Strategi Kebijakan Keuangan Negara Berdasarkan Proporsi Kebutuhan....: Erwin Purwaningsih

## STRATEGI KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN PROPORSI KEBUTUHAN DALAM UPAYA PENGENTASAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
STATE FINANCIAL ALLOCATION STRATEGY BASED ON NEEDS PROPORTION IN INDONESIAN EFFORTS TO COMBAT  THE COVID-19 PANDEMIC
Erwin Purwaningsih 1
1 Departemen Administrasi Rumah Sakit, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam Jl Ery Suparjan RT 12, No 9A, Samarinda, Indonesia Email: erwinpurwaningsih.ars@gmail.com
Tanggal submisi: 30 Juli 2022; Tanggal penerimaan: 26 Desember 2022

## ABSTRAK
Keuangan adalah salah satu aspek penting selain aspek kesehatan yang harus menjadi fokus perhatian saat pandemi terjadi, termasuk ketika wabah Covid 19 terjadi, tercatat juga negara Indonesia yang menjadi negara terdampak. Kebijakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan negara adalah  hal yang sangat krusial dalam mendampingi APBN sampai berakhirnya masa anggaran. Regulasi dan kebijakan pendapatan, penatausahaan keuangan dan maksimalisasi penggunaan barang milik level pusat dan daerah harus dioptimalisasikan demi stabilitas ekonomi nasional. Tujuan : Mengidentifikasi strategi kebijakan keuangan negara berdasarkan proporsi kebutuhan dalam upaya menangani pandemi yang masih berlangsung dan meminimalisir dampak ikutan yang akan terjadi. Metode : Studi ini merupakan  penelitian deskriptif  analitik menggunakan desain non eksperimental ( Cross Sectional ). Menggunakan analisa pustaka atau library research yang berasal dari beberapa sumber seperti laporan Kemenkeu, Kemnaker, BPS, dan beberapa artikel terkait penelitian. Hasil : Kebijakan fiskal untuk penerimaan negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah Virus Covid-19; Kebijakan fiskal untuk pengeluaran negara dibagi menjadi 3 langkah yaitu 1. Penerbitan Surat Utang (SUN) 2. Melakukan Refocusing APBN 2020 , dan 3. Konsekuensi Hukum Terhadap Penyelewengan Dana Penanggulangan Covid-19; Strategi kebijakan fiskal terhadap output perekonomian Indonesia dengan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian; Strategi fiskal pada inflasi yaitu dengan stimulus 1, 2 dan 3; Kebijakan pemerintah daerah berfokus pada realokasi anggaran dan refocusing program; Anggaran kesehatan dan kebijakan bidang kesehatan menjadi fokus penganggaran; Analisis proporsi kebutuhan dibagi menjadi beberapa aspek yaitu kesehatan; perlindungan sosial; sektoral, K/L & Pemda; Insentif Usaha; UMKM; dan pembiayaan korporasi. Kesimpulan : Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan.Peran penting sektor keuangan dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional membutuhkan tatanan regulasi dan praktek yang serasi. Berbagai level pemerintahan maupun swasta diharuskan memiliki visi dan misi yang sama sehingga stabilitas ekonomi dan pengentasan dampak pandemi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Kata Kunci : Covid-19; Keuangan; Proporsi Kebutuhan; Strategi

## ABSTRACT
Finance is one of the important aspects in addition to health aspects that must be the focus of attention when the pandemic occurs, including when the Covid-19 outbreak occurs, it is also recorded that the Indonesian state is the affected country. The policies taken by the government in the field of state finance are very crucial in accompanying the state budget until the end of the budget period. Regulation and income policy , financial administration and maximization of the use of goods belonging to the central and regional levels must be optimized for the stability of the national economy. Objective : Identify the country’s financial policy strategy based on the proportion of needs in an effort to deal with the ongoing pandemic and minimize the impact of the ongoing follow-up. Method : This study is an analytical descriptive study using a non-experimental design (Cross Sectional). Using library analysis or library research that comes from several sources such as reports from the Ministry of Finance, Ministry of Manpower, BPS, and several articles related to research. Results : Fiscal policy for state revenues is regulated in the Minister of Finance Regulation Number 23 of 2020 (PMK 23 of 2020) concerning tax incentives for taxpayers affected by the Covid-19 Virus outbreak; Fiscal policy for state expenditures is divided into 3 steps, namely 1. Issuance of Debt Securities (SUN) 2. Refocusing the 2020 State Budget, and 3. Legal Consequences of Misappropriation of Covid-19 Countermeasures Funds; Fiscal policy strategy on Indonesia’s economic output with tax cuts as an economic stimulus; Fiscal strategy on inflation is with stimulus 1, 2 and 3; Local government policies focus on budget reallocation and program refocusing; Health budgets and health sector policies are the focus of budgeting; The analysis of the proportion of needs is divided into several aspects, namely health; social protection; sectoral, K / L & Local Government; Business Incentives; MSMEs; and corporate financing. Conclusion : TheCovid-19 pandemic provides lessons for strengthening the resilience of the financial system. The important role of the financial sector in maintaining the momentum of national economic recovery requires a harmonious regulatory order and practices. Various levels of government and the private sector are required to have the same vision and mission so that economic stability and alleviation of the impact of the pandemic can be carried out effectively and efficiently.
Keywords: Covid-19; Finance; Needs Proportion; Strategy

## JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI

## PENDAHULUAN
Dua  tahun  yang  lalu,  7,5  miliar  orang  di Bumi tidak akan memperkirakan dampak besar COVID-19. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kasus COVID-19 pertama yang dapat diidentifikasi ditemukan pada Desember 2019 di provinsi Wuhan, Cina, dan penyakit itu dinyatakan sebagai darurat global pada 30 Januari 2020. Namun, banyak ahli percaya bahwa virus menyebar tanpa pemberitahuan ke seluruh wilayah beberapa bulan sebelumnya (1). Wabah tersebut diduga berasal dari daging salah satu binatang yang dijual di pasar pada daerah tersebut dan menginfeksi sebagian orang yang berada di pasar itu. Setelah diteliti, virus tersebut sudah meluas sampai ke negara tetangga. Pandemi COVID- 19 terjadi begitu cepat hingga akhir 2020. Ketika Oktober 2020, pandemi COVID- 19 telah terjadi tidak kurang dari 200 negara dengan level kefatalan yang beragam (World Health Organization, 2020). Oleh World Health Organization, wabah COVID19 diduga sebagai akar permasalahan yang menimbulkan dampak sama sekali tidak sedikit dan tahapan kematian yang tidaklah rendah. Sampai bulan Oktober 2020, jumlah permasalahan positif COVID- 19 di seluruh dunia telah mencapai 37 juta permasalahan dengan tingkat mortalitas hingga 1 juta penduduk(2) Sumber penularan utama virus SARS- Cov2 merupakan droplet yang bisa dengan mudah tersebar pada saat manusia berhubungan secara langsung dengan posisi tertentu. Pada awal penyebarannya, rerata kekuatan transmisi virus tersebut dibawah standar rerata, yaitu kurang lebih 2,2% (3). Tetapi dalam perjalanannya, virus SARS- Cov- 2 terjadi mutasi sehingga timbul sebagian varian virus baru yang mempunyai keahlian penularan lebih besar, serupa yang berlangsung di Inggris, Afrika Selatan, Brazil, serta India (4)  Wabah virus corona (COVID-19) telah berdampak besar pada kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Guncangan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan bersamaan di seluruh negara, dan telah ditandai dengan ketidakpastian yang signifikan mengenai besaran dan durasinya. Penularan virus yang cepat telah menyebabkan orang-orang di seluruh dunia secara bersamaan mengisolasi diri mengikuti perintah kesehatan masyarakat yang ketat. Jarak sosial dan tindakan penahanan lainnya adalah tindakan darurat yang menyelamatkan nyawa, tetapi mereka telah berkontribusi pada keruntuhan yang sinkron dalam kegiatan ekonomi. Indeks pasar saham
utama jatuh pada kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya (5) Awal  bulan  Maret  tahun  2020  Covid-19 mulai masuk ke Indonesia dan memunculkan dampak tidak hanya untuk kesehatan warga, tetapi berakibat pula pada bidang-bidang yang lain, termasuk zona ekonomi sampai mendesak pemerintah guna mengambil upaya segera, tepat, serta akurat dalam pengendalian pandemi covid- 19. Langkah- langkah pemerintah dalam upaya  menekan  dampak  pandemi  covid-  19 tersebut dicoba dengan memadukan pemanfaatan kewenangan ketentuan perundang- undangan, berbagai kebijakan, aksi badan organisasi serta pejabat birokrasi, dan dorongan pemerintahan selaku badan eksekutif kebijakan. Pada upaya pengendalian pandemi covid-19 Presiden mengambil suatu langkah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang  Undang  (Perppu)  No  1 Tahun  2020 tentang Peraturan fiskal negara serta Stabilitas model guna Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease( Covid- 19) serta/ ataupun Dalam Rangka Mengalami Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta/ ataupun stabilitas sistem moneter pada 31 Maret 2020. Perppu No 1 Tahun 2020, diresmikan selaku landasan hukum  dalam  pengendalian  covid-  19  sebab sudah teruji bahwa wabah covid- 19 berakibat diantaranya pada lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, penyusutan penerimaan negeri, serta kenaikan pengeluaran negara serta finansial. Dari hal itu dibutuhkan upaya aparat negara untuk melaksanakan kontrol pencegahan kesakitan serta urusan fiskal nasional, disertai konsentrasi untuk pengeluaran anggaran kesehatan, jaring pengaman sosial( social safety net), dan perbaikan finansial guna kegiatan wiraswasta serta warga yang terkena akibat negatifnya (6)Proporsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebelum tahun selanjutnya berjalan. Anggaran kesehatan ditetapkan sebesar 5% dari total 100% APBN Indonesia. Proporsinya pun bervariasi, dapat kurang dari 5% atau lebih dari 5%, bahkan hampir mencapai 10% ketika pandemi Covid-19  menyerang  penduduk  dunia  tidak terkecuali Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi strategi kebijakan keuangan negara berdasarkan proporsi kebutuhan dalam upaya menangani pandemi yang masih berlangsung dan meminimalisir dampak ikutan yang akan terjadi.
Strategi Kebijakan Keuangan Negara Berdasarkan Proporsi Kebutuhan....: Erwin Purwaningsih
akhir bulan sebelumnya 3,1%.Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui video conference Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa  pendapatan dari pajak sampai akhir Mei 2020 sejumlah Rp 444 ,6 triliun  /  35,4%  terhadap  capaian APBN  2020 yang telah direvisi sesuai Perpres No. 54 /2020 berjumlah Rp1.254,1 triliun. Gambar 1 berikut akan menunjukkan ilustrasi tersebut. Kementerian keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) mengenai pendapatan dari pajak bagi para wajib pajak akibat imbas wabah Virus Covid-19. Penyaluran dana sosial ini sebagai jawaban dari pemerintah karena turunnya keaktifan para pengusaha disebabkan karena arus keuangan para wajib pajak yang anjlok secara drastis akibat wabah ini (8).Serupa dengan Indonesia, pendapatan pajak pada kuartal I-2020 diketahui sedang tercatat mengalami peregangan/berkurang hingga 2,5%. Pada sejumlah bidang pajak yang yang berkurang akibat kegiatan pengendalian Covid-19 adalah PPh Organisasi dan Pajak pada kegiatan Impor (PDRI) mencakup sejumlah jenis, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 tentang impor, PPh pasal 22 tentang ekspor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)non ekspor, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) (9)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitik yang menggunakan desain non eksperimental ( Cross Sectional ). Menggunakan analisa pustaka atau library research yang berasal dari beberapa sumber laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI), Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker RI), Badan Pusat Statistik (BPS RI), dan sumber dari artikel terkait. Populasi yang diikutsertakan yaitu semua warga Indonesia yang merupakan warga sehat, pasien suspek, terkonfirmasi dan pasien meninggal akibat Cobid-19. Pada akumulasi data yang diproses dalam penelitian ini yaitu data non primer pasien terdeteksi penyakit yang tersebut di atas yang dibagi berdasarkan proporsi kebutuhan seperti kesehatan; perlindungan sosial; sektoral, K/L & Pemda; Insentif Usaha; UMKM; serta pembiayaan non individual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan 1.  Kebijakan Pemerintah Pusat a.  Kebijakan Fiskal PadaKeuangan Negara Perwujudan Akseptasi pajak hingga berakhirnya akhir bulan Mei 2020 masih terpaku mengalami penurunan sebesar 10,8% dibandingkan waktu yang serupa dengan tahun sebelumnya. Depresiasi Itu tercatat bertambah intens disandingkan dengan
Gambar 1. Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 Sumber Data : Kementerian Keuangan, 2020(7)

## b.  Kebijakan Fiskal Untuk Pengeluaran Negara
Mengatasi masalah ekonomi dari wabah Covid-19 pada aspek keuangan Indonesia akan sangat ditentukan pada pilihan peraturan serta ketentuan dan kesiapsiagaan aparat birokrat agar dapat menanggulangi pandemi tersebut(10).
Ketidaksamaan tingkat fatality rate pada sejumlah negara dapat menjadi pelajaran berharga bahwa kebijakan pemerintah sangat menentukan dalam menanggulangi wabah ini, dilain sisi dorongan sistem dan perilaku masyarakat. Sejumlah upaya yang baik untuk dilaksanakan aparat pemerintah pada efisiensi sisi pengeluaran adalah(8) :
1.   Pembuatan Surat Utang (SUN) dengan nominal Rupiah Untuk mengantisipasi penagihan Bunga.
2. Melaksanakan Refocusing APBN 2020 3.   Akibat Hukum pada Penyalahgunaan Dana Pengendalian wabah Covid-19
c.  Desain Kebijakan Keuangan Pada Luaran Finansial Indonesia
Strategi Keynesian menganggap bahwa terdapat price rigidity dan excess capacity. jadi output ditentukan oleh pengajuan keseluruhan ( demand driven ). Keynes mengungkapkan bahwa pada situasi resesi, finansial yang berlatar belakang sistem market akan sangat kesulitan untuk kembali seperti semula tanpa pengaruh birokrat. Pada teori Keynes, kebijakan moneter bisa mempengaruhi kegiatan finansial disebabkan oleh meningkatnya belanja birokrat atau diskon pajak yang ternyata memiliki dampak majemuk dengan cara merangsang pengajuan lebih bagi kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut juga terjadi jika aparat pemerintah memberi diskon pajak sebagai upaya merangsang kegiatan ekonomi. Berkurangnya jumlah pajak akan menambah disposable income yang  nantinya akan memberi pengaruh pada pengajuan. Fokus rumah tangga guna menambah pengeluaran bersama atas marginal propensity to consume (11). Beriringan Terhadap upaya yang dilaksanakan aparat birokrat, upaya tersebut menunjukkan adanya niat baik pemerintah untuk tetap mempertahankan kegiatan moneter di tahun 2020. Dampak nyata defisit APBN sampai dengan April 2020 menembus Rp74,47 triliun atau pada kisaran 0,44 % PDB. Perwujudan Realisasi keuangan sampai April 2020 mencapai Rp 221 ,84 triliun dan terus meningkat sejumlah 53,58%, utamanya berasal dari pembayaran hutang (7).

## d.  Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Inflasi Perekonomian Indonesia
Saat-saac wabah seperti  ini, aparat negara menentukan aturan dan ketentuan yang termaktub dalam 3 upaya dorongan fiskal, antara lain :
1.  Pada  bulan  Februari,  aparat  negara menyumbang stimulus Rp 8,5 triliun demi revitalisasi keuangan dalam negeri yang berasal dari sektor pariwisata.
2.   Ketika sampai pada tengah bulan Maret, aparat negara selanjutnya mengeluarkan dorongan ekonomi lanjutan sejumlah Rp 22,5 triliun. Dorongans ini berupa ketentuan negara pada bidang fiskal dan nonfiskal demi menahan sektor industri serta memperlancar kegiatan ekspor-impor.
3.   Di ak h ir bulan Maret, aparat negara menentukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) demi menangani tersebar luasnya virus. Stimulus Rp 405,1 triliun juga ditetapkan berdampingan dengan ketentuan kesehatan tersebut.
Biaya tersebut dianggarkan pada , (a) Sejumlah Rp 150 triliun diperuntukkan pada anggaran kegiatan pemulihan ekonomi nasional seperti perbaikan struktur angsuran dan klaim serta kegiatan jual beli pada UMKM dan sektor usaha,
(b) Rp75 triliun diperuntukkan untuk kesehatan, termasuk melindungi petugas kesehatan, pengorderan peralatan kesehatan, renovasi fasilitas kesehatan, dan honor dokter,
(c) Rp110 triliun diperuntukkan bagi pengaman sosial ( social safety net ), agar meningkatkan keuntungan dari bantuan sosial, penggratisan listrik, dan dorongan kebutuhan primer , (d) Rp70,1 Triliun diperuntukkan pada diskon  tarif pajak pendapatan dan penundaan transaksi keuangan KUR (7).
2.  Kebijakan Pemerintah daerah Pada sisi pemerintahan daerah selama pandemi Covid-19 pada saat ini, penyusunan kebijakan tidak hanya pada aspek perencanaan dan pelaksanaan saja, tetapi bidang penganggaran juga menjadi aspek terpenting untuk suskesnya penyelenggaraan berbagai rencana yang telah disusun. Gambar 2 akan menunjukkan deskripsi realokasi anggaran untuk pemerintah daerah di Indonesia
Strategi Kebijakan Keuangan Negara Berdasarkan Proporsi Kebutuhan....: Erwin Purwaningsih
Gambar 2 menunjukkan bahwa dari 100% anggaran keuangan pemerintah daerah dibagi menjadi 2 fokus utama yaitu belanja barang dan jasa (50%) dan belanja modal (50%), ketika pandemi melanda pemerintah daerah harus
menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan anggarannya menjadi beberapa fokus utama ( Refocusing program ) yaitu anggaran kesehatan, jejaring pengaman sosial dan upaya mengatasi efek ekonomi. Lebih jauh mengenai realokasi
Gambar 2. Realokasi anggaran dan penyesuaian pemerintah daerah
Gambar 3. Realokasi APBD dan aplikasi SDGs di masa pandemi covid-19

## Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
anggarann daerah (APBD) dalam masa pandemi akan ditunjukkan gambar 3.
Gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat 3 tahapan yang menjadi fokus pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerahnya dalam menghadapi  pandemi  covid-19.  Diantaranya realokasi, refocusing dan realisasi yang tiap tahapannya dibedakan lagi menjadi kondisi fundamental (hal yang dapat dipastikan terjadi) dan situasional (terjadi/tidaknya tergantung kondisi). Pada aspek Sustainable Development Goals (SDGs) di masa pandemi semula memiliki 17 tujuan dasar, maka di masa pandemi ini (data 2020) menunjukkan adanya refocusing pada 3 aspek utama yaitu mengurangi kemiskinan, kesehatan dan ekonomi (12).

## Penganggaran
Anggaran kesehatan yang dilakukan oleh aparat negara Indonesia oleh kementerian keuangan selama pandemi Covid-19 tahun 2020-2022 akan ditampilkan pada gambar 4.
Gambar 4 menunjukkan perkembangan anggaran kesehatan sejak tahun 2019 hingga anggaran perkiraan tahun 2023. Pada tahun 2019 jumlah anggaran mencapai 111,4 Triliun, tahun 2020 dengan 172,3 triliun, tahun 2021 dengan 312, 4 triliun, tahun 2022 dengan 255,4 triliun, serta perkiraan anggaran kesehatan tahun 2023 dengan batas atas maksimal 209,9 triliun. Hal ini
menampilkan suatu penambahan yang cukup signifikan  sejak  tahun  2019  ke  2020  dengan penambahan anggaran sekitar 60,9 triliun, kembali meningkat tajam di tahun 2021 sebesar 140,1 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 bahkan dapat dikatakan hampir 2x lipatnya. Menurun di tahun 2022 sebesar 57 triliun dibanding 2021, dan diperkirakan kembali mengalami penurunan pada tahun depan di 2023 sebesar 45,5 triliun. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan pagu anggaran akan sangat disesuaikan dengan kondisi pandemi yang terjadi, diketahui bahwa pada tahun 2021 saja terdapat 2 kali gelombang covid-19 di Indonesia, peningkatan jumlah cakupan vaksin-19 juga mempengaruhi tingginya jumlah anggaran yang digunakan.

## Analisis Proporsi Kebutuhan
Besarnya bayaran yang diperlukan untuk pengendalian covid-19 di Indonesia telah disiapkan pemerintah melalui pagu anggaran tahunan. Besarnya biaya penanganan Covid-19 tahun 2020 akan ditunjukkan oleh gambar 5.
Dana  sebesar  695,20 T  telah  pemerintah siapkan sebagai dana pengentasan Covid-19 di Indonesia saat 2020. Dana tersebut kemudian dibagi penggunaannya menjadi 6 jenis cluster diantaranya: kesehatan 97,26 T, perlindungan sosial 234,33 T, sektoral, K/L & pemda 65,97 T, Insentif usaha 120,61 T,  UMKM 114,81 T dan pembiayaan korporasi 62,22 T.
Gambar 4. Anggaran kesehatan dan kebijakan bidang kesehatan (13)
Strategi Kebijakan Keuangan Negara Berdasarkan Proporsi Kebutuhan....: Erwin Purwaningsih
Meninjau  peningkatan jumlah kasus pandemi covid-19 tahun 2020 yang belum usai, pemerintah telah menentukan jumlah proyeksi anggaran penanganan covid 19 tahun 2021. Hal tersebut akan ditunjukkan gambar 6.
Dana  sebesar  403,9  T  telah  disiapkan pemerintah Indonesia untuk menangani dampak ikutan dari wabah Covid-19 yang berlangsung di Indonesia. Sejumlah pos anggaran ditentukan menjadi fokus alokasi biaya ini, antara lain: Kesehatan 25,4 T, perlindungan sosial 110,2 T, sektoral k/l pemda 184,2 T, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi 63,64 T dan insentif usaha 20,26 T.
Tahun 2022 diprediksi bahwa pandemi Covid-19 masih akan terjadi, maka dari itu pemerintah tetap menyiapkan dana penanganan Covid-19. Besarnya anggaran khusus kesehatan dari pemerintah RI akan ditunjukkan oleh gambar 7.
Terlepas dari biaya perlindungan sosial dan lain-lain, khusus untuk penganggaran bidang kesehatan yang berlangsung di Indonesia terhitung sejak pasien Covid-19 diketahui pada bulan Maret tahun 2020, hingga saat ini tahun 2022 yang masih berlangsung pemerintah telah mengakumulasi penggunaan dana kesehatan yang fluktuatif sejak 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 dana kesehatan ditetapkan sebesar 172, 3 T, tahun 2021 sebesar 312,4 T dan tahun 2022 sebesar 255,4 T. Berangkat dari perkembangan kasus Covid-19 yang terus menurun pada tahun 2022 dari awal
hingga pertengahan tahun maka pemerintah RI memutuskan tidak ada lagi anggaran Covid-19 tahun 2023, yang berarti Indonesia telah siap menyambut endemi dan bukan lagi Pandemi Covid-19.

## Pembahasan
Identifikasi kebutuhan barang dan jasa pada pengendalian Covid-19
Persediaan barang dan jasa untuk situasi darurat saat pandemi Covid-19 telah termaktub pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) No 13 Tahun 2018 mengenai pemenuhan barang/jasa dalam menanggulangi situasi darurat. Negara telah memberikan anggaran yang ditujukan pada penanganan pandemi Covid-19 dari APBN sejumlah Rp 695,2 triliun, APBD senilai Rp 72,63 triliun, dan dana desa senilai Rp 22,48 triliun. Tidak sedikit perubahan pada jumlah penerimaan dan pengeluaran negara (APBN) dan terdapatnya kegiatan penunjukkan langsung pada alat pelindung diri (APD), masker dan hand sanitizer bisa berdampak pada suasana yang tidak tenang (15) Selama kondisi darurat wabah virus corona atau Covid-19, upaya penyediaan barang/jasa tetap diizinkan. Hal tersebut mengekor pada Per- aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) No 13/2018 tentang Pen - gadaan Barang/Jasa pada pengendalian kondisi darurat (16)
Gambar 5. Biaya penanganan Covid-19 tahun 2020 (kemnaker)
Gambar 6. Alokasi dana APBN untuk penanganan covid-19 tahun 2021 (14)
Gambar 7. Anggaran kesehatan dan kebijakan bidang kesehatan (2019-2023) (13)
Selain peraturan dari LKPP, pada upaya penyediaan barang/jasa kegawatdaruratan untuk Covid-19  harus  mempertimbangkansejumlah peraturan yang ditentukan sebagai dasar peraturan semacam Undang-Undang RI No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan
Pemerintah  No  22  Tahun  2008  mengenai Pembiayaan dan pengolahan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan barang/jasa negara, Instruksi Presiden RI No 4 Tahun 2020 mengenai Refocusing Aktivitas , Realokasi Dana serta Penyediaan barang/jasa pada
Strategi Kebijakan Keuangan Negara Berdasarkan Proporsi Kebutuhan....: Erwin Purwaningsih
upaya mempercepat penanggulangan CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) dan Keppres RI No 12 Tahun 2020 mengenai pengumuman Bencana Non Alam pada persebaran Corona Virus Disease (Covid-19) atas bencana Nasional juga peraturan pendahulunya yang berhubungan dengan kebijakan COVID-19 (17).
Pada tingkat menyusun rencana penyediaan ragam keperluan barang/jasa, analisa keberadaan sumber daya dan penentuan upaya penyediaan merupakan sesuatu yang wajib dijalani, Selanjutnya pada kegiatan aksi penyediaan barang/jasa bisa dilakukan melalui swakelola atau melalui distributor. Jika aparat penting penyusun komitmen (PPK) memakai distributor maka PPK memilih pihak lain dan membuat surat pesanan (SP) / surat perintah untuk mulai kerja (SPMK), Distributor melakukan tugas dan menyediakan berkas kewajaran harga guna pemeriksaan (audit), jika berasal dari swakelola PPK melakukan komunikasi bersama pihak yang ikut serta dalam penanggulangan kondisi darurat, menjalankan pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan (18). Untuk penyelesaian pembayaran melalui 3 tahap yakni kontrak, pembayaran dan post audit dimana aparat pengawas internal pemerintah (APIP) atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) melakukan audit/pemeriksaan atas kewajaran harga yang ditawarkan oleh penyedia (19) Usaha pemerintah untuk menyiasati lebih cepat upaya penanganan COVID-19 antara lain:
1.   Mengidentifikasi kriteria pada keperluan warga pada  kondisi  pandemic  Covid-19  setelah notifikasi arahan Presiden (Inpres) No 4 Tahun 2020 mengenai focussing Kegiatan, Penggunaan majemuk Anggaran, dan Penyediaan Barang Jasa terhadap upaya mempercepat Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (20).
2.    Menyediakan  akomodasi  keperluan  yang bersifat darurat baik dari bidang kesehatan dan social safety net. Apakah menjamin di luar PKH, bagaimana metode perhitungannya, akan dijamin , dan menemukan apa saja kebutuhan perusahaan. Pada jilid 2 untuk usaha manufaktur, pada jilid 3 sektor usaha transportasi dan perhotelan telah diberikan tunjangan dan termasuk dalam paket serupa dengan manufaktur. Hal tersebut akan memberi pengaruh pendapatan nasional tahun ini, dan kita melakukan investasi dan umpan balik secepat mungkin (19)
Prioritas  penggunaan  anggaran  untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) Wabah Covid-19 telah mengubah dominansi tatanan kehidupan bernegara pada setiap negara terdampak. Gambar 8 menunjukkan beberapa dampak dan dampak atas wabah Covid-19 yang terjadi dalam 3 tahun terakhir.
Pertumbuhan PDB negara-negara (%, yoy) menunjukkan bahwa terdapat beberapa negara besar dan dapat dikatakan stabil dalam hal ekonominya juga mengalami dampak yang signifikan akibat pengaruh dari pandemi Covid-19 yang telah membatasi segala kegiatan ekonomi pada keadaan normal. Sebut saja Eropa minus pada PDB sebesar -3,3%, kemudian Prancis penurunan  sebesar  -6,4%,  kemudian  disusul Tiongkok sebesar -6,8%, kemudian beberapa negara lain seperti AS, Korsel, Indonesia, Vietnam, Singapura yang mengalami penurunan persentase PDB hingga hanya meningkat sebesar 0,3% hingga yang tertinggi 3,8% dalam setahun.
Minusnya persentase PDB turut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan lain seperti kontraksi ekonomi, pengangguran meningkat karena pengetatan kegiatan masyarakat sehingga konsumsi komoditi sepi peminat, harga komoditas merosot karena aktivitas ekonomi tidak giat seperti kondisi normal akibat pembatasan sosial, dan volatilitas sektor keuangan akibat nilai tukar mata uang mengalami penurunan hingga peningkatan yang cukup signifikan. Dalam lingkup nasional pertumbuhan dan perkembangan PDB Indonesia akan ditunjukkan gambar 9.
Sektor Ekonomi Indonesia pada periode Januari s/d Maret-2020 terhadap Periode Januari s/d Maret-2019 meningkat sejumlah 2,97 persen (y-on-y), berjalan semakin lambat disandingkan dengan capaian periode Januari s/d Maret-2019 sejumlah 5,07%. Dibandingkan dengan Ekonomi Indonesia periode Januari s/d Maret-2020 pada triwulan sebelumnya terjadi peregangan sebesar 2,41% (q-to-q). Disisi lain, finansial Indonesia mengacu pada jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) atas prinsip harga berlaku pada  periode Januari s/d Maret-2020 menembus Rp3.922,6 triliun. Akumulasi tersebut dijumlah berdasarkan harga tetap 2010 yang menembus Rp2.703,1 triliun. Desain ekonomi di Indonesia berbentuk spasial pada periode Januari s/d Maret-2020 dikuasai oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.Faksi provinsi Pulau Jawa berkontribusi paling besar terhadap PDB Indonesia, yaitu sejumlah 59,14%. Kemudian diiringi oleh Pulau
Gambar 8. Dampak Pandemi Covid-19 Lingkup Global Sumber:Kemenkeu RI (2020), Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), April 2020 dalam M IkhsanM (21)
Gambar 9. Akibatpada sisi keuangan dan Sosial Wabah Covid-19 di Indonesia Sumber:Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia (Diolah) dalam M Ikhan M (21)
Strategi Kebijakan Keuangan Negara Berdasarkan Proporsi Kebutuhan....: Erwin Purwaningsih
Sumatera sejumlah 21,40%, Pulau Kalimantan sejumlah 8,12%, dan Pulau Sulawesi sejumlah 6,19%, serta Bali juga Nusa Tenggara sejumlah 2,95%.
Dampak COVID-19 pada ketidaksetaraan kesehatan tidak hanya dalam hal infeksi dan kematian terkait virus, tetapi juga dalam hal konsekuensi kesehatan dari respons kebijakan yang dilakukan di sebagian besar negara (22). Perhotelan, pariwisata dan penerbangan, sektor real estate dan perumahan, industri olahraga, teknologi informasi, media, penelitian & pengembangan, sektor makanan,serta dampak sosial baik individu, keluarga dan masyarakat juga merasakan dampak pada perubahan tatanan kehidupan akibat dari pandemi Covid-19 ini (23). Pandemi mengakibatkan masalah ekonomi yang ditandai dengan kebangkrutan usaha, penyitaan/ penggusuran, dan penangguhan utang. Intervensi pemerintah penting untuk memperbaiki kegagalan ekonomi dan mempromosikan kesejahteraan umum masyarakat (24).
Pada umumnya,  kondisi darurat dari pandemi Covid-19 memberi pengaruh pada  semua provinsi di Indonesia. Namun, seperti halnya secara sektoral, ada pula secara non homogenisasi dari pengaruh yang terdapat pada finansial setiap provinsi.Awalnya, wabah Covid-19 mempunyai akibat ekonomi dan sosial paling besar pada provinsi yang mempunyai tidak sedikit daerah perkotaan yang padat penduduk.Kedua, penyumbang  utama penyusutan PDRB pada sejumlah provinsi  yang terdapat  di Indonesia adalah secara terus-menerus terjadi social distancing apakah secara formal melalui ketentuan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) /dilaksanakan secara nonformal. Ketiga, merosotnya kegiatan  sosial  ekonomi rakyat didominasi sebagai akibat dari  pembatasan sosial yang tidak mampu secara serta merta diperbaiki oleh banyaknya dukungan bantuan ekonomi, yang barang tentu mempunyai tidak sedikit ketidakmampuan baik dari segi sumber ataupun instrumen yang dapat dimanfaatkan(21)
Rekomendasi perbaikan kebijakan 1. Menentukan grand design susunan kegiatan satuan kerja  penanggulangan COVID-19 yang pasti dan dapat dihitung .
2.  Membuat susunan identifikasi kebutuhan barang dan jasa dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19
3.  Mengutamakan pendanaan untuk PC-PEN.
4.  Menentukan peraturan dan langkah-langkah distribusi tunjangan dan perencanaan
pemenuhan peredaran serta peliputan penyebaran alat-alat kesehatan.
5.  Melaksanakan uji coba kelaziman harga yang diinformasikan oleh rekanan.
6. Verifikasi dan pembaharuan informasi penerima bantuan seperti by name by address , serta menyingkat  tahapan  dan  waktu  distribusi dana ke penerima akhir dan menambah kontrol pengendalian serta menjalankan indikasi resesi negara dan regional yang singkron dengan peraturan perundang-undangan (25)
7. Pembuat kebijakan dapat memanfaatkan sumber data dan waktu riil untuk membantu menginformasikan intervensi kebijakan strategis mereka guna membantu aspek kehidupan yang terdampak oleh krisis (26)

## KESIMPULAN
Aparat birokrat telah mengumumkan serangkaian respons kebijakan baik berasal dari segi fiskal, moneter,  jasa keuangan, dunia usaha dan jaring pengaman sosial. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola anggaran pendapatan yang dimiliki untuk dapat digunakan secara efektif dan efisien ditengah keadaan pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 hingga 2022 saat ini di Indonesia. Lemahnya aktivitas ekonomi akibat adanya upaya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diharapkan dapat segera kembali membaik, walaupun upaya yang dilakukan juga harus dilakukan secara serius. Keterbatasan ruang fiskal melalui kebijakan diharapkan dapat dibarengi dengan perkembangan ekonomi keuangan dan kerja sama berbagai instansi pemerintah dan swasta, baik nasional maupun internasional.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian ini. Khususnya kepada STIKES Mutiara Mahakam sebagai pihak yang sangat mendukung pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   X. He, E.H.Y. Lau, P. Wu  et al. Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Nat Med, 26 (2020), pp 672-675, 101038/s41591-020-0869-5.
2.   WHO.  Coronavirus  disease  (COVID-19  ). 2020;((Issue October).).
3.   Sun, P., Lu, X., Xu, C., Sun, W., & Pan B. Understanding of COVID-19 Based On Current Evidence. J Med Virol 92, 548–551 https//doi. org/101002/ jmv25722. 2020;
4.   van Oosterhout, C., Hall, N., Ly, H., & Tyler KM. COVID-19 Evolution during the Pandemic– Implications of new SARS-CoV2 Variants on Disease Control and Public Health Policies. .  Virulence,  12(1),  507–508  https//  doi. org/101080/215055942021187706 6. 2021;
5.   B. Becker, U. Hege PM-B. Corporate debt burdens threaten economic recovery after COVID-19: planning for debt restructuring should start now. VoxEU.org. 2020;
6.   Henny Juliani. Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19  Melalui  Peraturan  Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020. Adm Law Gov J. 2020;Volume 3 I.
7.   Kemenkeu.go.id. Kebijakan Fiskal dan Moneter Menanggapi Dampak Covid 19. 2020;Diakses 12 Juni 2022.
8.   Dina Eva  dan RR. Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid 19. J Ekon dan Ekon Syariah. 2020;Vol 3 No 2.
9.   Ayu Feranika DH. Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19. Bussiness Innov Enterpreneursh J. 2020;Vol 2 No 3.
10.  A. Solihat. “How Behavioral Finance during Pandemic,.” BIEJ Bus Innov Entrep J. 2020;Vol. 2, no.
11.  Nurul A. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi. J STIE Syariah Bengkalis. 2010;
12.  LOCALISE  SDGs  Indonesia.  Infografis - Realokasi Anggaran dan Penyesuaian Program untuk Hadapi Pandemi. 2020;https:// localisesdgs-indonesia.org/publikasi (Diak.
13.  Kementerian Keuangan. Anggaran Kesehatan dan Kebijakan Bidang Kesehatan. 2022;
14.  Kementerian Keuangan. APBN Masih Menjadi Instrumen Utama Dalam Penanganan Dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021. 2021;
15.  Deby Triasti. PENGADAAN BARANG DAN JASA  DALAM  RANGKA  PERCEPATAN PENANGANAN  COVID-19.  J  Syntax Admiration. Vol. 2 No.(p-ISSN : 2722-7782 e-ISSN : 2722-5356).
16.  Ramli S. Bacaan wajib pengadaan barang/ jasa penanganan keadaan darurat [sumber elektronis]. Firma KM Partners Google Sch. 2020;
17.  Florentina, Indri Erkaningrum  et al. Media, Komunikasi dan Krisis Covid-19. Penerbit Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). Google Scholar. 2020;
18.  Hamidi. Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance. (Studi Penelit di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam) EQUILIBIRIA, 7(1) Google Sch. 2020;
19.  Triasti D. Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. J Admiration. 2021;2(5), 819–.
20.  Manao  JJT.  Peran  Ombudsman  Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Dalam Menindaklanjuti Aduan Distribusi Bantuan Sosial Yang Menyimpang Di Kota Medan Pada Era Pandemik Covid-19. Google Scholar. 2020;
21.  Mohamad Ikhsan Modjo. Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. J Perenc Pembang  Indones J Dev Plan. 2020;Vol. 4 No.:https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.117.
22.  Clare Bambra, Ryan Riordan, John Ford FM. The  COVID-19  pandemic  and  health inequalities. Epidemiol Community Heal [BMJ Journals]. 2020;Volume 74,.
23.  Maria Nicola, Zaid AlsafiCatrin Sohrabi, Ahmed Kerwan, Ahmed Al-Jabir, Christos Iosifidis, Maliha Agha RA. The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. Int J Surg [Science Direct] Elsevier. 2020;78(185–193).
24.  Dr. Mario Arturo Ruiz Estrada, Evangelos Koutronas ML. Stagpression: The economic and financial impact of the COVID-19 Pandemic. SSRN Electron J [Research Gate]. 2020;https:// www.researchgate.net/profile/Mario-Ruiz-Es.
25.  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jenis Pemeriksaan BPK. 2020;https://www.bpk.go.id/ news/jenis-pemeriksaan-.
26.  Ross Brown, Augusto Rocha MC. No TitleFinancing entrepreneurship in times of crisis:  Exploring  the  impact  of  COVID-19 on the market for entrepreneurial finance in the United Kingdom. Int Small Bus J Res Entrep [SAGE Journals]. 2020;https://doi. org/10.1177/0266242620937464.