Magister  Ilmu  Pemerintahan,  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta,  Jl.  Brawijaya,  Geblangan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183.
Email: syamsulbahri100296@gmail.com

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.6, No. 2, 2021 DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11650
Tuntutan  Aktor  Daerah  dan  Analisis  Kelayakan  Dalam  Wacana Otonomi Khusus Maluku Utara
Syamsul Bahri Abd. Rasyid 1 , Titin Purwaningsih 2

## 1,2 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Dikirimkan: 4 Juli 2021 Direvisi: 25 September 2021 Diterbitkan: 29 September 2021

## Pendahuluan
Kesepakatan  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  rupanya menimbulkan  tarik  ulur  hubungan  pusat-daerah  penuh  dengan  pertimbangan  politis dan ekonomi. Kehadiran desentralisasi yang asimetris, pun tidak terlepas dari adanya pertimbangan politik dan ekonomi. Pemberian status istimewa dan khusus dapat dilihat sebagai  bentuk  asimetrisme  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  disintegrasi  bangsa (Rahman, 2018; Umasangaji et al., 2020). Debat sekitar desentralisasi asimetris, diawali oleh  Charles  Tarlton  (1965)  dari  University  of  California  USA,  yang  diadopsi sekaligus diperbaiki  oleh  John  Mc  Garry  (2007),  dan  diikuti  oleh  berbagai  pakar  di  Indonesia,

## INTISARI
Berkaca pada UUD 1945 pasal 18B ayat (1) bahwa negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, maka Maluku Utara pun  memiliki  hak  untuk  menuntut  status  otonomi  khusus.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menunjukkan  kecemburuan  aktor  Maluku  Utara  serta  uji  kelayakan  Maluku  Utara  untuk menjadi daerah otonomi khusus. Metode kualitatif-studi pustaka digunakan dalam penelitian ini  dengan  melihat  sebaran  wacana  di  media  berita  online  dan  dokumen-dokumen  yang berkaitan  dengan  masalah  penelitian.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  landasan  historis, budaya, disparitas, dan  kelautan  merupakan  usulan  yang paling sering diusulkan  para aktor pendukung  status  otonomi  khusus  Maluku  Utara.  Kendati  demikian,  aspek-aspek  ini  juga dimiliki  oleh  daerah  lain.  Di  samping  itu,  aktor-aktor  yang  tidak  terlalu  mendukung  status otonomi khusus, berpendapat bahwa yang menjadi prioritas adalah masalah kejelasan Sofifi (Ibukota  Maluku  Utara)  yang  sampai  sekarang  masih  berstatus  kecamatan,  serta  masalah- masalah lain yang lebih urgen. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan studi lapangan pada delapan  kabupaten  lain  di  Maluku  Utara  yang  sama  sekali  tidak  disinggung  dalam  sebaran media pemberitaan online.

## KATA KUNCI
Aktor Daerah; Kelayakan; Otonomi Khusus; Maluku Utara.
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih
diantaranya Cornelis Lay (2010) yang secara lebih elaboratif menyebut sejumlah alasan, yakni: tantangan yang bersifat politik, terutama yang terkait dengan regional questions ; keunikan budaya dan perbedaan alur kesejahteraan, termasuk perlindungan bagi kaum minoritas; tantangan teknokratik managerial, yakni keterbatasan kapasitas suatu daerah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan; masalah competitivennes suatu bangsa dengan berbasis daya saing suatu daerah khusus; adanya risiko bagi wilayah tertentu, utamanya yang terletak di perbatasan (Suharyo, 2016).
Pada  prinsipnya,  setiap  daerah  di  Indonesia  memiliki  kekhususan  masing- masing, namun tidak semuanya bisa dikategorikan asimetris karena pemberian status khusus atau istimewa memiliki alasan tersendiri. (Aziz et al., 2019). Desain desentralisasi asimetris  menjadi  pilihan  kebijakan  nasional  untuk  mengatur  sejumlah  daerah  pada tingkatan  provinsi,  yang  dikarenakan  pada  alasan  tertentu,  sehingga  mendapatkan desain kewenangan dan distribusi sumber daya yang berbeda (UGM, 2012). Tujuan dari desentralisasi  asimetris  adalah  untuk  membuka  ruang  gerak  implementasi  dan kreativitas  provinsi  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  di  luar  ketentuan  umum  dan khusus  yang  berlaku  nasional  (Sanur,  2020).  Menurut  Veljanovski  (2010),  kebijakan asimetris bermakna dosis perlakuan yang berbeda dalam interaksi antara pemerintah pusat  dan  daerah,  di  mana  kebijakan  ini  bertujuan  menjadi  “lem  perekat‟  untuk menjaga  stabilitas  politik  dan  integritas  kewilayahan  negara.  Alasan  di  balik pemberlakuan  kebijakan  desentralisasi  asimetris  adalah  untuk  efisiensi  anggaran negara,  mendekatkan  pemerintahan  daerah  dalam  rangka  fasilitasi  pelayanan  dasar publik dan pembangunan sosial-ekonomi, serta penghormatan terhadap konstitusi yang mengakui perbedaan karakteristik daerah dalam suatu negara (PPN/Bappenas, 2016).
Desentralisasi  asimetris,  kerap  diberikan  sebagai  jalan  tengah  atas  potensi negatif  (misalnya  konflik  SARA,  separatisme,  kesenjangan  sosial,  hingga  masalah pemerataan  pembangunan)  yang  berkembang  dalam  sosio-kultural  masyarakat setempat. Struktur pelaksanaan pemerintahan daerah semacam ini sedikit tersembunyi , karena dibungkus dalam istilah daerah khusus, otonomi khusus, dan daerah istimewa. Desentralisasi  asimetris  menyeruak  ke  permukaaan  sebagai  solusi  atas  realitas penerapan  desentralisasi  yang  tidak  merata  di  seluruh  daerah  di  Indonesia. Desentralisasi asimetris menjadi opsi dari konsep desentralisasi yang berlaku di Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  (DKI  Jakarta),  Papua,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY),  dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Pratama, 2015).
Pemberian status daerah khusus pada Jakarta, lebih kepada faktor manajemen kota (administratif) karena posisinya sebagai ibu kota negara. Pada kasus Aceh, Papua, Papua  Barat,  pemberian  status  otonomi  khusus  dikarenakan  faktor  politik  untuk meredam  konflik  vertikal  dengan  pemerintah  pusat  yang  diwarnai  dengan  isu ketimpangan  pembangunan  yang  parah  sehingga  mendorong  keinginan  separatisme, sedangkan  Yogyakarta  diberikan  status  daerah  istimewa  karena  untuk  menghargai faktor  historis  dan  budaya  (Suryani  et  al.,  2020).  Daerah  yang  memiliki  status desentralisasi  asimetris,  memiliki  dua  konsekuensi  yaitu:  pertama,  secara  politik  dan administratif,  daerah-daerah  tersebut  memiliki  kewenangan  yang  lebih  besar dibandingkan  daerah  dengan  status  otonomi  biasa.  Kedua,  secara  fiskal,  dengan pengecualian DKI Jakarta, daerah dengan status otonomi khusus dan istimewa diberikan
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih
kapasitas  keuangan  dari  pemerintah  pusat  yang  lebih  besar  daripada  daerah  dengan status otonomi biasa (Nasution, 2016).
Kebijakan  otonomi  khusus  selain  dikaitkan  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dengan  lebih  mendekatkan  pelayanan  publik,  mendorong proses demokratisasi, dan partisipasi publik lebih luas, juga adalah untuk memperkuat kapasitas  dan  tanggung  jawab  daerah  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  lokal dengan  segala  potensi  dan  kreativitas  yang  dimiliki  daerah,  yang  juga  dihubungkan dengan tujuan untuk mempertahankan dan memperkuat NKRI (Achmady, 2020). Daerah semakin  merasa  bahwa  kekhasan  yang  dimilikinya  membutuhkan  perlakuan  yang berbeda.  Saat  ini,  kebutuhan  desentralisasi  asimetris  muncul  walau  masih  menjadi wacana  sekelompok  masyarakat  di  daerah  yang  bersangkutan,  bahkan  cenderung semakin  menguat  di  masa-masa  yang  akan  datang  (Fatmawati,  2018),  salah  satunya adalah Maluku Utara. Hal ini diperkuat juga dengan wilayah timur lain yang telah diberi status  otonomi  khusus  yakni  Papua  dan  Papua  Barat,  yang  turut  menimbulkan kecemburuan  aktor-aktor  Maluku  Utara  untuk  menuntut  status  otsus  bagi  Maluku Utara.
Kecemburuan  ini,  berdasar  pada  daerah  Papua  yang  merupakan  bagian  dari wilayah  kekuasaan  Kesultanan  Tidore  (Hasrianti,  2016;  Viartasiwi,  2018;  Anugerah, 2019; Suryani et al., 2020). Historisitas Papua-Maluku Utara, memantik kecemburuan aktor  lokal  Maluku  Utara,  dengan  alasan;  secara  historis  Papua  merupakan  wilayah kekuasaan dari Kesultanan Tidore, jasa Tidore terkait masuknya Papua dalam pangkuan NKRI, Soa Sio yang menjadi ibu kota pertama Papua, dan Sultan Tidore Zainal Abidin Sjah (Sultan Tidore ke-35) yang merupakan gubernur pertama Papua (Fatgehipon & Utomo, 2020), sehingga mendorong para aktor lokal Maluku Utara untuk menuntut status otsus (Fadli,  2019b).  Bahkan,  pada  perayaan  hari  jadi  Tidore  ke-913  pada  12  April  2021 kemarin, keinginan agar Maluku Utara menjadi daerah otonomi khusus kembali keluar dari mulut Sultan Tidore, Husain Sjah, dengan alasan komitmen Tidore untuk Indonesia serta  aspek  budayanya  (Lamaau,  2021).  Pada  penelitian  (Habibi  &  Zuhriyanti,  2019), kecemburuan  yang  sama  juga  dirasakan  Kalimantan  Timur,  menyusul  diperolehnya pengakuan  atas  Aceh  dan  Papua  sebagai  daerah  otonomi  khusus.  Mereka mempertanyakan  status  otsus  Aceh  dan  Papua  yang  sejatinya  sarat  akan  gerakan separatisme,  sementara  Kalimantan  Timur  “yang  taat”  tidak  mendapat  pengakuan tersebut.
Banyak aktor-aktor Maluku Utara yang menilai bahwa Maluku Utara layak untuk mendapatkan  status  otsus  dengan  alasan-alasan  seperti  landasan  historis,  adat  dan budaya, kesenjangan, hingga sektor kelautan. Bahkan, sebelumnya Sultan Husain Alting Sjah  pernah  mengatakan  bahwa  saat  ini  otsus  merupakan  kebutuhan  yang  sangat mendasar  bagi  masyarakat  Maluku  Utara  (Malut.kabardaerah.com,  2017).  Pada  titik yang paling ekstrem, Dewan Otonomi Khusus Provinsi Maluku Utara yang dideklarasikan pada  5  oktober  2019  lalu,  bahkan  memberikan  pilihan  “otsus”  atau  “referendum” (Poskomalut.com, 2019). Kendati demikian, Sultan Tidore menginginkan agar tuntutan otsus yang digulirkan, dilakukan secara konstitusional.
Berdasarkan kecemburuan para aktor lokal Maluku Utara seperti yang dijelaskan di  atas,  maka  penelitian  ini  akan  berupaya  untuk  menggambarkan  alasan  di  balik kecemburuan  aktor  lokal  sehingga  turut  memperjuangkan  status  otsus,  serta  segi
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih
kelayakan Maluku Utara dalam mengupayakannya. Wacana tuntutan otonomi khusus Maluku Utara akan dianalisis dengan memberangkatkan pemahaman secara normatif dengan  melihat  pasal  18B  ayat  1  UUD  1945,  bahwa; “Negara  mengakui  dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa  yang  diatur  dengan  undang- undang”, serta  standar-standar  lainnya  yang sudah lebih dulu tersematkan kepada daerah-daerah yang telah mendapatkan status khusus/istimewa. Prinsip yang terkandung dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menjamin pluralisme  antar  daerah,  sehingga  dimungkinkan  adanya  pola-pola  pengaturan  yang bersifat pluralis di bawah konsep NKRI (Alivia, 2019).

## Gambar 1. Kerangka Teori
Sumber: Diolah peneliti (2021)
Penelitian sebelumnya tentang kecemburuan daerah terhadap status otonomi khusus  yang  diberikan  kepada  daerah  lain,  juga  pernah  dilakukan  oleh  Habibi  & Zuhriyanti  (2019)  tentang  kecemburuan  Kalimantan  Timur  terhadap  status  otonomi khusus  yang  diberikan  kepada  Aceh  dan  Papua,  dimana  penelitian  ini  didasari  pada alasan sumber daya alam yang tida k seimbang antara “yang diambil” dan “imbalannya”. Kendati  demikian,  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  tuntutan  otonomi  khusus  oleh Kalimantan Timur masih setengah hati karena terdapat pertentangan di internal daerah, seperti SDM yang belum mendukung, rasionalitas tuntutan otsus Kalimantan Timur yang masih lemah argumentasi, tuntutan otsus yang belum solid dan dianggap merupakan “dagangan politik”.
Dalam penelitian Suryani et al. (2020), menjelaskan tentang aktor-aktor di balik tuntutan  otonomi  khusus  Maluku  Utara  dan  Bali,  yang  dianalisis  menggunakan  teori powercube John  Gaventa.  Adapun  perbedaan  penelitian  ini  dengan  dua  penelitian sebelumnya tersebut, terletak pada komposisi permasalahan penelitian, di mana dalam penelitian  ini,  peneliti  akan  mendeskripsikan  tentang  kecemburuan  aktor-aktor  lokal terhadap  status  otonomi  khusus  Papua  (landasan  historis)  yang  kemudian dikombinasikan dengan uji kelayakan terkait tuntutan otonomi khusus Maluku Utara, dengan melihat wacana-wacana yang tersebar  di media pemberitaan online maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.
Artikel  penelitian  ini  diliputi  oleh  analisis  terhadap  tuntutan  otonomi  khusus Maluku Utara yang mengacu pada prinsip yang terkandung  dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang menjadi acuan dari daerah-daerah yang menuntut status khusus dan istimewa.  Lebih  lanjut,  pengkategorian  dilakukan  dengan  melihat  aktor  yang
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih
mendukung  serta  menolak  status  otonomi  khusus  Maluku  Utara,  dengan  melihat standar-standar pemberian status khusus/istimewa yang telah dimiliki oleh daerah yang lebih dulu mendapat status khusus/istimewa, maupun kekhususan-kekhususan tertentu yang hanya dimiliki oleh Maluku Utara, serta alasan dari seberapa urgen otonomi khusus harus didorong oleh para aktor daerah Maluku Utara.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kombinasi  kualitatif-studi  pustaka,  yang selanjutnya  diulik  secara  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan mengumpulkan  data/informasi  secara  komprehensif  sehingga  memungkinkan  bagi peneliti  untuk  memahami  fenomena-fenomena  secara  menyeluruh  (Hardani  et  al., 2020:  41-42),  sementara  studi  pustaka  sendiri  merupakan  rangkaian  aktivitas  yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, lalu mencatat serta mengolah bahan penelitian (Supriyadi, 2016).
Gambar 2. Jenis penelitian kualitatif-studi pustaka (alur penelitian)
Sumber: (Darmalaksana, 2020)
Data-data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  literatur  berupa  jurnal ilmiah, berita online tentang tuntutan otonomi khusus Maluku Utara, hingga dokumen- dokumen  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian.  Setelah  pengumpulan  data literatur,  peneliti  akan  mendeskripsikan  hasil  temuan  dengan  cermat  mengenai fenomena  yang  diteliti.  Literatur  yang  dikumpulkan  akan  dibaca  satu-persatu  untuk selanjutnya  menjawab  tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai.  Adapun  penjelasan mengenai karakteristik atau sifat dari sebuah fenomena merupakan pokok  penelitian yang menjadi kekhasan dari metode deskriptif (Zaluchu, 2020).

## Hubungan Maluku Utara dan Papua
Secara historis-antropologis, Maluku Utara dan Papua memiliki hubungan yang sangat intim. Hubungan korelatif-kausatif antara orang-orang di Papua dengan daerah lainnya (terutama Tidore), menjadi momentum yang tidak terpisahkan dari rangkaian perjalanan sejarah yang sangat panjang (Salim & Nugroho, 2021). Koentjaraningrat dan Prof.  Dr.  Harsya  W.  Bachtiar  dalam  Winarto  dan  Indrani  (2017)  misalnya, mengungkapkan  bahwa  pertemuan  pertama  antara  orang-orang  pribumi  Irian  Barat dengan  masyarakat  dari  luar  Irian  adalah  ketika  Sultan  Tidore  memperluas  vasal- vasalnya (Winarto & Indrani, 2017).
Sejauh  penelusuran  peneliti  pada  sejumlah  literatur-literatur  akademik,  di antara  empat  Kesultanan  yang  ada  di  Maluku  Utara  tersebut,  tiga  kesultanan  di antaranya  memiliki  relasi  historis  dengan  Papua,  yakni  kesultanan  Tidore  (Nomay, 2019), Ternate (Novitasari, 2020), dan Bacan (Hasrianti, 2016; Dewi et al., 2019). Selain itu, kajian tentang masuknya agama islam di tanah Papua, pun banyak merujuk pada ketiga kesultanan tersebut (Hasrianti, 2016). Namun, kebanyakan dari literatur-literatur
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih
tersebut,  serta  wacana  oral  yang  berkembang  di  masyarakat  adalah  hubungan Kesultanan  Tidore  dan  Papua.  Hubungan  ini  berjalin  erat  terutama  saat  Islamisasi  di tanah Papua pada awal abad ke-16 serta penyebaran agama Kristen lewat dua orang misionaris berkebangsaan Belanda dan Jerman, Carl Williem Ottow dan Johann Gottlob Geissler, berkat bantuan Sultan Tidore pada tahun 1885 M (Kholill, 2016; Saputra, 2017). Bukti kecil keakraban keduanya ini, misalnya tercermin dalam sejarah kesultanan, yang menuturkan  dalam  museum  memorial  kesultanan  Tidore, Sonyine  Malige, bahwa masyarakat  Raja  Ampat  merupakan  peranakan  Kesultanan  Tidore  (Malawat,  2018). Pada masa awal kekuasaan kesultanan Tidore mengkooptasi wilayah Papua, kesultanan pun  mengangkat  penguasa-penguasa  lokal  berdasarkan  kebijakan  politik  yang dikeluarkan oleh pihak Kesultanan Tidore (Nawir et al., 2020).
Peresmian pembentukan Provinsi Irian Barat, dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 39 pada tanggal 17 Agustus 1956, meliputi  wilayah  Irian  Barat  yang  masih  diduduki  Belanda  dan  daerah  Tidore,  Oba, Weda, Patani, beserta Wasile di Maluku Utara. Sebagai gubernur pertama, di angkatlah Zainal  Abidin  Sjah  oleh  Soekarno,  yang  waktu  itu  beribukota  di  Soa  Sio,  Kota  Tidore Kepulauan, dan pelantikannya dilakukan pada tanggal 23 September 1956 (Winarto & Indrani, 2017), yang selanjutnya melalui SK Presiden RI No. 220/Tahun 1961, pada 4 Mei 1962,  beliau  ditetapkan  sebagai  Gubernur  tetap  Provinsi  Irian  Barat.  Keputusan Soekarno  untuk  memasukkan  Irian  Barat  ke  dalam  pangkuan  Indonesia  yang  dapat tercapai  berkat  jasa  Sultan  Zainal  Abidin  Sjah  tersebut,  beralasan  pada  wilayah  Irian Barat  dan  pulau-pulau  sekitar  yang  merupakan  wilayah  kekuasan  kesultanan  Tidore sejak ratusan tahun yang lalu. Atas dasar tersebut, sehingga tidak berlebihan bila secara kultural-historis, Sultan Tidore Husain Alting Sjah dan anggota Senator asal Papua Barat, Mamberob  Rumakiek,  pernah  mengatakan  bahwa  berbicara  Papua  berarti  berbicara Tidore.
Dalam  catatan  historisnya,  pada  1962  oleh  PBB,  Sultan  Zainal  Abidin  Sjah diundang  untuk  membicarakan  tentang  tanah  Papua,  dimana  pertemuan  tersebut dilaksanakan di puncak Malino, Sulawesi Selatan bersama Belanda, atau lebih dikenal dengan  nama New  York  Agreement atas  Papua.  Dalam  pertemuan  tersebut,  Sultan Tidore Zainal Abidin Sjah ditawari tiga opsi, yakni; Tidore dan Papua merdeka dan pisah dari  Indonesia,  Tidore  dan  Papua  mau  ikut  Belanda  dengan  jaminan  kesejahteraan kedua  wilayah  tersebut  dijamin  tujuh  turunan  oleh  Belanda,  dan  Ketiga,  Tidore  dan Papua kembali bergabung dengan Indonesia. Sultan Tidore kemudian memilih opsi yang ketiga,  yang  kemudian  pada  bulan  Mei  1962  pemerintah  Belanda  menyerahkan kedaulatan tanah Papua (Irian Barat) ke pangkuan Indonesia. Lebih lanjut, pada 1963, Provinsi Irian Barat kemudian dipindahkan dari Soa Sio ke daratan tanah Papua, yang beribukota di Soekarno Pura (Jayapura). Catatan ini, kemudian sering diutarakan ulang oleh  Sultan  Husain  Alting  Sjah  dalam  setiap  pertemuan-pertemuan  yang  membahas tentang  hubungan  Kesultanan  Tidore  dan  Papua,  sebagai  refleksi  historis  atas  jasa Kesultanan Tidore pada Indonesia. Bahkan, dalam penegasan yang lain, Sultan sering mengungkapkan  bahwa  tanpa  jasa  Kesultanan  Tidore  waktu  itu,  maka  bukan  tidak mungkin kalau sepertiga dari wilayah Indonesia saat ini tidak termasuk dalam bagian dari NKRI.
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih

## Tuntutan Otonomi Khusus dan Kecemburuan Maluku Utara
Pada tahun 2005, Maluku Utara turut menyuarakan tuntutan otonomi khusus. Tuntutan  ini  kemudian  berlanjut  dan  diwujudkan  dalam  program  legislasi  nasional (prolegnas) tahun 2018 untuk periode 2015-2019 sebagai Rancangan Undang-Undang tentang  Daerah  Kepulauan  (RUU  DK)  yang  pada  prinsipnya  membangun  daerah kepulauan  melalui  pendekatan  khusus,  yakni  pendekatan  regional  berbasis  kelautan. Kendati demikian, Maluku Utara tidak hanya ingin diakui wilayahnya berdasarkan basis kelautan tetapi juga berdasarkan aspek historisnya yang turut memberikan kontribusi bagi NKRI saat kemerdekaan. Hal inilah yang kemudian berlanjut dan masih digaungkan tuntutan otsusnya hingga kini  (Suryani et al., 2020; 84). Bahkan, tuntutan ini kembali diingatkan pada saat perayaan Hari jadi Tidore ke-913 oleh Sultan Tidore Husain Alting Sjah, pada 12 April 2021 lalu (Lamaau, 2021).
Kecemburuan  aktor-aktor  daerah  hampir  kebanyakan  bermuara  pada  jasa Kesultanan  Tidore  dalam  membebaskan  tanah  Papua  (Irian  Barat)  yang  merupakan wilayah vasalnya dari tangan Belanda sehingga masuk ke dalam pangkuan Indonesia. Tuntutan otsus ini, awalnya kembali mengemuka setelah diadakannya pertemuan oleh sejumlah  tokoh  perjuangan  pemekaran  Provinsi  Maluku  Utara  di  Ternate  pada  5 Oktober  2019.  Pertemuan  ini  sekaligus  mendeklarasikan  Dewan  Otonomi  Khusus Maluku  Utara  serta  sebagai  refleksi  20  tahun  pemekaran  Provinsi  Maluku  Utara. Terbentuknya Dewan Otsus Maluku Utara ini merupakan titik tolak (salah satunya) dari aspek historis Maluku Utara yang memiliki jasa besar dalam membantu masuknya Papua ke dalam pangkuan NKRI. Mereka menilai bahwa pemerintahan yang dijalankan negara terlalu sentralistis, serta dalam segi politik dan ekonominya, dirasa pemerintah pusat telah mengooptasi pembangunan Maluku Utara yang ujung-ujungnya hanya untuk para pemangku kepentingan di pusat (Fadli, 2019a).
Dewan  Otsus  Maluku  Utara  juga  menegaskan  pilihan  “otonomi  khusus”  atau “referendum”, sebagaimana yang pernah mereka lakukan dahulu hingga mendapatkan status  otonomi  daerah  untuk  provinsi  Maluku  Utara.  Penegasan  pilihan  ini  dapat diketemukan juga pada daerah yang telah mendapatkan status otonomi khusus terlebih dahulu seperti Papua  dan Aceh. Sementara itu,  Yogyakarta yang dikenal luas sebagai daerah yang mendapatkan status istimewa karena aspek historis dan budayanya, juga pernah mengambil jalan serupa ketika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Ratu Yogyakarta yang juga merupakan anggota DPD RI, menyerukan Yogyakarta tetap istimewa  atau  referendum.  Sehingganya,  selain  Jakarta,  status  otonomi  khusus  yang didapatkan  oleh  Aceh,  Papua,  Papua  Barat,  dan  Yogyakarta,  adalah  kebijakan kompromistis  antara  negara  dan  daerah  terkait,  untuk  meredam  gejolak  yang mengancam  integrasi  bangsa  (Noer,  2019).  Kendati  demikian,  Sultan  Tidore  Husain Alting Sjah menolak jalan tersebut, karena dinilai melanggar amanat dari para leluhur sehingga sultan lebih memilih untuk bisa mendapatkan status otonomi khusus secara lebih terhormat (konstitusional).
Lebih lanjut, faktor relasi historis antara kesultanan-kesultanan di Maluku Utara dengan Papua yang kerap disinggung oleh para aktor di Maluku Utara saat berbicara tentang tuntutan otsus Maluku Utara, menandakan adanya kecemburuan Maluku Utara terhadap Papua yang telah mendapatkan status otonomi khusus sejak tahun 2001. Jasa Sultan  Tidore  Zainal  Abidin  Sjah  dalam  mengintegrasikan  daerah-daerah  vasal
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih
Kesultanan Tidore yang berdekatan dengan pulau Tidore, yang kemudian ditunjuk oleh Soekarno  untuk  menjadi  Gubernur  pertama  Irian  Jaya  (Papua)  menjadi  alasan  yang paling  kuat  atas  kecemburuan  aktor-aktor  di  Maluku  Utara.  Kecemburuan  ini  dapat terlihat  pada  statement-statement  para  aktor  di  Maluku  Utara  seperti  Sultan  Husain Alting, Hamid Muhammad, serta puluhan aktor yang tergabung dalam Dewan Otonomi Khusus Maluku Utara.

## Kelayakan
Secara normatif, tuntutan otonomi khusus Maluku Utara pun berdasarkan pada pasal  18  B  ayat  (1)  UUD  1945,  bahwa: “Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan - satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan  undang- undang” . Mengenai  kriteria  daerah  istimewa  dan  daerah  otonomi khusus,  Mahkama  Konstitusi  (MK)  telah  menafsirkan  bahwa  pasal  18  B  ayat  (1), menekankan mengenai nama satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau  bersifat  istimewa  menurut  MK,  adalah  jika  dikaitkan  dengan  hak  asal-usul  dan kesejarahan  daerah  tersebut  sebelum  lahirnya  NKRI  dan  latar  belakang pembentukannya. Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU VIII/2010  yang  menyatakan:  “Menurut  Mahkamah,  penetapan  nama  suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khusus haruslah dengan kriteria yang berbeda. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa, jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut, sejak sebelum lahirnya NKRI,  sedangkan  suatu  daerah  ditetapkan  sebagai  daerah  khusus  jika  kekhususan itu terkait  dengan  kenyataan  dan  kebutuhan  politik  yang  karena  posisi  dan  keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah la innya” (Hilal, 2017).
Tafsiran MK tersebut, dapat disimpulkan bahwa status istimewa suatu daerah dapat  terlihat  sesuai  dengan  hak  asal-usul  dan  tetap  diakui  (berdasarkan  sejarah), sedangkan daerah khusus diberikan kepada suatu daerah dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan (bersifat fleksibel) atau keadaan suatu negara. Sebagai pemisalannya adalah status otonomi khusus yang didapatkan Aceh dan Papua yang didapatkan karena adanya gerakan  separatisme  yang  mengancam  keutuhan  negara.  Lebih  lanjut,  apabila menunjukkan  landasan  historis,  bahwa  daerah  mempunyai  suatu  sejarah  yang  dapat dipertanggungjawabkan,  pengakuan  tentang  hak  asal-usul  suatu  daerah.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  Maluku  Utara  juga  termasuk  jika  ingin  mendapatkan  status istimewa  maupun  daerah  khusus  namun  dengan  catatan  harus  mampu membuktikannya secara historis dan keilmuan, atau kegentingan apa yang mendesak sehingga Maluku Utara harus mendapatkan status sebagai daerah istimewa/khusus.
Tabel 1. Aktor beserta alasan tentang tuntutan otonomi khusus
Aktor Statement (alasan) singkat Sultan  Husain  Alting  Sjah (Sultan Tidore ke-37, sekaligus anggota DPD RI dapil Malut) Keinginan  untuk  mendapatkan  status  otsus  yang  harus  dilakukan dengan  cara  terhormat  serta  beradab  dengan  melihat  pada  faktor adat  dan  budaya,  serta  kontribusi  Kesultanan  Tidore  dalam membebaskan  Papua  dari  tangan  Belanda  untuk  kemudian mengintegrasikannya ke dalam NKRI.
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih
Tuntutan  Aktor  Daerah  dan  Analisis  Kelayakan  Dalam Wacana Otonomi Khusus Maluku Utara Hasby Yusuf (Inisiator Dewan Otonomi Khusus Maluku Utara) Meleburnya empat Kesultanan di Maluku Utara (Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo) ke dalam NKRI serta jasa Kesultanan Tidore dalam membebaskan Irian Barat (Papua) dari tangan Belanda. Dewan Otonomi Khusus Maluku  Utara (Kumpulan aktivis dan tokoh-tokoh Maluku  Utara  yang  pernah memperjuangkan status otonomi daerah provinsi Maluku  Utara  pada  tahun 1999) Historisitas,  adata  dan  budaya,  disparitas,  adalah  alasan  untuk menuntu status otonomi khusus. Bahkan, dengan beranggotan tokoh- tokoh dan aktivis-aktivis yang memperjuangkan Maluku Utara untuk mendapatkan  status  otonomi  daerah  pada  1999,  mereka  berupaya untuk memperjuangkan status otonomi khusus. Pada titik yang paling ekstrim adalah “Otsus” atau “Referendum”.
Muhamad Asghar Saleh (Direktur LSM Rorano Maluku Utara) Kontribusi Kesultanan Tidore untuk pembebasan Irian Barat, adat dan budaya,  serta  minimnya  perhatian  pusat  terhadap  daerah  menjadi alasan untuk menuntut status otsus Maluku Utara. King Faisal Sulaiman (Akademisi Maluku Utara) Sistem nomenklatur dan kelembagaan utama, pengelolaan keuangan, bidang agraria/pertanahan (mengadopsi skema otsus dan dana otsus di  Papua,  Aceh  dan  Yogyakarta)  sebagaimana  dipaparkan  dalam bukunya yang berjudul “Maluku Utara Menuju Otonomi Khusus dalam NKRI (2017)”
Basri Salama (Anggota DPD RI dapil  Maluku  Utara  periode 2014-2019) Disparitas  antara  wilayah  barat  dan  wilayah  timur  Indonesia  serta perhatian yang kurang terhadap wilayah timur. Sofyan  Daud (Anggota  DPRD Provinsi Maluku Utara) Historisitas,  budaya,  dan  kontribusi  Maluku  Utara  akan  eksistensi NKRI.  Motivasi  mendorong  otsus  agar  adanya  kesetaraan  antara kepala  daerah  dan  parlemen  daerah  dengan  dewan  adat  (pihak Kesultanan). Dino  Umahuk (Akademisi Universitas  Muhammadiyah Maluku Utara) Sumber  daya  alam  yang  hanya  dieksploitasi  dan  kebijakan  yang sentralistis  menjadi  motif  di  balik  tuntutan  otsus.  Tuntutan  otsus dimaksudkan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dan  kesejajaran daerah Maluku Uara dengan daerah lain di Indonesia. Hamid  Muhammad (Wakil Walikota  Tidore  Kepulauan periode 2010-2015) Peran  Sultan  Zainal  Abidin  Sjah  (Sultan  Tidore  ke-35)  dengan memasukkan  seluruh  wilayah  kekuasaannya  (Pulau  Tidore, Halmahera, Seram, dan Papua) ke dalam NKRI. Hendra  Kasim (Akademisi Universitas  Muhammadiyah Maluku Utara) Historisitas,  adat  dan  budaya,  serta faktor  luas  wilayah laut  Maluku Utara  yang  lebih  besar  dari  wilayah  daratan  dapat  menjadi  alasan yang  kuat  untuk  mendorong  otsus.  Namun,  masih  banyak  hal  yang lebih urgen dibanding sekadar mendorong otsus, salah satunya adalah kejelasan  status  Ibu  Kota  Provinsi  (Sofifi)  yang  tak  kunjung  arah lintangnya.  Selanjutnya  adalah,  motif  di  balik  tuntutan  otsus,  yang apabila  tuntutan  otsus  ini  hanya  sekadar  budget,  maka  tidak  perlu untuk diperjuangkan. Hal ini dapat dilihat pada Papua dan Aceh. Muhktar  Adam (Akademisi Universitas Khairun Ternate) Mengapresiasi langkah para aktivis Maluku Utara dalam mendorong otsus.  Namun  yang  paling  urgen  adalah  kejelasan  status  Ibu  Kota Provinsi, Sofifi, yang hingga kini belum dimekarkan (masih berstatus Kecamatan). Sumarlin  Maate (Pengamat Hukum,  Sosial,  dan  Politik Maluku Utara) Selain  kekhusan  Malut  yakni  luas lautan  yang  lebih  besar dari daratan, tidak ada pendekatan lain yang dapat dijadikan alasan untuk mengotsuskan Maluku Utara. Kasman  H.  Ahmad (Ketua
Umum  Forum  Komunikasi Alumni  Ikatan  Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara) Maluku Utara memiliki SDA, SDM, budaya, historis, maupun geopolitik dan  geostrategis.  Hanya  saja,  Maluku  Utara  memerlukan  kajian mendalam untuk meyakinkan pemerintah pusat agar diberikan status otonomi khusus.
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih
Tuntutan  Aktor  Daerah  dan  Analisis  Kelayakan  Dalam Wacana Otonomi Khusus Maluku Utara Robert Endi Jaweng [Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)] Tuntutan otsus dari berbagai daerah sebaiknya tidak perlu dipenuhi. Jika tuntutan otsus berlandaskan pada kekhasan daerah dan sejarah, maka  akan  semakin  banyak  daerah  yang  akan  menuntut  status otonomi khusus. Nora  Eka  Putri (Pengamat politik  lokal  dan  otonomi daerah,  Universitas  Negeri Padang) Permintaan  otsus  yang  diajukan  berbagai  daerah  belum  menjadi sesuatu  yang  perlu  diprioritaskan.  Apalagi,  daerah-daerah  ini  tidak memiliki daya tawar menawar yang kuat. Tuntutan otsus ini hanyalah untuk  kepentingan  elit-elit  lokal  saja,  sementara  mayoritas masyarakatnya berkemungkinan tidak memikirkan otsus. Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam  Negeri  periode  2014- 2019, sekarang menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Tuntutan Otsus harus didasarkan pada kajian yang mendalam. Kajian tersebut  harus  melibatkan  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah, DPR, DPRD,  dan  perwakilan  rakyat. Otsus  tidak  bisa dituntut  secara tiba-tiba.
Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber media berita online (2021)

## 1. Landasan Historis
Landasan yang paling sering diutarakan dan termuat di media tentang tuntutan otonomi khusus Maluku Utara, adalah landasan historis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya  bahwa  Kesultanan  Tidore  mempunyai  kontribusi  besar  terhadap pembebasan Irian Barat, yang tokoh sentralnya adalah Sultan Zainal Abidin Sjah, yang kemudian  menjadi  gubernur  pertama  provinsi  Irian  Barat.  Bagi  aktor-aktor  yang mendukung  pemberian  status  otonomi  khusus  Maluku  Utara  berdasarkan  landasan historis  ini,  kontribusi  Kesultanan  di Moloku  Kie  Raha (Ternate,  Tidore,  Bacan,  dan Jailolo)  yang  melebur  ke  dalam  NKRI,  serta  kontribusi  kesultanan  Tidore  dalam membebaskan  Irian  Barat  dari  tangan  Belanda  lewat  jasa  Sultan  Zainal  Abidin  Sjah, sudah selayaknya diakui oleh negara dengan memberikan status otonomi khusus. Hal ini misalnya dapat terlihat pada catatan  Suryani et al., (2020), bahwa walau tuntutan otonomi khusus telah ditindaklanjuti dalam Prolegnas tahun 2018 untuk periode 2015- 2019  [pada  Maret  2021  lalu  telah  masuk  dalam  daftar  Prolegnas  Prioritas  2021 (dpr.go.id,  2021)]  sebagai  Rancangan  Undang-Undang  Percepatan  Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK), namun oleh beberapa aktor Maluku Utara, mereka lebih memilih  otsus  Maluku  Utara  karena  dinilai  lebih  mengangkat  jati  diri  orang  Maluku Utara, menghargai kesultanan yang telah berjasa besar pada NKRI, meskipun mungkin nilai dana otsusnya akan lebih kecil dibandingkan nilai yang ditawarkan RUU DK. Hal ini senada dengan pernyataan pengamat politik lokal dan otonomi daerah dari Universitas Negeri  Padang  (UNP),  Nora  Eka  Putri,  bahwa  tuntutan  otsus  yang  dilakukan  oleh beberapa  daerah  di  Indonesia,  pada  dasarnya  hanyalah  kepentingan  elit-elit  daerah, sementara mayoritas rakyatnya tak memikirkan wacana otsus.
Lebih lanjut, menurut Hasby Yusuf, historisitas dan jasa besar kesultanan Tidore yang  membebaskan  Irian  Barat  dari  tangan  Belanda,  harus  dijadikan political  power untuk bisa mendapatkan status otonomi khusus, begitu pun dengan aktor-aktor daerah yang lain yang mendukung status otonomi khusus Maluku Utara. Kendati demikian, hal berbeda datang dari Robert  Endi Jaweng, yang  merupakan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), bahwa sebaiknya otonomi khusus dari daerah-daerah yang menuntut status kekhususan agar tidak perlu dipenuhi, karena hanya  akan  mendorong  daerah-daerah  lain  untuk  menuntut  hal  serupa  (landasan
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih
historis), seperti misalnya Sumatera Barat, yang memiliki kekhasan etnis Minangkabau dan banyak memberikan sumbangsih dalam perjuangan.

## 2. Aspek Budaya
Aspek  budaya  yang  dijadikan  alasan  untuk  menuntut  status  otonomi  khusus, sebetulnya  masih  memiliki  keterkaitan  yang  kuat  dengan  landasan  historis.  Hal  ini karena adanya historisitas empat Kesultanan di Maluku Utara, yang lebih dikenal dengan nama Moloku Kie Raha, yakni; Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Kendati demikian, nama Moloku Kie Raha sendiri, terkesan hanya menjadi nostalgia dan tidak menggambarkan  kontinuitas  sejarah  di  masa  kini.  Kondisi  ini  secara  gamblang  dapat diamati dari keberadaan institusi empat kesultanan tersebut, hanya kesultanan Ternate yang  eksis  tanpa  vakum.  Sementara  Kesultanan  Tidore  pasca  wafatnya  Sultan  Zainal Abidin Sjah pada 1967 mulai vakum, begitupun dengan Kesultanan Bacan sepeninggal Sultan Dede Muksin Usman SJah pada 1983. Adapun kesultanan Jailolo telah dianeksasi oleh  Kesultanan  Ternate  sejak  1620.  Selanjutnya,  setelah  gerakan  reformasi  1998, Kesultanan  Tidore  dan  Kesultanan  Bacan  pun  dihidupkan  kembali,  seolah  memberi kesan bahwa reformasi memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembangnya institusi- institusi  adat  termasuk  institusi  kesultanan.  Ruang  reformasi  itu,  rupanya memungkinkan untuk menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo yang menjadi bagian dari pilar Moloku Kie Raha, yang pada tahun 2002 akhirnya dihidupkan kembali sehingga konfigurasi Moloku Kie Raha pun menjadi lengkap: Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. (Mansur & Said, 2018)
Lebih  lanjut,  terdapat  juga  beragam  sub-etnik  di  Maluku  Utara  yang  sangat beragam, diantaranya etnik Modole, Pagu, Ternate, Makian Barat, Makian Timur, Kao, Tidore, Buli, Patani, Maba, Sawai, Weda, Gane, Kayoa, Bacan, Sula, Ange, Siboyo, Kadai, Galela, Tobelo, Loloda, Tobaru, dan Sahu  (Suryani et al., 2020). Sementara itu, untuk bahasa, dari berbagai penelitian yang dilakukan, data yang ditunjukkan pun bervariasi. Menurut  pencatatan  bahasa-bahasa  di  Maluku  Utara  yang  dilakukan  oleh  Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Khairun pada tahun 2008, terdapat 32 bahasa yang ada di Maluku Utara (Maricar & Duwila, 2017), sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia, terdapat 19 bahasa (tidak termasuk dialek dan  sub  dialek),  sementara  itu,  menurut  penuturan  Kepala  Kantor  Bahasa  Provinsi Maluku  Utara,  terdapat  36  bahasa  di  Maluku  Utara  pada  tahun  2015  yang  sudah teridentifikasi (Putra, 2015). Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan,  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  (BPPB),  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Gufran Ali Ibrahim, bahwa jumlah bahasa di Maluku Utara bervariasi melalui berbagai data (Duchlun, 2019).
Aktor-aktor  di  Maluku  Utara  kemudian  mengemukakan,  bahwa  Maluku  Utara bisa  mendapatkan  status  otonomi  khusus  karena  aspek  budayanya  yang  heterogen. Anggota  DPRD  Provinsi  Maluku  Utara  periode  2019-2024,  Sofyan  Daud  menganggap bahwa otsus diperlukan Maluku Utara untuk memberikan kesetaraan antara parlemen dan pemerintah dengan dewan-dewan adat (pihak Kesultanan) yang berbasiskan pada nilai dan budaya. Statemen yang sama juga datang dari Asghar Saleh yang menilai bahwa aspek  budaya  di  Maluku  Utara  yang  heterogen  dapat  menjadi role  model untuk memahami kemajemukan.
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih

## 3. Disparitas
Salah satu aspek yang mendorong aktor-aktor di Maluku Utara untuk menuntut status otsus adalah tidak adanya pemerataan pembangunan serta banyaknya sumber daya alam yang dikeruk dari tanah Maluku Utara, namun apa yang kemudian disetor ke pusat kemudian, tidak sebanding dengan apa yang telah mereka ambil. Asghar Saleh menyontohkan  eksploitasi  hutan  serta  pertambangan  di  Maluku  Utara  yang  hendak diberhentikan namun daerah tidak memiliki kuasa. Dalam pemaparan yang lain, Dino Umahuk pun menjelaskan hal serupa dengan menambahkan bahwa sumber daya alam Maluku Utara banyak dieksploitasi namun masyarakat disekitarnya masih tetap miskin. Hal  tersebut  menurutnya  karena  kebijakan  yang  sentralistik,  sehingga  menyebabkan posisi tawar pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alamnya sangat rendah. Statemen  yang  sama  datang  dari  Hasby  Yusuf  tentang  kooptasi  pemerintah  pusat terhadap pemerintah daerah, serta menyinggung wacana turunnya harga kopra pada 2018  lalu,  yang  justru  tidak  digubris  oleh  pemerintah  pusat  dan  malah  menawarkan perkebunan kelapa sawit dan investasi tambang.
Tabel 2. Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit (ha) tahun 2019 dan 2020 Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tahun 2020 Halmahera Barat 1440 1440 Halmahera Tengah 500 2580 Kepulauan Sula 1613 1613 Halmahera Selatan 5541 5541 Halmahera Utara 359 359 Halmahera Timur 1000 874 Pulau Morotai 756 756 Pulau Taliabu 2587 2587 Ternate 1195 1195 Tidore Kepulauan 5541 69858 Sumber: (BPS Maluku Utara, 2021a)
Berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh  BPS  Maluku  Utara,  luas  area  perkebunan kelapa sawit mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini dapat dianggap sebagai konfirmasi terhadap pernyataan aktor-aktor Maluku Utara bahwa perkebunan kelapa  sawit  semakin  digenjot  di  Maluku  Utara.  Lebih  lanjut,  berdasarkan  daftarnya, perusahaan tambang di Maluku Utara sendiri terdiri atas 105 perusahaan yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara. Hal ini dapat dilihat pada sebaran berita media online  dari  PT.  Indonesia  Weda  Bay  Industrial  Park  (IWIP)  yang  membuka  1.500 lowongan  kerja  (Kirana,  2021).  Hasilnya,  masyarakat  Maluku  Utara  pun  berbondong- bondong menyemuti perusahaan tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Pemberitaan ini  sekaligus  mengonfirmasi  pernyataan  Mukhtar  Adam  sebelumnya  bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara cukup baik, namun itu disokong oleh tambang, bukan  oleh  petani  kopra  (misalnya)  yang  rohnya  lebih  ada  pada  masyarakat  (Noer, 2019). Hal yang sama juga diwartakan oleh Cahyo Prayogo (2018) bahwa pertumbuhan ekonomi  Maluku  Utara  tercatat  sebagai  lima  pertumbuhan  tertinggi  di  kawasan
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih
Indonesia  setelah  Papua,  Papua  Barat,  Gorontalo  dan  Sulawesi  Selatan,  di  mana pertumbuhan tersebut ditopang oleh tambang (Prayogo, 2018).
Sementara  itu,  anggota  DPD  RI  dapil  Maluku  Utara  periode  2014-2019,  Basri Salama,  juga  mengatakan  bahwa  tuntutan  otsus  bermula  dari  realitas  yang memperlihatkan  kesenjangan  antara  wilayah  barat  dan  timur  Indonesia.    Basri membandingkan  perkembangan  ekonomi  antara  wilayah  barat  dan  timur,  dimana sumbangan  terkecil  datang  dari  pulau  Maluku  dan  Papua  yang  hanya  menyumbang 2,17% terhadap PDB Indonesia pada Triwulan II-2019, sementara Sumatera dan Jawa menjadi  yang  paling  besar  yakni  21,31%  dan  59,11%.  Hal  ini  memperlihatkan ketimpangan ekonomi, di tambah perekonomian Indonesia yang lebih banyak bergeliat di wilayah barat. Menurut Basri, fakta ini tidak sebanding dengan kekayaan alam yang telah dikeruk dari wilayah timur. Atas dasar tersebut, Basri menilai bahwa otsus bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

## 4. Aspek Kelautan dan Perikanan
Maluku Utara merupakan provinsi dengan luas wilayah 145.801,10 km, di mana 30,92% nya daratan dan 69,08%-nya adalah wilayah laut, yang sangat berpotensi untuk mengembangkan subsektor perikanan dan kelautan sebagai bagian program lumbung ikan nasional. Perairan Maluku Utara berada di empat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)  Indonesia,  yakni;  Teluk  Tolo  dan  Laut  Banda  (WPP  714),  Laut  Maluku,  Laut Halmahera dan Laut Seram (WPP 715), Utara Pulau Halmahera (WPP 716), serta Laut Pasifik (WPP 718) (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, 2018). Potensi ini, kemudian disambut pemerintah pusat yang berkeinginan untuk membuat kawasan Maluku  dan  Maluku  Utara  menjadi  lumbung  ikan  nasional.  Hal  ini  disampaikan  oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menjelaskan  bahwa  pemerintah  sedang  memfokuskan  pembangunan  di  provinsi Maluku  dan  Maluku  Utara,  yang  akan  dijadikan  sebagai  kawasan  produksi  ikan  yang nantinya  bisa  diekspor  langsung  ke  berbagai  negara,  mulai  dari  Eropa,  Asia,  Timur Tengah,  Amerika,  hingga  Australia  (Hikam,  2021).  Potensi  kelautan  Maluku  Utara dengan  perikanannya  ini  sesuai  dengan  data  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Wilayah Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Provinsi  Maluku  Utara  dan  BPS  Provinsi  Maluku Utara, bahwa dalam empat tahun terakhir data yang dirilis, hasil perikanan cenderung meningkat.
Tabel 3. Hasil perikanan Provinsi Maluku Utara Tahun Volume (ton) Nilai (Rp) 2016 254.871 3.866.770.805.000 2017 96.528,287 3.071.886.145.415 2018 142.519,861 2.427.778.340.050 2019 288.187 6.392.772.533.000 Sumber: (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, 2018; BPS Maluku Utara,
2021)
Menurut  penjabaran  Hendra  Kasim  (2019)  dan  Sumarlin  Maate  (2019), pengelolaan maksimal batas laut provinsi di Indonesia adalah 12 mil dari pantai pulau terluar, yang sebenarnya kontras dengan zona ekonomi eksklusif yang adalah 200 mil.
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih
Hendra  kemudian  membandingkan  Maluku  Utara  dengan  pulau-pulau  lain  di  bagian barat Indonesia seperti pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, yang luas daratannya lebih  besar  dibanding  luas  lautan,  kemudian  berkesimpulan  bahwa  Maluku  Utara memiliki kekhususan yang tak dimiliki daerah lain, yakni dari segi kelautannya yang lebih luas dari daratan sehingga berkemungkinan mendapatkan status ekonomi khusus.

## Bukan Prioritas
Wacana otonomi khusus Maluku Utara sebenarnya adalah perkembangan dari wacana  otonomi  khusus  Tidore.  Gagasan  ini  bermula  pada  tahun  2011  (pada kesempatan yang lain, Hasby Yusuf menyebut tahun 2013), yang dilatarbelakangi oleh usulan untuk pembentukan kota otonom Sofifi sebagai Ibu Kota Maluku Utara. Pihak kesultanan  yang  berpusat  di  pulau  Tidore  menolak  gagasan  tersebut  dengan  alasan Sofifi akan keluar dari kekuasaan Kesultanan Tidore jika dijadikan kota otonom. Selain itu, Sultan Tidore juga berharap Sofifi dibangun terlebih  dahulu sebelum dimekarkan. Sikap kesultanan ini didukung oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang juga tidak bersedia melepaskan Sofifi menjadi daerah otonom. Status Sofifi yag masih berada di bawah  kekuasaan  Kesultanan  Tidore  dan  Pemerintah  Kota  Kepulauan,  menjadi  salah satu  kendala  bagi  pemerintah  provinsi  untuk  mengurusi  Sofifi.  Padahal,  pemerintah Tidore sendiri sebenarnya dinilai tidak mampu mengurus Sofifi. Hal ini dapat terlihat dari tata kelola lingkungannya yang belum tertata layaknya sebagai sebuah ibu kota provinsi, hingga  ke  sektor  pelayanan  publik  yang  masih  belum  baik  (Suryani  et  al.,  2020). Permasalahan inilah yang menjadi sorotan dari aktor-aktor Maluku Utara seperti Hendra Kasim dan Mukhtar Adam, yang lebih memilih untuk mengurus kejelasan status Sofifi dibanding sekadar mendorong status otsus.
Lebih  lanjut,  keinginan  untuk  mendapatkan  status  otonomi  khusus  ini  dirasa berat  karena  pemerintah  provinsi  dan  pihak  kesultanan  tidak  satu  sikap  dalam menyuarakan otsus. Belum lagi dengan landasan kajian untuk menuntut status otonomi khusus yang belum terlalu kuat. Jika berlandaskan pada landasan historis, maka daerah- daerah lain di Indonesia juga memiliki latar historis dalam hal integrasi NKRI. Sementara itu,  bila  berlandaskan  pada  kesenjangan  sosial,  eksploitasi  sumber  daya  alam,  maka Kalimantan Timur justru lebih miris dibanding Maluku Utara  (Sucipto & Kadafi, 2016; Hilal, 2017). Begitu juga dengan alasan adat serta budaya yang heterogen, yang tidak lebih  beragam  dari  Bali,  yang  juga  menuntut  status  otonomi  khusus  (Suryani  et  al., 2020).  Sementara  untuk  segi  kelautan,  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  juga  menuntut status otonomi khusus, pun memiliki rasio perbandingan luas wilayah kelautan (96%) yang lebih besar dari daratan (4%) (Murdaningsih, 2015). Lebih-lebih, Maluku Utara juga termasuk  sebagai  salah  satu  wilayah  yang  masuk  dalam  Prolegnas tahun  2018  untuk periode 2015-2019 sebagai RUU PPDK, yang saat ini dikenal sebagai RUU DK, yang pada prinsipnya untuk membangun daerah kepulauan melalui pendekatan regional berbasis kelautan. Adapun RUU DK ini telah ditetapkan oleh DPR RI sebagai salah satu dari daftar 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, pada 23 Maret kemarin (dpr.go.id, 2021).
Lagi pula, jika mengutip pernyataan aktor-aktor yang cenderung kontra terhadap otonomi  khusus  Maluku  Utara,  seperti  Mukhtar  Adam,  serta  riset-riset  penelitian tentang daerah-daerah yang telah mendapatkan status kekhususan dan istimewa, pun tidak menunjukkan perubahan signifikan karena dana yang mengalir ke daerah, tidak
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih
menetes ke bawah serta belum dapat memenuhi tujuan dari regulasi otonomi khusus dan istimewa, misalnya Aceh (Maulana et al., 2018; Syahputra & Baiduri, 2018; Isnadi & Fikriah, 2019; Istanti et al., 2021) dan Papua (Nurmasari & Hafis, 2019; Anugerah, 2019; Korain  et  al.,  2020;  Ayunda,  2021;  Istanti  et  al.,  2021;  Rakia,  2021).  Lebih-lebih, mahasiswa-mahasiswa  Papua  juga  sedang  berupaya  untuk  melakukan  penolakan terhadap  perpanjangan  otsus  Papua.  Mereka  menilai  bahwa  otonomi  khusus  tidak berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  Papua  dan  merupakan  agenda politis  pemerintah  belaka  (CNN  Indonesia,  2021).  Selama  20  tahun,  otsus  Papua dianggap sebagai produk yang gagal, karena menurut mereka (terdiri dari 110 organisasi masyarakat Papua), fakta yang terjadi di lapangan, sektor-sektor ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan, justru tidak bermanfaat bagi rakyat Bumi Cenderawasih. Penolakan juga terjadi lewat petisi yang sudah dijalankan sejak Mei 2020 hingga April 2021 dengan jumlah 714.066 yang menandatangani petisi penolakan terhadap perpanjangan otsus Papua (Fundrika & Sari, 2021).
Lebih lanjut adalah persoalan Sofifi yang tidak jelas statusnya sebagai Ibu Kota. Sebagaimana  diketahui,  Sofifi  telah  ditetapkan  sebagai  ibu  kota  Maluku  Utara  sejak tahun  1999  lewat  Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  1999,  yang  ditetapkan  pada  4 Oktober  1999,  tentang  Pembentukan  Provinsi  Maluku  Utara,  Kabupaten  Buru,  dan Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat.  Sayangnya,  Sofifi  menghadapi  permasalahan sebagai ibu  kota  provinsi  karena  tidak  memiliki kepastian  administrasi  pemerintahan dan  tidak  adanya  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  (Bahfein,  2021).  Dalam  Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di  Provinsi  Maluku  Utara  secara  virtual  yang  dipimpin  langsung  oleh  Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada 2 Juni 2021, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian berupaya menjadikan Sofifi sebagai Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai langkah untuk permasalahan  Sofifi  sebagai  Ibu  Kota  Maluku  Utara  yang  sudah  tertunda  selama  22 tahun. Sebelumnya, rencana ini juga telah diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18  Tahun  2020  tentang  RPJMN  2020-2024  yang  ditetapkan  pada  17  Januari  2020, tentang  Pengembangan  Kota  Baru  2020-2024  Provinsi  Maluku  Utara  yang  telah ditetapkan menjadi Pembangunan Kota Baru di Sofifi (Maarif, 2021).
Akademisi  Maluku  Utara,  Mokhtar  Adam  dan  Hendra  Kasim,  menilai  bahwa permasalahan yang lebih urgen dan perlu menjadi perhatian utama pemerintah provinsi dibanding  mendorong  otonomi  khusus  (selain  status  kejelasan  ibukota  Sofifi)  adalah persoalan lingkungan yang rusak karena aktivitas pertambangan di Maluku Utara (Noer, 2019). Pada tahun 2017, Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai 313 izin, sementara pada tahun 2019 terdapat tambahan 96 IUP (Operasi Produksi) (Mahmud Ichi, 2020). Selain  izin  pertambangan,  Maluku  Utara  juga  tengah  berhadapan  dengan  ekspansi industri kelapa sawit di Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, serta Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan. Keberadaan industri tambang, sawit, dan kehutanan ini telah berdampak buruk bagi  masyarakat  dan  lingkungan  Maluku  Utara,  mulai  dari  perampasan  tanah, pencemaran  air  dan  udara,  hilangnya  wilayah  tangkapan  nelayan,  kriminalisasi  dan
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih
intimidasi, deforestasi hutan, erosi tanah, kerusakan biota laut, serta sedimentasi sisa- sisa galian penambang (JATAM, 2019; Orin, 2021).
Dalam  kacamata  penulis  sendiri,  aktor-aktor  Maluku  Utara  yang  terlibat  aktif untuk mendorong Maluku Utara menjadi daerah otonomi khusus, agar sebaiknya lebih dulu mengurusi hal-hal lain yang lebih urgen serta lebih penting dan mendesak, daripada mendorong  status  otsus  Maluku  Utara,  yang  sejatinya  belum  mempunyai  pijakan (naskah akademik tuntutan otsus) yang kuat.

## Penutup
Berkaca  pada  UUD  1945  pasal  18B  ayat  (1)  bahwa  negara  mengakui  dan menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat istimewa, maka Maluku Utara pun memiliki hak untuk menuntut status otonomi khusus. Berdasarkan  landasan  historisnya,  Maluku  Utara  memiliki  andil  besar  dalam mengintegrasikan diri (bersama Papua) ke dalam pangkuan NKRI lewat jasa Sultan Zainal Abidin Sjah, begitupun dengan ekspansi kesultanan Tidore (perluasan vasal) ke tanah Papua yang merupakan salah satu wilayah kekuasaannya. Pada aspek budaya, Maluku Utara memiliki heterogenitas adat dan budaya, etnik, serta bahasa, yang terintegrasikan dalam empat kesultanan dan masih terjaga hingga sekarang. Lebih lanjut, Maluku Utara sebagai  salah  satu  wilayah  bagian  timur  Indonesia,  juga  dinilai  kurang  mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Sementara itu, dalam aspek kelautan, Maluku Utara dinilai  memiliki  kekhususan  dari  segi  areal  lautnya  yang  lebih  besar  dibanding  areal daratan,  dalam  artian  memiliki  kekayaan  perikanan.  Kendati  demikian,  landasan- landasan yang diwacanakan oleh para aktor yang mendukung tuntutan otsus Maluku Utara, mendapatkan kritik dari berbagai pihak, yang menganggap bahwa Maluku Utara harus  memprioritaskan  masalah  yang  lebih  urgen  seperti  kejelasan  ibu  kota  provinsi (Sofifi) yang masih berstatus kecamatan serta pengurusan Sofifi untuk menjadi ibu kota yang sebenar-benarnya terpandang sebagai status ibu kota provinsi (tak sekedar nama). Aspek-aspek  yang  ditawarkan  pun  dimiliki  oleh  daerah  lain  di  Indonesia  seperti Sumatera  Barat  (historis),  Bali  (budaya),  Kalimantan  Timur  (kesenjangan),  dan Kepulauan Riau (kelautan). Hal ini dapat disimpulkan bahwa belum ada kekhususan dari Maluku Utara yang membedakannya dengan daerah lain.
Novelty  dari  penelitian  ini  adalah  kecemburuan  aktor-aktor  Maluku  Utara terhadap  status  otsus  Papua,  yang  dikomposisikan  dengan  studi  kelayakan  untuk mendapatkan status otsus Maluku Utara, dilihat dari sebaran wacana di media berita online.  Kendati  penelitian  ini  dapat  menjelaskan  permasalahan  tersebut,  paper  ini memiliki kelemahan pada metode studi pustaka yang dipakai serta aktor yang disorot. Sehingganya, penelitian lanjutan tentang tuntutan otonomi khusus Maluku Utara perlu untuk melakukan elaborasi yang lebih kritis, dengan pendekatan studi lapangan pada delapan kabupaten lainnya yang sama sekali tidak disinggung dalam wacana tuntutan otsus Maluku Utara.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada semua pihak yang memberi beberapa masukan berharga  dalam penulisan jurnal ini.
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan,  dan publikasi dari manapun.

## Daftar Pustaka
Achmady, L. (2020). “Kekhususan” Otonomi Khusus Papua. Jurnal DINAMIS , 17 (1), 81 – 88.
Alivia, D. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia. RechtIdee , 14 (2), 150 – 166.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https: //media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap- anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan- ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id
Anugerah,  B.  (2019).  Papua:  Mengurai  Konflik  dan  Merumuskan  Solusi. Jurnal  Kajian LEMHANNAS RI , 40 (23), 51 – 65.
Ayunda, R. (2021). Dampak Rill Implementasi Status Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Good Governance. Jurnal Komunikasi Hukum ,
7 (1), 387 – 402.
Aziz, N. L. L., Zuhro, R. S., Cahyono, H., Suryani, D., Aulia, D., & Maulana, Y. (2019). Model Pengelolaan Desentralisasi Asimetris dalam Konteks NKRI . www.politik.lipi.go.id Bahfein, S. (2021). Sofifi Dikembangkan, Sofyan Djalil Minta Revisi Rencana Tata Ruang . Kompas.Com.
https://www.kompas.com/properti/read/2021/06/23/210000721/sofifi- dikembangkan-sofyan-djalil-minta-revisi-rencana-tata-ruang?page=all BPS Maluku Utara. (2021a). Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan  Jenis  Tanaman  di  Provinsi  Maluku  Utara  (ha),  2019-2020 .  Malut.Bps.Go.Id. https://malut.bps.go.id/indicator/54/304/2/luas-areal-tanaman-perkebunan- menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-tanaman-di-provinsi-maluku-utara-ribu-ha- 2019-2020.html
BPS Maluku Utara. (2021b). Provinsi Maluku Utara Dalam Angka . CNN Indonesia. (2021). Mahasiswa Papua Demo Kantor Tito Tolak Perpanjangan Otsus . Cnnindonesia.Com.  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210224131232- 20-610314/mahasiswa-papua-demo-kantor-tito-tolak-perpanjangan-otsus Darmalaksana,  W.  (2020).  Metode  Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka  dan  Studi Lapangan. Pre-Print  Digital  Library  UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung ,  1 – 6. http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode Penelitian Kualitatif.pdf
Dewi,  M.,  Amaliyah,  F.,  &  Agustiani,  N.  (2019).  Implementasi  Nilai-Nilai  Islam  dalam Pernikahan Adat Papua. Reformulating Models of Religiosity in the Era of Industry Revolution 4.0 , Icic , 411 – 418. dpr.go.id.  (2021). Paripurna  DPR  Sepakati  33  RUU  Prolegnas  Prioritas  2021 . Www.Dpr.Go.Id.
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32239/t/Paripurna+DPR+Sepakati+33+RU
U+Prolegnas+Prioritas+2021
Duchlun, R. (2019). Bahasa Daerah di Maluku Utara Terancam Punah . Kumparan.Com. https://kumparan.com/ceritamalukuutara/bahasa-daerah-di-maluku-utara-
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih
terancam-punah-1rGpv6yiGt2/full Fadli.  (2019a). Masyarakat  Maluku  Utara  Minta  Otonomi  Khusus .  Indotimur.Com. https://indotimur.com/nasional/masyarakat-maluku-utara-minta-otonomi-khusus Fadli.  (2019b). Masyarakat  Maluku  Utara  Minta  Otonomi  Khusus  (Hasby :  Otonomi Khusus Atau Referendum?) . Indotimur.Com.
https://indotimur.com/nasional/masyarakat-maluku-utara-minta-otonomi-khusus Fatgehipon, A. H., & Utomo, S. P. (2020). Sultan Zainal Abidin Syah: From the Kingdom of  Tidore  to  the  Republic  of  Indonesia. TAWARIKH:  Journal of  Historical Studies ,
12 (1), 49 – 92.
Fatmawati, N. I. (2018). Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan  di  Indonesia. Madani:  Jurnal  Politik  Dan  Sosial  Kemasyarakatan , 10 (3), 73 – 85.
Fundrika, B. A., & Sari, R. R. N. (2021). Ratusan Ribu Rakyat Papua Teken Petisi Tolak Otsus: Hanya Rekayasa Politik Jakarta . Suara.Com.
https://www.suara.com/news/2021/05/25/230000/ratusan-ribu-rakyat-papua- teken-petisi-tolak-otsus-hanya-rekayasa-politik-jakarta
Habibi,  M.,  &  Zuhriyanti,  E.  (2019).  Kecemburuan  Daerah  Penghasil  Setelah  Praktek Desentralisasi  Asimetris. Www.Researchgate.Net/Publication/330424411 ,  1 – 22. https://doi.org/10.31227/osf.io/6xm3u
Hardani, Andriani, H., Auliya, N. H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D.  J.,  &  Istiqomah,  R.  R.  (2020). Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif (Qualitative and Quantitative Research Methods) (Issue March).
Hasrianti,  A.  (2016).  Pluralisme  Agama  dan  Budaya  dalam  Masyarakat  Kota  Sorong.
PUSAKA: Jurnal Khazanah Keagamaan , 10 (2), 325.
https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i2.191
Hikam, H. A. Al. (2021). Maluku Jadi Lumbung Ikan Nasional, Luhut: Bisa Ekspor ke Eropa- Amerika . Detik.Com. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 5468897/maluku-jadi-lumbung-ikan-nasional-luhut-bisa-ekspor-ke-eropa- amerika/1
Hilal, S. (2017). Gagasan Otonomi Khusus bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam NKRI . Universitas Islam Indonesia.
Isnadi,  N.,  &  Fikriah.  (2019).  Dampak  Dana  Otonomi  Khusus  Terhadap  Tingkat Pertumbuhan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa (JIM) , 4 (1), 29 – 37.
Istanti, D. J., Febriani, A., & Ariani, N. (2021). Desentralisasi Asimetris dalam Resolusi Konflik Separatisme Aceh dan Papua. Jurnal MODERAT , 7 (2), 257 – 269.
JATAM.  (2019). Pulau  Kecil  dan  Pesisir  Maluku  Utara  Kian  Terancam .  Jatam.Org. https://www.jatam.org/pulau-kecil-dan-pesisir-maluku-utara-kian- terancam/#:~:text=Keberadaan industri tambang%2C sawit%2C dan,intimidasi%2C termasuk juga deforestasi hutan.
Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Maluku  Utara.  (2018). Kajian  Fiskal  Regional . http://djpb.kemenkeu.go.id
Kholill, M. (2016). Naskah-Naskah Islam Papua. Jumantara , 7 (1), 167 – 184. Kirana, P. D. (2021). PT Indonesia Weda Bay Industrial Park Buka 1.500 Lowongan Kerja, Simak Syaratnya . Liputan6.Com.
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4507255/pt-indonesia-weda-bay- industrial-park-buka-1500-lowongan-kerja-simak-syaratnya
Korain, F. X., Kaunang, M., & Egetan, M. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Jurnal Administrasi Publik , 5 (86), 94 – 109. Lamaau,  N.  (2021). Hari  Jadi  Tidore  ke-913,  Sultan  Kembali  Ingatkan  soal  Otonomi Khusus . Kumparan.Com. https://kumparan.com/ceritamalukuutara/hari-jadi- tidore-ke-913-sultan-kembali-ingatkan-soal-otonomi-khusus-1vXo7cS7i3y/full Maarif,  N.  (2021). Langkah  Kemendagri  Selesaikan  Masalah  Sofifi  sebagai  Ibu  Kota Malut . News.Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-5591451/langkah- kemendagri-selesaikan-masalah-sofifi-sebagai-ibu-kota-malut
Malawat, I. (2018). Struktur dan Fungsi Mitos Kerajaan Raja Ampat. Melanesia : Jurnal Ilmiah Kajian Bahasa Dan Sastra , 1 (2), 1 – 6. https://doi.org/10.30862/jm.v2i1.780 Malut.kabardaerah.com. (2017). Otsus, ini kata sultan Tidore . Malut.Kabardaerah.Com. https://malut.kabardaerah.com/2017/08/11/otsusini-kata-sultan-tidore/
Mansur, M., & Said, R. M. (2018). Dinamika Sosial-Politik Kesultanan Jailolo. Etnohistori: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarahan , 5 (2), 136 – 161. Maricar, F., & Duwila, E. (2017). Vitalitas Bahasa Ternate di Pulau Ternate. Etnohistori , IV (2), 136 – 151.
Maulana, J., Purnama, E., & Syabandir, M. (2018). Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Syiah Kuala Law Journal , 2 (1), 18 – 38. https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10574
Murdaningsih,  D.  (2015). Kepri  Dinilai  Layak  Dijadikan  Wilayah  Otonomi  Khusus,
Kenapa? Republika.Co.Id. https://www.republika.co.id/berita/nlx14d/kepri- dinilai-layak-dijadikan-wilayah-otonomi-khusus-kenapa
Nasution, I. K. (2016). The Challenge of Decentralization in Indonesia: Symmetrical and Asymmetrical Debate. International Journal of Social Science and Humanity , 6 (9),
691 – 697. https://doi.org/10.18178/ijssh.2016.6.9.734
Nawir, M. S., Yusuf, M., & Kadir, A. (2020). Islam Raja Ampat dan Mitos Hantu Cuwig:
Benturan Agama, Adat dan Kepercayaan Lokal pada Masyarakat Multikultural di Kampung Lilinta Papua Barat. Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan , 3 (1), 1 – 22. https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2.p-ISSN
Noer.  (2019). Otsus  Maluku  Utara,  Cita-cita  Lama  yang  Lahir  dari  Tidore .  Malut.Id. https://www.malut.id/2019/10/otsus-maluku-utara-cita-cita-lama-yang_9.html Nomay,  U.  (2019).  Tuhan,  Manusia  Dan  Alam  Dalam  (Borero  Gosimo)  Amanat  Datuk Moyang Tidore. Al-Qalam , 25 (1), 15 – 32. https://doi.org/10.31969/alq.v25i1.694
Novitasari,  I.  (2020). Kajian  Politis  Integrasi  Papua  ke  Indonesia  Melalui  Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Tahun 1969 .
Nurmasari,  &  Hafis,  R.  I.  Al.  (2019).  Desentralisasi  Asimetris:  Kemiskinan  Ditengah Kelimpahan  Otonomi  Khusus  Papua. Jurnal  Penelitian  Administrasi  Publik , 5 (2),
1180 – 1192.
Orin.  (2021). Tambang  Nikel  di  Halmahera  Timur  Dinilai  Merusak  Ekosistem  Alam . Zonamalut.Id. https://zonamalut.id/tambang-nikel-di-halmahera-timur-dinilai- merusak-ekosistem-alam/
Poskomalut.com. (2019). Sambut HUT Provinsi, Maluku Utara Tuntut Otonomi Khusus .
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih
Poskomalut.Com. https://poskomalut.com/sambut-hut-provinsi-maluku-utara- tuntut-otonomi-khusus/
PPN/Bappenas,  K.  (2016). Kajian  Pengembangan  Kebijakan  Asimetris  Dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara .
Pratama,  A.  Y.  (2015).  Pelaksanaan  Desentralisasi  Asimetris  Dalam  Tata  Kelola Pemerintahan  Daerah  Di  Era  Demokrasi. Jurnal  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan , 28 (1), 6 – 14.
Prayogo,  C.  (2018). Ekonomi  Maluku  Utara  Ditopang  Sektor  Tambang . Www.Wartaekonomi.Co.Id. https://www.wartaekonomi.co.id/read204904/ekonomi-maluku-utara-ditopang- sektor-tambang
Putra,  Y.  M.  P.  (2015). Semua  Bahasa  Daerah  di  Maluku  Utara  Dilindungi . Republika.Co.Id. https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/01/20/nigtyk1-semua- bahasa-daerah-di-maluku-utara-dilindungi
Rahman,  F.  (2018).  Rasionalitas  Desentralisasi  Asimetris  dalam  Kerangka  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah: Refleksi Pada Era Reformasi , 46 – 56. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3724072
Rakia,  A.  S.  R.  S.  (2021).  Kewenangan  Khusus  Majelis  Rakyat  Papua  Terhadap Pembentukan Perdasus. Justisi , 7 (1), 14 – 25.
Salim,  &  Nugroho,  A.  (2021).  Budaya  Maritim  Suku  Biak  dalam  Tinjauan  Integrasi Nasional. Jurnal Maritim Indonesia , 9 (1), 119 – 130. Sanur, D. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh. Politica , 11 (1), 65 – 83. https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580
Saputra, M. A. (2017). Menguatnya Politik Identitas dan Problem Kerukunan Beragama di Manokwari. Mimikri , 3 (1), 15 – 27.
Sucipto,  &  Kadafi,  M.  (2016).  Fenomenology  Otonomi  Khusus  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Timur  (Pendekatan  Kualitatif  Asymetrical  Fiscal  Decentralization Theory). Jurnal Eksis , 12 (1), 3259 – 3266.
Suharyo. (2016). Otonomi Khusus Di Papua Dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Rechtsvinding , 5 (3), 323 – 337.
Supriyadi.  (2016).  Community  of  Practitioners:  Solusi  Alternatif  Berbagi  Pengetahuan Antar  Pustakawan. Lentera  Pustaka:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Perpustakaan,  Informasi Dan Kearsipan , 2 (2), 83 – 93. https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476 Suryani, D., Zuhro, R. S., Cahyono, H., Aziz, N. L. L., Aulia, D., & Maulana, Y. (2020). Aktor di  balik  Tuntutan  Otonomi  Khusus:  Studi  Kasus  Bali  dan  Maluku  Utara .  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Syahputra,  I.,  &  Baiduri,  R.  (2018).  Eksistensi  Partai  Politik  Lokal  Pada  Era  Otonomi Khusus Aceh. Jurnal Antropologi Sumatera , 16 (1), 1 – 6. UGM, J. (2012). Desentralisasi Asimetris yang Menyejahterahkan: Aceh dan Papua .
Umasangaji,  A.,  Mufti,  A.,  &  Umra,  S.  I.  (2020).  Desentralisasi  Asimetris  Kewenangan Provinsi  Kepulauan  dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  untuk  Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 1 (2), 170 – 181.
Syamsul Bahri Abd. Rasyid, T. Purwaningsih
Viartasiwi, N. (2018). The  politics of history in West Papua  - Indonesia conflict. Asian Journal of Political Science , 26 (1), 141 – 159.
https://doi.org/10.1080/02185377.2018.1445535
Winarto, J., & Indrani, H. C. (2017). Perancangan Interior Pusat Informasi  Kebudayaan Suku Arfak di Manokwari, Papua Barat. Jurnal Intra , 5 (1), 1 – 15.
Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif di Dalam Penelitian Agama. Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat , 4 (1), 28 – 38. https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167

## Tentang Penulis
Syamsul Bahri Abd. Rasyid adalah mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Titin  Purwaningsih adalah  dosen  Magister  Ilmu  Pemerintahan,  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.