Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol.  4,  No.  2 – Juli  2023,  Hal.  272-278  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.272-278

## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEALPAAN PENGEMUDI TRUK YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1535/Pid.B/2019/PN.Sby)
Haniyah 1 , Hasibatul Isniar Sepbrina Pratiwi S 2 ., Gunawan Tondo Rahardjo 3 , Tito Novian Ardiansyah 4 1,2,3,4 Universitas Sunan Giri Surabaya
1 haniyah@unsuri.ac.id, 2 r4inmeong@gmail.com, 3 gunawantondo@gmail.com, 4 titonovian@gmail.com

## Abstrak
Banyak kasus kecelakaan yang melibatkan angkutan umum kususnya truk disebabkan olek faktor kealpaan dari pengemudi.  Penelitian  ini  menganalisis  penerapan tindak  pidana  kealpaan  pengemudi  truk  yang  menyebabkan orang lain meninggal dunia di Indonesia dengan studi kasus penerapan hukum pidana materil oleh hakim dalam putusan Nomor: 1535/Pid.B/2019/PN.Sby. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan statuta dan studi kasus disimpulkan bahwa kecelakaan truk menabrak sepeda angin yang menyebabkan korban meninggal dunia di Jl. Raya Soekarno Hatta, akibat dari sopir yang kurang konsentrasi telah memenuhi unsur perbuatan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan yang  di  sebabkan  oleh  kealpaan  pengemudi  truk yang  menimbulkan  korban  jiwa  baik  luka  ringan,  luka  berat, ataupun meninggal dunia diatur dalam Pasal 359  KUHP serta Pasal 310 ayat Di dalam UU LLAJ No.22 tahun 2009.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Kealpaan, Kecelakaan Lalu Lintas

## Abstract
Many accident cases involving public transportation, especially trucks, are caused by the negligence of drivers. This research analyzes the application of criminal negligence by truck drivers resulting in the death of others in Indonesia, with a case study on the implementation of substantive criminal law by judges in Decision Number: 1535/Pid.B/2019/PN.Sby. Through the normative juridical method with a statutory approach and a case study, it is concluded that the truck accident involving a collision with a bicycle resulted in the victim's death on Jl. Raya Soekarno Hatta, was due to the driver's lack of concentration, fulfilling the elements of the offense as stipulated in Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation in Indonesia. Accidents caused by the negligence of truck drivers resulting in casualties, whether light injuries, serious injuries, or death, are governed by Article 359 of the Criminal Code (KUHP) and Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation.

## Keywords: Crime, Negligence, Traffic Accidents

## I. PENDAHULUAN
Peraturan  yang  mengatur  undang-undang  lalu  lintas  dikembangkan  dan  diundangkan  dengan tujuan  untuk  menjamin  kejelasan  hukum.  Akibatnya,  sangat  penting  untuk  menegakkannya  dengan menerapkan  hukuman  yang  memadai  untuk  mencegah  pelanggar  lalu  lintas  mengulangi  perilaku mereka di masa depan. Hal ini terutama berlaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cedera, luka berat, atau kematian. Akibatnya, penerapan sanksi pidana harus sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ No. 22 Tahun 2009).
Mengacu pada hukum yang berlaku, sanksi pidana bertujuan untuk menegaskan tingkat seriusnya pelanggaran lalu lintas yang berakibat fatal, dan sebagai upaya untuk memastikan keadilan bagi para korban dan keluarga yang terdampak (Aulia Putri et al. (2021). Dengan diterapkannya sanksi pidana, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan dan memberikan efek jera bagi pelanggar  lalu lintas sehingga mereka lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas di masa mendatang. Selain itu, tindakan  hukum  semacam  ini  juga  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan
kepatuhan  masyarakat  terhadap  aturan-aturan  keselamatan  berkendara  agar  dapat  menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman bagi semua pengguna jalan (Hadi & Malagano, 2021).
Undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk mengatur segala aspek yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan, mulai dari definisi lalu lintas, jenis kendaraan bermotor, rambu-rambu lalu lintas,  aturan  berkendara,  hingga  sanksi  yang  diberlakukan  dalam  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan. (Rusmiati et al. (2021) menandaskan bahwa banyak kasus kecelakaan yang melibatkan angkutan umum, terutama truk, disebabkan oleh kealpaan dari pengemudi.
Ratnawaty  (2022)  menggarisbawahi  bahwa  kealpaan  di  sini  dapat  diartikan  sebagai  tindakan seseorang yang dilakukan tanpa disadari dan menyebabkan keadaan yang bertentangan atau melanggar hukum. Beberapa contoh dari kealpaan pengemudi truk adalah mengabaikan rambu lalu lintas, kurang hati-hati dalam mengemudi, dan terburu-buru karena ingin cepat sampai atau beristirahat. Faktor-faktor ini menjadi alasan mengapa pengemudi truk terlibat dalam kecelakaan lalu lintas akibat kealpaannya.
Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UU  LLAJ  No.  22  Tahun  2009)  mengatur  kecelakaan  lalu  lintas  yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi truk dan mengakibatkan kematian, baik luka ringan, luka berat, maupun  luka  berat.  kematian.  Ini  menggarisbawahi  pentingnya  menjatuhkan  hukuman  pidana  pada mereka  yang  bertanggung  jawab  atas  kecelakaan  yang  disebabkan  oleh  mengemudi  yang  ceroboh. Tindakan  ini  sebagai  bentuk  pembalasan  bagi  para  korban  sekaligus  sebagai  upaya  untuk  mencegah terjadinya tindakan serupa di kemudian hari (Sari & Saleh, 2022).
Kecelakaan lalu lintas akibat faktor kealpaan pengemudi memang menjadi permasalahan serius di berbagai kota, termasuk di Kota Surabaya. Salah satu kecelakaan tersebut terjadi pada tahun 2019 di Jl.  Raya  Soekarno  Hatta,  yang  menyebabkan  korban  meninggal  dunia  akibat  tabrakan  dengan  truk. Penyebab kecelakaan ini diduga karena kurangnya konsentrasi dari pengemudi truk yang mengemudi.
Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan melibatkan truk serta kendaraan  sepeda  angin  tentu  membutuhkan  penanganan  yang  serius  dan  adil.  Dalam  hal  ini, permasalahan  tersebut  ditangani  oleh  Pengadilan  Negeri  Surabaya.  Proses  penanganan  kasus kecelakaan  lalu  lintas  seperti  ini  akan  melibatkan  penyelidikan  oleh  pihak  berwenang  dan  aparat kepolisian untuk mengumpulkan bukti dan data terkait insiden tersebut. Pengemudi truk yang terlibat dalam  kecelakaan  mungkin  akan  diperiksa  dan  dihadapkan  pada  proses  hukum  yang  sesuai  dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk Pasal 359 KUHP dan Pasal 310 UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 yang berkaitan dengan kealpaan dalam lalu lintas dan angkutan jalan (Sari & Saleh, 2022).
Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang ada dalam proses pengadilan  untuk  memutuskan  sanksi  yang  tepat  bagi  pengemudi  truk  yang  terlibat.  Sanksi  yang diberikan dapat berupa denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan tingkat kesalahan yang terjadi.
Pentingnya penanganan yang tepat dalam  kasus  seperti ini  adalah  untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban yang kehilangan nyawa karena kecelakaan yang bisa dihindari serta sebagai upaya untuk  menyadarkan  semua  pihak  tentang  pentingnya  keselamatan  berkendara  dan  kewajiban  untuk selalu berhati-hati di jalan raya.
Bertitik  tolak  pada  uraian  diatas  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  tindak pidana kealpaan pengemudi truk yang menyebabkan orang lain meninggal dunia di Indonesia dengan studi kasus penerapan hukum pidana materil oleh hakim dalam putusan Nomor: 1535/Pid.B/2019/PN.Sby.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  yuridis  normatif.  Penulis  menyelidiki konsekuensi  hukum  dari  kelalaian  pengemudi  truk  yang  menyebabkan  kematian  orang  lain  dalam konteks  penelitian  ini.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  lebih  dalam  penerapan  hukum  pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian pengemudi truk yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, serta alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
Penggunaan metode perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagai sumber data penelitian. Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  dan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendekatan perundang-undangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Kealpaan Pengemudi Truk Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Di Indonesia
Saat ini belum ada peraturan atau kriteria di Indonesia yang secara khusus mengatur profesi supir truk.  Saat  ini  yang  dibutuhkan  hanya  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  B1  atau  B2,  tergantung  jenis kendaraan yang dikemudikan, muatan, dan fungsi kendaraan.
SIM B1 berlaku untuk pengendara kendaraan roda empat yang membawa muatan lebih dari 3.500 kilo. Kendaraan penumpang dan kendaraan barang, seperti truk ringan dan minibus seperti mobil Elf, termasuk di antara kendaraan tersebut. SIM B1 terbagi menjadi SIM B1 dan SIM B1 Umum, tergantung kendaraan yang digunakan untuk pribadi atau umum.
SIM  B2  berlaku  untuk  pengemudi  kendaraan  alat  berat,  kendaraan  derek,  atau  kendaraan bermotor  yang  membawa  trailer  dengan  berat  di  atas  1.000  kilogram.  Kendaraan  besar  seperti  bus, trailer, trailer, dan truk disertakan. SIM B2 terbagi menjadi SIM B2 dan SIM B2 Umum, tergantung tujuan kendaraannya, sama seperti SIM B1.
Kemampuan  dan  kondisi  khusus  diperlukan  saat  mengoperasikan  kendaraan  besar  seperti  bus atau truk. Akibatnya, pemilik SIM B1 dan B2 harus lulus ujian tertentu. Untuk memenuhi syarat SIM B1,  pengemudi  harus  sudah  memiliki  SIM  A  minimal  12  bulan  dan  berusia  minimal  20  tahun. Pengemudi harus memiliki SIM B1 minimal 12 bulan dan berusia minimal 21 tahun untuk memenuhi syarat  SIM  B2.  Ujian  untuk  SIM  B1  atau  B2  mencakup  ujian  psikologi  dan  ujian  praktik  dengan simulator.
Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, pasal 37 ayat 1, tes psikologi juga diperlukan saat mengajukan SIM B1 atau B2. Pemeriksaan ini diperlukan untuk menurunkan risiko kecelakaan lalu lintas  yang disebabkan oleh masalah psikologis  atau penggunaan narkoba.
Peran  pengemudi,  khususnya  pengemudi  truk,  sangat  penting  dalam  rangka  kelancaran  lalu lintas.  Pengemudi  memikul  banyak  tanggung  jawab  atas  keamanan,  kenyamanan,  dan  keselamatan perjalanan. Alhasil, dengan adanya regulasi dan ujian yang berat diharapkan dapat berkontribusi pada kelancaran dan keselamatan perjalanan.

## Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan
Bab  XXI  KUHP  Pasal  359  mengatur  ketentuan  tentang  kelalaian  dan  kelalaian  yang mengakibatkan kematian. Menurut pasal ini, orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 1 (satu) tahun penjara. 365 hari. Selain itu, hal yang sama diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ. Jika suatu kecelakaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) menurut ayat (3) pasal ini.

## Unsur Delik karena Kealpaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain
Penerapan sanksi terhadap sebuah delik karena keaalpaan mempunyai beberapa unsur tersendiri. Dimana adanya unsur tersebut bertujuan agar tidak semua tindak pidana tergolong dalam sebuah tindak pidana kealpaan. Selain itu dengan adanya unsur-unsur tersebut memberikan sebuah kepastian bagi para hakim untuk menentukan apakah permasalahan tersebut tergolong dalam keaalpaan atau kesengajaan. Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 KUHPidana tersebut di atas yaitu :
1. Yang  dimaksud  dengan  “barang  siapa”  adalah  pelaku  delik,  yaitu  subjek  hukum  yang melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Subyek  hukum  yang  dipilih  terkait  dengan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kondisi dan kompetensi mental pelaku tindak pidana menentukan  kesalahan  dalam  konteks  ini.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  doktrin  hukum pidana, kapasitas mental ini sering dikaitkan dengan keadaan kesadaran.
2. Bagian  ini  menyangkut  kesalahan  (kelalaian  atau  kelalaian)  yang  mengakibatkan  korban meninggal  dunia.  Dalam  kasus  ini,  penting  untuk  menentukan  apakah  kematian  korban disebabkan  oleh  tindakan  yang  tidak  disengaja  dari  terdakwa  (orang  yang  melakukan kejahatan).
3. Bagian  ini  berfokus  pada  akibat  dari  kecerobohan  atau  kecerobohan  yang  mengakibatkan kematian orang lain. Akibatnya, faktor ini mengharuskan adanya  hubungan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya. Konsekuensi ini memainkan peran penting dalam
konstruksi pelanggaran ini. Menurut Adami Chazawi, menyebabkan kematian orang lain tidak berbeda dengan unsur menghilangkan nyawa dalam Pasal 338 KUHP yang berkaitan dengan pembunuhan.  Perbedaannya  adalah  bahwa  kelalaian  (culpa)  mengandung  unsur  kesalahan, sedangkan pembunuhan mengandung unsur kesengajaan (Adami Chazawi, 2010).

## Penerapan Hukum Pidana Materiil Oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 1535/Pid.B/2019/PN.SBY Posisi Kasus
Pada  hari  Selasa  tanggal  12  Maret  2019  sekitar  pukul  05.30  WIB,  atau  setidak-tidaknya  pada bulan  Maret  2019,  atau  paling  tidak  pada  tahun  2019,  Terdakwa  HANAFI  Bin  SAMSUL  ASHARI sedang  mengendarai  kendaraan  bermotor  di  Jl.  Ir.  H.  Soekarno,  Surabaya,  di  depan  gedung  Graha Sampoerna,  atau  setidak-tidaknya  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Surabaya,  yang  berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Sebuah kecelakaan mobil terjadi akibat kelalaiannya, yang mengakibatkan kematian orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
a. Bahwa  pada  waktu  dan  tempat  sebagaimana  tersebut  di  atas,  awalnya  Terdakwa  yang mengemudikan kendaraan truk Mitsubhisi Nopol W- 9250-H pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 03.30 WIB dari Sidoarjo hendak menuju ke Bangkalan, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa melewati Jl. Ir. H. Soekarno, Surabaya dari arah selatan menuju ke utara,  saat  itu  Terdakwa  yang  sudah  dalam  keadaan  Lelah  dan  mengantuk  tidak  beristirahat terlebih  dahulu  dan  tetap  mengemudikan  truk  dengan  kecepatan  tinggi  sekitar  40  km/jam dengan gigi persneling empat, posisi truk berada di jalur tengah jalan satu arah, arus lalu lintas sepi,  kondisi  jalan  lurus  beraspal,  kondisi  lampu  jalan  masih  menyala  dan  cuaca  cerah, permukaan jalan kering, kemudian oleh karena Terdakwa kurang berhati-hati dan kehilangan konsentrasi dalam mengemudi akibat mengantuk maka truk yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke arah kiri dan tepat di depan gedung Graha Sampoerna truk yang Terdakwa kemudikan pada bagian depan sebelah kiri menabrak bagian belakang sepeda angin yang dikendari oleh Sdr.  MARTHEN  LUKY  KOJONGIAN  sehingga  mengakibatkan  Sdr.  MARTHEN  LUKY KOJONGIAN  dan  sepedanya  terjatuh  ke  jalan  dan  Sdr.  MARTHEN  LUKY  KOJONGIAN mengalami luka kemudian dirawat di UGD Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dan tidak lama kemudian Sdr. MARTHEN LUKY KOJONGIAN meninggal dunia;
b. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Jenazah No. KF: 190113 yang dikeluarkan oleh Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Dr.SOETOMO  dengan  dokter  pemeriksa  dr.  DEKA  BAGUS BINARSA, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 08.50 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban meninggal dunia Sdr. MARTHEN LUKY KOJONGIAN yang jenazahnya  ditemukan  di  RS  Haji  pada  tanggal  12  Maret  2019  pukul  06.00  WIB,  dengan kesimpulan :
1) Jenazah laki-laki, usia antara empat puluh lima tahun hingga lima puluh lima tahun, berat badan  tujuh  puluh  kilogram,  panjnag  badan  seratus  lima  puluh  enam  sentimeter,  warna kulit kuning langsat, status gizi lebih;
2) Pada pemeriksaan luar ditemukan:
a) Luka memar pada bagian dada kanan, dada bagian kiri, punggung bagian kanan, punggung  bagian  kiri,  lengan  atas  kanan,  lengan  atas  kiri,  tangan  kanan,  tangan kiri, tungkai atas kanan, tungkai atas kiri, dan kaki kanan;
b) Luka  lecet  pada  perut  bagian  kiri,  pungung  bagian  kanan,  lengan  atas  kanan, lengan  atas  kiri,  tangan  kanan,  tangan  kiri,  lutut  kanan,  tungkai  bawah  kanan, tungkai bawah kiri dan kaki kanan;
c) Luka robek pada tungkai bawah kiri;
d) Patah  tulang  tertutup  tulang  rusuk  ketiga  hingga  ketujuh  kiri  dan  tulang  rusuk ketiga hingga kelima kanan;
e) Luka dan kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
f) Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

## Pertimbangan Hakim
Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi,  keterangan  Terdakwa  HANAFI  Bin  SAMSUL  ASHARI,
petunjuk, yang dikuatkan dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta di depan persidangan sebagai berikut:
a. Bahwa pada hari  Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Ir. H.Soekarno. Surabaya depan gedung Graha Sampoerna, terdakwa mengendarai truk Mitsubhisi Nopol  W-9250-H  pada  hari  Selasa  tanggal  12  Maret  2019  sekitar  pukul  03.30  WIB  dari Sidoarjo hendak menuju ke Bangkalan.
b. Bahwa terdakwa sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa melewati Jl. Ir.H. Soekarno, Surabaya dari arah  selatan  menuju  ke  utara,  saat  itu  Terdakwa  yang  sudah  dalam  keadaan  Lelah  dan mengantuk tidak beristirahat terlebih dahulu dan tetap mengemudikan truk dengan kecepatan tinggi sekitar 40 km/jam dengan gigi persneling empat. Bahwa pada saat posisi truk berada di jalur tengah jalan satu arah,  arus  lalu lintas  sepi, kondisi  jalan lurus beraspal, kondisi lampu jalan masih menyala dan cuaca cerah, permukaan jalan kering, kemudian oleh karena Terdakwa kurang berhati-hati dan kehilangan konsentrasi dalam mengemudi akibat mengantuk maka truk yang  dikemudikan  oleh  Terdakwa    oleh  ke    arah  kiri    dan  tepat  di  depan      gedung    Graha Sampoerna truk yang Terdakwa kemudikan pada bagian depan sebelah kiri menabrak bagian belakang sepeda angin yang dikendari oleh Sdr. MARTHEN LUKY KOJONGIAN sehingga mengakibatkan Sdr. MARTHEN LUKY KOJONGIAN dan sepedanya terjatuh ke jalan.
c. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Jenazah No. KF: 190113 yang dikeluarkan oleh Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Dr.SOETOMO  dengan  dokter  pemeriksa  dr.  DEKA  BAGUS BINARSA, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 08.50 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban meninggal dunia Sdr. MARTHEN LUKY KOJONGIAN yang jenazahnya  ditemukan  di  RS  Haji  pada  tanggal  12  Maret  2019  pukul  06.00  WIB,  dengan kesimpulan:
1) Jenazah laki-laki, usia antara empat puluh lima tahun hingga lima puluh lima tahun, berat badan tujuh puluh kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit kuning langsat, status gizi lebih;
2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
a) Luka memar pada bagian dada kanan, dada bagian kiri, punggung bagian kanan, punggung  bagian  kiri,  lengan  atas  kanan,  lengan  atas  kiri,  tangan  kanan,  tangan kiri, tungkai atas kanan, tungkai atas kiri, dan kaki kanan;
b) Luka  lecet  pada  perut  bagian  kiri,  pungung  bagian  kanan,  lengan  atas  kanan, lengan  atas  kiri,  tangan  kanan,  tangan  kiri,  lutut  kanan,  tungkai  bawah  kanan, tungkai bawah kiri dan kaki kanan;
c) Luka robek pada tungkai bawah kiri;
d) Patah  tulang  tertutup  tulang  rusuk  ketiga  hingga  ketujuh  kiri  dan  tulang  rusuk ketiga hingga kelima kanan;
e) Luka dan kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
Sebab  kematian  tidak  dapat  ditentukan  karena  tidak  dilakukan  pemeriksaan  dalam  (otopsi). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

## Putusan Hakim
Telah  ditetapkan  secara  pasti  bahwa  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  yang  disangkakan melanggar  Pasal  310  ayat  4  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan buktinya. Faktor- faktor  yang  dapat  mempersingkat  atau  memperpanjang  hukuman  harus  dipertimbangkan  sebelum Majelis Hakim mengambil keputusan. Hal ini memberatkan karena perbuatan Terdakwa menyebabkan kematian seseorang. Namun, ada faktor-faktor lain yang dapat membantu dalam menghukum terdakwa, seperti:
a. Selama persidangan, terdakwa bersikap sopan
b. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan maaf atas perbuatannya
c. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
Keputusan  berikut  diambil  menanggapi  dakwaan  Pasal  310  ayat  (4)  Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
Menyatakan bahwa Terdakwa HANAFI Bin SAMSUL ASHARI telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas perbuatan “Meninggalnya seorang lagi karena kelalaiannya”.
a. Terdakwa dijatuhi hukuman 9 (sembilan) bulan penjara.
b. Menyatakan bahwa jangka waktu penahanan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hukuman.
c. Menahan terdakwa dalam tahanan.
d. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Mitsubishi bernopol W-9250-H, 1 (satu) STNK  Truk  Mitsubishi  bernopol  W-9250-H  yang  dikembalikan  kepada  saksi  Gino,  dan  1  ( satu) unit sepeda angin yang disita untuk dimusnahkan.
e. Membebankan Terdakwa Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk biaya perkara.
Putusan pengadilan menyatakan bahwa dalam memeriksa suatu perkara pidana, hakim mencari kebenaran  materil  dengan  menggunakan  informasi  yang  diperoleh  selama  persidangan  dan  petunjuk yang  dituangkan  dalam  surat  dakwaan  yang  diajukan  oleh  penuntut  umum.  Jelas  dari  keterangan perkara  di  atas  bahwa  memenuhi  syarat-syarat  hukum  untuk  memidana  terdakwa  maupun  ketentuan pidana undang-undang secara formil dan materiil. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, bukti- bukti  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  keterangan  saksi-saksi  yang  bersangkutan,  dan pengakuan yang tulus dari terdakwa diputuskan demikian. Akibatnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya  memutuskan  perbuatan  terdakwa  memenuhi  kriteria  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi sebagai berikut:
a. Setiap individu;
b. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan lalai;
c. Mengakibatkan kematian orang lain;
d. Menyebabkan cedera serius pada orang lain.

## KESIMPULAN
Buku  Kedua  KUHP,  yakni  Bab  XXI  Pasal  359,  dan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310, keduanya memuat ketentuan terkait kelalaian dan kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
Berdasarkan  uraian  perkara  terdahulu,  dapat  disimpulkan  bahwa  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri  Surabaya  telah  menetapkan  bahwa  perbuatan  terdakwa  memenuhi  syarat-syarat  suatu  delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kesimpulan  ini  menunjukkan  bahwa  penelitian  ini  akan  menawarkan  rekomendasi  praktis kepada semua pihak terkait, termasuk penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ketentuan hukum Indonesia tentang kejahatan lalu  lintas, perubahan undang-undang tersebut diperlukan  untuk meningkatkan efektivitas  penegakan sistem hukum terhadap pelanggaran tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab secara pidana atas kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; namun demikian, untuk mengurangi frekuensi kecelakaan lalu lintas, sanksi pidana harus diperkuat.
Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim harus mengkaji dampak dari perbuatan pidana seseorang. Untuk menimbulkan efek jera, aparat penegak hukum dan peradilan di Indonesia harus lebih tegas  dalam  memberikan  hukuman  yang  lebih  keras  kepada  pelaku  tindak  pidana.  Selanjutnya, masyarakat  wajib  mentaati  dan  mentaati  hukum  untuk  membantu  kepolisian  dalam  melaksanakan tugasnya dengan tertib sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Pada kasus ini masih ada seorang saksi yang tidak mengetahui atau tidak melihat terjadinya kecelakaan. Dengan demikian yang menjadi alat bukti kuat dalam persidangan kasus ini adalah rekaman CCTV. Sedang jika merujuk pada pasal  284  KUHAP  tentang  alat  bukti,  CCTV  tergolong  dalam  alat  bukti  pembantu,  bukan  alat  bukti utama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pembaharuan hukum Acara Pidana di
Indonesia,  agar  CCTV  bisa  menjadi  alat  bukti  yang  lebih  kuat  dalam  persidangan  khususnya  dalam perkara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. (2010). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. In Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 .
Aini, N., Indrawati, R., & Rusmiati, D. (2021). Knowledge As A Determining Factor Of Safety Driving Behavior In Truck Drivers. Jurnal Ayurveda Medistra , 3 (1). https://doi.org/10.51690/medistra-jurnal123.v3i1.33 Aulia Putri, M., Sugiartha, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan
Hilangnya Nyawa Seseorang. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (2). https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3269.434-438 Chaniago, A. Y. S. (2002). Kamus lengkap bahasa Indonesia. Bandung: Pustaka Setia .
Dani  Hamzah,  M.  (2018).  Penegakan  Hukum  Pada  Kasus  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Yang
Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1). https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2563
Firganefi  Heni  Siswanto,  N.  C.  P.  (2018).  Analisis  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Yang  Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/PN.Met). JURNAL POENALE . Hadi, S. N., & Malagano, T. (2021). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  Dalam  Mewujudkan  Kesadaran  Hukum  Berlalu  Lintas  (Penelitian  Di  Polres Pesawaran). Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan , 2 (1). https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3045
Hartanto, B. (2020). (Jurnal Penelitian Transportasi Darat) Analisis Perilaku Pengemudi Truk serta Kontribusinya pada Kecelakaan. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9).
Hartini, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Oleh Kepolisian Dalam Hukum Acara Pidana. Jurnal Hukum & Hukum Islam , 9 (2). Hieariej, E. O. (2014). Prinsip-prinsip Hukum Pidana. In Cahaya Atma Pustaka .
Kabir,  S.  F.  (2019).  Kejahatan  Dan  Hukuman:  Tantangan  Filosofis  Determinisme-Kausal  Terhadap
Pertanggungjawaban Pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan , 49 (2). https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2003 Lamintang, P. A. F. (2011). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia .
Putri, H. M., Handayani, A. S., Soim, S., & Akbar, M. I. (2019). Intelligent Transportation System dalam Sistem Monitoring Kecelakaan  Lalu Lintas. Annual Research Seminar (ARS) , 4 (1).
Ratnawaty,  L.  (2022).  Upaya  Pencegahan  Terhadap  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di  Kabupaten  Bogor. YUSTISI (Jurnal Hukum Dan Hukum Islam) , 9 (2).
Remmelink, J. (2014). Pengantar Hukum Pidana Material. In Buku Pengantar Hukum Pidana . Rusmiati, D., Aini, N., & Indrawati, R. (2021). Pengetahuan Sebagai Faktor Penentu Perilaku Safety Driving Pada Pengemudi Truk. Jurnal Ayurveda Medistra , 3 (1).
Sari, N., & Saleh, K. (2022). injauan  Yuridis  Penerapan  Sanksi  Pidana pada  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 TentangLalu Lintas dan  Angkutan Jalan. Injauan   Yuridis  Penerapan   Sanksi   Pidana  Pada   Kecelakaan   Lalu   Lintas  Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 TentangLalu Lintas Dan Angkutan Jalan , 4 . Sumampow, A. (2013). Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas. Lex Crimen , 2 (7).
Sumarjiyo,  S.  (2018).  Efektivitas  sarana  prasarana  penyelidikan  dan  penyidikan  reserse  kriminal  Polri  untuk pengungkapan  tindak  pidana  secara  ilmiah  dalam  rangka  mewujudkan  pelayanan  prima. Jurnal  Litbang POLRI , 21 (3).
Teguh Prasetyo. (2017). Hukum Pidana Edisi Revisi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I .
Utoyo, M., & Afriani, K. (2020). Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum . https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298