## KUALITAS PELAYANAN PENERIMAAN BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI DESA BINANGGA KECAMATAN PARIGI TENGAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Tri Wahyuni 1) , Slamet Riadi 2) , Suasa 3) , Haedar Akib 4) , Hasan Rachmany 5) 1,2 Universitas Tadulako, Palu Indonesia
3 Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia
4 Institute of STIAMI Jakarta
5 Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI) Jakarta Email: trywahyunitry7@gmail.com, haedarakib@unm.ac.id

## Abstract
This study aims to determine the quality of receiving services for Prosperous Rice in Binangga Village, Central  Parigi  District.  The  basis  of  the  research  used  is  qualitative  and  type  of  research  that  is descriptive.  Where  the  withdrawal  for  informants  is  done  by  Purpossive  techniques.  Data  types  are primary  and  secondary  data.  Data  collection  techniques  used  are  library  research,  field  research (observation, interviews, and documentation). While the informants numbered 9 people. The aspects used  in  the  study  consisted  of  5  indicators  proposed  by  Zeithami,  Parasuraman,  Berry,  (Harbani Pasolong)  which  were  used  to  measure  service  quality.  where  the  five  indicators  are  Tangibles (Physical  Appearance),  Reability  (Reliability),  Responsiveness  (Reaponsive)  (Assurance),  Assurance (Guarantee), Emphaty (Treatment or Attention). Based on the results of the research obtained, it can be concluded that the Prosperous Rice Service Quality in Central Parigi District, Parigi Moutong District has not run well seen from the five indicators used in terms of Tangibles, Reability, Responsiveness , Assurance, Emphat y (Treatment or Attention). In terms of physical appearance in terms of facilities and infrastructure in the village it is not yet adequate, in terms of responsiveness in providing services that  have  not  been  appropriate  and  fast  in  serving  the  community,  and  in  terms  of  empathy  or attitude of justice provided by the officers who are responsible for distributing  prosperous rice have not fully applied fair in providing services to the community.

## Keywords: Service, Guarantee, Emphaty, Responsiveness

## I. PENDAHULUAN
Mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pelayanan  perlu  mendapatkan  perhatian khusus dari pemerintah tentang pelayanan yang baik (Akib & Salam, 2016; Farida, 2017; Isma et al., 2017;  Saggaf  et  al.,  2014).  Pemerintah  adalah  sebuah  sistem  multiproses  yang  bertujuan  dan melindungi kebutuhan dan tuntunan yang di perintahkan. Jelas  pemerintah sangat berperan sebagai pelayanan  bagi  masyarakat  melalui  hubungan  timbal  balik  antara  pemerintah  dan  masyarakat  demi tercapainya tujuan yang tercantum dalam UUD 1945 yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur (Samsir, 2017a, 2017b; Samsir et al., 2017).
Pemerintah  telah  mengeluarkan  berbagai  macam  kebijakan  peraturan  perundang-undangan untuk  mengatur  kegiatan  pelayanan  ini  mulai  dari  keputusan-keputusan  menteri  perdayagunaan aparatur  negara  sampai  pada  terbitnya  undang-undang  pelayanan  publik  nomor  25  tahun  2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan (Akib, 1997, 2012; Akib & Niswaty, 2015; Simatupang & Akib, 2011).
Salah  satu  ukuran  keberhasilan  menyajikan  pelayanan  yang  berkualitas  sangat  tergantung pada  tingkat  kepuasan  pelanggan  yang  dilayani  artinya  menuju  kepada  pelayanan  eksternal,  dari perspektif pelanggan, lebih utama atau lebih di dahulukan apabila ingin mencapai kinerja pelayanan yang  berkualitas  (Lukman,  1999:11).  Kehidupan  masyarakat  yang  tergolong  klarifikasi  penduduk miskin  berdasarkan  kemampuan  kebutuhan  hidupnya:  1)  Penduduk  dikatakan  miskin  apabila kemampuan  memenuhi  konsumsi  makanan  hanya  mencapai  900/kalori/orang/hari  ditambah kebutuhana dasar atau setara dengan Rp. 120.000/orang/hari, 2) Penduduk dikatakan miskin apabila kemampuan  memenuhi  konsumsi  makanan  hanya  mencapai  antara  1900/2100  kalori/orang/hari ditambah  kebutuhandasar  atau  setara  dengan  Rp.  120.000-Rp.  150.000/orang/bulan,  dan  3) Penduduk  dikatakan  mendekati  miskin  apabila  kemampuan  memenuhi  konsumsi  makanan  hanya mencapai  2100/23000  kalori/orang/hari  dan  kebutuhan  dasar  atau  setara  dengan  Rp. 175.000/orang/bulan. (Badan Pusat Statistik, oleh Widyakara Pangan dan Gizi 1998).
Pelayanan  penerimaan  beras  sejahtera  (Rastra)  untuk  membantu  mencukupi  kebutuhan pangan masyarakat yang berpendapatan rendah. Dalam hal penerima bantuan beras sejahtera yang seharusnya  berhak  untuk  menerima  yaitu  masyarakat  yang  ekenominya  lemah,  seperti  orang  tua yang  berusia  lanjut,  para  janda,  dan  masyarakat  yang  perekonomianya  dibawah  rata  rata  atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Pelayanan
Pelayanan adalah suatau kegiatan atau urusan  kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar  seseorang  dengan  oranglain  atau  secara  fisik,  dan  menyediakan  kepuasan  pelanggan. Membicarakan  pelayanan  berarti  membicarakan  suatu  proses  kegiatan  yang  konokasinya  lebih kepada hal yang di abstrak (intangible). Pelayanan adalah merupakan suatu proses, proses tersebut menghasilkan  suatu  produk  yang  berupa  pelayanan,  yang  kemudian  diberikan  kepada  pelanggan. (Samparalukman, 2008:8)
Kualitas pelayanan terdiri dari: transparansi, akuntabilitas, kondisioanal, partisipatif, kesamaan hak,  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  (Sinambela,  2006).  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, bahwa Pelayan umum adalah segala bentuk pelayanan yang di  laksankan  oleh  Pemerintah  Pusat,Daerah,  dan  Badan  Usaha  Miliki  Negara  (BUMN)  untuk pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  melalui  peraturan  perundang-undangan (Prayudi, 2013).
Bahwa  segala  bentuk  pelayanan,  baik  dalam  bentuk  barang  maupun  jasa  publik  menjadi tanggung  jawab  dan  di  laksanakan  oleh  pemerintah  di  Pusat,  di  Daerah  dan  BUMN  dalam  upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan (Ratminto, 2007). Pelayanan yang  diperlukan manusia pada dasarnya ada dua  jenis, yaitu: layanan fisik yang  sifatnya pribadi  sebagai  manusia  dan  layanan  administrative  yang  diberikan  oleh  orang  lain  selaku  anggota organisasi, baik itu organisasi massa atau negara (Akib & Tarigan, 2008; Simatupang & Akib, 2011).
Pelayanan  publik  adalah  segala  bentuk  pelayanan,  baik  dalam  bentuk  barang  maupu  jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, di daerah,  dan  dilingkungan  badan  usaha  milik  negara  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dalam  rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang- undangan (Agi et al., 2015; Saggaf et al., 2014). Dalam konsep pelayanan publik dirumuskan dalam undang-undang  nomor  25  tahun  2009  adalah  pelayanan  publik  yang  berdasarkan  pembiayaan  dan sifat  pembiayaan,dengan  peraturan  undang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  atas  barang,  jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Berdasarkan  pengertian  kualitas  pelayanan  dari  beberapa  pendapat  para  ahli  tersebut, pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah, dimana masyarakat diberdayakan sehingga mampu  mengontrol  pelayanan  yang  diberikan  oleh  birokrasi  sebagai  kewajiban  bukan  hak  karena mereka  diangkat  oleh  pemerintah  untuk  melayani  masyarakat,  oleh  karena  itu  dibangun  komitmen yang  kuat  untuk  melayani  sehingga  pelayanan  akan  dapat  menjadi  lebih  responsif  terhadap kebutuhan  masyarakat  dan  dapat  merancang  model  pelayanan  yang  lebih  kreatif,serta  lebih  efisien dan menjadi salah satu indikator dari kualitas suatu instansi pemerintah.

## Beras Sejahtera(Rastra) dan Masyarakat Miskin
Sesuai dengan Undang-Undang dengan Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan merupakan hak asasi manusia yang  harus dipenuhi. dengan adanya program penyaluran bantuan untuk rakyat kecil terus menjadi perhatian pemerintah yang tujuannya agar mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin  melalui  pemenuhan  pangan  pokok  dalam  bentuk  beras.dengan  adanya  bantuan  tersebut masyarakat miskin bisa memenuhi pemenuhan kebutuhan lain.
Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan secara mandiri, menyediakan  pangan  yang  beraneka  ragam  dan  memenuhi  persyaratan  keamanan,  mutu,  dan  gizi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Rachmat, 2015).
Beras  sejahtera  (RASTRA)  adalah  beras  yang  disubsidi  pemerintah  untuk  masyarakat  yang berekonomi  lemah.  Bantuan  Sosial  Beras  Sejahtera  adalah  bantuan  pangan  dalam  bentuk  beras (natura) yang diberikan oleh pemerintah untuk disalurkan setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat  (KPM)  tanpa  dikenakan  biaya  tebus/harga.  Beras  yang  disalurkan  adalah  beras  berkualitas medium sejumlah 10 kg. Bantuan sosial rastra pada mulanya adalah bantuan Rastra yang disalurkan kepada penerima manfaat  sebesar  15 kg per  keluarga dengan biaya tebus Rp  1.600,-/kg  kemudian bertransformasi  menjadi  bantuan  sosial  rastra  dan  berubah  fungsi  dari  pola  bantuan  bersubsidi menjadi  bantuan  sosial  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  beban  pengeluaran  keluarga  penerima manfaat melalui pemberian beras sejahtera tanpa dikenakan biaya tebus.

## III. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriktif Kualitatif (Creswell & Creswell, 2017). Sumber Data peroleh dari data primer merupakan peneliti sendiri yang berperan penting dalam mencari data, fakta dan realitas di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dokumen, Arsip, Laporan, Evaluasi kajian Ilmiah. Lokasi penelitian di;aksanakn di Desa Binangga Kecamtan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data melihat dari pendapat Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang menyajikan empat point penting yang saling keterkaitan yaitu: Reduksi Data (Data Reduction), Kondensasi ata (Data Condensation), Penyajian Data (Data Display), dan Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing/Verification).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan  dan  keinginan  serta  kemudahan  dan  sikap  ramah  yang  ditujukan  dalam  memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  para  penerima  pelayanan,  sehingga  tercapai  kepuasan  (Koshal  et  al., 1985a, 1985b; Koshala et al., 1999; Rachmany, 2003). Kualitas pelayanan itu sendiri tergantung pada pelayanan  yang  mereka  berikan  kepada  masyarakat  yang  mengharapkan  pelayanan  yang  mereka berikan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Masyarakat menilai kualitas pelayanan yang tidak hanya dilihat dari segi hasil yang mereka terima, tetapi penilaian ini dilihat dari segi proses pelayanan yang  mereka  berikan.  Sebagai  mana  di  ketahui  bahwa  pemerintah  adalah  pelayanan  kepada masyarakat, oleh karena itu pemerintah sudah semestinya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,  untuk  melayani  serta  menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  setiap  anggota masyarakat  mengembangkan  kemampuan  demi  mencapai  tujuan  bersama.  Pemerintah  sebagai pelayanan  masyarakat  ( public  service )  seharusnya  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  kepada masyarakat.  Pelayanan  yang  berkualitas  selain  bermanfaat  bagi  masyarakat  juga  bermanfaat terhadaap aparat pemerintah itu sendiri.
Tangible .
Dalam  suatu  organisasi  public,  dituntut  mampu  memberikan  pelayanan  yang  maksimal kepada  masyarakat.  Untuk  itu  sangat  diperlukan  berupa  sarana  prasarana  dalam  memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Demi terlaksananya pelayanan yang berkualitas sesuai
keinginan  masyarakat. Tangibles atau  ketampakan  fisik  dapat  dilihat  dari  ketampakan  gedung  atau sarana  perkantoran,  peralatan,  ruang  tunggu,  dan  pegawai.  Faktor  tersebut  merupakan  hal  yang sangat  penting  dalam  pemberian  sebuah  pelayanan  kepada  masyarakat  karena  sangat  diperlukan fasilitas  dalam  memberikan  suatu  pelayanan  demi  kenyamanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat. Karena sebagai pelayanan aparat yang ada di desa harus mengutamakan kepuasan masyarakat.

## Reability
Reability atau reabilitas dalam indicator ini di makasudkan kemampuan yang dimiliki pegawai dalam  memberikan  pelayanan  secara  tepat  dan  akurat  sesuai  dengan  prosedur.  Kemampuan organisasi  publik  dalam  memberikan  pelayanan  sangat  berpengaruh  dengan  sumber  daya  manusia yang  tersedia  pada  organisasi  tersebut.  Jika  pegawai  dalam  sebuah  organisasi  mampu  memberikan pelayanan  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat,  maka  masyarakat  akan  merasa  puas  dengan pelayanan yang mereka dapatkan. Apabila pelayanan yang di berikan sesuai dengan alur waktu yang telah di tentukan maka masyarakat akan sangat puas dengan pelayanan yang di berikan.

## Responsivitas
Responsiveness atau  responsivitas  adalah  kerelaan  untuk  menolong  coustomers  dan menyelenggarakan  pelayanan  dengan  ikhlas.  Artinya,  kerelaan  pegawai  yang  bertanggung  jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan secara ikhlas. Pelayanan yang secara tepat dan  cepat  dalam  memberikan  pelayanan  sangat  besar  pengaruhnya  untuk  dapat  memberikan kepuasan  kepada  masyarakat,  sehingga  dalam  melayani  masyarakat  pegawai  harus  berusaha menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, karena dengan pelayanan yang baik akan mendapat respon yang baik pula dari orang-orang yang menerima pelayanan.

## Assurance
Assurance atau jaminan adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja atau pegawai serta kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada konsumen. Artinya tingkat kemampuan dan  sikap  sopan  santun  yang  dimiliki  tiap  aparat  yang  ada  di  Desa  Binangga  dalam  memberikan pelayanan beras sejahtera kepada masyarakat.

## Emphaty
Emphaty adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh pegawai kepada masyarakat. Pada umumnya organisasi pelayanan publik dituntut memebrikan pelayanan yang seadil- adilnya kepada public. Keadilan yang dimaksud dalam pelayanan adalah tidak ada perlakuan khusus yang diberikan pegawai secara pihak. Keadilan merupakan sikap dan tindakan seorang aparatur Negara yang memeperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya, dan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  Kualitas  pelayanan penerimaan  beras  sejahtera,  belum  dikatakan  baik  karena  dari  kelima  indikator  yaitu Tangibles , Reability , Responsiveness,  Assurance ,  dan Empaty .  ada  tiga  yang  bermasalah  dalam  kualitas pelayanan  yaitu Tangibles atau  ketampakan  fisik  berupa  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  desa belum  memadai,  dari  segi Responsiveness atau  daya  tanggap  dari  kualitas  pelayanan  yang  belum secara cepat dan tepat dalam memberikan beras sejahtera, dimana dalam proses pengambilan beras tersebut  masih  sangat  lama  demi  mendapatkan  beras  sejahtera  dikarenakan  harus  melakukan pengantrian panjang. Sedangakan dari segi Emphaty atau sikap keadilan yang diberikan aparat yang bertugas  dalam  membagikan  beras  sejahtera  masih  membeda  bedakan  masyarakat  dalam  proses pembagiannya. yang seharusnya masih mendapat jatah beras sejahtera dalam hal ekonominya lemah malah  diganti  dengan  yang  ekonominya  mampu.  Seharusnya  ini  ditujukan  untuk  masyarakat  yang berhak  untuk  menerima  beras  sejahtera  bukan  yang  mampu  dalam  hal  ekonomi  yang mendapatkannya tapi masyarakat yang terbilang tidak mampu yang harus mendapat beras sejahtera
tersebut.  Sehingga  masih  perlu  ditingkatkan  lagi  dalam  hal  pelayanan  agar  kedepannya  lebih  baik, sekalipun terdapat beberapa masalah terkait dalam pelayanannya.
Berdasarkan  hasil  kajian  yang  dilakukan  dan  temuan  dalam  penelitian  ini,  maka  peneliti memberikan saran hal-hal sebagai berikut :
1. Perlu adanya sarana dan prasarana yang ada di Desa harus lengkap agar kedepannya dapat meningkatkan pelayanan yang baik untuk masyarakat.
2. Kinerja aparat dalam melayani masyarakat perlu ditingkatkan baik dari segi tepat dan cepat dalam melayani, agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
3. Bagi  aparat  desa  harus  lebih  teliti  dalam  melakukan  pembagian  beras  sejahtera.  Agar masyarakat  yang  seharusnya  berhak  untuk  menerima  bantuan  beras  sejahtera  tersebut sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agi,  A.  A.,  Kahar,  F.,  &  Akib,  H.  (2015).  Persepsi  Mahasiswa  Pendidikan  Administrasi  Perkantoran Tentang Pelayanan Administrasi Akademik pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar. Jurnal Office , 1 (2), 192 – 197. Akib, H. (1997). Analisis ekonomi politik kebijakan distribusi pupuk di Indonesia . FISIP-UI.
Akib,  H.  (2012).  Implementasi  kebijakan:  Apa,  mengapa  dan  bagaimana. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi Publik , 1 (1), 1 – 11. Akib, H., & Niswaty, R. (2015). Dampak Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Pengembangan Kompetensi Lokal Sebagai Basis Kerjasama Antar-Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat . Akib,  H.,  &  Salam,  R.  (2016).  Analisis  Kualitas  Pelayanan  Publik  Berbasis  Importance  Performance Analysis (IPA) pada Kecamatan Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Scientific Pinisi , 2 (April 2016), 16 – 20.
Akib,  H.,  &  Tarigan,  A.  (2008).  Artikulasi  konsep  implementasi  kebijakan:  Perspektif,  model  dan kriteria pengukurannya. Jurnal Kebijakan Publik . Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2017). Research  design:  Qualitative,  quantitative,  and  mixed methods approaches . Sage publications. Farida, U. (2017). Analysis of Empowerment Program that was Implemented in Mamuju Regency East Sulawesi Indonesia . 149 (Icest), 19 – 21.
Isma,  E.  W.,  Darwis,  M.,  Saleh,  S.,  &  Salam,  R.  (2017).  Kualitas  Pelayanan  Administrasi  pada Puskesmas  Gattareng  Kecamatan  Gantarang  Kabupaten  Bulukumba. JURNAL  ILMU ADMINISTRASI PERKANTORAN (JIAP) , 21 – 28. Koshal, R. K., Shukla, V., & Rachmany, H. (1985a). Demand for gasoline in Indonesia. Ekonomi Dan Keuangan Indonesia , 33 , 165 – 175.
Koshal, R. K., Shukla, V., & Rachmany, H. (1985b). Demand for Kerosene in Indonesia: A Statistical Analysis. Manuscript, University of Ohio, Athens, OH . Koshala, R. K., Koshal, M., Boyd, R. G., & Rachmany, H. (1999). Demand for kerosene in developing countries: A case of Indonesia. Journal of Asian Economics , 10 (2), 329 – 336. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. 3rd . Thousand Oaks, CA: Sage.
Prayudi,  A.  (2013).  Implementasi  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  46 Tahun  2004  Tentang  Pelaksanaan  Pengawasan  Melekat  (Studi  Kasus  Dinas  Pekerjaan  Umum Bina Marga Dan Pematusan Kota Surabaya). Publika , 1 (3). Rachmany, H. (2003). Teori dan Dasar Pengenaan Pajak atas Properti, Bahan Kuliah Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Indonesia . Jakarta. Rachmat, M. (2015). Percepatan pembangunan pangan menuju pencapaian ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat. Forum Penelitian Agro Ekonomi , 33 (1), 1 – 17. Ratminto,  R.  (2007).  Evaluasi  Kebijakan  Penyusunan  Standar  Kompetensi  Jabatan  Struktural. Civil Service Journal , 1 (1 Juni).
Saggaf,  S.,  Salam,  R.,  Kahar,  F.,  &  Akib,  H.  (2014).  Pelayanan  Fungsi  Administrasi  Perkantoran Modern. Jurnal Ad’ministrare , 1 (1), 20 – 27. Samsir, A. (2017a). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Office , 3 (1), 51 – 55.
Samsir,  A.  (2017b).  Studi  Komperatif  Model  Bumdes  Di  Kabupaten  Bantaeng. Jurnal  Ad’ministrare , 3 (2), 45 – 58.
Samsir,  A., Ma’ruf, M.  I.,  &  Salam,  R.  (2017).  Impact  of  Income  on  Households  Patterns  of Consumption  of  Street  Vendors  in  Makassar  City. 8th  International  Conference  of  Asian Association of Indigenous and Cultural Psychology (ICAAIP 2017) .
Simatupang,  P.,  &  Akib,  H.  (2011).  Efektivitas  Implementasi  dan  Dampak  Kebijakan  dalam  Konteks Desentralisasi Pemerintahan. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 2 (1), 1 – 9. Sinambela, L. P. (2006). Reformasi pelayanan publik: teori, Kebijakan dan implementasi .