## MENATA ULANG SELEKSI PENJAGA KONSTITUSI

## Oleh: Sulardi *)

## Abstrak
Hasil perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002, mendasari terbentuknya peme- rintahan baru yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga negara baru sebagai konsekuensi menuju pada  perubahan  tatanan  negara  yang  lebih  baik.  Salah  satu  lembaga  baru  itu  adalah  Mahkamah Konstitusi. Keberadaan  Mahkamah Konstitusi merupakan keniscayaan untuk memenuhi terseleng- garanya  negara  hukum  abad  21  yang  demokratis,  sekaligus  sebagai  penjaga  UUD.  Mahkamah Konstitusi mempunyai peran yang amat penting dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu dalam pemilihan para penjaga konstitusi ini sudah sepatutnya dilakukan secara cermat, teliti dan hati hati. Ketelitian, kecermatan dan kehatian-hatian itu diawali saat pembentukan Panitia Seleksi dan keterlibatan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang bertugas menjaga harkat dan martabat Hakim, termasuk Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Sejak awal, panitia seleksi merupakan figur yang benar benar independen, tidak mempunyai kepentingan secara pribadi maupun golongan. Dari sini akan terjaring calon calon hakim konstitusi yang benar-benar dapat bekerja atas nama keadilan dan demokrasi. Mekanisme seleksi pun tidak mencukupi jika hanya melalui pembuatan makalah, test kesehatan dan wawancara. Diperlukan mekanisme yang lebihbaik untuk memperoleh informasi yang detail  atas  diri  calon  hakim  konstitusi.  Penguasaan  masalah  konstitusi,  demokrasi,  kenegaraan, merupakan  syarat  mutlak,  disamping  itu  hakim  konstitusi  juga  harus  memahami  masalah  sosial, budaya, politik, agama, dan kemasyarakatan  yang heterogen. Apabila di awal seleksi telah terpilih calon hakim konstitusi yang independen non partisan, mempunyai wawasan dan penmgetahuan yang komprehensip, maka seleksi berikutnya di tingkat Komisi Yudisial akan mematangkan hasil seleksi Panitia.  Kemudian  oleh  Komisi  Yudisial  diajukan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  atau Presiden,  atau  Mahkamah  Agung  hanya  tinggal  seremional  dan  formalitas  saja.  Siapa  pun  yang terpilih oleh DPR, Presiden atau Mahkamah Agung dapat dipastikan figur yang berkemampuan dan berdedikasi sebagai negarawan dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi.

## Kata kunci : Seleksi, hakim konstitusi

## Abstract
The result of the 1945 changes were made in 1999-2002, underlies the formation of a new government in which there are new state institutions as a consequence lead to changes in the order of a better country. One of the new institution is the Constitutional Court. The existence of the Constitutional Court is a necessity to fulfill the implementation of the law states that a democratic 21st century, as well as the guardian of the Constitution. The Constitutional Court has a very important role in the organization  of  the  Republic  of  Indonesia.  Therefore,  in  the  selection  of  the  guardians  of  this constitution  has  been  duly  carried  out  a  careful,  thorough  and  careful.  Accuracy,  precision  and caution  was  initiated  during  the  formation  of  the  Selection  Committee  and  the  involvement  of  the Judicial Commission as an institution in charge of maintaining the dignity of the judge, including the Chief Justice and the Constitutional Court. Since its inception, the selection committee is a figure which is truly independent, have no personal interest or class. From here will
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, sulardi.mgl@gmail.com
Sulardi
be netted prospective candidates for constitutional judges were really able to work on behalf of justice and democracy. Selection mechanisms were not sufficient if only through the manufacture of paper, medical  tests  and  interviews.  Lebihbaik  mechanisms  need  to  obtain  detailed  information  on    a potential constitutional justice. Mastery problem constitution, democracy, statehood, is an absolute requirement,  in  addition  to  the  constitutional  judges  also  have  to  understand  the  social,  cultural, political, religious, and social heterogeneous. If in the initial selection of candidates has been elected constitutional  judges  are  independent,  non-partisan,  has  insight  and  penmgetahuan  that comprehensively,  then  the  next  selection  level  Judicial  Commission  will  finalize  the  results  of  the selection committee. Then by the Judicial Commission submitted to the Council of Repre- sentatives (DPR),  or  the  President,  or  the  Supreme  Court  only  stayed  seremional  and  formality.  Whoever  is elected by the Parliament, the President or the Supreme Court can certainly figure highly skilled and dedicated as a statesman in performing its duties as guardian of the constitution.

## Keywords: Selection, constitutional judges

## A. Pendahululan
Reformasi  yang  berlangsung  pada  tahun 1998,  membawa  semangat  perubahan  bagi  ne- gara Indonesia. Semangat perubahan itu tertam- pak  pada  hasyrat  untuk  melakukan  perubahan UUD 1945. Patut dihargai, perubahan UUD yang berlangsung  pada  tahun  1999-2002  meng- hasilkan point penting bagi penyelenggaraan ne- gara, antara lain : perubahan formulasi kedaula- tan  rakyat,  harus  dipahami  bahwa  Kedaulatan Rakyat baru muncul setelah J.J Rossou, dengan kontruksi  social  contract-nya  berhasil  meyakin- kan khalayak, bahwa sesungguhnya pemilik se- kaligus sumber kekuasaan yang ada pada negara itu  adalah  masyarakat,  dan  kekuasaan  tertinggi yang  dimaksud  adalah volonte  general.Volonte general atau kemauan umum itulah yang kemu- dian  memunculkan  pemahakam  bahwa  keuasa- an  tertinggi  itu  ada  pada  rakyat  yang  kini  dike- nal sebagai kedaulatan rakyat.
Di Indonesia format kedaulatan rakyat da- pat  ditemukan  pada  dua  tempat;  pertama  pada dasar  negara,  yakni  Pancasila.  Pada  Sila  keem- pat  yang  berbunyi;  ―Kerakyatan  yang  dipimpin oleh  hikmat  kebijkasanaan  dalam  permusyawa- ratan/perwakilan‖. Pada UUD negara Indone-sia semangat  kedaulatan  rakyat  diformulasi  dalam dua  pemahaman.  Pemahaman  pertama  kedaula- tan rakyat berada pada  rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis Permusyawaratan Rak- yat.  Konsekuensi  dari  pemahaman  ini  melahir- kan  lembaga  superbody,  yang  dikenal  sebagai lembaga tertinggi negara, dengan dalaih sebagai perwujudan masyarakat sekaligus sebagai  pe-
laksana  kedaulatan  rakyat.  Kekuasaan  tertinggi tertampakan  dalam  berbagai  hal;  memilih  dan mengakat  presden  dan  wakil  presiden  sekaligus meminta  pertanggungjawaban,  menyusun  pan- duan  bagi  presiden  dan  wakil  presiden  arah  pe- nyelenggaraan  pemerintahan  selama  satu  perio- de,  yang  dkenal  dengan  GBHN.  Perwujudan lainnya adalah produk kebikan dan atau regulasi dari  lembaga  tetrtinggi  ini  tidak  dapat  dibatal- kan atau diganggugugat oleh siapa pun.
Kemudian  setelah  perubahan  UUD  1945, pemahaman  kedaulatan  rakyat  diformulasikan menjadi;  ―Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat dilaksanakan  berdasar  UUD.‖  Perwujudan  dari pemahaman ini adalah DPR, DPRD, DPD, Pre- siden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  oleh  Rakyat. Kemudian dipahami juga untuk memilih kepala daerah;  Gubernur,  Walikota/Bupati.  Demikian halnya  dengan  pengisisan  jabatan  lembaga  ne- gara,  semuanya  bermuara  pada  keputusan  De- wan  Perwakilan  Rakyat  lembaga  negara  itu  an- tara  lain,  Komisi  Yudisial,  Komisi  Pemilihan Umum,  Hakim  Agung,  Hakim  Konstitusi,  Ba- waslu,  Gubernur  Bank  Indonesia,  Komisioner Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  lain  sebagainya. Intinya kedaulatan telah  dipahami  yang berkua- sa menentukan pimpinan jabatan lembaga nega- ra adalah DPR.
Hasil perubahan UUD lainnya adalah ada- nya lembaga-lembaga negara baru, yang semula tidak  dikenal  pada  masa  rezim  sebelum  refor- masi, lembaga negara itu antara lain Mahkamah Kosntitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan dan lain seba-
Petunjuk Penulisan Menata Ulang Seleksi Penjaga Konstitusi Sulardi
gainya.
Pada tulisan ini akan dikaji secara khusus rekriutmen  hakim  konstitusi  dilakukan  dengan menggunakan  mekanisme  yang  berbeda  diban- ding dengan tata cara rekriutmen hakim lainnya, misalnya  Hakim  Agung,  Hakin  pada  Peradilan umum,  maupun  hakim  ad  hoc.  Dari  titik  ini menunjukan adanya keleluasaan masing-masing lembaga  yakni  MA,  DPR  dan  Presiden  dalam melakukan  seleksi  Hakim  Konstitusi.  Mengapa Hakim Konstitusi diseleksi melalui tiga lembaga yang  berbeda?  Kajian  yang  dilakukan  oleh KRHN bekerjasama dengan Usaid 1 menyampai- kan  bahwa  bahwasannya  mekanisme  pemilihan Hakim Konstitusi saat ini berpotensi ada muatan kepentingan politik, mengingat peran dan fungsi Hakim  Konstitusi  sangat  dekat  dengan  kebija- kan dan produk hukum dari Presiden dan DPR, baik pada kewenangan MK dalam melakukan uji materi  terhadap  undang-undang,  dan  penye- lesaian sengketa hasil pemilihan umum. Padahal hakim  konsitusi  sebagai  penjaga  konstitusi  dan demokrasi semestinya diletakan di luar kepenti- ngan-kepentingan politik itu.

## B. Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Cheks and Balances
Banyak  sarjana  yang  selalu  mengaitkan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga pilar kekuasaan  yang  berdasar  pada  Trias  Politika, maka  Moh.  Koesnoe 2 mempunyai  pandangan bahwa  UUD  1945  justru  tidak  menganut  Trias Politika,  tetapi  ‗ Duo  Politico ‘  sebab  ketentuan dalam  UUD  1945  menunjukan  adanya  ajaran politik  separation  of  power  yang  dibuktikan  di dalam  Bab  III  yang  mengatur  tentang  Kekua- saan Pemerintahan Negara dan di bab IX khusus untuk Kekuasaan Kehakiman.
Setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945  menghendaki  adanya  kekuasaan  kehaki- man  yang  mandiri,  seperti  yang  termuat  dalam Pasal 24 ayat (1)  yaitu:  ―Kekuasaan kehakiman dilakukan merupakan kekuasaan yang merdeka
1 KRHN, USAID dan DRSP, Menggapai Keadilan Kons- titusi Suatu Rekomendasi untuk Revisi MK , (Jakarta, 2008,) hal 56
2 Moh.Koesnoe, Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Keha- kiman  Menurut  Undang-Undang  Dasar  1945, dalam  Mu- dzakkir, Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia Me- nurut,  H  Moh.Koenoe,  (Jakarta  Universitas  Indonesia- Universitas Islam Indonesia), 1977, hal 119
untuk  menyelenggarakan  peradilan  umum  guna menegakan  hukum  dan  keadilan‖.  Jika  sebelum perubahan  UUD  1945,  kekuasaan  kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, hasil peruba- han UUD 1945 kekuasaan kehakiman jadi dila- kukan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi  seperti  yang  termuat  dalam  Pasal  24 ayat (2): ―Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan pe- radilam  umum,  lingkungan  peradilan  agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradi- lan  tata  usaha  negara  dan  oleh  sebuah  Mahka- mah Konstitusi‖.
Pasal  24  ayat  (2)  UUD  Negara  RI 1945  : ― Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradi- lam  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  ling- kungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan tata  usaha  negara  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi” .  Rumusan  ini  menunjukan  bahwa cita  hukum  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi adalah:  esensi  kekuasaan  kehakiman  merupa- kan kekuasaan negara . 3 Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sesungguhnya tidak ter- lepas  dari  keinginan  masyarakat  di  negara  ini agar  pemerintahan  Indonesia  diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip cita negara hukum. Di mana  dalam  paham  negara  hukum,  hukumlah yang  memegang  komando  tertinggi  dalam  pe- nyelenggaraan  negara,  hal  ini  sesuai  dengan prinsip the rule of law, and not of Man, yang se- jalan dengan pengertian ‗ nomocratie’ kekuasaan yang dijalankan oleh hukum. 4 Selain negara di- selenggarakan  dengan  memegang  teguh  prinsip cita  negara  hukum,  masyarakat  juga  menghen- daki  terselenggaranya  kekuasaan  negara  yang berpegang  pada  prinsip  pemisahan  kekuasaan dan checks and balances. Hal tersebut dikarena- kan sepanjang Orde Baru berkuasa (1966-1988) pemerintahan Indonesia diselenggarakan dengan model  pemusatan  kekuasaan  pada  Presiden,  di mana  cita-cita  sebagai  negara  hukum  justru  di- wujudkan  dalam  bentuk  negara kekuasaan. Je-
3 A.  Mukti  Arto, Konsepsi  Ideal  Mahkamah  Agung ,  Pus- taka Pelajar, Jogyakarta, 2001, hal.145
4 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme Indonesia ,  (Jakarta  Sekjen  Mahkamah  Konstitusi,  2006), hlm 69
Petunjuk Penulisan Menata Ulang Seleksi Penjaga Konstitusi Sulardi
las hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara In- donesia adalah negara hukum, bukan negara ke- kuasaan.
Pada masa itu hukum dibentuk dan diman- faatkan  sebagai  alat  legitimitasi  penguasa  se- hingga  produk  hukum  berpihak  pada  penguasa yang  bagi  masyarakat  sarat  dengan  sanksi,  hu- kum  seperti  itu  menurut  Nonet  dan  Philip 5 hu- kum  bergerak  ke  arah  hukum  punitif  yaitu  de- ngan  memasukkan  suatu  kecenderungan  untuk memberi sanksi ke dalam proses hukum.
Apalagi  produk  hukum  yang  semestinya dibentuk oleh lembaga legislatif, ternyata dalam prosesnya sangat didominasi oleh eksekutif. Hal demikian menjadikan undang-undang dibuat bu- kan atas dasar keinginan dan kebutuhan masya- rakat - yang diwakili oleh lembaga legislatif na- mun karena pemerintah yang memerlukannya.
Momentum  keruntuhan  pemerintahan  Or- de  Baru  1998,  memberi  ruang  terhadap  dise- lenggarakannya  pemerintahan  republik  Indone- sia  dengan  prinsip-prinsip check  and  balances dan  prinsip  negara  hukum,  melalui  agenda  re- formasi  yang  salah  satunya  adalah  perubahan UUD  1945.  Perubahan  UUD  1945  yang  pada waktu itu diyakini dapat merubah tatanan peme- rintahan negara Indonesia menuju pemerintahan yang  demokratis,  salah  satunya  adalah  terben- tuknya  lembaga  lembaga  baru  yakni,  Dewan Perwakilan  Daerah,  Komisi  Yudisial  dan  Mah- kamah Konstitusi. Keberadaan lembaga baru ini menurut  Jimly  Asshiddiqie  mendorong  terse- lenggaranya prinsip-prinsip pemisahan kekuasa- an, dimana lembaga dapat saling kontrol dan ga- gasan check  and  balances akan  terwujud  sebab dalam  penyelesaian  sengketa  antar  lembaga  ne- gara  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  me- lalui  proses  persidangan  yang  terbuka  adil  dan fair.  Apalagi  pembentukan  Mahkamah  Konsti- tusi  menurut  Paulus  Effendi  Lotulong, 6 dalam Firmansyah  Arifin  dan  Julius  Wardi  ini  tidak terlepas  dari  pengkajian  baik  dari  segi  politis- sosiologis, yuridis filosofis dan histories. Me-
5 Philippe  Nonet  dan  PhilipSelznick,  Law  and  Society  : Toward Responsive Law, diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosco, Hukum Responsif , (Jakarta Huma, 2003), hal 39 6 Firmansyah  dan  Juliyius  Wardi, Merambah  Jalan  Pem- bentukan  Mahkamah  Konstitusi, (Jakarta  KRHN,  2002), hal 1.
nurut  A.  Fickar  Hadjar  dkk 7 Paling  tidak,  ada empat  hal  yang  melatarbelakangi  dan  menjadi pijakan  dalam  pembentukan  Mahkamah  Kons- titusi, yaitu :
1. Sebagai implikasi dari paham konstitu- sionalisme;
2. Mekanisme checks and balances ;
3. Penyelenggara negara yang bersih; dan
4. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
Mahkamah Konstitusi  sebagai  lembaga negara yang masih muda  memiliki  wewenang dan kewajiban seperti yang diatur  dalam  pasal 24C UUD Negara RI 1945 yang berbunyi se- bagai berikut;
1. Mengadili pada tingkat  pertama dan ter- akhir  yang  putusannya  bersifat  final  un- tuk  menguji  undang-undang  terhadap UUD;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara  yang  kewenangannya  diberikan oleh UUD;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus  perselisihan  tentang  hasil  pe- milihann umum, serta;
5. Wajib  memberikan  putusan  atas  penda- pat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelang- garan  hukum  berupa  pengkhianatan  ter- hadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana  berat  lainnya  atau  perbuatan  ter- cela,  dan/atau  tidak  lagi  memenuhi  sya- rat sebagai Presiden dan/atau Wakil Pre- siden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Berdasar  pada  keinginan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  berprinsip  cita  hukum  dan check and balances dan wewenang serta kewaji- ban  Mahkamah  Kontitusi  yang  termuat  dalam UUD  Negara  RI  1945  dan  yang  diatur  kembali dalam  UU  No  24  Tahun  2003  Tentang  Mahka- mah Kontitusi. Keberadaan Mahkamah Kontitu- si dalam Negara Republik Indonesia merupakan tuntuntan  jaman  yang  terus  bergerak  progresif, sehingga  mampu  menjawab  masalah  bangsa, khususnya  masalah  pengujian  undang-undang terhadap UUD 1945 dan masalah pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden. Kedua hal
7 Fickar Hadjar dkk, Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Makmah Konstitusi, (Jakarta KRHN dan Kemitraan, 2003), hal.3
Petunjuk Penulisan Menata Ulang Seleksi Penjaga Konstitusi Sulardi
tersebut  diasumsikan  sebagai  tugas  Mahkamah Konstitusi yang paling berhubungan dengan sis- tem  presidensiil.  Terbentuknya  Mahkamah Konstitusi menurut Mahfud MD 8 turut mengge- rakan  roda  pengembangan  isu-isu  ketatanegara- an menjadi lebih dinamis dan tidak sekedar ber- kutat dalam tataran teoritis semata. Sebagai sua- tu pengadilan ketatanegaraan, mahkamah Kons- titusi  juga  menjadi  kawah  candradimuka  bagi penerapan ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam tataran praktis.
Mencermati  wewenang  dan  kewajiban yang menjadi tanggung jawab Mahkamah Kons- titusi  dalam  pasal  10  UU  No  24  Tahun  2003 Tentang  Mahkamah  Konstitusi,  sesungguhnya merupakan  upaya  menyelesaikan  persoalan  ke- tatanegaraan yang ada pada masa sebelum Mah- kamah Konstitusi terbentuk. Sebab sebelum ter- bentuknya Mahkamah Konstitusi, apa yang saat ini  menjadi  wewenang  dan  tanggung  jawab Mahkamah Konstitusi kalau tidak sekedar waca- na  maka  dijalankan  secara  tidak  adil  dan  tidak fair.
Dari ketentuan pasal 24C UUD Negara RI 1945 dapat diketahui, bahwa wewenang Mahka- mah  Konstitusi  sangatlah  luas,  hal  tersebut  me- nurut Ni‘matul Huda dikarenakan :
1. Pemberian  wewenang  kepada  Mahka- mah  Konstitusi  untuk  menguji  undang- undang  terhadap  UUD,  dipandang  lebih tepat daripada wewenang tersebut diberi- kan kepada MPR.
2. Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  me- mutus  sengketa  kewenangan  lembaga negara  yang  kewenangnnya  diberikan oleh  UUD,  perlu  ada  penjelasan  lebih lanjut tentang pengertian lembaga negara yang dimaksud;
3. Memutus pembubaran partai politik. Ke- wenangan  ini  sebelumnya  ada  pada Mahkamah Agung yang sebagaimana di- atur dalam UU No 2 Tahun 1999 tentang Partai  Politik  yang  menyatakan  bahwa Mahakamah Agung berwenang membe-
8 Moh. Mahfud, MD, Refleksi dan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia , Makalah Keynote Speech disampaikan pa- da acara  ―Seminar  Ketatanegaraan  dan  Refleksi  Akhir  Ta- hun‖  yang  diselenggarakan  oleh  Asosiasi  Pengajar  HTN dan HAN Jawa Timur pada 27 Desember 2009 di Jember Jawa Timur, hal.3
kukan atau membubarkan partai politik;
4. Memutus  perselisihan  tentang  hasil  pe- milian  umum.  Kewenangan  ini  menjadi penting mengingat pemilihan umum me- rupakan  kegiatan  negara  yang  cukup  ru- mit  dan  melelahkan  karena  banyaknya jumlah  partai  politik  peserta  pemilu  dan tingkatan  pemilihan,  yakni  pemilihan anggota DPR, DPRD, Propinsi, Kabupa- ten/Kota,  DPD  dan  juga  pemilihan  pre- siden  langsung  serta  pemilihan  kepala daerah.
5. Berdasar pada Pasal 236 C UU No 12 ta- hun  2008  tentang  Pemerintah  Daerah, Penanganan sengketa hasil penghitungan suara  pemilihan  kepala  daerah  oleh Mahkamah  Agung  dialihkan  kepada Mahkamah Konstitusi.
6. Setelah  Pasal  236  C  dinyatakan  inkons- titusional  oleh  MK  berdasar  pada  putu- san  MK  no  97/PUU-XI/2013,  dan  me- nyerahkan  penyelesaian  sengketa  pada pembentuk UU.
7. Namun  sayangnya,  pembentuk  undang- undang  tidak  memahami  hal  ini,  berda- sar pada Pasa 159 UU no 8 tahun 2015, pembentuk  UU  menyerahkan  penyele- saian sengketa kepada Mahkamah Kons- titusi  sampai  terbentuknya  Peradilan Khusus  Pemilu,  yang  paling  lambat  ha- rus sudah terbentuk sebelum diselengga- rakan  pemilukada  serentak  pada  tahun 2027.
Dengan  adanya  Mahkamah  Konstitusi  da- lam  ketatanegaraan  Indonesia,  Jimly  Asshhidi- qie 9 berpendapat  bahwa  dalam  jangka  panjang secara  tegas  bangsa  Indonesia  dapat  memisah- kan antara Mahkamah Konstitusi sebagai court of law dan  Mahkamah  Agung  sebagai court  of justice .  Mahkamah  Konstitusi  berfungsi  untuk menjaga  konstitusionalitas,  sedangkan  Mahka- mah Agung berfungsi untuk mewujudkan keadi- lan bagi setiap warga Negara  Indonesia dan ba- dan-badan hukum di dalam sistem hukum Indo- nesia.

## C. Model Seleksi Hakim Konstitusi
Merujuk pada PADA Pasal 24 C ayat 3, 4,
9 JimlyAsshhidiqie, Konstitus idan … op.cit . hal. 244
Petunjuk Penulisan Menata Ulang Seleksi Penjaga Konstitusi Sulardi
5  dan  6  Undang-undang  dasar  Negara  RI  tahun 1945  yang  pada  prinsipnya  Hakim  Konstitusi diajukan  oleh  DPR,  MA  dan  Presiden,  Pemili- han  ketua  dan  Wakil  Ketua  oleh  Hakim  konsti- tusi dan Hakim konstitusi harus memiliki integ- ritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, ne- garawan,  yang  menguasai  konstitusi  dan  kene- garaan  serta  tidak  merangkap  sebagai  pejabat negara.  Pada  dasarnya  syarat  dan  mekanisme pemilihhan  hakim  konstitusi  diserahkan  pada Undang-undang.  Kemudian  berdasar  pada  UU No  23  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konsti- tusi persyaratan menjadi hakim konstitusi diatur dalam  Pasal  15  UU  No  24  tahun  2003,  bahwa Hakim  Konstitusi  harus  memenuhi  persyaratan sebagai berikut ;
a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
b. Adil; dan
c. Negarawan yang mengusai konstitusi dan kenegaraan.
Pada Pasal 16 ayat (1) nya mempersyarat- kan ;
a. Warga negara Indonesia;
b. Berpendidikan Sarjana Hukum;
c. Berusia  sekurang-kurangnya  40  tahun saat pendaftan;
d. Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena  melakukan  tindak  pidana  yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima0 tahun atau lebih;
e. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasar- kan putusan pengadilan; dan
f. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
Kemudian  berdasar  pada  UU  No  8  tahun 2011, persyaratan tersebut di atas mengalami se- dikit  perubahan  antara  lain  mengenai  persyara- tan  usia  calon  hakim,  yakni  menjadi  sekurang- kurang  telah  berusia  47  tahun  dan  maksimal  65 tahun  pada  saat  pendaftaran.  Demikian  halnya pada  persyaratan  pengalaman  kerja  di  bidang hukum yang semula 10 (sepuluh tahun) menjadi 15 (lima belas tahun), serta harus berijazah dok- tor  dengan  latar  belakang  sarjananya  bidang  il- mu hukum.
Adapun mengenai rekriutmen hakim kons-
titusi  di  atur  dalam  Pasal  19  UU  No  24  tahun 2003  yang  pada  dasarnya  dilakukan  secara transparan dan partisipasif. Ketentua lebih lanjut mengenai  tata  cara  seleksi  hakim  Konstitusi  di- serahkan sepenuhnya kepada tiga lembaga nega- ra,  yakni  DPR,  MA  dan  Presiden.  Sejauh  ini hakim  konstitusi  yang  diseleksi  oleh  DPR  dan Presiden  cukup  terbuka,  sehingga  ,masyarakat dapat  mengikuti  proses  dan  transparansi  yang diselenggarakan.  Sedang  proses  seleksi  Hakim Konstitusi  oleh  Mahkamah  Agung  terkesan  ter- tutup,  tidak  memberi  peluang  pada  masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  mekanisme  seleksi Hakim Konstitusi.

## Catatan Seleksi Hakim Terdahulu.
Sejak  pertama  kali  dilakukan  seleksi  Ha- kim  Konstitusi,  mekanisme  yang  dilakukan  cu- kup  beragam,  misalnya  pada  waktu  itu  Buyung menegaskan  tugas  untuk  menyeleksi  calon  ha- kim  konstitusi  tidaklah  mudah.  Rekrutmen  ha- kim  konstitusi  ini  lebih  berat  daripada  segala rekrutmen  atau  seleksi  yang  sudah  pernah  saya kerjakan, ujar pria yang kerap masuk dalam pa- nitia seleksi komisi-komisi negara ini.
Alasannya, lanjut pria berambut putih ini, karena UU No 24 Tahun 2003 tentang MK me- muat  persyaratan  yang  sangat  ketat  untuk  seo- rang calon hakim konstitusi. UU MK bukan saja mensyaratkan sarjana hukum dan berusia 40 ta- hun ke atas, tapi juga harus paham ketatanegara- an.
Disamping itu, menurut Buyung ada krite- ria berintegritas tinggi dan tak tercela dan mem- punyai  sifat  kenegarawanan.  Selama  ini,  Bu- yung  mengaku  gagal  dalam  melakukan  seleksi. Integritas tinggi saja sangat susah. Tidak ada pa- rameternya.
Seandainya  ditemukan  calon  yang  meme- nuhi  kriteria,  menurut  Buyung,  calon  tersebut jarang yang mau melamar menjadi hakim kons- titusi. Karena orang-orang yang qualified, sarja- na  hukum  berpengalaman,  berintegritas  tinggi, serta negarawan, tak akan mau mencalonkan di- ri, jelasnya. Dia akan segan, tambahnya.
Karenanya,  Buyung  mengaku  masih  me- mikirkan  mekanisme  pencalonan  yang  tepat. Mekanismenya  bisa  dengan  membuka  lowo- ngan calon hakim konstitusi di media massa atau melamar orang yang dianggap qualified .
Petunjuk Penulisan Menata Ulang Seleksi Penjaga Konstitusi Sulardi
Kita perlu sistem jemput bola, ujarnya. Namun, sistem  jemput  bolanya  seperti  apa,  masih  baru akan dipikirkan.
Sementara  itu,  Haris  Azhar  dari  Aliansi Masyarakat untuk Mahkamah Konstitusi (AMUK)  sempat  mengutarakan  sistem  jemput bola  ini  agar  diterapkan  oleh  DPR.  Komisi  III juga bisa meminta nama yang dianggap kredibel untuk ikut seleksi.
Namun, untuk pengajuan hakimhakim MK berikutnya Presiden SBY tidak lagi mela- kukan seleksi terbuka. Hamdan Zoelva (2010) langsung ditetapkan  oleh  Presiden  tanpa  seleksi  terbuka sehingga muncul kritik gencar dari ma- syarakat.
Menurut pengakuan Hamdan, terhadap di- rinya sudah dilakukan fit and proper test oleh tiga menteri  terkait,  yakni  Menko  Polhukam, Mensesneg,  dan  Menkumham.  Tetapi  siapapun tahu,  kalaupun  ada,  tentu  itu  bukanlah  seleksi yang  transparan  dan  partisipatif,  melainkan  le- bih  politis.  Untungnya,  terlepas  dari  prosesnya yang  banyak  dipersoalkan,  pengangkatan  Ham- dan yang cukup dikritik; ternyata dia cukup ka- pabel dan profesional sampai mengakhiri tugas- nya.
Namun,  ketika  ternyata  pada  2013  Presi- den SBY masih mengangkat lagi Patrialis Akbar tanpa seleksi terbuka, maka masyarakat sipil bu- kan hanya mengkritik, melainkan langsung me- merkarakannya  ke  PTUN.  Terpilihnya  Palguna sebagai hakim MK haruslah kita terima sebagai produk dari satu proses yang transparan dan par- tisipatif  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  19  UU MK.
Palguna  tidak  ditunjuk  secara  sepihak, melainkan  sudah  melalui  seleksi  terbuka  yang bertahap. Bahwa ada yang mengkritik atas pene- tapannya  karena  dia  pernah  punya  kaitan  de- ngan partai politik adalah biasa di dalam negara demokrasi. Siapa pun yang ditetapkan oleh pre- siden pasti akan ada yang mengkritik, tetapi sia- papun bisa mengkritik lagi terhadap kritik  yang mungkin berlebihan.
Pada  dasarnya  mekanisme  seleksi  calon hakim  konstitusi  yang  dilakukan  oleh  ketiga lembaga  itu  berbeda,  baik  yang  diseleksi  oleh DPR,  Presiden,  maupun  Mahkamah  Konstitusi. Hal  inilah  yang  perlu  dikritisi  agar  dikemudian hari, mekanisme seleksi Hakim konstitusi oleh
tiga  lembaga  itu  mampu  mennghasilkan  figur figur  hakin  konstitusi  yang  benar  benar  berin- tegritas dan negarawan serta tidak tercela seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Seleksi untuk memilih  hakim  MK  sebaiknya  lebih  menitikbe- ratkan  pada  integritas  dan  kapabilitas.  Walau- pun  sulit  untuk  menghindari  figur-figur  yang berasal  dari  partai  politik  namun  hal  itu  jangan sampai  membebani  kinerja  hakim  konstitusi yang  merasa  berhutang  budi  pada  partai  politik yang  telah  mengusulkannya,  baik  itu  yang  diu- sulkan oleh Presiden maupun oleh DPR. Alang- kah  baiknya  apabila  masing-masing  lembaga membentuk  tim  seleksi  yang  independen  untuk menyeleksi hakim MK.
Catatan  tentang  seleksi  yang  dilakukan oleh  Risky  Argama, 10 yang  termuat  dalam  Par- lemen.net  3  April  2008  menunjukan  bahwa  ke- pentingan-kepentngan  politik  berpengaruh  da- lam proses seleksi Hakim Konstitusi.
Komisi  III  membuka  pintu  bagi  setiap fraksi  untuk  mengusulkan  paling  banyak tiga  calon  untuk  diseleksi.  Jumlah  nama bakal calon  yang semula 21 kemudian di- tambah  dengan  nama-nama  yang  diusul- kan  fraksi  akhirnya  mengerucut.  Setelah melalui  proses  administratif,  Komisi  III menilai  hanya  delapan  belas  nama  yang layak  melanjutkan  proses  seleksi  berikut- nya.  Komposisinya  adalah:  (i)  tiga  calon berstatus Anggota DPR, yakni Akil Moch- tar  dari  Fraksi  Partai  Golkar,  Moh.  Mah- fud  MD  dari  Fraksi  Partai  Kebangkitan Bangsa, dan Yusuf Fanie Andi Kasim dari Fraksi  Bintang  Reformasi.  (ii)  dua  calon adalah hakim konstitusi, yaitu Ketua Mah- kamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dan  hakim  MK  Harjono.  (iii)  tiga  belas orang  lainnya  memiliki  latar  belakang beragam  seperti  advokat,  akademisi,  dan pegawai negeri sipil.
Seperti yang dikutip dri  hukumonline.com 29  02.2008  disebutkan  bahwa  tidak  sedikit kalangan  yang  memberi  respons  negatif  terha- dap proses yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR  tersebut.  Seperti  diberitakan  di  berbagai media massa, dua nama calon yang lolos  seleksi
10 Risky  Argama, Politisi  Memilih  Hakim  Konstitusi ,  Ja- karta Parlemen. Net 3 April 2008.
Petunjuk Penulisan Menata Ulang Seleksi Penjaga Konstitusi Sulardi
administratif dan masih menjabat sebagai hakim konstitusi,  Jimly  dan  Harjono,  oleh  DPR  dipu- tuskan  untuk  tidak  diikutsertakan  dalam  proses uji  kepatutan  dan  kelayakan.  Inilah  sebuah  ke- istimewaan bagi kedua incumbent tersebut yang memunculkan  potensi  diskriminatif  bagi  para calon lainnya.
Ada  yang  menilai  tahapan  seleksi  nama bakal  calon  hakim  konstitusi  yang  akan  diaju- kan oleh DPR kepada Presiden itu tidak meme- nuhi  asas  transparansi,  bahkan  dianggap  cende- rung  diskriminatif.  Pakar  hukum  tata  negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny  Indra- yana  misalnya,  berpendapat  bahwa  seharusnya perlakuan  istimewa  terhadap  calon incumbent sebatas pada seleksi administratif, sementara uji kepatutan  dan  kelayakan  tetap  harus  diikuti. Pembedaan  antara  calon  incumbent  dengan  ca- lon  yang  merupakan  muka  baru,  menurut  Den- ny,  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  pert- anyaan  yang  berbeda  materinya  satu  sama  lain. Kepada calon incumbent , pertanyaan seputar pe- ngetahuan hukum tata negara tidak perlu lagi di- ajukan,  cukup  pertanyaan  mengenai  komitmen calon  untuk  kembali  menjadi  hakim  konstitusi. Sementara  menurut  Irmanputra  Sidin,  mantan Koordinator  Staf  Ahli  MK,  semua  calon  tanpa terkecuali  seharusnya  melewati  tahapan  proses yang  sama.  Perlakuan  istimewa  yang  diberikan kepada  para  calon  incumbent  ini  menurutnya merupakan bentuk diskriminasi yang merugikan calon-calon  lainnya  (hukumonline.com,  29/02/ 08).
Sesungguhnya  proses  seleksi  Hakim Konstitusi  yang  ber  bau  politik  tidak  dapat  di- hindari, sebab seleksi hakim MK dilakukan oleh lembaga  politik.  Bagaimana  pun  dan  apa  pun pertimbangan  DPR,  dapat  dipastikan  perimba- ngan politik merupakan hal yang menentukan.

## D. Menata Ulang Seleksi Hakim Konstitusi
Pada dasarnya UUD negara RI tahun 1945 mengamanatkan  bahwa  mekanisme  seleksi  Ha- kim  MK  dilakukan  secara  transparan  dan  par- tisipatif.  Amanat  itu  mengandung  makna  agar mekanisme  seleksi  Hakim  MK  menghasilkan hakim hakim yang diinginkan oleh UUD , yakni hakim  yang  memiliki  integritas,  menguasai konstitusi  dan  kenegaraan.  Secara  detail  selan- jutnya diserahkan kepada DPR, Presiden dan
Mahkamah  Agung  yang  diperintah  oleh  UUD melakukan  seleksi.  Penyerahan  aturan  main  di- serahkan kepada masing-masing lembaga ini se- sungguhnya  telah  terjadi  reduksi  regulasi.  Se- mestinya  diingatkan  bahwa  amanat  konstitusi memerintahkan mekanisme seleksi hakim kons- titusi diatur dalam Undang-undang. Kalau pun di dalam  UU  MK  baru  mengatur  tentang  persya- ratan  hakim  konstitusi,  masih  dimungkinkan dibentuk UU tentang seleksi Hakim Konstitusi.
Dengan adanya payung hukum dalam sua- tu  undang-undang,  maka  peran  masing-masing lembaga  secara  yuridis  terjaga.  Secara  demiki- an,  maka  secara  garis  besar  di  dalam  Undang- Undang yang akan dibentuk oleh DPR dan Pre- siden  memuat  secara  garis  besar  tentang,  per- syaratan hakim konstitusi yang dirujuk dari UU MK  dan  UUD  Negara  RI  tahun  1945.  UU  ten- tang  Seleksi  Hakim  Konstitusi  itu  (  yang  kelak akan disusun) mensyaratkan bahwa DPR, Presi- den,  dan  Mahkamah  Agung  wajib  melakukan seleksi  hakim  monstitusi  secara  transparan  dan partisipasif.  Masing  masing  lembaga  memben- tuk  tim  seleksi  yang  berasal  dari  kalanagn  ma- syarakat yang dikenal memiliki loyalitas kepada kepentingan negara dan independen.
Tim  seleksi  atau  yang  disebut  panitia  se- leksi  ini,  merupakan  mekanisme  seleksi  tahap pertama,  yang menjaring, mencari dan meminta masyarakat  untuk  mendaftarkan  diri  atau  men- daftarkan  orang  lain  menjadi  hakim  konstitusi. Dari  pansel  ini  akan  terseleksi  calon  hakim konstitusi  yang  tidak  hanya  secara  adminstrasi memenuhi syarat, termasuk rekam jejak masing masing  calon,  yang  dilakukan  secara sounding dengan melakukan penelusuran perilaku di masa lalu  calon  hakim  konstitusi  secara “rahasia” oleh  panitia  seleksi.  Hasil  seleksi  Panitia  akan diserahkan  calon  terbaik  kepada  Komisi  Yudi- sial  (kelak  Komisi  Yudisial  melakukan  seleksi akhir  terhadap  seleksi  Hakim  Agung,  Hakim Konstitusi  dan  hakim  di  peradilan  yang  ada  di Indonesia).
Komisi  Yudisial  secara  kualitatif  akan menyeleksi  calon  hakim  konstitusi  tahap  perta- ma, di sini oleh Komisi Yudisial akan digali si- fat  sifat  integritas,  kenegarawanan  dan  kemam- puan  penguasaan  konstitusi,  masing-masing  ca- lon  hakim  konstitusi.  Baik  itu  dilakukan  secara simulasi dalam menghadapi masalah  masalah
Petunjuk Penulisan Menata Ulang Seleksi Penjaga Konstitusi Sulardi
kehidupan  ketatanegaraan,  maupun  melalui  pe- mikiran-pemikiran  para  calon  hakim  yang  ditu- lis dalam berbagai makalah yang diminta dibuat oleh Komisi Yudisial.
Dari  titik  ini,  akan  dihasilkan  Calon  Ha- kim Konstitusi yang secara integritas, kenegara- wanan dan keahliannya dalam bidang konstitusi. Setelah  itu  diserahkan  kepada  masing  masing lembaga  (  DPR,  Presiden,  Mahkamah  Sagung) untuk dipilih calon hakim terbaik dari yang ter- baik, best of the besat . Siapa pun yang lolos se- leksi  oleh  DPR,  Presiden  atau  pun  DPR,  dapat dipastikan  merupakan  Hakim  Konstitusi  seperti yang dikendaki oleh UUD Negara RI tahun 1945.
Mekanismenya  terkesan ribet ,  tetapi  ini demi  mendapatkan  calon  calon  hakim  yang  be- nar-benar  memiliki  integritas,  kenegarawanan dan ahli konstitusi.

## E. Kesimpulan dan Rekomenadi
Dari  paparan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa,  Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  we- wenang  dan  kewajiban  yang  sangat  penting  da- lam berlangsungnya ketatanegraan di Indonesia. Mekanisme yang selama ini dilakukan terhadap
calon  hakim  konstitusi  tidak  sesuai  dengan  pe- rintah  Pasal  24  C  UUD  Negara  RI  tahun  1945. Semestinya  mekanisme  didasarkan  pada  UU tentang Mahkamah Konstitusi, akan tetapi justru UU  No  24  tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi  mendelegasikan  kepada  tiga  lemba- ga untuk melakukan proses seleksi calon hakim monstitusi.  Akibatnya,  mekasisme  menjadi  ter- tutup  seperti  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah Agung, tidak ada standasrisasi seperti yang dila- kukan  oleh  Presiden  baik  pada  masa  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono,  maupun  Presiden Joko Widodo. Demikian halnya  yang dilakukan oleh  DPR  akan  sulit  menghindarkan  diri  dari kepentingan-kepentingan politik.
Pasa masa yang akan datang, sebaiknya ada payung hukum berupa Undang-Undang ten- tang Seleksi  Hakim  Konstitusi,  yang  mengatur bagiamana ketiga lembaga negara itu DPR, Pre- siden dan Mahkamah Agung melakukan seleksi calon  hakim  konstitusi.  Mengingat  peran  pen- ting hakim konstitusi, maka proses seleksi harus lebih teliti dan cermat.
Oleh  sebab  itu,  dalam  kajian  ini  direko- mendasikan  untuk  segera  diterbitkan  UU  yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi.

## Daftar Pustaka
A. Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung , Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2001. Fickar Hadjar dkk, Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Makmah Konstitusi, (Jakarta KRHN dan Kemitraan, 2003).
Firmansyah dan Juliyius Wardi, Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta KRHN, 2002).
Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia ,(Jakarta  Sekjen  Mahkamah Konstitusi, 2006).
Moh.  Mahfud,  MD, Refleksi  dan  Sistem  Ketatanegaraan  di  Indonesia ,  Makalah  Keynote  Speech disampaikan   pada   acara   ―Seminar   Ketatanegaraan   dan   Refleksi   Akhir   Tahun‖   yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur pada 27 Desember 2009 di Jember Jawa Timur.
Moh. Koesnoe, Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar 1945, dalam  Mudzakkir,  Selayang  Pandang  Sistem  Hukum  Indonesia  Menurut,  H  Moh.  Koenoe, (Jakarta Universitas Indonesia-Universitas Islam Indonesia), 1977, hal 119
Philippe Nonet dan PhilipSelznick, Law and Society : Toward Responsive Law, diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosco, Hukum Responsif , (Jakarta Huma,  2003). Risky Argama, Politisi Memilih Hakim Konstitusi , Jakarta Parlemen. Net 3 April 2008. KRHN, USAID dan DRSP, Menggapai Keadilan Konstitusi Suatu Rekomendasi untuk Revisi MK , (Jakarta, 2008,) hal 5
Petunjuk Penulisan Menata Ulang Seleksi Penjaga Konstitusi