## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 8 No. 2,  April  – Juni  2023:   110 - 122
https://online-journal.unja.ac.id/jaku
RIWAYAT ARTIKEL: Artikel Masuk: 23 Juni 2023 Artikel Diterima: 31 Juli 2023
ANALYSIS OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS ON RECEIPTS, EXPENSES &

## CASH TRANSPARENCY AT BANJAR SERASAN VILLAGE OFFICE
ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA PENERIMAAN, PENGELUARAN &

## TRANSPARANSI KAS DI KANTOR KELURAHAN BANJAR SERASAN
Oleh:
Andi Farhan* 1) ,  Muhammad Emir YA 2) , Wukuf Dilvan R 3)
1&2) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat - Indonesia
3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat - Indonesia Email: beraksichanel@gmail.com* 1) , b1031201147@student.untan.ac.id 2 ) , wukuf.dilvan@ekonomi.untan.ac.id 3)
* Korespondensi

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  understand  the  implementation  of  the  Accounting  Information  System  on  Cash Receipts,  Disbursements,  and  Transparency  in  the  Banjar  Serasan  Village  Office.  This  study  uses  a  qualitative approach  to  gain  a  comprehensive  understanding.  The  research  data  consists  of  primary  data  obtained  through interviews with informants involved in the financial management process, as well as secondary data obtained through observation  and  documentation  studies.  Data  collection  techniques  used  include  interviews,  observation,  and documentation studies. The analytical method used in this study adopts a postpositivism philosophy, which focuses on  objective  understanding  and  objective  data  analysis.  The  data  collected  was  analyzed  thematically,  identified emerging  patterns  and  themes,  and  given  an  in-depth  interpretation.  The  results  showed  that  the  accounting information  system  implemented  in  the  Banjar  Serasan  Village  Office  made  a  significant  contribution  to  the mechanism of cash receipts and disbursements. However, research also finds that transparency to the public is limited due to  local regulations that prohibit public disclosure of financial information. Informants in  this study revealed that these limitations are the result of policies that have been set and must be followed.
Keywords:  Accounting Information System, Cash Receipt, Cash Disbursement, Cash Transparency, Banjar Serasan Village Office.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  implementasi  Sistem  Informasi  Akuntansi  pada  Penerimaan, Pengeluaran,  dan  Transparansi  Kas  di  Kantor  Kelurahan  Banjar  Serasan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  komprehensif.  Data  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan, serta data sekunder yang  diperoleh  melalui  observasi  dan  studi  dokumentasi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  meliputi wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumentasi.  Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengadopsi filosofi  postpositivisme,  yang  berfokus  pada  pemahaman  objektif  dan  analisis  data  yang  obyektif.  Data  yang terkumpul  dianalisis  secara  tematik,  diidentifikasi  pola  dan  tema  yang  muncul,  serta  diberikan  interpretasi  yang mendalam. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  sistem  informasi akuntansi  yang diterapkan di Kantor Kelurahan Banjar Serasan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mekanisme penerimaan dan pengeluaran kas. Namun, penelitian  juga  menemukan  bahwa  transparansi  kepada  masyarakat  terbatas  dikarenakan  adanya  peraturan  daerah yang  melarang  pengungkapan  informasi  keuangan  secara  publik.  Informan  dalam  penelitian  ini  mengungkapkan bahwa keterbatasan ini adalah hasil dari kebijakan yang telah ditetapkan dan harus diikuti.
Kata kunci:   Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Transparansi Kas, Kantor Kelurahan Banjar Serasan.

## 1.   PENDAHULUAN

## 1.1.   Latar Belakang
Indoneisa  mengalami  perkembangan  ekonomi yang  pesat  di  era  revolusi  industri  4.0  saat  ini  dengan dampak  yang  dapat  dilihat  dengan  jelas  pada  beberapa wilayah  indonesia.  Organisasi  membutuhkan  berbagai macam data sekarang dan di masa depan untuk melacak tindakan  operasional  yang  dilakukan  melalui  fasilitas bisnis saat ini. Informasi dianggap sebagai sumber daya perusahaan yang paling penting dan vital. Fakta-fakta ini dapat  dikonsultasikan  oleh  organisasi  saat  membuat keputusan. Informasi saat ini merupakan elemen penting bagi kemajuan organisasi karena persaingan yang ketat, ekonomi  yang  berkembang  pesat  dan  kemajuan teknologi. (Yasinta, 2020).
Desa  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014, Desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan  batas  wilayah,  kewenangan  menguasai  urusan pemerintahan,  kemampuan  melindungi  lingkungan hidup  melalui  prakarsa  lokal,  hak  atas  daerah  asal, dan/atau pengakuan nilai-nilai tradisional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan ini memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan desa swasembada  dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan asli  mereka  dan  mengakomodasi  operasi  bisnis.  Desa sekarang  memiliki  kesempatan  untuk  menemukan potensi  mereka  sendiri.  Sesuai  dengan  upaya  Pusat Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan  (2007)  untuk meningkatkan  perekonomian  desa,  maka  BUMDes dikendalikan oleh masyarakat dan pemerintah desa serta dibentuk  sebagai  badan  hukum  berdasarkan  kebutuhan dan potensi desa terdekat.
Menurut  (Wahid  Wachyu  Adi  Winarto,  2022), efektivitas  sistem  informasi  dapat  dikaitkan  dengan seberapa  ramah  pengguna  dan  seberapa  efektif pengguna sistem menggunakannya. Hal ini dikarenakan teknologi  sistem  informasi  digunakan  oleh  organisasi untuk  membantu  karyawan  dalam  menjalankan tugasnya.  Jika  informasi  yang  diperoleh  dari  sistem informasi  akuntansi memuaskan  pengguna  dan memenuhi  harapan  mereka,  maka  sistem  tersebut dianggap  sangat  baik.  Sistem  informasi  akuntansi sendiri  merupakan  salah  satu  sumber  informasi, khususnya informasi keuangan yang sangat dibutuhkan oleh  pihak-pihak  terkait..  Baik  pemangku  kepentingan internal  dan  eksternal  mungkin  terlibat  dalam pemanfaatan informasi keuangan.
Menurut  (Sadewi  Tittus  Silvi  &  Adiputra  Made Pradana,  2022),  Agar  sistem  pengumpulan  dan pengeluaran  kas  pada  akhirnya  sesuai  dengan  norma manajemen  yang ditetapkan, proses yang efisien harus ada.  Penipuan,  pencurian,  dan  penggelapan  terjadi ketika uang diterima dan didistribusikan di luar prosedur yang  telah  ditetapkan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  jika tidak  ada  penipuan  yang  terlibat  dalam  proses pengumpulan  dan  pengeluaran  kas,  sistem  akuntansi organisasi  akan  berjalan  lebih  efektif.  Selain  itu,  akan
mudah untuk mendeteksi setiap kejadian penipuan dan pencurian yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas. (Early Ridho Kismawadi, 2020).
Menurut  (Andriano  &  Evan,  2019)  transparansi mengacu pada semua lembaga, prosedur, dan informasi pemerintah  yang  harus  terbuka  untuk  umum  dan memadai untuk dipahami dan dipantau oleh pihak yang berkepentingan.  Dengan  mengembangkan  sistem informasi  akuntansi  yang  akurat,  dimungkinkan  untuk mendorong  keterbukaan  dalam  pengelolaan  keuangan dan  pengelolaan  data  secara  lebih  cepat,  efektif  dan efisien.
Pada sistem informasi akuntansi, beberapa peneliti lain  telah  melakukan  studi  ekstensif.  Seperti  (Sari  Ika Maya  dkk.,  2022)  melakukan  analisis  terhadap pemanfaatan  sistem  informasi  penerimaan  kas  dan akuntansi  pembayaran  oleh  koperasi  Mina  Samudra Kendari.  Mereka  menemukan  bahwa  koperasi  Mina Samudra  Kendari  menggunakan  teknik  manual  dan komputerisasi untuk mencatat sistem informasi akuntansi  penerimaan  dan  pengeluaran  kas.  Sistem informasi  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  Koperasi Mina  Samudera  Kendari  belum  berjalan  sebaik  yang diharapkan. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap peran memiliki  tujuan  berbeda  yang  harus  dipenuhi,  strategi berbeda untuk mencapai tujuan tersebut, aksesibilitas ke ruang kerja dan alat, serta penggunaan.
Terdapat  fenomena  yang  didasarkan  pada, ungkapan Komisi Pemberantasan Korupsi, korupsi dana desa  merupakan  salah  satu  dari  tiga  jenis  korupsi pengelolaan  keuangan  yang  paling  banyak  terjadi. Aparat  pemerintah,  khususnya  kepala  desa,  terkena dampak  fenomena  korupsi  yang  merajalela.  Pada  28 September,  Satgas  1  Direktorat  Pembinaan  Partisipasi Masyarakat KPK Rino Haruno menyampaikan sosialisasi  program  dan  arahan  teknis  Kampung Antikorupsi Kabupaten Purworejo di Ruang Pengarahan Sekretariat  Daerah.  “Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya 601  kasus  korupsi  yang  melibatkan  686  tersangka  dari pemerintah  daerah.  Dengan  bantuan  program  Desa Antikorupsi,  diharapkan  tidak  ada  lagi  perangkat  desa yang  terlibat  kasus  korupsi,  imbuhnya. Menurutnya, persoalan  maraknya  korupsi  dana  desa  diperparah dengan  minimnya  sumber  daya  manusia  yang  tidak mengetahui  dan  kurang  informasi  tentang  aturan keuangan desa. Diperkirakan bahwa budaya antikorupsi  akan  berkembang  di  tingkat  desa berdasarkan pengetahuan tentang topik tersebut. Selain itu, mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi  operasional  desa,  mulai  dari  pelayanan, pembangunan, hingga penetapan prioritas penggunaan keuangan  desa.  Rino  mengatakan,  Kenyataannya, banyak  kepala  desa  yang  masih  ingin  bekerja  dengan baik  tetapi  tidak  mengetahui  prosedurnya.  Program sosialisasi  dan  arahan  teknis  Desa  Anti  Korupsi diresmikan  oleh  Bupati  Purworejo  Agus  Bastian. Sejumlah perwakilan kepala desa, camat, dan pimpinan perangkat  daerah  juga  hadir.  Menurut  Bupati,  desa
Analisis Sistem  Informasi Akuntansi Pada Penerimaan, Pengeluaran & Transparansi  Kas  di  Kantor  Kelurahan Banjar Serasan. (Andi Farhan, Muhammad Emir YA dan Wukuf Dilvan R)
berperan  penting  dalam  pembangunan  Indonesia  dan menjadi  model  bagi  berdirinya  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).  Hal  utama  dan  paling krusial yang harus dilakukan jika ingin Indonesia maju adalah memperbaiki desa.
Diketahui  bahwa  , Mengingat  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  memberikan landasan,  maka  pemerintah  menganggarkan  anggaran yang  cukup  besar  untuk  keuangan  desa.  Penggunaan dana  desa  diprioritaskan  untuk  membantu  pelaksanaan proyek  dan  kegiatan  yang  mendorong  pemberdayaan lokal.  Sejak  tahun  2015,  pemerintah  telah  memberikan dana desa dengan total tidak kurang dari Rp. 468 triliun, klaimnya.  Bupati  melanjutkan  dengan  mengatakan bahwa  diharapkan  Desa  ini  lebih  siap  untuk  menjadi Desa  Anti  Korupsi  dengan  bantuan  nasehat  ini.  Desa Antikorupsi  hadir  dengan  semangat  pemberantasan korupsi  dan  penegakan  integritas,  bukan  hanya  untuk memenuhi dokumentasi atau indikasi. Gemah ripah loh jinawi, ujarnya, “Diharapkan desa yang sejahtera akan muncul jika desa sudah anti korupsi” .
Selain itu, banyak studi telah dilakukan pada sistem informasi  akuntansi.  Penelitian  sebelumnya  telah menghasilkan sekumpulan temuan yang saling bertentangan.  Peneliti  sampai  pada  kesimpulan  bahwa belum  pernah  ada  penelitian  sebelumnya  yang  serupa dengan  penelitian  ini  dengan  melakukan  tinjauan pustaka. beberapa penelitian yang telah dilakukan:
1. (Sari  Ika  Maya  dkk.,  2022)  melakukan  penelitian Analisis Koperasi Mina Samudera Kendari Terhadap Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Penerimaan dan Pengeluaran Kas.
2. (Dewi dkk., 2018) melakukan penelitian pada Badan Usaha  Milik  Desa  di  Desa  Mandala  Giri  Amertha Tajun untuk mengetahui efektivitas sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.
3. (LUTFIYAH,  2018) melakukan  penelitian  Analisis efektivitas  penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas berbasis software di Koperasi As-Sakinah ‘Aisiyah Kota Malang.
4. (Yasinta, 2020) mengkaji sistem informasi akuntansi penerimaan  dan  pengeluaran  kas  CV  Adi  Bangau Motor Aceh Besar.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas,  frasa  berikut  ini  paling  tepat  menggambarkan rumusan masalah penelitian ini :
1. Bagaimana proses penerimaan dan pengeluaran kas yang  sedang  berjalan  di  Kantor  Kelurahan  Banjar Serasan?
2. Apa  kekurangan dan hambatan  yang terkait dengan sistem  informasi  akuntansi  yang  digunakan  saat  ini di Kantor Kelurahan Banjar Serasan?
3. Sejauh  mana  tingkat transparansi  kas  yang  tercapai melalui  sistem  informasi  akuntansi  yang  ada  di Kantor Kelurahan Banjar Serasan?
4. Bagaimana  sistem  informasi  akuntansi  yang disesuaikan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan dan pengeluaran kas di Kantor Kelurahan Banjar Serasan?
5. Apa  manfaat  dan  dampak  yang  diharapkan  dari implementasi  sistem  informasi  akuntansi  yang disempurnakan di Kantor Kelurahan Banjar Serasan?
6. Apa strategi yang tepat untuk mengimplementasikan dan mengelola perubahan sistem informasi akuntansi di Kantor Kelurahan Banjar Serasan?

## 2.   TINJAUAN  PUSTAKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESIS

## 2.1.  Sistem Informasi Akuntansi
Sistem  informasi  akuntansi  didefinisikan  oleh  (Suri Mustika  Intan  &  Puspaningrum  Ajeng  Savitri,  2020) sebagai  segala  sesuatu  yang  mengumpulkan,  mencatat, menyimpan,  dan  mengelola  data  untuk  membuat informasi  untuk  pengambilan  keputusan  (Aiyub  dkk., 2022).  Informasi  akuntansi  dapat  secara  luas  dicirikan sebagai  kumpulan  tindakan  yang  menggambarkan pengelolaan  data  organisasi  keuangan  dan  pemrosesan data tindakan menggunakan sistem informasi komputer yang  terintegrasi  dengan  mulus  dan  metode  untuk melacak  aktivitas  akuntansi  dalam  komunikasi  dengan sumber daya teknologi informasi. Suatu sistem dianggap memiliki  sistem  informasi  jika  mengoordinasikan formulir,  catatan,  dan  laporan  untuk  menyediakan  data yang diperlukan atau bukti pencatatan dalam pengelolaan produksi keuangan dalam suatu organisasi.

## 2.2.  Tujuan Sistem Informasi Akuntansi
Setiap organisasi membutuhkan arsitektur sistem untuk memastikan  kelancaran  operasi  bisnis.  Untuk  bertahan dalam  bisnis, sebuah perusahaan harus  mempersiapkan diri  jauh-jauh  hari  saat  berhadapan  dengan  para pesaingnya.  Selain  masalah  lain  yang  dihadapi perusahaan,  sistem  informasi  akuntansi  memainkan peran penting dalam motivasi tujuan perusahaan. Sistem informasi akuntansi harus berusaha untuk menyampaikan  informasi  dalam  bentuk  laporan  yang jelas  selama  operasinya,  terutama  laporan  kepada manajemen yang menjadi dasar pengambilan keputusan organisasi.  Sesuai  dengan  (Lantari  Ni  Made,  2023). "Sistem  informasi  akuntansi  dirancang  khusus  untuk mendukung operator sehari-hari, mendukung pengambilan  keputusan  internal,  dan  memenuhi kewajiban terkait kontrol kapal".
2.3.  Fungsi dan Manfaat Sistem Informasi Akuntansi Berbagai pengguna
memerlukan dan memanfaatkan  sistem  informasi  akuntansi.  Menurut (Ardilia & Putu Devi Desak, 2021), Tujuan dasar sistem informasi  akuntansi  adalah  sebagai  berikut:  harus mampu menawarkan berbagai data akuntansi berkualitas tinggi,  termasuk  data  yang  tepat  waktu,  gigih,  akurat, dan  menyeluruh.  Disarankan  untuk  melakukannya
sebaik  mungkin  mengingat  informasi  akuntansi  secara keseluruhan berguna dan bermanfaat. (Yasinta, 2020)
Keunggulan  sistem  informasi  akuntansi  bagi pengguna. Menurut (Faiz Zamzami, 2021), yaitu:
a. Sistem  informasi  akuntansi  dapat  meningkatkan kaliber output.
b. Efektivitas  sistem  informasi  akuntansi  dapat ditingkatkan.
c. Sistem  informasi  akuntansi  dapat  meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengambilan keputusan.
d. Sistem informasi akuntansi dapat membuat perusahaan lebih kompetitif.
Berikut tugas sistem  informasi akuntansi  menurut (SIREGAR, 2019):
a. Mengumpulkan informasi tentang aktivitas perusahaan dan memprosesnya dengan benar.
b. Menghasilkan  data  yang  dapat  digunakan  untuk memandu pengambilan keputusan.
c. Mengidentifikasi  perlindungan  yang  diperlukan untuk  menjamin  bahwa  informasi  tentang  transaksi bisnis  ditangkap,  diproses,  dan  diamankan  dengan benar dari akses tidak sah dan aktivitas lainnya.

## 2.4.  Pengguna Sistem Informasi Akuntansi
Ada  dua  kelompok  pengguna  sistem  informasi  yang digariskan oleh (Kardiyono, 2017), yaitu:
a. Kelompok  internal:  kelompok  internal  mencakup semua  elemen  yang  terdapat  dalam  organisasi pemerintahan. misalnya perangkat desa dan perangkat desa yang memanfaatkan sistem informasi akuntansi dinas untuk kantor kelurahan.
b. Kelompok  eksternal:  Penduduk  Kecamatan  Banjar Serasan  khususnya,  serta  masyarakat  umum  yang meminta  laporan  akuntansi  dari  organisasi  afiliasi, semuanya  dianggap  sebagai  kelompok  eksternal karena mereka berada di luar pengaturan kelurahan.
Seringkali,  laporan  akuntansi  yang  diperlukan berbentuk laporan keuangan seperti laporan arus kas.
2.5.  Sistem  Informasi  Akuntansi  Penerimaan Kas
Sistem akuntansi penerimaan kas adalah dokumen yang  dibuat  untuk  membantu  pelaksanaan  kegiatan penerimaan  kas  atau  dari  pengumpulan  piutang  yang tersedia dan bebas digunakan untuk operasi umum.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah  menyatakan bahwa  “Penerimaan  kas  adalah  semua  arus  kas  yang masuk ke Bendahara Umum Negara atau Daerah” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Manajemen  penerimaan  dan  pembayaran  kas pemerintah,  kemampuan  peramalan  arus  kas  yang akurat, dan manajemen saldo kas pemerintah adalah tiga blok  bangunan  fungsional  yang  harus  ada  bagi pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  pengelolaan  kas
pemerintah  yang  efektif,  menurut  (Rasyid  Rosyeni, 2023).
2.6.  Sistem  Informasi  Akuntansi  Pengeluaran  Kas Sistem  akuntansi  distribusi  kas  menurut  (Sari,  2020) "Membicarakan  tentang  menghabiskan  uang  yang digunakan  untuk  pembayaran  dan  pembelian  yang dilakukan dengan kredit atau tunai”. Pengeluaran tunai mencakup  cek  dan  pembayaran  tunai.  Transaksi keuangan  yang  dikenal  sebagai  pengeluaran  kas menyebabkan  penurunan  jumlah  uang  tunai  yang dimiliki  lembaga  sebagai  aset.  Berdasarkan  bukti transaksi  pendukung,  seperti  bukti  penerimaan  produk, order pembelian, dan lain-lain, transaksi dari pengeluaran  kas  didokumentasikan  dengan  formulir pengeluaran  kas  elektronik  dan  kemudian  dicatat  oleh komputer  melalui  jurnal  pengeluaran  kas.  Biaya operasional  termasuk  bunga  dan  perbedaan  nilai  tukar lainnya  yang  dicatat  di  monumen  inilah  yang menyebabkan penurunan uang tunai yang terjadi.

## 2.7.  Transparansi  Sistem Informasi  Akuntansi
Menurut  (Fajarudin,  2021),  transparansi  mencakup semua  aspek  pemerintahan  dan  kelembagaan.  Semua pihak  yang  berkepentingan  harus  memiliki  akses  ke informasi  yang  cukup  untuk  pemahaman  dan  kontrol. Dengan  mengembangkan  sistem  informasi  akuntansi yang tepat, dimungkinkan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan data secara lebih cepat, efektif dan efisien.
2.8.   Alur Penelitian
Sumber: Data diolah peneliti (2023)
Gambar 1. Model Penelitian

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1.  Jenis dan  Pendekatan
Penelitian  ini  menganalisis  teori  dan  praktik  yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan dan  pengeluaran  kas  di  Kantor  Desa  Banjar  Serasan secara deskriptif kualitatif.

## 3.2.  Lokasi Penelitian
Kajian ini dilakukan di Desa Banjar Serasan Kecamatan Pontianak  Timur,  dimana  kantor  ini  berfungsi  sebagai wadah  pengelolaan  dan  pengalokasian  dana  untuk pembangunan dan pembangunan lingkungan..

## 3.3.  Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  ini  terdiri  dari  staff  kantor  kelurahan Banjar  Serasan  yang  terlibat  dalam  proses  pengelolaan keuangan,  termasuk  pegawai  administrasi,  bendahara atau  pengelola keuangan. Selain  itu, penelitian  ini  juga melibatkan  beberapa  masyarakat  yang  memiliki pemahaman  terkait  akuntansi  umum  dan  berpartisipasi dalam aktivitas terkait daerah Banjar Serasan. Partisipasi masyarakat  ini  penting  untuk  memperoleh  perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang praktik akuntansi yang ada di lingkungan tersebut.

## 3.4.   Objek Penelitian
Fokus kajian ini adalah besarnya transparansi sistem dan sistem  informasi  yang  berkaitan  dengan  pemungutan dan pengeluaran kas di Desa Banjar Serasan.

## 3.5.   Data dan Jenis Data
Data kualitatif terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh
1.   Data Primer:  Informasi  dari  sumber  primer,  Kantor Kelurahan  Banjar  Serasan,  dengan  kualifikasi  data kualitatif, seperti gambaran instansi umum, prosedur yang berlaku, dan informasi hasil wawancara dengan aparat desa tentang penelitian dan pengamatan data secara langsung.
2.   Data  Sekunder:  Siklus  arus  kas  masuk  dan pengeluaran dan sumber pustaka lainnya.

## 3.6.   Teknik Pengumpulan Data
Penulis  penelitian  ini  menggunakan  berbagai  teknik pengumpulan  data.  Pertama,  diwawancarai  pegawai kantor  kecamatan  Banjar  Serasan  yang  terlibat  dalam proses  pengelolaan  keuangan  untuk  mendapatkan informasi yang lengkap dan tepat. Wawancara dilakukan dengan  tujuan  untuk  memperoleh  wawasan  langsung mengenai  praktik,  prosedur,  dan  penggunaan  sistem informasi  akuntansi  yang  ada.  Selanjutnya,  metode observasi digunakan untuk mengamati secara  langsung praktik  pengelolaan  keuangan  di  kantor  kelurahan Banjar  Serasan.  Melalui  observasi,  penulis  dapat menggali  pemahaman  tentang  implementasi  sistem informasi  akuntansi,  interaksi  antar  pegawai,  serta proses penerimaan dan pengeluaran kas secara real-time. Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menggunakan  teknik
dokumentasi.  Di  kantor  kecamatan  Banjar  Serasan, penulis  mengumpulkan  bahan-bahan  yang  berkaitan dengan  aturan,  peraturan,  dan  dokumen  lain  yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Dokumentasi  ini  memberikan  data  sekunder  yang penting  untuk  memperoleh  pemahaman  menyeluruh tentang  konteks  dan  kebijakan  yang  mengatur pengelolaan keuangan di kantor tersebut.

## 3.7.  Analisis Data
Pendekatan  analisis  penelitian  ini  mengadopsi  filosofi postpositivisme  yang  menekankan  pada  pemahaman objektif  dan  analisis  data.  Data  yang  terkumpul dianalisis  secara  tematik,  diidentifikasi  pola  dan  tema yang  muncul,  serta  diberikan  interpretasi  yang mendalam.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.   Deskripsi Data Penelitian
Sesuai  dengan  kriteria  informan  yang  sudah disebutkan di populasi dan sampel yaitu pimpinan serta para  staff  Kantor  Kelurahan  Banjar  Serasan,  Banyak informan  yang  bersedia  berbagi  informasi  tentang berbagai aspek penelitian yang dilakukan peneliti. Tabel data  informan  yang  digunakan  dalam  investigasi  ini ditunjukkan di bawah ini:
No. Informan Status 1 NH Pejabat Pemerintah 2 W Pejabat Fungsional 3 RW Lembaga Kemasyarakatan Desa 4 AF Masyarakat Desa yang Paham

## Sumber: Data yang Dikelola (2023)

## Gambar 2. Data Informan
4.2.   Proses Penerimaan dan Pengeluaran Kas
4.2.1.  Analisis  terhadap  proses  penerimaan  kas  di Kantor  Kelurahan  Banjar  Serasan,  termasuk prosedur pengumpulan, pencatatan, dan verifikasi penerimaan kas.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti kepada (W) sebagai pejabat fungsional ”penerimaan kas di  kelurahan  banjar  serasan  dikumpulkan  melalui pengumpulan catatan manual dari bukti penerimaan kas yang ada, lalu di catat menggunakan software oleh staff administrasi,  dan  diverifikasi.  Contoh  sofware  yang  di gunakan  adalah  sipkd  (sistem  informasi  pengelolaan keuangan  daerah)  dan  simakda  (sistem  informasi manajemen keuangan daerah)”.
Proses penerimaan kas di Kantor Kelurahan Banjar Serasan melibatkan beberapa langkah, yaitu pengumpulan,  pencatatan,  dan  verifikasi  penerimaan kas. Dengan Alur masuk:
a. Pengumpulan  Kas:  Penerimaan  kas  Desa  Banjar Serasan  dikumpulkan  melalui  pencatatan  manual bukti  penerimaan  kas  yang  sudah  ada  sebelumnya.
Beberapa sumber, termasuk pembayaran dari warga, organisasi  pemerintah,  atau  pihak  lain  yang melakukan  transaksi  keuangan  dengan  kelurahan, dapat  memberikan  informasi  tentang  penerimaan kas.
b. Pencatatan  Kas:  Setelah  dikumpulkan,  bukti penerimaan  kas  ini  dicatat  menggunakan  software oleh  staff  administrasi.  Software  yang  digunakan sebagai  contoh  adalah  sipkd  (sistem  informasi pengelolaan  keuangan  daerah)  dan  simakda  (sistem informasi manajemen keuangan daerah). Pencatatan menggunakan software ini  memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengolah data penerimaan kas, serta  memungkinkan  aksesibilitas  data  secara elektronik.
c. Verifikasi  Kas:  Setelah  pencatatan,  penerimaan  kas perlu diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan  bahwa  penerimaan  kas  yang  dicatat sesuai  dengan  bukti  yang  ada.  Verifikasi  dapat melibatkan  pemeriksaan  kembali  terhadap  bukti- bukti  penerimaan  kas,  seperti  membandingkan dengan rekapitulasi yang ada, memeriksa kelengkapan  informasi,  dan  memastikan  adanya tanda tangan atau persetujuan yang sah.
Dengan  menggunakan  kombinasi  pengumpulan manual  dan  pencatatan  menggunakan  software,  serta dilakukan  verifikasi  terhadap  penerimaan  kas,  Kantor Kelurahan  Banjar  Serasan  dapat  memperoleh  sistem yang  terstruktur  dalam  mengelola  kas.  Hal  ini memungkinkan  pemantauan  yang  lebih  baik  terhadap aliran  kas  masuk,  meningkatkan  efisiensi,  dan mengurangi  risiko  kesalahan  dalam  proses  penerimaan kas.
4.2.2.  Analisis  terhadap  proses  pengeluaran  kas  di Kantor  Kelurahan  Banjar  Serasan,  termasuk prosedur  pengajuan,  otorisasi,  dan  pencatatan pengeluaran kas.
Proses  pengeluaran  kas  di  Kantor  Kelurahan Banjar  Serasan  melibatkan  beberapa  langkah,  yaitu pengajuan,  otorisasi,  dan  pencatatan  pengeluaran  kas. Berikut adalah analisis terhadap proses tersebut:
a. Pengajuan  Pengeluaran  Kas:  Pengeluaran  kas dilakukan  melalui  pengajuan  kepada  pejabat fungsional yang berwenang. Pengajuan ini mungkin dilakukan oleh unit atau individu yang membutuhkan dana  untuk  keperluan  tertentu,  seperti  pembayaran tagihan,  biaya  operasional,  atau  kegiatan  lainnya. Pengajuan ini bisa berbentuk proposal, formulir, atau dokumen  lain  yang  berisi  rincian  mengenai  tujuan pengeluaran,  jumlah  dana  yang  dibutuhkan,  dan justifikasi yang memadai.
b. Otorisasi  Pengeluaran  Kas:  Setelah  pengajuan diajukan,  pengeluaran  kas  perlu  melewati  proses otorisasi. Pihak penanggung jawab realisasi kas yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan menyetujui
pengajuan  tersebut.  Mereka  akan  memverifikasi keabsahan  pengeluaran,  memeriksa  ketersediaan dana,  dan  mengevaluasi  kepatutan  pengeluaran sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.
c. Pencatatan  Pengeluaran  Kas:  Setelah  pengajuan dikonfirmasi dan diotorisasi, pencatatan pengeluaran kas  dilakukan  menggunakan  software  pencatatan yang  ada.  Pencatatan  ini  dilakukan  oleh  pejabat fungsional  atau  staf  administrasi  yang  bertanggung jawab.  Software  tersebut  dapat  membantu  dalam mencatat  rincian  pengeluaran,  termasuk  informasi seperti  tanggal,  jumlah,  tujuan  pengeluaran,  dan rincian lain yang relevan. Data yang dihasilkan dari pencatatan  ini  akan  digunakan  untuk  pemantauan dan pelaporan keuangan yang lebih baik.
Selain  itu,  setelah  pengeluaran  terealisasi,  pejabat fungsional  juga  bertanggung  jawab  untuk  meminta keterangan bukti realisasi, seperti faktur, kwitansi, atau dokumen  pendukung  lainnya.  Informasi  ini  kemudian dicatat  kembali  oleh  pejabat  fungsional  menggunakan software yang tersedia.
Dengan menggunakan prosedur pengajuan, otorisasi,  dan  pencatatan  pengeluaran  kas  yang terstruktur  dan  didukung  oleh  software  pencatatan, Kantor  Kelurahan  Banjar  Serasan  dapat  memperoleh kontrol  yang  lebih  baik  dalam  mengelola  pengeluaran kas.  Proses  ini  membantu  memastikan  transparansi, akuntabilitas,  dan  pengendalian  yang  tepat  terhadap aliran kas keluar dari kelurahan.
Data  tersebut  berdasarkan  wawancara  peneliti terhadap (W) sebagai pejabat fungsional diamana ”untuk pengeluaran  kas  dilakukan  pengajuan  kepada  pejabat fungsional  dan  di  catat  menggunakan  software pencatatan,  lalu  di  otorisasikan  kepada  pihak penanggung jawab realisasi kas tersebut dan di  mintai keterangan  bukti  realisasi  dan  di  catat  kembali  oleh pejabat fungsional dengan menggunakan software yang ada”.
4.2.3   Evaluasi terhadap efektivitas proses penerimaan dan  pengeluaran  kas  yang  sedang  berjalan, mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan.
Berikut penilaian efektivitas prosedur pengambilan dan pengeluaran kas Kantor Banjar Serasan Kelurahan, serta  beberapa  saran  untuk  potensi  kekurangan  dan perbaikan yang dapat dilakukan:
1.   Kelemahan dalam proses penerimaan kas:
a. Pengumpulan  manual:  Pengumpulan  catatan manual  dapat  memakan  waktu  dan  rentan terhadap  kesalahan  manusia.  Kemungkinan terjadi  kehilangan  atau  kekurangan  bukti penerimaan kas.
b. Pencatatan menggunakan software: Jika tidak ada pengawasan  dan  pelatihan  yang  memadai, kesalahan  dalam  mencatat  data  pengeluaran
dapat  terjadi,  seperti  kesalahan  pengetikan  atau kesalahan pemilihan kategori pengeluaran.
c. Verifikasi yang terbatas: Tanpa proses verifikasi yang  ketat,  ada  risiko  adanya  kesalahan, kebocoran, atau penyalahgunaan dana.
Potensi perbaikan:
a. Penggunaan teknologi: Pemikiran untuk mengadopsi metode pengumpulan kas yang lebih efisien, seperti menggunakan sistem pembayaran elektronik,  dapat  mengurangi  keterbatasan  dan meningkatkan akurasi pengumpulan data penerimaan kas.
b. Automatisasi pencatatan: Mengimplementasikan sistem  otomatisasi  pencatatan  yang  terintegrasi dengan  pengumpulan  kas  dapat  mengurangi kesalahan  manusia  dan  mempercepat  proses pencatatan.
c. Penguatan verifikasi: Memperkuat proses verifikasi dengan langkah-langkah seperti pemeriksaan  lintas-referensi,  validasi  data,  dan audit  internal  yang  teratur  dapat  membantu menjamin  integritas  penerimaan  kas  dan mengurangi risiko kesalahan.
2.   Kelemahan dalam proses pengeluaran kas:
a. Kurangnya  kejelasan  prosedur  pengajuan:  Jika prosedur  pengajuan  tidak  ditetapkan  dengan jelas,  dapat  terjadi  ambiguitas  dan  kebingungan dalam pengajuan pengeluaran kas.
b. Keterbatasan  otorisasi:  Jika  tidak  ada  tingkat otorisasi yang memadai, risiko pengeluaran yang tidak terkontrol atau tidak sesuai kebijakan dapat terjadi.
c. Keterbatasan  pengendalian  pencatatan:  Tanpa kontrol  yang  efektif,  pencatatan  pengeluaran dapat terlambat, tidak lengkap, atau tidak akurat.
Potensi perbaikan:
a. Pemutakhiran  prosedur  pengajuan:  Menyusun pedoman yang jelas dan komprehensif mengenai prosedur  pengajuan  pengeluaran  kas  akan membantu mengurangi kebingungan dan memastikan konsistensi dalam proses tersebut.
b. Peningkatan  tingkat  otorisasi:  Mengidentifikasi tingkat  otorisasi  yang  tepat  dan  memastikan bahwa  proses  otorisasi  melibatkan  pihak  yang berwenang  dapat  membantu  meningkatkan kontrol atas pengeluaran kas.
c. Peningkatan  pemantauan  dan  pengendalian pencatatan: Mengadopsi sistem yang
memungkinkan  pemantauan  real-time  terhadap pencatatan pengeluaran dan menerapkan mekanisme  pengendalian  yang  ketat  dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan pencatatan.
Perbaikan-perbaikan ini dapat membantu meningkatkan  efisiensi,  akurasi,  dan  pengendalian dalam proses penerimaan dan pengeluaran kas di Kantor Kelurahan  Banjar  Serasan.  Namun,  penting  untuk melibatkan  semua  pihak  terkait,  termasuk  staf administrasi dan pejabat fungsional, dalam implementasi  perubahan  ini  dan  melakukan  evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya.
4.3.  Kekurangan  dan  Hambatan  Sistem  Informasi Akuntansi yang Ada
4.3.1   Identifikasi  kekurangan  dan  hambatan  yang terkait  dengan  sistem  informasi  akuntansi  yang digunakan  saat  ini  di  Kantor  Kelurahan  Banjar Serasan.
Berdasarkan  wawancara  terhadap  (NH)  selaku pejabat  pemerintahan  “Sistem  informasi  akuntansi  di kantor  kelurahan  banjar  serasan  sudah  menggunakan software  pembantu  sesuai  dengan  arahan  pemerintah daerah  yaitu  sipkd  (sistem  informasi  pengelolaan keuangan  daerah)  dan  simakda  (sistem  informasi manajemen  keuangan  daerah)  dan  juga  terdapat pencatatan  manual  untuk  mengantisipasi  apabila terdapat eror pada software pembantu.”
Berikut  ini  adalah  penilaian  terhadap  efektivitas prosedur  pengumpulan  dan  pengeluaran  kas  Kantor Banjar  Serasan  Kelurahan,  serta  beberapa  saran  untuk kekurangan  dan  perbaikan  potensial  yang  dapat dilakukan:
a. Keterbatasan  Fungsionalitas:  Meskipun  Kantor Kelurahan  Banjar  Serasan  menggunakan  software pembantu  seperti  SIMAKDA  dan  SIPKD  yang direkomendasikan  oleh  pemerintah  daerah,  namun ada  kemungkinan  bahwa  sistem  ini  memiliki keterbatasan dalam  fitur dan  fungsionalitasnya. Hal ini  dapat  menghambat  efisiensi  dan  efektivitas pengelolaan keuangan di kantor tersebut.
b. Integrasi antara Sistem: Jika SIMAKDA dan SIPKD tidak terintegrasi secara efektif dengan sistem-sistem lain  di  Kantor  Kelurahan  Banjar  Serasan,  seperti sistem  administrasi  atau  sistem  pengelolaan  data lainnya,  dapat  terjadi  kesulitan  dalam  pertukaran informasi antara sistem-sistem tersebut. Hal ini dapat menghambat  aksesibilitas  data  yang  diperlukan untuk proses akuntansi.
c. Ketergantungan pada Pencatatan Manual: Meskipun telah  menggunakan  software  pembantu,  kantor tersebut  masih  mengandalkan  pencatatan  manual sebagai  upaya  untuk  mengantisipasi  kemungkinan terjadinya  kesalahan  atau  eror  pada  software. Pencatatan manual dapat menjadi proses yang rentan terhadap kesalahan manusia dan memerlukan waktu dan sumber daya tambahan.
d. Potensi Kesalahan dan Duplikasi Data:
Ketergantungan  pada  pencatatan  manual  dan penggunaan software pembantu secara terpisah dapat meningkatkan  risiko  kesalahan  dan  duplikasi  data.
Ketidaksesuaian  antara  data  yang  dicatat  secara manual dan data yang dimasukkan ke dalam sistem dapat  menghasilkan  informasi  yang  tidak  konsisten atau tidak akurat.
e. Pelatihan dan Keterampilan Pengguna: Jika pengguna  tidak  memiliki  pelatihan  yang  memadai dalam  penggunaan  sistem  informasi  akuntansi, terutama  terkait  dengan  software  pembantu  yang digunakan,  mereka  mungkin  menghadapi  hambatan dalam  memanfaatkan  secara  penuh  fitur-fitur  yang disediakan oleh sistem tersebut. Kurangnya keterampilan  dan  pemahaman  dapat  menghambat efisiensi dan akurasi penggunaan sistem.
f. Keamanan Informasi: Pentingnya menjaga keamanan  data  dan  informasi  keuangan  menjadi faktor kunci dalam sistem informasi akuntansi. Jika tidak  ada  langkah-langkah  yang  memadai  untuk melindungi data sensitif dan mengamankan akses ke sistem,  maka  Kantor  Kelurahan  Banjar  Serasan berisiko mengalami kebocoran data atau penyalahgunaan informasi keuangan.
Dalam  menghadapi  kekurangan  dan  hambatan tersebut,  penting  untuk  melakukan  evaluasi  mendalam terhadap  sistem  informasi  akuntansi  yang  digunakan saat  ini  di  Kantor  Kelurahan  Banjar  Serasan.  Upaya perbaikan  dapat  melibatkan  peningkatan  pelatihan pengguna,  integrasi sistem  yang  lebih  baik, pembaruan software, dan implementasi langkah-langkah keamanan informasi yang lebih kuat untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi.
4.3.2   Evaluasi  terhadap  ketersediaan  data,  keakuratan informasi,  dan  integrasi  sistem  dalam  konteks penerimaan, pengeluaran, dan transparansi kas.
Dari  wawancara  terhadap  (NH)  dikatakan  bahwa “data  tentang  penerimaan,  pengeluaran  kas  tercatat dengan jelas menggunakan pencatatan manual dan juga aplikasi  simakda  dan  sipkd  oleh  staff  administrasi karena data tersebut akan di serahkan kepada walikota sebagai  realisasi  APBDesa  setiap  akhir  tahun anggaran, akan tetapi data  transparansi  tidak tersedia bagi masyarakat sesuai dengan aturan daerah”
Evaluasi  terhadap  ketersediaan  data,  keakuratan informasi,  dan  integrasi  sistem  dalam  konteks penerimaan, pengeluaran, dan transparansi kas menunjukkan  bahwa  data  tentang  penerimaan  dan pengeluaran  kas  tercatat  dengan  jelas  menggunakan pencatatan  manual  dan  juga  aplikasi  Simakda  dan SIPKD  oleh  staff  administrasi.  Data  ini  merupakan bagian  penting  yang  akan  diserahkan  kepada  walikota sebagai realisasi APBDesa setiap akhir tahun anggaran.
Namun,  terdapat  kekurangan  dalam  transparansi data,  karena  informasi  yang  seharusnya  dapat  diakses oleh  masyarakat  tidak  tersedia  sesuai  dengan  aturan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat umum tidak  memiliki  akses  ke  informasi  penting  tentang penerimaan, pembayaran, dan pengungkapan kas.
Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  peningkatan dalam ketersediaan data dan keakuratan informasi yang berkaitan  dengan  kas.  Selain  itu,  diperlukan  integrasi sistem  yang  memungkinkan  akses  terbuka  bagi masyarakat  sesuai  dengan  aturan  daerah  yang  berlaku. Dengan demikian, akan tercipta transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan dan penggunaan dana kas serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut.
Sesuai dengan (PP nomor 58 Tahun 2005) tentang pengelolaan  daerah  Pasal  4  Ayat  1 “keuangan  daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  prinsip keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk umum”.
4.3.3   Analisis  dampak  kekurangan  dan  hambatan sistem  informasi  akuntansi  terhadap  efisiensi operasional dan pelaporan keuangan.
Kekurangan  dan  hambatan  sistem  informasi akuntansi  yang  diidentifikasi  di  Kantor  Kelurahan Banjar  Serasan  dapat  berdampak  pada  efisiensi operasional  dan  pelaporan  keuangan.  Berikut  adalah analisis dampak dari kekurangan dan hambatan tersebut:
1.   Efisiensi Operasional:
a. Keterbatasan Fungsionalitas: Jika sistem informasi akuntansi memiliki keterbatasan dalam fitur  dan  fungsionalitasnya,  dapat  menghambat efisiensi operasional. Misalnya, jika sistem tidak dapat mengotomatisasi beberapa proses akuntansi,  staf  harus  melakukan  tugas-tugas tersebut  secara  manual,  yang  memakan  waktu dan sumber daya tambahan.
b. Integrasi  antara  Sistem:  Kurangnya  integrasi antara  sistem-sistem  yang  digunakan  di  kantor dapat  menyebabkan  kesulitan  dalam  pertukaran informasi. Hal ini dapat menghambat aksesibilitas  data  yang  diperlukan  untuk  proses akuntansi dan mengakibatkan staf harus melakukan  upaya  tambahan  untuk  mencari  dan memasukkan data secara manual ke dalam sistem yang berbeda.
2.   Pelaporan Keuangan:
a. Ketergantungan pada Pencatatan Manual: Meskipun telah menggunakan software pembantu,  ketergantungan  pada  pencatatan manual  dapat  menyulitkan  proses  pelaporan keuangan.  Pencatatan  manual  rentan  terhadap kesalahan  manusia,  yang  dapat  mengakibatkan informasi yang tidak akurat atau tidak konsisten dalam laporan keuangan.
b. Potensi Kesalahan dan Duplikasi Data: Ketergantungan  pada  pencatatan  manual  dan penggunaan software pembantu terpisah meningkatkan  risiko  kesalahan  dan  duplikasi data.  Ketidaksesuaian  antara  data  yang  dicatat
Analisis Sistem  Informasi Akuntansi Pada Penerimaan, Pengeluaran & Transparansi  Kas  di  Kantor  Kelurahan Banjar Serasan. (Andi Farhan, Muhammad Emir YA dan Wukuf Dilvan R)
secara  manual  dan  data  yang  dimasukkan  ke dalam sistem dapat menghasilkan informasi yang tidak  konsisten  atau  tidak  akurat  dalam  laporan keuangan.
c. Keterbatasan Transparansi: Jika informasi keuangan  yang  relevan  tidak  tersedia  untuk masyarakat, hal ini dapat mengurangi transparansi  pelaporan  keuangan.  Masyarakat tidak dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk  memahami  dan  memantau  penggunaan dana publik.
Dampak-dampak  tersebut  dapat  menghambat efisiensi  operasional  kantor  dan  mengurangi  kualitas pelaporan  keuangan.  Proses  manual  yang  rentan terhadap  kesalahan  dan  duplikasi  data  memerlukan waktu  dan  sumber  daya  tambahan  yang  dapat mengganggu efisiensi operasional. Selain itu, kurangnya transparansi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Untuk  mengatasi  dampak-dampak  ini,  perlu dilakukan  upaya  perbaikan  seperti  meningkatkan pelatihan  pengguna,  integrasi  sistem  yang  lebih  baik, penggunaan  software  yang  lebih  canggih,  dan peningkatan  transparansi  pelaporan  keuangan.  Dengan meningkatkan  efisiensi  operasional  dan  kualitas pelaporan  keuangan,  Kantor  Kelurahan  Banjar  Serasan dapat  meningkatkan  pengelolaan  keuangan  dan membangun kepercayaan masyarakat.

## 4.4   Tingkat Transparansi Kas
4.4.1   Evaluasi  tingkat  transparansi  kas  yang  tercapai melalui  sistem  informasi  akuntansi  yang  ada  di Kantor  Kelurahan  Banjar  Serasan,  termasuk ketersediaan  informasi  terkait  penerimaan  dan pengeluaran kas.
Ketersediaan data yang berkaitan dengan pengumpulan  dan  pengeluaran  kas  termasuk  dalam evaluasi  tingkat  transparansi  kas  yang  dicapai  oleh sistem  informasi  akuntansi  yang  ada  di  Kantor  Desa Banjar Serasan. Tenaga administrasi mencatat transaksi dan pengeluaran kas secara akurat menggunakan manual pencatatan  serta  program  Simakda  dan  Sipkd;  namun, sesuai  dengan  undang-undang  setempat,  publik  tidak memiliki  akses  ke  data  ini.  Hal  ini  menimbulkan kebutuhan  untuk  meningkatkan  aksesibilitas  informasi keuangan kepada publik.
Dalam  rangka  meningkatkan  transparansi,  perlu dilakukan langkah-langkah berikut:
a. Memperbarui kebijakan transparansi: Kantor Kelurahan  Banjar  Serasan  perlu  meninjau  dan memperbarui  kebijakan  terkait  transparansi  kas. Kebijakan  ini  harus  memastikan  bahwa  informasi terkait  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  secara terbuka  tersedia  bagi  masyarakat  sesuai  dengan aturan daerah yang berlaku.
b. Mengoptimalkan  sistem  informasi  akuntansi:  Dinas Kelurahan  Banjar  Serasan  bertanggung  jawab
memastikan  sistem  informasi  akuntansi  yang meliputi  program  Simakda  dan  Sipkd  dapat memberikan  laporan  keuangan  yang  jelas  dan sederhana.  Untuk  menjamin  bahwa  data  yang ditangkap  akurat  dan  terkini,  diperlukan  pelatihan dan pemantauan yang memadai.
c. Meningkatkan  publikasi  informasi  keuangan:  Situs resmi  Kantor Kelurahan Banjar Serasan atau media lain  yang  dapat  diakses  publik  harus  sering mempublikasikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas. Semua pihak yang berkepentingan harus dapat memahami dan mengakses informasi ini jika diberikan dengan cara yang dapat dimengerti.
d. Mengadakan  sosialisasi  dan  pelatihan:  Masyarakat perlu  diinformasikan  tentang  nilai  transparansi keuangan  dan  hak  mereka  untuk  mengakses informasi ini oleh Kantor Kelurahan Banjar Serasan. Selain  itu,  personel  administrasi  harus  menerima pelatihan agar mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan benar dan menjamin integritas data.
e. Melibatkan  masyarakat  dalam  pengawasan:  Kantor Kelurahan  Banjar  Serasan  dapat  melibatkan masyarakat  dalam  proses  pengawasan  terhadap pengelolaan  keuangan.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan membentuk forum atau kelompok pemantau keuangan  yang  independen,  yang  dapat  membantu mengawasi penggunaan dana secara transparan.
Dengan  mengimplementasikan  langkah-langkah ini,  diharapkan  tingkat  transparansi  kas  yang  tercapai melalui sistem informasi akuntansi di Kantor Kelurahan Banjar  Serasan  akan  meningkat,  sehingga  informasi terkait  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  dapat  tersedia secara transparan bagi masyarakat.
4.4.2   Identifikasi  area  yang  perlu  ditingkatkan  untuk memastikan transparansi yang lebih baik, seperti pelaporan  yang  lebih  rinci  atau  aksesibilitas informasi kepada pihak yang berkepentingan.
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  peneliti tingkat transparansi di kantor lurah banjar serasan sudah cukup  baik  bagi  internal  ataupun  kepada  pemerintah pusat, serta pelaporan yang dilakukan sudah rinci sesuai dengan  standar  yang  ada,  hanya  saja  terdapat keterbatasan  pada  masyarakat  akan  informasi  realisasi kas  yang  ada  karena  aturan  daerah  yang  di  ungkapkan oleh (NH) selaku pejabat pemerintahan.
Area  yang  perlu  di  tingkatkan  hanya  pada masyarakat,  diperlukan  langkah-langkah  tambahan untuk  memastikan  bahwa  informasi  realisasi  kas  juga dapat diakses oleh masyarakat.
Perlu dilakukan langkah-langkah berikut ini untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi:
a. Membuat  kebijakan  yang  mendukung  transparansi: Kantor  Lurah  Banjar  Serasan  perlu  mengkaji  ulang kebijakan  yang  ada  untuk  memastikan  bahwa transparansi keuangan meliputi aksesibilitas
informasi  kepada  masyarakat.  Kebijakan  ini  harus menjamin  bahwa  informasi  realisasi  kas  disediakan secara  terbuka  dan  mudah  diakses  sesuai  dengan aturan daerah yang berlaku.
b. Menyediakan saluran informasi yang mudah diakses: Kantor Lurah Banjar Serasan harus membuat saluran yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan  informasi  realisasi  kas.  Saluran  ini dapat  berupa  situs  web  resmi,  pusat  informasi  di kantor  kelurahan,  atau  media  lain  yang  digunakan oleh  masyarakat  secara  luas.  Penyebaran  informasi harus mudah dipahami dan bebas hambatan.
c. Meningkatkan  komunikasi  dan  sosialisasi:  Kantor Lurah  Banjar  Serasan  perlu  mengadakan  kegiatan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan  pentingnya  transparansi  keuangan  dan hak mereka untuk mengakses informasi realisasi kas. Dalam  kegiatan  ini,  dapat  disampaikan  secara  rinci bagaimana  masyarakat  dapat  mengakses  informasi dan  bagaimana  mereka  dapat  terlibat  dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.
d. Memperkuat  peran  lembaga  pengawas:  Agar realisasi  arus  informasi  lancar,  kerjasama  dengan lembaga  regulator  keuangan  perlu  ditingkatkan. Kantor  Lurah  Banjar  Serasan  dapat  bekerja  sama dengan  organisasi  pengawasan  untuk  menyediakan akses informasi dan menjamin pelaporan yang akurat dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Dengan  mengimplementasikan  langkah-langkah ini,  diharapkan  keterbatasan  aksesibilitas  informasi realisasi  kas  yang  ada  di  Kantor  Lurah  Banjar  Serasan dapat  diatasi.  Hal  ini  akan  meningkatkan  tingkat transparansi  dan  memastikan  bahwa  masyarakat  juga memiliki akses yang sama terhadap informasi keuangan yang relevan.
4.5   Perancangan Sistem Informasi Akuntansi yang Disesuaikan
4.5.1   Pengembangan  perancangan  sistem  informasi akuntansi  yang disesuaikan berdasarkan analisis kebutuhan dan temuan sebelumnya.
Meskipun  peneliti  tidak  dapat  memberikan rancangan  sistem  informasi  yang  sesuai  karena  hal tersebut telah  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat,  namun kantor kelurahan Banjar Serasan telah melakukan upaya untuk  berbagi  informasi  kegiatan  yang  dilaksanakan oleh  kantor  kelurahan  kepada  masyarakat.  Ini  dapat memberikan  indikasi  umum  tentang  arah  arus  kas, meskipun secara tidak langsung.
Berdasarkan  wawancara  peneliti  kepada  (RW) selaku  lembaga  kemasyarakatan  desa “Anggota kelurahan  banjar  serasan  berperan  aktif  dalam  proses penyaluran  dana,  kegiatan,  serta  perawatan  daerah pada  wilayah  banjar  serasan,  masyarakat  sudah merasakan dampak baiknya dari pihak kelurahan” dan AF  selaku  masyarakat  desa  menambahkan  ”memang benar  bahwa  transparansi  keuangan  tidak  dilakukan
pihak kantor kelurahan kepada masyarakat dan juga itu membuat  dana  yang  dimiliki  menjadi  tidak  diketahui jelas  kemana  arahnya  walau  kami  sebagai  warga  tetap yakin akan integritas dari pihak kelurahan”
Dalam  konteks  ini,  perlu  ditekankan  bahwa walaupun  aturan  daerah  tidak  memperbolehkan transparansi kas kantor kelurahan Banjar Serasan kepada masyarakat, kantor kelurahan tersebut telah mengambil langkah  positif  dengan  menyediakan  sarana  untuk berbagi  informasi  kegiatan.  Meskipun  tidak  mencakup semua  detail  atau  informasi  keuangan  yang  lengkap, langkah  ini  dapat  memberikan  pemahaman  umum kepada  masyarakat  mengenai  kegiatan  yang  dilakukan oleh kantor kelurahan dan sejauh mana penggunaan dana tersebut.
Dalam  hal  ini,  penting  untuk  terus  mendorong kantor  kelurahan  Banjar  Serasan  untuk  meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat.  Beberapa  langkah  yang  dapat  diambil antara lain:
a. Meningkatkan  detail  informasi  yang  dibagikan: Kantor kelurahan Banjar Serasan dapat memperluas informasi yang dibagikan kepada masyarakat dengan memberikan  detail  lebih  lanjut  mengenai  kegiatan dan  penggunaan  dana.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan  memperjelas  data  keuangan,  anggaran,  dan menyelesaikan  proyek-proyek  publik  sehingga masyarakat umum dapat memahaminya dengan lebih baik.
b. Memperkuat komunikasi dengan masyarakat: Kantor kelurahan  Banjar  Serasan  perlu  meningkatkan komunikasi aktif dengan masyarakat untuk menjelaskan  tujuan  dan  hasil  dari  kegiatan  yang dilakukan.  Dengan  menjelaskan  secara  terbuka kepada masyarakat,
dapat mengurangi ketidakpastian  dan  meningkatkan  pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan aliran kas.
c. Mengadvokasi  perubahan  kebijakan:  Jika  aturan daerah  yang  menghambat  transparansi  kas  kantor kelurahan  masih  berlaku,  kantor  kelurahan  dapat mengadvokasi perubahan kebijakan tersebut. Kantor kelurahan  dapat  berkolaborasi  dengan  pemerintah pusat, lembaga pengawas, dan pihak terkait lainnya untuk memperjuangkan kebijakan yang memungkinkan transparansi yang lebih baik.
Meskipun  langkah-langkah  ini  tidak  sepenuhnya mengatasi  kendala  yang  ada,  tetapi  dapat  menjadi langkah  awal  dalam  meningkatkan  transparansi  kas kantor  kelurahan  Banjar  Serasan  kepada  masyarakat. Dalam  jangka panjang, penting untuk terus mendorong perubahan  positif  dan  transparansi  yang  lebih  besar dalam pengelolaan keuangan pemerintahan.

## 4.6   Implementasi  dan  Evaluasi  Sistem  Informasi Akuntansi Baru
Beberapa faktor antara lain keterbatasan peraturan daerah  yang  tidak  memperbolehkan  transparansi  kas
Analisis Sistem  Informasi Akuntansi Pada Penerimaan, Pengeluaran & Transparansi  Kas  di  Kantor  Kelurahan Banjar Serasan. (Andi Farhan, Muhammad Emir YA dan Wukuf Dilvan R)
kepada  publik  dan  implementasi  sistem  informasi akuntansi  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat menyebabkan  implementasi  baru  dan  evaluasi  sistem informasi akuntansi di Kantor Desa Banjar Serasan tidak dapat dilakukan.
Sistem informasi akuntansi yang ada saat ini perlu dipertahankan  meskipun  implementasi  dan  penilaian baru  tidak  dapat  dilakukan.  Dengan  melakukan pemeliharaan  rutin,  merilis  perangkat  lunak  baru,  dan memberikan pelatihan kepada tenaga administrasi yang akan  menggunakan  sistem,  Kantor  Kelurahan  Banjar Serasan  dapat  terus  meningkatkan  kehandalan  dan efektivitas sistem yang telah diinstal sebelumnya.
Selain itu, meskipun transparansi kas terbatas bagi masyarakat,  Kantor  Kelurahan  Banjar  Serasan  dapat tetap  berkomitmen  untuk  memberikan  informasi  yang relevan melalui sarana berbagi informasi kegiatan yang telah  mereka  sediakan.  Untuk  memberikan  gambaran yang  lebih  lengkap  kepada  masyarakat  tentang penggunaan  dana  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh kantor  desa,  dalam  situasi  ini  sangat  penting  untuk menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  informasi  yang disampaikan kepada masyarakat.
Meskipun  terdapat  kendala  dalam  implementasi dan evaluasi  baru terhadap  sistem  informasi  akuntansi, kantor  kelurahan  Banjar  Serasan  dapat  tetap  berfokus pada upaya pemeliharaan dan peningkatan sistem yang ada  serta  berkomitmen  untuk  memberikan  informasi yang  relevan  kepada  masyarakat  dalam  batasan  yang diperbolehkan oleh aturan daerah yang berlaku.
4.7  Strategi Implementasi dan Pengelolaan Perubahan
Ada  beberapa  alasan  mengapa  strategi  dan manajemen perubahan tidak dapat diterapkan di Kantor Desa  Banjar  Serasan,  antara  lain  belum  memadainya peraturan daerah yang mengatur keterbukaan kas publik, kelangkaan  sumber  daya,  dan  kebijakan  pemerintah pusat  yang  melarang  penggunaan  informasi  akuntansi. sistem.
Meskipun  strategi  implementasi  dan  pengelolaan perubahan  tidak  dapat  dilakukan,  Kantor  Kelurahan Banjar  Serasan  masih  dapat  melakukan  upaya  terbatas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasionalnya.  Hal  ini  dapat  meliputi  pemeliharaan rutin terhadap sistem yang telah ada, pelatihan bagi staf administrasi untuk memaksimalkan penggunaan sistem, dan peningkatan komunikasi internal untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan keuangan.
Kantor  Kelurahan  juga  dapat  melakukan  evaluasi internal  secara  periodik  untuk  mengidentifikasi  area yang  memerlukan  perbaikan  dan  mengadopsi  praktik terbaik  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan  batasan  yang ada.  Meskipun  perubahan  besar  mungkin  tidak  dapat dilakukan,  perbaikan  inkremental  dan  peningkatan proses internal dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan.
Kantor Kelurahan Banjar Serasan harus mengabdikan  diri  untuk  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya seefektif mungkin meskipun ada tantangan  dalam  menerapkan  strategi  dan  perubahan manajemen.  Untuk  memastikan  pengelolaan  keuangan yang lebih efisien dalam situasi ini, sangat penting untuk memanfaatkan  sumber  daya  yang  sudah  tersedia, meningkatkan  komunikasi  dan  kolaborasi  internal,  dan melakukan tinjauan rutin.

## 5.  SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.  Simpulan
Berdasarkan  analisis  data  jawaban  yang  didapat oleh informan, terdapat beberapa kesimpulan penelitian yang dapat diambil:
1. Proses  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  di  Kantor Kelurahan  Banjar  Serasan  adalah  bahwa  proses penerimaan  kas  melibatkan  pengumpulan  manual dari  bukti  penerimaan  kas  yang  kemudian  dicatat menggunakan software seperti Simakda dan Sipkd.
2. Kekurangan  dan  hambatan  sistem  informasi akuntansi  yang  digunakan  saat  ini  di  Kantor Kelurahan  Banjar  Serasan,  ditemukan  beberapa masalah.  Keterbatasan  fungsionalitas,  kurangnya integrasi  antara  sistem-sistem,  ketergantungan  pada pencatatan manual, potensi kesalahan dan duplikasi data,  kurangnya  pelatihan  pengguna,  keamanan informasi  yang  tidak  memadai,  dan  keterbatasan transparansi  dalam  pelaporan  keuangan  menjadi hambatan yang perlu diatasi.
3. Evaluasi  tingkat  transparansi  kas  yang  tercapai melalui  sistem  informasi  akuntansi  yang  ada  di Kantor Kelurahan Banjar Serasan, ditemukan bahwa meskipun data tentang penerimaan dan pengeluaran kas  tercatat  dengan  jelas  menggunakan  pencatatan manual  dan  aplikasi  Simakda  dan  Sipkd,  informasi tersebut  tidak  tersedia  secara  terbuka  bagi masyarakat sesuai dengan aturan daerah.
4. Analisis  kebutuhan  dan  temuan  sebelumnya, meskipun  tidak  dapat  memberikan  perancangan sistem informasi akuntansi yang disesuaikan karena telah  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat,  Kantor Kelurahan  Banjar  Serasan  telah  melakukan  upaya untuk berbagi informasi kegiatan kepada masyarakat.
5. Meskipun  tidak  dapat  dilakukan  implementasi  dan evaluasi baru terhadap sistem informasi akuntansi di Kantor Kelurahan Banjar Serasan karena keterbatasan  aturan  daerah  dan  implementasi pemerintah  pusat  yang  sudah  dilakukan,  penting untuk  tetap  menjaga  dan  mempertahankan  sistem informasi yang telah ada.
6. Dan, tidak dapat dilakukan strategi implementasi dan pengelolaan  perubahan  secara  menyeluruh  pada Kantor Kelurahan Banjar Serasan karena
keterbatasan  aturan  daerah,  sumber  daya,  dan kebijakan pemerintah pusat terkait sistem informasi akuntansi.

## 5.2.   Saran
1. Untuk  mengatasi  kekurangan  dan  hambatan  sistem informasi  akuntansi  yang  digunakan  di  Kantor Kelurahan Banjar Serasan, direkomendasikan untuk meningkatkan  pelatihan  pengguna,  melakukan integrasi  sistem  yang  lebih  baik,  menggunakan software  yang  lebih  canggih,  dan  meningkatkan transparansi pelaporan keuangan.
2. Untuk  meningkatkan  tingkat  transparansi  kas melalui  sistem  informasi  akuntansi  di  Kantor Kelurahan Banjar Serasan, perlu dilakukan pembaruan  kebijakan  transparansi,  optimalisasi sistem  informasi  akuntansi,  peningkatan  publikasi informasi  keuangan,  sosialisasi  dan  pelatihan,  serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
3. Untuk  mengatasi  kekurangan  sistem  informasi akuntansi yang sudah ada, Kantor Kelurahan Banjar Serasan perlu memperluas informasi yang dibagikan kepada masyarakat, memperkuat komunikasi dengan masyarakat, dan mengadvokasi perubahan kebijakan. Selain itu, penting juga untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dengan memperbarui kebijakan yang mendukung transparansi.
4. Meskipun  tidak  dapat  dilakukan  implementasi  dan evaluasi baru terhadap sistem informasi akuntansi di Kantor Kelurahan Banjar Serasan, disarankan untuk melakukan pemeliharaan rutin, pembaruan perangkat lunak, dan pelatihan staf administrasi.
5. Untuk  penelitian  selanjutnya,  sangat  disarankan untuk  mengkaji  badan  usaha  milik  negara  sebagai fokus penelitian, mengingat dampaknya yang sangat luas.

## 5.3.  Keterbatas
Keterbatasan  penelitian  ini  tidak  lepas  dari keterbatasan  yang  harus  diatasi  pada  penelitian selanjutnya. Berikut ini adalah kekurangan penelitian:
1.  Kurangnya  pemahaman  peneliti  terhadap  Undang- Undang yang mengatur peraturan desa mengakibatkan  keterbatasan  dalam  melakukan penelitian, sehingga peneliti terpaksa mengandalkan ungkapan  dari  informan  sebagai  sumber  informasi utama. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti  lebih  memperdalam  pengetahuan  tentang peraturan  desa  guna  memperluas  cakupan  dan keakuratan temuan penelitian.
2. Selain itu, peneliti juga menghadapi kendala karena kurangnya  dasar  yang  kuat  dalam  menyampaikan pendapat  yang  tegas  kepada  informan.  Oleh  karena itu,  untuk  penelitian  selanjutnya,  sangat  diharapkan memiliki  keberanian  yang  lebih  besar  dalam mengemukakan  pendapat  yang  benar  dan  jelas kepada  informan.  Hal  ini  akan  memungkinkan
peneliti untuk  mendapatkan pemahaman  yang  lebih mendalam dan memperoleh data yang lebih akurat..

## DAFTAR REFERENSI
Aiyub,  S.  E.,  Ec,  M.,  Adnan,  S.  E.,  Si,  M.,  & Jullimursyida,  E.  (2022). Digital  Human:
Formulasi  Pengembangan Human Capital Untuk Keunggulan Daya Saing Industri . Www.Sefabumipersada.Com
Andriano,  &  Evan.  (2019). Analisis  Akuntabilitas  Dan Transparansi  Pada  Panti  Asuhan  Al  –  Maa’uun Yosowilangun . Http://Meryna.Web.Id
Ardilia,  &  Putu  Devi  Desak.  (2021). Pengaruh  Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi,  Tingkat  Pemahaman  Akuntansi  Dan Good  Corporate  Governance  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pada  Lembaga  Perkreditan Desa  (Lpd)  Di  Kecamatan  Tampaksiringpetang . 1–29.
Dewi, K. C., Kurniawan, P. S., Putra, N., Jurusan, Y., & Program,  A.  (2018).  Badan  Usaha  Milik  Desa (Studi  Pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  Mandala Giri  Amertha  Desa  Tajun).  Dalam Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  Akuntansi)  Universitas  Pendidikan Ganesha (Vol. 9, Nomor 3).
Early Ridho Kismawadi. (2020). Fraud Pada Lembaga Keuangan Dan Nonkeuangan (Nurachma Sahara, Ed.; 1 Ed.). Pt. Rajagrafindo Persada.
Faiz Zamzami, N. D. N. I. A. F. (2021). Sistem Informasi Akuntansi (Andayani,  Ed.).  Gadjah  Mada University Press.
Fajarudin. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora , 1 , 1–10.
Kardiyono. (2017). Peran Perangkat Desa
Dalam  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa .
Lantari  Ni  Made.  (2023). Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi
Akuntansi (Sia) Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd)  Di  Kecamatan (Jullimusyida,  Ed.).  Sefa Bumi Persada.
Lutfiyah. (2018). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Berbasis Softwaredi Koperasias-Sakinah  „Aisiyah  Kota  Malang .  1– 123.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2010).  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang Standar  Akuntansi  Pemerintah  (Sap).  Jakarta: Kementerian Keuangan.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2014).  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
Rasyid Rosyeni. (2023). Dasar-Dasar Manjemen Modal Kerja (Hidayati, Ed.). Pt Raja Grafindo Persada.
Sadewi Tittus Silvi, & Adiputra Made Pradana. (2022). Analisis  Sistem  Pengendalian  Intern  Penerimaan Dan Pengeluaran Kas  Kedukaan Pada Organisasi Non-Profit (Studi Kasus Pada Gereja Bethel Injil Sepenuh  ”Bukit  Doa”  Singaraja). Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 12 .
Sari  Ika  Maya,  Hasbudin,  &  Aminah  Titi.  (2022).
Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansipenerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada
Koperasi  Mina  Samudera  Kendari. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (Jak) , 7 , 1–15.
Sari,  P.  A.  P.  (2020). Analisis  Sistem  Informasi Akuntansi  Penerimaan  Dan  Pengeluaran  Kas Pada Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis .
Siregar,  R.  (2019). Implementasi  Sistem  Informasi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Bagi Pemimpin Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Yayasan Universitas Labuhanbatu .
Suri  Mustika  Intan,  &  Puspaningrum  Ajeng  Savitri. (2020).  Sistem  Informasi  Manajemen  Berita Berbasis  Web.  Dalam Jurnal  Teknologi  Dan Sistem  Informasi  (Jtsi) (Vol.  1,  Nomor  1). Http://Jim.Teknokrat.Ac.Id/Index.Php/Sisteminfo rmasi
Wahid  Wachyu  Adi  Winarto.  (2022). Audit  Sistem Informasi (Nasrudin  Moh,  Ed.;  1  Ed.).  Pt  Nasya Expanding Management.
Yasinta.  (2020). Analisis   Sistem  Informasi   Akuntansi Penerimaan Dan  Pengeluaran Kas Pada Cv  Adi Bangau Motor Aceh Besar .