## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN PERDATA DI INDONESIA
Nina Ismaya 1 , Andi Safriani 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## ninaismaya41@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertama, Bagaimana syarat-syarat ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui bagaimana menetapkan besarnya bagian-bagian ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata  di  Indonesia.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  (library  research)  dan  pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  normatif  yuridis.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah sumber data primer, sekunder dan tersier melalui perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan putusan. Analisis data  yang  digunakan  yaitu  dengan  cara  mengadakan  identifikasi  dan  klasifikasi  terhadap  data  yang  ada  dan menyusunnya  secara  sistematis.  Hasil  penelitian  ini  menunujukkan  bahwa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi untuk  menjadi  ahli  waris  pengganti  dalam  hukum  islam  ialah  adanya  kematian  beruntun,  dan  harta  warisan pewaris  (si  mati  pertama)  belum  dibagikan  kepada  masing-masing  ahli  warisnya.  Pada  kewarisan  perdata Indonesia  tidak  harus  adanya  kematian  beruntun,  namun  orang  yang  digantikan  harus  lebih  dahulu  meninggal dari si pewaris dan yang menggantikan tersebut juga merupakan keturunan yang sah dari orang yang digantikan. Adapun  untuk  penetapan  bagian  ahli  waris  pengganti,  dalam  hukum  islam  telah  ditentukan  bagian  ahli  waris sesuai  dengan  furudhul  muqaddarah  dimana  telah  ditentukan  bagian-bagiannya  berdasarkan  jenis  kelamin  dan derajatnya.  Sedangkan  dalam  hukum  kewarisan  perdata,  bagian-bagian  untuk  ahli  waris  sama  kepala  demi kepala.
Kata kunci: Ahli waris pengganti, Hukum waris, Hukum Islam, KUHPerdata

## Abstract
This  research  was  conducted  with  the  aim  of  knowing  first,  what  are  the  conditions  for  a  successor  heir  in Islamic  inheritance  law  and  civil  inheritance  law  in  Indonesia.  Second,  to  find  out  how  to  determine  the proportion  of  successor  heirs  in  Islamic  inheritance  law  and  civil  inheritance  law  in  Indonesia.  This  type  of research  is  library  research  (library  research)  and  the  research  approach  used  is  a  juridical  normative approach.  The  data  sources  of  this  research  are  primary,  secondary  and  tertiary  data  sources  through legislation,  books,  journals  and  decisions.  Analysis  of  the  data  used  is  by  identifying  and  classifying  existing data and arranging them systematically. The results of this study indicate that the requirements that must be met to become a substitute heir in Islamic law are a series of deaths, and the inheritance of the heir (the first dead) has  not  been  distributed  to  each  of  his  heirs.  In  Indonesian  civil  inheritance  there  is  no  need  for  consecutive deaths, but the person who is replaced must first die from the heir and the substitute is also a legal descendant of the person who is replaced. As for the determination of the portion of the successor of the heir, in Islamic law the portion of the heir has been determined in accordance with furudhul muqaddarah where the parts have been determined  based  on  gender  and  degree.  Whereas  in  civil  inheritance  law,  the  portions  for  the  heirs  are  the same head by head.
Keywords: substitute inheritance, inheritance law, comparative islamic law and civil code

## PENDAHULUAN
Hukum  kewarisan  ialah  bagian  dari  hukum  kekeluargaan  yang  memiliki  peranan penting  bahkan  menentukan  dan  mencerminkan  sistem  kekeluargaan  yang  berlaku  dalam masyarakat.  Hukum  kewarisan  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  kehidupan  manusia dikarenakan  terkait  dengan  harta  kekayaan  dan  relasi  manusia  yang  satu  dan  manusia  yang lainnya.  Kematian  merupakan  peristiwa  yang  jelas  akan  dialami  oleh  setiap  orang.  Karena kematian  merupakan  akhir  dari  perjalanan  hidup  seorang  manusia.  Jika  orang  yang
meninggal  dunia  dikenal  dengan  sebutan  pewaris  meninggalkan  keluarga  (ahli  waris)  dan harta  kekayaan  (warisan),  dengan  cara  apa  akan  diselesaikan  atau  dibagi  warisan  yang ditingglkan  oleh  pewaris  serta  hukum  apa  yang  akan  diterapkan  untuk  membagi  warisan tersebut.  Hukum  yag  membahas  mengenai  peralihan  harta  peninggalan,  pengurusan  dan kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban  seseorang  yang  meninggal  dunia,  diatur  dalam  sebuah hukum yang disebut hukum kewarisan.
Sistem  hukum  perdata  diindonesia  yang  bersifat  pluralism  (beraneka  ragam),  begitu pun  dengan  belum  adanya  unifikasi  dalam  hukum  kewarisan  di  Indonesia  yang  merupakan bagian  dari  hukum  perdata  Indonesia,  sehingga  sampai  saat  ini  kita  masih  memakai  tiga sistem hukum kewarisan yang sudah ada sejak dahulunya, yakni :

## 1. Hukum Kewarisan Adat
Sistem Hukum Kewarisan adat yang berdeda-beda ini, dikarenakan dipengaruhi oleh bentuk masyarakat di berbagai daerah lingkungan hukum adat tersebut dan sifat kekerabatan berdasarkan  keturunan.  Dalam  Hukum  Adat  dikenal  tiga  sistem  hukum  kewarisan  yang sangat  dipengaruhi  oleh  sistem  kekerabatan,  yakni  ;  sisitem  kewarisan  Individual,  sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat.

## 2. Hukum Kewarisan Islam
Hukum kewarisan islam ialah nilai-nilai agama islam yang telah diyakini oleh seluruh umatnya,  kemudian  dijadikan  sistem  kehidupan  untuk  mengatur  hubungan  sesama  manusia yang  selanjutnya  menjadi  sistem  hukum  kewarisan.  Agama  Islam  merupakan  mayoritas agama  yang  dianut  oleh  warga  negara  Indonesia,  oleh  sebab  itu  hukum  kewarisan  Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

## 3. Hukum Kewarisan Perdata Barat
Sistem  Hukum  ini  tertuang  dalam  Burgerlijk  Wetboek  (BW)  atau  (Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata)  yang  menganut  sistem  individual,  dimana  setelah  pewaris meninggal maka harta peninggalan pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  (library  research).  Library  research adalah  kegiatan  mempelajari,  mendalami,  dan  mengutip  teori-teori  atau  konsep-konsep  dari sejumlah  literature  baik  buku,  jurnal,  majalah,  koran  atau  karya  tulis  ilmiah  lainnya  yang relavan dengan topic, fokus dan variable penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  di  masyarakat dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang.  Sehingga  pendekatan  penelitian  yang  penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan komprehensif dengan membandingkan KUHPerdata dangan Hukum Islam.
Adapun  sumber  data  penelitian  ini  yaitu  sumber  data  primer,  sekunder,  dan  tersier yang bersumber dari kepustakaan. Untuk teknik pengolahan  dan analisis data yaitu dengan cara  kepustakaan,  kepustakaan  yang  dimaksud  adalah  meneliti  dan  menelaah  data-data atau literatur  yang  berhubungan  dengan  penelitian  penulis.  Data  yang  sudah  terkumpul selanjutnya  diolah  dengan  mengadakan  identifikasi  dan  klasifikasi  terhadap  data  yang  ada dan menyusunnya secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perbedaan Syarat Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam Dan  KUHPerdata
1. Syarat Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam
Berdasarkan pada pembahasan mengenai penggantian tempat dalam kewarisan islam, maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dapat terjadi apabila terdapat hal-hal berikut :
a. Harta  warisan  si  mati  pertama  atau  meninggal  di  dunia  lebih  awal  belum  dibagikan kepada setiap ahli waris.
b. Terdapat  lebih  daripada  satu  kematian  yang  melibatkan  ahli  waris  bagi  si  mati pertama.  Keadaan  kematian  ini  dapat  terjadi  pada  berbagai  tingkatan  ahli  waris  baik pada ahli waris generasi pertama, kedua, ketiga maupun pada tingkatan selanjutnya.
c. Berlakunya  pemindahan  bagian  harta  warisan  antara  ahli  waris  dari  si  mati  pertama dengan ahli waris si mati kedua.
d. Penentuan bagian-bagian yang baru kepada ahli waris akhir bagi setiap kematian. 1
Berbicara mengenai syarat munasakhah, tentu saja kita harus kembali mengetahui dan memahami  syarat  dari  pewarisan  itu  sendiri.  Sebagaimna  kita  tahu  bahwa  munasakhah merupakan  bagian  dari  sistem  pewarisan  yang  terkandung  dalam  hukum  kewarisan  islam. oleh  sebab  itu  penulis  juga  memasukkan  syarat-syarat  dapat  terjadinya  pewarisan  ke  dalam syarat munasakhah.
Adapun syarat pewarisan tersebut yaitu :
a. Wafatnya Pewaris
1 Musa,  Zahari  Mahad. Penyelesaian  Kes  Faraid  Berangkai  Melalui  Pendekatan  Al-Munasakhah  : Tumpulan Kes Faraid Dalam Mazhab Syafie. Ulum Islamiyyah 25 (2018): 41-53
Meninggalnya pewaris merupakan syarat utama terjadinya proses waris mewaris, baik ia  meninggal  dikarenakan  mati  haqiqi  (sejati),  mati  hukmy  (  menurut  putusan  hakim), maupun  mati  taqdiry  (  menurut  dugaaan).  Seseorang  tidak  mungkin  dibagi  harta  warisnya sebelum kematiannya diketahui secara pasti atau bahkan sebelum hakim memutuskan bhawa oran  tersebut telah meninggal,  seperti  terhadap  orang  hilang  yang  tidak  diketahui hidupatau matinya 2 .  Dan  apabila  seseorang  memberikan  hartanya  kepada  orang  lain  sebelum  ia meninggal dunia maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai waris.
b. Hidupnya Ahli Waris
Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meningal dunia, karena seseorang dapat  mewaris  apabila  ia  masih  hidup  pada  saat  pewaris  meninggal  dunia.  Ahli  waris merupakan    pengganti  untuk  menguasai  warisan  yang  ditinggalkan  pewaris  pada  saat  ia meninggal dunia, perpindahan tersebut diperbolehkan melalui proses pewarisan. 3
c. Adanya Hubungan Kewarisan
Ada  hubungan  pewarisan  antara  orang  yang  mewariskan  dengan  orang  yang mewaris 4 , dan tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang kewarisan.
2. Syarat Ahli Waris Pengganti dalam KUHPerdata
a. Diitnjau Dari Orang Yang Menggantikan
Orang  yang  digantikan  harus  meninggal  terlebih  dahulu  dari  pewaris,  sebagaimana tercantum  dalam  pasal  847  KUHPerdata  yang  berbunyi  :  “tiada  seorang  pun  diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya “ 5 .
Dan  yang  juga  disebutkan  dalam  pasal  830  KUHPerdata  :  “pewarisan  hanya  terjadi karena kematian”
Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi :
1) Matinya  pewaris  diketahui  secara  sungguh-sungguh  (mati  hakiki),  yaitu  dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
2) Mati  demi  hukum,  dinyatakan  oleh  pengadilan,  yaitu  :  bahwa  tidak  diketahui  secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.
b. Ditinjau Dari Orang Yang Menggantikan
2 Muhammad Ali al Shabuni, Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadis , (Bandung : Trigenda Karya, 1995), h. 46
3 Otje Salman S dan MUstofa Haffas, Hukum Waris Islam , (Cet. III : Bandung : PT. Refika Aditama, 2014), h.5
4 Ashlah  Arofi  Prata  Putra.  Kajian  Yuridis  Timbulnya  Hak  Mewaris  Menurut  Hukum  Islam,  (Lex Administratum 5.2 (2017) , h. 136
5 Republik  Indonesia, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  (Yogyakarta  :  Pustaka  Mahardika, 2016), h. 200
Ada 2 unsur penting yang harus terpenuhi, yaitu :
1) Orang  yang  berperan  sebagai  ahli  waris  pengganti  adalah  keturunan  yang  sah  dari orang  yang  akan  digantikan  atau  ahli  waris  dari  ahli  waris  yang  telah  lebih  dahulu meninggal, 6 termasuk keturunan sah dari anak  luar kawin. Karena hubungan hukum hanya terjadi antara orang tua yang mengakui dan yang diakui tersebut.
2) Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yakni :
a) Hidup pada saat warisan terbuka
Orang  yang  berhak  untuk  menerima  atau    mendapatkan  warisan  harus  masih  hidup pada saat warisan terbuka, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 836 KUHPerdata, dengan penegcualiannya sebagaimana terdapat dalam pasal 838 KUHPerdata b) Bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris.
Orang yang onwarding dan seseorang yang masih hidup sehingga kedudukannya tidak dapat  digantikan.  Namun  apabila  dipahami  kembali  bunyi  pasal  840  KUHperdata, maka tidak tertup kemungkinan bagi anak-anak orang yang tidak patut menerima ini untuk  mendapatkan  warisan  berdasarkan  kedudukannya  sendiri,  dan  tidak menggantikan. 7
c) Tidak menolak warisan 8
Orang yang menolak warisan atau verwerpen ialah orang yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara penggantian seperti yang diatur dalam pasal 1060 KUHPerdata. Pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat diganti oleh para ahli warisnya. 9

## B. Bagian–bagian dalam Ahli Waris Pengganti
Sistem  pembagian  harta  warisan  pada  kewarisan  islam  baik  pada  fikih  mawaris maupun yang terdapat dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pada KUHPerdata memiliki perbedaan  yang  cukup  mendasar,  perbedaan  tersebut  dikarenakan  adanya  pertimbangan hukum yang berlaku pada suatu Negara termasuk di Indonesia.
Contohnya  dalam  Fikih  Mawaris  semua  ketentuan  yang  terdapat  didalamnya bersumber  dari  Al-Quran,  Hadis,  dan  Ijtihad.  Sedangkan  pada  Hukum  Kewarisan  Islam  di Indonesia  berdasarkan  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  diberlakukan  untuk  orang
6 Anistus  Amanat, Membagi  Warisan  Berdasarkan  Pasal-pasal  Hukum  Perdata  BW ,  (Cet  ;  Jakarta  : Raja Grafindo, 2000), h. 45
7 Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Waris Perdata Barat , (Jakarta : Kencana, 2010), h. 27
8 Istiqamah, Hukum Waris dan Benda , ( Makassar : Alauddin University Press, 2012) h. 99
9 Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Waris Perdata Barat , h. 28
islam  di  Indonesia.  Serta  KUHPerdata  yang  dijadikan  sumber  kewarisan  bagi  warga  negara Indonesia yang non-muslim.
1. Bagian Ahli Waris Dalam Hukum Islam
a) Berdasarkan Fikih Mawaris
Sistem  munasakhah  (yang  biasa  disebut)  ini  terjadi  apabila  harta  warisan  yang  ada belum sempat dibagikan kepada ahli waris dan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan  meninggal  lagi 10 .  Jadi  munasakhah  ini  terjadi  dengan  minimal  adanya  dua  kali pembagian karena kematian yang beruntun.
Mengenai  ahli  waris  sendiri,  dalam  fiqih  mawaris  memiliki  dua  golongan  ahli  waris yakni golongan ahli waris laki-laki dan golongan ahli waris perempuan.
Penggolongan ahli waris laki-laki tersebut adalah : Suami, Anak laki-laki, Ayah, Cucu laki-laki  dari  anak  laki-laki,  Kakek  shahih,  Saudara  laki-laki  sekandung,  Saudara  lki-laki seayah,  Saudara laki-laki  seibu,  Anak laki-laki  dari  saudara laki-laki  sekandung,  Anak  laki- laki  dari  saudara  laki-laki  seayah,  Paman  sekandung,  Paman  seayah,  Sepupu/misan  (  anak laki-laki  dari  paman  sekandung),  sepupu/misan  (anak  laki-laki  dari  paman  seayah).  Apabila semua  ahli  waris  tersebut  ada,  maka  yang  mendapat  warisan  dari  pewaris  adalah  :  Suami, anak laki-laki, ayah.
Penggolongan  ahli  waris  perempuan  :  Istri,  Anak  perempuan,  Ibu,  Cucu  perempuan dari anak laki-laki, Saudara perempuan sekandung. 11 Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka  yang  mendapat  harta  warisan  adalah  :  Istri,  Anak  perempuan,  Saudara  perempuan sekandung.
Karena  pada  sistem  kewarisan  Islam  sendiri  sebenarnya  tidak  dikenal adanya  sistem pergantian  tempat  dalam  pembagian  kewarisan,  dan  melihat  pada  penggolongan  ahli  waris diatas  umumnya  dalam  khazanah  kitab  klasik,  mereka  lebih  menyebut  dengan  istilah  orang yang  berhak  menerima  (furudhul  muqaddarah)    karena  sebab-sebab  nasabiyah  (keturunan) dan  perkawinan 12 .  Furudhul  muqaddarah  adalah  bagian-bagian  ahli  waris  yang  telah ditetapkan kadarnya di dalam Al-Quran dan Hadis berdasarkan jenis kelamin dan derajatnya. Antara lain : 1/2, 1/4, 1/8 , 1/3, 1/6. 2/3. Furudhul muqaddarah inilah yang dijadikan sebagai pedoman saat kewarisan itu terjadi. Baik bagi para ahli waris yang mewaris karena posisinya sendiri maupun mewaris karena penggantian tempat.
10 Supardin, Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan ( Studi Analisis Perbandingan), (Makassar : Alauddin University Press, 2020), h. 75
11 Sarmadi dan H.A. Sukris, Demonstruksi  Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam , Cetakan ke-2, Penerbit :Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012. h.155
12 Sarmadi  dan  H.A.  Sukris, Dekonstruksi  Hukum  Progresif  Ahli  Waris  Pengganti  Dalam  Kompilasi Hukum Islam, cetakan ke-2, penerbit : Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012. h. 155

## b) Berdasarkan KHI
Berbeda  dengan  fiqih  mawaris,  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  penggantian  tempat tersebut  dikenal  dengan  istilah  ahli  waris  pengganti  (plaatsvervulling).  Ahli  waris  yang terdapat  pada  hukum  kewarisan  islam  yang  berlaku  di  Indonesia  juga  memiliki penggolongannya  sendiri  yang  mana  terdapat  dalam  Inpres  Nomor  1  tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam. Penggolongan atau kelompok ahli waris  tersebut meliputi :
1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
a) Menurut hubungan darah:
1) Golongan  laki-laki  terdiri  dari  ayah,  anak  laki-laki,    saudara  laki-laki,  paman,  dan kakek.
2) Golongan  perempuan  terdiri  dari  :  ibu,  anak  perempuan,  saudara  perempuan  dan nenek.
b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda (suami) atau janda (istri)
2. Apabila  semua  ahli  waris  ada,  maka  yang  berhak  mendapat  warisan  hanya  :  anak, ayah, ibu, janda atau duda.
Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang salah satu diantaranya ialah ahli waris pengganti yang terdapat dalam pasal 185 ayat (1) KHI dan untuk terjadinya pengganti ahli waris ini ketentuan hukum yang berlaku ialah :
1) Cucu menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris utama.
2) Bagian  yang  diterima  cucu  sebanding  dengan  bagian  yang  seharusnya  diterima  oleh orang tuanya.
3) Cucu menghijab hirman ahli waris saudara
4) Jika  ada  ahli  waris  anak,  maka  bagian  cucu  tidak  boleh  melebihi  bagian  ahli  waris yang sederatnya dengan yang diganti.
5) Jika tidak ada ahli waris lainnya maka cucu menerima ashabah atau rad. 13

## 3. Bagian Ahli Waris Dalam Kuhperdata
Dalam Undang-undang terdapat 3 macam penggantian waris yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 842, pasal 844, dan pasal 845 KUHPerdata.
a) Penggantian Tempat Ahli Waris Golongan I
Pertama,  penggantian  waris  garis  lurus  ke  bawah  menurut  pasal  842  KUHPerdata, berbunyi :
13 Syamsulbahri  Salihima, Perkembangam  Pemikiran  Pembagian  Waris  Dalam  Hukum  Islam  dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama. Cet. I (Jakarta : prenadamedia Group, 2015) h. 252
“penggantian  yang  terjadi  dalam  garis  lurus  ke  bawah  yang  sah,  berlangsung  terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hak, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal  menjadi  ahli  waris  bersama-sama  dengan  keturunan-keturunan  dan  anak  yang meninggal  lebih  dahulu,  maupun  bila  semua  keturunan  mereka  mewaris  bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya”. 14
Berdasarkan pada pasal tersebut penggnatian tempat hanya dimungkinkan untuk anak- anak sah (Ahli Waris Golongan I) yang mati lebih dahulu dari pewaris dalam garis lurus ke bawah  yang  berstatus  keturunan  sah  dari  orang  yang  digantikan.  Dengan  demikian seorang/beberapa orang anak dan seterusnya ke bawah apabila meninggal dunia lebih dahulu dari  pewaris,  sehingga  ahli  waris  yang  tampil  menerima  warisan  berbeda-beda  derajat kedekatannya dengan pewaris, sebagai akibat dari pergantian tempat tersebut. 15
b) Penggantian Tempat Ahli Waris Golongan II
Penggantian garis menyamping ini di atur dalam pasal 844 KUHPerdata :
Dalam  garis  ke  samping,  penggantian  diperkenankan  demi  keuntungan  semua  anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang telah meninggal terlebih dahulu, baik  mereka  mewaris  bersama-sama  dengan  paman  atau  bibi  mereka  walaupun  warisan  itu setelah meninggalnya semua saudara si meninggal lebih dahulu, harus dibagi antara sekalian keturunan  mereka  yang  mana  satu  dengan  yang  lainnya  bertalian  keluarga  dalam  golongan ynag tidak sama. 16
Ini menegaskan tidak dimungkinkannya adanya penghalang bagi ahli waris pengganti untuk memperoleh warisan karena ada saudara terdekat dengan orang yang meninggal dunia. Sebab  kedudukan  mereka  dianggap  sama  dalam  satu  kelompok  derajatnya.  Penggantian tempat dalam hal ini juga dimaksudkan bahwa tiap-tiap saudara yang meninggal dunia baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia terlebih dahulu digantikan oleh anak- anaknya, juga pergantian ini dilakukan dengan tiada batasnya.

## c) Penggantian Tempat Ahli Waris Golongan IV
Penggantian dalam garis menyimpang diatur dalam pasal 845 KUHperdata :
Penggantian  juga  diperkenankan  dalam  pewarisan  dalam  garis  kesamping,  bila  di samping  orang  yang  terdekat  dalam  hubungan  darah  dengan  orang  yang  meninggal,  masih
14 Republik  Indonesia, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, (Yogyakarta  :  Pustaka  Mahardika, 2016), h.200
15 Istiqamah, Hukum Waris dan Benda , (Makassar : Alauddin University Press, 2012), h. 100
16 Republik  Indonesia, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata ,  (Yogyakarta  :  Pustaka  Mahardika, 2016), h.200
ada  anak  atau  keturunan  saudara  laki-laki  atau  perempuan  dan  mereka  yang  tersebut pertama. 17

## C. Tabel Perbedaan Ahli Waris Pengganti antara Hukum Islam dan KUHPerdata
No. Hukum Islam KUHPerdata 1. Tidak mengenal ahli waris pengganti tetapi sistem munasaakhah Adanya ahli waris pengganti  yang  disebut plaatsvervulling 2. Pergantian tempat karena kematian beruntun Tidak perlu adanya kematian beruntun 3. Bagian warisan yang diterima tidak boleh melebihi dari  bagian  ahli  waris  yang  sederajat  dengan  yag diganti. Tetapi dapat berkurang Bagian  yang  akan  diteria ahli  waris  pengganti  sama dengan bagian yang seharusnya  diperoleh  ahli waris yang digantikan. 4. Tidak dapat menolak warisan Diberikan hak menentukan sikap  ingin  menerima  atau menolak warisan.
5. Bagian-bagian  yang  diterima  ahli  waris  berbeda tergantung jenis kelamin dan derajatnya.
Bagian-bagian yang diterima  ahli  waris  sama kepala demi kepala.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  persyaratan  yang harus dipenuhi oleh ahli waris pengganti menurut Hukum Islam ialah harus adanya kematian beruntun,  dan  harta  warisan  dari  pewaris  pertama  belum  dibagikan  kepada  setiap  ahli warisnya. Sedangkan menurut KUHPerdata adalah orang yang digantikan harus lebih dahulu meninggal  dan  yang  digantikan  tersebut  merupakan  keturunan  sah  dari  yang  digantikan. Adapun untuk bagian ahli waris pengganti dalam Hukum Islam dilaksanakan sesuai dengan Furudhul  Muqaddarah  yang  didalamnya  sudah  ditentukan  berdasarkan  jenis  kelamin  dan golongannnya.  Dan  dalam  KUHPerdata  bagian-bagian  yang  diterima  oleh  ahli  waris  tidak
17 Republik  Indonesia, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata, (Yogyakarta  :  Pustaka  Mahardika, 2016), h.200
memiliki perbedaan dalam hal jenis kelamin, dan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris sama kepala demi kepala.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahlan  Sjarif  Surini  dan  Nurul  Elmiyah, Hukum  waris  Perdata  Barat ,  Jakarta  :  Kencana,
2010.
Al  Shabuni  Muhammad  Ali, Hukum  Waris  Menurut  Al-Quran  dan  Hadis ,  Bandung  : Trigenda Karya, 1995.
Amanat  Anisitus, Membagi  Warisan  Berdasarkan  Pasal-pasal  Hukum  Perdata  BW ,  Cet  ; Jakarta : Raja Grafindo, 2000.
Indonesia  Republik, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Yogyakarta  :  Pustaka Mahardika, 2016.
Istiqamah, Hukum Waris dan Benda , Makassar : Alauddin University Press, 2012.
Prata  Putra  Ashlah  Arofi. Kajian  Yuridis  Timbulnya  Hak  Mewaris  Menurut  Hukum  Islam , (Lex Administratum 5.2 (2017).
Salihima  Syamsulbahri,  “perkembangam  pemikiran  pembagian  waris  dalam  hukum  islam dan implementasinya pada pengadilan Agama”. Cet. I (Jakarta : prenadamedia Group, 2015) h. 252
Salman  S  Otje  dan  Mustofa  Haffas, Hukum  Waris  Islam ,  Cet.  III  :  Bandung  :  PT.  Refika Aditama, 2014.
Sarmadi  dan  H.A.  Sukris, Demonstruksi  Hukum  Progresif  Ahli  Waris  Pengganti  Dalam Kompilasi  Hukum  Islam ,  Cetakan  ke-2,  Penerbit  :Aswaja  Pressindo,  Yogyakarta, 2012.
Supardin, Fikih  Mawaris  &  Hukum  Kewarisan  (Studi  Analisis  Perbandingan) ,  Makassar  : Alauddin University Press, 2020.
Hamsir, H., Nurlaelah, N., Jayadi, A., & Fuady, M. I. N. (2022). Perceptions of Prospective Advocates  Attaining  Legal  Education  During  the  Covid-19  Pandemic. Academic Journal Of Interdisciplinary Studies , 11 (6), 103-115.
Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Nasir, A., Yunianto, A., & Akbar, R. (2022). Human Rights in  Compliance  of  Health  Services  For  Accidents  Relating  to  Covid-19  Women's Prison. NeuroQuantology , 20 (11), 5133-5140.
Fuady,  M.  I.  N.  (2022).  Pengaruh  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Pelaku  Tindak  Kriminal  di Kabupaten Gowa.
Zahari,  Mahad  Musa, Penyelesaian  Kes  Faraid  Berangkai  Melalui  Pendekatan  Al- Munasakhah  :  Tumpulan  Kes  Faraid  Dalam  Mazhab  Syafie .  Ulum  Islamiyyah  25 (2018): 41-53