Tasamuh: Jurnal Studi Islam Volume 13, Nomor 1, April 2021, 1-188
ISSN 2086-6291 (p); 2461-0542 (e)
https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh

## Sistem Negara Dalam Pemikiran Ali Abdur Raziq
Abd. Rahman

## STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia
rahman@stainkepri.ac.id
Abstract: The idea of   the state system in the Islamic intellectual realm has always been a long discussion. One of the most popular figures was Ali Abdur Raziq. He is categorized as part of a group that separates religion and state. This article aims to re- explore the archeology of knowladge on the state system in Islam as an effort to review the level of secularization in his thinking whit content analisys and philosophical approach. Ali Abdur Raziq was an influential scholar in Egypt. It became controversial when the book Islam wa Ushul al-Hukm was published. There have been many objections from scholars on the book and some have provided additional information by reconstructing their thoughts. In this study it was found that Abdur Raziq’s thoughts on the state system were the result of his efforts to understand the text about the state system which according to him was not contained in the Al-Qur’an or hadith. A country with a caliphate system is a historical product that is currently developing in its time. Therefore, the present does not have to apply the caliphate system. Abdur Raziq argued that there is a need to separate religious and state affairs because religion has sacred values   and politics contains more profane matters. From the analysis of the contextualization of his secular thought, Abdur Raziq did not intend to separate religion and nagera with a clear dividing line, but religion remains a moral benchmark for the rulers and the state continues to take care of several things that are considered according to the mission of that religion, such as general welfare, peace. , justice as taught the prophet and apostles.
Keywords : religion and state, Islamic secularism, khilafah
Abstrak: Pemikiran tentang sistem negara dalam khazanah intelektual Islam selalu menjadi pembahasan panjang. Satu di antara tokoh yang cukup populer ialah Ali Abdur Raziq. Ia dikategorikan sebagai bagian dari kelompok yang memisahkan agama dan negara. Artikel ini bertujuan untuk menggali kembali arkeologi pemikirannya tentang sistem negara dalam Islam sebagai upaya meninjau tingkat sekulerisasi dalam
pemikirannya menggunakan metode konten analisis dan pendekatan filosofis. Ali Abdur Raziq merupakan cendekiawan yang cukup berpengaruh di Mesir. Ia menjadi kontroversial ketika buku Islam wa Ushul al-Hukm terbit. Telah banyak sanggahan dari cendekiawan atas buku itu dan ada juga memberikan keterangan tambahan dengan merekonstruksi pemikirannya. Dalam kajian ini ditemukan bahwa pemikiran Abdur Raziq tentang sistem negara merupakan hasil upayanya memahami teks tentang sistem negara yang menurutnya tidak termaktub di dalam Al-Qur’an maupun al-Hadis. Negara dengan sistem khilafah merupakan produk sejarah yang memang sedang berkembang di masanya. Sebab itu, masa kini tidaklah harus menerapkan sistem khilafah. Abdur Raziq berpendapat perlunya pemisahan urusan agama dan negara karena agama memiliki nilai yang sakral dan politik itu lebih banyak memuat hal profan. Dari analisa terhadap kontekstualisasi pemikiran sekulernya itu, Abdur Raziq tidaklah berniat memisahkan agama dan negara dengan garis pemisah yang jelas, melainkan agama tetap menjadi patokan moral dalam bagi penguasa dan negara tetap mengurusi beberapa hal yang dianggap sesuai misi agama itu juga, seperti kesejahteraan umum, perdamaian, keadilan sebagaimana telah diajarkan nabi dan rasul.
Kata Kunci: agama dan negera, sekulerisme Islam, khilafah

## Pendahuluan
Ali Abdul Raziq dinilai banyak kalangan sebagai orang yang menentang sistem khilafah dan juga menolak pemerintahan Islam. Raziq secara tidak langsung berpendapat tidak ada negara Islam. Pendapatnya itu tentu mengejutkan banyak pihak karena ia termasuk salah satu guru besar di Universitas Al-Azhar Mesir. Pendapat itu ditungkan dalam buku yang berjudul Islam wa Ushul al-Hukm . 1 Pendapat Raziq dinilai kontroversial karena berbeda dengan kabanyakan ulama kala itu. Ia dinilai sebagai tokoh liberal dan bahkan diaggap tidak mewakili Islam karena pemikirannya itu. Hingga saat ini, diskursus tentang khilafah dan pemerintahan Islam juga masih terus menjadi perdebatan di kalangan cendikiawan  Islam  sehingga  memunculkan  beberapa  kelompok yang kemudian disebut fundamental untuk yang berpendapat bahwa Islam memiliki sistem pemerintah dan disebut kelompok lilberal bagi
1 Judul lengkap buku tersebut ialah al-Islam wa al-Ushul al-Hukm: Bahs fi al- Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam . Terbit pertama kali pada 1925.  Ali Abd Raziq, Al-Islam Wa Ushul al-Hukm (Kairo: al-Mathba’ah al-Mishriyah, 1925).
yang berpendapat bahwa Islam tidak memiliki ajaran tentang sistem pemerintahan. 2
Saat buku itu terbit pada 1925, khilafah Usmaniyah di Turki telah dibubarkan oleh Kemal At-Taruk pada 1924. Praktis tidak ada lagi sistem khilafah yang telah berdiri selama 13 abad dan berakhirlah sistem pemerintahan yang dinilai berlandaskan dengan ajaran Islam itu. Dalam keadaan terebut, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam kehilangan afiliasi. Selama sistem khilafah itu berdiri, berbagai kerajaan yang  menganut  norma-norma  Islam  selalu  melakukan  hubungan diplomasi dengan kekhilafaan di Turki, termasuk juga kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Khalifah di Turki selalu dijadikan sebagai rujukan dan afiliasi politik dalam menguatkan posisi masing-masing kerajaan di tengah gencarnya imprealisme barat. Dalam kondisi yang cukup genting itulah, buku kontroversial itu hadir hingga membuat Abdur Raziq dikeluarkan dari Universitas Al-Azhar dan ijazahnya pun dicabut serta dipecat dari jabatannya sebagai hakim mahkamah.
Pendapat  kontroversial Abdur  Raziq  juga  telah  mendapatkan banyak sanggahan dari pemikir lainnya seperti yang dilakukan oleh Muhammad  Dhia’uddin  Rayis  (1976), Abdul  Hamid Al-Mutawalli (1996),  Muhammad  Imarah  dan  lainnya.  Tidak  sedikit  pula  yang melakukan  pembelaan  terhadap  pemikiran Ali Abdur  Raziq  di  era sekarang walaupun melakukan beberapa perbaikan dalam argumentasi. Hal itu menunjukkan bahwa dinamika kajian atas pemikiran Abdur Raziq tersebut masih menarik perhatian banyak kalangan karena Raziq dinilai sebagai peletak dasar pemikiran liberal tersebut. 3 Sedangkan artikel ini akan mengulas perihal pemikiran Ali Abdur Raziq sebagaimana
2 Banyak sekali pembahasan tentang tema ini misalnya karya Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Relasi Islam Dan Negara: Perspektif Modernis Dan Fundamentalis (IndonesiaTera, 2001).
3 Badarussyamsi Badarussyamsi, “Pemikiran Ali Abdurraziq Tentang Hubungan Islam Dan Negara,” TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin 14, no. 2 (2015): 325–342; Jumni Nelli, “Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq,” An-Nida’ 39, no. 1 (2014): 76–90; Rido Putra, “Filsafat Politik Ali Abdur Raziq,” Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam 19, no. 1 (2020): 63–76; Ridho Putra, “Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila,” Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy 1, no. 1 (2019): 45–62.
yang  termaktub  dalam  karyanya  itu. Adapun  pokok  permasalahan yang  hendak  dijawab  pada  makalah  ini  berkaitan  tentang  pokok pemikiran tentang negara dan apakah benar Ali Abd Raziq menganut paham sekularisme murni. Untuk menjawab persoalan terebut, penulis menggunakan metodologi konten analisis dengan pendekatan filosofis untuk membedah pemikiran Ali Abd Raziq.

## Perjalanan Hidup
Ali Abdur Raziq dilahirkan di daerah pedalaman Propinsi Menia pada tahun 1888. Ia dibesarkan di keluarga feodal yang aktif dalam kegiatan politik. Ayahnya, Hasan Abd al-Raziq, seorang Pasha besar yang cukup berpengaruh dan memiliki tanah yang luas. 4 Di kancah perpolitikan, Hasan Abd al-Raziq pernah menjadi Wakil Ketua Partai Rakyat (Hizb al-Ummah) pada tahun 1907. Setelah peristiwa revolusi 1919, terbentuklah partai politik baru yang disebut Hizb al-Ahrar al- Dusturiyyin . Partai ini merupakan kelanjutan Hizb al-Ummah yang mempunyai hubungan erat dengan Inggris. Di antara pendiri partai ini ialah Hasan (kecil) Pasya Abd al-Raziq, saudara Ali Abd al-Raziq. Hasan menjadi Wakil Kantor (Diwan) Sultan Husein, yang merupakan agen Inggris pada waktu Perang Dunia I. Hasan Pasya terbunuh ketika keluar dari rapat dewan partai di kantot surat kabar partai di jalan al-Mubtadayan pada bulan Oktober 1922. Saudara kedua Ali Abdur Raziq, Mahmud Pasya Abdur Raziq, termasuk salah seorang pemimpin pusat partai dan pengarah politik partai yang penting. Ali Abdur Raziq mempunyai kakak bernama Mustafa Abd al-Raziq, yang pernah menjadi menteri waqf. Akan tetapi, ia lebih menyukai ilmu daripada politik. Ia sangat disegani dan pada akhir hayatnya menjadi Syekh al-Azhar.
Ali Abdur Raziq masuk Universitas al-Azhar pada usia muda: dua puluh tahun. Ia masuk Universitas al-Azhar pada tahun-tahun terakhir hubungan Abduh  dengan  lembaga  itu.  Jadi,  hubungan Ali Abd  al- Raziq dengan Muhammad Abduh tidak sedalam dan selama hubungan kakaknya (Mushtafa) dan ayahnya (Hasan) dengan Muhammad Abduh.
4 Harun  Nasution, Pembaharuan  Dalam  Islam:  Sejarah  Pemikiran  Dan Gerakan (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 84; Abd al-Aziz Dahlan, “Ensiklopedi Hukum Islam,” Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve 1 (1996). h. 83.
Abdur  Raziq  belajar  hukum  ( Canon  law )  dari  Syekh Ahmad Abu Khatwah, sahabat Abduh. Khatwah sebagaimana Abduh, adalah murid Jamal al-Din al-Afghani. Namun, karena tidak merasa puas dengan hanya mengikuti kuliah di al-Azhar, selama satu atau dua tahun sejak tahun 1910, ia juga kuliah di Al-Jami’ah al-Misriyyah.
Di antara dosen asing yang terpenting di universitas ini adalah Prof. Nallimo, dosen mata kuliah sejarah kesustraan Arab, dan Prof. Santillana dosen mata kuliah sejarah filsafat. Setelah memperoleh ijazah ‘alamiah dari Al-Azhar pada tahun 1911, pada tahun berikutnya (1912) ia memberikan kuliah retorika dan sejarah perkembangan sebagai salah satu ilmu bahasa Arab di Al-Azhar. 5 Namun pada tahun yang sama, 1912, ia berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya di Oxford University.  Setelah  satu  tahun  belajar  bahasa  Inggris  di  London, kemudian ia masuk Oxfod Univesity untuk mengikuti studi ekonomi dan ilmu politik. Setelah tinggal di sana lebih dari satu tahun, ia terpaksa harus kembali ke Mesir karena Perang Dunia I mulai pecah.
Setelah kembali ke Mesir, pada tahun 1915, Ali Abd al-Raziq diangkat  sebagai  hakim  di  beberapa  mahkamah  Syari’ah  di  Mesir. 6 Pertama-tama ia diangkat di provinsi Alexandria, kemudian di mahkamah- mahkamah provinsi lainnya. Selama tinggal di Alexandria, ia memberi kuliah  pula  di  mesjid  yang  berafiliasi  dengan Al-Azhar.  Di  sana  ia menjadi pengajar dalam mata kuliah kesusastraan Arab dan Sejarah Islam. Sementara itu, ia juga melakukan penelitian mengenai sejarah peradilan Islam. Pada tahun 1925 ia menerbitkan hasil penelitiannya itu sebagai pengantar mengenai masalah khilafah, dengan judul Al-Islam wa Usul al- Hukm . Menurut Muhammad Dhiya’uddin ar-Rayis, buku itu terbit ketika Ali Abdur Raziq menjadi hakim di Mahkamah Syar’iyyah di Mansurah.

## Pemikiran Tentang Tata Negara Islam
Sebagaimana telah disinggung di awal, karya Ali Abdur Raziq tentang politik hanyalah buku al - Islam wa al-Ushul al-Hukm: Bahs fi
5 Dahlan, “Ensiklopedi Hukum Islam…,h. 84.
6 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran (UI press, 1990), h. 139.
al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam . Buku ini terdiri dari tiga bagian besar sebagaimana sistematika yang disusun oleh penulisnya. Pertama, meliputi tentang khilafah dan Islam yang pembahasannya mencakup dari  halaman  1-38,  kedua  perihal  pemerintahan  dan  Islam  dengan pembahasannya dari 39-80, dan ketiga tentang sejarah khilafah dan pemerintahan yang dibahas mulai dari halaman 81-103. Berikut adalah pembahasan mengenai ide-ide yang terdapat pada buku itu mengikuti sistematikan ulasan buku agar lebih mudah dalam memahami pola pikir Ali Abdur Raziq.

## 1.   Khilafah dalam Islam
Sebagian besar para ulama melihat kedudukan khilafah sebagai posisi yang memegang amanah untuk urusan agama dan dunia sehingga kehadiran seorang khalifah merupakan suatu kewajiban. Argumen yang selalu digunakan ulama tentang wajibnya khilafah, menurut Abd Raziq, karena tegaknya ajaran Islam, semaraknya syiar agama, dan baiknya umat Islam sangat bergantung adanya khilafah. Kedudukan khilafah ialah  pengganti  kedudukan  Nabi  Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam (saw).  Posisi  sultan  atau  pun  raja  pun  dianggap  sebagai pengganti kesultanan Nabi Muhammad (saw) dan bahkan pengganti bagi kerajaan Allah di muka bumi. Padahal, menurut Abd Raziq, urusan mengenai kesultanan ataupun kerajaan, tidak terkait dengan urusan keagamaan apalagi hendak mewakili Allah ataupun Rasulullah dalam penangannnya.
Perihal kewajiban adanya khalifah, menurut Raziq, Al-Qur’an dan hadis pun tidak ada yang menyebutkan secara ekplisit tentang kewajiban untuk mendirikan khilafah bagi kaum muslimin. Ayat 59 dari an-Nisa (4) dan ayat-ayat lain serta hadis perihal adanya perintah untuk juga menaati ulil amri , menurut Raziq tidaklah menyentuh langsung tentang perintah tersebut sebab yang dimaksud dengan ulul amri ialah pemuka kaum muslimin yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Abd Raziq mengutip pendapat kalangan yang mewajibkannya bahwa kewajiban itu berdasarkan pada ‘ijmak shahabah dan tabi’in . Sebagaimana yang diambil dari pendapatnya Ibn Khaldun, alasan lain perlunya khalifah, yakni berkaitan dengan maqashid as-syariah yang terangkum dalam
ushulul khamsah, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dalam urusan politik ini, kata Raziq, ijma’ bukanlah rujukan yang shahih karena ketika itu ada banyak tekanan atau intimidasi dari para pendukung yang tidak memungkinkan orang untuk menentang pendapat mayoritas.
Menurut Ali Abd al-Raziq, berbagai alasan perihal kewajiban menegakan khilafah itu tidak cocok dengan kenyataan sejarah. Sejarah membuktikan bahwa kesemarakan syiar Allah dan berkembangnya agama  tidak  bergantung  pada  adanya  khilafah.  Ia  menambahkan keterangan  bahwa  sejak  abad  ke-3  Hijriah,  sistem  khilafah  sudah tidak utuh lagi sehingga kekuasaan khalifah terbatas sekitar Baghdad. Kekuasan itu juga telah menimbulkan suatu tragedi sehingga tidak sedikit memakan korban. Bahkan, antara golongan yang satu dengan lainnya saling berebut untuk mendapatkan kedudukan dan kekuasaan dari sebuah kesultanan ataupun kerajaan.
Sebagai bentuk penegasan dari pembehasannya tentang khilafah dan Islam ini, Raziq menulis, “kita tidak membutuhkan khilafah, baik untuk  urusan  agama  kita  maupun  untuk  urusan  dunia  kita,  karena sistem khilafah ini masih merupakan tragedi bagi Islam dan kaum muslimin. Marilah kita yakini sekarang bahwa agama dan dunia kita, tidak memerlukan khilafah fiqhiyyah .” 7 Pernyataan inilah, menjadi awal bagi timbulnya suatu kontroversi dalam pemahaman dan pengertian yang diberikan olehnya. Sebab itu, pandangan dan ajakan Abd Raziq tersebut dianggap melenceng jauh dari pemahaman kebanyakan ulama.
Terkait tema ini, beberapa ulama telah menyampaikan pendapatnya dalam beberapa karya sebagai bentuk sanggahan. Muhammad Diya’uddin ar-Rayis dalam bukunya ketika mengomentari tentang pendapat Abdur Raziq  perihal  kedudukan  khalifah,  mengatakan,  bahwa  tidak  ada satupun ulama atau aliran mazhab yang mengatakan bahwa kedudukan khilafah bukanlah diperoleh dari Allah dan kekuatannya juga diperoleh dari Allah. Pendapat Raziq itu merupakan suatu dusta besar yang tidak memiliki dasar, apalagi Raziq juga tidak menyebutkan pendapat ulama
7 Raziq, Al-Islam Wa Ushul al-Hukm… ,h. 36.
yang ia maksudkan. 8 Bahkan, menurut ar-Rayis, tidak ada satupun golongan Islam mengingkari adanya sistem khilafah tersebut secara konsensus ( ijma’ ), meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama perihal khalifah setelah tiga khalifah, yakni Abu Bakar, Umar, dan Usman. 9 Sedangkan Abdur Raziq menolak adanya ijma’ karena ada intimidasi terhadap orang yang akan menolak kekhalifaan. Oleh sebab itu, kata ar-Rayis, nalar dari pendapat Raziq tidak bisa diterima karena justru menciptakan sesuatu yang tidak dikenal dalam sejarah.

## 2.   Pemerintahan dalam Islam
Pada  bagian  kedua  bukunya, Abdur  Raziq  mengurai  perihal pemerintahan dalam Islam sejak zaman Rasulullah hingga ke beberapa khalifah setelah Rasullullah. Menurut Abdur Raziq, Rasulullah memiliki misi  kenabian  untuk  agama,  bukan  sebuah  misi  untuk  mendirikan negara atau kerajaan. Apa yang dilakukan Rasulullah, menurut Abdur Raziq, bukanlah bagian dari yang urusan politik melainkan murni untuk menyampaikan risalah saja. Beberapa nabi yang telah diutus Allah hanyalah bertugas sebagai Rasul dan, bukan sebagai raja, walaupun ada di antara para nabi Allah itu juga sebagai raja. Oleh sebab itu, katanya, maka Rasulullah juga bukanlah diutus untuk menjadi seorang raja. Sekalipun Rasulullah seorang pemimpin kaum muslimpun kala itu, tetapi hal itu tidaklah bisa diangap pula memiliki kedudukan sebagai seorang raja.
Menurutnya,  risalah  itu  sendiri  memerlukan  seorang  rasul sebagai  pemimpin  kaumnya,  sebagai  sultan  mereka.  Meskipun demikian,  kepemimpinannya  tidak  seperti  kepemimpinan  raja-raja berikut kekuasaan mereka terhadap rakyatnya. Jangan dicampuradukan antara  kepemimpinan risalah dengan  kepemimpinan al-mulk .“ 10
Meski demikian, Abdur Raziq mengatakan bahwa Rasulullah telah mempraktikan  perihal  beberapa  perkara  yang  lumrah  pada  sebuah
8 Muhammad Diya’uddin Ra’is, Islam Dan Khilafah Di Zaman Modern, Terj , trans. Alwi As (Jakarta: PT Lentera, 2002), h. 152.
9 Muhammad Diya’uddin Ra’is, Islam Dan Khilafah Di Zaman Modern… , h. 160-169.
10 Raziq, Al-Islam Wa Ushul al-Hukm… , h. 65.
kerajaan, seperti mengangkat pejabat-pejabat untuk beberapa daerah. Namun,  yang  dilakukan  Rasulullah  tidak  merupakan  suatu  bentuk kerajaan karena tidak memiliki sistem yang jelas. Hal ini, katanya memberikan  konsekuensi  tersendiri  bagi  penyebutannya  sebagai pembawa  bagi  sistem  pemerintahan  ataupun  kerajaan.  Sedangkan khalifah Abu Bakar, adalah jabatan organisasi politik pertama dalam sejarah umat Islam. Dan Nabi juga tidak menunjuk secara jelas perihal penggantinya. Praktik itu telah terjadi seterusnya dengan pergantian beberapa  khilafah  yang  dikenal  dalam  sejarah  Islam.  Beberapa pembaharuan  yang  mendekati  sistem  pemerintahan  ialah  ketika Umar menduduki jabatan khalifah dengan kahadiran baitul mal atau pengelolaan keuangan negara.
Alasan yang dijadikan dalil oleh Abd al-Raziq untuk mendukung pendapat  di  atas  adalah  dalil-dalil  Al-Quran,  hadis  dan  akal.  Ia mengatakan bahwa dalam dalil Al-Quran sudah cukup jelas bahwa Rasulullah tidak mempunyai kewajiban selain mengemban risalah. Ia juga merujuk pada sebuah hadis yang berbunyi “Tenangkan dirimu. Aku ini bukan raja dan pemaksa ( jabbar ). Aku adalah anak seorang wanita dari Quraisy yang makan dendeng di Mekah.” Hadis ini, dalam pemahamaan Abdur Raziq, menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri menolak  di  sebut  sebagai  raja.  Karena  itulah,  katanya  lagi,  tugas Rasul itu hanyalah menyampaikan risalah agama kepada umatnya. Ia menyebutkan banyak ayat Al-Quran yang intinya menjelaskan bahwa Rasul diutus bukan sebagai hafiz (pengawal/penjaga), wakil (pengurus), jabbar (kekuasaan yang sanggup memaksakan), musaitir (penguasa). Kewajiban Rasul hanyalah sebagi balagh (penyampai risalah), mubasyir dan nadzir (pemberi kabar gembira dan ancaman), mudzakkir (yang memberi ingat), tetapi bukan musaitir (penguasa mutlak). Sedangkan ciri dari sebuah kerajaan ialah adanya unsur pemaksaan dan kekuasaan itu bersifat mutlak. 11
Pendapat Abdur Raziq pada bagian ini juga tidak kalah banyak disanggah  oleh  ulama  lainnya.  Muhammad  Dhiya’uddin  ar-Rayis mengatakan, Rasulullah memang membawa misi kenabian dan tidak
11 Raziq, Al-Islam Wa Ushul al-Hukm… , h. 72.
secara  jelas  menyebutkan  tentang  pemerintahan.  Tetapi,  fondasi pemerintahan dan praktik-praktik pemerintahan yang sesuai dengan prinsip  Islam  telah  diajarkan  Rasulullah.  Sehingga  siapapun  yang kemudian  memimpin  umat  Islam  sepeninggalan  Rasulullah  tetap akan memiliki acuan. Hal itulah yang disebut ajaran tentang sistem pemerintahan dalam Islam, yang juga dilaksanakan oleh kekhalifaan Islam. 12 Oleh sebab itu, pendapat Abdur Raziq tersebut terlalu dipaksakan sehingga  menampakkan  ketidak  konsistensiannya  serta  kelemahan dalam argumentasinya.
Bahkan,  menurut  ar-Rayis,  beberapa  ayat  dan  hadis  yang digunakan oleh Abdur Raziq banyak tidak relevan. Sebagian besar ayat yang menceritakan perihal kerasulan justru banyak mengutip ayat-ayat makiyah, sedangkan perkembangan dalam hubungan kemasyarakat dan  terkait  pula  dengan  pemerintahan  banyak  terdapat  pada  ayat- ayat  madaniyah. 13 Hal  ini,  menyebabkan  terjadinya  keterputusan dalam  rangakaian  argumentasi  apalagi  Raziq  sepertinya  hanyalah menggunakan ayat dan hadis tanpa menelisik secara mendapat asbabu an-nuzul ataupun asbab al-wurud nya. Ada hadis tentang kepemimpinan yang diriwayatkan dari Rasulullah dan tidak sedikit pula ayat-ayat yang menganjurkan perihal perlunya sebuah kepemimpinan dalam Islam serta kewajiban mendirikan pemerintahan yang islami.
Menurut beberapa tokoh, pada bagian awal tulisan di buku Abdur Raziq masih menggunakan struktur yang rapi dan mudah dipahami. Namun  pada  bagian  kedua  buku  tersebut,  mulai  tampak  beberapa hal yang kurang relevan dan bahkan argumentasinya dinilai sejalan dengan logika ilmiyah. Bahkan, Abdur Raziq dinilai tidak memahami dengan baik teori-teori dari barat yang kerap menjadi dirujuk dalam buku tersebut. Apa yang disampai dalam buku justru berbeda dengan pemahaman secara utuh dari pemikiran tokoh yang dimaksud, seperti Thomas Hubbes dan John Luck. 14
12 Ra’is, Islam Dan Khilafah Di Zaman Modern, Terj… ,h. 175.
13 Ra’is, Islam Dan Khilafah Di Zaman Modern, Terj …, h. 172.
14 Jubair Situmorang, Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 221–223; Ra’is, Islam Dan Khilafah Di Zaman Modern, Terj… ,
h. 151.
Sedangkan  Muhammad  Imarah  setuju  dengan  pernyataan  al- Raziq  bahwa  Allah  memberi  manusia  “kebebasan”  menggunakan pemikiran dalam perkara duniawi. Akan tetapi, ia mengatakan bahwa al-Raziq menarik simpulan yang tidak tepat, yakni bahwa apa yang merupakan  urusan  akal  pikiran  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan agama. Ia menuliskan komentar dalam buku: “… namun demikian, tidak seorangpun mau mengatakan bahwa pengetahuan tentang Tuhan tidak ada sangkut pautnya dengan agama – padahal untuk mengetahui Tuhan kita juga menggunakan akal.” 15
Secara tidak langsung, negara dalam pemikiran Abdur Raziq memiliki tiga karakter utama. Pertama , negara memiliki kuasa memaksa, yang berarti negara mempunyai kekuasaan untuk memaksakan segala kepentingan  secara  legal  kepada  setiap  penduduk  yang  bermukim di dalam wilayahnya. Dengan demikian, negara memiliki perangkat pegawai yang untuk melakukan pemaksaan tersebut. Kedua , negara bersifat  monopoli,  yaitu  mempunyai  monopoli  dalam  menetapkan tujuan bersama. Negara dapat melarang suatu organisasi politik ataupun hal lainnya yang mutlak dikuasai oleh negara. Ketiga , negara mencakup semua hal yang berarti bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan di wilayah negara untuk semua orang yang telibat di dalamnya tanpa terkecuali. Hal ini berarti bahwa semua orang dan semua anggota negara harus taat dan patuh pada setiap peraturan yang berlaku. 16 Konsepsi seperti itu merupakan konsepsi negara yang berkambang pada era saat ini.

## 3.   Sejarah Khilafah dan Pemerintahan
Pada pembahasan bagian ini hanyalah bagian yang melengkapi pembahasan  sebelumnya.  Beberapa  ketarangan  yang  disampaikan Abdur Raziq juga telah disingging pada dua bagian sebelumnya tetapi di bagian ini lebih pada penekanan tentang sejarah kekhalifaan di Arab. Selain itu, titik tekannya pembahasan bagian ini terdapat tak lain untuk
15 Muhammad Imarah, Al-Islam Wa Ushul al-Hukm Li Ali Abd. al-Raziq (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 49.
16 Situmorang, Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam… , h. 224.
menjawab apakah Islam sebagai agama ataukah sebagai politik? Hal ini dimulai dari pembahasan tentang Islam yang tidak hanya menjadi milik orang Arab. Islam bisa menjadi milik seluruh umat di dunia dan keislaman  menyatukan  mereka  dalam  keyakinan  untuk  beribadah kepada Allah.
Ali Abdur Raziq melanjutkan dalil akalnya: Apabila benar bahwa tugas  Nabi  itu  mendirikan  negara,  tentu  beliau  akan  menentukan pengganti setelah beliau wafat; sebaliknya, Nabi justru membiarkan urusan negara itu tidak jelas ( mubham ) bagi kaum Muslimin. Karena itu,  setelah  Nabi  wafat,  kaum  Muslimin  mengalami  kebingungan, yang akibatnya saling hantam satu sama lain. 17 Selanjutnya Ali Abdur Raziq  menerangkan  sejarah  khilafah.  Yang  mengherankan  adalah ungkapannya yang menyatakan bahwa setelah Nabi wafat, “tidak ada pemimpin keagamaan”; yang ada adalah bentuk kepemimpinan baru yang tidak ada kaitannya dengan ar-risalah dan tidak berdasarkan agama”. Artinya, tidak lebih dari “kepemimpinan sipil atau politik, kepemimpinan pemerintahan dan sultan; bukan kepemimpinan agama.” Ia bahkan berkata, “Abu Bakar adalah raja pertama dalam Islam.” 18
Pada bagian akhir bukunya itu, sebagai sebuah konkulsi dari uraiannya yang telah di bahas, Abdur Raziq menuliskan, “agama Islam terbebas dari khilafah yang dikenal kaum Muslim selama ini, dan juga terbebas dari apa yang mereka bangun dalam bentuk kejayaan dan kekuatan. Khilafah bukanlah bagian dari rencana atau takdir agama tentang urusan kenegaraan. Tapi ia semata-mata hanyalah rancangan politik murni yang tak ada urusan sama sekali dengan agama. Agama tidak pernah mengenalnya, menolaknya, memerintahkannya, ataupun melarangnya. Tapi, ia adalah sesuatu yang ditinggalkan kepada kita agar kita menentukannya berdasarkan kaedah rasional, pengalaman, dan  aturan-aturan  politik.  Begitu  juga,  pendirian  lembaga  militer, pembangunan  kota,  dan  pengaturan  administrasii  negara  tak  ada kaitannya dengan agama. Tapi, semua itu diserahkan kepada akal dan pengalaman  manusia  untuk  memutuskannya  yang  terbaik.  Karena
17 Raziq, Al-Islam Wa Ushul al-Hukm …, h. 84.
18 Raziq, Al-Islam Wa Ushul al-Hukm…, h . 90–92.
itulah kemudian ia menyimpulkan bahwa Islam tidak memiliki sistem pemerintahan.” 19
Kesimpulan  inilah  yang  oleh  sebagian  cendikiawan  Islam kontemporer sebagai sebuah terobosan baru sehingga Abdur Raziq ditempatkan  sebagai  pembaharu  dalam  pemikiran  politik  Islam. Konsepnya  memisahkan  agama  dan  negara  atau  sekularisasi  pun mendapatkan  perhatian  banyak  pemikir,  baik  mendukung  maupun membantah. Abdur Raziq termasuk sangat berani sekali mengeluarkan pendapat demikian dengan asumsi dan argumentasi yang ia bangun. Sedangkan sebagian ulama, walaupun berbeda dengan jumhur ulama, mereka tidak serta menyebut bahwa tidak ada pemisahan mutlah antara agama dan negara.
Tidak sedikit para ulama semasa dengan Ali Abdur Raziq juga mengurai pendapatnya. Misalnya, Muhammad Imara yang mencoba memahami pemikiran al- Raziq. Menurut Imarah, semangat Ali Abdur Raziq itu terinspirasi sekaligus pengembangan atas gagasan Muhammad Abduh, yang telah lebih dahulu menolak kekhalifahan sebagai doktrin syar’i. 20 Ada empat kritikan yang disampaikan oleh Imarah terhadap pemikiran politik Ali Abdur Raziq. Pertama , Meurut Imarah, Abdur Raziq tidak mampu memahami nilai politis dalam prestasi Rasulullah. Kedua, pendapat Abdur Raziq mengenai prestasi religius al-Khulafa al- Rasyidun terkesan membingungkan karena ketidakkonsistenan dalam memaparkan argumen. Ketiga , Abdur Raziq banyak mengutip sumber- sumber historis dan puitis dalam memahami dari beberapa bagian al- Quran dan hadis, tanpa mempertimbangkan konteks kewaktuannya sehingga dalam menarik simpulan terjadi kekeliruan. Dan keempat, menurut Imarah, Abdur Raziq cenderung terlalu menekankan unsur ketimuran dalam pemikiran dan sejarah Islam, terutama citra despotisme ketimuran. 21
Terkait  dengan  konsep  khilafah  dan  pemerintahan,  Imarah menilai bahwa gambaran dalam buku yang ditulis oleh Abdur Raziq
19 Raziq, Al-Islam Wa Ushul al-Hukm …,h. 103.
20 Imarah, Al-Islam Wa Ushul al-Hukm Li Ali Abd. al-Raziq… , h. 34–35.
21 Imarah, Al-Islam Wa Ushul al-Hukm Li Ali Abd. al-Raziq… , h. 40–46.
tersebut jauh dari semangat Islam. Imarah memberikan komentar, “satu- satunya pendukung sah sang imam adalah umat, bukan penguasa; dan bahwa pencopotan sang imam adalah murni tanggungjawab umat dan karenanya jabatan itu bersifat politis, namun bukan berarti sama sekali tidak ada kaitannya dengan ajaran agama.” 22

## Relasi Agama dan Negara
Tesis  yang  dilontarkan Ali Abd.  al-Raziq  yang  secara  tajam menyatakan  bahwa  umat  Islam  adalah  komunitas  religius an sich dan risalah tidak terkait dengan pemerintahan. Pendapat ini membuat Abur Raziq diposisikan sebagai pemikiran liberal Mesir modern yang terbaik, dan sebagai bahan perdebatan politik yang menarik karena dinilai  sebagai  pengusung  sekularisme.  Menurut  Lutfi Assyaukani, Abdur Raziq adalah ulama peletak dasar teologi negara modern yang pemikirannya banyak dikaji dan menjadi inspirasi bagi sebagaian umat Islam. 23 Leonard Binder menilai bahwa titik sentral karakter tantangan intelektual yang dimunculkan oleh Ali Abd. al-Raziq terhadap para ulama tradisional al-Azhar dalam bukunya al-Islam wa Ushul al-Hukm , adalah perbedaan antara makna komunitas politik dan pemerintahan. 24 Pertanyaannya, apakah umat Islam itu bisa dimaknai sebagai komunitas politik atau komunitas religius murni dan apakah pemerintahan itu menjadi bagian dari risalah kenabian? Menjawab pertanyaan terebut tidak lepas dari diskursus tentang agama dan negara menjadi perdebatan panjang di kalangan muslim hingga saat ini. Berkenaan dengan hal tersebut, banyak pendapat dari kalangan cendikiawan muslim dalam membahas relasi agama dan negara dalam Islam. Dari pernelusuran penulis, setidaknya terdapat tiga mazhab dalam persoalan ini, yakni integralistik, sekularistik, dan simbiotik.
Adapun paradigma integralistik ialah paham yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan
22 Imarah, Al-Islam Wa Ushul al-Hukm Li Ali Abd. al-Raziq… , h. 50.
23 Luthfi Assyaukanie, “Ali Abd Al-Raziq | IslamLib,” last modified May 9, 2002, accessed November 18, 2020, https://islamlib.com/tokoh/ali-abd-al-raziq/.
24 Leonard  Binder, Islam  Liberal:  Kritik  Terhadap  Ideologi-Ideologi Pembangunan , trans. Imam Muttaqin (Pustaka Pelajar, 2001), h. 120.
manusia, termasuk juga perihal negara. Penganut paham ini menyakini bahwa negara merupakan lembaga politik sekaligus keagamaan yang tidak dapat dipisahkan ( ad-din wa ad-daulah ). Karena itu, agar umat Islam  dapat  menjalankan  seluruh  perintah  agama,  harusla  dengan sistem negera (pemerintahan) yang sesuai dengan ajaran Islam dengan bentuk khilafah sebagaimana telah dipraktikan pada masa awal hingga abad pertengahan Islam. Islam tengah karena negara menganut sistem pemerintahan Islam, dan sebaliknya Islam hancur karena negara tidak menganus norma ajaran Islam sepenuhnya. 25
Bertolak belakang dari pemahaman kalangan integralistik ialah paradigma sekularistik yang menyebutkan bahwa agama dan negara merupakan urusan yang berbeda. Keduanya tidak saling berkaitan dan bahkan agama harus dipisahkan dari ranah negara dan politik. Menurut penganut sekularistik ini, Islam tidak memiliki memiliki sistem politik yang baku dan Allah mengutus Nabi Muhammad bukan untuk kekuasaan politik.  Kalangan  ini  menilai  bahwa  agama  berorientasi  ukhrawi sedangkan negara itu berorientasi duniawi. Agama tidak bisa dibawa ke ranah publik negara karena penduduk suatu negara tidaklah berupa satu agama saja. Karena itu, kalangan sekuler menolak formalisasi agama dan juga penggunaan simbol-simbol agama untuk negara. 26
Sedangkan penengah dari dua paradigma di atas ialah paradigma simbiotik  yang  menyatakan  bahwa  agama  dan  negara  saling membutuhkan. Kalangan simbiotik ini menolak bahwa agama telah mengajarkan  sepenuhnya  tentang  urusan  duniawi  termasuk  urusan agama  dan  mereka  juga  menolak  pemisahan  sepenuhnya  agama dan  negara.  Mereka  berpendapat  bahwa  Islam  tidak  menunjukkan preferensinya pada sistem politik tertentu, tetapi dalam Islam terdapat prinsip-prinsip etika bagi kehidupan bernegara. Para politisi dengan hasrat  kekuasaan  cendrung  sewenang-wenang  demi  memenuhi tujuannya  sehingga  memerlukan  pedoman  agar  tingkah  laku  dan
25 Marzuki Wahid, Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 24; Sjadzali, Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran… , h. 148.
26 Azyumardi Azra, Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih (Mizan,
2000), h. 220.
kebijakan politik yang diambil tidak menimbulkan mudharat. Artinya, paham ini lebih menekankan bahwa sistem negara tidak harus berupa sistem Islam tetapi pelaksanaan kebijakaan negara harus mencerminkan nilai-nilai keislaman. 27
Dari tiga kategori terebut, para peneliti menempatkan Ali Abdur Raziq sebagai golongan sekuler karena pendapatnya yang menolak sistem khilafah dan mengatakan bahwa Islam tidak mengajarkan bentuk pemerintahan  sebagaimana  telah  dibahas  pada  bagian  sebelumnya. Secara keseluruhan, inti dari pemikiran Abdur Raziq, menjelaskan empat poin penting tentang ide sekulernya, yakni (1) Nabi tidak membangun negara dalam otoritas spiritualnya; (2) Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitif. Karena itu umat Islam bebas memilih bentuk pemerintahan apapun yang dirasa sesuai dan cocok bagi kondisinya; (3) Tipologi pemerintahan yang dibangun setelah wafatnya Nabi, tidaklah memiliki dasar-dasar dalam nash melainkan hanya upaya pembenaran dari praktik kerajaan yang berlangsung ketika itu; (4) Akibatnya, sistem khilafah telah menjadi tipuan bagi sebagian besar persoalan-persoalan dunia Islam karena dalam realitasnya telah menjadi pendukung tirani di negara-negara Islam. Meski demikian, Abdur Raziq juga tidak secara tegas menawarkan sistem selain khilafah sebab menurutnya sistem itu boleh sistem apa saja dan negara tidak perlu berlandaskan pada agama.
Kalangan  ilmuan  juga  telah  menelaah  perihal  paradigma sekularisme  ini.  Jose  Casanova  mengulas  tentang  implikasi  dari sekularisme. 28 Pertama, The decline of religion (kemerosotan peran agama). Inilah pemahaman yang dianut oleh sebagian besar muslim tentang definisi sekularisasi, sehingga ada “stigma” yang mengharuskan kita untuk takut terhadap sekularisasi. Kedua, sekularisasi bermakna “diferensiasi”, yaitu adanya pemisahan yang jelas antara ranah agama dan  ranah  politik,  ekonomi,  maupun  ilmu  pengetahuan.  Ketiga, sekularisasi mengimplikasikan “privatisasi”, yaitu pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Ruang publik adalah ruang di mana
27 Wahid, Fiqh  Madzhab  Negara;  Kritik  Atas  Politik  Hukum  Islam  Di Indonesia… , h. 27. 28 José Casanova, Public Religions in the Modern World (University of Chicago Press, 2011).
setiap orang tanpa melihat agama, suku, ras maupun golongan dapat melakukan kontestasi secara bebas. Kata kunci dalam ruang publik adalah kesamaan dan kesetaraan pola relasi masing-masing pihak yang terlibat dalam kontestasi tersebut. Sedangkan ruang privat adalah ruang di mana seseorang bisa hidup dalam dirinya sendiri, tanpa campur tangan dan intervensi dari pihak lain. Inilah wilayah “independen dan otonom” hingga seseorang bebas untuk memilih atau tidak memilih atas segala sesuatu. Dalam ruang tersebut dimungkinkan seseorang mengembangkan potensi diri, tanpa adanya intervensi dari institusi luar.

## Kesimpulan
Pemikiran  Ali  Abdur  Raziq  memang  terkenal  kontroversial karena ia menyimpang dari pendapat jumhur ulama kala itu. Karena bukunya itu pula, ia akhirnya dikeluarkan dari Universitas Al-Azhar. Pandangan  Raziq  yang  menyebutkan  bahwa  Islam  tidak  memiliki sistem  pemerintahan  serta  tidak  pula  ada  kewajiban  mewujudkan adanya khilafah. Dalam menyokong pendapatnya, ia juga mengutip dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadis serta kajian historis sebagaimana yang tertuang dalam buku itu. Karena kontroversial pula, banyak kalangan menilai pendapatnya sesat dan bahkan cendrung menafikan sejarah serta tidak menggunakan dalil dengan benar. Dhiya’uddin ar-Rayis bahkan menduga bahwa buku itu bukanlah karangan Abdur Raziq, melaikan karangan orang lain yang hendak menghancurkan khilafah Islamiyah serta mencerai-beraikan umat Islam. Tidak sedikit pula yang mendukung pendapat dan ide dari Abdu Raziq tersebut dan bahkan, meskipun buku itu tidak pernah terbit lagi setelah 1925, kajian terhadap buku  itu  semakin  banyak.  Pendukung  sekularisme  negara  menilai bahwa idealitas sebuah negara ialah memisahkan antara agama dan negara. Dari gambaran di atas, Abdur Raziq tidaklah termasuk yang memisahkan agama dan negara secara keseluruhan, melainkan beberapa urusan negara juga dijalankan berdasarkan norma agama. Akan tetapi, dampak  sekulerisasi  yang  berlebihan  atas  pemisisahan  agama  dan negara  berimplikasi  memerosotkan  agama  itu  sendiri.  Dan  bahaya apabila nilai-nilai agama tidak lagi menjadi acuan ialah kemiskinan
spirit moralitas sebagaimana yang dialami oleh masyarakat modern di negara-negara sekuler.

## Daftar Pustaka
Assyaukanie, Luthfi. “Ali Abd Al-Raziq | IslamLib.” Last modified May 9, 2002. Accessed November 18, 2020. https://islamlib.com/ tokoh/ali-abd-al-raziq/.
Azra, Azyumardi. Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih . Mizan,
2000.
Badarussyamsi, Badarussyamsi. “Pemikiran Ali Abdurraziq Tentang
Hubungan Islam Dan Negara.” TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin
14, no. 2 (2015): 325–342
Binder,  Leonard. Islam  Liberal:  Kritik  Terhadap  Ideologi-Ideologi Pembangunan . Translated by Imam Muttaqin. Pustaka Pelajar,
2001.
Bustamam-Ahmad,  Kamaruzzaman. Relasi  Islam  Dan  Negara:
Perspektif Modernis Dan Fundamentalis . IndonesiaTera, 2001.
Casanova, José. Public Religions in the Modern World . University of Chicago Press, 2011.
Dahlan, Abd al-Aziz. “Ensiklopedi Hukum Islam.” Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve 1 (1996): 104–6.
Imarah, Muhammad. Al-Islam Wa Ushul al-Hukm Li Ali Abd. al-Raziq . Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
Nasution, Harun. Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan . Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Nelli, Jumni. “Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq.” An-Nida’ 39, no.
1 (2014): 76–90.
Putra, Ridho. “Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila.” Indonesian Journal of Islamic Theology and
Philosophy 1, no. 1 (2019): 45–62.
Putra, Rido. “Filsafat Politik Ali Abdur Raziq.” Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam 19, no. 1 (2020): 63–76.
Ra’is, Muhammad Diya’uddin. Islam Dan Khilafah Di Zaman Modern,
Terj . Translated by Alwi As. Jakarta: PT Lentera, 2002.
Raziq, Ali Abd. Al-Islam Wa Ushul al-Hukm . Kairo: al-Mathba’ah al-
Mishriyah, 1925.
Situmorang, Jubair. Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam . Bandung: Pustaka Setia, 2014.
Sjadzali,  Munawir. Islam  Dan  Tata  Negara  Ajaran,  Sejarah  Dan Pemikiran . UI press, 1990.
Wahid, Marzuki. Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia . Yogyakarta: LKIS, 2001.