e-ISSN : 2621-4105

## KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL

## Sunarto Sunarto

## Magister  Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Tujuan dan maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan otoritas jasa  keuangan  dalam  pengawasan Baitul  Maal  Wat  Tamwil .  Kedudukan  OJK diorientasikan dengan tujuan meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang  jasa  keuangan,  menegakkan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  jasa keuangan,  meningkatkan  pemahaman  public  mengenai  bidang  jasa  keuangan;  dan Melindungi  kepentingan  konsumen  jasa  keuangan  Pola  dan  mekanisme  yang dilakukan otoritas jasa keuangan pada lembaga keuangan mikro sangat lemah karena Fungsi pengawasan sebatas koordinasi, dan berkenaan dengan kegiatan usaha yang berdasarkan  prinsip  pun  demikian.  Disinilah  peran  OJK  untuk  ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan BMT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  yuridis  normatif.  Kewenangan  OJK  melakukan  pengawasan  lebih  esensial dibanding  lembaga  lain.  OJK  dalam  praktiknya  sangat  mampu  menjalankan perananya sesuai dengan ketentuan yang ada dan secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak  menjadi  bagian  dari  kekuasaan  Pemerintah.  Namun,  tidak  menutup kemungkinan  adanya  unsur-unsur  perwakilan  Pemerintah  karena  pada  hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Perubahan regulasi bahwa OJK dapat menjalankan peran sebagai lembaga pengawas tentunya sangat penting untuk dilakukan. Selain itu harmonisasi peraturan untuk  mengarahkan  OJK  sebagai  salah  satu  lembaga  independent  pengawas  Jasa keuangan  sangat  dibutuhkan  agar  dikemudian  hari  posisi  OJK  dapat  menjadi kontribusi nyata pada pelaksanaan sistem keuangan pada BMT.
Kata kunci : jasa keuangan;  pengawasan; baitul maal wat tamwil
e-ISSN : 2621-4105

## THE STANDING OF INSTITUTION OF FINANCE SERVICE AUTORITIES IN TERM OF SUPERINTENDENCE BAITUL MAAL WAT TAMWIL
Sukadi Suratman, Muhammad Junaidi Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
The purpose and purpose of this study is to determine the position of the financial services authority in the supervision of Baitul Maal Wat Tamwil. Finance Service Autorities standing oriented with purpose for improve and keep public’s trust in term of service finance, enforce the legislation in the field finance service, increase the public’s comprehension about finance service; protect the consument interest of finance sevice. Pattern and mechanism that have been done by Finance Service Autorities  to  micro  finance  foundation  very  weak  because  function  of superintendence limited coordination. Here the role of Finance Service Autorities for be increased its capacity in term of baitul mall wat tamwil’s superintendence. Competency of Finance Service Autorities do superintendence more essential than the  another  institution.The  method  that  used  in  this  research  is  normative juridical..In  the  practice’s  of  Finance  Service  Autorities  very  adequate    for perform  his role according to  valid provisio, Finance Service Autorities is out of government, that interpreted Finance Service Autorities is not part of government authorities. The amandement of regulation that Finance Service Autorities could perform the role as superintendence institution is very important for done.
Keyword : Finance service; superintendent; baitul maal wat tamwil
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Pada orde reformasi tahun 1998, Undang-Undang Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992)  dilakukan  perubahan  dengan  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  perbankan. Berbeda dengan UU No. 7 Tahun 1992 yang tidak mengatur secara pasti perbankan syariah, ketentuan-ketentuan mengenai perbankan syariah dalam UU No. 10 Tahun 1998  lebih  lengkap  ( exhaustive )  dan  sangat  membantu  perkembangan  perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 secara tegas menggunakan kata bank syariah dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. (lihat Pasal 1 butir 12, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1 & 2), Pasal 11 ayat (1) & (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) huruf c).
Adapun  yang  dimaksud  dengan  prinsip  syariah,  menurut  Pasal  1  butir  13, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiyaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil  ( mudharabah ),  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  pernyertaan  modal ( musharakah ), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan ( murabah ), atau  pembiayaan  barang  modal  berdasarkan  prinsip  sewa  murni  tanpa  pilihan ( ijarah ),  atau  dengan  adanya  pilihan  pemindahan  kepemilikan  atas  barang  yang disewa  dari  pihak  bank  oleh  pihak  lain  ( ijarah  wa  iqtina ).  Ketentuan  di  atas menunjukkan perluasanan eksistensi bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya, di mana dalam UU sebelumnya hal tersebut tidak diatur secara jelas.
Implementasi terhadap prinsip-prinsip syariah tersebut tidak terkecuali dalam penerapan baitul maal wa tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan yang memiliki  dua  unit  usaha  sekaligus.  Baitul  tamwil  bergiat  mengembangkan  usaha- usaha  produktif  dan  investasi  dalam  meningkatkan  kualitas  kegiatan  pengusaha kecilbawah  dengan  mendorong  kegiatan  menabung  dan  menunjang  pembiayaan ekonomi,  sedangkan  baitul  maal  menerima  titipan  zakat,  infaq  dan  sodaqah  serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
e-ISSN : 2621-4105
Keberadaan  baitul  maal  wa  tamwil  (BMT)  sebagai  salah  satu  perintis  lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia, dimulai dari ide para aktivis Masjid Salman ITB Bandung  yang  mendirikan  Koperasi  Jasa  Keahlian  Teknosa pada 1980. Koperasi inilah  yang  menjadi  cikal  bakal  BMT  yang  berdiri  pada tahun 1984. Konsep awal BMT dimulai dari tesis syar’iyah, “Dapatkah konsep Maal dan Tamwil digabungkan menjadi satu?”, satu sama lain saling melengkapi. Maal yang diambil dari ZIS dijadikan pengaman pembiayaan bagi 8 golongan yang berhak menerima Zakat (ashnaf). Singkatnya, dana ZIS digunakan sebagai dana produktif. Sedangkan  Tamwil,  murni  bisnis  yang  hitungannya  dan  akadnya  jelas.  Kewajiban dan hak-haknya, yang digunakan secara bisnis murni 1 .
Baitul  Maal  Wat  –  Tamwil  adalah  salah satu  lembaga  keuangan  mikro  yang memiliki  angka  pertumbuhan  sangat  pesat  dari  tahun  ke  tahun,  sebagaimana disampaikan oleh Joelarso, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan BMT Indonesia, “hingga akhir 2012 ini, terdapat 3.900 BMT. Sebanyak 206 di antaranya bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia. Pada tahun 2005, seluruh aset 96 BMT  yang  menjadi  anggota  asosiasi  mencapai  Rp  364  miliar.  Pada  2006,  aset tumbuh menjadi Rp 458 miliar, dan hingga akhir 2011 jumlah aset mencapai Rp 3,6 triliun dari 206 BMT yang bergabung di asosiasi”. Dalam perkembangannya, di tahun 2013, angka pertumbuhan BMT sudah mencapai lebih dari 5500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari LKM yang terus bertumbuh, sebagaimana data  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Eksekutif  Pengawas  Industri  Keuangan  Non Bank Otoritas Jasa Keuangan Firdaus Djaelani, yang memperkirakan bahwa saat ini jumlah LKM di  Indonesia sekitar 567 ribu sampai 600 ribu unit. Ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil, khususnya di daerah-daerah untuk menunjang dan mendukung
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Maal_wa_Tam wil , diunduh pada 12 November 2017
e-ISSN : 2621-4105
pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tidak terjangkau oleh layanan perbankan 2 .
Apabila dianalisis lebih mendalam, eksistensi kelembagaan atas status badan hukum BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tunduk kepada UU  No.  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian  dan  telah  diubah  menjadi  Undang- Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang selanjutnya telah dibatalkan oleh  Mahkamah  Konstitusi  dan  kembali  pada  undang-undang  yang  lama  yaitu Undang-Undang  No.  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian,  masih  belum  mampu mengakomodir  keberadaan  BMT  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  yang melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan, BMT berbeda dengan koperasi jenis  koperasi  pada  umumnya,  karena  BMT  dilaksanakan  dengan  prinsip  syariah yang  berbeda  dengan  koperasi  konvensional  dan  dalam  BMT  terdapat  misi  sosial sebagai  Baitul  Maal  yang  tidak  bisa  dipaksakan  tunduk  sepenuhnya  pada  undang- undang koperasi 3 .
Namun pada sisi lain, dalam praktiknya Pengawasan yang tercakup dalam tugas Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  tidak  termasuk  pada  lembaga  keuangan  berbentuk koperasi, lembaga keuangan mikro, dan Baitul Mal Wa Tamwil (lembaga keuangan berbasis  syariah).  OJK  hanya  ditugasi  untuk  mengawasi  bank,  bank  perkreditan rakyat,  dan  lembaga  keuangan  bukan  bank.  Padahal  kewenangan  OJK  sangatlah diharapkan  mampu  menjadikan  iklim  stbil  pelaksanaan  sistem  keuangan  syaraiah yang dijalankan oleh Baitul Mal Wa Tamwil (lembaga keuangan berbasis syariah).
OJK sendiri dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha  Lembaga Keuangan Mikro memberikan deskripsi yang  jelas  terhadap  kapasitas  OJK  sebagai  pengawas.  Akan  tetapi  mengingat kedudukan  tersebut  tidak  jelas  secara  tafsir  konstitusional,  maka  menjadikan
2 Novita  Dewi Mashyitoh, Analisis  normatif undang-undang  no. 1 tahun 2013 tentang  lembaga keuangan mikro (lkm) atas status badan hukum dan pengawasan baitul maal wat tamwil (BMT), Jurnal e- conomica, Volume V/Edisi 2/Oktober 2014 21
3 Ibid., hlm 27
e-ISSN : 2621-4105
kepasitas OJK tidak mendapatkan tempat dalam pengawasan sistem keuangan oleh lembaga Mikro seperti BMT.

## B. PERMASALAHAN
Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
1. Bagaimana  kedudukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Pengawasan  Baitul  Mal Wat Tamwil ?
2. Bagaimana  masalah  yang  dihadapi  serta  solusi  atas  kedudukan  Otoritas  Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Baitul Mal Wat Tamwil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ?

## C. METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.  Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan  kepustakaan,  yakni  dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  aproach ) dan pendekatan kasus ( case aproach ). Pendekatan perundangundangan digunakan untuk  mengetahui  keseluruhan  peraturan  hukum  khususnya  hukum  pidana  di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mepelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum 4 .
2. Spesifikasi penelitian
4 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295
e-ISSN : 2621-4105
Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu suatu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  atau  penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan  secara  umum.  Spesifikasi  penelitian  deskriptif  oleh  Soerjono Soekanto  dalam  bukunya  Pengantar  Penelitian  Hukum  dijelaskan  bahwa Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang  seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. 5

## 3. Sumber dan jenis data
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari  penelusuran  dokumen  dan  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  perumusan masalah  yang  diteliti  dengan  tujuan  untuk  melengkapi,  mendukung,  dan memperkaya  sumber  data  primer  yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian.  Data sekunder  terdiri  data  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tertier.
4. Teknik Pengumpulan Data
Data sekunder terdiri data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang- undangan
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
5 Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 10
e-ISSN : 2621-4105
3. Bahan  hukum  tertier,  yakni  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  hukum  primer  dan  sekunder;  contohnya  adalah  kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.
5. Teknik Analisis Data
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analis deskriptif kualitatif, untuk kemudian dianalisis lebih lanjut sampai menjadi sebuah kesimpulan  umum.  Melalui  pendekatan  ini  akan  dipaparkan  terlebih  dahulu kondisi  di  lapangan  yang  kemudian  akan  dianalisis  dan  diteliti  sebagai  suatu kesatuan yang utuh. Bahan lapangan maupun data sekunder dikumpulkan  untuk kemudian diseleksi, dipilahpilah berdasarkan kebutuhan serta relevansi terhadap kebutuhan yang kemudian dipergunakan dalam menjawab permasalahan.
D. PEMBAHASAN
I. Tinjauan Umum
a. Otoritas Jasa Keuangan
Dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini.
Disini dapat ditegaskan bahwa otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah  sebuah  lembaga  pengawas  jasa  keuangan  seperti  industri  perbankan, pasar  modal,  reksadana,  perusahaan  pembiayaan,  dana  pensiun  dan  asuransi yang  sudah  harus  terbentuk  pada  tahun  2010.  Keberadaan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  ini  sebagai  suatu  lembaga  pengawas  sektor  keuangan  di Indonesia  perlu  untuk  diperhatikan,  karena  harus  dipersiapkan  dengan  baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.
e-ISSN : 2621-4105
Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal,  reksadana,  perusahaan  pembiayaan,  dana  pensiun  dan  asuransi.  Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata  pelaksanaan  kegiatan  keuangan  dari  lembaga  yang  memiliki  kekuasaan didalam  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  sektor  jasa  keuangan.  Oleh karena itu,  dengan  dibentuknya  OJK  diharapkan  dapat mencapai  mekanisme koordinasi  yang  lebih  efektif  didalam  penanganan  masalah-masalah  yang timbul  didalam  sistem  keuangan.  Dengan  demikian  dapat  lebih  menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegras. 6
b. Pengawasan Keuangan
Dalam  bahasa  Indonesia  yang  dimaksud  dengan  pengawasan  adalah penilikan  dan  penjagaan,  penilikan  dan  pengarahan  kebijakan  jalannya perusahaan. 7 Controlling, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  dan  instruksi  dan  yang  telah dikeluarkan.  Dilihat  dari  sisi  yang  lebih  longgar  pengawasan  dalam  arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai  dengan  rencana.  Pengawasan  tersebut  merupakan  salah  satu  fungsi dalam  proses  manajemen  yang  mencakup  penafsiran  dan  pengembangan standar  pelaksanaan,  pengukuran  pelaksanaan  yang  sebenarnya,  penilaian pelaksanaan  dan  tindakan  perbaikan  bila  mana  pelaksanaan  berbeda  dengan rencana. 8
6 Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm.2.
7 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, Cet.ke-3, 1990, hlm. 58
8 Komarudian, Enxiklopedia Manajemen, Bumi Aksara: Jakarta, 1994, hlm 165
e-ISSN : 2621-4105
Pengawasan  Bank  pada  prinsipnya  terbagi  atas  dua  jenis,  yaitu pengawasan  dalam  rangka  mendorong  Bank-Bank  untuk  ikut  menunjang pertumbuhan  ekonomi  dan  menjaga  kestabilan  moneter  (macro-economic supervision),  dan  pengawasan  yang  mendorong  agar  Bank  secara  individual tetap  sehat  serta  mampu  memelihara  kepentingan  masyarakat  dengan  baik (prudential supervision). 9
Pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen. Pengawasan merupakan  aspek  penting  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik (good governance), yakni untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya. Dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan cara menjaga legitimasi rakyat terhadap kinerja pemerintahan.  Caranya  dengan  membentuk  sistem  pengawasan  yang  efektif, yakni  berupa  pengawasan  intern  (internal  control)  dan  pengawasan  ekstern (external control). Selain itu, pengawasan masyarakat perlu didorong agar good governance tersebut dapat terwujud 10 .

## c. Baitul Mall Wattamwil
BMT  adalah  organisasi  bisnis  yang  juga  berperan  sosial.  Peran  BMT akan  terlihat  pada  definisi  baitul  maal,  sedangkan  peran  bisnis  BMT  terlihat pada  definisi  Baitul  tamwil  sebagai  lembaga  sosial,  baitul  maal  memiliki kesamaan  fungsi  dan  peran  dengan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ),  oleh karenanya,  baitul  maal  ini  harus  di  dorong  agar  mampu  berperan  secara profesional  menjadi  LAZ  yang  mapan.  Fungsi  tersebut  paling  tidak  upaya pengumpulan  dana  zakat,  infaq,  sedekah,  wakaf  dan  sumber-sumber  dana sosial yang lain dan upaya pentasyafuran zakat golongan yang paling berhak sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  38  tahun  1999.  Sebagai
9 Adrian  Sutedi,  Pasar  modal  syariah:  sarana  investasi  keuangan  berdasarkan  prinsip  syariah, Sinar Grafika, 2011, hal 144
10 Ahmad Fikri Hadin, 2013, Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 21-22
e-ISSN : 2621-4105
lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni  simpan  pinjam.  Usaha  ini  seperti  usaha  perbankan  yaitu  menghimpun dana  anggota  dan  calon  anggota  (nasabah)  serta  menyalurkan  kepada  sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. 11
Baitul maal wattamwil ( BMT ) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil.Baitul maal lebih mengarah pada usaha usaha pengumpulan dan  penyaluran  dana  yang  non  profit,  seperti  :zakat,  infaq,  dan  shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Menurut Undangundang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup rakyat banyak.
Sifat  usaha  BMT  berorientasi  pada  (bisnis  oriented)  dimaksudkan  supaya pengelolaan  BMT  dapat  di  jalankan  secara  profesional,  sehingga  mencapai tingkat  efisiensi  tertinggi.  Aspek  bisnis  BMT  menjadi  kunci  sukses mengembangkan BMT, dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang  kompetitif  kepada  para  deposannya  serta  mampu  meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain. 12
II. Kedudukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Pengawasan  Baitul  Mal  Wat Tamwil
Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  merupakan  otoritas  tunggal  di  sektor  jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa  keuangan  seperti  industri  perbankan,  pasar  modal,  reksadana,  perusahaan pembiayaan,  dana  pensiun  dan asuransi  yang  sudah  harus  terbentuk  pada  tahun 2010.  Keberadaan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  ini  sebagai  suatu  lembaga
11 Muhammad  Ridwan, Manajemen Baitul  Maal  Wat Tamwil, (Yogyakarta:  UII Press, 2004), hlm. 126.
12 Ibid, hlm. 129
e-ISSN : 2621-4105
pengawas  sektor  keuangan  di  Indonesia  perlu  untuk  diperhatikan,  karena  harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, pengawasan di sektor jasa keuangan di Indonesia berubah yang pada awalnya  dilakukan  oleh  beberapa  lembaga,  yaitu  pengawasan  perbankan  oleh Bank  Indonesia,  pengawasan  pasar  modal  dan  lembaga  keuangan  lainnya dilakukan  olehBadan  Pengawas  Pasar  Modal  (BAPEPAM)  dan  Lembaga Keuangan  menjadi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  tunggal,  yaitu Otoritas  Jasa  Keuangan.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  No  21 tahun  2011  menyatakan  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah  lembaga  yang independen bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan  wewenang  pengaturan,  pemeriksaan  dan  penyidikan  di  sektor  perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Secara teoritis, terdapat dua aliran (school of thought) dalam hal pengawasan lembaga  keuangan.  Di  satu  pihak  terdapat  aliran  yang  mengatakan  bahwa pengawasan  industri  keuangan  sebaiknya  dilakukan  oleh  institusi  tunggal.  Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga.
Sesuai dengan amanah ketentuan peralihan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Lembaga Pembiayaan  beralih  dari  Menteri  Keuangan  dan  Bapepam  LK  kepada  OJK. Walaupun  demikian,  teknis  pengawasan  masih  mengikut  kepada  peraturan menteri tersebut. Pengawasan terhadap perusahaan modal ventura dibagi menjadi
e-ISSN : 2621-4105
tiga tahapan: praoperasional usaha, saat operasional usaha, dan pasca operasional usaha 13 .
III. Permasalahan  Yang  Dihadapi  Serta  Solusi  Atas  Kedudukan  Otoritas  Jasa Keuangan  Dalam  Pengawasan  Baitul  Mal  Wat  Tamwil  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Lembaga  keuangan  di  Indonesia  secara  umum  dibagi  menjadi  dua,  yaitu lembaga  keuangan  bank  dan  lembaga  keuangan  nonbank.  Lembaga  keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat (umum dan syariah).  Lembaga  keuangan  nonbank  meliputi  perasuransian,  pasar  modal, perusahaan  pegadaian,  dana  pensiun,  koperasi,  dan  lembaga  penjaminan  dan pembiayaan-perusahaan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  lembaga  pembiayaan antara  lain  perusahaan  sewa  guna  usaha  (leasing),  perusahaan  pembiayaan konsumen,  dan  perusahaan  modal  ventura.45  Regulasi  dan  supervisi  terhadap lembaga  keuangan  bank  dan  nonbank  selama  ini  ditangani  oleh  institusi  yang berbeda. Lembaga keuangan bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan  lembaga  keuangan  nonbank  seluruhnya  diawasi  oleh  Bapepam-LK sebuah lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Regulasi dan supervisi sektor perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia berdasarkan amanat UU  BI.  Sektor  perbankan  diatur  dan  diawasi  oleh  BI  karena  sektor  tersebut memiliki  pertautan  erat  dengan  kebijakan  moneter  mengawasi  dan  mengatur sektor  perbankan  merupakan  salah  satu  tugas  untuk  mencapai  kestabilan  nilai tukar rupiah.
Hal  inilah  yang  menjadi  kendala  teknis  peran  OJK  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  lembaga  keuangan  non  bank.  Pengawasan  yang  tercakup dalam  tugas  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  tidak  termasuk  pada  lembaga keuangan  berbentuk  koperasi,  lembaga  keuangan  mikro,  dan  Baitul  Mal  Wa
13 Mireza Fitriadi, 2014, Kedudukan Hukum Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan  secara  Langsung  di  Indonesia,  Skripsi,  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta, hlm. 25.
e-ISSN : 2621-4105
Tamwil  (lembaga  keuangan  berbasis  syariah).  OJK  hanya  ditugasi  untuk mengawasi bank, bank perkreditan rakyat, dan lembaga keuangan bukan bank.
Dalam praktik yang demikian, yang memungkinkan terjadinya kekosongan pengawasan  keuangan  pada  koperasi,  BMT,  dan  lembaga  keuangan  mikro memiliki potensi masalah. Dengan terpisahnya istitusi pengawasan tersebut, sudah dapat dipastikan tidak ada jaringan komunikasi yang mapan antara OJK dengan Kementerian Koperasi dan UKM, serta BMT dan lembaga keuangan mikro.
Padahal untuk menjalankan operasionalnya strategi pemasaran tidak hanya dibutuhkan oleh perbankan saja. Namun BMT sebagai lembaga keuangan mikro juga penting akan adanya strategi pemasaran  yang dimiliki untuk kelangsungan hidup BMT. Secara konsep memang BMT menghendaki adanya bebas riba dan juga penerapan strategi pemasarannya dengan sesuai syariah sehingga terciptanya keadilan.  Hal  demikian  mengharuskan  manajemen  melakukan  strategi  khusus untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yakni merujuk pada kemampuan sebuah organisasi untuk memformulasikan strategi  yang menempatkannya pada suatu  posisi  yang  menguntungkan  berkaitan  dengan  perusahaan  lainnya. Keunggulan  kompetitif  juga  berarti  kumpulan  strategi  untuk  menentukan keunggulan  suatu  perusahaan  dari  persaingan  diantara  perusahaan  yang  lain 14 . Oleh  kerenanya  pengawasan  secara  independent  melalui  kelembagaan  seperti OJK  sangat  dibutuhkan  oleh  BMT  dalam  menjalankan  aktifitas-aktifitas keuangan.
Konstruksi  secara  teori  adanya  pengawasan  yang  lemah  bisa  ditinjau  dari teori  keberlakuan  hukum.  Menurut  Lawrence  Friedman,  unsur-unsur  sistem hukum  itu  terdiri  dari  struktur  hukum  ( legal  structure ),  substansi  hukum  ( legal
14 David Hunger dan Thomas  Wheelen,(2003) Manajemen Strategis, Yogyakarta:  Penerbit Andi, Hal. 16.
e-ISSN : 2621-4105
substance )  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ). 15 Lawrence  Friedman.  Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen memberikan penjelasan yaitu: 16
1. Substansi hukum (substance rule of the law), di dalamnya melingkupi seluruh aturan  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis,  baik  yang  hukum material   maupun hukum formal.
2. Struktur  hukum (structure  of  the  law), melingkupi  Pranata  hukum,  Aparatur hukum  dan  sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan  pidana,  aplikasi  penegakan  hukum  dilakukan  oleh  penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya  hukum (legal  culture), merupakan penekanan  dari  sisi  budaya secara   umum,  kebiasaan-kebiasaan,  opini-opini,  cara  bertindak  dan  berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.
Struktur  hukum  sendiri  menempati  posisi  strategis  yang  meliputi  badan eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  serta  lembaga-lembaga  terkait,  seperti Kejaksaan,  Kepolisian,  Pengadilan,  Komisi  Judisial,  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  dan  lain-lain.    Struktur  Hukum  adalah  keseluruhan  institusi penegakan  hukum  beserta  aparatnya  yang  mencakup  kepolisian  dengan  para polisinya,  kejaksaan  dengan  para  jaksanya,  kantor  pengacara  dengan pengacaranya,  dan  pengadilan  dengan  hakimnya.  Substansi  Hukum  adalah keseluruhan  asas  hukum,  norma  hukum  dan  aturan  hukum  baik  yang  tertulis maupun yang tidak tertulis. Kultur hukum adalah kebiasaankebiasaan, opini-opini, cara  berpikir,  dan  cara  bertindak  baik  dari  penegak  hukum  maupun  dari  warga masyarakat. 17 Hal  ini  juga  ditegaskan  oleh  sudikno,  bahwa  komponen  struktur
15 Lawrence Friedman, “ American Law ”, (London: W.W. Norton & Company, 1984), hal. 6. 16 Lawrence  M.  Friedman; The  Legal  System;  A  Social  Scince  Prespective ,  Russel  Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 12 – 16.
17 Ahmad  Ali, Menguak  Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence),  Volume  1  Pemahaman  Awal,  Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 204
e-ISSN : 2621-4105
hukum dalam  sistem  hukum  Indonesia  dalam  lingkup  penegakan  hukum  diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 yang meliputi; mulai dari   Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).
Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh undang-undang, oleh karenanya  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  para  penegak hukum  harus  terlepas  dari  intervensi  lembaga  eksekutif  dan  pengaruh  eksternal lainnya.  Terdapat adagium  yang  menyatakan  meskipun  dunia ini  runtuh  hukum harus  ditegakkan.  Hukum  tidak  dapat  berjalan  atau  tegak  bila  tidak  ada  aparat penegak  hukum  yang  kredibel,  kompeten  dan    independen.  Seberapa  bagusnya suatu  peraturan  perundang-undangan  bila  tidak      didukung    dengan  aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Pengadilan dalam struktur  hukum  diantaranya  menjalankan  fungsi  penegakan  hukum.  Dalam menegakkan  hukum  ini  ada  tiga  hal  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 18

## E. PENUTUP
Kedudukan OJK diorientasikan dengan tujuan Meningkatkan dan memelihara kepercayaan  public  di  bidang  jasa  keuangan,  menegakkan  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  jasa  keuangan,  meningkatkan  pemahaman  public  mengenai bidang jasa keuangan; dan Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Jika sesuai dengan Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  jasa  keuangan  mulai  dari  terselenggara  secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, Serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan Mampu melindungi kepentingan konsumen  dan  masyarakat  menjadi  peranan  penting  bagaimana  subtansi kewenangan  atas  OJK  sebagai  pengawas  jasa  keuangan  bisa  diperankan  dengan baik. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah  sistem  keuangan  dan  seluruh  kegiatan  jasa  keuangan  yang  menjalankan
18 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum ,  Liberty: Yogyakarta, 1986, hal. 130.
e-ISSN : 2621-4105
fungsi  intermediasi  bagi  berbagai  kegiatan  produktif  di  dalam  perekonomian nasional. Pola dan mekanisme yang dilakukan otoritas jasa keuangan pada lembaga keuangan mikro sangat lemah karena Fungsi pengawasan sebatas koordinasi, dan berkenaan  dengan  kegiatan  usaha  yang  berdasarkan  prinsip  pun  demikian. Kewenangan  utama  yang  diberikan  kepada  Dinas  Koperasi  sebagai  bagian  dari Kementrian Koperasi dan UMK selama ini sudah cukup sibuk dengan mengurusi koperasi-koperasi yang tidak sehat secara modal dan keuangan, belum menyentuh koperasi yang tidak sehat secara kepatuhan syariah. Padahal setiap dinas koperasi telah  membentuk  pejabat  pengawas  yang  khusus  mengawasi  lembga  mikro terutama BMT. Hal ini yang menyebabkan mekanisme pengawasan pada koperasi BMT menjadi lemah, karena minimnya usaha dari dinas koperasi. kewenangan OJK melakukan pengawasan lebih esensial dibanding lembaga lain adalah bahwa OJK menjalankan perananya sesuai dengan ketentuan yang ada dan secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa  Keuangan  tidak  menjadi  bagian  dari  kekuasaan  Pemerintah.  Namun,  tidak menutup  kemungkinan  adanya  unsur-unsur  perwakilan  Pemerintah  karena  pada hakikatnya  Perubahan  regulasi  bahwa  OJK  dapat  menjalankan  peran  sebagai lembaga pengawas tentunya sangat penting untuk dilakukan. Selain itu harmonisasi peraturan  untuk  mengarahkan  OJK  sebagai  salah  satu  lembaga  independent pengawas Jasa keuangan sangat dibutuhkan agar dikemudian hari posisi OJK dapat menjadi kontribusi nyata pada pelaksanaan sistem keuangan pada BMT.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Achmad  Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Adrian  Sutedi,  Aspek  Hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan  (Jakarta:  Penebaran Swadaya Group, 2014)
e-ISSN : 2621-4105
Adrian  Sutedi,  Pasar  Modal  Syariah:  Sarana  Investasi  Keuangan  Berdasarkan Prinsip Syariah, Sinar Grafika, 2011
Ahmad  Fikri  Hadin,  2013,  Eksistensi  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta, Genta Press Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syari’ah, (Bandung: IKAPI, 2009) David Hunger dan Thomas Wheelen,(2003) Manajemen Strategis, Yogyakarta:
Penerbit Andi
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, cet-1 Mei 2005)
Johnny  Ibrahim,  2006,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Malang: Bayumedia Publishing
Kasmir,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  lainnya,  PT.Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2011
Komarudian, Enxiklopedia Manajemen, Bumi Aksara: Jakarta, 1994 Lawrence  Friedman,  “ American  Law ”,  (London:  W.W.  Norton  &  Company,
1984)
Lawrence M. Friedman; The Legal System; A Social Scince Prespective ,  Russel Sage Foundation, New York, 1975
Muhammad  Ridwan,  Manajemen  Baitul  Maal  Wat  Tamwil,  (Yogyakarta:  UII Press, 2004)
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (selanjutnya di singkat Marzuki I)
Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Jurnal  Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013
Ryan Filbert Wijaya, Negative Investment: Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia Investasi (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014)
Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum ,  Liberty: Yogyakarta, 1986 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, Cet.ke-3, 1990

## JURNAL
Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004 Mireza  Fitriadi,  2014,  Kedudukan  Hukum  Perusahaan  Modal  Ventura  Asing dalam  Melakukan  Pembiayaan  secara  Langsung  di  Indonesia,  Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
e-ISSN : 2621-4105
Novita Dewi Mashyitoh, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT),  Jurnal  E-Conomica, Volume V/Edisi 2/Oktober 2014
Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2012
Zulkarnain Sitompul, “Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan,” (Medan:disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  Mewujudkan  Perkonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014)

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang Perkoperasian
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas Jasa Keuangan

## INTERNET
http://www.ojk.go.id/siaran- pers-aturan-pelaksanaan- pungutan-ojk (diakses tanggal 8 Februari  2018  pukul  12.00 WIB)
https://id.wikipedia.org/wiki/B aitul_Maal_wa_Tamwil , diunduh  pada  12  November 2017