DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2020
THE IMPACT OF COVID-19 ON BATAM CITY GOVERNMENT REGIONAL REVENUE OF 2020
Rahmayandi Mulda 1 , Nurhayati 2 , Meri Enita Puspita Sari 3 , Ronal Parlindungan 4 , Muhammad Solihin 5
1 Universitas Riau Kepulauan Batam
email: muldarahmayandi@gmail.com
2 Universitas Riau Kepulauan Batam email: nurhayati@gmail.com
3 Universitas Riau Kepulauan Batam email: merienita@gmail.com
4 Universitas Riau Kepulauan Batam email: ronald@gmail.com
5 Universitas Riau Kepulauan Batam email: solihin@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Hal ini diduga berdampak pada pendapatan daerah Pemerintah Kota Batam.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dampak  COVID-19  terhadap  pendapatan  daerah  dan menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa COVID-19. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pengumpulan  data  berupa  wawancara,  observasi  dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam mengalami penurunan  signifikan  akibat  dampak  negatif  COVID-19,  terutama  dari  sektor  pariwisata  yang  merupakan sumber utama pendapatan daerah. Namun, sektor Dana Perimbangan tidak terpengaruh dan justru mengalami peningkatan  pendapatan,  sedangkan  pendapatan  lainnya  juga  meningkat  karena  stabilitas  sektor  industri perdagangan selama pandemi. Secara keseluruhan, dampak COVID-19 terhadap pendapatan daerah Kota Batam pada tahun 2020 tidak terlalu buruk karena APBD terus meningkat dari tahun 2019. Pemerintah Kota Batam mengambil langkah-langkah kebijakan, seperti menyelaraskan program pembangunan dengan pemerintah pusat, menjual  potensi  daerah  kepada  pemerintah  pusat  dan  investor,  dan  meningkatkan  mutu  layanan  publik. Tindakan ini mendukung alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat. Saran penelitian meliputi fokus pada pengembangan program pembangunan inovatif, pemulihan sektor pariwisata, diversifikasi sumber pendapatan, dan peningkatan kerja sama antar pemerintah.
Kata Kunci : COVID-19; Pendapatan Daerah; Pemerintah Daerah .

## Abstract
This research is motivated by the ongoing COVID-19 pandemic, which has resulted in a decline in both national and regional economic growth rates. It is suspected that this has had repercussions on the revenue of the City Government of Batam. The primary objectives of this study are to analyze the impact of COVID-19 on the city's revenue and to assess the policies implemented by the City Government of Batam to enhance revenue during the COVID-19 pandemic. The research employs a qualitative methodology, involving data collection through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate a significant reduction in Batam City's Local Own Source Revenue (PAD) due to the adverse effects of COVID-19, particularly within the tourism sector, which serves as a primary source of regional income. In contrast, the intergovernmental transfer sector remained  unaffected  and  even  experienced  an  increase  in  revenue.  Additionally,  other  revenue  sources witnessed growth due to the stability of the trade and industry sectors during the pandemic. Overall, the impact of COVID-19 on Batam City's revenue in 2020 was not excessively detrimental, as the Regional Budget (APBD) continued to increase from 2019. The City Government of Batam implemented various policy measures, such as aligning development programs with the central government, promoting the region's potential to both the central government and investors, and enhancing the quality of public services. These actions facilitated the allocation of additional funds from the central government. Research recommendations encompass a focus on the development of innovative development programs, the recovery of the tourism sector, the diversification of income sources, and the enhancement of inter-governmental collaboration.
Keywords : COVID-19; Local Government Revenue; Local Government.

## PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  berdampak  pada ekonomi secara global, ( Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. 2020) dengan prediksi negatif dari
lembaga riset terkemuka. JP Morgan mencatat pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 turun hingga-1,1%, sementara IMF
memproyeksikan  penurunan  ekonomi  global sebesar 3% (Syamsuddin, 2021). Di Indonesia, pada Triwulan II-2020, pertumbuhan ekonomi mencapai  -5,32%,  menunjukkan  perlambatan dari pertumbuhan 2,97% pada Triwulan I-2020 (Wuryandani, 2020).
Pandemi COVID-19, menurut beberapa  penelitian  (Hanoatubun  2020, Yamali  &  Putri  2020,  Syamsuddin  2021), berdampak  signifikan  pada  perekonomian Indonesia.  Dampaknya  mencakup:    pertama, lebih  dari  1,5  juta  pekerja  mengalami
pemutusan  hubungan  kerja,  dengan  90%  di antaranya dirumahkan dan 10% terkena PHK. Dari jumlah itu, 1,24 juta orang pekerja formal, dan 265 ribu orang pekerja informal.
Kedua, menurut Kementerian Keuangan, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi signifikan, turun dari 49% pada Agustus 2019 menjadi  45,3%  pada  Maret  2020.  Penurunan ini mencerminkan kinerja industri pengolahan, termasuk  produksi,  permintaan  baru,  dan ketenagakerjaan.
Dari sektor impor, pada triwulan I 2020 kinerja  impor  turun  3,7% year-to-date (ytd).
Dari  sector  pariwisata  terjadi  penurunan kunjungan  turis  asing  dan  domestik  sebesar 6.800  perhari.  Okupansi  hotel  di  Indonesia pada saat pandemi mencapai 50% pada 6.000
hotel, yang berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah. Pandemi COVID-19
berdampak negatif  pada  pendapatan  asli  daerah  dan perekonomian  daerah.  Sektor  pariwisata lumpuh,  dan  UMKM  tidak  dapat  beroperasi karena  permintaan  menurun.  Hal  ini  juga melemahkan  sektor  perdagangan,  sejalan dengan  penurunan  target  dan  realisasi penerimaan  pajak,  terutama  dari  sektor  hotel dan  restoran  (Paramitha  2021,  Suliswanto 2020, Syamsuddin 2021).
Banyak
penelitian telah mengungkapkan  dampak  signifikan  yang ditimbulkan  oleh  pandemi  COVID-19  pada keuangan  daerah.  Studi-studi  ini  mencatat penurunan pendapatan daerah akibat penurunan  aktivitas  ekonomi (Nasution  et  al.
2020)  dan  peningkatan  belanja  kesehatan
(Cutler & Summers 2020, Claxton et al. 2021, Sood  &  Muray  2020).  Selain  itu,  perubahan dalam  pola  pengeluaran  publik  juga  telah diamati.  Sebagai  respons  terhadap  krisis, banyak  pemerintah  daerah  telah  mengambil langkah-langkah kebijakan, seperti pengurangan  belanja  dan  gaji  (Maher  et  al., 2020) serta pengalihan sejumlah pos anggaran pada sektor tertentu (Sanjaya 2020). Berbeda dengan  penelitian  penelitian  sebelumnya, penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak pandemi COVID-19 pada pendapatan
Pemerintah  Kota  Batam  dan  menganalisis strategi-strategi yang diadopsi oleh pemerintah
daerah. Pertanyaan penelitian meliputi sejauh mana  dampaknya  pada  pendapatan  daerah, apakah  ada  dampak  finansial  signifikan  pada pemerintah Kota Batam, dan strategi apa yang digunakan oleh Pemerintah Kota Batam untuk mengatasi dampak negatifnya.

## KAJIAN LITERATUR
Dalam  UU  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah Diakui  sebagai  peningkatan  nilai  kekayaan bersih,  pendapatan  daerah  merupakan  hak pemerintah  daerah.  Menurut  PP  Nomor  58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan, pendapatan  daerah  adalah  seluruh  uang  yang diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah yang  menambah  ekuitas  dana  lancar  yang merupakan  hak  daerah  dalam  satu  tahun anggaran  yang  tidak  dapat  dibayar  kembali oleh daerah.
Komponen  pendapatan  daerah  adalah sebagai  berikut:  pertama,  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  atau  uang  yang  diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan  dan  peraturan  daerah. Dalam  rangka  mewujudkan  potensi  daerah secara maksimal sebagai wujud desentralisasi, PAD  berupaya  memberikan  kewenangan kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  membiayai pelaksanaan  otonomi  daerah.  Kedua,  Dana Perimbangan,  atau  uang  dari  pendapatan APBN  yang  disalurkan  ke  daerah  untuk
membiayai  kebutuhan  daerah  sebagai  bagian dari  proses  desentralisasi.  Ketiga  Pendapatan daerah  lain  yang  sah  meliputi  hibah,  dana darurat,  dan  pendapatan  lain-lain  sesuai dengan batasan peraturan perundang- undangan.  Mencakup  seluruh  pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah uang  yang  diperoleh  daerah  dan  berasal  dari pajak  yang  dibayarkan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan
Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan  dana  bagi  terwujudnya otonomi  daerah  sesuai  dengan  kemampuan daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan pendapatan dari, retribusi, pajak yang dipungut pemerintah daerah, penghasilan dari perusahaan  milik  daerah  (BUMD)  dan kekayaan  lainnya  yang  dipisahkan  oleh pemerintah  daerah,  dan  pendapatan  lain-lain yang sah.
Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah dana pendapatan  yang  termuat  dalam  Anggaran Pendapan  Belanja  Negara  digunakan  untuk mendukung  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pemberlakuan desentralisasi. Dana ini dikenal sebagai Dana Perimbangan.
Dana  Perimbangan  terdiri  dari  dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dan dana bagi hasil perpajakan. Menurut PP Nomor 55 Tahun  2005,  dana  perimbangan  berupaya mencapai  keseimbangan  anggaran  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  serta  antar Pemerintah Daerah.

## Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Lain-lain  pendapatan  yang  sah  adala seluruh pendapatan daerah, kecuali pendapatan  asli  daerah  dan  pendapatan transfer,  dianggap  sebagai  pendapatan  asli daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Ini  termasuk  hibah,  uang  darurat,  dan pendapatan lainnya.
Menurut  Yurianto  (2019)  bahwa pendapatan daerah yang semakin tinggi maka relevan dengan pengeluaran untuk pembangunan  daerah.  Pada  era  otonomi daerah  saat  ini,  pemerintah  daerah  berharap percepatan  pembangunan  daerah  melalui pendapatan  daerah  atau  dengan  kata  lain pemerintah  berusaha  untuk  meningkatkan PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  untuk merealisasikan pembangunan daerah. Semakin tinggi  pertumbuhan  perekonomian  suatu daerah  maka  semakin  tinggi  pula  kegiatan perekonomian  masyarakat  serta  semakin sejahtera masyarakat di wilayah tersebut.
Dalam  konteks  ini,  perlu  ditegaskan bahwa  terdapat  korelasi  antara  pelemahan
sektor  pariwisata  dan  pelemahan  sektor perdagangan.  Fenomena  ini  terutama  terkait dengan  dampak  yang  signifikan  yang  timbul akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suliswanto (2020) menunjukkan bahwa sektor pariwisata mengalami  penurunan  performa  yang  cukup mencolok. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya  jumlah  kunjungan  wisatawan dan  penerapan  pembatasan  perjalanan  di berbagai  negara.  Dampak  negatif  ini  juga merembet  ke  sektor  perdagangan,  mengingat penurunan  mobilitas  manusia  dan  barang berdampak  pada  aktivitas  perdagangan internasional dan volume ekspor-impor. Oleh karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa pelemahan sektor pariwisata berdampak secara serupa  pada  sektor  perdagangan,  sebagai konsekuensi  dari  tantangan  ekonomi  yang muncul akibat pandemi COVID-19.
Pandemi  COVID-19  telah  membawa dampak yang merugikan terhadap pencapaian target  dan  realisasi  pendapatan  pajak.  Salah satu  sektor  yang  sangat  terdampak  adalah industri hotel dan restoran (Syamsudin 2021).
Penurunan  jumlah  wisatawan  dan pembatasan  operasional  yang  diberlakukan dalam upaya mengendalikan penyebaran virus telah mengakibatkan penurunan drastis dalam penerimaan hotel dan restoran. Dalam konteks ini,  hotel  dan  restoran  biasanya  dikenakan pajak tertentu atas pendapatan mereka. Akibat penurunan  kunjungan  dan  pendapatan,
penerimaan  pajak  dari  sektor  ini  menurun secara signifikan, yang berdampak pada target penerimaan pajak secara keseluruhan.
Pandemi  ini  juga  mempengaruhi perilaku konsumen, yang cenderung mengurangi  kunjungan  ke  hotel  dan  restoran karena  ketidakpastian  yang  berkaitan  dengan penyebaran virus. Ini mengakibatkan penurunan permintaan dalam sektor ini, yang pada  gilirannya  memengaruhi  penerimaan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh bisnis di sektor hotel dan restoran.
COVID-19 telah menyebabkan penurunan pendapatan pajak secara keseluruhan,  terutama  terkait  dengan  sektor hotel dan restoran, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Syamsuddin  (2021).  Hal  ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak dan menjaga stabilitas fiskal di tengah pandemi.
Dampak  virus  corona  terhadap perusahaan  dan  arus  kas  kepemilikan perusahaan  menjadi  berkurang  karna  adanya pandemic  COVID-19  ini  di  perekonomian Indonesia.  Sepanjang  Januari  2020,  terjadi penurunan  ekspor  Impor  dari  dan  ke  China berkurang  cukup  drastis.  Pengingkatan  kasus positif  yang  terjadi  dari  hari  ke  hari menyebabkan  banyak  kerugian  terhadap berbagai  sektor  di  Indonesia.  Salah  satu  nya adalah  sektor  ekonomi  Indonesia  (Ramadhan et al., 2020).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  difokuskan  pada  analisis Pendapatan  Daerah  Pemerintah  Kota  Batam tahun 2020 selama periode pandemi COVID- 19.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif,  di  mana  peneliti  memainkan  peran utama sebagai instrumen penelitian. Pedekatan yang  digunakan,  yaitu  kombinasi  dari beberapa  teknik  pengumpulan  data,  seperti wawancara,  analisis  data,  dan  observasi lapangan (Sugiyono 2018).
Peneliti  melakukan  wawancara  dengan pemangku  kebijakan  dan  stakeholder  terkait seperti kepala Disperindak, Anggota Banggar DPRD,  Wali  Kota  Batam,  GM  Pelabuhan Penumpang BP Batam, GM Pelabuhan Barang BP Batam dan lain-lain. Ini membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam  tentang  bagaimana  kebijakan  dan tindakan  konkret  telah  diambil  selama pandemi untuk mengelola keuangan daerah.
Selain itu, peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung di lapangan seperti kondisi pelabuhan barang, pelabuhan penumpang,  bandara,  perhotelan,  tempat- tempat  wisata  dan  kawasan  industri  Kota Batam terhadap fenomena yang terjadi selama
pandemi COVID-19. Ini memberikan
wawasan  tambahan  tentang  dampak  pandemi pada  aktivitas  ekonomi  dan  keuangan  di wilayah tersebut.
Tahapan  selanjutnya  adalah  eksplorasi data  statistik  yakni  melakukan  analisis  awal
untuk  memahami  karakteristik  data.  Hal  Ini melibatkan  penggunaan  grafik  ekspor  impor Kota Batam tahun 2020, kunjungan wisatawan, tabel  pendapatan  Pemerintah  Kota  Batam Tahun  2020,  dan  data  statistik  lainnya  untuk mendukung penelitian ini.
Analisis  data  menggunakan  metode analisis  kualitatif  yakni  melakukan  pemetaan dari  data-data  kualitatif  seperti  hasil wawancara yang dilakukan kepada responden, kemudian  melakukan  analisis  dokumen  dari berita media,  jurnal,  maupun  laporan-laporan dari  pemerintah  daerah  terkait  Covid-19 maupun  dokumen  lainnya.  Selain  itu  peneliti menganalisis  hasil  observasi  lapangan  untuk memastikan apakah ada keterkaitan antara data wawancara  dan  dokumentasi  terkait  dampak Covid-19  dengan  pendapatan  daerah  kota Batam.
Tahapan  akhir  analisis  data  yakni penarikan kesimpulan tentang apakah pendapatan daerah mengalami penurunan atau kenaikan, faktor apa yang memengaruhi, dan apakah ada kebijakan atau tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah kota Batam.

## HASIL PENELITIAN
Kota Batam adalah kota yang memiliki laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  tinggi dibandingkan  laju  pertumbuhan  ekonomi nasional, hal ini yang menjadikan Kota Batam sebagai  wilayah  andalan  bagi  pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional ataupun
di wilayah provinsi Kepulauan Riau. Menurut Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian Republik  Indonesia  pertumbuhan  ekonomi Batam ditargetkan  akan mencapai 5,8% pada tahun 2020-2025. Hal ini terkait penetapan dua kawasan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) di Kota Batam relevan dengan rencana integrasi kawasan  FTZ  ( Free  Trade Zone)  Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang (BBKT).
Berdasarkan masterplan tersebut, menurut Menteri Koordinatir Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyatakan bahwa tema besar pengembangan
Batam  adalah  upaya  transformasi  kawasan tersebut  menjadi  hub  logistik  internasional guna  mendukung  perkembangan  sektor industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata yang  berdaya  saing.  Berikut  adalah  data kontributor  terbesar  pada  laju  pertumbuhan ekonomi  Kota  Batam  adalah  pada  sektor Industri pengolahan sebesar 54,13%,
konstruksi  sebesar  20,84%,  dan  perdagangan besar dan eceran sebesar 6,71% sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Kota Batam (2021).
Kota  Batam  merupakan  salah  satu wilayah yang ada di Indonesia yang memiliki pendapatan  yang  cukup  besar  di  bandingkan dengan  daerah-daerah  lainnya  yang  ada  di Indonesia,  besarnya  pendapatan  daerah  yang dimiliki  kota  Batam  tidak  terlepas  dari wilayahnya  yang  sangat  strategis,  selain  itu Kota  Batam  juga  merupakan  daerah  industri, perdagangan dan parawisata. Potensi ini sangat
strategis dalam mendorong dan meningkatkan pendapatan daerah kota Batam, namun sangat rentang dengan sistem dan pengaruh ekonomi secara  global  yang  tidak  stabil.  Awal munculnya  COVID-19  di  tahun  2019 kemudian menyebar luas  di  berbagai  negara- negara maju di tahun 2020 membuat ekonomi negara-negara  maju  tidak  stabil  dan mengalami kemunduran.
Batam memiliki sekitar 1.309 industri unggul  baik  penanaman  modal  asing  (PMA) maupun  penanaman  modal  dalam  negeri (PMDN) dengan jumlah 169.000 pekerja dari hasil produksi migas dan non migas. Adapun kategori industri unggul untuk PMA yang telah dikembangkan  di  kota  Batam mencakup: Logam  dan  Mesin  109,  Kulit,  Karet,  Plastik, dan Kemasan 85, Elektronik dan Elektrika 77, Perkapalan  dan  Penunjang  66,  Migas  dan Penunjang 39 (Sumber Data: Website Resmi, BP Batam).
Kota  Batam  yang  merupakan  kota industri  dan  perdagangan  serta  parawisata secara tidak langsung memiliki hubungan dan ketergantungan dengan industri dan perdagangan negara-negara maju tersebut, hal ini  menarik  perhatian  karena  Covid  19 berdampak  secara  global  dan  hampir  semua negara terdampak secara ekonomi.
Berikut  akan  dijelaskan  kondisi keuangan  atau  pendapatan  pemerintah  kota Batam di masa COVID-19 pada tahun 2020.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan hal  yang  sangat  penting  dalam  tata  kelola keuangan  pemerintah  daerah  karena  dapat berpengaruh  secara  sistemik  utamanya  di sektor  pembangunan.  Fatimah  et  al.  (2020) mengungkapkan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
Sektor  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) baik penerimaan pajak, retribusi, maupun dari hasil  BUMD  mengalami  penurunan  yang cukup besar dari tahun 2019 sebelum adanya COVID-19  Pedapatan  Asli  Daerah  (PAD) mencapai  diangka  Rp.1.147.685.950.193  dan memasuki  COVID-19  di  tahun  2020 Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  mengalami penurunan yakni diangka Rp.975.558.062.748.
Pemerintah  Kota  Batam  sebelumnya
melakukan prediksi bahwa Rencana
penerimaan  pendapatan  APBD  Batam  2020 didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan  sebesar  Rp  1.396.910.122.588. Angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp 46.398.133.902  atau  naik  3,44  persen dibanding PAD tahun 2019.
Dampak  Covid  19  pada  tahun  2020 terhadap  PAD  Kota  Batam  menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kota Batam karena di tahun 2019 pemerintah kota Batam  sudah  menargetkan  dan  melakukan prediksi  bahwa  pendapatan  pemerintah  akan mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan
dari  tahun-tahun  sebelumnya,  namun  situasi dan kondisi COVID-19  target  yang  harusnya ingin  dicapai  oleh  pemerintah  kota  hanya mengalami kenaikan yang tidak sesuai dengan target, seperti apa yang disampaikan oleh wali kota  Batam  menyatakan  bahwa  APBD  Kota Batam,  diprediksi  mengalami  kenaikan sebesar Rp Rp 82.657.299.227 Miliar, dari Rp 2,8  triliun  pada  2019  menjadi  Rp. 2.926.027.529.355 triliun pada 2020.
“Penerimaan  pendapatan  dan  pembiayaan APBD  Batam  2020  ditargetkan  naik  2,91 persen  dibandingkan  APBD  2019,  dalam penyampaian  Ranperda  APBD  beserta  nota keuangan 2019 pada rapat paripurna, Rabu 16 Oktober 2019.
Menurunnya  PAD  Kota  Batam  pada masa  Covid-19  pada  tahun  2020  menjadi catatan  tersendiri  bagi  pemerintah  daerah untuk  melakukan  perbaikan  di  kedepannya karena hal ini dapat berdampak secara sistemik bagi program pembagunan pemerintah daerah.

## Dana Perimbangan
Dana perimbangan mengalami peningkatan yaitu pada Dana Bagi Hasil Pajak dan  Dana  Bagi  Hasil  Bukan  Pajak/Sumber Daya Alam  sedangkan di pada Dana Alokasi Umum  justru  mengalami  penurunan  yang cukup  besar  yakni  di  Tahun  2019  berada diangka Rp. 659.164.959.000 dan di tahun 2020 berada diangka Rp.629.854.829.000
sedangkan  Dana  Alokasi  Khusus  hanya mengalami sedikit penurunan yakni dari angka
Rp.131.171.919.474.  tahun  2019  pada  tahun 2020 menurun menjadi 131.171.919.474.
Selanjutnya  dana  perimbangan  kota
Batam  tahun  2020  direncanakan  sebesar  Rp 1.171.341.314.225  namun  tidak  mencapai target hanya berada diangka
Rp. 1.058.103.342.486 .  Dana  perimbangan diproyeksi naik sebesar 1,95 persen dibanding tahun  sebelumnya.  tetapi  hal  tersebut pendapatan dana perimbangan tetap mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya, Sumber  pendapatan  dana  perimbangan  itu berasal dari bagi hasil sumber pajak, bagi hasil bukan  pajak  atau  sumber  daya  alam,  dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

## Pendapatan Lain-Lain Yang Sah
Pada  Lain-lain  Pendapatan  yang  Sah justru  mengalami  peningkatan  pada  tahun 2019  berada  diangka  Rp.97.309.475.047  dan pada tahun 2020 mencapai diangka Rp.169.226.557.955. Pada Lain-lain
Pendapatan  yang  Sah  pemasukan  terbesar yakni  Pendapatan  Hibah  pada  tahun  2019 berada  diangka  Rp.97.309.475.047  dan  di tahun  2020  mengalami  peningkatan  yakni
diangka  Rp.169.226.557.955  penyumbang kedua  yakni  di  Dana  Penyesuaian  dan
Otonomi Daerah yakni sebesar
Rp.167.515.720.197  dan  penyumbang  ketiga yakni  Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dari  Provinsi yakni sebesar Rp.205.376.250.601.
COVID-19 merupakan sesuatu hal diluar dari perediksi bahwa akan berdampak terhadap perekonomian di Indonesia ataupun khususnya di kota Batam. Diawal tahun 2020 COVID-19 sudah  mulai  masuk  dan  mulai  mengganggu stabilitas perekonomian di Indonesia dan kota Batam,  hal  ini  membuat  banyak  para pengusaha mengalami kendala dalam pembayaran pajak dan lain sebagainya hal ini sangat  berdampak  pada  pendapatan  kota
Batam. Dampak  Covid 19 terhadap pendapatan asli daerah kota Batam tahun 2020 jika  dianalisis  lebih  mendalam  menunjukkan penurunan  di  beberapa  sektor  utamanya  di sektor pendapatan pajak, adanya peraturan dari kebijakan pemerintah terkait dengan penundaan pembayaran pajak. Data keuangan daerah  Pemerintah  Kota  Batam  pada  tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Batam Menurut Jenis Pendapatan 2018-2020
Jenis Pendapatan 2018 2019 2020 1. Pendapatan Asli Daerah 1.084.640.559.852 1.147.685.950.193 975.558.062.748 a. Pajak Daerah 845.697.306.042 934.458.907.796 755.674.707.900 b. Retribusi Daerah 94.581.392.976 90.518.037.598 92.487.837.368 c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.897.911.908 11.836.597.248 8.601.742.730
d. Lain-lain PAD yang Sah 130.463.948.926 110.872.407.549 118.793.774.749 2. Dana Perimbangan 897.475.587.149 955.858.409.492 1.058.103.342.486 e. Bagi Hasil Pajak 104.694.249.054 63.403.441.380 127.988.781.032 f. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 117.946.833.795 101.787.230.511 169.087.812.980 g. Dana Alokasi Umum 599.074.016.000 659.164.959.000 629.854.829.000 h. Dana Alokasi Khusus 75.760.488.300 131.502.778.601 131.171.919.474 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 95.830.182.753 97.309.475.047 169.226.557.955 i. Pendapatan Hibah 95.830.182.753 97.309.475.047 169.226.557.955 j. Dana Darurat - - - k. Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dari  Provinsi  dan Pemerintah daerah lainnya 195.746.380.098 198.181.457.797 205.376.250.601 l. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah 86.400.150.226 123.854.964.336 167.515.720.197 m. Bantuan  Keuangan  dari  Provinsi  atau Pemerintah Daerah Lainnya - - - n. Lainnya - - - Jumlah 2.360.092.860.079 2.522.890.256.865 2.577.779.933.987 Sumber: BPS Batam Dalam Angka, 2021
Pada Tabel 1 terlihat beberapa hal yang perlu  deskripsi  yang  lebih  mendalam  terkait realisasi  pendapatan  daerah.  Dari  beberapa komposisi  pendapatan  daerah  mengalami penurunan namun berdasarkan akumulasi atau realisasi pendapatan daerah Kota Batam justru mengalami  kenaikan,  yakni  pada  tahun  2019 Realisasi  Pendapatan  Daerah  Kota  Batam yakni berada diangka Rp. 2.522.890.256.865, untuk ditahun 2020 mengalami kenaikan yakni diangka Rp. 2.577.779.933.987.
Pendapatan  asli  daerah  dan  dana perimbangan  sangat  terdampak  semenjak Terjadinya  COVID-19 . Hal  ini  diakibatkan melemahnya  perekonomian  kota  Batam utamanya  di  sektor  bidan  jasa  seperti
perhotelan  dan  perdagangan,  banyak  hotel yang  tutup  selama  pandemi  COVID-19  serta jalur  penyeberangan  Batam-Singapura  yang merupakan salah satu penopan perekonomian kota  Batam  diberbagai  sektor  selama  ini. Warga  negara  asing  seperti  masyarakat Singapura merupakan wisatawan terbanyak di kota  Batam  dari  masa  ke  masa  yang merupakan salah satu penggerak perekonomian  yang  ada  kota  Batam  namun semenjak  terjadinya  COVID-19  hal  tersebut membuat  perekonomian  kota  Batam  menjadi sangat  lemah.  Akibat  dari  hal  tersebut penerimaan  pajak  menjadi  sangat  terdampak. Pencapaian  realisasi  atas  pendapatan  daerah berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran
(LRA) APBD Kota Batam tahun 2020. Bahwa realisasi  terkait  Pendapatan  Daerah  Kota Batam tahun 2020 sebesar Rp2.577.504.994.815,32 triliun tidak mencapai target. Hanya, sebesar
Rp77.442.613.932,95  miliar  atau  terealisasi sebesar  97,08  persen  dari  target  pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2020. Dalam laporan LKPD tahun 2020 pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2.577.504.994.815,32 mengalami peningkatan  sebesar  Rp54,6  miliar  lebih dibanding  realisasi  tahun  2019  untuk pendapatan tahun 2020
mengalami pertumbuhan positif yakni 2,2 persen.
Dimasa  pandemi  COVID-19  tidak mengalami  penurunan  perolehan  pendapatan Kota  Batam.  Artinya  bahwa  secara  nominal pendapatan daerah meningkat dibanding tahun sebelum  COVID-19  melanda.  Namun  jika dilihat  dari  segi  pertumbuhannya  mengalami penurunan,  karena  pada  tahun  2019 pendapatan daerah tumbuh 6,9 persen namun di tahun 2020 hanya tumbuh 2,2 persen.
Dalam  melihat  kondisi  dan  mengukur ekonomi  secara  makro  kota  Batam  dapat dilihat  melalui  dua  sektor  yakni  industri perdagangan dan parawiasata serta turunannya seperti  hotel,  restoran,  hiburan  malam,  travel dan lain-lain. Kedua sektor ini menjadi kunci roda  perekonomian  dan  sumber  utama pendapatan  pemerintah  daerah,  berikut  akan diuraikan kedua sektor tersebut:

## Industi dan Perdagangan
Bencana  Pandemik  Covid-19,  telah melumpuhkan banyak industri perdagangan di dunia.  Tidak  hanya  itu,  bahkan  industri konstruksi  yang  sebelumnya  digalakkan  oleh Pemerintah  juga  mengalami  dampak  yang sama (Triyawan dan Fendayanti, 2021).
Namun hal yang berbeda di Kota Batam disektor  industri  perdangan  jika  melihat  data statistik menunjukkan bahwa nilai ekspor dari tahun 2020 tidak terlalu mengalami penurunan secara signifikan, karena  produksi  industri di beberapa kawasan industri tetap beroperasi hal ini  dapat  dilihat  jumlah  nilai  barang  ekspor masih dalam kodisi stabil. berikut adalah data nilai ekspor yang ada di kota Batam.
Tabel 2.  Perbandingan Ekspor Di Sektor Industri Perdagangan Di Kota Batam Tahun 2018-2020.
Pelabuhan Bongkar Infor/Pelabuhan Muat Ekspor Volume  Ekspor  Menurut Pelabuhan Utama (Ribuan Ton) 2018 2019 2020 Batu Ampar 897,4 1040,9  1169,0 Sekupang 303,3 459,3 274,6 Kabil/Panau 2008,5  2872,6  1631,2 Pulau Sambu 10,7 565,9 2671,3 Sumber: BPS Kota Batam 2020.
Dari  data  diatas  empat  pelabuhan  bongkar muat  barang  di  kota  Batam  ada  yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan artinya dapat saling menutupi dari volume ekspor yang ada.
Dari  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  tidak  ada  perbedaan  nilai  impor  non migas sebelum dan selama pandemi COVID- 19,  sedangkan  ekspor  total,  ekspor  migas,
ekspor  non  migas,  impor  total,  dan  impor migas  mengalami  perubahan  atau  perbedaan nilai  secara  signifikan  pada  periode  sebelum dan selama pandemi COVID-19.
Perekonomian  Indonesia  di  masa  krisis  ini ternyata  lebih  kuat  di  sisi  impor  karena  nilai impor  non  migas  yang  tidak  menunjukkan perbedaan signifikan baik sebelum dan selama pandemi COVID-19 (Prasety et.al., 2022).
Melihat  kondisi  ekspor  dan  impor dimasa COVID-19 masih dalam keadaan stabil menjadi  indikator  utama  bahwa  industri manufaktur  dan  perdagangan  di  kota  Batam tidak  terdampak  secara  siknifikan.  artinya bahwa sumber pendapatan pemerintah daerah disektor  industri  perdagangan  masih  tetap aman.

## Parawisata, Perhotelan dan Restoran
Diatas sudah dijelaskan bahwa disektor peneriman  asli  daerah  mengalami  penurunan yang  cukup  signifikan  dibeberapa  sektor turunannya  seperti  penerimaan  pajak  dan penghasilan  dari  badan  usaha  daerah,  yang paling  terdampak  pada  sektor  perpajakan adalah pajak perhotelan, hiburan, wisata, jasa dan lain sebagainya, karena kondisi pada saat COVID-19 hampir seluruh ekonomi
masyarakat  lumpuh  seperti  wisatawan  dari negara  tetangga  baik  Malaysia  maupun Singapura sebagai salah  satu pengerak utama perekonomian  kota  Batam  tidak  bisa  masuk kewilayah Batam. Jumlah investasi
perekonomian  kota  Batam  berada  diangka
diatas lima puluh persen, sehingga kota Batam sangat  bergantung  kondisi  negara  tetangga. Lumpuhnya  negara  tetangga  dan  kota  Batam menjadi  bencana  tersendiri  bagi  kondisi ekonomi  kota  Batam  sehingga  berdampak pada  pemasukan  pajak  pemerintah  daerah secara tidak langsung.
Dari  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) mencatat bahwa, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara  (Wisman)  di  Kota  Batam sepanjang  tahun  2020  sebanyak  306.777 kunjungan.  Jumlah  tersebut  merosot  sangat jauh  dibandingkan  periode  tahun  2019    yang mencapai 1.947.934 kunjungan. Jika dibanding  pada  Desember  2019,  kunjungan wisman Desember 2020 mengalami penurunan  sebesar  99,75  persen.  Terkait dengan  hal  tersebut  sangat  berpengaruh terhadap  perputaran  ekonomi  di  kota  Batam baik  disektor  pendapatan  retribusi  atau  pajak kepada  pemerintah  selain  itu  juga  sangat berdampak  pada  UMKM,  jasa  travel  dan perhotelan.
Gambar 1. Statistik Wisatawan Mancanegara Kepri Dan Batam 2019 dan 2020 Sumber: Kominfo.batam.go.id
Sektor  hunian  hotel  juga  mengalami dampak  yang  cukup  signifikan  hal  ini  dapat dilihat  dari  data  pusat  statistik  menunjukkan bahwa  jika  dibandingkan  dengan  tahun  2019 pada  bulan  Agustus  mencapai  47.82  persen, sedangkan  di  tahun  2020  pada  bulan  yang sama (Agustus) hanya mencapai 19.31 persen, dari  hal  tersebut  dapat  dipastikan  bahwa penerimaan  pemerintah  dari  sektor  pajak ataupun retribusi lainnya di sektor perhotelan juga ikut terdampak. Disektor perhotelah jika dilihat dari gambar diatas sangat terdampak hal tersebut  juga  terdampak  pada  sektor turunannya seperti restoran, jasa travel, wisata, UMKM  dan  lain  sebagainya  karena  disektor perhotelan  merupakan    bidang  usaha  yang tidak  berdiri  sendiri,  apalagi  umumnya  rata- rata penghuni hotel adalah warga tetangga dari Singapura dan malaysia.
Pajak  Hotel  maupun  pajak  restoran adalah  salah  satu  pajak  yang  memberikan kontribusi untuk meningkatkan PAD, dan juga sebagai pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak  restoran  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  dan  efektifitas  realisasi  penerimaan pajak restoran terhadap APBD. Semakin besar kontribusi  yang  dapat  diberikan  oleh PADterhadap  APBD  berarti  semakin  kecil ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap bantuan daerah (Atmaja S. 2020).
Dari  data hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  kontribusi  pajak  hotel  serta  pajak
restoran  kepada  PAD  di  kota  Batam mengalami  peningkatan  di  tahun  2017-  2019 tetapi  di  tahun  2019-2021  mengalami penurunan  dikarenakan  terjadinya  masa pandemic  COVID-19  sehingga  kontribusi pajak  hotel  di  tahun  2019  ke  tahun  2021 mengalami  penurunan  yang  sangat  jauh (Anggraini & Janrosl 2023).
Berikut  dijelaskan  secara  statistik melalui  grafik  terkait  tingkat  penurunan hunian hotel di kota Batam, dimulai sejak awal tahun 2020 pada bulan Januari hingga sampai September  hunian  hotel  di  Batam  sangat merosot  jauh  kebawah,  padahal  kota  Batam merupakan  salah  satu  kota  yang  menempati posisi  hunian  hotel  tertinggi  di  Indonesia setelah  Jakarta  dan  ini  merupakan  salah  satu pendapatan  unggulan  pemerintah  kota Batam dalam hal pajak dan retribusi daerah.

## Gambar 2. Tingkat Hunian Hotel di Kota Batam Tahun 2020
Sumber: BPS Kota Batam 2021
Dilihat dari hunian hotel yang ada di kota Batam yang mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi salah satu indikator bahwa kondisi ekonomi khususnya disektor perhotelan dan parawisata mengalami kondisi
yang sangat memprihatingkan, ribuan pegawai hotel,  travel  dan  tempat  wisata  yang  ada  di kota  Batam  terancam  di  PHK  dan  beberapa hotel  besar  seperti  Harmoni  yang  beroperasi selama puluhan tahun tutup secara permanen.
Tabel 2. Realisasi Pajak Hotel Kota Batam
Tahun 2018-2020 No.   Th. Target Realisasi 1 2018  107.147.368.332  108.854.974.662 2 2019  132.509.347.069  123.261.476.601
3 2020  65.041.777.000 44.398.892.403
Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batam 2021.
Pandemi  COVID-19  telah  memiliki dampak  yang  signifikan  pada  pendapatan pemerintah daerah di kota Batam, seperti yang dijelaskan  oleh  berbagai  sumber,  termasuk APBD  kota  Batam,  Kementerian  Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut akan diuraikan tentang dampak-dampak COVID-19 tahun  2020  terhadap  penurunan  Pendapatan Pajak dan retribusi daerah kota Batam.
Dimasa Pandemi mengakibatkan penurunan  aktivitas  ekonomi.  Kota  Batam merupakan  salah  satu  daerah  yang  sangat terdampak.  Penutupan  bisnis,  pembatasan pergerakan, dan penurunan konsumsi berdampak  langsung  pada  pendapatan  dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Banyak  wajib  pajak,  terutama  pelaku usaha  kecil  dan  menengah,  menghadapi kesulitan  ekonomi  yang  signifikan.  Ini mengakibatkan  penurunan  penerimaan  pajak dan  denda pajak. Pemerintah daerah  terpaksa
memberikan  kelonggaran  pajak  kepada beberapa  sektor  untuk  meringankan  beban ekonomi mereka.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan  sumber  pendapatan  utama  bagi pemerintah daerah. Dampak pandemi terhadap ekonomi  lokal  mengakibatkan  penurunan pendapatan dari sektor perpajakan dan sektor non-pajak  seperti  hasil  usaha  daerah  dan penerimaan lainnya. PAD mengalami penurunan yang signifikan.
Kota  Batam  yang  sangat  bergantung pada  sektor  pariwisata  mengalami  dampak ekonomi  yang  lebih  besar.  Penurunan kunjungan  wisatawan  dan  pembatalan  acara pariwisata mengakibatkan penurunan pendapatan dari sektor ini.  Selain itu, pandemi juga  dapat  mengakibatkan  keterlambatan proyek-proyek  pembangunan  yang  telah direncanakan, karena terbatasnya sumber daya dan keterbatasan anggaran
Penurunan  pendapatan  pajak  adalah salah  satu  dampak  yang  paling  nyata  dari pandemi COVID-19  di  Indonesia.  Penutupan bisnis, pembatasan pergerakan, dan penurunan konsumsi telah meredam aktivitas ekonomi di seluruh negeri, yang berdampak langsung pada pendapatan  dari  pajak  penghasilan  dan  pajak pertambahan  nilai  (PPN).  Data  dari  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  menunjukkan  bahwa pendapatan  pajak  pusat  dan  pajak  daerah mengalami penurunan yang signifikan selama periode pandemi.
Dampak  penurunan  pendapatan  pajak ini  mencakup  berbagai  sektor  ekonomi, termasuk  sektor  usaha  kecil,  menengah,  dan besar.  Banyak  wajib  pajak,  baik  perusahaan maupun  individu,  mengalami  penurunan pendapatan  atau  kesulitan  finansial  sebagai akibat  dari  pandemi,  yang  mengakibatkan keterlambatan  atau  penurunan  pembayaran pajak mereka.
Pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  telah  memberikan  berbagai  insentif fiskal dan kebijakan kelonggaran pajak untuk membantu meringankan beban ekonomi yang dialami  oleh  wajib  pajak.  Selain  itu,  upaya pengawasan  dan  penegakan  pajak  juga menjadi  lebih  ketat  untuk  memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik.
Namun,  penurunan  pendapatan  pajak tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pembangunan  dan  membiayai  program- program sosial dan pembangunan infrastrukur. Hal  ini  juga  menjadi  perhatian  dalam perencanaan  anggaran  pemerintah  daerah untuk tahun-tahun mendatang, karena dampak pandemi  COVID-19  masih  terus  dirasakan dalam jangka panjang.

## PEMBAHASAN
Sektor unggulan pendapatan pemerintah kota  Batam  adalah  industri  perdagangan  dan parawisata kedua sektor ini menjadi penggerak ekonomi  kota  Batam  secara  umum.  melalui
pembahasan  ini  akan  dijeaskan  kedua  sektor tersebut  terhadap  dampak  COVID-19.  Jika kedua  sektor  ini  terdampak  secara  otomatis sangat  berpengaruh  terhadap  pendapatan pemerintah kota Batam.
Dalam  berbagai  literatur  Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap industri  dan perdagangan  di seluruh dunia,  termasuk  di  Indonesia.  Dampak pandemi COVID-19 ini sangat kompleks dan beragam, tergantung pada sektor ekonomi dan lokasi  geografis.  Pemerintah  dan  bisnis  di seluruh dunia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak negatif ini, termasuk stimulus  ekonomi,  restrukturisasi  bisnis,  dan perubahan  strategi  pemasaran.  Meskipun  ada tantangan  besar,  beberapa  sektor  juga  telah menemukan peluang baru selama pandemi ini, seperti perusahaan teknologi yang mendukung kerja jarak jauh dan belanja online.
Disektor  industri  perdagangan  Kota Batam  tidak  terlalu  terdampak  hal  ini dibuktikan  dengan  volume  dan  nilai  ekspor impor  yang  ada  di  kota  Batam  masih  dalam level aman dan stabil.
Pemdapatan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  disektor  ekspor  impor cukup besar. Pemerintah daerah biasanya tidak mengenakan pajak langsung terhadap kegiatan ekspor  dan  impor.  Pajak  yang  terkait  dengan kegiatan  ekspor  dan  impor  umumnya dikenakan  oleh  pemerintah  pusat,  yaitu Pemerintah  Indonesia.  Beberapa  jenis  pajak
yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor di Indonesia juga menjadi sumber pendapatan pemerintah  daerah  kota  Batam  meliputi,  Bea cukai  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap barang-barang  yang  diimpor  ke  Indonesia. Pajak  ini  biasanya dibayar oleh importir atau eksportir ketika barang tiba di pelabuhan atau bandar udara.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dikenakan pada barang dan jasa yang beredar di dalam negeri, termasuk barang-barang yang diimpor. PPN yang dibayar oleh importir akan diperoleh  oleh  pemerintah  pusat.  Pajak Penghasilan dapat dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekspor dan impor. Bagian dari pajak ini juga akan masuk ke kas negara.
Bea Masuk  adalah pajak tambahan yang dikenakan  pada  barang-barang  tertentu  yang diimpor ke Indonesia. Pajak ini berlaku untuk barang-barang  yang  dianggap  memiliki dampak  negatif  terhadap  lingkungan  atau kesehatan masyarakat. Pajak ekspor dikenakan pada  beberapa  jenis  barang  ekspor  tertentu, meskipun  tarifnya  biasanya  lebih  rendah daripada bea masuk untuk barang impor.
Pendapatan atau pajak yang terkandung dalam  kegiatan  ekspor  impor  merupakan kewenangan  langsung  pemerintah  pusat namun pemerintah daerah mendapat dana bagi hasil pajak dari kegiatan ekspor impor tersebut, jika dilihat dalam struktur pendapatan APBD kota Batam pada tahun 2020 pendapatan yang
terbanyak  adalah  dana  perimbangan  dan pendapatan  lain-lain  yang  sah.    Jika  dilihat lebih  dalam  lagi  jenis  pendapatan  yakni pedapatan  dana  bagi  hasil  pajak  baik  dari pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  dan dana alokasi umum.
Pajak  disektor  industi  perdagangan inilah  yang  menjadi  penyumbang  terbesar pemasukan  pemerintah  daerah  melalui  dana perimbangan  dan  pendapatan  lain-lain  yang sah  baik  ada  masa  COVID-19  maupun sebelum COVID-19. Pemasukan daerah yang bersumber dari PAD di masa COVID-19 turun drastis  karena  sektor  unggulan,  seperti parawisata dan turunannya sangat terdampak.
Dampak COVID-19 terhadap parawisata sangat  signifikan.  Dampak  tersebut  memiliki keterkaitan  langsung  dengan  pendapatan pemerintah  daerah.  Berikut  adalah  beberapa dampak  utama  COVID-19  pada  sektor pariwisata dan pendapatan pemerintah daerah.
Penurunan  Kunjungan  Wisatawann, Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan drastis  dalam  jumlah  wisatawan  yang  datang ke  destinasi  pariwisata.  Banyak  negara mengambil  langkah-langkah pembatasan perjalanan, termasuk pembatasan internasional dan  lock  down  yang  membatasi  mobilitas orang.  Hal  ini  mengakibatkan  pengurangan tajam  dalam  pendapatan  sektor  pariwisata, seperti  hotel,  restoran,  agen  perjalanan,  dan atraksi wisata.
Kerugian Bisnis Pariwisata seperti Hotel, restoran,  toko  suvenir,  dan  berbagai  bisnis terkait pariwisata  lainnya menghadapi penurunan  drastis  dalam  pendapatan  mereka. Banyak  dari  mereka  terpaksa  mengurangi operasional  mereka  atau  bahkan  berhenti beroperasi  sementara  waktu.  Hal  ini berdampak  pada  hilangnya  pekerjaan  dan pendapatan bagi pekerja di sektor pariwisata.
Pemerintah daerah sering mendapatkan pendapatan  dari  sektor  pariwisata  melalui berbagai  cara,  termasuk  pajak,  retribusi,  dan pajak  daerah  lainnya.  Penurunan  aktivitas pariwisata mengakibatkan penurunan pendapatan  daerah  dari  sumber-sumber  ini. Pajak  yang  biasanya  dikenakan  pada akomodasi,  restoran,  dan  transportasi  juga mengalami penurunan signifikan.
Sektor  pariwisata  melibatkan  beberapa jenis pajak yang  dapat memberikan pendapatan  kepada  pemerintah  kota  Batam, maupun  pemerintah  pusat.  Berikut  adalah beberapa  jenis  pajak  yang  umumnya  terkait dengan sektor pariwisata dan turunannya.
Pajak  Hotel  (Hotel  Tax),  Pajak  hotel dikenakan  pada  penginapan  dan  akomodasi, termasuk hotel, motel, penginapan liburan, dan apartemen yang disewakan secara harian atau mingguan.  Pajak  Restoran  dikenakan  pada penjualan makanan dan minuman di restoran, kafe, bar, dan tempat makan sejenis.
Pajak Hiburan
(Entertainment Tax),Pajak hiburan dapat dikenakan pada tiket
pertunjukan, konser, bioskop, acara olahraga, dan  kegiatan  hiburan  lainnya.  Pajak  parkir (Parking Tax), dikenakan pada fasilitas parkir umum,  seperti  parkir  di  pusat  perbelanjaan, bandara, atau tempat wisata. Pajak transportasi dapat dikenakan pada tiket pesawat, kereta api, bus,  atau  taksi.  Selain  itu,  pajak  juga  bisa dikenakan pada penyewaan kendaraan seperti mobil dan sepeda. Pajak bahan bakar biasanya dikenakan  pada  bahan  bakar  kendaraan bermotor  yang  digunakan  oleh  wisatawan, seperti bensin dan diesel.
Beberapa negara atau daerah menerapkan  pajak  khusus  untuk  mendukung promosi  pariwisata  dan  pengembangan infrastruktur pariwisata seperti Pajak
penerbangan  dikenakan  pada  tiket  pesawat untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan  bandara.  Beberapa  hotel mengenakan  biaya  tambahan  yang  disebut " resort  fee" untuk  memberikan  akses  ke fasilitas dan layanan tambahan di hotel, seperti kolam renang, gym, atau layanan shuttle.
Terdampaknya sektor parawisata meneyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) baik  penerimaan  pajak  maupun  retribusi daerah  dalam  APBD  kota  Batam  sangat terlihat jelas terjadi penurunan.
Perbandingan  pendapatan  tahun  2019 dengan  tahun  2020  sebenarnya  mengalami peningkatan  tetapi  yang  menjadi  masalah adalah  pencapaian  target  pendapatan  daerah. Pencapaian  pendapatan  daerah  kota  Batam
pada  tahun  2020  tidak  sesuai  dengan  target yang  diharapkan  oleh  pemerintah  daerah  hal ini  menyisakan  masalah  karena  program pembangunan  yang  sudah  direncanakan menjadi  terdampak  atau  realisasinya  menjadi terhambat karena sumber pembiayaan program  pembagunan  tidak  berjalan  susuai dengan perencanaan.
Melihat situasi dan kondisi yang makin sulit  di  sektor  pendapatan  asli  daerah, pemerintah  daerah  memanfaat  salah  satu peluang yang dimiliki oleh kota Batam yakni memanfaatkan  letak  geografis  yang  sangat strategis  dimana  menjadi    pintu  masuk perdagangan  senusantara,  potensi  tersebut terus  dikomunikasikan  kepada  pemerintah pusat  agar  proyek-proyek  strategis  nasional dapat  ditempatkan  di  kota  Batam,  sehingga kota Batam dari tahun 2020 mendapat proyek- proyek strategis dari pemerintah pusat dari hal tersebut  dapat  dilihat  pemasukan  pemerintah daerah  melalui  dana  alokasi  khusus  maupun dana hibah terus mengalami peningkatan.
Dari  sektor  pendapatan  lain-lain  yang sah  dan  pendapatan-pendapatan  lainnya seperti  dana  bagi  hasil.  Kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan  investasi  dan  kemampuan menarik  perhatian  pemerintah  pusat  menjadi hal  yang  sangat  penting  dalam  mengisi  kas keuangan  daerah.  Daya  tarik  kota  Batam sebagai  daerah  yang  berhadapan  langsung dengan  negara  Singapura  dan  Malaysia  serta
menjadi  jalur  perdagangan  internasional merupakan  kelebihan  yang  dimanfaatkan pemerintah  daerah  untuk  menarik  simpati pemerintah pusat agar dana alokasi khusus dan dana-dana lainnya  dapat dialokasikan  kepada pemerintah daerah.
Pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan  daerah  harus  mampu  membuat langkah strategis, baik dari segi perencanaan, implentasi hingga pada proses evaluasi dalam tata  kelola  keuangan  pemerintah  daerah  dan hal  yang  perlu  diperhatikan  secara  serius adalah  pemasukan  dan  pengeluaran  serta dampak  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  yang  ditumbulkan  pengalokasian anggaran tersebut, transparansi dan akuntabilitas  menjadi  hal  prioritas  dalam pengelolaan  kauangan  pemerintah  daerah, karena  hal  ini  menumbuhkan  kepercayaan masyarakat  atau  publik  kepada  pemerintah daerah,    hal  lain  menjadi  perhatian  serius adalah  efesiensi  dan  efektifitas  pengelolaan keuangan daerah. Pada  prinsipnya tata kelola keuangan  pemerintah  harus  mengedepankan nilai  transparansi,  akuntabilitas,  efektivitas dan efisiensi anggaran  ini merupakan tuntutan perkembangan  zaman  yakni  kemajuan teknologi  informasi  dan  kondisi  masyarakat yang semakin sadar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Pemerintah  daerah  dituntut  agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara baik dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang  bersih (clean  government) serta menerapkan  nilai-nilai  prinsip  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  dari  segi  pelayanan publik,  hal ini juga sangat perlu diperhatikan agar  ada  kemudahan  pelayanan  pembayaran pajak  dan  retribusi  daerah.  Kecenderungan masyarakat ataupun pengusaha sering mengeluhkan  kurang  tanggapnya  birokrasi pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan secara prima. Sulitnya
masyarakat mendapatkan  pelayanan  secara  prima  baik dalam  pengurusan  dokumen  usaha  maupun pembayaran pajak atau retribusi memunculkan stigma  negatif  dikalangan  pengusaha  dan masyarakat itu sendiri. Pengelolaan keuangan daerah  yang  baik  adalah  kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis,  efisien,  transparan  dan  akuntabel dari hulu ke hilir.
Pemerintah kota Batam dalam menyusun strategi dan memproyeksikan pendapatan asli daerah untuk tidak terlalu berambisi dalam arti tidak  memaksakan  segala  sesuatu  hal  untuk bisa  dijadikan  sebagai  pendapatan  daerah, pemerintah daerah harus bisa melihat kondisi masyarakat  dan  kelanjutan  usaha  masyarakat ataupun pihak swasta, dalam memproyeksikan anggaran  harus  lebih  moderat  karena dikhawatirkan  perekonomian  yang  belum pulih  akan  semakin  menterdistorsi  kebijakan pemerintah  kota  Batam  dalam  meningkatkan pendapatan disektor pajak dan retribusi daerah serta Pendapan Asli Daerah lain-lain yang sah.
Hal  yang  penting  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  kota  Batam  adalah melakukan  pembenahan  terhadap  tata  kelola kauangan  daerah.  Perbaikan  dan  peningkatan sistem  tata  kelola  keuangan  dan  prosedur, inovasi, pelayanan serta penggunaan teknologi tepat  guna  dan  terbarukan  untuk  menunjang pelayanan  penerimaan  negara  selain  itu pemerintah  daerah  membuat  kebijakan  untuk menekan  potensi  kebocoran  anggaran  dalam pengumpulan pajak dan retribusi daerah.
Dalam menetapkan kebijakan pendapatan  daerah  pemerintah  kota  Batam dapat  berkolaborasi  dengan  pemerintah pusat khususnya  kementerian  keuangan  sebaiknya satu  arah  atau  satu  pintu  dalam  melakukan singkronisasi  dengan  kebijakan  pendapatan negara  dalam  APBN  yang  dikelola  oleh pemerintah pusat.  Seperti  menetapkan kebijakan  pembebasan  atau  keringanan  pajak dan  retribusi  daerah  bagi  sektor  yang  sangat terdampak pandemic COVID-19 serta berbagai  bentuk  keringanan  atau  kemudahan kepada  dunia  usaha  dan  masyarakat  yang menjadi  obyek  atau  subyek  pendapatan  asli daerah. Hal ini perlu ditekankan agar kondisi dunia  usaha  semakin  membaik  sehingga kedepannya,  stabilitas  perekonomian  dunia usaha  semakin  sehat  hal  tersebut  akan berpengaruh terhadap  pendapatan  pemerintah daerah kota Batam.
Pemerintah  Kota  Batam  dalam  upaya meningkatkan  sumber  pendapatan  daerah  di
masa COVID-19 adalah tetap dan lebih fokus pada  sumber  pendapatan  yang  berasal  dari dana  transfer  pemerintah  pusat,  hal  tersebut perlu dijaga agar keuangan pemerintah daerah kota Batam tetap stabil dan aman, namun hal ini  beberapa syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh pemerintah kota Batam adalah menjaga iklim investasi  agar  tetap  kondusif,  kemudahan pelayan dan menjaga  daerah agar tetap aman terkendali  serta  kemampuan  daerah  dalam mengelola  kuangan  dengan  baik  dari  segi perencanaan,  pengalokasian,  tranparansi, akuntabilitas  serta  efektivitas  dan  efisiensi anggaran. Dana insentif daerah yang diterima oleh  perintah  kota  Batam  terus  dijaga  agar terus  mengalami  peningkatan  dari  tahun ketahun  dengan  perencanaan  yang  mapan, jelas dan terukur.
Dana  insentif  daerah  yang  diatur  oleh kementerian  keuangan  menjadi  instrumen yang  sangat  penting  dalam  pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk perimbangan keuangan antara pemerintah  pusat  dengan  daerah,  untuk mendorong pemerintah kota Batam agar lebih maju,  kreatif,  berprestasi,  berkembang  dalam hal  inovatisi  serta  efisien  dalam  pengelolaan anggaran  penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya di kota Batam. Dimana pengalokasian  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  disalurkan  kepada  daerah- daerah  tertentu  dengan  kriteria  yang  diatur dalam undang-undang.
Dana  insentif  merupakan  bentuk penghargaan  dan  motivasi  untuk  pemerintah daerah  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat atas kualitas kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang dinilai baik dengan  berbagai  ketentuan  dan  syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun  dalam  peraturan  pemerintah,  seperti kualitas  pelayanan  publik  semakin  membaik dan prima, pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien,  serta penyelenggaraan  pemerintahan  stabil  dan orientasi  program  yang  mensejahterakan masyarakat.
Pemerintah Kota Batam dalam merencanakan  program  dan  merumuskaan arah  kebijakan  pengelolaan  keuangan  daerah membutuhkan  keterlibatan  berbagai  macam sektor baik pihak swasta maupun masyarakat agar arah pembangunan lebih jelas. Kebijakan dalam  rancangan  pembangunan  daerah  harus dirumuskan  dengan  baik  dan  menyelaraskan program  pembangunan  nasional  yang  akan nantinya  dituangkan  dalam  RPJMD  tahun 2021  hingga  2026,  dalam  rencana  tersebut menyatakan  bahwa  program  dana  insentif daerah  dari  pemerintah  pusat  akan  didukung dengan  program  yang  berkualitas  seperti proyek-proyek strategis nasional.
Keberuntungan pemerintah kota Batam dalam menarik  dana  insentif  dari  pemerintah  pusat adalah letak wilayah yang sangat strategis, tata kelola  pemerintahan,  serta  perencanaan
pembangunan sebelumnya sangat mendukung, sehingga  dana  insentif  daerah  menjadi  salah satu  sumber  pendapatan  kreatif  daerah  harus dipertahankan  dan  diperjuangkan  termasuk juga pemanfaatan secara profesional berbagai aset daerah khususnya di Kota Batam.

## KESIMPULAN
Pendapatan  Kota  Batam  mampu bertahan dan meningkatkan pendapatan daerah dalam situasi krisis ekonomi ditengah COVID- 19  melanda.  Kemampuan  bertahan  dan peningkatan pendapatan tersebut tidak berarti Kota  Batam  tidak  terdampak.  Komposisi APBD  Kota  Batam  di  PAD  mengalami penurunan  karena  di  sektor  unggulan  Kota Batam  seperti  parawisata  dan  turunannya menjadi sektor yang cukup terdampak.
Salah  satu  faktor  pendapatan  kota batam mengalami kenaikan di masa COVID- 19  adalah  disektor  indutri  perdagangan, utamnya industri manufaktur masih stabil. Hal ini  yang  menorong  pendapatan  dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yag sah tetap  mengalami  kenaikan  atau  penyumbang pedapatan  daerah  terbanyak  di  tahun  2020. Utamnya  dana  bagi  hasil  pajak  yang mengalami  peningkatan  dua  kali  lipat  dari tahun sebelumnya.
Dana  perimbangan  dan  pendapatan lain-lain yang  sah mengalami peningkatan  di masa  COVID-19  hal  ini  disebabkan  karena, selain  dana  bagi  hasil  pajak  baik  dari
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan  dana  insentif  dari  pemerintah  pusat  dan dana perimbangan cukup besar. Dana tersebut cukup  banyak  disalurkan  kepada  pemerintah Kota Batam.
Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah  dalam  meningkatkan  pendapatan daerah ditengah COVID-19 adalah memperbaiki mutu pelayanan publik, kemampuan menyelaskan program pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah, kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan  pendekatan  dan  menjual  potensi daerah  kepada  pemerintah pusat dan investor sehingga  program  strategis  nasional    dapat ditempatkan  di  kota  Batam,  hal  ini  sangat mendorong  pemasukan  pemerintah  daerah terkait  dengan  dana  perimbangan  dan pendapatan lain-lain yang sah.
Beberapa  saran  praktis  yang  dapat dilakukan  antara  lain:  mempertahankan kepercayaan Pemerintah Pusatmelalu pengelolaan  keuangan  secara  transparan, akuntabel,  dan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku;  merancang  program  pembangunan yang  lebih  inovatif  dan  adaptif  terhadap kondisi ekonomi dan sosial saat ini, termasuk berkontribusi  pada  program  pembangunan nasional; menjaga stabilitas sektor industri dan perdagangan;  pemulihan  sektor  pariwisata: diversifikasi sumber pendapatan; dan kolaborasi antar pemerintah.

## REFERENSI
Atmaja, S. (2020). Analisa Penerimaan Pajak Restoran  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Jakarta . Tugas  Akhir,
Repository BSI, 13–17.
Anggraini R., & Janrosl VSE. (2023). Analisis Pengaruh  Kontribusi  PenerimaanPajak Hotel  Dan  Pajak  Restoran  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam. SEIKO:  Journal  of  Management  &
Business , 6(1), 389-395.
BP  Batam.  Industri  Ungulan,  BP  Batam.
diakses dari https://bpbatam.go.id/investasi/peluang- investasi/keunggulan-investasi/industri- unggulan/
Burhanuddin,  C.  I.,  &  Abdi,  M.  N.  (2020). Ancaman  Krisis  Ekonomi  Global  Dari Dampak  Penyebaran  Virus  Corona (COVID-19). AkMen , 17(April), 90–98.
Cutler, D. M., & Summers, L. H. (2020). The COVID-19 pandemic and the $16 trillion virus. Jama , 324 (15), 1495-1496. Claxton, G., Rae, M., Damico, A., Young, G.,
Kurani,  N.,  &  Whitmore,  H.  (2021). Health  Benefits  In  2021:  Employer Programs Evolving In Response To The COVID-19  Pandemic:  Study  examines employer-sponsored  health  benefits programs  evolving  in  response  to  the COVID-19 pandemic. Health Affairs , 40 (12), 1961-1971.
Fatimah,  N.  N.,  Nopiyanti,  A.,  &
Mintoyuwono,  D.  (2020).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. EQUITY , 22(2), 197. https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936 Hanoatubun,  S.  (2020).  Dampak  Covid–19 terhadap Perekonomian Indonesia. EduPsyCouns:  Journal  of Education , Psychology and Counseling , 2(1), 146–153.
Hardani,  dkk.  2020. Metode  Penelitian Kualitatif  &  Kuantitatif .  Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
Hartono, J. 2018. Metode Pengumpulan   dan Teknis Analisis Data .  Yogyakarta: Andi
Maher, C. S., Hoang, T., & Hindery, A. (2020). Fiscal Responses to  COVID-19: Evidence from Local Governments and Nonprofits. Public Administration Review , 80(4), 644-650. https://doi.org/10.1111/puar.13238 Nasution,  D.  A.  D.,  Erlina,  E.,  &  Muda,  I. (2020).  Dampak  Pandemi  COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal  Benefita , 5(2),  212. https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313 Paramitha, A.  (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak  Wabah  COVID-19  dalam Rangka  Pemenuhan  Pendapatan  Asli Daerah. Jurnal  Supremasi ,  94–104.
https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i 1.1166 Prasety, MAW., Simorangkir C. dan  Pribadi DMA. (2022). Perdagangan Internasional Indonesia: Sebuah Komparasi di Masa Pandemi COVID-19 EXERO: Journal  of  Research  in Business and Economics .Vol. 05, No. 01, Mei 2022 http://e- journal.usd.ac.id/index.php/exero.  83- 111
Ramadhan,  A.,  Prayoga  D.,  Simbolon  R.  & Mukti,  LA.  (2020).  Dampak  Covid  19
Terhadap Sektor Perdagangan Membuat Penjualan  &Profitabilitas  Perusahaan Menurun Sehingga Arus Kas Kepemilikan  (Saham)  Perusahaan  Juga Menurun. Jurnal Kompetitif Bisnis Edisi COVID-19, 1 (1), Agustus 2020, pp. 71- 78.
Sanjaya,  N. (2020).  Kebijakan  Penganggaran Daerah  dimasa  Pandemi  COVID-19 (Study  kasus  pada  pemerintah  daerah provinsi Banten). Jurnal Ilmu Administrasi:  Media  Pengembangan
Ilmu  dan  Praktek  Administrasi , 17(2),
273-290.
Sood, N., & Murray, C. J. (2020). Estimation of  Excess  Deaths  Associated  With  the COVID-19  Pandemic  in  the  United States,  March  to  May  2020. JAMA Internal Medicine , 180(10), 1336-1344.
Sugiyono.  2018. Metode  Penelitian  Bisnis (Pendekatan  Kantitatif,  Kualitatif,  dan R&D) . Alfabeta Suliswanto,  M.  S.  W.  (2020).  Dampak Ekonomi dari Virus Corona. Bhirawa, p. 4. Retrieved from https://www.harianbhirawa.co.id/dampa k-ekonomi-dari-virus-corona/ Syamsuddin,  S.  (2021).  Dampak  Covid  19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan  Pajak  Hotel  Dan  Restoran Di  Kota  Makassar . Journal  of  Business Administration (JBA) , 1(1), 5. https://doi.org/10.31963/jba.v1i1.2676
Triyawan,  A., & Fendayanti, Z. E. U. (2021, April).  Dampak  pandemi  covid-19 terhadap  keberlangsungan  perusahaan jasa konstruksi. In forum ekonomi (Vol. 23, No. 2, pp. 223-230). Wuryandani,  D.  (2020).  Dampak  pandemi
Covid-19 terhadap
pertumbuhan
ekonomi Indonesia 2020 dan solusinya. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 12 , 19-24.
Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi Indonesia . Ekonomis: Journal of Economics  and  Business , 4(2),  384.
https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2. 179 Yurianto, Y. (2020). Estimasi Pendapatan Asli Daerah  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi Jakarta  Pra-Pandemic  Covid  -19. Sosio E-Kons , 12(3), 230. https://doi.org/10.30998/sosioekons.v12 i3.7568