Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i6.2719

## PENERAPAN KLAUSULA BAKU OLEH ENDORSEE DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPATUTAN

## Devy Nadhilah Ghassani
Universitas Padjadjaran, Bandung devy15002@mail.unpad.ac.id
Etty Mulyati
Universitas Padjadjaran, Bandung etty.mulyati@unpad.ac.id Rika Ratna Permata
Universitas Padjadjaran, Bandung rikaratna@unpad.ac.id

## Abstrak
Dalam  perjanjian  endorsement,  pihak  endorser  seringkali  hanya  menerima  perjanjian  dengan  klausula baku  yang  telah  dibuat  oleh  endorsee.  Hal  ini  memunculkan  ketidakseimbangan  dan  wanprestasi  yang mengarah  perlunya  diberikan  tempat  yang  layak  bagi  keberadaan  asas  itikad  baik  dalam  pelaksanaan perjanjian  endorsement.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengkaji  dan  menganalisa  akibat  hukum  dan pertanggungjawaban  hukum  penggunaan  klausula  baku  yang  merugikan  endorser  dalam  perjanjian endorsement  dikaitkan dengan asas itikad baik dalam KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan  metode yuridis  normatif  untuk  menelaah  kaidah-kaidah  dalam  hukum  positif  dengan  spesifikasi  penelitian deskriptif  analitis  mengenai  peraturan  perundang-undangan  terkait  seperti  KUH  Perdata,  buku-buku, literatur terkait lainnya, serta dokumen perjanjian endorsement sebagai objek penelitian, dianalisa secara kualitatif,  untuk  mengungkapkan  kenyataan  yang  ada  berdasarkan  hasil  penelitian  berupa  deskripsi  atau penjelasan  terkait  penyelesaian  masalah  dalam  penelitian  ini.  Hasil  dari  penelitian  ini,  yaitu  pertama, akibat  hukum  dari  penerapan  klausula  baku  dalam  perjanjian  endorsement  yang  merugikan  endorser terkait  dengan  asas  kepatutan,  yaitu  perjanjian  endorsement  ini  dapat  dibatalkan  sebagian  atau seluruhnya,  sebab  dapat  dibatalkannya  perjanjian  yaitu  adanya  adanya  cacat  kehendak  yang  dilakukan oleh  endorsee,  yang  menyalahgunakan  keadaan  akibat  ketidakseimbangan  finansial  sehingga  rumusan prestasi dalam perjanjian endorsement pun tidak berimbang dan tidak patut. Kedua, endorser berhak atas pemenuhan  prestasi  sesuai  yang  diperjanjikan  dan/atau  pembayaran  ganti  rugi  dari  pihak  endorsee sebagai  wujud  pertanggungjawabannya,  apabila  endorser  dapat  membuktikan  bahwa  klausula  baku tersebut telah merugikannya.
Kata Kunci: Perjanjian Endorsement, Asas Kepatutan, Klausula Baku, Endorser, Endorsee.

## Abstract
In endorsement agreements, the endorser often only accepts an agreement with standard clauses that have been made by the endorsee. This gives rise to imbalances and defaults which lead to the need to provide a proper  place  for  the  existence  of  the  principle  of  good  faith  in  the  implementation  of  endorsement agreements. This research was conducted to examine and analyze the legal consequences and legal liability of  using  standard  clauses  that  are  detrimental  to  the  endorser  in  endorsement  agreements  linked  to  the principle  of  good faith  in  the  Civil  Code.  This  research  uses  normative  juridical  methods  to  examine  the rules  of  positive  law  with  analytical  descriptive  research  specifications  regarding  related  laws  and regulations  such  as  the  Civil  Code,  books,  other  related  literature,  as  well  as  endorsement  agreement documents  as  research  objects,  analyzed  qualitatively,  to  express  existing  realities  based  on  research results in the form of descriptions or explanations related to solving problems in this research. The results
of  this  research,  namely  first,  the  legal  consequences  of  applying  standard  clauses  in  an  endorsement agreement  that are detrimental to  the endorser are related to  the principles of propriety, namely that  this endorsement  agreement  can  be  canceled  in  part  or  in  whole,  because  the  agreement  can  be  canceled, namely there is a defect in the will carried out by the endorsee, which abusing the situation resulting from financial imbalance so that the performance formulation in the endorsement agreement is unbalanced and inappropriate.  Second,  the  endorser  has  the  right  to  fulfill  the  achievements  as  agreed  and/or  pay compensation  from  the  endorsee  as  a  form  of  responsibility,  if  the  endorser  can  prove  that  the  standard clause has harmed him.
Keywords: Endorsement Agreement, Principles of Propriety, Standard Clauses, Endorser, Endorsee.

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  kegiatan  bisnis  di  Indonesia  pun  semakin kompleks,  dengan  adanya  perubahan-perubahan  pada  metode  atau  cara  yang  salah  satunya digunakan  untuk  melakukan  kegiatan  promosi  secara  online  melalui  unggahan  konten  kreatif berupa  video,  foto,  dan/atau  gambar  dalam  berbagai  sosial  media  seperti  Instagram,  Tiktok, Facebook, Youtube, dsb. 1 Fungsi utama dari jaringan internet yaitu sebagai media untuk mencari berbagai  macam  informasi  di  seluruh  dunia,  tanpa  terbatas  oleh  ruang  dan  waktu.  Dalam perkembangnya,  media  internet  ini  juga  dimanfaatkan  untuk  mencari  keuntungan  melalui perdagangan secara online dan melakukan kegiatan promosi barang/jasa yang diperdagangkannya. 2 Perkembangan  teknologi  informasi  mengubah  pola  pikir  dan  perilaku masyarakat.
Kegiatan  promosi  secara  online  tersebut  umumnya  dilakukan  menggunakan  berbagai sosial  media  seperti  Instagram,  Tiktok,  Facebook,  Youtube,  dsb.  Hal  ini  memicu  semakin pesatnya perkembangan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus terus berupaya sekreatif  mungkin  dan  memperbaharui  pemasaran  barang  dan/atau  jasanya  untuk  menarik  minat konsumen  sebanyak-banyaknya.  Salah  satu  cara  yang  sering  dilakukan  saat  ini  yaitu  dengan menggunakan  jasa  orang  lain  atau  pihak  lain  sebagai  endorser  untuk  mempromosikan  usahanya yang  dikenal  dengan  endorsement.  Para  pelaku  usaha  dalam  kegiatan  endorsement  ini  sebagai endorsee  yang  memanfaatkan  kreatifitas  dari  influencer  /  content  creator  yang  berperan  sebagai endorser  dengan  perjanjian  kerjasama,  yang  disebut  juga  dengan  perjanjian  endorsement. 3 Perjanjian  endorsement  merupakan  salah  satu  contoh  perjanjian  tidak  bernama  dalam perkembangan praktik bisnis dalam masyarakat karena sifat perjanjian yang terbuka sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1319 KUHPerdata.
Hukum  perjanjian  di  Indonesia  menganut  asas  kebebasan  dalam  hal  membuat  perjanjian yang kemudian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian endorsement ini umumnya
1 Asril  Sitompul, Hukum  Internet:  Pengenalan  Mengenai  Masalah  Hukum  di  Cyberspace (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
2 Sutedjo  Dharma  Oetomo, Pengantar  Teknologi  Informasi  Internet  Konsep  dan  Aplikasi (Yogyakarta: Andi, 2017).
3 Ni  Made  Rai  Dwikayanti  dan  Ni  Putu  Purwanti,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemberi  Jasa Endorse Dalam Perjanjian Endorsement,” Jurnal Kertha Semaya 9, no. 5 (2021).
dibuat dengan format standar kontrak sebagai wujud dari asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338  KUHPerdata,  walaupun  merupakan  perjanjian  tidak  bernama,  namun  perjanjian  ini  tetap harus tunduk dan patuh dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),  khususnya  Buku  III  tentang  perikatan. 4 Para  endorsee  umumnya  sudah menyiapkan  isi  perjanjian  yang  kemudian  diberikan  kepada  calon  endorser  dan  tidak  diberikan kesempatan  untuk  bernegosiasi.  Endorser  hanya  bisa  menyetujui  maupun  menolak  isi  perjanjian yang telah dibuat oleh endorsee.
Kedudukan  yang  tidak  seimbang  antara  endorsee  dengan  pihak  endorser  memungkinkan timbulnya  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dan  memunculkan  reaksi  yang mengarah perlunya diberikan tempat yang “layak” bagi keberadaan asas itikad baik dan kepatutan dalam  pembuatan  maupun  pelaksanaan  perjanjian. 5 Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1338 ayat 3 KUHPerdata bahwa suatu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Pada  umumnya  penggunaan  klausul  baku  itu  sendiri  tidaklah  dilarang,  namun  terdapat ketentuan  bahwa  klausula  baku  yang  merugikan  atau  klausula  baku  yang  berbunyi  klausula eksonerasi  karena  klausula  baku  yang  berbunyi  eksonerasi  ini  dicantumkan  untuk  melindungi salah  satu pihak yang  tidak menginginkan kerugian yang terlalu besar atas perjanjian yang telah dibuatnya,  sehingga  berusaha  meminimalisir  atau  bahkan  membebaskan  tanggung  jawab  dengan mencantumkan  klausula  baku  yang  berbunyi  eksonerasi. 6 Dalam  praktiknya,  perjanjian  dengan klausula  baku  dengan  klausula  eksonerasi  seringkali  menimbulkan  keuntungan  sepihak  dan merugikan  pihak  lainnya  sehingga  menimbulkan  pertanggungjawaban  hukum.  Pencantuman klausula  eksonerasi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  asas  itikad  baik,  sehingga  dalam penerapannya  diperlukan  asas  itikad  baik,  untuk  menilai  apakah  klausula  eksonerasi  dalam perjanjian dengan klausula baku itu baik atau tidak.
Dimasukkannya  itikad  baik  dalam  pelaksanaan  perjanjian  berarti  juga  bahwa  kita  harus menafsirkan  perjanjian  itu  berdasarkan  keadilan  dan  kepatutan.  Kepatutan  yang  dimaksud  yaitu merupakan  sebuah  bentukan  yang  adil  dan  seimbang  diantara  para  pihaknya  yang  saling mengikatkan  diri  atas  sebuah  kepentingan.    Kepatutan  erat  kaitannya  dengan  reasonableness (masuk  akal)  dan  fairness  (kewajaran).  Kepatutan  juga  merupakan  salah  satu  asas  yang  terdapat pada  hukum  keperdataan.  Asas  kepatutan  dalam  perjanjian  harus  dipertahankan  karena  melalui asas  ini  ukuran  tentang  hubungan  ditentukan  juga  oleh  rasa  keadilan  dalam  masyarakat.  Asas kepatutan  dituangkan  dalam  Pasal  1339  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  tidak
4 Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
5 Djaja  S.  Meliala, Hukum  Perdata  dalam  Perspektif  BW ,  Revisi  Keempat  (Bandung:  Nuansa Aulia, 2014).
6 Ghansam Anand, “Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak,” Yuridika 26, no. 2 (11 Mei 2011), https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.265.
hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
Pencantuman  klausula  eksonerasi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  itikad  baik  dan  asas kepatutan.  Adapun  mengenai  hubungan  kedua  asas  tersebut  yaitu  asas  kepatutan  sebagai  bagian dari  asas  itikad  baik  dalam  perjanjian,  maka  perjanjian  yang  dibuat  tidak  dapat  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  lain,  seperti  dalam  hal  ini,  pembuatan  standar  kontrak  / perjanjian  dengan  klausula  baku  sebenarnya  diperkenankan  asal  tidak  bertentangan  dengan ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  ketertiban  umum,  kepatutan,  keadilan  dan kesusilaan. 7
Lazimnya  para  pihak  melaksanakan  perjanjian  sesuai  dengan  apa  yang  sudah  disepakati (consensus),  dengan  tetap  tidak  mengesampingkan  asas  itikad  baik  dan  kepatutan,  namun  pada kenyataanya  terkadang  masih  terdapat  beberapa  pihak  yang  melakukan  tindakan-tindakan  yang wanprestasi  seperti  pada  beberapa  contoh  kasus  berikut  ini  yaitu  PT.  Z  yang  bergerak  di  bidang kecantikan  sebagai  endorsee dan Darin sebagai endorser dimana dalam kasus  ini pihak endorsee melakukan wanprestasi dengan tidak diberikannya batasan kewajiban atau jobdesk  mengenai hal- hal  apa  saja  yang  harus  dikerjakan  oleh  endorser,  hal  ini  memberikan  peluang  kepada  endorsee untuk  memanfaatkan  berbagai  jasa  promosi  dari  endorser  dengan  hanya  satu  kali  pembayaran, endorsee  juga  melakukan  wanprestasi  mengenai  kepemilikan  atas  konten  promosi  dalam perjanjian  endorsement  tersebut,  dan  dalam  pembayaran  upah  promosi  endorsee  berjanji  untuk menggantikan  pembayaran  dengan  treatment  gratis  yang  nilai  bayarannya  sesuai  dengan  yang telah  disepakati  bersama  namun  kenyataannya  seringkali  tidak  sesuai  dengan  nilai  bayaran  yang telah disepakati dengan endorser dan merugikan pihak endorser.
Hal  serupa  juga  terjadi  pada  perjanjian  endorsement  antara  PT.  G  bergerak  di  bidang vitamin  dan  suplemen  anak  sebagai  endorsee  dan  Bunga  sebagai  endorser,  dimana  endorser merasa  endorsee  telah  wanprestasi  sebab  video  konten  promosinya  digunakan  oleh  endorsee  di platform  sosial  media  selain  Instagram  yaitu  akun  Facebook  milik  endorsee.  Hal  tersebut  tidak sesuai  dengan  yang  telah  disepakati  dimana  kegiatan  promosi  disepakati  bahwa  kontennya  akan diunggah hanya di  Instagram saja. Kemudian endorser meminta endorsee  untuk membayar lebih untuk biaya owning content atas penggunaan konten promosi yang diunggah oleh pihak endorsee di  platform  sosial  media  selain  Instagram,  namun  endorsee  menolak  untuk  membayarnya  dan hanya menyampaikan permintaan maaf kepada endorser dengan alasan hal tersebut dianggap telah disepakati oleh endorser yang telah menandatangani perjanjian endorsement antar para pihak.
Berdasarkan problematika pada latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah
7 Muhammad  Syaifuddin, Hukum  Kontrak,  Memahami  Kontrak  dalam  Perspektif  Filsafat  Teori, Dogmatik dan praktek Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2013).
yang akan dijawab dalam penelitian ini mengenai bagaimana akibat hukum pencantuman klausula baku yang merugikan endorser dalam perjanjian endorsement dikaitkan dengan  asas itikad baik? Dan  bagaimanakah  tanggung  jawab  endorsee  terhadap  endorser  akibat  pencantuman  klausula baku yang merugikan dalam perjanjian endorsement.

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu metode  pendekatan  ini  akan  dititikberatkan  pada  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier  yang  kemudian  dikaitkan  dengan  asas-asas  dalam  perjanjian  dan klausula baku. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar  untuk  diteliti,  dan  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  serta literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.4  Dalam  penelitian  ini  data  yang diperoleh  dianalisis  dengan  metode  analisis  yuridis  kualitatif  yaitu  suatu  metode  penelitian  yang terfokus pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai bahan-bahan hukum positif.
Penelitian  hukum  normatif  merupakan  suatu  proses  guna  menemukan  prinsip-prinsip hukum, aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan menjawab permasalahan hukum yang  diteliti  melalui  metode  pendekatan  bahan  hukum  primer  dalam  penulisan  ini,  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian, yaitu seperti Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  khususnya  BAB  III  tentang  perikatan  dan  perjanjian,  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  serta  Undang  Undang  Nomor  19  Tahun 2016  mengenai  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan  dapat  membantu  peneliti  untuk  menganalisa  bahan  hukum  primer,  yaitu  seperti  tulisan  atau pendapat  para  ahli  hukum,  buku-buku  dan  lain  sebagainya.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan- bahan  yang  memberikan  petunjuk,  informasi  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan  sekunder,  yaitu  seperti  artikel,  surat  kabar,  kamus  hukum,  data  hasil  seminar,  situs  internet dan  lain  sebagainya.  Penulis  akan  meneliti  data-data  yang  berhubungan  dengan  hukum  perdata, hukum  perjanjian,  asas-asas  dalam  hukum  perjanjian,  klausula  baku  dalam  perjanjian,  dan perjanjian  endorsement,  dan  melakukan  penelitian  terhadap  dokumen-dokumen  yang  erat kaitannya dengan penelitian ini.
Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis  yaitu mengkaji fakta dan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  untuk  memperoleh  gambaran  yang
menyeluruh  dan  sistematis,  faktual  dan  akurat  tentang  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dikaitkan dengan analisis teori-teori  hukum dan praktik pelaksanaan  hukum positif yang menyangkut  permasalahan  yang  dibahas.  Penelitian  hukum  deskriptif  bersifat  pemaparan  dan bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  lengkap  mengenai  permasalahan-permasalahan  yang menjadi obyek penelitian berdasarkan data yang di peroleh pada saat penelitian ini dilaksanakan.
Data  diperoleh  dari  berbagai  sumber  literatur  baik  yang  ditemukan  di  berbagai perpustakaan  maupun  literatur  yang  diperoleh  melalui  pencarian  dalam  internet  dengan  sumber yang  kredibel  dan  relevan  dengan  topik  pembahasan  dalam  penulisan  ini.  Dianalisis  dengan metode analisis yuridis kualitatif yaitu metode penelitian yang terfokus pada peraturan perundang- undangan yang ada sebagai bahan-bahan hukum positif kemudian dianalisa dengan cara kualitatif untuk  mengungkapkan  kenyataan  yang  ada  berdasarkan  hasil  penelitian  berupa  deskripsi  atau penjelasan  yang  tidak  dapat  dirumuskan  dengan  perhitungan  secara  matematis,  untuk  diuraikan dengan  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  disajikan  dalam  sebuah  hasil  penelitian  yang  sistematis dan  dapat  diperoleh  jawaban  atas  permasalahan  yang  telah  dirumuskan,  serta  ditarik  kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akibat  Hukum  Pencantuman Klausula Baku  yang  Merugikan  Endorser  dalam  Perjanjian Endorsement Dikaitkan dengan Asas Kepatutan
Perjanjian endorsement merupakan salah satu perkembangan dari hukum perjanjian dalam bidang  Bisnis.  Bidang  hukum  perikatan  memang  telah  mengalami  pertumbuhan,  ketentuan- ketentuan  yang  terdapat  pada  Kitab-kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  banyak  terdapat kekurangan dan belum dapat mencakup perkembangan bisnis masa kini. Perjanjian ini umumnya dibuat  dengan  klausula-klausula  baku  atau  perjanjian  standar,  hal  tersebut  sangat  umum  terjadi dalam dunia bisnis dan/atau dalam perkembangannya juga umum terjadi pada e-commerce, sebab lahirnya perjanjian baku dilatarbelakangi antara lain oleh perkembangan masyarakat modern dan perkembangan  sosial  ekonomi  yang  pesat. 8 Tujuan  dari  diadakannya  perjanjian  baku  itu  sendiri adalah  untuk  efisiensi  dan  alasan  praktis.  Pengertian  perjanjian  baku  secara  istilah  adalah  suatu perjanjian yang  hampir seluruh  klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya, dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Isi  perjanjian  tersebut  (klausul-klausulnya)  biasanya  telah  dibakukan,  atau  terkadang  dituangkan dalam bentuk suatu formulir. 9
8 Arfiana Novera dan Meria Utama, Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase (Malang: Tunggal Mandiri, 2014).
9 Arus  Akbar Silondae dan  Andi  Fariana, Aspek Hukum dalam Ekonomi  & Bisnis (Jakarta:  Mitra Wacana Media, 2014).
Endorsement  itu  sendiri  sebagai  salah  satu  bentuk  penyesuaian  dalam  sistem  periklanan atau  promosi  modern  di  abad  ke-21  ini,  sistem  ini  didasari  oleh  perjanjian  endorsement  antara endorsee  dan  endorser  yang  akan  digunakan  jasa  kreatifitasnya. 10 Pada  praktiknya,  endorsee akan  melakukan  penawaran  kepada  endorser  untuk  meng-endorse  barang  atau  jasa  yang  akan diperdagangkan. Perjanjian endorsement adalah perjanjian tidak bernama yang berkembang dalam praktek  bisnis  yang  mana  mengenai  perjanjian  tidak  bernama  tersebut  diatur  dalam  Pasal  1319 KUHPerdata, yaitu yang berbunyi:
“Semua  perjanjian,  baik  yang  mempunyai  nama  khusus  maupun  yang  tidak  dikenal dengan  suatu  nama  tertentu,  tunduk  pada  peraturan  umum  yang  termuat  dalam  bab  ini  dan  bab yang lain”.
Perikatan adalah hubungan hukum yang timbul dari peristiwa hukum dalam lingkup harta kekayaan.    Perikatan  erat  kaitannya  dengan  Pasal  1320  KUHPerdata  merupakan  acuan  utama dalam menilai keabsahan suatu perjanjian. 11 Undang-undang menentukan bahwa perjanjian  yang sah  berkekuatan  sebagai  undang-undang  yang  disebut  juga  sebagai  asas  kekuatan  mengikat  atau asas  pacta  sunt  servanda  bahwa  semua  persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya  yang  juga  tercantum  dalam  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata. Ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan  yaitu  sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya,  kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif.
Perbedaan  kedua  persyaratan  tersebut  berkaitan  dengan  akibat  hukum  apabila  syarat tersebut tidak terpenuhi yaitu jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan,  Dengan  kata  lain,  perjanjian  dapat  dibatalkan  dan  menjadi  tidak  berlaku  sejak  saat dibatalkan,  yaitu  apabila  para  pihak  menghendaki  agar  dibatalkan. 12 Maka,  sepanjang  perjanjian tersebut  belum  atau  tidak  dibatalkan  pengadilan,  perjanjian  tersebut  tetap  berlaku  dan  dianggap sah.  Sedangkan  syarat  objektif  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  itu  batal  demi  hukum.  Artinya, sejak perjanjian tersebut dibuat sudah dianggap tidak pernah ada tanpa melalui proses pembatalan terlebih dahulu.
Perjanjian endorsement ini merupakan salah satu perjanjian elektronik. Namun, perjanjian endorsement  ini  tetap  tunduk  dan  patuh  dengan  ketentuan  dan  asas-asas  dalam  Buku  III
10 Dimas Utomo, “Tanggung Jawab Platform Media Sosial,” 2023,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c6bc749d2150/tanggung-jawab-platform-media- sosial-atas-konten-berbahaya.
11 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjadja, Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
12 Deviana  Yuanitasari  dan  Hazar  Kusmayanti,  “Pengembangan  Hukum  Perjanjian  Dalam Pelaksanaan  Asas  Itikad  Baik  Pada  Tahap  Pra  Kontraktual,” ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan 3, no. 2 (29 Juni 2020).
KUHPerdata  dan  juga  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE)  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik (UU  ITE)  tersebut,  yang  mana  dalam  UU  ITE  tersebut  tepatnya  dalam  Pasal  3  UU  ITE menyebutkan  bahwa  pemanfaatan  Teknologi  dan  Informasi  secara  elektronik  dilaksanakan dengan  menerapkan  berbagai  asas,  yang  salah  satunya  yaitu  juga  menyebutkan  mengenai  asas itikad  baik,  yang  mana  dalam  penggunaan  teknologi,  informasi  dan  transaksi  elektronik  harus berlandaskan dan menjunjung tinggi itikad baik.
Para  pihak  yang  terlibat  dalam  hal  ini  tetap  harus  menjunjung  tinggi  itikad  baik  selama terdapat  pertukaran  informasi  dan  dokumen  elektronik,  agar  interaksi  yang  dillakukan  dengan andal, aman, dan bertanggungjawab. 13 Semua perjanjian termasuk dalam kontrak elektronik harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik  (te  goeder  trouw;  in  good  faith)  yang  berdasarkan  pada  Pasal 1338  ayat  3  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Asas  ini  menegaskan  bahwa  para  pihak dalam  membuat  perjanjian  harus  didasarkan  pada  itikad  baik  dan  kepatutan,  hal  tersebut memberikan  pengertian  bahwa  pembuatan  perjanjian  antara  para  pihak  harus  didasarkan  pada kejujuran  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Pelaksanaan  perjanjian  juga  harus  mengacu  pada  apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat.
Kekuatan  hukum  perjanjian  endorsement  itu  sendiri  dapat  dilihat  dari  keabsahan perjanjian tersebut. Penggunaan perjanjian yang memiliki standar kontrak atau perjanjian dengan klausula  baku  merupakan  perjanjian  yang  masih  diperkenankan  karena  perjanjian  baku  saat  ini merupakan  tuntutan  khususnya  dalam  era  globalisasi  ini  pembakuan  syarat-syarat  perjanjian merupakan  hal  yang  sulit  untuk  dihindari  sebagi  wujud  terjadinya  peralihan  suatu  masyarakat menjadi  masyarakat  modern  yang  mengutamakan  efektivitas  dan  efisiensi.  Dikaitkan  dengan perjanjian  endorsement,  biasanya  endorsee  memiliki  posisi  yang  lebih  kuat  dalam  posisi  tawar, dan  endorser  memiliki  posisi  sebagai  pihak  yang  memiliki  posisi  tawar  lebih  lemah.  Klausula baku  menjadi  tidak  patut  ketika  kedudukan  para  pihak  menjadi  tidak  seimbang  karena  pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme atau disepakati oleh kedua  belah  pihak  dan  mengikat  kedua  belah  pihak  yang  membuat  perjanjian  tersebut  sebagai undang-undang.
Perjanjian endorsement ini umumnya dibuat dengan format standar kontrak sebagai wujud dari  asas  kebebasan  berkontrak  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata,  namun  patut  disadari  bahwa meskipun terdapat  asas  kebebasan berkontrak sebagaimana  tercantum dalam Pasal 1338 ayat  (1) KUH Perdata yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian ini tetap harus tunduk pada ketentuan
13 A.  Yudha  Harnoko  dan  Ika  Yunia  Ratnawati,  “Asas  Proporsional  Dalam  Perjanjian  Waralaba (Franchise),” Jurnal HUKUM BISNIS 1, no. 1 (13 April 2015),
https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v1i1.54.
dalam syarat sahnya perjanjian sebagaimana  diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah suatu sebab  yang  halal.  Selanjutnya  Pasal  1337  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  suatu  sebab (dilakukannya perjanjian) adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan  kesusilaan  baik  atau  ketertiban  umum.  Perjanjian  baku  menurut  Mariam  Darus Badrulzaman  diartikan  sebagai  suatu  perjanjian  tertulis  yang  isinya  telah  diformulasikan  oleh suatu pihak dalam bentuk formulir-formulir.  Keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkannya tetap  berlaku  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  dapat  dilihat  dari  beberapa perundang-undangan.  Salah  satunya  keabsahan  suatu  perjanjian  harus  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan dalam KUHPerdata.
Perjanjian  endorsement  yang  sering  mencantumkan  klausula  baku  apabila  dikaitkan dengan  asas  kebebasan  berkontrak  dapat  dikatakan  sudah  sesuai.  Hanya  saja  ada  beberapa  hal yang  mengakibatkan  perjanjian  endorsement  melanggar  asas  kebebasan  berkontrak.  Dikatakan melanggar  apabila  suatu  perjanjian  endorsement  memuat  klausula  eksonerasi  meskipun  asas kebebasan  berkontrak  memberikan  ruang  untuk  bebas  dalam  menentukan  jenis  perjanjian  yang akan digunakan oleh para pihak, namun klausula eksonerasi yang dicantumkan untuk menghindari atau melimpahkan baik seluruh atau sebagaian kewajibannya kepada pihak lain, dianggap sebagai sesuatu  yang dilarang dalam perjanjian  sebab menimbulkan  kerugian bagi  salah satu pihak yang dibebankan  dan bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan.
Pada  Pasal  1338  KUHPerdata  selain  terdapat  asas  kebebasan  berkontrak,  juga  terdapat asas  itikad  baik,  yang  menyatakan  bahwa  setiap  perjanjian  yang  dibuat  walaupun  terdapat kebebasan  tetap  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik,  sehingga  persetujuan-persetujuan  harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Asas  itikad  baik  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu itikad baik yang bersifat subyektif dan itikad baik yang bersifat obyektif.  Itikad baik yang bersifat subyektif  dapat  diartikan  sebagai  kejujuran  seseorang  dalam  melakukan  suatu  perbuatan  hukum, hal ini berkaitan dengan sikap batin seseorang. Sedangkan itikad baik yang bersifat obyektif dapat diartikan  bahwa  pelaksanaan  suatu  perjanjian  didadasrkan  atas  nama  kepatutan,  kepantasan, kewajaran  atau  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  dimana  perjanjian tersebut diadakan.
Diketahui  dalam  contoh  kasus  pertama  dan  kedua  sebagaimana  diuraikan  diatas,  bahwa endorsee  mengklaim  kepemilikan  atas  konten  promosi  yang  dibuat  oleh  endorsee,  endorser mengambil  seluruh  hak  cipta  atas  setiap  promotional  material,  konten  dan/atau  dokumentasi berikut  dengan  seluruh  hak  kekayaan  intelektual  yang  terkait  daripadanya,  baik  yang  berupa gambar,  tulisan,  video,  unggahan  dan/atau  bentuk  lainnya  yang  dihasilkan  sehubungan  dengan promosi yang yang telah dibuat oleh endorser dinyatakan bahwa sepenuhnya akan menjadi milik
endorser  sehingga  endorser  berhak  untuk  mengedit,  memperbanyak,  mendistribusikan, mengunggah,  mengunggah-ulang,  menyebarkan  dan/atau  pada  pokoknya  melakukan  segala sesuatu yang dianggap diperlukan untuk kepentingan promosi yang seluas-luasnya bagi endorser secara tidak terbatas,
Seringkali  dalam  perjanjian  endorsement  juga  tercantum  pasal  yang  menyatakan  bahwa pihak  Endorser  berhak  atas  distribusi,  pemanfatan,  dan  atau  penggunaan  setiap  konten  yang dihasilkan  oleh  endorsee  sebagai  talent  dan  endorsee  dianggap  telah  melepaskan  segala tuntutan/klaim/hak,  termasuk  hak  kekayaan  intelektual,  atas  segala  karya,  konten,  dokumentasi, video, dan/atau apapun,  hal tersebut tercantum dalam perjanjian  endorsement pada contoh kasus pertama maupun contoh kasus  yang  kedua.  Walaupun  sebenarnya dalam perjanjian endorsement mengenai  pengalihan  hak  cipta  memang  sah  saja  untuk  dilakukan  karena  hak  cipta  dalam aturannya  dapat  dialihkan  dengan  salah  satunya  yaitu  melalui  perjanjian,  hanya  saja  perlu diingatkan kembali bahwa terdapat batasan-batasan dalam menguasai suatu hak cipta milik pihak lain  yang harus diperhatikan kembali, sehingga jangan sampai menimbulkan celah bagi endorser untuk  melakukan  wanprestasi  baik  secara  sengaja  ataupun  tidak  sengaja,  yang  merugikan  bagi pihak lainnya sebagai pemilik asli dari hak cipta yang akan dikuasai tersebut.
Berdasarkan  pada  kepatutan  dan  kebiasaan  yang  terjadi  dalam  kalangan  endorser  dan endorsee, umumnya terdapat itikad baik dari pihak endorsee untuk menanyakan apakah harga dari jasa yang ditawarkan oleh pihak endorser sudah termasuk biaya untuk owning content atau belum karena  biaya  untuk  owning  content,  mengenai  owning  content  tersebut  merupakan  suatu perjanjian  mengenai  hal  baru  yang  umum  dan  biasa  dilakukan  oleh  para  pihak  dalam  perjanjian endorsement,  yaitu  endorsee  dan  endorser  dalam  suatu  kegiatan  endorsement.  Pada  umumnya mencakup  hal-hal  seperti  batasan  penggunaan  video,  hak  untuk  mengubah  video,  jangka  waktu, dan biaya royalti yang akan diterima oleh pemilik video konten endorse, mencakup juga ketentuan tentang  bagaimana  video  dapat  digunakan,  termasuk  larangan  terhadap  penggunaan  yang melanggar  hukum  atau  merugikan  reputasi  pemilik  video  endorse.  Hal  ini  sangat  penting  untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dan setuju dengan  ketentuan pengalihan hak cipta atas konten video endorse.
Bayaran  atas  kepemilikan  suatu  hak  kekayaan  intelektual  berupa  konten  video  promosi, yang dimana hal tersebut dapat dibuat secara terpisah melalui perjanjian owning content tersendiri atau  pun  dimasukkan  langsung  dalam  salah  satu  pasal  atau  salah  satu  klausula  dalam  perjanjian endorsement yang khusus mengenai aturan kepemilikan suatu konten promosi tersebut seharusnya memiliki  harga  tersendiri  atau  diluar  harga  jasa  endorse  yang  dilakukan  oleh  pihak  endorser, namun  karena  tidak  semua  endorser  memiliki  kesadaran  akan  pentingnya  memiliki  harga tersendiri  atas  owning  content  untuk  melindungi  konten  video  miliknya,  terlebih  lagi  jika  para
endorser  tersebut  masih  berusia  sangat  muda,  maka  diperlukan  upaya  itikad  baik  dari  pihak endorsee untuk menanyakan terkait biaya owning content tersebut  apakah sudah termasuk dalam harga jasa endorse yang ditawarkan oleh endorser atau belum.
Diperlukan  adanya  itikad  baik  dari  pihak  endorsee  untuk  tidak  memanfaatkan  kreatifitas para  endorser  muda  dengan  menanyakan  terkait  apakah  biaya  yang  ditawarkan  tersebut  sudah termasuk biaya owning content mereka atau belum seperti yang sudah disampaikan diatas ini, atau dapat juga tercantum langsung dalam perjanjian endorsement, yang menyatakan bahwa perjanjian endorsement  ini  tidak  dapat  diartikan  sebagai  pemberian  setiap  izin  ataupun  hak  apapun  untuk menggunakan informasi rahasia atau setiap bagian di dalamnya untuk tujuan apapun, atau hak atas setiap paten, hak cipta, atau hak kekayaan intelektual. 14
Banyak  endorsee  yang  memanfaatkan  endorser  untuk  kepentingan  materi  pribadi  seperti pada  contoh-contoh  kasus  tersebut  diatas  yang  mana  para  pihak  endorsee  tidak  melakukan  hal yang  sepatutnya  dilakukan  dalam  perjanjian  endorsement  sebelum  menandatangani  perjanjian, endorsee  sepatutnya  dan  sebaiknya  menanyakan  kepada  endorser  perihal  terkait  biaya  owning content  dan  tidak  mencantumkannya  begitu  saja  dalam  perjanjian  endorsement  bahwa  konten- konten  tersebut  otomatis  menjadi  milik  endorsee  sepenuhnya,  seharusnya  kesepakatan  diawal sudah  mencantumkan  adanya  owning  content,  karena  berdasarkan  kebiasaannya  setiap  endorsee seharusnya  menanyakan  atau  konfirmasi  terkait  ada  atau  tidaknya  biaya  atas  owning  content tersebut.
Owning content itu sendiri artinya merujuk pada hak kepemilikan atau kendali atas suatu konten  yang  telah  dibuat  atau  diproduksi.  Ketika  seseorang  atau  suatu  entitas  memiliki  konten, mereka  memiliki  hak  eksklusif  atas  konten  tersebut  dan  dapat  mengatur  cara  penggunaan, distribusi, dan pemanfaatannya. Mempunyai konten dapat mencakup beberapa hal berikut:
1. Hak  Cipta:  Dalam  konteks  kepemilikan  konten,  seseorang  atau  entitas  memiliki  hak  cipta yang  melindungi  karya  kreatif  tersebut.  Hak  cipta  memberikan  pemilik  hak  eksklusif  untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan konten tersebut.
2. Kontrol  Penggunaan:  Sebagai  pemilik  konten,  Anda  memiliki  kendali  atas  cara  dan  tempat konten tersebut digunakan. Anda dapat menentukan apakah konten tersebut dapat diterbitkan di  media  cetak,  platform  digital,  atau  saluran  lainnya.  Anda  juga  dapat  memilih  apakah konten tersebut tersedia secara gratis atau berbayar.
3. Monetisasi  Konten:  Memiliki  konten  memberikan  kesempatan  untuk  menghasilkan pendapatan melalui monetisasi. Anda dapat menjual atau melisensikan konten kepada pihak lain,  menjual  iklan  yang  terkait  dengan  konten,  atau  mengenakan  biaya  langganan  untuk
14 Josua Sitompul, Cyberspace, Cyber Crimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana (Jakarta: Tunanusa, 2013).
mengakses konten premium.
4. Perlindungan Hukum: Sebagai pemilik konten, Anda memiliki hak hukum untuk melindungi konten  Anda  dari  penggunaan  yang  tidak  sah  atau  pelanggaran  hak  cipta.  Anda  dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang menggunakan konten Anda tanpa izin atau melanggar hak cipta Anda.
5. Pengembangan Merek: Dengan kepemilikan konten, Anda dapat membangun identitas merek yang  kuat.  Konten  yang  konsisten,  berkualitas,  dan  bernilai  dapat  membantu  memperkuat citra merek Anda dan membangun hubungan dengan audiens atau pelanggan potensial.
Adapun  maksud  dari  perjanjian  owning  content  yaitu  sebagai  sebuah  kontrak  atau perjanjian  hukum  yang  mengatur  hak  kepemilikan  dan  penggunaan  suatu  konten  antara  pemilik konten (pencipta, perusahaan, atau organisasi) dengan pihak lain yang terlibat dalam penggunaan atau  distribusi  konten  tersebut.  Tujuan  dari  perjanjian  ini  adalah  untuk  memberikan  kepastian hukum  yang  jelas  dan  saling  menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak,  sehingga  hak-hak kepemilikan  konten  dan  penggunaan  konten  dapat  ditetapkan  dengan  jelas.  Perjanjian  owning content  ini  sangat  berkaitan  dengan  penerapan  asas  itikad  baik  dan  asas  kepatutan  dalam perjanjian endorsement khususnya endorser, sebagai bentuk tindakan preventif untuk melindungi hak-hak  pemilik  konten  dan  menghindari  sengketa  atau  masalah  hukum  pada  masa  yang  akan datang.
Berdasarkan kepatutan dan kebiasaan yang terjadi dalam kalangan endorser dan endorsee, umumnya terdapat itikad baik dari pihak endorsee untuk menanyakan apakah harga dari jasa yang ditawarkan  oleh  pihak  endorser  sudah  termasuk  biaya  untuk  owning  content  atau  belum  karena biaya  untuk  owning  content,  mengenai  owning  content  tersebut  merupakan  suatu  perjanjian mengenai  hal  baru  yang  umum  dan  biasa  dilakukan  oleh  para  pihak  dalam  perjanjian endorsement, yaitu endorsee dan endorser dalam suatu kegiatan endorsement. 15 Perjanjian owning content  ini  sangat  berkaitan  dengan  penerapan  asas  itikad  baik  dan  asas  kepatutan  dalam perjanjian endorsement khususnya endorser, sebagai bentuk tindakan preventif untuk melindungi hak-hak  pemilik  konten  dan  menghindari  sengketa  atau  masalah  hukum  pada  masa  yang  akan datang.
Mengenai  itikad  baik  juga  dapat  dilihat  berdasarkan  pandangan  dari  Hoge  Raad,  yang menyatakan bahwa perjanjian  harus dilaksanakan menurut  asas  kepatutan dan kerasionalan yang hidup  dalam  masyarakat,  sehingga  itikad  baik  dalam  pelaksanaan  perjanjian  tidak  lain  adalah menafsirkan  perjanjian  menurut  tolak  ukur  asas  kepatutan  dan  kerasionalan.  Sehingga  mengenai asas  kepatutan  ini  erat  kaitannya  dengan  asas  itikad  baik. 16 Kepatutan  yang  dimaksud  yaitu
15 Felix  Oentoeng  Soebagijo, Beberapa  Aspek  Hukum  Perjanjian  Keagenan  dan  Distribusi (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2013).
16 Ery  Agus  Priyono,  “Peranan  Asas  Itikad  Baik  Dalam  Kontrak  Baku  (Upaya  Menjaga
merupakan  sebuah  bentukan  yang  adil  dan  seimbang  diantara  para  pihaknya  yang  saling mengikatkan  diri  atas  sebuah  kepentingan.  Kepatutan  menurut  Mariam  Darus  Badrulzaman  erat kaitannya dengan reasonableness (masuk akal) dan fairness (kewajaran) yang artinya menerapkan prinsip  keseimbangan  dan  kesetaraan  dengan  memperhatikan  hak  setiap  pihak  yang berkepentingan  secara  adil  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Asas kepatutan  dalam  perjanjian  harus  dipertahankan  karena  melalui  asas  ini  tolak  ukur  mengenai hubungan  para  pihak  dalam  perjanjian  juga  ditentukan  oleh  rasa  keadilan  dalam  masyarakat, sehingga  apabila  klausula  baku  dalam  suatu  perjanjian  endorsement  merugikan  endorser,  terkait dengan asas kepatutan tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
Adapun  alasan  dapat  dibatalkannya  perjanjian  tersebut  juga  dikarenakan  adanya wanprestasi  yang  timbul  dalam  perjanjian  endorsement  ini  yang  disebabkan  oleh  adanya  cacat kehendak yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang melakukan penyalahgunaan keadaan akibat adanya ketidakseimbangan keadaan antara endorsee dan endorser, perjanjian dapat dibatalkan apabila satu pihak dalam melakukan perjanjian tersebut berada dalam keadaan dimana pihak  lawannya  mempunyai  keadaan-keadaan  istimewa  seperti,  psikologis  yang  lebih  kuat, ketergentungan,  ceroboh,  kurang  berpengalaman,  dan/atau  finansial  yang  lebih  kuat  dan menyalahgunakan keadaan tersebut dalam membuat perjanjian, yang mana dalam hal ini endorsee memanfaatkan keunggulannya secara finansial terhadap endorser. Penyalahgunaan keadaan bukan merupakan  hal  baru  dalam  hukum  perjanjian.  Perjanjian  yang  lahir  dalam  kondisi  psikologi ataupun  finansial  yang  tidak  seimbang  tersebut,  menyebabkan  timbulnya  perjanjian  dengan prestasi  yang  tidak  berimbang.    Tidak  berimbangnya  prestasi  dan  kontra  prestasi  hanyalah  salah satu  indikator  yang  harus  dibuktikan  lebih  jauh  apakah  munculnya  keadaan  tersebut  didahului oleh adanya penyalahgunaan keadaan, sehingga harus dapat dibuktikan bahwa ketidakseimbangan prestasi yang mencolok terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.
Mengambil  keuntungan  dari  keadaan  orang  lain  tidak  menyebabkan  isi  dan  tujuan perjanjian  terlarang,  tetapi  menyebabkan  kehendak  yang  disalahgunakan  tidak  diberikan  dalam keadaan  bebas.    Dengan  demikian  masalahnya  yaitu  bukan  kausa  yang  terlarang,  tetapi  terdapat cacat kehendak, berkaitan dengan cara memaksakan persetujuan yang disalahgunakan baik secara langsung  ataupun  tidak  langsung,  sehingga  dalam  hal  ini  penyalahgunaan  keadaan  sebagai  cacat kehendak berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian, maka akibat hukumnya yang timbul dalam perjanjian  ini  bergeser  menjadi  dapat  dibatalkan,  tuntutan  pembatalan  dapat  dilakukan  untuk sebagian atau seluruhnya dari isi perjanjian endorsement.
Penyalahgunaan  keadaan  ini  merupakan  perkembangan  dari  isi  Pasal  1321  KUHPerdata
Keseimbangan Bagi Para Pihak),” Diponegoro Private Law Review 1, no. 1 (2017).
yang  menegaskan  bahwa  tidak  adanya  kesepakatan,  yang  disebabkan  oleh  kekhilafan,  paksaan, dan  penipuan,  dalam  perkembangannya  berdasarkan  yurisprudensi  timbul  juga  mengenai penyalahgunaan  keadaan  tersebut  sebagai  salah  satu  bagian  dari  perbuatan  cacat  kehendak  yang dapat  dijadikan  sebagai  alasan  untuk  membatalkan  perjanjian.  Secara  umum,  beberapa  akibat yang mungkin timbul yaitu dapat dibatalkan dalam hal ini endorser dapat menuntut ganti rugi jika endorser dapat membuktikan bahwa klausula baku tersebut merugikan mereka baik secara materil maupun  immateril,  mereka  berhak  mendapatkan  ganti  rugi  dari  pihak  yang  bertanggung  jawab atas  perjanjian  tersebut.  Namun,  Sepanjang  perjanjian  belum  dibatalkan,  maka  perjanjian  tetap mengikat para pihak yang membuatnya.

## Tanggung  Jawab  Endorsee  Terhadap  Endorser  Akibat  Pencantuman Klausula Baku  yang Merugikan dalam Perjanjian Endorsement
Setiap perbuatan hukum, selalu menuntut adanya kehadiran dari tanggung jawab hukum. Sebagaimana  halnya  dalam  suatu  kontrak  dimana  para  pihak  yang  telah  sepakat  atas  hak  dan kewajibannya masing-masing atas satu dengan yang lainnya untuk dilaksanakan secara bersama- sama dan sesuai kesepakatan, maka dengan kata lain, kewajiban dari para pihak yang telah diatur dalam suatu perjanjian merupakan suatu  kausa yang melahirkan tanggung  jawab, hal  ini sebagai wujud  dari  kesepakatan. 17 Menurut  Hukum  Perdata  yang  berlaku  di  Indonesia,  kebebasan berkontrak  dan  asas  pacta  sunt  servanda  atau  kekuatan  mengikat,  bahwa  semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Perjanjian- perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain karena kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan  yang  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  undang-undang,  sehingga  setiap  perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 18
Kebebasan  berkontrak  terjadi  dalam  tatanan  formil  maupun  dalam  tatanan  materiil. Tatanan  formil  berkaitan  dengan  subyek  hukum  yaitu  kebebasan  untuk  membuat  atau  tidak membuat perjanjian, bebas untuk memilih dengan pihak siapa ingin membuat perjanjian dan para pihak  dapat  secara  bebas  untuk  menentukan  bentuk  perjanjian.  Dalam  tatanan  materiil, terdapatnya  kebebasan  terkait  isi  perjanjian.  Dasar  kebebasan  tersebut,  menimbulkan  beragam jenis  perjanjian  baru  yang  belum  diatur  dalam  KUHPerdata,  disebut  juga  perjanjian  tidak bernama,  sebagai dampak dari berkembangnya pola  kehidupan masyarakat  yang  tumbuh  dengan pesat. Salah satu perjanjian tersebut adalah perjanjian baku atau standart contract.
Perjanjian  endorsement  merupakan  salah  satu  contoh  perjanjian  tidak  bernama  dalam perkembangan praktik bisnis dalam masyarakat karena sifat perjanjian yang terbuka sebagaimana
17 Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, Hukum Bisnis (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016).
18 Lukman Santoso, Dinamika Hukum Kontrak Indonesia (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017).
dinyatakan dalam Pasal 1319 KUHPerdata. Perjanjian ini umumnya dibuat dengan format standar kontrak, walaupun merupakan perjanjian tidak bernama, namun perjanjian ini tetap harus tunduk dan  patuh  dengan  ketentuan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata), khususnya  Buku  III  tentang  perikatan  yang  bersifat  terbuka.  Perjanjian  endorserment  juga umumnya  dibuat  dengan  format  perjanjian  baku  atau  standart  contract.  Sifatnya  yang  baku tersebut,  memungkinkan  adanya  ketidakseimbangan  posisi  antara  pihak  yang  satu  dengan  pihak yang lain dalam melakukan perjanjian. Ketidakseimbangan posisi seperti yang telah dijelaskan di atas menyebabkan perjanjian baku berat sebelah. Pihak yang lain dalam hal ini yang berada dalam posisi  yang  cenderung  lemah  tidak  dimungkinkan  untuk  melakukan  negosiasi  dan  hanya  berada dalam  posisi  take  it  or  leave  it,  seperti  pada  contoh  kasus  yaitu  keduanya  merupakan  perjanjian dengan  klausula  baku  yang  berbunyi  eksonerasi  atau  adanya  pengalihan  tanggungjawab  baik sebagian atau seluruhnya yang dibuat oleh endorsee.
Bahkan  dalam  perjanjian  Pasal  3  angka  1  sampai  dengan  angka  3  dalam  perjanjian endorsement  tentang  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  talent  terdapat  ketentuan  bahwa endorser sebagai talent dari endorsee berkewajiban untuk melaksanakan dan/atau ikut serta dalam setiap kegiatan promosi, sehingga tampak seperti tidak ada batas kewajiban mengenai hal-hal apa saja  yang  harus  dikerjakan  oleh  endorser,  semua  hal  yang  menguntungkan  endorsee  adalah kewajiban endorser  hal ini termasuk kedalam klausula eksonerasi endorser. 19 Pada kenyataannya pun  pembayaran  upah  promosi  yang  digantikan  dengan  treatment  gratis  seperti  yang  ditawarkan diawal  oleh  endorser  juga  seringkali  menerima  pembayaran  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  nilai upah  promosi  yang  telah  disepakati  sebelumnya,  endorsee  juga  bahkan  membayar  endorser dengan treatment gratis yang nilainya tidak sesuai dengan nilai bayaran jasa yang telah disepakati bersama.
Konsep  take  it  or  leave  it  merupakan  salah  satu  solusi  yang  disodorkan  oleh  pihak  yang lebih  kuat  kepada  pihak  yang  lebih  lemah  dalam  perjanjian  dengan  klausula  baku.  Prinsip  ini bersifat  alternatif,  yaitu  jika  pihak  lain  memilih  alternatif  take  it,  maka  sebagai  konsekuensinya seperti pada contoh kasus-kasus tersebut diatas, endorser dihadapkan pada pilihan  untuk sepakat atau  tidak  sepakat  dengan  isi  perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh  endorsee.  Para  endorser  yang merasa dirugikan kemudian mempertanyakan isi dari perjanjian yang telah ditandatangani sebagai wujud  dari  sepakat  dan  menuntut  untuk  mendapatkan  haknya  atas  kerugian  yang  ditimbulkan tidak  ditanggapi  oleh  pihak  endorsee,  sebab  para  endorser  dalam  kasus  penelitian  ini  dianggap secara  hukum  menyetujui  isi  perjanjian  yang  telah  dituangkan  dalam  formulir  baku  yang  telah disodorkan  kepada  mereka,  sedangkan  apabila  pada  saat  endorsee  memberikan  perjanjian
19 Alya Yudityastri dan Suraji, “Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak,” Jurnal Privat Law 8, no. 2 (2 Desember 2020), https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48402.
endorsement  dengan  klausula  baku  tersebut  kepada  para  endorser  sebelum  menandatangani perjanjian  endorsement  memilih  untuk  leave  it,  maka  dapat  diartikan  bahwa  para  endorser dianggap telah menolak untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut.
Para endorser dalam hal ini dianggap tidak memiliki kekuatan untuk melakukan negosiasi terkait isi dari perjanjian endorsement. Hal ini erat kaitannya dengan asas konsesualisme sebagai syarat sah yang pertama disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian, terdapat kesepakatan sebagai syarat pertama dalam membuat  perjanjian,  kesepakatan  yang  timbul  dalam  suatu  perjanjian  menimbulkan  ikatan  hak dan  kewajiban  antara  para  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya.  Kesepakatan  yang  telah  terjadi diantara  para  pihak  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik,  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang dalam hal ini dapat didukung juga dengan Pasal 3 UU ITE terkait penggunaan  teknologi,  informasi  dan  transaksi  elektronik  harus  berlandaskan  dan  menjunjung tinggi itikad baik.
Konsep  take  it  or  leave  it  merupakan  salah  satu  dampak  dari  efisiensi  pembuatan perjanjian, yang mana salah satu syarat sah dalam perjanjian disederhanakan menjadi setuju atau tidak  setuju  untuk  mengikatkat  diri  dalam  suatu  perjanjian.  Berdasarkan  pada  uraian  yang  telah dijelaskan bahwa konsep take it or leave it merupakan suatu konsep dasar dalam perjanjian yakni berkaitan  dengan  menyetujui  atau  menolak  perjanjian  karena  perjanjian  merupakan  perwujudan dari  kehendak  para  pihak  untuk  mengikatkan  diri  secara  sukarela  guna  memenuhi  suatu  prestasi yang melahirkan hak dan kewajiban, sehingga konsep tersebut dikatakan telah sesuai dengan asas konsesualisme,  dengan  konsekuensi  hukumnya  bahwa  dengan  tercapainya  kesepakatan  tersebut, dapat melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian.
Berdasarkan  Pasal  1313  KUHPerdata,  perjanjian  itu  sendiri  merupakan  sebuah  tindakan yang mana satu pihak atau lebih mengikat untuk satu atau lebih orang, yang kemudian melahirkan hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  diantara  para  pihak  dalam  perjanjian.  Pelaku  yang terbukti  tidak  memenuhi  hak  dan  kewajiban  sesuai  yang  diperjanjikan  dapat  dikatakan  bahwa  ia telah  melakukan  wanprestasi,  dan  dapat  dihukum  untuk  membayar  ganti  rugi,  pembatalan perjanjian,  peralihan  risiko  atau  membayar  biaya  perkara  kalau  sampai  di  pengadilan,  sesuai dengan  ketentuan  dalam  Pasal  1239  KUH  Perdata  yang  menerangkan  bahwa  tiap-tiap  perikatan untuk  berbuat  sesuatu,  atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu,  wajib  untuk  diselesaikan  dengan memberikan  penggantian  biaya,  kerugian,  dan  bunga,  bila  salah  satu  pihak  yang  terikat  dalam suatu  perjanjian  tidak  memenuhi  kewajibannya  kepada  pihak  lainnya  dalam  perjanjian  yang berhak menerima haknya.
Dalam  penelitian  ini  akan  difokuskan  pada  prinsip  pertanggungjawaban  karena  adanya wanprestasi atau disebut juga contractual  liability, yang diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1239
KUHPerdata.  Prinsip  dasar  pertanggungjawaban  atas  dasar  kesalahan  mengandung  arti  bahwa seseorang  wajib  untuk  bertanggung  jawab  membayar  kerugian  karena  tak  dipenuhinya  suatu perikatan,  karena  ia  telah  melakukan  wanprestasi  yang  merugikan  orang  lain.  Pihak  yang wanprestasi  umumnya  diberikan  surat  peringatan  atau  disebut  juga  somasi  terlebih  dahulu sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1238  KUHPerdata,  yang  menyatakan  bahwa  pihak  tersebut telah lalai, dan apabila pihak yang telah dinyatakan lalai tersebut tetap tidak memenuhi perikatan maka berlaku Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu pihak yang merugikan wajib untuk mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukannya.
Endorsee sebagai pihak yang membutuhkan jasa endorser berkewajiban untuk transparan atau  terbuka  dengan  endorser,  menggunakan  konten  secara  bertanggung  jawab,  menghormati kontrak atau kesepakatan dengan endorser, dan harus dapat memberikan hak-hak endorser seperti bayaran  atas  jasa  promosi  dan  owning  content  yang  menjadi  hak  endorser  sepenuhnya  sesuai dengan  jumlah  yang  telah  disepakati,  sehingga  berdasarkan  apabila  ada  diantara  mereka  yang tidak  memenuhi  prestasi  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  Pasal  1234  KUH  Perdata, seperti memenuhi tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan, atau tidak memenuhi sama sekali, maka pihak tersebut dinyatakan telah wanprestasi atau ingkar janji.
Para  endorser  yang  merasa  dirugikan  dalam  hal  ini  harus  dapat  membuktikan  bahwa dalam  perjanjian  endorsement  dengan  klausula  baku  yang  telah  ditandatangani  tersebut mengandung  unsur  klausula  eksonerasi  yang  menyebabkan  kedudukan  para  endorser  yang dirugikan  menjadi  tidak  seimbang  dan  terbukti  adanya  wanprestasi  yang  menimbulkan  kerugian bagi  para  pihak  endorser  yang  telah  dilakukan  oleh  para  pihak  endorsee  tersebut  melalui perjanjian endorsement yang dibuat dengan format standart contract. Tanggung jawab hukum atas suatu  tindakan  wanprestasi  didasari  pada  hubungan  kontraktual  yang  dilakukan  para  pihak. Perjanjian  yang  sudah  disepakati  menimbulkan  asas  pacta  sunt  servanda,  dimana  para  pihak diharuskan  untuk  memenuhi  apa  yang  telah  diperjanjikan.  Konsekuensi  dari  tidak  dipenuhinya perjanjian  ini  ialah  bahwa  endorser  dapat  menuntut  pemenuhan  prestasi  kepada  endorsee  sesuai yang  telah  diperjanjikan,  dan/atau  ganti  kerugian  atas  biaya-biaya  yang  telah  dikeluarkan,  serta dapat juga menuntut keuntungan yang seharusnya akan didapatkan dan telah diperhitungkan.
Adapun  dikarenakan  hal  tersebut  dapat  termasuk  juga  dalam  transaksi  elektronik,  yang mana  prinsip  tanggung  jawab  bersifat  mutlak,  dalam  hal  ini  salah  satu  pihak  akan bertanggungjawab penuh atas kegiatan usaha yang dilakukannya dalam transaksi elektronik. Pada Pasal 21 ayat (2) huruf a UU ITE menyebutkan bahwa jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam  pelaksanaan  transaksi  elektronik  menjadi  tanggung  jawab  para  pihak  yang  bertransaksi, dengan  demikian,  dalam  transaksi  elektronik,  pihak  yang  bertanggung  jawab  adalah  pihak  yang memang terbukti melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian. Apabila pihak yang terbukti
wanprestasi tidak bertanggungjawab dalam hal melakukan wanprestasi pada transaksi elektronik, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU ITE tentang penyelesaian sengketa.
Pada  konteks  penyelenggaraan  sistem  elektronik,  Pasal  15  dan  Pasal  16  UU  ITE, memberikan pertanggungjawaban yang bersifat presumed liability,  karena sistem tersebut  adalah teknologi  tinggi  (hi-tech)  yang  tidak  mungkin  dapat  dengan  mudah  mengakses  dan  mengetahui bagaimana  substansi  sistem  tersebut  sebenarnya.  Presumption  of  liability  artinya  bahwa penyelenggara  sistem  elektronik  dianggap  bersalah  hingga  ia  dapat  membuktikan  sebaliknya. Maka sangat erat  kaitannya antara penyelenggara sistem elektronik, pengguna  sistem  elektronik, sistem elektronik, dan informasi elektronik.
Pada penelitian ini contoh sosial media sebagai media elektroniknya yaitu Instagram dan Facebook  sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik  dengan  satu  sistem  yang  terintegrasi.  Sosial media  seperti  Instagram  dan/atau  Facebook  tersebut  mengatur  secara  tegas  bahwa  pihak  yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian berdasarkan ketentuan dari aplikasi sosial media tersebut tidak  dapat  menjamin  bahwa  layanan  tersebut  akan  senantiasa  aman  dan  berfungsi  dengan sempurna.  Sejauh  yang  diizinkan  oleh  hukum,  pihak  Instagram  maupun  Facebook  juga melepaskan  semua  jaminan,  baik  tersirat  maupun  tersurat,  termasuk  jaminan  tersirat  perihal kelayakan sebagai barang dagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, kepemilikan, dan ketiadaan pelanggaran.
Pihak  Instagram  maupun  Facebook  dalam  hal  ini  juga  menyatakan  bahwa  mereka  tidak mungkin  dapat  mengontrol  apapun  yang  telah  dilakukan  oleh  seorang  pengguna  (user),  dan mereka juga tidak bertanggung jawab atas tindakan atau perilaku atau konten mereka (baik secara online  maupun  offline)  termasuk  konten  yang  melanggar  hukum  atau  menimbulkan  keberatan. Pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  pihak  Instagram  dan  Facebook  bersifat  Secondary Liability, disebut juga tanggung jawab terbatas, yang artinya kedua aplikasi sosial media tersebut hanya  dapat  sebatas  memberikan  data  identitas  yang  dibutuhkan  oleh  pihak  yang  benar-benar membutuhkan  data  tersebut  dan  umumnya  digunakan  untuk  pembuktian,  jika  terdapat  masalah dengan layanan aplikasi tersebut.
Pihak Instagram dan/atau Facebook tidak dapat mengetahui semua kemungkinan dampak yang  dapat  diakibatkan  oleh  masalah  tersebut,  sekalipun  dalam  hal  ini  mereka  mengetahui  akan kemungkinan  adanya  kerugian  tersebut  maka  pihak  Instagram  dan/atau  Facebook  hanya  akan menghapus  konten  yang  dilaporkan,  informasi,  atau  bahkan  dapat  menghapus  langsung  akun pengguna  tersebut,  seperti  pada  contoh  kasus  kedua  antara  PT.G  sebagai  endorsee  dan  Bunga sebagai  endorser,  ketika  pihak  endorser  meminta  PT.G  untuk  menghapus  (take  down)  yang diunggah  dan  dipergunakan  untuk  kepentingan  komersil  tanpa  izin  endorser  di  akun  facebook
milik  endorsee,  dan  kemudian  pihak  facebook  yang  menerima  adanya  pelanggaran  konten  iklan yang  diunggah  oleh  pihak  endorsee  menghapus  konten  tersebut  dari  peradaran  sistem  facebook dalam waktu 4 hari.
Pasal  1267  KUHPerdata  mengatur  bahwa  apabila  perikatan  tidak  terpenuhi  atau  terjadi wanprestasi  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat  memilih  untuk  memaksa  pemenuhan  persetujuan jika  hal  tersebut  masih  dapat  dilakukan,  atau  menuntut  pembatalan  persetujuan  dengan penggantian  biaya,  kerugian,  dan  bunga.  Pada  kasus  perjanjian  endorsement  ini  menimbulkan kerugian berupa pembayaran jasa endorse dan penggunaan konten yang tidak sesuai dengan yang telah  disepakati  dalam  perjanjian  tersebut.  Besarnya  ganti  rugi  dalam  hal  ini  dapat  ditentukan berdasarkan kerugian yang telah dialami dan dapat dibuktikan oleh endorser, dan/atau juga dapat dipenuhi  dengan  pemenuhan  persetujuan  berupa  prestasi  sesuai  yang  diperjanjikan  baik pemenuhan  prestasi  secara  keseluruhan  maupun  sebagian.  Tujuannya  untuk  memenuhi  tuntutan hak atas wanprestasi yang timbul akibat pencantuman klausula eksonerasi, yang seharusnya tidak boleh bertentangan dengan asas itikad baik dan asas kepatutan, dan menimbulkan cacat kehendak dalam  hal  penyalahgunaan  keadaan  dari  pihak  endorsee  kepada  endorser  karena  adanya kedudukan yang tidak seimbang antara endorsee dengan endorser, dan memunculkan reaksi yang mengarah  perlunya  diberikan  tempat  yang  layak  bagi  keberadaan  asas  itikad  baik  dan  kepatutan dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian endorsement tersebut.

## KESIMPULAN
1. Akibat  hukum  dari  penerapan  klausula  baku  yang  merugikan  endorser  terkait  dengan  asas kepatutan,  yaitu  perjanjian  endorsement  ini  dapat  dibatalkan  sebagian  atau  seluruhnya. Sepanjang  perjanjian  belum  dibatalkan,  maka  perjanjian  tetap  mengikat  para  pihak  yang membuatnya.  Adapun  alasan  dapat  dibatalkannya  perjanjian  yaitu  adanya  wanprestasi  yang timbul,  yang  disebabkan  oleh  adanya  cacat  kehendak  yang  dilakukan  oleh  endorsee,  yang menyalahgunakan keadaan akibat ketidakseimbangan finansial antara endorsee dan endorser, sehingga  aspek  rumusan  prestasi  dalam  perjanjian-perjanjian  endorsement  ini  pun  tidak berimbang, dan bahkan tidak patut.
2. Prinsip pertanggungjawaban dalam hal ini disebabkan karena adanya wanprestasi (contractual liability),  yang  mana  tanggung  jawab  hukum  atas  suatu  tindakan  wanprestasi  didasari  pada hubungan kontraktual dari suatu perjanjian endorsement yang dilakukan para pihak. Sehingga endorser  berhak  mendapatkan  pemenuhan  prestasi  sesuai  yang  diperjanjikan  dan/atau pembayaran  ganti  rugi  dari  pihak  endorsee  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  atas perjanjian  tersebut  jika  endorser  dapat  membuktikan  bahwa  klausula  baku  tersebut merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anand, Ghansam. “Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak.” Yuridika 26, no.
2 (11 Mei 2011). https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.265.
Badrulzaman, Mariam Darus. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
Dwikayanti,  Ni  Made  Rai,  dan  Ni  Putu  Purwanti.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemberi  Jasa Endorse Dalam Perjanjian Endorsement.” Jurnal Kertha Semaya 9, no. 5 (2021).
Harnoko,  A.  Yudha,  dan  Ika  Yunia  Ratnawati.  “Asas  Proporsional  Dalam  Perjanjian  Waralaba (Franchise).” Jurnal HUKUM
BISNIS 1, no. 1 (13 April 2015). https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v1i1.54.
Meliala, Djaja S. Hukum Perdata dalam Perspektif BW . Revisi Keempat. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
Muljadi,  Kartini,  dan  Gunawan  Widjadja. Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian .  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
Novera,  Arfiana,  dan  Meria  Utama. Dasar-dasar  Hukum  Kontrak  dan  Arbitrase .  Malang: Tunggal Mandiri, 2014.
Oetomo,  Sutedjo  Dharma. Pengantar  Teknologi  Informasi  Internet  Konsep  dan  Aplikasi . Yogyakarta: Andi, 2017.
Priyono,  Ery  Agus.  “Peranan  Asas  Itikad  Baik  Dalam  Kontrak  Baku  (Upaya  Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak).” Diponegoro Private Law Review 1, no. 1 (2017).
Santoso, Lukman. Dinamika Hukum Kontrak Indonesia . Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.
Silondae,  Arus Akbar, dan Andi Fariana. Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis . Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
Sitompul,  Asril. Hukum  Internet:  Pengenalan  Mengenai  Masalah  Hukum  di  Cyberspace . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Sitompul, Josua. Cyberspace, Cyber Crimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana . Jakarta: Tunanusa, 2013.
Soebagijo, Felix Oentoeng. Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2013.
Sunyoto, Danang, dan Wika Harisa Putri. Hukum Bisnis . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
Syaifuddin,  Muhammad. Hukum  Kontrak,  Memahami  Kontrak  dalam  Perspektif  Filsafat  Teori, Dogmatik dan praktek Hukum . Bandung: Mandar Maju, 2013.
Utomo, Dimas. “Tanggung Jawab Platform Media Sosial,” 2023.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c6bc749d2150/tanggung-jawab- platform-media-sosial-atas-konten-berbahaya.
Yuanitasari,  Deviana,  dan  Hazar  Kusmayanti.  “Pengembangan  Hukum  Perjanjian  Dalam Pelaksanaan  Asas  Itikad  Baik  Pada  Tahap  Pra  Kontraktual.” ACTA  DIURNAL  Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 3, no. 2 (29 Juni 2020).
Yudityastri, Alya, dan Suraji. “Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas  Kebebasan  Berkontrak.” Jurnal  Privat  Law 8,  no.  2  (2  Desember  2020). https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48402.