PARTISIPASI POLITIK :
Kajian Rencana Pemekaran Kabupaten Mandau dari Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau

## Oleh :
M. Zainuddin*

## *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab Pekanbaru
Tulisan  ini  mengkaji  tentang  rencana  pemekaran  Kabupaten  Mandau  dari Kabupaten  Bengkalis  Propinsi  Riau.  Mulai  dari  isu  strategis  awal  yang  dibangun oleh  elit  yang  ada  di  Kecamatan  Mandau  dan  Pinggir  hingga  gerakan  perjuangan pada tahap naskah akademik. Tulisan ini juga meninjau proses perjuangan, rencana perjuangan  selanjutnya,  faktor-faktor  pendorong,  partsipasi  masyarakat  dan  peran elit politik terhadap rencana pemekaran  serta sebab kegagalan perjuangan. Sebab, sampai  saat  ini  realisasi  Mandau  sebagai  kabupaten  masih  jauh  dari  harapan. Padahal,  dari  sisi  geogerafis,  jumlah  penduduk,  kekayaan  alam,  dan  sumber  daya manusianya sangat memadai untuk dinobatkan menjadi sebuah kabupaten.
Kata kunci:  partisipasi, masyarakat, elit politik, pemekaran, gerakan perjuangan.

## A. Pendahuluan
Tulisan ini mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat  dengan studi kasus masyarakat  Kecamatan  Mandau  yang  ingin  memekarkan  Kecamatan  Mandau, Pinggir  dan  kecamatan  lainnya  untuk  menjadi  sebuah  kabupaten  defenitif  atau melepaskan  diri  Kabupaten  Bengkalis.  Kajian  ini  memfokuskan  masyarakat Mandau  saja,  karena  inisiatif  dan  gerakan  pemekaran  dominan  dilakukan  di Mandau  dan  oleh  masyarakat  Mandau.  Perjuangan  Mandau  sebagai  sebuah kabupaten  sudah  sejak  lama  dilakukan.  Janji  politik  yang  diberikan  oleh  para kandidat  pada  saat  pemilihan  kepala  daerah  baik  untuk  Kabupaten  Bengkalis hingga Propinsi Riau. Hal senada juga terjadi pada saat pemilihan umum legislatif untuk dapil Mandau dan Pinggir.
Sejalan dengan banyaknya pemekaran di daerah-daerah, ternyata masih banyak terdapat wacana-wacana pemekaran daerah lainnya. Salah satu dari sekian banyak wacana pemekaran daerah tersebut adalah wacana  pemekaran Kabupaten Mandau yang  ingin  memekarkan  diri  dari  Kabupaten  Bengkalis.  Usulan  pembentukan Kabupaten  Mandau  sendiri  sebenarnya  sudah  dimulai  pada  tahun  1999,  yang dituangkan  dalam  Draft  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Inisiatif  DPR-RI periode 1999-2004 dan periode 2004-2009 (RiauTerkini.com, 2014).
Jika dilihat dari aturan main dalam proses pemekaran, memang Mandau sangat tidak  memungkinkan  menjadi  kabupaten  baru  karena  kurang  syarat,  yakni  hanya diusung  oleh  dua  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Mandau  dan  Pinggir.  Kedua kecamatan  ini  merupakan  kecamatan  yang  ada  di  daratan  Kabupaten  Bengkalis yang  merupakan  kecamatan  dengan  jarak  tempuh  dan  rentang  waktu  yang  jauh dengan ibukota Kabupaten Bengkalis, yaitu sekitar 200 km dengan waktu tempuh mencapai 4 jam lebih perjalanan via darat dan laut. Selain itu, kedua kecamatan ini merupakan  kecamatan  terluas  dan  jumlah  penduduk  yang  tertinggi  diantara kecamatan-kecamatan  lain  yang  ada  di  Kabupaten  Bengkalis.  Hasil  sensus penduduk  yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (BPS) Tahun  2010  menjelaskan  bahwa  jumlah  penduduk  Kabupaten  Bengkalis  adalah 535,8  ribu  jiwa  dengan  jumlah  penduduk  Kecamatan  Mandau  adalah  256,1  ribu jiwa  dengan  luas  wilayah  1.010,9  km 2 dan  Kecamatan  Pinggir  adalah  78,6  ribu
jiwa dengan luas wilayah 2.669,1 km 2 .
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara Pembentukan,  Penggabungan  dan  Penghapusan  Daerah,  disebutkan  syarat  jumlah penduduk untuk membentuk daerah otonom baru adalah 100.000 jiwa. Selain itu, pasal  14  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  menjelaskan  bahwa  salah  satu  syarat pemekaran  daerah  adalah  adanya  aspirasi  sebagian  besar  masyarakat  setempat yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
Dengan jumlah penduduk yang mencapai 334,7 ribu jiwa serta didukung oleh aspirasi  masyarkat  setempat,  memungkinkan  Kecamatan  Mandau-Pinggir  untuk dimekarkan.  Aspek  pendukung  lain  adalah  Kecamatan  Mandau  -  Pinggir merupakan penghasil dan penyumbang ladang minyak terbesar di Indonesia yaitu sekitar  60%  minyak  mentah  Indonesia.  Selain  itu,  Kecamatan  Mandau-Pinggir merupakan  kawasan  transit  perdagangan  Sumatera.  Dengan  sumber  daya  alam yang  dimiliki,  tentunya  akan  dapat  meningkatkan  sumber  pendapatan  asli  daerah bagi Kecamatan Mandau-Pinggir sendiri. Sehingga pengelolaan sumber keuangan daerah  dapat  diprioritaskan  bagi  pemerataan  pembangunan  serta  peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## B. Pemekaran Daerah dalam Tinjauan Teoritis
Pemekaran  daerah  merupakan  implementasi  dari  pembentukan  daerah-daerah otonomi  baru.  Penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 menyatakan  bahwa  pembentukan  daerah  pada  dasarnya  dimaksudkan  “untuk meningkatkan  pelayanan  publik  guna  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.” Dengan demikian,  secara  filosofis,  pemekaran  daerah  dimaksudkan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada saat bersamaan juga ditujukan untuk menciptakan media pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal.
Effendy  (2008)  menguraikan  bahwa  pemekaran  daerah  merupakan  suatu proses  pembagian  wilayah  menjadi  lebih  dari  satu  wilayah,  dengan  tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran  daerah juga diharapkan  dapat  menciptakan  kemandirian  daerah.  Terdapat  berbagai  alasan mengaapa pemekaran daerah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup
diminati  dalam  kaitannya  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan peningkatan pelayanan publik yaitu:
1. Keinginan  untuk  menyediakan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dalam wilayah kewenangan yang terbatas atau terukur.
2. Mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  penduduk  setempat  melalui  perbaikan kerangka  pengembangan  ekonomi  daerah  berbasiskan  potensi  lokal.  Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk  menggali  berbagai  potensi  ekonomi  daerah  baru  yang  selama  ini  tidak tergali.
3. Penyerapan  tenaga  kerja  secara  lebih  luas  di  sektor  pemerintah  bagi-bagi kekuasaan  di  bidang  politik  dan  pemerintahan.  Kenyataan  politik  seperti  ini juga  mendapat  dukungan  yang  besar  dari  masyarakat  sipil  dan  dunia  usaha, karena  berbagai  peluang  ekonomi  baru  baik  secara  formal  maupun  informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak pemekaran daerah.
Berangkat  dari  filosofi  yang  demikian,  ada  beberapa  asumsi  positif  yang dibangun terkait dengan pemekaran daerah. Pertama, pemekaran diharapkan akan mampu mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Kedua, pemekaran  daerah  diaspirasikan  untuk  memperbaiki  pemerataan  pembangunan. Pembangunan  yang  hanya  terpusat  pada  satu  wilayah  yang  berdekatan  dengan ibukota kabupaten, berdampak pada terjadinya ketimpangan pembangunan dengan daerah yang jauh dari ibukota kabupaten. Ketiga, pemekaran juga memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Terdistribusinya sumber  daya  akan  mempercepat  kemajuan  daerah-daerah  yang  mulanya dikategorikan  sebagai  daerah  yang  belum  berkembang.  Keempat,  pemekaran dinilai akan dapat mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil (Effendy, 2008).
Selain  itu,  Kaloh  (2007)  juga  menuliskan  tujuan  dari  pembentukan  dan pemekaran daerah yakni:
1. Meningkatkan  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat,  sehingga kehidupan  masyarakat  akan  secara  cepat  terangkat  dan  terbebas  dari kemiskinan dan keterbelakangan seiring meningkatnya kesejahteraan.
2. Memperpendek span  of  control (rentang  kendali)  manajemen  pemerintahan
dan  pembangunan,  sehingga  fungsi  manajemen  pemerintahan  akan  lebih efektif, efisien, dan terkendali.
3. Untuk  proses  pemberdayaan  masyarakat  dengan  menumbuhkembangkan inisiatif, kretivitas, dan inovasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Menumbuhkan  dan  mengembangkan  proses  pembelajaran  berdemokrasi masyarakat,  dengan  keterlibatan  mereka  dalam  proses  politik  dan pembangunan.
Pemekaran daerah, sebenarnya dapat dibendung dengan cara perspektif politik dan kebijakan. Meminjam pemikiran Peter Schroeder (2004), ada dua mekanisme untuk  menghambat  lajunya  arus  keinginan  pemekaran  wilayah,  yakni  dengan tindakan politik pengambangan dan deregulasi kebijakan. Tindakan pengambangan  politik  dengan  cara  menangguhkan  usulan  pemekaran.  Syaratnya ada komitmen untuk itu, siap menjadi kurang popular dan siap menanggung resiko untuk  tidak  dipilih  kembali.  Di  level  daerah,  hal  ini  bisa  dilakukan  oleh  Bupati  / Walikota,  DPRD  kabupaten/kota,  Gubernur,  dan  DPRD  propinsi.  Di  level  pusat, hal  ini  bisa  dilakukan  oleh  Depdagri,  DPR,  atau  DPD.  Lembaga  penelitian  atau kampus  yang  mengerjakan  studi  kelayakan  daerah  baru  mesti  juga  siap menyatakan  bahwa  memang  daerah  itu  belum  layak  untuk  dimekarkan. Konsekuensinya  siap  untuk  dijauhi  rakyat  dan  menjadi  tidak  popular.  Deregulasi kebijakan pemekaran daerah dilakukan dengan cara merevisi kembali PP 78/2007. Substansi  yang  perlu  direvisi  adalah  memperpanjang  masa  persiapan  pemekaran, mensinkronisasikan  kerja  penanganan  pemekaran  daerah  dan  pentingnya penyampaian laporan berkala kemajuan sebagai monitoring bersama.

## C. Elit dalam Kerangka Pemekaran Daerah
Dengan  adanya  kelompok  massa  dari  daerah  yang  mendukung  pemekaran. Kelompok  massa  pro-pemekaran  tidak  segan-segan  menggunakan  demo-demo yang  sering  kali  cukup  anarkis  untuk  memaksa  pemerintah  pusat  menyetujui proposal pemekaran daerah. Mobilisasi massa telah dijadikan ‘senjata ampuh’ oleh para elit politik dalam mengusung proposal pemekaran daerah (Ratnawati, 2009). Adanya  proses  lobi  dan  tawar  menawar  antara  elit-elit  daerah  dengan  elit-elit pusat,  serta  mobilisasi  massa  oleh  elit-elit  lokal  pengusul  pemekaran,  merupakan
faktor yang lebih menentukan lolos atau tidaknya proposal pemekaran.
Selain itu, terdapat kecendrungan mengenai banyaknya elit daerah yang tidak memikirkan  masalah  Pemerintah  Pusat  terkait  beratnya  APBN  (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk membiayai daerah-daerah pemekaran. Bagi elit-elit  daerah,  pemekaran  daerah  adalah  peluang  emas  untuk  mewujudkan ambisi-ambisi pribadi maupun kelompok.

## D. Partisipasi Politik dalam Proses Pemekaran Daerah
Partisipasi  politik  dilakukan  orang  dalam  posisinya  sebagai  warga  negara, bukan  politikus  ataupun  pegawai  negeri.  Sifat  partisipasi  politik  ini  adalah sukarela,  bukan  dimobilisasi  oleh  negara  ataupun  partai  yang  berkuasa.  Namun, Huntington  dan  Nelson  (1990)  dalam  karya  penelitiannya No Easy  Choice: Political  Participation  in  Developing  Countries , partisipasi  yang  bersifat mobilized  (dipaksa)  juga  termasuk  ke  dalam  kajian  partisipasi  politik.  Partisipasi sukarela  dan  mobilisasi  hanya  dalam  aspek  prinsip,  bukan  kenyataan  tindakan. Intinya  baik  sukarela  ataupun  dipaksa,  warga  negara  tetap  melakukan  partisipasi politik.
Landasan  partisipasi  politik  adalah  asal-usul  individu  atau  kelompok  yang melakukan  kegiatan  partisipasi  politik.  Huntington  dan  Nelson  (1990)  membagi landasan  partisipasi  politik  ini  menjadi  :  Kelas;  individu-individu  dengan  status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa. Kelompok atau komunal; individu- individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa. Lingkungan; individu-individu  yang  jarak  tempat  tinggal  (domisilinya)  berdekatan.  Partai; individu-individu  yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal  yang  sama yang  berusaha  untuk  meraih  atau  mempertahankan  kontrol  atas  bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan. Golongan atau faksi; individu-individu yang dipersatukan  oleh  interaksi  yang  terus  menerus  antara  satu  sama  lain,  yang akhirnya  membentuk  hubungan  patron-client,  yang  berlaku  atas  orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.
Selain  itu,  Huntington  dan  Nelson  juga  memilah  bentuk  partisipasi  politik yang mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut, yakni:
1. Kegiatan  pemilihan;  yaitu  kegiatan  pemberian  suara  dalam  pemilihan  umum,
mencari  dana  partai,  menjadi  tim  sukses,  mencari  dukungan  bagi  calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
2. Lobby ;  yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
3. Kegiatan organisasi; yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota  maupun  pemimpinnya,  guna  mempengaruhi  pengambilan  keputusan oleh pemerintah;
4. Contacting ;  yaitu  upaya  individu  atau  kelompok  dalam membangun  jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka,
5. Tindakan  kekerasan  ( violence );  yaitu  tindakan  individu  atau  kelompok  guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia  atau  harta  benda,  termasuk  di  sini  adalah  huru-hara,  teror,  kudeta, pembutuhan politik ( assassination ), revolusi dan pemberontakan.
Kelima  bentuk  partisipasi  politik  tersebut  telah menjadi  bentuk  klasik  dalam studi  partisipasi  politik.  Keduanya  tidak  membedakan  apakah  tindakan  individu atau  kelompok  di  tiap  bentuk  partisipasi  politik  legal  atau  ilegal.  Sebab  itu, penyuapan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini.
Sedangkan  menurut  Almond  dan  Verba  (2008)  membagi  bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:
1. Konvensional:  Pemberian  suara,  diskusi  politik,  kampanye,  membentuk atau  bergabung  dalam  kelompok  kepentingan,  komunikasi  individual dengan pejabat politik dan administrative, dan pengajuan petisi.
2. Non-konvensional: berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, tindakan kekerasan politik terhadap manusia.
Menurut  Ramlan  Surbakti  (1992),  tipologi  partisipasi  politik  dibedakan menjadi dua bentuk partisipasi yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Kategori partisipasi  aktif  ialah  mengajukan  usul  mengenai  suatu  kebijakan  umum, mengajukan  alternatif  kebijakan  umum  yang  berlainan  dengan  kebijakan  yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan,
membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk  dalam  kategori  partisipasi  pasif  berupa  kegiatan  yang  menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.
Dengan  kata  lain,  partisipasi  aktif  berarti  kegiatan  yang  berorientasi  pada proses  input  dan  output  politik,  sedangkan  partisipasi  pasif  merupakan  kegiatan yang  berorientasi  pada  proses  output.  Disamping  itu,  terdapat  sejumlah  anggota masyarakat  yang  tidak  termasuk  dalam  kategori  partisipasi  aktif  maupun partisipasi  pasif  karena  mereka  menganggap  masyarakat  dan  system  politik  yang ada  telah  menyimpang  dari  apa  yang  mereka  cita-citakan.  Kelompok  ini  disebut dengan apatis atau golongan putih.

## E. Tuntutan Pemekaran Kabupaten Mandau dalam Tinjauan Sejarah
Usaha  masyarakat  Mandau-Pinggir  dalam  menyuarakan  tuntutan  pemekaran daerah  dilakukan  pada  awal  masa  reformasi.  Tuntutan  pemekaran  Kabupaten Mandau  dilakukan  bersamaan  dengan  tuntutan  pemekaran  daerah  lain  yang  ingin melepaskan diri dari Kabupaten Bengkalis, tepatnya pada tahun 1999 dimana pada waktu itu daerah yang berada di bawah wilayah administratif Kabupaten Bengkalis seperti Rokan Hilir, Dumai, dan Siak terpisah dari  kabupaten induk untuk berdiri sendiri menjadi daerah otonom baru.
Usulan pembentukan Kabupaten Mandau bersamaan dengan bangkitnya suara masyarakat  Meranti  yang  juga  ingin  memisahkan  diri  dari  Kabupaten  Bengkalis membentuk  daerah  kabupaten  sendiri.  Rencana  pemekaran  Kabupaten  Mandau kian  mencuat  dengan  adanya  dukungan  dari  DPRD  dan  Bupati  Bengkalis  yaitu Surat Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 170/DPRD/VI/99/331 tanggal 21 Juni  1999  kepada  Bupati  KDH  Tk.  II  Bengkalis  perihal  Pengusulan  Peningkatan Status  Pembantu  Bupati  Wilayah  II  Duri.  Kemudian,  Surat  Usulan  Bupati Bengkalis  Nomor  135/TP/1001  tanggal  9  Juli  1999  kepada  Gubernur  KDH  Tk.  I Riau perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Mandau.
Aksi  tuntutan  pemekaran  Kabupaten  Mandau  sendiri  puncaknya  pada  tahun 2007. Pada hari selasa tanggal 27 Maret 2007, sejumlah masyarakat Mandau yang tergabung  dari  berbagai  elemen  masyarakat  seperti  Komite  Perjuangan Pembentukan Kabupaten Mandau (KP2KM), Forum Perempuan Peduli Perjuangan
Kabupaten  Mandau  (FP3KM),  menggelar  aksi  demonstrasi  menuntut  realisasi pembentukan Kabupaten Mandau. Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan sikap  untuk  mendukung  perjuangan  Kabupaten  Mandau.  Empat  poin  pernyataan yang  disampaikan  yaitu,  pertama  meminta  Gubernur  Riau  segera  menerbitkan surat  usulan  pembentukan  Kabupaten  Mandau  di  Provinsi  Riau.  Kedua,  meminta DPRD  Provinsi  Riau  segera  mengeluarkan  surat  keputusan  tentang  pembentukan Kabupaten  Mandau  di  Propinsi  Riau.  Ketiga,  meminta  Mendagri  selaku  wakil pemerintah  untuk  mencabut  pandangan  dan  pendapatnya  terhadap  16  RUU Inisiatif  DPR  RI  tentang  Pembentukan  Daerah  Otonom  Baru,  khususnya Rancangan  Undang-Undang  pembentukan  Kabupaten  Mandau,  selanjutnya sesegera  mungkin  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat-RI  dan  DPD  RI mengesahkan  UU  Kabupaten  Mandau.  Keempat,  meminta  Presiden  Republik Indonesia  atau  wakil  Presiden  Republik  Indonesia  bersama  sama  DPR  RI mengesahkan RUU Kabupaten Mandau menjadi UU.
Aksi  dukungan  masyarakat  terhadap  tuntutan  pemekaran  Kabupaten  Mandau kembali terjadi. Pada tanggal 17 Juni 2007, ribuan Massa Pro Kabupaten Mandau kembali  turun  ke  jalan  menuntut  pembentukan  Kabupaten  Mandau  yang rencananya akan dibahas di DPR RI pada sidang paripurna tanggal 24 Juni 2007. Ribuan  masssa  yang  tergabung  dari  seluruh  elemen  masyarakat  Mandau,  seperti KNPI  Mandau,  IKBR  Mandau,  SPTSI,  FPI  serta  unsur  elemen  Masyarakat lainnya.  Sementara  dari  unsur  partai  tampak  beberapa  partai  seperti  Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai  Damai  Sejahtera,  dan  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP) terkosentrasi  di  Simpang  Geroga  melakukan  aksi  longmarch  ke  Simpang  Pokok Jengkol Duri, kemudian aksi tersebut dilanjutkan didepan Kantor Camat Mandau.
Dengan  maraknya  aksi  tuntutan  masyarakat  terhadap  rencana  pembentukan Kabupaten  Mandau,  akhirnya  pemerintah  pusat  bersama  DPR  merancang  usulan tersebut menjadi Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas pada persidangan. Sebelumnya,  TIM  PAH  I  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  RI  telah  melakukan kunjungan  langsung  dan  meninjau  terhadap  perlengkapan  persyaratan  ususlan pembentukan  Kabupaten  Mandau.  Selain  itu,  tim  Dewan  Pertimbangan  Otonumi Daerah  (DPOD)  sebelumnya  juga  telah  melakukan  peninjauan  terhadap  usulan
pembentukan  Kabupaten  Mandau,  dalam  kunjungan  kerja  tersebut,  tim  DPOD tidak  langsung  turun  meninjau  langsung  Kecamatan  Mandau  dan  Pinggir melainkan  hanya  melakukan  rapat  dengar  pendapat  dengan  Gubernur  Riau  dan Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Berdasarkan  Amanat  Presiden  Republik  Indonesia  Susilo  Bambang Yudhoyono melalui surat keputusan Presiden Nomor: R.01/Pres/01/2007 Tanggal 2  Januari  2007  dan  Surat  Presiden  Nomor:  R.04/Pres/02/2008  tanggal  1  Februari 2008,  presiden  menyampaikan  kepada  DPR-RI  dan  menugaskan  Menteri  Dalam Negeri  dan  Menteri  Hukum  dan  HAM  untuk  bersama  DPR-RI  membahas Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pembentukan  Daerah  Otonom  Baru.  Pada tanggal  19  Desember  2008  DPR  RI  melakukan  sidang  terbuka  untuk  membahas dan  mengambil  keputusan  terhadap  Rancangan  Undang-Undang  pembentukan daerah  termasuk  Rancangan  Undang-Undang  pemebentukan  Kabupaten  Mandau bersamaan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang lainnya, yaitu:
1. Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Maybrat  di Provinsi Papua Barat.
2. Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tapanuli.
4. Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pembentukan  Kota  Brastagi  di  Provinsi Sumatera Utara.
5. Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Mandau  di Provinsi Riau.
Terhadap kelima Rancangan Undang-Undang tersebut, berdasarkan keputusan Rapat  Paripurna  tanggal  29  Oktober  2008  yang  lalu  telah  disepakati  untuk dilanjutkan  pembahasannya  pada  Masa  Persidangan  ke-II  Tahun  Sidang  2008- 2009. Untuk itu, Panitia kerja telah melakukan rapat-rapat mulai dari tanggal 4-18 Desember  2008  dan  telah  menyepakati  substansi-substansi  pokok  termasuk melakukan  klarifikasi  dengan  unsur  Pemerintahan  Daerah  Induk  mengenai  nama calon  kabupaten/kota  dan  provinsi,  cakupan  wilayah,  nama  ibukota,  batas-batas wilayah  dan  dukungan  dana  dari  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten induk kepada Pemerintah Daerah Otonom baru.
Setelah  melakukan  pembahasan  dan  rapat  dengar  pendapat  bersama  seluruh anggota  fraksi  dan  eksekutif  yang  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  akhirnya  pada  persidangan  tersebut  DPR  hanya  meloloskan  dua RUU  menjadi  Undang-Undang  Daerah  Otonom  Baru.  Kedua  undang-undang tersebut  adalah  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pembentukan  Kabupaten Maybrat  di  Provinsi  Papua  Barat  dan  Rancangan  Undang-Undang  tentang Pembentukan  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  di  Provinsi  Riau.  Sementara  untuk ketiga  Rancangan  Undang-Undang  yang  lain  termasuk  Rancangan  Undang- Undang Pembentukan Kabupaten Mandau untuk sementara belum bisa disepakati dan akan dibahas lebih lanjut dalam persidangan berikutnya dengan catatan untuk Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mandau di Provinsi Riau.  Komisi  II  DPR-RI  mengharapkan  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis dan Pemerintah Provinsi Riau untuk melengkapi persyaratan administrasi dan fisik kewilayahan  khususnya  penambahan  cakupan  wilayah  calon  Kabupaten  Mandau. Oleh karena itu, Komisi II DPR-RI berharap kepada provinsi dan kabupaten induk untuk  segera  melengkapi  persyaratan  administrasi,  syarat  teknis  khususnya  yang berkaitan  cakupan  wilayah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
G . Faktor-faktor Pendorong Pembentukan Kabupaten Mandau

## 1. Luasnya Rentang Kendali Pelayanan Publik
Usaha  untuk  mendekatkan  pelayanan  publik  ke  rakyat  sebenarnya  bisa dilakukan  dengan  memperbanyak  (menyebarkan  ke  pinggiran)  pusat-pusat pelayanan  publik  (seperti  kantor  kecamatan,  puskesmas,  polsek,  sekolah,  kantor pembantu  dan  lain-lain),  membangun  prasarana  jalan,  dan  memberi  kewenangan untuk  melayani  publik  ke  aras  kecamatan.  Namun  selama  belum  ada  pemekaran (sejak  zaman  Orde  Lama  sampai  Orde  Baru),  semua  pembangunan  lebih  banyak terpusat di ibu kota kabupaten. Oleh sebab itu pemekaran merupakan jalan tercepat (langsung) dan efektif untuk mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat.
Untuk wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir yang mempunyai wilayah sangat luas dengan garis perbatasan yang sangat panjang maka pelayanan terhadap  kepentingan  publik  menjadi  suatu  prioritas  yang  harus  diusahakan  oleh
kabupaten induk. Sebagai gambaran, masyarakat yang ada di Kecamatan Mandau dan  Pinggir  untuk  mencapai  Ibu  Kota  Kabupaten  Bengkalis  harus  menempuh perjalanan sekitar 200  km yang harus ditempuh selama minimal 4 jam perjalanan melalui  via  darat  dan  laut.  Sementara,  bila  dibandingkan  dengan  jarak  tempuh untuk  menuju  Ibu  Kota  Propinsi  Riau  yaitu  Pekanbaru  hanya  memerlukan  waktu 2-3 jam perjalanan melalui via darat dengan jarak tempuh hanya 125 km.
Rentang kendali yang cukup jauh dengan Kabupaten induk menjadikan proses pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dan  dirasakan  oleh  masyarakat Mandau  dan  Pinggir  belum  maksimal.  Akibatnya,  terjadi  kesenjangan  antara daerah induk dengan daerah/wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten, khususnya Kecamatan  Mandau  dan  Pinggir  serta  berdampak  pada  terjadinya  ketimpangan pemerataan pembangunan.

## 2. Ketimpangan Pembangunan
Tidak  meratanya  pembangunan  sangat  dirasakan  oleh  wilayah-wilayah  yang bukan  merupakan  pusat  kegiatan  atau  pusat  pemerintahan  (ibu  kota). Ketidakmerataan  pembangunan  bisa  terjadi  karena  pihak  elite  birokrasi pemerintahan,  legislatif,  dan  pelaku  pembangunan  yang  kebanyakan  tinggal  di pusat pemerintahan, sering tidak memprioritaskan daerah pinggiran dan perbatasan untuk memperoleh jatah pembangunan yang adil.
Pembangunan  yang  ada  di  Kecamatan  Mandau  dan  Pinggir  khususnya pembanguan  infrastruktur  sebagian  besar  merupakan  pembangunan  yang  berasal dari  modal  swasta  dan  masyarakat  setempat.  Pesatnya  kemajuan  yang  terjadi  di Kecamatan  Mandau  dan  Pinggir  tidak dibarengi dengan  ketersediaan  sarana  dan prasarana  yang  pada  dasarnya  sebagai  modal  awal  dalam  mengembangkan  suatu daerah.  Perhatian  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  beberapa tahun  terakhir  tidak  menggambarkan  suatu  sikap  keadilan  dalam  penerapan pembangunan.
Pengalaman  penulis  dalam  melakukan  penelitian  dan  meninjau  langsung tentang  bagaimana  gambaran  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  Kabupaten Bengkalis,  sungguh  sangat  menakjubkan.  Bangunan-bangunan  gedung  instansi pemerintah berdiri dengan megah yang dilengkapi dengan sarana transfortasi jalan
yang  lumayan  bagus.  Jalan  yang  menghubungkan  antara  kelurahan  yang  satu dengan kelurahan yang lain, bahkan jalan menuju perkebunan masyarakat terpoles dengan aspal yang rata. Selain itu, gedung dimana merupakan tempat rumah dinas bagi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis berdiri dengan megahnya yang dihiasi dengan ornamen-ornamen ala arab dan perpaduan dengan model eropa.
Hal ini sangat ironis dengan apa yang terjadi dengan penerapan pembangunan yang ada di Kecamatan Mandau dan Pinggir. Pembangunan sarana dan prasarana yang  ada  di  kedua  kecamatan  ini  sangat  tidak  mencerminkan  dengan  notabene sebagai  daerah  penghasil  dan  penyumbang  minyak  mentah  salah  satu  terbesar  di Indonesia.  Berdasarkan  data  dari  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis menjelaskan  bahwa  Kecamatan  Mandau  dan  Pinggir  merupakan  penyumbang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terbesar bagi Kabupaten Bengkalis.

## 3.  Tidak Terakomodasinya Representasi Politik
Representasi politik dari suatu wilayah tertentu menjadi satu kebutuhan yang sangat  penting.  Bagi  daerah-daerah  pinggiran  yang  mayoritas  penduduknya mempunyai  perbedaan  yang  mencolok  dengan  mayoritas  penduduk  di  wilayah kabupaten  induk,  selalu  merasa  bahwa  aspirasi  mereka  tidak  terwadahi  karena wakil-wakil  yang  duduk  di  pemerintahan  dianggap  tidak  merepresentasikan aspirasi  kelompoknya.  Ketidakterakomodasikannya  kepentingan  dan  representasi politik mereka menyebabkan mereka berusaha untuk memekarkan diri demi untuk menunjukkan eksistensi dan politik identitas mereka.
Berdasarkan  pusat  pengolahan  data  elektronik  Kabupaten  Bengkalis, mayoritas  penduduk  Kecamatan  Mandau  dan  Pinggir  adalah  suku  pendatang. Dimana dari berbagai penjuru Sumatra dan Jawa mendiami dan menetap di daerah ini.  Kecamatan  Mandau  sendiri,  sekitar  40%  penduduknya  adalah  suku  Minang, sedangkan  selebihnya  berasal  dari  suku  Jawa  (24%),  Batak  (17%),  Melayu (15%),lain-lain (4%).

## E. Partisipasi Politik Masyarakat dan Peran Elit Politik
1.  Partisipasi Politik Masyarakat
Salah satu aspek pendukung terhadap pemekaran suatu daerah adalah adanya
aspirasi  masyarakat  yang  dituangkan  dalam  dukungan  dan  patisipasinya  dalam proses  perjuangan  pembentukan  daerah  otonom  baru.  Pasal  14  Peraturan Pemerintah  No  78  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Penggabungan dan Penghapusan Daerah, menjelaskan bahwa salah satu syarat pemekaran daerah adalah adanya aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.
Bentuk  partisipasi  masyarakat  Mandau  dan  Pinggir  terhadap  tuntutan pemekaran  Kabupaten  Mandau  dapat  dilihat  dengan  kembali  aktifnya  kegiatan- kegiatan  masyarakat  dalam  menyuarakan  kembali  tuntutan  pemekaran  yang sempat  tidak  terdengar  setelah  pemerintah  pusat  menolak  Rancangan  Undang- undang  Pembentukan  Kabupaten  Mandau  pada  tahun  2008  yang  silam.  Kegiatan yang  dilakukan  masyarakat  dalam  menyuarakan  pemekaran  Kabupaten  Mandau antara lain sebagai berikut:
a. Diskusi Politik
Adanya kegiatan diskusi politik yang dilakukan oleh masyarakat Mandau dan Pinggir  bersama  para  tokoh  masyarakat  serta  elit-elit  politik  dalam memperjuangkan  pemekaran  Kabupaten  Mandau.  Kegiatan  musyawarah  atau diskusi  ini  dilakukan  di  kediaman  tokoh-tokoh  pejuang  pemekaran  Kabupaten Mandau.  Selain  diskusi  informal,  diskusi  politik  juga  sering  dilakukan  oleh masyarakat dalam bentuk seminar, workshop, dan mimbar bebas lainnya. Kegiatan ini  dibuat  untuk  selalu  menjaga  dan memupuk  semangat  untuk tetap  melanjutkan renacna pemekaran.
Selain melakukan diskusi politik yang sifatnya internal, masyarakat juga ikut aktif  dalam  pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang) Kecamatan  Mandau.  Dalam  pelaksanaan  Musrenbang,  tuntutan  pemekaran wilayah selalu muncul sebagai isu yang sangat strategis dan seksi. Munculnya isu pemekaran dalam Musrenbang disebabkan oleh adanya kontrak politik yang dibuat oleh  Herliyan  Saleh  dan  Suayatno  untuk  ikut  memperjuangkan  pemekaran Mandau-Pinggir.
b. Kegiatan Organisasi
Keorganisasian  yang  dibentuk  dalam  memperjuangkan  pemekaran  suatu wilayah  biasanya  bersifat  tidak  resmi,  namun  pada  akhirnya  organisasi  ini  dapat bersifat  resmi  manakala  tuntutan  pemekaran  tersebut  berujung  pada  keberhasilan.
Proses  perjuangan  pemekaran  Kabupaten  Mandau  tidak  terlepas  dari  peran organisasi  yang  dibentuk  oleh  pejuang  pemekaran  bersama  masyarakat  Mandau dan Pinggir. Terdapat beberapa organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Mandau dan  Pinggir  dalam  memperjuangkan  pemekaran  Kabupaten  Mandau,  diantaranya yaitu:
1. Dewan  Masyarakat  Kabupaten  Mandau  (DMKM)  yang  diketuai  oleh  Drs Fachrudin Syarif.
2. Forum  Perempuan  Peduli  Perjuangan  Kabupaten  Mandau  (FP3KM)  yang diketuai oleh Hj. Yasmawati, SH.
3. Komite  Perjuangan  Pembentukan  Kabupaten  Mandau  (KP2KM)  yang diketuai oleh Ir. Yarmansyah Lapow.
4. Gerakan  Pemuda  Pejuang  Kabupaten  Mandau  (GP2KM)  yang  diketuai  oleh Novi Syafrizal.
Organisasi  ini  berfungsi  untuk  mengakomodir  seluruh  tuntutan  masyarakat serta  perpanjangan  tangan  terhadap  lembaga-lembaga  pemerintahan  dalam memperjuangkan  pemekaran  Kabupaten  Mandau.  Kegiatan  organisasi-organisasi tersebut terus berjalan hingga sekarang. Apalagi ada kontrak politik dari pasangan calon Gubernur Riau Annas Maamun – Arsyadjuliandi Rahman untuk memberikan kontribusinya pada pemekaran Mandau – Pinggir.
c. Aksi Demonstrasi
Tuntutan pemekaran suatu wilayah biasanya syarat dengan aksi-aksi tindakan non  konvensioanal.  Salah  satunya  adalah  aksi  unjuk  rasa/demonstrasi.  Aksi demonstrasi  terjadi  manakala  tuntutan  masyarakat  tersebut  berujung  pada kegagalan.  Tidak  hanya  pada  kegagalan  terhadap  tuntutan  masyarakat  tersebut, unjuk rasa terkadang menjadi suatu alat masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Salah satu kegiatan partisipasi masyarakat secara non konvensional ini terjadi di  Kecamatan  Mandau  dan  Pinggir.  Aksi  demonstrasi  yang  dilakukan  oleh  para pemuda-pemuda dan masyarakat Mandau dan Pinggir menuntut direalisasikannya usulan  pemekaran  Kabupaten  Mandau.  Selain  demontrasi  dengan  cara  turun  ke jalan, aksi peduli juga dilakukan dalam bentuk pemasangan spanduk atau baliho di pinggir jalan yang bertuliskan tuntutan untuk percepatan realisasi pemekaran. Aksi
atau demontrasi ini kerap dilakukan oleh organisasi pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Pejuang Kabupaten Mandau.
d. Lobby Politik
Usaha  pemekaran  suatu  wilayah  tidak  terlepas  dari  adanya  lobi-lobi  politik yang  dilakukan  oleh  masyarakat  melalui  perwakilan-perwakilanya  baik  di  aras lokal  maupun  nasioanal.  Lobi-lobi  politik  yang  dilakukan  oleh  elit-elit  yang berpengaruh  diharapkan  akan  memudahkan  dan  melancarkan  proses  perjuangan tersebut.  Melalui  wadah  organisasi  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  dan menempatkan  perwakilan-perwakilan  masyarakat  dari  berbagai  golongan  yang dianggap  berkompeten  untuk  melakukan  negosiasi  dan  menyatakan  sikap  kepada pemerintah untuk segera merealisasikan usulan pemekaran Kabupaten Mandau.
Perjuangan  pembentukan  Kabupaten  Mandau  diarahkan  untuk  melakukan pendekatan  persuasif  kepada  lembaga  dan  kelompok-kelompok  strategis  yang menentukan  keputusan.  Seolah-olah,  dari  banyaknya  organisasi  yang  terbentuk secara  alami  bekerja  sesuai  dengan  porsinya.  Ada  yang  bekerja  dengan  gerakan keras dan ada juga dengan cara yang sangat persuasif.
Tuntutan pembentukan Kabupaten Mandau bukan hanya berasal dari kalangan masyarakat  awam,  dukungan  juga  diutarakan  oleh  sebagian  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat  yang merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat kepada Pemerintah.  Dengan  adanya  dukungan  aktif  terhadap  rencana  pemekaran Kabupaten  Mandau  diharapkan  pemerintah  pusat  untuk  segera  megesahkan Rancangan  Undang-Undang  Pembentukan  Kabupaten  Mandau  yang  sempat terhenti  akibat  kurangnya  persyaratan  administratif  dalam  pembentukan  suatu kabupaten.
Tuntutan  pertama  yang  dilakukan  adalah  untuk  memekarkan  Kecamatan Mandau  dan  Pinggir  menjadi  beberapa  kecamatan.  Hal  ini  sebagai  upaya  untuk memenuhi syarat dimekarkannya suatu kabupaten. Hanya saja, tuntutan pemekaran kecamatan  tersebut  masih  saja  belum  berhasil  hingga  tahun  2015  ini.  Sehingga, perjuangan  elit  terhenti  sementara  untuk  memperjuangkan  Kabupaten  Mandau yang defenitif.

## 2. Peran Elit Politik
Dengan  melihat  perkembangan  sosial  politik  dan  fisik  terhadap  proses perjuangan  rencana  pembentukan  Kabupaten  Mandau,  terlihat  ada  sejumlah permasalahan  mendasar  yang  dapat  menyebabkan  pemekaran  tersebut  terealisasi atau tidaknya. Permasalahan tersebut adalah peran atau campur tangan elit politik. Munculnya  aktor-aktor  elit  yang  hadir  sebagai  pejuang  pemekaran  yang  dengan alasan  apapun  mampu  mendorong  penyiapan  proses-proses  menjadi  sebuah kenyataan.  Para  elit  ini  ternyata  memegang  peranan  penting  dalam membaca  dan sekaligus  menyikapi  perkembangan  tata  pemerintahan.  Mereka  juga  mengikuti perjalanan sejarah Kabupaten Bengkalis dan silsilah kepemerintahannya.
Dinamika  elit  ini  bukan  saja  sebatas  bergerak  pada  teritori  di  mana  mereka berdomisili,  tetapi  juga  membangun  jejaring  pada  aras  provinsi  dan  pusat.  Jika dapat  dikategorisaskan,  maka  para  elite  ini  dapat  dipilah  dalam  tiga  kelompok, yakni:  birokrasi,  legislatif,  tokoh  masyarakat  ( civil  society ),  dan  gabungan  dari ketiganya  (Pratikno,  2007).  Dalam  praktik  membangun  interaksi  politik,  bisa terjadi elemen-elemen elit tersebut menjadi berbaur.
Perjuangan pemekaran Kabupaten Mandau dapat dilihat dengan aktifnya elit- elit  yang  berasal  dari  elemen  politisi  dan  peran  tokoh civil society .  Usaha  yang dilakukan  oleh  para  elit-elit  politik  adalah  melakukan konsolidasi  kepada  elit-elit lain  baik  birokrasi,  politisi,  maupun  kepada  sejumlah  tokoh  agama/adat  dan pengusaha.  Kegiatan  konsolidasi  yang  dilakukan  tidak  hanya  sebatas  ruang lingkup daerah pemerintahan Kabupaten Bengkalis, melainkan di tingkat provinsi dan pusat juga terus dilakukan.
Selain  melakukan  konsolidasi,  para  elit  politik  juga  melakukan  mobilisasi massa  khususnya  masyarakat  Mandau  dan  Pinggir.  Tidak  hanya  ruang  lingkup wilayah  Mandau  dan  Pinggir,  mobilisasi  juga  dilakukan  di  luar  wilayah  Mandau dan Pinggir khususnya wilayah kecamatan dan kabupaten yang berdekatan dengan Kecamatan  Mandau  dan  Pinggir.  Selain  itu,  peran  elit  politik  juga  berfungsi sebagai  akselerator  pemekaran.  Proses  yang  dilakukan  oleh  para  elit  untuk memperjuangkan  pemekaran  adalah  melakukan  pengembangan  jejaring  dengan aktor elit negara (birokrasi) dan elit politik baik di aras lokal maupun nasional.
Pembangunan  jejaring  ini  merupakan  keharusan  karena  dalam  proses-proses penyiapan  pemekaran  diperlukan  relasi  pengambilan  keputusan,  baik  resmi
maupun  tidak  resmi  untuk memuluskan  persiapan  pemekaran.  Kesadaran  kolektif berbasis teritori-etnik dari tokoh masyarakat ( civil society ) memaksa mereka untuk bekerjasama  dengan  pejabat  negara  pada  aras  kabupaten,  provinsi,  bahkan  pusat. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa ada sejumlah saluran politik untuk menguatkan proses pemekaran yang juga harus digunakan untuk mendukung proses pemekaran ini, misalnya anggota DPR RI di Komisi II (Pratikno, 2007).
Dinamika  mobilisasi  elit  ini  juga  berhimpit  dengan  proses  interaksi  politik. Secara keorganisasian, para elit pejuang pemekaran ini mengorganisasi diri dalam bentuk panitia. Kepanitiaan ini bisa bersifat tidak resmi namun pada akhirnya juga bersifat  resmi.  Kegiatan  yang  pertama  yang  biasanya  dilakukan  adalah  dengan mengadakan  diskusi-diskusi  informal,  seminar  resmi,  sampai  kepada  bentuk- bentuk unjuk rasa damai.
Selain  itu,  organisasi  yang  dibentuk  berfungsi  untuk  mempersiapkan  dan mengakomodasikan  lobi  dan  penyampaian  aspirasi  kepada  DPR  RI  dan Kemendagri.  Salah  satu  hasil  dari  konsolidasi  oleh  sejumlah  elit  yang  tergabung dalam organisasi ini adalah: penyiapan proposal pemekaran, kelayakan pemilihan calon  ibukota  kabupaten  yaitu  Kota  Duri  sebagai  Ibukota  Kabupaten  Mandau, permohonan  restu  dari  gubernur,  permohonan  restu  dari  DPRD,  dan  kemudian penyaluran aspirasi kepada DPR RI yaitu pada Komisi II.
Proses  perjuangan  pemekaran  Kabupaten  Mandau  yang  telah  masuk  dalam draft Rancangan Undang-Undang tidak terlepas dari usaha para elit politik. Proses perjuangan yang cukup panjang dilalui oleh masyarakat bersama elit politik dalam memperjuangkan pemekaran Kabupaten Mandau  masih belum membuahkan hasil yang  diharapkan.  Masyarakat  Mandau  dan  Pinggir  harus  menerima  keputusan pahit  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  yaitu  tidak  meloloskan  RUU Pembentukan Kabupaten Mandau menjadi Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun  2008  silam.  Keputusan  tersebut  bukanlah  suatu  keputusan  akhir  bahwa Mandau  dan  Pinggir  tidak  bisa  dimekarkan  menjadi  Kabupaten.  Dalam  rapat paripurna    DPR-RI    yang    dilaksanakan    tanggal    19    Desember    2008,  memberi catatan  terhadap  Rancangan  Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Mandau yakni, Komisi II DPR-RI mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Provinsi Riau untuk melengkapi persyaratan administrasi dan fisik
kewilayahan  khususnya  penambahan  cakupan  wilayah  calon  Kabupaten  Mandau. Oleh karena itu, Komisi II DPR-RI berharap kepada provinsi dan kabupaten induk untuk  segera  melengkapi  persyaratan  administrasi,  syarat  teknis  khususnya  yang berkaitan  dengan  cakupan  wilayah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  2002. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Halim, Abdul. 2001. “ Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah ”. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
Huntington,  Samuel  P  dan  Nelson,  Joan.  1990. Partisipasi  Politik  di  Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.
Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global . Jakarta: PT. Rineka Cipta
Koiruddin. 2005. Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia . Malang. Averroes Press.
Moleong,  Lexy.  J.  2002. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Schroeder,  Peter.  2010. Startegi  Politik .  Jakarta:  Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit
Pratikno. 2007. Usulan Perubahan Kebijaksanaan Penataan Daerah (Pemekaran dan Penggabungan daerah) . Yogyakarta: DRSP.
Effendy,  Arif.  2008. Proses  Pemekaran  Wilayah  di  Provinsi  NTB  Studi  Kasus Kota Bima . Yogyakarta: DRSP.
Rasyid.  M,  Ryaas.  2002. Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta.  Lembaga Pengetahuan Indonesia.
Ratnawati,  Tri.  2009.  Pemekaran  Daerah  ( Politik  Lokal  dan  Beberapa  Isu Terseleksi ). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Riyadi  dan  Deddy  Supriady  Bratakusumah.  2003. Perencanaan  Pembangunan Daerah . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sarundajang.  2002. Birokrasi  dalam  Otonomi  Daerah  : Upaya  Mengatasi Kegagalannya . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
.Surbakti,  Ramlan.  1992. Memahami  Ilmu  Politik .  Jakarta:  PT.  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Wijaya, H. A. W. 2004. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom . Jakarta: PT Rineka Cipta.