Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang
Agung Barok Pratama 1 , Muhammad Yusron 2
1,2 Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Email: 1 agung.barok.pratama@uingusdur.ac.id
2 muhammad.yusron@uingusdur.ac.id

## Abstract
The election (pilkada) organizers are still not putting in their best efforts and following proper processes to ensure that people with mental disabilities can use their  voting rights. This community service program aims to raise awareness of the importance of fulfilling the voting rights of people with mental disabilities in Batang Regency, increase participation in general elections, and strengthen the KPU's efforts to fulfill the voting rights of people with mental disabilities in Batang Regency. The approach employed in this service is Community Based Research/CBR, which seeks to settle the issue of voting rights for people with mental disabilities by directly involving the disability community. This community service initiative resulted in education and campaigning for the right to vote  in  general  elections  for  15  disabled individuals from Bandar District, Batang Regency, Central Java. Presenters from KPU and BAWASLU of Batang Regency, and a community service team of UIN K.H. Abdurrahman Wahid, from lecturer and student, all attended  this  activity.  Persons  with  Disabilities,  as  members  of  society,  have  the opportunity to gather in one venue during this activity to communicate their concerns and hopes about their voting rights to BAWASLU and KPU.
Keyword : Voting rights, People with Mental Disabilities, General Elections.

## Abstrak
P enyelenggara  pemilu/  pilkada  masih  belum  berupaya  secara  maksimal  dan melaksanakan  tugas  dengan  sekedar  formal  prosudural  dalam memenuhi hak pilih penyandang disabilitas mental. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental di Kabupaten Batang, meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum, meningkatkan upaya KPU terhadap pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental di kabupaten Batang. Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini  adalah  Community  Based  Research/  CBR,  untuk  mencari  upaya  penyelesaian permasalahan hak pilih disabilitas mental, dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas secara langsung. Hasil program pengabdian masyarakat ini adalah edukasi dan advokasi hak pilih pada pemilihan umum, terhadap 15 orang penyandang disabilitas fisik dan disabilitas mental yang tergabung dalam komunitas difa karya di Kecamatan Bandar Kabupaten  Batang  Jawa  Tengah.  Kegiatan  ini  dihadiri  oleh  pemateri  dari  Badan Pengawas Pemilu Kabuaten Batang, pemateri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Batang,  dan  tim  pengabdian  masyarakat  dari  Dosen  dan  mahasiswa  UIN  K.H. Abdurrahman  Wahid  Pekalongan.  Penyandang  Disabilitas  sebagai  bagian  dari masyarakat, mendapatkan kesempatan duduk bersama dalam satu forum pada kegiatan ini, untuk menyampaikan kedala dan harapannya terkait hak pilih kepada BAWASLU dan KPU.
Kata Kunci : Hak Pilih, Penyandang Disabilitas Mental, Pemilihan Umum.

## Pendahuluan
Disabilitas  digunakan  untuk  menggambarkan  kondisi  seseorang  dengan kondisi mental, fisik, emosional, sensorik, kognitif, dan kombinasi dari kondisi ini yang kurang mumpuni.(Rosalina & Apsari, 2020) Indonesia adalah negara dengan disabilitas  yang  beragam.  Namun  pemerintah  sendiri  kurang  memperhatikannya. Hal  ini  dibuktikan  dengan  ketidakpedulian  pemerintah  kepada  realisasi  hak mereka.  penyandang  disabilitas  masih  dikucilkan  oleh  masyarakat  dan pemerintah.  Keberadaan  mereka  seperti  memperlakukan  mereka  sebagai masyarakat  yang  tidak  berguna  dan  tidak  bisa  seperti  manusia  normal lainnya.(Kristiandy, 2021)
Putusan  MK  135/2015  menghadirkan  sudut  pandang  yang  lebih komperhensif  dalam  melindungi  hak  pilih  penyandang  disabilitas  mental  di Indonesia. Keputusan tersebut menginsyafi bahwa kondisi terganggu jiwa/ingatan tidak  dapat  setarakan  antara  individu  satu  dengan  lainnya,  sehingga  tidak  boleh menjadi  persyaratan untuk menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada).  Putusan  MK  135/2015  berperan  penting dalam upaya negara untuk mengakui kapasitas hukum individu dengan disabilitas mental dan melindungi hak pilih mereka.(Nursyamsi  & Ramadhan, 2021) Perubahan  yang  dibawa  oleh  Putusan  MK  135/2015  sejalan  dengan perubahan  dalam  piranti  hukum  internasional  dalam  memahami  hak  pilih penyandang  disabilitas  mental.  Dalam  konsep  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  hak pilih  merupakan  bagian  dari  hak  sipil  politik  yang  dicantumkan  dalam  Konvensi Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik  (ICCPR).  Awalnya,  ICCPR  membolehkan pembatasan hak pilih penyandang disabilitas mental dengan alasan gangguan jiwa ( derogable  rights). (Ibrahim,  2023)  Pada  perkembangannya  negara  meratifikasi substansi  yang  terkandung  dalam  konvensi  tersebut,  maka  hak  pilih penyandang disabilitas  tidak  boleh  dibatasi.  Negara  juga  diwajibkan  untuk  menghapus hambatan  yang  dapat  membatasi  atau  menghilangkan  hak  pilih  penyandang disabilitas.  Dalam  konteks  hak  pilih  penyandang  disabilitas  mental,  kewajiban negara adalah mengakui kapasitas hukum dan mendukung penyandang disabilitas mental agar dapat membuat keputusan secara otonom.(Hardianti, 2021)
Dalam  menilai  kapasitas  hukum  PDM  Hakim  MK  dalam  putusannya menggunakan  pendekatan continuum .(Maulana  et  al.,  2020)  Dalam  pendekatan ini,  penyandang  disabilitas  diakui  sebagai  subyek  hukum  yang  memiliki  hak, tetapi  penilaian  diperlukan  terkait  kemampuan  mereka  dalam  pengambilan keputusan.  Putusan  MK  135/2015  merupakan  contoh  peran  aktif  negara  dalam menghilangkan  hambatan  bagi penyandang disabilitas mental untuk memiliki dan menggunakan  hak  pilih  mereka,  terutama  dalam  aspek  regulasi.  Putusan  MK 135/2015  menyatakan  bahwa  syarat  "tidak  sedang  terganggu  jiwa/ingatannya" dalam  Pasal  57  ayat  (3)  huruf  a  UU  No 8/2015 adalah inkonstitusional. Putusan MK  135/2015  kemudian menjadi acuan dalam pembentukan undang-undang dan peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  untuk  menghapus  syarat  tersebut dalam  pendaftaran  pemilih  pada  Pemilu  dan  Pilkada.(Hardianti,  2021)  Namun,
kondisi  factual  empiris,  masih  banyak  yang  belum  dapat  menggunakan  hak pilihnya  dalam  pemilihan  umum/  pilkada.  Hal  ini  disebabkan  karena  mereka masih  dianggap  bukan  subyek  hukum  dan  tidak  mampu  membuat  keputusan secara mandiri, terutama dalam menggunakan hak pilih mereka.(Ramadhan, 2021)
Agenda  Nasional  berkaitan  Pemilihan  umum  dan  Pilkada  akan diselenggarakan serentak pada tahun 2024, tidak terkecuali di Kabupaten Batang. Dari  data  DPT disabilitas yang di dapatkan dari KPU Kabupaten Batang terdata 932  orang yang terbagi dalam 5 (lima) kategori disabilitas, yaitu tuna daksa, tuna rungu, tuna Netra, tuna grahita dan disabilitas lainya. Dari data tersebut terdaftar sebanyak  84  orang  tuna  grahita  dan  98  orang  masuk  dalam  kategori  disabilitas lainya.  Menurut  literatur,  penyandang  disabilitas  tuna  grahita  mengalami hambatan  dalam  perkembangan  daya  pikir  dan  aspek  kepribadian  mereka  secara keseluruhan.  Mereka  juga  menghadapi  keterbatasan  fisik,  intelektual,  sosial,  dan emosional,  atau  kombinasi  dari  semuanya.  Hal  ini  mempengaruhi  kemampuan mereka  untuk  hidup  secara  mandiri  dalam  masyarakat,  meskipun  hal  itu sederhana.(Lestari et al., 2017)
Kendati  penyandang  disabilitas  mental  masih  belum  mendapatkan kesempatan yang sama dan perlakuan yang khusus sesuai dengan kondisi yang di alami  dimana  negara  wajib  mengupayakan  terpenuhinya  hak  tiap  warga negara.(Rahmanto,  2019)  Hal  tersebut  dapat  dikarenakan  minimnya  pemahaman pentingnya  hak  pilih  penyandang  disabilitas  mental,  karena  itulah  berdampak pada ketidak ikutsertaan mereka dalam menggunakan hak pilih mereka. Disisi lain good  will dari  pemerintah  dalam  hal  ini  penyelenggara  pemilu/  pilkada  yang masih  belum  berupaya  secara  maksimal  dan  melaksanakan  tugas  sekedar  formal prosedural dalam memenuhi hak pilih  mereka.(Maulana  et al., 2020)
Tujuan  pelaksanaan  advokasi  ini  adalah  untuk  memberikan  pemahaman kepada segenap sahabat penyandang disabilitas bahwa mereka memiliki hak yang sama  dalam  pemilihan  umum.  Serta  memberikan  ruang  untuk  penyandang disabilitas  dan  KPU  Bawaslu  sehingga  dapat  duduk  bersama  dalam  satu  majlis, membincangkan  secara  terbuka  mengenai  upaya,  kendala  dan  solusi  yang  dapat dilakukan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  pilih  penyandang  disabilitas  dalam pemilihan  umum.

## Metode Pengabdian
Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Community Based Research/  CBR .  Pendekatan  ini  digunakan  untuk  mencari  upaya  penyelesaian permasalahan  yang  ada  di  masyarakat,  dengan  melibatkan  masyarakat  secara langsung. Community  Based  Research relevan  untuk  menghubungkan  antara penyelesaian  masalah  dengan  kebutuhan  masyarakat  (Duke,  2020).  CBR  dalam konteks  pengabdian  masyarakat  sering  merujuk  pada  Community-Based Rehabilitation (Rehabilitasi Berbasis Masyarakat). Ini adalah strategi pembangunan  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup orang-orang  dengan  disabilitas  dan  keluarganya  dengan  memenuhi  kebutuhan dasar  mereka  dan  memastikan  partisipasi  serta  inklusi  mereka  dalam  masyarakat (Apsari & Raharjo, 2021). Langkah-langkah pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pengabdi sebagai berikut:
1. Identifikasi masalah
2. Advokasi  (sosialisasi)  pemenuhan  hak  pilih  penyandang  disabilitas mental  di kabupaten Batang
3. Saran  dan  masukan  teknis  sebagai  upaya pemenuhan hak pilih penyandang
disabilitas mental dalam pemilihan  umum di kabupaten Batang. Adapun  ruang  lingkup/objek  program  pengabdian  kepada  masyarakat  ini adalah  komunitas  disabilitas  yang  berada  di  Kabupaten  Batang.  Kegiatan dilaksanakan  dalam  frame  advokasi  kekeluargaan  dengan  menggunakan  metode diskusi.  Kegiatan  ini  dihadiri  oleh  15  orang  penyandang  disabilitas  yang terbagung  dalam  komunitas  difakarya.  Bertempat  di  kediaman  Bapak  Jakfar, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  jam  13.00  WIB  –  16.00  WIB  dengan diawali  pengantar  sambutan  ketua tim pengabdian kepada masyarakat UIN K.H. Abdurrahman  Wahid  Pekalongan.  Selanjutnya  pemaparan  materi  mengenai  hak pilih  penyandang  disabilitas  pada  PEMILU  dan  dilanjutkan  dengan  materi  dari Bawaslu.  Sesi  selanjutnya  adalah  tanya  jawab,  dimana  sahabat  penyandang disabilitas  menyampaikan  harapan  dan  sarannya  dalam upaya KPU dan Bawaslu mengakomodir  segenap  penyandang  disabilitas  dalam  menunaikan  hak  pilihnya dalam  pemilihan  umum.  Kegiatan  diakhiri  dengan  penyerahan  kenang-kenangan kepada ketua komunitas penyandang disabilitas di Kabupaten Batang.

## Hasil  dan Pembahasan
1. Eksisting Pelaksanaan Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas
Setiap  warga  negara  Indonesia  wajib  diberikan semua haknya, dimulai dari hak  politik,  hak  mendapatkan  pendidikan  yang  layak,  hak  mendapatkan kesejateraan,  hak  hidup  dan  hak-hak  yang  lainnya  (Ilyas  &  Suyuti,  2021).  Hak merupakan  sesuatu  yang  wajib  didapatkan  oleh  setiap manusia dimulai dari sejak dia berada didalam kandungan sampai dia meninggal (Yunita & Dewi, 2021).   Salah satu  hak  yang  wajib  diberikan  adalah  hak  politik.  Hak  politik  wajib  diberikan kepada  semua  orang  baik  yang  normal  secara  fisik  hingga  yang  mengalami gangguan jiwa seperti disabilitas mental. Disabilitas mental adalah seseorang yang mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan manusia lainnya (Nursyamsi & Ramadhan, 2021).
Dalam  klasifikasi  penyandang  disabilitas,  yang  merupakan  kelemahan  dari penyandang  disabilitas  mental  adalah  sukar  mengendalikan  emosi  pribadi  dan emosi  sosial,  cacat  pikiran,  lemah  daya  tangkap  dan  penderita  cacat  dari  suatu kecacatan  (Anidi  &  Anlianna,  2022).  Sedangkan,  gangguan  jiwa  berat  seperti skizofrenia  merupakan  gangguan  berat  yang  berisiko  melakukan  tindakan kekerasan  akibat  gejalanya  seperti  halusinasi  berat  hingga gangguan  kecemasan berlebih.  Sama  halnya  dengan  orang  berkebutuhan  khusus  (disabilitas)  juga memiliki  hak  yang  sama  dengan  manusia lainnya yang umumnya secara fisik dan mental normal. Penyandang disabilitas adalah orang yang hidup dengan  karakteristik yang berbeda inilah yang merupakan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak- haknya  sebagai  manusia  yang  hidup  dimuka  bumi  ini  (Philona & Listyaningrum, 2021).  Orang  yang  berkebutuhan khusus memiliki definisi yang luas, mengcakup cacat fisik, cacat mental, kemampuan intelligence quoetient (IQ) rendah, serta orang dengan  permasalahan  yang  komplek  sehinggga  fungsi  kognitifnya  mengalami gangguan (Arisanti & Hadi, 2022).
Salah  satu  bentuk  partisipasi  politik  dari  penyandang  disabilitas  mental adalah hak pilih dalam pemilihan (Maulana et al., 2020). Hak itu diperkuat dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  yang  diperkuat  dengan  peraturan  KPU yang  juga dijamin dalam UUD 1945, UU HAM, UU Kesehatan, UU Pengesahan konvensi  mengenai  hak-hak  penyandang  disabilitas,  UU  Kesehatan  jiwa  dan yang  terakhir  adalah  Putusan  MK  Nomor :135/PUU-XII/2015.
Hasil  wawancara  dan  pengumpulan  data  melalui  diskusi  dengan Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten  Batang,  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum (BAWASLU)  Kabupaten  Batang,  penyandang  disabilitas  dan  masyarakat, ditemukanlah data pelaksanaan pemilu tahun 2019 terhadap penyandang disabilitas terkhusus  penyandang  disabilitas mental dan intelektual di Kabupaten Batang. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019, Tentang Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Batang (Umam & Pratama, 2023).
KPU  telah  berupaya penanganan yang maksimal    telah dilaksanakan dengan baik.  bahwa  semua  masyarakat  dikabupaten  Batang  diberikan  kesempatan  yang sama  untuk  ikut  menjadi  bagian  dari  penyelenggara  pada  pesta  demokrasi. pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  mental  yang  diberikan  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten  Batang  adalah  hak  untuk  ikut  berpartisipasi sepanjang  masyarakat  tersebut  telah  dinyatakan  sembuh  dan  dapat  kembali beraktivitas seperti masyarakat normal lainnya. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi  oleh  seseorang  yang  pernah  mengalami  gangguan  mental  salah  satunya adalah  surat  keterangan  dokter  yang  menyatakan  dirinya  sembuh  dan  dianggap memenuhi  syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh  negara.  Secara  umum  KPU Batang secara terbuka membuka ruang-ruang  khusus  untuk  semua  kategori  penyandang disabilitas  yang  ingin  ikut terlibat  dalam  proses  pemilihan  umum  dimulai  dari menjadi  relawan,  membantu  mensosialisasikan  pemilu  hingga  tahap  ikut  serta dalam  pemilihan  umum.  Hal  ini  sudah menjadi  langka  awal  yang  dilakukan  oleh KPU Batang dalam memberikan kesempatan   kepada para penyandang disabilitas untuk ikut terlibat dalam pesta demokrasi (Umam & Pratama, 2023).
Pendataan  penyandang  disabilitas  mental dan intelektual pada pemilu 2019 sudah  dilakukan  dengan  maksimal  oleh  KPU. Persyaratan  yang  harus  di  siapkan adalah  surat  keterangan  dari  dokter  agar  para  penyandang  disabilitas  ini mendapatkan  hak  suaranya.  Tetapi,  jika  orang tersebut sudah mendapatkan  vonis dari  dokter  dan  didiagnosis  secara  penuh  mengalami  ganguan  jiwa berat  dan membutuhkan  penanganan  secara  intensif  maka,  sudah  dapat  dipastikan  bahwa warga  negara  tersebut  terhalang  hak  politik  dan  hak  pilihnya  dalam  mengikuti pemilihan  umum.
Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Batang  memberikan  keistimewaan kepada penyandang disabilitas fisik  seperti  Tuna  Netra  (gangguan  penglihatan). Masyarakat  yang  mengalami  gangguan  penglihatan  akan  diberikan  surat  suara khusus  atau  tamplate  untuk  memudahkan  masyarakat  yang mengalami gangguan penglihatan  untuk  memilih  calon  pemimpin  yang  diinginkannya.  Untuk pendampingan khusus Komisi Pemilihan Umum sepenuhnya menyerahkan kepada petugas  yang  berada  di  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  untuk  memberikan arahan  kepada  penyandang  disabilitas  yang  ingin  memberikan  hak  suaranya. Petugas  yang  ada  dilapangan  tidak  diperkenankan  mendampingi  hingga  ke  bilik suara. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kecurangan dalam proses pemilihan  umum (Umam & Pratama, 2023).

## 2. Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental
Pendampingan  hak  pilih  bagi  penyandang  disabilitas  mental  di  komunitas Difakarya  di  Kabupaten  Batang  merupakan  sebuah  inisiatif  penting  yang memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap hak-hak  demokratis  mereka.  Narasi  ini  menggambarkan  bagaimana  para sukarelawan  dan  pegawai  dari  Difakarya  bekerja  sama  untuk  memberikan pendidikan  dan  dukungan  kepada  penyandang  disabilitas  mental,  membantu
mereka  memahami  pentingnya  suara  mereka  dalam  proses  demokrasi.  Para penyandang  disabilitas  mental  diajak  untuk  berpartisipasi  dalam  sesi-sesi informasi  dan  diskusi  yang  diselenggarakan  oleh  Difakarya,  di  mana  mereka diberikan  penjelasan  tentang  proses  pemilihan  umum,  cara  menggunakan  hak pilih,  dan  bagaimana  suara  mereka  dapat  mempengaruhi  kebijakan  lokal  dan nasional.  Pendekatan  yang  digunakan  bersifat  inklusif  dan  menghargai kemampuan  setiap  individu,  dengan  materi  yang  disesuaikan  agar  mudah dipahami.
Selain itu, Difakarya juga menyediakan fasilitas dan alat bantu khusus untuk memudahkan  penyandang  disabilitas  mental  dalam  proses  pemungutan  suara. Misalnya,  ada  template  khusus  untuk  surat  suara  yang  lebih  mudah  dibaca  dan dimengerti,  serta  staf  yang  siap  membantu  di  tempat  pemungutan  suara. Pendampingan  ini  tidak  hanya  fokus  pada  aspek  teknis  menggunakan  hak  pilih, tetapi  juga  menekankan  pentingnya  partisipasi  aktif  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Ini  termasuk  mengajak  penyandang  disabilitas  mental  untuk terlibat  dalam  diskusi  komunitas  dan  kegiatan  sosial  lainnya,  membantu  mereka merasa lebih terhubung dan dihargai sebagai bagian dari masyarakat.
Keseluruhan program ini menggambarkan komitmen Kabupaten Batang dan komunitas  Difakarya  untuk  mendorong  inklusi  sosial  dan  memastikan  bahwa setiap  warga,  terlepas  dari  kondisi  fisik  atau  mental,  memiliki  suara  yang  sama dalam  menentukan  masa  depan  mereka.  Pendampingan  ini  juga  membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental, serta memperkuat  nilai-nilai  demokrasi  dan  kesetaraan  di  dalam  masyarakat. Pemenuhan  hak  pilih  bagi  penyandang  disabilitas  mental dalam pemilihan umum di  Kabupaten  Batang  merupakan  langkah  penting  dalam  memastikan  kesetaraan dan  keadilan  dalam  proses  demokrasi.  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) Kabupaten  Batang  memainkan  peran  krusial  sebagai  penyelenggara  pemilihan umum  dalam  memastikan  bahwa  setiap  warga  negara,  termasuk  penyandang disabilitas  mental,  memiliki  akses  yang  setara  dan  dapat  berpartisipasi  secara penuh dalam pemilihan  umum.
Dalam  upaya  memastikan  partisipasi yang inklusif dalam proses demokrasi, Tim  Pengabdian  dari  UIN  KH  Abdurrahman  Wahid  Pekalongan  bekerja  sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komunitas Difakarya Batang sukses menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) yang penuh makna. Acara ini menjadi  langkah  konkret  untuk  meningkatkan  aksesibilitas  pemilihan  umum bagi penyandang  disabilitas  mental. FGD tersebut, yang diselenggarakan di salah satu rumah  warga  dari  Komunitas  Difakarya,  menciptakan  atmosfer  yang  akrab  dan inklusif.  Partisipasi  aktif  terlihat  dari  semua  pihak,  dengan  anggota  tim pengabdian,  perwakilan  KPU,  dan  anggota  Komunitas  Difakarya  turut  serta secara antusias.

## 3. Partisipasi  Aktif untuk Inklusivitas  Pemilihan Umum
Dalam  sebuah  Forum  Group  Discussion  (FGD)  yang  penuh  semangat, berbagai  pihak  turut  berpartisipasi  aktif,  menciptakan  lingkungan  dialogis  yang mendukung.

## Gambar 4.1 Pelaksanaan Advokasi Penyandang Disabilitas
Perwakilan  dari  Tim  Pengabdian  UIN  KH  Abdurrahman  Wahid,  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU),  dan  anggota Komunitas Difakarya hadir bersama-sama dalam  upaya  bersama  untuk  memahami  dan  mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mental selama proses pemilihan  umum.
Sesi  FGD  ini  menjadi  panggung  bagi  berbagai  suara  untuk  terdengar, menciptakan  suasana  yang  penuh  interaksi  dan  kolaborasi.  Peserta  dari  Tim Pengabdian, KPU, dan anggota Komunitas Difakarya saling berbagi pengalaman, menjadikan  acara  ini  sebagai  sarana  dialog  yang  produktif.  Kehadiran  berbagai pihak  ini  tidak  hanya  menunjukkan  komitmen  mereka  terhadap  inklusivitas pemilihan  umum,  tetapi  juga  menciptakan  ruang  bagi  ide-ide  kreatif  dan  solusi konkret. Dalam suasana yang akrab dan terbuka, semua peserta saling mendukung dalam  merumuskan  langkah-langkah  nyata  untuk  mengatasi  tantangan  yang dihadapi  oleh  penyandang  disabilitas  mental.  FGD  ini  menjadi  bukti  bahwa kolaborasi antara Tim Pengabdian, KPU, dan Komunitas Difakarya bukan sekadar pertemuan  formal,  tetapi  lebih  sebagai  wujud  komitmen  untuk  menciptakan pemilihan  umum  yang  benar-benar  inklusif.  Langkah-langkah  konkrit  yang dihasilkan  dari  FGD  ini  diharapkan  dapat  membawa  perubahan  positif  dalam membangun  pemilu  yang  lebih  ramah  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  semua warganya.

## 4. Sambutan Hangat di Rumah Anggota Komunitas
Tuan  rumah,  seorang  anggota  yang  berdedikasi  dari  Komunitas Difakarya, memainkan  peran  kunci  dalam  menyambut  para  peserta  dengan  hangat  di rumahnya  yang  menjadi  lokasi  pelaksanaan  FGD.  Dengan  keramahan  yang melekat  pada  karakternya,  ia  berhasil  menciptakan  atmosfer  yang  tidak  hanya ramah tetapi juga inklusif. Ruangan yang nyaman dan penuh kehangatan menjadi latar  belakang  yang  sempurna  bagi  para  peserta  untuk  membagikan  pengalaman- pengalaman mereka seputar inklusivitas pemilihan  umum.

## Gambar 4.2
Pembukaan kegiatan Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas
Suasana  akrab  yang  terbangun  di  antara  peserta  seolah  membuka  pintu untuk  terciptanya  ruang  dialog  yang  lebih  intens.  Tidak  hanya  sekadar  tempat bertemu,  rumah  tersebut  menjadi  panggung  bagi  setiap  individu  untuk mengungkapkan pengalamannya secara terbuka. Peserta FGD merasa bebas untuk menyuarakan pandangan mereka, menjadikan rumah tersebut sebagai tempat yang lebih  dari  sekadar  lokasi  pertemuan  formal.  Dalam  lingkungan  yang  akrab  dan terbuka  ini,  peserta  FGD  merasa  didorong  untuk  menyampaikan  harapan  dan aspirasi  mereka  terkait  inklusivitas  pemilihan  umum.  Tuan  rumah  tidak  hanya menyediakan  ruang  fisik,  tetapi  juga  memainkan  peran  penting  dalam membimbing  percakapan  dan  meneguhkan  pentingnya  melibatkan  semua  pihak dalam  menciptakan  pemilihan  umum  yang  lebih  inklusif.  Dengan  demikian, rumah yang bersahaja tersebut melampaui sekadar tempat pertemuan dan menjadi katalisator bagi terciptanya diskusi yang berarti dan penuh makna.

## 5. Sharing Pengalaman dan Harapan
Para  peserta  FGD  dengan  tulus  berbagi  pengalaman  pribadi  mereka, menjadikan  forum  tersebut  sebagai  wadah  untuk  menggali  lebih  dalam  tentang tantangan  nyata  yang  dihadapi  oleh  penyandang  disabilitas  mental  selama berlangsungnya  proses  pemilihan  umum.  Berbagai  cerita  yang  diungkapkan mencakup  kendala dalam mengakses fasilitas pemungutan suara, ketidakpahaman masyarakat  terhadap  kebutuhan  khusus  mereka,  dan  kesulitan  dalam  memahami hak-hak politik yang dimilikinya.
Pentingnya  mendapatkan  perhatian  penuh  dan  inklusif  dari  KPU  menjadi sorotan  utama  pembahasan.  Peserta  dengan  penuh  harap  mengungkapkan keinginan  mereka  untuk  melihat  perubahan  konkret  dalam  kebijakan  dan praktik pemilihan  umum.  Harapan-harapan  ini  mencakup  peningkatan  aksesibilitas  fisik di  tempat  pemungutan  suara,  pendampingan  yang  memadai  selama  proses pemilihan,  serta  upaya  sosialisasi  yang  lebih  intensif  untuk  meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak politik penyandang disabilitas mental.
Gambar 4.3
Sesi Materi KPU dan Bawaslu pada Advokasi Penyandang Disabilitas
Diskusi  mendalam  mengenai  harapan  ini  memberikan  wawasan  berharga bagi  Tim  Pengabdian,  KPU,  dan  Komunitas  Difakarya.  Setiap pengalaman yang dibagikan  menjadi  sumber  inspirasi  untuk  merumuskan  solusi  yang  lebih  efektif dan  relevan.  Dengan  menggali  lebih  dalam  ke  dalam  realitas  yang dihadapi oleh penyandang  disabilitas  mental,  FGD  ini  menjadi  tonggak  penting  dalam  upaya menciptakan  pemilihan  umum  yang  benar-benar  inklusif  dan  responsif  terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat.

## 6. Diskusi Terbuka dan Identifikasi Tindakan Lanjutan
Sesi  diskusi  terbuka  pada  Forum  Group  Discussion  (FGD)  menghasilkan ide-ide segar dan solusi inovatif untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas dalam proses pemilihan umum. Para peserta, dengan antusias dan dedikasi, secara aktif  menyuarakan  pandangan  mereka,  menciptakan  momentum  positif  yang menjadi  tonggak  penting  menuju  perubahan  yang  lebih  baik.  Dialog  secara terbuka,  peserta  FGD  bersama-sama  merumuskan rekomendasi yang konkret dan tindakan  lanjutan  yang  dapat  diambil  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan Komunitas  Difakarya.  Dari  ide-ide  tersebut,  terbentuklah  langkah-langkah strategis yang diharapkan dapat mewujudkan pemilihan umum yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas mental. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan fasilitas  fisik  di  tempat  pemungutan  suara,  seperti  rampa  akses untuk kursi roda, serta  penyediaan  bantuan  braille  untuk  pemilih  tunanetra.  Selain  itu,  disepakati pula  perlunya  pendampingan  khusus  dari  petugas  terlatih  selama  seluruh  proses pemilihan,  untuk  memastikan  partisipasi  aktif  dan  bermakna  dari  penyandang disabilitas mental.

## Gambar 4.4
Sesi Konsultasi Individu pada Advokasi Penyandang Disabilitas
Upaya  sosialisasi  yang  lebih  luas  dan  mendalam  juga  menjadi  sorotan rekomendasi,  dimana  peserta  FGD  berharap  agar  masyarakat  dapat  lebih memahami  pentingnya  partisipasi  politik  penyandang  disabilitas  mental.  Dengan langkah-langkah  ini,  diharapkan  akan  tercipta  pemilihan  umum yang tidak hanya merangkul,  tetapi  juga  memberdayakan  setiap  warga  negara,  tanpa  kecuali. Dengan  kolaborasi  antara  KPU  dan  Komunitas  Difakarya,  FGD  ini  tidak  hanya menjadi  wadah diskusi, tetapi juga panggung aksi nyata menuju pemilihan umum yang  lebih  inklusif  dan  demokratis.  Melalui  inisiatif  ini,  harapan  dan  suara penyandang  disabilitas  mental  semakin  terdengar,  membawa  angin  segar  dalam pembangunan masyarakat yang lebih ramah dan adil bagi semua.

## 7. Ungkapan Harap dan Komitmen Bersama
Acara  ditutup  dengan  ungkapan  terima  kasih  kepada  semua  peserta  yang telah  berkontribusi  dalam  FGD.  Para  pihak menegaskan komitmen  mereka untuk melanjutkan  kerjasama  demi  mewujudkan  pemilihan  umum  yang  memberikan perhatian penuh dan inklusif terhadap penyandang disabilitas mental.
Gambar 4.5
Penyerahan kenang-kenangan kepada Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas
FGD  ini  bukan  hanya  sebagai  wadah  untuk  menyuarakan  harapan,  tetapi juga  sebagai  langkah  nyata  menuju  pemilihan  umum  yang  lebih  inklusif. Kerjasama  antara  Tim  Pengabdian,  KPU,  dan  Komunitas  Difakarya  diharapkan akan  menjadi  tonggak  positif  dalam  menciptakan  demokrasi  yang  merata  bagi semua warga.
Kegiatan  ini  terlaksana  dengan  lancar  dan  tanpa  hambatan.  Meskipun demikian,  ada  beberapa  poin  evaluasi  yang  dapat  menjadi  masukan  bagi pelaksanaan  kegiatan  selanjutnya  dengan  tema  sama.  Diantara  poin  evaluasi tersebut  adalah;  a)  perlu  adanya  kegiatan follow  up terhadap  masukan-masukan yang  telah  diberikan  bagi  pemenuhan  hak  pilih  disabilitas  dalam  pemilihan umum.  Agar  kegiatan  advokasi  ini  dapat  memberikan  dampak  yang  signifikan bagi  pemenuhan  hak  pilih  penyandang  disabilitas,  khususnya  di  Kabupaten Batang.  b)  kegiatan  yang  serupa  dapat  pula  dilaksanakan di titik lain Kabupaten Batang,  misalnya  terhadap  komunitas  disabilitas  yang  berada  di  Kecamatan Limpung.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengoptimalkan  advokasi  hak  pilih disabilitas sehingga  dapat  menjangkau  lebih  banyak  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten Batang.

## Simpulan
KPU  Kabupaten  Batang  telah  mengambil  langkah-langkah  inisiatif  untuk memastikan  pemenuhan  hak  pilih  penyandang  disabilitas  mental.  Ini  melibatkan program  pelatihan,  aksesibilitas  fisik  di  tempat  pemungutan  suara,  kampanye mengurangi  stigma  sosial,  dan  kerjasama  untuk  evaluasi  dan  perbaikan  proses pemilihan  umum.  Langkah-langkah  ini  menunjukkan  komitmen  KPU  untuk memastikan  partisipasi  penuh  penyandang  disabilitas  mental  dalam  demokrasi, bukan  hanya  pemenuhan  hak  konstitusional,  tetapi  juga  langkah  maju  menuju masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis.
Meskipun  KPU  Kabupaten  Batang  telah  berusaha  meningkatkan  akses inklusif  bagi  penyandang  disabilitas  mental,  terdapat  beberapa  kelemahan  yang perlu  diperhatikan  dan  diperbaiki,  seperti  perlunya  perangkat  kebijakan  yang mendukung pemenuhan hak pilih disabilitas, penyediaan anggaran yang memadai, sarana  prasarana  dan  sumber  daya  manusia  yang  memahami  betul  pentingnya pemenuhan  hak  pilihnyang  inklusif  kepada  disabilitas.  Selain  itu  belum  adanya kordinasi  dan  Kerjasama  dengan  lebanyak  pihak  untuk  menyelesaikan  problem dilapangan.  Dengan  mengidentifikasi  dan  mengatasi  kelemahan-kelemahan  ini, KPU dapat memperkuat upaya mereka dalam menciptakan aksesibilitas yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas mental selama proses pemilihan umum.

## Daftar Pustaka
Anidi,  &  Anlianna.  (2022).  Permasalahan  Anak  Disabilitas  Intelektual  dan Disabilitas Mental di Sekolah. Arus Jurnal Pendidikan , 2 (3). https://doi.org/10.57250/ajup.v2i3.134
Apsari,  N.  C.,  &  Raharjo,  S.  T.  (2021).  Orang  dengan  Disabilitas:  Situasi Tantangan  dan  Layanan  di  Indonesia. Buletin  Penelitian  Sistem  Kesehatan , 24 (3), 159-169.
Arisanti,  N.  A.,  &  Hadi,  S.  (2022).  Perlindungan  Hak  Buruh  Penyandang
Disabilitas  Dalam  Memperoleh  Pekerjaan  Dan  Penghidupan  Yang  Layak Bagi Kemanusiaan. JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) , 7 (2). https://doi.org/10.30996/jhp17.v7i2.6186
Duke,  M.  (2020). Community-Based  Participatory  Research .  Oxford  Research Encyclopedia of Anthropology. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190854584.013.225
Hardianti,  T.  (2021).  Peran  Komisi  Pemiihan  Umum  Bengkulu  Tengah  Dalam
Pemenuhan  Hak  Politik  Penyandang  Disabilitas  Pada  PILKADA  Gubernur dan  Wakil  Gubernur  Tahun  2020. Jurnal  Governance  Dan  Administrasi Publik , 5 (1). https://doi.org/10.33369/jgoap.v5i1.20739
Ibrahim,  I.  (2023).  Hak  Pilih  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Mental. Islamic Law: Jurnal Siyasah , 8 (1), 11-22. https://ejurnal.iaipd-
nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/624
Ilyas,  I.,  &  Suyuti,  M.  G.  (2021).  Hak  Politik  Penyandang  Disabilitas  Mental Dalam  Pemilihan  Umum  (Studi  di  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten Gowa).". Siyasatuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Siyasah  Syar’iyyah , 2 (1), 102–114.
Kristiandy,  F.  (2021).  Analisis  Kesejahteraan  Hak  Penyandang  Disabilitas: Situasi,  Kondisi,  Permasalahan  Dan  Solusi  Penyandang  Disabilitas  Di Lingkungan  Sekitar  Dan  Lembaga  Pemasyarakatan. Widya  Yuridika , 4 (1), 125-134.
Lestari,  E.  Y.,  Sumarto,  S.,  &  Isdaryanto,  N.  (2017).  Pemenuhan  Hak  Bagi Penyandang  Disabilitas  Di  Kabupaten  Semarang  Melalui  Implementasi Convention  On  The  Rights  Of  Persons  With  Disabillities  (CPRD)  Dalam Bidang Pendidikan. Integralistik , 28 (1). https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11804
Maulana,  R.,  Amarini,  I.,  &  Kartini,  I.  A.  (2020).  Pemenuhan  Hak  Politik Penyandang  Disabilitas  Mental  dalam  Pemilihan  Umum. Kosmik  Hukum , 19 (2), 141-150.
Nursyamsi,  F.,  &  Ramadhan,  M.  N.  (2021).  Pelindungan  Hak  Pilih  Penyandang Disabilitas  Mental  dalam  Pendekatan  Rangkaian  Proses  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015. Jurnal Adhyasta Pemilu ,
3 (1). https://doi.org/10.55108/jap.v3i1.25
Philona,  R.,  &  Listyaningrum,  N.  (2021).  Implementasi  Aksesibilitas  Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram. Jatiswara , 36 (1), 38–48.
Rahmanto,  T.  Y.  (2019).  Hak  Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM , 10 (1). https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37
Ramadhan,  M. N. (2021). Memaknai Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak
Politik  Penyandang  Disabilitas:  Menyongsong  Pemilihan  Umum  Serentak Tahun 2024. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau , 3 (2). https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.255
Rosalina,  T.  A.,  &  Apsari,  N.  C.  (2020).  Dukungan  Sosial  Bagi  Orang  Dengan Disabilitas  Netra  Dalam  Pencapaian  Prestasi  Di  Sekolah  Luar  Biasa.".
Prosiding Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 7 (2), 414.
Umam,  M.  R.,  &  Pratama,  A.  B.  (2023).  Hak  Konstitusional  Penyandang Disabilitas  Mental  dalam  Pemilihan  Umum. Manabia:  Journal  of Constitutional  Law , 3 (2),  287–306.  https://e-journal.uingusdur.ac.id/al- manabia/article/view/1416
Yunita,  S.,  &  Dewi,  D.  A.  (2021).  Urgensi  Pemenuhan  Hak  Dan  Kewajiban Warga  Negara  Dalam  Pelaksanaannya  Berdasarkan  Undang-Undang. De Cive:  Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan , 1 (12), 429–436.