## IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN TULUNGAGUNG SEBAGAI BENTUK EDUKASI FORMAL DALAM MENGURANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI

## KALANGAN PELAJAR
Oleh; Erika Novitasari STKIP PGRI Tulungagung erika55novitasari@gmail.com

## Abstract
One  This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  the  program  Prevention  and  Eradication Abuse and Illicit Circulation of Drugs (P4GN) by the National Narcotics Agency (BNN) Tulungagung District  as  a  form  of  formal  education  in  reducing  drug  abuse  among  students.  Location  in  this research is at office of National Narcotics Agency (BNN) of Tulungagung Regency. In this research the researcher use descriptive qualitative method. Respondents in this research are Kagab prevention field, Head of rehabilitation field, teacher Bimbingsn Counseling and students enrolled in drug rehabilitation participant in National Narcotics Agency (BNN) of Tulungagung Regency. Tekin data collection is by obserasi, interview and study documentation. In the data analysis the researcher uses 3 stages of data reduction, data presentation and mengabil conclusion and verification. The results of this study found that in the implementation of the program Prevention and Eradication Abuse and Illicit Circulation of Drugs  (P4GN)  by  the  National  Narcotics  Agency  (BNN)  Tulungagung  District  as  a  form  of  formal education in reducing drug abuse among students, that is in the implementation at school is already running, though not fully done with the maximum. So that there needs to be a regular evaluation and regular, in order to fully suppress the number of drug abuse among students.
Keywords: BNN,Formal Educationl,Implementation, Drugs,P4GN

## I. PENGANTAR
Salah satu upaya dalam mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yaitu melalui pendidikan. Kontribusi
pendidikan  yang  diharapkan  bagi perkembangan  para  peserta  didik termaktub  dalam  Undang-  Undang Nomor  20  tahun  2003  (UU  No.  20  Th 2003),  Bab  II  Pasal  3  yang  berbunyi sebagai berikut:
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk  watak  serta  peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”
Pelajar  merupakan  calon  generasi penerus  bangsa  demi  terwujudnya  cita- cita  luhur  bangsa  indonesia.  Pelajar adalah  aset  berharga  yang  dimiliki  oleh bangsa  Indonesia  karena  merupakan harapan  serta  cahaya  baru  agar  negara ini  bisa  menjadi  sebuah  negara  yang
maju  dan  dapat  bersaing  serta  menjadi salah  satu  negara  yang  mempengaruhi peradaban dari berbagai aspek kehidupan  masyarakat  secara  global. Dalam menempuh
proses pengembangan  potensi  diri,  diharapkan pelajar mampu menjadi seorang generasi muda  yang  memiliki  kecerdasan  secara intelektual,  kecerdasan  emosional  dan kecerdasan  spiritual.  Dimana  akhlak  dan moral  serta  etika  dari  nilai-nilai  luhur yang berkembang di masyarakat sebagai sebuah  ciri khas bangsa  Indonesia  dapat tersalurkan  dalam  pola  pikir,  sikap  dan tingkah  laku  dalam  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Selain  itu, upaya dalam rangka menciptakan barisan reformasi  melalui  generasi  penerus  yang peka  terhadap  fenomena  sosial  di sekelilingnya  dapat  terlaksana,  sehinga upaya meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia akan semakin
terealisasi  di  masa-masa  yang  akan datang.
Dalam  dunia  pendidikan,  kata karakter  mulai  diperkenalkan  pada  akhir abad-18,  oleh  seorang  ahli  pendidikan (pedadog ) berkebangsaaan Jerman yang bernama  F.W.  Foerster.  (Doni  Koesoema A, 2007 : 79). Priyo Darmanto, dkk (2007: 239)  mengartikan  karakter  dengan  ciri, watak  yang  membedakan  seseorang
dengan  orang  lain.  Dengan  demikian meskipun  terdapat  anak  kembar,  akan tetapi  watak  atau  karakter  anak  tersebut dapat  berlainan. Akan  tetapi  seiring dengan  globalisasi  dan  modernisasi, banyak  permasalahan  yang  dihadapi oleh pelajar salah satunya yaitu kasus penyalahgunaan  narkoba.  Narkoba adalah    narkotika,  psikotropika  dan bahan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik sintesis  maupun  semi  sintesis,  yang dapat  menyebabkan  penurunan  atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi  sampai  menghilangkan rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan  (UU  No.35  Th  2009 tentang Narkotika).
Dampak narkoba adalah depresan, merupakan jenis narkoba yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh.
Penggunanya menjadi mengantuk, terlalu tenang  dan  menjadi  lambat  dalam merespon.  Rasa  nyeri  dan  stres  hilang sementara.  Kusumah  (1988  hal.83-84) mengatakan  bahwa  “Jenis  kenakalan remaja  yang  dianggap  mencapai  tingkat seriusitas  tinggi  dewasa  ini  adalah penyalahgunaan  narkotika.  Pengedaran
gelap  dan  penyalahgunaan  narkotika menurut  keterangan  -  keterangan  resmi terakhir  ini  memperlihatkan  peningkatan yang  menyolok,  sementara  jangkauan penyebarluasannya  mencapai  wilayah- wilayah yang tidak hanya terbatas dikota- kota  besar  dengan  pemakai  yang  terdiri dari berbagai lapisan sosial”.
Berdasarkan  data  dari  Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  Kabupaten Tulungagung,    jumlah    penyalahgunaan narkoba  di  kalangan  pelajar  dari  tahun 2015  hingga  tahun  2017  mengalami peningkatan.  Penyalahgunaan  narkoba pada  tahun  2015  terdapat  23  pelajar. Pada  tahun  2016  terdapat  23  pelajar dalam  kasus  penyalahgunaan  narkoba.
Sedangkan  pada  tahun  2017  semakin meningkat yaitu 30 pelajar. Meningkatnya jumlah pelajar dalam kasus penyalahgunaan  narkoba  yaitu  dari laporan  pihak  sekolah  untuk  dilakukan rehabilitasi  kepada  siswa  yang  terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan latarbelakang yang ada, bisa dimunculkan permasalahan sebagai berikut:  Bagaimanakah  implementasi program Pencegahan Dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  Dan Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  Oleh Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten
Tulungagung  sebagai  bentuk  edukasi
formal dalam
mengurangi penyalahgunaan  Narkoba  di  kalangan pelajar?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif merupakan proses kegiatan mengungkapkan  secara  logis,  sitematis dan empiris terhadap fenomena- fenomena  sosial  yang  terjadi  di  sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan  kebenaran  bermanfaat bagi  kehidupan  masyarakat  dan  ilmu pengetahuan. Kebenaran dimaksud adalah  keteraturan  yang  menciptakan keamanan, ketertiban, keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat.
Bogdan  dan  Taylor  (dalam Moleong,  2007,hal.3)  mengemukakan bahwa  metodologi  kualitatif  merupakan prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis maupun  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan  pada  kondisi  alamiah  dan bersifat  penemuan.  Dalam  penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh  karena  itu,  peneliti  harus  memiliki bekal  teori  dan  wawasan  yang  luas  jadi bisa bertanya, menganalisis, dan
mengkonstruksi  obyek  yang  diteliti
menjadi lebih jelas Qualitative  research  adalah  jenis penelitian yang
menghasilkan penemuan-penemuan  yang  tidak  dapat dicapai  dengan  menggunakan  prosedur- prosedur  statistic  atau  dengan  cara kuantifikasi  lainnya.  Penelitian  kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan  masyarakat,  sejarah,  tingkah laku,  fungsionalitas  organisasi,  gerakan sosial,  atau  hubungan  kekerabatan (Strauss dan Corbin 1997, hal.1).
Penelitian  ini  termasuk  penelitian deskriptif  kualitatif  yang  dapat  diartikan sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan  data  deskriptif  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  perilaku  orang- orang yang diamati. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dikarenakan  peneliti  ingin  mengetahui gambaran  ilmiah  dalam  implementasi program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunan Dan Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  yang telah  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika
Nasional  (BNN)  dalam  meminimalisir penyalahgunaan  narkoba  pada  kalangan pelajar di Kabupaten Tulungagung

## III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  hal  ini  adalah  program
Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan  Dan  Peredaran  Gelap
Narkoba  (P4GN)  oleh  Badan  Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung. Sebagai  bentuk  edukasi  formal  program tersebut  sudah  diterapkan  di  semua sekolah  yang  ada  di  Kabupaten Tulungagung.  Dalam  pelaksanaannya yaitu  melalui  integrasi  kurikulum  dalam setiap  mata  pelajaran  di  sekolah. Terdapat  kerjasama  antara  Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  dengan  pihak sekolah  dalam  menerapkan  program
Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan  Dan  Peredaran  Gelap Narkoba (P4GN)  tersebut. Dalam penerapan program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan  Dan  Peredaran  Gelap Narkoba  (P4GN)  di  SMAN  Y,  masih dilakukan oleh guru Bimbingan
Konseling. Mata pelajaran bimbingan dan konseling  yang  merupakan  satu-satunya mata  pelajaran  yang  sudah  konsisten menerapkan  program  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  Dan Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)
tersebut. Dalam  sekolah  tersebut  sudah diterapkan program program
Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan  Dan  Peredaran  Gelap Narkoba (P4GN). Dalam penerapan masih dilakukan dalam mata pelajaran Bimbingan Konseling (BK). Untuk penerapan program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan  Dan  Peredaran  Gelap Narkoba  (P4GN)  di  SMPN  B,  lebih menekankan dalam
pengawasan keseharian  siswa  di  sekolah  maupun  di kelas.  Dalam  pengawasan  tersebut dilakukan  oleh  semua  guru  dalam sekolah  SMPN  B.  Adapun  pengawasan
yang dilakukan yaitu mengenai perubahan  sikap  dan  tingkahlaku  yang dialami  siswa.  Jika  terdapat  siswa  yang mengalami perubahan sikap dan tingkahlaku,  maka  akan  dilaporkan  guru Bimbingan Konseling dan guru Bimbingan Konseling tersebut yang akan melakukan  konseling  pada  siswa  serta membawa  ke  Badan  Narkotika  Nasional
(BNN)  Kabupaten  Tulungagung  untuk melakukan rehabilitasi.
Rehabilitasi dilakukan  oleh  pelajar  yang  sudah terbukti  dalam  kasus  penggunaan narkoba.
Merujuk  pada    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan  bahwa  lembaga  pendidikan formal  adalah  jalur  pendidikan  yang
terstruktur  dan  berjenjang  yang  terdiri atas  pendidikan  dasar,  pendidikan menengah,  dan  pendidikan  tinggi. Lembaga  pendidikan  jalur  formal  terdiri dari  lembaga  pendidikan  prasekolah, lembaga  pendidikan  dasar  (SD/SMP), lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK),  dan  lembaga  pendidikan tinggi.  Bahwasannya  dalam  pelaksanaan program Pencegahan Dan
Pemberantasan  Penyalahgunaan  Dan Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN) tersebut  telah  bekerjasama  dengan semua  sekolah  dari  pendidikan  dasar hingga pendidikan menegah.
Dalam  penelitian  dengan  Kabag Bidang  Pencegahan  juga  dijelaskan bahwa  dalam  melaksanakan  program
Pencegahan Dan Pemberantasan
Penyalahgunaan  Dan  Peredaran  Gelap Narkoba  (P4GN)  pihak  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  bekerjasama  dengan semua  sekolah.  Dalam  kerjasamanya yaitu  mulai  dari  sekolah  dasar  hingga sekolah  mengah  atas.  Adapun  dalam pelaksanaannya  yaitu  melalui  integrasi kurikulum  dengan  melalui  silabus  dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang  ada  di  sekolah.  Sehingga  terdapat kerjasama antara pihak sekolah dan pihak Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dalam implementasi program.
Merujuk  pada  Undang-Undang Narkotika no 35 Tahun 2009 pada Bab X,
Pembinaan  dan  Pengawasan,  pasal  60 ayat 2 tentang mencegah penyalahgunaan  Narkotika,  poin  c  yang menyatakan  bahwa  dibuatnya  Undang- Undang Narkotika untuk dapat mencegah generasi   muda   dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan  Narkotika,  termasuk dengan  memasukkan  pendidikan  yang berkaitan  dengan      Narkotika  dalam kurikulum  sekolah  dasar  sampai  lanjutan atas.
Dari  kutipan  undang-undang tersebut,  secara  langsung  tertulis  bahwa ada  hal-hal  yang  harus  dilakukan  untuk mencegah  generasi  muda  dan  anak  usia sekolah  dari  penyalahgunaan  narkoba. Hal  itu  adalah  perlunya  pendidikan yang berkaitan  tentang  narkoba  yang  harus diberikan  kepada  siswa  baik  sekolah dasar maupun sekolah lanjutan atas.
Implementasi  program  Pencegahan Dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba  (P4GN) oleh  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) sebagai  bentuk  edukasi  formal  dalam mengurangi  penyalahgunaan  narkoba di kalangan pelajar.
Implementasi program merupakan proses pelaksanaan kebijakan untuk  mencapai  tujuan  suatu  kebijakan. Implementasi  diperlukan  agar  kebijakan yang  telah  dibuat  dapat  terealisasi  dan memberikan  dampak  kepada  sasaran kebijakan.
James E. Anderson dalam Subarsono  (2008,  hal.87)  dengan  tegas menyatakan bahwa implementasi
mencakup  4  aspek,  pertama  siapa  yang terlibat  dalam  implementasi  kebijakan, dalam  hal  ini  adalah  pihak  dari  Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  dan  pihak sekolah.  Pihak  Badan  Narkotika  Nasional (BNN) sebagai pemilik program. Sedangkan  pihak  sekolah  merupakan pihak  pelaksana  program.  Dalam  aspek ini  bisa  berjalan  dengan  baik,  karena telah  jelas  pihak  yang  berperan  dalam pelaksanaan  program  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Aspek  kedua  yaitu  esensi  proses administratifnya. Dalam aspek ini berkaitan  dengan  proses  administrasi proses pelaksaan program. Dalam hal ini pihak sekolah selaku pelaksana program, yang  harus  menyiapkan  silabus  serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang  berkaitan  dengan  program  yang akan  dijalankan.  Pada  aspek  ini  bisa
bejalan  dengan  baik  karena  telah terdapat  sosialisasi  dalam  penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP)    yang  terintegtasi dengan program. Aspek ketiga yaitu aspek kepatuhan  terhadap  kebijakan.  Dalam aspek inilah yang bisa berjalan buruk jika tidak  terdapat  pengawasan  yang  baik. Pengawasan  yang  seharusnya  dilakukan oleh    pihak  Badan  Narkotika  Nasional (BNN). Kepatuhan merupakan aspek yang
paling utama dalam keberhasilan program Pencegahan Dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  Dan Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  ini. Karena kepatuhan merupakan konsistensi untuk  menjalankan  suatu  program
tersebut.  Jika  konsistensi  tidak  dilakukan dengan ajek maka tidak akan memberikan dampak yang diinginkan.
Aspek  keempat  yaitu  pengaruh implementasi  pada  isi  dan  dampak kebijakan.  Jika  dalam  aspek  kepatuhan tidak  berjalan  dengan  baik,  maka tentunya dalam aspek ini pula tidak akan memberikan  dampak  yang  baik.  Terlihat dalam pelaksaannya yaitu meskipun telah diterapkan  program  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) namun angka  penyalahgunaan  narkoba  di
kalangan  pelajar  belum  mengalami penurunan.  Tentu  belum  sesuai  dengan tujuan kebijakan yaitu untuk meminimalisir  angka  penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Implementasi
program merupakan proses pelaksanaan kebijakan untuk  mencapai  tujuan  suatu  kebijakan. Dalam  hal  ini  program  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  Dan Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  oleh Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  yang belum  maksimal  untuk  dapat  mencapai tujuannya  yaitu  untuk  menekan    angka penyalahgunaan  narkoba  di  kalangan pelajar.
Merujuk pada Van Meter dan Van Horn  dalam  Arif  Rohman  (2009,  hal.134) mengartikan  implementasi  kebijakan sebagai  keseluruhan  tindakan  yang dilakukan  oleh  individu-individu  atau pejabat-pejabat atau kelompok- kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan  kepada  pencapaian  tujuan kebijakan  yang  telah  ditentukan  terlebih dahulu.  Yakni  tindakan-tindakan  yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan ke dalam istilah  operasional,  maupun  usaha berkelanjutan untuk mencapai
perubahan-perubahan  besar  dan  kecil
yang  diamanatkan  oleh  keputusan- keputusan kebijakan.
Bahwasannya  dalam    suatu implementasi diperlukan untuk mencapai tujuan  suatu  kebijakan  serta  untuk mencapai  perubahan  perubahan  yang diamanatkan  oleh  keputusan  kebijakan. Jika  dalam  implementasi  program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan  Dan  Peredaran  Gelap Narkoba (P4GN) belum bisa meminimalisir  angka  menyalahgunaan narkoba,  maka  implementasi  ini  belum sepenuhnya berhasil. Sehingga kerjasama yang  baik  dari  semua  pihak  baik  oleh Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dan pihak sekolah perlu ditingkatkan.
Merujuk  pada  Charles  O.  Jones dalam  Arif  Rohman  (2009,  hal.135) menyatakan  bahwa  implementasi  adalah suatu  aktifitas  yang  dimaksudkan  untuk mengoperasikan  sebuah  program.  Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program tersebut yaitu pertama pengorganisasian, yang merupakan pembentukan  atau  penataan  kembali sumberdaya,  unit-unit  serta  metode untuk  menjalankan  proram  agar  bisa berjalan.  Dalam  hal  ini  yaitu  program
Pencegahan Dan Pemberantasan
Penyalahgunaan  Dan  Peredaran  Gelap Narkoba  (P4GN),  dalam  pelaksanaannya
diperlukan  penataan  administrasi  yang jelas  dan  terstruktur  oleh  pihak  sekolah selaku pihak yang menjalankan program.
Pilar  kedua  interpretasi,  yaitu aktifitas  menafsirkan  agar  program menjadi  rencana  dan  pengarahan  yang tepat dan dapat  diterima serta dilaksanakan.  Dalam  hal  ini  yaitu  pihak Badan Narkotika Nasional (BNN)
berperan  penting  dalam  usaha  aktifitas untuk menafsirkan program. Karena agar program  tersebut  dapat  diterima  dan dilaksanakan  dengan  baik  oleh  pihak sekolah.
Pilar ketiga aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi  pelayanan,  pembayaran,  atau lainnya  yang  disesuaikan  dengan  tujuan atau  perlengkapan  program.  Dalam  hal ini  yaitu  program  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  Dan Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN),  dalam pelaksanaannya  diperlukan  ketersediaan untuk kebutuhan administrasi yang  telah ditetapkan.  Diantaranya keperluan  dalam ketersedianya  untuk  proses  administrasi dalam  penyusunan  silabus  dan  Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  yang terintegrasi dengan pgrogram Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan  Dan  Peredaran  Gelap Narkoba (P4GN).
Permasalah  Narkoba  di  kalangan pelajar  merupakan  perasalahan  serius yang  harus  segera  di  tindak  lanjuti. Mengingat  ini  merupakan  permasalahan serius yang memberikan banyak dampak buruk  bagi  terutama  seorang  pelajar. Wijaya  (2005,  hal.131)  mengatakan bahwa,  “  narkotika  adalah  zat  atau  obat yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman,baik  sintesis  maupun  semi sintesis,  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran  , hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan  rasa  nyeri  dan  dapat menimbulkan rasa ketergantungan”.
Dalam wawancara dengan Bintang,  salah  satu  pengguna  narkoba yang  dilakukan  oleh  peneliti,  didapat bahwa  ia  menggunakan  narkoba  karena setelah
mengkonsumsi merasakan suasana  hati  yang  tenang  dan  terasa melayang  ringan.  Seolah  beban  masalah terasa  ringan  dan  berhalusinasi.  Dengan timbulnya  efek  halusinasi  inilah  yang menyebabkan  kelompok  masyarakat terutama  di  kalangan  remaja  ingin menggunakan  Narkotika  meskipun  tidak menderita  apa-apa.  Hal  inilah  yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan  Narkotika.  Bahaya  bila menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya
adiksi/ketergantungan  obat  (ketagihan).
Menurut  Alesana  (2009,  hal.22) mengatakan  bahwa,  Psikotropika,  zat atau  obat  yang  dapat  menurunkan aktivitas  otak  atau  merangsang  susunan syaraf  pusat  dan  menimbulkan  kelainan perilaku,  disertai  dengan  timbulnya halusinasi  (mengkhayal),  ilusi,  gangguan cara  berpikir,  perubahan  alam  perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Hal ini tentu  banyak  memberikan efek  buruk bagi  pelajar.  Mengingat  otak  merupakan komponen utama dalam aktifitas berfikir.
Pemakaian  Psikotropika  dalam jangka  panjang  tanpa  pengawasan  dan pembatasan  medis  bisa  menimbulkan dampak  yang  lebih  buruk,  tidak  saja menyebabkan  ketergantungan  namun juga  menimbulkan  berbagai  macam penyakit  serta  kelainan  fisik  maupun psikis  si  pemakai  bahkan  menimbulkan kematian. Luas wilayah indonesia dengan pantai-  pantainya  yang  terbuka  dari ribuan  pulau,  merupakan  pintu  masuk yang  aman  bagi  para  penyeludup narkotika  dan  psikotropika  apabila  tidak mendapatkan pengawalan dan
pengamanan  secara  profesional  dan proporsional.
Menurut  Razak  (2006,  hal.22) Terjadinya  penyalahgunaan  narkoba, khususnya  pada  remaja  merupakan masalah  sosial  dan  kesehatan  yang sangat  kompleks  serta  sangat  terkait dengan  berbagai  faktor.  Setidaknya, problem  penyalahgunaan  narkoba,  tidak saja  diakibatkan  dari  individu  si penyalahguna,  melainkan  juga  dapat dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungan  dan ketersediaan obat-obatan yang tergolong kategori narkoba atersebut.
Faktor  individu  merupakan  salah satu  bagian  dari  penyebab  terjadinya penyalahgunaan  narkoba  pada  remaja. Hal  ini,  biasanya  dapat  dilihat  dari kecendrungan  sifat  remaja  yang  suka memberontak  terhadap  aturan  dan norma,  serta  mulai  munculnya  sifat “penasaran”  dan  ingin  mencoba  sesuatu yang baru.Secara lebih rinci Sayuti (2006, hal.23) faktor individu yang memengaruhi seseorang  mengonsumsi  narkoba  atau NAPZA ini adalah sebagai berikut:
a. Adanya  anggapan  bahwa  obat  atau zat  yang  tergolong  narkoba  atau NAPZA  tersebut  dapat  mengatasi permasalahan dan problem kehidupan yang  sedang  dihadapi.  Mereka  tidak
mengetahui  bahwa  zat  atau  obat tersebut justru akan dapat membahayakan kehidupannya kelak. b. Terdapat mispersepsi (salah
anggapan)  di  kalangan  sebagian remaja  bahwa  keberanian,  kehebatan dan  kejantanan  akan  diperoleh dengan  mengonsumsi  narkoba  atau NAPZA. Padahal persoalan keberanian, kehebatan  dan  kejantanan  tidak  ada kaitannya  dengan  mengonsumsi  zat terlarang tersebut.
c. Harapan dan keinginan untuk
mendapatkan  kenikmatan  dari  efek mengonsumsi narkoba atau NAPZA d. Tidak  atau  kurang  memiliki  rasa percaya diri (self confidence) untukberbuat atau melakukan sesuatu serta selalu muncul perasaan minder. e. Adanya kecendrungan ingin mengetahui  dan  mencoba  segala sesuatu yang baru.
Faktor  lingkungan  remaja  menjadi bagian  yang  tidak  bisa  diabaikan dalam  konteks  memengaruhi  remaja untuk mengonsumsi atau menyalahgunaan narkoba/NAPZA. Setidaknya,  terdapat  3  lingkungan yang memengaruhi remaja menyalahgunaan narkoba, yaitu lingkunan  keluarga,  sekolah,  dan masyarakat. Karena itu, ketiga lingkungan  tersebut  dituntut  untuk peduli  dalam  membina  remaja  yang
sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.
Wijaya  (2005:  153)  mengatakan bahwa, penanggulangan terhadap peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan narkotika  dapat  di  tempuh  melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah  yang  kemudian  dilaksanakan secara  menyeluruh  dan  simultan  oleh aparat  terkait  bekerjasama  dengan komponen  masyarakat  anti  narkoba.
Adapun strategi penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan  narkoba  adalah  sebagai berikut :
1. Strategi  Pengurangan  Permintaan
(Demand Reduction) Narkoba. Strategi
pengurangan  permintaan  meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kemudian
pencegahan
penyalahgunaan  narkoba  meliputi, pencegahan  primer  atau  pencegahan dini,  yaitu  ditujukkan kepada  individu,
keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkoba,  dengan tujuan  membuat  individu,  keluarga, dan  kelompok  untuk  menolak  dan melawan narkoba.
Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan,
ditujukan  kepada  kelompok  atau
komunitasyang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu  kambuhan  yang telah  mengikuti  program  teraphi  dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi.
2. Pengawasan Sediaan ( Supply Control) Narkoba a. Pengawasan  Jalur  Ilegal  Narkoba Narkoba  dan  prekusor  untuk keperluan medis dan ilmu
pengetahuan serta untuk keperluan industri  diawasi  oleh  pemerintah. Pengawasan  jalur  legal  ini  meliputi pengawasan  penanaman,  produksi, importasi,  eksportasi,  transportasi penggudangan  ,  distribusi  dan penyampaian  oleh  instansi  terkait, dalam hal ini departemen kehutanan.
b. Pengawasan  Jalur  Ilegal  Narkoba. Pengawasan  jalur  ilegal  narkoba meliputi  pencegahan  di  darat,  di laut  dan  di  udara.  Badan  narkotika nasional  telah  membentuk  Airport dan seaport interdiction task force ( satuan  tugas  pencegahan  pada kawasan  pelabuhan  udara  dan pelabuhan laut.
3. Pengurangan  Dampak  Buruk  (  Harm Reduction)  Penyalahgunaan  Narkoba Sampai  saat  ini  pemerintah  secara  resmi
hanya  mengakui  dan  menjalankan  dua strategi  yaitu  pengurangan  permintaan dan  pengawasan  sediaan  narkoba. Namun menghadapi tingginya prevalensi OHD  (  orang  dengan  HIV/  AIDS)  di kalangan penyalahgunaan narkoba dengan  jarum  suntik  secara  bergantian, maka  pada  8  desember  2003  BNN  telah mengadakan  nota  kesepahaman  dengan KPA (komisi penanggulangan HIV /AIDS), nomor  21  kep/  menko/kesra/XII  /BNN, yang  bertujuan  untuk  membangin
kerjasama antara komisi penganggulangan  AIDS  (KPA)  dengan BNN dalam rangka pencegahan penyebaran HIV/ AIDS dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
Adapun  faktor-faktor  Penanggulangan
Penyalahgunaan Narkoba :
a. Faktor internal.
1. Kebijakan  pimpinan  Polri  untuk membentuk  Direktorat  Narkoba pada tingkat Markas Besar maupun tingkat  Polda  telah  membuat penanggulangan  penyalahgunaan Narkoba  di  Indonesia  khususnya menjadi lebih fokus dan terarah, se- hingga  diharapkan  memperoleh hasil yang optimal.
2. Telah adanya  organ  dalam  struktur organisasi  Polri  yang  secara  tegas
mengatur  tugas  pokok  dan  tugas- tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan  Narkoba  baik secara pre-emtif, preventif, represif,
kuratif  dan  rehabilitatif.  Tugas  pre- emtif dan preventif lebih diperankan  oleh  fungsi  Intelijen, Binamitra,  Samapta  dan  Dokkes, tugas  represif  lebih  dipe-  rankan oleh  fungsi  Reserse  dan  tugas kuratif  dan  rehabi-litatif  lebih diperankan oleh fungsi Dokkes.
3. Secara  umum  kuantitas  personil Polri  yang  ada  saat  ini  merupakan kekuatan  yang  bisa  diberdayakan dalam pembe-rantasan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.
b. Faktor Kelemahan.
1. Secara umum kualitas personil Polri masih  sangat  rendah,  khususnya dalam  bidang  penyelidikan  dan penyidikan kasus Narkoba.
2. Sikap moral dan perilaku beberapa oknum  Polri  yang  masih  ada  yang menyimpang,  cenderung  mencari keuntungan  pribadi,  dengan  cara mengkomersialkan  kasus  Narkoba dan  bahkan  ada  yang  menjadi backing  mereka,  dan  lain  seba- gainya.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang  dimiliki  oleh  Polri  merupakan kendala  dalam  mengejar  dan menangkap  kelompok  pengedar. Minimnyaanggaran untuk pengungkapan kasus Narkoba. Kita mengetahui bahwa untuk melaksanakan  penyelidikan  dan penyidikan  kejahatan  Narkoba khususnya untuk me-nangkap seorang  pengedar,  memerlukan waktu  yang  sangat  panjang  atau
lama.
c. Faktor eksternal.
1. Adanya  Undang-Undang  No.  5 Tahun  1997  tentang  Psiko-tropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun
1997  tentang  Narkotika  serta Keppres  RI  No.  17  Tahun  2002 tentang  Badan  Narkotika  Nasional, merupakan  payung  hukum  yang
mengatur
penanggulangan penyalahgunaan  Narkoba,  sehing- ga  tidak  membuat  aparat  penegak hukum  menjadi  ragu-ragu  dalam menjalankan  penegakan  hukum khususnya  yang  berkaitan  dengan penyalahgunaan Narkoba.
2. Dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap Polri khususnya  dalam  memberantas masalah penyalahgunaan Narkoba. 3. Hubungan  yang  harmonis  yang telah terjalin antara  instansi terkait, akan memudahkan dalam melakukan  koordinasi,  sehingga proses penanggulangan
penyalahgunaan  Narkoba  secara holistik  dapat  berhasil  secara optimal.
4. Terbentuk  beberapa  LSM  yang peduli  terhadap  permasalahan Narkoba  seperti  GRANAT,  GANAS dan  GERAM,  yang  perwakilan  atau cabangnya  tersebar  hampir  di seluruh  Indonesia.  Hal  ini  dapat dijadikan mitra Polri dalam melaku- kan upaya penanggulangan penyalahgunaan  Narkoba  melalui kegiatan  yang  bersifat  pre-emtif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
d. Faktor  Politik,  Ekonomi,  Sosial,  dan
Budaya.
1. Situasi politik yang tidak stabil dan tingginya penya-lahgunaan wewenang  seperti  korupsi  dan kolusi dapat memudahkan masuknya  Narkoba  ke  negara  kita, karena  banyak  pejabat  yang  bisa disuap sehingga peredaran Narkoba dapat merajalela. Sebaliknya peredaran Narkoba juga bisa  membuat  situasi  politik menjadi kacau dan tidak stabil.
2. Krisis  ekonomi  yang  belum  benar- benar pulih menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemis-kinan sehingga memudahkan  masyarakat  untuk dipengaruhi untuk
menyalahgunakan  Narkoba.  Hal  ini merupakan  sifat  manusiawi  yang selalu  menginginkan  jalan  pintas dalam  memperoleh  keuntungan yang  besar  dalam  jangka  waktu singkat guna mengatasi permasalahan ekonominya. 3. Perubahan sosial yang cepat seperti modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat dituntut
untuk  selalu  menyesuaikan  diri dengan  lingkungan  sosial  yang serba  baru  dan  serba  mendunia. Hal  ini  membuat  masyarakat menjadi  stress  sehingga  terjadi gangguan  seperti  insomnia  (sulit tidur),  kelelahan  fisik  dan  mental karena tingginya tingkat persaingan dan  lain-  lain.  Kondisi  demikian menyebabkan
permintaan masyarakat  untuk  menggunakan Narkoba menja-di meningkat. Berdasarkan pendapat diatas, maka faktor-  faktor  tersebut  sangat  berperan penting  dalam  pemberantasan  narkotika di  Indonesia,  kemudian  dengan  adanya
undang-undang  yang  mengatur  tentang narkotika  akan  mempermudah  aparat penegak  hukum  dalam  melakukan pemberantasan narkoba di Indonesia.

## IV. KESIMPULAN
Dalam  program  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  Dan
Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten  Tulungagung  sebagai  bentuk edukasi  formal  program  tersebut  sudah diterapkan  di  sekolah  yang  ada  di Kabupaten Tulungagung.
Dalam pelaksanaannya  yaitu  melalui  integrasi kurikulum dalam setiap mata pelajaran di sekolah.  Terdapat  kerjasama  antara Badan Narkotika  Nasional (BNN)  dengan pihak  sekolah  dalam  menerapkan program Pencegahan Dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  Dan Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN) tersebut. Bahwasannya  dalam  pelaksanaan program Pencegahan Dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  Dan
Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN) tersebut  telah  bekerjasama  dengan lembaga formal yaitu semua sekolah dari pendidikan  dasar  hingga  pendidikan menegah.  Lembaga  pendidikan  jalur formal  terdiri  dari  lembaga  pendidikan
prasekolah,  lembaga  pendidikan  dasar
(SD/SMP), lembaga pendidikan menengah  (SMA/SMK),  dan  lembaga pendidikan tinggi. Implementasi
program merupakan proses pelaksanaan kebijakan untuk  mencapai  tujuan  suatu  kebijakan. Dalam  hal  ini  program  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  Dan Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  oleh Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  yang
seharusnya  dapat  mencapai  tujuannya yaitu untuk menekan angka
penyalahgunaan  narkoba  di  kalangan pelajar.
Bahwasannya  dalam    suatu implementasi diperlukan untuk mencapai tujuan  suatu  kebijakan  serta  untuk mencapai  perubahan  perubahan  yang diamanatkan  oleh  keputusan  kebijakan.
Jika  dalam  implementasi  program
Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan  Dan  Peredaran  Gelap Narkoba (P4GN) belum bisa meminimalisir  angka  menyalahgunaan
narkoba,  sehingga  diperlukan  evaluasi berkala yang harus ajeg dilaksanakan.

## DAFTAR RUJUKAN
Frazma, A, Yanti.2017. Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam   Program P4GN.e- jurnal.an.fisip-unmul.ac.id
Dewantara, N, Nosa. Ahdiyana, M.2016.
Pelaksanaan Program P4GN Di Kalangan Pelajar Di Kota Yogyakarta Wulandari,T.2016. Implementasi
Kebijakan P4GN Pada Kalangan Pelajar Di BNNP   DIY
Amirullah, Mukmin,Z, Helviza,Ira. 2016. Kendalan-Kendala Badan Nerkotika Nasional Dalam Penaggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda  Aceh. jurnal ilmiah volume 1:128-140
Rahmiyati.2015. Strategi Pencegahan Narkoba Terhadap Remaja.Jurnal”Al- Himawar”
Vol.03,No.05januari-juni-2015
Bafadhol,Ibrahim.2017. Lembaga Pendidikan Islan Di Indonesia.Jurnal Edukasi   Islami Jurnal Pendidikan Islam Vol.06 no.11
Iskandar. 2009.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Gaung Persada.Jakarta Basrowi. Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta. Jakarta