Submission Review Process Revised Accepted Published 25-02-2020 28-02 s/d 25-03- 2020 26-03-2020 30-12-2019 01-04-2020
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 1  No. 2, April  2020 (81-92)
Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang

## Hamas dan Fatah: Tekanan Ideologi dalam Membebaskan Palestina

## Badra Jultouriq Rahman
Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran Email: badra18001@mail.unpad.ac.id

## ABSTRACT
Hamas and Fatah are the two dominant Palestinian political parties that have the same goal of freeing Palestinians from Israeli occupation. But there are ideological differences between  Hamas  and  Fatah,  Fatah  with  secular  nationalist  ideology  while  Hamas  with Islamic ideology. The difference in ideology is considered to be the cause of the lack of cooperation between the two to free Palestine from Israeli occupation. This paper seeks to answer the question of why Hamas and Fatah did not unite to free Palestine from Israeli occupation when both have the same goal, whether differences in ideology are the main obstacle for Hamas and Fatah not to unite to liberate Palestine. In this paper the authors use the theory of conflict resolution and descriptive methods. The results of this study indicate that ideology is indeed one of the reasons Hamas and Fatah are not cooperating, because these two ideologies are in  conflict with each other, but the historical  conflict factor between  Hamas's  predecessors, the Muslim Brotherhood  and  Fatah has  affected the  inability  of  Hamas  and  Fatah  to  cooperate  in  efforts  to  liberate  Palestine  because differences  of  opinion  in  addressing  resistance  to  Israel,  then  coupled  with  the disappointment  of  Hamas  against  Fatah  which  was  hit  by  the  issue  of  corruption  and abuse  of  power,  and  Hamas  considers  Fatah  to  recognize  the  existence  of  Israel  after signing the Oslo Declaration. Furthermore, it is hoped that this article can be used as a reference and comparison material for similar research.
Keywords: Fatah, Hamas, ideological pressure

## ABSTRAK
Hamas dan Fatah merupakan dua partai politik dominan Palestina yang memiliki tujuan yang  sama  yaitu  membebaskan  Palestina  dari  pendudukan  Israel.  Namun  terdapat perbedaan  ideologi  antara  Hamas  dan  Fatah,  Fatah  dengan  ideologi  nasionalis  sekular sedangkan Hamas dengan ideologi Islam. Perdedaan ideologi tersebut dianggap menjadi penyebab tidak adanya kerja sama antara keduanya untuk membebaskan Palestina dari
Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
pendudukan Israel. Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan tentang mengapa Hamas dan  Fatah  tidak  bersatu  untuk  membebaskan  Palestina  dari  pendudukan  Israel  padahal keduanya  memiliki  tujuan  yang  sama,  apakah  perbedaan  ideologi  menjadi  hambatan utama  Hamas  dan  Fatah  untuk  tidak  bersatu  membebaskan  Palestina.  Pada  tulisan  ini penulis  menggunakan  teori  resolusi  konflik  dan  metode  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  ideologi  memang  menjadi  salah  satu  penyebab  Hamas  dan  Fatah tidak bekerja sama, karena kedua ideologi ini saling berlawanan, namun faktor sejarah konflik  antara  pendahulu  Hamas  yaitu  Ikhwanul  Muslim  dengan  Fatah  berpengaruh kepada  tidak  mampunya  Hamas  dan  Fatah  untuk  bekerja  sama  dalam  upaya membebaskan  Palestina  karena  perbedaan  pandangan  dalam  menyikapi  perlawanan terhadap  Israel,  kemudian  ditambah  dengan  kekecewaan  Hamas  terhadap  Fatah  yang dilanda  isu  korupsi  dan  penyelewengan  kekuasaan,  dan  Hamas  menganggap  Fatah mengakui eksistensi Israel setelah menandatangi Deklasari Oslo. Selanjutnya diharapkan semoga  tulisan  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  rujukan  dan  perbandingan  bagi penelitian sejenis.
Keywords : Fatah, Hamas, tekanan ideologi

## PENDAHULUAN
Dengan kondisi Palestina yang terjajah oleh Israel menyebabkan munculnya gerakan sosial dari beberapa kelompok masyarakat Palestina sebagai bentuk penolakan kehadiran negara Israel  di  tanah  Palestina.  Gerakan  sosial  sendiri  merupakan  jaringan  interaksi  informal antara  sejumlah  individu  yang  membentuk  suatu  kelompok  berdasarkan  identitas  yang sama  dan  terlibat  dalam  sebuah  konflik  politik  atau  budaya  (Diani,  1992).  Kelompok- kelompok  yang  lahir  karena  kondisi  penjajahan  di  Palestina  tersebut  yaitu  Fatah  dan Hamas,  walaupun  sebelumnya  sudah  ada  gerakan  perjuangan  untuk  memperjuangkan kemerdekaan Palestina seperti Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), namun Fatah dan Hamas bediri atas dasar ketidak puasan kepada berbagai macam bentuk perjuangan yang sudah dilakukan sebelumnya.
Kedua gerakan perlawanan dan partai politik yang paling dominan di Palestina ini justru  terlibat  konflik  padahal  keduanya  memiliki  tujuan  yang  sama,  yaitu  membuat Palestina merdeka dari penjajahan Israel. Jika melihat latar belakang organisasi pergerakan Hamas, mereka merupakan cabang dari gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir yang berdiri  pada  14  Desember  1987  (Prabowo,  2013).  Hamas  menilai  bahwa  usaha-usaha diplomasi  yang  telah  dilakukan  oleh  beberapa  gerakan  perlawanan  Palestina  terhadap Isreal hanya merugikan rakyat Palestina saja dan malah memperkuat posisi Israel, selain itu  Hamas  tidak  setuju  dengan  strategi  dan  cara  yang  dilakukan  oleh  Fatah  dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina (Irwan Abdallah, Setyawati,  Mutiah, 2015).
Hamas  sendiri  memiliki tujuan  untuk  membebaskan  Palestina  dari  pendudukan Israel  dan  membentuk  negara  Islam  di  wilayah  yang  sekarang  dikuasi  oleh  Israel, demikian juga dengan  Fatah (Dewi, Sudrajat,    Miftahuddin, 2008).  Fatah  yang lebih dulu  terbentuk  sudah  melakukan  berbagai  cara  untuk  mewujudkan    Palestina  yang merdeka, dari gerakan bersenjata hingga berjuang di meja perundingan sudah dilakukan oleh Fatah. Hal itu membuat Fatah berubah menjadi kekuatan  yang sangat dominan di Palestina  di  tahun  1960-an  karena  berhasil  memenangkan  Perang  Enam  Hari.  Namun
Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
setelah Hamas berhasil memenangkan kursi Parlemen pada tahun 2006, dominasi Fatah di parlemen menjadi turun, setelah itu sering terjadi konflik antara Hamas dan Fatah.
Penulis  tertarik  untuk  mengkaji  Hamas  dan  Fatah  karena  kedua  partai  politik tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk negara Palestina ditengah konflik yang terjadi dengan Israel. Jika dilihat dari tujuan Fatah dan Hamas, mereka sama-sama berkeinginan  untuk  membebaskan  Palestina  dari  penjajahan  Israel,  namun  mengapa kedua  kubu  ini  sering  terlibat  konflik  dan  tidak  adanya  usaha  kerja  sama  untuk membebaskan Palestina, padahal situasi di Palestina sedang dikuasi oleh Israel.  Dalam melakukan pembacaan terhadap pengaruh ideologi sebagai tekanan dalam memerdekaan Palestina  yang  membuat  Fatah  dan  Hamas  tidak  melakukan  kerja  sama  untuk membebaskan  Palestina  dari  pendudukan  Israel,  penulis  melakukan  analisis  dengan menggunakan teori resolusi konflik. Dimana cara mengatasi sebuah konflik bisa dengan berbagai  macam  cara  seperti  rekonsiliasi  dan  menyelesaikan  suatu  masalah  bersama- sama.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menelisik lebih dalam, apakah tekanan  ideologi  menjadi  faktor  utama  Hamas  dan  Fatah  tidak  dapat  bekerja  sama membebaskan Palestina dari tangan Israel?. Pertanyaan tersebut muncul karena peneliti menemukan di beberapa tulisan yang membahas Hamas dan Fatah bahwa mereka selalu menyinggung  perbedaan  ideologi  yang  dimiliki  kedua  fraksi  tersebut  sebagai  alasan mengapa mereka tidak berjalan beriringan. Beberapa pengkaji Timur Tengah mengatakan bahwa  ketidaksepahaman  Hamas  dengan  Fatah  berasal  dari  perbedaan  mendasar  yaitu ideologi (Basyuni, 2015; Abdallah, 2015; Sangidu, 2015; Setyawati; 2015).
Peneliti  setuju  dengan  pendapat  tersebut,  namun  perbedaan  ideologi  keduanya bukan  penyebab  utama  dan  satu-satunya  dari  perpecahan  antara  Hamas  dan  Fatah sehingga  keduanya  tidak  berjalan  beriringan  dan  melakukan  kerja  sama,  peneliti menemukan ada beberapa penyebab lainnya, yaitu: (1) Perbedaan cara dalam usaha untuk memerdekakan  Palestina,  Hamas  memilih  bergerilya  dengan  mengangkat  senjata, sedangkan  Fatah  yang  bergabung  dengan  PLO  lebih  memilih  jalur  diplomasi  dan meninggalkan perjuangan melalui kekuatan militer untuk mengusir Israel, (2) isu korupsi dan penyelewengan kekuasaan yang menerpa Fatah setelah menandatangani kesepakatan Deklarasi Oslo II (Burdah, 2008), (3) kesepakatan yang ditanda tangani oleh Fatah dan Israel pada Deklarasi Oslo dianggap oleh Hamas sebagai pengakuan Palestina terhadap Israel yang mana bertentangan dengan pendirian Hamas (Prabowo, 2013). Namun jauh sebelum semua itu menjadi penyebab Hamas dan Fatah tidak bekerja sama, pada tahun 1967,  pendahulu  Hamas  yaitu  Ikhwanul  Muslimin  di  Palestina  pernah  bersatu  dengan Fatah  untuk  melawan  Israel.  Namun  pada  tahun  1970-an  mereka  memutuskan  untuk berjalan  sendiri-sendiri  karena  adanya  perbedaan  pandangan  dalam  perjuangan membebaskan Palestina dari pendudukan Israel, Ikhwanul muslimin memilih untuk tidak terlibat  perang,  mereka  lebih  memilih  untuk  memperbaiki  kualitas  manusia  Palestina melalui pendidikan, sedangkan Fatah memilih jalur perang  (Bachtiar, 2006). Oleh karena itu  tidak  heran  jika  Hamas  yang  merupakan  titisan  dari  Ikhwanul  Muslimin  tidak melakukan kerja sama dengan Fatah.

## TINJAUAN LITERATUR
Konflik menurut Pruitt dan Rubin merupakan persepsi terhadap perbedaan kepentingan atau suatu  kepercayaan  yang beranggapan bahwa aspirasi  pihak-pihak  yang berkonflik tidak  dapat  menemui  titik  temu  yang  sepaham  (Pruitt    Rubin,  2009).  Dari  definisi tersebut  konflik  dapat  dipahami  sebagai  interaksi  sosial  yang  disebabkan  oleh
Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
pertentangan  antara  kehendak  atau  nilai-nilai  yang  dipegang  seperti  ideologi  maupun tujuan yang menciptakan kondisi ketidak nyamanan individu ataupun kelompok tertentu. Dari  beberapa  penelitian  terdahulu  penulis  menemukan  adanya  eksistensi  gerakan kelompok masyarakat Palestina sebelum Hamas dan Fatah yaitu Organisasi Pembebasan Palestina  (PLO),  yang  merupakan  hasil  bentukan  dari  Liga  Arab  (Dewi,  Sudrajat, Miftahuddin,  2008).  Namun  belum  pernah  terjadi  konflik  sesama  gerakan  perjuangan Palestina  seperti  yang  terjadi  antara  Fatah  dan  Hamas.  Dari  berbagai  macam  bacaan, penulis  menemukan  penyebab  konflik  Fatah  dan  Hamas  yang  hanya  berfokus  kepada faktor perbedaan ideologi yang mereka miliki saja namun ternyata bukan faktor ideologi saja  yang  membuat  keduanya  tidak  bekerja  sama  untuk  membebaskan  Palestina  dari Israel,  namun  ada  beberapa  faktor  lainnya  yang  membuat  kedua  kubu  berkonflik  satu sama lain.
Dalam  sebuah  konflik  yang  terjadi,  baik  itu  antara  invidu  dengan  individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, bahkan negara dengan negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dibutuhkan sebuah resolusi. Resolusi konflik menurut Weitzman  Weitzman adalah menyelesaikan masalah bersama-sama sehingga mereka  yang  berkonflik  akan  membuat  keputusan  bersama.  Penyelesaian  masalah terhadap  sebuah  konflik  juga  berkaitan  erat  dengan  pengambilan  keputusan  bahkan dianggap menjadi bagian yang sama. (Fatimah, 2019)
Penyelesain  konflik  menurut  Weitzman    Weitzman  mengarah  kepada penyelesain konflik yang lebih bersifat kerja sama, mereka membagi tahapan penyelesain konflik menjadi 4 tahapan secara umum : (1) mendiagnosis konflik, (2) mengidentifikasi solusi alternatif, (3) mengevaluasi dan memilih solusi yang dapat diterima bersama, dan tahapan  terakir  adalah  (4)  berkomitmen  untuk  mengambil  keputusan  dan mengimplementasikan keputusan yang sudah disepakati. (Deutsch, Coleman,  Marcus, 2006).  Berdasarkan  konsep  resolusi  konflik  dari  Weitzman    Weitzmen,  langkah pertama  yang perlu dilakukan dalam penyelesaian konflik adalah mendiagnosa konflik dengan  cara  menemukan  sebab-sebab  terjadinya  perselisihan  kedua  pihak  atau  dengan cara mengidentifikasi masalah. Sama halnya dengan konflik  yang terjadi antara Hamas dan Fatah, untuk menyelesaikan konflik tersebut sangat penting sekali untuk mengetahui akar permasalahan mengapa mereka berkonflik.
Tahap  kedua  dalam  menyelesaikan  konflik  yaitu  mengedintifikasi  solusi alternatif dengan cara diskusi. (Mokhtar, 2019) Dalam tahap kedua ini, pihak-pihak yang berkonflik  diharapkan  memiliki  fokus  untuk  menemukan  jalan  keluar  dan  meredam emosi,  hal tersebut sejalan dengan penjelesan mengenai bagaimana cara menyelesaikan konflik  menurut  Rubin,  Pruit,  dan  Kim  yang  menjelaskan  bahwa  penyelesaian  konflik dapat tercapai apabila solusi dapat diterima oleh kedua pihak yang bersangkutan (Pruitt Rubin,  2009).  Sama  halnya  dengan  Hamas  dan  Fatah  yang  beberapa  kali  sempat melakukan perundingan atau usaha-usaha damai yang di mediatori oleh Mesir, dengan bertemunya kedua pihak yang bertikai diharapkan adanya sebuah solusi yang disepakati bersama-sama.
Tahap  ketiga  yaitu  memilih  solusi  atau  mengevaluasi  solusi  yang  sudah ditemukan untuk menyelesaikan konflik yang dapat disepakati bersama dengan kata lain melakukan  negosiasi,  ditahap  ini  pertimbangan  kembali  atas  solusi-solusi  yang  sudah ditemukan  pada  tahapan  sebelumnya  secara  cepat  perlu  dilakukan  karena  akan mempengaruhi  kedua  pihak  pada  tahapan  selanjutnya,  apakah  mereka  sepakat  dan mampu mengimplementasikan solusi yang telah disepakati atau tidak. Evaluasi terhadap solusi yang sudah ditemukan dirasa perlu untuk mencapai kesepakatan antara kedua pihak
Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
yang berkonflik hingga pada akhirnya mereka dapat membuat keputusan.
Pengambilan  keputusan  sebaiknya  dilakukan  pada  masa  proses  penyelesain masalah, pada proses ini masing-masing pihak yang berkonflik akan membuat keputusan, beberapa ahli berpandangan bahwa setiap pihak yang terlibat adalah sebagai pengambil keputusan  (seperti,  Kahneman,  1992;  Mann,  1992),  sedangkan  yang  lainnya berpandangan bahwa proses resolusi konflik merupakan sebuah pengambilan keputusan bersama (seperti,  Bennet, Tait, dan Macdonagh;  1994). Namun pada akhirnya kembali lagi  kepada  keputusan  kedua  pihak  yang  berkonflik,  apakah  menyetujui  solusi  yang ditemukan atau tidak. Sama halnya yang dialami oleh Hamas dan Fatah, keduanya sempat mencoba  berbagai  macam  usaha  untuk  berdamai  walaupun  mengalami  kegagalan sebelum mencapai kesepakatan rekonsiliasi pada tahun 2017.
Tahap  terkahir  dalam  menyelesaikan  konflik  menurut  Weitzman    Weitzman yaitu  berkomitmen  untuk  mengambil  keputusan  dan  yang  terpenting  adalah  mampu mengimplementasikan  keputusan  yang  sudah  disepakati,  hal  ini  sangat  penting  bagi berlangsungnya  keadaan  damai  kedua  pihak  setelah  menyepakati  solusi  yang  akan diterapkan dan dilaksanakan oleh pihak yang menyepakatinya, karena jika tidak, maka keadaan  damai  tersebut  akan  berubah  menjadi  keadaan  konflik  kembali  karena  kedua pihak  atau  salah  satu  pihak  yang  bersepakat  tidak  mengimplementasikan  solusi  yang sudah disepakati. Sama halnya dengan Hamas dan Fatah yang akhirnya pada tanggal 12 Oktober  2017  di  Kairo,  Mesir  berkomitmen  untuk  berdamai  dengan  melakukan rekonsiliasi.  Berdasarkan  pemaparan  dari  berbagai  macam  tahapan  untuk  mencapai resolusi  konflik  tersebut  pada  konflik  yang  terjadi  antara  Hamas  dan  Fatah,  penulis melihat keduanya telah melakukan tahapan-tahapan resolusi konflik menurut Weitzman Wietzmen dari tahap pertama hingga tahapan yang terkahir.

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini memfokuskan pada kajian pustaka. Dalam kajian tersebut, penulis membaca karya-karya yang terkait dengan tema yang diangkat yaitu Hamas dan Fatah dengan lebih fokus terhadap ideologi  dan gerakan perjuangan  yang dimiliki kedua  gerakan pembela Palestina  tersebut  dan  pengarunya  terhadap  hubungan  keduanya.  Sumber-sumber  lain dalam bentuk berita dan artikel yang terkait akan menjadi data penunjang dalam tulisan ini untuk memahami lebih jauh mengenai ideologi Hamas dan Fatah serta pengaruhnya terhadap pola perilaku dan interaksi keduanya.
Metode  deskriptif  merupakan  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk menggambarkan dan memberi uraian terhadap masalah atau gejala yang sedang diteliti dengan  mendeskripsikan  nilai  variabel  yang  ada  dan  tidak  menghubungkan  atau membandingkan dengan variabel yang lain.
Tahap pertama, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber sumber literatur dari jurnal, artikel  atau  berita  yang  telah  dipublikasikan  dan  terpercaya.  Tahap  kedua,  peneliti nengidentifikasi masalah dan gejala yang terjadi secara rinci dan memeriksa praktik yang berlangsung  secara  detail.  Identifikasi  didapat  dari  banyak  sumber  dengan memperhatikan  keselarasan  dan  keakuratan  berita  yang  dibaca.  Tahap  ketiga, mengakumulatifkan bukti-bukti berupa perjanjian atau aktivitas politik  yang dilakukan guna memberikan bukti dari isu yang ada sehingga pembaca dapat melihat realita yang terjadi  dan  dapat  mengambil  kesimpulan  dari  isu  tersebut.  Tahap  ini  menjadi  teknik penelitian yang terakhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ideologi dan Pergerakan Hamas
Sejarah terbentuknya gerakan Hamas berawal dari protes atas ketidak puasan sebagian dari  masyarakat  Palestina  terhadap  perjuangan  melalui  jalur  diplomasi  seperti  yang dilakukan oleh Organisasi  Pembebasan Palestina (PLO) dan Fatah  yang  dipimpin oleh Yasser Arafat. Namun terbentuknya Hamas bukan semata-mata berawal dari seruan yang dilakukan oleh Syeikh Ahmad Yasin, ketika ia meminta rakyat Palestina untuk bersatu melawan militer Israel pada 14 Desember 1987 di Gaza.  Namun gerakan ini sudah ada pada  tahun  1930-an  yang  dilakukan  oleh  Ikhwanul  Muslimin  (IM)  di  Palestina  yang kemudian dititiskan kepada Hamas.
Stuktur organisasi Hamas memiliki basis tarbiyah dan memiliki badan pelaksana (Maqtab Qiyadi) yang melaksanakan program dilapangan, badan ini terbagi menjadi tiga divisi,  yaitu  divisi  keamanan,  militer,  dan  politik.  Divisi  keamanan  bertugas  untuk mengumpulkan  informasi  intelejen  Israel,  sedangkn  divisi  militer  bertugas mengumpulkan kekuatan masa dan menyerang Israel, yang terakhir adalah divisi politik yang  bertugas  untuk  memberikan  pernyataan,  publikasi,  dan  menyelesaikan  berbagai macam permasalahan politik yang ada.
Hamas  yang  merupakan  turunan  dari  organisai  Ikhwanul  Muslimin  (IM)  yang lahir  di  Mesir  pada  tahun  1928  dan  memiliki  ideologi  Islam  mewariskan  ideologinya kepada  Hamas.  Ideologi  Islam  yang dipegang oleh Hamas  membentuk  tujuan mereka yang  menginginkan  berdirinya  negara  Islam  Palestina  yang  merdeka  dan  berdaulat. Ditambah dengan kerangka “Pan Islamisme” yang melibatkan seluruh umat muslim dunia untuk bersama-sama melawan Israel, kerangka tersebut memperkuat ideologi Islam yang dianut oleh Hamas, serta diperkuat oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh Hamas, yaitu :
"Hari  Penghakiman  tidak  akan  terjadi  sampai  Muslim  memerangi  dan  membunuh mereka.  Kemudian,  orang-orang  Yahudi  akan  bersembunyi  di  balik  batu  dan  pohon- pohon,  dan  batu-batu  dan  pohon-pohon  akan  berteriak:  'O  Muslim,  ada  orang  Yahudi yang bersembunyi di belakangku, datang dan bunuh dia.' "Piagam Hamas, Pasal 7." Israel akan  ada  dan  akan  terus  ada  sampai  Islam  akan  melenyapkannya,  sama  seperti  ia melenyapkan orang lain sebelumnya. "Piagam Hamas, Pembukaan.  (Santis, 2008).
Ideologi  Islam  atau  islamisme  diartikan  sebagai  ideologi  politik  yang menggunakan  Islam  sebagai  pegangan para penganutnya dalam berpolitik,  ideologi  ini memiliki karakter khusus yaitu setiap tindakan politik yang diambil berkiblat kepada al- qur’an dan hadist. Dalam praktiknya ketika berpolitik, para kaum islamis menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an atau hadist sesuai dengan kepentingan politik mereka, dan ideologi ini  juga  menolak  atau  berlawanan  dengan  ideologi  sekular  yang  merupakan  ideologi politik  Fatah.  Ada  beberapa  macam  alasan  mengapa  mereka  menolak  sekularisme, menurut Bassam Tibi mereka menolak karena ketidak tahuan mereka mengenai konsep dan signifikansi dari sekularisme itu sendiri (Tibi, 1998)
Hamas memperkenalkan dirinya sebagai “gerakan pembebasan dan perlawanan nasional  Islam  Palestina”,  dan  Islam  dijadikan  sebagai  kerangka  rujukannya.  Gerakan Hamas ini terbagi menjadi dua bidang yaitu gerakan di bidang sosial seperti pendidikan, dan  gerakan  di  bidang  militer  dengan  mewadahi  gerakan  massal  rakyat  Palestina. Terbaginya  fokus  dari  gerakan  Hamas  tersebut  terjadi  karena  pada  masa  sebelum dikeluarkannya piagam  pada tanggal  18 Agustus 1988,  gerakan  al-Mujamma al-Islami
Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
belum berhasil membentuk  masyarakat  Palestina yang berilmu, oleh karena itu Hamas berkeinginan untuk membenahi kelemahan tersebut.
Strategi gerakan Hamas di Palestina mengalama tiga fase. Fase pertama, Hamas melakukan  langkah  awal  dengan  cara  membangun  pendirian  yang  kokoh  supaya memperkuat  “rantai  selanjutnya”  dalam  sebuah  organisasi  dengan  cara  membentuk generasi  yang kuat dan teruji. Fase kedua  yang dialami oleh Hamas yaitu konflik non- militer  dengan  tentara  pendudukan,  dan  fase  terakhir  yaitu  gerakan  jihad  melawan kekuatan zionis israel. (Mikail, 2019)
Dari  tiga  fase  umum  yang  dilakukan  oleh  Hamas  ini  menghasilkan  beberapa pencapain yaitu berhasil menyekap seorang komandan Israel ,Ser May Nissim Toledano. Kemudian disusul dengan keberhasil pasukan berani mati yaitu Brigade al-qossam yang membunuh  Direktur  perumahan  di  jalur  Gaza,  Durron  Susan.  Perjuangan  Hamas menggunakan  senjata  berkaitan  erat  dengan  doktrin  Jihad  yang  mereka  pegang  teguh, mereka meyakini bahwa “ apabila musuh-musuh Allah datang kewilayah muslim untuk merampas hak-hak kemerdekaan mereka, maka penduduk tersebut dan seluruh muslim lainnya diwajibkan melawan” (Abu-Amr, 1993).
Ideologi yang dianut oleh Hamas juga berpengaruh kepada sistem kepemimpinan mereka,  Hamas  memiliki  sistem  kepemimpinan  yang  disebut  Majelis  Syuro.  Sistem tersebut merupakan sistem kepemimpinan bersama yang terdiri dari  satu pemimpin yang dipercaya  dan  dibantu  oleh  beberapa  orang  di  majelis  tersebut.  Syaikh  Ahmad  Yassin yang saat itu menjalankan roda kepemimpinan yang dibantu oleh 6 orang majelis, mereka bersama-sama  menjalankan  kepemimpinan,  mengeluarkan  kebijakan  politik,  dan melakukan gerakan militer.
Hamas  yang  bermula  dari  gerakan  perjuangan  Palestina  atau  hanya  sebuah organisasi  saja,    bertransformasi  menjadi  sebuah  partai  politik  pada  tahun  2005  yang ditandai dengan terlibatnya Hamas dalam pemilihan lokal  yang pada akhirnya berhasil memenangkan  parlemen  pada  tahun  2006.  Gerakan  yang  secara de  facto ini  berhasil menguasai  jalur  gaza  setelah  berhasil  mengalahkan  presiden  Palestina  yaitu  Mahmoud Abbas sejak tahun 2007. Ada beberapa hal yang membedakan Hamas dengan Fatah dan PLO,  mereka  memegang  teguh  pendirian  bahwa  “pendirian  Israel  sepenuhnya  ilegal” (Irwan Abdallah, Setyawati,  Mutiah, 2015).

## Ideologi dan Pergerakan Fatah
Fatah merupakan salah satu partai politik yang paling dominan di Palestina, uniknya partai ini berdiri di Kuwait pada tahun 1959 yang dipelopori oleh sekelompok pengungsi Palestina yang memiliki ideologi nasionalis sekuler. Ideologi yang dianut membuat partai politik  Fatah  lebih  memilih  cara  diplomasi  dimeja  perundingan  dengan  Israel  dan mengurangi  genjatan  senjata  yang  mana  bertolak  belakang  dengan  cara  Hamas. Sekularisme atau ideologi sekular banyak diartikan sebagai paham yang menolak ekstensi pengaturan sakral yang berasal dari suatu agama atau memisahkan politik dengan agama atau  dengan  aspek  lainnya,  menurut  Auguste  Comte  hal  itu  dapat  terjadi  karena modernisasi  (Pachoer,  2016).  Pemahaman  terhadap  ideologi  sekular  tersebutlah  yang membuat ideologi Islam tidak dapat menerima konsep sekular.
Struktur organisasi Fatah berbeda dengan Hamas, struktur tertinggi Fatah terdiri dari komite sentral, komite umum, dan dewan revolusi. Komite sentral merupakan cabang dari eksekutif  Fatah  yang  membuat  keputusan  tertinggi,  kemudian  terdapat  komite  umum yang mana adalah parlemen dari Fatah yang menjadi otoritas tertinggi dari komite sentral, dan  yang  terakhir  adalah  dewan  revolusi  yang  pada  praktinya  memiliki  tugas  sebagai jembatan pergerakan antara komite sentral dan komite umum (Bechor, 1991).
Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
Strategi pergerakan Fatah pada awalnya mengandalkan genjatan senjata sama halnya seperti yang dilakukan oleh Hamas, namun Fatah juga menempuh jalur diplomasi sebagai cara mereka untuk memperjuangkan Palestina. Fatah sendiri tidak sekeras Hamas yang sama sekali tidak mengakui adanya negara Israel, justru Fatah mengakui adanya negara Israel bahkan mereka sering melakukan perundingan.
Sebelum  Fatah  mengambil  jalur  diplomasi,  dulu  Fatah  juga  aktif  dalam  gerakan militer bersenjata yang dinamai al-Asifah, kelompok bersenjata ini mulai aktif bergerak pada  tahun  1965,  kelompok  tersebut  bermarkas  di  Tepi  Barat,  Gaza,  dan  di  beberapa negara  Arab  lainnya.  Al-Asifah  mengawali  perjuangan  mereka  dengan  melawan kependudukan  Israel  dan  terlibat  dalam  perang  Arab-Israel  1967.  Namun  gerakan kelompok al-Asifah ini mengalami kegagalan setelah mereka terusir dari Yordania dan Lebanon, kemudian mereka mengalami pengusiran lagi pada tahun 1970-an dan 1980-an. (Rezasyah, 2019)
Setelah beberapa kali mengalami kegagalan maka al-Asifah dibawah naungan Fatah mengubah  strategi  perjuangan  mereka  dengan  memilih  jalur  diplomasi  untuk memperjuangkan kepentingannya. Namun bukan tanpa alasan Fatah memutuskan untuk mengambil langkah diplomasi, hal tersebut juga didukung oleh negara-negara Arab untuk lebih memilih jalur negosiasi setelah mereka terusir dari Beirut. Dengan demikian, maka Fatah melalui pemimpinnya yaitu Yasser Arafat menyatakan menghentikan dan bahkan melepaskan gencatan senjata dan mendukung resolusi 242 Dewan Keamanan PBB yang isinya  mengantarkan  Palestina  kepada  kepemilikan  wilayah  di  Tepi  Barat,  Yerusalem Timur, dan Gaza pada tahun 1967.
Pada tahun selanjutnya Fatah berhasil mengendalikan PLO dan Yasser Arafat terpilih menjadi  Ketua  Komite  Eksekutif,  kemudian  PLO  yang  dipimpin  oleh  Arafat  berhasil diakui oleh negara-negara Arab pada KTT Rabat, kemudian diakui oleh PBB dan Israel dalam  deklarasi  Oslo  sebagai  perwakilan  sah  tunggal  rakyat  Palestina,  berbagai pencapaian tersebut membuat Fatah menjadi gerakan yang dominan di Palestina.

## Konflik di Dalam Konflik: Hamas dan Fatah
Dulu sebelum konflik antara Hamas dan Fatah meledak, kedua fraksi ini pernah menjalin kerja  sama  pada  tahun  1967.  Namun  pada  saat  itu  belum  berdiri  Hamas,  melainkan Ikhwanul  Muslimin  (IM)  di  Palestina  yang  berjuang  bersama-sama  melawan  Israel. Keduanya  pernah  bersatu  untuk  melawan  segala  bentuk  penjajahan  Israel  terutama dengan genjatan senjata, namun gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) lebih memilih untuk tidak terlibat perang, mereka lebih memilih untuk melakukan perubahan mendasar pada masyarakat  Palestina,  karena  mereka  percaya  perubahan  pada  rakyat  Palestina  akan berdampak kepada perubahan politik Palestina yang lebih baik.
Oleh karena itu, urusan yang berkaitan dengan militer diserahkan kepada Fatah, karena Ikhwanul Muslimin lebih fokus kepada internal masyarakat Palestina dengan cara melakukan  kegiatan  dakwah,    sosial,  dan  pendidikan.  Fatah  yang  berfokus  kepada kekuatan militer membuat pasukan yang diberi nama shaiks . Kerjasama ini hanya terjalin sampai  tahun  1970-an  karena  adanya  jurang  pembeda  dalam  pemahaman  dan  sikap terhadap Israel (Bachtiar, 2006).
Dari penjelasan diatas dapat memberi jawaban mengapa Hamas dan Fatah tidak bekerjasama, selain karena perbedaan ideologi  ternyata ada faktor sejarah didalamnya, dapat  disimpulkan bahwa jauh sebelum Hamas terbentuk,  gerakan  Ikhwanul  Muslimin yang  merupakan  akar  dari  berdirinya  Hamas  di  Palestina  sudah  lebih  dulu  melakukan kerjasama  dengan  Fatah  walaupun  pada  akhirnya  memutuskan  untuk  berjalan  sendiri-
Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
diri, oleh karena itu tidak heran jika setelah berdirinya Hamas pada tahun 1987, mereka tidak  melakukan  kerja  sama  dengan  Fatah  walaupun  keduanya  memiliki  tujuan  yang sama, karena Hamas yang merupakan titisan dari Ikhwanul Muslimin di Palestina sudah mengetahui bahwa mereka memiliki jurang perbedaan dengan Fatah dan hal  itu sudah dirasakan oleh pendahulunya.
Konflik  antara  Hamas  dan  Fatah  mulai  muncul  kepermukaan  pada  tahun  2005 setelah kematian Yasser Arafat pada tahun 2004, kemudian ketegangan antara keduanya kembali  muncul  pada  tahun  2006  setelah  Hamas  berhasil  menang  dalam  pemelihan umum yang membuat mereka mendominasi kursi di Parlemen dan menyebabkan Fatah kehilangan dominasinya di Parlemen. Kekuasaan yang dipegang oleh Hamas membuat mereka  bisa  mengambil  paksa  kendali  atas  Jalur  Gaza  yang  dipegang  oleh  Fatah  pada tahun  2007,  kemudian  Hamas  dengan  mudahnya  memindahkan  petugas  PA  dari  Jalur Gaza (Ferry, Hamas-Fatah: Jejak Perang Saudara Satu Dekade Sebelum Damai, 2017).
Mengetahui ada hal yang tidak baik antara Hamas dan Fatah membuat presiden Palestina  yaitu  Mahmoud  Abbas  harus  mengambil  tindakan  dengan  menggulingkan pemerintahakan  PA  yang  dikendalikan  oleh  Hamas,  kemudian  Mahmoud  Abbas membagi  kendali atas kedua wilayah tersebut,  yaitu Hamas ditempatkan  di  Jalur Gaza dan Fatah ditempatkan di Tepi Barat.
Konflik antara Fatah dan Hamas tidak semata-mata berasal dari masalah internal saja namun ada beberapa faktor luar yang mendorong seperti adanya blokade ekonomi dan militer  yang dikeluarkan oleh Amerika dan Israel terhadap Palestina sebab Hamas menembakan  roket  dan  mortir  ke  gedung-gedung  sipil  Israel  di  Jalur  Gaza.  Kemudian kedua fraksi ini memiliki perbedaan dari suplai senjata, Hamas menerima suplai senjata dari Iran sedangkan Fatah mengambil senjata dari gudang senjata milik Israel, ditambah dengan  beredarnya  isu  bahwa  pemimpin  Fatah  dikendalikan  oleh  Amerika  pada  usaha damai tahun 2010 di Damaskus.
Beberapa  pihak  menyayangkan  konflik  yang  terjadi  antara  Hamas  dan  Fatah, seperti  yang  disampaikan  oleh  Direktur  Eksekutif Pusat  Nasional  untuk  Rehabilitasi Masyarakat  Palestina,  yaitu  Fatma  A.  Al-Gussain  mengatakan  bahwa  konflik  tersebut tidak memberikan dampak baik  terhadap Palestina, ditambah dengan kondisi Palestina yang sudah buruk karena penguasaan wilayah Palestina oleh Israel (Pratiwi, 2018).

## Gerakan Persatuan Palestina
Pada  tahun  2017,  menjadi  tahun  yang  bersejarah  bagi  cerita  panjang  gerakan perjuangan Fatah dan Hamas karena akhirnya setelah mengalami konflik selama hampir 11 tahun mereka memutuskan untuk melakukan rekonsiliasi. Keputusan tersebut direspon dengan  sangat  baik  oleh  presiden  Palestina  yaitu  Mahmoud  Abbas  melalui  pernyataan dari  Duta  Besar  Palestina  untuk  Indonesia,  Zuhair  Al  Shun.  Ia  menyampaikan  bahwa “Presiden sendiri ingin permasalahan tersebut selesai dan kita bersatu kembali dari segala sisi”.
Respone baik juga muncul dari negara-negara tetangga Palestina dikawasan Arab yang  memberikan  bantuan  untuk  tercapainya  rekonsiliasi  tersebut,  seperti  Mesir  yang menjadi mediator kedua fraksi tersebut. Rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas mempunyai maksud untuk kebaikan Palestina itu sendiri, masyarakat berharap dengan membaiknya hubungan  kedua  gerakan  perjuangan  yang  paling  dominan  di  Palestina  tersebut  dapat menyelesaikan permasalahan Palestina bersama-sama di meja perundingan.
Sebelum  kesepakatan  rekonlisiasi  Fatah  dan  Hamas  terwujud,  kedua  fraksi  ini sempat  melakukan  usaha  rekonsiliasi  pada  tanggal  9  November  2010  di  Damaskus, Suriah. Perwakilan dari Hamas dan Fatah dipertemukan untuk melakukan perundingan
Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
dengan  tujuan  mempersempit  perbedaan  diantara  mereka,  dalam  perundingan  tersebut mereka  akan  berfokus  kepada  bahasan  pengendali  aparat  Palestina,  karena  kendali wilayah Palestina terbagi menjadi dua, yaitu Jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas dan Tepi Barat oleh Fatah.
Pada  perundingan  ini  dihadiri  oleh  pejabat  senior  Fatah  yaitu  Majid  Farah  dan Hamas yang diwakili oleh orang nomor dua Hamas yaitu Moussa Abu Marzouk. Dalam perundingan ini keduanya sepakat untuk memilih Mesir sebagai negosiator mereka dalam proses rekonsiliasi. Sebenarnya pembicaraan mengenai rekonsiliasi ini dijadwalkan pada bulan  Oktober  namun  terjadi  kendala  karena  Bashar  al-Assad  melontarkan  komentar- komentar panas di KTT Arab mengenai isu perlawanan terhadap Israel. Selain itu, Iran dan  Suriah  yang  mendukung  dan  berpihak  kepada  Hamas  saling  bekerja  sama  untuk mendapatkan kembali Dataran Tinggi Golan yang dikuasai oleh Israel.
Dengan  terlibatnya  aktor-aktor  eksternal  seperti  Amerika  Serikat  yang mendukung  konflik  antara  Hamas  dan  Fatah  menarik  keterlebitan  negara  lain  seperti Suriah, Iran, dan Mesir untuk membantu menyelesaikan konflik antara Hamas dan Fatah yang mana akan berpengaruh pada kondisi politik internal Palestina itu sendiri  (Palupi, 2010). Dalam proses hingga kesepatan rekonsiliasi Fatah dan Hamas terwujud, ada peran Mesir  didalamnya.  Mesir  berperan  sebagai  mediator,  bukan  tanpa  alasan  Mesir memutuskan  untuk  terlibat  dalam  permasalahan  ini,  hal  tersebut  berkaitan  dengan  isu keamanan Mesir yang berbatasan dengan Jalur Gaza.
Pada  kesepatan  rekonsiliasi  antara  Hamas  dan  Fatah  menghasilkan  beberapa kerjasama  seperti  kerjasama  keamanan  dan  kesepakatan  bahwa  pemilihan  presiden, dewan  pemilihan  nasional,  dan  legislatif  akan  dilakukan  satu  tahun  yang  akan  datang setelah  penandatanganan.  Dengan  kesepakatan  rekonsiliasi  antara  Hamas  dan  Fatah membuat  rakyat  Palestina  berharap  bahwa  mereka  dapat  memperbaiki  kondisi kemanusian di Palestina yang tergantung kepada bantuan makanan karena blokade yang dilakukan oleh Israel.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  ideologi  bukan  satu-satunya  penyebab  dan masalah utama Hamas dan Fatah tidak bekerja sama untuk membebaskan Palestina dari pendudukan  Israel,  namun  terdapat  faktor  konflik  sejarah  dari  pendahulu  Hamas  yaitu Ikhwanul  Muslimin  di  Palestina,  bahwa  Fatah  dan  Ikhwanul  Muslimin  (IM)  pernah berjuang  bersama  untuk  melawan  Israel  di  Palestina  yang  kemudian  berpisah  karena perbedaan  fokus  Ikhwanul  Muslimin  yang  lebih  memperbaiki  kualitas  masyarakat Palestina dengan memberi mereka pendidikan dan memilih untuk tidak terlibat perang, sedangkan Fatah pada saat itu masih menggunakan kekuatan militernya untuk melawan Israel,  karena  perbedaan  tersebut  akhirnya  Fatah  dan  Ikhwanul  Muslimin  (IM) memutuskan  untuk  berjuang  membela  Palestina  dengan  caranya  masing-masing, Ikhwanul  Muslimin  terus  berjuang  membela  Palestina  yang  pada  akhirnya  dititiskan kepada Hamas, yang kemudian setelah Hamas berdiri tidak ada hubungan kerja sama lagi dengan  Fatah  karena  pendahulu  mereka  yaitu  Ikhwanul  Muslimin  (IM)  pernah mengalami hal terbut dan Hamas mengetahui perbedaan yang dimiliki antara Hamas dan Fatah dari pendahulunya.
Kemudian terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan jurang perbedaan Hamas dan Fatah semakin membesar, yaitu : (1) Faktor mendasar adalah perbedaan ideologi yang dimiliki  kedua  fraksi,  Hamas  dengan  ideologi  Islam  sedangkan  Fatah  dengan  ideologi
Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
sekular,  yang  mana  ideologi  tersebut  saling  berlawanan.  (2)  Fatah  menandatangani kesepakatan  dengan  Israel  dalam  Deklarasi  Oslo  yang  dianggap  oleh  Hamas  sebagai bentuk  pengakuan  Palestina  akan  adanya  negara  Israel  yang  mana  pengakuan  tersebut bertentangan dengan prinsip Hamas, (3) isu korupsi dan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan  oleh  Fatah  pada  Deklarasi  Oslo  II,  (4)  dan  perbedaan  pandangan  dalam menyikapi  perlawanan  Israel,  Hamas  memilih  bergilya  dengan  mengangkat  senjata sedangkan Fatah lebih memilih jalur diplomasi di meja perundingan dengan Israel.
Tekanan  ideologi  Hamas  dan  Fatah  dalam  membebaskan  Palestina  dari pendudukan Israel membuat kondisi internal Palestina goncang, ideologi keduanya juga berpengaruh  terhadap  cara  bagaimana  mereka  menyikap  masalah  dan  menyelesaikan masalah,  namun  jurang  perbedaan  tersebut  terus  dipersempit  dengan  melakukan rekonsiliasi  yang  dimediatori  oleh  Mesir.    Pada  tahun  2017,  Hamas  dan  Fatah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di Mesir yang disambut baik oleh pemerintahan dan  rakyat  Palestina,  mereka  berharap  dengan  bersatunya  kedua  fraksi  yang  paling dominan di Palestina tersebut dapat menyelesaikan konflik antara Palestina dengan Israel.
Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Bachtiar, T. A. (2006). Hamas, kenapa dibenci Amerika? Jakarta: Hikmah. Bechor, G. (1991). Lexicon of The PLO. Tel Aviv: The Ministry of Defense. Burdah,  I. (2008). Konflik Timur Tengah: Aktor,  Isu dan Dimensi Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Deutsch,  M.,  Coleman,  P.  T.,    Marcus,  E.  C.  (2006).  The  Handbook  of  Conflict Resolution.  Dalam  E.  A.  Weitzman,    P.  F.  Weitzman, The  PSDM  Model: Integrating  Problem  Solving  and  Decision  Making  in  Conflict  Resolution (hal. 197-221). San Francisco: Jossey-Bass.
Dewi,  I.  M.,  Sudrajat,  A.,    Miftahuddin.  (2008). Gerakan  Rakyat  Palestina:  Dari Deklarasi  Negara  Israel  Sampai  Terbentuknya  Negara  Palestina. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Diani, M. (1992). The concept of social movement. The Sociological Review .
Fatimah, S.,  Syukur, Y. (2019). Al-Qaeda’s New Orientation After the Death of Osama bin Laden. Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 3 (2), 130-145. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4390
Ferry,  O.  (2017,  Oktober  13). Hamas-Fatah:  Jejak  Perang  Saudara  Satu  Dekade Sebelum  Damai .  Dipetik  Oktober  26,  2019,  dari  CNN  Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171013015049-120- 248096/hamas-fatah-jejak-perang-saudara-satu-dekade-sebelum-damai Ferry,  O.  (2017,  Oktober  13). Hamas-Fatah:  Jejak  Perang  Saudara  Satu  Dekade Sebelum  Damai .  Dipetik  Desember  9,  2019,  dari  CNN  Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171013015049-120- 248096/hamas-fatah-jejak-perang-saudara-satu-dekade-sebelum-damai Irwan Abdallah, S., Setyawati,  Mutiah, S. (2015). IDEOLOGI HAMAS GERAKAN PERLAWANAN ISLAM. Jurnal CMES , 101-107.
MikailK. (2018). Iran’s Nuclear Deal and Its Influence on USA-Israel’s Interest in the
Middle East. Jurnal ICMES , 2 (1), 69-85. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v2i1.1 Mokhtari,  M.  (2019).  A  Study  on  the  Social  Movements  in  Contemporary  Islamic Thought. Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 3 (2), 114-129.
https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4389
Pachoer, R. D. (2016). Sekularisasi dan Sekularisme Agama. Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya , 91-102. Palupi, W. T. (2010). Hamas-Fatah Rekonsiliasi. Jakarta: Internasional Republika.
Prabowo, W. (2013). Hamas: Death or Freedom. Yogyakarta: Palapa. Pruitt, D. G.,  Rubin, J. Z. (2009). Teori Koflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rezasyah  T.  (2019).  The  Role  of  Indonesian  Diplomats  in  Supporting  Palestinian’s Struggle at the UN (in the Time of Presidency of the UNSC, May 2019). Jurnal ICMES , 3 (2), 122-136. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i2.55
Santis, Y. (2008). Hamas: Its Ideologi and Record. San Francisco: Jewish Community Relations Council.
Tibi, B. (1998). The Challenge of Fundamentalisme Political Islam and the New World Disorder. California: (University of California Press) Cet. 1.