## PENGARUH PENAG IHAN PAJAK TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KPP DENPASAR BARAT
Nyoman Sentosa Hardika 1) , Ni Luh Putu Ratih Sri Rahayu 2)
1,2) Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali Email : sen_hardika@yahoo.co.id

## Abstract,
One way to disburse tax arrears was with the activities of tax collection. Tax collection aims  to  make  the  Taxpayer  pay  off  the  tax  debts.  It  is  due  to  activity  of  tax  collection  has  the forceful  law  power.  Activity  of  tax  collection  carried  out  by  the  Tax  Confiscator.  This  study aimed  to  determine  the  effect  of  tax  collection  by the  letter  of  reprimand,  forced  letter,  and  a warrant for the seizure of the disbursement of tax arrears.
This study uses multiple regression analysis. The aims of study are to determine the effect of active collection action against liquefaction tax arrears in KPP Denpasar Barat. The result of this  study  showed  thad  simultaneous,  active  collection  action  significantly  influence  the disbursement of tax arrears. While partially, a letter of reprimand and forced letter and warrant significant  influence  in  teh  seizure  did  not  significantly  affect  the  disbursement  of  tax  arrears. Active  collection  action  with  a  letter  of  reprimand,  forced  letter,  and  the  seizure  warrants  are factors that determine the level of disbursement of tax arrears.
Keywords : tax collection, tax confiscator, active collection, tax arrears

## PENDAHULUAN
Sumber  dana  untuk  pembiayaan  pembangunan  dalam  APBN  dapat  berasal  dari  sumber dana dalam negeri dan sumber dana luar negeri. Sumber dana luar negeri berupa pinjaman luar negeri  atau  hibah,  dan  sumber  dana  dalam  negeri  diperoleh  dari  penjualanan  minyak  dan  gas (migas),  non  migas  serta  pajak.  Dilihat  dari  pemungutannya,  pajak  dibedakan  menjadi    pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelolah oleh pemerintah daerah. Pajak pusat dalam pemungutannya dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Ilyas dan Burton, 2013:5).
Sistem pemungutan pajak  di dunia ada 3 jenis, self assessment, official assessment , dan withholding  tax .  Indonesia  menganut  sistem self  assessment berdasarkan  UU  No.  6  tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah, terakhir  dalam  UU  Nomor  28  tahun  2008  (Undang-Undang  KUP)  khususnya  ayat  1  dan  2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka wajib pajak wajib untuk melakukan kegiatan menghitung, membayar dan melaporkan melalui surat pemberitahuan. Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah  terhadap  wajib  pajak  dalam self  assessment  system ini  seharusnya  dapat  berjalan sesuai  rencana.  Wajib  pajak  mampu  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  secara  baik  tanpa adanya  kelalaian,  kesengajaan,  maupun  ketidaktahuan  atas  kewajibannya  tersebut.  Akan  tetapi, kondisi  ideal  ini  tidak  selalu  terjadi,  mengingat  wajib  pajak  sangat  sering  berupaya  untuk menghindari beban pajak  yang dikenakan  kepadanya.  Keadaan ini membuat dalam  pemungutan pajak  sangat  diperlukan  ketegasan  fiskus  terhadap  wajib  pajak  dengan  menerapkan  ketentuan hukum (law  enforcement )  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  perpajakan  yang  berlaku. Tujuan  dari  penerapan law  enforcement adalah  agar  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  perpajakan Indonesia  (Siahaan,  2004:1).  Negara  Indonesia  memberikan  tanggung  jawab  kepada  Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  untuk  bertindak  sebagai law  enforcement  agent. Hal  tersebut  dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh beberapa  kendala, law  enforcement (penegakan  hukum)  dalam  perpajakan  harus  dilaksanakan secara konsisten (Rusjdi, 2007:10). Produk hukum berupa peraturan perpajakan yang lebih baik diharapkan  dapat  memberikan  penekanan  yang  lebih  pada  keseimbangan  antara  kepentingan masyarakat, wajib pajak dan kepentingan negara.
Salah  satu  indikasi  keberhasilan  pemungutan  pajak  pada  suatu  negara  adalah  adanya kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya
Jurnal
Vol. 13 No. 4, Oktober 2016 :  369 - 377
tepat  pada  waktunya.  Hal  ini  sangat  diperlukan  untuk  menjamin  tersedianya  dana  bagi  negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran negara.
Apabila  masyarakat  mengerti  tentang  manfaat  dan  fungsi  dari  pajak  maka  tentu masyarakat sadar akan pajak dan tidak akan lagi dijumpai wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Akan  tetapi  dalam  kenyataannya,  terdapat  cukup  banyak  masyarakat yang  dengan  sengaja  melakukan  kecurangan-kecurangan  dan  melalaikan  kewajibannya  dalam melaksanakan  pembayaran  pajak  yang  telah  ditetapkan  sehingga  menyebabkan  timbulnya tunggakan  pajak.  Penyebab  timbulnya  tunggakan  pajak  antara  lain  disebabkan  pengetahuan tentang  peraturan  hukum,  pengetahuan  tentang  isi  peraturan-peraturan  hukum,  sikap  terhadap peraturan  hukum,  dan  pola-pola  perilaku  hukum.  Direktorat  Jenderal  Pajak  Departemen Keuangan  melakukan  berbagai  langkah  untuk  menagih  tunggakan  tersebut,  diantaranya  dengan melakukan  tindakan  penagihan  aktif  yang  terdiri  dari    serangkaian  tindakan  yang  dilaksanakan oleh  aparatur  perpajakan  dalam  rangka  mencairkan  tunggakan  pajak  yang  terjadi  (Gunadi, 2004:116).
Tindakan  penagihan  pajak  dilakukan  berdasarkan  UU No.  19  tahun  2000  sebagai  ganti UU  No.  19  tahun  1997  tentang  Penagihan  Pajak  Negara  dengan  Surat  Paksa.  Disamping  itu penagihan  pajak  juga  diatur  dalam  UU  No.  16  tahun  2000  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan. Pasal 18 menyebutkan bahwa surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar,  surat  ketetapan  pajak  kurang  bayar  tambahan,  dan  surat  keputusan  pembetulan,  surat keputusan  keberatan,  putusan  banding,  yang  menyebabkan  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.
Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan diterbitkan Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP),  yang  dapat  berupa  :  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar (SKPKB),  Surat  Tagihan  Pajak  (STP),  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan (SKPKBT).  Dengan  adanya  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP)  tersebut,  maka  Wajib  Pajak  atau Penanggung  Pajak  harus  segera  melunasi  tunggakan  pajaknya  sesuai  dengan  batas  waktu  yang ditentukan,  yakni  1  (satu)  bulan  setelah  tanggal  SKP.  Bilamana  Wajib  Pajak  atau  Penanggung Pajak  tidak  mengindahkannya,  maka  kepada  Wajib  Pajak  bersangkutan  akan  dilakukan  upaya penegakan hukum yang bersifat memaksa.
Upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  kepada  Wajib  Pajak  atau  Penanggung  Pajak yang  tidak  melunasi  tunggakan  pajaknya  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  adalah dengan melakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yakni serangkaian tindakan agar  Wajib Pajak  atau Penanggung Pajak melunasi  utang pajak dan beaya  penagihan  pajak  dengan  teguran  atau  peringatan,  penagihan  seketika  atau  sekaligus, penerbitan surat paksa, tindakan pencegahan, penyitaan, penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
Tindakan  penagihan  pajak  aktif  merupakan  solusi  terakhir  dalam  pemegang  peranan penting di bidang perpajakan. Hal tersebut dapat dilihat dari data kegiatan penagihan pajak tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015. Dalam tabel disajikan jumlah penerbitan, jumlah nominal target serta pencairan  piutang  pajak  dengan  Surat  Teguran  ,Surat  Paksa  ,  dan  Surat  Sita  yang  terjadi  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar  Barat sebagai berikut :
Secara teoritis tindakan penagihan tentunya tidak akan menemui kendala, karena adanya landasan  hukum  yang  kuat  berupa  UU  dan  peraturan  pelaksanaannya  serta  berbagai  kebijakan yang  mendorong  upaya  penagihan.  Namun  di  dalam  kenyataannya  tindakan  penagihan  yang dilaksanakan  Juru  Sita  Pajak,  mulai  saat  pemberitahuan  Surat  Paksa  (SP),  sampai  dengan pelaksanaan  pelelangan  ternyata  seringkali  menemui  berbagai  kendala  baik  intern  maupun ekstern, juga kaitannya dengan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.
Tabel I.1 Pelaksanaan Surat Teguran TAHUN SURAT TEGURAN Lbr Target Pencairan 2012 987 5.404.709.787 353.759.035 2013 1340 21.244.765.936 544.253.000 2014 2.067 5.094.689.047 239.891.113 2015 753 11.112.594.099 1.371.984.592
Jurnal
Jurnal     Valid

## Tabel I.2 Pelaksanaan Surat Paksa
Tabel I.3 Pelaksanaan SPMP
TAHUN PELAKSANAAN SPMP Lbr Target Pencairan 2012 4 - - 2013 22 255.331.859 - 2014 22 10.035.649.707 910.281.227 2015 15 48.333.886.165 143.578.431
(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Denpasar Barat)
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Apakah  tindakan  penagihan  aktif  berupa  Surat  Teguran  berpengaruh  terhadap  pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015 ?
2. Apakah  tindakan  penagihan  aktif  berupa  Surat  Paksa  berpengaruh  terhadap  pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015?
3. Apakah  tindakan  penagihan  aktif  berupa  Surat  Sita  berpengaruh  terhadap  pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015?
4. Apakah tindakan penagihan aktif berupa Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP berpengaruh secara  simultan  terhadap  pencairan  tunggakan  pajak  di  KPP  Pratama  Denpasar  Barat  pada tahun 2012-2015 ?
Berdasarkan penjabaran di atas, diajukan hipotesis sebagai berikut: H 1 :  Penagihan  pajak  dengan  Surat  Teguran  berpengaruh  signifikan    terhadap  pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015.
H 2 : Penagihan pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan  terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015.
H 3 :   Penagihan pajak dengan Surat Sita berpengaruh signifikan  terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015.
H 4 :      Penagihan  pajak  dengan  Surat  Teguran,  Surat  Paksa,  dan  Surat  Sita  secara  simultan berpengaruh  signifikan    terhadap  pencairan  tunggakan  pajak  di  KPP  Pratama  Denpasar Barat pada tahun 2012-2015.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Untuk  menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini,  metode  analisis  data  yang  digunakan adalah  analisis  regresi  linier  berganda  ( Multiple  Regression  Analysis ).  Pengujian  tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e Dimana : Y = Jumlah pencairan tunggakan pajak
a = Konstanta b 1
= Koefisien surat teguran b 2 = Koefiisen surat paksa
b 3 = Koefisien surat sita
X 1 = Jumlah Surat teguran
X 2 = Jumlah Surat paksa X 3 = Jumlah Surat Sita
e = Faktor Pengganggu
TAHUN SURAT PAKSA Lbr Target Pencairan 2012 370 5.701.171.220 1.552.041.393 2013 452 20.736.956.127 2.022.858.157 2014 4.045 13.250.441.338 1.708.082.565 2015 1.181 8.591.514.193 2.077.510.234
Jurnal
Vol. 13 No. 4, Oktober 2016 :  369 - 377

## Uji Asumsi Klasik
Uji  normalitas  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  uji    Kolmogorov-Smirnov.  Jika signifikansi  dari  nilai  Asymp.  Sig.  (2-tailed)    lebih  besar  dari  0,05  maka  data  tersebut berdistribusi  secara  normal.  Berdasarkan  hasil  uji  Kolmogorov-Smirnov  nilai  siginifikasinya sebesar  0,201  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  data  residual  terdistribusi  normal  karena signifikansi nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  lebih besar dari 0,05. Uji  autokorelasi dapat dilakukan uji  Durbin-Watson  terhadap  variabel  pengganggu  (disturbance  error  term)nya.  Dengan    tingkat kepercayaan  5%,  untuk  n  =  48,  dan  k  =  3,  maka  nilai  Durbin  Watson:  dl  =  1,4  dan  du  =  1,6, sehingga  diperoleh      4  –  1,6  =  2,4  dan  4  –  1,4  =  2,6.  Dari  pengujian  diperoleh  nilai  Durbin- Watson  sebesar  2,102  berada  pada    daerah  yang    tidak  ada  autokorelasi,  maka  dapat  dikatakan bahwa  semua  instrumen  variabel    tidak  terjadi  autokorelasi.  Berdasarkan  hasil  pengujian diperoleh nilai tolerance variabel bebas lebih dari 10% atau 0,1. Nilai VIF kurang dari 10 dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a 9534782 6865439 1,389 ,172 7935067 41157,567 ,898 192,797 ,000 1943256 79911,411 ,111 24,318 ,000 5599559 4812126 ,003 1,164 ,251 (Constant) Surat_teguran
Surat_paksa SPMP Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig.
Dependent Variable: Pencairan_piutang
a.

## Sumber : Data Sekunder yang diolah
Berdasarkan  Tabel  di  atas  diperoleh    persamaan  regresi  dari  hasil  tersebut  sebagai berikut :   Y = 9.534.782+ 7.935.067 X 1 + 1.943.256 X 2 + 5.599.559 X 3 Uji Hipotesis (Uji t)
Uji  hipotesis  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  secara  parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis (uji t) dapat dilihat pada tabel berikut:

## NILAI t HITUNG
Coefficients a 9534782 6865439 1,389 ,172 7935067 41157,567 ,898 192,797 ,000 1943256 79911,411 ,111 24,318 ,000 5599559 4812126 ,003 1,164 ,251 (Constant)
Surat_teguran Surat_paksa SPMP Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig.
Dependent Variable: Pencairan_piutang a.

## Sumber : Data Sekunder yang diolah
Untuk mengetahui signifikansi pengaruh Surat Teguran terhadap   Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Tahun 2012 – 2015 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Merumuskan hipotesis Ho : b1 = 0, artinya  Surat  Teguran  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap    Pencairan Tunggakan Pajak.
H1 :  b1 > 0, artinya  Surat    Teguran  berpengaruh  signifikan  terhadap    Pencairan Tunggakan Pajak.
Jurnal
Vol. 13 No. 4, Oktober 2016 :  369 - 377
Penentuan t hitung Hasil perhitungan menunjukkan t hitung = 192,797 Kriteria penerimaan/penolakan
Untuk  menguji  hipotesis  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  sig  dengan  nilai α =  0,05 sebagai berikut:
Jika sig < 0,05 maka Ho ditolak atau H1 diterima Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima atau H1 ditolak Berdasarkan Tabel diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 192,797 dengan sig 0,000 yang berarti H1 diterima atau Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
Untuk  mengetahui  signifikansi  pengaruh  Surat  Paksa  terhadap    Pencairan  Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Tahun 2012 – 2015 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Merumuskan hipotesis Ho : b2 = 0, artinya  Surat  Paksa  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap    Pencairan Tunggakan Pajak.
H1 :  b2 > 0, artinya  Surat  Paksa  berpengaruh  signifikan  terhadap    Pencairan Tunggakan Pajak. Penentuan t hitung
Hasil perhitungan menunjukkan t hitung = 24,318 Kriteria penerimaan/penolakan
Untuk  menguji  hipotesis  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  sig  dengan  nilai α =  0,05 sebagai berikut:
Jika sig < 0,05 maka Ho ditolak atau H1 diterima Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima atau H1 ditolak Berdasarkan Tabel  diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 24,318 dengan sig 0,000 yang berarti H1 diterima atau Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap  Pencairan Tunggakan Pajak.
Untuk mengetahui signifikansi pengaruh SPMP terhadap  Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Tahun 2012 – 2015 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
Merumuskan hipotesis Ho : b3 = 0, artinya  SPMP  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap    Pencairan Tunggakan Pajak.
H1 :  b3 > 0, artinya  SPMP  berpengaruh  signifikan  terhadap    Pencairan  Tunggakan Pajak.
Penentuan t hitung Hasil perhitungan menunjukkan t hitung = 1,164 Kriteria penerimaan/penolakan
Untuk  menguji  hipotesis  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  sig  dengan  nilai α =  0,05 sebagai berikut:
Jika sig < 0,05 maka Ho ditolak atau H1 diterima Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima atau H1 ditolak Berdasarkan Tabel diketahui bahwa nilai t hitung 1,164 dengan sig 0,251 yang berarti H1 ditolak atau SPMP tidak  berpengaruh signifikan terhadap  pencairan tunggakan pajak.
Penerbitan  SPMP  merupakan  langkah  terakhir  yang  ditempuh  oleh  KPP  Denpasar  Barat dalam  melakukan  penagihan  aktif.  Data  amatan  menunjukkan  setiap  bulannya  sepanjang  tahun pengamatan  Tahun  2012  –  2015  hanya  terdapat  maksimal  dua  SPMP  dan  kecenderungannya hanya  terdapat  satu  SPMP.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Marhaendi (2012)  yang  melakukan  penelitian  pada  KPP  Pratama  Tamansari  Satu  Jakarta.  Perbedaan  hasil penelitian  ini  bisa  dijustifikasi  oleh  adanya  perbedaan  rentang  waktu  penelitian  dan  objek penelitian yang berbeda.
Perbedaan  objek  penelitian  sangat  mempengaruhi  karakteristik  Wajib  Pajak  yang  diteliti. KPP  Denpasar  Barat  yang  berlokasi  di  Bali  penuh  dengan  nilai  kearifan  lokal  yang  dipegang teguh  oleh  Wajib  Pajak.  Budaya  malu,  rasa  bersalah,  dan  adat  ketimuran  merupakan  hal  yang sangat  mempengaruhi  prilaku  Wajib  Pajak.  Dapat  disimpulkan  bahwa  penagihan  aktif  KPP Denpasar Barat tidak sampai menerbitkan SPMP sudah mampu menagih pajak yang tertunggak.
Jurnal
Vol. 13 No. 4, Oktober 2016 :  369 - 377
Perubahan pola prilaku Wajib Pajak seperti ini merupakan harapan bersama untuk mewujudkan kepatuhan yang lebih baik.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  harapan  Direktorat  Jenderal  Pajak  bahwa  pada  tahun pembinaan Wajib Pajak Tahun 2014 dan 2015 telah mampu membina Wajib Pajak menuju Wajib Pajak  yang  lebih  patuh.  Upaya  penegakan  hukum  yang diterapkan  pada  tahun  2016  tidak  akan memberikan  peningkatan  pendapatan  yang  berarti  tanpa  adanya  kesadaran  secara  sukarela  oleh Wajib  Pajak.  Penagihan  aktif  dengan  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa  sudah  mampu  membina Wajib Pajak (Diah Putri Pertiwi, 2014 dan Helsy Amelia Saputri, 2015). F- test
Untuk  menguji  nyata-tidaknya  pengaruh  variabel  bebas  banyaknya    Surat  Teguran  (X 1 ), Surat  Paksa  (X 2 ),  dan  SPMP  (X 3 )  secara  simultan  terhadap  variabel  terikat  jumlah  Pencairan Tunggakan Pajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Tahun 2012 – 2015, maka  dilakukan  uji  signifikasi  dengan  uji-F  (F -test )  yang  langkah-langkah  pengujiannya  adalah sebagai berikut: Perumusan Hipotesis H O : b 1,2,3 = 0 berarti  bahwa    tidak  ada  pengaruh  yang  nyata  antara  bebas  Surat Teguran  (X 1 ),  Surat  Paksa  (X2),  dan  SPMP  (X 3 )  secara  simultan terhadap  variabel  terikat  jumlah  Pencairan  Tunggakan  Pajak  (Y)  pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Tahun 2012 – 2015 H i : b 1,2,3 > 0 berarti ada  pengaruh  positif  yang  nyata  antara  bebas  Surat  Teguran (X 1 ),  Surat  Paksa  (X2),  dan  SPMP  (X 3 )  secara  simultan  terhadap variabel  terikat  jumlah  Pencairan  Tunggakan  Pajak  (Y)  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Tahun 2012 – 2015 Penentuan F hitung
NILAI F HITUNG ANOVA b 5E+019 3 1,650E+019 79948,902 ,000 a 9E+015 44 2,063E+014 5E+019
47
Regression Residual Total Model
1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. Predictors: (Constant), SPMP, Surat_paksa, Surat_teguran a.
Dependent Variable: Pencairan_piutang b.
Sumber : Data Sekunder yang diolah
Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS pada tabel di atas menunjukkan F hitung =  79948,902 Kriteria penerimaan/penolakan
Untuk  menguji  hipotesis  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  sig    dengan  nilai α =  0,05 sebagai berikut:
Jika sig < 0,05 maka Ho ditolak atau H1 diterima Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima atau H1 ditolak Berdasarkan  Tabel  di  atas  diketahui  bahwa  nilai  F  hitung  sebesar  79948,902  dengan  sig  0,000 yang  berarti  H1  diterima  atau  Surat  Teguran,  Surat  Paksa  dan  SPMP  berpengaruh  signifikan terhadap  pencairan tunggakan pajak
Uji Koefisien Determinasi ( R 2 )
Uji  koefisien  determinasi  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  kemampuan variabel  bebas  ( independen )  menerangkan  variabel  terikatnya  ( dependen ),  ini  dapat  dilihat  dari nilai R 2 yaitu adjusted R 2.
Jurnal
Nilai Koefisien Determinasi (Uji R²)
Model Summary b ,978 a ,954 ,951 14364371,7 2,102 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson Predictors: (Constant), SPMP, Surat_paksa, Surat_teguran
a.
Dependent Variable: Pencairan_piutang b.

## Sumber : Data Sekunder yang diolah
Berdasarkan Tabel di  atas  nilai adjusted R 2 sebesar 0,951, ini  berarti sebesar 95,1 persen (%) variabel Surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP mempengaruhi  pencairan piutang tunggakan pajak,  sedangkan  sisanya  sebesar  1,1  persen  (%)  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak dimasukan dalam penelitian.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Tindakan  penagihan  aktif  berupa  Surat  Teguran  secara  parsial  berpengaruh  signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015.
2. Tindakan penagihan aktif berupa Surat Paksa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pencairan  tunggakan  pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Barat  pada  tahun 2012-2015.
3. Tindakan  penagihan  aktif  berupa  SPMP  (Surat  Perintah  Melaksanakan  Penyitaan)  secara parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pencairan  Tunggakan  Pajak  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Barat  pada  tahun  2012-2015.  Hasil  penelitian  ini mengindikasikan  bahwa  penagihan  aktif  di  KPP  Denpasar  Barat  sudah  mampu  membina Wajib  Pajak  lebih  patuh  hanya  dengan  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa  tanpa  harus menerbitakan  Surat  SPMP.  Karakteristik  dan  perubahan  pola  prilaku  Wajib  Pajak  yang terdaftar  pada    KPP  Denpasar  Barat  sudah  sesuai  dengan  harapan  DJP  untuk  dalam  tahun pembinaan Wajib Pajak.
4. Tindakan  penagihan  aktif  berupa  Surat  Teguran,  Surat  Paksa,  dan  SPMP  secara  simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  pencairan  tunggakan  pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Denpasar Barat pada tahun 2012-2015.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  serta  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini,  maka terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya:
1. Diharapkan  aparat  pajak  melakukan  tindakan  tegas  terhadap  Wajib  Pajak  yang  tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia.
2. KPP  Pratama  Denpasar  Barat  mengacu  dari  hasil  penelitian  dalam  melakukan  penagihan aktif  diupayakan  lebih  menekankan  penegakan  hukum  yang  diikuti  dengan  pendekatan humanis  untuk  merangkul  Wajib  Pajak.  Penagihan  aktif  dengan  Surat  Teguran  dan  Surat Paksa  merupakan  langkah  hukum  yang  sudah  tepat  yang  harus  diikuti  dengan  pendekatan humanis  kepada  masing-masing  Wajib  Pajak.  Kepatuhan  sukarela  tidak  akan  terwujud  jika DJP  hanya  berpegangan  kepada  penegakan  hukum  tanpa ada  pendekatan  pembinaan  Wajib Pajak.
3. Meningkatkan  kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  menunaikan  kewajibannya  membayar  pajak melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan pajak secara intensif.
4. Melakukan  reformasi  administrasi  seperti  penyederhanaan  prosedur  perpajakan  serta pembenahan sumber daya manusia melalui reformasi moral dan etika sehingga tercipta fiskus yang professional, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan amanat yang diembannya.
Jurnal
Jurnal     Valid

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, S dan Trisnawati, E. 2013. Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat.
Bohari. 2012. Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi . Jakarta: Rajawali Pers
Dimas. 2012. Surat Teguran , (Online),  (Http:  //Dimas 123456.  Blogspot .Com/ 2012/  Html Di Akses 20 April 2015).
Gunadi.  2004. Bunga  Rampai  Pemeriksaan  Penyelidikan  Dan  Penagihan  Pajak .  Jakarta:  PT. Multi Utama Indojasa.
Hasan, Iqbal. 2002. Pokok – Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Infrensif) . Jakarta:Bumi Aksara.
Hidayat,  R,  dan  Cheisviyanny,  C.  2013. Pengaruh  Kualitas  Penetapan  Pajak  Dan  Tindakan Penagihan  Aktif  Terhadap  Pencairan  Tunggakan  Pajak . Jurnal  WRA,  Vol.  1,  No.  1 (Scholar.Google.Co.Id, Diakses )
Ilyas, W.B., dan R. Burton. 2013. Hukum Pajak : Teori, Analisis, dan Perkembangannya . Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
Keputusan Mentri Keuangan No. 147/KMK. 04/1998 Tentang Menunjuk Pajak Untuk Penagihan Pajak  Pusat,  Tata  Cara  Dan  Jadwal  Waktu  Pelaksanaan  Penagihan  Pajak .  Jakarta  : Direktorat Jendral Pajak.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi.
Marhaendi,  Affan,  2012. Pengaruh  Tindakan  Penagihan  Aktif  Dalam  Usaha  Mencairkan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta . Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universtas Gunadarma.
Muljono, D. 2010. Hukum Pajak . Yogyakarta: Andi.
Nadhiastutie,  A.  R.  2010. Evaluasi  Efektifitas  Pelaksanaan  Penagihan  Pajak  Pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah Periode 2008-2009 (Doctoral dissertation, UAJY).
Pertiwi,  Diah  Putri.  2014. Pengaruh  Penagihan  Pajak  DenganSurat  Teguran  Dan  Surat  Paksa TerhadapEfktivitas  Pencairan  Tunggakan  Pajak(Studi  Kasus  Kpp  Pratama  Bandung Karees  Periode  2010-2013) .  Skripsi.    Bandung.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Telkom.
Pitnawati,  2009 .  Efektivitas  Pelaksanaan  Penagihan  Aktif  Dalam  Pencairan  Tunggakan  Pajak Pada KPP Jakarta Pasar Minggu. Skripsi. Jakarta : Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah.
Priyatno, 2009. 5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17. Yogyakarta: Andi Offset.
Pudyatmoko, Sri. Y. 2009. Pengantar Hukum Pajak, Jogyakarta: Penerbit Andi.
Pohan, A. C. 2014. Pengantar Perpajakan , Jakarta: Mitra Wacana Media.
Purnawan,  Amin,  2004, Pelaksanaan  Tindakan  Penagihan  Pajak  kaitannya  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak dan Aspek Keadilannya. Jurnal Hukum. Vol.14, No.1Januari 2004, 33-51
Rainoris, A. W., dan Affandi, M. 2015. Faktor-faktor Yang Mempengaruh  Pencairan Tunggakan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kalideres. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 3 (2).
Resmi, Siti. 2008. Perpajakan: Teori Dan Kasus Edisi 4 . Jakarta: Salemba Empat.
Rusjdi, Muhammad. 2007. PPSP Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa . Jakarta : Macanan Jaya Cemerlang.
Satyawan,  M.  D.  dan  Venusita,  L.  2014. Double  Duties:  Pajak  Dan  Sumbangan  Keagamaan Dalam  Perspektif.  Jurnal  Investasi ,  (Online),Vol  10,  No.  2,  (Scholar.Google.Co.Id, Diakses 2 Juni 2015).
Saputri,  Helsy  Amelia.2015. Pengaruh  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Teguran  Dan  Surat Paksa  Terhadap  Efktivitas  Pencairan  Tunggakan  Pajak  (Studi  Kasus  Kpp  Pratama Bandung  Cibeunying  Periode  2010-2014). Skripsi.  Bandung  :  Fakultas  Ekonomi Universitas Telkom.
Jurnal
Jurnal     Valid
Vol. 13 No. 4, Oktober 2016 :  369 - 377
Sekaran, Uma. 2013. Research Method For Business. 6 th Edition. John Willey, New York . Siahaan,  P.  2004. Utang  Pajak,Pemenuhan  Kewajiban,  Dan  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat Paksa. Fajar Interpratama Offset (PT Rajagrafindo Persada), Jakarta.
Soemitro H. R. 1998. Azas dan Perpajakan 2 . Bandung : Refika Aditama.
Soemitro H. R. 1991. Azas dan Perpajakan 3 . Bandung : Refika Aditama.
Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak . Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak.
Undang-Undang  No  19  Tahun  2000  Tentang  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
Waluyo.2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat Zuriansyah,  R.  2011. Implementasi  Penagihan  Hutang  Pajak  Dengan  Menggunakan Harta  Kekayaan  Penanggung  Pajak  Yang  Tersimpan  Di  Bank  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Cikarang Utara . Skripsi. Sumatra : Fakultas Ekonomi Univ