## Qulubana
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah

## Analisis Perbandingan Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional (Kredit Usaha Rakyat) dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah (Akad Syirkah)
Ahmad Khoirun Nidhom 1 , Adin Suryadin 2 , M. Edo Sukma Wardhana 3 1 Manajemen Dakwah, STAI Terpadu Yogyakarta 2 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, STAI Terpadu Yogyakarta ³ Manajemen Dakwah, STAI Terpadu Yogyakarta Email: ahmadkhoirunnidhom550@gmail.com , adinsuryadin20724@gmail.com , muhedo99@gmail.com
Article Info ABSTRACT
Article history:
Received July 7, 2021 Accepted July 14, 2021 Bank konvensional dalam melakukan
perjanjian  kredit  untuk  meminjam  modal, lebih melihat dari apa yang menjadi pinjaman yaitu utang pokok ditambah bunga, jadi tidak terlepas  dari  metode  bunga  yang  merupakan pendapatan  bank  konvensional,  sedangkan pada  bank  syariah  dalam  menyalurkan  dana atau  pembiayaan  menggunakan  metode  bagi hasil yang disepakati satu sama lain ( ijab qabul ) antara  bank  dan  nasabah  yang  telah  sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
Keywords:
Perbandingan Perjanjian Kredit Konvensional Akad Pembiayaan Syariah

## 1. PENDAHULUAN
Aktivitas  utama  lembaga  perbankan  konvensional  maupun syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk perkreditan  atau  pembiayaan  kepada  masyarakat. 1 Istilah  kredit banyak  dipakai  dalam  sistem  perbankan  konvensional  yang berbasis bunga ( interest based ), sedangkan perbankan syariah lebih dikenal  dengan  pembiayaan  ( financing )  yang  berbasis  keuntungan riil yang dikehendaki ( margin ) ataupun bagi hasil (profit sharing ). 2
Di dalam menyalurkan dananya, dalam bentuk kredit
1 Ikatan Bankir Indonesia, 2014, Memahami Bisnis Bank (modul sertifikasi tingkat I general Banking), edisi ke-2, cet. Ke-2 , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: hlm. 113
2 Abdul  Ghofur  Anshori,  2007, Perbankan  Syariah  di  Indonesia ,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta: hlm. 98
maupun  pembiayaan,  bank  pada  umumnya  hampir  sama  dalam pelaksanaan  perjanjiannya  (‘aqad/contract/akad)  yaitu  dengan melihat  beberapa  pertimbangan  dengan  menerapkan  asas  kehati- hatian  dalam  pelaksanaan.  Hal  ini  menjadi  poin  penting  dalam suatu  perjanjian  yang  diterapkan  bank,  agar  baik  bank  maupun nasabah bisa menjadi saling menguntungkan satu sama lain.
Syirkah  atau  syarikah  adalah  bentuk  percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan  usaha  dan  bagi  hasil.  Perbedaaan-perbedaan  yang  ada tidak  hanya  terletak  pada  tidak  adanya  praktik  bunga,melainkan juga  berbeda  dalam  hal  transaksi  pembentukan,  operasional maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian. 3 Syirkah  merupakan  konsep  yang  secara  tepat  dapat memecahkan permasalahan permodalan. Prinsip Islam
menyatakan  bahwa  segala  sesuatu  yang  dimanfaatkan  orang  lain berhak  memperoleh  kompensasi  yang  menguntungkan,  baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa, di sisi lain Islam menolak  dengan  tegas  kompensasi  atas  barang  modal  berupa bunga. 4 Terjadinya  kemandekan  ekonomi  sering  terjadi  karena pemilik  modal  tidak  mampu  mengelola  modal  sendiri  atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal, hal tersebut dapat terpecahkan dalam syirkah. 5 Islam  memberikan  alternatif  kemitraan  berupa  pembiayaan tanpa  riba  dalam  masalah  keterbatasan  modal  bagi  pelaku  usaha. Pembiayaan  yang  dimaksud  adalah  syirkah.  Berdasarkan karakteristik,  syirkah  menjadi  alternatif  lain  dalam  melakukan usaha  yang  mengharapkan  kompensasi  keuntungan  dalam  usaha yang dilakukan. 6
3 An-Nabahan,Faruq.2000. Sistim  Ekonomi  Islam  :  Pilihan  Setelah  Kegagalan Sistim Kapitalis dan Sosialis, terjemahan.Yogyakarta:UII Press., hlm 58 4 Chapra,  Muhammad  Umer.  1999. Islam  dan  Tantangan  Ekonomi:  Islamisasi Ekonomi Kontemporer, terjemahan. Surabaya: Risalah Gusti., hlm. 115 5 Qardawi,  Yusuf.  1997. Norma  dan  EtikaEkonomiIslam ,  terjemahan.  Jakarta: GIB. Hlm. 79 6 Yusanto,  Muhammad  Ismail  dan  Muhammad  Arif  Yunus.  2009. Pengantar Ekonomi Islam . Bogor: Al-Azhar Press. Hlm. 46

## 2. METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kepustakaan  atau library  research.  Maka  sumber  data  bersifat  kepustakaan  atau  berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi  dan  lain  sebagainya.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan teknik dokumentasi yakni berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Analisis data dilakukan dengan cara mebganalisi data primer dan  data  sekunder.  Data  sekunder  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan  ( library  research )  dan  data  primer  yang  diperoleh  dari penelitian lapangan (field research ).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perjanjian Kredit Bank Konvensional (Kredit Usaha Rakyat) Dalam  perjanjian  kredit  di  bank  konvensional,  subjek
perjanjian  kredit  adalah  pihak  kreditor  yang  berhak  atas prestasi dan pihak debitor yang berkewajiban atas prestasi. 7 Di dalam  suatu  perjanjian  terdiri  dari  dua  pihak  atau  lebih.Pihak- pihak dalam perjanjian dapat berupa manusia pribadi (naturlijk persoon)  dan  Badan  Hukum  (recht  persoon).  Menurut  Pasal 1234  KUHPerdata,  prestasi  dapat  berbentuk  memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.
Syarat  sah  perjanjian  menurut  Pasal  1320  KUHPerdata adalah:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau  setuju  mengenai  hal-hal  yang  pokok  dari  perjanjian  yang diadakan.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; Syarat cakap bertindak bagi  orang  perorangan  menurut  KUHPerdata  adalah  telah berusia  21  tahun  dan  telah  lebih  dahulu  menikah,  serta  tidak ditaruh  di  bawah  pengampuan.  Sedangkan  bagi  badan  usaha yang berbadan hukum adalah ketika badan hukum tersebut telah didirikan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan telah mendapat pengesahan dari menteri, sehingga
7 M.  Yahya  Harahap, Segi-Segi  Hukum  Perjanjian ,  (Bandung:  Alumni,  1986), hal. 10
badan  hukum  ini  memiliki  hak-hak  dan  kewajiban-  kewajiban serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia.8
3. Mengenai sesuatu hal tertentu; Suatu hal tertentu terkait dengan obyek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi.
4. Suatu  sebab  yang  halal;  Suatu  sebab  adalah  terlarang  apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 9
Bentuk  klausul  perjanjian  kredit  di  bank  konvensional dapat  dilihat  dari  syarat  tertentu  dituangkan  dalam  klausula- klausula  yang  perlu  dicantumkan  dalam  perjanjian  kredit, antara lain: 10
1. Syarat-syarat  penarikan  kredit  pertama  kali  (predisbursement clause)  Klausul  ini  menyangkut:  a)  Pembayaran  provisi,  premi asuransi  kredit,  dan  asuransi  barang  jaminan  serta  biaya pengikatan  barang  jaminan  secara  tunai.  b)  Penyerahan  barang jaminan dan dokumennya  serta  pelaksanaan  pengikatan  barang jaminan  tersebut.  c)  Pelaksanaan  penutupan  asuransi  barang jaminan,  dan  asuransi  kredit  dengan  tujuan untuk  memperkecil resiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditur.
2. Klausul  mengenai  maksimum  kredit  (Amount  Clause).  Klausul ini  mempunyai  arti  penting  dalam  beberapa  hal,  yaitu  :  a)
Merupakan  obyek  dari  perjanjian  kredit  sehingga  perubahan kesepakatan  mengenai  materi  ini  menimbulkan  konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru (sesuai dengan pasal  1381  butir  3  dan  Pasal  1413  KUHPerdata).  b)  Merupakan batas  kewajiban  pihak  kreditor  yang  berupa  penyediaan  dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak  debitor  untuk  melakukan  penarikan  pinjaman.  c) Merupakan  penetapan  besamya  nilai  agunan  yang  harus diserahkan,  dasar  perhitungan  penetapan  besamya  provisi  atau commitment  fee.  d)  Merupakan  batas  dikenakannya  denda kelebihan tank (overdraft).
3. Klausul  mengenai  jangka  waktu  kredit.    Klausul  ini  penting dalam beberapa hal, yaitu : a) Merupakan batas waktu bagi bank, kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit
8 Ibid., hal. 17
9 H.R.  Daeng  Naja, Hukum  Kredit  dan  Bank  Garansi,  The  Banker  Hand
Book ,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 35
10 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 387-392
berakhir  dan  sesudah  dilewatinya  jangka  waktu  itu  sehingga menimbulkan  hak  tagih/  pengembalian  kredit  dari  nasabah.  b) Merupakan  batas  waktu  kapan  bank  boleh melakukan  teguran- teguran  kepada  debitur  bila  tidak  memenuhi  kewajiban  tepat pada waktunya. c) Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk  melakukan  review,  atau  analisis  kembali  apakah  fasilitas kredit  tersebut  perlu  diperpanjang  atau  perlu  segera  ditagih kembali.
4. Klausul  mengenai  bunga  pinjaman.  Klausul  ini  diatur  secara tegas  dalam  perjanjian  kredit  dengan  maksud  untuk:  a) Memberikan  kepastian  mengenai  hak  bank  untuk  memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama karena  bunga  merupakan  penghasilan  bank  yang  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  akan  diperhitungkan  dengan biaya  dana  untuk  penyediaan  fasilitas  kredit  tersebut.  b) Pengesahan  pemungutan  bunga  diatas  6  %  (enam  persen)  per tahun.  Dengan  mendasarkan  pada  pedoman  keterangan  Pasal 1765  dan  Pasal  1767  KUHPerdata  yang  memungkinkan pemungutan  bunga  pinjaman  di  atas  6%  (enam  persen)  per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis.
5. Klausul  mengenai  barang  agunan  kredit.  Klausul  ini  bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atas penggantian barang  jaminan  secara  sepihak,  tetapi  arus  ada  kesepakatan dengan pihak bank.
6. Klausul asuransi (Insurance Clause). Klausul ini bertujuan untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri.Adapun materinya perlu memuat mengenai  maskapai  asuransi  yang ditunjuk, premi  asuransinya, keharusan  polis  asuransi  untuk  disimpan  di  bank  dan sebagainya.
7. Klausul  mengenai  tindakan  yang  dilarang  oleh  bank  (Negative Clause).  Klausul  ini  terdiri  atas  berbagai  macam  hal  yang mempunyai  akibat  yuridis  dan  ekonomi  bagi  pengamanan kepentingan  bank  sebagai  tujuan  utama.  Adapun  contoh tindakan  yang  tidak  diperkenankan  dilakukan  debitur diantaranya, adalah: a)  Larangan meminta kredit kepada pihak lain  tanpa  seizin  bank.  b)  Larangan  mengubah  bentuk  hukum perusahaan  debitur  tanpa  seizin  bank.  b)  Larangan membubarkan perusahaan tanpa seizin bank.
8. Tigger Clause atau Opeisbaar Clause. Klausul ini mengatur hak bank  untuk  mengakhiri  perjanjian  kredit  secara  sepihak walaupun  jangka  waktu  perjanjian  kredit  tersebut  belum berakhir.
9. Klausul  mengenai  denda  (Penalty  Clause).  Klausul  ini dimaksudkan  untuk  mempertegas  hak-hak  bank  untuk melakukan  pungutan  baik  mengenai  besamya  maupun kondisinya.
10. Expence Clause. Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos  yang  timbul  sebagai  akibat  pemberian  kredit,  yang biasanya dibebankan kepada nasabah meliputi antara lain: biaya pengikatan  jaminan,  pembuatan  akta-  akta  perjanjian  kredit, pengakuan hutang dan penagihan kredit.
11. Debet  Authorization  Clause.  Pendebetan  rekening  pinjaman haruslah dengan izin debitur.
12. Representation  and  Warranties.  Klausul  ini  sering  juga  disebut dengan  istilah  material  adverse  change  clause.Maksudnya  ialah pihak debitur menjanjikan dan menjamin bahwa semua data dan informasi  yang  diberikan  kepada  bank  adalah  benar  dan  tidak diputarbalikkan.
13. Klausul ketaatan pada ketentuan bank. Klausul ini dimaksudkan untuk  menjaga  kemungkinan  bila  terdapat  hal-  hal  yang  tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap diperjanjikan secara umum.
14. Miscellaneous atau Boiler Plate Provision Pasal-pasal tambahan.
15. Dispute Settlement (Alternative Dispute Resolution)
16. Klausul  mengenai  metode  penyelesaian  apabila  terjadi  sengketa atau perselisihan antara kreditor dan debitor.
17. Pasal  penutup.  Pasal  penutup  memuat  eksemplar  perjanjian kredit  yang  maksudnya  mengadakan  pengaturan  mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

## B. Akad Pembiayaan Syariah (Akad Syirkah)
Syirkah  atau  syarikah  adalah  bentuk  percampuran (perseroan)  dalam  Islam  yang  pola  operasionalnya  melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Pada prinsipnya syirkah berbeda  dengan  model  perseroan  dalam  sistim  ekonomi kapitalisme. Perbedaaan-perbedaan yang ada tidak hanya
terletak  pada  tidak  adanya  praktik  bunga,  melainkan  juga berbeda  dalam  hal  transaksi  pembentukannya,  operasionalnya maupun  pembentukan  keuntungan  dan  tanggungjawab kerugian. 11 Syirkah merupakan konsep yang secara tepat dapat memecahkan  permasalahan  permodalan.  Prinsip  Islam menyatakan  bahwa  segala  sesuatu  yang  dimanfaatkan  oleh orang lain
berhak memperoleh kompensasi yang menguntungkan,  baik  terhadap  barang  modal,  tenaga  atau barang  sewa,  di  sisi  lain  Islam  menolak  dengan  tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga. 12 Syirkah sangat penting peranannya dalam pertumbuhan  ekonomi  masyarakat.  Terjadinya  kemandekan ekonomi  sering  terjadi  karena  pemilik  modal  tidak  mampu mengelola  modalnya  sendiri  atau  sebaliknya  mempunyai kemampuan  mengelola  modal  tetapi  tidak  memiliki  modal tersebut,  hal  tersebut  dapat  terpecahkan  dalam  syirkah  yang dibenarkan dalam syariah Islam. 13
Berdasarkan karakteristiknya syirkah menjadi alternatif lain  dalam  umat  Islam  melakukan  usaha  yang  mengharapkan kompensasi  keuntungan  dalam  usaha  yang  dilakuka. 14 Namun  kajian  mengenai  syirkah  ini  belumlah  begitu  banyak, bahkan  masih  banyak  masyarakat  Islam  yang  belum mengetahui dan memahami syirkah Islami, hal ini tentu sangat riskan  mengingat  perkembangan  ekonomi  baik  dari  sisi operasional  maupun  transaksinya  terjadi  setiap  detik  dalam kehidupan masyarakat Islam itu sendiri.
Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang  mencampurkan  hartanya  dengan  harta  orang  lain sehingga  tidak  mungkin  untuk  dibedakan.  Menurut  defenisi syariah,  syirkah  adalah  transaksi  antara  dua  orang  atau  lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finanssial
11 An-Nabahan,  Faruq.  2000. Sistim  Ekonomi  Islam:  Pilihan  Setelah  Kegagalan Sistim Kapitalisdan Sosialis, terjemahan. Yogyakarta: UII Press. Hlm 20 12 Chapra,  Muhammad  Umer.  1999 .  Islam  dan  Tantangan  Ekonomi:  Islamisasi Ekonomi Kontemporer , terjemahan. Surabaya: Risalah Gusti.Hlm 23
13 Qardawi,  Yusuf.  1997 . Norma dan Etika Ekonomi Islam ,  terjemahan.  Jakarta:
GIB. Hlm 6 14 Yusanto,  Muhammad  Ismail  dan Muhammad  Arif  Yunus.  2009. Pengantar Ekonomi Islam . Bogor: Al-Azhar Press.Hlm 8
dengan tujuan mencari keuntungan 15 . Para fuqaha memberikan penekanan yang berbeda ketika memberikan definisi mengenai syirkah. Abdurrahman al-Jaziri merangkum pendapat-pendapat tersebut  antara  lain,  menurut  Sayyid  Sabiq  syirkah  ialah  akad antara  dua  orang  berserikat  pada  pokok  harta  (modal)  dan keuntungan.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/ DSN – MUI / IV / 2000, menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana  dari  pihak  lain,  antara  lain  melalui  pembiayaan  syirkah yaitu  pembiayaan  berdasarkan  akad  kerjasama  antara  dua pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu,  masing-masing pihak  memberikan  kontrbusi  dana  dengan  ketentuan  bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan 16 . Sedangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia  No.  32/34/Kep/Dir  tanggal  12  Mei  1999,  pasal  28 butir  b.2.b.  sebagaimana  dijabarkan  dalam  lampiran  6  bahwa penyaluran  dana  masyarakat  dapat  dilakukan  dalam  bentuk syirkah yaitu akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau  lebih  pemilik  modal  untuk  membiayai  suatu  jenis  usaha yang  halal dan  produktif.  Pendapatan  atau keuntungan  dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati 17.
Jadi secara istilah syirkah adalah akad kerja sama antara dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  di  mana masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  (atau amal/expertise)  dengan  kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan resiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan 18 . Skim syirkah berbeda dengan sistem bunga dari berbagai aspek. Dalam  bank  konvensional,  bank  membiayai  proyek  dengan sistem  bunga.  Hubungan  bank  dengan  resiko  yang  mungkin akan  menimpa  proyek  dapat  dipastikan  tidak  ada.  Tanggung jawab hanya dibebankan kepada nasabah. 19
15 An-Nabhani, 1996 16 Haroen, 2007
17 Luqman,2006 18 Antonio, 200 dan Pasaribu dan Lubis , 1994 19 Asmuni, tt
C. Perbandingan  Perjanjian  Kredit  Konvensional  (Kredit  Usaha Rakyat) Dan Akad Pembiayaan Syariah (Akad Syirkah)
Dilihat  dari  subjek  hukum  antara  bank  konvensional dan  bank  syariah  terdapat  persamaan  yakni  pihak-pihak  yang melakukan perbuatan hukum ini dapat berupa orang/perorangan atau perkumpulan. Orang atau orang-orang dalam pengertian kelompok orang seorang baik beragama Islam maupun  non  Islam  tanpa  perbedaan,  serta  perkumpulan.Pada dasarnya  setiap  orang,  sejak  lahir  sampai  meninggal  menurut hukum  adalah  pembawa  hak  dan  kewajiban.  Namun,  setiap manusia  tidak  dapat  melakukan  hak  dan  kewajiban.Undang- undang  menentukan  bahwa  beberapa  golongan  dianggap tidak/kurang cakap melakukan sendiri perbuatan hukumnya.
Pada  perjanjian  pembiayaan  Bank  Syariah  disyaratkan bagi  pemohon  pembiayaan  Syirkah  bahwa  pemohon  minimal berumur  21  tahun,  berakal  sehat  dan  tidak  berada  dibawah pengampuan.  Dengan  demikian,  dalam  perjanjian  pembiayaan Syirkah  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  yuridis  formal.  Di Indonesia dikenal bermacam-macam bentuk persekutuan, yaitu suatu  perkumpulan  orang-orang  yang  melakukan  kerja  sama antara dua orang atau lebih dengan kepentingan, kehendak dan tujuan  yang  sama,  antara  lain  untuk  mencari  laba  atau  usaha. Perkumpulan  pada  dasarnya  dibagi  menjadi  dua  (dua)  bagian yaitu :
1. Perkumpulan yang berbentuk badan hukum.
2. Perkumpulan yang bukan merupakan badan hukum. Perkumpulan  yang  bukan  merupakan  badan  hukum adalah CV, Firma (Fa) dan lain-lain. Sedang perkumpulam yang termasuk  Badan  hukum  adalah:  Perseroan  Terbatas  (PT), Koperasi  dan  Yayasan.  Dalam  hal  pemohon  pembiayaan  pada bank  syariah  yang  berbentuk  badan  hukum  juga  disyaratkan melampirkan  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangganya. Mengenai  objek  perjanjian  antara  bank  konvensional  dan  bank syariah  persamaannya  adalah  berupa  uang  (kecuali  pada pembiayaan  Murabahah  yakni  jual  beli  barang  maupun  Ijarah sewa menyewa).
Dilihat  dari  hubungan  hukum  persamaan  bank konvensional  dan  bank  syariah,  antara  bank  dengan  para nasabahnya baik nasabah penyimpan maupun nasabah debitur
dapat ditemukan dalam Undang Undang nomor 10 tahun 1998, pasal  1  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  bank  adalah  badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk kredit  dan  atau  bentuk  bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Dengan  demikian maka  fungsi  utama  perbankan  adalah  penghimpun  dan penyalur dana dari masyarakat.
Penghimpunan  dana  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk kredit  atau  pembiayaan  dan  atau  bentuk  bentuk  lainnya merupakan dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan dua fungsi perbankan yakni fungsi penghimpun  dan  penyalur  dana  dari  masyarakat,  terlihat adanya  dua  hubungan  hukum  antara  bank  dengan  nasabah yakni:
1. Hubungan  hukum  antara  bank  syariah  dengan  nasabah penyimpan dana.
Hubungan  hukum  antara  bank  dengan  nasabah penyimpan  dana  dapat  terlihat  dari  hubungan  hukum  yang muncul  dari  produk  produk  perbankan  seperti  deposito, tabungan,  giro,  dan  sebagainya.  Bentuk  hubungan  hukum  itu dapat  tertuang  dalam  bentuk  peraturan  bank  yang bersangkutan dan syarat syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana masyarakat.
2. Hubungan  hukum  antara  bank  syariah  dengan  nasabah pembiayaan.
Dasar  hubungan  hukum  antara  bank  syariah  dengan para  nasabah  adalah  hubungan  kontraktual.Begitu  nasabah menjalin  kontraktual  dengan  bank  syariah,  maka  perikatan yang  timbul  adalah  perikatan  atas  dasar  kontrak  (perjanjian). Bentuk perjanjian kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank  syariah  maupun  bank  konvensional  adalah  semua  akad atau  perjanjian  sama-sama  dalam  bentuk  tertulis  baik  dengan akta dibawah tangan maupun akta notariil.
Persamaan  lainnya  adalah  sifat  perjanjiannya,  sifat perjanjian  kredit  dan  sifat  perjanjian  Pembiayaan  berdasarkan prinsip  syariah,  keduanya  merupakan  perjanjian  konsensual dan riel. Dikatakan bersifat konsensual yang mempunyai arti
bahwa perjanjian telah dianggap sah saat adanya kata sepakat. Kemudian  ditindaklanjuti  dengan  penjanjian  riel  dimana perjanjian  itu  dianggap  sah  bilamana  telah  ada  prestasi misalnya penyerahan uang dan barang. Perjanjian
kredit/perjanjian  pinjam  uang  terdiri  dari  dua  tahap,  tahap pertama  adalah  perjanjian  pendahuluan  yang  bersifat konsensuil  dan  tahap  kedua  yaitu  penyerahan  uang  bersifat riel. 20
Sedang  dalam  hal  risiko,  antara  kredit  bank konvensional  dan  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah pada  bank  syariah  keduanya  sama  sama  mengandung  resiko yang  tinggi  sebab  kemungkinan  kredit/pembiayaanya  selatu terjadi  risiko  kemacetan.  Dalam  pembiayaan  syirkah,  masalah risiko  menjadi  lebih  besar,  bila  mana  nasabah  mengalami kerugian.  Dalam  hal  terjadi  kerugian  yang  bukan  karena kesengajaan  nasabah  maka  bank  syariah  turut  menanggung risiko,  secara  proporsional.  Sedang  bilamana  nasabah mengalami kerugiaan yang disebabkan karena kesengajaan dan kelalaian nasabah kerugian ditanggung nasabah sendiri.
Tujuan  didirikannya  bank  baik  bank  umum  maupun bank  perkreditan  rakyat,  baik  yang  dilakukan  secara konvensional  maupun  berdasar  prinsip  syariah  kedua  duanya sama  sama  bermaksud  memperoleh  keuntungan.  Namun  bagi bank  syariah  lebih  menitikberatkan  beberapa  karakter  mulia seperti  adil,  jujur  dan  amanah,  sekaligus  akhlakul  karimah. Selanjutnya  masalah  jaminan,  syariah  Islam  tidak  dilarang bahkan  dianjurkan  untuk  mensyaratkan  adanya  jaminan. Jaminan  yang  syaratkan  bank  syariah  dalam  hal  pembiayaan selain  dari  jaminan  pokok  yang  berupa  proyek  yang  dibiayai atau barang yang dibiayai dengan pembiayaan. Dalam keadaan tertentu  disyaratkan  pula  jaminan  tambahan  baik  personal garansi, maupun hak tanggungan. Syarat dan ketentuan umum pembiayaan  murabahah,  yaitu:  Umum,  tidak  hanya diperuntukkan  untuk  kaum  muslim  saja;  Harus  cakap  hukum, sesuai  dengan  KUHPerdata;  Memenuhi  5C  yaitu: Character (watak); Collateral (jaminan); Capital (modal); Condition of
20 Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Perbankan  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  Institut  Bankir Indonesia, 1993), hal. 35
economy (prospek usaha); Capability (kemampuan).
Dalam  praktek  pembiayaan  syariah  terjadi  penerapan akadyang  mencontoh  pada  perjanjian  kredit  dari  bank konvensional,  demikian  juga  bentuk  fasilitasnya  yang  selalu diupayakan  mirrorring  dengan  fasilitas  pada  perbankan konvensional.  Padahal  seharusnya  apabila  akan  menerapkan prinsip  syariah  secara  benar  dan  murni,  maka  akta-akta  yang dibuat baik untuk akad-akad pembiayaan syariah maupun jenis fasilitas  pembiayaannya  juga  harus  berdiri  sendiri  dengan didukung oleh aturan hukum perbankan syariah yang jelas dan memadai.

## 4. KESIMPULAN
Ketentuan  hukum  di  bank  konvensional  mengacu  pada  Undang- undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  Perbankan,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 7/2/PBI/2005  tentang  kwalitas  aktiva  Bank  Umum,  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah. Bentuk  klausula  perjanjian  kredit  di  bank  konvensional  merupakan perjanjian  tertulis  yang  sudah  dibakukan  dalam  suatu  formulir,  isi perjanjian sama-sama memuat tentang jumlah uang, besar bunga (bank konvensional), cara pembayaran, waktu pelunasan dan agunan berupa surat-surat  tanah  (Sertipikat dan  Surat  Pelepasan  Hak  dan  Ganti  Rugi yang dikeluarkan Camat) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor.
Ketentuan  hukum  tentang  akad  pembiayaan  di  bank  syariah adalah  Al-  Quran  Surat  Al  Maidah  ayat  1,  Hadist  Nabi  Muhammad SAW,  dan  Fatwa  DSN  MUI.  Bentuk  klausula  akad  pembiayaan  bank syariah  merupakan  perjanjian  tertulis  yang  sudah  dibakukan  dalam suatu  formulir,  isi  perjanjian  memuat  tentang  jumlah  uang,  porsi bagi hasil,  cara  pembayaran,  waktu  pelunasan  dan  agunan  berupa  surat- surat  tanah  dan  Bukti  Kepemilikan  Kendaraan  Bermotor.  Landasan falsafah  yang  dianut  bank  syariah  tidak  melaksanakan  sistim  bunga dalam seluruh aktifitasnya.
Perjanjian  dalam  akad  pembiayaan  pada  bank  syariah  tidaklah berbeda  dengan  perjanjian  dalam  kredit  pada  bank  konvensional, karena  sumber  dari  perjanjian  tetap  mengacu  kepada  KUHPerdata yang  terdapat  pada  Buku  III  tentang  Perikatan  Pada  Umumnya. Perikatan  menurut  Pasal  1233  KUHPerdata  lahir  karena  suatu perjanjian atau karena undang- undang. Selain itu terdapat kesamaan
antara  konsep  pengikatan  jaminan  melalui  lembaga  jaminan  dalam sistem  perundang-undangan  di  Indonesia  dengan  konsep  rahn. Pelaksanaan  akad  pembiayaan  di  bank  syariah  menganut  system konsensualisme, yang tercantum dalam KUHPerdata, dengan demikian hubungan antara perjanjian di bank syariah dengan bank konvensional cukup  erat  serta  tunduk  pada  ketentuan  perundang-  undangan  yang sama.

## Daftar Pustaka
Adrianto, Skema  PenyaluranKUR ,  http/www.arsip  dan  berita.com,  diakses tanggal 9 April 2021
An-Nabahan, Faruq. 2000. Sistim Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistim Kapitalis dan Sosialis,terjemahan.Yogyakarta:UII Press. An-Nabhani,  Taqiyyudin.  1996.  Membangun  Sistim  Ekonomi  Alternatif Perspektif Islam, terjemahan. Surabaya: Risalah Gusti.
Anshori,  2007,  Perbankan  Syariah  di  Indonesia,  Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta.
Antonio,Muhammad  Syafi’i.  1994.  Bank  Syariah:  dari  Teori  ke  Praktik, cetakan keempat belas. Jakarta: Tazkia Cendekia.
Asmuni.  Tt.  Aplikasi  Produk  Syirkah  Ditinjau  dari  Aspek  Fiqh  dan Tantangannya. tulisan bebas yang tidak diterbitkan.
Chapra,Muhammad  Umer.  1999.Islam  dan  Tantangan  Ekonomi:  Islamisasi Ekonomi Kontemporer, terjemahan. Surabaya: Risalah Gusti.
Djumhana, Muhammad, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Syirkah.
Fried,  Charles,  1981,  Contract  as  Promise  Thirty  Years  On,  Harvard.
Harahap,  M.  Yahya,  1986,  Segi-segi  Hukum  Perjanjian,  Alumni, Bandung.  Haroen,  Nasrun.  2007.  Fiqh  Muamalah.  Jakarta:  Gaya
Media Pratama.
H.R.  Daeng  Naja, Hukum  Kredit  dan  Bank  Garansi,  The  Banker  Hand Book ,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
Ikatan  Bankir  Indonesia,  2014,  Memahami  Bisnis  Bank  (modul  sertifikasi tingkat I general Banking), edisi ke-2, cet. Ke-2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Luqman.  2006.  Sistem  Pembiayaan  Syirkah  dan  Pengaruhnya  Terhadap Pertumbuhan  Usaha,  Tesis  Magister  Studi  Islam  Program  Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.
Qardawi,  Yusuf.  1997.Norma  dan  EtikaEkonomiIslam,  terjemahan.  Jakarta: GIB.
Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Perbankan  Di  Indonesia ,  (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)
Tim  Prima  Pena,  2006,  Kamus  Ilmiah  Populer  Edisi  Lengkap,  Gita  Media Press, Surabaya.
Wibowo,  Edy  dan  Untung  Hendy,  2005,  Mengapa  Memilih  Bank  Syariah, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Yusanto,  Muhammad  Ismail  dan  Muhammad  Arif  Yunus.  2009.  Pengantar Ekonomi Islam. Bogor: Al-Azhar Press.