## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol. 8, No. 3, Agustus 2022 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.36312/jime.v8i3.3770/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL DI DISTRIK SORONG UTARA KOTA SORONG
(Studi Pada Pedagang Lokal Mama-mama Papua Di Depan Jupiter Super Market)
1 Muhammad Arifin Abd Kadir, 2 Muhammad Ali, 3 Ummu Salmah
123 Universitas Muhammadiyah Sorong Article Info ABSTRACT Article history: Accepted: 21 Agustus 2022 Publish: 24 August 2022 Penelitian ini bertujuan untuk melihat Kebijakan Pemerintah terhadap Pedagang Lokal Mama-Mama Papua di Distrik Sorong Utara Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih  ditonjolkan  dalam  penelitian  kualitatif.  Landasan  teori  dimanfaatkan  sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi adalah penelitian lapangan. Hasil dalam penelitian ini yaitu 1. Pedagang  Lokal  merupakan  tanggung  jawab  besar  bagi  pemerintah  untuk  bisa  di kembangkan,  karena  pedagang  lokal  terutama  mama-mama  papua  yang  berjualan sekarang  bersaing  dengan  pedagang  atau  retail  modern.  2.  Dalam  pengembangan pedagang lokal ini membutuhkan strategi yang jelas dan tepat dari pemerintah sendiri guna  bisa  menjawab  setiap  permasalahan  yang  ada  dalam  pengembangan  pedagang- pedagang  lokal  terutama  mama-mama  papua.  Saran  yaitu  Peran  Pemerintah  Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal Di Distrik Sorong Utara Kota Sorong masih perlu dan harus ditingkatkan yaitu dengan mengadakan sosialisai atau pelatihan untuk meningkatkan  keahlian  pedagang  lokal  dalam  berdagang  serta  bantuan  dalam pemodalan dan fasilitas yang menunjang kegiatan berdagang
Keywords: Economic  Growth,  Methods  Local Traders
Article Info
Abstract Article history: Accepted: 21 Agustus 2022 Publish: 24 August 2022 This study aims to examine the Government's Policy towards Local Traders of Papuan Mamas in North Sorong District, Sorong City. This study uses a qualitative approach. Qualitative research is research on descriptive research and tends to use analysis. Process and  meaning  (subject  perspective)  are  more  highlighted  in  qualitative  research.  The theoretical basis is used as a guide so that the research focus is in accordance with the facts on the ground. The type of research carried out in the thesis is field research. The results in this study are 1. Local traders are a big responsibility for the government to be developed, because local traders, especially Papuan mamas who sell now compete with modern  traders  or  retailers.  2.  The  development  of  local  traders  requires  a  clear  and precise strategy from the government itself in order to be able to answer any problems that exist in the development of local traders, especially Papuan mamas. Suggestions, namely the role of the government in improving the economy of local communities in North Sorong District, Sorong City still needs and must be improved, namely by holding socialization or training to improve the expertise of local traders in trading as well as assistance in capital and facilities that support trading activities
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Muhammad Arifin Abd Kadir
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sorong E-mail: alifarifin1986@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  yang  bermuara  kepada  upaya  dan  tindakan-tindakan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  melalui  berbagai  kebijakan  didalam  menumbuhkan dan  mengembangkan  usaha  besar,  menengah,  kecil,  dan  koperasi  diantaranya  adalah  melalui pengelolaan serta pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dualisme kota dan  desa  telah  mengakibatkan  munculnya  sektor  formal  dan  sektor  informal  dalam  kegiatan perekonomian.  Urbanisasi  sebagai  gejala  yang  sangat  menonjol  di  Indonesia,  tidak  hanya mendatangkan  hal-hal  yang  positip  dalam  perekonomian,  tetapi  juga  negatip.  Sebagian  para urbanit telah tertampung di sektor formal, namun sebagian lainnya tanpa bekal ketrampilan yang
dibutuhkan  di  kota  tidak  dapat  tertampung  dalam  lapangan  kerja  formal  yang  tersedia.  Para urbanit yang tidak tertampung di sektor formal pada umumnya tetap berstatus mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan apa saja untuk menopang hidupnya (Harsiwi, 2002). Sektor informal muncul  dalam  kegiatan  perdagangan  yang  bersifat  kompleks  oleh  karena  menyangkut  jenis barang, tata ruang, dan waktu.
Berkebalikan dengan sektor formal yang umumnya menggunakan teknologi maju, bersifat padat  modal,  dan  mendapat  perlindungan  pemerintah,  sektor  informal  lebih  banyak  ditangani oleh masyarakat golongan bawah. Sektor informal dikenal juga dengan “ekonomi bawah tanah” (underground economy) .  Sektor  ini  diartikan  sebagai  unit-unit  usaha  yang  tidak  atau  sedikit sekali menerima ptoteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah (Hidayat, 1978 dalam Suryanto 2010). Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil dengan modal, ruang lingkup, dan  pengembangan  yang  terbatas,  seperti  halnya  yang  terjadi  di  Kota  Sorong  dimana  pelaku usaha kecil banyak terlihat melakukan usaha di pinggir jalan.
Distrik Sorong Utara, yang mempunyai pusat pemerintahan di Kota Sorong, sudah barang tentu akan terdapat banyak pelaku ekonomi mulai dari usaha besar (industri/perdagangan), usaha menengah, dan usaha kecil seperti industri rumah tangga maupun Pedagang Kali Lima (PKL) Lokal seperti di Kota Sorong biasa di sebut pedagang lokal Mama-mama Papua. Pedagang kaki lima adalah suatu jenis kegiatan yang sifatnya informal tetapi ada dan berkegiatan di masyarakat dimana mereka adalah pelaku usaha yang melakukan proses perdagangan barang ataupun jasa dengan menggunakan sarana usaha bergerak atau tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas  social,  fasilitas  umum,  lahan  dan  bangunan  milik  pemerintah  dan  atau  swasta  yang bersifat  sementara/tidak  tetap  (Rafidah,  2019).  Dari  berbagai  pelaku  ekonomi  itulah  yang kemudian  akan  membentuk  dan  menghiasi  wajah  pusat  pemerintahan  kabupaten  atau  kota menjadi maju, berkembang dengan keindahan dan kerapian yang tertata dengan baik atau bahkan mungkin yang terjadi adalah sebaliknya kumuh dan semrawut.
Pedagang  Lokal  Mama-mama  Papua  adalah  salah  satu  usaha  skala  mikro  dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang lokal Mama Papua adalah orang yang  dengan  modal  relatif  sedikit  berusaha  di  bidang  produksi  dan  penjualan  barang-barang (jasa-jasa)  untuk  memenuhi  kebutuhan  kelompok  tertentu  di  dalam  masyarakat,  usaha-usaha tersebut dilaksanakan pada suatu tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Pedagang kaki lima lokal pada umumnya adalah self-employed , artinya mayoritas PKL hanya terdiri dari satu tenaga kerja dengan modal yang dimiliki tidak terlalu besar. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi, akan tetapi biasanya berasal dari sumber dana ilegal atau suplier yang memasio barang dagangan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti cuma sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, dikarenakan rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang. Dengan demikian kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil. Mereka yang masuk dalam kategori Pedagang Lokal Mama Papua ini mayoritas berada dalam tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keahlian tertentu menyebabkan mereka sulit menembus sektor formal dan sudah berumur, Bidang informal berupa Pedagang kecil menjadi satu-satunya pilihan untuk tetap mempertahankan hidup.
Kegiatan  ekonomi  pedagang  mama-mama  asli  Papua  di  ruang  pasar  menghadapi persaingan yang cukup tajam. Posisi kegiatan antara pedagang mama-mama asli Papua dengan pedagang pendatang mempunyai peluang dan kesempatan yang berbeda. Pedagang pendatang lebih berpeluang dan menguasai sebagian besar aset pasar baik secara fasilitas maupun posisi ruang  pasar  yang  dianggap  berpotensi  untuk  pengem-bangan  kegiatan  jual  beli.  Sementara pedagang mama-mama asli Papua (pribumi) mempunyai peluang sangat sedikit terhadap fasilitas pasar  yang  layak  dan  memadai  untuk  pengembangan  ekonomi  atau  kegiatan  jual  belinya. Pedagang  mama-mama  asli  Papua  (pribumi)  merasa  kurang  diuntungkan,  sehingga  dalam aktivitas  dagangnya  mereka  tidak  mampu  bersaing.  Lokasi  Pedagang  lokal  terkhusus  Mama Papua  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  perkembangan  dan  kelangsungan  usaha,  yang  pada gilirannya  akan  mempengaruhi  pula  volume  penjualan  dan  tingkat  keuntungan.  Secara  garis
besar kesulitan yang dihadapi Pedagang Mama Papua berkisar antara Kebijakan pemerintah yang masih  kurang  adalah  permodalan,  Dibutuhkan  sistem  perbankan  yang  lebih  sederhana  agar pedagang  pribumi  (mama-mama  asli  Papua)  lebih  mudah  mengakses  pinjaman  modal  usaha, sehingga  usahanya  cepat  berkembang  dan  peningkatan  pendapatan  dapat  tercapai  secara maksimal.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.  Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.  Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang dilakukan  dalam  skripsi  adalah  penelitian  lapangan,  bertujuan  untuk  melihat  Kebijakan Pemerintah  terhadap  Pedagang  Lokal  Mama-Mama  Papua  di  Distrik  Sorong  Utara  Kota Sorong.
Menurut  Sugiyono,  (2009:  80)  Populasi  merupakan  kumpulan  individu  sejenis  yang berada pada wilayah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Untuk populasi penelitian ini adalah Pegawai Dinas Perdagangan Kota Sorong, Pegawai Distrik Sorong Utara dan Pedagang Lokal Mama Papua di Jupiter Super Market, Distrik Sorong Utara. Metode pengumpulan data menggunakan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Data  yang  terkumpul  kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, verifikasi, dan triangulasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota  sorong  merupakan  kota  perindustrian  dan  kota  perekonomian  terbesar  di  wilayah Papua  Barat.  Pada  awalnya  berdirinya,  Sorong  di  sebut  sebagai  kota  administratif  kemudian perlahan  berkembang  menjadi  kota/kabupaten  yang  disebut  sekarang  Kota  Sorong.  Dinas Perdagangan kota sorong di bentuk pada tahun 2000 setelah  Walikota depenitif pak  Yumame menjabat,  kemudian  dinas  tersebut  masih  gabung  dan  disebut  Dinas  Pemberdayaan  dan Perdagangan  kota  sorong,  lalu  kemudian  pada  tahun  2004  terjadi  perubahan    dan  dipisahkan antara  Dinas  Pemberdayaan  dan  Dinas  Perdaganggan  hingga  saat  ini,  dimana  memiliki  tugas memberi  perhatian  terhadap  sektor  usaha,  unit  usaha,  potensi  usaha,  kemajuan  ekonomi  dan usaha, pelaku usaha, dan lain sebagainya yang mencakup proses perdagangan barang dan jasa di Kota Sorong.
Potensi pada sektor ekonomi yang cukup menonjol selain minyak, kelapa sawit, pertanian, peternakan, dan perikanan adalah industri rumah tangga serta perdagangan pada skala kecil yang lebih dikenal dengan sebutan Pedagang Kaki Lima (PKL) atau di Papua sering disebut pedagang Mama-mama  Papua  yang  hanya  menjual pinang  dan  sayur  dipinggir jalan  oleh  karena  modal usaha yang kurang. Modal merupakan factor yang sangat kuat dengan usaha yang didirikan dan kemajuan  dari  usaha  tersebut.  Modal  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat mempengaruhi pendapatan dari Pedagang Kaki Lima (Mama-mama Papua).
Ada beberapa hal yang mempengaruhi pendapatan dari pedangang kaki lima yakni modal, lama  usaha,  tingkat  pendidikan,  serta  lokasi  usahanya.  Hal  ini  ini  sejalan  dengan  Fatmawati (2014) yang menyatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima, yaitu: 1) modal, modal merupakan factor yang sangat kuat dengan berhasil atau tidaknya suatu  usaha  yang  telah  didirikan;  2)  lama  kerja,  lama  kerja  yang  digunakan  seseorang  makan akan tinggi tingkat upah atau pendapatan yang diterima oleh seseorang tersebut, dan sebaliknya jika  semakin  sedikit  jumlah  jam  kerja  yang  digunakan  seseorang  maka  semakin  sedikit  pula tingkat  upah  oleh  seseorang  tersebut;  dan  3)  pengalaman,  salah  satu  kesalahan  fatal  yang menyebabkan  kegagalan  usaha  adalah  kurangnya  pengalaman.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pedagang yang berpengalaman dapat mempengaruhi keberhasilan usaha, keberhasilan pedagang kaki  lima  itu  dapat  diukur  dari  pendapatan  yang  diperoleh.  Dalam  hal  ini  pengalaman  diukur berdasarkan lama seorang pedagang tersebut melakukan usaha. Tingkat pendapatan rata-rata per hari pedagang kaki lima Mama-Mama Papua tergantung pada waktu-waktu tertentu. Pada hari-
hari kerja pendapatan yang mereka dapatnya banyak dan seringkali jualan mereka habis, akan tetapi pada hari libur (sabtu-minggu) tingkat pendapatan mereka biasa saja.
Dalam menggelar dagangannya setiap Pedagang Kaki Lima diwajibkan untuk senantiasa 1)  memelihara  ketertiban,  keamanan,  kebersihan,  keasrian,  dan  kesehatan  lingkungan  dilokasi atau tempat usahanya, 2) menjaga dan memelihara norma etika, susila, kejujuran atau kebenaran dan  kepribadian  bangsa,  3)  tidak  menggunakan  dan  tidak  memfasilitasi  jual  beli  barang  atau bahan  yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang–undangan  atau  bertentangan  dengan  norma hukum  dan  agama.  Selain  itu  ada  beberapa  Larangan  Pedagang  Kaki  Lima  diantaranya:  1) membangun atau mendirikan tempat berjualan yang bersifat permanen, kecuali apabila tempat tersebut oleh Pemerintah Daerah sendiri telah ditetapkan sebagai tempat semi  – permanen; 2) melakukan  kegiatan  usaha  dengan  cara  merusak  atau  mengubah  bentuk  fasilitas  umum  yang ditempati  tanpa  persetujuan  dari  Pemerintah  Daerah;  3)  menggunakan  lahan  yang  luasnya melebihi ketentuan yang telah ditetapkan; 4) menjadikan tempat berjualan sebagai tempat tinggal atau melakukan aktifitas kerumah tanggaan yang tidak berkaitan dengan usaha; 5) menggunakan badan jalan atau menempatkan peralatan atau barang pada tempat yang dapat mengganggu arus lalu  lintas  atau  pejalan  kaki  kecuali  pada  lokasi  yang  memang  diperbolehkan  untuk  itu;  6) membiarkan peralatan atau komponen, rangka dan tenda tempat berjualan berserakan setelah usai waktu berjualan, sehingga mengganggu keindahan lingkungan; 7) menjual minuman beralkohol atau barang atau bahan terlarang lainnya, melakukan aktivitas yang mengganggu atau melanggar norma agama, etika dan kesusilaan (Rusdi et al., 2021).
Gambar 1. Aktifitas Mama-Mama Papua menjual Pinang dan Sayuran.
a. Peran  Pemerintah  terhadap  pedagang  lokal/mama-mama  Papua  di  Distrik  Sorong Utara Kota Sorong
Pertanyaan  diatas  ditujukan  kepada  satu  informan  yakni  Kepala  Dinas  Perdagangan Kota  Sorong.  yakni  DEONESIA  BERUAT  WARIN,  S.  Sos,  diketahui  rincian  hasil wawancara sebagai berikut:
“Kami sudah merasa bekerja sesuai dengan aturan, sudah melakukan banyak kegiatan baik  pengembangan  SDM,  pelatihan  dan  pengadaan  lapak  yang  lebih  modern  tapi  yang perlu diketahui mengubah SDM Papua kearah lebih baik bukanlah hal yang mudah, butuh kerjasama ke semua pihak agar program kami berjalan berkesinambungan”.
Pendapat informan diatas, pada dasarnya telah dipaparkan secara jelas Peran Pemerintah terhadap pedagang lokal/mama-mama Papua di Distrik Sorong Utara Kota Sorong, dimana informan menyatakan bahwa, kalau kita mengukur kinerja  Pemerintah Kota Sorong, kami sudah melaksanakan banyak kegiatan tapi diperlukan peran berbagai pihak untuk program berjalan  secara  kesinambungan. Abd  Kadir et .  al.  (2022)  menyatakan  bahwa  Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik
untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  maupun  kebutuhan  pokok  setiap  warga  negara  atau penduduk/warga  masyarakat  atas  suatu  barang  dan  jasa  maupun  pelayanan  administrasi terkait kepentingan publik yang sesuai dengan hak-hak dasarnya.
Selanjutnya Pertanyaan yang ada diatas ditujukan kepada satu informan yakni DORCE selaku pedagang lokal mengatakan bahwa:
“Sampai saat ini bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pengembangan pasar tradisional masih di anggap kurang peduli, buktinya saja masih ada permasalahan yang di dapati pada pasar tradisional ini”
Pendapat  informan  diatas,  pada  dasarnya  telah  dipaparkan  secara  jelas  bahwa  peran Pemerintah  terhadap  pedagang  lokal/mama-mama  Papua  di  Distrik  Sorong  Utara  Kota Sorong,  dimana  informan  menyatakan  bahwa,  masih  minimnya  pembangunan  dan pengembangan  pasar  tradisional.  Upaya  pemberdayaan  pedagang  lokal  dalam  rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan dan sosialiasasi, dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi pedagang  lokal  dalam  rangka  meningkatkan  usahanya.  Hal  ini  sejalan  dengan  Soerjono (2001),  yang  menyatakan  bahwa  peran merupakan aspek  yang  dinamis  dalam  kedudukan terhadap  sesuatu,  jika  seseorang  melakukan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran. Dalam penyelenggaraan pemerintah diperlukan perannya dalam menunjang kemajuan masyarakat setempat agar aktualisasi dari kerja nyata intitusi pemerintahan yang terselenggara dengan baik.
Berikut  hasil  wawancara  menurut  Ibu  Irene  Dolly  Selaku  Sekretaris  Kegiatan bimbingan teknis mengatakan bahwa :
“Pelatihan  dan  sosialisasi  yang  diberikan  kepada  pedagang  lokal  telah  membawa manfaat  bagi  pedagang  lokal  khususnya  mama-mama  papua,  meskipun  kegiatan pengembangan SDM tidak dapat diberikan rutin pada setiap tahunnya karena terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah serta hasilnya yang masih dirasa kurang maksimal bagi pedagang lokal karena waktu pelaksanaan hanya sebentar namun dengan adanya  kegiatan  pengembangan  SDM  telah  diberikan  oleh  Dinas  Perdagangan  Kota Sorong dapat membantu pedagang lokal dalam mengembangkan usaha mereka”. Pendapat informan  tersebut, pada dasarnya telah dipaparkan secara jelas bahwa ada upaya  pemberdayaan  pedagang  lokal  dalam  rangka  pengembangan  sumber  daya manusia (SDM)  sendiri  yang  sudah  berusaha  memberikan  perhatian  dalam  bentuk  diadakannya kegiatan  pelatihan  dan  sisoalisai  yang  diharapkan  dapat  membantu  pedagang  lokal  dalam mengembangkan  usahanya.  Ini  adalah  salah  satu  peran  Pimpinan  kami  untuk  bagaimana meningkatkan pengembangan SDM di tanah Papua. Hal ini sesuai dengan Kadir (2017) yang menyatakan  bahwa  Kepemimpinan  berperan  sangat  penting  dalam  meningkatkan  kinerja. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi  Pembinaan  dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima  yang  kemudian ditindaklanjuti  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  41  Tahun 2012  tentang  Pedoman  Penataan  dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima.  Dalam Permendagri  disebutkan  bahwa  tujuan  penataan  dan  pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima (PKL) adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Dengan adanya Perpres nomor 125 tahun 2012 dan Permendagri nomor  41  tahun  2012,  maka  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kota/Kabupaten  wajib melakukan penataan dan pembinaan PKL di wilayahnya masing-masing.
Padahal dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan PKL, Bupati/Walikota dapat melakukan kerjasama atau kemitraan dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk penataan peremajaan tempat usaha PKL,  peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan, promosi
usaha  dan  event  pada  lokasi  binaan,  dan  berperan  aktif  dalam  penataan  PKL  di  kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman (Yuliana et . al, 2017).
b. Faktor-faktor yang menghambat Peran Pemerintah terhadap pedagang lokal/mama- mama Papua di Distrik Sorong Utara Kota Sorong
Pemerintah harusnya turut andil dalam kemajuan pedagang  lokal atau Mama-mama Papua, selain karena mereka adalah  pribumi yang menjadi pelaku usaha, harusnya dibina dan  diatur  dengan  sebaik-baiknya  karena  Pedagang  kaki  lima  ini  selain  melakukan  usaha perdagangan akan  tetapi  lokasi  usahanya  berada  pada  fasilitas  publik  (trotoar  jalan)  yang seharusnya menjadi tempat pejalan kaki, selain itu aktifitas perdangangan yang dilakukan dapat  membuat  kemacetan  sehingga  dibutuhkan  peran  pemerintah  dalam  menata  dan membina pedagang kaki lima. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan alokasi tempat usaha yang layak untuk memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang serta menciptakan lingkungan yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan pedagang kaki lima untuk menopang ekonomi daerah.
Menurut Yeti Yakomina (48 Tahun) selaku pemerhati PKL Mama-mama Papua dari semua peran pemerintah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari peran pemerintah, diantaranya adalah:
1. Ketersediaan sarana dan prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan langkah awal dari pemerintah  untuk merealisasikan  suatu  rencana  yang  ditujukan  untuk mencapai  tujuan  besar.  Sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat mempermudah pemerintah untuk mengimplementasikan program yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  merawat,  memperbaharui  dan  mengadakan sarana dan prasarana demi berlangsungnya peran pemerintah yang maksimal.
2. Ketersediaan anggaran
Dari lingkup pemerintah manapun, baik pusat maupun daerah, semuanya memerlukan akses  finansial  yang  memadai  dalam  menjalankan  perannya  selaku  pelayan masyarakat. Finansial merupakan suatu rencana keuangan yang mencatat pengeluaran serta  penerimaan  tentang  periode  waktu tertentu.  Anggaran  menjadi  penting  karena sumber  finansial  dari  pemerintah juga  merupakan  alat  yang  dapat  menjadi  motivasi pegawai, sarana pengembangan standar ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi,  serta  alat  yang  berfungsi  sebagai  coordinator  seluruh  unit  kerja  dalam aktivitasnya pada pemerintahan.
3. Kemitraan
Prinsip  good  governance  yang  terdiri  dari  transparansi,  akuntabilitas  dan  value  for money, merupakan suatu prinsip yang mendasari pola hubungan yang terjadi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pola hubungan ketiga pihak ini merupakan suatu bentuk  kemitraan  agar  dapat  terjalin  dengan  baik  dan  harmonis  sehingga  tercipta suasana pemerintahan yang baik (good governance).
4. Partisipasi dari masyarakat
Keikutsertaan  dan  partisipasi  masyarakat  merupakan  sorotan  utama,  karena masyarakat berada pada posisi subyek dan obyek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.  Partisipasi  masyarakat  sangat  penting  karena  merupakan  faktor  yang dapat mengoptimalkan peran dari pemerintah karena masyarakat sebagai subyek dan obyek  kebijakan  ikut  serta  membantu  pemerintah  dalam  melaksanakan  kebijakan tersebut
Kemudian informan selanjutnya, Bapak Jekson Mayo (45 Tahun) Selaku masyarakat mengatakan bahwa:
“Persaingan akan memberikan sisi positif dan negatif bagi para pedagang. Sisi positif yang  secara  tidak  langsung  dirakan  oleh  pedagang  mama-mama  asli  papua  adalah
motivasi  untuk  mempertahankan  dan  melakukan  kegiatan  ekonom  di  pasar.  Sisi  positif yang  lain  adalah,  pedagang  mama-mama  papua  memiliki  kemampuan  menarik  pembeli dengan  cara  menurunkan  harga  barang,  membeli  dalam  jumlah  banyak  diberikan potongan  harga,  melayani  pembeli  dengan  baik  dan  sabar,  dan  memberikan  bonus tambahan  pada  pembelian  tertentu.  Sisi  negatif  yang  terjadi  adalah,  munculnya kecemburuan antara pedagang pribumi dengan pedagang pendatang dalam hal fasilitas yang  diberikan  pemerintah.  Hal  ini  dapat  memicu  konflik  karena  penguasaan  sumber ekonomi  sepihak,  shingga  masing-masing  pihak  menggunakan  caranya  untuk  merebut peluang-peluang ekonomi yang ada. Siapa yang kuat, baik secara modal dan strategi maka dialah  yang  beruntung,  begitupun  pun  sebaliknya.  Pada  bagian  ii  mama-mama  papua tentu  mengalami  kesulitan,  karena  kegiatan  jual  beli  mereka  tidak  ditunjang  dengan keahlian berdagang” . Baliau juga menambahkan “Sisi negatif yang lain adalah, sebagian besar  pedagang  mama  mama  asli  Papua  memiliki  pemikiran  bahwa  jenis  barang dagangan  yang  dijual  masih  dimanjakan  oleh  alam.  Jenis  barang  dagangan  itu  dapat diperoleh dari hasil kebun sendiri atau membeli dari orang lain sehingga mereka hanya berpikir  untuk laris  terjual  saja.  Di  sisi  lain  pedagang  mama-mama  asli Papua  merasa bahwa  sebagai  orang  asli  Papua  (pribumi),  tentu  tidak  begitu  sulit  untuk  memperoleh akses terhadap kebutuhan hidup. Oleh sebab itu kegiatan ekonomi yang dilakukan lebih berorientasi  pada  desakan  kebutuhan  hidup  keluarga  saja,  bukan  untuk  pengembangan kegiatan ekonomi di pasar”.
Dari  hasil  wawancara  di  atas  Penulis  menyimpulkan  bahwasannya  hambatan Pemerintah  terhadap  pedagang  lokal/mama-mama  Papua  di  Distrik  Sorong  Utara  Kota Sorong  adalah  munculnya  kecemburuan  antara  pedagang  pribumi  dengan  pedagang pendatang  dalam  hal  fasilitas  yang  diberikan  pemerintah.  Hal  ini  dapat  memicu  konflik karena penguasaan sumber ekonomi sepihak, shingga masing-masing pihak menggunakan caranya  untuk  merebut  peluang-peluang ekonomi  yang ada.  Siapa  yang  kuat,  baik  secara modal dan strategi maka dialah yang beruntung, begitupun pun sebaliknya. Pada bagian ini mama-mama  papua  tentu  mengalami  kesulitan,  karena  kegiatan  jual  beli  mereka  tidak ditunjang dengan keahlian berdagang ditambah lagi keberadaan pedagang kaki lima semakin bertambah. Maraknya pedagang kaki lima juga akan menjadikan masalah yang lebih besar akan penggunaan fasilitas umum sehingga diperlukan turun tanggan yang lebih sigap dan tepat  oleh  pemerintah.  Menurut  Rafidah  (2019),  keberadaan  pedangang  kaki  lima  yang semakin  bertambah  dan  menjamur  hingga  ke  trotoar  atau  pusat  perkotaan,  menjadikan keberadaan  pedagang  kaki  lima  menjadi  masalah  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  karena dianggap  memicu  kemacetan  bagi  pengendara,  terganggunya  akses  pejalan  kaki  dan terganggunya keindahan kota.
Penataan  pedagang  kaki  lima  yang  dilakukan  diharapkan  tidak  hanya  menjadi eksistensi  Pemerintah  Daerah  dalam  menjalankan  Peraturan  Daerah  dengan  baik,  namun Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat harus memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan  kesejahteraan  pedagang  kaki  lima.  Pemerintah  Daerah  Kota  Sorong  sebagai dinamisator  berperan  melalui  pemberian  bimbingan  dan  pengarahan  secara  intensif  dan efektif kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima dengan memberikan pelatihan dan pembinaan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal Di  Distrik  Sorong  Utara  Kota  Sorong  masih  perlu  dan  harus  ditingkatkan  yaitu  dengan mengadakan  sosialisai  atau  pelatihan  untuk  meningkatkan  keahlian  pedagang  lokal  dalam berdagang serta bantuan dalam pemodalan dan fasilitas yang menunjang kegiatan berdagang dan;  2)  Faktor-faktor  yang  menghambat  Peran  Pemerintah  terhadap  pedagang  lokal/mama-
mama Papua di Distrik Sorong Utara Kota Sorong adalah kurangnya fasilitas yang diberikan, mama-mama  papua  mengalami  kesulitan  karena  kegiatan  jual  beli  mereka  tidak  ditunjang dengan  keahlian  berdagang  dan  sebagian  besar  pedagang mama  mama  asli  Papua  memiliki pemikiran bahwa jenis barang dagangan yang dijual masih dimanjakan oleh alam. Jenis barang dagangan itu dapat diperoleh dari hasil kebun sendiri atau membeli dari orang lain sehingga mereka hanya berpikir untuk laris terjual saja.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  ucapkan terima  kasih  kepada  Mama–Mama  Papua  yang memberikan  waktunya untuk mau di wawancarai dan semua pihak yang membantu penelitian.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abd  Kadir,  M.  A.,  &  Purnomo,  A.  (2022).  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pelayanan Publik  Di  Distrik  Maladum  Mes  Kota  Sorong. Ganaya:  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Humaniora , 5 (1), 59-68.
Fatmawati, Yolamalinda, Rizky Natassia. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Padang. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Hlm 1-9.
Harsiwi.  (2004) .  Konflik  Kerja-Keluarga  Dan  Kepuasan  Kerja  Akademisi  Wanita . Jurnal EKOBIS, 3(1): 217-229.
Kadir,  M.  A.  A.  (2017).  PENGARUH  GAYA  KEPEMIMPINAN  CAMAT  TERHADAP KINERJA  PEGAWAI  DI KANTOR KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial , 3 (1), 37-47.
Rafidah, R. (2019). Strategi dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL di Telanaipura Kota Jambi). Indonesian Journal of Islamic Economics and Business , 4 (2), 55-69.
Rusdi, R., Kadir, M. A. A., Kelibey, I., & Basri, L. (2021). Analisis Kinerja Satpol PP Dalam Penegakan  PERDA  Terhadap  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kota  Sorong. Journal Governance and Politics (JGP) , 1 (2), 10-24.
Soerjono Soekanto. (2001). Sosiologi Sebagai Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Sugiyono.2009. Metode Penelitian Administrasi (ed.5). CV. Alfabeta: Bandung. Suryanto.2010.  Sebuah  Upaya  Perbaikan  dan  Inovasi  dalam  Meningkatkan  Kepercayaan Publik. Media Kekayaan Negara Ed 1: Jakarta.
Yuliana, B., Suaib, H., & Purnomo, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kayase Kabupaten Sorong Selatan. Gradual , 6 (1), 81-93.