Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM PERSPEKTIF ASAS SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO
Fathurrahman Akmal 1 , Tri Suhendra Arbani 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email Koresponden: fr619130@gmail.com

## Abstract
This study examines the substance of the KEMENKUMHAM Decree Number M. HH-19.Pk.01.04.04 of 2020 in the handling of Covid-19, as well as the relevance of assimilation and integration with the principle of "Salus Populi Suprema Lex Esto". Literature research with a conceptual approach is used to analyze legislation and Related Literature. The results showed that the Prevention of the spread of the virus in prisons and detention centers is difficult to implement due to over-capacity conditions. Government efforts are needed to reduce the number of prisoners to maintain their health under the Correctional law. Restrictions on access in and out of Prisons and detention centers are important, while reducing the number of inmates is counterproductive. Prison clusters are evidence of the importance of attention to alarming prison conditions.
Keywords: Assimilation; Covid-19; Salus Populi Seprema Lex Esto; The Release of Convicts.

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  substansi  SK  Kemenkumham  Nomor  M.HH-19.Pk.01.04.04  Tahun  2020  dalam penanggulangan Covid-19, serta relevansi asimilasi dan integrasi dengan asas "Salus Populi Suprema Lex Esto". Penelitian  pustaka  dengan  pendekatan  konseptual  digunakan  untuk  menganalisis  perundang-undangan  dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan penyebaran virus di dalam lapas dan rutan sulit  dilaksanakan  karena  kondisi  over  kapasitas.  Diperlukan  upaya  pemerintah  dalam  mengurangi  jumlah narapidana untuk menjaga kesehatan mereka berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan. Pembatasan akses keluar masuk di lapas dan rutan menjadi penting, sedangkan pengurangan jumlah narapidana kontraproduktif. Klaster lapas menjadi bukti pentingnya perhatian terhadap kondisi lapas yang mengkhawatirkan.
Kata Kunci: Pembebasan Narapidana, Asimilasi dan Integrasi, Salus Populi Seprema Lex Esto, Covid-19
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Covid-19  melanda  hampir  seluruh  penjuru  dunia  sejak  ditemukannya  pertama  kali  di  China sekitar bulan Desember tahun 2019 1 . Badan Kesehatan Dunia WHO ( World Health Organitation ) telah menyatakan bahwa Covid-19 ( Coronavirus Deseases 2019 ) pandemi ini telah menjangkiti ribuan orang. Dampak yang kita rasakan dari wabah ini sangat kompleks dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak adanya kesiapan untuk menghadapi wabah penyakit ini membuat hampir seluruh negara di dunia terkesan gagap dalam membentengi diri melawan virus yang telah mewabah ini, dan hampir semua  negara  nyaris  gagal  mengatasinya  meski  berbagai  cara  telah  ditempuh  namun  belum mendapatkan solusi permanen yang bisa mengatasi wabah penyakit ini sampai vaksinnya benar-benar ditemukan.
Kesulitan yang dihadapi salah satunya karena  intentisitas penularan dan penyebaran virus ini sangat tinggi, selain itu juga disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyebaran dan penularan dari virus ini. 2 Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi virus ini. Namun tak bisa dipungkiri bahwa upaya tersebut tidak semuanya bisa diterima masyarakat secara umum sebab wabah  penyakit  ini  terbilang  baru  dan  masyarakat  perlu  adaptasi  dalam  segala  hal  sepanjang menghadapi virus Covid-19 sehingga pencegahannya pun perlu dilakukan edukasi secara maksimal.
Di  Indonesia  sendiri,  pemerintah  telah  menetapkan  status  darurat  bencana  sejak  tanggal  29 Februari  2020  hingga  29  Mei  2020  terkait  wabah  penyakit  ini. 3 Melihat  kondisi  wabah  penyakit  ini menyebar dengan sangat cepat mendorong pemerintah untuk bekerja keras dalam mengambil kebijakan penanganan  virus  Covid-19  dengan  cepat  dan  tanggap.  Langkah  awal  pemerintah  sebagai  upaya preventif yang dilakukan adalah dengan pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain meliputi bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat. 4 Hal ini tentu mengantisipasi sejak awal agar dapat  menghambat  virus  Covid-19  untuk masuk  dan menyebar  di  Indonesia.  Namun  pada  tanggal  2 Maret  2020  kasus  pertama Covid-19 diumumkan  secara  resmi  oleh  Presiden  Joko  Widodo  melalui jumpa pers di Istana Negara. Setelah 11 hari sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19 di Indonesia, penularan virus terjadi sangat cepat dengan jumlah kasus positif mencapai 69 orang, 4 orang diantaranya meninggal dan 5 kasus sembuh. 5 Pada tanggal 27 Maret 2020 jumlah kasus positif covid-19 mencapai
1 Yasmin Puti. (2020, 6 April). Asal Usul Virus Corona Berasal, Dari Mana Sebenarnya?. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal-usul-virus-corona-berasal-dari-mana-sebenarnya.
2 M.  Alkaf,  “Agama,  Sains  dan  Covid-19:  Mendialogkan  Nalar  Agama  dan  Sains  Modern”, Maarif Institut 15 no. 1 (2020): h. 1. 3 Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana, Keputusan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  Nomor  13.A  Tahun  2020  tentang  Perpanjangan  Status  Keadaan  Tertentu  Darurat  Bencana  Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
4 Gitiarko Vincentius (2020, Juni 22). Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19. Kompas.com.  https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah- indonesia-menangani-pandemi-covid-19.
5 Aida,  N,  R.  (2020,  Maret  19).  Update  Virus  Corona  di  Dunia:  214.894  Orang  Terinveksi,  83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia. Kompas.com.
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/081633265/update-virus-corona-di-dunia-214894-orang- terinfeksi-83313-sembuh-8732.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
1.406 orang. 6 Demi kepentingan umum yang dalam hal ini berarti kebutuhan orang banyak 7 , dengan berbagai  alasan  dan  pertimbangan  pemerintah  menetapkan  peraturan  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dijelaskan  bahwa  PSBB  bertujuan  untuk  mencegah  meluasnya  penyebaran  penyakit  Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  yang  sedang  terjadi  antar  orang  di  suatu  wilayah  tertentu. 8 Olehnya  itu penerapan  PSBB  ini  merupakan  upaya  untuk  meminimalisir  transmisi  virus  yang  sangat  rentan menyebar  melalui  kontak  fisik  secara  langsung  antar  satu  sama  lain  sehingga  dengan  diterapkannya PSBB  akan  membatasi  mobilitas  masyarakat  mencegah  terjadinya  kerumunan  agar  dapat mempersempit  ruang  dan  memperkecil  media  penularan  virus  dengan  harapan  dapat  memutus  mata rantai  penularan  virus  di  Indonesia.  Dengan  adanya  isu  PSBB  ini,  terjadi  peristiwa panic  buying ditengah  masyarakat.  Hal  ini  menyebabkan  kelangkaan  barang  dipasaran,  dan  melonjaknya  harga barang  tertentu. 9 Padahal  setiap  orang  memiliki  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan  barang  dengan harga yang semestinya. 10
Sehari sebelum ditetapkannya aturan PSBB, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  menandatangani  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun  2020  Tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid- 19.  Aturan  ini  dianggap  sebagai  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mencegah  terjadinya  penularan Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa Lapas dan Rutan dikhawatirkan menjadi tempat penyebaran virus Covid-19 maka perlu adanya strategi pencegahan penyebaran virus di dalam Lapas dan Rutan yang berpotensi menjadi tempat penularan virus melihat jumlah penghuni di dalam  Lapas  maupun  Rutan  saat  ini  melebihi  kapasitas  yang  dimilikinya  sehingga  penyebaran  virus lebih mengancam ribuan orang apabila salah seorang terjangkit Covid-19. Adapun jumlah narapidana dan tahanan secara keseluruhan di Indonesia berjumlah 232.544 dengan kapasitas 132.335 menjadikan keadaan  UPT  Pemasyarakatan  di  Indonesia  memiliki  tingkat  over  kapasitas  sebesar  76%. 11 Dengan demikian,  pemerintah  memberikan  pembebasan  narapidana  dan  anak  melalui  program  asimilasi  dan integrasi secara massal yang berlaku dari sejak tanggal 31 Maret 2020. Diketahui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  (Ditjenpas)  Kementerian  Hukum  dan  HAM  telah  membebaskan  sebanyak  64.871
6 Nugraha Bayu, (2020, 27 Maret), Update Virus Corona-19 1.406 Positif, 87 Meninggal Dan 46 Sembuh. VIVAnews. https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/update-corona-27-maret-2020-1046-positif-87- meninggal-dan-46-sembuh/ar-BB11MENK.
7 Ashar Sinilele, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Tanah bagi Pembangunanan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar”, Jurnal Al-Qadau 4 No 1 (2017), hal 8 8 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, pasal 59 Poin 2.
9 Marilang, “Pembuktian Perjanjian dalam Praktek Monopoli”, Jurisprudentie , 6 No.1 (2019), hal 112.
10 Siti Nurjannah, “Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah terhadap Perlindungan Konsumen”, Jurnal Al-Daulah 1 No.2 (2013), hal 4.
11 Ramadhan,  Ikhsan  Lintang,  “Strategi  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19  Di  Lembaga Pemasyarakatan”, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7 No. 3 (2020): hal. 520.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi per tanggal 7 November 2020 12 . Angka ini dianggap telah melampaui target yang sebelumnya hanya 30 ribu orang bahkan diklaim angka ini akan terus bertambah.
Kebijakan  dari  pemerintah  ini  menuai  sorotan  dan  berpolemik  di  masyarakat.  Pasalnya kebijakan itu dianggap sebagian kalangan bisa menimbulkan persoalan baru yakni meningkatnya angka kriminalitas. 13 Dengan adanya pembebasan narapidana dan anak itu tak ada jaminan bahwa mereka tak akan  mengulangi  tindak  kejahatan  pasca  dibebaskan.  Terlebih  dampak  yang  sangat  signifikan  kita rasakan terjadi dalam sektor perekonomian. Banyak perusahaan yang bangkrut sehingga mau tidak mau mereka  melakukan  PHK  (Pemutusan  Hak  Kerja)  sehingga  banyak  orang yang kehilangan  pekerjaan dan sebagian besar perusahaan tempat mereka bekerja belum mempersiapkan cadangan dana PHK 14 . Sedangkan  kebutuhan  masyarakat  akan  dana  semakin  meningkat 15 .  Hal  ini  menjadi  kekhawatiran masyarakat dalam kondisi perekonomian sedang tidak stabil karena situasi pandemi sangat rentan untuk terjadi kejahatan di tengah masyarakat.
Namun untuk mencegah narapidana yang telah dibebaskan kembali berbuat kejahatan, Balai Pemasyarakatan  (Bapas)  dan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  (Ditjenpas)  telah  melakukan pengawasan dan pemantauan kepada para napi guna memberi rasa aman kepada masyarakat. Dan sesuai dengan instruksi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, narapidana yang telah dibebaskan namun kembali  melakukan  tindak  kejahatan  diancam  akan  diberi  sanksi  yang  lebih  berat. 16 Ia  menyebut Kementerian  Hukum  dan  HAM  (Kemenkumham)  akan  mencabut  langsung  asimilasi  dan  integrasi terhadap  narapidana  yang  kembali  berbuat  kejahatan  setelah  dibebaskan.  Diketahui  pada  bulan  Juni 2020, Kemenkumham telah mencabut asimilasi dan integrasi napi sebanyak 222 orang karena berulah kembali setelah dibebaskan. 17
Melihat polemik yang terjadi di masyarakat terkait pembebasan narapidana, hal lain yang perlu diperhatikan  adalah  apakah  kebijakan  pemerintah  itu  sudah  tepat  dan  sudah  sesuai  dengan peruntukannya  yang  dianggap  sebagai  upaya  pencegahan  penyebaran Covid-19 yang  justru  hal  itu mendatangkan  masalah  baru  dengan  adanya  potensi  narapidana  kembali  berbuat  kejahatan  setelah dibebaskan  melalui  program  asimilasi  dan  integrasi.  Permasalahan  lain  juga  timbul  yakni  apakah pemberian asimilasi dan integrasi terhadap puluhan ribu narapidana dan anak itu sudah sesuai dengan asas  keadilan  yang  sifatnya  tidak  diskriminatif  terhadap  narapidana  yang  lain  meski  mekanisme
12 M Lutfan D, (2020, November 27). Lampaui Target, Napi Yang Bebas Melalui Asimilasi Corona Kini Capai  64  Ribu.  Kumparan. https://kumparan.com/kumparannews/lampaui-target-napi-yang-bebas-melalui- asimilasi-corona-kini-capai-64-ribu-1uXc2CJPX0g/full.
13 Harits Tryan Akhmad, (2020, April 12). Polemik Pembebasan Napi Di Tengah Pandemic Covid-19. Okezone. https://nasional.okezone.com/read/2020/04/12/337/2197945/polemik-pembebasan-napi-di-tengah- pandemi-covid-19.
14 Ashar  Sinilele,  “Penyelesaian  Konflik  antara  Pihak  Perusahaan  dengan  Tenaga  Kerja  di  Kota Makassar”, Jurnal Al-Daulah 7 No.1 (2018), hal.84.
15 Siti Nurjannah, “Regulasi Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Jasa Perbankan Syariah”, Jurnal Widya Pranata Hukum 2 No.1 (2020), hal. 74.
16 Bagong  Suyanto,  (2020,  Mei  4).  Napi  Bebas  Bersyarat  Kembali  Berulah.  Berita  Satu. https://www.beritasatu.com/bagong-suyanto/opini/6749/napi-bebas-bersyarat-kembali- berulah#:~:text=Sesuai%20instruksi%20Menteri%20Hukum%20dan,straft%20cell%20(sel%20pengasingan).
17 Bagong  Suyanto,  (2020,  Mei  4).  Napi  Bebas  Bersyarat  Kembali  Berulah.  Berita  Satu. https://www.beritasatu.com/bagong-suyanto/opini/6749/napi-bebas-bersyarat-kembali- berulah#:~:text=Sesuai%20instruksi%20Menteri%20Hukum%20dan,straft%20cell%20(sel%20pengasingan).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
pembebasannya telah diatur dengan rincian persyaratan yang harus dipenuhi. Disini kita melihat bahwa tidak semua narapidana bisa mendapatkan asimilasi dan hak integrasi, mereka yang dibebaskan melalui program  asimilasi  dan  integrasi  harus  memenuhi  syarat  tertentu  dan  atas  dasar  usulan  petugas pemasyarakatan  yang  semuanya  diatur  melalui  produk  hukum  yang  dikeluarkan  pemerintah  terkait pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi.
Sejatinya  hukum  diciptakan  untuk  menegakkan  keadilan,  hukum  harus  dapat  dikonsepsikan atas  dasar  keadilan 18 selaras  dengan  teori  etis  yang  diperkenalkan  oleh  filsuf  Aristoteles,  teori  ini menganggap bahwa tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mewujudkan keadilan. 19 Jika berbicara mengenai tujuan hukum tersebut, maka produk hukum yang telah dikeluarkan pemerintah dalam hal pembebasan narapidana tersebut apakah telah sesuai dengan tujuan hukum yakni terciptanya keadilan bagi seluruh narapidana?.
Selain  keadilan,  hukum  juga  diciptakan  untuk  memberikan  nilai  manfaat.  Hukum  harus dirasakan manfaatnya oleh semua orang 20 . Tujuan hukum ini berdasarkan fungsi dari hukum itu sendiri sebagai  perlindungan  kepentingan  masyarakat  dan  memiliki  sasaran  yang  hendak  dicapai. 21 Hukum merupakan salah satu alat yang digunakan manusia untuk mencapai kepentingannya, bersamaan dengan itu hukum pula berfungsi untuk melindungi kepentingan tersebut. Kepentingan yang dimaksud adalah manusia  senantiasa  ingin  memperoleh  kebahagiaan  dan  kemanfaatan,  teori  ini  disebut  sebagai  teori utilitas. Untuk tercapainya tujuan kemanfaatan, maka sangat diperlukan peran aktif dari para penegak hukum.  Masyarakat  menyandarkan  harapan  pada  pelaksanaan  hukum  yang  bertujuan  pada kemanfaatan.
Peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  melalui  SK  Menteri  Hukum  dan  HAM  apakah telah  mendatangkan  manfaat  terhadap  narapidana  dan  masyarakat  secara  umum? Sebagaimana  yang telah  disebutkan  diatas  bahwa  selain  keadilan  hukum  perlu  mempertimbangkan  aspek  manfaat  yang diterima  oleh  masyarakat,  sehingga  untuk  mengelaborasi  hal  tersebut  maka  penulis  melakukan penelitian  terkait  persoalan  tersebut  dan  menjabarkannya  ke  dalam  sebuah  skripsi  yang  berjudul “Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Perspektif Asas Salus Populi Suprema Lex Esto (Analisis SK Menkumham Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020).

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka  ( library research )  yang  berdasarkan  pada  penelitian  normatif.  Penelitian  Pustaka  ( library  research )  yaitu penelitian  dilaksanakan  dengan  mengumpulkan  landasan  teoritis  dengan  mempelajari  buku,  karya ilmiah,  hasil  penelitian  terdahulu,  jurnal  terkait,  serta  sumber-sumber  yang  terkait  dengan  penelitian yang  diteliti 22 .  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pendekatan  Konseptual
18 Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum  Progresif”, Jurnal  Konstitusi 14 No. 3 (2017), hal.317.
19 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum di Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2014), h.23.
20 Hamsir,  “Fenomena  Pemahaman  dan  Penerapan  hakikat  Makna  Kata  Kejahatan  dan  Pelanggaran dalam Perkembangan Hukum”, Jurnal Al-Risalah 19 No.2 (2019), hal 176.
21 Said Sampora dkk, Pengantar Ilmu Hukum (Yogyakarta: Total Media, 2001) h. 40.
22 Hamsir, “Aspek-Aspek Tindak Pidana dalam Perbankan Syariah dan Konvensional”, El-Iqtishady 2 No 2 (2020). Hal 82.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
( Conceptual  Approach ). Conceptual  Approach dilakukan  sebagai  upaya  menganalisa  penyelesaian permasalahan dalam peneletian hukum berdasarkan konsep hukum yang melatarbelakanginya. 23 ..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pencegahan  Covid-19  di  dalam  Lapas  dan  Rutan  Berdasarkan  SK  Menkumham  Nomor  M.Hh- 19.Pk.01.04.04 Tahun 2020
Dalam  rentan  waktu  dari  tahun  2016  hingga  24  April  2020  kondisi  lapas  dan  rutan  di Indonesia dikategorikan extreme overkapasitas ( Occupancy rate di atas 150%) yang dideskripsikan melalui Occupancy  Rate (jumlah  tahanan  dan  narapidana  perkapasitas  resmi  negara). 24 Bahkan Occupancy  Rate 23  negara  di  benua  Asia  pada  tahun  2014-2017  menunjukkan  bahwa  Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara yang mengalami Extreme Overcrowding bersama-sama dengan negara  Bangladesh,  Afghanistan,  Kamboja,  Nepal,  Iran,  Filipina  dan  Pakistan.  Sehingga  hal  itu cukup kuat sebagai alasan narapidana di bebaskan agar mencegah dan mengurangi penularan virus di dalam lapas dan rutan. Saat ini persentase Overcrowding berada pada angka 76% dari kapasitas yang ada. Jika kita lihat pada Website resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kapasitas hunian lapas dan rutan adalah 135,406 orang. Namun per tanggal 11-11-2020, lapas dan rutan di Indonesia kini dihuni 238,019 orang. Tentu kepatuhan merupakan hal yang penting 25 , namun menjadi hal yang sulit  untuk  meterapkan  protokol  kesehatan  berupa  jaga  jarak  ( Physical  Distancing )  di  Lapas  dan Rutan  sehingga  jika  kebijakan  asimilasi  dan  integrasi  tidak  diterapkan,  maka  berpotensi memunculkan klaster-klaster baru. Lapas dan rutan bisa menjadi kuburan massal. 26 Dengan begitu, negara terkesan mengabaikan tanggungjawab perlindungan terhadap warga negaranya.
Hal  ini  menimbulkan  kekhawatiran  pemerintah  terhadap  kondisi  lapas  dan  rutan  yang kelebihan  kapasitas  ( Overcrowding) .  Kondisi  itu  dikhawatirkan  dapat  menyebabkan  terjadinya penyebaran virus di dalam lapas dan rutan. Oleh sebab itu pemerintah membuat program pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka mencegah terjadinya penularan virus di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  (Lapas),  rumah  tahanan  (Rutan)  dan  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA).  Hal  ini  tertuang  dalam  SK  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  M.Hh- 19.Pk.01.04.04  Tahun  2020  tentang  pengeluaran  dan  pembebasan  narapidana  dan  anak  melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka  pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.
Lembaga  pemasyarakatan  dalam  mencapai  tujuan  akhir  dari  sistem  peradilan  pidana memainkan  peran  startegis  yaitu  dengan  rehabilitasi  dan  resosialisasi  pelanggar  hukum  hingga memberantas  kejahatan. 27 Melihat  orientasi  dari  lembaga  pemasyarakatan  yaitu  melakukan pembinaan  yang  mengarah  pada  perbaikan  warga  binaan  pemasyarakatan  agar  dapat  kembali  ke lingkungan  masyarakat  sehingga  tidak  ada  hak-haknya  yang  dirampas  kecuali  kehilangan
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), h. 177-178 24 Rafi Rizaldi, “Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dampak”, Justitia 7 No. 3 (2020) hal. 632.
25 Ashar  Sinilele,  “Tinjauan  Hukum  terhadap  Itikad  Baik  dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah” Jurisprudentie , 4 No. 2 (2017), hal 77 26 Mohammad  Ziun  Khabibullah,  Borneonew.co.id, Menilik  Pelaksaan  Asimilasi  Napi  Di  Masa Pandemi, https://www.borneonews.co.id/berita/192672-menilik-pelaksanaan-asimilasi-napi-di-masa-pandemi.
27 Hamsir,  Zainuddin  dan  Abdain,”  Implementation  of    Rehabilitation  System  of  Prisoner  For  the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo”, Jurnal Dinamika Hukum 19 No. 1 (2019) hal. 116.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
kemerdekaan  sementara  waktu.  Sebab  setiap  warga  negara  memiliki  hak  yang  sama  atas  semua aspek  kehidupan  masyarakat 28 maka  dengan  demikan  narapidana  tentunya  memiliki  hak-hak  lain yang harus dipenuhi termasuk diantaranya asimilasi dan integrasi. 29
Kebijakan  pengeluaran  dan  pembebasan  narapidana  ditengah  pandemi  ini  merupakan dorongan  oleh  Komisi  Tinggi  PBB  untuk  HAM  yang  meminta  tahanan  di  setiap  negara  atas kekhawatiran  kondisi  penjara  yang  kesulitan  untuk  menerapkan  protokol  kesehatan,  olehnya  itu Indonesia  bukanlah  satu-satunya  negara  yang  memberlakukan  aturan  ini  untuk  mengeluarkan narapidana  di  tengah  situasi  pandemi  Covid-19.  Tujuan  dari  kebijakan  ini  adalah  untuk melonggarkan  sel-sel  sehingga  wilayah  karantina  bisa  dikontrol  untuk  seluruh  narapidana  yang terjangkit penyakit.
Di Indonesia sendiri, pemerintah memberlakukan pengeluaran narapidana melalui program asimilasi dan integrasi mulai 31 Maret 2020. Dalam Pasal 6 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,  menyebutkan  bahwa  asimilasi  adalah  pembinaan  narapidana  dewasa  dan  anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan.
Namun  apakah  secara  substansial  alasan  dikeluarkannya  SK  tersebut  murni  merupakan upaya mencegah penularan virus di dalam lapas dan rutan? Sejauh pemahaman penulis dari berbagai referensi  yang  dimuat,  inti  persoalan  dari  dikeluarkannya  SK  tersebut  adalah  sebab  kondisi  lapas dan  rutan  yang  over  kapasitas.  Jika  ditelisik  secara  cermat,  ada  atau  tidaknya  pandemi  Covid-19 pemerintah tetap harus mengevaluasi kondisi lapas dan rutan yang sudah sangat mengkhawatirkan, namun di masa sekarang oleh karena adanya pandemi sehingga hal ini menjadi momen krusial bagi pemerintah  untuk  mengambil  sikap,  di  sisi  lain  jika  kebijakan  pengeluaran  narapidana  tidak dilaksanakan,  bisa  jadi  kemungkinan  penularan  virus  didalam  lapas  dan  rutan  bisa  meledak  dan menjadi  salah  satu  klaster  penyebaran  virus  yang  tentunya  hal  tersebut  menjadi  tanggung  jawab pemerintah dan menjadi sorotan publik.
Selain itu, pengeluaran narapidana tidak memberi jaminan penuh terhadap narapidana yang dikeluarkan  agar  terhindar  dari  penularan  virus.  Selain  pemerintah  melakukan  pembatasan  sosial sebagai upaya menanggulangi transmisi virus di tengah masyarakat, tidak ada penjelasan spesifik bagi  pemerintah  bagi  puluhan  ribu  narapidana  yang  dikeluarkan  untuk  menjamin  mereka  agar terhindar  dari  paparan  virus  setelah  dikeluarkan.  Secara  sederhana,  setidaknya  jika  pemerintah melakukan  pembatasan  aktivitas  masyarakat  melalui  kebijakan  PSBB,  karantina  wilayah  dsb, seyogyanya pembatasan tersebut juga seharusnya dilakukan di dalam lapas dan rutan dengan maksud dan tujuan yang sama. Oleh sebab tidak ada jaminan mereka yang dikeluarkan bisa dalam keadaan aman dari paparan virus Corona.
Sebaliknya, kondisi  di dalam  lapas  dan  rutan  juga  tidak  memberi  dampak  signifikan dari pengurangan  jumlah  penghuni  lapas  dan  rutan,  hal  tersebut  bisa  kita  lihat  kasus  narapidana  yang
28 Marilang “Rekonstruksi  Epistimologi Teori  Keadilan John Rawls”, Jurnal  Hukum Unsulbar 1 No 1 (2017), hal49.
29 Suhandi, ”Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, hal. 197.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
terjangkit  virus  dan  menjadi  klaster  baru.  Sebanyak  4.000  warga  binaan  di  seluruh  Indonesia terpapar  virus  Corona.  Data  tersebut  dipaparkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM per tanggal 15 Februari 2021 dikutip dari laman Suara.com. Hal ini menjadi bumerang bagi pemerintah, pasalnya pengurangan jumlah penghuni lapas dan rutan yang disinyalir untuk menepis asumsi lapas dan rutan bisa menjadi sarang penularan virus, namun langkah tersebut tidak berjalan mulus sebab munculnya klaster lapas. Pada intinya kebijakan yang diambil pemerintah dengan maksud baik namun kontraproduktif pada penerapannya.
Dapat kita cermati bahwa subtansi pengeluaran narapidana adalah tidak sepenuhnya murni pencegahan  penularan  virus,  akan  tetapi  terikat  oleh  faktor  lain  yakni  kekhawatiran  pemerintah terhadap  kondisi  lapas  dan  rutan  yang  over  kapasitas.  Kemungkinan  lain  yakni  pemerintah mengambil  momen  di  masa  pandemi  untuk  mengevaluasi  kondisi  lapas  dan  rutan  dengan mengurangi  jumlah  penghuninya  yang  sewaktu-waktu  kebijakan  itu  bisa  saja  dikeluarkan  tanpa adanya implikasi kondisi pandemi. Sebab pencegahan virus dan pengurangan jumlah penghuni lapas adalah  dua  persoalan  yang  berbeda  yang  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah.  Namun  dimasa pandemi ini, menjadi momen tepat bagi pemerintah untuk mengevaluasi kondisi lapas dan rutan di Indonesia.
2. Pembebasan  Narapidana  Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  Perspektif  Asas  Salus  Populi Suprema Lex Esto
Salus  Populi  Suprema  Lex  Esto ,  keselamatan  rakyat  adalah  hukum  tertinggi.  Asas  itu memiliki makna yang luas, bahwa keselamatan rakyat merupakan hal yang sangat penting sehingga kebijakan yang dikeluarkan mesti berdasarkan terhadap kepentingan dan keselamatan rakyat. Hal tersebut patut untuk direnungkan disaat polemik pembebasan narapidana dilakukan oleh pemerintah sebagai  upaya  pencegahan Covid-19 .  Hal  ini  menimbulkan  banyak  kontroversi,  sebagian menganggap pembebasan narapidana tidak akan menuntaskan masalah di masa pandemi Covid-19 , hanya justru kebijakan ini menambah masalah baru.
Kondisi  kepadatan  hingga  kelebihan  kapasitas  ( Overcapacity ),  memang  telah  menjadi permasalahan  klasik  yang  dialami  Lapas-Lapas  di  Indonesia.  Namun  disisi  lain  mesti  diakui Kemenkumham sedang dalam pembenahan terhadap persoalan tersebut, dan yang harus dipahami publik adalah hal ini dilakukan demi mencegah penyebaran Covid-19. Meski Lapas dalam keadaan tertutup sehingga jalur untuk masuknya virus relatif kecil kemungkinannya, namun mesti diketahui bahwa  virus  tersebut  bisa  saja  masuk  dari  berbagai  akses  seperti  pegawai  Lapas  dan  Rutan  yang pulang ke rumah namun diperjalanan bisa saja tertular dan menjadi perantara untuk menularkan pada pada narapidana pada saat mengawasi.
Melakukan Social  Distancing di  dalam  Lapas  adalah  hal  yang  sulit  dilakukan  dengan kondisi kepadatan yang berlebihan, sehingga jika terdapat satu orang yang dinyatakan positif Covid- 19 , bisa dipastikan  akan berpotensi menular  ke seluruh narapidana. Hal ini bisa kita lihat  dengan beberapa kasus Covid-19 di suatu lembaga yang tertutup. Seperti penyebaran Covid-19 di Asrama STBBI  Bethel  Petamburan  berawal  dari  satu  orang  positif,  maka  menularkan  pada  mahasiswa lainnya.  Demikian  pula  halnya  di  Lembaga  Pendidikan  (Lemdik)  Sekolah  Pembentukan  Perwira (Setukpa) Polri di Sukabumi. Lebih dari 300 orang  siswa Lemdik dinyatakan positif corona yang awalnya bermula dari satu orang lalu menularkan kepada ratusan siswa yang lain. 30 Sehingga suatu
30 Beniharmoni  Harefa, Polemik  Pembebasan  Narapidana  Di  Masa  Pandemi ,  Portal  UPNVNJ, https://fh.upnvj.ac.id/2020/04/28/polemik-pembebasan-narapidana-di-masa-pandemi-covid-19/.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
alasan  yang  rasional  ketika  para  napi  dibebaskan  demi  mencegah  penyebaran Covid-19 .  Meski kebijakan ini tetap memiliki persyaratan yang harus dipenuhi.
Disamping  itu  juga  dengan  adanya  pandemi Covid-19 , pemerintah  melalui  kebijakannya terkesan  tidak  konsisten,  dimana  dalam  upaya  mencegah  penyebaran Covid-19 di  lembaga pemasyarakatan dengan cara membebaskan narapidana melalui program asimilasi, namun disisi lain terdapat kebijakan yang mengancam pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Adapun beberapa aturan pemerintah tersebut diantaranya berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mengatur bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB),  selain  Pasal  218  KUHP  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21  tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Berdasarkan  aturan  tersebut,  Kepolisian  sebagai penegak hukum bisa memberikan sanksi bagi pelanggar sesuai dengan yang dimaksud oleh aturan tersebut.
Program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi merupakan rekomendasi dari berbagai negara  dan  organisasi  internasional,  seperti  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB), United  Nations Office on Drigs and Crime (UNODC), dan United Nations Childrens Fund (Unicef), dan Indonesia pun bukan satu-satunya negara yang menerapkan kebijakan ini. Sejumlah negara yang terdampak pandemi juga telah melakukan kebijakan serupa., Prancis lebih dari 5.000 napi Inggris dan Wales membebaskan  4.000  napi,  Iran  membebaskan  85.000  napi  dan  10.000  tahanan  politik,  Afganista 10.000  napi  Bahrain  membebaskan  1.500  napi,  Israel  500  napi,  Italia  membebaskan  3.000  napi Yunani 15.000 napi, Polandia 10.000 napi, Brasil 34.000 napi, Kanada 1.000 napi dan Tunisia 1.20 napi. 31
Berdasarkan uraian tersebut bahwa dimasa pandemi Covid-19 ini kebijakan pembebasan narapidana  memang  kurang  tepat  dilakukan, hal  ini  bisa  kita  lihat  dari  banyaknya  kebijakan  dari pemerintah  yang  lebih  memprioritaskan  hukuman  penjara  daripada  upaya Restorative  Justice terhadap  beberapa  tindak  pidana,  selain  itu  pandemi Covid-19 ini  berdampak  di  semua  sektor terutama  di  sektor  perekonomian  yang  berdampak  langsung  kepada  narapidana  yang  mengalami kesulitan  mendapatkan  pekerjaan  dan  terjadinya  kejahatan,  dimana  salah  satu  faktor  penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor ekonomi. 32
Di  sisi  lain  dengan  kondisi  keterbatasan  Lapas  yang  over  kapasitas,  maka  tak  salah  jika penjara sering disebut sebagai sarang penyakit. Jika kita mengaitkannya dengan penyebaran Covid- 19, maka  kebijakan  Menkumham  mengeluarkan  narapidana  di  masa  pandemi  demi  keselamatan rakyat telah sesuai dengan asas Salus Populi Suprema Lex Esto . Dengan tingkat penularannya yang dua kali lebih cepat dari flu biasa, dan tingkat kematiannya meskipun terbilang rendah akan tetapi cukup rentan terhadap orang-orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah termasuk bagi orang tua, sehingga Covid-19 sangat berpotensi menjadi ancaman hukuman mati bagi para narapidana itu sendiri.
Di dalam Lapas, Napi bisa saja melakukan semua aktivitas, hanya saja dibatasi oleh ruang gerak yang terbatas sehingga intensitas interaksi antar narapidana sangat tinggi, ditambah dengan tingkat  kepadatan  penghuni  yang  luar  biasa.  Sangat  mustahil  untuk  membatasi  setiap  narapidana untuk berinteraksi dengan jarak minimal 1 meter satu dengan lainnya. Salah satu cara mengupayakan agar  narapidana  dapat  terhindar  dari  penularan  virus  maka  pemerintah  setidaknya  meminimalisir jumlah penghuni lapas melalui program Asimilasi dan Integrasi di tengah pandemi Covid-19 , dengan demikian  pengurangan  jumlah  penghuni  lapas  sebagai  langkah  taktis  melakukan  pencegahan penyebaran Covid-19 di  dalam  lapas  dan  rutan  dimana  masa  kunjungan  masih  tetap  berlangsung yang  bisa  memicu  terjadinya  penularan  virus  dari  luar.  Tentu  kebijakan  pengeluaran  narapidana
31 Ade Mahmud, “Polemik Napi Di Tengah Pandemi.” Pikiran Rakyat , 2020.
32 Trias Palupi Kurnianingrum, “Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19.” Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis 12 No.8 (2020) Hal. 4–5.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
tersebut diatur secara rinci dengan berbagai persyaratan yang mesti dipenuhi yang tertuang dalam SK Menkumham Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 dan syarat untuk mengeluarkan mereka tidak melanggar aturan hukum yang lain. Perlu diingat bahwa kebijakan ini bukanlah satu-satunya kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dengan tujuan sama dan bahu-membahu demi mengakomodir keselamatan rakyat sesuai dengan asas Asas Salus Populi Suprema Lex Esto di tengah kondisi sulit yang melanda hampir setiap negara  di  seluruh  dunia, dimana  asas  ini  secara  filosofi  memberikan  jaminan  dan  mengakomodir keselamatan rakyat.
Dengan  demikian,  secara  konsep  asas  itu  sudah  relevan  yakni  bertujuan  ingin menyelamatkan rakyat dalam kondisi pandemi namun belum efektif sebagaimana tujuannya dengan melihat  dampak  lain  dari  kebijakan  tersebut.  Namun  yang  perlu  diketahui,  kebijakan  tersebut memiliki dasar hukum dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lain, kebijakan tersebut merupakan  manifestasi  dari  upaya  mengakomodir  keselamatan  rakyat,  serta  pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kondisi pandemi yang berimplikasi besar terhadap semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga baik masyarakat maupun narapidana merupakan tanggungjawab pemerintah dalam menjamin keselamatannya. Tak terbayang jika penjara menjadi sarang penularan virus yang akan mengancam ribuan nyawa disebabkan karena kelebihan kapasitas, hal  itu  tentu  menjadi  kelalaian  pemerintah  yang  terkesan  abai  terhadap  keselamatan  narapidana. Maka asas Salus Populi Suprema Lex Esto kemudian dijadikan landasan kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan narapidana dari ancaman bahaya sebagaimana tujuannya.

## KESIMPULAN
Secara subtstansial pengeluaran narapidana dengan maksud sebagai upaya pencegahan Covid- 19 di dalam lapas dan rutan tidak sepenuhnya murni pencegahan penularan virus, akan tetapi terikat oleh faktor lain yakni kekhawatiran pemerintah terhadap kondisi lapas dan rutan yang over kapasitas. Kemungkinan  lain,  ini  menjadi  momentum  bagi  pemerintah  di  masa  pandemi  untuk  mengevaluasi kondisi lapas dan rutan dengan mengurangi jumlah penghuninya yang sewaktu-waktu kebijakan itu bisa saja dikeluarkan ada atau tidaknya pandemi Covid-19. Sebab pencegahan virus dan dan pengurangan jumlah penghuni lapas adalah dua persoalan yang berbeda yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun dimasa pandemi ini, menjadi momen tepat bagi pemerintah untuk mengevaluasi kondisi lapas dan rutan di Indonesia.
Secara  konsep  asas Salus  Populi  Suprema  Lex  Esto sudah  relevan  sebagai  dasar  kebijakan pemerintah mengeluarkan narapidana di masa pandemi  namun belum efektif sebagaimana tujuannya dengan  melihat  dampak  lain  dari  kebijakan  tersebut.  Kebijakan  tersebut  memiliki  dasar  hukum  dan tidak  bertentangan  dengan  aturan  hukum  yang  lain,  kebijakan  tersebut  merupakan  manifestasi  dari upaya mengakomodir keselamatan rakyat, serta pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kondisi  pandemi  yang berimplikasi  besar  terhadap  semua  aspek kehidupan  berbangsa dan  bernegara sehingga baik masyarakat maupun narapidana merupakan tanggungjawab pemerintah dalam menjamin keselamatannya yang sesuai dengan asas tersebut.

## DAFTAR REFERENSI
Aida,  N,  R.  (2020,  Maret  19).  Update  Virus  Corona  di  Dunia:  214.894  Orang  Terinveksi,  83.313 Sembuh,
8.732 Meninggal Dunia. Kompas.com.
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/081633265/update-virus-corona-di-dunia- 214894-orang-terinfeksi-83313-sembuh-8732 .
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana, Keputusan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  Nomor  13.A  Tahun  2020  tentang  Perpanjangan  Status  Keadaan  Tertentu  Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
Bagong  Suyanto,  (2020,  Mei  4).  Napi  Bebas  Bersyarat  Kembali  Berulah.  Berita  Satu. https://www.beritasatu.com/bagong-suyanto/opini/6749/napi-bebas-bersyarat-kembali- berulah#:~:text=Sesuai%20instruksi%20Menteri%20Hukum%20dan,straft%20cell%20(sel% 20pengasingan) . Beniharmoni  Harefa, Polemik  Pembebasan  Narapidana  Di  Masa  Pandemi ,  Portal  UPNVNJ, https://fh.upnvj.ac.id/2020/04/28/polemik-pembebasan-narapidana-di-masa-pandemi-covid- 19/
Gitiarko Vincentius (2020, Juni 22). Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19. Kompas.com. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan- kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19 .
Hamsir, “Aspek-Aspek Tindak Pidana dalam Perbankan Syariah dan Konvensional”, El-Iqtishady 2 No 2 (2020)
Hamsir, “Fenomena Pemahaman dan Penerapan hakikat Makna Kata Kejahatan dan Pelanggaran dalam
Perkembangan Hukum”, Jurnal Al-Risalah 19 No.2 (2019)
Hamsir, Zainuddin dan Abdain,” Implementation of  Rehabilitation System of Prisoner For the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo”, Jurnal Dinamika Hukum 19 No. 1 (2019).
Harits  Tryan  Akhmad.  (2020,  April  12). Polemik Pembebasan  Napi  Di  Tengah Pandemic Covid-19.
Okezone. https://nasional.okezone.com/read/2020/04/12/337/2197945/polemik-pembebasan- napi-di-tengah-pandemi-covid-19 .
Kurnianingrum,  Trias  Palupi  “Kontroversi  Pembebasan  Narapidana  Di  Tengah  Pandemi Covid-19.”
Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis 12 No.8 (2020).
Lintang, Ramadhan Ikhsan “Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan”,
JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7 No. 3 (2020).
M.  Alkaf,  “Agama,  Sains  dan  Covid-19:  Mendialogkan  Nalar  Agama  dan  Sains  Modern”, Maarif Institut 15 no. 1 (2020).
M Lutfan D, (2020, November 27). Lampaui Target, Napi Yang Bebas Melalui Asimilasi Corona Kini Capai  64  Ribu.  Kumparan. https://kumparan.com/kumparannews/lampaui-target-napi-yang- bebas-melalui-asimilasi-corona-kini-capai-64-ribu-1uXc2CJPX0g/full . Mahmud, Ade “Polemik Napi Di Tengah Pandemi.” Pikiran Rakyat , (2020). Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif”, Jurnal Konstitusi 14 No. 3 (2017) Marilang, “Pembuktian Perjanjian dalam Praktek Monopoli”, Jurisprudentie , 6 No.1 (2019) Marilang  “Rekonstruksi  Epistimologi  Teori  Keadilan  John  Rawls”, Jurnal  Hukum  Unsulbar 1  No  1 (2017)
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005).
Mohammad Ziun Khabibullah. (2020, November 13). Borneonew.co.id, Menilik Pelaksaan Asimilasi Napi  Di  Masa  Pandemi, https://www.borneonews.co.id/berita/192672-menilik-pelaksanaan- asimilasi-napi-di-masa-pandemi .
Nugraha Bayu. (2020, 27 Maret). Update Virus Corona-19 1.406 Positif, 87 Meninggal Dan 46 Sembuh.
VIVAnews. https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/update-corona-27-maret-2020-1046- positif-87-meninggal-dan-46-sembuh/ar-BB11MENK .
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Nurjannah, Siti “Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah terhadap Perlindungan Konsumen”, Jurnal Al-Daulah 1 No.2 (2013)
Nurjannah, Siti “Redefenisi terhadap Pengaturan Hak atas Tanah”, Jurisprudentie 3 No.2 (2016), Nurjannah, Siti “Regulasi Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Jasa Perbankan Syariah”, Jurnal Widya Pranata Hukum 2 No.1 (2020)
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, pasal 59 Poin 2.
Rizaldi, Rafi “Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab dan
Upaya Penanggulangan Dampak”, Justitia 7 No. 3 (2020). Sampora, Said dkk, Pengantar Ilmu Hukum (Yogyakarta: Total Media, 2001)
Sinilele,  Ashar  “Penyelesaian  Konflik  antara  Pihak  Perusahaan  dengan  Tenaga  Kerja  di  Kota Makassar”, Jurnal Al-Daulah 7 No.1 (2018), hal.84.
Sinilele,  Ashar  “Tinjauan  Hukum  terhadap  Itikad  Baik  dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah”
Jurisprudentie , 4 No. 2 (2017).
Sinilele,  Ashar,  “Tinjauan  Yuridis  terhadap  Pelaksanaan  Tanah  bagi  Pembangunanan  untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar”, Jurnal Al-Qadau 4 No 1 (2017)
Suhandi,” Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Perspektif 15 no. 2 (2010).
Syamsuddin, Rahman, Merajut Hukum di Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2014).
Umronah,  Enny  “Analisis  Yuridis  Pengawasan  Asimilasi  dan  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak
Ketika Pandemi Covid-19” Legal Spirit 4 No. 1 (2020).
Yasmin Puti. (2020, 6 April). Asal Usul Virus Corona Berasal, Dari Mana Sebenarnya?. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal-usul-virus-corona-berasal-dari-mana- sebenarnya .