## MAGISTRA Law Review
Volume 01 Nomor 01, Januari 2020 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PERKARA MALPRAKTIK MEDIK

## Angga Pranavasta Putra
RS Bhayangkara Semarang, Indonesia *pangga298@yahoo.com

## ABSTRAK
Malpraktik medik adalah dokter atau tenaga medis yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan  perbuatan  (aktif  atau  pasif) . Penyelesaian  perkara  administratif  malpraktik  dalam nomor  kasus  1077/Pid.B/2011/PN.SBY  adalah  telah  dilakukan  pencabutan  surat  izin  praktik  dan  surat tanda registrasi kepada dokter yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Pencabutan dilakukan oleh Dinas  Kesehatan  dan  Ikatan  Dokter  Indonesian  (IDI).  Bila  dokter  ingin  melakukan  praktik  kedokteran kembali, maka  dokter  harus membuat  ulang  surat  tanda  registrasi  dan  surat  izin  praktik kepada  Dinas Kesehatan dan IDI. Bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam putusan perkara nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY,  dr.  E.  A.  dipidana  3(tiga)  tahun  penjara  karena  terbukti  melakukan praktik  aborsi.  dr.  E.  A.  mengakui  perbuatannya  dan  dihukum  3(tiga)  tahun  penjara.  Bentuk penyelesaian  terhadap  administratif  malpraktik  ,  dr.  E.  A  dicabut  surat  izin  praktik  dan  surat  tanda registrasi  sebagai  dokter  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Surabaya.  Bentuk  pertanggung  jawaban  pidana terhadap korban, dr. E. A dipidana 3(tiga) tahun penjara karena terbukti dan mengakui telah melakukan tindakan  malpraktik aborsi ilegal terhadap korban.
Kata kunci : Aborsi; Dokter; Malpraktik; Tanggungjawab.

## ABSTRACT
Medical  malpractice  is  a  physician  or  medical  personnel  who  are  under  his  orders  intentionally  or negligently  performing  acts  (active  or  passive).  The  settlement  of  administrative  malpractice  cases  in case  number  1077  /  Pid.B  /  2011  /  PN.SBY  is  that  the  revocation  of  the  practice  license  and  the registration certificate has been issued to the doctor who made a mistake and a violation. The revocation was done by the Department of Health and the Indonesian Doctors Association (IDI). If the doctor wishes to  practice  medicine  again,  then  the  doctor  must  re-create  the  registration  certificate  and  license  of practice to the Department of Health and IDI. Form of criminal liability of the doctor against the patient in the decision of the case number: 1077 / Pid.B / 2011 / PN.SBY, dr. E. A. is sentenced to 3 (three) years in  prison  for proven  abortion practice. dr. E.  A. acknowledges his actions  and  is  sentenced  to  3 (three) years  in  prison.  Form  of  settlement  against  administrative  malpractice,  dr.  E.  A  revoked  the  license  of practice  and  registration  certificate  as  a  doctor  by  Surabaya  City  Health  Office.  Forms  of  criminal responsibility  against  the  victim, dr. E.  A  is  sentenced  to  3 (three) years  in prison  for being  proven and admitted to having committed malpractice of illegal abortion to the victim.
Keywords : Abortion; Doctor; Malpractice;  Responsibility.

## A. PENDAHULUAN
Tindak  pidana praktik  kedokteran/malpraktik  kedokteran semakin banyak terjadi dan diliput  dalam  pemberitaan  media  massa  nasional,  baik  itu  media  cetak  maupun  media elektronik. Menurut LBH Kesehatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat bahwa terdapat kurang
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
lebih 210 kasus pertahunnya dugaan malpraktik kedokteran di Indonesia, 1 walaupun sebagian besar  tidak  sampai  ke  pengadilan.  Tampaknya  kondisi  sekarang  sudah  berubah,  hubungan dokter-pasien yang bersifat paternalistik dan berdasarkan kepercayaan ( fiduciary relationship ) mulai  goyah.  Pemicu  terjadinya  sengketa  adalah  kesalahpahaman,  perbedaan  penafsiran, ketidakjelasan  pengaturan,  ketidakpuasan,  ketersinggungan,  kecurigaan,  tindakan  yang  tidak patut,  curang  atau  tidak  jujur,  kesewenang-wenangan  atau  ketidakadilan,  dan  terjadinya keadaan  yang  tidak  terduga  serta  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang mempengaruhi  juga  dunia  kedokteran. 2 Dilain  pihak  tuntutan  masyarakat  terselenggaranya pelayanan medis bermutu tinggi dan tidak pernah salah dan sudah tentu dengan biaya murah. Benturan antara kepentingan inilah yang menimbulkan berbagai konflik/sengketa dan tuduhan dugaan tindak  pidana dalam praktik  kedokteran yang kemudian masuk  dalam ranah  hukum, baik perdata maupun pidana.
Bidang  kesehatan  merupakan  bagian  dari  kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan  di Negara  Indonesia.  Sebagaimana  cita-cita  bangsa  Indonesia  yang  tercantum  di  dalam pembukaan  UUD  1945  yang  berbunyi  “melindungi  segenap  bangsa  Indo nesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Dan untuk mewujudkan kesejahteraan social tersebut, harus tetap mengacu pada Pancasila sebagai  ladasan awal dari politik hukum dan peraturan per-UU hal ini dimaksudkan agar kebijakan dan strategi (politik) hukum dan peraturan per-UU sejalan  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat  Indonesia  dengan  tetap membuka  diri  terhadap  berbagai  hal-hal  yang  baik  yang  merupakan  hasil  perubahan  yang terjadi  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  baik  di lingkungan pergaulan nasional maupun internasional. 3
Untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bidang kesehatan tersebut, maka diperlukan pihak-pihak  yang  memiliki  kemampuan  dan  keahlian  di  bidang  kesehatan  agar  mampu memberikan penanganan kesehatan baik dalam bentuk pencegahan maupun pengobatan, Di dalam  ketentuan  Pasal  75  Undang-Undang  No  24  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran diatur bahwa
“Setiap  dokter  atau  dokter  gigi  yang  dengan  sengaja  melakukan  praktek  kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”
Dokter  atau  tenaga  kesehatan  dalam  melakukan  tindakan  atau  pelayanan  medik terhadap  pasien  seharusnya  menggunakan  keterampilan  dan  pengetahuannya  dengan  baik
1 IDI, 2012. Data pada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, bagian pembelaan hukum , Biro Hukum PB IDI. Jakarta
2 Endang  Kusuma  Astuti,  2009. Transaksi  Terapeutik  dalam  Upaya  Pelayanan  Medis  di  Rumah  Sakit , Citra Aditya Bakti,  hlm. 234-238. Bandung
3 Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. Jurnal Spektrum Hukum , 15 (1), 89-111.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
dan  berhati – hati  agar  tidak  menimbulkan  kesalahan  yang  dapat  merugikan  dokter  sendiri maupun  pasien.  Sampai  dengan  saat  ini,  hukum  kedokteran  di  Indonesia  belum  dapat merumuskan  secara  jelas  dan  detail  mengenai  malpraktik.  Adapun Wetboek  van  Strafrecht (W.v.S)  atau  yang  kini  disebut  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  tidak mengatur  dengan jelas tentang ancaman pidana terhadap perbuatan melawan hukum di bidang kesehatan atau malpraktik.  Penerapan  hukum  di  bidang  Kedokteran  dianggap  sebagai  intervensi  hukum. Mereka mengemukakan bahwa KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) sudah cukup untuk mengatur  dan  mengawasi  dokter  dalam  bekerja,  sehingga  tidak  perlu  lagi  adanya  intervensi hukum  tersebut.  Sampai  sekarang  yang  mereka  persoalkan  adalah  perlindungan  hukum  dan bukan  mengenai  masalah  tanggung  jawab  hukum  serta  kesadaran  hukum  dokter  dalam menjalankan profesinya. Hal ini menunjukan kurangnya pengertian mengenai etika dan hukum dalam  kalangan  dokter.  Demikian  juga  kerancuan  pemahaman  atas  masalah medical malpractice, masih sering dianggap pelanggaran norma etis profesi saja yang tidak seharusnya diberikan sanksi ancaman pidana. 4
Malpraktik  kedokteran  adalah  dokter  atau  tenaga  medis  yang  ada  di  bawah perintahnya  dengan  sengaja  atau  kelalaian  melakukan  perbuatan  (aktif  atau  pasif)  dalam praktek  kedokteran  pada  pasiennya  dalam  segala  tingkatan  yang  melanggar  standar  profesi, standar  prosedur,  prinsip-prinsip  professional  Kedokteran  atau  dengan  melanggar  hukum (tanpa wewenang) karena tanpa informend consent atau di luar informed consent , tanpa Surat Izin Praktek atau tanpa Surat Tanda Registrasi, tidak  sesuai dengan kebutuhan medis pasien dengan  menimbulkan (casual  verband) kerugian  bagi  tubuh,  kesehatan  fisik,  mental  atau nyawa pasien sehingga membentuk pertanggungjawaban dokter. 5
Malpraktik dapat dibedakan menjadi malpraktik yuridis dan malpraktik etis. malpraktik yuridis  dibedakan  3  (tiga)  kelompok,  yaitu criminal  malpractice (pidana), civil  malpractice (perdata), dan administrative malpractice (administrasi).
Criminal  malpractice dibedakan  3  (tiga)  golongan,  yaitu;    (1)  karena  kesengajaan ( intentional ),  misalnya  aborsi  tanpa  indikasi  medik,  euthanasia,  membocorkan  rahasia kedokteran,  tidak  melakukan  pertolongan  pada  kasus  gawat,  memberikan  surat  keterangan dokter yang tidak benar, (2) karena kecerobohan ( recklessness ), misalnya tindakan yang tidak lege artis (tidak sesuai dengan indikasi medik dan tidak memenuhi standar pelayanan medik), tindakan tanpa informed consent , (3) karena kealpaan ( negligence ), misalnya : meninggalkan kasa/gunting  di  dalam  perut  pasien  yang  dioperasi,  alpa/kurang  hati-hati,  sehingga  pasien cacat/meninggal. 6
4 (http://masrigunardi.blogspot.com/201  1/10/html,  diakses  pada  tanggal  21  Agustus  2017  pukul 22.00 WIB)
5 Eko  Soponyono.  1997. Malpraktek  Dalam  Kajian  Hukum  Pidana. Badan  Penerbit  FH  Universitas Diponegoro. Semarang
6 Sofwan  Dahlan.  2001.  “ Malpraktek”  (dalam  Hukum  Kesehatan,  Rambu-rambu  bagi  Profesi  Dokter) . Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
Pengguguran  kandungan  merupakan  fenomena  sosial  yang  semakin  hari  semakin memprihatinkan.  Pengguguran  kandungan  adalah  keluarnya  atau    dikeluarkannya  hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. 7
Jika  dilihat    dari  jumlah  atau  tingkat    pengguguran  kandungan  dari  tahun  ketahun semakin  meningkat,  ini  tidak  terlepas  dari  banyaknya  perempuan  di  Indonesia    mengalami kehamilan yang tidak  diinginkan,  dengan kekerasan atau ancaman   kekerasan, korban telah dipaksa oleh pelaku untuk bersetubuh dengannya diluar perkawinan
Namun  pandangan  masyarakat  terhadap  aborsi  memiliki  tanggapan  yang  beragam, ada  yang  menyetujui  untuk  dilakukannya  aborsi  dengan  alasan  medis  ataupun  karena kehamilan yang tidak dikehendaki, tetapi masih ada juga masyarakat yang menganggap bahwa pengguguran  kandungan  itu  bertentangan  dengan  norma  hukum,  norma  moral,  dan  norma agama, sebab bagaimanapun  yang menjadi korban dari pengguguran kandungan adalah bayi atau janin yang tidak berdosa yang kehadirannya tidak diharapkan oleh ibunya. 8
Menurut Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
a.  indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan,  baik yangmengancam  nyawa  ibu  dan/atau  janin,  yang  menderita  penyakit  genetik  berat dan/atau  cacat  bawaan,  maupun  yang  tidak  dapat  diperbaiki  sehingga  menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b.  kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
(3)  Tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  hanya  dapat  dilakukan  setelah  melalui konseling  dan/atau  penasehatan  pra  tindakan  dan  diakhiri  dengan  konseling  pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Pengadilan  Negeri  Surabaya  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  Pidana  pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan tanggal 08 Juni 2011 sebagai berikut : Menyatakan terdakwa dr. E.A. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
“Tanpa ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang  mengancam  nyawa  ibu/atau  janin,  yang  menderita  penyakit  genetic  berat dan/atau  cacat bawaan, maupun yang  tidak  dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”
7 Soekidjo Notoatmodjo. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan . Rineka Cipta. Jakarta. hal 135
8 Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. Kapita Selekta Hukum Pidana . Universitas Diponogoro. Semarang. hal 20
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 194 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke  1  KUHP.  Menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap terdakwa  dr.  E.A  selama  6  (enam)  tahun  dikurangi  selama  ditahan  dengan  perintah  tetap ditahan.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Metode pendekatan dalam penelitian  hukum  dimaksudkan  sebagai  kegiatan  ilmiah yang  didasarkan    metode    sistematika    dan    pemikiran    tertentu    yang    bertujuan  untuk mempelajari    satu  atau  lebih  gejala-gejala    hukum  tertentu  dengan  jalan  menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan  pemecahan atas masalah yang timbul dalam segala hal yang bersangkutan.
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu cara atau  prosedur  yang  digunakan  untuk  memecahkan  masalah  di  dalam  penelitian  ini  dengan melakukan  analisis  terhadap  data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan dengan menganalisis terhadap data primer yang digunakan sebagai data pendukung. 9
Pendekatan  yuridis  normatif  mengutamakan  data  sekunder  yang  meliputi  bahan- bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (karya ilmiah, hasil  penelitian  yang  lalu,  literatur  hukum),  bahan  hukum  tersier  (kamus  hukum,  bibliografi, ensiklopedia, indeks). Data primer didapatkan dari dilapangan hasil wawancara dan observasi.
Spesifikasi penelitian berdasarkan  pada permasalahan yang diambil, maka spesifikasi penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  analitis .  Bersifat deskriptif , karena penelitian ini  dimaksudkan    untuk  memberikan    gambaran    secara  rinci,  sistematis  dan  menyeluruh mengenai  segala  sesuatu  yang  diteliti. 10 Sedangkan analitis ,  berarti  mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna terhadap data yang berkaitan. Analisis   dari   data   yang diperoleh   diharapkan    dapat   memberikan jawaban dari permasalahan dalam tesis ini.
Adapun jenis dan sumber data yang akan menjadi dasar analisis di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini memusatkan pada  data  sekunder,  maka  pengumpulan  data  ditempuh  dengan  melakukan  penelitian kepustakaan  dan  studi  dokumen.  Dalam  pengumpulan  data,  sebanyak  mungkin  data  yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini 11 .
Sumber sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1077/Pid.B/201 1/PN.SBY, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sumber- sumber  hukum  dan  peraturan-peraturan  lain  yang  berhubungan  dengan  malpraktik kedokteran.
9 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan Kedelapan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1
10 Soerjono Soekanto,1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal. 10
11 Priharto  Adi,  2010.  Tesis. "Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Rangka  Penanggunalan  Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran ". Universitas Diponegoro. Semarang:
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
Penelitian ini menggunakan data sekunder, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data lalu mengkajinya serta diolah secara sistematis terkait bahan- bahan kepustakaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penggunaan data sekunder dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan.
Metode  penyajian  data penelitian  yang  telah  terkumpul  diolah  dan  disusun  serta disajikan  secara  menyeluruh.  Data  dari  penelitian  ini  akan  disajikan  dalam  bentuk  deskripsi yang berupa uraian secara mendalam mengenai permasalahan yang dibahas.
Metode analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola, mensistesiskannya,  mencari  dan  menemukan  pola,  menemukan  apa  yang  penting  dan  apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 12
Metode analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.
Pada  penelitian  ini  teknik  analisis  data  yang  dilakukan  penulis  dengan  metode deskriptif  analisis  yaitu  dengan  mendeskripsikan  mengenai  pertanggungjawaban  dokter terhadap  pasien  serta  bentuk  penyelesaian  pada  kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya Nomor  1077/Pid.B/201  1/PN.SBY  terkait  dengan  malpraktik  administrasi  yang  terjadi  pada kasus tersebut, dengan mengkaji pada Undang-Undang yang berkaitan dengan malpraktik dan praktik  kedokteran,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  serta  peraturan  lainnya  yang mendukung untuk menganalisa kasus tersebut.

## C. PEMBAHASAN
1. Bentuk  penyelesaian  tanggung  jawab  hukum  dokter  terhadap  pasien  dalam perkara malpraktik medik dalam kasus Putusan Nomor : 1077/Pid.B/2011 /PN. SBY Hakim  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor:  1077/Pid.B/2011/PN.SBY  telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.  Dalam amar putusan terpidana dr.  E.  A.    telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  aborsi  ilegal.
Apabila dianalisa secara umum, secara  tidak langsung tindak pidana yang dilakukan oleh  terpidana  dr.  E.  A.  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  malpraktik  atau dikategorikan sebagai penyalahgunaan profesi dokter. Dasar Tuntutan berdasar putusan tersebut adalah : Terdakwa  bersama – sama  A.  M.  (dilakukan  penuntutan  terpisah)  pada  hari  Rabu tanggal 02 Februari 2011 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari  2011  atau  setidak-tidaknya  dalam  tahun  2011  di  rumah  tempat  Terdakwa praktek di jalan Dukuh Kupang Timur Gang 10 Nomor 4 Surabaya atau di tempat lain yang  masih  daerah  hokum  Pengadilan  Negeri  Surabaya  dengan  sengaja menggugurkan  kandungan  seorang  wanita  dengan  persetujuannya  sebagaimana tercantum dalam Pasal 348 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP .
12 Moleong, Lexy. J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya. Bandung:
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
Perbuatan  terdakwa seperti yang diterangkan dalam  dakwaan mengakibatkan saksi H. K. yang dahulunya hamil dengan janin umur 2 bulan menjadi tidak hamil atau telah digugurkan oleh Terdakwa dengan persetujuan saksi H. K.
Terdakwa  berdasarkan  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP  merupakan  pembuat  (dader)  suatu perbuatan  pidana  dengan  dibuktikan  terdakwa  melakukan  sendiri,  dengan persetujuan saksi H. K. sebagaimana tercantum dalam Pasal 348 KUHP.
1. Fakta Hukum
Berdasarkan putusan tersebut maka dapat dilihat beberapa fakta hukum diantaranya :
- 2007
Terdakwa dipidana dengan perkara yang sama sehingga ijin praktek dokter dicabut oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- 2008
Karena mendapatkan penghasilan, tanpa memiliki ijin praktek dokter yang sah  ia  membuka  tempat  praktek  dokter  umum  di  sebuah  rumah  di  jalan Dukuh Kupang Timur Gang 10 Nomor 4 Surabaya yang dilaksanakan 6 hari dalam  satu  Minggu,  yaitu  Senin,  Selasa,  Rabu,  Kamis,  Sabtu,  dan  Minggu dengan jam praktek mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB dan pukul 15.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Pada waktu praktek terdakwa menerima pasien perempuan yang ingin menggugurkan kandungan setiap hari antara 4 sampai 10 pasien dan ia menetapkan sendiri persyaratannya yaitu harus dewasa berusia 17  tahun keatas, apabila  belum dewasa  harus diketahui  oleh  orang  tua  pasien.  Jika  sudah  kawin  harus  sepengetahuan suaminya  dan  usia  kandungan  pasien  tidak  lebih  dari  tiga  bulan  serta membayar uang administrasi Rp 1.500.000 jika pasien tidak mampu sebesar Rp. 1.000.000
- 2 Januari 2011
Pada  pukul  14.30  WIB  saksi  H.  K.  yang  sedang  mengandung  sekitar  dua bulan  diantar  oleh  saksi  A.  M.  datang  ke  tempat  praktek  terdakwa bermaksud menggugurkan kandungannya. Setelah membayar biaya  aborsi Rp.  4000.000  kepada  saksi  A.  M.    lalu  saksi  A.  M.  memeriksa  tekanan darahnya  dan  menyuntikkan  obat  penghilang  rasa  mual,  lalu  saksi  H.  K. disuruh  menunggu  antrian.  Sekitar  pukul  15.45  WIB  sakasi  H.K.  dipanggil keruang praktek terdakwa dan setelah berada di ruang praktek, terdakwa menyuruh saksi H.K. ganti baju, berdoa lalu disuruh tidur terlentang dengan posisi  kedua  kaki  itupun  layaknya  seorang  perempuan  akan  melahirkan, kemudian terdakwa menyuntikkan obat bius dan menutup mata saksi H.K. dengan  kain  handuk.  Setelah  obat  bius  beraksi  dan  sasksi  H.K.  mulai berkurang  kesadarannya  dan  samar-samar  saksi  Heni  Kusumawati merasakan  terdakwa  memasukkan  alat  pada  lubang  kemaluan  saksi  H.K. yang membuat perutnya terasa mulas. Setelah saksi H.K. tidak sadar karena
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
reaksi obat bius selanjutnya terdakwa menggugurkan kandungan saksi H. K. dengan  menggunakan  alat  busi  untuk  mengukur  kedalaman  kandungan rahim, lalu dengan tang congkel stainless menjepit mulut rahim mengambil janin  dalam  kandungan  rahim  menggunakan  tang  aborsi  dan  mengerok sisa-sisa janin dalam kandungan rahim menggnakan curret sendok. Setelah dianggap  selesai  lalu  saksi  H.K.  di  bawa  keruang  untuk  diistirahatkan sementara  dan  ketika  sudah  sadar  diberi  obat,  beberapa  saat  kemudian diantar seorang laki-laki ke Carrefour jalan Dukuh Kupang Surabaya  untuk persiapan  pulang  ke  Malang.  Bahwa  ketika  hendak  pulang  ke  Malang sekitar  pukul  17.45  WIB  sewaktu  berada  di  Mc.D  dekat  pintu  tol  Jalan Mayjen Sungkono didatangi polisi berpakaian preman dan A. M.  lalu saksi H. K. diamankan.
- 4 Februari 2011
Dokter  Johnni  R.  Kusumawati,  Sp.OG  ahli  kebidanan dan  kandungan  pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso melakukan pemeriksaan terhadap  saksi  Heni  Kusumawati  dan  dibuat visum  et  repertum nomor:VER/29/II/2011Rumkit dengan kesimpulan bahwa tidak ada hal yang menyangkal  bahwa  korban  merupakan  wanita  yang  baru  saja  mengalami proses pengakhiran kehamilan atau abortus.
- 3 Februari 2011
Terdakwa di tahan oleh penyidik sampai dengan 22 Februari 2011
- 23 Februari 2011
Perpanjangan oleh penuntut umum sampai 3 April 2011
- 22 Maret 2011
Terdakwa  ditahan  oleh  penuntut  umum  sampai  dengan  tanggal  10  April
2011
- 28 Maret 2011
Penahanan  oleh  Pengadilan  Negeri  Surabaya  sampai  dengan  tanggal  26
April 2011
- 27 April 2011
Perpanjanagan  penahanan  terhadap  terdakwa  oleh  Ketua  Pengadilan
Negeri Surabaya
- 25 Mei 2011
Jaksa  penuntut  umum  mengajukan  tuntutan  dengan  dakwaan  alternatif yang pada intinya perbuatan terdakwa melanggar Pasal 348 jo 55 ayat (1) ke-1  KUHP  atau  melanggar  Pasal  194  UU  No  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan  jo  Pasal  22  ayat  (1)  ke-1  KUHP  dan  dituntut  dengan  hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah tetap ditahan.
- 8 Juni 2011
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita den gan persetujuannya” dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
2. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan
Pertimbangan  hukum  Pengadilan  Negeri  Surabaya  adalah  :  dalam  perkara ini terdakwa  adalah  sebagai  orang  yang  melakukan  sendiri  tindak  pidana  dan  telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan aborsi. Selain itu pertimbangan lainnya adalah hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak mental  generasi  muda,  terdakwa  pernah  di  hukum,  menimbulkan  keresahan masyarakat,  dan  hal-hal  yang  meringankan  yaitu  terdakwa  sopan  di  persidangan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan.
Berdasarkan  pertimbangan  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Surabaya  pada akhirnya memberikan amar sebagai berikut :
- Menyatakan  terdakwa  dr.  E.  A.  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja menggugurkan  kandungan seorang wanita dengan persetujuannya.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa  akan  dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  seorang dokter dapat melakukan pekerjaannya dengan syarat dokter tersebut memiliki surai izin  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas.  Apabila  dikaitkan  dengan  perkara  nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY,  jika  dilihat  dari  fakta  hukum  yang  ada,  telah  diketahui bahwa  terdakwa  tidak  memiliki  izin  praktek  sebagaimana  surat  izin  yang  telah dijelaskan di atas. Terdakwa tidak memiliki izin dikarenakan izin yang telah diberikan kepada  terdakwa  telah  di  cabut  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Surabaya  pada  tahun 2007.  Pencabutan  izin  tersebut  dikarenakan  terdakwa  pernah  di  pidana  dalam perkara dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis dapat menganalisa bahwa pada dasarnya terdakwa tidak memiliki izin praktek dikarenakan terdakwa  pernah  dipenjara  dengan  perkara  yang  sama.  Hal  ini  dapat  di  ambil penjelasan bahwa terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana yang sama. Hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan dengan hukum kesehatan.  Maka  dari  itu  secara  administratif  pula  seharusnya  terdakwa  mampu mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Terkait  dengan  kasus  perkara  nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY  perlu  dikaji  bagaimana  penyelesaian  administratifnya. Dalam  Pasal  54  ayat  (1)  UU  No.  23  Tahun  1992  Tentang  Kesehatan  yang  berbunyi “Terhadap  tenaga  kesehatan  yang  melakukan  kesalahan  dan  atau  kelalaian  dalam
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.” Dalam penjelasan pasal tersebut,  tindakan  disiplin  yang  dimaksud  adalah  salah  satu  tindakan  administratif, seperti  pencabutan  izin  untuk  jangka  waktu  tertentu  atau  hukuman  lain  sesuai dengan  kesalahan  yang  dilakukan.  Apabila  melihat  putusan  perkara  nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY telah diketahui bahwa izin praktek terdakwa telah di cabut pada  tahun  2007.  Maka  secara  langsung  secara  administrasi  terdakwa  sudah  tidak dapat  melakukan  praktek  dikarenakan  sudah  tidak  memiliki  izin.  Berdasarkan penjelasan  tersebut  di  atas  dapat  disarikan  bahwasanya  penyelesaian  secara administratif  telah  dilakukan  sebelumnya  yaitu  pencabutan  izin  praktek  oleh  Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
2. Bentuk  pertanggungjawaban  pidana  dokter  terhadap  pasien  dalam  perkara malpraktik medik dalam kasus Putusan Nomor :  1077/Pid.B/2011 /PN. SBY
Pertimbangan  hukum  Pengadilan  Negeri  Surabaya  adalah  :  dalam  perkara ini terdakwa  adalah  sebagai  orang  yang  melakukan  sendiri  tindak  pidana  dan  telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan aborsi. Selain itu pertimbangan lainnya adalah hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak mental  generasi  muda,  terdakwa  pernah  di  hukum,  menimbulkan  keresahan masyarakat,  dan  hal-hal  yang  meringankan  yaitu  terdakwa  sopan  di  persidangan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan  keluarga,  terdakwa  sudah  tua  dan  sakit-sakitan.  Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada akhirnya memberikan amar sebgai berikut :
a. Menyatakan  terdakwa  dr.      E.  A.  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bers alah  melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja  menggugurkan  kandungan seorang wanita dengan persetujuannya.
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
c. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa  akan  dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
d. Menetapkan barang bukti
e. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  dapat  ditekankan  bahwa  seorang dokter  ataupun  tenaga  medik  lainnya  dalam  melaksanakan  tugas  profesinya  tidak serta  merta  dapat  melakukan  tugasnya  dengan  sewenangwenang.  Akan  tetapi korban dalam hal ini pasien dapat melakukan gugatan maupun tuntutan baik secara hukum  perdata  maupun  hukum  pidana.  Terkait  dengan  perkara  nomor  : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, penulis akan memfokuskan mengkaji dalam pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pasien.  Tanggungjawab  pidana  dalam pelayanan kesehatan tentu saja dapat dikaitkan dengan asas tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 KUHP. Pasal tersebut pada
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
intinya  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  berada  di  wilayah  hukum  Indonesia dapat  diminta  pertanggungjawaban  secara  pidana  atas  kesalahan  yang  di  buatnya. Meskipun  hukum  pidana  mengenal  adanya  penghapusan  pidana  dalam  pelayanan kesehatan yaitu adanya alasan pembenar dan pemaaf, akan tetapi tidak selalu alasan pemaaf  dan  pembenar  tersebut  dapat  menghapuskan  tindakan  dokter  yang menlakukan kesalahan medik. Meskipun terdapat alasan pemaaf dan pembenar akan tetapi bagi seorang dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan telah melakukan penyimpangan  maka  dokter  tersebut  masih  tetap  dianggap  melakukan  peristiwa pidana  dan  tindakannya  tidak  masuk  dalam  kategori  alas  an  penghapus  pidana 13 . Berdasarkan penjelasan tersebut di atas yang menjelasakan bahwa akibat merupakan unsur  malpraktek  dalam  ranah  pidana.  Maka  dari  itu  apabila  penulis  melihat  dan menganalisa kasus dalam putusan perkara nomor : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, penulis berpendapat bahwasanya jika dilihat dari fakta hukum dalam putusan perkara nomor : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa adalah ancaman  kematian  bagi  korban  meskipun  dalam  perkara  ini  nyawa  korban  masih selamat,  akan  tetapi  perbuatan  terdakwa  akan  sangat  membahayakan  nyawa seseorang.  Selain  itu  terdakwa  juga  dapat  dikatakan  telah  merenggut  hak  untuk hidup bagi janin yang ada di kandungan. Karena dalam hukum perdata janin tersebut sudah  memiliki  hak  di  mata  hukum  sejak  dari  kandungan.  Perbuatan  terdakwa menimbulkan  rasa  sakit  dan  dapat  menimbulkan  luka  yang  dapat  mendatangkan penyakit. Berdasarkan analisa tersebut di atas maka penulis dapat mensarikan bahwa dalam  putusan  perkara  nomor  1077/Pid.B/2011/PN.SBY  dapat  dikatakan  bahwa perbuatn  terdakwa  telah  memenuhi  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum  dan mengakibatkan  kerugian  bagi  korban.  Berbicara  mengenai  akibat  tentu  saja  tidak terlepas  dengan  apa  yang  dinamakan  sebab.  Dalam  hukum  pidana  terdapat  teori kausalitas yang menjelaskan mengenai sebab-akibat  terjadinya tindak pidana. Teori kausalitas ini berhubungan dengan delik  materiil dimana telah diketahui bahwa inti dari  delik  materiil  adalah  adanya  akibat  yang  dilarang.  Teori  ini  mencari  beberapa sebab yang dinamakan syarat dari akibat itu.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  dapat  ditekankan  bahwa  adanya akibat dikarenakan beberapa sebab yang ada. Dalam paragraph sebelumnya penulis telah lebih dulu membahas akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dalam putusan  perkara  nomor  1077/Pid.B/2011/PN.SBY.  Selanjutnya  penulis  akan membahas  mengenai  sebab  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  terdakwa  dalam putusan  perkara  nomor  1077/Pid.B/2011/PN.SBY.  Berdasarkan  fakta  hukum  dalam putusan  perkara  nomor  1077/Pid.B/2011/PN.SBY,  maka  dapat  diketahui  bahwa penyebab yang menimbulkan akibat dari kasus ini adalah saksi sekaligus korban yang bernama H. K. mengetahui bahwa dirinya sedang hamil. Dikarenakan saksi H. K. hamil di luar nikah maka korban atau saksi H. K. didukung oleh pacarnya yang bernama R. S.  berkeinginan  korban  yang  untuk  menggugurkan  kandungannya.  Hal  tersebut
13 Johan, Bahder. 2005. Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter . Rineka Cipta Jakarta.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
sesuai  dengan  penjelasan  saksi  H.  K.  yang  bersaksi  bahwa  benar  saksi  R.  S.  telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan H. K.  yang kemudian saksi hamil dengan  usia  kandungan  2  bulan  dan  karena  hal  tersebut  saksi  H.  K  berniat  untuk menggurkan kandungan melalui terdakwa yang telah membuka praktek aborsi ilegal. Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  disarikan  bahwa  niatan  saksi  H.  K  untuk menggugurkan  kandungan  yang  merupakan  penyebab  terjadinya  tindak  pidana malpraktik  yang  mengakibatkan gugurnya  janin yang ada di dalam kandungan H. K. Selain  berbicara  mengenai  sebab-akibat  dari  perbuatan  terdakwa  dalam  putusan perkara  nomor  1077/Pid.B/2011/PN.SBY  maka  langkah  baiknya  apabila  penulis membahas  pula  mengenai  alasan  terdakwa  melakukan  tindak  pidana.  Berdasarkan fakta  hukum  yang  ada  dimana  telah  diketahui  bahwa  alasan  terdakwa  melakukan tindak  pidana  adalah  dikarenakan  oleh  factor  ekonomi  dan  kesehatan.  Telah diketahui bahwa terdakwa sedang mengalami sakit kanker tenggorokkan yang perlu pengobatan lebih lanjut dan tentunya mengeluarkan biaya  yang tidak sedikit untuk pengobatan  sakit  yang  diderita  terdakwa  serta  ditambah  telah  dicabut  surat  izin praktek kedokteran oleh dinas kesehatan surabaya yang mengakibatkan tidak adanya pendapatan yang diterima oleh terdakwa. Hal tersebut merupakan alasan mengapa terdakwa  melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Dalam  ilmu  kriminologi  dapat diketahui  faktor-faktor  mengapa  seseorang  melakukan  kejahatan  seperti  faktor ekonomi, faktor sosial, faktor lingkungan, faktor keluarga dan lain sebagainya. Faktor ekonomi  merupakan  faktor  paling  utama  seseorang  melakukan  tindak  pidana.  Hal tersebut  seperti  yang  terjadi  pada  diri  terdakwa  dalam  kasus  perkara  nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY  bahwa  alasan  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  adalah dikarenakan oleh faktor ekonomi yaitu tuntutan kebutuhan yang tinggi. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disarikan bahwa  alasan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah dikarenakan oleh himpitan ekonomi yang mengakibatkan gugurnya janin yang ada pada kandungan saksi H. K. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan  yang  sangat  terlarang  dan  dapat  menimbulkan  akibat  yang  fatal  seperti kematian  pada  ibu  bayi,  dan  perbuatan  terdakwa  merupakan  perbuatan  yang meresahkan masyarakat. Maka dari itu seharusnya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya  secara  pidana  sehingga  secara  tidak langsung  apabila  terdakwa  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatan  secara pidana, maka terdakwa dapat dikatakan bahwa terdakwa bertanggungjawab kepada korban.  Untuk  mengetahui  hal  tersebut,  penulis  akan  mengkaji  bagaimana pertanggungjawaban  pidana  terdakwa  terhadap  pasien  dalam  putusan  perkara nomor  1077/Pid.B/2011/PN.SBY.  Dalam  perkara  nomor:  1077/Pid.B/2011/PN.SBY pertanggungjawaban pidana terdakwa terhadap putusan pasien terletak pada pidana yang  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadapnya.  Hal  tersebut  dikarenakan  bahwa  putuan Pengadilan  Negeri  Surabaya  merupakan  tangan  panjang  untuk  mengetahui  apakah terdakwa  telah  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  secara  pidana  terhadap korban. Apabila dilihat dari putusan hakim dalam perkara nomor:
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
e-ISSN 2715-2502
1077/Pid.B/2011/PN.SBY dimana terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun,  maka  perlu  diketahui  tepatkah  Pengadilan  Negeri  Surabaya  menjatuhkan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dengan  tidak menjelaskan hal yang mendasari dijatuhkannya putusan dan tepatkah dasar yang dijadikan pertimbangan oleh hakim Pengadilan  Negeri  Surabaya.  Beradsarkan  hal  tersebut  di  atas,  penulis  dapat menganalisa  bahwa  jika  dilihat  dari  amar  putusan  perkara  Nomor  : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY  dan  melihat  dasar  pertimbangan  hakim,  maka  penulis berpendapat  bahwa  didalam  Pasal  53  ayat  (2)  UU  No  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum  yang  didasarkan  pada  alasan  dan  dasar  hukum  yang  tepat.  Oleh  sebab  itu putusan  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Surabaya  menyalahi  aturan  hukum  formil. Padahal dalam pertimbangannya, menurut penulis hakim dapat menilai dan menggali alat bukti berupa visum et repertum yang menyatakan bahwa korban atau saksi H. K. merupakan wanita yang baru saja mengalami proses pengakhiran kandungan. Selain bukti visum sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa telah diketahui pula dalam fakta hukum  bahwasanya  terdakwa  pernah  melakukan  pelanggaran  hukum  yang  sama yaitu  melakukan  aborsi  ilegal  sehingga  izin  praktek  terdakwa  di  cabut  oleh  Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan sangat membahayakan nyawa korban. Apabila melihat dari pengulangan pidana serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan  terdakwa sangat besar dan melihat tuntutan dari jaksa yang menuntut terdakwa di penjara selama 6 (enam)  tahun.  Maka  penulis  berpendapat  bahwa  sebaiknya  hakim  dapat memperberat pidana. Disamping itu hakim juga dapat menggali substansi dari Pasal 361 KUHP bahwa dalam hal tindakan dokter dalam menjalankan suatu jabatan, atau pencaharian, maka pidana di tambah dengan sepertiga dan ia dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dan hakim dapat memrintahkan supaya putusannya diumumkan.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas,  penulis  dapat  mensarikan bahwa  hakim  Pengadilan  Negeri  Surabaya  dalam  memberikan  putusan  kurang memperhatikan  fakta  hukum  yang  ada,  terlihat  dari  amar  putuan  yang  terdakwa hanya  dijatuhi  hukuman  3  (tiga)  tahun  penjara.  Selain  itu  hakim  juga  tidak memberikan  dasar  yang  kuat  dalam  pertimbangannya  dan  hakim  dalam  memutus tanpa  menggunakan  landasan  yang  kuat.  Mengingat  bahwa  terdakwa  telah melakukan  pengulangan  tindak  pidana  yang  sama,  pidana  penjara  selama  3  (tiga) tahun dikhawatirkan tidak memberikan efek jera. Maka hal tersebut dpat dikatakan bahwa  pemenuhan  pertanggungjawaban  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa terhadap tidak dapat terpenuhi secara penuh. Malpraktik kedokteran dalam hukum pidana  terjadi  pada  tindak  pidana  materiilnya  yaitu  KUHP,  dimana  suatu  tindak pidana  melarang  untuk  menimbulkan  akibat  tertentu  yang  diancam  dengan  sanksi berupa  pidana.  Adapun  yang  menjadi  syarat  atau  kriteria  bahwa  selesainya  tindak pidana adalah timbulnya akibat. Akibat yang menjadi unsur malpraktek kedokteran
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
dalam  ranah  pidana  adalah  kematian,  luka  berat,  rasa  sakit,  atau  luka  yang mendatangkan penyakit, atau luka yang menghambat tugas dan mata pencaharian 14 Berdasarkan  putusan  perkara  nomor:  10  7/Pid.B/2011/PN.SBY,  dapat  penulis jelaskan  bahwa  alasan  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  dikarenakan  ingin mendapatkan  penghasilan  kembali  setelah  dipidana  pada  tahun  2007  dan  dicabut surat  ijin  praktiknya  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Surabaya.  Terdakwa  membuka praktek kedokteran umum di sebuah rumah di jalan  Dukuh Kupang  Timur Gang 10 Nomor  4  Surabaya,  pada  jam  prakteknya  terdakwa  sering  menerima  pasien perempuan  yang  hendak  menggugurkan  kandungannya.  Pada  tanggal  2  Februari 2011,  datang  H.  K  yang  hendak  menggugurkan  kandungannya  kepada  terdakwa. Terdakwa  melakukan  aborsi  kepada  H.  K  atas  persetujuannya.  Sebagaimana  diatur dalam  Pasal  348  ayat  (1)  KUHP  yang  menjelaskan  "Barang  siapa  dengan  sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancampidana penjara paling lama lima tahun empat bulan". Dikarenakan  terdakwa adalah  seorang  dokter  yang  menggunakan  jabatannya  untuk  melakukan  tindak pidana,  maka  terdakwa  dikenakan  pasal  349  KUHP  yang  berbunyi  "Jika  seorang dokter,  bidan  atau  juru  obat  yang  membantu  melakukan  kejahatan  berdasarkan Pasal 346 ataupun melakukan atau membantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam  Pasal  347  dan  348,  maka  pidana  yang  ditentukan  dalam  pasal  itu  dapat ditambah  dengan  sepertiga  dan  dapat  dicabut  hak  untuk  menjalankan  pencarian dalam manakejahatan dilakukan". Akibat yang ditimbulkan dari aborsi tersebut yakni hilangnya  nyawa  dalam  janin  yang  dikandung  oleh  H.  K  .Berdasarkan  penjelasan tersebut  dapat  disarikan  bahwa  alas  an  terdakwa  membuka  praktek  kedokteran umum  adalah  untuk  mencari  penghasilan,  namun  terdakwa  sering  melakukan praktek  aborsi  yang  dilarang  oleh  negara.  Terdakwa  membuka  praktek  ilegal dikarenakan tidak memiliki surat ijin praktek kedokteran yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Dalam melakukan praktek aborsi, terdakwa mendapatkan persetujuan  dari  pasien-pasiennya  namun  aborsi  tersebut  dilakukan  guna menggugurkan kandungan tanpa adanya indikasi penyakit yang diderita pasien yang mengharuskan  digugurkannya  kandungan  tersebut.  Sehinggga  praktek  aborsi tersebut dinilai ilegal serta membahayakan pasien serta menghilangkan nyawa dalam janin pasien.

## D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  analisis  yang  telah  dilakukan,  maka dapat  disimpulkan,  bentuk  penyelesaian  perkara  administratif  malpraktik  dalam  putusan perkara  nomor:  1077/Pid.B/2011/PN.SBY,  bahwa  dalam  menyelesaikan  perkara  administratif malpraktik yang dilakukan dokter, dilakukan pencabutan izin praktik serta pelarangan praktik kedokteran.  Sanksi  tersebut  diberikan  ketika  dokter  melakukan  kesalahan  dalam  tindakan
14 Tommy  Santoso  Pohan.  2014. Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien  Korban  Malpraktek  Berdasarkan Hukum Positif Indonesia . Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
e-ISSN 2715-2502
medik. Berdasarkan kasus tersebut, dr. E. A. pernah melakukan kesalahan sehingga membuat surat  izin  praktiknya  dicabut,  kemudian  dr.  E.  A.  melakukan  kesalahan  sebelum  mendaftar ulangkan  surat  izin  praktiknya  yang  berakibat  dr.  E.  A.  melakukan  praktik  tanpa  surat  izin. Pencabutan surat izin praktik  dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dalam kasus ini dilalukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
Bentuk  pertanggungjawaban  pidana  dokter  terhadap  pasien  dalam  putusan  perkara nomor  1077/Pid.B/2011/PN.SBY,  dalam  melakukan  tanggungjawab  pidana,  tentu  harus  ada asas  tidak  ada  pidana  tanpa  adanya  kesalahan  yang  telah  tercantum  dalam  Pasal  2  KUHP. Dalam perkara tersebut, pertanggungjawaban pidananya terletak pada pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwanya yakni, dr. E. A. yang dipidana 3 (tiga) tahun penjara. Hal tersebut dikarenakan terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana terhadap korban.  Alasan  korban  melakukan  praktek  aborsi  karena  ingin  mendapatkan  penghasilan. Namun  hukuman  tersebut  dinilai  terlalu  ringan  karena  terdakwa  pernah  melakukan  tindak pidana  serupa  dengan  kasus  yang  sama,  sehingga  dikhawatirkan  dengan  hukuman  pidana penjara  tersebut  kurang  memberikan  efek  jera  terhadap  terdakwa.  Terlebih  terdakwa melakukan  tindak  pidana  menggunakan  profesi  keahliannya  sebagai  dokter  yang mengharuskan ditambah sepertiga dari total pidana penjara tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan serta simpulan di atas, maka penulis  memberikan  saran,  bentuk  penyelesaian  perkara  administratif  malpraktik  dalam putusan perkara  nomor:  1077/Pid.B/2011/PN.SBY,  bahwa  seharusnya  dokter  harus  lebih sering  mengecek  surat  ijin  praktek  serta  surat  tanda  registrasi  sebagai  dokter  untuk menghindari dari paktek kedokteran yang ilegal. Dinas Kesehatan setempat serta Ikatan Dokter Indonesia  (IDI)  harus  lebih  teliti  mengawasi  dokter-dokter  yang  melakukan  praktek  tanpa memiliki  surat  ijin  praktek  serta  surat  tanda  registrasi,  dan  tegas  dalam  menindak  dokter- dokter yang tidak  mematuhi etika  kedokteran. Tindak  tegas yang dilakukan Dinas Kesehatan serta  IDI  diharapkan  dapat  membuat  tertib  dokter  yang  melakukan  praktek  ilegal  pada umumnya  dan  dapat  mengurangi  jumlah  dokter  yang  melakukan  praktek  aborsi  ilegal  pada khususnya.  Bentuk  pertanggungjawaban  pidana  dokter  terhadap  pasien  dalam  putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, dalam putusan tersebut pertanggungjawaban pidana terdakwa  terhadap  korban  hanya  3  (tiga)  tahun  pidana  penjara.  Jaksa  menuntut  terdakwa dihukum 6 (enam) tahun penjara dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana lebih dari  sekali  dan  pidana  tersebut  adalah  kasus yang  sama.  Hakim  dalam memberikan  putusan pidana  seharusnya  lebih  melihat  efek  yang  ditimbulkan  dari  tindak  pidana  tersebut  terlebih terdakwa telah melakukan tindak  pidana berulang. Untuk  memberikan efek  jera, diharapkan hakim lebih mempertimbangkan putusan pidana yang diberikan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana berulang agar tidak terjadi tindak pidana yang serupa.
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Eko  Soponyono,  1997. Malpraktek  Dalam  Kajian  Hukum  Pidana. Badan  Penerbit  FH Universitas Diponegoro. Semarang
Endang  Kusuma  Astuti,  2009. Transaksi  Terapeutik  dalam  Upaya  Pelayanan  Medis  di Rumah Sakit , Citra Aditya Bakti,  hlm. 234-238. Bandung
IDI, 2012. Data pada Pengurus  Besar Ikatan Dokter Indonesia, bagian pembelaan hukum , Biro Hukum PB IDI. Jakarta.
Moleong, Lexy. J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya. Bandung.
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  2005. Kapita  Selekta Hukum  Pidana .  Universitas  Diponogoro.
Semarang. hlm 20
Priharto  Adi    .  2010.  Tesis. "Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Rangka Penanggunalan  Tindak  Pidana  Malpraktik  Kedokteran" .  Universitas  Diponegoro. Semarang
Soekidjo Notoatmodjo. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan . Rineka Cipta. Jakarta. hlm 135
Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 10
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan Kedelapan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1
Sofwan Dahlan , 2001. “ Malpraktek” (dalam Hukum Kesehatan, Rambu -rambu bagi Profesi Dokter) . Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
Tommy  Santoso  Pohan.  2014. Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien  Korban  Malpraktek Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia .  Jurnal  Ilmiah.  Fakultas  Hukum  Universitas Mataram.
Undang-Undang   Dasar   Republik Indonesia  Tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-undang  R.I.  Nomor.    39    Tahun    1999    Tentang    Hak  Asasi  Manusia      (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 208)
Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
e-ISSN 2715-2502
Undang-  undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
Undang-Undang  R.I.  Nomor.    36    Tahun    2014    Tentang    Tenaga  Kesehatan.  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  298,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5607 )
Peraturan  Pemerintah  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2013  tentang  Badan Pengawas Rumah Sakit.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  434/MenKes/SK/X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODERSI)
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1077/Pid.B/201 1/PN.SBY
http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-tanggungjawab-hukum- menurut.html diakses pada hari Jum’at 25 Agustus 2017
Pranoto,  E.  (2018).  Pembangunan  Sistem  Hukum  Ekonomi  Indonesia  Berlandaskan  Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. Jurnal Spektrum Hukum , 15 (1), 89-111.
http://masrigunardi.blogspot.com/201  1/10/html,  diakses  pada  tanggal  21  Agustus  2017 pukul 22.00 WIB
Edi Pranoto, 2018, Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi , Jurnal Spektrum Hukum
( http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1111/958 , diunduh 20 Oktober 2019).