INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7654-7665 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Kepolisian Sektor Gading Cempaka Dalam Menanganani Kasus Kriminalitas di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah
Yogi Ananda 1 🖂 , Rohimin 2 , Ismail Jalili 3
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Email: yones4441@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Kepolisian Sektor Gading Cempaka dalam Menanganani Kasus Kriminalitas di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah a) untuk menganalisa peran Polsek dalam menanganani kasus kriminal di Kecamatan Gading Cempaka Perspektif Fiqh Siyasah, b) untuk menganalisa faktor penghambat kepolisian dalam hal ini Polsek dalam melaksanakan perannya  dalam menangani  kasus kasus kriminal  di Kecamatan Gading Cempaka Perspektif Fiqh Siyasah. c) untuk menganalisa Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Kepolisian Sektor Gading Cempaka  dalam  menangani  kasus  kriminal  di  Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Polsek  Gading  Cempaka  Kecamatan Gading  Cempaka  Kota  Bengkulu  Provinsi  Bengkulu.  Teknik  pengumpulan  data  yang  bersifat deskriptif  kualitatif,  yakni  dengan  mengamati,  menggali,      mengkaji      dan      menganalisis permasalahan,      dan      mengidentifikasi  kejadian  demi  kejadian  yang  terjadi  yang  termasuk didalam bagian dari kriminalitas yang di laporkan atau di adukan masyarakat Kecamatan Gading Cempaka. Hasil penelitian ini adalah: 1) Peran Kepolisian Sektor (Polsek) dalam Menangani setiap Kasus Kriminal yang ada di Kecamatan Gading Cempakaperan POLSEK dalam menangani kasus Kriminalitas di Kecamatan Gading Cempaka, perlu kita ketahui bahwa Hukum  sebagai norma memiliki suatu kekhususan yakni hendak melindungi,mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam  menjaga  kepentingan  umum.  2)Tinjauan  Fiqh  Siyasah  tentang  Kepolisian    dalam menangani    kasus    kriminal  Polri  mempunyai  tugas  sebagai  penegak  hukum  serta  penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Seperti yang sudah maklum bahas kejahatan hanyalah membawa penderitaan dan  kesengsaraan, serta menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan. Keywords: Kepolisian, Kasus Kriminalitas, Fiqh Siyasah

## Abstract
This study aims to determine the Role of the Gading Cempaka Sector Police in Handling Criminal Cases in Gading Cempaka District, Bengkulu City Fiqh Siyasah Perspective a) to analyze the role of  the  Police  in  handling  criminal  cases  in  Gading  Cempaka  District  from  the  Fiqh  Siyasah Perspective, b) to analyze the inhibiting factors of the police in terms of This is the Polsek in carrying out its role in handling criminal cases in Gading Cempaka District Perspective of Fiqh Siyasah. c) to analyze the Siyasah Fiqh Review of the Gading Cempaka Sector Police in handling criminal  cases  in  Gading  Cempaka  District,  Bengkulu  City.  The  type  of  research  used  in  this research is descriptive qualitative research. This research was conducted at Gading Cempaka Police, Gading Cempaka District, Bengkulu City, Bengkulu Province. Data collection techniques are descriptive qualitative, namely by observing, exploring, studying and analyzing problems, and identifying  incidents  after  events  that  occur  which  are  part  of  the  crime  that  is  reported  or complained about by the people of Gading Cempaka District. The results of this study are: 1) The role of the Sector Police (Polsek) in Handling every Criminal Case in Gading Cempaka Subdistrict, the role of POLSEK in handling criminal cases in Gading Cempaka Subdistrict, we need to know that law as a norm has a specificity, namely it wants to protect, regulate, and provides a balance in maintaining the public interest. 2) Review of the Siyasah Fiqh on the Police in handling criminal cases The Police have the duty of being law enforcers as well as maintaining security and order in society. As already understood, crime only brings suffering and misery, and causes damage to nature and the environment
Keywords: Police, Criminal Cases, Fiqh Siyasa

## PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana terdapat berbagai peraturan- peraturan yang bersipat memaksa. Yang mana dijelaskan dalam Undang-undang dasar 1945 menjelaskan  dengan  tegas,  bahwa  Negara  Indonesia  berdasarkan  atas  hukum,  tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia sangat menjunjung  hak  asasi  manusia  dan  menjamin  setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan kedudukan  yang  sama  dalam  hukum  serta  menghendaki  dalam  setiap  persoalan kemasyarakatan  dapat  diselesaikan  menurut  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  bertujuan  untuk menciptakan  keamanan,  ketertiban,  kesejahteraan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara  (Mukthie  :2015)  Mengenai  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  secara  umum fungsi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan  Bab  XII  Pasal  30  ayat  (4) Undang- Undang Dasar 1945, Menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara  yang  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  bertugas      melindungi, mengayomi,   melayani   masyarakat   serta   menegakkan hukum (Rahardjo : 2009)
Nafi (2017) menyatakan bahwa dalam  konteks  modern,  kejahatan  juga  mengalami peningkatan  serius.  Tak  salah  jika  dikatakan  bahwa meskipun sudah mendapatkan reaksi social,  namun  secara  statistik  terus    meningkat,  baik  dari  sisi  kuantitas  maupun  kualitasnya. Bahkan  bentuk- bentuknya  juga  semakin  variatif  dan  cenderung          “kreatif”.  Maka  demi menciptakan keamanan dalam negeri serta untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat, menjaga mereka dari hal- hal yang mafsadah, diperlukan adanya Undang-undang atau hukum yang mengatur masyarakat. Khususnya hukum pidana.
Perkembangan  kejahatan  di  Indonesia  cenderung  terus  meningkat,  baik  dari  segi kuantitas maupun kualitasnya. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan tersebut, namun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat masih saja terdapat  penyimpangan-penyimpangan  terhadap  norma  hukum  yang  ada.  Pola  pikir masyarakat yang sudah berubah, disebabkan karena pengaruh moderernisasi dan globalisasi. Akibatnya tingkah laku dan nilai-nilai yang mendasar lenyap dan berganti sebuah nilai baru yang  merupakan  produk  dari  luar  yaitu  nilai  kebebasan,  sehingga  mendorong  para  pelaku kejahatan melakukan aksinya.
Masyarakat    masih    mengharapkan    peningkatan    peran    dan    tugas    polisi  sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih demi terciptanya tatanan kehidupan yang tentram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi perlu dipahami bahwa dalam struktur kepolisian  ada  beberapa  institusi  kelembagaan yang  tersebar  disetiap  suatu wilayah, yang pertama adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga tertinggi kepolisian, yang merangkul semua setiap institusi kepolisian yang ada di  Indonesia  yang  berada  dipusat  pemerintahan.  Kemudian  yang  kedua,  ada  Polisi  Daerah (Polda), yang dimana Polisi daerah menaungi dan bertanggung jawab diwilayah Provinsi yang dipimpin  oleh  Kepala  Kepolisian  Daerah  (Kapolda),  kemudian  yang  ketiga  adalah  Kepolisian Resor (Polres), adalah struktur komando kepolisian  yang  berada  didaerah  kabupaten  dan kota    yang        dipimpin    oleh  Kapolres.  Yang  terakhir  ada  Kepolisian  Sektor  (Polsek)  adalah struktur komando kepolisian yang berada ditingkat kecamatan, yang dipimpin oleh Kapolsek. Dari beberapa institusi   kepolisian yang disebutkan diatas yang menjadi pembahasan adalah Polsek, dalam peranannya dan fungsinya dalam menyelesaikan suatu kasus kriminal yang terjadi diwilayah tersebut.
Jadi  dari  beberapa  garis  besar  yang  telah  di  jelaskan  di  atas  bahwasanya,  Polsek sangatlah  berperan  penting  dalam  menyelesaikan  semua  kasus-kasus  kriminalitas  didalam suatu daerah atau kecamatan tersebut. Contohnya kasus kriminalitas dalam masyarakat pada wilayah tugas Polsek. Maka dengan ini  peran Polsek sangatlah  dibutuhkan  oleh  masyarakat entah itu dinamika sosial maupun kriminal hal inilah yang mengacu pada sistem perpolisihan
bahwa polisi wajib mengayomi dan melindungi masyarakat entah dalam lingkup kecamatan maupun  desa  sehingga  dengan  berjalannya  suatu  program  ini  akan  memudahkan  dan memperlancar dalam proses pelayanannya. Disisi lain fungsi atau perannya Polsek dalam hal ini membantu  pemerintah  dalam  mengatur  roda  pemerintahan  sehingga  akan  terbentuknya masyarakat  yang  adil  dan  jauh  dari  kata  konflik,  kriminalitas  demi  menyuguhkan  konsep pemerintahan

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologis. Konsekuensi penelitian ini menggunakan data empirik yang memilih satu lokasi penelitian sebagai sumber data.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Polsek  Gading  Cempaka  Kecamatan  Gading  Cempaka  Kota Bengkulu  Provinsi  Bengkulu,  dengan  pertimbangan  bahwa  prosentase  Kriminalitas  Polsek Gading Cempaka lebih tinggi dari pada Polsek yang lainnya di Kota Bengkulu. Responden atau Informan pada penelitian ini meliputi:  informan kunci,  informan ahli, informan biasa. Dalam melakukan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tekhnik   pengumpulan   data   yang   dilakukan   adalah   Library Reseach yakni suatu tekhnik dengan mengumpulkan perundang-undangan serta tulisan tulisan lainya melalui sumber  pustaka  maupun  lewat  media  masa  dan  media  lainnya  yang  berkaitan  dengan penelitian.
Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang  bersifat  deskriptif  kualitatif,  yakni  dengan  mengamati,  menggali,      mengkaji      dan menganalisis   permasalahan,   dan   mengidentifikasi kejadian demi kejadian yang terjadi yang termasuk  didalam  bagian  dari  kriminalitas  yang  di  laporkan  atau  di  adukan  masyarakat Kecamatan  Gading  Cempaka.  Dalam  melakukan  penelitian  ini  pendekatan  yang  digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis. Tekhnik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis Diskriptif kualitatif (Burhan : 2004). Adapun Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, mengacu pada pendapat Miles dan Huberman, yang membagi   proses tahap ini dalam tiga komponen pokok, yaitu Reduksi Data,  Sajian Data (Data Display). Dan penarikan kesimpulan ( Conclusion drawing/verification). (Sugiyono : 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peran Kepolisian Sektor (Polsek) dalam Menangani setiap Kasus Kriminal yang ada di Kecamatan Gading Cempaka
Terkhusus  Kecamatan  Gading  Cempaka,  terkait    tentang    bagaimana    tindakan aparat  kepolisian  Polsek Gading Cempaka  dalam menangani kasus-kasus kriminalitas. Jadi, memang di Kecamatan Gading Cempaka ini seringkali terjadi sebuah kericuhan, Perseteruan,  perkelahian antara anak-anak muda, kemudian juga banyak kasus- kasus kriminalitas di Kecamatan Gading Cempaka.
Telah  diatur  dalam  Undamg-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Republik  Indonesia  menjelaskan  bahwa,  dalam  pasal  4  ayat  (1),  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  merupakan  alat  Negara  yang  berperan  dalam    memelihara keamanan    dan    ketertiban    masyarakat,    menegakkan    hukum,  serta  memberikan perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Adapun  penyebab  sehingga  terjadinya  kasus  kriminalitas  di  Kecamatan  Gading Cempaka yaitu sebagai berikut:
a.  Faktor Pengaruh Lingkungan b. Faktor pengangguran
c.  Faktor Kontrol dari Orang tua
d. Faktor Pengaruh Alkohol/Miras
e.  Kurangnya Kesibukan/Pekerjaan
Perlu  kita  ketahui  bahwa  Anak-anak  muda  di  Kecamatan  Gading  Cempaka  itu memang angka pengangguran bisa terbilang tinggi sehingga ketika Anak-anak muda ini  tidak  di  pemberdayakan  dengan  pekerjaan,  di  sibukkan  oleh  pekerjaan  secara otomatis akan mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau kriminalitas, misalkan, karena tidak ada perkerjaan rutinitas  setiap  harinya  sehingga  menyebabkan  anak muda    berfikir    negatif  sehingga  timbullah  pemasalahan-permasalahan,  contohnya perkelahian itukan di catat sebagai kriminalitas oleh kepolisian.
Masyarakat  sekarang  telah  menjadikan  alat  komunikasi  sebagai  bagian  dari kehidupan  bahkan  sampai  pada  tingkat  yang  dapat  mempengaruhi  tata  cara  atau perilaku  bekomunikasi  antar  individu.  Masyarakat  sekarang  banyak  yang  tidak  dapat sedetikpun  melepas  alat  komunikasi  yang  dimilikinya  di  manapun  berada,  termasuk anak-anak  muda  saat  ini,  yang  jadi  permasalahan  adalah  apabila  seseorang  yang menggunakan alat komunikasinya pada saat mabuk atau setelah melakukan pesta miras maka otomatis kesadaran mereka tidak terkontrol dengan baik dan itu akan menjadi
salah satu pemicu tejadinya hal-hal yang berbau criminal
B. Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Kepolisian  dalam  menangani  kasus  kriminal Dewasa ini kejahatan terus mengalami peningkatan serius, baik secara statistik maupun kualitasnya.  Bahkan  semakin  variatif   dan  kreatif.   Oleh karena  itu,  demi menciptakan  keamanan  dalam  negeri serta untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat, maka diperlukan adanya lembaga khusus yang menanganinya, yaitu  Lembaga  Kepolisian.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum normative  lalu  menganalisa  datanya  secara  deskriptif  induktif,  penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Kepolisian ditinjau dari Fiqh Siyasah.
Dalam  Hukum  Indonesia  terdapat Lembaga Kepolisian, yang merupakan alat negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, menegakkan  hukum,  memberi  pengayoman dan pelayanan kepada  masyarakat.
Di sisi lain, terdapat asumsi bahwa keamanan dalam negeri merupakan salah satu  indikator  dari  kemajuan  suatu  negara.    Ini    menjadi    aspek    yang    harus diperhatikan    oleh  banyak  pihak.    Apalagi    tantangan  globalisasi  yang    semakin berkembang  juga  diikuti  dengan  tantangan  permasalahan kejahatan   seperti organized   crime,   religious   fanaticism, korupsi dan sebagainya.
Muhtasib merupakan  salah satu jenis  pengawas dan pengendali   ketertiban masyarakat  sebagaimana  polisi  di Indonesia.   Tugas    muhtasib    adalah    amar ma'ruf    nahi munkar. Dalam penegakan hukum, lembaga hisbah berfungsi   sebagai petugas   keamanan,   masuk   ke   dalam bidang amar ma’ruf nahi munkar.
Tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh penguasa. Oleh karena  itu,  penguasa  atau  pemerintah  harus  mengangkat  orang-orang  yang dipandang  cocok  dan  cakap  untuk  mengemban  tugas  ini.  Adapun  dalil  yang mengharuskan tentang  adanya  lembaga hisbah ini adalah QS.  Ali  ‘Imran (3): 104, yang artinya “Dan he ndaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma’ruf dan melarang yang munkar. Mereka adalah orang- orang yang beruntung.”
Adapun tugas dari lembaga Hisbah adalah memberi bantuan kepada orang- orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas hisbah, mengawasi  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum positif dan norma- norma kesusilaan. Di antaranya  adalah memerintahkan orang untuk menunaikan shalat lima waktu tepat pada waktunya dan menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak  menunaikan  shalat  dengan  hukuman  cambuk.  Selain  itu  mu}tasib  bertugas, memerintahkan orang berkata jujur dan benar, menunaikan amanat dan mencegah
kemungkaran  seperti  mengadakan  penertiban  terhadap  perdagangan  agar  tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang pasar.
Abdul  Wahhab  Khallaf  menjelaskan  bahwa  objek  Siyasah  Syar’iyyah  adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara  sesuai  dengan  pokok-pokok  ajaran  Negara.  Reaslisasinya  untuk  tujuan kemaslahatan  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Hasbi  Ash-Shiddieqy mengatakan,  obyek- obyek  kajian  Siyasah  Syar’iyyah  berkaitan  dengan  “pekerjaan mukallaf  dan  segala  urusan  pentadbirannya,  dengan  mengingat  persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari’ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash- nash yang merupakan syari’ah ‘amah yang tetap.
Dari  pandangan-pandangan  tersebut  dapat  digambarkan  bahwa  obyek bahasan Siyasah Syar’iyyah se cara garis besar adalah pengaturan dan perundang- undangan  Negara  sebagai  pedoman  dan  landasan  dalam  mewujudkan kemaslahatan dan, mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.
Metode Kajian Fiqh Siyasah atau siyasah syar’iyah tidak jauh berbeda dengan metode kajian dalam mempelajari fikih yaitu metode ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih,  yaitu:  qiyas,  istihsan,  urf,  mashlahah  mursalah,  istihsab.  Dengan  metode  ini, umat  Islam  dapat  menggunakan  ijtihadnya  untuk  mengantisipasi  setiap perkembangan  yang  terjadi  sesuai  dengan  lingkungan,  situasi,  kondisi  yang dihadapi.
Disisi  lain  Maqashid  al- syari’ah    (tujuan  pokok  syariat)    adalah  untuk mendapatkan maslahah serta menghindari timbulnya mafsadah kerusakan   Menurut Imam al-Ghazali, maslahah untuk mewujudkan kesejahteraan  Upaya mewujudkan kesejahteraan  adalah  tidak  boleh  lepas  dari  upaya  menghindar  dari  timbulnya mafsadah itu  Jika kesejahteraan digapai justru dengan menimbulkan mafsadah yang besar  bagi  manusia,  maka  tak  urung  kemaslahatan  itu  pasti  salah  dalam menggapainya.
Dengan  demikian  Polri  mempunyai  tugas  sebagai  penegak  hukum  serta penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Seperti yang sudah maklum bahas kejahatan  hanyalah  membawa  penderitaan  dan    kesengsaraan,              serta menyebabkan  kerusakan  alam  dan  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada penanggulangan terhadap kejahatan. Karena jika   tidak,   maka   akan   menimbulkan beberapa      dampak  buruk.  Antara  lain:  meningkatnya  kejahatan,  baik  dari  aspek
kuantitas maupun kualitas, dan memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru di luar perhitungan umat manusia

## Pembahasan
1. Faktor  Penghambat  Kepolisian  Sektor  (Polsek)  dalam  Melaksanakan  Perannya  dalam Menangani Kasus Kriminal di Kecamatan Gading Cempaka
Kepolisian  sebagai  pelaksana  sebagaimana  yang  dicanangkan  polri  dalam implementasinya menuntut setiap personel polri selalu berorientasi kepada penekatan pelayanan,   menghormati   hak   asasi   manusia,   serta   membngun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan  terwujud  apa bila  reformasi  cultural  polri  terus  diarahkan  pada  upaya merubah sikap dan perilaku setiap  anggotanya  serta  menerapkan  strategi  baru  yang  mampu  membangun kepercayaan masyarakat terhadap polri.
Adapun  Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  oleh  kepolisian  Sektor  Polsek Gading  Cempaka  dalam  melaksanakan  perannya.  Menurut  Aiptu  Rusmanto  dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa hambatan yang dihadapi kepolisian yaitu:
“Hambatan    yang    kami    hadapi    ialah    kurangnya    partisipasi    dari masyarakat/orang tua pelaku”
Pihak   kepolisian   telah   melakukan   berbagai   upaya   untuk   mencegah terjadinya kasus Kriminal khusunya yang terjadi di Kecamatan Gading Cempaka. Namun hal  ini  dikembalikan  ke  masyarakat  itu  sendiri.  Bagaimana  masyarakat  menyikapi  hal tersebut,  apakah  mereka  mau  mendengar  atau  tidak.  Setiap  kegiatan  polisi  untuk penanggulangan  dan  pencegahan  kejahatan  harus  bekerjasama  atau  bernegosiasi dengan  masyarakat  tentang  apa  saja  yang  ingin  dilakukan.  Seharusnya  masyarakat jangan hanya menyerahkan kepda pihak kepolisian, akan tetapi masyarakat juga harus berperan  dalam  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  di  sekitar  wilayahnya.  Karena masyarakat  memiliki  peran  penting  dalam  mencegah  terjadinya  suatu kasus kriminal, sebab laporan dari masyarakatlah yang akan diproses oleh pihak kepolisian.  Namun seringkali  kami  dapatkan  orang   tua  atau   masyarkat  yang kurang  berpartisipasi dengan pihak kepolisian, dan itu merupakan hambatan yang paling utama.
Kemudian  pernyataan  tersebut  ditambahkan  oleh  Bripka  Wawan  mengenai hambatan  yang  dihadapi  pihak  kepolisian  selain  dari  kurangnya  Partisipasi  dari Masyarakat adalah :
“ Saksi susah dimintai keterangan dan juga pelaku melarikan diri”
Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian Polsek Gading Cempaka dalam
mencegah kasus Kriminal, nanum upaya tersebut terhalang dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Dalam artian saksi yang bersangkutan susah dimintai kesaksiannya.  Hal  ini  karena  banyaknya  saksi  yang  takut  terlibat  dalam  proses pengadilan.  Mereka  lebih  banyak  memilih  pura-pura  tidak  tahu  dari  pada memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, dan takutnya masyarakat terlibat dalam proses hukum.  Dalam  menghimbau  semua  itu,  maka  pihak  polisian  mendatangi  langsung rumah dari pihak saksi tersebut untuk dimintai keterangannya.
Maksud  dari  pelaku  melarikan  diri  ini  ialah  pihak  kepolisian  belum  bisa mengetahui  siapa  pelaku  kasus  kriminal,  pelaku  pergi  meninggalkan  daerah  wilayah, disinilah polisi melakukan kerja extra untuk menemukan pelaku tersebut. Pihak kepolisian merasa bahwa bagian ini merupakan suatu tantangan bagi pihak polisi.
2. Upaya yang dapat dilakukan Polsek Gading Cempaka terhadap masyarakat Kecamatan Gading Cempaka dalam menangani Kasus Kriminal
Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur.
Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan.  Melalui  pola pembinaan  yang  efektif  dan  intensif.  Apabila penegak  hukum  di anggap  sebagai orang  yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat
Dengan  demikian  kesadaran  hukum  masyarakat  baru  akan  tercipta  apabila didukung  oleh  segenap  elemen  masyarakat,  semakin  besar  kesadaran  hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum
Sebagaimana yang di harapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang di tangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat  pula  muncul  dari  aspek  kultural  yaitu  sikap-sikap  aparat  penyidik  yang arogan,tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, deskriminatif, dan sebagainya
“Menurut  Barda  Nawawi  Arif,  bahwa  upaya  atau  kebijakan  untuk  melakukan pencegahan      dan      penanggulangan      kejahatan      termasuk      bidang  kebijakan criminal,.Kebijakan  criminal  ini  pun  tidak  lepas  dari  kejahatan  yang  lebih  luas,  yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlind ungan masyarakat”
Adapun  Upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  Menurut  Aiptu Rusmanto yaitu:
a. Sosialisasi ke Masjid-Masjid
Masjid tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah semata-mata, tetapi juga merupakan  pusat  segala  kegiatan  sosial  kemasyarakatan  dan  merupakan  sentral segala kegiatan umat islam. Masjid merupakan wadah penyaluran komunikasi antara masyarakat  dan  juga  menjadi  media  untuk  menjalin  komunikasi  dengan  pihak pemerintah di pihak lain. Sehingga masjid menjadi salah satu tempat atau wadah untuk Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar sekiranya masyarakat dapat ikut membantu pihak kepolisian dalam menangani kasus kriminal.
b. Patroli Polisi
Salah  satu  cara  pencegahan  atau  cara mempersempit  ruang gerak  kasus kriminal    di    Kecamatan    Towuti    khususnya    di    Desa    Pekaloa    yaitu    dengan melakukan patroli, patroli, di lakukan pada malam hari, yang dianggap rawan terjadi kasus Kriminal yang dilaksanakan mulai pukul 00:00 pm-04:00 am. Pelaksanaannya dilakukan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan.  Kemudian  pernyataan tersebut ditambahkan oleh Bripka Wawan yang mengatakan bahwa :
“Selain upaya yang di tutu rkan oleh Aiptu Rusmanto ada lagi upaya yang kami lakukan  yaitu  upaya  Pembinaan  dan  Keamanan  Ketertiban  Masyarakat,  Dalam melaksanakan salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian menugaskan beberapa polisi  untuk  bersentuhan  (berkomunikasi)  langsung  dengan  masyarakat,  yang dinamakan (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat)”.
Upaya  penanggulangan  kejahatan  telah  dilakukan  oleh  semua  pihak,  baik pemerintah,  lembaga  social  masyarakat,  maupun  masyarakat  pada umumnya.Berbagai  program  serta  kegiatan  yang  telah  dilakukan  sambil  terus mencari  cara  yang  paling  tepat  dan  efektif  dalam  mengatasi  permasalahan tertentu.
Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan  suatu aturan,  dengan  demikian apa  yang dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum,  maka  akan  menjadi  teladan  bagi  masyarakat.  Sebagai  contoh,  aparat penegak  hukum  yang  melakukan  tindakan-tindakan  terpuji,  maka  hak  tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang baik kepada masyarakat

## SIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Peran sektor (Polsek) dalam menangani setiap kasus kriminal yang ada di Kecamatan Gading Cempaka yaitu: Melindungi,mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga  kepentingan  umum.  Polisi  Republik  Indonesia  sebagai  pengayom masyarakat  dan  penegak  hukum  dalam  struktur  kehidupan  masyrakat  memiliki tanggung  jawab  khusus  untuk  memelihara  ketertiban  masyarakat  dan menangani,mengatasi setiap tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masing-masing wilayah, .memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, prngayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Ditinjau dari Fikih Siyasah maka Peran Kepolisan dalam Menangani Kasus Kriminalitas di tengah-tengah masyarakat dapat menghadirkan keamanan dan ketertiban yang itu merupakan usaha untuk menciptakan kemaslahatan dalam mencegah kemudharatan di  antara  masyarakat,  sesuai  dengan  tujuan  Allah  SWT  dalam  menurunkan  syariat Islam untuk umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd. Salam, Efektifitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Terhadap Penyelesaian Konflik antara  Pemuda Desa Dandang dan Desa Buangin, Skripsi, Palopo: STAIN palopo,2014.
Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. Fiqih Munakahat Khitbah,
Nikah, dan Talak, terj.Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011.
Al-Barijawi, Abul Latif. Demi Sakinah yang begitu Indah: Beginilah Cara membina Keluarga Serasa Surga, Terj.Nurhadi, Klaten: Inas Media, 2014.
As-Subki, Ali Yusuf. Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, Terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2012.
Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Fath Al-Bari Bi Syarhi Shahih Al-Bukhari, Juz 8,
Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.
Ahmad Kusyairi Suhail. Menghadirkan Surga dirumah. Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2007.
Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI,2000, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jakarta.
Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Faisal,  Sanapiah  dalam  Burhan  Bungin.  Penelitian  Kualitatif,  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Putra Grafika, 2010.
Gunawan, Imam. Metode penelitian Kualitatif, Teori & Praktik. Jakarta: Bumi Aksara, 2013. Husniati. Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi  Suami  Istri  Di  Desa  Gelogor  Kecamatan  Kediri  Kabupaten  Lombok  Barat.  Tesis, Malang, 2014
Husein bin Muhsin bin Ali Jabir. Membentuk Jama’atul Muslimin, alih bahasa oleh Supriyanto.
Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
Hasan, Maimunah. Rumah Tangga Muslim. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.
Kadarisman,  Ali.  Pola  Diferensiasi  Peran  Suami  Istri  dan  Implikasinya Terhadap  Keharmonisan Rumah Tangga. Tesis, Malang: Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang, 2011.
Muhammad, Husain. Fiqih Perempuan, Relasi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta:
Lkis, 2000.
M.Quraisy Shihab. Tafsir AL-Mishbah: Pesan,Kesan, dan Keserasian Al- Qur’an. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
Moleong, Lexy J. Metode Peneltian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004
Masyhur, Mustafa. Qudwah di jalan Dakwah, terjemah oleh Ali Hasan. Jakarta: Citra Islami Press, 1999.
Megawangi,  Ratna.  Membiarkan  Berbeda?:  Sudut  Pandang  Baru  Tentang  Relasi  Gender.
Bandung: Mizan, 1999.
Patilima, Hamid. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005.
Sikand,Yoginder. “Sufisme Pembaru Jamaah Tabligh Kasus Komunitas Meo di Mewat, di India”.

## Jakarta: Rajawali Press, 2003
Syalby, Ahmad. Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam, terj. H.A. AHmadi dkk. Tanpa tempat terbit: Amzah, 2001.
Sa’id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani,. Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam, terj. H. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
Sri Sugiri, Bunda. Kemitrasejajaran Laki-laki dan Wanita sebagai Suami Istri di Dalam Keluarga, Studi Kasus Empat Mahasiswa di Universitas Indonesia, Tesis, Jakarta: Prodi Kajian Wanita Universitas Indonesia.
Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, cet. Ke 3 tahun 2009, Bandung : Citra Umbara
Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Ditjen Binbaga Islam.
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  Pasal  1,4,13,15,16  Tentang  Kepolisian  Negara Republik Indinesia