## Kerjasama Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Daerah Kalimantan
(Border Regional Cooperation and Regional Development in Kalimantan)
Nira Hariyatie 1
The Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) surel: nira207@vahoo.com. nira.hariyatie@g.mail.com

## Abstrak
Studi  ini  bertujuan  menganalisis  peranan  kerjasama  lintas  batas,  KLB  seperti  kerjasama  Sosek  Malindo  terhadap pembangunan daerah di kawasan perbatasan Indonesia, wilayah Kalimantan, yang didasarkan pada pemikiran dasar dari KLB, yaitu pada dimcnsi ekonomi, politik, budaya dan sejarah, dan kerjasama dan kompetisi. Studi ini menemukan bahwa pembangunan  daerah  di  Kalimantan  telah  melaksanakan  pembangunan  pada  skala  global,  dengan  pengembangan  yang memprioritaskan  pembangunan  daerah-daerah  perbatasan  yang  mempunyai  nilai  strategik  karena  berbatasan  langsung dengan  Negara  tetangga,  Malaysia  Timur  (Sarawak  dan  Sabah).  dengan  membina  hubungan  kerjasama  dengan  Negara tetangga  melintasi  batas-batas  antar  Negara  yaitu  kerjasama  Sosek  Malindo  yang  merupakan  strategi  untuk mempercepatpertumbuhan  pembangunan  daerah  dalam  konteks  globalisasi.  Melalui  kerjasama  Sosek  Malindo  secara signifikan  memberikan  sumbangan  positif  untuk  pembangunan  daerah  wilayah  Kalimantan,  khususnya  di  kawasan perbatasan.
Kata Kunci: Kerjasama Lintas Batas (KLB), pembangunan kawasan perbatasan dan pembangunan daerah.

## Pendahuluan
epublik  Indonesia  disingkat  RI  atau Indonesia  adalah  negara  di  Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa  dan  berada  di  antara  benua  Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra  Hindia.  Indonesia  adalah  negara kepulauan  terbesar  di  dunia  yang  terdiri  dari 17.508  pulau,  oleh  karena  itu  ia  disebut  juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara) (Wikipedia  Indonesia).  Indonesia  dengan  luas sebesar 1.904.569 km2, menjadikannya negara kelima  terbesar  di  dunia  yang  memiliki perbatasan di laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga  (maritime  borders)  dan  di  darat dengan  3  (tiga)  Negara  tetangga  (border regions)  (Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia, 2007). Indonesia merupakan negara yang  memiliki  wilayah  perbatasan  dengan
1 Program Doktor Ilmu Ekonomi Unlam Jalan Brigjen H. Hasan Basri Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70123,INDONESIA
Negara  tetangga  yang  cukup  luas,  yaitu sepanjang 4.800 km2.
Wilayah  perbatasan  Indonesia  terdiri  dari perbatasan  darat,  yaitu  berbatasan  langsung dengan  Malaysia,  Papua  New  Gini  dan Republik  Demokratik  Timor  Leste  (RDTL), dan  perbatasan  maritim  yang  berbatasan dengan  10  (sepuluh)  negara,  yaitu  Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik  Palau,  Australia,  Timor  Leste,  dan Papua New Gini.
Wilayah  perbatasan  secara  luas  menyebar dengan  berbagai  tipologi  dari  pedalaman  ke pulau-pulau kecil terluar. Kondisi ini memberikan tantangan besar yang mempengaruhi  kontrol  lata  letak  dalam mengamankan  wilayah  perbatasan,  khususnya dalam  menyediakan  sumber  daya  keuangan dan  manusia.  Tantangan  yang  dihadapi Indonesia  di  wilayah  perbatasan  memiliki
R
kondisi  dan  karakteristik  yang  khas  dengan daerah  lain.  Wilayah  perbatasan  dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti geografi, ketersediaan  sumber  daya  alam  dan  manusia, social-ekonomi, kondisi politik dan budaya dan tingkat  kesejahteraan  rakyat  Negara  tetangga. Salah  satu  masalah  utama  yang  dihadapi  oleh semua  daerah  perbatasan  di  Indonesia  adalah kemiskinan dan kurangnya struktur dasar sosial dan infrastruktur (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2006).
Lokasi strategis wilayah perbatasan membawa kesempatan terhadap kegiatan ilegal seperti  illegal  fishing,  tradisional  pelintas perbatasan secara ilegal, perdagangan narkoba, perdagangan  manusia,  penyelundupan  senjata dan  penebangan  liar,  atau  isu-isu  keamanan seperti  perampokan  bersenjata  terhadap  kapal dan  pembajakan  di  laut.  terorisme  maritim  di wilayah  perbatasan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  setempat  atau  orang  asing  dan masalah  garis  perbatasan  negara-negara  yang menyebabkan  banyak  kerugian  Indonesia (Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia, 2007).
Di beberapa wilayah perbatasan di Indonesia, terdapat beberapa masalah mengenai  garis  perbatasan  dengan  negara tetangga, yang masih dalam proses pembicaraan  bilateral.  Sepanjang  tahun-tahun ini,  upaya  untuk  menangani  isu-isu  dan masalah perbatasan diambil dengan mengadakan kerjasama bilateral dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung  dengan  Indonesia,  juga  untuk  batas maritim dengan negara tetangga. Melalui upaya yang  komprehensif  dari  semua  unsur-unsur Negara  dan  kemauan  yang  baik  dari  Negara- negara tetangga melalui kerjasama lintas batas {cross  border  cooperation,  CBQ,  dalam menangani  isu-isu  terkini,  CBC  diantisipasi menjadi  sebuah  mekanisme  atau  platform dalam menyelesaikan masalah-masalah perbatasan.
Indonesia memiliki laut yang luas dan lahan sumber  daya  alam,  tapi  semua  sumber  daya alam tidak terdistribusi secara merata di seluruh propinsi  di  Indonesia,  serta  sumber  daya manusia  sebagai  agen  pembangunan  negara. Implikasinya adalah bahwa provincial
infrastructures  and  services  yang  kurang berkembang,  khususnya  di  daerah  yang terisolasi dan terpencil. Kasus yang terabaikan dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional Indonesia sejak tahun 1969 tersebar luas. Gap yang luas dari pembangunan ekonomi nasional antar  wilayah  ini  terjadi  khususnya  dalam pengembangan wilayah Timur Indonesia, yang terdiri  Pulau  Kalimantan,  Sulawesi,  Maluku, Papua,  Bali  dan  pulau-pulau  Nusa  Tenggara, yang  relatif  jauh  tertinggal  dibandingkan dengan  pembangunan  di  kawasan  Indonesia Barat,  seperti  Jawa  dan  Pulau  Sumatera. Pengembangan  mencakup  aspek  sumber  daya manusia, kondisi sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi. dan pemerataan infrastruktur  lainnya  (Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional, 1980).
Faktor  lain  yang  berkontribusi  terhadap kesenjangan  pembangunan  ekonomi  nasional antar wilayah adalah wilayah perbatasan  yang umumnya sangat rendah dalam pertumbuhannya.  Hal  ini  disebabkan  oleh kebijakan masa lalu yang cenderung memarjinalkan  wilayah  perbatasan  hanya berfungsi sebagai sabuk keamanan, khususnya zona  Kalimantan  yang  berdekatan  dengan Malaysia  Timur.  Secara  umum,  kontribusi ekonomi  wilayah  perbatasan  sangat  rendah, yaitu kurang dari 0,1% (satu per mil) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  1980). Dengan  demikian,  pertumbuhan  ekonomi  di daerah ini terbelakang.
Seperti  yang  disebutkan  oleh  Kurniadi (2003  ;  2)  bahwa  perlakuan  khusus  untuk wilayah  perbatasan  di  Indonesia  hanya  dalam tampilan  pertahanan  dan  keamanan  di  mana wilayah  perbatasan  dianggap  sebagai  daerah rentan  menghadapi  ancaman  dari  pihak  asing. Persepsi  ancaman  berasal  dari  penekanan keamanan  pandangan  militer  negara  dan integritas  teritorial  sebagai  tujuan,  bukan kesejahteraan  rakyat.  Pendekatan  keamanan wilayah  perbatasan  di  Indonesia  seperti wilayah perbatasan Kalimantan adalah dengan alasan kegiatan kriminal seperti penyeludupan, perdagangan dan penebangan liar sering terjadi di wilayah ini (Aswandi, 2006).
Selain  itu,  kebijakan  pembangunan  daerah di  Indonesia sejauh ini cenderung berorientasi 'inward  looking',  yang  menunjukkan  bahwa, wilayah  perbatasan  bukan  prioritas  utama pembangunan negara. Oleh karena itu, daerah perbatasan  diasumsikan  mewakili  daerah  non prioritas  pembangunan  oleh  pemerintah  pusat dan  provinsi.  Sementara  itu,  daerah  terpencil menjadi  semakin  sulit  untuk  berkembang karena  kenyataan  bahwa  lokasinya  terlalu terisolasi  dan  tidak  terjangkau  sebagai  hasil dari kurangnya jasa-jasa transportasi.
Letaknya  yang  jauh  dari  pusat-pusat kekuasaan  dan  pengambilan  keputusan,  dan marginalitas  dalam  kaitannya  dengan  inti nasional telah membawa kerugian geografis ke wilayah ini (Guo, 1996, hal 33-34). Pandangan atau  pernyataan  ini  yaitu  perhatian  yang diberikan  ke  daerah  tersebut  selama  ini  yang kurang dari daerah lain atau kurang dikembangkan  daripada  daerah  lain  di Indonesia dan dengan negara tetangga.

## Metode
Studi ini merupakan studi exploratory untuk tujuan  menemukan  sesuatu  yang  menarik  dan mendeskripsikan  kerjasama  lintas  batas  untuk pembangunan  daerah  di  kawasan  Kalimantan, Indonesia yang memanfaatkan kerjasama lintas batas dengan Negara tetangga, Malaysia. Studi ini juga sebuah studi kasus karena studi ini di desain  menjadi  penelitian  deskripstif  dan eksplanatif  dengan  menggunakan  pendekatan studi kasus. Oleh karena itu metode penelitian yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah pendekatan kualitatif.
Sementara itu, dalam rangka mengumpulkan  data,  studi  ini  menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi responden  dan  dokumen.  Akhirnya,  untuk analisis penelitian, studi ini mencoba menganalisis  aturan-aturan  dari  kerjasama lintas  batas  seperti  Kerjasama  Sosek  Malindo yang melaksanakan aktivitas-aktivitanya berdasrakan  landasan  konsep  kerjasama  lintas batas (ekonomi, politik, sejarah dan social, dan kerjasama dan persaingan) pada pembangunan regional di Kalimantan, Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

## Economic Imbalance in Indonesia
Dalam pembangunan ekonomi suatu negara, kesenjangan ekonomi atau ketidakseimbangan merupakan karakteristik yang tidak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi geografis, sedangkan karakteristik lainnya adalah konsentrasi ekonomi,  yang  spasial  dalam  sebuah  Negara karena  proses  industrialisasi  secara  selektif dalam dimensi geografis (Kuncoro, 2004).
Dalam hal ketidakseimbangan,
Djojohadikusumo (1994) melihat dari dimensi perekonomian daerah bahwa persepsi ketidakseimbangan
merupakan
ketidakseimbangan ekonomi antardaerah. Dalam  kondisi  ini,  masalah  yang  dihadapi dalam dilema yang disebut dualisme teknologi. Dalam  konteks  Indonesia  mewakili  wilayah kepulauan, dilema dominan dualisme teknologi paling  penting  disebabkan  oleh  asimetri (ketidakseimbangan)  antara  lokasi  penduduk dan Iokasi sumber daya alam (Djojohadikusumo, 1994). Menurut Djojohadikusumo (1994),
meskipun warga kebanyakan berpusat di Pulau Jawa,  namun  sumber  daya  alam  lebih  banyak berasal  dari  pulau-pulau  lain.  Kecenderungan perluasan  industri  di  Jawa  didasarkan  pada peran  tenaga  kerja,  dibandingkan  dengan daerah-daerah  di  luar  Jawa  yang  tidak didasarkan  pada  modal  manusia.  Faktanya, untuk  ekspansi  industri,  Iokasi  harus  bersifat padat modal manusia (solid character of human capital) yang memanfaatkan teknologi modern.
Selain adanya dualisme teknologi, pendekatan pembangunan yang lebih menonjolkan pertumbuhan ekonomi mengambil bagian untuk memberikan kontribusi
terhadap penciptaan ketidakseimbangan.  antar sektor, individu  dan juga antar daerah terutama ketidakseimbangan antara wilayah Timur  Indonesia dan Kawasan Barat  Indonesia.  Juga  pembangunan  daerah perbatasan  yang  berlokasi  di  Indonesia  Timur seperti Pulau Kalimantan.
Sebagai  tambahan, letaknya  yang jauh dari pusat  kekuasaan  dan  pengambilan  keputusan dan  marginalitas  dalam  kaitannya  dengan national  core  telah  membawa  kerugian geografis ke dalam daerah ini (Guo, 1996, hal
33-34).  Pernyataan  ini  dapat  dipahami  baik sebagai  panjang  jarak  antara  wilayah  Timur dan  Barat  Indonesia  dalam  pembangunan daerah,  dan  juga  dari  pandangan  bahwa perhatian  yang  diberikan  ke  daerah  tersebut kurang  dari  daerah  lain.  Itulah  sebabnya Provinsi-provinsi  di  Kalimantan,  khususnya kawasan perbatasan dan perbatasan lainnya di Indonesia, jauh kurang berkembang dibandingkan daerah lain di negeri ini.
Seperti disebutkan, di Indonesia, pengembangan  wilayah  perbatasan  masih relatif  kurang  perhatian,  terutama  ketika pemerintahan dipusatkan. Kondisi ini menyebabkan fasilitas dan infrastruktur menjadi  terbatas,  terjadi  kesenjangan  sosial, ekonomi, dan teknologi dengan negara-negara tetangga,  penipisan  cadangan  sumber  daya alam,  penyelundupan,  dan  masalah-masalah keamanan  lainnya.  Bagaimanapun,  wilayah perbatasan memiliki potensi yang besar sebagai pintu gerbang ke pasar internasional global dan memberikan harapan besar dalam perekonomian jika pemerintah serius membawa masalah ini kedalam catatan mereka.
Kalimantan  yang  merupakan  salah  satu bagian dari Indonesia adalah pulau terbesar di antara semua pulau di Indonesia dan memiliki sumber  daya  yang  melimpah  termasuk  kayu, karet,  kelapa  sawit,  dan  lain-lain.  Ada  empat provinsi  di  Kalimantan,  yaitu  Kalimantan Timur (Samarinda),
Kalimantan Barat (Pontianak), Kalimantan Tengah (Palangkaraya) dan Kalimantan Selatan (Banjarmasin), yang berbatasan dengan Malaysia  Timur,  Sarawak  dan  Sabah.  Ini merupakan daerah strategis dan potensial untuk dikembangkan.
Seperti  diuraikan  di  atas,  ada  beberapa  isu yang  berkaitan  dengan  buruknya  koordinasi dari  pembangunan  area  khusus  di  berbagai provinsi  di  wilayah  Indonesia.  Salah  satunya adalah  kawasan  di  Kalimantan  yang  memiliki nilai strategis sebagai daerah perbatasan antara dua  negara.  Namun  baru-baru  ini,  rencana pemerintah Indonesia, memberikan penekanan untuk  mengurangi  ketidakseimbangan  atau kesenjangan  yang  luas  dalam  pembangunan ekonomi  antar  provinsi-provinsi  dan  wilayah- wilayah  di  Indonesia.  Selain  itu,  sehubungan
dengan  ketetapan  hukum  bagi  pembangunan daerah  perbatasan,  mengacu  pada  Rencana Tata  Ruang  No  24  Tahun  1992  Undang- Undang,  wilayah  perbatasan  merupakan  salah satu  wilayah  yang  rencana  tata  ruangnya diprioritaskan.
Rasionalisasi untuk memprioritaskan kawasan  ini  didasarkan  pada  nilai-nilai strategis daerah
ini, dengan mempertimbangkan  politik,  ekonomi,  sosial, budaya,  lingkungan  hidup,  keamanan  dan pertahanan, dan prioritas pembangunan daerah dalam  skala  nasional  (Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional,  2004).  Ketetapan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan wilayah  perbatasan  adalah  Peraturan  Presiden Nomor  7  Tahun  2005.  Pembangunan  wilayah perbatasan  secara  khusus  dan  eksplisit disebutkan  diarahkan  untuk  pembangunan daerah  perbatasan  dan  mengubah  arah kebijakan pembangunan dari orientasi "inward- looking" menjadi "out-ward looking", sehingga daerah  tersebut  dapat  memberikan  manfaat sebagai pintu kegiatan ekonomi dan perdagangan  dengan  Negara  tetangga.  Selain menggunakan pendekatan keamanan, pembangunan  dan  pengembangan  wilayah perbatasan juga memerlukan sarana pendekatan kemakmuran (Rencana
Pembangunan  Nasional  Jangka  Menengah 2004-2009).
Ketetapan-ketetapan  di  atas  adalah  contoh- contoh dari bagaimana ketentuan atau ketetapan  hukum  di  Indonesia  dari  level tertinggi  yang  telah  dimandatkan  pemerintah untuk  memperhatikan  pengclolaan  wilayah perbatasan. Konstitusi secara implisit mewajibkan pemerintah
untuk mempertahankan  kcdaulatan  bangsa  dalam batas-batasnya.  Ini  adalah  tugas  pemerintah nasional  untuk  mengamankan  batas  nasional dan  menjamin  pemeliharaan  hukum  dan ketertiban  di  wilayah  perbatasan.  Ini  meliputi wilayah  perbatasan  di  darat,  laut,  dan  udara dengan  negara  tetangga.  Dengan  demikian, daerah  perbatasan  bisa  menjadi  yurisdiksi lintas  wilayah  antar  propinsi,  kabupaten,  kota atau  wilayah  administratif.  Selain  itu,  daerah perbatasan  merupakan  daerah  strategis.  Ini secara  nasional  berkaitan  dengan  kehidupan
banyak orang, ditinjau dari kepentingan politik, masyarakat, budaya, lingkungan dan keamanan.
Sejak  berbagi  perbatasan  secara  langsung dan  geografis  dengan  negara  tetangga  atau negara  lain,  tekad  untuk  membuat  tata  ruang wilayah  perbatasan  di  kawasan  Kalimantan sebagai  kawasan  strategis  menjadi  prioritas pemerintah pusat untuk melaksanakan koordinasi. Struktur ruang wilayah perbatasan di kawasan Kalimantan harus diintegrasikan ke dalam  perencanaan  tata  ruang  provinsi  dan kabupaten yang bersangkutan.
Dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia,  yang  menyebabkan  memburuknya kinerja  ekonomi  di  seluruh  sektor  produksi  di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 sampai akhir  tahun  2001,  selain  berdampak  terhadap perekonomian  nasional  juga  berdampak  pada memburuknya  kinerja  ekonomi  di  daerah- daerah  Indonesia,  seperti  daerah-daerah  di kawasan  Kalimantan.  Krisis  ekonomi  ini disebabkan  memburuknya  kinerja  ekonomi pada banyak aspek, seperti masalah pendapatan, kemiskinan distnbusi dan kesempatan kerja.
Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  baru-baru ini rencana pemerintah Indonesia menekankan untuk nengurangi tingginya ketidakseimbangan  atau  kesenjangan  dalam pembangunan  ekonomi  antar  wilayah  dan daerah  di  Indonesia  dan  wilayah  perbatasan. Sebagai contoh, salah satu kebijakan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah  provinsi  Kalimantan  Barat  adalah untuk  meningkatkan  kinerja  ekonomi,  seperti mengatasi memburuknya distribusi pendapatan, kemiskinan dan kesempatan kerja, melalui  pengembangan  daerah  perbatasan  di provinsi  ini.  Kebijakan  dasar  pembangunan wilayah  perbatasan  di  Kalimantan  Barat Daerah, Peraturan No.l 1995 yang menetapkan wilayah perbatasan sebagai kawasan tertentu / prioritas pembangunan strategis, dan pelaksanaan  Peraturan  yang  ditetapkan  dalam tahun  2000-2005  yang  dikhususkan  untuk pembangunan  daerah  perbatasan  di  Provinsi ini.  Salah  satu  rencana  strategis  pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan pembangunan  daerah  yang  mengutamakan
pembangunan  wilayah  perbatasan  di  provinsi ini adalah pembangunan daerah dalam konteks globalisasi,  mengarah  pada  pembangunan berdasarkan globalisasi, dengan memanfaatkan kerjasama dengan Negara-negara tetangga.
Didasarkan  pada  keberhasilan  Indonesia- Malaysia-Thailand  Growth  Triangle  (IMT- GT), Segitiga Pertumbuhan kerjasama ekonomi,  the  Growth  Triangle  economic cooperation of Singapore, Johor dan Indonesia (SIJORI), Brunei Darussalam-Indonesia- Malaysia-Philippines  East  ASEAN  Growth Area  (BIMP-EAGE),  pemerintah  Indonesia telah mempromosikan kerjasama lintas perbatasan  lainnya  yang  dinamakan  Sosial- ekonomi (Sosek Malindo) kerjasama Malaysia- Indonesia  untuk  meningkatkan  pertumbuhan pembangunan  antar  daerah  didua  wilayah Negara ini.
Kerjasama Sosek Malindo adalah hubungan intemasional  yang  berkeinginan  untuk  lebih meningkatkan dan memperkuat hubungan yang ada  dan  kerjasama  antara  kedua  negara, Indonesia  dan  Malaysia.  Kerjasama  Sosek Malindo  diketahui  untuk  memperbaiki  dan meningkatkan  fasilitas-fasilitas  yang  akan diberikan kepada warga masing-masing kedua negara yang hidup di dalam wilayah perbatasan Indonesia  dari  Provinsi  (Kalimantan  Barat, Kalimantan Timur, Riau dan Kepulauan Riau) dan di dalam wilayah perbatasan negara bagian Malaysia  Sabah  dan  Serawak  dan  sepanjang pantai  negara  bagian  Melaka,  Johor,  Selangor dan  Negeri  Sembilan.  Tujuan  Sosek  Malindo adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan sosial-ekonomi  dan  tingkat  penghidupan  di masyarakat  wilayah  perbatasan  kedua  belah pihak antara Indonesia dan Malaysia.
Guo  (1996)  menyebutkan  bahwa  setelah hambatan-hambatan yang berhubungan dengan wilayah  perbatasan  dihilangkan,  wilayah perbatasan secara substansial dapat memperoleh  manfaat  dari  perdagangan  lintas batas dan kerjasama dalam hal barang, modal, teknologi,  infromasi,  dan  lain-lain.  Secara fakta, bahkan aktivitas lintas batas antara China dan  Hongking  berkembang  dengan  baik. Daratan  utama,  the  main  land  China  adalah mitra  dagang  terbesar  Hong  Kong.  Dalam paruh  pertama  tahun  2003,  total  perdagangan
dengan  main  land  sebesar  HK  $  702  billion (Fan,  2004).  Oleh  karena  itu,  saran  untuk mengembangkan  wilayah  perbatasan  dalam rangka meningkatkan pembangunan di kawasan  ini  memiliki  kebutuhan yang mendesak.
Berdasarkan pandangan di atas, sebagaimana tujuan kerjasama Sosek Malindo sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  dan  sasaran pembangunan  pemerintah  Indonesia  yang memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan  di  daerah  Indonesia,  dan  seperti yang  disebutkan,  pemerintah  Indonesia  telah mempromosikan  kerja  sama  lintas  perbatasan lainnya  yang  dinamakan  sebagai  sosial ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), kerjasama  untuk  meningkatkan  pertumbuhan pembangunan  daerah  di  wilayah  perbatasan Indonesia.  Selain  itu,  juga  salah  satu  strategi rencana  pemerintah  Kalimantan  Barat  dan Timur untuk pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi yang memprioritaskan pembangunan  daerah  perbatasan  di  provinsi- provinsi ini adalah pembangunan daerah dalam konteks  globalisasi,  melalui  pengembangan dengan  melibatkan  negara-negara  tetangga. Oleh  karena  itu,  memanfaatkan  kerjasama dengan  negara-negara  tetangga  diperlukan untuk  mendukung  pembangunan  daerah  di provinsi ini, dan kerja sama di provinsi ini telah terbentuk  bernama  kerjasama  sosio-ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo).
Berdasarkan kondisi ini, kita dapat menganalisis  dan  melihat  dampak  kegiatan kerjasama  lintas  batas  ini  pada  pembangunan daerah  di  Kalimantan  yang  berbatasan langsung  dengan  Negara  tetangga,  Malaysia, melalui  pandangan  multi  dimensi  ekonomi, sosial, sejarah dan budaya. dan kerjasama dan persaingan  (bukan  hanya  dari  sisi  pertahanan keamanan saja).
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang  muncul  dari  daerah  lintas  batas  dan ketidakseimbangan  ekonomi  di  Indonesia sebagai  akibat  dari  dampak  lintas  batas,  CBC saat  ini  dianggap  sebagai  agen  yang  akan mampu  menangani  dan  mengelola  masalah daerah  perbatasan  dan  menciptakan  manfaat bagi  seluruh  negara.  Meskipun  demikian.  di Asia  umumnya  dan  Indonesia  khususnya,
sedikit  yang mengerti tentang peran CBC dan dampaknya  terhadap  negara  khususnya  dalam menyelesaikan  masalah  wilayah  perbatasan. Sebagian besar CBCs telah dibentuk beberapa dekade.  namun  kontribusi  mereka  terhadap pengembangan  wilayah  perbatasan  negara masih  kurang  jelas.  Oleh  karena  itu,  perlu kiranya untuk lebih memahami dan menerapkan peran kerjasama lintas batas, CBC seperti  kerjasama  Sosek  Malindo  pada pembangunan  daerah  di  kawasan  perbatasan Indonesia, seperti di wilayah Kalimantan, yang didasarkan pada pemikiran dasar dari CBC (the rationale  foundations  of  CBC),  yaitu  pada dimensi ekonomi, politik, budaya dan sejarah, dan kerjasama dan kompetisi. Selain itu, perlu diidentifikasi  aspek-aspek  atau  dasar-dasar pemikiran  diluar  dari  konsep  CBC  yang  ada, yang  dilakukan  dalam  kegiatan  kerjasama Sosek  Malindo  di  wilayah  Kalimantan, Indonesia yang mungkin berbeda dari konsep- konsep CBC yang ada.

## Cross Border Cooperation (CBC)
Literatur terbaru tentang kebijakan regional dan  pembangunan  menunjukkan  bahwa  kota- kota dan wilayah-wilayah dalam suatu Negara, semakin  dipengaruhi  langsung  oleh  arus material  dan non material  dalam skala  global. Wilayah sub-nasional yang berdekatan dengan batas-batas  nasional,  yang  dikenal  sebagai daerah perbatasan, tidaklah luar biasa. Kondisi pembangunan daerah perbatasan, yang cenderung terletak di pinggiran sebuah negara dan tergantung pada basis ekonomi dan politik yang relatif lemah, telah berkembang di bawah pengaruh  perubahan  dinamis  yang  sedang berlangsung  di  arus  global  seiring  dengan restrukturisasi  ekonomi  global  (Enokido, 2007).
Baru-baru  ini,  sejumlah  daerah  perbatasan telah mulai mengambil keuntungan dari lokasi mereka  yang  unik,  dalam  rangka  untuk meningkatkan pembangunan dan untuk meningkatkan  daya  saing  wilayah  mereka dengan  membangun  hubungan  kerjasama dengan  negara  tetangga  melintasi  batas-batas antar  negara.  Pendekatan  inovatif  untuk perencanaan  pembangunan  regional,  sedang dirintis di bagian dunia ini.
Pendekatan  ynag  menggambarkan  upaya pembangunan  regional  baru  yang  disebut kerjasama lintas batas, cross border cooperation (CBC), yang mengadopsi outward looking,  solusi  transnasional  untuk  masalah- masalah  domestik  seperti  depressed  regions, ketidakadilan  pertumbuhan  distribusi,  dan masalah  hubungan  antara  wilayah  perkotaan dengan  daerah  pinggiran  (Enokido,  2007). CBC mengacu pada kolaborasi yang dilembagakan antara otoritas melintasi perbatasan  nasional.  The  convention  of  the council of Europe (CoE) mendefinisikan CBC sebagai  setiap  tindakan  atau  upaya  yang dirancang  untuk  memperkuat  dan  membina hubungan  lingkungan  antara  masyarakat  dan otoritas  lintas  batas.  Pihak  berwenang  yang terlibat memiliki kebebasan untuk mengembangkan  dan  mengatur  daerah  tanpa instruksi dari pemerintah pusat.
Para  peneliti  mulai  membicarakan  CBC pada  tahun  1980  dan  studi  mereka  mulai berkembang di Eropa, Amerika Utara dan Asia pada 1990-an (Enokido,  2007). Di Asia, studi tentang  CBC  dibawa  ke  depan  ketika  Cina, melalui  hubungan  ekonomi  dengan  negara- negara  tetangga  di  mana  ia  mencapai  tingkat pertumbuhan  ekonomi  tinggi  (Sobrepena, 1994). CBC dibawah konsepnya, dikristalisasi ketika Singapura berinisiatif melakukan kerjasama dengan Johor, negara bagian selatan Malaysia,  dan  pulau-pulau  Riau  di  Indonesia untuk membentuk Singapura-Johor-Riau (SIJORI) Growth Triangle (Sobrepena, 1994). Sejak  itu,  negara-negara  Asia  semakin berusaha  mereplikasi  kerjasama  lintas-batas wilayah, juga dikenal sebagai daerah pertumbuhan  atau  pendekatan  pertumbuhan segitiga.
Tujuan  utama  CBC  adalah  pembangunan ekonomi,  tetapi  pertimbangan  lain  seperti; pengembangan  sumber  daya  manusia  dan perlindungan  lingkungan  hidup  juga  telah mulai  ditangani  (Enokido,  2007).  Tren  ini menunjukkan  kapasitas  potensial  dari  CBC untuk  bergerak  dari  tingkat  membangun kemitraan  perdagangan,  untuk  memfasilitasi terciptanya  skala  geografis  baru  untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi, manusia, dan lingkungan.
Kerjasama  Lintas  Batas  (CBC)  merupakan strategi baru untuk pembangunan daerah dalam konteks  globalisasi  (Enokido,  2007)  dan proliferasi  CBC  diidentifikasi  oleh  peneliti sebagai  sebuah  manifestasi  dari  tipe  baru regionalisme.  Aykac  (1994)  mengidentifikasi munculnya  cross  border  regions  sebagai regionalisme  lintas-perbatasan  dan  Scott (1998)  merujuk  sebagai  regionalisme  lintas batas.
Menurut  Keating  (1997b),  regionalisme klasik  sebagian  besar  berada  di  dalam  negara suatu bangsa dan regionalisme baru melampaui negara suatu bangsa, sebagai dinamika daerah tua memberikan cara untuk mengatur hubungan antar daerah, negara. rejim internasional  dan  pasar  global,  meskipun berikutnya tidak hanya mengacu pada regionalisme  lintas  batas.  Keating  (1997a) lebih lanjut menunjukkan bahwa sifat dari CBC adalah territorialisasi kembali kegiatan ekonomi,  politik,  dan  pemerintah.  Keutamaan teritorial  ini  diusulkan  oleh  Friedmann  dan Weaver (1979). Memang, para sarjana lainnya (misalnya,  Cappellin  1993,  Hansen  1981, Kratke  1999,  Nijkamp  1993  dan  Wong- Gonzales  1998)  menunjukkan  bahwa  kedua wilayah  dan  integrasi  fungsional  adalah penting  untuk  CBC.  Dengan  kata  lain, meningkatnya  jumlah  dalam  interaksi  orang, arus  barang  dan  modal,  dan  pertukaran pengetahuan,  informasi  dan  budaya  antara daerah  perbatasan  dalam  proses  CBC  dapat menyebabkan organisasi skala baru pembangunan.  Oleh  karena  itu,  CBC  hams dipahami sebagai bentuk baru dari pembangunan wilayah.

## Cross Border Cooperation in Asia
Saat  ini,  CBC  regional  telah  menyebar  di seluruh Asia. Kerjasama ekonomi antara Hong Kong,  Taipei  dan  Cina  Selatan  telah ditingkatkan  dalam  apa  yang  dikenal  sebagai Segitiga  Pertumbuhan  Cina  Selatan,  the Southern  China  Growth  Triangle.  Kerjasama ekonomi  di  Republik  Demokratik  Rakyat Korea,  Jilin  di  Cina  dan  Siberia  di  Rusia dikenal  sebagai  daerah  pertumbuhan  Delta Tumen. Terdapat juga the yellow sea economic zone (pantai Bohai di Cina, dan barat dan utara-
timur Kyushu dan Yamaguichi di Jepang), dan North  ASEAN  Growth  Triangle  (Malaysia utara,  Sumatra  bagian  utara  di  Indonesia,  dan Thailand selatan) (Sobrepena, 1994).
Seperti yang telah di sebutkan sebelumnya, dalam  arus  utama  perkembangan  wilayah pertumbuhan,  Indonesia  saat  ini  aktif  terlibat dalam  promosi  Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), kerjasama
Segitiga Pertumbuhan ekonomi dari Singapura, Johor dan Indonesia (Sijori), Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East  ASEAN  Growth  Area  (B1MP-EAGE), dan  kerjasama  Sosio-ekonomi  Malaysia- Indonesia (Sosek Malindo).
Sebagai  wujud dari tipe  baru regionalisme, CBC  telah  tumbuh  dan  berkembang  di  Eropa dan  Amerika  Utara  pada  tahun  1980-an,  dan Asia  pada  1990-an  (Enokido,  2007).  Dalam pengembangan  CBC  itu  sendiri,  praktik- praktik modern dari landasan-landasan rasional,  seperti  alasan  ekonomi,  politik, budaya  dan  sejarah,  dan  kerjasama  dan kompetisi  telah  diterapkan  lebih  di  Eropa  dan negara-negara Amerika Utara lainnya, daripada yang diterapkan di Asia (Enokido, 2007).
Di negara-negara berkembang seperti Eropa dan Amerika Utara, CBC melibatkan lembaga- lembaga  supranasional  seperti  Uni  Eropa  dan NAFTA, di mana penataan ulang adalah pada tingkat  nasional  dan  internasional.  Namun,  di Asia,  pengembangan  CBC  sangat  pasif  dan tidak  agresif  seperti  perkembangannya  di Eropa.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa beberapa  CBC  telah  ditetapkan  beberapa dekade yang lalu, kemajuan CBC kurang jelas dan  kontribusinya  terhadap  perekonomian tidak signifikan. Hanya dalam beberapa tahun terakhir,  globalisasi  produksi  dan  pasar memiliki  kekuatan  untuk  negara-negara  di wilayah  ini  khususnya  negara-negara  Asia Tenggara untuk memperkuat kolaborasi regional  mereka  untuk  mempertahankan  daya saing  mereka.  Negara-negara  Asia  sekarang mulai  merasakan  tekanan  untuk  bekerja  sama dengan  tetangga.  AFTA  adalah  salah  satu manifestasi  dari  negara-negara  Asia  Tenggara untuk  terlibat  secara  aktif  dengan  negara- negara tetangga lainnya di kawasan ini. Tidak adanya lembaga-lembaga supranasional seperti
Uni Eropa telah memaksa pemerintah nasional untuk  secara  langsung  terlibat  dalam  upaya CBC.
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  di  Asia Tenggara  yang  saat  ini  mencoba  untuk memanfaatkan  hubungan  dengan  negara tetangga  melalui  kerjasama  lintas  batas,  CBC untuk  mendorong  pembangunan  wilayah, terutama  di  wilayah  perbatasan.  Berbagai upaya  telah  dilakukan  secara  regional  dengan negara  tetangga  seperti  Singapura,  Malaysia, Brunei  dan  lain-lain.  Keterlibatan  pemerintah Indonesia  untuk  mempromosikan  kerjasama diperlukan  bagi  keberhasilan  kerjasama  ini. Oleh  karena  itu,  keterlibatan  masyarakat Indonesia  untuk  suksesnya  kerjasama  ini sangat  diperlukan,  yang  nantinya  CBC memberikan kontribusinya terhadap pembangunan regional Indonesia.

## CBC in Kalimantan
Seperti  disebutkan  sebelumnya,  wilayah perbatasan Kalimantan memiliki peran strategis  as  a  security  belt,  gateway  dan  dan refleksi  dari  national  image,  namun  peran sebagai  sabuk  keamanan  telah  membawa kerugian  bagi  pengembangan  daerah  karena praktek penekanan pada pendekatan keamanan yang  digunakan  oleh  pemerintah  nasional. Pendekatan  militer  yang  digunakan  oleh pemerintah Indonesia menyebabkan pembatasan  terhadap  kegiatan  sosial-ekonomi sehingga  hanya  ada  pos  penjagaan  personil militer  di  daerah  tersebut.  Negara  tetangga, bagaimanapun,  telah  mengambil  pendekatan yang  berbeda  dalam  menangani  wilayah perbatasan. Negara tetangga telah menerapkan sabuk  kemakmuran  yang  menekankan  pada pembangunan sosial-ekonomi.
Seperti  dijelaskan,  ada  beberapa  masalah yang dihadapi di wilayah perbatasan Kalimantan di berbagai  bidang. Salah satunya masalah yang terkait dengan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang tinggal di wilayah  perbatasan.  Kondisi  sosial-ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan, di  mana  secara  umum  kesejahteraan  hidup masyarakat  tetangga  yang  tinggal  di  wilayah perbatasan  lebih  baik  daripada  masyarakat Kalimantan.  Kondisi  ini  didasarkan  pada
kenyataan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat atau komunitas antara Kalimantan Barat dan daerah perbatasan Sarawak berbeda, US  $  700:  US  $  4.000  (Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah, 2007).
Selain  itu,  kondisi  pendidikan  masyarakat perbatasan di Kalimantan masih relatif rendah dibandingkan  dengan  masyarakat  Negara tetangga. Selain keterbatasan fasilitas pendidikan,  kesadaran  masyarakat  terhadap pentingnya  pendidikan  masih  rendah.  Orang lebih  suka  bekerja  di  tanah  pertanian  mereka bukan belajar di sekolah.
Di  sektor  kesehatan,  sikap  hidup  sehat  di kalangan  masyarakat  di  wilayah  perbatasan masih rendah. Hal ini mungkin terkait dengan tingkat  pendidikan  dan  kesadaran  akan pentingnya kesehatan. Kurangnya infrastruktur dan  fasilitas  kesehatan  juga  berkontribusi terhadap kondisi ini. Namun demikian, kondisi saat ini jauh lebih baik daripada di tahun 1980- an ketika kebanyakan orang pergi ke Sarawak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat ini,  jumlah  orang  yang  mengunjungi  Sarawak untuk  mengakses  layanan  kesehatan  telah menurun  karena  perbaikan  dalam  pelayanan kesehatan,  melalui  pendirian  pusat  kesehatan masyarakat  (puskesmas)  di  setiap  kecamatan (Aswandi, 2006).
Yang lain, sebagaimana disebutkan sebelumnya,  bahwa  kegiatan  kriminal  yang sering  terjadi  di  daerah  perbatasan  adalah penebangan  liar,  smugglings,  pekerja  ilegal, perdagangan manusia, dan lain-lain. Sulit bagi pemerintah  Indonesia  dan  Malaysia  untuk menangani  dan  mengantisipasi  masalah  ini karena  keterbatasan  kapasitas  mereka  untuk melakukannya di daerah yang sangat luas.
Penyediaan  fasilitas  infrastruktur  seperti transportasi dan fasilitas komunikasi di wilayah perbatasan  di  wilayah  Kalimantan  sangat kurang. Dalam hal ini, tertinggal sangat jauh di belakang  Negara  tetangga.  Manajemen  yang menekankan  pada  aspek  keamanan,  bukan kemakmuran dapat menjadi penyebab kurangnya  penyediaan  infrastruktur  di  daerah perbatasan  (Aswandi,  2006).  Penyediaan infrastruktur  tidak  hanya  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tetapi juga memudahkan kelangsungan kegiatan
keamanan.  Oleh  karena  itu,  di  daerah perbatasan ini, sistem peringatan dini didirikan di  sana.  Sebagian  besar  lokasi  di  daerah perbatasan  Kalimantan  dapat  dicapai  dengan transportasi  darat.  Namun,  jalan  raya  tidak memadai untuk melakukannya. Sebagian besar jalan raya dalam kondisi sangat buruk. Secara umum,  pos  dan  layanan  telepon  serta  televisi dan  siaran  radio  dapat  menjangkau  daerah perbatasan.  Namun,  dalam  kasus  telepon selular  sebagian  besar  masih  menggunakan layanan  dari  operator  Malaysia  (Aswandi, 2006).
Seperti  disebutkan,  Kalimantan,  wilayah Indonesia,  yang  berbatasan  langsung  dengan Negara  tetangga,  Malaysia  Timur,  memiliki "karakter  yang  unik"  dan  memiliki  posisi strategis karena sebagai daerah yang berdekatan  langsung,  adjacent  in  land  dengan negara  tetangga,  Malaysia.  Lebih  dari  itu, kedekatan  dan  hubungan  sosial  dan  budaya masyarakat  di  kawasan  ini  intensif  membuat daerah ini perlu mendapat perhatian, dukungan dan  prioritas  besar  untuk  pembangunan wilayah ini.
Selain  itu  kegiatan  pembangunan  di Kalimantan yang diprioritaskan untuk pembangunan  daerah  perbatasan  dengan memanfaatkan CBC, kerjasama Sosek Malindo,  telah  berdampak  positif  pada peningkatan  kinerja  ekonomi,  politik,  social dan historical dan pembagunan di provinsi ini. Ini  terbukti  dari  hasil  temuan  penelitian  yang telah  saya  lakukan  di  kawasan  ini,  yang menunjukkan  hasil-hasil  pembangunan  yang nyata, sangat positif, dari hasil kerjasama antar kawasan  Kalimantan  dan  Negara  tetangga, Malaysia  Timur  (Sarawak  dan  Sabah)  yang membawa  pada  pemikiran  akan  pentingnya kerjasama itu sendiri.
Beberapa  dampak  positif  yang  di  hasilkan dari kerjasama Sosek Malindo antara lain: dari aspek  ekonomi  adalah  terjadinya  perbaikan kondisi  ekonomi  di  kawasan  (peningkatan dalam  Gross  Domestic  Product,  penurunan tingkat angka kemiskinan dan angka pengangguran,  dari  aspek  politik,  yaitu keamanan, masalah lingkungan dan kedaulatan Negara,  telah  membawa  pada  iklim  yang kondusif,  kemudian  dari  aspek  sosial  budaya
dan  sejarah  yaitu  terjalinnya  hubungan  yang menguntungkan dari dimensi-dimensi aspek ini yaitu  kerjasama  perdagangan  tradisional  dan alih teknologi, kesamaan bahasa dan hubungan budaya  dan  sejarah  sosial  kedua  wilayah Kalimantan  dan  Sabah-Sarawak  yang  saling mendukung  untuk  mempererat  kerjasama. Akhirnya, aspek kerjasama dan persaingan juga memberikan  dampak yang  positif  dari kerjasama  Sosek  Malindo  bagi  pembangunan kedua kawasan ini, yaitu terjalinnya kerjasama antara  sektor  publik  dan  swasta,  dukungan pemerintah terhadap kompetensi ekonomi, dan berbagi  dan  memenuhi  kebutuhan  komunitas yang  hidup  di  dua  kawasan  perbatasan  dari aktivitas-aktivitas kerjasama ini.

## Simpulan
Kerjasama Sosek
Malindo telah memberikan dampak positif bagi pembangunan regional  di  Kalimantan,  melalui  aktivitas- aktivitas  kerjasama  ini  dari  aspek-aspek economic,  politic,  cultural  dan  historical,  dan cooperation and competition dimensions.
Untuk  meningkatkan  nilai  implementasi secara keilmuan dan praktikal, maka beberapa rekomendasi di sajikan di bawah ini:
A. Peningkatan investasi pemerintah di bidang infrastruktur
a. Investasi  Pemerintah  dan  kontinuitas pemerintah  di  bidang  infrastruktur sangat  perlu  untuk  memenuhi  jumlah, kualitas. dan stabilitas listrik, penyediaan  air  bersih,  perumahan, pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas pendidikan  di daerah  perbatasan. khususnya untuk wilayah non- sponsored  karena  daya  scrap  dan sumber  dava  lembaga  pemerintah
daerah  dan  provinsi  yang  tidak memadai
B. Meningkatkan praktek-praktek dalam pemerintahan a. Pemerintah  pusat  harus  mengakui bahwa  kerjasama  lintas  batas,  praktik, dan  ketertarikan  yang  berbeda  dari praktek-praktek kerjasama internasional  seperti  dari  IMT-GT  dan BIMP-EAGE  bahkan  kerjasama  Sosek Malindo  ini.  Oleh  karena  itu,  operasi birokrasi  dan  praktek  harus  memiliki kerangka  kerja  dan  pandangan  yang berbeda.  Saling  menguntungkan  dan dukungan  teknis  untuk  negara-negara tetangga sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dan
kerjasama.  Kegiatan  harus  mencakup pelatihan  jangka  pendek,  study  tour, dan beasiswa untuk belajar di akademi teknis  dan  instansi  pemerintah  dan swasta  di  daerah  perbatasan.  Kegiatan ini juga akan mempromosikan pemahaman antara atau di antara sistem negara  dan  mengurangi  perbedaan dalam aturan dan peraturan.
Selain  itu,  perlu  solusi  dalam  masalah kelembagaan.  Banyaknya  aktor  pemerintah yang terlibat dalam kerjasama Sosek Malindo, IMT-GT dan BIMP-EAGA (pemerintah nasional  dan  provinsi  /  negara  bagian)  dapat menyebabkan  keterlambatan  dalam  proses pengambilan  keputusan.  Dengan  demikian, tidak  adanya  mekanisme  kelembagaan  yang ada  menghubungkan  daerah  dalam  kerjasama Sosek  Malindo  dan  lain-lain  antara  dan  di antara pemerintah dan sektor swasta yang dapat menyebabkan  pembentukan  struktur  baru, sehingga  hanya  menambah  lapisan  dalam birokrasi pemerintahan negara-negara peserta.

## Referensi
Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia, 2007.
Aswandi,  Z.  (2006). The  Governance  of Special  Region.  Institutional.  Capacity  in the  Planning  Process  for  the  Development of Trans-national Border   Region  between
Indonesia-Malaysia  in  West  Kalimantan Province . Institut   Teknologi Bandung and University of Groningen. Aykac,  A.  (1994). Transborder  Regional isation:  An  Analysis  of  Transborder Cooperation  Structures  in  Western  Europe
within the Context of European Integration and Decentralization towards regional and local Governments. Sindelfingen: LIBERTAS.
Cappellin, R. and Batey, P. W. J. (Eds.). (1993).
Regional  networks,  Border  Regions  and European Integration . London: Pion.
Djojohadikusumo,  S.  (1994). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Dasar Teori  Ekonomi Pertumbuhan  dan  Ekonomi  Pembangunan . PT. Pustaka LPES  Indonesia, Jakarta. Enokido,  K.  (2007). Searching  for  Partners Across  Borders:  A  Literature  Review  on Cross Border Cooperation . Journal Tourism Sciences, Vol.1, 55-79. March. Fricdmann, J. and Weaver, C. (1979). Territory and Function: The Evolution of   Regional Planning.  Berkeley  and  Los  Angeles :
University of California   Press.
Guo,  R.  (1996). Border  Regional  Economics. Physica-Verlag, Heidelberg , Germany.
Hanson,  G.  H.  and  Spilimbergo,  A.  (1999).
Political  Economy,  Sectoral  Shochs,  and Border  Enforcement.  National  Bureau  of Economic Research . Working  Paper,
No. 7315.
Hsing, Y. (1998). Making Capitalism in China: The Taiwan Connection. New
York  and Oxford: Oxford University Press. Keating, M. (1997a). "The invention of regions: political restructuring and territorial government in Western Europe."
Environment  and Planning C: Government and Policy 15:383-398.
________(1997b). "The  Political  Economy  of Regionalism." in  The  Political  Economy  of Regionalism,  edited  by  Keating,  M.  and
Loughlin,  J.  London  and  Portland  (OR): Frank  Cass  in  association  with  the  Robert Shuman  Centre ,  European  University Institute, Florence.
________(1998). The  New  Regionalism  in Western  Europe:  Territorial  Restructuring and  Political  Change.  Cheltenham  (UK) and Northampton (MA): Edward Elgar. Kratke, S. (1999). A Regulationist Approach to Regional Studies. Environment and Planning A. Oxford University Press.
Kuncoro,
M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang . Penerbit Erlangga, Jakarta. Kurniadi,  S.F.  (2003). Penentuan  Pusat-pusat Pelayanan  untuk  Pengembangan  Wilayah Perbatasan  Kalimantan  Barat-Serawak (The  determination  of  services  centres  for the  development  of  West  Kalimantan- Serawak  Border  Area): Bachelor  Thesis. Department of Planology, ITB, Bandung. National  Development  Planning  Agency  of Indonesia  (2006). Development  of  Border Area . Republic of Indonesia.
Nijkamp,  P.  (1993). "Border  regions  and infrastructure  networks  in  the  European integration  process."  Environment  and Planning  C:  Government  and  Policy 11:431-446.
Robson,  C.  (1995). Real  World  Research.  A Resource for Social Scientists and Practioner-Researchers , Blackwell
Publishers.
Scott, J. W. (1998). "Planning cooperation and transboundary  regionalism:  implementing policies for European border regions in the German-Polish  context." Environment  and Planning C: Government and Policy 16:605- 624.
Sobrepena,  A.  M.  (1994). Regional  Cross Border  Cooperation:  A  New  Dimension  in Regional Planning. Vol. XII, No.3.
Wong-Gonzales, P. (1998). "Globalization and
International Integration: New Strategies of Transborder Regional Development."
Regional  Development  Dialogue  19:223- 235.