## Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Prinsip 6 Tepat di Kabupaten Sumbawa
Nila Wijayanti 1* , Siti Nurwahidah 2 , Yadi Hartono 3 , Syahdi Mastar 4 , dan Lulu Pebriana 5
12 Magister Agribisnis, Program Pascasarjana, Universitas Samawa, Sumbawa
345 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Samawa, Sumbawa *e-mail: auliyasya66@gmail.com
Abstrak
Sejarah Artikel: Diterima: 15 Mei 2024
Dipublikasi: 17 Mei 2024
Kata Kunci: distribusi; efektivitas; pupuk bersubsidi; prinsip 6 tepat
Ini adalah artikel Akses Terbuka: https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/agri
DOI: https://doi.org/10.35724/mujagri.v7i1.5957

## Penulis Korespondensi:
Nila Wijayanti
Evaluasi  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  melalui  penerapan prinsip 6 tepat (tepat harga, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat) oleh Pemerintah sangat penting untuk dilakukan. Tujuan dari  penelitian ini adalah  untuk mengetahui efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6  tepat  di  Kabupaten  Sumbawa.  Penelitian  ini  dilakukan  pada bulan  Mei-Juli  2023.  Lokasi  penelitian  ditentukan  secara purposive sampling . Sampel dalam penelitian ini sebanyak 111 orang,  meliputi:  distributor,  pengecer  dan  petani.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  efektivitas  pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip enam tepat berbeda-beda. Tepat  tempat  dan  tepat  mutu  tergolong  dalam  kriteria  sangat efektif; tepat jenis tergolong dalam kriteria efektif; tepat jumlah tergolong dalam kriteria tidak efektif; sedangkan tepat harga dan tepat waktu tergolong dalam kriteria sangat tidak efektif.
Abstract Article History:
Accepted: 15 th May 2024 Published: 17 th May 2024
Keywords: distribution; effectiveness; principle 6 rights; subsidized fertilizer
This is an Open Access article https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/agri
DOI : https://doi.org/10.35724/mujagri.v7i1.5957
Correspondence Author: Nila Wijayanti
It  is  very  crucial  to  evaluate  the  distribution  of  subsidized fertilizer  through  the  application  of  the  six  rights  principles (right  price,  quantity,  type,  quality,  time,  and  place)  by  the Government. This research aims to determine the effectiveness of the distribution of subsidized fertilizer based on the six rights principles in the Sumbawa Regency. This study is conducted in May-July  2023.  The  research  location  was  determined  using purposive sampling. The sample in  this study was 111 people, including  distributors,  retailers,  and  farmers.  The  research results  show  that  the  effectiveness  of  subsidized  fertilizer distribution based on the six correct principles varies. The right place and quality belong to very effective criteria, the right type belongs to the effective criteria, and the exact amount falls into the ineffective formula, at the same time the right price and on time belong to very ineffective criteria.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  pertanian  di  Indonesia  ditujukan  untuk  mensejahterakan  petani. Kesejahteraan  petani  dapat  diperoleh  melaui  cara  peningkatan  produksi  pertanian.  Pupuk merupakan salah satu factor yang penting dalam peningkatan produksi pertanian (Moko et al ., 2017).  Menteri  Pertanian  telah  membuat  peraturan  mengenai  penyaluran  pupuk  bersubsidi dalam  Surat  Keputusan  (Menteri  Pertanian  No.  10  Tahun  2022),  tentang  alokasi  pupuk bersubsidi  dan  harga  eceran  tertinggi  (HET).  Pengadaan  dan  penyaluran  pupuk  bersubsidi
untuk sektor pertanian harus memenuhi enam prinsip utama (6T) yang sudah ditetapkan oleh Kementan  (Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia,  2011).  Enam  prinsip  tersebut  adalah prinsip  tepat  waktu,  tepat  jenis,  tepat  jumlah,  tepat  harga,  tepat  tempat,  dan  tepat  mutu. Pengadaan pupuk bersubsidi dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jenis pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian yaitu dua  jenis  pupuk  bersubsidi  antara  lain  pupuk  UREA  dan  NPK.  Pupuk  bersubsidi  yang disalurkan kepada petani harus memenuhi standar Mutu Nasional Indonesia (Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022, 2022).
Pemerintah menerapkan kebijakan subsidi pupuk sebagai insentif bagi petani agar petani dapat meningkatkan produksi pangan dan penghasilannya, (Sularno et al ., 2016). Kebijakan subsidi pupuk ini dapat dikatakan efektif, apabila masyarakat menerima manfaat dari kebijakan subsidi  pupuk  tersebut.  Pelaksanaan  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  harus  disesuaikan dengan prinsip 6 tepat (tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu dan tepat harga). Pupuk menjadi salah satu perhatian utama pemerintah karena kedudukan pupuk yang sangat penting bagi sektor pertanian. Pemerintah mengatur sistem untuk pendistribusian pupuk bersubsidi. Tujuan utama subsidi pupuk adalah agar harga pupuk di tingkat petani dapat tetap terjangkau  oleh  petani,  terutama  petani  kecil.  Adanya  subsidi  pupuk  ini  diharapkan  dapat mendukung  peningkatan  produktivitas  petani  dan  usahataninya  serta  mendukung  program ketahanan pangan. Pemerintah kembali memberlakukan subsidi pupuk  pasca krisis moneter hingga  sekarang,  karena  didasari  pada  kenyataan  bahwa  peranan  pupuk  sangatlah  penting dalam  upaya  peningkatan  produktivitas  dan  hasil  komoditas  pertanian.  Hal  ini  menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2021).
Kabupaten  Sumbawa  memiliki  potensi  yang  tinggi  dalam  pengembangan  komoditas pertanian, terutama pengembangan komoditas tanaman padi. Namun, dalam kenyataannya hal ini  masih  belum  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  petani.  Kecamatan  Moyo  Hilir merupakan  salah  satu  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Sumbawa  dengan  jumlah  desa sebanyak 10, yaitu: Desa Berare, Desa Batu Bangka, Desa kakiang, Desa Labuan Ijuk, Desa Moyo, Desa Moyo Mekar, Desa Ngeru, Desa Olat Rawa, Desa Poto, Desa Serading. Wilayah tersebut  termasuk  daerah  dataran  rendah,  dan  rata-rata  masyarakatnya  berprofesi  sebagai petani.
Hambatan-hambatan  dalam  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  ke  petani  di  Kecamatan Moyo  Hilir,  Kabupaten  Sumbawa  antara  lain  yaitu:  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  yang belum optimal. Hal ini akan berdampak pada kehidupan para petani serta pada pelaksanaan penetapan  enam  prinsip  utama  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Permasalahan  pada pupuk  bersubsidi  terletak  pada  jumlah  serta  kesediaan  pupuk  yang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan petani. Harga pupuk juga tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Biasanya di Kecamatan Moyo Hilir petani sudah tanam akan tetapi pupuk bersubsidi belum ada di tangan pengecer,  sehingga  petani  belum  bisa  memberikan  pupuk  ke  tanaman  yang  sudah  mereka tanam hal tersebut akan berimbas pada menurunnya produktivitas hasil tani dan menurunnya pendapatan petani.
Pemerintah mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan yang meliputi  aspek  teknis,  penyediaan  dan  distribusi  maupun  harga  melalui  subsidi.  Kebijakan subsidi dan distibusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari perencanaan kebutuhan sampai penetapan harga eceran tertinggi (HET). Namun berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin  ketersediaan  pupuk  yang  memadai,  serta  pemberlakuan  harga  yang  sesuai  HET. Masih sering terjadi berbagai kasus, diantaranya kelangkaan pupuk yang menyebabkan harga aktual  melebihi  HET,  serta  perencanaan  alokasi  kebutuhan  pupuk  yang  belum  sepenuhnya tepat dan pengawasan yang belum maksimal. Pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan
Moyo  Hilir,  Kabupaten  Sumbawa  ini  perlu  dilakukan  analisis  guna  mengetahui  tingkat keefektivitasannya.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Moyo  Hilir,  Kabupaten  Sumbawa.  Penelitian dilaksanakan  pada  bulan  Mei  sampai  Juni  2023.  Data  dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  data primer dan data sekunder (Imbanop et al ., 2019). Pemilihan daerah penelitian ditentukan secara purposive sampling (sengaja) . Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah yang kebutuhan pupuknya cukup besar dan mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah petani khususnya petani padi dan jagung. Adanya pupuk bersubsidi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas para petani.
Sampel dalam penelitian ditentukan secara purposive sampling yaitu distributor pupuk 1, pengecer 10 orang, dan petani sebanyak 100 orang. Distributor untuk Kecamatan Moyo Hilir adalah PT BASA, untuk pengecer diambil 1 pengecer yang ada di setiap desa dengan ketentuan pengecer yang memiliki penjualan lebih besar, untuk kelompok tani diambil 2 kelompok tani. Ketentuan dari setiap desa yaitu 2 kelompok tani yang memiliki luas areal tanam lebih besar dari kelompok tani yang lain. Sampel dari kelompok tani yaitu, ketua kelompok tani, sekretaris, bendahara kelompok tani, dan dua anggota yang aktif dalam kelompok tani.
Teknik  dalam  menganalisis  merupakan  teknik  dalam  menentukan  jawaban  dari  suatu pertanyaan, berdasarkan hal-hal yang diperoleh dalam suatu penelitian (Kelyaum et al ., 2018). Skala  Guttman  digunakan  dalam  pengukuran  efektivitas  (Yulia  &  Setianingsih,  2020). Pengukuran Skala Guttman hanya menggunakan 2 pilihan jawaban, yaitu: “Ya” atau “Tidak”. Jawaban “Ya” diberi skor 1 dan “Tidak” diberi skor 0.
Jawaban “Ya” : 1 x 100% = 100% Jawaban “Tidak”   : 0 x 100% = 0%
Hasil persentase akan diperoleh melalui formula, sebagai berikut (Yulia & Setianingsih, 2020):
𝐾 𝑥 = ∑ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 "𝑌𝑎" ∑ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑥100%
Hasil  akhir  dari  perhitungan  tersebut,  kemudian  disimpulkan  melalui  kriteria  Interval Persentase Efektivitas pada tabel 1.

## Tabel 1. Interval Persentase Efektivitas
Interval Persentase Efektivitas (P) Kriteria P < 40% 40% ≤ P ≥ 60% 60% ≤ P ≥ 80% 80% ≤ P ≥ 90%
90% ≤ P ≥ 100%
Sangat Tidak Efektif
Tidak Efektif Cukup Efektif Efektif
Sangat Efektif
Sumber: Rigi et al. (2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum
Kecamatan Moyo Hilir merupakan salah satu kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di  Kabupaten  Sumbawa.  Luas  wilayah  Kecamatan  Moyo  Hilir  yaitu  186,79  km 2 .  Jarak Kecamatan Moyo Hilir ke kota kabupaten adalah 11 km. Pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan  Moyo  Hilir  dilakukan  oleh  1  distributor  yaitu  PT.  Basa  dan  10  pengecer  dari masing-masing desa. Distributor serta pengecer pupuk bersubsidi dari masing-masing desa bisa dilihat pada tabel 2.
Tabel  2.  Data  distributor  dan  pengecer  pupuk  bersubsidi  pada  masing-masing  desa  di
Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. No Desa Distributor Pengecer 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. Serading Kakiang
Moyo Poto Berare Ngeru Olat Rawa Batu Bangka Moyo Mekar Labuhan Ijuk PT. Basa PT. Basa PT. Basa PT. Basa
PT. Basa
PT. Basa PT. Basa PT. Basa PT. Basa PT. Basa UD. Radiah
UD. Perdana UD. Nila UD. Asri
UD. Ramliah UD. Amanah UD. Yudi Jaya UD. Olat Sepang CV. Mitra Utama UD. Serba Usaha
Sumber: Data yang diolah (2023)
Tabel 2 memperlihatkan distributor serta pengecer pupuk bersubsidi pada 10 desa yang ada di Kecamatan Moyo  Hilir. Distributor pupuk bersubsidi dari 10 desa tersebut yaitu PT. Basa (Bangun Alam Samawa). Pengecer merupakan pengecer resmi yang telah memperoleh ijin. Jumlah pengecer sebanyak 10 orang, yang tersebar di 10 Desa di Kecamatan Moyo Hilir. Jarak antara lahan petani dan gudang pengecer dari masing-masing pengecer resmi tersebut berkisar antara 200m hingga 9000m.

## Efektivitas Ketepatan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi
Tujuan  dari  kebijakan  pupuk  bersubsidi  adalah  untuk  menekan  biaya  produksi  dan membantu  petani  dalam  menjalankan  aktifitas  usaha  taninya.  Petani  dapat  mengatur  cara pemakaian  pupuk  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pupuk  komoditi  tertentu.  Dosis  dan jumlah pupuk subsidi diatur dalam program ketetapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) di setiap daerah yang berbeda-beda. Setiap tahun akan dikeluarkan Permentan (Peraturan  Menteri  Pertanian)  mengenai  Alokasi  dan  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET). Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022, menetapkan Harga Eceran Tertinggi untuk pupuk bersubsidi pada Tahun 2023, masing-masing senilai Rp2.250/kg untuk pupuk urea dan Rp2.300/kg untuk pupuk NPK. Sedangkan untuk harga pupuk per 50kg, harga pupuk urea sebesar Rp112.500/50kg dan harga pupuk NPK sebesar Rp115.000/50kg.
Pendistribusian  pupuk  bersubsidi  harus  memenuhi  prinsip  utama  6T.  Efektivitas pendistribusian  pupuk  bersubsidi  berdasarkan  prinsip  6T  di  Kecamatan  Moyo  Hilir  yaitu sebagai berikut:

## 1. Tepat Harga
Pupuk bersubsidi di kios pengecer  mempunyai harga yang sesuai dengan HET. Harga eceran tertinggi jenis pupuk Urea yaitu Rp 2.250/kg dan Rp 112.500/50kg, sedangkan harga
pupuk NPK sebesar Rp 2.300/kg dan Rp. 115.000/50kg. Hasil persentase menemukan bahwa 13% responden menyatakan bahwa harga pupuk sudah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah, sedangkan 87% responden menyatakan bahwa harga pupuk tidak tepat, tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi  sangat  tidak  efektif.  Pembelian  dari  suatu  produk  tentunya  harus  sesuai  antara kualitas  dengan  harganya,  sehingga  tidak  merugikan,  serta  dapat  meningkatkan  kepuasan konsumen (Mursalat et al ., 2023).
Harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Moyo Hilir tidak sama bahkan lebih tinggi dari HET. Harga pupuk di Desa Serading, Desa Moyo Mekar, Desa Labuhan Ijuk, dan Desa Moyo, sebesar Rp 120.000/50kg untuk urea dan Rp 125.000/50kg untuk NPK. Petani  di Desa Olat Rawa,  Desa  Poto,  Desa  Batu  Bangka,  melakukan  pembelian  pupuk  dengan  harga  Rp 120.000/50kg  untuk  urea  dan  Rp  130.000/50kg  untuk  NPK.  Para  petani  di  Desa  Berare membayar pupuk urea sebesar Rp 125.000/50kg dan pupuk NPK seharga Rp 130.000/50kg. Harga  pembelian  pupuk  bersubsidi  di  gudang  pengecer  terbilang  tinggi.  Harga  pupuk bersubsidi  yang  diterima  oleh  petani  berbeda-beda  pada  masing-masing  daerah.  Panjang- pendeknya  rantai  distribusi  dalam  penyaluran  pupuk  bersubsidi  dapat  memicu  adanya perbedaan harga serta potensi berkurangnya pupuk di pasaran (Nugroho et al ., 2018).

## 2. Tepat Jumlah
Prinsip  6T  selanjutnya  yaitu  tepat  jumlah.  Prinsip  tepat  jumlah  mengidentifikasikan bahwa  jumlah  yang  diajukan  oleh  petani  di  RDKK  merupakan  jumlah  yang  sesuai  dengan kebutuhan  petani.  Pemupukan  secara  berimbang  merupakan  anjuran  bagi  petani  dalam penggunaan  pupuk  bersubsidi.  Nilai  persentase  dari  prinsip  tepat  jumlah  ini  yaitu  52% responden menyatakan bahwa pupuk bersubsidi yang didapat oleh petani tidak tepat jumlah, dan 48% lainnya mengatakan bahwa pendistribusian sudah tepat jumlah. Nilai persentase ini termasuk dalam kriteria tidak efektif.
Pemberian pupuk bersubsidi kepada petani, pengajuan maupun perencanaan penggunaan pupuk dilihat dari besar kecilnya lahan yang dimiliki oleh petani, (Surono et al ., 2021). Jumlah pengalokasian pupuk bersubsidi oleh Pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan yang diajukan di  Rancangan  Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK).  RDKK  merupakan  acuan  utama Pemerintah dalam melakukan pendataan jumlah kebutuhan pupuk para petani. Namun, masih banyak petani yang mengeluhkan jumlah pupuk bersubsidi yang terbit di dalam RDKK. Jumlah yang terbit tersebut tidak sesuai dengan yang diajukan petani saat pengajuan jumlah pupuk bersubsidi. Petani biasa nya mengajukan sesuai dengan kebutuhan pemupukan tanaman akan tetapi penerbitan di RDKK tidak bisa memenuhi dari kebutuhan pemupukan petani. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut petani membeli pupuk non subsidi di pengecer yang tidak resmi. Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rigi et  al .  (2019)  yang  menyatakan bahwa jumlah pupuk bersubsidi yang diterima oleh sebagian kecil petani tidak sesuai dengan jumlah yang telah diajukan dalam RDKK. Pada kenyataannya, penggunaan pupuk di lapangan tidak selalu dalam jumlah yang sama dari waktu ke waktu. Ketersediaan pupuk bersubsidi di kios pengecer harus dipastikan mencukupi kebutuhan petani, sehingga petani dapat mengakses pupuk kapanpun sesuai dengan kebutuhannya dan tidak merugi. Ketersediaan jumlah pupuk yang mencukupi merupakan salah satu tujuan dari program pendistribusian pupuk bersubsidi, (Adiraputra & Supyandi, 2021).

## 3. Tepat Waktu
Efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi juga dilihat dari ketepatan waktu. Ketepatan waktu didasarkan pada tepat atau tidaknya pupuk bersubsidi  sampai ke tangan petani. Hasil persentase mendapatkan nilai sebesar 31% responden menyatakan bahwa pupuk sudah tersedia tepat waktu, namun 69% responden menyatakan bahwa pupuk belum tersedia tepat waktu. Hal
ini  menandakan  bahwa  prinsip  tepat  waktu  dalam  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  sangat tidak efektif. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian dari Koli & Joka (2023), dimana penyediaan pupuk bersubsidi selalu tepat waktu. Pendistribusian pupuk bersubsidi seringkali datangnya tidak tepat waktu.
Saat petani menanam, pupuk yang dibutuhkan belum ada. Pupuk bersubsidi ada setelah petani  sudah  selesai menanam.  Hal  inilah  yang  membuat  petani  beranggapan  bahwa  pupuk bersubsidi tidak tepat waktu. Prinsip tepat waktu merupakan prinsip dimana semestinya petani menerima  pupuk  bersubsidi  pada  saat  petani  melakukan  penanaman  (Ayu et  al .,  2022). Ketidaktepatan waktu dari distribusi pupuk bersubsidi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti  cuaca,  jarak  tempuh,  serta  kondisi  jalan  yang  tidak  bagus.  Hal  ini  senada  dengan penelitian  dari  Yoga  &  Subagyo  (2022),  bahwa  faktor  penghambat  dari  efektivitas pengangkutan dipengaruhi oleh jenis kendaraan yang digunakan, jarak tempuh dengan lokasi, cuaca, kondisi lapangan, kondisi alat transportasi, serta kondisi jalan yang dilalui.

## 4. Tepat Tempat
Tepat  tempat  merupakan  prinsip  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  berikutnya. Tempat yang tepat bagi petani dalam pembelian pupuk bersubsidi adalah di lini IV. Lini IV merupakan kios atau pengecer resmi yang sudah terdaftar. Hasil penelitian mendapatkan nilai persentase sebesar  97%  responden  menyatakan  bahwa  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  sudah  tepat tempat. Hanya 3% dari responden yang menyatakan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi tidak tepat tempat.
Nilai persentase ini menandakan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Moyo Hilir sangat efektif. Responden menyatakan bahwa tidak ada masalah terhadap tempat pembelian  pupuk  sebab  masing-masing  desa  sudah  mempunyai  pengecer  resmi  sendiri. Pendistribusian  pupuk  subsidi  sesuai  dengan  ketentuan  ketepatan  dimana  pembelian  pupuk harus nya tetap dilakukan pada pengecer resmi (Nugroho et al ., 2018).

## 5. Tepat Mutu
Prinsip  6T  selanjutnya  adalah  tepat  mutu.    Persentase  nilai  sebanyak  97%  responden menyatakan  bahwa  pupuk  bersubsidi  sudah  tepat  mutu.  Nilai  ini  menandakan  bahwa pendistribusian  pupuk  bersubsidi  masuk  dalam  kriteria  sangat  efektif.  3%  responden menyatakan  bahwa  pendistribusian  pupuk  tidak  tepat  mutu.  Sebagian  kecil  dari  petani  ini mengharapkan agar pupuk bersubsidi yang diberikan oleh Pemerintah bisa memiliki kualitas yang sama dengan pupuk non subsidi. Hal ini senada dengan penelitian dari Ayu et al . (2022), yang  mengatakan  bahwa  para  petani  mengharapkan  agar  mutu  dari  pupuk  bersubsidi  yang diterima bisa mempunyai mutu yang sama dengan pupuk non subsidi.

## 6. Tepat Jenis
Prinsip 6T berikutnya yaitu tepat jenis. Ketepatan jenis pupuk bersubsidi artinya jenis pupuk bersubsidi yang diperoleh petani yaitu Urea dan NPK sudah sesuai dengan kebutuhan petani.  Persentase  nilai  sebesar  87%  responden  menyatakan  bahwa  pupuk  bersubsidi  sudah tepat  jenis,  yaitu  urea  dan  NPK.  Jumlah  nilai  persentase  tersebut  termasuk  dalam  kriteria efektif. Namun, 13% lainnya menyatakan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi belum tepat jenis. Pupuk yang biasa digunakan oleh petani, jenisnya tidak sama atau tidak sesuai dengan jenis pupuk bersubsidi yang diterima. Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh Wijayanti et al . (2021), bahwa terdapat ketidaksesuaian antara jenis pupuk yang dibutuhkan oleh petani dengan  jenis  pupuk  bersubsidi  yang  diterima.  Penggunaan  pupuk  yang  tidak  sesuai  akan menyebabkan adanya penurunan produksi (Koli & Joka, 2023).

## KESIMPULAN
Efektifitas  ketepatan  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  di  Kecamatan  Moyo  Hilir Kabupaten Sumbawa berdasarkan prinsip enam tepat adalah: sangat efektif untuk tepat tempat dan tepat mutu, efektif untuk tepat jenis, tidak efektif untuk tepat jumlah, serta sangat tidak efektif untuk tepat harga dan tepat waktu.

## REKOMENDASI
Dinas  pertanian  membuat  SOP  atau  aturan-aturan  lokal  yang  dapat  dimengerti  oleh petani, dan KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk & Pestisida) harus lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap pendistribusian benih/pupuk bersubsidi, sehingga prinsip 6 tepat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi bisa terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiraputra, P., & Supyandi, D. (2021). Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk di Desa Sukaasih Kecamatan  Sukatani  Kabupaten  Bekasi. Jurnal  Pemikiran  Masyarakat  Ilmiah Berwawasan Agribisnis , 7 (1), 594–606.
Ayu,  I.  W.,  Wijayanti,  N.,  Rahayu,  S.,  &  Usman.  (2022).  Evaluasi  Pelaksanaan  Distribusi Subsidi Pupuk di Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB. Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA) , 6 (4), 1597–1608. https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.04.32
Direktorat  Jenderal  Prasarana  dan  Sarana  Pertanian.  (2021). Pedoman  Teknis  Pengelolaan Pupuk Bersubsidi .
Imbanop,  Y.  P.,  Widiastuti,  M.  M.  D.,  &  Fachriza,  R.  (2019).  Analisis  Kelayakan  Usaha Penangkapan Ikan Pada Musim Peralihan oleh Nelayan di Kampung Onggaya Distrik Naukenjarai  Kabupaten  Merauke. Musamus  Journal  of  Agribusiness , 1 (2). https://ejournal.unmus.ac.id/agri
Kelyaum, L. K. S., Simatupang, D. O., & Widiastuti, M. M. D. (2018). Kelayakan Usahatani Bawang Merah di Distrik Tanah Miring. Musamus Journal of Agribusiness , 1 (1).
Koli,  A.  M.,  &  Joka,  U.  (2023).  Efektivitas  Penggunaan  Pupuk  Anorganik  Terhadap Peningkatan Produksi Benih Jagung Lamuru Di BBI Tanaman Pangan Tarus Kabupaten Kupang. Musamus Journal of Agribusiness (MuJAgri) , 6 (2), 87–95.
Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia.  (2011). Pengadaan  dan  Penyaluran  Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian .
Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022. (2022). Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. www.peraturan.go.id
Moko,  K.  W.,  Suwarto,  S.,  &  Utami,  B.  W.  (2017).  Perbedaan  Persepsi  Petani  Terhadap Program Kartu Tani di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture , 32 (1), 9–13. https://doi.org/10.20961/carakatani.v32i1.15926
Mursalat, A., Putri, N. Y., Qayyum, M. C., & Ario, A. (2023). Strategi Penerapan Manajemen Produksi  dalam  Industri  Beras  CV.  Rahma  35  di  Kabupaten  Sidenreng  Rappang.
Musamus Journal of Agribusiness (Mujagri) , 6 (2), 55–65.
https://ejournal.unmus.ac.id/agri
Nugroho, A. D., Siregar, A. P., Andannari, E., Shafiyudin, Y., & Christie, J. I. (2018). Distribusi Pupuk  Bersubsidi  di  Kabupaten  Bantul  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.
p-ISSN: 2655-3309; e-ISSN: 2656-4475
AGRISOCIONOMICS Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian , 2 (1), 70–82. http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/agrisocionomics
Rigi, N., Raessi, S., & Azhari, R. (2019). Analisis Efektivitas Kebijakan Pupuk Bersubsidi Bagi  Petani  Padi  Di  Nagari  Cupak  Kecamatan  Gunung  Talang  Kabupaten  Solok. JOSETA:  Journal  of  Socio-Economics  on  Tropical  Agriculture , 1 (3). https://doi.org/10.25077/joseta.v1i3.184
Sularno,  S.,  Irawan,  B.,  &  Handayani,  N.  (2016).  Analisis  Pelaksanaan  Kebijakan  dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat. Jurnal Agrosains Dan Teknologi , 1 (2).
Surono, A. K., Widayanti, S., & Sudiyarto, S. (2021). Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis): Jurnal  Agribisnis  Dan  Ilmu  Sosial  Ekonomi  Pertanian , 6 (2),  61–67. https://doi.org/10.37149/jia.v6i2.17217
Wijayanti, N., Ayu, I. W., Rahayu, S., & Usman. (2021). Evaluasi Sistem Distribusi Benih dan Pupuk Dalam Mendukung Ketersediaan dan Stabilitas Harga di Tingkat Petani. Jurnal Riset  Kajian  Teknologi  &  Lingkungan  (JRKTL) , 4 (2),  278–291.  http://e- journallppmunsa.ac.id/index.php/jrktl
Yoga, T., & Subagyo, H. S. H. (2022). Efektivitas Sistem Angkut Bahan Baku Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Untuk Peningkatan Mutu Buah di Kebun. Musamus Journal of Agribusiness (Mujagri) , 4 (2), 1–10.
Yulia, L., & Setianingsih, W. (n.d.). Studi Manajemen Marketing Berbasis Online (Penelitian Pada  UMKM  Produksi  Mebel  di  Desa  Tamansari  Babakan  Muncang  I  Kota Tasikmalaya). JURNAL MANEKSI , 9 (1).