## PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA ȍ BUMDES Ȏ
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA ȍ PADES Ȏ DESA

## BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT
Rahmawati Sururama ¹,  Andy Ariskha Masdar ²
1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri
2 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat
rahmawatisururama@ipdn.ac.id

## ABSTRACT
Village-Owned Enterprises, hereinafter referred to as BUMDes or BUM Desa, are business entities whose entire or most of their capital is owned by the Village through direct participation from village assets that are separated for the management of assets, services, and other businesses for the welfare of the village community. BUMDes Batetangnga is a BUMDes that was established right in the Village of Batetangnga, one of the villages located in the District of Binuang, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province.This research aims to analyze the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Towards Increased Village Original Income (PADes) Batetangnga Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province. This research uses descriptive method with inductive approach. Data collection techniques are done through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is ϔ ishbone analysis. Based on the results of research conducted, BUMDes Batetangnga is a BUMDes which is considered quite good, but there are still some shortcomings. The most prominent problem is the decline in BUMDes revenue in 2018 due to several factors. Then the other problem is related to the problem of human resources management of BUMDes Batetangnga which is considered not to have maximum knowledge and still needs to be developed and improved
Keywords:

## ABSTRAK
Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes ataupun BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna pangelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes Batetangnga merupakan suatu BUMDes yang didirikan tepat berada di Desa Batetangnga, salah satu Desa yang berada wilayah Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.Peneilitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pades) Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten
Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu, analisis tulang ikan ( ϔ ishbone analisys). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, BUMDes Batetangnga merupakan BUMDes yang dinilai sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan. Masalah yang paling menonjol adalah turunnya penerimaan BUMDes pada tahun 2018 dikarenakan beberapa faktor. Kemudian masalah yang lainnya yaitu terkait dengan masalah sumberdaya manusia pengelolaa BUMDes Batetangnga yang dinilai belum memiliki pengetahuan yang aksimal dan masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan
Kata kunci: pengelolaan,  badan  usaha  milik  desa  (Bumdes),  peningkatan pendapatan asli desa (Pades)

## PENDAHULUAN
D alam  otonomi  Desa,  Desa  memiliki kewenangan  meliputi  kewenangan dibidang  penyelenggaraan  pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat Desa,  hak  asal-usul,  dan  adat  istiadat Desa.  pemerintah  Daerah  menyatakan bahwa  Desa  di  Kabupaten  atau  kota memiliki
kewenangan-kewenangan yang  dapat  diatur  secara  bersama antara  pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam rangka    meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakat  Desa.  Berdasarkan dengan  adanya  penjelasan  terhadap kewenangan, hak, dan kewajiban  Desa, maka  tentunya  hal  tersebut  dapat dijalankan  dengan  adanya  keuangan Desa,  yang  kita  maksud  dalam  hal ini  adalah  Anggaran  Pendapatan Dan  Belanja  Desa  atau  APBDes  yang digunakan  dalam  melaksanakan  segala kewenangan,  dan  kewajiban  Desa  yang sudah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Maka dari itu kita akan mengkaji tentang keuangan Desa.
Pengelolaan keuangan Desa dikelola  dengan  asas  transparansi, akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.
Dan terkait hal itu juga dijelaskan pada ayat 2 bahwa APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1  (satu)  tahun  anggaran  mulai  dari tanggal  1  januari  sampai  pada  tanggal 31 Desember.
Pengelolaan    keuangan  Desa  yang diatur  dalam  permendagri  Nomor 20  Tahun  2018  pasal  29  dijelaskan bahwa  pengelolaan  keuangan  Desa meliputi:  Perencanaan,  Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan; dan Pertanggung jawaban. Salah satu sumber keuangan  Desa  melalui  usaha  yang dikelola  oleh  Desa  yaitu  Badan  Usaha Milik  Desa  atau  BUMDes.  BUMDes merupakan suatu usaha yang sepenuhnya dikelola oleh Desa, namun di Indonesia, tidak seluruhnya Desa memiliki BUMDes. BUMDes  sangatlah  banyak  membantu atau berkontribusi meningkatkan perekonomian  atau  keuangan  Desa
Karena BUMDes menjadi wahana untuk pemanfaatan  potensi  suatu  Desa  yang dikelola  sehingga  menghasilkan  nilai ekonomis  yang  tentunya  diharapkan dapat meningkatkan PADes.
Dalam  Peraturan  Menteri  Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan  dan  pengelolaan,  dan
Rahmawati Sururama,  Andy Ariskha M. — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ....
pembubaran BUMDes dijelaskan bahwa pendirian BUMDes berdasarkan peraturan  Desa  tentang  pendirian
BUMDes,  dengan  pertimbangan  bahwa BUMDes  harus  berasal  dari  inisiatif pemerintah  Desa  taupun  masyarakat Desa, potensi usaha ekonomi Desa yang dimiliki, sumber daya alam Desa, sumber daya  manusia  untuk  pengelolaan BUMDes  dan  penyertaan  modal  dari pemerintah Desa untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes. Dan pada dasarnya prinsip  BUMDes  sebenarnya  adalah kemandirian,  kerjasama  dan  usaha keras  masyarakat  Desa  untuk  memiliki sesuatu secara bersama secara ekonomi.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 pasal 87 menjelaskan:
1)  Desa  dapat  mendirikan  Badan
Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; 2)  BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong- royongan; 3)  BUMDes dapat menjalankan usaha  dibidang  ekonomi  dan/atau pelayanan  umum  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
BUMDes  Batetangnga  merupakan suatu  BUMDes  yang  didirikan  tepat berada di Desa Batetangnga, salah satu Desa  yang  berada  wilayah  Kecamatan Binuang  Kabupaten  Polewali  Mandar Provinsi  Sulawesi  Barat.  BUMDes Batetangnga  memiliki  beberapa  jenis usaha yang menjadi potensi dan menjadi prioritas  yang  dapat  meningkatan PADes  Desa  Batetangnga.  Adapun  yang menjadi sumber pemasukan atau usaha yang dikelola oleh BUMDes Batetangnga yaitu  jasa angkut sampah rumah tangga (mobil  sampah),  retribusi  pariwisata,
retribusi  pasar  tradisional,  retribusi traktor  sawah,  dan  galian  pasir,namun retribusi  tersebut  akan  dibagi  hasilya dengan daerah.
Kedudukan  BUMDes  di  Kabupaten Polewali  Mandar  dilandasi  dengan peraturan  Daerah  Kabupaten  Polewali Mandar    Nomor  4  tahun  2007 yang  menjelaskan  isi  pasal  4    yaitu, Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) adalah  usaha  desa  yang  dikelola  oleh pemerintah Desa yang berbentuk badan hukum  sesuai  peraturan  perundang- undangan.  Maka  dari  itu  atas  dasar inilah yang mendorong pemerintah Desa Batetangnga  memiliki  kemauan  untuk mendirikan  BUMDes    dan  dari  dasar tersebut  juga  daerah  akan  memberikan bantuan  modal  pengembangan  bagi BUMDes yang bersumber dari anggaran APBD  Kabupaten  yang  tercatat  sebagai usulan  dari  masing-masing  Kecamatan dalam hasil musrembang Kecamatan dan musrembang  Kabupaten.  Hal  ini  yang menjadikan  BUMDes  yang  diusulkan dalam musrembang Kecamatan untuk  mendapatkan  bantuan  modal pengembangan  usaha,  telah  memiliki kelengkapan  usaha  seperti  halnya, perdes  pebentukan,  akta  notaris  atau serendah-rendahnya  wamerking  dan notaris, terdaftar pada pengadilan Negeri atau  memiliki  pengesahan  depertemen kehakiman dan HAM Republik indonesia sebagai Badan usaha formalnya.
BUMDes  Batetangnga    pernah dijadikan sebagai BUMDes tujuan tempat studi  banding  bagi  beberapa  BUMDes yang  berada  di  Sulawesi  Barat  seperti yang  dikemukakan  Tim  Tenaga  Ahli pengembangan  Ekonomi  Desa  Program
Pembangunan Dan Pemberdayaan masyarakat  Desa  (TA  PED  P3MD) Kabupaten Polewali Mandar pada tahun
2017. BUMDes Batetangnga juga masuk dalam  program  “ pilot project ”  dalam pengelolaan  BUMDes  di  Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.
Desa  Batetangnga  dikenal  dengan Desa  Wisata  Alam  yang  masih  terjaga. Maka  dari  itu  Desa  Batetangnga menjadikan  potensi  Pariwisata  Alam tersebut  sebagai    sumber  pendapatan dengan  menarik  retribusi  yang  akan dibagi dengan Daerah dari pengunjung dan  langsung  dikelola  oleh  BUMDes Batetangnga.    Begitupun  dari  sektor lain,  potensi sumber PADes yang lainnya seperti  Retribusi  Pasar  Tradisional yang  akan  dibagi  dengan  Daerah  yang dikelola oleh Desa dan juga jasa angkut sampah.
Retribusi yang dimaksud adalah bagi hasil dari retribusi yang diberikan oleh daerah  kepada  Desa  yang  besarannya sudah  ditentukan.  Sebagaimana  yang dijelaskan  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Polewali  Mandar,  yaitu Peraturan  Daerah  Kabupaten  Polewali Mandar Nomor 3  Tahun 2007 tentang keuangan Desa pada pasal 2 (dua) angka 1 huruf b, yaitu sumber pendapatan Desa terdiri atas Bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten. Kemudian pada  Perda  ini  juga  dijelaskan  pada pasal  3  (tiga)  angka  1  ayat  g,  bahwa sumber kekayaan Desa terdiri atas hasil usaha  milik  Desa.  Hitungan  bagi  hasil pendapatan  retribusi  tersebut  dibagi 10% (sepuluh persen) untuk Desa dari penerimaan  retribusi  Daerah  yang ditetapkan  dala  APBD.  Hal  tersebut berpatokan pada Perda Nomor 3 Tahun 2007 pasal 8.
Namun  yang  menjadi  kendala dilapangan  terjadi  terkait  dengan pengelolaan BUMDes Batetangnga
dalam  melaksanakan  atau  menjalankan BUMDes  Batetangnga.  Hal  ini  dilihat dari  sistem  pengelolaan  keuangan BUMDes  tidak  transparan  di  sebagian Masyarakat,  sehingga  permasalahan ini  diangkat  sebagai  salah  satu  topik dalam kegiatan pertemuan Dialog Publik yang  dilaksanakan    pada  tahun  2018 yang  dihadiri  oleh  ratusan  Masyarakat Desa  dan  seluruh  Tokoh  Agama,  tokoh adat,  Tokoh  pendidikan  dan  tentunya pemerintah  Desa  Batetangnga  dan pada  saat  itu  yang  menjadi  topik    salah satunya  yaitu  tentang  pengelolaan BUMDes Batetangnga yang masih kurang maksimal. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi  kendala  dalam  pengelolaan BUMDes serta akan mempengaruhi tujuan adanya  BUMDes  yaitu  meningkatkan pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  Desa Batetangnga.  Denagn  demikian,  hal tersebut  menarik  untuk  diteliti  untuk mengetahui hal-hal atau penyebab yang mempengaruhi  pengelolaan  BUMDes
Batetangnga terhadap peningkatan PADes  Desa  Batetangnga.  Hal  tersebut berbanding  terbalik  dengan  pernyataan yang dikemukaakan dari tim Tenaga Ahli pengembangan  Ekonomi  Desa  Program Pembangunan Dan Pemberdayaan masyarakat  Desa  (  TA  PED  P3MD) Kabupaten Polewali Mandar pada tahun
2017  yang  menyatakan  bahwa  BUMDes Batetangnga  merupakan  “pilot  project” terhadap BUMDes-BUMDes lainnya yang berada  di  Kabupaten  Polewali  Mandar Sulawesi Barat.
Permasalahan  yang  terjadi  di atas  juga  mempengaruhi  BUMDes Batetangnga  dari  segi    penerimaan atau realisasi capaian yang ditargetkan BUMDes Batetangnga dalam Tiga tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.
Rahmawati Sururama,  Andy Ariskha M. — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ....

## Tabel 1 Realisasi Capaian BUMDes Batetangnga
Tahun 2016 2017 2018 2019 Target 80.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 Realisasi 78.050.000 87.850.000 76.750.000 90.000.000 Persentase 97,56% 103,35% 90,29% 105,00%
Sumber : Bendahara BUMDes Batetangnga 2016-2019
Dengan  melihat  tabel  1  tampak bahwa  pada  tahun  2016  target  yang dicantumkan  sebesar  Rp.80.000.000 dan yang tercapai sebesar Rp.78.050.000 atau  sekitar  97,56%.  Kemudian  pada tahun 2017 BUMDes menaikkan target penerimaan  sebesar  Rp.85.000.000 dan  berhasil  dicapai  bahkan  melebihi targer  sekitar  Rp.87.850.000    atau sekitar 103,35%. Kemudian pada tahun 2018  BUMDes  masih  menggunakan besaran  target    yaitu  Rp.85.000.000 dan realisasinya mengalami penurunan sebesar  Rp.76.750.000  atau  sekitar 90,29%.  kemudian  pada  tahun  2019 targetnya  masih  sama  dengan  tahun- tahun  sebelumnya,  yaitu  sebesar Rp.85.000.000  dan  realisasi  sebesar Rp.90.000.000 atau sekitar 105,00%.
Dari data yang di atas juga kita dapat melihat  telah  terjadi  penurunan  pada realisasi  penerimaan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.78.050.000 dari target sebesar Rp.85.000.000.berbeda d engan tahun  2017  yang  dimana  realisasi penerimaan BUMDes mengalami peningkatan  sebesar  Rp.87.850.000 dari target Rp.85.000.000 atau peningkatannya sebesar 103,35%. Untuk itu tujuan  dari  penelitian ini  adalah  untuk  mendeskripsikan pengelolaan BUMDes terhadap
peningkatan  PADES  Desa  Batetangnga
Kecamatan Binuang.

## KAJIAN TEORETIS

## Pengelolaan
Pengelolaan  adalah  suatu  kegiatan yang  berkaitan  dengan  manajemen , untuk  itu landasan  teori  yang penulis  gunakan  mengacu  pada  teori manajemen  oleh  George  R.  Terry. Terry  (2014:1)  mende inisikan  bahwa “manajemen  adalah  suatu  proses atau    kerangka  kerja  yang  melibatkan bimbingan  atau  pengarahan  suatu kelompok  orang-orang  ke  arah  tujuan- tujuan  organisasional  atau  maksud- maksud yang nyata.”
Pelaksanaannya  disebut managing dan orang yang melakukan manajemen disebut manager. Intinya,  manajemen berfungsi untuk menghentikan kecenderungan  untuk  melaksanakan segala sesuatunya seorang diri saja.
Berdasarkan  Gambar  2,  terlihat jelas  peran  seorang manager sangat penting dalam mengambil alih kegiatan- kegiatan  manajerial.  Tugas  operasional dicapai  melalui  usaha  kerja  para bawahan  seorang  manajer.  Hakikatnya, tugas seorang manager adalah menggunakan  usaha  para  bawahan secara berdaya guna.
MAN AG ER planning Controlling Actuating Organizing

## Gambar 1

## Fungsi Manajemen
Sumber: Terry (2009:16)
Lebih  jelasnya,  George  R.  Terry dalam  bukunya Guide to Management sebagaimana  telah  diterjemahkan  oleh J.  Smith  D.F.M  (2009:17)  menjelaskan fungsi-fungsi manajemen
sebagai berikut:
a. Planning (Perencanaan) Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh  kelompok  untuk  mencapai tujuan  yang  digariskan. Planning mencakup  kegiatan  pengambilan keputusan,  termasuk  pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan  kemampuan  untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke  depan  guna  merumuskan  suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.
b. Organizing (Pengorganisasian) Organizing mencakup: (a) membagi  komponen  kegiatan  yang dibutuhkan  ke  dalam  kelompok- kelompok;  (b)  membagi  tugas;  (c)
menetapkan  wewenang  diantara kelompok  atau  unit  organisasi.
Ketiga komponen tersebut dilakukan agar melahirkan peranan kerja yang memungkinkan manusia bekerja sama secara efektif.
c. Actuating (Dorongan)
Actuating disebut  juga  “gerakan aksi”  mencakup  kegiatan  yang
dilakukan  seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai.
d. Controlling (Pengawasan)
Controlling mencakup  kelanjutan tugas  untuk  melihat  apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan  kegiatan  dievaluasi dan  penyimpangan-penyimpangan yang  tidak  diinginkan  diperbaiki agar  tujuan  dapat  tercapai  dengan baik.
Dalam melaksanakan suatu kegiatan organisasi, yang harus
diperhatikan  yaitu  pengelolaan  atau manajemen. Karena terkait dengan pola pikir  atau  kerangka  berpikir  sehingga pelaksana dapat memberikan gambaran dan  langkah-langkah  yang  harus dilaksanakan  dalam  pengelolaan  suatu organisasi.  Manajemen  juga  menjadi tolak  ukur  terhadapat  capaian  yang diraih,  apakah  memberikan  dampak efektif  terhadap  peningkatan  suatu organisasi,  atau  pun  kemuduran  suatu organisasi  yang  tidak  tepat  terhadap sasaran yang ingin dicapai.
Dalam  mengelola  suatu  organisasi,
diharapkan organisasi tersebut dapat  mengalami  peningkatan  dan
Rahmawati Sururama,  Andy Ariskha M. — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ....
kemajuan serta memberikan efekti itas bagi  organisasi  atau  kelompok  yang dijalankan  atau  dikelolanya.  Efektivitas suatu  organisasi  tentunya  dipengaruhi dari  pengelolaan  dalam  organisasi tersebut,  sehingga  peningkatan  atau penurunan  suatu  organisasi  dapat dijadikan  tolak  ukur  suatu  pola pengelolaannya. Menurut Muhammad Arif (2017:23) pengelolaan keuangan Desa  adalah  keseluruhan  kegiatan yang meliputi perencanaan, pengangaran, penatausahaan, pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan pengawasan keuangan Desa. Dari uraian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa yang  dimaksud  dengan  pengelolaan keuangan  Desa  adalah  suatu  rangkaian kegiatan  yang  berintikan  perencanaan, pengorganisasian,  penggerakan,  dan pengawasan  yang  bertujuan  untuk menggali  dan  memanfaatkan  sumber daya  alam  yang  dimiliki  oleh  suatu desa  secara  efektif  untuk  mencapai tujuan  Desa  yang  telah  ditentukan  dan diharapkan dapat memberikan efekti itas terkait Pendapatan Asli Desa atau PADes.

## Badan Usaha Milik Desa
Badan usaha milik Desa merupkan badan  usaha  yang  dikelola  oleh  Desa ataupun  masyarakat  Desa  dengan memanfaatkan  potensi-potensi  dan sumberdaya  yang  terdapat  pada  suatu Desa  guna  menunjang  perekonomian Desa.  BUMdes  merupakan  salah  satu lembaga  usaha  yang  memberikan kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli Desa (PADes). De inisi BUMDes menurut Maryunani  (2008:35)  adalah  suatu lembaga usaha Desa yang dikelola oleh
masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya  memperkuat  kebutuhan  dan potensi Desa yang dimiliki. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan ataupun laba.
Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) terhadap peningkatan perekonomian  Desa,  Menurut  (Seyadi, 2003) adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan  dan  pengembangan potensi  dan  kemampuan.ekonomi masyarakat  Desa  pada  umumnya untuk   meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya masyarakat.
2. Berperan  secara  aktif  dalam  upaya meningkatkan  kualitas  kehidupan manusia dan masyarakat Desa.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat  sebagai  dasar  kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional  dengan  BUMDes  sebagai pondasinya. 4. Berusaha  untuk  mewujudkan  dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
5. Membantu  para  masyarakat  untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat  meningkatkan  pendapatan dan kemakmuran  masyarakat.
Menurut  Sholeh  (2014)  tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus dilakukan berdasarkan:
1.  Azas Kesukarelaan, maksudnya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan
BUMDes  harus  dilakukan  tanpa adanya  paksaan,  tetapi  atas  dasar keinginannya  sendiri  yang  didorong oleh  kebutuhanuntuk  memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.
2.  Azas Kesetaraan, maksudnya semua pihak  pemangku  kekuasaan  yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan  dan  posisi  yang  setara, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan.
3.  Azas  musyawarah,  maksudnya semua pihak diberikan hak untuk  mengemukakan  gagasan atau  pendapatnya  dan  saling menghargai  perbedaan  pendapat. Dalam  pengambilan  keputusan harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
4.  Azas  keterbukaan,  dalam  hal  ini semua  yang  dilakukan  dalam kegiatan  BUMDes  dilakukan  secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, dan memupuk rasa saling percaya, sikap jujur dan saling peduli satu sama lain.
Namun  banyak  hal  yang  dapat membut BUMDes mengalami penurunan sehingga  tidak  menjadi  efektif.  Hal  ini disebabkan  dari  adanya  kelemahan dari  BUMDes  Police  Paper  Forum Pengembangan  Pembaharuan  Desa (FPPD)  yang  ditulis  oleh  Yunanto  dkk (2014:3-4)  menjelaskan  ada  sejumlah kelemahan  yang  secara  inheren  ada pada BUMDes, yaitu:
1.  Penataan kelembagaan Desa belum berjalan  secara  maksimal  sehingga BUMDes  pun  belum  dilembagakan dalam  format  kepemerintahan  dan perekonomian Desa.
2.  Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia  di  Desa  untuk  mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik.
3.  Rendahnya  inisiatif  lokal  un- tuk menggerakkan potensi ekonomi  lokal  bagi  peningkatan
kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi warga Desa.
4.  Belum  berkembangnya  proses konsolidasi  dan  kerjasama  antar pihak  terkait  untuk  mewujudkan BUMDes  sebagai  patron  ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan.
5.  Kurangnya  responsivitas  Peme- rintah  daerah  untuk  menjadikan BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan Desa.
Hal-hal  tersebutlah  yang  dapat memberikan penurunan terhadap BUMDes sehingga BUMDes sangat sulit untuk  berkembang  terhadap  kemajuan suatu  Desa  ataupun  kesejahteraan perekonomian di Desa.

## Peningkatan
Menurut  Adi  S,  (2003:  67) peningkatan  berasal  dari  kata  tingkat, yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang  kemudian  membentuk  susunan. Tingkat  juga  dapat  berarti  pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti  kemajuan.  Secara  umum, peningkatan  merupakan  upaya  untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun  kuantitas.  Peningkatan  juga dapat berarti penambahan keterampilan dan  kemampuan  agar  menjadi  lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian  dalam  proses,  ukuran,  sifat, hubungan dan sebagainya.
Peningkatan  juga  dapat  berarti penambahan keterampilan dan
kemampuan  agar  menjadi  lebih  baik.
Selain  itu,  peningkatan  juga  berarti pencapaian  dalam  proses,  ukuran, sifat,  hubungan  dan  sebagainya. (Zamroni,2007:2).
Pengertian peningkatan secara epistemologi adalah
Rahmawati Sururama,  Andy Ariskha M. — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ....
menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi  memperhebat  produksi dan sebagainya (Peter salim, 1995:160).

## Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk menunjang penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi Desa  (Astuti,2015).  Pendapatan  Asli Desa  (PADes)  merupakan  bagian  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBDes),  secara  lebih  khusus disebutkan  bahwa  PADes  terdiri  dari hasil  usaha  Desa,  hasil  kekayaan  Desa, hasil  swadaya  dan  partisipasi,  hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah. PADes juga menjadi salah  satu  sumber  pendapatan  Desa yang  digunakan  untuk  memperkuat keuangan  Desa  dalam  pembangunan dan pengelolaan Desa.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan Pengamatan ( Observation ),  Wawancara  ( Interview)
dan  Dokumentasi    Adapun  teknik  yang penulis  gunakan  dalam  menentukan
Informan  yaitu  menggunakan  teknik purposive sampling .
Teknik analisis data dalam penelitian ini  yaitu  menggunakan  konsep  analisis diagram tulang ikan ( ϔ ishbone). Terdapat enam  kategori  klasik  dari  diagram tulang  ikan  yang  digolongkan  sebagai penyebab  utama  dari  masalah  proses bisnis,  yaitu  orang,  peralatan,  bahan, lingkungan,  manajemen  dan  proses. Keenam  variabel  analisis  tersebut mengungkap  alasan-alasan  timbulnya masalah  terlepas  dari  tipe  atau  tingkat kegentingannya.

## Tabel 3 Daftar Informan
No. Informan Jum- lah 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Polewali Mandar 1 2. Kepala  Sub  Bagian  Pengawasan dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar 1 3. Camat Kecamatan Binuang 1 4. Kepala Desa Batetangnga 1 5. Ketua BUMDes Desa Batetangnga 1 6. Petugas Lapangan BUMDes Desa Batetangnga 3 7. Pendamping Desa Batetangnga 2 8. Masyarakat Desa Batetangnga 4 Jumlah 14 Sumber : Diolah Penulis Manusia Lingkungan Manajemen Peralatan Pihak pengelola atau SDM yang terlibat langsung Kondisi lingkungan Kondisi lingkungan Desa Batetangnga Peralatan yang digunakan dalam mengelola BUMDes Langkah-langkah yang ditempu oleh pengelola Penurunan pendapatan BUMDes Batetangnga Gambar 2 Analisis Fishbone Sumber : Diolah peneliti
Berkaitan  dengan  fokus  penelitian ini dipaparkan ϔ ishbone analysis (analisis tulang ikan) yang dambil dari berbagai sumber  dan  analisis  sementara  yang penulis  lakukan  sebagaimana  tampak pada gambar 2 di muka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Batetangnga  merupakan salah satu  Desa  yang  memiliki  suatu  badan usaha  atau  BUMDes  yang  mengalami berbagai  permasalahan  yang  belum sesuai  dengan  arah  atau  tujuan  dan sasaran  dari  Desa  Batetangnga  sendiri.
Desa  Batetangnga  telah  mendirikan BUMDes dengan tujuan untuk dijadikan  sebagai  badan  usaha  yang dapat  menunjang  perekonomian  Desa Batetangnga.  BUMDes  Batetangnga diharapkan  dapat  berkontribusi  dalam peningkatan  Pendapatan  AsIi  Desa (PADes) Batetangnga.
Dari  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Agunggunanto  dkk (2016)  dengan  judul  Pengembangan Desa  Mandiri  Melalui  Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) didapatkan  bahwa  ermasalahan  yang dialami  BUMDes  adalah  keterbatasan modal  sehingga  BUMDes  tidak  mampu menjalankan jenis usaha yang beragam serta kurangnya pengetahuan pengurus dalam  manajemen  BUMDes,  sehingga kinerja  kelembagaan  BUMDes  dalam pengembangan  usaha  kurang  optimal. Tingkat  pengetahuan  dan  wawasan masyarakat desa rendah terkait pentingnya membentuk kelompok usaha. Dalam pelaksanaan observasi ditemukan berbagai masalah di lapangan, hal yang paling mendasar yaitu belum  mampunya  pengelola  BUMDes dalam melaksanakan pengelolaan.
Hal  itu  dikaitkan  dengan  kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BUMDes  dan  juga    Pemerintah  Desa Batetangnga Belum sepenuhnya mampu untuk melakukan pengelolaan BUMDes. Serta  regulasi-regulasi  yang  belum mampu untuk dilaksanakan.
Pada salah satu objek atau sumber utama  BUMDes  yaitu  pemungutan retribusi  bagi  pengunjung  objek wisata  di  Desa  Batetangnga,  salah  satu kelemahan  BUMDes  dalam  mengelola objek  ini  yaitu  kurangnya  tenaga  kerja atau  petugas  pemungut  retribusi  yang tentunya  petugas  BUMDes.  Hal  ini mengakibatkan  kemacetan  panjang bagi  pengunjung  karena  harus  antri dalam melaksanakan pembayaran retribusi  terhadap  pengelola  BUMDes, sehingga mengakibatkan beberpa pengunjung objek wisata lebih memilih untuk  putar  balik  dan  batal  untuk berkunjung,  sehingga  hal  tersebut kembali  mengurangi  pemasukan  atau penerimaan  BUMDes  Batetangnga  dari sektor pungutan retribusi.
Kemudian  peneliti  juga  melakukan observasi  terhadap  salah  satu  objek usaha  yang  dikelola  oleh  BUMDes yaitu  pengangkutan  sampah  rumah tangga  (mobil  sampah).  Hambatan yang peneliti temukan dari pengelolaan mobil  sampah  yaitu  mengenai  tarif pembayaran  yang  dipungut  dari masyarakat. Tarif yang disepakati yaitu RP.10.000 (sepuluh ribu rupiah)  dalam satu  minggu,  dan  dalam  satu  minggu tersebut  BUMDes  mengangkut  sampah sebanyak  dua  kali  dalam  satu  minggu. Dalam hal ini  masalah yang didapat yaitu adanya  sebahagian  masyarakat  yang kurang menerima dengan tarif tersebut, karena menganggap bahwa tarif seluruh masyarakat  disamakan.  Sementara  ada
Rahmawati Sururama,  Andy Ariskha M. — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ....
masyarakat yang memiliki sampah yang sangat banyak, dan ada juga masyarakat yang  hanya  memiliki  sampah  dengan jumlah  sedikit.  Sehingga  masyarakat yang  memiliki  sampah  sedikit  tersebut kurang menerima dan meminta keringanan harga.
Pemungutan  retribusi  pasar  yang dilkukan  setiap  hari  pasar  yaitu  pada hari  selasa,  Jumat,  dan  pada  hari minggu.  Dalam  pemungutan  retribusi pasar  tersebut,  dikenakan  RP.  2.000 (dua  ribu  rupiah)  untuk  pedagang yang  tidak    meiliki los atau  stand  atau bangunan  berupa  toko,  sementara untuk  pedagang  yang  memiliki  stand atau  toko,  dikenakan  tariff  sebesar  RP. 5.000.( lima ribu rupiah) yang menjadi masalah  yaitu  tidak  tetapnya  jumlah pedangan yang tidak memiliki stan.
Kadang-kadang  pada  hari  jumat ada  dan  pada  hari  minggu  tidak ada.  Sehingga  pengelola  pungutan retribusi  mengalami  kesulitan  dalam menentukan  jumlah  karcis  yang  akan dikeluarkan  pada  hari  itu.  Karena harus  sesuai  jumlahnya  dengan  karcis yang  dikeluarkan,  dan  masalah  yang lainnya apabila ada pedagang yang tidak berjualan  dalam  area  pasar,  namun berjualan di pekarangan rumahnya yang masih  dalam  lingkungan  pasar  tidak mau membayar retribusi dengan alasan bahwa  tidak  ada  hak  untuk  berdagang di pekarangan rumah sendiri.
Peneliti tidak melakukan observasi terkait  dengan  objek  yang  lainnya, seperti  retribusi  penyewaan  traktor sampah,  dan  retribusi  tambang  pasir sungai  dikarenakan  beberapa  alasan, yaitu  pada  saat  pelaksanaan  penelitian yang  dimulai  pada  bulan  Desember sampai dengan akhir Januari merupakan bukan  waktu  untuk  menanam  atau
membajak  sawah,  karena  pada  saat itu  umur  padi  sudah  satu  bulan  lebih. Namun  hanya  memperoleh  data  yang menyatakan  bahwa  penyewaan  traktor yaitu  dalam  satu  hari  dikenakan tarif  sebesar  RP.  75.000  diluar  dari tanggungan  bahan  bakar,  Dan  dalam satu  tahun  biasanya  petani  melakukan penanaman padi sebanyak dua kali dan penanaman jagung satu kali.
Sementara  retribusi  galian  pasir juga  merupakan  objek  yang  tidak didatangi dikarenakan bulan Desember merupakan puncak dari musim penghujan sehingga aktivitas galian pasir ditutup untuk sementara dengan alasan keselamatan.  Dan  data  yang  peneliti terima  adalah  sistem  dari  pungutan retribusi galian pasir yaitu dihitung dari jumlah  mobil  truk  pengangkut  pasir, tarif yang diberlakukan yaitu RP. 15.000 (lima  belas  ribu  rupiah)  untuk  satu mobil truk pengangkut pasir.

## Analisis
Fishbone

## (Diagram
Tulang Ikan)
Kemudian  dalam  tahap  ini  penulis akan  mengaitkan  operasional  konsep yang telah disusun oleh penulis, dengan tekhnik  analisis  data  yang  dipilih  oleh penulis  yaitu  kerangka  tulang  ikan atau Fishbone analisis  yang  diuraikan berdasarkan  teori  manajemen  George Terry (2014).
Analisis ϔ ishbone merupakan teknik analisis  data  yang  menghubungkan antara sebab akibat dalam suatu masalah yang  ditemukan.  Sehingga  dapat diberikan  gambaran  berupa  kerangka tulang ikan yang menampakkan bahwa inti  dari  masalah  terletak  pada  kepala ikan,  kemudian  masalah  masalah  yang lainnya terdapat pada tulang-tulang ikan
tersebut yang merupakan sebab akibat yang saling berhubungan dalam analisis ishbone  tersebut,  peneliti  mengambil empat  kategori  utama  yang  menjadi penyebab dari masalah  yaitu dari faktor manusia,  peralatan,  lingkungan,  dan manajemen.
Faktor Manusia (Man)
Faktor  manusia  yang  dimaksud adalah  seluruh  Sumber  Daya  Manusia yang terkait dalam pengelolaan BUMDes. Baik itu pengelola, pemerintah, tokoh masyarakat, maupun masyarakat.  Masalah  yang  diperoleh oleh  penulis  yang  bersumber  dari observasi  dan  wawancara  akan  kita kaitkan  dengan  operasional  konsep yang  menghubungkan  sebab  akibat permasalahan  dari  faktor  manusia dengan planning, organizing, actuating,
controlling . Planning Dari segi planning atau perencanaan,  kendala  yang  dihadapi adalah  tuntutan  atas  hasil  BUMDes yang  nantinya  diperolah.  Hal  ini disebabkan  dari  tuntutan  atas  tujuan BUMDes  yaitu  peningkatan  PADes dan  pembangunan  desa,  namun  hal ini  mengalami  permasalahan  karena tujuan  BUMDes  Batetangnga  belum sesuai antara tujuan atau target dengan hasil  output,  disebabkan  karena BUMDes  Batetangnga  masih  tergolong BUMDes  yang  baru  terbentuk,  serta regulasiya  belum  kuat.  Inilah  yang mengakibatkan permasalahan tersebut. Hal  ini  juga  sangat    tergantung  dari pengelola  atau  faktor  sumber  daya manusianya.  Yang  dimana  sumberdaya manusia  Batetangnga  belum  mampu menjalankan BUMDes secara maksimal.

## Organizing
Terkait  dengan  pengorganisasian BUMDes,  BUMDes  telah  membagi bidang-bidang sesuai dengan jenis usaha yang  dikelola.  Dalam  pengorganisasian ini, petugas diberikan tanggung jawab  masing-masing  sesuai  dengan
Bidangnya.  Namun  yang  menjadi kendala  yaitu  belum  maksimalnya sumberdaya pengelola dalam mengelola BUMDes. Disebabkan karena kurangnya pengalaman dan skil serta pengetahuan yang mengakibatkan pengelola
kurang  maksimal  dalam  mengelola BUMDes,  adanya  beberapa  petugas yang  belum  memahami  tugas  dan fungsinya,  disebabkan  dari  kurnagnya pengetahuan, masyarakat belum disiplin  dalam  melakukan  pekerjaan, terutama  dari  segi  waktu,  hal  tersebut disebabkan  karena  sebhagian  besar petugas  BUMDes  merupakan  pekerja yang juga memiliki pertanian, sehingga mengakibatkan petugas tersebut
untuk  melakukan  kerjaan  lain  sebelum melakukan pekerjaan di BUMDes.
Kemudian masalah yang kita temui adalah  beberapa  petugas  BUMDes yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan  Bidangnya  atau  mencampuri bidang  lainnya,  itu  desebabkan  karena masing-masing bidang memiliki tugas  dan  fungsi  yang  berbeda.  Ada yang  tergolong  mudah  dan  ada  yang juga  sangat  rumit.  Sehingga  petugas cenderung  lebih  memilih  bidang yang  mudah  dibanding  yang  rumit, contohnya  yaitu  petugas  sampah biasanya  mengerjakan  tugas  dari petugas penyewaan traktor sawah yang tergolong  mudah.  Hal  ini  desebabkan karena kurangnya aturan yang mengatur tentang hal tersebut sehingga pengelola semaunya untuk menempatkan dirinya
Rahmawati Sururama,  Andy Ariskha M. — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ....
di bidang-bidang yang bukan seharusnya menjadi  tempatnya.  Aturan  tersebut harusnya  dipertegas  oleh  pimpinan BUMDes.  Akibat  yang  disebabkan  dari masalah tersebut adalah biasanya terjadi kekurangan  tenaga  di  bidang-bidang tertentu, sehingga mengakibatkan
kurang maksimalnya pengelolaan. Actuating Pada  bagian  ini  Penulis  akan menganalisis permasalahn terkait dengan pelaksanaan pengelolaan BUMDes.  Dalam  mengelola  BUMDes masalah utama yang dihadapi yaitu  masalah  kurangnya  skil  dan kemampuan  serta  pengalaman  dari pengelola  BUMDes  sehingga  menjadi faktor  yang  dapat  mengakibatkan permasalahan. Begitupun dengan masalah yang sumbernya dari masyarakat,  dimana  terkadang  ada masyarakat  yang  sangat  menyoroti dan  memandang  buruk  terhadap BUMDes.  Hal  tersebut  disebabkan  dari kurangnya publikasi pengelola BUMDes kepada  masyarakat  terkait  dengan pengelolaan.  Sehingga  mengakibatkan masyarakat  merasa  bahwa  BUMDes tidak  transparan  dalam  mengelola usaha tersebut. Hal ini juga disebabkan dari  keterlambatan  pelaporan  realisasi pelaksanaan terhadap masyarakat Desa melalui pemerintah desa. Penyebab dari masalah  ini  adalah  karena  kurangnya
BUMDes dari segi administrasi. Masalah ini disebabkan dari kurangnya
pemahaman  pengelola  data  terkait dengan pelaporan dan administrasi.
Adapun  faktor  pendukung  dari pengelolaan  BUMDes  yaitu  masyarakat senantiasa mendorong kemajuan
BUMDes,  hal  itu  disebabkan  karena BUMDes dianggap sebagai mediator dan
fasilitator dalam membantu masyarakat desa.  Misalnya  dibidang  pertanian petani memanfaatkan lembaga BUMDes sebagai  fasilitator  penyewaan  traktor sawah.

## Controlling
Terkait dengan pengawasan dan  pertanggungjawaban,  pengelola
BUMDes  masih  memiliki  kendala. Terkait  dengan  pengawasan,  pengelola masih belum disiplin dalam melakukan pekerjaan.  Hal  ini  disebabkan  adanya urusan  lain  yang  dikerjakan  sehinnga mengakibatkan kurang
fokusnya pengelola  BUMDes  terhadap  tugas dan  fungsi  utama.  Begitupun  dari pertanggungjawaban  terhadap  Desa dan  masyarakat,  pengelola  BUMDes masih belum maksimal dalam melakukan pertanggungjawaban dan  pelaporan  hasil  kinerja,  hal  ini disebabkan  karena  memang  hasil kinerja  masih  belum  maksimal  sesuai dengan target dan tujuan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan keterlambatan pelaporan terhadap Desa dan
masyarakat.

## Faktor Manajemen
Faktor  manajemen  yang  terkait dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana pengelolaan bumdes dari segi planning , organizing, actuating dan controlling.

## Planning
Perencanaan pembentukan
BUMDes  yang  menjadi  masalah  terkait dengan  manajemen  adalah  BUMDes Batetangnga  dibentuk  atas  dasar musyawarah  Desa  dengan  masyarakat, namun yang masalah didapatkan adalah
Batetangnga mendirikan BUMDes
namun  belum  memperbaiki  sumber daya  yang  akan  digunakan.  Seperti halnya  sumber  daya  manusia  yang masih sangat kurang. Sehingga BUMDes Batetangnga  berdiri  namun  tidak terkelola dengan baik akibat kurangnya sumber daya manusia. Masalah tersebut disebabkan karena kurangnga perhatian pemerintah  Desa  terhadap  gambaran bagaimana  apabila  nantinya  BUMDes sudah ada, namun pengelolaannya yang kurang.  Sehingga  tujuan  dari  BUMDes juga  terhambat  akibat  dari  masalah pengelolaannya yang belum maksimal.

## Organizing
Masalah
pengorganisasian
BUMDes  yaitu,  pengurus  BUMDes belum  mampu  membuat  regulasi  yang mengatur pengelola. Hal ini disebabkan karena  masalah  kurangnya  perhatian pemerintah  atau  pengurus  BUMDes terhadap pembagian tugas bagi petugas  BUMDes  yang  memerlukan regulasin  atau  aturan  yang  mengatur. Sehingga  masalah  yang  muncul  dari sebab  tersebut  adalah  mengakibatkan petugas  tidak  memahami  tugas  dan fungsi  masing-masing  serta  tidak konsisten  pada  Bidang  yang  telah dibagi-bagi.  Masalah  yang  muncul dari  pengorganisasian  BUMDes  yaitu pergantian kepengurusan dari pengurus lama  ke  pengurus  yang  baru.    Masalah tersebut menyebabkan adanya pengurus baru  harus  menyesuaikan  dengan  pola pengurus lama yang tergantikan karena sebab-sebab  tertentu,  hal  tersebut sehingga mengakibatkan permasalahan bagi  pengurus  baru  untuk  melakukan perbaikan-perbaikan
terhadap kesalahan-kesalahan  yang  ditinggalkan oleh  pengurus  lama  BUMDes.  Belum lagi  terkait  masalah  administrasi  yang
belum  memuaskan  dan  masih  perlu banyak  perbaikan-perbaikan.  Hal  ini disebabkan karena pengurus lama tidak memberkan  semua  data-data  yang  ada selama  kepengurusan.  Mengakibatkan pengurus baru harus mencari data-data yang belum tentu valid.
Adapun  masalah  yang  penulis temukan  yaitu  dimana  salah  satu  dari pengurus BUMDes yang lama ada yang sudah  meninggal  dunia.  Sehingga  data yang  dipegang  oleh  pengurus  tersebut tidak  dapat  diperoleh.    Terkait  dengan pembagian  tugas,  pengurus  BUMDes teidak  konsisten  dalam  membagi bidang-bidang unit usaha yang dikelola. disebabkan  karena  jenis  usaha  yang dikelola  BUMDes  memiliki  tingkat kesulitan dan kemudahan yang berbeda- beda.

## Actuating
Sistem pengelolaan BUMDes dilakukan atas asas kerjasama, sehingga diharapkan  adanya  jalinan  kerjasama, komunikasi,  partisipasi,  dan  rasa tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh masing-masing pengelola. Masalah yang didapat  dari  dorongan  pengelolaan BUMDes  yaitu  masih  ada  petugas  atau pengelola  BUMDes  yang  masih  belum mampu  melakukan  kerjasama  yang telah menjadi sistem. Hal ini disebabkan dari  adanya  rasa  ingin  bekerja  sendiri dengan  inisiatif  sendiri  tanpa  harus memerlukan  bantuan  dari  pengelola yang  lainnya,  sehingga  mengakibatkan kurangnya jalinan kerjasama yang baik oleh masing-masing individu.
BUMDes Batetangnga didirikan atas dasar  musyawarah  antara  pemerintah Desa  Batetangnga  dengan  masyarakat Desa    Batetangnga.  Namun  yang
Rahmawati Sururama,  Andy Ariskha M. — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ....
menjadi masalah yaitu sebahagian kecil masyarakat belum mampu bekerjasama dengan baik dalam mendukung BUMDes. Sebahagian  masyarakat  menilai  bahwa adanya  BUMDes  di  Desa  Batetangnga tidak  memberikan  kontribusi  bagi pembangunan  masyarakat.  Hal  ini disebabkan  karena  BUMDes  dianggap kurang  transparan  dalam  mengelola anggaran  karena  masyarakat  kurang menerima informasi terkait hal tersebut,
sehingga mengakibatkan sebagian kecil  masyarakat  tidak  merespon  baik adanya  BUMDes.  Kurangnya  informasi kepada  masyarakat  yaitu  disebabkan karena  sebahagian  kecil  masyarakat Desa  Batetangnga  masih  tinggal  di daerah-daerah  pedalaman  yang  hanya bisa  diakses  oleh  kendaraan  roda  dua dan  juga  belum  dijangkau  oleh  sinyal komunikasi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat  pedalaman  yang  berada  di daerah  pegunungan,  contohnya  warga Dusun  Biru,  Dusun  Penanian  tidak dapat  menikmati  jasa  pelayanan  yang dikelola BUMDes, seperti Mobil sampah, dan  sewa  traktor.  Disebabkan  karena akses  ke  dusun-dusun  tersebut  hanya dapat  dijangkau  oleh  kendaraan  roda dua saja, jadi tidak memungkinkan truk sampah  untuk  beroprasi.  Begitupun dengan  traktor  sawah,  dimana  semua masyarakat  Dusun  pekerja  sebagai petani  kakao  dan  cengkeh  tidak  ada yang  mengelola  sawah  karena  keadaan geogra is  berada  di  pegunungan  atau dataran tinggi. Hal itulah yang menjadi alasan warga Dusun yang belum mampu memberikan dukungan
terhadap BUMDes  yang  dikelola  oleh  Desa Batetangnga.
Terkait  permasalahan  jenis  usaha, dari  beberapa  usaha  yang  dikelola BUMDes,  ada  beberapa  jenis  usaha
yang  memang  tidak  dikerjakan  setiap hari,  Contohnya  pemungutan  retribusi pariwisata. Pemungutan retribusi pariwisata  hanya  konsisten  dikelola setiap  dua  kali  seminggu  diluar  dari libur  panjang.  Hal  ini  desebabkan karena  pengunjung  pariwisata  dihari- hari  biasa  atau  hari  kerja  hanya sedikit  sehingga  pengelola  BUMDes tidak  menarik  pungutan  terhadap pengunjung. Biasanya pengunjung akan dikenakan tarikan biaya oleh pengelola pariwisata  yang  dikelola  oleh  pribadi, seperti  wisata  salu  pajaan,  kalibiru, waibatu,  rawa  bangun,  dan  limbong Lopi.  Petugas  akan  turun  kelapangan pada  hari  sabtu  dan  minggu,  karena  di hari-hari  tersebut  pengunjung  sangat banyak, berbeda halnya dengan liburan panjang  dan  pada  musim  durian, rambutan,  dan  langsat.  Pada  musim- musim  buah  tersebut,  pengunjung juga  mengalami  peningkatan  hingga 80%  dari  hari-hari  biasa,  dan  musim ini  biasanya  terjadi  pada  Bulan  awal Desember  sampai  dengan  Bulan  maret akhir.  Namun  pada  tahun  2018,  terjadi penurunan  pendapatan  BUMDes  dari target  yang  ingin  dicapai,  penurunan tersebut  mencapai  9,71  %.  Penurunan tersebut disebabkan karena pada tahun 2018  dilakukan  pengerjaan  jalan,  yang mengakibatkan penutupan jalan menuju ke daerah wisata ditutup selama 4 bulan. Hal inilah yang menyebabkan pungutan dari sektor retribusi pariwisata mengalami  penurunan  yang  pastinya mempengaruhi capaian dan target yang telah diatur.
Kemudian  usaha  lain  yang  tidak konsisten  dilakukan  setiap  harinya yaitu  Penyewaan mesin traktor. Karena masyarakat  Desa  Batetangnga  hanya melakukan  penanaman  padi  dua  kali
dalam  satu  tahun.  Pada  tahun  2017, penghasilan  laba  yang  diterima  oleh BUMDes dari bidan penyewaan traktor sebesar RP.12.375.000 (diluar dari Biaya perawatan  dan  perbaiakn).  Sementara pada tahun 2018, penerimaan penyewaan traktor mengalami penurunan.  Laba  yang  diterima  hanya sebanyal  RP.7.000.000  (diluar  biaya perawatan dan perbaikan).

## Controlling
Pada  bagian  pengawasan,  dalam mengelola  BUMDes  yang  menjadi pengawas internal BUMDes yaitu ketua
BUMDes dan ketua-ketua bidang-bidang usaha masing-masing.siste pengawasan ini diatur melalui kesepakatan musyawarah  dalam  internal  BUMDes. Namun yang menjadi masalah terhadap  pengewasan  BUMDes  adalah disebabkan  dari  kurannya  personil pengawas  internal.  Jika  kita  sesuaikan dengan  hasil  kesepakatan  internal BUMDes, maka yang menjadi pengawas masing-masing  bidang  usaha  hanyalah dua orang saja, yaitu ketu BUMDes dan ketua  masing-masing  usaha.  Sehingga hal ini menyulitkan pengawas BUMDes dalam  mengawasi  seluruh  jenis  usaha, terutama ketu BUMDes. Ketua BUMDes hanyalah  satu  orang  saja,  sementara jenis usaha yang diawasi lebih dari satu bidang.  Hal  itulah  yang  menyebabkan kesulitan  terhadap  pengawas  internal yang  harus  melakukan  pengawasan terhadap  pengelolaan  usaha  dalam waktu  yang  sama    pada  tempat  yang berbeda.
Adapun  pendamping  Desa  selaku pengawas  juga  hanyalah  mengawasi terkait  administrasi  tanpa  harus  turun langsung  kelapangan.  Hal  tersebut disebabkan  karena  pendamping  Desa
terfokus  terhadap  pengelolaan  Dana Desa bukan berfokus kepada BUMDes.

## Faktor Lingkungan
Lingkungan  merupakan  faktor yang  salah  satu  objek  penelitian  yang menggambarkan kondisi disekitar lokasi  penelitian  dilakukan.  Pada bagian  ini  penulis  akan  menganalisis permasalahan  dilingkungan  terkait dengan
Planning Berdasarkan dengan kondisi lingkungan,  BUMDes  didirikan  karena dianggap  kondisi  lingkungan  di  Desa Batetangnga memiliki kondisi yang dapat dokelola dengan baik. Namun tuntunya ada  permasalahan  permasalahan  yan terjadi.  Yang  menjadi  penghambat perencanaan pendirian  BUMDes adalah dimana  kondisi  lingkungan  di  Desa Batetangnga memiliki kondisi geogra is sebahagian  kecil  berada  di  dataran tinggi  atau  daerah  pegunungan.  Hal ini  menyebabkan  hambatan  berupa perencanaan tujuan dari BUMDes. Dari masalah ini mengakibatkan pemerintah Desa  harus  berpikir  bagaimana  pola pengembangan  BUMDes  di  daerah pegunungan,  atau  usaha  apa  yang cocok  dikelola  di  daerah  pegunungan. Adapun  usulan  dari  pihak  Dusun- dusun  yang  menuntut  agar  kiranya pemerintah Desa membangun usaha di Dusun tersebut. Menurut salah seorang warga Dusun yang penulis wawancarai menjelaskan bahwa, masyarakat Dusun mengharapkan pemerintah Desa untuk  membangun  usaha  pelelangan hasil  panen  masyarakat  yang  dominan berpropesi  sebagai  petani  kakao  dan cengkeh.  Namun  dari  usulan  tersebut pemerintah  Desa  belum  mampu  untuk
Rahmawati Sururama,  Andy Ariskha M. — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ....
mewujudkannya karena berbagai faktor kondisi lingkungan. Salah satunya yaitu kondisi  jalanan  yang  belum  memadai sehingga sangat sulit untuk melakukan pembagunan  gudang  dan  sulitnya akses truk pengangkut hasil panen dari masyarakat.
Kemudian  masyarakat  menuntut untuk pembangunan jalan yang layak  dari  pusat  Desa  ke  Dusun  yang berada dipegunungan sehingga hal  tersebut  dapat  diatasi.  Namun ada  beberapa  penyebab  yang  juga menghambat  hal  tersebut,  penyebab utamanya  yaitu  adanya  beberapa masyarakat  pemilik  tanah  yang  berada dipinggiran  jalan  tersebut  mengaku keberatan  apabila  tanahnya  diambil. Sehingga  menyebabkan  pemerintah
Desa,  bahkan  pemerintah  kabupaten untuk melakukan pembangunan jalan.  Penyebab  masyarakat  tidak mau  memberikan  sebagian  tanahnya kepada  pemerintah  disebabkan  karena kebanyakan di pinggiran jalan yang ada sekarang  terdapat  banyak    tanaman petani  berupa  pohon  durian,langsat, dan  rambutan  yang  masih  produktif. Dan  rata-rata  pemilik  tanah  tersebut bukanlah  warga  Dusun  yang  ada  di pegunungan, tetapi kebanyakan pemilik tanah berasal dari Dusun yang dekat atau berada di pusat Desa. Sehingga mereka tidak  merasa  keberatan  apabila  akses jalanan tetap seperti yang ada sekarang. Hal  tersebut  disebabkan  karena kurangnya kesadaran
masyarakat terhadap  keadaan  yang  menyulitkan masyarakat lain.

## Organizing
Terkait  masalah  pengorganisasian, dari  kondisi  lingkungan  yang  ada  di Desa  Batetangnga,  pembagian  tugas
telah dilakukan oleh pengelola BUMDes terhadap  petugas-petugas  lapangan yang  ada.  Namun  sebagaimana  kodisi lingkungan  yang  ada,  dan  jenis  usaha yang    berbeda-beda,  menyebabkan petugas  ingin  tempat  dan  jenis  usaha yang  dianggap  mudah,  sehingga menyebabkan usaha-usaha
yang tergolong  berat  seperti  pengelolaan mobil  sampah  itu  kemudian  tidak diinginkan  oleh  petugas.  Hal  ini kemudian  megakibatkan  petugas  di usaha  tersebut  mengalami  kekurangan personel.  Sehingga  hal  ini  menjadi hambatan  pelaksanaan  suatu  usaha yang ada.
Pada    pertengahan  tahun  2019, telah  dilakukan  musyawarah  internal BUMDes  terkait  pola  yang  ingin diberlakukan  yaitu  dimana  dilakukan penjadwalan dan pembentukan kelompok oleh semua petugas
terhadap  semua  jenis  usaha  yang  ada, misalnya  pada  minggu  ini  petugas mobil sampah adalah kelompok A, dan minggu  depannya  adalah  kelompok  B. Namun pola ini diangga kurang efektif karena apabila dilakukan pembentukan kelompok-kelompok  petugas  BUMDes, jumlah  kebutuhan  petugas  lapangan berbeda-beda. Misalnya petugas yang  harus  mengelola  Mobil  sampah jumlahnya  15  personel,  sementara untuk  pemnungutan  retribusi  pasar hanya  membutuhkan  petugas  dengan jumlah 4 personel saja. Memang sistem penggajian bagi petugas berbeda-beda setiap  jenis  usaha  yang  dikelolanya, namun  kendala  yang  utama  di pengelolaan  jenis  usaha  seperti pengelolaan  mobil  sampah  memang didasari  kurangnya  masyarakat  yang ingin  bekerja  dibandang  tersebut. Hal  itu  disebabkan  karena  pekerjaan
ini  dianggap  kurang  baik,  sehingga mengakibatkan  pengelola  BUMDes memang  merekrut  orang-orang  yang sangat membutuhkan pekerjaan tanpa harus  memikirkan  kemampuannya. Akibatnya  adalah  petugas  mobil sampah juga akan bekerja tidak didasari kemampuan yang baik, hanya didasari oleh kemauan tanpa kemampuan.

## Actuating
Pada tahun 2018 berdasarkan data awal  yang  ada,  pendapatan  BUMDes mengalami  kemunduran  dari  target. Hal  ini  disebabkan  beberapa  faktor, faktor  utama  yaitu  pada  tahun  2018 diadakan  pekerjan  jalanan  menuju ke  lokasi  wisata  sehingga  akses jalan  tersebut  ditutup  selama  empat bulan.  Hal  ini  mengakibatkan  pada tahun  tersebut  jumlah  wisatawan juga  mengalami  penurunan  dan pendapatan  retribusi  pariwisata  juga mengalami  penurunan.    Kemudian masalah  lainnya  yaitu  dari  bidanng usaha    penyewaan  traktor  sawah. pada tahun 2018, petani sawah hanya melakukan  penanama  hanya  satu  kali dalam  tahun  tersebut.  Tidak  sama dengan  tahun-tahun  sebelumnya. Sehingga  hal  tersebut  magakibatkan penyewaan  traktor  sawah  mengalami penurunan. Sebab utama dari masalah tersebut  adalah  karena  pada  tahun 2018  dilakukan  pembanguan  drainas atau  parit  saluran  air  dari  sungai ke  sawah.  Pembangunan  tersebut dilaksanakan selama 5 bulan. Sehingga dalam waktu bersamaan petani untuk sementara  peralih  ke  penanaman jagung.  Hal  ini  menyebabkan  petani sawa  hanya  melakukan  penyewaan traktor  sawah  hanya  satu  kali  saja dalam tahun tersebut.

## Controlling
Terkait  dengan  pengawasan  yang ada, pada tahun 2018 terjadi pergantian kepengurusan.  Pada  tahun  2018 ketua  BUMDes,  bendahara,  sekrataris semuanya mengalami pergantian.
Hal  ini  menyebabkan  pengurus  baru masih  dalam  tahap  penyesuaian.  Hal ini menyebabkan pengawasan BUMDes pada  tahun  tersebut  mengalami kemunduran.  Kehingga  mengakibatkan petugas  BUMDes  pada  tahun  itu bekerja  secara  tidak  maksimal  karena tidak  diawasi.  Sementara  terakait pertanggung  jawaban,  pengurus  lama tidak  banyak  memberikan  data-data yang  diperlukan.  Hal  itu  disebabkan karena  pengurus  lama  dinilai  kurang tertib dalam administrasi dan pelaporan karena belum adanya regulasi yang ada. Akibat  dari  permaslahan  imi  adalah pengurus  sekarang  harus  kembali mengelola  dan  melakukan  perbaikan administrasi  dan  kembali  mengelola data  yang  sumbernya  dari  pemerintah desa,  sehingga  hal  ini  menhambat kerjaan yang lain yang harus dikerjakan.

## Faktor Peralatan
Peralatan  merupakan  salah  satu faktor  pendukung  dalam  melakukan suatu kegiatan. Pada bagian ini penulis akan melakukan analisis permasalahan terkait  dengan  peralatan  dengan menghubungkan  sub  variabel  dan indikator.

## Planning
Terkait  dengan  peralatan,  saat melakukan penernacaan BUMDes, pihak  pengelola  BUMDes  belum memaksimalkan  peralatan  yang  ada. Penyebab  dari  kurang  maksimalnya
Rahmawati Sururama,  Andy Ariskha M. — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ....
peralatan berupa barang yang digunakan  disebabkan  karena  masalah anggaran  awal.  Anggaran  awal  yang ada  belum  cukup  untuk  membeli peralatan  yang  maksimal.  Sehingga hal  tersebut  mengakibatkan  pengelola BUMDes hanya mengandalkan peralatan  seadanya.  Dari  masalah ini  menyebabkan  sering  terjadinya kerusakan  pada  peralatan  yang  ada, sehingga mengakibatkan terhambatnya suatu  proses  pengelolaan  BUMDes. salah satu contoh peralatan yang belum maksimal  yaitu  pengadaan  mobil sampah.
Kemudian masalah yang ditimbulkan yaitu kurang maksimalnya suatu pekerjaan karena faktor pendukung yang masih sangat kurang. Organizing Dalam pembagian tugas, kebanyakan  petugas  belum  mampu untuk  menggunakan  alat  yang  ada. Hal  itu  disebabkan  dari  kurangnya  skil petugas,  sehingga  meyebabkan  alat yang  digunakan  tidak  maksimal  dan terkadang  masalah  ini  membuat  alat tersebut  mengalami  kerusakan.  Salah satu contohnya yaitu pengelolaan mobil sampah.  Kebanyakan  petugas  hanya menggunakan mobil untuk mengangkut sampah  tanpa  melakukan  perawatan sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan  mobil  sampah  tersebut seringkali mengalami kerusakan. Sehingga  masalah  ini  mengakibatkan pengeluaran  biaya  perbaikan  dan  hal tersebut tentunya menghambat jalannya usaha.
Begitupun  dengan  masalah  yang terjadi  dibidang  penyewaan  traktor. Kebanyakan  petugas  tidak  melakukan
pengecekan  kembali  terhadap  traktor yang  baru  dikembalikan  oleh  petani atau  penyewa.  Sehingga  petugas  tidak mengetahui  apabila  terjadi  kerusakan. Biasanya  masalah  ini  terjadi  karena kerusakan  kecil  dari  alat  tetapi  tidak diperhatikan  dan  tetap  dioprasikan dan  megakibatkan  kerusakan  yang parah.  Menurut  petugas  penyewaan traktor, dari lima unit traktor yang ada, tiga  diantaranya  sering  mengalami kerusakan  yan  cukup  parah.  Sehingga mengakibatkan pengeluaran biaya perbaikan  dengan  jumlah  yang  tidak sedikit.  Dan  masalah  tersebut  juga mengakibatkan  traktor  tidak  bekerja secara  maksimal  dan  mengakibatkan terhambatnya proses pengelolaan.

## Actuating
Dalam proses pengelolaan BUMDes, faktor  peralatan  merupakan  faktor pendukung  yang  sangat  berpengaruh terhadap proses jalannya usaha. Namun dibeberapa  bidang  usaha,  peralatan yang ada seringkali mengalami kerusakan.  Misalnya  pada  pengelolaan sampah.  Masalah  utama  yang  dihadapi yaitu  kerusakan  kendaraan  sehingga menyebabkan  pengeluaran  aggaran biaya perbaikan yang tidak sedikit. Hal tersebut disebabkan karena kebanyakan petugas mobil sampah tidak melakukan pengecekan  armada  secara  konsisten. Permasalahan ini mengakibatkan kendaraan truk tersebut tidak maksimal dalam  beroprasi.  Biaya  perbaikan bersumber  dari  pendapatan  BUMDes. Dan hal ini mengakibatkan pengurangan pendapatan  karena  digunakan  untuk biaya perbaikan mobil.
Sama  halnya  dengan  traktor sawah. Apabila alat mengalami kerusakan,  maka  biaya  perbaikannya
juga  berasal  dari  kas  BUMDes  yang tentunya  menyebabkan  pengurangan. Disisi  lain  hal  ini  mengakibatkan  alat tidak  dapat  dioprasikan  sehingga bidang  penyewaan  traktor  mengalami penurunan penerimaan. Masalah yang  ditimbulkan  karena  kurangnya pengawasan  dari  pengguna  untuk menjaga  alat.  Begitupun  dengan petugas  yang  kurang  maksimal  atau atau tidak mengecek alat apabila telah disewa oleh petani.

## Controlling
Terkait dengan pengawasan, penyebab utama kerusakan alat adalah karena  kurangnya  pengawasan  dan kurangnya  rasa  tanggung  jawab  oleh petugas  terhadap  alat  yang  digunakan. Kurangnya  rasa  tanggung  jawab terhadap  alat  tersebut  menyebabkan alat  yang  ada  menjadi  tidak  terurus sehingga  apabila  terjadi  kerusakan kecil akan menyebabkan masalah besar. Begitupun dengan pengawasan terhadap pengguna  alat  seperti  traktor  sawah, petugas  tidak  melakukan  pengawasan terhadap  pengguna  alat  dan  tidak mengecek  alat  apabila  dikembalikan. Kerusakan akan diketahui oleh petugas setelah  akan  digunakan  oleh  calon penyewa.  Sehingga  pihak  pengelola tidak mengetahui bahwa kerusakan alat terjadi akibat apa.
Kemudian terkait masalah administrasi,  masih  banyak  petugas yang  belum  mampu  mengoprasikan computer  secara  maksimal,  sehingga mengakibatkan petugas terlambat
dalam  melakukan  pelaporan  karena kebanyakan  masih  menggunakan  cara pencatatan  dibuku  catatan,  bukan diaplikasi atau dikomputer.
Pengelolaan  BUMDes  Batetangnga dilakukan  berdasarkan  asas  kerjasama antara pemerintah Desa selaku
pemegang  kekuasaan  pemerintah  Desa Batetangnga,  pihak  pengelola  BUMDes
(ketua,  sekretaris,  bendahara,  ketua unit-unit  usaha,  dan  anggota  atau petugas  lapangan),  dan  masyarakat Desa Batetangnga
a.  BUMDes  Batetangnga  didirikan atas  dasar  BUMDes  Batetangnga didirikan  atas  dasar  musyawarah antara pemerintah Desa Batetangnga  dengan  masyarakat Desa    Batetangnga.  Pendirian
BUMDes Batetangnga juga didasari karena Desa Batetangnga dianggap sebagai desa yang memiliki potensi yang  dapat  dimanfaatkan  untuk dikelola dan dimanfaatkan sehingga bernilai.
b.  Modal  usaha  BUMDes  berasal  dari modal  dari  APBD  kabupaten  yang tentunya  berpedoman  terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 4 Tahun 2007 tentang  Pedoman  Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa,  dalam  pasal  30  dijelaskan bahwa  pemberian  modal  tersebut haruslah  memenuhi  persyaratan- persyaratan  tertentu.  Kemudian bantuan modal dari dana Desa serta bantuan  lainnya  berupa  material yang bersumber dari dana Desa.
c.  Pengelolaan  BUMDes  dilakukan dengan  pembagian  tugas-tugas dalam  beberapa  Bidang  usaha- usaha  yang  dikelola  oleh  BUMDes Batetangnga.
d.  Pengawasan pengelolaan dilakukan oleh  pihak-pihak  tertentu  seperti Inspektorat  daerah,  pemerintah
Rahmawati Sururama,  Andy Ariskha M. — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ....
Desa  Batetangnga,  ketua  BUMDes, dan  ketua-ketua  disetiap  Bidang usaha.

## SMPULAN
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah pendirian BUMDes Batetangnga juga  didasari  karena  Desa  Batetangnga dianggap  sebagai  desa  yang  memiliki potensi  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk dikelola  dan  dimanfaatkan  sehingga bernilai.  Modal  usaha  BUMDes  berasal dari  modal  dari  Dana  desa  dan  APBD kabupaten  yang  tentunya  berpedoman terhadap  Peraturan  Daerah  Kabupaten Polewali  Mandar  No.  4  Tahun  2007 tentang  Pedoman  Pembentukan  dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa, Pengelolaan  BUMDes  dilakukan  dengan pembagian  tugas-tugas  dalam  beberapa Bidang  usaha-usaha  yang  dikelola  oleh BUMDes Batetangnga. Pengawasan pengelolaan  dilakukan  oleh  pihak-pihak tertentu  seperti  Inspektorat  daerah, pemerintah  Desa  Batetangnga,  ketua BUMDes, dan ketua-ketua disetiap Bidang usaha.  Namun  dalam  pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti  tidak  kuatnya  regulasi  tentang pelaksanaan Bumdes, tidak maksimalnya sumber  daya  manusia,  kurangnya kesadaran  dari  pengelola  Bumdes tentang  tanggung  jawab  tupoksinya masing-masing  dsbnya,  akan  tetapi pemerintah  desa  berupaya  untuk  bisa meningkatkannya dengan pengembangan sumber  daya  manusia,  serta  melengkapi sarana  dan  prasarana  dilapangan  dalam rangka pengelolaan Bumdes.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang diatas,  penulis  akan  memberikan saran  atau  masukan  yang  diharapkan
dapat  membantu  untuk  meningkatkan pengelolaan  BUMDes  Batetangnga. Adapu saran atau masukan  yang penulis sampaikan yaitu:
1.  Diharapkan  kepada  pemerintah kabupaten  untuk  selalu  turun ke  Desa  untuk  memantau  secara langsung pengelolaan BUMDes. 2.  Untuk peningkatan kualitas pengelola  atau  sumber  daya manusia, diharapkan kepada pemerintah baik kabupaten maupun  pemerintah  Desa  agar selalu  memberikan  pelatihan  dan pengalaman  kepada  pengelola BUMDes.
3.  Perlu  adanya  tindakan  tegas  yang dilakukan  oleh  pemerintah  apabila terjadi  kelalaian  yang  dilakukan oleh pengelola BUMDes.
4.  Pemerintah Desa diharapkan dapat menegakkan aturan yang mengatur tentang BUMDes Batetangnga. 5.  Untuk menjaga inventaris dan  fasilitas  BUMDes,  petugas seharusnya  memiliki  kesadaran untuk bersama-sama menjaga inventaris  dan  fasilitas  yang digunakan. 6.  Demi peningkatan kinerja, pengelola BUMDes mestinya melengkapi segala kebutuhan yang masih  kurang,  baik  itu  barang maupun anggota.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi.S.  2003 . Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi
Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
Jurnal Media Birokrasi — Vol. 2, No. 1, April 2020: 87–108
Astuti, Indri. 2015. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Ngombakan kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014). Skripsi UMS. Surakarta
Arif,  Muhammad.  2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan
Pengelolaan Kekayaan Desa . Pekanbaru: ReD Post Press Agunggunanto Edy Yusuf, Fitrie Arianti  Edi Wibowo  Kushartono,  Darwanto. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Jurnal  Dinamika  Ekonomi  dan Bisnis.Vol.3 No.1
Chabib,  Soleh  dan  Rochmansjah,  Heru.
(2014).  Pengelolaan  Keuangan Desa. Bandumg: Fokus Media
Maryunani.  2008. Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah
Desa. Bandung: CV Pustaka Setia.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2015  tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan,  dan  pembubaran BUMDes Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang  pengelolaan  keuangan
Desa
Peraturan  Daerah  kabupaten  Polewali Mandar  Nomor  3  Tahun  2007 tentang keuangan Desa
Peraturan  Daerah  kabupaten  Polewali Mandar  Nomor  4  Tahun  2007 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Seyadi.  (2003). Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa.
Yogyakarta: UPP STM YKPN.
Terry, George R, Leslie W.Rue. 2014. Dasar- Dasar Manajemen ,  penerjemah G.A  Ticoalu.  Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang Desa Yunanto,dkk. 2014. Pengembangan Pembaharuan Desa : Police Paper
Zamroni. 2007. Meningkatkan Mutu Sekolah.
Jakarta: PSAP Muhamadiyah