https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
1
Akuntansi dan Manajemen Vol. 18, No. 2, 2023, Hal. 1-16
Analisis Manajemen Piutang Untuk Meminimalkan Risiko Piutang Tak Tertagih Pada Organisasi INKINDO Sumatera Barat
Milla Rizky Anggraeni 1 ,  Josephine Sudiman 2 , Lisa Amelia Herman 3
1, 2, 3 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang Email : millarizkyanggraeni@gmail.com
Email : josephine.sudiman@gmail.com
Email : lisaamelia@pnp.ac.id
ABSTRACT
The Indonesian Consultants National Association (INKINDO) is one of the associations of consulting services companies in Indonesia. In carrying out organizational activities, INKINDO West Sumatra requires members to pay membership dues every year which results in bad debts being collected by member. The purpose of this research is to find out the factors that cause uncollectible accounts in the West Sumatra INKINDO organization. The type of data used in this study is primary data. The data collection technique used was document data collection and questionnaire distribution to members of INKINDO West Sumatra. The data analysis method used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the factors causing the emergence of uncollectible accounts among members of INKINDO West Sumatra are the uneven distribution of packages obtained by members, the absence of recapitulation of member receivables each year, the nominal amount of membership dues each year, fines for not participating in organizational activities which are quite large and income imbalance and operating expenses that must be borne by members. Keywords : Non Profit, Uncollectable Account Receivable

## ABSTRAK
Organisasi  Ikatan  Nasional  Konsultan  Indonesia  (INKINDO)  adalah  salah  satu  asosiasi  perusahaan  jasa konsultan  yang  ada  di  Indonesia.  Dalam  menjalankan  kegiatan  organisasi,  INKINDO  Sumatera  Barat mewajibkan anggota untuk membayar iuran keanggotaan setiap tahun yang menimbulkan adanya piutang tak tertagih anggota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya piutang tak tertagih pada organisasi INKINDO Sumatera Barat. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan pengumpulan data dokumen dan penyebaran kuisioner kepada anggota INKINDO Sumatera Barat. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  faktor  penyebab  munculnya  piutang  tak  tertagih  pada  anggota  INKINDO  Sumatera  Barat  adalah kurang  meratanya  paket  yang  diperoleh  oleh  anggota,  tidak  adanya  rekapitulasi  piutang  anggota  setiap tahun, besarnya nominal iuran anggota setiap tahun, denda karena tidak mengikuti kegiatan organisasi yang cukup  besar  dan  ketidakseimbangan  pendapatan  dan  beban  operasional  yang  harus  ditanggung  oleh anggota.
Kata Kunci : Non Laba, Piutang Tak Tertagih
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

## Pendahuluan
Organisasi  non  laba adalah suatu  organisasi  yang  bersasaran pokok  untuk  mendukung suatu  isu  atau  perihal  dalam  menarik  perhatian  publik  untuk  suatu  tujuan  yang  tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba [1]. Organisasi nirlaba  meliputi  gereja,  sekolah  negeri,  derma  publik,  rumah  sakit  dan  klinik  publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang- undangan, organisasi jasa sukarelawan,  serikat  buruh,  asosiasi  profesional,  institut  riset,  museum,  dan  beberapa petugas  pemerintah.  Perencanaan  organisasi  sangat  penting  dilakukan  untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan  berbeda-beda  tergantung  pada  tingkat  ketidakpastian  dan  kestabilan lingkungan  yang  mempengaruhi.  Semakin  tinggi  tingkat  ketidakpastian  dan  kestabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih.
Piutang  merupakan  tagihan  berupa  uang atau  bentuk  lainnya  kepada  seseorang atau sebuah perusahaan. Piutang usaha pada suatu organisasi pada umumnya merupakan bagian  terbesar  dari  aset  lancar  serta  bagian  terbesar  dari  total  aset  perusahaan  atau organisasi. Pemberian piutang mengandung risiko bagi organisasi yaitu kerugian apabila debitur  tidak  membayar  kewajibannya.  Oleh  karena  itu  pengendalian intern terhadap piutang sangat penting. Kecurangan dalam suatu siklus kerja juga sering terjadi sehingga dapat merugikan atau organisasi. Kecurangan yang mungkin terjadi pada bagian piutang usaha  adalah  tidak  dicatatnya  piutang  dari  debitur,  melakukan  pembukuan  palsu  atas mutasi piutang dan lain sebagainya.
Organisasi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) merupakan salah satu asosiasi perusahaan jasa konsultan yang ada di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Juni  tahun  1979.  Hingga  tahun  2021,  INKINDO  Sumatera  Barat  memiliki  anggota organisasi  sejumlah  168  Badan  Usaha  yang  bergerak  dalam  berbagai  bidang  jasa konsultan  konstruksi  dan  non  konstruksi.  Dalam  melakukan  aktivitas  operasional organisasi,  badan  usaha  dibawah  naungan  INKINDO  Sumatera  Barat  diwajibkan membayar  iuran  tahunan.  Pembayaran  bisa  dilakukan  secara  angsuran  dalam  kurun waktu 1 tahun. Jika ingin menjadi anggota dari INKINDO Sumatera Barat, calon anggota harus  membayar  uang  masuk  serta  uang  pembagunan  yang  pembayarannya  dapat dilakukan secara angsuran dalam kurun waktu 2 tahun.
Setiap tahunnya piutang INKINDO Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat merugikan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Piutang tidak tertagih  dalam  setiap  tahun  terjadi  dikarenakan  adanya  Badan  Usaha  yang  tidak mengikuti  prosedur  organisasi,  diantaranya  beberapa  Badan  Usaha  yang  sudah  tidak beroperasi, ada juga Badan Usaha yang sudah bangkrut sehingga tidak dapat membayar piutang, Badan Usaha yang tidak mengetahui jumlah pasti kewajiban yang harus dibayar setiap tahunnya. Disertai dengan lemahnya dalam penagihan kepada Badan Usaha yang mana  di  bagian  keuangan  organisasi  INKINDO  Sumatera  Barat  tidak  berjalan  dengan efektif.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
3
Alasan peneliti memilih INKINDO Sumatera Barat adalah untuk untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan timbulnya piutang tak tertagih untuk mengetahui cara penagihan piutang tak tertagih pada organisasi, untuk mengetahui keefektifan penagihan piutang tak tertagih dan untuk mengetahui pengendalian intern yang dilakukan INKINDO Sumatera  Barat  untuk  meminimalisir  piutang  tak  tertagih.  Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  yang  berasal  dari  instrument  penelitian  berupa kuisioner. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh menggunakan dokumen  dan  kuisioner.  Untuk  analisis  data  peneliti  menggunakan  reduksi  data  dan penyajian data.

## Piutang
Instrumen keuangan adalah pengakuan dan pengukuran, pinjaman yang diberikan dan piutang  adalah  aset  keuangan  nonderivatif  dengan  pembayaran  tetap  atau  telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali beberapa hal yang telah diatur dalam PSAK tersebut [2]. Piutang ialah klaim suatu perusahaan pada pihak lain [3].  Piutang  merupakan  pemberian  kelonggaran  yang  diberikan  perusahaan  kepada pelanggan dalam membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Piutang dagang atau piutang usaha merupakan piutang atau tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit.
Piutang  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  untuk  diperhatikan karena  akan  berpengaruh  pada  likuiditas  sebuah  perusahaan  atau  organisasi.  Hal  ini dikarenakan piutang termasuk dalam kategori aset lancar dan diharapkan dalam waktu singkat  tanpa  adanya  pencatatan  dan  pengawasan  yang  baik,  kesalahan  dan penyelewengan  terhadap  piutang  tersebut  akan  mudah  terjadi.  Oleh  karena  itu pimpinan  organisasi  harus dapat  menetapkan prosedur  serta  metode  akuntansi  yang akan  digunakan,  pemilihan  pelanggan  yang  layak,  penagihan  secara  berkala  kepada pelanggan  serta  pencatatan  akuntansi  yang  memadai  sehingga  kesalahan  dan penyelewangan terhadap piutang serta kerugian akibat piutang yang tak tertagih dapat dihindari.  Piutang  timbul  karena  adanya  pengakuan  kepada  pihak  lain  diwaktu sebelumnya dalam bentuk uang, barang, jasa atau dalam bentuk piutan usaha yang harus dilakukan penagihan ( collect ) pada tanggal jatuh temponya [10].
Piutang juga dapat dikatakan bahwa perusahaan memilik hak penagihan piutang terhadap pihak lain yang tertunggak dan berharap pembayaran dari mereka agar dapat memenuhi  kewajibannya  terhadap  perusahaan.  Jenis  piutang  dapat  dibagi  menjadi  3 bagian  yaitu  piutang  usaha  ( account  receivable ),  piutang wesel  ( notes receivable ) dan piutang lainnya ( other receivable ) [11]. Untuk piutang usaha adalah piutang yang sudah tidak dapat ditagihkan kepada pihak yang bersangkutan contohnya customer bangkrut, meninggal, pailit atau lainnya sehingga piutang tersebut harus dihapuskan dan piutang tersebut menjadi biaya bagi perusahaan. Resiko yang terjadi dalam piutang usaha dalam suatu perusahaan diantaranya adalah resiko tidak dibayarkannya seluruh piutang untuk perusahaan adalah resiko paling berat yang harus diterima perusahaan karena tagihan yang telah sesuai dengan yang direncanakan dan disusun untuk diterima dimasa yang
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
4
akan dating ternyata tidak dapat diterima Kembali sebagai kas atau sebagai pendapatan perusahaan [12].

## Penghapusan Piutang Tak Tertagih
Terdapat  beberapa  metode  penghapusan  piutang  yang  dapat dilakukan  yaitu  sebagai berikut. Yang pertama adalah metode penghapusan langsung ( direct write off method ), meotide ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang relative baru berdiri, yang belum memiliki cukup data – data historis tentang piutang – piutangnya. Atau perusahaan yang Sebagian  kecil  saja  penjualannya  dilakukan  secara  kredit.  Yang  kedua  adalah metode pencadangan  ( allowance  method )  yaitu  Ketika  penjualan  kredit  terjadi,  estimasi mengenai besarnya piutang yang tidak dapat ditagih dibuat. Karena perusahaan belum dapat  mengetahui  mana  dari  pelanggan  yang  tidak bisa  membayar maka  perusahaan tidak akan menghapus (mengkredit) piutang usahanya secara langsung. Satu hal yang perusahaan dapat prediksi adalah bahwa berdasarkan pengalaman masa lampau selalu ada  pelanggannya  yang  tidak  bisa  membayar.  Dengan  menggunakan  metode pencadangan,  besarnya  estimasi  atas  beban  piutang  yang  tak  tertagih  akan  diakui (dicatat) dalam periode yang sama sebagaimana penjualan kredit dicatat tanpa harus menunggu terjadinya actual loss yang mungkin baru terjadi setelah periode penjualan berlangsung [17].

## Kerugian Piutang Tak Tertagih
Piutang usaha yang tak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan, melalui ayat  jurnal  pencatatan  yang  tepat  dalam  akun,  penuruan  asset  piutang  usaha  serta penurunan  yang  berkaitan  dengan  laba  dan  ekuitas  pemegang  saham.  Kerugian pendapatan  dan  penurunan  laba  diakui  dengan  mencatat  beban  piutang  ragu – ragu (atau  beban  piutang  tak  tertagih).  Beban  piutang  tak  tertagih  merupakan  biaya  bagi penjual yang memberikan kredit [16].

## Pengendalian Intern
Intern adalah  suatu  proses  yang  dijalankan  oleh  dewan  komisaris,  manajemen  dan personel  lain  entitas  yang  didesain  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  tentang pencapaian  tiga  golongan  tujuan  seperti  keandalan  laporan  keuangan,  efektivitas  dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku [4]. Tujuan dari  sistem  pengendalian intern adalah  untuk  menjaga  kekayaan  organisasi,  mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Pihak – pihak yang akan bertanggung jawab atas pengendalian intern antara lain adalah manajemen, dewan komisaris dan komite audit, auditor intern dan personil lain  entitas,  auditor  independent  dan  pihak  luar  lain.  Manajemen  bertanggung  jawab untuk  mengembangkan  dan  menyelenggarakan  secara  efektif  pengendalian intern organisasinya. Dewan komisaris dan komite audit bertanggung jawab untuk menentukan apakah  manajemen  memenuhi  tanggungjawab  mereka  dalam  mengembangkan  dan menyelenggarakan  pengendalian  intern.  Bagi  auditor  intern,  mereka  memiliki tanggungjawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
5
intern entitas  dan  membuat  rekomendasi  peningkatannya.  Untuk  personil  lain  entitas memiliki peran dan tanggungjawab semua personil lain yang menyediakan informasi atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian intern harus ditetapkan dan dikomunikasikan  dengan  baik.  Auditor  independent  sebagai  bagian  dari  prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian intern kliennya sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit, atau dewan komisaris. Dan yang terakhir bagi pihak luar lain bertanggung jawab atas pengendalian intern entitas adalah badan pengatur seperti bank Indonesia dan BAPEPAM [7].

## Komponen Pengendalian Internal
Komponen pengendalian internal dibagi menjadi lima komponen. Yang pertama adalah prosedur pengendalian. Dalam melakukan pengendalian internal tentunya ada prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk pengendalian internal tetap berjalan sesuai yang sudah direncanakan. Adanya prosedur ini juga sebagai pencegahan terhadap  kecurangan  dan  kesalahan  dalam  aktivitas  perusahaan.  Prosedur  dalam pengendalian internal meliputi karyawan yang berpotensi, rotasi kinerja dan kewajiban cuti, ulasan kerja, pemisahan fungsi dan tanggung jawab serta perlindungan  aset dan data  akuntansi.  Yang  kedua  adalah  pengawasan.  Pengawasan  berfungsi  untuk memastikan agar semua aktifitas di dalam pengendalian internal berjalan sesuai aturan dan  pedoman  yang  berlaku.  Selain  itu,  pengawasan  jugan  membuat  manajemen perusahaan dapat melakukan identifikasi suatu hal  yang dapat menentukan  tindakan yang efektif untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara seperti penilaian khusus atau audit internal maupun keuangan dan melakukan identidikasi langsung dari sinyal peringatan dengan karyawan yang bersangkutan dan juga sistem akuntansi [7].
Yang  ketiga  adalah  penilaian  risiko.  Setiap  aktivitas  yang  dilakukan  pasti memiliki risiko di dalamnya. Risiko ini bisa saja berkaitan dengan bisnis secara langsung ataupun tidak. Dalam hal ini perusajaan menilai risiko dengan manajemen perusahaan yang dilakukan dengan analisis, tindakan dan evaluasi. Yang keempat adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan seluruh aspek mulai dari perilaku, struktur dan pedoman yang ada pada sebuah operasional perusahaan. Dengan adanya lingkungan  pendendalian  ini  suatu  perusahaan  dapat  menjadi  lebih  disiplin  dan terstruktur.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  lingkungan  pengendalian  yaitu integritas  dan  nilai  kode  etik  perusahaan,  filosofi  dan  gaya  operasional  manajemen, struktur  organisasi,  praktik  administrasi  dan  personal,  kebijakan  operasional  dan komitmen  pada  kompetensi.  Lingkungan  pengendalian  ini  menjadi  fondasi  terhadap unsur – unsur  yang  membentuk  pengendalian  internal  lainnya.  Suatu  organisasi  jika tidak memiliki fondasi tentunya akan roboh karena tidak ada aturan yang berlaku dan integritas  yang  dimiliki  organisasi  tersebut.  Yang  terakhir  adalah  informasi  dan komunikasi.  Tanpa  adanya  informasi  dan  komunikasi  tentunya  akan  sulit  untuk melakukan segala pengendalian internal seperti pembentukan kebijakan, analisis risiko
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
6
serta pengawasan yang harus dilakukan. Informasi dan komunikasi ini dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kejadian atau kondisi yang mampu memberi pengaruh pada pengambilan keputusan dan hubungan eksternal perusahaan [7].

## Unsur – Unsur Pengendalian Internal
Untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  di  tetapkan  oleh perusahaan  perlu adanya  system pengendalian internal. Sistem pengendalian internal tersebut memilik beberapa unsur. Yang pertama adalah struktur memisahkan tanggungjawab fungsional yang merupakan kerangka untuk pembagian tanggung jawab secara fungsional pada unit organisasi yang dibentuk untuk kepentingan perusahaan. Pembagian tanggungjawab fungsional dalam organisasi  dibagi  menjadi  dua  prinsip  yaitu  dipisahkan  antara  fungsi – fungsi operasional dan penyimpangan dari fungsi akuntansi. Suatu fungsi sebaiknya dibatasi, tidak boleh melakukan tanggung jawab penuh untuk semua tahap transaksi. Selanjutnya adalah wewenang dan prosedur memberi upaya perlindungan. Dalam organisasi setiap transaksi hanya bisa terjadi karena adanya otoritas wewenang untuk menyetujui adanya transaksi. Oleh karena itu, di dalam sebuah organisasi harus ada sistem yang mengatur sebuah  wewenang  dalam  setiap  transaksi  untuk  melindungi  kekayaan,  uang, pendapatan dan biaya dalam organisasi tersebut.
Yang ketiga adalah praktek sehat dalam tugas organisasi. Dalam pembagian tugas dan fungsi di organisasi tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak adanya praktik yang sehat. Beberapa contoh praktik yang sehat dalam melaksanakan wewenang dan fungsi  organisasi  adalah  pengambilan  cuti  bagi  karyawan  yang  berhak,  penggunaan formulir dengan nomor urut cetak yang penggunaannya dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang, transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal hingga akhir hanya satu orang.  Dan  yang  terakhir  adalah  karyawan  berkualitas.  Dalam  struktur  organisasi seharusnya dibuat sistem pencatatan dan berbagai cara lain untuk mendorong praktik yang sehat dalam sebuah organisasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Hal  tersebut  menjadi  unsur  penting  dalam  organisasi.  Beberapa  cara  agar  organisasi dapat  memiliki  potensi  dan  dapat  dipercaya  adalah  dengan  cara  menyeleksi  calon karyawan  berdasarkan  kriteria  berdasarkan  kriteria  yang  berlaku  di  dalam  sebuah organisasi dan dilakukan pengembangan pendidikan terhadap karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaan [7].

## Pengendalian Piutang
Sebuah sistem piutang yang sehat, menguntungkan serta konstruktif harus didasarkkan atas prosedur, praktek dan juga operasi yang layak. Hal ini dapat dicapai dengan adanya system pengendalian  intern  perusahaan.  Secara  umum  prosedur  pengendalian intern pada transaksi piutang, diantaranya adalah otoriasai yang semestinya atas transaksi dan kegiatan,  pemisahan  tugas  yang  mengurangi  kesempatan  yang  memungkinkan seseorang dalam posisi yang dapat melakukan dan sekaligus menutupi kekeliruan atau ketidakberesan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  sehari – hari  sehingga  diperlukan pemisahan tugas untuk pengendaliannya, perancangan dan penggunaan dokumen dan
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
7
catatan  yang  memadai  untuk  membantu  pencatatan  secara  semestinya  transaksi  dan peristiwa,  pengalaman  yang  cukup  atas  akses  dan  penggunaan  asset  perusahaan  dan catatan,  pengecekan  secara  independent  atas  pelaksanaan  dan  penilaian  yang semestinya atas jumlah yang dicatat.
Aktivitas pengendalian piutang yang efektif dan efisien khusus digunakan dalam siklus  pendapatan  yaitu  pemisahan  tugas,  supervisi,  catatan  akuntansi,  pengendalian akses dan verifikasi independent [14]. Pemisahan tugas memastikan bahwa tidak ada satu  orang  atau  departemen  yang  memproses  transaksi  sendiri  secara  keseluruhan. Supervisi  perusahaan  yang  memiliki  karyawan  sedikit  untuk  dapat  melakukan pemisahaan  fungsi  tergantung  pada  supervisi  untuk  pengendaliannya.  Catatan akuntansi  merupakan  fitur  operasional  yang  penting,  beberapa  Teknik  pengendalian. Antara  lain  adalah  dokumen  sumber  yang  bernomor,  jurnal  khusus,  buku  besar pembantu, buku besar umum dan file. Pengendalian akses merupakan pencegahan dan pendeteksian  kecurangan  atas  asset  perusahaan  dan  verifikasi  independent  berguna untuk meningkatkan dan verifikasi kebenaran dan kelengkapan dari proses oleh system. Pengelolaan  piutang  meliputi  tiga  tahap  yaitu  yang  pertama  menyangkut  kondisi – kondisi  yang  menyebabkan  timbulnya  piutang,  yang  kedua  adalah  mengenai administrasi  dan  pengorganisasian  piutang  dan  yang  terakhir  adalah  menyangkut pelunasan piutang [15].

## Klasifikasi Piutang
Piutang  dapat  digolongkan  menjadi  3  golongan  berdasarkan  jenisnya.  Yang  pertama adalah  piutang  usaha,  piutang  usaha  merupakan  sejumlah  pembelian  kredit  dari pelanggan.  Piutang  timbul  sebagai  akibat  dari  penjualan  barang  atau  jasa.  Piutang  ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. Secara umum, jenis piutang  ini  merupakan  piutang  terbesar  yang  dimiliki  perusahaan.  Piutang  usaha merupakan  piutang  yang  dihubungkan  dengan  aktivitas  operasi  normal  sebuah  bisnis, yaitu penjualan kredit barang atau jasa untuk pelanggan [8].
Yang kedua adalah piutang bukan dagang. Piutang yang dikelompokkan ke dalam piutang  bukan  dagang  adalah  piutang – piutang  yang  timbul  dari  penjualan  barang – barang  atau  yang  dihasilkan  perusahaan.  Piutang  bukan  dagang  akan  dilaporkan  pada kelompok aset lancar apabila akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun atau dalam siklus usaha yang normal. Apabila pelunasannya lebih dari satu tahun atau melebihi siklus usaha yang normal akan dikelompokkan dalam  aset lain – lain [8]. Dan yang ketiga adalah piutang penghasilan. Penggunaan dasar waktu ( accrual basic ) dalam akutansi  mengakibatkan  adanya  pengakuan  terhadap  penghasilan – penghasilan  yang masih akan diterima. Penghasilan – penghasilan seperti itu diperoleh atas dasar waktu, sehingga  pada  akhir  periode  dihitung  berapa  jumlah  tersebut  dicatat  sebagai  piutang penghasilan. Biasanya piutang penghasilan akan diterima uangnya dalam jangka waktu yang relatif pendek sehingga dimasukkan dalam aset lancar [8].
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

## Manajemen Piutang
Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menjual produknya  dengan  kredit.  Manajemen  piutang  terutama  menyangkut  masalah pengendalian jumlah piutang pengendalian pemberian dan pengumpulan piutang dan evaluasi terhadap politik kredit yang dilakukan perusahaan. Manajer keuangan langsung mengawasi piutang dagang melalui keterlibatan dalam pengelolaan kebijakan kredit dan kebijakan penagihan [6]. Kebijakan kredit merupakan suatu penentu dalam penyeksian pemberian  kredit,  standar  kredit  dan  syarat  kredit.  Sedangkan  kebijakan  penagihan, pendekatan  perusahaan  untuk  mengelola  setiap  aspek  piutang  dagang  sangat dipengaruhi oleh kondisi persaingan.
Dapat disimpulkan bahwa manajemen piutang adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengendalikan dan memantau piutang agar piutang tidak menumpuk pada suatu tingkatan  yang  berlebihan  yang  pada  akhirnya  akan  menurunkan  tingkat  arus  kas. Dalam  manajemen  piutang  itu  sendiri  juga  terdapat  pula  mengenai  keputusan  akan adanya pemberian kredit atau tidak.

## Piutang Tak Tertagih dan Faktor Penyebabnya
Piutang  tak  tertagih  adalah  piutang  yang  timbul  karena  pihak  debitur  yang  mungkin tidak dapat melakukan kewajibannya untuk membayar utang – utangnya. Piutang tak tertagih  adalah  piutang  yang  telah  disepakati  tidak  dapat  ditagih  karena  pelanggan bangkrut atau melarikan diri. Piutang tak tertagih adalah hak untuk menagih sejumlah uang dari penjual kepada pembeli karena adanya transkasi penjualan secara kredit yang belum  atau  tidak  bisa  dibayarkan  tepat  pada  waktunya.  Berdasarkan  pengertian tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  piutang  tak  tertagih  adalah  piutang  tidak  dapat ditagih lagi  karena  pelanggan  tidak mampu  melunasi  kewajibannya  dengan  bangkrut atau melarikan diri [9].
Piutang tak tertagih dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu faktor – faktor yang berasal dari pihak kreditur yang  terdiri  dari  lemahnya  sistem  administrasi  dan  pengawasan  kredit.  Administrasi kredit  merupakan  pengelolaan  mengenai  pencatatan,  penyimpanan  dokumen  dan pembuatan  laporan  yang  berhubungan  dengan  pemberian  fasilitas  kredit.  Proses administrasi  menghasilkan  output  berupa  sistem  informasi  sebagai  umpan  balik bagi manajemen dalam melaksanakan tugasnya secara lengkap. Faktor Eksternal yaitu faktor – faktor  yang  berasal  dari  pihak  debitur  seperti  kondisi  ekonomi  konsumen  tidak mampu melunasi kewajibannya diakibatkan menurunnya pendapatan ekonomi karena semakin mahalnya bahan pokok. Konsumen mengalami musibah dan konsumen yang melarikan diri [9].

## Penagihan Piutang
Dalam  proses  penagihan  piutang, dapat dilakukan  dengan  beberapa  cara.  Antara  lain adalah melalui surat . Perusahaan atau instansi dapat mengirim surat kepada pelanggan untuk mengingatkan bahwa piutangnya telah jatuh tempo. Apabila setelah beberapa hari
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
9
setelah dikirimi surat pelanggan tersebut belum juga membayar utangnya, maka dapat dikirimkan  surat  yang  kedua  yang  nadanya  lebih  teras.  Selanjutnya  adalah  melalui telepon . Apabila  melalui  surat  pelanggan  tersebut  belum  juga  membayar  utangnya, bagian  kredit  dapat  menelpon  pelanggan  tersebut  secara  pribadi  untuk  meminta pelanggan  tersebut  segera  melunasi  utangnya  yang  jatuh  tempo.  Berikutnya  piutang dapat ditagih dengan cara kunjungan personal jika melalui surat dan telepon ternyata pelanggan belum juga membayar utangnya, maka dapat dilakukan kunjungan personal, cara ini dirasakan lebih efektif.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Penelitian  kualitatif bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  sifatnya  umum  terhadap  kenyataan sosial  dari  persepektif  partisipan.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisis pengelolaan  piutang  dalam  upaya  meminimalisir  piutang  tak  tertagih.  Populasi  dari penelitian ini adalah 168 anggota INKINDO Sumatera Barat dan untuk sampel penelitian ini  adalah  85  anggota  INKINDO  Sumatera  Barat.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah kualitatif  yang  berasal  dari  instrumen  penelitian  berupa  kuisioner.  Penelitian  ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 cara, yaitu menggunakan dokumen keuangan yang dimiliki oleh INKINDO Sumbar dan hasil kuisioner yang telah diisi oleh anggota INKINDO Sumbar.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  2 metode  yaitu  dokumen  keuangan  organisasi  dan  kuisioner.  Pada  dokumen  keuangan yang dimiliki INKINDO Sumbar, piutang anggota telah di rekap sejak tahun 2011, namun karena  kurangnya  staf  pada  bagian  Keuangan  menyebabkan  data  piutang  setiap tahunnya  tidak  dilakukan  pembaruan  secara  berkala.  Sehingga  untuk  penelitian  ini, peneliti mengambil data keuangan yang valid dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada kuisioner peneliti memberikan 8 (delapan) pertanyaan yaitu nama Badan Usaha, Nama Direktur,  email  Badan  Usaha,  tahun  bergabung,  alasan  bergabung  dan  memilih organisasi INKINDO, manfaat yang diperoleh anggota setelah menjadi anggota INKINDO, kendala  yang  dihadapi  oleh  anggota,  kendala  yang  dialami  anggota  dalam  proses pelunasan iuran, uang pangkal, kontribusi dan denda kegiatan organisasi dan harapan anggota kepada INKINDO untuk proses pelunasan iuran, uang pangkal, kontribusi dan denda kegiatan INKINDO.

## Hasil dan Pembahasan
Organisasi  Ikatan  Nasional  Konsultan  Indonesia  (INKINDO)  Sumatera  Barat  adalah organisasi  non  laba  yang  merupakan  salah  satu  asosiasi  perusahaan  jasa  konsultan terbesar yang ada di Indonesia dengan jumlah anggota secara nasional sebanyak 6.252 anggota yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.  Hingga tahun 2021, INKINDO Sumatera Barat telah memiliki anggota sebanyak 168 Badan Usaha yang bergerak dalam bidang jasa konsultansi baik konstruksi dan non konstruksi. INKINDO Sumatera Barat
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
10
membagi klasifikasi Badan Usaha anggota menjadi 2 klasifikasi yaitu klasifikasi kecil dan klasifikasi menengah.
Dalam menjalankan kegiatan organisasi, INKINDO Sumatera Barat mewajibkan anggotanya untuk membayar iuran tahunan, kontribusi pada setiap kegiatan organisasi, denda yang timbul akibat tidak mengikuti  kegiatan organisasi dan uang pangkal untuk anggota baru yang bergabung dengan INKINDO Sumatera Barat. Untuk iuran tahunan anggota,  INKINDO  Sumatera  Barat  membaginya  menjadi  skala  badan  usaha  anggota menjadi  2  klasifikasi  dengan  jumlah  yang  berbeda.  Klasifikasi  kecil  dikenakan  iuran sebesar  Rp  1.650.000  dan  untuk  klasifikasi  menengah  dikenakan  iuran  sebesar  Rp 2.950.000.

## Sumber Munculnya Piutang pada Organisasi INKINDO Sumatera Barat
Pada  organisasi  INKINDO,  piutang  muncul  dikarenakan  adanya  iuran  anggota,  uang pangkal  badan  usaha  dan  kegiatan  organisasi.  Untuk  iuran  tahunan  anggota  akan dibayarkan  oleh  anggota  setiap  tahunnya  dengan  jumlah  yang  berbeda – beda, tergantung  dari  skala  Badan  Usaha  dari  anggota  INKINDO  itu  sendiri.  Hingga  tahun 2021,  INKINDO  Sumatera  Barat  memiliki  2  jenis  skala  Badan  Usaha,  yaitu  skala  kecil dengan  iuran  Rp  1.650.000  dan  skala  menengah  dengan  iuran  anggota  sebesar  Rp 2.550.000.
Untuk uang pangkal Badan Usaha timbul karena adanya anggota baru yang ingin menjadi  anggota  INKINDO  Sumatera  Barat,  calon  anggota  INKINDO  akan  melengkapi berkas  administrasi  dan  keuangan  yang  telah  ditetapkan.  Untuk  menjadi  anggota INKINDO,  calon  anggota  akan  dikenakan  biaya  sebesar  Rp  18.900.000.  Uang  pangkal tersebut  dapat  dibayarkan  dengan  cara  transfer ke  rekening DPP  INKINDO  Sumatera Barat. Pembayaran dari uang pangkal Badan Usaha ini dapat dilakukan secara angsuran selama 2 tahun dengan tiga kali angsuran.
Dan  untuk  kegiatan  Organisasi,  INKINDO  Sumatera  Barat  setiap  tahunnya memiliki  kegiatan  organisasi  tahunan  antara  lain  adalah  Forum  Anggota  (FORA), Penataran  Kode  Etik  dan  Tata  Laku,  Musyawarah  Provinsi  (MUSPROV),  Rapat  Kerja Provinsi  (RAKERPROV)  dan  pelatihan/seminar.  Untuk  menghadiri  kegiatan  tersebut, biasanya  panitia  kegiatan  akan  menentukan  nominal  tertentu  kepada  anggota  untuk dibayarkan  sebagai  kontribusi  anggota  terhadap  acara.  Dan  bagi  anggota  yang  tidak mengikuti kegiatan tersebut akan dikenakan denda sesuai dengan Surat Keputusan yang telah dibuat oleh INKINDO Sumatera Barat.
Faktor Penyebab Terjadinya Piutang Tak Tertagih pada INKINDO Sumatera Barat Faktor penyebab terjadinya piutang tak tertagih pada INKINDO Sumatera Barat terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal dipengaruhi oleh  2  sebab  yaitu  lemahnya  pengawasan  keuangan  dari  Sekretariat.  Dalam menjalankan  operasional  organisasi,  piutang  anggota  timbul  karena  tidak  melakukan pembayaran  iuran  anggota  tahunan,  denda  ketidakhadiran  terhadap  kegiatan  yang diadakan oleh DPP INKINDO, uang pangkal menjadi anggota INKINDO, dan lain – lain.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
11
Setiap piutang yang timbul akan diproses dan di catat oleh bagian keuangan. Di akhir tahun, bagian keuangan akan melakukan rekap piutang anggota per Badan Usaha dan dikirimkan  satu  per  satu  melalui whatsapp Badan  Usaha.  Dalam  pengiriman  rekap piutang Badan Usaha INKINDO, terkadang beberapa dari Badan Usaha INKINDO tidak merespon  pesan  yang  dikirimkan.  Beberapa  Badan  Usaha  bahkan  sudah  tidak  dapat dihubungi  kembali.  Terkadang  beberapa  Badan  Usaha  tidak mengetahui  jumlah  pasti tentang  piutang  mereka.  Hal  tersebut  membuat  staf  keuangan  mengirimkan  kembali rincian piutang yang timbul per Badan Usaha.
Sebab  yang  kedua  adalah  karena  kurang  tegasnya  pengurus  dalam menindaklanjuti  piutang  anggota.  Dalam  Anggaran  Dasar  (AD)  dan  Anggaran  Rumah Tangga (ART) INKINDO, jika anggota sudah tidak membayarkan iuran tahunan anggota selama  2  tahun  berturut – turut  maka  DPP  INKINDO  berhak  memberikan  surat pemberitahuan.  Setelah  surat  pemberitahuan  diberikan,  jika  belum  ada  tindak  lanjut dari anggota, maka anggota akan dikirimkan Surat Peringatan I (SP I). Surat Peringatan I (SP I) berlaku dalam 3 bulan kedepan, jika anggota belum memberikan tindak lanjut maka akan diberikan Surat Peringatan II (SP II). Jika anggota masih belum memberikan tanggapan, maka DPP INKINDO berhak memberikan Surat Peringatan III (SP III) dan saat DPP INKINDO memberikan Surat Peringatan III (SP III) kepada anggota, maka status ke anggotaan  yang  bersangkutan  telah  dicabut.  Hingga  tahun  2022,  DPPH  INKINDO Sumatera Barat sudah mengeluarkan Surat Peringatan I (SP I) kepada anggota karena DPPH INKINDO Sumatera Barat masih beranggapan bahwa anggota akan mengangsur kewajibannya.  Disisi  lain,  DPP  INKINDO  Sumatera  Barat  saat  ini  sedang  dalam  masa transisi  dengan  kepengurusan  baru  sehingga  akan  membutuhkan  waktu untuk  dapat merincikan piutang anggota beberapa tahun sebelumnya.
Untuk  faktor  eksternal  dipengaruhi  oleh  kondisi  ekonomi  dan  bangkrutnya Badan Usaha. Kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor timbulnya piutang tak tertagih pada Badan Usaha. Dalam menjalankan aktifitas Badan Usaha, anggota INKINDO harus bersaing  satu  sama  lain  untuk  mendapatkan  tender  dari  pemerintah  maupun  pihak swasta.  Karena  adanya  persaingan  ini,  beberapa  Badan  Usaha  ada  yang  mengalami kebangkrutan karena tidak mendapatkan tender dalam bidang jasa konsultan. Karena tidak mendapatkan  tender tersebut,  membuat  Badan  Usaha  tidak dapat  menjalankan aktifitas  Badan  Usahanya,  sehingga  mengalami  kebangkrutan.  Yang  kedua,  Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID – 19) yang melanda dunia di awal tahun 2020 cukup membuat dunia jasa konsultansi terpuruk. Banyak Badan Usaha yang tidak beroperasi di  tahun  2020.  Hal  tersebut  mengakibatkan  menurunnya  jumlah  anggota  INKINDO Sumatera  Barat  yang  membayar  iuran  tahunan  anggota.  Dari  168  Badan  Usaha  yang menjadi  anggota  INKINDO  Sumatera  Barat,  hanya  98  ( sembilan  puluh  delapan )  dari Badan Usaha yang mampu membayar iuran keanggotaan di tahun 2021. Pandemi COVID – 19  membuat  banyak  Badan  Usaha  kesulitan  untuk  mendapatkan  tender  dari pemerintah  maupun  swasta.  Sehingga  membuat  beberapa  Badan  Usaha  tidak  dapat beroperasi sebagaimana mestinya.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
12
Yang ketiga adalah ketidaktahuan anggota terhadap piutang yang timbul setiap tahunnya.  Setiap  akhir  tahun,  bagian  keuangan  akan  merekap  piutang  dari  masing – masing Badan Usaha anggota INKINDO Sumatera Barat. Rekap piutang tersebut akan dikirim satu per satu melalui whatsapp yang ditujukan langsung kepada Direktur Badan Usaha. Beberapa Badan Usaha akan mengkonfirmasi jumlah piutang mereka. Namun ada juga Badan usaha yang tidak mengetahui piutang yang terjadi sehingga menimbulkan pertanyaan  dari  Badan  usaha  tersebut  kepada  bagian  keuangan  INKINDO  Sumatera Barat.  Bagian  keuangan  nantinya  akan  menjelaskan  kembali  rincian  piutang  tersebut kepada Badan Usaha melalui telepon.

## Rincian Piutang Tak Tertagih pada INKINDO Sumatera Barat
Kategori  piutang  pada  organisasi  INKINDO  Sumatera  Barat  dibagi  menjadi  empat bagian, antara lain piutang anggota yang masih bisa tertagih, piutang anggota yang tidak bisa  tertagih,  uang  pangkal  Badan  Usaha  yang  masih  bisa  tertagih  dan  uang  pangkal badan  usaha  yang  tidak  bisa  tertagih.  Dari  168  Badan  Usaha  yang  terdaftar  sebagai anggota  INKINDO  Sumatera  Barat  di  tahun  2021,  terdapat  85  anggota  INKINDO Sumatera Barat yang memiliki piutang ke INKINDO Sumatera Barat dengan total piutang sebesar Rp 211.601.400.  Hingga tahun 2021, jumlah anggota INKINDO Sumatera Barat yang memiliki piutang yang tidak dapat ditagih sejumlah 32 Badan Usaha dengan total piutang sebesar Rp 218.050.000. Untuk uang pangkal anggota yang masih bisa tertagih terdapat 46 Badan Usaha anggota INKINDO yang masih memiliki sisa dari uang pangkal menjadi  anggota  INKINDO  Sumatera  Barat  dengan  total  Rp  387.175.000.  Dan  untuk Uang  Pangkal  Anggota  yang  Tidak  Bisa  Tertagih  terdapat  24  Badan  Usaha  INKINDO Sumbar yang masih memiliki sisa uang pangkal. Beberapa dari Badan Usaha tersebut sudah  tidak  melakukan  pembayaran  uang  pangkal  anggota  dalam  kurun  waktu beberapa  tahun  yang  lalu.  Dari  24  Badan  Usaha  yang  belum  melakukan  pembayaran uang pangkal anggota menimbulkan piutang sebesar Rp 254.700.000.

## Proses Penagihan Piutang Tak Tertagih pada INKINDO Sumbar
Proses penagihan piutang tak tertagih pada INKINDO Sumatera Barat dilakukan melalui 3 cara, yaitu melalui pesan whatsapp , melalui telepon dan melalui surat resmi. Penagihan piutang melalui pesan Whatsapp staff keuangan akan membuat rincian kewajiban dari masing – masing anggota INKINDO Sumatera Barat dengan rinci selama tahun berjalan. Anggota  INKINDO  Sumatera  Barat  berhak  melakukan  pembayaran  sepenuhnya  atau hanya sebagian dari total piutang yang telah dirincikan oleh staff keuangan. Selanjutnya, melalui  telepon  staff  keuangan  akan  melakukan  panggilan  telepon  kepada  anggota INKINDO  Sumatera  Barat  untuk  memastikan  apakah  rincian  piutang  tersebut  telah diterima atau dibaca oleh anggota. Jika sudah diterima atau pesan whatsapp telah dibaca, maka  staff  keuangan  akan  menanyakan  pembayaran  piutang  anggota  INKINDO Sumatera Barat hingga tahun berjalan. Dan untuk penagihan piutang melalui surat, DPP INKINDO  Sumatera  Barat  akan  memberikan  surat  kepada  anggota  yang  belum membayar kewajiban hingga tahun berjalan. Surat tersebut akan dikirim dalam 3 tahap
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
13
yaitu, Surat Pemberitahuan I, Surat Pemberitahuan II dan Surat Pemberitahuan III. Jarak antara pemberian Surat Pemberitahuan I hingga Surat Pemberitahuan III adalah selama 3  bulan.  Jika  anggota  belum  mengindahkan  Surat  Pemberitahuan  tersebut,  hingga mendapat  Surat  Pemberitahuan  III,  maka  secara  langsung  anggota  tersebut  sudah dinonaktifkan sebagai anggota INKINDO Sumatera Barat.

## Pengendalian  Internal  yang  Dilakukan  INKINDO  Sumatera  Barat  untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih
Lingkungan pengendalian INKINDO Sumatera Barat memiliki Standar Operating Procedur (SOP)  yang  harus  dijalankan  setiap  karyawan.  SOP  tersebut  berbeda  untuk  masing – masing  bagian  karena Job  Description tiap  bagian  berbeda.  INKINDO  Sumatera  Barat hingga tahun 2020 memiliki 2 orang karyawan. Satu orang karyawan dibagian keuangan dan  sertifikasi  Badan  Usaha  dengan  latar  pendidikan  S1  bidang  komputer  yang  telah bergabung  dengan  INKINDO  Sumatera  Barat  sejak tahun  2012  serta  1  orang  di  bagian office boy dengan latar belakang SMA yang telah bergabung dengan INKINDO Sumatera Barat  sejak  tahun  2016.  Dalam  menjalankan  bagian  keuangan,  karyawan  bagian  SBU hanya melakukan sistem keuangan secara sederhana. Sehingga di tahun 2021, INKINDO Sumatera Barat melakukan perekrutan karyawan bagian keuangan dan sistem keuangan bisa berjalan sesuai dengan peraturan organisasi INKINDO.
Aktivitas  pengendalian  pada  bagian  keuangan  di  INKINDO  Sumatera  Barat berfungsi  untuk  pengecekan  kas  masuk  organisasi,  pengeluaran  per  bulan  organisasi, laporan  keuangan,  pencatatan,  penagihan  dan  pengarsipan  berkas – berkas  keuangan pada  INKINDO  Sumatera  Barat  termasuk  piutang  organisasi  di  setiap  tahunnya.  Dalam pembayaran  iuran  anggota  dan  piutang  anggota,  DPP  INKINDO  Sumatera  Barat  tidak menerima dalam bentuk setoran tunai. Semua pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening organisasi. Kewenangan untuk mengurangi dan menambah piutang dilakukan oleh  bagian  keuangan  sesuai  dengan  rekening  koran  setiap  bulan,  bukti  transfer pembayaran dari Badan Usaha baik itu Badan Usaha yang telah melakukan pembayaran dan belum melakukan pembayaran iuran anggota tahunan. Sedangkan untuk menjalankan aktifitas  sekretariat,  bagian  keuangan  akan  mengajukan  permohonan  setiap  bulannya. Pengajuan  akan  diajukan  dan  diperiksa  oleh  Sekretaris,  Bendahara  dan  Ketua.  Setelah disetujui,  INKINDO  Sumatera  Barat  akan  mengeluarkan  cek  sejumlah  pengajuan  yang telah disetujui. Pemrosesan pembayaran dari Badan Usaha ke INKINDO Sumatera Barat dilakukan dengan konfirmasi melalui pesan whatsapp dengan melampirkan bukti transfer atau langsung menghubungi staf keuangan dan staf SBU.

## Hasil Kuisioner
Pada penelitian ini, peneliti telah menyebar kuisioner secara digital yaitu melalui pesan whatsapp . Kuisioner tersebut dikirimkan ke 85 anggota INKINDO  Sumatera Barat yang memiliki piutang dan telah diisi oleh 23 anggota. Kuisioner memilik 8 jenis pertanyaan, pertanyaan pertama adalah alasan anggota memilih organisasi INKINDO. Alasan anggota memilih organisasi INKINDO adalah untuk mempermudah Badan usaha dalam mengurus
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
14 dokumen agar bisa mengikuti proses tender dalam lingkungan pemerintah dan swasta, INKINDO juga merupakan salah satu organisasi Badan Usaha yang peduli akan kondisi anggotanya. INKINDO juga merupakasan salah satu organisasi Badan Usaha yang memiliki anggota yang cukup besar untuk skala provinsi dan nasional, serta para anggota dapat bertukar informasi antar sesama konsultan.
Pertanyaan  kedua  adalah  manfaat  yang  didapatkan  oleh  anggota  setelah bergabung  dengan  INKINDO  Sumatera  Barat.  Salah satu manfaat  yang  dapat dirasakan oleh  anggota  ketika  bergabung  dengan  INKINDO  Sumatera  Barat  adalah  mereka  dapat mengetahui  lebih  dalam  dan  detail  tentang  ilmu  dunia  jasa  konsultansi  dibidang konstruksi  dan  non  konstruksi.  Alasan  lainnya  adalah  anggota  mendapat  kemudahan dalam  mengurus  berbagai  macam  dokumen  yang  mendukung  anggota  untuk  dapat mengikuti proses tender. Bergabung dengan organisasi INKINDO dapat menambah relasi antar anggota, piha pemerintah maupun swasta. Pertanyaan ketiga adalah kendala yang dihadapi anggota INKINDO Sumatera Baratyaitu, anggota mengalami beberapa kesulitan terhadap  regulasi  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Anggota  juga  merasakan  adanya kesulitan dalam proses pengurusan izin yang kurang teroganisir dan kurang cepat. Alasan lainnya  adalah  karena  kewajiban  dan  denda  yang  ditimbulkan  setiap  tahunnya  cukup besar  sehingga  cukup  menyulitkan  anggota  untuk  membayar  kewajiban.  Anggota  juga mengeluhkan  kurang  peduli  nya  anggota  terhadap  kemajuan  organisasi.  Kendala  juga dirasakan  oleh  anggota  yang  berdomisili  di  luar  kota  Padang,  sehingga  menyulitkan mereka untuk berperan aktif di organisasi karena terkendala jarak.
Pertanyaan  ke  empat  adalah  kendala  yang  dihadapi  anggota  dalam  proses pelunasan kewajiban anggota. Beberapa anggota tidak mengalami kendala dalam proses pelunasan kewajiban karena sudah merupakan kewajiban anggota terhadap organisasi. Beberapa  anggota  juga  berpendapat  bahwa  kurangnya  paket  tender  yang  mereka dapatkan  sehingga  membuat  mereka  menunda  pembayaran  kewajiban  anggota, rekapitulasi  iuran  yang  timbul  setiap  tahun  tidak  dirincikan,  nominal  pembayaran kewajiban  anggota  dan  denda  lainnya  dinilai  cukup  memberatkan  jika  langsung dibayarkan langsung.  Pertanyaan terakhir adalah harapan anggota terhadap organisasi INKINDO  Sumatera  Barat.  Anggota  INKINDO  Sumatera  Baratberharap  agar  organisasi mengeluarkan kebijakan kepada anggota untuk dapat mencicil kewajiban dan denda yang ditimbulkan setiap tahunnya. Untuk sistem pembayaran kewajiban anggota kedepannya untuk  dapat  diperbaiki  lagi  serta  kewajiban  anggota  yang  timbul  setiap  tahunnya diharapkan dapat dirincikan secara jelas kepada anggota. Dan anggota juga berharap agar INKINDO  Sumatera  Barat  memberikan  keringanan  kepada  anggota  dalam  proses melunasi kewajiban mereka disetiap tahunnya.

## Simpulan dan Saran
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyebab  timbulnya  piutang  pada  anggota diakibatkan  beberapa  hal  seperti  iuran  tahunan  anggota,  kegiatan  organisasi  seperti Forum  Anggota  (FORA),  Penataran  Kode  Etik  dan  Tata  Laku  Profesi,  Musyawarah Provinsi (MUSPROV), Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) dan pelatihan atau seminar
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
15
yang diadakan organisasi, uang pangkal Badan Usaha. Dalam proses penagihan piutang anggota, INKINDO Sumatera Barat telah melakukan prosedur yang baik yaitu dengan cara  menghubungi  dan  merekap  piutang  per  anggota  di  setiap  tahunnya  lalu mengirimkan  rekap  tersebut  via whatsapp .  Jika whatsapp tidak  direspon  maka  staf INKINDO Sumatera Barat akan menghubungi via telepon. anggota INKINDO Sumatera Barat  mengalami  kesulitan  dalam  pembayaran  kewajiban  karena  dipengaruhi  faktor internal  dan  eksternal.  Dan  kendala  lainnya  yang  dihadapi  INKINDO  Sumatera  Barat dalam  penagihan  piutang  adalah  ketidaktahuan  anggota  dengan  jumlah  piutang  yang timbul dan kurang pedulinya anggota terhadap kewajiban yang timbul.
DPP INKINDO Sumatera Barat untuk kedepannya dapat melakukan pengelolaan piutang dengan cara cash basis . Ketika anggota melakukan pembayaran maka piutang akan dikurangi sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota. INKINDO Sumatera Barat sebaiknya  menyediakan  file  terpisah yang  berisikan  rekap  piutang Anggota  INKINDO Sumatera Barat sehingga nanti akan terlihat total dari piutang dan sisa piutang tahun berjalan. Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INKINDO, DPP INKINDO Sumatera Barat dapat lebih tegas memberikan sanksi kepada anggota yang belum melunasi kewajibannya selama tahun berjalan. Sanksi dapat diberikan  secara  bertahap  dengan  memberikan  Surat  Peringatan  I  hingga  Surat Peringatan  III.  Dalam  proses  penagihan  piutang  kepada  anggota  INKINDO  Sumatera Barat,  sebaiknya  DPPH  langsung  mengunjungi  dan  bertanya  kepada  anggota  yang bersangkutan  perihal  kendala  yang  dialami  oleh  anggota  dalam  proses  pelunasan kewajiban sebagai anggota.

## Ucapan Terimakasih
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia - Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Dan juga kepada orangtua, adik dan keluarga yang selalu mendukung penulis  dalam menyelesaikan skripsi  dan  jurnal.  Bapak  Hidayatul  Ihsan,  S.  E.  Ak,  M.  Sc,  Acc,  Ph.  D,  CA  selaku  Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Bapak Firman Surya, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua  Prodi  DIV  Akuntansi.  Ibu  Josephine  Sudiman,  SE.,  M.  Acc.  Ak.,  Ph.  D  selaku Pembimbing I dan Ibu Lisa Amelia Herman, SE., M. Si selaku Pembimbing II. Terimakasih juga  penulis  ucapkan  kepada  partner  yang  selalu  memberikan  semangat  dan  motivasi dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi dan jurnal ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Referensi
[1] Mardiasmo. (2000). Akuntansi Keuangan Dasar Edisi 2. Yogyakarta : BPFE.
[2] Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : IAI.
[3] Martani,  Dwi.  (2012).  Akuntansi  Keuangan  Menengah  Berbasis  PSAK  Jilid  1. Salemba Empat. Jakarta.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
[4]   Kardiyanti, Novi Arie. (2017). Penerapan Pengendalian Intern Penjualan Kredit dalam Upaya Meminimalisir Piutang Tidak Tertagih pada PT. Supralita Mandiri Cabang Sidoarjo. Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.
[5] Makaria, Beni, dkk. 2015. Evaluasi Atas Sistem Akuntansi Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas Sebagai Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi pada PT. Kasin Malang). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 1 No. 1 Januari 2015.
[6] Krisdayanti,  Debby  R,  Rustam  Hidayat  dan  Dwi  Atmanto.  2018.  Efektifitas Pengelolaan Piutang Untuk Meningkatkan Laba Perusahaan (Studi kasus pada PT. Nusantara Surya Sakti Malang). Jurnal Administrasi Bisnis , 56(1), 137-145.
[7] Mulyadi. (2013). Sistem Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta.
[8] Baridwan,  Zaki.  2004. Intermediate  Accounting .  Edisi  Kedelapan.  Cetakan Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
[9] Abdul  Halim.  2000.  Sistem  Pengendalian  Manajemen,  Cetakan  Pertama.  YKPN. Yogyakarta.
[10]   Syakur, S. A. 2015. Intermediate Accounting . Jakarta: A V Publisher.
[11]  Munir. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Erlangga.
[12]  Baridwan, Z. 2008. Sistem Akuntansi Penyusutan Prosedur dan Metode. Edisi 12. Jakarta : Erlangga.
[13]  Naryono,  E.  2020.  Pengaruh  Piutang  Dagang  Terhadap  Likuiditas  Perusahaan pada PT. Graha Tumarima Kota Sukabumi. In Jurnal Keuangan.
[14]   Veronica, D., & Jaya, H. 2018. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas dari  Piutang  Pada  Perusahaan  Jasa  Ekspedisi  di  PT.  Trans  Multi  Cargo. Measurement : Jurnal AKuntansi .
[15]   Wardianingsih,  S.  S.  2016.  Analisis  Pengelolaan  Piutang  Sebagai  Tindak  Lanjut Kebijakan Penjualan Kredit. Ekonomi dan Kewirausahaan.
[16]  Kieso,  Donald.  E,  Weygandt,  Jerry.  J  (Alih  Bahasa  oleh  Emil  Salim  SE).  2012. Intermediete Accounting . Jilid 1, Edisi Keduabelas. Erlangga. Jakarta.
[17]  Hery. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah I. Edisi 1, Cetakan Pertama. PT. Bumi Aksara. Jakarta.