1 Correspondence email: evansinaga2408@gmail.com
Jurnal Analisa Sosiologi April 2023, 12 (2): 242- 262

## KONSTRUKSI GENDER DALAM SISTEM PEMBAGIAN HAK WARIS MASYARAKAT BATAK SERTA IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF

## TEOLOGI KRISTEN
Evan Daniel Sinaga 1

## Abstract
Culture  is  an  integral  part  of  people's  lives  and  gives  meaning  in  to  daily life.  Efforts  to  realize  gender  equality  are  often  faced  with  systems  in  the culture  of  society  which  are  considered  to  contain  gaps.  The  omission  of these  cultural  systems  ultimately  encourages  the  realization  of  gender hegemony through the meanings built  by the culture itself. Departing  from this argument, the author tries to clarify through a sociological analysis of the  inheritance  distribution  system  in  Batak  culture,  which  is  seen  as containing  patriarchal  values  or  creating  gender  hegemony  in  Batak indigenous peoples, with a library research approach. Departing from this analytical effort, the author simply finds that basically Batak culture is very thick with patriarchal culture, which is expressed in several Batak cultural systems. One of the many systems, the system of dividing inheritance rights in  Batak  culture  is  one  system  that  encourages  the  creation  of  gender hegemony in Batak society.

## Keywords: Batak, Gender Equality, Inheritance

## Abstrak
Budaya  merupakan  bagian  yang  integral  dalam  kehidupan  masyarakat  dan memberi  makna  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Upaya  dalam  mewujudkan kesetaraan  gender  seringkali  berhadapan  dengan  sistem-sistem  dalam budaya  masyarakat  yang  diapandang  mengandung  kesenjangan.  Sistem- sistem  budaya  tersebut  pada  akhirnya  mendorong  terwujudnya  hegemoni gender  melalui  makna  yang  dibangun  oleh  budaya  itu  sendiri.  Berangkat dari  argumentasi  tesebut,  peneliti  mencoba  melakukan  klarifikasi  melalui analisis  sosioogis  terhadap  sistem  pembagian  harta  waris  dalam  budaya batak,  yang  dipandang  mengandung  nilai  patriarkhi  atau  menciptakan hegemoni  gender  dalam  masyarakat  adat  Batak,  menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan library research. Berangkat dari upaya analisis tersebut,  secara  sederhana  peneliti  menemukan  bahwa  pada  dasranya budaya  batak  sangat  kental  dengan  budaya  patriarkhi,  yang  hal  tersebut terungkapkan  dalam  beberapa  sistem  budaya  batak.  Salah  satu  dari banyaknya sistem tersebut, sistem pembagian hak waris dalam budaya batak menjadi  salah  satu  sistem  yang  mendorong  terciptanya  hegemoni  gender dalam masyarakat batak.

## Kata Kunci: Batak, Harta Waris, Kesetaraan Gender

## PENDAHULUAN
Kesetaraan  gender  memang  topik  yang  begitu  hangat  untuk dibicarakan, bagaimana perempuan mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi. Gerakan Feminis bertujuan untuk mendapatkan kesetaraan dan kesejajaran  posisi  perempuan  dengan  laki-laki  di  kalangan  masyarakat. Dalam kitab Kejadian kita dapat melihat bagaimana Allah menciptakan laki- laki dan perempuan, oleh sebab itulah dikembangkan penafsiran, pengertian, dan  pemahaan  tentang  keberadaan  laki-laki  dan  perempuan  dalam  dunia. Sudah  berabad-abad  lamanya  perempuan  dianggap  sebagai  penyebab jatuhnya  manusia  ke  dalam  dosa,  anggapan  yang  lain  adalah  perempuan merupakan  penolong  bagi  laki-laki  ibaratnya  seperti  sebuah  pekerja  rumah tangga  yang  bertugas  memasak,  mencuci,  membersihkan  rumah  dan  lain sebagainya.
Demikian  pula  mengenai  harta  waris,  begitu  jauhnya  kesetaraan yang  diterima  laki-laki  dengan  perempuan.  Sudah  begitu  banyak  pejuang hak-hak  perempuan  yang  menyuarakan  tentang  hak  waris  yang  seharusnya perempuan dapatkan. Dalam adat batak juga demikian, perempuan memang termasuk dalam adat “Dalihan Na Tolu” atau yang disebut “Elek Marboru” yang berarti perempuan merupakan sosok yang sepatutnya dihargai. Namun dalam pembagian hak waris perempuan seringkali tidak mendapatkan harta dari  ayahnya  sedangkan  kaum  laki-laki  mendapat  bagian  yang  begitu banyak dari tanah waris yang dimiliki ayahnya. Perempuan terkhusus dalam hal  ini  perempuan  batak  perlu  menerima  kebebasan  dari  kungkungan budaya  yang  membatasi  ruang  gerak  dan  hak  mereka.  Perempuan  batak bukanlah  sebatas  objek  yang  hanya  dijadikan  alat  untuk  menunjang  hidup laki-laki.  Berangkat  dari  realitas  tersebut,  peneliti  melihat  bahwa  sangat jelas,  bahwa  ada  faktor  kuat  yang  mempengaruhi  masyarakat  adat  batak ihwal  pembagian  harta  waris.  Dalam  hal  ini  faktor  yang  sama  juga  tentu menjadi  dasar  dari  terbentuknya  ketidaksetaraan  gender  pada  masyarakat batak  itu  sendiri.  Dengan  demikian,  melalui  tulisan  ini,  peneliti  mencoba memberikan  ulasan  sederhana  terkait  pembagian  hak  waris  terhadap perempuan  batak  dengan  berangkat  dari  analisis  sosiologis,  dan  tinjauan terhadap wawasan teologis feminis.
Pada  umumnya,  sebagian  besar  masyarakat  adat  batak  terkhusus dalam hal  ini batak toba telah memeluk  kepercayaan iman Kristen, adapun yang masih bertahan dengan agama suku batak itu sendiri tergolong sedikit sejak  kedatangan  penginjil  di  tanah  Batak,  tidak  heran  jika  stereotip terhadap masyarak adat  batak seringkali diidentikan sebagai  orang Kristen, sebab  memang  mayoritas  masyarakat  adat  batak  memeluk  kepercayaan agama Kristen. Pengaruh secara doktrinal kekristenan mengharuskan segala bentuk adat istiadat serta budaya murni dalam suku batak yang tidak sejalan dengan  iman  Kristen,  bertentangan  atau  dinilai  sesat  untuk  ditanggalkan, dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  agama  mengkritisi  budaya  lokal. Agama-agama  dalam  banyak  hal  sudah  barang  tentu  mengajarkan  tentang keadilan,  kesetaraan  (equality)  dihadapan  sang  Supreme  Being,  termasuk agama  Kristen  itu  sendiri.  Sebagai  umat  beragama,  ketimpangan  terhadap pembagian harta waris dalam masyarakat adat batak menjadi suatu hal yang perlu  mendapatkan  perhatian.  Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  dalam masyarakat  batak,  yang  memperoleh  harta  waris  adalah  anak  laki-laki, sedangkan  anak  perempuan  mendapatkan  bagian  dari  orang  tua  suaminya, atau  dengan  kata  lain  anak  perempuan  memperoleh  harta  waris  melalui hibah.    Berangkat  dari  pola  pembagian  harta  waris  yang  demikian mengkistalkan  keyakinan  bahwa  kedudukan  anak  laki-laki  lebih  jauh  lebih dominan ketimbang anak perempuan. Lebih jauh Nalle menegaskan bahwa menurut  asas  hukum  waris  adat  batak  toba,  hak  atau  warisan  orang  tua hanya  dimiliki  oleh  anak  laki-laki.  Anak  perempuan  beserta  keturunan sulungnya hanya dapat memperoleh pembekalan tanah pertanian atau ternak dari  ayahnya.  Sulistyowati  Irianto  melalui  penelitiannya  melihat  bahwa komunitas batak toba di perkotaan masih memegang sistem pewarisan adat batak  toba  yang  mengacu  pada  sistem  kekerabatan  patrilineal.    Melalui penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Sulistyowati  yang  melihat  bahwa pewarisan  dalam  adat  batak    masih  terikat  dengan  sistem  kekerabatan patrilineal,  dalam  penelitian  ini  peneliti  mencoba  fokus  menyoroti konstruksi  gender  dalam  pembagian  hak  waris  masyarakat  batak  melalui analisis  sosiologis  yang  akan  diperhadapkan  kemudian  kepada  perspektif teologi Kristen. Adapun beberapa peneilitian terdahulu lainnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian oleh Siti  Osadanaros Delima L,
dkk.  Dengan  judul  “Perkembangan  Hak  Waris  Perempuan  Pada  Sistem Kekeuargaan Patrilineal Batak (Studi Kasus Putusan
NO.583/PDT.G/2011/PN.JAKSEL)”  Siti  dan  kolega  berupaya  mengetahui dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  sengketa  waris  sistem kekeluargaan  patrilineal  batak.  Penelitian  oleh  Putra  dkk,  yang  berjudul “Hak  Waris  Terhadap  Anak  Perempuan  Menurut  Hukum  Adat  Batak  J.O. Hukum Islam”.  Yang membedakan penelitian oleh Putra dengan tulisan ini adalah  Putra  dan  kolega  berfokus  pada  melihat  bagaiamana  ketentuan pembagian harta warisan terhadap anak perempuan berdasarkan hukum adat batak dan hukum islam, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak perempuan  atas  pembagian  harta  warisan  tersebut.  Selain  itu  juga  ada penelitian oleh Amelia, Shafira dengan judul “Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan  Dalam  Masyarakat  Adat  Batak  Muslim  Simalungun  (Studi  Di Ikatan  Keluarga  Islam  Simalungun  Siantar),  yang  mencoba  menelaah pergeseran hak waris anak perempuan dalam masyarakat adat batak muslim simalungun  kecamatan  gunung  maligas  kabupaten  simalungun,  dengan menggunakan hukum sosiologis atau penelitian Yuridis Empiris.
Penelitian  ini  menjadi  begitu  penting  mengingat  kehidupan perempuan dalam keluarga menjadi sebuah pergumulan, dimana perempuan memiliki posisi dibawah laki-laki dan sang suami dalam keluarga berperan untuk mengajar dan melatih istrinya dalam hal menjalankan wewenang atas penampilan  pribadi  sang  istri.  Sang  istri  harus  mengenakan  pakaian  yang sesuai  dengan  keinginan  suaminya.  Dalam  tulisan  ini  peneliti  akan mengulas  mengenai  hak  waris  perempuan.  Dalam  kehidupan  orang  batak saat  ini  memang  sudah  memiliki  pola  fikir  yang  cukup  maju,  namun faktanya masih ada saja keluarga yang konflik karena harta waris, anak laki- laki  selalu  ingin  mendapat  bagian  yang  lebih  banyak  dibandingkan  anak perempuan.

## METODE PENELITIAN
Upaya  dalam  memperoleh  data  atau  sumber  informasi  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan Library  Research .  Pada  dasarnya  penelitian  dengan  jenis pendekatan library research ini bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu
hal  secara  mendalam  dalam  teori-teori.  Maka  dalam  penelitian  ini,  peneliti akan  menggunakan  pendekatan library  research untuk  menggali  wawasan sosiologis  tentang  hak  waris  perempuan  dalam  budaya  Batak,  yang kemudian diperhadapkan dalam terang perspektif Teologis Kristen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

## Feminisme Eksistensialis Simone de Beauvoir
Simone  Ernestine  Lucia  Marie  Bertnand  de  Beauvoir,  atau  yang biasa dikenal  dengan Simone de Beauvoir, merupakan salah seorang tokoh feminis  eksistensialis  yang  sangat  terkenal.  Adapun  pemikiran  Beauvoir terkait  feminis  eksistensialis  berangkat  dan  dipengaruhi  oleh  teori eksistensialis  oleh  Jean  Paul  Sartre.  Menurut  Beauvoir,  laki-laki  adalah subjek  sedangkan  perempuan  adalah  objek.  Beauvoir  menyebut  laki-laki dengan  istilah  sang  Diri  dan  perempuan  sang  Liyan.  Jika  Liyan  adalah ancaman  bagi  Diri,  maka  sama  halnya  dengan  perempuan  adalah  ancaman bagi  laki-laki.  Oleh  sebab  itu,  jika  laki-laki  ingin  tetap  bebas,  maka  perlu ada subordinasi terhadap perempuan (Siahaan 2019).
Istilah  Feminisme,  sama  halnya  dengan  kapitalisme  dan nasionalisme,  adalah  a  modern  word  atau  dalam  arti  sebuah  kata  yang muncul  sebagai  produk  zaman  modern.    Arti  kata  itu  sendiri  berbicara tentang  suatu  ideologi  yang  berisi  sejumlah  gagasan  yang  dipakai  untuk memperjuangkan perubahan sosial. Sebutan Feminisme menjadi kata kunci untuk  mengekspresikan  gelombang  kedua  dari  gerakan  perempuan  yang muncul    pada  akhir  tahun  1960-an.  Munculnya  gerakan  perempuan  dan Teologi  Feminis  menunjukkan  adanya  kesadaran  kritis  perempuan. Perempuan  berjuang  melawan  masyarakat  patriarkat  yang  disokong  oleh budaya  dan  agama.  Perempuan  berjuang  demi  harga  diri,  keadilan,  dan pembebasan  mereka.  Para  teolog  feminis  menuduh  bahwa  Yudaisme  dan Kekristenan  adalah  sexist  religion,  dengan  konsep  Allah  sebagai  laki-laki dan tradisi kepemimpinan laki-laki telah melegitimasi superioritas laki-laki di  keluarga  dan  masyarakat.  Teologi  Feminis  berusaha  mengkonstruksi semua  simbol-simbol  dasar  dari  keseluruhan  sistem  teologi  Kristen  seperti doktrin  tentang  Allah,  manusia  sebagai  laki-laki  dan  perempuan,  ciptaan,
dosa,  penebusan,  pribadi  dan  karya  Kristus,  gereja,  dan  eskatologi.  Tema- tema  Misogynist  serta  laki-laki  dalam  tradisi  teologi  Kristen  dilihat  dalam perpektif  inklusif  gender  dan  egaliter.  Pada  sisi  lain,  Teologi  Feminis  juga memunculkan tema-tema egaliterian di dalam kitab suci dan tradisi Kristen, demi  membangun  pemikiran  baru  dalam  seluruh  sistem  teologi  (Aritonang 2018).

## Hak Waris
Indonesia,  hingga  saat  ini  masih  terdapat  beraneka  ragam  sistem Hukum  Kewarisan  yang  berlaku  bagi  Warga  Negara  Indonesia.  Pertama, sistem hukum adat  yang beraneka ragam sistemnya,  yang dipengaruhi oleh bentuk  etnis  di  pelbagai  daerah  lingkungan  hukum  adat.  Hukum  adat, padabeberapa daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. Hukum adat  berlaku  bagi  semua  orang  bumi  putera  (Indonesia  asli),  terkecuali mereka  yang  telah  masuk  suatu  golongan  hukum  lain.  Tergolong  juga mereka  yang  dahulu  golongan  hukum  lain  tetapi  sejak  lama  dianggap  atau diterima  sebagai  orang  bumi  putera.  Hukum  adat  juga  tidak  berlaku  bagi seseorang  Indonesia  asli  yang  beragama  Kristen  dalam  hal  ordonansi  telah menentukan hukum lain (Utrecht 1983).
Unsur-unsur Hukum Waris Adat (Ali 2008) :
a) Pewaris
Pewaris merupakan seseorang yang sudah wafat dan memiliki suatu peninggalan  yang  dapat  dialihkan  kepada  keluarga  yang  masih  hidup,  baik itu  melalui  hubungan  kekerabatan,  penikahan,  atau  keluarga  yang  ada melalui  hubungan  pernikahan.  Pengalihan  harta  kepada  keluarga  biasanya bersifat  jaminan  keluarga  yang  dibagikan  oleh  seorang  ahli  waris.  Maka yang tergolong sebagai pewaris  yang sah adalah Orangtua (Ayah dan Ibu); Saudara yang belum berumahtangga atau yang sudah berumahtangga tetapi tidak mempunyai keturunan; Suami atau istri yang meninggal dunia.
b) Harta Warisan
Harta warisan merupakan aset atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang  yang  sudah  meninggal  kepada  seseorang  yang  ditunjuk  sebagai ahli  warisnya.  Harta  warisan  tidak  selamanya  berupa  benda,  dalam  hukum
adat  ada  harta  yang  tidak  berwujudkan  benda  yakni  gelar  kebangsawanan. Harta  warisan  dalam  bentuk  benda  atau  aset  dalam  hukum  waris  adat meryakan  harta  pencaharian  yakni  harta  yang  diperoleh  sebelum  masa pernikahan  dan  harta  bawaan  yang  didapat  sebelum  masa  pernikahan  dan harta yang berasal dari warisan.
Ellyne (Ellyne 2018) membagi ahli waris menurut Undang-Undang menjadi empat golongan, yaitu :
a. Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya,
b. Golongan  kedua,  terdiri  dari  orang  tua,  saudara  dan  keturunan saudara,
c. Golongan ketiga, terdiri dari leluhur lain-lainnya,
d. Golongan  keempat,  terdiri  dari  sanak  keluarga  lain-lainnya  dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.

## Hak Waris Dalam Adat Batak
Orang  batak  dikenal  memiliki  tujuan  hidup  yang  baik  yakni hagabeon,  hamoraon,  hasangapon .  Namun  seiring  berjalannya  waktu tujuan hidup orang batak tersebut mulai bergerser dan perlahan menghilang, seiring  dengan  berkembangnya  ekonomi,  sosial  dan  juga  politik.  Dalam pemahaman  tradisional  kekayaan  dihubungkan  dengan  harta  secara  fisik (terutama tanah). Keturunan dikaitkan dengan banyak anak dan kehormatan dikaitkan melalui relasi serta hubungan kita dengan banyak orang. Di masa yang  sekarang,  tujuan  hidup  tersebut  telah  berubah  menjadi  modal,  tenaga kerja, pengetahuan, informasi, pendidikan dan kaum elit batak. Orang Batak mendidik anak-anak mereka yang perempuan agar menjadi istri yang pantas agar  nanti  anak-anak  mereka  menjadi  jalan  untuk  membina  hubungan kekerabatan  dengan  orang-orang  yang  memiliki  jabatan  tinggi.    Dampak lain  yang  terjadi  adalah  langka  nya  tanah  untuk  dimiliki  dan  adat  batak pauseang yakni  pemberian  tanah  kepada  anak  perempuan  sebagai  hadiah perkawinan  mulai  menghilang.  Dalam  adat  batak  Pakpak  maupun  Toba hampir  tidak  mengenal  hak  waris  terhadap  kaum  perempuan.  Hanya  anak laki-laki yang memiliki wewenang sepenuhnya dalam harta waris, hal inilah yang  dirasakan  perempuan  sebagai  ketidakadilan.  Perempuan  pakpak
seringkali  mengeluhkan  mengenai  harta  waris  selain  faktor  ekonomi  yang lemah masalah mengenai jumlah besar dan perbandingan perolehan warisan boleh  saja  tidak  sama  seperti  hak  waris  bagi  laki-laki  jumlahnya  lebih banyak dibandingkan perempuan. Beberapa keluarga melakukan pembagian harta  warisan  sebelum  orangtua  mereka  meninggal  agar  pembagian  harta boleh  diterima  oleh  keluarga,  namun  jikalau  pembagian  tersebut  dilakukan setelah  orangtua  mereka  meninggal,  konflik  akan  terjadi  dan  perempuan akan  banyak  mengalami  penekanan  oleh  karena  harta  waris  tersebut. Seringkali  pembagian  harta  waris  ingin  dilakukan  secara  adil  atau  setara, dimana  seluruh  harta  yang  dimiliki  dibagi  rata  kepada  seluruh  anaknya, namun  hal  yang  terjadi  jikalau    itu  dilakukan  adalah  munculnya  perkataan dari  masyarakat  sekitar  bahwa  mereka  adalah  keluarga  yang  sudah melanggar adat dan juga keluarga yang tidak beradat.
Perempuan batak dianggap sebagai sosok yang akan mengikut suami dan  pergi  dari  keluarga,  setelah  perempuan  batak  menikah  maka  ia  akan mengikut  suaminya  lalu  meninggalka  keluarga.  Berdasarkan  pemikiran  itu keluarga  menganggap  bahwa  perempuan  tidak  masuk  lagi  dari  daftar  harta waris  mereka.  Oleh  sebab  itulah  konflik  ketidakadilan  muncul  dan pernyataan  perempuan  yang  mengatakan  “Ibu,  kami  anakmu  juga.” Perempuan  yang  terkadang  selalu  mendapatkan  diskriminasi  dalam  setiap kehidupannya  acapkali  merasa  lebih  aman  ketika  mereka  menjadi  janda dengan  memiliki  anak  laki-laki  dibandingkan  memiliki  suami  tanpa  anak laki-laki, faktor kebudayaan yang menuntut anak laki-laki sebagai pembawa nama keluarga menjadi tekanan bagi beberapa pihak terkhusus bagi mereka yang  tidak  memiliki  anak  laki-laki.  Dalam  adat  sendiripun  seolah perempuan memiliki posisi kedua setelah laki-laki.

## Pembahasan
Konstruksi  gender  dalam  sistem  pembagian  harta  waris  masyarakat batak  menggunakan  pendeketan  teori  konstruksi  sosial  Peter  Berger.  Teori ini  didasarkan  pada  paradigma  konstruktivis  yang  melihat  realitas  sosial sebagai konstruksi sosial diciptakan oleh individu yang adalah orang bebas. Individu  menentukan  dunia  sosial  yang  dibangun  atas  dasar  keinginannya Seseorang  dalam  banyak  hal  benda  memiliki  kebebasan  bertindak  di  luar
batas  kontrol  struktur  dan  institusi  kehidupan  sosial  yang  dijalani  oleh seorang individu reaksi terhadap rangsangan internal dunia kognitif. Dalam proses  sosial  seseorang  dianggap  demikian  pencipta  realitas  sosial  yang relatif  bebas  di  dunia  sosial.  Berger  dan  Luckmann  menggunakan  proses dialektis yang dialami orang dalam tiga momen; eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Tetapi momen-momen ini tidak selalu terjadi dalam urutan kronologis masyarakat dan setiap individu yang termasuk di dalamnya pada saat  yang  sama  berbeda  ketiga  momen  tersebut,  sehingga  analisis masyarakat harus melalui ketiga momen tersebut (Dharma 2018).
1. Eksternalisasi: Pengaruh Konsep Patrilineal Terhadap Pembagian
harta Waris
Secara sederhana, Produk-produk dari eksternalisasi manusia adalah karakteristik  sui  generis  dalam  kaitannya  dengan  konteks  organisme  dan lingkungan,  maka  eksternalisasi  adalah  kebutuhan  antropologis.  Artinya keberadaan manusia menganggap dirinya secara permanen mengalihdayakan  aktivitasnya.  Manusia  mencoba  menciptakan  hubungan yang stabil dalam lingkungan sosial (Dharma 2018). Masyarakat adat batak menganut suatu sistem kekerabatan  yang disebut disebut dengan patrilineal atau  secara  sederhana  dapat  dipahami  bahwa  garis  keturunan  marga  orang batak dibawa dan diteruskan oleh anak laki-laki, sedangkan kedudukan anak perempuan  dipandang  hanya  bersifat  sementara.  Kedudukan  perempuan batak  yang  dipengaruhi  oleh  sistem  kekerabatan  patrilineal  sudah  barang tentu  berdampak  kemudian  terhadap  pembagian  harta  waris.  Hal  tersebut sejalan  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Vergouwen  bahwa  sistem kekerabatan  dalam  masyarakat  batak  adalah  patrilineal.  Yang  hal  tersebut berarti garis keturunan laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki, dan menjadi punah  jika  tidak  mempunyai  anak  laki-laki  meskipun  memiliki  anak perempuan.  Sistem  kekerabatan  tersebut  yang  selanjutnya  menjadi  tulang punggung  masyarakat  batak,  yang  terdiri  dari  turunan-turunan,  marga,  dan kelompok-kelompok suku,  yang semuanya itu saling dihubungkan menurut garis  laki-laki  (Vergouwen  2004).  Lebih  jauh  Raulina  siagian  (Siagian 2017)  berpendapat  bahwa,  dalam  struktur  masyarakat  yang  patriarkhat
dikonstruksikan  aturan  bahwa  garis  keturunan  hanya  dihubungkan  dengan ayah sehingga pada akhirnya ayah mendapat penghormatan dan ibu kurang diperhitungkan. Selanjutnya penghargaan terhadap anak laki-laki juga lebih tinggi  dibandingkan  penghargaan  kepada  anak  perempuan.  Hal  ini  terjadi karena  anak  laki-laki  diharapkan  akan  meneruskan  garis  keturunan  dan pembawa  nama  keluarga.  Anak  perempuan  dipersepsikan  hanya  sebagai orang yang melahirkan anak laki-laki. Dalam penerapannya mungkin terjadi variasi, menurut lapisan sosial dan ekonomi atau menurut lokasi (Suleeman 1999).
Terkait sistem patriarki tersebut, Pierre Bourdieu berpendapat bahwa dominasi tersebut merupakan produk dari suatu kerja reproduksi tanpa henti dalam  masyarakat  yang  turut  didukung  oleh  beberapa  institusi  (keluarga, agama,  sekolah,  dan  Negara)  (Bourdieu  2010).  Lebih  jauh,  hal  tersebut dapat ditelusuri dengan melihat kepada fase kehidupan, sejak awal keluarga telah  membedakan  perhatian  terhadap  anak  laki-laki  dan  perempuan  mulai dari  barang-barang  mainan  dan  pekerjaan  sehari-hari.  Untuk  perempuan biasanya  menerima  mainan  dalam  bentuk  mainan  boneka,  alat  masak  dan untuk  laki-laki  biasanya  menerima  mainan  robot,  senjata,  dsb.  Laki-laki didaulat  untuk  menempuh  pendidikan  lebih  tinggi  daripada  perempuan. Kebanyakan orang tua juga sudah lebih dulu menerima pola yang demikian sehingga  pola  demikianlah  yang  diteruskan  di  dalam  keluarganya.  Pada akhirnya, pola dominasi tersebut telah mengalami normalisasi di masyarakat dan  membentuk  suatu  sistem  yang  berlaku  dan  dihidupi  di  dalam masyarakat (Bourdieu 2010). Apa yang digambarkan oleh Pierre merupakan kebenaran yang terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat batak. Salah satu yang  membuat  sulitnya  membangun  ide  kesetaraan  gender  dalam masyarakat batak disebabkan oleh masyarakat batak itu sendiri  yang sudah nyaman dengan pola dominasi yang diberlakukan baik perempuan atau laki- laki.  Bahkan  kebanyakan  perempuan  batak  menjadi  pelaku  pendukung dalam  pola  dominasi  tersebut.  Dalam  kalangan  masyarakat  batak  biasanya orang  tua  lebih  mengutamakan  anak  laki-laki  dalam  hal  pendidikan,  anak perempuan biasanya dipersiapkan hanya untuk sebatas menjadi seorang ibu rumah  tangga.  Ketika  perempuan  batak  tersebut  menikah,  pola  dominasi tersebut kemudian diteruskan dan dihidupi di dalam keluarganya yang baru.
Dengan  demikian  pola  dominasi  akan  terus  menerus  berlaku  di  dalam masyarakat  batak  oleh  sebab  masyarakat  batak  itu  sendiri  yang  nyaman, atau  tidak  melakukan  upaya  dalam  memutuskan  rantai  dominasi  atau patriarki,  yang  sebenarnya,  upaya  tersebut  dapat  dimulai  dari  diri  sendiri, dari keluarga sendiri.
Teoritis  penindasan  gender  (George  2010)  memproyeksikan  suatu relasi  dominasi  yang  disubordinasikan  sebagai  keinginannya  dan  menolak kebebasan  subjektivitas  yang  disubordinasikan.  Sebaliknya  pihak  yang disubordinasikan adalah alat kemauan pihak yang dominan. Pola penindasan tersebut  sudah  ada  sejak  masa  lampau  dan  diwariskan  kepada  masyarakat yang  biasa  dikenal  dengan  istilah  patriarki  (Siahaan  2020).  Sebagaimana yang  terjadi  pada  masyarakat  batak,  sistem  patriarki  merupakan  warisan budaya  dari  masa  lampau  yang  masih  terpelihara  hingga  sampai  saat  ini. Tidak  boleh  tidak,  berlakunya  sistem  patriarki  yang  dihidupi  dalam masyarakat  batak  menjadi  salah  satu  faktor  yang  membentuk  pembagian hak  waris  terehadap  perempuan  batak.  Lebih  jauh  Beauvoir  berpendapat bahwa,  perempuan  sebagai  “The  Second  Sex”  menjadi  penyebab  mereka termarjinalkan  dari  aktifitas  di  ranah  public,  yang  di  sisi  lain  laki-laki memiliki  akses  yang  bebas  (Beauvoir  1956).  Adapun  kebebasan  tersebut diterima bukan semata-mata karena laki-laki diunggulkan dalam faktor fisik atau  intelktual,  melainkan  pola  dmoniasi  yang  membatasi  ruang  gerak perempuan.  Akibat  penentuan  secara  kultur,  pekerjaan  perempuan dipandang sebagai yang menhidupi ketimbang menghasilkan (Cleves 2003). Perempuan  cenderung  dipandang  mempunyai  keahlian  alami  dalam mengurus  anak  sejak  bayi,  yang  kemudian  pekerjaan  tersebut  disebut sebagai “Konstitusi Biologis” (Rahman 2013). Kondisi tersebut secara tidak langsung  mengharuskan  perempuan  untuk  menjalani  aktifitasnya  sebagai ibu  di  rumah,  yang  pada  akhirnya  ada  ketergantungan  secara  material terhadap laki-laki (Siahaan 2020).
2. Obyektivitas: Pengaruh Filosofi Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon terhadap Pembagian Harta Waris
Proses  pelembagaan  manusia  dimulai  sejak  awal  ketika  manusia berinteraksi  dengan  lingkungannya.  Pengalaman  sehari-hari  menghasilkan tipe yang unik untuk setiap orang dan dapat diekspresikan melalui perilaku tertentu  dalam  berinteraksi  orang  lain  Ini  adalah  seri  pengembangan  latar belakang  individu  mendefinisikan  pembagian  kerja  antara  individu  dalam kelompok  sosial.  Objektivitas  dunia  institusional  adalah  objektivitas  yang diciptakan  dan  dibangun  oleh  orang-orang.  Eksternalisasi  dan  objektifikasi adalah  momen-momen  dalam  proses  dialektika  yang  berkesinambungan. Jadi masyarakat adalah produk Manusia, atau dengan kata lain masyarakat, adalah  produsen  dan  konsumen  sosial.  Pengetahuan    primer  tentang organisasi  kelembagaan  adalah  pengetahuan  pada  tingkat  pra-teoritis. Semuanya  meliputi  prinsip,  moral,  kata  mutiara,  nilai  dan  kepercayaan, mitos,  dll.  Institusi  sosial  menjadi  perantara  melalui  objektifikasi  yang dipahami  sebagai  realitas  anggotanya.  Mengenal  masyarakat  adalah manifestasi  sejati  dalam  dua  pengertian,  yaitu  realitas  objektif  dan bagaimana  realitas  itu  diproduksi  secara  terus-menerus  (Dharma  2018). Anak  laki-laki  dianggap  sebagai  raja  atau  panglima  yang  tak  tertandingi kelompok keluarga. Sebuah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki itu merasakan bahwa hidupnya kosong (Rajamarpodang 1992). Di sisi lain, tiga dari sembilan nilai  yang tertanam dan dianggap sebagai misi budaya orang Batak  (hamoraon  ‘kekayaan’,  hagabeon  ‘keturunan’  dan  hasangapon ‘kemuliaan’)  menegaskan  pentingnya  kehadiran  putra  dalam  keluarga Batak. Keluarga batak dianggap belum punya anak kalau belum punya anak laki-laki.  Oleh  karena  itu  fakta  ini  memiliki  implikasi  posisi  wanita  Batak kadang-kadang  menemukan  diri  mereka  dalam  keadaan  yang  terabaikan. Secara kultural, konsep anak dalam Batak Toba hanya mengacu  pada laki- laki,  bukan  perempuan.  Ini  menyebabkan  munculnya  perlakuan  berbeda yang  diberikan  kepada  laki-laki  Batak  dengan  wanita  Batak.  Salah  satu contoh  sederhana  terlihat  ketika  orang  Batak  memanggil  anak-anaknya. Anak laki-laki disebut nama anak, sedangkan anak perempuan disebut boru (Simangunsong 2013).

## 3. Internalisasi: Pengaruh Gender Terhadap Pembagian Harta Waris
Pemahaman  atau  interpretasi  langsung  dari  suatu  peristiwa  objektif sebagai  pengungkapan  makna.  Dengan  kata  lain,  ada  interaksi  makna berdasarkan  proses  subyektif  orang  lain  menjadi  subyektif  bermakna    bagi individu.  Tahap  ini  membuat  seseorang  menjadi  bagian  dari  masyarakat. Untuk  mencapai  internalisasi,  orang  terlebih  dahulu  menerima  sosialisasi yang dapat dikenali sebagai pemaksaan individu yang luas dan konsisten ke dalam dunia objektif masyarakat atau salah satu sektornya. Tahap ini dapat ditemukan  dalam  kehidupan  sehari-hari  keluarga  batak  (Dharma  2018). Internalisasi  terhadap  anak  perempuan  sebagai  individu  yang  dimaknai sebagai  individu  yang  lebih  rendah  derajatnya  ketimbang  anak  laki-laki sudah  dibentuk  sejak  ia  hidup  di  tengah-tengah  keluarga  dan  lingkungan masyarakat  batak.  Ketidakadilan  gender  secara  tidak  langsung  dibentuk dalam  proses  sosial  sehari-hari  dalam  keluarga  batak.  Sanggam  Siahaan, melihat  bahwa  bentuk  ketidakadilan  gender  tidak  akan  menjadi  masalah selama  tidak  memunculkan  ketidakadilan  gender.  Ketidakadilan  gender adalah  suatu  sistem  dan  struktur  di  mana  kebanyakan  perempuan  menjadi korban sistem tersebut (Siahaan 2019). Berikut adalah faktor-faktor  gender yang mendorong terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan batak:

## 3.1. Faktor Gender dan Sub-ordinasi:
Pandangan  gender  tidak  hanya  berdampak  kepada  marjinalisasi, lebih  jauh  pandangan  gender  juga  berdampak  kemudian  terhadap subordinasi  kepada  perempuan.  Bentuk  subordinasi  ada  dalam  berbagai bentuk menurut tempat dan waktu. Bentuk subordinasi terhadap perempuan adalah  bagian  yang  melekat  dalam  masyarakat  batak.  Konsep  patrialkal secara  tidak  langsung  mendorong  masyarakat  batak  untuk  lebih mengutamakan  anak  laki-laki  ketimbang  anak  perempuannya.  Oleh  sebab itu,  dalam  masyarakat  batak,  seringkali  orang  tua  batak  cenderung  lebih meberikan  kebebasan  terhadap  anak  laki-laki  dalam  hal  pendidikan ketimbang  perempuan.  Bentuk  subordinasi  tersebut  berangkat  dari  adanya pandangan  bahwa  anak  perempuan  tidak  perlu  sekolah  tinggi-tinggi  oleh
sebab pada akhirnya perempuan akan lebih banyak menghabiskan waktu di dapur.

## 3.2. Faktor Gender dan Stereotip :
Pada dasarnya stereotip merupakan pelabelan terhadap pihak tertentu yang selalu berakibat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. Dalam  hal  ini,  faktor  stereotip  yang  dimaksud  adalah  streotip  yang berkenaan  dengan  pandangan  gender.  Bentuk  diskriminasi  gender  atau ketidakadilan  yang  terjadi  pada  perempuan  batak  ihwal  pembagian  harta waris  sangat  kuat  dipengaruhi  oleh  faktor  gender  dan  stereotip.  Dalam masyarakat  batak,  ada  anggapan  bahwa  anak  laki-laki  adalah  anak  yang akan  mengurus  kedua  orang  tuanya,  sebab  anak  laki-laki  adalah  penerus marga bapaknya, dan anak perempuan kelak pada saat menikah akan dibeli oleh  pihak  laki-laki  dan  masuk  dalam  garis  keturunan  mereka.  Pandangan atau stereotip  yang demikian, sudah barang tentu menjadi  faktor  yang kuat dalam  hal  pembagian  harta  waris,  tidak  boleh  tidak  oleh  sebab  anggapan yang  demikian  pada  akhirnya  anak  laki-laki  akan  memperoleh  harta  waris yang lebih banyak ketimbang anak perempuan.

## Implikasi Teologis
Dominasi  patriarki  dengan  bangga  menampilkan  perbedaan  antara dirinya dengan orang lain (self and other). Maria Claire menegaskan bahwa perbedaan itu justru dapat  digunakan  guna menghayati persekutuan  (Claire 2003)  di  mana  setiap  orang  mampu  mengenal  diri  dan  menghargai  tugas masing-masing  untuk  sebuah  persekutuan  (Siahaan  2020).  Tentu  kita  tau sama  tau  bahwa  dalam  banyak  hal  Alkitab  memiliki  tendensi  terhadap sistem  patriarkhat.  Walaupun  demikian  bukan  tanpa  alasan  Alkitab  bisa menjadi  sedemikian  rupa.  Sebagaimana  kita  ketahui,  Alkitab  itu  sendiri sangat  kuat  dipengaruhi  oleh  budaya  Yahudi  dan  Yunani,  sehingga  dalam redaksinya  kemudian  sudah  barang  tentu  ada  banyak  bagian  yang mengandung  dua  kebudayaan  tersebut.  Demikian  dengan  kecenderungan terhadap sistem patriarkhat dalam Alkitab, hal tersebut diketahui berangkat dari pemahaman budaya Yahudi dan Yunani itu sendiri yang kental dengan patriarkhat.  Menurut  Raulina  (Siagian  2017),  tatanan  Patriakhal  dalam
masyarakat  Yahudi  telah  membentuk  dominasi  laki-laki  atas  perempuan. Laki-laki  hadir  menjadi  figur  yang  superior,  sementara  perempuan dihadirkan  hanya  menjadi  figure  inferior.  Perempuan  memiliki  hak  yang terbatas  dalam  banyak  hal,  termasukhak  untuk  menentukan  perjalanan hidupnya. Bahkan perempuan hamper tidak memiliki akses untuk memiliki dan mengelola harta kekayaan.  Begitu juga halnya dengan budaya Yunani, dalam  budaya  Yuanani  anak  laki-laki  dipandang  lebih  berharga dibandingkan  anak  perempuan.  Bahkan  anak  perempuan  sering  dipandang sebagai  anggota  keluarga  yang  menyusahkan  atau  menjadi  beban  di  dalam keluarga sebelum sampai dia dikawinkan (Ringe 1990).
Kendati  demikian,  hal  ini  bukan  berarti  menjadi  dalil  bagi masyarakat  batak  untuk  melegitimasi  atau  membenarkan  perbuatan  yang mendiskriminasi  kaum  perempuan.  Bagaiamanapun  semua  konsep kebudayaan  yang  bersifat  diskriminasi  baik  Yahudi,  Yunani,  dan  Batak, semuanya  telah  terpatahkan  dengan  kehadiran  Yesus.  Sikap  Yesus  kepada kaum perempuan jelas sangat berbeda dengan perlakuan masyarakat Yahudi dan  Yunani.  Kehadiran  Yesus  dan  karya  pelayanan  yang  telah  Ia  jalani  di tengah-tengah  manusia  membawa  suatu  pembaharuan  bagi  kita.  Yesus seringkali memberi penghargaan yang sewajarnya kepada orang-orang yang termarjinalkan, pelacur dan orang berdosa termasuk perempuan. Posisi dan status  perempuan  sangat  dihargai  oleh  Yesus.  Ia  memberi  tempat  dan penghargaan  yang  besar  kepada  perempuan.  Yesus  menerima  perempuan sebagai  manusia  seutuhnya  yang  berdiri  setara  dengan  laki-laki  (Siagian 2017).  Dalam  hal  ini,  sikap  seperti  Yesus  baiklah  menjadi  role  model masyarakat adat batak dalam memandang perempuan. Bukan hanya sekedar sebagai  objek  (Liyan)  melainkan  setara,  sebagaimana  yang  Yesus  perbuat, kendati  Ia  hidup  tengah-tengah  budaya  yang  sangat  kental  dengan patriarkhat, Yesus tidak menghidupi sikap yang patriarkhat.
Dalam hal ini maka cukup terang bagi kita untuk melihat bahwa, apa yang terjadi pada perempuan batak merupakan salah satu bentuk diskrimasi secara  gender  atau  ketidaksetaraan  gender,  yang  hal  tersbut  berakar  dari pola dominasi atau sistem patriarki yang secara terus menerus diberlakukan, sehingga sudah barang tentu hal tersebut berdampak kepada pembagian hak waris  terhadap  perempuan  batak.  Perempuan  batak  dalam  menerima  hak
waris, cenderung menerima lebih sedikit daripada laki-laki yang hal tersebut dikarenakan  sistem  patriarki  itu  sendiri  yang  membuat  anak  laki-laki  lebih diutamakan  dibandikan  anak  perempuan.  Di  sisi  lain,  faktor  sistem patrilineal  juga  turut  memberikan  pengaruh  yang  kuat  terhadap  pembagian hak  waris.  Dalam  masyarakat  batak  yang  hidup  di  bawah  garis  keturunan laki-laki (patrilineal), memandang perempuan telah memiliki kehidupannya sendiri, atau mengikut dan atau menjadi keluarga orang lain (pihak laki-laki) sejak setelah ia dinikahkan. Oleh sebab itu dalam adat batak terdapat istilah sinamot yang secara sederhana bisa dapahami sebagai bentuk mahar. Dalam hal ini, apa yang terjadi pada masyarakat batak ihwal pembagian hak waris terhadap perempuan, jelas merupakan permasalahan ketidaksetaraan gender yang tentu perlu mendapatkan perhatian secara teologis. Sebagaimana yang dipahami bahwa teologi feminis bertitik tolak pada pengalaman penindasan dan diskriminasi dan keterbelakangan, termasuk juga pembebasan terhadap kaum  perempuan.  Teologi  feminism  bermaksud  menciptakan  suatu  teologi pembebasan yang utuh. Teologi feminism menuntut supaya dinyatakan dan direalisasikan  kepentingan  serta  pengetahuan  khas  yang  dimiliki  kaum  ibu terhadap  teologi,  gereja,  dan  masyarakat  yang  bersifat  androsentris, patriarkhalis dan yang membekukan jenis kelamin (Becker 2019).
R.R.Ruether  mendukung  suatu  pengertian  teologi  feminis  yang bersifat  etis  dan  membebaskan.  Menurut  Ruether,  hubungan  yang  terpecah di antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai bentuk akibat dari dosa dan  kejahatan  manusia.  Kedua  belah  pihak  seyogiyanya  diperbarui  dan diberi  bentuk  kesatuan  yang  baru.  Dosa  dan  kejahatan  manusia  menurut Ruether  sudah  ada  sejak  kebudayaan-kebudayaan  kuno  yang  bersifat matriarchal.  Ruether  ingin  menggabungkan  baik  keibuan  dan  kebapaan, maupun alam dan peradaban untuk bersama-sama berjuang melepaskan diri dari  kenyataan  yang  berdosa  itu.  Suatu  spiritual  baru  yang  bersifat  etis hendaknya  berorientasi  pada  tradisi  kenabian  dan  sejarah  Yesus  yang menderita  untuk  membebaskan  dunia  dari  kejatuhan  dan  keterasingan. Teologi  feminis  melihat  bahwa  Alkitab  itu  sendiri  juga  tendisnya  yang paling  mendasar  mendukung  kepentingan  orang-orang  yang  tertindas (Becker 2019). Apa yang menjadi keyakinan Ruether dalam hal ini menjadi dasar  bagi  kita  untuk  melihat  bahwa  bila  dilihat  melalui  kacamata  teologi
feminis,  bentuk  pembagian  harta  waris  terhadap  perempuan  batak merupakan  suatu  bentuk  keberdosaan,  dosa  yang  diwariskan  dari  masa lampau,  dan  dosa  yang  diteruskan  pada  generasi-generasi  selanjutnya. Bentuk  diskriminasi  gender  dalam  pembagian  harta  waris  adalah keberdosaan  yang  harus  diputuskan  di  dalam  masyarakat  batak. Sebagaimana  Yesus  adalah  sang  pembebas,  demikianlah  juga  seharusnya perbuat,  membebaskan  perempuan  batak  dari  kungkungan  pola  dominasi atau sistem patriarkhi.
Harta  memang  sudah  menjadi  sesuatu  yang  menyatakan  identitas dalam  kebudayaan  batak,  kepada  siapa  harta  selanjutnya  akan  diturunkan atau  diwariskan  sangat  bergantung  pada  ideologi  masyarakat  batak  itu sendiri.  Sebagai  masyarakat  yang  mengikuti  garis  keturunan  patriakart tentulah  pihak  laki-laki  mendapatkan  posisi  yang  lebih  menjanjikan daripada  perempuan.  Tidak  bisa  dipungkiri  dewasa  ini  pun  dalam kebudayaan yang pesat budaya batak masih hidup dan melakat dengan kuat kepada setiap masyarakat batak, masih sering dijumpai ketidakadilan gender yang  tidak  memposisikan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dengan  adil. Gereja  sebagai  pernyataan  kerajaan  Allah  di  bumi  harusnya  mampu menegakkan  keadilan  sesuai  dengan  Firman  Tuhan  dalam  Galatia  3:27-28: “Karena  kamu  semua,  yang  dibaptis  dalam  Kristus,  telah  mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba  atau  orang  Merdeka,  tidak  ada  laki-laki  atau  perempuan,  karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus”.
Adil bukan berarti sama, karena itu gereja bukan hendak meniadakan kebudayaan  tetapi  hendaklah  kebudayaan  yang  ada  dilihat  dari  perspektif iman.  Sebab  Injil  harus  mampu  menerangi  dan  memberi  makna  baru terhadap  kebudayaan  di  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  kesadaran  inilah gereja harusnya harusnya terpanggil untuk menyuarakan suara kenabiannya ditengah-tengah  kaum  yang  terlupakan  dan  tidak  mendapat  bagian.  Harta harus dilihat sebagai sebuah tanda hubungan (relasi) dan identitas terhadap sebuah  keluarga,  maka  gereja  melalui  suara  kenabiannya  mencoba menyadarkan  masyarakat  batak  untuk  menghargai  eksistensi  perempuan  di dalam keluarga dengan memberi hak warisnya.(bnd Bilangan 27:1-11). Bila kita melihat dalam Bilangan 27:1-11 dimana tanah perjanjian dilihat dalam
perspektif  spritual  sebagai  identitas  bangsa  pilihan  Allah  artinya kepemilikan  tanah  dan  pembagiannya  diatur  berdasarkan  hukum  dan ketentuan  taurat.  Dalam  kehidupan  bergereja,  bukan  hal  yang  jarang  bila kita  melihat  konflik  yang  ada  diantara  warga  jemaat  terkait  dengan pembagian warisan. Dari sini gereja seharusnya mampu memberikan warna baru  dan  turut  andil  dalam  pembagian  warisan  warga  jemaatnya  agar pembagian itu tidak selalu bernuansa etnis tetapi juga “spritualis”.
Masyarakat  batak  dikenal  sebagai  masyarakat  yang  sangat  ketat memelihara  adat  budayanya,  sekaligus  sebagai  masyarakat  yang  sangat religius,  yang hidup  di  bawah nilai  dan norma keagamaan. Setiap tindakan dan  rencana  yang  akan  dilakukan  selalu  dipertimbangkan  seturut  adat budaya  dan  konteks  kepercayaan.  Segala  pelaksanaan  adat  dan  budaya selalu  dilakukan  dalam  terang  iman,  dan  juga  sebaliknya,  iman  kepada Tuhan  selalu  dilaksanakan  melalui  adat  budaya  batak.  Dengan  demikian, adat  dan  kepercayaan  atau  agama  saling  terkait  dan  tidak  terpisahkan  satu dengan  lainnya  baik  secara  fungsi  maupun  praktiknya.  Hal  tersebut  masih terpelihara hingga sampai pada saat ini (Lumbantobing 2016). Akan tetapi, masyarakat  adat  batak  masih  perlu  untuk  berani  mengevaluasi  segala  hal dalam  budaya  yang  bertentangan  dengan  iman.  Memang  tidak  secara gamblang  terlihat  bawa  ketimpangan  dalam  hal  pembagian  harta  waris terdapat  penyimpangan  yang  bertentangan  dengan  Allah,  akan  tetapi perbuatan  demikian  secara  tidak  sadar  akan  menciptakan  pola  dominasi yang  mengkesampingkan  kedudukan  perempuan  sebagai  subjek.  Kendati pembagian harta waris yang senjang berjalan dengan baik, hal tersebut tidak lantas  membebaskan  kita  dari  keberdosaan.  Dengan  demikian,  masyarakat adat batak nampaknya perlu mempertimbangkan sikap akomodatif terhadap kebudayaan  yang  ditawarkan  Richard  Niebuhr.  Bahwa  nilai-nilai kebudayaan  yang  dipahami  tidak  bertentangan  dengan  iman  Kristen.  Oleh sebab  itu  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  kebudyaan  sebaiknya diakomodasi  dan  dimanfaatkan  untuk  menjelaskan  iman  Kristen  (Niebuhr 2016).

## KESIMPULAN
Keadilan  itu  haruslah  dilaksanakan  dengan  baik,  kesalahan  dalam aturan  yang  menyebabkan  kerugain  di  salah  satu  pihak  harus  ditinjau kembali.  Kebudayaan  yang  sudah  ada  sejak  dahulu  mungkin  saja  pada awalnya berjalan dengan keadilan yang dibentuk dan memiliki maksud yang baik  namun  semakin  tahun  penafsiran  akan  kebudayaan  semakin  luas  dan akhirnya  menyebabkan  kerugian  pada  salah  satu  pihak.  Pembagian  harta waris  dalam  adat  batak  menunjuk  pada  patriakhal  yang  berarti  pihak  laki- laki  lah  yang  mendapat  bagian  dalam  harta  waris  tersebut,  jikalau  kita meninjau  dari  kitab  Bilangan  27  dimana  perempuan-perempuan  tersebut menuntut  tanah  perjanjian  ayahnya.  Hal  itu  merujuk  kepada  identitas  yang seharusnya  mereka  dapat,  dimana  mereka  adalah  anak  dari  ayahnya.  Oleh sebab itulah harta waris  yang dimiliki oleh ayahnya seharusnya diturunkan atau  diwariskan  kepada  mereka.  Perempuan  batak  dalam  menuntut  hak waris  sama  dengan  perempuan-perempuan  yang  ada  di  kitab  Bilangan tersebut,  perempuan  sebagai  bagian  dari  keluarga  dan  juga  anak  dari orangtuanya  ingin  mendapatkan  identitas  atau  pengakuan  bahwa  mereka adalah  bagian  dari  keluarga,  melalui  harta  waris  yang  diberikan  oleh ayahnya kepadanya.
Berdasarkan  tulisan  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  adat  batak  toba khususnya  yang  berhubungan  dengan  hak  waris  perempuan,  belum sepenuhnya  kondusif  dalam  upaya  mewujudkan  keadilan  antara  laki-laki dan  perempuan.  Pemikiran  mengenai  perempuan  juga  dilahirkan  dari  ibu yang  sama  dengan  saudara  nya  yang  lain  memberikan  kekuatan  bagi perempuan  untuk  menuntut  apa  yang  seharusnya  mereka  dapatkan. Pembagian  harta  waris  sebenarnya  harus  berdasar  pada  keadilan,  dimana anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian dalam warisan tersebut. Bukan  soal  jumlah  atau  bidang  tanah  namun  perempuan  juga  anak  dari orangtuanya  dan  seharusnya  mereka  mendapatkan  keadilan  yang  sama dengan saudara laki-lakinya. Perspektif orang batak dalam istilah “sinamot” dan  mendapatkan  “tuhor  ni  boru”  merujuk  pada  minimnya  kesetaraan gender dalam adat batak, perempuan seolah dialihkan ke keluarga yang baru dan mereka melepaskan tanggungjawab mereka terhadap anak perempuanya yang  jelas-jelas  itu  merupakan  bagian  dari  keluarganya.  Anak
perempuannya  tidak  menjadi  tanggungannya  lagi  melainkan  menjadi tanggung jawab pihak suami.
Memperjuangkan  keadilan  dalam  harta  waris  memang  sebuah  hal yang cukup sulit. Disamping kebudayaan yang sudah biasa dilakukan gereja juga  belum  terlalu  banyak  menyinggung  dalam  penyampaian  hak  waris tersebut. Masyarakat begitu sering mengalami konflik karena tanah warisan atau  hak  waris.  Perebutan  akan  harta  orangtuanya  menjadi  permasalahan serius yang tak jarang menyebabkan keributan diantara keluarga itu sendiri. Oleh  sebab  itu  gereja  harusnya  ikut  ambil  bagian  dalam  hal  ini,  dimana gereja membantu meluruskan mengenai pembagian hak waris dan juga ikut mengambil  peran  dalam  merumuskan  pembagian  harta  waris  dalam  suatu keluarga  agar  konflik  yang  kemungkinan  akan  terjadi  dapat  diminimalisir dan  tentunya  keadilan  akan  pembagian  hak  waris  terlebih  terhadap  kaum perempuan dapat terlaksana dan terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin.  2008. Pelaksanaan  Hukum  Waris  Di  Indonesia .  Jakarta: Sinar Grafika.
Aritonang, Jan. 2018. Teologi-Teologi Kontemporer . Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Beauvoir, Simone. 1956. Second Sex . London: Jonathan Cafe.
Becker, Dieter. 2019. Pedoman Dogma: Suatu Kompedium Singkat . Jakarta:
BPK Gunung Mulia.
Bourdieu, Pierre. 2010. Dominasi Maskulin . Yogyakarta: Jalasutra.
Claire,  Maria.  2003. Hati  Allah  Bagaikan  Hati  Seorang  Ibu .  Jakarta:  BPK Gunung Mulia.
Cleves,  Mosse.  2003. Gender  Dan  Pembangunan .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Dharma,  Ferry.  2018.  “Konstruksi  Realitas  Sosial:  Pemikiran  Peter  L. Berger Tentang Kenyataan Sosial.” Jurnal Ilmu Komunikasi 7:5.
Ellyne.  2018. Pemahaman  Seputar  Hukum  Waris  Adat  Di  Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group.
George. 2010. Teori Sosiologi Modern . Jakarta: Kencana.
Lumbantobing,  Darwin.  2016. HKBP  Do  HKBP-HKBP  Is  HKBP .  Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Nalle,  Victor.  2018.  “Pembaharuan  Hukum  Waris  Adat  Dalam  Putusan
Pengadilan.” Jurnal Mimbar Hukum 30:437–47.
Nasution.  2015.  “Sistem  Pewarisan  Pada  Masyarakat  Batak  Toba  Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.” Jurnal  PESAGI 3:1– 12.
Niebuhr,  Richard.  2016.  “Christ  and  Culter.”  P.  238  in HKBP  Do  HKBP- HKBP Is HKBP . Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Rahman,  Deva.  2013.  “Kesetaraan  Gender  Di  Dunia  Kerja  Dan  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.” Jurnal Perempuan 18:85.
Rajamarpodang. 1992. Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak . Medan:
CV Armada.
Ringe,  Sharon.  1990.  “A  Gentile  Women’s  Story.”  P.  55  in Feminist Theology: A Reader . Louisville: Westminster John Knox Press.
Siagian,  Raulina.  2017. Perempuan  Dinamis  Dalam  Pelayanan  Yesus . Pematangsiantar: L-SAPA.
Siahaan,  Sanggam.  2019. Kekerasan  Gender  Terhadap  Buruh  Perempuan .
Jakarta: Kencana.
Siahaan, Sanggam. 2020. “Suami Dan Isteri, Rekan Sekerja Allah.” P. 240 in Mengenal  Allah  Masa  Kini ,  edited  by  E.  Aritonang. Pematangsiantar: Rivita Oppustaka Translitera.
Simangunsong, Fransiska. 2013. “Pengaruh Konsep Hagabeon, Hamoraon, Dan  Hasangapon  Terhadap  Ketidaksetaraan  Gender  Dalam  Amang Parsinuan.” Sirok Bastra 1:207.
Suleeman, Stephen. 1999. Bentangkanlah Sayapmu . Jakarta: Persetia.
Utrecht,  E.  1983. Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Ichtiar Baru.
Vergouwen,  J.  2004. Masyarakat  Dan  Hukum  Adat  Batak  Toba . Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.