Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi Khami
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3244-3254 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kewarganegaraan Ganda “Gloria” Melalui Judicial Review
Novica Lintang Fitriana 1 🖂 , Veronica Nora Litna Tarigan 2 , Melisa Yulianti 3 , Mohammad Hayqal Rafi Khami 4
Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia Email: novicalintang@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Globalisasi mempengaruhi Warga Indonesia di berbagai belahan dunia. Kelompok Warga Indonesia sedang gencar  memperjuangkan  status  kewarganegaraannya  untuk  memperoleh  kewarganegaraan  ganda. Undang-Undang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2006  tidak  mengatur  status dwikewarganegaraan Warga Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis status  dwikewarganegaraan  Gloria  di  Indonesia  dalam  hukum  kewarganegaraan  Indonesia.  Penelitian hukum  standar  digunakan  sebagai  metode  penelitian.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  kewarganegaraan sangat penting karena disertai dengan hak dan tanggung jawab. Status bilateral menawarkan perlindungan dan  identitas  kedua  negara.  Namun,  saat  ini  bukanlah  waktu  yang  tepat  untuk  memberikan dwikewarganegaraan  tanpa  batas,  karena  hal  ini  terlebih  dahulu  memerlukan  kajian  yang  mendalam terhadap dampak aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan dan hukum, serta perubahan peraturan perundang-undangan terkait.
Kata kunci: Kewarganegaraan Ganda; Hak asasi Manusia; Hukum

## Abstract
Globalization affects the Indonesian Citizenship in various parts of the world. Indonesian Warga groups are intensively fighting for their citizenship status to obtain dual citizenship. The Citizenship Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2006 does not regulate the dual citizenship status of the Indonesian Citizenship. The research objective is to identify and analyze Gloria's dual citizenship status in Indonesia in Indonesian citizenship law. Standard legal research is used as a research method. Research shows that citizenship is very important because it comes with rights and responsibilities. Bilateral status offers both countries protection
Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi Khami
and identity. However, now is not the right time to grant dual citizenship without borders, because this first requires an in-depth study of the impact of social, economic, cultural, political, security and legal aspects, as well as changes to related laws and regulations.
Keywords: Dual Citizenship; Human rights; Law.

## PENDAHULUAN
Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, salah satu unsur negara adalah penduduk tetap. Populasi dibagi menjadi penduduk dan orang asing. Bagir Manan menyatakan bahwa penduduk merupakan bagian dari keberadaan negara Artinya, keberadaan warga negara merupakan salah satu  unsur  yang  sangat  penting.  Di  era  globalisasi,  informasi,  komunikasi,  budaya,  modal  dan barang telah melintasi batas negara dan menyebar ke seluruh dunia (Brawijaya, 2014). Indonesia sebagai salah satu negara terpadat di dunia Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia telah berubah memanfaatkan  perkembangan  teknologi  informasi  dalam  berbagai  kegiatan  yang  berbasis kemajuan sistem internet. Globalisasi memang membawa kebaikan di satu sisi, namun di sisi lain juga membawa dampak negatif. Misalnya, berimigrasi dengan latar belakang budaya yang berbeda dengan budaya negara tujuan dapat berdampak buruk bagi negara tujuan karena alasan migrasi dapat berupa keinginan individu dengan alasan individu seperti perkawinan, penugasan, pekerjaan, kebutuhan finansial dan pendidikan.
Iman Santoso berpendapat bahwa di era global, tidak seperti migrasi sebelumnya, migrasi internasional  sebagian  besar  bersifat  sukarela  dan  tidak  wajib,  dan  migrasi  internasional  telah menjadi migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan orang-orang dari berbagai tingkatan, menderita masalah kehidupan yang berbeda, dari satu daerah ke beberapa negara lain untuk  tinggal  sementara  atau  permanen,  yang  memiliki  dimensi  yang  berbeda  dan  efek  yang berbeda,  dengan  tujuan  mencari  peluang  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan.  Imigran berpindah dari satu atau lebih negara ke negara lain, terus-menerus memilih kehidupan yang lebih baik. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan negara atau wilayah yang lebih baik bagi mereka dan keluarga mereka.
Menurut  Dino  Pati  Djalal,  Warga  Indonesia  terbagi  menjadi  empat  bagian,  yaitu:  Warga negara  Indonesia  dengan  paspor  Indonesia,  warga  negara  Indonesia  yang  berpindah kewarganegaraan menjadi orang asing di negara tempat tinggalnya, orang keturunan Indonesia menikah dengan orang asing, dan orang Indonesia (May Lim Charity 13, 2016). Warga Indonesia
Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi Khami
bersikeras  mereka  memiliki  kewarganegaraan  ganda,  termasuk  anak-anak  mereka.  Undang- undang  Kewarganegaraan  Indonesia  saat  ini  dinilai  belum  mampu  melindungi  hak-hak kewarganegaraan  mereka  dan  juga  karena  era  globalisasi  pada  kenyataannya  membutuhkan undang-undang progresif yang dapat menjawab berbagai masalah dan tantangan yang ada saat ini. Kewarganegaraan ganda, khususnya bagi anak hasil perkawinan campuran, diakui dalam hukum kewarganegaraan Indonesia dan diberikan kewarganegaraan ganda terbatas.
Kewarganegaraan ganda antara Indonesia dan Cina diselesaikan secara politis pada masa Orde Lama. Hal ini telah diabadikan dalam undang-undang pada masa Orde Baru, namun tetap memunculkan isu diskriminasi terhadap etnis  Tionghoa  di Indonesia. Isu dominan yang muncul pasca berakhirnya dwikewarganegaraan antara Indonesia dan China adalah kesetaraan, oleh karena itu pemerintah pasca reformasi Presiden BJ Habibie dan pemerintahan selanjutnya mengeluarkan perintah tegas penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan. Atas dasar itu,  Undang-Undang  Kewarganegaraan  No.  12  Tahun  2006  memperjelas  siapa  yang  dimaksud dengan warga negara dan bertujuan untuk menghapuskan keadaan tanpa kewarganegaraan dan dwikewarganegaraan. Osler dan Starkey menyatakan bahwa kewarganegaraan mengandaikan rasa kewargaan dalam negara kesatuan, yaitu rasa kewargaan yang merujuk pada ikatan antara individu sebagai warga negara dan komunitas di tingkat lokal (Osler & Starkey, 2005)
Secara  konseptual,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Marshall,  kewarganegaraan  memiliki tiga dimensi hak, yaitu hak sipil, politik, dan sosial. Hak-hak sipil mengacu pada isu-isu mendasar seperti kebebasan berekspresi dan hak untuk mengakses dan perlakuan yang adil dalam sistem hukum - hak politik mengacu pada hak untuk memilih dan akses yang lebih baik ke institusi politik untuk  mewakili  kepentingan  seseorang.  Di  sisi  lain,  hak  sosial  mengacu  pada  akses  terhadap asuransi sosial, di mana setiap warga  negara berhak atas tingkat kesejahteraan minimum yang harus disediakan oleh negara.
Pendapat  Osler  dan  Starkey  tentang  perasaan  kewarganegaraan  negara  kesatuan merupakan  aspek  yang  bertentangan  dengan  kewarganegaraan  ganda,  karena  mensyaratkan berbagi perasaan kewarganegaraan dua negara. Hal ini berkaitan dengan tiga dimensi hak sipil, politik, dan sosial Marshall. Karena fakta bahwa negara ganda tunduk pada hukum dari dua negara yang berbeda, hak sipil, politik, dan sosial yang dinikmati individu bervariasi. Dinamika kebijakan kewarganegaraan Indonesia selalu mengedepankan kesetaraan dan memperjuangkan aspek-aspek terkait diskriminasi. Kondisi ini sesuai dengan teori politik rekognisi, karena Honneth menjelaskan
Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi Khami
bahwa  yang  dimaksud  dengan  “hukum”  mengacu  pada  nilai  hukum  modern,  yang  mencakup persamaan  semua  anggotanya.  Sebagaimana  dalam  ranah  privat,  kemampuan  untuk menggeneralisasikan nilai membutuhkan kemauan untuk berpartisipasi agar dapat diterima oleh orang lain. Konsep ini disebut harga diri (Honneth & Axel, 1992).
Menurut  Jaringan  Data  Diaspora  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 mempertimbangkan  kepentingan  masyarakat  diaspora  Indonesia  di  negara-negara  dengan populasi antara 8-10 juta jiwa. Sisa diaspora, yang berjumlah sekitar 4,6 juta orang, adalah mantan warga negara Indonesia  dan nenek moyang mereka. Peran  diaspora  sebagai aktor non-negara dalam hubungan internasional dapat menghasilkan sumber daya dalam berbagai bentuk, seperti modal  manusia,  keterampilan,  kekayaan,  dan  jaringan,  yang  diharapkan  dapat  memperkuat perekonomian nasional. Terlepas dari fakta bahwa maksud di balik berlakunya UU No.1 12 Tahun 2006  adalah  untuk  melarang  kewarganegaraan  ganda  dan  kewarganegaraan,  hal  ini mengakibatkan  tekanan  dari  diaspora  Indonesia  untuk  mengubah  hukum  menjadi kewarganegaraan ganda. Karena masalah kewarganegaraan ganda dalam UU No. 1, hal ini sangat menarik  untuk  diselidiki  lebih  lanjut.  Dibandingkan  dengan  tahun-tahun  awal  kemerdekaan Tionghoa  dan  Indonesia,  tahun  2006  berbeda.  Selain  itu,  dinamika  kewarganegaraan  ganda menurut UU No. 1.12 Tahun 2006 tidak terjadi antarbangsa melainkan antarwarga negara Indonesia yang memiliki derajat kedaulatan terbesar.
Saat ini, isu dwikewarganegaraan dikaitkan dengan aktivitas negara, seperti kasus terpilihnya Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), patriot timur Riwu Kore, yang terungkap berdasarkan investigasi Badan Pengawas Pemilu. Badan (Bawaslu) berkewarganegaraan Amerika Serikat (KITA). Hal itu terjadi saat Presiden Joko Widodo melantik Arcandra Tahari sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM). Setelah disumpah, ternyata Arcandra juga memiliki paspor Amerika. Terkait  isu  politik  dan  hak  anak,  ketika  pemerintah  menolak  calon  pasukan  pengibar  bendera Pusaka  atau  Paskibraka,  wakil  Jawa  Barat  Gloria  Natapradja  Hamel.  Gloria  diberhentikan  dari keanggotaan Paskibraka karena berkewarganegaraan Perancis.
Dalam konteks globalisasi saat ini, perjuangan untuk mencapai keadilan sosial menghadapi intrusi  ekonomi  neoliberal  yang  agresif  yang  memperdalam  kesenjangan  dan  ketidaksetaraan ekonomi  dunia.  Perjuangan  keadilan  sosial  dalam  kerangka  keadilan  redistributif,  yaitu  melalui distribusi sumber  daya dan ekonomi  yang  lebih adil  serta peningkatan taraf hidup masyarakat, penting  ketika  menghadapi  realitas  pasar  yang  tidak  diatur.  ekonomi  yang  digerakkan  oleh
Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi Khami
kepentingan pribadi yang bekerja selama tidak berurusan dengan publik. Karena tantangan sosial- ekonomi yang mereka hadapi di luar negeri, diaspora Indonesia menganjurkan perubahan UU No.1 di Amerika Serikat.1.12/2006 untuk menciptakan kewarganegaraan ganda.
May Lim Charity menekankan perlunya memberi orang asing akses ke status ganda sebagai warga negara Indonesia. Di sisi lain, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak akan rugi karena diberi kesempatan berlipat ganda. Satya Arinanto berpendapat bahwa Warga Indonesia berperan  penting  dalam  pembangunan  nasional  karena  merupakan  aktor  independen  melalui pengiriman uang dan berfungsi sebagai modal manusia, pengetahuan, kekayaan dan jaringan 15 Warga  Indonesia  di  Amerika  Serikat  mendukung  terciptanya  diplomasi  gastronomi  negara kerjasama  ekonomi  dengan  Amerika  Serikat.  Keuntungan  memiliki  kewarganegaraan  ganda termasuk dapat bergerak bebas di antara kedua negara di mana mereka memiliki kewarganegaraan dan  mengecualikan  kemungkinan  menjadi  tanpa  kewarganegaraan.    Salah  satu  kelemahannya adalah kesetiaan negara dan perlindungan hukumnya jika terjadi masalah. Oleh karena itu, menarik untuk dipelajari: Pertama, apa urgensi kewarganegaraan bagi seseorang? dan kedua, bagaimana status hukum dan HAM bagi warga Indonesia yang berkewarganegaraan ganda?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  kajian  literatur,  dimana  unit analisisnya adalah sumber jurnal terkait dwikewarganegaraan di Indonesia dan negara lain. Kriteria jurnal yang dipilih sesuai dengan lokasi penelitian adalah penelitian di negara-negara Eropa, Afrika, Asia dan penelitian di Indonesia. Pengolahan data dilakukan dengan cara menyajikan data, memilah milah data dan menarik kesimpulan. Teknik Kuhthau (2002) diterapkan selama langkah-langkah penelitian  berikut:  a)  pemilihan  subjek;  b)  pengambilan  informasi;  c)  penentuan  fokus  studi;  d) pengumpulan sumber  data; e)  persiapan presentasi  informasi; dan f) pembuatan laporan.  Data diperiksa  untuk  analisis  konten.  Setelah  semua  data  dikumpulkan,  langkah  selanjutnya  adalah menganalisanya untuk membuat referensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  paradigma  kewarganegaraan  mengarah  pada  perjuangan  kelompok  sosial untuk mendapatkan keadilan. Namun perbedaan antar kelompok masyarakat tersebut tampaknya belum terselesaikan, sehingga revisi UU No. 12 Tahun 2006 belum juga terwujud. Secara teori, ada
Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi Khami
pandangan  politik tentang redistribusi dan pengakuan  politik  dan  pandangan berbeda  tentang keadilan  sosial.  Tuntutan  pengakuan  diaspora  Indonesia  atas  status  hukum  kewarganegaraan ganda telah menciptakan dinamika politik antar kelompok sipil. Pro-kontra tekanan ini membuat perdebatan tentang dwikewarganegaraan di DPRRI sudah lebih dari sepuluh tahun tetapi belum juga disahkan menjadi undang-undang. Undang-Undang Dwi Kewarganegaraan (RUU) yang telah lama  menjadi  bagian  dari  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  perlu  dikaji  lebih  lanjut,  serta manfaat dan dampak negatifnya bagi bangsa Indonesia, terutama dampaknya bagi pertahanan dan keamanan  negara.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  pengakuan  status  hukum  kewarganegaraan ganda belum terwujud di Indonesia.
Seruan  kelompok  globalis  untuk  kewarganegaraan  ganda  tampaknya  mendapat  respon yang berbeda dari kelompok sosial lainnya, menunjukkan perbedaan dari situasi di negara-negara di seluruh dunia yang mulai memperkenalkan kewarganegaraan ganda. Kurangnya kesepakatan antara kelompok sosial berarti bahwa kewarganegaraan ganda tidak diakui secara hukum maupun moral. Maraknya komunitas diaspora memunculkan berbagai perdebatan, antara lain perkawinan campur,  anak  kelahiran  asing,  dan  orang  yang  bekerja  di  luar  negeri.  Selain  kontroversi kontemporer,  alasan  historis  juga  berperan,  seperti  fakta  bahwa  individu  harus  mengubah kewarganegaraannya karena tujuan politik reorganisasi. Perlu dicatat bahwa peraturan di Indonesia saat ini mengizinkan kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun, ketika seseorang harus memilih di  antara  keduanya.    Globalis  mengadopsi  kewarganegaraan  ganda  karena  beberapa  orang kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena praktik politik Orde Baru. Mereka yang menentang reorganisasi diganjar dengan hilangnya kewarganegaraan Indonesia.
Pasangan campuran lebih cenderung mengikuti pasangan mereka ke luar negeri, terutama wanita. Namun, ada beberapa contoh di mana pasangan wanita yang bepergian ke  luar negeri meninggal sendirian dan tanpa bantuan.  Meskipun  izin tinggal memungkinkan orang-orang ini untuk bekerja di luar negeri, jauh lebih mudah untuk mendapatkan paspor dari negara tersebut. Perusahaan seringkali tidak mau mengambil risiko atau membayar lebih ketika karyawan mereka memerlukan  visa  perjalanan.  Ini  menciptakan  penghalang  besar  dan  membatasi  kemampuan seseorang  untuk  bekerja  sampai  pada  titik  di  mana  seseorang  mungkin  ingin  mengubah kewarganegaraannya untuk peluang yang lebih baik. Menanggapi hal itu, nasionalis menekankan perlunya masyarakat menyadari bahwa meskipun diaspora Indonesia bisa tinggal di luar negeri, mereka juga bisa berinvestasi di real estate Indonesia.
Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi Khami
Menurut Osler dan Starkey, pemahamannya bahwa pemeragaan harus dihormati dan diakui merupakan  salah  satu  kualitas  warga  global  yang  membedakan.  Dalam  pertarungan kewarganegaraan ganda, beberapa aspek kewarganegaraan harus diperhatikan demi kepentingan kedua negara. Pertama, individu warga negara dan komunitasnya harus merasa terhubung dengan kewarganegaraan  (Osler  &  Starkey  2005).  Sensasi  memiliki  kewarganegaraan  sendiri  disebut sebagai kewarganegaraan. Dimensi kewarganegaraan sebagai “selera” juga menjamin rasa me miliki warga negara terhadap kebangsaan, yang tidak perlu didiskusikan karena perbedaan budaya itu perlu (Osler & Starkey, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa tidak perlu diperdebatkan perbedaan budaya, maka cinta tanah air berarti juga cinta terhadap keragaman suku.
Kewarganegaraan  ganda  menyangkut  banyak  masalah,  seperti  yang  dinyatakan  oleh Marshall  (1950),  kewarganegaraan  mencakup  hak-hak  sipil,  politik  dan  sosial  para  anggotanya. Contoh  hak  sipil  termasuk  kebebasan  berbicara  dan  hak  untuk  mengajukan  banding  ke  sistem hukum. Lebih  dari  sekedar kemampuan untuk memberikan suara, hak politik juga memberikan akses  yang  lebih  baik  kepada  lembaga  politik  dan  platform  untuk  mengekspresikan  konvensi mereka. Karena setiap orang berhak atas jumlah minimum yang diminta negara, hak sosial adalah subjek  utama  akses  jaminan  sosial.  Sayangnya  teori  ini  sempurna  untuk  kewarganegaraan komprehensif, belum memecahkan masalah kewarganegaraan ganda.
Upaya mempromosikan kewarganegaraan ganda di Indonesia merupakan salah satu bentuk kebijakan  rekognisi.  Secara  teori,  manifestasi  tertinggi  dari  pengakuan  adalah  politik  solidaritas (Honneth, 1996). Pengakuan hukum universal berlaku untuk semua orang, sehingga pengakuan universal atas kekhususan diperlukan untuk menciptakan solidaritas. Tanpa pengakuan kekhususan universal ini, pengakuan selalu dalam batas nilai dominan tertentu, atau dengan kata lain hanya legal. Hak yang dijamin secara hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan akan pengakuan identitas, yang selalu kurang, sehingga nilai persamaan universal tidak dapat menawarkan pengakuan akan kekhususan (Honneth & Axel, 1992).  Paradigma redistributif melihat ketidakadilan dari perspektif sosial-ekonomi.  Hal  ini  berbeda  dengan  analisis  bahwa  akar  ketidakadilan  sosial  terletak  pada struktur  sosial  ekonomi  masyarakat  yang  timpang.  Prinsip  dasar  Neoliberalisme  adalah  bahwa interaksi manusia di pasar adalah satu-satunya model yang dapat menjelaskan semua perilaku dan tindakan mereka. Dalam hal ini, jelas bahwa keuntungan finansial setiap orang yang tinggal di luar negeri  berfungsi  sebagai  dasar  permohonan  kewarganegaraan  ganda.  Karena  ketidakadilan
Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi Khami
ekonomi  yang  dirasakan,  Indonesia  ditekan  untuk  mengesahkan  undang-undang kewarganegaraan ganda sehingga mereka dapat terlibat dalam kegiatan bisnis tanpa pembatasan.
Pendukung keadilan sosial apresiatif menolak paradigma keadilan sosial distributif karena mereka memandang keadilan distributif sebagai materialistis, buta, dan ikut bertanggung jawab atas berbagai bentuk ketidakadilan sosial karena kurangnya kepedulian budaya terhadap orang lain (penghargaan palsu). Di sisi lain, konteks keadilan kognitif mensyaratkan pelembagaan nilai-nilai budaya yang mengungkapkan rasa hormat yang sama bagi semua peserta tatanan sosial-politik dan menjamin setiap orang kesempatan yang sama untuk kehidupan yang layak. Situasi ini disebut kondisi intersubjektif kesetaraan inklusif. Baik paradigma keadilan redistributif maupun paradigma keadilan kognitif sama pentingnya dalam perjuangan gerakan sosial untuk mendukung keadilan sosial di era globalisasi.
Secara  empiris,  dwikewarganegaraan  di  Indonesia  berbeda  dengan  penerapan dwikewarganegaraan di negara lain. Banyak penelitian tentang kewarganegaraan ganda, seperti yang  dilakukan  Sejersen  (2008),  mengumpulkan  data  dari  115  negara  dan  menemukan  bahwa hampir setengahnya sekarang mengakui kewarganegaraan  ganda, dibandingkan dengan hanya beberapa  di  tahun  1950-an.  Studi  tersebut  menyoroti  perbedaan  regional,  karena  penerimaan kewarganegaraan ganda lebih rendah di Asia dan lebih tinggi di Eropa dan Amerika. Riset Sejersen menunjukkan  bahwa  negara-negara  Asia,  termasuk  Indonesia,  cenderung  enggan  melegalkan kewarganegaraan ganda demi  kewarganegaraan tunggal. Kondisi  ini muncul karena  kelompok- kelompok  sosial  dalam  masyarakat  memiliki  pandangan  dan  sikap  yang  berbeda  terhadap kewarganegaraan ganda.
Perkembangan  sosial,  ekonomi,  keamanan  dan  ilmu  pengetahuan  juga  mendorong penggunaan  kewarganegaraan  ganda.  Misalnya  anak  yang  lahir  dari  orang  tua  yang  berbeda negara dan anak yang lahir di negara yang mengakui hak ius soli bagi orang tua dari negara yang memiliki hak ius sanguinis. Meningkatkan kesetaraan gender juga berarti bahwa kewarganegaraan bukan lagi hanya keputusan ayah; Anak-anak dapat mewarisi kewarganegaraan baik dari ibu atau ayah  mereka.  Selain  itu,  menurunnya  konflik  antarnegara  karena  ketakutan  akan  peningkatan mobilitas dan menurunnya loyalitas nasional juga menyebabkan toleransi kewarganegaraan ganda. Terakhir, dalam konteks di mana hak asasi manusia dimaksudkan untuk berlaku baik bagi warga negara maupun bukan warga negara, keanggotaan komunitas politik tertentu dikurangi (Ramdhani, 2015).
Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi Khami
Subyek  yang  muncul  dalam  perdebatan  dwi  kewarganegaraan  juga  ditentukan  oleh orientasi kelompok sosial negara tersebut. Kajian Dahlin dan Hironaka (2008) menunjukkan bahwa pengakuan  negara  atas  kewarganegaraan  ganda  berkaitan  dengan  identitas  negara  yang berorientasi  internasional.  Negara-negara  yang  kurang  berkomitmen  pada  kewarganegaraan tradisional  cenderung  mengakui  kewarganegaraan  ganda.  Dalam  penyelidikannya,  Gustafson mencatat bahwa Swedia telah mengizinkan kewarganegaraan ganda penuh sejak 2001. Pelestarian tatanan nasional, salah satu argumen utama terhadap kewarganegaraan ganda, harus dipahami dalam  kewarganegaraan  nasional.  Kelompok  dengan  kewarganegaraan  ganda  menyerang keseimbangan antara sudut pandang nasional, internasional, dan pribadi.
Yanasmayan (Yanasmayan, 2015) meneliti dampak potensial dari undang-undang imigrasi yang membatasi di Spanyol, Belanda, dan Inggris. Studi di Belanda menunjukkan bahwa imigran Turki  memisahkan  aspek  hukum  dan  emosional  dari  kewarganegaraan,  menyiratkan  rasa kewarganegaraan yang rendah. Sebuah studi yang dilakukan di Spanyol menunjukkan penggunaan kewarganegaraan ganda yang toleran. Penelitian di Inggris menunjukkan bahwa proses "negosiasi" mengarah  pada  perluasan  lanskap  emosional  di  mana  kewarganegaraan  ganda  diperbolehkan. Dengan demikian, dinamika hubungan internasional berkembang dari isu- isu “elitis” yang berfokus pada politik tingkat tinggi menjadi dinamika warga negara sehari-hari yang mencakup lebih banyak isu  (Intentilia  &  Surya  Putra,  2021).  Poethig  (2006)  meneliti  perdebatan  seputar  hukum kewarganegaraan ganda Kamboja pada tahun 1996. Temuan menunjukkan bahwa mereka yang menentang  kewarganegaraan  ganda  melakukannya  dalam  upaya  untuk  melindungi  kemurnian budaya,  serta  demokrasi  yang  rapuh,  stabilitas  politik,  dan  pelestarian  identitas  nasional  yang berbeda. Di masa sulit, pragmatisme sering terjadi atas loyalitas.
Kovcscs  menyelidiki  motivasi  politik  di  balik  referendum  2004  di  Hongaria  tentang kewarganegaraan  ganda,  yang  hanya  mencakup  tetangga  dekat  termasuk  Rumania,  Slowakia, Serbia-Montenegro, dan Ukraina. Minoritas Hongaria sekarang terletak di negara-negara tetangga akibat sengketa batas sejarah. Hongaria memutuskan untuk membangun kewarganegaraan ganda sebagai  hasilnya.  Knott  meneliti  kasus  Moldova,  di  mana  mayoritas  penduduknya  dapat memperoleh (atau mendapatkan kembali) kewarganegaraan Rumania dari mantan warga negara Rumania.  Studi  ini  menunjukkan  bagaimana  kewarganegaraan  ditafsirkan  oleh  warga  negara sebagai hal yang alami, alami, dan hukum berdasarkan dimensi legitimasi.
Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi Khami
Menurut  studi  ini,  ketidakpuasan  ekonomi  penduduk  diaspora  terhadap  rumah  mereka adalah penyebab umum aspirasi kewarganegaraan ganda. Kondisi ini memberikan kontribusi pada tekanan untuk mengadopsi kewarganegaraan ganda, tetapi ditentang oleh kelompok nasionalis yang  ingin  mempertahankan  identitas  dan  budaya  negara.  Berdasarkan  studi  sebelumnya  juga menunjukkan bahwa isu imigrasi menjadi faktor dominan dalam pengesahan dwi kewarganegaraan di negara-negara Eropa. Penelitian sebelumnya tentang Indonesia telah membahas dua topik, yaitu pertimbangan  hukum  dan  dampak  mengajukan  kewarganegaraan  ganda  di  Indonesia.  Hukum Kewarganegaraan  Indonesia  berbeda  dengan  ideologi  kewarganegaraan  yang  didasarkan  pada "kesetian abadi". Walaupun implikasinya di bidang hukum masuk ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  Dwikewarganegaraan  tanpa  batas  dari  perspektif  diaspora  Indonesia. Alasannya adalah realita pembangunan di era globalisasi, realita kecepatan pembangunan global, semangat  konstitusi  yang  melindungi  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  termasuk  WNI  di  luar negeri. Penelitian yang  dipahami  di Indonesia menunjukkan bahwa ketika  dwikewarganegaraan diatur  oleh  undang-undang,  hal  itu  mempengaruhi  undang-undang  lain  seperti  hak  milik,  hak politik,  kewarganegaraan  dan  keimigrasian.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  hukum dwikewarganegaraan  memiliki  efek  domino  terhadap  hukum  Indonesia  lainnya.  Kajian  ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang paradigma kewarganegaraan kelompok globalis dan nasionalis yang memperjuangkan kewarganegaraan merupakan upaya untuk mencapai keadilan sosial. Kurangnya kewarganegaraan ganda di Indonesia mencerminkan kelompok sosial yang lebih mengutamakan penegasan hak-hak yang tidak berwujud seperti budaya, identitas, dan ideologi.

## SIMPULAN
Perbedaan  paradigmatik  dwikewarganegaraan  Indonesia  terlihat  pada  perjuangan kelompok globalis untuk keadilan material (ekonomi), namun kelompok nasionalis menolak bahwa keadilan tidak boleh mengabaikan aspek immaterial (identitas, budaya dan ideologi). Realitas di Indonesia  menunjukkan  perbedaan  dengan  dwikewarganegaraan  di  negara  lain  di  mana dwikewarganegaraan diakui oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi kewargaan yang  digagas  oleh  Osler  dan  Starkey  yaitu  status,  perasaan  dan  praktek,  merupakan  indikator penerapan dwikewarganegaraan, tidak adanya kesepakatan antar kelompok sosial menyebabkan tidak  terwujudnya  dwikewarganegaraan  di  Indonesia.  Penelitian  ini  memperkaya  perdebatan tentang kebijakan kewarganegaraan, khususnya dengan melihat perdebatan antar warga negara
Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi Khami
tentang  status  kewarganegaraannya.  Mengenai  aturan  Indonesia  tentang  dwikewarganegaraan, perlu  diprioritaskan kesepakatan  bersama antar warga negara agar  semua warga negara dapat menerima hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Charity, May Lim. “Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia.” Jurnal Konstitusi 13, no. 4 (December 20, 2016): 809 – 27. https://doi.org/10.31078/jk1346.
Fraser,  Nancy.  “Socia l  Justice  in  the  Age  of  Identity  Politics:  Redistribution,  Recognition, Participation,” n.d.
Gustafson,  Per.  “Globalisation,  Multiculturalism  and  Individualism:  The  Swedish  Debate  on  Dual
Citizenship.” Journal of Ethnic and Migration Studies - J ETHN MIGR STUD 28 (July 1, 2002):
463 – 81. https://doi.org/10.1080/13691830220146554.
HONNETH, AXEL. “Integrity and Disrespect: Principles of a Conception of Morality Based on the Theory  of  Recognition.” Political  Theory  20,  no.  2  (May  1,  1992):  187 – 201. https://doi.org/10.1177/0090591792020002001.
Osler, Starkey. Changing Citizenship. Open University Press. Open University Press, 2005.
Rajab, Achmadudin. “Peran Perubahan Undang -Undang Kewarganegaraan Dalam Mengakomodir Diaspora Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” Jurnal Konstitusi 14, no. 3 (2017): 531 – 52. https://doi.org/10.31078/jk1434.
Ramdhani, Hilal. “The Citizenship Paradigm Debate in Dual Citizenship Discourses in Indonesia.”
Jurnal  Bina  Praja:  Journal  of  Home  Affairs  Governance  14,  no.  1  (April  28,  2022):  43 – 53. https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.43-53.
Schmidt,  Vivien  A.  “The  Roots  of  Neo -Liberal  Resilience:  Explaining  Continuity  and  Change  in Background  Ideas  in  Europe’s  Political  Economy.” The  British  Journal  of  Politics  and
International Relations 18, no. 2 (May 1, 2016): 318 – 34.
https://doi.org/10.1177/1369148115612792.
“Seminar Diaspora dan Dinamika Kewarganegaraan di Indonesia : Kami Diaspora, Tapi Hati Kami Tetap Merah-Putih. ” Accessed April 4, 2023. https://hukum.ub.ac.id/seminar-diaspora-dan- dinamika-kewarganegaraan-di-indonesia-kami-diaspora-tapi-hati-kami-tetap-merah- putih/.
Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi Khami
Yanasmayan, Zeynep. “Citizenship on Paper or at Heart? A Closer Look into the Dual Citizenship
Debate in Europe.” Citizenship Studies 19, no. 6 – 7 (2015): 785. https://www.academia.edu/15160099/Citizenship_on_paper_or_at_heart_a_closer_look_into_ the_dual_citizenship_debate_in_Europe.