## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3175/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Disparatis Penerapan Keadilan Restoratif Justice Perkara Narkoba
1 Ade Adytia, 2 Yusuf Muhammad Said, 3 Misbahul Huda
123 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Article Info Abstract Article history: Received : 22 Maret 2022 Publish: 26 Maret 2022 The BNN survey in collaboration with the Central Bureau of Statistics in 2021 stated that there was an increase (prevalence) of drug users from year to year. In 2019 it reached 1.8 percent to 1.95 percent in 2021, or people who were  exposed  to  narcotics,  the  first  is  the  group  that  has  ever  consumed narcotics as many as 4,534,744 in 2019, increasing to 4,827,619 in 2021. The one-year group of users is 3,419. 188 in 2019 increased to 3,662,646 in 2021. Thus  the  prevalence  experienced  a  permanent  increase.  This  is  because  it  is alleged that there are legal officials involved, there are still many disparities in legal  decisions  on  the  same  case  (drugs)  and  the  absence  of  guidance  and determination  by  the  judges  to  implement  a  more  humane  legal  leap.  this research  uses  the  juridical-normative  method,  also  called  doctrinal  law research, in this type of legal research, it is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or law is conceptualized as a rule or norm which is a norm or norm. standard of human behavior. Therefore, as a source of  data  secondary  data,  and  tertiary  data.  The  ends  of  justice,  whether  from Aristotle, Plato to John Stuart Mill, if drawn in one line will have similarities, namely, impartiality, truth or impartiality of institutions or individuals towards society. Justice is oriented and aims at the principle of benefit for many parties. If  you  want  to  fight  the  distribution  and  use  of  drugs,  all  parties,  especially judges, must start implementing decisions with progressive legal dimensions.
Keywords:
Disparaty, Drugs, Law Article Info Abstrak Article history: Received : 22 Maret 2022 Publish: 26 Maret 2022 Survei BNN bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik tahun 2021 menyebutkan, terjadi kenaikan (prevelensi) pengguna narkoba dari tahun ke tahun. Tahun 2019 mencapai  1,8  persen  menjadi  1,95  persen  pada  tahun  2021,  atau  orang  yang terpapar  narkotika,  pertama  adalah  kelompok  yang  pernah  mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2019, naik  menjadi 4.827.619 pada 2021. Kelompok  setahun  pemakai  yakni  3.419.188  pada  2019  meningkat  menjadi 3.662.646 pada 2021. Dengan demikian prevalensi  mengalami kenaikan  yang permanen. Hal  itu karena disinyalir, adanya keterlibatan para  oknum pejabat hukum  yang  ikut  terlibat,  masih  banyaknya  disparitas  putusan  hukum  akan kasus  yang  sama  (narkoba)  dan  belum  adanya  panduan  dan  kesunguhan  para hakim  menerapkan  lompatan  hukum  yang  lebih  manusiawi.    Penelitian  ini menggunakan  metode    yuridis-normatif,  disebut  juga    penelitian  hukum doctrinal, pada penelitian hukum jenis ini, dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  norma  atau  patokan  perilaku manusia.    Oleh  karenanya,  sebagai  sumber  datanya  data  sekunder,  dan    data tersie r . Ujung dari keadilan, baik dari Arestoteles, Plato hingga Jhon Stuart Mill, jika ditarik dalam satu garis akan adanya persamaan yakni, ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat.  Keadilan  itu  berorientasi  dan  bertujuan  keada  asas  manfaat  bagi banyak  pihak.  Jika  ingin  memeriangi  peredaran  dan  penggunaan  narkoba, semua pihak utamnya hakim  agar mulai menjalankan putusan yang berdemensi hukum progresif.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author
Ade Adytia Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email : yusuf@iblam.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  tantangan  bansa  Indonesia  yang  hingga  kini  masih  belum terselesaikan  adalah mencegah  peredaran  barang-barang  terlarang  zat  adiktif  (narkoba)  secara  masif,  mengingat korbannya  kian  besar  dan  meluas.  Lembaga  penegak  hukum  dituntut  semakin  optimal  dalam melakukan perlawanan terhadap meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut.
Survei  BNN  bekerjasama  dengan  Biro  Pusat  Statistik  tahun  2021  menyebutkan,  terjadi kenaikan (prevelensi) pengguna narkoba dari tahun ke tahun. Tahun 2019 mencapai 1,8 persen menjadi  1,95  persen  pada  tahun  2021,  atau  orang    yang  terpapar  narkotika,  pertama  adalah kelompok  yang  pernah  mengonsumsi  narkotika  sebanyak  4.534.744  pada  2019,  naik  menjadi 4.827.619 pada 2021. Kedua, kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi  3.662.646  pada  2021.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan,  prevalensi  mengalami kenaikan yakni. (berita satu.2021).
Kepolisian dan  Kejaksaan, sebagai subjek pengungkapan tindak pidana, penegakan hukum, dan  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  diharapkan  melaksanakan  tugasnya  secara profesional,  sesuai  aturan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  (rule  of  law),  karena fenomena  terjadinya  pelangaran  hukum  berupa  penyalahgunaan  narkotika  relatif  besar,  seiring adanya kemajuan teknologi yang memudahkan pola produksi dan metode distribusinya, sehingga kondisi itu merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup dan masa depan masyarakat Indonesia. (BNN, 2010).
Pemerintah  dalam  menanggulanginya,    menempatkan  hukum  sebagai  pilar  utama  dan pendekatannya, hukum tidak semata-mata menerapkan kepastian dan aspek pembalasan. Tetapi juga  menerapkan  restorative  justice  sebagai  cerminan  hukum  yang  hidup,  tumbuh,  dan berkembang di masyarakat (Living Law). (Satjipto 2009) Pemosisian supremasi hukum di dalam penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  disamping  menyediakan  opsi  restorative  justice  pada hakikatnya sebagai wujud upaya mencapai keadilan yang substantif.
Hukum  diharapkan tegak,  teguh  dan  konsisten,  jangan  sampai  hanya  tajam  di  bawah  dan tumpul ke atas. Adagium itu   yang membawa hukum tidak lagi dijadikan sebagai dasar utama dalam mencari keadilan substantif.  Penjahat yang terbukti sebagai produsen, sebagai bandar dan pengedar  dengan  jumlah  relatif  besar  atau  volume  penggunaan  yang  tinggi,  harus  dikenakan sanksi tegas pula. Sementara pelaku yang merupakan korban maupun pelaku yang masih dapat diatasi, seperti pemakai  yang  "labil, pemakai karena sebab broken home, atau pemakai karena "jebakan", opsi pemidanaannya  dapat dikesampingkan guna menyelamatkan masa depan pelaku dan anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa.
Dalam kaitannya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sebagai negara hukum Indonesia menganut asas,  praduga tak bersalah (presumption of innoncence) yaitu setiap orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan  atau  dihadapkan  di  muka  sidang pengadilan, dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  Putusan  pengadilan  merupakan  tonggak  yang  penting  bagi  cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan.
Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan  melalui proses peradilan panjang. Proses yang dikehendaki  undang-undang  adalah  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan.  (Hatta  Ali,  2014) Biasanya  asas  itu  masih  ditambah  bebas,  jujur  dan  tidak  memihak  serta  adil  hal  itu  tentunya berkenaan dengan asas peradilan.
Penegakan hukum di Indonesia dalam kaitan ini belum terlihat adanya penerapan restoratif justice dalam menangani kasus narkoba atau pefredaran zat adiktif lainnya. Padahal semua pihak sepakat  demensi  lain  dalam  hukum    memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat  dari  segala ancaman kejahatan yang mungkin terjadi, sehingga dari sini Negara berkewajiban  mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
Hal ini tidak lepas dari diterapkannya hukum pidana oleh negara, dimana  hukum pidana merupakan salah satu bagian aturan hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat. Moeljatno,
(2002)  hukum  pidana,  bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara,  yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan seperti:
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  barangsiapa  melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal  apa  kepada mereka  yang  telah  melanggar  larangan, dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan.
Atas  nama  Negara  selaku  penguasa  dan  dalam  rangka  melaksanakan  penegakan  hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (ius punindi).
Alasan negara berhak  menjatuhkan sanksi pidana adalah, tugas negara melindungi orang, barang  dan jasa, atas hukum (rechsgoederen) dengan  menggunakan alat-alat yang sesuai (gepaste middelen),  secara sengaja mengancam atau menjatuhkan penderitaan  cukup keras memaksa yang bersangkutan bertindak layak dan menghindarkan yang bersangkutan melakukan perbuatan yang tidak layak.
Kewenangan negara memberikan sanksi itu didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu system yang dikenal dengan nama Sistem Peradilan Pidana. Dengan kata lain penerapan hukum pidana oleh negara,  hal ini tidak akan terlepas dari adanya sistem peradilan pidana. Mardjono Reksodiputro, (........ )  sistem peradilan pidan a (criminal justice system) adalah sistem  dalam  suatu  masyarakat  untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan.  Komponen    yang bekerjasama dalam system peradilan pidana, terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama : kepolisian – kejaksaan – pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan. Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan  mereka  yang  pernah  melakukan  kejahatan  tidak  mengulangi  lagi kejahatannya.
Sistem  peradilan  pidana  dipengaruhi  oleh  lingkungan  masyarakat  dan  bidang  kehidupan manusia.  Oleh  karena  itu  dalam  geraknya  akan  selalu  mengalami  interaksi,  interkoneksi,  dan interdepedensi  dengan  lingkungannya  serta  sub-sub  sistem  dari  system  peradilan  pidana  itu sendiri,  seperti,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan  yang  secara keseluruhan  merupakan  satu  kesatuan  (totalitas)  yang  berusaha  mentransformasikan  masukan (input)  menjadi  keluaran  (output)  untuk mencapai tujuan  sistem  peradilan  pidana yang  berupa resosialisasi  pelaku  tindak  pidana  (jangka  pendek),  pencegahan  kejahatan  (jangka  menengah), dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).
Dapat  digambarkan,  sistem  peradilan  pidana  terdiri  atas  beberapa  tahapan  yakni, pengusutan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di muka sidang, eksekusi dari pidana yang dijatuhkan. Hal ini sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.
Sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja secara baik dan benar. Dengan kata lain sebagai suatu sarana untuk menanggulangi masalah tindak pidana, maka sistem peradilan pidana diharapkan  mampu  bekerja  secara  efektif  dan  efisien.  Salah  satu  sub  sistem  pendukung  yang mempunyai peranan  penting di dalam pelaksanannya adalah pengadilan, yang mana di dalamnya berisi  para  hakim  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  mengadili.  Dalam  kaitan dengan tugasnya untuk mengadili ini, Roeslan Saleh menyatakan : (1983 )
“Mengadili  adalah  suatu  pergulatan  kemanusiaan  untuk  mewujudkan  hukum.  Oleh karenanya mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerapkali dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidak-adilan”.
Tugas  pokok  hakim,    memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  setiap  perkara  yang  diajukan kepadanya.  Hal ini sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan pengganti dari UU  Nomor 4 Tahun 2004. Tugas hakim  mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain.
Ia  tidak  dapat  menolak  menjatuhkan  putusan  apabila  perkaranya  sudah  mulai  diperiksa. Bahkan  perkara  yang  telah  diajukan  kepadanya  tetapi  belum  mulai  diperiksa  tidak  wenang  ia menolaknya. Mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan dapat  bermacam-macam  bentuknya,  hal  ini  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Sedangkan bentuk pidana atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :
1. Hukuman-hukuman pokok yang dapat berupa:
a. Hukuman Mati;
b. Hukuman Penjara;
c. Hukuman Kurungan;
d. Hukuman Denda.
2. Hukuman-hukuman tambahan :
a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
b. Perampasan barang yang tertentu;
c. Pengumuman keputusan hakim.
Di dalam perkembangan pembuatan undang-undang, saat ini telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimal khusus (di luar KUHP), seperti yang terdapat  pada  UU  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Dengan  adanya  sistem  pidana minimal  khusus  maka  dapat  memberikan  batasan  terhadap  kebebasan  yang  dimiliki  hakim  di dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai system pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.
Undang-Undang pidana yang baik, yang sejalan dengan tuntutan perkembangan sosial bisa dipandang sebagai sarana untuk melakukan tindakan preverensi umum. Demikian halnya dengan upaya menghadapi bahaya narkotika.
Berdasarkan pengamatan terhadap kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan, diketahui  vonis hakim terhadap tindak pidana narkoba belum seberat dalam UU No 35 Tahun 2009. Putusan lebih sering mengambil yang minimal, bukan yang maksimal, mesipun yang diputus itu termasuk proudusen atau pengedar.
Aturan hukum menetapkan hukuman maksimal, tetapi sebagian hakim lainnya tidak pernah menerapkan hukuman maksimal. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya.
Jika  ditinjau  melalui  pendekatan  filosofis  kemanusiaan,    hukuman  dengan  pidana  mati pantas dijatuhkan kepada para penyalahguna narkoba produsen, agen atau para pengedar dengan jumlah tertentu.  Oleh karena akibat dari perbuatannya, dapat menghancurkan hampir kebanyakan generasi muda dari sebuah bangsa.
Tindak  pidana  narkoba  merupakan  tindak  pidana  khusus.  Sebagaimana  tindak  pidana khusus,  hakim  diperbolehkan  untuk  menghukum  dua  pidana  pokok  sekaligus,  pada  umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat  ditanggulangi  di  masyarakat,  karena  tindak  pidana  narkoba  sangat  membahayakan kepentingan bangsa dan negara.
Sementara  para  pengguna  atau  pengedar  yang  jumlahnya  relatif  kecil  justru  sering mendapakan  hukuman  yang  maksmal.  Otoritas  hakim  yang  begitu  besar  dalam  memutuskan perkara yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis itulah yang menjadi "mistrus" terhadap putusan hakim terkait narkoba.
Hal  ini  ditandai  dengan  adanya  perbedaan  secara  substansial  yang  tajam  antara  putusan hakim  Pengadilan  Negeri  yang  satu  dengan  yang  lain  mengenai  perkara  yang  sama,  padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.
Disparitas  putusan  hakim  dalam  kasus  narkoba  dapat  terjadi  terhadap  pemakai  yang  satu dengan yang lain atau antara pengedar yang satu dengan pengedar yang lain atau hukuman untuk pengedar lebih ringan hukumannya dari pada pemakai. Hal ini tentu akan mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum.
Guna  tetap  menjadikan  kepastian  hukum  dan  melaksnaakan  hukum  progresif  melalui restratif  justice,  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  menerbitkan  suatu  Keputusan Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Rative Justice) tertanggal 22 Desember 2020.
Di dalam Lampiran Keputusan itu Sub Bab D Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada Perkara Narkotika dinyatakan, Keadilan restoratif Justice  pada perkara narkotika dapat dilakukan dalam hal terpenuhi syarat yang salah satunya  pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan  perincian  antara  lain  terdapat  9  kelomok  yakni  dari  metamhetamine  (shabu)  hingga bufrenorfin yakni 1  gram shabu atau 32 gram bufrenorfin, di rekomendasikan tidak sampai ke pengadilan,  tetapi  lewat  pengadilan  restoratif  justice,  yakni  cukup  dilakukan  pembinaan  oleh lembaga  terkait  yakni  ditangani  oleh  para  dokter,  ustaz,  dan  fishikholog  dari  lembaga  terkiat. Dengan demikian, diharapkan  menekan disparitas putusan oleh hakim dan menuju pada keadilan substantif lewat pelanksanaan hukum tersebut.

## 2. LANDASAN TEORI
Kerangka  teori  penelitian  ini  mengambil  dua  tema  sentral  yakni  teori  kepastian  hukum berbasis hukum positif dan teori pemidanaan melalui restorativ justice berbasis hukum progresif. Semua ini mempunyai kaitan erat dengan pokok bahasan yang hendak dielaborasi lebih dalam serta perumusan argument demi menguatkan dalil yang tersedia.
Definisi  teori  yang  merujuk  pada  pemikiran  intelektual  yang  dirangkai  sedemikian  rupa  demi dapat  mengakomodasi  serta  menguraikan  pokok  bahasan  yang  ditelaah  secara  seksama  dan sistematis.
Sementara  kerangka  teori  juga  memiliki  pengertian  susunan  pemikiran  intelektual  yang berbasis pada pendapat, teori yang berkenaan dengan pokok masalah yang menjadi bahan bahasan untuk pengujian dan rujukan teoritis akademis.  Lebih lanjut Manfaat Teoritis diguakan sebagai sarana  menganalisis  dan  menelaah  penelitian  terdahulu  yang  terbukti  sahih  dan  dibangun  oleh para ahli, berupa penelitian disertasi maupun jenis penelitian-penelitian lainnya.
1. Teori Hukum Positif dalam Konsep Pemidanaan
Teori ini awalnya dikembangkan oleh John Austin, aliran hukum positif analitis, mengartikan hukum  sebagai  (command  of  the  lawgiver)  perintah  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undanganya.  Selain pandangan Austin  yang berkembang di  Inggris, juga terdapat tokoh lain dari  Jerman  yakni  Hans  Kelsen,  yang  dijuluki  bapak  hukum  murni,  maksudnya  Kelsen menganut mazab hukum positif murni. (Lili Rashidi,2010)
Presiden  sebagai  pemegang  kekausaan  tertinggi  atau  sebagai  kepala  Negara  berhak melaksankan, dan membuat Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai kepala negara presiden berhak  memaksa  rakyatnya  untuk  menjalankan  UU  yang  dibuat  baik  beserta  Dewan Perwaikilan  Rakyat  (DPR)  atau-pun  dibuat  dirinya  snediri  seperti  Peraturan  Perundang- undanagn, Inpres dan Keputusan Presiden.
Austin mengkalsifikaskan, hukum positif dapat berasal dari manusia ataupun dari Tuhan yang Maha  Esa,  namun  yang  menjalankan  adalah  penuasa.  Penguasa  yang  memberikan  sanksi perdata  atau  pidana,  dan  bagi  mereka  yang  melawan  akan  mendapatkan  sanksi  kers  berupa penjara atau teroror dari lembaga hukum yang dikendalikan oleh penguasa.
Sementara Pemikiran Han Kelsen sebagai mazab hukum murni adalah, ditaatinya hukum oleh masyarakat  karena  negara  menghendakinya.  "Hauptprobleme  der  Staatsiehre"  yang  ditulis Kelsen tahun 1.811 dan buku as Problem der Souveranitat menegaskan, orang tunduk kepada hukum  karena  negara  menghendakinya,  dan  rayat  merasa  wajib  untuk  melaksanakannya. Berlakuknya hukum karena ada sifat batiniah dalam diri manusia. Hukum itu diciptakan oleh rakyat banyak melalui perwakilnnya, sehingga apa yang sudah dibuat oleh wakilnya, muncul empati  unuk  melaksnakaannya.  Hukum  juga  tidak  menegnal  baik  dan  buruk,  tetapi  lurus bagaikan melihat dengan "kaca mata kuda", yakni tanpa tengok kiri dan kanan. Pendapat Kelsen ini  tidak  menjawab  bagaimana  jika  para  anggota  dewan  pembuat  UU  melakukan  transaksi pasal-pasal kepada para pengusaha. Kelsen hanya menganalisis adanya UU itu karena adanya perasaan rakyat yang ditungkan lewat UU guna menjamin keteraturan dan kepastian hukum itu sendiri. (Lili Rasidi, 2002).
Dua  pemikir  hukum  positif  tersebut  pada  intinya  menegaskan,  dalam  pelaksanaan  hukum harus dibebaskan dari pandangan norma dan moral. Hukum harus dilaksanakan sesuai dengan pasal-pasal yang telah disusun oleh penguasa dan wakil rakyat sebaga kemauan dari negara. Teori hukum postif juga mengakui adanya teori "Theological Theory,"  sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan,  pemidanaan mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori  menggabungkan pandangan Utilitarian, asas  manfaat  dengan pandangan Retributif (penghukuman) atau pemidanaan.
Pandangan  Utilitarians  yang  menyatakan,  tujuan  pemidanaan  harus  menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan keadilan  dapat  dicapai  apabila  tujuan  yang  Theological  tersebut  dilakukan  dengan menggunakan  ukuran  prinsip-prinsip  keadilan.  Beberapa  teori  yang  berkaitan  dengan  tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut : (Muladi, 2002),
1.1 Teori Absolut / Retribusi
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang  yang telah melakukan suatu  tindak  pidana  atau  kejahatan.  Imamanuel  Kant  memandang  pidana  sebagai “Kategorische  Imperatif”  yakni  seseorang  harus  dipidana  oleh  Hakim  karena  ia  telah melakukan  kejahatan  sehingga  pidana  menunjukan  suatu  tuntutan  keadilan.  Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini dapat dibaca dalam buku  “Philosophy of Law”  yakni pidana  tidak  pernah  dilaksanakan  semata-mata  sebagai  sarana  untuk  mempromosikan tujuan/kebaikan  lain,  baik  bagi  sipelaku  itu  sendiri  maupun  bagi  masyarakat  tapi  dalam semua  hal  harus  dikenakan  karena  orang  yang  bersangkutan  telah  melakukan  sesuatu kejahatan.
Mengenai  teori  pembalasan  ini,    Andi  Hamzah    (1984)  juga  memberikan  pendapat sebagai berikut :
Teori  pembalasan  mengatakan,  pidana  tidaklah  bertujuan  untuk  yang  praktis,  seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat  penjatuhan  pidana”.  Artinya  teori  pembalasan  tidak  memikirkan  bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.
1.2 Teori Tujuan / Relatif Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai  pemanfaatan,  baik  yang  berkaitan  dengan  orang  yang  bersalah  maupun  yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah  penjahat  potensial,  akan  menjadikan  dunia  tempat  yang  lebih  baik.    Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya.
Pidana  dijatuhkan  bukan  quia  peccatum  est  (karena  orang  membuat  kesalahan) melakukan  ne  peccetur  (supaya  orang  jangan  melakukan  kejahatan),  maka  cukup  jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
Mengenai  tujuan  pidana  untuk  pencegahan  kejahatan  ini,  biasa  dibedakan  menjadi  dua istilah, yaitu :
1) Prevensi special (speciale preventie) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan  pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
2) Prevensi  General  (Generale  Prevenie)  atau  Pencegahan  Umum  Prevensi  General menekankan  bahwa  tujuan  pidana  adalaha  untuk  mempertahankan  ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang  ingin  dicapai  oleh  pidana  adalah  dengan  mempengaruhi  tingkah  laku  anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukuan tindak pidana.
Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :
1) Pengaruh pencegahan;
2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
3) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum. Sehubungan  yang  dikemukakan  oleh  Johan  Andenaes,  maka  Van  Veen  berpendapat bahwa prevensi general mempunya tiga fungsi, yaitu :
1) Menegakan Kewibawaan;
2) Menegakan Norma;
3) Membentuk Norma.
2. Teori Disparitas Putusan Pidana
Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:
a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
d. Disparitas  antara  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  majelis  hakim  yang  berbeda  untuk  tindak pidana yang sama.
Dari  pendapat  Harkristuti  Harkrisnowo  tersebut  ditemukan  wadah  di  mana  disparitas tumbuh dan mempunyai sejarah dalam penegakan hukum di Indonesia.  Disparitas tidak hanya terjadi  pada  tindak  pidana  yang  sama,  tetapi  juga  pada  tingkat  keseriusan  dari  suatu  tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.
Konsep tentang disparitas pidana yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo dilandasi pula oleh konsep disparitas pidana yang mengacu pada pendapat Muladi dan Barda Nawawi, tidak  memberikan  batasan  disparitas  pidana  yang  diperbolehkan  atau  tidak,  namun  putusan hakim  seharusnya  mengandung  keseimbangan  pemidanaan  yang  didasarkan  pada pertimbangan yang serasi. Serasi dengan keputusan  yang sudah ada, serasi dengan keputusan hakim  lain  dalam  perkara  yang  sejenis,  serasi  dengan  keadilan  masyarakat  dan  serasi  pula dengan keadilan terpidana.
Menurut Muladi, disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri. Pada hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang  luas untuk memilih jenis pidana (strafsort) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam Undang-Undang. Contoh sistem alternatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 188 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:
“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu
timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”
Dari ketentuan itu dapat dilihat adanya beberapa pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang sama secara alternatif. Di antara beberapa aturan  hukum yang ada diberikan yang paling tepat untuk dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana. Di samping itu hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, karena yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja.

## 3. Teori Progesif Berbasis Restoratif Justice
Membahas  teori  progresif  yang  berujung  pada  pelaksanana  restoatif  justice,  tak  dapat mengenyampingkan dari pemikiran dua guru besar dari Undip Semarang dan Unpad Bandung. (Romli, 2012). Satjipto telah lama merenungi pelaksanaan hukum di Indonesia, atau lebih dari 60  tahun  Indonesia  mengant  sistem  hukum,  namun  faktanya  orang  lebih  suka  berperkara, akibatnya Lembaga Pemsyarakatan (Lapas) penuh sesak dari para nara pidana, dan hukum tidak lebih dari komoditi yang dapat diperdagangkan.
Hukum sebagai rekayasa masyarakat sekaligus legitimasi politik mempunyai empat unsur.
1. Hukum ditunjukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembngunan dan hasil hasil nya
2. Hukum memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai tujuan kemakmuran dan keadilan yang  merata
3. Hukum  menumbuhkan  dan  mengembangkan  disiplin  nasional  dan  rasa  tanggung  jawab sosial kepada anggotanya
4. Hukum  menciptakan  iklim  dan  lingkungan  yang  mendorong  kreatifitas  dan  partisipasi dalam pembangunan serta mendukng stabilitas nasional yang dinamis.
Sarana untuk menjadikan hukum sebagai rekayasa masyarakat dan legitimasi politik tersebut menggunakan  kanal  kekuasaan,  dan  lembaga  birokrasi.  Dengan  demikian,  terhadap  mereka yang berbeda, dianggap lawan politik yan gmusti disingkirkan. Inilah salah satu faktor hukum belum  beranjak  dari  keterikatan  dengan  positif  hukum  yang  mengendalkan  kekuatan  dan kekuasaan.
Satjipt  menyarankan  agar  para  hakim  dapat  memperbaiki  putusannya  jika  tidak  ingin terjebak  dengan  rutinitas  hukum  seperti  "ban  berjalan"  atau  ibarat  ban  kendaraan,  selalu berputar mengikuti alur dan jalan yang sudah disediakan. Padahal UU memberikan keleluasaan para Hakim untuk memutus tidak harus sesuai dengan pasal dalam UU tetapi sesuai dengan keadilan substantif, yakni keadilan yang bukan prosedural.
Prof. Romli Atmasasmita, dari Univeritas Padjajaran Bandung memnerikan alternaitif, yang lebih  baik  dan  bermanfaat  bagi  negara  dan  para  nara  pidana,  utamanya  nara  pidana  terkait Narkoba atau peredarn zat adiktif lainnya. Pandangan Romli, karakterhukm di Indonesia harus mempunyai  nilai.  Nilai  yang  terkandung  dalam  jiwa  masyarakat.  Orang  Indonesia  dengan penduduk  muslim  mayoritas  memahami  kalimat"  maaf",  mengerti  arti  musyawarah  untuk mufakat, dan seterusnya. Intinya  globalisasi ekonomi dan hukum bangsa Indonesia tak perlu ikut-ikutan sehingga bangs aIndonesia seolah di dekte dari orang-orang barat atau dari negara maju.
Romli  menyampaikan,  penjara  tidak  akan  penuh,  hukum  sebagai  industri  atau  omoditi perdagangan  akan  berkurang  jika  para  penegak  hukum  menjalankan  hukum  tidak mengandalkan  kalah  menang,  dan  bersifat  aku  yang  berkuasa.  Tetapi  perlu  melaksanakan hukum dengan karakter Pancasila, berketuhanan dan bermusyawarah demi keatuan bangsanya. Banyak  para  penggyna  narkoba  yang  jumlahnya  sedikit,  tetap  dipenjara  dan  didenda  besar, sementara  ada  yang  sebagai  pengedar  sesungguhnya  dan  produsen  justru  mendapatkan pengawalan dan perlindungan hukum. Inilah yang menjadikan hukum tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Melaksanakan hukum berbasis nilai dan asas kemanfaatan, juga memberikan ruang geraak  para  hakim  memberikan  putusan  secar  aadil,  karena  keadilan  juga  diapat  dari  ruang pengadilan itu.
Dalam  kontek  restoratif,  PBB  mendefinisikan  keadilan  restoratif  sebagai  "a  way  of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender>"  Sebuah  penyelesaian  terhadap  perilaku  pidana  dengan  cara  melaraskan  kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku.
Miriam Liebman (2007) mendefinisikkan keadilan restoratif adalah: “Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school diclipinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”
Keadilan restortif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada  konsep  menempatkankembali  korban  dan  lingkungan  kepada  keadaan  semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana.  Bagir Manan juga berpenapat,  pengertian keadilan  restoratif,    penataan  kembali  sistem  pemidanaan  yang  lebih  adil,  baik  bagi  pelaku, korban maupun masyarakat.
Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat disimpulkan Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode adalah cara kerja  atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari  Ilmu  Pengetahuan  yang  bersangkutan    sedangkan  penelitian,  suatu  sarana  pokok  dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten . Menurut Sutrisno Hadi, (penelitian atau research adalah usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha  mana  dilakukan  dengan  metode-metode  alamiah  .  Metode  penelitian  hukum  merupakan suatu  cara  yang  sistematis  dalam  melakukan  sebuah  penelitian  hukum  (  Sutrisno Hadi,  1993). Pendekatannya,  penelitian  ini  yuridis-normatif,  disebut  juga    penelitian  hukum  doctrinal,  pada penelitian  hukum jenis  ini,  dikonsepkan sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan norma atau patokan perilaku manusia yang dianggap pantas(Yusuf, Ms 2021)  Oleh karenanya, sebagai  sumber  datanya  hanyalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder, atau data tersier. metode kualitative ini sumbernya buku, jurnal dan web on line, yang dianalisis dalam satu narasi terkait dengan tema penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Mengurangi Disparitas Putusan
Kesadaran  para  sarjana  hukum  di  Indonsia  untuk  mengoresi  atau  memperbaiki  sistem hukum  nasional,  dari  sistem  hukum  berbasis  pembalasan,  pemidanaan  atau  penghukuman (baca hukum posif), menuju ke arah sistem hukum progesif berbasis restoratif justice, mulai terlihat dari munculnya kebijakan baik dari Mahkamah Agung hingga otoritas Kepolisian RI dan  Badan Narkotika Nasional (BNN). Tujuannya, selain menciptakan terjadinya kepastian hukum, juga usaha mewujudkan  keadilan substantif, yakni memberi sanksi pidana dan denda jumlah  besar  kepada  orang  yang  seharusnya,  bukan  kepada  orang-orang  yang  karena "kelemahannya", atau ketidak mampuan menyampaikan pembelaan.
Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  menerbitkan  suatu  Keputusan  Direktur Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  Tentang Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice)  tertanggal  22 Desember  2020.  Di  dalam  Lampiran  Keputusannya,  pada  Sub  Bab  D  Keadilan  Restoratif (Restorative  Justice)  pada  Perkara  Narkotika  dinyatakan,  Keadilan  restoratif  pada  perkara narkotika  dapat  dilakukan  dalam  hal  terpenuhi  syarat  yang  salah  satunya  adalah  pada  saat tertangkap  tangan  oleh  penyidik  Polri  dan  Penyidik  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut:
No.  kelompok dan jumlah  sebagai berikut: No Nama Kelompok Jumlah 1 Kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram maksimal 2 Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 gram 8 butir 3 Kelompok Heroin 1,8 gram 4 Kelompok Kokain 1,8 gram 5 Kelompok Ganja 5 gram 6 Daun Koka 5 gram 7 Meskalin 5 gram 8 Kelompok Psilosybin 3 gram 9 Kelompok  LSD  (d-lysergic  acid diethylamide) 2 gram 10 Kelompok PCP (phencyclidine) 3 gram 11 Kelompok Fentanil 1 gram 12 Kelompok Metadon 0,5 gram 13 Kelompok Morfin 1,8 gram 14 Kelompok Petidin 0,96 gram 15 Kelompok Kodein 72 gram 16 Kelompok Bufrenorfin 32 gram Sumber BNN, 2020
Panitera  memastikan  bahwa  Jaksa  telah  melampirkan  hasil  asesmen  dari  Tim  Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Jaksa melampirkan hasil asesmen terpadu. Jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen,  hakim pada saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assesment dari Tim Asesmen Terpadu. Hakim dapat memerintahkan terdakwa  agar  menghadirkan  keluarga  dan  pihak  terkait  untuk  didengar  keterangannya sebagai  saksi  yang  meringankan  dalam  rangka  pendekatan  keadilan  restoratif  (restorative justice).
Peneliti berpandangan penetapan batasan terdakwa yang dapat ditetapkan untuk menjalani keadilan  restoratif  berupa  penanganan  rehabilitasi  di  Lembaga  Rehabilitasi  dan mengesampingkan  penjatuhan  pemidanaan  adalah  salah  satu  upaya  dalam  mengatasi disparitas putusan pidana narkotika.
Selain itu sebagai wujud implementasi keadilan restoratif yang substantif.  Namun muncul masalah yang tidak kalah pelik, Keputusan Dirjen Peradilan Umum sifatnya adalah Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) bukan Peraturan Perundang-Undangan yang maknanya ia ditujukan mengisi  kekosongan  hukum  peraturan  perundangundangan  melalui  norma  hukum  yang bersifat konkrit, individual-abstrak, dan teknis, peraturan kebijakan muncul atas urgensi yang meliputi: (......... )
1. Respons atas upaya memperjelas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang belum  jelas  dan/atau  peraturan  lain  yang  masih  membutuhkan  pengaturan/penjelasan lebih lanjut.
2. Hanya mengatur satu hal tunggal saja namun menyeluruh.
3. Untuk mengimbangi dinamika masyarakat yang tak terimbangi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, peraturan perundangan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga hukum terkait, juga dapat dijadikan pegangan oleh para hakim atau masyarakat luas, selama kebijakan  itu  bersifat  terbuka,  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  di  atasnya,  dan  dalam koridor  perbaikan  sistem  hukum  menuju perwujudan  restoratif  justice,  utamanya  bagi  para pelanggar  zat  adiktif  atau  narkoba.  Kelembagaan  yang  sesuai  dengan  bidangnya,  oleh Mahkamah  Konstitusi  dapat  membuat  peraturan  pelaksana  jika  hal  itu  dimaknai  hanya mengatur keterkaitan fungsi dan tugas kelembagaannya (Yusuf Ms )
Akibat  sifat  peraturan  perundang-undangan  yang  dirancang  untuk  berlaku  dalam  kurun waktu yang panjang, tidak sejalan dengan dinamika kemajuan informasi teknologi tinggi dan dinamika  masyarakat  yang  kian  cepat  terkiat      pada  masa  tertentu.  Peraturan  perundang- undangan  tidak  lagi  mempunyai  relevansi  sehingga    dibutuhkan  diskresi  atau  pebuatan peraturan  lain  yang  bersifat  lebih  cepat,  simple  dan  efektif,  guna  menjawab  tantanagan kemajuan dan perubahan itu.
Keputusan itu tentu tidak dapat mengatur secara komprehensif penegakan hukum pidana dimana Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum hanya mengikat Hakim Pengadilan Negeri, sementara Penegakan Hukum pidana juga menyangkut Kepolisian dan Kejaksaan. Selain itu ia  justru  akan  memunculkan  suatu  permasalahan  baru  misalnya,  apakah  Penyidik  dan Penyelidik  Polri  dalam  hal  menangkap  tangan  orang  yang  membawa  kelompok  heroin  1,8 gram, kemudian apakah nantinya oleh penyidik polri dan jaksa penuntut umum tetap diadakan proses pengungkapan tindak pidana yang sedemikian kompleks?
Padahal ujungnya pada diri terdakwa akan tidak dipidana. Selain itu seandainya Jaksa lalai akan kewajibannya dimana ia tidak melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, apakah  pada  diri  terdakwa  akan  dijatuhi  pemidanaan  alih-alih    rehabilitasi.  Selain  itu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas akan intervensi dan pengekangan, apakah pembatasan  kriteria  yang  hanya  berdasar  pada  besaran  volume  barang  bukti  akan menghilangkan kekuasaan hakim dalam memutus perkara sesuai hukum acara dan fakta yang terungkap di persidangan?
Penyidik  dari  Polri  yang  biasa  diamini  oleh  Kejaksaan,  biasanya  berpatokan  pada  UU karena kedududukannya lebih tinggi. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan, subyek hukum yang dapat dipidana karena  kasus  penyalahgunaan  narkotika  adalah  orang  perorangan  (individu)  dan  korporasi (badan hukum).
Sedangkan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika adalah  berupa  pidana  penjara,  pidana  seumur  hidup  sampai  pidana  mati,  yang  secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. UU narkotika itu tidak menjelaskan secara tegas pengertian  pelaku  tindak  pidana  narkotika.  Yang  dijelaskan  di  dalam  undang-undang hanyalah  pengertian dari penyalahgunaaanya. Pasal 1 angka 15 dikatakan yang dinamakan dengan Penyalahguna  orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai  jenis  pelaku  tindak  pidana  narkotika,  pada  dasarnya  Undang-Undang  Narkotika mengklasifikasi  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  ke  dalam  beberapa  jenis, diantaranya :
a. Pengguna, untuk status pengguna narkotika dibagi menjadi 2 yaitu, Pengguna narkotika untuk  diberikan  kepada  orang  lain.  Pasal    116,  121  dan  126.  Penggunaan    Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dengan ancaman hukumannya  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan dalam Pasal 121 memuat aturan yang melarang perbuatan tanpa hak dan melawan  hukum  menggunakan  Narkotika  Golongan  II  terhadap  orang  lain  atau memberikan  Narkotika  Golongan  II  untuk  digunakan  orang  lain,  dengan  ancaman hukumannya  pidana penjara paling singkat 4  tahun dan paling lama 12  tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00  dan paling banyak Rp8.000.000.000,00.
Adapun  pada  Pasal  126  memuat  aturan  yang  melarang  perbuatan  tanpa  hak  dan melawan  hukum  menggunakan  Narkotika  Golongan  III  terhadap  orang  lain  atau memberikan  Narkotika  Golongan  III  untuk  digunakan  orang  lain,  dengan  ancaman hukumannya,  pidana penjara paling singkat 3  tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp600.000.000,00    dan  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Dengan  melihat  ketentuan  itu  terdapat  kalsifikasi  penggna  narkoba,  pendar  narkoba, produsen  narkoba  dan  korban  narkoba  yang  pengertiannya,  dipakai  sendiri  dengan  jumlah yang  relatf  kecil.  dari  masing-masig  klasifikasi  itulah  mempunyai  dampak  hukuman  yang berbeda, sehingga membuka ruang lebar kepada penyidik, pejabat polisi dan kejsaan Agung untuk menetapkan seseorang sebagai pengguna atau pengedar.
Atas  dasar  itulah,  diperlukan  pendidikan  tambahan  oleh  para  hakim  untuk  ikut memecahkan masalah, kenapa Lapas tiap bulan terus meningkat jumlah penghuninya, kenapa hukum seolah daat dijual belikan untuk menjadikan seseotang sebagai pengguna atau sebagai pengedar  dan  mengapa  lebih  dari  70  ahun  Indonesia  merdeka  tingkat  kepercayaan  dan kepatuhan hukum oleh masyaraat tidak menunjukkan arah peningkatan.
2. Mewujudkan Hukum Ke Arah Restoratif  Justice
Seorang intektual berkebangsaan Amerka, lahir di Ohio (1933 - 2006) tahun 1969 datang ke Jakarta- Indonesia beserta istrinya menumpang kapal barang. Sampai di Indonesia ia segera melakukan  penelitian  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia.  Menurutnya,    penegasan  yuridis- konstitusional  oleh  para  founding  fathers  dalam  menetapkan  arah  kehdupan  bangsa  dan negara yang dituangkan dalam UUD 1945 amatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai  golongan  masyarakat  Indonesia  juga  menopang,  setuju  negara  hukum  dengan berbagai alasan.
Hal  ini  mempunyai  makna,  semua  subsistem  dari  penyelenggaraan  negara    sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum, dan juga semua elemen alat  kekuasaan  negara  serta  warga  negara  harus  patuh  pada  hukum  yang  diciptakan  untuk negara hukum Indonesia tersebut. Inilah juga disebut paham konstitusionalisme yang dianut dalam negara hukum. (Septa Chandra, 2014).
Ketepatan penilain Daniel Saul Lev itu ternyata tidak semuaya diapresiasi oleh para sarjana hukum  Indonesia.  Sunaryati  Hartono,  Romli  Atmasasmita  dan  Mahfud  MD,  dalam penilainnya, Indonesia lebih dari 70 tahun telah menjadikan hukum sebagai pijakan berbagsa dan  bernegara,  bahkan  hukum  sebagai  saran  pembangunan.  Namun  faktanya,  dalam pelaksanaan hukum dan demokrasi indeks persepsi di mata internasional relatif rendah. Oleh karenannya perlu ada kajian ulang dalam menerapkan sistem hukum nasional sebagai basis berbangsa dan bernegara.
Sunaryati menyebutkan, dalam  konsep yang demikian, pelaksanaan pembangunan hukum mempunyai  fungsi  sebagai  pemelihara  dalam  ketertiban  dan  keamanan,  sebagai  sarana pembangunan, sarana penegak keadilan, dan sarana pendidikan masyarakat.  Oleh karena itu, jika  dalam  pelaksanaannya  diartikan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan  negara,  politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, yaitu politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Mahfud MD dalam Politik Hukum di Indonesia (2014) menyebutkan, politik hukum harus ditujukan  mencapai  tujuan  negara,  harus  dipandu  oleh  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  dasar negara,  yaitu  berbasis  moral  agama,  menghargai  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  tanpa diskriminasi,  mempersatukan  seluruh  unsur  bangsa,  meletakkan  kekuasaan  di  bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial. Jika dikaitkan dengan cita hukum negara politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan  keadilan  sosial  dalam  ekonomi  dan  kemasyarakatan,  mewujudkan  demokrasi (kedaulatan  rakyat)  dan  nomokrasi  kedaulatan  hukum,  serta  menciptakan  toleransi  hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.
Oleh  karena  itu,  jika  saat  ini  dalam  pelaksanaan  hukum  masih  dirasa  timpang,  hukum masih  bersifat  menindas  dan  masih  bersifat  diskrimanasi,    mahfud  mengintakan  agar  para politisi dan pejabat hukum kembali mengakaji  Pembangunan Sistem Hukum Nasional, harus searah dengan pembangunan Hukum menurut UUD 1945 hasil amandemen, (BPHN, 2006). Dalam  konteks  ini  politik  hukum  diartikan  sebagai  arah  yang  harus  ditempuh  dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan negara.
Hukum harus membahagiakan, hukum bukan sekedar untuk menghukum manusia, tetapi juga memberikan ruh pemaafan, pembimbingan tetpi jika si pelaku "sudah kelewatan", seperti tindakan Kol. Priyanto, yang sengaja membunuh dua remaja dari  Nagrek Jawa Barat, yang sedang  berboncengan  kenadaraan  bermotor,  hukum  harus  bersifay  keras  guna  memberikan aspek kepastian dan pembalasan. Asas restoratifnya, berada pemidanaan seumur hidup bukan idana mati. (tempo, 2022).
Maffud  mengutip  Philippe  Nonet  dan  Philip  Selznick  (2014)    mengemukakan  tiga  tipe hukum. Pembedaan tipologi hukum ini berdasarkan pada pengakuan, hukum dirumuskan oleh hubungannya dengan kekuasaan politik (recognition that law is defined by its relationship to political  power).    Tipologi  itu  digambarkan  dalam  skema  korelasi  antara  hukum  dengan kekuasaan politik yang menghasilkan hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Kritiknya  oleh  Nonet,  hukum  gagal  sebagai  sarana  perubahan  dan  sebagai  sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Setidaknya ada dua tema domain dalam hal ini. Pertama, institusi  hukum  sudah  tercemar  dari  dalam,  ikut  menyebabkan  bobroknya  ketertiban  social secara keseluruhan, dan berperan terutama sebagai pelayanan kekuasaan.
Di sini seluruh bukti kuat tentang penyelewengan hukum, yang menguntungkan kaum kaya dan  merugikan  kaum  miskin,  dipuji-puji  sebagai  bukti  yang  tak  terbantahkan.  Kedua,  ada kritik  terhadap  “legalisme  liberal  (liberal  legalism)  itu  sendiri,  mengenai  gagasan    tujuan keadilan  dapat  dicapai  melalui  system  paraturan  dan  prosedur  yang  diakuinya  bersifat obyektif, tidak memihak dan otonom.
Guna  menjadikan  perubahan  hukum  kearah  responsif  dan  restoratif  justce,  pelaksanaan hukum sehausnya dipisah dari kepentingan poltik. Sistem hukum ini menyatakan kemandirian kekuasaan peradilan, dan membuat garis tegas antara fungsi legislatif dan yudikatif. Hukum juga  harus  dijauhkan  dari  institusi  birokrasi  pemerintah  yang  mempunyi  risiko  dapat menggradasikan  pelaksaan  hukum  tersebut.  Sebagai  contoh,  pemberantasan  korupsi,  tidak akan tuntas dan memuaskan sebagian masyarakat jika lembaga itu terkooptasi dengan institusi birokrasi.
Ketaatan    hukum  harus  dipahami  sebagai  kepatuhan  yang  sempurna  terhadap  peraturan hukum positif. Kritik terhadap hukum yang berlaku harus disalurkan melalui proses politik. Tarik  menarik antara  hukum  dan  kekuasaan  politik  adalah tipologi  hukum  responsif,  yaitu hukum sebagai fasilitator respons terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (law is a facilitator of  respons  to  social  needs  and  aspirations)  di  mana  hukum  itu  harus  mencari  keadilan substantif (substantive justice).
Dalam  hukum  responsif,  tatanan  hukum  dinegosiasikan,  bukan  dimenangkan  sebagai subordinasi. Karakter hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan  dan  kebijakan.  Hukum  responsif  mengacu  kepada  suatu  ideal  yang  lebih  besar. Hukum responsive membawa janji akan kesopanan ke dalam cara hukum digunakan untuk mendefinisikan dan memelihara ketertiban umum.
Hukum responsif membantu berkembangnya kesopanan melalui dua cara yakni, mengatasi parokialisme dalam moralitas komunal. Tertib hukum akan berubah “lebih beradab”, dengan kata  lain  tatanan  hukum  menjadi  lebih  santun,  lebih  menerima  keragaman  budaya,  tidak terlalu mudah menjadi kejam terhadap hal-hal yang menyimpang dan eksentrik.

## 5. KESIMPULAN
Pengembangan Konsep Hukum Responsif di  Indonesia oleh Satjipto Raharjo  melalui Hukum Progresif, baru merupakan ikhtiar seorang guru besar yang merenungi keprihatinan bahwa sudah sekian  tahun  Indonesia  merdeka,  pelaksaan  hukum  di  negeri  yang  tercinta  "jauh  dari  api panggang"  atau  belum  mencapai  harapan  yang  optimal.Semua  Lembaga  Pemasayarakatan (Lapas)  penuh  dengan  penghuni  nara  pidana,  lebih  dari  60  persennya  tersangkut  dengan penggunaan, peredaran dan pembuatan zat adiktif atau Narkoba.
Sulitnya  masyarakat  menekan  jumlah  peredaran  nakoba,  karena  narkoba  sudah  menjadi "hebit"  orang-orang  kaya,  bahkan  kadang  beberapa  oknum  petugas  seperti  polisi  ikut  terlibat.
Selain tu sereing terjadi putusan yang tidak konsisten oleh hakim sebagai lembaga independen menjadikan perang terhadap narkoba menjadi tidak serius.
Oleh karenanya, untuk mengurangi disparitas itu , Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerbitkan  suatu  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  Tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restoratif (Restorative  Justice)  tertanggal  22  Desember  2020.  Di  dalam  Lampirannya,  pada  Perkara Narkotika dinyatakan, Keadilan restoratif dapat dilakukan dalam hal terpenuhi syarat yang salah satunya adalah pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan jumlah yang rekatif kecl.
Masalahnya  menjadi  blunder,  para    Penyidik  Polri  dan  Kejasaan  Agung  lebih  nyaman melaksanakan hukum positif, hukum yang berwatak pemidanaan atau pembalasan para penjahat untuk  dihukum.  Inilah  salah  satu  akar  terjadinya  disparitas  putuan  selain  Indonesia  bukan penganut  hukum  Angloxakson  yang  menjadikan  Yuris  Prodensi  sebagai  anutan  hukum sebelumnya.
Pada hal Satjipto Rahardjo, sudah  menguraikan tipe Hukum Progresif dengan mazab  Hukum Positivis  dan  Nonpositivis  dalam  Kehidupan  Berhukum,  adalah  untuk  manusia  dan  bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan  sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.
Manusia, sebagai pengguna hukum, selalu beruşaha untuk menyuruh hukum berhenti, agar bisa secara leluasa dan tenang membiarkan dirinya diatur oleh hukum.
Hukum tidak boleh berhenti dalam satu titik. Perubahan revolusioner, yang sudah masuk ke dalam kategori perubahan paradigmatis (paradigmshift). Perubahan tersebut menepiskan urutan logis yang runtut, karena tiba-tiba mengambil suatu titik-tolak dan titik pandang yang baru serta beda daripada yang digunakan sebelumnya.
Salah satu conoh Putusan yang restratif, selama ini orang diniai melanngar perbuan hukum kalau "diatas" kertas seseorang merugikan orang lain secara nyata. Namun Putusan Hoge Raad di Belanda tahun (1919) yang mrutuskan perbuatan melawan hukum tidak bisa hanya dilihat secara togis dan melihat dalam satu daua pasal, perbautan melawan hukum juga termasuk pikiran jahat yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian.
Itulah sebuah putusan  yang dinilai para  praktisi hukum melewat  meta-rasional. Maka kita tidak perlu kaget jika para hakim di suatu saat akan memutuskan para pengguna narkoba dengan jumlah  relatif  kecil  akan  dibebaskan,  cukup  memebrikan  denda  administratif  atau  mungkin sebagai pekerja sosial. Inilah bentuk-bentuk putusan hakim yang restoratif atau justice restratif, meninggalkan sama sekali terhadap pakerm hukum positif.
Dalam memaknai Keadilan, baik versi Arestoteles, Plato hingga Jhon Stuart Mill,  jika ditarik dalam  satu  garis  akan  adanya  persamaan  yakni,  ketidakberpihakan,  kebenaran  atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.  Menurut Aristoteles, Keadilan ialah memberikan pada setiap orang apa yang menjadi haknya,  dan  tanpa  merugikan  pihak  lainnya.  Sementara  Plato,  keadilan  mempunyai  hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna bagi para penerimanya. Ini sejalan dengan pendapat John Stuar Miil, bahwa keadilan itu berorientasi dan bertujuan keada asas manfaat bagi banyak pihak.
Dengan demikian, jika ingin memeriangi peredaran danpenggunaan narkoba, pertama harus ada  kesungguhan  dari  lembaga-lembaga  otritas  yang  menangan  untuk  dapat  menjadi  contoh, kedua perlunya mendoktrin para hakim agar mulai menjalankan putusan yang berdemensi hukum progresif, responsif yang menghasilkan restiratf justice. dari dua hal itu akan menjadikan naiknya kepercayaan publik bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang layak untuk diperjuangkan dan dirawat dalam pelaksanaanya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, dkk, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia , Unit Pelayanan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba  berbasis  Masyarakat  (Community  Based  Unit)  Untuk  Pendiri,  (Jakarta:  BNN RI, 2010.h 3)
Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014. Hata Ali, Peradilan Hukum, Cepat dan Murah, Rajawali Bandung , 2014. https://nasional.tempo.co/read/1568499/sidang-pembunuhan-2-remaja-di-nagreg-kolonel- priyanto-didakwa-pasal-berlapis
https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/05/R2155162169.pdf, Yusuf Muhamad Said. https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia- meningkat-015-
https:/Sintax Litax literai Vol 6 No 7 (2021): Ketentuan Perusahaan Pers Wajib Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Merupakan Doktrin Hukum yang Berbasis Hukum Positif.
Keputusan  Dirjen  Badan  Peradilan  Umum  Nomor:  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). KUHP No 1 Tahun 1945 Lili Rasjidi dan Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cet. 7, (Jakarta: Rineka Cipta,  2002). Hlm.1 Roslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983. Satjipto Rahardjo, hukum progresif sebuah sintesa hukum di Indonesia, Genta Publising, Jakarta,
2009
Septa  Chandra,  Politik  Hukum  Pengabdosian  Restoratif  Justice  Dalam  Pembangunan  Hukum Pidana,
Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, (1993. 4) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahamah Konstiusi UU No 31 Tahun 1999 Jo No 19 Tahun 2019 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkota UUD 1945