DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1 Received: 6 Januari 2021 , Revised: 17 Januari 2021, Publish: 9 Maret 2021

## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
Maimunah Maimunah 1 , Kemas Imron Rosadi 2 1 Dr. Student Program at UIN STS Jambi, email: alhafizza@gmail.com 2 Dosen at Universitas UIN STS Jambi, email; kemasimronrosadi@uinjambi.ac.id

## Corresponding Author: Maimunah Maimunah 1
Abstrak: Analisis kebijakan erat kaitannya dengan sistem politik dengan muatan komunikasi dan  penggunaan  pengetahuan  yang  relevan  dengan  kebijakan  adalah  sentral  dalam  praktik dan  teori  analisis  kebijakan.  Hanya  jika  pengetahuan  tentang  proses  pembuatan  kebiajakn dikomunikasikan  di  dalam  proses  tersebut  para  pelaku  kebijakan  dapat  menggunakan pengetahuan  tersebut  untuk  memperbaiki  kebijakan  publik.  Metodologi  analisis  kebijakan adalah  sistem  standar,  aturan  dan  prosedur  untuk  menciptakan,  secara  kritis  menilai,  dan mengkomunikasikan  pengetahuan  yang  relevan  dengan  kebijakan.  Metodologi  analisis kebijakan  mempunyai  beberapa  karakateristik  utama:  perhatian  yang  tinggi  pada  prumusan dan  pemecahan  masalah,  komitmen  pada  pengkajian  yang  baik  yang  sifatnya  deskriptif maupun  kritik  nilai  dan  keinginan  untuk  meningkatkan  efesiensi  pilihan  diantara  sejumlah alternatif  kebijakan.  Tulisan  ini  menjelaskan  tentang  hakikat  dan  sejarah  kebijakan pendidikan  Islam  publik  dimana  Kementrian  Agama  RI  sebagai  pemegang  kebijakan  dan UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  sebagai  pelaksana  atau  yang  terimplikasi  dari  kebijakan. Mulai  dari  penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan,  adopsi  kebijakan,  implementasi kebijakan  dan  penilaian  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  yang dilakukan  oleh  penulis.  Terutama  ingin  menjawab  persoalan  tentang  mengapa  disetiap kementrian memiliki lembaga pendidikan, padahal sudah ada kementrian pendidikan nasional yang  mengatur  pendidikan  di  Indonesia,  sehingga  ada  anggapan  bahwa  adanya ketidakpercayaan dengan kementrian pendidikan nasional selaku penyelenggara pendidikan.
Kata Kunci : Perkembangan politik dan kebijakan, pendidikan islam di indonesia

## PENDAHULUAN
William  N.  Dunn  berkeyakinan  bahwa  analisis  kebijakan  merupakan  disiplin  ilmu sosial  terapan,  yang  menggunakan  berbagai  metode  penelitian  dan  argumen  untuk menghasilkan  dan  menyampaikan  informasi  terkait  kebijakan  sehingga  dapat  digunakan untuk  memecahkan  masalah  politik.  Masalah  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  analisis kebijakan  publik  lebih  merupakan  saran  atau  pertimbangan  bagi  pembuat  kebijakan publik, termasuk masalah yang dihadapinya, tugas-tugas yang harus dilakukan organisasi publik dalam merespon permasalahan tersebut, dan berbagai pilihan kebijakan yang dapat diadopsi dalam berbagai evaluasi berdasarkan tujuan kebijakan. Analisis kebijakan publik
bertujuan  untuk  memberikan  rekomendasi  untuk  membantu  pengambil  keputusan  dalam memecahkan masalah publik.(Fitriatun, 2019)
Dalam  analisis  kebijakan  publik  terdapat  informasi  terkait  isu  publik  dan argumentasi  mengenai  berbagai  alternatif  kebijakan  sebagai  bahan  pertimbangan  atau masukan  bagi  pengambil  keputusan.  Kita  dapat  membedakan  analisis  kebijakan  publik berdasarkan  penelitian  kebijakan  dari  analisis  kebijakan  sebelum  dan  sesudah  kebijakan publik tertentu.Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik hanya bertumpu pada isu publik, sehingga hasilnya justru merupakan rekomendasi kebijakan publik yang baru. Analisis  kebijakan  sebelum  dan  sesudah  adanya  kebijakan  memiliki  tujuan  yang  sama, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan kepada pengambil kebijakan untuk memperoleh kebijakan  yang  lebih  berkualitas.Sistem  pendidikan  nasional  adalah  suatu  sistem  yang menyeluruh  dari  seluruh  departemen  dan  kegiatan  pendidikan  yang  saling  berhubungan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.(Hastuti & Soehartono, 2018)
Analisis  kebijakan  publik  merupakan  saran  atau  pertimbangan  pembuat  kebijakan publik, termasuk masalah yang dihadapinya, tugas-tugas yang harus dilakukan organisasi publik  dalam  menanggapi  masalah  tersebut,  dan  berbagai  pilihan  kebijakan  yang  dapat diambil dalam berbagai  evaluasi  berdasarkan tujuan kebijakan. Analisis kebijakan publik bertujuan  untuk  memberikan  rekomendasi  untuk  membantu  pengambil  keputusan  dalam memecahkan masalah publik.
Isu  kebijakan  publik  yang  menjadi  perhatian  penulis  adalah:  Walaupun  sudah  ada Kementerian  Pendidikan  nasional  yang  mengatur  lembaga  pendidikan,  mengapa  setiap kementerian memiliki lembaga pendidikan sendiri-sendiri. Adakah rasa ketidakpercayaan terhadap Kementerian Pendidikan yang mengatur lembaga pendidikan?
Apakah setiap Kementrian yang mendirikan lembaga pendidikannya memiliki dasar hukum,  bila  berkenan  mohon  disampaikan?  Bila  ada  Peraturannya,  bila  berkenan  kami mohon  diberikan  hard  copy  atau  soft  copynya.  Apakah  ada  kebijakan  khusus  dari  setiap kementrian yang memiliki lembaga pendidikan dalam hal:
1. Rekrutmen peserta didik atau mahasiswa dan out put setelah tamat studi.
2. Sumber Pendanaan APBN, APBD atau Mandiri
3. Penyediaan Fasilitas
4. Kurikulum dan Metode Pembelajaran
5. Kualifikasi Akademik Pendidik dan
6. Standar Kompetensi Pendidik.
Apakah  kebijakan  yang  memperbolehkan  setiap  kementrian  mendirikan  lembaga pendidikannya suatu hal yang baik? Atau semua lembaga pendidikan berpusat dan di atur sepenuhnya oleh Kementrian Pendidikan Nasional.

## KAJIAN PUSTAKA

## Analisis Kebijakan
Kebijakan  bahasa  Inggris  berbeda  dengan  kata  "wisdom"  yang  mengacu  pada wisdom  atau  kebijaksanaan.  Kebijakan  adalah  pernyataan  umum  tentang  perilaku, bukan organisasi. Menurut "Kebijakan adalah pedoman untuk pengambilan keputusan." Strategi  adalah  hal  yang  berguna,  penyederhanaan  sistem  yang  dapat  membantu  dan mengurangi  masalah,  dan  rangkaian  operasi  untuk  menyelesaikan  masalah  tertentu, oleh karena itu strategi dianggap sangat penting. (Midian Sirait, 1997: 115). William N. Dunn  menyebutkan  istilah  kebijakan  publik  dalam  bukunya  yang  berjudul  "Analisis Kebijakan Publik", yang artinya adalah sebagai berikut: instansi atau kantor pemerintah ". (Midian Sirait, 1997: 132). Edward III dan Shakansky mengatakan bahwa kebijakan publik  adalah:  “Apa  yang  dikatakan  dan  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh
pemerintah adalah maksud atau tujuan dari rencana pemerintah. (Apa yang dikatakan, apa  yang  dilakukan  atau  tidak  dilakukan.  Kebijakan  adalah  bagian  dari  rencana pemerintah. Gol grup).”(Triputro, 2005: 190)
Pandangan  Edward  III  dan  Shakansky  menunjukkan  apa  yang  telah  dilakukan atau tidak. Ini terkait dengan maksud dan tujuan uang yang terkandung dalam rencana yang dirumuskan oleh pemerintah. Miriam Budiarjo mengatakan pengertian kebijakan (policy)  adalah  kumpulan  keputusan  yang  dibuat  oleh  aktor  atau  kelompok  politik untuk  memilih  tujuan  dan  bagaimana  mencapainya.  Berdasarkan  definisi  di  atas, strategi adalah kumpulan keputusan. Keputusan dibuat oleh aktor atau kelompok politik (yaitu  pemerintah).  Keputusan  itu  ditujukan  untuk  memilih  tujuan  dan  cara  untuk mencapainya.(Budiardjo, 1988: 56)
Inu  Kencana  Syafie  mengutip  pandangan  Harold  Laswell  dalam  bukunya “Introduction  to  Government  Science”.  Kebijakan  tersebut  adalah:  “Tugas  intelektual pengambilan  keputusan  meliputi  menjelaskan  tujuan,  mendeskripsikan  tren, menganalisis  kondisi,  memprediksi  perkembangan  dan  penelitian  di  masa  depan, evaluasi  dan  penelitian,  dan  Evaluasi  dan  kemungkinan  seleksi..”(Syafie,  2009:  35) Menurut  Harold  Laswell  (Harold  Laswell),  ia  mendefinisikan  kebijakan  sebagai  tugas intelektual  pengambilan  keputusan,  yang  meliputi  berbagai  hal,  yaitu  menjelaskan tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  kebijakan  yang  telah  dirumuskan,  dan  menjelaskan dasar-dasarnya.  Situasi  memilih  banyak  tujuan,  mengembangkan  dampak  dan  kinerja kebijakan  masa  depan,  dan  melakukan  penelitian  dan  evaluasi.  Adapun  David  Easton (David Easton) yang dikutip oleh Muhammad dan Fadillah Putra dalam buku "Law and Public  Policy",  kebijakan  publik  diartikan  sebagai  isu  wajib  oleh  pemerintah  dan instansi  berwenang  lainnya.  Proses  distribusi  nilai  ke  seluruh  masyarakat..(Muchsin, 2002: 26)
Mengangkat  masalah  merupakan  langkah  awal  dalam  merumuskan  kebijakan publik.  William  N.  Dunn  percaya  bahwa  pengangkatan  masalah  dapat  memberikan pengetahuan  yang  relevan  dengan  kebijakan  untuk  mempertanyakan  asumsi  yang mendefinisikan  masalah  dan  memasuki  proses  pengambilan  keputusan  melalui pengaturan  agenda.  Kesimpulannya  adalah  bahwa  kebijakan  publik  yang  dirumuskan karena  munculnya  isu  publik,  sehingga  tujuan  tersebut  dapat  diramalkan  dan dicapai..(William, 2013: 26)
Dunn  juga  menjelaskan:  “Perumusan  masalah  dapat  membantu  menemukan hipotesis  tersembunyi,  mendiagnosis  penyebab,  merencanakan  tujuan  yang  mungkin untuk menggabungkan pandangan yang bertentangan dan merancang peluang kebijakan baru..  (William,  2013:  26)  Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa langkah  awal  dari  pembuatan  kebijakan  publik  adalah  perumusan  kebijakan  publik dengan  menyusun  setiap  permasalahan  publik  yang  terjadi  seperti  suatu  agenda. Contohnya  Rancangan  Undang-Undang.  Merumuskan  masalah  publik  yang  benar  dan tepat  dapat  didasarkan  atau  melihat  dari  karakteristik  masalah  publik,  yaitu:  Saling ketergantungan (interdependence) antara berbagai masalah, subyektivitas dari masalah kebijakan, artificiality masalah dan dinamika masalah kebijakan.(Subarsono, 2008: 24) Nugrojo  menyatakan  dalam  bukunya  "Kebijakan  Publik,  Perumusan, Implementasi,  dan  Evaluasi",  “Peran  analisis  kebijakan  adalah  untuk  memastikan bahwa kebijakan yang akan dirumuskan memang didasarkan pada kepentingan terbaik masyarakat, tidak selama memungkinkan pengambil keputusan. Manfaat. ”Oleh karena itu, analis kebijakan perlu memiliki keterampilan berikut ini:
1. Satu jenis. Mampu dengan cepat fokus pada kriteria pengambilan keputusan inti.
2. Memiliki  kemampuan  analisis  multidisiplin,  jika  tidak,  Anda  dapat  mengakses sumber pengetahuan di luar disiplin yang ada dalam kendali Anda.
3. Mampu mempertimbangkan jenis langkah kebijakan yang dapat diambil.
4. Kemampuan  untuk  menghindari  penggunaan  metode  kotak  alat  (atau  buku  teks) untuk  analisis  strategis,  tetapi  menggunakan  metode  yang  paling  sederhana  namun paling  akurat,  dan  menggunakan  logika  untuk  merancang  metode  ketika  metode yang diperlukan tidak dapat digunakan.
5. Mampu menghadapi ketidakpastian dan mengungkapkannya dalam angka.
6. Mampu  merumuskan  rumusan  masalah  yang  sederhana  namun  jelas,  memeriksa fakta-fakta yang diperlukan, dan menempatkan diri pada posisi orang lain (empati), terutama  sebagai  pengambil  keputusan  dan  konstituen  publik,  mereka  hanya  dapat memberikan analisis kebijakan, bukan pengambilan keputusan.
7. Kami tidak hanya dapat mengatakan "ya" atau "tidak" untuk proposal yang diajukan, tetapi  juga  dapat  memberikan  definisi  dan  analisis  proposal,  sehingga  kami  dapat menyadari  bahwa  tidak  ada  kebijakan  yang  sepenuhnya  benar,  masuk  akal,  dan lengkap secara lengkap.
8. Mampu  memahami  bahwa  intervensi  kebijakan  publik  terbatas  dan  memiliki  etika profesi yang tinggi.
Tahapan Kebijakan
a. Penyusunan Agenda
Dalam  realitas  kebijakan  publik,  penyusunan  agenda  merupakan  tahapan  dan proses yang sangat strategis. Dalam proses inilah ada ruang untuk menjelaskan apa yang  disebut  isu  publik,  dan  prioritas  agenda  publik  terancam.  Jika  suatu  masalah berhasil  mendapatkan  status  sebagai  masalah  publik  dan  mendapat  prioritas pertimbangan  dalam  agenda  publik,  maka  masalah  tersebut  membutuhkan  alokasi sumber  daya  publik  yang  lebih  banyak  daripada  masalah  lainnya.  Dalam  agenda setting  juga  sangat  penting  untuk  menentukan  isu-isu  publik  yang  akan  diangkat dalam  agenda  pemerintah.  Masalah  kebijakan  sering  disebut  sebagai  masalah kebijakan. Masalah kebijakan sering kali muncul karena peserta berbeda dalam arah tindakan  yang  akan  diambil  atau  akan  diambil,  atau  sifat  masalah.  Masalah kebijakan  adalah  produk  atau  fungsi  debat  tentang  pernyataan,  rincian,  penjelasan, atau evaluasi  masalah tertentu.  Namun, tidak semua isu  bisa dimasukkan ke dalam agenda kebijakan.
Ada  beberapa  Kriteria  isu  yang  bisa  dijadikan  agenda  kebijakan  publik diantaranya:
1. Mencapai titik kritis tertentu atau diabaikan akan menjadi ancaman serius
2. Telah mencapai derajat tertentu à memiliki dampak yang sangat besar
3. Pertimbangkan  emosi  tertentu  dari  perspektif  minat.  Kerumunan  (manusia) dan mendapat dukungan dari media massa;
4. Memiliki dampak yang sangat luas
5. Mempertanyakan kekuatan dan legitimasi masyarakat; Mengenai  ciri  masalah  yang  pelik  (sulit  dijelaskan,  tetapi  mudah  dirasakan), yaitu pejabat  terpilih  dan yang ditunjuk  memasukkan masalah ini ke dalam  agenda publik.  Banyak  masalah  yang  belum  terselesaikan,  sementara  yang  lain  tertahan dalam  waktu  yang  lama.  Penyusunan  agenda  kebijakan  harus  didasarkan  pada urgensi  dan  substansi  kebijakan  serta  partisipasi  para  pemangku  kepentingan. Kebijakan  tidak  boleh  mengaburkan  urgensi,  substansi  dan  partisipasi  pemangku kepentingan.
b. Formulasi Kebijakan
Pembuat  kebijakan  akan  membahas  isu-isu  yang  masuk  dalam  agenda  kebijakan. Masalah-masalah  ini  ditentukan  untuk  menemukan  solusi  terbaik.  Solusi  untuk masalah  tersebut  berasal  dari  beberapa  pilihan  atau  pilihan  strategis  yang  ada. Serupa  dengan  perebutan  isu  untuk  masuk  ke  dalam  agenda  kebijakan,  pada  tahap perumusan kebijakan, setiap alternatif akan bersaing memperebutkan kebijakan yang dipilih untuk menyelesaikan masalah.
c. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan
Tujuan legitimasi adalah untuk mengesahkan prosedur dasar pemerintah. Jika perilaku  halal  dalam  masyarakat  diatur  oleh  kedaulatan  rakyat,  maka  warga  akan mengikuti  instruksi  pemerintah.  Namun,  warga  harus  yakin  bahwa  tindakan pemerintah  itu  legal.  Dukungan  untuk  rezim  sering  kali  tersebar  dalam  bentuk  niat baik  dan  niat  baik  terhadap  tindakan  pemerintah  untuk  membantu  anggota mentolerir gangguan pemerintahan. Legitimasi dapat dikelola dengan memanipulasi simbol  tertentu.  Orang-orang  belajar  untuk  mendukung  pemerintah  melalui  proses ini.
d. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan
Secara  umum,  evaluasi  kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai  kegiatan  yang melibatkan  evaluasi  kebijakan  termasuk  substansi,  implementasi  dan  dampaknya. Dalam  hal  ini,  evaluasi  dianggap  sebagai  kegiatan  fungsional.  Artinya  evaluasi kebijakan  harus  dilakukan  tidak  hanya  pada  tahap  akhir,  tetapi  juga  pada keseluruhan  proses  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  evaluasi  kebijakan  dapat  meliputi tahapan  perumusan  masalah  kebijakan,  usulan  rencana  penyelesaian  masalah kebijakan,  tahapan  pelaksanaan  dan  dampak  kebijakan.  Secara  umum,  evaluasi kebijakan  dapat  dikatakan  suatu  kegiatan  yang  melibatkan  evaluasi  atau  evaluasi kebijakan termasuk substansi, implementasi dan dampaknya.
Dalam hal ini, evaluasi dianggap sebagai kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan  harus  dilakukan  tidak  hanya  pada  tahap  akhir,  tetapi  juga  pada keseluruhan  proses  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  evaluasi  kebijakan  dapat  meliputi tahapan  perumusan  masalah  kebijakan,  usulan  rencana  penyelesaian  masalah kebijakan, tahapan pelaksanaan dan dampak kebijakan.
e. Rekomendasi Kebijakan
Evaluasi  alternatif  akan  menguraikan  alternatif  yang  sesuai  untuk  mencapai tujuan  kebijakan  publik.  Pada  langkah  terakhir  ini,  tugas  analis  kebijakan  publik adalah  menyarankan  alternatif  yang  diperhitungkan  untuk  mencapai  tujuan  terbaik. Rekomendasi  dapat  berupa  satu  atau  lebih  pilihan  dan  memiliki  argumen  yang lengkap  dari  berbagai  faktor  evaluasi.  Dalam  rekomendasi  ini,  direkomendasikan untuk  mengusulkan  strategi  implementasi  kebijakan  alternatif  bagi  pengambil keputusan publik.
f. Implementasi Kebijakan Publik
Program  kebijakan  pemecahan  masalah  alternatif  perlu  dilaksanakan,  yang dilaksanakan  oleh  lembaga  administratif  tingkat  bawah  dan  lembaga  pemerintah. Hersel  Nogi  S.  Tangkilisan  mengutip  konsep  implementasi  dalam  buku  Patton  dan Sawicki  "Basic  Public  Policy".  Ia  mengatakan:  "Implementasi  berkaitan  dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk merealisasikan rencana tersebut. Dalam hal ini  staf  administrasi  akan  Standarisasi  bagaimana  mengatur,  menjelaskan  dan mengimplementasikan kebijakan yang diterapkan.”(Tangkilisan, 2003: 9)
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  implementasi  berkaitan  dengan  berbagai kegiatan  yang  bertujuan  untuk  merealisasikan  rencana,  dan  pejabat  pelaksana mengatur organisasi  pada posisi  tersebut.  Staf administrasi  dapat  secara  efektif dan
efisien  mengelola  sumber  daya,  unit  dan  teknologi  yang  dapat  mendukung pelaksanaan  rencana,  dan  menjelaskan  rencana  yang  telah  dibuat  dan  petunjuk pelaksanaan  rencana  yang  dapat  dengan  mudah  diikuti.  Dunn  secara  lebih  spesifik menyebut  implementasi  sebagai  “Implementasi  kebijakan”,  yang  berarti pengendalian  atas  pelaksanaan  tindakan  kebijakan  dalam  jangka  waktu tertentu..(William, 2013: 132)
Implementasi  kebijakan  mengacu  pada  pengendalian  pelaksanaan  tindakan kebijakan  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Pandangan  Riant  Nugroho  D.  dalam bukunya yang berjudul "Perumusan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kebijakan Publik". Ia mengemukakan:  “Pada  prinsipnya  implementasi  kebijakan  merupakan  jalan  bagi kebijakan  untuk  mencapai  tujuannya.  Tidak  ada  apa-apa.  Untuk  melaksanakan kebijakan  publik  terdapat  dua  pilihan,  yaitu  implementasi  langsung  dalam  bentuk rencana  atau  melalui  perumusan  kebijakan  turunan  atau  turunan  kebijakan  publik. Formulir  untuk  implementasi  langsung.”(Dwijowijoto,  2003:  158)  Untuk merumuskan proses implementasi kebijakan agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan  yang  diharapkan,  perlu  menggunakan  sumber  daya  yang  ada  dengan melibatkan masyarakat atau sekelompok orang dalam pelaksanaannya, menjelaskan kebijakan, melakukan pengelolaan yang baik  atas rencana yang telah dilaksanakan, serta memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.
Mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  rencana  dan kebijakan,  Subarsono  mengutip  pandangan  G.  Shabbir  Cheema  dan  Dennis  A. Rondinelli dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan  Penerapan),  serta  meyakini  bahwa  terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan rencana dan kebijakan pemerintah. Banyak faktor. Ini tersebar. Faktor- faktor tersebut adalah:
1. Satu  jenis.  Keadaan  lingkungan.  Lingkungan  sangat  mempengaruhi implementasi  kebijakan,  termasuk  lingkungan  sosial  dan  budaya  serta partisipasi penerima rencana.
2. Hubungan  antar  organisasi.  Pelaksanaan  rencana  tersebut  membutuhkan dukungan  dan  koordinasi  dari  lembaga  lain.  Ini  membutuhkan  koordinasi  dan kerja sama antar lembaga untuk menyukseskan rencana tersebut.
3. Sumber  daya  organisasi  untuk  implementasi  rencana.  Pelaksanaan  kebijakan tersebut  membutuhkan  dukungan  sumber  daya  manusia  dan  non  sumber  daya manusia.
4. Karakteristik dan kapabilitas agen eksekutif.
5. Kuncinya  adalah  memasukkan  struktur  birokrasi  dalam  birokrasi,  norma  dan pola relasi yang kesemuanya akan mempengaruhi pelaksanaan rencana. Berdasarkan  faktor-faktor  di  atas,  yaitu  kondisi  lingkungan,  hubungan  antar organisasi,  sumber daya organisasi  untuk  melaksanakan rencana, serta karakteristik dan  kapabilitas  pelaksana  merupakan  faktor  penting  yang  mempengaruhi pelaksanaan rencana. Membuat faktor-faktor ini menghasilkan kinerja dan pengaruh program, yaitu sejauh mana program dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan..

## Contoh pelaksanaan kebijakan:

## Pemegang Kebijakan
Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta adalah negara religius di Indonesia. Hal  ini  tercermin  dalam  kehidupan  sosial  dan  kehidupan  berbangsa.  Dalam  lingkungan masyarakat  terlihat  bahwa  kegembiraan  dan  kesungguhan  kegiatan  keagamaan  terus meningkat dalam bentuk ritual dan sosial keagamaan. Semangat religius ini juga tercermin
dalam  kehidupan  bernegara  yang  tertuang  dalam  dokumen-dokumen  nasional  tentang falsafah bangsa Pancasila, UUD 1945, kitab GBHN dan Repelita, serta memberi semangat dan  warna  pada  pidato  kebangsaan.Pendidikan  merupakan  salah  satu  aset  penting  suatu negara,  karena  kemajuan  dan  kelemahan  suatu  negara  sangat  bergantung  pada  kualitas pendidikan.  Pasalnya,  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  andal  akan  datang  dari pendidikan yang berkualitas.(Mubarak, 2015)
Dalam penyelenggaraan  pembangunan nasional, jiwa keyakinan beragama semakin kuat dengan ketentuan salah satu prinsip pembangunan - Ketuhanan Yang Maha Esa dan prinsip  pengabdian.  Artinya,  segala  upaya  dan  kegiatan  pembangunan  nasional  dijiwai, digerakkan,  dan  dikendalikan  oleh  iman  dan  pengabdian  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, yang  menjadi  landasan  spiritual,  moral  dan  etika  pembangunan,  serta  merupakan  nilai luhur. Dari segi sejarah, benang merah suasana religius dapat dirunut hingga abad ke-5 M. Kerajaan  Kutai  yang  bergaya  Hindu  didirikan  di  Kalimantan,  dan  menjalin  hubungan dengan kerajaan-kerajaan di  pulau Jawa, termasuk Tarummanga di  Jawa Barat.  Kerajaan La  dan  Kerajaan  Punawarman  di  Jawa  Tengah.Pada  abad  kedelapan,  agama  Buddha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya dan memiliki pengaruh yang luas di Sri Lanka, Thailand  dan  India.  Pada  masa  Kerajaan  Sriwijaya,  Candi  Borobudur  dibangun  sebagai simbol  kemenangan  umat  Buddha.  Pemerintah  kerajaan  Sriwijaya  juga  mendirikan sekolah menengah Budha di Palembang yang kemudian menjadi pusat penelitian Budha di Asia  Tenggara.  Bahkan  beberapa  mahasiswa  Tionghoa  yang  ingin  mendalami  agama Buddha memberikan ilmu awal di Palembang sebelum melanjutkan ke India.(Ulum, 2020)
Sebuah  sumber  menyebutkan  bahwa  Islam  telah  masuk  ke  Indonesia  melalui pedagang Arab sejak abad ketujuh, dan para pedagang ini menjalin hubungan perdagangan jangka panjang dengan kepulauan Indonesia tak lama setelah Islam berkembang di Jazirah Arab. Agama Islam hampir merata di seluruh nusantara, dan kerajaan-kerajaan Islam telah berdiri, seperti Kerajaan Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, Demak, Pajang dan Mataram di  Jawa  Tengah,  kerajaan  Cirebon  dan  Banten  di  Jawa  Barat,  dan  Sulawesi  Selatan. Kerajaan  Goa,  Aan  Tidore  dan  Ternate  dari  Maluku,  Kerala,  dan  Banjar  pengrajin  dari Kalimantan.Dalam  sejarah  perjuangan  bangsa  Indonesia  menentang  penjajahan  Belanda banyak  raja  dan  kalangan  bangsawan  yang  bangkit  menentang  penjajah.  Mereka  tercatat sebagai pahlawan bangsa, seperti Sultan Iskandar Muda, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut  Nyak  Dien,  Panglima  Polim,  Sultan  Agung  Mataram,  Imam  Bonjol,  Pangeran Diponegoro,  Sultan  Agung  Tirtayasa,  Sultan  Hasanuddin,  Sultan  Goa,  Sultan  Ternate, Pangeran Antasari, dan lain-lain.
Kerajaan  yang  disebut  di  atas  biasanya  mempunyai  dan  menjalankan  fungsi-fungsi sebagai  berikut:  Fungsi  pemerintahan  umum  diwujudkan  sebagai  “Sampean  Dalem Hingkang  Sinuhun”  sebagai  pelaksana  fungsi  pemerintahan  umum.  b.  Fungsi  pemuka agama tercermin dalam gelar "Sayidin Panatagama Kalifatulah". C. Fungsi pertahanan dan keamanan  tercermin  dari  gelar  Raja  "Senopati  Hing  Ngalog".  Selama  masa  penjajahan Belanda dari abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda juga "mengatur"  kehidupan  beragama.  Tentu  saja,  "pelayanan"  keagamaan  ini  tidak  terlepas dari kepentingan strategi kolonial Belanda.
Snuck  Hurgronye,  penasihat  Pemerintah  Hindia  Timur  Belanda,  membuat rekomendasi berikut dalam bukunya "Belanda · Islam" (Nederland de Brill, 1911) : Islam) memiliki  banyak  masalah  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  agama,  untuk  pemerintahan yang  baik,  masalah-masalah  tersebut  tidak  boleh  diabaikan  untuk  mengaturnya.  “Dalam filsafat, sosiopolitik dan sejarah, agama bangsa Indonesia sudah mengakar  dan mengakar dalam  kehidupan  bangsa  itu.Karena  itulah  para  tokoh  dan  pemuka  agama  selalu  menjadi garda  depan  gerakan  dan  memperjuangkan  kemerdekaan  melalui  partai  politik  atau  cara
lain.  Dari  zaman  penjajahan  Belanda  hingga  kekalahan  Jepang  dalam  Perang  Dunia  II, perjuangan  kemerdekaan  telah  menempuh  perjalanan  yang  panjang.  Indonesia memproklamasikan  kemerdekaan  pada  17  Agustus  1945.  Di  era  kemerdekaan  dengan Pancasila  sebagai  falsafah  dan  ideologi  bangsa  serta  UUD  1945,  maka  status  agama dikukuhkan. Memberi makna spiritual untuk kemajuan yang dicapai.
Pada tanggal 3 Januari 1946, kira-kira lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Kementerian  Agama  didirikan,  kecuali  jika  berakar  pada  watak  dan  ciri  dasar  negara Indonesia  tersebut  di  atas,  serta  pemikiran  Pancasra  dan  ideologi  serta  terjemahan  UUD 1945. Ketentuan hukum agama tertuang dalam UUD 1945, Bab E, Pasal 29, Agama Pasal 1 dan 2:
1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.Dengan demikian  agama  telah  menjadi  bagian  dari  sistem  kenegaraan  sebagai  hasil konsensus  nasional  dan  konvensi  dalam_praktek  kenegaraan  Republik  Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

## Implikasi dari Kebijakan
Universitas  Islam  Nasional  Syarif  Hidayatullah  (UIN)  Jakarta  Universitas  Islam Nasional Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 031  Tahun  2002.  Sejarah  berdirinya  UIN  merupakan  mata  rantai  sejarah  dalam perkembangan  perguruan  tinggi  Islam  Indonesia.  Islam  modern  dimulai  sebelum kemerdekaan  Indonesia.  Pada  masa  penjajahan  Belanda,  dikabarkan  bahwa  Satiman Wirjosandjojo,  seorang  Muslim  terpelajar,  berusaha  mendirikan  Pondok  Pesantren  Lukh sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam. Namun upaya tersebut gagal karena kendala dari penjajah Belanda. Lima tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, Persatuan Guru Agama Islam  (PGAI)  di  Padang  mendirikan  Sekolah  Menengah  Agama  Islam  (STI).  Akibat pendudukan  Jepang,  IMS  hanya  berlangsung  selama  dua  tahun  (1940-1942).  Umat Muslim  Indonesia  tidak  pernah  berhenti  mengungkapkan  pentingnya  pendidikan  tinggi Islam.(Suharsono, 2017)
Pemerintah  pendudukan  Jepang  kemudian  menjanjikan  umat  Islam  untuk mendirikan  lembaga  pendidikan  tinggi  agama  di  Jakarta.  Menanggapi  janji  Jepang, pemimpin  Muslim  itu  menjabat  sebagai  ketua  Muhammad  Hatta  dan  sekretaris Muhammad  Natsir  untuk  mendirikan  yayasan  tersebut.  Pada  tanggal  8  Juli  1945, bertepatan  dengan  27  Rajaj  pada  tahun  1364,  Yayasan  mendirikan  Institut  Agama  Islam (STI).  STI  berlokasi  di  Jakarta  dan  dipimpin  oleh  Abdul  Kahar  Mudzakkir.  Beberapa tokoh  muslim  lainnya  berperan  dalam  pembentukan  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Mereka termasuk PhD. Muhammad Hada (Ku. Kahar Mudzakkir, KH. Wahid Hasyim), KH. Mas Mansur, KH. Fathurrahman Kafrawi dan Farid Ma'ruf.  Tahun  1946  sebagai  ibu  kota  negara  pindah  dari  Jakarta  ke  Jepang  The  Straits Times  pindah  ke  Yogyakarta.  Sejalan  dengan  perkembangan  STI  yang  semakin  besar, pada 22 Maret 1948 nama STI diubah menjadi  Universitas Islam Indonesia (UII) dengan penambahan  fakultas-fakulta  baru.  Sampai  dengan  1948,  UII  memiliki  empat  fakultas, yaitu:
1. Fakultas Agama,
2. Fakultas Hukum,
3. Fakultas Ekonomi,
4. Fakultas Pendidikan.
Tuntutan  tenaga  fungsional  Kementerian  Agama  menjadi  latar  belakang  penting bagi  berdirinya  perguruan  tinggi  Islam.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  Lembaga Keagamaan  UII  dipisahkan  dan  diubah  menjadi  Lembaga  Nasional  Agama  Islam (PTAIN),  dengan  kasta  negara  sesuai  dengan  namanya.  Perubahan  tersebut  berdasarkan pada halaman 34 Peraturan Pemerintah (PP) 1950. Ditunjukkan dalam pembukaan bahwa PTAIN  bertujuan  untuk  memberikan  pengajaran  lanjutan  dalam  studi  Islam  dan  menjadi pusat  pengembangan  dan  pendalaman  ilmu  agama  Islam.  Berdasarkan  PP,  hari  jadi PTAIN  dijadwalkan  pada  26  September  1950.  PTAIN  dipimpin  oleh  KH.  Menurut  data Muhammad Adnan, ada 67 siswa per 1951.
Selama  periode  ini,  PTAIN  memiliki  tiga  jurusan,  yaitu  Jurusan  Tabie,  Jurusan Syari'ah  dan  Jurusan  Dakwah.  Susunan  mata  kuliah  pada  saat  itu  meliputi  Bahasa  Arab, Pengantar  Agama,  Fiqih  dan  Ushul  Fiqh,  Tafsir,  Hadits,  Ilmu  Kalam,  Filsafat,  Mantiq, Akhlaq,  Tasawuf,  Perbandingan  Agama,  Dakwah,  Kencan  Islam,  Sejarah  Budaya  Islam, Pendidikan  dan  Kebudayaan  ,  Psikologi,  Pengantar  Hukum,  Prinsip  Hukum  Publik  dan Swasta, Etnologi, Sosiologi dan Ekonomi. Mahasiswa yang lulus sarjana dan doktor akan menerima gelar Bachelor of Arts (BA) dan Doctorandus (Drs). Susunan kurikulum PTAIN merupakan  penelitian  utama  di  perguruan  tinggi  Islam,  dan  penelitian  tersebut  terus dilakukan hingga saat ini.
Sesuai  dengan  kebutuhan  modernitas  tahun  1950-an,  tuntutan  akan  tenaga fungsional  di  bidang  guru  agama  Islam  mendorong  Kementerian  Agama  mendirikan Akademi  Ilmu  Agama  (ADIA)  di  Jakarta.  ADIA  didirikan  pada  tanggal  1  Juni  1957. Tujuannya untuk mendidik dan mempersiapkan PNS untuk memperoleh ijazah akademik dan  semi  akademik  agar  dapat  menjadi  guru  agama  di  sekolah  umum,  sekolah  kejuruan dan  sekolah  agama.  Mengingat  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  merupakan  kelanjutan dari ADIA, maka ditetapkan bahwa 1 Juni 1957  merupakan hari jadi  ADIA sebagai  hari jadi  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta.  Layaknya  universitas  biasa,  masa  studi  di  ADIA adalah  5  tahun,  termasuk  tingkat  akademik  3  setengah  tahun  dan  tingkat  akademik  2 tahun.
ADIA  memiliki  tiga  departemen  yaitu  Kementerian  Pendidikan  Agama, Kementerian  Bahasa  Arab  dan  Kementerian  Dakwah  wal  Irsyad,  yang  disebut  juga Kementerian  Khusus  Pendeta  Militer.  Komposisi  matakuliah  ADIA  tidak  jauh  berbeda dengan  matakuliah  PTAIN,  dan  beberapa  matakuliah  lainnya  telah  ditambahkan  untuk memberikan  manfaat  bagi  para  staf  fungsional.  Komposisi  lengkapnya  adalah  Bahasa Indonesia,  Arab,  Inggris,  Perancis,  Ibrani,  Diklat  Guru,  Ilmu  Budaya  Umum  dan Indonesia, Sejarah Kebudayaan Islam, Tafsir, Hadits, Musthalah Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, Tasyri'Date  Islam,  Kalam  Pengetahuan  /  Mantiq,  pemahaman  bahasa  akrak  /  tasawuf, filsafat, agama perbandingan dan pendidikan masyarakat.
Kepemimpinan ADIA diserahkan kepada profesor. Dr. H. Mahmud Yunus menjabat sebagai  Dekan  dan  Profesor  H.  Bustami  A.  Gani  sebagai  Wakil  Dekan.  ADIA  memiliki dua ciri utama. Pertama-tama, sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai perguruan tinggi resmi,  mahasiswa  yang  belajar  mata  kuliah  di  ADIA  dibatasi  pada  mahasiswa  dengan tugas  belajar.  Mereka  dipilih  dari  para  pejabat  agama  atau  guru  di  lingkungan Kementerian Agama, yang berasal dari perwakilan daerah dari seluruh Indonesia. Kedua, sesuai  dengan  amanatnya  untuk  menyiapkan  guru  agama  modern,  tanggung  jawab  untuk mengelola  dan  menyediakan  anggaran  ADIA  berasal  dari  Japenda  Kementerian  Agama yang  saat  itu  bertugas  mengelola  sekolah  Islam  dan  mempersiapkan  guru  agama  Islam modern di sekolah umum.
Manajemen Politik dan Pendidikan Islam di Indonesia
Dalam  realitas  kehidupan  berorganisasi  dan  /  atau  kelembagaan,  tampaknya  tidak dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  politik.  Di  tataran  birokrasi  nasional,  penerapan  teori manajemen  ideal  telah  memenuhi  kehidupan  politik.  Ini  juga  berlaku  untuk  pendidikan. Nata  menilai  pemerintah  negara  bagian  biasanya  mengadopsi  berbagai  kebijakan  ketika berkomunikasi dengan masyarakat.
Kemudian,  seluruh  abdi  negara  dan  masyarakat  melaksanakan  kebijakan  ini  sesuai dengan  bidangnya  (termasuk  pendidikan)  (Nata,  2007:  10)  Sejalan  dengan  hal  tersebut, Freyre  berkeyakinan  bahwa  masalah  pendidikan  tidak  bisa  lepas  dari  isu  politik,  karena bagaimanapun  juga  isu  politik  Kebijakan  menentukan  arah  perkembangan  dan pengembangan  pendidikan.  .  Hal  senada  juga  diungkapkan  Iber  dan  Jill,  yaitu pemerintahan  yang  demokratis,  politik  pendidikan,  pilihan  kelembagaan  dan  anti  politik terkait  dengan  pencapaian  tujuan  pendidikan  untuk  kepentingan  umum.  Berdasarkan analisis ini, kita dapat memahami bahwa dalam masyarakat modern, lembaga pendidikan harus  memenuhi  tujuan  dan  kepentingan  masyarakat  melalui  partisipasi  para  ahli pendidikan.(Mohd Roslan, Mohd Nor, Wan Mohd Tarmizi, 2011)
Mengadopsi kebijakan terkait pendidikan di negara ini tidaklah sederhana. Ini terkait dengan  sejarah,  sosiologi,  budaya,  politik  dan  aspek  lain  yang  lebih  luas.  Selama  ini, meski ada departemen tersendiri yang membidangi pendidikan, beberapa departemen juga menyelenggarakan  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  pendidikan  tidak  hanya dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi juga oleh kementerian lain. Tidak kurang dari 20% institusi  pendidikan nasional dikelola oleh Kementerian Agama. Begitu pula  dengan  kementerian  lain,  seperti  Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Kesehatan, dan  Kementerian  Pertahanan  dan  Keamanan,  meskipun  kementeriannya  tidak  sebanyak Kementerian  Agama,  mereka  juga  menyelenggarakan  pendidikannya  sendiri.  Fakta  ini tidak lepas dari masalah sejarah bahkan politik.
Dengan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  pendidikan  seluas-luasnya, penyelenggaraan  pendidikan  menjadi  semakin  kompleks.  Akibatnya,  pemerintah  tidak dapat  menyelenggarakan  pendidikan  sesuai  dengan  kebutuhannya,  dan  masyarakat  pun memberikan  pendidikan  mulai  dari  pendidikan  dasar  bahkan  pendidikan  anak  usia  dini hingga  pendidikan  tinggi.  Berdasarkan  fakta  tersebut,  pendidikan  berstatus  pendidikan negeri dan swasta. Penyelenggaraan pendidikan tersebut akan mempengaruhi alokasi dana, kendali mutu, manajemen, organisasi  dan  aspek lain  yang lebih  luas. Jika akhir-akhir ini ada  masalah  pendidikan  tidak  teratur,  seperti  ditemukannya  ijazah  palsu,  kualitas pendidikan  rendah,  dll.,  Maka  semua  risiko  atau  konsekuensi  dari  penyelenggaraan pendidikan seperti dijelaskan di atas.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  artikel  ilmiah  ini  adalah  dengan  menggunakan  metode  studi literature atau Library Research. Atau kajian pustaka,Yaitu mengkaji Buku-buku literature yang    sesuai  dengan  teori-tiori,  yang  akan  di  bahas  pada  tema  artikel  (Nasution,  2002; Suharsimi, 2013). Disamping itu,untuk  menganalisis jurnal-jurnal  ilmiah yang bereputasi dan  juga  jurnal  ilmiah  baik  dari  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Semua  jurnal-jurnal yang  di  citasi  bersumber  dari  sumber,buku-buku  jurnal  dan  kepustakaan,  dan  melalui aplikasi Mendeley dan Google Scholar.
Selanjutnya dibahas secara mendalam pada bagian yang berjudul” Pustaka Terkait” (Related  Literature)  atau  Kajian  pustaka(  “Review  of  Literature”),  sebagai  dasar perumusan  hipotesis  dan  selanjutnya  akan  menjadi  dasar  untuk  melakukan  perbandingan dengan  hasil  atau  temuan-temuan  yang  terungkap  dalam  penelitian  (Hapzi  Ali.  Nandan Limakrisna,  2013).  Selain  bersifat  kepustakaan,  penelitain  ini  juga  bersifat  kualitatif.
Karena  yang  di  hasilkan  adalah  bersifat  deskriptif  analitis.  Yaitu  memaparkan permasalahan secara apa adanya berdasarkan pada sumber-sumber rujukan otoritatif dalam bidang pendidikan, sesuai teori yang di teliti (Suharsimi, 2013)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai produk kebijakan Politik
Pendidikan  agama  Islam  di  Indonesia  telah  berubah  dan  berkembang  dalam  peta politik pendidikan nasional. Perubahan dan perkembangan pendidikan Islam dipengaruhi oleh kepentingan  ideologi  politik  dan  kepentingan  lain  dalam  pengambilan  keputusan  nasional. Hal  ini  tercermin  dari  maraknya  berbagai  kebijakan  nasional  tentang  pendidikan  nasional yang  menempatkan  pendidikan  agama  Islam  dalam  sistem  pendidikan  nasional  dari  era Soekarno hingga masa reformasi.(., 2017)
Dalam  konteks  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  setelah  proklamasi  kemerdekaan, pemerintah  membentuk  Kementerian  Agama  yang  memiliki  kekuasaan  besar  dalam pengelolaan  bidang  keagamaan.  Salah  satu  bentuk  kekuasaan  tersebut  terkait  dengan pengembangan lembaga pendidikan agama Islam. Namun kewenangan Kementerian Agama terkait  pendidikan  agama  Islam  telah  banyak  merumuskan  kebijakan  yang  memiliki  makna budaya dan politik.(Romlah, 2016)
Secara  politik,  jauh  sebelum  kemerdekaan  Republik  Indonesia,  pemerintah  kolonial Belanda  dan  Jepang  memegang  kendali  atas  penyelenggaraan  pendidikan  Islam,  dan pendidikan  Islam  sebenarnya  dikelola  oleh  umat  Islam.  Penguasaan  ini  didasarkan  pada pertimbangan  politik,  yaitu  umat  Islam  di  pulau-pulau  merupakan  masyarakat  mayoritas, sehingga kepentingan politik dan pendidikan harus diperhatikan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan.
Atas  dasar  itulah  lahirlah  berbagai  kebijakan  nasional  tentang  sistem  pendidikan nasional,  termasuk  keterkaitan  antara  pendidikan  Islam  dengan  sistem  pendidikan  nasional, termasuk  kebijakan  terbaru  tentang  sistem  pendidikan  nasional  yang  diterbitkan  pada  tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Disahkan dalam UU No. 20. Dalam undang-undang tersebut,  status  pendidikan  Islam  berubah  sesuai  dengan  kepentingan  stakeholders  dalam pengambilan keputusan kebijakan nasional mengenai sistem pendidikan nasional.
Dari  tahun  1945  hingga  1966  ketika  Republik  Indonesia  berdiri,  konflik  antara kepentingan politik dan nasionalisme sekuler dan ideologi  nasionalisme Islam  sering terjadi pada  saat  pengambilan  kebijakan.  Keadaan  ini  berdampak  pada  kebijakan  pemerintah  yang tidak mencerminkan pendidikan Islam, karena pendidikan Islam telah dimasukkan ke dalam sistem  pendidikan  nasional.  Pendidikan  agama  Islam  semata-mata  menjadi  tanggung  jawab Kementerian Agama yang dibentuk, yang bertanggung jawab menangani urusan agama.
Perdebatan  antara  kelompok  politik  dan  ideologi  Islam  berkeyakinan  bahwa  jika Indonesia  merdeka  maka  agama  dan  negara  tidak  dapat  dipisahkan,  dan  menuntut  Islam menjadi  tumpuan  negara,  sedangkan  kelompok  etnis  dengan  ideologi  sekuler  dalam  aliran politik  menginginkan  Pancasila.  Menjadi  fondasi  negara.  Dari  perspektif  kehidupan berbangsa,  keinginan  dan  ikhtiar  para  pemikir  dan  aktivis  politik  Islam  adalah  mengoreksi Islam  dalam  kehidupan  berbangsa,  sekalipun  Islam  menjadi  tumpuan  negara.  Kementerian Agama  telah  berjuang  keras  untuk  politik  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Arah  upaya Kementerian  Agama  dalam  bidang  pendidikan  Islam  bergantung  pada  aspirasi  umat  Islam, oleh karena itu selain pengembangan pendidikan agama Islam dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi Islam juga harus diajarkan di sekolah.
Sikap  pemerintah  tidak  terlepas  dari  situasi  politik  negara  yang  tidak  stabil,  dan kepentingan politik negara dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Secara politik, pada masa
pemerintahan Presiden Sukarno terjadi tarik ulur antara kepentingan dan kekuatan kelompok nasionalis,  kelompok  agama,  dan  kelompok  nasionalis  sekuler  atau  komunis.Mereka merumuskan  berbagai  kebijakan  untuk  pembangunan  negara  dan  bangsa.  Menunjuk  jalan. Hal  ini  terbukti  sangat  memakan  waktu  dan  tidak  memberikan  kesempatan  kepada pemerintah  untuk  memperbaiki  kondisi  pendidikan  Islam.  Ketiga  kekuatan  ideologis  ini seringkali  saling  bertentangan  dan  mengalahkan.  Presiden  Sukarno  adalah  sosok  yang mengedepankan  nasionalisme  dan  budaya  Indonesia.  Dalam  posisi  ini,  ia  terkadang mendekati kelompok Islam dan terkadang kelompok komunis sekuler.(Nata, 2005: 14)
Keadaan  ini  sangat  berpengaruh  dalam  pengambilan  keputusan  nasional  tentang pendidikan,  dan  berdampak  pada  keadaan  pendidikan  Islam  dalam  sistem  pendidikan nasional  yang  tidak  ditanggapi  secara  serius  dalam  kebijakan  nasional,  karena  pernyataan tersebut.  Buktinya  tidak  termasuk  pendidikan  Islam  dalam  sistem  pendidikan  nasional  yang ditetapkan oleh muktamar. KNIP BP tentang pendidikan Islam. BP KNIP memutuskan untuk menempatkan  pendidikan  agama  Islam  di  luar  sistem  pendidikan  nasional.  Hal  ini  terlihat jelas  dalam  rumusan  UU  Nomor  16.  No.  4  tahun  1950,  tentang  pendidikan  dan  pengajaran yayasan sekolah.
Kebijakan  dirumuskan  dalam  perumusan  UU  No.  4  tahun  1950  tentang  pendidikan dan  pengajaran  sekolah.  Dalam  beberapa  pasal  yang  berkaitan  dengan  pendidikan, pendidikan  Islam  tidak  masuk  dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Pendidikan  Islam  dan agama  Islam  dalam  bentuk  Islam  dinilai  belum  masuk  dalam  sistem  pendidikan nasional.(Rahim,  2005:  17).  Salah  satu  penyebabnya  adalah  dalam  perdebatan  materi Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1950,  kelompok  intelejen  muslim  dikalahkan  dari kelompok  nasionalis  sekuler,  yang  sangat  mempengaruhi  isi  atau  isi  undang-undang, sehingga  substansi  undang-undang  tidak  kondusif.  Kepentingan  dan  kebutuhan  Muslim.  . 1972 dan 1974, lahir kebijakan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan, kemudiandiperkuat oleh  Instruksi  Presiden  Nomor  15  tahun  1974  tentang  Pelaksanaan  Keputusan  Presiden Nomor 34 tahun 1972.
Dalam  Keppres  34  tahun  1972  disebutkan  pada  pasal  1  ayat  (2)  yaitu  “Mengatur standarisasi  lembaga  pendidikan  dan  latihan  yang  meliputi  isi  dan  kualitas  pelajaran  guna disesuaikan  dengan  kebutuhan  pembangunan.”  Dalam  pasal  1  ayat  (4)  “Mengatur  dan mengawasi  izin  pendirian  sesuatu  lembaga  pendidikan  dan  latihan.”  Pada  pasal  2  juga disebutkan  bahwa  “Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  bertugas  dan  bertanggung-jawab atas  pembinaan  pendidikan  dan  latihan  secara  menyeluruh,  baik  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah maupun swasta.”
Kebijakan  pemerintah  dalam  Perpres  Nomor  34  Tahun  1972  merupakan  wujud hegemoni  pemerintah  di  bidang  pendidikan  yang  tidak  hanya  mengatur  mutu  pendidikan guna  memenuhi  kebutuhan  pembangunan  pemerintah,  tetapi  juga  mengawasi  dan  mengatur pendirian  lembaga  pendidikan  negeri  dan  swasta.  Pengawasan.  Padahal,  sesuai  kebijakan tersebut,  pemerintah  berniat  menjadikan  pendidikan  sebagai  atap  di  bawah  pengelolaan Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Atas  dasar  ini  dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan bidang  pendidikan  seakan-akan  menjadi  kewenangan  pemerintah  orde  baru.  Hal  ini membuktikan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan, karena melalui  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  pemerintah  diberi  tanggung  jawab  dan kewenangan  penuh  untuk  mengawasi  dan  merumuskan  kebijakan  di  bidang  pendidikan  dan pelatihan sebagai bentuk kontrol negara atas pendidikan. Karena pemerintah berharap untuk mengalihkan  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  dari  Kementerian  Agama  ke  Kementerian Pendidikan Nasional, kebijakan ini berdampak pada pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Keinginan pemerintah adalah bentuk Peraturan pendidikan politik.
Dalam  perkembangan  pendidikan  Islam  khususnya  pemerintahan  orde  baru  sejak tahun 1998 disebut sistem pemerintahan era reformasi. Periode ini merupakan era baru dalam sistem  pemerintahan  Republik  Indonesia,  dan  merupakan  perubahan  dari  sistem pemerintahan  yang  dibentuk  oleh  pemerintahan  orde  baru.  Pada  tahun  1998,  gerakan reformasi yang digagas mahasiswa memuat empat syarat prinsip yang harus dipenuhi, yaitu: 1)  demokrasi;  2)  kebebasan  berpendapat  dan  tidak  setuju;  3)  keterbukaan;  dan  4)  otonomi. Keempat  prinsip  tersebut  adalah  menerapkan  kembali  nilai-nilai  budaya  Indonesia  sebagai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945.
Fungsi  utama  lembaga  pendidikan  Islam  adalah  membekali  peserta  didik  dengan pendidikan  agama  dan  umum  yang  idealnya  dapat  mengembangkan  dan  mengoptimalkan seluruh potensi pendidikan peserta didik serta mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional. Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (No.  1)  mengatur  rumusan  visi  dan  misi pendidikan nasional yang mewakili kepentingan umat Islam. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Agama  tanggal  20  tahun  2003  dan Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2010  tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama Sekolah.
Dalam kondisi tersebut, pendidikan Islam berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional dengan membentuk paradigma baru pengembangan beasiswa Islam di lembaga pendidikan, yaitu mengembangkan integrasi agama dan ilmu pengetahuan umum. Oleh  karena  itu,  pendidikan  Islam  senantiasa  dapat  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  yang berlandaskan nilai  moral  dan  agama. Demi kepentingan dan kemajuan umat Islam saat ini dan di masa mendatang, penguasaan ilmu  pengetahuan dan teknologi  saat ini sangatlah  penting.  Karena  jika  tidak  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang dilandasi  semangat  religius,  bisa  dipastikan  umat  Islam  akan  tertinggal  dalam  peradaban manusia di masa depan.
Oleh  karena  itu,  lembaga  pendidikan  Islam  selalu  direvitalisasi  dari  aspek kelembagaan  dan  keilmuan.  Dari  upaya  menarik  lembaga  pendidikan  Islam  menjadi mainstream  yaitu  berperan  lebih  besar  dalam  pembangunan  masyarakat,  dapat  dipahami kebangkitan lembaga pendidikan Islam di lingkungan masa depan (global). Oleh karena itu, institusi pendidikan Islam menghadapi tantangan untuk memasukkan nilai-nilai ajaran agama ke dalam iptek. Dengan kata lain, lembaga pendidikan harus membekali siswa dan lulusannya dengan  bentuk  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  memadai  (kemampuan khusus)..(Rahim, 2001: 30)
Tujuannya  agar  lulusan  institusi  pendidikan  ini  dapat  memanfaatkan  dengan  sebaik- baiknya  kesempatan  terbuka  bagi  pendidikan  tinggi  di  bidang  iptek,  yang  pada  gilirannya akan melatih para ilmuwan yang berkomitmen pada nilai-nilai agama (Islam) untuk meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan masa depan ( Komunitas berkembang ke depan). Perubahan Struktur Kelembagaan dan Arah Pendidikan Islam

## 1. Perubahan Kelembagaan
Sejarah (Hasbulllah, 1996: 7) menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ketujuh M. (Bochari, 1981: 32) Dengan munculnya banyak kerajaan Islam, pendidikan  Islam  mengikuti  ritme  dan  perkembangan  Islam  (Hasbulllah,  1996:  v).  , Yaitu  Islam.  Terlahir  untuk  memiliki  usaha  pendidikan.  Pada  awalnya,  rujukan pendidikan agama Islam tidak mengacu pada sistem yang dikenal saat ini, melainkan pada  upaya  aliran-aliran  Islam  itu  sendiri,  yang  dilakukan  dalam  bentuk  halaqah- halaqah  di  sudut  masjid.  ,  Bahkan  dari  Dar-Alarqam  (Dar-Alarqam).  Abi  Arkham. Menurut  Azumardi  Azra,  pendidikan  Islam  formal  hanya  muncul  pada  masa kebangkitan madrasah, saat pertama kali didirikan pada 1064 oleh Wazir Nidham al- Mulk.  Sepanjang  sejarah  Islam,  keberadaan  pendidikan  Islam  didedikasikan  khusus
untuk ulum ad-diniyah, dengan penekanan khusus pada bidang-bidang seperti agama, tafsir dan hadits.
Sebagai  bagian  integral  dari  sistem  pendidikan  nasional,  lembaga  pendidikan Islam  Indonesia  telah  secara  sempurna  mewarisi  berbagai  ciri  dan  ciri  tanpa terkecuali,  baik  dari  segi  ciri,  ciri,  bahkan  aspek  budaya  masyarakat  yang menyebabkannya.  Satu  pengecualian.  Namun,  menurut  Imam  Suprayogo  (Imam Suprayogo),  saat  meneliti  tentang  jati  diri  pendidikan  Islam,  ia  menilai  pada  tahap awal  perkembangannya,  ilmu  pengetahuan  tidak  memiliki  klasifikasi  atau  polarisasi, sehingga dikotomi keilmuan tidak ada masalah. Segala macam ilmu dianggap sebagai bagian  dari  ilmu  keislaman  yang  harus  dipelajari.Menurutnya  Imam  Al-Ghazli-lah yang  merintis  pandangan  baru  tentang  adanya  perbedaan  ilmu-ilmu  keislaman (ulumuddin) dengan ilmu-ilmu umum. Al-Ghazali menjustifikasi bahwa mempelajari ilmu-ilmu keislaman hukumnya fardhu ’ain, sedangkan mempelajari ilmu-ilmu umum hukumnya fardhu kifayah.
Menurut Azuma Azra (Azyumardi Azra), sama dengan para analis tersebut di atas, walaupun Islam tidak membedakan nilai ilmu agama dan ilmu non-agama, ilmu agama adalah yang tertinggi, sedangkan teologi Mutazila Lalu macet di sini. Khalifah Kazakhstan  Al-Makmun  menjadi  model  pemahaman  ilmu  non-agama.  Ilmu-ilmu  ini tidak  dipelajari  pada  puncaknya,  dan  bahkan  dikeluarkan  dari  kurikulum  pendidikan Islam.  Oleh  karena  itu,  menurut  keterangannya,  para  ahli  gagal  membuktikan keterkaitan  yang  jelas  antara  lembaga  pendidikan  Islam  dengan  berbagai  cabang keilmuan  peradaban  Islam.  Sebab,  karena  ada  kecurigaan  bahwa  sebagian  orang menentang  pendirian  doktrin  Sunni,  khususnya  di  kalangan  Karam  dan  kelompok non-agama, ilmu pengetahuan umum harus dipelajari dengan sendirinya.
Oleh karena itu, sepanjang sejarah pendidikan Islam dan Indonesia, meskipun bertumpu  pada  teologi,  apa  yang  disebut  kontekstualisasi  (apalagi  modernisasi) menghadapi  tantangan  berat.  Setelah  kemerdekaan,  sistem  pendidikan  yang  secara resmi dikembangkan oleh pemerintah adalah sistem persekolahan, sistem peninggalan belanda,  dan  bukan  sistem  islam  dalam  pendidikan  islam.  Sebagai  lembaga pendidikan  Islam  yang  didirikan  oleh  masyarakat,  Madrasah  terus  berkembang  dan melepaskan diri dari arus utama pendidikan nasional.(Soebahar, 2013: 95)
Pendidikan  agama  Islam  yang  dilaksanakan  di  Indonesia  saat  ini  mengacu pada  hukum.  “Sistem  Pendidikan  Nasional”  No.  20  Tahun  2003  merupakan perjuangan panjang umat Islam, yang akhirnya menyebabkan pendidikan agama Islam menempati posisi yang sangat penting di lembaga-lembaga nasional. Sebuah institusi di Indonesia dapat dikatakan sebagai institusi strategis yang telah mendirikan institusi pendidikan  Islam  di  tingkat  universitas  (Universitas  Islam  Nasional,  Akademi  Islam Nasional  dan  Akademi  Agama  Islam  Nasional,  serta  universitas  swasta  di  bawah naungan  Kementerian  Agama).  Di  jenjang  SD  dan  SMP  terdapat  Madrasah Ibtidaiyah,  Madrasah  Tsannawiyah  negeri,  dan  Madrasah  Aliyah  negeri,  serta Madrasah  berstatus  swasta  yang  masih  berada  di  bawah  naungan  Kementerian Agama.
2. Perubahan Peran dan Arah Pendidikan Islam
Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga pendidikan Islam telah mengalami proses  modernisasi  yang  terus  menerus.  Tampaknya  akan  terjadi  pergeseran paradigma  yang  tak  terhindarkan  antara  madrasah  dan  pesantren  yang  memilih pendidikan  Islam,  terutama  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan  kerangka  kerja  yang mengubah  kehidupan  masyarakat  di  era  global.  Yang  pasti,  madrasah  dan  pestren berusaha  beradaptasi  dengan  kebutuhan  ini.  Dalam  hal  ini  peran  aktif  pemerintah
merupakan  faktor  yang  sangat  penting.  Misalnya,  sesaat  setelah  Indonesia  merdeka, Badan  Kerja  KNIP  menunjukkan  hal  ini  melalui  Pengumuman  No.  Pada  tanggal  15 Januari  1945  (tanggal  22  Desember  1945)  pemerintah  Indonesia  direkomendasikan untuk  memajukan  sekolah-sekolah  Islam,  meskipun  pada  kenyataannya  pemerintah sendiri memprioritaskan pengembangan sistem sekolah.
Setahun  kemudian,  atas  rekomendasi  panitia,  Menteri  Agama  RI  diperiksa untuk  mengajar,  pada  tahun  1946  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor  1  mengeluarkan  subsidi  bagi  lembaga  pendidikan  Islam.  Undang-undang tersebut  juga  mengatur  perbaikan  kurikulum,  yaitu  sepertiga  dari  jumlah  mata pelajaran  di  lembaga  pendidikan  Islam  harus  mencakup  mata  pelajaran  umum, meliputi:  Bahasa  Indonesia,  Hitung,  Sejarah  dan  Ilmu  Bumi.  Selain  itu,  upaya  lain telah dilakukan, antara lain:
1. Satu  jenis.  Fathurarahman  Kafrani,  Menteri  Agama  Republik  Indonesia, mengikuti kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1947
2. Upaya  KH,  Menteri  Agama  Republik  Indonesia.  A.  Wahid  Hasyim  (A.  Wahid Hasyim)  mengintegrasikan  dualisme  sistem  pendidikan  pada  tahun  1949, memasukkan tujuh mata pelajaran umum ke dalam lingkungan Islam
3. Gerakan Pendidikan Wajib Islam tahun 1958
4. Keputusan  Presiden  No.  34/1972  Keputusan  Presiden  No.  15/1974  tentang Pendidikan  dan  Pelatihan  Hanya  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Satu jenis.
5. Keputusan bersama menteri sepakat untuk mengembangkan mata kuliah inti dan mata  kuliah  khusus,  dan  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  No.  2 tahun 1989 menempatkan sekolah Islam pada posisi yang sesuai dengan sekolah Islam.
Sampai yang terakhir yang sangat memikat adalah Undang-Undang Nomor 20
Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Dari  berbagai  segi  setidaknya secara legal sudah diformalkan, menandai pesantren dan gelar pendidikan Islam dari “kelas  dua”.  "Gelar  tersebut  dinaikkan  menjadi  sama  atau  setara  dengan  sekolah. Namun,  jika  lebih  jauh  digambarkan  sebagai  sejarah  perkembangan  lembaga pendidikan  Islam,  maka  sejak  Indonesia  merdeka,  lembaga  pendidikan  Islam  asli (tafaquh fiddin) telah memperdalam ilmu agama. Pendidikan Islam dalam kurikulum Islam  menyediakan  materi  pendidikan  yang  seluruhnya  bersifat  religius  sehingga penyajian  materi  pendidikan  agama  Islam  tersebut  100%  mengacu  pada  buku-buku Islam klasik. Sistem pendidikan semacam itu sengaja dikembangkan untuk melawan, karena pemerintah kolonial telah aktif mengembangkan sistem pendidikan di sekolah umum sejak awal abad ke-20..(Soebahar, 2013: 101)
Kemudian,  dalam  pendidikan  Islam  pada  tahap  Peraturan  Menteri  Agama tahun  1946  dan  Peraturan  Menteri  Agama  tahun  1950,  madrasah  pendidikan  Islam merupakan  tempat  pengawasan  sekolah,  dengan  pendidikan  Islam  dan  ilmu  agama Islam sebagai muatan utama pengajaran. Kemudian dalam SKB yang terdiri dari tiga menteri  pada  tahun  1974,  selain  mata  pelajaran  umum,  mata  pelajaran  pendidikan agama  Islam  minimal  30%  dari  mata  pelajaran  dasar.  Kemudian,  dalam  pendidikan Islam pada tahap Peraturan Menteri Agama tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama tahun  1950,  madrasah  pendidikan  Islam  merupakan  tempat  pengawasan  sekolah, dengan  pendidikan  Islam  dan  ilmu  agama  Islam  sebagai  muatan  utama  pengajaran. Kemudian  dalam  SKB  yang  terdiri  dari  tiga  menteri  pada  tahun  1974,  selain  mata pelajaran  umum,  mata  pelajaran  pendidikan  agama  Islam  minimal  30%  dari  mata pelajaran dasar.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Komunikasi  dan  penggunaan  pengetahuan  yang  relevan  dengan  kebijakan  adalah sentral  dalam  praktik  dan  teori  analisis  kebijakan.  Hanya  jika  pengetahuan  tentang  proses pembuatan kebiajakn dikomunikasikan di dalam proses tersebut para pelaku kebijakan dapat menggunakan  pengetahuan  tersebut  untuk  memperbaiki  kebijakan  publik.  Metodologi analisis kebijakan adalah sistem standar, aturan dan prosedur untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
Metodologi  analisis  kebijakan  mempunyai  beberapa  karakateristik  utama:  perhatian yang  tinggi  pada  prumusan  dan  pemecahan  masalah,  komitmen  pada  pengkajian  yang  baik yang  sifatnya  deskriptif  maupun  kritik  nilai  dan  keinginan  untuk  meningkatkan  efesiensi pilihan  diantara  sejumlah  alternatif  kebijakan.  Lima  tipe  informasi  yang  dihasilkan  oleh analisis  kebiajakan  adalah:  masalah  kebijakan,  masa  depan  kebijakan,  aksi  kebijakan,  hasil kebijakan,  dan  kinerja  kebijakan.  Analisis  kebijakan  adalah  suatu  aktivitas  intelektual  yang dilakukan  dalam  proses  politik.  Proses  ini  dapat  divisualkan  sebagai  proses  pembuatan kebijakan yang memiliki lima tahap penting yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi  kebijakan,  implementasi  kebijakan  dan  penilaian  kebijakan.  Prosedur  analisis kebijakan  tertentu  tepat  untuk  mengahsilkan  informasi  pada  tahap  tertentu  dari  proses pembuatan kebijakan.
Analisis  kebijakan  adalah  awal  bukan  akhir  dari  upaya  memperbaiki  proses pembuatan  kebijakan.  Sebelum  informasi  yang  relevan  dengan  kebijakan  dapat  digunakan oleh  pengguna  yang  dituju,  informasi  itu  harus  dirakit  ke  dalam  dokumen  yang  relevan dengan  kebijakan  dan  dikomunikasikan  dalam  berbagai  bentuk  presentasi.  Seluruh  proses komunikasi  kebijakan  mempunyai  empat  tahap:  analisis  kebijakan,  pengembangan  isi, pengkomunikasian yang  interaktif dan pemanfaatan pengetahuan. Pemanfaatan pengetahuan oleh  pelaku  kebijakan  adalah  merupakan  proses  yang  kompleks  yang  terdiri  dari  3  dimensi yang saling bergantung yaitu: komposisi pemakai, efek penggunaan dan lingkup pengetahuan yang  digunakan.  Interaksi  antara  3  dimensi  itu  menjadi  dasar  menilai  dan  memperbaiki peranan analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan.
Analisis kebijakan tidak bermaksud mengganti politik dengan menegakkan semacam elit  teknokratis.  Tujuan  demikian  bukan  saja  tidak  perlu  dalam  negara  demokratis  hal semacam ini juga tidak mungkin terjadi dalam lembaga-lembaga saat ini yang ditandai oleh berbagai  bentuk  kognisi,  keputusan  yang  terputus-putus,  sistem  interpretasi  yang  kusut  dan anarki  yang  terorganisasi.  Dalam  mempromosikan  pemanfaatan  pengetahuan  yang  relevan dengan  kebijakan,  analisis  kebijakan  berusaha  untuk  memudahkan  proses  belajar  individual dan  kolektif,  termasuk  memperbaiki  kebijakan  melalui  interaksi  komunikasi  dan  debat politik.

## DAFTAR RUJUKAN
--,  S.  (2011).  Rintisan  Pengembangan  Pendidikan  Karakter  di  Satuan  Pendidikan. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan . https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i5.45
. M. (2017). FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM. Inspiratif Pendidikan . https://doi.org/10.24252/ip.v6i2.5231
Fitriatun, E. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan. In Journal of Chemical Information and Modeling .
Hastuti,  T.  P.,  &  Soehartono,  S.  (2018).  KEBIJAKAN  PENDIDIKAN  DI  TINJAU  DARI SEGI HUKUM
KEBIJAKAN
PUBLIK.
Jurnal Jurisprudence .
https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293
Mohd  Roslan,  Mohd  Nor,  Wan  Mohd  Tarmizi,  W.  O.  (2011).  Sejarah  dan  Perkembangan Pendidikan Islam. Jurnal At-Ta’dib . https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
Mubarak,  F.  (2015).  PERKEMBANGAN  KEBIJAKAN  PENDIDIKAN  ISLAM INDONESIA. Jurnal Ta’lim Muta’allim . https://doi.org/10.18592/tm.v4i8.513 Romlah.  (2016).  Manajemen  Pendidikan  Islam. Journal  of  Chemical  Information  and Modeling .
Suharsono,  S.  (2017).  Pendidikan  Multikultural. EDUSIANA:  Jurnal  Manajemen  Dan Pendidikan Islam . https://doi.org/10.30957/edusiana.v4i1.3
Ulum,  M.  (2020).  Kebijakan  Standar  Nasional  Pendidikan. Syaikhuna:  Jurnal  Pendidikan Dan Pranata Islam . https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v11i1.3845
Fogarty,  Robin,  1991.  Ten  Ways  to  Integrate  Curriculum,  Educational  Leadership,  the Association for Supervision and Curriculum Development.
Hessel  Nogi  S,  2003.  Tangkilisan,  Kebijakan  Publik  yang  Membumi:  Konsep,  Strategi  dan Kasus.  Jakarta:  Lukman  Offset  dan  Yayasan  Pembaruan  Administrasi  Publik Indonesia Original From The University of Michigan.
Lake, Kathy, 2000. Integrated Curriculum, School Improvement Research Series, NorthWest Regional Educational Laboratory, USA.
Midian Sirait, 1997. Paham Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Original From  The  University  of  Michigan.  Miriam  Budiardjo,  1998.  Dasar-Dasar  Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Muchsin dan Fadilah, 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang: Averous Press.
Mushtafa,  Javed,  2011.  Proposing  a  Model  for  Integration  of  Social  Issues  in  School Curriculum,  International  Journal  of  Academic  Research,  Vol  3  Number  1, International islamic University, Islamabad.
Nata,  Abuddin.  Manajemen  Pendidikan  Mengatasi  Kelemahan  Pendidikan  Islam  di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Perry, Matt, 2010. Designing  Multidisciplinary Integrated Curriculum Units, The California Centre for College and career, Sacramento California.
R. Widodo Triputro, 2005. Pembaharuan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” dan APMD Press.
Riant Nugroho Dwijowijoto, 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implemntasi dan Evaluasi. Jakarta:  Elex  Media  Komputindo.  Subarsono,  2008.  Analisis  Kebijakan  Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syafie,  2009.  Negara  Minus  Nurani:  Esai-Esai  Kritis  Kebijakan  Publik.  Jakarta:  Penerbit Buku Kompas.
William  N.  Dunn,  2013.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  Edisi  Kedua.  Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Hasbullaah,  Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia,  Lintasan  Sejarah  dan  Pertumbuhannya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Bochari,  Sidi  Ibrahim,  Pengaruh  Timbal  balik  antara  Pendidikan  Islam  dan  Pergerakan Nasional di Minangkabau, Jakarta: Gunung Tiga,1981.
Soebahar,  Abdul  Halim.  Kebijakan  Pendidikan  Islam  dari  Ordonansi  Guru  sampai UUSisidiknas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Nata,  Abudin,  Manajemen  Pendidikan  Mengatasi  Kelemahan  Pendidikan  di  Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.