Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian

## APAKAH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH BERPENGARUH PADA PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH? RISET PADA KABUPATEN DI JAWA TENGAH
Dekeng Setyo Budiarto

## Luki Indarti
Universitas PGRI Yogyakarta dekengsb@upy.ac.id
ABSTRACT: Disclosure  of  information  in  financial  statements  is  part  of  Local  Government  Financial Report (LGFR) accountability and transparency to the public. This study aims to determine the influence of local government characteristics, total population, audit findings, and audit opinion on their financial statement disclosures. The population in this study was a local government of regency/city in central Java province  in  2015-2017.  The  sample  in  the  study  was  selected  by  saturation  sampling,  and  the  data obtained  were  102  financial  reports  of  local  government.  The  analysis  technique  used  in  this  research was multiple  linear regression analysis. Results of the  study  proved that government’s official age  and total population variable have a significant effect on the disclosure of local government financial report, while the size of local government, audit opinion, and audit findings variable has no significant impact on the disclosure of LGFR.
Keyword : government characteristics, audit findings, audit opinion and financial statement disclosures
ABSTRAK: Keterbukaan informasi dalam laporan keuangan adalah bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  kepada  publik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  karakteristik  pemerintah  daerah,  total  populasi,  temuan  audit,  dan  opini  audit terhadap  pengungkapan  laporan  keuangannya.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah kabupaten  /  kota  di  provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun  2015-2017.  Sampel  dalam  penelitian  ini  dipilih dengan sampling jenuh, dan data yang diperoleh adalah 102 laporan keuangan pemerintah daerah. Teknik analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian membuktikan  bahwa  usia  resmi  pemerintah  dan  variabel  total  populasi  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah, opini audit, dan variabel temuan audit tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengungkapan LGFR.
Kata kunci : karakteristik pemerintah, temuan audit, opini audit, dan laporan keuangan pengungkapan
1. Pendahuluan
Tahun  2018  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  perwakilan  Jawa Tengah menyatakan berdasarkan temuan,  masih  banyak  pemerintah daerah yang melanggar peraturan.
Temuan BPK menjelaskan bahwa pelanggaran masih terjadi terutama pada pengendalian  internal  dan  kepatuhan pemda  pada  peraturan.  Permasalahan yang  diungkapkan  BPK  di  antaranya mengenai akuntabilitas dana bantuan
operasional sekolah, aset daerah, inventory , pengadaan  barang  &  jasa,belanja  bantuan sosial,  hibah,  dana  operasional,  dan tunjangan komunikasi intensif, serta tunjangan reses pimpinan DPRD (Semarang.bpk.go.id).  Permasalahan  yang terjadi  harus  diatasi  demi  mewujudkan  tata kelola  yang  baik  ( good  governance). Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah yaitu dengan meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan  keuangan  negara  terutama kepatuhan  hukum,  kelemahan  sistem,  serta
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
meningkatkan  kualitas  SDM  (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011).
Meningkatkan  akuntabilitas  dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah  daerah  agar  tercapai good governance memerlukan  perubahan  dalam bidang  standar  akuntansi  pemerintahan.
Perubahan  yang  dilakukan  terkait  dengan penyajian laporan keuangan harus mengacu pada SAP untuk meningkatkan akuntabilitas  laporan  keuangan.  Perubahan yang dilakukan akan meningkatkan kredibilitas  laporan  keuangan  sehingga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai good governance (Niu et al., 2014). Standar  akuntansi  pemerintahan (SAP) mengatur dua pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu
mandatory disclousure dan voluntary
disclosure.  Mandatory  disclosure berarti bahwa  pemerintah  wajib  mengungkapkan informasi  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku. Voluntary  disclosure merupakan pengungkapan informasi selain pengungkapan    wajib    yang  merupakan informasi tambahan bagi stakeholder
(Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sebagai akuntabilitas atas penggunaan sumberdaya. Laporan keuangan  yang  berisi  seluruh  transaksi harus  diungkapkan  secara  relevan  oleh masing-masing pemerintah daerah (Lesmana, 2010) Pengungkapan  atau  transparansi laporan keuangan pemerintah daerah
(LKPD)  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor yaitu: karakteristik daerah yang diproksikan dari  ukuran  pemerintahan  dan  umur pemerintah,  jumlah  penduduk,  temuan audit,  dan  opini  audit  (Alhajjriana  et  al., 2017).  Selain  itu,  Marfiana  dan  Kurniasih (2013)  mengungkapkan  bahwa  faktor  yang mempengaruhi
transparansi yaitu karakteristik pemda dan hasil audit BPK.
Beberapa  peneliti  telah  meneliti mengenai  pengaruh  karakteristik  pemda, banyaknya  penduduk,  temuan  audit  dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan  pemerintah  daerah  (LKPD). Beberapa  peneliti  menemukan  bahwa
variabel karakteristik pemda, jumlah penduduk,  temuan  audit  dan  opini  tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
(Marfiana  dan  Kurniasih,  2013;  Naopal  et al.,  2017;  Masdiantini  dan  Erawati,  2016). Penelitian  lain  menyatakan  bahwa  variabel karakteristik  pemerintah  daerah,  jumlah penduduk,  temuan  audit  dan  opini  audit memiliki pengaruh (Mustikarini dan Fitriasari, 2012; Hilmi dan Martani, 2012). Berdasarkan beberapa hasil
penelitian  terdahulu  yang  tidak  konsisten peneliti akan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Penelitian mengenai  pengungkapan  laporan  keuangan telah banyak dilakukan tetapi pada perusahaan  swasta.  Berdasarkan  penelitian
Pradipta dan Azizah (2016), Dewi dan Yasa (2017),  Nurkhin  (2009),  Sulisnaningrum dan  Prabowo  (2017),  Wahyuningsih  et  al. (2016) faktor yang mempengaruhi pengungkapan  pada  perusahaan  swasta yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage ,  profitabilitas,  likuiditas,  porsi saham,  status  korporasi,  tipe  industri,  dan corporate
governance .
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu penelitian ini akan  menguji  pengungkapan  Laporan Keuangan    Pemerintah  Daerah  di  Jawa Tengah yang belum banyak dilakukan.

## 2. Landasan Teori Laporan keuangan pemerintah daerah
Menurut  UU  No  71  tahun  2010,
Laporan  keuangan  pemda merupakan laporan keuangan yang menyajikan kegiatan  oprasional  pemerintahan  serta posisi  kekayaan  dan  kewajiban  yang  dapat dipenuhi  oleh  pemerintahan.  Laporan keuangan  pemerintah  daerah  terdiri  dari
Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan  Perubahan  SAL,  Neraca,  Laporan Operasional  (LO),  Laporan  Perubahan
Ekuitas  (LPE),  dan  Catatan  atas  Laporan Keuangan  (CaLK).  Berdasarkan  UU  71 tahun  2010  tujuan  penyajian  laporan keuangan  pemerintah  adalah  menyajikan informasi mengenai posisi keuangan. Selain itu  laporan  keuangan  juga  berisi  laporan
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
realisasi  anggaran,  laporan  arus  kas pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disajikan pemeritah daerah akan bermanfaat bagi stakeholder untuk pengambilan keputusan (Pradono, 2015). Laporan keuangan  pemerintahan  dapat  diandalkan oleh  pengguna  informasi  jika  laporan disajikan  secara  akuntabel.  Akuntabilitas laporan  keuangan  dapat  dicapai  jika pemerintah  menerapkan  sistem  akuntasi berbasis akrual (Bowrey, 2007).

## Pengungkapan LKPD dalam CaLK
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan  bagian  dari  laporan  keuangan yang  dapat  digunakan stakeholder secara lebih luas (Naopal et al., 2017). UU No 71 Tahun  2010  menjelaskan  bahwa  Catatan atas    Laporan  Keuangan  menyajikan entitas, kebijakan fiskal, target dan kendala serta  kebijakan  akuntansi.  Selain  itu  CaLK berisi  informasi  tentang  pernyataan  standar akuntansi  yang  belum  digunakan  oleh pemerintah daerah.

## Karakteristik Pemerintah Daerah
Karakteristik  pemerintah  daerah  pada penelitian  ini  diproksikan  dalam  dua variabel  yaitu  ukuran  pemerintah  daerah dan umur pemerintah daerah (Marfiana dan Kurniasih, 2013)

## Ukuran pemerintahan
Aset daerah merupakan bagian atau komponen  yang  sangat  penting  dalam penyajian  neraca.  Aset  daerah  terdiri  dari aset  tetap  dan  aset  lancar  serta inventory . Oleh karena itu tata kelola aset daerah yang baik  akan  mendorong  terciptanya  laporan keuangan yang baik (Yusuf, 2010; Simamora dan Halim, 2013). Ukuran suatu entitas atau
pemerintah daerah menunjukkan besar atau kecilnya  pemerintah  daerah.  Salah  satu ukuran yang digunakan untuk menilai besar kecilnya  pemerintah  daerah  adalah  dengan total  aset.  Ukuran  pemerintah  daerah  akan berbanding  lurus  dengan  jumlah  aset  yang dimiliki  (Khasanah  dan  Rahardjo,  2014; Aziz 2016).

## Umur pemerintah
Umur  pemerintah  daerah  atau  organisasi dapat  diukur  dengan  lamanya  organisasi berdiri. Umur administratif suatu organisasi terutama  pemerintah  daerah  diukur  dengan umur  berdirinya  yang  didasarkan  pada peraturan.  Suatu  organisasi  yang  memiliki umur  administratif  yang  lebih  lama  akan memiliki  pengalaman  dalam  menyusun laporan keuangan. Umur administratif yang lebih  lama  cenderung  akan  menggunakan pengalaman untuk mengungkapkan
informasi  yang  wajar  sesuai  standar akuntansi  yang  berlaku  (Setyaningrum  dan Syafitri, 2012).

## Jumlah Penduduk
Penduduk merupakan semua warga yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia  selama  lebih  dari  enam  bulan. Selain  itu  penduduk  merupakan  warga negara  yang  bertujuan  untuk  menetap meskipun kurang dari enam bulan (www.jateng.bps.go.id).  Jumlah  penduduk diperoleh  melalui  sensus  penduduk  dengan periode  10  tahun.  Sensus  penduduk  akan mencatat  seluruh  warga  negara  yang berdomisili  di  wilayah  Indonesia  kecuali anggota diplomatik (Naopal et al., 2017).

## Temuan Audit
Temuan  dalam  laporan  audit  bisa berisi  tentang  pelanggaran  pada  peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Pelanggaran  atau  ketidakpatuhan  tersebut kemungkinan  akan  berpengaruh  terhadap penyusunan  laporan  keuangan.  Adanya asimetri  informasi  mengenai  keuangan daerah  inilah  yang  dapat  menyebabkan pemerintah  daerah  berlaku moral  hazard , dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan daerah untuk kepentingannya sendiri. Temuan BPK pada pemerintah  daerah  yang  signifikan  berarti bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki perilaku  penyimpangan  yang  kuat  ( moral hazard )  dalam  tata  kelola  pemerintahan.
Temuan  BPK  seharusnya  dapat  digunakan oleh  pemerintah  daerah  sebagai  sarana untuk  mengurangi  penyimpangan  ( moral hazard) sehingga  akuntabilitas  laporan
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
keuangan  dapat  diandalkan  (Qowi  dan Prabowo,  2017).  Temuan  audit  dapat menggambarkan  baik  buruknya  suatu kinerja  dari  instansi  pemerintah  daerah (Masdiantini dan Erawati, 2016).

## Opini Audit
UU No 15 tahun 2004 menjelaskan bahwa opini merupakan  pernyataan auditor berkaitan dengan tingkat kewajaran kandungan informasi yang ada pada laporan keuangan.  Opini  merupakan  pernyataan auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan  dengan  SAP.  Opini  auditor  juga memuat kecukupan pengungkapan, efektivitas  pengendalian  internal  serta kepatuhan  organisasi  pada  peraturan  yang berlaku.  Opini  audit  terdiri  dari  4  (empat) jenis yaitu:
a. Opini  wajar  tanpa  pengecualian ( unqualified opinion ).
b. Opini  wajar  dengan  pengecualian ( qualified opinion ).
c. Opini tidak wajar ( adversed opinion ).
d. Pernyataan  menolak  memberikan opini ( disclaimer of opinion ).
Opini  audit  dapat  digunakan  untuk menggambarkan  pengelolaan  aset  suatu instansi.  Instansi  dengan  opini  WTP mengartikan bahwa pengelolaan aset dilakukan  dengan  baik.  Begitu  juga sebaliknya  jika  instansi  memperoleh  opini disclaimer berarti  instansi  tidak  bisa mengelola aset dengan baik (Simamora and Halim 2015).
Pengembangan Hipotesis Acuan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan adalah Standar Akuntansi
Pemerintahan  (SAP).  Laporan  keuangan yang  disusun  merupakan  bagian  dari transparansi dan bentuk akuntabilitas
kepada masyarakat sehingga harus mengacu  pada  SAP.  Ketidakpatuhan  atau kepatuhan  pemerintah  pada  SAP  akan menunjukkan  kondisi  laporan  keuangan yang  telah  disusun  selama  periode  tertentu oleh  pemerintah  (Maranatal  dan  Ratmono, 2017).
Pada  sebuah  organisasi,  pengelolaan aset  merupakan  salah  satu  permasalahan
yang  penting.  Semakin  besar  organisasi maka  aset  yang  dimiliki  akan  semakin banyak  dengan  masalah  yang  kompleks. Semakin banyak aset tentunya memerlukan tatakelola yang baik dan usaha pengungkapan  lebih  banyak  terutama  pada pemeliharaan dan tata kelola aset.
Organisasi yang memiliki aset yang banyak akan  cenderung  memperoleh presure yang besar  dari  masyarakat  terkait  dengan transparansi  dan  tata  kelola  aset  yang dimiliki.  Oleh  karena  itu,  transparansi  dan tata  kelola  pada  aset  akan  menjamin akuntabilitas  laporan  keuangan  (Khasanah dan  Rahardjo,  2014).  Penelitian  yang dilakukan  Mulyani  dan  Wibowo  (2017) menyatakan  bahwa  ukuran  perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan.
Berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan Piotrowski  dan  Van  Ryzin  (2007);  Serrano et  al.  (2009);  Qowi  dan  Prabowo  (2017);
Khasanah dan Rahardjo (2014) menyatakan terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan antara ukuran organisasi terhadap pengungkapan  LKPD.  Semakin  besar  aset yang dimiliki maka semakin luas pengungkapan yang dilakukan. Berdasarkan beberapa temuan riset sebelumnya maka diajukan hipotesis sebagai berikut:
H 1 :  Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan  laporan  keuangan daerah.
Organisasi  atau  pemerintah  daerah yang  memiliki  umur  administratif  lebih lama  akan  lebih  patuh  dalam  memberikan informasi  laporan  keuangan.  Selain  itu umur  administratif  yang  lama  cenderung menyajikan  informasi  yang  lebih  lengkap (Sari  dan  Rasuli,  2015).  Diasumsikan bahwa  semakin  tua  umur  pemerintahan maka  pengalaman  dan  keahlian  akan meningkat,  sehingga  informasi  akuntansi yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemda lebih banyak (Joshi, 2006). Beberapa  riset  sebelumnya  menemukan bukti  bahwa  bahwa  umur  pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD. Semakin lama pemerintah  daerah  berdiri  maka  akan
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
semakin  ahli  dan  berpengalaman sehingga  pengungkapan  laporan  keuangan akan  semakin  luas  (Lesmana,  2010;
Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Berdasarkan temuan beberapa riset sebelumnya maka yang diajukan hipotesis: H 2 :  Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Jumlah  penduduk  dapat  digunakan sebagai  alat  ukur  yang  menunjukkan kompleksitas  suatu  daerah.  Semakin  besar jumlah penduduk maka  permasalahan yang dihadapi  akan  semakin  kompleks.  Tingkat permasalahan yang semakin kompleks akan mengakibatkan  kebutuhan  pengungkapan informasi  yang  semakin  tinggi  (Hilmi  dan
Martani, 2012). Beberapa penelitian sebelumnya  menjelaskan  bahwa  besarnya jumlah  penduduk  berpengaruh  negatif terhadap  tingkat  pengungkapan  LKPD
(Naopal  et  al.,  2017;  Martani  dan  Zaelani, 2011; Martani dan Lestari, 2010).
Sementara  penelitian  lain  menyatakan bahwa  jumlah  penduduk  berpengaruh positif  terhadap  pengungkapan  LKPD. Semakin banyak jumlah penduduk di  suatu daerah maka semakin banyak permasalahan yang dihadapi sehingga memerlukan pengungkapan  yang  lebih  luas  (Hendriyani dan  Tahar,  2015;  Maria  del  Carmen  et  al.,
2014). Berdasarkan
beberapa riset sebelumnya maka diajukan hipotesis: H 3 :  Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan  kepatuhan  yang  diberikan oleh  auditor  merupakan  bagian  dari
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan kepatuhan menggambarkan ketaatan pelaksanaan  anggaran  dengan  peraturan yang berlaku. Apabila terdapat temuan pada laporan kepatuhan berarti terjadi penyimpangan  pada  pelaksanaan  anggaran yang  dapat  mempengaruhi  akuntabilitas laporan  keuangan  (Qowi  dan  Prabowo, 2017).  Hasil  penelitian  Maranatal  dan Ratmono  (2017);  Martani  dan  Lestari
(2010) menyatakan temuan audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan  LKPD,  sedangkan  riset  lain menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan LKPD. Temuan yang diungkapkan  oleh  BPK  akan  memberikan konsekuensi adanya koreksi dan peningkatan pengungkapan, sehingga semakin banyak temuan akan semakin luas pengungkapan    (Sari  et  al.,  2015; Mustikarini dan Fitriasari, 2012). Berdasarkan temuan riset sebelumnya maka hipotesis yang diajukan adalah:
H 4 :  Temuan  audit  berpengaruh  positif terhadap  pengungkapan  laporan keuangan pemerintah daerah.
Opini  BPK  menjadi  suatu  ukuran untuk menilai tingkat akuntabilitas pemerintah.  Apabila  pemerintah  daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka laporan keuangan pemerintah tersebut telah
diungkapkan  kepada stakeholder sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Berkaitan dengan  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah  daerah/kota,  opini  audit  tidak hanya  mempengaruhi  pengungkapan  wajib LKPD  namun  juga  mempengaruhi  secara positif  terhadap  pengungkapan  secara sukarela. Semakin baik opini yang dihasilkan  maka  semakin  baik  kualitas laporan  yang  dihasilkan  dan  tingkat pengungkapannya  (Wulandari  dan  Sulardi, 2018; Naopal et al., 2017; Sari et al., 2015). Berdasarkan temuan riset sebelumnya maka hipotesis yang diajukan adalah:
H 5 : Opini  audit  berpengaruh  positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah 3. Metode Penelitian

## Populasi dan Sampel
Penelitian ini menggunakan sampel yaitu  kabupaten  dan  kota  di  Jawa  Tengah. Unit  analisis  yang  digunakan  adalah laporan  keuangan  tahun  anggaran  2015- 2017  dan  telah  diperiksa  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan. Jumlah sampel pemerintah  daerah  yang  ada  di  Jawa
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
Tengah  adalah  35  Pemerintah
Daerah  yang  terdiri  dari  6  (enam) pemerintah  kota,  dan  29  pemerintah kabupaten.
Teknik  pengambilan  sampel  dalam penelitian  ini  menggunakan  sampel  jenuh ( saturation  sampling )  yaitu  pengambilan sampel  jika  seluruh  populasi  digunakan sebagai  sampel  dan  tidak  ada  perubahan karakteristik pada sampel (Sugiyono, 2017; Sekaran dan Bougie, 2016; Budiarto, 2019). Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah  LKPD  pada  35  pemerintah  daerah kabupaten/kota  yang  terdapat  di  Provinsi
Jawa Tengah. Data diperoleh langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah. Pemilihan populasi dikarenakan Jawa Tengah merupakan  provinsi  dengan  pengungkapan LKPD  tertinggi  diantara  28  provinsi  lainya (Hilmi dan Martani, 2012). Data yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  laporan  keuangan pemerintah daerah (LKPD). Laporan keuangan  yang  digunakan  adalah  tahun 2015-2017. Pengambilan tahun pengamatan selama  3  tahun  ditujukan  karena  untuk memperoleh  hasil  yang  lebih  baik  karena penelitian  sebelumnya  hanya  menganalisis data  kurang  dari  3  tahun  (Pradipta  dan
Azizah, 2016; Naopal et., 2017; Setyaningrum dan Syafitri 2012; Mustikarini  dan  Fitriasari,  2012).  Menurut metode pengambilan sampel, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 102 sampel. Jumlah ini sudah sesuai dengan rule  of  thumb bahwa  penelitian akan  memperoleh  hasil  yang  baik  jika jumlah  sampel  antara  30  sampai  dengan 100 (Sekaran dan Bougie, 2016).

## Pengukuran Variabel
Tabel 1: Pengukuran variabel NO Pengukuran Variabel Sumber 1. DISC = x 100 Lesmana (2010) 2. Size = Ln Total asset Hilmi dan Martani (2012) 3. Age =  2015  –  (th  penetapan  UU pembentukan pemda) Suranta dan Siregar (2015) 4. Pop = Ln Jumlah Penduduk Naopal et al. (2017) 5. Finds = Jumlah Temuan Hendriyani dan Tahar (2015)
6. Opinion
4 = Wajar Tanpa Pengecualian
3 = Wajar Dengan Pengecualian
2 = Tidak Wajar
1 = Tidak Berpendapat Sari et al. (2015)
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
Table 2: Sampel Penelitian Deskripsi Jumlah Hasil Kabupaten Jumlah LKPD kabupaten 29 x 3th 87 Kota Jumlah LKPD Kota 6 x 3th 18 LKPD yang tidak dapat digunakan (3) Jumlah 102 Tabel 3: Hasil Statistik Deskripsi Descriptive Statistics Variabel Min Max Mean Std. Dev Disc. 30,30 69,70 52,58 9,62 Size 20,04 31,00 28.53 1,54 Age 33,00 65,00 63,81 6,43 Pop 12,10 14,00 13,71 0,62 Finds 3,00 4,00 7,03 3,86 Opini 3,00 4,00 3,76 Sumber: Data sekunder diolah tahun 2017 Table 4: Hasil Uji Hipotesis Variabel β t Sig. Keterangan Size 0,036 0,368 0,714 H 1 : tidak terbukti Age -0,212 -1,983 0,050* H 2 : tidak terbukti Pop 0,389 3,613 0,000** H 3 : terbukti Finds 0,001 0,003 0,998 H 4 : tidak terbukti Opini -0,114 -1,160 0,249 H 5 : tidak terbukti F hitung: 2,809 0,021** Adj R 2 :
0,084
Sumber: Data sekunder diolah tahun 2017; * sig < 10%, ** sig < 5%

## Teknik Analisis Data Analisis Regresi Berganda
Analisis  regresi  berganda  digunakan  untuk menguji  pengaruh  variabel  independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda pada penelitian ini adalah: Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + β 5 X 5 +e
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
Keterangan: Y : Luas pengungkapan X 1 : Ukuran pemda X 2 : Umur pemda X 3 : Jumlah penduduk X 4
: Temuan Audit
X 5 : Opini Audit a : Konstanta β : Koefisien regresi e : Eror term 4. Hasil Penelitian Data Penelitian
Jumlah  sampel  sebanyak  102  laporan keuangan  pemerintah  daerah  yang  terdapat pada kawasan Jawa Tengah yang ditunjukkan  pada  tabel  2.  Hasil  dari  uji statistik  deskriptif  (Tabel  3)  menunjukkan rata-rata ( mean ) adalah sebesar 52,58; nilai minimum  sebesar  30,30  dan  maksimum sebesar 69,70 pada variabel pengungkapan. Nilai  rata-rata  ( mean )  sebesar  28,53  pada variabel  ukuran  Pemda  ( size ),  63,81  pada umur Pemerintah Daerah ( age ), 13,71 pada variabel  jumlah  penduduk  ( pop ),  dan  7,03 pada  variabel  temuan  audit  ( finds ).  Nilai mean pada 4 variabel diatas lebih besar dari standar  deviasi  hal  ini  berarti  bahwa  data yang  dianalisis  memiliki  representasi  yang baik.  Nilai  minimum  opini  audit  (opini) menunjukkan peringkat yaitu 1 untuk opini tidak  berpendapat  sampai  4  untuk  opini WTP.

## Uji Hipotesis dan Pembahasan
Uji hipotesis dalam riset ini menggunakan alat analisis regresi berganda dengan  signifikansi  5%.  Hasil  pengujian hipotesis ditunjukkan pada tabel 4. Berdasarkan  analisis  pada  tabel  4  dapat disusun persamaan  regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tingkat Pengungkapan LKPD =  0,036Size -  0,212age  +  0,389Pop  +  0,001Finds  - 0,114Opini + e
Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa ukuran  Pemda  ( size )  memiliki  koefisien beta  sebesar  0,036  dan  p value sebesar 0,714 (tidak signifikan). Hal ini menunjukkan  bahwa  variabel  independen yaitu ukuran Pemda ( size ) tidak berpengaruh  pada  tingkat  pengungkapan LKPD.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  ukuran  pemerintah  yang  besar  tidak menjamin tingginya pengungkapan. Permasalahan yang sering dihadapi pemerintah  daerah  di  lapangan  adalah kesulitan melakukan pencatatan aset karena jumlahnya  yang  sangat  banyak.  Semakin banyak  aset  yang  dimiliki  maka  akan semakin  kompleks  permasalahan  yang dihadapi sehingga pengungkapan informasi menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan.  Hasil  penelitian  ini  didukung oleh  temuan  Naopal  et  al.  (2017)  yang menjelaskan  bahwa  pemerintah  daerah memiliki  aset  tetap  yang  jumlahnya  lebih besar dibandingkan aset lancar dan persediaan. Aset tetap yang besar ini sering menimbulkan permasalahan karena kesulitan  dalam  pencatatan  sehingga  nilai aset yang dilaporkan tidak sesuai. Permasalahan  pencatatan  aset  ini  sering menjadi  temuan  auditor  pemeriksa  apalagi tidak  didukung  oleh  bukti  pencatatan  yang valid.  Hasil  riset  ini  didukung  oleh penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah  yang  diukur  dengan  total  aset  tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
Pengaruh  Umur  Pemerintah  Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa koefisien beta pada  variabel  umur  Pemda ( age ) adalah -0,212 dengan p value sebesar 0,050  (signifikan  <  10%).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  variabel  umur  Pemda ( age ) berpengaruh negatif signifikan terhadap  tingkat  pengungkapan  LKPD. Hasil riset ini membuktikan bahwa semakin tua  umur  administratif  pemerintah  maka tingkat pengungkapan LKPD yang
disajikan  akan  semakin  sedikit.  Hasil analisis  yang  menunjukkan  hubungan negatif antara  umur pemda dengan tingkat
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
pengungkapan  LKPD  membuktikan  bahwa pemerintah  daerah  yang  memiliki  umur administratif  yang  sudah  lama  akan mempunyai  keahlian  dan  pengalaman dalam menyajikan laporan keuangan sehingga  sesuai  dengan  SAP.  Seiring dengan  berjalannya  waktu,  pemerintah daerah akan belajar dari kesalahan sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang terjadi pada laporan keuangan periode sebelumnya. Pemerintah daerah yang memiliki  umur  administratif  yang  lebih lama  tentunya  memiliki  pengalaman  dalam hal  pemeriksaan  auditor  sehingga  dapat mengantisipasi adanya temuan audit. Dengan  pengalaman  yang  dimiliki  baik penyusunan  laporan  maupun  pemeriksaan auditor,  pemerintah  daerah  akan  dapat mengeliminasi salah saji yang terdapat pada laporan keuangan (Setyaningrum dan Syafitri, 2012; Naopal et al., 2017).
Pengaruh  Jumlah  Penduduk  terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD.
Hasil  riset  membuktikan  bahwa koefisien beta pada  variabel  jumlah penduduk  ( pop )  adalah  sebesar  0,389 dengan  p value sebesar  0,000  (signifikan). Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa variabel jumlah penduduk ( pop ) berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan LKPD pemerintah daerah di
Jateng.  Jumlah  penduduk  suatu  daerah kabupaten/kota berbanding signifikan
dengan  tingkat  pengungkapan  informasi pada laporan keuangan. Menurut UU no 33 tahun  2004  pasal  28  jumlah  penduduk berbanding lurus dengan kebutuhan pelayanan  kepada  masyarakat.  Jumlah penduduk  yang  besar  akan  membutuhkan berbagai  macam  fasilitas  untuk  memenuhi kepuasan  publik.  Sebagai  fungsi  pelayanan kepada  masyarakat,  maka  pemerintah daerah  akan  berusaha  mengungkapkan seluruh  informasi  pada  laporan  keuangan. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  riset sebelumnya yang mengungkapkan hubungan  positif  antara  jumlah  penduduk dengan luas pengungkapan (Hendriyani dan Tahar, 2015). Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD .
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa koefisien beta pada  variabel  temuan  audit ( finds ) adalah sebesar 0,001 dengan p value 0,998 (tidak signifikan). Hal ini menunjukkan  bahwa  variabel  temuan  audit (finds) tidak berpengaruh signifikan terhadap  tingkat  pengungkapan  LKPD. Tingginya  temuan  audit  di  beberapa pemerintah  kabupaten  tidak  diikuti  dengan signifikansi  pengungkapan  informasi  pada laporan  keuangan  yang  disajikan.  Hasil penelitian  ini  mendukung  beberapa  riset sebelumnya  tentang  pengungkapan  laporan keuangan  di  pemerintah  daerah.  Hasil  riset ini dapat dijelaskan bahwa variabel temuan audit  kemungkinan  kurang  tepat  untuk mengukur kualitas temuan. Variabel temuan  audit  pada  penelitian  ini  hanya didasarkan  pada  jumlah  kuantitatif  temuan atau banyaknya temuan tanpa memperhitungkan materialitas temuan.
Jumlah temuan yang dihitung kemungkinan banyak tetapi jumlahnya tidak material atau kemungkinan  jumlah  temuan  sedikit  tetapi material terhadap laporan keuangan. Jumlah temuan  yang  membutuhkan  tindak  lanjut karena  materialitas  pada  laporan  keuangan jumlahnya bisa jadi hanya sedikit.
(Waliyyani dan Mahmud, 2015; Hendriyani dan Tahar, 2015; Naopal et al., 2017).
Pengaruh Opini Audit terhadap terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD. Hasil  riset  menunjukkan  bahwa
koefisien beta pada  variabel  opini  audit (opini)  adalah  sebesar  -0,114  dengan  p value 0,249  (tidak  signifikan).  Hasil penelitian  ini  membuktikan  bahwa  opini audit  (opini)  tidak  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan LKPD. Opini audit merupakan representasi dari  kualitas  laporan  keuangan  yang disajikan pemerintah daerah karena memuat informasi  tetang  tata  kelola  sumberdaya yang  telah  digunakan.  Pemerintah  daerah yang  memiliki  opini  audit  WTP  berarti memiliki  standar  pelaporan  yang  dapat diandalkan  dan  tentunya  sesuai  dengan standar yang sudah ditentukan yaitu standar akuntansi  pemerintah.  Hasil  riset  ini
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
membuktikan  bahwa  Opini  WTP  yang diperoleh pemerintah daerah tidak mencerminkan  luas  pengungkapan,  namun hanya  untuk  menemukan  kecurangan  yang mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah (Naopal et al., 2017; Indrarti 2011).

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat ditarik dua kesimpulan yaitu: pertama umur administratif pemerintah daerah dan jumlah penduduk  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap  tingkat  pengungkapan.  Kedua, ukuran  pemerintah  daerah,  opini  audit  dan temuan  audit  tidak  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan. Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan bahwa  rata-rata  tingkat  pengungkapan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah tahun  2015-2017  sebesar  52%  meningkat dari  temuan  sebelumnya  yaitu  penelitian Lesmana (2010) sebesar 22 %.

## Keterbatasan dan Saran
Keterbatasan pada penelitian ini adalah pertama, penelitian ini hanya menggunakan data laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa  Tengah  selama  3  tahun  yakni  2015- 2017.  Untuk  penelitian  yang  akan  datang dapat  memperluas  sampel  penelitian  dan jumlah  tahun  yang  lebih  banyak,  karena banyaknya  sampel  akan  mempengaruhi hasil  penelitian  (Alharbi  and  Drew,  2014). Keterbatasan kedua adalah bahwa penelitian  ini  hanya  meneliti  variabel karakteristik  daerah,  opini,  temuan  audit dan jumlah penduduk. Saran untuk penelitian  selanjutnya  dapat  menambahkan jumlah  SKPD  karena  banyaknya  SKPD menunjukkan adanya
diferensiasi fungsional  pada  pemda  yang  kemungkinan dapat    meningkatkan  jumlah  informasi  dan luas pengungkapan (Mandasari, 2009).

## Daftar Pustaka
Alhajjriana,  G.  I.,  W,  Nor.,  &  R,  Wijaya.
(2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi internet financial
reporting  pemerintah  daerah  dan
implikasinya  terhadap  akuntabilitas laporan  keuangan  daerah. Jurnal Akuntansi  dan  Bisnis ,  17(2):  100- 109.
Alharbi,  S.,  &  S,  Drew.  (2014).  Using  the technology  acceptance  model  in understanding  academics  behavioral intention to use learning management systems. International  Journal  of
Advanced  Computer  Science  and Applications , 5(1): 143–155.
Aziz,  A.  (2016).  Pengaruh  karakteristik pemerintah  daerah  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur). Eksis:  Jurnal  Riset  Ekonomi  dan
Bisnis , 11(1).
Budiarto,  D.  S.  (2019). Panduan  Riset Kuantitatif:  Trik  Publikasi  bagi Pemula .  Edisi  1,  Penerbit  UPY- Press, Yogyakarta. Bowrey,  G.  (2007).  Have  recent  financial reforms improved financial accountability  in  the  Australian Commonwealth public sector? Australasian  Accounting,  Business and Finance Journal, 1(3): 4-15. Dewi, I. A. P. O. Y., & G. W, Yasa. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan kinerja lingkungan terhadap environmental  disclosure. E-Jurnal Akuntansi : 2362-2391 Hendriyani,  R.,  &  A,  Tahar.  (2015). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi  tingkat  pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi  di  Indonesia. Jurnal  Bisnis dan Ekonomi , 22(1): 29-31. Hilmi,  A.  Z.,  &  D,  Martani.  (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Simposium Nasional Akuntansi , 15: 13-20. Indrarti,  N.  M.  (2011).  Hubungan  antara opini  Audit  pada  Laporan  Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap kinerja  keuangan  daerah.  Naskah Publikasi Universitas Riau.
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
https://repository.unri.ac.id
Jaya,  J.  D.,  &  E.  A,  Sisdyani.  (2014).
Pengaruh  pendapatan  asli  daerah, dana  alokasi  umum,  dan  belanja modal pada kelengkapan pengungkapan  informasi  keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi. E-Jurnal Akuntansi : 162-179.
Joshi,  D.  (2006).  Disclosure  practices  in corporate  reporting  of  public  sector financial institutions (Psfs). 1-16.
Khasanah, N. L., & S. N, Rahardjo. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan  temuan  audit  terhadap  tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Diponegoro Journal  Of  Accounting ,  3(2):  864- 874. Lesmana, S. I. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di  Indonesia.  Universitas  Sebelas Maret Surakarta. Tesis . 5-46. Mandasari, P. (2009). Practices of mandatory  disclosure  compliance  in Indonesian  local  government. Tesis Master , Universitas Sebelas Maret. Maranatal,  L.,  &  D,  Ratmono.  (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  terhadap SAP oleh pemerintah daerah.
Diponegoro  Journal  Of  Accounting, 6(1): 244-255.
Marfiana,  N.,  &  L,  Kurniasih.  (2013). Pengaruh  karakteristik  pemerintah daerah  dan  hasil  pemeriksaan  audit BPK  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  kabupaten/kota. Sustainable  Competitive  Advantage (SCA) 3(1): 3-12.
María  del  Carmen,  C.  A.  B.  A.,  Boliviar, M.  P.  R.,  &  Hernandez,  A.  M.  L.
(2014). The determinants of government  financial  reports  online. Transylvanian Review of Administrative  Sciences , 10(42):  5-
31.
Martani,  D.,  &  A,  Lestari.  (2010).  Local
government financial statement disclosure  in  Indonesia. Conference
Proceedings: Asian Academic Accounting Association , 1-23. Martani, D., & F, Zaelani. (2011). Pengaruh ukuran, pertumbuhan, dan kompleksitas  terhadap  pengendalian intern  pemerintah  daerah  studi  kasus di  Indonesia. Simposium  Nasional Akuntansi XIV. Aceh . 1-26.
Masdiantini,  P.  R.,  &  N.  M.  A,  Erawati.
(2016).  Pengaruh  ukuran  pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental  revenue,  temuan dan  opini  audit  BPK  pada  kinerja keuangan . E-Jurnal Akuntansi : 1150- 1182. Mulyani,  S.,  &  H,  Wibowo.  (2017).
Pengaruh  belanja  modal,  ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan  asli  daerah  terhadap kinerja keuangan (Kabupaten/Kota di
Provinsi  Jawa  Tengah,  tahun  2012- 2015). Kompartemen:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi, 15(1): 1-10. Mustikarini, W. A., & D, Fitriasari. (2012). Pengaruh  karakteristik  pemerintah daerah  dan  temuan  audit  BPK terhadap  kinerja  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Indonesia  tahun anggaran  2007. Forum:  Simposium Nasional Akuntansi , (XV): 12-15.
Naopal,  F.,  Rahayu,  S.,  &  Yudowati,  S.  P. (2017). Pengaruh karaktersitik daerah,  jumlah  penduduk,  temuan audit,  dan  opini  audit  terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah  daerah. Assets ,  7(1):  56- 68.
Niu, F. A. L., Karamoy, H., & Tangkuman, S.  (2014).  Analisis  penerapan  PP. No.  71  Tahun  2010  dalam  penyajian laporan  keuangan  dinas  pendapatan pengelolaan keuangan  dan aset daerah  kota  Kotamobagu. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen,  Bisnis  dan  Akuntansi, 2(4): 714-722. Nurkhin,  A.  (2009). Corporate  governance dan profitabilitas; Pengaruhnya terhadap  pengungkapan  tanggung jawab sosial perusahaan (studi empiris pada perusahaan yang
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
tercatat  di  Bursa  Efek  Indonesia). Tesis , Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. 1-97 Nurtari,  Fadilah.,  &  Nucholisah.  (2016). Pengaruh karakteristik dan kompleksitas pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan    (Studi  Pada  LKPD Kota/Kabupaten  di  Provinsi  Jawa Barat  Periode  2013-2014). Jurnal
Fakultas  Ilmu  Ekonomi  dan  Bisnis
Universitas  Islam  Bandung ,  2(1): 263-270 Piotrowski,  S.  J.,  &  G.  G.  Van  Ryzin.
(2007).  Citizen  attitudes  toward transparency  in  local  government.
The  American  Review  of  Public
Administration, 37(3): 306-323.
Pradipta, F., & D, Azizah. (2016). Pengaruh
ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas,  dan  likuiditas  terhadap luas  pengungkapan  wajib  laporan keuangan (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia tahun 2013-2014). Jurnal Administrasi Bisnis , 36(1): 101-110. Pradono,  F.  C.  (2015).  Kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah:  faktor yang  mempengaruhi  dan  implikasi kebijakan (Studi pada SKPD pemerintah  provinsi  Jawa  Tengah). Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 22(2):188-200.
Qowi,  R.,  &  T.  J.  W,  Prabowo  (2017).
Pengaruh  karakteristik  pemerintah daerah dan temuan pemeriksaan BPK terhadap  kinerja  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Indonesia  tahun anggaran  2012. Diponegoro  Journal of Accounting, 6(1): 298-310. Sari, A. P., Martani, D., & D, Setyaningrum. (2015). Pengaruh temuan  audit,  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan  dan  kualitas  sumber daya  manusia  terhadap  opini  audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga. Simposium Nasional Akuntansi XVIII. Medan . Sari, R. N., & M. Rasuli. (2015). Pengaruh sistem pengendalian intern,
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, opini audit tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap penerimaan opini wajar tanpa pengecualian  pada  laporan  keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Jurnal  Akuntansi  (Media
Riset  Akuntansi  &  Keuangan), 3(1):
1-15.
Sekaran,  U.,  &  R.  J,  Bougie.  (2016).
Research  method  for  business:  A
Skill-building  approach :  7th  edition,
Wiley & Son Serrano-Cinca, C., Rueda-Tomas, M., & P, Portillo-Tarragona.  (2009).  Factors influencing  e-disclosure  in  local public  administrations. Environment and  Planning  C:  Government  and Policy, 27(2): 355-378. Setyaningrum,  D.,  &  F,  Syafitri.  (2012).
Analisis pengaruh karakteristik pemerintah  daerah  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan.
Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan Indonesia, 9(2): 154-170.
Simamora, R., & A, Halim. (2013). Faktor- faktor yang mempengaruhi pengelolaan  aset  pasca  pemekaran wilayah  dan  pengaruhnya  terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis, 13(2): 29-43.
Suhardjanto,  D.,  &  R.  R,  Yulianingtyas.
(2011). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam  laporan  keuangan  pemerintah daerah (Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi  dan Auditing, 8(1): 30-42.
Sugiyono. (2017). Metode penelitian kebijakan:  pendekatan  kuantitatif, kualitatif,  kombinasi,  R  &  D  dan penelitian evaluasi . Penerbit Alfabeta, Bandung. Sulisnaningrum,  E.,  &  B.  H,  Prabowo. (2017). Pengaruh faktor-faktor keuangan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
berbasis  SAK  Etap  pada  koperasi wanita  kota  Malang. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah VII, 10(2): 53- 58.
Suranta, S., & O, Siregar. (2015). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap  kepatuhan  pengungkapan investasi  pemerintah  daerah  (Studi pada  pemerintah  Kabupaten/Kota  di Pulau  Jawa  dan  Sumatera). Jurnal
Akuntansi, 3(1): 79-93. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15  Tahun  2004  Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15  Tahun  2004  Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.01 Pernyataan  01  Tentang  Penyajian Laporan  Keuangan  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan Walliyani.,  &  Mahmud.  (2015).  Pengaruh karakteristik  pemerintah  terhadap tingkat pengungkapan
laporan keuangan  pemerintah  daerah  di Indonesia. E-Jurnal
Akuntansi,
Universitas Negeri Semarang: 1-8.
Wahyuningsih,  W.,  R,  Arifati.,  &  K, Raharjo. (2016).  Pengaruh likuiditas, leverage,  profitabilitas,  porsi  saham publik,  ukuran  perusahaan  dan  umur perusahaan  terhadap  kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada  perusahaan  manufaktur  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia dengan  periode  penelitian  tahun  2. Journal Of Accounting, 2(2): 1-12. Wulandari,  N.  A.,  &  S,  Sulardi.  (2018).
Pengaruh
karakteristik
daerah, temuan,  dan  opini  audit  terhadap pengungkapan sukarela
(Studi
Empiris  pada  Website  Pemda  di Indonesia). Akuntansi  Dewantara, 2(1): 69-82. Yusuf,  M.  (2010). Delapan  langkah pengelolaan  aset  daerah  menuju
pengelolaan keuangan daerah terbaik . Salemba Empat, Yogyakarta www.bappeda.jatengprov.go.id
www.jateng.bps.go.id www.semarang.bpk.go.id
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian