http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
IMPLEMENTATION OF IJARAH IN EFFORTS TO

## IMPROVE FARMER WELFARE
Ninit Firdayanti 1 , Renny Oktafia 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
1,2 Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo firdayanti20041998@gmail.com 1 , Renny.oktafia@umsida.ac.id 2
Received: 23 September 2020; Revised: 24 September 2020; Published: 05 Desember 2020

## ABSTRAK
Lahan  pertanian  memiliki  lahan  yang  luas  dan  bermanfaat  bagi  petani,  akan tetapi tidak semua penduduk desa bekerja sebagai petani karena keterbatasan dana  dan  membutuhkan  uang,  sehingga  lebih  memilih  untuk  disewakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan akad ijarah serta dampak pada sektor pertanian. Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan  pendekatan  studi  kasus  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan informasi  secara  langsung  dari  informan  berdasarkan  kasus  yang  sedang terjadi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  sewa  lahan pertanian  di  Desa  Garung  sesuai  dengan  hukum  Islam  serta  ada  beberapa informan  perbedaan  penjelasan  terkait  nominal  biaya  ujrah,  tahun  dan berakhirnya  perjanjian  sewa  lahan  pertanian,  sedangkan  untuk  dampak  bagi petani  pemilik  lahan  tidak  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dari  indikator agama  dan  jiwa  tetapi  dalam  segi  penyewa  lahan  dapat  meningkatkan kesejahteraan dari indikator agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Kata kunci: Perjanjian Sewa; Kesejahteraan; Lahan Pertanian.

## ABSTRACT
Agricultural land has a large area and is useful for farmers, but not all villagers work as farmers due to limited funds and need money, so they prefer to rent it. This study aimed to  determine  the  application  of  the  ijarah  contract  and  its  impact  on  the  agricultural sector. This study uses a qualitative method by applying a case study approach to obtain information directly from informants based on current cases. This study indicates that the application of agricultural land leases in Garung Village is following Islamic law. Several informants differ in explanations regarding the nominal fee of ujrah, year, and the expiration of agricultural land lease agreements.  At the  same time, the impact on landowners  cannot  improve  welfare  from  religious  indicators  and  souls.  Still,  it  can improve welfare from indicators of religion, life, mind, descent, and property in terms of land tenants.
Key words: Lease Agreement; Well-being; Agricultural land.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  agraris  kaya  hasil  perolehan  sumber daya  alam  terutama  pada  sektor  pertanian.  Pada  tanggal  8  Oktober  2018 Keputusan  Menteri/Kepala  BPN  No.399/kep-23.3/X/2018  menetapkan bahwa luas lahan baku nasional tercatat sebesar 7.105.000 hektar, sedangkan angka  tersebut  mengalami  peningkatan  dengan  jumlah  358.948  hektar, sehingga  pada  tahun  berikutnya  tanggal  17  Desember  2019  Keputusan Menteri/Kepala  BPN  No.686/SK-PG.03.03/XII/2019  menetapkan  bahwa luas  lahan  baku  nasional  tercatat  sebesar  7.463.948  hektar  (Badan  Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2020).
Indonesia  disebut  sebagai  Negara  agraris  karena  sebagian  besar penduduk  Indonesia  berkerja  disektor  pertanian,  khususnya  masyarakat pedesaan  yang  mana  mata  pencahariannya  sebagai  petani  (Alitawan  & Sutrisna,  2017).  Indonesia  memiliki  luas  lahan  pertanian  yang  merupakan modal utama dalam bercocok tanam, meskipun memiliki luas lahan pertanian yang  luas  tetapi  masih  belum  dapat  mencapai  suatu  keberhasilan  usaha petani  dalam  meningkatakan  produktivitas,  maka  diperlukannya  sumber daya manusia yang memadai (Suratha, 2015).
Sektor  pertanian  merupakan  sektor  yang  dapat  mengelolah  dan memanfaatkan  hasil  panen  yang  berhubungan  dengan  komoditas  pangan (Isbah & Iyan, 2016). Sektor pertanian bagi kehidupan masyarakat Indonesia sangat  dibutuhkan  karena  dapat  menghasilkan  bahan  pangan  untuk menunjang kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga sebagai bahan  baku  industri,  sumber  tenaga  kerja,  serta  mengurangi  tingkat kemiskinan (Nugraha, 2016). Penduduk desa yang bekerja disektor pertanian dapat  meningkatakan  perekonomian  khususnya  bagi  peningkatan kesejahteraan  dari  segi  materi  (Oktafia,  2016).  Hal  ini  diperkuat  dengan adanya  Dasar  Hukum  Peraturan  Pemerintah  No.65  tahun  2019  terkait Jaminan Luasan Lahan Pertanian yang menyatakan bahwa lahan pertanian bagi masyarakat Indonesia memiliki peran strategis yang bercorak agraris dan sebagian besar penduduknya bercocok tanam dalam sektor pertanian.
Lahan  pertanian  yang  subur  akan  mengasilkan  produksi  padi melimpah  disetiap  provinsi,  dimana  provinsi  jawa  timur  mendapatkan peringkat kedua atas perolehan hasil padi. Pada tahun 2018  produksi padi tercatat  senilai  10.203.213  ton,  sedangkan  tahun  berikutnya  mengalami penurunan  senilai  622.279  ton,  sehingga  pada  tahun  2019  produksi  padi
menjadi  9.580.934  ton  (Badan  Pusat  Statistik,  2020).  Sektor  pertanian  di Indonesia  dapat  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  dan  dapat menciptakan kesejahteraan terutama bagi penduduk desa (Setiawan, 2015).
Kesejahteraan  merupakan  kondisi  terpenuhinnya  suatu  kebutuhan dari  setiap  orang  sesuai  dengan  standar  yang  ada  dilingkungan  masing- masing  (Ridho,  2017),  sedangkan  kesejahteraan  petani  merupakan  kondisi dari  setiap  masing-masing  orang  yang  bertujuan  untuk  memenuhi  suatu kebutuhan  pokok  dalam  rangka  mencapai  taraf  hidup  baik  individu  atau kelompok, sehingga dapat menjalankan aktivitas normal ditengah penduduk desa yang mayoritas sebagai seorang petani. (Rachmat, 2013). Kesejahteraan agar  dapat  dicapai  secara  adil  dan  tidak  merugikan  banyak  orang,  maka dalam  Islam  diatur  adanya  prinsip  menumbuhkan  kemaslahatan  dan menjauhi  perilaku  kemudharatan  (Sholihin,  Ami’in,  &  Lestari,  2019). Kesejahteraan dapat dipadukan dengan unsur-unsur maqashid syariah yang dapat  memberikan  kemaslahatan  bagi  kehidupan  manusia  baik  didunia maupun diakhirat yang terdiri dari hifdz din, hifdz al-nafs, hifdz ‘aql, hifdz an-nasab, hifdz maal (Nasution & Nasution, 2020).
Pada  data  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur  menyatakan bahwa  Provinsi  Jawa  Timur  terdiri  dari  38  Kabupaten  atau  kota.  Diantara beberapa  Kabupaten  yang  ada  di  Provinsi  Jawa  Timur,  terdapat  satu kabupaten  yang  memiliki  luas  lahan  pertanian  yang  paling  luas  yaitu Kabupaten Lamongan dengan luas lahan pertanian sebesar 5.033,99 m2 yang terbagi menjadi berbagai jenis lahan seperti luas sawah irigasi sebesar 1.636,38 m2,      luas  sawah  non  irigasi  sebesar  2.027,67  m2,  luas  lahan  bukan  sawah sebesar  1.178,15  m2,  dan  luas  lahan  bukan  pertanian  sebesar  191,54  m2 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019).
Lahan pertanian memiliki manfaat yang besar bagi petani yaitu sebagai penghasil bahan pangan baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual (Utomo  &  Wulandari,  2020).  Namun  tidak  semua  masyarakat  penduduk bekerja  sebagai  petani  karena  adanya  suatu  keterbatasan  dana  sehingga penduduk  tersebut  lebih  memilih  untuk  bekerja  dibidang  sektor  yang  lain seperti: tukang bangunan, buruh tani, buruh pabrik dan pedagang. Kemudian penduduk  tersebut  lebih  memilih  untuk  menyewakan  lahan  pertanian mereka kepada orang lain yang memiliki uang lebih (Fawa’id & Huda, 2020). Begitu juga sebaliknya penduduk yang memiliki uang lebih mereka memilih untuk menyewa lahan pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka.
Sewa lahan pertanian ini banyak diterapkan di pedesaan, seperti Desa Garung  yang  mayoritas  penduduk  bekerja  sebagai  petani.  Sewa  menyewa
disebut  al-Ijarah  yang  berasal  dari  kata  al-ajru  yang  berarti  al-‘iwadh  yang memiliki  arti  ganti  dan  upah  (Suhendi,  2016).  Ijarah  adalah  suatu  akad pemindahan manfaat atas barang atau jasa tanpa adanya keikut sertaan dalam pemindahan  kepemilikan  barang  itu  sendiri  dengan  melalui  pembayaran upah sewa (Umam, 2013). Akad ijarah dari sisi objek disebut dengan ijarah al- manfa’ah (Amalia,  2015).  Transaksi  akad ijarah dalam  Islam  diperbolehkan sebagaimana Allah berfirman dalam Qs. Qasas (28) ayat 26:
اَق ْ تَل اَمُہٮ ٰد حِا َْاٰٰۤي ِْتَب ْ ُه  ر ِج أَت سا ْ ْ نِا َْر يَخ ِْنَم َْت  رَج أـَت سا ْ يِوَق لا َْ لا ُْن ي ِم
Terjemahnya:
“ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
Pembayaran  sewa  dan  upah  dalam ijarah  al-manfa’ah diwajibkan membayar  uang  sewa  ketika  kesepekatan  perjanjian  akad  (Suhendi,  2016). Akad ijarah memiliki kemungkinan terjadinya pembatalan dan berakhirnya suatu  akad  disebabkan  meninggalnya  dari  salah  satu  pihak  yang  berakad, tercapainya  kepuasan  atas  manfaat  barang  yang  disewakan  oleh  pihak penyewa,  dan  berakhirnya  masa  waktu  perjanjian  yang  ditentukan  oleh kedua pihak (Santoso & Anik, 2015).
Pada data profil Desa Garung, Desa Garung merupakan sebuah desa yang  berada  di  Kecamatan  Sambeng  Kabupaten  Lamongan.  Desa  Garung memiliki  luas  wilayah  sebesar  110  km 2 dan  memiliki  kepadatan  jumlah penduduk sebesar 2.232 jiwa. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Garung  karena  banyak  penduduk  menerapkan  sewa  lahan  pertanian  yang disebabkan  tidak  memiliki  keahlian  dalam  mengelola  lahan  pertanian  dan membutuhkan  uang  sehingga  memutuskan  untuk  menyewakan  lahan pertaniannya,  disamping  itu  banyaknya  penduduk  Desa  Garung  yang mayoritas bekerja sebagai petani yang dibuktikan dari data jumlah penduduk berdasarkan  pekerjaan  yang  menyatakan  bahwa  pekerjaan  terbanyak didominasi oleh pekerjaan petani dengan jumlah sebesar 781 jiwa penduduk laki-laki, sedangkan 648 jiwa penduduk perempuan.
Permasalahan  yang  kerap  terjadi  dalam  pelaksanaan  sewa  lahan pertanian di Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan yaitu sewa lahan pertanian yang dilakukan secara tidak tertulis, tidak ada pihak
ketiga  yang  ikut  menyaksikan  perjanjian  sewa  lahan  pertanian,  dan kebanyakan mereka sering kali lupa dengan tahun antara pelaksanaan awal perjanjian dengan tahun berakhirnya masa perjanjian sewa lahan pertanian. Maka fokus dari penelitian ini yaitu mengenai implementasi akad ijarah pada sektor  pertanian  dan  dampak  bagi  peningkatan  kesejahteraan  petani  yang dapat dirasakan oleh petani.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan  studi  kasus.  Tujuan  peneliti  menggunakan  pendekatan  studi kasus  adalah  untuk  memusatkan  satu  objek  yang  diangkat  sebagai  sebuah kasus dengan mengamati informan secara langsung yang melakukan  sewa lahan  pertanian.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  primer  dan  sekunder, diperoleh  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  kepada  17 informan  yang  melakukan  sewa  lahan  pertanian  serta  buku  profil  Desa Garung.
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  menggunakan  observasi partisipasi pasif, wawancara secara terstruktur yang dilakukan dimalam hari dengan  mendatangi  kesetiap  rumah  informan,  serta  dokumentasi  sebagai data  pendukung.  Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan model Miles dan Huberman dengan menggunakan tiga tahap, tahap pertama reduksi  data  dengan  merangkum  data  dari  hasil  penelitian.  Tahap  kedua penyajian  data  diperoleh  dari  kumpulan  seluruh  informasi  dari  hasil lapangan  yang  sudah  tersusun.  Tahap  ketiga  penarikan  kesimpulan digunakan untuk jawaban setiap masalah yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Keadaan  Sosial  Ekonomi  dan  Potensi  Sumber  Daya  Alam  di  Desa Garung
Desa Garung merupakan sebuah pemukiman desa yang berdiri sejak tahun 1926 dengan luas wilayah sebesar 110 km 2 , yang dikelilingi hutan jati dengan  luas  625  km 2 .  Letak  wilayah  Desa  Garung  berada  di  Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, dengan total jumlah penduduk sebesar 2.232 jiwa  yang  meliputi  jumlah  penduduk  laki-laki  sebesar  1.113  jiwa,  jumlah penduduk  perempuan  1.119  jiwa,  jumlah  penduduk  pendatang  sebesar  20 jiwa,  jumlah  penduduk  pergi  sebesar  43  jiwa.  Adapun  grafik  mata pencaharian penduduk Desa Garung.

## Gambar 1. Mata Pencaharian Desa Garung Sumber: Data Sekunder yang diolah
Hasil  dari  data  grafik  dapat  menunjukkan  bahwa  jumlah  pekerjaan terbanyak  didominasi  oleh  sektor  pertanian,  dimana  mayoritas  penduduk Desa  Garung  bekerja  sebagai  petani.  Menurut  ibu  Dwi  Estuning  Hidayah selaku Koordinator Balai Penyuluhan Dinas Pertanian Kecamatan Sambeng mengatakan bahwa potensi sumber daya alam di Desa Garung sebagian besar dipergunakan  sebagai  lahan  pertanian  dengan  memiliki  luas  tanah  sawah sebesar  132,30  hektar,  luas  tegal  sebesar  57,99  hektar.  Menurut  bapak Roikhanus Sholih selaku sekretaris desa mengatakan bahwa lahan pertanian di  Desa  Garung  mayoritas  ditanami  dengan  padi,  jagung,  tembakau,  dan tebu. Banyaknya penduduk yang bekerja sebagai petani dan terkadang ada penduduk  yang  membutuhkan  uang  sehingga  harus  menyewakan  lahan
pertanian  tersebut  kepada  kerabat  atau  tetangga  rumah,  tetangga  sawah. Banyak penduduk yang melakukan akad ijarah pada lahan pertanian, akan tetapi  belum  ada  catatan  yang  valid  terkait  dengan  jumlah  berapa  banyak penduduk yang menerapkan akad ijarah pada lahan pertanian yang ada di Desa Garung.

## Implementasi Akad Ijarah pada Sektor Pertanian di Desa Garung
Implementasi  akad  ijarah  pada  sektor  pertanian  di  Desa  Garung menggunakan  proses  pengolahan  data  dari  hasil  wawancara  kepada narasumber  antara  pemilik  lahan  dan  penyewa  lahan.  Teori  ilmiah  yang digunakan merujuk pada rukun dan syarat akad ijarah. Implementasi sewa lahan  pertanian  yang  diterapkan  di  Desa  Garung  yakni pertama, bentuk pelaksanaan  sewa  lahan  pertanian  dilakukan  secara  tertulis  atau  saling percaya.  Pada  akad  ijarah  terdapat  rukun  dalam  sewa  lahan  pertanian. Berdasarkan  dari  rukun  akad  ijarah  tersebut  menyatakan  bahwa  tidak  ada penjelasan terkait dengan pelaksanaaan perjanjian sewa lahan pertanian yang harus dilakukan secara tertulis atau secara lisan. Pelaksanaan perjanjian sewa lahan pertanian yang dilakukan secara lisan di Desa Garung sudah memenuhi rukun dalam akad ijarah, karena terdapat pelaksanaan ijab dan qabul yang menunjukkan adanya suatu kerelaan antara kedua pihak.
Kedua , Penanggung modal dan biaya pelaksanaan penggarapan lahan pertanian  akan  ditanggung  sepenuhnya  oleh  penyewa  lahan  pertanian, sedangkan  pemilik  lahan  akan  memperoleh  ujrah  dari  penyewa  lahan. Pelaksanaan  sewa  lahan  pertanian  di  Desa  Garung  menggunakan  sistem tahunan  yang  dilakukan  tiga  kali  penanaman  dalam  satu  tahunnya,  yaitu musim rendeng akan ditanami padi,  musim  marengan akan ditanami padi (gaduh) dan musim ketigo akan ditanami jagung atau tembakau, sedangkan untuk tebu dalam pemanenannya dipanen satu tahun sekali. Hukum Islam pelaksanaan sewa lahan pertanian sudah sesuai dengan akad ijarah.
Ketiga ,  Ujrah  dibayarkan  secara  tahunan  dalam  bentuk  uang  sesuai dengan  jangka  waktu  perjanjian  serta  ujrah  akan  diberikan  pada  saat pelaksanaan  awal  perjanjian  sewa  lahan  pertanian.  Penentuan  ketetapan harga dapat dilihat dari luas lahan pertanian, hasil perolehan panen setiap tahunnya  dan  harga  umum  sewa  yang  ada  di  Desa  Garung.  Berdasarkan pendapat    imam  syafi’I  dan  ahmad  terkait  pembayaran  sewa  harus dibayarakan ketika akad. Pada sewa lahan pertanian yang dilakukan di Desa Garung dalam penetapan ujrah sudah sesuai dengan hukum islam. Adapun
pembayaran  ujrah  dari  masing-masing  narasumber  yang  melakukan  sewa lahan pertanian.
Tabel  1. Pembayaran Ujrah Setiap Penyewa Lahan Pertanian
Informan  Pemilik Lahan  Jumlah Uang  Penyewa Lahan  Jumlah Uang
1 Bu Suma’iyah Rp.   3.000.000  Bpk Juwadi Rp.   3.000.000 2 Bpk Juwadi Rp. 20.000.000  Bpk Prayitno Rp. 20.000.000 3 Bpk Eko Heri Rp. 10.000.000  Bu Siti Julaikah Rp. 10.000.000 4 Bu Sulastri Rp.   6.750.000  Bu Painem Rp.   6.750.000 5 Bpk Jupri Rp. 20.000.000  Bpk Pamilu Hadi  Rp. 18.400.000 6 Bpk Kasdi Rp. 15.000.000  Bpk Basori Rp. 15.000.000 7 Bpk Asmuri Rp.   5.000.000  Bpk Anwar Rp.   5.000.000 8 Bpk Kebi Rp. 12.000.000  Bpk Suwoto Rp. 12.000.000

## Sumber: Data Primer yang diolah
Data tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 8 Informan yang membayar ujrah lahan pertanian berbeda-beda dan dapat dinyatakan bahwa jawaban  antara  pemilik  lahan  dengan  penyewa  lahan  terkait  jumlah  ujrah yang diberikan kepada pemilik lahan jawabnya sama. Namun ada 1 informan yang  menjawab  berbeda  karena  tidak  mencatat  detail  nominal  yang  telah disepakati sehingga informasi yang didapatkan dari wawancara tidak sesuai antara kedua pihak.
Keempat ,  terdapat  jangka  waktu  dalam  sewa  lahan  pertanian  yang ditentukan  oleh  kedua  pihak.  Menurut  pendapat  ulama  syafi’iyah mengatakan bahwa dalam melakukan sewa lahan pertanian harus ada batas waktu yang jelas. Pelaksanaan sewa lahan pertanian dengan demikian sudah sesuai dengan aturan hukum Islam. Adapun tahun dan lamanya pelaksanaan melakukan sewa lahan pertanian di Desa Garung:
Tabel  2. Tahun Pelaksanaan dan Lamanya Sewa Lahan Pertanian
No  Pemilik Lahan Tahun Sewa Laha Sewa Penyewa Lahan Tahun Sewa Lama Sewa 1  Bu Suma’iyah 2010-2015  5 tahun  Bpk Juwadi 2010-2015  5 tahun 2  Bpk Juwadi  2013-2023  10 tahun  Bpk Prayitno 2014-2023  10 tahun 3  Bpk Eko Heri  2015-2020  5 tahun   Bu Siti Julaikah 2016-2020  5 tahun 4  Bu Sulastri 2019-2033  15 tahun Bu Painem 2020-2034  15 tahun 5  Bpk Jupri 2016-2023  8 tahun  Bpk Pamilu Hadi  2013-2022  8 tahun 6  Bpk Kasdi 2019-2020  2 tahun  Bpk Basori 2019-2020  2 tahun 7  Bpk Asmuri  2018-2022  5 tahun   Bpk Anwar 2018-2023  5 tahun 8  Bpk Kebi 2015-2020  6 tahun   Bpk Suwoto 2015-2020  6 tahun Sumber: Data Primer yang diolah
Data  tabel  tersebut  dapat  lihat  bahwa  terdapat  8  informan  yang melakukan sewa lahan pertanian dengan tahun yang berbeda-beda. Hal ini  dapat  diketahui  antara  jawaban  kedua  pihak  dalam  menjawab pertanyaan  terkait  tahun  pelaksanaan  dan  lamanya  pelaksanaan  sewa lahan pertanian di Desa Garung jawabnya sama. Namun ada 5 informan yang  menjawab  berbeda  dikarenakan  tidak  mencatat  detail  tahun pelaksanaan  yang  telah  disepakati  sehingga  informasi  yang  didapatkan dari wawancara tidak sesuai antara kedua pihak.
Dampak  Implementasi  Akad  Ijarah  bagi  Peningkatan  Kesejahteraan Petani Terhadap Pelaku Pemilik lahan dan Penyewa Lahan Pertanian di
Desa Garung
Dampak  implementasi  akad  ijarah  pada  peningkatan  kesejahteraan petani  di  Desa  Garung  dapat  diketahui  dengan  menggunakan  teori  ilmiah yang  menjadi  rujukan  indikator  kesejahteraan  dari  nilai-nilai  islam  yaitu indikator Maqashid  Syariah .  Beberapa  indikator  kesejahteraan  petani  yang diukur  menggunakan Maqashid  Syariah yaitu pertama peningkatan kesejahteraan  pada  indikator  Agama  yang  dirasakan  oleh  petani  pemilik lahan  dan  penyewa  lahan  dari  segi  kerohanian  para  petani  melakukan kegiatan amal jariyah seperti zakat, sedekah dari perolehan hasil sewa lahan pertanian, disamping itu akan memperoleh pahala meskipun orang itu sudah meninggal dunia akan tetapi pahala tersebut akan tetap mengalir. Pada saat wawancara  yang  digunakan  dalam  indikator  kesejahteraan  kerohanian meliputi  sedekah  dan  zakat.  Berikut  ini  diagram  batang  dampak implementasi  akad  ijarah  bagi  peningkatan  kesejahteraan  petani  yang dirasakan  oleh  pelaku  pemilik  lahan  dan  penyewa  lahan  di  Desa  Garung dalam indikator agama.
Gambar 2. Amal Jariyah Zakat            Gambar 3. Amal Jariyah  Sedekah Sumber: Data Primer yang diolah             Sumber: Data Primer yang diolah sPada  diagram  barang  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  peningkatan kesejahteraan indikator Agama dalam kemampuan melakukan amalan zakat sama-sama  setara  yaitu  hasil  uang  sewa  dari  8  pemilik  lahan  tidak  dapat meningakatkan  aspek  kerohanian  pada  amal  jariyah  zakat  karena  mereka menyewakan lahan untuk kebutuhan mendesak, sedangkan 8 penyewa lahan dari  hasil  panen  dapat  meningkatkan  aspek  kerohanian  mereka  dalam berzakat.  Selain  itu  kemampuan  melakukan  amal  sedekah  dari  15  orang antara kedua pihak dapat meningkatkan amalan sedekah sebagian perolehan uang sewa pemilik lahan yang diberikan kepada orang tua yang sudah jompo, masjid dan pondok, sedangkan sebagian hasil panen penyewa lahan dari 1-2 sak gabah akan diberikan kemasjid dan pondok. Akan tetapi terdapat 1 orang pemilik  lahan  tidak  dapat  meningkatkan  amalan  zakat  karena  hasil  uang sewa  tersebut  untuk  kebutuhan  modal  usaha  simpan  pinjam. Kedua , Peningkatan  kesejahteraan  pada  indikator  jiwa  dapat  diukur  dari terpenuhinya hasil uang sewa dan hasil panen untuk kebutuhan kesehatan oleh pelaku sewa lahan pertanian di Desa Garung. Berikut ini diagram batang pada  dampak  implementasi  akad  ijarah  bagi  peningkatan  kesejahteraan petani yang dirasakan oleh pelaku pemilik lahan dan penyewa lahan di Desa Garung.dalam indikator jiwa.
8 8 0 5 10 Tidak Zakat Zakat Indikator Agama (Hifdzu Din) 15 1 0 5 10 15 20 Sedekah Tidak Sedekah Indikator Agama (Hifdzu Din)
Gambar 4. Terpenuhi Kesehatan Gambar 5 Terpenuhi Kesehatan Pemilik Lahan Penyewa Lahan Sumber: Data Primer yang diolah Sumber: Data Primer yang diolah
Data diagram batang tersebut dapat diketahui bahwa 6 pemilik lahan merasa  hasil  dari  uang  sewa  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan kesehatan seperti membeli obat dan berobat kedokter. Akan tetapi 2 orang merasa hasil uang sewa dapat membeli obat, sedangkan dari 8 penyewa lahan hasil dari panennya dapat mencukupi untuk kebutuhan kesehatan. Bahwa  dari  pemilik  lahan  tidak  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  jiwa dalam  pemenuhan  kebutuhan  kesehatan  karena  hasil  dari  uang  sewa tersebut digunakan untuk kebutuhan yang lain. Sedangkan dari penyewa lahan hasil panen dapat meningkatkan kebutuhan kesehatan dengan cara menjual sebagian gabah mereka untuk berobat.
Ketiga , Peningkatan kesejahteraan pada indikator akal dapat dilihat dari  segi  peningkatan  terhadap  pengetahuan  atau  pemahaman  petani pelaku  sewa  lahan  pertanian  di  Desa  Garung  terkait  pertanian.  Berikut grafik dampak implementasi akad ijarah bagi peningkatan kesejahteraan petani yang dirasakan oleh pelaku kedua pihak pada indikator akal.
2 6 0 1 2 3 4 5 6 7 Bisa Tidak Bisa Indikator Jiwa (Hifdzu Nafs) Pihak Pemilik Lahan 8 0 0 2 4 6 8 10 Bisa Tidak Bisa Indikator Jiwa (Hifdzu Nafs) Pihak Penyewa Lahan

## Gambar 6. Tingkat Pengetahuan Dalam Melakukan Sewa
Sumber: Data Primer yang diolah
Pada data grafik tersebut dapat diketahui bahwa sebelum melakukan sewa  terdapat  1  orang  yang  tidak  faham  tentang  pengetahuan  terkait pertanian  karena  belum  terjun  langsung  dan  tidak  memiliki  sawah, sedangkan  sebelum  melakukan  sewa  terdapat  15  orang  antara  pemilik lahan dan penyewa lahan sudah  faham terkait pertanian karena mereka sebelum melakukan sewa lahan, mereka bekerja sebagai buruh tani dan mengerjakan  lahannya  sendiri.  Kesejahteraan  pada  indikator  akal  dapat meningkat karena setelah melakukan sewa lahan mereka lebih memahami terkait dengan pertanian. Pengetahuan yang dimaksud seperti memahami cara penanaman dan memanen yang baik dan benar, cara mengatasi hama, cara mengetahui kualitas padi, jagung, tembakau,  dan tebu yang bagus, dan  mengatahui  sewa  lahan  pertanian  harus  dilakukan  dengan  saling jujur, saling terbuka, serta saling percaya satu sama lain.
Keempat ,  Peningkatan  kesejahteraan  pada  indikator  keturunan diukur  dari  terpenuhinya  hasil  uang  sewa  dan  hasil  panen  untuk kebutuhan  biaya  pendidikan  anak-anak  pelaku  sewa  lahan  pertanian  di Desa  Garung.  Berikut  diagram  lingkatan  dampak  implementasi  akad ijarah bagi peningkatan kesejahteraan petani yang dirasakan oleh pelaku kedua pihak di Desa Garung dalam indikator keturunan.
1 15 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Tidak Faham Sebelum Melakukan Sewa Faham Sebelum Melakukan Sewa
Indikator Akal (Hifdzu 'Aql)
Gambar 7. Terpenuhinya Tingkat Pendidikan Anak
Sumber: Data Primer yang diolah
Pada diagram lingkaran dilihat bahwa hasil uang sewa dari pemilik lahan  dan  hasil  perolehan  panen  dari  penyewa  lahan  dapat  digunakan untuk  biaya  pendidikan  anak  petani  pelaku  sewa  lahan  pertanian.  Data diatas  menunjukkan  53%  untuk  biaya  sekolah  SMA,  21%  untuk  biaya kuliah, 11% dari pemilik lahan yang ditidak dipergunakan untuk biayai sekolah anaknya karena uang hasil sewa dipergunakan untuk kebutuhan yang lain, 10% untuk biaya sekolah SMP, dan 5% dari pemilik lahan yang tidak  memiliki  anak.  Dapat  dipahami  bahwa  kesejahteraan  indikator keturunan dapat terpenuhi dengan adanya hasil sewa lahan pertanian.
Kelima ,  Peningkatan  kesejahteraan  pada  indikator  harta  dapat melihat dari peningkatan penghasilan petani pelaku sewa lahan pertanian di Desa Garung dengan cara melihat perolehan penghasilan sewa lahan pertanian. Berikut diagram batang pada peningkatan kesejahteraan petani dalam indikator harta. 10% 53% 21% 5% 11% Indikator Keturunan (Hifdzu An-Nasab) SMP SMA Kuliah Tidak Mempunyai Anak Tidak Digunakan Untuk Kebutuhan Pendidikan

## Gambar 8 Peningkatan Pendapatan Petani Sumber: Data Primer yang diolah
Diagram batang tersebut dapat dilihat bahwa hasil perolehan sewa lahan  kedua  pihak  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  pada  indikator harta  karena  dengan  jumlah  uang  perolehan  bagi  pemilik  lahan  dan penyewa  lahan  dapat  dipergunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang mereka inginkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti terkait implementasi akad ijarah pada sektor pertanian serta dampak bagi peningkatan  kesejahteraan  petani  di  Desa  Garung,  dapat  disimpulkan bahwa  penerapan  sewa  lahan  pertanian  di  Desa  Garung  sudah  sesuai dengan hukum Islam dalam akad ijarah, sedangkan dari segi peningkatan kesejahteraan petani bagi pemilik lahan dilihat dari indikator agama dan jiwa tidak dapat meningkat karena mereka menyewakan lahan pertanian dengan  tujuan  membutuhkan  uang  untuk  membeli  kebutuhan  yang diinginkan. Namun bagi penyewa lahan dilihat dari indikator agama, jiwa, akal,  keturunan,  dan  harta,  dapat  meningkatkkan  kesejahteraan  petani. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  sewa  lahan  pertanian  di  Desa Garung  dapat  membantu  perekonomian  penduduk  desa  walaupun terdapat perbedaan dari bebebrapa informan antara kedua pihak dalam menjawab pertanyaan tentang biaya  ujrah, tahun awal pelaksanaan dan berakhirnya  perjanjian  dikarenakan  tidak  mencatat  secara  detail  hal-hal yang penting dari pelaksanaan perjanjian sewa lahan pertanian.
0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Indikator Harta (Hifdzu Maal) Pemilik Lahan Penyewa lahan

## DAFTAR PUSTAKA
Alitawan,  A.  A.  I.,  &  Sutrisna,  K.  (2017).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Pendapatan  Petani  Jeruk  pada  Desa  Gunung  Bau  Kecamatan  Kintamani Kabupaten Bangli. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana , 6 (5),
798.
Amalia, L. N. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry. Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam , 5 (2),
170.
Badan Pusat Statistik. (2020). Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2019. Retrieved from Berita Resmi Statistik website: https://www.bps.go.id/pressrelease/download.html?nrbvfeve=MTc1Mg %3D%3D&sdfs=ldjfdifsdjkfahi&twoadfnoarfeauf=MjAyMC0wMi0yNSAx MzoyNjozMg%3D%3D
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2019). Rata-Rata Luas Lahan yang Dikuasai  Rumah  Tangga  Usaha  Petanian  Menurut  Kabupaten/Kota  dan Jenis Lahan (m2) 2018. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur website: https://jatim.bps.go.id
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2020). Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Jawa Timur 2019.
Fawa’id, M. W., & Huda, N. (2020). Praktik Sewa Lahan Pertanian di Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam. EI-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam , 6 (1), 38–39.
Isbah,  U.,  &  Iyan,  R.  Y.  (2016).  Analisis  Peran  Sektor  Pertanian  Dalam Perekonomian dan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan , 7 (19), 45–46.
Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah (Cet. Ke-1). Jakarta: Kencana.
Nugraha, J. P. (2016). Sistem Muzara’ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia. IQTISHODIA : Jurnal Ekonomi Syariah , 1 (2), 82.
Oktafia,  R.  (2016).  Integrasi  Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  Dengan  Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Untuk Meningkatkan Permodalan Bisnis Pertanian  Melalui  Kelompok  Tani. Jurnal  Agribisnis  Dan  Pengembangan Ekonomi Perdesaan III , 3 , 299.
Rachmat, M. (2013). Nilai Tukar Petani : Konsep, Pengukuran dan Relevansinya sebagai  Indikator  Kesejahteraan  Petani. Jurnal  Forum  Penelitian  Agro Ekonomi , 31 (2), 112. https://doi.org/10.21082/fae.v31n2.2013.111-122
Ridho, M. (2017). Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas. Jurnal Al-Bayan , 23 (1), 110.
Santoso, H., & Anik. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 1 (2), 110–111.
Setiawan, F. (2015). Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal DINAR , 1 (2), 104–105.
Sholihin, K., Ami’in, S. N., & Lestari, P. (2019). Maqashid Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy- Syatibi. Laa Maisyir , 6 (2), 151.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Cet. Ke-27).
Bandung: Alfabeta.
Suhendi,  H.  (2016). Fiqh  Muamalah (Cet.  Ke-10).  Jakarta:  PT.  Raja  Gafindo Persada.
Suratha,  K.  (2015).  Krisis  Petani  Berdampak  Pada  Ketahanan  Pangan  di Indonesia. Jurnal Media Kominikasi Geografi , 16 (1), 67–68.
Umam,  K.  (2013). Manajemen  Perbankan  Syariah (Cet.  Ke-1).  Bandung:  CV. Pustaka Setia.
Utomo, S. J., & Wulandari, D. (2020). Sistem Sewa Lahan Pertanian Masyarakat Perdesaan  Dalam  Perspektif  Ekonomi. Jurnal  Dinamika  Ekonomi Pembangunan ( JDEP ) , 3 (1), 269.