Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 6 Juni 2018

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  KAWASAN  TANPA  ROKOK  DI  KOTA CIREBON (STUDI KASUS DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN)
Agus Supriyadi dan Widyanto
PASCA Universitas Swadaya Sunan Gunung Jati Cirebon Email: : doktoragus17@gmail.com

## Abstrak
Terciptanya  kualitas  udara  yang  sehat  dibutuhkan  suatu  usaha  yang  konkrit, misalnya  dengan  mengendalikan  berbagai  sumber  dari  pencematan  udara.  Salah satu  upaya  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  kegiatan  secara  terstruktur  dan kontinyu.  Upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi terhadap subyek pencemar  udara, misalnya adalah para subyek perokok. Untuk itu pemerintah kota Cirebon membuat kebijakan dengan Peraturan Daerah (Perda) No 8  tahun  2015  mengenai  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR).  Melalui  kebijakan  ini pemerintah  daerah  mengatur  warganya  untuk  hidup  sehat,  dengan  menjaga lingkungan  dari  pencemaran  dan  menghargai  hak  orang  lain  dari  pencemaran udara.  Karena  pada  dasarnya  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  mendapatkan lingkungan sehat, baik dari sisi jasmani maupun rohani (dari sisi sosial). Kemudian dari  pada  itu,  setiap  warga  bertanggungjawab  untuk  menciptakan  hidup  sehat  dan mewujudkannya,  memajukan  kesehatannya,  serta  mempertahankan  kesehatan termasuk  lingkungannya.  Dalam  kajian  ini,  peneliti  akan  meneliti  tentang implementasi kebijakan Perda tersebut tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Lebih lanjut  peneliti  akan  mengkaji  hambatan  apa  saja  dalam  proses  implementasinya serta  dan  upaya  mengatasi  faktor  penghambat  implementasi  kebijakan  (KTR) tersebut di kantor Dinas Perhubungan kota Cirebon. Dengan demikian penelitian ini akan  dilaksanakan  di  kantor  Dinas  Perhubungan  kota  Cirebon.  Penelitian  ini termasuk  jenis  kualitatif  dengan  menggali  informasi  melalui  pengajuan  pertanyaan atau  wawancara,  observasi  langsung,  dan  studi  keperpustakaan.  Studi  lapangan dilakukan  melalui  wawancara  dengan  pegawai  Dinas  Perhubungan  kota  Cirebon. Studi  keperpustakaan  diperoleh  dari  referensi  buku-  buku,  peraturan  perundang- undangan,  dokumen-dokumen.  Dalam  teori  Merilee  S.  Grindle  keberhasilan implementasi  kebijakan  dapat  dipengaruhi  oleh  dua  masalah,  hal  tersebut diantaranya  adalah  masalah  konten  dari  kebijakan  tersebut  dan  lingkungan implementasinya.  Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam implementasi  kebijakan  daerah  pelaksanaannya  dinilai  sudah  cukup  berhasil  akan tetapi masih kurang optimal karena masih adanya oknum yang melanggar peraturan daerah  tersebut  meskipun  demikian  terdapat  beberapa  perubahan  positif  yang dirasakan baik oleh pegawai di Dinas Perhubungan kota Cirebon itu sendiri.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan dan Kawasan Tanpa Rokok

## Pendahuluan
Bagi  makhluk  hidup,  udara  memiliki  fungsi  yang  begitu  penting.  Apalagi  bagi kehidupan  manusia,  udara  menjadi  kebutuhan  primer  bagi  kehidupannya.  Karena  itu, udara  menjadi  masalah  pokok  dan  utama  bagi  perkembangan  dan  kelanjutan  hidup manusia.  Namun  udara  seringkali  tidak  disadari  oleh  manusia  bahwa,  ia  merupakan properti  yang  sangat  krusial.  Oleh  karena  itu,  udara  perlu  dijaga  dan  diciptakan sehingga  dapat  memberikan  efek  baik  atau  positif  bagi  kehidupan  manusia.  Udara seringkali  tercemar  oleh  lingkungan  atau  manusia  yang  tidak  memiliki  kesadaran terebut. Karena itu dibutuhkan suatu upaya untuk mengembalikan kembali udara yang sehat. Untuk menjaga kualitas udara, maka butuh usaha-usaha untuk mengendalikannya. Yakni dengan cara mengendalikan sumber pencemaran udara, serta aktivitas lain yang berpotensi untuk mencemari udara. Hal tersebut salah satunya adalah aktivitas  merokok.  Merokok  adalah  suatu  aktivitas  pencemaran  udara,  dan  dapat merugikan  orang  lain  didekatnya.  Kandungan  pada  rokok  memiliki  suatu  zat  adiktif yang  sangat  berbahaya  bagi  kesehatan  manusia.  Karena  di  dalamnya  terdiri  dari  4000 lebih  bahan  kimia,  dengan  rincian  200  bahan  bakunya  beracun  serta  43  jenis  bahan lainnya  dapat  menyebabkan  kanker  bagi  pengguna  dan  orang  didekatnya.  Udara  yang mengandung asap rokok bisa membahayakan kesehatan orang yang ada diruangan atau lingkungan terdekat.  Walaupun merokok merupakan hak dari setiap orang namun  hak ini juga mengandung kewajiban adanya penghargaan hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih.
Dasar hukum yang mengatur kawasan bebas rokok, secara khusus untuk wilayah Kota  Cirebon  adalah  PERDA  No  8  tahun  20015  mengenai  Kawasan  Tanpa  Rokok (KTR).  Dalam  peraturan  tersebut  setiap  warga/  masyarakat  memiliki  tanggungjawab dan  kewajiban  untuk  menghargai  hak  orang  lain.  Melalui  kebijakan  ini  pemerintah daerah  mengatur  warganya  untuk  hidup  sehat,  dengan  menjaga  lingkungan  dari pencemaran  dan  menghargai  hak  orang  lain  dari  pencemaran  udara.  Karena  pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan sehat, baik dari sisi jasmani  maupun  rohani  (dari  sisi  sosial).  Kemudian  dari  pada  itu,  setiap  warga bertanggungjawab  untuk  menciptakan  hidup  sehat  dan  mewujudkannya,  memajukan kesehatannya,  serta  mempertahankan  kesehatan  termasuk  lingkungannya.  Dengan lingkungan  yang  sehat,  bersih  dan  terjaga  dapat  terwujud  kehidupan  yang  sehat  pula.
Dengan  menerapkan  KTR  di  lingkungan  pelayanan  kesehatan,  pendidikan  (formal), tempat bermain  anak, angkutan umum, serta tempat lain  yang sudah ditetapkan dalam peraturan.
KTR merupakan kawasan yang secara legal formal dijaga dari pencemaran udara, dan  secara  tegas  dilarang  untuk  merokok,  mempromosikan  atau  bahkan  menjualnya. Tujuan  Pemerintah  memberlakukan  dan  penerapan  KTR  ini  secara  khusus  untuk meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  dari  sisi  kesehatan.  Artinya  hal  tersebut merupakan  kewenangan  dan  sekaligus  kewajiban  pemerintah  untuk  menciptakan  dan meningkatkan  cara  hidup  masyarakat  yang  sehat.  Melalui  kebijakan  tersebut, pemerintah  mengatur  dan  menciptakan  lingkungan  yang  sehat,  bersih,  aman,  serta nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari balita, anak-anak, remaja, sampai pada  masyarakat  lanjut  usia.  Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  membuat kebijakan KTR adalah sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk melindungi generasi muda  dari  bahaya  Narkotika,  Psikotropika  dan  Zat  Adiktif  (NAPZA).  Dengan demikian, kebijakan KTR tersebut perlu di dukung oleh semua pihak atau stake holder , mulai  dari  tokoh  masyarakat  sampai  pada  pihak  pemerintah  yang  berperan  untuk membuat  kebijakan  dan  mensosialisasikannya.  Tanpa  ada  dukungan  dari  masyarakat, tentu  kebijakan  pemerintah  tersebut  hanya  sebuah  “ isapan  jempol ”  saja,  yang  tidak menimbulkan efek bagi kesehatan hidup masyarakat.
Tempat kerja adalah bagian dari dari tujuh tempat yang jadi perhatian pemeritah dalam  menerapkan  kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok.  Tempat  kerja  tersebut  terutama ada  dilingkungan  kantor  pemerintah  daerah,  atau  dinas  pemerintah.  Karena  itu  Dinas Perhubungan  Kota  Cirebon  termasuk  dalam  kantor  dinas  pemerintah  yang  telah mendukung PERDA (KTR). Dengan adanya PERDA KTR secara khususnya di Dinas Perhubungan  dapat  mendukung  pelaksanaan  KTR  secara  efektif.  Penerapan  kebijakan KTR  juga  mesti  didukung  dengan  kepatuhan  dan  kepedulian  pegawai  mengenai kebijakan  tersebut,  sehingga  Kebijakan  pemerintah  tentang  area  tanpa  rokok  nantinya akan  mampu  menciptakan  lingkungan  kerja  dengan  udara  yang  segar.  Maka  peneliti disini  mengambil  judul  “Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Kota (KTR) Cirebon (Studi kasus di Kantor Dinas Perhubungan)”.

## Metode Penelitian

## 1. Teknik Pengumpulan Data
Adapun  teknik  pengumpulannya  adalah  melalui  beberapa  cara,  hal  tersebut diantaranya:
1. Studi Kepustakaan
2. Studi Lapangan
a. Observasi
b. Wawancara
Kemudian alat pengumpul datanya, peneliti memilih menggunakan wawancara.
Khususnya di dalam melakukan wawancara adalah:
1. Buku  catatan,  sebagai  alat  pembantu  peneliti  dalam  mencatat  data  dari  hasil percakapan dengan narasumber.
2. Alat recorder, sebagai alat pembantu peneliti dalam merekan kegiatan wawancaran dengan  narasumber  sehingga  informasi  atau  data  yang  didapatkan  dari  lapangan tidak terlewat.

## 2. Teknik Pengujian Keabsahan Data
Setelah  mendapatkan  data,  peneliti  akan  mengcross  cek  ulang  data  yang didapatkan  melalui  teknik  pengujian  data.  Dengan  metode  ini  peneliti  akan mendapatkan data  yang valid. Menurut Patton (dalam Moleong, 2014:330) Triangulasi dengan  sumber,  artinya  metode  ini  akan  membandingkan  keterangan  atau  data  hasil wawancara.  Melalui  metode  triangulasi  sumber  data,  peneliti  akan  mendapatkan  data atau  hasil  wawancara  yang  valid  dan  obyetif.  Karena  informasi  atau  data  yang didapatkan  dari  tiga  sumber  yang  berbeda,  sehingga  akan  kecil  kemungkinan  data tersebut  subyektif. Dengan demikian metode triangulasi sumber ini memiliki beberapa tahapan, hal tersebut diantaranya adalah:
1) Membandingkan dan mengkomparasikan data hasil observasi dan wawancara
2) Mengkonfirmasi data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pendapat umum
3) Meng-cross  cek  dan  membandingkan  data  hasil  penelitian  dengan  keadaan sebenarnya setiap waktu
4) Mengkonfirmasi  pendapat  seseorang  dengan  pandangan  halayak  umum,  baik  para akademis, biasa maupun pihak pemerintah mengenai keabsaan data.
5) Mengkonfirmasi data wawancara dengan konten dokumen secara simultan.

## 3. Teknik Analisis Data
Analisis  Data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  termasuk  dalam  jenis data  kualitatif.  Yang  termasuk  ke  dalam  data  kualitatif  adalah  kata-kata  yang dikumpulkan melalui berbagai metode. Metode tersebut diantaranya adalah dengan cara wawancara, observasi, intisari dokumen dan lain- lain) dan diproses sebelum digunakan melalui  pencatatan.  Dalam  teknik  analisis  data  kualitatif,  dapat  dilakukan  dengan  cara mereduksi data, menyajikan data dan dan penarikan kesimpulan.
1) Reduksi Data
2) Display Data 3) Verifikasi Data
4) Penarikan Kesimpulan
4. Lokasi dan Jadwal Penelitian

## a. Lokasi Penelitian
Lokasi pada penelitian ini adalah di Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Adapun alasan  penulis  memilih  lokasi  penelitian  di  Puskesmas  Manggari  Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan dikarenakan adanya:
1) Karena terdapat masalah sama dengan aturan antara peraturan dengan pelaksanaan.
2) Data yang dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh.
3) Letak lokasi yang sangat strategis dan terjangkau oleh penulis

## b. Jadwal Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa tahap. Tahap pertama termasuk ke dalam tahap persiapan. Tahap kedua adalah bagian dari tahap  penelitian,  penerjunan  ke  lapangan.  Tahap  ketiga  adalah  bagian  dari  tahap akhir  yakni  dengan  mengolah  data,  serta  menyusun  data  kedalam  bentuk  laporan penelitian.  Dari  berbagai  tahapan  penelitian  tersebut,  peneliti  akan  mengestimasi waktu  penyelesaian selama  empat bulan, dimulai dari bulan Februari 2018 sampai dengan Mei 2018.

## Hasil dan Pembahasan

## Kawasan Tanpa Rokok
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Salah Kebijakan pengendalian tembakau yang lain adalah  terlaksananya  kebijakan  PERDA  No  8  tahun  2015.  KTR  merupakan  kawasan
sterilisasi  dari  aktivitas  yang  berhubungan  atau  menimbulkan  pencemaran  udara. Sebagai bentuk usaha untuk mensterilkan dari aktivitas merokok dan segala jenis yang berhubungan dengannya, mulai dari produksi hingga penjualannya. Pemerintah daerah dalam  hal  ini  ingin  menciptakan  daerah  yang  sehat  dari  polusi  dan  termasuk  di dalamnya  asap  rokok.  Oleh  karenanya,  pemerintah  melalui  program  KTRnya ditetapkan dalam peraturan sehingga dapat diterapkan dan dilaksanakan serta didukung oleh  semua  lapisan  masyarakat,  mulai  dari  pejabat  pemerintah  hingga  masyarakat umumbiasa.  Pelaksanaan    dan  penerapan  kebiajakan  KTR  tersebut  tidak  ada  artinya jika  tidak  didukung  oleh  semua  lapisan  masyarakat  tersebut.  Tantangan  paling  utama dalam  penerapan  PERDA  KTR  ini  ada  pada  setiap  masing-masing  elemen.  Yaitu bagaimana  masyarakat  merespon  dan  menyambut  kebijakan  tersebut  dengan  penuh kesadaran dan keinginan untuk menaatinya. Adapun ketentuan dari tempat-tempat yang masuk  dalam  daftar  KTR  adalah,  kawasan  umum  seperti  dalam  angkutan  umum, lingkungan  pendidikan/  sekolah  serta  jenis  ruang  belajar  lainnya,  dan  tempat-tempat lain yang sudah diatur dalam ketentuan PERDA KTR.
Dalam  PERDA  KTR  No  8  tahun  2015  dimaksudkan  bahwa  tujuan  adanya kebijakan  ini  adalah  untuk  memberikan  hak  asasi  bagi  warga  masyarakat  untuk mendapatkan  lingkungan  yang  bersih,  sehat,  dan  aman.  Kewajiban  pemerintah  untuk melindungi  hak-hak  masyarakat,  sebagai  dasar  dari  lahirnya  PERDA  KTR.  Membuat program  yang  mendukung  perbaikan  kehidupan  masyarakat  dari  berbagai  sisi,  baik kesejahteraan,  keamanaan,  kesehatan  dan  lain  sebagainya.  Pemerintah  menetapkan KTR sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dari dampak buruk asap rokok, baik secara  langsung  maupun  tidak.  Dalam  keadaan  tertentu,  pengolahan  kantor  termasuk dalam ruang lingkup KTR dapat memfasilitasi ruangan atau area khusu untuk merokok.
Dalam  Peraturan  Daerah  Kawasan  Tanpa  Rokok  ini,  pemerintah  memiliki tanggungjawab  untuk  menertibkan  setiap  wilayahnya.  Adapun  daerah  atau  tempat- tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok adalah sebagai berikut;
1. Fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tempat proses belajar mengajar
3. Tempat anak bermain
4. Tempat ibadah
5. Angkutan umum
6. Tempat kerja
7. Tempat umum
Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Dinas  Perhubungan  Kota Cirebon  telah  berjalan  selama  beberapa  tahun  terakhir  setelah  PERDA  KTR diterbitkan.  Sebagai  tempat  kerja  yang  ditetapkan  maka  Dinas  Perhubungan dinyatakan  Kawasan  yang  disterilakan  dari  aktivitas  yang  berhubungan  dengan masalah rokok, baik dari kegiatan menggunakanya sampai pada pembuatan atau proses produksi  rokok.  Pengimplementasian  PERDA  KTR  tersebut  pada  dasarnya  telah disosialisasikan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Cirebon.  Setelah disosialisasikannya  Peraturan  daerah  tersebut  maka  setiap  tempat  yang  ditetapkan harus menjalankan kebijakan.
Implementasi PERDA KTR pada Dinas Perhubungan kota Cirebon telah berjalan tetapi  dalam  implementasinya  masih  ada  pegawai  yang  kurang  mematuhi  aturan wilayah  yang  telah  ditentukan  untuk  bebas  rokok  dengan  melanggar  atau  tidak mempedulikan peraturan tersebut. Sosialisasi oleh Pamong Praja kota Cirebon kepada Dinas  Perhubungan  kota  Cirebon  melalui  berbagai  teknik  yaitu  melalui  sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

## Teori Menurut Grindle
Keberhasilan  dalam  menerapkan  kebijakan  menurut  Grindle  (2011:93)  dapat dilihat  dari  dua  masalah  variabel  besar  yang  melatar  belakanginya,  hal  tersebut diantaranya adalah masalah konten dari peraturan serta dan lingkungan implementasi. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
1. Berbagai manfaat yang bisa diterima oleh sasaran masyarakat;
2. Perubahan lingkungan yang dicita-citakan dan menjadi tujuan kebijakan;
3. Program yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran;
4. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan  implementornya dengan rinci;
5. Apakah sebuah program didukung sumberdaya yang memadai.
Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:
a. Seberapa  besar  kekuasaan,  kepentingan,  dan  strategi  yang  dimiliki  oleh  para aktor  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan;karakteristik  institusi  dan rezim yang sedang berkuasa;
b. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
Faktor  Pendukung  dalam  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kawasan  Tanpa Rokok.  Berdasarkan  data  yang  ditemukan  ada  beberapa  faktor  pendukung  dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cirebon, diantaranya :
1. Sudah  adanya  sosialisasi  di  Dinas  Perhubungan.  Polisi  Pamong  Praja  kota Cirebon sudah melakukan sosialisasi kepada para pegawai di Dinas Perhubungan kota Cirebon.
2. Adanya  kerjasama  dengan  instansi  pemerintahan  dan  swasta  untuk  menerapkan Peraturan Daerah. Adanya kerjasama dengan memasang  rambu-rambu seperti tanda  atau peringatan dilarang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok.
3. Dinas  Perhubungan  Kota  Cirebon  sudah  terdapat smoking  area. Di  Dinas Perhubungan  kota  Cirebon  itu  sendiri  sudah  terdapat  area  untuk  merokok  yang dinamakan Gazebo.
Faktor  Penghambat  dalam  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kawasan  Tanpa Rokok
Terdapat pula faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, diantaranya :
1. Tempat khusus merokok yang jarang digunakan.
Ruangan  khusus  merokok  yang  kurang  berfungsi  atau  jarang  digunakan  karena masih  adanya  pegawai  yang  tidak  mengetahui  adanya  ruangan  untuk  merokok tersebut.
2. Kurangnya  kesadaran  pegawai  akan  kenyamanan  dan  kesehatannya.  Kurangnya kesadaran  pegawai manfaat   dari peraturan daerah kawasan tanpa rokok tersebut agar lingkungan disekitar dinas
perhubungan kota Cirebon menjadi segar dan tidak tercemar asap rokok.
3. Masih  terdapat  pegawai  yang  belum  mematuhi  peraturan  tersebut.  Terdapat pegawai yang  belum  mematuhi  peraturan  kawasan  tanpa  rokok  artinya  masih
ada pegawai yang merokok di ruangan atau di area kawasan tanpa rokok.

## Hukum  Dalam  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  8  tahun  2015  tentang Kawasan Tanpa Rokok di kota Cirebon
Hukum  yang  berlaku  dalam  peraturan  daerah  Kota  Cirebon  Nomor  8  Tahun 2015 Tentang Kawasan  Tanpa Rokok ada beberapa point  yang pada intinya mengarah pada sanksi administratif dan ketentuan penyidik.
Dalam  Peraturan  Daerah  Kawasan  Tanpa  Rokok  yang  tertulis  adanya  sanksi denda  uang  sebesar  Rp.100.000,00  (seratus  ribu  rupiah)–  Rp.10.000.000,00  (sepuluh juta  rupiah)  dan  ada  pula  dengan  ancaman  pidana  kurungan  selama  3  –  30  hari. Sebagaimana  dalam  realitasnya,  di  Dinas  Perhubungan  kota  Cirebon  mempunyai smooking  area dan  berdasarkan  data  yang  didapatkan  peneliti,  jika  ada  pegawai  yang melanggar Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Perhubungan kota Cirebon, pegawai yang merokok tidak pada tempatnya, merokok didalam ruangan yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok dan ketahuan  merokok disembarangan atau di  dalam kantor Dinas  Perhubungan, penegakan hukum  yang terjadi  di Dinas Perhubungan kota Cirebon adalah sebatas level peringatan, teguran saja, tidak adanya pemberlakuan untuk sanksi berupa denda atau uang.
Peneliti  tidak  menemukan  adanya  sanksi  denda  berupa  uang  dan  ancaman kurangan  yang  berlaku  dalam  peraturan  daerah  Kota  Cirebon  nomor  8  tahun  2015 tentang  kawasan  tanpa  rokok  di  Dinas  Perhubungan  kota  Cirebon  penanggungjawab hanya sebatas memberikan peringatan dan teguran saja .

## Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok
Ada  beberapa  upaya  dalam  mengatasi  faktor  penghambat  Peraturan  Daerah  Kawasan Tanpa Rokok pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon, antara lain:
1. Penanggung  jawab  di  Dinas  Perhubungan  kembali  memberikan  sosialisasi  tentang Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok kepada para pegawai.
Dengan melakukan sosialiasi  kembali  yang dilakukan oleh penanggung jawab  agar para    pegawai  lebih  mengerti  dengan  adanya  Kawasan  Tanpa  Rokok  yang  telah ditetapkan  di  Dinas  Perhubungan  kota  Cirebon  dan  juga  dengan  sosialisasi  ini kemungkinan  besar  para  pegawai  akan  lebih  mendengarkan  dibandingkan  dengan
sosialiasi yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Cirebon karena sosialisasi ini dilakukan oleh atasannya sendiri.
2. Memberikan sanksi berupa denda. Dengan memberikan sanksi berupa denda  maka para  pegawai  yang  melanggar  Peraturan  Daerah  Kawasan  TanpaRokok  pun kemungkinan  besar  tidak  akan  melakukan  pelanggaran  lagi  dikarenakan  jera  sudah diberikan  sanksi  berupa  denda,  jika  para  pegawai  masih  melakukan  pelanggaran sanksi berupa denda pun seharusnya lebih besar lagi.
3. Meningkatkan komunikasi tentang ruangan khusus merokok Masih  adanya  pegawai  yang  belum  mengatahui  bahwa  di  Dinas  Perhubungan  kota Cirebon  terdapat  ruangan  khusus  merokok  yang  bernama  Gazebo  oleh  karena  itu ruangan khusus merokok jarang digunakan para pegawai.
4. Meningkatkan kesadaran para pegawai manfaat dari kawasan tanpa rokok.
Dengan  cara  meningkatkan  kesadaran  para  pegawai  agar  mengetahui  manfaat  dari kawasan  tanpa  rokok  tersebut  agar  para  pegawai  lebih  mematuhi  peraturan  daerah kawasan tanpa rokok.

## Kesimpulan
Dari  berbagai  pemaparan  hasil  pembahasan  penelitian  tersebut  mengenai masalah  penelitian,  peneliti  mendapatkan  suatu  beberapa  kesimpulan.  Hal  tersebut diantaranya adalah:
1. Implementasi  Kebijakan  PERDA  No  8  Tahun  2015  mengenai  Kawasan  Tanpa Rokok  (KTR)  masih  belum  optimal  sebagaimana  terlihat  dari  pembahasan sebelumnya masih ada oknum atau pegawai yang belum taat dan mengikuti peratura daerah tersebut. artinya  masih  ada pegawai  yang merokok sembarang di  area  KTR dan  pula  masih  ada  pegawai  yang  belum  mengetahui  bahwa  di  kantor  Dinas Perhubungan  kota  Cirebon  terdapat  tempat  untuk  merokok  yang  bernama  gedung gazebo.
2. Faktor-faktor penghambat dalam Implementasi PERDA No 8 tahun 2015 adalah:
a. Masih  kurangnya  kesadaran  pegawai  akan  kenyamanan  dan  kesehatan  dari PERDA KTR tersebut;
b. Tempat khusus merokok yang jarang digunakan karena masih ada pegawai tidak
tau ruangan khusus merokok tersebut;
c. Masih adanya pegawai yang tidak mengikuti dan patuh PERDA KTR.
3. Upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi  faktor  penghambat  Implementasi Kebijakan PERDA No 8 tahun 2015:
a. Penanggung jawab di kantor Dinas Perhubungan kembali melakukan sosialisasi PERDA KTR kepada seluruh anggota dan pegawai sehingga lebih mengerti dan lebih  mendengarkan  dibandingkan  sosialisasi  yang  dilakukan  Polisi  Pamong Praja kota Cirebon.
b. Bagi  para  pegawai  yang  melanggar  berulang  kali  seharusnya  diberikan  sanksi berupa denda tidak hanya diberikan peringatan atau teguran saja  sehingga para pelanggar tersebut jera dengan perbuatannya.
c. Meningkatkan  kesadaran  para  pegawai  akan  manfaat  dari  KTR,  dengan  cara meningkatkan  kesadaran  para  pegawai  agar  mengetahui  manfaat  dari  KTR dengan begitu para pegawai akan lebih mematuhi Kebijakan KTR tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Abdul  Wahab,  Solichin.  2005. Analisis  Kebijaksaan  dari  Formulasi  ke ImplementasiKebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Agustino.  2006. Implementasi  Kebijakan  Publik  Model  Van  Meter  Van  Horn:  The Policy . Jakarta
AG  Subarsono.  2009. Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Budi  Winarno,  2007. Kebijakan  Publik:  Teori  dan  Proses  Edisi Revisi.  Yogyakarta: Media Pressindo.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys.Yogyakarta: Gava Media.
Joko Widodo. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
Moleong,  2011. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Nugroho. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Kebijakan . Gramedia. Jakarta.
Sahya Anggara, 2014. Kebijakan Publik , Jakarta. Penerbit: CV Pustaka Setia.
Sumaryadi  Nyoman  I.  2005. Efektifitas  Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Daerah. Jakarta: Citra Utama.
Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. Implementasi Kebijakan Publik . Bandung: AIPI.
Tangkilisan,  Hesel  Nogi.  2003. Implementasi  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Lukman Offset YPAPI.

## Undang-undang
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
Peraturan Daerah Kota Cirebon No 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok

## Internet
http://bappeda.cirebonkota.go.id/tag/pe mkot-cirebon-perda-8-2015/
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_ Daerah_(Indonesia)
http://stoprokokitusehat.blogspot.co.id/2 016/04/undang-undang-kawasan- tanpa- rokok-ktr.html