## Aspek Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Kasus Probable Akibat Terpapar COVID-19

## Nabillah Fitria Nugraha
nabillahnugraha@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The presence of the COVID-19 virus outbreak in Indonesia has caused many new problems that have occurred and must be resolved. One of them is the crime of forcibly retrieving the bodies of patients in probable CASES of COVID-19 that occurred in several regions. The term patient status is important because it is done as a form of effort for the government to overcome the outbreak. The problem arises because of public ignorance about the rules set by the government. There are 2 problems in this study, namely (1) the crime of forcible retrieval of the body of a patient probable case: and (2) criminal liability for the forced retrieval of the body of a probable case patient. This research uses Normative Law Research method. The approach used is the Statutory Approach and the Cosmic Approach. The results of this study showed that, the act of forcible retrieval of the bodies of patients in probable cases is a form of criminal offence because it is regulated in several laws, namely the Criminal Code and Law No. 4 of 1984 on Infectious Disease Outbreaks and Law No. 6 of 2018 on Health Quarantine.
Keywords: COVID-19; Government; Probable Case; Criminal.

## Abstrak
Hadirnya wabah virus COVID-19 di Indonesia menyebabkan timbulnya banyak permasalahan baru yang terjadi dan harus diselesaikan. Salah satunya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien kasus probable COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah.
Peristilahan status pasien menjadi suatu hal yang penting karena dilakukan sebagai bentuk upaya bagi pemerintah untuk menanggulangi wabah. Permasalahan timbul dikarenakan adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada 2 permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien kasus probable: dan (2) pertanggungjawaban pidana pengambilan paksa jenazah pasien kasus probable. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang- undangan dan Pendekatan Koseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perbuatan pengambilan paksa jenazah pasien kasus probable merupakan suatu bentuk tindak pidana karena diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu KUHP dan Undang-Undang No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Kata Kunci: COVID-19; Pemerintahan; Kasus Probable; Kriminal.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 3, Mei 2021
How to cite: Nabillah Fitria Nugraha ‘Aspek Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Kasus Probable Akibat Terpapar COVID-19’ (2021) Vol. 4 No. 3 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 11 Maret 2021; Diterima  20 April 2021; Diterbitkan 1 Mei 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i3.26982
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Universitas Airlangga

## 1072 Nabillah Fitria: Aspek Pidana Pengambilan...

## Pendahuluan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Ada setidaknya dua jenis COVID-19 yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Serve Acute Respiratory Syndrome , virus ini merupakan penyakit menular jenis baru yang belum pernah diidentifikasi  sebelumnya  pada  manusia. 1 COVID-19 dapat disebarkan dengan sangat mudah melalui droplets atau percikan air ludah orang yang dalam keadaan terinfeksi virus, penyebarannya dapat melalui mata, hidung, hingga mulut.
Sampainya COVID-1 ke Indonesia yang diperkirakan pada bulan Maret tahun 2020 membuat Presiden menetapkannya sebagai wabah melalui keputusan yang ditetapkannya pada tanggal 13 April 2020 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional yang dapat juga disebut sebagai wabah hal ini didasari dengan pernyataan dari World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 yang menyatakan bahwa COVID-19 sebagai Global Pandemic.
Pengertian wabah sendiri ialah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
Berdasarkan Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Ada beberapa definsi baru yang perlu diketahui dalam pengelompokan penanganan wabah ini, yaitu 2 :
a.  Kasus Suspek Seseorang yang memiliki kriteria Infeksi Saluran Pernapasan Akut ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala memiliki riwayat perjalanan
1 Achmad Yurianto, [ et.,al.] , Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Diseae (COVID-19) Revisi ke-4, (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2020).[12].
2 ibid [14].
atau tinggal di negara atau wilayan Indonesia yang dilaporkan terjadi inferksi antar masyarakat (hanya melibatkan masyarakat) serta orang dengan gejala ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19 atau orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
b.  Kasus Probable Pasien yang meninggal dengan status suspek, namun hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR nya belum ada.
c. Kasus Konfirmasi
Pasien yang dinyatakan positif terinfeksi virus yang dibuktikan dengan adanya hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR, dalam kasus ini dibagi menjadi 2 yaitu kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) dan kasus konfrimasi tanpa gejala (asimptomatik).
d.  Kontak Erat Seseorang yang berkaitan atau menjalin kontak erat dengan Pasien yang meninggal dalam keadaan probable.
e.  Pelaku Perjalanan Seseorang yang dalam 14 hari terakhir telah melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri.
f.  Discarded -  Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 haru berturut turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam;
-  Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.
g.  Selesai Isolasi
- Pasien  berstatus  kasus  konfirmasi  tanpa  gejala  yang  telah  melakukan isolasi mandiri selama 10 hari dan ditambah dengan tidak dilakukannya pemeriksaan follow up RT-PCR sejak terakhir kali dilakukan pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi;
- Pasien  berstatus  kasus  konfirmasi  dengan  gejala  yang  telah  berhenti menunjukkan gejala demam setelah tidak dilakukannya pemeriksaan follow up RT-PCR yang dihitung 10 ahri sejak tanggal terakhirnya dan ditambah minimal 3 hari;
- Pasien dengan status kasus konfirmasi dengan gejala yang saat dilakukan pemeriksaan laboratorium RT-PCR mendapatkan hasil negatif serta ditambah 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.
Banyaknya istilah mengenai status keadaan pasien yang dapat diduga terpapar COVID-19 hingga yang berstatus konfirmasi virus COVID-19 menyababkan banyak perselisihan yang terjadi antara pemerintah dengan anggota keluarga, kemudian hal ini menjadi suatu kerancuan atau kebingungan dikarenakan untuk beberapa status

## 1074 Nabillah Fitria: Aspek Pidana Pengambilan...
penanganannya harus ditangani menggunakan protokol COVID-19 salah satunya yaitu status kasus probable. Jenazah yang berstatus kasus probable diharuskan dipulasarakan dan dimakamkan sesuai dengan protokol COVID-19 padahal status jenazah ini masih dipertanyakan benar-benar positif terpapar virus COVID-19 atau tidak, karena seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kasus probable merupakan jenazah pasien dengan gejala COVID-19 namun hasil tes laboratorium PCR-nya belum keluar Mengambil jenazah keluarga yang meninggal dan memakamkannya adalah tradisi bagi warga negara Indonesia, karena masyarakat sendiri menilai kegiatan tersebut adalah hal terakhir yang dapat dilakukan sebelum berpisah untuk selamanya, dengan adanya wabah COVID-19 ini kegiatan tersebut menjadi pertanyaan “apakah ada kriteria tersendiri terhadap jenazah yang meninggal pada saat COVID-19 yang diperbolehkan untuk di-handle oleh keluarganya dirumah?” mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini membuat beberapa hal yang biasanya boleh dilakukan menjadi dilarang. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dalam poin e disebutkan bahwa penanganan jenazah akibat wabah termasuk dalam salah satu upaya penanggulangan wabah dan dalam Pasal 14 ayat (1) mengatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dan atau didenda. Tetapi apabila Jenazah pasien yang telah berstatus kasus probable yang belum terkonfirmasi secara jelas apakah berstatus positif COVID-19 atau tidak dijemput paksa oleh keluarganya termasuk tindak pidana. Karena dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah maupun Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur mengenai perbuatan tersebut.

## Metode Penelitian
Dalam proses penulisan jurnal ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif ini mampu memberikan penjelasan yang sistematis berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, serta menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan ( conceptual approach ).

## Permulasaraan Jenazah Kasus Probable COVID-19
Manusia merupakan makhluk sosial sehingga membutuhkan manusia lain dalam menjalani kehidupannya, manusia sangat terikat dengan hak dan kewajiban, dalam hal ini dapat dikatakan sebagai subjek hukum, karena subjek hukum sendiri merupakan semua hal yang mempunyai hak dan kewajiban dari hukum, dalam hal ini tidak hanya manusia melainkan juga badan hukum, sehingga manusia diakui oleh hukum sebagai sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. 3 Merujuk pada putusan Nomor 31/Pid.B/2003/PN.Pbg mengenai seseorang yang dinyatakan bersalah karena mengambil jenazah, dijatuhi putusan oleh hakim dengan pasal 363 KUHP yakni pasal pencurian. 4 Namun dalam konteks pandemi saat ini ada standart yang diciptakan oleh pemerintah tentang tata cara perawatan yang dalam perawatan tersebut berbicara mengenai bagaimana supaya penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini tidak menyebar, sehingga ada proses-proses khusus yang harus dijalani. Pada hakikatnya jenazah adalah barang, bukan merupakan subjek hukum lagi, sehingga seseorang yang sudah berstatus sebagai jenazah dikembalikan lagi kepada ahli warisnya untuk dilakukan pemakaman, hal ini menjadi berbeda karena keadaan yang saat ini terjadi. Mengacu pada KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnuya disebut dengan KMK, dijelaskan bahwa apabila terdapat keadaan pasien yang berstatus kasus probable meninggal, tata laksana pemulasaraan jenazah sesuai protokol pemulasaraan jenazah kasus konfirmasi COVID-19. 5 Kasus probable termasuk salah satu istilah yang digunakan, yang artinya kasus suspek dengan ISPA Berat/ ARDS/ meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. 6 Dalam hal ini kasus suspek merupakan seseorang yang berkriteria, sebagai berikut:
3 Rachmadi Usman, ( Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia , Sinar Grafika Jakarta).[62].
4 Putusan Nomor 31/Pid.B/2003/PN.Pbg
5 Keputusan Menteri Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (2020).[42].
6 ibid .[32].

## 1076 Nabillah Fitria: Aspek Pidana Pengambilan...
1.  Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
2.  Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul  gejala  memiliki  riwayat  kontak  dengan  kasus  konfirmasi/  probable COVID-19;
3.  Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
Penjabaran mengenai keadaan-keadaan yang disebut sebagai kasus suspek menjadi dasar dalam menentukan kasus probable, hal ini menjadi erat kaitannya. Di dalam KMK yang mengatur mengenai pedoman penanganan wabah COVID-19 menjelaskan dalam manajemen klinis yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mendiagnosis, menatalaksana pengobatan dan tindakan terhadap pasien COVID-19 sesuai indikasi yang ditetapkan. Pemulasaraan jenazah pasien dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan infeksi yang tejadi akibat wabah, protokol pemulasaraan jenazah juga memperhatikan kelayakan yang sesuai dengan agama, nilai, norma dan budaya serta memegang utama prinsip menjalankan tugas tersebut dengan penuh kewaspadaan,. Berikut merupakan tata cara pemulasaraan jenazah bagi pasien dengan status kasus probable : 7
1.  Kewaspadaan bagi saat menerima jenazah dari ruangan dengan kasus suspek/ probable/konfirmasi dengan menggunakan APD lengkap dan disertai kelulusan uji pelatihan penggunaan APD, tata cara pemakaian dan pelepasan, serta tata cara pembuangannya;
2.  Jenazah dari ruang rawat yang akan ditransfer ke kamar jenazah harus melalui beberapa tahap pemeriksaan, seperti pengambilan swab nasofaring, penyumpalan beberapa lubang dalam tubuh agar tidak ada cairan yang keluar, penutupan luka dengan plester kedap air terhadap luka yang diakibatkan oleh tindakan medis, pembungkusan jenazah ke dalam kantong jenazah atau plastik pembungkus jenazah, dan memasukkan jenazah ke dalam banker jenazah;
7 Ibid, [131-135].
3.  Pemulasaraan jenazah di kamar jenazah juga diharuskan melewati beberapa prosedur, yakni jenazah wajib dipulasara di kamar jenazah, tindakan pemandian jenazah juga dilakukan petugas menggunakan APD lengkap yang didahului dengan tindakan desinfektan, dilakukan pembatasan untuk pemandi jenazah yang hanya dilakukan oleh 2 orang petugas dan pembatasan keluarga yang ingin membantu memandikan dengan menggunakan APD lengkap (pemandian jenazah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya), pengkafanan jenazah dilakukan dengan memasukkan jenazah ke dalam kan tong jenazah atau dibungkus dengan plastik dan diikat rapi, jenazah dapat juga dimasukkan ke dalam peti apabila diperlukan;
4.  Pemberlakuan desinfeksi atau dilakukannya prose penghilangan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen di kamar jenazah. Petugas yang berada di dalam kamar jenazah diwajibkan untuk memberitahukan penjelasan kepada keluarga jenazah mengenai tata laksana pada jenazah yang meninggal dengan penyakit menular, terutama pada kondisi pandemi COVID-19, pemulasaraan pada jenazah penyakit menular atau yang diduga meninggal karena penyakit menular harus dilakukan desinfeksi terlebih dahulu yang dilakukan oleh tenaga yang memiliki tugas khusus untuk itu (dokter spesialis forensik dan medikolegal serta teknisi forensik dengan menggunakan APD lengkap);
5.  Jenazah yang membutuhkan otopsi, dapat dilakukan dalam ruang isolasi infeksi airbone yaitu, dengan tekanan negatif di sekitar areanya dan mempunyai udara minimal 12 ACH.
Dalam hal pelayanan kedukaan juga diatur bahwa setiap orang diperbolehkan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, pengaturan mengenai persemayaman dalam waktu lama tidak diperbolehkan untuk mencegah penularan penyakit maupun penyebaran penyakit antar pelayat, pembatasan pelayat hanya dibatasi oleh 30 orang untuk menerapkan physical distancing, jenazah disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan kepercayaan yang dianut dalam waktu kurang dari 24 jam, selanjutnya setelah jenazah diberangkatkan dari rumah sakit diharuskann untuk langsung menuju pemakaman untuk dimakamkan atau menuju tempat kremasi dan sangat tidak disarankan untuk disemayamkan lagi di rumah duka atau tempat ibadah lain.

## Penerapan Undang-Undang Dalam Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Kasus Probable
Merupakan hal yang wajib bagi seluruh warga negara untuk ikut serta berperan dalam pengendalian, pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19

## 1078 Nabillah Fitria: Aspek Pidana Pengambilan...
di Indonesia. Terdapat beberapa aturan yang dapat diterapkan dalam kasus- kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pengambilan paksa jenazah kasus probable. Ketentuan mengenai tindak pidana pengambilan paksa jenazah kasus probable dalam KUHP diatur dalam Buku II tentang Kejahatan. Dalam KUHP tidak tercantum secara khusus penyebutan “Pengambilan Paksa Jenazah Kasus Probable” tetapi perbuatan tersebut dinilai dapat juga memenuhi unsur Pasal 212. Melalui Pasal 214 juga dapat diterapkan dalam tindak pidana ini, tidak banyak perbedaan antara unsur pasal Pasal 212 dengan Pasal 214. Namun dalam Pasal 214 lebih megatur tentang perbuatannya yang bersama-sama atau bersekutu.
Ketentuan mengenai tindak pidana pengambilan paksa jenazah dalam Undang- Undang Wabah tidak disebutkan secara eksplisit mengenai larangan pengambilan paksa jenazah, tetapi dalam Undang-Undang Wabah disebutkan beberapa hal yang termasuk dalam upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah, perbuatan menghalang-halangi pemerintah mengenai penanggulangan wabah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Wabah. Selanjutnya, ketentuan tindak pidana mengenai pengambilan paksa jenazah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Wabah.
Pengertian kekarantinaan kesehatan yang telah disebutkan dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, karantina kesehatan dilakukan bertujuan untuk melakukan perlindungan, pencegahan, serta penangkalan terhadap penyakit atau resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan yang melibatkan pemerintah daerah setempat. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang, hal ini telah disebutkan dan dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Selanjutnya, aturan yang mengatur mengenai ketentuan pidana perbuatan yang tidak turut serta mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan telah dijelaskan dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

## Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana
Pertanggungjawaban pidana merupakan aturan mengenai bagaimana memperlakukan siapa saja yang melanggar norma-norma, moral, agama dan hukum yang ada di dalam masyarakat. 8 Seperti yang telah dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan kepada mereka yang melakukan perbuatan pidana. Mereka yang melakukan tindak pidana yaitu mereka yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Asas dalam pertanggung jawaban hukum pidana yaitu Green straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea yang menganggap bahwa tidak dapat dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada perbuatan yang melanggar hukum, asas ini adalah asas yang berlaku secara tidak tertulis di Indonesia. 9 Perbuatan pidana hanya melihat dari perbuatan yang dilarang dan larangan tersebut dilarang oleh hukum serta terdapat sanksi di dalamnya, kemudian pelaku tersebut dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan ancamannya bergantung kepada unsur kesalahan orang tersebut. Sehingga dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa penegrtian perbutan pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dimana perbuatan itu sendiri dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang atau hukum pidana yang didalamnya juga terdapat sanksi berupa sanksi pidana dan pemberian sanksi tersebut yang menjadi suatu pembeda mengenai perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana atau bukan. 10 Hal-hal yang harus diperhatikan mengenai kesalahan yaitu melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum serta kemampuan untuk bertanggungjawab yang telah diatur dalam Pasal 45 KUHP. 11 Bertanggung jawab dalam KUHP diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan seseorang dikatakan tidak dapat atau tidak mampu bertanggung jawab ialah seseorang yang tidak sempurnanya atau
8 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung- jawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Prenada Media 2006).[19].
9 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Prenada Media 2008).[165].
10 Rakyu Swanabumi Rahmantara, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam , Skripsi, (Universitas Airlangga Surabaya 2020).[36].
11 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).[68].

## 1080 Nabillah Fitria: Aspek Pidana Pengambilan...
kurang sempurnanya pertumbuhan akalnya yang secara umum disebut dengan orang dengan gangguan jiwa. Mengenai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau keaalpaan merupakan kehendak dimana seseorang dikatakan melakukan kesengajaan karena ia memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut. 12 Untuk kealpaan pada dasarnya hampir sama dengan kesengajaan, tetapi satu hal yang membedakan yakni perihal sikap batin orang yang melakukan perbuatan. Sikap batin dalam kesengajaan adalah sikap menentang larangan, namun dalam kealpaan sikap batinnya adalah kurangnya perhatian terhadap larangan, karena kurangnya perhatian meyebabkan seseorang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang. 13 Hal yang selanjutnya ialah tidak terdapat alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi alasan dipidananya terdakwa juga dapat terjadi sekalipun tidak ada kesalahan. 14 Tidak adanya kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut diakarenakan keterpaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP.

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah Yang Berstatus Kasus Probable COVID-19
Pengaturan mengenai sanksi dalam hukum pidana diatur dalam larangan yang dihasilkan dari perbuatan tercela yang telah dilakukan. Sanksi sendiri bertujuan untuk orang yang melakukan perbuatan yang dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. 15 Sanksi merupakan unsur tersendiri yang terkandung dalam pertanggungjawaban selain pelaku. Sanksi disebut juga sebagai hukuman yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan membuat kehidupan menjadi sesuai dengan porsinya. Di Indonesia pengaturan mengenai sanksi dijelaskan dalam Pasal 10 KUHP.
12 ibid. [69].
13 Moeljatno, Op.Cit. [216]. 14 ibid. [7].
15 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggugjawaban Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisaan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawa- ban Pidana , Edisi Pertama, Cetakan Ke-2 (Kencana 2006).[43].

## Analisis Putusan Nomor 306/Pid.B/2020/PN.Amb
Para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 93 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana unsur-unsur tersebut ialah unsur setiap orang, tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat.
Unsur setiap orang disini merupakan unsur pasal yang merujuk kepada subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau suatu perbuatan sehingga dipidana serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, unsur setiap orang menunjuk kepada para terdakwa dan terdakwa tersebut adalah Adam Manitu,
Muhammad Husni Leuli, Sarif Borut, Bayu Syarif, Hamsa Ode Adja, Moh. Sukri Tuanaya, Hasna Suailo, Naci Iba dan Yani.
Selanjutnya unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat. Unsur ini merujuk pada Pasal 9 ayat (1) yang berisi kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk mematuhi penyelenggaraan kekaratinaan kesehatan. Pada dasarnya unsur ini tidak mempunyai sifat kumulatif karena kata “atau” yang menghubungkan keduanya, sehingga hanya membutuhkan salah satu unsur saja yang harus terpenuhi. Kaitan unsur ini dengan kasus diatas yakni  para terdakwa tidak  mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan mengambil paksa jenazah COVID-19 pada dasarnya pengertian kekarantinaan kesehatan sendiri yakni upaya mencegah dan menangkal keluar masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang ini.
Berikutnya unsur pasal 55 ke-1 sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dapat dikatakan terpenuhi dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, para terdakwa bersama-sama turut serta melakukan perbuatan menghalang-halangi petugas pengantar jenazah Hasan Keiya yang telah dinyatakan positif COVID-19 untuk

## 1082 Nabillah Fitria: Aspek Pidana Pengambilan...
dimakamkan di TPU Desa Hunuth sesuai dengan protokol kesehatan dan diambil paksa oleh para terdakwa untuk disemayamkan dirumah duka dan dimakamkan di TPU Dusun Wara yang bukan merupakan TPU khusus bagi jenazah COVID-19. Dengan fakta tersebut maka unsur sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi.
Semua unsur diatas telah terpenuhi, sehingga  keputusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah putusan yang  tepat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap yang mana telah disebutkan dalam amar putusannya yang menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  kekarantinaan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama.

## Kesimpulan
Pengambilan paksa jenazah kasus probable yang walaupun kasus probable sendiri ini belum ada pembuktian yang paling definitif yaitu keluarnya hasil Tes RT-PCR, namun pemerintah masih menentukan bahwa kasus probable itu harus menggunakan  penanganan  jenazah  sesuai  dengan  Kasus  Konfirmasi COVID-19 , dikarenkana diagnosa mengarah kesana. Sehingga pengambian paksa jenazah kasus probable itu merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan atau sikap menentang pemerintah dalam upaya-upaya penanggulangan wabah COVID-19 yang sedang terjadi sekarang ini. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah Pasal 212 KUHP, Pasal 214 KUHP, Pasal 14 Undang-undang Penanggulangan Wabah dan Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengambilan paksa jenazah kasus probable sebagiamana unsur-unsur dalam pasal yang telah dijelaskan pelaku dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun, dan atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

## Daftar Bacaan

## Buku
Achmad Yurianto, et.al , Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Diseae (COVID-19) Revisi ke-4 (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2020).
Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Prenada Media 2006).
Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggugjawaban Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisaan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana , Edisi Pertama, Cetakan Ke-2  (Kencana 2006).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).
Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesi (Sinar Baru 2010).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (PT Rineka Cipta 2008).
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia (Sinar Grafika 2008).
Rakyu Swanabumi Rahmantara, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam (Universitas Airlangga Surabaya 2020).

## Nabillah Fitria: Aspek Pidana Pengambilan...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--