261

## REGULASI TENTANG PORNOGRAFI: TINJAUAN KONTEKSTUAL HUKUM ISLAM
Hamdan *
__________________________________________________

## Abstract
The  issue  and  reality  of  pornography  is  as  old  as  the  civilization  of human beings. The sensitivity of pornography-porno actions in the context of Indonesian  society  with  the  biggest  number  of  muslims  population  in  the world is getting hotter along with the plan to regulate the pornography. Pro- cont  of  pornography  is  related  to  definition,  criteria  and  limitation  of pornography- porno actions. The polemic becomes more  complicated when it is associated with economy, politics, religion, art, etc.
Although it is not a major issue anymore—as it was few months ago— this  writing  aims  at  giving  reflection  on  pornography  dealing  with  Islamic law mainly on the aspect of law concluding  (istinbat al-hukm) and aspect of profit and loss. The reflection of Islamic law on genitals and the reposition of knowledge of Islamic law as individual and social ethic controlled by society and State will be analyzed deeper in this writing.
Keywords: Pornografi,  Pornoaksi,  Kemaslahatan, Istinbât  al- Hukm.
______________
F ENOMENA marak dan merebaknya kasus pornografi-pornoaksi dalam beberapa tahun terakhir ini, merupakan efek langsung dari kebebasan media dalam  memberitakan dan memproduksi  item- item  pornografi-pornoaksi.  Bukan  kebetulan,  debat  tentang pornografi-pornoaksi berbarengan dengan munculnya foto bugil
* Penulis  adalah  alumnus  Pascasarjana  Universitas  Muhammadiyah
Yogyakarta konsentrasi
Pemikiran Hukum Islam.
email:
dhani_care@yahoo.com
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
262 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
Sophia Latjuba, aksi bugil Anjasmara dengan Isabell di Museum Bank  Indonesia  Jakarta  Kota  dan  sederet  kasus  pelecehan seksual atau asusila di tengah masyarakat, khususnya di kalangan pelajar  yang  kian  menggelisahkan.  Realitas  ini  pun  masih ditambah  dengan  langkah  berani  terbitnya  majalah playboy di Indonesia dan sampai saat ini masih terus berlanjut. Sementara  itu,  isu-isu  sensitif  pornografi-pornoaksi  kian bergulir  di  tanah  air  seiring  dengan  wacana  pembentukan regulasi  tentang  pornografi.  Beberapa  pihak  menyakini  bahwa regulasi tentang pornografi ini dirasakan penting sebagai tameng moral di tengah arus deras globalisasi dan budaya permisif yang kian  tumbuh  dalam  masyarakat  Indonesia.  Namun  demikian, beberapa  pihak  yang  umumnya  adalah  para  pembisnis,  pelaku, pemilik  media,  atau  seniman-seniman  tertentu  berpendapat sebaliknya,  yakni  dengan  terbitnya  regulasi  ini,  mereka  menilai akan sangat memasung kreativitas para seniman,  memenjarakan bisnis  media,  memojokkan  perempuan,  dan  berpeluang meningkatkan kekerasan terhadap perempuan daripada memberi perlindungan. Dengan kata lain, tujuan pembentukan UU bukan melindungi masyarakat, tapi malah mengkriminalkan masyarakat. 1
Di  samping  dua  kubu  pro  dan  kontra,  muncul  pula  pihak- pihak  yang  tidak  memosisikan  diri  di  antara  kedua  kubu  dan seolah-olah  memahami  bahwa  dalam  negara  multikultur  dan multireligi  seperti  Indonesia,  perdebatan  tentang  pornografi- pornoaksi tersebut tidak akan menemukan ujung akhir atau titik temu. Kelompok ini, walaupun cenderung permisif, menawarkan perlunya  pengaturan  hukum  yang  tegas  terhadap  pornografi- pornoaksi dalam bentuk pelarangan-pelarangan tertentu. Hal ini misalnya  pada  pelarangan  aksi-aksi  pornografi-pornoaksi  untuk tidak  dikonsumsi  oleh  semua  kalangan  masyarakat,  khususnya
1 Tentang ini, lihat misalnya, Abdul Moqsith Ghazali, “Agama, Seni, dan Regulasi Pornografi”, dalam Republika , Tanggal 26 Agustus 2006, Makmun Murai, “Mayoritas Diam RUU-APP‟ dalam Republika , Tanggal 19 Mei 2006.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
263
anak-anak.  Sebagaimana  dimaklumi,  kontroversi  wacana  RUU tentang  pornografi  ini,  sebenarnya  telah  mengalami  proses panjang  sejak  tahun  1999,  yakni  waktu  diajukan  pada  era Presiden Megawati. Namun kini, di saat  pembahasan dan upaya pengesahan  RUU  ini  menjadi  UU  menuai  pelbagai  kontroversi dari  berbagai  pihak.  Gencarnya  angin  kontroversi  terhadap rancangan  regulasi  ini  telah  ikut  mengambangkan  isu  ini menjelang pengesahannya sejak bulan Juni tahun 2006 kemarin.

## Epistemologi dan Pro-Kontra Pornografi-Pornoaksi
Mengamati  lahirnya  pornografi-pornoaksi,  ternyata  tidak lepas  dari  munculnya  kapitalisme  dan  dunia  industri  modern. Logika  kapitalisme  menyatakan  bahwa  semua  yang  bisa mendatangkan  uang  dan  menambah  kapital  harus  bisa  dikeruk sebanyak-banyaknya,  tanpa  perlu  melihat  lagi  apakah  yang dilakukan  itu  bertabrakan  dengan  moralitas,  agama,  ataupun norma-norma  kebenaran.  Dunia  industri  seiring  dan  seirama dengan kapitalisme yang menjadikan uang sebagai berhala yang dipuja-puja.  Maka  tidak  salah  jika  ladang  ini  menjadi  sasaran tembak  yang  demikian  diminati  oleh  para  industriwan entertainment yang rakus. 2
Secara  historis,  isu  pornografi  di  dunia  Barat  lebih  banyak mengacu  pada  zaman Renaissance, zaman  pencerahan,  dan revolusi  Perancis.  Hal  ini  karena  pada  abad  ke-16,  akar pornografi di dunia Barat dianggap sebagai keseimbangan antara
2 Proses  modernisasi  dan  globalisasi  dengan  arus  deras  informasi  dan komunikasi yang menjadikan materi sebagai fokus manusia dunia sekarang ini, tak terkecuali di Indonesia telah menjadi salah satu kontributor terbesar lahirnya  pornografi-pornoaksi.  Di  samping  itu,  ideologi  materialisme  dan sekularisme memberikan andil yang tidak kecil dalam melahirkan tindakan- tindakan  pornografi  dan  pornoaktif  dengan  alasan,  bahwa  apa  yang dilakukan  merupakan  tindakan  pribadi (privacy  action) dan  merupakan ekspresi kebebasan individu yang tidak bisa diatur oleh siapapun, termasuk oleh negara sekalipun.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
264 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
bidang  politik  dan  seksual.  Pada  abad  ke-16,  Aretino  seorang seniman  Itali  di  zaman  renaisans  membuat  sebuah  karya termasyhur  yang  berjudul "I  modi" ,  yang  secara  harfiah  berarti postur. I modi melibatkan tiga seniman tenar di zaman renaisans, yaitu  Aretino,  Guilio  Romano,  dan  Marcantonio  Raimondi. Mereka  melukis  enambelas  gambar  pada  dinding  gedung  di Vatikan. Keenambelas gambar tersebut mencerminkan berbagai adegan seksual yang mengundang reaksi  keras dari pihak gereja pada waktu itu, yaitu Pope Clement VII. 3
Terkait  persoalan  etik  dan  estetik,  kini  masyarakat  disuguhi berbagai  foto  telanjang  dan  adegan  film  yang  berorientasi  pada dimensi  syahwati.  Biasanya,  para  aktris  ataupun  seniman  yang berpose  dan  berakting  erotis  berlindung  di  balik  karya  seni. Membaca  gejala  ini,  setidaknya  peneliti  melihat  ada  empat  hal yang niscaya dibedah secara komprehensif, yakni:
1. Tentang  makna  pornografi  yang  cenderung  memakai episteme  agama  tertentu.  Istilah  pornografi  yang  saat  ini dipakai untuk membaca gejala global cenderung memaksakan suatu  budaya  atas  budaya  lain.  Jika  pornografi  diartikan sebagai  tindakan  yang  cabul,  maka  ia  telah  merampas  hak- hak  orang  lain  untuk  mencari  pengetahuan.  Padahal,  tidak sedikit  hadis-hadis  yang  menjelaskan  tentang  erotisme  yang mengandung  pendidikan.  Ketentuan  ini  dalam  RUU-APP masuk dalam kriteria bab pengecualian.
3 Jika ditelusuri, tujuan utama Aretino mempublikasikan I modi ada dua: pertama ,  untuk  menggambarkan  adegan  seksual  secara  hidup  dan  sesuai dengan istilah pergaulan, dan kedua , untuk mengejek pengadilan agama yang terlibat korupsi. Jadi, karya Aretino ini di dalam pandangan gereja Katolik, telah memanfaatkan seks untuk mengekspos kasus korupsi di kalangan elit. 3 Dengan  demikian,  berdasarkan  tinjauan  ini,  dapat  dipahami  bahwa  secara historis I  Modi mungkin  tidak  hanya  dimaksudkan  sebagai  sesuatu  yang mengarah  pada  aspek  pornografi an  sich ,  tetapi  dimaksudkan  juga  sebagai simbol  gerakan  moral  masyarakat  saat  itu.  Rizal  Munstansyir,  “Refleksi Filosofis Atas Pornografi dan Pornoaksi”, dalam Jurnal Tarjih Muhammadiyah , Yogyakarta: Edisi V, Januari 2003, 2.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
265
2. Salah  pengertian  tentang  pornografi  akan  memunculkan kekerasan  baru  yakni  kriminalisasi.  Sesuatu  yang  semula dianggap  biasa  dan  tidak  mengandung  syahwat  tiba-tiba dimaknai  pornografi,  semisal  lukisan  atau  relief  yang  ada  di candi Borobudur. Pemaknaan yang keliru akan menimbulkan keresahan kesimpangsiuran makna pornografi itu sendiri.
3. Memvonis  kejahatan  terhadap  kesusilaan  atau  kesopanan adalah bentuk penindasan baru. Penyempitan arti pornografi memunculkan polemik yang berkepanjangan. Jika pornografi hanya  diartikan  sebatas  sensualitas  yang  diakibatkan  oleh perilaku  seseorang  yang  memakai  pakaian  sedikit  terbuka, maka  akibat  yang  paling  nyata  adalah  semua  orang  yang memakai pakaian adat akan kena hukuman.
4. Pornografi biasanya dibebankan kepada perempuan. Di sini, perempuan  dianggap  sumber  sensualitas  yang  akan menimbulkan kemerosotan moral. Perspektif pornografi atas perempuan  adalah  tindakan  yang  melanggar  hak  asasi manusia (HAM) Universal. Problematika yang menyudutkan perempuan seringkali atas nama pornografi-pornoaksi sangat subjektif  dan  tidak  memandang  hak-hak  seorang  manusia. Perempuan  diposisikan  sebagai  sesuatu  yang  nista,  sehingga layak  untuk  dikerangkeng  dengan  segala  aturan  yang mengikat.  Sementara,  laki-laki  adalah  makhluk  bebas  yang berbuat  sekehendaknya  karena  tidak  memiliki  aturan  yang seketat perempuan. 4
Dalam  konteks  inilah  menurut  penulis,  pengaturan  tentang pornografi-pornoaksi  niscaya  dilakukan  secara  objektif,  bukan
4 Masih  hangat  dalam  amatan  masyarakat,  khususnya  kritik  tajam  para aktivis  perempuan  terhadap  pemerintah  kota  Tangerang  yang  menerapkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2005 tentang Pelacuran. Implikasi Perda ini telah memakan korban 11 perempuan yang dituduh sebagai pelacur. Perda tersebut  telah  mengkriminalkan  perempuan  berdasarkan  prasangka.  Lebih jauh, “Perempuan, Perda, dan Domestifikasi,” dalam Kompas , Sabtu Tanggal 4 Maret 2006, 6.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
266 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
sebaliknya, mengobjektifikasi hal-hal yang bersifat subjektif dan over-reaktif terhadap aksi-aksi tersebut. Satu hal yang pasti dan eksplisit,  bahwa  sensualitas  yang  dibatasi  RUU-APP  adalah sensualitas  yang  memasuki  ruang  publik.  Karena  itu,  istilah “dipertontonkan  di  muka  umum,”  “disiarkan/menyiarkan,” maupun    “menyebarkan,”  banyak  bertebaran  dalam  draf  RUU tersebut. Sensualitas yang berada di ruang privat, memang tidak boleh dijangkau negara.
Berangkat  menuju  ketentuan  dalam  RUU  pada  awalnya bagian pertama menyatakan, bahwa rumusan definisi pornografi adalah: “substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks dengan cara mengeksploitasi  seks,  kecabulan,  dan  atau  erotika.”  Sedangkan (pornoaksi)  adalah:  “perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja mempertontonkan atau mempertunjukkan
eksploitasi
seksualitas,  kecabulan,  dan  atau  erotika  di  muka  umum.” Rumusan materiil  tentang definisi pornografi dan pornoaksi  ini memang  tak  ayal  menyisakan  kontroversi  yang  memanas. Definisi ini menuntut penjelasan lebih lanjut karena akan sangat mempengaruhi  subjek  maupun  objek-objek  yang  dikriteriakan sebagai pornografi atau bukan pornografi. 5
5 Definisi secara teoritik di atas memang memperlihatkan ketidakjelasan. Demikian juga dengan interpretasi yang berkembang dalam mendefinisikan pornografi-pornoaksi ini pada sisi empiris telah menuntut berbagai kalangan seperti  kaum  agamawan,  aktivis  perempuan,  pemerhati  media,  seniman, artis,  maupun  kaum  ibu-ibu  untuk  menuangkan  ide,  pikiran,  wawasan, maupun  pengalaman  masing-masing.  Hal  ini  karena  pornografi  yang dianggap bukan semata-mata faktor utama munculnya perilaku menyimpang atau  melanggar  hukum  serta  norma  dalam  masyarakat dari  beberapa  kasus kejahatan  perkosaan,  merupakan  sebuah  informasi  yang  dapat  dipersepsi bermacam-macam  oleh  individu  yang  melihatnya.  Persepsi  netral,  positif, maupun  negatif  dapat muncul  sesuai  dengan  persepsi dan  kondisi masing- masing individu. Opini ini masih ditambah dengan fakta di beberapa tempat terjadinya akulturasi budaya yang  berdampingan dengan sensualitas dan seni di  mana  telah  menjadi  senjata  terampuh  untuk  mementalkan  pornografi.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
267
Jika  merujuk  pada  keempat  ketentuan  yang  diungkapkan  di atas, maka bisa dipahami bahwa problem pornografi tidak hanya sebatas  bahasa  yang  kabur  ( multi-interpretatif ),  tetapi  juga mengandung  unsur  penindasan  baru.  Pemaknaan  atas pornografi-pornoaksi lebih bersifat pemaknaan yang dipaksakan, sehingga  menghilangkan  keragaman  budaya  dan  keyakinan banyak  orang.  Pemakaian  bahasa  pornografi  mengandung bahasa  politik,  perempuan  diposisikan  sebagai  aktor  di  balik kerusakan  moral.  Tidak  hanya  itu,  perempuan  juga  dimaknai sebagai makhluk yang diperlakukan apa saja dengan serangkaian aturan hukum dan moral yang mengikat.
Munculnya perlakuan yang tidak sejajar terhadap perempuan sebagaimana  digambarkan  di  atas,  dalam  perkembangannya  di era  modern  ini  dinilai  sangat  bertentangan  dengan  misi  luhur dalam  deklarasi  HAM  universal  yang  seniscayanya  diakui  oleh tiap-tiap  negara  di  dunia  ini.  Hal  ini  karena  acuan  dalam  UU tentang HAM No. 39 tahun 1999 disebutkan:
“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”
Oleh  beberapa  pihak  dikatakan,  jika  menggunakan pendekatan HAM, maka seksualitas merupakan bagian yang tak terpisah  dari  hak  dasar  semua  manusia,  yang  mencakup  hak untuk mendapatkan kenikmatan seksual, hak untuk mempunyai, dan  mengekspresikan  identitas  seksual,  serta  hak  untuk memegang  kendali  atas  seksualitas  pribadi  (termasuk  hak  atas kesehatan seksual dan  kesehatan reproduksi) tanpa diskriminasi dan  kekerasan.  Dalam  konteks  ini,  kontrol  terhadap  seksualitas
Nampaknya  tarik  menarik  antara  argumen  agama-moralitas vis  a  vis kebebasan  berekspresi-berkesenian  terus  mempengaruhi  apakah  aktivitas seseorang dikatakan pornografi atau mungkin karya seni.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
268 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
seseorang,  baik  oleh  negara  maupun  oleh  pelaku  nonnegara, merupakan  pelanggaran  HAM.  Menggunakan  acuan  ini,  maka RUU-APP sangat bertentangan dengan HAM. 6
Sebenarnya  argumentasi  pelanggaran  HAM  dalam  RUU  ini terkait  dengan  ketentuan  dalam  konstitusi  pada  pasal  28  J  ayat (2)  amandemen  UUD  1945  yang  melakukan  pembatasan- pembatasan tertentu. Ketentuan tersebut menyatakan:
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk dengan  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  Undang-Undang  dengan maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat  yang demokratis.”
Opini  yang  mengatasnamakan  HAM  ini  seringkali melupakan  substansi  RUU  ini  dibuat,  bahwa  semua  aksi-aksi dikategorikan  sebagai  pornografi-pornoaksi  adalah  ketika memasuki  ruang  publik (public  sphare) dan  meresahkan masyarakat. Peran negara untuk membuat  sebuah regulasi  yang bermaksud untuk menghormati HAM di satu sisi dan moralitas atau  norma-norma  sosial  di  sisi  lainnya,  agar  masyarakat  dapat hidup teratur dan terciptanya soliditas kelompok atau masyarakat tersebut.
Namun  demikian  pada  sisi  lain,  jika  pornografi-pornoaksi hanya  memakai  bahasa  politik,  maka  akan  memunculkan ketidakpastian  hukum.  Munculnya  subjektifitas  hukum  yang semua  orang  akan  menghakimi,  bahwa  segala  perbuatan  yang
6 Menurut Radhika Coomaraswamy, Ketua Komnas HAM Srilanka dan mantan  Pelapor  Khusus  PBB  tentang  kekerasan  terhadap  perempuan,  hak seksual  merupakan  jenis  hak  generasi  terbaru  yang  masih  perlu dikembangkan  pemahamannya  dan  diintegrasikan  ke  dalam  mekanisme HAM internasional. Lihat dalam presentasi pada “International Consultation on Women Human Rights Defenders”, Tanggal 29 November-1 Desember 2005, Kolombo, Srilanka.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
269
mengarah  pada  aksi-aksi  erotisme  adalah  pornografi-pornoaksi juga  akan  menyebabkan  peraturan  ini  akan  mengalami kesewenang-wenangan  dalam  ranah  penegakan  hukum.  Bahasa dan kultur politik yang membingkai istilah pornografi-pornoaksi tersebut  akan  memunculkan  kekerasan  struktural  yang  bersifat kolektif dan malah dilegitimasi oleh negara dan masyarakat yang sama-sama  memvonis  segala  sesuatu  yang  bersifat  subjektif. Kekerasan  struktural  muncul  ketika  negara  dengan  dengan berbagai  perangkat  legal-normatif  hukum  yang  ditetapkan menimbulkan  ketidaknyamanan,  bahkan  distabilitas  sosial  bagi pihak-pihak tertentu. 7
Berdasarkan  fakta-fakta  di  atas,  maka  rancangan  regulasi tentang pornografi-pornoaksi ini, sesuai dengan ketentuan dalam bagian  “menimbang”  disebutkan,  bahwa  meningkatnya pembuatan,  penyebarluasan,  dan  penggunaan  pornografi  serta penyelenggaraan  pornoaksi  dalam  masyarakat  saat  ini  sangat memprihatinkan  dan  dapat  mengancam  kelestarian  tatanan
7 Pada  sisi  lain,  munculnya  reaksi  masyarakat  terhadap  pornografi- pornoaksi merupakan respon sosial dan moral yang ditujukan terhadap fakta sosial  yang  dinilai  menyimpang  dan  tidak  sesuai  atau  melanggar  nilai  etis. Pada  dimensi  penegakan  hukum,  kasus  pornografi  secara  prosesual  terkait dengan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan secara material terkait dengan KUHP. Permasalahan yang sering muncul dalam penegakan hukum terhadap  permasalahan  pornografi-pornoaksi  selama  ini  tidak  lepas  dari sistem  penegakan  hukum  secara  umum,  baik  mental  aparat,  hukum  acara, tersedianya  fasilitator  advokasi,  kondisi  masyarakat,  kondisi  politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  substansi  dari  perangkat  hukum.Kelompok yang  setuju  dengan  proses  rancangan  regulasi  ini,  meskipun  dengan beberapa  catatan  revisi  secara  tegas  menyatakan,  bahwa  secara  faktual pornografi-pornoaksi  telah  menimbulkan  berbagai  implikasi  negatif  bagi kelangsungan  kehidupan  bangsa  ini  secara  keseluruhan.  Akses  negatif pornografi-pornoaksi telah membuat dekadensi moral, tatanan keluarga, dan kehidupan  masyarakat  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  moral  dan  agama, seperti; maraknya pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak  di  luar  nikah,  aborsi,  penyakit  kelamin,  kekerasan  seksual,  perilaku seksual menyimpang, dan lain sebagainya.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
270 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha  Esa.  Ketentuan  dalam  poin  pertimbangan  tersebut didahului  oleh  konsepsi  bahwa  negara  Republik  Indonesia merupakan  negara  hukum  yang  berlandaskan  Pancasila  yang lebih  mengutamakan  kepentingan  umum  daripada  kepentingan pribadi  dan  untuk  mewujudkan  tatanan  masyarakat  Indonesia yang  serasi  dan  harmonis  dalam  keanekaragaman  suku,  agama, ras,  dan  golongan/kelompok,  diperlukan  adanya  sikap  dan perilaku  masyarakat  yang  dilandasi  moral,  etika,  akhlak  mulia, dan  kepribadian  luhur  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa. 8
Dengan  dibentuknya  regulasi  tentang  pornografi,  maka upaya  penegakan  dan  penataan  budaya  hukum  dalam  suatu masyarakat  diharapkan  makin  jelas  dan  aplikatif  di  masa-masa mendatang.  Bukankah  sekian  banyak  perkara,  termasuk  kasus pornografi  yang  nyata-nyata  merusak  moral  generasi  dan  anak- anak bangsa ini ternyata tidak dapat pertanggungjawaban secara yuridis.  Hal  ini  karena  disparitas  keadilan  hukum  di  Indonesia masih banyak berkorelasi dengan variabel kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik.
8 Lihat RUU tentang Pornografi bagian, menimbang a, b, dan c. Bagian “menimbang”  ini  dianggap  penting  karena  biasanya  memuat  sisi  landasan filosofis,  politis,  atau  sosiologis.  Rumusan  dalam  bagian  inilah  yang  akan memberikan  jiwa  kepada  bagan  batang  tubuh  suatu  UU,  karena  rumusan tersebut adalah hasil dari pemahaman atas realitas sosial. Dengan demikian, rumusan dalam bagian ini akan sangat menentukan apakah sebuah peraturan perundang-undangan  memiliki  basis  legitimasi  sosial  secara  luas  ataukah hanya disenangi atau hanya untuk membela segelintir elit politik, pihak-pihak tertentu  atau  kelompok  agama  masyarakat  tertentu.  RUU  ini  diharapkan dapat  mencegah  terjadinya  kerusakan  tatanan  dan  disintegrasi  yang disebabkan  oleh  tindakan-tindakan  asusila,  amoral,  maupun  asosial  yang dilakukan oleh sekelompok individu dengan gagasan-gagasan ke lingkungan publik.  Lihat  misalnya,  Evi  Sofia  Inayati,  “Permasalahan  Masyarakat  dan Kegemaran Terhadap Pornografi: Kajian Pustaka” dalam Jurnal Tarjih , Edisi ke 5, Januari 2003, 12-3.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006

## 271

## Formulasi Pornografi-Pornoaksi: Perspektif Hukum Islam
Sebelum  melangkah  lebih  mendalam  tentang  bagaimana hukum  Islam  memandang  permasalahan  pornografi  dan pornoaksi ini, maka hal pertama sebagai bagian pembahasan ini adalah  bagaimana  memahami  hukum  Islam  secara  normatif khususnya  proses istinbât hukum  terhadap  suatu  permasalahan. Ini menjadi keniscayaan dalam konteks keseluruhan ajaran Islam guna menghindari cara ijtihad yang atomistik-parsial. Selama ini kita  telah  merasa  puas  untuk  mendasarkan  argumentasi  dalam memahami  agama,  atau  lebih  khusus  dalam istinbât hukum kepada  satu  atau  dua  potong  dalil,  baik  berupa  ayat-ayat    al- Quran  dan  atau  hadis-hadis  Nabi  saja  tanpa  melihat  dan mempertimbangkan  wawasan  dasar  ajaran  agama  Islam (fundamental values) dan tujuan umum serta prinsip-prinsip pokok syari‟at (shari’ah principles) secara utuh.
Bagi umat Islam, al-Qur‟an dan Sunnah merupakan sumber hukum  asasi  atau  sumber  dari  segala  sumber  hukum  yang merupakan  elemen  fundamen  dalam  menyakini  kebenaran syariah  itu  sendiri.    Keduanya  berlaku  universal  dan  internal untuk  segala  tempat  dan  waktu,  serta  menjadi  norma-norma yang  menjamin  kemaslahatan  umat  manusia  di  dunia  dan  di akhirat.  Kemaslahatan  ini  sejalan  dengan  misi  rahmat  atau kemaslahatan dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah swt. Qs. al-Anbiyâ‟ (21): 107. 9
Hikmah atau tujuan utama dari hukum-hukum syari‟at tidak lain  adalah  untuk  memberikan  kesejahteraan,  kedamaian, ketenangan,  dan  kebahagiaan  hidup  manusia,  baik  di  dunia maupun akhirat. Dengan  ayat di atas, ulama menetapkan bahwa sistem  hukum  Islam  ditegakan  atas  prinsip peniadaan  kesulitan (masyaqqah), penjamin kemaslahatan manusia secara  umum, dan wahana  mewujudkan  keadilan  yang  menyeluruh  bagi  semua
9 Terjemahannya:  “Dan  tiadalah  Kami  mengutus  engkau  (Muhammad) kecuali untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
272 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006

## umat  manusia.
10 Tujuan  filosofis  dan  fundamen  untuk memberikan  kesejahteraan,  kedamaian,  ketenangan,  dan kebahagiaan hidup manusia dalam syari‟at. Secara filosofis RUU pornografi  bertujuan  untuk  mewujudkan  tatanan  masyarakat Indonesia  yang  serasi  dan  harmonis  dalam  keanekaragaman suku,  agama,  dan  golongan/kelompok.  Di  sinilah  relevansi adanya sikap dan perilaku masyarakat yang dilandasi moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur.
Namun  demikian,  prinsip-prinsip  tersebut  disadari  tidak lepas  dari  bagian-bagian  parsialnya.  Dengan  kata  lain,  prinsip umum  syari‟at  tersebut  terbentuk  dari  generalisasi  kasus-kasus detail. Hal ini persis seperti  hubungan fiqh sebagai hukum juz‘î dan kaidah-kaidah fiqh sebagai hukum kullî . Kaidah-kaidah fiqh disimpulkan secara induktif dari kumpulan sejumlah hukum fiqh detail (hukum juz‘î ). Sebaliknya hukum fiqih detail itu pula pada gilirannya ikut dibentuk oleh dan dilahirkan berdasarkan kaidah- kaidah fiqh yang merupakan hukum kullî . Kondisi demikian juga terdapat  dalam  hubungan  antara  kaidah  penafsiran al-‘ibrah  bi ‘umûm  al-lafzh  lâ  bi  khushûsh  al-sabab (pemahaman/penafsiran berdasarkan  keumuman  pernyataan,  bukan  berdasarkan  kasus yang  khusus)  di  satu  pihak  dengan  teori asbâb  al-nuzûl (latar belakang turunnya ayat al-Quran) atau asbâb wurûd al-hâdîts (latar belakang munculnya sebuah hadis) di pihak lain.
Konsepsi yang diterangkan di atas sejalan dengan pembagian norma-norma  hukum  Islam  seperti  nilai-nilai  filosofis,  norma- norma  yang  berwujud qawâ’id fiqhiyyah dan nazariyât  al-fiqhiyyah dan  terakhir  peraturan-peraturan  hukum  konkret  sebagai implementasi  dari  kedua  norma-norma  sebelumnya,  maka penelitian normatif hukum Islam tersebut dapat dibagi menjadi, a)  penelitian  filosofis,  b)  penelitian  doktrinal,  dan  c)  penelitan klinis, yakni penemuan hukum syar‟i untuk menemukan jawaban
10 Al-Ghazâlî, al-Musthasfâ  min  ‘Ilm  al-Uhsûl  al-Fiqh ,  Jilid  I  (Bagdad: Musannâ, 1970), 284.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
273
konkret  dari  permasalahan  hukum  yang  ada  di  masyarakat. 11 Dalam  memahami  suatu  teks,  umat  Islam  harus  berpegang kepada pernyataan umum teks itu sendiri, yang berarti kita harus melampaui  situasi-situasi  khusus  di  sekitar  teks  itu.  Namun  di lain pihak kita tidak dapat melepaskan sama sekali situasi khusus itu.  al-Syâtibi  mengatakan,  “Barang  siapa  berpegang  kepada suatu nash mengenai suatu kasus parsial, tanpa
mempertimbangkan  prinsip  umum  yang  berlaku  dalam  kasus tersebut  adalah  keliru,  sebagaimana  juga  keliru  dengan  orang yang hanya memegangi prinsip umum tanpa mempertimbangkan keadaan yang khusus.” 12
Ini  artinya,  apabila  ketentuan  tersebut  diterapkan  dalam memahami  dan  memberikan  penilaian  terhadap  pornografi- pornoaksi  dari  perspektif  hukum  Islam,  maka  tidak  cukup mencari  satu  atau  dua  dalil  untuk  menjadi  dasar  argumentasi tentang  hukum  kedua  hal  tersebut.  Sebaliknya,  harus menempatkan  ijtihad  mengenai  pornografi  dan  pornoaksi  itu dalam  konteks  lebih  luas,  meliputi  keseluruhan  wawasan  dasar Islam  dan  tujuan  umum  serta  prinsip-prinsip  pokok  syariat. Dengan  demikian,  hasil  ijtihad  hukum  itu  diharapkan  lebih komprehensif.
Langkah  komprehensif  dalam  Islam  ini  jika  ditarik  dalam konteks  penanggulangan  pornografi  ini  memunculkan  pula gugatan  dari  beberapa  kalangan  bahwa  semestinya  pemerintah menanggulangi  akar  permasalahan  maraknya  pornografi  dan pornoaksi  di  tengah  masyarakat.  Sekalipun  mempunyai  pasal- pasal  yang  bagus,  RUU  ini  belum  tentu  akan  bisa  memerangi pornografi-pornoaksi,  ketika  akar  permasalahannya  tidak dipahami  dan  ditanggulangi  terlebih  dahulu.  Memang
11 Syamsul  Anwar,  “Pengembangan  Metode  Penelitian  Hukum  Islam,” dalam Neo  Usul  Fiqih:  Menuju  Ijtihad  Kontekstual, (Yogyakarta:  Fak.  Syari‟ah Press & FSHI, 2004), 189-191.
12 Abû  Ishâq  al-Syatîbî, al-Muwâfaqât  fi  Ushûl  al-Ahkâm ,  Jilid  III  (t.t.p.: Dâr al-Fikr, 1341 H), 3.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
274 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
pemerintah  bukan  entitas  yang  pasif-defensif,  melainkan  harus pro-aktif.
Dalil-dalil  syar„i  harus  digunakan  secara  bersama-sama sehingga menghasilkan pemahaman yang luas dan komprehensif. Atau  dalam  bahasa  yang  lebih  sederhana,  inilah  cara  berfikir syari‟at  yang  berdasarkan  kepada  apa  yang  disebut  induksi tematik  ( istiqrâ’  ma’nâwî ),  baik  dari  sisi  materiil  syari‟at  maupun semangat  syari‟at  itu  sendiri.  Dalil-dalil  yang  terlibat  barangkali tidak semuanya langsung mengenai permasalahannya. Hanya saja dukungan  subsidernya  terhadap  masalah  tersebut  membawa kepada suatu kesimpulan yang benar-benar bersifat menyeluruh.
Kaidah menarik dalam hadis Rasulullah: لا رارضلاوررض (janganlah  melakukan  sesuatu  yang  berbahaya  dan membahayakan) .  Demikian  juga  dengan  kaidah  fiqh  lain  yang berbunyi; لك نم دلوتي نم مارحلا وهف مارحلا
(Setiap  sesuatu  yang  lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram) . 13 Demikian juga pada tataran  ushul  fiqh  dikenal  adanya  sumber  hukum―walaupun berstatus  sekunder  dan  bukan  primer―yakni  penerapan argumentasi  hukum sadd  al-dzarî’ah yang  menyatakan,  bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.
Mengenai  diskursus  pornografi  dan  pornoaksi  ini,  terdapat beberapa  landasan  normatif (nasshiyyah-qath’iyyah) di  dalam  al- Qur‟an  yang  memberikan  terapi  awal  agar  kaum  mukminin terhindarkan  dari  perilaku  seks  menyimpang,  seperti  firman Allah dalam Qs. al-Nûr (24): 30-31 yang terjemahannya:
“Katakanlah  kepada  laki-laki  yang  beriman,  “Hendaklah  mereka menahan  pandangannya  dan  memelihara  kemaluannya;  yang  demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
13 Pengharaman zina misalnya, selain tentu saja melarang perbuatan zina itu  sendiri,  namun  al-Quran  dengan  sangat  melarang  perbuatan-perbuatan yang  akan  membuat  pelakunya  akan  berbuat  zina  karena  perbuatan pengantar zina yang dia lakukan. Larangan preventif ini tercantum dalam al- Qur‟an, al-Isrâ‟ (17): 32.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
275
apa  yang  mereka  perbuat.  Katakanlah  kepada  wanita  beriman, “Hendaklah  mereka  menahan  pandangannya  dan  memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Hendaklah menutupkan kain kudung ke  dadanya,  dan  janganlah  menampakkan  perhiasannya  kecuali  kepada suami  mereka,  atau  ayah  mereka,  atau  ayah  suami  mereka,  atau  putra- putra  mereka,  atau  putra-putra  suami  mereka,  atau  saudara  laki-laki mereka,  atau  putra  saudara  laki-laki  mereka,  atau  putra  saudara perempuan  mereka,  atau  perempuan  Islam,  atau  budak  yang  mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita),  atau  anak  yang  belum  mengerti  tentang  aurat  wanita.  Dan janganlah  mereka  memukulkan  kakinya  agar  diketahui  perhiasan  yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang yng beriman supaya kamu beruntung.”
Ketentuan  dalam  ayat  di  atas  secara  tegas  menjelaskan tentang dua aspek kehidupan  manusia, yaitu  hukum  dan sosial. Dalam aspek hukum, Allah menjelaskan tentang disyari‟atkannya hijab dan berbicara, terutama tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan seluk beluk wanita, mulai dari aurat, batasan yang boleh dilihat dan yang tidak boleh. Sedang dalam aspek sosial, ayat ini berbicara tentang aturan hubungan lawan jenis dan akibat-akibat yang  ditimbulkan  jika  aturan  tersebut  dilanggar.  Syari'at memerintahkan  untuk  menutup  bagian-bagian  tubuh  tertentu dari tubuh manusia, atau yang dalam bahasa fiqh disebut aurat.
Demikian  juga  dengan  apa  yang  dikemukakan-Nya  yang memiliki  keterkaitan  dengan  penyimpangan  seksual  umat manusia, yakni Qs. al-Syu‟arâ (26): 165-6 yang terjemahannya:
“Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan  istri-istri  yang  dijadikan  oleh  Tuhan-mu  untukmu,  bahkan kamu adalah orang-orang yang melampui batas.”
Sementara  itu,  terdapat  beberapa  hadis  Nabi  saw.  yang berkaitan  dengan  permasalahan  pornografi  dan  pornoaksi  yang diriwayatkan oleh „Aisyah ra. bahwa Rasul bersabda: 14
14 Abû  Dâwûd, Sunan  Abû  Dâwûd, “Kitâb  al-Libâs  Bâb  Fî  Mâ  Tubdi  al- Mar’ah Min Zinatiha”, Hadis No. 3580.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
276 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006 لاق لوسرلا ىلص الله هيلع ملسو : نإ ةأرملا اذإ تغلب ضيحملا مل لصت ح نأ ىري اهنم لاإ اذه اذهو راشأو ىلإ ههجو هيفكو .
Artinya: “Rasulullah  bersabda:  sesungguhnya  seorang  wanita  apabila  telah baligh  (haid),  maka  tidak  boleh  baginya  menampakkan  tubuhnya kecuali ini dan ini, seraya  menunjuk ke wajah dan telapak tangan.”
Hadis ini secara tegas menyatakan aurat wanita, yakni seluruh bagian  tubuh  wanita  selain  muka  dan  telapak  tangan  adalah haram,  kecuali  dalam  kondisi-kondisi  tertentu  yang  dibenarkan secara  syari‟at. Di samping itu, masih terdapat hadis-hadis yang juga  membicarakan  tentang  aurat  wanita  dan  laki-laki  yang seharusnya  ditutupi  dan  tidak  diperkenankan  untuk  dibiarkan terbuka, apalagi dikomersilkan dengan motif atau alasan apapun. Hadis ini dapat dikatakan juga memperkuat ketentuan dalam Qs. al-Nûr ayat: 30-1 di atas. Hal ini karena jika diperhatikan, kalimat illâ  mâ  dzahara  minhâ (kecuali  yang  biasa  nampak  dari  padanya) menurut  ulama  tafsir  yakni  anggota  tubuh  yang  boleh ditampakkan, yakni wajah dan dua telapak tangan. Demikianlah pendapat sebagian sahabat, seperti „Aisyah, Ibn Abbas, dan Ibn Umar. Ibn Jarîr al-Thabârî berkata dalam kitab tafsirnya Jâmi’ al- Bayân  fi  Tafsîr  Al-Qur’ân mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan “kecuali  yang  (biasa)  nampak  dari  padanya”,  bahwa  pendapat yang  paling  mendekati  kebenaran  adalah  yang  wajah  dan  dua telapak tangan.” Pendapat yang sama juga dinyatakan Imam al- Qurthûbi  dalam  kitab  tafsirnya Al-Jâmi‘  li  Ahkâm  Al-Qur’ân. 15
15 Ketentuan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam usulan UU tentang  Pornografi  Pasal  25  (1)  bahwa  setiap  orang  dewasa  dilarang mempertontonkan  bagian  tubuh  tertentu  yang  sensual.  Bagian  tubuh  yang sensual  ini  dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  4,  bahwa  yang  dimaksud dengan  bagian  tubuh  tertentu  yang  sensual  antara  lain adalah  alat  kelamin, paha, pinggul, pantat, pusar, dan payudara perempuan, baik terlihat sebagian maupun seluruhnya. Apa yang dikemukakan dalam pasal ini walaupun dalam pembahasannya  mengalami  perbedaan  persepsi  masyarakat  antara  kriteria porno dan tidak sopan (indecent) . Franz Magnis Suseno, “Sekitar RUU Anti Pornogrrafi”, dalam Kompas , Tanggal 27 Februari 2006.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
277
S atu  hal  yang  pasti  dalam  ranah  hukum  Islam  dan  menjadi kesepakatan  ulama,  bahwa  aurat  perempuan  adalah  seluruh tubuhnya  kecuali  muka  dan  telapak  tangan.  Islam memperkenankan  kepada  setiap  muslim,  bahkan  menyuruh supaya  geraknya  baik,  elok  dipandang  dan  hidupnya  teratur dengan rapi untuk menikmati perhiasan dan pakaian yang telah dicipta  Allah.  Adapun  tujuan  pakaian  dalam  pandangan  Islam ada  dua  macam:  yaitu  untuk  menutup  aurat  dan  berhias.  Ini adalah  merupakan  pemberian  Allah  kepada  umat  manusia seluruhnya,  di  mana  Allah  telah  menyediakan  pakaian  dan perhiasan  dan  diharapkan  umat  muslim  dapat  mengaturnya sendiri.  Allah  swt.  berfirman  dalam Qs.  al-A‟râf  (7):  26  yang terjemahannya:
“Wahai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian  untuk  menutupi  auratmu  dan  pakaian  yang  indah  untuk perhiasan.”
Dengan demikian, barangsiapa yang mengabaikan salah satu dari dua perkara di  atas, yaitu berpakaian untuk menutup aurat atau berhias, maka sebenarnya orang tersebut telah menyimpang dari  ajaran  Islam  dan  mengikuti  jejak  setan.  Inilah  rahasia  dua seruan  yang  dicanangkan  Allah  kepada  umat  manusia,  sesudah Allah  mengumandangkan  seruan-Nya  yang  terdahulu  itu,  di mana  dalam  dua  seruan-Nya  itu  Allah  melarang  keras  kepada mereka telanjang dan tidak hendak berhias, yang justru keduanya itu hanya mengikuti jejak setan belaka. 16
Kondisi  terbuka  aurat  atau  berpakaian  ketat  atau  tembus pandang inilah yang dapat membangkitkan nafsu birahi dan jika tidak  diatur,  akan  berdampak  negatif  bagi  umat  Islam  dan bangsa  Indonesia  umumnya,  terutama  anak-anak  dan  generasi muda.  Timbulnya  pergaulan  bebas,  perselingkuhan,  kehamilan, kelahiran anak di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan
16 Yusuf  al-Qaradhawi, Halal  dan  Haram  dalam  Islam ,  ter.  Mu‟ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 40.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
278 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
seksual,  perilaku  seksual  menyimpang,  dan  lain  sebagainya. Membiarkan  kasus-kasus  dan  ekses  negatif  ini  berkembang dapat berakibat pada kehancuran bangsa dan inilah klausul yang menyebabkan  perlunya  sesegera  mungkin  untuk  melakukan tindakan  preventif  dan  penghentiannya  berupa  regulasi perundang-undangan  yang  memuat  ancaman  hukuman  yang berat sekaligus tegas.
Hal lainnya yang merupakan dasar metodologi istinbât hukum adalah  mempertimbangkan    kemaslahatan    seluruh  masyarakat. Hukum  bukanlah  proyeksi    dari  klaim-klaim  subjektivitas segelintir  orang  atau  intervensi  pola  kehidupan  dan  atau paradigma  tertentu,  termasuk  isu  kultur  yang  menjadi  dalih terkuat  masyarakat    tertentu  untuk  mempengaruhi  kehidupan orang  lain.  Subjektivitas  beberapa  pihak  dalam  menjustfikasi ketidaksetujuan  terhadap    regulasi  pornografi  adalah  dalih  seni dalam  karya-karya  pornografi-pornoaksi.  Padahal  jika  merujuk definisi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  seni adalah  karya  yang  diciptakan  dengan  keahlian  yang  luar  biasa. Apakah pamer aurat dengan tidak merasa malu bisa disebut seni? Begitu banyak media cetak maupun elektronik memuat adegan- adegan  atau  gambar-gambar  yang  tidak  pantas  untuk  dilihat masyarakat. Realita ini tentu bertentangan dengan semangat dan substansi penyiaran sebagaimana tercantum dalam pasal 36 ayat (1)  UU  No.  32  tahun  2002  tentang  Penyiaran  dikatakan;  isi siaran  harus  mengandung  informasi,  pendidikan,  hiburan,  dan manfaat  untuk  pembentukan  intelektual,  watak,  moral, kemajuan,  kekuatan  bangsa,  menjaga  persatuan  dan  kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
Sesuai dengan ketentuan pelarangan pornografi pada Pasal 4 dinyatakan,  “setiap orang dilarang  membuat  tulisan,  suara atau rekaman  suara,  film  atau  yang  dapat  disamakan  dengan  film, syair  lagu,  puisi,  gambar,  foto,  dan  atau  lukisan  yang mengeksploitasi  daya  tarik  bagian  tubuh  tertentu  yang  sensual dari  orang  dewasa.“  Pelarangan  ini  sesungguhnya  merupakan
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
279
penjabaran  dari  defenisi  pornografi  dan  pornoaksi  yang mengkategorikan  substansi  dalam  media  atau  alat  komunikasi yang  dibuat  untuk  menyampaikan  gagasan-gagasan  yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan atau erotika.
Namun, realitas di tanah air kian tidak jelas dan tegas batasan sesuatu dikategorikan seni atau obyek pornografi. Bahkan ketika diskursus  ini  hangat  diperbincangkan,  nampak  bagaimana  dalih seni  atau  nilai  estetika  oleh  sebagian  kalangan  seniman,  artis, bahkan  pihak-pihak  yang  sealiran    terus  digalakkan  dalam menyebarluaskan  pornografi.  Nilai-nilai  etika,  moral,  dan spiritual  bangsa  lebih  rendah  manfaatnya  daripada  nilai-nilai material-benda-uang,  sehingga  dapat  dikalahkan  oleh  nilai-nilai komersial dan kapital dari bisnis aksi-aksi, seni, majalah, maupun substansi media yang memberitakan sisi pornografi.
Dengan pemaparan materiil dari RUU tentang pornografi di atas, maka dapat ditegaskan beberapa hal, yakni;
a. Kebebasan dan kreativitas yang diusung seseorang tidak bisa disalahgunakan dengan tindakan ekspresif yang bertentangan dengan  norma-norma  dan  etika  masyarakat.  Kata-kata “tubuhku adalah milikku” jelas merepresentasikan aksentuasi subjektivitas  kebebasan  dan  berkreasi  tanpa  memperhatikan kepentingan sosial masyarakat yang lebih luas.
b. Seni―terutama di negara-negara yang memiliki nilai-nilai adat dan  etika  keagamaan—sangat  terkait  erat  dengan  etika. Keduanya  ibarat  dua  sisi  uang  logam.  Tindakan  manusia masuk domain nilai etis, maka kebebasan berekspresi dalam berkesenian  harus  dalam  batas-batas  etika  yang  berlaku. Seseorang  tidak  bisa  melakukan  pelanggaran  etika  sosial dengan mengatasnamakan seni;
c. Intergasi  etika  dalam  seni  akan  melahirkan  hasil  karya  yang bernilai  seni  dan  estetika  tinggi  dan  berdampak  positif  bagi masyarakat.
Persoalan  pornografi  dalam  ranah  publik  memang  telah menjadi  permasalahan  yang  memerlukan  beragam  perspektif
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
280 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
dan cara pandang keilmuan, di samping kondisi objektif, peran pemerintah  maupun  masyarakat  seluruhnya.  Isu  pemakaian koteka,  seni,  kriminalisasi  perempuan,  maupun  adat  istiadat suatu masyarakat memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Inilah  yang  selanjutnya  diatur  pemerintah  dengan  menetapkan adanya beberapa pengecualian terhadap pornografi.  Pada pasal 34  sampai  pasal  36  dicantumkan,  bahwa  pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dikecualikan untuk tujuan  pendidikan  dan  atau  pengembangan  ilmu  pengetahuan dalam  batas  yang  diperlukan  pada  lembaga  riset  atau  lembaga pendidikan  yang  bidang  keilmuannya  yang  bertujuan  untuk pengembangan  pengetahuan  untuk  keperluan  pengobatan  dan adanya rekomendasi dari dokter, rumah sakit, dan atau lembaga kesehatan yang mendapatkan ijin dari pemerintah Bukankah  tujuan  syari‟at  Islam  adalah  memberikan perlindungan  terhadap  lima  hal,  atau  dalam  konsep  al-Syatîbî disebut dimensi kemaslahatan utama (al-maslahah al-asâsiah) yakni perlindungan  terhadap  agama (dîn) ,  perlindungan  terhadap  jiwa (nafs) ,  perlindungan  terhadap  akal (‘aql) ,  perlindungan  terhadap anak  keturunan (nasl) ,  dan  perlindungan  terhadap  harta  benda serta  kehormatan (mâl) . 17 Sementara  itu,  Imam  al-Ghazâlî mengemukakan  bahwa  pada  prinsipnya maslahah adalah mengambil  manfaat  dan  menolak  kemudharatan  dalam  rangka memelihara  tujuan-tujuan  syara‟.  Imam  al-Ghazâlî  memandang bahwa  suatu  kemaslahatan  harus  sesuai  dengan  tujuan  syara‟, sekalipun  bertentangan  dengan  tujuan-tujuan  manusia,  karena kemaslahatan  manusia  tidak  selamanya  didasarkan  pada kehendak  syara‟,  tetapi  sering  kali  didasarkan  pada  kehendak hawa  nafsu.  Tujuan  yang  harus  dipelihara  tersebut,  lanjut  al- Ghazâlî  ada  lima  bentuk,  yaitu  memelihara  agama,  jiwa,  akal, keturunan, dan harta. 18
17 al-Syâtîbî, al-Muwâfaqât  ..., Jilid  II,  8.,  juga  Subhi  Mahmasani, Filsafat Hukum Islam, ter. Ahmad Soejono (Bandung: al-Ma‟arif, 1976), 215.
18 al-Ghazâlî, al-Musthasfâ..., 286.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
281
Pertimbangan lain yang layak diajukan dalam konteks hukum Islam  yakni,  bahwa  secara  akal  sehat  masyarakat  dapat  menilai unsur  keburukan (taqbîh) yang  lebih  dominan  daripada  unsur kebaikan (tahsîn) dalam  permasalahan  pornografi  tersebut.  Ini berkaitan dengan  teori ta’lîl, yaitu sebuah pemberlakuan syari‟at yang  didasari  pada  tujuan  tertentu  yang  tertuang  dalam ’illat hukum.  Dalam  epistemologi burhânî, akal  mempunyai  peran signifikan  dalam  mencari  sebuah ’illat hukum  dengan pertimbangan  kemaslahatan.  Dalam  kaidah  fiqh  dikatakan; al- hukmu  yadûru  ma’a  al-illati  wujûdan  wa  ‘adaman  (suatu  hukum ditetapkan  sesuai  dengan  tujuan  tertentu,  baik  yang  eksplisit  maupun implisit). Jadi, selama ’illat hukum terlihat, maka ketentuan hukum berlaku dan begitu juga sebaliknya. 19
Apa  yang  diidealkan  oleh  syari‟at  dapat  menjadi pertimbangan  umat  muslim  dalam  melakukan  kontrol  sosial moral terhadap liberalisasi seksualitas dan kemaksiatan di ruang- ruang publik. Suatu jaringan perlindungan masyarakat inilah yang juga  dijadikan  pertimbangan  dan  landasan  filosofis  munculnya Peraturan  Daerah  (Perda-perda)  yang  berupaya  memberantas kemaksiatan  dan  penyakit  masyarakat  lainnya  di  berbagai wilayah,  tentunya  setelah  melakukan  tahapan  penjajakan  dan sosialisasi terhadap masyarakat setempat.
Berbicara  mengenai  dampak  pornografi,  maka  akan  jelas terlihat  akses  negatif  aksi-aksi  ini  dalam  pengrusakannya terhadap agama, di mana para pelakunya akan semakin menipis komitmen  keaagamaannya  karena  melakukan  pelanggaran  yang disengaja.  Para  penikmat  pornografi  jelas-jelas  melakukan perbuatan yang mendekatkan dirinya pada perzinahan yang akan merusak moralitas  akhlaknya,  menimbulkan  penyakit, kehancuran,  maupun  hilangnya  kehormatan  sebagai  manusia atau  dalam  konteks  kemaslahatan,  pornografi,  dan  pornoaksi
19 Yusdani, Peranan Kepentingan Umum dalam Kontekstualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Thufi (Yogakarta: UII Press, 2000), 111.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
282 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
akan  menyebabkan  kerusakan  pada  sisi  agama,  jiwa,  akal, kehormatan, bahkan keturunan di masa mendatang. Misi utama rancangan  regulasi  ini  lebih  mengutamakan  kepentingan  umum daripada  kepentingan  pribadi  dan  merupakan  kebutuhan fundamental  bagi  bangsa  Indonesia  yang  secara  filosofis merupakan  'jawaban'  atas  kebutuhan  masyarakat  transisi. Bukankah masyarakat transisi di manapun selalu rentan terhadap pelbagai perubahan gejala sosial dan budaya baru.

## Catatan Akhir
Berangkat  dari  seluruh  kajian  pada  permasalahan  regulasi tentang  pornografi  di  atas,  maka  setidaknya  ada  beberapa simpulan, yakni:
Pertama ,  Islam  berdasarkan  ketentuan  keseluruhan  ayat  al- Quran  dan  hadis-hadis  Nabi,  secara  eksplisit  maupun  implisit melarang  semua  bentuk  aktivitas  dan  gerak  langkah  yang mengarahkan setiap orang ke sisi pornografi-pornoaksi.
Kedua , secara definitif permasalahan tentang apa, kriteria dan batasan-batasan  pornografi  dalam  konteks  masyarakat  yang multikultur  niscaya  dirumuskan  secara  arif  dan  sesuai  dengan akal  sehat.  Jadi,  dalih-dalih  atas  nama  seni,  adat,  pariwisata, HAM,  politis,  maupun  kepentingan  bisnis/ekonomi  niscaya diletakkan dalam kerangka etika agama, moral kemanusiaan, dan akal sehat.
Ketiga , rancangan  regulasi  tentang  pornografi  merupakan salah  satu  usaha  efektif  pemerintah  dan  masyarakat  dalam kerangka hukum nasional dengan upaya merangkul kepentingan pihak-pihak  dalam  masyarakat.  Kajian  fiqh  kontekstual,  di samping  berposisi  sebagai  etika  individual  yang  diserahkan penerapannya  kepada  kesadaran  individual,  fiqh  juga  dapat ditempatkan  sebagai  etika  sosial  yang  diurus  oleh  masyarakat atau  negara.  Memang  harus  diakui,  persoalan  dekadensi  moral tidak  cukup  dengan  diseminasi  sebuah  regulasi,  tetapi  paling tidak  telah  menjadi  ikhtiar  untuk  mengurangi  penyakit
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
283
modernitas (the  agony  of  modernity) berupa  kerusakan  dan kehancuran moral dalam masyarakat.●

## Daftar Pustaka
Abdul  Moqsith  Ghazâli,  “Agama,  Seni,  dan  Regulasi Pornografi”, dalam Republika , Tanggal 26 Agustus 2006.
Abû Dâwûd, Sunan Abû Dâwûd (Beirût: Dâr al-Fikr, t.t.). Abû Ishâq al-Syâtibi, al Muwâfaqât fi al--Ushûl al--Ahkâm (t.t. p:
Dâr al- Fikr, 1341 H).
Draft  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pornografi  dan Pornoaksi.
Evi  Sofia  Inayati,  “Permasalahan  Masyarakat  dan  Kegemaran Terhadap  Pornografi:  Kajian  Pustaka”,  dalam Jurnal  Tarjih , Edisi ke 5, (Januari 2003).
Franz  Magnis  Suseno,  “Sekitar  RUU  Anti  Pornogrrafi”,  dalam
Kompas , Tanggal 27 Februari 2006. al-Ghazâli, al-Mustashfâ  min  ‘Ilm  al-Ushûl  al-Fiqh (Bagdad: Musanna, 1970).
Keputusan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.
Makmur  Noor,  “Mayoritas  Diam  Pro  RUU  APP”,  dalam Republika , Tanggal 19 Mei 2006.
Muladi, “Pengembangan Hukum Pidana dalam Konteks Negara Kebangsaan”), dalam Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan , ed. Jaenal Arifin dan M. Arskal Salim (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).
al-Qurthûbî, al-Jâm li al-Ahkâm al-Qur’ân (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.)
Radhika  Coomaraswamy,  “International  Consultation  on Women  Human  Rights  Defenders”,  Kolombo,  Tanggal  29 November-1 Desember 2005.
Rizal  Munstansyir,  “Refleksi  Filosofis  Atas  Pornografi  dan Pornoaksi”,  dalam Jurnal  Tarjih  Muhammadiyah ,  Edisi  ke  5,
Januari 2003.
Hamdan, Regulasi tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam
___________________________________________________________ 284 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
Subhi  Mahmasani, Filsafat  Hukum  Islam ,  ter.  Ahmad  Soejono (Bandung: al-Ma‟arif, 1976).
Tim  Universitas  Udayana,  “Pembahasan  RUU  APP  dalam Perspektif  Budaya,  Sosiologi,  dan  Hukum”,  dalam Rumusan Hasil Seminar Universitas Udayana Bali, Tanggal 21 Februari
2006.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi
Manusia.
Yusdani, Peranan Kepentingan Umum dalam Kontekstualisasi Hukum: Kajian  Konsep  Hukum  Islam  Najamuddin  at-Thufi (Yogakarta: UII Press, 2000).
Yusuf al-Qaradhawi, Halal dan Haram dalam Islam , ter. Mu‟ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1993).