KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222

## PELAKSANAAN PRINSIP KEPESERTAAN BERSIFAT WAJIB PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KA. Azizi Noviansyah 1 dan Dimas Agung Ibrahim 2
1 Kepala UPT Perpustakaan Politeknik Akamigas Palembang E-mail: iantato25@gmail.com
2 Bidang Audit BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang E-mail: dimas.ibrahim@bpjsketenagakerjaan.go.id

## Abstract
The result of this research is the implementation of the  Mandatory Membership Principle On Labor Social Security System are through Evaluation of Membership, Membership Additions Growth  Analysis,  Analysis  of  Active  Participation,  support  from  the  Human  Resources  and through    BPJS  Ketenagakerjaan  Branch  Office  Palembang  Operations  and  Services programs.  The  limiting  factors  of  the  Implementation  are  :  the  existence  of  other  private insurance agencies; the lack of public and companies awareness; administrative sanctions on employers;  limited  informal  sector  workers  membership  growth;  and  the  differences  in  the calculation  of  the  value  of  contributions to  be  paid  by  the  company.  Supporting factors  are: efforts  of  the  government  to  rise  Law  No.  24  of  2011  concerning  the  Social  Security Administrator  Agency  (BPJS);  firmness  of  the  law  enforcers;  good  coordination  among agencies from central to local levels; socialization by cooperating with the mass media; service and the ease of access registration system through E-Channel.
Keywords : Mandatory Membership Principles; Employment

## Abstrak
Hasil  penelitian  ini  adalah  pelaksanaan  pada  prinsip  kepesertaan  bersifat  wajib  pada  Sistem Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  antara  lain  melalui  Evaluasi  Kepesertaan,  Analisa Pertumbuhan  Penambahan  Kepesertaan,  Analisa  Kepesertaan  Aktif,  dukungan  Sumber  Daya Manusa  dan  program-program  Operasional  dan  Pelayanan  BPJS  Ketenagakerjaan  Kacab Palembang. Faktor Penghambat Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah :  keberadaan lembaga asuransi swasta lain; lemahnya kesadaran masyarakat dan perusahaan; sanksi administratif kepada pemberi kerja; terbatasnya pertumbuhan kepesertaan pekerja sektor informal; dan perbedaan perhitungan nilai iuran yang harus dibayar perusahaan. Faktor-faktor pendukungnya adalah : upaya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS); ketegasan  penegak  hukum;  koordinasi  yang  baik  antar  lembaga  dari  tingkat  pusat  hingga daerah; sosialisasi dengan menggandeng kerjasama dengan media massa; sistem pelayanan dan kemudahan akses pendaftaran melalui E-Channel.
Kata Kunci : Prinsip Kepesertaan Wajib; Ketenagakerjaan

## I. PENDAHULUAN
Menurut  ketentuan  Pasal  17  UU Jamsostek, pengusaha dan pekerja wajib ikut  serta  dalam  program  jaminan  sosial tenaga  kerja.  Berdasarkan  ketentuan  ini,
pihak  yang  menjadi  peserta  ada  2  (dua) golongan,  yaitu  pengusaha  dan  pekerja. Yang  termasuk  golongan  pekerja  adalah setiap  orangyang  mampu  melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222
hubungan  kerja  guna  menghasilkan  jasa atau  barang  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat. 1
Pemerintah  selalu  berupaya  untuk memberikan  fasilitas  yang  terbaik  untuk seluruh  rakyatnya,  agar  seluruh  rakyat Indonesia dapat merasakan perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh  Negara  ini khususnya  rakyat  Indonesia.  Pemerintah kita  tidak  hanya  berhenti  dengan  satu peraturan  saja  dalam  mensejahterakan rakyatnya,  mereka  selalu  mencari  cara bagaimana agar seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dapat merasakan kesejahteraan  dan  ketenteraman  dalam bekerja  tidak  perlu  khawatir  apabila mengalami  keadaan-keadaan  yang  sulit dalam melindungi dirinya dan keluarganya  dari  risiko  yang  mungkin saja akan terjadi. Salah satu bukti bahwa pemerintah kita terus berupaya menciptakan peraturan yang lebih bermutu dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat  Indonesia  yaitu  pemerintah kita  melahirkan  Undang-Undang  Badan Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  (BPJS) dan  merupakan  transformasi  dari  empat Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) untuk  mempercepat  terselenggaranya sistem  jaminan  sosial  nasional  bagi
1 Muhammad  Abdulkadir, Hukum  Asuransi Indonesia ,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
2006, hlm. 223-224.
rakyat  Indonesia  sebagaimana  amanat dari  Pasal  5  ayat  (1)  dan  Pasal  52
Undang-Undang Nomor 40 Tahum 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasionalyang  selanjutnya  disebut  UU SJSN.  Dimana  dalam  undang-undang tersebut dibentuk 2 (dua) badan penyelenggara yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS  Ketenagakerjaan.  BPJS  Kesehatan menggantikan  PT.  Askes  dan  BPJS Ketenagakerjaan menggantikan PT. Jamsostek, setelah diberlakukannya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan  maka  PT.  Askes  dan PT.  Jamsostek  sudah  tidak  diberlakukan lagi. 2
Dalam  perjalanannya  yang  panjang, jaminan  sosial  telah  berlabuh  dengan utuh pada UU SJSN dan implementasinya dengan keluarnya Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  yang  selanjutnya  disebut  UU BPJS,  memberikan  kepastian  bahwa bangsa  Indonesia  telah  menetapkan pilihan  sistem  jaminan  sosial  yang benar-benar  menerapkan  prinsip-prinsip jaminan  sosial  yang  bersifat  universal dan telah banyak diterapkan di negaranegara maju dan negara
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hlm. IV.
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222
berkembang. Kehadiran BPJS Kesehatan dan  BPJS  Ketenagakerjaan,  yang  telah dinanti-nanti cukup lama dengan berbagai  dinamika  masyarakat  yang tinggi  dalam  proses  penerbitan  dan menjadi batu loncatan mencapai cita-cita kesejahteraan  ( welfare  state ).  Pasal  13 ayat 1 UU SJSN, serta Pasal 15 ayat 1 UU BPJS menyatakan bahwa “Pemberi kerja secara  bertahap  wajib  mendaftarkan dirinya  dan  pekerjanya  sebagai  peserta kepada  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial,  sesuai  dengan  program  jaminan sosial yang diikuti.
Agar  kepesertaan  bersifat  wajib dipatuhi  oleh  segenap  pengusaha  dan pekerja,  maka  salah  satunya  ditetapkan pada  Pasal  54  UU  BPJS, yaitu memberikan sanksi pidana yang tujuannya untuk mendidik yang bersangkutan dalam memenuhi kewajibannya.
Sanksi tersebut merupakan upaya terakhir,setelah
upaya-upaya lain dilakukan dalam rangka memegahkan  ketentuan-ketentuan  yang berlaku.
Tentunya penerapan prinsip kepesertaan  bersifat  wajib  ini  memiliki banyak manfaat baik bagi pengusaha dan pekerja.  Tetapi  pada  kenyataannya prinsip  ini  memiliki  kendala-kendala dalam berbagai aspek dan bagi
pengusaha dan pekerja, antara lain adalah dugaan  terhadap  monopoli  pemerintah dalam  penyelenggaraan   jasa  layanan jaminan  sosial  yang  berimbas  langsung bagi  penyedia  jasa  layanan  kesehatan lainnya  (perusahaan  asuransi  lainnya) 3 dan  sebagainya,  yang  tentunya  dalam pelaksanannya  dan  diperlukan  adanya solusi  terhadap  kendala  yang  timbul tersebut.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut : Pertama , bagaimana  penerapan prinsip  kepesertaan  bersiifat  wajib  pada sistem  jaminan  sosial  ketenagakerjaan. Kedua , faktor penghambat dan pendukung penerapan prinsip kepesertaan bersifat wajib.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan  perbandingan  ( comparative approach ),  pendekatan  kasus  ( case approach ), dan pendekatan kemasyarakatan ( social approach ).
Lokasi penelitian adalah BPJS Ketenagakerjaan  Kanwil  Sumbagsel, Jalan  Basuki  Rahmat  Nomor  1303  A-B Palembang, 30126 dan BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Palembang,
3 Kepesertaan  Wajib  :  BPJS  Bukan  Domain Swasta ,  http://  www.hukumonline.com,  diakses Tanggal 31 Januari 2019.
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222
Jalan  Jendral  Sudirman  Nomor  131 Palembang,  30126.  Jenis  dan  Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data primer, sekunder dan data tertier. Teknik pengumpulan  data  menggunakan  dua cara  pengumpulan  data,  yaitu    Studi Lapangan  ( field  research )  dan  Studi Kepustakaan  ( library  research ).  Data yang  diproses  akan  diolah  dan  diproses dengan cara melakukan pemeriksaan data ( editing ) penandaan data ( coding ) rekonstruksi hukum data ( reconstructing ) dan  sistematisasi  data  ( systematizing ).
Analisis  data  menggunakan  analisis kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif.

## II. PEMBAHASAN
A. Penerapan  Prinsip  Kepesertaan bersifat Wajib pada Sistem
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 1.  Filosofis  Pelaksanaan  Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Secara  rasional,  para  pelaku  bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi  risiko  yang  dihadapi.  Pada tingkat  kehidupan  keluarga  atau  rumah tangga,  asuransi  juga  dibutuhkan  untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan  dihadapi  apabila  ada  salah  satu anggota keluarga yang menghadapi risiko
cacat  atau  meninggal  dunia. 4 Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil  evaluasi  kebutuhan  manusia  yang sangat  hakiki  ialah  kebutuhan  akan  rasa aman dan terlindung, terhadap kemungkinan  menderita  kerugian.  Di zaman  sekarang  asuransi  memegang peranan  penting  dalam  memberikan kepastian proteksi bagi manusia. Asuransi  dapat  memberikan  proteksi terhadap kesehatan, pendidikan, hari tua, harta  benda  maupun  kematian  yang ditujukan kepada masyarakat luas. Asuransi  merupakan  buah  pikirian  dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya,  terutama  sekali  untuk kebutuhan-kebutuhannya  yang  hakiki sifatnya. 5
Definisi  asuransi  dapat  ditemukan pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang  Pasal  246  yang  menyatakan bahwa  Asuransi  atau  pertanggungan adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana seseorang  penanggung  mengikatkan  diri kepada  seseorang  tertanggung,  dengan menerima suatu premi untuk memberikan
4 Abdulkadir Muhammad, 2006, Hukum Asuransi  Indonesia ,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, hlm. 5.
5 Sri Rejeki Hartono, 2001, Hukum Asuransi dan Perusahaan  Asuransi ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, hlm. 30.
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222
penggantian  kepadanya  karena  suatu kerugian,  kerusakan,  atau  kehilangan keuntungan  yang  diharapkan,  yang mungkin  terjadi  karena  suatu  peristiwa tak tentu.
Selain  itu  secara  khusus  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) menyelenggarakan Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menurut Pasal 2
Undang-Undang  BPJS  berdasarkan  asas kemanusiaan yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Manfaat yaitu asas yang bersifat operasional yang menggambarkan pengelolaan  yang  efisien  dan  efektif, sedangkan  asas  yang  bersifat  idiil  yaitu keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Sebagai badan Hukum Publik pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
berdasarkan Undang-Undang  BPJS.  Fungsi,  tugas, wewenang,  hak  dan  kewajibannya  juga diatur  dalam  Undang-Undang  BPJS. Undang-Undang BPJS menentukan bahwa  BPJS  bertanggung  jawab  kepada Presiden. Hal ini berbeda dengan Direksi PT  (Persero)  yang  bertanggung  jawab kepada  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS).  Seperti  diketahui  bersama bahwa  “Jaminan  sosial  merupakan  hak setiap warga Negara yang dilindungi oleh Undang-Undang”.  Namun  kenyataannya
belum seluruh warga Negara mendapatkan  akses  Jaminan  Sosial
Nasional tersebut. Dalam
Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea kelima, dinyatakan bahwa keadilan sosial diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia  dan  Sistem  jaminan  sosial tercantum dalam Pasal 34 UUD
Amandemen keempat Tahun 2002. Berdasarkan landasan filosofis      di      atas      justru menyiratkan      bahwa  kedudukan Jaminan    Sosial  merupakan  keinginan seluruh    rakyat    Indonesia    khususnya masyarakat  pekerja, 6 bersifat urgent dan harus diperoleh serta diikutsertakan bagi setiap warga    Negara Indonesia    yang    dimana    pada dasarnya  Jaminan      Sosial      adalah dalam rangka menjamin
6 Keinginan  masyarakat  pekerja,  berkehidupan sesuai dengan konsep negara hukum kesejahteraan  Pancasila  menurut  UUD  1945, tentu  saja  mengandung  jiwa  dan  semangat Pancasila, yang oleh Hadjon disebutnya “jiwa dan isi  negara  hukum  Pancasila”,  yaitu  negara menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah, sedangkan  peradilan  merupakan  sarana  terakhir; menekankan  hak  asasi  manusia  yang  seimbang dengan kewajiban asasi manusia. Lihat: Muhammad Syaifuddin,
“ Nasionalisasi Perusahaan Modalasing
Ide Normatif
Pengaturan Hukumnya Dalam UU NO.25 Tahun 2007 Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Hukum  Kesejahteraan  Pancasila  Dalam  UUD 1945 ”,Jur-nal  Simbur  Cahaya,Vol.  XVII  No.47 Januari 2012, Palembang: FH UNSRI, hlm. 2835.
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222
perlindungan
sosial dan
kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Dengan  berubahnya  PT  Jamsostek menjadi  BPJS  Ketenagakerjaan  terdapat perbedaan terhadap jenis program jaminan  sosial  dimana  pada  masa Jamsostek berdasarkan Undang – Undang  Nomor  3  Tahun  1992  dikenal program  jaminan  sosial  yang  meliputi Jaminan  Kecelakaan  Kerja,  Jaminan Kematian,  Jaminan  Hari  Tua,  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sedangkan didalam  Undang-Undang  BPJS  program jaminan didalam Pasal 18  yang  meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja,  Jaminan  Hari  Tua,  Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Dengan  beroperasinya  penuh  BPJS Ketenagakerjaan  itu,  maka  per  1  Juli 2015  seluruh  pekerja  wajib  menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. 7
2. Evaluasi Penerapan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Evaluasi
penerapan prinsip kepesertaan bersifat wajib pada penyelenggaraan  sistem  jaminan  sosial meliputi  target  dan  realisasi  kepesertaan dalam program-program
BPJS 7 Presiden Jokowi : Setiap Pekerja Wajib Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan , http://setkab.go.id/,  diakses  Tqanggal  17  Juni 2019.
Ketenagakerjaan  pada  propinsi-propinsi di Sumbagsel Tahun 2016 yang meliputi penambahan  perusahaan,  penambahan TK  PU  (Tenaga  Kerja  Penerima  Upah, Penambahan  TK  BPU  (Tenaga  Kerja Bukan  Penerima  Upah),  Perusahaan Aktif,  dan  Tenaga  Kerja  Aktif.  Hal  ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan  perundang-undangan  ini  dapat diterapkan oleh subyek hukum  yang ada didalamnya.
3. Analisa Penambahan Kepesertaan Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan diarahkan untuk sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  dan kesejahteraan  masyarakat  pekerja.  Oleh karena itu peraturan tentang ketenagakerjaan  harus  dapat  menjamin kepastian  hukum,  nilai  keadilan,  asas kemanfaatan,  ketertiban,  perlindungan dan penegakan hokum. Analisa penambahan kepesertaan dalam program BPJS  Ketenagakerjaan  harus  dilakukan secara  mendalam,  sehingga  penerapan prinsip  kepesertaan  bersifat  wajib  dapat diterapkan. Analisa penambahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibagi  menjadi  penambahan  kepesertaan penerima upah dan penambahan kepesertaan bukan penerima upah.
4. Analisa Kepesertaan Aktif
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222
Secara  keseluruhan  kepesertaan  aktif peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  Kantor Wilayah  Sumbagsel  beserta  jajaran sampai  dengan  September  2016  telah tercapai  sebanyak  26.202  Perusahaan (95%)  dan  1.238.377  tenaga  kerja (108%).  Untuk  jumlah  perusahaan  aktif pada  bulan  ini  mengalami  penurunan sebesar  5%  dari  27.546  Perusahaan menjadi  26.202  Perusahaan  sedangkan untuk jumlah tenaga kerja aktif mengalami  kenaikan  sebesar  2%  dari 1.214.177 tenaga kerja menjadi 1.238.377 tenaga kerja.

## 5. Operasional dan Pelayanan
Semua  hal  yang  berhubungan dengan pencapaian  kinerja  unit  kerja  selalu didukung  oleh  Sistem  SDM  yang  baik. Kantor  Cabang  Palembang  khususnya memiliki  personil  sebanyak  39  orang karyawan. Operasional dan pelayanan di era  BPJS  Ketenagakerjaan  dilaksanakan melalui beberapa poin penting yaitu : 8
1) Anywhere , yaitu akses kepada pekerja dimanapun mereka berada;
2) Anyhow ,  yaitu  akses  kepada  pekerja dengan media apapun;
8 Materi Forum  Group  Discussion (FGD)  BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang 21 Juli 2016 di Hotel Aston Palembang.
3) Anytime ,  yaitu  akses  kepada  pekrja kapan pun;
4) Zero fraud , yaitu keunggulan operasional  dan  pelayanan  untuk memudahkan peserta menekan fraud . 9
Implementasi Easynese  Access atau kemudahan akses 10 antara lain dilaksanakan melalui beberapa kemudahan yaitu : 11
1) Kantor Pelayanan yang terdiri atas 11 Kantor Wilayah, 121 Kantor Cabang, 53  Kantor  Cabang  Pembantu,  serta 1102 outlet antara lain Bank Mandiri, Bank  BNI  46,  Bank  BNI,  Bank  BRI, Bank Bukopin, dan Bank BJB;
2) Adanya mobil keliling yang memudahkan  peserta  mendapatkan informasi serta  pelayanan  BPJS Ketenagakerjaan; 12
9 Fraud ialah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran  kepercayaan.  Tindakan  ini  tidak tergantung  pada  penerapan  ancaman  kekerasan atau  kekuatan  fisik.  Penipuan  yang  dilakukan oleh  individu,  dan  organisasi untuk  memperoleh uang,  kekayaan  atau  jasa;  untuk  menghindari pembayaran  atau  kerugian  jasa;  atau  untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi. Lihat : Tuanakotta,  Theodorus  M., Audit  Berbasis  ISA (International  Standards  on  Auditing) ,  Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 28.
10 Kemudahan  akses  atau  Aksesibilitas  adalah derajat  kemudahan  dicapai  oleh  orang,  terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Lihat : https://id.wikipedia.org/wiki/Aksesibilitas, diakses Tanggal 20 Juni 2019.
11 Materi FGD, Op.Cit.
12 Mobil keliling ini berfungsi membantu Kantor BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222
3) Mesin-mesin  kios  elektronik  yang memudahkan  peserta  mendapatkan informasi dan pelayanan secara online; 13 4) Layanan SMS dan Website yang dapat diakses di
www.
bpjsketenagakerjaan.go. id;
5) Pelayanan  BPJS  TK  Mobile  Google Store melalui Android;
6) Aliansi  dengan  Pemda  melalui Desk
Service di pemda Tingkat
Kabupaten/Kota, serta aliansi Industri Retail seperti Indomaret dan Alfamart.
1. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Prinsip Kepesertaan  Bersiifat  Wajib  Pada Sistem Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
a. Faktor-faktor Penghambat
perluasan  kepesertaan,  pengelolaan  kepesertaan dan  pelayanan  jaminan  kepada  peserta/calon peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mobil keliling ini berpindah-pindah  dari  suatu  tempat  ke  tempat lainnyasesuai kebutuhan atau ada permintaan dari pihak lain. Minimal 2 karyawan akan ditugaskan untuk  melaksanakan  aktifitas  di  setiap  unitnya.
Lihat  :  Romie  Erfianto,  2015, Dengan  IT Kemudahan  Akses  Bisa  Terwujud ,  Bridge (Jembatan  Menuju  Kesejahteraan  Pekerja),  Vol. 09 .
13 Peluncuran kios elektronik untuk menggaet peserta  pekerja  bukan  penerima  upah  atau  non formal. Kios elektronik ini menawarkan pendaftaraan  kepesertaan  secara  mandiri  khusus kepada  pekerja  bukan  penerima.  Untuk  dapat mendaftarkan  diri,  calon  peserta  harus  sudah memiliki  elektronik  kartu  tanda  penduduk  atau nomor  induk  kependudukan  dan  berusia  tidak lebih  dari  65  tahun.  Kios-kios  ini  disebar  ke seluruh kantong-kantong pekerja bukan penerima upah  seperti  penjaga  toko,  tukang  parkir, pedagang, dan lain sebagainya. Lihat : Ibid .
1) Tumpang Tindih Hukum

## Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015  tentang  penyelenggaraan  program jaminan  hari  tua  dan  Peraturan  Menteri Tenaga  Kerja  Nomor  19  Tahun  2015 tentang  tata  cara  dan  persyaratan pembayaran  manfaat  jaminan  hari  tua bertentangan    dengan  aturan  diatasnya. Misalnya  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan Sosial Nasional.
Pasal 33
Undang-Undang  tersebut  menyebutkan, program  JHT  bisa  dicairkan  dengan  tiga kondisi  yaitu  meninggal  dunia,  pensiun dan  cacat  total.  Namun  Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 memperbolehkan pekerja  yang  mengalami  pemutusan hubungan kerja mencairkan dana JHT.
Aturan lain yang bertentangan dengan aturan diatasnya yaitu Peraturan Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2015 tentang Program Kematian dan Kecelakan  Kerja  bagi  Aparatur  Sipil Negara.  Aturan  tersebut  menyatakan, program  kematian  dan  kecelakan  kerja bagi aparatur sipil negara diselenggarakan oleh PT. Taspen. Hal ini justru bertentangan dengan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222
tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2) Kesadaran  Hukum  Pemberi  Kerja dan Pekerja
Kendala paling besar yang menghambat perkembangan BPJS
Ketenagakerjaan  di  Kota  Palembang adalah  karena  masih  minimnya  jumlah kepesertaan.  Hal  itu  disebabkan  karena belum  adanya  kesadaran  masyarakat ataupun pihak pengusaha untuk mendaftarkan karyawanya menjadi anggota badan jaminan sosial tersebut.

## 3) Sanksi Bagi Pemberi Kerja
Hal yang menjadi kendala lain adalah adanya  sanksi  administratif  kepada pemberi kerja apabila tidak mendaftarkan pekerjanya  ke  BPJS  seperti  diatur  Pasal 17  ayat  (1)  dan  (2)  huruf  c  UU  BPJS. Permasalahan  berikutnya  adalah  bahwa penyelenggara  negara  tidak  dikenai sanksi administratif bila tidak mendaftarkan
BPJS bagi
pekerja/pegawainya. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai  kepada  Pemberi  Kerja  Selain Penyelenggara Negara pada Pasal 9 ayat (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif  Kepada  Pemberi  Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang,  Selain  Pemberi  Kerja,  Pekerja, dan  Penerima  Bantuan  Iuran  Dalam Penyelenggaraan
Jaminan
Sosial
(selanjutnya  disebut  PP  No.  86  Tahun 2013).
Sanksi  administratif  bagi  pemberi kerja  selain  penyelenggara  dalam  Pasal 17  UU  BPJS  ini  dinilai  diskriminatif. Sebab,  ada  pembedaan  antara  pemberi kerja bukan penyelenggara negara (swasta)  dan  pemberi  kerja  sebagai penyelenggara negara. Aturan ini mengasumsikan  penyelenggara  negara tidak pernah salah, sehingga diistimewakan perlakuannya.
Kekhawatirannya adalah    faktanya tidak demikian.    Dalam  Pasal  55  UU  BPJS, disebutkan  ancaman  pidana  selama  8 tahun  dan  denda  satu  miliar  rupiah  bagi pemberi  kerja  yang  menunggak  iuran. Ironinya,  bagi  pemberi  kerja  yang  tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan  dirinya  dan  pekerjanya hanya akan mendapatkan sanksi administratif  berupa  tak  mendapatkan layanan  publik  sesuai  dengan  pasal  17 UU BPJS dan PP No. 86 Tahun 2013. 14
14 KPK  Temukan  Kelemahan  Sistem  BPJS Ketenagakerjaan ,
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222

## 4) Penerapan Aturan Hukum Yang Belum Merata
Pertumbuhan kepesertaan pekerja sektor  informal  antara  lain  terkendala oleh  pembayaran  iuran  dan  tingkat kepatuhan  bulanan,  mengingat  pekerja sektor  informal  merupakan  para  pekerja di  skala  UMKM 15 dengan  penghasilan yang  terbatas.  Sosialisasi  serta  edukasi oleh Pemda untuk mendorong
perusahaan-perusahaan untuk
mendaftarkan pekerjanya dalam program
BPJS Ketenagakerjaan merupakan beberapa solusi penting mengatasi permasalahan ini.
5) Pemahaman  Aturan  Yang  Tidak

## Sama
http://www.pikiran-rakyat.com,  diakses  Tanggal 10 Juni 2019.
15 Berdasarkan  UU  No.  20 Tahun  2008 Tentang UMKM,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah didefinisikan sebagai perusahaan milik perseorangan  WNI  dengan  kekayaan  bersih maksimum  sepuluh  milyar rupiah  dan  penjualan tahunan  maksimum  lima  puluh  milyar  rupiah. Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  adalah pelaku  usaha  yang  dalam menjalankan usahanya memiliki  jumlah  penjualan  sebesar  <  Rp 1.000.000.000  per  tahun  dan  biasanya  jumlah yang  digunakan  pun  biasanya  relatif  sedikit. Adapun  berbagai  bidang  usaha  UMKM  adalah seperti  usaha  rumah  makan,  usaha  pembuatan makanan dan minuman ringan, kerajinan tangan, jasa  seperti  tukang  cukur,  usaha  jahit-menjahit dan  sebagainya.  Lihat  :  Tambunan, T.  H., 2002, Usaha  Kecil  dan  Menengah  di  Indonesia: Beberapa  Isu  Penting ,  Jakarta:  Salemba  Empat, hlm. 3.
Sinkronisasi data rekonsilisasi tahunan kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan  suatu  perusahaan  tidak menutup  kemungkinan  memiliki  total rincian  iuran  tahunan  yang  memiliki perbedaan antara data perusahaan dengan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan  selisih  pembayaran  yang cukup  besar  dan  beresiko  tidak  hanya terhadap  kegiatan  pokok  perusahaan dalam  melakukan  kegiatan  bisnis 16 tetapi  juga  mengenai  masalah  data rekonsiliasi pada tahun-tahun akhir yang tidak  juga  terselesaikan.  Asumsi  bahwa keterbatasan  pihak  perusahaan  yang berkompeten  dalam  menyelesaikannya, atau pihak BPJS Ketenagakerjaan, khususnya  bagian  data  yang  sulit  untuk melakukan komunikasi kerap terjadi. 17
b. Faktor-faktor Pendukung
16 Kegiatan pokok pengusaha adalah menjalankan  perusahaan,  artinya  bukan  saja mengurusi  pekerjanya,  tetapi  juga  melakukan kegiatan  bisnis.  Kegiatan  bisnis  artinya  secara terus menerus, terang-terangan untuk memperoleh  keuntungan.  Selain  itu  menurut Turisno, bisnis merupakan suatu usaha mempunyai tujuan-tujuan  yang  salah  satu  tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan  ( need  and  wants )  manusia.  Lihat  : Bambang  Eko  Turisno,  “ Etika  Bisnis  Dalam Hubungan  dengan  Transformasi  Global  Dan Hukum  Kontrak  Serta  Perbuatan  Melawan Hukum ”,  Jurnal  Masalah-Masalah  Hu-kum,Vol. 40  No.3  Juli  2011,  Semarang:  FH  UNDIP,  hlm. 291.
17 Aku    dan    BPJS    Ketenagakerjaan , http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id, diakses Tanggal 17 Juni 2019.
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222
Faktor-faktor  pendukung  penerapan prinsip  kepesertaan  bersiifat  wajibpada Sistem  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan antara lain :
1) Peran Serta Pemerintah
Peran serta pemerintah dalam mewujudkan  Sistem  Jaminan  Sosial
Nasional (SJSN) oleh BPJS Ketenagakerjaan sangat besar. Pemerintah harus mewujudkan Kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial melalui pengembangan jaminan sosial ketenagakerjaan  yang  telah  diwujudkan
melalui  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2011
tentang Badan
Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).
Bapak Achmad Hafiz menyatakan : 18
“Peran  pemerintah  yang  terpenting
adalah hadirnya Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaran Jaminan
Sosial
(BPJS).  Undang-Undang  inilah  yang mengatur BPJS Ketenagakerjaan
dengan  lima  program  unggulan. Yaitu, jaminan sosial ketenagakerjaan di bawah naungan
BPJS
Ketenagakerjaan.  Meliputi,   Jaminan
18 Wawancara  dengan  Achmad  Hafiz  selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Kanwil Sumbagsel, pada Tanggal 10 Mei 2019.
Kecelakaan  Kerja  (JKK),  Jaminan Hari  Tua  (JHT),  Jaminan  Kematian (JKm),  dan  Jaminan  Pensiun  (JP). Kebijakan  ini  merupakan  kewajiban negara  untuk  menjamin  terpenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak   bagi rakyatnya dan  merupakan amanat  Undang-Undang  Dasar  1945 yang wajib dilaksanakan.” 19

## 2) Ketegasan Penegak Hukum
Terkait  ketegasan  penegakan  hukum, BPJS  Ketenagakerjaan  Palembang  bakal mempidanakan pengusaha di wilayahnya yang  lalai  menyetorkan  iuran  dalam program-program jaminal sosial ketenagakerjaan.  Hal  tersebut  menjadi kewenangan baru dari BPJS Ketenagakeraan sejak tiga aturan diterbitkan pemerintah pusat sejak September 2015 20
19 Ditetapkan dalam UUD Negara RI 1945 Pasal 28H  ayat  (3)  bahwa :  “Setiap  orang  berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan  dirinya  secara  utuh  sebagai manusia yang bermanfaat.” Pada Pasal 34 ayat (2) berbunyi  “Negara  mengembangkan  sistem jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaaan.”.
20 Penerbitan tiga aturan baru yang dimaksud itu meliputi  PP  Nomor  44  Tahun  2015  Tentang Penyelenggaraan  Program  JKK  dan  Jaminan Kematian,  PP  Nomor  45  Tahun  2015  Tentang Pelaksanaan Jaminan Pensiun serta PP Nomor 60
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222
Maka  dari  itu  kebijakan-kebijakan tersebut  haruslah  terprogram    bersama komponen  struktur  hukum dalam  sistem hukum Indonesia dalam lingkup penegakan  hukum,  yang  diatur  dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan  dan  Badan  Pelaksana  Pidana (Lapas).  Kewenangan  lembaga  penegak hukum tersebut dijamin oleh undang-undang,  oleh  karenanya  dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya  dalam  menegakkan  kepatuhan terhadap peraturan-peraturan dalam BPJS  Ketenagakerjaan,  para  penegak hukum  harus  terlepas  dari  intervensi lembaga eksekutif dan pengaruh eksternal lainnya. 21
3) Koordinasi Yang Baik Antar
Lembaga dari Tingkat Pusat

## Hingga Daerah
Agar  program  jaminan  sosial  ini berjalan  optimal,  semua  pihak  harus saling  mendukung.  Mulai  dari  pemberi kerja,  penerima  upah,  dan  sinergi  antara pemerintah  pusat  hingga  pemerintah
Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan  Jaminan Hari Tua (JHT).
21 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Liberty : Yogyakarta,1986, hlm. 130.
daerah. 22 Pemerintah  baik  pusat  dan daerah  yaitu  Pemda  melalui  Kepala Daerah  khususnya, 23 melalui  BPJS Ketenagakerjaan bertanggungjawab dalam  menjalankan  amanah  kedaulatan rakyat. 24 Pengusaha  dan  pekerja  di Indonesia adalah rakyat yang berdaulat.
22 Perlu  Kesadaran  Perusahaan  dan  ketegasan Pemerintah ,  http://riaupos.co,  diakses  pada  23 Mei 2019, pkl. 13.00 WIB.
23 Kewajiban  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai berikut  :  memegang  teguh  dan  mengamalkan Pancasila, melaksanakan  UUD  NRI  Tahun  1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; melaksanakan kehidupan demokratis;  menaati  dan  menegakkan  seluruh peraturan  perundang-undangan;  menjaga  etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;  memajukan  dan  mengembangkan  daya saing daerah; melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; melaksanakan  dan  mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah; menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertial di daerah  dan  semua  perangkat  daerah;  dan menyampaikan rencana
strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat  Paripurna  DPRD.  Lihat  :  Muhammad Syarif  Nuh,  “ Hakikat  Pertanggungjawaban Pemerintah  Daerah  dalam  Penyelengaraan Pemerintahan ”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol.41No.1 Januari2012, Semarang : FH UNDIP, hlm. 52-53.
24 Dalam  Teori  Kedaulatan  Rakyat,  pemilik kekuasaan tertinggi yang dalam Negara Indonesia adalah  rakyat.  Lihat  :  Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme, Jakarta  : Konstitusi Press, 2005, hlm. 58.
Kedaulatan  rakyat  berarti,  rakyatlah  yang mempunyai  kekuasaan  yang  tertinggi,  rakyatlah yang  menentukan  corak  dan  cara  pemerintahan, dan rakyatlah  yang menentukan tujuan apa  yang hendak  dicapai.  Dalam  Pasal  1  ayat  (2) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222

## 4) Sosialisasi Program
Upaya  merangkul  media  massa  tidak hanya  terbatas  pada  mempromosikan pentingnya  perusahaan  dan  para  pekerja untuk tergabug dalam BPJS Ketenagakerjaan,  tetapi  juga  dalam rangka  penegakan  hukum.  Kewajiban pengusaha mendaftarkan para pekerjanya adalah  suatu  kewajiban  yang  telah ditentukan  oleh  undang-undang,  maka dari  itu  kelalaian  terhadap  hal  ini  akan menimbulkan  sanksi  bagi  perusahaan tersebut,  hal  inilah  yang  dinamakan penegakan  hukum.  Media  massa  harus secara rutin melakukan sosialisasi
sebagai upaya penegakan hukum. Apabila  suatu  isu  hukum  berada  pada berita  utama  dan  berhari-hari,  maka institusi  hukum  bersama  pihak  terkait lainnya  sperti  BPJS  Ketenagakerjaan, Pemda,  akan  bekerja  dengan  cepat. Namun  bila  isu  tersebut  surut  dari pemberitaan  di  media  massa,  maka surutlah penegakan hukum oleh berbagai institusi  hukum  dan  institusi  terkait lainnya. 25
Undang-Undang  Dasar”.  Lihat  :  Gusliana.  HB, Tinjauan  Yuridis  terhadap  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  102/PUU-VII/2009  dalam Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden Secara Langsung , Jakarta : Raja Grafindo, 2010, hlm. 12.
25 Zulkarnain  Ibrahim, Hak  Azasi  Manusia  di Bidang Perburuhan dan Hak Buruh untuk Hidup

## 5) Sistem  Pelayanan  dan  Kemudahan Akses
Sistem  pelayanan  dan  kemudahan akses  merupakan  unsur  penting  dalam pelayanan  publik. 26 Oleh  karena  itu sistem  pelayanan  dan  kemudahan  akses pendaftaran dan klaim di BPJS Ketenagakerjaan  Palembang  antara  lain didukung oleh Penerapan Sistem Pelayanan E-Channel 27 serta Daya Tanggap dan Komunikasi yang baik.

## B. Penutup
Kesimpulan
Sejahtera ,  SimburCahaya,  Majalah  Ilmiah  Vol. XV  No.43  Septemberr  2010,  Palembang  :  FH UNSRI, hlm. 2082-2084. Lihat pula :
Hikmahanto Juwana,
Arah Kebijakan
Pembangunan  Hukum  Di  Bidang  Perekonomian Dan  Investasi ,  Majalah  Hukum  Nasional,  Vol.1 2007, BPHN Depkumham R.I., hlm. 90-97.
26 Yanfei Zhou, “ A Convergence Analysis on the Efficiency  of  Public  Job  Placement  Services  in Japan ”,  Japan  Labor  Review,  Vol.  5  No.  1,
Winter 2008, Hitotsubashi: Hitotsubashi University.
27 Implementasi E-Channel pada  hakekatnya merupakan  upaya  yang  menunjang  dalam berjalannya  program  BPJS  Ketenagakerjaan. Tujuan  sistem E-Channel membantu  para pegawai  BPJS  khususnya custumer  service yang berada  di  cabang  Palembang.  Beban  kerja customer  service di  BPJS  Ketenagakerjaan menjadi berkurang, karena sistem baru E-Channel ,  merupakan  suatu  sistem  yang  cara kerjanya  tidak  harus  datang  ke  kantor    BPJS Ketenagakerjaan  langsung  yang  berada  di wilayah Palembang.
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  serta  analisis  yang  telah dilakukan, demikian dapat ditarik kesimpulan  yang  merupakan  jawaban atas  permasalahan  dalam  penelitian sebagai berikut :
1. Penerapan  Prinsip  Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem
Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan antara lain:
a. Pada  pelaksanaannya  didasari  oleh filosofi  kepastian  perlindungan  bagi manusia  untuk  kebutuhan-kebutuhan yang  hakiki  sifatnya  melalui  asuransi dan diimplementasikan melalui keberadaan  BPJS  Ketenagakerjaan khususnya  sebagai  Badan  Hukum Publik. Kepastian ini sekaligus mencerminkan  nilai  keadilan,  yang memberi
kemanfaatan bagi kelangsungan  hidup  tenaga  kerja  dan pemberi kerja dalam koridor perusahaan.
b. Evaluasi penerapan prinsip kepesertaan bersifat wajib yang meliputi  Penambahan  Perusahaan, Penambahan  TK  PU  (Tenaga  Kerja Penerima  Upah),  Penambahan  TK BPU  (Tenaga  Kerja  Bukan  Penerima Upah), Perusahaan  Aktif, dan Tenaga Kerja  Aktif  yang  belum  berjalan dengan  baik.  Hukum ketenagakerjaan
dalam  konstitusi  hukum  merupakan implementasi  dari  falsafah  dasar, yakni Pancasila dan teori dasar (UUD 1945). Nilai dasar tersebut mempunyai  aspek  kepastian  hukum, keadilan, kemanfaatan.
c. Operasional  dan  Pelayanan  BPJS Ketenagakerjaan  Kacab  Palembang didukung  oleh  sistem  Sumber  Daya Manusia  yang  baik  sebanyak  39 personil  dan  dilaksanakan  melalui poin-poin  penting  seperti  akses  pada pekerja  dimanapun  mereka  berada, dengan  media  apapun,  kapan  pun, serta  keunggulan  operasional  untuk menekan fraud .  Kemudahan  akses dilaksanakan melalui kemudahan-kemudahan seperti tersedianya  Kantor-kantor  Pelayanan, Mobil  Keliling, Kios-kios Elektronik, Layanan  SMS  dan  Website,  aliansi dengan Pemda melalui Desk Service di pemda Tingkat Kabupaten/Kota, serta aliansi Industri Retail seperti Indomaret dan Alfamart.
2. Faktor Penghambat
dan
Pendukung Penerapan Prinsip Kepesertaan  Bersiifat  Wajibpada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu : 1. Faktor-faktor Penghambat
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222
a. Tumpang tindih
aturan
ketenagakerjaan  dalam  penerapannya acap  kali  memicu  pro  kontra  dan silang sengketa di bidang ketenagakerjaan.
b. Adanya  sanksi  administratif  kepada pemberi kerja apabila tidak mendaftarkan  pekerjanya  ke  BPJS sesuai Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf c UU BPJS dirasakan cukup berat berat, di sisi lain penyelenggara negara tidak dikenai sanksi administratif tersebut;
c. Lemahnya  kesadaran  masyarakat  dan perusahaan  untuk  ikut  serta  menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan;
d. Terbatasnya pertumbuhan kepesertaan pekerja sektor informal yang disebabkan  keterbatasan  informasi atas  manfaat  jika  terdaftar  dalam kepesertaan,  serta  tingkat  kepatuhan pembayaran iuran bulanan, mengingat para  pekerja  informal  sebagian  besar bekerja  pada  sektor  perdagangan, ekonomi  kreatif,  jasa  transportasi, pertanian serta beberapa sektor lainnya dengan skala UMKM;
e. Penafsiran  aturan  yang  tidak  sama antara  badan  penyelenggara  dan perusahan menyebabkan tidak maksimal  berjalannya  aturan  yang berlaku,  yang  mengatur  hak  dan kewajiban  tenaga  kerja  dan  pekerja.
Misalnya, terjadinya perbedaan perhitungan  nilai  iuran  yang  harus dibayar perusahaan serta miskomunikasi antara perusahaan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Faktor-faktor Pendukung
a. Peran serta pemerintah dalam menerbitkan  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS),  untuk  menjamin  terpenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak   bagi rakyatnya dan  merupakan amanat  Undang-Undang  Dasar  1945 yang wajib dilaksanakan;
b. Ketegasan  penegak  hukum  bersama Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dalam melakukan  penegakan  hukum  bagi pengusaha  yang  tidak  mendaftarkan pekerjanya  dalam  program  BPJS Ketenagakerjaan dan yang lalai dalam melakukan  pembayaran  iuran-iuran dalam  BPJS  Ketenagakerjaan  bagi para pekerjanya;
c. Koordinasi  yang  baik  antar  lembaga dari  tingkat  pusat  hingga  daerah melalui upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial, pertukaran data dan  informasi,
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222
monitoring  dan  evaluasi  kerjasama, serta  peningkatan  koordinasi  dengan pembentukan tim kerjasama hubungan antar  lembaga  di  tiap  wilayah  dari tingkat pusat hingga daerah.
d. Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan dengan
menggandeng kerjasama dengan media  massa  yang  terdiri  dari  media cetak  seperti  Sumatra  Ekspress  dan Tribun Sumsel, juga media elektronik seperti  TVRI  Sumsel,  termasuk  juga pemasangan baleho-baleho di
lokasi-lokasi jalan protokoler mengenai pentingnya tergabung dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.
e. Sistem  pelayanan  dan  kemudahan akses  pendaftaran  dan  klaim  melalui sistem  pelayanan E-Channel untuk memudahkan  pendaftaran,  pengajuan klaim, dan pencarian informasi secara online oleh  para  peserta  BPJS Ketenagakerjaan; daya tanggap pelayanan  berupa  kesediaan  penyedia layanan  untuk  membantu  konsumen dan  memberikan  respon  permintaan konsumen dengan segera; serta komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pihak pelaksana agar pelayanan dan kemudahan akses dapat berjalan lancar.
Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  serta  analisis  yang  telah dilakukan,  demikian  dapat  diberikan saran atas permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :
1. Kepada pemerintah hendaknya mengusulkan revisi UU BPJS kepada DPR mengenai ketentuan sanksi pada pemberi kerja atau perusahaan terhadap kewajiban mendaftar program  jaminan  sosial  tenaga  kerja dan  sanksi  terkait  kewajiban  pemberi kerja atau perusahaan dalam membayar iuran. Sanksi pidana sebaiknya juga dikenakan bagi pemberi  kerja  atau  perusahaan  yang tidak mendaftarkan diri dan pekerjanya  pada  program  jaminan sosial tenaga kerja.
2. Kepada  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota Palembang disarankan untuk :
a. meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat  secara  lengkap  terutama mengajak peserta yang telah memanfaatkan program BPJS
Ketenagakerjaan  sebagai role  model sehingga dapat meningkatkan pengetahuan  masyarakat terkait  BPJS Ketenagakerjaan dan diharapkan nantinya akan memudahkan peningkatan cakupan kepesertaan;
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222
b. Para  petugas  diharapkan  memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  para peserta. Adanya pemberian pelayanan yang  lebih  baik,  akan  meningkatkan cakupan kepesertaan dan memberikan kepuasan terhadap pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan;
c. Menignkatkan kerjasama dalam bentuk Tim Pengawas bersama Dinas Ketenagakerjaan  Kabupaten/Kota dan Provinsi, Kepolisian, Perbankan, serta instansi  bidang  perizinan  agar  dapat membantu dalam meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan  serta  mengawasi
perusahaan-perusahaan  yang  tidak mendaftarkan pekerjanya;
d. BPJS  Ketenagakerjaan  harus  lebih aktif mendekatkan diri kepada masyarakat pekerja khususnya pekerja informal,  karena  jika  dilihat  dari prinsip  kepesertaan  bersifat  wajib, maka menjadi tanggung jawab bersama untuk meningkatkan jangkauan kepesertaaan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dapat terwujud salah satunya dengan membuat  wadah  kelompok-kelompk yang  mengakomodir  dan  mengelola kepesertaan  masyarakat  pekerja  di sektor informal.
e. Peran petugas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan saat ini dirasa belum maksimal, hal ini karenakan masih ada kerancuan antara peran petugas pemeriksa  di  BPJS  Ketenagakerjaan dengan  pegawai  PPNS  Disnaker, berkembang isu dengan adanya petugas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan menghapuskan peran Pegawai  Pengawas  Disnaker.  Hal inilah  yang  menyebabkan  banyak terjadi ketidakpatuhan terhadap aturan tentang  ketenagakerjaan  khususnya terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
3. Kepada  masyarakat  disarankan  untuk mencermati  informasi  yang  diperoleh saat  sosialisasi  dari  lembaga  terkait maupun dari berbagai media, sehingga masyarakat dapat menentukan keputusan  yang  benar  untuk  menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk segera menjadi peserta karena Undang-Undang  BPJS  mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222
Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia ,
Bandung  :  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
2003.
Abdulkadir  Muhammad,  2006, Hukum Asuransi  Indonesia ,  Bandung  :  PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
Adrian  Sutedi, Hukum  Perburuhan ,
Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
Agusmidah, Dinamika dan Kajian Teori Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,
Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Basrowi dan Suwandi, Penelitian Kualitatif , Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2008.
Ghazmahadi, Era  Baru  Jaminan  Sosial
Nasional : Menciptakan Rasa Aman dalam  Bekerja  dan  Usia  Tua ,
Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan,
2012. Husni Lalu, Pengantar Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif ,  cet  III, Malang: Bayumedia Publishing,
2005.
Mochtar  Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu  Hukum,  Suatu  Pengenalan
Perrtama
Ruang Lingkup
Berlakunya Ilmu Hukum , Bandung  :
Alumni, 2000.
Ratminto, Manajemen Pelayanan , Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
Rusli Hardijan, Hukum Ketenagakerjaan , Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Sentosa
Sembiring,
Himpunan Undang-Undang  Lengkap  Tentang Asuransi  Jaminan  Sosial ,  Bandung:
Nuansa Aulia, 2006.
Tim Peneliti PSIK,
Negara
Kesejahteraan dan Globalisasi, Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman , Jakarta: Univ. Paramadina, 2008.
Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di  Indonesia ,  Jakarta:  Rineka  Cipta,
2010.
Zainal  Asikin, Dasar-dasar  Hukum Perburuhan ,  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada, 1993.

## B. Jurnal dan Sumber Lain
Muhammad  Syaifuddin,  “ Nasionalisasi Perusahaan Modalasing Ide
Normatif  Pengaturan  Hukumnya
Dalam  UU  NO.25  Tahun  2007  Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan
Pancasila  Dalam  UUD  1945 ”, Jurnal  Simbur  Cahaya,Vol.  XVII
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222

## No.47 Januari 2012, Palembang: FH
UNSRI.
Sri Mulyani, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Colateral (Agunan)
untuk Mendapatkan  Kredit  Perbankan  di Indonesia , Jurnal Dinamika Hukum,
Vol.  12  No.  3  2012,  Purwokerto:
Fakultas Hukum Unsoed. Zen Zanibar, Perizinan dan Ketenagakerjaan (Fenomena Otonomi  Daerah  Merespons  Pasar Global), Jurnal Simbur
Cahaya,Vol.XVIINo. 4, 8 Mei 2012,
Palembang: FH UNSRI.
Zulkarnain  Ibrahim, Pengaturan  dan
Penegakan Hukum Pengupahan dalam Sistem Hukum
Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum Ius
Quia  Iustum,  2015,  22  (4).  pp.
652-673. ISSN 0854-8498.
Zulkarnain  Ibrahim, Hak  Azasi  Manusia di  Bidang  Perburuhan  dan  Hak Buruh untuk Hidup Sejahtera ,
Simbur Cahaya, Majalah Ilmiah Vol. XV No.43 September 2010,
Palembang: FH UNSRI.
Zulkarnain  Ibrahim, Pengaturan  Hukum Pengupahan Dalam Upaya Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial Yang Berkeadilan Substantif ,
Disertasi pada Program Studi Doktor
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  Sriwijaya  Palembang 2014.
Visi  dan  Misi  BPJS  Ketenagakerjaan, http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id Presiden  Jokowi  :  Setiap  Pekerja  Kini
Wajib Jadi Peserta
BPJS
Ketenagakerjaan, http://setkab.go.id.
Kepesertaan Wajib BPJS Bukan Domain Swasta,
http://www.hukumonline.com.
Zulkarnain    Ibrahim, Buruh  Kontrak  : Dilema    di    Negara    Kesejahteraan Studi    terhadap    PKWTT  dan Outsourching , http://www.fh.unsri.ac.id. Zulkarnain  Ibrahim, Eksistensi  Hukum Pengupahan Yang Layak Berdasarkan
Keadilan
Substantif , http:// dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Undang-Undang    RI  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang  RI  Nomor  40  Tahun
2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
KA Azizi Noviansyah dan Dimas Agung Ibrahim, Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Halaman 203-222
Undang-Undang    RI    Nomor  20  Tahun
2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah (UMKM).
Undang-Undang  RI  Nomor  24  Tahun
2011  Tentang  Badan  Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS).
Undang-Undang    RI    Nomor  40  Tahun
2014 Tentang Usaha Perasuransian. Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  86 Tahun  2013  Tentang  Tata  Cara
Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara  dan  Setiap  Orang,
Selain  Pemberi  Kerja,  Pekerja,  dan Penerima  Bantuan  Iuran  Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Keputusan  Menteri  Pekerja  RI  No.
KEP-150/MEN/2000 Tentang
Penyelesaian  Pemutusan  Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon Uang  Penghargaan  Masa  Kerja  dan Ganti Rugi di Perusahaan.