## PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGHADAPI KASUS PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)
Rahmat Nur Hidayah 1 , Hamzah 2 , Thahir Maloko 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : rahmatnurhidayah029@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  adalah  Peran  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu  Kabupaten  Gowa).  Pokok  masalah  terdiri  atas  dua  sub  masalah  yaitu:  1)  Bagaimana perkembangan pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? 2)  Bagaimana  peran  KUA  Kecamatan  Somba  Opu  Kabupaten  Gowa  dalam  menyelesaikan kasus pernikahan anak di bawah umur?
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  pernikahan  anak  di  bawah  umur  di Kecamatan Somba Opu dalam kurun waktu 3 tahun yaitu di tahun 2019 sebanyak 55 kasus, tahun  2020  sebanyak  16  kasus,  dan  tahun  2021  sebanyak  14  kasus.  Total  keseluruhan sebanyak  85  kasus.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  perkembangan  pernikahan  anak  di bawah  umur  mengalami  penurunan  jika  terhitung  dari  banyaknya  kasus  mulai  tahun  2019, 2020, dan 2021 di Kecamatan Somba Opu. Peran KUA dalam menghadapi kasus pernikahan anak di bawah umur adalah melalui pencegahan di bidang administrasi, peran KUA di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Perkawinan, dan melakukan pencegahan di bidang kepenghuluan. Implikasi  penelitian  ini  adalah:  1)  Orangtua  sebaiknya  lebih  menjaga  dan  mengawasi  anak- anaknya agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang salah dan memberikan teguran jika  mendapati  anaknya  membuka  situs-situs  yang  tidak  seharusnya  dibuka.  2)  Peningkatan kinerja  KUA  dalam  mensosialisasikan  Undang-undang  perkawinan  kepada  masyarakat  dan bagaimana dampak negatif dari pernikahan anak di bawah umur.
Kata Kunci: KUA, Pernikahan Anak, Bawah Umur

## Abstract
The  main  problem  in  this  research  is  the  role  of  the  Office  of  Religious  Affairs  (KUA)  in Handling Child Marriage Cases (KUA Case Study, Somba Opu District, Gowa Regency). The main  problem  consists  of  two  sub-problems,  namely:  1)  How  is  the  development  of  child marriage in Somba Opu District, Gowa Regency? 2) What is the role of KUA in Somba Opu District, Gowa Regency in resolving child marriage cases?
The  results  of  this  study  indicate  that  the  number  of  underage  marriages  in  Somba  Opu District within a period of 3 years, namely in 2019 as many as 55 cases, in 2020 as many as
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)
Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, Tahir Maloko
16  cases,  and  in  2021  as  many  as  14  cases.  A  total  of  85  cases.  This  shows  that  the development of underage marriage has decreased if it is calculated from the number of cases starting in 2019, 2020, and 2021 in Somba Opu District. The main cause is pregnancy out of wedlock  and  parents  who  want  to  be  free  from  responsibility  for  their  children.  The  role  of KUA  in  handling  cases  of  underage  marriage  is  through  prevention  in  the  field  of administration,  the  role  of  KUA  in  the  field  of  marriage  and  sakinah  families,  conducting counseling and socialization to the public regarding the Marriage Law, and taking preventive actions in handling cases of underage marriage. leading field.
The  implications  of  this  study  are:  1)  Parents  should  be  more  careful  and  supervise  their children  so  they  don't  fall  into  the  wrong  promiscuity  and  give  warnings  if  they  find  their children open sites that are not allowed to be opened. 2) Improving the performance of KUA in disseminating the marriage law to the public and the negative impact of child marriage. Keywords: KUA, Child Marriage, Minors1.

## A. Pendahuluan
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  secara  umum  mempunyai  sifat  naluriah  dan kecenderungan untuk selalu ingin hidup dalam sebuah kebersamaan, yaitu kebersamaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan yang disebut ikatan perkawinan. Hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam QS al-Zariyat/51: 49.

## ِ لُك  ْنِم َو َن ْو ُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ِنْيَج ْو َز اَنْقَلَخ ٍءْيَش ٤٩
Terjemahnya :
Dan  segala  sesuatu  kami  ciptakan  berpasang-pasangan  supaya  kamu  mengingat (kebesaran) Allah . 1
Sehubungan  ayat  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  setiap  manusia  sejatinya  diciptakan secara  berpasang-pasangan  sehingga  manusia  dapat  mengingat  Allah  swt.  dan kebesarannya. Allah swt. memilih perkawinan sebagai jalan untuk manusia berkembang biak,  beranak,  dan  demi  melestarikan  hidupnya.  Perkawinan  ini,  apabila  dilaksanakan dengan  cara  yang  baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  benar  dan  sesuai dengan syariat Islam maka akan tercipta sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 2
1 Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Beras Alfath, 2018), h. 522
2 Hamzah Hasan, “Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan)”, Jurnal Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 6, no. 1 (2017): h. 89.
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)
Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, Tahir Maloko
Dalam hal tersebut sebagaimana yang telah diterangkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,  mawaddah,  dan  warahmah”. 3 Dalam  pasal  2  buku  1  Hukum  perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dirumuskan bahwa perkawinan menurut hukum islam  adalah  pernikahan  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau  mistaqan  galidan  untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 4 Oleh karena itu, perkawinan harus  dipertahankan  oleh  kedua  belah  pihak  berdasarkan  kompilasi  hukum  islam tersebut  agar  dapat  terbentuknya  sebuah  keluarga  sakinah,  mawaddah  dan  warahmah. Akan  tetapi  yang  terpenting  adalah  calon  pengantin  harus  berpikir  secara  matang, mandiri dalam kehidupannya dan bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya seperti memberi nafkah kepada istri dan anaknya.
Pada tahun 2019 Mahkamah Konstitusi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan  Presiden  Republik  Indonesia  merevisi  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan. Sehingga undang-undang tersebut menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan. Bagian  yang  direvisi  adalah  bagian  pada  pasal  7  ayat  1.  Pasal  tersebut  berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. 5
Kenaikan  batas  minimal  usia  pernikahan  bagi  perempuan  menjadi  19  tahun  bertujuan untuk mengurangi resiko kematian saat kehamilan. Dari aspek kesehatan, batas minimal usia  pernikahan  ini  juga  berdasar  bahwa  kehamilan  pada  anak  perempuan  usia  10-14 tahun mempunyai resiko kematian lima kali daripada perempuan usia 20-28 tahun. Hal ini disebabkan kematangan serviks perempuan adalah usia 19 hingga 21 tahun sehingga pernikahan dan kehamilan yang ideal adalah pada usia 20-35 tahun.
Di  Sulawesi  Selatan  khususnya  Kabupaten  Gowa  di  Kecamatan  Somba  Opu,  jumlah kasus  pernikahan  anak  di  bawah  umur  menurun  dari  tahun  2019.  Data  dari  Pegawai Pencatat  Nikah  bagian  pelaporan  data  nikah  di  KUA  Kecamatan  Somba  Opu
3 Kompilasi Hukum Islam Pasal 3
4 Hartini  Tahir,  “Kedudukan  Wanita  Dalam  Hukum  Di  Indonesia”, Jurnal  Al  Qadau:  Peradilan  dan Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2014): h. 86.
5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)
Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, Tahir Maloko
menyebutkan,  tercatat  pada  tahun  2019  jumlah  kasus  pernikahan anak  di  bawah  umur sebanyak 55 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah kasus menurun hingga 16 kasus dan  pada  tahun  2021  kembali  menurun  dengan  14  kasus  perbulan  november. 6 Walaupun  kasus  pernikahan  anak  di  bawah  umur  ini  menurun  tetapi  sejumlah  faktor yang melatarbelakangi orang tua menikahkan anaknya di usia dini yaitu faktor masalah ekonomi, pendidikan, adat istiadat, dan kehamilan.
Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  berperan  dalam  kasus  tersebut  sekaligus  untuk meminimalisir terjadinya pernikahan anak di bawah umur yaitu dengan cara memeriksa semua  persyaratan  untuk  setiap  calon  pengantin  yang  akan  melaksanakan  pernikahan dan  mensosialisasikan  tentang  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  dan  perubahannya Undang-undang  No.  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan  dengan  cara  memberikan pembinaan seperti nasehat atau ceramah singkat tentang pernikahan untuk memberikan pemahaman serta kesadaran kepada masyarakat mengenai undang-undang perkawinan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait  tentang  pelaksanaan  pernikahan  anak  di  bawah  umur  yang  terjadi  di  tengah- tengah masyarakat khususnya di KUA yang berada di Kecamatan Somba Opu

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan  tentang  pernikahan  anak  dibawah  umur.  Pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Lokasi  penelitian  yang digunakan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Di  Kecamatan  Somba  Opu  Kabupaten Gowa.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dan  pendekatan Empiris. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data,  penyajian  dan  penarikan  kesimpulan.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah sumber data primer yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara, serta sumber data sekunder yang berupa bahan dari buku, majalah, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan Mapacci .
C. Hasil dan Pembahasan
6 Data  dari  pegawai  pencatat  nikah  bagian  pelaporan  data  nikah  KUA  Kecamatan  Somba  Opu  Tahun 2019-2020
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)
Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, Tahir Maloko
1. Perkembangan Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa
Secara  umum  pernikahan  anak  di  bawah  umur  adalah  suatu  hal  yang  biasa  terjadi  di tengah  masyarakat  bahkan  ada  beberapa  wilayah  di  Indonesia  yang  menjadikan pernikahan  anak  di  bawah  umur  ini  sebagai  tradisi,  misalnya  di  Madura,  Jawa  Timur. Masing-masing  wilayah  tentunya  memiliki  alasan  tersendiri mengapa  pernikahan anak di  bawah  umur  tersebut  dijadikan  tradisi.  Sejak  diundangkannya  Undang-undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  telah  ditentukan  secara  tegas  batas  minimal  usia seseorang dinyatakan memenuhi syarat untuk kawin yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria. Namun, kenyataan menunjukkan masih banyak anak di bawah usia standar  tersebut  dikawinkan  setelah  diberikan  dispensasi  oleh  pengadilan  melalui penetapannya dengan pertimbangan hukum-hukum tertentu. 7
Meningkatnya  pernikahan  anak  di  bawah  umur  ini  menjadi  perhatian  oleh  pemerintah sehingga,  pemerintah  memberikan  solusi  dengan  merevisi  UU  No.  1  Tahun  1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1. Revisi tersebut membahas umur perempuan yang diperbolehkan untuk menikah yang awalnya 16 tahun berubah  menjadi  19  tahun  mengikuti  umur  laki-laki.  Undang-undang  ini  bertujuan untuk  menekan  atau  meminimalisir  angka  pernikahan  anak  di  bawah  umur  yang  terus meningkat. Hal ini didukung oleh beberapa pihak termasuk Kementrian Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (PPPA)  karena  demi  mengurangi  resiko  kematian  perempuan pada  saat  kehamilan.  Menurut  penghulu  KUA  Kecamatan  Somba  Opu  bapak  Abdul Latif  mengatakan  “Undang-undang  terbaru  tahun  2019  mengubah  umur  perempuan menjadi 19 tahun jika ingin melangsungkan pernikahan”. 8
Upaya  pemerintah  merevisi  undang-undang  tentang  perkawinan  tersebut  rupanya memberikan hasil yang positif di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Kebijakan tersebut berhasil menekan jumlah pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba
7 Marilang, “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur”, Jurnal Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 7, no. 1 (2018): h. 140
8 Abdul Latif (56 tahun), Penghulu KUA Somba Opu, Wawancara, 10 November 2021.
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)
Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, Tahir Maloko
Opu.  Berkaitan  dengan  meningkatnya  pernikahan  anak  di  bawah  umur,  seorang penghulu  di  KUA  Kecamatan  Somba  Opu  bapak  Abdul  Latif  mengatakan  “jumlah pernikahan  anak  di  bawah  umur  menjadi  masalah  di  Kecamatan  Somba  Opu  sebelum undang-undang  tentang  perkawinan  ini  direvisi.  Pemerintah  memberikan  kebijakan dengan  merevisi  undang-undang  perkawinan  No.  1  Tahun  1974  menjadi  Undang- undang  No.  16  Tahun  2019  yang  berkaitan  dengan  umur  diperbolehkannya  untuk menikah  yaitu  laki-laki  dan  perempuan  harus  berumur  19  tahun.  Hal  tersebut memberikan  pengaruh  yang  signifikan  di  masyarakat  khususnya  di  Kecamatan  Somba Opu Kabupaten Gowa ini dengan menurunnya kasus pernikahan anak di bawah umur”. 9
Pernyataan  dari  bapak  Abdul  Latif  selaku  penghulu  juga  diperkuat  oleh  data  yang ditemukan  oleh  peneliti  berupa  arsip  dan  file  mengenai  jumlah  pernikahan  anak  di bawah umur di KUA Kecamatan Somba Opu terhitung sejak bulan januari 2019. Pada periode  tersebut  masih  berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang memperbolehkan  perempuan  menikah  di  umur  16  tahun  dan  laki-laki  19  tahun.  Pada periode ini tercatat  terdapat  55  kasus  pernikahan anak  di  bawah  umur  yang  tercatat  di KUA  Kecamatan  Somba  Opu  dan  setelah  diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  16 Tahun  2019  pada  tanggal  14  Oktober  2019  tercatat  hanya  ada  16  kasus  terhitung  dari undang-undang  tersebut  diberlakukan  hingga  akhir tahun  2020.  Pada  tahun  berikutnya 2021  tercatat  14  kasus  yang  berarti  kasus  pernikahan anak  di  bawah  umur  mengalami penurunan  dan  ini  merupakan  suatu  keberhasilan  karena  Kecamatan  Somba  Opu termasuk ke dalam wilayah Kecamatan yang padat penduduk di Kabupaten Gowa.
Adapun rincian data pernikahan anak di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Somba Opu sebagai berikut:
Tabel 4.3
Data Pernikahan Anak Di Bawah Umur yang tercatat di KUA Kecamatan Somba Opu
No. Bulan Tahun 2019 2020 2021
9 Abdul Latif (56 tahun), Penghulu KUA Somba Opu, Wawancara, 10 November 2021.
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)
Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, Tahir Maloko
1. Januari 0 1 0 2. Februari 0 2 0 3. Maret 0 2 5 4. April 1 2 1 5. Mei 5 0 0 6. Juni 10 1 0 7. Juli 0 0 0 8. Agustus 3 0 3 9. September 13 5 1 10. Oktober 19 1 4 11. November 1 0 0 12. Desember 3 2 0 Total 55 16 14
(Sumber: Data arsip KUA Kecamatan Somba Opu)
Data tersebut menampilkan kasus pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba Opu dengan jumlah keseluruhan dari data tersebut mulai tahun 2019 sampai tahun 2021 adalah  sebanyak  85  kasus.  Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  peningkatan kasus pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba Opu terjadi di bulan Maret. Pada  tahun  2019  tidak  ada  kasus.  Tahun  2020  ada  2  kasus  dan  di  tahun  2021  ada  5 kasus. Sedangkan penurunan kasus pernikahan anak di bawah umur terjadi pada bulan Mei,  Juni,  September,  November  dan  Desember.  Kemudian  pada  bulan  Januari, Februari,  April,  Agustus  dan  Oktober  kasus  pernikahan  anak  di  bawah  umur  di Kecamatan  Somba  Opu  kadang  terjadi  peningkatan  kadang  pula  terjadi  penurunan.
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)
Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, Tahir Maloko
Hanya  di  bulan  Juli  kasus  pernikahan  di  bawah  umur  mulai  tahun  2019  sampai  2021 sama sekali tidak pernah terjadi.
Jika dilihat dari penurunan kasus pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba Opu pada bulan September sangat signifikan karena di tahun 2019 kasus tertinggi yaitu 15 kasus dan di tahun 2020 hanya 3 kasus serta di tahun 2021 ada 1 kasus. Penurunan yang signifikan juga terjadi di bulan Juni yaitu pada tahun 2019 ada 10 kasus dan 2021 ada 1 kasus serta di tahun 2021 adalah 0 kasus.
Berdasarkan  data  tersebut  peneliti  juga  menemukan  fakta  di  KUA  Kecamatan  Somba Opu  tentang apa  saja  yang mengakibatkan  terjadinya  kasus  pernikahan  anak  di  bawah umur  di  Kecamatan  Somba  Opu.  Diantaranya  adalah  karena  hamil  diluar  nikah  dan keinginan orangtua yang melepas tanggung jawab terhadap anaknya. Sebagaimana yang diungkapkan  kembali  oleh  bapak  Abdul  Latif  mengatakan  bahwa  “pengalaman  saya selama  menjadi  penghulu  kasus  pernikahan  anak  di  bawah  umur  lebih  banyak diakibatkan  karena  hamil  di  luar  nikah  dan  orang  tua  yang  melepas  tanggung  jawab terhadap anaknya”. 10

## 2. Peran KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Dalam Menyelesaikan Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur
Peran KUA Kecamatan Somba Opu menjadi sangat penting selain dari tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.
Adapun  langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh  KUA  Kecamatan  Somba  Opu  dalam usaha untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba Opu melalui beberapa hal sebagai berikut:
a. Pencegahan  di  bidang  administrasi  yaitu  pencatatan  nikah,  talak,  rujuk  dan pencatatan  lainnya  yang  berhubungan  dengan  tugas  dan  peran  KUA  Kecamatan Somba  Opu.  Kemudian,  KUA  Kecamatan  Somba  Opu  dapat  membuat  kebijakan yang  sifatnya  teknis  operasional  terkait  prosedur  pencatatan  nikah  dan administrasinya  yang  tidak  bertentangan  dengan  aturan  yang  bertujuan  untuk
10 Abdul Latif (56 tahun), Penghulu KUA Somba Opu, Wawancara, 10 November 2021.
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)
Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, Tahir Maloko
mencegah  terjadinya  pernikahan  anak  di  bawah  umur.  Pihak  KUA  Kecamatan Somba Opu juga memperketat prosedur dan administrasi pernikahan agar terhindar dari  manipulasi  umur.  Bapak  Abdul  Latif  mengatakan  “KUA  Kecamatan  Somba Opu  akan  memeriksa  kembali  berkas  calon  pengantin  dan  kalau  ada  yang  tidak sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  maka  akan  ditolak  dan  diberikan  kebijakan melalui dispensasi nikah”. 11
b. Peran  KUA  di  bidang  perkawinan  dan  keluarga  sakinah  dalam  rangka  mencegah pernikahan anak di bawah umur dengan mengoptimalkan peran dari BP4 atau Badan Penasihatan  Pembinaan  Pelestarian  Perkawinan  yang  merupakan  lembaga  semi resmi  yang  bertugas  membantu  Kementrian  Agama  dalam  meningkatkan  mutu perkawinan  dengan  mengembangkan  gerakan  keluarga  sakinah  dan  pendidikan agama di lingkungan keluarga.
c. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Perkawinan yaitu pihak  KUA  Kecamatan  Somba  Opu  mensosialisasikan  Undang-Undang  No.  16 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  pada  Pasal  7  ayat  1  mengenai  batasan  umur  seseorang  diperbolehkan untuk  melangsungkan  perkawinan  yaitu  pada  umur  19  tahun  kepada  masyarakat melalui berbagai jenis media. Pihak KUA Kecamatan Somba Opu juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan dampak negatif dari pernikahan anak di bawah umur dari aspek hukum, pskologis, kesehatan, biologis dan aspek lainnya agar  masyarakat  menyadari  bahwa  pentingnya  menikah  sesuai  dengan  umur  yang ditentukan oleh Undang-Undang.
d. Pencegahan  di  bidang  kepenghuluan  yaitu  pihak  KUA  Kecamatan  Somba  Opu dapat  mengoptimalkan  peran  penghulu  dalam  mensosialisasikan  pentingnya  untuk menikah  sesuai  dengan  batasan  umur  yang  telah  diatur  oleh  Undang-Undang melalui  media  khutbah  nikah,  kegiatan  keagamaan  dan  ceramah  majelis  ta’lim khusunya  di  Kecamatan  Somba  Opu.  Dalam  bidang  kepenghuluan  bapak  Abdul Latif  sebagai  penghulu  memberi  pernyataan.  Beliau  mengatakan  “Kepala  KUA
11 Abdul Latif (56 tahun), Penghulu KUA Somba Opu, Wawancara, 10 November 2021.
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)
Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, Tahir Maloko
memberi  saya  tugas  sebagai  penghulu  yaitu  mengutamakan  memberi  informasi kepada  masyarakat  di  wilayah  Kecamatan  Somba  Opu  ini  untuk  selalu  taat  pada aturan  yang  berlaku  termasuk  Undang-undang  perkawinan  agar  masyarakat mengetahui adanya batasan umur dalam melangsungkan pernikahan”. 12
Terkait  dengan  langkah-langkah  KUA  dalam menghadapi masalah  pernikahan  anak  di bawah  umur,  pernyataan  bapak  Suharman  sebagai  penyuluh  agama  Islam  mengatakan “KUA  Kecamatan  Somba  Opu  memiliki  peran  di  bidang  administrasi  nikah  dalam menghadapi  pernikahan  anak  di  bawah  umur  yaitu  dengan  melakukan  seleksi  berkas administrasi terlebih dahulu bagi calon mempelai yang mau melangsungkan pernikahan. Ketika  ditemukan  tidak  memenuhi  syarat  minimal  usia  untuk  melangsungkan pernikahan  maka  pihak  KUA  Kecamatan  Somba  Opu  dengan  tegas  melakukan penolakan”. 13
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  bahwa  sebelum  melangsungkan  pernikahan  pihak KUA  Kecamatan  Somba  Opu  mengadakan  seleksi  berkas  di  bidang  adminitrasi  salah satunya  adalah  terkait  masalah  umur  calon  pengantin.  Apabila  tidak  sesuai  Undang- undang  yang  berlaku  maka  pihak  KUA  akan  menolak.  Setelah  itu,  pak  Suharman kembali  melanjutkan  pernyataan  tersebut.  Beliau  mengatakan  “apabila  tetap  ingin melaksanakan perkawinan karena beberapa hal yang tidak bisa ditunda misalnya karena hamil  diluar  nikah  maka  pihak  KUA  Kecamatan  Somba  Opu  menerbitkan  surat penolakan  model  N9  yang  kemudian  dibawa  ke  Pengadilan  Agama  agar  diproses  dan jika  disetujui  degan  alasan  yang  bisa  diterima  maka  Pengadilan  Agama  akan menerbitkan  dispensasi  nikah  sebagai  syarat  tambahan  untuk  bagi  calon  mempelai pernikahan anak di bawah umur. 14
Pernyataan yang ditambahkan bapak Suharman tersebut memberikan penjelasan bahwa pihak  KUA  akan  menerbitkan  surat  penolakan  kepada  calon  pengantin  untuk  di serahkan ke Pengadilan Agama agar diberikan dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan
12 Abdul Latif (56 tahun), Penghulu KUA Somba Opu, Wawancara, 10 November 2021.
13 Suharman (46 Tahun), Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Gowa, 10 November 2021
14 Suharman (46 Tahun), Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Gowa, 10 November 2021
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)
Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, Tahir Maloko
Agama  sebagai  syarat  tambahan  bagi  calon  pengantin  yang  ingin  melangsungkan pernikahan tetapi dalam kategori di bawah umur.
Peran KUA Kecamatan Somba Opu yang lainnya dalam mencegah pernikahan anak di bawah  umur  yaitu  berada  pada  peran  di  bidang  kepenghuluan  dan  penyuluhan.  Peran tersebut  berdasarkan  pernyataan  penghulu  KUA  Kecamatan  Somba  Opu  bapak  Abdul Latif. Beliau mengatakan “Pencegahan di bidang kepenghuluan dan penyuluhan agama Islam di KUA Kecamatan Somba Opu dengan untuk mengatasi kasus pernikahan anak di  bawah  umur  adalah  mensosialisasikan  Undang-Undang  perkawinan  dengan melakukan  pembinaan  kepada  masyarakat  melalui  ceramah  nasehat  perkawinan  dan khutbah  jumat,  mengadakan  pengajian,  dan  kegiatan  keagaamaan  yang  lainnya.  Meski tidak  dilakukan  secara  berskala  tetapi  selalu  disisipkan  pada  ceramah  dan  pengajian serta  kegiatan  keagaamaan  tersebut  perihal  pentingnya  nikah  sesuai  umur  yang  telah ditetapkan”. 15
KUA  Kecamatan  Somba  Opu  akan  memberikan  bimbingan  langsung  pada  kedua mempelai  pernikahan  anak  di  bawah  umur  yang  sama  dengan  bimbingan  calon mempelai  yang  ingin  menikah  sesuai  umur  yang  ditetapkan  atau  telah  disetujui  secara administrasi  KUA.  Kedua  mempelai  itu  akan  mendapat  bimbingan  yang  lebih  dan ekstra  karena  pada  pernikahan  di  bawah  umur  akan  beresiko  terjadinya  emosi  yang tidak  stabil  yang  berujung  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  berpotensi  lalai  dalam tanggung  jawab  sebagai  suami  maupun  istri  karena  tidak  konsisten  dalam  berpikir hingga hal tersebut dapat menyebabkan perceraian.
Bimbingan ini disebut bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan calon pengantin (Binwin Catin) yang bertujuan untuk membekali calon pengantin agar dapat mengelola kehidupan  perkawinannya.  Materi-materi  yang  akan  diberikan  pada  bimbingan  pra nikah  yaitu  terkait  dengan  psikologi  keluarga,  konsep  berkeluarga  berdasarkan  agama Islam,  kesehatan  keluarga  dan  kesehatan  reproduksi,  serta  keterampilan  dalam komunikasi.  Dengan  demikian,  persiapan  dalam  berumah  tangga  jadi  akan  lebih  baik. Menurut  bapak  suharman  mengatakan  “bimbingan  pra  nikah  ini  akan  menjadi  bekal bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan agar baik dari calon mempelai laki-
15 Abdul Latif (56 tahun), Penghulu KUA Somba Opu, Wawancara, 10 November 2021.
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)
Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, Tahir Maloko
laki  maupun  calon  mempelai  perempuan  akan  mengetahui  tugas  dan  kewajibannya menjadi seorang suami dan istri”. 16

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Perkembangan pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba Opu menurut arsip dan file serta diperkuat oleh wawancara penghulu KUA Kecamatan Somba Opu bapak  Drs.  Abdul  Latif  menyatakan  jumlah  atau  totalnya  menurun  dalam  kurun waktu 3 tahun terkahir yaitu 2019 dengan jumlah 55 kasus. Tahun 2020 ada 16 kasus dan  di  tahun  2021  ada  14  kasus  dengan  total  keseluruhan  adalah  85  kasus.  Hal  ini disebabkan  karena  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan mengalami  peruubahan  atau  direvisi  oleh  pemerintah  menjadi  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  pada  Pasal  7  ayat  1.  Kebijakan  tersebut  menjadi  langkah pemerintah guna menekan angka pernikahan anak di bawah umur yang sering terjadi terkhusus di Kecamatan Somba Opu.
Peran KUA Kecamatan Somba Opu dalam menyelesaikan kasus pernikahan anak di bawah  umur  dengan  langkah-langkah  berupa  pelayanan  seperti: Pencegahan  di bidang  administrasi  dengan  memperketat  prosedur  pernikahan  agar  tidak  terjadi manipulasi umur. Di bidang perkawinan dan keluarga sakinah yaitu mengoptimalkan peran BP4 atau Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan dan perangkat KUA yang lainnya dalam memberikan nasehat perkawinan. Pada bidang penyuluhan yaitu  mensosialisasikan  Undang-Undang  tentang  perkawinan  kepada  masyarakat mengenai  umur  diperbolehkannya  untuk  menikah  karena  setelah  direvisi  banyak masyarakat  yang  belum  mengetahui  tentang  perubahan  tersebut  yang  semula  umur wanita 16 tahun berubah menjadi 19 tahun untuk diperbolehkan menikah.
2. Saran
a. Masyarakat  Kecamatan  Somba  Opu  sebaiknya  sering-sering  untuk  membuka informasi  melalui  media  HP  bagi  yang  memiliki  HP  karena  jaman  sekarang  akses internet  sudah  sangat  mudah  untuk  dijangkau  sehingga  bisa  melihat  dan  memahami
16 Suharman (46 Tahun), Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Gowa, 10 November 2021
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)
Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, Tahir Maloko
bagaimana  dampak  negatif  apabila  tetap  memaksakan  untuk  menikahkan  anaknya yang masih di bawah umur.
b. Untuk  orangtua  sebaiknya  lebih  ekstra  dalam  mendidik  dan  memperhatikan  anak- anaknya  dalam  hal  pergaulan.  Melihat  dan  memantau  dengan  siapa  anaknya  bergaul dan juga memperhatikan jarak anaknya yang perempuan kepada  laki-laki lain karena yang  paling  harus  dijaga  dan  diperhatikan  itu  adalah  anak  perempuan  untuk menghindari yang namanya perzinahan yang berujung hamil diluar nikah.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abidin, Slamet dan Aminuddin. Fiqih Munakahat I . Cet. I, Bandung: CV   Pustaka Setia, 1999.
Ahmad, Zahri. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia . Bandung: Bina Cipta, 1976.
Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Cet. I, Jakarta: Kencana, 2003.
Hardikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia menurut Pandangan Hukum
Adat dan Hukum Agama . Bandung: CV Mandar Maju, 1990. al-Hamdani. Risalah Nikah . Jakarta: Pustaka Amani, 2002. al-Jaza’iri, Abu Bakar Jabir. Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam . Cet. VI, Jakarta: Darul Haq, 1998.
Mintarja, Ending. Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi . Jakarta: Qultum Media, 2005.
Mardani. Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
Kementerian Agama, RI. Al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: Beras Alfath, 2018.
Ramulyo,  Moh.  Idris. Hukum  Perkawinan  Islam;  Suatu  Analisis  dari  Undang-Undang  No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Rasjidi,  Lili. Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  Indonesia .  Bandung: Alumni, 1982.
Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Pernikahan Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
Soemiyati. Hukum  Perkawinan  Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan  (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan) . Yogyakarta:  Liberty, 1986.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh   Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana, 2007.
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah III . Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
Jurnal
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)
Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, Tahir Maloko
Aisyah, Nur. “Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di  Kabupaten Bantaeng”. Jurisprudentie 4, no. 2 (2017): 174-188.
Andi  Natsif,  Fadli.  “Problematika  Perkawinan  Anak  (Perspektif  Hukum  Islam  dan Hukum Positif)”. Al Qadau 5, no. 2 (2018): 175-186.
Aisyah, Nur. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan”. Al  Qadau , no. 2 (2018): 259-270.
Hasan,  Hamzah.  “Pernikahan  Di  Bawah  Umur  (Analisis  tentang  Konsekuensi Pemidanaan” . Al Daulah 6, no.1 (2017): 86-120.
HL, Rahmatiah. “Studi Kasus Perkawinan Anak Di Bawah Umur”. Al Daulah 5,   no.1 (2016): 144-166.
Kartini Haris, Jasmianti. “Implemtasi Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan  Agama  Takalar”. Al Qadau 5, no. 2 (2018): 205-226.
Marilang. “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur”. Al Daulah 7, no.1 (2018): 140-152.
Tahir, Hartini. “Kedudukan Wanita Dalam Hukum Di Indonesia”. Al Qadau 1, no. 2 (2014):
85-91.
Zulfiani. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut   Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Jurnal Hukum 12,   no. 2 (2017):   h. 211-222.

## Narasumber
Abdul Latif (56 tahun), Penghulu KUA Somba Opu, Wawancara, 10 November 2021.
Suharman (46 Tahun), Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Gowa, 10 November 2021

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan