## PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS

## Bayu Dwi Anggono, Emanuel Raja Damaitu
Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan Nomor 37, Jember, Jawa timur Email: bayu_fhunej@yahoo.com dan emanuel.damaitu@gmail.com

## Abstract
Indonesia gets bonuses and challenges before heading for the golden Indonesian period when it turns 100 years old in 2045. The challenges faced by Indonesia in preparing  this demographic bonus are also quite large. One of them is the entry of radicalism and anti-Pancasila ideology in Indonesia. These challenges are not only the responsibility of the government to solve them, but also all levels of society. Facing this  demographic bonus, all  layers of  Indonesian people must see  that  it  is  necessary  to  strengthen  the  values  of  Pancasila  in  order  to  become  a  living ideology. Strengthening values for the young generation of Indonesia must be done in creative, contextual ways and still based on the roots of Indonesian culture.
Keyword: The Value of Pancasila; Golden Indonesia; Youth.

## Abstrak
Indonesia  mendapatkan  bonus  dan  tantangan  sebelum  menuju  Indonesia  emas  pada  saat  genap berumur 100  tahun pada  2045. Tantangan yang  dihadapi  oleh  Indonesia  dalam mempersiapkan bonus  demografi ini  juga  cukup  besar.  Salah  satunya  adalah  masuknya  paham  radikalisme  dan ideologi  anti  Pancasila  di  Indonesia. Tantangan  tersebut  bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  untuk  menyelesaikannya  namu  juga  seluruh  lapisan  masyarkat. Menghadapi  bonus demografi  ini,  seluruh  lapisan  manusia  Indonesia  harus  melihat  bahwa  diperlukan  sebuah penguatan  nilai-nilai  Pancasila  agar  menjadi  sebuah  ideologi  yang  hidup. Penguatan  nilai-nilai kepada  generasi  muda  Indonesia  harus  dengan  cara-cara  yang  kreatif,  kontekstual  dan  tetap berlandaskan pada akar budaya Indonesia.
Kata kunci: Nilai Pancasila; Indonesia Emas; Pemuda.

## A. Pendahuluan
Indonesia  mendapatkan  bonus  dan tantangan  sebelum  menuju  Indonesia  emas pada  saat  genap  berumur  100  tahun  pada 2045.  Badan  Pusat  Statistik  menyebutkan bahwa  Indonesia  sedang  menerima  bonus demografi dengan besarnya jumlah penduduk  yang  pada  masa  usia  produktif, yaitu 15 hingga 64 tahun meningkat (Media, 2018). Bonus demografi ini akan memuncak sekitar  pada  tahun  2030  dimana  komposisi
penduduk  Indonesia  pada  tahun  tersebut akan  didominasi  oleh kelompok  usia produktif (Yuswohady,  2017). Artinya posisi para pemuda Indonesia pada khususnya  akan  sangat  meningkat  dalam kondisi  tahun-tahun  tersebut  dan  menjadi modal  Sumber  Daya  Manusia  dalam pembangunan nasional. Bonus demografi ini ternyata juga mempunyai dampak buruk jika tidak  dipersiapkan  dengan  sangat  baik
sebagaimana  yang  diucapkan  oleh  Presiden Joko Widodo (Media, 2018).
Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia  dalam  mempersiapkan  bonus demografi  ini  juga  cukup  besar.  Salah satunya adalah masuknya paham radikalisme  dan  ideologi  anti  Pancasila  di Indonesia. Penyebaran  paham  radikalisme menjadi  tantangan  terbesar  saat  ini  bukan hanya  oleh  Indonesia  melainkan  juga seluruh  bangsa  yang  ada  di  dunia. Yenny Wahid,  selaku  direktur  Wahid  Institute, menyebutkan  bahwa  berdasarkan  survei yang  dilakukan  oleh  lembaganya  tersebut sebanyak  11  juta  orang  bersedia  melakukan tindakan  radikalisme  dan  intolerans (M.  A. Putra, 2017). Yenny Wahid pun menambahkan  bahwa  terdapat  fenomena yang  menarik  mengenai  perekrutan  yang sistematis  bagi  kelompok-kelompok  radikal (Armenia, 2016). Target  perekrutan tersebut adalah  siswa-siswa  dan  mahasiswa  yang cenderung  berperilaku  lebih  baik  sebelum direkrut  oleh  kelompok  tersebut.  Selain  itu, Yenny  pun  menjelaskan  bahwa  mahasiswa yang direkrut ini semakin gencar mengekspresikan kepedulian dan dukungannya  terhadap  negara-negara  yang sedang  berkonflik  atas  nama  agama. Tahapan  berikutnya,  mahasiswa  maupun siswa yang sudah terpapar kelompok radikal ini  akan  mengeksklusifkan  dirinya  dan menganggap  dirinya  adalah  yang  paling benar.
Melihat  fenomena  faktual  ini,  jika dikaitkan dengan bonus demografi Indonesia maka  akan  menjadi  suatu  tantangan  yang harus  dihadapi  bangsa  ini  untuk  mencapai moment  Indonesia  emas  pada  2045. Bonus demografi  yang  juga  merupakan  generasi milenial menjadi  sangat  rentan  dan  sasaran utama  kelompok  radikal. Generasi  milenial adalah  generasi  yang  tumbuh  pada  era internet  booming yang  memiliki beberapa ciri yaitu karakteristik masing-masing individu  berbeda  bergantung  pada  tempat dimana  individu  ini  dibersarkan,  strata ekonomi, dan sosial keluarganya. Berikutnya  pola  interaksi  sangat  terbuka
dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi milenial juga merupakan  pengguna  sosial  media  yang sangat  fanatik  dan  bahkan  kehidupannya sangat  terpengaruh  dengan  perkembangan teknologi. Selain  itu  mereka juga  lebih terbuka  pandangan  politik  dan  ekonomi sehingga  sangat  reaktif  terhadap  perubahan yang  terjadi  pada  lingkungan  yang  ada  di sekelilingnya (Y. S. Putra, 2016, p. 129).
Generasi  milenial  yang  sangat  dekat dengan  teknologi  dan  sosial  media  akan sangat  mudah  terpengaruh  hasutan-hasutan kelompok radikal dan anti Pancasila melalui sumber-sumber  informasi  media  internet. Noor  Izza  menyebutkan  bahwa  aduan mengenai konten hoax dan  radikalisme meningkat  cukup  tajam  pada  pertengahan tahun 2017 lalu khususnya pada saat momen pilkada  DKI  Jakarta (Ayuwuragil,  2017). Konten-konten mengenai hoax dan radikalisme  ini  semakin  hari  semakin meningkat  dan  gencar  disebarkan  di  sosial media yang dekat dengan generasi milenial.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Badan Intelejen  Negara  (BIN)  ditemukan  bahwa sekitar  39%  mahasiswa  dari  sejumlah perguruan tinggi terpapar radikalisme (Akbar,  2018).melalui  penelitian  tersebut juga  diketahui  bahwa  paham  radikalisme yang  dianut  oleh  para  mahasiswa  tersebut adalah  peningkatan  paham  konservatif keagamaan. Sejatinya mahasiswa atau pemuda  Indonesia  ini  memiliki  peran  yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan  masyarakat  madai.  Selain  itu, kecenderungan  mahasiswa  mudah  terpapar oleh paham radikalisme ini karena dekatnya kaum  muda  dengan  media-media  sosial dimana  paham  radikalisme ini  juga  sudah mulai  tersebar  melalui  dunia  maya (News, 2019).
Tantangan  tersebut bukan hanya menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  untuk menyelesaikannya namu juga seluruh lapisan  masyarkat.  Pada  perayaan  HUT Indonesia  yang  ke-73  lalu,  Presiden  Joko Widodo (Kuwado, 2018) memberikan pesan bahwa  Indonesia  harus  mengedepankan
persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan pembangunan  bangsa.  Menurut presiden, modal  paling  penting  dalam  membangun negara  Indonesia adalah  persatuan  dan kesatuan agar menjadi sebuah kekuatan yang disegani  oleh  bangsa  lain.  Lebih  lanjut presiden juga  mengingatkan  kembali  bahwa rasa  persatuan  dan  kesatuan  ini  harus mencontoh  para  pendiri  bangsa  Indonesia yang  menyingkirkan  segala  perbedaan pandangan  politik,  suku,  ras,  dan  agama demi  mewujudkan  Indonesia  yang  merdeka (Erwanti, 2018).
Oleh  karena  itu, tulisan ini  akan mengupas kembali bahwa pemuda Indonesia yang merupakan bonus demografi Indoneisa ini  harus  melihat  kembali  perannya  sebagai tunas  pembangunan  bangsa.  Berikutnya penulis  akan  mengajak  para  pemuda Indonesia  untuk  menggali  kembali  makna nilai-nilai  dari  Pancasila  sebagai  pondasi dan  semangat  awal  untuk  memerangi radikalisme  dan  menuju  Indonesia  emas 2045. Selain  itu,  pendalaman  karakter manusia  Indonesia  yang  berdasarkan  pada nilai-nilai  Pancasila  akan  menjadi  tameng yang  cukup  kuat  untuk  menangkal  paham- paham radikalisme.

## B. Pembahasan
1. Penguatan Kembali Nilai-Nilai Pancasila Pancasila merupakan satu
kesatuan sistem yang utuh tak terpisahkan  dan mempunyai  banyak sekali  fungsi  di  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  Indonesia. Secara umum banyak sekali disingung dan diajarkan bahwa Pancasila mempunyai  dua  fungsi  yaitu  sebagai dasar  negara  dan  sebagai  dasar falsafah  atau  pandangan  hidup  bangsa Indonesia.  Begitu  banyaknya  fungsi dari  Pancasila  ini, Dominikus  Rato (Rato,  2017,  p.  189) menyebutkan bahwa  Pancasila  merupakan  sebuah ideologi  yang  hidup dan  dapat diketahui dari  tiga indikator. Indikator
tersebut adalah adaptif-aktif , responsive, dan aplikatif .
Indikator  pertama adaptif-aktif maksudnya  adalah  bahwa  nilai-nilai yang  terkandung  di  dalam  tiap-tiap Sila  Pancasila ini  selalu mampu untuk menyesuaikan  diri  dengan  perubahan dan perkembangan zaman (Rato, 2017, p.  189). Nilai-nilai  di  dalam  Pancasila ini  telah  menjadi  bagian  dari  seluruh tubuh, jiwa, dan raga manusia Indonesia.  Nilai  tersebut  menjadi sebuah  pondasi  dalam  setiap  sendi kehidupan  manusia  Indonesia  yang tidak  harus  diganti  melainkan  selalu diperkaya  akan  nilai-nilai  positif dalam  perubahan  zaman.  Maksudnya bahwa  dalam  menghadapi  setiap perubahan  zaman,  nilai-nilai Pancasila ini tidak menggantikan nilai-nilai lama yang  telah  digali  oleh  Soekarno  dan fouding  fathers lainnya  melainkan menyesuaikan  diri  pada  zaman  yang baru ini.
Responsive sebagai  indikator kedua  maksudnya  adalah  bahwa  nilai- nilai  di  dalam  Pancasila  mampu menerima atau mengakomodasi perubahan-perubahan sosial masyarakat  dengan  menerima  setiap elemen sosial-budaya dari asing dengan  maksud  untuk  memperkaya elemen sosial-budayanya sendiri (Rato, 2017, p. 189). Berkaitan dengan indikator  yang  pertama  tadi,  bahwa nilai-nilai  di  dalam  Pacasila  ini  dalam menghadapi  perubahan  harus  bersifat dinamis dan beradaptasi dengan perubahan  zaman.  Makna  perubahan bukan  berarti  harus  mengubah  secara keseluruhan  pokok  atau  dasar  yang terkandung  dalam  nilai-nilai  tersebut melainkan mengambil nilai-nilai perubahan
yang
semakin memperkokoh  pondasi  tersebut.  Nilai- nilai  di  dalam  perubahan  zaman  dan masyarakat  ini  tidaklah  semua  buruk untuk  dihindari,  namun tidak  semua baik  untuk  diambil.  Memperkaya
nilai-nilai elemen sosial budaya tersebut  tetap  harus  memperhatikan karakter  dasar  atau  jati  diri  bangsa Indonesia  dengan  tetap  melihat  nilai- nilai di dalam Pancasila.
Indikator ketiga Pancasila adalah aplikatif. Maksud dari  aplikatif  adalah nilai-nilai Pancasila dapat
diaplikasikan atau diterapkan di masyarakat (Rato,  2017,  p.  189).
Nilai-nilai  dari  Pancasila  ini  tidak sekedar  sebuah  tulisan  tanpa  makna, melainkan sebuah panduan bagi masyarakat  untuk  dapat  hidup  dengan rukun dalam masyarakat yang berbhineka tunggal ika. Sebuah tuntunan  pula  bagi  pemerintah  untuk mengarahkan setiap kebijakannya menuju  cita-cita  bangsa. Pancasila hanya  akan  menjadi  layaknya  benda mati  jika  tidak  pernah  diaplikasikan dan  dihidupi  dalam  setiap  nafas kehidupan  berbangsa  dan  bernegara masyarakat Indonesia.
Pada  era  milenial  saat  ini  yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  bukan berarti  nilai-nilai  Pancasila  tersebut harus berganti secara rasional
mengikuti perkembangan zaman. Nilai Ke-Tuhan-an Yang maha Esa sebagaimana  terkandung  di  dalam  sila pertama  Pancasila  akan  tetap  selalu memiliki  nilai  yang  sama hingga  saat ini.  Soekarno ketika  menggali  nilai dalam  sila  pertama  ini  menyebutkan bahwa  nilai  Ke-Tuhan-an  Yang  Maha Esa  adalah  salah  satu  elemen  yang mampu  mempersatukan  batin  seluruh bangsa  Indonesia  dengan  cara  yang semesra-mesranya (IX,  2018,  p.  89). Perumusan  sila  pertama  ini  adalah bukan  hanya sebatas  ‘Tuhan’  yang dikenal  dalam  agama  yang  diakui  di Indonesia  melainkan  seluruh  konsep ke-Tuhan-an mereka yang bernafaskan pada sebuah keyakinan dan
kepercayaan. Semangat  kebhinekaan tunggal  ika  harus  menjadi  sebuah
semangat
kebangsaan yang memberikan penghargaan atas keberagaman  dan  perbedaan  yang merupakan anugerah bangsa
Indonesia. Penggunaan  istilah  bhineka tunggal ika lebih tepat untuk menggambarkan  semangan  Indonesia bila  dibandingkan  multikulturalisme maupun pluralisme.
Baik
multikulturalisme  maupun  pluralisme lebih  menonjolkan  bahwa  perbedaan adalah  sebuah  kekuatan  mayoritas untuk memenangkan sebuah kontestasi politik (Damaitu, 2018).
Nilai  yang  terkandung  di  dalam sila  kedua  Pancasila  adalah  nilai kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab. Nilai  ini  memberikan  makna  bahwa setiap manusia harus mampu bersikap, berpikir, dan berlaku adil dengan cara- cara  yang  beradab (Damaitu  &
Saptarini,  2017,  p.  293) Namun  pada kenyataan  di  masyarakat  banyak  yang akhirnya  menyalahartikan  nilai  dalam sila  kedua  Pancasila  hanya  sebatas nilai  kemanusiaan  saja. Pada  lambang Garuda  Pancasila,  nilai  kemanusiaan yang adil dan beradab ini dilambangkan  dengan  rantai  yang terdiri  dari  gelang  persegi  dan  bundar yang  tidak  terputus.  Soekarno (IX, 2018,  p.  117) menjelaskan  bahwa rantai dengan pergelangan- pergelangan yang tidak terputus tersebut memberikan  makna  sebuah rantai  kemanusiaan  yang  tidak  ada putusnya.  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  bukanlah  satu bangsa  yang berdiri  sendiri  melainkan  satu  bangsa dalam keluarga bangsa-bangsa. Indoensia  memiliki  beragam  agama, suku / etnis, dan bahasa. Tercatat pada data  tahun  2016  yang  terdapat  sekitar 250  suku/etnis  yang  ada  di  Indonesia. Selain itu mayoritas masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah dibandingkan dengan bahasa
Indonesia (Dokhi et al., 2016, pp.  28–
29). Keberagaman  tersebut  bukanlah sebuah  ancaman  melainkan  sebuah anugerah  yang  luar  biasa  dari  Tuhan Yang  Maha  Esa.  Indonesia  mampu lepas  dari  penjajahan  yang  sangat menyengsarakan rakyat Indonesia karena  bersatunya  seluruh  manusia Indonesia  dengan  kesadran  bersama untuk hidup damai dan sejahtera.
Perkembangan  teknologi  di  era milenial  ini  cenderung  mengarahkan manusia-manusia Indonesia untuk hidup secara individual. Segala kebudayaan  dan  nilai-nilai  budaya asing mengalir sangat deras mengancam  nilai-nilai  kebudayaan bangsa  kita melalui  sosial  media  dan media  informasi  lainnya  yang  dapat diakses  dengan  sangat  mudah  melalui gawai  elektronik. Seharusnya  aliran- aliran  informasi  yang  sangat  deras melaju pada kehidupan manusia Indonesia  saat  ini  dapat  digunakan untuk  saling  memperkaya  kekuatan persatuan  dan  kemanusiaan  Indonesia. Pada  era  milenial ini, manusia Indonesia sangat menginginkan sebuah  kebebasan  individu.  Akan tetapi kebebasan individu ini berkaitan dengan  adab  atau  budaya  yang  ada  di Indonesia  dan  harus  terdapat  sebuah penghormatan  terhadap  hak  asasi manusia untuk  mencapai keadilan atas kemanusiaan  yang  sangat  beradab (Damaitu & Saptarini, 2017, p. 294) Nilai yang  terkandung  di  dalam sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nilai  ini  akan  mempunyai  pemaknaan yang  berbeda  jika  hanya  disebut dengan  nilai  persatuan.  Maka  akan menjadi  sebuah  perebutan  kekuasaan antara  persatuan  kelompok yang mempunyai kekuatan lebih atau mayoritas. Bahkan akan sangat mungkin  terjadi  persatuan  antara kelompok  masyarakat  yang  paling dekat dengan penguasa untuk
melanggengkan kekuasaan ini
(Damaitu,  2018). Nilai  Persatuan
Indonesia juga dapat dikatakan mengandung makna sebagai usaha kea rah bersatunya seluruh manusia Indonesia dalam membina rasa nasionalisme  untuk  mempertahankan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Nilai  ini  pun  sekaligus  mengakui  dan menghargai  keanekaragaman yang dimiliki Bangsa Indonesia yang dibalut  dalam  semboyan  Bhineka Tunggal Ika.
Soekarno  menjelaskan  bahwa nilai  kebangsaan  ini  beliau  ambil  dari dua  pemikir  besar  dunia  yaitu  Ernest Renan  dan  Otto  Bauer.  Bangsa  adalah segerombolan manusia yang mempunyai kesamaan kehendak untuk bersatu  dan  mempunyai  persamaan karakter  yang  berdiam  di  atas  suatu wilayah geopolitik  yang nyata sebagai satu  kesatuan (IX,  2018,  p.  103) Sebuah rasa kebangsaan secara singkat adalah kesatuan antara manusia Indonesia dengan tanah airnya. Berdasarkan data sebelumnya dikatakan bahwa Indonesia terdiri dari 250  suku/etnis dan  itulah  Indonesia buka  masing-masing  suku  atau  etnis itu berdiri sendiri.
Nilai  keempat  yang  tertuang  di dalam  sila  keempat  adalah  kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Nilai ini pun bukan hanya sebatas nilai kerakyatan  atau  nilai  demokrasi  saja akan  tetapi  mempunyai  nilai  yang lebih mendalam dengan memunculkan karakter bangsa Indonesia yaitu demokrasi musyawarah untuk
mencapai  mufakat. Soekarno  pun mengatakan  bahwa  demokrasi  yang disebutkan  sebagai  dasar  dari  sila keempat ini tidak perlu “identik” sama dengan dengan demokrasi yang dijalankan  oleh  bangsa-bangsa  lain melainkan  demokrasi  yang  bercorak kepribadian  bangsa  Indonesia (IX, 2018,  p.  146). Demokrasi  ini  bukan
hanya  sebuah  alat  teknis  melainkan kesatuan  alam  jiwa  perasaan  atas penyelenggaraan cita-cita satu masyarakat yang adil dan makmur.
Yudi  Latif (2011,  p.  477)
menyebutkan  bahwa  demokrasi  yang terdapat di dalam nilai sila keempat ini terdiri  dari kedaulatan  rakyat  dan permusyawaratan. Cita -cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat  dalam  politik  dengan  memberi jalan  bagi  peran  dan  pengaruh  besar yang  dimainkan  rakyat  dalam  proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Cita-cita permusyawaratan memancarkan
kehendak  untuk  menghadirkan  negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan  dan  golongan,  sebagai pantulan  dari  semangat  kekeluargaan pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”. Masyarakat  demokratis dilahirkan  dalam  sebuah  kegiatan musyawarah  dan  pembahasan  yang hasil  dan  mutunya bergantung kepada para peserta yang taat dan setia kepada aturan dan pembahasan dalam musyawarah (Sinal,  2017,  p.  199). Nilai  dalam  sila  keempat  ini  tidak hanya  berbicara  bahwa  sebuah  sistem kerakyatan  dan demokrasi  yang hanya dapat  dilaksanakan  dalam  kontestasi politik  saja,  melainkan  dalam  setiap lapisan  masyarakat. Setiap  manusia Indonesia mempunyai hak dan
kedudukan yang sama ketika
membicarakan  sebuah  jalan  keluar yang  dihadapi  oleh  Bangsa  Indonesia. Prinsip  di  dalam  musyawarah  tidak ada  sebuah  kebenaran  mutlak  atau dalil-dalil  yang  tidak  bisa  ditawar  dan membawa semangat berdialektika.
Nilai  kelima  yang  terkandung didalam sila  kelima  Pancasila  adalah keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Nilai  ini  menunjukkan sebuah tujuan  akhir  dari  sebuah
revolusi yang berdasarkan pada Pancasila.  Soekarno(IX,  2018,  p.  169) menyebutkan bahwa revolusi
Indonesia  itu  bermuka  dua  layaknya mata uang yaitu muka sosial dan muka politik. Revolusi  ini  untuk  mencapai satu Negara Kesatuan Republik Indonesia dar Sabang sampai Merauke yang berdaulat penuh untuk mengadakan satu masyarakat yang adil dan  makmur. Tujuan  ini  sebagaimana tercantum  di  dalam  Pembukaan  UUD NRI Tahun 1945  akan  tetapi  dengan sedikit  rumusan  yang  berbeda  yakni perlindungan  bagi  seluruh  bangsa  dan tumpah darah Indonesia, untuk memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Kaelan, 2013, pp. 390–397).
Keadilan merupakan norma yang bersifat  universal  bagi  setiap  manusia dan akan mempunyai makna jika tidak ada tuntutan  yang  bersifat  sewenang- wenang terhadap orang lain. Mohamad Sinal (2017, pp. 222–228) berpendapat bahwa implikasi  dari  keadilan  sebagai sebuah  norma  yang  bersifat  universal akan terlihat jelas dalam  dua hal yaitu keadilan  sosial  dan  keadilan  ekonomi. Pancasila  melihat  manusia  Indonesia sebagai satu keluarga yang mempunyai  derajat  sama  di  muka hukum  dan  pemerintahan  sehingga memungkin setiap orang untuk memperoleh  hak  atas  sumbangannya terhadap masyarakat terhadap produksi sosial.
2. Pemuda  dan  Jati  diri  Bangsa dalam Pembangunan Nasional Pembangunan nasional
merupakan  kegiatan  negara  untuk mencapai  tujuan  hakiki  dari  negara tersebut.
Pembangunan nasional diarahkan  untuk  meningkatkan  harkat dan  martabat  manusia  yang  meliputi seluruh  bidang  krhidupannya  baik jiwa,  raga,  pribadi,  sosial,  dan  aspek ketuhanan.  Pancasila  sebagai  orientasi
bangsa  dan  negara  harus  dijadikan paradigma dalam pembangunan nasional  di  segala  bidang,  tak  terbatas pada aspek ekonomi saja (Sinal, 2017, p.  16). Tentunya,  sebagai  tonggak pembangunan nasional negara
Indonesia adalah generasi muda bangsa ini.
Peran  pemuda  di  dalam  sejarah pembangunan  bangsa  Indonesia  selalu pada  posisi  yang  paling  penting.
Pertama  dapat  dilihat  pada  sejarah organisasi  pemuda  pertama  Indonesia, Budi Utomo (Ricklefs, 2005, pp. 249– 251),  yang  didirikan  pada  tahun  1908 sebagai  tonggak  sejarah  kepemudaan Indonesia. Berikutnya  20  tahun  sejak berdirinya  Budi  Utomo  ini,  pemuda Indonesia kembali membangun tonggak perjuangan Indonesia menjadi lebih kuat dengan mengikrarkan
Sumpah  Pemuda.  Sartono  Kartodirdjo (Suwirta,  2015) seorang sejarawan
Indonesia  menyebutkan  hal  yang paling signifikan dari peristiwa
Sumpah  Pemuda  adalah  manifesto politik  perhimpunan  Indonesia  di
Belanda  yang  membahas  tentang dasar-dasar dan modal untuk mewujudkan  sebuah  negara  Indonesia yang  merdeka. Selain  itu kelompok pemuda  pula  yang  mendorong  untuk dipercepatnya proses proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Pada  masa  penjajahan  Indonesia
kala  itu,  generasi  muda  dikatakan sebagai generasi pelopor bangsa Indonesia.  Generasi  muda  sebagai generasi  pelopor  karena  memiliki sikap altruis yaitu sikap rela berkorban demi  kepentingan  orang  banyak  dan melahirkan  pemikiran-pemikiran  yang visioner (Hariyono,  2014,  p.  167).
Nasionalisme  dan  Ideologi  Pancasila yang  merupakan  produk  pemikiran generasi  meuda  kala  itu  digunakan sebagai counter  ideology terhadap
penindasan kolonialisme,
imperialisme, dan feodalisme.  Seluruh
faham yang dilawan oleh Nasionalisme  dan  ideologi  Pancasila kala itu menyebabkan kemiskinan  dan kebodohan seluruh masyarakat
Nusantara  dengan  selalu  menekankan eksploitasi,  dominasi,  dan  hegemoni terhdap masyarakat Nusanara.
Pasca  kemerdekaan,  aktifitas kelompok  pemuda pun  masih  menjadi garda  terdepan  untuk  menjatuhkan rezim  pemerintahan  yang  otoriter. Sebagai  salah  satu  contoh,  pada  era reformasi,  mahasiswa  turun  ke  jalan untuk menggulingkan Presiden Soeharto (Widyanto,  2010). Sehingga dapat  dilihat  bahwa  peran  pemuda  di dalam  sejarah  perjuangan  bangsa Indonesia ini sangatlah penting sebagai pemegang estafet kepemimpinan bangsa. Saat ini tantangan terbesar bangsa Indonesia dengan bonus demografi ini menunjukkan kecenderungan  untuk  abai  dengan tantangan  masyarakat  dan  bangsanya. Marshall  Sylver sebagaimana  dikutip oleh  Hariyono (2014,  pp.  33–34) menyebutkan  bahwa  sebagian  besar anak-anak muda berpikir dan bertindak  tanpa  kesadaran  kritis.  Hal ini  memberikan  konsekuensi  bahwa para  pemuda  ini  tidak  akan  mampu mengembangkan
dan
mengaktualisasikan dirinya secara maksimal. Pemuda  Indonesia  selain sebagai  sebuah  bonus demografi,  dia juga  merupakan  pewaris  dari  bangsa Indonesia.  Sehingga  perlu  menjadi pemahaman  bersama  bahwa  jika  hal ini  tidak  diubah  dan  diperbaiki  maka Pancasila  hanya  akan  menjadi  sebuah benda mati.
Pertama  yang  harus  dipahamai bahwa  para  pemuda  Indonesia  adalah ahli  waris  dari  Pancasila.  Kemudian sebagai  sang  pewarisnya  bukanlah para  pejuang  nasional  masa  lalu, bukanlah  para  bapak  pendiri  bangsa, melainkan sang ‘Ibu Pertiwi’ tanah air
Indonesia. Beberapa  literatur  yang membahas mengena nasionalisme banyak  menggunakan  istilah  ibu pertiwi, fatherland , dan tanah air yang memiliki makna penyebaaran
peninggalan  kebudayaan  dari  satu generasi ke generasi berikutnya sebagai hasil keturunan di dalam suatu wilayah  teritorial  tertentu.  Karena kekuatan parental untuk menghasilkan kehidupan  sebagai  sebuah  pengakuan kepada  tanah  yang  juga  merupakan sumber kehidupan (G.R, 2018, pp. 59– 60).
Pancasila merupakan sebuah harta  yang  sangat  berharga  yang diteruskan  dari  sebuah  generasi  ke genarasi berikutnya.
Pancasila merupakan  sebuah  pusaka  tertinggi jika  kita  menilik  pada  unsur  di  dalam hukum waris adat. Sehingga, eksistensi  dari  kelompok  kerabat tersebut dapat dilihat
dari eksistensinya pusaka tinggi dari kerabata  tersebut.  Jika  Pancasila  yang merupakan warisan pusaka Ibu pertiwi ini  tidak  diindahkan  lagi  oleh  ahli warisnya,  maka  pusaka  itu  hanyalah sebuah benda mati.
Harta  warisan  di  dalam  konsep hukumnya  pun  digunakan  sebagai modal awal sebuah keturunan generasi berikutnya  untuk  menghidupi  kerabat tersebut.  Hal  ini  jika  dilihat  bahwa pusaka  tersebut  dari  sisi  kebendaan materiilnya.  Apabila  dilihat  dari  sisi imateriil, pusaka ini merupakan sebuah  pengingat  bahwa  lingkaran kerabat ini terbentuk, berkembang, dan besar  karena  harta  pusaka  tersebut. Sehingga  inilah  alasan  mengapa  harta pusaka harus diwariskan kepada
keturunan asli dalam lingkaran kerabat tersebut.
Sekali lagi yang perlu
ditekankan  adalah  bahwa  Pancasila adalah  harta  pusaka  baik  secara materiil  maupun  imateriil  dari  ibu pertiwi kepada seluruh menusia
Indonesia  untuk  diteruskan  kepada generasi-genarasi  berikutnya.  Secara materiil, Pancasila ini berupa kekayaan  alam  yang  ada  di  Indonesia ini untuk dikelola secara berkelanjutan agar  tetap  dapat  dinikmati  oleh generasi berikutnya. Berikutnya secara imateriil,  Pancasila  merupakan  sebuah semangat,  roh  penuntun,  yang  berada di  dalam  setiap  pemuda  Indonesia dahulu  kala  untuk  memperjuangkan Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka.  Semangat  ini jika  tidak diteruskan  kepada  generasi-generasi berikutnya maka  tidak  akan  tercipta sebuah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Nilai-nilai yang terkandung di  dalam  Pancasila  harus  terus  berada di  dalam  setiap  sanubari  pemuda Indonesia  sebagai  ahli  waris  dari  Ibu Pertiwi.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan perubahan global ini cenderung  membuat  generasi  muda Indonesia  direkayasa  untuk  menjadi generasi penonton dan konsumen.sehingga dibutuhkan sebuah penguatan dan juga pemberdayaan terhadap generasi muda Indonesia.  Nasionalisme  dan  Ideologi Pancasila yang awalnya sebagai counter ideology pun saatnya sekarang berkembang  menjadi  filter  dan  juga obor  dalam  menyaring  kebudayaan asing  yang  masuk  ke  Indonesia. Nasionalisme  dan  Ideologi  Pancasila ini  tidak  hanya  berhenti  pada  tataran retorika namun juga perlu dikembangkan  dan  diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata. Sehingga  tak  ayal  lagi,  generasi  muda ini  nanti  akan  menjadi  generasi pelopor  yang  berhasil  mengedalikan pikirannya secara sadar dan mengatasi kepercayaan  ayau  keyakinan  untuk membatasi dirinya dengan
mengembangkan mindset yang dinamis(Hariyono, 2014, p. 175).
Generasi  muda  yang  selalu menjadi  menghadapi  tantangan  zaman yang  berbeda-beda  cenderung  sebagai generasi  pelopor  dalam  menentukan keberhasilan  masa  depan  bangsanya.
Untuk  menghadapi  tantangan  bonus demografi menuju  Indonesia emas ini, orientasi  utama  dan  paling  utama untuk generasi muda adalah mengembangkan mindset yang  sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam nasionalisme dan Pancasila (Hariyono,  2014,  p.  174). Pergerakan arus informasi yang sangat cepat  di  era  milenial  ini  sebaiknya menjadi  sebuah  kesempatan  emas untuk  semakin memperkaya nilai-nilai Pancasila  dan  semakin  kreatif  dalam mengaplikasikannya  dalam  kehidupan bermasyarakat
Generasi muda yang akan menjadi  aktor  di  dalam  pembangunan nasional  yang  berlandaskan  pada nasionalisme dan Pancasila  tidak akan mungkin  meraih  keberhasilan  dan kesuksesan apabila hanya ditinjau dari bidang  kesejahteraan  ekonomi  saja. Pembangunan  nasional  harus  dilihat secara  multidimesional  yang  artinya adalah pembangunan
secara
menyeluruh aspek-aspek manusia Indoensia.  Soekarno (Hariyono,  2014, p.  179) pernah  mengucapkan  bahwa nasionalisme  Indonesia  hanya  dapat hidup  dan  berkembang  secara  baik  di dalam tamansari internasional. Artinya adalah  dalam  tantangan  globalisasi dunia  ini,  manusia  Indonesia  harus membangun mindset Keindonesiaan. Globalisasi  dunia  ini  mengharuskan setiap manusia beriteraksi dan berelasi dengan  dunia  luar,  namun  jangan terlalu  inferior  dan  terlalu  kagum dengan bangsa asing sehingga melupakan jati diri bangsa Indonesia.
Notonagoro sebagaimana dikutip oleh  Sri  Soeprapto (2013,  p.  115) mengatakan  bahwa  kepribadian  dan jati  diri  bangsa  Indonesia  telah
terbentuk sejak jaman dahulu dan akan tetap menjadi identitas dalam menyesuaikan diri dengan
perkembangan zaman di masa sekarang  dan  yang  akan dating. Hakikat  pribadi  bangsa  Indonesia merupakan penjelamaan hakikat pribadi  kemanusiaan  sebagai  makhluk monopluralis  yang  dilekati  kualitas- kualitas  dan  sifat-sifat  khusus  ciri watak bangsa
Indonesia. Pengembangan  kepribadian  bangsa
Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila tentunya mendapatkan tantangan dengan  masuknya  nilai-nilai  rasional individualistis  dari  pemikiran  Barat melalui  Globalisasi.  Pemikiran  dan sikap  hidup  rasional  bangsa  Indonesia selalu diupayakan untuk tetap mengutamakan semangat
kekeluargaan  yang  sesuai  dengan sisim nilai Pancasila.
Pewarisan  nilai-nilai  Pancasila kepada generasi  muda  Indonesia  perlu melihat dan kembali ke jati diri bangsa Indonesia. Menghadapi setiap tantangan  generasi  muda  yang  selalu berubah  mengikuti  perubahan  zaman harus  dilakukan  secara  kreatif  agar mampu menghasilkan sebuah pemikiran-pemikran baru tanpa tercabut dari akar budayanya. Pemahaman nilai-nilai budaya, nasionalisme,  dan  Pancasila  tidak perlu  dengan  menerapkan  secara tekstual  melainkan  dengan  cara-cara yang kontekstual. Integritas dan kompetensi  menjadi  syarat  mutlak untuk  menjaga  dan  mengaktulisasikan nilai-nilai  Pancasila  sebagai  sebuah roh  penyemangat yang progresif revolusioner  menuju  Indonesia  emas 2045.

## C. Simpulan
Menghadapi  bonus  demografi  ini, seluruh  lapisan  manusia  Indonesia  harus melihat bahwa diperlukan sebuah penguatan nilai-nilai Pancasila  agar  menjadi  sebuah
ideologi yang hidup. Untuk menjadi ideologi yang  hidup  terdapat  tiga  indikator  yaitu adaptif-aktif, responsif, dan aplikatif. Semua indikator  ini  harus  melihat  peluang-peluang yang selalu muncul dalam setiap perkembangan zaman  termasuk  era milenial saat ini.
Penguatan  nilai-nilai  Pancasila  ini sebagai  sebuah  orientasi  yang  menjadi kesepakatan  bersama  bahwa  Pancasila merupakan  harta  warisan  atau  pusaka  dari Ibu  pertiwi  untuk  tetap  menjadi  sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguatan  nilai-nilai  kepada  generasi  muda Indonesia  harus  dengan  cara-cara  yang kreatif,  kontekstual  dan  tetap  berlandaskan pada akar budaya Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, W. (2018, April 29). BIN Ungkap 39 Persen Mahasiswa Terpapar Radikalisme.  Retrieved  April  17, 2021, from Nasional website: https://www.cnnindonesia.com/nasion al/20180429023027-20-294442/bin- ungkap-39-persen-mahasiswa- terpapar-radikalisme
Armenia,  R.  (2016,  April  22).  Yenny Wahid:  Kelompok  Radikal  Rekrut Mahasiswa  di  Kampus.  Retrieved November  26,  2018, from  Nasional website: https://www.cnnindonesia.com/nasion al/20160422132948-20- 125837/yenny-wahid-kelompok- radikal-rekrut-mahasiswa-di-kampus
Ayuwuragil,  K.  (2017,  October  8).  Aduan
Konten Hoax dan Radikalisme Meningkat  Tajam  di  2017.  Retrieved
November  26,  2018,  from  Teknologi website:
https://www.cnnindonesia.com/teknol ogi/20170810151445-185- 233765/aduan-konten-hoax-dan- radikalisme-meningkat-tajam-di-2017
Damaitu,  E.  R.  (2018).  Restrukturisasi Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Berbasis Bhineka Tunggal Ika. Dewan Guru  Besar - Kongres  Sumpah Pemuda  “Estafet  Kepemimpinan  Era
Milenial.” Presented at the Universitas Gadjah  Mada.  Universitas  Gadjah Mada.
Damaitu,  E.  R.,  &  Saptarini,  A.  (2017). Moralitas  Panacsila  dalam  Kesesatan Globalisasi. In Pancasila dalam
Pusaran Globalisasi . Yogyakarta: LKiS.
Dokhi,  M.,  Theodora  Hadumaon  Siagian, Sukim,  Ika  Yuni  Wulansari,  Dwi Winanto  Hadi,  &  Noorman  Sambodo.
(2016). ANALISIS KEARIFAN LOKAL DITINJAU
DARI KERAGAMAN
BUDAYA TAHUN 2016 . Jakarta: Pusat Data  dan  Statistik  Pendidikan  dan Kebudayaan  (PDSPK)  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia.
Erwanti, M. O. (2018, August 17). HUT ke- 73  RI,  Jokowi  Ingatkan  Semangat Persatuan.  Retrieved  November  25, 2018, from Detiknews website: https://news.detik.com/read/2018/08/1 7/090117/4170505/10/hut-ke-73-ri- jokowi-ingatkan-semangat-persatuan
G.R,  S.  (2018). Nasionalisme:  Makna Bangsa,  Ibu  Pertiwi,  Fatherland,  dan Tanah Air (F. M.M, Trans.). Surabaya: Ecosystem Publishing.
Hariyono.  (2014). Ideologi  Pancasila:  Roh Progresif Nasionalisme Indonesia (Cetakan  pertama).  Malang:  Intrans Publishing.
IX,  P.  K.  P.  (2018). PANCASILA  DASAR NEGARA:  Kursus  Pancasila  oleh Presiden Soekarno . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Kaelan,  H.  (2013). Negara  Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis,
Filosofis,  Yuridis,  dan  Aktualisasinya . Yogyakarta: Paradigma.
Kuwado,  F.  J.  (2018,  August  17).  Ini Pesan Jokowi  di  HUT  Ke-73  Republik Indonesia.  Retrieved  November  25, 2018,  from  KOMPAS.com  website: https://nasional.kompas.com/read/201 8/08/17/14255161/ini-pesan-jokowi- di-hut-ke-73-republik-indonesia
Latif,  Y.  (2011). Negara  Paripurna:
Historis,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas Pancasila . Jakarta: Gramedia.
Media,  K.  C.  (2018,  October  8).  Bonus Demografi  Indonesia  Berakhir  di 2036,  Jumlah  Lansia  Bakal  Naik. Retrieved  November  26,  2018,  from KOMPAS.com
website:
https://regional.kompas.com/read/2018 /10/08/05440801/bonus-demografi- indonesia-berakhir-di-2036-jumlah- lansia-bakal-naik
News,  K.  (2019,  September  11).  BNPT:
Kecenderungan Radikalisme di
Indonesia  Lebih  dari  10  Persen.
Retrieved  April  17,  2021,  from
Kumparan website:
https://kumparan.com/kumparannews/ bnpt-kecenderungan-radikalisme-di- indonesia-lebih-dari-10-persen-
1sPWZ4UXXXj
Putra,  M.  A.  (2017,  August  14).  Survei
Wahid  Institute:  11  Juta  Orang  Mau Bertindak Radikal. Retrieved November  26,  2018,  from  Nasional website: https://www.cnnindonesia.com/nasion al/20170814172156-20-
234701/survei-wahid-institute-11-juta- orang-mau-bertindak-radikal
Putra,  Y.  S.  (2016).  Theoretical  Review: TEORI  PERBEDAAN  GENERASI. Among Makarti , Vol 9 (No. 18), 12.
Rato,  D. (2017).  Pancasila Sebagai  Ideologi yang  Hidup.  In  A.  Khanif,  M.  S. Buana,  &  M.  K.  Wardaya  (Eds.), Pancasila dalam Pusaran Globalisasi . Yogyakarta: LKiS.
Ricklefs,  M.  C.  (2005). Sejarah  Indonesia Modern .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Sinal,  M.  (2017). Pancasila  Konsensus Negara-Bangsa  indonesia .  Malang: Madani.
Suwirta,  A.  (2015).  Memaknai  Peristiwa
Sumpah Pemuda dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia dalam Perspektif Pendidikan. Health Education , 12. Widyanto, A. B. (2010). PEMUDA

## DALAM  PERUBAHAN  SOSIAL.
Jurnal Historia Vitae , 24 (No.2), 10.
Wirodiningrat, S. S. (2013). Konsep Inventif Etika  Pancasila  Berdasarkan  Filsafat Pancasila  Notonagoro .  Yogyakarta: UNY Press.
Yuswohady.  (2017,  November  5).  Puncak Bonus  Demografi  2030,  Indonesia
Harus Siapkan Manusia Hebat: Okezone Economy. Retrieved November 26, 2018, from
Https://economy.okezone.com/ website: https://economy.okezone.com/read/20 17/11/05/320/1808672/puncak-bonus- demografi-2030-indonesia-harus- siapkan-manusia-hebat