## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(1), Maret 2022, 215-220
Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi
Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v6i1.513

## Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara

## Sodik Dwi Purnomo, Krisnhoe Sukma Danuta
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto *Correspondence email: sodikdwipurnomo@yahoo.com
Abstrak. Kebijakan  Otonomi  daerah  ditujukan  untuk  meningkatkan  performa  pembangunan  ekonomi  daerah,  secara  umum kebijakan ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi apakah kebijakan tersebut juga mampu menekan kemiskinan di daerah,  keadaan  tersebut  merupakan  problem utama  penelitian  ini,  sehingga penelitian  ini  ditujukan  untuk mengetahui pengaruh kemampuan  keuangan  daerah  terhadap  kemiskinan  pada  kabupaten/kota  di  provinsi  Sumatera  Utara.  Data  yang  digunakan merupakan  data  sekunder  dalam  bentuk  panel  yang  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  Direktorat  Jendral Perimbangan  Keuangan  (DJPK),  untuk  33  Kabupaten/Kota  di  provinsi  Sumatera  Utara  dari  Periode  Tahun  2010-2019.  Metode penelitian  menggunakan  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  dan Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan  memiliki  hubungan  yang  negatif  signifikan  terhadap  kemiskinan.  Temuan  ini  mengimplikasikan  pemerintah  daerah harus meningkatkan pelayanan kesehatan secara menye;uruh di semua kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.
Kata Kunci: Kemiskinan; Desentralisasi Fiskal; Kemandirian Keuangan Daerah; Pengeluaran Pemerintah
Abstract.  Regional  Autonomy  Policy  is  intended to  improve the  performance of  regional  economic development,  in  general this policy can spur regional economic growth, but whether the policy is also able to reduce poverty in the region, this situation is the main  problem  of  this  study,  so  this  research  is  aimed  at  finding  out  the  influence  of  regional  financial  capacity  on  poverty  in regencies / cities in  North  Sumatra province.  The data used  are secondary data  in  the form of  panels  sourced  from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), for 33 districts / cities in North Sumatra province from  the  period  of  2010-2019.  The  research  method  uses  multiple  linear  regression.  The  results  showed  that  ratio  of  regional financial  independence  and  Degree  of  Fiscal  Decentralization  has  no  significant  negative  relationship  to  poverty.  Government Expenditure in the Health Sector has a significant negative relationship to poverty. This finding implies that the local government must improve health services as a whole in all districts/cities in North Sumatra Province.

## Keywords: Poverty; Fiscal Decentralization; Regional Financial Independence; Government Expenditure

## PENDAHULUAN
Munculnya berbagai permasalahan di berbagai daerah dapat berdampak pada hubungan baik antara pemerintah pusat  dengan  daerah,  khususnya  terkait  dengan  aspek  keuangan.  Oleh  karena  itu,  untuk  menyikapi  permasalahan tersebut  telah  di  rumuskan  kebijakan  yang  disebut  otonomi  daerah  yang  mendorong  pemerintah  daerah  agar  lebih inisiatif  dan  inovatif  dalam  mengelola  kekayaan  yang  ada  di  daerah  sebagai  modal  dalam  melakukan  pembangunan fasilitas publik (Sudewi & Wirathi, 2013). Otonomi daerah membawa kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk  meningkatkan  keuangan  daerahnya  dengan  lebih  baik  (Christia  &  Ispriyarso,  2019),  termasuk  Pemerintah Provinsi  Sumatra  Utara.  Kemandirian  keuangan  daerah  merupakan  salah  satu  indikator  yang  dapat  memengaruhi kesejahteraan  masyarakat  secara  umum  dan  dapat  mengurangi  angka  kemiskinan  di  suatu  daerah.  Daerah  yang memiliki kemandirian keuangan yang baik diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi dan bersifat inklusif,  artinya  dampak  pertumbuhan  ekonomi  dapat  dinikmati  oleh  semua  elemen  masyarakat.  Oleh  karena  itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dan kemiskinan  akan  berkurang  secara  signifikan  (Asmara  &  Cahaya,  2014).  Kemandirian  keuangan  daerah mengindikasikan  bahwa  deaerah  memiliki  kampuan  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari sisi besar kecilnya penerimaan daerah, yaitu dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  dibandingan  dengan  pendapatan  yang  berasal  dari  sumber  lainnya  seperti transfer dari pemerintah pusat ke daerah maupun pinjaman daerah lainnya (Putra & Hidayat, 2016).
Pemerintah  Indonesia  telah  merubah  sistem  pemerintahan  dari  sistem  sentralisasi  ke  sistem  desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah. Melalui otonomi dearah dan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan kewenangan dan kebebasan bagi daerah yang disertai dengan sumber daya pada pemerintah daerah untuk melakukan peran  alokasi  secara  mandiri,  transparan,  akuntabel  dalam  menetapkan  prioritas  pembangunan  di  daerahnya  (Aulia, 2014).  Dengan  demikian,  pemerintah  daerah  dapat  melakukan  pembangunan  sesuai  dengan  kebutuhan  daerahnya,
Sodik  Dwi  Purnomo  dan  Krisnhoe  Sukma  Danuta,  Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  terhadap  Kemiskinan:  Studi

## Empiris di Sumatera Utara
guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan daerah meliputi Menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya;  Melaksanakan  urusan  pemerintahan  konkuren  yang diserahkan  oleh  pemerintah  pusat  menjadi  dasar  pelaksanaan  otonomi  daerah  dengan  berdasar  atas  asas  tugas pembantuan  ;  Melaksanakan  urusan  pemerintahan  umum  yang  menjadi  kewenangan  presiden  dan  pelaksanaannya dilimpahkan  kepada  gubernur  dan  bupati/wali  kota,  dibiayai  oleh  APBN.  Untuk  melaksanaan  Otonomi  Daerah terdapat  empat  elemen  penting  yang  diserahkan  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah,  adalah  Desentralisasi Politik,  Derajat  Desentralisasi,  Desentralisasi  Administrasi  dan  Desentralisasi  Ekonomi.  Keempat  elemen  tersebut menjadi  kewajiban  daerah  untuk  mengelola  secara  efisien  dan  efektif.  Sehingga  dapat  menciptakan  kemandirian daerah  dalam  menjalankan  fungsinya  dengan  dengan  baik.  Derajat  Desentralisasi  merupakan  komponen  utama  dari desentralisasi  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  menandai  dimulainya  babak  baru  dalam  membangun  daerah  serta masyarakatnya  dalam  mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  kemajuan  daerah (Kamaroellah, 2017).
Indikator  utama  yang  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  mampu  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah yaitu  terlihat  dari  kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  di daerahnya dengan tingkat ketergantungan dari pemerintah pusat yang semakin kecil dan diharapkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  harus  menjadi  bagian  terbesar  dalam  memobilisasi  dana  penyelenggaraan  pemerintah  daerahnya (Kamaroellah,  2017).  Pengeluaran  pemerintah  merupakan  bagian  dari  kebijakan  fiscal  yang  memiliki  tujuan  akhir berupa  untuk  meningkatkan  investasi  di  daerah,  kesempatan  kerja,  dan  memelihara  kestabilan  ekonomi  serta  dapat menciptakan  distribusi  pendapatan  yang  merata  di  semua  elemen  masyarakat  (Gupta et  al. 2005).  Teori  makro mengenai  pengeluaran  pemerintah  telah  banyak  dikemukakan  oleh  para  ekonom  dan  dapat  digolongkan  kedalam model pembangunan tentang perkembangan  pengeluaran. Pengeluaran pemerintah  adalah salah satu  instrument  yang sangat  vital  dalam  mengurangi  pengangguran  dan  jumlah  penduduk  miskin  (Misdawita  &  Sari,  2013).  Kemiskinan adalah  keadaan  penduduk  kesulitan  atau  tidak  memiliki  kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasarnya,  seperti pakaian,  makanan,  pendidikan,  kesehatan,  dan  tempat  tinggal  (Anggraeni, et  al. 2018  dan  Purnomo,  2019).  Semua negara maju maupun berkembang di seluruh dunia tentu memiliki permasalahan mengenai kemiskinan, tak terkecuali indoneia. Daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Sumatra Utara pun juga mengalami kemiskinan yang jika tidak  segera  disikapi,  dikhawatirkan  berdampak  terhadap  pembangunan  daerah  (Mardiana et  al ,  2018).  Oleh  Karena itu  pemerintah  daerah  dan  pusat  harus  bersinergi  dalam  menciptakan  kesempatan  kerja  guna  dapat  menyerap penganguran dan mengurangi jumlah penduduk miskin (Purnomo, 2021 dan Purnomo et al, 2021).

## Gambar 1

## Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara dalam, ribuan jiwa 2009-2019
Sumber: data olahan
Grafik diatas dapat perhatikan bahwa Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan penduduk miskin yang cukup  signifikan  pada  bulan  maret  2014  sebesar  1,28  juta  jiwa  dari  bulan  september  2013  sebesar  1,41  juta  jiwa. Tetapi pada tahun berikutnya yaitu bulan  september 2015 Sumatera Utara mengalami peningkatan penduduk miskin yang  cukup  tinggi  yaitu  sebesar  1,50  juta  dari  bulan  maret  2014  sebesar  1,28  juta  jiwa.  Pada  tahun  berikutnya  yaitu tahun  2016-2019  sumatera  utara  mengalami  penurunan  penduduk  miskin.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  2019 Provinsi  Sumatera  Utara  merupakan  Provinsi  yang  berada  pada  peringkat  ke  lima  dari  sepuluh  provinsi  miskin  di pulau  Sumatera.  Provinsi  Sumatera  Utara  juga  merupakan  provinsi  ke  empat  dengan  jumlah  penduduk  terbesar  di indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
1499.68 1490.89 1492.21 1436.39 1425.77 1400.45 1362.39 1416.37 1286.67 1360.6 1463.67 1508.14 1455.95 1452.55 1453.87 1326.57 1324.98 1291.99 1282.04 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550
Sodik  Dwi  Purnomo  dan  Krisnhoe  Sukma  Danuta,  Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  terhadap  Kemiskinan:  Studi

## Empiris di Sumatera Utara

## Gambar 2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Miliar Rupiah), 2014-2018

## Sumber: data olahan
Gambar 2 menunjukkan terhitung  tahun 2014, Provinsi  Sumatra Utara memiliki tingkat perkembangan PDRB yang  terus  meningkat  stabil,  tetapi  keadaan  tersebut  bukan  merupakan  gambaran  keadaan  secara  merata  di  seluruh wilayah kabupaten Kota. Namun demikian ada beberapa daerah di provinsi Sumatra Utara yang memiliki PDRB yang cukup besar dan kecil. Sebagai contoh Kabupaten deli Srdang pada tahun 2018 memiliki nilai PDRB yang tergolong besar.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  banyaknya  kegiatan  ekonomi  yang  didukung  dengan  infrastruktur  yang  baik, seperti  adanya  Bandar  Udara  Internasional  Kualanamu.  Sementara  itu,  daerah  yang  memiliki  nilai  PDRB  yang tergolong rendah adalah Kabupaten Pakpak Barat, hal ini disebabkan karena kegiatan perekonomian berupa kegiatan produksi tergolong rendah. Namun di setiap daerah dari tahun 2014 - 2018 PDRB selalu mengalami kenaikan. Akan tetapi  ada  beberapa  daerah  yang  memiliki  perbedaan  yang  jauh.  Jika  ini  masih  terus  berlanjut,  maka  tingkat kemiskinan  akan  semakin  membengkak  yang  dapat  menyebabkan  menurunnya  kinerja  pembangunan  ekonomi  di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Apabila perbedaan atau gap tersebut berjalan terus-menurus maka jumlah penduduk miskin  akan  semakin  bertambah  semakin  banyak.  Oleh  karena  itu,  untuk  menekan  jumlah  penduduk  miskin, pemerintah daerah dan pusat harus berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan desentralisasi fiscal dari  pusat  ke  daerah  dapat  digunakan  untuk  kebijakan  yang  tepat  sasaran.  Setiap  daerah  akan  mendapatkan  transfer dari  pemeringan  untuk  kegiatan  pembangunan,  dimana  setiap  daerah  mendapatkan  jumlah  anggaran  yang  berbeda- beda sesuai dengan kebutuhanya. Dengan adanya transfer dari pusat ke daerah tersebut diharapkan ruang gerak fiscal daerah  semakin  luas  dan  membaik,  sehingga  dapat  mensejahterakan  masyarakat,  sehingga  jumlah  penduduk  msikin akan semakin berkurang (Barus, 2016).
Penelitian  dari  (Prakoso et  al. 2019)  menyebutkan  bahwa  kemandirian  keuangan  daerah  berpengaruh  negatif signifikan  terhadap  kemiskinan.  Berbeda  dengan  penelitian  (Asmara  &  Cahaya,  2014)  yang  menunjukkan  bahwa kemandirian  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  kemiskinan,  hal  ini  menggambarkan  kebijakan kemandirian keuangan tidak selalu mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan diberbagai daerah, keadaan serupa juga ditemukan pada kebijakan desentralisasi fiscal dan pengeluaran pemerintah, seperti yang terlihat dari hasil penelitian dari Barus, (2016) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang berbeda  dengan  hasil  penelitian  (Kawulur et  al. 2019)  yang  menunjukkan  pengaruh.  Untuk  variabel  pengeluaran pemerintah  bidang  kesehatan,  hasil  penelitian  dari  (Ketaren,  2018)  menunjukkan  pengaruh  signifikan  terhadap kemiskinan,  sedangkan  (Misdawita  &  Sari,  2013)  menunjukkan  hasil  yang  berbeda  dimana  variabel  pengeluaran pemerintah bidang  kesehatan  tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasar review dari sebagian hasil penelitian terdahulu, tercermin bahwa efektifitas kebijakan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Fenomena pergerakan tingkat kemiskinan  yang  tidak  stabil  dari  tahun  2010  sampai  2019,  sementara  dilain  pihak  PDRB  bergerak  terus  meningkat stabil, akan dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Utara, selain itu hasil  penelitian  dari  beberapa  peneliti  yang  sudah  ada,  menujukkan  keberagaman  hasil  dari  variabel  desentralisasi fiskal,  kemandirian  keuangan  daerah  dan  pengeluaran  pemerintah  bidang  kesehatan  terhadap  penurunan  tingkat kemiskinan.  sehingga  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  dampak  kemampuan  keuangan  daerah  terhadap penurunan kemiskinan Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara 2010-2019.

## METODE
Penelitian  ini  berjenis  kuantitatif.  Lokasi  penelitian  dilakuakan  di  Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  sampel semua  kabupaten/kota  yaitu  sebanyak  33.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  penelitian  data  sekunder  dan  diperoleh
419573.31 440955.85 463775.46 487531.23 512765.3 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 2014 2015 2016 2017
2018
Sodik  Dwi  Purnomo  dan  Krisnhoe  Sukma  Danuta,  Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  terhadap  Kemiskinan:  Studi

## Empiris di Sumatera Utara
dari  sumber-sumber  terkait  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Data  yang  digunakan  dalam  peeblitin  ini  berumber  dari Statistik  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Sumatera  Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  sekunder dengan tipe data panel. Data panel  adalah gabungan dari data cross section dan time series (Gujarati & Porter, 2009). Metode yang diguanakn dalam penelitian ini adalah regresi  linier  berganda  dengan  pendekatan  data  panel.  Metode  tersebut  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh desentalisasi fiscal, kemandirian fiscal, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Adapaun persamaan regresi dalam penelitian adalah sebagai berikut:
𝑌 = 𝑎 +   𝑏 1 𝐷𝐹 𝑖𝑡 + 𝑏 2 𝐾𝐷 𝑖𝑡 + 𝑏 3 𝑃𝑃 𝑖𝑡 + 𝑒
Keterangan:  Y  =  Kemiskinan;  DF  =  Desentralisasi  Fiskal;  KD  = Kemandirian  Keuangan  Daerah;  PP  = Pengeluaran Pemerintah; α = koefisien Intercept; b 1 , 2,3 = koefisien regresi; i = cross section ; t = time series; e = error term Regresi  data  panel  memiliki  3  oautput  yaitu Common  Effect  Model,  Fixed  Effect  Model, dan Random  Effect Model .  Namun  dari  hanya  satu  model  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Selain  itu  output  regresi  harus  lolos  uji asumsi klasik. Uji tersebut bertujuan agar output regresi yang terpilih memiliki sifat Best Liniear Unbiased Estimator . Uji  tersebut  meliputi  uji  multikolineritas  dan  heteroskedastisitas,  normalitas  serta  autokorelasi  (Gujarati  &  Porter, 2009).

## HASIL
Tabel 1 Hasil Estimasi Dengan Fixed Effects Models (FEM) Variable Coefficient t-Statistic Prob. C 43647,08 67,96773 0,0000 RKKD -0,003353 -0,272707 0,7853 DDF -0,006030 -0,294897 0,7683 PPK -0,011932 -2,990468 0,0030 R-squared 0,990465

## Sumber: data olahan
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RKKD)  memiliki  nilai  koefisien  regresi  sebesar  -0,003353  dan  nilai probabilitas 0,7853 yang lebih besar dari alpha 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  (RKKD)  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Hasil ini mendukung penelitian Khairudin, et al (2019), Suryanta (2019), Suartini (2020), Norsain & Rofik (2022). Tingkat kemandirian  keuangan  di  Sumatera  Utara  masih  dalam  kriteria  kurang  dengan  pola  hubungan  dengan  Pemerintah Pusat  yang  bersifat  “instruktif”.  Kemandirian  keuangan  daerah  merupakan  cerminan  dari  seberapa  mampu  daerah melakukan  otonomi  daerah,  namun  peranannya  masih  beum  dapat  menurunkan  kemiskinan  (Mizkan, et  al., 2015). Norsain  &  Rofik  (2022)  menambahkan  persoalan  kemiskinan  di  Sumatera  Utara  adalah  perihal  ketidakcukupan pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Kemandirian  keuangan  daerah  tidak  menjadi  indikator  keberhasilan ekonomi di daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah belum tentu menyentuh masalah kesempatan dan peluang kerja yang luas di daerah tersebut yang pada gilirannnya akan mengatasi masalah ketidakcukupan pendapatan.
Derajat  Desentralisasi  Fiscal  memiliki  nilai  koefisien  regresi  sebesar  -0,006030  dan  nilai  probabilitas  sebesar 0,7683  yang  lebih  besar  dari  alpa  0,05.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  (DDF)  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  tingkat  Kemiskinan  di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Hasil  ini  mendukung penelitian  dari  Maulana  &  Masbar  (2018),  Adriawan,  et  al.,  (2022).  Menurut  Rotinsulu, et  al (2019)  tidak signifikannya  pengaruh  dari  desentralisasi  fiskal  dapat  disebabkan  karena  program  pemerintah  daerah  dari  hasil pengelolaan keuangan daerahnya berorientasi pada jangka menengah atau panjang, sehingga hasil dari berbagai upaya pembangunan ini belum langsung terlihat termasuk penurunan angka kemiskinan. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan (PPK) memiliki nilai  koefisien regresi sebesar -0.011932 dan nilai probabilitas sebesar 0,0030 yang lebih kecil alpha 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan (PPK) berpengaruh negative  dan  signifikan  terhadap  Kemiskinan  di Provinsi  Sumatera  Utara.  Apabila  dimaknai  lebih  dalam  maka  hasil tersebut  menunjukkan  bahwa  pelayanaan  pemerintah  terhadap  bidang  kesehatan  dinilai  berhasil  meningkatkan  taraf hidup  dan  harapan  hidup  penduduknya.  Kesehatan  berpengaruh  terhadap  kemiskinan  karena  kesehatan  merupakan syarat untuk meningkatkan produktivitas seseorang. (Hatta, 2018). Apabila kualitas kesehatan penduduk suatu daerah membaik  yang  dapat  dilihat  dari  indikator  angka  harap  hidup  yang  tinggi,  maka  penduduk  dikawasan  tersebut memiliki masa kerja yang lebih panjang dan berpeluang untuk meningkatkan pendapatan, sehingga angka kemiskinan pada  daerah  tersebut  akan  berkurang  secra  signifikan  (Purnomo et  al, 2021).  Kolawole  et  al.  (2015)  dalam penelitiannya  menjumpai  bahwa  kenaikan  jumlah  dalam  pengeluaran  pemerintah  pada  bidang  kesehatan  dapat membantu  upaya  pemerintah  untuk  menurunkan  tingkat  kemiskinan.  Hasil  estimasi  diatas  diperkuat  oleh  Penelitian
Sodik  Dwi  Purnomo  dan  Krisnhoe  Sukma  Danuta,  Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  terhadap  Kemiskinan:  Studi

## Empiris di Sumatera Utara
(Ketaren,  2018)  dimana  Pengeluaran  Pemerintah  di  bidang  Kesehatan  (PPK)  berpengaruh  signifikan  terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2000-2016.

## SIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  analisis  dapat  di  simpulkan  bahwa  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RKKD)  dan Derajat  Desentralisasi  Fiskal  (DDF)  memberikan  pengaruh  tidak  berpengaruh  terhadap  kemiskinan  pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Sementara  itu,  Pengeluaran  Pemerintah  bidang  Kesehatan  (PPK) memberikan  pengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kemiskinan  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara. Adapun implikasi dari hasil penelitian ini adalah pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan kesehatan dengan cara  menambah  fasilitas  kesehatan  di  daerah-daerah  yang  penduduknya  masih  sangat  sulit  untuk  mendapatkan pelayanan  kesehatan  seperti  nias  utara  dan  nias  bharat,  meningkatkan  sosialisasi  program  Keluarga  Berencana  (KB) pada masyarakat miskin dan juga perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan asuransi kesehatan seperti pelayanan yang diberikan rumah sakit umum daerah terhadap peserta BPJS dan optimalisasi pengelolaan BPJS.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriawan,  R.,  Rahman,  A.,  &  Iwang,  B.  2022.  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan.  In Forum Ekonomi 24(1), 226-234.
Anggraeni,  E.  Y.,  Huda,  M.,  Maseleno,  A.,  Safar,  J.,  Jasmi,  K.  A.,  Mohamed,  A.  K.,  N,  A.  2018  Poverty  level grouping  using  SAW  method. International  Journal  of  Engineering  &  Technology ,  7(2),  218-224.  doi:DOI: 10.14419/ijet.v7i2.27.11948
Asmara, A., & Cahaya, S. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 6 (1), 41-53.
Aulia,  N.  2014.  Hubungan  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi,  Tingkat  Kemiskinan,  dan Kesenjangan  Pendapatan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2012. Economics  Development Analysis Journal , 3(2), 327-336.
Barus,  R.  A.  2016.  Analisis  Dampak  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Kemiskinan  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera Utara. Undergraduate Thesis. Universitas Sumatra Utara. Christia,  A.  M.,  &  Ispriyarso,  B.  2019. Desentralisasi  Fiskal  dan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia. Law  Reform,  15 (1), 149-163 Gujarati,  D.  N.,  &  Porter.,  D.  C.  2009. Basic  econometrics  5th  ed. New  York,  NY,  10020,  United  States:  Douglas Reiner.
Gupta,  S.,  Clements,  B.,  Baldacci,  E.,  &  Mulas-Granados,  C.  2005.  Fiscal  policy,  expenditure  composition,  and growth  in  low-income  countries. Journal  of  International  Money  and  Finance,  24 (3),  441-463.  doi: https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2005.01.004
Hatta,  M.  2018.  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Pada  Bidang  Pendidikan  dan  Bidang  Kesehatan  Terhadap Kemiskinan di Wilayah Ajatappareng. Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 1 (3), 39-48.
Ketaren, I. C., 2018, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara. In  Prosiding  Seminar  Nasional  Sains  Teknologi  Humaniora  dan  Pendidikan  (QSinastekmapan) 1,  92- 103).
Kamaroellah, R. A. 2017. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam , 14(1), 123-138.
Kawulur,  S.,  Koleangan,  R.  A.,  &  Wauran,  P.  C.,  2019,  Analisa  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana  Desa Dalam  Menurunkan  Tingkat  Kemiskinan  Di  11  Kabupaten  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi, 19 (2), 107-117.
Kementrian  dalam  Negeri  Republik  Indonesia.,  2014, https://otda.kemendagri.go.id/. Retrieved  January  20,  2020, from https://otda.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Perppu-Nomor-2-Tahun-2014.pdf Khairudin, K., Tarmizi, R., Indrayenti, Aminah, & Muhammad, K. 2019. Financial Performance of Local Government and Social Welfare: The Case in Indonesia. The Journal of Social Sciences Research, Special Issue 1 , 168-172. Kolawole,  B.  O.,  Omobitan,  O.  A.,  &  Yaqub,  J.  O.  2015.  Poverty,  inequality  and  rising  growth  in  Nigeria:  Further empirical evidence. International Journal of Economics and Finance , 7(2), 51-62.
Mardiana, M., Militina, T., & Utary, A. R. 2018. Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. Inovasi , 13(1), 50-60.
Maulana,  I., & Masbar, R. 2018. Desentralisasi  Fiskal dan Kemiskinan di  Indonesia  (Studi Kasus:  Indonesia Bagian Timur). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan , 3 (1), 80-88.
Misdawita, & Sari, A. A. 2013. Analysis of the Impact of Government Spending on Health, Education,and Subsidy to Poverty in Indonesia. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 4 (1), 147 - 161.
Sodik  Dwi  Purnomo  dan  Krisnhoe  Sukma  Danuta,  Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  terhadap  Kemiskinan:  Studi

## Empiris di Sumatera Utara
Mizkan,  H.,  Kamaliah,  K.,  &  Agusti,  R.  2015.  Analisis  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di kota pekanbaru. Sorot , 10 (1), 114-130.
Norsain,  N.,  &  Rofik,  M.  2022.  Apakah  Kinerja  Keuangan  Daerah  Menggambarkan  Kemiskinan  di  Jawa  Timur.
Media Mahardhika , 20 (2), 405-414.
Prakoso,  J.  A.,  Islami,  F.  S.,  &  Sugiharti,  R.  R.  2019.  Analisis  Kemampuan  dan  Kemandirian  Keuangan  Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan ), 4(1), 87-100.
Putra,  R.,  &  Hidayat,  S.  2016.  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dan  Hubungannya  dengan  Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah , 3(4), 243-256. Purnomo, S. D. 2019. Determinan kemiskinan di provinsi daerah istimewa yogyakarta. Forum Ekonomi , 21 (2), 217- 225. DOI: http://dx.doi.org/10.29264/jfor.v21i2.5171
Purnomo,  S.  D.,  Wijaya,  M.,  &  Setiawan,  H.  (2021).  Infrastruktur  dan  Kemiskinan  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Majalah Imiah Manajemen dan Bisnis , 18(1), 10-19. Purnomo, S. D. 2021. Analysis of Labor Absorption in Central Java Province. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 5(1), 240-244. DOI: http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.311 Rotinsulu,  D.  C.,  Tenda,  A.  R.,  &  Leonufina,  L.  M.  2019.  Analisis  Dampak  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi,  Kemiskinan  Dan  Pengangguran  Di  Sulawesi  Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 18 (3) 1-22.
Suartini, S. 2020. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Inovasi , 17 (2), 195-202 https://doi.org/https://doi.org/10.33626/inovasi.v17i2.230 Sudewi,  N.  N.  A., &  Wirathi,  I.  G.  A.  P. 2013.  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana , 2(3), 135-141. Suryanta, S. 2019. Pengaruh Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan di Kota Depok. Cakrawala Management Business Journal , 2 (2), 372-389.