## DAMPAK PARIWISATA TERHADAP KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI BANDA ACEH

## The Social-Cultural Impact of Tourism In Banda Aceh
Woro Swesti
Asisten Deputi Industri dan Regulasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Gedung Film Pesona Indonesia Lt. 3 Jl. MT. Haryono Kav. 47-48, RT. 3/RW. 3 Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan 12770 woroswesti@gmail.com
Diterima: 15 November 2019. Disetujui: 14 Desember 2019. Dipublikasikan:  26 Desember 2019

## Abstrak
Berbagai  kondisi  melatarbelakangi momentum perkembangan pariwisata di Banda Aceh, salah satunya yaitu peristiwa  tsunami besar Tahun 2006. Selain itu, kondisi masyarakat Aceh yang pernah berada dalam situasi politik dan keamanan yang kurang baik dengan adanya operasi militer dan konflik berkepanjangan, berpengaruh terhadap cara  masyarakat Aceh berinteraksi  dengan masyarakat pendatang, termasuk  wisatawan.  Kajian dampak pariwisata terhadap kondisi sosial budaya bertujuan untuk mengetahui dampak pariwisata terhadap perubahan sosial budaya masyarakat dan mengetahui bentuk  perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat Banda Aceh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan pariwisata di Aceh tidak menganggu keberlanjutan pariwisata dari aspek sosial budaya. Hasil kajian ini menunjukan bahwa interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal di Banda Aceh  telah berdampak secara sosial maupun  budaya.  Dampak sosial budaya pengembangan pariwisata diantaranya terlihat dengan terlestarikannya budaya  masyarakat lokal seperti tari-tarian adat, sejarah budaya Aceh, pelestarian berbagai bangunan bersejarah di Aceh, penguasaan bahasa asing, terbukanya akses masyarakat lokal ke jaringan yang lebih luas dan terbukanya lapangan pekerjaan baru.   Sedangkan dampak negatif pariwisata terhadap kondisi sosial budaya dilihat dari respon masyarakat lokal terhadap keberadaan pariwisata seperti munculnya konflik kepentingan di antara para pemangku kepentingan, dan munculnya masalah-masalah sosial seperti misalnya perjudian dan prostitusi.  Adanya sikap sebagian masyarakat yang menganggap pengembangan pariwisata bertentangan dengan syariat islam pada dasarnya menjadi tantangan tersendiri bagi para pengambil kebijakan pariwisata di Aceh. Menyikapi permasalahan tersebut, maka diperlukan  perubahan strategi pengembangan pariwisata di Aceh. Masyarakat perlu  diberikan sosialisasi terkait pariwisata dan  dilibatkan dalam penentuan kebijakan dan keputusan kepariwisataan.
© 2019 Asdep Industri dan Regulasi Pariwisata
Kata Kunci: Budaya; Dampak; Pariwisata; Sosial

## Abstract
Various conditions are force  the tourism development in Banda Aceh, one of them  is tsunami  wave in 2006.  The condition of the people of Aceh who had been in a bad political and security with the presence of military operations and prolonged conflict, affected the way the Aceh  community interacts with migrant (tourists). The study of the
impact of tourism on socio-cultural is important to ensure that tourism development in Aceh does not disturb the sustainability of the socio-cultural aspects. The interaction between tourists and local people in Banda Aceh has a social and cultural impact. The socio-cultural impact of tourism development can be seen from the preservation of local culture such as traditional dances, Aceh's cultural history, preservation of various historic buildings in Aceh. While the negative impact of tourism on socio-cultural conditions can be seen from the response of local communities to the existence of tourism such as the emergence of conflicts of interest among stakeholders, and social problems such as  gambling and prostitution. Some  of part of the communities  who think that tourism development is against Islamic law is become a challenge for tourism policy makers in Aceh. To anticipate this, it is necessary to change the strategy in developing tourism in Aceh. The community needs to be involved in determining policies and decisions related to tourism in their area.
© 2019 Asdep Industri dan Regulasi Pariwisata
Key words: Culture; Impact; Social; Tourism.

## PENDAHULUAN

## 1.  Latar belakang masalah
Aceh  dengan ibukotanya Banda Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan kawasan perniagaan strategis yang berada di ujung Pulau Sumatera. Sebelum Belanda mengalahkan Aceh pada tahun 1903, Aceh merupakan entitas politik yang independen. Selama pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-19, Aceh mengalami kemajuan signifikan di bidang politik dan ekonomi. Aceh menjadi salah satu pusat perdagangan besar di Asia Tenggara dan mengendalikan pelabuhan- pelabuhan besar di seluruh wilayah Sumatera Utara dan Semenanjung Melayu (Reid, 1969: 3).
Membahas mengenai Aceh tidak terlepas dari dua peristiwa yang paling berpengaruh dalam perkembangan Aceh hingga menjadi seperti saat ini. Pertama adalah permasalahan politik. Pada masanya, Aceh terus dilanda prahara perang melawan Belanda pada (1873-1942), melawan Jepang (1942-1945), perang Cumbok, DI/TII (1953-1958), G30 S PKI (1965-1966) dan yang terakhir perlawanan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM (1974-2006). Sehingga bila diperhatikan secara keseluruhan lebih banyak masa yang dilewati oleh masyarakat Aceh dalam kondisi konflik daripada masa yang aman (Hatta, 2016).
Dari hasil laporan Komnas HAM dan Tim Pencarian Fakta yang dibentuk oleh Pemerintah
Indonesia, di tiga kabupaten di Aceh, yaitu: Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur, menyebutkan bahwa banyak orang disiksa sampai mati, masyarakat dianiaya, hilang dalam penculikan, anak menjadi yatim, wanita diperkosa, isteri menjadi janda, sekolah dibakar, rumah, fasilitas umum dirusak, pada masa Daerah Operasi Militer (DOM)-I  di Aceh. Kenyataan pahit yang terjadi di dalam masyarakat Aceh, belum begitu sempurna karena hanya berdasarkan data pada waktu sebelum tahun 2000, sedangkan tahun selanjutnya pada masa pemberlakuaan DOM-II, banyak yang belum ada data secara terperinci (Eda dalam Hatta, 2014).
Konflik berkepanjangan tersebut akhirnya terselesaikan dengan ditandatanganinya MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. MoU ini merupakan gerbang bagi masyarakat Aceh untuk keluar dari situasi teror dan kekerasan yang telah berlangsung selama tiga dekade. MoU Helsinki pada akhirnya menjadi modal politik masyarakat Aceh untuk  mengelola kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia sehingga terbebas dari kemiskinan dan ketidakadilan. Kondisi  ini tentunya  sangat mempengaruhi masyarakat Aceh baik dari sisi fisiologis maupun psikologis.    Dari sisi psikologis masyarakat Aceh menjadi  rentan dengan perasaan ketakutan,  kekecewaan yang dalam, kecemasan, kemarahan, kebencian, tertekan, stres depresi dan kondisi ini sering
dinyatakan sebagai respon ketidakpuasan psikologis (Hatta, 2014).
Peristiwa kedua adalah bencana tsunami Aceh. Pada 26 Desember 2004 gempa berkekuatan 9,1 skala richter mengguncang dasar laut di barat daya Sumatera. Berselang satu hari setelahnya, PBB menyatakan bahwa tsunami di Aceh sebagai bencana kemanusiaan terbesar yang pernah ada. Sebagai akibat dari bencana ini, tercatat sekitar 130.013 orang tewas dan 37.066 hilang. Bencana ini juga menghancurkan pemukiman penduduk hingga banyak penduduk yang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Selain dampak fisik, bencana ini juga memberikan dampak psikologis yang menyebabkan trauma berkepanjangan. Disamping itu, gempa bumi dan tsunami pada saat itu juga melumpuhkan hampir semua layanan dasar di daerah yang terkena bencana. Secara keseluruhan, menurut data Nota Keuangan APBN 2019, kerugian akibat gempa dan tsunami di Aceh dan Nias pada Tahun 2004  mampu menimbulkan kerugian sebanyak 41,4 triliun rupiah (Irfa, 2019).
Di  tahun 2004 hingga 2005, ada dua bentuk aktivitas pemulihan yang berlangsung di Aceh, yaitu proses rekonstruksi dan rehabilitasi korban bencana alam di  satu sisi, dan integrasi dan rehabilitasi korban konflik maupun pihak yang berkonflik di sisi lain. Terjadinya  bencana tsunami yang meluluhlantakkan hampir sebagian besar wilayah di Aceh dan terwujudnya perdamaian atas konflik berkepanjangan adalah momentum dan faktor pendorong mulai tumbuhnya pariwisata dan keterbukaan masyarakat Aceh khususnya Banda Aceh.
Pariwisata di Banda Aceh sebelum terjadi tsunami pada tahun 2004 banyak didominasi oleh pesona wisata alam dan budaya seperti Pantai Lampuuk, Pantai Alue Naga,  Masjid Raya Baiturahman, Museum Nagari Aceh, Rumoh
Aceh, Komplek Taman Ghairah/Gunongan yang menceritakan sejarah dan budaya Aceh, dan Kawasan Wisata Kuliner Keudah dan Simpang Mesra.  Semenjak terjadinya tsunami di Aceh, bertambah banyak objek wisata di Banda Aceh yang bermunculan. Bukti-bukti peninggalan sisa tsunami Aceh seperti kapal yang masuk ke darat dan terdampar di atas rumah penduduk ternyata menarik wisatawan baik nusantara maupun asing untuk menyaksikan secara langsung bekas kedahsyatan tsunami.
Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kembali dibangun oleh Pemerintah dengan dibantu  pihak internasional. Saat ini, Kota Banda Aceh telah bangkit, dan telah berkembang pesat dari berbagai aspek baik itu ekonomi, pendidikan, dan pariwisata khususnya. Seperti daerah lain di Indonesia yang kaya akan potensi wisata, begitu pula dengan Kota Banda Aceh yang kaya akan potensi wisata yang dimiliki baik alam maupun buatan. Beberapa diantaranya yang sangat terkenal yaitu Masjid  Raya Baiturrahman;  Pantai Lhoknga dan Pantai Lampuuk; Museum Tsunami Aceh dan Kherkoff; Museum PLTD Apung; Kapal di Atas Rumah dan Taman Sari Gunongan.
a. Kapal di Atas Rumah
b. Masjid Raya Baiturahman
c. Pantai Lhoknga d. PLTD Apung
Gambar 1
Objek Daya Tarik Wisata di Banda Aceh Sumber: Penulis, 2015
Sementara itu, perkembangan pariwisata di Banda Aceh juga  dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisman dan dibukanya beberapa akses penerbangan langsung internasional dari dan ke Banda Aceh. Seperti Kuala Lumpur - Banda Aceh dilayani oleh maskapai Air Asia dan Penang- Banda Aceh yang dilayani maskapai Firefly dan Lion Air. Tabel 1 menunjukan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan negara asal yang datang ke Aceh.
Tabel 1.  Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Banda Aceh berdasarkan Negara Asal Tahun 2018
24.210 858 720 392 282 275 274 269 268 229 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Jumlah…
Sumber: Statistik Wisman Kota Banda Aceh, 2018
Berdasarkan tabel diatas, maka pada tahun 2014 negara penyumbang wisman terbesar ialah negara dari Malaysia sebanyak 24.210 orang (82,87%),  RRC  sebanyak  858 orang (2,94%), Eropa lainnya 720 orang (2,46%), Perancis  392 orang  (1,34%), Jerman  sebanyak 282  (0,97%), Australia sebanyak 275 (0,94%), Amerika Serikat sebanyak 274  (0,94%), Inggris  sebanyak 269 orang  (0,92%), Thailand  sebanyak 268 orang (0,92%), dan Singapura  sebanyak 229 orang (0,78%).  Malaysia menjadi negara penyumbang jumlah wisatawan mancanegara terbesar ke Aceh sebab memiliki kedekatan budaya melayu dan sejarah, bahkan mungkin agama dimana mayoritas negara malaysia warganya beragama islam dan merasa nyaman dengan berkunjung ke Aceh
karena Aceh juga telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia.
Banyaknya kunjungan wisatawan Malaysia ke Indonesia disebabkan karena sejak berabad-abad yang lalu, hubungan antara Aceh yang terletak di utara pulau Sumatera, Indonesia dengan semenanjung Tanah Melayu(Malaysia Barat) sudah terjalin sangat erat. Orang Aceh lebih senang menyebut Malaysia dengan sebutan Malaya. Hubungan antara Kerajaan Aceh Darussalam dan Kerajaan Melayu Malaysia telah terjalin sejak berabad-abad lalu. Hubungan itu lebih kepada hasrat memperluas daerah kekuasaan. Terjadinya hubungan itu tidak terlepas dari peran Portugis yang berusaha menguasai negeri-negeri islam di kawasan timur ketika itu. Hubungan tersebut terus terjadi hingga hari ini. Orang Aceh dan Orang Melayu Malaysia memiliki hubungan batin yang kuat. Sejak dulu, orang Aceh sangat bangga jika baru kembali dari Malaya (Armando, 2012).
Data lain juga menyebutkan antusiasme wisatawan datang ke Banda Aceh. sebanyak 65 turis mancanegara berlabuh di Pelabuhan Ulee Lheu, Banda Aceh pada Maret 2017 untuk mengunjungi situs tsunami. Keingintahuan pada sejarah bencana tsunami menjadi alasan utama mereka untuk mengunjungi Banda Aceh. Wisatawan tersebut datang dari berbagai negara seperti Inggris, Filipina, Australia, Selandia Baru dan negara Eropa lainnya. Umumnya wisatawan asing tersebut mengunjungi situs tsunami kapal PLTD Apung, Museum Tsunami Aceh  dan Museum Rumoh Aceh. Apalagi Aceh ditetapkan menjadi salah satu destinasi wisata halal di Indonesia dan berhasil meraih World’s Best Halal Cultural Destination pada ajang World Halal Tourism Award 2016 di Abu Dhabi.
Banyaknya kedatangan orang asing ke Banda Aceh baik dalam rangka berwisata ataupun relawan asing atau aktivis NGO yang datang singgah untuk berwisata pantai terutama selancar ikut mendongkrak popularitas daerah tujuan wisata pantai di Banda Aceh. Kedatangan orang
P-ISSN: 1907 - 9419 E-ISSN: 2685 - 9076 Desember 2019
asing tentunya membawa perubahan pada segi sosial dan kebudayaan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Cook dan Sellitz (1955:52-3) bahwa interaksi sosial muncul saat hubungan antar pribadi terjadi dengan situasi dan kondisi tertentu ataupun interaksi yang berawal dari pengamatan perilaku individu lain, yang mengarah pada hubungan berjangka panjang dan bersifat akrab. Wisatawan dan masyarakat lokal dapat memiliki hubungan atau interaksi pada saat mereka melakukan transaksi jual beli suvenir, saat wisatawan menggunakan jasa masyarakat lokal sebagai  supir  atau  pemandu wisata,  dan saat bertemu di tempat wisata seperti di restoran, hotel, biro perjalanan dan sebagainya.
Contoh lain yang berkaitan dengan dampak pariwisata terhadap kondisi sosial budaya masyarakat di Aceh juga terlihat pada masyarakat di wilayah Iboih, Sabang. Kedatangan wisatawan ke Iboih-Sabang, berpengaruh pada kepekaan masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut dan pantai, masyarakat lebih terbuka terhadap pendatang, meningkatnya kesadaran akan kebersihan dan kedisiplinan waktu, serta meningkatnya kemampuan bahasa asing masyarakat (Saputra, 2016).
Kondisi masyarakat di Banda Aceh pada masa sebelum pariwisata jauh berkembang sangatlah berbeda. Dua momentum kebangkitan Aceh yang ditandai dengan terselesaikannya konflik berkepanjangan dan bencana alam tsunami yang menyita perhatian internasional menjadi dua faktor yang tidak dapat dikesampingkan dalam momentum pertumbuhan dan perkembangan pariwisata khususnya di Banda Aceh. Selain itu, tentu sudah banyak diketahui bahwa Aceh menerapkan syariat islam dalam mengatur tatanan hidup masyarakat Aceh. Aceh memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang salah satu isinya
bahwa Aceh diberikan kewenangan menjalankan syariat islam secara menyeluruh meliputi akidah, syariah, dan akhlak dan sebagian masyarakat menganggap pariwisata sebagai perilaku yang identik dengan kemaksiatan.
Strinati  dan Macdonald dalam Nasution (2016) menyebutkan bahwa di Aceh, wisata populer dianggap sebagai aspirasi budaya massa yang ‘tak santun' melalui imaji industri hiburan. Dianggap  hanya hendak mengejar laba wisata, kaum elit  atau Pemerintah Aceh terkesan cenderung merendahkan wisata sebagai ‘budaya pop’ yaitu budaya yang bersifat  rendahan, masif, dangkal, imitatif, dan seragam.  Wisata sebagai budaya populer selalu dianggap bermasalah oleh para pemimpin politik, pendisiplin moralitas dan sosial. Mereka berpandangan bahwa seharusnya masyarakat memperhatikan hal-hal  yang lebih mencerahkan dan bermanfaat ketimbang berwisata dengan imaji budaya populer (Strinati, 1995:41)
Berbagai situasi dan kondisi melatarbelakangi momentum perkembangan pariwisata di Banda Aceh. Terutama perkembangan wisata untuk mengenang dahsyatnya kejadian tsunami, seperti museum tsunami Aceh, Kapal di Atas Rumah, PLTD Apung yang menjadi magnet utama pariwisata di Banda Aceh. Semakin diminatinya Banda Aceh yang berpedoman pada  syariat islam dalam berbagai aspek kehidupan sebagai daerah kunjungan wisata tentunya berdampak pada kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Padahal pengembangan pariwisata sebisa mungkin tetap memikirkan keberlanjutan dari sisi sosial budaya daerah tersebut.

## 2. Perumusan masalah
Setiap suku di Indonesia memiliki ciri khas karakter yang berbeda-beda, termasuk
masyarakat Aceh yang mempunyai  identitas budaya “ Tueng Bila ” yakni prinsip-prinsip harga diri yang mereka yakini benar dalam hal nilai- nilai agama dan budaya. Dimana nilai-nilai agama dan budaya tersebut akan dibela sepenuh jiwa raga.  Apalagi dengan kondisi masyarakat Aceh yang  pernah  berada dalam situasi operasi militer dan konflik berkepanjangan, tentunya akan berpengaruh  terhadap cara berpikir, berperilaku interaksi  masyarakat Aceh dengan masyarakat pendatang, termasuk  wisatawan. Oleh sebab itu, yang menjadi  pokok permasalahan dalam tulisan ini yaitu:
1.  Bagaimana dampak pariwisata  terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat  di Kota Banda Aceh?
2.  Bagaimana upaya untuk meminimalisasi terjadinya dampak pariwisata terhadap sosial dan  budaya  termasuk strategi budaya orang aceh dalam mengantisipasi perkembangan pariwisata di Kota Banda Aceh?

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik analisis data kualitatif deskriptif.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur. P enelitian deskriptif berupaya  memaparkan situasi atau peristiwa dan tidak menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, serta menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana (Rakhmat, 2002).  Berbagai sumber informasi
dalam kajian ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel, tesis dan disertasi, berbagai laporan penelitian, dokumen pemerintah, dan berbagai informasi dari berbagai media baik cetak maupun elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Dampak pariwisata  terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat  di Banda Aceh?
Bagi  masyarakat Banda Aceh, ajaran agama merupakan tolak ukur atas segala sikap dan perilaku, cara berpenampilan dan bahkan cara bergaul terhadap sesama. Sikap dan pandangan terhadap segala sesuatu menyangkut penilaian benar-salah dan baik-buruk  selalu dikaitkan dengan ajaran islam. Oleh sebab itu, semua gerak kehidupan masyarakat selalu terikat pada syariat islam yang dikemas dalam bentuk adat (hukum) dan adat istiadat. Keadaan ini tampak pada beberapa aspek seperti yang tercantum dalam beberapa hadih maja atau peribahasa atau perkataan dalam bahasa Aceh yang mengandung unsur filosofis berisikan nasihat, peringatan, atau penjelasan atau sindiran halus agar menjadi pedoman hidup.
“ Hukom ngon adat lagee dzat ngon sipheuet” yang artinya adat dengan hukum syariat islam tidak dapat dipisahkan dan sudah menyatu, seperti zat dengan sifatnya yang diumpamakan seperti kuku dengan daging, sehingga kaidah islam sudah merupakan bagian daripada adat. Adapula ungkapan lain seperti “ hukom adat hanjeut cree lagee mata itam ngon mata puteh” yang artinya hukum dan adat tidak boleh dipisah bagaikan mata hitam dan putih mata; hukum adalah hukum Allah dan adat adalah adat Allah. Ungkapan-ungkapan tersebut pada intinya memberikan cerminan dari syariat islam dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh.
Oleh sebab itu, Aceh mendapat julukan “serambi mekah”,  “semangat perang sabil”,  dan  “Kerajaan Aceh Darussalam”  sebagai wujud dari semangat dan nilai yang  lahir dari perpaduan tersebut. Terkait hal ini, maka pariwisata yang dikembangkan pada umumnya di Aceh adalah pariwisata yang dilandasi oleh budaya Islam.
Sebagai daerah yang menerapkan syariat islam hampir disetiap aspek kehidupan masyarakatnya, Aceh sangat mempertimbangkan pendapat para ulama. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh bahkan ikut mengeluarkan fatwa terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh. Dalam rumusan Keputusan Sidang/Fatwa yang dihasilkan dalam Sidang Paripurna MPU Aceh, disampaikan poin-poin keputusan tentang Pariwisata dalam pandangan islam, yaitu mengenai fatwa yang berisikan pengaturan bahwa 1). Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut; 2) Pariwisata yang di dalamnya terkandung unsur- unsur kemaksiatan hukumnya haram; 3) Pariwisata yang didalamnya terkandung nilai- nilai kemaslahatan hukumnya mubah (boleh). Meskipun pemerintah dan MPU Aceh  telah berusaha untuk meminimalisasi  dampak dari pariwisata, namun dalam pelaksanaannya  ekses dari pariwisata di Aceh khususnya Banda Aceh tetap terasa.
Merujuk pada apa yang disampaikan oleh Cooper (1993) dampak pariwisata muncul karena adanya interaksi dimana industri pariwisata melibatkan tiga hal yaitu wisatawan, masyarakat, dan hubungan masyarakat dan wisatawan. Dampak sosial budaya muncul apabila terjadi interaksi antara wisatawan dan masyarakat ketika
(1) wisatawan membutuhkan produk dan membelinya dari masyarakat disertai dengan tuntutan-tuntutan sesuai dengan keinginannya, (2) pariwisata membawa hubungan yang informal dan pengusaha pariwisata mengubah sikap spontanitas masyarakat menjadi transaksi komersial, dan (3) wisatawan dan masyarakat bertatap muka dan bertukar informasi atau ide, sehingga menyebabkan munculnya ide-ide atau gagasan-gagasan baru.
Mathieson and Wall (1982:37) menyebutkan bahwa “ there is no clear distinction between social and cultural phenomena” , sehingga sebagian besar ahli menggabungkan dampak sosial dan dampak budaya di dalam pariwisata ke dalam judul 'dampak sosial budaya' ( The sosiocultural impact of tourism in a broad context ).
Studi tentang dampak sosial budaya pariwisata selama ini lebih cenderung mengasumsikan bahwa akan terjadi perubahan sosial-budaya akibat kedatangan wisatawan, dengan tiga asumsi yang umum  (Martin  dalam Sonya, dkk (2014), yaitu:
1. perubahan dibawa sebagai akibat adanya intrusi dari luar, umumnya dari sistem sosial-budaya yang superordinat terhadap budaya penerima yang lebih lemah;
2. perubahan tersebut umumnya destruktif bagi budaya indigenous atau budaya asli masyarakat pribumi;
3. perubahan tersebut akan membawa pada homogenisasi budaya, dimana identitas etnik lokal akan tenggelam dalam bayangan sistem industri dengan teknologi barat, birokrasi nasional dan multinasional, a consumer-oriented economy , dan jet-age lifestyles .
Dampak pariwisata terhadap sosial budaya masyarakat di Banda Aceh dapat terjadi
akibat adanya interaksi jual beli antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Interaksi dapat terjadi pada berbagai waktu dan kesempatan. Seperti pada saat masyarakat lokal menjual kerajinan atau suvenir khas Aceh atau bahkan kuliner khas Aceh seperti ayam tangkap, mie aceh dan sebagainya yang banyak disajikan di rumah makan di Banda Aceh. Interaksi dapat pula terjadi antara wisatawan dengan pramuwisata atau guide dan supir yang biasa membawa wisatawan bepergian dari satu destinasi ke destinasi lainnya. Diantara mereka tentunya terjadi pertukaran informasi baik terkait pariwisata maupun hal lainnya. Bahkan interaksi juga dapat terjadi ketika bertemu di suatu objek wisata pada saat sama-sama menjadi wisatawan.
Masyarakat Aceh memiliki keanekaragaman budaya yang telah dikenal oleh masyarakat luas. Salah satu bentuk kebudayaan Aceh yang paling dikenal adalah Tari Saman dan Rapa’i Geleng yang menghentak dengan harmonisasi tinggi. Dalam hal  kuliner,  berbagai sajian khas seperti mie aceh, kopi aceh, kare kambing  yang kaya akan bumbu menjadi favorit bukan hanya masyarakat lokal Aceh tapi juga masyarakat di luar Aceh. Semua itu merupakan modal bagi pengembangan industri pariwisata di Aceh. Selain kebudayaan yang telah dikenal luas oleh masyarakat luar tersebut, masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam juga memiliki kebudayaan yang sangat menarik untuk dijadikan atraksi budaya dalam kegiatan pariwisata, seperti; geudeue-geudeue,  peupok  leumo,  pacu  kude , gaseng , dan lain-lain.
Seperti pelaksanaan program pembangunan pada umumnya, pengembangan pariwisata sudah tentu mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positif dari kegiatan pariwisata terhadap
budaya masyarakat lokal antara lain; munculnya kreativitas dan inovasi budaya, akulturasi budaya, dan revitalisasi budaya. Sedangkan dampak negatif yang sering dikawatirkan terdapat budaya masyarakat lokal antara lain; proses komodifikasi, peniruan, dan profanisasi (Shaw and Williams, dalam Ardika 2003:25).
Subadra (2006) memberikan batasan yang lebih jelas mengenai dampak sosial-budaya pariwisata. Dampak positif sosial budaya pengembangan pariwisata dapat dilihat dari adanya pelestarian budaya-budaya masyarakat lokal seperti kegiatan keagamaan, adat istiadat, dan tradisi, dan diterimanya pengembangan objek wisata dan kedatangan wisatawan oleh masyarakat lokal. Sedangkan dampak negatif sosial budaya pengembangan pariwisata dilihat dari respon masyarakat lokal terhadap keberadaan pariwisata seperti adanya perselisihan atau konflik kepentingan di antara para stakeholders , kebencian dan penolakan terhadap pengembangan pariwisata, dan munculnya masalah-masalah sosial seperti praktek perjudian, prostitusi dan penyalahgunaan seks ( sexual abuse ).
Merujuk pada apa yang disebutkan oleh Shaw dan Williams dalam Ardika (2003) dan Subadra (2006)  tersebut, maka ada beberapa dampak sosial yang ditimbulkan sebagai ekses pengembangan pariwisata di Banda Aceh, yaitu:
1.  Kedatangan wisatawan yang semakin ramai mau tidak mau merubah cara masyarakat dalam berkomunikasi. Untuk mempermudah transaksi masyarakat Aceh pun sudah banyak yang menggunakan internet, telepon genggam dan sebagainya. Melalui handphone , orang dapat menyampaikan pesan dengan cara mudah baik melalui pesan  berbicara maupun pesan singkat. Pengaruh ini menjalar pada penurunan fungsi kantor pos yang sebelumnya memegang peranan
penting yaitu untuk mengantar surat hingga ke tempat tujuan. Contoh lainnya yaitu transformasi elektronik  membawa pengaruh besar kepada sistem pengiriman uang. Setelah sebelumnya pengiriman uang dilakukan melalui wesel, maka saat ini orang bisa mengirimkan uang melalui ATM, internet banking dan mobile banking atau sistem pembayaran melalui kartu debit/kredit. Tentu kemajuan dalam hal komunikasi ini merupakan suatu tuntutan dalam pariwisata akan akan memudahkan wisatawan dalam memperoleh informasi.
2. Masyarakat di Banda Aceh memiliki hospitality yang lebih baik. Masyarakat Aceh lama berada dalam situasi konflik berkepanjangan. Hal tersebut membuat mereka lebih waspada dalam berinteraksi dengan masyarakat pendatang. Setelah pariwisata mulai berkembang, khususnya setelah terjadinya musibah tsunami, cara mereka berinteraksi dengan pendatang lebih ramah dan terbuka. Apalagi akibat pariwisata banyak diantara masyarakatnya yang bekerja sebagai supir, pemandu wisata, tukar parkir, penjual dan sebagainya, dimana keramahan tentunya menjadi poin utama.
Pemerintah, yakni Kementerian Pariwisata  pun telah  berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi dan Kota dalam  memberikan berbagai kegiatan pelatihan SDM pariwisata untuk meningkatkan kompetensi SDM industri pariwisata di Aceh. Sebagai penduduk yang pernah lama berada dalam suasana konflik militer, sulit bagi masyarakat untuk dapat menerima kedatangan orang asing. Jangankan kedatangan wisatawan dari mancanegara, kedatangan orang asing dari luar wilayah Aceh saja bisa jadi mereka akan menatap dengan penuh curiga.
3. Masyarakat Banda Aceh memperoleh pengetahuan dan wawasan tambahan dengan penguasaan bahasa asing  diantaranya  Bahasa Inggris.
4. Pertumbuhan warung atau kedai kopi di Banda Aceh semakin pesat. Menjamurnya bisnis warung kopi tidak lepas dari kondisi keamanan yang terus membaik setelah konflik berkepanjangan dan musibah tsunami yang melanda. Aceh dikenal dengan sejuta warung kopi karena begitu mudahnya menemukan warung kopi hingga di pelosok desa. Wisatawan yang datang ke Aceh ternyata banyak yang tertarik untuk mencicipi kopi khas Aceh berjenis Kopi Arabika Gayo dan Kopi Ulee Kareng. Festival Kopi merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Aceh untuk menarik kedatangan wisatawan. Dengan dukungan dari Pemerintah Kota dan Dinas Pariwisata Aceh khususnya Kota Banda Aceh lekat dengan citra salah satu daerah di Indonesia yang memiliki cita rasa khas kopi ternikmat, sehingga wisatawan pencinta kopi harus datang ke Banda Aceh. Dengan melekatnya citra sebagai penyedia kopi khas Arabika Gayo dan Ulee Kareng tersebut, semakin banyak kedai kopi tumbuh di Banda Aceh. Dalam perkembangannya bahkan menjadi sangat modern dengan suasana kafe dan fasilitas internet gratis.
5. Munculnya masalah-masalah sosial seperti praktek prostitusi. Meskipun Aceh dikenal dengan daerah yang menerapkan syariat islam, namun praktek prostitusi tetap saja tidak terhindarkan di wilayah ini. Sebut saja wilayah seperti Lorong Kelinci di kawasan Jambo Tape, Kuta Alam dan kawasan Peunayong. Bila dahulu praktek prostitusi dilakukan terselubung dengan modus salon kecantikan, kafe-kafe, dan hotel melati
bertarif murah, maka saat ini prakteknya merambah ke hotel-hotel berbintang yang ada di Banda Aceh. Tentunya bukan rahasia umum bila terkadang  ada oknum  wisatawan atau tamu hotel berperan dalam menciptakan “demand” praktek prostitusi ini.
Pemerintah Aceh  sebenarnya  juga sudah mengesahkan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum) untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk perbuatan zina serta meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat atau mesum (Widyanto, 2013:15). Tetapi ternyata hal tersebut juga tidak bisa menjadi  solusi maksimal  karena masih adanya PSK yang melakukan bisnis prostitusi.
6.  Respon masyarakat lokal terhadap keberadaan pariwisata seperti adanya perselisihan atau konflik kepentingan di antara para pemangku kepentingan, kebencian dan penolakan terhadap pengembangan pariwisata. Kegiatan pariwisata di Aceh merupakan gejala sosial budaya baru yang melanda bersamaan dengan meningkatnya intensitas pengaruh ekonomi pasar. Walaupun perjalanan untuk memperoleh pengalaman dan kepentingan keagamaan ( spiritual ) sudah merupakan tradisi  bagi sebagian masyarakat pedesaan, namun perjalanan yang terorganisir dengan pelayanan komersial merupakan gejala baru. Tidak banyak yang sadar untuk mengambil keuntungan secara langsung dari peluang yang terbuka lewat kegiatan pariwisata dengan mengembangkan sistem pelayanan yang dapat mendatangkan keuntungan nyata dan berkelanjutan. Alih-alih menikmati peluang ekonomi yang terbuka, justru muncul kecenderungan penduduk di kawasan wisata tergusur dan menjadi penonton terhadap
kehadiran dan kegiatan kepariwisataan di lingkungannya sendiri. Gejala sosial semacam ini, dapat menimbulkan reaksi masyarakat yang kadang-kadang menjurus pada tindak kriminal yang tidak diharapkan. Kesenjangan dalam kemampuan melihat dan memanfaatkan peluang usaha itu biasanya menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya mengundang pertentangan sosial disertai kekerasan yang kurang mendukung pengembangan industri pariwisata.
7.  Kafe merupakan bagian dari pembangunan fasilitas yang banyak dibutuhkan khususnya oleh wisatawan terutama wisatawan mancanegara. Dalam perkembangannya, menjamurnya kafe atau warung kopi dalam bentuk lebih modern ternyata memberikan peluang terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja di Banda Aceh. Bila diperhatikan sepanjang jalan protokol ibu kota ini terlihat kafe-kafe yang menjamur tanpa ada pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan, dimana masalah pemisahan ini adalah aturan yang sebelumnya sangat ketat diperhatikan di Aceh.
8.  Perubahan pada cara berpakaian remaja muslim.
Realitas kekinian  remaja putri tidak terlepas pula dari sikap dan persepsi mereka sendiri terhadap gaya busana muslimah serta industrialisasi dan globalisasi yang melanda dunia. Konsep cantik bagi wanita sekarang amat berbeda dengan konsep cantik yang dimiliki oleh generasi sebelumnya. Konsep cantik di kalangan remaja tidak hanya dipengaruhi budaya lokal, tetapi turut pula dipengaruhi budaya luar. Kedua aspek tersebut akan menjadi referensi remaja dalam berbusana. Mereka lebih berani, cuek, dan
P-ISSN: 1907 - 9419 E-ISSN: 2685 - 9076 Desember 2019
lebih bersemangat bebas dibandingkan generasi di atas mereka. Gaya busana mereka lebih memilih baju-baju kasual untuk kegiatan sehari-hari mereka. Remaja putri di Aceh berusaha menampilkan gaya busana yang tidak ketinggalan zaman, namun mereka juga tidak ingin dikatakan melupakan akarnya (pakai jilbab). Sehingga remaja ini memakai jilbab tetapi berpakaian ketat. Dengan demikian, ada adopsi terhadap nilai budaya luar. Cara berpakaian tersebut sangat dilarang di Banda Aceh karena merupakan daerah yang menerapkan syariat islam. Bahkan ketentuannya sudah diatur dalam pasal 13 Qanun Nomor 11 tahun 2002 yang mengatur tentang cara berpakaian bahwa setiap orang islam wajib berpakaian islami dengan kriteria menutup aurat, tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
9. Komersialisasi Budaya pada pertunjukan Tari.
Banyak pihak khawatir dengan terjadinya proses kehilangan otentisitas dalam kebudayaan lokal, bagi Urry (1990), kebudayaan memang selalu beradaptasi, termasuk dalam menghadapi pariwisata, dan di dalam proses tersebut tidak berarti makna atau otentisitas otomatis hilang. Akulturasi merupakan proses yang wajar dalam setiap pertemuan antarbudaya. Namun demikian ia juga mengakui adanya komoditisasi dari berbagai aspek keagamaan, yang memunculkan konflik, karena pengaruh pariwisata. Pendapat ini didukung oleh Burns and Holden (1995), yang melihat perubahan fungsi kebudayaan, karena kebudayaan dipandang sebagai sumberdaya komersial.
Pada masa lalu, Tari Saman biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk
merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tari Saman biasanya ditampilkan tidak menggunakan iringan alat musik, akan tetapi menggunakan suara dari para penari dan tepuk tangan mereka yang biasanya dikombinasikan dengan memukul dada dan pangkal paha mereka sebagai sinkronisasi dan menghempaskan badan ke berbagai arah. Tarian ini dipandu oleh seorang pemimpin yang lazimnya disebut Syech. Karena keseragaman formasi dan ketepatan waktu adalah suatu keharusan dalam menampilkan tarian ini, maka para penari dituntut untuk memiliki konsentrasi yang tinggi dan latihan yang serius agar dapat tampil dengan sempurna. Tarian ini khususnya ditarikan oleh para pria. Dalam perkembangannya demi tuntutan pariwisata untuk pertunjukan, Tari Saman saat ini sering ditampilkan tidak khusus dalam perayaan penting adat dan keagamaan seperti seharusnya.
B.  Bagaimana upaya untuk meminimalisasi terjadinya dampak pariwisata terhadap sosial dan  budaya termasuk strategi budaya orang Aceh dalam mengantisipasi perkembangan pariwisata di Kota Banda Aceh?
Dengan berkembangnya pariwisata, tentu dampak  kedatangan wisatawan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Akibat kedatangan wisatawan, budaya dan potensi alam yang dimiliki daerah menjadi lebih  termanfaatkan. Apabila melihat dampak negatif dari pariwisata sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka wajar bila sebagian masyarakat di Banda Aceh agak keberatan terhadap pengembangan pariwisata. Sebagai muslim yang taat dalam menjalankan syariat Islam, masyarakat  Banda Aceh akan selalu menjaga daerahnya dari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam.
Dalam pandangan beberapa kelompok masyarakat  di Banda Aceh, kegiatan pariwisata kebanyakan bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun tidak seluruhnya benar, namun pandangan tersebut pada akhirnya membawa dampak bagi pengembangan pariwisata di Banda Aceh. Adanya sikap sebagian masyarakat yang menganggap pengembangan pariwisata bertentangan dengan syariat Islam pada dasarnya menjadi tantangan tersendiri terutama para pengambil kebijakan pariwisata di   Aceh, khususnya Banda Aceh.
Kekhawatiran terjadinya kemerosotan, pergeseran nilai sosial budaya di masyarakat seharusnya tidak perlu terjadi, bila perencana pariwisata mampu merumuskan pengembangan pariwisata yang tepat, dan terlebih dahulu melakukan antisipasi terhadap dampak yang timbul. Apalagi dengan identitas budaya masyarakat Aceh “ Tueng Bila ” yakni prinsip- prinsip harga diri yang mereka yakini benar dalam hal nilai-nilai agama dan budaya. Tueng Bila merupakan  salah satu karakter dan identitas  yang menjadi nilai budaya orang Aceh. Tueng Bila merupakan sebuah tindakan yang dibenarkan secara budaya, tetapi harus berdasarkan alasan tertentu yang menyangkut harga diri seseorang baik itu keluarga atau kawan. Untuk itu, “ureueng Aceh” akan melakukan tindakan apa saja dalam rangka Tueng Bila ,  walaupun mereka harus mengorbankan nyawa sebagai taruhannya (Wibowo, 2014).
Moral “semangat juang” adalah salah satu penentu kemenangan, selain jumlah pasukan, senjata, taktik pertempuran, dan pertempuran. Pentingnya semangat juang rakyat Aceh juga disadari oleh negarawan Prancis Napoleon Bonaparte yang pernah berkata bahwa “Di dunia ini hanya ada dua kekuatan, yaitu pedang dan
jiwa, tetapi jiwa dimana daging akhirnya akan mengalahkan pedang” (Harun, 2008:19). Hal ini adalah modal bagi keberlangsungan pariwisata di Aceh untuk mengurangi kekhawatiran akan terjadinya dampak pengembangan pariwisata terhadap keberlanjutan budaya di Aceh. Sebab, masyarakat Aceh sendiri yang akan menjadi penjaga budaya mereka.
Walaupun dalam membuat perencanaan yang baik dan matang bukanlah pekerjaan mudah, perlu adanya perubahan strategi dalam pengembangan pariwisata di Aceh. Salah satunya adalah  menempatkan masyarakat sebagai subjek pariwisata yang harus dilibatkan dalam pembangunan pariwisata. Dengan demikian masyarakat dalam menjalankan kegiatan pariwisata, tidak hanya berkewajiban melayani wisatawan sebagaimana yang selama ini digaungkan oleh slogan sapta pesona, bahwa masyarakat harus menjadi tuan rumah atau host yang baik bagi wisatawan, namun juga mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan mengenai hal-hal apa yang menjadi bagian budayanya yang dapat dikonsumsi wisatawan. Dengan demikian masyarakat dapat berperan aktif menjadi kontrol aktivitas pariwisata yang terjadi, termasuk menciptakan program-program.
Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata, hal ini juga dijelaskan Del Chiappa, Atzeni, et al (2016), bahwa pembuat kebijakan dan perencana destinasi pariwisata harus secara efektif melibatkan masyarakat dalam perencanaan pariwisata. Dengan kata lain masyarakat perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan dengan mengijinkan mereka untuk dapat mengelola sumber daya alam dan budayanya sendiri agar mampu memelihara dan melestarikan secara efektif. Ditambahkan oleh Mitchell dan Reid dalam Del Chiappa,  Atzeni,
et al (2016), yang diperlukan dalam proses perencanaan pariwisata bukan hanya keterlibatan masyarakat, namun juga integrasi antar komunitas atau integrasi dalam masyarakat. Menurutnya, integrasi komunitas/masyarakat dijelaskan sebagai sebuah struktur kekuasaan pengambilan keputusan dan proses, kontrol lokal dan kepemilikan, tipe dan distribusi tenaga kerja dan  jumlah penduduk lokal yang bekerja di sektor pariwisata menjelaskan pentingnya peran dari masyarakat lokal dan komunitas dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata.
Selain itu, pentingnya keterlibatan masyarakat atau komunitas juga ditempatkan menjadi fokus manajemen pengembangan pariwisata. Tujuannya diantaranya adalah untuk mengatasi dinamika gejolak permasalahan yang biasanya terjadi di tingkat lokal. Paling tidak terdapat dua model kolaborasi yang dapat diterapkan dalam upaya membangun kolaborasi yaitu triple helix dan penta helix . Model triple helix yang diperkenalkan oleh Etzkowitz  (1995) merupakan model kerjasama antara pemerintah ( government ), dunia usaha ( business ), dan akademisi ( academy ). Melalui kerjasama sinergis tersebut dapat tercipta inovasi-inovasi (oleh perguruan tinggi) yang mampu difasilitasi (oleh pemerintah) dan diwujudkan (oleh dunia industri) (Swesti, 2015). Bentuk kerjasama lainnya adalah Kolaborasi penta helix yang merupakan perluasan dari strategi triple  helix . Selain akademisi, pemerintah, dan industri maka dalam kolaborasi penta helix , dilibatkan berbagai unsur masyarakat ( community ) maupun lembaga-lembaga non profit ( social enterpreneurship ) dalam rangka mewujudkan tujuan (Lindmark, Sturesson & Roos, 2009: 24).
Masalah keterlibatan masyarakat ini dapat dikatakan akan mempengaruhi secara faktual dan secara persepsi. Semakin intense atau semakin
dalam keterlibatan masyarakat, masyarakat menjadi semakin tahu dan akan berpengaruh pada seberapa jauh atau dalam masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan kepariwisataan. Sehingga peran masyarakat terlihat dalam hal mengontrol arah dan intensitas perubahan dan dampak keparwisataan. Selain itu, apabila masyarakat berada diluar atau tidak terlibat kondisinya akan sangat jauh berbeda. Kondisi faktual yang ada adalah bahwa tidak semua masyarakat paham dan mendukung pariwisata. Ada sebagian masyarakat yang  memaksa untuk mengikuti kemauan mereka dan pada akhirnya sangat mengganggu proses pembangunan kepariwisataan itu sendiri.

## SIMPULAN
Pengembangan pariwisata di Banda Aceh berdampak  secara sosial  dan  budaya.  Dampak sosial budaya dapat dilihat  dari terlestarikannya budaya masyarakat lokal melalui berbagai kegiatan  pagelaran budaya atau adat istiadat  dan tradisi, terlaksananya berbagai kegiatan pengembangan objek  daya tarik  wisata,  dan meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam berbahasa asing  khususnya bahasa inggris. Selain itu, dampak sosial budaya sebagai akibat pengembangan pariwisata di Banda Aceh dapat dilihat dari respon masyarakat lokal terhadap keberadaan pariwisata seperti adanya perselisihan atau konflik kepentingan di antara para pemangku kepentingan, penolakan beberapa pihak terhadap program pengembangan pariwisata, dan munculnya masalah-masalah sosial seperti misalnya perjudian dan prostitusi.
Apabila melihat dampak yang kurang baik dari pariwisata sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terasa  wajar bila sebagian masyarakat keberatan terhadap pengembangan
pariwisata  di  Banda Aceh. Sebagai muslim yang taat dalam menjalankan syariat islam, masyarakat Banda  Aceh  selalu menjaga daerahnya dari aktivitas  yang bertentangan dengan syariat islam. Dalam pandangan beberapa kelompok masyarakat, kegiatan pariwisata kebanyakan bertentangan dengan syariat islam. Walaupun tidak seluruhnya benar, namun pandangan tersebut pada akhirnya membawa dampak bagi pengembangan pariwisata di Banda Aceh.
Adanya sikap sebagian masyarakat yang menganggap pengembangan pariwisata bertentangan dengan syariat islam pada dasarnya menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua terutama para pengambil kebijakan pariwisata. Untuk mengantisipasinya perlu adanya perubahan strategi dalam pengembangan pariwisata di Kota Banda  Aceh. Salah satunya adalah dengan  selalu berupaya melibatkan masyarakat dalam penentuan kebijakan dan keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Burns, Peter M. and Holden, Andrew. (1995).
Tourism: A New Perspective. New Jersey:
Prentice Hall.
Coser, L.A. (1956). The Functions of Social Conflict. New York : The Free Press Coover, C. et.al. (1993). Tourism  Principles and Practice . London: Pitman Publishing.
De Kadt, E. (1976). Social and Cultural Aspects of Tourism. Washington: UNESCO.
Harun, Mohd. (2008). Prototipe Watak Orang
Aceh. Jeumala No.25/2008 . Banda
Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Hatta, Kusmawati. (2016). Trauma dan Pemulihannya: Sebuah Kajian Berdasarkan Kasus Pasca Konflik dan
Tsunami. Banda Aceh: Dakwah Ar- Raniry Press.
Mathieson, A  and Wall, G. (1982). Tourism Economics, Physical and Social Impacts. New York: Longman Group Limited.
Pearce, D. (1989). Tourist Development . Essex: Longman Group UK. Rakhmat, Jalaluddin. (2002). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Reid, A. 1969. The Contest for North Sumatera,
Atjeh, the Netherlands and Britain 1858- 1898. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. Halaman 3.
Reisinger, Y. & Turner, L.W.  (2003). Cross Cultural Behaviour in Tourism: Concepts and Analysis. Oxford:Butterworth Heinemann.
Smith, M.K. (2003). Issues in Cultural Tourism Studies. London: Routledge. Smith, V.L. (1978). Hosts and Guests: The Antropology of Tourism. Oxford: Basil Blackwell Soekanto, S. (2005). Sosiologi: Suatu Pengantar . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Swesti, Woro. (2015). Integrasi Peran Stakeholder Pariwisata dalam Mengembangkan Pariwisata Kreatif di Kota Bandung. Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan-Kementerian Pariwisata. Tashadi. (1994). Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial Budaya DIY. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Wall, G & Mathieson, A. (2006). Tourism: Change, Impacts and Opportunities . Essex : Pearson Education Ltd.
Yoeti, Oka A, et al. (2006). Pariwisata Budaya:
Masalah dan Solusinya. Jakarta:
Pradnya Paramita.

## Jurnal/Proceeding/Skripsi/Tesis/Disertasi
Ardika, I Wayan (Penyunting). (2003). Pariwisata Budaya Berkelanjutan: Refleksi dan Harapan di Tengah Perkembangan Global. Denpasar: Program Studi Magister  (S2) Kajian Pariwisata, Program Pascasarjana Universitas Udayana.
Adji, Ardi. (2011). Integrasi Sosial Ekonomi di Aceh: Sebelum dan Sesudah Tsunami. Widyariset , Vol. 14 No.1, 2011. Jakarta.
Ahmadiarsyah. (2011). Kajian Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap
Kondisi Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat di Kawasan Wisata Tanjung Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan. Tesis: Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada. Amdani, Yusi. (2014). Proses Pelaksanaan Perselisihan di lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa). Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syirah Vol.48 No.1 Juni 2014.
Ampri, Irfa. (2019). Merancang Anggaran Siaga
Bencana. Media Keuangan: Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal Volume XIV/No.137/Februari 2019 hal.22 . Azizah, Khikmatul. (2003). Dampak kegiatan pariwisata terhadap lingkungan sosial budaya masyarakat di sekitar obyek wisata Guci Kab.Tegal. Tesis: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada.
Cohen, E. (1984). The Sociology of Tourism:
Approaches, Issues and Findings. Annual Reviews of Sociology 10: 373-392
Del Chiappa, Giacomo, et al. (2016). Community- based collaborative tourism planning in Islands: A cluster analysis in the context of Costa Smeralda. Journal of Destination Marketing & Management.
Etzkowitz H. and Leydesdorff L. (1995). The Triple Helix University-Industry- Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development , EASST Review 14 , 14-19. Furqan, M dan Khairulyadi. (2017).  Dampak Wisatawan Asing terhadap Perubahan Sosial Budaya Masyarakat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 3 Agustus 2017.
Setiawan, I Ketut. (2011). Dampak Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya Pemanfaatan Pura Tirta Empul sebagai Daya Tarik Wisata Budaya.  The Excellence Research: Universitas Udayana.
Shella, Zelvian, dkk.  (2014).  Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2, No.3, Agustus 2014.
Sonya, Endah R. dkk. (2014). Model Pengembangan Masyarakat Berbasis Budaya dan Lingkungan Hidup dalam Menumbuhkan Ekonomi Kreatif. Laporan Penelitian : Pusat Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Sturesson, Lindmark et al. 2009. Collaboration for Innovation-  A Study in the Oresund Region . Sweden: Lund University Libraries.
Lestari, Indah Puji. (2013). Interaksi Sosial Komunitas Samin dengan Masyarakat Sekitar. Jurnal Komunitas Vol.5 No.1 Tahun 2013.
Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah.  (2015). Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
Nasution, Pangeran  P.P.A.  (2016).  Sketsa
Pariwisata di Aceh: Dari Regulasi Berbasis Syar’i Hingga Resistensi Masyarakat dalam Apologi Rekreasi (Studi Kasus di Kota Lhokseumawe). Prosiding Seminar Nasional Politik dan Kebudayaan,
Departemen Antropologi FISIP Universitas Padjadjaran , Bandung:  24-25 Oktober 2016.
Oktaviyanti, Sri Safitri. (2013). Dampak Sosial Budaya Interaksi Wisatawan Dengan Masyarakat Lokal Di Kawasan Sosrowijayan Yogyakarta .  Tesis:  Program Studi Magister Kajian Pariwisata, Universitas Gadjah Mada.
Rizal, Ishaq. (2000). Dampak Sosial Ekonomi dan Budaya Kepariwisataan Pantai Ujong Blang Lhokseumawe Provinsi Daerah Istimewa Aceh .  Tesis:  Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Gadjah Mada. Strinati, Dominic. (2004). An Introduction to Theories of Popular Culture . London: Routledge.
Subadra, I Nengah. (2006).  Ekowisata Hutan Mangrove dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus di Mangrove Information Center, Desa Pemogan,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Tesis: Prodi S2 Kajian Pariwisata, Universitas Udayana.
Surwiyanta, Ardi. (2003). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi. Jurnal Media Wisata Vol.2 No.1 November 2003.
Wibowo, Budi Agus. (2014). Tueng Bila as a Characteristic and Identity of Acehnese
Culture. Journal of Southeast Asia Social Science and Humanities Vol 84, No 1&2
(2014)
Widyanto, Anton. (2013). Dilema Syariat di Negeri Syariat . Arraniry: Banda Aceh.

## Sumber Online/Media Massa
Armando, W.D dan Huzni, A.  (2012).  Hubungan Kerajaan Aceh Darussalam dan Kerajaan Melayu Malaysia diakses dari http://chaerolriezal.blogspot.com/…/hub ungan-kerajaan-aceh-… pada 11 Desember 2019.
Ardee. (2016, Mei). Wisata Pantai Lampuuk yang Telah Pulih dari Trauma Tsunami diakses dari www.indonesiakaya.com pada 17 Mei 2017.
--------.  (2016). Pantai Lhoknga Surga Pecinta
Surfing di Ujung Sumatera diakses dari https://www.indonesiakaya.com/jelajah indonesia/detail/pantai-lhoknga-surga- pecinta-surfing-di-ujung-sumatera, diakses pada 28 April 2017.
Ashdiana, I Made. (2017). Situs Tsunami di Aceh Pikat Turis Asing diakses dari www.travelkompas.com  pada 17 Mei 2017.
Hayati, Nurul.  (2015).  Gunongan: Persembahan Cinta Sultan Iskandar Muda Kepada Sang Putri Pahang diakses dari http://aceh.tribunnews.com/2015/07/05/ gunongan-persembahan-cinta-sultan- iskandar-muda-kepada-sang-putri- pahang pada 28 April 2017.
Iskandar, Raka. (2009). Pariwisata: Manfaat dan Dampaknya Bagi Budaya Aceh diakses dari http://rakaiskandar.blogspot.co.id pada 11 Februari 2017.
Sitorus, Ropesta. (2016).  Indonesia Borong 12 Penghargaan Wisata Halal Dunia
diakses dari www.bisnis.com  pada 07 Mei 2017.
Uzair. (2009). Tsunami Bawa Perdamaian di Aceh diakses dari http://m.dw.com pada 28 April 2017.