## Journal of Scientech Research and Development
Volume 2, Issue 1, June 2020 P-ISSN: 2715-6974           E-ISSN: 2715-5846 Open Access at: http://idm.or.id/JSCR

## ANALISIS KELEMBAGAAN AGRIBISNIS PADI SAWAH DI NAGARI LUBUK PANDAN KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

## ANALYSIS OF RICE SAWAH AGRIBUSINESS IN NAGARI LUBUK PANDAN KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Ivonne Ayesha 1 , Agus Rizal 2 , Herda Gusvita 3
1 Program Studi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung
2 Program Studi Agribisnis, Universitas Ekasakti E-mail: drivonneayesha@gmail.com
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden Ivonne Ayesha drivonneayesha@gmail.com Agus Rizal Herda Gusvita herda.gusvita@yahoo.com
Kata kunci: kelembagaan, kemitraan,
agribisnis, usahatani, padi sawah
Website: http://idm.or.id/JSCR
hal: 7 - 17 Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelembagaan agribisnis padi sawah  dan  untuk  mengetahui  bentuk  kemitraan  serta  peran  kelembagaan  dalam mendukung  perkembangan  agribisnis  tersebut  di  Nagari  Lubuk  Pandan.  Penelitian  ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan  di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan  2x11  Enam  Lingkung,  Kabupaten  Padang  Pariaman.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa A. Kelembagaan pada agribisnis padi sawah, teridentifikasi yaitu: 1. Subsistem hulu: GAPOKTAN, penyedia input, kios saprodi, tetangga dan saudara, 2) Subsistem usahatani: penyedia tenaga kerja. 3) Subsistem hilir: penggilingan padi (RMU). 4)  Subsistem  pemasaran:  pengumpul.  5)  Subsistem  penunjang:    penyedia  modal.  B) Bentuk  kemitraan  dan  peran  kelembagaan  agribisnis  padi  sawah  di  Nagari  Lubuk Pandan  adalah:  a)  Bentuk  Kemitraan  yang  terjadi  antara  Gapoktan  dengan  pemberian pupuk pemerintah; Gapoktan harus terorganisasi dengan jelas; petani harus mempunyai lahan  yang  tergabung  di  dalam  Gapoktan;    petani  harus  menjemput  langsung  pupuk atau  benih  yang  telah  disediakan  oleh  pemerintah.  Bentuk  kemitraan  kios  saprodi dengan petani dengan kesepakatan; 1) petani membayar/membeli input dengan sistem bayar tunai; 2) petani harus menjemput langsung pupuk yang dibelikan ke kios saprodi. Bentuk  kemitraan  yang  terjadi  dengan  lembaga  input  produksi  lainnya  menimbulkan kesepakatan,  yaitu:  1)  benih  yang  ditukar  yaitu  dalam  varietas  yang  berbeda;  2) benih/gabah yang ditukar yaitu gabah yang telah di jemur atau gabah kering; 3) apabila petani  mendapatkan  benih  dengan  sistem  meminjam,  benih  di  kembalikan  setelah panen. Peran subsistem hulu: menghasilkan barang-barang modal bagi proses produksi. b) Bentuk kemitraan petani dengan buruh tani menimbulkan kesepakatan yaitu: 1) upah yang  diterima  buruh  tani  laki-laki  yaitu  Rp.70.000/hari  dan  wanita  Rp.60.000/hari;  2) upah tersebut di bayar langsung tunai kepada buruh tani apabila pekerjaan telah selesai; 3) ketentuan kerja yaitu mulai dari pencabutan benih sampai selesai penanaman.  Peran subsistem  usahatani  adalah  melakukan  kegiatan  yang  menggunakan  barang-barang modal dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas padi. c.) Bentuk kemitraan petani padi sawah dengan pemilik penggilingan padi (RMU) menimbulkan kesepakatan yaitu;  1)  padi/gabah  yang  digiling  yaitu  dalam  bentuk  gabah  kering  atau  gabah  yang telah di jemur; 2) upah yang diberikan petani ke penggilingan yaitu 1 (satu) belek beras, upahnya 2 liter beras; 3) pengilingan datang langsung ke rumah petani untuk menggiling padi  di  jadikan  beras.  Peran  dari  penggilingan  padi  (RMU)  adalah  ketika  pasca  panen yaitu  mengolah  padi/gabah  untuk  di  jadikan  beras.  d)Bentuk  kemitraan  dan  peran kelembagaan  pada  subsistem  pemasaran  menimbulkan  kesepakatan,  yaitu:  1) pengumpul  datang  langsung  ke  sawah  untuk  membeli  padi/gabah;  2)  apabila  petani meminjam  modal  terlebih  dahulu  ke  pengumpul  petani  harus  menjual  padinya  ke pengumpul  tempat  meminjam  modal  tersebut;  3)  agen/pengumpul  yang  membelikan padi  ke  petani  yaitu  dengan    sistem  bayar  tunai.  Peran  subsistem  pemasaran  adalah melakukan kegiatan pemasaran produk padi/gabah sampai ke pengumpul. e) Pinjaman modal  yang  diberikan  pemilik  penggilingan  padi  ke  petani  dengan  bentuk  kemitraan yang  terjadi,  adalah:  1)  apabila  panen  nanti  padi  atau  hasil  panen  di  jual  ke  pemilik Penggilingan;  2)  padi/gabah  dijemput  langsung  oleh  pemilik  Penggilingan;  3)  apabila petani  meminjam  uang  atau  pupuk  petani  harus  menjemput  sendiri  ke  tempat penggilingan.  Peran  dari  lembaga  penyedia  modal  adalah  menyediakan  modal  bagi petani untuk melakukan usahatani padi sawah .
Copyright © 2020  JSCR. All rights reserved.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Correspondent:
Ivonne Ayesha drivonneayesha@gmail.com
Agus Rizal Herda Gusvita herda.gusvita@yahoo.com
Key words: institutions, partnerships, agribusiness, farming, lowland rice Website: http://idm.or.id/JSCR
page: 7 - 17
This study aims to identify and analyze lowland rice agribusiness institutions and to  determine  the  forms  of  partnerships  and  institutional  roles  in  supporting  the development of agribusiness in Lubuk Pandan Village. This research uses qualitative research.  The  research  was  conducted  in  Nagari  Lubuk  Pandan,  2x11  Enam Lingkung  District,  Padang  Pariaman  Regency.  The  results  showed  that  A.
Institutionalization  in  lowland  rice  agribusiness,  were  identified,  namely:  1. Upstream  subsystem:  GAPOKTAN,  input  providers,  input  production  kiosks, neighbors  and  relatives,  2)  Farming  subsystem:  labor  provider.  3)  Downstream subsystem:  rice  mills  (RMU).  4)  Marketing  subsystem:  collectors.  5)  Support subsystem:  providers  of  capital.  B)  Forms  of  partnership  and  institutional  role  of lowland rice agribusiness in Nagari Lubuk Pandan are: a) Forms of partnership that occur  between  Gapoktan  and  government  fertilizer;  Gapoktan  must  be  clearly organized; farmers must own land that is incorporated in Gapoktan; farmers must pick up fertilizers or seeds directly provided by the government. Form a partnership with  input  production  kiosks  with  farmers  by  agreement;  1)  farmers  pay  /  buy inputs using a cash payment system; 2) farmers must pick up the fertilizers directly from  the  production  input  kiosk.  Forms  of  partnerships  that  occur  with  other production  input  institutions  have  resulted  in  agreements,  namely:  1)  exchanged seeds,  namely in different varieties; 2)  seeds  / grain  exchanged,  namely grain  that has been dried in the sun or unhulled; 3) if the farmer gets the seed with a borrowing system,  the  seed  is  returned  after harvest.  The  role  of  the  upstream  subsystem:  to produce capital goods for the production process. b) The form of partnership between farmers and farm laborers results in agreements, namely: 1) the wages received by male farm workers are Rp. 70,000 / day and women Rp. 60,000 / day; 2) the wages are paid directly in cash to the farm workers when the work has been completed; 3) working  conditions,  namely  starting  from  removing  the  seeds  to  completion  of planting. The role of the farming subsystem is to carry out activities that use capital goods and natural resources to produce rice commodities. c.) The form of partnership between lowland rice farmers and rice mill owners (RMU) resulted in an agreement, namely; 1) rice / unhulled rice, namely in the form of dry grain or unhulled rice that has been dried in the sun; 2) the wages given by farmers to the mill, namely 1 (one) belek of rice, the wages are 2 liters of rice; 3) The mill comes directly to the farmer's house  to  grind  the  rice  into  rice.  The  role  of  the  rice  mill  (RMU)  is  during  post- harvest, which is processing rice / unhulled rice into rice. d) Forms of partnerships and institutional  roles in  the  marketing  subsystem  lead  to agreements,  namely: 1) collectors come directly to the fields to buy rice / unhulled rice; 2) if the farmer first borrows capital from the farmer, the farmer must sell his rice to the collector where the capital is borrowed; 3) agents / collectors who buy rice to farmers using the cash payment  system.  The  role  of  the  marketing  subsystem  is  to  carry  out  marketing activities for rice / grain products to collectors. e) Capital loans provided by rice mill owners to farmers in the form of partnerships that occur are: 1) if the rice harvest is later sold or the harvest is sold to the mill owner; 2) rice / grain is picked up directly by the mill owner; 3) If the farmer borrows money or fertilizer, the farmer has to pick it  up  himself  to  the  mill.  The  role  of  the  capital  provider institution  is  to  provide capital for farmers to carry out lowland rice farming .
Copyright © 2020  JSCR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Peran  kelembagaan  petani  dalam  mendukung  sistem  agribisnis  sangat  diperlukan untuk  memberikan  masukan  dan  pertimbangan  bagi  pelaku  pembangunan  dalam rangka pengembangan pertanian padi sawah. Bagi sebagian besar wilayah, eksistensi kelembagaan  pertanian  dan  petani  belum  terlihat  perannya,  padahal  fungsinya sangat  beragam,  antara  lain  sebagai  penggerak,  penghimpun,  penyalur  sarana produksi,  pembangkit  minat  dan  sikap  (Rizqul,  2011).  Konsekuensi  logis  dalam melaksanakan  pembangunan  pertanian  adalah  mendorong  inovasi  kelembagaan dengan  keahlian  yang  meliputi  pengetahuan  pasar,  agribisnis  dan  keuangan
pedesaan  (Adekunle et  al ,  2012).  Oleh  sebab  itu  kajian  kelembagaan  sangat diperlukan  agar  kondisi  yang  sebenarnya  dapat  diketahui  secara  mendalam  dan dapat  menentukan  langkah  perbaikan  jika  masih  terdapat  kelemahan  dalam kelembagaan tersebut guna kemajuan agribisnis yang dijalankan.
Setiap  sistem  agribisnis  memiliki  kelembagaan  sesuai  dengan  karakteristik komoditasnya, demikian juga halnya dengan sistem agribisnis padi sawah di Nagari Lubuk  Pandan,  Kecamatan  2x11  Enam  Lingkung,  Kabupaten  Padang  Pariaman. Secara  umum  kelembagaan  agribisnis  padi  di  wilayah  ini  sama  dengan  wilayah lainnya, yaitu kelembagaan pada subsistem hulu sampai subsistem hilir. Meskipun demikian tiap-tiap daerah memiliki kekhasan dalam menjalani sistem agribisnisnya. Kekhasan  masing-masing  daerah  tersebut  dikenal  dengan  kearifan  lokal.  Tujuan penelitian  ini  adalah:  1)  Untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  kelembagaan agribisnis  petani  padi  sawah  yang  ada  di  Nagari  Lubuk  Pandan,  dan  2)  Untuk mengetahui  dan  menganalisis  bentuk  kemitraan  dan  peran  kelembagaan  dalam mendukung perkembangan agribisnis padi sawah di Nagari Lubuk Pandan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Nagari  Lubuk Pandan, Kec.  2x11  Enam  Lingkung,  Kab. Padang  Pariaman,  Sumatera  Barat.  Pemilihan  lokasi  dilakukan  secara  sengaja ( purposive ).  Penelitian  ini  berbentuk  kualitatif.  Sumber  data  adalah:  petani,  ketua kelompok  tani,  PPL,  pemuka  masyarakat,  pedagang  pupuk,  pemilik  penggilingan padi,  data  juga  diperoleh  dari  pemuka  masyarakat  yang  dianggap  dapat memberikan informasi terkait topik penelitian ini.
Dalam menetapkan responden menggunakan teknik snowball sampling. Dalam hal ini peneliti  hanya  mengungkapkan  kriteria  sebagai  persyaratan  untuk  dijadikan sampel/responden.  Pemilihan  key-informan  dilakukan  secara  terarah  ( purposeful sampling  technique )  dengan  penekanan  pada  sumber  informasi  kunci,  yaitu:  tokoh kunci dan lembaga formal, informal atau non-formal di lokasi penelitian.
Analisis  kelembagaan  difokuskan  pada  pola,  aturan  main  ( rule  of  the  game )  yang dijalankan serta pola interaksi antar lembaga yang bermitra. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi dan Analisis Kelembagaan Agribisnis Padi Sawah
Kelembagaan merupakan basis  terbentuknya modal  sosial  yang dapat menfasilitasi kerja sama dalam aktivitas agribisnis padi sawah. Modal sosial petani yang meliputi jaringan  kerjasama,  saling  percaya  dalam  kerjasama,  dan  norma  kerjasama  dalam sistem  pertanian  padi  sawah  akan  mempengaruhi  keberhasilan  agribisnis  tersebut. Menurut  Saragih  (2001)  subsistem  dalam  agribisnis  padi  sawah,  yaitu  meliputi:  1) Kelembagaan  pada  subsistem  hulu,  2)  Kelembagaan  pada  subsistem  usahatani,  3) Kelembagaan  pada  subsistem  hilir,  4)  Kelembagaan  pada  subsistem  pemasaran,  5) Kelembagaan  pada  subsistem  penunjang.  Kelembagaan  agribisnis  padi  di  Nagari Lubuk Pandan dikelompokkan berdasarkan subsistem agribisnis yang dikemukakan oleh Saragih (2001) tersebut.
1. Kelembagaan Pada Subsistem Hulu
Menurut  Wijaya  (2009),  subsistem  agribisnis  hulu  ( upstream  agribusiness )  adalah kegiatan  ekonomi  yang  menyediakan  sarana  produksi  bagi  pertanian,  seperti industri  dan  perdagangan  agrokimia  (pupuk,  pestisida,  dll),  industri  agro
otomotif  (mesin  dan  peralatan),  dan  industri  benih/bibit.  Pada  umumnya kelembagaan  pada  subsistem  hulu  yaitu  terdiri  dari:  1)  Produk  Saprodi,  2) Penyalur Saprodi, dan 3) Asosiasi.
Kelembagaan penyedia input produksi (subsistem hulu) di Nagari Lubuk Pandan, ditemui  dalam  bentuk  kelembagaan  formal  dan  kelembagaan  informal. Kelembagaan  formal  yang  ditemui  adalah  Gabungan  Kelompok  Tani (GAPOKTAN)  “Lubuk  Pandan  Sejahtera”  dan  Kios  Saprodi,  sedangkan kelembagaan informal seperti kerjasama dengan tetangga dan saudara.
a. Gapoktan  Lubuk  Pandan  Sejahtera  belum  berkembang  dengan  baik,  hanya berperan  sebagai  penerima  bantuan  dari  pemerintah.  Gapoktan  ini  belum memiliki  program  yang  jelas  dan  terarah  untuk  mengembangkan  usaha  padi sawah  di  wilayah  ini.  Gapoktan  ini  merupakan  gabungan  dari  17  kelompok tani  yang  ada  di  Nagari  Lubuk  Pandan,  diresmikan  pada  Tahun  2009,  yang diketuai oleh Bapak Afrizal Yusuf dan Bapak Mukhlis Arif sebagai sekretaris. Bendahara Gapoktan dipercayakan kepada Ibu Deswati.

## b. Kios Saprodi
Kios  Saprodi  merupakan  kios  yang  menyediakan  input  dan  sarana  produksi untuk  pertanian.  Di  Nagari  Lubuk  Pandan  terdapat  satu  kios  saprodi  yang berlokasi  di  Korong  Balai  Satu,  sekitar  1  Km  dari  Jalan  Raya  Padang- Bukittinggi.  Kios  Saprodi  ini  milik  Ibu  Emi,  dan  beroperasi  setiap  hari.  Kios Saprodi  ini  menjual  berbagai  macam pupuk yaitu Pupuk Urea, Pupuk  Zet A, Pupuk  TSP,  Pupuk  Kandang  kuda,  Pupuk  NPK,  Pupuk  KCl  dan  berbagai macam obat serta pestisida. Semua input produksi ini diperoleh atau dipasok dari Nagari Pakandangan.
Menurut  Rahmat  (2011)  kios  sarana  produksi  pertanian  adalah  suatu  unit bangunan usaha yang digunakan untuk menyediakan dan menyalurkan sarana produksi pertanian seperti benih/bibit, pupuk, pestisida/herbisida dan sarana pertanian  lainnya,  untuk  mendukung  peningkatan  produksi  dalam  upaya penyediaan pangan dan pengembangan agribisnis.

## c. Kelembagaan Input Produksi Lainnya
Tetangga termasuk ke dalam lembaga informal penyedia input. Input produksi yang  biasanya  dapat  diperoleh  dari  tetangga  adalah  benih/bibit  padi. Munculnya  tetangga  sebagai  lembaga  penyedia  input  benih  padi  di  Nagari Lubuk  Pandan  disebabkan  banyak  benih  padi  yang  tersedia  di  kios  saprodi tidak  sesuai  dengan  keinginan  petani.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan salah seorang petani yaitu Bapak Abdul Muis mengungkapkan bahwa.
“ Kami sudah terbiasa mendapatkan benih dari tetangga dangan cara menukar  benih tersebut  dengan  padi  biasa.  Di  samping  bisa  mendapatkan  benih  sesuai  dengan keinginan, kami juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli benih ”.
Di  samping  itu,  saudara/kerabat  termasuk  dalam  kelembagaan  hulu,  karena ikut terlibat dalam mendukung usahatani padi sawah di Nagari Lubuk Pandan. Biasanya dalam penyediaan lahan untuk digarap oleh saudaranya.
2. Kelembagaan Pada Subsistem Usahatani
Kelembagaan  pada  subsistem  usahatani  bertujuan  untuk  menghasilkan  produk primer  pertanian  yang  merupakan  bahan  baku  bagi  subsistem  agribisnis  hilir. Pada  kelembagaan  ini  produk  primer  yang  dihasilkan  adalah  padi/gabah  yang
akan diproses lebih lanjut menjadi beras pada subsistem agribisnis hilir. Menurut Mosher  (1986)  subsistem  usahatani  adalah  himpunan  dari  sumber-sumber  alam yang  terdapat  di  tempat  itu  yang  diperlukan  untuk  produksi  pertanian  seperti tumbuhan  tanah  dan  air,  perbaikan-perbaikan  yang  dilakukan  di  atas  tanah  itu, sinar  matahari,  bangunan-bangunan  yang  didirikan  di  atas  tanah  tersebut  dan sebagainya. Pelaku pada kelembagaan subsistem usahatani umumnya terdiri dari:
1) Rumah tangga petani, 2) Kelompok Petani, 3) Perusahaan Budidaya.

## 3. Kelembagaan Pada Subsistem Hilir
Kelembagaan  pada  subsistem  hilir  bertujuan  untuk  menghasilkan  produk agroindustri yang mempunyai nilai tambah yaitu mengolah padi/gabah untuk di jadikan  beras.  Menurut  (Wijaya,  2009)  subsistem  agribisnis  hilir (down-stream agribusiness) adalah  berupa  kegiatan  ekonomi  yang  mengolah  produk  pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional.

## 4. Kelembagaan Pada Subsistem Pemasaran
Di Nagari Lubuk Pandan kelembagaan pada subsistem pemasaran yang ditemui adalah  berupa  pengumpul,  lembaga  ini  termasuk  kelembagaan  informal. Pengumpul merupakan pelaku agribisnis padi yang membeli gabah langsung ke petani.  Agen/pengumpul  tersebut  datang  langsung  ke  sawah  untuk  membeli gabah. Pengumpul banyak di jumpai pada musim panen. Biasanya pengumpul ini berasal dari Nagari Lubuk Pandan, Nagari Sungai Asam, dan Nagari Sicincin.
Pengumpul  tersebut  mampu  membeli  padi/gabah  dalam  jumlah  yang  banyak. Pasar  atau  pemasaran  yang  seperti  ini  disebut  juga  pasar  monopsoni.  Dimana Pasar  monopsoni  adalah  keadaan  dimana  satu  pelaku  usaha  menguasai penerimaan  pasokan  atau  menjadi  pembeli  tunggal  atas  barang  dan  jasa  dalam suatu pasar komoditas (Boediono, 2000).

## 5. Kelembagaan Pada Subsistem Penunjang
Subsistem  penunjang  agribisnis  (kelembagaan)  atau supporting  institution adalah semua  jenis  kegiatan  yang  berfungsi  untuk  mendukung  dan  melayani  serta mengembangkan  kegiatan  subsistem  hulu,  subsistem  usahatani,  subsistem  hilir, dan  subsistem  pemasaran.  Lembaga-lembaga  yang  terkait  dalam  kegiatan  ini adalah penyuluh pertanian dan lembaga penyediaan modal (Maulidah, 2012).
Subsistem penunjang juga terdiri dari penyuluh pertanian dan penyediaan modal, lembaga  ini  termasuk  kelembagaan  formal  dan  informal.  Penyedia  modal merupakan  orang  pemilik  penggilingan  padi  (RMU).  Salah  satu  penyediaan modal yang lazim bernitra dengan petani adalah Bapak Suwardi yang berlokasi di Korong Kiambang. Lembaga pinjaman modal ini  memberikan sejumlah uang ke petani  pada  awal  musim  tanam  dalam  bentuk  tunai  dan  barang.  Dalam  bentuk barang berupa pupuk Urea, TSP, KCL. Pinjaman modal ini dibayar dalam bentuk hasil panen, pada saat tiba musim panen.

## Bentuk Kemitraan dan Peran Kelembagaan Agribisnis Padi Sawah
1. Bentuk Kemitraan dan Peran Kelembagaan Pada Subsistem Hulu
Kelembagaan  pada  subsistem  hulu  di  Nagari  Lubuk  Pandan  terdiri  dari  Lembaga Gapoktan,  Kios  saprodi,  dan  kelembagaan input  produksi.  Gapoktan  menyediakan pupuk  bersubsidi  untuk  membantu  petani  dalam  memenuhi  kebutuhan  pupuk. Direktorat  Pengembangan  Usaha,  Departemen  Pertanian  (2002),  menyebutkan, bahwa bentuk kemitraan seperti ini termasuk ke dalam bentuk kemitraan kerjasama
operasional  agribisnis  (KOA), di mana  kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan  tenaga,  sedangkan  perusahaan  mitra  menyediakan  biaya/sarana  untuk mengusahakan/membudidayakan suatu komoditi pertanian.
Bentuk  kemitraan  kios  saprodi  dengan  petani  melalui  kesepakatan  yang  tidak tertulis,  yaitu;  1)  petani  membayar/membeli  input  dengan  sistem  bayar  tunai;  2) petani harus menjemput langsung pupuk yang dibelikan ke kios saprodi. Menurut Direktorat  Pembangunan  Usaha,  Departemen  Pertanian  (2002)  bentuk  kemitraan yang  seperti  ini  termasuk  kedalam  bentuk  kemitraan  dagang  umum,  dimana hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra.
Kelembagaan agribisnis hulu lainnya dalam penyedia input adalah saudara/kerabat petani  tersebut.  Kemitraan  yang  terjadi  adalah  dalam  hal  penyediaan  input  lahan. Aturan  yang  disepakati  antara  petani  dengan  saudara  atau  kerabat  yang menyediakan lahan adalah dalam hal  bagi  hasil usahatani  yaitu sebagai berikut: 1) Sistem  bagi  hasil  “bapatigo”,  yaitu  pembagian  hasil  panen  menjadi  bagian.  Satu bagian  untuk  petani  penggarap  dan  2  (dua)  bagian  untuk  pemilik lahan,  2)  Semua biaya usahatani  ditanggung oleh pemilik lahan, tetapi  tenaga kerja dalam keluarga petani tidak dibayarkan upahnya.

## 2. Bentuk Kemitraan dan Peran Kelembagaan Pada Subsistem Usahatani
Bentuk  kemitraan  pada  subsistem  usahatani  dikelompokkan  menjadi  kemitraan dengan  buruh  tani,  dan  rumah  tangga  petani.  Munculnya  buruh  tani  ini  di karenakan  petani  tidak  mampu  bekerja  sendiri  di  lahan  sawah  sehingga  harus menggunakan  tenaga  orang  lain/buruh  tani.  Aturan  main  dalam  kemitraan  yang terjadi antara petani dengan buruh tani yaitu:
a. Upah  yang  diterima  buruh  tani  laki-laki  yaitu  Rp.70.000/hari  dan  wanita Rp.60.000/hari
b. Upah  tersebut  di  bayar langsung  atau  di  bayar tunai  kepada  buruh  tani  apabila pekerjaan sudah selesai
c. Ketentuan kerja mulai dari pencabutan benih sampai selesai penanaman, dengan ketentuan jam kerja yaitu dari pukul 08.30 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Untuk  pengolahan  lahan  sawah,  petani  mengupahkannya  ke  tukang  membajak sawah, menggunakan handtractor . Aturan atau kesepakatan sebagai berikut:
a. Apabila buruh tani bekerja membajak dalam bentuk bajak piring, besarnya upah yang dibayarkan adalah Rp.600.000/Ha/3 piring 1 sawah.
b. Apabila  buruh  tani  bekerja  dengan  membajak  seperti  garu  piring  yaitu  dengan upah Rp.500.000/Ha
c. Upah di bayar apabila pekerjaan telah selesai.
Menurut  Direktorat  Pengembangan  Usaha,  Departemen  Pertanian  (2002)  bahwa bentuk  kemitraan  seperti  ini  termasuk  pada  kemitraan  sub  kontrak.  Dalam  hal  ini mitra  menyediakan  tenaga  kerja  kepada  petani,  sedangkan  kelompok  mitra memproduksi komponen yang diperlukan mitra sebagai bagian dari produksinya.
Kemitraan  dengan  rumah  tangga  adalah  berupa  penggunaan  tenaga  kerja  dalam rumah tangga, terdiri dari yaitu anak, istri dan menantu. Tidak ada pengaturan jam kerja  untuk  tenaga  kerja  rumah  tangga  ini,  namun  mereka  selalu  bersedia  untuk melakukan pekerjaan usahatani, kecuali anak yang masih dalam usia sekolah, akan membantu bekerja di sawah setelah pulang sekolah. Jenis pekerjaan yang dilakukan
1 Piring adalah satuan luas sawah masyarakat Nagari Lubuk Pandan. 1 piring= 1/3 Ha
hampir  mencakup  semua  tahapan  proses  usahatani  padi.  Tidak  ada  sistem pengupahan  dalam  penggunaan  tenaga  kerja  dalam  rumah  tangga.  Sebagaimana yang  dinyatakan  oleh  Tohir  (1983)  bahwa  tenaga  kerja  yang  berasal  dari  keluarga petani merupakan sumbangan keluarga pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak pernah dinilai dengan uang.
3. Bentuk Kemitraan dan Peran Kelembagaan Pada Subsistem Hilir
Kemitraan  ini  terjadi  antara  petani  dengan  penggilingan.    Bentuk  kemitraan  yang terjadi antara petani dengan penggilingan padi keliling di Nagari Lubuk Pandan dan aturan yang di sepakati adalah sebagai berikut:
a. Padi/gabah yang akan digiling sudah dalam bentuk padi kering giling atau gabah yang telah di jemur (bukan padi yang baru di panen).
b. Besarnya  upah  yang  diberikan  petani  ke  penggilingan  yaitu  1  (satu)  belek  padi upahnya 2 liter beras. Beras sebagai upah penggilingan tersebut langsung diambil oleh pemilik penggilingan ketika proses penggilinga telah selesai.
c. Pengilingan datang langsung ke rumah petani dan menawarkan jasa penggilingan ke petani, jika petani memiliki padi untuk digiling, maka padi tersebut diserahkan kepemilik penggilingan keliling. Proses penggilingan terjadi di pekarangan rumah petani atau di pinggir jalan yang dekat dengan rumah petani.
4. Bentuk Kemitraan dan Peran Kelembagaan Pada Subsistem Pemasaran Kemitraan dengan subsistem pemasaran terjadi antara petani dengan pengumpul:
a. Agen/pengumpul  datang  langsung  ke  sawah  untuk  membeli  padi/gabah. Biasanya agen/pengumpul tersebut akan bertanya ke petani, tentang jumlah padi yang akan di jual dan melihat kualitas padi, guna menentukan harga.
b. Apabila  petani  meminjam  modal  terlebih  dahulu  ke  agen/pengumpul  petani harus  menjual  padinya  ke  agen/pengumpul  tempat  meminjam  modal  tersebut. Harga jual padi pada kondisi ini ditetapkan oleh agen/pengumpul. Artinya petani tidak dapat menentukan harga padinya sendiri
c. Agen/pengumpul  yang  membeli  padi  ke  petani  dengan  sistem  bayar  tunai. Pembayaran biasanya langsung dilakukan di sawah.
5. Bentuk Kemitraan dan Peran Kelembagaan Pada Subsistem Penunjang
Pada  subsistem  ini  petani  bermitra  dengan  penyedia  modal,  yaitu  pemilik penggilingan (RMU), dengan aturan sebagai berikut:
a. Petani harus menjual hasil panen nya ke pemilik penggilingan (RMU) yang telah meminjamkan uang (modal).
b. Padi/gabah  yang  akan  dijual  dijemput  langsung  oleh  pemilik  Penggilingan (RMU) ke sawah petani.
c. Uang pinjaman harus dijemput oleh petani ke tempat pemilik penggilingan
Untuk  lebih  jelasnya,  berikut  ini  akan  dijelaskan  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  salah  seorang  petani  yaitu  Bapak  Aswadi  meminjamkan  uang  ke  pemilik penggilingan padi  sebelum dia melakukan usahataninya yaitu sebesar Rp.1000.000, sedangkan hasil panen padi nya yaitu 100 belek, dia menjual semua hasil panen nya ke  pemilik  penggilingan  padi  tempat  dia  meminjam  modal  dengan  harga Rp.105.000/belek.  Artinya  pinjaman  yang  dilakukan  oleh  petani,  dikenakan  bunga pinjaman oleh pemilik penggiligan sebesar 5% yang dibayar sekaligus saat panen.
Uang  yang  diperoleh  bapak  Aswadi  setelah  hasil  penjualannya  yaitu  sebesar Rp.9.500.000. Sedangkan harga pasaran gabah di Nagari Lubuk Pandan yaitu sebesar Rp.115.000/belek,  oleh  karena  itu  petani  tidak  bisa  menikmati  harga  pasar  yang
sebenarnya, karena petani telah terikat perjanjian dengan pemilik penggilingan padi atas modal yang dipinjam kan tersebut. Keuntungan yang didapatkan oleh pemilik penggilingan  yaitu:  a)  Modal  dikembalikan  dalam  bentuk  gabah/padi  tepat  pada saat panen dengan ditambah bunga pinjaman yang juga dalam bentuk padi/gabah; b)  Terjaminnya  pasokan  bahan  baku  (padi),  sehingga  pemilik  penggilingan  dalam terus menjalankan usaha penggilingannya.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Kelembagaan pada agribisnis padi sawah yang teridentifikasi yaitu:
1. Kelembagaan  pada  subsistem  hulu  berupa  kelembagaan  petani  (GAPOKTAN), kelembagaan penyedia input, berupa kios saprodi, tetangga dan saudara
2. Kelembagaan  pada  subsistem  usahatani,  berupa  kelambagaan  penyedia  tenaga kerja, seperti buruh tani dan rumah tangga petani.
3. Kelembagaan  subsistem  hilir,  yaitu  kelembagaan  penyedia  jasa  pasca  panen, berupa penggilingan padi (RMU)
4. Kelembagaan pada subsistem pemasaran, yang terdiri dari pengumpul.
5. Kelembagaan pada subsistem penunjang, berupa penyediaan modal usahatani. Bentuk  kemitraan  dan  peran  kelembagaan  agribisnis  padi  sawah  di  Nagari  Lubuk Pandan adalah:
1. Bentuk kemitraan dan peran kelembagaan pada subsistem hulu, antara Gapoktan dengan  pemberian  pupuk  pemerintah  1)  Gapoktan  harus  terorganisasi  dengan jelas;  2)  petani  harus  mempunyai  lahan  yang  tergabung  di  dalam  Gapoktan;  3) petani harus menjemput langsung pupuk atau benih yang telah disediakan oleh pemerintah.  Bentuk  kemitraan  kios  saprodi  dengan  petani  menimbulkan kesepakatan  yaitu;  1)  petani  membayar/membeli  input  dengan  sistem  bayar tunai;  2)  petani  harus  menjemput  langsung  pupuk  ke  kios  saprodi.  Bentuk kemitraan  yang  terjadi  dengan  lembaga  input  produksi  lainnya  menimbulkan kesepakatan, yaitu: 1) benih yang ditukar yaitu dalam varietas yang berbeda; 2) benih/gabah yang ditukar yaitu gabah yang telah di jemur atau gabah kering; 3) apabila  petani  mendapatkan  benih  dengan  sistem  meminjam,  benih  di kembalikan  setelah  panen.  Peran  subsistem  hulu:  menghasilkan  barang-barang modal  bagi  proses  produksi  pertanian  yaitu  perbenihan/pembibitan,  pupuk, pestisida dan alat-alat pertanian.
b.  Bentuk kemitraan dan peran kelembagan pada subsistem usahatani, antara petani dengan buruh tani menimbulkan kesepakatan yaitu: 1) upah buruh tani laki-laki yaitu  Rp.70.000/hari  dan  wanita  Rp.60.000/hari;  2)  upah  di  bayar  tunai  apabila pekerjaan telah selesai; 3) pekerjaaan dari pencabutan benih sampai penanaman. Peran  subsistem  usahatani  adalah  melakukan  kegiatan  yang  menggunakan barang-barang  modal  dan  sumberdaya  alam  untuk  menghasilkan  komoditas pertanian primer yaitu padi.
c.  Bentuk  kemitraan  dan  peran  kelembagaan  pada  subsistem  hilir,  antara  petani padi sawah dengan pemilik penggilingan padi (RMU) menimbulkan kesepakatan yaitu; 1) padi yang digiling dalam bentuk gabah kering; 2) upah yang diberikan petani  ke  penggilingan  yaitu  1  (satu)  belek  beras,  upahnya  2  liter  beras;  3) penggilingan  datang  langsung  ke  rumah  petani.  Peran  dari  penggilingan  padi (RMU) adalah ketika pasca panen yaitu mengolah padi/gabah untuk di jadikan beras.
d. Bentuk  kemitraan  dan  peran  kelembagaan  pada  subsistem  pemasaran,  antara pengumpul  dengan  petani  menimbulkan  kesepakatan,  yaitu:  1)  pengumpul
datang  langsung  ke  sawah  untuk  membeli  padi;  2)  apabila  petani  meminjam modal  terlebih  dahulu  ke  pengumpul  petani  harus  menjual  padinya  ke pengumpul tersebut; 3) pengumpul membeli padi ke petani dengan  bayar tunai. Peran  subsistem  pemasaran  adalah  melakukan  kegiatan  pemasaran  produk padi/gabah sampai ke agen/pengumpul.
e.  Bentuk kemitraan dan peran kelembagaan pada subsistem penunjang. Pinjaman modal  yang  diberikan  pemilik  penggilingan  padi  ke  petani  dengan  bentuk kemitraan  yang  terjadi,  adalah:  1)  apabila  panen  padi  di  jual  ke  pemilik penggilingan;  2)  padi  dijemput  langsung  oleh  pemilik  penggilingan;  3)  apabila petani meminjam uang atau pupuk harus menjemput ke tempat penggilingan.
Peran  dari  lembaga  penyedia  modal  adalah  menyediakan  modal  bagi  petani untuk melakukan usahatani padi sawah.

## Saran
1. Untuk  kelembagaan  yang  ada  di  Nagari  Lubuk  Pandan  baik  itu  kelembagaan formal  maupun  kelembagaan  informal  supaya  berperan  aktif  dalam  usaha pengembangan agribisnis padi sawah.
2. Kelembagaan  penunjang  untuk  mendapatkan  modal  bagi  petani  dalam melaksanakan  usaha  padi  sawahnya,  disarankan  kepada  petani  memiliki koperasi.  Kelembagaan  penunjang  yang  ada  saat  ini  RMU  (Penggilingan  tetap) belum  maksimal  memberikan  modal  kepada  petani,  hal  ini  di  karenakan keterbatasan modal yang dimiliki oleh RMU (Penggilingan).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  penulis  sampaikan  kepada  Wali  Nagari  Lubuk  Pandan,  PPL, seluruh  responden  yang  sudah  banyak  membantu  dalam  memberikan  informasi untuk melengkapi data penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adekunle. AA, J Ellis-Jones, I Ajibefun, RA Nyikal, S Bangali, O Fatunbi and AAnge. 2012. Agricultural  innovation  in  sub-Saharan  Africa:  Experiences  from  Multiple- stakeholder  Approaches .  Ghana:  Forum  for  Agricultural  Research  in  Africa (FARA), Accra.
Boediono. 2000. Ekonomi Mikro , Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
Direktorat  Pengembangan  Usaha  Deptan.  2002.  Pedoman  Kemitraan  Usaha Agribisnis. Jakarta: Departemen Pertanian.
Mosher. 1986. Pengantar Ekonomi Pertanian . Edisi Keempat. LP3ES. Jakarta Rizqul,  Ahmad.  K.,  2011. Perhitungan  Ekonomi  Usaha  tani  Padi  Organik  di  Kelompok Tani  Jaya,  Susukan,  Banyumas.  Disampaikan  pada  kegiatan  penyuluhan  kelompok tani  Jaya  II  dalam  rangka  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  di  Desa  Susukan, Kecamatan  Sumbang,  Kabupaten  Ba nyumas.  Diakses  melalui  http://www. academia.  edu/2713986/  Perhitungan  Ekonomi  Usahatani  Padi  Organik  Di Kelompok Tani Jaya.
Saragih, B. 2001. Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis  Pertanian (kumpulan pemikiran). PT. Loji Grafika Griya Sarana. Bogor Tohir.1983. Analisis Sistem Usahatani Padi Organik. Skripsi. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Wijaya,  2009. Perencanaan  Nasional  Dalam  Pengembangan  Agribisnis  Di  Indonesia , Pangan No. 24 Vol V, 2009, Jakarta.