## PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA INTERNET
Oleh : Enik Isnaini, SH, MH

## Abstrak
Salah  satu  problem  besar  yang  dibawa  oleh  teknologi  informasi  global  melalui  jaringaninternet adalah  adanya  berbagai  situs  yang  menampilkan  adegan  pornografi.  Seolah-olahsekarang  ini sangat  sulit  untuk  memproteksi  jaringan  internet  dari  serbuan  pebisnis  hiburanyang  menjual pornografi.
Rumusan  masalah  yang  diangkat  penulis  dalam  skripsi  ini  adalah:  (1)  Bagaimana  pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet, (2) Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku  tindak  pidana  pornografi  dalam  media  internet.  Maka  metode  pendekatan  masalah  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan  perundang-undangandan pendekatan  kasus  yang  kemudian  bahan  hukumnya  diolah  secara  deduktif  yakni  menarik kesimpulan  dari  suatu  permasalahan  yang  bersifat  umum  terhadap  permasalahan  kongkrit  yang dihadapi yakni pornografi dalam media internet.
Dari  rumusan  masalah  diperoleh  jawaban  bahwa  pelaksanaan  penanggulangan  tindak  pidana pornografi  dalam  media  internet  (Cyberporn)  adalah  dimulai  dari  dengan  upaya  membebaskan keluarga  dari  virus  pornografi,  menggugah  kesadaran  masyarakat,  sampai  peran  serta  aparatur pemerintah  dalam  pembuatan  undang-undang  tentang  pornografi  dan  sanksi  hukum  bagi  pelaku tindak  pidana  pornografi  dalam  media  internet  dimuat  dalam  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  8 tahun  1992  Tentang  Perfilman,  Undang-undang  nomor  40  tahun  1999  Tentang  Pers,  Undang- undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE),  Undang-undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.
Melihat  semakin  maraknya  tindak  pidana  pornografi  di  media  internet  maka  perlu  adanya  upaya dan  dukungan  dari  seluruh  lapisan  masyarakat  yang  terkait  untuk  menanggulangi  pornografi karena masalah pornografi adalah suatu problema yang sangat kompleks dan memprihatinkan serta diperlukan suatu penanganan yang serius dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah kasus pornografi  yang  semakin  meresahkan  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Pornografi, Internet .

## PENDAHULUAN
Globalisasi  telah  menjadi  pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan  teknologi  informasi  ini  telah merebak  di  seluruh  belahan  dunia.  Tidak hanya  negara  maju  saja,  namun  negara berkembang juga telah memacu perkembangan  teknologi  informasi  pada masyarakatnya  masing-masing,  sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan  yang  penting  bagi  kemajuan sebuah  bangsa. 1 Salah  satu  bagian  dari teknologi informasi yang berkembang dengan  pesat  adalah  sistem komputer  yang dilengkapi dengan layanan internet.
Saat  ini  perkembangan  internet  mulai merambah  dan  menempati  posisi  yang  kuat di antara  berbagai  media  massa  yang  telah
ada  sebelumnya.  Ketika  internet  mulai dikenal  oleh masyarakat  sekitar  sepuluh tahun  ini,  sudah  dapat  diramalkan  bahwa media  ini  akan  sangat populer  di  kemudian hari.
Internet  telah  menghadirkan  realitas kehidupan  baru  kepada  umat  manusia,  di mana  jarak  dan waktu  menjadi  tidak terbatas.  Melalui  internet  seseorang  dapat melakukan  berbagai  aktivitas yang  dalam dunia  nyata  sulit  dilakukan  karena    terpisah oleh  jarak,  misalnya  melakukan  transaksi bisnis,  mengobrol,  berbelanja,  belajar  dan berbagai aktivitas lain seperti dalam kehidupan nyata.
Sama halnya dengan media massa pada umumnya  yang  berwujud,  internet  dapat dipandang  sebagai  media  berpotensi  untuk menyebarkan  konten  negatif. 2 Salah  satu problem  besar  yang  dibawa  oleh  teknologi
informasi  global  melalui  jaringan internet adalah adanya berbagai situs yang menampilkan  adegan  pornografi.  Seolah- olah sekarang  ini  sangat  sulit  untuk memproteksi  jaringan  internet  dari  serbuan pebisnis hiburan yang menjual pornografi. Perkembangan  penyebaran  pornografi pada akhir-akhir ini sudah sangat memprihatinkan,  hal  tersebut  dapat  terjadi karena  jaringan  internet  secara  potensial dapat  melewati  batas-batas  negara  dengan sporadis. Globalisasi telah menghapus sekat- sekat  yang  ada  dalam  masyarakat,  budaya barat  yang  serba  terbuka  (termasuk  dalam hal  ini  pornografi)  telah  mempengaruhi budaya  timur,  khususnya  Indonesia,  yang terkenal  dengan  budaya  yang  sopan  dan santun,  lebih  beretika,  serta  sangat  kuat memegang  norma-norma  terutama  norma agama.  Pertemuan  antar  budaya  ini  telah melahirkan  dua  mata  pisau,  disatu  sisi berdampak  positif,  namun  di  sisi  lain berdampak negatif karena terjadi pergeseran yang  sangat signifikan. 3 Disadari atau tidak, kehadiran internet telah mempercepat penyebaran  informasi  ke  seluruh dunia.
Mengakses  informasi,  termasuk  gambar- gambar  porno,  dapat  dilakukan  dengan mudah tanpa  harus  mengeluarkan  uang
dalam jumlah besar.
Komitmen suatu negara untuk memberantas  pornografi  tergantung  pada politik  hukum  dan  kondisi  negara  yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan Konggres PBB Ke V tahun 1975 di Geneva, Swiss yang menyatakan bahwa dikriminalisasikan  atau  tindak  pornografi atau  kejahatan  di  bidang  kesusilaan  ini dihubungkan  dengan  kuat  dan  lemahnya hubungan antara moral dan hukum (law and moral standard) di negara yang
bersangkutan.  Indonesia  merupakan  negara yang  bersifat  religius,  yakni  moral  menjadi hal  yang  dijunjung  tinggi.  Hal-hal  yang bersifat  pornografi  maupun  pornoaksi  tetap menjadi persoalan yang banyak mengundang perhatian dan kecaman di masyarakat.
Penyebaran  pornografi  di  internet  dan dampak negatifnya juga menjadi
permasalahan  serius  yang  dihadapi  oleh Indonesia.  Selain  situs  porno  impor,  situs
porno  lokal  juga  sudah  mulai  menjamur  di dunia  maya.  Situs-situs  ini  ada  yang  gratis dan ada pula yang bersifat komersil. Menteri Negara  Komunikasi  dan  Informasi,  Tifatul Sembiring,  menyatakan  bahwa  50%  (lima puluh  persen)  kaum  muda  lebih  suka menggunakan  internet  untuk  mencari  dan membuka situs porno.
Pornografi  anak  di  mata  para  netter dianggap  hal  sepele  walau  fatal  akibatnya. Menjamurnya  warnet membuat motif bisnis menjadi  raja.  Pornografi  bias  dijadikan konten  bisnis  yang  menggiurkan  dengan menampilkan  berbagai  media  porno  lewat internet. 6
Pornografi  memang  suatu  hal  yang sangat  kompleks,  karena  ini  tidak  berdiri sendiri,  melainkan  kumpulan  dari  beberapa hal.  Masalah  tentang  pornografi  bukan hanya  masalah  pemerintah  dan  negara  saja, tapi  juga  merupakan  masalah  kita  bersama. Karena  hal  ini  menyangkut  kehidupan  kita, dan  akan  berdampak  pada  diri  kita  semua. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya aksi- aksi  kejahatan  seksualitas  yang  terjadi belakangan ini. sebagian besar dari motifnya adalah akibat dari konsumsi pornografi, baik dari  media  apapun,  visual  atau  audio. Kurangnya ketegakan hukum dalam mengurus  hal  ini  membuat  pornografi menjadi  suatu  masalah  sosial  yang  besar. Semua  ini  akan  menjadi  boomerang  bagi bangsa  Indonesia  baik  cepat  atau  lambat. oleh  karena  itu  kerjasama  pemerintah  dan masyarakat sangat diperlukan dalam masalah pornografi ini. Upaya penghentian penyebaran pornografi  di  internet  tidak  dapat  berjalan apabila  tidak  didukung  oleh  peran  serta masyarakat terutama masyarakat yang berkaitan  dengan  bidang  internet  dalam  hal ini para pengusaha warung internet.
Masyarakat  dituntut  tanggung  jawabnya terhadap kelangsungan generasi muda sebagai penerus bangsa. Peran serta masyarakat  ini  dapat  dilakukan  dengan pengawasan terhadap anak-anak dari pergaulan  yang  menjurus  kepada  hal-hal yang  negatif.  Selain  itu  masyarakat  juga diwajibkan untuk melaporkan setiap indikasi adanya  penyebaran  pornografi  oleh  pihak-
pihak  tertentu  yang  dilarang  oleh  undang- undang.
Sudah  banyak  peraturan  perundang- undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi, diantaranya Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang Pers, Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun 2002  Tentang  Penyiaran,  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak.  Peraturan  perundang- undangan tersebut dianggap kurang memadai  dan  belum  memenuhi  kebutuhan hukum untuk memberantas pornografi secara  efektif.  Oleh  karena  itu,  sejak  tahun 2006  telah  bergulir  pembahasan  Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam perjalanannya,  RUU  APP  berganti  menjadi RUU  Pornografi  dan  pada  tanggal  30 Oktober  2008,  DPR  RI  mengesahkan Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 tentang Pornografi melalui Sidang Paripurna. SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA INTERNET

## A. Sanksi Hukum
Bila  kita  berbicara  mengenai  sanksi, maka perhatian kita memasuki ranah hukum positif. Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua  sisi  uang  yang  satu  saling  melengkapi. Hukum tanpa  sanksi  sangat sulit  melakukan penegakan  hukum,  bahkan  dapat  dikatakan bahwa  norma  sosial  tanpa  sanksi  hanyalah moral,  bukan  hukum,   sebaliknya  sanksi tanpa  hukum  dalam  arti  kaidah  akan  terjadi kesewenang-wenangan  penguasa.  Sanksi selalu  terkait  dengan  norma  hukum  atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya  norma  kesusilaan,  norma  agama atau  kepercayaan,  norma  sopan  santun Dengan  sanksilah  maka  dapat  dibedakan antara norma hukum dengan norma lainnya.
Kaum positivisme termasuk Hart memandang  hukum  sebagai  perintah  dan menempatkan  sanksi  sebagai  suatu  yang melekat  pada  hukum,  mengaitkan  antara unsur  paksaan  dengan  hierarki  perintah
secara  formal.  Mereka  membedakan  norma hukum  dan  norma-norma  lainnya  karena pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi.
Selain  norma  hukum,  terdapat  norma sosial  yang  mengatur  perilaku  manusia terhadap  sesamanya,  yang  biasa  disebut ”moral”  dan  disiplin  ilmu  yang  ditujukan untuk memahami dan menjelaskannya disebut  ”etika”.  Antara  keadilan  dan kepastian  hukum  tercakup  hubungan  moral dengan hukum  positif. Bila  keadilan merupakan  dalil  atau  tujuan  dari  moral, maka  kepastian  hukum  merupakan  tujuan dari   hukum  positif.  Di  mana  tidak  ada kepastian  hukum, di situ tidak ada keadilan. Bila keadilan bersifat relatif, maka kepastian hukumlah yang menjadi kebenaran.
Keadilan adalah kebaikan yang memberikan  apa  yang  menjadi  hak  semua orang.  Sebuah  negara  merupakan  sebuah komunitas  hukum  yang  berkeadilan.  Bila keadilan  sejati  tidak  ada,  maka  hukum  juga tidak  ada.  Karena  apa  yang  diperbuat  oleh hukum,  diperbuat  pula  oleh  keadilan,  dan apa yang dilakukan secara tidak adil, berarti terjadi pelanggaran hukum. Hukum merupakan  tatanan  pemaksa  yang  adil  dan dibedakan  dari  tatanan  pemaksa  pada kalangan  perampok  lantaran  isinya  yang berkeadilan.
Hukum  yang  sebenarnya  memiliki  empat unsur,  yaitu   (1)   perintah  ( command ),  (2) Sanksi  ( sanction ),  (3)  kewajiban (duty ),dan (4) kedaulatan ( sovereignty ).Kaum positivisme  termasuk  Hart  memandang hukum  sebagai  perintah  dan  menempatkan sanksi  sebagai  suatu  yang  melekat  pada hukum,  mengaitkan  antara  unsur  paksaan dengan  hierarki  perintah  secara  formal. Mereka  membedakan  norma  hukum  dan norma-norma  lainnya  karena  pada  norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi.
Hukum  termasuk sollenskatagori atau sebagai keharusan,  bukan  seinskatagori  atau sebagai  kenyataan.  Orang  menaati  hukum karena  memang  seharusnya  ia  menaati sebagai perintah negara. Melalaikan perintah akan  mengakibatkan  orang  itu  berurusan dengan sanksi. Aliran hukum  positif memberikan  penegasan  terhadap  hukum
yaitu bentuk hukum adalah undang-Undang, isi  hukum  adalah  perintah  penguasa,  ciri hukum  adalah  sanksi,  perintah,  kewajiban dan  kedaulatan,  sistematisasi  norma  hukum menurut Hans Kelsen adalah hierarki norma hukum. 45
Sanksi tidak terlepas dari subjek  hukum dan objek  hukum  (perbuatan  hukum).  Subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban  yang  terdiri  dari  manusia  atau natuurlijke  persoon dan  badan  hukum  atau rechtspersoon .  Subjek  hukum  dapat  berupa perseorangan  (manusia  atau natuurlijke persoon )  dan  dapat  juga  sebagai  korporasi yang  artinya  adalah  suatu  gabungan  orang yang  dalam  pergaulan  hukum  bertindak bersama-sama  sebagai  satu  subjek  hukum tersendiri.  Ini  berarti  bahwa  korporasi merupakan  badan  hukum  yang  beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang  terpisah  dari  hak  dan  kewajiban anggota masing-masingnya. Korporasi dapat berbadan  hukum  dan  non-badan  hukum. Badan  Hukum  terdiri  atas  Badan  Hukum Publik  dan  Badan  Hukum  Privat/perdata. Badan  hukum  adalah  perkumpulan  atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak  sebagai  subjek  hukum,  misalnya dapat  memiliki  kekayaan,  mengadakan perjanjian dan sebagainya. Sedangkan perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan  suatu  ketentuan  hukum  yang dapat  menimbulkan  hubungan  hukum,  yaitu akibat  yang  timbul  dari  hubungan  hukum seperti  perkawinan  antara  laki-laki  dan wanita.  Sedangkan  Objek  hukum  berupa perbuatan  melawan  hukum  harus  terlebih dahulu  dirumuskan  unsur-unsurnya  dalam suatu  undang-undang  atau  hukum  tertulis baru sanksi dapat diterapkan, bila tidak, sulit untuk  mencapai  kepastian  hukum.  Sanksi pun  harus  dituangkan  ke  dalam  suatu rumusan undang-undang atau hukum tertulis demi  menjaga  pelanggaran  hak-hak  asasi setiap individu dari penguasa. 46
Macam-macam sanksi hukum antara lain :
1. Sanksi hukum pidana
1) Sanksi  hukum  pidana  pokok terdiri dari:
a. Pidana mati;
b. pidana penjara;
c. pidana kurungan;
d. pidana denda;
e. pidana tutupan
2) Sanksi  hukum  pidana  tambahan terdiri dari : a. pencabutan hak-hak tertentu;
b. perampasan barang-barang tertentu;
c. pengumuman putusan hakim.
2. Sanksi administratif, berupa :
1) Pencabutan atau pembubaran seluruh atau sebagian fasilitas yang telah atau dapat diperoleh perusahaan, berupa pencabutan izin; 2) Tindakan Tata tertib, berupa
penempatan  perusahaan  di  bawah pengampuan; 3) Pembekuan operasional selama waktu tertentu.
3. Sanksi Perdata (ganti kerugian)
B. Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana  Pornografi  Dalam  Media

## Internet
Untuk  mencegah  dan  memberantas adanya  tindak  pidana  pornografi  dalam media  internet,  perlu  adanya  sanksi  tegas bagi  para  pelakunya,  baik  itu  sanksi  moral maupun  sanksi  hukum.  Sanksi  hukum sendiri  sudah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Sampai  saat  ini  sudah ada  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  masalah  pornografi, termasuk pornografi dalam media internet.
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  pornografi  dalam  media internet ( cyberporn ) antara lain:
1. KUHP
Pasal  282  KUHP  menyatakan  sebagai berikut: (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan  atau  menempelkan di  muka  umum  tulisan,  gambaran  atau benda  yang  telah  diketahui  isinya  dan yang melanggar kesusilaan; atau barang  siapa  dengan  maksud  untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin
tulisan,  gambaran  atau  benda  tersebut, memasukkannya  ke  dalam  negeri, meneruskannya,  mengeluarkannya  dari negeri,  atau  mempunyainya  dalam persediaan; ataupun barang siapa secara  terang-terangan  atau  dengan mengedarkan  surat  tanpa  diminta, menawarkannya  atau  menunjukkannya sebagai  bisa  didapat,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun enam  bulan  atau  denda  paling  tinggi tiga ribu rupiah.
(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan  atau  menempelkan di  muka  umum  tulisan,  gambaran  atau benda  yang  melanggar  kesusilaan, ataupun  barang  siapa  dengan  maksud untuk  disiarkan,  dipertunjukkan  atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya  dari  negeri,  atau mempunyai  dalam  persediaan,  ataupun barang  siapa  secara  terang-terangan atau  dengan  mengedarkan  surat  tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya  sebagai  bisa  didapat, diancam,  jika  ada  alasan  kuat  baginya untuk menduga, bahwa tulisan,
gambaran  atau  benda  itu  melanggar kesusilaan,  dengan  pidana  penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
(3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam  ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan  pidana  penjara  paling  lama dua  tahun  delapan  bulan  atau  denda paling banyak lima ribu rupiah.
2. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 Tentang Pers Pasal  5  ayat  (1)  menyatakan  bahwa
”Pers  nasional  berkewajiban  memberitakan peristiwa  dan  opini  dengan  menghormati norma-norma  agama  dan  rasa  kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.
Pasal  18  ayat  (2)  menyatakan  bahwa ”Perusahaan  yang  melanggar  ketentuan Pasal  5  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana
denda  paling  banyak  Rp.  500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)”.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman
Pasal 33 menyatakan bahwa : 1) Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  dan  Pasal  4,  setiap  film  dan reklame  film  yang  akan  diedarkan, diekspor,  dipertunjukkan,  dan/atau ditayangkan wajib disensor.
2) Penyensoran  dapat  mengakibatkan bahwa sebuah film:
a. Diluluskan sepenuhnya; b. Dipotong bagian gambar tertentu;
c. Ditiadakan suara tertentu;
d. Ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan. Diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan. 3) Sensor film dilakukan, baik terhadap  film  dan  reklame  film yang  dihasilkan  oleh  perusahaan pembuatan  film  maupun  terhadap film impor.
4) Film  dan  reklame  film  yang  telah lulus  sensor  diberi  tanda  lulus sensor oleh lembaga sensor film.
5) Selain  tanda  lulus  sensor,  lembaga sensor film juga menetapkan penggolongan  usia  penonton  bagi film yang bersangkutan. 6) Film, reklame film, atau potongannya  yang  ditolak  oleh lembaga sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan, kecuali untuk kepentingan  penelitian  dan/atau penegakan hukum. 7) Terhadap  film  yang  ditolak  oleh lembaga  sensor  film,  perusahaan film  atau  pemilik  film  dapat mengajukan keberatan atau pembelaan  kepada  badan  yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman.
Pasal 40 menyatakan bahwa: Dipidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) a. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau rekleme  film  yang  ditolak  oleh lembaga  sensor  film  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  33  ayat  (6); atau b. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau c. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau
menayangkan  film  yang  tidak disensor  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1). 4. Undang-undang  No.  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal  27  ayat  (1)  menyebutkan bahwa  “Setiap  orang  dengan  sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang  memilki  muatan  yang melanggar kesusilaan.” Dari  pasal  tersebut  bahwa  yang
dimaksud  “kesusilaan”  adalah  sesuatu yang  berbau  pornografi  dan  pelakunya dikenakan  sanksi  6  tahun  dan/atau denda hingga satu miliar.
5. Undang- undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
a. Pasal 29 menyatakan bahwa “Setiap  orang  yang  memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,  menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,  menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  6  (enam) bulan  dan  paling  lama  12  (dua belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling  sedikit  Rp250.000.000,00 (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00  (enam  miliar rupiah).” b. Pasal 30 menyatakan bahwa “Setiap  orang  yang  menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  6  (enam)  bulan  dan paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).”
c. Pasal 31 menyatakan bahwa “Setiap  orang  yang  meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak  Rp2.000.000.000,00  (dua miliar rupiah).”
d. Pasal 32 menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperdengarkan,
mempertontonkan,  memanfaatkan, memiliki,  atau  menyimpan  produk pornografi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  6  dipidana  dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak  Rp2.000.000.000,00  (dua miliar rupiah).
e. Pasal 33 menyatakan bahwa “Setiap  orang  yang  mendanai  atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan
paling  lama  15  (lima  belas)  tahun dan/atau pidana denda paling sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp7.500.000.000,00  (tujuh  miliar lima ratus juta rupiah).“
f. Pasal  34  meyatakan  bahwa  “Setiap orang  yang  dengan  sengaja  atau atas  persetujuan  dirinya  menjadi objek atau model yang mengandung  muatan  pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah).”
g. Pasal 35 menyatakan bahwa “Setiap  orang  yang  menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  9  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  12 (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00  (enam  miliar rupiah).” h. Pasal 36 menyatakan bahwa “Setiap orang yang mempertontonkan  diri  atau  orang lain  dalam  pertunjukan  atau  di muka  umum  yang  menggambarkan ketelanjangan,  eksploitasi  seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah).”
i. Pasal 37 menyatakan bahwa “Setiap  orang  yang  melibatkan anak  dalam  kegiatan  dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  11  dipidana dengan  pidana  yang  sama  dengan
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal  32,  Pasal  34,  Pasal  35,  dan Pasal  36,  ditambah  1/3  (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.” j. Pasal 38 menyatakan bahwa “Setiap  orang  yang  mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan,  atau  memaksa  anak dalam  menggunakan  produk  atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  12  dipidana dengan pidana penjara paling singkat  6  (enam)  bulan  dan  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp3.000.000.000,00  (tiga miliar rupiah).”
k. Pasal 39 menyatakan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30,
Pasal  31,  Pasal  32,  Pasal  33,  Pasal 34,  Pasal  35,  Pasal  36,  Pasal  37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.”
l. Pasal 40 menyatakan bahwa :
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi  dilakukan  oleh  atau atas  nama  suatu  korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila  tindak  pidana  tersebut dilakukan  oleh  orang-orang, baik  berdasarkan  hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan  korporasi  tersebut,
baik  sendiri  maupun  bersama- sama.
(3) Dalam  hal  tuntutan  pidana dilakukan terhadap suatu korporasi,  korporasi  tersebut diwakili oleh pengurus.
(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  dapat diwakili oleh orang lain. (5) Hakim  dapat  memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula  memerintahkan  pengurus korporasi supaya pengurus tersebut  dibawa  ke  sidang pengadilan. (6) Dalam  hal  tuntutan  pidana dilakukan  terhadap  korporasi, panggilan  untuk  menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada  pengurus  di  tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. (7) Dalam hal tindak pidana
pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara  dan  denda  terhadap pengurusnya,  dijatuhkan  pula pidana denda terhadap korporasi  dengan  ketentuan maksimum  pidana  dikalikan  3 (tiga)  dari  pidana  denda  yang ditentukan  dalam  setiap  pasal dalam Bab ini.
m. Pasal 41 menyatakan bahwa : Selain  pidana  pokok  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  40  ayat  (7),
korporasi  dapat  dikenai  pidana tambahan berupa:
a. pembekuan izin usaha;
b. pencabutan izin usaha;
c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum.

## PENUTUP
Kesimpulan
1. Pelaksanaan penanggulangan tindak pidana  pornografi  dalam  media  internet adalah  dimulai  dari  dengan  upaya membebaskan keluarga dari virus pornografi, menggugah kesadaran masyarakat,  sampai  peran  serta  aparatur
pemerintah  dalam  pembuatan  undang- undang tentang pornografi.
2. Sanksi  hukum  bagi pelaku tindak pidana pornografi  dalam  media  internet  dimuat dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun  1992  Tentang  Perfilman,  Undang- undang  nomor  40  tahun  1999  Tentang Pers,  Undang-undang  No.  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi

## Saran
1. Diperlukan  upaya  dan  dukungan  dari seluruh  lapisan  masyarakat  yang  terkait untuk  menanggulangi  pornografi  karena masalah pornografi adalah suatu problema  yang  sangat  kompleks  dan memprihatinkan
2. Perlu  adanya  suatu  penanganan  yang serius  dari  para  penegak  hukum  untuk mengatasi  masalah  kasus  pornografi yang  semakin  meresahkan  masyarakat sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA
A. ,  Achmad.  2014.  Pengertian  Internet  dan
Sejarah Internet. http://www.likethisya.com/pengertian- internet.html . diakses 20 Juni 2014
Ini  Dia,  Sejarah  Industri  Pornografi . https:// groups.yahoo.com/ neo/ groups/ SuratKabar-Indonesia/ conversations/topics/199 .  diakses  10
Juni 2014
Keluarga Besar Mahasiswa Peradilan Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.
Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana
Pornografi.2014. http://kbpa- uinjkt.blogspot.com/2010/11/tindak- pidana-pornografi-dan pornoaksi_5823.html .  diakses  22 Juni 2014
Prodjodikoro,  Wirjono.  2003.  Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia .
Bandung: Refika Aditama. R,  Juniarso.  2014.  Penanggulangan  Tindak Pidana  Pornografi  Melalui  Media Elektronik Internet Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2008 Tentang Pornografi Dihubungkan Dengan Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi
Elektronik.
http://repository.fhunla.ac.id/?q=nod e/48 . diakses 9 Juni 2014
Raharjo, Agus. 2002. Cybercrime Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan Kejahatan  Berteknologi,  Bandung  : PT Citra Aditya Bakti Sanksi Hukum. 2014. http://tadjuddin.blogspot.com/2012/0
2/sanksi-hukum.html  Diakses  05 Juni 2014 .
Sari,  Eka  Purnama.  2014.  Penanggulangan
Tindak Pidana Pornografi dan
Pornoaksi
diInternet. http://www.savepageaspdf .com/7672feef29e44575a59acdc04ee 72e7f/PENANGGULANGAN%20T INDAK%20PIDANA.htm , diakses 9 Juni 2014
Soesilo,  R.  1988.  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  serta  Komentar- Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi Pasal . Bogor: Politeia.
Suhariyanto,  Budi.  2012.  Tindak  Pidana Teknologi  Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah
Hukumnya, Jakarta : Rajawali Pers
Sunggono,  Bambang.  2002.  Metodologi Penelitian  Hukum,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada
Tindak  Pidana  Pornografi  dan  Pornoaksi Menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif. diakses 18 Juni 2014
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 tentang Penyiaran.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 tentang Pers.
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 tentang Pornografi.
Wilanda,  Mirza.  2014.  Teori  Sebab  dan Penanggulangan  Kejahatan, http://
mirzabrexs.  blogspot.com  /2014/03/ teori-sebab-dan- penanggulangan-
kejahatan.html.    diakses  12  Juni 2014