## STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA TIMUR

## Hendrik Toda
Lecturer of Nusa Cendana University
(Student of Doctoral Public Administration Science – Padjadjaran University) E-mail : hendrik.toda2012@gmail.com Hp.085234394506

## Abstract
Poverty  is  a  condition  in  which  an  individual  or  group  of  people  under  a  decent standard of living due to the lack of fulfillment basic needs such  food, clothing, shelter and drinking water, which affects the quality of life. According to data from the Central Bureau  of  Statistics  East  Nusa  Tenggara  (NTT)  the  number  of  the  poor  in  NTT  to November 2014 reached 991.880 thousand people of the total number of people in NTT are  5.356.67  people  spread  in  22  counties  and  cities.  Program  Strategi Penanggulangan Kemiskinan has been done by the Local Government has entered the second  period.  Therefore,  the  government  gives  attention  through  flagship  Programs Desa  Mandiri  Anggur  Merah  (DEMAM),  which  began  in  2011-2015  for  the  NTT. Through  this  program  is  expected  to  bring  changes  to  people's  lives  are  scattered throughout the area in NTT. This program is intended for the 287 villages of a total of 2,837  villages  in  NTT  meaning  that  every  village  received  a  grant  of  250  million  per village and then given to groups of small businesses that have signed up to be members of the cooperative, so it can be targeted. This research was conducted using qualitative descriptors. Through this program, the government can help poor communities in NTT to improve the quality of life as well as the response of the eraser head in the area of improving public services and improve the competitiveness of the region by maximizing the potentials that exist in the area for the public welfare.
Keyword  :  Competitiveness,  East  Nusa  Tenggara,  Poverty,  The  Strategy  Poverty Reduction

## PENDAHULUAN
Dalam rangka penanggulangan
kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan  beberapa  kebijakan. Tahun  2005,  lahir  Peraturan  Presiden Nomor  54  Tahun  2005  tentang  Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan mempunyai tugas melakukan langkah- langkah  konkrit  untuk  mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia melalui koordinasi dan  sinkronisasi  penyusunan  dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan  kemiskinan  (Pasal  2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  ini  diketuai  oleh  Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penyebab kemiskinan
menurut  Sharp  (dalam  Mudrajad Kuncoro,  2001)  terdapat  tiga  faktor penyebab  kemiskinan  jika  dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan  muncul  karena  adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi  pendapatan  yang  timpang. Penduduk  miskin  hanya  memiliki
sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia.
Kualitas  sumberdaya  manusia  yang rendah  berarti  produktifitanya  rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung,  adanya  diskriminasi  atau keturunan.ketiga  kemiskinan  muncul karena perbedaan akses dalam modal.
Pada 2009 lahir Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagai pengganti peraturan sebelumnya. Dalam beleid ini disebutkan bahwa arah kebijakan penanggulangan  kemiskinan  nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Pasal 2). Peraturan yang terakhir adalah
Peraturan  Presiden  Nomor  15  Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Arah kebijakan  penanggulangan  kemiskinan pada  langkah  ini  tidak  berbeda  dengan peraturan yang sebelumnya. Pada Perpres No. 15 Tahun 2010 ini, terdapat penekanan  pada  strategi  percepatan
penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan (Pasal 3):
1. mengurangi  beban  pengeluaran masyarakat miskin;
2. meningkatkan  kemampuan  dan pendapatan masyarakat miskin;
3. mengembangkan  dan  menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
4. menyinergikan  kebijakan  dan program penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah  melalui  Perpres  No. 15  Tahun  2010  memiliki empat  strategi dasar  dalam  melakukan  percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu: Menyempurnakan program perlindungan  sosial; Peningkatan  akses masyarakat  miskin  terhadap  pelayanan dasar;  Pemberdayaan  masyarakat,  dan Pembangunan  yang  inklusif.  Terkait dengan  strategi  tersebut,  Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulanan  kemiskinan  yang  dibagi berdasarkan empat klaster : Klaster  I   : Program  bantuan  sosial terpadu berbasis keluarga Klaster  II   : Program  penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat Klaster III : Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Usaha  Ekonomi  Mikro dan Kecil Klaster IV : Peningkatan dan
Perluasan Program Pro Rakyat Menurut  Badan  Pusat  Statistik (2014), kemiskinan adalah ketidakmampuan  memenuhi  standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi  kebutuhan makan maupun non makan. Membandingkan
tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan  atau  jumlah  rupiah  untuk konsumsi  orang  perbulan.  Definisi menurut  UNDP  dalam  Cahyat  (2004), adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan  kebijakan  publik  sebagai salah satu indikator kemiskinan.
Sementara itu Soemardjan (dalam Sumodingrat
1999:81), mendeskripsikan berabagai cara
pengukuran  kemiskinan  dengan  standar yang berbeda-beda, dengan tetap memperhatikan  dua  kategori  tingkat kemiskinan,  sebagai  berikut: Pertama, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana  tingkat  pendapatan  seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya  seperti  pangan,  sandang,
papan, kesehatan dan pedidikan; Kedua, kemiskinan  relatif  adalah  penghitungan kemisikinan berdasarkan proporsi distribusi  pendapatan  dalam  suatu daerah.  Kemiskinan  jenis  ini  dikatakan relatif kerena berkaitan dengan
distribusi  pendapatan  antar  lapisan sosial. Menurut Todaro (1997)
menyatakan  bahwa  variasi  kemiskinan dinegara  berkembang  disebabkan  oleh beberapa  faktor,  yaitu:  (1)  perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan,  (2)  perbedaan  sejarah, sebagian  dijajah  oleh  negara  yang berlainan,  (3)  perbedaan  kekayaan sumber  daya  alam  dan  kualitas  sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan  sektor  swasta  dan  negara,  (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan  derajat  ketergantungan  pada kekuatan  ekonomi  dan  politik  negara lain  dan  (7)  perbedaan  pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

## II. TEORI KEMISKINAN
Pada dasarnya, kemiskinan merupakan  persoalan  klasik  yang  telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan
kompleks, berwajah banyak, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan  aktual  dari  masa  ke  masa. Meskipun  sampai  saat  ini  belum ditemukan  suatu  rumusan  ataupun formula  penanganan  kemiskinan  yang dianggap paling berdayaguna,
signifikan,  dan  relevan,  pengkajian konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan. Pengupayaan tersebut tentu sangat  berarti  sehingga  kemiskinan tidak  lagi  menjadi  masalah  dalam kehidupan manusia.
Seperti diketahui, terdapat beberapa  teori  dan  pendekatan  dalam memahami kemiskinan. Teori-teori tersebut antara lain:
(A) Teori  Neo-Liberal  dan  Sosial Demokrat Mengenai Kemiskinan Teori  neo-liberal  berakar  pada karya  politik  klasik  yang  ditulis  oleh Thomas  Hobbes,  John  Lock  dan  John Stuart  Mill  yang  intinya  menyerukan bahwa  komponen  penting  dari  sebuah masyarakat  adalah  kebebasan  individu. Dalam bidang ekonomi, karya monumental Adam Smith, the Wealth of
Nation (1776),  dan  Frederick  Hayek,
The Road to Serfdom (1944), dipandang sebagai  rujukan  kaum  neo-liberal  yang
mengedepankan azas laissez faire , yang oleh  Cheyne,  O’Brien  dan  Belgrave (1998:72)  disebut  sebagai  ide  yang mengunggulkan  “mekanisme  pasar bebas”  dan  mengusulkan  “ the  almost complete absence of state’s intervention in  the  economy .”  Secara  garis  besar, para pendukung neo-liberal berargumen bahwa kemiskinan merupakan
persoalan  individual  yang  disebabkan oleh  kelemahan-kelemahan  dan/atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan.  Kemiskinan  akan  hilang dengan sendirinya jika kekuatan- kekuatan pasar diperluas sebesar- besarnya  dan  pertumbuhan  ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara
langsung, strategi penaggulangan kemiskinan  harus  bersifat  “residual”, sementara, dan hanya melibatkan keluarga,  kelompok-kelompok  swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Peran negara hanyalah sebagai “penjaga malam”  yang  baru  boleh  ikut  campur manakala  lembaga-lembaga  di  atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya (Shannon, 1991; Spicker, 1995;
Cheyne,  O’Brien  dan  Belgrave,  1998). Penerapan  program-program  structural adjustment,  seperti  Program  Jaringan Pengaman  Sosial  atau  JPS,  di  beberapa negara  merupakan  contoh  kongkrit  dari pengaruh  neo-liberal  dalam  bidang penanggulangan kemiskinan ini.
Tabel 2.1 Pandangan Neo-Liberal dan Sosial Demokrat terhadap Kemiskinan
Neo-Liberal Sosial Demokrat Landasan teoritis Individual Struktural Konsepsi dan indikator kemiskinan Kemiskinan Absolut Kemiskinan Relatif Penyebab kemiskinan   Kelemahan dan pilihan- pilihan individu, lemahnya pengaturan pendapatan, lemahnya kepribadian (malas, pasrah, bodoh) Ketimpangan struktur ekonomi dan politik; ketidak adilan sosial Strategi penanggulangan kemiskinan Penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif; memberikan pelatihan keterampilan pengelolahan keuangan Penyaluran pendapatan dasar secara universal; perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui intervensi negara Prinsip Residual. Dukungan uang saling menguntungkan (mutual aid) Institusional. Redistribusi pendapatan vertikal dan harisontal; aksi kolektif Sumber, dikembangkan  dari Cheyne, O Brien dan Belgrave (1998:176) B.Teori Marjinal Teori  ini  berasumsi  bahwa kemiskinan di perkotaan terjadi
dikarenakan adanya kebudayaan kemiskinan yang tersosialisasi di kalangan  masyarakat  tertentu.  Oscar Lewis  (1966)  adalah  tokoh  dari  aliran teori marjinal. Konsepnya yang terkenal adalah Culture  of  Poverty .  Menurut Lewis,  masyarakat  di  dunia  menjadi miskin karena adanya budaya kemiskinan  dengan  karakter  apatis, menyerah  pada  nasib,  sistem  keluarga yang  tidak  mantap,  kurang  pendidikan,
kurang ambisi membangun masa depan, kejahatan dan kekerasan banyak terjadi.
C. Teori Struktural
Teori ini didasari oleh pemikiran yang  berasal  dari  teori  ketergantungan yang  diperkenalkan  oleh  Andre  Gunder Frank  (1967), Capitalism  and  the Underdevelopment  in  Latin  America , dan juga oleh Teothonio Dos Santos dan Samir.Teori struktural berasumsi bahwa kemiskinan terjadi bukan karena persoalan  budaya  dan  pembangunan
ekonomi,  melainkan  politik-ekonomi Dunia.

## III. PEMBAHASAN
A. Data Kemiskinan di Nusa

## Tenggara Timur
Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur merupakan  Provinsi  yang  termasuk kategori  paling  miskin  di  Indonesia. Badan  Pusat  Statistik  (2014)  merilis jumlah penduduk miskin pada September  2014  mencapai  991,88  ribu orang  (19,60  persen)  yang  berkurang sekitar  28  ribu  orang  dibandingkan dengan  penduduk  miskin  pada  Maret 2014 yang berjumlah 994,68 ribu orang (19,82  persen).Penurunan  ini  terjadi sebelum  pemerintah  mengumumkan
kenaikan  harga  BBM  pada  bulan November  2014.  Berdasarkan  daerah tempat  tinggal,  selama  periode  Maret 2014-September
2014, penduduk miskin  di  daerah  pedesaan  mengalami penurunan sebanyak 8,2 ribu orang (dari 894,33  ribu  orang  menjadi  886,18  ribu orang)  dan  untuk  perkotaan  mengalami kenaikan  sebanyak  5,4  ribu  orang  (dari 100,34  ribu  orang  menjadi  105,70  ribu orang).Persentase  penduduk  miskin  di daerah  perdesaan  turun  dari  22,15 persen  pada  Maret  2014  menjadi  21,78 persen pada September 2014. Sementara  persentase  penduduk  miskin di  daerah  perkotaan  pada  Maret  2014 sebesar  10,23  persen,  naik  menjadi 10,68  persen  pada  September  2014.
Tabel 3.1 Garis kemiskinan dan Penduduk miskin di Provinsi Nusa tenggara Timur Tahun Garis Kemiskinan (rp/kap/bln) Penduduk Miskin Jumlah (ribu penduduk) Persentase 2010 193 298 1, 021 21,77 2011 198 553 986,5 20,48 2012 222 507 1 000 20,41 2013 251 080 1 007 20,24 2014 268 536 992 19,6
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2010 - 2014
Pada  tahun  2013,  NTT  menjadi sasaran  dari  4  program  lembaga- lembaga  bilateral,  15  program   dari lembaga  multilateral,  20  program  dari
lembaga non-pemerintah. Total anggaran  yang  dikelolah  oleh  lembaga- lembaga ini tidak kurang dari 233 miliar (Bapeda NTT, 2013). Pemerintah
sendiri juga melalui APBD
menggelontorkan  dana  miliaran  rupiah untuk  mengentas  kemiskinan,  salah satunya  melalui  Program  Desa  Mandiri Anggur  Merah,  yang  disebut  sebagai bentuk   keseriusan   pemerintah  dalam mengentas kemiskinan.
Ada  apa  dengan  NTT?  Apakah kita  memang  telah  digariskan  untuk miskin sehingga program-program pembangunan  yang  digelontorkan  tiap tahun, belum bisa mengeluarkan daerah ini  dari  jerat  kemiskinan?  Kalau memang NTT memiliki banyak ‘kapital’,  mengapa  orang  NTT  menjadi miskin  dan  bagaimana  mereka  menjadi miskin  serta  tetap  miskin  bahkan semakin  miskin?Ada  dua  Faktor  utama yaitu:
1. Budaya  adat  istiadat  yang  di pegang  selama  turun  temurun melului perkawinan, kematian dan penyambutan tamu maka kebiasaan  banyak  hewan  yang  di potong sebagai tradisi
(prestisi)atau  menjaga  nama  baik pribadi  bahkan  keluarga  besar tanpa memperhatikan dampak negatif  setelah  itu.  Faktor  budaya menjadi salah satu penyakit masyarakat  yang  sudah  dianggap
sebagai  tradisi    yang  melekat  di NTT  yang  selama  bertahun  tahun di lakukan penduduk NTT,
kurangnya
memperhatikan terhadap  pendidikan  anak  terjadi hampir  di  daerah-daerah  di  NTT anggapan  bahwa  pesta  pora  lebih mengangkat  nama  baik  keluarga dibandingan  mempersiapkan  anak untuk  melanjutkan  pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kebiasan  adat  istiadat  tersebut membawa  dampak  kemiskinan bagi masyarakat yang tidak memperhatikan  setiap  perubahan dimasyarakat  Lende  Wara  dan Purwiyastuti (2009)
2. Kemiskinan  di  Nusa  Tenggara Timur ini disebabkan oleh berbagai  faktor.   Faktor-faktor tersebut antara lain : sumber daya alamyang  terbatas  dan  kondisi geografis  yang  rawan  bencana, curah hujan yang rendah, terbatanya  lapangan  pekerjaan, kualitas  sumber  daya  manusia yang relatif terbatas serta kesenjangan alokasi pembangunan  antar  Daerah  di Indonesia. Krisis multi dimensional dan berbagai
kebijakan Pemerintah yang kurang pro rakyat miskin menyebabkan Nusa Tenggara
Timur semakin sulit untuk menggeliat  dari  kemiskinan  yang membelenggunya. ( Posted by oceannaz in Kebijakan, Kemiskinan, Masyarakat, Mengintip Jendela Instansi Pemerintah, Pemberdayaan 2008) B. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Setiap permasalahan timbul
pasti karena ada faktor yang mengiringinya yang menyebabkan timbulnya  sebuah  permasalahan,  begitu juga  dengan  masalah  kemiskinan  yang dihadapi oleh negara Indonesia.
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan
Hudyana (2009:28-29) yaitu :
1. Pendidikan yang Terlampau Rendah
Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan  seseorang  kurang mempunyai
keterampilan
tertentu  yang  diperlukan  dalam kehidupannya. Keterbatasan
pendidikan  atau  keterampilan
yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan
kemampuan  seseorang  untuk masuk dalam dunia kerja.
2. Malas Bekerja
Adanya  sikap  malas  (bersikap pasif  atau  bersandar  pada  nasib) menyebabkan seseorang
bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. 3. Keterbatasan Sumber Alam
Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya  tidak  lagi  memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat  itu  miskin  karena sumberdaya alamnya miskin.
4. Terbatasnya Lapangan Kerja
Keterbatasan lapangan kerja akan membawa
konsekuensi
kemiskinan  bagi  masyarakat. Secara  ideal  seseorang  harus mampu  menciptakan  lapangan kerja  baru  sedangkan  secara faktual  hal  tersebut  sangat  kecil kemungkinanya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.
5. Keterbatasan Modal
Seseorang  miskin  sebab  mereka  tidak
mempunyai modal untuk melengkapi  alat  maupun  bahan dalam rangka menerapkan
keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.
6. Beban Keluarga
Seseorang  yang  mempunyai  anggota keluarga  banyak  apabila  tidak diimbangi dengan usaha peningakatan  pendapatan  akan menimbulkan kemiskinan karena  semakin  banyak  anggota keluarga akan semakin
meningkat  tuntutan  atau  beban untuk hidup yang harus dipenuhi.
Sedangkan menurut Kartasasmita dalam Rahmawati
(2006:4) mengemukakan bahwa, kondisi  kemiskinan  dapat  disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab,  diantaranya  yaitu  :  (1) Rendahnya  Taraf  Pendidikan  Taraf pendidikan  yang rendah  mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan  meyebabkan  sempitnya  lapangan kerja  yang  dapat  dimasuki.  Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi
kemampuan  seseorang  untuk  mencari dan memanfaatkan peluang. (2) Rendahnya  Derajat  Kesehatan  Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan  rendahnya  daya  tahan fisik,  daya  pikir  dan  prakarsa.  (3) Terbatasnya  Lapangan  Kerja  Selain kondisi  kemiskinan dan kesehatan  yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama  itu  pula  ada  harapan  untuk memutuskan  lingkaran  kemiskinan.  (4) Kondisi Keterisolasian Banyak penduduk  miskin  secara  ekonomi  tidak berdaya  karena  terpencil  dan  terisolasi. Mereka  hidup  terpencil  sehingga  sulit atau  tidak  dapat  terjangkau  oleh pelayanan  pendidikan,  kesehatan  dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.
Dalam  upaya  penanggulangan kemikinan  diperlukan    strategi  atau pendekatan  yang  tepat  agar  setiap program  dapat  berjalan  dengan  efektif menurut Soegijoko(1997).
1.  Pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan  masyarakat  harus berpihak kepada orang miskin.
2.  Pendekatan  kelompok,  artinya secara bersama-sama untuk
memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. 3.  Pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi  oleh  pendamping yang profesional sebagai
fasilitator, komunikator, dan dinamisator  terhadap  kelompok untuk  mempercepat  tercapainya kemandirian C. Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan  bahwa  kebijakan  publik merupakan sejumlah
aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di  masyarakat,  baik  secara  langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi  kehidupan  masyarakat. Nusa  Tenggara  Timur  merupakan  salah satu  provinsi  yang  terletak  di  sebelah timur indonesia secara geografis berdekatan  dengan  Negara  Timor  Leste dan Australia. NTT merupakan provinsi kepulauan  yang  memiliki  21  kabupaten dan  kota.  Di  mata  bangsa  kita  bahkan
negara-negara tetangga NTT merupakan provinsi  yang  tertinggal  dan  miskin bahkan  sering  kita  jumpai  di  media massa  lokal  maupun  internasional menyoroti  kehidupan  kemiskinan  di NTT  mulai  dari  ketersediaan  beras, ketersediaan  air  bersih,  pendidikan maupun  tempat  tinggal  yang  kurang layak.  Fenomena  ini  menjadi  biasa dihadapi  oleh  masyarakat  kita  karena berbagai  faktor  penyebab,  di  lain  sisi NTT  timur  sangat  kaya  akan  potensi sumber  daya  alam  yang  banyak  mulai dari perikanan dan kelautan, peternakan, pariwisata, kebudayaan bahkan pertanian.  Oleh  karena  itu  perlunya langkah    strategis  yang  harus  diambil oleh pemerintah daerah untuk membawa  masyarakat  miskin  keluar dari belenggu kemiskinan.Menurut Craig  &  Grant  (1996)  mengungkapkan bahwa strategi sebagai penetapan sasaran  dan  tujuan  jangka  panjang ( targeting  and  long-term  goals )  sebuah perusahaan  dan  arah  tindakan  serta alokasi  sumber  daya  yang  diperlukan untuk  mencapai  sasaran  dan  tujuan (achieve  the  goals  and  objektives). Bahkan  perencanaan  strategi  menurut Anthony  dan  Govindarajan  (1995) merupakan  suatu  proses  manajamen
yang  sistimatis    yang  didefinisikan sebagai    proses  pengambilan  keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan  sumber  daya  yang  akan dialokasikan  dalam  setiap  program selama beberapa tahun mendatang.
Merujuk  beberapa  pendapat  di atas maka strategi merupakan penetapan sasaran melalui program-program unggulan yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan
diantaranya melalui,
1. Melalui  Peraturan  Gubernur  Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri  Anggur  Merah  Provinsi
Nusa  Tenggara  Timur  Tahun 2011 –  2013,  program  ini tentunya  sudah  berjalan  5  tahun program  Desa  Mandiri  Anggur Merah  atau  biasanya  disebut DEMAM,  diperuntukan  bagi  287 desa  dari  total  2.837  desa  yang ada  di  NTT  untuk  setiap  desa  di alokasikan  sebesar  Rp.250  juta dengan  Mekanisme  pemberian dana  menggunakan  pendekatan kelompok masyarakat ( community
base group ). Masyarakat menghimpun diri dalam kelompok-kelompok  usaha,  dan program  ini  di  akui  berhasil membangun perekonomian masyarakat  miskin  yang  ada  di desa-desa di NTT
2. Memberikan pinjaman lunak dengan  bunga  yang  rendah  bagi pelaku  usaha  masyarakat  NTT  di khususkan kepada petani, nelayan, peternak  bahkan  usaha  kecil menengah yang
sedang
mengembangkan  usaha  mereka.
Pinjaman dimaksudkan agar
kelompok-kelompok  usaha  saling berkompetisi  untuk  memajukan usaha mereka yang akan disesuaikan  dengan  jenis  usaha apa  yang  akan  mereka  kerjakan. Menurut  Winter  Marbun  Kepala Otoritas  Jasa  Keuangan  kupang,
Nusa Tenggara Timur menyebutkan  penyaluran  dana kredit usaha rakyat (KUR) terbanyak  dinikmati  oleh  usaha kecil,  mikro,  menengah  (UMKM) dengan  nilai  Rp.  25  juta  ke bawah, sebanyak  70% penyaluran dana kredit di NTT paling banyak ke  usaha  mikro.  Menurut  Winter,
ada  lima  bank  yang  dipercayakan pemerintah  untuk  menyalurkan dana  KUR  di  NTT.  Penyaluran KUR  hingga  Maret  2016  telah mencapai  1,6  Triliun  dari  target 120  Triliun  untuk  Tahun  2016.
Tentunya ada beberapa permasalahan  dalam  program  ini karena minimnya penyaluran KUR  di  NTT  karena  belum tersentuh    ke  pelosok  desa,  oleh karena itu perlu dibentuk tim  dari masing-masing daerah agar
masyarakat  terpencil  mendapat akses  lembaga  keuangan,  dan tidak  terjadi  tumpang  tindih  dan menimbulkan kredit macet
sehingga dana bantuan pemerintah daerah    serta  pemerintah  pusat melalui APBN dapat tepat sasaran ( OJK, 2016).
3. Memberikan  pelatihan  wirausaha kepada masyarakat sehingga
mereka fokus terhadap usaha yang mereka kerjakan dengan menyiapkan mitra kerjasama antara pemerintah dengan perguruan tinggi sebagai fasilitator guna dapat memberikan pelatihan wirausaha kepada masyarakat,  dan  pelatihan  ini
dimaksudkan  agar  setiap  dana yang  disalurkan  oleh  pemerintah daerah  melalui  program  Anggur Merah  (Demam)  dan  KUR  dapat berjalan dengan efektif.  Pelatihan kewirausahaansudah berjalan
melalui Lembaga pengabdian Masyarakat  (LPM  Undana),  yang secara bekelanjutan
terus memberikan pelatihan kepada masyarakat di NTT
4. Meningkatkandayasaingdaerah Investasi yang masuk dalam suatu daerah diharapkan  mampu  menciptakan lapangan  kerja  yang  luas  bagi masyarakat  dengan  begitu  maka dapat  mengatasi  penggangguran penduduk.
Artinya, dengan meningkatkan daya saing
ekonomi  daerah  maka  diharapkan kesejahteraan  masyarakat  akan menjadi  lebih  baik.Jika  melihat pendapat  Abdullah  dkk  (2002) daya  saing  daerah  merupakan kemampuan perekonomian daerah untuk menggapai suatu pertumbuhan tingkat
kesejahteraan  yang  tinggi  serta berkelanjutan tanpa menutup pintu persaingan domestik maupun internasional.
Pentingnya  daya  saing  daerah guna  kemakmuran  masyarakat  NTT dengan  cara  setiap  kepala  daerah merespon  dan  memperhatikan  potensi daerahnya  yang  menjadi  andalan  yang selama  ini  belum  dikelola  secara maksimal,  misalnya  pada  beberapa kabupaten mulai mengembangkan potensi daerah diantaranya,
a. Kabupaten  Ende  terdapat  danau  3
(tiga)  warna  atau  yang  disebut dengan  danau      kelimutu,  yang sudah  dikenal  di  tingkat  nasional maupun internasional, perlu dikelola  secara  maksimal  dengan memperbaiki akses jalan, transportasi bahkan hotel, sehingga  memudahkan  wisatawan berkunjung ke kabupaten Ende.
b. Kabupaten Manggarai Barat
(Labuan  Bajo)  terdapat  Taman Nasional Komodo yang merupakan  satu-satunya  di  dunia yang  kalau  dikelola  dengan  baik maka akan
mendatangkan pemasukan yang besar bagi daerah,  dan  ini  mejadi  tantangan bagi  pemerintah  daerah  di  NTT seberapa  besar  keseriusan  mereka manangkap peluang. Dimana
setiap  daerah  daerah  di  indonesia berloma-lomba
memajukan
pariwisata mereka sebagai sumber pemasukan daerah.
c. Sumba  Barat  terdapat  Pantai Nihiwatu  yang  masuk  20  pantai terbaik  di  dunia,  berada  di  urutan 17  terbaik  dunia  oelh  karena  itu pemerintah  daerah  harus  terus mempromosikan  potensi  tersebut sehingga  dapat  menarik  investor guna bekerjasama menata wisatasuba barat dengan demikian dapat menarik wisatawan
domestik  dan  internasional  untuk berkunjung ke sumba barat d. Seluruh  kabupaten  dan  kota  di NTT  mempuyai  kekhasan  dari motif  kain tenunan  yang menjadi ciri  khas  tiap  daerah  yang  sudah di  akui  secara  nasional  maupun internasional. Jika pemerintah daerah mempunyai perhatian lebih terhadap  para  pengrajin  atau penenun  di  kabupaten-kabupaten kota  yang  ada  di  NTT  dengan memberikan bantuan modal, pelatihan,  mencari  akses  keluar lewat  promosi  yang  dimaksudkan dapat  dipasarkan  setelah  proses menjadi  kain  tenun  yang  dapat  di
jual,dengan demikian akan
berdampak  pada  perekonomian daerah,  tentunya    masyarakatlah yang  akan  merasakan  dampak positf  melalui  perbaikan  ekonomi keluarga.  Inilah  yang  menjadi modal  dan  aset  daerah  salah  satu aspek  yang  dapat  dikembangkan sesuai dengan kemampuan pengrajin NTT.

## D. PENUTUP
Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat
multidimensional,  di  Nusa  Tenggara Timur  sendiri  kemiskinan  menjadi persoalan  yang  sangat  rumit  untuk diatasi, berbagai faktor sudah dijelaskan diatas  bahwa  kemiskinan  disebabkan oleh  kurangnya  masyarakat  memahami dampak dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat  yang  suka  pesta  pora  pada setiap  prosesi  adat  istiadat,  baik kematian, perkawinan dan penyambutan tamu,  dan  ini  terjadi  hampir  diseluruh kabupaten  yang  ada  di  NTT.  Bahkan setiap  aturan  yang  dibuat  oleh  kepala daerah  seringkali  dilanggar  sendiri  oleh para  pimpinan  sebagai  contoh  dibuat Perda  (Peraturan  Daerah)  agar  setiap
prosesi  apapun  tidak  boleh  memotong hewan  berlebihan  akan  tetapi  hal  ini dilanggar  oleh  pembuat  aturan  ketika terjadi  kematian  atau  perkawinan  para pejabatlah  yang  banyak  memotong hewan sehingga muncul ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap pemimpin  daerah,  upaya  pengentasan kemiskinan  harus  dilakukan  secara komprehensif, mencakup berbagai
aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu Permasalahan  tersebut  timbul  akibat semakin meningkatnya
keadaan ekonomi yang tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah.
Dengan  hadirnya  program  Demam (Desa Mandiri Anggur Merah) memberi dampak  perubahan  signifikan  selama beberapa  tahun  ini  dengan  banyak masyarakat  di  NTT  mulai  sadar  akan pentingnya bantuan pemerintah Provinsi NTT dalam menyalurkan bantuan sebagai  cara  untuk  menanggulangi kemiskinan. Dengan pendampingan yang terus berkelanjutan melalui berbagai  pelatihan  kewirausahaan  oleh pemerintah  dapat  mendorong  semangat masyarakat  NTT  saling  berkompetisi
secara  sehat  dalam  memajukan  usaha mereka.
Perlunya upaya penanggulangan kemiskinan dapat juga dilakukan dengan memperbaiki setiap aspek pelayanan umum yang diberikan pemerintah  kepada  masyarakat  dan investor  sehingga  ada  sinergi  saling kebergantungan dimana masyarakat membutuhkan  pekerjaan  yang  tidah semua dapat disediakan oleh pemerintah tetapi  dapat  di  akomodir  oleh  swasta atau investor.Langkah pemerintah adalah  memudahkan  perijinan  kepada investor  yang  akan berinvestasi  di  NTT sehingga dapat membuat mereka merasa aman.  Rasa  aman  akan  berinvestasi tentunya  jika  prosedur  dan  biaya-biaya yang  dikeluarkan  tidak  memberatkan investor. Akan menjadi tantangan tersendiri  kepada  kabupaten-kabupaten kota  yang  ada  di  NTT  apabilatidak merespon  daya  saing  daerah  dengan memaksimalkan  potensi  daerah  yang menjadi andalan daerah. Oleh karena itu semangat  daya  saing  daerah  akan  nyata apabila  setiap  kepala  daerah  memiliki visi dan semangat yang kuat membagun daerah sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian dan dengan
sendirinya akan mengurangi kemiskinan di NTT.

## Daftar Pustaka
Abdullah,P,  dkk,  (2002). Daya  Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya  di  Indonesia .
Yogyakarta
Anthony,  R.N.  dan  V.Govindarajan.
1995. Management Control System . EightEdition
International  Student  Edition.
Richard D. Irwin Inc. U.S.A.
Craig  &  Grant.  (1996).Siagian.  (2004).
Johnson and ScholesKotler.
(2001).Stanton.
(2001). Pengertian Strategi
Pemasaran Cahyat  (2004), Bagaimana  Kemiskinan diukur Beberapa Model Perhitungan Kemiskinan di Indonesia . Poverty dan Decentralization  Project  CIFOR (Center For International Forestry Research)BMZ. November 2014
Cheyne,  Christine,  Mike  O’Brien  dan
Michael Belgrave (1998), Social
Policy in Aotearoa New Nealand: A Critical
Introduction, Auckland:  Oxford
University Press .
Christian Mbui 28 April 215
Kemiskinan di NTT: Telaah dan Strategi Penanggulangan s tudi di Universitas  Katolik  Atma  Jaya Jakarta, Fakultas Ekonomi,

## Studi Keuangan dan Perbankan
Dadan  Hudaya,  2009. Faktor-Faktor
Yang  Mempengaruhi  Tingkat Kemiskinan Di Indonesia.
(Skripsi). Institut Pertanian,
Bogor.
Frank, Gunder, Andre, (1984). Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi. Jakarta.Pustaka Pelajar Gunawan Sumodiningrat, 1999. Pemberdayaan  Masyarakat  dan Jaringan Pengaman
Sosial,
Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka
Utama Irvan  Kurniawan    7  Juli  2015 Mengapa  NTT  Kita  Masih Miskin Aktivis Gerakan Mahasiswa  Nasional  Indonesia (GMNI) Kupang.
Mudrajad  Kuncoro,  2001, Metode Kuantitatif  (Teori  dan  Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi) , Unit Penerbit  dan  Percetakan  AMP YKPN, Yogyakarta
Lewis, Oscar. 1966. Kebudayaan
Kemiskinan dalam Parsudi Suparlan  (ed.),  kemiskinan  di Perkotaan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Rahmawati , Y. I. 2006. Analisis Faktor –Faktor  yang  Mempengaruhi Kemiskinan  Rumah  Tangga  di Kabupaten Pacitan Provinsi
Jawa  Timur . Skripsi .  Bogor:
Fakultas Pertanian Institut
Pertanian Bogor.
Shannon,  M.C.  1993. Adaptation  of Plan Salinity. Advance in
Agronomy .  Deleware  Academic
Press. San Diego.