## STUDI KEBIJAKAN KELAS AKSELERASI SMU PLUS PROVINSI RIAU
Oleh:

## ROSNANI
(Dosen Universitas Muhammadiyah Riau)

## ABSTRAK
Sekolah  unggul  seperti  SMU  Plus  dalam  menjembatani kepentingan siswa yang memiliki keunggulan lebih dari siswa lain. Oleh karenanya,  penyelenggaran  kelas  akselerasi  seharusnya  lancar  karena input  anak  pintar.  Ternyata  tidak  sesuai  dengan  seharusnya.  Untuk  itu dilakukan  studi  terhadap  kebijakan  kelas  akselerasi  di  SMU  Plus, pelaksanaan  kebijakan  tersebut  dan  alasan  penutupan  kelas  akselerasi. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi  wawancara,  angket dengan dokumentasi. Hasil wawancara dengan dipertegas dengan angket kepada  10  orang  guru.  Temuan  penelitian  terdiri  dari  tiga  poin  yaitu:  1. Perencanaan target yang ingin dicapai dalam pembukaan kelas akselerasi tidak  terlepas  dari  peningkatan  ilmu,  iman  dan  amal,  serta  mempunyai sains  dan  teknologi.  2.  Kebijakan  SMU  Plus  Provinsi  Riau  dalam kurikulum  yang  dilaksanakan  sama  dengan  di  sekolah  SMU  Plus  lain tetapi  memperkaya  khasanah  muatan  lokal.  3.  Berdasarkan  kesepakatan dewan  komite  sekolah,  guru  dan  kepala  sekolah,  maka  kelas  ini  ditutup kembali.
Kata kunci: Kelas Akselerasi, Studi Kebijakan, SMU Plus Riau.

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan keharusan mutlak bagi manusia, karena manusia tidak akan dapat berkembang  sebagaimana  mestinya  tanpa  pendidikan.  Immanuel  Khan  menyebutkan  bahwa manusia  hanya  dapat  menjadi  manusia  karena  proses  pendidikan.  Manusia  memiliki  potensi, yang  hanya  dapat  berkembang  melalui  proses  pendidikan. 1 Pendidikan  juga  sering  dilabelkan sebagai  lambang  kemajuan  sebuah  negara,  sehingga  untuk  melihat  maju  mundurnya  sebuah negara, dapat diindikasikan dengan mengamati kualitas penyelenggaraan pendidikan.
Oleh  karena  itu  pendidikan  mempunyai  posisi  penting  dalam  mengangkat  derajat  dan martabat  bangsa.  Demikian  juga,  untuk  melihat  maju  mundurnya  sebuah  lembaga  pendidikan dapat  dilihat  dari  prestasi-prestasi  yang  diraih  serta  ditopang  dengan  kepemimpinan  manajer (kepala sekolah). Seorang kepala sekolah adalah penanggung jawab atas berlangsungnya proses pendidikan. Kepala sekolah sebagai individu juga merupakan suatu kepribadian yang berhadapan langsung  dengan  sejumlah  individu  lain  yang  masing-masing  merupakan  suatu  kepribadian. Kepala  sekolah  harus  mampu  menggerakkan,  mengatur,  dan  memotivasi  bawahannya  agar  giat bekerja dengan penuh disiplin serta sesuai aturan yang digariskan (ditetapkan).
Istilah  “kebijakan”  atau  “ policy ”  dipergunakan  untuk  menunjukkan  perencanaan  yang diarahkan kepada sebuah gerakan ( action ) dengan pernyataan-pernyataan ideal.
Kebijakan  hendaknya  dipahami  sebagai  rangkaian  yang  sedikit  banyak  berhubungan beserta  konsekuensi-konsekuensinya  bagi  mereka  yang  bersangkutan  daripada  suatu  keputusan tersendiri.  Bila  ditelusuri  lebih  lanjut,  proses  belajar  mengajar  merupakan  inti  dari  proses pendidikan formal sekolah. Di dalam proses belajar mengajar, guru sebagai pengajar bagi siswa harus benar-benar memiliki kompetensi dalam bidang dan jurusan masing-masing.
Seorang  guru  dalam  melaksanakan  tugas  pendidikan  dan  pengajaran  mempunyai  tugas yang  sangat  berat  karena  beratnya  tugas  guru,  maka  harus  diadakan  persiapan  yang  cukup. Persiapan itu meliputi aspek-aspek mental, kemampuan atau kompetensi keguruan dan sejumlah keterampilan  yang  berhubungan  dengan  profesinya.  Sejalan  dengan  itu,  kebijakan  dalam perencanaan  pembukaan  kelas  akselerasi  sangat  dibutuhkan stakeholders .  Untuk  itu,
1 Sumarsono, Pengantar Umum Pendidikan, (Jakarta: Aksara Baru, 1991), hlm. 12.
ddibutuhkan  sekolah-sekolah  unggul  seperti  SMU  Plus  Provinsi  Riau  dalam  menjembatani kepentingan anak didik yang memiliki keunggulan lebih dari anak didik lain.
Adapun  sebab-sebab  dibukanya  kelas  akselerasi,  terutama  di  Kota  Pekanbaru    terkait dengan berbagai kepentingan, baik kepentingan pendidik, anak didik maupun pemerintah. Secara ringkas, dibukanya kelas akselerasi adalah dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas belajar siswa di sekolah, disamping memicu semangat bersaing siswa dengan teman-temannya, dengan diadakannya  kelas  akselerasi  ini  diharapkan  persaingan  semakin  kompetitif  dapat  berlangsung secara terus-menerus, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Penyebab lain adalah untuk  menjembatani  anak-anak  didik  yang  memiliki  IQ  diatas  rata-rata  dalam  menyalurkan aspirasinya  serta  membekali  mereka  dengan  target  keunggulan  tertentu  sehingga  mampu mengungguli  teman-teman  yang  lain  dan  lebih  cepat  menyelesaikan  studi  dibanding  teman- teman  yang  memiliki  IQ  di  bawah  mereka.  Untuk  itu  pula  kepala  sekolah  melaksanakan  kelas akselerasi  berdasarkan  kepekatan  semua  guru  serta  dukungan  berbagai  pihak  (baik  pemerintah maupun swasta).
Pada tahun 2001 mulai dilaksanakan program penyelenggaran kelas akselerasi bagi siswa kelas  I,  maka  setelah  diuji/ditest  dari  105  siswa,  yang  dinyatakan  berhak  mengikuti  kelas akselerasi  adalah  24  orang,  lalu  mengundurkan  diri  6  orang  sehingga  menjadi  18  siswa, kemudian  menyusul  pengunduran  diri  2  orang  lagi,  dan  yang  sampai  menamatkan  kelas akselerasi hanya 16 siswa.
Berdasarkan wawancara awal terhadap salah seorang guru  SMU Plus, terungkap bahwa siswa yang mengundurkan diri diduga mempunyai berbagai alasan antara lain:
1. Siswa  kelas  akselerasi  harus  menambah  biaya  pendidikan  sebesar  Rp.  125.000/bulan, sedangkan kelas reguler tidak ada biaya tambahan (bebas biaya).
2. Para siswa merasa terbebani dalam belajar karena terpacu dengan cepat (terpaksa).
3. Siswa kurang sosialisasi karena selalu sibuk bersaing, mempersiapkan diri.
4. Siswa kurang mempunyai kesempatan berolah raga.
Kebijkan kepala sekolah dalam membuka kelas akselerasi yang diselenggarakan di SMU Plus Provinsi Riau, komite sekolah mentargetkan mampu menamatkan studi bahwa siswa hanya dalam jangka 2 (dua tahun). Ini berarti satu tahun pelajaran diselesaikan dalam 8 (delapan bulan),
sehingga selama 24 bulan para siswa yang ada dikelas akselerasi mampu menyelesaikan studi di SMU. Ujian semester diadakan setiap 4 bulan, berebeda dengan waktu ujian kelas reguler yang diadakan setiap 6 bulan.

## B. PEMBAHASAN
Kebijakan adalah sebagai satu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok, atau  pemerintah  dalam  suatau  lingkungan  tertentu,  yang  memberikan  hambatan-hambatan  dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai  tujuan  atau  merealisasikan  suatu  maksud. 2 Defenisi  yang  diberikan  oleh  Fredrich menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan itu tidak hanya dipahami sebagai suatu tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  tapi  juga  oleh  kelompok  atau  individu.  Selain  itu,  gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud layak mendapatkan perhatian dan sekaligus  harus  dilihat  sebagai  definisi  kebijakan  publik  yang  penting,  sekalipun  maksud  dan tujuan  dari  tindakan-tindakan  pemerintah  yang  dikemukakan  dalam  definisi  ini  mungkin  tidak selalu  mudah  dipahami. 3 Kepala  sekolah  sebagai  pimpinan  tertinggi,  dalam  menjalankan fungsinya, ia terkadang berkedudukan sebagai manager.
Prinsip-prinsip manajemen pendidikan disekolah harus diperhatikan oleh kepala sekolah. Diantara  lain  prinsip  tersebut  adalah  1.  Perencanaan  secara  jelas  sederhana,  fleksibel,  dan seimbang.  2.  Organisasi  tegas.  3. Staffing secara  tepat; the  right  man  on  the  right  place. 4. Pengarahan  secara  terus  menerus-menerus  oleh  setiap  unsur  pimpinan  kepada  bawahan.  5. Koordinasi  yang  menimbulkan  suasana    kerja  dan  kerja  sama  secara  harmonis.  6.  Pengawasan secara  cermat  sehingga  terhindar  dari  penyimpangan-penyimpangan  kegiatan.  Pelaporan  yang dapat  dimanfaatkan  untuk  memelihara  dan  mengembangkan  hal-hal  yang  baik  dan  munhgkin dari  terhalangnya  kegagalan  8.  Pembiayaan  yang  hemat  merata  dan  dapat  dipertanggung jawabkan.  9.  Pelaksanaan  berlangsung  secara  tertib,  lengkap  tepat,  dan  cepat  sehingga  siap pakai. 10. Peka terhadap pembaruan agar dapat melayani proses pendidikan. 4
2 Winarno, Budi, Teori dan Proses Kebijakan Publik , Cet. Ketiga, (Jakarta: Media Pressindo, 2005), hlm.
19.
3 Ibid., hlm. 35.
4 Suryosubroto, B, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 76.
Kesepuluh  prinsip-prinsip  ini  bila  dijalan  oleh  kepala  sekolah  akan  dapat  membuahkan hasil  akhir (ultimate  goal) yang  mengagumkan.  Kebijakan-kebijakan  yang  diambil  juga memungkinkan  pencapaian  yang  maksimal  sesuai  dengan  harapan  para  guru  dan  orang  tua siswa, serta masyarakat sekolah.
1. Tahap Penyusunan Agenda. Dalam hal ini kepala sekolah dipilih dan diangkat menempatkan masalah  pada  agenda  publik.  Sebelumnya  masalah-masalah  ini  berkompetensi  terlebih dahulu  untuk  dapat  masuk  kedalam  agenda  kebijakan,  pada  akhirnya  beberapa  masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan yang lain ditunda untuk waktu yang lama.
2. Tahap  Formulasi  Kebijakan.  Kepala  sekolah  sebagai  leader  dan  motivator  dituntut membawa  perubahan  yang  berarti  pada  sekolah  yang  ia  pimpin.  Dalam  mengelola perubahan,  kepala  sekolah  mesti  dapat  melahirkan  6  (enam)  hal  yang  mendukung formalisasi  kebijakan  yang  diperlukan,  yaitu:  menemukan,  mengkomunikasikan,  mengkaji dan  menganalisi,  mencari  dukungan,  mencoba  dan  menerima  perubahan. 5 Dengan  enam langkah  (formulasi  kebijakan)  diatas,  diharapkan  perubahan  akan  terjadi  dan  berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penerapan kebijakan diatas, diharapkan kepala sekolah mampu  mengambil  berbagai  kebijakaan  yang  membawa  inovasi  (perubahan)  serta menerapkan kepemimpinan yang visioner, memiliki gambaran tentang sekolah yang dicita- citakan,  serta  mampu  membimbing,  mendorong  dan  mengorganisasikan  tenaga kependidikan, masyarakat, dan lingkungan sekitar dengan baik.
3. Tahap  Adopsi  Kebijakan.  Tahap  adopsi  kebijakan  dapat  diambil  dari  berbagai  kalangan, dengan  syarat  pengadopsian  kebijakan-kebijakan  tersebut  relevan  dan  sesuai  dengan kebutuhan  serta  kepentingan  bersama  yang  akan  dirumuskan.  Seorang  pimpinan  maupun anggota bisa saja mengusulkan kebijakan mana yang harus diadopsi, asalkan bisa disepakati oleh mayoritas anggota kelompok organisasi.
4. Tahap  Implementasi  Kebijakan.  Sehubungan  dengan  itu,  program  kebijakan  yang  telah diambil sebagai alternatif pemecah masalah, khususnya di SMU Plus Provinsi Riau harus di implementasikan,  yakni  dilaksanakan  oleh  badan-badan  administrasi  yang  memobilisasi sumber daya financial dan manusia. Tahap adopsi kebijakan pelaksanaan kelas akselerasi di
5 Mulyasa, E, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 58.
pelopori oleh kepala sekolah dan para guru, pada hakikatnya mengacu kepada konsep MMT ( Manajemen  Mutu  Terpadu )  atau  diisitilahkan  dengan Total  Quality  Management. Manajemen  mutu  terpadu  adalah  ( Total  Quality  Management )  merupakan  suatu  kondisi dinamis  yang  berhubungan  dengan  produk,  jasa,  manusia,  proses,  dan  lingkungan  yang memenuhi atau melebihi harapan. 6
5. Tahap Evaluasi/Penilaian Kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai  atau  di  evaluasi  untuk  melihat  sejauh  mana  kebijakan  yang  dibuat  telah  mampu memecahkan  masalah,  yakni  bagaimana  kualitas  pendidikan  bisa  meningkat  secara  drastis. Kebijakan  publik  pada  dasarnya  dibuat  untuk  meraih  dampak  yang  di  inginkan,  dalam  hal ini,  memperbaiki  masalah  yang  dihadapi  oleh  kualitas  pendidikan  bagi  anak-anak  pintar (anak didik yang memiliki IQ tinggi). Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria yang  menjadi  dasar  untuk  menilai  apakah  kebijakan  publik  telah  meraih  dampak  yang diinginkan.

## Hakikat Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi
Kurikulum merupakan salah satu alat mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman  dalam  pelaksanaan  pengajaran  pada  semua  jenis  dan  tingkat  sekolah. 7 Rialis  Kamsa dalam makalah “ Kurikulum Berbasis Kompetensi” setiap pergantian kurikulum selalu dibarengi dengan  sosialisasi  tersebut  dan  adanya  penataran  guru  sebagai  pelaksana  kurikulum  sekolah. Keberhasilan  penerapan  kurikulum  baru  (sebagai  kurikulum  lama)  sangat  tergantung  kepada keberhasilan pelaksana kurikulum tersebut dan penataran bagi guru-guru di sekolah. 8
Begitu  pentingnya  peranan  guru  sehingga  menurut  Syafrudin  Nurdin  dan  Basyiruddin Usman  mengatakan:  “Kurikulum  merupakan  implementasi  dari official  curriculum di  dalam kelas.  Beberapa  ahli  menyatakan  bahwa  betapapun  bagusnya  kurikulum,  tetapi  hasilnya  sangat tergantung  pada  apa  yang  dilakukan  oleh  guru  dan  murid  dalam  kelas,  dengan  demikian  guru
6 Siswanto, H.B., Pengantar Manajemen , (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 78.
7 Sudirman , Ilmu Pendidikan , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 16.
8 Kamsa, Rialis, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 91.
memegang  peranan  penting  baik  dalam  penyusunan  maupun  pelaksanaan  (implementasi) kurikulum”. 9
Implentasi  Kurikulum  Berbasis  Kompentensi  (KBK)  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu proses  penempatan  ide,  konsep,  dan  kebijakan  kurikulum  (Kurikulum  Potensial)  dalam  suatu aktivitas  pembelajaran  sehingga  peserta  didik  menguasai  seperangkat  kompetensi  tertentu, sebagai hasil interasksi dengan lingkungan. 10

## Kelas Akselerasi
Kelas  akselerasi  diambil  dari  istilah  bahasa  inggris  yaitu class dan accelerated . Class artinya  kelas,  sedang  accelerated  adalah  percepatan.  Kelas  akselerasi  dengan accelerated learning ,  merupakan  konsep  belajar  berdasarkan  kehidupan  manusia  secara  alamiah.  Belajar dipercepat  bertujuan  untuk  mengurangi  sifat  mekanistik  dan  berupaya  memanusiakan  siswa dalam  proses  pembelajaran,  serta  menempatkan  siswa  sebagai  pusat  ( studen  centered )  dalam sistem pembelajaran. Ia juga mengemukakan bahwa siswa bukan diisi oleh informasi melainkan “ ignited” , seperti percikan bunga api listrik di dalam silinder mesin monil yang dapat membakar campuran  bensi  dan  udara  sehingga  menghasilkan  energi,  artinya  siswa  diberi  rangsangan sehingga  mereka  termotivasi  untuk  belajar  dan  berlatih  dengan  menggunakan  segala  potensi yang dimilikinya dan berusaha keras untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.
Program  percepatan  (akselerasi  belajar)  adalah  program  layanan  pendidikan  pada  jalur sekolah  yang  diberikan  khusus  kepada  siswa  yang  memiliki  kemampuan  dan  kecerdasan  luar biasa  untuk  menyelesaikan  belajar  lebih  awal  dari  waktu  yang  ditentukan.  Secara  khusu  tujuan akselerasi  menurut  Muchtarudin  (dalam  makalah  seminar  pascasarjana  UIN  Suska  Riau  Tahun 2005) adalah :
a) Meningkatkan  motivasi  tenaga  pendidikan  agar  pelayanan  terhadao  siswa  dapat  tercapai optimal.
b) Memaksimalkan  pemanfaatan  media  pembelajaran  untuk  memacu  peserta  didik  dalam meningkatkan persentase daya serap hasil pembelajaran.
9 Nurdin,  Syaifuddin  dan  Basyiruddin  Usman, Guru  Profesional  dan  Implementasi  Kurikulum, (  Jakarta: Ciputat, 2002), hlm. 24.
10 Ibid, Mulyasa….hlm. 15.
c) Dengan  sarana-prasarana  yang  memadai  mampu  menunjang  kebutuhan  proses pembelajaran serta menyalurkan kemampuan dan kecerdasannya.
Prinsip-prinsip  belajar  yang  dipercepat  diantaranya  adalah:  pembelajaran  menyeluruh, pembelajaran  adalah  kreasi  bukan  konsumsi.  3.pembelajaran  kolaboratif,  dalam  pembelajaran siswa dapat menerima sesuatu dari berbagai tingkat secara simultan, belajar adalah mengerjakan suatu  tugas  atau  pekerajaan  dan  belajar  dengan  menggunakan  keselurahan  otak.  Belajar  yang dipercepat bertujuan untuk membangkitkan siswa hingga pada tingkat kemampuan belajar penuh dan  mencapai  kebahagian  manusiawi,  tingkat  intelejensi  dan  kompetensi  yang  tinggi  serta mencapai keberhasilan.

## Quantum Learning and Teaching (QLT)
Quantum  Learning berakar  dari  upaya  Dr.  George  Lozanov,  seorang  pendidik berkebangsaan  Bulgaria  yang  bereksperimen  dengan  apa  yang  disebut  “ suggestology ”  atau “ suggestopedia ”. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil belajar, dan setiap detail apapun memberikan sugesti positif atau negatif.
Dewasa  ini,  bermunculannya  sekolah  unggulan  maupun  sekolah  plus,  merupakan  salah satu  jawaban  dari  majunya  peradaban  dan  pendidikan.  Untuk  itu,  para  pengambil  kebijakan dalam  dunia  pendidikan  telah  merangcang  sebuah  model  pembelajaran  yang  dipercepat  yang dinamakan  dengan  pembelajaran  akselerasi.  Untuk  mengetahui  beberapa  kebijakan  kepala sekolah SMU Plus Provinsi Riau dalam merencanakan pembukaan kelas akselerasi, perencanaan maupun menutup kembali kelas akselerasi akan di dipaparkan melalui hasil wawancara dengan kepala sekolah serta didukung oleh wawancara terstruktur terhadap 10 orang guru di SMU Plus Provinsi  Riau.  Wawancara  terstruktur  dalam  bentuk  angket  dibagi  kepada  3  (tiga)  alternatif kebijakan yaitu: 1. Yang melatarbelakangi kebijakan diadakannya kelas akselerasi SMU Plus. 2. Pelaksanaan  kelas  akselerasi  SMU  Plus.  3.  Yang  melatarbelakangi  ditutupnya  kelas  akselerasi SMU Plus.
1. Yang melatarbelakangi dibukanya kelas akselerasi SMU Plus menurut kepala sekolah SMU Plus adalah tidak lepasnya dari keinginan untuk menjembatani anak-anak pintar di Provinsi Riau. Keinginan ini muncul agar anak didik yang memiliki IQ diatas rata-rata dapat menamatkan studi  lebih  awak  dari  siswa  yang  berada  dibawahnya,  sehingga  dengan  rencana  pembukaan  ini
diharapkan  setiap  anak  didik  akan  berpacu  dalam  meningkatkan  prestasinya  dikelas.  Untuk mendikung  hasil  wawancara  tersebut  penulis  menyebarkan  angket  terstruktur  kepada  10  orang guru. Dari 8 orang (80%) guru menyatakan, latar bekalang  rencana pembukaan kelas akselerasi disebabkan para guru menginginkan percepatan pendidikan bagi anak-anak pintar, hanya 2 orang (20%) guru yang memberikan jawaban karena faktor kebutuhan anak didik.
2. Dalam  pelaksanaan  kelas  akselerasi  SMU  Plus  beragam  upaya  dilakukan  untuk mensosialisasikan  pemahaman  masyarakat  terhadap  kelas  akselerasi,  dengan  mengadakan  lobi atau  pendekatan  terhadap  pihak-pihak  terkait  dengan  dunia  pendidikan,  seperti  mengadakan pertemuan  dengan  Pemda,  dengan  menyakinkan  berbagai  pihak  bahwa  kelas  akselerasi  akan dapat  meningkatkan prestasi  belajar siswa di  SMU Plus  Provinsi  Riau. Setelah kelas  akselerasi dibuka di SMU Plus, pihak sekolah mengadakan jadwal promosi ke sekolah-sekolah menengah pertama  yang  ada  di  kota  Pekanbaru  dan  kabupaten-kabupaten  lain.  Di  SMU  Plus  maupun  di kelas  akselerasi  mempergunakan  kurikulum  yang  berlaku  sesuai  dengan  kurikulum  terbaru. Kurikulum  itu  bisa  saja  didesain  atau  dimodel  melalui  pendekatan  kurikulum  berbasis  sekolah sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh sekolah. Selain itu SMU Plus juga menjalin kerja sama  dengan  mitra  belajar  dengan  mengadakan  pertukaran  siswa  untuk  studi  selama  seminggu dengan  para  pelajar  Singapura.  Pertukaran  siswa  ini  dalam  rangka  meninba  pengalaman  serta mempererat  silaturrahmi  di  antara  siswa,  di  samping  menopang  wawasan  mereka  dalam menuntut ilmu pengetahuan.
3. Yang  melatar  belakangi  ditutupnya  kelas  akselerasi  SMU  Plus  adalah  karena kesepakatan  bersama  (antara  kepala  sekolah,  komite  dan  guru)  maka  kelas  kelas  akselerasi ditutup  untuk  sementara,  penutupan  ini  juga  disebabkan  adanya  permintaan  orang  tua  yang kurang setuju anaknya di akselerasi, sehingga permintaan orang tua ini ternyata berakibat kepada anak-anak  lain  yang  pada  akhirnya  mengikuti  jejak  teman-temannya.  Kesimpulan  akhir  dari penutupan  kelas  akselerasi  ini  disebabkan  belum  profesionalnya  para  guru  dalam  memberi motivasi,  mendesain  pembelajaran,  memberikan  atau  mendobrak  minat  belajar  agar  tidak membosankan  anak  didik  serta  kurang  terarturnya  menu  makanan  atau  gizi  yang  dikonsumsi serta  kekurangan  olah  raga.  Akibatnya  berdampak  pada  menurunnya  stamina  siswa  serta membuat  mereka  mudah  bosan,  kurang  bergairan  serta  merasa  dipaksa  untuk  menyelesaikan garis  finish  yang  semestinya  belum  selesai  atau  mereka  diarahkan  untuk  mencapai  suatu  target tertentu,  padahal  usia  mereka  untuk  mencapai  target  tersebut  belum  cukup  dewasa.  Inilah
kendala-kendala yang dihadapi para siswa kelas akselerasi sehingga orang tua siswa banyak yang kurang setuju jika anaknya dipaksa untuk menyelesaikan studi dalam dua tahun.
Dengan  ditutupnya  kelas  akselerasi  membuktikan  bahwa  sekolah  ini  telah  gagal  dalam menyelenggarakan sebuah program atau model pembelajaran yang dipercepat (kelas akselerasi). Kegagalan  sekolah  tentu  disebabkan  faktor-faktor  yang  telah  dipaparkan  diatas,  terutama disebabkan keberatan orang tua atau tuntutan orang tua  yang kurang setuju untuk memasukkan anak-anak  mereka  kedalam  kelas  akselerasi.  Ketidaksetujuan  orang  tua  bukan  disebabkan penerapan  program  ini  kurang  bagus,  akan  tetapi  disebabkan  oleh  banyak  faktor,  baik  faktor kecemasan  terhadap  anak,  karena  dalam  padangan  orang  tua  anak-anak  yang  belajar  di  kelas akselerasi seolah-olah dipaksa belajar dalam mencapai sebuah target yang semestinya belum bisa diserap secara baik,  disisi  lain kegagalan ini juga disebabkan para siswa  yang sering mengeluh dengan pembelajaran  yang dilaksanakan. Salah satu manfaat dari penelitian ini adlah para guru di  SMU  Plus  Provinsi  Riau  dapat  meningkatkan  wawasan  dan  ilmu  pengetahuan  mereka melalaui  teori-teori  kelas  akselerasi  serta  teori-teori  pembelajaran  melalui  Quantum  Learning Teaching,  penerapan  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  yang  saling  mendukung  dengan penerapan  atau  aplikasi  penyelenggaraan  kelas  akselerasi  dalam  dunia  pendidikan.  Manfaat kedua adalah menambah wawasan kepala sekolah dalam penyelenggaraan atau pembukaan kelas akselerasi  untuk  masa-masa  yang  akan  datang.  Dan  bukan  tidak  mungkin  bahwa  dimasa-masa mendatang, pelaksanaan kelas akselerasi  yang sama akan dibuka kembali sesuai dengan tingkat kecerdasan  dan  permintaan  orang-orang  yang  berkompeten  dalam  bidang  ini,  termasuk  orang- orang  yang  peduli  dengan  peningkatan  mutu  sumber  daya  manusia  Indonesia,  khususnya Provinsi Riau.

## C. PENUTUP
Kebijakan Kepala SMU Plus  Provinsi Riau terhadap kelas akselerasi  dibagi  kepada tiga bagian yaitu :
1. Kebijakan pembukaan kelas akselerasi adalah berdasarkan sekolah favorit, siswa disaring dari  bibit  –  bibit  unggul  yang  ada  di  Provinsi  Riau,  Input  terdiri  dari  dari  siswa  yang memiliki IQ menengah ke atas.
2. Kebijakan  SMU  Plus  Provinsi  Riau  dalam  pelaksanaan  kelas  akselerasi,  setelah  SMU Plus memperoleh dukungan dalam merencanakan pembukaan kelas akselerasi, kebijakan kepala sekolah dilanjutkan dengan mengadakan promosi ke beberapa Sekolah Menengah Pertama, baik yang ada di Kota Pekanbaru maupun di luar kota
3. Kebijakan SMU Plus Provinsi Riau menutup kelas akselerasi. Kebijakan dalam menutup kelas  akselerasi  disebabkan  banyaknya  permintaan  orang  tua  agar  anaknya  dimasukkan ke  dalam  kelas  biasa  saja,  hal  ini  dikarenakan  orang  tua  khawatir  anak  mereka  akan tertekan dan merasa dipaksa ketika belajar di sekolah. Akhirnya, berdasarkan kesepakatan dewan komite sekolah, guru dan kepala, maka kelas ini ditutup kembali.

## Bibliografi
Arikunto, Suharsimi. 1997 Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Kamsa, Rialis. 2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mulyasa, E. 2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nurdin,  Syaifuddin  dan  Basyiruddin  Usman.  2002. Guru  Profesional  dan  Implementasi Kurikulum. Ciputat: Remaja Rosdakarya.
Siswanto, H.B. 2005. Pengantar Manajemen . Jakarta: Bumi Aksara.
Suderajat, Hari. 2004. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK); Pembaharuan Pendidikan dalam Undang-undang Sisdiknas 2003. Bandung: Cipta Cekas Grafika.
Sudirman. 1992. Ilmu Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sumarsono. 1991. Pengantar Umum Pendidikan. Jakarta: Aksara Baru.
Suryosubroto, B. 1999. Manajemen Pendidikan di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik , Cet. Ketiga. Jakarta: Media Pressindo.