Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 11, November 2020

## FEMINIMISME  RADIKAL  DAN  EKSPLOITASI  PEREMPUAN  SURIAH SEBAGAI OBJEK SEKSUAL TERKAIT IMBALAN BANTUAN KEMANUSIAAN

## Gulia Ichikaya Mitzy dan Silfanny Zahirah
Universitas Nasional (UNAS) Jakarta Jawa Barat, Indonesia Email: guliaichikayamitzy@civitas.unas.ac.id dan silfannyzhrh@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  explore  the  level  of  complexity  of  humanitarian  issues including  gender-based  violence  which  raises  new  agendas  in  dealing  with international  conflicts.  This  research  method  uses  desk-research,  which  is research  whose  data  sources  are  obtained  from  the  results  of  other  relevant research  and  then  processed  through  gap  analysis  items.  The  results  show  that nearly 80% of the one million Syrian refugees in Lebanon  are women and girls. They live jostled in modest houses, garages, tents or precast buildings in cities in Lebanon.  Sexual  exploitation  and  violence  are  common,  especially  against women.  Exploitation  of  women  means  the  use  of  everything  attached to  women, both  images  and  signs  attached  to  them,  including  as  bartering  for  refugee foodstuffs.  Where  gender-based  sexual  violence  can  damage  both  physical  and mental health, dignity, security and autonomy of its victims, it remains shrouded in  a  culture  of  silence.  Various  kinds  of factors  underlie  how  this  gender-based violence  can  occur,  one  of  which  is  about  the  abuse  of  power  of  a  person  or  a group  where  this  is  a  criticism  of  the  theory  of  radical  feminism.  This  abuse  of power  also  occurs  in  Syria  where  the  practice  of  sexual  exploitation  occurs  in Syrian women just to get humanitarian assistance.

## Keywords: Radical feminism; Women; Sexual-violence; Power, Exploitation

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  tingkat  kompleksitas  isu-isu kemanusiaan  mencakup  kekerasan  berbasis  gender  yang  memunculkan  agenda- agenda baru dalam menghadapi konflik dunia internasional. Metode penelitian ini menggunakan desk-research yaitu riset yang sumber datanya diperoleh dari hasil penelitian  lain  yang  relevan  kemudian  diolah  melalui  gap  item-item  analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ampir 80% dari satu juta pengungsi Suriah di  Lebanon  adalah  perempuan  dan  anak  perempuan.  Mereka  tinggal  berdesak- desakan di rumah sederhana, garasi, tenda atau bangunan asal jadi di kota-kota di Lebanon.  Eksploitasi  dan  kekerasan  seksual  menjadi  umum  terjadi  terutama terhadap perempuan. Eksploitasi pada perempuan berarti pemanfaatkan segala hal yang melekat pada perempuan, baik citra maupun tanda yang melekat kepadanya termasuk  sebagai  barter  bahan  makanan  pengungsi.  Di  mana  kekerasan  seksual berbasis  gender  dapat  merusak  kesehatan  baik  fisik  dan  mental,  martabat, keamanan  dan  otonomi  para  korbannya, namun  tetap  terselubung  dalam  budaya
diam.  Berbagai  macam  faktor  mendasari  tentang  bagaimana  kekerasan  berbasis gender  ini  dapat  terjadi,  salah  satunya  yaitu  tentang  penyalahgunaan  kekuasaan seseorang atau suatu kelompok dimana hal ini menjadi kritik dari teori feminisme radikal.  Penyalahgunaan  kekuasaan  ini  juga  terjadi  di  Suriah  dimana  praktek eksploitasi  seksual  terjadi  pada  perempuan  Suriah  hanya  demi  mendapatkan bantuan kemanusiaan.
Kata kunci : Feminisme Radikal; Perempuan; Kekerasan Seksual; Kekuasaan; Eksploitasi

## Pendahuluan
Studi  Hubungan  Internasional  kontemporer  dewasa  ini  berkembang  dengan sangat  pesat  dan  dinilai  sebagai  akibat  dari  perubahan  dramatis  yang  terjadi  dalam praktik hubungan internasional. Perubahan yang ditandai dengan   munculnya   isu-isu baru,  seperti:  kemiskinan, global-warming ,  kerusakan  lingkungan, food  security , kesetaraan  gender,  human  security  dan  sebagainya.  Perubahan  tersebut  semakin kompleks  dengan  hadirnya  sejumlah  aktor-aktor  baru  dalam  hubungan  internasional seperti  MNCs,  NGOs,  kelompok  etnik  dan global  social  movement yang  kian  hari perannya  semakin  signifikan  dalam  dunia  internasional.  Salah  satu  isu  yang  menarik perhatian  dunia  internasional  yaitu  mengenai  kekerasan  berbasis  gender.  Kekerasan berbasis  gender  yang  paling  umum  terjadi  adalah  kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak  perempuan  (Human  Rights  Council,  2018),  meskipun  tidak  menampik  bahwa banyak pula kekerasan yang dilakukan terhadap laki-laki.
Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum di dunia dimana hal ini tidak mengenal batas sosial, ekonomi atau nasional.  Menurut  laporan  tahunan  PBB,  di  seluruh  dunia  diperkirakan  satu  dari  tiga perempuan  akan  mengalami  pelecehan  fisik  atau  seksual  dalam  hidupnya  (Human Rights  Council,  2018).  Hal  ini  juga  terjadi  pada  perempuan-perempuan  di  Suriah. Kekerasan  terhadap  perempuan  dinilai  sangat  umum  terjadi  khususnya  pelecehan verbal,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  pernikahan  muda  untuk  anak  perempuan dibawah  umur.  Isu  ini  semakin  keras  disuarakan  mengingat  krisis  kemanusiaan  di Suriah  yang  berlarut-larut  terjadi  disebabkan  oleh  dampak  dari  Perang  Suriah. Kekerasan berbasis gender ini memiliki konsekuensi untuk menghancurkan masa depan perempuan dan anak perempuan Suriah. Mereka menghadapi beban terberat dari krisis Suriah  karena  keadaan  seperti  ini  terus  mengganggu  kehidupan  hingga  mereka  tidak merasa aman.
UNFPA  mengecam  bahwa  sejumlah  besar  perempuan  dan  anak  perempuan Suriah  dieksploitasi  secara  seksual  oleh  anggota  tim  yang  bertanggung  jawab menyediakan bantuan kemanusiaan di daerah konflik tempat tinggal sementara mereka atau  biasa  disebut  kamp.  Anggota  tim  tersebut  menyimpan  pasokan  yang  dikirim  ke kamp  dan  menukarnya  dengan  bantuan  seksual.  Perempuan  Suriah  tidak  hanya mengalami  tindak  kekerasan  konflik,  tetapi  mereka  juga  menjadi  korban  kekerasan gender, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus eksploitasi
seksual  ini  sebagian  besar  dilakukan  oleh  penyedia  lokal  yang  disewa  untuk memberikan  bantuan  kemanusiaan  ke  wilayah  konflik  terbesar  di  Suriah.  Tidak  saja terjadi di dunia internasional, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap  perempuan  kini  hadir  dalam  wajah  baru,  melalui  media  massa  (Haryanto  & Wahyudin, 2017; Syafrini, 2014).
Media  masa  saat  ini  memiliki  peran  ganda,  ibarat  dua  sisi  mata  uang  yang berbeda,  disatu  sisi  media  berfungsi  sebagai  mediator  untuk  pencerdasan  dan  ke- majuan  bangsa  namun  disisi  lain  media  juga  berperan  untuk  penindasan demikeuntungan dan mulusnya jalan kapitalisme pasar menuju budaya konsumen yang ingin  diwujudkan,  dan  lagi-lagi  perempuan  yang  menjadi  sasaran  dengan  rekayasa pencitraan  yang  mereka  ciptakan  (Syafrini,  2014).  Karakter  media  massa  seperti  ini memunculkan  pertanyaan  besar  dalam  konteks  sosial-masyarakat,  bahkan  kemudian membentuk  kesimpulan  bahwa  ternyata  perempuan  identik  dengan  perilaku  yang negatif  yang  menjadi  sumber  eksploitasi  kekerasan  gender  (Hamdani,  2017).  Hasil penelitian  ini  dapat  membantu  dan  memberikan  interpretasi  dalam  menjabarkan kemelut gender terhadap eksploitasi perempuan yang seyogyanya memberi pendidikan yang baik justru menjadi bagian penindasan terstruktur bagi perempuan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif  yang  merupakan suatu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis. Penelitian  kualitatif  bertumpu  pada  latar  belakang  alamiah  secara  holistik, memposisikan  peneliti  sebagai  alat  penelitian  yang  melakukan  analisis  data  secara induktif  dan  lebih  mementingkan  proses  daripada  hasil  penelitian  yang  dilakukan disepakati  oleh  peneliti  dan  subjek  penelitian  (Sugiyono,  2014).  Metode  deskriptif dipilih  karena  metode  deskrptif  merupakan  satu  metode  dalam  meneliti  status kelompok  manusia,  suatu  subjek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun kelas  peristiwa.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini  ialah  membuat  deskripsi, gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis  serta  hubungan  antar  fenomena  yang  akan dianalisis.

## Hasil dan Pembahasan
Sebelum  konflik  Suriah  dimulai,  banyak warga  Suriah  yang  mengeluh  tentang tingkat  pengangguran  yang  tinggi,  korupsi  dan  kurangnya  kebebasan  politik  di  bawah pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Presiden Assad menggantikan ayahnya, Hafez, setelah  dia  meninggal  pada  tahun  2000. Warga  Suriah  memiliki  harapan  besar  bahwa Assad  yang  pada  saat  itu  dinilai  cukup  muda  akan  mereformasi  sistem  yang  berlaku. Namun,  hal  ini  ternyata  tidak  sesuai  dengan  harapan  warga  Suriah.  Dalam  beberapa tahun  Assad  memang  melakukan  reformasi  dimana  “meliberalisasi”  ekonomi  dengan menjual  beberapa  perusahaan  negara.  Assad  mengizinkan  para  pebisnis  untuk mendirikan  perusahaan  seperti  perusahaan  telepon  seluler  yang  dulunya  adalah  milik negara.  Assad  dengan  cerdik  meningkatkan  harapan  kekuatan  Barat  bahwa  pebisnis
mereka  bisa  mendapatkan  keuntungan  dari  privatisasi.  Tetapi  hal  ini  mengacu  kepada privatisasi yang lebih menguntungkan keluarga Assad sendiri (Nassif, 2015).
Selain  itu,  empat  tahun  kekeringan  dahsyat  yang  dimulai  pada  tahun  2006 menyebabkan setidaknya 800.000 petani kehilangan seluruh mata pencaharian mereka dan sekitar 200.000 meninggalkan tanah mereka begitu saja (Nassif, 2015). Bahkan di beberapa daerah semua pertanian berhenti. Dilansir dari media New York Times pada tahun  2010,  kegagalan  panen  mencapai  75  persen  dan  umumnya  sebanyak  85  persen ternak mati karena kehausan atau kelaparan. Ratusan ribu petani Suriah meninggalkan pertanian  mereka  dan  melarikan  diri  ke  kota-kota  besar  dan  kecil  untuk  mencari pekerjaan  yang  hampir  tidak  ada  dan  persediaan  makanan  yang  sangat  sedikit. Pengamat luar termasuk para ahli PBB memperkirakan bahwa antara 2 dan 3 juta dari 10 juta penduduk pedesaan Suriah mengalami kemiskinan ekstrem.
Dikarenakan krisis negara yang semakin parah, pada Maret 2011, warga Suriah melakukan  aksi  demonstrasi  damai  pro-demokrasi  terinspirasi  oleh  “Arab  Spring”  di negara-negara  tetangga.  Aksi  damai  ini  ditanggapi  oleh  Assad  dengan  menggunakan kekerasan dan sejata sehingga terjadi kerusuhan. Kerusuhan ini memicu protes nasional yang  menuntut  pengunduran  diri  Presiden  Assad.  Penggunaan  kekuatan  pemerintah untuk  menghancurkan  perbedaan  pendapat  hanya  mengeraskan  tekad  para  protestan. Protestan  menuntut  pengunduran  diri  Presiden  Assad,  sementara  itu  kerusuhan  terus menyebar  dan  penumpasan  semakin  meningkat.  Pendukung  oposisi  mengangkat senjata,  pertama  untuk  membela  diri  dan  kemudian  untuk  membersihkan  daerah pasukan keamanan mereka. Hal inilah yang memicu terjadinya perang sipil Suriah yang tidak  kunjung  usai  hingga  mengakibatkan  banyak  pihak  asing  yang  ikut  campur  dan memiliki tujuannya sendiri.
Menurut  data  yang  dilansir  oleh  (BBC,  2018),  dampak  dari  perang  tersebut mengakibatkan 6,5 juta orang secara internal mengungsi di Suriah, 1,2 juta diusir dari rumah  mereka  pada  tahun  2015.  PBB  menyebutkan  bahwa  butuh  setidaknya  $3,2 milyar  untuk  membantu  13,5  juta  orang,  termasuk  6  juta  anak-anak  yang  akan memerlukan  beberapa  bentuk  bantuan  kemanusiaan  di  dalam  wilayah  Suriah  pada 2016. Sekitar 70% populasi tidak memiliki akses ke air minum yang memadai, satu dari tiga  orang tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  makanan  pokok  mereka,  dan  lebih  dari  2 juta  anak  tidak  bersekolah,  dan  empat  dari  lima  orang  hidup  dalam  kemiskinan (Council,  2016).  Pihak-pihak  yang  bertikai  telah  memperparah  masalah  dengan menolak akses lembaga kemanusiaan kepada warga sipil yang membutuhkan.
Krisis  internal  yang  semakin  parah  kemudian  berdampak  cukup  signifikan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan yang mayoritas hidup dalam lingkungan domestik  menjadi  terabaikan.  Sehingga,  memunculkan  kasus-kasus  berbasis  gender terhadap  perempuan  maupun  anak-anak.  Konstruksi  sosial  masyarakat  yang  patriarki juga semakin mendukung adanya kekerasan tersebut.

## A. Eksploitasi Perempuan di Suriah
Kekerasan  seksual  dan  berbasis  gender  terutama  terhadap  perempuan  dan anak perempuan telah menjadi masalah yang terus-menerus terjadi di Suriah sejak
awal  pemberontakan  bermula.  Kekerasan  seksual  dijadikan  sebagai  alat  untuk menanamkan  rasa  takut,  menghina  dan  menghukum  atau  sebagai  bagian  dari ketertiban  sosial.  Kekerasan  seksual  ini  dilakukan  oleh  kelompok  utusan pemerintah  atau  milisi  dengan  melakukan  pemerkosaan  dan  pelecehan  seksual terhadap  perempuan  dan  anak  perempuan  selama  operasi  darat,  penggerebekan rumah  untuk  menangkap  pengunjuk  rasa  dan  yang  dianggap  pendukung  oposisi, dan di pos pemeriksaan   (European  Asylum  Support  Office  (EASO),  2020)  Para pelaku menggunakan kekuasaan mereka untuk memaksa pengakuan, mengekstraksi informasi,  sebagai  hukuman,  serta  meneror  komunitas  oposisi.  Pemerkosaan  dan tindakan  kekerasan  seksual  lainnya  yang  dilakukan  oleh  kelompok  utusan pemerintah  atau  milisi  terjadi  selama  operasi  darat,  penggerebekan  rumah,  di  pos pemeriksaan  dan  selama  penahanan  merupakan  bagian  dari  serangan  yang  meluas dan sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.

## Grafik 1
Jenis-Jenis Kekerasan Seksual ( UNFPA , Voices From Syria 2018 , 2018 )
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu jenis kekerasan berbasis gender  yang  paling  umum  disebutkan  yang  mempengaruhi  perempuan  (Alifa, 2013).  Pernikahan  anak  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  bukanlah  isu  baru  di Suriah  dimana  hal  ini  sering  dinormalisasi  dan  tertanam  dalam  budaya  mereka. Namun  peningkatan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sejak  awal  krisis  yang  telah membawa perubahan dalam dinamika keluarga dengan perempuan yang bekerja di luar rumah untuk berkontribusi atau menjadi penyedia tunggal pendapatan keluarga. Beberapa  perubahan  yang  keluarga  hadapi  karena  krisis  bersifat  struktural,  seperti kemiskinan,  kenaikan  harga,  pengangguran,  dan  pemindahan,  sementara  yang  lain bersifat  psikologis  juga  tekanan-tekanannya.  Baik  laki-laki  maupun  perempuan mendiskusikan  bagaimana  korban  yang  berkelanjutan  dari  masalah-masalah  ini pada  peran  kekuasaan  tradisional  telah  mengikis  kapasitas  laki-laki  untuk
mengelola  kemarahan  mereka.  Tekanan  yang  mereka  rasakan  telah  menurunkan ambang batas di mana mereka melakukan kekerasan.
Sekitar  satu  setengah  juta  orang  tinggal  di  kota  terbesar  kedua  di  Suriah tersebut sebelum krisis terjadi. Setelah perang terjadi, hanya sekitar 100 ribu hingga 300  ribu  orang  yang  tersisa.  Dampak  dari  perang  ini  sangat  berpengaruh  terhadap perempuan Suriah karena banyak dari mereka yang kehilangan ayah maupun suami mereka.  Dua  dari  setiap  lima  keluarga,  perempuan  berperan  sebagai  satu-satunya pencari  nafkah.  Para  perempuan  ini  tidak  memiliki  tempat  kerja  atau  sumber pendapatan  selain  bantuan  yang  mereka  terima  dari  kelompok  bantuan internasional.  Sebagian  besar  keluarga  tidak  memiliki  listrik  atau  air  bersih,  dan harus membeli listrik dengan biaya tinggi dari pemilik generator, dan air galon dari penjual  air.  Beberapa  keluarga  cukup  beruntung  karena  mereka  memiliki  anggota keluarga yang bertugas di militer Suriah dan mereka menerima beberapa gaji.
Sementara  itu  kondisi  para  ibu  tunggal  lebih  baik  bila  dibandingkan  dengan perempuan  yang  harus  menjual  tubuhnya  untuk  mendapatkan  bantuan  dari kelompok  amal.  Bantuan  didistribusikan  oleh  para  pekerja  lokal,  yang memanfaatkan  posisi  mereka  untuk  mendapatkan  kesenangan  seksual  dengan imbalan  makanan.  Seorang  perempuan  mengatakan  bahwa  seorang  petugas organisasi tersebut mengusulkan pernikahan sementara kepadanya sebagai imbalan atas janji persediaan makanan yang terus berlanjut (Martínez & Eng, 2016). Ketika ia  menolak,  petugas  tersebut  mengatakan  kepadanya  bahwa  ia  tidak  akan  lagi menerima  bantuan.  Berdasarkan  sumber  yang  sama  perempuan  lain  disebutkan bahwa  mereka  menghindari  pusat  distribusi  karena  takut  akan  pelecehan, penghinaan  bahkan  pemerkosaan.  Hubungan  antara  makanan  dan  seks  telah menjadi  sangat  umum,  sehingga  perempuan  tidak  pergi  ke  pusat  distribusi  karena takut tetangga mereka memandang mereka sebagai pelacur.
Sebuah laporan penelitian yang diterbitkan oleh Relief Web atau Pusat Krisis dan  Bencana  Global  PBB  yang  berjudul  “Suara  dari  Suriah  2018”  menyebutkan sejumlah data dan kesaksian mengenai kekerasan, pelecehan, dan serangan seksual terhadap perempuan dewasa, remaja perempuan, dan gadis-gadis muda di instalasi dan  kamp  pengungsian  rezim  tersebut.  Kamp  ini  merupakan  tempat  yang  paling tidak aman bagi perempuan Suriah. Bantuan jarang diterima secara gratis, sebagian besar  bantuan  tersebut  didistribusikan  dengan  imbalan  uang  atau  dengan  imbalan layanan  seksual  untuk  menerima  makanan.  Tetapi  banyak  perempuan  tidak melaporkan  hal  ini  karena  ketergantungan  mereka  pada  paket  bantuan  dan  untuk menghindari rasa malu (UNFPA, 2019).
Hambatan sosial pergerakan bagi perempuan dan anak perempuan merupakan sebuah  masalah  keamanan  seperti  penculikan  dan  kekerasan  seksual,  perempuan dan anak perempuan juga  menyatakan keprihatinan yang sama tentang stigma dan kerusakan pada reputasi mereka yang mereka hadapi oleh keluarga dan masyarakat jika  mereka  ke  luar  rumah  (Alifa,  2013).  Perempuan  di  Suriah  telah  menghadapi beberapa pembatasan gerakan sebelum krisis karena tradisi dan norma budaya yang
menekankan  kehormatan  perempuan,  banyak  perempuan  dan  anak  perempuan menarik  perhatian  pada  perbedaan  yang  mencolok  antara  kebebasan  bergerak mereka sebelum dan sesudah krisis untuk budaya, bukan keselamatan misal seperti pentingnya  menghindari  skandal  dan  gosip.  Di  beberapa  daerah,  kelompok ekstremis  memberlakukan  aturan  yang  lebih  ketat  untuk  perempuan  dan  anak perempuan dibandingkan sebelum krisis (Cook, 2016).
Perempuan  yang  bercerai  dan  perempuan  sebagai  orangtua tunggal  dianggap memiliki  risiko  khusus  terhadap  kekerasan  seksual,  emosional  dan  pelecehan verbal. Pernikahan paksa, poligami dan pernikahan sementara, pembatasan gerakan, kekerasan  ekonomi  dan  eksploitasi  juga  termasuk  di  dalamnya.  Para  janda  dan perempuan yang bercerai merasa takut anak-anak mereka akan diambil atau dibawa paksa  bahkan  dipisahkan  dengan  anak-anak  mereka  untuk  dipekerjakan.  Alasan mengapa anak-anak itu akan dipisahkan atau ditinggalkan di masyarakat, kematian pengasuh  itu  paling  sering  disebutkan  dan  diikuti  oleh  pernikahan  kembali  orang tua, khususnya ibu dan perceraian ketiga (Cook, 2016). Kekurangan atau hilangnya dokumentasi sipil atau dokumen terkait properti juga memiliki implikasi besar bagi para janda yang dipisahkan atau perempuan yang sudah bercerai.
Dilansir oleh media BBC pada tahun 2018, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual  terjadi  dalam  konteks  distribusi  secara  signifikan.  Adanya  oknum-oknum yang  mengatasnamakan  PBB  yang  ingin  memberikan  bantuan  dengan  menukar fasilitas  yang  berupa  makanan  dan  kebutuhan  rumah  tangga  dengan  “kepuasan seksual” yang tentunya disanggupi oleh mereka agar dapat bertahan hidup. Paksaan seperti  ini  termasuk  ke  dalam  pelecehan  seksual  berat  dan  melanggar  hak-hak kemanusiaan.  Perempuan  hanya  bisa  pergi  untuk  distribusi  dengan  pendamping, kebanyakan  remaja  perempuan  terhalang  untuk  pergi  ke  situs  distribusi  karena kurangnya  pendamping  laki-laki.  Beberapa  perempuan  pergi  ke  pusat  distribusi bantuan  dengan  saudara  laki-laki  atau  saudara  mereka  dan  kadang-kadang mengirim seseorang untuk menerima bantuan. Beberapa perempuan menolak pergi ke pusat bantuan dan menerima bantuan karena takut akan pelecehan, dan beberapa perempuan  berhenti  menerima  bantuan  karena  perlakuan  provokatif  yang  mereka terima dari distributor.
Sebagai contoh seorang gubernur di Suriah, perempuan atau anak perempuan dinikahkan  sementara  dengan  jangka  waktu  yang  singkat  dengan  pejabat  untuk layanan  seksual  hanya  demi  menerima  makanan.  Distributor  meminta  nomor telepon perempuan atau anak perempuan tersebut, memberi mereka tumpangan ke rumah mereka kemudian mengambil sesuatu sebagai imbalan (Kompas, n.d.). Ada pula perempuan yang diperas oleh distributor dengan kedok meminta bantuan dari perempuan dengan imbalan layanan untuk memperoleh distribusi dalam pertukaran untuk kunjungan ke rumahnya atau dalam pertukaran layanan seperti dipaksa untuk “menemani” para distributor tersebut. Perempuan tanpa pelindung laki-laki, seorang janda  dan  perempuan  yang  telah  bercerai,s  serta  para  pengungsi  perempuan dianggap sangat rentan terhadap eksploitasi seksual.
Dikarenakan  fenomena  tersebut,  maka  penulis  menggunakan  Teori  Feminis Radikal  dalam  membentu  menganalisa  masalah.  Teori  feminis  radikal  hadir  untuk mengkritik  dan  menuntut  akan  kesetaraan  gender  (Andestend,  2020).  Yang dimaksud kesetaraan gender disini bukan berarti menuntut persamaan atas atanomi biologis,  gender  menjelaskan  kepentingan  atau  pengertian  sosial  yang  ditujukan terhadap  perbedaan-perbedaan  itu.  Teori  Feminis  Radikal  memandang  bahwa  isu kesetaraan  gender  ini  terjadi  karena  adanya  ketimpangan  struktur  sosial  yang berkesinambungan dengan  tujuan politis negara. Dalam hal ini negara sudah gagal dalam melindungi warga negaranya sendiri dan tidak dapat memberikan rasa aman yang seharusnya itu sudah menjadi hak tiap individu warga negara.
Dalam hal ini, Negara Suriah memiliki rancangan dan penegakan hukum yang buruk  untuk  kekerasan  terhadap  perempuan.  Bahkan  kebanyakan  dari  mereka adalah  politisi  yang  menggunakan  perempuan  hanya  untuk  kepuasan  mereka  saja. Sangat  jelas  bahwa  disini  perempuan  bukan  hanya  diabaikan  hak-haknya  sebagai perempuan tetapi juga melanggar hak-hak sebagai individu dan anggota negara.
Negara Suriah juga memiliki budaya patriarki yang sangat kental, pemerintah maupun  pejabat  setempat  dianggap  tidak  bisa  mengakomodir  hak-hak  kaum perempuan.  Hal  ini  termasuk  ke  dalam  kritik  teori  feminis  radikal  terhadap  teori tradisional dimana power menjadi senjata utama yang mengatasnamakan segalanya termasuk  merusak  dan  tidak  memandang  hak-hak  kemanusiaan. Power disini dimaksudkan  dengan  kapabilitas  pemerintah  dalam  mengintervensi  rakyatnya dalam hal ini berkenaan dengan isu kemanusiaan.
Munculnya intervensi kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan dalam praktek- praktek  Hubungan  Internasional  menjadi  bukti  bahwa  ada  masalah-masalah kemanusiaan  yang  muncul  bersamaan  dengan  pendekatan  negara  dalam penyelesaian konflik dan penanggulangan bencana yang terjadi dalam suatu negara. Isu  ini  sudah  diangkat  ke  tingkat  atau  kancah  internasional  mengingat  Konflik Suriah sudah banyak campur tangan internasional. PBB juga mengangkat kasus ini karena laporan tak henti yang kunjung diadukan kepada lembaga tersebut. Dus, isu mengenai  kekerasan  berbasis  gender  di  Suriah  ini  harus  mendapatkan  perhatian penting,  mengingat  konflik  yang  masih  berlangsung  dan  dikhawatirkan  akan menambahkan kasus berbasis gender lainnya.

## Kesimpulan
Perspektif  feminisme  telah  membantu  menyuarakan  agenda  atau  isu  yang selama  ini  terpendam  atau  tidak  diperhatikan  oleh  pendekatan-pendekatan  tradisional atau  klasik  dengan  metode  berpikir  yang  positivis.  Konflik  tidak  lagi  dilihat  dari masalah  perang  terbuka  antar  negara  dengan  aktor  negara  dan  kekuatan  militernya. Jangkauan  konflik  meluas  ke  arah  yang  lebih  luas  seperti  konflik  etnis,  agama  dan sosial  yang  terjadi  dalam  suatu  negara  atau  ketegangan  batas  wilayah  antar  negara. Selain itu, konflik tidak lagi dilihat dari sudut pandang negara saja tetapi meluas kepada masalah kemanusian.
Kekerasan  berbasis  gender,  khususnya  pelecehan  verbal,  kekerasan  dalam rumah  tangga,  pernikahan  anak-anak  dan  ketakutan  akan  kekerasan  seksual  terus berkembang. Kasus Suriah merupakan isu penting yang patut untuk mendapat perhatian khusus  dalam  dunia  internasional  mengingat  bagaimana  Negara  Suriah  mengabaikan hak-hak  perempuan  bahkan  dimanfaatkan  oleh  pejabat-pejabat  negara  itu  sendiri  dan juga mengabaikan hak-hak perempuan sebagai manusia. Kasus Suriah adalah salah satu dari  banyak  kasus  mengenai  pelecehan  perempuan  di  dunia  ini.  Hak-hak  perempuan harus  diperjuangkan  agar  tidak  ada  lagi  ketidakadilan  yang  dirasakan  oleh  kaum perempuan.

## BIBLIOGRAFI
Alifa,  Nurvina.  (2013). Antara  Perlindungan  dan  Pembatasan:  Seksualitas  dan Perempuan dalam Pandangan KPI . Jakarta: Remotivi
Andestend,  Andestend.  (2020).  Feminisme  Sosialis  Di  Dalam  Novel  Mencari Perempuan Yang Hilang Karya Imad Zaki. Jurnal Ilmiah Korpus , 4 (2), 138–147.
BBC. (2018). Konflik Suriah: Perempuan ’dieksploitasi secara seksual dengan imbalan bantuan  kemanusiaan .  Retrieved  from  https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 43207848 diakses pada 20 Juni 2020
Cook,  Sam.  (2016).  The  ‘woman-in-conflict’at  the  UN  Security  Council:  a  subject  of practice. International Affairs , 92 (2), 353–372.
Council,  Human  Rights.  (2016). Women’s  International  League  for  Peace  and Freedom.  Violations  against  women  in  Syria  and  the  disproportionate  impact  of the conflict on them . Universal Periodic Review of the Syrian Arab Republic.
European  Asylum  Support  Office  (EASO).  (2020). Easo  Country  Of  Origin  Report: Syria –The Situation Of Women . https://doi.org/doi: 10.2847/419604
Hamdani, Ahmad. (2017). Eksploitasi Perempuan Di Media Massa Perspektif Alquran. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender , 13 (1), 104–115.
Haryanto, Tri, & Wahyudin, Didin. (2017). Eksploitasi Perempuan Dalam Media Massa Dan Tinjauan Islam. Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak , 1 (2), 279–300.
Human Rights Council. (2018). “I lost my dignity”: Sexual and gender-based violence in the Syrian Arab Republic . https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/i-lost- my-dignity-sexual-and-gender-based-violence-syrian-arab-republic
Kompas. (n.d.). Demi  Bantuan,  Perempuan  Suriah  Dieksploitasi  secara  Seksual. https://internasional.kompas.com/read/2018/02/27/15594551/demibantuan- perempuan-suriah-dieksploitasi-secara-seksual?page=all  diakses  pada  25  Juni 2020.
Martínez, José Ciro, & Eng, Brent. (2016). The unintended consequences of emergency food  aid:  neutrality,  sovereignty  and  politics  in  the  Syrian  civil  war,  2012–15. International Affairs , 92 (1), 153–173.
Nassif, Hicham Bou. (2015). Inside Syria: The Backstory of Their Civil War and What the World Can Expect. Political Science Quarterly , 130 (4), 771–774.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D (12th,  Cetaka ed.). Bandung: CV Alfabeta.
Syafrini,  Delmira.  (2014).  Perempuan  dalam  Jeratan  Eksploitasi  Media  Massa.
Humanus , 13 (1), 20–27.
UNFPA. (2019). Voices From Syria 2nd Edition . Retrieved from https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/voices_from_syria_2019.pdf diakses pada 9 Agustus 2020