hukum. Adapun  yang  menjadi  tantangan  sekaligus  kendala  dalam  penerapan  pidana  korporasi antara lain :
1) Tindak  pidana  korporasi  merupakan  hal  yang  relatif  masih  baru  di  dalam  sistem hukum  Indonesia  sehingga  pemahaman  aparat  penegak  hukum  (penyidik  PPNS, Polri  serta  Jaksa)  dalam  penanganan  kasus  lingkungan  dan  bidang  lainnya  masih perlu ditingkatkan.
2) Paradigma  dan  prinsip  lama  yang  mengatakan  bahwa  yang  dapat  dihukum  pidana hanya yang melakukan tindak pidana secara fisik harus diubah karena menyebabkan belum optimalnya penanganan perkara lingkungan  dan bidang lainnya  yang terkait dengan pidana korporasi jika menggunakan prinsip ini.
3) Kejahatan-kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat hanyalah kejahatan-kejahatan konvensional.   Pandangan  masyarakat  cenderung  melihat  kejahatan  korporasi  atau kejahatan  kerah  putih  bukan  sebagai  hal-hal  yang  sangat  berbahaya.  Hal  ini mengakibatkan aktivitas aparat juga bersifat konvensional.
4) Tujuan  dari  pemidanaan  kejahatan  korporasi  adalah  lebih  kepada  agar  adanya perbaikan  dan  ganti  rugi,  berbeda  dengan  pemidanaan  kejahatan  lain  yang konvensional  yang  bertujuan  untuk  menangkap  dan  menghukum  sehingga  kurang menimbulkan efek jera.
5) Kejahatan korporasi sering melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan status sosial yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.
6) Perlunya adanya sosialisasi kepada para aparat penegak hukum mengenai penerapan prinsip  tindak  pidana  korporasi  (dalam  berkas  perkara  dan  dakwaan)  untuk meningkatkan  kemampuan  mereka  menangani  kasus  sehingga  tugas-tugas penegakan hukum lingkungan dapat dilaksanakan secara optimal.
Kedepannya peraturan yang mempidanakan kejahatan korporasi tidak hanya ada pada UU  bidang  lingkungan  hidup,  tetapi  juga  terhadap  UU  dibidang  lainnya.  Hal  ini dikarenakan  kemajuan  IPTEK  memiliki  dampak  negatif  seperti  meningkatnya  kejahatan (kriminalitas).  Hal  ini  seharusnya  menjadi  peluang  yang  memacu  aparat  penegak  hukum untuk  mengantisipasi  berkembangnya  kasus  pidana  dan  kejahatan  dengan  penerapan kebijakan yang relevan.
IV. PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan
1) Undang-undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup dikeluarkan dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Seperti yang diatur dalam pasal 100 mengenai sanksi pidana terhadap suatu korporasi yang bergerak  dibidang  industri  (pertambangan,  perikanan,  pertanian,  kehutanan  dan lainnya)  yang  berpotensi  dan  dapat  menimbulkan  pencemaran  karena  tidak memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan (BML) yang telah dipersyaratkan.
2) Pertanggungjawaban  terhadap  kejahatan  tindak  pidana  korporasi  selain  dapat dibebankan  kepada  korporasi,  dapat juga  dibebankan  kepada  direksi  sebagai  pihak penanggung jawab.
4.2. Saran
1) Perusahaan  industri  seharusnya  melaksanakan  pendidikan  terhadap  masyarakat  di sekitar  wilayah  industri  tentang  lingkungan  hidup  sebagai  bagian  dari  tanggung jawab  sosial  perusahaan  ( Corporate  Social  Responsibility ).  Selain  itu,  dalam  pasal 65 UU PPLH juga diatur hak setiap orag untuk mendapatkan pendidikan dan akses informasi mengenai lingkungan hidup.

## C. Daftar Pustaka
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie , Staatsblad 1847 No. 23)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Wetboek Van Strafrecht , Staatsblad 1915 No. 732) Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie, Staatsblad tahun 1847 No. 43).
Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan UU No. 17 Tahun 1964.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)