## NATAPRAJA

## KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TERNATE
DARI SEKTOR PAJAK DAERAH DALAM MENUTUPI DEFISIT FISKAL
(TAHUN ANGGARAN 2012-2014)
Suleman Samuda 1

## ABSTRACT
The aims of the research is to review the policy  of increase locally derived revenue from  local  tax  sector  taken  by  the  Local  Revenue  Office  (DISPENDA)  municipality  of Ternate  as one of the instruments to tackle the fiscal deficit in the fiscal year 2012- 2014. The method used in this study is a qualitative approach with descriptive analysis that aims to  explore  a  phenomenon  or  social  fact  and  then  classified  based  on  the  clarifications performed by describing a number of variables relevant to the problem. The location was chosen  as  the  object  of  this  study  is  Local  Revenue  Office  (DISPENDA)  municipality  of Ternate. The result showed the policy implemented by Local Revenue Office includes cross functional  integration  as  an  effort  to  maximize  the  availability  of  the  tax  authorities through  actions  combine  several  jobs  into  one  job  and  formed  coordinator  of  each  local tax which is responsible for the management of the local taxes.
Keywords : Fiscal Policy, PAD, and Local Taxes.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mereview    kebijakan peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dari  sektor  pajak  daerah  yang  ditempuh  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah (DISPENDA) Kota Ternate sebagai salah satu intrumen untuk mengatasi defisit fiskal pada T.A  2012-T.A  2014.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  pendekatan  kualitatif dengan  menggunakan  alat  analisis  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  suatu fenomena  atau  fakta  sosial  kemudian  diklasifikasi  berdasarkan  klarifikasi  yang  dilakukan dengan  jalan  mendeskripsikan  sejumlah  variabel  yang  relevan  dengan  masalah.  Lokasi yang dipilih sebagai obyek penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate. Hasil analisis  data  menunjukkan  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah meliputi  integrasi  fungsional  silang  ( cross  functional  integration )  sebagai  upaya  untuk memaksimalkan  ketersedian  fiskus  melalui  tindakan  mengkombinasikan  beberapa pekerjaan  kedalam  suatu  pekerjaan  dan  membentuk  kordinator  masing-masing  pajak daerah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pajak daerah tersebut.
Kata kunci : Kebijakan Fiskal, PAD, Pajak Daerah, Tax Effort
1 Dosen, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. email: prabusuleman@gmail.com

## PENDAHULUAN
Kebijakan fiskal merupakan instrumen  negara  dalam  mengatur  sisi pengeluaran  maupun  sisi  penerimaan negara dalam ranah keuangan negara yang ditujukan untuk mencapai sasaran makroekonomi  (Hubbard,  et  al.  2012).
Hubungan  antara  pendapatan/penerimaan
( revenue ) pemerintah dan
pengeluaran/belanja
pemerintah
( government  spending )  telah  menjadi topik  penting  dalam  ekonomi  publik (Mohsen  Mehrara,  et.  al.  2012)  karena terkait  dengan  kebijakan  penganggaran publik  dimana  dalam  penganggaran, pemerintah memainkan perannya (alokasi, distribusi,  stabilisasi  dan  sustainabilitas) bagi warganya.
Memahami hubungan antara pendapatan  ( revenue )  pemerintah  dan belanja pemerintah ( government spending )  sangat  penting  dari  sudut pandang  kebijakan.  Pertama, kebijakan fiskal  yang  “sehat”  sangat  penting  untuk menjamin stabilitas harga dan keberlanjutan  fiskal  ( fiscal  sustainability ) guna  tetap  mempertahankan  pertumbuhan pembangunan.  Kedua,  terutama  bagi negara Indonesia yang telah melaksanakan otonomi  daerah  dengan  konsekuensi terjadinya kesenjangan fiskal baik vertikal fiscal imbalance maupun horizontal fiscal
imbalance dan ada kecendrungan mengalami  defisit  anggaran  yang  terus- menerus.
Selama  ini  Indonesia  cenderung melakukan kebijakan fiskal yang ditujukkan untuk mendorong perekonomian  yang  biasanya  dikenal dengan  kebijakan  anggaran  yang  longgar ( loose  budget  policy ),  intinya  berupa kenaikan rasio anggaran terhadap pendapatan  yang  berupa  kenaikan  defisit anggaran atau penurunan surplus anggaran (Abimanyu, 2003).
Data  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  pada  tahun  2014 menunjukkan bahwa adanya kecenderungan daerah
untuk menganggarkan  defisit  dalam  APBD-nya. Hal  ini  terlihat  dari  491  kabupaten/kota dan  33  propinsi  di  Indonesia  pada  Tahun Anggaran (TA) 2013 sebanyak 457 daerah menganggarkan  defisit  dalam  APBDnya, meningkat  dari  tahun  sebelumnya  yakni hanya  447  daerah  yang  menganggarkan defisit (deskripsi dan Analisis APBD 2014 hal  8).  Rasio  rata-rata  defisit  secara nasional (agregat provinsi, kabupaten, dan kota)  adalah  sebesar  7,7  persen,  dimana defisit  tersebut  akan  ditutup  dengan menggunakan pembiayaan.
Sumber  penerimaan  pembiayaan terbesar  berasal  dari  SiLPA,  dengan kontribusi  sebesar  94,7  persen  dari penerimaan pembiayaan. Sumber penerimaan  pembiayaan  terbesar  kedua adalah  berasal  dari  pinjaman  daerah, namun  kontribusinya  sangat  kecil  yaitu hanya sebesar 2,94 persen dari penerimaan pembiayaan.
Pada  tahun  2013  kecendrungan kebijakan fiskal pemerintah daerah menerapkan  kebijakan  defisit  yakni  porsi belanja  pemerintah  daerah  lebih  besar daripada  porsi  penerimaan  meskipun alokasi  belanja  untuk  pelayanan  publik lebih  rendah  bila  dibandingkan  dengan belanja aparatur. Artinya bahwa kebutuhan fiscal  ( fiscal  need ) lebih  besar, sementara  laju  pertumbuhan  penerimaan daerah  ( fiscal  capacity )  kurang  dan cendrung stagnasi, sehingga terjadi kesenjangan fiskal di daerah.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah dituntut  melakukan  upaya  fiscal  ( fiscal effort) untuk  meningkatkan  kapasitas fiskal  daerah  ( fiscal  capacity )  dengan memanfaatkan  potensi  penerimaan  yang dimiliki dalam rangka mengurangi ketergantungan  terhadap  pembiayaan  dari pusat  dan  mengatasi  kesenjangan  fiskal serta  sekaligus  mendorong  kemandirian
daerah.  Pajak  daerah  merupakan  pilar utama  penyangga  kemandirian  daerah, sumber  PAD  dalam  pembiayaan  program pembangunan  daerah,  ini  sejalan  dengan UU  No  28  tahun  2009  tentang  pajak daerah  dan  retribusi  daerah.  Penerimaan pajak  daerah  harus  mampu  memenuhi kebutuhan  penyelenggaran  pemerintah daerah  sesuai  dengan  kemampuan  dalam menghimpun  pendapatan  daerah  dari sektor pajak daerah.
Pajak daerah adalah sumber pendapatan  yang  utama  bagi  pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah  guna  menyediakan  layanan publik  bagi  masyarakat.  Pajak  disamping berperan  sebagai  sumber  pendapatan ( budgetary  function )  yang  utama  juga berperan sebagai alat pengatur ( regulatory function ) (Mardiasmo, 2008).
Secara  nominal  dari  tahun  ke  tahun pertumbuhan  penerimaan  pajak  daerah Kota Ternate menunjukkan trend peningkatan,  seiring  dengan  penetapan target penerimaan yang cendrung mengalami  kenaikan  (lihat  Grafik  1.). Kemampuan  dalam  menghimpun  pajak daerah  tercermin  pada tax  ratio, dimana tax  ratio pada  dasarnya  digunakan  untuk mengukur perbandingan antara penerimaan  pajak  dengan gross  domestic
product (GDP).  Disisi  lain,  GDP  sendiri merupakan  indikator  yang  digunakan untuk menggambarkan kemampuan membayar  pajak  masyarakat.  Ukuran ideal tax  ratio yang  digunakan  dalam menggambarkan kemampuan menghimpun  pendapatan  daerah  berada pada angka 12 persen.
Rasio  penerimaan  pajak  daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  Kota  Ternate  tahun  2012-2014 berkisar  antara  3,78  persen-  4,99  persen. Tax  rasio tersebut  menunjukkan  bahwa kemampuan menghimpun pendapatan daerah  pemerintah  Kota  Ternate  dari sektor  pajak  masih  sangat  rendah  dan berada jauh dari rasio ideal yang dijadikan sebagai  ukuran  ideal  selama  ini  yakni sebesar 11 persen-12 persen.
Berdasarkan  data  keuangan  Kota Ternate  dalam  rentang  waktu  3  tahun terhitung  dari  tahun  anggaran  2012 sampai  dengan  tahun  anggaran  2014 mengalami defisit fiskal, atau dengan kata lain  pemerintah  kota  Ternate  menerapkan kebijakan  fiskal  yang  ekspansif.  Setiap kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah akan  berdampak  baik  positif  maupun negatif.  Dampak  positif  yang  ditimbulkan dari  kebijakan  fiskal  yang  ekspansif berkontribusi  pada  peningkatan  daya  beli masyarakat (khususnya pegawai pemerintah).
Kebijakan  fiskal  yang  ekspansif sama  halnya  dengan  memberi  stimulus pada  aktifitas  perekonomian  dengan tujuan  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi,  misalnya  dengan  investasi pemerintah  seperti  pembangunan  jalan
raya,  jembatan,  dan  fasilitas-fasilitas publik  lainnya.  Dengan  adanya  fasilitas umum  yang  sangat  memadai  maka kegiatan ekonomi akan semakin cepat dan mudah sehingga memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya bila terjadi defisit anggaran  yang  besar  sebagai  akibat  dari kebijakan  fiskal  yang  bersifat  ekspansif dibiarkan  dan  tidak  segera  diatasi  oleh pemerintah,  maka  akan  terjadi  gangguan serius  pada  kondisi  keuangan  pemerintah, bahkan  bukan  tidak  mungkin  pemerintah bisa mengalami  gagal  bayar (default) atas surat-surat  utang  yang  diterbitkannya. Pengalaman  di  banyak  negara,  untuk memulihkan  ekonomi  dari  risiko  default dengan  menarik  utang  baru  dengan konsekuensi  nominal  utang  bertambah banyak,  beban  APBN  meningkat  dan kelangsungan  fiskal  ( fiscal  sustainability ) terganggu  (Sujai,  2013)  juga  sangat berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Defisit  yang  dialami  pemerintah Kota  Ternate  mengalami  penurunan  pada tahun  2012  dan  2013  namun  pada  tahun 2014  defisit  mengalami  peningkatan. Struktur  APBD  Pemerintah  Kota  Ternate dari  tahun  2011  sampai  tahun  2014  pada postur  pembiayaan  selalu  terdapat  item
pinjaman.  Berdasarkan  data  tersebut penulis berasumsi bahwa untuk mengatasi defisit  fiskal,  Pemerintah  Kota  Ternate cenderung memprioritaskan pinjaman sebagai  alternatif  utama  dalam  mengatasi defisit  fiskal  padahal  pembiayaan  defisit dengan menggunakan mekanisme pinjaman  sangat  tidak  disarankan  karena dapat  menyebabkan  ketidaksinambungan fiskal (Sargent dan Wallace, 1981).
Defisit anggaran didefinisikan sebagai sebuah keadaan dimana pengeluaraan  total  melebihi  penerimaaan untuk periode tertentu (Chimobi dan Igwe, 2010).  Dengan  pengeluaran  tersebut pemerintah memiliki kewajiban membayar semua pengeluaran.
Terdapat  tiga  cara  yang  bisa ditempuh pemerintah yaitu: dengan meningkatkan  pendapatan,  melakukan pinjaman  atau  menciptakan  uang  (bila  itu negara)  (Mishkin,  2009:628),  namun dalam  prakteknya  kebijakan  ini  tidak  lagi digunakan karena akan mendorong hyper- inflation .  Sementara  pembiyaan  melalui pajak akan berpengaruh namun lebih kecil dibandingkan  pengaruh  yang  ditimbulkan dari  penerbitan  obligasi  (Beare,  1978). Kebijakan yang lazim ditempuh Pemerintah Kota Ternate dalam mengatasi defisit yakni melakukan pinjaman.
Kondisi  ini  harus  menjadi  perhatian penting  SKPD  terkait  khususnya  Dinas Pendapatan  Daerah,  karena  Kota  Ternate tidak  selamanya  dapat  bergantung  pada sumber pendapatan dari transfer fiskal dan pendapatan  daerah  lainnya  yang  sah.
Pemerintah Kota Ternate harus membangun  kapasitas  fiskalnya  sendiri sebagai  sumber  utama  bagi  Pendapatan Asli  Daerah.  Pajak  daerah  merupakan salah satu sumber pendapatan utama PAD. Akan tetapi berdasarkan data menunjukkan  bahwa tax  ratio kota Ternate  berada  pada  angka  3,78  persen- 4,99  persen.  Artinya  bahwa  kemampuan menghimpun pendapatan daerah pemerintah kota Ternate dari sektor pajak masih sangat rendah Langkah optimalisasi  pengelolaan  pajak    mutlak
diperlukan  melalui  beragam  kebijakan yang  bisa  diterapkan  secara  efektif sehingga bermuara pada peningkatan PAD yang  nantinya  dapat  digunakan  sebagai salah  satu  intrumen  untuk  mengatasi defisit fiskal.
Dalam  konsep  kebijakan  itu  sendiri kebijakan  dapat  dipahami  dari  dua  sisi. Pertama,  kebijakan  yang  bersifat  diskresi. Kebijakan  yang  bersifat  diskresi  apabila kebijakan dibuat dengan dasar incremental secara periodik tanpa memperhatikan  hubungan  antar  pilihan kebijakan  pada  periode  yang  berbeda (Rahutami, 2007). Kebijakan yang diskresi penuh kecendrungan
inkonsistensi dalam waktu karena kendala ekspektasi  sektor  swasta  (Kydland  dan Prescott,  1977).  Kedua,  kebijakan  yang
bersifat  kaedah.  Kebijakan  yang  bersifat kaedah bila formula kebijakan dibuat guna diaplikasikan  pada  periode  yang  panjang berdasar pada metodologi dan perencanaan yang sistematis, bukan berdasarkan  langkah  yang  acak  dan berorientasi pada stabilitas (Taylor. 1993).
Kebijakan publik dipandang sebagai sebuah  tindakan  diwakili  oleh  pendapat Dye “ Public policy is whatever government  chose  to  do  or  not  to  do ”.
Carl  J  Federick  (dalam  Agustino,  Leo. 2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan  seseorang,  kelompok  atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan- hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu. Dalam  kerangka  subtantif  kebijakan publik adalah segala aktifitas dan tindakan baik yang  dilaksanakan  atau  tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan  untuk  memecahkan  masalah publik  yang  dihadapi  (Indiahono,  2009; Islami, 1994).
Kebijakan  publik  adalah  sebuah keputusan. Kebijakan publik pada dasarnya  adalah  suatu  keputusan  yang dimaksud  untuk  mengatasi  permasalahan
tertentu,  untuk  melaksanakan  kegiatan guna  mencapai  tujuan  tertentu  yang dilakukan  oleh  instansi  yang  berwenang (Mustopadidjaja, 2003:5).
Dari beragam pendapat yang mendefenisikan  tentang  kebijakan  publik, penulis  menyimpulkan  bahwa  kebijakan publik  adalah  serangkaian  aktifitas  atau tindakan  beberapa  aktor  (politik  maupun administrator)  dalam  mengambil  sebuah keputusan berupa regulasi (aturan hukum),  program  ataupun  kegiatan  yang bertujuan untuk mengatasi masalah publik dalam  implementasinya  bermanfaat  dan berpihak pada kepentingan publik.
Dalam  konteks  pajak  daerah,  setiap tindakan  atau  aktifitas  yang  dilakukan oleh  Dispenda  selaku  lembaga  yang memiliki  mandat  dan  otoritas  dalam pengelolaan  pajak  daerah,  merupakan sebuah  kebijakan  yang  ditujukan  untuk meningkat  PAD  dari  sektor  pajak  daerah. Kebijakan  bisa  berupa  regulasi  dalam bentuk  peraturan  daerah  (Perda)  tentang pajak  daerah  atau  keputusan  kepala Dispenda  pada  ranah  operasional  fiskus dilapangan. Kebijakan juga berupa program yang bertujuan untuk peningkatan  penerimaan  pajak  daerah seperti sosialisasi terkait pajak daerah.
Berdasarkan  uraian  diatas,  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  apa
kebijakan  yang  telah  ditempuh  oleh  oleh Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Ternate dalam  meningkatkan  pendapatan  asli daerah  (PAD)  dari  sektor  pajak  daerah untuk  mengatasi  defisit  fiskal  pada  T.A 2012 sampai T.A 2014?

## METODE
Metode penelitian membantu peneliti  untuk  mendapatkan  data  melalui berbagai sumber, dan metodologi memainkan peran penting dalam mencapai  tujuan  penelitian.  Penelitian  ini pada dasarnya mereview kebijakan Pemerintah  Kota  Ternate  dalam  kurun waktu  3  tahun  terakhir  terhitung  sejak tahun anggaran 2012-2014 dalam meningkat  PAD  untuk  mengatasi  deficit fiskal. Pendekatan penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan
kualitatif dengan menggunakan  alat  analisis  deskriptif. Pendekatan kualitatif tipe deskriptif analisis  adalah  suatu  penelitian  yang bertujuan  untuk  mengeksplorasi  suatu fenomena  atau  fakta  sosial  kemudian diklasifikasi  berdasarkan  klarifikasi  yang dilakukan  dengan  jalan  mendeskripsikan sejumlah  variabel  yang  relevan  dengan masalah,  fokus  dan  unit  yang  diteliti (diolah dari berbagai sumber).
Agar  pembahasan  tidak  melebar cakupan  permasalahan  yang  diteliti  dan dianalisis  serta  terarah  sesuai  dengan tujuan yang ingin dicapai maka obyek dari penelitian ini adalah kebijakan peningkatan PAD dari sektor pajak daerah untuk  mengatasi  defisit  fiskal  yang dialami dalam kurun waktu 2012-2014.
Data dan informasi dalam peneilitian  ini  adalah  mengenai  kebijakan fiskal  dalam  peningkatan  PAD  Kota Ternate. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi:
a) Metode  dokumentasi.  Mencari  data mengenai  hal-hal  terkait  dengan penelitian  ini  berupa  dokumen- dokumen  APBD  maupun  APBD-P dan  Realisasi  APBD  Kota  Ternate, dan peraturan-peraturan daerah terkait pajak daerah Kota Ternate.
b) Wawancara  mendalam  ( in  dept interview ) digunakan untuk memperoleh  data  primer  dari  fokus penelitian.  Dalam  penelitian  ini wawancara  ditujukan  untuk  aktor kunci ( key person ) di Dispenda Kota Ternate Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yang memungkinkan peneliti untuk menindandaklanjuti  isu-isu  menarik dan  penting  yang  dikemukaka  oleh key person selama proses
wawancara  (Smith  and  Eatough. 2007) dilapangan sehingga data-data teruji  validasinya  dengan  maksud untuk menyesuaikan dengan research question .
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik analisis data interaktif.  Teknik  ini  mengungkapkan bahwa tahap reduksi data, tahap penyajian data  dan  tahap  penarikan  simpulan aktivitasnya dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam  proses  yang  berbentuk  siklus (Miles and Huberman. 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pajak  daerah  merupakan  tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah. Disisi lain PAD berkorelasi secara siginifikan dengan sumber-sumber pendapataan  dari  sector  pajak  daerah. Penerimaan daerah diharapkan dari sektor pajak  tidak  mengalami  fluktuatif.  Akan tetapi  bila  penerimaan  pajak  daerah mengalami  fluktuatif  maka  hal  tersebut mengindikasikan pengelolaan pajak daerah  belum  optimal.  Secara  teoritis kebijakan  peningkatan  pendapatan  asli daerah  bisa  ditempuh  dengan  tiga  cara yakni  intensifikasi,  ekstensifikasi  dan diversifikasi.
Penelitian  ini  hanya  difokuskan untuk  penerapan  kebijakan  intensifikasi yang  diadopsi  Dispenda  Kota  Ternate dalam  meningkatkan  penerimaan  daerah dari  sektor  pajak  daerah.    Intensifikasi diartikan  sebagai  sebuah  upaya  yang dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan yang telah ada.
Kapasitas  pemerintah  daerah  dalam tata  kelola  pajak  daerah  mempengaruhi tingkat  penerimaan.  Rendahnya  kapasitas daerah  dalam  tata  kelola  pajak  daerah mengakibatkan  biaya  pemungutan  pajak cenderung  terbebani  oleh  biaya  pungutan yang  lebih  besar.  Pajak  Daerah  masih tergolong memiliki tingkat bouyancy yang rendah.  Salah  satu  sebabnya  adalah diterapkan sistem “target” dalam penerimaan daerah bukan pada bagaimana pungutan  bisa  dilakukan  secara  efektif dengan  menetapkan  target  operasional sehingga potensi penerimaan bisa dikelola secara  optimal.  Sebagai  akibatnya,  ada kecendrungan  untuk  memenuhi  target penerimaan  tersebut,  walaupun  dari  sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.

## Pajak Daerah Kota Ternate
Pemberlakuan  Undang-undang  no 28  tahun  2009  merupakan  tindak  lanjut dari desentralisasi fiskal yang mengadopsi prinsip money  folow  function yang memberikan  kewenaangan  kepada  daerah untuk  menggali  potensi-potensi  ekonomi daerah  sesuai  dengan  karakteristik  daerah sebagai  pendapatan  asli  daerah . Undang- Undang  No  28/2009  mengisyaratkan kepada  daerah  untuk  memungut  pajak sesuai  dengan  potensi  ekonomi  yang dimiliki  untuk  menopang  pembiayaan namun  disisi  yang  lain  undang-undang tersebut  sangat  membatasi  daerah  atau bersifat  limitatif    baik  segi  tarif  maupun jenis pajak yang dipungut.
Bila  dicermati  secara  seksama  inti dari Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tersirat  adanya:  pengenaan  pajak  yang bersifat close  list ,  artinya  pemerintah daerah  tidak  diperkenankan  memungut jenis  pajak  lain  selain  yang  disebutkan dalam UU tersebut (Lihat UU no 28/2009 pasal  2  ayat  2  dan  ayat  3).  Adanya pergeseran pola pengawasan dari pengawasan yang bersifat represif menjadi pengawasan  yang  bersifat  preventif  dan korektif,  dengan  adanya  undang-undang tersebut  daerah  mulai  diperkenalkan dengan earmarking system artinya
pemanfaatan  dari  penerimaan masing- masing jenis pajak dan retribusi diutamakan  untuk  mendanai  kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan  yang  bersangkutan;  adanya pengalihan hak pemungutan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Dari  11  jenis  jenis  pajak  daerah yang  bisa  dipungut  oleh  kabupaten/kota sesuai  dengan  ketentuan  pasal  2  ayat  2 dalam  Undang-Undang  No  28  Tahun 2009,  Pemerintah  Kota  Ternate  hanya memungut  10  jenis  pajak.  Dari  tabel diatas  terlihat  jelas  bahwa  pajak  sarang burung walet tidak dipungut oleh Pemerintah Kota Ternate karena ketiadaan obyek,  namun  hal  tersebut  dapat  berubah bila  kemudian  hari  ada  obyek  untuk dipungut pajak.
Dalam  hal  penetapan  tarif  pajak daerah Pemerintah Kota Ternate menganut prinsip maximize dalam menentukan  tarif  untuk  masing-masing jenis  pajak  daerah.  Berdasarkan  data sekunder dalam penelitian ini menujukkan bahwa  tarif  yang  dikenakan  bagi  setiap jenis pajak daerah dikenakan tarif maksimal  sesuai  dengan  yang  diatur dalam  UU  no  28/2009  tentang  Pajak Daerah.
Secara teoritis pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum tetapi tergantung pada respons wajib  pajak  (Geoffrey  dan  Buchanan, 1980,  hal.20-22).  Pernyataan  tersebut terkonfirmasi dalam Model Leviathan.
Teori  tersebut  sepatutnya  dapat dijadikan pertimbangan utama bagi Pemerintah  Kota  Ternate  dalam  upaya menggali  sumber-sumber  keuangan  yang berasal dari pajak daerah yang tidak selalu berorientasi  pada  pengenaan  tarif  yang lebih tinggi untuk mencapai total penerimaan yang maksimal, tetapi dengan pengenaan  tarif  pajak  yang  lebih  rendah dikombinasikan  dengan  struktur  pajak yang  meminimalkan  penghindaran  pajak, maka dicapai total penerimaan maksimum.
Pengurangan  tarif  pajak  kos-kos merupakan satu bukti dari Model Leviathan.  Revisi  aturan  terkait  dengan penurunan  tarif  pajak  kos-kosan  dari  10 persen  menjadi  5  persen  dilakukan  atas dasar permintaan dari masyarakat. Setelah dilakukan penyesuaian tarif, terjadi peningkatan  jumlah  WPD  (wajib  pajak daerah) yang membayar jika dibandingkan dengan sebelum penyesuaian tarif dilakukan.  Pada  tahun  2014  terdapat  35
WPD  yang  membayar,  sementara  pada tahun  2015  jumlah  WPD  yang  membayar meningkat  2  kali  lipat  atau  sebanyak  71 WPD yang membayar.

## Kebijakan Integrasi Fungsional Silang
Optimalisasi  potensi  pajak  daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya  adalah  ketersediaan  sumber daya  manusia  (SDM)  daerah  yang memadai  dalam  melaksanakan  proses pemungutan  pajak,  perlunya  dukungan data,  sarana  dan  prasarana  sehingga memperoleh  data  dan  pendapatan  yang terkena  pajak  (Davey  dalam  Suryani, 2009).  Hal  ini  tentunya  akan  berimbas pada realisasi penerimaan PAD. Tentunya ketersediaan  fiskus  menjadi  prasyarat utama  dalam  memaksimalkan  potensi pajak  yang  dimiliki  untuk  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  akan  tetapi ketersedian  fiskus  menjadi  kendala  yang dihadapi  oleh  Dispenda  dalam  mengelola pajak  daerah.  Ketersediaan  fiskus  di Dispenda  Kota  Ternate,  yang  terdiri  atas beberapa  bidang  yakni  bidang  pendataan, bidang  penetapan,  bidang  penagihan  dan bidang  pengawasan  dan  perimbangan, jumlahnya  bervariasi,  tidak  tergantung dari  luasnya  wilayah  kerja  dan  volume
pekerjaan  yang  dimiliki  oleh  bidang tersebut.
Untuk  memaksimalkan  ketersediaan fiskus  yang  ada,  Dispenda  menerapkan kebijakan  integrasi  fungsional  silang yakni tindakan mengkombinasikan beberapa pekerjaan kedalam suatu pekerjaan  dimaksudkan  untuk  menekan biaya  tenaga  produktivitas  dan  mengatasi kekurangan  tenaga  dalam  melaksanakan pekerjaan.
Membentuk koordinator pajak daerah  merupakan  tindak  lanjut  dari kebijakan  integrasi  fungsional  silang (cross  functional  integration).  Kordinator dibentuk  secara  lintas  bidang  yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol  serta  bertanggung  jawab terhadap  realisasi  dari  target  yang  telah ditetapkan  oleh  masing-masing  jenis pajak.  Setiap  kordinator  bertanggung jawab kepada Kepala Dispenda.
Kordinator
Donasi
Bandara dipimpin  langsung  oleh  Kasie  Penagihan PD  II,  Kordinator  Galian  C  dipimpin Kasie  Penagihan  PD  I,  Kordinator  Pajak Hotel  dan  Restoran  dipimpin  langsung oleh Kabid Penagihan sedangkan Kordinator  pajak  air  tanah  dan  pajak parkir  serta  pajak  hiburan  dipimpin langsung oleh Kabid Penetapan.
Dibentuknya  kordinator  dirasakan sangat  membantu  dalam  hal  monitoring maupun evaluasi yang dilaksanakan terkait  dengan  capaian  target  maupun kendala yang dihadapi dilapangan. Dengan  dibentuk  kordinator  masing- masing  jenis  pajak  daerah,  menunjukan bahwa setiap bidang yang ada di Dispenda Kota Ternate mendapatkan tugas tambahan  selain  Tupoksi  masing-masing bidang ataupun seksi.

## SIMPULAN
Hasil analisis menunjukkan prioritas kebijakan  Dispenda  Kota  Ternate  dalam meningkat  penerimaan  PAD  dari  sektor pajak daerah, yakni:
1. Pemerintah  Kota  Ternate  menganut prinsip maximize dalam menentukan tarif  pajak  daerah,  akan  tetapi  bila ada  desakan  dari  masyarakat  terkait besaran  tariff,  dispenda  melakukan penyesuaian  tarif  dan  kebijakan tersebut  berimbas  pada  peningkatan setoran wajib pajak khususnya pajak kos-kosan.
2. Membentuk koordinator pajak daerah merupakan tindak lanjut dari kebijakan integrasi fungsional silang ( cross functional integration ).
Kordinator  dibentuk  secara  lintas
bidang yang bertugas untuk mengawasi  dan  mengontrol  serta bertanggung jawab terhadap
realisasi  dari  target  yang  telah ditetapkan oleh masing-masing jenis pajak. Setiap kordinator
bertanggung  jawab  kepada  Kepala
Dispenda.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar
Kebijakan Publik . Bandung:
Alfabeta.
Aleš  Krejdl.  2006. Fiscal  Sustainability Definition, Indicators and Assessment of Czech Public Finance Sustainability . Working Paper Series 3.
Beare,  B,  Jhon.  1978. Macroeconomics Cycles,  Growth  and  Policy  in  a monetary Economy. Macmillan Publishing Co.
Brennan,  Geoffrey  dan  Buchanan,  James 1980. Tax  Limits  and  The  Logic  of Constitutional  Restriction,  dalam Democratic Choice and Taxation: A Theoritical  and  Empirical  Analysis, Hettich,  W.  and  Winer,  S.  L.
Cambridge University Press
Hubbard, R Glenn, et. al. 2012. Macroeconomics . Prentice Hall,
New Jersey.
Indiahono,  Dwiyanto.  2009. Kebijakan Publik  berbasis  Dynamic  Policy . Gava Media
Islamy,  M.  Irfan.  1997. Prinsip-prinsip perumusan  kebijaksanaan  Negara . Bumi Aksara
Kydland,  F.  E  and  Prescott,  E.C.  1997.
Rules  Rather  than  Discretion:  The Inconsistency  of  Optimal  Plans . Journal of Political Economy.
Mahpud  Sujai  dan  Azharianto  L  B.  2014. Ruang  Fiskal  Untuk  Pemenuhan Janji-janji Pemerintahan Baru. Majalah  Warta  Fiskal,  Edisi.5 , Kementrian Keuangan RI.
Mardiasmo. 2008. Otonomi dan
Pembangunan  Daerah .  Yogyakarta: Andi Mehrara,  Mohsen.  Mosayeb  Pahlavani and Yousef Elyasi. 2012. Government Revenue and Government  Expenditure  Nexus  in Asian Countries: Panel Cointegration and Causality . International  Journal  of  Business and  Social  Science  Vol.  2  No.  7;
2011.
Miles,  Mathew.  B.  and  Huberman,  A.
Michael.  1994. Qualitative  Data Analysis;  Second  Edition .  Sage Publications, Inc
Mustopadidjaja,  AR.  2003. Manajemen Proses  Kebijakan  Publik. LAN.
Jakarta.
Rahutami,  Angelina  I.  2007. Interaksi
Sektor  Moneter  dan  Fiskal  di Indonesia tahun 1980.1-2006.4:
Pendekatan Sistem Ekonomi
Simulta n. Disertasi.
Suryani,  Irma.  2009. Analisis  Strategi
Peningkatan  Pendapatan  Retribusi
Pasar  Di  Kabupaten  Pekalongan.
Tesis Universitas Diponegoro.
Taylor,  Jhon  B.  1993. Discretion  versus Policy  Rules  in  Practice. Carnegie- Rochester  Confernce  series  on public policy, 39:195-214