Jurnal Karya Abdi Masyarakat p-ISSN:2580-1120
Sosialisasi Terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Sukamto Satoto, Afif Syarif, Dhil’s Noviades, Fitria, Rustian Mushawirya Fakultas Hukum, Universitas Jambi

## Abstrak
Abstrak: Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Sungai Penuh Kerinci memberikan Sosialisasi terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana  dilihat  Keterlibatan  pemerintah  desa  sebagai  penyerta  modal  terbesar  BUMDes  atau  sebagai  pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku.  Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.  Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

## 1. ANALISIS SITUASI
Adanya  pembagian  kewenangan  antara  pusat  dan  daerah  maka  diatur  hubungan kewenangan  sebagaimana  tertuang  di  dalam  Pasal  I8A  ayat  (1)  UUD  1945  yaitu  hubungan wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota diatur  dengan  Undang-Undang  dengan  memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman  daerah, selain itu Pasal 18B, serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  Undang- Undang.
Atas  dasar  itu  jelas  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  terdiri  dari  daerah- daerah provinsi yang didalamnya terdiri dari daerah-daerah Kabupaten dan Kota, Kabuapaten dan kota terdiri dari beberapa Kecamatan dan Kecamatan terdiri dari dari desa dan kelurahan. Walaupun  daerah-daerah  tersebut  memiliki  otonomi  dalam  mengurus  urusan  rumah tangganya  sendiri  namun  masih  terikat  dalam  ikatan  Negara  Kesatuan.  Selain  itu  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  menganut  asas desentralisasi  denganmemberikan  kesempatan  dan  keleluasaan  kepada  daerah  untuk menyelenggarakan otonomi daerah.
Mempedomani  kenyataan  luasnya  wilayah  Indonesia  maka  tidak  mungkin  efektif penyelenggaraan  pemerintahan  yang  dilakukan  secara  sentralistik  sebagaimana  Undang-
p-ISSN:2580-1120
Undang  Nomor  5  Tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa  yang  berimplikasi  negatif  yaitu menyebabkan pemerintahan Negara menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugasnya  dengan  baik.  Oleh  karena  itu  pembagian  tugas  dan  pemberian  kewenangan merupakan hal yang sama sekali tidak mungkin dihindari dalam sebuah negara kesejahteraan. Pemberian  kewenangan  tersebut  dilakukan  melalui  asas  desentralisasi  pemerintahan  atau melalui  otonomi  asli  sebagaimana  yang  dimiliki  oleh  Desa  dengan  menggali  dan memberdayakan  potensi  desanya  seperti  dengan  mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Desa  dan untuk selanjutnya ditulis (BUMDes).
Adapun  yang  dimaksud  dengan  BUMDes  adalah  lembaga  usaha  desa  yang  dikelola oleh  masyarakat  dan  pemerintahan  desa  dalam  upaya  memperkuat  perekonomian  desa  dan dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa.  Menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  6  UU No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  dimaksud  degan  Badan  Usaha  Milik  Desa,  yang selanjutnya  disebut  BUM  Desa  adalah:  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
BUMDes  didirikan  antara  lain  dalam  rangka  peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa (PADesa).  Berangkat  dari  cara  pandang  ini,  jika  pendapatan  asli  desa  dapat  diperoleh  dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam  merespon  pendirian  BUMDes.  BUMDes  sebagai  suatu  lembaga  ekonomi  modal usahanya  dibangun  atas  inisiatif  masyarakat  dan  menganut  asas  mandiri.  Ini  berarti pemenuhan  modal  usaha  BUMDes  harus  bersumber  dari  masyarakat.  Meskipun  demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan ketentuan  Pasal  14  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2010  tentang  Badan Usaha Milik Desa.
Sebagai  salah  satu  lembaga  ekonomi  yang  beroperasi  dipedesaan,  BUMDes  harus memiliki  perbedaan  dengan  lembaga  ekonomi  pada  umumnya.  Ini  dimaksudkan  agar keberadaan  dan  kinerja  BUMDes  mampu  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap peningkatan  kesejahteraan  warga  desa.  Di  samping  itu,  supaya  tidak  berkembang  sistem usaha kapitalistis  di  pedesaan yang dapat  mengakibatkan terganggunya nilai-nilai  kehidupan bermasyarakat.  Terdapat  7  (tujuh)  ciri  utama  yang  membedakan  BUMDes  dengan  lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:
1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal  usaha  bersumber  dari  desa  (51%)  dan  dari  masyarakat  (49%)  melalui  penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya  menggunakan  falsafah  bisnis  yang  berakar  dari  budaya  lokal  ( local wisdom );
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntunganyangdiperolehditujukanuntukmeningkatkan kesejahteraananggota(penyerta modal)dan masyarakatmelalui kebijakan desa ( village policy );
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota). Tujuan utama pendirian BUMDes adalah:
p-ISSN:2580-1120
1) Meningkatkan perekonomian desa;
2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
3) Meningkatkanpengolahanpotensidesasesuaidengankebutuhan masyarakat;
4) Menjaditulangpunggungpertumbuhandanpemerataanekonomi pedesaan.
BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa yaitu jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:
1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
3. Perdagangan  hasil  pertanian  meliputi  tanaman  pangan,  perkebunan,  peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
4. Industri dan kerajinan rakyat.
Keterlibatan pemerintah desa sebagai  penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri  bersama  masyarakat  diharapkan  mampu  memenuhi  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM),  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  perlindungan  (proteksi)  atas  intervensi  yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa  ikut  berperan  dalam  pembentukan  BUMDes  sebagai  badan  hukum  yang  berpijak  pada tata aturan perundangan yang berlaku.

## 2. PERMASALAHAN MITRA
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang  tersebut  di  atas  maka  permasalahan  mitra dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) sebagai berikut:
2.1. Bagaimana  konsep  dasar  Badan  Usaha  Milik  Desa  sebagai  wadah  perekonomian masyarakat desa.
2.2. Aturan  apa  yang  diperlukan  untuk  pengelolaan  Badan  Usaha  Badan  Usaha  Milik  Desa sebagai wadah perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

## 3. SOLUSI
Target  dan  luaran  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  yang  menjadi  tujuan diadakannya  sosialisasi  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah  sebagai berikut:
3.1. Untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  desa  yang  dituju  agar  memahami konsep dasar Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa
3.2. Untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  desa  yang  dituju  agar  memahami secara  mendalam  bagaimana  mekanisme  pendirian  dan  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa menurut peraturan perundang-undangan;
3.3. Untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  desa  yang  dituju  agar  memahami secara  mendalam  aturan  apa  yang  diperlukan  untuk  pengelolaan  Badan  Usaha  Badan Usaha  Milik  Desa  sebagai  wadah  perekonomian  desa  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat desa
3.4. Untuk  mengetahui,  memahami  secara  mendalam  bagaimana  Pengelolaan  Badan  Usaha Badan  Usaha  Milik  Desa  sebagai  wadah  perekonomian  desa  dalam  mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
p-ISSN:2580-1120
Volume 3 Nomor 2 Desember 2019

## 4. PERSIAPAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Untuk  kelancaran  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  sebelumnya  perlu dilakukan  persiapan-persiapan  terlebih  dahulu.,  dimulai  dari  perencanaan  sampai  dengan pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar.

## 4.1. Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Adapun  persiapan    itu  dimulai  melalui  penjajakan  terhadap  kemungkinan pelaksanaan  penyuluhan    hukum    disalah  satu  desa  yang  ada  di  Kabupaten    Kerinci    yang disebut  sebagai  desa  mitra  kegiatan  .  Setelah  diadakan  observasi  ke  lapangan    maka  tim pengabdian    memilih  Pengabdian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Koto  Renah  Kecamatan  Pesisir Bukit Kota Sungai penuh dengan alasan bahwa  mitra tersebut perlu mendapatkan Sosialisasi terhadap  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa yang bersedia sebagai lokasi penyuluhan hukum . Selanjutnya dari hasil penjajakan dijadikan dasar oleh tim sebagai dasar penyusunan proposal dan  materi kegiatan, jadwal kegiatan serta menentukan kalayak sasaran.

## 4.2. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  penyuluhan    hukum  setelah    adanya kesepakatan  antara  penyuluh  hukum  (Tim  Pengabdian  Pada  Masyarakat  Fakultas  Hukum Universitas  Jambi)  dengan  Kepala  Desa  tentang  penentuan  hari,tanggal  dan  waktu penyuluhan.
Berdasarkan  kesepakatan  tersebut  diadakanlah  penyuluhan  hukum  pada  hari  Sabtu tanggal  28 Juli 2018, Jam 14.00 – 17.30. di Ruang Pertemuan Kantor Desa  Koto Renah Kecamatan  Pesisir  Bukit  Kota  Sungai  Penuh dengan  tim  penyuluhan  hukum  sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Sukamto Satoto, SH.,MH.
2. Dr. Afif Syarif, SH.,MH
3. Dhil’s Noviades, SH.,MH.
4. Fitria , SH.,MH.
5. Rustian Mushawirya, SH.,MH.
4.3. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat
Dalam kegiatan ini yang menjadi peserta adalah :
1. Kepala Desa Koto Renah
2. Perangkat Desa
3. Kepala Dusun
4. Anggota Badan Pertimbangan Desa  (BPD)
5. Ketua RT
p-ISSN:2580-1120
Volume 3 Nomor 2 Desember 2019

## 6. Pemuda
7. Masyarakat

## 5. METODE DAN MATERI PENGABDIAN KEPADA  MASYARAKAT

## 5.1. Lokasi
Pengabdian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Koto  Renah  Kecamatan  Pesisir  Bukit  Kota Sungai  penuh  dengan  alasan  bahwa  mitra  tersebut  perlu  mendapatkan  Sosialisasi  terhadap Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa

## 5.2. Bentuk Kegiatan
Kegiatan ini dilakukan  dalam rangka pengabdian kepada masyarakat  , dalam  bentuk Penyuluhan  Hukum  kepada  masyarakat.  Penyuluhan  Hukum  yang  dilakukan  dalam  bentuk ceramah  oleh    dan  dilanjutkan  dengan  berdiskusi/  Tanya    jawab,  dimana  yang  bertanya masyarakat dan dijawab oleh tim apa yang diajukan dalam masyarakat.

## 5.3. Materi Yang diberikan.
Materi  yang  akan  diberikan  sangat  erat  kaitannya  dengan  materi  perkuliahan  dan fungsi  dari  lembaga  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi,  dan  materi  yang  akan  diberikan sebagai berikut:
a. Latar Belakang dan tujuan Pendirian BUMdes
BUMdes menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Tujuan BUMdes adalah :
1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengeloaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan pekerjaan
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.
b. Pertimbangan  Pendirian BUMDesa
1. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
2. Potensi usaha ekonomi desa
3. Sumber daya alam di desa
4. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes
p-ISSN:2580-1120
Volume 3 Nomor 2 Desember 2019
5. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserhakan untuk dikelola sebagai bagaian dari usha BUM desa.
c. Tata Cara Pendirian BUM desa Melalui musyawarah desa merumuskan:
1. Pendirian BUMdesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan social budaya masyarakat
2. Organisasi pengelola BUM desa
3. Modal Usaha BUM Desa
4. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga BUM desa
Berdasarkan musyawarah desa tersebut Menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

## d. Tinjauan Permodalan
BUM desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung  yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.

## e. Tinjauan Manfaat
Dampak dari pendirian BUMDesa yaitu meningkatkan kesejateraan mayarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
Tujuan  bagi  pemerintah  desa  yaitu  meningkatkan  peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  pembangunan  desa  pemberdayaan  masyarakat  desa  dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social dan dana bergulir.
f. Bagi Masyarakat Desa bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

## g. Tinjauan Manfaat dan Jenis Usaha
Jenis Usaha Contoh Kegiatan Usaha Manfaat Ekonomi Bisnis Sosial Sederhana  (Pasal  19 Permendes 4/2015 Air Minum Desa Terjaminnya  akses  atas  air  bersih  dan  mengurangi tingkat  pengeluaran  sehari-hari  serta  peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Usaha Listrik Desa Terjaminnya  pasokan  listrik  untuk  kebutuhan  rumah tangga  dan  usaha  skala  kecil  dan  mengurangi  tingkat pengeluaran sehari-hari serta mengurangi ketergantungan pada bahan energy tidak terbaharukan. Lumbung Pangan Terjaminnya  pasokan  dan  kestabilan  harga  bahan  dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari terutama di masa tanam Bisnis Penyewaan barang (Pasal 20) Penyewaan alat transportasi, perkakas pesta Mendapatkan  harga  yang  lebih  murah  dan  putaran ekonomi berlangsung di dalam lingkup desa Penyewaan gedung pertemuan, rumah took, tanah milik BUM Desa Mendapatkan  harga  yang  lebih  murah  dan  putaran ekonomi  berlangsung  di  dalam  lingkup  desa  serta termanfaatkannya asset desa Usaha perantara /jasa pelayanan (Pasal 21) Jasa Pembayaran listrik Pengurangan biaya transportasi pembayaran listrik Pasar desa untuk
memasarkan  produk  yang Tempat  bertemunya  penjual  dan  pembeli  dalam  skala desa,  dan  juga  tempat  untuk  pemasaran  hasil  produksi
p-ISSN:2580-1120
Volume 3 Nomor 2 Desember 2019
dihasikan masyarakat masyarakat  ke  luar  desa,  diharapkan  terjadinya peningkatan  produksi  dan  peningkatan  pendapatan masyarakat desa Usaha Produksi perdagangan  barang (Pasal 22) Pabrik  es,  pabrik  asap  cair, pengelolaan  hasil  pertanian, penyediaan  saran  produksi pertanian, pengelolaan sumur bekas tambang dll Pemanfaatan sumber daya alam local secara berkelanjutan,  mendukung  produksi  masyarakat  desa dan pembukaan lapangan kerja Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23) Penyediaan  kredit/pinjaman bagi masyarakat Diperolehnya akses atas pinjaman lunak bagi keperluan sehari-hari  maupun  bagi  modal  usaha  skala  kecil, mengurangi  biaya  bunga  dan  ketergantungan  pada tengkulak/rentenir Usaha Bersama/induk  unit Usaha (Pasal 24) Pengembangan  kapal  desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil Peningkatan  produksi,  peningkatan  pendapatan,  dan pengurangan  ketergantungan  pada  pelaku/pemodal besar (pembeli/pengolah lanjutan) Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis  usaha  dari  kelompok masyarakat Peningkatan  jenis  usaha,  peningkatan  pendapatan, integrasi pemasaran dan promosi, peningkatan wisatawan,  peningkatan  industry  kreatif,  penyepakatan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
h. Jenis Usaha
BUM desa terdiri atas jenis-jenis usaha :
1) Jasa
2) Penyaluran Sembilan bahan pokok
3) Perdagangan hasil pertanian; dan/atau
4) Industry kecil dan rumah tangga.
i. Konsep Pola Kemitraan
1. Adanya mindset yang salah terhadap LMDH
2. Kehadiran pemerintah belum maksimal
Contoh :
1. Perhutani dalam hal penyedia lahan
2. LMDH dalam wadah dari masyarakat (tenaga kerja)
3. BUM desa dalam pendanaan (pupuk,bibit, obat-obatan dll).

## 6. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI
Universitas  Jambi  sebagai  Perguruan  Tinggi  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  bertindak  sebagai  dari  seluruh  kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Dosen di lingkungan Universitas Jambi untuk melaksanakan Tri  Dharma  Pendidikan  Tinggi.  Alokasi  dana  yang  tersedia  sangat  menunjang  kegiatan pengabdian dan ketersediaan dana yang semakin banyak dan bervariasi dari beberapa sumber, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat juga melakukan pengembangan tenaga penyuluh  bagi  Dosen  melalui  berbagai  pelatihan,  lokakarya  yang  berkaitan  dengan pengabdian  pada  masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  agar  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat tepat sasaran dan berdampak pada hasil yang baik.

## 7. HASIL DARI LUARAN YANG DICAPAI
7.1. Tanggapan Peserta Pengabdian Pada Masyarakat
p-ISSN:2580-1120
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sangat positif diterima oleh masyarakat, hal ini  dapat  dibuktikan  dari  antusias  masyarakat  baik  dalam  mengajukan  pertanyaan  maupun tanggapan.  Pertanyaan  dan  tanggapan  masyarakat  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  paparan normative  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  disampaikan  oleh tim  penyuluh  tetapi  juga  berupa  cerita-cerita  kasus  yang    ada,  baik  yang  mereka  lihat  dan didengar  di  media  elektronik,  dibaca  dalam  media  cetak  maupun  yang  ada  disekitar masyarakat itu sendiri.
Secara umum, pertanyaan dan tangggapan masyarakat berkisar pada persoalan pokok, yaitu  apa  yang  harus  mereka  lakukan  apabila  disekitar  mereka  terjadi  perbuatan  yang melanggar hukum , dan apa hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat atau warga negara yang tidak bermasalah dengan hukum  baik secara umum maupun dalam hal  yang lainnya.
Dalam  menjawab  dan  menanggapi  pertanyaan  tersebut  tim  penyuluh  menekankan pada  prinsip  dasar  dalam  menjunjung  tinggi,  yaitu  jangan  sampai  dalam  menegakan  hukum dilakukan dengan melanggar hukum. Khusus mngenai Pendirian  dan  pengelolaan  BUMDes adalah merupakan  perwujudan  dari  pengelolaan  ekonomi  produktif  desa  yang dilakukan secara kooperatif,  partisipatif,  emansipatif,  transparansi,  akuntabel, dan  sustainable.  Oleh karena  itu,  perlu  upaya  serius  untuk  menjadikan pengelolaan  badan  usaha  tersebut  dapat berjalan  secara  efektif,  efisien, profesional dan mandiri.
Untuk  mencapai  tujuan  BUMDes  dilakukan  dengan  cara  memenuhi  kebutuhan produktif  dan  konsumtif  masyarakat  melalui  pelayanan  distribusi  barang  dan  jasa    yang dikelola  masyarakat  dan  Pemerintah Desa.  Pemenuhan  kebutuhan  ini diupayakan  tidak memberatkan    masyarakat,    mengingat    BUMDes    akan  menjadi  usaha  desa  yang  paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku  standar  pasar.    Artinya    terdapat    mekanisme    kelembagaan/  tata  aturan    yang disepakati  bersama,    sehingga    tidak    menimbulkan    distorsi    ekonomi    di    pedesaan disebabkan  usaha  yang  dijalankan  oleh  BUMDes.

## 8. HARAPAN PESERTA PENYULUHAN HUKUM
Para  peserta  penyuluhan  hukum  sangat  mengharapkan  kepada  Perguruan  Tinggi terutama  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi,  agar  secara  kontiniu  mengadakan  penyuluhan untuk  memberikan imformasi  tentang berbagai  permasalahan hukum  secara umum. Harapan mereka antara lain :
1) Kepala Desa/ Sekretaris Desa berharap agar desa mereka dijadikan sebagai  Desa Binaan
2) Kepala  desa/Sekretaris  Desa  dan  aparat  desa  minta  kepada  para  tim  penyuluhan  hukum agar membantu mereka dalam membenahi Administrasi Desa.
3) Kepala  Desa/  Sekretaris  Desa  meminta  bantuan  kepada  tim  penyuluhan  hukum  agar  tim bisa membantu mereka dalam merencang dan revisi Peraturan Desa.

## 9. KESIMPULAN DAN SARAN
9.1. Kesimpulan
p-ISSN:2580-1120
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  yang  menjadi  tujuan  diadakannya  sosialisasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut:
1) Untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  desa  yang  dituju  agar  memahami konsep dasar Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa
2) Untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  desa  yang  dituju  agar  memahami secara  mendalam  bagaimana  mekanisme  pendirian  dan  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa menurut peraturan perundang-undangan;
3) Untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  desa  yang  dituju  agar  memahami secara  mendalam  aturan  apa  yang  diperlukan  untuk  pengelolaan  Badan  Usaha  Badan Usaha  Milik  Desa  sebagai  wadah  perekonomian  desa  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat desa
4) Untuk  mengetahui,  memahami  secara  mendalam  bagaimana  Pengelolaan  Badan  Usaha Badan  Usaha  Milik  Desa  sebagai  wadah  perekonomian  desa  dalam  mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

## 9.2. Saran
Sebaiknya Perguruan Tinggi terutama Fakultas Hukum Universitas Jambi, agar secara kontinyu  mengadakan  penyuluhan  untuk  memberikan  imformasi  tentang  berbagai permasalahan hukum secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Gde Pantja Astawa, Problematika Hukum Otonomi Daerah di  Indonesia, Alumni, Bandung, 2008.
Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah), Alumni, Bandung, 2008.
Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan, Desa  Mandiri ,  Sekjen  Kementerian  Desa PDTT, Jakarta,  2007.
Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002.
Syaukani dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Jakarta 1999.